Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

## Penerapan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual:  kajian  dari  aspek keperilakuan
Teguh Erawati a , Danang Kurniawan b
a Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, eradimensiarch@gmail.com b Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, danang96kurniawan@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 29-06-2018 Revisi 04-08-2018 Artikel diterima 31-08-2018

## Keywords:
organizational commitment, human resources, utilization of information technology, application of accrual based government accounting standards
Kata Kunci: komitmen organisasi, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  effects  of  organizational commitment,  human  resources,  and  the  utilization  of  information technology on  the  implementation  of  accrual-based  governmental accounting  standards.  Using  the  purposive  sampling  method,  this study has 45 department heads, sub-department heads, and staff of the finance department in each local government agency (SKPD – Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  of  Magelang  Regency  as  the respondents.  The  study  modifies  the  questionnaire  from  previous literature  to  generate  the  primary  data.    The  results  show  that organizational commitment affects the implementation of accrual- based  governmental  accounting  standards.  However,  two  other independent variables (human resources and the use of information technology)  have  no  effect  on  the  application  of  accrual-based governmental accounting standards.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek keperilakuan yaitu komitmen organisasi,  sumber  daya  manusia  serta  pemanfaatan  teknologi informasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metoda  kuantitatif  dan pengambilan data dengan teknik survei. Penelitian ini dilakukan di Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Megelang  dengan responden  adalah  kepala  bagian  keuangan,  sub  bagian  keuangan serta staf - staf pada bagian keuangan. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  sistem  akuntansi  akrual  dipengaruhi  oleh  komitmen organisasi.  Sedangkan,  sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah di  Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat  dalam  satu  dekade  terakhir.  Sejak  otonomi  daerah  dan  disentralisasi  fiskal diterapkan di Indonesia pasca diterbitkannya (undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang  pemerintah  daerah)  dan  (undang  -  undang  nomor  25  Tahun  1999  tentang keuangan pemerintah pusat dan daerah) dan beberapa peraturan perundang-undangan telah  dikeluarkan  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  terutama dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Setelah  kedua  undang-  undang  otonomi  daerah tersebut diganti dengan (undang-undang No. 32 tentang pemerintah daerah 2004) dan (undang - undang nomor 33 tahun 2004) tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  regulasi  mengenai  akuntansi  semakin  banyak diterbitkan, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga lain, seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang menyusun standar akuntansi pemerintah.
Dalam  ruang  lingkup  pemerintah  pusat,  pelaporan  keuangan  dilakukan  oleh Menteri  Keuangan,  yang  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. Menteri  Keuangan  menerima  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Catatan  atas Laporan  Keuangan  yang  dilampiri  dengan  laporan  keuangan  Badan  layanan  umum pada  kementrian/lembaga  negara,  yang  kemudian  dikonsolidasi  menjadi  laporan keuangan  pemerintah  pusat.  Menteri  Keuangan  yang  memiliki  wewenang  sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara bertanggungjawab penuh menyusun  ikhtisar  laporan  keuangan  perusahan  negara  dan  badan  lainnya.  Khusus untuk pemerintah daerah, (undang - undang nomor 17 Tahun 2003) tentang keuangan negara,  (undang  -  undang  nomor  1  Tahun  2004)  tentang  perbendaharaan  negara, (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),  dan  (peraturan  pemerintah  nomor  58  Tahun  2005)  tentang  pengelolaan keuangan  daerah  menyatakan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  terdiri  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  Neraca,  Laporan Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  yang  dilampiri  dengan  laporan keuangan perusahaan daerah.
Dalam  sektor  korporasi  telah  berkembang  penggunaaan  akuntansi  berbasis akrual  menggantikan  akuntansi  kas.  Demikian  pula,  pada  sektor  publik  juga  telah terjadi  pergeseran  penggunaan  akuntansi  akrual  untuk  menggantikan  akuntansi  kas, namun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Basis akrual untuk pemerintahan disebut  sebagai  akrual  modifikasian  ( modified  accrual ).  Perbedaan  dengan  akrual penuh yang diterapkan pada korporasi ( proprietary fund) dengan pemerintahan yaitu dalam hal biaya . Pada sektor korporasi biaya ( expense) adalah jumlah sumber daya
yang  dikonsumsi  selama  periode  akuntansi.  Pada  sektor  pemerintahan,  pengeluaran kas  karena  mengkonsumsi  suatu  sumber  daya  disebut  sebagai expenditure serta difokuskan pada general fund. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan  dikeluarkan  selama  periode  akuntansi.  Oleh  karena govermental  fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka  panjang)  pengukuran  konsumsi  sumber  daya  dikelompokkan  sebagai expenditure bukan expense (Mardiasmo, 2002). Dengan menggunakan sistem berbasis akrual  diyakini  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih  dapat  dipercaya, lebih  akurat,  komprehensif,  dan  relevan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi, sosial, dan politik.
Di Indonesia, gerakan akuntansi menuju berbasis akrual dimulai sejak gerakan reformasi  tahun  1998  dan  ditetapkannya  (undang  -  undang  nomor  17  Tahun  2003) tentang Keuangan Negara. Proses implementasi tersebut tidak lepas dari permasalahan dan  kendala,  terutama  berkaitan  dengan  kurangnya  sumber  daya  manusia  akuntansi yang  terampil  dan  peraturan  tingkat  pusat  yang  tidak  selaras  dengan  peraturan  di daerah (McLeod & Harun, 2014). Oleh karena itu, langkah awal untuk mengantisipasi munculnya masalah tersebut  adalah dengan menyiapkan  strategi  implementasi  yang komprehensif dan perlu mencermati dari aspek perilaku berbagai pihak yang berkaitan dengan  sistem  akuntansi  akrual  di  daerah.  Tuntutan  transparansi  dalam  sistem pemerintah  semakin  meningkat  pada  era  reformasi  saat  ini,  tidak  terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun  laporan  pertanggungjawaban  yang  menggunakan  sistem  akuntansi  yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang- undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang telah menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual.  Penerapan  sistem akuntansi  akrual  di  Kabupaten  Magelang  mengalami  tantangan.  Proses  penerapan sistem  akuntansi  akrual  akan  optimal  jika  ada  dukungan  dari  sumberdaya  manusia yang meliputi pembuatan dan penggunaan informasi keuangan, sarana dan prasarana serta  sistem  informasi  yang  ada  di  pemerintahan.  Pemerintah  Kabupaten  Magelang menerapkan  standar  akuntansi  pemerintah  pada  masing-masing  Satuan  Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi pada pengembangan sumber daya manusia dalam strategi penerapan standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  secara  bertahap  yang  menyebabkan  perlunya penyesuaian kembali baik. Selain itu, dengan mencermati pengalaman yang lalu, salah satu  penyebab  kelemahan  penyusunan  laporan  keuangan  pada  SKPD  Kabupaten Magelang adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja (Irawan, 2015).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sistem akuntansi berbasis akrual dari aspek keperilakuan yaitu komitmen organisasi, sumber daya manusia dan pemanfaatan  teknologi  informasi.  Hasil  penelitian  ini  berkontribusi  untuk pengembangan riset akuntansi sektor publik atas berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan  standar    akuntansi  di  pemerintah  daerah  yang  berbasis  akrual  dari  aspek keperilakuan.  Pemerintah  daerah  dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam melakukan  pembinaan  dan  pelatihan  pada  aspek  yang  belum  optimal  dalam mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi ialah suatu keadaan seseorang karyawan yang memihak pada  suatu  organisasi  dan  tujuan-  tujuannya  serta  berniat  memelihara  keanggotaan. Robbins  (2008)  berpendapat  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  kondisi karyawan  suatu  keadaan  individu  yang  mempunyai  sifat  organisasi  dan  tujuan  dan ingin untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Zeyn (2011) mendefinisikan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  sebagai  suatu  daya  dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  menimbulkan  rasa  ikut  memiliki  ( sense  of belonging ) bagi pekerja terhadap organisasi.
Inznillah (2015) menyatakan bahwa komitmen oranisasi berarti kemauan dari penerimaan. Seorang individu mau bekerja keras untuk objek, sasaran – sasaran dan nilai nilai tertentu, atau dia menjadi anggota dalam sebuah system. Konsep komitmen organisasi  telah  didefinisikan  sebagai  suatu  perpaduan  antara  sikap  dan  perilaku. Komitmen  organisasi  menyangkut  tiga  sikap  yaitu,  rasa  mengidentifikasi  dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi.

## Sumber Daya Manusia
Azman  (2015)  menjelaskan  bahwa  kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya manusia dalam melaksanakan suatu  fungsi, termasuk fungsi  akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggung jawab  dapat  dilihat  dari  atau  tertuang  dalam  deskripsi  jabatan.  Deskripsi  jabatan merupakan  dasar  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Tanpa  adanya  deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  Kompetensi  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan-  pelatihan yang pernah diikuti, dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.
Wardani  dan  Andriyani  (2017)  menyatakan  kualitas  sumber  daya  manusia adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  didukung  dengan  latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi . Ariesta (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal  pendidikan,  pelatihan  dan pengalaman  yang  cukup  memadai dan  berkeinginan  untuk  mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk  mengolah  data,  termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun,  menyimpan, memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan,  akurat  dan  tepat  waktu,  yang  digunakan untuk  keperluan  pribadi,  bisnis,  dan  pemerintahan  dan  merupakan  informasi  yang strategis untuk pengambilan keputusan (Rahman, 2015). Ariesta (2013) menyatakan bahwa  pemanfaatan  adalah  perilaku  karyawan  teknologi  dalam  tugasnya, pengukurannya  berdasarkan  frekuensi  penggunaan  dalam  diversitas  aplikasi  yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer,  perangkat lunak, database,  jaringan,  electronic  commerce ,  dan  jenis lainnya  yang  berhubungan  dengan  teknologi  informasi  (Nadir  &  Hasyim,  2017). Dengan  demikian  pengguna  teknologi  informasi  diharapkan  mampu  melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan.

## Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Akuntansi  pemerintahan  merupakan  bidang  ilmu  akuntansi  yang  saat  ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat  yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penerapan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai  salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang  akuntansi  itu sendiri, termasuk perkembangannya di  Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih  menonjol,  aspek  ekonominya  tidak  dapat  dikesampingkan.  (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu
prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam  menyusun dan menyajikan  laporan keuangan  pemerintah.  SAP  diterapkan  di  lingkungan  pemerintah  baik  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
ADB ( Asian Development Bank ) secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang. ADB memberikan tujuh rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang. Pertama, kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan  basis  akrual.  Terdapat  dua  model  utama  dalam  menerapkan  basis  akrual yakni model big bang dan model bertahap. Keuntungan pendekatan big bang adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari  resiko  kepentingan.  Kelemahan  pendekatan  tersebut  misalnya  beban kerja  menjadi  tinggi,  tidak  ada  waktu  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  mungkin timbul,  dan  komitmen  politik  yang  mungkin  bisa  berubah.  Sedangkan,  keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat  diketahuinya permasalahan  yang mungkin  timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan.
Kedua,  komitmen  politik  merupakan  salah  satu  kunci  penting.  Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang  tidak  sejalan.  Ketiga,  tujuan  yang  ingin  dicapai  harus  dikomunikasikan.  Hasil dan  manfaat  yang  ingin  dicapai  dengan  penerapan  basis  akrual  harus  secara  intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Keempat,  perlunya  tenaga  akuntan  yang  andal.  Tenaga  akuntan  yang profesional  akan  sangat  diperlukan  untuk  rekrutmen  dan  pelatihan  yang  cukup. Kekurangan  tenaga  akuntan  akan  menyebabkan  penundaan  penerapan  basis  akrual pada  akuntansi  pemerintah.  Kelima,  sistem  informasi  akuntansi  harus  memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual.  Jika  suatu  negara  belum  memiliki  sistem  akuntansi  berbasis  kas  yang  dapat diandalkan,  maka  negara  tersebut  terlebih  dahulu  berkonsentrasi  pada  peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
Keenam, badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Penerapan audit  memerlukan  beberapa  tahun  untuk  melakukan  profesionalisme  tenaga  audit. Ketujuh,  penerapan  basis  akrual  harus  merupakan  bagian  dari  reformasi  birokrasi.
Penerapan  basis  akrual  tidak  boleh  hanya  dilihat  sebagai  masalah  teknik  akuntansi saja,  tetapi  penerapan  ini  membutuhkan  perubahan  budaya  organisasi  dan  harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

## Komitmen Organisasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Sulaiman  dan  Abdullah  (2016)  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi adalah  keadaan  dimana  pegawai  mengaitkan  dirinya  ke  organisasi  tertentu  dan sasarannya  serta  berharap  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi  itu. Pada  pemerintah  daerah,  aparat  yang  memiliki  komitmen  organisasi  tinggi  akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat.  Kejelasan  anggaran  akan  mempermudah  aparat  pemerintah  daerah  dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang  tinggi  dari  aparat  pemerintah  daerah  akan  berimplikasi  pada  komitmen  untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Bekerja dengan maksimal dalam  hal  ini  antara  lain  bekerja  keras,  ikhlas  dalam  melaksanakan  pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja serta dapat mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Beberapa  penelitian  telah  memberi  temuan  empiris  atas  pengaruh  komitmen organisasi dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Komitmen organisasi berpengaruh  positif  terhadap  kesiapan  pemerintah  dalam  menerapkan  standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  (Inznillah,  2015).  Demikian  pula,  Supriyono (2010)  memberi  temuan  empiris  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif terhadap  implementasi  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  sesuai  dengan (peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.
H1: Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  penerapan  standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Sumberdaya  manusia  dan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Daerah berbasis akrual
Sumberdaya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Inznillah (2015)  menyatakan  bahwa  sumberdaya  manusia  merupakan  fungsi  utama  sekaligus penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan  misi  dan  tujuan  dari organisasi  tersebut.  Oleh  karena  pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam
mempengaruhi  berbasis  akrual  tersebut,  pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  secara serius  menyusun  perencanaan  dan  penempatan  sumber  daya  manusia  di  bidang akuntansi  pemerintah  untuk  mendukung  keberhasilan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Sumber  daya  manusia  memiliki  korelasi  yang  kuat  sebagai  faktor  yang mempengaruhi  kesiapan  penerapan  pemerintah  daerah  dalam  implementasi  sistem akuntansi  berbasis  akrual  (Permana  &  Wiratmaja,  2016).  Sedangkan  hasil  yang berbeda ditemukan Widyastuti (2015) bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas sumberdaya manusia belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena  dalam  menggunakan  sistem  informasi  manajeman  daerah  masih  perlu dilakukan pelatihan- pelatihan cara pengaplikasiannya. Dengan mencermati hasil riset terdahulu dan argumentasi  yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan  hipotesis kedua sebagai berikut.
H2: Sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  penerapan  standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

## Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
Dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi,  Inznillah  (2015)  mengemukakan bahwa  teknologi  apapun  yang  membantu  manusia  dalam  membuat,  mengubah, menyimpan,  dan  mengkomunikasikan  informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi yang  dimaksud  adalah  penggunaan  aplikasi  komputer  akuntansi  pada  pengelolaan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pada pemerintah daerah yang berbasis akrual akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisis dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi  akuntansi  ke  dalam  sebuah  laporan  dan  analisa  laporan  untuk mendukung  pengambilan  keputusan  sehubungan  dengan  keadaan  keuangan  dalam suatu  periode  akuntansi.  Teknologi  merupakan  salah  satu  komponen  yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintah pada  sektor publik  yang  yang berbasis akrual.
Penelitian  Aldiani  (2009)  menjelaskan  bahwa  perangkat  pendukung  mampu menjelaskan  keberhasilan  penerapan  (peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun  2005). Rahman  (2015)  memberi  temuan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan
standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Secara skematis model penelitian disajikan pada Gambar 1 yang menyajikan terdapat  variabel  komitmen  organisasi,  sumber  daya  manusia,  dan  pemanfaatan teknologi informasi.
H1+ H2+ H3+ Gambar 1 Model Penelitian

## METODA PENELITIAN

## Desain Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud  untuk  menggambarkan  suatu  fenomena  atau  kondisi  tertentu.  Populasi penelitian ini adalah pengelola keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten  Magelang.  Metoda  yang  digunakan  adalah purposive  sampling dengan kriteria  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  bagian  keuangan,  sub  bagian keuangan  serta  staf  -  staf  pada  bagian  keuangan  di  masing-masing  Dinas  /  Instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, sumber daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  variabel  dependen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berbasis akrual. Sulaiman dan Abdullah (2016) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai  keinginan  kuat  untuk  tetap  sebagai  anggota  organisasi  tertentu,  keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan
SUMBERDAYA MANUSIA PEMANFAATAN TI PENERAPAN SAP BERASIS AKRUAL KOMITMEN ORGANISASI
nilai dan tujuan orgaisasi. Pada pemerintah daerah, aparat  yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat.  Variabel ini diukur dengan indikator yaitu penerimaan atas tujuan nilai-nilai organisasi, rasa memiliki terhadap organisasi, keterlibatan organisasi secara  utuh,  profesionalisme  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  organisasi  dan tanggung jawabnya, adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi.
Sumber daya manusia di pemerintah daerah  yang terlibat dalam  penyusunan laporan keuangan daerah harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan  yang  berlaku.  Dari  segi  kesiapan  sumber  daya  manusia  terdapat  beberapa faktor-faktor  yang  harus  dipertimbangkan  baik  dari  segi  internal  maupun  eksternal. Variabel  ini diukur dengan indikator  yaitu  integritas, kompetensi,  loyalitas, reward , motivasi, budaya organisasi.
Rahman  (2015)  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi merupakan    suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk  mengolah  data,  termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan, akurat  dan tepat  waktu.  Variabel ini diukur dengan indikator  yaitu  pengolahan data keuangan  menggunakan  piranti  lunak , jaringan  internet  terpasang  dan  digunakan untuk komunikasi data keuangan, proses akuntansi selalu mengunakan komputer atau terkomputerisasi, laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, dukungan perangkat teknologi informasi.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  standar  akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  persepsian.  Hal-hal  yang  dipertanyakan  adalah  persepsi atas  penerapan  (peraturan  pemerintah  nomor  71  Tahun  2010)  meliputi  standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  adalah  standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapat, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Variabel dependen ini diukur dengan indikator kesiapan sumber daya manusia, peran standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, faktor pendukung berbasis  akrual.  Berdasarkan  definisi  operasional  variabel,  maka  pengukuran  dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert dengan menggunakan lima pilihan dari sangat tidak setuju sampai sangat tidak setuju.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menyajikan statistis deskriptif atas data penelitian yang meliputi rerata,  nilai  minimum,  nilai  maksimum  dan  standar  deviasi  jawaban  responden. Pengujian  hipotesis  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan  piranti lunak SPSS.  Hipotesis diterima jika nilai probabilitas di bawah 0,05.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik dalam penelitian memberi informasi mengenai karakteristik variabel- variabel penelitian antara rerata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1

## Hasil Tabel Statistik Deskriptif
N  Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Pemanfaatan teknologi informasi 45 18 35 28,27 3,473 Penerapan SAP Berbasis Akrual 45 24 39 31,22 3,417 Sumberdaya Manusia 45 27 42 35,82 3,157 Komitmen Organisasi 45 31 44 36,89 3,284
Sumber: data primer diolah 2018
Nilai  minimum  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual persepsian  adalah  sebesar  24  dan  nilai  maksimal  sebesar  39.  Rata  –  rata  penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual persepsian sebesar 31,22 dengan standar deviasi  sebesar  3,417.  Hal  ini  menunjukkan  sebagian  responden  menjawab  setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Komitmen  organisasi  memiliki  nilai  minimum  sebesar  31,  nilai  maksimal sebesar 44 dan memiliki nilai rata – rata komitmen organisasi sebesar 36,89 dengan standar deviasi sebesar 3,284. Artinya sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab setuju dalam hal komitmen organisasi.
Pada  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  nilai  minimum sebesar 18 dan memiliki nilai maksimal sebesar 35 serta memiliki nilai rata – rata pada pemanfaatan  tenologi  informasi  sebeasr  28,27  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar 3,473.  Jadi  dalam  hal  ini  sebagian  responden  dalam  penelitian  ini  menjawab  setuju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi .

## Tabel 2 Hasil Pengujian Statistis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,728 5,508 1,403 0,168 Komitmen_Organisasi 0,514 0,137 0,494 3,752 0,001 Sumberdaya_Manusia -0,160 0,158 -0,148  -1,013 0,317 Pemnafaatan_Teknologi_Informasi 0,363 0,143 0,369 2,532 0,015 a. Dependent Variable: Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintah_Berbasis_Akrual
Tabel  2  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  komitmen  organisasi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,001 (p<0,05). Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah  berbasis  akrual.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pegawai yang  memiliki  komitmen  organisasi  yang  kuat  akan  bekerja  dengan  maksimal  agar organisasi dalam tempat kerja mereka dapat mencapai target yang diharapkan. Bekerja dengan  maksimal  dalam  hal  ini  antara  lain  bekerja  keras,  teliti  dan  ikhlas  dalam melaksanakan  pekerjaannya  dan  tingkat  kepedulian  terhadap  organisasi  tempat bekerja.  Jika  pegawai  memiliki  keyakinan  bahwa  visi  dan  misi  pemerintah  akan tercapai dan menyebabkan peningkatan kinerja. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian  yang  dilakukan  Inznillah  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap SAP berbasis akrual. Artinya pemerintah akan siap menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual apabila masing- masing pegawai keuangan berkomitmen dalam menghadapi perubahan.
Hasil  pengujian  statistis  pada  pengujian  hipotesis  kedua  yaitu  sumber  daya manusia terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai tingkat  signifikansi  sebesar  0,317  (p>0,05).  Dengan  demikian  hipotesis  kedua  tidak terdukung.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  SKPD  di  Kabupaten  Magelang  belum memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dalam  melakukan  standar  akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini merupakan tugas pemerintah Kabupaten Magelang untuk  melakukan  pelatihan–pelatihan  yang  berkualitas  agar  dalam  melakukan penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  lebih  berkompeten  dan efektif.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  temuan  Widyastuti  dan  Adiputra  (2015)  di Kabupaten Gianyar yang berpendapat bahwa kesiapan pemerintah daerah dilihat dari kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam
menggunakan sistem informasi manajeman daerah masih perlu dilakukan pelatihan- pelatihan cara pengaplikasiannya.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi mempunyai  tingkat  signifikansi  sebesar  0,015  (p<0,05).  Dengan  demikian  hipotesis ketiga  diterima.  Dengan  kata  lain  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  sudah  dimanfaatkan dengan  baik  dan  benar  untuk  mendorong  keberhasilan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah berbasis akrual agar lebih efektif dan efisien. Hasil tersebut sama dengan penlitian  yang  dilakukan  oleh  Saprudin  (2017),  menyatakan  bahwa  pemanfaatan teknologi  untuk  mendukung  keberhasilan  penerapan  SAP  berbasis  akrual  sudah dilakukan dengan cukup baik.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan  penelitian  ini  meliputi  tiga  hal.  Pertama,  komitmen  organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kedisiplinan  dalam  tanggung  jawab  di  SKPD  Kabupaten  Magelang  mendorong kesadaran  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik  dalam  implementasi  standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual.  Kedua,  faktor  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh  terhadap  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Dengan demikian, perlu pelatihan untuk sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Perhatian pemerintah dan penghargaan kepada SDM perlu ditingkatkan agar dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual  lebih  berkompeten  dan  efektif.  Ketiga,  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. SKPD Kabupaten Magelang dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet sudah dilakukan dengan baik, sehingga  mendukung  penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  untuk  pengumpulan  data  responden. Penggunaan  kuesioner  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  akses  langsung  untuk mengidentifikasi  persepsi  responden  yang  sesungguhnya.  Responden  dari  sektor pemerintahan  (SKPD)  tidak  dapat  menyediakan  waktu  untuk  bertatap  muka  untuk diwawancarai  secara  langsung.  Persepsi  responden  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor pengalaman maupun kompetensi masing-masing individu.

## Saran
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus pada karakteristik sumber daya  manusia,  misalnya  kriteria  pendidikan  terakhir  maupun  berbagai  pelatihan pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pengembangan  juga  dapat  dilakukan dengan  desain  kualitatif  melalui  wawancara  mendalam  maupun Focus  Group Discussion dengan  responden.  Penelitian  juga  dapat  dikembangkan  dengan  desain eksperimen yang memiliki keunggulan dalam validitas internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerinta  Daerah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). E-Journal , 1–24.
Azman,  T.  (2015).  Analisis  Komitmen  Organisasi,  Kesiapan  Sumberdaya  Manusia,
Infrastruktur  Serta  Sistem  Informasi  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Meranti). Jurnal SOROT , 10 (April), 131–142.
Inznillah,  M.  L.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Komitmen Organisasi,  Teknologi  Infrmasi,  dan  Komunikasi  Terhadap  Kesiapan Pemerintah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual(Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir). Jom FEKON , 02 (2), 1–15.
Irawan,  E.  (2015).  Tantangan  Keberhasilan  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual fenomena magelang.
Nadir,  R.,  &  Hasyim.  (2017).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  , Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  ,  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dengan  Variabel  Intervening  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ( Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru ).
Akuntabel , 14 (1), 57–68.
Nomor 1 Tahun 2004, U.-U. (2004). Tentang Perbendaharaan Negara.
Nomor 17 Tahun 2003, U.-U. (2003). Tentang Keuangan Negara, (1), 1–40.
Nomor 22 Tahun 1999, U. (1999). tentang pemerintah daerah.
Nomor 24 tahun 2005, P. P. (2005). Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Nomor 25 Tahun 1999, U.-U. (1999). Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Nomor 32 tahun 2004, U.-U. (2004). Tentang Pemerintah Daerah.
Nomor 33 tahun 2004, U. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Nomor 58 Tahun 2005,  peraturan pemerintah. (2005). Tentang Keuangan Daerah.
Nomor 71 Tahun 2010, P. P. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Permana, I. B. G. B., & Wiratmaja, I. D. N. (2016). Pengaruh Sumberdaya Manusia,
Komitmen  Organisasi,  Sistem  Informasi  Pada  Kesiapan  Penerapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 16 , 2260–2287.
Rahman,  D.  (2015).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Peeraan  Sistem Akuntansi  Daerah  Dan  Peneraoan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Jom FEKON , 02 , 1–15.
Robbin, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku organisasi . Jakarta: Salemba Empat.
Sulaiman,  &  Abdullah.  (2016).  Kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan akuntansi berbasis akrual. JAFFA , 04 (2), 83–100.
Wardani,  D. K.,  &  Andriyani,  I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintahan  Desa  Di  Kabupaten  Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270
Widyastuti, Sujana, I. M. P. A. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Karual  Di  Kabupaten Gianyar. E-Journal , 3 (1), 1–12.

## LAMPIRAN
Hasil Tabel Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pemanfaatan_Teknologi_Informasi 45 18 35 28,27 3,473 Penerapan_Standar_Akuntansi_Peme rintah_Berbasis_Akrual 45 24 39 31,22 3,417 Sumberdaya_Manusia 45 27 42 35,82 3,157 Komitmen_Organisasi 45 31 44 36,89 3,284 Valid N (listwise) 45
Sumber: Data primer diolah 2018

## Uji Simultan (F)
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 217,941 3 72,647 10,068 0,000 b Residual 295,837 41 7,216 Total 513,778 44
a. Dependent Variable: Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintah_Berbasis_Akrual b. Predictors: (Constant), Pemnafaatan_Teknologi_Informasi, Komitmen_Organisasi,
Sumberdaya_Manusia

## Uji Parsial t
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,728 5,508 1,403 0,168 Komitmen_Organisasi 0,514 0,137 0,494 3,752 0,001 Sumberdaya_Manusia -0,160 0,158 -0,148 -1,013 0,317 Pemnafaatan_Teknologi_Info rmasi 0,363 0,143 0,369 2,532 0,015
a. Dependent Variable: Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintah_Berbasis_Akrual

## Kuesioner Penelitian Komitmen Organisasi
No Pernyataan Alternatif Jawaban STS TS N S  SS 1 Bapak/Ibu  memiliki  kesiapan  komitmen  utama  untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi penerapan SAP berbasis akrual 2 Bapak/Ibu  memiliki  kesiapan  disiplin  serta  memiliki tanggung  jawab  dan  komitmen  terhadap  tugasnya  untuk melayani  dan  siap  dengan  memanfaatkan  SAP  berbasis akrual 3 Bapak/Ibu  memiliki  kesiapan  dalam  keberania  dalam bersikap,  dalam  melaksanakan  tugas  layanan  publik dengan  peningkatan  melalui  pendekatan  SAP  berbasis akrual 4 Bapak/Ibu  memiliki  kesiapan  dukungan  dasar  dalam pelaksanaan  administrasi  publik  dengan  memanfaatkan SAP  dalam  entuk  peraturan  perundangan  dan  maupun peraturan pendukung lainnya 5 Pemerintah bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasiannya  SAP  dalam  menunjang  optimasi  kinerja pemerintah 6 Pemerintah  untuk  mempunyai  sikap  komitmen  dan integritas pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah daerah 7 Pemerintah  untuk  mempunyai  prinsip  transparan  dalam mendiskusikan  permasalahan  pembangunan  SAP  dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah daerah
8 Pemerintah tidak memiliki  prinsip  transparan  dalam mendiskusikan  permasalahan  pembangunan  SAP  dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah daerah 9 Pemerintah  daerah  mempunyai/  memiliki  keinginan  dan kemauan  untuk  mencapai  hasil  kerja  yang  baik  dengan pembagunan  SAP  sebagai  sarana  mendukung  optimasi bidang tugas pemerintah daerah Sumberdaya Manusia No Pernyataan Alternatif Jawaban STS TS N S  SS 1 Pemerintah harus memiliki integritas dalam pelaksanaan SAP  sebgai  sarana  mendukung  optimasi  bidang  tugas pemerintah daerah.
2 Pemerintah  memiliki  alasan  serta  harapan  terhadap optimasi  bidang  tugas  pemerintahan  daerah  dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan.
3 Pemerintah  mamiliki  rasa  kepuasan  dalam  bidang  tugas dengan  pelaksanaan  SAP  mendukung  optimasi  kinerja pemerintah khususnya bidang keuangan.
4 Anda  memiliki  loyalitas  atas  pelaksanaan  SAP  sebagai sarana  mendukung  optimasi  bidang  tugas  pemerintahan daerah.
5 Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan ( reward and  punishment )  untuk  menyelesaikan  segala  aktivitas
khususnnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP.
6 Pemerintah  membutuhkan  dukungan  lingkungan  kerja yang  sesuai  untuk  menyelesaikan  segala  aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja.
7 Pemerintah memiliki/membutuhkan adanya dorongan dan kesempatan  untuk  berprestasi  dari  atasan  untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan  daerah  dengan menggunakan SAP di bidang keuangan.
8 Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkungan nyaman  baik  khususnya  untuk  mampu  meningkatkan optimasi  bidang  tugas  pemerintahan  daerah  dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan.
10 Anda  membutuhkan  promosi  atasan  atas  prestasi  kerja yang  diraih  atas  pelaksanaan  SAP  sebagai  sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi No Pernyataan Alternatif Jawaban STS TS N S  SS 1 Bagian  akuntansi  memiliki  komputer  yang  cukup  untuk melaksanakan tugas.
2 Pengolahan  data  transaksi  keuangan  menggunakan software yang mendukung pekerjaan.
3 Jaringan  internet  telah  terpasang  di  unit  kerja  anda  dan dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4 Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5 Laporan akuntansi dan  manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
6 Jadwal pemeliharaan peralatan dilakukan secara teratur.
7 Peralatan  yang  rusak/  usang  didata  dan  diperbaiki  tepat pada waktunya.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
No Pernyataan Alternatif Jawaban STS TS N S  SS
1 Seluruh  penyajian  laporan  keuangan  telah  menyajikan Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo, Anggaran  Lenih,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  serta  Catatan
Atas  Laporan  Keuangan  sesuai  dengan  yang  diwajibkan oleh SAP berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010.
2 Di  dalam  visi  dan  misi  SKPD  tercantum  keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.
3 Proses  implementasi  dari  tahap  perencanaan  hingga evaluasi serta perbaikan terhadap penerapan sistem SAP berbasis akrual melibatkan seluruh pegawai.
4 Pemerintah memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai penerapan SAP berbasis akrual.
5 Pemerintah tidak memberikan  sarana  dan  prasarana pendukung  untuk  mencapai  penerapan  SAP  berbasis akrual.
6 Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan  nilai  informasi  yang  berkualitas  (relevan,
andal, dapat dibandingkan, dapat dapat dipahami).
7 Pimpinan  mendorong  dan  terlibat  sepenuhnya  untuk menjalankan proses implementasi SAP berbasis akrual.
8 SAP  berbasis  akrual  menyebabkan  ketidakpastian  dan menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kelangsungan organisasi.