## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 916-921 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i2.1590

## Napak Tilas Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia: Kajian Pustaka
Susilawati* Instansi BPSDM Provinsi Jambi Jl H. agus Salim No 19 Kota Baru Telp (0741) 41124, 42170 *Correspondence email: natsirsusilawati81@gmail.com
Abstrak .  Bangsa  Indonesia  dapat  dinyatakan  sebagai kausa  materialis Pancasila  karena  nilai-nilai essensial yang  terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhananan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan secara ojektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia  sejak  zaman  dahulu  kala  sebelum  nendirikan  negara.  Nilai-nilai  tersebut  kemudian  diangkat  dan  dirumuskan  secara formal  oleh  para  pendiri  negara  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  filsafat  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pmahaman  Pancasila harus dilakukan  secara utuh dalam kaitannya dengan  jati diri  Bangsa Indonesia. Hal  ini  merupakan  hal  yang sangat urgen agar tidak terjadi penyimpangan dalam perjalanan waktu dan pergantian era pemerintahan.
Kata kunci : Pancasila; causa materialis; dasar filsafat Negara Indonesia
Abstract.  The  Indonesian  nation  can  be  stated  as  the  material  cause  of  Pancasila  because  the  essential  values  contained  in Pancasila, namely: Divinity, Humanity, Unity, Population and justice objectively have been owned by the Indonesian nation since ancient  times  before  the  founding  of  the  state.  These  values  were  then  formally  adopted  and formulated  by  the  founders  of the state to serve as the basis for the philosophy of the Indonesian state. Therefore, the understanding of Pancasila must be carried out  in its  entirety  in  relation  to  the identity  of  the  Indonesian Nation. This  is  very urgent so that there are no deviations  in  the course of time and the change in the era of government.
Keywords: Pancasila; causa materialis; basic philosophy of Indonesian State.

## PENDAHULUAN
Pancasila telah tumbuh sejalan dengan perkembangan  Bangsa  Indonesia.  Pancasila  telah bersifat final sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan diterima secara  luas  oleh  masyarakat  sebagai  warga  negara Republik  Indonesia.  Penetapan  Pancasila  sebagai  dasar negara sangat diperlukan oleh Bangsa  Indonesia, karena Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  memiliki keberagaman yang tinggi (Syarbaini, 2006).
Menetapkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara semakin memantapkan Pancasila sebagai alat pemersatu yang  memandang  keberagaman  bangsa  dalam  segala bidang  kehidupan  bukan  awal  perpecahan  tetapi merupakan  aset  dan  kekuatan  bangsa  dan  negara. Dengan  demikian,  penyelenggaraan  pemerintahan  akan diatur  oleh  Pancasila.  Konsekwensi  logisnya  menurut Daulay (2007), adalah sumber dari segala sumber hukum negara  adalah  Pancasila.  Oleh  karena  itu  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  harus bmengandung dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

## METODE
Adapun  metode  penelitian  kajian  pustaka  atau studi  kepustakaan  yaitu  berisi  teori  teori  yang  relevan dengan  masalah  –  masalah  penelitian.  Adapun  masalah pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  “Napak Tilas  Pancasila  dalam  Sejarah  Perjuangan  Bangsa Indonesia”.  Pada  bagian  ini  dilakukan  pengkajian
mengenai konsep dan  teori  yang digunakan berdasarkan literatur  yang tersedia, terutama dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah.  Kajian pustaka  berfungsi  untuk  membangun  konsep  atau  teori yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian.  (Sujarweni, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Napak Tilas Pancasila

## Pancasila Dalam Era Pra Kemerdekaan
Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia pada abad ke 7  menunjukkan  fakta  yang  menarik  untuk  dikaji. Kerajaan  Samudera  Pasai,  Sriwijaya,  Demak,  Mataram Majapahit,  Kutai,  Singosari  dan  lain-lain  memiliki  jiwa dan  kepribadian  yang  sama,  walaupun  kadang-kadang tidak  tertutup  kemungkinan  untuk  terjadinya  konflik (Syarbaini,  2006).  Kesamaan  jiwa  dan  kepribadian tersebut dijaga selama berabad-abad untuk mempertahankan eksistensi mereka.
Kedatangan  penjajah  pada  pertengahan  Abad  ke- 16  dengan  segala  aktivitasnya  membuat  bangkitnya semangat  kebersamaan.  Semangat  kebersamaan  tidak bisa  dibendung,  akhirnya  28  Oktober  1928  menjadi tonggak  sejarah  dengan  lahirnya  sumpah  pemuda. Semangat kebersamaan ini diawali dengan lahirnya Budi Utomo  pada  20  Mei  1908.  Kelahiran  Budi  Utomo menjadi  simbol kebangkitan nasional Bangsa  Indonesia. Menurut  Syarbaini  (2006)  dan  Katimin  (2010),  tonggak sejarah  ini  melahirkan  Sumpah  Pemuda  sebagai  refleksi
rasa  nasionalisme  yang  kuat  dan  dinamika  kehidupan bangsa  yang  dinamis  berbasis  nilai-nilai  Pancasila melalui 3 pernyataan sikap:
“Kami putra putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia;
Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”
Pancasila  terdapat  dalam  wujud  dalam  nilai, kebiasaan,  adat,  agama,  watak  dan  perangai  pada  setiap jiwa Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila bukan hal  baru,  tetapi  digali  dan  dirumuskan  kembali. Kesepakatan  Bangsa  Indonesia,  menetapkan  1  Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.
Proses  pengesahan  UUD  1945  dilakukan  pada Tanggal  18  Agustus  1945  merupakan  momentum penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia, karena pada saat  itu  merupakan  momentum  penetapan  Pancasila sebagai  dasar  negara.  Proses  pengesahan  ini  akhirnya disepakati  dengan  meniadakan  rumusan  7  kata  “dengan kewajiban  menjalankan  suariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya” sebagai produk Piagam Jakarta. Peniadaan 7  kata  ini  berawal  dari  respon  kurang  sepakat  dari golongan  non  muslim  dan  bermuara  pada  kerelaan golongan  muslim  demi  kepentingan  nasional  (Maryani, 2014).

## Pancasila Dalam Era Kemerdekaan
Banyak  terjadi  perkembangan  setelah  Indonesia memproklamirkan  kemerdekaannya.  Menurut  pantauan sejarah,  pada  masa  itu  Pancasila  mengalami  masa kejayaannya,  karena  pada  masa  itu  merupakan  masa- masa percobaan berdemokrasi. Pancasila mendapat ujian berat  dan  mengalami  masa  suram  pada  akhir  Tahun 1959,  saat  Presiden  Soekarno  menerapkan  sistem Demokrasi Terpimpin.
Sejarah  lahirnya  Pancasila  tidak  dapat  dipungkiri, berkaitan  dengan  BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia).  Menurut Taufik,  2013),  sejarah  mencatat  Tanggal  1  Maret  1945 sebagai  momentum  penting  dalam  perjalanan  sejarah Bangsa  Indonesia  dengan  dibentuknya  BPUPKI  oleh Pemerintah  Jepang.  Pembentukan  BPUKI  bertujuan untuk  mempelajari  hal-hal  yang  berhubungan  dengan tata  pemerintahan  Indonesia  merdeka.  Pembentukan BPUKI ini merupakan perwujudan janji Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944,  yang  akan  memberikan  kemerdekaan  kepada Bangsa Indonesia.
BPUKI  membentuk  Panitia  9  yang  dipimpin  oleh Ir.  Soekarno.  Dalam  aktivitasnya,  Panitia  9  selain menampung usulan perorangan untuk merumuskan dasar negara, juga berhasil merumuskan Rancangan Mukaddimah  Hukum  Dasar  yang  dinamakan  Piagam Jakarta  Tanggal  22  Juni  1945.  Dalam  Piagam  Jakarta, sila  pertama  berbunyi:  “Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”.
Hal inilah  yang membuat berberapa utusan dari wilayah Indonesia  Bagian  Timur  menyatakan  keberatannya. Keberatan  itu  dinyatakan  pada  saat  mereka  mendatangi BPUKI  setelah  upacara  Proklamasi  Kemerdekaan  17 Agustus  1945  (Maryani,  2014).  Utusan  tersebut  adalah: (1)  Sam  Ratulangi  wakil  dari  Sulawesi,  (2)  Tadjoedin Noor  dan  (3)  Ir.  Pangeran  Noor  wakil  dari  Kalimantan, (4) I Ketut Pudja wakil dari Nusa Tenggara dan (5) Latu Harhary wakil dari Maluku (Taufik 2013).
Sejarah  juga  mencatat  bahwa  BPUPKI  (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  yang  akhirnya  berubah  nama  menjadi  PPKI (Panitia  Prsiapan  Kemerdekaan  Indonesia).  Untuk mengakomodir keberatan yang diajukan oleh utusan dari Wilayah  Indonesia  Bagian  Timur  tersebut  menurut Taufik (2013), maka Muhammad Hatta lalu mengusulkan  mengubah  tujuh  kata  tersebut  menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengusulan itu dilakukan pada  Sidang  PPKI  Pertama  tanggal  18  Agustus  1945. Pengubahan  kalimat  ini  telah  dibicarakan  dengan  tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh Islam yang  dimaksud  adalah  Kasman  Singodimejo,  Wahid Hasyim,  Ki  Bagus  Hadikusumo,  dan  Teuku  M.  Hasan. Pada  Sidang  PPKI  Pertama  tanggal  18  Agustus  1945, ditetapkan  Rancangan  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh UUD 1945 sekaligus penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

## Pancasila Dalam Era Orde Lama
Dalam  sistem  kenegaraan,  maka  Orde  Lama  bagi Bangsa  Indonesia  adalah  masa  pencarian  bentuk implementasi Pancasila. Hal ini terlihat dari pengimplementasian  Pancasila  dalam  bentuk  yang berbeda-beda.  Sejarah  mencatat,  ada  3  periode implementasi  Pancasila  yang  berbeda,  yaitu  periode 1945-1950,  periode  1950-1959,  dan  periode  1959-1966 (Syarbaini,  2003).  Hal  ini  sangat  dimungkinkan  karena kondisi  tajamnya  konflik  ideologi,  kacaunya  politik  dan keamanan dalam negeri serta kondisi sosial budaya yang berada  dalam  suasana  transisional.  Transisional  dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.
Periode  1945  –  1950  ditandai  oleh  upaya-upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Di satu pihak, PKI  melakukan  pemberontakan  di  Madiun  Tahun  1948 dan melakukan upaya untuk mengganti Pancasila dengan faham  komunis.  Di  pihak  lain,  DI/TII  juga  melakukan upaya untuk mendirikan negara dengan dasar Islam. Hal yang  menguntungkan  pada  periode  ini  adalah  masih tingginya nilai persatuan dan kesatuan ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia (Maryani, 2014). Nilai persatuan mendapat tantangan yang cukup hebat setelah penjajah dapat diusir. Demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi  Parlementer.  Presiden  berfungsi  sebagai Kepala  Negara  dan  Perdana  Menteri  sebagai  Kepala Pemerintahan.  Akibatnya  secara  politik,  sila  keempat yang  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  tidak
dapat dilaksanakan, tidak adanya stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, walaupun dasar negara yang  digunakan  adalah  Pancasila  dan  konstitusi  yang digunakan  adalah  UUD  1945,  tetapi  dalam  prakteknya kenegaraan sistim presidensiil tak dapat diwujudkan.
Periode  1950  -1959  Pancasila  diarahkan  sebagai ideologi  liberal  (Taufik,  2013)  .  Sistem  pemerintahan yang  liberal  lebih  menekankan  hak-hak  individual ternyata  tidak  menjamin  stabilitas  pemerintahan. Walaupun  dasar  negara  tetap  Pancasila,  tetapi  rumusan sila  keempat  bukan  berjiwakan  musyawarah  mufakat, melainkan  suara  terbanyak  (vooting).  Munculnya pemberontakan  RMS,  PRRI,  dan  Permesta  yang  ingin melepaskan  diri  dari  NKRI,  membuat  persatuan  dan kesatuan  mendapat  tantangan  yang  berat.  Terjadi  krisis politik,  ekonomi,  dan  keamanan,  karena  anggota Konstituante  hasil  pemilu  tidak  dapat  menyusun  UUD seperti yang diharapkan. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan  Konstituante,  menyatakan  UUD  1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945.
Periode  1956-1965,  merupakan  masa  suramnya perjalanan  Pancasila  dalam  sejarah  Bangsa  Indonesia. Periode ini  juga dikenal dengan dikenal sebagai periode Demokrasi  Terpimpin  (Syarbaini,  2003).  Demokrasi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno bukan berada pada kekuasaan rakyat. Kondisi ini memungkinkan  terjadinya  berbagai  penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Beberapa  wujud  nyata  yang  dilihat  dari  berbagai penyimpangan  tersebut  adalah  otoriternya  Soekarno, mengangkat  Soekarno  menjadi  presiden  seumur  hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI dan lain-lain.
Akibat penyimpangan tersebut, terjadi kemerosotan  moral  di  sebagian  masyarakat  yang  tidak lagi  hidup  bersendikan  nilai-nilai  Pancasila,  dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi, menekankan  pentingnya  memegang  teguh  UUD  45, sosialisme  ala  Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin  dan  kepribadian  nasional.  Kondisi  ini bermuara  pada  kudeta  PKI  dan  kondisi  ekonomi  yang memprihatinkan.

## Pancasila Dalam Era Orde Baru
a. Masa Transisi
Menurut  Daulay  (2007),  Masa  Transisi  adalah rentang waktu antara Tahun 1966 – 1967. Periode ini dinamakan  sebagai  masa  transisi  karena  terdapat dualisme  kepemimpinan  anatar  Presiden  Soekarno dan  Jenderal  Soeharto.  Soekarno  masih  aktif  sebagai Presiden,  sedangkan  Jenderal  Soeharto  berhasil menumpas  pemberontakan  PKI  dalam  waktu  singkat dan  melaksanakan  Surat  Perintah  11  Maret  1966 dalam usaha-usaha stabilisasi politik dan ekonomi.
Dualisme berakhir pada saat MPRS mengeluarkan  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966 di  Jakarta,  20  Februari  1966  (Thohir,  2009).  Sejak saat  itu  terjadi  penyerahan  kekuasaan  dari  Presiden Soekarno  kepada  Jenderal  Soeharto.  Tahun  1968 adalah  masa  konsolidasi.  Pemerintah  dan  DPR-GR berupaya  menyelesaikan  perselisihan  antara  kaum pribumi  dan  non-pribumi,  menyelesaikan  masalah korupsi  serta  menyelesaikan  berbagai  macam undang-undang yang sangat mendesak dan diperlukan.  Tahun  1971,  aktivitas  lebih  banyak dicurahkan  kepada  kegiatan  kampanye  menghadapi pemilihan  umum  yang  pertama  pada  jaman  Orde Baru  serta  pemilihan  umum  yang  kedua  dalam sejarah Republik Indonesia.

## b. Era Orde Baru
Pancasila  dan  UUD  1945  dipandang  sebagai sesuatu  yang keramat  sehingga  tidak boleh diganggu gugat  menurut  Pemerintah  Orde  Baru.  Pemerintah Orde  Baru  bertekad  untuk  melaksanakan  Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun kenyataannya, Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat  pembenar  rezim  otoritarian  di  bawah  Soeharto. Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka,  serta  UUD  1945 sebagai landasan konstitusi, penafsiran dan implementasinya berada di tangan negara.
Menurut  Sulistyo  (2020),  Pemerintah  Orde Baru  tidak  hanya  monopoli  kekuasaan,  tetapi  juga memonopoli  kebenaran.  Bila  terdapat  sikap  politik masyarakat  yang  kritis  dan  berbeda  dengan  negara dalam  prakteknya,  diperlakukan  sebagai  pelaku tindak  kriminal  atau  subversif.  Hal  ini  dapat dirasakan  dari  penyeragaman  pemikiran  Bangsa Indonesia  yang  sangat  plural,  sehingga  gagasan mengenai  pluralisme  tidak  mendapat  tempat  untuk didiskusikan  secara  intensif.  Puncaknya,  seluruh organisasi  sosial  politik  pada  tahun  1985,  digiring oleh  hukum  untuk  menerima  Pancasila  sebagai  asas tunggal.  Setiap  warga  negara  yang  mengabaikan Pancasila  atau  setiap  organisasi  sosial  yang  menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan memperoleh cap sebagai  pengkhianat  atau  penghasut.  Periode  ini disebut juga demokrasi Pancasila.
Pemerintah Orde Baru melakukan pengkultusan  terhadap  Pancasila  dengan  menetapkan Hari  Kesaktian  Pancasila  Tanggal  setiap  1  Oktober, sebagai  bukti  kemampuan  menumpas  G30S/PKI. Pemerintah  Orde  Baru  juga  mensosialisasikan  nilai- nilai  Pancasila  melalui  TAP  MPR  NO  II/MPR/1978 tentang  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan Pancasila  (p4)  di  sekolah  dan  masyarakat.  Menurut Pemerintah  Orde  Baru  diperlukan  pemahaman  yang sama  tentang  Demokrasi  Pancasila  (Sulistyo,  2020). Dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan  dan  kesatuan  nasional  akan  terbentuk  dan terpelihara. Akibatnya diwajibkan melakukan penataran  terhadap  Siswa,  mahasiswa,  organisasi
sosial,  dan  lembaga-lembaga  negara.  Dengan kegiatan  tersebut,  diharapkan  opini  rakyat  akan mengarah  pada  dukungan  yang  kuat  terhadap pemerintah Orde Baru.
Pancasila  dipandang  oleh  Pemerintah  Orde Baru sebagai doktrin yang komperehensif. Pandangan ini  dapat  terlihat  dari  anggapan  bahwa  ideologi sebagai  sumber  nilai  dan  norma,  akibatnya  harus ditangani  melalui  upaya  indoktrinasi  secara  terpusat. Menurut  Sulistyo  (2020),  pandangan  ini  akan berujung pada perfeksionisme negara. Bila ini terjadi, maka  akan  muncul  negara  perfeksonis..  Negara perfeksionis  adalah  negara  yang  merasa  tahu  apa yang  benar  dan  apa  yang  salah  bagi  masyarakatnya. Sesuatu  yang  dianggap  benar  kalau  hal  tersebut sesuai  dengan  keinginan  penguasa,  sebaliknya sesuatu  dianggap  salah  kalau  bertentangan  dengan kehendak penguasa.

## Era Reformasi
Gerakan  reformasi  yang  dilakukan  oleh  Bangsa Indonesia  ditandai  dengan  diangkatnya  Prof.  Dr.  B.J Habibie  sebagai  Presiden  menggantikan  Soeharto  pada Tanggal  21  Mei  1998  (Amir,  2003).  Gerakan  reformasi merupakan gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi  di  segala  bidang  terutama  bidang  hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan  dan  masyarakat  dari  berbagai  lapisan. Munculnya  gerakan  reformasi  ini  untuk  membenahi klimaks  dari  penyimpangan  terhadap  Pancasila  yang berwujud  hancurnya  perekonomian  nasional  (Syarbaini, 2003). Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila,  walaupun  ada  kenyataannya  tindakan  dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  Pancasila diyakini  sebagai  sumber  nilai,  dasar  moral  etik  bagi negara  dan  aparat  pelaksana  negara  sehingga  digunakan sebagai alat legitimasi politik.
Kenyataan  yang  dihadapi,  menunjukkan  bahwa sebagian  masyarakat  salah  dalam  memahami  arti  kata reformasi.  Hal  ini  terlihat  dari  perusakan  beberapa fasilitas  umum  yang  diawali  oleh  aksi  anarkhis  akibat pengajuan  tuntutan  yang  kadang-kadang  miskin  dari tela’ah  potensi  apalagi  kajian  dan  solusi  yang  memadai (Daulay,  2007).  Dengan  demikian,  agar  proses menjalankan  reformasi  sesuai  dengan  tujuan  yang diharakan, maka masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian reformasi sebagai bekal yang kondusif dalam melakukan gerakan reformasi,
Reformasi  dapat  difahami  sebagai  upaya  untuk mengembalikan  hal-hal  yang  menyimpang  kepada bentuk  yang  sesuai  dengan  konstitusi  dan  nilai-nilai ideal  yang  dicita-citakan  rakyat.  Dengan  demikian menurut  Syarbaini  (2006),  gerakan  reformasi  harus menyatu dengan kerangka Pancasila, sehingga paradigma  reformasi  berwujud  suatu  gerakan  yang:  1)
berdasarkan  pada  moralitas  ketuhanan  dan  harus mengarah  pada  kehidupan  yang  baik  sebgai  manusia makhluk Tuhan, 2) berlandaskan pada moral kemanusiaan  sebagai  upaya  penataan  kehidupan  yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 3) menjamin  tetap  tegaknya  negara  dan  bangsa  Indonesia sebagai  satu  kesatuan,  4)  seluruh  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  harus  dapat menempatkan  rakyat  sebagai  subjek  dan  pemegang kedaulatan  dan  5)  bertujuan  pada  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Artinya,  gerakan  reformasi harus  memiliki  visi  yang  jelas,  yaitu  demi  terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Gerakan reformasi harus dilanjutkan karena ranah pembentukan  jiwa  dan  kepribadian  yang  diamanatkan oleh  Pancasila  belum  menyentuh  sasaran.  Kondisi  ini terlihat  dari  semakin  maraknya  koruptor  melakukan aktivitas  dengan  frekwensi  yang  semakin  meningkat, modus yang semakin beragam dan sasaran yang semakin bervariasi. Kondisi lain yang terlihat bahwa pemahaman terhadap Pancasila belum utuh dan menyeluruh sehingga ada  kelompok  yang  ingin  menafsirkan  menurut pemahamannya  masing-masing  dan  ada  pula  yang mencoba  membuat  dikotomi  Pancasila  dengan  Agama. Kondisi  ini  tersebar  pada  semua  lapisan  masyarakat dengan  variasi  yang  sangat  beragam  termasuk  segelintir enyelenggara  negara.  Gerakan  reformasi  ditandai awalnya  dengan  trauma  akibat  penerapan  Pancasila  di masa  Orde  Baru,  sehingga  semua  yang  berbau  Orde Baru diupayakan agar tidak digunakan misalnya GBHN, sebagai  Landasan  Operasional  Pembangunan  Nasional, penamaan  Mata  Kuliah  Pembentuk  Kepribadian  di Perguruan  Tinggi  yang  awalnya  Pendidikan  Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagainya.

## Meluruskan Pemahaman Pancasila  Untuk  Mencapai Tujuan Nasional Bangsa Indonesia
Pancasila  adalah  penuntun  kehidupan  bersama dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  memahami Pancasila  dengan  benar,  maka  Bangsa  Indonesia  akan mamu  menghadapi  segala  bentuk  hambatan,  gangguan, tantangan  dan  ancaman  terhadap  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  baik  yang  datang  dari  luar  atau bersumber  dari  dalam.  Pemahaman  terhadap  Pancasila harus  dilakukan  secra  utuh  oleh  setiap  komponen bangsa,  agar  Bangsa  dan  Negara  Indonesia  mampu mencapai  Tujuan  Nasional.  Bagi  Bangsa  dan  Negara Indonesia,  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, Pancasila berperan sebagai:

## Dasar Negara
Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara.  Dengan  demikian,  maka  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  kehidupan  ketatanegaraan  RI harus  didasarkan  pada  Pancasila  yang  memuat  seluruh peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Segala  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  harus
diambil  dari  Pancasila  atau  tidak  bertentangan  dengan Pancasila Daulay, 2007; Maryani, 2014).

## Ideologi Negara
Pancasila  adalah  sumber  idea  dan  gagasan  untuk mencapai  Tujuan  Nasional.  Ideologi  negara  akan mempengaruhi  karakter,  identitas  dan  pola  hubnngan Bangsa  dan  Negara  dalam  menjalin  hubungan  secara internasional  (Sulistyo,  2010).  Oleh  karena  itu  semua komponen Bangsa berkewajiban menjaga Pancasila agar tidak  disusupi  oleh  ideologi  asing  bahkan  yang bertentangan dengan Pancasila.

## Pandangan Hidup Bangsa
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, diperlukan kerangka  acuan  untuk  menata  kehidupan pribadi serta melakukan interaksi antar manusia di dalam masyarakat  dan  alam  sekitarnya.  Inilah  yang  disebut dengan  pandangan  hidup  bangsa  (Novariyanti,  2014). Pandangan  hidup  bangsa  juga  digunakan  sebagai panutan  dan  petunjuk  arah  bagi  bangsa  dalam  setiap kegiatan,  aktivitas  dan  kehidupan  di  segala  bidang. Pandangan  hidup  mengandung  nilai-nilai  luhur  yang membentuk  wawasan  menyeluruh  terhadap  kehidupan bersama dalam NKRI tercinta.

## Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Pancasila  telah  menjadi  jiwa  bangsa  Indonesia jauh  sebelum  Bangsa  Indonesia  memproklamirkan kemerdekaannya.  Nilai-nilai  Pancasila  telah  diyakini kebenarannya,  oleh  karena  itu  Bangsa  Indonesia bertekad untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku (Katimin 2010, Maryani, 2014; Novariyanti, 2014). Dengan  demikian,  Pancasila  bukanlah  merupakan pemikiran perorangan melainkan suatu bentuk gambaran kehidupan  sehari-hari  baik  sebagai  pandangan  hidup bangsa  yang  telah  permanen  tertanam  dalam  pribadi setiap orang di Indonesia.

## Pemersatu Bangsa
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  sangat beragam  dalam  segala  bidang  baik  fisik  maupun  non fisik.  Keberagaman  ini  memerlukan  alat  pemersatu, sesuatu  yang  diyakini  sama  kebenarannya  oleh  semua pihak.  Menurut  Amir  (2003)  dan  Sulistyo  (2010), Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang berasal dari jiwa  dan  tmmbuh  serta  berkembang  bersama  Bangsa Indonesia  sebagai  buah  renungan  mendalam  adalah  alat pemersatu yang tepat bagi Bangsa Indonesia.

## Perjanjian Luhur
Perjanjian  luhur  adalah  kesepakatan  para  leluhur pejuang bangsa. Menurut  Taufik (2013), Pancasila telah disepakati secara Nasional oleh para pejuang kemerdekaan  Indonesia  Tanggal  18  Agustus  1945 melalui  sidang  PPKI  Pertama  (Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia). sebagai dasar Negara.
Tujuan  Nasional  Bangsa  Indonesia  dicantumkan pada  alinea  ke  4  Pembukaan  UUD  1945  yaitu:  1) Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  2)  Memajukan  kesejahteraan umum  3)  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  4)  Ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial (Syarbaini,  2003;  Novariyanti,  2014).  Ke  4  Tujuan Nasional tersebut saling berkaitan serta saling mempengaruhi  satu  dengan  yang  lain.  Oleh  karena  itu diharapkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, ke  4  tujuan  itu  dapat  dicapai  secara  simultan,  bertahap dan  berkelanjutan.  Pencapaian  Tujuan  Nasional  sangat dimungkinkan  melalui  emahaman  yang  benar  terhadap Pancasila oleh semua komponen bangsa.

## SIMPULAN
1.  Bangsa  Indonesia  dapat  dinyatakan  sebagai  kausa materialis karena telah memiliki milai-nilai Pancasila dalam  kehidupannya  sebelum  terbentuknya  Negara Indonesia.
2.  Dalam  perjalanan  sejarah  Bangsa  Indonesia  terlihat bahwa  masih  banyak  kelemahan  dan  penyimpangan dalam  penerapan  Pancasila.  Kondisi  ini  harus mendapat  perhatian  yang  cermat  oleh  seluruh komponen  bangsa  agar  sesuai  dengan  perjanjian luhur  yang  telah  disepakati  sejak  awal  pendirian negara ini.
3.  Untuk  mencapai  hal  itu  diperlukan  pemahaman  yang utuh dan menyeluruh terhadap Pancasila oleh seluruh komponen bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  Zainal  Abidin.  2003.  Peta  Islam  politik  Pasca Soeharto. LP3ES. Jakarta.
Daulay,  Haidar  Putra.  2007.  Sejarah  pertumbuhan  dan pembaharuan  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Kencana. Jakarta
Katimin.  2010.  Politik  dan  masyarakat  pluralis.  Cita Pustaka Media. Jakarta. Maryani. 2014. Pancasila masa Orde Lama. http://manusiabayangansaidi9.blogspot.com/ 2014/06/Pancasila-masa-orde-lama.html?m=1
Noviriyanti.  2014.  Ringkasan  tentang  Pancasila  Era Reformasi. https://noviriyanti.wordpress. com/2014/08/22/ringkasan-tentang-Pancasila-era- reformasi/
Syarbaini,  Syahrial.  2003.  Pendidikan  Pancasila  di Perguruan Tinggi. Ghalia. Jakarta
Syarbaini,  Syahrial.  2006.  Membangun  karakter  dan Kepribadian melalui Pendidikan
Kewarganegaraan. Graha Ilmu. Yogyakarta Sulistyo,  A.  2010.  Pancasila  di  masa  Orde  Baru. https://www.kompasiana.com/andisulistyo/ 55105d69a333117b39ba8034/Pancasila-di-masa- orde-baru
Taufik.  2013.  Perjalanan  sejarah  Pancasila  dari  lahir. http://taufik-oriwe.blogspot.com/2013/02/ perjalanan-sejarah-Pancasila-dari-lahir.html?m=1 Thohir,  Ajib.  2009.  Perkembangan  peradaban  di kawasan  Dunia  Islam,  melacak  akar-akar  sejarah, sosial,  politik  dan  budaya  Umat  Islam.  Rajawali Pers. Jakarta.
V.Wiratna  Sujarweni,  2014. Metodeologi  Penelitian.
Yogyakarta: Pustaka Baru Perss