## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KUSUKA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dida Daniarsyah *) ,
*) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Email: ddaniarsyah@yahoo.com, dida.daniarsyah@kkp.go.id

## ABSTRAK
This article discusses the planned implementation of KUSUKA Card program policies in the western  region  of  West  Java  Province.  Qualitative  research  locations  with  locations  in  the western  region  of  the  province  of  Bandung.  Source  of  data  taken  from  primary  data  and secondary  data,  collected  by  interview,  observation,  and  documentation  techniques.  Data analysis using qualitative analysis models from Miles and Huberman which consists of data reduction, data matching, and conclusions. The results showed the policy of implementing the Kusuka card program in the western region of West Java province was not as expected, The quality of the card allowance I like has not been received at all by businesses. The time spent issuing the Kusuka card that most requires lost effort due to frequent changes in data by the stakeholders. Certainty is very much awaited by the cost of operating the card by the business. The  KKP  through  instructors  must  reschedule  the  data  collection  of  the  cards  I  like  for businesses that have not received the card without having to ask for data or fill out forms again. In  order  to  get  the  quality  of  the  card  allowance  immediately  accepted  by  the  business,  the Bank is requested to increase its business interests. Exploring cooperation of the cards  I like with the local banks like BJB. However, KUSUKA Card is effective as a media pendulum for recorded  business.  The  completion  of  the  KUSUKA  program  policy  in  distribution  in  the western region of West Java province has not yet been approved.

## Kata kunci: Efektivitas,  Program Kartu KUSUKA
1. Pendahuluan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat konsen dalam mewujudkan pelayanan  yang  terbaik  dan  keinginan memberikan kemudahan
dalam mekanismenya. Sebagaimana publik ketahui  bahwa  praktek  pemerintahan  di bawah  kepemimpinan  Presiden  Jokowi identik dengan penggunaan  Kartu sebagai alat atau instrumen resmi dimana si pemilik kartu merupakan objek atau sasaran dalam pemberian  pelayanan.  Dengan  kata  lain agar  tepat  sasaran  dalam  memberikan pelayanan maka ada identitas yang dimiliki masyarakat dalam bentuk Kartu.
Salah satu kebijakan yang dilakukan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  dalam  menterjemahkan  misi pemerintahan  Presiden  tersebut  adalah program pembuatan Kartu Kusuka.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan
Perikanan Nomor 39 tahun 2017
sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun  2019  merupakan  landasan  hukum pelaksanaan  kegiatan  Kartu  KUSUKA baik  di  Pusat  maupun  di  daerah. Sebelumnya  KKP  pernah  menerbitan beberapa  kartu  identitas  profesi  untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis.
Kartu  KUSUKA  berfungsi  sebagai Identitas  profesi  Pelaku  Usaha  di  bidang Kelautan  dan  Perikanan,  basis  data  untuk
memudahkan  perlindungan  dan  pemberdayaan, pelayanan,  dan  pembinaan  kepada  Pelaku  Usaha di  bidang  Kelautan  dan  Perikanan,  dan  sarana untuk  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan program  Kementerian.  Ruang  lingkup  Pelaku Usaha  Kelautan  dan  Perikanan  yang  berhak mendapatkan  kartu  KUSUKA  berbentuk  orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:
1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional,  Nelayan  buruh,  dan  Nelayan pemilik;
2. Pembudi  Daya  Ikan  terdiri  dari  Pembudi Daya  Ikan  kecil,  penggarap  lahan,  dan pemilik lahan;
3. Petambak  Garam  terdiri  atas  Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah Ikan;
5. Pemasar Perikanan; dan
6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
Keberhasilan suatu program  kegiatan dapat dilihat dari  kesesuaian  antara  perencanaan  dan  pelaksanaannya, terukur  atau  akuntabel  hasilnya,  serta  ada  keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri.
Program kartu kusuka saat ini telah berjalan hampir 5  tahun.  Namun  harapan  untuk  mendistribusikan  Kartu KUSUKA  ke  seluruh  sasaran  Pelaku  Usaha  bidang kelautan dan perikanan belum berhasil.
Sampai  akhir  tahun  2019,  BNI  Perintis Bandung telah mendistribusikan Kartu KUSUKA ke sejumlah pelaku utama, dengan rincian sebagai berikut
a. Kota Bandung sejumlah 2 (dua);
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
b. Kabupaten Cianjur sejumlah 1 (satu);
c. Kabupaten  Bandung  sejumlah  1 (satu);
d. Kabupaten  Bandung  Barat  sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh); dan
e. Kota  Cimahi  sejumlah  63  (enam puluh tiga) Memperhatikan data di atas menunjukkan  bahwa  belum  seluruhnya pelaku  usaha  mendapatkan  kartu  Kusuka. Jumlah  pelaku  usaha  menurut  Dinas Perikanan  sebanyak  3000  orang  yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan permasalahan koordinasi  antar  lembaga  BNI  dan  Dinas, Unit  Pelaksana  Teknis  masih  lemah. Motivasi  pelaku  usaha yang  perlu ditingkatkan. Secara garis besar permasalahan  dapat  dinyatakan  dalam pertanyaan:
1) Bagaimana  efektivitas      pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat?
2) Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program  Kartu  KUSUKA  di  Jawa Barat?
Tujuan  penelitian  adalah  untuk melaakukan  analisis,  menjelaskan  dan mendeskripsikan mengenai:
1) Efektivitas  pelaksanaan  kebijakan program  Kartu  KUSUKA  di  Provinsi Jawa Barat.
2) Kendala  apakah  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan kebijakan program karyu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat.

## 2. Metode
Penelitian                ini                menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Melalui   pendekatan   kualitatif maka penelitian ini ditujukan  untuk  menggambarkan    keadaan    yang sesungguhnya  secara  rinci  dan  aktual  serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ini  digunakan  dengan  alasan  bahwa  fenomena yang  diteliti  memerlukan  deskripsi    dan    analisa yang    mendalam  sehingga  diharapkan  dalam penelitian  dapat ditemukan berbagai jawaban dan dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di lapangan.
Pendekatan  kualitatif  ini  cocok  dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang unik sebab pendekatan  ini  luwes  dan  tidak  ketat  sehingga banyak  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk menjawab  fenomena  yang  terjadi  di lapangan. Sesuai  dengan  fokus  dan  rumusan  masalah penelitian  maka  penelitian  yang  dilakukan berlokasi  di  wilayah  barat  provinsi  Jawa  Barat. Alasan  penentuan  lokasi  penelitian  di  wilayah barat  provinsi  Jawa  Barat  ini  adalah  karena pelaksanaan      kebijakan      Kartu  KUSUKA khususnya  pada    kegiatan    distribusi    masih terdapat  beberapa  kekurangan  dan  kendala diantaranya: capaian target yang belum maksimal, koordinasi  antar  wilayah  maupun  petugas pelayanan  yang  masih  kurang  serta  masih rendahnya motivasi masyarakat untuk hadir dalam proses  distribusi  di  wilayah  barat  Provinsi  Jawa
Barat.  Sehingga  pencapaian  tujuan  dari adanya  kebijakan  tersebut  masih  belum maksimal.
Penelitian   ini   sumber   data   utama yang  digunakan  adalah  data  primer,  yakni berupa kata-kata lisan baik yang bersumber dari wawancara mendalam dengan informan  penelitian.  Selain  itu  ditambah dengan  dukungan  data  sekunder,  yakni berupa  data  dari  dokumenter.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  (1994)  bahwa  sumber data  dalam  pendekatan  kualitatif  dapat berupa bukti- bukti bagi kasus yang berasal dari  dokumen,  rekaman  arsip,  wawancara, observasi langsung, observasi pameran dan perangkat fisik.
Berdasarkan  sumber  data  tersebut maka  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Wawancara,        dalam        hal        ini peneliti melakukan wawancara mendalam  dalam  bentuk  pertanyaan bebas  dengan  berbagai  informan  baik yang  terlibat  langsung  maupun  tidak langsung dalam efektivitas pelaksanaan  kebijakan  program  Kartu KUSUKA dalam pelaksanaan distribusi di wilayah barat provinsi Jawa Barat.
2) Observasi,        dalam        hal        ini peneliti melakukan pengamatan
terhadap objek penelitian yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan
kebijakan  program  Kartu  KUSUKA
dalam pelaksanaan distribusi di wilayah Barat Provinsi Jawa Barat.
3) Dokumentasi,      dalam      hal      ini      Untuk melengkapi  penelitian  ini  perlu  ditunjang dengan  data  dokumenter.  Ini  dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang relevan  dan  sudah  terhimpun  dan dikelola oleh  pihak  KKP, BNI46, Dinas KP Provinsi dalam    rangka    efektivitas  pelaksanaan kebijakan  program  Kartu  KUSUKA  di wolayah barat provinsi Jawa Barat.
Informan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini ditentukan  secara  sengaja  ( purposive ).  Yaitu orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  fokus  penelitian  mengenai efektivitas pelaksanaan  kebijakan  program  Kartu KUSUKA.  Sehingga  informan  dalam  penelitian ini  adalah:  Kepala  Dinas  Perikanan  Provinsi, Kepala  Cabang  Perintis  Bandung,  Kepala  Loka KIPMHP Bandung, dan para Pelaku Usaha.
Untuk  melakukan  analisis  terhadap  data    yang diperoleh    dari    hasil    wawancara,  observasi  dan dokumentasi  peneliti  menggunakan    teknik analisis  kualitatif dengan mengadopsi teknik yang ditawarkan  oleh  Miles  dan  Hubermen.  Menurut Miles  dan  Hubermen  (dalam  Sugiyono,  2008) bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus  menerus  pada  setiap  tahap  penelitian sehingga  sampai  tuntas  dan  penggalian  datanya sampai mendapatkan informasi yang paling tepat.
3. Hasil
Dari pengamatan di lapangan ditemukan fakta dan data antara lain:
1) Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  jumlah penduduk  sebagaimana  tabel    terinci  di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Penduduk

## Sumber:diolah sendiri
2) Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam rangka perlindungan dan
pemberdayaan  pelaku  usaha,  percepatan pelayanan,  peningkatan  kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran,  perlu  melakukan  identifikasi terhadap  para  pelaku  usaha  bidang
kelautan dan perikanan dengan
diterbitkannya Kartu KUSUKA. Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  No  39/2017  jo  No  42/2019 sebagai  landasan  hukum  pelaksanaan kegiatan  Kartu  KUSUKA  baik  di  Pusat maupun  di  daerah.  Sebelumnya  KKP pernah  menerbitan  beberapa  Kartu identitas  profesi  untuk  masing-masing Pelaku  Usaha  berdasarkan  Unit  eselon  I teknis.
3) Program  Kebijakan  Kartu  KUSUKA merupakan  bagian  dari  Satu  Data  KKP sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang  didalamnya  ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan  koorporasi.  Saat  ini  sudah  5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh  Indonesia  dengan  dibantu  514 Dinas  KP  Kab/Kota  dan  152  UPT  KKP untuk  memasukan  usulan  pendataan   ke dalam  modul  KUSUKA.  Setelah  Pelaku Usaha  didaftarkan  KUSUKA  akan melewati  proses  validasi  data  oleh  Biro Perencanaan  Sekjen  KKP  pada  blok Umum  (sesuai  dengan  lampiran  KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan).
4) Setelah  data  melewati  validasi  dan dinyatakan  valid,  maka  Pusdatin  KKP akan  mengajukan  pencetakan  kartu  ke Bank  yang  telah  melakukan  perjanjian
No Kab/Kota JP 2017 1 Bandung 3.522.724 2 Bandung Barat 1.616.203 3 Bekasi 2.554.376 4 Bogor 4.246.307 5 Ciamis 1.228.294 6 Cianjur 2.246.663 7 Cirebon 2.099.089 8 Garut 2.210.017 9 Indramayu 1.845.205 10 Karawang 2.110.476 11 Kuningan 1.132.610 12 Manjelengka 1.266.981 13 Pangandaran 406.898 14 Purwakarta 912.708 15 Subang 1.552.925 16 Sukabumi 2.523.992 17 Sumedang 1.135.818 18 Tasikmalaya 1.713.677 19 Kota Bandung 2.404.589 20 Kota Banjar 201.191 21 Kota Bekasi 2.409.083 22 Kota Bogor 1.005.012 23 Kota Cimahi 532.988 24 Kota Cirebon 325.767 25 Kota Depok 1.809.120 26 Kota Sukabumi 334.033 27 Kota Tasikmalaya 692.567
kerjasama  agar  Pelaku  Usaha  Kelautan dan  Perikanan  dapat  mengakses  ke perbankan  dalam  hal  ini  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  telah  menyediakan layanan  perbankan  untuk  pelaku  usaha yang  kartunya  dicetakan  BNI  yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan
administrasi Rp. 0 alias gratis.
5) Ruang  lingkup  Pelaku  Usaha  Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:
1. Nelayan  terdiri  atas  Nelayan  kecil,
Nelayan  tradisional,  Nelayan  buruh, dan Nelayan pemilik;
2. Pembudi  Daya  Ikan  terdiri  dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
3. Petambak Garam terdiri atas
Petambak  Garam  kecil,  penggarap tambak  garam,  dan  pemilik  tambak garam;
4. Pengolah Ikan;
5. Pemasar Perikanan; dan
6. Penyedia  Jasa  Pengiriman  Produk Kelautan dan Perikanan.
6) Hingga saat ini, KKP telah merilis kartu
KUSUKA untuk sebanyak 1.546 pembudidaya ikan, masing-masing tersebar di 4 (empat) provinsi yakni Jawa
Barat,  Jawa  Tengah,   Jawa  Timur,  dan Sulawesi Selatan.
7) Sampai akhir tahun 2019 telah didistribusikan , BNI Perintis Bandung telah mencetak  dan  siap  untuk  mendistribusikan Kartu  KUSUKA  ke sejumlah  pelaku utama, dengan rincian sebagai berikut
1. Kota Bandung sejumlah 2 (dua);
2. Kabupaten Cianjur sejumlah 1 (satu);
3. Kabupaten  Bandung  sejumlah  1 (satu);
4. Kabupaten  Bandung  Barat  sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh); dan
5. Kota  Cimahi  sejumlah  63  (enam puluh tiga)
Dari  wawancara  bersama  informan didapat  fakta  dalam  proses  pelaksanaan komunikasi  dengan  pelaku  usaha  terungkap permasalahan:
1. penginputan  data  pelaku  utama  oleh petugas  KUSUKA  sering  dinyatakan tidak valid oleh sistem;
2. pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu  yang  lama  karena  dilakukan  oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
3. registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi  mengalami  kendala  sehingga memerlukan  pendataan  ulang  secara manual menggunakan form permohonan;
4. kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi Kartu  KUSUKA kepada instansi Daerah dan  Unit  Pelaksana  Teknis  sehingga
informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih  terbatas  dan  belum  sepenuhnya tersampaikan;
5. tidak  adanya Person  In  Charge sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian  kartu  KUSUKA  kepada stake holder ; dan
6. pencetakan  Kartu  KUSUKA  dilakukan terpusat  sehingga  di  masing-masing daerah mengalami kendala dalam pendistribusiannya.
Tanggapan permasalahan dapat diberikan antara lain:
1) terkait  kendala  penginputan  data  oleh petugas  KUSUKA,  diharapkan  petugas KUSUKA dapat merespon setiap catatan yang  diberikan  oleh  pusat,  sehingga ketidakvalidan  data  dapat  ter update kembali;
2) form permohonan  telah  distandardisasi, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan  pengisian  data  manual  di lapangan;
3) kegiatan  koordinasi  dan  evaluasi  proses distribusi Kartu KUSUKA yang dilaksanakan  merupakan  salah  satu bentuk  pemberian  pemahaman  kepada Dinas  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, petugas  KUSUKA,  dan  pelaku  utama terkait  program  dan  mekanisme  Kartu KUSUKA.
4) perjanjian  kerja  sama  hanya  dilakukan oleh  pusat,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019  tentang  Kartu Pelaku  Utama  Sektor  Kelautan  dan Perikanan, sehingga instansi Daerah tidak memerlukan  kerjasama  serupa  dengan lembaga terkait.
5) pemberian subsidi pupuk belum dimungkinkan,  karena  yang  selama  ini berjalan adalah subsidi perikanan.
6) diharapkan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan dapat mempublikasikan kepada  pelaku  utama  terkait  pelatihan- pelatihan  yang  diadakan,  dapat  melalui media  online maupun  pemberitahuan langsung kepada pelaku utama.
7) pencetakan Kartu KUSUKA dilakukan di pusat, sedangkan pendistribusian dilakukan  di  masing-masing  daerah, termasuk  dengan  pembukaan  rekening tabungan.
8) fungsi Kartu KUSUKA adalah
a) bukti profesi pelaku utama;
b) basis data untuk pendataan sektoral bagi pelaku utama; dan
c) basis  data  untuk  memudahkan perlindungan dan/atau
pemberdayaan  bagi  pelaku  utama; dan
d) sarana    untuk    pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan program
Kementerian.
9) tujuan penerbitan Kartu KUSUKA
a) pemutakhiran database pelaku utama kelautan dan perikanan.
b) menumbuhkan cashless society .
c) membangun inklusi keuangan.
d) menumbuhkan
ekonomi
kerakyatan  melalui  Agen46  dan warung tradisional di daerah.
10) Kartu  KUSUKA  merupakan  salah  satu instrumen bagi pemerintah dalam membantu  pelaku  utama  di  bidang kelautan  dan  perikanan  agar  tepat sasaran;
11) dalam  pelaksanaan  validitas  penerbitan Kartu  KUSUKA  perlu  dilakukan  secara transparan; dan
12) Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan telah melakukan kerja sama dengan BNI untuk pencetakan Kartu KUSUKA;

## 4. Pembahasan

## Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan         publik         menurut Anderson      adalah      serangkaian      tindakan yang   mempunyai   tujuan   tertentu   yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah  tertentu.  Implikasi  dari  rumusan
ini    menurut    Anderson    adalah    :    (1) kebijakan  publik  itu  selalu  mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi    pada    tujuan,    (2)    berisi tindakan-tindakan  atau  pola-pola  tindakan para  pejabat  pemerintah,  (3)  menekankan apa    yang    benar-benar    dilakukan pemerintah    dan    bukan    apa    yang pemerintah    bermaksud    akan    melakukan dan  menyatakan  akan  melakukan  sesuatu, (4)  dapat  juga  berarti  merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu,  dan  (5)  setidak-  setidaknya  dalam arti  positif  yang  berlandaskan  peraturan- peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  bersifat    memaksa    (otoritatif). Dari  berbagai  pengertian  kebijakan  publik tersebut    dapat    disimpulkan    secara mendasar  bahwa  kebijakan  publik  harus mengabdi    pada    kepentingan    masyarakat dan  demi  kepentingan  seluruh  masyarakat. Sementara  itu,  Sharkansky  menyebutkan definisi  kebijakan  publik  sebagai  apa  yang dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan itu berupa tujuan program- program pemerintah.    Dari    definisi  tersebut  dapat dimengerti  bahwa  peran  pemerintah  sangat dominan dalam proses kebijakan (1) apabila pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  maka harus  ada  tujuannya  dan  kebijakan  publik harus  meliputi  semua  tindakan  pemerintah
dan bukan semata-mata merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat  pemerintah  saja;  dan  (2)  sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun berarti juga suatu kebijakan karena mempunyai  pengaruh  atau  berdampak  yang sama  besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
Implementasi        kebijakan        menurut  Jones (1991)  tidak  terbatas  hanya  menyoroti perilaku  lembaga-lembaga  atau  badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu progam  beserta  pelaksanaannya  terhadap kelompok-kelompok  sasaran (target groups), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan  dampak  yang  diinginkan  atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuan.      Ini      pada      umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan  dalam  berbagai  jenjang  hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan  melalui  peraturan  perundang- undangan.
Implementasi     kebijakan    menurut
Jones  (1991)  tidak  terbatas  hanya  menyoroti perilaku  lembaga-lembaga  atau  badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu progam  beserta  pelaksanaannya  terhadap kelompok-kelompok  sasaran  ( target  groups ), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung  dapat  memberikan      pengaruh terhadap      perilaku  berbagai  pihak  yang terlibat  dalam  program  yang    pada    akhirnya memberikan    dampak  yang  diinginkan  atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga- lembaga pemerintahan  dalam  berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan  melalui  peraturan  perundang- undangan.

## Konsep Efektivitas
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi, kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif apabila   tercapai   tujuan   ataupun   sasaran seperti  yang  telah  ditentukan.  Hal ini  sesuai dengan  pendapat  H.  Emerson  yang  dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran  dalam  arti  tercapainya  tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya.
Selanjutnya                Steers                (1985:87) mengemukakan  bahwa  Efektivitas  adalah jangkauan   usaha   suatu   program   sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  dan sasarannya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan sumber   daya   itu   serta   tanpa   memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas mengenai  efektivitas,  dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  yang  telah  dicapai  oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan  terlebih  dahulu.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Hidayat  (1986)  yang  menjelaskan  bahwa Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai.  Dimana makin  besar  persentase  target  yang  dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
Mengukur  efektivitas  organisasi  bukanlah suatu  hal  yang  sangat  sederhana,  karena efektivitas  dapat  dikaji  dari  berbagai  sudut pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang menilai  serta  menginterpretasikannya.  Bila dipandang   dari   sudut   produktivitas maka seorang  manajer  produksi  memberikan pemahaman    bahwa    efektivitas    berarti
kualitas  dan  kuantitas (output) barang  dan jasa.
Menurut     Duncan     yang     dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “ Efektrivitas    Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1.  Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian  tujuan  harus  dipandang sebagai suatu    proses.    Oleh    karena    itu,  agar pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin, diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti pentahapan  pencapaian  bagian-  bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa  faktor,  yaitu:  Kurun  waktu  dan sasaran yang merupakan target kongktit. 2.  Integrasi
Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap tingkat  kemampuan  suatu  organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus    dan  komunikasi  dengan  berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi .
3.  Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Untuk  itu  digunakan  tolak ukur  proses  pengadaan  dan  pengisian  tenaga kerja.
Dengan        menggunakan        teori        ini diharapkan dapat mengukur tingkat
efektivitas.  Dalam  hal  ini  adalah  efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat.
Analisis Efektivitas Program Kartu Kusuka
a. Pencapaian Tujuan
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan  pelaku  usaha,  percepatan pelayanan,  peningkatan  kesejahteraan  serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah  dan  pendataan  kepada  pelaku usaha  agar  tepat  sasaran,  perlu  melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA.
Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 jo No 42/2019 sebagai landasan  hukum  pelaksanaan  kegiatan  Kartu KUSUKA  baik  di  Pusat  maupun  di  daerah. Kartu  KUSUKA  berfungsi  sebagai:  Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan;  basis  data  untuk  memudahkan perlindungan  dan  pemberdayaan,  pelayanan, dan  pembinaan  kepada  Pelaku  Usaha  di bidang  Kelautan  dan  Perikanan;  dan  sarana untuk  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan program Kementerian. Ruang lingkup Pelaku Usaha  Kelautan  dan  Perikanan  yang  berhak mendapatkan  kartu  KUSUKA  berbentuk
orang  perseorangan  atau  korporasi  yang meliputi:
1. Nelayan  terdiri  atas  Nelayan  kecil, Nelayan  tradisional,  Nelayan  buruh,  dan Nelayan pemilik;
2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya  Ikan  kecil,  penggarap  lahan,  dan pemilik lahan;
3. Petambak  Garam  terdiri  atas  Petambak Garam  kecil,  penggarap  tambak  garam, dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah Ikan;
5. Pemasar Perikanan; dan
6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk
Kelautan dan Perikanan.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Steers,  efektivitas  merupakan  pengukuran apakah hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari  tujuan  dirancangnya  kartu kusuka  ini  jelas  bahwa  KKP  ingin  memiliki informasi  terkait  pelaku  usaha  yang  tersebar di seluruh Indonesia agar mudah memberikan pembinaan  atau  mendata  dengan  instrumrn kartu. Mengingat rejim Pemerintahan Presiden  Jokowi  sangat  konsen  terhadap Kartu  sebagai  Instrumen  pembangunan  yang efektif dan efesien dalam pendataan masyarakat. Dalam
Kamus ilmiah populer mendefinisikan  efetivitas  sebagai  ketepatan penggunaan,  hasil  guna  atau  menunjang tujuan.  Pendapat  H.  Emerson  yang  dikutip
Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran  dalam  arti  tercapainya  tujuan yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai.  Dimana makin  besar  persentase  target  yang  dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas mengenai  efektivitas,  dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  yang  telah  dicapai  oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson, pengukuran dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handayaningrat, 1990, 15).
Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan  efektivitas,  sebagai  berikut: Efektivitas  merupakan  hubungan  antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program  atau  kegiatan  (Mahmudi,  2005:92). Efektivitas  berfokus  pada  outcome  (hasil), program,  atau  kegiatan  yang  dinilai  efektif apabila output yang dihasilkan dapat
memenuhi  tujuan  yang  diharapkan  atau dikatakan spending wisely.
Dari  konsep  di  atas  program  kartu kusuka  secara  media  dapat  dikatakan  efektif sesuai dan berhasil dalam mendata peminatan pelaku  usaha  yang  ingin  melakukan  kerja sama  atau  mengandalkan  kredit  dari  Bank. Akan tetapi tidak menarik bagi pelaku usaha yang  tidak  mau  mengandalkan  bank  sebagai investor atau kreditor. Hal ini bisa dimaklumi bahwa  dalih  0  persen  bunga  yang  dijanjikan tetap  saja  sistem  aplikasi  membuktikan  ada biaya dalam proses transaksi dengan menggunakan kartu.
Sedangkan  dari  dimensi  kuantitas jelas masih  membutuhkan  kerja  cerdas  untuk memenuhi  target  seluruh  pelaku  usaha memiliki  kartu  kusuka.  Dari  diskusi  yang berkembang seluruh pelaku usaha mengungkapkan  bahwa  ada  kecenderungan kartu  ini  nasibnya  akan  hanya  seperti  KTP benda  sarat  makna  tapi  membisu.  Artinya tidak  memiliki  fungsi  lain  selain  indentitas sebagai  pelaku  usaha.  Padahal  harapan  dan tujuannya  benar  benar  melalui  kartu  kusuka kucuran dana dari investor atau bank sebagai kreditor menjadi jembatan berhasilnya pelaku usaha dalam mensejahterakan dirinya. Dalam pandangan pelaku usaha saat ini kartu kusuka hamper dilupakan karena fungsinya yang blm sesuai tujuan juga prosesnya  yang lama baik proses  validasi  administrative  atau  validasi
keberadaan profile pelaku usaha yang dijamin kestabilannya  dalam  profesi  sebagai  pelaku usaha.
Dari  dimensi  kualitas  jelas  minim apresiasi  dari  pelaku  usaha  mengingat  kartu kusuka hanya terfokus pada pemberian kredit yang  tetap  saja  persyaratannya  diminta jaminan mengembalikan pinjaman dan hanya mengandalkan  satu  bank  yaitu  BNI.  Padahal di  Jawa  Barat  ada  bank  Bank  Jawa  Barat (BJB) yang belum pernah dijajaki kerja sama dalam program kartu kusuka.
Dari  dimensi  waktu,  pelaku  usaha beranggapan  tidak  sesuai  dengan  yang dijanjikan oleh KKP. Ada yang sudah 2 tahun sejak diinformasikan program ini sampai saat ini  belum  running.  Kalaupu  ada  yang  sudah berjalan  itu  semata  mata  pihak  bank  melihat profile  pelaku  usaha  yang  telah  memeuhi syarat sesuai dengan keinginan pihak Bank.

## b. Integrasi
Penyampaian informasi yang dilakukan dengan  baik  akan  menghasilkan  pelaksanaan kebijakan  dengan  baik,  dalam  penyampaian infromasi  tentunya  tidak  selalu  berjalan dengan  baik  namun  dalam  penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian  informasi  yaitu  adanya    salah pengertian    atau  kesalahpahaman  yang disebabkan  banyaknya  tingkatan  birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Adanya komunikasi yang
berkesinambungan antara Kepala UPT sebagai  instansi  pelaksana  dengan  aparatur pelaksana  kebijakan  Kartu  KUSUKA  harus terdapat jalur komunikasi dengan penyampaian informasi yang baik. Penyampaian  informasi  harus  tepat  dan  jelas sesuai    dengan    jalur    komunikasi  tersebut. Proses penyampaian informasi dalam kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan Penyuluh Perikanan  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa tanggung  jawab  sesuai  dengan  tujuannya. Tujuan yang direncanakan Penyuluh Perikanan adalah memberikan pelayanan yang prima  kepada  masyarakat  melalui  kebijakan Kartu  KUSUKA  yang  sudah  ditetapkan  oleh Pemerintah pusat.
Penyuluh Perikanan yang berada di Jawa Barat dikerahkan untuk mendampingi stakeholder mensosialisasikan program Kartu KUSUKA.  Dari  hasil  pertemuan  antara Penyuluh  dan  Pelaku  Usaha  terungkap beberapa permasalahan yaitu
1) penginputan  data  pelaku  utama  oleh petugas  KUSUKA  sering  dinyatakan tidak valid oleh sistem;
2) pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu  yang  lama  karena  dilakukan  oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
3) registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi  mengalami  kendala  sehingga
memerlukan  pendataan  ulang  secara manual menggunakan form permohonan;
4) kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi
Kartu  KUSUKA kepada instansi Daerah dan  Unit  Pelaksana  Teknis  sehingga informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih  terbatas  dan  belum  sepenuhnya tersampaikan;
5) tidak  adanya Person  In  Charge sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian  kartu  KUSUKA  kepada stake holder ; dan
6) pencetakan  Kartu  KUSUKA  dilakukan terpusat  sehingga  di  masing-masing daerah mengalami kendala dalam pendistribusiannya;

## c. Adaptasi
Adaptasi  adalah  proses  penyesuaian diri  yang  dilakukan  untuk  menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan- perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yaitu memfokuskan    pada    kemampuan  Penyuluh Perikanan,  Dinas  Perikanan  Provinsi  dan Kepala UPT, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Peran  Penyuluh  Perikanan sangat  sentral  dan  menentukan  dalam  proses adaptasi  setiap  perubahan  ketentuan  terkait program Kartu KUSUKA.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Kepala  Subbagian  Data,  Pusdatin  disebutkan bahwa  telah  dibentuk  Tim  dan  Perjanjian Kerjasama antara KKP dengan BNI.
Tersendatnya  distribusi  karena  memang pencetakan  kartu  dilakukan  oleh  BNI  Pusat sementara  distribusi  dilakukan  oleh  BNI cabang.  Di  sisi  lain,  pihak  Bank  tetap melakukan  verifikasi  dan  validasi  serta aktivasi  ketika  telah  meyakini  bahwa  Pelaku Usaha  yang  mendapat  Kartu  KUSUKA memiliki potensi dan modal usaha yang cukup untuk  mengelola  kredit  dari  BNI.  Hal  ini memang menjadi kendala ketika pelaku usaha mau menggunakan belum diaktivasi.
Dalam  perjanjian  kerja  sama  hanya dilakukan  oleh  pusat,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  b  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 42/PERMEN-KP/2019  tentang  Kartu  Pelaku Utama  Sektor  Kelautan  dan  Perikanan, sehingga  instansi  Daerah  tidak  memerlukan kerjasama serupa dengan lembaga terkait.
Proses adaptasi pengetahuanpun menurut  para  pelaku  usaha,  Kementerian Kelautan dan
Perikanan perlu mempublikasikan kepada pelaku utama terkait pelatihan-pelatihan  yang  diadakan,  dapat melalui media online maupun pemberitahuan langsung kepada pelaku utama.
Terkait beberapa kendala yang ditemukan, yaitu
1) penginputan  data  pelaku  utama  oleh petugas  KUSUKA  sering  dinyatakan tidak valid oleh sistem;
2) pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu  yang  lama  karena  dilakukan  oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
3) registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi  mengalami  kendala  sehingga memerlukan  pendataan  ulang  secara manual menggunakan form permohonan;
4) kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi
Kartu  KUSUKA kepada instansi Daerah dan  Unit  Pelaksana  Teknis  sehingga informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih  terbatas  dan  belum  sepenuhnya tersampaikan;
5) tidak  adanya Person  In  Charge sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian  kartu  KUSUKA  kepada stake holder ; dan
6) pencetakan  Kartu  KUSUKA  dilakukan terpusat  sehingga  di  masing-masing daerah mengalami kendala dalam
pendistribusiannya;

## 5. Simpulan
Kartu  kusuka  efektif  sebagai  media pendataan  kepada  pelaku  usaha  sehingga terekam  kuantitas  pelaku  usaha  di  seluruh Indonesia.
Kualitas  manfaat  kartu  kusuka  belum sama  sekali  dirasakan  oleh  pelaku  usaha. Waktu pemrosesan terbitnya kartu KUSUKA hampir  membuat  pelaku  usaha  putus  asa karena  seringnya  diminta  data  oleh  para pemangku kepentingan. Kepastian
beroperasinya  manfaat  kartu  KUSUKA sangat dinantikan oleh pelaku usaha.
KKP melalui Penyuluh harus menjadwal  ulang  pendataan  kartu  kusuka terhadap pelaku usaha yang belum mendapatkan kartu tanpa harus meminta data atau mengisi formulir kembali.
Memperbaharui modul Kartu KUSUKA agar lebih muda dalam pendataan Pelaku Usaha.
Agar  kualitas  manfaat  kartu  KUSUKA segera  dirasakan  oleh  pelaku  usaha  maka pihak Bank dimohon meningkatkan keberpihakannya secara serius kepada pelaku usaha.
Menjajaki  kerjasama  kartu  KUSUKA dengan  pihak  bank  lokal  seperti  Bank  Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,    J.E.,    2000, Public    Policy Making, New  York:  Holt,  Rinehart  & Wiston
Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993,
Kualitatif  :  Dasar-Dasar  Penelitian , (terjemahan) Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.
Dunn,    William    N.,    2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik
(terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001,
Reinventing  Indonesia ,   Jakarta:   Elex Media Komputindo.
Hidayat.  1986. Teori  Efektifitas  Dalam Kinerja  Karyawan .  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta.
Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen .. CV
Haji Masagung. Jakarta.1990
Islamy,  M.  Irfan.  1994. Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Jones, Charles O., 1991, Pengantar Kebijakan  Publik (terjemahan),  C.V. Rajawali, Jakarta.
Lindblom, Charles E., 1980, Proses
Penetapan Kebijaksanaan (terjemahan), Erlannga, Jakarta. Miles, Matthew B. & A. Michel Huberman,1992, Analisis Data
Kualitatif ,  UI-Press, Jakarta.
Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik .  Yogyakarta  :  UPP  AMP YKPN.
Moleong,  Lexi  J.,  2000, Metode  Penelitian Kualitatif ,    Remaja    Rosdakarya, Bandung.
Parsons,  Wayne,  2005, Public  Policy  :
Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis Kebijakan (terjemahan), Kencana, Jakarta Sadu  Wasistiono,  et  all,  2002. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah Sebagai Upaya  Awal  Merevisi  UU Nomor    22Tahun  1999  dan  UU
Nomor  25  Tahun1999 .    Prosiding Seminar  Nasional. Diterbitkan     oleh Pusat     Kajian Pemerintahan STPDN.
Sadu  Wasistiono.  2006. Pasang  Surut Otonomi  Daerah-  Sketsa  Perjalanan 100 Tahun , Yayasan Tifa. Jakarta.
Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong.  2009, Metodologi Ilmu Pemerintahan , Penerbit
Universitas Terbuka, Jakarta.
Syaukani  H.R.  2004. Menolak  Kembalinya Sentralisasi – Memantapkan Otonomi Daerah ,  editor  Hery  Susanto  dkk, Penerbit Komunal, Jakarta. 2004.
Santoso, Purwo dkk  (eds.). 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Yogyakarta: Fisipol UGM. Sharkansky, Ira,    1970. Public Administration,  Policy  Making  in Government  Agencies ,  Chicago, Rand  McNally  College  Publishing Coy.
Steers,     Richard     M,     1985, Efektivitas Organisasi , Jakarta: Rajawali.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta: Grasindo
Wahyu Nurharjadmo, 2008, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan  Sistem  Ganda  Di Sekolah  Kejuruan ,  Jurnal  Spirit Publik    Volume    4,    Nomor      2
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang  Master  Plan  Teknologi Informasi  Kementerian  Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor
42/PERMEN-KP/2019
tentang program Kartu Kusuka.