Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1, No. 2 Tahun 2018 | Hal. 92-99 e-ISSN: 2614-0039

## Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia
Triwahyuningsih a,1*
a Program Studi PPKn, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
1 triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id
* Korespondensi penulis

## ABSTRAK
UUD 1945 pasca amandemen tidak mengatur tentang pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 dalam hal ini menentukan (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan Undang- undang.  Akhirnya  pelaksanaan  pemilihan  presiden  langsung  diserahkan  kepada  pembentuk  undang-undang.    Oleh karena itu telah berganti tiga kali pengaturan selama pemilihan presiden langsung, yaitu  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004,  Undang- Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden  untuk  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan 2014 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  perbandingan  pengaturan  tentang  sistem  pemilihan  presiden  langsung  dalam  konstitusi  dan pelaksanaannya di Indonesia dan perbedaan serta implikasinya dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.

## Kata kunci:   yuridis, komparatif, pemilihan Presiden langsung

## ABSTRACT
Constitution 1945 after amendment did not regulate about the implementation of the direct presidential election. Article 6A Constitution 19945 determined: (1) The President and Vice-President shall be elected as a pair directly by the people. (5) The procedure for the holding of the election of the President and Vice President shall further be regulated by law. As consequences, the implementation of a direct presidential election given to legislator. Therefore, it has been changed 3 times during the direct presidential election, which is: Law No. 23 Year 2003 about President and Vice President Election this used as regulation for 2004 President and Vice President Election, Law No. 42 the year 2008 about President and Vice President Election  this used as regulation for 2009 and 2014 President and Vice President Election, and Law No.7 Year 2017 for the 2019 concurrent election. This research aims to analyze and compare regulation about direct presidential election system in the constitution and its implementation and also its different implication in the constitutional system of Indonesia.
Keywords: a juridical, comparative, direct presidential system
Copyright ©2018Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

## PENDAHULUAN
Ajaran  kedaulatan  rakyat  meyakini  bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah  rakyat.  Kehendak  rakyat  merupakan  satu- satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah (Asshiddiqie,  1994).  Bagaimana  kekuasaan  dan otoritas  itu  berasal,  berikut  bagaimana  kekuasaan itu teralokasi dan terdistribusi, merupakan masalah sentral  diskusi  sebelum  dan  sesudah  terjatuhnya pemerintahan  Orde  Baru  (Marijan,  2010).  Satu pandangan  yang  memiliki  benang  merah  antara kelompok  pro  demokrasi  yang  satu  dengan  yang lain    adalah  bahwa  untuk  membangun  negara Indonesia    modern  dan  demokratis  ke  depan diperlukan  kekuasaan  yang  bersumber  dari  rakyat dan  digunakan  serta  berorientasi  untuk  rakyat, adanya  pembatasan bagi  para  pemegang
kekuasaan, serta adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan.(Marijan, 2010).
Pemilihan  presiden  langsung  secara  otomatis mengakhiri kekuasaan MPR sekaligus memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden di satu sisi dan rakyat juga memiliki  kesempatan yang luas untuk memilih  dan  menilai  sendiri  calon  pemimpinnya. Perubahan  ini  memiliki  aspek  positif  untuk mendorong perubahan format politik ketatanegaraan  dan  pengembalian  kedaulatan kepada  rakyat  (Amalia,  2016).  Di  samping  itu pemilihan presiden  langsung  oleh rakyat memberikan basis legitimasi politik yang kuat bagi presiden.  Hasil  pemilihan  presiden  langsung diharapkan  terbentuk  kelembagaan  presidensial kuat  karena  mengakar  pada  kehendak  mayoritas rakyat.  Di  satu  pihak  ada  keinginan  untuk memperkuat  pelembagaan  sistem  demokrasi
presidensial, namun di pihak lain tidak ada upaya untuk  mengimplementasikan  skema  presidensial secara konsisten (Haris, 2016).
Pengalaman  pemilu  nasional  pasca  Soeharto dalam tiga periode kepemimpinan, memperlihatkan  hasil  yang  tidak  membawa  pada penguatan sistem presidensial. Desain pelaksanaan pemilu  tidak  berjalan  seiring  dengan  rancang bangun  sistem  pemerintahan  sebagaimana  yang dikonstruksikan  dalam  amandemen  konstitusi UUD  1945  (Hidayanto,  2017).  Model  pemilihan umum semenjak amandemen UUD 1945, di mana pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpisah  dengan  pemilu  DPR,  DPD  dan  DPRD, dapat dikatakan sebagai eksperimen pertama dalam ketatapemiluan  Indonesia  (Hidayanto,  2017). Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.14/PUU- XI/2013 dengan mengabulkan uji materi Undang- undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memutuskan pemilu legislative dan pemilu presiden harus dilaksanakan secara bersamaan (serentak).
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen  menunjukkan  bahwa  kedaulatan rakyat  dibagikan  secara  horizontal  dengan  cara memisahkannya  (separation  of  power)  menjadi kekuasaan  yang  dinisbatkan  sebagai  fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks  and  balances.  Pembaharuan  mekanisme ketatanegaraan  tersebut  juga  diwujudkan  dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia.
Implementasi  konstitusi  tidak  selalu  seperti ketentuan  tekstual  yang  ada.  Praktik  berkonstitusi ditentukan  oleh  beragam  faktor.  Kekuatan- kekuatan  politik  yang  dominan  akan  mewarnai pelaksanaan  konstitusi,  seperti  dalam  legislasi  di parlemen  dan  implementasinya  oleh  birokrasi. Konstitusi  tidak  bekerja  atau  diterapkan  di  ruang hampa, sebagaimana ia memang tidak dirumuskan atau  datang  secara  tiba-tiba  (Falaakh,  2006) Undang-Undang  Dasar  tidak  dapat  dipahami hanya  melalui  teksnya  saja.  Untuk  sungguh- sungguh  mengerti,  harus  memahami  konteks filosofis,  sosio-historis,  sosio-politis,  sosio-yuridis dan  bahkan  sosio-ekonomis  yang  mempengaruhi perumusannya (Asshiddiqie, 2009). Dalam perjalanan sejarah kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan pengalaman (field of  experience)  dengan  muatan  kepentingan  yang berbeda,  sehingga  pemahaman  terhadap  suatu ketentuan  Undang-Undang  Dasar  berkembang dalam  praktik  di  kemudian  hari  (Asshiddiqie, 2009).
Perbandingan  pengaturan  tentang    sistem pemilihan presiden langsung  dalam konstitusi dan pelaksanaannya  di  Indonesia,      perbedaan    serta implikasinya  dalam  sistem  ketatanegaraan  negara Indonesia  menjadi  urgen  untuk  mengetahui  latar belakang, perbedaan serta implikasi dari pengaturan  pelaksanaan  pemilihan  presiden langsung tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.
Artikel ini mengkaji bagaimana perbandingan pengaturan  tentang  sistem  pemilihan  presiden langsung  dalam  konstitusi  dan  pelaksanaannya  di Indonesia,  perbedaan  dan  implikasinya  dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  atau  library  research.  Menggunakan pendekatan yuridis, historis, komparatif, menggunakan  beberapa  penafsiran  hukum,  yaitu penafsiran  gramatikal  atau  interpretasi  bahasa; penafsiran  sistematis;  penafsiran  sejarah  undang- undang; Penafsiran sejarah hukum. Menggunakan bahan  hukum  sekunder  dan  tersier. Analisis  data menggunakan  yuridis interpretasi  dan  dianalisis secara  kualitatif  yaitu  dengan  menjabarkan, menginterpretasikan dan menyusun secara sistematis-logis sesuai tujuan penelitian. Kemudian hasil  penelitian  dilakukan  penarikan  kesimpulan terhadap masalah tersebut dengan metode deduktif dan disajikan secara deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi  secara  sederhana  merupakan sebuah  metode  politik,  sebuah  mekanisme  untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan  untuk  memilih  salah  satu  diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.  Metode  demokratis  adalah  penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana  individu  meraih  kekuasaan  untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara (Sørensen, 2008).
Sistem demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya  adalah  yang  berkaitan  dengan  partisipasi rakyat  secara  langsung  dalam  mekanisme pemerintahan. Dalam prosesnya, sistem kedaulatan  rakyat  ini  diimplementasikan  melalui sistem yang langsung (direct democracy)  dan sistem perwakilan (indirect democracy/representative democracy)  (Rositawati,  2009).  Mekanisme  ini terwujud dalam suatu sistem pemilu langsung yang disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  22E  (2)  UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut: “Pemilihan
umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,    Dewan  Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.”
Sedangkan representative  democracy  diimplementasikan  melalui DPR dan DPD. Representative democracy dimaknakan  sebagai  mekanisme  perwakilan representation (Rositawati, 2009).
Proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dipandang sebagai suatu proses yang berbeda  dan  dibedakan  secara  tegas  dari  proses pemilihan  umum  untuk  mengisi  keanggotaan lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR).  Secara  konsep pemilihan  umum  (general  election)  dan  pemilihan presiden  (presidential  election)  merupakan  hal  yang berbeda. Pemilihan presiden merupakan perwujudan dianutnya kedaulatan rakyat (demokrasi)  untuk  memilih  pemimpin  secara langsung  (direct  democracy),  sementara  itu,  untuk pemilihan  umum  legislatif  adalah  sebuah mekanisme  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan  melalui  sistem  perwakilan  (indirect democracy) (Rositawati, 2009).
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 menunjukkan dua hal yang berlawanan  di satu sisi memperkuat  posisi  Presiden  karena  dipilih langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  sehingga mendapat  legitimasi  langsung  dari  rakyat  dan kedudukannya  menjadi  lebih  kuat  di  hadapan lembaga  negara  lainnya.  Di  sisi  lain  mereduksi kewenangan  Presiden  sebagaimana  diatur  dalam UUD  1945  sebelum  perubahan.  Berdasarkan amandemen UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 dalam hal ini menentukan:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  mendapat  suara  lebih  dari  lima  puluh persen  dari  jumlah  suara  pemilih  dengan sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  setiap propinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  terpilih,  dua  pasangan
calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat  secara  langsung  dan  pasangan  yang memperoleh  suara  terbanyak  dilantik  sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan Undang-undang.
Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  6A UUD 1945 adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2003  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  untuk  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  2004,    Undang-Undang  No.  42  Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  untuk  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  2009  dan  2014,  Undang-undang  No.7 Tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019.
Salah satu cara yang paling mudah dan praktis membatasi  kekuasaan  penguasa  adalah  dengan pemilihan  para  penguasa  oleh  rakyat  yang  akan diperintah, termasuk pemilihan presiden. Sedangkan cara yang lain menurut adalah dengan sistem  pembagian  kekuasaan  dan  kontrol yurisdiksional  (Soehino,  1998).  Dalam  suatu negara  demokrasi,  pada  umumnya  pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat  (korps  pemilih),  yang  diatur  dengan perundang-undangan  dan  alon  presiden  pada negara  demokrasi  pada  umumnya  ditentukan melalui  seleksi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik (Rauta, 2014)

## Perbandingan  Pengaturan  pemilihan  Presiden langsung
Walaupun  rujukan  pengaturan  tentang pemilihan presiden langsung sama, yaitu Pasal 6 A dalam UUD 1945  namun dalam pelaksanaannya mengalami  perbedaan  antara  pilpres  2004,  2009, 2014 dan 2019. Hal ini disebabkan  Pasal 6A ayat ayat  5  bahwa “ Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih  lanjut diatur dengan Undang-undang. Itu artinya bahwa pelaksanaan  pemilihan  presiden  diserahkan sepenuhnya  kepada  pembentuk  undang-undang. Kemudian  terbentuklah  UU  No  23  Tahun  2003 untuk pilpres 2004, UU No. 42 Tahun 2008 untuk pilpres 2009 dan 2014,  dan  UU No. 7 Tahun 2017 untuk  pemilu  serentak  2019,  termasuk  pemilihan presiden,  sebagaimana  tergambar  dalam  table  di bawah ini:

## Tabel 1 Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Presiden
Undang-Undang yang Mengatur Pemilihan Presiden UU  No.  23  Tahun  2003  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 UU  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2009 dan 2014 UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilu  untuk  Pemilu  serentak 2019
Undang-Undang yang Mengatur Pemilihan Presiden 1  Pasal 3
(3)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan  Pemilihan  Umum  anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 3 (5)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden dilaksanakan setelah
Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 1 (1) Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil  presiden,  dan  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 347
(1)  Pemungutan  suara  Pemilu diselenggarakan secara serentak. (2)  Hari,  tanggal,  dan  waktu pemungutan  suara  Pemilu  . ditetapkan  dengan  keputusan KPU. 2  Pasal 4 Pemungutan suara untuk
pelaksanaan    Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1) dilaksanakan  selambat-lambatnya 3(tiga) bulan  setelah pengumuman hasil  Pemilu  bagi  anggota  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil Presiden    diusulkan  dalam    1(satu) pasangan  oleh  Partai  Politik    atau Gabungan Partai Politik Pasal 221 Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik. 3  Pasal 5
(1)  Peserta  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  adalah  Pasangan Calon  yang  diusulkan  secara berpasangan  oleh partai politik atau gabungan partai politik.
(2)  Pengumuman  calon  Presiden dan/atau    calon  Wakil  Presiden atau  Pasangan  calon  oleh  partai politik atau gabungan partai politik dapat  dilaksanakan    bersamaan dengan  penyampaian  daftar  calon anggota  DPR  kepada  Komisi Pemilihan Umum (KPU). (3)  Pendaftaran  pasangan  calon oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  dilaksanakan  setelah memenuhi  persyaratan  perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang  ditentukan  oleh  undang- undang ini kepada KPU.
(4)  Pasangan  Calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yang memperoleh  sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi  DPR  atau  20%  (dua  puluh persen)  dari  perolehan  suara  sah secara  nasional  dalam  pemilu anggota DPR
Pasal 9
Pasangan  Calon  diusulkan  oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi  persyaratan  perolehan kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh  25  %  (dua  puluh  lima persen)  dari  suara  sah  nasional dalam  Pemilu  anggota  DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 12
(1)  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  dapat  mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
Pasal  222 Pasangan  Calon  diusulkan  oleh Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  Peserta  Pemilu yang  memenuhi  persyaratan perolehan  kursi  paling  sedikit 2O%  (dua  puluh  persen)  dari jumlah kursi DPR atau memperoleh  25  %  (dua  puluh lima persen) dari suara sah secara nasional  pada  Pemilu  anggota DPR sebelumnya.
Pasal 225 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan  bakal  calon Presiden  dan/atau  bakal  calon Wakil Presiden
sebelum penetapan  calon  anggota.  DPR, DPD, dan DPRD.
(2) Bakal calon Presiden dan/atau  bakal  calon  Wakil
Presiden  yang  diumumkan  oleh Partai  Politik  atau  Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus sudah  mendapatkan  persetujuan tertulis  dari  bakal  calon  yang bersangkutan
Pasal 226 (4)  Masa  pendaftaran  bakal Pasangan  Calon  Presiden  dan Wakil  Presiden    paling  lama  8
Undang-Undang yang Mengatur Pemilihan Presiden (delapan)  bulan  sebelum  hari pemungutan suara.
Sumber: data hasil penelitian, 2018
Pemilihan  Presiden  secara  langsung  telah terselenggara  di  tahun  2004,  2009  dan  2014 merupakan langkah penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan Presiden (pilpres) langsung tidak hanya dinilai sebagai sebuah prosedur pemilu, namun  membuka  peluang  bagi  seluruh  warga negara  untuk  terlibat  langsung  dalam  memilih pemimpin.

## Pemilihan Presiden 2004
Berdasarkan  ambang  batas  pencalonan presiden, maka hanya partai politik yang memiliki 3% dari jumlah kursi di DPR atau 5% dari suara sah secara  nasional  hasil  pemilu  DPR  yang  dapat mencalonkan  presiden  dan  wakil  presiden.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, partai politik yang dapat mengikuti  pilpres  adalah  Partai  Persatuan Pembangunan,  Partai  Demokrat,  Partai  amanat Nasional,  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai Keadilan  Sejahtera,  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya. Tabel 2 Parpol yang Memenuhi Ambang Batas Pilpres 2004 No Nama Partai %  Jumlah Kursi % Jumlah Suara 1 Partai Persatuan Pembangunan 10,5% 8,1% 2 Partai Demokrat 10,1% 7,4% 3 Partai  Amanat Nasional 9,6% 6,4% 4 Partai Kebangkitan Bangsa 9,4% 10,5% 5 Partai Keadilan Sejahtera 8,1% 7,3% 6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19,8% 18,5% 7 Partai Golongan Karya 23% 21,5%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2004.
Berdasarkan  hasil  Pemilu  legislatif  tahun 2004,  hanya  7  dari  24  partai  peserta  pemilu  yang dapat  mencalonkan  presiden  dalam  pilpres. Dengan  demikian  dalam  konteks  ketatanegaraan Indonesia,  pentingnya  partai  politik  sebagai  salah satu sarana  bagi  warga negara untuk menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintahan  di  lembaga  eksekutif . Jadi  partai politik  merupakan  “kendaraan”  seseorang  untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden . Dari tujuh partai politik yang lolos ambang batas, terdapat enam partai yang akhirnya mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya, yaitu:
1. Wiranto  dan  Salahudin  Wahid,  dicalonkan oleh Partai Golkar,
2. Megawati  Soekarnoputri  dan  ahmad  Hasyim Muzadi, dicalonkan oleh PDIP
3. Amin  Rais  dan  Siswono  Yudohusodo, dicalonkan oleh Partai amanat Nasional;
4. Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dan Muhammad  Yusuf  Kalla,  dicalonkan  oleh Partai Demokrat;
5. Hamzah Haz dan Agum Gumelar, dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan;
6. Abdurrahman  Wahid  dan  Marwah  Daud Ibrahim,  dicalonkan  oleh  Partai  Kebangkitan Bangsa.
Tidak seluruh bakal calon presiden dan wakil presiden  tersebut  lolos  mengikuti  pilpres.  Adalah Aburrahman  Wahid  yang  diusung  oleh  PKB setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh Ikatan dokter Indonesia (IDI) dinyatakan tidak memenuhi syarat kemampuan jasmani dan rohani (Komisi  Pemilihan  Umum,  2004).  Upaya  hukum telah dilakukan untuk mmempertahankan pencalonan  Abdurrahman  wahid,  namun  gagal. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan diri mendukung  capres  yang  diusulkan  Golkar  karena dianggap  dapat  menjadi  representasi  kelompok Nahdatul Ulama (NU) (Budiatri, 2016).
Melalui Surat keputusan KPU (SK) KPU No. 36/2004,  KPU  mengumumkan  lima  pasangan capres  dan  cawapres  berdasarkan  nomor  urut  (1) Wiranto-Salahudin,  (2)  Megawati-Hasyim,  (3) Amin Rais- Siswono, (4) SBY- Kalla, (5) Hamzah Haz-Agum.  Kelima  nama  tersebut  merupakan pasangan  calon  yang  pertama  kali  mengikuti pemilihan presiden langsung  oleh rakyat (Budiatri, 2016).
Apabila  dilihat  dari  ketentuan  ambang  batas untuk  bisa  mengajukan  calon  presiden  dan  wakil presiden  pada  pilpres  2004  diatur  ketentuan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (4) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Berarti dari hasil pemilu 2004 hanya Golkar yang memperoleh
21, 62% dan PDIP yang memperoleh 18,31% yang dapat  mencalonkan    Presiden  dan  wakil  presiden tanpa  harus  koalisi  dengan  partai  lain.  Sementara partai  yang  lain  harus  berkoalisi  untuk  dapat mencalonkan  calon  Presiden  dan  wakil  presiden. Hasil pilpres putaran pertama sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Pilpres Putaran Pertama No Nama Pasangan Capres dan Cawapres Partai Pendukung Perolehan suara Persentase (%) 1 H. wiranto, SH Ir. H. Salahudin Wahid Golkar 23.827.512 22,19 2 Megawati Soekarnoputri K.H ahmad Hasyim Muzadi PDIP 28.186.780 26,24 3 Amin Rais Siswono Yudo Husodo PAN 16.042.105 14,94 4 Susilo Bambang Yudhoyono M Yusuf Kalla Demokrat, PBB, PKPI 36.070.622 33,58 5 Hamzah Haz Agum Gumelar PPP 3.276.001 13,05 Sumber : http:/www.kpu.go.id diakses 31 Juli 2018
Pasal  6A  UUD  l945    (3)  disebutkan  bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat  suara  lebih  dari  lima  puluh  persen  dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan pilpres putaran pertama
tidak  ada  yang  mendapatkan  suara  50%  sehingga harus  dilaksanakan  puritan  kedua  dari  dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama  dan  kedua.  Dalam  putaran  kedua pasangan SBY-JK mengalahkan pasangan Megawati–Hasyim  dengan  data  lengkap  sebagai berikut:
Tabel 4 Perolehan Suara Pilpres 2004 Putaran Kedua No Pasangan Calon Suara (%) 1 Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla 69.266.350 60,62 2 Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi 44.990.704 39,38
Sumber : http:/www.kpu.go.id diakses 31 Juli 2018

## Pemilihan Presiden 2009 dan 2014
Dasar  hukum  pemilihan  presiden  2009  dan 2014  sama    yaitu  Undang-Undang  No.  42  Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden  Republik  Indonesia.  Persyaratan  lebih ketat  yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi DPR  atau  memperoleh  25  %  (dua  puluh  lima persen)  dari  suara  sah  nasional  dalam  Pemilu
anggota  DPR,  sebelum  pelaksanaan  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Adapun pelaksanaan pilpres tahun 2009 dapat ditentukan  hanya  dalam  satu    kali  putaran,  sebab pasangan  Susilo  Bambang  Yudhoyono-Boediono mampu mengungguli pasangan Megawati Soekarno  Putri-Prabowo  Subianto  dan  pasangan Jusuf  Kalla-Wiranto  dengan  meraih  60,8  %  suara pada putaran pertama, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

## Tabel 5 Perolehan Suara Pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2009
Pasangan Calon Partai Pendukung Perolehan Suara % Megawati- Prabowo PDIP,  Gerindra,  PNI,  Partai  Buruh,  Partai  Merdeka,  Partai  Kedaulatan, PSI, PPNUI (21,43)% 32.548.105 26,79 SBY- Boediono Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR,PPRN, PKPI, PDP, PPPI,  Partai RepublikaN, Partai Patriat, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PIB, Partai PDI (56,61%) 73.874.562 60,80 JK-Wiranto Partai Golkar dan Partai Hanura (21,96)% 15.081.814 12,41 Sumber, http: www.kpu.go.id . Diakses 31 Juli 2018
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1, No. 2 Tahun 2018 | Hal. 92-99 e-ISSN: 2614-0039
Berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009, dalam pilpres  2014  KPU  menetapkan    pilpres  hanya dilaksanakan  dalam  satu  kali  putaran,  sebab berdasarkan  putusan  uji  materi  Mahkamah Konstitusi Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang No 42/2008 tentang Pemilu Presiden, pasangan calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  terpilih  adalah pasangan  calon  yang  memiliki  suara  terbanyak
sehingga  tidak  perlu  dilakukan  pemilihan  putaran kedua. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Nomor  :  536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan  Wakil  Presiden  Terpilih  dalam  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu Joko Widodo- Yusuf Kalla  dengan 53,15 % suara sah nasional dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 6 Perolehan Suara Pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2014 No Calon Presiden- Wakil Presiden Partai Pendukung Hasil Perolehan Suara % 1 Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa Partai  Gerindra,  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 62.576.444 46,85% 2 Joko Widodo- Jusuf Kalla PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI 70.997.833 53,15% Diolah dari http://www.kpu.go.id

## KESIMPULAN
UUD 1945 pasca amandemen tidak mengatur tentang  pelaksanaan  pemilihan  presiden  langsung oleh  rakyat.  Pasal  6A  UUD  1945  dalam  hal  ini menentukan  presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat dan  tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih  lanjut  diatur dengan  Undang-undang.  Akhirnya  pelaksanaan pemilihan  presiden  langsung  diserahkan  kepada pembentuk undang-undang.  Oleh karena itu telah berganti 3 kali pengaturan selama pilpres langsung, yaitu  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2004, Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan 2014 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dapat diusulkan oleh partai politik atau  gabungan  partai  politik  yang  memperoleh sekurang-kurangnya  15%  (lima  belas  persen)  dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota  DPR.  Sedangkan  pilpres  2009  dan  2014 persyaratannya  menjadi  parpol  atau  gabungan parpol    yang  perolehan  kursi  paling  sedikit  20% (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh  25  %  (dua  puluh  lima  persen)  dari suara  sah  nasional  dalam  Pemilu  anggota  DPR, sebelum  pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Sedangkan  untuk  pilpres  2019  adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan
kursi  paling  sedikit  2O%  (dua  puluh  persen)  dari jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25  %  (dua puluh  lima  persen)  dari  suara  sah  secara  nasional pada Pemilu anggota  DPR sebelumnya, yaitu  hasil pileg 2014. Dari sisi pelaksanaan pilpres 2004, 2009 dan  2014  dilaksanakan  setelah  pemilihan  umu anggota DPR, DPRD dan DPD, sedangkan untuk pilpres 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif.  Dengan  demikian  pemilu  2019  pemilu serentak  pertama  di  Indonesia  yaitu  memilih anggota  Dewan  Perwakilan    Rakyat,  anggota Dewan  perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  L.  S.  (2016).  Evaluasi  pemilihan  presiden langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan dengan Pusat Penelitian politik LIPI.
Asshiddiqie,  J.  (1994).  Gagasan  kedaulatan  rakyat dalam  konstitusi  dan  pelaksanaannya  di Indonesia:  pergeseran  keseimbangan  antara individualisme dan kolektivismme dalam kebijakan  demokrasi  politik  dan  demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980- an. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Asshiddiqie,  J.  (2009).  Komentar  atas  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiatri,  A.  P.  (2016).  Peta  kandidat  presiden dalam  pemilihan  presiden  langsung  dalam evaluasi  pemilihan  presiden  langsung.  In valuasi pemilihan presiden langsung.
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerja  sama dengan dengan Pusat Penelitian politik LIPI.
Falaakh,  M. F. (2006). Konstitusi dalam  berbagai lapisan makna. JURNAL KONSTITUSI, 3(3).
Haris, S. (2016). Format pemilihan umum presiden. In  Evaluasi  Pemilihan  Presiden  Langsung. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerja  sama dengan dengan Pusat Penelitian politik LIPI.
Hidayanto, M. (2017). Menakar derajat efektivitas pemilu  serentak  terhadap  penguatan  sistem presidensil.  In Seminar Nasional XXVIII AIPI “Pemilu  Serentak  Tahun  2019.”  Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada dan AIPI.
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2004).  Pemilu  Presiden
2004,. Jakarta.
Marijan,  K.  (2010).  Sistem  politik  Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Rauta,  U.  (2014).  Menggagas  pemilihan  presiden yang  demokratis  dan  aspiratif.  Jurnal Konstitusi, 11(3), 600–616.
Rositawati,  R.  (2009).  Pemilihan  umum  presiden dan wakil presiden Indonesia dalam kerangka sistem  pemerintahan  presidensiil.  Jurnal Konstitusi, 11(1).
Soehino. (1998). Ilmu negara. Yogyakarta: Liberty.
Sørensen, G. (2008). Democracy and democratization: processes and prospects in a changing world. Choice Reviews Online (Vol. 31). Colorado: Westview
Press
Published. https://doi.org/10.5860/choice.31-2931