Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
Khairani Mukdin & Novi Heryanti Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email; Khairani.Mukdin@ar-raniry.ac.id & novi.tokk11@gmail.com

## ABSTRAK
ABH  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Di  wilayah  provinsi  Aceh  kasus  ABH menunjukkan  angka  yang  relatif  terus  naik  pada  tiga  tahun  tarkhir  untuk  mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak  yang  subtansiya  adalah  mengenai  restorative  justice  dan diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi menurunya kasus ABH. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis,    untuk    menemukan  proses  restorative  justice  dan  diversi    yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  perkara  anak  berhadapan  hukum  (ABH)  dan  melihat  efektivitas  Undang- undang  Nomor  11.  Hasil  penelitiannya  menunjuukan  proses  restoratif  justice  dan  diversi  dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk UU tersebut melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat  Desa  dengan  jalan  musyawarah.  Efektivitas  Undang-undang  Nomor  11  dalam menyelesaikan  perkara  anak  berhadapa  hukum  (ABH)  di  wilayah  provinsi  Aceh  pada  Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam  sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian).
Kata Kunci  : Efektivitas, restorative justice diversi, ABH & Provinsi Aceh.

## ABSTRACT
ABH is a child in conflict with the law. In the Aceh province the ABH case shows a relatively high number of cases in the last three years to anticipate the high incidence of ABH, Indonesia already has  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System,  the  substance  of which is about restorative justice and diversion to avoid and keep away son of the judicial process. However, this policy did not have a significant effect on the decline in the ABH case. This research method is descriptive analytical, to find the process of restorative justice and diversion carried out by law enforcement officials in the case of children with legal groups (ABH) and seeing who has Law Number 11. The results of the research show the restorative process of justice and diversion in the ABH case in District / City Police of Aceh Province. The law involves other community institutions such as PEKSOS, BAPAS Aceh, families of victims and perpetrators as well as village officials by way of deliberation. The effectiveness of Law Number 11 in resolving cases of children against the law (ABH) in the Aceh province at the Lhoksemawe Police, Central Aceh Police, Aceh Bara Police and South Aceh Police has been effective. However, there are some obstacles and obstacles. Whereas in Islamic law, it is very important to find out-of-court settlement of criminal cases, it can also be traced from various concepts in the Al-Qur'an, namely the concept of islah (peace).
Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Keywords : Effectiveness, restorative justice diversion, ABH & Aceh Province.

## A. Pendahuluan
ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana.  Jumlah  paling  banyak  terjadi  pada tahun 2014, di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah  2.208. Paling tinggi  kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Selain itu, dari kasus tersebut terdapat anak sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak  yang  menjadi  korban,  terdapat  134  kasus  yang merupakan  anak  korban kekerasan seksual.  (http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai- 9-266-kasus).  Kasus  ABH  ternyata  masih  menjadi  juara  dari  deretan  kasus  lainnya  yang diterima  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI).  Hal  itu  tertuang  dalam  catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia sepanjang 2017.
Subtansi  yang  paling mendasar  dalam  UU  SPPA  yang  membedakan  dengan  UU sebelumnya adalah pengaturan secara tegas mengenai restorative justice dan diversi  yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  sehingga dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. (Muhammad Taufik Makarao, 2013:63).
Undang-Undang  SPPA  yang  diperlakukan  tahun  2012,  tampaknya  belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data ABH di mana anak sebagai pelaku dapat dikatakan naik.
Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Aceh semakin tinggi. Secara spesifik penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi,  penyidik,  jaksa,  hakim,  serta  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  yang menjadi aktor penyelesiana ABH di provinsi Aceh, serta mencari tahu hambatan-hambatan yang  ditemui  pada  saat  pemberian  pelayanan  dalam  menangani  anak  yang  berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Aceh dan usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut.
Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  anak  mempunyai  ciri  dan  karakteristik tersendiri,  sehingga  harus  diperlakukan  secara  berbeda  (istimewa)  pula,  sehingga  harus memperhatikan  hak-haknya,  kelangsungan  hidupnya  di  masa  depan,  dan  juga  harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi

## Khairani Mukdin & Novi Heryanti
juga  mengenal  adanya  tujuan-tujuan  lain  seperti  rehabilitasi  pelaku  dan  juga restorative . Namun demikian secra khusus bagaima bentuk dan model restorative justice dalam literatur Islam belum dapat dilihat secra rinci, sehingga perlu formulasi atau ijtihad baru agar dapat diterapkan secara konkrit.

## B. Pembahasan
1. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses restorative justice dan  diversi    yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  perkara  anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta  melihat  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan restorative  justice dan  diversi serta  efektifitasnya  dalam  menyelesaikan  perkara  anak  berhadapa  hukum  (ABH)  di wilayah provinsi Aceh.
Dengan  penelitian  lapangan  menggunakan  Wawancara  ( interview )  yakni pewawancara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  untuk  memperoleh  jawaban-jawaban yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada  seseorang  responden.  (Amiruddin,  H. Zainal Asikin, 2014: 82). Dalam hal ini, akan diwawancarai:
a. Polisi, Penyidik (Rasat Reskrim PPA
b. Petugas bantuan hukum perlindungan Anak.

## 2. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunujukkan proses restorative justice dan  diversi ada beberapa macam  model    mekanisme.    Mekanisme  yang  dijalani  kasus  ABH  sebagai  pelaku  yang berhasil diversi di Polres Lhoksemawe, sebagai contoh berikut:
a. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  diversi  musyawarah/  acara  diversi  dibuka  oleh fasilitator  diversi,  lalu  fasilitator  diversi  menanyakan  kepada  peserta  untuk kesediaanya melakukan  musyawarah.
b. Atas  pertanyaan  fasilitator  diversi,  peserta  diversi  menyetujui  dilakukan musyawarah,  kemudian  fasilitator  diversi  membuka  musyawarah  dan mempersilahkan  kepada  semua  pihak  yang  mengahdiri  proses  diversi  untuk menyampaikan tanggapan.
c. Korban  menyampaikan  kemauannya  bahwa  korban  bersedia  menyelesaikan permasalah secara  damai/  kekeluargaan,  korban  mau  memaafkan  atas perbuatan tersangka  anak  dan  korban  meminta  agar  tersangka restorative  justice berjanji perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, akan tetapi korban menginginkan agar dari pihak  tersangka/orang  tua  tersangka  bersedia  memberi  biaya  ganti  rugi  sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
d. Orang  tua  tersangka  anak  dan  tersangka  anak  menerangkan  bahwa  tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan  tersangka restorative  justice berjanji  tidak  mengulanginya  kembali  serta berharap  perkara  ini  dapat  diselesaikan  secara  damai/kekeluargaan.  serta  pihak tersangka/orang  tua  tersangka  bersedia  memberi  biaya  ganti  rugi  sebesar  Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
e. Fasilitator  Diversi  memberikan  kesempatan  kepada restorative  justice sosial profesional Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversi  yang  dilakukan,  petugas  sosial  profesional  berharap  perkara  diselesaikan secara  damai  dan  mendukung restorative  justice adanya  perdamaian  secara kekeluargaan  sebagaimana  yang  disepakati  pihak  korban  dan  tersangka  sangat mendukung berhasilnya proses diversi.
f. Fasilitator  diversi  menyatakan  bahwa  diversi  berhasil,  dikarenakan  tercapainya kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikannya  secara kekeluargaan dan demikian halnya dengan peserta diversi yang hadir dalam upaya diversi  ini  menyetujui  upaya  diversi  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  kedua belah  pihak,  maka  dengan  demikian  upaya  diversi  di  tingkat  penyelidikan dinyatakan berhasil.
Proses  diversi  dan restorative  justice berakhir  dengan  menandatangi  berita  acara diversi  yang  bunyinya:  demikian  berita  acara  diversi  ini  dibuat  dengan  sebenarnya kemudian para peserta diversi, ditandatangini  pada hari dan tanggal tersebut di di Polres Lhokseumawe. (Berita acara diversi polres lhoksemawe Tahun 2018).
Setelah  diversi  dilakukan  maka  akan  di  tetapkan  ke  pengadilan  di  Pengadilan dengan permintaan penetapan diversi sebagai berikut:
a. Surat permintaan penetapan diversi
b. Surat kesepakatan diversi
c. Berita acara diversi
d. SP GAS/ SP SIDIK
e. SPDP
f. Hasil penelitian LITMAS BAPAS
Adapun  mekanisme  diversi  dan restorative  justice yang  lain  dilakukan  di  Polres Aceh  Tengah  adalah  memberitahukan  kepada  korban  untuk  dilakukan  diversi  dan mengumpulkan semua penyidik, lapas BP2TP2A. Dimana dikumpulkan para korban dan pelaku kemudian yan membuka kasusnya terlebih dahulu oleh penyidik kemudian baru dibuat  kesepakatan.  Kemudian  melihat  penelitian  yang  dilakukan  BAPAS.  Kemudian
Khairani Mukdin & Novi Heryanti
apabila  tidak  berhasil  diversi  maka  akan  menjadi  rujukan  bagi  Hakim  memutuskan perkara yang hukumannya dia tergantung dengan P25.
Selanjutnya  mekanisme  diversi  di  polres  Aceh  Barat  sendiri  kembali  kepada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Kalau  mekanismenya  itu  yang  pastinya mengikuti sesuai dengan Undang-Undang.
Namun  ada  beberapa  mekanisme  diversi  yang  tidak  ikut  sesuai  aturan  program dalam Undang-Undnag itu ternyata berhasil kita lakukan diversinya. Yang penting kedua belah pihak setuju setelah kita kumpulkan kita hadirkan  perlindungan anak dari psikologi yang  ada  di  Meulaboh,  TP2TP2A,  dari  rumah  sakit  dan  BAPAS  yang  dari  Banda  Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019).
Berikut ditampilkan Data dan Kategorisasi Tindak Pidana ABH di Provinsi Aceh:
a) Kasus ABH Tahun 2017-2018 Unit PPA Polres Lhoksemawe Dari  kasus  ABH  sebagai  pelaku  di  atas  di  Polres  Lhoksemawe  tahun  2017  yang masuk 15 kasus pencurian, tiga kasus yang berhasil diversi, 12 kasus yang lanjut ketahap pengadilan,  4  kasus  pelecehan  seksual,  yang  berhasil  diversi  satu  kasus,  yang  tidak berhasil 3 kasus.
Selanjutnya kasus penganiayan 4 kasus, yang berhasil diversi 3 kasus yang tidak berhasil  1  kasus,  pembunuhan  1  kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2018  pencurian  6  kasus yang  tidak  berhasil  diversi,  pelecehan  seksual  4  kasus.  3  kasus  berhasil  diversi,  1  kasus yang tidak berhasil diversi, penganiayaan 1 kasus berhasil diversi. Tahun 2019 pencurian  4 kasus , berhasil diversi 3 kasus, yang tidak berhasil 1 kasus. Pelcehan seksual 1 kasus tidak berhasil diversi. 1 kasus penganiayaan berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Lhoksemawe Tahun 2019).
b) Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Tengah (Takegon)
Data  Penanganan  Tindak  Pidana  Peradilan  Anak  (Anak  Sebagai  Pelaku)  Periode
Januari S/  D Desember Tahun 2018 Kepolisian Negara Republik  Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah.
Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Barat  tahun 2018 1 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan  tidak berhasil diversi, pencurian sepeda motor 1 kasus berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Barat Tahun 2019).
c) Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Selatan (Tapak Tuan)
Dari  kasus  ABH  sebagai  pelaku  di  Polres  Aceh  Selatan  tahun  2018  1  kasus perbuatan cabul dan kekerasan terhadap anak berhasil diversi.
Pada Tahun 2019 1 kasus Tindak Pidana “Jarimah Ikhtilat, berhasil diversi dan  1 kasus  Pencabulan  Terhadap  Anak  berhasil  diversi.  (Sumber  Data:  Polres  Aceh  Selatan Tahun 2019).

## Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Kasus-kasus ABH yang ada di Polres Takengon biasanya kurang berhasil diversi. Kemudian disebutkan hanya ada satu kasus yang ada di Tahun 2018 diversi. Sedangkan yang  lain  semua  lanjut  kepengadilan  untuk  kasus  anak  yang  dibawah  umur.  Salah  satu contoh kasus anak dibawah umur anak sebagai pelaku,semua lanjut ketingkat penyidikan yaitu perkara pencabulan.
Ketika ditanyakan mengapa tidak berhasil, dikatakan bahwa bukan tidak berhasil, namun  karena  masalah  ABH  ini  kebanyakan  penanganannnya  sudah  dilakukan  di gampong-gampong.  Kebanyakan  kasus  ABH  diselesaikan  dengan  hukum  adat  di gampong.  Namun  apabila  tidak  berhasil  baru  dibawa  ke  kepolisian.  Oleh  karena  itu makanya jalan untuk diversi dan restotatif justic sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun karena  itu  kewajiban  UU  maka  pihak  kepolisia  tetap  memfasilitasinya.  (Wawancara dengan bapak Asa, sekdes gampong Asir-Asir atas, 2019)
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Polres  Aceh  Barat  sendiri  dari  tahun  ke  tahun  kasus ABH  ini  kasusnya  kadang-kadang  menurun  dan  kadang-kadang  meningkat.  Kalau  dari 2019  denagan  2018  ini  kita  bandingkan  lebih  banyak  2018  kemaren, kalau  2017  itu  tidak seberapa, lebih banyak 2018.
Faktor  menurunya  kasus  di  ABH  pada  kawasan  Polres  Aceh  Barat  disebabkan kalau penurunan  ini  kalau  kita  bilang  itu memang  dari sosialisasi  dari  orang  tua  didesa Seunebok  (salah  Satu  tempat  yang  sering  terjadi  tindak  kejahatan)  sudah  biasa  kita lakukan  pengawasan  sama  orang  tuanya  terhadap  anak  tersebut.  (Wawancara:  Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)
Pada tiga tahun terakhir Kasus ABH di Polres  Tapak Tuan itu dari  tahun kasus anak tiga tahun terakhir 2016 itu enam  tahun 2017 itu 8 tahun 2018 5 te restorative justice adinya  penaikan  dan  penurunan  kasus  ABH  di  wilayah  Kesatuan  Polres  Aceh  Selatan. Sedangkan untuk tahun 2019 juga sudah ada. Jenis perkara ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan berupa pelecehan seksual, pelakunya anak korbanya juga anak. Kasus-kasus ABH yang sering masuk di Polres Aceh Selatan, perkara-perkara yang banyak adalah ABH berduaan-duaan  (Pacaran),  itu  masuk  kepolisian  juga    walaupun  menyangkut  ke  qanun merupakan yang menangan pihak kepolisian juga. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019)
Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Tengah menurut Bapak Maryadi kalau kita bicara masalah efektif,  tentu  harus  ada  efek  jera  itu  tergantung  dia  sendiri,  kalau  memang  efek  jera  itu bukan harus dihukum. Dipaksa itu kemampuan dia.
Kalau di Banda Aceh ada dikhususkan ABH yang sebagai pelaku apa kemapuan dia apa bakatnya sama dia itu dikembangkan disana. Undang-undang tersebut di atas bisa
Khairani Mukdin & Novi Heryanti
dikatakan  telah  efektif,  bisa  juga  dikatakan  belum  efektif  (Wawancara:  Maryadi,  2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).
Selanjutnya  efektivitas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  dalam menyelesaikan  perkara  ABH  di  Polres  Kabupaten  Aceh  Barat  (Melaboh),  bapak  Ariz Fazillah menyebutkan undang-undang tersebut sudah efektif  yang sudah kami jalan kan sudah  kami  pakek  UU  itu  masih  efektif  masih  bisa  kami  gunakan.  Namun  masih  ada kekurangan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 karena pemerintah kita sendiri kita  menyediakan  sarana  dan  prasarana  terhadap  UU  ini  apa  yang  dibutuhkan  itu kemudian  sepertinya  lembaga  Bapas,  harus  ada  disetiap  Kabupaten.  (Wawancara:  Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)
Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH  di  Polres  Kabupaten  Kota  Aceh  Selatan  menurut  saya    Undang-Undang  tersebut sudah  efektif  efektif,  dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut,  kasus-kasus  pada  ABH bisa  langsung  diselesaikan  tanpa  adanya  merugikan  korban,  karena  kesepakatan  diversi juga  disetujui  oleh  korban,  jadi  anak  yang  menjadi  pelaku  dapat  melanjutkan kehidupannya  kembali.  Namun  alangkah  lebih  efektif  lagi  Undang-Undang  tersebut, apabila  anak-anak  ABH  tersebut,  tidak  hanya  melakukan  diversi  sesuai  dengan kesepakatan  dengan  korban  saja.  Misalnya  anak  tersebut  setelah  melakukan  ganti rugi/denda adat. ABH sebagai pelaku tersebut bisa juga dimasukkan ke Pasantren untuk menjalakan  pendidikan  agama,  agar  tidak  dapat  mengulang  kembali  perbuatannya. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).
Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:
Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain,  hendaklah  yang  melanggar  Perjanjian itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah  kamu  Berlaku  adil;  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  Berlaku adil.
Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya: Dari  Sahal  bin  Sa’ad  Radhiyallahu  anhu  bahwa  penduduk  Quba’  telah  bertikai  hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.

## Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Hadis  tersebut  menyebutkan  bahwa  segala  bnetuk  perselisihan  dan  pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.
Konsep  pemidanaan  anak  tetap  berpatokan  pada  kriteria  pertanggungjawaban pidana ( al-mas’ u li - yah al-jin a iyyah ) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan  sendiri,  dan  pembuatnya  mengetahui  akibat  perbuatan  yang  dikerjakannya. Islam  mengenal  juga  alasan  pemaaf  yang  menjadi  dasar  hapusnya  hukuman  seseorang. Alasan-alasan  tersebut  diantaranya:  paksaan  ( ikrah ),  mabuk,  gila  dan  belum  dewasa. (Abdul Qadir Awdah : 26).
Restorative  justice begitu  penting  mengingat  posisi  anak  yang  merupkan  generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan maqaa ṣ id asy-syari’ah, penerapan restorative justice  pada  anak  dapat  memberikan  perlindungan  khsusnya  pada  perelindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restorative (al-isti’adah).
Ahliyah al-ada’ al-naqishah adalah cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang  telah  mencapai  umur tamyiz (kira-kira  7  tahun)  sampai  batas  dewasa.  Penamaan naqishah (lemah)  dalam  bentuk  ini  karena  akalnya  masih  lemah  dan  belum  sempurna. Mereka  juga  belum  dipandang  mukallaf.  Sedangkan  taklif  berlaku  pada  akal  yang sempurna.  (Amir  Syarifuddin,  2012:  146).    Demikian  juga  semua  perbuatan  yang  pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan  yang  pasti  merugikan  baginya,  dipandang  batal  demi  hukum  (Abd.  Rahman Dahlan, 2014: 99).
Hal tersebut dapat dilihat dalam hal tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan  perbaikan  hubungan  antara  korban  dan  pelaku.  Pengakomodiran  korban  dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan tujuan al-isti’adah yang dalam Islam diterapkan kasus qisas-diyat.

## C. Simpulan
1. Proses restorative  justice dan  diversi  dalam  menangani  kasus  ABH  di  Polres Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh  yaitu  merujuk Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain  seperti  PEKSOS,  BAPAS  Aceh,  keluarga  korban  dan  pelaku  serta  perangkat Desa  dengan  fasilitator  diversi  menanyakan  kepada  peserta  untuk  kesediaanya melakukan    musyawarah.  Korban  menyampaikan  bersedia  menyelesaikan

## Khairani Mukdin & Novi Heryanti
permasalah  secara  damai  kekeluargaan,  korban  mau  memaafkan  atas  perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi.
2. Efektivitas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  dalam  menyelesaikan  perkara anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemawe, Polres  Aceh  Tengah,  Polres  Aceh  Barat  dan  Polres  Aceh  Selatan  dianggap  telah efektif.
3. Dalam  hukum  Islam  sangat  menekankan  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni  konsep islah (perdamaian), restorative  justice dan  diversi  begitu  penting mengingat posisi anak yang merupkan generasi penerus bangsa dan untuk tujuan dari maqasid  syari’ah.
Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, H. Zainal. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers. At-Tamimi, Umar. (2013). Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam , Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3.
Awdah Qa-dir, Abdul, (2012). Ensiklopedia Hukum Pidana Islam , Jakarta: Kharima Ilmu. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266- kasus.
Makarao, Muhammad Taufik. (2013). Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , Jakarta: Rineka Cipta.
Marlina.  (2006). Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia , disertasi. Sumatera  Utara: Sekolah  Pascasarjana Universitas,
Rahman, Abd. Dahlan (2014). Ushul Fiqh, cet.III, Jakarta: Amzah. Syarifuddin, Amir. (2012). Ushul Fiqh Jilid 1, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Waluyo, Bambang. (2012). Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266- kasus.