## SOSIALISASI LEGALITAS USAHA KAOPI SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN USAHA MIKRO PADA UMKM KAOPI DI DESA KOLOWA KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH
Indah Kusma Dewi 1
1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
e-mail: indahkusumamh@gmail.com

## Abstrak
Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. permasalahan dari pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana legalitas  usaha  UMKM Kaopi sebagai  solusi  peningkatan  usaha  mikro  di  Desa  Kolowa Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah.  Masyarakat  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu Kabupaten Buton Tengah merupakan masyarakat yang memproduksi kaopi yang di buat dari ubi  kayu  yang  merupakan  hasil  kebun  mereka  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga,  dan  sebagian  di  jual  pada  wilayah  Kabupaten  Buton  Tengah  maupun  Kota  Baubau, namun  masyarakat  belum  memiliki legalitas usaha  yang  akan  membantu  mereka  dalam  hal kemudahan mendapatkan permodalan dari perbankan maupun pendampingan dari pemerintah, semoga dengan kegiatan ini para pengusaha rumah tangga dalam hal ini UMKM kaopi dapat mengurus legalitas usahanya berupa  IUMK sebagai  solusi  peningkatan usaha mikro di  Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.
Kata Kunci: Sosialisasi Legalitas Usaha, Kaopi , Peningkatan, UMKM

## A. Pendahuluan
Belakangan  ini,  pemerintah  Indonesia  mulai  menganjurkan  masyarakat  untuk  lebih memilih berwirausaha daripada mencari pekerjaan. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi jumlah  pengangguran  yang  semakin  tahun  semakin  membludak  sekaligus  menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya.
Bentuk wirausaha yang di pilih nantinya pasti akan membutuhkan adanya pengakuan identitas  oleh  masyarakat  disekitarnya.  Dalam  rangka  mendapatkan  pengakuan  ( legalitas ) tersebut,  kita  harus  mengetahui  bagaimana  langkah-langkah  yang  harus  kita  ambil  untuk memperolehnya
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  demi  keberlangsungan  kegiatan  usaha  yang dijalankan adalah mengenai legalitas bidang usaha tersebut. Adanya izin serta legalitas usaha

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.
Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi segala macam ketentuan hukum yang  berlaku.  Berbagai  macam  ketentuan  tersebut  kemudian  menjadi  suatu  alat  untuk mengatur  kegiatan  dalam  masyarakat,  termasuk  dalam  hal  ini  mengenai  kegiatan  ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan yang  berlaku  tersebut  agar  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dapat  menjadi  lebih tertib dan terarah.
Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan  ekonomi  pada  khususnya  yang  menyebabkan  berkembangnya  dunia  usaha  dan perusahaan,  suatu  perusahaan  memerlukan  adanya legalitas perusahaan  yang  merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal- hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di  wilayah Negara Republik  Indonesia. Legalitas suatu  perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan  harus  sah  menurut  undang-undang  dan  peraturan,  dimana  perusahaan  tersebut dilindungi  atau  dipayungi  dengan  berbagai  dokumen  hingga  sah  di  mata  hukum  pada pemerintahan  yang  berkuasa  saat  itu.  Keberlangsungan  suatu  usaha  dipengaruhi  oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen  yang  mendukung  syahnya  perusahaan  tersebut  adalah  antara  lain:  akte  pendirian perusahaan  tersebut  oleh  notaris  dan  diumumkan  dilembaran  negara,  nomor  pokok  wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin ganguan atau HO ( Hinderordonnantie ), izin lokasi,izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. Perusahaan sebagai  wahana  pembangunan  perekonomian  di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  dalam  tatanan  hukum  bisnis  di  Indonesia  di  kenal  tiga  jenis badan  usaha,  yaitu  badan  usaha  swasta,  badan  usaha  milik  negara  dan  koperasi.  Yang dikatakan  dengan  badan  usaha  atau  perusahaan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja  serta

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
berkedudukan.dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  untuk  tujuan  memperoleh keuntungan dan atau laba (Fitriani, 2017).
Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas  penyelenggaraan  suatu  kegiatan  usaha  oleh  seorang  pengusaha  atau  suatu  perusahaan. Tujuan  memiliki  izin  usaha  adalah  untuk  memberi  pembinaan,  arahan  serta  pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya  keindahan  pembayaran  pajak,  dan  menciptakan  keseimbangan  perekonomian dan  perdagangan.  Nama  perusahaan  adalah  jati  diri  yang  dipakai  oleh  perusahaan  untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal  oleh  masyarakat  dicirikana  sebagai  perusahaan  tertentu  yang  berbeda  dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian  perusahaan  dan  surat-surat  resmi  perusahaan  yang  lain  (Kadek  Medina  Puspita Devi, n.d.).
MEA  2015  yang  dihadapi  negara-negara  di  ASEAN,  adalah  alasan  yang mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mutlak dilakukan. UMKM juga dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat  diterima oleh pasar secara  global. Persaingan  yang semakin ketat, dengan terbukanya  pasar  didalam  negeri  dan  pasar  global  telah  membuat  pembinaan  dan pengembangan  UMKM  dirasakan  semakin  mendesak  agar  UMKM  dapat  meningkatkan kemandirian  mereka.  Dengan  tingkat  kemandirian  yang  semakin  meningkat  diharapkan berimbas MEA  2015  yang  dihadapi  negara-negara  di  ASEAN,  adalah  alasan  yang mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mutlak dilakukan. UMKM juga dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat  diterima oleh pasar secara  global. Persaingan  yang semakin ketat, dengan terbukanya  pasar  didalam  negeri  dan  pasar  global  telah  membuat  pembinaan  dan pengembangan  UMKM  dirasakan  semakin  mendesak  agar  UMKM  dapat  meningkatkan kemandirian  mereka.  Dengan  tingkat  kemandirian  yang  semakin  meningkat  diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan (Warjio, 2019).

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Dewasa  ini,  Pemerintah  Republik  Indonesia  sedang  gencarnya  menghimbau masyarakat  untuk  meningkatkan  kewirausahaan  dalam  rangka  mengurangi  angka pengangguran,  serta  secara  tidak  langsung  ikut  berkontribusi  dalam  rangka  membuka lapangan  pekerjaan  baru  bagi  masyarakat  lainnya.  Kemudian,  terkait  dengan  proses mengembangkan  kegiatan  usaha  perusahaan  (khususnya  perusahaan  Perseroan  Terbatas, selanjutnya  disingkat  PT),  tentunya  penting  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui  serta memahami  secara  komprehensif  tentang  legalitas  perusahaan  perseroan  terbatas  itu  sendiri secara  utuh.  Legalitas  dalam  konteks  perusahaan  maupun  badan  usaha  adalah  hal  yang urgent,  karena  pada  dasarnya  legalitas  dalam  kegiatan  usaha  adalah  identitas  yang  akan memberi  penegasan  untuk  suatu  badan  usaha  maupun  kegiatan  usaha  agar  eksistensinya mendapatkan  pengakuan  dari  pemerintah  dan  masyarakat  luas.  Dengan  demikian,  legalitas perusahaan  haruslah  memenuhi  ketentuan  dari  hukum  positif  negara  sehingga  dapat dipastikan  keabsahannya.  Dalam  konteks  bisnis,  wujud  dari  legalitas  usaha  adalah kepemilikan  izin  usaha.  Adanya  kepemilikan  izin  usaha  tentunya  dapat  mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam rangka perolehan legalitas perusahaan,  perusahaan  harus  melaksanakan  prosedur  tertentu  berdasarkan  regulasi  yang berlaku sesuai  yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya. Sebagai contoh,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  mengamanatkan  bahwa  perusahaan  wajib melakukan  daftar  perusahaan  untuk  memperoleh  tanda  daftar  perusahaan  (selanjutnya disingkat  TDP)  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  perusahaan  menjalankan  kegiatan usahanya (Jaya, 2020).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  UMKM  disebutkan  bahwa  Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  meliputi  berbagai  aspek,  yang  salah  satunya  adalah  aspek perizinan.  Kemudian  di  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  aspek  perizinan  usaha ditujukan untuk: a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, maka untuk  Usaha  Menengah  tidak  diberikan  fasilitas  pembebasan  biaya  perizinan  maupun pemberian keringanan biaya perizinan. Di dalam kondisi pemberdayaan UMKM, seharusnya fasilitas keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah tetap diberikan. Pasal 12 ayat (2)

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
UU  UMKM  memerintahkan  untuk  membuat  Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha. Terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari perizinan tersebut,  maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disingkat  dengan  PP  No.  17  Tahun  2013). Pengaturan  perizinan  di  dalam  PP  No.  17  Tahun  2013  diatur  di  dalam  Bab  IV  Pasal  36 sampai  dengan  Pasal  47. Di  dalam  Pasal  36  ayat  (1-6)  PP  No.  17  Tahun  2013  disebutkan bahwa  UMKM  dalam  melakukan  usahanya  harus  memiliki  bukti  legalitas  usaha.  Bukti legalitas  usaha  itu  dalam  bentuk:  a)  Surat  Izin  Usaha,  yang  diperuntukan  bagi  Usaha  Kecil non perseorangan dan Usaha Menengah; b) Tanda Bukti Pendaftaran, yang diperuntukan bagi Usaha  Kecil  perseorangan;  dan  c)  Tanda  Bukti  Pendataan,  yang  diperuntukan  bagi  Usaha Mikro.  Ketentuan  Pasal  36  membagi  Usaha  Kecil  menjadi  dua  kriteria,  yaitu  Usaha  Kecil Non Perseorangan dan Usaha Kecil Perseorangan. Ketentuan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tersebut jelas telah menyimpangi ketentuan Pasal 6 UU UMKM yang hanya membagi kriteria UMKM  berdasarkan  nilai  kekayaan  dan  hasil  penjualan  tahunan  dan  bukan  berdasarkan bentuk kepemilikan dari usaha tersebut. Selain itu pembagian jenis Usaha Kecil menjadi dua, berakibat  pada  jenis  legalitas  usaha  yang  diperlukan,  yakni  Surat  Izin  Usaha,  serta  proses yang lebih rumit dan biaya yang lebih besar. Pembagian bentuk legalitas usaha sebagaimana diatur  dalam  Pasal  36  ternyata  tidak  diikuti  dengan  pengaturan  pembagian  atau  pembedaan tata cara permohonan perizinan atau legalitas usaha. Jadi, merujuk ketentuan Pasal 37 sapmai dengan  Pasal  43  terkait  permohonan  dan  tata  cara  perizinan,  berlaku  ketentuan  yang  sama baik  bagi  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil  maupun  Usaha  Menengah.  Sebaiknya  apabila  telah dibedakan  3  bentuk  legalitas    usaha,  maka  permohonan  dan  tata  cara  perizinannya  pun dibedakan, karena menimbang dari kriteria dan kemampuan dari masing-masing jenis usaha (Taufik, 2017).
Ketentuan mengenai izin usaha untuk jenis Usaha Mikro dan Kecil diatur kemudian di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut Perpres No. 98 Tahun 2014). Di dalam Pasal 1 angka (3) Perpres No. 98 Tahun 2014. disebutkan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)  adalah  tanda  legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/kegiatan  tertentu  dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar  (Taufik, 2017).

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Berdasarkan  Permendagri  No.  83  Tahun  2014,  Pengertian  IUMK  adalah  tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diiharapkan dapat memberikan kepastian hukum  dan  menjadi  sarana  pemberdayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  dalam mengembangkan  usahanya.  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online Single  Submission yang  selanjutnya  disingkat  OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur, atau  bupati/wali  kota  kepada  pelaku  usaha  melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi. Adapun tujuan diterbitkannya IUMK adalah:
1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3.  Mendapatkan  kemudahan  dalam  akses  pembiayaan  ke  lembaga  keuangan  bank  dan  non- bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
IUMK  pada  hakikatnya  menjadi  nilai  tambah  dari  sebuah  UMK  untuk  menjamin statusnya di hadapan hukum dan mempermudah jika ingin melakukan pengembangan usaha. Apalagi  di  persaingan  global  seperti  sekarang,  izin  resmi  dan  legal  menjadi  syarat  mutlak agar  bisa  diterima.  Lebih  dari  itu,  IUMK  juga  menjadi  bukti  kepatuhan  kita  sebagai  warga negara  untuk  ikut  serta  memajukan  perekonomian  bangsa  melalui  usaha  mikro  dan  kecil (Purnawan Amin, Khisni Akhmad, 2020).
Aspek  hukum  atau  legal  bertujuan  untuk  meneliti  keabsahan,  kesempurnaan,  dan keaslian  dari  dokumen-dokumen  yang  dimiliki.  Sedangkan  analisis  aspek  lingkungan bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  lingkungan  yang  timbul  akibat  didirikan  suatu  usaha. Analisis  aspek  manajemen  sumber  daya  manusia  bertujuan  untuk  mengetahui  layak  atau tidak usaha dilihat dari segi  manajemen sumber  daya manusia. Struktur  organisasi  biasanya digambarkan  dalam  suatu  skema  organisasi.  Skema  organisasi  ini  akan  memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang terjadi pada suatu  organisasi.  Perencanaan  tenaga  kerja  merupakan  suatu  cara  untuk  menetapkan keperluan  mengenai  tenaga  kerja  suatu  periode  tertentu  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas dengan  cara-cara  tertentu.  Perencanaan  ini  dimaksudkan  agar  perusahaan  terhindar  dari kelangkaan  sumber  daya  manusia  pada  saat  dibutuhkan  maupun  kelebihan  sumber  daya

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
manusia  pada  saat  kurang  dibutuhkan.  Perencanaan  pelatihan  bertujuan  untuk  memperbaiki dan mempersiapkan penguasaan bebagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk  kebutuhan  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Pelatihaan  ini  meliputi  berbagai macam  aspek,  seperti  peningkatan  dalam  keilmuan,  pengetahuan,  kemampuan,  sikap,  dan kepribadian (Abdisobar et al., 2014).
Berdasarkan  kajian  teori  tersebut  maka  bagi  seorang  pelaku  usaha  yang  memiliki kesadaran  akan  adanya  ketentuan  yang  berlaku,  tentu  akan  berusaha  untuk  menggali informasi berkaitan dengan aturan hukum menyangkut bidang usaha yang dijalankannya. Hal ini juga dibuktikan dengan pendirian badan usaha yang dilakukannya, tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.
Pelaku  usaha  yang  telah  melakukan  pendaftaran  pendirian  badan  usaha  akan mendapatkan  izin  serta legalitas usaha. Legalitas usaha  ini  secara  tidak  langsung  sebagai tanda  bahwa  badan  usaha  yang  didirikan  tersebut  telah  dinyatakan  sah  sehingga  dapat melakukan kegiatan usaha tanpa harus memikirkan kerugian  yang akan timbul di  kemudian hari dikarenakan status badan usaha tersebut dianggap illegal.

## B. Masalah
Permasalahan  UMKM Kaopi di  Desa  Kolowa  adalah  bagaimana legalitas usaha UMKM Kaopi sebagai  solusi  peningkatan  usaha  mikro  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu Kabupaten Buton Tengah?

## C. Metode Pelaksanaan
Metode  pelaksanaan  dari  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan pendekatan  penyuluhan  dan bimbingan  dengan  model active  dan  parcipatory  learning melalui  ceramah  (Hardin  dan  Indah  Kusuma  Dewi.  2018).  Selanjutnya  dengan  metode diskusi  (Muh.  Sayfullah.  S,  Hardin  dan  Alon  Saputra,  2020:  263). Diharapkan  dengan metode ini dapat menggali segala informasi yang ada pada pengusaha  UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

## D. Pembahasan
Usaha kaopi di  Desa  Kolowa  merupakan    usaha  yang    dijalankan  oleh  masyarakat yang bahan bakunya berasal dari ubi kayu yang di tanam langsung oleh masyarakat.  Namun

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
ubi kayu bagi masyarakat Buton bukan hanya di konsumsi dalam bentuk berupa ubi kayu (di masak, di goring, maupun di parut dan di buat dalam bentuk roko-roko atau ubi kayu yang di parut kemudian di campur dengan gula aren  dan santan kelapa serta di bungkus daun pisang lalu di kukus, namun juga di buat dalam bentuk kaopi yaitu bahan untuk membuat kasoami, yaitu  makan  khas  orang  Buton  dan  sangat  baik  di  bawa  pada  saat  bepergian  karena  dapat bertahan 1-3 hari. Kaopi ini juga dapat dikembangkan menjadi tepung tapioka, sebagai bahan tambahan  pada  bahan  makanan  untuk  menimbulkan  tekstur  kenyal  seperti  kue. Kaopi ini biasanya  di  jual  di  pasar  setelah  di press secara  manual  kemudian  di  bungkus  dengan menggunakan daun pisang, lalu dipasarkan, dan menjadi salah satu bahan makan favorit bagi masyarakat Buton setelah beras.
Usaha kaopi di  Desa  Kolowa  Kabupaten  Buton  Tengah,  masih  tergolong  usaha rumahan  dan  belum  memiliki  izin  berupa  Izin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK)  sehingga kadangkala  kesulitan  pada  saat  mengembangkan  usaha,  karena  permintaan  yang  begitu banyak  dari  para  konsumen,  sementara  modal  terbatas,  kurang  tersentuhnya  pemberdayaan dari pemerintah. Oleh karena itu keberadaan tim  pengabdi  kali ini adalah mensosialisasikan masalah legalitas usaha  sesuai dengan kondisi  para pengusaha kaopi  yaitu kategori  UMKM berupa IUMK, agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan usahanya dan mendapat perhatian  serius  baik  dari  perbangkan,  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  guna mengembangkan usahanya sebagaimana di atur dalam UU No.20/2008.
Pengabdi  hanya  melakukan  penyuluhan  di  balai  desa  seperti  yang  terlihat  pada gambar 1.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Pada  saat  sosialisasi  melalui  penyuluhan  pengabdi  menjelaskan  syarat-syarat mengurus IUMK, baik m e ngisi formulir, maupun kelengkapan yang harus disiapkan, dengan surat kelengkapan  berupa  surat  pengantar dari Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW),  karena diharapkan lokasi usaha kaopi sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jadi operasi kegiatan usaha berdasarkan  KTP dan KK, dan camat akan  akan memberikan naskah 1 lembar  IUMK  jika data-data  yang disyaratkan telah dipenuhi  oleh  si  pemohon  berupa  KTP  dan  KK,  tempat  usaha  UMKM  yang  berada  dalam wilayah kecamatan tempat mengajukan IUMK, tempat usaha, besarnya modal yang dimiliki oleh  UMKM kaopi ,  dan  bidang  usaha.    Selanjutnya  mengajarkan  kepada  para  pengusaha kaopi bagaimana  mendaftarkan  usahanya  di  sistem Online  Single  Submission  (OSS) : https://www.oss.go.id/oss/ .    yamg  ditangani  oleh  Lembaga  OSS  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik seperti gambar 2.
Gambar 2. Link Mengurus Perizinan Berusaha Secara Elektronik

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Gambar 3. Cara Membuat Kaopi Dengan Menggunakan Alat Pemarut dan Pengepress
Pada  gambar  3  menjelaskan  Proses  produksi  pengolahan  ubi  kayu  menjadi kaopi sebagai berikut:
- Ubi kayu segar di kupas dengan pisau (dibuka kulit luarnya);
- Setelah terkupas dibersihkan dan disimpan dalam baskom;
- Selanjutnya ubi kayu yang telah bersih, di parut dengan menggunakan alat parut manual atau biasa juga menggunakan mesin parut seperti pada gambar tersebut;
- Memeras  hasil  parutan  ubi  kayu  dengan  menggunakan  karung,  biasanya  berbentuk bundar pipih dengan ukuran berdiameter 20 cm.
- Proses memeras parutan ubi kayu dengan cara parutan ubi kayu yang di bungkus karung berbentuk bundar pipih kemudian di apit oleh dua kayu balok dan dengan menggunakan bantuan  dongkrak,  maka  proses  pengeresan  akan  berlangsung  beberapa  saat  sampai  air yang  terkandung  dalam  ubi  mengalir  semua  dan  di  tamping  dengan    biasanya mebutuhkan waktu dua puluh menit.
- Selanjutnya  parutan  ubi  kayu  yang  telah  di  peras  berbentuk  bundaran  pipih  dengan diameter 20 cm tersebut  dikeringkan dengan cara disimpan di dalam keranjang  selama 12  jam  supaya  lebih  kering  lagi  (lebih  kering  lebih  baik),  proses  pengeringan  ini  agar menghilangkan kadar air yang juga mengandung kadar asam.
- Setelah proses tersebut diatas dilakukan, maka kaopi siap untuk dipasarkan.

## E. Kesimpulan
Masyarakat  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah  merupakan masyarakat yang memproduksi kaopi yang di buat dari ubi kayu yang merupakan hasil kebun mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagian di jual pada wilayah Kabupaten Buton Tengah maupun Kota Baubau, namun masyarakat belum memiliki legalitas usaha  yang  akan  membantu  mereka  dalam  hal  kemudahan  mendapatkan  permodalan  dari perbankan  maupun  pendampingan  dari  pemerintah,  semoga  dengan  kegiatan  ini  para pengusaha  rumah  tangga  dalam  hal  ini  UMKM kaopi dapat  mengurus  legalitas  usahanya berupa  IUMK sebagai  solusi  peningkatan  usaha  mikro  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu Kabupaten Buton Tengah.

## F. Ucapan Terima Kasih
Kepada  Universitas  Muhammadiyah  Buton  tim  pelaksana  Pengabdian  Kepada Masyarakat  mengucapkan  terima  kasih  atas  dana  Hibah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Tahun  Anggaran 2020, juga kepada para pengusaha UMKM kaopi .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdisobar,  R.,  Bakar,  A.,  Kunci,  K.,  Agribisnis,  :,  Tiram,  B.  J.,  &  Usaha,  A.  K.  (2014). Analisis  Kelayakan  Usaha  Budidaya  Jamur  Tiram  Di  Desa  Cilame  Ciwidey Kabupaten Bandung*. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Juli , 02 (01)
Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1).
Hardin dan Indah Kusuma Dewi. (2018). Pengorganisasian Petani Untuk Menanam Bawang Merah  di  Kelurahan  Kaisabu  Baru  Kecamatan  Sorawolio  Kota  Baubau. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol. 2 No. 1 April 2018.
Jaya, D. G. I. (2020). Legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 202.
Kadek  Medina  Puspita  Devi,  A.  A.  N.  (n.d.). Legalitas  perusahaan  (badan  usaha)  persero terbatas dalam kegiatan bisnis .
Muh. Sayfullah. S, Hardin dan Alon Saputra, (2020). Pelatihan Tukang Kota Baubau Untuk Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Beton ( Rigid Pavement ). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol. 4 No. 2 Oktober 2020.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Purnawan  Amin,  Khisni  Akhmad,  A.  S.  U.  (2020).  Penyuluhan  hukum  Pendaftaran  Izin Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK)  di  Kota  Semarang  melalui  Sistem  Online  Single Submission (OSS). Unissula Community Services , 2 , No 1 (1).
Taufik,  A.  I.  (2017).  Evaluasi  Regulasi  Dalam  Menciptakan  Kemudahan  Berusaha  Bagi Umkm. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 6 (3),  369. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.201.
Warjio,  H.  K.  &.  (2019).  Pentingnya  Legalitas  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah. JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 11 (2)