## PEMBAHARUAN AKSES PENDIDIKAN:
Studi  Persepsi Orangtua Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kota Blitar
1 Sulistyo Anjarwati, 2 Rochmat Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia E-mail: 1 sulistyoanjar91@gmail.com , 2 rochmat@unisbablitar.ac.id

## ABSTRACT
This article discusses how parents' perceptions of students when responding to the zoning system in the New Student Reception System (PPDB), especially in the City of Blitar. This research is based on qualitative data obtained from the field (field research), both from primary  sources:  interviews  and  observations,  as  well  as  other  secondary  sources: studies on the development of PPDB studies  that occur in Indonesia, both from print or electronic  media.  The  results  showed  that  parents  of  students  still  felt  that  the  zoning system  in  PPDB  did  not  provide  free  space  in  accessing  education  as  desired.  The government  has  changed  the  old  pattern  of  society  into  a  new,  more  complex arrangement  in  terms  of  educational  facilities.  In  addition  to  having  effectiveness  in changing  people's  perceptions  of  the  differences  between  favorite  and  non-favorite schools, this system is conceptually good, but it is not yet effective enough to equalize the quality of education, so there is still a need for deep integrative studies, strategic efforts between  educational  institutions  and  relevant  agencies.  This  step  can  be  done  through optimizing the socialization of the PPDB zoning system  to the community that promotes openness and is in favor of the people's aspirations.

## Keywords: School Zoning, PPDB Blitar, Access to Education

## PENDAHULUAN
Beberapa  kajian  tentang  sistem  zonasi  dalam  sistem  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  telah  banyak  terlontar  ke  dalam  ruang  publik.  Berbagai pandangan,  wacana  dan  hasil  analisis  soal  zonasi  sangat  beragam  dan berkembang, jika dilihat dari sejak disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  (Permendikbud)  Nomor  51  tahun  2018  tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan  pada  31  Desember  2018  yang  lalu.  Nadiem  Makarim,  Menteri Pendidikan  saat  ini,  mengapresiasi  aturan  ini  dengan  mempertahakan  aturan  dan memberi sedikit perubahan di dalamnya (kompas.com, 2020).
Pasal  23  Permendikbud  ini  menyebut  bahwa  sistem  zonasi  diterapkan  di semua  wilayah,  kecuali  di  daerah  terluar,  terdepan,  dan  tertinggal  (3T)  karena faktor  geografis  yang  sukar.  Selain  itu,  juga  tidak  diterapkan  pada  sekolah
menengah  kejuruan  (SMK),  sekolah  swasta,  sekolah  berasrama  dan  satuan pendidikan  kerja  sama  yang  mengombinasikan  kurikulum  nasional  dengan internasional.  Namun,  aturan  ini  juga  mengalami  perubahan  tiap  tahunnya, misalnya  saja  pada  perbedaan  antara  tahun  2018  dan  2019:  penghapusan  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM),  lama  domisili  yang  didasarkan  pada  alamat Kartu  Keluarga  (KK)    diterbitkan  minimal  satu  tahun  sebelumnya,  kewajiban sekolah  mengumumkan  daya  tampung  sekolah,  dan  prioritas  satu  zonasi  dengan sekolah  asal.  Sedangkan  pada  era  Nadiem  Makariem,  perbedaan  mendasar  juga nampak  antara  tahun  2019  dan  2020:  pada  2019  kuota  siswa  dari  jalur  zonasi minimal  80  persen  dari  total  100  persen.  Sisanya  diperuntukkan  untuk  jalur prestasi  dan jalur  perpindahan.  Pada  2020,  kuota  jalur  zonasi  berkurang  menjadi 50  persen.  Artinya,  kuota  jalur  zonasi  PPDB  2020  berubah  dengan  rincian:  jalur zonasi  50  persen,  afirmasi  15  persen,  pindahan  5  persen  dan  jalur  prestasi  30 persen.  Kemendikbud  berusaha  mengakomodasi  ketimpangan  akses  dan  kualitas di  berbagai  daerah,  karena  daerah  juga  memiliki  otoritas  menentukan  proporsi dalam menetapkan wilayah zonasi (kompas.com, 2020).
Sistem  zonasi  menghendaki  PPDB  berdasarkan  radius  dan  jarak.  Zonasi sekolah  merupakan  jarak  tempat  tinggal  peserta  didik  dengan  sekolah.  Sekolah tidak  menekan  lagi  hasil  nilai  ujian  siswa  yang  diperoleh,  namun  dengan menghitung  jarak  atau  radius  rumah  ke  sekolah.  Calon  peserta  didik  diwajibkan hanya boleh menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya  masing-masing:  anak  di  luar  jarak  2300  meter  tidak  diperbolehkan masuk kedalam sekolah tersebut kecuali melalui jalur prestasi yakni hanya sekitar lima  persen  kuota.  Konsekuensinya,  tidak  ada  istilah  sekolah  favorit  yang  siswa memiliki  kecerdasan  berkumpul  pada  satu  sekolah,  dan  siswa  kurang  memiliki kecerdasan menjadi buangan ke sekolah bukan favorit (opspwk.web.id, 2019).
Secara  konseptual,  berdasarkan  mekanisme  pelaksanaanya  yaitu  dengan cara dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline).  Dengan sistem  zonasi,  tujuannya  demi  mempermudah  calon  peserta  didik  mengakses sekolah.  Pengaturan  ini  diharapkan  dapat  membuat  proses  penerimaan berlangsung  secara  objektif,  akuntabel,  transparan,  dan  tanpa  diskriminasi  guna
meningkatkan  akses  layanan  pendidikan.  Selainnya  adalah  untuk  melakukan pemerataan  agar  peserta  didik  dengan  nilai  tinggi  tidak  selalu  terikat  dengan istilah  “sekolah  favorit”.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  pemerataan  penyebaran tenaga  pengajar  sesuai  daerah  masing-masing,  bersertfikasi  sesuai  bidangnya masing-masing.
Respons  soal  sistem  zonasi  sekolah  di  atas  cukup  beragam  dari  berbagai kalangan.  Banya  pihak  yang  mencoba  menyoalnya  dari  berbagai  persepsi,  baik secara  konseptual  maupun  praktis.  Elga  Andina  (2017)  menyebut  bahwa  sistem zonasi  berdampak  pada  kecemasan  orang  tua  peserta  didik.  Alasannya,  selain karena masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian  apakah  putera/puterinya  dapat  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan. Selanjutnya  rentan  menimbulkan  permasalahan  sosial,  khususnya  soal  motivasi berprestasi  peserta  didik  yang  akan  berakibat  pada  kesenjangan  kemampuan akademik  peserta  didik  karena  yang  berprestasi  harus  belajar  bersama  mereka yang berada pada kapasitas akademik yang lebih rendah. Dalam studi kasus yang sedikit  berbeda  di  kota  Bandung,  Dian  Purwanti  dkk  (2019),  dengan  hasil penelitiannya,  mengatakan  bahwa  sistem  zonasi  tidak  efektif  jika  diukur  dari indikator  mengubah  persepsi  masyarakat  terhadap  sekolah  favorit  dan menurunkan  angka  tidak  melanjutkan  sekolah.  Adanya  campur  tangan  politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Bandung selalu menuai konflik.
Deskripsi  di  atas  menjadi  titik  awal  untuk  menemukan  fokus  kajian  dalam artikel  ini.  Dengan  mengacu  pada  metode  penelitan  dan  teori  yang  digunakan, tulisan  ini  berusaha  secara  lebih  mendalam,  tidak  hanya  deskriptif,  ingin memahami  bagaimana  persepsi  orangtua  peserta  didik  terhadap  sistem  zonasi dalam  PPDB melalui sistem zonasi di Kota Blitar. Di kota ini, sistem zonasi telah diterapkan sejak 2018. Peraturan  terbagi menjadi dua jalur  yaitu 1)  jalur prestasi dengan  kuota  lima  persen  untuk  siswa  luar  kota,  lima  belas  persen  untuk  siswa dalam kota, dan lima persen untuk jalur khusus: siswa yang pindah ke Blitar untuk mengambil  tugas  orang  tua  yang  merupakan  pejabat  negara,  dan  2)  jalur  zonasi umum  yang  memiliki  kuota  75%.  Namun  begitu,  persoalan  tetap  masih  muncul,
misalnya,  pada  Juni  2019  PPDB  di  tingkat  SMA/SMK  masih  dikeluhkan  oleh sebagian  masyarakat,  masih  banyak  yang  keberatan  dengan  model  penerimaan peserta  didik  dengan  sistem  berdasarkan  jarak  sekolah  dengan  alamat  domisili (blitarkota.go.id, radartulungagung.jawapos.com, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan basis data antara lain  data primer diperoleh langsung melalui wawanaca dan observasi terkait  persepsi  orangtua  peserta  didik  terhadap  sistem  zonasi  dalam    PPDB melalui  sistem  zonasi  di  Kota  Blitar.  Selain  itu,  data  skunder  juga  didapatkan melalui studi perkembangan kajian PPDB sistem zonasi yang terjadi di Indonesia, di Blitar khususnya, baik dari media cetak atau elektronik.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif-analitis  yaitu  dengan  mendeskripsikan persepsi orangtua peserta didik terhadap sistem zonasi dalam  PPDB secara umum kemudian  menganalisisnya  dengan  beberapa  teori  yang  ada.  Sedangkan pendekatan  normatif  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini.  Penulis  mendasarkan diri pada norma-norma hukum, berikut dengan aturan-aturan lain seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan Sekolah Menengah Kejurua.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pada  data  kualitatif yang  ada  dengan  kerangka  berfikir induktif .  Hal  ini  digunakan  untuk  mengurai data-data  literatur  yang  ditemukan,  baik  deskriptif  maupun  naratif,  kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan  masalah  yang  diteliti,  sehingga  memudahkan  langkah  dalam  analisis selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

## HASIL

## Sistem Zonasi Sekolah: Antara Efektif dan Problematis
Keyakinan pemerintah dalam sistem zonasi sekolah misalnya tertulis dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB yaitu bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan seperti pemerataan pendidikan,
lebih  hemat  waktu  karena  sekolah  dekat,  lebih  hemat  biaya  transportasi,  kondisi peserta  didik  lebih  bugar,  mengurangi  kemacetan,  memudahkan  upaya peningkatan  kapasitas  guru,  menghindari  pratik  pugli/jual  beli  kursi,  hingga memberikan  data  yang  valid  sebagai  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mengatur kebijakan (kominfo.go.id, 2019). Sejumlah kelebihan ini merupakan cita-cita ideal pemerintah  dalam  merealisasikan  sistem  zonasi  sekolah  yang  dalam  praktiknya juga  tidak  lepas  dari  masalah-masalah  baru  yang  muncul  di  masyarakat  seperti minimnya sosialisasi  ynag berakibat pada mis -komunikasi, menurunnya motivasi berprestasi  peserta  didik,  kekhawatiran  yang  berlebihan  orang  tua  peserta  didik, hingga  belum  efektifnya  kerjasama  antar  intansi  yang  menjadikan  kurang maksimalnya  pelayanan  sistem  zonasi  pada  saat  tahun  ajaran  baru  (Dinar Wahyuni, 2019: 13). Antrean yang memanjang hingga memaksa orang tua peserta didik  untuk  menginap  di  lokasi  pendaftaran  demi  mendapatkan  nomor  antrian pendaftaran merupakan salah satu contoh ketikatepatan distribusi informasi sistem zonasi. Hal ini juga terjadi di dalam pemangku kebijakan (Pemda) yang berakibat pada  penafsiran  aturan,  dan  tidak  jarang  Pemda  memodifikasi  aturan  tersebut namun malah menciptakan polemik baru (jawapos.id, 2020).
Kekurangan  sistem  zonasi  juga  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  sekolah negeri—atau sekolah unggul dengan tingkat fasilitas dan kelayakan yang tinggi— yang  belum  merata  di  semua  daerah.  Sistem  ini  dapat  menyebabkan  beberapa anak  berprestasi  terancam  tidak  dapat  bersekolah  karena  tidak  ada  sekolah  di daerah tempat tinggalnya yang sesuai dengan keinginan. Akibatnya, tidak selaras antara  tujuan  utama  kebijakan  zonasi  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan dengan  peningkatan  prestasi  akademik  peserta  didik.  Pada  umumnya,  motivasi berprestasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perserta didik (Thaib, 2013: 389).  Akan  bertolak  belakang  jika  menilik  kepada  amanat  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pasal  11  ayat  (1) bahwa “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  memberikan  layanan  dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.” Bahkan  akan  problematis,  karena sistem  zonasi  secara  jangka  panjang  menjadi  sarana  untuk  menghilangkan
persepsi  dikotomis  antara  sekolah  favorit  dan  non-favorit  yang  sebelumnya mengakar kuat di dalam pikiran masyarakat.
Upaya  untuk  pemerintah  dalam  menyelesaikan  persoalan  sistem  zonasi tersebut  misalnya  permintaan  Mendikbud  kepada  Pemda  untuk  menetapkan petunjuk teknis (Juknis) PPDB yang berkaitan dengan aturan kriteria, pembagian zona,  dan  pendataan  siswa  di  setiap  zona.  Juknis  PPDB  harus  terbit  dan disosialisasikan  kepada  publik  paling  lambat  sebulan  sebelum  masa  PPDB. Chatarina M. Girsang, Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi, menegaskan bahwa sekolah  wajib  menjunjung  tinggi  keterbukaan  informasi  dalam  pelaksanaan PPDB.  Karena  faktanya,  pada  2018,  telah  terjadi  ketidaktepatan  penyampain informasi  tentang  jumlah  kuota  siswa  baru  oleh  beberapa  sekolah.  Akibatnya, persoalan sistem zonasi menjadi polemik di ruang publik (kominfo.id, 2019).

## Pergeseran Pola Masyarakat dalam Akses Pendidikan
Dalam  pasal  18  ayat  (1)    Permendikbud  Nomor  51  tahun  2018  tentang PPDB  tegas  disebut  bahwa “Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah  dilarang  membuka  jalur  pendaftaran  penerimaan  peserta  didik  baru selain  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ini” .  Artinya,  masyarakat dihadapkan  dengan  pilihan  untuk  merubah  polanya  dalam  masalah  akses pendidikan.  Tidak  ada  pilihan  lain  selain  mengacu  pada  tiga  jenis  pilihan sebagaimana  aturan  dalam  pasal  Pasal  16  ayat  (1)  bahwa  PPDB  dilaksanakan melalui jalur yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima.
Pemberian  informasi  dan  sosialisasi  yang  komprehensif  kepada  orang  tua peserta  didik  tentang  sistem  zonasi  merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan,  agar tidak  menciptakan  polemik  di  masyarakat.  Pola  pikir  orang  tua  perlu  diarahkan pada  konsep  bahwa  sekolah  merupakan  fasilitas  akses  pendidikan,  bukan pembedaan yang tajam atau ketergantungan dengan persepsi sekolah favorit atau non-favorit:  karena  prestasi  bukan  terletak  pada  sekolah,  tapi  dari  individunya. Kesadaran perlu terus digalakkan karena pemerataan kualitas pendidikan diyakini
pemerintah  mampu  diwujudkan  oleh  sistem  zonasi,  meskipun  secara  jangka panjang (Dinar Wahyuni, 2019: 16).
Fakta di Kota Blitar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang bahwa  sistem  zonasi  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihannya dalam  hal  menciptakan  pola  pikir  tidak  adanya  pembedaan  sekolah  favorit  atau non-favorit,  sedangkan  kekurangannya  menjadikan  peserta  didik  relatif  kesulitan menentukan pilihan sekolah sesuai kehendaknya. Dalam soal motivasi berprestasi, muncul kecenderungan menurunnya  untuk berkompetisi memperebutkan kursi di sekolah favorit, sebagaimana umumnya terjadi seblum adanya aturan zonasi. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:
“....nah kan kalau SD Sananwetan 3 juga mempunyai model jalur prestasi akademik.  Walaupun  dari  manapun  asalnya,  asalkan  dia  punya  prestasi akademik  bisa  masuk  disitu........Zonasi  itu  ya  ada  plus  minusnya.  Plusnya gak  ada  lagi  sekolah  favorit.  Minusya, kadang  anak-anak  ingin  sekolah  di sekolah yang pergaulannya dengan teman-teman terdahulu sudah tidak bisa lagi.....minusnya  lagi  anak  jadi  tidak  termotivasi  bersaing  untuk  masuk  ke ekolah  favorit.  nyantai,  dan  sekolah  pun  juga  nyantai...... (wawancara dengan Ibu Opik, Wali Murid SDN Kepanjen Lor 2, 16 April 2020).
Informasi  dan  pelayanan  sistem  zonasi  sejauh  ini  masih  baik, terbukti  dari  sikap guru-guru yang terbuka dan membantu apabila ada kekurangan informasi. Sebagai contoh,  SMAN  2  Blitar  menerapkan  Juknis  sistem  zonasi  dan  melakukan sosialisasi  baik  melalui  media  cetak  maupun  elektronik  (Juknis  PPDB  SMA Negeri 2 Blitar, 2019/2020). Hal ini sesuai dengan permintaan Mendikbud kepada Pemda  untuk  menetapkan  petunjuk  teknis  (Juknis)  PPDB  yang  berkaitan  dengan aturan kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona.

## PEMBAHASAN
Berkaitan  dengan  sistem  zonasi,  bagi  orangtua  peserta  didik,  prestasi  anak merupakan  salah  satu  output  yang  lebih  penting  dari  pada  sekedar  administrasi atau  mekanisme  PPBD  melaui  sistem  zonasi.  Prestasi  belajar  merupakan  hasil yang  berupa  kesan-kesan  akibat  adanya  perubahan  dalam  diri  individu  dari kegiatan  belajar  yang  dilakukannya.  Perubahan    yang  dicapai  dapat  berbentuk kecakapan, tingkah laku, ataupun kemampuan yang merupakan akibat dari proses belajar  yang  dapat  bertahan  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Prestasi  belajar
merupakan  hasil  nyata  dari  proses  belajar  mengajar  yang  dilakukan  antara  guru dan  peserta  didik  dengan    materi  pembelajaran.  Prestasi  belajar  yang  tinggi merupakan tujuan dan akibat dari kegiatan belajar yang maksimal atau sebaliknya. Kelengkapan fasilitas belajar memberikan pengaruh yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang fasilitas belajarnya lengkap, prestasi belajarnya menjadi lebih  baik.  Ternyata  pula,  siswa  yang  aktivitas  belajarnya  tinggi,  prestas belajarnya  lebih  tinggi  daripada  siswa  yang  aktivitas  belajarnya  rendah.  Oleh sebab  itu  aktivitas  belajar  aktif  dan  dukungan  fasilitas  yang  lengkap  akan berpengaruh  positif  dan  berarti  terhadap  prestasi  siswa  (Umiarso,  Imam  Gojali, 2010: 225-228). Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan prestasi  belajar  meliputi  dua  faktor  yaitu:  1)  internal;  merupakan  faktor  yang berasal dari dalam diri siswa yang, dan 2) eksternal, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan msayarakat (Thaib, 2013: 389).
Konsep  ideal  di  atas  merupakan  pandangan  umum  yang  berkembang  di dalam  masyarakat.  Dengan  melihat  data  di  Blitar,  persepsi  orang  tua  terhadap sistem zonasi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, telah terjadi pergeseran pola  dan  perilaku  akibat  pembaharuan  mekanisme  akses  pendidikan  melalui sistem zonasi sekolah. Terkesan dipaksakan kepada masyarakat, namun tidak ada pilihan  lain  karena  menjadi  kepentingan  nasional  dalam  pemerataan  pendidikan. Masih  menunjukkan  persepsi  bahwa  prestasi  peserta  didik  tetap  ditentukan  oleh faktor  internal  dan  eksternalnya;  dari  motivasi  dalam  diri  siswa  yang  didukung oleh  fasilitas  atau  lingkungan  sekolah  yang  layak  dan  mendukung  pola  belajar. Sistem  zonasi  perlahan  tapi  pasti  mampu  menggugurkan  persepsi  pembedaan antara  sekolah  favorit  dan  non-favorit  yang  sebelumnya  menjadi  pandangan umum sebagai salah satu penentu kualitas calon peserta didik.
Melihat  persoalan  lebih  jauh,  meskipun  soal  sekolah  favorit  perlahan memudar,  tapi  soal  akreditasi  sekolah  juga  menjadi  problem  tersendiri. Kementerian  Pendidikan  Tinggi  (Kemendikti)  memberikan  kuota  30%  pada Seleksi  Nasional  Masuk  Perguruan  Tinggi  Negeri  (SNMPTN)  atau  jalur  prestasi berdasarkan  akreditasi  sekolah.  SMA  akreditasi  A  mendapatkan  kuota  40%  dari peserta  didik  terbaik  di  sekolahnya,  SMA  akreditasi  B  mendapatkan  kuota  25%
dari  peserta  didik  terbaik  di  sekolahnya,  dan  SMA  akreditasi  C  mendapatkan kuota  5%  dari  peserta  didik  terbaik  di  sekolahnya  (jpnn.com,  2020).  Artinya, aturan  zonasi  sekolah  pada  tahap  selanjutnya  mempunyai  tantangan  besar  dalam kaitannya  dengan  penyaringan  calon  mahasiswa:  karena  SNMPTN  jalur  prestasi juga dipengaruhi oleh status akreditasi sekolah. Jika sekolah tiak mengejar status akreditasi A, maka peluang alumninya untuk ikut SNMPTN jalur prestasi menjadi semakin  kecil.  Dari  analisis  ini,  nampak  bahwa  pelabelan  sekolah  favorit  secara laten  mengalami  transformasi  kepada  persepsi  yang  lain:  dari  istilah  favorit menjadi  sekolah  dengan  predikat  akreditasi  terbaik,  sehingga  aturan  zonasi sekolah  efektif  dalam  pola  administrasi  yang  diperbaharui,  namun  problematis dalam hal yang substansial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  aturan  zonasi sekolah dengan sejumlah strategi dan mekanisme yang diusung pemerintah telah merubah pola lama masyarakat ke dalam tatanan baru yang lebih kompleks dalam mengakses  fasilitas  pendidikan.  Selain  memiliki  efektifitas  dalam  merubah persepsi masyarakat terhadap pembedaaan antara sekolah favorit dan non-favorit, sehingga  lebih  egaliter,  namun  problematis  dalam  praktiknya.  Untuk  itu,  perlu upaya-upaya  yang  strategis  antar  lembaga  pendidikan  dan  instansi  terkait. Langkah ini dapat dilakukan melalui optimalisasi sosialisasi sistem zonasi PPDB kepada masyarakat yang mengedepankan keterbukaan dan berpihak pada aspirasi masyarakat.

## REFERENSI
Desi  Wulandari  dkk,  "Pengaruh  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Melalui  Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa," Jurnal Pendidikan Labuhan Ratu Lampung Timur (2018)
Dinar  Wahyuni,  "Permasalahan  dan  Upaya  Perbaikan  Sistem  zonasi  dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  2019", Jurnal INFO  Singkat:  Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. xi, No. 13 (2019).
Elga  Andina,  "Sistem  Zonasi  dan  Dampak  Psikososial  Bagi  Peserta  Didik," Majalah INFO Singkat Vol. ix, No. 14 (2017).
Thaib,  Eva  Nauli    “Hubungan  Antara  Prestasi  Belajar  dengan  Kecerdasan Emosional” Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 8, No. 2 (2013).
Umiarso,  Imam  Gojali, Manajemen  Mutu  Sekolah  di  Era  Otonomi  Pendidikan , Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud)  Nomor  51  tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan