Penyuluhan Hukum Tentang   Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa
Sahuri  Lasmadi, Elly  Sudarti Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Abstrak: Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk:  (1).  Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  Mitra Kepala Desa beserta Perangkat Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perda Kab. Batang Hari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa;  (2).  Meningkatkan  kemampuan  Mitra  dalam  menyampaikan  ide pemikiran  kegiatan  terkait  dengan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  pada  pemerintahan  desa;  Kegiatan pengabdian  ini  dilatarbelakangi  maraknya  perilaku  korupsi  yang  berkaitan  dengan  kerugian  keuangan  negara yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara.  Kepala  Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Permasalahannya  adalah  masih  kurangnya  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  Mitra terhadap  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  dan  Perda  Kab.  Batang  Hari  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa;  dan      akibat-akibat  hukum  jika  terjadi  penyalahgunaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Metode yang  digunakan  adalah  metode  partisipatif  diharapkan  mitra  dapat  berperan  aktif  dalam  kegiatan  penyuluhan hukum dalam  bentuk (1)  Ceramah  Sosialisasi  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  dan  Perda  Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Penyuluhan hukum tentang isi UU Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi;  dan  Perda  Kab.  Batang  Hari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan     akibat-akibat  hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan: “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari  Guna  Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu  adanya  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  tentang  isi  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  serta  mampu  menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan dengan Pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa. Saran:  Kegiatan penyuluhan sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya  Perangkat Desa  tentang  masalah  korupsi.  Kegiatan  penyuluhan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Merugikan Keuangan Negara, Aparat  Pemerintah Desa

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Analisis  Situasi
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan nasional.  Salah  satu  faktor  penting  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pembangunan  di daerah  adalah  adanya  dukungan  dana  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan.  Proses pembangunan tersebut menentukan kemajuan atau kemunduran dari suatu bangsa, tergantung pada  tercapai  tidaknya  tujuan  dari  pembangunan  tersebut.  Bertambah  besar  volume pembangunan bertambah besar pula kemungkinan  kebocoran (Evi Hartati,  2005: 1). Tindak pidana  korupsi  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  berdampak  luar  biasa.  Ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyakat yang merusak  lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai  demokrasi,  nilai-nilai  ekonomi  dan  keadilan  serta mengacaukan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  penegakan  hukum  (Kristian  &  Yopi, 2015: 52-53).
Tindak pidana korupsi  terdiri atas 7 (tujuh) pengelompokan, yaitu korupsi yang terkait dengan: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) perbuatan  pemerasan;  (5)  perbuatan  curang;  (6)  benturan  kepentingan  dalam  jabatan;  (7) Gratifikasi. (KPK, 2006: 19).
Sehubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  kerah  putih,  (Harkristuti Harkrisnowo,  2002:  67)  menyatakan:  bahwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bukan  orang sembarangan,  karena  mereka  mempunyai  akses  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut  dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya. Tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Bambang Wijayanto, 2007: 1).
Terkait dengan tindak pidana korupsi, Indonesia masuk ranking ke 114 dari 177 daftar negara  terkorup  di  dunia.  Data  itu  dirilis  situs  Transparency  International  (TI)  pada  tahun 2013.  Dalam  daftar  itu,  negara  terkorup  di  dunia  adalah  Somalia  dengan  skor  8.  Adapun Indonesia  yang  berada  di  ranking  114  negara  terkorup  dengan  skor  32.  Berdasarkan  data Transparency  International  yang menggunakan survei  untuk  menilai persepsi  korupsi  di  177 negara, tergambar bahwa lebih dari dua pertiga dari 177 negara dengan nilai indeks atau skor pada 2013 di bawah 50, pada skala dari 0 dianggap sangat korup sampai 100 dianggap sangat bersih (Kristian & Yopi, 2015:  79-80).
Kasus korupsi di Provinsi Jambi terkait kerugian keuangan negara Pasal 2 dan Pasal 3 UU  Nomor    31  Tahun  1999.  Pada  tahun  2012 terdapat  sebanyak  49  kasus,  rata-rata  pidana yang dijatuhkan 1 tahun sampai dengan 6 tahun (Pengadilan TIPIKOR Jambi, 2013).
Kecamatan    Pemayung  Kab.  Batanghari  merupakan  mitra  pengusul  dalam  Program Ipteks  bagi  Masyarakat  yang  dapat  diberdayakan  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  pengelolaan  keuangan  desa  pada  pemerintahan  desa.  Kecamatan    Pemayung  Kab. Batanghari  terdiri  atas  18  desa/kelurahan.  Jumlah  penduduk  33.303    jiwa  dengan  jumlah Kepala  Keluarga  sebanyak  9104  KK.  Jarak  Kantor  Kecamatan  ke  ibu  Kota  Kabupaten  25,5 km  serta  jarak  Kecamatan  Pemayung  ke  ibu  Kota  Provinsi  Jambi  38  km.    (BPS  Kab. Batanghari, 2015).
Kepala  Desa  adalah  jabatan  yang  di    dalamnya  melekat  kewenangan  dan  kekuasaan. Lord Acton pernah mengatakan bahwa: “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut pula” (Mochtar Lubis & James C, 1995:  2).  Berangkat  dari  pernyataan  Lord  Acton,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  dimana kekuasaan sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Setiap  kekuasaan  selalu  mengandung  potensi  disalahgunakan  atau  dilaksanakan sewenang-wenang  atau  dilaksanakan  dengan  melampaui  wewenang,  hal  ini  dapat  terjadi karena  dua  hal  (Kristian  &  Yopi,  2015:  25),  yaitu:    (1).  Kekuasaan  mengandung  hak  dan wewenang;  (2).  Hak  dan  wewenang  memberikan  posisi  lebih  jika  dibandingkan  dengan subyek yang dituntut atau pencari keadilan.
Sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  pada  pemerintahan  desa  Pemerintah Kabupaten  telah  memberlakukan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Batanghari  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.    Di  dalam  penjelasannya  dinyatakan  bahwa peraturan daerah ini memuat  kebijakan terkait dengan:  (1). Perencanaan dan Penganggaran; (2).  Pelaksanaan  Penatausahaan  Keuangan  Desa;  (3).  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa (Perda Kab. Batanghari, 2012).
Pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dianggap  sangat  relevan  untuk  mendukung program  pemerintah  dalam  rangka  pemahaman  UU  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  kegiatan  ini  banyak  dilakukan  sharing  dan  diskusi dengan  para  ahli  dan  mitra  sasaran  untuk  lebih  memahami  muatan  isi  UU    Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari,  serta  menentukan  kebijakan  serta langkah-langkah strategis  dalam usaha  mengantisipasi  terjadinya tindak pidana korupsi  pada pemerintahan desa.

## 1.2 Permasalahan Mitra
Tindak pidana korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan  publik,  karena  kehendak  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomis  atau  status  bagi diri sendiri atau keluarga dekat. Berikut ini data tindak pidana korupsi pada Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Batanghari Tahun 2014 – Mei 2016.
Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Korupsi di  POLRES Kab. Batanghari Tahun 2014 – Mei 2016
NO TAHUN PASAL YANG DILANGGAR JUMLAH 1 2014 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 6 2 2015 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 1 3 2016 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 1 JUMLAH 7
Dari gambaran data pada tabel 1, menunjukkan tahun 2014 terdapat 6 kasus korupsi yang  dilaporkan  ke  Polres.  Batanghari  pasal  yang  dilanggar  adalah  menyangkut  keuangan negara Pasal 2 dan Pasal 3 UU  Nomor 31 Tahun 1999 dan satu kasus jo  Pasal 55 KUHP. 5 (lima) orang pelaku termasuk dalam lingkup PNS pada Pemerintah Kab. Batanghari dengan jabatan: (1) sebagai  Kepala  BKD  Kab.  Batanghari; (2) Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK)  Pada  SKPD  Setda  Kab.  Batanghari; (3) Bendahara  Pengeluaran  SKPD  Setda  Kab. Batanghari; (4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2008-2010 SKPD Setda Kab. Batanghari; (5) Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Setda Kabupaten Batanghari; dan 1 orang  penerima  aliran  dana  anggaran  makanan  dan  minuman  SKPD  Setda  Kab.  Batanghari Tahun Anggaran 2008-2010 melalui organisasi BKMT. Tahun 2015 terdapat 1 kasus pelaku adalah Kepala Desa, tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi pada pengelolaan Sumber Pendapatan  Desa  (PAD)  Desa  Rantau  Kapas  Tuo  Kec.  Muara  Tembesi  Kab.  Batanghari Tahun  Anggaran  2015,  pasal  yang  dilanggar  adalah  Pasal  2  jo  Pasal  3. Tahun  2016 masih dalam  proses,  terdapat  1  kasus.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  korupsi  pada pengelolaan/penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Batu Sawar Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Potensi yang dilanggar  Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.
Dari data pada tabel 1 tersebut diketahui terdapat 2 (dua) kasus yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan Dana Desa.
Dalam Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan  wujud  salah  satunya  adalah  memberikan  informasi  adanya  dugaan  telah  terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan  untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Program  Ipteks  bagi  Masyarakat  yang  diusulkan  yaitu  membekali  Mitra  dengan mensosialisasikan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Peraturan Daerah  (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  penyuluhan hukum  tentang  pemahaman  isi  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, simulasi hukum,  mendorong mereka untuk  menjadi  kader anti  Korupsi  adalah dalam rangka menunjang Program  Kerja Pemerintah Kabupaten  Batanghari untuk melaksanakan Amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  paparan  yang  telah  dikemukakan,  diperlukan  peningkatan  pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif  memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini termasuk peran serta mitra Kepada Desa beserta perangkatnya.
Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Mitra  belum  mengetahui    UU  Nomor  31  Tahun  199  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Mitra belum memahami UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi berkaitan dengan korupsi yang merugikan keuangan negara dan Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.

## 1.3. Tujuan Pengabdian  Pada Masyarakat
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Umum Mensosialisasikan peraturan: (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20 Tahun 2001  Tentang Perubahan Undang Undang  Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  (2)  Undang-Undang    Republik Indonesia  Nomor    31  Tahun  1999    Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi berkaitan  dengan  Korupsi  Yang  Merugikan  Keuangan  Negara;  (3)  Peraturan  Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan    pengetahuan  dan  pemahaman  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya Tentang  Korupsi  Yang  Merugikan  Keuangan  Negara  guna  mencegah  Tindak  Pidana Korupsi pada Pemerintahan Desa.
b. Meningkatkan  kemampuan  mitra  dalam  menyampaikan  ide  dan  pemikiran  kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa.

## 1.4. Manfaat Pengabdian Pada  Masyarakat
Dari   kegiatan  pengabdian   pada  masyarakat   ini:
Diharapkan  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  mendapatkan  pemahaman  Tentang  Korupsi Merugikan  Keuangan  Negara,  sehingga  dapat  mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pemerintahan Desa. Setelah mengetahui dan memahami apa itu korupsi merugikan keuangan negara Kepala Desa beserta perangkatnya tidak terjebak dalam perbuatan korupsi, baik karena ketidaktahuan yang bersangkutan maupun karena kesengajaan dari pelaku.

## 2. TARGET  DAN  LUARAN

## 2.1 Target
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Merugikan  Keuangan Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari  Guna Pencegahan  Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa”.  Berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi siapapun  dapat    berpotensi  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  baik  itu  karena ketidaktahuannya,  karena  dengan  sengaja  maupun  potensi  untuk  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatannya.  Adanya  kegiatan penyuluhan ini diharapkan: (1) Meningkatnya pengetahuan mitra Kepala Desa dan Perangkat Desa  Tentang  “Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari  No  11  Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2)  Meningkatkan  kemampuan untuk  memahami isi dari Undang-Undang Pemberantas-an Tindak Pidana Korupsi dan Perda Kab. Batanghari No 11  Tahun  2012  Tentang    Pengelolaan  Keuangan    Desa”  Penyuluhan  Hukum  Tentang Merugikan  Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten Batang  Hari  Guna  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa.  Diharapkan  dapat memberikan  pencerahan  dan  upaya  pencegahan  kepada  masyarakat  khususnya  para  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  untuk  tidak  terjebak  karena  ketidaktahuan  maupun  sengaja melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

## 2.2 Luaran
1. Peningkatan  Pemahaman  dan  Keterampilan  masyarakat,  dalam  hal  ini Mitra  Mampu Menyerap  Pengetahuan  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Mitra  Mampu  Memahami  Isi  UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi & Perda Kab. Batang-hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Laporan Akhir dan Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat

## 3. METODE   PELAKSANAAN
Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

## 3.1.Persiapan
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  dengan  cara  Audiensi  kepada  Camat Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari,  untuk  menyampaikan  surat  permohonan  serta  izin  guna mengadakan  penyuluhan  pada  Kecamatan  dimaksud.  Persiapan  untuk  menentukan  lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## 3.2.Materi  kegiatan
Dalam  hal  ini  penyampaian  materi  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Berkaitan Dengan  Merugikan  Keuangan  Negara    oleh  NARASUMBER.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh kurang lebih 50 orang peserta yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa se kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor    31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  berkaitan  dengan korupsi yang merugikan keuangan negara dan Perda Kab. Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa”.  sebagai  berikut:  Mengadakan  Penyuluhan  hukum tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Perda  Kab.  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”:
1. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
2. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan  atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
3. Perda  Kabupaten    Batang  Hari  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa;
4. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

## 3.3. Kegiatan Pokok
1. Mengadakan  Ceramah  Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  berkaitan  dengan  korupsi  yang  merugikan keuangan negara dan Perda Kab. Batang Hari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.
2. Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi, meliputi:
a. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
b. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan  atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
c. Perda Kabupaten  Batang Hari Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Penyampaian  materi  dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  berkaitan  dengan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi, seperti: menguntungkan orang lain,  meskipun  yang  bersangkutan  sendiri  tidak  mendapatkan  keuntungan,  tetapi  melalui tanda tangannya dapat  menguntungkan orang lain, maka perbuatan itu dapat  digolongkan perbuatan korupsi atau tindak pidana korupsi.
4. Mengadakan  Penyuluhan  hukum  tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang  Nomor    31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Perda  Kab.  Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”:
a. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
b. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan  atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
c. Perda Kabupaten  Batang Hari Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.

## 3.4. Evaluasi
Evaluasi  Kegiatan  akan  dilakukan  berdasarkan  hasil  diskusi  dan  tanya  jawab  dengan khalayak sasaran, untuk perbaikan ke depan.

## 3.5.Penyusunan  Laporan
Penyusunan  laporan  merupakan  salah  bentuk  pertanggungjawaban  tim  atas  kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

## 4. KELAYAKAN  PERGURUAN TINGGI
Perguruan Tinggi dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) bertindak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen di  lingkungan  Universitas  Jambi  dalam  pelaksanaan  TRI  DHARMA  Perguruan  Tinggi. Alokasi  dana  yang  tersedia  sangat  menunjang  kegiatan pengabdian  dan  ketersediaan  tenaga ahli di bidangnya masing-masing.
Universirtas Jambi selaku lembaga pendidikan yang mengemban tugas pelaksana Tri DHARMA  PERGURUAN  TINGGI  bertanggung  jawab  atas  atas  pelaksanaan  program tersebut,  baik  penyiapan  tenaga  ahli  maupun  fasilitas,  sarana  prasarana  serta  alokasi  dana yang  tersedia  sangat  menunjang  kegiatan pengabdian  dan  ketersediaan  tenaga  ahli  di bidangnya masing-masing.
Lembaga  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (LPM),  merupakan  salah  satu  perangkat lembaga  struktural  yang  ada  di  Universitas  Jambi,  secara  teknik  operasional  merupakan Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
Kami    salah  Tim  pengusul  dari  unsur  akademisi  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi, akan  melakukan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dengan  judul;  “Penyuluhan  Hukum Tentang  Merugikan  Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1. Pelaksanaan  Penyuluhan

## Lokasi  Penyuluhan
Lokasi  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  di  Aula  Kantor  Camat Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari.  Penyuluhan  Hukum  dihadiri  oleh  masyarakat  terutama adalah Perangkat Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa  se Kecamatan Pemayung.
Tabel 2. Materi dan Jadwal Penyuluhan
No Hari/Tgl Kegiatan Nara- sumber Ket 1 Senin, 10  Sep  2018 Pendaftaran Peserta 2 Senin, 10  Sep  2018 Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan Tim Penyuluhan dan Instruktur 3 Senin, 10 Sep  2018 “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Merugikan  Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten  Batang  Hari  Guna  Pencegahan  Korupsi Pada Pemerintahan Desa” Jam Materi 09.00 wib – 10.30 wib Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum
Tim Penyuluhan dan Instruktur 10.30 wib – 12.00 wib Korupsi Keuangan Negara, karena menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan 12.00 wib -  14.00 wib Isoma 14.00 wib – 15.30 wib Perda Kabupaten  Batang Hari Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 15.30 wib – 17.00 wib Hak dan kewajiban Perangkat Desa 3 Selasa, 11  Sep  2018 08.00  -  09.00 wib 10.00  -  11.00 wib Diskusi dan Evaluasi Tim Penyuluhan dan Instruktur
Untuk  menjamin  penegakan  hukum  dapat  dilaksanakan  secara  benar,  adil,  tidak  ada kesewenang-wenangan  dan  tidak  ada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Ada  beberapa  asas  yang harus  selalu  tampil  dalam  setiap  penegakan  hukum,  yaitu  asas  tidak  berpihak  ( impartiality ), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus ( fairness ), asas beracara benar ( prosedural due process ),  asas  menerapkan  hukum  secara  benar  yang  menjamin  dan  melindungi  hak-hak substantif  pencari  keadilan  dan  kepentingan  sosial  (lingkungan),  asas  jaminan  bebas  dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.
Ketika  seorang  hakim  sedang  menangani  perkara  maka  diharapkan  dapat  bertindak arif  dan  bijaksana  demi  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  yaitu  kebenaran  yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara  pidana  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  demi  pasal  yang  ada  di  dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertang- gungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  (Waluyadi, 1999: 15).
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dinilai  masih  mempunyai  kelemahan-kelemahan  dalam  mengadili  perkara  korupsi. Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  2  November  2001  diundangkanlah  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal-hal  yang  diubah,  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya  berbagai  interpretasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  khususnya  mengenai anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  yakni  pembuktian  yang  dibebankan  kepada terdakwa;
3. Ketentuan  perluasan  mengenai  sumber  perolehan  alat  bukti  yang  sah  yang  berupa petunjuk;
4. Pembuktian  terbalik  ini  diberlakukan  pada  tindak  pidana  baru  tentang  gratifikasi  dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
5. Pengaturan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang  disembunyikan  atau  tersembunyi  dan  baru  diketahui  setelah  putusan  pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pelaku tindak pidana korupsi yang disebut dengan kejahatan kerah putih ( white collar crime )  cenderung  berasal  dari  kalangan  yang  mempunyai  tingkat  intelektual  yang  tinggi. Dengan  kemampuan  yang  dimilikinya,  pelaku  kejahatan  kerah  putih  akan  dapat memperhitungkan  secara  cermat  mengenai  segala  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Akibatnya  dalam  pengungkapan  kasus  kejahatan  kerah  putih,  aparat  penegak  hukum  harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional.
Aparat  penegak  hukum  seolah-olah  harus  terlebih  dahulu  beradu  kepintaran  dan kecerdikan  dengan  pelaku  kejahatan.  Kondisi  tersebut  juga  terjadi  dalam  pengungkapan tindak  pidana  korupsi,  karena  selain  mempunyai  tingkat  intelektual  yang  tinggi,  biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara teroganisir dan tertutup.
Pada saat  aparat  penegak hukum  bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu  pula  pelaku  korupsi  akan  mulai  juga  melakukan  perlawanan  terhadap  upaya  tersebut. Perlawanan  itu  dapat  berupa  menghilangan  barang  bukti,  mempengaruhi  para  saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah.
Korupsi  adalah  sebagai  kejahatan,  pelakunya  adalah  penyelenggara  negara  dan  atau pegawai  negeri.  Intinya  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  atau  menyalahgunakan kewenangan  publik  yang  merugikan  negara  atau  masyarakat.  Di  beberapa  negara  ketentuan korupsi  bisa  dikenakan  juga  kepada  perseorangan  atau  golongan  swasta  ( private ).  Bentuk- bentuk Korupsi yang paling umum dikenal antara lain:
1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan;
2. Menggelapkan  barang  milik  lembaga,swastanisasi  anggaran  pemerintah,  menipu  dan mencuri;
3. Menggunakan  uang  tidak  tepat,  memalsu  dokumen,  dan  menggelapkan  uang, mengalirkan  uang  lembaga  ke  rekening  pribadi,  menggelapkan  pajak  dan menyalahgunakan dana;
4. Menyalahgunakan  wewenang  dan,  intimidasi,menyiksa,  penganiayaan,  memberi  ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
5. Menipu, mengecoh memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdaya,memeras;
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu,menahan secara tidak sah, menjebak;
7. Tidak menjalankan tugas , desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
8. Penyuapan dan penyogokan,memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
9. Menjegal  Pemilihan  Umum,  memalsu  kertas  suara,  membagi-bagi  wilayah  Pemilu  agar bisa unggul;
10. Menggunakan  informasi  internal  dan  informasi  rahasiah  untuk  kepentingan  pribadi  , membuat laporan palsu;
11. Menjual  tanpa  izin  Jabatan  pemerintah,barang  milik  pemerintah,  dan  surat  izin pemerintah;
12. Manipulasi peraturan,pembelian barang-barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang;
13. Menghindari pajak meraih laba berlebih-lebihan;
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
15. Menerima  hadiah,  uang  jasa,  uang  pelicin  dan  hiburan,perjalanan  yang  tidak  pada tempatnya;
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan,operasi pasar gelap;
17. Perkoncoan menutupi kejahatan;
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos, dan;
19. Menyalahgunakan  stempel  dan  kertas  surat  kantor,  rumah  jabatan  dan  hak  istimewa jabatan.
Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi  bukanlah hal  yang mudah. Dipidananya  seseorang tidaklah cukup apabila  orang itu telah melakukan perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat      melawan      hukum.      Jadi      meskipun perbuatannya   memenuhi  rumusan   delik  dalam undang-undang  dan  tidak  dibenarkan, hal tersebut      belum      memenuhi      syarat      untuk      penjatuhan      pidana.      Untuk  pemidanaan masih   perlu   adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective guilt ). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal dapat dihukumnya suatu  perbuatan pidana, yaitu  harus  terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
Kesalahan,    Pertanggungan  jawab  dan  Pidana  adalah  ungkapan-ungkapan  yang terdengar dan  digunakan dalam  pencakapan  sehari-hari  dalam  moral,   agama, dan hukum.  Tiga  unsur  itu  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  dan  berakar  dalam  satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu    sistem   aturan-aturan. Di  sini    berlaku  apa    yang    disebut      asas        “Tiada          Pidana  Tanpa      Kesalahan” ( Keine Strafe  ohne  Schuld  atau   Geen   straf  zonder   schuld atau Nulla  Poena Sine  Culpa (“ culpa ”  di  sini  dalam  arti  luas,  meliputi  juga  kesengajaan).  “Asas  tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan suatu penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut dipidana”  (Utrecht, 1986: 288-289).
Seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum,  tidak  serta  merta membuatnya  dapat  dijatuhi  pidana.  Hanya  apabila  ia  dapat  dipersalahkan,  barulah  yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Asas  ini  tidak  tercantum
dalam   KUHP    Indonesia  atau dalam  peraturan lain.  Berlakunya  asas   tersebut    sekarang tidak  diragukan  akan      bertentangan      dengan      rasa      keadilan,      apabila      ada  orang  yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.  Untuk   adanya  pemidanaan   harus ada kesalahan harus ada  kesalahan   pada   si pembuat.   Asas   “tiada   pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan tersebut  mempunyai   sejarahnya      sendiri. Akan tetapi justru harus adanya  unsur  kesalahan  inilah  membuat  penegak  hukum  harus  bekerja  maksimal,  karena sangatlah sulit mengetahui Mens rea (niat) jahat pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
Untuk  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  seorang  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan menurut  hukum  pidana,  hakim  harus  menilai  beberapa  hal.  Pertama-tama  ia  harus menentukan  bahwa  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  itu  adalah  orang  yang  normal mampu  untuk  bertanggungjawab;  selanjutnya  membuktikan  pelaku  melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan. (Moeljatno, 1983: 156).
Memperhatikan  uraian  tersebut  di  atas  terlihat  betapa  tidak  mudahnya  untuk menjatuhkan  pidana kepada seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sendiri.
Hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  kesalahan  yang  merupakan  dasar  untuk menerapkan  pertanggung  jawaban  pidana  kepada  pelaku  yang  melanggar  ketentuan hukum  pidana.  artinya  untuk  dapat  memidana  pelaku  delik,  selain  membuktikan unsur-unsur  perbuatan  yang  menimbulkan  celaan,  dalam  diri  pelaku  harus  ada  unsur kesalahan.  Kesalahan  merupakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin antara si pembuat dengan perbuatannya, keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedang  hubungan  batin  antar  si  pembuat  dengan  perbuatanya  itu  merupakan kesengajaan, kealpaan serta pemaaf (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991: 60).
Untuk  menentukan  adanya  kesalahan  sebagai  dasar  dari  pertanggungjawaban  pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:
a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( Dolus ), atau kealpaan ( Culpa ) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3.  Tidak  adanya  alasan  penghapus  kesalahan  atau  tidak  ada  alasan  pemaaf  Pasal  44  KUHP berbunyi  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan padanya,  disebabkan  jiwanya  cacat  dalam  tubuhnya  atau  tergangu  karena  penyakit  tidak dipidana”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal  tertentu,  yaitu  jiwa  yang  cacat  dalam  pertumbuhannya  atau  terganggu  karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, (Moeljatno,  1983:165).
Dengan  terpenuhi  semua  unsur  di  atas,  maka  seseorang  dapat  dijatuhi  suatu  sanksi pidana  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Lain  halnya  perbuatan pidana  dilakukan  oleh  korporasi  atau  badan  hukum  yang  tanpa  spesifikasi  yang  jelas  atau
identitas yang jelas,maka masalah kesulitan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan hal ini akan  membawa  konsekuensi  tentang  masalah  pertanggungjawaban  pidana  secara  kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana.

## a. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi  pengamatan  secara  langsung mengenai  sikap  dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan  langsung  oleh  Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil monitoring dan evaluasi
No Materi Indikator Evaluasi Persentase Sebelum Sesudah
1. 2 3. 4. 5 .
Korupsi Keuangan Negara, kerena Melawan hukum Korupsi Keuangan Negara, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan Perda Kabupaten Batang Hari Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hak dan kewajiban Perangkat  Desa Diskusi  dan Evaluasi -Mampu menjelaskan Korupsi  Keuangan Negara, karena melawan hukum -Mampu menjelaskan Korupsi Keuangan Nega -ra, karena me-nyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana karena keduduk -an dan jabatan -Mampu menjelaskan Perda Kab.  Batang Hari No  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa -Mampu menje- laskan  Hak  dan Kewajiban Perangkat Desa - Mampu menyampaikan Pemikiran, ide berkaitan dengan pencegahan korupsi  pada perangkat Desa. Pengetahuan: -    Mengetahui dan  me mahami materi ko- rupsi Keuangan Ne- gara, karena melawan hukum Mengetahui dan memahami materi  ko-rupsi  Keuangan Negara, karena menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sara-na karena kedudukan dan jabatan Mampu mamahami isi Perda Kab.  Batang Hari No 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Perangkat Desa Sikap:
- Mengajukan beberapa
pertanyaan yang relevan dengan materi - Mengikuti kegiatan sampai dengan selesai Tertib dan disiplin berpartisi- pasi secara aktif. - Peserta  mampu menyampaikan ide kegiatan  berkaitan 70 % 50% 65% 80 % 85% 80%
dengan  pencegahan korupsi  pada perangkat Desa.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  melalui  kuis  yang  dilakukan  sebelum maupun  setelah  kegiatan  dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan  penyuluhan  maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 80%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  tentang  korupsi  Keuangan Negara,  karena  melawan  hukum  dan  menyalahgunakan  kewenangan  kesempatan  atau sarana  karena  kedudukan  dan  jabatan  yang  ada  padanya;  dan  Perda  Kabupaten    Batang Hari Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban Perangkat Desa.
2. 85% peserta penyuluhan berpartisipasi  secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi  penyuluhan  serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 80%  peserta  penyuluhan  mampu  menyampaikan  ide  pemikiran  berkaitan  dengan pencegahan  korupsi  pada perangkat Desa.
4. Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan  ditandai banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  Narasumber/instruktur. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain sebagai berikut.

## PERTANYAAN:

## Bustomi (Sekretaris Desa)
- Bagaimana  konsekuensi  Hukum  bagi  Sekretaris  Desa,  jika  pengadaan  barang  dan  jasa telah ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala  Desa dan terakhir baru dimintakan tandatangan  Sekretaris  Desa.  Padahal  seharusnya  yang  lebih  dulu  memverifikasi  barang dan jasa itu justru Sekretaris Desa ?
Jawab
- Seharusnya  sesuai  prosedur,  tetapi  jika  ditandatangani  atau  tidak  ditandatangani  oleh Sekretaris  Desa  kegiatan  tersebut  tetap  dapat  dilaksanakan  ditandatangani  saja  verifikasi dan dibuat berita acaranya.
Khairul  Anwar  (Sekretaris Desa)
- Bagaimana jika penyusunan Rancangan Anggaran  Belanja (RAB) melebihi harga standar karena sudah ditambah dengan pajak ?
Jawab:
- Dalam  penyusunan  Rancangan  Anggaran    Belanja  (RAB)  ada  toleransi  secara  rasional misalnya  harga  barang  Rp  1000  dinaikkan  menjadi  Rp  1200  ini  yang  dikatakan  rasional, jika dinaikkan menjadi Rp 5000 berarti di luar toleransi atau tidak rasional artinya sudah di make up. Dapat menjadi temuan jika terjadi pemeriksaan.
Suheri (Kepala Desa Burau)
- Bagaimana menentukan Legalitas suatu surat berharga jika terjadi ganda kepemilikan hak milik misalnya Sertifikat tanah ganda ?
Jawab:
- Yang harus diperhatikan adalah tahun sertifikat itu dikeluarkan atau diterbitkan. Misalnya yang  pertama  tahun  1969,  pada  tahun  1984  Indonesia  masih  menggunakan  ejaan  OE dibaca  U  sedangkan    pada  tahun  1984  telah  menggunakan    Ejaan  Yang  Disempurnakan (EYD)  ejaan  U  dibaca  U.  Jika  Sertifat  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1969  menggunakan ejaan  yang  disempurnakan  berarti  Serifikat  itu  palsu  atau  sebaliknya  jika  ejaan  yang digunakan adalah benar maka Sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1984 adalah palsu.

## Mira Anggraini (Lurah Jembatan Mas)
- Apakah  kelalaian  dari  Perangkat  Desa:  misalnya  uang  desa  ditabung  dalam  rekening Sekretaris Desa dapat menyebabkan dia terjerat  korupsi ?
Jawab:
-      Bisa  dijerat  korupsi,  karena  berdasarkan  Pasal  51  UU  Nomor    6  Tahun  2014  Perangkat Desa dilarang:
a. Merugikan kepentingan umum;
b. Membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  anggota  keluarga,  pihak  lain dan/atau golongan tertentu;
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. Melakukan  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme,  menerima  uang,  barang  dan/atau  jasa  dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. Menjadi pengurus partai politik;
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. Memilih dan dipilih; dan
j. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Saedi (Sekretaris  Desa)
- Apakah  bentuk  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Perangkat  Desa  berkaitan  dengan  Keuangan Desa.
Jawab:
- Ada  beberapa  jenis  korupsi  yang  kemungkinan  dilakukan  oleh  Pengakat  Desa  berkaitan dengan Keuangan Desa adalah:

## Korupsi Kerugian Keuangan  Negara
Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).”
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah)”.

## Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
“Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  pegawai negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau surat  berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang  atau surat  berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut“.
Selanjutnya  dijelaskan  dalam  PERMENDAGRI  NOMOR  113  TAHUN  2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1. Pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisifatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran“;
2. Pasal  24  ayat  (1)  “Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan desa di laksanakan melalui rekening desa“;
3. Pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah“.

## Febrianto, S.Pd.  (Sekretaris Desa)
- Bagaimana jika Uang Desa yang  ada di  dalam  rekening  pribadi  perangkat  Desa dipakai untuk  kepentingan  pribadi  oknum  yang  bersangkutan,  terus  diciduk  oleh  kepolisian dugaan  penggelapan  dana  kas  Desa.  Si  Oknum  pengembalian  dana  tersebut.  Dapatkah dibebaskan Oknum tersebut dari jeratan hukum?
Jawab:
Oknum Perangkat Desa dapat dijerat dengan Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun  Tersangka  (Oknum) telah mengembalikan Dana Kas Desa tetapi tidak menghapus pidananya. Hal ini  diatur dalam Pasal  4  UU  No  31  Tahun  1999.  Pengembalian  Dana  Kas  Desa  dapat  dijadikan  Hal  Yang Meringankan bagi Hakim dalam mengambil keputusan.
Sapta Hadiwijaya (Sekretaris Desa)
- Bagaimana seharusnya kami berbuat dengan Keuangan Desa  supaya tidak terjerat terjerat dengan masalah korupsi?
Jawab:
- Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transpan, Akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa dilaksanakan melalui rekening desa;
- Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1 Kesimpulan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  melakukan    “Penyuluhan  Hukum  Tentang Merugikan  Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten Batang  Hari  Guna  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa”,  menunjukkan  bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  materi  kegiatan.  Yaitu  adanya peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  tentang  isi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo  UU  No 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan  Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa.  serta  mampu  menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan Pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa.

## 6.2 Saran
Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa tentang  masalah  korupsi.  Kegiatan  penyuluhan  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan terencana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Harkrisnowo,  Harkristuti.  2002.  “ Korupsi,  Konspirasi  dan  keadilan  di  Indonesia ”, Jurnal Dictum LeIP , Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.
Hartati, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Kristian & Yopi Gunawan. 2015. Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung,
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2006.  Memahami  untuk  Membasmi  Korupsi,  diterbitkan oleh Komisi pemberantasan korupsi, Jakarta.
Lubis, Mochtar & James C. Scott. 1995. Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.
Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
________. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta .
Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana . Sekolah Tinggi Bandung. Bandung.
Wijoyanto, Bambang. 2007. Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Volume  4  Nomor  1,  Dirjen  Perundang-undangan Depkum dan HAM RI.
Waluyadi.  1999. Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Sebuah  Catatan  Khusus). Mandar Maju. Bandung.
Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 288-289.
Undang-Undang    Republik    Indonesia  Nomor    20  Tahun  2001    Tentang  Perubahan  Undang Undang  Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun 1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang    Republik    Indonesia  Nomor    31  Tahun  1999    Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.