## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN
Juni 2018, Vol.7 No.1

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG KALIMANTAN TIMUR
Iskandarsyah Satriya 1 iskandarsyahsatriya@gmail.com
Elsika Suci Ramadhani 2 elsikasuciramadhani@gmail.com
1 Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi UWGM Samarinda
2 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi UWGM Samarinda

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  penerapan efektifitas  tax  amnesty  terhadap  penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Bontang Pratama pada periode pertama Juli satu, 2016 hingga September tiga puluh satu 2016, periode kedua Oktober satu 2016 hingga Desember tigapuluh satu 2016 dan periode ketiga Januari yang 2017 hingga Maret tiga puluh satu 2017.
Data dianalisis dengan metode deskriptif dalam menggambarkan prosedur Pengampunan  Pajak.  Analisis  kualitatif  digunakan  untuk  menunjukkan  tingkat implementasi efektifitas Pengampunan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan efektivitas Pengampunan Pajak pada tahun 2016 sebesar 79,10% dan peningkatan terjadi pada tahun 2017 sebesar 88,69%, yang dikatakan memadai.
Kata kunci : Kebijakan Pengampunan Pajak, Efektivitas, Penerimaan Pajak

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  implementation  level  of effectiveness of Tax amnesty toward the tax revenue at the Bontang Pratama Tax Service Office in the first period of July the one, 2016 until September the thirty one  2016,  second  period  of  October  the  one  2016  until  December  the  thirty  one 2016 and the third period of January the one 2017 until March thirty one 2017.
The  data  was  analyzed  by  descriptive  method  in  describing  the  Tax Amnesty procedure. The qualitative analysis was used to show the implementation level of effectiveness of Tax Amnesty. The results showed that the implementation level of the effectiveness of Tax Amnesty in 2016 of 79,10% and increase occurred in the 2017 of 88,69%, that it is said to be adequate.
Keyword: Tax Amnesty Policy, Effectiveness, Tax Receipts

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Penerimaan kas Negara dari sektor pajak merupakan peran penting terhadap kelangsungan sistem perekonomian di suatu Negara. Pajak merupakan kontribusi wajib  dari  masyarakat  yang  bersifat  memaksa  tanpa  harus  mendapatkan  imbalan secara  langsung  yang  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Pajak  yang nantinya  dipungut  oleh  pemerintah  akan  digunakan  untuk  kelangsungan  hidup Negara dan sebagai sumber pembiayaan Negara (APBN) untuk menjalankan roda pemerintahan.
Sasaran utama dari kebijakan keuangan Negara di bidang penerimaan dalam negeri  adalah untuk  menggali, mendorong, dan  mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.  Dari  data  yang  didapatkan  Badan  Pusat  Statistik  tingkat  ekspor Indoneia sektor industri pengelolaan 2017 mencapai US$ 153,90 miliar meningkat 17,16 persen di banding periode yang sama tahun 2016, lebih besar dibandingkan tahun  2014  di  mana  tingkat  ekspor  industri  pengelolaan  mencapai  US$  119.753 miliar.  Sedangkan  tingkat  impor  tahun  2015  mencapai  US$  109.515  mengalami penurunan  menjadi  US$  108.240  miliar  tahun  2016.  Hal  ini  menjadi  salah  satu indikator bahwa tingkat  pertumbuhan industri di Indonesia mengalami  perbaikan setelah penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 2015. Peningkatan populasi usaha ini seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dari  sektor  pajak.  Karena  itu  kebijakan  sektor  perpajakan  harus  terus  diamati pergerakannya  dan  diarahkan  untuk  memperbaiki  perekonomian  serta pembangunan yang ada di Indonesia.
Dalam sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri  kewajiban  perpajakannya.  Sistem self  assessment diatur  dalam  pasal  12 Undang-undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan.  Sistem  penerapan  pemungutan pajak seperti ini memiliki keuntungan di mana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.  Tetapi,  di  sisi  lain  penerapan  sistem  ini  seakan-akan  memberikan kesempatan bagi wajib pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan beban pajak.
Secara  historis,  hingga  saat  ini  pemerintah  telah  melakukan  tiga  kali perubahan  atas  Undang-undang  Perpajakan  atas  Pengampunan  Pajak  atau Tax Amnesty yang ada sebelumnya (yaitu tahun 1964 dan 1984), sehingga perubahan Undang-undang  atas  pengampunan  yang  dilakukan  pemerintah  pada  tahun  2016 tidak lain merupakan generasi ketiga dalam reformasi perpajakan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan  Indonesia cukup akomodatif, dinamis, dan antisipatif dalam mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
terjadi di luar perpajakan – seperti perkembangan ekonomi, moneter, industri, dan perdagangan,  bahkan  perkembangan  sosial,  politik,  teknologi,  dan  sebagainya– untuk disesuaikan pengaturan perpajaknnya. Perkembangan apapun yang terjadi di luar perpajakan, selalu diantisipasi dan di proyeksikan peraturan pajaknya.
Dengan demikian, langkah perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap Undang- undang Tax  Amnesty hingga  tiga  kali,  bukanlah  karena  aturan  yang  ditetapkan  dalam Undang-undang Perapajakan selalu salah atau tidak dapat dilaksanakan. Melainkan lebih diakibatkan oleh cepatnya terjadi perubahan-perubahan yang bahkan bersifat fundamental di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, dan  keamanan,  maupun  politik.  Cepatnya  perubahan  ini  ada  yang  secara  bersama-sama dengan  faktor  internal  di  dalam  negeri,  demikian  juga  ada  yang  secara  bersama-sama dengan  faktor  eksternal  dari  luar  negeri,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  pengaturan perpajakan.
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 pengampunan pajak ( tax amnesty ) diartikan sebagai berikut: Pengampunan pajak adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  dengan  cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini (Pasal 1).
Uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. UU No. 11 Tahun 2016 menyebutkan pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan;  kemanfaatan;  dan  kepentingan  nasional.  Pengampunan  pajak dilaksanakan  bertujuan  untuk:  (a)  Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi ekonomi pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas  domestick,  perbaikan  nilai  tukar  Rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan peningkatan  investasi;  (b)  Mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih validm komprehensifn dan terintegerasi; dan (c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  dengan  dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitjg berdasarkan nilai harta  bersih  yang  belum  seluruhnya  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir.  Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang, sedangkan untuk  memperoldeh  pengampunan  pajak  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal  8 Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  Wajib  Pajak  harus  menyampaikan  Surat Pernyataan  kepada  Menteri.  Surat  Pernyataan  sebagiman  ditandatangani  oleh: Wajib Pajak orang pribadi: pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan,  bagi  wajib  pajak  badan;  atau  penerima

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
kuasa;  dalam  hal  pemimpin  tertinggi  berhalangan.  Wajib  pajak  harus  memenuhi persayaratan sebagai berikut:
a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Membayar uang tebusan;
c. Melunasi seluruh tunggakan pajak’
d. Melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  melunasi  pajak  yang seharusnya  tidak  dikembalikan  bagai  wajib  pajak  yang  sedang  dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan dan/atau penyidikan;
e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f. Mencabut permohonan:
1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. Pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan  dalam  surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. Keberatan;
5. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. Banding;
7. Gugatan; dan/atau
8. Peninjauan kembali
Dalam  hal  wajib  pajak  sedang  mengajukan  permohonan  dan  belum menerbitkan surat keputusan atau putusan. Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas Negara  melalui  Bank  Persepsi.  Pembayaran  uang  tebusan  menggunakan  surat setoran  pajak  yang  berfungsi  sebagai  bukti  pembayaran  uang  tebusan  setelah mendapatkan validasi.
Hingga  semua  persayaratan  dipahami  dan  dilengkapi  oleh  wajib  pajak pengajuan Tax Amnesty sudah dapat dilakukan dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak  tempat  wajib  pajak  terdaftar  dengan  membawa  surat  pernyataan.  Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar ialah tempat awal yang harus dituju untuk  berkonsultasi  dan  diberi  arahan  mengenai  pengisian  dan  pemenuhan kelangkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.
Program Tax  Amnesty ditujukan  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  yang berlaku  sejak disahkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, yang mana dalam pelaksanaannya  program  ini  dibagi  menjadi  tiga  periode  yakni  Periode  1 dilaksanakan dari tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 20 September 2016, dilanjutkan  eriode  II  dari  tanggal  1  Oktober  2016  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2016, dan Periode III dilaksanakan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
Sejak  diterapkan  tanggal  28  Juli  2016  pemerintah  mengharapkan  agar penerapan Tax  Amnesty bisa  memperbaiki  kondisi  perekonomian  Indonesia  dari sektor  pajak.  Data  Berita  Dirjen  Pajak  Nasional  pada  tanggal  6  Desember, menyatakan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak peserta amnesti pajak hingga di periode  kedua  masih  rendah. Tax  ratio yang  masih  rendah  berpeluang meningkatkan penerimaan pajak pada periode ketiga pemberlakuan Tax Amnesty . Tingkat  kepatuhan  yang  masih  juga  rendah  mencerminkan  kurangnya  kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Di  Bontang  sendiri,  bila  dilihat  dari  persentase  penerimaan  setiap  tahunnya  dapat dilihat dari Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak di Kota Bontang sebelum dilakukan Tax Amnesty yaitu  sebesar  Rp3.106.814.018.391  dengan  presentase  75.67%  dari target  yang diharapkan  oleh  pemerintah.  Sedangkan  di  Tahun  berikutnya  yaitu  Tahun  2016  saat berlangsungnya  program Tax  Amnesty periode  pertama  (periode  1  Juli  –  30  September 2016) hingga periode kedua (periode 1 Oktober – Desember 2016) presentase penerimaan pajak  naik  78.69%  dari  realisasi  penerimaan  pajak  sebelum  diberlakukan Tax  Amnesty sebesar Rp3.143.550.583.057 dan realisasi penerimaan Tax Amnesty di Tahun 2016 sebesar Rp16.620.651.006  dengan  presentase  0.42%.  Selanjutnya  di  Tahun  2017  di  periode terakhir  atau  ketiga  (periode  1  Januari  –  1  Maret  2017)  penerimaan  pajak  mengalami penurunan hingga 0.18% atau menjadi sebesar Rp6.564.855.200.

## Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka, rumusan masalah sebagai  berikut  “Berapakah  realisasi Tax  Amnesty yang  dilakukan  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang telah mencapai efektivitas?”

## Metode Analisis
Efektivitas Tax  Amnesty terhadap  penerimaan  pajak  bisa  dilihat  dari perkembangan  target  serta  realisasi  pajak  sebelum  dan  sesudah  penerapan Tax Amnesty . Sehingga efektivitas pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑚𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑚𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑚𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦 𝑥 100%
Dalam  hal  ini,  target  penerimaan  menjadi  tolak  ukur  pencapaian usaha  pemerintah  Kota  Bontang  untuk  mencapai  hasil  penerimaan Tax  Amnesty yang  diinginkan.  Sedangkan  untuk  realisasi  penerimaan  berupa  hasil  yang  telah dicapai.  Hal  ini  menjadi  jawaban  yakni,  apakah  suatu  target  yang  ingin  dicapai sesuai dengan realisasi atau tidak sesuai, setelah Tax Amnesty selesai dilaksanakan. Dibawah ini penulis menggunakan data penerimaan pajak yang dimulai pada Tahun 2015

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
Tabel. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Bontang Tahun Target Realiasi Nominal Presentase 2015 4,105,751,001,000 3,106,814,018,391 75,67% 2016 3,995,019,378,000 3,143,550,583,057 78,69% 2017 3,639,805,568,000 3,221,729,042,982 88,51%
Sumber : KPP Pratama Bontang, data diolah.

## Pembahasan
Penghitungan dibawah ini merupakan penjabaran atas tabel :.
1. Analisis penghitungan efektivitas penerimaan pajak saat dilaksanakan Tax Amnesty di KPP Pratama Bontang
a. Tahun 2015 (sebelum dilaksanakan Tax Amnesty)
Efektivitas  = 3,106,814,018,391 4.105.751.001.000 𝑥 100% = 75.67%
b. Tahun 2016
Efektivitas = 3,143,550,583,057 3.995.019.378.000 𝑥 100% = 78.69%
c. Tahun 2017
Efektivitas = 3,221,729,042,982 3.639.805.568.000 𝑥 100% = 88.51%
Penghitungan diatas dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel. Target dan Realisasi Penerimaan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bontang Tahun Realisasi Penerimaan Tax Amnesty Target Penerimaan Tax Amnesty Presentase Efektivitas Kriteria Penilaian 2016 3,160,171,234,063 3,995,019,378,000 79,10% Kurang Efektif 2017 3,228,293,898,182 3,639.805,568,000 88,69% Cukup Efektif Sumber : KPP Pratama, data diolah
Tabel  Efektivitas Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Per (Juni-Desember 2016) dan (Januari-Maret 2017) Tahun Periode Target Penerimaan Tax Amnesty Realisasi Penerimaan Tax Amnesty Presentase 2016 I dan II 3,995,019,378,000 3,160,171,234,063 79,10%

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN
Juni 2018, Vol.7 No.1 2017 III 3,639,805,568,000 3,228,293,898,182 88,69% Tabel Efektivitas Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Peneriman Pajak Per (Juni-Desember 2016) dan (Januari-Maret 2017) Tahun Periode Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Presentase 2016 1 dan II 3,995,019,378,000 3,143,550,583,057 78,69% 2017 III 3,639,805,568,000 3,221,729,042,982 88,51% Tabel Perbandingan Penerimaan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Selisih Presentase Nominal 2016 0,42 16,620,651,006 2017 0,18 6,564,855,200
Sumber: KPP Pratama Bontang, data diolah.
Berdasarkan  penghitungan  dan  analisis  diatas,  maka  penulis  akan membahas  hasil  tersebut  secara  teoritis  mengenai  penghitungan  Efektivitas Pelaksanaan  Undang-undang Tax  Amnesty diwilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bontang  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  dan Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017. Berikut uraian yang dapat penulis sampaikan:
Berdasarkan data diatas diperoleh keterangan sebagai berikut:
1. Pembahasan Target dan Realisasi Penerimaan Tax Amnesty
a. Pada pelaksanaan Tahun 2016 KPP Pratama Bontang menargetkan penerimaan Tax  Amnesty dan  penerimaan  pajak  sebesar
Rp3,995,019,378,000  dengan  persentase  79.10%  dan  realisasi penerimaan Tax Amnesty sebesar Rp3,160,171,234,063. b. Sedangkan, di Tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp3,639,805,568,000 dengan persentase 88.69%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan di tahun terakhir Tax Amnesty mengalami  kenaikan  yang  cukup  baik  yakni,  0,18%  dari  Tahun 2016.  Kenaikan  tersebut  juga  berpengaruh  pada  kenaikan  realisasi penerimaan sebesar Rp3,228,293,898,182.
2. Analisis tingkat efektivitas penerimaan Tax Amnesty
a. Dari tabel 5.2. diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Tax Amnesty Tahun  2016  adalah  sebesar  79.10%  dengan  kriteria “Kurang Efektif”. Sedangkan, tingkat efektivitas Penerimaan Tax

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
Amnesty Tahun 2017 yaitu sebesar 88.69% dengan kriteria “Cukup Efektif”  walaupun  pada  periode  akhir  atau  pelaksanaan  Tahun terakhir  tarif  uang  tebusan  meningkat  menjadi  5%  namun  wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty ikut meningkat. Hal ini juga dapat terjadi karena kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk mengikuti program Pengampunan Pajak. Dari data analisis di tahun 2016 dan 2017 tersebut dapat disimpulkan jikalau program
Pengampunan  Pajak  belum  sepenuhnya  dapat  meningkatkan jumlah  subjek  dan  objek  pajak  dalam  jangka  pendek  dengan jumlah  yang  diharapkan  memuaskan,  banyak  wajib  pajak  yang belum memiliki kesadaran akan mengikuti program tersebut.
b. Dalam  mencapai  tingkat  efektivitas  Penerimaan Tax  Amnesty hingga  dapat  mencapai  100%  atau  sangat  efektif.  Pihak  KPP Pratama  Bontang  dibawah  naungan  Direktorat  Jenderal  Pajak diwilayah Kalimantan Timur telah melakukan usaha-usaha dalam mempublikasikan program Tax Amnesty terhadap wajib pajak yang berada di  daerah  Bontang dan sekitarnya. Berikut  beberapa jenis publikasi yang sudah diterapkan oleh pihak KPP Pratama Bontang adalah  dalam  bentuk  Kampaye  Simpatik,  Workshop, Broadcast
Short  Massages  Service , serta  optimalisasi Helpdesk khusus pelaksanaan Tax  Amnesty ,  juga  pemasangan  iklan  diberbagai media  massa.  Selain  itu,  pihak  KPP  Pratama  Bontang mengeluarkan  Surat  Himbauan  kepada  seluruh  wajib  pajak  yang berpotensi untuk mengikuti Tax Amnesty .
3. Perbandingan penerimaan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak
a. Pada tabel 5.4. terdapat perbandingan penerimaan pada tahun 2016 dan  2017,  di  tahun  2016  dengan  presentase  42%,  sehingga penerimaan Tax Amnesty menyumbang sebesar Rp16,620,651,006 terhadap penerimaan pajak.
b. Sedangkan di tahun 2017, walaupun presentasenya hanya sebesar
18%  dengan  nominal  sebesar  Rp6,564,855,200  namun  di  tahun inilah cukup efektif penerimaan yang di dapatkan.

## Kes impulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan efektivitas  penerimaan Tax  Amnesty .  Maka,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Tingkat efektivitas Penerimaan Tax Amnesty pada Tahun 2016 adalah sebesar 78.69% dengan kriteria ”Kurang Efektif”. Namun pada Tahun 2017 Penerimaan
Tax Amnesty meningkat menjadi 88.51% namun belum mencapai efektif dengan
JURNAL EKONOMIKA https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
kriteria “Cukup Efektif” hal ini dirasa menjadi pencapaian karena peningkatan terjadi pada saat tarif uang tebusan naik menjadi 5%.
2. Prosedur Pelayanan Tax Amnesty dan semua upaya untuk menarik jumlah wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty telah sangat baik.

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN
Juni 2018, Vol.7 No.1

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Budiatmanto  1999, Studi  Evaluasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 , Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada.
Andrian, Sutedi; 2011, Hukum Pajak , PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Darise,  Nurlan;  2006, Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  PT.  Indeks  Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
Herryanto, M., & Toly, A. A; 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan,  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  di  KPP  Pratama  Surabaya  Sawahan. Tax  and Accounting Review.
Laporan Hasil Penelitian , 2013, 1(1), 125–133.
Halim,  Abdul;  2008, Akuntansi  Sektor  Publik;  Akuntansi  Keuangan  Daerah Edisi 3 , Jakarta, Salemba Empat.
Ulum,  Ihyaul;  2009., Intellectual  Capital:  Konsep  Dan  kajian  Empiris , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mardiasmo; 2009. Perpajakan Indonesia , Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
___________2016. Perpajakan, Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
___________2012 Perpajakan, Edisi Revisi 2012 . Andi. Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajad;  2013. Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi. Edisi  4. Jakarta: Erlangga.
Mulyono, Djoko; 2014. Akuntansi Pajak , Jakarta: Salemba Empat.
Pujoalwanto,  Basuki  2014. Perekonomian  Indonesia .  Penerbit  Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Rifqiansyah, Hasbi, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah. 2014. Analis Efektivitas dan  Kontribusi  Penagihan  Pajak  Aktif  Terhadap  Pencairan  Tunggakan Pajak . Jurnal , 2014, Universitas Brawijaya, Malang
Saidi,  Djafar,  Muhammad,  2007. Pembaruan  Hukum  Pajak .  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

## JURNAL EKONOMIKA
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index 2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN Juni 2018, Vol.7 No.1
Triantoro,  A.  2007. Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Reklame  dan  Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung , 1–24.
Wirenungan,  O.  L,  2013. Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung . Jurnal , 2013, EMBA, 1(3), 960–970. http://doi.org/ISSN 2303-1174
Website: www.pajak.go.id https://www.antaranews.com/berita/667582/peraturan-menteri-keuangan-165- tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak