## KAJIAN HUKUM USAHA BATIK GONGGONG SEBAGAI SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG
M. Endy Febri *
Kantor LO Kab. Lingga Tanjung Pinang

## Abstract
The  Tanjungpinang  local  government  issued  a  Tanjungpinang  Mayor  Decree Number  37  of  2010  concerning  the  Official  Uniform  for  Civil  Servants  and  Non Civil Servants in Tanjungpinang Government Circle.  The Decree states that Batik Gonggong is one of the official uniforms that must be worn. The Decree raises an issue  of  economical  rights,  consequently  all  the  entrepreneurs  should  get  the opportunity to compete others without any discrimination. The research concludes that public participation is needed to conduct a study in determining a batik pattern as the special characteristic of a place before the issuance of a decree of the local government.  An  open  competition  for  the  society  or  the  related    entrepreneurs should be opened because claiming a particular pattern  may rise an economical consequence  for  public.  The  Tanjungpinang  local  government  should  give  a transparent guarantee and the same rights of access  on business information for every micro, small and middle entrepreneurs.
Keywords: Batik Gonggong, pattern, monopoly practices, Tanjungpinang City.

## Abstrak
Pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Walikota  Tanjungpinang Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Pakaian  Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil    dan  Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.  Peraturan tersebut menyatakan bahwa Batik Gonggong sebagai salah satu pakaian dinas yang wajib  digunakan.  Penetapan  tersebut  menimbulkan  hak  ekonomi  sehingga seyogyanya semua pelaku usaha berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing,  agar  tidak  terjadi  diskriminasi.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa diperlukan  keterlibatan  publik  untuk  membuat  kajian  dalam  menentukan  suatu motif batik untuk dijadikan produk khas daerah, sebelum menjadi produk hukum pemerintah daerah.  Sayembara terbuka untuk masyarakat atau pelaku usaha terkait harus  diadakan  karena  kegiatan  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  ekonomi terhadap publik.  Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya memberikan jaminan transparansi  dan  akses  yang  sama  bagi  semua  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah atas segala informasi usaha.
Kata Kunci: Motif Batik Gonggong, Praktik Monopoli, Kota Tanjungpinang
* Alamat Korespondensi : endyfebri@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Karya seni yang dikemas dan berpijak dari tema kearifan lokal suatu daerah dapat  menghasilkan  manfaat  ekonomi.  Manfaat  ini  memberikan  dampak  yang sangat luas terhadap produk tersebut, baik sebagai sebuah karya maupun sebagai komoditas bernilai ekonomi, yang pada muaranya, kreatifitas tersebut akan menjadi bagian  dari  usaha  memperkaya  khazanah  kebudayaan  bangsa.  Batik  salah  satu contohnya. Seni Batik adalah satu dari sekian banyak karya seni bangsa Indonesia yang sudah mendunia.
Definisi batik berdasarkan Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan dan pewarna khusus. Definisi batik menurut terminologinya adalah gambar  yang dihasilkan  dengan  menggunakan  alat  canting  atau  sejenisnya  dengan  bahan  lilin sebagai  penahan masuknya  warna. 1 Menurut  Iwan Tirta, batik merupakan  teknik menghias  kain  atau  tekstil  dengan  menggunakan  lilin  dalam  proses  pencelupan warna, di mana semua proses tersebut menggunakan tangan.
Batik  Gonggong  merupakan  motif  batik  dari  Tanjungpinang,  Provinsi Kepulauan  Riau.  Batik  yang  bermotif  Gonggong  (latin: Strombus  Turturella), sejenis  kerang  cangkang  keras  berwarna  cerah  yang  banyak  ditemukan  di  laut Tanjungpinang  dan  seputar  wilayah  Kepulauan  Riau,  telah  menjadi  daya  tarik sendiri bagi warga dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Motif Batik Gonggong merupakan motif batik pertama  yang diperkenalkan dari Kota Tanjungpinang. Ide menciptakan motif batik khas daerah selalu berkaitan dengan simbol atau elemen khusus yang sangat mengingatkan orang kepada daerah tersebut.
Dari  hasil  penelitian,  banyak  pemerintah  kota/kabupaten  di  Provinsi Kepulauan  Riau  mendukung  dan  memberi  apresiasi  terhadap  geliat  usaha masyarakat dibidang ini, khususnya terhadap motif – motif batik tradisi atau motif – motif yang dapat mengangkat nama daerah asalnya, termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Tahun  2010  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  menerbitkan  Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil  dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota  Tanjungpinang.  Dimana  pada  Lampiran  II  Peraturan  Walikota  tersebut menyatakan bahwa Batik Gonggong sebagai salah satu pakaian dinas yang wajib digunakan.
Dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2010 tersebut, ditegaskan dalam Lampiran II bahwa Batik Gonggong bagi semua PNS dan Non PNS  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  digunakan  pada  Hari  Rabu,  tiap  minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya.
Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  secara  jelas  telah  mencantumkan  nama motif batik dalam peraturan tersebut, dimana motif batik itu berkaitan erat dengan pencipta motif dan hasil karyanya.
1 Suyanto, A. N. , 2002, Sejarah Batik Yogyakarta , Merapi, Yogyakarta, hlm.  2.
Pencipta motif dan hasil karya terkait erat dengan dunia ekonomi atau dunia usaha. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha. Pendekatan per  se illegal dan rule of  reason adalah konsep klasik dalam  hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan  yang per se , namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason . 2
Secara  sederhana,  kedua  pendekatan  itu  ‘seperti’  delik  formal  dan  delik material. Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya  itu  selesai  dilakukan,  sehingga  tidak  perlu  ada  pembuktian  lebih lanjut.  Pada  delik  material,  unsur-unsur  itu  belum  lengkap  jika  syarat  akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Contohnya, tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan  nyawa  terlebih  dahulu.  Apabila  belum  ada  korban  meninggal,  belum dapat disebut pembunuhan.
Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara per se diasumsikan mengandung  konsekuensi  yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan rule  of  reason .
Misalnya,  Pasal  5  ayat  (1)  tentang  perjanjian  penetapan  harga:  “Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau pelanggan  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama.  ”  Pasal  ini  dimasukkan  dalam kategori terlarang secara per se .

## B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan permasalahan:
1.  Bagaimana  kaitan  hukum  persaingan  usaha  Batik  Gonggong  sebagai  bagian dari pakaian dinas yang wajib dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang dihubungkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ?
2.  Bagaimana  kesetaraan  hak  pelaku  usaha  sejenis  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Pakaian Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang ?
3.  Bagaimana  solusi  atau  saran  kepada  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang menentukan  langkah  untuk  menetapkan  motif  batik  atau  produk  dari  pelaku usaha menjadi produk atau motif batik  khas daerah yang wajib digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa menimbulkan permasalahan hukum ?
2 Ibid

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif kualitatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Adakalanya untuk menentukan isu hukum diperlukan informasi yang bersifat umum,  informasi  ini  dimaksudkan  agar  dapat  membantu  memberi  orientasi terhadap  masalah  yang  diteliti.    Jika  seorang  peneliti  menghadapi  situasi  yang demikian  ini,  jalan  terbaik  yang  harus  dilakukan  adalah  diperlukan  penelahaan terhadap bahan hukum sekunder, melalui bantuan bahan hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.
Pendekatan  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu karakter, model, tanda atau gambaran tentang situasi, kondisi atau fenomena tertentu.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data primer  sebagai  pendukung  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer berupa:
1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik       Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
1.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
1.4 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
1.5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
1.6 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah
1.7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
1.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1.9 Peraturan  Walikota  Nomor  37  Tahun  2010  Tentang  Pakaian  Dinas      Pegawai Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang
1.10 Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang
1.11 Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
2. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, penelurusan dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Selain data sekunder, data primer digunakan sebagai pendukung data sekunder, dimana obyek penelitian diadakan pada:
a) Para  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Bagian  Kesra Sekretariat  Daerah  Kota  Tanjungpinang  yang  menjalani  kebijakan  Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2010
b) Mantan karyawan Butik Selaras, butik tempat penjualan resmi Batik Gonggong di Tanjungpinang
c) Anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tanjungpinang
d) Konsumen Batik Gonggong Sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan atau dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen ( library research ).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  secara  kualitatif.    Dalam penelitian kualitatif, teori lebih diartikan sebagai teori pola, yaitu tidak menekankan pemikiran deduktif logis (teori sebab akibat) dan mengandung serangkaian konsep dan  hubungan  yang  saling  terkait  tetapi  tidak  mengharuskan  pernyataan  sebab akibat.
Metode analisis  data secara kualitatif juga berarti membentuk sebuah sistem yang  rapat  dan  saling  memperkuat  yang  terdiri  dari  konsep-konsep  yang  dapat saling menjelaskan lalu menentukan urutan tahapan atau bagian sehingga menjadi sistem ide yang memberi informasi dengan teori  atau pola tertentu dalam sebuah penelitian.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam  melakukan  kajian  hukum  ini,  kerangka  landasan  yuridis  yang digunakan sebagai dasar telaah dalam penelitian adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah
6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Pakaian Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas  Peraturan  Walikota  Nomor  37  Tahun  2010  Tentang  Pakaian  Dinas
Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
10. Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Pakaian Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Hukum  Integratif  dari  Profesor  Romli Atmasasmita sebagai pijakan. Teori ini merupakan  perpaduan antara teori hukum pembangunan  dan  teori  hukum  progresif,  dengan  memandang  hukum  sebagai sistem nilai ( system of values ), selain hukum merupakan sistem norma ( system of norms )  sebagaimana  dikemukakan  Profesor  Mochtar  Kusumaatmaja  dalam  teori hukum  pembangunan  dan  hukum  sebagai  sistem  perilaku  ( system  of  behavior ) sebagaimana  dikemukakan  oleh  Profesor  Satjipto  Rahardjo  dalam  teori  hukum progresif.
Ketiga  hakikat  hukum  itulah  yang  disebut  oleh  Romli  Atmasasmita  sebagai tripartite  character  of  the  Indonesian  legal  theory  of  social  and  bereucratic engineering ,  yaitu  rekayasa  birokrasi  dan  rekayasa  masyarakat  yang  dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.  Pandangan inilah yang secara utuh terangkum dikenal sebagai Teori Hukum Integratif.
Masih kurangnya upaya untuk menemukan pemikiran hukum khas Indonesia membuat bangsa Indonesia kerap dengan serta-merta mengadopsi mentah dan utuh pemikiran  hukum  barat  yang  belum  tentu  dapat  diterima  oleh  masyarakat  atau budaya timur.  Dari itu, muncul pandangan Romli Atmasasmita untuk menelurkan sebuah teori baru yang disebut Teori Hukum Integratif. 3
Hukum  Integratif  menggali  nilai  filsufis  Pancasila  sebagai  akar  atau  dasar terbentuknya  hukum.    Hukum  Integratif  mengemukakan  bahwa,    melalui  kinerja BSE  ( Social  and  Beaureucratic  Enginering )  setiap  langkah  pemerintah  dalam pembentukan  hukum  dan  penegakan  hukum  merupakan  kebijakan  berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum  yang demokratis. Negara hukum  demokratis itu  digali  dari  tiga  pilar,  yaitu  penegakan  berdasarkan  hukum  ( rule  by  law ), perlindungan  Hak  Azazi  Manusia  ( enforcement  of  human  right )  dan  akses masyarakat untuk memperoleh keadilan ( acces to justice ).
Nilai yang dimaksud didalam Hukum Integratif adalah Pancasila sebagai nilai tertinggi untuk melakukan perubahan terhadap sistem norma dan sistem  perilaku yang  berkeadilan  sosial.    Hukum  integratif  merepresentasikan  hukum  adalah Pancasila.    Seperti  pernyataan  dalam stufenbaut  theory dari  Hans  Kelsen  yang menggambarkan bahwa dalam teori piramida, harus ada norma dasar dalam  setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hukum  integratif  adalah  teori  hukum  yang  memandang,  hukum  hari  ini (menurut  pandangan  teori  hukum  pembangunan)  bisa  berubah  esok,  karena perilaku warga masyarakat (menurut pandangan teori hukum progresif) yang begitu
3 http://luthfiwe.  blogspot.  com/2012/06/integrasi-teori-hukum-pembangunan-dan.  Html,  diakses tanggal 5 Desember 2014
dinamis, namun  dalam pembentukan hukum  yang baru berdasarkan hukum  yang responsif (menurut pemikiran Nonet dan Zelznik), tidak dapat dilepaskan dari akar- akar  budaya  atau  ciri  khas  bangsa  Indonesia  yang  telah  tersublimasi  dalam Pancasila. 4
Karena  teori  hukum  integratif  merupakan  perpaduan  dari  teori  hukum pembanguan  dan  teori  hukum  progresif,  berikut  peneliti  paparkan  beberapa  hal terkait teori hukum ini.
Ada  beberapa  argumentasi  mengapa  teori  hukum  pembangunan  banyak mengundang banyak atensi atau perhatian, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara  global  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  Teori  Hukum  Pembangunan merupakan  teori  hukum  yang  diciptakan  oleh  orang  Indonesia  dengan  melihat dimensi  dan  kultur  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dengan  tolok  ukur dimensi  teori  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  kondisi Indonesia,  maka  hakikatnya  apabila  diterapkan  akan  sesuai  dengan  kondisi  dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Kedua ,  secara  dimensional  maka  teori  hukum  pembangunan  memakai kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup  ( way  of  life )  masyarakat  serta  bangsa Indonesia  berdasarkan  asas  Pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan  maka  terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur)  dan substance (substansi)  sebagaimana  dikatakan  oleh  Lawrence  W.
Friedman. 5
Ketiga ,  pada  dasarnya  teori  hukum  pembangunan  memberikan  dasar  fungsi hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan  masyarakat” 6 (law  as  a  tool  social engeneering) dan  hukum  sebagai  suatu  sistem  sangat  diperlukan  bagi  bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.
Progresif juga berarti teori hukum yang menerapkan hukum tidak boleh kaku,
menolak status  quo dan  mengedepankan  kepastian  hukum  dengan  bertolak  dari kepentingan  manusia  itu  sendiri.    Hukum  sangat  berperan  dalam  pembangunan. Menurut  Roscoe  pound,  hukum  merupakan  suatu  alat  perekayasa  sosial  ( tool  of social  engineering ). 7 Hal  ini  berarti  hukum  bisa  berfungsi  untuk  mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk  melakukan perubahan-perubahan masyarakat. 8
4 http://www.negarahukum.com/hukum/mengurai-sepintas-%E2%80%9Chukum integratif%E2%80%9D-romli-atmasasmita. Html, diakses tanggal 5 Desember 2014
5 Lawrence W. Friedman, American Law : An invaluable guide to the many of the law, and how it affects our daily lives, W. W Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.  Dan pada legal culture and  social  development,  stanford  law  review,  New  York,  hlm  1002-1010  serta  dalam  law  in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7.
6 Romli  Atmasamita,  “Menata  kembali  masa  depan  pembangunan  hukum  nasional”,  Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII   di  Denpasar,  14-18 Juli  2003, hlm. 7
7 Lili Rasyidi, 1990, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya, Bandung,  hlm. 47.
8 Satjipto Rahardjo, 2010, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.
Menurut Profesor Romli, secara teoritis teori hukum pembangunan dan teori hukum  progresif  cenderung  berdasarkan  pada  teori  hukum  yang  sama,  yaitu sociological  jurisprudence dari  Roscoe  Pound  dan pragmatic  legal  realism dari Eugen Ehrlich. Namun, teori hukum progresif lebih diperkuat oleh pengaruh aliran studi hukum kritis ( critical legal studies ).
Geliat  kreativitas  masyarakat  untuk  mengembangkan  budaya  lokal  harus didukung oleh pemerintah daerah. Bantuan dapat berupa melahirkan produk hukum daerah yang pro terhadap usaha - usaha terkait serta mendorong tumbuh - kembang iklim yang kondusif untuk pengembangan produk – produk kerajinan khas daerah. Memiliki payung hukum yang jelas dan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang memiliki niat dan kemampuan dalam bidang tersebut.
Terkait dengan penelitian ini, secara penegakan atau penindakan hukum, tidak terjadi  pelanggaran  hukum  secara  pidana  maupun  perdata  dalam  kajian  hukum Batik Gonggong ini. Tetapi, ditemukan bahwa hak untuk mendapatkan informasi usaha bagi sektor usaha mikro, kecil, menengah atau masyarakat dan pelaku usaha sejenis untuk bermitra dengan pemerintah daerah, belum terakomodir secara adil dan setara.
Akses  pihak  lain  diluar  pelaku  usaha  (Batik  Gonggong)  untuk  mendapatkan keadilan  dan  kesetaraan  dalam  informasi  yang  terkandung  nilai  ekonomis  untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat belum tersampaikan dengan baik.
Untuk  melakukan  perubahan  menuju  sistem  norma  dan  sistem  perilaku masyarakat serta birokrat  yang berkeadilan sosial, seluruh kebijakan atau produk hukum  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  harus  mengaktualisasikan  keadilan sosial.  Termasuk keadilan yang mengatur ekonomi masyarakat didalamnya.
Nilai  dasar  dalam  hukum  integratif  adalah  Pancasila,  sebagai  nilai  tertinggi untuk  melakukan  perubahan  terhadap  sistem  norma  dan  sistem    perilaku  yang berkeadilan sosial. Hukum integratif adalah teori hukum yang memandang, hukum hari ini (menurut pandangan teori hukum pembangunan) bisa berubah esok, karena perilaku warga masyarakat (menurut pandangan teori hukum progresif) yang begitu dinamis, namun  dalam pembentukan hukum  yang baru berdasarkan hukum  yang responsif (menurut pemikiran Nonet dan Zelznik), tidak dapat dilepaskan dari akar- akar  budaya  atau  ciri  khas  bangsa  indonesia  yang  telah  tersublimasi  dalam Pancasila.
Walaupun  peraturan  perundang-undangan  dapat  terus  berubah,  tetapi  asas keadilan  sosial  yang  diamanatkan  Pancasila  tidak  boleh  disingkirkan,  termasuk keadilan  ekonomi  didalamnya.    Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  ‘terkesan’  seperti mengarahkan kepada penggunaan suatu produk tertentu.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Paraktik Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 menyatakan:
Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
2. Atau  mematikan  usaha  pesaingnya  dipasar  bersangkutan  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.
Penjelasan  Undang  –  Undang  tersebut  diatas,  berlaku  untuk  skala  nasional,
untuk range minimal 50 % pasar nasional.  Dalam kajian hukum Batik Gonggong ini, pelaku usaha Batik Gonggong tidak termasuk dalam kategori Pasal ini.  Sebab, Batik Gonggong ruang lingkup usahanya baru terkonsentrasi di Provinsi Kepulauan Riau  umumnya,  Kota  Tanjungpinang  dan  seluruh  pegawai  Pemerintah  Kota Tanjungpinang pada khususnya.
Pendekatan  hukum rule  of  reason dalam  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, mencakup niat atau perilaku daripada pelaku usaha. Walau tak terjadi sanksi atau penetapan pelanggaran hukum, perbuatan yang tidak merepresentasikan proses keadilan ekonomi untuk seluruh kalangan usaha mikro, kecil dan menengah harus dibenahi dan diperbaiki metode atau sistemnya.
Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang adil dan makmur, prinsip keadilan harus  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah.  Perlakuan  adil  artinya,  peraturan  atau keputusan  kepala  daerah  harus  berlaku  rata  dan  sama  untuk  masyarakat  di wilayahnya.  Tak jarang, konsekuensi dari keadilan dengan memberi ruang kepada banyak  orang  untuk  turut  berpartisipasi,  turut  mengeluarkan  ide  atau  pendapat warga agar mendapatkan keputusan terbaik, sebelum pemerintah daerah melahirkan sebuah peraturan atau keputusan.
Keterkaitannya dengan Batik Gonggong adalah, diperlukan keterwakilan atau keterlibatan publik  yang memahami mengenai produk atau seni khas daerah untuk membuat kajian dalam menentukan suatu motif batik untuk dijadikan produk khas daerah,  sebelum  menjadi  kebijakan  atau  produk  hukum  pemerintah  daerah. Walaupun  dalam  Standar  Operasional  pembuatan  Peraturan  Walikota Tanjungpinang  tidak  mencantumkan  harus  adanya  keterlibatan  masyarakat, idealnya proses pembuatan produk hukum daerah yang dapat menimbulkan peluang pemberdayaan untuk seluruh pelaku usaha di Tanjungpinang, disosialisasikan atau digelar  sayembara  terbuka  untuk  masyarakat  atau  pelaku  –  pelaku  usaha  terkait, agar hak atas konsekuensi ekonomi yang timbul dinikmati pelaku usaha atas asas keadilan.
Pasal 10 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai aspek informasi usaha pada huruf c menyebutkan bahwa pemerintah  memberikan  jaminan  transparansi  dan  akses  yang  sama  bagi  semua pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  atas  segala  informasi  usaha.   Artinya, pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan informasi secara terbuka bagi pelaku usaha terkait peluang ekonomi daerah.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah :
1. Melalui  Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37  Tahun  2010  Pemerintah Kota  Tanjungpinang  membuat  kebijakan  yang  menetapkan  Batik  Gonggong sebagai salah satu pakaian dinas pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang.  Hal ini  didasari  oleh  motif  Gonggong  yang  dirasa  dapat  mewakili  kekhasan  Kota Tanjungpinang,  tanpa  membuat  kajian  yang  mendalam  dan  ketetapan  hukum mengenai batik khas Kota Tanjungpinang.  Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak secara  terbuka  memberikan  peluang  yang  setara  kepada  masyarakat Tanjungpinang  untuk  menuangkan  buah  fikirnya  untuk  dijadikan  motif  wajib untuk  seragam  pegawai  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  ataupun  motif  khas daerah.  Didalam Hak Cipta pencipta motif batik, dapat menimbulkan konsekuensi hak eksklusif/ hak ekonomi bagi penciptanya.  Pemerintah Kota Tanjungpinang belum  memaknai  demokrasi  ekonomi  yang  merupakan  amanat  dari  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  33  secara penuh.  Diawal  penelitian,  secara rule  of  reason peneliti  menilai pelaksanaan Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37  Tahun  2010  seperti  belum melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait praktik monopoli  (Pasal  17)  dan  penguasaan  pasar  (Pasal  19).    Tetapi,  berdasarkan penelitian  didapatkan  bahwa  pada  penjelasan  mengenai  praktik  monopoli  dan penguasaan pasar dalam Undang-Undang tersebut, berlaku untuk skala nasional, untuk range minimal 50 % pasar nasional. Dalam kajian hukum Batik Gonggong ini, pelaku usaha Batik Gonggong tidak termasuk dalam kategori Pasal ini.  Sebab, Batik  Gonggong  ruang  lingkup  usahanya  baru  terkonsentrasi  di  Provinsi Kepulauan Riau umumnya, Kota Tanjungpinang dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya.
2. Peraturan Walikota Tanjungpinang belum menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seutuhnya.  Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan pelaku  usaha  Batik  Gonggong  merupakan  kerjasama  yang  tidak  melanggar hukum, tetapi dalam prosesnya, dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pelaku usaha sejenis  di  Tanjungpinang.  Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  ‘terkesan’  seperti mengarahkan kepada penggunaan suatu produk tertentu.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  Pasal  19  menyatakan  “ Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.” Kegiatan tersebut berupa:
i. Menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk  melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
ii. Atau  mematikan  usaha  pesaingnya  dipasar  bersangkutan  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Penjelasan Undang – Undang tersebut diatas, berlaku untuk skala nasional, untuk range minimal  50 % pasar nasional.  Dalam kajian hukum  Batik Gonggong ini, pelaku usaha Batik Gonggong tidak termasuk dalam kategori Pasal ini.  Sebab, Batik  Gonggong  ruang  lingkup  usahanya  baru  terkonsentrasi  di  Provinsi Kepulauan Riau umumnya, Kota Tanjungpinang dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya.
Pendekatan  hukum rule  of  reason dalam  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, mencakup niat atau perilaku daripada pelaku usaha.
Walau tak terjadi sanksi atau penetapan pelanggaran hukum, perbuatan yang tidak merepresentasikan proses keadilan ekonomi untuk seluruh kalangan usaha mikro, kecil dan menengah harus dibenahi dan diperbaiki metode atau sistemnya.  Agar adil untuk semua pihak.
3. Kesetaraan perlakuan terhadap para pelaku usaha lain belum diakomodir dalam Peraturan Walikota tersebut. Selain belum menerapkan asas keterbukaan, belum merepresentasikan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  mengenai aspek informasi usaha (huruf c) yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  memberikan  jaminan  transparansi  dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi.
Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sebagai  pembuat  kebijakan  belum memaksimalkan peran publik. Dalam kajian hukum mengenai Batik Gonggong ini, dirasa peran publik sangat dibutuhkan.  Membuat motif batik wajib untuk pegawai Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  seyogyanya  mencerminkan  motif  batik  khas daerah.    Dimana  motif  khas  daerah  didapat  dari  ide  dan  buah  fikir  yang  mampu merepresentasikan kekhasan suatu daerah.  Hal seperti itu idealnya melibatkan dan diketahui  oleh  publik,  sebagai  bahan  awal  membuat  sebuah  kajian.    Apalagi ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebuah motif menjadi motif batik daerah.    Selain  belum  menerapkan  semangat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999,  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  seharusnya  juga  mempedomani  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme.    Diantara  asas  umum penyelenggaraan  negara,  terdapat  asas  kepentingan  umum;  asas  yang mendahulukan  kesejahteraan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif,  akomodatif  dan selektif    dan  asas  keterbukaan,  yang  seluruhnya  membutuhkan  transparansi informasi untuk publik.
Walaupun  Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  37  Tahun  2010 tersebut  tidak  berlaku  lagi  dengan  terbitnya  Peraturan  Walikota  Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  yang  tidak  mencantumkan kewajiban  memakai  Batik  Gonggong,  tapi  tidak  sertamerta  menyelesaikan
beberapa  pertanyaan  bagi  peneliti.  Akhirnya,  didapat  jawaban  dan  kesimpulan setelah menyelesaikan penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi atau saran terkait hal ini, antara lain:
1. Perlunya  sosialisasi  atau  informasi  terbuka  untuk  masyarakat  atau  pelaku  – pelaku usaha terkait, apabila kebijakan atau produk hukum pemerintah daerah memiliki dampak memajukan perekonomian pelaku usaha secara menyeluruh atau memiliki konsekuensi ekonomi terhadap publik.
2. Perlunya  keterwakilan  atau  keterlibatan  publik    yang  memahami  mengenai produk atau seni khas daerah untuk membuat kajian dalam menentukan suatu motif  batik  untuk  dijadikan  produk  khas  daerah,  sebelum  menjadi  kebijakan atau produk hukum pemerintah daerah.
3. Dilakukan sayembara atau perlombaan terbuka untuk masyarakat atau pelaku –  pelaku  usaha  terkait  penentuan  motif  batik  atau  kerajinan  khas  daerah lainnya,  agar  memenuhi  asas  keadilan  untuk  semua  pihak  yang  memiliki keinginan dan kemampuan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.N. Suyanto, 2002, Sejarah Batik Yogyakarta , Merapi, Yogyakarta, hlm.  2.
Rasyidi  Lili,  1990, Dasar-Dasar  Filsafat  Hukum, Citra  Aditya,  Bandung, hlm. 47.
Rahardjo Satjipto, 2010, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.

## Artikel
Atmasamita Romli, “Menata kembali masa depan pembangunan hukum nasional”, Makalah  disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.
Lawrence W. Friedman, American Law : An invaluable guide to the many of the law, and how it affects our daily lives, W. W Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.  Dan pada legal culture and social development, stanford law review, New York, hlm 1002-1010 serta dalam law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7.

## Sumber Internet
Edyyono  Luthfi Widagdo, “Resensi:  Integritasi  Teori Hukum Pembangunan dan Teori  Hukum  Progresif”, http://luthfiwe.  blogspot.com/2012/06/integrasi- teori-hukum-pembangunan dan.Html , diakses tanggal 5 Desember 2014. Atmasasmita  Romli, http://www.negarahukum.com/hukum/mengurai-sepintas- %E2%80%9Chukum integratif%E2%80%9D-romli-atmasasmita .Html, diakses tanggal 5 Desember 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas   Pegawai Negeri Sipil  dan  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang