## ANALISIS  EVALUATIF  KEBIJAKAN  SEKOLAH  DALAM  MENINGKATKAN KOMPETENSI LULUSAN SISWA SMK MUHAMMADIYAH 2 PLAYEN YOGYAKARTA
Nurul Faiqah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nurul.faiqah16@gmail.com

## Abstract
This  article  attempts  to  describe  the  "true  tangle"  between  school  policy  at  the  level  of idealism  with  the  progress  and  commemoration  of  the  competence  of  school  leavers  in  the field  of  praxis  in  the  field.  This  research  takes  place  in  SMK  Muhammadiyah  2  Playen, Yogyakarta.  Based  on  the  evaluative  analysis  in  the  school  showed  that;  1)  Generally,  The formulation of school policy can be said to support the improvement of competency standards of  graduate  students  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  The  formulation  of  policy  (policy making) is done through deliberation or work meeting of leaders and teachers. Judging from the form aktivnnya, then the policy is in the form of academic and non academic activities. 2) at  the  level  of  policy  implementation,  the  policy  implementers  themselves  come  from  the highest  levels  to  the  lowest  levels  such  as  head  master,  teachers,  staffs,  and  students. Implementation is certainly through the process of communication and socialization with the target of school policy. the implementation of school policies on the way and the process of course  encountered  obstacles  and  challenges.  The  point  that  support  the  implementation  of school programs are consistency of school residents, acceptance and participation of school residents  and  communication.  While  the  obstacles  and  challenges  of  implementation  of  the policy include; lack of potential sources of schools; low student learning motivation; limited economic parent; and the low awareness  of  teachers.  3) Evaluation  of  school  policy. As for those who act as evaluators of school policies are those who are involved in the formulation and implementing of school policies, especially principals and teachers.
Keywords: Evaluation; Policy; School; Competencies; Graduates

## Abstrak
Artikel  ini  mencoba  menguraikan  “benar  kusut”  antara  kebijakan  sekolah  pada  tataran idealitas dengan kemajuan dan peningatan kompetensi lulusan sekolah pada wilayah praksis di lapangan. Penelitian ini mengambil setting di SMK Muhammadiyah 2 Playen, Yogyakarta. Berdasarkan  analisis  evaluatif  di  sekolah  menunjukkan  bahwa;  1)  Formulasi  kebijakan sekolah  secara  umum,  dapat  dikatakan  sangat  mendukung  peningkatan  standar  kompetensi
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
lulusan  siswa  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  Perumusan  kebijakan  (policy  making) dilakukan  melalui  musyawarah  atau  rapat  kerja  pimpinan  dan  guru-guru.  Ditinjau  dari bentuk kegiatannnya, maka kebijakan tersebut ada yang berupa kegiatan-kegiatan akademik dan    non  akademik.  2)  pada  tataran  Implementasi  kebijakan,  para  implementator  kebijakan itu sendiri datang dari tingkatan tertinggi seperti kepala sekolah sampai pada level terbawah yakni  guru,  keryawan, dan siswa. Pelaksanaan tersebut tentunya melalui proses komunikasi dan  sosialisasi  dengan  sasaran  kebijakan  sekolah.  pelaksaan  kebijakan  sekolah  dalam perjalanan  dan  prosesnya  tentunya  menemui  hambatan  dan  tantangan.  Hal  yang  menjadi point  pendukung  terlaksananya  program  sekolah  yaitu  konsistensi  warga  sekolah, akseptabilitas  dan  partisipasi  warga  sekolah  dan  komunikasi.  Sedangkan  hal  yang  menjadi hambatan dan tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi; minimnya sumber-sumber potensial  sekolah;  rendahnya  motivasi  belajar  siswa;  terbatasnya  ekonomi  orangtua;  dan rendahnya  kesadaran  para  guru.  3)  Evaluasi  kebijakan  sekolah.  adapun  yang  bertindak sebagai  evaluator  kebijakan-kebijakan  sekolah  adalah  mereka  yang  terlibat  dalam perumusan dan pelaksana kebijakan sekolah, khususnya kepala sekolah dan para guru.
Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; Sekolah; Kompetensi; Lulusan

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  strategi  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional.  Semua  itu  seharusnya  direalisasikan  pada  tataran  praktis  di  lapangan  sebab peraturan  tanpa  aksi  tidak  akan  berarti  apa-apa,  dan  itu  identik  dengan adagium Herbert Spencer yakni the great aim of education is not knowledge, but action , yakni tujuan besar dari pendidikan bukan hanya pada tataran pengetahuan semata, tapi pada tataran aksi. 1
Bukan  pada  tataran  programnya  semata,  tapi  bagaimana  aksinya  di  lapangan  yang efeknya  berpengaruh  besar  terhadap  kualitas  hasil. 2 Oleh  karena  itu,  kebijakan  pendidikan yang berpihak pada upaya pembentukan SDM yang unggul perlu mendapat respon positif dan dukungan  dari  berbagai  pihak  melalui  jalinan  kerja  dan  proses  yang  sinergis  dalam  upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Pemerintah seyogyanya merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi  program  pendidikannya  agar  dapat  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu (qualified education) .
1 Supriyanto, Analisis  Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Gratis,” tidak  diterbitkan,  Jakarta:  Tesis  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  UI, 2010, hal. 14.
2 Proses  pendidikan  merupakan  bentuk  integral  antara  teori  dan  praktik  pendidikan.  Oleh  karena  itu maka,  analisis  kebijakan  pendidikan  merupakan  salah  satu  input  yang  penting  pula  dalam  perumusan  visi  dan misi  pendidikan.  Bahkan  seterusnya  program-program  pendidikan  yang  telah  diuji-cobakan  atau  dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan  yang pada gilirannya akan lebih mempertajam visi-misi pendidikan. Baca  lebih  lanjut  H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan ,  cet.  ke-2,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009, hal. 134-138.
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
Sistem  persekolahan  di  Indonesia  merupakan  subsistem  dari  sistem  pendidikan nasional.  Karena  itu,  keberadaan  sekolah  adalah  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan kebijakan  pendidikan  nasional  atau  kebijakan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  dalam spektrum  kekuasaan  dan  kewenangan  kepala  sekolah. 3 Untuk  mencapai  peningkatan  mutu sekolah,  maka  kepala  sekolah  sebagai  petugas  profesional  dituntut  untuk  dapat memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah  termasuk  dalam  spektrum  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan  sekolah  merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 4
Suatu  kebijakan  sekolah  tentu  saja  dibuat  untuk  memajukan  sekolah  sesuai  tuntutan keperluan  warga  sekolah  atau  masyarakat  luas.  Tentunya  hal  itu  tidak  dapat  terwujud melainkan  adanya  peran  kepala  sekolah  sebagai  manajer  dan  pemimpin  ( leader )  dalam memformulasikan,  mendukung  kelancaran  dan  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan kependidikan  dan  sekaligus  melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  tersebut.  Disamping  itu juga, formulasi suatu kebijakan sekolah tentunya sebagai bentuk penerjemahan dari kebijakan pendidikan  nasional  yang  dibuat  dalam  bentuk  standarisasi  pendidikan  nasional.  Salah  satu standar pendidikan nasional adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Dalam  konteks  kebijakan  sekolah,  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  selama  ini  telah banyak  merumuskan,  memformulasikan  dan  mengimplementasikan  beberapa  kebijakan sekolah. Idealnya, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan sekolah hendaknya berorientasi pada peningkatan kualitas dan kompetensi  siswa atau lulusan. Tentunya hal  ini penting dilakukan sebagai  bagian  dari  upaya  menjawab  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  luas  ( need assessment )  terhadap  lulusan  sekolah.  Namun  demikian,  masih  banyak  kesenjangan  antara yang diidealkan dalam perumusan kebijakan sekolah ( das solen ) dengan praktik di lapangan ( das  sein ).  Idealnya,  kebijakan  dan  program  sekolah  dapat  meningkatkan  kemajuan  belajar siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen. Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Sebab masih banyak ditemukannya problem dan permasalahan dalam kebijakan-kebijakan sekolah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  peneliti  di  lapangan  mengungkapkan  bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini dirumuskan dari pihak sekolah, secara konseptual cukup banyak,  baik,  sistematik  dan  prospektif. 5 Namun  pada  tataran  praksisnya,  masih  banyak ditemukan  hambatan  dan  rintangan.  Disamping  itu,  dilihat  dari  hasil  ketercapaian  belajar siswa tergolong masih rendah.
Hal  ini  merupakan  problem  akademik  yang  butuh  segera  dicarikan  solusi pemecahannya ( problem solving ). Sebab, apabila hal ini berlalu begitu saja dan berjalan apa adanya  tanpa  adanya  tindak  lanjut  yang  serius  yakni  dengan  mengadakan  evaluasi  terhadap kebijakan-kebijakan tersebut sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat segera diperbaharui untuk  dirumuskan  kembali.  Terlebih  lagi,  tidak  hanya    kebijakan-kebijakan  yang
3 Keberadaan  sekolah  sebagai  lembaga  formal  penyelenggara  pendidikan  memainkan  peran  strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasipnal. Lihat Syafaruddin, Efektivitias Kebijakan Pendidikan , Cet. Ke- 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 102
4 H. Beare dan W. Lowe Boyd, Restructuring School , London: The Falmers Press,1993, hal. 221.
5 Hasil  wawancara  awal  dengan  bapak  Rokhis  Wakasek  SMK  Muhammadiyah  2  Playen,  24  Oktober 2015.
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
berorientasikan  pada  pengembangan  sikap  dan  kepribadian  siswa  semata,  tetapi  juga kebijakan-kebijakan yang berorentasikan pada peningkatan kompetensi lulusan sebagai wujud aktualisasi diri siswa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, para alumni dan lulusan sekolah benar-benar  dapat  membawa  citra  baik  di  mata  publik  sebagai out  put sekolah  dan  pada akhirnya, masyarakat sekitar dapat menaruh perhatian, simpati dan kepercayaan penuh ( public trust totality ) terhadap mutu dan kualitas sekolah.
Berdasarkan  realitas  dan  permasalahan  tersebut,  maka  hal  inilah  yang  menjadi perhatian  dan  fokus  peneliti,  untuk  mengadakan  penelitian  lebih  jauh  serta  mengadakan analisa mendalam terkait dengan kebijakan sekolah dalam meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan  (SKL)  siswa  di  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  Hal  ini  perlu  dilakukan  sebagai bagian dari upaya dan peran serta dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di  Republik  ini.  Oleh  karena  itu,  untuk  menelusuri  fenomena  tersbut,  dapat  dirumuskan pertanyaan sebegai berikut: 1) Apa saja kebijakan-kebijakan yang dirumuskan sekolah dalam meningkatkan  Standar  Kompetensi  Lulusan  siswa?  2)  Bagaimana  implementasi  kebijakan- kebijakan  sekolah  dalam  meningkatkan  Standar  Kompetensi  Lulusan  siswa?  Dan  3) Bagaimana evaluasi kebijakan sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah?
Hasil  penelitian  bertujuan  untuk;  1)  mendeskripsikan  dan  memetakan  kebijakan- kebijakan  yang  telah  dirumuskan  sekolah  dalam  upaya  meningkatkan  Standar  Kompetensi Lulusan  siswa.  2)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis  impelementasi  kebijakan-kebijakan yang  telah  dirumuskan  sekolah  dalam  upaya  meningkatkan  Standar  Kompetensi  Lulusan siswa.  3)  Mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  evaluasi  yang  dilakukan  pihak  sekolah terkait  implementasi  kebijakan  tersebut.Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memperkaya  khazanah  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  konsep-konsep  dasar  kebijakan pendidikan dan kebijakan-kebijakan sekolah.
Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai solusi alternatif: 1) Bagi para siswa – hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal dan  kesadaran  individu  siswa  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  diri  dan  mengembangkan serta  mengasah  keterampilan  personal  ( soft  skill )  sesuai  dengan  bidang  dan  kejuruannya.  2) Bagi  para  guru  –  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  refleksi  terhadap kualitas  proses  pembelajaran,  dan  memaksimalkan  bimbingan,  arahan,  dan  pendampingan siswa guna mengantarkannya pada kecenderungan, bakat dan minat masing-masing individu siswa.  3)  Bagi  kepala  sekolah  –  hasil  penelitian  ini  sebagai  pertimbangan  sekaligus  bahan evaluasi  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  telah  dirumuskan  sekolah  untuk  kemudian diorientasikan  pada  peningkatan  kompetensi  lulusan  atau  siswa.  Hal  ini  perlu  dan  penting dilakukan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu dan kualitas sekolah sekaligus membangun komitmen warga sekolah untuk terus memperbaiki diri ( continous improvement ) dan meningkatkan kepercayaan publik ( public trust development ).
Berdasarkan  jenis  datanya,  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif  yakni penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individu  maupun  kelompok. 6 Adapun  bentuk  penelitian  ini  –  merujuk  pada  penelitian-penelitian  terdahulu  –  merupakan studi  kasus  ( case  study ),  yaitu  penelitian  yang  mengumpulkan  dan  menganalisis  data berkenaan  dengan  suatu  kasus  –  bisa  berupa  masalah,  kesulitan,  hambatan,  penyimpangan, atau  bahkan  keberhasilan  dan  keunggulan  –  yang  terjadi  pada  perorangan  atau  kelompok, untuk  kemudian  merumuskan  solusi  pemecahannaya. 7 Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengungkap  fenomena  kebijakan-kebijakan  yang  dirumuskan  sekolah  dalam  upaya meningkatkan  kompetensi  lulusan  siswa  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif.  Studi  deskriptif  berusaha  mendeskripsikan  dan menginterpretasikan apa yang ada, kondisi hubungan yang ada, pendapat yang muncul, proses yang sedang berlangsung, maupun efek yang terjadi. 8
Penelitian ini mengambil setting lokasi di SMK Muhammadiyah 2 Playen yang berada di  Jln.  Jatisari  -  Playen  Gunungkidul.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  SMK Muhammadiyah  2  Playen  dengan  beberapa  pertimbangan  dan  alasan  berikut: Pertama , Meskipun  kebijakan-kebijakan  sekolah  telah  dirumuskan  dan  implementasikan  oleh  pihak sekolah  tetapi  tetap  saja  hasil  ketercapaian  belajar  siswa  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini merupakan  problem  akademik  yang  harus  segera  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pihak sekolah. Kedua, kemudahan akses ( accessible ). Peneliti mendapatkan kemudahan akses data dan  informasi,  baik  secara  langsung  dengan  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  atau secara tidak langsung dengan mengakses laman atau website sekolah. Dari segi akses lokasi, lokasi  penelitian  masih  dalam  kategori  keterjangkauan,  sebab  institusi  sekolah  masih  dalam lingkup  kawasan  Yogyakarta.Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  maka  institusi  ini  layak untuk dijadikan lokasi atau setting penelitian sebagai langkah awal upaya perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini.
Disamping  itu,  data  yang  digunakan  berupa  data  non  statistik  yang  didapat  dari  data yang tidak tertulis  berupa kata-kata, atau tindakan serta data tertulis.  Data-data ini diperoleh dari subyek yang diteliti dan diwawancarai sebagai sumber utama. Adapun sumber data dalam penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua, pertama .  Data  primer  yaitu  sumber  data  yang  langsung memberikan data kepada pengumpul data. 9 Data utama dalam penelitian ini adalah data-data yang  berasal  dari  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  dalam  perumusan  kebijakan-kebijakan sekolah  ( the  leader  of  making  policy ). Kedua ,  data  sekunder  adalah  data  yang  datang  dari tangan kedua (dari tangan yang ke sekian) yang tidak seasli data primernya. 10 Data ini dapat diperoleh melalui para guru, siswa, dan masyarakat sekolah, buku-buku, literatur, jurnal dan sumber-sumber lain yang terkait dengan kebijakan sekolah.
6 Lihat  Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  dan  Praktek ,  cet.  ke-11,  Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hal. 245.
7 Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 77-78.
8 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan , Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hal. 119.
9 Sugiyono, Metode  Penelitian  kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  cet.  ke-8,  Bandung:  Alfabeta,  2009, hal. 225
10 Abdul Halim Hanafi, Metodologi Penelitian Bahasa; untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi, cet. ke-1, Jakarta: Diadit Media Press, 2011, hal.128.
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif selain sebagai perencana sekaligus juga sebagai  pelaksana pengumpul data atau instrumen. 11 Adapun teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Pertama ,  Interview.  peneliti  membuat  pedoman  interview  dalam  bentuk semi- structure interview . Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview , di mana  dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  bila  dibandingkan  dengan  wawancara terstruktur. 12 Informan  ditentukan  secara puposive dengan  pertimbangan  bahwa  subjek  yang dijadikan  informan  tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  diharapkan  atau  dengan pertimbangan memiliki jabatan atau wewenang, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi. Kedua ,  Observasi.  Adapun  observasi  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini yakni  dengan  model  observasi  non-partisipatif  ( nonparticipant  observation )  dalam  artian bahwa peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati melainkan hanya sebagai pengamat  independen. 13 Ketiga ,  dokumentasi  Adapun  dokumen  yang  ingin  diperoleh  dalam penelitian  yaitu  dokumentasi  berupa  hasil  rumusan  dan  formulasi  kebijakan-kebijakan  yang telah  dibuat  dan  ditentukan  pihak  sekolah  selama  ini  dalam  wujud  konkrit  tulisan,  atau transkip  hasil  perencanaan  dan  perumusan  kebijakan. Keempat .  Triangulasi.  Peneliti menggunakan  triangulasi  sebagai  teknik  pengumpulan  data  sekaligus  sebagai  teknik  untuk mengecek,  membandingkan,  dan  menguji  kredibilitas  data  yang  diperoleh  dari  sumber  data yang berbeda.  Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi  dalam pengumpulan data,  maka  data  yang  diperoleh  akan  lebih  konsisten,  tuntas  dan  pasti. 14 Adapun  teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut:    a)  Reduksi  data  ( data  reduction );  b) Penyajian  data  ( data  display );  c)  Penarikan  kesimpulan/verifikasi  ( conclusion  drawing  and verification ). 15

## PEMBAHASAN
Tidak banyak penelitian yang mengkaji tentang analisis kebijakan sekolah khususnya yang  berkaitan  dengan  standar  lulusan  siswa.  Namun,  sejauh  penelusuran  penulis  terhadap karya-karya  sejenis,  penulis  menemukan  beberapa  hasil  penelitian  yang  memiliki  relevansi dengan kajian dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:
Pertama , Tesis karya Fatoni Aziz yang berjudul  “ Kebijakan Madrasah dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”. 16 Penelitian ini dilakukan di MAN 1 kota Magelang yang  memiliki  siswa  sebanyak  822  orang  dengan  latar  belakang  rata-rata  anak  petani  dan buruh  yang  berasal  dari  pedesaan,  serta  pendidikan  orang  tua  rata-rata  SMP.  Hasil  dari
11 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 121
12 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen , cet. ke-2, Bandung: Alvabeta, 2014, hal. 387.
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 133.
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 241.
15 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif... ,hal. 247-252.
16 Fatoni Aziz, “ Kebijakan Madrasah dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003, hal. 27
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
penelitian ini adalah sebagai berikut  a) kebijakan MAN 1 kota Magelang adalah memperkuat kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menetapkan skil dasar sistem pendidikan  yang berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja,  memaksimalkan  penggunaan  dana sumbangan operasional pendidikan yang berasal dari orang tua maupun pemerintah baik pusat ataupun daerah. b) aplikasi dari kebijakan berjalan tanpa mengalami banyak hambatan karena kerjasama  antara  orang  tua,  lembaga  pendidikan  dan  masyarakat  yang  sangat  baik.  c) implikasi  dari  kebijakan  tersebut  adalah  semakin  meningkatnya  prestasi  belajar  siswa  dan semakin  banyak  keinginan  masyarakat  untuk  menyekolahkan  putra  putrinya  di  madrasah tersebut.
Kedua ,  Tesis  karya  Nur  Wahyuni  yang  berjudul  “ Kebijakan  Pokok  SMU Muhammadiyah  Sewon  Bantul  dalam  Membina  Etos  Belajar  Siswa  Keluarga Miskin”. 17 Penelitian ini mengungkapkan kebijakan sekolah dalam meningkatkan etos belajar siswa yang sebagaian besar hidup dalam keadaan miskin, dimana berdasarkan data dari Tata Usaha  97%  orang  tua  siswa  yang  berpenghasilan  kurang  dari  Rp.  200.000  per  bulan. Kebijakan  dasar  pendidikan  SMU  Muhammadiyah  Sewon  Bantul  sebagai  sekolah  swasta dalam  menghadapi  berbagai  problem  tersebut  adalah  dengan  memberikan  beasiswa  yang didasarkan  pada  kemampuan  akademik  untuk  mendorong  prestasi  belajar  siswa.  Kebijakan dasar  ini  adalah  dengan  memberikan  keringanan  biaya  administrasi  sekolah.  Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa keberhasilan siswa SMU Muhammadiyah Sewon Bantul diduga  karena  etos  belajar  siswa  dan  kebijakan  sekolah,  serta  kebijakan  pendanaan  dari pemerintah.
Ketiga ,  Tesis  karya  Hindatulatif  yang  berjudul  “ Kebijakan  Madrasah  dalam Aktualisasi  Nilai-Nilai  Akidah  Akhlak  Siswa  Tunanetra  MTs  LB-A  Yaketunis Yogyakarta.” 18 Tesis  tersebut  mendieskripsikan  kebijakan  MTs  LB-A  Yaketunis  Yogyakarta dalam aktualisasi nilai-nilai akidah akhlak bagi siswa-siswanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi  problem  konsep  diri  dan  kepercayaan  diri  dan  penelitian  ini  hanya  terfokus  pada konsep  diri  tentang  kepercayaan  diri  dan  akhlak. Keempat, tesis  karya  M.  Hamid  Aqil  yang berjudul “Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi  Kasus  pada  SMK  di  Pondok  Pesantren"Nahdlatuth-Thalabah”)  Kesilir  Wuluhan Jember”. Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  temuan:  1)  proses  pengambilan  kebijakan penyelenggaraan  SMK  Nahdlatuth-Thalabah  dijalankan  sesuai  dengan  mekanisme pengambilan  kebijakan  manajemen  modern,  yaitu  perumusan  kebijakan  dengan  melalui pengidentifikasian  masalah,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  masalah  kebijakannya  adalah bersifat  Artificial.  2)  Proses  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  SMK  Nahdlatuth- Thalabah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  dan  prosedur  pelaksanaan.  Proses implementasi  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  (Kepala  Sekolah,  wakil  dan  para  guru)
17 Nur Wahyuni,  “ Kebijakan Pokok SMU Muhammadiyah Sewon Bantul dalam Membina Etos Belajar Siswa Keluarga Miskin,” Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2001, hal. 15.
18 Hindatulatif,  “ Kebijakan  Madrasah  dalam  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Akidah  Akhlak  Siswa  Tunanetra MTs  LB-A  Yaketunis  Yogyakarta”, Tesis  tidak  diterbitkan,  Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Kalijaga, 2009, hal. 12.
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
yang  memiliki  standar  persayaratan  dan  sarana  prasarana  memadai  merupakan  pendukung dalam pengimplemetasian kebijakan penyelenggaraan SMK Nahdlatuth-Thalabah. 19
Kelima , Jurnal karya Aini Mahabbati yang berjudul “Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis  Pendidikan  Bagi  Individu  Berkebutuhan  Khusus”. 20 Dalam  tulisannya  ia mengungkapkan bahwa pendidikan khusus dirancang untuk memberi layanan pendidikan bagi individu  berkebutuhan  khusus  agar  dapat  mencapai  prestasi  sesuai  potensi  dan kapasitasnya.Pelaksanaan  pendidikan  khusus  dimulai  dari  memahami  peserta  didiknya.  Dari beberapa tesis dan penelitian di atas menunjukan bahwa penelitian yang peneliti angkat dalam tesis  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  tersebut. Keenam ,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Acep  Supiadi  tentang  “ Analisis  Prakondisi  Implementasi  Kebijakan    Peningkatan Kompetensi Guru”. 21 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan kajian multi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan sebagai  berikut.  Pertama,  kualitas  komunikasi memberikan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan sekolah. Bentuk komunikasi yang  diperluas  tampaknya  berupa  komunikasi  yang  hati-hati, menarik,  akurat,  tepat  ke sasaran,  terbuka  dan  religius,  tapi  tegas.  Kedua,  kualitas  sumber  daya  yang tersedia  sudah cukup  dalam  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  sekolah.  Ketiga,  kualitas  sikap eksekutif memberikan  dukungan  yang  cukup.  Keempat,  kualitas  struktur  birokrasi,  penggunaan referensi/SOP, dan sumber daya memberikan dukungan yang cukup.
Selanjutnya ketujuh ,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sitta  Aulia  tentang “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di  Kota  Surabaya  Pada  Tingkat  Pendidikan  Menengah  dan  Kejuruan)”. 22 Penelitian  ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  dukungan  pemerintah  kota  Surabaya  dan dampaknya  dalam  pelaksanaan  pendidikan  wajib  belajar  12  tahun  di  Kota  Surabaya. Pendidikan menjadi  tanggung jawab pemerintah  daerah merupakan konsekuensi  dari adanya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang  nyata  dan  luas  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan pendidikan di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di lima  sekolah  menegah  dan  kejuruan  yang  ada  di  Surabaya,  dengan  sumber  data  dinas pendidikan  kota  Surabaya,  pengamat  pendidikan,  kepala  sekolah  dan  guru  di  sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi,  observasi, dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan: 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan  pemberian  Biaya  Operasional  Pendidikan  Daerah  (BOPDA)  mulai  pendidikan  dasar
19 M. Hamid Aqil, “ Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi  Kasus  pada  SMK  di  Pondok  Pesantren"Nahdlatuth-Thalabah”)  Kesilir  Wuluhan  Jember,” Tesis  tidak diterbitkan, Malang: Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, hal. 35.
20 Aini Mahabbati, “Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus,” Jurnal Pendidikan Islam , Vol. III. No. 1. Juni 2014, hal. 31.
21 Acep  Supriadi,  “ Analisis  Prakondisi  Implementasi  Kebijakan    Peningkatan  Kompetensi  Guru”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 18 No. 1. April 2011. hal 47.
22 Sitta  Aulia, “Desentralisasi  Kebijakan  Pendidikan  (Studi  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Belajar  12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)”. Jurnal Politik Muda, Vol. 2, No. 1 Maret 2012, hal. 204
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program  BOPDA  berdampak  postif  pada  peningkatkan  akses  pendidikan  untuk  masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya; 3)Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada  manajemen  pelaksanaan  ditingkat  sekolah,  antara  lain:  kebijakan  sekolah  dalam  hal pembiayaan,  kondisi  sarana  dan  prasarana  pembelajaran,  partisipasi  siswa  dalam pembelajaran dan ekstrakulikuler, serta partisipasi Orangtua.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan  dan  analisa  data  di  lapangan menunjukkan  beberapa  temuan  penting  terkait  evaluasi  kebijakan  sekolah  dalam meningkatkan kompetensi lulusan siswa di SMK Muhammadiyah 2 Playen, Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

## 1. Formulasi Kebijakan Sekolah
Formulasi  kebijakan  sekolah  dalam  meningkatkan  kompetensi  lulusan  siswa mencakup  beberapa  aspek  penting  seperti:  (a)  Tujuan  Perumusan  Kebijakan  ( Policy Goals );  (b)  Perumus  Kebijakan  ( Policy  Makers );  dan  (c)  Jenis  dan  bentuk  Kebijakan ( Policy Formations ).
Pertama , Tujuan Perumusan Kebijakan ( Policy Goals ). Tujuan formulasi kebijakan sekolah secara umum, dapat dikatakan sangat mendukung peningkatan standar kompetensi lulusan  siswa  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  seluruh  kebijakan  sekolah  yang  berbentuk program-program sekolah diorientasikan untuk mensukseskan dan memajukan kualitas dan mutu  sekolah,  yakni  dengan  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul, berkualitas  dan  berintegritas.  Kebijakan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pihak  sekolah sesungguhnya  merupakan  bagian  upaya  untuk  mempersiapkan  generasi-generasi  yang berkualitas  berikutnya. Kedua ,  Perumus  Kebijakan  ( Policy  makers ),  seluruh  kebijakan sekolah  yang  ada  tentunya  dirumuskan  oleh  para  perumus  kebijakan  sekolah  itu  sendiri. Artinya,  banyak  pihak  yang  terlibat  dan  turut  andil  dalam  perumusan  kebijakan  sekolah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:
“Pertama  kita  melakukan  rapat  antar  kepala  sekolah  dan  wakil-wakilnya.  Setelah hasil  rapat  diperoleh,  baru  kita  sampaikan  pada  rapat  guru.  Tentunya  dalam pelaksanaanya  semua  pihak  banyak  telibat,  mulai  dari  guru  wali  kelas,  kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru bimbingan UN, guru-guru agama ikut aktif mendampingi anak-anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah.” 23
Apabila  dicermati  dengan  seksama,  bahwa  dari  hasil  interview  diatas  menunjukkan bahwa  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  dan  program-program sekolah  di  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  Dalam  hal  ini  kepala  sekolah,  wakil  kepala sekolah,  para  guru  merupakan  aktor  perumus  kebijakan  sekolah.  Apabila  ditinjau  dari bentuk  proses  dan  tahapan  perumusan  kebijakan  yang  dilakukan  sekolah,  sesungguhnya dapat  digolongkan  dalam  lingkup  teori  perumusan  kebijakan  yakni  termasuk  dalam  teori
23 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
deliberatif.  Teori  ini  menekankan  adanya  konsultasi,  menimbang-nimbang  atau “musyawarah” antar pemegang otoritas kebijakan dalam perumusan suatu kebijakan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1:

## Proses dan Tahapan Perumusan Kebijakan Sekolah
Ketiga , Jenis dan bentuk Kebijakan ( Policy Formations ). pihak sekolah juga telah banyak  merumuskan  berbagai  program  sekolah  sebagai  upaya  meningkatkan  mutu  dan kualitas sekolah. Mutu dan kualitas yang baik dapat dilihat dari output yang baik itu sendiri dalam  hal  ini  siswa-siswa  alumni  sekolah.  Oleh  karena  itu  pihak  sekolah  SMK Muhammadiyah  2  Playen  telah  banyak  membuat  kebijakan-kebijakan  sesuai  dengan keperluan  dan  kebutuhan  masyarakat  luas  ( need  assessment ).  Hal  ini  sebagaimana dikemukakan oleh informan sebagai berikut:
“Kalau  untuk  jenis  kebijakan  sekolah  yang  telah  dirumuskan  selama  ini,  secara umum  ada  sembilan  (9),  ada  kebijakan  di  bidang  umum,  bidang  kurikulum  dan pembelajaran,  bidang  ketenagaan,  bidang  hubungan  masyarakarat,  bidang kesiswaan, bidang pengembangan fasilitas, bidang keuangan, bidang kesejahteraan sosial, bidang qoidah pendidikan dasar Muhammadiyah.” 24
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut diperoleh keterangan klasifikasi atau jenis- jenis kebijakan yang dirumuskan oleh pihak sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen. Hal tersebut  terkonfirmasi  dalam  dokumentasi  rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah  SMK Muhammadiyah  2  Playen  tahun  pelajaran  2014/2015. 25 Secara  lebih  lanjut  poin  tersebut terdapat dalam uraian kebijakan umum pimpinan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
24 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
25 Lihat dalam lampiran dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun Pelajaran 2014/2015, hlm. 14. Lihat juga lampiran dokumentasi Rencana Kerja Jangka Menengah SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun 2014-2018. hal. 12
Antar kepala sekolah dan wakasek
Hasil rapat Guru-guru Hasil rapat Dokumentasi Sosialisasi
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152

## Gambar 2:

## Kebijakan Umum yang diformulasikan Sekolah
Adapun  ditinjau  dari  bentuk  kegiatannnya,  maka  kebijakan  tersebut  ada  yang berupa kegiatan-kegiatan akademik dan non-akamdemik. 1) Kegiatan Akademik meliputi; penambahan jam pelajaran di semester 6 pada mata bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matemetika; Bedah SKL UN melalui penelaahan kisi-kisi soal UN; Kegiatan les sore hari melalui  latihan  soal  dan  pembahasannya;  Pembentukan  kelompok  belajar  ( study  club );
Pembelajaran  interaktif  melalui  tayangan  LCD/VCD  player;  Pengadaan  soal-soal  latihan (Bank  soal);  Tes  Uji  Coba  (TUC)/tes  penjajakan  yang  dilaksanakan  sekurangnya  7  kali; dan Latihan ujian praktik kompetensi keahlian.
Sedangkan  2)  kegiatan  non  akademik  meliputi;  Malam  Bina  Iman  dan  Taqwa (MABIT)  yang  dilaksanakan  pada  beberapa  malam  Ahad;  Pendampingan  oleh  guru pendamping,  guru  BP  dan  wali  kelas;  Sosialisasi  kebijakan  UN,  baik  kepada  siswa  kelas XII,  orangtua  siswa  maupun  guru/karyawan;  Pelatihan  motivasi  berprestasi  (AMT); Pengajian  dan  do’a  bersama  masyarakat  sekitar.  Pemberian  pin  kepada  siswa  yang  lulus dalam  tes  penjajakan;  dan  Melaksanakan  Yel-yel  sebelum  pelajaran  pertama  dimulai. Secara keseluruhan rumusan kebijakan telah tersesun secara sistematis, propektif, dan telah melewati pemikiran yang matang.

## 2. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Sekolah
Pada  poin  ini  dijelaskan  bahwa  sosialisasi  dan  implementasi  kebijakan  sekolah mencakup  beberapa  aspek  penting  sebagai  berikut:  (a)  Implementator  Kebijakan;  (b) sosialisasi  Kebijakan  sekolah;  (c)  Partisipasi  Warga  Sekolah;  dan  (d)  Faktor  Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Sekolah.
Pertama ,  Implementator  Kebijakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap kedua setelah pembuatan dan pengembangan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, rencana adalah  20%  keberhasilan,  implementasi  adalah  60%  sisanya,  20%  sisanya  adalah bagaimana  kita  mengendalikan  implementasi.  Implementasi  kebijakan  adalah  hal  yang
Kebijakan Umum Umum Kurikulum & pembelajaran Ketenagaan Humas Kesiswaan Pengembang an fasilitas Keuangan Kesejahteraan sosial Kaidah PD Muhammadiyah
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
paling  berat,  karena  disini  masalah-masalah  yang  terkadang  tidak  dijumpai  di  dalam konsep dan perumusan, dalam tataran praktis muncul di lapangan. Keterlibatan para aktor tidak  saja  dalam  perumusan  kebijakan  semata,  melainkan  juga  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Begitu  juga  halnya  dengan  implementasi  kebijakan  di  SMK Muhammadiyah  2  Playen  dimana  juga  terdapat  para  aktor  perumus  sekaligus  pelaksana kebijakan sekolah. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:
“Setelah  kebijakan  tersebut  disosialisasikan  lalu  kemudian  dilaksanakan  secara bersama-sama,  mulai  dari  tingkat  atas  sampai  tingkat  bawah  yaitu  dari  kepala sekolah  wakil  kepala  sekolah,  wakasek  kurikum,  para  guru,  baik  guru  agama maupun umum, karyawan, sampai kepada siswa.” 26
Berdasarkan  cuplikan  hasil  wawancara  tersebut  diperoleh  keterangan  yang menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan sekolah adalah seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat  sekolah.  Aktor  yang  paling  utama  berperan  dalam  implementasi  kebijakan sekolah adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ( the leader of education ), lalu disusul  oleh  para  guru,  karyawan  dan  siswa.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  dan  program  – program  sekolah  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  para  pihak  dan  pemangku pendidikan  ( stakeholder ).  Disamping  itu  juga,  sebagai  pemimpin,  keberadaan  kepala sekolah  menduduki  peran  amat  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan  pimpinan  puncak ( top  leader )  untuk  mengelola  seluruh  sumber  daya  yang  dapat  mendukung  pencapaian keunggulan sekolah.
Jika  ditinjau  dari  kelembagaan  pelaksana  kebijakan  sekolah,  maka  para  aktor implementasi  di  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bagian yaitu: (a) ,  Aktor  pelaksana  formal,  yang  meliputi  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah, wakasek kurikulum, wakasek Humas, kerjasama, waka sarana prasarana, waka kesiswaan, kepala  tata  usaha,  bendahara  sekolah,  guru  wali  kelas  serta  siswa. (b) Aktor  pelaksana informal, yang meliputi para orangtua siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Kedua ,  Sosialisasi  Kebijakan  Sekolah.  Kebijakan  pendidikan  yang  dirumuskan harus  senantiasa  dikomunikasikan  secara  terus-menerus  kepada  warga  sekolah.  Supaya khalayak  memahaminmya  lebih  mendalam.  Sebab,  tidak  diterimanya  suatu  kebijakan tersebut,  bisa  jadi  bukan  karena  kebijakan  yang  dirumuskan  tersebut  kurang  aspiratif; melainkan  terutama  karena  belum  dipahaminya  secara  mendalam  oleh  warga  sekolah. Kontinuitas komunikasi ini sangat penting artinya, jika kita sadari bahwa tidak semua hal yang  dikomunikasikan  oleh  komunikator  itu  senantiasa  dapat  dicerna  persis  oleh komunikan. Jika jarang terjadi, sesuatu yang telah dikomunikasikan dengan baik, ternyata pahami salah oleh komunikan. Kesalahpahaman inilah yang sering kali menjadi penyebab tidak  tersosialisasikannya  suatu  rumusan  kebijakan  yang  sudah  final  tersebut.  Bahkan, tidak mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan terhadap kebijakan yang sah bisa disebabkan oleh salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi.
26 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  menyebutkan  bahwa  proses  sosialisasi  kebijakan sekolah  dapat  dilakukan  dengan  cara:  (a)Rapat  guru  dan  karyawan.  Kegiatan  ini dilaksanakan  sebagai  wadah  mengkomunikasikan,  mensosialisasikan  dan  memberikan pemahaman  kepada  para  guru  dan  karyawan  terkait  dengan  program-program  sekolah. Seperti  sosialisasi  kebijakan  UN  misalnya,  para  guru  dan  karyawan  diberikan  informasi dan  pemahaman  yang  intensif  dan  komprehensif  terkait  kebijakan  UN,  kriteria  kelulusan yang harus dicapat, serta persiapa yang perlu dilakukan untuk menghadapi UN; (b) Rapat komite sekolah. Adapun di dalam rapat ini dibicarakan dan dibahas serta dimusyawarahkan terkait  isu-isu  yang  telah  dihadapi  oleh  sekolah,  seperti  persiapan  UN,  Iuran  Komite, termasuk juga dibicarakan mengenai program-program yang dirumuskan sekolah dan lain- lain  sebagainya;  (c)  Rapat  Orangtua  Siswa.  Rapat  ini  biasanya  dilaksanakan  untuk memberikan pemahaman kepada para orangtua tentang kebijakan Ujian Nasioal (UN) serta perubahan-perubahannya. Hal ini perlu diadakan mengingat  anak-anak mereka  yang akan menghadapi UN. Di samping itu juga, agar para orangtua turut andil memberikan support atau  dukungan  kepada  anak-anaknya  yakni  dengan  memberikan  bimbingan,  nasehat, arahan dan lain sebagainya; (d) Sosialisasi kepada siswa. Mengacu pada hasil wawancara tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  proses  sosialisasilisasi  program-program  dilakukan melalui dua cara yaitu; sosialisasi lisan dan tulisan. 27
Ketiga , Partisipasi Warga Sekolah. Kebijakan dibuat dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah-masalah ( problem solving ) yang dihadapi oleh khalayak. Demikian halnya  dengan  kebijakan  sekolah  diimplementasikan  untuk  meningkatkan  mutu  dan kualitas  sekolah.  Oleh  karena  itu,  masalah-masalah  warga  sekolah  yang  bermaksud dipecahkan,  maka  dalam  pelaksanaannya  memerlukan  dukungan  dan  partisipasi  warga sekolah.  Keterlibatan dan partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut justru  memperkukuh  pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  formal. Demikian  halnya  dengan  kebijakan  dan  program-program  sekolah  di  SMK Muhammadiyah  2  Playen.  Tentunya,  program-program  tersebut  akan  terlaksana  secara optimal jika program-program tersebut disambut baik dan positif serta mendapat dukungan dari  warga  sekolah  dalam  hal  ini  guru,  karyawan,  orangtua,  dan  siswa.  Sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:
“Responnya  baik  dan  positif.  Sebagian  dari  mereka  sangat  antusias  menyambut kehadiran  program-program  tersebut.  Meskipun  tidak  semuanya  melaksanakan secara maksimal. Sebab sebagian guru-guru ada yang melaksanakan dan ada yang tidak  melaksanakan.  Mungkin  salah  satu  faktornya,  kurangnya  kesadaran individunya dan lain sebagainya.” 28
Berdasarkan kutipan wawancara di atas diperoleh keterangan bahwa warga sekolah merespon  kebijakan  dan  program-program  sekolah  dengan  baik  dan  positif.  Kendati
27 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
28 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
demikian  tidak  seluruh  warga  sekolah  –  dalam  hal  ini  guru-guru  –  melaksanakan sepenuhnya apa yang telah dirumuskan menjadi program-program sekolah.
Keempat ,  Faktor  Yang  Memengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Sekolah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program-program sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut bisa berfungsi sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat.
1) Faktor  pendukung ;  Terdapat  beberapa  point  penting  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai faktor  pendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  meliputi: ( a)  Konsistensi warga  sekolah .  Para  implementator  cukup  konsisten  dengan  hal-hal  yang  menjadi kebijakan  sekolah.  Hal  terlihat  dari  adanya  kontinuitas  pelaksanaan  kebijakan  sekolah mulai  dari  dirumuskan  hingga  sampai  diimplementasikan.  Sebagaimana  dikemukakan oleh informan bahwa “faktor pendukung yang terutama adalah komitmen dan konsisten dari  semua  teman-teman  guru  dan  karyawan  cukup  tinggi  selain    itu  juga  adalah kebersamaan  dari  teman-teman  guru  dan  karyawan.  Serta  adanya  partisipasi  dan dukungan  dari  masyarakat  dan  komite”. 29 (b) Akseptabilitas  dan  Partisipasi  warga sekolah. faktor  keberterimaan  dan  partisipasi  merupakan  syarat  yang  esensial  jika individu guru dan staf diharapkan akan dapat merasa bahwa mereka menjadi bagian dari perubahan  dan  tidak  hanya  keberadaannya  sebagai  pelaksana  perubahan  yang dikembangkan oleh orang lain. Menurut hemat peneliti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam  pelaksanaan  kebijakan,  tidak  saja  sekedar  dipandang  sebagai  loyalitas  warga sekolah  atas  kebijakan  sekolah  atau  kepala  sekolah,  melainkan  yang  juga  tak  kalah penting  adalah  bahwa  kebijakan  tersebut  hendaknya  dianggap  oleh  warga  sekolah sebagai  miliknya  ( posesifitas ).  Dengan  adanya  perasaan  memiliki  terhadap  kebijakan- kebijakan  sekolah,  warga  sekolah  akan  semakin  optimal  memberikan  sumbangsihnya dalam  implementasi  kebijakan  sekolah;  (c) Komunikasi .  Komunikasi  adalah  suatu proses,  yang  dalam  proses  itu  partisipan  betukar  informasi  dalam  suatu  waktu. Kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan  maksimal,  manakala  komunikasi perumusan  kebijakan  kepada  sasaran  kebijakan  berjalan  dengan  baik.  Sebagaimana dipaparkan  oleh  salah  seorang  guru  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  bahwa  “faktor pendukungnya  adalah  adanya  komitmen,  komunikasi,  semangat  dan  kerjasama  yang baik  dari sekoplah baik  guru maupu   karyawan  dalam mensukseskan program  sekolah dalam meningkatkan kompetensi lulusan”. 30 Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan  kebijakan  sekolah  dalam  hal  ini  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  dan pemangku  kepentingan  lainnya,  sedangkan  sebagai  komunikannya  adalah  warga sekolah termasuk guru, karyawan, dan siswa.
2) Faktor  hambatan .  Adapun  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  dalam  implementasi kebijakan  sekolah  yaitu  meliputi:  (a) Minimnya  sumber-sumber  potensial  sekolah. ketersedian  atau  tidaknya  sumber  potensial,  baik  yang  bersifat  manusia  maupun  non
29 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
30 Hasil wawancara dengan Guru Aqidah dan Ibadah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 5 Desember 2014.
manusia. hal ini tentu akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, pihak sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen masih mengalami ketidaksiapan sumber daya.  Adapun  jumlah  sumber  daya  yang  saat  ini  dimiliki  oleh  perguruan  SMK Muhammadiyah  2  Playen  dapat  diidentifikasi  kesiapannya  dalam  menyelenggarakan program  atau  kebijakan  sekolah  sebagai  berikut: pertama ,  Sumber  Daya  Manusia (SDM). Pada aspek ini, SMK Muhammadiyah 2 Playen masih tergolong rendah, sebab masih  ada  ditemukannya  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  belum  memiliki  guru  atau pelatih,  seperti  pelatih  Tapak  Suci. 31 Kedua ,  Sumber  Daya  Pendanaan.  Kebutuhan operasional  telah  dapat  dibiayai  dari  dana  iuran  Komite  Sekolah,  sedangkan  biaya pemeliharaan,  renovasi,  dan  pengembangan,  serta  investasi  masih  mengharapkan bantuan  dari  pihak  lain  yang  tidak  mengikat. 32 Ketiga ,  Sumber  Daya  Sarana  dan Prasarana.  Kebutuhan  ruang  teori  maupun  praktek  untuk  menunjang  proses  belajar mengajar telah memadai dengan kondisi baik, namun kondisi peralatan praktik terutama untuk  program  keahlian  akuntansi  dan  administrasi  perkantoran  baik  jumlah  maupun kualitasnya  belum  memenuhi  standar. 33 (b)  Rendahnya  motivasi  belajar  siswa .  Kondisi riil  di  lapangan  mengungkapkan  bahwa  motivasi  dan  kesadaran  siswa  untuk  belajar keras  dan  serius  masih  tergolong  rendah.  Kenyataan  ini  dipertegas  oleh  paparan  salah seorang  guru  SMK  Muhmmadiyah  2  Playen  yang  mengatakan  bahwa  “Faktor penghambatnya adalah tidak semua anak-anak mau belajar dengan sungguh-sungguh”. 34 Statemen  ini  mengisyarakat  bahwa  salah  satu  penghambat  pelaksanaan  program  atau kebijakan  sekolah  adalah  rendahnya  motivasi  dan  budaya  belajar  siswa.  Hal  ini dipertegas  pula  oleh  keterangan  dari  kepala  sekolah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen yang  mengatakan  bahwa  “semangat  siswa  untuk  berprestasi,  ada  anak  yang semangatnya  tinggi  ada  pula  yang  semangat  belajarnya  rendah”. 35 (c)  Terbatasnya ekonomi  orangtua. Ketidakmampuan  sebagian  orangtua  siswa  memenuhi  kebutuhan sekolah  siswa  akan  mempengaruhi  pada  terlaksananya  program  dan  kebijakan- kebijakan  sekolah.  seperti  kelas  Akuntansi  misalnya  yang  mensyaratkan  memiliki laptop  untuk  praktik  langsung.  Hal  ini  dirasa  sangat  memberatkan  siswa  khususnya orangtua mereka. Sebab sebagian mereka datang dari ekonomi menengah ke bawah atau dari  keluarga  pra  sejahtera.  Realitas  ini  dipertegas  dengan  keterangan  dari  kepala Sekolah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  mengungkapkan  bahwa  “semangat  orang  tua untuk membiayai masih kurang”. 36 (d) Rendahnya kesadaran para guru . Suatu rumusan kebijakan  jika  telah  diimpelemtasikan  di  lapangan,  maka  akan  menemui  berbagai
31 Lihat dalam lampiran dokumentasi Rencana Kerja Jangka Menengah SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun Pelajaran 2014/2018, hal. 9
32 Lampiran  dokumentasi  Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  Tahun Pelajaran 2014/2018, hal. 10
33 lampiran  dokumentasi  Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  Tahun Pelajaran 2014/2018.
34 Hasil wawancara dengan Guru Aqidah dan Ibadah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 5 Desember 2014.
35 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
36 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
hambatan termasuk hambatan itu datang dari para guru itu sendiri. Sebagian mereka ada yang  antusias  menerima  dan  menjalankannya,  namun  juga  ada  yang  tidak melaksanakannya.  Seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  informan  bahwa:  “...Meskipun tidak  semuanya  melaksanakan  secara  maksimal.  Sebab  sebagian  guru-guru  ada  yang melaksanakan  dan  ada  yang  tidak  melaksanakan.  Mungkin  salah  satu  faktornya, kurangnya kesadaran individunya dan lain sebagainya.” 37 Memang harus diakui bahwa sebagian  guru  tertarik  atas  keputusan,  kebijakan  dan  program  sekolah,  namun  ada sebagian lagit tidak begitu halnya. Guru yang tertarik atas pembuatan keputusan sekolah termasuk kebijakan dan program sekolah karena didorong minatnya  yang tinggi dalam memajukan  sekolah,  keputusan  bersama  yang  melibatkan  banyak  pihak  menuntut adanya  komitmen  untuk  melaksanakan  dan  mengerjakan  tugasnya.  Sedangkan  guru yang  tidak  tertarik  atas  adanya  kebijakan-kebijakan  sekolah,  hanya  mengutamakan tugas pokok mengajar saja, tanpa ada kepedulian atas peleksanaan kebijakan baru yang cenderung  menambah  pekerjaan  baru  baginya.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  oleh  karena sebagian  dari  mereka  belum  memiliki  rasa  memiliki  ( posesifitas )  akan  kebijakan  dan program-program sekolah tersebut.

## 3. Evaluasi Kebijakan Sekolah
Suatu  kebijakan  tidak  boleh  dibiarkan  begitu  saja  setelah  dilaksanakan.  Begitu pelaksanaan  kebijakan  berlangsung,  selanjutnya  perlu  diperiksa,  dimonitoring  dan dievaluasi dengan seksama demi terciptanya kontinuitas dalam peningkatan dan perbaikan mutu  dan  kualitas  suatu  kebijakan.  Oleh  karena  ini,  dalam  hal  ini  ada  beberapa  aspek penting  yang  mencakup  dalam  evaluasi  kebijaka  yaitu;  a)  evaluator  Kebijakan;  b) Identifikasi  Tujuan  Kebijakan  Sekolah  yang  Akan  Dievaluasi;  c)  Efektivitas  Kebijakan Sekolah
Pertama ,  Evaluator  Kebijakan  Sekolah . Adapun  yang  termasuk  dalam  aktor evaluasi  kebijakan  adalah  para  pembuat  kebijakan  ( policy  maker ),  pelaksana  kebijakan ( policy  implementator ),  dan  administrator  dari  tingkat  nasional  sampai  dengan  tingkatan lokal.  Sementara  itu,  sebagai  evaluator  kebijakan-kebijakan  sekolah  adalah  mereka  yang terlibat dalam perumusan dan pelaksana kebijakan sekolah, khususnya kepala sekolah dan para guru. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:
“Yang mengevaluasi kebijakan dan program sekolah yaitu seluruh warga sekolah, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua guru. Biasanya, hal itu dilakukan  melalui  rapat  tim  pengurus  harian  dulu  yaitu  kepala  dan  wakil  kepala sekolah kemudian hasilnya nanti disampaikan kepada guru-guru di rapat pleno.” 38
Pernyataan  ini  dapat  dikonfirmasikan  langsung  dengan  keterangan  yang  diperoleh dari Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen yang mengatakan bahwa:
37 Hasil Interview dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen, pada 29 November 2014
38 Hasil  wawancara  dengan  Wakasek  Kurikulum  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  pada  29  November 2014.
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
“Seluruh  warga  sekolah  termasuk  kepala  dan  wakil  kepala  sekolah,  wakasek kurikulum,  dan  para  guru.  Biasanya  hal  ini  dilakukan  oleh  pengurus  harian  atau yang  tergabung  dalam  kelompok  manajemen.  Pelaksanaannya  dalam  bentuk  rapat koordinasi  yang  diadakan  dua  kali  masing-masing  pada  awal  semester  atau  dalam rapat pembagian tugas.” 39
Dari  keterangan  di  atas,  dapat  diketahui  pola  hubungan  antara  perumus  kebijakan dengan  pelaksana  kebijakan  sekolah  yang  bersifat  birokratis-demokratis  dimana  seluruh warga sekolah memiliki peluang dan kewenangan untuk melakukan evaluasi sesuai dengan jabatan fungsional yang diembannya. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3:
Pola Hubungan Perumus, Pelaksana Dan Evaluator Kebijakan Sekolah
Kedua ,  Identifikasi  Tujuan  Kebijakan  Sekolah  yang  Akan  Dievaluasi.  Salah  satu fungsi penting evaluasi adalah memberikan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang dicapai sesuai  dengan  sasaran  atau  tujuan.  Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  penting  untuk dikedepankan mengenai tujuan atau sasaran apa saja yang akan dievaluasi. Adapun tujuan- tujuan  atau  program  sekolah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen  berdasarkan  penelusuran peneliti  tentang  dokumentasi  terkait  yang  akan  dievaluasi  yaitu:  Program  kerja  SMK Muhammadiyah 2 Playen dan Program kerja Kepala Sekolah. Adapun tujuan dan sasaran kinerja  kepala  sekolah  meliputi  6  (enam)  kompetensi  penilaian  yaitu;  a)  kepribadian  dan sosial;  b)  kepemimpinan  dan  pembelajaran;  c)  pengembangan  sekolah;  d)  manajemen sumberdaya;  e)  kewirausahaan;  f)  supervisi  pembelajaran.  Secara  normatif,  hal  ini  telah
39 Hasil  Interview  dengan  Kepala  Sekolah  SMK  Muhammadiyah  2  Playen,  pada  29  November  2014. Keterangan  ini  juga  dapat  ditelaah  lebih  lanjut  dalam  dokumentasi  Program  Kerja  Kepala  Sekolah  SMK Muhammadiyah 2 PlayenTahun Pelajaran 2014/2015. Secara lebih rinci mengenai pembagian tugas dan struktur jabatan  fungsional  dapat  dilihat  lebih  dlanjut  dalam  dokumentasi  Susunan  Pembagian  Tugas  Mengajar  SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun Pelajaran 2014/2015 dan dokumentasi Susunan Jabatan, Wali Kelas, Guru Piket dan Pelaksana Kegiatan Ekstrakurikuler SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun Pelajaran 2014/2015.
Kebijakan Sekolah Perumus Kebijakan Pelaksana Kebijakan Evaluator Proses Evaluasi
Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 132-152
diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Ketiga, Efektivitas Kebijakan Sekolah. Meskipun kebijakan telah diimplementasikan, masih ada keraguan apakah masalah telah dipecahkan dengan baik dan apakah  kebijakan  yang  dipilih  telah  diimplementasikan  dengan  baik.  Selain  itu,  juga penting  kiranya  memantau  apakah  kebijakan  yang  dilaksanakan  telah  berjalan  dengan maksimal  atau  belum.  Oleh  karena  itu  perumus  kebijakan  sekolah  perlu  mengadakan evaluasi  kebijakan-kebijakan  sekolah.  Sepanjang  pengamatan  di  lapangan,  peneliti menemukan  adanya  beberapa  program  atau  kebijakan  sekolah  yang  dirasa  masih  kurang memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perubahan  dan  kemajuan  sasaran kebijakan tersebut, diantaranya yaitu: kegiatan Tes Ujin Coba (TUC) atau Tes Penjajakan UN.  Kegiatan  ini  masih  tergolong  rendah  pengaruhnya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan adanya hasil tes siswa dari tahap I sampai tahap III sebagai berikut 40 :
Tahap Waktu Pelaksanaan Kemampuan Jumlah Siswa Prosentase I 13-15 Oktober 2014 Lulus 18 19,15% Tidak lulus 75 79,79% Jumlah siswa 93 II 17-19 November 2014 Lulus 14 14,89% Tidak lulus 79 84,04% Jumlah siswa 93 III 15 - 17 Desember 2014 Lulus 14 14,89% Tidak lulus 79 84,04% Jumlah siswa 93 Gambar 4:
Rekapitulasi Hasil Tes Penjajakan UN Tahap I, II dan III
Dari tabel  diatas  dapat  kita simpulkan bahwa hasil tes penjajakan UN siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 2 Playen dari tahap I, II dan III menunjukkan adanya penurunan dan  stagnasi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  terkait  tentang  tes  uji  coba  UN atau  penajajakan  tersebut  masih  belum  efektif.  Tentunya  hal  tersebut  menjadi  perhatian pihak  kepala  sekolah  dan  para  guru  sebagai  penggerak  dan  perumus  kebijakan  tersebut untuk  kemudian  meninjau  ulang  kebijakan  terkait  atau  dapat  didesain  sedemikian  rupa hingga dapat dikembangkan bentuk atau model tesnya.
40 Lebih  lanjut  lihat  dokumentasi  Hasil  Rekapitulasi  Tes  Penjajakan  UN  Tahap  I,  II  dan  III  SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun Pelajaran 2014/2015

## SIMPULAN
Formulasi  kebijakan  sekolah  secara  umum,  dapat  dikatakan  sangat  mendukung peningkatan  standar  kompetensi  lulusan  siswa  SMK  Muhammadiyah  2  Playen.  Seluruh kebijakan  sekolah  yang  berbentuk  program-program  sekolah  diorientasikan  untuk mensukseskan  dan  memajukan  kualitas  dan  mutu  sekolah,  yakni  dengan  mempersiapkan sumber  daya  manusia  yang  unggul,  berkualitas  dan  berintegritas.  Sementara  itu,  seluruh kebijakan  sekolah  yang  ada  tentunya  dirumuskan  oleh  para  perumus  kebijakan  sekolah  itu sendiri. Perumusan kebijakan ( policy making ) dilakukan melalui musyawarah atau rapat kerja pimpinan dan guru-guru. Adapun ditinjau dari bentuk kegiatannnya, maka kebijakan tersebut ada yang berupa kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik.
Sementara  itu,  hasil  rumusan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  kemudian diimplementasikan.  Tentunya,  hal  ini  menuntut  banyak  pihak  untuk  terlibat  dalam pelaksanaan kebijakan-kebiajakan sekolah tersebut. para implementator kebijakan itu sendiri datang dari tingkatan tertinggi seperti kepala sekolah sampai pada level terbawah yakni guru, keryawan, dan siswa. Pelaksanaan yang baik tentunya menuntut adanya sosialisasi yang baik pula.  Komunikasi  merupakan  bagian  dari  proses  sosialisasi  kebijakan.  Pihak  sekolah  sendiri telah  membangun  hubungan  komunikasi  yang  baik  dan  kondusif  kepada  objek  kebijakan untuk  mensosialisasikan  program  dan  kebijakan-kebijakannya.  Sosialisasi  tersbut  dilakukan melalui;  Rapat  guru  dan  karyawan,  Rapat  komite  sekolah,  Rapat  Orangtua  Siswa,  dan Sosialisasi  kepada  siswa  baik  lisan  maupun  tulisan.  Adapun  pelaksaan  kebijakan  sekolah dalam  perjalanan  dan  prosesnya  tentunya  menemui  hambatan  dan  tantangan.  Hal  yang menjadi  point  pendukun  terlaksananya  program  sekolah  yaitu  konsistensi  warga  sekolah, akseptabilitas  dan  partisipasi  warga  sekolah  dan  komunikasi.  Sedangkan  hal  yang  menjadi hambatan dan tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut  meliputi; minimnya sumber-sumber potensial  sekolah;  rendahnya  motivasi  belajar  siswa;  terbatasnya  ekonomi  orangtua;  dan rendahnya kesadaran para guru.
Evaluasi  kebijakan  sekolah.  adapun  yang  bertindak  sebagai  evaluator  kebijakan- kebijakan  sekolah  adalah  mereka  yang  terlibat  dalam  perumusan  dan  pelaksana  kebijakan sekolah,  khususnya  kepala  sekolah  dan  para  guru.  Sedangkan  tujuan-tujuan  atau  program sekolah SMK Muhammadiyah 2 Playen yang menjadi prioritas sekolah untuk dievaluasi yaitu Program kerja Sekolah dan Program kerja Kepala Sekolah. Secara umum kebijakan-kebijakan yang  dirumuskan  sekolah  sudah  memenuhi  kriteria  standar  kompetensi  lulusan  secara nasional  dan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan.  Meskipun  demikian  ada  beberapa program  atau  kebijakan  sekolah  yang  dirasa  masih  kurang  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap perubahan dan kemajuan sasaran kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqil,  M.  Hamid. Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi Kasus pada SMK di Pondok Pesantren"Nahdlatuth-Thalabah”) Kesilir Wuluhan Jember, Tesis. Malang: Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
Aulia,  Sitta. “Desentralisasi  Kebijakan  Pendidikan  (Studi  Tentang  Pelaksanaan  Wajib Belajar  12  Tahun  Di  Kota  Surabaya  Pada  Tingkat  Pendidikan  Menengah  dan Kejuruan)”. Jurnal Politik Muda, Vol. 2, No. 1 Maret 2012.
Aziz, Fatoni. Kebijakan Madrasah dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.
Faisal, Sanapiah. Metodologi Penelitian Pendidikan , Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
H. Beare dan W. Lowe Boyd. Restructuring School , London: The Falmers Press,1993.
H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho. Kebijakan  Pendidikan ,  cet.  ke-2.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Hanafi,  Abdul  Halim. Metodologi  Penelitian  Bahasa;  untuk  Penelitian,  Tesis  dan  Disertasi, cet. ke-1. Jakarta: Diadit Media Press, 2011.
Hindatulatif. Kebijakan  Madrasah  dalam  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Akidah  Akhlak  Siswa Tunanetra MTs LB-A Yaketunis Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009.
J. Moloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
Mahabbati,  Aini.  “Kebijakan,  Implementasi  dan  Isu  Strategis  Pendidikan  Bagi  Individu Berkebutuhan Khusus,” Jurnal Pendidikan Islam , Vol. III. No. 1. Juni 2014.
Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D , cet. ke-8. Bandung: Alfabeta, 2009.
------------. Metode Penelitian Manajemen , cet. ke-2. Bandung: Alvabeta, 2014. Sukmadinata,  Nana  Syaodih. Metodologi  Penelitian  Pendidikan ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004.
Supriadi,  Acep.  “ Analisis  Prakondisi  Implementasi  Kebijakan    Peningkatan  Kompetensi Guru”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 18 No. 1. April 2011.
Supriyanto. Analisis  Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Gratis ,  Jakarta:  Tesis  pada  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  UI, 2010, tidak diterbitkan.
Syafaruddin. Efektivitias Kebijakan Pendidikan , Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Wahyuni,  Nur. Kebijakan  Pokok  SMU  Muhammadiyah  Sewon  Bantul  dalam  Membina  Etos Belajar Siswa Keluarga Miskin, Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2001.