How to cite: Meiriza.  Andarwati.  et  al  (2022)  Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Pemberian  Vaksinasi  Covid-19  Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (3). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

## Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas, Desvanty Rahman
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia Email: meirizaandarwati@gmail.com, yaslisilyas@gmail.com, desvanty83@gmail.com

## Abstrak
Coronavirus  disease  (Covid-19)  merupakan  virus  yang  menyebabkan  penyakit infeksi  saluran  pernapasan  dan  menjadi  masalah  global  yang  menyebar  dengan sangat  cepat.  Diperlukan  upaya  serius  untuk  menangkal  penyakit  tersebut  dengan cara mencegah penularannya. Bahaya yang ditimbulkan oleh Covid-19 sangat besar maka  sikap  pemerintah  dalam  menangani  penularan  virus  secara  lebih  luas  perlu dilakukan segera mungkin. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19  yaitu  dengan  vaksinasi.  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  peraturan mengenai  vaksinasi  di  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Vaksinasi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan perlindungan  dari  virus  covid-19  yang  dapat  mengakibatkan  kematian  di masyarakat. Vaksin pertama di Indonesia yaitu vaksin Sinovac yang sesuai dengan izin  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan  POM)  memberikan  persetujuan penggunaan  dalam  kondisi  emergensi  (Emergency  Use  Authorization/  EUA)  dan pemberiannya  melalui  beberapa  tahap  di  masyarakat.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk memperoleh  data  deskriptif.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  (literature  review),  Studi kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  sumber  datanya  terdiri  dari dokumen  tertulis  yang  telah  diterbitkan  dalam  bentuk  buku,  jurnal  ilmiah,  surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
Kata Kunci : kebijakan di Indonesia; vaksinasi; hukum kesehatan

## Abstract
Coronavirus  disease  (Covid-19)  is  a  virus  that  causes  respiratory  infections  and becomes a global problem that spreads very quickly. Serious efforts are needed to ward off the disease by preventing its transmission. The danger posed by Covid-19 is  so  great  that  the  government's  attitude  in  dealing  with  the  spread  of  the  virus more widely needs to be done as soon as possible. One of the government's efforts in  dealing  with  the  Covid-19  pandemic  is  by  vaccination.  The  government  issued various regulations regarding vaccination in Indonesia in accordance with Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution stating that everyone has the right to live  a  prosperous  life  born  and  inward,  residing,  and  getting  a  good  and  healthy living  environment  and  entitled  to  health  services.  Vaccination  in  an  effort  to
improve  protection  from  the  covid-19  virus  that  can  result  in  death  in  the community. The first vaccine in Indonesia, the Sinovac vaccine in accordance with the permission of the Food and Drug Administration (POM Agency) to approve the use  in  emergency  conditions  (EUA)  and its  administration through  several  stages in  the  community.  This  research  method  uses  literature  research  methods  with qualitative approaches to obtaining descriptive data. The collection of data used in this  study  is  done  by  conducting  literature  review  studies,  literature  studies  are research whose data sources consist of written documents that have been published in the form of books, scientific journals, newspapers, magazines and so on.

## Keywords: policy in Indonesia; vaccinations; Health law
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-10

## Pendahuluan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyerang berbagai negara di dunia, awalnya pendemi tersebut terdeteksi pada tahun 2019 di Wuhan-China. Beberapa negara  mulai  gelisah  dengan  menyebarnya  pandemi  tersebut.  Negara  Indonesia  juga tidak  lepas  dari  serangan  pandemi  Covid-19  tersebut.  Menyikapi  penyebaran  pandemi Covid-19  yang  semakin  meluas  kemudian  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan kebijakan  yang  digadang-gadang  dapat  menekan  penyebaran  Covid-19  sekaligus mampu menyelamatkan perekonomian nasional.
Dalam  penangan  pandemi  Covid-19  tersebut,  Presiden  RI  kemudian menerbitkan  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Status Bencana  Non  Alam  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional.  Upaya  lain  yang  selama  ini dilakukan  Pemerintah  untuk  mengendalikan  penyebaran  Covid-19  adalah  dengan melakukan penelitian untuk menghasilkan vaksin Covid-19. Berbagai negara berlomba- lomba  untuk  dapat  memproduksi  vaksin,  karena  selain  untuk  memerangi  pandemi, vaksin  akan  menjadi  komoditas  yang  akan  banyak  dicari  dan  memiliki  nilai  ekonomi yang besar.
Diperlukan  intervensi  segera,  tidak  hanya  dalam  hal  penerapan  protokol kesehatan, tetapi juga intervensi efektif lainnya melalui upaya vaksinasi (Purnamasari & Raharyani,  2021) . Vaksinasi  adalah  suatu  proses  di  dalam  tubuh,  dimana  seseorang menjadi  kebal  atau  terlindungi  dari  suatu  penyakit  sehingga  jika  suatu  saat  terkena penyakit  tersebut  tidak  akan  sakit  atau  hanya  menderita  penyakit  ringan,  biasanya dengan pemberian vaksin. Dimana vaksinasi bertujuan tidak hanya untuk memutuskan mata  rantai  penularan  penyakit  dan  menghentikan  epidemi,  tetapi  juga  dalam  jangka panjang  untuk  menghilangkan  atau  bahkan  memberantas  penyakit  itu  sendiri (Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, 2021) .
Pemberian  vaksin  melalui  suntikan  membutuhkan  keahlian  dan  tidak  dapat digunakan secara mandiri oleh pasien. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan arahan  mengenai  pelaksanaan  program  vaksinasi  di  Indonesia,  sedangkan instruksi Presiden untuk program vaksinasi Covid-19 antara lain:
1. Vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya;
2. Seluruh  pemangku  kepentingan  terkait,  baik  pusat  maupun  daerah  harus memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021;
3. Prioritaskan  dan  alihkan  anggaran  lain  agar  ketersediaan  ketersediaan  vaksin terpenuhi dan diberikan tanpa dipungut biaya;
4. Presiden  akan  menjadi  orang  pertama  mendapat  suntikan  vaksin  Covid-19. Harapannya dengan hal tersebut masyarakat menjadi yakin bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan sudah aman;
5. Mengajak masyarakat  untuk tetap menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga  jarak  dan  mencuci  tangan  dengan  sabun  dan  membilasnya  dengan  air mengalir (Ditjen P2P Kemenkes  RI, 2021) (DP, 2021) .
Vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  per  tanggal  08  Desember  2021  sebagaimana terdapat  pada  situs  kementerian  kesehatan  Republik  Indonesia  dengan  alamat  website https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines dapat terlihan bahwa dosis yang sudah diberikan kepada  berbagai  kriteria  masyarakat  adalah  sebanyak  185.229.597  dengan  perincian 115.207.797 (dosis pertama) dan 70.021.800 (dosis kedua). Vaksinasi Covid-19 di masa pandemi  adalah  upaya  “Public  Goods”  yang  dilaksanakan  Pemerintah  sebagai  urusan wajib  (Obligatory  Public  Health  Functions) (Dewi,  2021) .  Sebab  itu  semua  biaya vaksinasi  Covid-19  sepenuhnya  haarus  ditanggung  oleh  Pemerintah.  Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan vaksinasi sebesar 70% agar “herd immunity” segera tercapai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus  mencakup  kelompok  usia  lanjut  (60  tahun  keatas)  yang  merupakan  kelompok yeng  memiliki  risiko  tinggi  terinfeksi  Covid-19  dengan  mortalitas  yang  juga  tinggi. Pelayanan  vaksinasi  dilaksanakan  melalui  fasilitas  Kesehatan  Pemerintah  ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar yang sudah ditentukan.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  memperoleh  data  deskriptif (Sugiyono,  2017) . Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (literature review), Sumber data penelitian berasal dari  sumber  yang  telah  dikumpulkan  dari  perpustakaan.  Studi  kepustakaan  yang dimaksud  adalah  penelitian  yang  sumber  datanya  terdiri  dari  dokumen  tertulis  yang telah  diterbitkan  dalam  bentuk  buku,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar,  majalah  dan  lain sebagainya.
Menurut  Cooper,  literature  review  mempunyai  beberapa  tujuan,  diantaranya yaitu  untuk  memberitahukan  kepada  pembaca  tentang  hasil  penelitian  lain  yang berkaitan  erat  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan  pada  saat  itu,    untuk menghubungkan  penelitian  tersebut  dengan  literatur  yang  ada  dan  untuk  mengisi kekosongan  pada penelitian sebelumnya (Supriatna, 2020) ; (L, 2018) .
Sedangkan  menurut  Bachtiar,  literature  review  pada  hakekatnya  merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, baik yang dipublikasikan  maupun  yang  tidak  dipublikasikan,  tetapi  dapat  diketahui  oleh  pihak-
pihak  tertentu  seperti  dosen  hukum,  peneliti  hukum,  praktisi  hukum  dalam  rangka kajian hukum, pengembangan hukum, dan praktek hukum (Bachtiar, 2019) .

## Hasil dan Pembahasan
Vaksinasi  Covid-19  massal  di  Indonesia  menjelaskan  bahwa  rencana  vaksinasi yang  telah  dilakukan  merupakan  langkah  efektif  untuk  menangani  penularan  penyakit tersebut.14 Pemberian vaksinasi Covid-19 pertama kali dimulai pada  13 Januari 2021 dan  diberikan  pada  Presiden  RI  Joko  Widodo.15  Program  vaksinasi  Covid-19  ini dilaksanakan  setelah  sebelumnya  pada  11  Januari  2021  Badan  POM  menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 dan diterbitkan juga fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Edy & Suoth, 2021) .
Tahap awal vaksinasi Covid-19 diberikan pada tenaga kesehatan, dimana sampai sekarang  hampir  keseluruhan  tenaga  kesehatan  telah  mendapatkan  vaksin  Covid-19 dengan  dosis  penuh.  Saat  ini  Pemerintah  sedang  gencar-gencarnya  memberikan vaksinasi  Covid-19    kepada    masyarakat  umum,  bahkan  rata-rata  masyarakat  yang sudah  berusia  17  tahun  ketas  sudah  mendapatkan  vaksin  Covid-19  dosis  kedua, Pemerintah  juga  sedang  gencar  melaksanakan  vaksinasi  Covid-19  kepada  masyarakat usia  sekolah,  terlebih  saat  ini  beberapa  instansi  sekolah  sudah  melaksanakan  kegiatan pembelajaran tatap muka.
Kementerian  Kesehatan  dalam  melaksanakan  setiap  programnya  senantiasa berpedoman  pada  regulasi  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah,  adapun  regulasi  dan tahapan terkait vaksinasi Covid-19 tersebut diantaranya:
1. Regulasi Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, yaitu:
a. Perpres  No.  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
b. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  HK.01.02./MENKES/12758/2021  tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Menetapkan:
1) Jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
2) Menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat EUA dari BPOM.
3) Perubahan  terhadap  jenis  vaksin  dapat  dilakukan  berdasarkan  rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN (Hukma, 2021) .
c. Permenkes  No  84  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19 (Gurning, Siagian, Wiranti, Devi, & Atika, 2021) .
2. Tahapan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilakukan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan  ketersediaan,  waktu  kedatangan  dan  tahapan  pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:
a. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan vaksinasi pada bulan Januari-April 2021 Vaksinasi  Covid-19  tahap  1  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan,  tenaga kesehatan pembantu, tenaga penunjang dan mahasiswa yang menjalani pelatihan
kedokteran  profesional  yang  bekerja  di  instansi  pelayanan  Kesehatan (Moh. Unais Ali Maulana, 2020) .
b. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan vaksinasi pada bulan Januari-April 2021 Vaksinasi  Covid-19  tahap  2  diberikan  kepda  petugas  pelayanan  publik, diantaranya Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat  hukum,  dan  petugas  pelayanan  publik  lain  yang  meliputi  petugas  di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan  daerah  air  minum,  serta  petugas  lain  yang  terlibat  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  kelompok  masyarakat  usia lanjut (60 tahun keatas) (Harsan & Murtiningsih, 2021) .
c. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan vaksinasi pada bulan April 2021-Maret 2022 Vaksinasi Covid-19 tahap 3 diberikan kepada masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi (Ritunga et al., 2021) .
d. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan vaksinasi pada bulan April 2021-Maret 2022 Vaksinasi  Covid-19  tahap  4  diberikan  kepada  masyarakat  dan  pelaku perekonomian  lainnya  dengan  pendekatan  kluster  sesuai  dengan  ketersediaan vaksin yang ada (Asrirawan, Permata, & Fauzan, 2022) .
Penetapan  dan  pentahapan  kelompok  yang  diprioritaskan  menerima  vaksin dilaksanakan  dengan  memperhatikan  Roadmap  WHO  Strategic  Advisory  Group    of Experts  on  Immunization  (SAGE) (WHO,  2020) serta  kajian  dari  Komite  Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group) (Purnomo & Suharto, 2021) .
Terkait  dengan  kebijakan  program  vaksinasi  Covid-19  yang  di  adakan  oleh Pemerintah menurut hemat penulis sampai dengan saat ini sudah dengan baik, walaupun masih  ada  beberapa  masyarakat  yang  menolak  dengan  berbagai  macam  alasan,  namun seiring berjalannya waktu masyarakat menjadi semakin sadar bahwa sebenarnya mereka juga  membutuhkan  vaksinasi  tersebut  untuk  kebutuhan  memperkuat  sistem  kekebalan tubuhnya.  Terlebih  dengan  capaian  vaksinasi  yang  saat  ini  sudah  cukup  signifikan, masyarakat  yang  sebelumnya  belum  bersedia  melakukan  vaksinpun  kemudian  malah mencari-cari  lokasi  untuk  melakukan  vaksinasi  Covid-19.  Adapun  berdasarkan  data resmi  per  tanggal  08  Desember  2021  pada  situs  kementerian  kesehatan  Republik Indonesia  dengan  alamat  website  https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines  dapat  di  lihat bahwa  realisasi  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  secara  menyeluruh  sampai  saat  ini sudah  mencapai  prosentase  sebesar  68,73%  untuk  vaksinasi  Covid-19  dosis  pertama, sedangkan  untuk  vaksinasi  Covid-19  dosis  ke  dua  sudah  mencapai  prosentase  sebesar 47,89%.
Untuk hasil prosentase diatas, masih di breakdown lagi dengan beberapa kriteria, diantaranya  adalah  kriteria  tenaga  kesehatan  dengan  perincian  vaksin  Covid-19  dosis pertama sebanyak 2.039.380 (138.85%), dosis kedua   sebanyak   1.945.297 (132.44%) dan  dosis  ketiga  sebanyak  1.250.486  (85.14%),  untuk  kriteria  lanjut  usia  dengan perincian  vaksin  Covid-19  dosis  pertama  sebanyak  12.035.920  (55.84%)  dan  dosis kedua sebanyak 7.795.327 (36.17%).
Untuk  kriteria  petugas  publik  dengan  perincian  vaksin  Covid-19  dosis  pertama sebanyak  23.883.669  (137.84%)  dan  dosis  kedua  sebanyak  21.038.445  (121.42%), untuk  kriteria  tenaga  pendidik  dengan  perincian  vaksin  Covid-19  dosis  pertama sebanyak 2.646.345 dan dosis kedua sebanyak 2.352.048.
Beberapa  kriteria  diatas  kemudian  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga),  yaitu kelompok  masyarakat  rentan  dan  umum,  kelompok  usia  12-17  tahun  dan  kelompok gotong royong.
Untuk kelompok masyarakat rentan dan umum dengan perincian vaksin Covid- 19 dosis pertama sebanyak 84.247.848 (59.66%) dan dosis kedua sebanyak 53.601.587 (37.96%),  untuk  kelompok  usia  12-17  tahun  dengan  perincian  vaksin  Covid-19  dosis pertama  sebanyak  29.688.600  (77.47%)  dan  dosis  kedua  sebanyak  15.242.090 (57.07%), sedangkan untuk kelompok gotong royong dengan perincian vaksin Covid-19 dosis  pertama  sebanyak  1.272.349  (8.48%)  dan  dosis  kedua  sebanyak  1.178.123 (7.85%).
Jika  melihat  data  dari  kementerian  kesehatan  diatas,  maka  ecara  keseluruhan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 185.229.597 dosis.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan hukum yang mewajibkan, mengatur, mengikat yang  berkaitan  langsung  dengan  pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya.  Hal  ini menyangkut  hak  dan  kewajiban  individu  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  sebagai penerima  pelayanan  kesehatan  serta  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  segala aspeknya.
Menanggapi  semakin  meluasnya  pandemi  Covid-19,  maka  Pemerintah  telah menetapkan  pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  tersebut  sebagai  bencana Non Alam. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi  Covid-19,  dimana  dengan  dasar  Perpres  ini  maka  kemudian  terbit  pula beberapa  regulasi  hukum  dibidang  kesehatan,  diantaranya  adalah  regulasi  terkait vaksinasi Covid-19.
Pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  telah  dimulai  pada  13  Januari  2021  dengan vaksinasi  pertama  yang  diberikan  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo, serta  sejumlah  perwakilan  masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang  seperti  tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain.
Data  Vaksinasi  Covid-19  Indonesia  sampai  dengan  tanggal  08  Desember  2021 sebagaimana dikutip dari situs website kementerian  kesehatan RI https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines  dimana  dosis  yang  sudah  diberikan  kepada berbagai  kriteria  masyarakat  adalah  sebanyak  185.229.597  dengan  perincian 115.207.797 (dosis pertama) dan 70.021.800 (dosis kedua).

## BIBLIOGRAFI
Asrirawan,  Asrirawan,  Permata,  Sri  Utami,  &  Fauzan,  Muhammad  Ilham.  (2022). Pendekatan  Univariate  Time  Series  Modelling  untuk  Prediksi  Kuartalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Vaksinasi COVID-19. Jambura Journal of Mathematics , 4 (1), 86–103. Google Scholar
Bachtiar.  (2019). Metode  Penelitian  hukum.  Pertama,  Bahan  Ajar  Mahasiswa (Oksidelfa Yanto, Ed.). Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
Dewi, Susi Artuti Erda. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health Care: Jurnal Kesehatan , 10 (1), 162–167. Google Scholar
DP, Kemenkes RI. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Nomor  Hk.02.02/4/1/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) . Retrieved from https://www.kemkes.go.id/article/view/1 9093000001/penyakit-jantung-penyebab- kematian-terbanyak-ke-2-di-
indonesia.html
Edy, Hosea Jaya, & Suoth, Elly Juliana. (2021). Edukasi Pentingnya Vaksinasi Covid- 19  Melalui  Program  Kemitraan  Masyarakat  Pada  Kolom  13  GMIM  Siloam. The Studies of Social Sciences , 3 (2), 30–35. Google Scholar
Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Kesehatanhatan , 10 (1). Google Scholar
Gurning, Fitriani Pramita, Siagian, Laili Komariah, Wiranti, Ika, Devi, Shinta, & Atika, Wahyulinar.  (2021).  Kebijakan  pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  di  Kota  Medan tahun 2020. Jurnal Kesehatan , 10 (1), 43–50. Google Scholar
Harsan,  Toni,  &  Murtiningsih,  Ika.  (2021).  Pendidikan  Hukum  Dalam  Sosialisasi Vaksinasi  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) , 1 (1), 75–82. Google Scholar
Hukma,  Shabiyya.  (2021). Analisis  Sistem  Surveilans  COVID-19  di  Puskesmas  Baloi Permai Kota Batam Tahun 2021 . Universitas Andalas.
L,  Setiyani.  (2018). Research  Methods  Information  Technology .  Karawang:  Jatayu Catra Internusa. Google Scholar
Moh.  Unais  Ali  Maulana.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarkat  Terhadap Coronavirus  Disease  2019  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2008 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Din Hukuma , 27.
Purnamasari,  Ika,  &  Raharyani,  Anisa  Ell.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Masyarakat terhadap Covid-19 dengan Pemberian Vaksinasi. Jurnal Peduli Masyarakat , 3 (4),
379–388. Google Scholar
Purnomo,  Ika  Cahyo,  &  Suharto,  Gatot.  (2021).  Vaksinasi  SARS-CoV-2  dalam Perspektif  Hukum  di  Indonesia. Cermin  Dunia  Kedokteran , 48 (9),  353–358. Google Scholar
Ritunga,  Imelda,  Lestari,  Sarah  Hagia,  Santoso,  Jemima  Lewi,  Effendy,  Laij  Victor, Siahaan,  Salmon  Charles  Pardomuan  Tua,  Lindarto,  Wira  Wijaya,  Nurhadi, Stefany,  Irham,  I.  Made  Muhammad,  &  Monica,  Tasya.  (2021).  Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara , 5 (1), 45–52. Google Scholar
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Supriatna,  Eman.  (2020).  Wabah  Corona  Virus  Disease  Covid  19  Dalam  Pandangan Islam. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 555–564. Google Scholar
WHO. (2020). WHO Coronavirus Disease.

## Copyright holder:
Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas, Desvanty Rahman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: