## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT
Ronny Winarno Universitas Merdeka Pasuruan email : ronny.winarnoprof@gmail .com Endang Retnowati Universitas Wijaya Kusuma email : endangrr7@gmail.com
Kristina Sulatri Universitas Merdeka Pasuruan email : kristinasulatri@gmail.com

## Abstract
The law reflects the culture of society. Every society always produces culture, so the law always exists in society and appears with its distinctiveness. Community culture is part of local wisdom that reflects character, noble values, rules, order as a reflection of living law, hereditary has & been recognized by the wider community. Its perspective, concept and simplicity can be a source of law to realize good governance. Legal development, not only preparing normative or regulatory aspects, but also the role of legal development in realizing good governance. The results showed that in some regions there are still commendable actions such as corruption, hampering the good governance process.
Keywords : local wisdom, legal development, good governance.

## ABSTRAK
Hukum mencerminkan budaya masyarakat. Setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke-khasan-nya. Budaya masyarakat bagian dari  kearifan  lokal  yang  mencerminkan  karakter,  nilai-nilai  luhur,  kaidah,  tatanan  sebagai  refleksi hukum yang hidup (living law), turun temurun telah & diakui oleh masyarakat luas. Cara pandang, konsep  dan  kesederhanaannya  bisa  menjadi  sumber  hukum  mewujudkan  good  governance. Pembangunan hukum, bukan hanya mempersiapkan aspek normatif atau pengaturannya saja, akan tetapi juga peran pembangunan hukum mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah masih terjadi tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menghambat proses good governance.
Kata Kunci: kearifan lokal, pembangunan hukum, good governance.
Submit Approve Publish 06 Februari 2023 26 Juni  2023 03 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Sejatinya hukum adalah apa yang ada dan hidup di masyarakat dalam bentuk tatanan/ aturan/paugeran untuk saling menghargai, menghormati dan menyayangi baik antar manusia, pada orang  tua dan leluhurnya, sesepuh, alam semesta terlebih dengan  sang pencipta yang maha kuasa. Semua sebagai bentuk rasa hormat dan syukur serta tanggung jawab untuk selalu eling  dan  waspada  (identik  perintah  dan  larangan).  Problem  hukumnya  justru  berkaitan dengan  cita  hukumnya  sebagaimana  pendapat  Gustav  Radbruch, 1 bahwa  keberadaan  nilai keadilan  cenderung  berpotensi  konflik.  Padahal  tatanan  ini  juga  dilengkapi  sanksi  jika pelanggaran. Inilah kearifan lokal untuk mengatur semua kepentingan..
Kearifan lokal yang didasari nilai-nilai luhur menggambarkan keadaan manusia dalam kesehariannya sesuai pendapat Aristoteles sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat ( zoon politicon ).  Kemudian  keberadaan  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  senantiasa  terkait dengan keberadaan norma, kaidah atau hukum. Untuk itu diperlukan pembangunan hukum. Biasanya  pembangunan  hukum  selalu  dikaitkan  dengan  penegakan  hukum.  Realitanya, menurut Hendra Wahanu, 2 konsistensi pembangunan hukum harus sesuai amanat konsitusi, jika sebaliknya akan timbul kekacauan dalam penegakan hukum.
Pembangunan  hukum  harus  sejalan  dengan  pembangunan  nasional  dimana pembangunan hukum harus didukung dengan sistem conditio sine qua non. Jadi pembangunan hukum seharusnya sesuai dengan kehendak masyarakat. Konsistensi pembangunan hukum 3 dan  penegakan  hukum  harus  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  adanya perlindungan  dan  jaminan  hukum.  Setiap  masyarakat  hukum  ( rechts  gemeenschap )  berharap senantiasa  ada  kontrol  sosial  atas  produk-produk  hukum  dan  penegakan  hukumnya., sehingga masyarakat bisa merasakan kemanfaatan hukumnya.
Pendapat van Apeldorn, bahwa keberadaan hukum senantiasa diawali dengan kesalah- pahaman, karena disitulah diperlukan pembentukan hukum untuk menyelesaikan berbagai konflik  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  keberadaan  norma,  kaidah  atau  hukum  menurut Philipus  M.  Hadjon, 4 memiliki  fungsi  sebagai  sarana  kebijakan,  perlindungan,  pengubah perilaku masyarakat dan pengendali  perilaku masyarakat mengimpang.
Menurut Nyoman Nurjaya sebagaimana dikutip oleh Hendra Wahanu, 5 pembangun- an  nasional  bidang  hukum  harus  memperhatikan  berbagai  kultur  yang  berbeda  dalam masyarakat  harus  dan  konsistensi  pada  amanat  konstitusi.  Didalam  kultur  masyarakat tersebut terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah berlangsung sebagai norma kehidupan bermasyarakat.  Konsekwensi  hukum  yang  harus  dilakukan,  bahwa  pembangunan  hukum yang  bersifat  universal  tidak  boleh  melukai  dan  mengabaikan  bangunan  dan  sendi-sendi hukum yang hidup dalam masyarakat.
1 Ronny, Bambang, Yudhia. Pengantar Ilmu Hukum . Inteligensia Media. Malang. 2020. Hlm. 10
2 Hendra Wahanu “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal”. Edisi 01/Tahun XVII/2011. https://jdih. bappenas.go.id/artikel/detail artikel/364.accessted 25 Januari 2023.
3 Bagir Manan, Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum . Varia Perdilan Tahun XXVII No. 323. Okt 2012. Hlm. 5
4 Ronny, Bambang, Yudhia. Opcit.
5 Hendra Wahanu Prabandani. “ Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal ”. Edisi 01/Tahun XVII/2011. https://jdih. bappenas.go.id/artikel/detail artikel/364.accessted 25 Januari 2023.
Nilai-nilai  luhur  sebagai  kearifan  lokal  makin  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sejalan dengan pola kultur dalam keatatanan kehidupan masyarakat, Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No. 32 Tahun 2009, 6 kultur dalam ketaatan dimaksud berkaitan UUD NRI  1945    sebagai  amanat  konstitusi. 7 Artinya  konstitusi  sebagai  dasar  untuk  sumber pertimbangan dan memberikan keputusan.
Keberadaan  kearifan  lokal  sebagai  aturan  tidak  tertulis  oleh  masyarakat  digunakan dalam  berinteraksi.  Secara  normatif  hal  itu  menunjukkan  setiap  daerah  Memiliki  kearifan lokal masing-masing. 8 Jadi apabila di wilayah tersebut diberlakukan hukum positif, namun dalam hal-hal tertentu kearifan lokal juga masih bisa diberlakukan. Bahkan kearifan lokal bisa menjadi sumber  hukum  yang  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  positif  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Secara substantif nilai-nilai yang merupakan norma serta diakui oleh masyarakat luas, akan  selalu  dipatuhi,  dilaksanakan  oleh  masyarakat  serta  menjadi  sumber  tuntutan berinteraksi  sosial. 9 Oleh  sebab  itu  pemanfaatan  kearifan  lokal  bagi  pemerintah  daerah berdasarkan pada konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 10 dapat digunakan untuk  melakukan  penentuan  kebijakan  pembangunan  daerah  dan  pemberdayaan  potensi daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k UU No. 32 Tahun 2009, 11 yang mengatur  tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat.
Secara normatif kearifan lokal juga bisa menjadi komponen politik hukum nasional. Menurut  Umar  Said, 12 politik  hukum  nasional  memuat  penataan  hukum  nasional  yang menyeluruh,  terpadu    serta  mengakui  keberadaan  hukum  agama  dan  adat  masing-masing. Sedangkan  menurut  Ronny, 13 politik  hukum  merupakan  komponen  kebijakan  dasar  yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sehingga politik hukum merupakan  kebijakan  negara  tentang  apa  yang  dijadikan    kriteria  untuk  menghukumkan sesuatu  yang  didalamnya  mencakup  pembentukan,  penerapan  dan  penegakan  hukum. Kesemua bangunan hukum tersebut untuk mewujudkan good governance .
Konsepsi good  governance (kepemerintahan  yang  baik)  menurut  Kooiman,  pada prinsipnya  merupakan  serangkaian  proses  interaksi  sosial  politik  antara  pemerintahan
6 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI  Tahun 2009 No. 140, TLN. RI No. 5059
7 Eko  Noer  Kristiyant ,  “ Kedudukan  Kearifan  Lokal  Dan  Peranan  Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang  Di  Daerah    (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region) ’, Jurnal Rechts Vinding. Vol 6, No 2 (2017). DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.
8 Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum m Adat Nusantara , Grasindo, Jakarta. 2010, hlm..28
9 file:///G:/JDUL%20RISET%20&%20ABDIMS%202018-2021KODIFIKASI/PENGERTIAN%20KEARIFAN%20  LOKAL% 20SECARA%20UMUM%20%E2%80%93%20Pengertian%20Menurut%20Para%20Ahli.htm. accessed 25 Januari 2023.
10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI  Tahun 2014 No. 244, TLN. RI No. 5587
11 Kearifan lokal menjadi komponen penting sebagai living law , merupakan hukum.yang ada dan hidup di dalam masyarakat sebagaimana  pendapat  Cicero  dalam  adagium  “ubi  societas  ibi  ius  (dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum).  Lihat Wawan Muhwa Hariri, Pengantar Ilmu Hukum .Pustaka Setia. Bandung. 2012. hlm. 28.
12 Umar  Said, Pengantar  Hukum  Indonesia.  Sejarah  dan Dasar-Dasar Tata Hukum  Serata Politik Hukum Indonesia, Setara Press. Malang.2009. hlm. 26.
13 Ronny Winarno, Politik Hukum Pengusahaan Air Tanah , Desertssi  PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2013, hlm. 5-6
dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan  intervensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Istilah governance tidak hanya  berarti  kepemerintahan  sebagai  suatu  kegiatan,  tetapi  juga  mengandung  arti pengurusan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa diartikan pemerintahan. 14 Untuk  menuju  kearifan  lokal  sebagai  sumber  hukum  pembentukan  hukum  dan mewujudkan good governance digunakan teori  Talcott Parson, bahwa hukum itu mekanisme integrasi. Dari berbagai masukan yang ada tersebut dikorelasikan dengan kearifan lokal yang sesuai  dan  diolah  serta  dianalisis  untuk  menjadi  sumber  pembentukan  hukum..  Dengan demikian  tujuan penelitian berkaitan dengan pemanfaatkan kearifan lokal  sebagai sumber hukum pembentukan hukum menuju terciptanya good governance .
Selanjutnya  permasalahan  hukumnya  :  (1)  urgensi  kearifan  lokal  sebagai  komponen pembangunan hukum  (2)  konsistensi pembangunan hukum mewujudkan good governance.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Adapun  metode  yang digunakan  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Mengenai  ruang  lingkup  penelitian berkaitan  pembangunan  hukum  dalam  lingkup  hukum  tata  negara,  sedangkan  temanya terkait kearifan lokal sebagai sumber pembentukan hukum.  Selanjutnya mengenai jenis data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.. Sedangkan analisis data  dilakukan secara deskreptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Kearifan Lokal Dan Komponen Pembangunan Hukum.
Substansi kearifan lokal secara normatif dalam perspektif UU No. 32 Tahun 2009 pada prinsipnya merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam perlindungan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kearifan lokal, 15 yakni  harus  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku  dalam  tata  kehidupan masyarakat. Terkait hal ini terdapat pengertian kearifan lokal sebagai berikut :
Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh  ajaran  agama,  kepercayaan-kepercayaan,  tata  nilai  tradisional  dan  pengalaman- pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal  yang  digunakan  untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  sehari-hari  oleh masyarakat. 16
Dari  pengertian  tersebut,  kearifan  lokal  mencerminkan  akumulasi  norma  yang digunakan dalam perikehidupan, guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat. Realitanya masyarakat memahami, melaksanakan dan mematuhi. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Ade  Saptomo, 17 bahwa  kearifan  lokal  merupakan  tatanan  normatif  yang
14 Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) . Mandar Maju. Bandung. 2004. Hlm.2-3
15 Penjelasan Pasal 2 huruf l UU No. 32 tahun 2009.
16 Hendra Wahanu Prabandani. Opcit.
17 Ade Saptomo. Opcit.
diyakini benar sebagai hukum yang hidup ( living law ) oleh masyarakat.  Menurut  Rinitami, 18 kearifan  lokal  adalah  pandangan  hidup  dan  ilmu  pengetahuan  serta  berbagai  strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
Berbagai  studi,  penelitian  dan  pemberitaan  terdapat  perkembangan  pemahaman mengenai nilai-nilai spesifik kearifan lokal pada  beberapa daerah di berbagai wilayah yang mampu menjadi salah satu alternatif dan solusi tradisonal penyembuhan penyakit pandemi Covid-19.  Pengetahuan  yang  tersirat  dalam  nilai-nilai  kearifan  local  untuk  penyembuhan penyakit  ternyata  berbasis  alam  yakni  menggunakan  berbagai  manfaat  tumbuh-tumbuhan yang  ada  di  sekitar  lingkungan  kehidupan  masyarakat  dalam  keseharian  seperti  kunyit, kencur, bawang putih, bawang merah, jahe dsb. Sehingga terdapat berbagai kemudahan untuk membantu  kesembuhan  masyarakat  dari  penyakit  pandemi  Covid-19.  Dengan  demikian praktek-praktek kearifan lokal makin dikenal sebagai mekanisme penjaga harmonisasi sosial dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari.
Jika  dilihat  dari  perspektif  norma  hukum,  maka  kearifan  lokal  pada  prinsipnya memiliki  pengertian  yang  spesifik  dan  multi  dimensi,  sebab  substansi  mendasar  hakikat kearifan lokal mengedepankan keselamatan manusia dan keseimbangan alam semesta. Oleh sebab itu kearifan lokal, 19 diartikan sebagai norma hukum tradisi leluhur yang bersifat turun temurun,  mengandung  nilai-nilai  luhur,  bijaksana  yang  harus  digunakan  dalam  keseharian manusia  dalam  segala  aktifitasnya  agar  mendapatkan  keselamatan  dan  keberkahan  dari leluhurnya, alam semesta dan sang pencipta bahkan kearifan lokal sebagai social control . Jika kearifan lokal ini  dikaitkan dengan ketentuan tentang Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa segala aktifitas pemerintahan dan negara  didasarkan  pada  hukum.  Tentunya  terdapat  korelasi  kearifan  lokal  dengan  tatanan harus berdasar atas hukum. Artinya jika pada tataran pemerintah dan negara menggunakan hukum  tertulis  (hukum  positif),  akan  tetapi  pada  tingkat  masyarakat  yang  menjalankan aktifitasnya dalam menjaga tidak melanggar hukum hak orang lain, maka justru kearifan local sebagai hukum tidak tertulis, yang berkembang  secara alami dalam keseharian masyarakat (living  law)  justru  lebih  dekat  kemanfaatan  hukumnya  seperti  mampu  mengendalikan diritidak  melanggar  kekuasaan,  tidak  merugikan  orang  lain,  mampu  menghargai  hak  dan kewajban  yang sama dengan orang lain. Artinya kearifan lokal sebagai hukum lebih mampu melaksanakan nilai-nilai kesadaran hukum.
Nilai  kesadaran  hukum  tersebut  sejalan  dengan  makna  Bhinneka  Tunggal  Ika (berbeda-beda  tetapi  tetap  satu)  sebagai  semboyan  yang  sangat  sakral  bagi  warga  negara Indonesia. Sehingga secara filosofis sesuai kondisi keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk,  baik  keadaan  geografis,  ras,  suku  dan  agama,  menunjukkan  Indonesia  memiliki ragam kebudayaan. Kebudayaan merupakan satu unit interpretasi, ingatan dan makna yang ada  di  dalam  manusia,  ia  meliputi  kepercayaan,  nilai-nilai,  dan  norma.  Kebudayaan mempengaruhi  perilaku  manusia,  karena  setiap  orang  akan  menampilkan  kebudayaannya,
18 Rinitami Njatrijani . “ Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang ”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 5, Edisi 1, September 2018. https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580
19 Ronny Winarno.”(Hukum) Kearifan Lokal Sebagai Refleksi Budaya Masyarakat dan Sumber Hukum Positif”. Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jogyakarta. 1 Desember 2018.
sehingga menghasilkan suatu karakteristik dalam suatu kelompok manusia. Pada hakikatnya budaya  memiliki  nilai-nilai  yang  senantiasa  diwariskan,  ditafsirkan,  dilaksanakan  seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.
Kearifan  local  terdapat  di  setiap  daerah  dengan  karakteristik  yang  berbeda-beda, karena  kearifan  lokal  terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya  masyarakat  setempat  maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan  hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi ( indigenous kwonledge systems ) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empiric, karena hasil olahan masyarakat secara lokal  berangkat  dari  fakta-fakta  yang  terjadi  di  sekeliling  kehidupan  mereka.  Bertujuan pragmatis,  karena  seluruh  konsep  yang  terbangun  sebagai  hasil  olah  pikir  dalam  sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari ( daily problem solving ). Melihat kemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, terdapat urgensi kearifan lokal, yaitu :
a. Kearifan  lokal  mengandung  nilai-nilai luhur  yang  mencerminkan  adanya  perilaku  baik dan  santun  dalam  hidup  yang  berarti  ada  nilai  budaya  luhur  bermasyarakat.  Sehingga kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan. Adapun kebudayaan merupakan blue print of behavior yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku yang mengatur segala aktifitas masyarakat. 20 Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian terdapat urgensi, bahwa kearifan lokal merupakan sumber  pembentukan  hukum  yang  mendasar,  karena  kearifan  lokal  lebih  banyak mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam kesehariannya. Sehingga jika dilakukan pembentukan  perundangan,  maka  diharapkan    masyarakat  lebih  paham  dan  mampu mentaati ketentuan yang berlaku.
b. Kearifan lokal juga mencerminkan nilai-nilai luhur menjaga keseimbangan pemenuhan kepentingan  keseharian  masyarakat  yang  tergantung  pada  ketersediaan  sumber  daya alam, sehingga masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan alam serta mencegah terjadinya  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  urgensi  kearifan  lokal sebagai sumber  referensi  dalam  pembangunan  hukum  yang  berkaitan  dengan  batasan- batasan pemanfaatan lingkungan alam agar tetap terjaga nilai kemanfaatannya.
c. Kearifan  lokal  juga  mencantumkan  nilai-nilai  luhur  tentang  berbagai  metoda penyelesaian  persoalan  sosial  melalui  musyawarah,  gotong  royong,  toleransi,  gugur gunung, teposliro dll berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan bisa menciptakan kedamaian, ketenteraman, kebahagaiaan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi kearifan lokal  yang  sudah  mengenalkan  nilai-nilai  kehidupan  saling  menghargai  sesama  dan mencegah  konflik.  Tentunya  nilai-nilai  luhur  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar menentukan  pembangunan  hukum.  Hukum  merupakan  konkretisasi  dari  nilai-nilai budaya  suatu  masyarakat.  Oleh  karena  setiap  masyarakat  selalu  menghasilkan
20 Hendra Wahanu Prabandani. “ Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal ”. Edisi 01/Tahun XVII/2011. https://jdih. bappenas.go.id/artikel/detail artikel/364.accessted 25 Januari 2023.
kebudayaan, maka hukumpun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing.
Berdasarkan  urgensi  kearifan  lokal  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  pembangunan hukum dalam rangka membentuk sistem hukum adalah bersesuaian teori sistem hukum ( legal system ) yang dikemukan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam sistem hukum dibutuh- kan adanya unsur substansi, struktur dan kultur. Kearifan lokal berhubungan dengan kultur.. Justru  adanya  unsur  kultur  atau  budaya  masyarakat  tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum menempatkan  kearifan  lokal  sebagai  bagian  komponen  pembangunan  hukum.  Komponen pembangunan  hukum  yang  identik  dengan  penegakan  hukum  meliputi  peraturan;  aparat penegak hukum; fasilitas/perangkat proses hukum dan kesadaran hukum.
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  masing  sering  dirasakan  ada  yang  tidak menunjukkan  adanya  konsistensi  amanat  konstitusi,  sebab  terjadi  uji  materiil,  demo ketidaksesuaian produk perundangan dsb, sehingga iidak jarang terjadi konflik kepentingan. Oleh  sebab  itu  dalam  hal  penegakan  hukumnya  senantiasa  banyak  menhadapi  berbagai tantangan dan perlu melakukan pembaharuan hukum. 21 Sejalan dengan pembangunan hukum yang  biasanya  ada  keterkaitan  denghan  penegakan  hukum,  perlu  konsistensi  arah  politik hukum nasional  yang memperhatikan sendi-sendi bernegara menurut UUD.
Disinilah  kearifan  lokal  perlu  disinergikan  susuai  dengan  urgensinya  sebagai komponen  pembangunan  hukum,  sebab  segala  lapisan  masyarakat  dalam  segala  tingkatan atau  dalam  keadaan  apapun  membutuhkan  lembaga  dan  pelaksanaan  penegakan  hukum. Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  mampu  mengatur  masyarakat  menjadi  berperilaku sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya. Substansi hukum seyogyanya lebih banyak memperhatikan  dan  menggunakan  nilai-nilai  luhur  yang  sudah  sering  dilakukan  dalam interaksi masyarakat, sebab masyarakat ada kemudahan akan lebih banyak mengetahui dan memahami keberlakuan hukum tersebut.
Urgensi kearifan lokal dikaitkan dengan komponen pembangunan hukum terutama pada aspek kesadaran hukum masyarakat, secara normatif memiliki keterkaitan peningkatan keberlakuan hukumnya dimana semakin tinggi pengakuan dan penghargaan nilai-nilai luhur dalam  kearifan  lokal  akan  menguatkan  penegakan  hukum  pada  nilai  kesadaran  hukum masyarakat  termasuk  adanya  perlindungan  dan  jaminan  hukum  atas  semua  kepentingan masyarakat. Selain itu jika nilai-nilai kearifan lokal tersebut menjadi sumber yang dominan dalam  penyusunan  hukum  akan  lebih  memungkinkan  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan semakin tinggi pula kualitas penegakan hukumnya.
Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  berinteraksi  di  dalam  masyarakat yang  dapat  dilihat  dari  ketentraman,  ketertiban  dan  tidak  terjadinya  ketegangan  di  dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat, hukum selalu dipenga- ruhi  dari  interaksi  sosial  maka  dapat  dikatakan  semakin  intesitas  tingginya  interaksi  dan hubungan  sosial,  maka  semakan  tinggi  pula  penggunaan  hukum  untuk  melancarkan hubungan interaksi sosial.
21 Ashadi L. Diab .” Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial ” Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 13, Nomor 1, April 2021, 1-188. DOI : https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2
Tidak  ada  hukum  yang  mengikat  warga  masyarakat  kecuali  atas  dasar  kesadaran hukumnya yang disebut Rechtsbewustzijin. 22 Aspek lainnya bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah ruang  lingkup  persoalan  hukum  dan  nilai-nilai  sosial  salah  satunya  membahas  tentang kesadaran hukum. Bila ditelaah dari teori-teori modern dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, menimbulkan bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul ialah perihal adanya gap pemisah antara asumi tentang dasar kesahaan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut. Adanya suatu pendapat menyatakan mengikatkannya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang, inilah yang disebut teori rechtsbewustzijn. 23 Kesadaran hukum dan perasaan hukum di dalam ilmu hukum seringkali dibedakan. Perasaan hukum ialah yang berkaitan dengan masalah rasa keadilan yang timbul secara  sendiri  dari  masyarakat.  Kesadaran  hukum  merupakan  perumusan  dari  kalangan hukum  mengenai  penilaian  tersebut,  yang  telah  dilakukan  secara  ilmiah.  Kesimpulannya kesadaran  hukum  merupakan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  diri  manusia  tentang  hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum berfokus tentang nilai- nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat Kalau  pembangunan  hukum  dikaitkan  dengan  makna  hukum  seperti  dikatakan Roscoe Pound atau Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum meliputi tidak saja kaidah tetapi juga lembaga dan proses. 24 Artinya hukum bukan sekedar norma. Sebab norma tanpa lembaga- lembaga  yang  melaksanakan  penegakan  hukum  dan  tata  cara  penegakannya  tidak  akan bermakna,  karena    hukum  tidak  dapat  diwujudkan  secara  nyata.  Sebagai  pranata  yang menjaga eksistensi masyarakat yang tertib dan teratur, penegakan hukum sudah semestinya selalu berada dalam posisi konsisten dengan fungsi tersebut. Dengan demikian dalam tatanan yang  wajar  atau  normal,  tidak  semestinya  ada  keadaan  atau  peristiwa  yang  dapat menunjukkan  telah  terjadi  inkonsistensi  antara  peri  kehidupan  masyarakat  dengan penegakan hukum dan pembangunan nasional. Hal ini akan menjadi riskan dan berpengaruh pada kualitas hukum untuk melindungi masyarakat.
Jika  dalam  keadaan  atau  lingkungan  tertentu  inkonsistensi  itu  benar  terjadi,  maka telah terjadi suatu anomali. Penegakan hukum yang  tidak konsisten  dapat dikatakan telah menyimpangi fungsi alamiahnya sendiri, yaitu sebagai penjaga ketertiban untuk mewujudkan ketenteraman,  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Inkonsistensi  atau  penyim- pangan dalam penegakan hukum  dapat menimbulkan suasana kegaduhan dalam masyarakat. Hal  serupa  kalau  inkonsistensi  terjadi  dalam  pembangunan  nasional.  Di  satu  pihak, pembangunan nasional mungkin telah menempuh cara-cara menghalalkan segala cara dalam mencapai  segala  tujuan,  sedangkan  di  pihak  lain  segala  fungsi  hukum,  baik sebagai  sarana
22 Muhammad Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin . “ Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum ”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16146
23 Ibid.
Inti dari teori rechtsbewustzijn pada prinsipnya menjelaskan, bahwa kesadaran hukum ialah konsep abstrak di dalam diri manusia, terhadap keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan. Kesadaran hukum kerap kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efetivitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang  terdapat  dalam  diri  manusia  terhadap  hukum  yang  ada.  Perbedaan  kesadaran  hukum  yang  kaitannya  dengan kepatuhan hukum yaitu dalam kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi yang ada.
24 H.R.  Otje  Salman  dan  Eddy  Damian.  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan.  Kumpulan  Karya  Tulis  Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM.. Alumni. Bandung. 2002.
pengawasan  sosial  ( social  control )  ,  sarana  penyelesaian  sengketa  ( dispute  settlement ),  sarana pembauran  ( social  engineering )  maupun  sebagai  sarana  memelihara  berbagai  pranata  sosial ( social maintenance ) tidak berjalan sebagaimana mestinya. 25 Jadi dapat dikatakan pembangun- an nasional  kurang melihat penegakan hukum sebagai sebuah kondisi  yang harus ada demi tercapainya tujuan hukum.
Terjadinya  inkonsistensi  pembangunan  nasional  dan  penegakan  hukum  bisa disebabkan karena dorongan obyektif maupun subyektif. 26 Hakikat pembangunan nasional adalah  mengadakan  perubahan-perubahan  secara  rasional  dari  kondisi-kondisi  yang dipandang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi dengan cepat ada kalanya  tidak mampu diimbangi oleh unsur-unsur kemasyarakatan yang lain termasuk pranata  penegakan  hukum.  Pada  tataran  subyektif  inkonsistensi  dapat  pula  terjadi  karena tumbuhnya sikap menghalalkan segala cara ( the end justifies the means ) dalam mencapai tujuan. Penerobosan  dan  penerabasan  hukum  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  ditoleransi    demi tercapainya suatu target pembangunan, baik yang bersifat pribadi atau yang bersifat umum. Tingkah laku semacam ini,  apalagi diberi  toleransi, pada gilirannya mendorong   timbulnya perbuatan  melawan  hukum,  makin  hari  makin  kehilangan  daya  dan  penangkal    terhadap semboyan “demi pembangunan.” Proses semacam ini  dapat diyakini merupakan suatu proses pembusukan  sosial  ( social  deteroriation ) 27 yang  akan  merusak  segala  usaha  dan  hasil pembangunan nasional.
Perubahan  hukum  dan  perubahan  sosial  adalah  sebuah  fenomena  yang  saling mempengaruhi  satu  dengan  yang  lainnya.  Perubahan  hukum  dalam  suatu  negara  dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.
Berdasarkan urgensi kearifan lokal dan komponen pembangunan hukum khususnya tentang  kesadaran  hukum  jika  dilihat  dari  perspektif  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  12    Tahun  2011  menghendaki  adanya  kajian filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Untuk  itu  nilai-nilai  kearifan  lokal  perlu  menjadi  prioritas dalam  penyusunan  peraturan  dan  pembangunan  bidang  hukum.  Selain  itu  jika dilihat  dari perspektif UU No. 17 Tahun 2007 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, pada lampiran UU No. 17 Tahun 2007 BAB IV Sub IV.1. Item IV.1.2 Huruf E. tentang Reformasi Hukum  dan  Birokrasi,  menegaskan,  bahwa  pembangunan  hukum  dilaksanakan  melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum myang berlaku  dan  pengaruh  globalisasi    sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepastian  dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran,  ketertiban  dan  kesejahteraan  dalam  rangka penyelenggaraan  negara  yang  makin  tertib,  teratur,  lancar  serta  berdaya  saing  global.  Jika mendasarkan pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2007 sangat tegas beorientasi mewujudkan good governance .
25 Lawrence M Friedman, American Law : An Introduction . W.W. Norton & Campany. New York. London
26 Bagir Manan (1), Op.cit.
27 Idem
Jelas  sekali  jika  memperhatikan  dari  sisi  perundang-undangan  aspek  kearifan  lokal sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum terutama di era globalisasi sekarang ini justru terjadi  degradasi  nilai-nilai  luhur  bangsa  yang  terkikis  oleh  ragam  kepentingan  yang  bisa melemahkan hukum dalam mewujudkan kemakmuran  rakyat dan good governance.

## Konsistensi pembangunan hukum mewujudkan good governance.
Mensinergikan kearifan lokal sebagai komponen pembangunan hukum dan menjaga konsistensi merupakan suatu keniscayaan, sebab pemerintah dan negara membawa tanggung jawab konstisusional dalam  menjalankan kekuasaan pemerintahan  negara berdasarkan Pasal 4  UUD  NRI  1945.  Hall  ini  harus  dipertanggungjawabkan  di  hadapan  rakyat  untuk  dapat mewujudkan  pembangunan  hukum  yang  mengutamakan  pada  kepentingan  rakyat  dan bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pada prinsipnya posisi negara terhadap nilai-nilai luhur kearifan lokal tersebut wajib menghormati ( to respect ), melindungi ( to protect )  dan memenuhinya ( to fulfil ). 28
Konsistensi  pembangunan  hukum  untuk  mewujudkan good  governance sangat dibutuhkan  terutama  pada  era  globalisasi  ini,  agar  rakyat  dan  alam  semesta  di  negara Indonesia tidak hanya menjadi obyek penderita dan muncul ketimpangan serta kesenjangan hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  dan  kemauan  kekuasaan,  sebab  terbutkti  banyak berbagai peristiwa hukum yang indikasinya dilakukan pejabat baik di pemerintahan pusat, daerah  maupun  desa  yang  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  kewenangan.  Perlu  diingat sebagaimana  dikatakan  Montesquieu  dan  Lord  Acton, 29 bahwa  kekuasaan  itu  cenderung sewenang-wenang  atau  diselewengkan,  setiap  kesewenang-wenangan  akan  menimbulkan perlawanan.  Perilaku  penyelahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan  ini  akan  berdampak timbulnya inkonsistensi dalam pembangunan nasional.
Melakukan  konsistensi  pembangunan  hukum  perlu  diawali  dengan  prinsip menghargai  dan  menghormati  kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  sebagaimana dalam Preambule UUD NRI 1945 yang pada intinya “… dengan didorongkan oleh keinginan luhur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum … “. Nilai luhur Preambule ini bisa menjadi pemahaman dan komitmen serta konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Konsistensi  (keajegan,  menurut  kamus  ilmiah)  pembangunan  hukum  berbasiskan kebudayaan sebenarnya telah diawali oleh pemerintah kolonial Belanda. 30 Pada tahun 1925,  C. van  Vollenhoven  melakukan  penelitian  untuk  memetakan  persebaran  hukum  adat  di Indonesia.  Penelitian  tersebut  berhasil  melakukan  analisis  terhadap  ciri-ciri  khusus  atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat  dan  menghasilkan  19  lingkungan  hukum  adat  di  Indonesia.  Berkat  perjuangannya,
28 Ronny Winarno. Opcit.
29 Bagir Manan (1), Op.cit.
30 Hendra Wahanu Prabandani. “ Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal ”. Edisi 01/Tahun XVII/2011. https://jdih. bappenas.go.id/artikel/detail artikel/364.accessted 25 Januari 2023.
hukum-hukum  negara  yang  diterapkan  (oleh  badan  yudisial  pemerintah  kolonial)  menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  ini  pada  prinsipnya bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah negara Indonesia untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan  amanah  konstitusi  dalam  setiap  menjalankan  proses  penyusunan  produk hukum atau pembuatan Undang Undang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip menjaga marwah konsistensi pembangunan hukum berbasis kearifan lokal, sehingga nilai-nilai luhur dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat akan tertanam secara langsung dan menjadi potensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Sebagaimana diketahui pada era reformasi dilakukan amandemen UUD  1945 dengan merubah  pada  sistem  konstitusi  mengenai  eksistensi  hukum  adat  di  Indonesia.  Hasil amandemen secara konstitusional diakuinya budaya dan kearifan local sebagaimana tertuang dalam  P asal  18  B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  mengatur,  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.
Sejalan dengan program penyusunan peraturan  perundang-undangan, bahwa dalam berbagai  produk  hukumnya  mulai  diperhatikan  mengenai  eksistensi  hukum  adat  dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia;  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1994  tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip free and prior inform  consent ;  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  (yang sekarang berubah menjadi UU No. 23 Tahun 20140, mengatur mengenai prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam  perkembangan  produk  hukum  juga  dilakukan  upaya  menjaga  konsistensi pembangunan  hukum  yang  mengedepankan  kepentingan  rakyat  dan  memperhatikan  nilai- nilai luhur dalam kearifan lokal, yakni dengan dikabulkannya gugatan uji materiil UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan konstitusi.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  gerakan  meningkatkan  konsistensi  pembangunan hukum sesuai dengan amanah konstitusi. Demi keadilan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang berisi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.
Dengan  demikian  menjaga  konsistensi  dalam  pembangunan  hukum  diperlukan langkah-langkah  yang  mengandung  aspek  keajeg-an,  kesesuaian,  keselarasan  mewujudkan amanat konstitusi melakukan pemahaman pembentukan hukum, juga penegakan hukumnya. Menurut  Bagir  Manan, 31 penegakan  hukum  sebagai  suatu  subsistem  hukum  menunjukkan memberikan  gambaran,  bahwa  jika  hukum  sebagai  sebuah  sistem  ( legal system )  terdiri  dari
berbagai  subsistem,  yaitu  subsistem  pembentukan,  subsistem  materi  (isi)  subsistem penegakan dan subsistem budaya hukum.
Mengenai  pembentukan  hukum  terutama  yang  berbentuk  peraturan  perundang- undangan, bukan sekedsar teknik menyusun secara sistematik bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Termasuk bukan pula sekadar menaati standar-standar poerumusan dan  penulisan  yang  telah  dibakukan.  Pembentuk  hukum  yang  baik  harus  tunduk  pada berbagai  syarat  pembentukan  hukum  yang  baik  pula,  yakni  asas-asas  yang  harus  dipenuhi sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan dsb. Termasuk terkait dengan berlakunya asas lex superiori derogate legi inferiori , bahwa  peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya berkenaan dengan substansi (isi) hukum yang dibentuk sangat menentukan penegakannya, sebab isi peraturan tersebut harus bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukumnya dan fasilitas yang sudah dipersiapkan. Keberhasilan penegakan hukum juga tergantung kepedulian masyarakat untuk mencegah penegakan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  rangka  menjaga  konsistensi  pembangunan  hukum  pada  prinsipnya  selain diperlukan  citra  pembentuk  hukum,  juga  harus  peka  pada living  law termasuk  mampu menerjemahkan  alur  pemikiran  dan  komitmen  pembentukan  hukum,  bahwa  harus  sesuai hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  nilai  konsistensi  ini  juga  dilihat  pada kemanfaatan produk hukum tersebut. Adapun kemanfaatan tersebut dilihat dari perspektif arah politik pembinaan hukum nasional, maka konsistensi pembangunan hukum harus sejalan dengan sendi-sendi bernegara menurut UUD, yaitu :
a. Sendi  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi  (demokrasi  politik  dan demokrasi ekonomi/sosial).
b. Sendi mewujudkan negara berdasarkan asas hukum.
c. Sendi mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan umum/kemakmuran rakyat). 32
Oleh  sebab  itu  dan  tidak  adilnya  tata  hukum.  Pandangan  Radbruch, 33 memberikan pemahaman,  hukum  dibentuk  dan  berorientasi  sesuai  nuansa  sejalan  dengan  kehendak masyarakat.  Jika  dikaitkan  pembentukan  hukum  sebagai  konkritisasi  kepentingan masyarakat berarti hukum tersebut memberikan kemanfaatan yang optimal.
Konsistensi  pembangunan  dalam  konsep  lain  disampaikan  oleh  Bagir  Manan menggunakan pendekatan kembali ke politik hukum pembangunan nasional. 34 Konsep sistem hukum nasional yang dibutuhkan bersifat humanis, partisipatoris dan berkeadilan serta sesuai dengan way of life bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.  Politik hukum pembangunan nasional mencerminkan  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Hal  ini  identik  dengan  konsep  Talcott Parson,  Robert  B.  Seidman,  teori  integrasi,  yaitu  melihat  bekerjanya  hukum  di  masyarakat melalui proses integrasi. Hukum sebagai sentral pengendalian, pengaturan dan penegakannya. Berdasarkan  sistem  hukum  nasional  itu  substansi  pembangunan  hukum  sejalan  dengan penegakan  hukum.  Tidak  ada  negara  atau  masyarakat  tanpa  sistem  hukum,  sebab  sistem
32 Bagir Manan (2). Kembali Ke Politik Pembangunan Nasional . Varia Perdilan Tahun XXVII No. 326. Januari 2013
33 Ibid.
34 Ibid.
hukum inilah yang akan menunjukkan seberapa jauh hukum m bisa ditegakkan. Termasuk bagaimana kondisi kepatuhan masyarakat atas hukum.
Bekerjanya hukum di masyarakat dalam sistem hukum dapat dilihat apakah hukum yang  dibangun  dapat  berjalan  sesuai  tujuan  dibentuknya  hukum  tersebut.  Hal  ini    sejalan dengan pendapat Rudlph von Ihering, bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat mencapai tujuannya. Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan    yang  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial.  Dengan  demikian kenyataannya tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu obyek yang sangat penting sebagai gejala hukum. Sehingga menurut Ehrlich, pusat perkembangan dari hukum  bukanlah terletak  pada  badan-badan  legislatif,  putusan  badan  yudikatif,  ataupun  ilmu  hukum,  akan tetapi    justru  terletak  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Tata  tertib  dalam  masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterima  oleh masyarakat dan bukan peraturan- peraturan yang dipaksakan oleh negara. Sdwengan demikian menurut Pound, bahwa hukum bukan hanya salah satu alat pengendalian sosial ( social control ), namun hukum juga menhadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.
Disinilah  pentingnya  kembali  ke  politik  hukum  pembangunan  nasional  berbasis kearifan lokal agar lebih komprehensif dalam mempersiapkan konsep pembangunan hukum untuk  mewujudkan  g ood  governance. Substansi  kembali  ke  politik  hukum  pembangunan nasional dimaksudkan disini menghidupkan kembali pembangunan hukum nasional. Adapun hukum  nasional  diartikan  sebagai the  Indonesian  legal  system, bahwa  hukum  di  Indonesia dibangun dan dibentuk sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, lingkungan alam Indonesia juga sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang penuh dengan kearifan lokal. Oleh sebab itu peranan politik hukum dalam pembangunan nasional sejalan dengan tujuan negara yang  didukung  dengan  pemerintahan  yang  baik.  Kunci  utama  mewujudkan  pemerintahan yang  baik  adalah  tidak  menyalahgunakan  kekuasaan.nMenurut  Suparji,  pengembangan hukum  harus  sesuai  dengan  pandangan  hidup  bangsa,  yakni  Pancasila.  Sebab  didalamnya mencerminkan  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  menuju  kemakmuran  dan  keadilan sosial. 35
Sesuai dengan tujuan pembangunan hukum secara nasional yang ditegaskan dalam UU No.  17  Tahun  2007  sebagai  bentuk  rencana  pembangunan  jangka  Panjang  2005-2025 diperlukan  prioritas  capaiannya,  yaitu  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  bagi masyarakat.  Dinamika  hukum  yang  terjadi  menunjukkan  makin  berkembangnya  berbagai perilaku dan kepentingan masyarakat yang bisa memicu konflik kepentingan dan hukum.
Tantangan  ke  depan  bagaimana  mencegah  dan  membetengi  diri  para  pemegang kekuasaan  untuk  mawas  diri  dan  berpedoman  pada  nilai-nilai  luhur  dalam  kearifan  lokal, sehingga dapat melaksanakan amanat konstitusi guna terwujudnya good governance . Oleh sebab itu untuk menuju kearifan lokal sebagai sumber pembentukan hukum dan mewujudkan good governance digunakan  teori  Talcott  Parson,  bahwa  hukum  itu  mekanisme  integrasi.  Parson menempatkan komponen pembangunan hukum sejalan dengan penegakan hukum agar dapat mewujudkan  keseimbangan  pencapaian  manfaat  hukum  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.
35 Suparji. “ Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal ” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 5, No. 1, Maret 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.36722/sh.v5i1.327
Kekuatan  hukum  dalam  mekanisme  integrasi  berbasis  kearifan  local  akan  membentuk sinergitas hukum yanh berkemampuan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. 36 Berdasarkan teori Talcott Parson ini model pemecahan masalahnya adalah bagaimana mekanisme ini bekerja. Parson menempatkan hukum sebagai unsur utama, maka bekerjanya hukum  secara  komprehensif  terintegrasi  dengan  sub  sistem  budaya,  politik  dan  ekonomi untuk menentukan pembentukan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Luaran dari sistem integrasi memerlukan personal yang menjalankan kekuasaan. Disinilah peranan utama nilai- nilai  luhur  dalam  kearifan  lokal  menjadi  sumber  hukum  dalam  proses  integrasi  guna mewujudkan pembentukan peraturan yang mampu mewujudkan good governance . Dalam hal ini untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam proses integrasi menempatkan hukum sesuai dengan fungsi penegakan hukum akan membentuk tingkat kesadaran hukum. Semakin  tinggi  kesadaran  hukum    masnyarakat  makin  tercipta  nilai  keadilan  dalam masyarakat.

## SIMPULAN
Berkenaan dengan kearifan lokal dalam pembangunan hukum guna mewujudkan good governance, memerlukan konsistensi yang tinggi bagi pembentuk hukum, sebab pada tahap proses pembentukan hukum terdapat tantangan yang harus dihadapi berlakunya subsistem hukum. Kearifan dalam perwujudan hukum akan terbentuk sesuai anamat konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashadi L. Diab. 2021, ”Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial” Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol 13. No.1. April 2021 . DOI : https://doi.org/10.47945/ tasamuh.v14i2
Bagir Manan.  2012, (1), Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum . Varia Perdilan Th. XXVII No. 323. Okt 2012.
Bagir Manan 2023, (2). Kembali Ke Politik Pembangunan Nasional . Varia Perdilan Tahun XXVII No. 326. Januari 2013
Eko  Noer  Kristiyant,  2017, “Kedudukan  Kearifan  Lokal  Dan  Peranan  Masyarakat  Dalam Penataan Ruang Di Daerah  (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning  In  The  Region)”  ,  Jurnal  Rechts  Vinding. Vol  6.  No  2  (2017) .  DOI: http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding.v6i2.172 . file:///G:/JDUL%20RISET%20&%20ABDIMS%202018-2021KODIFIKASI/PENGERTIAN% 20KEARIFAN%20  LOKAL%20SECARA%  20UMUM%20%  E2%80%93%20Pengertian% 20Menurut%20Para%20Ahli.htm. accessed 25 Januari 2023.
Friedman. Lawrence. M. 2010, American Law : An Introduction . W.W. Norton & Campany L. Tanya. Bernard. Yoan N. Simanjuntak. Markus Y. Hage. 2010, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , G. Publishing. Yogyakarta. 2010.
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin. 2021, “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16146
36 L. Tanya. Bernard. Simanjuntak. Yoan N. Y. Hage. Markus. Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Riuang dan Generasi , Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. Hlm. 152
Otje Salman. H.R. dan Eddy Damian.2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan . Alumni. Bandung. Ronny  Winarno,  2013, Politik  Hukum  Pengusahaan  Air  Tanah ,  Desertssi    PDIH  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Ronny Winarno. 2018, ”(Hukum) Kearifan Lokal  Sebagai Refleksi Budaya Masyarakat dan Sumber Hukum  Positif”.  Seminar  Nasional  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Widya  Mataram Jogyakarta.
Ronny, Bambang, 2020, Yudhia. Pengantar Ilmu Hukum . Inteligensia Media. Malang. Said. Umar. 2009, PHI  Sejarah  dan Dasar-Dasar Tata Hukum  Serta Politik Hukum Indonesia, Setara Press. Malang.
Saptomo.Ade. 2010, Hukum dan Kearifan Lokal. Grasindo. Jakarta. Sedarmayanti. 2004, Good Governance . Mandar Maju. Bandung.
Suparji. 2019, “Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal” Jurnal Al -Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol. 5. No. 1. Maret 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.36722/sh.v5i1.327
UU RI No. 12/2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU RI No. 17/2007 tentang  RPJP 2005-2025. UU RI No. 23/2014 tentang Pemda. UU RI No. 32/2009 tentang PPLH. Wahanu  Prabandani.  Hendra,   2011, “Pembangunan Hukum  Berbasis  Kearifan Lokal”  Tahun  XVII .. Edisi 01. 2011. https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364.accessted 25 Januari 2023. Wawan Muhwa H.,2012, Pengantar Ilmu Hukum .Pustaka Setia. Bandung.