## SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI
Oleh : Dewi Astutty Mochtar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang dewi.astutty@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tentu memerlukan dukungan dari hukum yang memiliki peran  sebagai  pengatur  dan  pengarah  setiap  kebijakan  ekonomi.  Konstitusi  sebagai  hukum  yang paling  tinggi  dan  menjadi  pijakan  dari  peraturan-peraturan  di  bawahnya,  konstitusi  yang  memuat tentang sistem perekonomian dapat disebut konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi menjadi sarana untuk mempertegas sistem perekonomian nasional, oleh karena itu setiap kebijakan ekonomi yang dibuat oleh penyelenggara negara harus berdasar pada konstitusi ekonomi, yang tujuan nya adalah untuk  memberikan  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  bagi  rakyat  dan  tercapainya  negara kesejahteraan.

## Kata kunci: Sistem Perekonomian Nasional, Konstitusi Ekonomi, Negara Kesejateraan.

## Abstract
Economic development in a country would require the support of the law has a role as a regulator and steering any economic policy. Constitution as the law of the highest and to be the basis of the regulations under it, the constitution contains about economic system can be called a constitution economics,  constitutional economics becomes a  means to reinforce the national economic system, therefore  any  economic  policy  made  by  the  organizers  of  the  state  should  be  based  the  economic constitution, whose goal it is to provide the maximum prosperity for the people and the achievement of the welfare state.
Keywords: System of National Economy, Constitutional Economics, Welfare State.

## A. Pendahuluan
Ekonomi  merupakan  disiplin  ilmu  yang mempelajari  masyarakat  dalam  upaya  untuk memenuhi  kebutuhannya  baik  berupa  barang dan  jasa  guna  mencapai  kemakmuran.  Kemak- muran merupakan indikator penting dalam eko- nomi karena kemakmuran itu sendiri merupakan suatu  keadaan  di  mana  manusia  dapat  meme- nuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.  Hal  ini  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  In- donesia  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan oleh founding  fathers dalam  pembukaan  Un- dang-Undang  Dasar  1945  alenia  ke  dua  yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan  kemerde-
kaan  Indonesia  telah  sampailah  kepada  saat yang berbahagiadengan selamat sentausa meng- antarkan  rakyat  Indonesia  ke  depan  pintu  ger- bang kemerdekaan Negara Indonesia, yang mer- deka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”. De- ngan  rumusan  tersebut  dapat  di  interpretasikan bahwa  keberhasilan  negara  Indonesia  dalam mengatasi  permasalahan  ekonomi  dan  setiap kebijakan ekonomi yang dibuat oleh penyeleng- gara negara diharapkan dapat membawa kemak- muran bagi rakyat Indonesia.
Ekonomi  selain  menjadi  indikator  terpen- ting dalam kemakmuran rakyat pada suatu nega- ra juga menjadi tolak ukur dan istrumen dalam
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 525 - 534
menilai kestabilan setiap negara, oleh karena itu setiap negara memiliki kebijakan atau arah eko- nomi  yang  dirumuskan  dalam  konstitusi  yang dijadikan  sebagai  dasar  dan  kerangka  ekonomi yang  dianut  oleh  suatu  negara,  dimana  setiap kebijakan ekonomi yang dibuat oleh penyeleng- gara  negara  berpijak  pada  rumusan  konstitusi ekonomi tersebut.
Konstitusi  sendiri  dianggap  sebagai  hu- kum paling tinggi tingkatannya memiliki tujuan untuk  keadilan,  ketertiban,  dan  perwujudan  ni- lai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebeba- san  dan  kemakmuran  serta  kesejahteraan,  se- dangkan  kontitusi  ekonomi  merupakan  istilah yang digunakan dalam mendasarkan sebuah sis- tem ekonomi  yang memuat kebijakan atau arah ekonomi.
Konstitusi yang mengatur tentang ekono- mi tentu berbeda dengan konstitusi dari paham demokrasi liberal (libertarian constitution) . Se- bagai contoh, konstitusi AS, tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai  cita-cita ekonomi atau ketentuan mengenai sistem ekonomi dan kegiatan. Alasannya jelas, yaitu soal-soal yang berkenaan dengan perekonomian  tidaklah  me- nyangkut urusan kenegaraan, melainkan terma- suk ke dalam wilayah urusan pasar yang mem- punyai mekanismenya tersendiri sesuai dengan prinsip free market liberalism yang dianggap sebagai pilar penting dalam sistem kapitalisme. 1 Negara yang pertama kali memasukkan kebijakan arah ekonomi ke dalam konstitusinya ialah Rusia yang pada saat itu bernama  ( The Russian Soviet Federative Socialist Republic- SFSR ) Soviet-Russia di tahun 1918. Konstitusi ekonomi di Rusia pada saat itu termasuk ke da- lam sebuah konstitusi yang sangat  berjiwa idea- lisme. Rusia yang baru saja  mengalami revolusi di tahun 1917, menentukan arah ekonomi nega- ranya dengan semangat anti-imprealisme dan pro-buruh, sehingga kepemilikan  tanah menjadi hal yang sangat penting dalam kebijakan ekono- mi di Rusia pada saat itu. 2
Sebagai  negara  hukum  sistem  perekono- mian Indonesia dalam kerangka ketatanegaraan
1 Jimly Ashiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demok- ratis , Bhuana Ilmu, Jakarta, 2009, hal. 30
2 Agnes  Harvelian, Constitutional  Court  and  The  Enfor- cement of Indonesia Economics Constitution , Far Eastern Federal University, Rusia, 2016, hal. 3
tertulis  dalam  Pasal  33  UUD  1945  yang  berisi tentang  Perekonomian  Nasional  dan  Kesejah- teraan  Sosial.  Jika  kita  lihat  isi  dari  Pasal  33 UUD 1945 menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak  boleh  berjalan  sendiri  artinya  bahwa  ber- dasarkan Pasal 33 UUD 1945 perekonomian In- donesia tidak dibiarkan sesuai dengan kehendak pasar  tapi  diperlukan  peran  Negara  dalam  me- nata  dan  menstruktur  sistem  ekonomi  guna  se- besar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal  33  UUD  1945  ini  menolak  paham fundamentalisme  pasar.  Pasar  adalah  ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tena- ga  beli.  Oleh  karena  itu  dalam  sistem  ekonomi yang  pro-pasar  maka  pola  produksi  (dan  selan- jutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai de- ngan  kehendak  si  kaya  dan  oleh  perhitungan untung-rugi  ekonomi. 3 Oleh  karena  itu  untuk menghindari  terjadinya  pasar  bebas  dan  demi terwujudnya  kemakmuran  rakyat,  maka  sistem ekonomi  dirumuskan  dalam  konstitusi  sebagai grundnorm atau hukum yang paling tinggi.
Pada dasarnya hukum dengan ekonomi sa- ling  mempengaruhi,  Setiap  negara  di  dunia menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan  membatasi  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  de- ngan  tujuan  agar  perkembangan  perekonomian tersebut  tidak  merugikan  hak-hak  dan  kepenti- ngan  masyarakat.  Dengan  demikian  hukum  ti- dak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi,  tetapi  juga  bagaimana  pengaruh  eko- nomi terhadap hukum.
Sifat  esensial  dari  hukum  adalah  membe- rikan  prediktabilitas  kepada  para  pelaku  ekono- mi,  artinya  bahwa  dengan  adanya  hukum  akan memberikan  kepastian  hukum  dalam  rangka menjalankan  usahanya  melalui  lembaga-lemba- ga, seperti kontrak dan hak milik individual.
Jean  Jacques  Rousseau  pada  tahun  1975, dalam  bukunya  A  Discourse  on  Political  Eco- nomy  sebagaimana  dikutip  oleh  Jimly  Asshid- diqie 4 bahwa  antara  hukum  dengan  ekonomi memiliki  keterkaitan.  Kata  ekonomi  itu  sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Dari penger- tian etimologi tersebut dapat disimpulkan bahwa
3 Sri Edi Swasono, Kebangsaan Kerakyatan dan Kebu- dayaan , (Yogyakarta: UST-Press, 2014), hal. 22
4 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Ekonomi , (Jakarta: Kom- pas, 2016), hal. 11

## Sistem Perekonomian Indonesia …
terdapat  keterkaitan  yang  erat  dalam  pertumbu- han  ekonomi  dengan  hukum.  Suatu  perkemba- ngan  ekonomi  akan  mempengaruhi  peta  hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan membe- rikan  dampak  yang  luas  terhadap  ekonomi.  Tu- gas  hukum  dalam  sistem  perekonomian  adalah menjaga  dan  membuat  kaidah-kaidah  penga- man,  agar  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi tidak  mengorbankan  hak-hak  dan  kepentingan dari pihak yang lemah.
Kegiatan  ekonomi  yang  tidak  didukung oleh  hukum  akan  mengakibatkan  terjadi  keka- cauan,  sebab  apabila  para  pelaku  ekonomi  da- lam  mengejar  keuntungan  tidak  dilandasi  de- ngan  norma  hukum,  maka  akan  menimbulkan kerugian  diantara  salah  satu  pihak  dalam  mela- kukan  kegiatan  ekonomi.  Hukum  yang  mengi- kuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperang- kat  norma  yang  mengatur  hubungan  kegiatan ekonomi  dan  ini  selalu  dipengaruhi  oleh  sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.
Hukum tidak dapat berkembang tanpa du- kungan  ekonomi  yang  tumbuh.  Tetapi,  pereko- nomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum  tidak  mampu  menjamin  keadilan  yang pasti dan kepastian yang adil. Dengan demikian hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi se- bagai  sarana  penggerak  dan  pengarah  guna mencapai  tujuan-tujuan  suatu  masyarakat  di bidang perekonomian. 5

## B. Kedudukan  Ekonomi  Dalam  Konstitusi Indonesia
Undang-undang  Dasar  1945  merupakan konstitusi  tertulis  yang  dimiliki  Indonesia.  Da- lam  perjalanan  sejarah  sistem  ketatanegaraan bangsa  ini,  tercatat  telah  di  lakukan  perubahan amandemen  dalam  empat  tahap  mulai  tahun 1999  hingga  2002.  Konstitusi  dapat  diartikan peraturan  dasar  dan  yang  memuat  ketentuan  – ketentuan  pokok  dan  menjadi  satu  sumber  per- undang- undangan.
Berawal  dari  adanya  tuntutan  reformasi yang berujung pada terjadinya perubahan aman- demen  UUD  1945  yang  bertujuan  untuk  me- ningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Konstitusi  te- lah mengatur keberbagai aspek, politik, keama-
ring  perkembangan  keilmuan,  konstitusi  ekono- mi  menjadi  gagasan  baru  secara  implementatif. Ekonomi menjadi basic problem yang dijadikan kajian  dari  berbagai  ilmu  namun  belum  memi- liki  kejelasan  dalam  konstitusi.  Perkembangan pemikiran hingga aplikasi dari kebijakan ekono- mi  dalam  konstitusi  perlu  menjadi  fokus  dalam pembangunan ekonomi nasional.
Istilah  konstitusi  ekonomi (economic constitution) relatife  baru  dikenal  dalam  pemi- kiran  tentang  hukum  konstitusi,  hukum  ekono- mi, dan ilmu ekonomi pada umumnya. James M.  Buchanan  menjelaskan  masalah  ekonomi yang  timbul  dalam  konstitusi  sebagai  sebuah kontrak  sosial  untuk  semua  orang  bukan  satu orang. Penelitian inipun masih belum bisa dika- takan bahwa konstitusi ekonomi dapat dijadikan sebagai  objek  kajian  hukum  tata  negara  atau sebagai objek kajian konstitusi. 6
Bahkan, di Amerika Serikat sendiri disku- si-diskusi  tentang  kontitusionalisasi  kebijakan ekonomi  ini  juga  sangat  berkembang.  Penting- nya peran dan intervensi negara ke dalam meka- nisme pasar terus meningkat dari waktu ke wak- tu.  Apalagi,  di  tengah  krisis  keuangan  Amerika Serikat sekarang dan kebijakan “bail-out” yang diterapkan  untuk  mengatasinya  sekarang  justru menambah  bukti  mengenai  pentingnya  peranan negara dalam perekonomian masa kini. 7
Konstitusi dapat disebut dengan konstitusi ekonomi apabila didalam nya memuat kebijakan ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  tersebutlah  yang akan menjadi payung hukum dan pijakan dalam suatu arah ekonomi pada setiap negara. Sedang- kan  ekonomi  konstitusi  adalah  perekonomian berdasarkan konstitusi atau disebut juga sebagai constitutional market economy .
Negara  Soviet-Rusia  merupakan  negara pertama  yang  menggunakan  istilah  konstitusi ekonomi  dengan  merumuskan  prinsip-prinsip dasar  kebijakan  ekonomi  ke  dalam  konstitusi pada  tahun  1918.  Selanjutnya,  pada  tahun  1919 konstitusi  ekonomi  dibuat  oleh  Republik  Wei- mar  Jerman  sebagai  salah  satu  negara  di  Eropa Barat  yang  menganut  sosialis  democrat  dengan menghubungkan ide-ide  ekonomi dalam konsti- tusi.
nan, budaya,  hukum dan  ekonomi. Namun  sei-
6 Agnes Harvelian, op.cit, hal. 6
7 Ishariyanto, Hukum Kebijakan Ekonomi Publik , Thafa
5 Ibid , hal. 16 Media, Yogyakarta, 2016, hal. 81
Istilah  konstitusi  ekonomi  sendiri  telah dikembangkan oleh Rittner menjadi empat kon- teks pengertian, yaitu (1) sebagai kondisi actual perekonomian nasional (actual state of national economy) ;  (2)  model-model  ekonomi;  (3)  tiap- tiap  norma  hukum  yang  mengatur  perekonomi- an;  (4)  sebagai  kalimat-kalimat  pernyataan  hu- kum  yang  dituangkan  dalam  rumusan  undang- undang suatu negara.
Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konstitusi  tersebut,  baik  yang  dimuat  secara eksplisit  ataupun  implisit,  dijabarkan  dalam bentuk  kebijakan  yang  lebih  operasional  yang biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  hukum  ter- tentu,  seperti  undang-undang  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Semua  peraturan ini  berfungsi  sebagai  instrumen  yang  memacu laju perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat  perekonomian  menjadi  mandek. 8 Pe- rumusan kebijakan ekonomi ke dalam konstitusi bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  so- sial melalui sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
Perumusan  sistem  perekonomian  nasional ke dalam konstitusi akan memberikan kepastian hukum yang adil bagi dan menjamin kebebasan para  pelaku  ekonomi  yang  pada  waktunya  juga akan memberikan kesejahteraan, serta memberi- kan  jaminan  atas  kebebasan  individu  sekaligus menentukan  batasan-batasan  atas  kebebasan tersebut  dalam  bidang  ekonomi,  karena  tanpa kepastian hukum perekonomian tidak dapat ber- kembang,  sedangkan  tanpa  keadilan  perekono- mian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat, sehingga perekonomian tidak akan mem- bawa kesejahteraan.
Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  di  da- lam suatu negara (the supreme law of the land) yang merupakan landasan fundamental terhadap segala bentuk hukum atau peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu segala kebijakan eko- nomi  yang  dibuat  harus  mengacu  dan  tidak  bo- leh  bertentangan  dengan  konstitusi.  Seringkali para  pembuat  kebijakan  ekonomi  tidak  merasa perlu  mendasarkan  diri  pada  ketentuan  konsti- tusi.
Pada  dasarnya  kebijakan  ekonomi  meru- pakan keputusan politik karena kebijakan eko-
nomi  mempengaruhi  distribusi  kekayaan  dan pendapatan  dalam  masyarakat.  Golongan  yang memerintah akan menentukan kebijakan ekono- mi dan akan mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia dalam pemecahan masa- lah-masalah  ekonomi. 9 Sedangkan  kebijakan ekonomi menurut sistem ekonomi politik secara konvensional berdiri pada dua kutub yakni, per- tama sistem kapitalisme dimana peran pasar dan swasta  lebih  dominan.  Kedua  sistem  sosialisme yang lebih didominasi oleh peran negara.
Merujuk pada pendapat Didik J. Rachbini, bahwa  inti  dari  disain  besar  suatu  kebijakan ekonomi  bermuara  kepada  2  (dua)  pilar  yaitu bobot  institusi  negara  dan  bobot  institusi  pasar. Kesalahan  dalam  meramu  keduanya  akan  me- nimbulkan kerancuan atau bahkan kesalahan da- lam  disain  besar  sistem  ekonomi-poltik.  Misal- nya,  jika  sistem  ekonomi  terlalu  liberal  dengan menyerahkan  segalanya  kepada  mekanisme  pa- sar  dan  hukum  persaingan,  maka  tujuan  untuk mensejahterakan  rakyat  banyak  tidak  akan  per- nah terwujud selamanya. 10
Sedangkan  kebijakan  ekonomi  dalam konstitusi  di  Indonesia  sendiri  merujuk  pada Pasal  27  UUD  1945  yang  berisi “(1)  segala warga Negara bersamaan kedudukannya di da- lam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  men- junjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak  ada  kecualinya;  (2)  Tiap-tiap  warga  Ne- gara  berhak  atas  pejkerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” .
Serta  dalam  Pasal  33  UUD  1945  yang berisi “(1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usa- ha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumu dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalam- nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan un- tuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat;  (4) Per- ekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar demokrasi eknomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawa- san  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional;  (5)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pelaksanaan  Pasal  ini  diatur dalam
8 Jimly Asshiddiqie, op.cit , hal. 68
9 Ishariyanto, op.cit , hal. 92-93
10 Ibid
Sistem Perekonomian Indonesia …
Dewi Astutty Mochtar
undang-undang” .  Pasal  33  UUD  1945  ini  telah menimbulkan berbagai pendapat dan penafsiran bahwa  sistem  ekonomi  menganut  sistem  sosia- lisme  yang  berpengaruh  pada  pribadi  Moh. Hatta dan menolak adanya sistem kapitalisme.
Pendapat  Moh.  Hatta  terkait  Pasal  33 UUD 1945 mengandung perintah dengan mene- rapkan  sistem  ekonomi  yang  berasas  kekeluar- gaan. Dalam upayanya untuk meningkatkan ke- makmuran  rakyat  yang  sebesar-besarnya  bagi semua  orang.  Bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di luar bumi adalah  pokok-pokok  untuk  menunjang  kemak- muran  rakyat.  Kemakmuran  rakyat  lebih  utama dari  ekonomi,  keuangan,  atau  kesejahteraan  so- sial.
Melihat  adanya  berbagai  pendapat,  selan- jutnya  kita  telaah  dari  pengertian  ekonomi  sen- diri, ekonomi secara jamak merupakan ilmu ten- tang  usaha  manusia  dalam  memenuhi  kebutu- hannya  yang  tidak  terbatas.  Sedangkan  dalam sistem  ekonomi  kapitalis,  ilmu  ekonomi  adalah studi  mengenai  manusia,  terutama  manusia  se- bagai homo  economicus ,  dengan  perilaku  yang didorong  oleh  kelangkaan  sumber  daya  untuk mencapai  tujuan  tertentu. 11 Manusia  ekonomi dalam  kapitalisme  merupakan  manusia  yang bersifat  egois  yang  berupaya  untuk  mencapai utilitas  secara  maksimum  dimana  perilakunya dimotivasi  semata-mata  oleh  kepentingan  diri pribadi.
Menurut  Gregory  dan  Stuart  sebagaimana dikutip  oleh  Ishariyanto,  sistem  ekonomi  kapi- talis  ditandai  antara  lain  penguasaan  atau  kepe- milikkan factor-faktor produksi oleh swasta, se- dangkan  pembuatan  keputusan  apa  yang  ingin diproduksikan  berada  di  tangan  siapa  yang  me- miliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang me- nyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif  kebendaan (material  incentives) menja- di motivator utama bagi para pelaku ekonomi. 12 Konteks pengertian  ekonomi menurut sis- tem kapitalisme tentu bertentangan dengan legal culture bangsa  Indonesia.  Sesuai  dengan  Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bah-
11 Manuati  Dewi, Studi  Ilmu  Ekonomi  Dalam  Perspektif Filsafat  Ilmu  Tinjauan  Dari  Sudut  Manajemen ,  Udayana University Press, Bali, 2012, hal. 41
12 Ishariyanto, op.cit , hal. 40
wa “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  ber- sama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan” berda- sar  pasal  tersebut  dimaknai  bahwa  perekono- mian  Indonesia  dilakukan  atas  dasar  kehendak bersama  dalam  kegotongroyongan  sebagai  wu- jud  tanggung  jawab  untuk  menjamin  kepenti- ngan  bersama  dan  kemakmuran  bersama  untuk masyarakat  luas  bukan  untuk  kepentingan  per- seorangan,  artinya  bahwa  perekonomian  di  In- donesia  dilaksankan  berdasarkan  moral  dan  ke- bersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.
Disisi lain bahwa Indonesia  memiliki  ke- san menganut sistem sosialisme, ini ditunjukkan dengan adanya kata “dikuasai” yang disebutkan 2 kali pada ayat (2) dan ayat (3),  namun secara eksplisit ayat (1) mengandung  pengertian  dari sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia.
Jika ayat 1 Pasal 33  jelas-jelas menggam- barkan sistem yang demokratis  (demokrasi eko- nomi) maka tentunya sistem ini  bukan  sistem komando yang segala-galanya diatur  oleh nega- ra. Setelah ayat 1 Pasal 33  menggambarkan ber- lakunya sistem ekonomi yang demokratis  (ber- asas  kekeluargaan),  maka  barulah  ayat  2  dan  3 mengatur mekanisme operasionalnya  yaitu  ba- gaimana pokok-pokok kemakmuran rakyat yaitu bumi  dan  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkan- dung  di  dalamnya,  diatur  pemanfaatannya. 13 Dengan  kata  lain  berdasarkan   Pasal   33 UUD  1945  tersebut  bahwa  sistem  ekonomi  In- donesia berdasar pada demokrasi ekonomi yang dipertegas  dalam  penjelasan  Pasal  33  UUD 1945 dimana kemakmuran rakyat  yang sebesar- besarnya  merupakan  tujuan  utama  dalam  pem- bangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan de- ngan  pemikiran  Soepomo  sebagai  salah  satu founding  father yang  mengatakan  bahwa  “Ke- makmuran  adalah  untuk  seluruh  rakyat  Indone- sia  tidak  untuk  salah  satu  golongan.  Negara  ti- dak boleh berpihak pada kelompok terkuat atau kelompok  tertentu,  apalagi  membela  segelintir orang”. 14 Tentu  kemakmuran  yang  diciptakan juga harus memuat adanya keadilan untuk setiap rakyat.
13 Mubyarto, op.cit , hal. 11 14 Jimly Asshidique, dkk, Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hu- kum adat, dan Konstitualisme , Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hal. 167
Dengan  sistem  demokrasi  ekonomi  tentu- nya  sistem  ini  segala  produksi  dikerjakan  dari rakyat  dan  untuk  rakyat  dan  tentunya  dibawah kepemilikkan  rakyat,  artinya  dalam  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  Indonesia  adalah  rakyat, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Se- luruh  sumber  daya  dikuasai  oleh  rakyat  yang berdaulat,  dimana  sistem  ekonomi  seperti  ini tidak diatur atau dikomando oleh negara, hal ini dapat  dilihat  dari  sistem  ekonomi  Indonesia yang berasas kekeluargaan. Senada dengan pen- dapat  dari  Sri-Edi  Swasono 15 bahwa  bangsa  In- donesia  menganut  paham  kebersamaan (mutua- lism,  ke-jemaah-an) dalam  asas  kekeluargaan (brotherhood,  ke-ukhuwah-an) dan  menentang paham  liberilsme  dan  individualisme  yang  me- nampilkan self-interest yang  menjadi  dasar  dari competitive  economics ke  arah  pencapaian ma- ximum satisfaction principle dan maximum pro- fit  and  gain  priciple berdasar  individualisme, yang  tidak  selalu  bersambung  dengan  manfaat sosial  dan  kepentingan  sosial  seluruh  masyara- kat.
Sistem  hukum  ekonomi  yang  bersifat  ke- keluargaan atau kerakyatan, ini sebenarnya juga merupakan  sistem  hukum  yang  tidak  sekedar mengandalkan pada rule of law , tetapi lebih me- naruh  perhatian  pada rule  of  moral atau rule  of justice . Sistem hukum ini kemudian diintegrasi- kan  secara  timbal  balik dengan  sistem  ekonomi Pancasila. 16 Dengan demikian sudah jelas bahwa sistem ekonomi yang dirumuskan dalam konsti- tusi  bukanlah  sistem  ekonomi  pasar  dimana  se- galanya diatur oleh negara.
Dengan  menggunakan  sistem  demokrasi ekonomi  yang  tidak  lain  adalah  paham  kedau- latan  rakyat  di  bidang  ekonomi  dengan  rencana bahwa  kemiskinan,  kebodohan  dan  ketergantu- ngan  terlepas  dari  kehidupan  rakyat,  sehingga sistem demokrasi ekonomi juga pro pada kemis- kinan,  pertumbuhan  dan  pekerjaan.  Hal  ini  da- pat dilihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  34,  sistem  ekonomi  Indonesia  diarahkan untuk  dapat  mewujudkan  kemakmuran  dan  ke- sejahteraan  yang adil dan merata di seluruh wi- layah Indonesia, melalui ekonomi  kerakyatan
15 Sri-Edi Swasono, op.cit , hal. 23
16 Adi  Sulistiyono,  Muhammad  Rustamdji, Hukum  Eko- nomi  sebagai  Panglima ,  Masmedia  Buana  Pustaka,  Si- doarjo, 2009, hal. 73-74
serta  menjamin  kesinambungan  pembangunan nasional  dan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.
Berjalannya  sistem  perekonomian  dalam suatu  negara  diperlukan  adanya  peran  dari  ne- gara,  negara  sebagai  organisasi  tertinggi  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  perihal yang  berhubungan  dengan  kepentingan  masya- rakat luas serta memiliki kewajiban untuk men- sejahterakan  dan  melindungi  masyarakatnya, harus  turut  terlibat  dalam  dalam  mendorong  di- namika  pembangunan  ekonomi.  Peran  negara yang  diwakili  oleh  seperangkat  norma  sangat menentukan  arah  kebijakan  dalam  pembangu- nan ekonomi.

## C. Peran Negara Dalam Ekonomi
Peran  Negara  dalam  mewujudkan  Negara kesejahteraan  bertindak  sebagai  regulator,  pe- nyedia atau provider dari berbagai keperluan pa- ra warga negaranya yang dapat berupa pemberi- an tunjangan sosial, dan Negara bertindak seba- gai  entrepreneur  dengan  membentuk  badan-ba- dan  usaha  milik  Negara  disamping  melaksana- kan  fungsi  sebagai agent  of  development juga harus mampu untuk membiayai usahanya secara mandiri.
Konsep  peran  negara  yang  terlibat  dalam bidang ekonomi secara riil pertama kali dikemu- kakan  oleh  Beveridge,  seorang  anggota  Parle- men  Inggris  dimana  dalam  laporannya  dan  me- ngandung  suatu  program  sosial,  yaitu:  pemera- taan  pendapatan  masyarakat,  kesejahteraan  so- sial  sejak  manusia  lahir  sampai  meninggal  du- nia,  penyediaan  lapangan  kerja,  pengawasan atas upah oleh pemerintah, dan usaha dalam bi- dang  bidang  pendidikan.  Berdasarkan  laporan Beveridge  tersebut  terkandung  konsep  negara kesejahteraan,  yang  selanjutnya  berkembang dan  diterima  oleh  beberapa  pihak,  selanjutnya negara  yang  mengikuti  konsep  tersebut  adalah jerman  dengan  konsep  asuransi  sosial  yang  di- biayai oleh pemerintah dan Amerika oleh Presi- den  F.D.  Roosovelt  yang  mempertegas  dan mempopulerkan  konsep  negara  kesejahteraan dengan program New Deals Social Secyrity Acts 1935 .
Pada dasarnya tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemerin-

## Sistem Perekonomian Indonesia …
tah  dalam  sistem  perekonomiannya.  Tidak  juga di  negara  yang  menganut  sistem  kapitalis  yang mengkehendaki peran swasta lebih dominan da- lam  mengelola  perekonomiannya.  Karena  tidak ada  satupun  negara  kapitalis  di  dunia  ini  yang menganut  sistem  kapitalis  murni.  Menurut Adam Smith, ahli ekonomi kapitalis, mengemu- kakan  teorinya  bahwa  dalam  perekonomian  se- gala  sesuatunya  akan  berjalan  sendiri-sendiri menyesuaikan  diri  menuju  kepada  keseimba- ngan  menurut  mekanisme  pasar.  Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian itu seperti dikendalikan oleh “the invisible hand” , sehing- ga  dengan  demikian  tidak  memerlukan  begitu banyak campur tangan pemerintah.
Peran  Negara  sendiri  dalam  ekonomi  da- pat dilihat melalui 4 (empat) aliran,  yakni: Per- tama .  Aliran  laissez  faire,  dalam  aliran  laissez faire  menghendaki  campur  tangan  pemerintah pemerintah  sekecil  mungkin  dibidang  ekonomi, aliran dimana peran swasta lebih dominan. Me- nurut  aliran  ini  kegiatan  perseorangan  ataupun kegiatan  satuan-satuan  usaha  harus  diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya sen- diri,  karena  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan dalam  persaingan  bebas  akan  jauh  lebih  ber- manfaat dan masyarakat akan mencapai efisien- si  secara  maksimal,  karena  masyarakat  didio- rong  dengan  tangan  tak  terlihat  ( the  invisible hand )  untuk  bekerja  secara  maksimal  untuk mencapai  hasil  yang  memuaskan  daripada  apa- bila kegiatan ekonomi segalanya diatur oleh ne- gara.
Aliran  laissez  faire  adalah  idelogi  politik yang  sepenuhnya  bersandar  pada  kapitalisme, yang  dalam  perkembangannya  mereka  selalu berusaha  agar  kapitalisme  itu  sendiri  menjadi sebuah  sistem  ekonomi. 17 Dalam  sistem  kapita- lisme  peranan  pemerintah  hanya  terbatas  untuk melakukan  kontrol  dan  mengikuti  perkemba- ngannya  agar  tidak  terjadi  kegagalan  pasar.  Pa- da dasarnya, kegiatan ekonomi adalah pasar de- ngan sedikit atau bahkan tanpa intervensi peme- rintah.  Sementara  itu,  di  dalam  transaksi  pasar berlaku  juga  kompetisi  di  antara  pelaku-pelaku usaha, yang dijaga agar tidak terdistorsi. 18
17 Ishariyanto, op.cit , hal 85
18 Didik  J.  Rachbini, Ekonomi  Politik  Paradigma  dan Teori Pilihan Publik , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.
Kedua, Aliran sosialisme, dalam aliran so- sialisme  negara  harus  mengambil  peran  secara maksimal, negara harus bertindak nyata mengu- asai  segala  aspek  kehidupan  ekonomi  negara. Karena kebebasan dan persaingan dalam masya- rakat  akan  memberikan  ketidakadilan,  dengan campur  tangan  dari  pemerintah  akan  membawa keadilan  dan  kesejahteraan  bersama.  Peran  ne- gara dalam aliran sosialis merupakan organisasi yang  paling  representatif,  sehingga  konsep  pe- nguasaan  kepemilikan  dan  operasionalisasi  ber- ada di tangan pemerintah atau negara.
Namun  negara  yang  menganut  aliran  so- sialisme  justru  mengalami  keterpurukan  ekono- mi karena keterlibatan negara secara berlebihan. Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  peran masyarakat  untuk  berkembang  dan  berkreasi, karena segala sesuatnya serba diatur dan dikon- trol  oleh  negara  dan  hasilnya  pun  untuk  komu- nal.
Ketiga, Aliran  liberalisme  modern,  aliran liberalisme  modern  awal  mulanya  dicetuskan oleh Thomas Green pada tahun 1880, jika pada aliran  liberalisme  klasik  pasar  bebas  dari  cam- pur  tangan  negara,  sebaliknya  pada  liberalism modern  memasukkan  kembali  peran  negara  ke dalam  pasar  agar  setiap  orang  mendapat  per- lindungan dari sistem ekonomi liberalism klasik yang adakalanya berlaku tidak adil.
Keempat, Aliran  konservatif  modern,  ali- ran  konservatisme  pada  dasarnya  berurusan  de- ngan  upaya  pelestarian  nilai-nilai  dan  institusi tradisional.  Penganut  aliran  konservatisme  ber- keyakinan  bahwa  masyarakat  harus  tetap  berja- lan sebagaimana adanya. Akan tetapi pemegang kekuasaan  adalah  kaum  bangsawan.  Di  bidang kegiatan  ekonomi,  pemerintah  harus  menegas- kan  aturan-aturan  dasar  persaingan  bebas  de- ngan  memperkuat  kontrak  dan  melindungi  hak milik  pribadi.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  tidak boleh  membatasi  keuntungan  si  pemenang  dan tidak boleh pula mengatasi kerugian pihak yang kalah. 19
Pada  hakikatnya  keterlibatan  negara  juga dibutuhkan  dalam  sistem  perekonomian  suatu negara untuk memberikan keadilan bagi masya- rakat  dengan  membuat  peraturan  sebagai  alat untuk melindungi dan memberikan kepastian
19 Ishariyanto, op.cit , hal. 88-90
hukum pada masyarakat. Artinya, kegiatan eko- nomi  tidak  terlepas  dari  rambu-rambu  norma hukum,  dengan  catatan  kegiatan  ekonomi  tidak dibelenggu  dengan  peraturan  yang  pada  akhir- nya  akan  menghacurkan  sistem  perekonomian itu  sendiri.  Disisi  lain,  peran  negara  juga  dibu- tuhkan untuk terwujudnya pembangunan ekono- mi suatu negara  guna tercapainya kesejahteraan rakyat.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan pada  setiap  negara  selalu  membutuhkan  hukum sebagai  sistem  dan  norma  yang  mengatur  dan mengarahkan kebijakan  ekonomi dengan tujuan kesejahteraan  bagi  setiap  rakyat.  Oleh  karena itu, sistem ekonomi beserta arah kebijakan pere- konomian di Indonesia tunduk pada UUD 1945 sebagai grand  design dari  hukum  konstitusi yang menjadi pijakan dari setiap kebijakan eko- nomi.
UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi karena di dalam nya memuat tentang sistem per- ekonomian nasional yang mengarah pada negara kesejahteraan  yang  dapat  dilihat  dari  rumusan Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 dimana kons- titusi  ekonomi  Indonesia  tidak  hanya  berpihak pada  pengusaha  tetapi  juga  pada  pekerja  yang didasarkan pada kebersamaan.
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  adalah  Konstitusi  Negara  Kesejahteraan atau Welfare Constitution . Undang-Undang Da- sar  ini  merupakan  konstitusi  pembebas (libera- ting  constitution) dan  sekaligus  pemersatu  (in- tegrating  constitution)  untuk  keadilan  dan  ke- makmuran atau kesejahteraan yang adil. Ia ada- lah  konstitusi  yang  membebaskan  rakyat  Indo- nesia  dari  segala  bentuk  penjajahan  dan  mem- persatukan  bangsa  Indonesia  dari  segala  bentuk penjajahan  mempersatukan  bangsa  Indonesia dalam ikatan persatuan dalam keragaman. 20
Konstitusi  Indonesia  dikatakan  sebagai konstitusi negara kesejahteraan karena di dalam nya  mengatur  terkait  sistem  perkonomian  yang tujuan  nya  adalah  untuk  kemakmuran  rakyat. Merujuk pada pendapat Esping Andersen bahwa negara kesejahteraan menunjukkan peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian  yang  di  dalamnya  mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin keterse-
20 Jimly Asshiddiqie, op.cit , hal. 1
diaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam ting- kat tertentu bagi warganya.
Dengan  dirumuskannya  sistem  perekono- mian dalam konstitusi yang mencerminkan bah- wa  Indonesia menganut konsep negara kesejah- teraan.  Negara  kesejahteraan  berusaha  membe- baskan warganya dari ketergantungan pada me- kanisme  pasar  untuk  mendapatkan  kesejahtera- an (dekomodifikasi) dengan  menjadikannya  se- bagai  hak  setiap  warga  yang  dapat  diperoleh melalui  perangkat  kebijakan  sosial  yang  dise- diakan oleh negara. 21
Selain ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan merujuk  pada  Pasal  27  ayat  (2)  yang  menye- butkan  bahwa “Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ba- gi  kemanusiaan” .  Berdasarkan  ketentuan  terse- but  bahwa  pemerintah  mempunyai  kewajiban sosial menciptakan lapangan pekerjaan bagi rak- yat.  Jika  menurut  Mubyarto 22 ketentuan  ini memperkuat kesan bahwa sistem ekonomi Indo- nesia  adalah  sosialisme.  Tetapi  bahwa  pengua- saan cabang-cabang produksi hanya meliputi ca- bang-cabang  produksi  yang  penting  saja  bagi negara,  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak,  harus  diartikan  bahwa  cabang-cabang produksi lain di luar itu, yang tidak penting bagi negara  dan  tidak  menguasai  hajat  hidup  orang banyak, tidak perlu dikuasai negara. Ini menun- jukkan  bahwa  negara  Indonesia  memang  men- dekati  sistem  negara  kesejahteraan  tetapi  bukan penganut paham sosialisme.
Kebijakan sosial pada dasarnya tidak ber- implikasi  dengan  negara  kesejahteraan,  karena kebijakan  sosial  dapat  diterapkan  tanpa  adanya negara  kesejahteraan,  tetapi  sebaliknya  negara kesejahteraan  membutuhkan  kebijakan  sosial untuk  mendukung  dan  mewujudkan  negara  ke- sejahteraan itu sendiri.
Adanya konsep negara kesejahteraan akan menciptakan  efisiensi  dalam  sistem  perekono- mian  yang  disebabkan  terjaminnya  pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyat. Pendapat  yang
21 Darmawan  Triwibowo  dan  Sugeng  Bahagijo, Mimpi Negara  Kesejahteraan  Peran  Negara  dalam  Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial , Pustaka LP3ES, Jakar- ta, 2006, hal. 9 22 Mubyarto, Amandemen Konstitusi  & Pergulatan Pakar Ekonomi , Aditya Media, Yogyakarta, 2001, hal. 39
Sistem Perekonomian Indonesia …
sama juga disamapaikan oleh Godin 23 bahwa ne- gara  kesejahteraan  dengan  efisiensi  perekono- mian memiliki keterkaitan, yakni: (i) negara ke- sejahteraan  memberikan  kontribusi  positif  bagi efisiensi  perekonomian  dengan  memastikan bahwa sumber daya manusia warga bisa diman- faatkan secara optimal dan produktif dengan ter- jaminnya  kebutuhan  dasar  mereka (investment on  human  capital) ;  (ii)  kebijakan-kebijakan  so- sial  dalam  negara  kesejahteraan  tidak  terbukti secara  nyata  menghambat  tercapainya  efisiensi perekonomian,  baik  dalam  konteks  partisipasi dalam  pasar  tenaga  kerja  maupun  insentif  bagi aktivitas  investasi  dan  menabung (investment and saving) . Oleh karena itu, perlulah suatu sa- rana  hukum  sebagai  sarana  yang  mengatur  dan mengarahkan  perekonomian  agar  kesejahteraan dapat tercapai.
Untuk mencapai negara kesejahteraan ma- ka  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  seba- gai unsur yang mengatur dan mengendalikan ja- lannya  perekonomian  dan  penggerak  pemba- ngunan  ekonomi.  Indonesia  sendiri  telah  mem- buat  aturan  terkait  perekonomian  nasional  de- ngan merumuskannnya ke dalam konstitusi. Se- lain  itu  dalam  GBHN  juga  disebutkan  bahwa pemerintah mempunyai  andil dalam pembangu- nan  ekonomi “Pembangunan  ekonomi  yang  di- dasarkan  pada  demokrasi  ekonomi  menentukan bahwa  masyarakat  harus  memegang  peranan aktif  dalam  kegiatan  pembangunan.  Oleh  kare- nanya maka pemerintah berkewajiban memberi- kan  pengarahan  dan  bimbingan  terhadap  per- tumbuhan  ekonomi  serta  menciptakan  iklim yang  sehat  bagi  perkembangan  usaha;  sebalik- nya  dunia  usaha  perlu  pula  memberikan  tang- gapan  terhadap  pengarahan  dan  bimbingan serta  penciptaan  iklim  tersebut  dengan  kegia- tan-kegiatan nyata” .
Negara kesejahteraan, pada dasarnya, me- ngacu pada “peran negara yang aktif dalam me- ngelola  dan  mengorganisasi  perekonomian” yang  di  dalamnya  mencakup  tanggung  jawab negara  untuk  menjamin  ketersediaan  pelayanan kesejahteraan  dasar  dalam  tingkat  tertentu  bagi warganya. 24

## D. Penutup
Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  pada setiap  negara  merupakan  landasan  fundamental dari segala bentuk hukum atau peraturan perun- dang-undangan.  Konstitusi  disebut  dengan konstitusi ekonomi apabila di dalamnya memuat sistem perekonomian sebagai dasar arah kebija- kan  ekonomi.  Undang-Undang  Dasar  1945  se- bagai  konstitusi  ekonomi  di  Indonesia  menjadi tolak  ukur  dari  setiap  kebijakan  ekonomi  yang akan  dibuat.  Konstitusi  ekonomi  itulah  yang nantinya  akan  menjadi  payung  hukum  dari  se- tiap kebijakan ekonomi.
Tujuannya  tidak  lain  untuk  meningkatkan kemakmuran  untuk  setiap  rakyat  bukan  hanya untuk  golongan  pribadi.  Jaminan  peningkatan kemakmuran tersebut diberikan dengan memas- tikan  pengakuan  dan  jaminan  hak  ekonomi  da- lam rumusan pada konstitusi. Perumusan sistem perekonomian  nasional  dalam  konstitusi  juga menjadi batasan-batasan serta penentu dari arah kebijakan ekonomi. Selain itu konstitusi ekono- mi juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku  ekonomi,  disisi  lain  dimuatnya  sistem perekonomian nasional ke dalam konstitusi juga sebagai  sarana  untuk  terwujudnya  negara  kese- jahteraan.
Untuk  mewujudkan  negara  kesejahteraan diperlukan adanya keterlibatan negara dalam bi- dang ekonomi sebagai unsur yang mengatur dan mengendalikan  jalannya  perekonomian  dan penggerak pembangunan ekonomi. Di indonesia peran  negara  dalam  mewujudkan  negara  kese- jahteraan tunduk pada UUD 1945 sebagai grand design dari  hukum  konstitusi  yang  menjadi  pi- jakan dari setiap kebijakan ekonomi.
23 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, op.cit, hal. 21
24 Ibid , hal. 9

## DAFTAR PUSTAKA
Ashiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis . Bhuana Ilmu. Jakarta. Asshidique, Jimly. dkk. 2015. Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelek- tual, Pemikiran Hukum adat, dan Konstitualisme . Thafa Media. Yogyakarta. Ashiddiqie, Jimly. 2016. Konstitusi Ekonomi . Kompas. Jakarta. Dewi, Manuati. 2012. Studi Ilmu Ekonomi Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Tinjauan Dari Sudut Ma- najemen . Udayana University Press. Bali.
Edi Swasono, Sri. 2014. Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan . Yogyakarta: UST-Press. Harvelian, Agnes. 2016. Constitutional Court and The Enforcement of Indonesia Economics Cons- titution . Far Eastern Federal University. Rusia.
Ishariyanto. 2016. Hukum Kebijakan Ekonomi Publik . Thafa Media. Yogyakarta. Mubyarto. 2001. Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi . Aditya Media. Yogyakarta. Rachbini, Didik J. 2002. Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik . Ghalia Indonesia. Jakarta
Sulistiyono,  Adi.  Muhammad Rustamdji.  2009. Hukum Ekonomi sebagai Panglima . Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo.
Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial . Pustaka LP3ES. Jakarta.