Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBANGUNAN ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA
1 Sri Iin Hartini  , 2 Dwi Seno Wijanarko
1 STIH Umel Mandiri Jayapura Papua
2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya budenonce@gmail.com 1 , hariosetyo99@gmail.com 2
Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018

## Abstract
Business is one of the world that cannot stand alone. A country will be develop if business of the world to work and develop. Business of the law to quickly develop and advance without to set by signs and rule to clear cannot profit in the end. Most aspects from various kinds in other  world,  also  involved  both  directly  and  indrectly  with  the  world  of  this  business.  In relation to the sometimes do not give a priority for business that ultimately make the effort to bow  and  follow  signs  and  ofthen  even  prioritizing  business  so  ignore  rules  that  there  has been. Happened Practice Monopoly and competition effort unhealthy in Indonesia look from the big efforts to mastery the practice of up to the downstream upstream. The Constitutions No.  5  of  1999  about  The  Prohibition  Practice  Monopoly  and  The  Competition  of  Business Unhealthy, to hope able bind business of the world of Indonesia.The present of Constitutions No.  5  of  1999  as  control  tool  social  that  is  effort  to  keep  the  public  interest  and  prevent practice monopoly and/ competition effort unhealthy create a climate conducive through the business setting competition a healthy and tried to create the effectiveness of and efficiency in business activities. The duty of CSBC are supervise the implementation of Constitutions, with  supervision  to  hopefully  the  perpetrator  effort  to  compete  with  healthy  so  that  the economic  activities  can  walk  more  efficient  and  gave  the  benefits  to  consumers  widely. CSBC  have  authority  among  other:  received  reports  from  the  public  and/  from  the perpetrators effort on suspicion of the practice monopoly and/ competition unhealthy effort; doing research on suspicion of the busines activities or action of the effort that can lead to the practice  monopoly  and  competition  unhealthy  effort.  In  researching  case  suspicion  of  the practice  monopoly  and  competition  effort  unhealthy  by  CSBC  also  the  authority  to  fall sanctions administrative to the perpetrators effort to contravene of the Constitutions resistant Monopoly.
Keywords: competition; effort; practice; Indonesia
 Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Umel Mandiri Jayapura Jl. Raya Abepura, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99225 Telp : (0967) 588763 E-mail: budenonce@gmail.com
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah  mensejahterakan  masyarakat,  Untuk  mencapai tujuan    tersebut  memerlukan  kerja  keras  semua  pihak,  sarana  yang  dipakai  dalam mencapai  tujuan  tersebut  yakni  melalui  pranata  pembangunan.  Dalam  menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasional  perlu  diciptakan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif, memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  efisiensi  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  ekonomi  nasional.  Perekonomian  dunia  ditandai  oleh  kompetisi  antara bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan  daya  saing  perekonomian  nasional  guna  mendorong  integritas  per- ekonomian Indonesia menuju perekonomian global.
Dalam  dekade terakhir  ini atau  sering juga  disebut sebagai  era  globalisasi,  batas non fisik antar Negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas.    Dampak  yang  sangat    terasa  dengan  terjadinya  globalisasi  yakni  arus  informasi begitu cepat sampai di tangan  masyarakat.  Dengan semakin dekatnya batas  antara satu Negara  dengan  Negara  lain  peluang  untuk  berinvestasi,  terlebih  lagi  hampir  semua Negara dewasa ini sudah  membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.
Terjadinya  globalisasi    dalam  berbagai  hal  termasuk  dalam  penanaman  modal suatu  hal  yang  sulit  dihindari.    Suatu  hal  yang  pasti  bahwa      tranformasi,    penetrasi; modernisasi  dan  investasi    merupakan  ciri  dari  sebuah  dunia  global  yang  tidak  lagi mengenal  batas-batas  teritorial.  Memasuki  era  pasar  bebas,  termasuk  dalam  penanaman modal,  kehadiran  investor  asing  suatu  hal  yang  sulit  dihindari.  Oleh  karena  itu  harus disertai  persiapan  yang  matang  dan  terintegrasi.    Dibutuhkan  l eadership yang  kuat  dari penyelenggara  Negara.    Jadi  tidaklah  mengherankan,  jika  berbagai  pihak  khususnya  di kalangan  pebisnis  berlomba  memburu  informasi,    sebab  siapa  yang  mampu  menguasai informasi dengan cepat, maka dialah yang terdepan.
Dengan semakin dekatnya batas antara satu Negara dengan Negara lain peluang untuk  berinvestasi,  terlebih  lagi  hampir  semua  Negara dewasa  ini sudah    membuka diri bagi  investor  asing  sangat  terbuka  luas.  Memasuki  era  pasar  bebas,  termasuk  dalam penanaman modal, kehadiran investor asing suatu hal yang sulit dihindari.  Oleh karena itu  harus  disertai  persiapan  yang  matang  dan  terintegrasi.  Dibutuhkan  leadership  yang kuat dari penyelenggara Negara.
Penanaman  modal  menjadi  salah  satu  alternatif  yang  dianggap  baik  bagi pemerintah  untuk  memecahkan  kesulitan  modal  dalam  melancarkan  pembangunan nasional, sebab salah satu fungsi  penanaman modal, khususnya penanaman modal asing adalah untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi  ( economic recourcess ) yang sangat  memerlukan  modal  yang  besar,  teknologi  yang  canggih,  skill  dan  kemampuan yang profesional yang belum sepenuhnya  mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.
Muchammad  Zaidun  yang  dikutip  Lusiana  diungkapkan  bahwa,  investasi  bagi suatu  negara  merupakan  suatu  keharusan  atau  keniscayaan,  investasi  merupakan  salah satu  motor  penggerak  roda  ekonomi  agar  negara  dapat  mendorong  perkembangan ekonominya  selaras  dengan  tuntutan  perkembangan  masyarakatnya.  Investasi  di  suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai amanah konstitusinya.
Pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  Papua  sangat  lambat,  ini  sangat  dipengaruhi oleh kebiasaan budaya adat, dan pada umumnya tingkat pendidikan belum merata hal lain juga  bahwa  adaptasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  modern  masih  terbatas,  dan  sering
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dalam sektor ekonomi riil belum menjadi kompleksitas orang asli Papua. Meski demikian pasca  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  telah  memberikan  dampak  pertumbuhan  ekonomi walaupun  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  asli  Papua  masih  rendah,  tetapi  kekayaan alamnya memberikan pajak terbesar bagi pendapatan Negara. Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup  dalam  masyarakat  hukum  adat  serta  memiliki  hak  untuk  menikmati  hasil pembangunan secara wajar.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama  ini  belum  sepenuhnya  memenuhi  rasa  keadilan,  belum  sepenuhnya memungkinkan  tercapainya  kesejahteraan  rakyat,  belum  sepenuhnya  mendukung terwujudnya  penegakkan  hukum,  dan  belum  sepenuhnya  menampakkan  penghormatan terhadap  Hak  Azasi  Manusia  di  Provinsi  Papua  khusunya  masyarakat  Papua.  Dalam rangka  mengurangi  kesenjangan  antara  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  lain,  dan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Provinsi  Papua  serta  memberikan  kesempatan kepada  penduduk  asli  Papua,  diperlukan  adanya  kebijakan  khusus  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Provinsi  Papua  adalah  Provinsi  Irian  Jaya  yang diberi  Otonomi  Khusus,  bagian  dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakekatnya mengandung  cita-cita  luhur.  Namun,  kenyataannya  berbagai  kebijakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik.

## II. PEMBAHASAN
Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur Negara Republik Indonesia  dan  merupakan  daerah  yang  penuh  harapan.  Daerahnya  belum  banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan peluang untuk  berbisnis  dan  berkembang.  Tanahnya  yang  luas  dipenuhi  oleh  hutan,  laut  dengan keanekaragaman  biotanya  dan  berjuta-juta  hektar  tanah  yang  cocok  untuk  pertanian.  Di dalam  buminya,  Papua  juga  menyimpan  gas  alam,  minyak  dan  aneka  bahan  tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah. Papua sangat kaya akan sumber daya tambang mineral  dan  gas  alam.  Berbagai  sumber  daya  alam  di  Papua  merupakan    penanaman modal  yang  bernilai  ekonomi  sangat  tinggi  yang  berpeluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini potensi sumber daya alam di Papua belum dimanfaatkan secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil daerah.
Provinsi  Papua  salah  satu  provinsi  terkaya  di  Indonesia  dengan  luas  wilayahnya tiga  kali  luas  pulai  Jawa  ditambah  jumlah  penduduk  yang  masih  relatif  sedikit  dengan kekayaan  alam  yang  belum  digali  seperti  hasil  hutan,  perkebunan,  pertanian  dan pertambangan. Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  telah  ditentukan kewenangan antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom). Kualitas kebijakan dan peraturan daerah yang  dirumuskan  pemerintah  daerah  sangat  mempengaruhi  iklim  penanaman  modal selain  potensi  sumber  daya  yang  ada.  Iklim  penanaman  modal  kondusif  terjadi  jika
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat sama-sama mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah penanaman modal.
Kehadiran  penanam  modal  yang  diharapkan  akan  menanamkan  modalnya  di daerah  menjadi  sangat  penting  artinya. Pertama, kehadiran  investor  dapat  dijadikan “counterpart ”  oleh  daerah  untuk  mendayagunakan  segenap  potensi  sumber  daya  yang dimiliki daerah . Kedua, dengan keberhasilan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, maka akan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja daerah, sekaligus dapat mengisi sumber ataupun lumbung keuangan daerah, apakah itu  berasal  dari  pungutan  pajak,  retribusi  dan  sebagainya. Ketiga, dengan  keberhasilan mengisi  dan  menambah  sumber  pendapatannya  itu,  maka  daerah  dapat  memberikan kontribusi  ke  arah  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya, termasuk pelayanan kepada publik, membangun infrastruktur yang diperlukan, membuka kesempatan kerja yang lebih banyak lagi, dan sebagainya. Kesemuanya itu diarahkan bagi upaya  untuk  membangun  dan  mensejahterakan  masyarakat  daerah  sesuai  dengan  tujuan akhir dari daerah otonomi itu sendiri.
Pada  dasarnya,  kewajiban  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian dan keamanan itu, perlu diatur kewanangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan  penanaman  modal.  Kewenangan  pemerintah dalam penyelenggaraaan penanaman modal, mencakup ruang lingkupnya lintas provinsi. Dalam Pasal 2 ayat (3) pada angka 7 ditentukan tentang kewenangan pemerintah dalam bidang  penanaman  modal.  Kewenangan  itu,  meliputi:  pemberian  ijin  dan  pengendalian penanaman  modal  untuk  usaha  berteknologi  strategis  yang  mempunyai  derajat kecanggihan  tinggi  dan  beresiko  tinggi  dalam  penerapannya,  meliputi:  persenjataan, nuklir  dan  rekayasa  genetika.  Investasi  yang  ditanamkan  oleh  investor  mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyakarat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat.  Persoalannya  adalah  apakah  dasar hukumnya  sehingga  perusahaan  yang  menanamkan  investasi  pada  suatu  wilayah  wajib mengembangkan  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  perusahaan  yang  menanamkan investasinya.
Dalam  pasal  30  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,  telah  ditentukan  kewenangan  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota.  Yang  diartikan  dengan  kewenangan  Pemerintah  adalah  hak  dan kekuasaan  pemerintah  untuk  menentukan  atau  mengambil  kebijakan  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan. Momentum Reformasi di Indonesia membei peluang bagi timbulnya  pemikiran  dan  kesadaran  baru  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan besar  bangsa  Indonesia  dalam  menata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih baik.
Penetapan  Provinsi  Irian  Jaya  (Papua)  sebagai  Daerah  Otonomi  Khusus  secara eksplisit  diatur  melalui  Ketetapan  MPR-RI  Nomor  IV/MPR/1999  tentang  Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  dalam  rangka  mengembangkan  Otonomi  Daerah  dalam menyelesaikan  secara  adil  dan  menyeluruh  permasalahan  di  daerah  yang  memerlukan pengawasan  segera  dan  bersunguh-sungguh,  maka  perlu  ditempuh  langkah-langkah sebagai berikut:
(a) Memperhatikan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan  tetap  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman  kehidupan  sosial  budaya masyarakar Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi daerah Khusus yang diatur dengan Undang-undang;
(b)  Menyelesaikan  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Irian  Jaya  melalui  proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus bagi  Provinsi  Papua,  selanjurnya  disebut  Undang-undang  Otsus,  merupakan  kebijakan Pemerintah  Pusat  sebagai  respon  atas  terungkapnya  berbagai  masalah  serius  akibat penggunaan paradigma pembangunan yang sentralistis serta meluas gerakan perlawanan politik  di  Papua  terhadap  pusat  melalui  tuntutan  merdeka  keluar  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan yang dituangkan dalam instrument hukum dalam bentuk  Undang-undang  Otsus  tersebut,  bermaksud  untuk  memperbaiki  berbagai perumusan  dan  implementasi  kebijakan  pembangunan  pusat  selama  lebih  dari  3  dekade atas  masyarakat di Provinsi Papua yang melahirkan berbagai implikasi negatif dan baru mendapatkan  ruang  untuk  diangkat  sebagai  isu  publik di  era  reformasi pasca  runtuhnya rezim  Soeharto.  Dalam  Ketetapan  MPR-RI  Nomor  IV/MPR/2000  tentang  Rekomendasi Kebijakan  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,  yang  antara  lain  menekankan tentang pentingnya segera merealisasi Otonomi Khusus tersebut melalui Penetapan suatu Undang-Undang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Irian  Jaya  dengan  memperhatikan aspirasi masyarakat.
Menindaklanjuti  amanat  kedua  ketetapan  MPR-RI  tersebut,  maka  Dewan Perwakilan  Rakyar  pada  tanggal  22  Oktober  2001  telah  menyetujui  dan  menetapkan Rancangan  Undang-undang  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  menjadi Undang-undang.  Presiden  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  kewenangannya  yang dimiliki,  maka  pada  tanggal  21  November  2001  mensahkan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian dimuat dalam lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  4151.  Dengan  demikian Undang-undang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  secara  resmi  diberlakukan  di Provinsi  Papua  pada  tanggal  1  Januari  2002.  Pemberlakuan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  pada hakekatnya  merupakan pengakuan dan pengembalian hak-hak dasar Papua yang selama kurang  lebih  30  (tiga  puluh)  tahun  diabaikan  atau  tidak  pernah  diakui  oleh  pemerintah Republik Indonesia.
Kini  Pemerintah  dan  rakyat  Papua  mempunyai  kewenangan  khusus  yang  lebih luas karena kewenangan bukan hanya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam NKRI,  tetapi  juga  berwenang  untuk  mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alam  di  wilayah Provinsi  Papua,  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuan  rakyat  Papua,  memberdayakan potensi  perekonomian  sosial  dan  budaya  yang  dimiliki,  termasuk  di  dalamnya memberikan  peranan  yang  siknifikan  bagi  orang-orang  asli  Papua.  Otonomi  Khusus Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian  kewenangan  yang  luas  bagi  Provinsi Papua  dan  rakyat  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri  dalam  kerangka NKRI.  Kewenangan  yang  lebih  luas  berarti  pula  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  bagi Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  mengatur pemanfataan kekayaan  alam  di Provinsi Papua untuk sebesar-besarya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan Perundang-undangan. Tujuan  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Papua  secara  umum  adalah mewujudkan  keadilan,  penegakan  hukum,  penghormatan  terhadap  Hak  Azasi  Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain. Dalam rangka  mencapai  tujuan  Otonomi  Khusus  tersebut,  maka  pemerintah  Provinsi  Papua, sesuai  dengan  visi  dan  misinya,  telah  menetapkan  empat  bidang  program  yang diproritaskan  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  antara  lain  bidang  pendidikan, kesehatan,  ekonomi  rakyat  dan  infrastruktur.  Undang-undang  Otonomi  Khusus  adalah instrumen  kebijakan  khusus  pemerintah  pusat  yang  berfungsi  sebagai  konstruksi  dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Provinsi Papua yang berbeda dengan Provinsi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lain,  karena  sifatnya  yang  khusus.  Undang-undang  Otonomi  Khusus  ini  mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan Komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dimasa  lalu  dengan  tujuan  memantapkan  persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.
Ini  merupakan suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam  rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan. Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,  selanjurnya  disebut  Undang-undang  Otsus,  merupakan  kebijakan  Pemerintah Pusat, di dalamnya sejuta harapan orang Papua yang telah terpendam dan dirindukannya selama  puluhan  tahun  agar  dapat  terpenuhi  ketika  memasuki  kehidupan  di  era  ini. Pada  dasarnya  kehadiran  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  ditujukan  untuk  memenuhi  aspirasi    masyarakat  Papua  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraannya, sehingga setaraf dengan masyarakat lainnya di Indonesia dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  kata  lain,    pemberian otonomi khusus ini dalam rangka mengejar  kemajuan pembangunan  dalam segala aspek dari  daerah-daerah  lainnya,  akibat  kelemahan  Pemerintah  Pusat  di  masa  lalu  dalam menangani pembangunan di Provinsi paling timur ini.
Eksistensi  otonomi  khusus  mengandung  makna  adanya  perubahan  kepada kehidupan  wilayah  Provinsi  yang  lebih  fokus  mengutamakan  kepentingan  rakyat  dan memberikan  ruang  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat.  Pemerintah  Provinsi  Papua membuka lebar kesempatan bagi investor baik investor domestik maupun investor asing untuk  menanamakan  modalnya  di  Papua.  Ketersediaan  fasilitas    publik  dan  fasilitas penunjang  yang  belum  lengkap  akan  dibantu  pembangunannya.  Reformasi  aparatur birokrasi  menuju  pelayanan  publik  yang  prima  dan  berkualitas  akan  terus  digiatkan. Langkah-langkah  ini  semuanya  paralel  dan  sejalan  dengan  program  penanaman  modal (investasi)  di  Papua  yang  membuka  lebar-lebar  aksebilitas  yang  sama  terhadap kesempatan  kerja  dan  berusaha  bagi  semua  orang,  serta  mendorong  terciptanya  iklim dunia  usaha  yang  lebih  efisien,  kompetitif  dan  tangguh  dalam  menghadapi  persaingan ekonomi regional, nasional bahkan global.
1.Peluang Investasi di Papua Bidang-bidang usaha yang berpeluang untuk investro di Papua adalah :
a. Sektor Jasa
Sebagai Provinsi yang terus berkembang dinamis seiiring dengan perjalanan otonomi  khusus  Papua,  daerah  ini  menjadi    salah  satu  tujuan  kaum  urban dikawasan  ujung  paling  timur  Indonesia.  Posisi  Papua  yang  strategis  di  dukung geliat pembangunannya yang tumbuh pesat, membuat pertumbuhan sektor jasa-jasa menjadi  signifikan  di  wilayah  ini.  Dengan  demikian    sektor  jasa-jasa  ini memberikan peluang yang besar bagi investor  untuk menanamkan modalnya.
b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor  inilah  yang  sangat  menjanjikan  bagi  investor,  bahkan  sektor  ini merupakan kontributor utama setelah sektor jasa. Sementara di bidang hotel dan restoran  merupakan  fasilitas  penunjang  yang  penting  bagi  prasarana    guna mendukung industri pariwisata.
c. Sektor Konstruksi Sebagai  Provinsi  yang  terus  berkembang,  Papua  jelas  eksistenssi  sektor bangunan  (konstruksi)  memegang  peranan    cukup  penting  bagi  daerah  ini. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  mencakup  sektor  bangunan  menjadi suatu keharusan yang tidak terelakkan. Terbukti  pada beberapa tahun terakhir,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sektor ini mampu memainkan perannya dalam pembangunan. Sektor bangunan (konstruksi)  kini  menjadi  bidang  terbuka  yang  menjanjikan  untuk  dilirik investor. Selain sangat prospektif, sektor ini dipastikan akan mampu memainkan perannya  yang  lebih  besar  seiring  perkembangan  pembangunan  di  Provinsi Papua.
Kehadiran  investasi  memang  sangat  diperlukan  Pemerintah  Daerah guna  mendorong  proses  percepatan  pembangunan  di  suatu  wilayah.  Investasi dapat  diharapkan  lebih  berhasil  bilamana  direncanakan   dengan  matang.  Peran penanaman modal di Provinsi Papua sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  Papua.  Dengan  kehadiran  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  ditetapkan  pemerintah  kiranya dapat  tercapai  sebagaimana  tujuan  negara  demi  tercapainya  masyarakat  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  serta amanat Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

## III. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  investasi  di  Provinsi  Papua  diarahkan  pada keberpihakan, perlindungan dan  pemberdayan  masyarakat,  sehingga  kegiatan  Investasi  harus  melibatkan  dan memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Keberadaan investasi di samping  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  investor,  juga  diharapkan  akan  menjadi transformasi teknologi dan manajerial yang dapat membangun jiwa kewirausahaan kepada  masyarakat,  sehingga  dalam  waktu  tertentu  masyarakat  adat  Papua  dapat mengola tanah, hutan dan seluruh kekayaan alam Papua lainnya secara mandiri untuk menghidupi keluarganya dan masyarakat disekitarnya.
2. Pelaksanaan  investasi  di  Papua  membawa  dampak  positif  yang  sangat  luas,  dapat penulis  kemukakan  bahwa  investasi  membawa  dampak  yang  sangat  besar  tehadap pembangunan  di  Papua  dapat  dilihat  dari  terjadi  penyerapan  tenaga  keja, menanambah devisa apabila investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi maupun alih pengetahuan. Investasi  yang  ditanamkan  di  Papua  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  bagi masyarakat  lokal  karena  dapat  memberikan  pengaruh  dalam  kehidupan  masyarkat lokal  tersebut  seperti  pengembangan  sumber  daya  manusia,  kesehatan  dan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua , PT. Gramedia,  2003. -------- Satu Setengah Tahun Otonomi Khusus Papua , Refleksi dan Prosfek , Yayasan Topang, 2003.
Amiruddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2004. Baharuddin  Aritonga, Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ,  Jakarta, 2005
Birhan Ashshofa, Metode Penelitian HUkum , Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Brata  Kusuma  dkk, Otonomi Khusus  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil,  Hukum  Perusahaan  Indonesia,  Aspek  Hukum  Dalam Ekonomi, Bagian I, PT. Paradnya Paramita, Jakarta,  2001.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hulman Panjaitan, Abdul Mutalib Makarim, Komentar dan Pembahasan  Pasal  demi Pasal Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , CV. Indhill Co, Jakarta, 2007.
Menase  Robert Kambu, Kota Jayapura Pasca otonomi Khusus, Indomedia Global, Jakarta,
2009.
Husein Yunus, Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Permasalahannya , Jakarta, 2002. Musa’ad, Otonomi Daerah , PT. Grasindo, Jakarta, 2002. Nurcholis Hanif, Pemerintah dan Otonomi Daerah , Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2006. Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Surachman, Titik Berat Otonomi Daerah , Gramedia, Jakarta, 1999. Sasangka  Hari  dan  Rosita, Hukum Pemerintahan Daerah ,  Gramedia  di  Indonesia,  Maju Mandar, bandung, 2003
Sem Karobaba, dkk, Papua Menggugat Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat , Bagian II : Papua Berteori, Watch Papua, 2004.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal UNdang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.