## Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa
MUATAN PENDIDIKAN KEWARANEGARAAN
SEBAGAI UPAYA MEMBELAJARKAN CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILLS , DAN CIVIC DISPOSITION DI SEKOLAH DASAR
Hendita Rifki Alfiansyah 1 * , Muhammad Nur Wangid 1
1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia * Corresponding Author. Email: hendita.rifky2016@student.uny.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup siswa  sekolah  dasar  sebagai  upaya  membelajarkan  civic  knowledge,  civic  skills,  dan  civic dispositions.  Penelitian  ini  merupakan  studi  literature  yang  membahas  pentingnya  muatan pendidikan  kewarganegaran  di  lingkup  siswa  sekolah  dasar  sebagai  upaya  membelajarkan  civic knowledge,  civic  skills,  dan  civic  dispositions.  Muatan  pendidikan  kewarganegaraan  terutama  di lingkup siswa sekolah dasar menjadi kunci penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa akan  pentingnya  konsep  kewarganegaraan,  menumbuhkan  pengetahuan  tentang  bernegara, keterampilan bernegara, serta karakter bernegara. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa muatan  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  salah  satu  alternatif  cara  dari  pemerintan  dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif.
Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, sekolah dasar, warga negara yang aktif

## THE CONTENT OF CITIZENSHIP EDUCATION AS AN EFFORT TO LEARN CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILLS, AND CIVIC DISPOSITION IN ELEMENTARY SCHOOL

## Abstract
This study aimed to determine the urgency of the content of citizenship education in the scope of elementary school students. This research was a literature study that discussed the importance of the content of citizenship education in the scope of elementary school students as an effort to learn civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The content of citizenship education,  especially in  the  scope  of  elementary  school  students  was  an  important  key  in  providing  students  with  an understanding of the importance of the concept of citizenship, fostering knowledge about the state, state skills, and character of the state. The results of the study conducted show that the content of citizenship education was an alternative way of government in preparing students to become active citizens.
Keywords : citizenship education, elementary school, active citizens

## PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan merupa- kan aspek penting dalam perkembangan keber- langsungan  manusia.  Pendidikan  kewargane- garaan menjadi sarana memanusiakan manusia dan membentuk manusia menjadi manusia se- utuhnya. Melalui pendidikan kewarganegaraan inilah,  setiap  individu  perlu  mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai upaya untuk mempersiapkan dirinya mengha- dapi  konteks  kehidupan  bermasyarakat  yang lebih luas. Tujuan pendidikan kewarganegara- an  yaitu  menghasilkan  warga  negara  yang kompeten,  reflektif,  peduli,  dan  partisipatif yang  akan  memberikan  kontribusi  pada  per- kembangan  masyarakat  dan  negara  dengan semangat  patriotisme  dan demokrasi  (Adams, Andoh, & Quarshie, 2013; Boadu, 2013). De- ngan kata lain, tujuan pendidikan kewaranega- raan yaitu membentuk warga negara yang baik (good citizen).
Pendidikan  kewarganegaraan  mem- ainkan peran mendasar dalam mendorong peri- laku kritis dan menjawab isu globalisasi yang memengaruhi bangsa dan negara (Choo, 2015). Pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  ujung tombak dalam sebuah keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, penting bagi suatu negara untuk terlibat aktif dalam keberlangsungan pendidik- an kewarganegaraan. Keterlibatan ini dapat di- lakukan dengan mengintegrasikan muatan pen- didikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum.
Pemahaman konsep kewarganegaraan kepada anak dapat dimulai dari usia 8 sampai 11 tahun (Waterson & Moffa, 2016). Usia ter- sebut jika dikategorikan ke dalam jenjang pen- didikan  maka  berada  pada  jenjang  sekolah dasar. Sekolah dasar berfungsi sebagai pondasi utama dalam membentuk manusia yang berke- warganegaraan baik. Melalui generasi yang se- lalu diberikan pemahaman  pentingnya kewar- ganegaraan, diharapkan akan memperbaiki ke- hidupan berbangsa dan bernegara. Dengan de- mikian,  muatan  pendidikan  kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum seko- lah dasar.
Tujuan utama pendidikan kewargane- garaan di sekolah dasar adalah mempersiapkan generasi  penerus  untuk  terlibat  aktif  dalam demokrasi  yang  berlangsung  di  suatu  negara. Sekolah harus membantu siswa memahami ba- gaimana identifikasi budaya nasional, regional, dan global saling terkait dan berkembang. Sis-
wa  harus  didorong  untuk  secara  kritis  meme- riksa  identifikasi  dan  mempunyai  komitmen untuk memahami cara-cara kompleks di mana siswa saling berhubungan dalam berkehidupan (Banks,  2014;  Boadu,  2013).  Oleh  sebab  itu, pendidikan kewarganegaraan membantu siswa untuk  lebih  mengembangkan  identitasnya  da- lam  konteks  kemanusiaan.  Melalui  muatan pendidikan  kewarganegaraan  juga  sebaiknya dapat membatu siswa untuk memahami bagai- mana budaya, negara, dan dunia saling terkait.
Membelajarkan konsep pendidikan ke- warganegaraan  harus  dilakukan  dengan  benar dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Materi pendidikan kewarganegaraan yang masih abs- trak harus dipermudah. Hal ini ditakutkan, de- ngan kesalahan penerimaan konsep pendidikan kewarganegaraan yang salah, akan membentuk generasi  yang  egois,  mementingkan  dirinya maupun  kelompoknya,  dan  tidak  menghargai keberagaman.  Sebagaimana  yang  dikemuka- kan oleh Print & Coleman (2003) bahwa prog- ram  pendidikan  kewarganegaraan  juga  bisa memiliki efek buruk. Secara tidak sadar, kuri- kulum yang diintegrasikan dengan pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai sikap kewarganegaraan. Jika tidak berhati-hati dalam menjalankan kuri- kulum ini, akan berdampak pada generasi yang menjadi  terbelah,  dimana  konten  yang  me- ngandung nilai-nilai disalah artikan oleh siswa.
Branson  (1999)  menjelaskan  bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  dalam menghadapi kemajuan jaman diharuskan dapat mengembangkan civic  competences . Civic competences merupakan kompetensi kewarga- negaraan dimana di dalamnya terdapat aspek- aspek yang meliputi civic knowledge (pengeta- huan kewarganegaraan), civic skills (keteram- pilan  kewarganegaraan),  dan civic  disposition (karakter  kewarganegaraan).  Dengan  terjalin- nya kompetensi kewarganegaraan tersebut, di- harapkan  dapat  mewujudkan  warga  negara yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara.
Ketidakpahaman  akan  pentingnya konsep  pendidikan  kewarganegaraan  sering- kali  ditemukan  di  beberapa  wilayah  di  Indo- nesia  seperti  banyaknya  kericuhan,  keributan, bahkan tawuran antar suatu golongan. Perma- salahan  tersebut  muncul  ketika  warga  yang terlibat  belum  mempunyai civic  knowledge, civic  skills ,  dan civic  disposition yang  baik. Kurangnya pemahaman akan pentingnya kon- sep  bernegara  menjadi  pemicu  permasalahan
yang multidimensi di beberapa wilayah di In- donesia.  Rendahnya civic  skills akan  mendo- rong  setiap  warga  kurang  memperhatikan  as- pek bermasyarakat, dan minimnya civic dispo- sition membuat  warga  melakukan  aksi  fisik secara anarkis,  mementingkan  dirinya  bahkan kelompoknya sendiri.
Dari  berbagai  peristiwa  yang  terjadi akibat ketidakpahaman akan konsep bernegara, dapat diasumsikan bahwa warga yang terlibat belum memiliki civic dispositions (karakter ke- warganegaraan).  Banyaknya  perpecahan  yang terjadi di Indonesia terjadi karena setiap warga negara tidak menghargai keberagaman. Karak- ter  terlalu  mencintai  daerah  maupun  golong- annya  inilah  yang  menyebabkan  banyaknya perpecahan  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan demikian,  pendidikan  kewarganegaraan  yang diperlukan  saat  ini  adalah  pendidikan  kewar- ganegaraan yang dapat mengembangkan aspek pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  siswa sesuai dengan kebutuhan dunia abad XXI.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian ini akan membahas tentang pentingnya muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup siswa sekolah dasar sebagai upaya membelarkan ci- vic  knowledge , civic  skills ,  dan civic  disposi- tions dilingkup  sekolah  dasar.  Dengan  mem- pelajari kompetensi kewarganegaraan sejak se- kolah  dasar,  diharapkan  siswa  mempunyai pondasi yang kuat akan pentingnya konsep ber- negara yang akan di implikasikan dalam kehi- dupan bermasyarakat dan bernegara

## Pendidikan Kewarganegaraan di Beberapa Negara
Pendidikan  kewarganegaraan  telah menjadi bagian internal dari suatu sistem pen- didikan,  di  mana  di  dalamnya  menyertai  per- tumbuhan negara bangsa dan perluasan pendi- dikan  publik  di  berbagai  belahan  dunia (Arthur,et al, 2008). Salah satu tujuan penting pendidikan  pada  umumnya  dan  pendidikan kewarganegaraan pada khususnya yaitu untuk menjaga  ketertiban  sosial  dan  kesetiaan  ter- hadap suatu negara. Demokrasi di suatu negara dapat  terlihat  ketika  warga  masyarakat  dapat mengkolaborasikan  pengetahuan,  keterampil- an,dan  sikap  kewarganegaraan  yang  demo- kratis  (Boontinand  &  Petcharamesree,  2017). Dengan  demkian,  tujuan  pendidikan  di  setiap negara  mempunyai  persamaan  yaitu  sebagai
sarana untuk mendidik warga negara agar da- pat menjadi warga negara yang baik.
Di  Afrika,  pendidikan  kewarganega- raan  mengalami  permasalahan,  terutama  di negara-negara  di  mana  sistem  demokrasinya masih lemah dan tingkat pendidikannya masih rendah  (Print  &  Coleman,  2003).  Kondisi  ini terjadi  karena  mayortas  negara-negara  di Afrika merupakan negara berkembang di mana keadaan dalam suatu negara belum stabil baik diakibatkan  oleh  warga  negaranya  maupun adanya  faktor  eksternal.  Negara-negara  yang sistem  demokrasinya  masih  lemah  dan  pan- dangan terhadap pendidikan kewarganegaraan masih rendah berdampak pada keberlangsung- an  negara  tersebut.  Kurangnya  sikap  kewar- ganegaraan yang baik akan menimbulkan per- pecahan dalam suatu negara, bahkan setiap go- longan  warga  negara  akan  berlomba-lomba untuk mencari siapa yang lebih dominan. Oleh sebab  itu,  seringkali  terjadi  permasalahan  di negara-negara Afrika yang masih berdemokra- si lemah seperti ketidakpercayaan terhadap pe- merintah,  adanya  kelompok  yang  mengingin- kan  pergeseran  kekuasaan,  maupun  mening- katnya angka kriminalitas.
Namun  tidak  semua  negara  di  Afrika mengalami permasalahan pendidikan kewarga- negaraan, misalnya di Ghana. Di Ghana, pen- didikan kewarganegaraan bukan hal yang baru. Hal ini dilihat sebagai persiapan para pemuda untuk melatih sikap tanggung jawab bernegara (Boadu,  2013).  Pendikan  kewarganegaraan  di Ghana menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar yang dibelajarkan di antara kelas 4 sam- pai kelas 6. Muatan pendidikan kewarganega- raan dimasukkan ke dalam kurikulum di ting- kat  sekolah  dasar  untuk  membentuk  siswa menghargai  konsep  dan  nilai-nilai dasar  yang mendasari tatanan politik, masyarakat yang de- mokratis dan tatanan konstutisional untuk me- mungkinkan siswa menegakkan dan memper- tahankan konstitusi di Ghana.
Hal berbeda terlihat dari konsep pen- didikan kewarganegaraan yang ada di Amerika Selatan,  yaitu  Kolombia.  Peristiwa  kekerasan dan  konflik  yang  berkepanjangan  terkait  de- ngan  kelompok-kelompok  yang  memperebut- kan  kekuasaan,  kontrol  obat-obatan  terlarang, dan kontrol konflik tanah, pemerintah Kolom- bia  telah  mengembangkan  dan  merenapkan pendekatan  preventif  berbasis  pendidikan  un- tuk kekerasan dan pengembangan keterlibatan masyarakat (Edwards Jr, 2012). Melalui lang-

## 188 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
kah ini, dinas pendidikan di Kolombia mema- sukkan  muatan  kewarganegaraan,  sebagai kombinasi  pengetahuan  dasar,  baik  dari  segi kognitif, emosional, komunikatif, dan integrasi kompetensi yang memungkinkan seorang war- ga  negara  untuk  bertindak  secara  konstruktif dalam  masyarakat  yang  demokratis.  Konsep pendidikan kewarganegaraan yang ada di Ko- lombia  telah  direncanakan  sejak  tahun  2004 untuk  memenuhi  standar  kewarganegaraan yang  digambarkan  oleh  Kementerian  Pendi- dikan  Kolombia  dan  yang  dengan  demikian berkontribusi pada orientasi kewarganegaraan pelajar pada saat ini (Chaux, 2009).
Di Asia, pendidikan kewarganegaraan biasanya ditemukan dalam kurikulum sekolah dalam bentuk kewarganegaraan dan pendidik- an moral (Print & Coleman, 2003). Pendidikan moral  yang  dimaksudkan  diharapkan  mampu menjadi  sarana  dalam  membentuk  warga  ne- gara di Asia yang memahami konsep bernega- ra. Thailand merupakan salah satu negara yang pernah mengalami krisis dalam demokrasi. Be- berapa  dekade terakhir telah  terjadi  polarisasi politik yang semakin dalam dan meningkatnya kekerasan  yang  mengakibatkan  dua  kudeta, termasuk yang terakhir pada tahun 2014 yang dipimpin  oleh  “ National  Council  for  Peach and  Order ”  (NCPO)  yang  berupaya  memu- lihkan  demokrasi  sepenuhnya  dan  mengem- balikan  kebahagiaan  kepada  orang-orang  di negara (Boontinand & Petcharamesree, 2017). Oleh  sebab  itu,  implikasi  dari  kurikulum  dan praktik pendidikan di sekolah-sekolah Thailand yaitu untuk menanamkan kebaikan dan praktik warga negara yang demokratis. Pengembangan warga  negara  demokratis  telah  berkembang melalui pengajaran dan input pendidikan yang akan memungkinkan menanamkan nilai moral, etika, sipil, dan demokrasi dalam bernegara.
Di  Indonesia,  muatan  pendidikan  ke- warganegaraan  sudah  lama  terintegrasi  dalam sistem pendidikan. Seiring pergantian kekuasa- an  dari  orde  lama,  orde  baru,  dan  masa  re- formasi,  pendidikan kewarganegaraan menga- lami  perubahan  nama,  mulai  dari  kewarga- negaraan, civics , pendidikan kewarganegaraan, pendidikan  moral  Pancasila,  pendidikan  Pan- casila  dan  kewarganegaraan,  dan  pendidikan kewarganegaraan.  Namun  demikian,  konsep yang  dibelajarkan  tidak  berbeda  jauh  bahkan hampir  sama  yaitu  membelajarkan  konsep bernegara yang baik. Adanya persamaan dalam setiap perubahan tidak lepas dari dijadikannya
Pancasila  sebagai  nilai  dasar  dan  titik  sentral dalam pendidikan kewarganegaraan.
Dari keragaman pendidikan kewarga- negaraan  di  berbagai  negara,  setiap  konsep pendidikan  kewarganegaraan  yang  dibelajar- kan di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara yang sedang berlangsung dan yang akan datang.  Muatan  pendidikan  kewarganegaraan di negara-negara Asia cenderung menekankan nilai-nilai tradisional, menanamkan nilai moral individu  dan  patriotisme.  Jadi,  penting  bagi suatu negara untuk terlibat aktif dalam keber- langsungan pendidikan kewarganegaraan. Kon- sep pendidikan kewarganegaraan perlu diinte- grasikan dalam proses pendidikan dalam suatu negara.  Pengintegrasian  dapat  dilakukan  de- ngan memasukkan muatan pendidikan kewar- ganegaraan ke dalam kurikulum. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan digunakan seba- gai  sarana  dalam  mewujudkan  warga  negara yang baik (good citizen) dalam berbangsa dan bernegara.

## Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar
Pendidikan diperlukan untuk memper- siapkan warga negara untuk berpartisipasi se- cara efektif dalam sistem demokratis. Sekolah merupakan salah satu lembaga publik penting yang  digunakan  untuk  mempersiapkan  anak- anak  dan  remaja  untuk  terlibat  dalam  sistem demokratis (Eidhof, ten Dam, Dijkstra, & van de Werfhorst, 2016). Melalui sekolah, diharap- kan siswa sejak dini diberikan dan diperkenal- kan  akan  konsep  demokrasi.  Pembelajaran konsep  demokrasi  dapat  dibelajarkan  melalui muatan pendidikan kewarganegaraan di seko- lah. Dengan demikian ada peran dalam sistem pendidikan untuk mempersiapkan siswa men- jadi  warga  negara  yang  patriotik,  patuh,dan menghargai keanekaragaman dalam bernegara.
Muatan  pendidikan  kewarganegaraan di  setiap  jenjang  pendidikan  disesuaikan  de- ngan  tingkat  perkembangan  dan  usia  siswa. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah mene- kankan  kolaborasi  antar  sekolah  dan  masya- rakat dan menyarankan kurikulum sekolah se- bagai mekanisme potensial untuk mempebaiki jaringan sosial antara sekolah dan masyarakat (Mcmurray & Niens, 2012; Print & Coleman, 2003; Sim, 2005). Pendidikan kewarganegara- an juga harus membantu siswa mengembang- kan identitas dan keterikatan pada masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan di jenjang seko-
lah dasar lebih memfokuskan pada pembentuk- an warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  un- tuk menjadi warga negara yang cerdas, teram- pil, dan berkarakter. Muatan materi yang dibel- ajarkan  hanya  berfokus  pada  pembentukan warga negara yang aktif yaitu mengembangkan potensis siswa agar menjadi warga negara yang berakhlak  mulia,  cerdas,  partisipatif,  dan  ber- tanggung jawab. Fokus pendidikan kewargane- garaan di sekolah dasar dapat terwujud apabila siswa  mampu  mengimplikasikan  kompetensi kewarganegaraan.
Pemerintah  telah  mengintegrasikan muatan  pendidikan  kewarganegaraan  dalam Kurikulum  2013  untuk  sekolah  dasar.  Hal ini dimaksudkan agar sejak dini siswa sekolah da- sar sudah memahami dan memaknai sikap ber- bangsa  dan  bernegara.  Untuk  mengantisipasi adanya  gejolak  permasalahan  dimasyarakat, sejatinya pemahaman berbangsa dan bernegara memang  harus  sejak  dini  dibelajarkan.  Oleh sebab  itu  dibutuhkan  kompetensi  kewargane- garaan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan dalam  membelajarkan  muatan  pendidikan  ke- warganegaraan.
Kompetensi kewarganegaraan di seko- lah  dasar  dapat  mencakup civic  knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan), civic  skills (keterampilan  kewarganegaraan),  dan civic dispositions (karakter kewarganegaraan). Civic knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan) yang dimaksud adalah pemahaman arti kewar- ganegaraan  bagi  warga  negara . Melalui civic knowledge , siswa belajar pengetahuan tentang kewarganegaraan  baik  dari  segi  teori  atau konsep  berpolitik.  Muatan  materi  pendidikan kewarganegaraan  di  lingkup  sekolah  dasar menjadi pondasi dasar bagi siswa dalam mem- bentuk  warga  negara  yang  baik.  Oleh  karena itu, materi yang dibelajarkannya pun sangat be- ragam  mulai  dari  kehidupan  sehari-hari,  ber- masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara.
Civic knowledge yang dibelajarkan di lingkup  sekolah  dasar  bermuatan  substansi yang meliputi kewajiban dan hak sebagai war- ga  negara.  Siswa  belajar  bagaimana  pelaks- anaan  kewajiban  di  lingkup  rumah,  masyara- kat, dan negara, serta hak-hak apa saja yang da- pat  diperoleh  setelah  siswa  melaksanakan kewajibannya.  Muatan  materi  pendidikan  ke- warganegaraan  yang  dibelajarkan  dimaksud- kan  agar  di  dalam  diri  siswa  tertanam  sikap menjadi warga negara yang baik. Dengan de-
mikian, civic knowledge menjadi pondasi kon- sep  menanamkan  pengetahuan  tentang  ke- warganegaraan  bagi  siswa  yang  kelak  akan berkembang menjadi warga negara yang aktif.
Civic  skill (keterampilan  kewargane- garaan) yaitu perilaku atau tindakan dari warga negara yang mencerminkan konsep bernegara. Keterampilan  kewarganegaraan  merupakan implikasi dari civic knowledge yang diperoleh. Civic  skills dapat  digunakan  dalam  menyele- saikan  permasalahan-permasalahan  dalam  ke- hidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup intelectual skills (keterampilan intelektual) dan keterampilan  berpartisipasi  (Cholisin,  2010). Keterampilan  intelektual  ini  mencakup  kete- rampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis memang menjadi salah satu keterampilan yang  harus  dikembangkan  di  abad  XXI.  Ba- nyak teori-teori yang menjelaskan pentingnya siswa  menguasai  keterampilan  berpikir  kritis. Namun  demikian,  dalam  muatan  pendidikan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis sudah terintegrasi ke dalam pendidikan kewar- ganegaraan yang meliputi proses mengidentifi- kasi, mendiskripsikan, menjelaskan, mengana- lisa,  mengevaluasi,  menentukan  dan  mem- pertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah  publik.  Melalui  proses  ber- pikir  kritis  dalam  pendidikan  kewarganegara- an,  siswa  diharapkan  dapat  membedakan  per- buatan-perbuatan  yang  menyimpang  dalam masyarakat dan bernegara.
Keterampilan  partisipasi  dalam civic skills (keterampilan kewarganegaraan) dimak- sudkan agar keterlibatan warga negara melalui partisipasi  dalam  sistem  pemerintahan  dapat mewujukan  cita-cita  demokrasi  suatu  bangsa. Keterampilan berpartisipasi dapat dicapai me- lalui kegiatan berinteraksi, kegiatan memantau perkembangan negara, dan kegiatan mempeng- aruhi warga negara. Dalam lingkup yang lebih luas,  keterampilan  partisipasi  dapat  diwujud- kan dalam bentuk keterlibatan warga aktif se- perti  mengikuti  kegiatan  pemilu,  ikut  dalam partai  politik,  ikut  terlibat  dalam  menjaga ketertiban,  dan  mengutamakan  kepentingan umum. Bentuk keterampilan partisipasi warga negara  dapat  terlihat  dari  keterlibatan  warga negara dalam sistem pemerintahan.
Kaitannya  dengan civic  skills (kete- rampilan kewarganegaraan) di lingkup sekolah dasar,  siswa  dapat  diperkenalkan  melalui proses  demokrasi  yang  berlangsung  di  kelas.

## 190 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Jika  memungkinkan,  suasana  di  kelas  dibuat sedemikian  sehingga  terdapat  birokrasi  di  ke- las. Misalnya terdapat susunan jabatan di kelas, terdapat aturan yang harus dijalankan, dan ada- nya sanksi jika melanggar aturan. Adanya akti- vitas musyawarah, diskusi kelompok, dan pe- mecahan  persoalan  di  kelas  dapat  menjadi salah  satu  upaya  dalam  membelajakan  kete- rampilan kewarganegaraan. Hal ini akan terli- hat ketika siswa berusaha menyelesaikan per- soalan  menggunakan  pengetahuannya  ( civic knowledge ) tentang apa yang harus dilakukan yang  kemudian  akan  direalisasikan  ke  dalam suatu keterampilan pemecahan masalah.
Siswa  juga  perlu  diperkenalkan  pada konsep  bentuk  partisipasi  dalam civic  skills.
Bentuk  partisipasi  di  lingkup  sekolah  dasar dapat  dibelajarkan  lebih  sederhana.  Aktivitas yang  diberikan  masih  dalam  bentuk  pondasi dasar  seperti  terlibat  dalam  pemilihan  ketua kelas, terlibat dalam musyawarah di kelas, dan terlibat  dalam  diskusi  kelompok.  Kegiatan- kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa  untuk  terlibat  aktif  dapat  mendorong terbentuknya siswa yang berpartisipasi.
Civic  disposition merupakan  kompe- tensi  kewarganegaraan  yang  paling  penting dan  substantif. Civic  disposition merupakan tujuan akhir (final destination) dari pendidikan kewarganegaraan  karena  merupakan  pencer- minan dan gabungan dari civic knowledge dan civic skills . Civic disposition (karakter kewar- ganegaraan) merupakan watak atau sifat yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung keterampilan  dan  pengetahuan  kewarganega- raan. Civic disposition bertujuan untuk mewu- judkan dan menumbuhkan warga negara yang mempunyai  karakter  yang  baik  (Mulyono, 2017). Karakter ini dapat terlihat dari perbaik- an  karakter  privat  dan  karakter  publik.  Ka- rakter privat yang dimaksudkan meliputi sikap disiplin,  tanggung  jawab,  maupun  karakter menghargai keberagaman. Sedangkan karakter publik  yaitu adanya sikap peduli,  mempunyai nilai  moral  yang  baik,  dan  mampu  bekerja sama.  Karakter  privat  lebih  cenderung  mem- bentuk pribadi yang berguna bagi masyarakat dan  negara.  Karakter  publik  merupakan  pon- dasi warga dalam mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Karakter publik  inilah  yang  nantinya  menjadi  dasar warga  negara  dalam  berinteraksi  dengan  ber- bagai macam golongan di masyarakat.
Muatan  pendidikan  kewarganegaraan terkait  dengan civic  disposition yang  relevan untuk  saat  ini  di  sekolah  dasar  dan  beberapa waktu yang akan datang adalah menambahkan muatan  karakter  dan  menekankan  rasa  meng- hormati (respect) terhadap sesama warga nega- ra. Karakter memiliki peran yang strategis da- lam mewujudkan warga negara yang mempu- nyai  pribadi  yang  baik  dan  berintegritas  ke- Indonesia-an  (Sukadari,  Suyata,  &  Kuntoro, 2015). Karakter tidak  dapat  dipelajari  dan  di- belajarkan  dalam  waktu  singkat. Karakter  ha- rus dibelajarkan secara berkelanjutan. Memba- ngun  komitmen  bersama  juga  diperlukan  da- lam mengembangkan dan mewujudkan karak- ter pendidikan kewarganegaraan saat ini.
Fenomena  yang  terjadi  di  kalangan siswa saat ini yaitu adanya arus perkembangan teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang  se- makin maju membuat tidak sedikit siswa yang lebih  banyak  meluangkan  waktunya  bermain handphone.  Game yang  ditawarkan  juga  sa- ngat beragam. Terlebih lagi game yang disaji- kan sudah mampu menawarkan fitur interaksi dua arah. Dengan adanya fenomena seperti ini, sikap  orientasi  siswa  mengalami  perubahan, interaksi bertatap muka secara langsung sudah mulai  menghilang  dan  akan  digantikan  oleh fitur  chat  bahkan  bertatap  muka  melalui  ka- mera  dalam  sebuah game .  Jika  fenomena  ini semakin di biarkan, dikhawatirkan siswa mulai bersikap individualis dan mengabaikan kondisi disekitarnya. Akibatnya, siswa mulai memikir- kan kepentingannya sendiri. Muatan pendidik- an  kewarganegaraan civic  disposition akan mengalami  perubahan.  Orientasi  pada  kepen- tingan sosial dan umum akan berubah menjadi kepentingan pribadi. Siswa mengalami degra- dasi  karakter,  menjadi  individu  yang  indivi- dualis,  bahkan  bisa  dimungkinkan  akan  ber- kembang menjadi seorang yang acuh terhadap kondisi bangsa dan negara.
Terkait  permasalahan  tersebut,  dalam ranah  mengembangkan  karakter  siswa,  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kulon  Progo  sudah mulai  menerapkan  PPK  (Program  Pendidikan Karakter).  Kegiatan  ini  dimulai  sejak  awal tahun 2018. PPK dilaksanakan dengan  meng- ikuti kegiatan SOP (Standar Operasional Pro- sedur) di pagi sebelum jam belajar dimulai dan siang hari setelah jam belajar selesai. Program ini  diperuntukkan  bagi  TK/RA,  SD/MI,  dan SMP/ MTS. Tujuan adanya PPK yaitu menum- buhkan karakter siswa agar mempunyai karak-
ter  yang  baik.  Dalam  melakukan  pengawasan terhadap keterlaksanaan program PPK, peme- rintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memberikan ruang di mana sekolah dasar wajib melaporkan kegiatan  PPK  setiap  harinya.  Laporan  yang diberikan berupa kegiatan sekolah dalam ben- tuk  SOP  pagi  dan  SOP  siang  dan  aktivitas  di sekolah dasar terkait dengan pendidikan karak- ter. Laporan dilaksanakan secara online mela- lui  situs  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Program ini merupa- kan wujud realisasi dari pemerintah dalam upa- ya ikut serta dalam mengembangkan karakter. Dengan demikian, melalui komitmen pemerin- tah yang bekerjasama dengan sekolah, diharap- kan  siswa  dapat  meningkatkan  karakter  cinta tanah  air  dan  mempunyai civic  disposition yang baik.

## Peran Guru dalam Membelajarakan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan di seko- lah  dasar  sangat  efektif  bila  dilakukan  secara berkelanjutan oleh guru. Guru menganggap in- stitusi  sekolah  sangat  efektif  dalam  memberi- kan  kegiatan  kewarganegaraan.  Prioritas  se- kolah pada umumnya cenderung berfokus pada pertimbangan  teoritis  yang  dirancang  untuk mendukung pemahaman konseptual siswa ter- hadap  kewarganegaraan  dan  keterlibatannnya dengan masyarakat (Hampden-thompson, Bramley,  Lord,  &  Jeffes,  2015). Memberikan pemahaman sikap saling menghargai sejak dini berperan  penting  dalam  berinteraksi  dengan masyarakat luas. Siswa yang memahami kon- sep  saling  menghargai  tentu  ketika  tumbuh dewasa dapat menerima keberagaman dan per- bedaan  tersebut  dalam  bermasyarakat.  Oleh sebab itu, pendekatan sekolah terhadap kewar- ganegaraan dan keterlibatan masyarakat diciri- kan oleh berbagai kegiatan, dengan pendekatan yang  paling  umum  berfokus  pada  pengem- bangan  pemahaman  siswa  tentang  peran  dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Guru  yang  membelajarkan  muatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar perlu mengetahui tentang struktur dan kompo- sisi  silabus  pendidikan  kewarganegaraan (Adams  et  al.,  2013).  Guru  harus  mengetahui apa  yang  akan  dibelajarkan  agar  tujuan  pen- didikan kewarganegaraan yang akan dibelajar- kan  tercapai.  Materi  abstak  yang  ada  dalam pendidikan  kewarganegaraan  harus  sampai
kepada siswa dengan baik dan benar. Jika per- lu,  penggunaan  media  sebagai  alat  bantu  pe- nyampaian  materi  yang  sulit  dipahami  siswa harus  diadakan.  Sebab,  konteks  materi  pem- belajaran pendidikan kewarganegaraan identik dengan  nilai-nilai  kehidupan  sehari-hari  bah- kan sangat abstak dan sulit dipahami siswa. Hal ini  karena  siswa  sekolah  dasar  masih  dalam tahap  operasional  konkret,  dimana  materi abstak masih sulit dipahami mereka.
Guru  dapat  memberikan  pemahaman mengenai  pendidikan  kewarganegaraan  kepa- da siswa sesuai dengan jenjang kelas, tentu apa yang diberikan untuk jenjang kelas rendah dan kelas tinggi berbeda. Guru dalam membelajar- kan muatan pendidikan kewarganegaraan hen- daknya  sedini  mungkin  memberikan  pema- haman dan memberikan contoh konkret dalam mendidik kewarganegaraan agar tertanam kon- sep  kewarganegaraan  yang  benar  dalam  diri siswa.  Pembiasaan-pembiasaan  sikap  kewar- ganegaraan yang dilakukan kepada siswa akan membuat  siswa  memahami  mana  yang  baik dan  mana  yang  tidak  baik  dalam  kehidupan- nya. Mulai dari penanaman konsep demokrasi di  dalam  kelas,  sikap  patriotisme,  dan  nasio- nalisme.
Peran sekolah dapat dilakukan dengan menyediakan  lingkungan  yang  demokratis  di mana siswa dapat menggunakan cara hidup se- cara  demokratis  (Boontinand  &  Petchara- mesree, 2017). Hal ini merupakan gagasan dari muatan  pendidikan  kewarganegaraan  yang bermaksud  untuk  menumbuhkan  sifat-sifat partisipasi, sosial, saling musyawarah, dan rasa hormat  terhadap  sudut  pandang  yang  berla- wanan.  Dengan  demikian,  lingkungan  demo- kratis  di  sekolah  dapat  menjadi  kerangka konseptual mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik.
Pengalaman demokrasi siswa menjadi hal  yang  dapat  diperoleh  siswa  ketika  men- transformasi  pendidikan  kewarganegaraan  di- implementasikan  di  kelas  dan  di  sekolah. Siswa  dapat  menginternalisasikan  asas  demo- krasi, nilai-nilai budaya, dan komitmen dalam dirinya  dengan  baik  melalui  pengimpleme- ntasian  pendidikan  kewarganegaraan  di  seko- lah. Sikap patriotisme dan nasionalisme dapat ditunjukkan  oleh  guru  dengan  memberikan contoh sikap mencintai bangsanya, hormat ter- hadap peraturan pemerintah, dan berkehidupan sebagai  warna  negara.  Guru  harus  mampu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa

## 192 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
dalam  suatu  negara  ada  berbagai  keragaman dan  harus  saling  menghormati  keragaman tersebut.
Terkait  dengan  konsep  bernegara secara  luas,  siswa  perlu  diperkenalkan  akan keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan  negara  kepualauan  di  mana  ter- dapat lebih dari 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman di Indonesia  dapat  terlihat  dari  berbagai  suku, agama,  ras,  dan  adat  istiadat.  Membelajarkan sikap saling menghargai sejak dini sangat be- rperan  penting  dalam  berinteraksi  dengan masyarakat luas. Sebagai bagian dari pendidik- an multikultural, pendidikan kewarganegaraan memprioritaskan  strategi  pendidikan  dengan menggunakan  latar  belakang  budaya  siswa sebagai salah satu kekuatan untuk membangun sikap  multkultural  (Gunartati,  Zamroni,  & Gafur,  2017).  Pendidikan  berbasis  multikul- tural  berusaha  membantu  mengintegrasikan seluruh  bagian  bangsa  secara  demokratis, menekankan  perspektif  pluralitas  masyarakat, etnis,  dan  kelompok  budaya.  Siswa  yang  me- mahami konsep saling menghargai tentu ketika tumbuh dewasa dapat menerima keberagaman dan perbedaan dalam bermasyarakat.
Membelajarkan  muatan  pendidikan kewarganegaraan  di  lingkup  sekolah  dasar dapat dilakukan salah satunya dengan melihat secara  langsung  proses  demokrasi  di  Indo- nesia. Tahun 2019 merupakan tahun politik, di Indonesia  akan  diadakan  pemilu  serentak untuk pertama kali sepanjang sejarah. Melalui peristiwa ini, siswa secara tidak langsung dapat dibelajarkan tentang kompetensi kewarganega- raan  baik  dari  aspek civic  knowledge,  civic skills , dan civic disposition . Siswa akan belajar bagaimana aktivitas  keterlibatan  dalam  suatu sistem  pemerintahan,  berbangsa,  dan  berne- gara.  Jika  memungkinkan,  siswa  dapat  diajak secara  langsung  melihat  bentuk  partisipasi warga negara ketika mengkuti pemilu. Hal ini diharapkan  di  dalam  diri siswa  tertanam  kon- sep berbangsa dan bernegara. Dengan demiki- an, sudah tidak ada lagi golput (tidak memilih) pada pemilu di masa yang akan datang.
Guru  yang  membelajarkan  muatan pendidikan  kewarganegaraan  dapat  mengan- tisipasi  fenomena  golput  tersebut  dengan memaksimalkan mendidik generasi baru sedini mungkin.  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) usia 7-12 tahun di Indonesia pada tahun 2017 sebesar  99,14%  (Badan  Pusat  Statistik,  n.d.)
harus dibelajarkan mengenai pentingnya muat- an  pendidikan  kewarganegaraan.  Melalui  ge- nerasi  baru  yang  mengerti  akan  pentingnya pendidikan  kewarganegaraan  inilah,  diharap- kan  akan  memperbaiki  demokrasi  proaktif pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian hasil pendidikan  kewarganegaraan  dapat  dilihat ketika siswa melakukan interaksi sosial dengan sesama  teman,  guru,  maupun  masyarakat  dan berkontribusi dalam berbangsa dan bernegara.

## SIMPULAN
Sistem pendidikan Indonesia sejatinya telah  mengembangkan  muatan  pendidikan kewarganegaraan  yang  diintegrasikan  dalam kurikulum. Akan tetapi pada prosesnya masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali untuk mencapai tujuan yang diharap- kan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga tidak bisa lepas dari budaya dan keaneka- ragaman yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi salah  satu  nilai  utama  yang  bisa  dikembang- kan, yaitu pendidikan kewarganegaraan berba- sis  multikulturalisme  yang  ada  di  Indonesia. Artinya  bahwa  pendidikan  dijalankan  dengan tujuan  untuk  menciptakan  generasi  yang mampu bersaing di ranah global dan memiliki rasa  nasionalisme  serta  toleransi  yang  tinggi terhadap keberagaman budaya.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  menca- pai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia  tentu  tidaklah  mudah.  Pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat secara ke- seluruhan  harus  gotong  royong  untuk  mewu- judkan ketercapaian pendidikan kewarganega- raan  yang  diharapkan.  Guru  atau  pendidik harusmemahami  bahwa  jaman  bagi  peserta didiknya akan berbeda dengan jaman yang saat ini  dilaluinya.  Selain  itu,  di  masa  yang  akan datang,  seorang  anak  akan  bekerja  pada  jenis pekerjaan  yang  bisa jadi  belum  ada  pada  saat sekarang ini.
Tugas seorang guru dalam hal ini tidak semata-mata membelajarkan kemampuan kog- nitif pada peserta didik, tetapi bagaimana cara guru  membelajarkan  peserta  didik  untuk memiliki bekal terbaik bagi siswanya agar bisa survive di masa yang akan datang. Bekal yang dapat diberikan tersebut yaitu pengetahuan ten- tang kewarganegaraaan ( civic knowledge ), ke- terampilan kewarganegaraan ( civic skills ) dan karakter  kewarganegaraan  ( civic  dispositions ) yang baik. Dengan demikian, diharapkan akan
membentuk  siswa  yang  kelak  akan  menjadi warga negara yang aktif. Sehingga tujuan pen- didikan  kewarganegaraan  di  lingkup  sekolah dasar  yaitu  sebagai  sarana  dalam  membentuk warga  negara  yang  baik  ( good  citizen )  dapat tercapai. Ketercapaian pendidikan kewargane- garaan di lingkup sekolah dasar dapat terwujud jika  siswa  mempunyai civic  knowledge,  civic skills , dan civic dispostion yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, F. H., Andoh, S., & Quarshie, A. M. (2013). Effective Teaching of Citizenship Education in Primary Schools in Ghana. Journal of Education and Practice , 4 (10), 18–23.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Angka partisipasi sekolah (APS) menurut provinsi, 2011-2017. Retrieved from https://www.bps.go.id/linkTableDinamis /view/id/1054
Banks, J. A. (2014). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. Journal of Education , 194 (3). https://doi.org/10.1177/00220574141940
0302
Boadu, K. (2013). Teachers’ Perception on the importance of teaching citizenship education to primary school children in
Cape Coast, Ghana. Journal of Arts and Humanities , 2 (2), 137–147.
Boontinand, V., & Petcharamesree, S. (2017). Civic/citizenship learning and the challenges for democracy in Thailand. Education, Citizenship and Social Justice , 1–15.
https://doi.org/10.1177/17461979176994
13
Chaux, E. (2009). Citizenship Competencies in the The Colombian Educational Response. Harvard Educational Review , 79 (1), 84–93.
Cholisin. (2010). Penerapan civics skills dan civic dispositions dalam mata kuliah prodi PKn, (September), 1–11.
Choo, S. S. (2015). Asia Pacific Journal of Education Citizenship education in Asia. Asia Pacific Journal of Education , (June), 37–41.
https://doi.org/10.1080/02188791.2015.1 048764
Edwards Jr, D. B. (2012). Social movement oriented citizenship in Columbia: The effects of curriculum, pedagogy and extra-curricular activities on student orientation. Education, Citizenship and Social Justice , 7 (2), 117–128. https://doi.org/10.1177/17461979114325 97
Eidhof, B. B. F., ten Dam, G. T. M., Dijkstra,
A. B., & van de Werfhorst, H. G. (2016). Consensus and contested citizenship education goals in Western Europe. Education, Citizenship and Social Justice , 1–16. https://doi.org/10.1177/17461979156260 84
Gunartati, Zamroni, & Gafur, A. (2017). Inculcating Tolerance By Multicultural Based PPKN Learning. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 5 (2), 155–161.
Hampden-thompson, G., Bramley, G., Lord, P., & Jeffes, J. (2015). Teachers’ views on students’ experiences of community involvement and citizenship education. Education, Citizenship and Social Justice , 10 (1), 67–78. https://doi.org/10.1177/17461979145688 54
Mcmurray, A., & Niens, U. (2012). Building bridging social capital in a divided society: The role of participatory citizenship education. Education, Citizenship and Social Justice , 7 (2). https://doi.org/10.1177/17461979124408 59
Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. Jurnal Civics , 14 (2), 218–225.
Print, M., & Coleman, D. (2003). Towards Understanding of Social Capital and Citizenship Education. Cambridge
Journal of Education , 33 (1), 123–149. https://doi.org/10.1080/03057640320000 47522
Sim, J. B. (2005). Citizenship Education and

## 194 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Social Studies in Singapore: A National Age. International Journal of Citizenship and Teacher Education , 1 (1).
Sukadari, Suyata, & Kuntoro, S. A. (2015). Penelitin Etnografi Tentang Budaya Sekolah dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Jurnal Pembangunan
Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 3 (1),
56–68.
Waterson, R. A., & Moffa, E. D. (2016).
Citizenship education for proactive democratic life in rural communities.
Education, Citizenship and Social Justice , 1–18. https://doi.org/10.1177/17461979166482 86