## BERACARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

## Zumiyati S. Ibrahim

## Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: zumiyati@iaingorontalo.ac.id
Abstract: The procedural process in a prodeo case in terms of the stages of the event is basically the same as the procedural process as usual cases, the only difference is that in the prodeo legal process must go through the first hearing or what is called an incidental  trial,  which  is  a  trial  held  before  the  examination  of  the  main  case  to determine whether it can be done prodeo or not.  Obstacles or factors affecting the implementation of the prodeo legal process include litigants not understanding the law of prodeo procedures, one of the litigants deliberately hanging the case because he  wants  to  make  it  difficult  for  his  opponent,  the  residence  of  the  opposing  party outside  the  jurisdiction  of   the   Gorontalo  Religious  Court  and  the  cost  of  prodeo cases charged to the State through the List of Budget Implementation of the Religious Court.
Keywords: Prodeo Cases, Religious Court, List of Budget Implementation

## PRODEO IN GORONTALO RELIGIOUS COURTS
Abstrak: Proses beracara dalam perkara prodeo dalam hal tahapan- tahapan acaranya pada  dasarnya  sama  dengan  proses  beracara  sebagaimana  perkara  pada  biasanya, hanya  saja  yang  membedakan  adalah  bahwa  dalam  proses  beracara  prodeo  harus melalui  sidang  pertama  atau  yang  dinamakan  dengan  persidangan  insidentil,  yaitu persidangan  yang  dilaksanakan  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara  untuk menentukan apakah dapat dilakukan secara prodeo atau tidak.  Hambatan atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses beracara secara prodeo mencakup pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo, salah satu pihak yang berperkara sengaja  menggantungkan  kasusnya  karena  ingin  mempersulit  lawannya,  tempat tinggal pihak lawan di luar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo serta biaya  perkara  prodeo  yang  dibebankan  kepada  Negara  melalui  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama.

## Kata Kunci: Acara Prodeo, Pengadilan Agama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

## A. Pendahuluan
Kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  dapat  tercipta  jika  setiap  perkara hukum  yang  timbul  mendapatkan  penyelesaian.  Penyelesaian  yang  terbaik  adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan Peradilan. Menurut asas hukum acara perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya Perkara. Hal ini sesuai pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR / pasal 145, pasal 193, pasal 194 R.Bg.
Bagi  anggota  masyarakat  yang  tergolong  tidak  mampu  membayar  biaya Perkara,  juga  harus  mendapatkan  pelayanan  hukum  yang  sama.  Sesuai  dengan amanat  pasal  28  D  ayat  1  UUD  1945.  Golongan  masyarakat  seperti  ini  sudah sepatutnya  mendapat  bantuan  hukum  untuk  beracara.  Salah  satu  bentuk  bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara tanpa biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 R.Bg. , yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat  mengajukan  perkara  dengan  izin  tidak  membayar  ongkos. ” 1 Selain  itu  juga telah ditegaskan dalam keterkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum (selanjutnya disebut SEMA No. 10  Tahun  2010),  khususnya  berkaitan  dengan  tekhnis  yudisial  berperkara  secara prodeo di Pengadilan Agama.
Berdasarkan  SEMA  No.  10  Tahun  2010  bahwa  syarat-syarat  berperkara secara prodeo adalah anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan  gugatan/permohonan  berperkara  secara  cuma-cuma  (prodeo)  dengan syarat melampirkan: (a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh  Kepala  Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong  yang  menyatakan  bahwa  benar
1 M. Fauzan, Pokok-P okok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 14.
yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau (b) Surat Keterangan Tunjangan  Sosial  lainnya  seperti  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  Kartu  Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). 2
Dalam  praktek  khususnya  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  penyelesaian perkara dengan cara prodeo mengalami hambatan dalam pelaksanannya, seperti pada kasus  yang  penulis  pernah  temukan  adalah  ada  pemohon  yang  mengajukan perkaranya secara prodeo dengan syarat-syarat yang sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010, yaitu melampirkan Surat Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM)  dan  Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial  (SKTS),  namun ketika  sidang  pertama  atau  yang  disebut  dengan  persidangan  insidentil,  yaitu persidangan  yang  dilaksanakan  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara,  ternyata perkara  yang  pemohon  ajukan  secara  prodeo  tersebut  ditolak  oleh  Majelis  Hakim karena  jawaban  dari  beberapa  pertanyaan  Majelis  Hakim  yang  menunjukkan pemohon adalah orang mampu.
Adanya peristiwa atau kasus seperti itu memberikan pemikiran bahwa tidak ada  kepercayaan  terhadap  lembaga  yang  mengeluarkan  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  (SKTM)  yang  pemohon  ajukan  ke  Pengadilan  Agama  Gorontalo  sebagai syarat untuk diterimanya perkara prodeo tersebut. Terbukti hanya dengan beberapa pertanyaan  dari  Majelis  Hakim  perkara  prodeo  tersebut  ditolak.  Hal  ini  menjadi menarik  untuk  ditelaah  secara  khusus  tentang  proses  pelaksanaan  acara  prodeo  di Pengadilan  Agama  Gorontalo  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan acara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo.

## B. Beracara Secara Prodeo Perspektif Hukum Islam
Kehidupan  manusia  di  muka  bumi  ini  sebagai  khalifah  telah  Allah  swt. tetapkan dengan sunnah dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai
2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, pasal 3, ayat 1, Lampiran B.
makhluk sosial tidak bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dari orang lain dan hidup sendiri. Sebagaimana Allah swt. berfirman:
َّنِا ۚ اْوُ فَراَعَ تِل َلِٕى ۤاَبَ قَّو ابًْوُعُش ْمُكٓنْلَعَجَو ىٓثْ نُاَّو ٍرَكَذ ْنِ م ْمُكٓنْقَلَخ َّنَِّا ُساَّنلا اَهُّ يَآيٰ
ِٓ للّا َدْنِع ْمُكَمَرْكَا ٌْيِْبَخ ٌمْيِلَع َٓ للّا َّنِاۗ ْمُكىٓقْ تَا ( ١٣ ) Terjemahnya:
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah Maha Mengetahui, Mahateliti ( QS al-Hujurat/49:13). 3
Pada QS al-Hujurat/49:13 ini diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan kehidupan kebersamaan dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya.  Namun,  dalam  lingkungan  sosialnya  itu  tidak  selalu  sepenuhnya harmonis  dan  sejalan  dengan  manusia  lainnya,  karena  masing-masing  memiliki gagasan,  karakter,  pemikiran  dan  sikap  yang  berbeda-beda.  Tidak  jarang  terjadi konflik  antar  individu  dan  kelompok-kelompok  di  antara  mereka,  maka  dengan keadaan  seperti  itu  diperlukan  aturan-aturan  dan  sistem  yang  mengakomodasi benturan kepentingan tersebut sehingga dapat dicapai jalan yang terbaik.
Untuk  menjaga  sistem  sosial  yang  ada,  maka  lembaga  peradilan  seperti Pengadilan  sangat  diperlukan,  agar  dapat  mengontrol  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan aturan. Dalam ajaran Islam, Allah swt. memerintahkan orang mukmin untuk menjadi  orang-orang  yang  menegakkan  keadilan  diantara  mereka  dalam permasalahan yang terjadi dengan selalu memegang hukum tanpa melihat si kaya dan si miskin dan petunjuk yang telah diajarkan dalam Alquran tanpa membeda-bedakan orang dan kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:
۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَآَيَ نِإ ۚ َينِبَرْ قَْلْٱَو ِنْيَدِلَٓوْلٱ ِوَأ ْمُكِسُفنَأ آىَلَع ْوَلَو َِِّللّ َءااَدَهُش ِطْسِقْلٱِب َينِمَّٓوَ ق
۟اوُنوُك َأ ۟ا اۥُوْلَ ت نِإَو ۚ ۟اوُلِدْعَ ت نَأ آىَوَْلْٱ ۟اوُعِبَّتَ ت  َلََف ۖ اَمِِبِ َٓلَْوَأ َُّللّٱَف اايِْقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ِرْعُ ت ْو
َناَك ََّللّٱ َّنِإَف ۟اوُض اايِْبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِبِ ( ١٣٥ ) 3 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in MicrosoftWord (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an), dalam https://lajnah.kemenag.go.id

## Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS an-Nisa/4: 135) 4
Pada  QS  an-Nisa/4:  135  atas  menjelaskan  bahwa  para  penegak  keadilan, dalam  konteks  sekarang  ini  para  penegak  hukum  harus  benar-benar  menegakkan keadilan  seadil-adilnya  tanpa  memandang  kerabat,  kaya  atau  miskin  sehingga terciptanya  kehidupan  yang  harmonis.  Bagi  anggota  masyarakat  yang  tergolong tidak mampu membayar biaya  perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang  sama.  Sesuai  dengan  amanat  pasal  28  D  ayat  1  UUD  1945.  Golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya mendapat bantuan hukum untuk beracara. Salah  satu  bentuk  bantuan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  yang kurang mampu dalam beracara adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara tanpa biaya perkara (prodeo).
Dasar  hukum  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  mengatur adanya perkara prodeo dan bantuan hukum, antara lain:
1. Het  Herziene  Indonesisch  Reglement/Reglement  voor  de  Buitengewesten (HIR/RBg), pasal 237-239 HIR/273-275 RBg.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  pasal  68B  dan  pasal 69C.
4 Ibid.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 60B dan pasal 60C.
6. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 144C dan 144D
7. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
Dijelaskan  bahwa  Prodeo  adalah  proses  berperkara  di  Pengadilan  secara cuma-cuma (gratis). Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin)  secara ekonomi. Proses beracara secara prodeo dalam ketentuan  Pasal  237  HIR/Pasal  273  RBg  yang  berbunyi  “Barangsiapa  hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos  perkara,  dapat  mengajukan  perkara  dengan  izin  tidak  membayar  ongkos. ” Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan dengan tegas bahwa “ Setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ”
Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  pasal  60B  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “S setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan  Negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu. Dalam pasal 1 ayat 7 Lampiran B SEMA Nomor 10 tahun 2010 dijelaskan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai Negara melalui dana DIPA Pengadilan Agama.

## C. Prosedur Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Agama
Dalam Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 tentang prosedur berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama disebutkan:
1. Penggugat/Pemohon  mengajukan  permohonan  berperkara  secara  prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila  Tergugat/Termohon  selain  dalam  perkara  bidang  perkawinan  juga mengajukan  permohonan  berperkara  secara  prodeo,  maka  permohonan  itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatat Penggugat/Pemohon.
3. Majelis  Hakim  yang  telah  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  untuk menangani  perkara  tersebut  membuat  Putusan  Sela  tentang  dikabulkan  atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan  kesempatan  kepada  pihak  lawan  untuk  menanggapi  permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam  hal  permohonan  berperkara  secara  prodeo  tidak  dikabulkan, Penggugat/Pemohon  diperintahkan  membayar  panjar  biaya  perkara  dalam jangka  waktu  14  hari  setelah  dijatuhkannya  Putusan  Sela  yang  jika  tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. 5
Kemudian  dalam  Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  012/KMA/SK/ II/2007  tentang  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama disebutkan:
1. Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo.  Keadaan  tidak  mampu  itu  harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Dalam register perkara hal itu akan dicatat.
2. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, Penggugat terlebih dahulu harus  mengajukan  permohonan  berperkara  secara  prodeo,  yang  apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah  sebelumnya  pihak  lawan  diberi  kesempatan  untuk  menaggapi permohonan tersebut.
5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, pasal 4.
3. Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat Peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
4. Pihak Penggugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk  mengajukan  permohonan  secara  prodeo  dengan  cara  seperti  tersebut  di atas.
5. Terhadap  permohonan  berperkara  secara  prodeo,  Hakim  membuat  penetapan tentang  diizinkannya  beracara  secara  prodeo  setelah  sebelumnya  pihak  lawan diberikan  kesempatan  untuk  menanggapi  (sesuai  dengan  Pasal  237  HIR  dan Pasal 273 RBg).
6. Apabila  terhadap  perkara  gugatan  secara  prodeo,  pihak  yang  beracara  secara prodeo itu mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, maka  berlaku  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  12,  13,  dan  14  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947. 6
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  maka  permohonan  yang  diajukan secara  prodeo  tersebut  terlebih  dahulu  harus  diteliti  apakah  sesuai  dengan  syarat pengajuan  berperkara  cuma-cuma  dan  diperiksa  oleh  hakim  pada  tingkat  pertama tentang  ketidak  mampuannya,  dari  hasil  pemeriksaan  tersebut  hakim  membuat penetapan  tentang  izin  berperkara  prodeo.  Hal  ini  dilakukan  pada  hari  pada  saat Pemohon/Penggugat  menghadap  ke  muka  Pengadilan,  maka  pertama  kali  harus ditetapkan oleh Pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan cuma-cuma dapat dikabulkan atau tidak.

## D. Pelaksanaan Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo
Berbagai  perubahan  undang-undang,  peraturan-peraturan  dan  surat  edaran untuk melakukan upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan yang  paling  utama  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Membangun  kebijakan
6 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Tahun 2007 (Jakarta: 2008), 59.
reformasi  birokrasi  di  dalam  keterbukaan  informasi,  Mahkamah  Agung memberlakukan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.  Berdasarkan  kebijakan  Mahkamah  Agung  bahwa  bantuan  hukum  adalah pemberian  jasa  hukum  kepada  orang  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  di  dalam berperkara  ke  Pengadilan,  yang  meliputi  perkara  perdata  dan  pidana  di  Peradilan Umum, perkara perdata agama (tidak termasuk perkara jinayah di Peradilan Agama dan perkara TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara).
Mekanisme persidangan di Pengadilan Agama Gorontalo telah sesuai dengan konsep  persidangan  yang  tercantum  dalam  pasal  54-91  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  terkait  dengan  hukum  acara  di  Peradilan Agama  secara  umum  dan  Pengadilan  Agama  Gorontalo  pada  khususnya.  Hal  ini tercantum dalam pasal 237 HIR/pasal 273 RBg dan lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 bahwa proses persidangan secara Prodeo ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membayar biaya persidangan, terkait dengan biaya administrasi serta biaya pemanggilan pihak-pihak yang berperkara.
Pengadilan Agama Gorontalo merupakan pengadilan yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama yang satu atap di bawah Mahkamah Agung mengusung nilai-nilai  keadilan  dalam  persoalan  perkara  perdata,  maka  dari  itu  Pengadilan Agama Gorontalo telah mensosialisasikan pasal 237 HIR/273 RBg dan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tersebut, sehubungan dengan pengajuan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo.
Proses beracara dalam perkara prodeo dalam hal tahapan-tahapan acaranya pada  dasarnya  sama  dengan  proses  beracara  sebagaimana  perkara  pada  biasanya, hanya saja yang membedakan adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo  bahwa  dalam  proses  beracara  prodeo  harus melalui sidang pertama atau yang dinamakan dengan persidangan insidentil, yaitu persidangan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Persidangan ini yang menentukan apakah permohonan prodeo itu diterima atau ditolak. Selanjutnya proses beracaranya sama sebagaimana perkara biasanya.
Pihak  yang  mengajukan  permohonan  prodeo  tersebut  harus  melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang  menyatakan  bahwa  benar  yang  bersangkutan  tidak  mampu  membayar  biaya perkara serta melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, dan adapun perkara yang bisa dimohonkan prodeo adalah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama.
Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi  syariah.  Bidang  hukum  perkawinan,  uraian  hukum  terapannya  telah  di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku TI KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain. 7
Pengadilan  Agama  Gorontalo  dalam  pengajuan  permohonan  berperkara secara  Prodeo  sebelum  mengajukan  pokok  perkara  baik  cerai  Gugat,  cerai  Talak, Istbat  Nikah  dan  lain-lain,  Pengadilan  Agama  Gorontalo  membuat  buku  bantu Register  Prodeo,  sebelum  pihak  mengajukan  pokok  perkara,  memberikan  nomor tersendiri sesuai nomor urut permohonan berperkara secara prodeo yang pernah atau sedang diajukan, di luar nomor Register Perkara, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat  menunjuk  Majelis  Hakim  atau  Hakim  dalam  bentuk  PMH,  Majelis  Hakim/ Hakim Tunggal membuat PHS untuk pemeriksaan Prodeo dan selanjutnya membuat Penetapan  tentang  Izin  Prodeo  serta  Jurusita/Jurusita  Pengganti  memanggil  para pihak  dengan  tanpa  biaya,  dengan  transportasi  motor  dinas.  Selanjutnya  juru  sita tersebut akan mendapat ongkos biaya pemanggilan setelah pencairan biaya perkara Prodeo dicairkan melalui DIPA.
7 Doni dan Adi Supriyo, “Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama,” Cakrawala Hukum, Vol. 15, No. 41 (2013).
Semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  bantuan  terhadap  perkara  prodeo adalah bukan ranah hukum acara perdata melainkan menjadi ranah kebijakan publik, yang,  sehingga  pertanggungjawabannya  merupakan  urusan  administrasi  negara (kesekretariatan) yang menjadi tanggung jawab pengelola DIPA, dan bukan urusan keuangan perkara, mengingat menjadi wilayah kebijakan external keuangan negara. oleh  karena  dan  seharusnya  masalah  penatausahaannya  harus  dilakukan  secara tersendiri di luar keuangan perkara.

## E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Beracara Secara Prodeo
Pelaksanaan  beracara  secara  prodeo  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo ditemukan  hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Sebagaimana hasil temuan di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa faktor-faktor yang menghambat tersebut antara lain:

## 1. Pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo
Pihak  yang  mengajukan  perkara  prodeo  ke  Pengadilan  Agama  Gorontalo memiliki  tingkat  pengetahuan  mengenai  hukum  acara  prodeo  yang  beragam,  ada yang  sudah  mengerti  cara-cara  berperkara,  ada  pula  yang  belum  memahami bagaimana  menjalani  proses  persidangan  terutama  proses  persidangan  tentang perkara prodeo.
Kebanyakan dari masyarakat yang mengajukan perkara prodeo adalah mereka yang tingkat pendidikannya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama  (SMP)  atau  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  saja,  bahkan  ada  juga  yang tidak  pernah  duduk  di  bangku  sekolah.  Adanya  faktor  inilah,  hakim  mengalami kesulitan dalam menyampaikan bahasa-bahasa hukum.
Mencermati hal tersebut,  Pengadilan Agama Gorontalo dalam menghadapi pihak yang belum memahami hukum acara tentang perkara prodeo harus melakukan upaya membantu dan memberikan informasi yang diperlukan secara jelas, karena ini sesuai dengan salah satu asas Peradilan Agama, yaitu asas memberi bantuan. Namun, karena  pihak  tersebut  tidak  mengerti,  maka  proses  ini  akan  membutuhkan  waktu
ekstra.  Ketika  proses  tersebut  membutuhkan  waktu  ekstra  maka  biaya  dari  DIPA untuk proses prodeo tidak akan cukup.
2. Salah satu pihak yang berperkara sengaja menggantungkan kasusnya karena ingin mempersulit lawannya
Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama  Gorontalo dengan jenis perkara yang  memiliki  lawan  atau contensius  diajukan  dengan  sebutan  gugatan.  Perkara prodeo  yang  melibatkan  dua  belah  pihak  tentunya  terjadi  saling  mempertahankan keinginan  masing-masing  pihak.  Dan  adakalanya  salah  satu  pihak  sengaja menggantung kasus tersebut agar lawannya mengalami kesulitan.
Temuan  di  lokasi  penelitian  bahwa  ketegasan  hakim  merupakan  tindakan yang paling penting untuk membuat kasus ini tidak tertunda-tunda atau tergantung. Salah satu bentuk tindakan yang sesuai dengan aturan adalah putusan verstek, serta selama  persidangan  hendaknya  hakim  tidak  memberi  peluang  bagi  pihak  yang bermaksud menggantung kasusnya dengan berbagai alasan, sehingga pihak lainnya dapat meneruskan perkara tersebut sampai selesai.
3. Tempat  tinggal  pihak  lawan  di  luar  daerah  kewenangan  Pengadilan  Agama Gorontalo
Dalam  hal  pihak  lawan  dari  suatu  perkara  berada  di  luar  daerah,  sesuai peraturan yang ada Pengadilan Agama Gorontalo meminta bantuan dari Pengadilan Agama  tempat  pihak  lawan  tersebut  berada  untuk  melakukan  pemanggilan. Mislanya, Pengadilan Agama Gorontalo perlu meminta bantuan Pengadilan Agama Makasar di Sulawesi Selatan tempat dimana pihak lawan itu tinggal. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang lama serta biaya besar, sedangkan biaya dari Negara melalui DIPA Pengadilan Agama mengenai perkara prodeo hanya 300.000 rupiah.
Bagi Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan tentunya harus langsung melakukan pemanggilan segera dan tepat sampai kepada orang yang dituju, sehingga dapat dipastikan bahwa ia telah mendapatkan surat panggilan tersebut secara resmi dan patut. Namun, biasanya Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan kepada pihak  tersebut  merasa  enggan  karena  tidak  ada  biaya  yang  sesuai  dengan  radius
alamat yang dituju. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka akan berpengaruh dalam mempersingkat waktu dan persidangan dapat segera diteruskan.
4. Biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama
Mengenai biaya dari Negara untuk perkara prodeo memang sangat sedikit, yaitu sebesar 300.000 rupiah. Dalam menyelesaikan perkara dengan biaya seminim itu  sangat  tidak  efisien  dibandingkan  biaya  perkara  yang  seharusnya  digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Belum lagi ketika Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan  pertama  untuk  perkara  prodeo,  maka  Jurusita  Pengganti  tersebut memakai  biaya  sendiri  karena  anggaran  dari  Negara  melalui  DIPA  Pengadilan Agama  belum  cair.  Akan  tetapi  Jurusita  tersebut  akan  mendapat  ongkos  biaya pemanggilan setelah pencairan biaya Perkara Prodeo dicairkan melalui DIPA. Dalam pemanggilan  pertama  oleh  Jurusita  pengganti  biasa  memakan  biaya  yang  cukup lumayan besar karena radius wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama Gorontalo. Sehingganya  biaya  yang  disiapkan  oleh  Negara  sebesar  300.000  Rupiah  dalam perkara prodeo tidak mencukupi sampai putusan.

## F. Kesimpulan
Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan  yang  bersangkutan.  Dalam  register  perkara  hal  itu  akan  dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal tetap harus dicatat. Namun  dalam  pelaksanaan  acara  prodeo  ini  hambatan  atau  faktor  yang mempengaruhi pelaksanaannya mencakup pihak yang berperkara belum memahami hukum  acara  prodeo,  salah  satu  pihak  yang  berperkara  sengaja  menggantungkan kasusnya  karena  ingin  mempersulit  lawannya,  tempat  tinggal  pihak  lawan  diluar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo serta biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

## Beracara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo

## Daftar Pustaka
Doni  dan  Adi  Supriyo. “Hukum  Sedekah  Dalam  Konteks  Kewenangan  Peradilan Agama. ” Cakrawala Hukum, Vol. 15, No. 41 (2013).
Fauzan, M. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2005.
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Kementerian  Agama  RI. Qur’an  Kemenag  in  MicrosoftWord .  Jakarta:  Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, dalam https://lajnah.kemenag.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.
Mahkamah Agung RI. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Tahun 2007. Jakarta: 2008.
Reglement voor de Buitengewesten (RBg).
Republik  Indonesia. Undang  Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang  Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.