## M U K A D I M A H
Volume  1 Nomor  2
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
p-ISSN: 2615-1159 | e-ISSN: 2622-1373 Februari 2018
Sitasi artikel ini ( APA 6 th Edition style ):
Puspitosari, R. (2018). Sekilas tentang Pendidikan di Praja Mangkunegaran Masa Mangkunegoro VII, 1917-1944. MUKADIMAH, 1 (2), 172–178.

## Sekilas tentang Pendidikan di Praja Mangkunegaran Masa Mangkunegoro VII, 1917-1944

## Retno Puspitosari
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah puspitosarisayuto@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  dampak  pentingnya  dari  dilaksanakannya  program studiefonds adalah  telah munculnya  golongan  terpelajar  baru  sebagai  elite  modern  yang  berusaha  mengubah  tatanan masyarakat yang selama ini tertindas oleh kepentingan penjajah. Berkaitan dengan itu segera mereka memunculkan gerakan-gerakan baik politik, kultural maupun kemasyarakatan. Hal ini merupakan  bentuk  awal  kesadaran  nasional  terutama  pada  awal  abad  XX,  berupa  kesadaran untuk  melepaskan  diri  dari  cengkeraman  kolonialisme  melalui  golongan  terpelajar  yang sebagian di antaranya dibiayai dari dana studiefonds . Studiefonds berjalan lancar dan peminatnya semakin banyak, karena usaha tersebut memang benar-benar merupakan suatu fenomena baru bagi dunia pengajaran di Praja Mangkunegaran yang sangat menguntungkan bagi mereka yang berprestasi tetapi tidak mempunyai biaya untuk sekolah.
Kata kunci: Pendidikan, Praja Mangkunegaran, Mangkunegoro VII.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  di  Jawa  khususnya  dan  di  Indonesia  pada  umumnya,  telah mendorong  timbulnya  pergerakan  nasional.  Pendidikan  formal  di  Indonesia mengalami  kemajuan  cukup  pesat  terutama  setelah  penerapan  “Politik  Etis”, yang dipelopori oleh Van Deventer dan dikenal dengan Trilogi Van Deventer yang  menekankan  supaya  masyarakat  Kolonial  di  Hindia  Belanda  diberi  hak untuk memperbaiki hidupnya.
Pada  akhir  abad  ke-19  terjadi  perubahan  dalam  peta  politik pemerintahan  Belanda  di  Indonesia,  dari  politik  kolonial  liberal  yang  telah dijalankan  sejak  tahun  1870  dengan  suatu  tatanan  politik  baru  yang  lebih menekankan  pada  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Garis  politik  baru  tersebut dikenal  sebagai  “Politik  Etis”,  yang  diperkenalkan  pertama  kali  secara resmi dalam  pidato  tahunan  Kerajaan  Belanda  pada  bulan  September  1901  (Niel, 1984,  p.  51).  Kebijaksanaan  baru  ini  dimulai  terutama  karena  pengaruh beberapa  orang  Belanda  yang  menunjukkan adanya  “ eereschuld ”  (hutang kehormatan)  negeri  Belanda  terhadap  jajahannya,  yaitu  Indonesia  yang  telah
sekian  lama    memberikan  keuntungan  kepada  mereka.  Berapa  cara  untuk mengeruk  keuntungan  adalah  antara  lain  dengan  Sistem  Tanam  Paksa ( cultuurstelsel ), yang telah membuat rakyat Indonesia menderita (Poeponegoro & Notosusanto, 1984, p. 14).
Politik  Etis  paling  tampak  dalam  bidang  pendidikan  dan  pengajaran, karena  jumlah  guru,  sekolah  dan  murid  meningkat  dengan  pesat.  Fasilitas pendidikan untuk orang Indonesia di Jawa bertambah pesat dan dari perluasan dan  perkembangan  pendidikan  inilah  ditemukan  akar  perubahan  sosial  yang mempengaruhi  elite  Indonesia.  Pada  mulanya  orang  Jawa  yang  ingin berpendidikan  Barat,  tidak  mendapat  dukungan  bahkan  kadang-kadang mengalami  tantangan  dari  pihak  orang  tua.  Mereka  takut  akan  pengaruhnya bagi  kedudukan  sosial  anak-anak  mereka  selanjutnya,  karena  pemerintah kolonial Belanda tetap membatasi perkembangan masalah ini.
Perjuangan  untuk  melancarkan  politik  kolonial  yang  progresif  itu diteruskan  oleh  tokoh-tokohnya  antara  lain:  Van  Kol,  Van  Deventer  dan Brooschooft.  Mereka  menginginkan  mengubah  pandangan  dalam  politik kolonial  yang  beranggapan  bahwa  Indonesia  tidak  lagi  sebagai  suatu  daerah yang hanya selalu menguntungkan Belanda, tetapi juga menjadi suatu daerah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraannya.
Pandangan  tersebut  telah  terkandung  dalam  slogan  Politik  Etis  yaitu “Irigasi,  Edukasi  dan  Emigrasi” (Kartodirdjo,  1972,  p.  21).  Beberapa  slogan tersebut ternyata bukan hanya sebuah tulisan di atas kertas saja, tetapi ternyata pemerintah Hindia Belanda ingin mewujudkannya. Untuk itu secara bertahap pemerintah Hindia Belanda segera mewujudkan slogan Politik Etis tersebut.
Dalam  bidang  pendidikan  (edukasi),  pemerintah  Belanda  mulai memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia khususnya dari kalangan atas, untuk  mengikuti  pendidikan  di  sekolah-sekolah  yang  berbahasa  Belanda. Selama  itu  sekolah-sekolah  berbahasa  Belanda  hanya  menerima  siswa  yang berasal dari rakyat Indonesia sampai pada tingkat dasar dan menengah, belum sampai  tingkat  atas.  Kondisi  tersebut  sudah  merupakan  sebuah  kemajuan, sebab sebelum adanya Poltik Etis hal itu sangatlah tidak mungkin terjadi. Sejak saat itu terjadi perluasan dan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pada  akhirnya  hal  itu  berakibat  timbulnya  beragam  elite  di  Indonesia  (Niel, 1984, pp. 74 – 75). Salah satu program edukasi yang menghasilkan golongan elite baru  di  Indonesia  adalah  sekolah  “Dokter  Jawa”  yang  mengadakan reorganisasi  pada  tahun  1900-1902  dan  kemudian  berubah  menjadi School  Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) dengan cara barat.
Program  edukasi  dalam  Politik  Etis  mengakibatkan  banyak  kaum terpelajar ingin mengadakan perubahan  sistem negaranya. Akibat lebih lanjut adalah  munculnya  pergerakan  politik.  Kemudian  dari  STOVIA  itu  muncul organisasi Indonesia yang pertama yang  disusun dalam bentuk modern, Budi Utomo (Nagazumi, 1989, p. 14).

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pada tahap heuristik data-data yang  dikumpulkan  berupa  hasil  dari  penelitian  kepustakaan  dan  telaah  arsip. Kemudian  dilanjutkan  pada  tahap  verifikasi  dengan  melakukan  kritik  sumber. Sumber-sumber  yang  digunakan  selanjutnya  diinterpretasikan  menjadi  sebuah penafsiran sejarah yang didukung oleh fakta dan data yang kredibel. Pada tahap terakhir data sejarah tersebut disintesiskan dan ditulis dalam bentuk historiografi dalam  konteks  ini  berupa  artikel  tentang  deskripsi  sejarah  yang  eksplanatif. Penelitian  difokuskan  pada  lingkup  keilmuan  dalam  hal  pendidikan  untuk kalangan pribumi, pada lingkup spasial mencakup wilayah Mangkunegaran dan pada lingkup temporal mencakup periode 1917-1944.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemrakarsa  berdirinya  Budi  Utomo  adalah  Dr.  Wahidin  Soedirohoesodo  dan sebagai  pendirinya  antara  lain  adalah  Dr.  Soetomo.  Organisasi  ini  berdiri  di Jakarta  pada  tanggal  20  Mei  1908.  Sebelum  Budi  Utomo  lahir,  Dr.  Wahidin Soedirohoesodo  telah  berusaha  untuk  mendirikan studiefonds ,  sebagai  upaya untuk  memperluas  pengajaran.  Pada  saat  itu  pendidikan  dan  pengajaran  di Indonesia sangatlah menyedihkan dan mengecewakan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi rakyat pribumi untuk menikmati pendidikan dan tidak  sedikit  pula  faktor  kekurangan    biaya.  Hal  itu  menjadi  pendorong  bagi para  pelajar  STOVIA  untuk  lebih  memperluas  usaha  Dr.  Wahidin Soedirohoesodo  tersebut,  yang  pada  akhirnya  menjadi  program  utama organisasi  Budi  Utomo  yaitu  mengusahakan  perbaikan  pendidikan  dan pengajaran (Tirtoprodjo, 1986, p. 11).
Memperluas dan memperbaiki pengajaran menjadi program utama Budi Utomo  yang  dilaksanakan  hampir  di  semua  daerah  di  Jawa  dan  Madura, khususnya yang ada cabangnya. Perluasan itu semakin pesat setelah diadakan Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1908 (A.K. Pringgodigdo, 1980, p. 1). Dalam rapat tersebut selain telah memantapkan tujuan perkumpulan seperti yang telah direncanakan di Jakarta pada tanggal 20 Mei  1908,  terbentuklah  pengurus  besar.  Terpilih  sebagai  ketua  pada  kongres tersebut  adalah  Raden  Tumenggung  Tirtokusumo,  bupati  Karanganyar. Dengan demikian, pimpinan telah beralih dari generasi muda kepada generasi yang  lebih  tua,  terutama  dari  kalangan  priyayi.  Budi  Utomo  memang mempunyai arah kecenderungan untuk mempertahankan budaya Jawa dalam awal  proses  pembentukannya,  sehingga  dominasi  lebih  banyak  pada  kaum priyayi daripada rakyat biasa (Scherer, 1985, p. 55).
Dominasi  priyayi  dalam  Budi  Utomo  sangatlah  beralasan,  karena sebenarnya  golongan  inilah  yang  mengenyam  pendidikan  dan  dari  golongan ini pula timbul kaum pergerakan nasional.  Akibat peran serta priyayi ini terasa pula  di  Praja  Mangkunegaran.  Mangkunegoro  VI  sebagai  pemegang  tampuk pemerintahan pada masa itu, memprakarsai program-program Budi Utomo di Mangkunegaran.
Salah  satu    wujud  program  Budi  Utomo  tersebut  adalah  pendirian sekolah  “Siswo”  khususnya  diperuntukkan  bagi  kerabat  dan abdi  dalem Mangkunegaran,  tetapi  juga  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  masyarakat umum  yang  berminat.  Selain  mendirikan  sekolah,  Mangkunegoro  VI  juga memikirkan  nasib  para sentono  dalem , abdi  dalem dan  hambanya  yang  tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah. Sebagai tindak lanjut dari  pemikiran  tersebut,  didirikanlah studiefonds ,  yaitu  suatu  badan  yang memberikan  pinjaman  uang  untuk  melanjutkan  sekolah  bagi  anak-anak  dari para sentono , abdi dalem dan hamba Mangkunegaran yang tidak mampu tetapi berprestasi.  Ide  Mangkunegoro  VI  tersebut  mendapatkan  dukungan  dari Residen Surakarta pada waktu itu, G.F. van Wijk . Badan ini secara resmi berdiri dan  mulai  memberikan  pinjaman  dana  belajar  pada  tahun  1912.  Dasar  yang mengatur  jalannya  pemberian  pinjaman  dana  belajar  tersebut  telah diundangkan dalam Pranatan Pustaka Praja ( Rijksblaad ) No. 20 tahun 1917 dan dalam  pelaksanaannya,  Mangkunegoro  VI  dibantu  oleh  suatu  Panitia Penasehat ( Commissie van Advies ).
Studiefonds berjalan  lancar  dan  peminatnya  semakin  banyak,  karena usaha  tersebut  memang  benar-benar  merupakan  suatu  fenomena  baru  bagi dunia  pengajaran  di  Praja  Mangkunegaran yang  sangat  menguntungkan  bagi mereka  yang  berprestasi  tetapi  tidak  mempunyai  biaya  untuk  sekolah. Kesempatan  emas  ini  tidaklah  mereka  sia-siakan  begitu  saja  demi  kemajuan bangsanya agar tidak lagi tertindas oleh bangsa lain.
Akhirnya  setelah  Mangkunegoro  VI  turun  tahta  pada  tahun  1916  dan digantikan oleh Mangkunegoro VII, studiefonds tidak berhenti dan justru tetap mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena Mangkunegoro VII sangat mendukung  pendahulunya  tersebut.    Hal  ini  ditunjang  pula  dengan  keadaan ekonomi  Praja  Mangkunegaran  yang  semakin  membaik  jika  dibandingkan dengan  keadaan  ekonomi  pada  masa  sebelumnya.  Pada  masa  itu Mangkunegoro  VII  telah  membakukan  peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan pelaksanaan studiefonds . Commissie van Advies , yang khusus menangani studiefonds pun dibentuk olehnya. Mangkunegoro VII juga telah menambahkan satu  sumber  pendanaan  baru  untuk studiefonds yang  berasal  dari  uang pribadinya,  kemudian  dikenal  dengan  nama Studiefonds Kas  Daleman. Studiefonds sebagai  sebuah  usaha  untuk  memberikan  bantuan  kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata telah melahirkan golongan terpelajar baru yang akan menjadi agen perubahan. Golongan terpelajar baru ini dikenal dengan “elite modern”yang bercirika n:
1) Bergaya hidup Barat seperti tampak di kota-kota besar.
2) Alam pikiran mereka tidak lagi terbatas pada alam pikiran tradisional.
3) Cita-cita  mereka  mengarah  ke  suatu  satuan  politik  baru  yang  terlepas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial.
4) Merupakan  kelompok  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  mekanisme birokrasi  Barat,  misalnya  sebagai  bupati, ambtenaar dan  bagi  golongan minoritas  Tionghoa  yaitu  dengan  mencoba  ikut  ambil  bagian  dalam Volksraad.
Salah  satu  dampak  pentingnya  dari  dilaksanakannya  program studiefonds adalah  telah  munculnya  golongan  terpelajar  baru  sebagai  elite modern  yang  berusaha  mengubah  tatanan  masyarakat  yang  selama  ini tertindas  oleh  kepentingan  penjajah.  Berkaitan  dengan  itu  segera  mereka memunculkan gerakan-gerakan baik politik, kultural maupun kemasyarakatan. Hal ini merupakan bentuk awal kesadaran nasional terutama pada awal abad ke-20, berupa kesadaran untuk melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme melalui  golongan  terpelajar  yang  sebagian  di  antaranya  dibiayai  dari  dana studiefonds .
Studiefonds , tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja tetapi juga anak-anak  perempuan.  Menurut  pemikiran  Mangkunegoro  VII  bahwa  sudah saatnya  antara  laki-laki  dan  wanita  diberkan  hak  yang  sama  terutama  dalam hal  pendidikan.  Menurut  Mangkunegoro  VII,  ia  tidak  menginginkan  wanita hanya sebagai selir dan terbelakang dalam hal pendidikannya. Mangkunegoro VII juga tidak menghendaki para generasi muda khususnya wanita kehilangan akar budayanya sebagai bangsa Jawa. Pemberian studiefonds adalah salah satu jalan untuk kaum wanita memperoleh haknya. Pada masa Mangkunegoro VII pula  kaum  wanita  memperoleh  kesempatan  belajar  seluas-luasnya.  Hal  ini ditandai  dengan  berdirinya  sekolah Siswo  Rini dan  Sekolah  Van  Deventer ( Solosche  Van  Deventer-School ). Siswo  Rini merupakan  hasil  pengembangan Sekolah  Kelas  II  ( Tweede  Klasse  School )  yang  didirikan  bersamaan  dengan  HIS Siswo ( Hollandsch Inlandsche School ) pada tahun 1912 dan secara resmi berubah pada Juli 1924 menjadi kursus kerumahtanggaan istana.

## PENUTUP
Pada  tahun  1927  berdiri  Sekolah  Van  Deventer  yang  mendapat  dukungan secara penuh dari masalah perijinan sampai dengan biayanya. Mangkunegoro VII  dan  Permaisurinya  menunjukan  perhatian  pada  sekolah  yang menggunakan kurikulum Belanda dan Jawa ini dengan menghadiri acara-acara maupun  rapat  yang  diselenggarakan.  Kurikulum  tersebut  sesuai  dengan keinginan  Mangkunegoro  VII  yaitu  menyeimbangkan  antara  pengetahuan Barat  dengan  pengetahuan  tradisional.  Oleh  karena  itu  Mangkunegoro  VII memberikan  beberapa  keistimewaan  bagi  siswa-siswa  sekolah  tersebut  untuk turut menggunakan fasilitas di istana.  Sekolah Van Deventer menerima siswa putri dari berbagai kalangan, priyayi maupun masyarakat umum.
Wanita  dapat  melanjutkan  ke  tingkat  lanjutan  tentu  saja  sangat berhubungan erat dengan situasi zaman pada masa itu. Isu tentang pendidikan yang menjadi jiwa zaman disikapi oleh Mangkunegoro VII dengan pemerataan pendidikan  yang  sekaligus  menjadi  alat  modernisasi  budaya  termasuk  salah satunya adalah gaya hidup. Wanita-wanita yang menjadi alumni dari sekolah
wanita  pada  masa  Mangkunegoro  VII  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam pergerakan  nasional.  Namun  demikian  mereka  mulai  bisa  mengikuti perkembangan  politik  pada  saat  itu,  antara  lain  dengan  terlibat  dalam organisasi budaya seperti Java Insituut dan mendirikan Perkumpulan Kaum Ibu Setiyowanito.  Meskipun  organisasi  ini  bertujuan  membicarakan  masalah- masalah dalam rumah tangga,  para wantia tersebut mulai bisa mengeluarkan pendapat  dan  memahami  tentang  hak  berkumpul  seperti  pada  organisasi pergerakan  nasional,  hal  ini  merupakan  pencapaian  yang  cukup  besar  jika dilihat pada lingkungan mana pendidikan ini berkembang.

## REFERENSI
A.K. Pringgodigdo. (1980). Sejarah Pergerakan Indonesia . Jakarta: Dian Rakyat.
Kartodirdjo, S. (1972). Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad XIX- XX. Jurnal Lembaran Sejarah , (4).
Nagazumi, A. (1989). Bangkitnya Nasionalisme, Budi Utomo 1908-1918 . Jakarta:
Graffiti Press.
Niel, R. van. (1984). Munculnya Elite Modern Indonesia . Jakarta: Pustaka Jaya.
Poeponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). Sejarah Nasional Indonesia (Vol.
V). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudyaan.
Scherer, S. P. (1985). Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX . Jakarta: Sinar Harapan.
Tirtoprodjo, S. (1986). Sejarah Kebangkitan Nasinal Indonesia . Jakarta: PT Pembangunan.

## Arsip dan Manuskrip
Rijksblad Mangkunegaran Tahun 1917 No. 20; Rijksblad Mangkunegaran Tahun 1924; Solosche van Deventerschool , Koleksi Reksa Pustaka Mangkunegaran No.
MN 791; Eerste verslag dari Mangkunegaransche Studiefonds (Mangkunegaran, No. Kode A. 644); Berkas-berkas permohonan studiefonds (Mangkunegaran No. Kode A. 676); Berkas tentang pembangunan HIS di Surakarta (Khazanah Badan Arsip Dan Perpustakaan Prov. Jateng: Daftar Arsip Tweede Water Staat te Semarang ); Jaarverslag Tahun 1917-1944; Berkas tentang data anak sekolah masa MN VI dan MN VII; Berkas tentang data sekolahan masa MN VI dan MN VII; Berkas tentang Padvinders; Berkas tentang Kridha Mudha Mangkunegaran; Berkas tentang SRV.

## Referensi Lanjutan
Darmawan, B. H. M. (1990). Mengenang BRM Soerjo Soeparto; Bergerak dan Melangkah Maju untuk Bangsanya. Surakarta: Reksa Pustaka.
Het Studiefonds van het Mangkoenagaranshe Rijks. (1924). Majalah Jawa, (14).
Kartodirdjo, S. (1972). Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad XIX- XX. Jurnal Lembaran Sejarah, (4).
Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa. (1988). Majalah Tempo, (14).
Larson, G. D. (1990). Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nagazumi, A. (1983). Lahir Serta Tumbuhnya Praja Mangkunegaran. Surakarta:
Reksa Pustaka.
Puspitosari, R. (1990). Studiefonds Praja Mangkunegaran Periode 1912-1945:
Suatu Kajian Sejarah Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
Sjamsuddin, H. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan,
1945-1966. Jakarta: Dep. P dan K Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi & Dokumentasi Sejarah Nasional.
Surjomiharjo, A. (1979). Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi. Jakarta: Yayasan Idayu.
Wasino. (2008). Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.