## MEMBANGUN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Armando Haratua dan Chandra Wijaya Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Kampus UI, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia Email : armando.h.siagian@gmail.com dan wijaya@ui.ac.id
Abstract: Building Entrepreneurial Ecosystems for Micro and Small Businesses in Indone- sia: A Literature Review. Micro and small businesses play a strategic role in reducing  poverty and  unemployment  in  Indonesia.  Despite  its  important  role,  the  ratio  of  micro  and  small businesses  in  Indonesia  is  still  inadequate  to  sustain  the  national  economy.  There  are  various problems  experienced  by  micro  and  small  businesses,  such  as  capital,  human  resources, regulations, government support, social culture, and lack of support from educational institutions. These  problems  are  part  of  the  entrepreneurial  ecosystem,  which  is  a  theoretical  approach  to entrepreneurship  development.  The  entrepreneurial  ecosystem  is  composed  of  culture,  policy, finance,  human  resources,  markets,  institutions  and  infrastructure  that  must  be  linked  and coordinated  both  formal  and  informal.  The  entrepreneurial  ecosystem  in  Indonesia  needs  to  be developed into an ecosystem that supports each other among the actors and the factors within it in order  to  have  a  positive  influence  on  micro  and  small  businesses.  Research  on  entrepreneurial ecosystems  in  Indonesia  needs  to  be  improved  and  developed  in  order  to  provide  a  conceptual description  of  the  entrepreneurial  ecosystem  that  matches  the  character  of  entrepreneurship  in Indonesia.
Key Words : entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship, SME.
Abstrak: Membangun Ekosistem Kewirausahaan untuk Usaha Mikro dan Kecil  di Indone- sia:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Usaha  mikro  dan  kecil  berperan  strategis  dalam  mengurangi kemiskinan  dan  pengangguran  di  Indonesia.  Meskipun  perannya  penting,  rasio  usaha  mikro  dan kecil  di  Indonesia  masih  belum  memadai  untuk  menopang  ekonomi  nasional.  Terdapat  berbagai permasalahan yang dialami usaha mikro dan kecil yaitu permodalan, sumber daya manusia, regu- lasi, dukungan pemerintah, sosial budaya, dan kurangnya dukungan institusi pendidikan. Masalah- masalah tersebut merupakan bagian dalam ekosistem kewirausahaan, yakni sebuah pendekatan te- oritis  untuk  pengembangan  kewirausahaan.  Ekosistem  kewirausahaan  tersusun  dari  budaya,  ke- bijakan, keuangan, sumber daya manusia, pasar, kelembagaan dan infrastruktur yang harus terkait dan  terkordinasi  baik  formal  mapun  informal.  Ekosistem  kewirausahaan  di  Indonesia  perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung di antara para aktor dan faktor di dalamnya guna memberikan pengaruh positif bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian mengenai ekosistem kewirausahaan di Indonesia perlu ditingkatkan dan dikembangkan supaya dapat mem- berikan  konsepsi  gambaran  ekosistem  kewirausahaan  yang  cocok  dengan  karakter  kewirausahan di Indonesia.
Kata Kunci : ekosistem kewirausahaan, wirausaha, UMKM.

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro  dan  kecil  adalah  asset berharga  untuk  pembangunan,  berfungsi  se- bagai motor untuk pertumbuhan dan alat un- tuk  redistribusi  kekayaan  (Epargne  Sans Frontière,  2009).  Usaha  mikro  dan  kecil menjadi  bagian  fundamental  untuk  mening-
katkan  angka  pertumbuhan  ekonomi  guna mewujudkan  stabilitas  nasional.  Usaha mikro dan kecil juga telah membuktikan diri menjadi  pilar  ekonomi  yang  kuat  dan  tahan terhadap terpaan krisis ekonomi dan melanjutkan perkembangannya sampai sekarang.  Usaha  dengan  skala  mikro  dan
kecil  yang  menjadi  penyumbang  terbanyak untuk  lapangan  kerja,  memiliki  investasi  riil dan  bersifat  lebih  fleksibel  dibanding  usaha skala  besar  (Berry,  et  al.,2001).  Melalui  in- vestasi  dan  konsumsi  mereka,  usaha  mikro dan kecil menciptakan nilai dan menghasilkan  sejumlah  besar  barang  dan jasa, sehingga memainkan peran penting da- lam  mendanai  layanan  publik  dan  mencip- takan  ekonomi  lokal  yang  dinamis  (Gou- dreault dan Hébert, 2013).
Isu  demografi  dan  pengangguran  juga perlu  dipertimbangkan  dalam  kaitannya dengan  UMKM.  Data  BPS  pada  bulan Agustus 2019 menunjukan terdapat Angkatan  kerja  Indonesia  berada  pada 133,56  juta  orang  dengan  Tingkat  Pengang- guran  Terbuka  (TPT)  pada  bulan  Agustus 2019  sebesar  5,28%.  Selain  itu  terdapat 126,51 juta angka penduduk bekerja yang di dalamnya  terdapat  pekerja  paruh  waktu sebanyak  28,41  juta  orang  dan  pekerja setengah  menganggur  sebanyak  8,14  juta orang.  Angka-angka  tersebut  perlu  diper- hatikan  karena  berpotensi  meningkat  seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk  di  Indonesia  yang  menurut proyeksi  Bappenas  akan  ada  sebanyak 305.652.400  juta  penduduk  Indonesia  pada
tahun  2035.  Kondisi  tersebut  memerlukan terobosan  kebijakan  dan  solusi  yang  signif- ikan  untuk  meminimalisir  dampak  sosial terkait  laju  demografi  dan  tingkat  pengang- guran.
Di  Indonesia,  UMKM  membuktikan diri  selalu  berperan  untuk  menyerap  tenaga kerja dalam negeri. Dimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,22% da- lam  periode  lima  tahun  terakhir  atau  naik dari angka 96,99% pada tahun 2014. UMKM menjadi sebuah fenomena penyedia lapangan kerja  dan  kesempatan  kerja  dan  berperan strategis  dalam  mengurangi  angka  kemiski- nan  dan  pengangguran  di  Indonesia  dengan menyerap  tenaga  kerja  sebesar  116.978.631 orang pada tahun 2018 atau bertumbuh sebe- sar 547.407 orang pada periode yang sama di tahun 2017. Selain porsinya yang mengambil 99,9%  pangsa  usaha  di  Indonesia,  bila dibandingkan  dengan  usaha  besar  yang justru mengalami penurunan dengan penurunan  tenaga  kerja  sebanyak  209.446 orang,  maka  bisa  dipahami  bahwa  usaha mikro dan kecil adalah jenis usaha yang pal- ing  banyak  menyerap  tenaga  kerja  domestik dalam  fungsi  membantu  menurunkan  angka pengangguran.

## Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar di tahun 2017 – 2018
No Jenis 2017 2018 Perkembangan dari 2017 - 2018 Jumlah (Unit) Pangsa Jumlah (Unit) Pangsa Jumlah (Unit) % 1 UNIT USAHA (A+B) A. UMKM U Mikro U Kecil U Menengah B. Usaha Besar 62.928.077 62.922.617 62.106.900 757.090 58.627 5.460 99,99 98,70 1,20 0,09 0,01 64.199.606 64.194.057 63.350.222 783.132 60.702 5.550 99,99 98,68 1,22 0,09 0,01 1.271.529 1.271.440 1.243.322 26.043 2.075 90 2,02 2,00 3,44 3,54 1,64 2 TENAGA  KERJA (A+B) (Orang) A. UMKM U Mikro U Kecil U Menengah B. Usaha Besar 120.260.177 116.431.224 105.509.631 6.546.742 4.374.851 3.828.953 96,82 87,73 5,44 3,64 3,18 120.598.138 116.978.631 107.376.540 5.831.256 3.770.835 3.619.507 97,00 89,04 4,84 3,13 3,00 337.961 547.407 1.866.909 -715.486 -604.016 -209.446 0,28 0,47 1,77 -10,93 -13,81 -5,47
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2019
Setidaknya  terdapat  58  juta  kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara mandiri dan sebesar 1,65 % dari ang- ka  tersebut  telah  bertransformasi  menjadi pengusaha  yang  berkembang  dari  posisinya sebagai pemula, atau dalam kata lain mereka telah  naik  kelas  menjadi  pengusaha  dan dapat  meningkatkan  skala  usahanya  sendiri. Peran  strategis  UMKM  dalam  struktur perekonomian Indonesia makin nyata di ma- na  sekitar  99,9  persen  unit  bisnis  di  Indo- nesia  merupakan  UMKM.  Meskipun  begitu bila  berbicara  rasio  wirausaha  Indonesia dengan basis dari data BPS pada tahun 2016 bahwa terdapat 252 juta penduduk Indonesia dan di dalamnya terdapat wirausaha menetap sebanyak  7,8  juta  atau  sebesar  2,1%  dari jumlah  penduduk  Indonesia.  Prosentase  ter- sebut  terhitung  kecil  dan  belum  mencapai angka  ideal  menurut  David  McClelland (Hermanto, 2017) dimana tingkat kewirausahaan  Indonesia  baru  melampaui 2%  dari  populasi  penduduk,  yang  bila dibandingkan  dengan  rasio  wirausaha  pada negara  lain,  rasio  di  Indonesia  lebih  rendah apabila  dibandingkan  dengan  negara  tetang- ga  di  Asia  seperti  Malaysia  dengan  prosen- tase  5%,  lalu  Tiongkok  di  10%,  selanjutnya Singapura di angka 7%, Jepang dengan 11% maupun  AS  yang  12%.  (Majalah coopera- tive. Kemenkop  dan  UMKM  RI.  Maret 2017).  Rasio  2%  belum  cukup  untuk  dapat menjadikan  usaha  mikro  dan  kecil  sebagai fondasi  ekonomi  Nasional,  diharapkan  bah- wa  minimal  rasio  wirausaha  dengan  jumlah penduduk  adalah  sebesar  5%  atau  dengan kata  lain,  secara  Nasional  diperlukan  seku- rang-kurangnya  12,6  juta  wirausaha  untuk menghasilkan  fondasi  ekonomi  yang  kuat  di Indonesia.
Permasalahan  lain  yang  menjadi  tan- tangan  utama  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil  yakni  terkait  dengan  permodalan  yang mayoritas  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil mengandalkan modal sendiri yang cenderung terbatas. Peraturan investasi yang dianut oleh bank  kurang  menguntungkan  pengusaha pemula  dengan  masalah  akses  ke  modal  un- tuk pengusaha pemula yang dipenuhi dengan hambatan  (Hermanto,  2017).  Pembiayaan
modal  dalam  perusahaan  kecil  sangat  sulit untuk  didapatkan,  mahal  dan  sering  tidak diinginkan  karena  alasan-alasan  tertentu (Cassar, 2014). Lembaga seperti venture cap- ital  dan  angel  investment  kurang  tertarik dalm  memberikan  modal  pada  usaha  mikro dan  kecil  karena  berisiko  tinggi  dan  belum memperlihatkan  potensi  pertumbuhan  (Cas- sar,  2014).  Usaha  mikro  dan  kecil  kesulitan mengakses  permodalan  dari  bank  atau  lem- baga  keuangan  lainnya  dikarenakan  para pelaku  usaha  dianggap  kurang  feasibel  bagi perbankan  ( non  bankable ).  Kendala  yang sering ditemui adalah usaha mikro dan kecil sulit  untuk  memenuhi  prinsip  syarat  5C (character,  capacity,  capital,  collateral,  and conditions)  dalam  kredit  (Brodjonegoro, 2016). Prinsip 5C perlu dilakukan penyesuaian untuk  mensasar UMKM karena sering  terkendala  akan  asset  yang  dimiliki oleh  Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  nilainya tidak  cukup  untuk  dijaminkan  kepada  pihak bank.  Hal  itu  sejalan  dengan  survey  yang dikeluarkan International  Financial  Corpo- ration  World  Bank pada  tahun  2015  yang menyebutkan  bahwa  pada  Lembaga  keu- angan  di  Indonesia  mensyaratkan  73%  ada- lah  jaminan  dalam  bentuk  asset  tetap  ( fixed asset)  sedangkan  pada  kenyataanya,  para pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  di  Indonesia memiliki  45%  berbentuk  barang  bergerak, 33% adalah piutang dan 22% merupakan as- set tetap. Sehingga terdapat  gap  yang sangat besar antara asset yang dimiliki pelaku usaha dengan persyaratan pada Lembaga keuangan yakni sebesar 51%.
Statistik  yang  disebutkan  di  atas menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  pengu- saha belum memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian negara. Kewirausahaan  bisa  menjadi  cara  strategis dalam  upaya  mengatasi  pengangguran  dan kemiskinan di Indonesia, jika kewirausahaan dapat  berjalan  dengan  lancar,  masyarakat tidak  akan  lagi  bergantung  pada  pemerintah karena dapat menyelesaikan masalah ekonomi  melalui  kreativitas  dan  inovasi (Hermanto & Suryanto, 2017).
Usaha  mikro  dan  kecil  sangat  jarang tumbuh  berkembang  menjadi  usaha  menen-
gah atau besar dalam waktu singkat (Sorama & Joensuu, 2016). Orientasi usaha mikro dan kecil  tergolong  rendah  dan  jarang  untuk berkembang  atau  naik  kelas  karena  para pelaku  usaha  beranggapan  bahwa  usahanya cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan da- sar  (Autio,  2014).  Pelaku  usaha  memiliki keengganan  untuk  mengeksploitasi  potensi yang  dimiliki  agar  dapat  mengembangkan usahanya bahkan untuk wilayah daerah Nor- dik Eropa, tercatat hanya sebesar 8% pelaku usaha  mikro  dan  kecil  yang  memiliki  orien- tasi  bertumbuh  menjadi  pelaku  usaha  untuk menjalankan kegiatan ekspor (Nordic Growth  Entrepreneurship  Review,  2015). Meskipun ada minat luas dalam kewirausahaan  dengan  menjadikannya  se- bagai  cara untuk  memecahkan tantangan so- sial  yang  muncul  seperti  pengangguran,  na- mun belum terdapat kebijakan eksplisit yang menargetkan  lahir  dan  tumbuhnya  usaha (Autio et al. 2014).
Masalah  sumber  daya  manusia  (SDM) pengusaha  yang  relatif  rendah  juga  menjadi tantangan  kemajuan  usaha  mikro  dan  kecil. Hal  ini  tercermin  dari  kurangnya  kemam- puan  manajerial  dalam  menerapkan  strategi bisnisnya.  Kurangnya  pemahaman  tentang sektor bisnis yang dia tuju juga menunjukkan rendahnya  kapasitas  sumber  daya  manusia (Hermanto  &  Suryanto,  2017).  Selain  itu, ketidakmampuan  untuk  mengelola  admin- istrasi, keuangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi  berbasis  internet  masih  melekat dalam  praktik  kewirausahaan  di  Indonesia (Hermanto & Suryanto, 2017).
Beberapa  penelitian  mengungkapkan bahwa  aktor-aktor  individu  yang  terlibat langsung  dalam  pengembangan  kebijakan usaha  mikro  dan  kecil  lama  diabaikan (Arshed  et  al.,  2014;  Xheneti,  2017).  Selain itu,  pengembangan  kebijakan  untuk  usaha mikro dan kecil yang lahir dari proses politik yang  tidak  objektif  atau  netral  (Smallbone, 2016),  yang  justru  didorong  oleh  dominasi aktor  individu  tertentu  seperti  pejabat pemerintah, peneliti, maupun lsm - yang ber- tindak  dalam  konteks  tertentu.  Lingkungan politik,  hukum  dan  peraturan  sangat  penting untuk  dapat  mendukung  lahir  dan  berkem-
bangnya usaha mikro dan kecil, karena ban- yak kendala  yang dihadapi oleh usaha-usaha ini berasal dari aturan dan regulasi yang ada (Hobohm,  2001).  Dengan  kata  lain,  ling- kungan di  mana usaha  melakukan bisnis ha- rus  kondusif  atau  menguntungkan  bagi perkembangan mereka.
Seluruh  hal  yang  disampaikan  di  atas adalah  bagian  dalam  sebuah  ekosistem kewirausahaan. Pendekatan ekosistem kewirausahaan  sudah  terjadi  selama  be- berapa tahun terakhir sejak dikenalkan defin- isi  konsep  ekosistem  wirausaha  yang mengacu  pada  interaksi  yang  terjadi  antara berbagai pemangku kepentingan institusional dan  individu  sehingga  dapat  mendorong kewirausahaan,  inovasi  dan  pertumbuhan UKM  (Isenberg  2010).  Berdasarkan  laporan tahun  2018  dari  Aspen  Network  of  Devel- opment  Entrepreneurs,  yang  adalah  sebuah organisasi  pendorong  kewirausahaan  di negara-negara berkembang, menjelaskan bahwa  ekosistem  kewirausahaan  mencakup delapan  bidang,  yakni:  kebijakan,  keuangan, human capital , pasar, dukungan bisnis, infra- struktur,  penelitian  &  pengembangan,  dan budaya.  Pembinaan  kewirausahaan  dil- akukan melalui sebuah rangkaian keterkaitan aktor  dan  faktor  pendukung  dalam  sebuah ekosistem kewirausahaan. Untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan, perlu dilahirkan  ekosistem  yang  memudahkan  la- hir  dan  tumbuhnya  wirausaha,  memberikan akses pelatihan, bimbingan, pembiayaan dan network  (Indonesian  Development  Forum, 2019).  Wirausahawan  bukan  lahir  dengan sendirinya  melainkan  melalui  sebuah  proses dan  berkembang  dengan  baik  di  dalam  se- buah  ekosistem  kewirausahaan.  Konsep ekosistem  kewirausahaan  ini  penting  untuk diperhatikan, karena sangat berpengaruh ter- hadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  melalui konsep ini tergambar sebuah ekosistem yang memiliki system jaringan yang dapat menga- tur  secara  mandiri  dan  berguna  untuk  men- dukung sebuah persaingan (Isenberg, 2010).
Secara umum, ekosistem kewirausahaan  tersusun  dari  kemudahan akses  pasar,  adanya  sumber  daya  manusia, modal  dan  pembiayaan,  jejaring  pendukung
(mentor,  konsultan,  inkubator,  jaringan wirausaha),  kebijakan  dan  peraturan,  pelati- han  dan  sosialisasi,  ketersediaan  Lembaga pendidikan,  dan  dukungan  factor  sosial  bu- daya (Isenberg. 2011). Model dari ekosistem kewirausahaan sejatinya mentikberatkan ket- erkaitan antar aktor untuk dapat menghasilkan kewirausahaan  yang produktif dan  melahirkan  wirausaha  baru  (Stam  and Spigel 2016). Pendekatan ekosistem kewirausahaan  berisikan  seperangkat  aktor dan faktor yang terkait dan terkordinasi baik secara  formal  mapun  informal  yang  saling berhubungan satu sama lain, saling mengatur dan memperantarai seluruh kinerja wirausaha  mulai  dari  tahap  awal  yang  me- lahirkan  wirausaha  baru  sampai  pengem- bangan usaha yang bertujuan untuk menigkatkan  kemampuan  dan  daya  saing (Purbasari,  2019).  Ekosistem  kewirausahaan telah  menjadi  sebuah  pendekatan  yang  ban- yak digunakan, namun, penelitian yang men- jelaskan tentang bagaimana faktor-faktor dan aktor-aktor  saling  berinteraksi  dan  dapat mengarah pada hasil pembangunan ekonomi yang  diinginkan  belum  bisa  dikatakan maksimal.  Hal  tersebut  terjadi  jelas,  tujuan dari  berbagai  pemangku  kepentingan  dan aktor  dalam  ekosistem  kewirausahaan  ber- beda,  tetapi  pada  saat  yang  sama  dapat secara substansial tumpang tindih.
Pengembangan ekosistem kewirausahaan  di  Indonesia  masih  belum menunjukkan  hasil  yang  baik,  hal  itu  di- tunjukkan  melalui  penilaian  dari Global  En- treprenurship  Index yaitu  indeks  aktivitas ekonomi  yang  disusun  oleh Global  Entre- preneurship and Development  Institute yang melihat bagaimana masing-masing negara di dunia  mengalokasikan  sumber  daya  untuk mempromosikan kewirausahaan menghasilkan  penilaian  bahwa  kualitas  dan dinamika  ekosistem  kewirausahaan  Indone- sia  masih  berada  di  bawah  negara  tetangga seperti Thailand pada peringkat 71, Malaysia pada  peringkat  58,  terlebih  Singapura  pada peringkat 27 dengan menempatkan Indonesia di  posisi  ke-94  dari  137  negara  di  dunia. Laporan  tersebut  secara  rinci  mengindikasi- kan bahwa belum tercipta ekosistem
kewirausahaan  yang  dapat  menghasilkan masyarakat  Indonesia  untuk  memulai  bisnis tergolong rendah. Penilaian GEI ini mencat- atkan nilai Indonesia sebesar 21 secara kese- luruhan dan 53 pada nilai individual serta 48 pada  nilai  institusi.  Sedangkan  bila  kita  per- bandingkan  dengan  negara-negara  yang  ter- gabung  dalam  G20,  pada  laporan Ernst  and Young memposisikan Indonesia dalam kuartil  keempat  yang  berarti  bahwa  Indone- sia  memiliki  ekosistem  kewirausahan  yang tergolong dengan rangking terendah. Sebagai catatan  yang  diberikan  apabila  Indonesia mampu meningkatkan nilai setinggi 31 maka diperkirakan  akan  diperoleh  US$535  juta untuk  pemasukkan  negara  apabila  didukung oleh ekosistem kewirausahaan yang baik un- tuk merangsang inovasi, mendorong transaksi  ekonomi,  dan  mendorong  pertum- buhan  sektor  pekerjaan.  Kita  dapat  mem- prediksi prospek pertumbuhan ekonomi sua- tu  negara  dengan  melihat  bagaimana  negara menyediakan  ruang  bagi  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  untuk  berkembang.  Sehingga hal  tersebut  dapat  memberikan  keyakinan bahwa  ekosistem  kewirausahaan  sebagai pilihan  yang  tepat  untuk  keberhasilan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.

## METODE
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mendapatkan gambaran pengembangan usaha  mikro  dan  kecil  melalui  kerangka ekosistem kewirausahaan dengan menggunakan metode penelitian studi litera- tur.  Studi  literatur  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  berupa  pengkajian  ter- hadap jurnal penelitian, kajian, disertasi, ser- ta  media  massa  yang  relevan.  Artikel  ini akan  dibangun  dan  dikonstruksi  berbasis penelitian-penelitian  empiris  yang  pernah dilakukan  dan  memetakan  32  (tiga  puluh dua)  artikel  dan  kajian  terkait  untuk  dapat memberikan dasar teoritis mengenai pengembangan model ekosistem kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.

## PEMBAHASAN
Ekosistem  mulai  dikaitkan  dengan dunia  bisnis  dengan  lahirnya  ekosistem kewirausahaan  yang  menyatakan  bahwa bisnis bukan lahir dari ruang kosong dan da- lam  bisnis  ada  hubungan  interaksi  yang  ter- jadi  antar  para  aktor  yang  berkepentingan untuk  pertumbuhan  perusahaan  (Moore, 1993  dalam  Purbasari  2019).  Di  dalam  se- buah ekosistem  yang bersifat dinamis, usaha yang baru mempunyai  kesempatan lebih un- tuk  bertumbuh  dan  menghasilkan  lapangan kerja  disbanding  dengan  usaha  yang  telah ada (Rosted, 2012 dalam Purbasari, 2019).
Selanjutnya  istilah Entreprenuerial Ecosystem atau  Ekosistem  Kewirausahaan diperkenalkan  pertama  oleh  Daniel  Isenberg (2010)  melalui  tulisannya How  to  start  an Entreprenuerial  ecosystem dan  kemudian dilengkapi  melalui  tulisannya  di Institute  of International  European  Affair pada  tahun 2011 yang menyatakan bahwa secara umum, ekosistem  kewirausahaan  terdiri  dari  kemu- dahan  akses  pasar,  adanya  tenaga  kerja, akses permodalan, system pendukung (seper- ti  mentor,  konsultan  dan  incubator),  ke-
bijakan  dan  peraturan,  infrastruktur,  sistem pendidikan  dan  pelatihan,  dukungan  dari Lembaga  pendidikan  tinggi  dan  juga dukungan sosial-budaya.
Pada kesempatan itu Isenberg menyatakan bahwa struktur dalam ekosistem kewirausahan mencakup 6 (enam) pilar yang menjadi  pembentuknya,  yakni  (i)  kondusivi- tas budaya (adanya toleransi pada resiko dan kegagalan, pandangan positif dalam kewirausahaan);  (ii)  kepemimpinan  dan pembuatan  kebijakan  yang  mendukung  sep- erti  insentif,  aturan/regulasi,  kebijakan  dan kepemimpinan  yang  mendukung  (insentif regulasi,  dukungan  lembaga  publik);  (iii) Adanya  pembiayaan  yang  memadai  (kredit mikro,  permodalan  ventura,  dsb);  (iv) Hu- man  capital /  sumber  daya  manusia  (SDM) (Lembaga  pendidikan  dan  pelatihan,  ket- rampilan  SDM);  (v)  Ketersediaan  pasar  dan kemampuannya  menyerap  produk;  dan  (vi) Dukungan  Lembaga  lain  serta  infrastruktur (Bidang  hukum,  legal,  akuntansi,  komput- erisasi dan IT serta kelompok kewirausahaan).
Gambar 1. Domain dari Ekosistem Kewirausahaan
Walaupun
istilah ekosistem kewirausahaan  telah  popular  tetapi  masih banyak pendapat dan teori yang disusun oleh para  peneliti  dan  praktisi  yang  membuat  be- lum  adanya  penerimaan  Bersama  tentang definisinya.  Sebagian  praktisi  dan  peneliti melihat ekosistem sebagai fasilitator di mana aktor-aktor  berinteraksi  dan  bekerja  untuk sebuah  hasil  baru  (Malecki,  2018).  Penjela- san  lain  tentang  ekosistem  yang  terkait dengan  kewirausahaan  juga  diberikan  oleh Stam  dkk  dalam  tulisannya  yang men- erangkan  bahwa  sebuah  ekosistem  di  dalam kewirausahaan  adalah  sebuah  hasil  terkait dengan performa dalam sistem ekonomi. Hal itu  berdasar  pada  dasar  dari  adanya ekosistem  adalah  kegiatan  yang  bertujuan ekonomis  karena  akan  menghasilkan  input, output dan outcome di antara aktor-aktor da- lam ekosistem.
Ekosistem  wirausaha  adalah  konsep yang  relatif  baru,  yang  memiliki  beberapa definisi  dan  belum  adanya  definisi  bersama. Konsep ekosistem kewirausahaan menekankan bagaimana kewirausahaan dimungkinkan  tercipta  oleh  serangkaian sumber daya dan aktor  yang secara kompre- hensif memiliki peran penting untuk dimain- kan  dalam  seluruh  tindakan  kewirausahaan. Dalam  ekosistem  kewirausahaan  disadari bahwa  sebagian  besar  seringkali  tampaknya bersifat lokal dimana sebuah ekosistem akan berbeda  dari  daerah  satu  ke  daerah  lain, ekosistem  kewirausahaan  seringkali  terikat dengan  kontak  sosial  atau  mobilitas  lokal  di sebuah  daerah  yang  belum  tentu  dimiliki daerah  lain  (Stam  2014).  Stam  (2014)  juga mendefinisikan ekosistem wirausaha sebagai seperangkat  aktor  yang  saling  tergantung yang  diatur  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan tindakan kewirausahaan.
Tabel 2. Definisi tentang Entreprenuerial Ecosystem
Sumber: L. Aarikka-Stenroos, P. Ritala (2017)
Dalam  berbagai  pandangan  para  ahli tentang  ekosistem  kewirausahaan,  terdapat dimensi  yang  melekat  pada  ekosistem  untuk mendukung  kewirausahaan.  Dimensi  ini kemudian  menjadi  penentu  kompleksitas  se- buah ekosistem kewirausahaan yang berhub- ungan  dengan  jumlah  aktor  dan  faktor  yang terkait.  Dimensi  yang  ada  dalam  ekosistem dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  kategori yakni  sosial,  politik,  ekonomi  dan  juga  bu- daya  (Isololipu,  2018).  Komponen  dari  se- luruh  ekosistem  usaha  yang  dihasilkan  oleh para  ahli  sangat  erat  kaitannyan  dengan  kat- egori  tersebut  seperti  yang  teridentifikasi adalah  budaya  pendukung,  modal  ventura, jaringan aktif pengusaha, pejabat pemerintah daerah,  investor,  universitas  dan  layanan pendukung  (Isenberg,  2011;  Feld,  2012; Suresh  et  al.,  2012;  Mazzarol,  2014;  Erik Stam, 2015; Spigel, 2017).
Selain  ke-4  dimensi  tersebut,  terdapat juga atribut material yang berisikan universi- tas,  pelayanan  dan  fasilitas  pendukung,  ke- bijakan  pemerintah  dan  pasar  (Stam  dan Spigel,  dalam  Isololipu  2018).  Dimensi  ma- terial bersama dengan dimensi sosial, politik,
ekonomi  dan  budaya  perlu  dirancang  untuk saling mendukung dan melahirkan kewirausahaan  terutama  untuk  merancang dimensi material dalam memberikan dukungan pajak, investasi dalam pembiayaan publik dan peraturan birokrasi  (Huggins  dan Williams,  2011,  dalam  Isololipu  2018).  Se- lanjutnya  disebutkan  juga  para  pemangku kepentingan  yang  merupakan  kelompok- kelompok yang memberikan dukungan untuk berlangsungnya sebuah usaha karena dukungan  dari  para  pemangku  kepentingan menjamin usaha lahir dan berjalan. Teori ini kemudian  dikembangkan  oleh  Freeman (1984)  memberikan  kerangka  kerja  yang  di- perlukan untuk pengembangan model ekosistem  kewirausahaan,  menyelaraskan prioritas,  membangun  kemampuan  kelem- bagaan  baru  dan  membina  sinergi  antara pemangku kepentingan yang berbeda (Rodríguez-Pose,  2013;  Warwick,  2013). Menurut Freeman (1984), pemangku kepent- ingan  dapat  berupa  individu  atau  kelompok individu yang terkena dampak dari atau bagi perusahaan  atau  dapat  berdampak  pada  pen- capaian tujuannya.
Gambar 2. Peta Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem Kewirausahaan Sumber : Freeman (1984)
Ekosistem  kewirausahaan  menurut  Is- enberg  (2011)  terdiri  dari  6  (enam)  dimensi yang  di  dalam  6  (enam)  dimensi  tersebut masih  memiliki  banyak  elemen.  Isenberg (2011)  membagi  ekosistem  kewirausahaan menjadi  budaya,  kebijakan,  keuangan, hu- man capital,  pasar  dan  dukungan  kelem- bagaan dan infrastruktur. Seluruh dimensi di atas kemudian melakukan interaksi yang sal- ing  mempengaruhi  dan  menghasilkan  antar
satu  sama  lain  (Spigel,  2015).  Selain  itu  hal lain  yang  juga  sangat  penting  untuk  diper- hatikan  adalah  kaitan  antar  aktor  pemangu kepentingan dalam ekosistem (Xaver Neumeyer  dan  Susana  C.  Santo,  2017). Ekosistem  memperlihatkan  interaksi  antara aktor di ekosistem dan juga akses ke seluruh sumber  daya  yang  ada  dimana  pemerintah berperan  sebagai  latar  belakang  (Stam, 2015).

## Tabel 3. Dimensi dalam Ekosistem Kewirausahaan
Isenberg (2011) Stam dan Spigel (2017) Suresh dan Ramraj (2012) WEF (2016) Mazarol (2014) Policy Government Regulatory  and Infrastructure framework Regulatory,  Legislative and  Government  Poli- cies Framework Infrastructure Infrastructure Cultural Social Support Social Support Culture Support Culture Humans Capital Beliefs Humans  Capital and workforce Workforce  and  Human Capital Market Open Market Market Support Accesible  Mar- ket Market University Major  Universi- ties Major  Universities  as catalysts Finance Finance Financial Sup- port Finance Finance Government  and Network Sup- port Support System Support  System  (Men- tor/Advisor) Supprot of Technology Training and education Education and Training Environmental (Climate,  Natu- ral)
Sumber : Pierre, Foleu, Abdulnour Nomo and Fouda, 2015

## Membangun  Ekosistem  Kewirausahaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil
Membangun  ekosistem  kewirausahaan di  Indonesia  perlu  memperhatikan  budaya kewirausahaan  yang masih dalam tahap san- gat  dini  dan  belum  matang  (Kurniawan, 2015).  Di  Indonesia  diyakini  bahwa  pola pikir  pengusaha  masih  lebih  terfokus  pada keuntungan  yang  instan  dibandingkan  pada pembangunan  usaha  yang  berkelanjutan (Kurniawan, 2015). Membangun usaha  yang berkelanjutan  memiliki  konsekuensi  waktu yang  panjang  dan  melelahkan,  karena  me-
merlukan  pembangunan  manusia,  jejaring dan sumberdaya lainnya (Kurniawan, 2015).
Beberapa  studi  yang  dilakukan  di negara-negara  berkembang  menyoroti  be- berapa  tantangan  paling  kritis  dalam  mem- bangun  ekosistem  kewirausahaan,  menurut yang  diwawancarai,  dan  hambatan  ini sekarang  telah  dikelompokkan  berdasarkan tiga tantangan utama, yakni : (1) Penghalang dalam  diri  pengusaha  yang  meliputi:  (a)  ku- rangnya pengetahuan yang diperlukan (perencanaan,  akuntansi,  administrasi,  keu- angan,  budaya  persaingan,  dan  kurangnya keakraban  dengan  layanan  yang  diberikan),
(b)  kurang  percaya  diri,  (c)  kurangnya  ket- erampilan  kerja,  (d)  keengganan  untuk menerima  konsep.  (2)  Penghalang  kelem- bagaan  meliputi:  (a)  kurangnya  layanan dukungan  (tidak  ada  peta  prosedur  yang jelas,  proses  panjang,  keengganan  untuk menerapkan  pelayanan  satu  pintu  dengan prosedur  yang  jelas,  dan  tidak  ada  pemba- ruan  dengan  kegiatan  baru),  (b)  lemahnya peraturan dan  administrasi.  Dan (3) Pengha- lang  keuangan  dan  pasar  meliputi:  (a)  ja- minan diberikan kepada lembaga pendanaan, (b)  jaringan,  (c)  kebijakan  pendanaan  dan ketentuan  asuransi,  (d)  menemukan  pelang- gan atau pemasok, (e) monopoli (perdagangan  tersembunyi)  (Al  Barwani et al. ,  2014;  Ashrafi et  al. 2014;  Bureau  2015; Jansen 2017;  Magd dan McCoy 2014;  Raja- sekar 2014; Saqib et al. 2017; Talal, 2017). Berbagai  lembaga  Pendidikan  di  Indo- nesia harus menjadi kunci dalam mendukung lahirnya  ekosistem  kewirausahaan  yang mampu  mendukung  usaha  mikro  dan  kecil. Lembaga  pendidikan  kewirausahaan  mulai sekolah  dasar,  menengah  dan  tinggi  perlu terus  menanamkan  kewirausahaan  sehingga kemudian menjadi  norma-norma sosial  yang ramah  wirausaha  dan  mampu  memperkuat hubungan  positif  antara  pendidikan  tinggi individu  dan  penciptaan  bisnis  baru  (Lim, Kim,  Chang  &  Swong,  2014).  Program dukungan  pemerintah  untuk  bisnis  baru  dan berkembang  juga  dapat  memperkuat  hub- ungan  positif  antara  pendidikan  tinggi  dan keterlibatan dalam kegiatan bisnis baru yang berorientasi inovasi (Lim, 2014).
Kemudian  Lembaga  sosial  masyarakat sebagai sebuah komponen ekosistem kewirausahaan  saat  ini  perlu  meningkatkan kapasitasnya  dalam  keikutsertaan  pada kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pen- dampingan  langsung  dari  pengusaha  sukses seperti  Ciputra,  Sandiaga  Uno,  dan  lainnya (Hermanto,  2017).  Pembentukan  komunitas wirausaha  di  masing-masing  daerah  atau sektor  usaha  diyakini  juga  memberikan dampak terhadap pengembangan kewirausahaan  di  Indonesia  (Hermanto, 2017)
Pemerintah sebagai aktor dalam ekosistem  perlu  melahirkan  kebijakan  dan regulasi  yang  berdampak  dalam  kewirausa- han  pada  tingkat  mikro,  meso,  dan  makro (Mirzanti,  2015).  Pemerintah  juga  belum mampu  melahirkan  intervensi  yang    jelas untuk  mendorong  kemunculan  ekosistem wirausaha  dan  merangsang  proses-proses utama  yang  mendukung  lahir  dan  berkem- bangnya  usaha  mikro  dan  kecil  (Mirzanti, 2015). Peran kelembagaan pemerintah untuk memberikan  arahan  kebijakan  bagi  pem- bangunan  ekonomi  nasional  menjadi  pent- ing.  Fokusnya  tidak  harus  terutama  pada penyediaan  modal  tetapi  menciptakan  ling- kungan  yang  kondusif  bagi  bisnis  dengan memberikan  kebijakan  utama  yang  akan beresonansi  dengan  baik  dengan  beragam kelompok  pemangku  kepentingan  yang secara  simbiotik  mendorong  pertumbuhan ekosistem wirausaha (Isenberg, 2011).
Komponen  lain  yang  sama  pentingnya dalam  ekosistem  kewirausahaan  adalah dunia  perbankan.  Bank-bank  saat  ini  mem- iliki  skema  khusus  dalam  mempromosikan kegiatan  kewirausahaan  dalam  bentuk  pem- berian  kredit  bisnis  (KUR).  Setiap  tahun, kredit  yang  diberikan  kepada  pengusaha  da- lam  skema  KUR  ini  terus  meningkat  secara signifikan.
Seluruh  komponen  dalam  ekosistem kewirausahaan  telah  lahir  dan  berjalan  na- mun  komponen-komponen  tersebut  be- lumlah  terjalin  menjadi  satu  kesatuan  yang saling  berinteraksi  untuk  mendukung  satu sama lain  Pengusaha yang menerima pelati- han  dari  kementerian  atau  lembaga  tertentu tidak  harus  dibimbing  oleh  pengusaha  yang sukses.  Mahasiswa  yang  memulai  bisnisnya sejak  kuliah  juga  belum  tentu  mendapatkan KUR dari bank (Hermanto, 2017).

## SIMPULAN
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk menyajikan  tinjauan  serta  sintesis  literatur yang tersedia mengenai ekosistem kewirausahaan  bagi  usaha  mikro  dan  kecil yang  menitikberatkan  pada  komponen- komponen  di  dalamnya  yakni  kebijakan,
infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan,  pasar,  dan  sosial  dan  seluruh aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  ekosistem kewirausahaan.
Konsep ekosistem kewirausahaan men- jadi  aspek  penting  untuk  usaha  mikro  dan kecil karena diyakini mampu menjadi sebuah ekosistem  sehat  yang  menjadi  tempat  lahir dan  tumbuhnya  usaha  yang  berkelanjutan. Ekosistem  kewirausahaan  perlu  dikem- bangkan  menjadi  sebuah  ekosistem  yang terkait  dan  saling  mendukung  di  antara  para aktor  di  dalamnya  guna  memberikan  rang- sangan  dan  pengaruh  positif  bagi  usaha mikro dan kecil.
Penelitian mengenai ekosistem kewirausahaan  di  Indonesia  perlu  ditingkat- kan  dan  dikembangkan  supaya  dapat  mem- berikan konsepsi gambaran ekosistem kewirausahaan  yang  cocok  dengan  karakter kewirausahan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Aarika-Stenros,  Leena  &  Ritalo,  Pavao. (2017).  Network  Management  in  the
Era  of  Ecosystems:  Systematics Review and Management
Framework. Journal  of  Industrial Marketing Management.
Acs,  Zoltan.  Stam,  Erik.  Audretch,  B  David & O’Connor, Allan. (2017). The Lin- eages  of  the  Entrepreneurial  Ecosys- tem  Approach. Small  Business  Eco- nomics Journal . Vol 49.
Ajzen,  Icek.  (1991).  Theory  of  Planned  Be- haviour. Journal  of  Organizational Behaviour and Human Decision Pro- cesses . Vol 50. Pp 179 – 211.
Al  Abri,  M,  Yahya.  Rahim,  A,  Abdul. Hussain  (2018).  Entreprenurial  Eco- system    :  An  Exploration  of  the  En- trepreneurship  Model  of  SMEs  in Sultanate  Of  Oman. Mediterranean Journal of Social Sciences . Vol 9 No. 6. Pp 193-206.
Audretsch,  B.  David  &  Belitski,  Maksim.
(2016). Entreprenuerial Ecosystem in Cities:  Estabilishing  the  Framework Conditions. The  Journal  of  Technol-
ogy  Transfer ,  Vol  42.  Pp  1030  - 1051.
Autio,  Erkko.  Levie,  Jonathan.  Hart,  Marks &  Acs,  Zoltan.  (  2014  ).  Global  En- treprenuership and Institution : As In- troduction. Small  Business  Econom- ics Journal. Vol 42. Pp 437 - 444.
Cassar,  Nicolas.  (2014).  Decoupling  Eco- nomic  Growth  and  Environmental Degradation  :  Reviewing  Progress  to Date  in  Small  Island  State  of  Malta. Economic  Papers  Sustainability .  Vol 6. Pp 1-22.
Chandler  N,  Gaylen.  DeTienne  R,  Dawn. McKelvie, Alexander & Mumvord V, Troy.  (2011).  Causation  and  Effec- tuation  Process:  a  validation  study. Business  Venturing  Journal .  Vol  26.
Pp 375 - 390.
DeepaBabu.  Manalel,  James.  (2016).  Entre- prneurial  Orientation  and  Firm  Per- formances:  A  Critical  Exam. IOSR JBM Journal . Vol 18,. Pp 21-28
Hennart,  F.  Jean  &  Park,  Y.  Ryeol.  (1993). Greenfield  vs  Acquisition  :  The Strategy of Japanese Investors in The United  States. Journal  of  Manage- ment Science . Vol 39. Pp 1054-1070.
Henrekson,  Magnus  &  Sanandaji,  Tino.  ( 2014 ). Small Business Activity Does Not Measure Entrepreneurship.
Proceeding  of  National  Academy  of Science  USA .  Vol  111.  Pp  1760- 1765.
Hermanto,  Bambang  &  Suryanto.  (2017).
Entrepreneurship  Ecosystems  Policy in  Indonesia. MJSS  Journal .  Vol  8 No. 1. pp 110-115.
Isenberg, Daniel. (2011). The En- trpreunership Ecosystems  Strategy as a  New  Paradigm  of  Economics  Poli- cy:  Principle  for  Cultivating  Entre- prenuership. Babson Global .
Jacobides,  G.,  Michael.  Knudsen,  Thorbjorn &  Augier,  Mie.  (2006).  Benfit  from Innovation:  Value  Creation,  Appro- priation and the Role of Industry. Re- search  Policy  Journal .  Vol  35.  Pp 1200 – 1221.
Jennen,  T.,  Rigby,  C.  &  Allum,  J.  (2016). Stakeholder Engagement in  The Cre- ation  of  an  Entrepreneurial  Ecosys- tems. Journal  of  Asia  Entrepreneur- ship and Sustainability , XII (1). Pp 3- 33
Jurado,  Tanya  &  Bartiti,  Mastina.  (2019). The  Evolution  of  SME  Policy    :  The Case of New Zealand. Regional Stud- ies. Regional Science , Vol 6.1. pp 32- 54.
Krueger  F,  Norris  &  Carsurd,  Alan.  (1993).
Entrepreneurial Intentions : Applying Theory  of  Planned  Behaviour. Jour- nal of Entrepreneurship and Regional Development .  Volume  5.  Pp  315  – 330.
Malecki, E . J (2011). Connecting Local En- treprenuerial  Ecosystem  to  Global Innovation  Network:  Open  Innova-
tion,
Double
Networks and
Knowledge  Integration. International Journal Entrpreunership and Innova- tion  Management ,  Vol  14,  No.1.  pp 36-59.
Mason,  Colin  &  Brown,  Ross.  (2014).  En- treprenuerial  Ecosystem  and  Growth Oriented. OECD.
Mirzanti,  Simatupang  &  Larso.  (2015).  En- treprenurship  Policy  Implementation Model  In  Indonesia. International Journal  of  Entrepreneurship  and Small Businness.
Neumeyer,  Saver  &  Santos,  C.  Susana.
(2017).  The  Effect  of  Team  Conflict on Teamwork Performance.
International  Journal  of  Engineering Education  Perspec tive.  Vol  36.  Pp 502-509.
Nur  Wanita  (2015).  Perkembangan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Palu. Jurnal  Penelitian  Ilmiah  LP2M  IAIN Palu . Vol 3.
Olugbola  A,  Seun.  (2017).  Exploring  Entre- preneurial  Readiness  of  Youth  and Start-Up  Success  Component:  Entre- preneurship Training as a Moderator. Journal of Innovation and
Knowledge.
Reymen,  Isabelle.  Berends,  Rob,  Oudehand & Stultiens, Rutger. (2016). Decision Making  for  Business  Model  Devel- opment. Research  and  Development Management . Vol 47. Pp 595 - 606.
Sarasvati D, Saras & Dew, Nicolas. ( 2005 ).
Creation New Market Through Transformations. Evolutionary  Eco- nomics Journal . Vol 15. Pp 533-565.
Simatupang,  Togar.  Schwab,  Andreas  & Lantu,  C.  Donald.  (2015).  Building Sustanaible  Entreprenuerial  Ecosys- tem. Iowa  State  Digital  Repository , Vol 7.
Sondari, Mery. ( 2014 ). Is Entrepreneur Ed- ucation  Really  Needed  ?  Examining the  Antecedent  of  Entrepreneurial Career  Intention. Proceeding  of  So- cial  dan  Behavioural  Science .  Vol 115. Pp 44 – 53.
Sorama  &  Joensuu  –  Salo  (2016). A  Case Study  of  Entrepreneurial  Ecosystems Related  to  Growth  Firm. Proceeding of  the  European  Conference  11.
Jyvaskyla Vol 15 Pp 754 – 761.
Spigel,  Ben  &  Harisson,  Richard  (2015).
Toward  Proceses  Theory  of  Entre- prenuerial  Ecosytem. The  Strategic Entreprenuership  Journal Vol:  12. Pp 151 – 168.
Stam  &  Spiegel.  (2016),  Entreprenuerial Ecosystems.  Discussion  Paper  Series Utrecht School of Economics . Tjalling  Koopmans  Research  Insti- tute.