## PENYELESAIAN   SENGKETA   LINGKUNGAN  HIDUP   MENURUT
UNDANG  UNDANG N0MOR  32 TAHUN  2009

## TRIWANTO, SH SPnot. MH
Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  UU  No.  32  2009  utilizes  various  law  requirement,  either  administrative  law, civil  law,  or  code  penal  law.  Civil  law  requirement  covers  the  solution  of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in  the  court  covers  group  accusation,  environment  organization  accusation right,  or  government  accusation  right.  Through  the  above  it  is  hoped  to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment management for the next generation.
Key words: conflict solution, environment

## PENDAHULUAN
Sengketa  lingkungan  hidup  adalah  perselisihan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang timbul  dari  kegiatan  yang  berpotensi  dan/atau  telah  berdampak  pada  lingkungan  hidup. Sengketa  lingkungan  environmental  disputes  merupakan  species  dari  genus  sengketa yang  bermuatan  konflik  atau  kontroversi  di  bidang  lingkungan  yang  secara  leksikal diartikan: Dispute. A conflict or controversy; a confllct of claims or rights; an assertion of  a  rlght,  claim,  or  demand  on  oneside,  met  by  contrary  claims  or  allegations  on  the other  Terminologi  penyelesaian  sengketa  rujukan  bahasa  Inggrisnya  pun  beragam: dispute  resolution,  conflict  management,  conflict  settlemen,  conflict  intervention (TM.Lutfi Yasid,1999:9).
Dalam  suatu  sengketa,  termasuk  sengketa  lingkungan,  tidak  hanya  berdurasi ”perse1isihan para pihak ansich, tetapi perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (claim). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 25 UUPPLH No.32 Thn.2009 yang hanya mengartikan sengketa lingkungan  sekedar  perselisihan  antara  dua  pihak  atau  lebih…    tanpa  mencantumkan claim  terasa  kurang  lengkap  dan  tidak  merepresentasikan  secara  utuh  keberadaan  suatu sengketa.  Siapakah  sesungguhnya  para  pihak  yang  berkonfiik  dalam  sengketa lingkungan?  Atau,  siapakah  subyek  sengketa  lingkungan  itu  dan  apa  pula  yang disengketakan (objek sengketa lingkungan)?.
Membaca keseluruhan naskah yuridis UUPPLH, tampaknya tidak satu Pasal pun yang memberikan jawaban otentik-stipulatif atas  pertanyaan  tersebut.  Namun, melalui metode penafsiran  interpretatie  (method)  dapat  di  tentukan  subyek  sengketa  lingkungan,  yakni: para  pihak  yang  berselisih.  Meski  disadari  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  sustalnable  development  yang  paling  penting  adalah:  how  to  prevent dispute, not how to settle dispute sesuai dengan adagium: prevention Is better than cure, dan  pepatah  yang  tidak  tersangkal  kebenarannya:  an  ounce  of  prevention  is  worth  a pound of cure (Siti Sundari Rangkuti,1996:247).
Namun,  bukan  berarti  hukum  (UUPPLH)  harus  mengesampingkan  sengketa lingkungan  tanpa  penyelesaian.  Sebagai  kenyataan  yang  senantiasa  terjadi  dan menggejala,  sengketa  lingkungan  membutuhkan  penyelesaian  yuridis  untuk  melindungi kepentingan  korban  pencemaran-perusakan  lingkungan  sekaligus  menyelamatkan lingkungan  melalui  pendekatan  hukum.  Konsekuensi  suatu  negara  hukum  adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat  diatur  dan  diperintah  oleh  hukum,  bukan  diperintah  oleh  manusia.  Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.
Salah  satu  unsur  negara  hukum  adalah  berfungsinya  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  yang  dilakukan  oleh  badan  peradilan.  Pemberian  kewenangan  yang  merdeka tersebut merupakan katup penekan (pressure valve), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali.  Pemberian  kewenangan  ini  dengan  sendirinya  menempatkan  kedudukan  badan peradilan  sebagai  benteng  terakhir (the last resort)  dalam  upaya  penegakan “kebenaran” dan  “keadilan”.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  badan  lain  yang  berkedudukan  sebagai  tempat mencari  penegakan  kebenaran  dan  keadilan  (to  enforce  the  truth  and  justice)  apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum  (M.Yahya Harahap,1996:34).
Dalam  perkembangan  sejarah  perlindungan  hukum  di  Indonesia,  khusus  mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi (legal  standing/ius  standi)  sedang  hangat-hangatnya  dibicarakan  baik  dalam  kalangan akademi,  maupun  di  kalangan  penasehat  hukum,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  di kalangan badan peradilan sendiri.
Oleh  karena  baru  mengenal  konsep  gugatan  perwakilan  (class  actions),  maka  masih
banyak  kalangan  praktisi  hukum  memberikan  pengertian  gugatan  perwakilan  (class actions)  identik  atau  sama  dengan  pengertian  hak  gugat  organisasi  (legal  standing/ius standi) pada hal pengertian gugatan perwakilan (class actions) berbeda dengan pengertian gugatan  organisasi  (legal  standing).  Perbedaan  yang  prinsipil antara  gugatan  perwakilan (class  actions)  dengan  hak  gugat  organisasi  (legal  standing)  antara  lain:  dalam  gugatan perwakilan (class actions) adalah :
1. Seluruh anggota kelas (class representatives dan class members) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.
2. Tuntutannya  dapat  berupa  ganti  kerugian  berupa  uang  (monetary  damage)  dan/atau tuntutan  pencegahan  (remedy)  atau  tuntutan  berupa  perintah  pengadilan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang sifatnya deklaratif.
Sedangkan dalam hak gugatan organisasi (legal standing), adalah :
1. Oganisasi  tersebut  tidak  mengalami  kerugian  langsung,  kerugian  dalam  konteks gugatan  organisasi  (legal  standing)  lebih  dilandasi  suatu  pengertian  kerugian  yang bersifat publik.
2. Tuntutan  organisasi  (legal  standing)  tidak  dapat  berupa  ganti  kerugian  berupa  uang, kecuali  ganti  kerugian  yang  telah  dikeluarkan  organisasi  untuk  penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy)  atau  tuntutan  berupa  perintah  pengadilan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu injunction yang bersifat deklaratif.
Secara  materiel  hukum  nasional  telah  mengatur  gugatan  perwakilan  (class  actions) dan  hak  gugat  organisasi  (legal  standing/ius  standi),  namun  hukum acara  yang  ditunjuk sebagai  hukum  formil  yang  mempertahankan  hukum  materieal  tersebut  belum  diatur. Bertolak  dari  paparan  singkat  tersebut  diatas  maka  ditemukan  beberapa  masalah  yang perlu  dikaji  antara  lain  berkaitan  dengan  prosedur  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup secara litigasi dan non litigasi maupun secara class action dan legal standing

## PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan

## a.  Sengketa Lingkungan Hidup :
1. Pencemar atau Perusak dengan Korban Pencemaran/Perusakan Obyek Sengketa
2. Pencemaran Perusakan Aktual
3. Pencemaran Perusakan Potensial
b.  Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
1. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.
2. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral
3. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.
4. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan
5. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional
c.  Kapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
1. Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi
2. Masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu
3. Pemerintah  menjatuhkan  sanksi  administrasi  berupa  tindakan  penyelamatan, penanggulangan, memulihan dan tindakan tertentu lainnya.
4. Penanggung  jawab  kegiatan  keberatan  atas  ganti  rugi  atau  tindakan  tertentu yang harus dilakukan.
5. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sendiri

## d.  Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup :
Dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (1) UUPP LH).Tujuan  : melindungi  hak  keperdataan  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  cepat  dan efisien. Sasarannya :
1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan
2. Ganti kerugian dapat diberikan
3. Penanggung  jawab  usaha/kegiatan  menaati  peraturan  perundangan  di  bidang LH

## 4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan:  (extrajudicial  settlement  of  dispute  – alternative  dispute  resolution,  ADR)  Pasal  85  UUPPLH,  menyebutkan  Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu, guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

## 2. Penyelesalan Sengketa Lingkungan Alternatif
Respons  atas  ketidakpuasan  (dissatisfaction)  penyelesaian  sengketa  lingkungan melalui  proses  litigasi  yang  konfrontatif  dan  zwaarwichtig  –  (njelimet)  adalah extrajudicial  settlement  of  disputes  atau  populer  disebut  alternativedispute  resolution (ADR),  yaitu  penyelesaian  konflik  lingkungan  secara  komprehensif  di  luar  pengadilan. ADR  merupakan  pengertian  konseptual  yang  mengaksentuasikan  mekanisme penyelesaian  sengketa  lingkungan  melalui:  negotiation,  conciliation,  mediation,  fact finding, dan arbitration.
Terdapat  juga  bentuk-bentuk  kombinasi  yang  dalam  kepustakaan  dinamakan  hybrid misalnya  mediasi  dengan  arbitrasi  yang  disingkat  med-arb  (B.Golberg,1992:30). Penyelesaian  sengketa  lingkungan  alternatif  ini  menurut  UUPLH  dinamakan penyelesaian  ssengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  85 UUPPLH,  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  tindakan tertentu  guna  menjamin  tidak  akan  terjadinya  atau  terulangnya  dampak  negatif  terhadap lingkungan.
Dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dapat  digunakan jasa  mediator  dan/atau  arbiter  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa  lingkungan hidup.  Penggunaan  jasa  pihak  ketiga  netral  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan sebatas  yang  dikehendaki  para  pihak  dan tergantung  pada  kebutuhan  kasus  perkasus.  Di negara-negara  maju,  ternyata  mengutamakan  sarana  hukum  mediasi  sebagai  upaya
penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif (Siti Sundari Rangkuti,1991:275).
Hal  ini  wajar,  mengingat,  mediasi  memiliki  keunggulan-keunggulan  komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Apakah di  Indonesia  mediasi  akan  menjadi  wahana  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang efektif dan efisien dibandingkan dengan arbitrasi maupun litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para  pihak  juga  bebas  untuk  menentukan  lembaga  penyedia  jasa  yang  membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dengan  menggunakan  bantuan  arbiter  atau mediator atau pihak ketiga lainnya.
Apabila  para  pihak  telah  memilih  upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau  salah  satu  atau  para  pihak  yang  bersengketa  menarik  diri  dari  perundingan. Berdasarkan  Pasal  84  UU  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana lingkungan  hidup  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  ini.  Apabila  telah  dipilih upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak  akan  terjadinya  atau  terulangnya  dampak  negatif terhadap  lingkungan  hidup.  Dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga.
Dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan,  maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam
Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
b. Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa sebagaimana  dimaksud  di  atas  diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung  oleh  para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
c. Dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat  sebagaimana  dimaksud  di  atas  tidak  dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan  melalui  bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui seorang mediator.
d. Apabila  para  pihak  tersebut  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dengan bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang  mediator  tidak berhasil  mencapai  kata  sepakat,  atau  mediator  tidak  berhasil  mempertemukan  kedua belah  pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi  sebuah  lembaga  arbitrase  atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
e. Setelah  penunjukan  mediator  oleh  lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  usaha  mediasi  harus sudah dapat dimulai.
f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh  kerahasiaan,  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus  tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
g. Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis  adalah  final dan  mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib
didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
h. Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  wajib  selesai  dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.

## 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan
Dalam  UUPLH,  pengaturan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  terdapat  pada  Pasal 84-93.  Menurut  Pasal  84  ayat  (1)  UUPPLH:  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  melalui  sarana  hukum  pengadilan  dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).  Atas  dasar  ketentuan  ini,  masih  sulit  bagi  korban  untuk  berhasil dalam  gugatan  lingkungan,  sehingga  kemungkinan  kalah  perkara  besar sekali.  Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :
1.  Membuktikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  BW,  terutama  unsur kesalahan  (schuld)  dan  unsur  hubungan  kausal  (Siti  Sundari  Rangkuti,1996:246). Pasal  1365  BW  mengandung  asas  tanggunggugat  berdasarkan  kesalahan  (schuld aansprakelijkheid), yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem  hukum  Anglo-Amerika.  Pembuktian  unsur  hubungan  kausal  antara  perbuatan pencemaran  dengan  kerugian  penderitaan  tidak  mudah.  Sangat  sulit  bagi  penderita untuk  menerangkan  dan  membuktikan  pencemaran  lingkungan  secara  ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.
2. Masalah beban pembuktian (bewijslast atau burde of proof) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus  pencemaran  lingkungan,  korban  pada  umumnya  awam  soal  hukum  dan seringkali  berada  pada  posisi  ekonomi  lemah,  bahkan  sudah  berada  dalam  keadaan
sekarat (seperti dalam Tragedi Ajinomoto di Mojokerto).
Sungguh  berat  dan  terasa  tidak  adil  mewajibkan  penderita  yang  memerlukan  ganti kerugian  untuk  membuktikan  kebenaran  gugatannya  (Siti  sundari  rangkuti,1991:16). Menyadari  kelemahan  tersebut,  Hukum  Lingkungan  Keperdataan  (privaatrechtelijk miliuerecht)  mengenal  asaa  tanggunggugat  mutlak  (strick  liability  -  risico aansprakelijkheid)  yang  dianut  pula  oleh  Pasal  88  UUPPLH.  Tanggunggugat  mutlak timbul  seketika  pada  pada  saat  terjadinya  perbuatan,  tanpa  mempersoalkan  kesalahan tergugat.
Apakah  asas  strict  liability  diterapkan  untuk  semua  gugatan  lingkungan?  Asas  strict liability  lazimnya  hanya  hanya  diimplementasikan  pada  types  of  situation  tertentu (kasuistik).  termasuk  types  of  situation  bagi  berlakunya  strick  liability  adalah  extra- hazardous  activities  yang  menurut  Pasal  88  UUPPLH  meliputi  setiap  orang  yang tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.  Ukuran  ancaman  serius  tentu  sangat  saintifik  dan  membutuhkan  pengaturan hukum  yang cermat demi terjaminnya  kepastian hukum.  Sebelum berlakunya  UUPPLH, asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPLH.
Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan  dengan  kompleksitas  perkembangan  teknologi,  sumber  daya  alam  dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan  biaya.  sosial  yang  dapat  timbul  akibat  kegiatannya  (Mas  Achmad Santosa,1997:12).    Hukum  Lingkungan  Keperdataan  tidak  saja  mengenal  sengketa lingkungan  antara  individu,  tetapi  juga  atas  nama  kelompok  masyarakat  dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok – class action – actio popularis.
Di  Amerika  Serikat  class  action  diterapkan  terhadap  pencemaran  lingkungan  tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan  sehat  bagi  warga  masyarakat.  Class  action,  penting  dalam  kasus  pencemaran (perusakan)  lingkungan  yang  menyangkut  kerugian  terhadap  a  mass  of  people  yang
awam  dalam  ilmu.  Seseorang  atau  beberapa  orang  anggota  kelompok  dapat  menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat:
1. The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable.
2. There are guestions of law or fact common to the class.
3. The  claims  or  defenses  of  the  representative  parties  are  typical  of  the  claims  or defenaes of the class.
4. The  representative  parties  will  fairly  and  adeguately  protect  the  interestsof  the class (Siti Sundari Rangkuti,1991:296-297).
Pasal 90 UUPPLH memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol kemajuan UUPPLH dan merupakan pengakuan pertama atas class action dalam peraturan perundang-undanga  nasional  di  Indonesia.(Mas  Achmad  Santosa,2001:27).  Pengakuan class action oleh UUPLH jelas membutuhkan penyesuaian yuridis HukumAcara Perdata yang  berlaku.  Class  action  jangan  ditumbukkan  dengan  ius  standi  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  atau  Organisasi  Lingkungan  Hidup  (OLH)  sebutan  UUPLH.  Pasal 90,91,92  UUPPLH  memberikan  pengaturan  mengenai  hak  menggugat  –  ius  standi  - standing to sue atau legal standing OLH.
Kasus  lingkungan  memang  mempunyai  sifat  spesifik,  yaitu  adanya  kepentingan ekologis.  Ancaman  yang  menimpa  kelestarian  satwa  langka  atau  hutan  slindung, misalnya,  akibat  ulah  manusia  memerlukan  “kuasa”  untuk  berperkara  demi  kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat  di  pengadilan.  Menghadapi  situasi  seperti  inilah  peranan  OLH  yang  secara nyata  bergerak  dibidang  lingkungan  sangat  penting  terhadap  gugatan  konservasi  (Siti Sundari Rangkuti,1991:297).
Bertumpu  pada  ketentuan  Pasal  92  UUPPLH,  OLH  yang  dapat mengajukan  gugatan untuk  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan harus  memenuhi  persyaratan:  berbadan hukum  dan  bertujuan  melestarikan  fungsi  lingkungan.  Lebih  dari  itu,  mengingat  bagian terbesar  dari  Hukum  Lingkungan  adalah  Hukum  Administrasi,  maka  perlu  diketahui
bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh setiap orang ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  pasal  93  UUPPLH  karena  kepentingannya  (atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat)  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara KTUN – “ijin” di bidang lingkungan berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).
Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga  putusan  (hakim  PTUN)  segera  menghentikan  pencemaran  lingkungan  akibat izin lingkungan yang tidak cermat (Siti Sundari Rangkuti,1997:30).
3.1.Gugatan  dalam  masalah  lingkungan  hidup  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan organisasi  lingkungan  hidup  mengacu  pada  Hukum  Acara  Perdata  yang berlaku.

## a. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hak Gugat Masyarakat
Pemerintah  dan  masyarakat  diberi  ruang  untuk  mengajukan  gugatan  perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  sedemikian  rupa  sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai dengan  pola  kemitraan,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak  mengajukan  gugatan  untuk kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Hak  mengajukan  gugatan  tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi  kecuali biaya atau pengrluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut gugatan legal standing apabila memenuhi persyaratan:
1. Berbentuk  badan hukum.
2. Dalam  anggaran  dasar  organisasi  lingkungan  hidup  yang  bersangkutan menyebutkan  dengan        tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut adalah untuk kepentingan pelestarianfungsilingkunganhidup
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## b.  Daluwarsa untuk pengajuan Gugatan
Tenggang  daluwarsa  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan  dihitung  sejak  saat  korban  mengetahui  adanya  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup.  Ketentuan  mengenai  tenggang  daluwarsa  tersebut  tidak  berlaku terhadap  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh  usaha dan/atau  kegiatan  yang  menggunakan  bahan  berbahaya  dan  beracun  dan/atau penghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun. c.  Tanggung Jawab Mutlak
Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## d  .GantiRugi
Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup, mewajibkan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  membayar  ganti  rugi dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu.  Selain  pembebanan  untuk  melakukan  tindakan tertentu  tersebut,  hakim  dapat  menetapkan  pembayaran  uang  paksa  atas  setiap  hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

## 3.2. Gugatan administrative
Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara apabila:
a. badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  menerbitkan  izin  lingkungan  kepada  usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
b. badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  menerbitkan  izin  lingkungan  kepada  kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
c. badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  menerbitkan  izin  usaha  dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

## 4.  Pengertian Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan Gugatan Organisasi
(Legal Standing)
4.1. Pengertian gugatan perwakilan (class actions)
Rumusan  gugatan  perwakilan  (class  actions)  yang  diberikan  oleh  para  ahli  hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hamper bersesuaian satu  sama  lain.  Mas  Achmad  Santosa  memberikan  pengertian  class  actions  (gugatan perwakilan)  adalah  merupakan  prosedur  beracara  dalam  perkara  perdata  yang memberikan  hak  prosedural  bagi  satu  atau  sejumlah  orang  (jumlah  yang  tidak  banyak) bertindak  sebagai  penggugat  untuk  memperjuangkan  kepentingan  ratusan,  ribuan  atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.
Orang  atau  orang  (lebih  dari  satu)  yang  tampil  sebagai  penggugat  disebut  sebagai wakil  kelas  (representative  class),  sedangkan  sejumlah  orang  banyak  yang  diwakilinya disebut  dengan  class  member  (Mas  Achmad  Santoso,1999-2000:7).  Az.  Nasution memberikan  pengertian  dan  persyaratan  gugatan  kelompok  (class  actions)  yang  dapat diadili oleh Pengadilan apabila :
a. Penggugatnya  berjumlah  besar,  sehingga  tidak  praktis  apabila  digunakan  secara perkara biasa
b. Seorang  atau  beberapa  orang  dari  kelompok  itu  mengajukan  gugatannya  sebagai perwakilan
c. Terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama
d. Wakil  yang  bersidang  harus  mampu  mempertahankan  kepentingan  kelompok (Az.Nasution,1999:237).
Erman  Rajagukguk,  dkk.,  memberikan  pengertian,  class  actions  adalah  suatu  cara yang  diberikan  kepada  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  suatu
masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok  tanpa  harus  turut  serta  dari  setiap  anggota  kelompok  (Erman Rajagukguk,2000:71).
Selain  itu  ada  juga  yang  memberikan  pengertian  gugatan  perwakilan  (class  actions) sebagai  suatu  metode  atau  cara  bagi  orang  perorangan  yang  mempunyai  tuntutan  yang sejenis  untuk  bergabung  bersama  mengajukan  tuntutan  agar  lebih  efisien  dan  seseorang yang  akan  turut  serta  dalam  gugatan  perwakilan  (class  actions)  harus  memberikan persetujuan kepada perwakilan (Erman Raja Gukguk,2000:71).
Lebih  lanjut  Erman  Rajagukguk,  dkk.,  menyatakan  keterlibatan  pengadilan  dalam gugatan  class  actions  sangat  besar  setiap  perwakilan  untuk  maju  ke  pengadilan  harus mendapat persetujuan dari Pengadilan dengan memperhatikan:
a. Class actions merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.
b. Mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.
c. Penggugatnya sangat banyak
d. Perwakilan layak atau patut (Erman Rajagukguk,2000:71).

## 4.2. Pengertian gugatan organisasi (legal standing)
Pada  prinsipnya  istilah  standing  dapat  diartikan  secara  luas  yaitu  akses  orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat (M.Achmad santosa,1999-2000:9).  Legal  standing,  Standing  tu  Sue,  Ius  Standi,  Locus  Standi  dapat diartikan  sebagai  hak  seseorang,  sekelompok  orang  atau  organisasi  untuk  tampil  di pengadilan  sebagai  penggugat  dalam  proses  gugatan  perdata  (Civil  Proceding) disederhanakan sebagai “hak gugat” (MARI,1998:75).
Secara  konvensional  hak  gugat  hanya  bersumber  pada  prinsip  “tiada  gugatan  tanpa kepentingan hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan hokum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary  intererest)  atau  kepentingan  material  berupa  kerugian  yang  dialami  secara langsung (injury in fact).
Perkembangan  hukum  konsep  hak  gugat  konvensional  berkembang  secara  pesat
seiring  pula  dengan  perkembangan  hukum  yang  menyangkut  hajad  hidup  orang  banyak (public  interest  law)  di  mana  seorang  atau  sekelompok  orang  atau  organisasi  dapat bertindak  sebagai  penggugat  walaupun  tidak  memiliki  kepentingan  hukum  secara langsung,  tetapi  dengan  didasari  oleh  suatu  kebutuhan  untuk  memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak public seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik  (MARI,1998:94).
Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Paulus  Effendi Lotulung,  yang  menyatakan  dalam  bidang  lingkungan  hidup  dapat  terjadi  suatu  keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai algemeen belang.  Paulus Effendi Lotulung,1993:51).
Pendapat  yang  memberikan  hak  gugat  kepada  suatu  organisasi/lembaga  swadaya masyarakat (legal standing) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christoper Stone,  yang  memberikan  hak  hukum  kepada  objek-objek  alam  (natural  object)  seperti hutan,  laut,  sungai,  gunung  sebagai  objek  alam  yang  layak  memiliki  hak  hukum  dan adalah  tidak  bijaksana  jika  dianggap  sebaliknya  dikarenakan  sifatnya  yang  inanimatif (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum.(M.Achmad Santosa,1999-2000:9).
Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk  menduga  bahwa  suatu  proyek/kegiatan  bakal  merusak  lingkungan,  kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali  (guardian)  dari  objek  alam  tersebut  untuk  melakukan  pengawasan  maupun pengurusan  terhadap  objek  alam  terhadap  indikasi  pelanggaran  atas  hak  hukum (MARI,1998:75.

## PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Penyelesaian  sengketa  Lingkungan  Hidup  secara  non  Litigasi  dapat  dilakuakan mekanismenya  menggunakan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  melalui  litigasi  atau  sarana  hukum  pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 87 UUPPLH jo.  Pasal  1365  BW  tentang  “ganti  kerugian  akibat  perbuatan  melanggar  hukum” (“onrechtmatigedaad”).
3. Gugatan  administrative  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  dalam  hal  ini  mengalami kemajuan dalam gugatan terhadap badan atau  pejabat tata usaha.

## B. Saran
1.  Pengkajian  ini  menyiratkan  betapa  pentingnya  perlindungan  hukum  pada  korban pencemaran-perusakan  lingkungan  sebagai  manifestasi  proaktif  hak  atas  lingkungan (hidup)  yang  baik  dan  sehat.  Namun  sayangnya,  kualitas  normatif  pengaturan UUPPLH  terhadap  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lingkungan  dirasakan  kurang kondusif  dan  signifikan  bagi  pengembangan  kesadaran  lingkungan.  Terlalu  banyak kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  korban  pencemaran-perusakan  lingkungan  dalam penyelesaian  sengketa lingkungan:  yuridis, ekonomis  maupun  teknologis.  Kenyataan ini  menyebabkan  korban  pencemaran-perusakan  lingkungan  seringkali  enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum.
2.  Apabila  mempunyai  kesamaan  kepentingan  (interest)  yang  dirugikan  atas  suatu persoalan  hukum,  yang  diwakili  oleh  seorang  atau  sekelompok  untuk  bertindak  atas diri  mereka  dan  mewakili  kepentingan  dari  kelompok  masyarakat  lainnya  (class members). Class actions lebih meringankan penggugat karena dilakukan bersama.
-----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Rahmadi,  Takdir,  1996,  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Surabaya.
Rangkuti,  Siti  Sundari,  1978,  HetBiginsel  “De Vervuiler  Betaalt”, Rijksuniversiteit  Te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerheid.
————,  1996,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Surabaya: Airlangga University Press.
————, 1999, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, Suara Pembaruan, 26 Maret.
Santosa,  Mas  Achmad,  1997,  Konsep  dan  Penerapan  Gugatan  Perwakilan  (Class Actions), Jakarta: ICEL.
————,  &  Sulaiman  N.  Sembiring,  1997,  Hak  Gugat  Organisasi  Lingkungan (Environmental Legal Standing), Jakarta: ICEL.
————,  et  al.,  1997,  Penerapan  Asas  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict  Liability)  di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta: ICEL.
Wijoyo,  Suparto,  1997,  Penegakan  Hnkum  Lingkungan.,  Makalah  Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Radio Siaran dan Televisi, Batu.
————,  1997,  Kesiapan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Menjelang  Tahun  2003, Makalah Kuliah Umum Mahasiswa Baru, IKIP Malang.
————,  1997,  Karaktenstik  Hukum  Acara  Peraidilan  Admininistrasi,  Cetakan Pertama, Arlangga University Press, Surabaya.
Yazid,  T.M.  Luthfi,  1996,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  ADR”,  Jurnal  Hukum Lingkungan, ICEL, Tahun III No. 1.
Zen,  M.T.  (Ed.),  1995,  Menuju  Kelestarian  Lingkungan  Hidup,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Alvi  Syahrin,  2001,  Disertasi,  Pengaturan  Hukum  dan  Kebijakan  Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan.
Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.
Erman  Rajagukguk,  dkk.,  2000,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Mandar  Maju,

## Bandung.
M.  Yahya  Harahap,  1996,  Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mas  Achmad  Santosa,  Topic  7,  Civil  Leability  for  Environment  Damage  Indonesia, disampaikan  pada  Pelatihan  Hukum  Lingkungan  dan  Penegakan  Hukum Lingkungan  di  Indonesia,  antara  Indonesia  –  Australia,  Desember  1999  – September 2000.
_______,  Topic  9,  Civil  Enforcement  In  Indonesia,  disampaikan  pada  Pelatihan  Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, antara Indonesia – Australia, Desember 1999 – September 2000.
Paulus  Effendi  Lotulung,  1993,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  oleh  Hakim  Perdata,

## PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.