Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 646-650| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4166.646-650

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS  MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI RESESI EKONOMI
I Putu  Setiawan Ivan  Baskara, I Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni  Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia ivanbaskara32@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  globalisasi  yang  telah  mendunia  saat  ini,  membuat  beberapa  perubahan  dalam  sistem perdagangan. E-Commerce atau  yang  sering  disebut  dengan  transaksi  elektronik  merupakan  suatu  kegiatan perdagangan  yang  dilakukan  secara  online  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam  melakukan  kegiatan perdagangan. Apabila timbul sengketa antara para pihak akibat dari transaksi elektronik, khususnya di Indonesia mengenai  transaksi  elektronik  telah  diatur  secara khusus  di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  guna  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang bersengketa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  dalam  transaksi  jual  beli  melalui E- Commerce dan mengungkapkan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam E-Commerce sebagai  akibat  dari resesi  ekonomi.  Dalam  mengolah  data  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan Perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh melalui  studi  kepustakaan.  Setelah  data  penelitian  terkumpul,  tahap  terakhir  adalah  mengolah  data  denagn metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap para pihak yang bersengketa akibat dari kontrak bisnis yang dilakukan menggunakan sistem transaksi elektronik yaitu dengan cara mengajukan gugatan  di pengadilan niaga dengan melampirkan bukti kontrak bisnis elektronik yang telah disepakati oleh para pihak, bukti elektronik merupakan bukti yang sah sebagaimana diatur di  dalam  Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak yang bersengketa di tengah resesi ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di dunia saat ini.
Kata  Kunci :  Perlindungan Hukum,  Para Pihak,  Transaksi Elektronik

## Abstract
The  development  of  globalization  which  has become global today, has made several changes in the trading system.  E-Commerce  or  what  is  often  referred  to  as  electronic  transaction  is  a  trading  act ivity  carried  out online by business actors and consumers in conducting trading activities. If a dispute arises between the parti e s as  a  result  of  electronic  transactions,  especially in Indonesia regarding electronic transactions, it has been specifically regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in order to provide legal protection to the disputing parties. This study aims to examine the legal arrangements in buying and selling transactions through E-Commerce and revealing legal protection for parties in E-Commerce as a result of the economic recession. In processing research data using normative legal research with a Legisla t i v e approach. Sources of data used are primary and secondary legal data obtained through lit erature study. After the research data has been collected, the last stage is to process the data with descriptive qualitative methods. The  results  of  this  study  indicate  that  the  legal protection provided to the disputing parties as a result of a business contract carried out using an electronic transaction system is by filing a lawsuit in a commercial co u rt by  attaching  evidence  of  an  electronic business contract that has been agreed upon by the parties. legal as regulated in Law no. 11 of 2008 concerning  Information and Electronic Transactions, which aims to provide protection to the disputing parties in the midst of an economic recession that has hit almost all countri e s i n  t h e world today.
Keywords: Legal Protection, Parties, Electronic Transactions

## I. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi  saat ini sangat bereefek pada dalam berbagai segi kehidupan manusia. Kemajuan ini  hampir  dirasakan  oleh  berbagai  bidang  seperti  kemajuan  pada  sistem  perdagangan.  Sebelumnya setiap  aktivitas  perdagangan  lebih  cenderung  menggunakan  sistem  konvensional,  yaitu  dengan berinteraksi  secara  langsung  antara  pelaku  bisnis  atau  pedagang  dengan  konsumen.  Namun  seiring
berkembangnya  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini,  membuat  perubahan terhadap  cara  perdagangan  yang  dilakukan  secara  konvensional  yang  dialihkan  dalam  bentuk  online menggunakan  sarana  elektronik.  Istilah  transaksi  elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan E- Commerce memberikan  banyak  kemudahan  terhadap  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  kegiatan bisnis,  mulai  dari  kontrak  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronik  hingga  metode  pembayaran  yang dilakukan  secara elektronik.
Saat  ini,  pengaruh  teknologi  internet  dan  media  elektronik  sudah  tidak  dapat  dipisahkan  dari sendi  kehidupan  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  suatu  informasi.  Semakin  lama,  maka  semakin banyak  kemunculan  media  elektronik  yang  berlomba-lomba  untuk  menyampaikan  informasi  dan berita  yang  terbaru  untuk  masyarakat  dari  golongan  muda  hingga  golongan  dewasa.  Bisa  dikatakan bahwa  saat  ini  media  internet  atau  elektronik  yang  sering  diakses  dan  banyak  dikunjungin  oleh masyarakat  untuk  mendapatkan suatu informasi dan berita terbaru, seperti Whatsapp, Line, Youtube, Instagram, Facebook dan lainnya (Yuliana,  2000) . Pada  kegiatan  transaksi  elektronik  ( E-Commerce )  terdapat  dua  pola  transaksi  perdagangan yang terjadi yakni bussines to bussines E-Commerce (perdagangan antara pelaku usaha) dan business to  consumer  E-Commerce (perdagangan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen).  Pada  kegiatan transaksi  elektronik  ini  media  elektronik  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan perdagangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  atau online .  Media  elektronik  merupakan  salah  satu pengantar  para  pedagang  dan  pembeli  dalam  melakukan  transaksi  secara online .  Transaksi  secara elektronik  banyak  diminati  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  di  seluruh  dunia  dikarenakan sistemnya  yang  sangat memberikan kemudahan terhadap sistem perdagangannya dikarenakan antara pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  perlu  melakukan  pertemuan  yang  digantikan  dengan  cara  virtual melalui  berbagai  aplikasi  pertemuan  yang  dapat  dilakukan  secara  tatap  muka  menggunakan  media internet (Ummah,  2017). Media online yang  berkecimpung  dalam kegiatan transaksi elektronik atau transaksi  digital,  hal  tersebut  memberikan  kemudahan  terhadap  sistem  perdagangan  yang  dilakukan dikarenakan  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  mengingat  transaksi  elektronik  ini  bisa  dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen di seluruh dunia tanpa harus bersusah payah untuk meluangkan waktunya untuk dapat bertemu secara langsung.
Meskipun  pada  saat  melakukan  kesepakatan  bisnis  yang  bersifat  virtual  hal  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  atau  perbuatan  hukum  yang  nyata.  Secara  hukum  ruang  dalam melakukan  transaksi  bisnis  sangat  sulit  untuk  dilacak  keberadaan  pihak  tersebut  sehingga  dalam melakukan  kontrak  bisnis  secara elektronik atau digital sangat diperlukan kehati-hatian ketika hendak mengadakan  kontrak  bisnis,  dikarenakan  dalam  melakukan  kontrak  bisnis  ini  memiliki  risiko  yang sangat  tinggi (Nugroho,  2008) . Apabila dicermati dari pengertian transaksi elektronik itu sendiri, yang dimaksud  dengan  transaksi  elektronik  adalah  metode  transaksi  yang  dilakukan  tanpa  melakukan pertemuan  secara  langsung  ketika  melakukan  suatu  perikatan,  selain  itu  bentuk  kontrak  bisnis  yang dituangkan  dalam  bentuk  transaksi  elektronik  merupakan  bentuk  kontrak  yang  dituangkan  dalam bentuk  konvensional  pada  umumnya,  yang  membedakan  dari  transaksi  elektronik  dengan  transaksi secara  konvensional  adalah  terletak  pada  media  penuangan  isi  kontrak  yang  dilakukan  melalui surat elektronik,  jika  pada  transaksi  elektronik,isi  dari  kontrak  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronik  lalu bukti  transaksinya  dituangkan  dalam  media  cetak  ( invoice) ,  sedangkan  dalam  sistem  transaksi konvensional,  isi  dari  kontrak  tersebut  dituangkan  secara  langsung  diatas  kertas  dengan  melakukan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.
Transaksi  elektronik  tentunya  memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari  transaksi elektronik  itu  sendiri,  apabila  kita  lihat  transaksi  elektronik  melalui  sisi  positif,  maka  dapat  dilihat bahwa  transaksi  elektronik  atau E-commerce sangat  banyak  memiliki  manfaat  dan  kegunaan dalam bidang  transaksi,  yakni  mempermudah para pihak dalam menyusun substansi kontrak elektronik yang akan disepakati, selanjutnya adalah sangat menghemat waktu ketika melakukan negosiasi dengan para pihak walaupun terpisah dengan jarak dan waktu, selanjutnya dampak negatif dari transaksi elektronik adalah  para  pihak  dalam  melakukan  negosiasi  tidak  melakukan  pertemuan  secara  langsung  untuk dapat  membahas  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan terjadi dalam kerjasama yang dilakukan oleh para  pihak (Maulana  et  al.,  2015) .  Para  pihak tidak leluasa untuk menentukan isi kontrak yang akan disepakati  oleh  para  pihak,  selain  itu  di  Indonesia  transaksi  elektronik  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  tidak  disebutkan  bahwa  bentuk  perikatan  atau  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  para
pihak  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  elektronik,  sehingga  pemerintah  menerbitkan  UU  ITE  sebagai dasar  hukum  untuk  mengatur  sanksi  atau  pelanggaran  mengenai  transaksi  elektronik  yang  terjadi seiring  perkembangan  zaman  apabila  dikemudian  hari  menuai  suatu  permasalahan  diantara  para pihak.
Terkait  masalah  transaksi  melaui  media  online  telah  banyak  diteliti  oleh  penelitian  terdahulu, namun  sampai  saat  ini  kasus  ini  masih  terus  terjadi  terutama  dalam  kalangan  bisnis. Wulandari, (2018) selain  memberi  kemudahan  dalam  kegiatan  transaksi  perdagangan  juga  memberi  peluang terjadinya  penipuan  baik  konsumen  maupun  maupun  pelaku  usaha,  menghindari  hal  ini  maka pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Penelitian  lain mengungkapkan karena  adanya  transaksi  elektronik  dalam  bidang  perdangan  maka  banyak  kasus penipuan dan tidak sedikit  terjadi  konflik,  karena  kasus  ini  dianggap  serius  maka  pemerintah  membuat  UU  ITE  yang mengatur  tentang  transaksi  elektronik (Putra,  2014) & (Rongiyati,  2019) .  Berdasarkan  penjabaran permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di awal dan pernyataan penelitian tetrdahulu  maka penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  dalam  transaksi  jual  beli  melalui E- Commerce dan mengungkapkan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam E-Commerce sebagai akibat dari resesi ekonomi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan pengkajian  masalah  melalui  pendekatan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  atau  hukum positif  di  Indonesia,  sehingga  pengkajian  masalah  melalui  pendekatan perundang-undangan. Undang- undang menjadi sumber bahan hukum  utama dalam. Selanjutnya sumber bahan hukum sekunder yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  pengkajian  melalui buku-buku akademik sebagai penunjang  peneliti  dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi,  sedangkan  sumber  bahan hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  pemecahan  masalah  dalam  penulisan  jurnal  hukum  ini  adalah dengan  menggunakan  kamus-kamus  hukum,  jurnal  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  permasalahan yang  dihadapi  penulis  dalam  mengkaji  dan  memecahkan  suatu  permasalah  yang  dihadapi  ketika melakukan  penelitian  ini (Hartono,  1994) .  Teknik  pengumpulan  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  teknik  studi  pustaka guna membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ketika  melakukan  penelitian  ini,  langkah-langkah  yang  dilakukan  ketika  mengumpulkan  sumber bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yakni  terlebih  dahulu  mencari  sumber  bahan  hukum  primer meliputi  peraturan  Perundang-undangan,  kamus  penunjang,  selanjutnya  melakukan  filterisasi  dalam memilah-milah  sumber  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul  tadi,  apabila  sudah  terkumpul  maka digunakan  teknik  elaborasi  yakni  menggabungkan  sumber  bahan  hukum  primer,sekunder  dan  tersier tadi dengan logika  deduktif  dan induktif (Sunggono,  2003) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Transaksi Elektronik dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia  merupakan  suatu  Negara  Hukum  yang  mana  segala  tingkah  laku  atau  perbuatan  yang dilakukan  oleh  manusia  diatur  oleh  hukum (Azhari,  2012) .  Hukum  harus  sungguh-sungguh difungsikan agar pembangunan ekonomi benar-benar berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan  oleh  Undang-undang  Dasar  1945.  Hukum  seharusnya  berdiri  di  depan  pembangunan, sebab  jika  tidak  demikian  persoalan  ketidakpastian  hukum  akan  selalu  muncul  mengiringi perkembangan  perekonomian (Gede & Putu, 2018) . Dalam menghadapi era teknologi informasi yang semakin  cepat  tanpa  dibatasi  waktu  dan  wilayah  negara,  hukum  di  Indonesia  sangat jauh tertinggal. Banyak permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan melalui  instrumen hukum  ini.
Pengembangan  sektor  hukum  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  percepatan pembangunan  perekonomian.  Padahal  kondisi  umum  di  Indonesia  belum  mendukung  kesiapan Indonesia  dalam  menghadapi  persaingan  global.  Saat  ini  internet  merupakan  penyumbang  angka kejahatan yang sangat signifikan, kemunculan kejahatan yang terjadi di internet sangat beragam jenis, mulai  dari  penipuan,  penyebaran  berita  bohong  dan berbagai kejahatan lainnya, tentunya hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna menanggulangi hal tersebut, saat ini kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  internet  sering  disebut  sebagai cyber  crime atau  kejahatan  yang dilakukan  melalui  dunia  maya,  kejahatan  di  internet  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  orang  di  seluruh
dunia. Cybercrime atau  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  maya  merupakan  kejahatan  yang  tergolong baru  apabila  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  tidak  dilakukan  pada  dunia maya, kejahatan dunia maya  makin  berkembang  pesat  saat  ini,  seiring  perkembangan  teknologi  internet yang terjadi saat in (Hadjon, 1987) .
Pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik  di  Indonesia  secara  khusus  telah  diatur  di  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  khususnya  di dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UU  No.11  Tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik,  dalam  pasal  ini disebutkan  bahwa  setiap  transaksi  elektronik  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  haruslah  dilakukan pernyataan  penerimaan  secara  elektronik,  selain  itudalam  Pasal  1457-1458  Kitab  Undang-Uundang Hukum  Perdata  dijelaskan  bahwa  setiap  transaksi  elektronik  berlaku  sah  bagi  setiap  pihak  yang membuatnya.  Dalam  hal  terjadinya  sengketa  bisnis yang terjadi antara para pihak, guna memberikan perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  bersengketa  maka  setiap  bukti  transaksi  elektronik merupakan bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  dalam  E-Commerce  Sebagai  Akibat  dari  Resesi Ekonomi
Perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  kegiatan  perdagangan  dengan menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  telah  diatur  di  dalam  pasal  5  ayat (1) Undang-undang No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sesuai  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU ITE menentukan  bahwa  setiap  dokumen  elektronik  atau  cetakannya  merupakan  suatu  bukti  yang  sah, dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  melakukan  kontrak  secara  elektronik  yang mengalami  sengketa  bisnis  akibat  dari  resesi  ekonomi  yang  melanda  hampir  seluruh negara di dunia saat  ini,  berbagai  sengketa  bisnis  terjadi  pada  saat  kondisi  ekonomi  hampir  di  seluruh  negara  di seluruh  dunia  saat  ini  mengalami  resesi, berbagai sengketa bisnis tersebut diantaranya adalah berupa penipuan,  pelanggaran  kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, ketidaksesuaian objek yang diterima  oleh  salah  satu  pihak,  keterlambatan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak dan berbagai  macam  sengketa  bisnis  lainnya  yang  timbul  akibat  resesi  ekonomi  yang  melanda  hampir seluruh negara di dunia saat ini.
Dalam hal pengaturan perikatan bisnis  di antara para pihak juga diatur di dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  pasal  1320  dan  Pasal  1457-1458  KUH  Perdata,  namun  saat ini pemerintah dalam  hal  melakukan  penegakan  hukum  pada  transaksi  elektronik  telah  diterbitkan  aturan  khusus yakni  Undang-ndang  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  apabila  dalam melakukan  kontrak  dengan  menggunakan  sistem  transaksi elektronik terjadi penipuan yang dilakukan oleh  salah  satu  pihak  maka  dalam  hal  ini  terjadi  norma  konflik  antara  Undang-undang  No. 8 Tahun 2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan  KUHAP,  Sehingga  dalam  memecahkan masalah norma konflik  ini  diberlakukan  asas preferensi “ Lex Specialis Derogat Legi Generalis ” yaitu ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus,  yakni  dalam  hal  ini  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  lebih  diutamakan  daripada  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sama-sama mengatur mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  perlindungan  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  kontrak  bisnis dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  mendapatkan  perlindungan hukum secara preventif berupa  diakuinya  dokumen  elektronik  sebagai  alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  selain  itu  apabila terjadi  penipuan  maupun  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak yang melakukan kontrak bisnis  dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  mendapatkan  perlindungan  hukum berdasarkan pasal 45 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa  pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia  secara  khusus  telah  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  khususnya  di  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UU  No.11  Tahun  2008 tentang  Transaksi  Elektronik,  dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  setiap  transaksi  elektronik  yang dilakukan  oleh  para  pihak  haruslah  dilakukan  pernyataan  penerimaan  secara  elektronik.  Apabila terjadi  penipuan  dalam  kontrak  bisnis  maka  aparat  penegak  hukum  tetap  menggunakan  Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai dasar hukumnya daripada menggunakan KUHP berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Perlindungan  terhadap para pihak yang melakukan kontrak  bisnis dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  mendapatkan  perlindungan hukum secara preventif berupa  diakuinya  dokumen  elektronik  sebagai  alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Apabila  terjadi penipuan  maupun  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  melakukan  kontrak  bisnis dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  mendapatkan  perlindungan  hukum  berdasarkan pasal  45  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  untuk pembuktiannya,  penegak  hukum  bisa  menggunakan  bukti  elektronik  atau  hasil  cetaknya  sebagai perluasan  bukti  sebagaimana  Pasal  5  ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-undang  Hukum Acara Pidana.

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  simpulan  penelitian  di  atas, adapun saran yang disampaikan peneliti adalah kepada pemerintah  perlumengkaji  kembali  peraturan  Perundang-undangan  terkait  investasi  dan  perdagangan agar  mengatur  transaksi  elektronik  sebagai  salah  satu  aturan  yang  akan  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut,  agar  transaksi e-commerce memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  untuk dapat  diterapkan  di  dunia  investasi  dan  perdagangan  di  Indonesia.  Kepada  penegak  hukum  sudah saatnya  untuk  lebih  memahami  kejahatan  yang  terjadi  dalam  dunia  investasi  di perdagangan, karena kejahatan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  sangatlah  banyak  terjadi  di  dalam  masyarakat. Diharapkan  kepada masyarakat yang menjadi korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak  – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhari,  A.  F.  (2012).  Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  dan  Rekonstruksi  Tradisi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (4), 489–505.
Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setra Press. Hadjon,  P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina llmu. Surabaya.
Hartono,  S.  (1994). Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20 .  Bandung:  Alumni Bandung.
Maulana,  S.  M.,  Susilo,  H.,  &  Riyadi.  (2015).  Implementasi  E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online. Jurnal Administrasi Bisnis , 29 (1), 1–9.
Nugroho,  S. A. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Huku m Aca ra  serta Kehendak lmplernentasinya . Kencana. Jakarta.
Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E- Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 287–309.
Rongiyati,  S.  (2019).  Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem  Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). Negara Hukum , 10 (1), 1–25.
Sunggono,  B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Ummah,  S.  R.  (2017).  Pornografi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 2 (2), 26–35.
Wulandari,  Y.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E- Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 199–210.
Yuliana,  O.  Y.  (2000).  Penggunaan  Teknologi  Internet  dalam  Bisnis. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (1), 36–52.