Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 28 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 345 - 352 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4290

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG YANG TERIKAT SECARA CESSIE
Donny  Sulistio  Rambing 1) , William  Riyandi  Halomoan 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Harapan Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1,2)
Corresponding Author: donnyrambing@gmail.com 1) , williamriyadi21@gmail.com 2)

## Abstrak
Perlindungan  terhadap  kepentingan  investor  yang  berperan  sebagai  konsumen  dalam  industri  jasa keuangan  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  karena  jasa  keuangan tidak hanya terbatas pada aspek kekayaan  investor,  tetapi  juga  melibatkan  transaksi  yang  kompleks  dan sulit dipahami oleh investor. Industri  jasa  keuangan  memiliki  potensi  untuk  memunculkan  kejahatan  dengan  cepat. Anjak piutang (factoring)  di  Indonesia  merupakan  proses  pembiayaan  yang  melibatkan  pembelian  piutang  dagang jangka pendek  suatu perusahaan dan penanganan atas piutang tersebut. Penelitian ini bersifat deskr ipt if dan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dalam  konteks  yuridis  normatif.  Perjanjian  anjak  piutang tanpa  proses  cessie  tidak  mengakhiri  perjanjian  tersebut  selama  para  pihak,  termasuk  inve stor, mengetahui dan menyetujui perjanjian tersebut. Namun, perjanjian tersebut harus memiliki akta nota r iil untuk menunjukkan adanya kesepakatan yang sah, dan prestasi dari perjanjian tersebut belum terjadi. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh inv estor tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa membatalkan perjanjian anjak piutang karena dikeluarkan secara sepihak tanpa kesepakatan para pih a k, sehingga  tidak  mengikat  mereka.  Di  masa  depan,  perlu  adanya  regulasi  lebih  lanjut  mengenai  anjak piutang untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dalam praktik anjak piutang.

## Kata kunci: Perlindungan investor, industri  jasa keuangan, transaksi rumit, kejahatan keuangan

## Abstract
Protection  of  the  interests  of  investors  who  in  this  case  are  consumers  in  the  financial  services  industry  is  one  of  the most  important  things  because  financial  services  not  only  concern  the  wealth  of  financial  service  investors  but  also in  it  there  are  complex  transaction  activities  and,  in  many  ways,  not  understood  by  investors  who  invest  in  financial services  offered.  The  financial  services  industry  also  has  the  potential  to  cause  crime  that  can  bring  proceeds  of  crime in  a  very  fast  way.  Factoring  in  Indonesia  is  a  financing  activity  in  the  form  of  purchasing  short-term  trade receivables  of  a  company  and  the  management  of  these  receivables.  This  research  is  normative  juridical  research  with a  conceptual  approach  that  is  descriptive.  The  result  of  this  study  is  that  the  factoring  agreement  without  a cessation process  does  not  cancel  the  factoring  agreement  if  the  parties,  including  investors,  know  and  agree  to  it. However,  if  the  agreement  has  a  notarial  deed,  there  has  been  no  achievement  arising  from  the  agreement.  A  debt acknowledgment  letter  issued  by  an  investor  cannot  be  valid  and  cannot  cancel  the  factoring  agreement  because  the statement  is  only  issued  unilaterally  without  the  agreement  of  the  parties,  so  it  is  not  binding  on  the  parties.  In  the future,  further  regulation  on factoring  is needed  to provide  legal certainty  in factoring  practices  for  investors.
Keywords:  Investor  protection,  financial  services industry,  complicated  transactions,  financial  crime

## PENDAHULUAN
Sebagai  konsumen  dalam  industri  jasa  keuangan,  sangat  penting  untuk  melindungi kepentingan  investor  (Rachmadini,  2020).  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  jasa keuangan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kekayaan  milik  investor,  tetapi  juga melibatkan  transaksi  yang  rumit  yang  seringkali  tidak  dipahami  oleh  investor.  Selain itu,  industri  jasa  keuangan  memiliki  potensi  untuk  melakukan  kejahatan  yang  dapat menghasilkan  hasil  yang cepat.
Perbankan  sangat  dibutuhkan  sebagai  lembaga  pembiayaan  untuk  memberikan kredit  kepada  masyarakat,  yang  sebanding  dengan  risiko  yang  dihadapi  jika  mereka melakukan  kesalahan,  seperti  kredit  macet.  Karena  itu,  mereka  berusaha  untuk mengurangi  risiko  yang  disebabkan  oleh  kredit  macet.  Perbankan  sebagai  kreditur dapat  mengeksekusi  objek  jaminan,  salah  satunya  dengan  pengalihan  piutang  secara cessie,  untuk menyelamatkan  kredit  macet atau bermasalah.
Di  Indonesia,  faktoring  adalah  kegiatan  pembiayaan  yang  melibatkan  pembelian  dan pengelolaan  piutang  dagang  jangka  pendek  dari  suatu  perusahaan.  Faktor,  klien,  dan konsumen  adalah  tiga  pihak  utama  yang  biasanya  terlibat  dalam  transaksi  anjak piutang.  Jasa  anjak  piutang,  juga  dikenal  sebagai  factoring,  telah  ada  sejak  2000  tahun yang  lalu.  Itu  pertama  kali  digunakan  di  Mesopotamia.  Awalnya,  anjak  piutang sederhana  digunakan  di  mana  faktor  berfungsi  sebagai  agen  penjualan  dan  pemberi perlindungan  kredit;  ini dikenal  sebagai  general  factoring.
Penulis  ingin  menyelidiki  proses  penyerahan  piutang  klien  kepada  perusahaan  anjak piutang  (faktor).  Proses  ini  termasuk  proses  penyerahan  cessie  dalam  perjanjian  anjak piutang  serta  kekuatan  undang-undang  yang  mengatur  anjak  piutang.  Studi  ini  akan berfokus  pada  konsep  dan  prinsip  hukum  perjanjian  anjak  piutang  yang  berasal  dari berbagai aturan,  praktik, yurisprudensi,  dan teori.
Pengalihan  hak  tagih  dikenal  sebagai  cessie,  atau  penyerahan  piutang  atas  nama sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  613  KUHPerdata.  Tujuan  utama  dari  perjanjian  anjak piutang  adalah  untuk  menyediakan  pembiayaan  alternatif  yang  tidak  berasal  dari  bank yang  diharapkan  dapat  membiayai  modal  kerja  untuk  menjamin  keberlanjutan  bisnis. Penelitian  ini  akan  membahas  beberapa  masalah  berikut:  1)  Bagaimana  perundang- undangan  Indonesia  melihat  perusahaan  anjak  piutang?  2)  Bagaimana  hukum mempertahankan  investor  pasar  modal  di  perusahaan  yang terikat  secara  cessie?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  masalah  yang  muncul  dalam  transaksi anjak  piutang  yang  terjadi  di  dunia  nyata.  Penelitian  ini  terutama  berfokus  pada perkembangan  perjanjian  anjak  piutang  dan  bagaimana  mereka  berdampak  dan diterapkan  pada  perjanjian  anjak  piutang  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan masyarakat umum  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normative  (Zainuddin  & Karina,  2023).  Tujuan  penelitian  hukum  ini  adalah  untuk  menemukan  sumber  hukum yang  relevan  dengan  masalah  hukum  tertentu  dan  menemukan  solusi  untuk  masalah tersebut.  Yuridis  Normatif,  yang  dikutip  oleh  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  dan dikutip  oleh  Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A'an  Efendi,  adalah  jenis  penelitian kepustakaan  yang  digunakan.  Disebut  demikian  karena  penelitian  hukum  normatif hanya  melihat  data  sekunder  atau  bahan  pustaka.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  konseptual,  yang  berarti  peneliti  akan  membaca  banyak  buku  hukum  yang berisi  konsep  hukum.  Selain  itu,  peneliti  juga  akan  mengumpulkan  undang-undang yang  relevan,  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  artinya  mereka  memberikan  gambaran  umum  tentang karakteristik  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu  serta  menentukan frekuensi  gejala.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Tinjauan  Yuridis  Perusahaan  Anjak  Piutang  dalam  Perundang-undangan  di Indonesia
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  memberikan  dasar  hukum untuk  menerapkan  anjak  piutang  di  tingkat  undang-undang.  Selain  itu,  beberapa peraturan  perundang-undangan  lainnya  mengatur  anjak  piutang.  Ini  termasuk Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan, Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  2009  tentang
Lembaga  Pembiayaan,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No. 84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan.  Sampai  saat  ini,  belum  ada  aturan pelaksana  khusus  yang  mengatur  operasi  anjak  piutang.  Akibatnya,  peraturan  yang ada hanya mengatur  hal-hal  penting.
Hal  ini  tentu  menimbulkan  kesulitan  dalam  praktik  anjak  piutang  karena  peraturan yang  kurang  jelas.  Pengertian  anjak  piutang  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  6  huruf  l Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang  menyebutkan  bahwa anjak  piutang  adalah  salah  satu  usaha  Bank  Umum.  Penjelasan  Pasal  6  huruf  l menyatakan  bahwa  "anjak  piutang  adalah  kegiatan  pengurusan  piutang  atau  tagihan jangka  pendek  dari  transaksi  perdagangan,  baik  dalam  maupun  luar  negeri,  yang dilakukan  dengan  cara  pengambilalihan  atau  pembelian  piutang  tersebut."  Pasal  1 angka  6  Peraturan  Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 1  huruf  e  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan,  menyebutkan  bahwa:  "Anjak  Piutang  (Factoring)  adalah  kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian  piutang  dagang  jangka  pendek  suatu  perusahaan berikut  pengurusan  atas  piutang  tersebut."  Black's  Law  Dictionary  mendefinisikan anjak  piutang  (factoring)  sebagai  berikut:  "Factoring  is  the  sale  of  accounts  receivable  of a  firm  to  a  factor  at  a  discounted  price.  It  involves  the  purchase  of  accounts  receivable from  a  business  by  a  factor  who  thereby  assumes  the  risk  of  loss  in  return  for  some agreed  discount."
Menurut  Black's  Law  Dictionary,  anjak  piutang  didefinisikan  sebagai  tagihan  atau penjualan  piutang  oleh  sebuah  perusahaan  kepada  perusahaan  anjak  piutang  dengan potongan  harga,  di  mana  perusahaan  anjak  piutang  tersebut  menanggung  risiko kerugian  sebagai  pengganti  potongan  harga  yang  disetujui.  Pada  dasarnya,  menurut Anastuty  Kusumowardhani,  factoring  adalah  bisnis  yang  dilakukan  oleh  perusahaan untuk  membeli  piutang  dalam  bentuk  receivable  atau  promissory  notes  dari  penjual dengan  tingkat  diskonto  tertentu,  sehingga  perusahaan  tersebut  menangani  penagihan. Oleh  karena  itu,  anjak  piutang  didefinisikan  sebagai  kegiatan  pembiayaan  dengan menjual  piutang  kepada  perusahaan  anjak  piutang,  yang  kemudian  menerima  hak penagihan.
Biasanya,  dalam  transaksi  anjak  piutang,  minimal  melibatkan  tiga  pihak utama, yaitu factor,  klien,  dan konsumen.  Untuk menjelaskannya  secara rinci:
1) Factor  adalah  entitas  atau  perusahaan  anjak  piutang  yang  bertanggung  jawab untuk  membeli  piutang  dari  perusahaan  yang membutuhkan  (klien);
2) Klien  merujuk  kepada  individu  atau  entitas  hukum  yang  berencana  untuk menjual  tagihannya  kepada  factor  melalui  kesepakatan  kontrak.
3) Konsumen  atau  nasabah,  merujuk  kepada  individu  atau  entitas  hukum  yang terlibat  dalam  transaksi  jual  beli  dengan  klien.  Dalam  transaksi  ini,  pembayaran diserahkan  kepada  factor, bukan kepada  klien.
Menurut  Munir  Fuady,  jenis  piutang  perdagangan  yang  sering  digunakan  sebagai objek anjak piutang  adalah:
1) Piutang  atau  tagihan  yang  didasarkan  pada  faktur  dari  suatu  perusahaan  dan belum  jatuh tempo;
2) Piutang yang berasal  dari  instrumen  keuangan yang belum  jatuh tempo.
3) Piutang  yang  muncul  dari  proses  pengiriman  barang,  sebagai  alternatif  dari  letter of credit.
4) Piutang  dari  tagihan  khusus  yang  masih  belum  jatuh  tempo,  seperti  tagihan  kartu kredit,  agen perjalanan.
Cessie  adalah  penyerahan  piutang  atas  nama  melalui  akta  otentik  atau  tidak  otentik. Cessie  adalah  proses  pengalihan  piutang  dari  kreditur  lama  kepada  kreditur  baru. Pemberitahuan  kepada  debitur  atau  persetujuan  tertulis  dari  debitur  diperlukan  untuk penyerahan  piutang  cessie,  menurut  Pasal  613  ayat  (2)  KUHPerdata,  yang  menyatakan
bahwa  "Penyerahan  tersebut  akan  memiliki  konsekuensi  hukum  bagi  debitur  sebelum diberitahukan  kepadanya,  atau disetujui  secara  tertulis,  atau diakuinya."
Jika  persyaratan  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  penyerahan  tersebut  dianggap  tidak sah  dan  debitur  tidak  wajib  memenuhi  tagihan  dari  kreditur  baru.  Dalam  konteks  anjak piutang,  transfer  piutang  dari  klien  ke  perusahaan  anjak  piutang  dilakukan  melalui akta  cessie,  dan  kemudian  klien  harus  memberitahukan  pengalihan  tersebut  kepada nasabah untuk  mendapatkan  persetujuan.
Pengalihan  piutang  yang  diketahui  oleh  nasabah  disebut  disclosed  facility, sementara  pengalihan  piutang  yang  tidak  mendapat  persetujuan  dari  nasabah  disebut undisclosed  facility.  Konsekuensi  hukum  dari  pengalihan  piutang  yang  tidak  disetujui oleh  nasabah  adalah  nasabah  tidak  diwajibkan  untuk  langsung  membayar  tagihan kepada  perusahaan  anjak piutang.
Semua  transaksi  anjak  piutang  memiliki  risiko  yang  tidak  dapat  dihindari.  Oleh karena  itu,  perjanjian  anjak  piutang  harus  memiliki  klausul  yang  menetapkan  pihak yang  akan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  risiko.  Jika  klien  bertanggung  jawab  jika konsumen  atau  nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  perjanjian  anjak  piutang disebut  dengan  recourse.  Sebaliknya,  jika  faktor  yang  bertanggung  jawab  atas  risiko tersebut  tidak  memiliki  recourse.
Persetujuan  yang  disepakati  atau  disetujui  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  disebut  sebagai  kesepakatan  antara  mereka.  Menurut  Subekti,  kapasitas pihak-pihak  mengacu  pada  kemampuan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian,  yang pada  dasarnya  mengacu  pada  fakta  bahwa  setiap  orang  harus  memiliki  kapasitas hukum,  yaitu  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  atau  mencapai  usia  yang  ditentukan sebagai  dewasa  menurut  hukum  dan  memiliki  keadaan  mental  yang  sehat.  Suatu  hal tertentu  dimaksudkan  untuk  mengatur  kewajiban  para  pihak  dan  memastikan  bahwa apa  yang  disepakati  atau  prestasi  yang  menjadi  inti  dari  perjanjian  itu  jelas.  Suatu sebab yang  halal  menunjukkan  bahwa  isi  perjanjian  tidak  dibuat  tanpa  alasan  atau  dengan alasan  yang  salah,  dan  bahwa  itu  juga  tidak  melanggar  undang-undang,  moralitas,  atau norma  umum.
Beberapa  dari  hak  yang  diperoleh  oleh  Perusahaan  Anjak  Piutang  dalam  melakukan kegiatan  mereka meliputi:
1) Jasa anjak piutang  yang diberikan  tidak dikenai  Pajak Pertambahan Nilai  (PPN).
2) Dana  cadangan  yang  dibentuk  atau  dipupuk  atas  piutang  yang  tidak  tertagih untuk  keperluan  usaha  perusahaan  anjak  piutang  tidak  dikenakan  Pajak Penghasilan.
3) Tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  pada  penghasilan  yang  dibayarkan  atau terutang  kepada  badan  usaha  atas  jasa  keuangan  yang  berperan  sebagai  penyalur pinjaman  dan/atau  pembiayaan.
Beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  lembaga  pembiayaan anjak piutang  dalam  menjalankan  kegiatan  mereka meliputi:
1) Perusahaan  lembaga  pembiayaan  anjak  piutang  harus  memiliki  piutang pembiayaan  minimal  sebesar  40% dari  total  aktiva.
2) Perusahaan  pembiayaan  akan  menerapkan  prinsip  identifikasi  pengguna  jasa,  dan jika  terdapat  keraguan  mengenai  kebenaran  informasi  yang  dilaporkan  oleh pengguna  jasa,  perusahaan  tersebut  bertanggung  jawab  untuk  melaporkannya kepada  Pusat Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).
3) Melaksanakan  sistem  lembaga  keuangan  yang  berorientasi  pada  lingkungan,  yang mencakup  penerapan  standar  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  dalam kebijakan  pembiayaan  dan  praktik  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non- bank.
B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Pasar  Modal  Di  Perusahaan  Yang  Terikat Secara Cessie
Sangat  penting  untuk  menjaga  kepentingan  investor  yang  bertindak  sebagai konsumen  di  industri  jasa  keuangan  karena  industri  ini  berkaitan  dengan  kekayaan investor  dan  melibatkan  berbagai  transaksi  kompleks  yang  seringkali  sulit  dipahami oleh  investor  yang  terlibat.  Selain  itu,  industri  jasa  keuangan  rawan  terhadap  kejahatan keuangan,  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  cepat.  Memberikan  perlindungan kepada  konsumen  industri  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  integritas keseluruhan  industri.
Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  ("UUPM")  adalah landasan  hukum  yang  sering  digunakan  dalam  menjalankan  aktivitas  pasar  modal  di Indonesia.
UUPM  juga  secara  jelas  memperhitungkan  pelaksanaan  online  trading  di  pasar modal  Indonesia.  Pasal  55  Ayat  (1)  UUPM  menyatakan  bahwa:  Penyelesaian  transaksi bursa  dapat  dilakukan  melalui  penyelesaian  pembukuan,  penyelesaian  fisik,  atau metode  lain  yang diatur  dalam Peraturan  Pemerintah.
Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  Pasal  55  ayat  (1)  UUPM  juga  mengklasifikasikan "cara  lain"  dalam  penyelesaian  transaksi  bursa  termasuk  melalui  metode  elektronik atau  metode  lain  yang  dapat  ditemukan  dan  diterapkan  di  masa  depan  sejalan  dengan kemajuan  teknologi.  Penjelasan  lebih  lanjut  atas  Pasal  55  ayat  (1)  UUPM  juga  merinci "cara lain"  dalam  penyelesaian  transaksi  bursa, termasuk:
1) Penyelesaian  transaksi  bursa  secara  langsung  pada  daftar  pemegang  efek  tanpa melibatkan  rekening  efek  di Kustodian.
2) Penyelesaian  transaksi  bursa  di luar  negeri  atau internasional.
3) Penyelesaian  transaksi  bursa  melalui  metode  elektronik  atau  alternatif  lain  yang mungkin  dikembangkan  dan  diadopsi  di  masa  mendatang  seiring  dengan kemajuan teknologi.
Untuk  melindungi  investor,  pihak  emiten  yang  hendak  menjual  efek  dalam Penawaran  Umum  harus  memberikan  kesempatan  kepada  investor  untuk  mempelajari prospektus  efek  yang  diterbitkan  baik  sebelum  maupun  saat  pemesanan  dilakukan. Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  investor  di  pasar  modal,  prinsip  full disclosure  adalah  komponen  yang  sangat  penting.  Perlindungan  ini  terwujud  melalui ketersediaan  informasi  dalam  prospektus.
Dengan  menerapkan  prinsip  full  disclosure,  investor  dapat  memahami  secara menyeluruh  tentang  perusahaan,  termasuk  struktur  organisasi,  kondisi  finansial perusahaan,  termasuk  kerugian  dan  keuntungan  yang  dialami.  Prinsip  keterbukaan  ini diatur  dalam Pasal 1 Ayat  (25) UU No. 8 Tahun  1995 tentang Pasar Modal.
Prinsip  keterbukaan  umum  mengatakan  bahwa  emiten,  perusahaan  publik,  dan pihak  lain  yang  tunduk  pada  Undang-Undang  ini  harus  secara  tepat  waktu memberikan  kepada  publik  semua  informasi  tentang  usaha  mereka  atau  efeknya  yang mungkin  mempengaruhi  keputusan  investor  tentang  efek  yang  bersangkutan  dan harganya.  Selain  itu,  UUPM  melindungi  investor  dengan  memberlakukan  sanksi terhadap  pelanggaran,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  111  UUPM.  Setiap  pihak  yang mengalami  kerugian  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  undang-undang  atau  peraturan pelaksanaannya  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  pihak  atau  pihak-pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut,  baik  secara  individu  maupun  bersama- sama dengan  pihak lain  yang memiliki  tuntutan  serupa.
Penulis  akan  lebih  jelas  memperagakan  perjanjian  investor  dalam  Perusahaan  anjak piutang  yang  mencakup  hak  pengalihan  piutang  melalui  cessie.  Pada  situasi  ini, substansi  dari  surat  pengakuan  utang investor  menyatakan  bahwa:
1) Mengakui memiliki utang dengan PT. B;
2) Para  investor  setuju  untuk  membayar  seluruh  utang  dengan  cara  mencicil  selama periode  36 (tiga  puluh  enam)  bulan ke rekening  PT. A:  dan
3) Surat  Pengakuan  Utang  tersebut  akan  diikuti  dengan  pembuatan  perjanjian  utang antara  setiap  investor  dan  PT.  A  sebagai  pengganti  perjanjian  anjak  piutang  antara
PT.  A  dan  PT.  B,  sehingga  perjanjian  anjak  piutang  yang  terkait  menjadi  tidak berlaku.
Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  tidak  secara  tegas  mengatur  pengalihan piutang  dalam  perjanjian  anjak  piutang,  termasuk  syarat  sah  perjanjian  anjak  piutang dengan  proses  cessie.  Meskipun  Pasal  613  (1)  dan  (2)  KUHPerdata  dapat diinterpretasikan  sebagai  keabsahan  hukum  perjanjian  anjak  piutang  antara perusahaan,  piutang  perusahaan  baru  akan  dialihkan  kepada  perusahaan  lain  setelah perjanjian  tersebut  diketahui  oleh  semua  pihak  termasuk  investor  dan  telah didokumentasikan  dengan  akta  notariil.  Pelaksanaan  prestasi  oleh  pihak-pihak  terjadi ketika  perjanjian  anjak  piutang  telah  didokumentasikan  dengan  akta  notariil.  Hal  ini disebabkan  karena  akta  notariil  merupakan  salah  satu  syarat  sah  dan  pelaksanaan penyerahan  piutang  perusahaan  dalam  perjanjian  anjak  piutang  antara  perusahaan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  613  ayat  (1)  KUHPerdata.  Dengan  demikian,  prestasi yang  terjadi  sebelum  akta  notariil  dianggap  belum  sah,  karena  belum  terjadi  pengalihan piutang  perusahaan  melalui  akta cessie.
Dari  situasi  tersebut,  terlihat  bahwa  investor  mengabaikan  keberadaan  perjanjian anjak  piutang  yang  telah  disepakati  antara  PT.  A  dan  PT.  B.  Surat  pengakuan  utang yang  diterbitkan  oleh  investor  tersebut  merupakan  sebuah  pernyataan  sepihak  yang hanya  berasal  dari  investor  tanpa  melibatkan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak,  yaitu PT.  A  dan  PT.  B.  Ketidakpastian  hukum  mengenai  keberlakuan  perjanjian  anjak piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B  menyebabkan  kerugian  bagi  investor  karena  tidak  jelas kepada  pihak mana seharusnya  investor  membayar utangnya.
Diperlukan  peran  hukum  yang  progresif  untuk  menyesuaikan  sistem  hukum  dengan kebutuhan  masyarakat.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  suatu  perjanjian dianggap  sah  jika  memenuhi  persyaratan  sah  perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu  adanya  kesepakatan,  kecakapan,  objek  tertentu,  dan  sebab  yang sah.  Subekti  mengungkapkan  bahwa  perjanjian  merupakan  kesepakatan  di  mana  satu pihak  berjanji  kepada  pihak  lain  atau  dua  belah  pihak  saling  berjanji  untuk  melakukan sesuatu.
Sebuah  perjanjian  terbentuk  ketika  ada  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang menetapkan  hak  dan  kewajiban  bagi  mereka.  Demikian  pula  dalam  perjanjian  anjak piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B,  terdapat  kesepakatan  bahwa  PT.  B  akan  mentransfer piutangnya  kepada  PT.  A,  yang  akan  mencairkan  dana  atas  piutang  tersebut, sementara hak  tagih  utang  akan  dialihkan  dari  PT.  B  kepada  PT.  A.  Dalam  kerangka  perjanjian anjak  piutang  ini,  investor  bertindak  sebagai  konsumen,  PT.  A  sebagai  factor,  dan  PT.  B sebagai  klien.  Dengan  demikian,  investor  harus  membayar  utangnya  kepada  PT.  A, yang  kini  berperan  sebagai  factor,  bukan  lagi  kepada  PT.  B  yang  kini  berperan  sebagai klien.
Karenanya,  keluarnya  surat  pengakuan  utang  dari  investor  tersebut  tidak  mengikat para  pihak  untuk  melaksanakan  pernyataan  tersebut  karena  surat  tersebut  hanya dikeluarkan  oleh  satu  pihak.  Seperti  halnya  pembentukan  perjanjian  bergantung  pada kesepakatan  bersama  para  pihak,  pembatalan  perjanjian  juga  hanya  bisa  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Bahkan  jika  salah  satu  pihak  mengakhiri  perjanjian, semua  pihak  harus  setuju  untuk  mengakhiri  perjanjian  tersebut  dan  menghentikan pelaksanaan  hak dan kewajiban  mereka.
Sementara  surat  pengakuan  utang  yang  dikeluarkan  oleh  investor  dengan  tegas menyatakan  niatnya  untuk  menggantikan  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT.  A  dan PT.  B  dengan  membentuk  perjanjian  utang  piutang  baru  dengan  PT.  A,  dan menyatakan  bahwa  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B  tidak  berlaku  lagi. Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B tidak  dapat  secara  sepihak  dibatalkan,  terutama  oleh  investor  yang  hanya  memiliki posisi  sebagai  konsumen  atau pihak yang memiliki  utang kepada  klien.
Pada  dasarnya,  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B  melibatkan  pembeli piutang  atau  factor  (PT.  A)  yang  setuju  untuk  membeli  piutang  dari  penjual  piutang atau  klien  (PT.  B),  yang  pada  gilirannya  memiliki  piutang  dari  investor.  Perjanjian merupakan  salah  satu  bentuk  perikatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1233 KUHPerdata.  Sesuai  dengan  Pasal  1234  KUHPerdata,  setiap  perikatan  yang  dibuat dapat  berupa  pemberian  sesuatu,  melakukan  sesuatu  tindakan,  atau  tidak  melakukan sesuatu  tindakan.
Kehadiran  perjanjian  menciptakan  keterkaitan  hukum  di  antara  para  pihak  yang terlibat,  di  mana  satu  pihak  memiliki  hak  untuk  menuntut  sesuatu  dari  pihak  lain,  yang pada  gilirannya  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  tersebut.  Oleh  karena itu,  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT.  A  dan  PT.  B  menghasilkan  keterikatan di antara mereka  dan  memicu  hubungan  hukum  sebagai  berikut:  1)  antara  PT.  A  dan  PT.  B dalam  konteks  penjualan  piutang;  2)  antara  PT.  A  dan  investor  dalam  hal  peralihan  hak tagihan  piutang;  dan  3)  antara  PT.  B  dan  investor  terkait  dengan  utang  piutang. Namun,  karena  surat  pengakuan  utang  yang  dikeluarkan  oleh  investor  tidak melibatkan  persetujuan  dari  PT.  A  dan  PT.  B,  itu  tidak  menghasilkan  keterikatan hukum  terhadap  perjanjian  anjak  piutang  antara  keduanya.  Dengan  demikian,  surat pengakuan  utang  yang  dikeluarkan  oleh  investor  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan tidak  dapat  secara  otomatis  membatalkan  perjanjian  anjak  piutang  antara  PT. A dan PT. B.
Dalam  situasi  tersebut,  sangat  penting  untuk  memiliki  peraturan  hukum  yang memberikan  kejelasan  bagi  investor  saat  melakukan  investasi  dalam  suatu  perusahaan yang terlibat  dalam perjanjian  anjak piutang.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  pembahasan  di  atas  adalah  sebagai  berikut:  Validitas  perjanjian anjak  piutang  yang  dilakukan  tanpa  proses  penyerahan  piutang  secara  cessie  tetap  sah secara  hukum  karena  merupakan  perjanjian  obligatoir,  di  mana  hak  dan  kewajiban bagi para  pihak  mulai  berlaku  sejak  perjanjian  ditandatangani.  Namun,  piutang  dari perusahaan  lama  baru  beralih  ke  perusahaan  baru  setelah  perjanjian  tersebut  diketahui oleh  semua  pihak,  termasuk  investor,  dan  memiliki  akta  notariil.  Pelaksanaan  prestasi dari  perjanjian  tersebut  terjadi  setelah  memiliki  akta  notariil,  yang  merupakan  syarat sah  menurut  KUHPerdata.  Surat  pengakuan  utang  yang  dikeluarkan  oleh  investor tidak  sah  secara  hukum  dan  tidak  dapat  membatalkan  perjanjian  anjak  piutang  antara perusahaan  karena  dikeluarkan  secara  sepihak  tanpa  kesepakatan  para  pihak.  Oleh karena  itu,  diperlukan  peraturan  yang  melindungi  investor  yang  terlibat  dalam perjanjian  anjak piutang  yang terikat  secara  cessie.

## REFERENSI
Asikin, Zainal. Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2006.
Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta: Tatanusa, 2012.
Black, Henry Campbell. Black Law Dictionary.  ST. Paul Minn: West Publishing CD. 1979 Budiono,  Herlien.  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya. 2010.
Hemoko,  Agus  Yudha.  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial.
Jakarta: Kencana. 2010.
Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan,  Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1988.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Mamudji,  Sri.  et  al.    Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum.    Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
Muliadi, Ahmad. Hukum Lembaga Pembiayaan,  Jakarta: Akademia. 2013.
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  Lembaran Negara Nomor  31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
Putri,  Holy  Oktaviani  dan Burhanudin Harahap. “Eksistensi Anjak Piutang  (Factoring) dari  Sisi  Yuridis  dan  Ekonomis”.  Jurnal  Repertorium,  IV, No. 1(Januari-Juni 2017): 36-44.
Rachmadini,  V.  N.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan. Pena Justisia:  Media Komunikasi  Dan Kajian Hukum, 18(2).
Rachmat,  Budi.  Anjak  Piutang  Solusi  Cash  Flow  Problem.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Subekti. Hukum Perjanjian.  Jakarta: Intermasa. 2005
Susanti,  Dyah  Ochtorina  &  A’an  Efendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research),      Jakarta:
Sinar Grafika, 2014.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992,  tentang  Perbankan  Lembaran  Negara  Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608
Zainuddin,  M.,  &  Karina,  A.  D.  (2023).  Penggunaan  Metode  Yuridis  Normatif  Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114–123.