Perkembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia
Mubaidillah 1
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo mubaybae@gmail.com

## Abstract
Zakat is one of the pillars of Islam. Its management is carried out by the state and is coercive for Muslims  whose  wealth  reaches  the  nisab.  At  the  time  of  the  Prophet,  zakat  management  was carried out by individuals. Regarding Zakat  Management, zakat management aims to increase the  effectiveness  and  efficiency  of  services  in  zakat  management  and  increase  the benefits  of zakat to realize community welfare and reduce poverty. Therefore, the author will discuss this paper in terms of the history and legal politics of the 1999 and 2011 UUD on zakat management. The  government  continues  to  get  pressure  from  Islamic  leaders  to  immediately  make  formal legal  rules  as  the  basis  for  zakat  management.  Finally,  in  1999,  the  government  submitted  a proposal for a bill on zakat management to the DPR. The submission of the bill is based on the constitutional  consideration  that  the  state  guarantees  the  independence  of  the  population  to worship according to their religion.
Keywords: Zakat Law, Legal Politics

## Abstrak
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam.  Pengelolaannya  dilakukan  oleh  negara  dan  bersifat memaksa bagi muslim yang hartanya mencapai nisab. Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat dilakukan  oleh  individu.  Tentang  Pengelolaan  Zakat  bahwa  pengelolaan  zakat  bertujuan meningkatkan  efektivitas  dan  efisensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh  karena  itu  penulis  akan  membahas  makalah  ini  dari  segi  histori  dan  politik  hukum terhadap UUD pengelolaan zakat tahun 1999 dan tahun 2011. Pemerintah terus mendapatkan desakan  dari  pemuka  Islam  untuk  segera  membuat  aturan  hukum  formal  sebagai  landasan pengelolaan zakat. Akhirnya pada tahun 1999 pemerintah mengajukan usulan RUU pengelolaan zakat  kepada  DPR.  Pengajuan  RUU  itu  didasarkan  atas  pertimbangan  konstitusional  bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beribadah menurut agamanya.
Kata Kunci : Undang-Undang Zakat, Politik Hukum

## A. Pendahuluan
Zakat adalah salah satu rukun Islam. Pengelolaannya dilakukan oleh negara dan bersifat  memaksa  bagi  muslim  yang  hartanya  mencapai  nisab.  Pada  masa  Rasulullah, pengelolaan zakat dilakukan oleh individu. Diantara sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi untuk memungut zakat (amil) adalah Mu’adz bin Jabal, Uqbah bin Amir al-Juhany, dan  sahabat  lainnya.  Pada  masa  setelahnya,  sejak  masa  Khulafa  Rasyidin  sampai  saat ini, pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh Negara.
1 Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
Zakat  adalah  salah  satu  dari  rukun  Islam  yang  mempunyai  kedudukan  dan peranan yang penting dalam kehidupan. Zakat juga merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan  dan  memperkokoh  perekonomian  masyarakat,  khususnya  umat muslim  yang  berbeda  dalam  kondisi  yang  memperihatinkan  dan  zakat  merupakan media untuk mendidik moralitas manusia dan juga mengembangkan aspek  sosial dan ritual.  Namun  sayangnya  potensi  zakat  belum  optimal  dan  umat  Islam  di  Indonesia sebagai kelompok mayoritas mempunyai peluang dan potensi besar untuk ikut dalam pembangunan  bidang  kesejahteraan  rakyat  guna  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  rakyat.  Tentang  Pengelolaan  Zakat  bahwa  pengelolaan  zakat  bertujuan meningkatkan  efektivitas  dan  efisensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  dan meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu penulis akan membahas makalah ini dari segi histori dan politik hukum terhadap UUD pengelolaan zakat tahun 1999 dan tahun 2011.

## B. Landasan Teori

## Politik Hukum Undang-undang Pengelolaan Zakat
Politik  Hukum  Kelembagaan  Pengelolaan  Zakat  dalam  UU  No.  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  Politik  hukum  yang  berliku  dan  panjang  berikutnya  juga terjadi  pada  pengesahan  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Setelah hampir tiga puluh tahun vakum dan tidak memiliki kepastian hukum, pada awal tahun 1990-an  kajian  zakat  kembali  menguat.  Pemerintah  terus  mendapatkan  desakan  dari pemuka  Islam  untuk  segera  membuat  aturan  hukum  formal  sebagai  landasan pengelolaan  zakat.  Akhirnya  pada  tahun  1999  pemerintah  mengajukan  usulan  RUU pengelolaan  zakat  kepada  DPR.  Pengajuan  RUU  itu  didasarkan  atas  pertimbangan konstitusional  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  penduduk  untuk  beribadah menurut  agamanya.  Adapun  tujuan  dari  RUU  pengelolaan  zakat  adalah  memberikan aturan  hukum  setingkat  undang-undang  bagi  upaya  pengelolaan  dan  pendayagunaan zakat.  Akhirnya  RUU  ini  dapat  disahkan  menjadi  undang-undang  pada  tanggal  23 September  1999  lewat  keputusan  pengesahan  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat. 2
2 Mustolih Siradj, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia; Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No. 3 Tahun 2014, hlm. 417
Lahirnya  UU  pengelolaan  zakat  tahun  1999  tentu  membawa  angin  segar  bagi semangat  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Pengelolaan  zakat  yang  sebelumnya  hanya dijadikan sebagai ibadah rutin tanpa kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, dan jauh dari  kata  profesional  dalam  pengelolaannya,  belum  mampu  mengumpulkan  zakat secara masif. Dan diharapkan setelah adanya kekuatan hukum pengelolaan zakat dapat meningkatkan  pengelolaan  zakat  baik  dalam  penghimpunan  dana,  penyaluran  dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Tapi setelah beberapa tahun berjalan, keberadaan UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  belum  mampu  mengatasi permasalahan  mengenai  zakat,  Masyarakat  beranggapan  terjadi  keruwetan  dalam pelaksanaan  UU  karena  peraturan  pengelolaan  zakat  tidak  memiliki  kekuatan  untuk memaksa  muzakki  dalam  membayar  zakat.  Ketiadaan  peraturan  untuk  memaksa muzakki  membayar  zakat  bagi  sebagian  kalangan  yang  belum  memiliki  komitmen moral tentu membuka peluang bagi mereka untuk tidak membayar zakat.
Kelemahan lainnya dari UU No. 38 Tahun 1999 adalah tidak adanya perangkat peraturan  teknis  dibawahnya  yang  mengikat  berupa  peraturan  pemerintah  (PP).
Sehingga  ketiadaan  peraturan  itu  membuat  implementasi  di  lapangan  menjadi kebingunan  dan  ketidakpastian  dikalangan  stakeholder  zakat  dalam  menjalankan pengelolaan  zakat.  Setelah  UU  No.  38  Tahun  1999  praktis  regulasi  yang  muncul hanyalah  berupa  Keputusan  Menteri  Agama  (Permen)  No.  581  Tahun  1999  tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Dirjend Bimas Islam  dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat. 3
Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Zakat ini telah disahkan, tapi masih mendatangkan kritik dari penggiat zakat. Menurut Yahya Harahap (mantan Hakim Agung Mahkamah Agung  RI), ia mengemukakan mustahil menciptakan produk undang-undang yang sempurna, sebab bagaimanapun bagus dan sempurnanya sebuah undang-undang,  pasti  akan  berhadapan  dengan  seribu  satu  macam  masalah  yang sebelumnya  tidak  diperkirakan  dan  tidak  diprediksi  pada  saat  undang-undang  itu dirumuskan. 4 Begitu  juga  yang  terjadi  pada  UU  No.  23  Tahun  2011,  kritikan-kritikan yang  disampaikan  tidak  mengubah  kekuatan  UU  yang  telah  disahkan  kecuali  ada Keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengubah UU tersebut.
3 Mustolih Siradj, Jalan Panjang,... hlm. 419 dan lihat juga Ahmad Dukhoir, Hukum Zakat,... hlm. 150-152
4 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafiti, 2009, hlm. 27
Sebagai upaya perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu,  penggiat  zakat  yang  dimotori  oleh  lembaga-lembaga  zakat  dan  perorangan mengajukan  permohonan  uji  materi  (judicial  review)  terhadap  UU  Pengelolaan  Zakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pemohon dengan diundangkannya UU No. 23  Tahun  2011  akan  membuat  pengelola  zakat  khususnya  yang  dilakukan  oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui LAZ yang berbadan hukum maupun amil  zakat  tradisional  yang  dikelola  secara  perorangan  akan  berpotensi  mengalami kemunduran.  Selain  itu  juga  akan  mengalami  kerugian  konstitusional,  marginalisasi, subordinasi,  dan  ketidaknyamanan  dalam  menjalankan  aktifitas  selaku  LAZ.  Mereka juga  berada  dalam  bayang-bayang  ketakutan  karena  berpotensi  mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Atas dasar itu kemudian lembaga zakat dan perorangan mengajukan uji materi UU pengelolaan zakat tersebut.
Berdasarkan  uji  materi  yang  diajukan,  kemudian  Mahkamah  Konstitusi  melakukan persidangan-persidangan  yang  pada  akhirnya  memutuskan  hanya  mengabulkan sebagian  pasal  yang  dimohonkan  oleh  para  pemohon  yakni  Pasal  18  ayat  2  poin  a,  b, dan  d  tentang  syarat  pembentukan  Lembaga  Amil  Zakat.  Selebihnya  pasal-pasal  yang dimohonkan oleh para pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka apapun hasilnya semua pihak berkewajiban  untuk  menghormati  keputusan  itu.  Dengan  demikian  UU  No.  23  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  secara  filosofis,  yuridis,  politis,  sosiologis  maupun administratif sah dan legal menjadi acuan dalam pengelolaan zakat.

## C. Pembahasan
Sejarah Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia

## 1. Pra Kemerdekaan / Masa Kolonial
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  Islamisasi yang terjadi pada abad ketujuh masehi. Melalui perantara saudagar, dai dan sufi dari Jazirah  Arab,  India  dan  Persia,  Islam  mulai  menjadi  agama  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia  yang  sudah  berinteraksi  dengan  mereka.  Bermula  dari masyarakat  pesisir  di  wilayah  utara  Indonesia,  Aceh  dan  terus  menyebar  menjadi agama  mayoritas  di  Indonesia.  Dengan  pendekatan  cultural  yang  sudah  ada  yaitu
5 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Hindu dan Budha, Islam berkembang di Indonesia. Sehingga sebagian ajaran Islam ada  yang  terkontaminasi  dengan  budaya  tersebut.  Hal  ini  juga  mempengaruhi pengamalan  ajaran  Islam  oleh  pemeluknya.  Ada  istilah  kaum  Islam  abangan  dan kaum santri. Kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap  sholat  dan  puasa.  Zakat  hanya  dimaknai  sebagai  zakat  fitrah  pada  bulan Ramadhan dan dikelola secara individu.
Pada  masa  penjajahan  Belanda,  kondisi  ini  tetap  dipertahankan.  Melalui pengaruh  C.  Snouck  Hurgronje  dalam  “Politik  Islam”,  Belanda  membatasi perkembangan  Islam  karena  dianggap  membahayakan  pemerintahan  Belanda.
Masyarakat  Indonesia  dikenalkan  dengan  pemahaman  bahwa  Islam  adalah  ibadah ritual yang terpisah dari kehidupan. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah keagamaan.
Tak  terkecuali  dengan  zakat,  Belanda  juga  membuat  kebijakan  untuk memperlemah  pelaksanaan  zakat.  Belajar  dari  pengalaman  tentang  masyarakat Aceh,  Belanda  menganggap  zakat  adalah  diantara  faktor  yang  menyebabkan kesulitan  menduduki  Aceh.  Masyarakat  Aceh  menggunakan  sebagian  dana  zakat untuk membiayai perang dengan Belanda.
Pemerintah  Belanda  melalui  kebijakannya  Bijblad  Nomor  1892  tahun  1866 dan  Bijblad  6200  tahun  1905  melarang  petugas  keagamaan,  pegawai  pemerintah, termasuk  priyayi  pribumi  ikut  serta  dalam  pengumpulan  zakat.  Kebijakan  ini dikeluarkan  karena  khawatir  dengan  perkembangan  Islam  dan  upaya  untuk memisahkan  agama  dari  urusan  kehidupan.  Kebijakan  ini  mengubah  praktek pengelolaan  zakat  di  Indonesia  saat  itu.  Kesadaran  masyarakat  untuk  berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah Yang Maha Kuasa.
Fenomena  ini  terus  berlangsung  sampai  abad  ke  sembilan  belas.  Merespon praktek  pengamalan  zakat  yang  tradisional  ini,  Muhammadiyah  mempelopori perubahan  pengelolaan  zakat  dengan  membentuk  lembaga  amil  zakat  tersendiri. Lembaga  tersebut  khusus  mengurusi  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  serta menyalurkannya  kepada  pihak  yang  berhak,  terutama  fakir  miskin.  Pada  masa
selanjutnya,  pengelolaan  zakat  mulai  menggerakkan  ekonomi  dengan  membentuk koperasi-koperasi, pendidikan, kesehatan dan usaha produktif lainnya.
Pada  masa  pendudukan  Jepang,  pemerintah  mulai  ambil  bagian  dalam pengelolaan  zakat.  Hal  itu  ditandai  dengan  dibentuknya  MIAI  (Majlis  ‘Islam  Ala Indonesia).  Pada  tahun  1943,  MIAI  membentuk  Baitul  Maal  untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya  tidak  sia-sia,  sebab  dalam  jangka  waktu  yang  singkat,  -hanya  beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan  munculnya  gerakan  anti-Jepang.  Maka,  pada  24  Oktober  1943,  Jepang membubarkan MIAI. 6

## 2. Orde Lama dan Orde Baru
Pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan masa  menjelang  kemerdekaan.  Periode  ini  berada  dalam  2  (dua)  masa pemerintahan,  atau  dikenal  dengan  orde  lama  dan  orde  baru.  Pada  masa  ini, pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, lembaga  pendidikan yang tidak  memiliki  aktifitas  utama  dalam  mengelola  zakat.  Pemerintah  masih  memilih tidak campur tangan  dengan masalah  agama termasuk  zakat. Fase ini berlangsung antara  1968-1991.  Pengaruh  pemerintahan  Belanda  masih  dirasakan.  Sikap apatisme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan dari pemerintah.
Sebenarnya  pemerintah  melalui  Departemen  Agama  pernah  menerbitkan Peraturan  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  1968  tentang  Pembentukan  Badan/Amil Zakat.  Tetapi  tanpa  alasan  yang  jelas,  PMA  ini  dicabut  sebelum  sempat diimplementasikan.
Setelah  tahun  1991,  untuk  menarik  simpati  masyarakat  untuk  keterpilihan pada  periode  yang  keenam  kalinya,  pemerintah  –  pada  masa  itu  –  akhirnya  mau
6 Lihat lebih lanjut. Moch. Arif Budiman. “ Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra- Kemerdekaan,” Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12.
mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  meskipun  hanya  setingkat  Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan  oleh  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  setelah  melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.
Tetapi tampaknya, keberpihakan tersebut masih dirasa setengah hati. Hal ini terlihat dari posisi BAZIS sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan bukan sebagai organisasi pemerintah ataupun semi pemerintah. Fase formalisme tersebut berlangsung dari tahun 1991 – 1998. 7
Perhatian  Pemerintah  terhadap  pengelolaan  zakat  ditunjukkan  dengan mener-bitkan  Peraturan  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  1968  tentang  Pembentukan Badan  Amil  Zakat  dan  Peraturan  Menteri  Agama  No  5  Tahun  1968  tentang Pembentukan  Baitul  Maal  di  tingkat  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kotamadya. Keputusan  terse-but  dikuatkan  oleh  pernyataan  Presiden  Soeharto  dalam  acara Peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang  kesediaan  Presiden  untuk  mengurus  pengumpulan  zakat  secara  besar- besaran.
Namun  demikian  pernyataan  tersebut  tidak  ada  tindaklanjut,  yang  tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul  maal  tersebut.  Penganuliran  Peraturan  Menteri  Agama  No.  5  Tahun  1968 semakin  jelas  dengan  lahirnya  Instruksi  Menteri  Agama  No  1  Tahun  1969,  yang menyatakan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Agama  No  4  dan  No  5  Tahun  1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 8
Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968,  11  orang  alim  ulama  di  ibukota  yang  dihadiri  antara  lain  oleh  Buya  Hamka menge-luarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur  Ali  Sadikin  No.  Cb-14/8/18/68  tentang  pembentukan  Badan  Amil  Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968. 9
7 8 Azyumardi Azra, Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, (Jakarta: Mizan Publika, 2003), hal. 212.
9 Lili  Bariadi,  Muhammad  Zen,  M.  Hudri,  Zakat  dan  Wirausaha,  (Jakarta:  Center  for  Entrepreneurship Development, 2005), hal. 80.
Pada  tahun  1969  pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  44 tahun  1969  tentang  Pembentukan  Panitia  Penggunaan  Uang  Zakat  yang  diketuai Menko  Kesra  Dr.  KH.  Idham  Chalid.  Perkembangan  selanjutnya  di  lingkungan pegawai  kemente-rian/lembaga/BUMN  dibentuk  pengelola  zakat  dibawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat. 10
Keberadaan  pengelola  zakat  semi-pemerintah  secara  nasional  dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.  29  dan  No.  47  Tahun  1991  tentang  Pembinaan  BAZIS  yang  diterbitkan  oleh Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  setelah  melalui  Musyawarah  Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Men-teri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.
Mengenai  instruksi  menteri  Agama  RI  No.  5  tahun  1991  tentang  Pedoman Teknis  Badan  Amil  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  yang  diterbitkan  pada  tanggal  19 Oktober  1991,  isi  utamanya  adalah  instruksi  kepada  kepala  kantor  Departemen Agama    Provinsi,  Departemen  Agama  kabupaten/  kotamadya  dan  kepala  kantor Urusan  Agama  tingkat  kecamatan  agar  melaksanakan  Surat  Keputusan  Bersama menteri  Dalam  Negeri  dan  menteri  Agama  RI  tersebut  yang  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan II. Secara garis besar, isi instruksi adalah: 1.
Lampiran I isinya mengenai antara lain:
a. Pendahuluan: Dalam bab ini dijelaskan latarbelakang lahirnya SKB antara menteri  Dalam  Negeri  dan  menteri  Agama.  Selanjutnya  tentang  tujuan  yang  ingin diraih  yaitu  optimalisasi  penerimaan,  pengumpulan,  penyaluran  dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZIS.
b. Pembinaan teknis: Pada bab ini dijelaskan arah kebijaksanaan BAZIS, yaitu; peningkatan  kesadaran  umat,  peningkatan  iman  dan  takwa,  pengembangan potensi  umat  dan  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya dijelaskan juga tentang prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu antara lain: keterbukaan, sukarela  keterpaduan, profesional dan mandiri. Berikutnya membicarakan tentang sasaran  penerimaan  dan  penghitungan  nisab  zakat,  dalam  hal  ini  dibahas  tentang
10 Departemen Agama, Amal Bakti Departemen Agama R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), hal. 74.
objek  yang  menjadi  sasaran  penerimaan  BAZIS,  yaitu  terdiri  dari:  zakat,  infak  dan sedekah.  Demikian  juga  fitrah,  dan  penghitungan  nisab  harta  yang  harus  dizakati. Pembahasan  akhir  dari  lampiran  tersebut  terdiri  dari:  lingkup  kewenangan, penerimaan  dan  pengumpulan  zakat,  infak  dan  sedekah,  penyaluran  dan pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta tata kerja BAZIS.
c. Penutup: dijelaskan tentang operasional BAZIS di bawah koordinasi kepala Daerah/Wilayah  setempat  (mulai  Gubernur,  Bupati/  Walikota  hingga  Camat). Selanjutnya  dijelaskan  tentang  hal-hal  yang  belum  diatur  akan  diatur  lebih  lanjut oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 11
Baru  pada  tahun  1999,  pemerintah  melahirkan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  diakui adanya  dua  jenis  organisasi  pengelola  zakat  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

## 3. Masa Reformasi
Terbentuknya  kabinet  Reformasi  memberikan  peluang  baru  kepada  umat Islam,  yakni  kesempatan  emas  untuk  kembali  menggulirkan  wacana  RUU Pengelolaan  Zakat  yang  sudah  50  tahun  lebih  diperjuangkan.  Komisi  VII  DPR-RI yang  bertugas  membahas  RUU  tersebut.  Penggodokan  RUU  memakan  waktu  yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota  DPR.  Satu  pihak  menyetujui  apabila  persoalan  zakat  diatur  berdasarkan undang-undang.  Sementara  pihak  lain  tidak  menyetujui  dan  lebih  mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 Undang- undang  Nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  berusaha memajukan  kesejahteraan  sosial  dan  perekonomian  bangsa  dengan  menerbitkan Undang-undang  Nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Kemudian dikeluarkan  pula  keputusan  menteri  Agama  nomor  581  tahun  1999  tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral
11 Selengkapnya dapat dilihat pada: Departemen Agama, Keputusan Bersama, 25-5.
Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  Nomor  D-291  tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat. 12
Semua  undang-undang  yang  diterbitkan  di  atas  bertujuan  untuk menyempurnakan  sistem  pelaksanaan  zakat  seperti  pada  masa  prakemerdekaan zakat  sebagai  sumber  dana  perjuangan,  maka  pada  era  reformasi  ini  zakat diharapkan  mampu  mengangkat  keterpurukan  ekonomi  bangsa  akibat  resesi ekonomi  dunia  dan  krisis  multidimensi  yang  datang  melanda.  Bahkan  sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan  yang patut  dikenang oleh umat  Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.
Pengelolaan  zakat  yang  bersifat  nasional  semakin  intensif  setelah diterbitkannya  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat. Undang-undang  inilah  yang  menjadi  landasan  legal  formal  pelaksanaan  zakat  di Indonesia.  Sebagai  konsekuensinya,  pemerintah  (mulai  dari  pusat  sampai  daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  untuk  tingkat  pusat,  dan  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.
Sejarah  Pelaksanaan  Indonesia  secara  garis  besar  undang-undang  zakat  di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan  dan  profesional  serta  dilakukan  oleh  amil  resmi  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.  sedangkan  pengawasannya  akan  dilakukan  oleh  ulama,  tokoh masyarakat  dan  pemerintah.  Apabila  terjadi  kelalaian  dan  kesalahan  dalam pencatatan  harta  zakat,  bisa  dikenakan  sanksi  bahkan  dinilai  sebagai  tindakan pidana.  Dengan  demikian,  pengelolaan  harta  zakat  dimungkinkan  terhindar  dari bentuk-bentuk  penyelewengan  yang  tidak  bertanggungjawab.  Di  dalam  undang- undang  zakat  tersebut  juga  disebutkan  jenis  harta  yang  dikenai  zakat  yang  belum pernah ada pada zaman Rasulullah Saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini  merupakan  harta  yang  wajib  dizakati  sebagai  sebuah  penghasilan  yang  baru dikenal  di  zaman  modern.  Zakat  untuk  hasil  pendapat  ini  juga  dikenal  dengan sebutan  zakat  profesi.  Dengan  kata  lain,  undang-  undang  tersebut  merupakan
12 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, 247.
sebuah  terobosan  baru.  BAZNAS  memiliki  ruang  lingkup  berskala  nasional  yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan  Hukum  Milik  Swasta  berskala  nasional.  Sedangkan  ruang  lingkup  kerja BASDA  hanya  meliputi  provinsi  tersebut.  Alhasil,  pasca  diterbitkannya  UU  No.  38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah,  yakni  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk  Pemerintah  bersama masyarakat  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  sepenuhnya  dibentuk  oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan- yayasan. 13
Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah  harus  ditangani  oleh  negara  seperti  yang  pernah  dipraktikkan  pada  masa awal  Islam.  Menurut  ajaran  Islam,  zakat  sebaiknya  dipungut  oleh  negara,  dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw. kepada Mu‘adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat.  Baik  secara  langsung  maupun  melalui  perwakilannya,  pemerintah  bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan  kelemahan  dari  UU  No  38/1999  dari  beberapa  sisi  sehingga menimbulkan  semangat  yang  kuat  untuk  melakukan  revisi  UU  tersebut.  pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru.

## D. UNDANG-UNDANG 1999 DAN UNDANG 2011
1. Undang-undang 38 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 38 TAHUN 1999 (38/1999) TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa  negara  Republik  Indonesia  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa  penunaian  zakat  merupakan  kewajiban  umat  Islam  Indonesia  yang  mampu  dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa  zakat  merupakan  pranata  keagamaan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa  upaya  menyempurnakan  sistem  pengelolaan  zakat  perlu  terus  ditingkatkan  agar pelaksanaan  zakat  lebih  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  serta  dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  pada  butir  a,  b,  c,  dan  d,  perlu  dibentuk  Undang- undang tentang Pengelolaan Zakat;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  X/MPR/1998  tentang  Pokok-pokok Reformasi  Pembangunan  dalam  rangka  Penyelamatan  dan  Normalisasi  Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2.Zakat  adalah  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  yang  dimiliki  oleh orang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya.
3.Muzakki  adalah  orang  atau  badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  yang  berkewajiban menunaikan zakat.
4.Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5.Agama adalah agama Islam.
6.Manteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama. Pasal 2
Setiap warga negara Indonesia yang  beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
Pasal 3
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

## BAB II

## ASAS DAN TUJUAN
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan :
1.meningkatnya  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat  sesuai  dengan  tuntutan agama;
2.meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3.meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III

## ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6
(1)Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
(2)Pembentukan badan amil zakat:
a.nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b.daerah  propinsi  oleh  gubernur  atas  usul  kepala  kantor  wilayah  departemen  agama propinsi;
c.daerah  kabupaten  atau  daerah  kota  oleh  bupati  atau  walikota  atas  usul  kepala  kantor departemen agama kabupaten atau kota;
d.kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3)Badan  amil  zakat  di  semua  tingkatan  memiliki  hubungan  kerja  yang  bersifat  koordinatif, konsultatif, dan informatif.
(4)Pengurus  badan  amil  zakat  terdiri  atas  unsur  masyarakat  dan  pemerintah  yang  memenuhi persyaratan tertentu.
(5)Organisasi  badan  amil  zakat  terdiri  atas  unsur  pertimbangan,  unsur  pengawas,  dan  unsur pelaksana.

## Pasal 7
(1)Lembaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2)Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Pasal 8
Badan  amil  zakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  dan  lembaga  amil  zakat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  mempunyai  tugas  pokok  mengumpulkan,  mendistribusikan,  dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

## Pasal 9
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  badan  amil  zakat  dan  lembaga  amil  zakat  bertanggung  jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja  badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

## BAB IV

## PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 11
(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Harta yang dikenai zakat adalah;
a. emas, perak, dan uang;
b. perdagangan dan perusahaan;
c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
d. hasil pertambangan;
e. hasil peternakan;
f. hasil pendapatan dan jasa;
g. rikaz.
(3)Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
Pasal 12
(1)Pengumpulan  zakat  dilakukan  oleh  badan  amil  zakat  dengan  cara  mnerima  atau  mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
(2)Badan amil  zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat  harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Pasal 13
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
Pasal 14
(1)Muzakki  melakukan  penghitungan  sendiri  hartanya  dan  kewajiban  zakatnya  berdasarkan hukum agama.
(2)Dalam  hal  tidak  dapat  menghitung  sendiri  hartanya  dan  kewajiban  zakatnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
(3)Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Lingkup  kewenangan  pengumpulan  zakat  oleh  badan  amil  zakat  ditetapkan  dengan  keputusan menteri.
BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

## Pasal 16
(1)Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2)Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3)Persyaratan  dan  prosedur  pendayagunaan  hasil  pengumpulan  zakat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 17
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

## BAB VI
PENGAWASAN

## Pasal 18
(1)Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  badan  amil  zakat  dilakukan  oleh  unsur  pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2)Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3)Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
(4)Dalam  melakukan  pemeriksaan  keuangan  badan  amil  zakat,  unsur  pengawas  dapat  meminta bantuan akuntan publik.
Pasal 19
Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  atau  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan tingkatannya.
Pasal 20
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

## BAB VII SANKSI
Pasal 21
(1)Setiap  pengelola  zakat  yang  karena  kelalaiannya  tidak  mencatat  atau  mencatat  dengan  tidak benar  harta  zakat,  infaq,  shadaqah,  hibah,  wasiat,  waris,  dan  kafarat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
(3)Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII
KETNTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 22
Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.
Pasal 23
Dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas  badan  amil  zakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

## BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
(1)Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dan/atau  belum  diganti  dengan  peraturan  yang  baru berdasarkan Undang-undang ini.
(2)Selambat-lambatnya  dua  tahun  sejak  diundangkannya  undang-undang  ini,  setiap  organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-undang  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

## BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

## 2. Undang –undang No 23 Tahun 2011

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat.
2. Zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak  adalah  harta  yang  dikeluarkan  oleh  seseorang  atau  badan  usaha  di  luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki  adalah  seorang  muslim  atau  badan  usaha  yang  berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang  selanjutnya  disebut  BAZNAS  adalah  lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga  Amil  Zakat  yang  selanjutnya  disingkat  LAZ  adalah  lembaga  yang dibentuk  masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

## Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 4
1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya;
b. perniagaan;
c. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan
d. pertambangan;
e. perindustrian;
f. pendapatan dan jasa; dan
g. rikaz.
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat  dan  tata  cara  penghitungan  zakat  mal  dan  zakat  fitrah  dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  penghitungan  zakat  mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II

## BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

## Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden melalui Menteri.

## Pasal 6
BAZNAS  merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat secara nasional.

## Pasal 7
1. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui  Menteri  dan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua Keanggotaan

## Pasal 8
1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan  BAZNAS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  8 (delapan)  orang  dari  unsur  masyarakat  dan  3  (tiga)  orang  dari  unsur pemerintah.
3. Unsur  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terdiri  atas  unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Unsur  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditunjuk  dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

## Pasal 9
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 10
1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Anggota  BAZNAS  dari  unsur  masyarakat  diangkat  oleh  Presiden  atas  usul Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.
Persyaratan  untuk  dapat  diangkat  sebagai  anggota  BAZNAS  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## Pasal 12
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak  dapat  melaksanakan  tugas  selama  3  (tiga)  bulan  secara  terus  menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

## Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 14
1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  organisasi  dan  tata  kerja  sekretariat  BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

## Pasal 15
1. Dalam  rangka  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  pada  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2. BAZNAS  provinsi  dibentuk  oleh  Menteri  atas  usul  gubernur  setelah  mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam  hal  gubernur  atau  bupati/walikota  tidak  mengusulkan  pembentukan BAZNAS  provinsi  atau  BAZNAS  kabupaten/kota,  Menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk  dapat  membentuk  BAZNAS  provinsi  atau  BAZNAS  kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. BAZNAS provinsi  dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan  fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

## Pasal 16
1. Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  dan BAZNAS  kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ  pada  instansi  pemerintah, badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah,  perusahaan  swasta,  dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 17
Untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

## Pasal 18
1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  diberikan  apabila  memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang  mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki  program  untuk  mendayagunakan  zakat  bagi  kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

## Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

## Pasal 20
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  organisasi,  mekanisme  perizinan, pembentukan  perwakilan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  LAZ  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu Pengumpulan

## Pasal 21
1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam  hal  tidak  dapat  menghitung  sendiri  kewajiban  zakatnya,  muzaki  dapat meminta bantuan BAZNAS.

## Pasal 22
Zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari penghasilan kena pajak.

## Pasal 23
1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. Bukti  setoran  zakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan  sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Pendistribusian

## Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

## Pasal 26
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 25,  dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

## Bagian Ketiga Pendayagunaan

## Pasal 27
1. Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha  produktif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

## Pasal 28
1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau  LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  harus  dicatat dalam pembukuan tersendiri.

## Bagian Kelima Pelaporan

## Pasal 29
1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada  BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada  BAZNAS  dan pemerintah daerah secara berkala.
3. LAZ  wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak, sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada  BAZNAS  dan  pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS  wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan  neraca  tahunan  BAZNAS  diumumkan  melalui  media  cetak  atau  media elektronik.
6. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaporan  BAZNAS  kabupaten/kota,  BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 30
Untuk  melaksanakan  tugasnya,  BAZNAS  dibiayai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara dan Hak Amil.

## Pasal 31
1. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  dibiayai  dengan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
2. Selain  pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS  kabupaten/kota  dapat  dibiayai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

## Pasal 33
1. Pembiayaan  BAZNAS  dan  penggunaan  Hak  Amil  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  30,  Pasal  31  ayat  (1),  dan  Pasal  32  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah.
2. Pelaporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dan  pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 34
1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
2. Gubernur  dan  bupati/walikota  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  BAZNAS  provinsi,  BAZNAS  kabupaten/kota,  dan  LAZ  sesuai  dengan kewenangannya.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 35
1. Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap BAZNAS dan LAZ.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  menunaikan  zakat  melalui BAZNAS dan LAZ; dan
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 36
1. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dan/atau
c. pencabutan izin.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII LARANGAN

## Pasal 37
Setiap  orang  dilarang  melakukan  tindakan  memiliki,  menjaminkan,  menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

## Pasal 38
Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  bertindak  selaku  amil  zakat  melakukan pengumpulan,  pendistribusian,  atau  pendayagunaan  zakat  tanpa  izin  pejabat  yang berwenang.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

## Pasal 39
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melawan  hukum  tidak  melakukan  pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 40
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 41
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).

## Pasal 42
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 43
1. Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  BAZNAS  berdasarkan  Undang- Undang  ini  sampai  terbentuknya  BAZNAS  yang  baru  sesuai  dengan  Undang- Undang ini.
2. Badan  Amil  Zakat  Daerah  Provinsi  dan  Badan  Amil  Zakat  Daerah kabupaten/kota  yang  telah  ada  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  tetap menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang- Undang ini.
3. LAZ  yang  telah  dikukuhkan  oleh  Menteri  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
4. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  Peraturan  Perundang-undangan tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  164;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 45
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  1999 Nomor 164;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3885)  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-Undang  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

## DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## DAFTAR PUSTAKA
Moch.  Arif  Budiman, Melacak  Praktik  Pengelolaan  Zakat Di  Indonesia  Pada  Masa  Pra- Kemerdekaan ,” Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin), 2005
Azyumardi Azra, Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, (Jakarta: Mizan Publika, 2003)
Lili  Bariadi,  Muhammad  Zen,  M.  Hudri, Zakat  dan  Wirausaha ,  (Jakarta:  Center  for Entrepreneurship Development, 2005)
Departemen Agama, Amal Bakti Departemen Agama R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya , (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia ,
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta: Sinar Grafiti, 2009)