## ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERLANJUTAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN LAHAN DI LOKAPURNA TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
(Determinant Factor Analysis of Sustainability And Land Use Strategy In Lokapurna Mount Halimun Salak National Park)
BAYU GAGAT PRASASTI 1) , SAMBAS BASUNI 2) DAN TUTUT SUNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Email: bayu.abdipraja@gmail.com
Diterima 01 November 2016 / Disetujui 13 Maret 2017

## ABSTRACT
Lokasi  Purnawirawan  (Lokapurna)  is  an  area  located  in  the  Mount  Halimun  Salak  National  Park  (TNGHS).  Lokapurna  is  an  expansion area of TNGHS through Minister of Forestry Decree No. 175 in 2003. Expansion in TNGHS caused the loss of community access to utilize the land in national  park  area  and  it  caused  a  conflict  between  community  and  TNGHS.  The  determinant  factor  of  land  use  sustainability  in  Lokapurna  is important to reduce land tenure conflicts between the community and TNGHS. The  conflict occur because of misperception between community and TNGHS. Moreover, the determinant factors of land use sustainability were needed to know to determine land use policy strategy in Lokapurna. This study  aimed  to  analyze  the  determinant  factors  of  land  use  sustainability  in  Lokapurna  and  to  contrive  the  alternative  strategies  for  land  use  in Lokapurna. This research method using qualitative methods. The selection of respondents were conducted by purposive sampling  with consideration of respondents who are involved directly or deemed to have the ability and understanding regarding land use in Lokapurna. The research data  was obtained  through  closed  ended  questionnaire.  This  data  was  analyzed  by  analytic  hierarchy  process  (AHP)  method  and  processed  using  software Expert Choice 2000. The result shown that the highest determinant factor of land use sustainability in Lokapurna is environmental factors (0,472) followed  by  social  factors  (0,301)  and  economic  factors  (0,272).  Moreover,  the  first  priority  of  alternative  land  use  strategy  is  collaborative ecotourism development (0,494), the second priority is the optimization of specific zone (0,378) and the last priority is community relocation (0,124).
Keywords: land use, Lokapurna, Mount Halimun Salak National Park, priority, strategy

## ABSTRAK
Lokasi Purnawirawan (Lokapurna) merupakan kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Lokapurna merupakan kawasan perluasan TNGHS melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 Tahun 2003. Perluasan TNGHS menyebabkan hilangnya akses  masyarakat  untuk  menggarap  lahan  di  dalam  kawasan  taman  nasional  dan  hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  dan TNGHS.  Konflik  terjadi  akibat  adanya  perbedaan  persepsi  antara  masyarakat  dengan  pihak  TNGHS  saat  perluasan  TNGHS.  Faktor  penentu keberlanjutan  pemanfaatan  lahan  Lokapurna  penting  diketahui  untuk  menguraikan  konflik  pemanfaatan  lahan  yang  terjadi  di  Lokapurna  antara masyarakat dengan TNGHS. Faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan juga perlu diketahui untuk menentukan strategi kebijakan pemanfaatan lahan di Lokapurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan Lokapurna dan merumuskan alternatif  strategi bagi pemanfaatan  lahan  Lokapurna. Metode penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Pemilihan  responden dalam penelitian dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling dengan pertimbangan responden yang terlibat langsung atau dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti mengenai pemanfaatan lahan di Lokapurna. Data penelitian didapatkan melalui penyebaran kuisioner pola tertutup. Analisis penelitian  ini menggunakan metode analisis hierarki proses (AHP) dan data diolah menggunakan bantuan software Expert Choice 2000. Hasil analisis digunakan sebagai  dasar  untuk  menentukan  alternatif  strategi  bagi  pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna.  Hasil  perhitungan  diketahui  bahwa  faktor  penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan Lokapurna yang tertinggi yaitu faktor lingkungan (0,427) diikuti faktor sosial (0,301) dan faktor ekonomi (0,272). Alternatif  strategi  pemanfaatan  lahan  yang  menjadi  prioritas  pertama  yaitu  pengembangan  wisata  secara  kolaboratif  (0,494).  Prioritas  kedua  yang menjadi  alternatif  strategi  pemanfaatan  lahan  yaitu  optimalisasi  zona  khusus  (0,378).  Relokasi  masyarakat  merupakan  prioritas  terakhir  dalam alternatif strategi pemanfaatan lahan Lokapurna (0,124).
Kata kunci: Lokapurna, pemanfaatan lahan, prioritas, strategi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

## PENDAHULUAN
Taman  nasional  merupakan  kawasan  pelestarian alam yang luas, relatif tidak terganggu, mempunyai nilai alam  yang  menonjol  dengan  kepentingan  pelestarian tinggi, potensi objek rekreasi yang besar,  mudah dicapai dan  mempunyai  manfaat  yang  yang  jelas  bagi  wilayah tersebut  (McKinnon et  al. 1990).  Keberadaan  taman nasional menurut  IUCN  (1994)  ditunjuk  untuk melindungi  integritas  ekologi  satu  atau  lebih  untuk kepentingan  generasi  kini  dan  yang  akan  datang,
melarang  eksploitasi  dan  okupasi  yang  bertentangan dengan  tujuan  penunjukannya,  memberikan  landasan untuk  pengembangan  spiritual,  ilmu  pengetahuan, pendidikan,  rekreasi  dan  kesempatan  bagi  pengunjung yang  ramah  secara  ekologi  dan  budaya.  Penetapan Taman  Nasional  dianggap  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Kehutanan  sebagai  salah  satu  solusi  yang mendekati  isu  konservasi  menuju  hutan  lestari.  Sejak penetapan  pertama  tahun  1980  terhadap  status  Taman Nasional  lima  kawasan,  yakni:  TN  Gunung  Leuser;  TN
Ujung  Kulon,  TN  Baluran,  TN  Komodo  dan  TN  Gede Pangrango,  telah  ditetapkan  50  Taman  Nasional  dengan total  luas  +16,372  juta  hektar  (Statistik  Direktorat Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam 2014). Hampir seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai Taman  Nasional  diawali  dan  masih  menyisakan  konflik berkepanjangan,  baik  yang  bersifat  vertikal  (rakyat versus  pemerintah)  maupun  yang  bercorak  horizontal (rakyat dengan rakyat).
Lokasi  purnawirawan  (Lokapurna)  merupakan kawasan  yang  masuk  dalam  Taman  Nasional  Gunung Halimun  Salak  (TNGHS).  Kawasan  Lokapurna  sebelum diubah  status  menjadi  kawasan  taman  nasional merupakan  kawasan  di  bawah  kewenangan  Perhutani. Masyarakat  yang  tinggal  di  Lokapurna  pada  awalnya merupakan  veteran  Republik  Indonesia  (RI)  yang meminjam  lahan  Lokapurna  kepada  Perhutani  sebagai lahan  pertanian  dan  peternakan.  Awalnya  kegiatan pertanian  dan  peternakan  berjalan  sesuai  kesepakatan, namun  menjelang  periode  1990an  terjadi  penyimpangan penggunaan  dan  adanya  oper  alih  garapan  yang dilakukan  oleh  pemilik  izin.  Kawasan  Lokapurna kemudian  berkembang  menjadi  kawasan  wisata  setelah dibangun vila dan dibukanya objek wisata. Berkembangnya  Lokapurna  membuat  semakin  banyak masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  pada kawasan Lokapurna.
Lokapurna  menjadi  bagian  TNGHS  setelah  adanya Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  175  tahun  2003 tentang  perluasan  TNGHS.  Perluasan  kawasan  TNGHS ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  melestarikan keanekaragaman  hayati  yang  dimiliki  oleh  Gunung Halimun  dan  Gunung  Salak  untuk  kepentingan kehidupan masyarakat sekitar. Konsekuensi dari perluasan taman nasional mengakibatkan hilangnya akses masyarakat  untuk  menggarap  lahan  di  dalam  kawasan taman  nasional  (Rahmawati et  al .  2008).  Akses  yang dimiliki  untuk  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat Lokapurna  menjadi  terbatas  dengan  ditetapkannya Lokapurna  menjadi  bagian  dari  TNGHS  dan  hal  ini menjadi konflik antara masyarakat dengan TNGHS.
Faktor  penentu  keberlanjutan  pemanfaatan  lahan terhadap Lokapurna penting diketahui untuk menguraikan  konflik  pemanfataan  lahan  yang  terjadi  di Lokapurna  antara  masyarakat  dengan  TNGHS.  Konflik terjadi  akibat  adanya  perbedaan  persepsi  antara masyarakat  dengan  pihak  TNGHS  saat  perluasan TNGHS.  Pihak  masyarakat  merasa  tidak  dilibatkan  saat perluasan  kawasan  oleh  Taman  Nasional  sedangkan pihak Taman Nasional merasa tidak memiliki wewenang untuk  melakukan  kajian  sebelum  adanya  SK  Menteri Kehutanan  No. 175 tahun 2003 (Prasasti 2013). Apabila konflik  terus  berlanjut  maka  dapat  berakibat  pada kerusakan  kawasan  karena  pembangunan  pemukiman ataupun  perkembangan  tempat  wisata.  Oleh  karena  itu perlu  diketahui  faktor  penentu  pemanfaatan  lahan berbasis pembangunan berkelanjutan untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Selain  itu,  faktor
penentu  tersebut  diperlukan  untuk  penyesuaian  terhadap strategi  yang  akan  diterapkan  sehingga  strategi  yang diterapkan dapat berjalan optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Lokasi  Purnawirawan (Lokapurna)  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat.  Penelitian  dilakukan  dua tahap  pada  bulan  Mei-Agustus  2014  dan  Februari  – Maret  2016.  Penelitian  tahap  pertama  dilakukan  untuk mengetahui  faktor  penentu  keberlanjutan  dan  strategi pemanfaatan lahan dan penelitian tahap kedua dilakukan untuk  mengetahui  kondisi  hubungan  antara  masyarakat dengan pihak lain.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah alat  tulis,  kuesioner,  alat  perekam  suara  dan  kamera. Objek  penelitian  adalah  pegawai  BTNGHS,  masyarakat Lokapurna  dan  akademisi  ahli  dalam  menangani permasalahan tenurial atau pernah terlibat di Lokapurna.
Metode  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif.  Data yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  pengamatan  di lapangan  (observasi)  dan  kuisioner  tertutup.  Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen – dokumen  yang  terkait  di  Lokapurna  baik  dari  BTNGHS dan masyarakat Lokapurna.
Variabel yang diukur dalam faktor lingkungan yaitu kelestarian  ekosistem,  kelestarian  jenis,  kelestarian  tata air,  iklim  mikro  dan  stabilitas  tanah  (UU  No.5  tahun 1990;  Permenhut  No.  56  tahun  2006;  Mackinnon et  al. 1990;  Soeriaatmadja  2000). Variabel  yang  diukur  dalam faktor  ekonomi  yaitu  ketersediaan  modal,  mata pencaharian,  potensi  wisata,  permintaan  pasar  dan ketersediaan  akses  (Mackinnon et  al 1990;  Panayotou 1991;  Soeriaatmadja  2000). Variabel  yang  diukur  dalam faktor sosial yaitu relasi sosial kekerabatan, kepemimpinan,  keadilan,  peran  serta  dan  sejarah  lahan (Mackinnon et  al 1990;  Soeriaatmadja  2000).  Dasar penentuan  variabel  –  variabel  tersebut  menjadi  faktor penentu berdasarkan hasil penelitian Prasasti (2013).
Data  mengenai  faktor  penentu  keberlanjutan  dan strategi pemanfaatan lahan dilakukan dengan menggunakan  kuesioner  AHP.  Pemilihan  responden dalam penelitian dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling dengan  pertimbangan  responden  yang  terlibat langsung  atau  dianggap  mempunyai  kemampuan  dan mengerti  mengenai  pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna. Responden  penelitian  dibagi  ke  dalam  dua kluster yaitu responden pakar mengetahui faktor penentu keberlanjutan  dan  strategi  pemanfaatan  lahan  yang berjumlah  18  orang  dan  responden  yang  berasal  dari masyarakat  untuk  mengetahui  kondisi  hubungan  antara masyarakat  dengan  pihak  lain  yang  berjumlah  30  orang. Responden  penelitian  dilakukan  terhadap  para  pakar yang  terdiri  atas  pegawai  BTNGHS,  masyarakat, pengelola  objek  wisata,  pemilik  tempat  usaha  dan akademisi (Tabel 1).

## Tabel 1 Rincian responden pakar
No Kriteria Pakar Jumlah (orang) 1. 2. 3. 4. 5. Pegawai TNGHS Masyarakat Pengelola objek wisata Pemilik tempat usaha Akademisi (IPB) 6 3 4 3 2 Jumlah 18
Data  kondisi  hubungan  antara  masyarakat  dengan pihak  lain  diperoleh  melalui  pemberian  kuesioner  pola tertutup  ( close  ended )  kepada  masyarakat  untuk mengetahui  interaksi  masyarakat  dengan  pihak  lain. Jumlah  responden  masyarakat  berjumlah  30  orang  yang berasal dari masyarakat yang tinggal di Lokapurna.
Penentuan  faktor  penentu  pemanfaatan  lahan  di Lokapurna  dilakukan  menggunakan  analisis  hierarki proses. Saaty (1993) menjelaskan bahwa AHP merupakan  sebuah  model  yang  memberikan  kemudahan bagi  pemakainya  untuk  membangun  gagasan-gagasan dan  mendefinisikan  persoalan  dengan  membuat  asumsi masing-masing  dan  memperoleh  pemecahan  dari persoalan tersebut. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan software Expert Choice 2000 . Analisis  hubungan  masyarakat  dengan  pihak  lain dilakukan  dengan  analisis gap .  Analisis gap dilakukan untuk  menjelaskan  hubungan  antara  masyarakat  dengan
pihak  lain  saat  ini  dan  kondisi  yang  diharapkan masyarakat dengan pihak lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor Pemanfatan Lahan di Lokapurna
Munasinghe  (1993)  menjelaskan  bahwa  konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tiga faktor penentu dalam  pemanfaatan  lahan  yaitu  lingkungan,  sosial  dan ekonomi. Setiap faktor memiliki variabel masing-masing sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Faktor yang paling berpengaruh dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna yaitu faktor lingkungan dengan nilai 0,427.  Faktor  sosial  memiliki  nilai  0,301  dan  faktor ekonomi  memiliki  nilai  0,272.  Nilai  bobot  faktor pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna  disajikan  pada Gambar 1.
Gambar 1  Nilai faktor pemanfaatan lahan di Lokapurna
Faktor  lingkungan  dalam  pembangunan  ber- kelanjutan  menggambarkan  daya  dukung  suatu  kawasan dalam menyangga kehidupan manusia dan pembangunan (Napitupulu  2013).  Faktor  lingkungan  yang  dimaksud merupakan sumberdaya alam yang terdapat di Lokapurna seperti  ekosistem  hutan,  air,  iklim  dan  tanah. Sumberdaya  alam  merupakan  modal  alami  ( natural capital )  dalam  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang penting  bagi  pembangunan  (Alikodra  2012)  sehingga faktor lingkungan  menjadi penting dan prioritas pertama dalam pemanfaatan lahan.
Faktor  sosial  menjadi  prioritas  kedua  dalam pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna.  Faktor  sosial  ini berkaitan  erat  dengan  sejarah  keberadaan  kawasan Lokapurna. Kawasan Lokapurna pada awalnya merupakan  kawasan  yang  dikelola  oleh  Perhutani.
Kawasan Lokapurna kemudian dipinjam oleh veteran RI untuk  digunakan sebagai areal pertanian dan peternakan. Seiring berjalannya waktu, banyak veteran yang menetap dan  tidak  sedikit  juga  pendatang  yang  menetap  di Lokapurna.  Kondisi  ini  lama  kelamaan  membuat  fungsi kawasan berubah menjadi pemukiman seperti saat ini.
Faktor  ekonomi  menjadi  prioritas  ketiga  dalam pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna.  Faktor  ekonomi  di Lokapurna  pada  awalnya  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  para  veteran  dengan  bertani  dan beternak.  Seiring  perkembangan  zaman  dan  kondisi masyarakat  yang  berubah  maka  cara  masyarakat  dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi juga berubah. Banyaknya  kawasan  wisata  di  Lokapurna  dimanfaatkan oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendapatan  di bidang  jasa  wisata.  Banyak  masyarakat  yang  menjadi
pedagang  di  sekitar  objek  wisata,  penjaga  karcis  masuk dan  juru  parkir.  Hal  ini  kemudian  juga  mengundang pendatang untuk membuka usaha penginapan.
a. Faktor lingkungan
Motivasi  yang  memengaruhi  dalam  pemanfaatan lahan  di  Lokapurna  berdasarkan  faktor  lingkungan berturut-turut  yaitu  kelestarian  tata  air  dengan  nilai 0,283, kelestarian ekosistem dengan nilai 0,269, stabilitas tanah dengan nilai 0,183, iklim mikro dengan nilai 0,162 dan  kelestarian  jenis  dengan  nilai  0,104.  Nilai  motivasi pemanfaatan  lahan  berdasarkan  faktor  lingkungan disajikan pada Gambar 2.
Air  memiliki  peran  vital  dalam  kehidupan. Keberadaan  air  di  Lokapurna  mutlak  diperlukan  karena selain  dimanfaatkan  untuk  dikonsumsi,  air  juga dimanfaatkan  sebagai  daya  tarik  wisata  berupa  curug atau  air  terjun.  Kawasan  Lokapurna  berada  di  dalam TNGHS  yang  merupakan  ekosistem  hutan.  Hutan merupakan  suatu  ekosistem  antara  manusia,  tumbuhan pembentuk  hutan,  satwaliar  dan  alam  lingkungan memiliki  keterkaitan  yang  erat  (Suhendang  2002). Ekosistem  hutan di Lokapurna yang baik akan  membuat tata  air,  stabilitas  tanah,  iklim  serta  berbagai  jenis tumbuhan dan satwaliar terjaga dengan baik.
Gambar 2  Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor lingkungan
b. Faktor ekonomi
Nilai  motivasi  yang  memengaruhi  pemanfaatan lahan  berdasarkan  faktor  ekonomi  diurutkan  dari  nilai terbesar  yaitu  ketersediaan  akses  dengan  nilai  0,325, potensi  wisata  dengan  nilai  0,255,  permintaan  pasar dengan nilai 0,164, mata pencaharian dengan nilai 0,131, dan  ketersediaan  modal  dengan  nilai  0,125.  Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi disajikan pada Gambar 3.
Akses  jalan  menuju  Lokapurna  sudah  beraspal  dan dalam kondisi baik. Akses jalan yang baik memudahkan masyarakat  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  seperti berjualan,  bekerja maupun memenuhi kebutuhan hidupnya.  Keberadaan  akses  jalan  menuju  Lokapurna juga  membuka  akses  pembangunan  agar  kawasan
Lokapurna  lebih  maju  dan  tidak  terisolasi.  Akses  jalan yang  ada  di  Lokapurna  juga  membuka  potensi  bagi masyarakat  dari  pengunjung  yang  akan  melakukan aktivitas wisata di Lokapurna.
Keberadaan  objek  wisata  di  Lokapurna  merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat memanfaatkan  hal  tersebut  dengan  melakukan  aktivitas jasa  wisata  seperti  berjualan,  membuka  penginapan  dan mengelola  objek  wisata.  Objek  wisata  di  Lokapurna cukup  dikenal  baik  oleh  wisatawan  baik  dalam wisatawan  dalam  kota  maupun  luar  kota.  Kawasan wisata  Lokapurna  merupakn  salah  satu  alternatif  wisata yang  ada  di  Kabupaten  Bogor  selain  kawasan  Puncak. Kondisi  ini  merupakan  potensi  bagi  masyarakat Lokapurna untuk mengembangkan kawasan wisatanya.
Gambar 3  Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi
c. Faktor sosial
Nilai motivasi yang paling memengaruhi pemanfaatan  lahan  berdasarkan  sosial  yaitu  keadilan dengan  nilai  0,273,  diikuti  oleh  sejarah  kawasan  dengan
nilai 0,237, peran serta 0,206, kepemimpinan 0,144, dan relasi  sosial  0,140.  Nilai  motivasi  pemanfaatan  lahan berdasarkan faktor ekonomi disajikan pada Gambar 4.
Letak  Lokapurna  yang  berada  dalam  kawasan TNGHS  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  jika  tidak dikelola  dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Masyarakat  menganggap  konservasi  justru  menghambat pembangunan  karena  banyak  aturan  yang  melarang kegiatan  pembangunan.  Keadilan  yang  dimaksud  adalah memperjuangkan kesamaan, kesempatan, dan pengakuan untuk mendapatkan kebutuhan (Mitchell et al. 2007).
Sejarah  kawasan  menjadi  prioritas  kedua  dalam faktor  sosial.  Pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna  didasari oleh  sejarah  bahwa  pada  awalnya  veteran  meminjam lahan  di  Lokapurna  untuk  dijadikan  areal  pertanian  dan peternakan.  Hal  ini  kemudian  berkembang  hingga sekarang  masyarakat  memanfaatkan  kawasan  Lokapurna untuk pemukiman.

## Gambar 4 Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor sosial

## 2. Alternatif Strategi Penggunaan Lahan Lokapurna
Pengembangan  wisata  secara  kolaboratif  (0,494) menjadi  prioritas  utama  dalam  alternatif  strategi pemanfaatan  lahan  Lokapurna.  Pengembangan  wisata secara kolaboratif  menjadi strategi  yang paling  mungkin dilakukan  karena  potensi  yang  dimiliki  kawasan Lokapurna  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Objek wisata  yang  ada  di  Lokapurna  dapat  dikolaborasikan dengan  masyarakat  yang  dapat  dibina  untuk  mengelola objek  wisata.  Pemasukan  hasil  jasa  wisata  dapat digunakan  untuk  mengembangkan  objek  wisata  dan kawasan Lokapurna.
Optimalisasi  zona  khusus  (0,378)  menjadi  prioritas kedua  dalam  alternatif  stategi  pemanfaatan  lahan Lokapurna.  Kawasan  Lokapurna  masuk  ke  dalam  zona khusus  TNGHS.  Zona  khusus  merupakan  bagian  dari taman  nasional  karena  kondisi  yang  tidak  dapat dihindarkan  telah  terdapat  kelompok  masyarakat  dan sarana  penunjang  kehidupannya  yang  tinggal  sebelum wilayah  tersebut  ditetapkan  sebagai  taman  nasional antara  lain  sarana  telekomunikasi,  fasilitas  transportasi dan listrik (Permenhut No. 56 Tahun 2006). Optimalisasi zona khusus dimaksudkan untuk  menjaga kawasan tetap terjaga  sebagaimana  kondisinya  dan  tidak  merubah lansekap  kawasan.  Masyarakat  Lokapurna  tetap  dapat mendiami  tempatnya  sekarang  namun  tidak  dapat memanfaatkan  alam  untuk  kebutuhan  komersil  hanya bisa untuk kebutuhan rumah tangga.
Relokasi  masyarakat  (0,124)  menjadi  prioritas terakhir  dalam  alternatif  stategi  pemanfaatan  lahan Lokapurna.  Relokasi  masyarakat  dilakukan  untuk memindahkan masyarakat dari dalam kawasan Lokapurna  ke  lokasi  baru  yang  berada  di  luar  kawasan TNGHS.  Sebelum  melakukan  relokasi,  pihak  TNGHS
terlebih  dulu  melakukan  inventarisasi  lokasi  baru  yang akan  ditempati  masyarakat.  Lokasi  tersebut  harus  layak untuk  ditinggali  agar  masyarakat  yang  pindah  tidak kesulitan  beradapatasi  dengan  lingkungan  baru.  Namun untuk  melakukan  relokasi  ini  memerlukan  biaya  yang tidak  sedikit  dan  berpotensi  mengundang  konflik  yang lebih besar.

## 3. Strategi  Bagi  Keberlanjutan  Pemanfaatan  Lahan di Lokapurna
Berdasarkan  hasil  AHP  dari  seluruh stakeholder diketahui  bahwa  strategi  pengembangan  wisata  secara kolaboratif  menjadi  strategi  dengan  nilai  terbesar  dan menjadi  prioritas  pertama.  Borrini-Feyerabend  (2000) mengartikan  konsep  kolaborasi  sebagai  kondisi  dimana adanya  negosiasi  antar  aktor,  saling  menentukan  dan menjamin pembagian fungsi-fungsi pengelolaan, berbagi hak dan tanggung jawab dari suatu  wilayah atau sumber daya  alam  secara  adil.  Sebelum  pengembangan  wisata secara  kolaboratif  bersama  masyarakat  dilaksanakan, stakeholder perlu mengetahui kondisi aktual dan kondisi yang  diharapkan  dari  kegiatan  konservasi  yang dilakukan. Dasar penentuan kegiatan konservasi berdasarkan  PP  No  28  Tahun  2011  tentang  pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
a. Perlindungan
Kondisi  kegiatan  perlindungan  yang  dilakukan stakeholder saat  ini  masih  rendah  dari  kondisi  yang diharapkan.  Masyarakat  mengharapkan  dukungan  dari TN,  Pemda  dan  LSM  agar  berperan  aktif  dalam perlindungan  kawasan  Lokapurna.  Nilai  perlindungan  di Lokapurna disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5  Nilai Persepsi pada Aspek Perlindungan di Lokapurna
Berdasarkan Gambar 5 kegiatan aspek perlindungan yang perlu menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu: 1) Sosialisasi perlindungan kawasan
Perlindungan  kawasan  perlu  dilakukan  untuk menyangga  kehidupan  agar  terpelihara  proses  ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marsono 2004).  Sosialisasi  perlindungan kawasan  penting dilakukan untuk  menyamakan persepsi antar stakeholder agar dapat berkolaborasi melindungi kawasan Lokapurna. Tiga hal penting yang harus disepakati dalam perlindungan  kawasan  yaitu  wilayah  yang  menjadi kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar  pembinaan  dan  pengaturan  cara  pemanfaatan kawasan  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan (Marsono 2004).
2) Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan Rencana  pengelolaan  kawasan  bertujuan  sebagai panduan  kerangka  kerja  bagi  pengelola  kawasan  dan
stakeholder  untuk  instrumen  pencapaian  kinerja  bagi pengelolaan  kawasan.  Rencana  pengelolaan  kawasan disusun  sebagai  landasan  bagi  para  stakeholder  dalam menyusun  program-program  dan  kegiatan  pembangunan sesuai  kewenangan,  peran  dan  kepentingan  masing- masing  stakeholder.  Sosialisasi  rencana  pengelolaan kawasan  penting  dilakukan  agar  terjadi  kesepahaman diantara  para  stakeholder  terhadap  pengelolaan  kawasan dan bertanggungjawab pada kewajiban masing-masing.
b. Pengawetan
Kondisi  kegiatan  pengawetan  yang  dilakukan stakeholder saat  ini  masih  rendah  dari  kondisi  yang diharapkan.  Masyarakat  mengharapkan  dukungan  dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam kegiatan pengawetan di kawasan Lokapurna. Nilai  pengawetan di Lokapurna disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6  Nilai Persepsi pada aspek pengawetan di Lokapurna
Berdasarkan  Gambar  6  kegiatan  aspek  pengawetan yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu: 1) Penyuluhan kesadartahuan konservasi alam Konservasi adalah pengelolaan alam secara bijaksana  bagi  keperluan  manusia  sehingga  memberikan manfaat  secara  berkelanjutan  bagi  generasi  saat  ini  dan menetapkan  potensi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan aspirasi generasi mendatang (Alikodra 2012). Penyuluhan  kesadartahuan  konservasi  alam  bertujuan untuk  memberikan  pengetahuan  bagi  masyarakat  akan pentingnya  kegiatan  konservasi  bagi  kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
2) Penyuluhan pengelolaan ekosistem penting Pengertian ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2015  adalah  hubungan timbal  balik  antara  unsur  dalam  alam,  baik  hayati (tumbuhan  dan  satwa  liar  serta  jasad  renik)  maupun nonhayati  (tanah  dan  bebatuan,  air,  udara,  iklim)  yang
saling  tergantung  dan  pengaruh-mempengaruhi  dalam suatu  persekutuan  hidup.  Penyuluhan  pengelolaan ekosistem penting dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat akan pentingnya ekosistem dan  lingkungan  yang  ditinggali  untuk  kelangsungan hidup  masyakat  dan  hubungan  timbal  balik  antara manusia  dengan  alam.  Hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan  keseimbangan  alam  dan  pembangunan berkelanjutan.
c. Pemanfaatan
Kondisi  kegiatan  pemanfaatan  yang  dilakukan stakeholder saat  ini  masih  rendah  dari  kondisi  yang diharapkan.  Masyarakat  mengharapkan  dukungan  dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam kegiatan pemanfaatan  kawasan  Lokapurna.  Nilai  pemanfaatan  di Lokapurna disajikan pada Gambar 7.
Gambar 7  Nilai Persepsi pada Aspek Pemanfaatan di Lokapurna
Berdasarkan  Gambar  7  kegiatan  aspek  perman- faatan yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu: 1) Pelatihan dan pengembangan wisata alam
Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi, pengembangan  pribadi  atau  mempelajari  keunikan  daya tarik  wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu sementara  (Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2010). Kegiatan  wisata  yang  dilakukan  di  Lokapurna  berbasis alam berupa curug, kolam pemandian air panas alam dan goa.  Pelatihan  pengembangan  wisata  alam  bertujuan untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  inovasi  produk wisata.
2) Pelatihan pemanfaatan jasa lingkungan
Jasa  lingkungan  merupakan  jasa  yang  diberikan oleh  fungsi  ekosistem  alam  maupun  buatan  yang  nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun
tidak  langsung  oleh  penggunanya  untuk  meningkatkan kualitas  lingkungan  dan  kehidupan  masyarakat  dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Suprayitno  2008).  Bentuk  jasa  lingkungan  yang  ada  di Lokapurna  berupa  air,  udara,  pemandangan  alam  dan wisata  alam.  Masyarakat  dilatih  bagaimana  cara memanfaatkan  jasa  lingkungan  yang  ada  di  Lokapurna secara  berkelanjutan  untuk  kesejahteraan  masyarakat tanpa melupakan kelestarian alam.
d. Program bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat Kondisi  kegiatan  bantuan  sosial  ekonomi  bagi masyarakat  yang  dilakukan  stakeholder  saat  ini  masih rendah  dari  kondisi  yang  diharapkan.  Masyarakat mengharapkan dukungan dari TN, Pemda dan LSM agar berperan  aktif  dalam  kegiatan  bantuan  sosial  ekonomi bagi  masyarakat  Lokapurna.  Nilai  kegiatan  bantuan sosial  ekonomi  di  Lokapurna  disajikan  pada  Gambar  8.
Gambar 8  Nilai persepsi pada kegiatan bantuan sosial ekonomi di Lokapurna
Berdasarkan  Gambar  8  kegiatan  bantuan  sosial ekonomi yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu: 1) Bantuan kerja/usaha
Ketergantungan  masyarakat  terhadap  objek  wisata yang  ada  di  Lokapurna  cukup  tinggi  terutama  untuk pekerjaan.  Masyarakat  Lokapurna  sebagian  besar merupakan  petani  dan  memiliki  pekerjaan  lain  seperti pengelola wisata, penjaga vila, pedagang dan juru parkir (Rachmawati  2010).  Hal  ini  tentu  saja  harus  menjadi perhatian bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat  Lokapurna  harus  menjadi  bagian  dari pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pengelolaan kawasan. Stakeholder memberi bantuan kerja atau usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.  Cara  yang  dapat  dilakukan  dengan melalui pemberian modal investasi untuk mengembangkan objek wisata yang ada atau memperkerjakan masyarakat untuk membantu mengelola kawasan Lokapurna.
2) Bantuan hukum
Kondisi lahan di Lokapurna yang merupakan lahan sengketa dapat berimbas buruk pada keamanan kawasan. Masyarakat memerlukan bantuan hukum untuk menyelesaikan  konflik  lahan  yang  terjadi  di  Lokapurna. Stakeholder  memberikan  pendampingan  hukum  kepada masyarakat dan memberikan pengertian agar masyarakat memahami dan menyadari konflik kawasan di Lokapurna.  Bantuan  hukum  diperlukan  untuk  memberi kepastian  hukum  atas  lahan  yang  saat  ini  diper- masalahkan.

## SIMPULAN
1. Hasil  AHP  terhadap  persepsi  pakar  menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi pemanfaatan lahan di  Lokapurna adalah  faktor lingkungan,  diikuti
faktor  sosial  dan  terendah  yaitu  faktor  ekonomi. Variabel  yang  paling  memengaruhi  dalam  faktor lingkungan  yaitu  kelestarian  tata  air  dan  kelestarian ekosistem.  Pada  faktor  sosial,  variabel  yang  paling memengaruhi  adalah  keadilan  dan  sejarah  kawasan. Variabel  yang  paling  berpengaruh  pada  faktor ekonomi adalah ketersediaan akses dan potensi wisata 2. Alternatif  strategi  pemanfaatan  lahan  di  Lokapurna berdasarkan  faktor-faktor  penentu  keberlanjutan pemanfaatan  lahan  adalah  pengembangan  wisata secara kolaboratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra  HS.  2012. Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan:
Pendekatan Ecosophy bagi
Penyelamatan Bumi . Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
Borrini-Feyerabend G. 2000. Co-management of Natural Resources:  Organising,  Negotiating  and Learning by Doing . Yaoundé (CM): IUCN.
Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Hutan  dan  Konservasi Alam. 2014. Buku Statistik Pengelolaan Hutan dan Konservasi  Alam .  Jakarta  (ID):  Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
[IUCN]  International  Union  for  Conservation  of  Nature and  Natural  Resources.  1994.  Guidelines  for Protected  Area  Management  Categories.  WCMC- IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK.
[Kepmen]  Keputusan  Menteri  Kehutanan.  2003.  Surat Keputusan  Nomor  175  Tentang  Penunjukan Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  dan Perubahan  Fungsi  Kawasan  Hutan  Lindung,  Hutan Produksi  Tetap,  Hutan  Produksi  Terbatas  pada Kelompok Hutan Gunung Halimun Dan Kelompok
Hutan  Gunung  Salak  Seluas  ±  113.357  Hektar  di Provinsi  Jawa  Barat  dan  Provinsi  Banten  Menjadi Taman  Nasional  Gunung  Halimun-Salak.  Jakarta (ID): Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
MacKinnon  K,  MacKinnon  J,  Graham  Child,  dan  Jim Thorsell.  1990. Pengelolaan  Kawasan  yang Dilindungi  di  Daerah  Tropika .  Yogyakarta  (ID): Gajah Mada University Press.
Marsono  D.  2004.  Konservasi  Sumberdaya  alam  dan Lingkungan  Hidup.  Yogyakarta  (ID):  BIGRAF Publishing dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan.
Mitchell  B,  Setiawan  B,  Rahmi  DH.  2007. Pengelolaan Sumberdaya  dan  Lingkungan .  Yogyakarta  (ID): Gajah Mada University Press.
Munasinghe  M.  1993. Environmental  Economics  and Sustainable  Development .  Washington  (AS):  The World Bank.
Napitupulu A. 2013. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis .
Bogor (ID): PT. IPB Press.
Panayotou T. 1991. Economy and Ecology in Sustainable Development .  Di  dalam:  SPES  [The  Society  for Political  and  Economic  Studies],  editor.  Economy and  Ecology  in  Sustainable  Development;  Mei 1991;  Jakarta,  Indonesia.  Jakarta  (ID):  Gramedia Pustaka Utama.
[Permenhut]  Peraturan  Menteri  Kehutanan.  2006. Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  56  Tentang Pedoman  Zonasi  Taman  Nasional.  Jakarta  (ID): Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
[PP] Peraturan Pemerintah. 2011.  Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
[PP]  Peraturan  Pemerintah.  2015.  Peraturan  Pemerintah Nomor  108  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan
Pelestarian  Alam.  Jakarta  (ID):  Pemerintah  Pusat Republik Indonesia.
Prasasti  BG.  2013.  Strategi  penyelesaian  konflik penguasaan  lahan  di  Lokapurna  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak  [ Skripsi ].  Bogor  (ID): Departemen  Konservasi  Sumberdaya  Hutan  dan Ekowisata  Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor.
Rachmawati  E.  2010.  Sistem  sosial  pengembangan wisata  alam  di  kawasan  Gunung  Salak  Endah [ Tesis ].  Bogor  (ID):  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
Rahmawati  R,  Subair,  Idris,  Gentini,  Ekowati  D.
Setiawan  U.  2008.  Pengetahuan  lokal  masyarakat adat  kasepuhan:  adaptasi,  konflik  dan  dinamika sosio-ekologis. Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,
Komunikasi dan Ekologi Manusia. 2(2): 151-190.
Saaty  TL.    1993. Proses    Hierarki  Analitik    Untuk Pengambilan  Keputusan    Dalam    Situasi    Yang Kompleks .    Jakarta  (ID):  PT.    Pustaka    Binaman Pressindo.
Soeriaatmadja  RE.  2000. Pembangunan  berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan .  Jakarta  (ID): Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan Nasional.
Suhendang  E.  2002. Pengantar  Ilmu  Kehutanan .  Bogor (ID):  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Kehutanan (YPFK).
Suprayitno. 2008. Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam . Bogor (ID): Pusdiklat Kehutanan.
[UU] Undang-undang. 1990. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
[UU] Undang-undang. 2010. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwasataan. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.