Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 138-146

## Inovbiz
Website: www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP Email: inovbiz@polbeng.ac.id

## Kesiapan Pemerintah dalam Menghadapi Digitalisasi Televisi Menurut Perspektif Organisasi Pembelajar
P. Nurtrio Harjessi 1,* , Martani Huseini 2
1, 2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424

## 1. Pendahuluan
Keberhasilan organisasi menurut Lubis dan Huseini (2009) hanya akan dicapai oleh organisasi yang mampu beradaptasi secara tepat, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, penyesuaian dan adaptasi dilakukan melalui sebuah proses pembelajaran kolektif serta fleksibel sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang terus belajar dan mengembangkan kemampuannya demi pencapaian masa depan menjadi definisi yang disampaikan oleh Senge (1996) sebagai learning organization . Pemerintah, melalui Direktorat Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah organisasi yang mengatur penyelengara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar ( free to air ). Adapun penyelenggara penyiaran televisi digital tersebut dibagi  menjadi 2 jenis, yaitu penyelenggara program siaran dan penyelenggara infrastruktur, yang disebut juga dengan penyelenggara multipleksing. Penyelenggara program siaran dapat terdiri atas penyelenggara program siaran publik dan penyelenggara program siaran swasta. Jika mampu dalam memenuhi komitmen untuk membangun sarana dan prasarana sistem
multipleks, penyelenggara program siaran dapat memperoleh izin penyelenggaraan mulipleksing. Adapun penyelenggara multipleksing adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa penyelenggara program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan. Salah satu tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar ( free to air ).
Kebijakan mengenai digitalisasi televisi di Indonesia merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota The International Telecommunications Union (ITU ). Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini berperan dalam mengatur regulasi terkait isu teknologi komunikasi dan informasi, termasuk transmisi digital. Salah satu keputusan pentingnya yaitu perjanjian Geneva 2006 (GE06) yang disepakati dalam ITU’s Regional Radio Communication Conference (RRC-06) pada tanggal 16 Juni 2006 di Jenewa. Perjanjian GE06 menyepakati pelaksanaan digitalisasi penyiaran bagi negara- negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan

## ARTICLE INFO
Keywords: Readiness Digital Television Learning Organization
Received: 9 Desember 2019 Received in revised: 17 Desember 2019 Accepted: 19 Desember 2019 Published: 20 Desember2019

## Open Access

## ABSTRACT
Television digitization is an internationally agreed consensus. Government readi- ness is needed to face the changes and technological developments. One perspec- tive that can be used to face television digitalization is by forming a learning organi- zation. Basically, learning organizations formed by the government involving all stakeholders will produce readiness in television digitalization, although challenges and obstacles are often found in the formation of these learning organizations. Constraints faced can be in the form of legal issues in the form of lawsuits and resistance due to lack of learning and the involvement of all parties in technological change. This paper uses the method of analysis of literature studies through books, journals, reports and publications related to the government readiness in facing television digitalization in accordance with perspective of learning organization. The results of the analysis indicate that the perspective of the learning organization can be one of the solutions to face television digitalization, such as the formation of a task force that is being carried out by the government by involving all stakeholders as a forum for learning. Besides that the government is trying to prepare its organi- zation to face television digitalization with several efforts such as drafting the gov- ernment's version of the Broadcasting Law; developing guidelines for digital broad- casting blueprints; establishment of working groups for the preparation of analogue to digital TV migration; conducting socialization and promotion; conducting studies on the preparation of digital TV business opportunities to the stipulation of Ministe- rial Decrees on Digital Broadcast Trials.
Republik Islam Iran paling lambat pada tanggal 17 Juni 2015. (www.itu.int). Pelaksanaan digitalisasi penyiaran tersebut mengandung arti penghentian siaran menggunakan sistem analog dan beralih sepenuhnya ke sistem digital, atau disebut juga dengan analogue switch off (ASO), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Pelaksanaan Analogue Switch-Off (ASO )
di Eropa
Negara Mulai pelaksanaan Televisi Digital (tahun) ASO Waktu transisi (tahun) Inggris Raya 1998 2012 14 Swedia 1999 2007 8 Spanyol 2000 2010 10 Finlandia 2001 2007 6 Switzerland 2001 2007 6 Jerman 2002 2008 6 Belgia 2002 2010 8 Belanda 2003 2006 3 Italia 2003 2012 9 Prancis 2005 2011 6 Denmark 2006 2009 3 Austria 2006 2010 4 Norwegia 2007 2009 2 Portugal 2008 2012 4 Sumber: ITU, 2017
Inggris sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan sistem televisi digital telah memulai siarannya sejak 1998 dan baru menghentikan siaran menggunakan sistem analog pada tahun 2012. Empat belas tahun masa transisi tersebut dikenal juga dengan sebagai penyiaran simulcast, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat bersamaan. Berdasarkan tabel diatas, rata-rata negara di eropa barat membutuhkan waktu 5 tahun untuk melaksanakan masa transisi tersebut. Faktor yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara tersebut adalah jumlah industri televisi siaran bebas atau penyiaran tetap tidak berbayar ( free to air ) yang jumlahnya di setiap kota berkisar empat sampai tujuh stasiun televisi saja. (Fachrudin dalam Hamid, 2011).
Pelaksanaan ASO di Eropa tidak hanya dilatarbelakangi oleh perjanjian Geneva 2006, namun juga terdapat beberapa alasan yang disebabkan oleh lemahnya sistem penyiaran analog, yaitu:
1. Sinyal semakin melemah dan gambar menjadi buruk serta berbayang jika makin jauh dari stasiun pemancar televisi,
2. TV yang menggunakan sinyal analog menggunakan gelombang radio yang diterjemahkan menjadi suara dan gambar,
3.  Kualitas gambar kurang baik, misalnya berkedip-kedip atau tidak jernih. Hal ini karena gambar-gambar analog yang menyatu karena pancaran elektron yang ditembakkan hanya setengahnya saja yang sampai ke layar TV dan TV analog hanya mampu menampilkan gambar dengan besaran resolusi 480 pixel saja sehingga gambar tidak mampu tertampil dalam TV berukuran besar.
Sedangkan menurut Fachrudin (dalam Hamid, 2011), disamping lemahnya teknologi televisi analog terdapat beberapa faktor pendorong yang menjadi kelebihan sebagai karakteristik sistem penyiaran televisi digital terestrial, antara lain:
1.  Televisi digital menghasilkan siaran dengan kualitas gambar dan warna yang memiliki resolusi serta ketajaman yang jauh lebih baik dari televisi analog,
2. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi,
3.  Jumlah program siaran yang lebih banyak hanya dalam satu saluran atau kanal frekuensi sehingga memberikan efisiensi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi dibanding siaran analog,
4.  Teknologi digital tidak mengenal kendala adjacent channel (kanal bersebelahan) maupun co-channel (kanal sama) seperti pada transmisi analog (harus memiliki selisih dua kanal dalam satu area layanan) karena tidak mengenal interferensi siaran, sehingga 10 kanal dapat diringkas menjadi dua atau tiga kanal saja,
5.  Masa transisi atau migrasi televisi dari analog ke digital dapat dimanfaatkan untuk membangun citra/ image yang baru. Hal ini karena berbagai sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan kembali dalam sistem siaran digital sehingga mengurangi biaya tetap dalam membangun infrastruktur penyelenggaraan siaran televisi digital,
6. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi (penggabungan) program siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital dapat pula digunakan untuk internet, komunikasi data hingga telekomunikasi karena teknologi ini memungkinkan dilakukannya komunikasi dua arah.
Digitalisasi televisi di Indonesia sejatinya dimulai pada tahun 2008. Ditandai dengan dilaksanakannya soft launching uji coba siaran televisi digital oleh TVRI untuk wilayah layanan Jabodetabek. Dalam mempersiapkan digitalisasi, pada gambar dibawah ini pemerintah menyusun roadmap infrastruktur TV digital.
Gambar 1. Roadmap Infrastruktur TV Digital (Sumber: kominfo.go.id, 2017)
Terdapat dua puluh tahapan dalam roadmap tersebut dimana pada tahap keenam yaitu pada tahun 2011 pemerintah berencana menyusun regulasi perizinan TV digital. Selanjutnya pada
tahun 2011 pemerintah berhasil merealisasikan rencana tersebut dengan menerbitkan  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free to Air ). Regulasi tersebut menjadi dasar hukum implementasi digitalisasi televisi di Indonesia. Namun sayang, dalam penerapannya terdapat kendala hukum yaitu gugatan yang yang dilayangkan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI). Melalui Mahkamah Agung, ATVJI memenangkan gugatan yang tertuang dalam sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN-JKT yang menyatakan pembatalan Peraturan Kementeri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi digital.
Keputusan Mahkamah Agung (MA) berimplikasi pada pelaksanaan digitalisasi televisi diantaranya, tidak adanya kelembagaan bagi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan zona baru serta tidak dapat terlaksananya ASO. Disamping itu, keputusan MA tidak bersifat retroaktif, dimana hasil Seleksi terhadap Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang sudah terjadi tetap berlaku dan tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital (LAKIP Ditjen PPI, 2018).
Merespon keputusan peradilan, pemerintah menyusun strategi dengan membuat menyusun kembali Roadmap ASO televisi digital sebagaimana Gambar 2.
Gambar 2. Roadmap ASO (Sumber: kominfo.go.id, 2018)
1. Analog switch off (ASO) di Indonesia direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan skema sebagai berikut: a.  Penataan struktur Industri ditahun 2016 1) Analisis pemetaan industri penyiaran eksisting (struktur dan komposisi industri) market review analysis industri penyiaran: teknologi, sebaran infrastruktur, cakupan layanan, demand industri,
2) Analisis peluang usaha industri penyiaran eksisting, pemetaan masalah industri eksisting,
3) Penyusunan grand design lanscape penyiaran yang konvergensi,
4)  Harmonisasi regulasi RUU Penyiaran, RUU ITE dan Telekomunikasi dalam hal   konvergensi
b.  Transisi Industri di Tahun 2017
1) Mendorong konsolidasi antara penyelenggara dan spektrum frekuensi
2) Penyiapan regulasi peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan lainnya untuk mendukung undang-undang penyiaran yang baru
3) Kebijakan penyelenggaraan multipleks pada zona yang belum dilelang
c.  Reposisi Industri di Tahun 2018
1) Mendorong penyelenggara eksisting untuk melepaskan spektrum frekuensi
2) Reposisi penyelenggara siaran lokal dan nasional menjadi penyelenggara konten
3) Transisi struktur industri eksisting menjadi struktur industri yang baru
d. Digitalisasi Industri Penyiaran di Tahun
2019
1)  Digital switch over
2) Implementasi struktur industri penyiaran yang baru
3)  Struktur ideal industri di tahun 2020
4)  Pemerataan layanan dan aksesibilitas siaran digital di Indonesia
5)  Target finalisasi revitalisasi TVRI dan RRI
2. Reposisi terhadap penyelenggaraan penyiaran TV Analog menjadi TV Digital. Pertimbangan adanya reposisi penyiaran televisi dari analog ke digital adalah sebagai berikut: a.  Pertimbangan kebijakan semua lembaga penyiaran analog harus dijamin untuk dapat ditampung dalam hal terjadi migrasi penyelenggaraan jasa penyiaran tv dari teknologi analog ke teknologi digital pada saat diterapkan ASO (analogue switch off) b.  Untuk setiap wilayah layanan sehubungan dengan kapasitas mux berhubungan dengan jenis kompresi yang diterapkan, jenis layanan (SD, HD atau UHD) serta teknik modulasinya, maka penyelenggara mux yang akan terpilih disuatu layanan harus mempertimbangkan jumlah penyelenggara analog eksisting yang wajib ditampung serta peluang kemungkinan dibukanya untuk penyelenggara konten baru dalam menyewakan kanal-kanalnya.
c.  Perhitungan teknis kapasitas mux akan mengacu pada standarisasi sistem DVB- T2 yang akan diterbitkan Peraturannya.
Dalam penelitian Novarina (2019), mantan
Ketua ATVJI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Bambang Santoso mengatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki tugas untuk membangun regulasi baru yang lebih nyaman bagi semua pihak dengan mengedepankan prinsip fairness . Selanjutnya Santoso juga mengatakan bahwa perlu dibuat satu tim untuk membahas dan menyatukan seluruh elemen baik regulator, industri serta masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh akademisi dan juga dewan pengurus Mastel, bahwa hal utama dalam digitalisasi penyiaran televisi adalah mendorong proses learning cycle . Kehadiran dan perubahan
teknologi baru dikooptasi melalui kegiatan belajar. Proses pembelajaran tersebut dijalankan tidak hanya oleh para praktisi namun juga oleh industri dan regulator.
Berangkat dari hasil penelitian tersebut, banyak ahli menyatakan bahwa pembelajaran merupakan prediktor terbaik untuk berhasilnya perubahan organisasional. Diungkapkan oleh Schein (1993) bahwa organisasi yang mampu belajar cepat akan dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan lebih cepat pula. Penelitian dari Haque (2008) membuktikan bahwa pembelajaran organisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan organisasi untuk berubah. Watkins and Marsick (1993) memberikan definisinya tentang learning organization sebagai proses pembelajaran yang dilakukan organisasi secara berkelanjutan untuk melakukan perubahan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, tulisan ini akan membahas dan mengelaborasi lebih dalam pendekatan learning organization sebagai perspektif bagi pemerintah sebagai regulator untuk menghadapi digitalisasi televisi. Melalui pendekatan organisasi pembelajar pemerintah bersama para pemangku kepentingan di bidang penyiaran khusunya televisi diharapkan dapat menyiapkan regulasi untuk menjalankan digitalisasi televisi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini adalah teori pembelajaran organisasi siklus OADI-SMM dari Kim (1993) sebagaimana Gambar 3.
Gambar 3. Siklus OADI-SMM
(Sumber: Kim, 1993)
Kim (1993) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses untuk memperoleh pengetahuan yang disambung dengan aktualisasi pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Pembelajaran dimulai oleh individu yang terdiri dari kegiatan observe-assess-design-implement atau OADI yang selanjutnya membentuk shared mental model atau SMM. Tindakan individu atau beberapa individu menyebabkan organisasi bereaksi untuk selanjutnya muncul tanggapan
dari lingkungan. Tanggapan tersebut selanjutnya mempengaruhi kepercayaan individu sebagaimana terjadi dalam siklus.
Berdasarkan siklus diatas, model mental individu dan model mental bersama berperan sebagai konektor antara pembelajaran individu dengan pembelajaran organisasi. Siklus pembelajaran individu merupakan proses dimana kepercayaan individu berubah untuk kemudian tertanam sebagai model mental individu tersebut. Selanjutnya siklus pembelajaran individu tersebut mempengaruhi pembelajaran pada tingkat organisasi melalui pengaruhnya yang pada akhirnya membentuk model mental bersama atau shared mental model. Dalam pembelajaran organisasi, model mental memiliki peranan vital karena model mental yang ada dalam benak setiap individu merupakan tempat dimana hampir seluruh pengetahuan organisasi berada (Munir, 2004). Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar pengetahuan yang ada pada sebuah organisasi terletak pada individu-individu yang bekerja pada organisasi tersebut

## 3. Metode Penelitian
Untuk membahas permasalahan dalam jurnal ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai bahan utama melalui kajian, pengumpulan data, laporan, publikasi, buku maupun berita terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pembelajar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas, sehingga terdapat kecenderungan munculnya pendapat pribadi yang tidak berdasarkan pada data. Sedangkan analisis data kualitatif lebih merupakan kiat serta mengandalkan intuisi peneliti. Analisisnya berpegangan pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif. Cresswell (2009) mengungkapkan bahwa studi literatur merupakan ringkasan tertulis tentang artikel yang bersumber dari buku, jurnal serta dokumen lain yang memberikan deskripsi teori serta informasi baik saat ini maupun dimasa lalu untuk suatu penelitian. Dalam melakukan metode ilmiah, Cresswell (2009) juga menjelaskan bahwa peneliti harus mengawali penelitiannya dengan menguji teori tertentu, lalu mengumpulkan data baik yang mendukung maupun yang membantah teori tersebut, kemudian membuat perbaikan- perbaikan lanjutan sebelum dilakuan pengujian ulang. Melalui studi literatur, penulis berharap mendapatkan teori serta kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan kesiapan pemerintah dalam menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pembelajar.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Kesiapan pemerintah dalam menghadapi digi- talisasi televisi
Keniscayaan adalah kata yang diamini oleh seluruh pihak yang bersinggungan dengan digi- talisasi televisi. Perubahan dan perkembangan teknologi dari analog ke digital merupakan fase yang tidak dapat dihindarkan oleh siapa pun. Hal tersebut bahkan berlaku dan menjadi konsensus internasional. Pemerintah menyikapi perubahan
teknologi melalui kewenangannya sebagai regu- lator dengan menyusun sejumlah kebijakan dan program kerja. Sasaran pemerintah adalah mewujudkan implementasi migrasi TV analog ke digital atau analog switch off (ASO) di bidang penyiaran. Dalam laporan tahunan Ditjen PPI (2018), beberapa hal telah dilakukan pemerintah yaitu pada tahun 2011 menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 tahun 2011 dan melaksanakan seleksi penyelenggara multi- pleksing tahap pertama di tahun 2012. Upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan menuju Indonesia digital broadcasting sebagaimana pada Gambar 4.
Gambar 4. Menuju Indonesia Digital Broadcasting
(Sumber: Laptah Ditjen PPI, 2018)
Selanjutnya dalam rentang waktu tahun 2015- 2018 pemerintah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah pembahasan daftar inventaris masalah RUU 32 Tahun 2002 serta penyusunan draft RPM tentang Uji Coba Lapangan TV Digital. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran, serta terbaru pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri kominfo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog Ke Sistem Penyiaran Televisi Digital.
Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah pasca putusan MA sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya dalam pendahulan dan menjadi target untuk dilaksanakan yang tertuang dalam lakip ditjen PPI (2018) yaitu antara lain:
1.  Penyusunan draft RUU Penyiaran versi Pemerintah
2.  Penyusunan pedoman cetak biru digital penyiaran
3.  Pembentukan Pokja-pokja persiapan migrasi TV analog ke digital, yaitu terdiri dari :
a. Model dalam penyelenggaraan multiplekser sebagai output moratorium
TV Analog
b.  Tarif Sewa MUX
c. Penyesuaian Perizinan TV Analog menjadi TV Digital
d.  Telaah Moratorium Lembaga Penyiaran Televisi
e. Telaah Layanan Jasa Televisi melalui Jaringan Kabel
4.  Pelaksanaan sosialisasi dan promosi
5.  Pelaksanaan kajian penyusunan Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran TV Digital.
6. Penetapan Keputusan Menteri tentang Uji Coba Siaran Digital
Pertama , Konsentrasi utama pemerintah terletak pada revisi undang-undang (RUU) Penyiaran. Penyusunan perubahan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan program legislasi nasional (prolegnas) yang berasal dari inisiatif DPR. Menjadi landasan utama pelaksanaan migrasi TV digital, pemerintah mengambil inisiatif untuk menyusun draft RUU Penyiaran versi pemerintah. Dalam Lakip Ditjen PPI (2018) disebutkan bahwa RUU Penyiaran hingga kini belum disahkan oleh DPR sehingga belum diserahkan kepada pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan pemerintah membuat draft RUU Penyiaran versi pemerintah berikut naskah akademik dan DIM terhadap draft informal RUU Penyiaran versi DPR. Adapun Isu- isu strategis RUU Penyiaran antara lain sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan migrasi televisi ke teknologi digital dan penyiaran melalui internet
2. Kewenangan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran
3.  Tugas, fungsi dan kelembagaan KPI
4. Pengelolaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran
5.  Kelembagaan dan penggabungan LPP TVRI dan RRI menjadi RTRI
6.  Ketentuan penyelenggaraan jasa penyiaran oleh LPS, LPB dan LPK
7. Penyesuaian pengenaan PNBP dalam bentuk BHP dan USO secara prosentase pendapatan kotor
Kedua , Penyusunan pedoman cetak biru digital penyiaran telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan detail gambaran perencanaan proses, sasaran, strategi serta tahapan pelaksanaan  digitalisasi penyiaran televisi.
Gambar 5. Roadmap Regulasi Pendukung Siaran TV Digital (Sumber: Cetak Biru Penyiaran Digital Indonesia, 1993)
Pada Gambar 5 dijabarkan roadmap regulasi pendukung siaran TV digital sebagai salah satu sasaran dalam penyusunan cetak biru penyiaran digital Indonesia agar implementasi digitaliasi penyiaran jasa televisi berjalan efektif dan efisien serta dapat mencapai target ASO.
Ketiga , Pembentukan Pokja-pokja persiapan migrasi TV analog ke digital yang terdiri dari: 1. Model Penyelenggaraan Multiplekser sebagai output moratorium TV Analog, dimana hasilnya adalah rekomendasi tim terkait dengan Model Penyelenggaraan TV Digital dan kebijakan model bisnis penyelenggaraan mux di Indonesia
2. Tarif Sewa MUX, yang merupakan kelanjutan dari pokja yang sebelumnya di tahun 2017, output kajian sebelumnya baru berupa identifikasi isu-isu dalam PM yang sudah ada. Sedangkan output kajian kali ini adalah mendapatkan formulasi perhitungan tarif sewa mux dengan hasil perhitungan berupa ceiling price yang sudah dicoba diterapkan di industri penyiaran
3.  Penyesuaian Perizinan TV Analog menjadi TV Digital, dimana hasilnya berupa rekomendasi tim terkait dengan penyelenggaraan program siaran, penyelenggara multipleksing, dan penyesuaian perizinan penyiaran terestrial TV Analog ke TV Digital.
4. Telaah Moratorium Lembaga Penyiaran Televisi, dimana hasil rekomendasi tim adalah dilakukan benchmarking konsep perizinan digitalisasi terestrial mengacu pada Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA) dan regulasi perizinan di Thailand, kemudian dilakukan komparasi regulasi perizinan di Indonesia; dilakukan reviu terhadap kualitas layanan jaringan dan layanan non jaringan serta reviu persyaratan teknis perangkat penyiaran dengan menggunakan rekomendasi ITU TE.800.
5. Telaah Layanan Jasa Televisi melalui Jaringan Kabel dimana hasilnya adalah rekomendasi terkait dengan model bisnis, regulasi serta usulan pertimbangan peluang usaha.
Keempat , Pelaksanaan sosialisasi dan promosi menjadi bagian pembelajaran pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi digitalisasi penyiaran televisi. Pada tahun 2018 Pemerintah mmelaksanakan sosialisasi di enam lokasi. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan menyiapkan berbagai sarana untuk membangun awareness dan kesiapan masyarakat menyambut era penyiaran TV Digital. Billboard TV Digital sudah tersebar di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial twitter @TVDigital_IDN serta  Fan Page Facebook TVdigital.Kominfo. Adapun sasaran pemerintah dalam pelaksaanaan sosialisasi adalah mahasiswa karena mahasiswa adalah generasi muda yang kritis dan garda terdepan dalam mengetahui informasi terkini, sehingga diharapkan dengan sosialisasi terhadap mahasiswa tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap
awareness masyarakat akan hadirnya teknologi televisi digital. Sasaran dari sosialisasi juga ditambah dengan menyasar pemerintah daerah, lembaga penyiaran swasta analog dan komunitas-komunitas penyiaran digital.

## Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi TV Digital Tahun 2018 (Sumber: Laptah Ditjen PPI, 2018)
Promosi televisi digital adalah bentuk promosi kepada masyarakat luas tentang penyiaran televisi digital. Tujuannya untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang teknologi penyiaran digital agar ketika terjadinya ASO masyarakat telah mengetahuinya dan telah siap untuk bermigrasi menuju era penyiaran televisi digital. Bentuk promosi televisi digital dilaksanakan melalui beberapa metode yaitu:
1.  Ikut serta pada kegiatan sosialisasi televisi digital
2.  Pembuatan dan penayangan Public Service Announcement (PSA) untuk TV dan Radio
3. Mengikuti pameran, exibition, dsb
4.  Talk Show di televisi dan/atau radio. Pada setiap metode promosi, dilakukan dengan cara menyebarkan flyer dan/atau mendirikan booth pameran. Metode-metode tersebut dipilih karena terbukti efektif untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas sehingga promosi melalui metode tersebut dapat lebih efisien serta diharapkan dapat memberikan dampak yang masif. Promosi TV digital sebagaimana pada Gambar 7.
Gambar 7. Pelaksanaan Promosi TV Digital Tahun 2018 (Sumber: Laptah Ditjen PPI, 2018)
Kelima , Kajian penyusunan Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran TV Digital dilakukan untuk memberikan rekomendasi yaitu di sebagian daerah masih terdapat potensi peluang usaha, namun memperhatikan kondisi industri dalam persiapan transisi menuju teknologi digital maka perlu ditunda sampai dengan selesainya ASO untuk kemudian ditinjau kembali.
Keenam , Guna mendukung kesiapan ASO, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Nomor 507 Tahun 2018 tentang uji coba siaran televisi digital terestrial pada tanggal 8 Juni 2018. Sejak Juni 2016 sampai dengan sekarang, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan LPP TVRI dan Lembaga Penyiaran Penyedia Konten telah melakukan Uji Coba Siaran TV Digital secara komprehensif dalam rangka menetapkan arah penyiaran kedepan khususnya penyelenggaraan penyiaran dengan sistem digital yang akan diatur dalam perubahan undang-undang tentang penyiaran. Uji Coba Siaran TV Digital diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek nonteknis terkait penyelenggaraan penyiaran secara digital.
Aspek teknis sebagaimana dimaksud meliputi:
1.  Kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing;
2.  Perencanaan dan konfigurasi jaringan SFN, MFN, dan/atau gabungan SFN dan MFN;
3.  Sinkronisasi antar pemancar pada metode SFN;
4.  Fitur layanan lainnya antara lain layanan data, penerimaan bergerak (mobile), informasi cuaca, informasi keuangan, kondisi lalu lintas terkini, dan informasi peringatan dini bencana; dan
5.  Kualitas penerimaan konten siaran dan kapasitas penyelenggara penyiaran multipleksing.
Adapun aspek non-teknis sebagaimana dimaksud meliputi:
1.  Kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing;
2.  Model regulasi dan kelembagaan;
3.  Sosialisasi dan kesiapan para pemangku kepentingan; dan
4.  Mekanisme penyediaan serta distribusi set top box.
Selain itu, Uji Coba Siaran TV Digital juga bertujuan untuk memotivasi dan mendorong minat pemirsa Analog untuk menonton siaran TV Digital, sehingga proses Migrasi dapat diimplementasikan sesegera mungkin (bertahap mulai tahun 2017 – 2020) sesuai Commitment ASEAN .
Kesiapan pemerintah menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pem- belajar
Pasca Keputusan Mahkamah Agung (MA) menjadi titik akhir dari perencanaan dan pelaksanaan digitalisasi yang dilakukan sejak tahun 2008. Semua usaha usaha yang telah dilakukan sebelumnya kembali ke titik nol. Pemerintah merespon putusan tersebut dengan
menyusun beberapa strategi yang salah satunya adalah penyusunan cetak biru penyiaran digital Indonesia. Respon tersebut merupakan upaya konkrit dalam proses pembelajaran organisasi. Peter Senge (1996) mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai organisasi yang mampu secara terus menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan masa depan. Dengan demikian oranisasi secara terus menerus menempatkan dirinya dalam perubahan. Organisasi dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan juga dituntut untuk mampu menciptakan pengetahuan baru untuk meraih masa depan.
Hal tersebut tercermin dengan usaha pemerintah dalam pembelajaran digitalisasi penyiaran televisi. Dalam cetak biru penyiaran digital Indonesia (2018) pemerintah mencoba mengakomodir apa yang menjadi tuntutan industri dengan membentuk struktur industri dan model bisnis penyelenggaraan TV digital sebagai berikut:
1. Single Mux:
a. Model Penyelenggaraan penyiaran multipleksing oleh 1 (satu) penyelenggara.
b. Kepemilikan multipleksingnya dikelola oleh negara melalui TVRI, BUMN atau BLU.
2. Multi Mux:
a. Model Penyelenggaraan penyiaran multipleksing oleh beberapa penyelenggara.
b. Dimaksudkan untuk dapat mengakomodir keinginan lembaga penyiaran eksisting agar tetap dapat memiliki multipleksing sendiri.
3. Hybrid:
a. Kombinasi dari dua model penyelenggaraan single Mux dan Multi Mux.
b.  Single Mux merupakan Mux gateway Nasional menggunakan MFN (TVRI, BUMN, BLU).
c. Multi Mux merupakan Mux distribusi milik penyelenggara swasta Nasional menggunakan SFN.
d. Lebih cocok dengan sistem jaringan (SSJ) dan penyiaran konvergensi.
Sebagai bagian dari perubahan, model bisnis penyediaan layanan siaran menjadi salah satunya, dimana pada era analog penyedia layanan siaran dalam menyediakan layanan siaran kepada pengguna, mereka juga membangun jaringannya sendiri dan mendapatkan alokasi spektrum frekuensi radio sendiri untuk mentransmisikan layanan. Pada era digital, penyelenggara multipleksing yang akan menjadi penyelenggara infrastruktur atau jaringan yang sifatnya konvergen. Selain penyelenggara multipleksing, dalam era digital dimungkinkan layanan siaran digital  untuk ditransmisikan melalui kabel, maupun satelit, sehingga akan ada penyelenggara kabel dan penyelenggara siaran satelit.
Perubahan dalam digitalisasi dapat diantisipasi dengan pembelajaran antar organisasi. Bentuk pembelajaran tersebut dapat
berupa pembentukan task force atau gugus tugas yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran menyeluruh dari para pihak yang terkait dengan digitalisasi. Dalam laporan Practical Recommendations For Digital Switch Over (DSO) yang diterbitkan Plum Consulting (2013), salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan digitalisasi penyiaran adalah dengan membentuk DSO Task Force seperti Gambar 8.
Gambar 8. Planning DSO Task Force (Sumber: Plum, 2018)
Gambar 8 mengidentifikasi peran pemerintah, industri dan komunitas. Perlu keterlibatan semua pihak agar transisi menuju penyiaran digital dapat berjalan dengan sukses. task force harus dijalankan secara netral tanpa ada konflik kepentingan dan keberpihakan pada tujuan utama yaitu digitalisasi televisi. Penugasan dan penetapan peran serta target untuk semua aspek program ASO yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah, yang kemudian akan dipantau sepanjang durasi program. Peran penting dalam task force adalah memastikan bahwa program ASO tetap di jalur dan memberi tanda kepada Pemerintah ketika risiko serius teridentifikasi untuk sebelumnya dilakukan mitigasi.
Gambar 9. DSO Task Force Organisation (Sumber: Plum, 2018)
Walaupun hingga saat ini task force belum disahkan, namun pembentukan task force migrasi dari penyiaran analog ke digital merupakan peran penting seluruh stakeholder terkait. Diantaranya adalah National Goverment Agencies (NGA) dalam hal ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator maupun kementerian lain yang terkait misalnya Kementrian Keuangan, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Industri. Pelaku Industri adalah
para penyelenggara penyiaran. Sedangkan Kelompok Masyarakat dapat terdiri dari asosiasi televisi Indonesia ataupun dari masyarakat ahli penyiaran. Disamping itu keterlibatan Badan promosi migrasi ke televisi digital yang bertanggung jawab untuk mempromosikan baik kegiatan atau hal lain yang terkait selama periode ASO sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9.
Pembentukan komite migrasi dari penyiaran analog ke digital dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu baik secara formal maupun informal sebagaimana Gambar 10.

## Gambar 10. Komite Migrasi Penyiaran Digital (Sumber: Cetak Biru Penyiaran
Digital Indonesia, 2018)
Masing-masing anggota task force memiliki tugas tersendiri namun dalam proses pembelajaran yang sama sehingga terdapat kesamaan dalam hasil kebijakan yang dibuat.

## 5. Kesimpulan
Untuk menjamin terlaksananya digitalisasi penyiaran televisi, pemerintah harus memiliki kesiapan utamanya dari aspek regulasi. Sosialisasi dan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum menjadi pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat serta tidak menjamin bahwa semua pihak sepakat dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Perspektif organisasi pembelajar dapat digunakan untuk mengatasi gap antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam digitalisasi penyiaran televisi. Model pembelajaran OADI-SMM sebagai sebuah teori dapat diterapkan dalam bentuk praktis berupa sebuah gugus tugas atau task force . Keterlibatan para pihak dalam suatu wadah baik berupa gugus tugas ataupun bentuk lain dapat menjadi media pembelajaran yang baik untuk menyamakan model mental bersama sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan dalam perencanaan, implementasi hingga evaluasi digitalisasi televisi di Indonesia. Pembelajaran organisasi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan menghasilkan pengetahuan yang nantinya dapat menjadi rujukan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan digitalisasi televisi sehingga tujuan digitalisasi penyiaran televisi dapat terwujud.

## Referensi
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and Mixed methods approaches (3rd ed). USA: Sage Publication
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika. (2018). Laporan Kinerja. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informattika
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (2018). Laporan Tahunan. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informattika
Hamid, F., & Budianto, H. (2011). Ilmu Komunikasi: Sekarang dan tantangan masa depan . Jakarta: Prenada media group
Haque, M. M. (2008). A Study of Relationship Between The Learning Organization and Organizational Readiness For Change . Dissertation. Pepperdine University
Kim, D. H. “The Link between Individual and Organizational Learning”. Sloan Management Review (Fall 1993), 35, 1, ProQuest
Lubis, S. B. H., Huseini, M. (2009). Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro . Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Munir, N. S. T. S. (2004). Model Kreasi Pengetahuan di Perusahaan: Kajian pada Perusahaan-Perusahaan Kosmetika Moderen di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia
Novarina, P. (2019). Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia Menurut Perspektif Tata Kelola Interaktif. Jakarta: Universitas
Indonesia
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital
Plum, C. (2013). Practical Recommendations For Digital Switch Over . London: GSMA
Schein, E. H. (1993). “How Can Organization Learn Faster? The Challenge of Entering the Green Room”. Sloan Management Review , (Winter 1993), pp. 85-92
Senge, P. M. (1996). Disiplin Kelima (terjemahan dari buku: The Fifth Discipline). Jakarta: Binarupa Aksara
Tritech, C. (2018). Laporan Akhir Penyusunan Cetak Biru Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital . Jakarta: Direktorat Penyiaran.
Watkins, K., & Marsick, V. (1993). Sculpting The Learning Organization: Lessons In The Art And Science Of Systemic Change . San Francisco: Jossey-Bass.
www.itu.int. diakses April 2019.
www.kominfo.go.id diakses September 2019.