## Status Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Wilayah Register berdasarkan Hukum Positif
Sri Furyani 1 , Choirul Salim 1 1 Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
schoirulsalim@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 08, 2024 Revised May 03, 2024 Accepted May 10, 2024

## Abstract
Ownership of occupied land is important for indonesian citizens to be able to guarantee legal certainty and as legal protection for those who inhabit an area. Therefore,  to  be  able  to  guarantee  legal  certainty  and  as  legal  protection, Indonesian citizens must register the land they occupy. So what if a place that has many inhabitants and permanent buildings (a village has been formed) in in the production forest area of register 47 way terusan? This research uses a normative-empirical  method  which  is  a  research  method  that  combines normative legal elments which are then supported by the addition of empirical element data. There are two types of data, namely primary data and secondary data.  Data  collection  techniques  use  interviews  and  documentation  and  the analysis  used  is  descriptive.  The  nature  of  description  or  explanation  of  the subject  and  object  of  research.  The  results  showed  that  the  construction  of community settlements violated the rules based on the law of the republic of Indonesian  number  41  of  1999  concerning  forestry,  while  it  is  allowed  to make  community  settlements  must  submit  applications  outside  the  use  of forest areas in accordanc with the regulation of the minister of environment and  forestry  number  7  of  2021  concerning  planning,  changes  in  forest  area designation  and  changesin  forest  area  functions  and  use  of  forest  areas,  in carrying  out  research,  researchs  obtained  data  showing  that  the  register  47 way  terusan  forest  area  is  a  forestry  partnership  with  a  total  of  29  forest farmers  groups  (KTH).  Production  Forest  Area  Register  47  Way  Terusan Located  In  Mataram  Udik  Villages,  Bandar  Mataram  Sub-District,  Central Lampung District Is A Production Forest Area Register 47 Way Terusan Based On  Decre  (SK)  Number  316/Menhut-II/2005  Which  Designates  Production Forest Area Register 47 As KPHP Area With An Area Of Approximately 12.500 Hectares Keywords : Land Ownership Status, Positive Law, Legal Protection Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  Merupakan  Negara  Hukum  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah  negara  hukum”  dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  segala  sesuatunya  harus dilakukan  berdasarkan  hukum.(Universitas  Sultan  Agung  Tirtayasa  &  Badan  Pengkajian MPR  RI,  2019,  hlm.  Hal.  1)  Tentunya  dalam  Negara  Hukum  segala  penyelenggaraan pemerintah  diatur  berdasarkan  hukum,  termasuk  permasalahan  terkait  tanah,  status tanah, kepemilikan tanah serta pengakuan atas desa tentunya diatur di negara hukum.

## Bulletin of Community Engagement
Dalam  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  juga  memberikan  kejelasan  status dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  Keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Hal  itu  diatur  dalam  hukum  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kampung Mataram Udik ini merupakan wilayah yang berada pada kawasan Hutan Produksi  Register  47  Way  Terusan  telah  terokupasi  oleh  masyarakat  perambah  yang datang dari berbagai daerah. Penduduk di kecamtan tersebut sudah diakui keberadaanya dibuktikan dengan adanya KTP dan KK, selain dari itu sudah banyak terjadi pembangunan, termasuk  sekolah,  rumah  pun  sudah  permanen  tetapi  sampai  saat  ini  belum  juga mendapat hak atas kepemilikan tanah. Kampung atau desa matraram udik ini ditetapkan pada  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Lampung  Tengah  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
DPRD  Komisi  A  dan  pemda  bagian  pertanahan  kabupaten  lampung  tengah  pun berpendapat (Harian Tribun, 12 Maret 2010). Berpendapat untuk dapat segera diperjelas status  kawasan  register  47  untuk  dapat  diupayakan  pengajuan  kembali  permohoan masyarakat  kepada  menteri  kehutanan  mengenai  kejelasan  status  tanah  di  Register  47 Way  Terusan.  DPRD  Komisi  Abertemu  dengan  menteri  kehutanan  Zulkifli  Hasan, mengatakan  ada  peluang  untuk  kembali  mengajukan  permohonan  warga.  Apabila pengajuan berhasil atau dikabulkan, maka tinggal menentukan pola yang digunakan, pola Hak  Pengelolaan  Lahan  (HPL)  atau  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).(Syafullah.  ZA.  & Sarjono, 2012)
Tokoh  Masyarakat  mengatakan  hal  yang  sama  untuk  dapat  memperjelas  legalitas atas  status  hak  milik  tanah  yang  mereka  tempati.  Sebelumnya  Sudah  melakukan pengajukan permohonan, tetapi     permohonan tersebut  mendapat penolakan dari dinas kehutanan,  yang  sebenarnya  tanah  register    47  way  terusan  ini  merupakan  tanah pengganti  dari  tanah  tulang  bawang  yang  sebelunya  merupakan  tanah  register,  adanya penolakan  tersebut  kemungkinan  karena  belum  adanya  penganti  lahan  atau  kawasan register 47 way terusan ujarnya, Selain dari itu, dengan mendapatkan legalitas  tersebut, bisa  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang mendiami wilayah tersebut.(Suwarto, komunikasi pribadi, Desember 2022)
Pentingnya  menginvestigasi  penjelasan  mengenai  permasalahan  di  atas  patut ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi Kenapa  diwilayah register 47 way  terusan  sudah  banyak  bangunan  yang  berdiri  atau  berani  mendirikan  bangunan, bagaimana  peraturan  hukumnya  serta  bagaimana  legalitas  status  tanah  dan  bagaimana perturan hukumnya untuk wilayah register 47 way terusan  sudah banyak bangunan yang berdiri

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  normatif-empiris.  Jenis  penelitian Normatif-Empiris  merupakan  metode  penelitian  yang  menggabungkan  unsur  hukum normatif  yang  kemudian  didukung  dengan  penambahan  data  unsur  empiris.  Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dengan melakukan studi mengenai sistem  norma  saja,  yang  pada  kenyataannya  hukum  dibuat  serta  diterapkan  manusia dalam  kehidupannya.  Maka  dalam  memahami  kondisi  tidak  hanya  dijelaskan  sudut pandang  normatif,  tetapi  juga  memahami  kondisi sosial  masyarakat  yaitu menggunakan penelitian  secara  empiris  .  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara  dan dokumentasi.  . Sifat  analisis  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah Deskriptif.  Sifat  analisis  deskriptif  adalah  peneliti  dalam  menganalisis  memberikan
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.(Dr. Mukti fajar Nur Dewa & Yulianto Achmad, M.H, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan  Hutan  Produksi  Register  47  way  terusan  merupakan  Kesatuan pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)  Model  yang  beralokasi  di  lampung  tengah  KPHP register 47 way terusan secara geografis terletak di 105° 40'- 105° 50' BT dan 4° 30' - 4° 40' LS, dengan luas 12.500 hektar pada ketinggian 5 meter sampai 20 meter dpl. Topografi kawasan datar dan bergelombang. Jenis tanah podsolikmerah kuning dan kondisi batuan induk berupa batuan berpasir. Wilayah kerja UPTD KPHP Register 47 way terusan berada di  wilayah  kecamatan  bandar  mataram  kabupaten  lampung  tengah  dengan  batas-batas berikut :
1. Sebelah timur berbatasan dengan way terusan kabupaten tulang bawang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan way terusan bandar surabaya kabupaten lampung tengah
3. Sebelah barat berbatasan dengan PT. Gunung Madu Plantation (GMP)
4. Sebelah utara berbatasan dengan PT. Gula Putih Mataram (GPM).(Ervan Santoso, t.t.) Kawasan  Hutan  produksi  47  Way  Terusan  terletak  di  ujung  utara  kabupaten lampung  tengah,  kecamatan  bandar  mataram,  sebagian  berasal  dari  lahan  pengganti, adanya  pelepasan  kawasan  hutan  register  47  yang  digunakan  PT.  Bumi  Sumber  Sakti dengan luas 10.510 hektar untuk perkebunan tebu yang berasal dari tiga kampung yaitu:
1. Kampung mataram ilir kec. Seputih surabaya seluas 3.900 hektar, dari 374 pemilik
2. Kampung  mataram  udik  kec.  Seputih  matarm  seluas  3.000  hektar,  dari  506  orang pemilik
3. Kampung  surabaya  ilir  kec.seputih  surabaya  seluas  3.610  hektar,  dari  366  orang pemilik, dan sebagian lagi dari sisa kawasan hutan register 47 sendiri.
Pada awalnya luas hutan register 47 way terusan memiliki luas 28, 215 hektar dan berstatus  hutan  produksi  yang  dapat  dikonservasi.  Selanjutnya  dilepaskan  untuk  Hak Guna  Usaha  (HGU)  perkebunan  tebu,  PT  BS    seluas  10.510  hektar  dengan  kompenisasi atau  menganti  dengan  luas  yang  sama.  Selaanjutnya  dilepaskan  untuk  HGU  perkebunan tebu, 3  PT. Indo Lampung buana mamur (Sekarang PT. Garuda panca artha) seluas 15.625 hektar dan sisanya seluas 1.990 hektar, sehingga kawasan hutan produksi 47 way terusan sisa  yang  dilepaskan    1.990  hektar  ditambah  areal  penganti  10.510  hektar  jadi  12.510 hektar.(Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)
Masyarakat perambah Kawasan Hutan produksi register 47 way terusan ada sejak tahun 1998, masyarakat perambah berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lampung Tengah bahkan ada yang berasal dari luar provinsi lampung sehingga dikawasan tersebut terdapat  areal  satuan  pemukiman  (SP)  transmigarasi  lokal.(Iis  Alviya  &  Elvida  Yosefi Suryandari, 2008, hlm. hal.109)
Wilayah  register  47  way  terusan,  yang  mencakup  luasnya  12.500  hektar, sebenarnya merupakan bagian dari area yang digunakan sebagai pengganti dari pelepasan kawasan  hutan  yang  sebelunya  dialokasikan  untuk  perusahaan  tebu  bernama  PT.  Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) dengan luas 10.500 hektar, sementara sisanya merupakan bagian dari kawasan hutan tersebut.(Trio Santoso dkk., 2017)
Pada tahun 1992, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang dikenal sebagai PT.  Bumi  Sekar  Aji  (PT.  BSA)  diberikan  izin  untuk  mencoba  menanam  dan mengembangkan HTI dilahan seluas 2.500 hektar di wilayah yang saat ini termasuk dalam register  47  way  terusan.  Lahan  ini  terletak  tepat  di  wilayah  yang  digunakan  sebagai pengganti  oleh  PT.  BSA,  yang  sebelumnya  diklaim  oleh  masyarakat  adat.  Pada  periode tahun 1992 sampai 1993, PT. BSA membawa pekerja dari tanah jawa dan juga dari desa sekitar  untuk  bekerja  di  proyek,  sayangnya  beberapa  tahun  kemudian,  terjadian
kebakaran  besar  dilahan  PT.BSA,  sehingga  proyek  percobaan  HTI  mengaami  kegagalan dan PT. BSA menghadapi kebangkrutan.
Para pekerja yang datang dari pulau jawa dandesa sekitar merupakan awal mula masuknya perambah kelokasi register 47 way terusan. Ditahun-tahun berikutnya, okupasi terhadap wilayah KPH Register47 way terusan terus berlanjut, seperti yang dicatat dalam working group tenure pada tahun 2012.(Trio Santoso dkk., 2017)
Perizinan Pembangunan Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan Undang-Undang  Republik  Inonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan, mendefinisikan  hutan  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalampersekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Kawasan  hutan  di  sisi lain adalah area tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijaga agar tetap menjadi  hutan.  Hutan  memiliki  tiga  peran  yaitu  konservasi,  lindung  dn  produksi.(Debi Saputra dkk., 2021)
Hutan  produksi  adalah  area  hutan  yang  ditunjukan  untuk  menghasilkan  produk hutan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  industri,  dan  juga  digunakan  untuk  ekspor. Dalam  konteks  pengelolaan  hutan  produksi,  terdapat  tiga  jenis  utama  yaitu  hutan produksi  tetap,  hutan  produksi  terbatas  dan  hutan  produksi  yang  bisa  diubah fungsinya.(Debi Saputra dkk., 2021)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Hutan,  hutan  produksi  tetap  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap  sedangkan  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  adalah  kawasan  hutan  produksi yang  dapat  dikonversi  adalah  kawasan  hutan  produksi  yang  secara  ruang  dapat dicadangkan  untuk  pembangunan  diluar  kegiatan  kehutanan  dan  dapat  dijadikan  hutan produksi tetap.
Kawasan  Hutan  Produksi  tetap  adalah  area  hutan  yang  mmungkinkan pemanfaatan  hasil  hutan,  baik  melaluimetode  tebang  pilih  maupun  tebang  habis.  Hutan produksi  ini  dapat  digunakan  untuk  sektor  perkebunan  dan  pertambangan.  Biasanya kawasan hutan produksi tetap terletak di daerah hutan dengan topografi yang relatif datar atau berlereng landai serta memiliki tingkat erosi yang rendah. Disisi lain, kawasan hutan produksi terbatas adalah area hutan yang mengalami tingkat eksploitasiyang terbatas atau rendah.  Kawasan  hutan  ini  ditemukan  di  daerah  pengunungan  yang  curam,sehingga ekspoitasi di dalamnya biasanya dilakukan dengan cara tebang pilih. Sedangkan, kawasan hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  adalah  area  hutan  yang  direserve  untuk penggunaan diluar sektor kehutanan. Biasanya dijadikan cadangan untuk pengembangan permukiman,  program  transmigarasi,  perkebunan  atau  pertanian.(Rihman  Maha  &  Raja Masbar, 2018)
Dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 89  menyatakan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  bertujuan  untuk  mengatur  penggunaan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Pasal 90  Ayat  (1)  Penggunaan  kawasan  hutan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  89  hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Ayat (2)  Penggunaan  kawasan  hutan  sebagaiamana  dimaksud  ayat  (1)  dilakukan  tanpa mengubah  fungsi  pokok  kawasan  hutan  dengan  mempertimbangkan  batasan  luas  dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
Pasal  91  ayat  (1),  Penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan. Ayat (2), Kepentingan pembangunan diluar kegiatan meliputi kegiatan :
1. Religi
2. Pertambangan
3. Instalasi  pembangkit,  transmisi  dan  distribusi  listrik,  serta  teknologi  energi  baru dan terbarukan
4. Pembangunan  jaringan  telekomunikasi,  stasiun  pemancar  radio,  stasiun  relay televisi dan stasiun bumi pengamatan keantariksan
5. Jalan umum, jalan tol, da jalur kereta api
6. Sarana  transportasi  yang  tidak  dikategorikan  sebagai  sarana  transportasi  umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bagunan  pengairan lainnya
8. Fasilitas umum
9. Industri selain pengelolaan hasil hutan
10. Pertahanan dan keamanan
11. Prasarana penunjang keselamatan umum
12. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi
13. tempat  pemrosesan  akhir  sampah,fasilitas  pengolahan  limbah  atau  kegiatan pemulihan lingkungan hidup
Sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh  ibu  Bidari  Sinta,  S.Hut,Pejabat Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, orang  yang ingin berkegiatan didalam kawasan hutan tetapi tidak ada kaitannya dengan  kehutanan  seperti  halnya  penanaman,  itu  dapat  disebut  dengan penggunaan  kawasan  dan  untuk  membangun  rumah  tentu  tidak  boleh  yang diperbolehkan seperti membangun pembangkit listrik, PLTA, PLTN, pertambangan dan  lainnya,  itu  pun  ada  mekanisme  perizinannya.  Penggunaan  kawasan  itu kegiatan  didalam  kawasan  hutan  yang  tidak  adakaitannya  dengan  kehutanan  hal itu ada peraturannya yaitu PermenLHK  No. 7 Tahun 2021.(Bidari Sinta,  2023)
Peraturan  Menteri  Lngkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Menyatakan penggunaan kawasan hutan  bertujuan  untuk  mengatur  penggunaan  sebagian  kawasan  hutan  untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, dijelaskan pada Pasal 366 Ayat (1)  bahwa  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pembangunan  diluar kegiatan  kehutanan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kegiatan  yang  mempunyai  tujuan strategi  yang  tidak  dapat  dielakan,  Ayat  (2)  penggunaan  kawasan  hutan  untuk kepentingan  pembangunan  diluar  kegiatan  kehutanan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
a. Persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri
b. Persetujuan kerjasama dengan surat direktur jendral atas nama menteri
c. Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat direktur jenderal atas nama menteri
Selanjutnya dijelaskan dalamPasal 367, penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan  dengan keputusan menetri sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 Ayat (2)huruf a meliputi :
a. Religi  meliputi  tempat  ibadah,  tempat  pemakaman  non  komersial  dan  wisata rohani
b. Pertambangan  meliputi  pertambanganmineral,  batubara,  minyak  dan  gas  bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasaranaantara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter
c. Ketenagalistrikan  meliputi  instalasi  pembangkit,  transmisi,  distribusi  listrik  dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan
d. Panas bumi,
e. Telekomunikasi  antara  lain  jaringan  teleomunikasi,  stasiun  pemancar  radio,  dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan
f. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
g. Sarana  transportasi  yang  tidak  dikategorikan  sebagai  transportasi  umum untukkeperluan  pengangkutan  hasil  produksi  selain  tambang  antara  lain pembangunan  jalan,  kanal,  pelabuhan  atausejenisnya  untuk  keperluan pengangkutan hasil produski perkebunan, pertanian, perikananatau lainnya
h. Waduk,bendungan,  bendung,  irigasi,  saluran  air  minum,  saluran  pembuangan  air dan sanitasi dan bangunan pengaira lainnya
i. Fasilitas  umum  termasuk  di  dalamnya  permukiman  masyarakat,  sarana  dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun
j. Industri selain industri primer hasil hutan
k. Pertahanan  dan  keamanan,  antara  lain  sarana  dan  prasarana  latihan  tempur, stasiun radar dan menara penginatai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi
l. Prasarana  penunjang  keselamatan  umum  antara  lain  keselamatan  lalu  lintas  aut, lalu  lintas  udara,  lalu  lintas  darat,  karantina  dan  sarana  meteorologi,  klimatologi dan geofisika
m. Jalur  evakuasi  bencana  alam,  penampungan  korban  bencana  alam  dan  lahan usahanya yang bersifat sementara
n. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan
o. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
p. Tempat  pemrosesan  akhir  (TPA)  sampah,  fasilitas  pengolahan  limbah  atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
Pasal  368  Ayat  (1)  Pembangunan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek perioritas pemerintah, dilakukan dengan ketentuan
a. Dalam  hal  pengandaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.
b. Dalam  hal  pengandaan  tanah  dilakukan  oleh  selain  instansi  pemerintah dengan ketentuan :
1. Bersifat permanen dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan
2. Bersifat  tidak  permanen atau  untuk  menghindari  fragmentasi  kawasan  hutan serta  dapat  menjadi  bagian  pengelolaan  hutaan  dengan  mekanisme penggunaan kawasan hutan.
Ayat (2) Penggunaan kawasan hutan untuk meenghindari fragmentasi kawasan hutan  yang  dimaksud  yaitu  pembangunan  jalan  umum,  jalan  tol,  jalan  angkutan produksi,  jalur  kereta,  tower,  dan  saluran  transmisi  ketenagalistrikan,  saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air  minum  dengan  mekanisme  penggunaan  kawasan  hutan.  Tercantum  dalam  pasal 368 Ayat (1) huruf a dan b, dan  Ayat(2)
Pasal  369 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud  dalam 367  dan  pasal  368  ayat  (1)  huruf  b  angka  2  Untuk  kegiatan  komersial  dilakukan dengan ketentuan :
a. Pada provinsi yang melampaui kecukupan luas kawasan hutan wajib :
1. Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan
2. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS terutama pada kawasan hutan  untuk  penggunaan  kawasan  hutan  dengan  ratio  1:1  (satu  berbanding satu).
b. Pada  provinsi  yang  sama  dengan  atau  kurang  kecukupan  luas  kawasan  hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
1. Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan

## 2. Membayar PNBP kompenisasi
3. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan  untuk  penggunaan  kawasan  hutan  dengan  ratio  1:1  satu  berbanding satu
Ayat  (2)  persetujuan  penggunaan  kawasan  hutan  tanpa  kewajiban  membayar PNBP  penggunaan  kawasan  hutan,  membayar  PNBP  kompenisasi  dan  melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS, untuk :
a. Kegiatan  proyek  strategis  nasional,  pemulihan  ekonomi  nasional,  serta ketahananpangan  (food  estate)  dan  ketahanan  energi  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial
b. Kegiatan survei dan eksplorasi
c. Pertahanan dan keamanan
d. Prasarana  penunjang  keselamatanumum  antara  lain  keselamatan  lalu  lintas  laut, lalu  lintas  udara,  lalu  lintas  darat,  karantina  dan  sarana  meteorologi,klimatologi dan geofisika
e. Infrastruktur oleh instansi pemrintah  atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permuiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbagun dan lahan usahanya yang bersifat nonkomersial
f. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara
g. Religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani Ayat (3) persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu  di  bagian  tepi  di  kiri  kanan  atau  sekeliling  areal  persetujuan  penggunaan kawasan hutan sebagai betuk perlindungan.
Selain persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri ada juga  persetujuan  kerjasama  dengansurat  direkturat  jenderal  atas  nama  menteri  dan persetujuan  pelaksanaan  kegiatan  survei  dengan  surat  direktur  jenderal  atas  nama menteri.  Dijelaskan  pula  terkait  persetujuan  kerjasama  dengan  surat  direkturat jenderal  atas  nama  menteri  yaitu  dalam  Pasal  384  Ayat  (1)  penggunaan  kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 (2) huruf  diberikan pada kegiatan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan tertentu  yang  dapat  menunjang  pengelolaan  hutan  secara  langsung  atau  tidak langsung,  Ayat  (2)  persetujuan  kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) diberikan untuk jenis kegiatan penggunaan kawasan hutan, meliputi :
a. Sarana  religi  meliputi  tempat  ibadah,  pemakaman  umum  yang  bersifat  non komersil;
b. Wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersil;
c. Penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
d. Pembangkit  listrik  tenaga  air  dengan  kapasitas  terpasang  paling  tinggi;  1  (satu) megawatt (pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH);
e. Pemasangan  jalur  listrik  masuk  desa  dengan  tegangan  lebih  kecil  atau  sama dengan  70  kv  (tujuh  puluh  kilovolt),  jalur  telekomunikasi  bawah  tanah,  jalur telekomunikasi dengan tiang sebagaimana tiang untuk saluran listrik desa;
f. Pembangunan kanal/sauran air tersier, normalisasi sungai, sodetan sungai saluran irigasi  dan  pembuatan  tanggul  penahan  banjir,  pembuatan  tanggul  penahan erosi/abrasi;
g. Pembangunan  area  peristirahatan  (rest  area)  dan  sarana  keselamatan  lalu  lintas darat;
h. Peningkatan  alur/jalur  untuk  jalan  umum  atau  sarana  pengangkutan  hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
i. Pembangunan embung,cek dam, sabo, instalasi saluran air minum dan bangunan penampungan air lainnya;
j. Pemasangan  papa  iklan,  portal,  gardu  pandang,  dan  tugu  antara  lain  tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
k. Penanaman oleh pihak diluar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitas hutan;
l. Daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang dan jelas akses;
m. Penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
n. Bumi perkemahan;
o. Menara telekomunikaasi;
p. Lapanagan tembak;
q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam. Selanjutnya terkait penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan kegiatan  survei  dijelaskan  di  dalam  Pasal  387  Ayat  (1)  penggunaan  kawasan  hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  366  Ayat  (2)  huruf  c  diberikan  pada  kawasan  hutan  lindung  dan  hutan produksi.  Ayat  (2)  penggunaan  kawasan  hutan  dengan  mekanisme  persetujuan pelaksanaan  kegiatan  survei  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  diberikandenan surat persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri.
Selain  dari  pada  penggunaan  sebagian  kawasan  hutan  untuk  kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan terdapat pula kawasan hutan dengan tujuan tertentu. Pasal 437 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Pada  KHDPK  salah  satunya  ditetapkan  untuk  kepentingan  perhutanan  sosial. Penetapan KHDPK tersebut dilakukan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan,  tidak  mengubah  bentang  lahan  pada  hutan  lindung  atau  hutan  produksi  dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer.
Perhutanan  sosial  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial menjelaskan bahwa perhutanan sosial adalah  sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam  kawasan  hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  setempat  atau  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pelaku  utama  untuk meningkatakan  kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosiaal budaya  dalam  bentuk  kemasyarakatan,  hutan  tanaman  rakyat,  hutan  adat  dan kemitraan kehutanaan.
Persetujuan  kemitraan  kehutanan  adalah  persetujuan  yang  diberikan  kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk bekerja sama dengan mitra atau  masyarakat  dalam  rangka  memanfaatkan  hutan  yang  berada  dikawasan  hutan lindung  dan  produksi.  Yang  mendapatkan  persetujuan  kemitraan  kehutaan  adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan awasan hutan atau pemegang persetujuan kawsan  hutan  dengan  mitra.  Mitra  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja atau area yang dikelola  oleh  pemegang  izin  atau  persetujuan  untuk  pemanfaatan  kawasan  hutan. Mitra  ini  dapat  berbentuk  kelompok  tani  atau  gabungan  dari  kelompok  tani hutan.( Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan , 2021) Pengelolaan  hutan  melalui  skema  kemitraan  merupakan  pendekata  yang memungkinkan  pemegang  izin  usaha  pemanfaatan  hutan  seperti  HPH/HTO  maupun KPH  untuk  bermitra  dengan  masyarakat  yang  menggantungkan  hidup  mereka  dari sumber daya hutan dan lahan. Skema kemitraan kehutanan dirancang dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Selain itu skema
ini juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terkadang timbul dengan sumber daya  hutan  antara  pengelola  hutan  dan  unit  manajemen  hutan  dengan  masyarakat yang telah lama memanfaatkan hutan tersebut.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.39/Menhut-II/2013  Tentang Pemberdayaan  Masyarakat  Setempat  Melalui  Kemitraan  Kehutanan  menjelaskan tujuan  pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  kemitraan  kehutanan  adalah terwujudnya  masyarakat  setempat  untuk  mendapatkan  manfaat  secara  langsung, melalui  penguatan  kapasitas  dan  pemberian  akses,  ikut  serta  dalam  mewujudkan pengelolaan  hutan  lestari,  dan  secara  bertahap  dapat  berkembang  menjadi  pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertangung jawab dan profesional.( Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan , t.t.)
Efendi  et  al  (2007)  menjelaskan  bahwa  pemeberdayaan  masyarakat  sekitar hutan  alam  produksi  dengan  pola  kemitraan  efektif  dilaksanakan  dalam  rangka mencegah  illegal  loging,  serta  menurut  Lowisada  (2014)  menyatakan bahwapemberdayaan masyarakat mampumemberikan kontribusi terhadap pendapatan  masayarakat.( Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  -  Implementasi kemitraanKehutanan  Antara  Kelompok  Tani  Dengan  kesatuan  Pengeolan  Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah , t.t.) Keberadaan  bangunan  di  kawasan  hutan  produksi  register  47  way  terusan, yang  terletak  di  kampung  mataram  udik,  kecamatan  bandar  mataram,  kabupaten lampung  tengah  meupakan  suatu  fenomena  menarik.  Sepertihalnya  bagunan  rumah, sekolah  masjid  dan  lainnya,  tentu  melanggar  aturan  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Inonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  yang  menjelaskan beberapa point yaitu :
1) Mendefiniskan  berbagai  jensi  hutan  dan  membedakan  anatara  hutan  produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung sert menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
2) Izin  pemanfaatan  hutan  termasuk  persyaratan  dan  prosedur  untuk  pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
3) Menekankan pentingnya konservasi alam dan perlindungan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati
4) Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pengguna lahan hutan, termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
5) Mencantumkan  sanksi  hukum  bagi  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Secara khusus dan eksplisit Undang-undang tersebut tidak mengatur larangan membangun  permukiman  didalam  kawasan,  karena  undang-undang  ini  mengatur pengelolaan  hutan  dan  perlindungan  lingkungan  alam,  maka  pembangunan permukiman  didalam  kawasan  hutan  dianggap  melanggar  prinsip-prinsip keberkelanjutan hutan dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.
Tetapi  dalam  PermenLHK  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Perencanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan  Hutan Serta Penggunaan  Kawasan  Hutandiperbolehkan  membangun  bangunan  (permukiman masyarakat)  dikawasan  hutan  asal  mendapatkan  izin  pembangunan  diluar penggunaan  lahan  kawasan  hutan  melalui  pengajuan  permohonan.  Pembangunan diluar kawasan hutan seperti fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, yang telah dijelaskan diatas.
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung bahwa Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, yang letaknya  di  wilayah  kampung  mataram  udik,  Kec.  Bandar  Mataram,  Kab.  Lampung Tengah  merupakan  kawasan  yang  didalamnya  terdapat  mitra  kemitraan  kehutanan, data  penelitian  ini  menunjukan    kawasan  hutan  produksi  register  47  way  memiliki
kemitraan kehutanan sebanyak 29 kemitraan kehutanan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Sari Agung Lestsari Dengan Luas 74,37 Hektar, KTH Karang Agung luas 52,27 Hektar,  KTH  Sri  Agung  Lestari  94,24  luas  Hektar,  KTH  Hidayah  Agung  Lestarai  luas 64,17 Hektar, KTH Badri Jaya  Abadi II luasnya20,19 Hektar, KTH Timbu Jaya 1 luasnya 25,33  Hektar,  KTH  Mekar  Wawai  luas  73,54  Hektar,  KTH  Timbul  Jaya  2  luas  67,  90 Hektar, KTH Dadi Agung Lestari luas 62,21 Hektar, KTH Sido Agung Lestari luas 28,75 Hektar,  KTH Karya Tani Makmur luas 77,50 Hektar, KTH Subur Makmur luas 23,91 Hektar, KTH Maju Makmur luas 13,65 Hektar, KTH Maju Jaya luas 47,95 Hektar, KTH Karya Makmur luas 21,85 Hektar, KTH Makmur Agung Lestari luas 75,85 Hektar, KTH Muncul Agung Lestari luas 73,33  Hektar, KTH Rejo  Agung Lestari luas 31,39 Hektar, KTH Suka Makmur luas 18,51 Hektar,  KTH Tanjung Agung Lestari luas 69,89 Hektar, KTH  Permata  Biru  luas  28,52  Hektar,  KTH  Sumber  Rejeki  luas  27,23,  KTH  Mulyo Agung Lestari luas 27,31 Hektar, KTH Sido Makmur luas 14,94 Hektar, KTH Mekar Sari 1 luas 80,87 Hektar, KTH Mekar Sari 2 luas 36,57 Hektar, KTH Mandiri Jaya I luasnya 29,47 Hektar, KTH Mandiri Jaya IIluasnya 19,86 Hektar, dan yang terakhir KTH Bandri Jaya Abadi I Dengan Luas 87,84 Hektar.
Menurut  agung,  masyarakat  boleh  melakukan  aktivitas  dikawasan  hutan, mengelola  lahannya,  mengambil  hasilnya  dengan  catatan  yang  ditanam  dan  diolah sesuai dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah kecuali membakar lahan  yang  mana  itu  tidak  diperbolehkan.  Selain  itu  juga  agung  menjelaskan  terkait banguanan  yang  ada  dikawasan  hutan  setelah  pernyataan  peneliti  terkait diperbolehkannya  fasilitas  umum  yang  didalamnya  termasuk  permukiman masyarakat, agung menimpali dengan menyatakan bahwa disitulah performa agraria yang  dulu  tidak  diperkenankan  sekarang  diatur  dan  dipermudah  karna  pemerintah saat  ini  mengganggap  bagian  negara  kita,  dan  pasti  tidak  akan  mampu  kalau masyarakat  yang  dikawasan  ditangkap  dimasukan  ke  lapas  itu  tidak  akan  mampu dalam  artian  akan  kewalahan,  solusi  terbaiknya  memberikan  izin  tapi  terkait permukiman    bukan  termasuk  kemitraan  kehutanan  tetapipersetujuan  penggunaan kawasan  hutan,  sebelumnya  dikmitraan  ini  belum  ada  permukiman  tapi  dilihat  dari petanya  ada  permukiman  juga  dalam  izin  ini,  tapi  tidak  masalah  timpalnya  untuk selanjutnya pemukiman skemanya bukan di kemitraan kehutanan tapi dipenggunaan kawasan hutan, jadi selama rumah, masjid,puskemas ditempati dan jalan di pakai itu diperbolehkan,  tetapi  ketika  tidak  terpakai  lagi  harus  dikembalikana  dengan  cara menanami.(Agung, komunikasi pribadi, Oktober 2023)
Dapat  disimpulkan  Kawasan  Hutan  Produksi  Register  47  Way  Terusan  dalam pemanfaatan  lahan  termasuk  kedalam  kawasan  hutan  dengan  tujuan  tertentu  yaitu KHDPK  yang  salah  satunya  ditetapkan  untuk  kepentingan  perhutanan  sosial  dalam bentuk kemitraan kehutanan.
Legalitas  Hak  Milik  Atas  Tanah  Di  Kawasan  Hutan  Produksi  Register  47  Way Terusan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam, termasuk kekayaan hutan. Kehadiran hutan yang melimpah memberikan potensi yang besar  bagi  kehidupan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial,  ekonomi,  dan menjaga  keseimbangan  lingkungan  melalui  pengelolaan  dan  pemanfaatannya.  Hutan merupakan  sumber  daya  yang  sangat  berharga  dengan  manfaat  ekologisnya  seperti mencegah  banjir,  erosi  tanah  serta  manfaat  ekonomis  seperti  hasil  kayu,madu  dan produk lainya.(Romzy dkk., 2019)
Kawasan  hutan  adalah  area  tertentu  yang  telah  di  identifikasi  dan  ditetapkan oleh  pemerintah untuk dijaga keberadaanya sebagai hutan yang terpelihara.  Seluruh wilayah  hutan  memiliki  tujuan  utama  yaitu  melindungi  ekosistem  alam  dan memanfaatkan  sumber  daya  hutan  secara  berkelanjutan,  yang  pada  gilirannya mendukung perekonomian negara.(Emma Soraya, 2019)
Sesuai  dengan  regulasi  atau  peraturan  pemerintah,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan, salah satu kategori hutan di indonesia adalah hutan produksi, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai produk  dari  hutan.(Romzy  dkk.,  2019)  Hutan  produksi  ialah  kawasan  hutan  yang diperuntukan  guna  produksi  hasil  hutaan  untuk  memenuhi  keperluan  masyarakat pada  umumnya  dan  khususnya  untuk  pembangunan,  industri,  dan  ekspor.( Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan , t.t.) Sesuai  dengan  Pasal  17  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan,  menjelaskan  bahwa  pembentukan  wiayah  pengelolaan  hutan dilaksanakan  untuk  tingakt  provinsi,  kabupaten/kota  dan  unit  pengelolaan.  Unit pengelolaan  adalah  kawasan  hutan  dengan  luas  tertentu  yang  dapat  dikelola  secara efisien  dan  lestari.  Pasal  1  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut- II/2009  Tentang  Pembentukan  Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan,menjelaskan kesatuan  pengelolaan  hutan  selanjutnya  disingkat  KPH  adalah  wilayah  pengelolaan hutan  sesuai  dengan  fungsi  pokok  dan  peruntukannya,  yang  dapat  dikelola  secara efisien dan lestari.
Tujuan  dari  pembangunan  KPH  adalah  untuk  mengorganisir  ulang  seluruh wilayah  hutan  produksi,  wilayah  lindung  dan  wiayah  konservasi  menjadi  unit pengelolaan  yang  sesuai  dengan  tipe  tapak,  untuk  memastiakan  berkelanjutan  dari upaya pengelolaan yang rasional dan menguntungkan, menyediakan hasil hutan serta manfaat  lainnya  yang  dapat  berkonstribusi  padapembangunan  nasional, pembangunan  daerah  dan  juga  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  hutan  secara berkelanjutan.(Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (8)  Permenhut  No.  P.  6/Menhut-II/2009  Tentang Pembentukan  Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan.  Rancang  bangun  KPH  adalah rancangan  wiayah  KPH  yang  memuat  hasil  identifikasi  dan  delinasi  awal  areal  yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya. Pasal 7 Permenhut No. P. 6/Menhut-II/2009, menjelaskan pembentukan wilayah KPH melalui tahapan :
a. Rancangan bangunan KPH
b. Arahan pencadangan KPH
c. Usulan penetapan KPH
d. Penetapan wilayah KPH
Kawasan  hutan  produksi  register  47  way  terusan,  yang  terletak  di  lampung tengah  adalah  salah  satu  contoh  KPHP  modelyang  telah  ditetapkan  melalui serangkaian  tahapan.  Pada  tanggal  25  agustus  2005,  menteri  kehutanan mengeluarkan  surat  keputusan  (SK)  Nomor  316/Menhut-II/2005  yang  menunjuk kawasan  hutan  produksi  register  47  sebagai  wilayah    KPHP  dengan  luas  sekitar 12.500  hektar,  SK  tersebut  ditindak  lanjuti  oleh  Surat  Gubernur  Lampung  No. 061/3125/02/2006,  tanggal  15  agustus  2006  untuk  membentuk  organisasi  atau lembaga yang disebut dengan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) KPHP  .(Elva dkk., 2017, hlm. hal. 3)
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Lampung  Tengah  Nomor  10  Tahun  2008 Tentang  Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Dinas (UPTD)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Register  47  Way  Terusan  Di Kabupaten  Lampung  Tengah,  pada  tanggal  18  maret  2008,  UPTD  KPHP  register  47 way  terusan  telah  berdiri.  Tugas  utama  UPTD  ini  adalah  mengatur  perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan  penanaman  kembali  dikawasan  hutan.  Dalam  menjalankan  tugasnya, UPTD ini berada di bawah tanggung jawab kepaladinas kehutanan dan beroperasional
dengan  koordinasi  yang  erat  dengan  camat  di  wilayahnya.(Syafullah.  ZA.  &  Sarjono, 2012)
Kawasan  hutan  produksi  register  47  way  terusan  sebelumnya  tidak  memiliki unit pengelolan dan inilah yang menyebabkan masyarakat mulai mengambil alih area hutan.  Tindakan  okupasi  oleh  masyarakat  ini  mengancam  kelangsungan  kawasan hutan terutama terlihat melalui perubahan fungsi kawasan menjadi lahan perkebunan dan  permukiman.  Untuk  menjaga  kawasan  hutan  tersebut,  pemerintah  berusaha dengan  membangun  KPHP  way  terusan  sebagai  entitas  pengelola  ditingkat tapak.(Yuni Ayu Wandira dkk., 2020)
Pendapat  Bidari  Sinta  masyarakat  yang  menetap  dikawasan  register  47 meyakini bahwa lahan tersebut belum memiliki status sebagai kawasan hutan.(Bidari Sinta,  komunikasi  pribadi,  Agustus  2023)  Awalnya,  kawasan  hutan  register  47  way terusan  adalah  bagian  dari  tanah  adat,  namun  statusnya    kemudian  diubah  oleh pemerintah  menjadi  Hutan  produksi  setelah  dilakukan  pertukaran  dengan  PT.  Bumi Sumber  Sari  Sakti  sebagai  kompensasi  atau  penggunaan  kawasan  hutan  tersebut untuk  perkebunan  tebu.  Melalui  keputusan  SK.  Nomor  316/Menhut-II/2005,  telah menunjuk  kawasan  hutan  register  47  way  terusan  sebagai  wilayah  kesatuan pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP),  dengan  luas  wilayah  mencapai  12.500 hektar.(Dwi Suciana dkk., 2013,  hlm. hal. 23) Setelah pencarian data yang dilakukan menurut Agung, dilihat dari peta status tanah kampung mataram udik yang berada di register  way  terusan  ini  murni  kawasan  hutan.(Agung,  komunikasi  pribadi,  Oktober 2023)
Dengan adanya perbedaan pendapat ada yang menyatakan bahwa itu bagian dari kawasan  hutan  dan  ada  juga  yang  menyatakan  bukan  kawasan  hutan,  maka  perlu  tahu posisi dan batas-batas desa, dengan adanya batas-batas tersebut, kemungkinan jika dilihat dari  segi  tersebut  itu  termasuk  dalamkawasan  hutan.(Bidari  Sinta,  komunikasi  pribadi, Agustus  2023).  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Inonesia  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan, yang menjelaskan beberapa point yaitu :
1) Mendefiniskan berbagai jensi hutan dan membedakan anatara hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung sert menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
2) Izin pemanfaatan hutan termasuk persyaratan dan prosedur untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
3) Menekankan  pentingnya  konservasi  alam  dan  perlindungan  ekosistem  hutan  serta keanekaragaman hayati
4) Menetapkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi  pengguna  lahan  hutan,  termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
5) Mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.
Secara  khusus  dan  eksplisit  Undang-undang  tersebut  tidak  mengatur  larangan membangun  permukiman  didalam  kawasan,  karena  undang-undang  ini  mengatur pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan alam, maka pembangunan permukiman didalam  kawasan  hutan  dianggap  melanggar  prinsip-prinsip  keberkelanjutan  hutan  dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanan,  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  Dan  Perubahan  Fungsi  Kawasan Hutan  Serta  Penggunaan  Kawasan  Hutan  menjelaskan  penggunaan  pembagunan  diluar kegiatan,  salah  satunya    dilakukan  dengan  persetujuan  penggunaan  kawasan  hutan dengan  keputusan  menteri,  seperti  fasilitas  umum  termasuk  di  dalamnya  permukiman masyarakat,  sarana  dan  prasarana  untuk  umum  dan  sosial  yang  terbangun,  selain  hal tersebut penggunaan kawasan hutan bisa dilakukan melalui pengajuan KHDPK yang salah satunya  ditetapkan  untuk  kepentingan  perhutanan  sosial  dalam  bentuk  kemitraan kehutanan. Data  yang penulis dapatkan menunjukan bahwa Kawasan Hutan Register 47
Way Terusan merupakan kemitraan kehutanan dengan jumlah 26 kelompok Tani Hutan (KTH), dalam artian masyarakat boleh  melakukan aktivitas dikawasan hutan, mengelola lahannya,  mengambil  hasilnya  dengan  catatan  yang  ditanam  dan  diolah  sesuai  dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah. Penggunaan kawasan hutan tersebut tentunya melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu. Jadi Untuk membangun rumah (permukiman)  di  Kawasan  Hutan  Register  47  Way  Terusan    tentu  tidak  bisa,  kecuali mendapatkan izin persetujuan diluar penggunaan  kawasan hutan.

## KESIMPULAN
Status  kawasan  hutan  produksi  register  47  way  terusan  memang  secara  sejalas merukapan  Hutan  Produksi  Register  47  Way  Terusan,  salah  satu  KPHP  model  yang ditetapkan  Pada  tanggal  25  agustus  2005,  Menteri  Kehutanan  mengeluarkan  Surat Keputusan  (SK)  Nomor  316/Menhut-II/2005  yang  menunjuk  kawasan  hutan  produksi register 47 sebagai wilayah  KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar. SK tersebut ditindak lanjuti  oleh  Surat  Gubernur  Lampung  No.  061/3125/02/2006,  tanggal  15  agustus  2006 untuk  membentuk  organisasi  atau  lembaga  yang  disebut  dengan  unit  pelaksana  teknis dinas  (UPTD)  KPHP  ,  serta  Peraturan  Bupati  Lampung  Tengah  Nomor  10  Tahun  2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Register  47  Way  Terusan  Di  Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 maret 2008, UPTD KPHP register 47 way terusan telah berdiri. Tugas utama UPTD ini adalah mengatur perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan penanaman kembali dikawasan  hutan.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  UPTD  ini  berada  di  bawah  tanggung jawab  kepaladinas  kehutanan  dan  beroperasional  dengan  koordinasi  yang  erat  dengan camat di wilayahnya .

## REFERENCES
Aditya.  “Status Hak Milik Atas Tanah  Di Kawasan Sempandan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,” 2017.
Agung.  Wawancara,  “Perizinan  di  Kawasan  Hutan”  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan (BPKH) XX Lampung, Oktober 2023.
Bidari Sinta. wawancara, “Status Hak Milik” Dinas Kehutanan, Agustus 2023.
Buku  Saku  Fasilitasi  Permohonan  Kemitraan  Kehutanan .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Perhutanan  Sosial  Dan  Kemitraan  Lingkungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Dan Kehutanan, 2021.
Dadi  Arja  Kusuma,  Rodliyah,  and  Sahnan.  “Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Sebagai  Alat Bukti Hak Yang Kuat.” Jurnal IUS 5, no. 2 (Agustus 2017): 310 – 21.
Dayat  Limbong.  “Tanah  Negara,  Tanah  Terlantar  Dan  Penertibannya.” Juenal  Mercatoria Vol. 10, no. No. 1 (June 2017).
Debi Saputra, Siswahyono, and Hery suhartoyo. “Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  Air  Bengkenang  Kecamatan  Air  Nipis Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Provinsi  Bengkulu.” Journal  of  Global  Forest  and Environmental Science Vol 1, no. No. 1 (June 2021). Dr. Fenti Hikmawati, M.si. Metode Penelitian . Raja Wali Pers, 2020.
Dr. H. Ariffin Bur, S.H.,M.Hum and Desi Apriani, S.H., M.H. “Sertifikat Sebagai Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.” UIR Law Review 01, no. 02 (Oktober 2017).
Dr. Mukti fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd.,M.Si. Metode Penelitian Pendidikan . Media Akademia, 2017. Dwi Suciana, Gamin Gessa, Widianto, Syaifullah, and Muh Arman. KPH, Konflik Dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) . Cetakan  I.  Perumahan  Bogor  Lestari  Blok  AX  Nomor  14  RT.01  RW.01,  Tegalega, Bogor  Tengah  16144:  Working  Group  Tenure  on  Forest-Land  Tenure  Atas dukungan dari ICCO – The Netherland, 2013.
Elva,  Hari  Kaskoyo,  Indra  Gumay  Febryano,  and  Slamet  Budi  Yuwono.  “Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan.” Jurnal Hutan Tropis Volume 5, no. No. 1 (March 2017).
Elza Hamiidah. “Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan.” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang , 2019. Emma Soraya. “Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita  Pada  Pengurusan  Hutan.” Jurnal  Ilmu  Kehutanan  Journal  of  Forest  Science Departemen  Manajemen  Hutan,  Fakultas  Kehutanan,  Universitas  Gadjah  Mada  Jl. Agro No 1, Bulaksumur, Sleman 55281 13 (2019): 1 – 3.
Erlita  Retnoningtiyas.  “Status  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Bertumpuan  Akibat  Gempa Bumi,” 2020.
Ervan  Santoso.  “UPTD  KPHP  Way  Terusan.” UPTD  KPHP  Way  Terusan ,  n.d. http://kphpwayterusan.blogspot.com/p/httpkphpwayterusan.html?m=1.
Iis Alviya and Elvida Yosefi Suryandari. “Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan hutan Model Way Terusan Register 47.” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 5, no. 2 (2008).
Inawati Santini. “Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bagunan Menjadi Hak Milik.” Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1, no. No. 2 (March 2022).
Jumiati,  Aan  Aswari,  and  Mumammad  Zulkifli  Muhdar.  “Status  Hak  Milik  Atas  Tanah Fasilitas  Umum  Di  Atas  Permukiman.” Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1 (February 1, 2022).
Juosflel Sadpri Pansaring. “Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia.” Lex Privatum II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014).
Kartodihardjo,  Hariadi,  Bramasto  Nugroho,  and  Haryanto  R.  Putro. Pembangunan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH):  konsep,  peraturan  perundangan,  dan implementasi . Jakarta: Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat  Jenderal  Planalogi  Kehutanan,  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013.
Kesatuan  Hutan  Produksi  Way  Terusan  Pemerintah  Lampung  Tengah. Rencana Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023 , 2013.
“Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) -  Implementasi  KemitraanKehutanan  Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengeolan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah.” Accessed October 3, 2023.
Kirsfianti  L  Ginoga,  Mega  Lugina,  and  Deden  Djaenudin.  “Kajian  Kebijakan  Pengelolan Hutan Lindung.” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 2, no. 2 (July 31, 2005): 169 – 94. doi:10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194.
Oloan Sitorus and Widhiana H. Putri. “Hukum Tanah.” Sekolah Tinggi Pertanian Nasional , Desember 2014.
Copyright Holder:
© Sri Furyani, Choirul Salim (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:

## CC BY SA