## Analisa keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo

## Analysis of existence of welfare institutions social children (LKSA)
in Sidoarjo District
Sutinah
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: sutinah@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 3,5 juta jiwa. Ini pun terbatas pada kelompok anak-anak yang  yatim  piatu  dimana  dari  jumlah  itu  hanya  sedikit  di  antara  mereka  yang  terjangkau  pelayanan  sosial.  Di Kabupaten  Sidoarjo  sendiri,  jumlah  anak  terlantar,  anak  yatim  dan  anak  yatim  piatu  yang  tinggal  di  berbagai panti diperkirakan mencapai angka ribuan, bahkan lebih, dan tidak mustahil pula angkanya kini terus bertambah karena  tekanan  kemiskinan  dan  kondisi  perekonomian  yang  tak  kunjung  stabil.  Kegiatan  sebagaimana dilaporkan,  selain  mencoba  melakukan  indentifikasi  keberadaan  LKSA  di  Kabupaten  Sidoarjo  dalam mengimplementasikan  SNPA,  juga  sekaligus  akan  mengkaji  dan  merumuskan  sebuah  pendekatan  dan  model penanganan anak-anak yang terlantar yang ada di panti. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  kebijakan  dalam  mengoptimalkan  peran  LKSA dalam  pemenuhan  hak  serta  perkembangan  anak  asuhnya.  Dengan  demikian  penelitian  Analisa  Keberadaan Lembaga  Kesejahteraan  Anak  (LKSA)  Di  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  penting  untuk  dilaksanakan.  Metode yang  digunkan  pertama  yaitu mengkaji  dan menganilisis  data  sekunder.  Kedua  melakukan review.  Dan  ketiga yaitu melakukan penggalian data primer ke lapangan. Hasil studi ini menunjukkan kondisi LKSA di Kabupaten Sidoarjo  masih  banyak  yang  belum  memenuhi  standarisasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  SNPA.  Kendala  yang dihadapi  pengurus  LKSA  dalam  memenuhi  standarisasi  SNPA,  selain  berkaitan  dengan  keterbatasan  dana  dan SDM,  juga  karena  jumlah  anak  asuh  yang  dilayani  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  pendanaan  dan  SDM yang diimiliki. Kedua, bagi anak-anak asuh panti, situasi problematik yang mereka hadapi terkait dengan kondisi LKSA.
Kata kunci : anak, identifikasi, kondisi, panti, sejahtera

## Abstract
In Indonesia, it is estimated that the number of abandoned children is around 3.5 million. This is also limited to the group of orphaned children where only a few of them are reached by social services. In Sidoarjo Regency alone,  the  number  of  neglected  children,  orphans  and  orphans  living  in  various  orphanages  is  estimated  at thousands, even more, and it is also possible that the numbers continue to grow now due to poverty pressures and unstable economic conditions. The activity as reported, besides trying to identify the existence of LKSA in Sidoarjo Regency in implementing SNPA, will also simultaneously study and formulate an approach and model for  handling  abandoned  children  in  the  institution.  The  end  result  of  this  activity  is  expected  to  obtain information that can be used as material for policy formulation in optimizing the role of LKSA in fulfilling the rights  and  development  of  foster  children.  Thus  the  research  on  Analysis  of  the  Existence  of  Child  Welfare Institutions (Lksa) in Sidoarjo Regency is important to be carried out. The first method used is reviewing and analyzing secondary data. Second do a review. And the third is conducting primary data mining in the field. The first  result  is  that  in  general  the  conditions  of  LKSA  in  Sidoarjo  Regency  are  still  many  that  do  not  meet  the standards  set  out  in  the  SNPA.  The  obstacles  faced  by  the  LKSA  management  in  fulfilling  the  SNPA standardization, in addition to being related to limited funds and human resources, are also because the number of  fostered  children  served  is  not  proportional  to  the  funding  and  human  resource  capabilities  they  possess. Second, for foster children, the problematic situation they face is related to the LKSA conditions.
Keywords : child, identification, condition, orphanage, prosperous

## Pendahuluan
Pada  tahun  1990  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  melalui  Keppres  36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak  dan  ada  tanggung  jawab  Negara  maupun  pemerintah,  masyarakat,  dan  orang  tua  untuk
kepentingan  terbaik  bagi  anak  agar  meningkatnya  efektivitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak secara  optimal.  Kemudian  KHA  dikuatkan  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak  dan  Kewajiban  Anak,  serta  kewajiban  dan  tanggug  jawab  negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua.  Di  samping  itu  juga  diatur  tentang  kuasa  asuh,  perwalian,  pengasuhan  dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan (Mulia, 2013).
Masa kanak-kanak  menjadi tiga tahap yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun  yaitu  masa dimana keadaan anak masih lemah dan kehidupannya sangat tergantung  kepada orang tua, terutama pada ibu, kemudian  masa  kanak-kanak  pertama  yaitu  umur  2-5  tahun  dan  masa  kanak-kanak  terakhir  yaitu berumur 5-12 tahun (Supramono, 2005).
Anak yatim, anak yatim piatu dan anak-anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori  anak  rawan  atau anak-anak  membutuhkan  perlindungan  khusus  ( children  in  need  of  special protection ). Dalam Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani mau pun sosial.
Panti Asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak  dalam  memenuhi  kebutuhan  fisik,  mental  dan  sosial  pada  anak  asuh  sehingga  memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya (Sidiq, 2017).
Panti  sosial  adalah  suatu  lembaga  kesejahteraan  sosial  yang  mempunyai  tanggung  jawab  untuk memberikan  layanan  kesejahteraan  sosial  kepada  anak  terlantar  dengan  melaksanakan  penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan  memadai  bagi  perkembangan  keperibadiannya  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebagai  generasi penerus  cita-cita  bangsa  dan  sebagai  insanyang  akan  turut  serta  aktif  didalam  bidang  pembangunan nasional (Fathul, 2015).
Alternatif terakhir apabila seorang anak terlantar karena ketidak-mampuan orang tua dalam mengasuh adalah  anak  di  serahkan  ke  pelayanan  sosial  melalui  panti.  Panti  mendorong  masyarakat  untuk  ikut serta  untuk  membantu  menangani  anak  terlantar  melalui  program  perwalian.  Di  mana  anak  terlantar dimungkinkan  mendapatkan  orang  tua  ataupun  keluarga  pengganti  yang  membantu  kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya (Ali, 1986).
Di  wilayah  mana  pun,  banyak  bukti  memperlihatkan  bahwa  anak-anak  selalu  merupakan  kelompok yang  paling  rentan  terhadap  berbagai  proses  perubahan  sosial-politik  dan  ekonomi  yang  tengah berlangsung.  Di  berbagai  komunitas,  anak-anak  seringkali  menjadi  korban  pertama  dan  menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh-kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak.
Bagi  masyarakat  dan  keluarga  miskin,  terlebih  lagi  bagi  anak-anak  yang  terkategori  rawan  dan terlantar,  situasi  krisis  ekonomi  yang  terjadi  dua  dekade  silam  adalah  awal-mula  dari  timbulnya berbagai  masalah  yang  sepertinya  makin  mustahil  untuk  dipecahkan  secara  instan.  Situasi  krisis ekonomi  bukan  cuma  melahirkan  kondisi  kemiskinan  yang  makin  parah,  tetapi  juga  menyebabkan situasi  menjadi  teramat  sulit.  Krisis  ekonomi,  dan  kondisi  perekonomian  nasional  yang  tak  kunjung pulih  meski  bukan  merupakan  satu-satunya  faktor  pencipta  anak-anak  rawan,  tetapi  bagaimana  pun krisis  yang  tak  kunjung  usai  menyebabkan  daya  tahan,  perhatian,  dan  kehidupan  anak-anak  menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan dan terlantar.
Seorang  anak  dikatakan  terlantar,  ketika  anak  tersebut  tidak  memiliki  hak  tumbuh  dan  hak berkembbang  secara  wajar,  tidak  memiliki  pendidikan  yang  layak,  tidak  memperoleh  pelayanan
kesehatan yang memadai. Penyebab dari terlantarnya anka bisa disebabkan oeleh kelalaian, orang tua yang kurang faham akan kondisi anak, dan kelahiran yang tidak dikehendaki (Suyanto, 2013).
Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 3,5 juta jiwa. Ini pun terbatas pada kelompok anak-anak  yang  yatim  piatu  dimana  dari  jumlah  itu  hanya  sedikit  di  antara  mereka  yang  terjangkau pelayanan  sosial  (Irwanto,  1998).  Di  tahun  2015  ini,  bisa  dipastikan  jumlah  anak  terlantar  yang  ada akan  lebih  banyak  lagi,  karena  tekanan  kemiskinan  yang  merambah  ke  berbagai  wilayah.  Di Kabupaten  Sidoarjo  sendiri,  jumlah  anak  terlantar,  anak  yatim  dan  anak  yatim  piatu  yang  tinggal  di berbagai  panti  diperkirakan  mencapai  angka  ribuan,  bahkan  lebih,  dan  tidak  mustahil  pula  angkanya kini terus bertambah karena tekanan kemiskinan dan kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil.
Sebagian anak yang terlantar, terutama anak yatim atau anak yatim piatu, selama ini mereka biasanya tinggal di panti-panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Bagi anak-anak yang terlantar yang tinggal  di  panti-panti,  apa  yang  menjadi  kebutuhan  mereka  sebetulnya  memang  bukan  sekadar memperoleh  perlindungan  dan  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya,  tetapi  yang  tak  kalah  penting  adalah bagaimana  mereka  dapat  memperoleh  jaminan  dan  kesempatan  untuk  dapat tumbuh-kembang  secara wajar. Sekali pun banyak warga masyarakat akan bersimpati dan peduli kepada nasib anak-anak yang terlantar,  tetapi  dalam  kenyataan  mereka  tetap  saja  rawan  diperlakukan  salah,  menjadi  korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan diterlantarkan, atau bahkan dilanggar haknya.
Anak terlantar pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan acapkali dilanggar hak-haknya. (Kemensos, 2014) Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan  meindungi anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan  serta  dapat  perlindunga  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Kominfo,  2011)  Jika  anak  di rawat  oranng  tua  dalam  kualitas  hubungan,  kelekatan  yang  aman  memainkan  peranan  yang  penting dalam perkembangan moral anak (Santrock, 2007).
Di atas kertas, panti asuhan memang merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk membentuk perkembangan  anak-anak  yang  tidak  memiliki  keluarga  ataupun  yang  tidak  tinggal  bersama  dengan keluarga.  Anak-anak  panti  asuhan  biasanya  akan  diasuh  oleh  pengasuh  yang  menggantikan  peran orang  tua  dalam  mengasuh,  menjaga  dan  memberikan  bimbingan  kepada  anak  agar  anak  tersebut menjadi  manusia dewasa yang berguna  dan bertanggung  jawab atas dirinya dan terhadap  masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan data yang dihimpun oleh organisasi sosial Save the Children, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah panti asuhan anak terbanyak  di  dunia. Lebih dari  8.000  panti  asuhan  anak  yang  terdaftar  di  lembaga  sosial  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  jumlah tersebut  akan  mengalami  peningkatan  karena  masih  banyak  panti  asuhan  anak  yang  belum  terdaftar. Jumlahnya  diperkirakan  mencapai  15.000  lebih  panti  asuhan  yang  dapat  menempatkan  Indonesia melonjak  ke  urutan  pertama  sebagai  negara  dengan  jumlah  panti  asuhan  terbanyak  di  dunia (http://news.unpad.ac.id/?p=37106, akses tanggal 15 Januari 2015).
Dalam perkembangannya dewasa ini, peran dan fungsi panti asuhan harus diakui mulai dipertanyakan kefektifannya dalam pengasuhan anak  yang tidak  memiliki  keluarga. Negara-negara pencetus  konsep panti  asuhan,  seperti  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa  pada  saat  ini  sudah  meninggalkan konsep panti asuhan. Hal ini terkait dengan tidak efektifnya panti asuhan dalam memberikan hak dasar setiap  anak,  yaitu  mendapatkan  kasih  sayang  (http://news.unpad.ac.id/?p=37106,  akses  tanggal  15 Januari 2015).
Pada umumnya sebuah panti asuhan  hanya  mempunyai seorang pengasuh, padahal jumlah anak asuh seringkali  lebih  dari  sepuluh  anak.  Akibatnya  kasih  sayang  yang  diberikan  pengasuh  kepada  anak asuhnya  tentunya  sangat  kurang.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  dan  Save the  Children  yang  didukung  oleh  UNICEF  pada  tahun  2006  dan  2007  makin  memperkuat  argumen tersebut. Penelitian yang dilakukan di enam provinsi tersebut bertujuan untuk menyediakan gambaran
yang  komprehensif  tentang  kualitas  pengasuhan  di  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  (PSAA)  di  Indonesia. Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga  yang  menyediakan  akses  pendidikan  kepada  anak  daripada  sebagai  lembaga  alternatif terakhir  pengasuhan  anak  yang  tidak  dapat  diasuh  oleh  orangtua  atau  keluarganya.  Kemudian,  anak- anak  yang  tinggal  di  panti  umumnya  (90%)  masih  memiliki  kedua  orang  tua  dan  dikirim  ke  panti dengan  alasan  utama  untuk  melanjutkan  pendidikan.  Berdasarkan  tujuan  panti  ke  arah  pendidikan, anak-anak  harus  tinggal  lama  di  panti  sampai  lulus  SLTA  dan  harus  mengikuti  pembinaan  daripada pengasuhan  yang  seharusnya  mereka  terima.  Pengurus  panti  tidak  memiliki  pengetahuan  memadai tentang  situasi  anak  yang  seharusnya  diasuh  di  dalam  panti,  dan  pengasuhan  yang  idealnya  diterima anak.
Pada tahun 2007 juga dilakukan penelitian mengenai kehidupan anak di panti asuhan yang dilakukan oleh  anak-anak  penghuni  panti.  Sebanyak  60  anak  dari  enam  panti  di  Kalimantan  dan  Barat  dan Maluku menjadi objek penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kehidupan keseharian mereka  di  panti  dan  di  luar  panti.  Umumnya  anak-anak  mencemaskan  kondisi  setelah  mereka menyelesaikan  SLTA.  Keterbatasan  dukungan  pada  saat  mereka  berada  di  panti,  ketidakdekatan dengan  keluarga,  dan  kehilangan  teman  di  lingkungan  rumah  serta  panti  saat  harus  ke  luar  panti, membuat anak-anak bingung dan cemas.
Berdasarkan  hasil  kedua  penelitian  tersebut  dan  untuk  memposisikan  panti  secara  tepat  sebagai institusi  yang  melaksanakan  fungsi  pengasuhan,  nama  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  dirubah  menjadi Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak.  Dalam  Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak  (SNPA),  semua lembaga  yang  menjalankan  fungsi  pengasuhan  anak,  apapun  namanya  disebut  sebagai  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  yang  disingkat  dengan  LKSA.  Perubahan  kebijakan  khususnya  berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan berbagai sub sistem  lainnya, seperti peran Dinas Sosial/Instansi Sosial, peran pekerja sosial  dan  masyarakat dalam mendukung pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu dilakukan. Hal tersebut merupakan dasar  yang  sangat  strategis  bagi  upaya  pelaksanaaan  pengasuhan  dan  perlindungan  bagi  anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga.
Perundang-undangan  nasional,  baik  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kemudian disempurnakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  telah  menyatakan  pentingnya pengasuhan  anak  oleh  orang  tua  dan  keluarga,  akan  tetapi  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  terpenuhi pada  tataran  implementasi.  Meningkatnya  jumlah  panti  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  sangat diperlukannya  upaya  penyadaran  pada  berbagai  kalangan  agar  mengedepankan  pendekatan  berbasis keluarga  daripada  pendekatan  institusional  dalam  pengasuhan  anak.  Sebagai  langkah  bersama peningkatan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  anak,  telah  dibuat  Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak (SNPA)  untuk  LKSA  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor: 30/HUK/2011. Walaupun demikian, pendidikan utama anak berada di tengah-tengah keluarga. SNPA berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak  yang  digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak  terdiri  dari  prinsip-prinsip  pengasuhan  alternatif,  penentuan respon yang tepat bagi anak, pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 ini.
Keberadaan panti asuhan  di Kabupaten Sidoarjo  menurut informasi  yang  diperoleh  dari Dinas Sosial dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sidoarjo  ditengarai  mengalami  permasalahan  yang  sama  dengan  panti asuhan  pada  umumnya.  Berdasarkan  data  yang  ada,  terdapat  99  lembaga  yang  mengantongi  ijin sebagai  LKSA.  Namun  masih  ada  ketidaksesuaian  antara  ijin  dan  kegiatan  yang  dilakukan  lembaga tersebut.  Dari  sejumlah  LKSA  yang  tersebar  di  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  jumlah  anak  asuh mencapai  3.000  anak,  diduga  sebagian  besar  belum  memenuhi  ketentuan  SNPA.  Keberadaan  SNPA yang belum diimplementasikan oleh LKSA di Kabupaten Sidoarjo tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Kondisi LKSA yang belum memenuhi SNPA
tentunya  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  serius  bagi  perkembangan  anak  asuh  sebagai  akibat dari belum terpenuhinya hak-hak mereka dalam LKSA.
Dari  segi  penampakan  fisik,  perlakuan  dan  ancaman  yang  dihadapi  anak-anak  yang  tinggal  di  panti asuhan barangkali memang tidak sedramatis ketika kita mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi  korban  tindak  kekerasan,  seperti  anak  perempuan  korban  perkosaan  atau  anak-anak  yang menjadi korban tindak kekerasan: terluka secara fisik, atau bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi, dari segi  sosial  dan  psikologis,  ancaman  yang  dihadapi  anak-anak  terlantar  sesungguhnya  tidaklah  kalah berbahaya. Di tingkat individu, anak-anak yang sejak dini terbiasa diterlantarkan,  maka jangan  heran jika  mereka  kemudian  tumbuh  inferior,  rendah  diri  atau  sebaliknya  menjadi  agresif  dan  nakal  untuk menarik  perhatian  orang-orang  di  sekitarnya.  Bahkan,  tidak  mustahil  anak-anak  yang  diterlantarkan, kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan salah pergaulan.
Bagi  anak-anak  terlantar  yang  tinggal  di  panti-panti  asuhan,  untuk  sebagian  persoalan  mereka  kini mungkin  telah  diatasi  dengan  pendekatan  pengasuhan,  pemberian  bantuan  dan  pemberian perlindungan. Tetapi, bagi anak-anak terlantar yang tinggal di luar panti, boleh dikata sampai saat ini masih  belum  terumuskan  pola  pendekatan  macam  apa  yang  tepat  dan  efektif  untuk  dikembangkan. Sekali  pun  di  Kabupaten  Sidoarjo  data  yang  pasti  tentang  jumlahnya  masih  belum  ada,  namun demikian  diduga  di  berbagai  komunitas,  terutama  komunitas  masyarakat  miskin,  jumlah  anak-anak yang  terlantar  ini  relatif  besar.  Akibat  ketidakmengertian,  salah  pengasuhan,  dan  ketidakmampuan keluarga-keluarga yang miskin dan rentan secara sosial, sadar atau tidak, mereka dengan sengaja atau terpaksa kemudian  mengorbankan  kebutuhan dasar anak-anaknya, sehingga terjadilah berbagai kasus anak yang diterlantarkan.
Kegiatan  sebagaimana  dilaporkan,  selain  mencoba  melakukan  indentifikasi  keberadaan  LKSA  di Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mengimplementasikan  SNPA,  juga  sekaligus  akan  mengkaji  dan merumuskan  sebuah  pendekatan  dan  model  penanganan  anak-anak  yang  terlantar  yang  ada  di  panti. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan  kebijakan  dalam  mengoptimalkan  peran  LKSA  dalam  pemenuhan  hak  serta perkembangan  anak  asuhnya.  Dengan  demikian  penelitian  Analisa  Keberadaan  Lembaga Kesejahteraan Anak (Lksa) Di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilaksanakan.

## Metode Penelitian
Studi  ini  pada  dasarnya  selain  bermaksud  mengidentifikasi  situasi  problematik  yang  tengah  dihadapi anak-anak  terlantar  yang  ada  di  lingkungan  panti  asuhan,  juga  sekaligus  mencoba  mengkaji  kinerja panti  asuhan  dan  berbagai  problema  yang  mereka  hadapi  dalam  menjalankan  perannya  sebagai lembaga  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengasuhan  dan  perlindungan  anak.  Secara  garis  besar, metode dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengkaji dan menganilisis  data  sekunder  tentang  anak  terlantar  dan  panti  asuhan  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, survei- survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang kondisi  umum  ini  penting  untuk  mengetahui  peta  makro  permasalahan  anak  terlantar,  khususnya mereka yang tinggal di panti asuhan.
Kedua,  melakukan  review  terhadap  hasil-hasil  studi  mengenai  anak  terlantar  dan  panti  asuhan  pada umumnya.  Review  terhadap  berbagai  hasil  penelitian  tentang  anak  terlantar  dan  panti  asuhan  ini penting  dilakukan  dalam  rangka  menyusun  kerangka  acuan  dan  analisis  terhadap  temuan  data  yang diperoleh  di  lapangan.  Ketiga,  melakukan  penggalian  data  primer  ke  lapangan  untuk  memperoleh gambaran  yang  valid  dan  akurat  mengenai  kondisi  panti  asuhan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Secara keseluruhan,  jumlah panti  yang  diteliti,  menurut rencana sebanyak 100  lembaga sebagaimana terdata dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi, karena sebagian panti sudah tidak lagi beroperasi, kesibukan pengurus, dan sebagian krena menolak untuk dimonitoring, maka pada akhirnya kegiatan ini hanya berhasil memonitor 86 panti asuhan anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

## Hasil dan Pembahasan
Data  yang  berhasil  dikumpulkan,  dalam  kegiatan  ini  telah  diverifikasi,  dan  diolah  dengan  program SPSS. Namun terlebih dahulu dilakukan editing untuk menyaring data yang benar-benar valid. Khusus untuk data kualitatif pengklasifikasian dan pengkategorian data dilakukan oleh tim khusus. Data hasil pendataan yang dilakukan di lapangan ini sudah barang tentu tidak akan ditampilkan mentah-mentah, tetapi diolah dan ditampilkan data-data dalam bentuk yang ringkas dengan harapan agar lebih mudah dipahami pembaca dan memperjelas analisis. Tabel 1 menunjukkan panti yang gagal dimonitoring.
Tabel 1. Panti yang gagal dimonitoring Nama Panti Alamat Uraian Al-Fitriyah Desa Kajartengguli 2/1 Kecamatan Prambon Panti Asuhan Al-Fitriyah yang berlokasi di Desa Kajartengguli 2/1 Kecamatan Prambon sudah tidak aktif dan dapat dikatakan sudah tidak ada. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, panti tersebut sudah vakum dan sekarang ini hanya aktif sebagai Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) yang mendidik anak-anak dalam bidang agama khususnya membaca Al- Qur’an. Nomor kontak yang bisa dihubungi: 081230444797 (Bapak Junaidi) Al-Chusnaini Jl Raya Sukodono RT 15/03 Kloposepuluh Sukodono Para pengurus terlalu sibuk untuk dapat ditemui, sehingga peneliti beberapa kali berusaha menghubungi dan menemui pengurus selalu saja mengalami kegagalan. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pemilik dari Panti Asuhan tersebut meninggal dunia sehingga menyebabkan semakin susahnya menghubungi pengurus yang bersedia diwawancarai Riyadlus Sholihin (Tidak mau krn tgl surat pengantar tdk valid) Jl Kol Sugiono No 83- 87 RT 03/11 Kureksari Waru Pengurus Panti tidak mau diwawacarai dikarenakan surat yang kami perlihatkan dan tujukan kepada panti mengalami kadaluarsa pada tanggal MONEVnya, sehingga dirasakan oleh pengurus panti bahwa surat tersebut tidak valid. YS Sosial Al- Hafizh Jl Raya Suko No 60 Sda Yayasan sosial ini tidak berkaitan dengan LKSA dikarenakan yayasan ini lebih berfokus kepada orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, serta dilapangan tidak ditemukan adanya anak- anak di tempat tersebut, para penghuni atau pasien nya berusia di atas 25 tahun. YS Pondok Sosial Yatim Piatu Fakir Miskin Jl Masjid Nurul Huda RT 05 RW 01 Sarirogo Sda Yayasan sosial ini tidak dapat ditemukan dilapangan, berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa tidak ada yayasan tersebut diwilayah mereka. Ada pun beberapa warga hanya sekedar pernah menderngar mengenai yayasan tersebut, namun dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak jelas kegiatan maupun keberadaannya, sehingga diragukan untuk ada tidaknya oleh warga setempat. Peneliti juga telah melakukan survey lokasi dan tidak ditemukan yayasan tersebut, tidak
adanya plang nama yayasan maupun informasi dari warga setempat. PA Insan Cendekia Perum Pondok Jati CP 11 Panti Asuhan ini telah berpindah tempat di Gubeng, daerah Surabaya. alamat yang terterapun telah berganti penghuni dan sebagian rumahnya telah kosong dan akan dijual. PA Ulul Albab Gebang, Lingkar Timur, Sidoarjo Panti Asuhan ini saat kami mensurvey lokasi ternyata sudah tidak aktif dan tidak terawatt. Selain itu, menurut salah satu pengurus dari panti asuhan terdekat dikatakan bahwa panti asuhan ini telah tutup atau non-aktif. Menurut beberapa sumber dari berbagai panti asuhan yang kami temui bahwa panti asuhan Ulul Albab di sidoarjo tidak ada, baru ada di Surabaya dengan nama Ulul Albab Group. PA At Taubah Jl Lingkar Timur Wedoro Klurak RT 10 RW 02 Candi Panti Asuhan ini tidak ditemukan dilokasi alamat tersebut, dan menurut penuturan dari beberapa warga setempat dikatakan bahwa panti asuhan ini tidak ada di wilayah tersebut, tidak pernah diketahui adanya panti asuhan di wilayah tersebut. Kami telah mensurvey hingga tingkat RT nya, namun tidak diketahui keberadaannya. PA AL-Ittihat Ds. Kalitengah RT 01 RW 03 Tanggulangin Setalah kami mensurvey lokasi panti asuhan diketahui bahwa panti asuhan sudah tidak aktif lagi dikarenakan lokasi panti telah terkena dampak dari lumpur lapindo sehingga panti asuhan ditutup. Selain itu, menurut penuturan dari pengurusa dari panti asuhan terdekat bahwa panti asuhan tersebut sudah tidak aktif. PA Al Mu’awwanah Ds Kedungrawan RT 05 RW 03 Krembung Diketahui bahwa panti asuhan ini sudah tidak aktif. Menurut penuturan salah satu pengurus panti di kecamatan yang sama diketahui bahwa pengurus atau ustad telah melakukan pelanggaran moral sehingga panti asuhan menjadi tidak terurus dan tutup. Selain itu, dari salah satu sumber yang juga pengurus dari salah satu pant asuhan terdekat dikatakan bahwa panti asuhan tersebut sudah tidak aktif, terlihat dari hilangnya kabar dari panti asuhan tersebut serta mulai tidak aktifnya pengurus dalam perkumpulan panti asuhan yang biasa diadakan. UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Jl W. Munginsidi No 25 Sidoarjo UPT ini tidak termasuk kedalam system kerja kabupaten sidoarjo, sehingga enggan untuk diwawancarai. Salah satu alasan juga dikarenakan UPT yang langsung dibawa system kerja provinsi ini memiliki standart LKSA yang berbeda denan kabupaten sidoarjo, standart yang digunakan yaitu standart provinsi. Serta surat ijin yang diperbolehkan yakni langsung dari provinsi Jawa Timur. UPT Rehabilitasi Gelandangan & Jl Pahlawan No 5 Sidoarjo UPT ini tidak termasuk kedalam system kerja kabupaten sidoarjo, sehingga enggan
Pengemis untuk diwawancarai. Salah satu alasan juga dikarenakan UPT yang langsung dibawa system kerja provinsi ini memiliki standart LKSA yang berbeda denan kabupaten sidoarjo, standart yang digunakan yaitu standart provinsi. Serta surat ijin yang diperbolehkan yakni langsung dari provinsi Jawa Timur. UPT Lingkungan Pondok Sosial Sidoarjo (LIPONSOS) Jl Sekolahan No 1 Kutuk Sidokare Sidoarjo UPT ini tidak berkaitan dengan LKSA, serta saat peneliti berada dilokasi tidak ditemukan ada nya anak-anak. UPT ini hanya penampungan sementara sehingga jikapun ada anak kecil langsung dipindahkan di unit yang lainnya. Panti Wredha Lanudal Juanda Jl Malang No 4 Komple TNI AL Juanda-Sedati Panti ini tidak berkaitan dengan LKSA dikarenakan panti ini khusus untuk purwirawan.
Di  akhir  laporan,  selain  dikemukakan  kembali  ringkasan  atau  temuan-temuan  pokok  yang  diperoleh tentang kondisi panti asuhan dan situasi problematik yang dihadapi anak terlantar, juga dikemukakan beberapa  rekomendasi  yang  perlu  diperhatikan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  panti  asuhan sesuai  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  30  Tahun  2011  agar  keberadaan  anak  terlantar  tidak  makin berkembang  ke arah yang dapat merugikan upaya pemenuhan  hak-hak anak sesuai  UU Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

## Panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Panti  asuhan  atau  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  merupakan  lembaga  yang  memiliki misi  sosial  yakni  membentuk  perkembangan  anak-anak  yang  tidak  memiliki  keluarga  ataupun  yang tidak  tinggal  bersama  dengan  keluarga.  Peran  pengasuh  dalam  lembaga  ini  sangat  vital  dan  penting sebagai  figur  subtitusi  atau  pengganti  peran  orang  tua  dalam  mengasuh,  menjaga  dan  memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya  dan  terhadap  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  di  kemudian  hari.  Mengingat  makna penting  peran  dan  fungsi  panti/lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  atau  lembaga  pengasuhan  anak maka visi misi dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak seharusnya  mendasarkan  diri  pada  pemenuhan  hak-hak  anak  sebagaimana  tertuang  dalam  Konvensi Hak  Anak  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  serta  berbagai  jenis  peraturan  negara  yang mengatur upaya perlindungan terhadap anak
Sebagaimana  tertuang  dalam  dalam  Konvensi  Hak  Anak  bahwa  pada  dasarnya  anak  yang  lahir  ke dunia harus terpenuhi hak-hak nya yang meliputi; hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan  hak  partisipasi.  Terkait  dengan  hak  hidup  maka  setiap  anak  yang  lahir  ke  dunia,  dalam  kondisi apapun ia berhak untuk hidup, dan tidak ada satu pihak pun yang memiliki wewenang meniadakan hak hidup  anak.  Sementara  itu  hak  tumbuh  kembang  mengandung  konsekuensi  adanya  akses  kesehatan yang optimal dan pendidikan yang bermutu untuk semua anak. Hak perlindungan adalah semua anak berhak  dilindungi  dari  berbagai  jenis  kekerasan,  eksploitasi  dan  diskriminasi.  Hak  partisipasi  dalam kehidupan  sosial  dan  budaya  diartikan  bahwa  setiap  anak  berhak  bersosialisasi  dengan  lingkungan sekitar,  bergaul,  bermain  dan  belajar  dengan  teman  sebaya  dan  menyatakan  pendapat  sesuai  dengan usia dan kematangan anak.
Pemenuhan  berbagai  ragam  hak  anak  tersebut  harus  diberlakukan  bagi  semua  anak  tanpa  terkecuali dengan  mendasarkan  pada  prinsip  dasar  hak  anak  yakni;  non  diskriminasi  (non  discrimination), kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child), kelangsungan hidup dan perkembangan anak  (survival  and  development),  dan  memberikan  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  (respect  for the views of the child). Untuk kepentingan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut maka negara,
pemerintah,  masyarakat,  orangtua  dan  keluarga  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
Panti  pengasuhan  anak  yang  banyak  terdapat  di  Kabupaten  Sidoarjo  selama  ini  merupakan  lembaga kesejahteraan  sosial  anak  yang  memberikan  pelayanan  terhadap  anak-anak  yang  diharapkan  mampu memberi  dukungan  bagi  anak  di  dalam  keluarga  dengan  orientasi  utama  penguatan  kapasitas pengasuhan  dalam  keluarga.    Persoalannya  adalah  apakah  layanan  yang  diberikan  oleh  panti  selama ini  telah  sesuai  dengan  standar  nasional  pengasuhan  anak  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor:  30/HUK/2011.  Pada  pada  bagian  berikut  ini hendak  dikemukakan  beberapa  temuan  penting  dari  hasil  kajian  lapangan  yang  dilakukan  di  panti- panti yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data hasil kegiatan lapangan tersebut, selanjutnya dirumuskan  saran/rekomendasi  yang  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kontruktif  yang  dapat digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  kebijakan  dalam  mengoptimalkan  peran  LKSA  dalam pemenuhan hak serta perkembangan anak asuh.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di berbagai Panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada  Di  Kabupaten  Sidoarjo  selanjutnya  dapat  dikemukakan  beberapa  temuan  penting  antara  lain: Pertama,  secara  umum  kondisi  LKSA  di  Kabupaten  Sidoarjo  masih  banyak  yang  belum  memenuhi standarisasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  SNPA.  Kendala  yang  dihadapi  pengurus  LKSA  dalam memenuhi  standarisasi  SNPA,  selain  berkaitan  dengan  keterbatasan  dana  dan  SDM,  juga  karena jumlah  anak  asuh  yang  dilayani  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  pendanaan  dan  SDM  yang diimiliki.  Kedua,  bagi  anak-anak  asuh  panti,  situasi  problematik  yang  mereka  hadapi  terkait  dengan kondisi LKSA yang belum memadai adalah berusaha beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Meski pun  kondisi panti acapkali tidak sesuai  dengan standarisasi yang telah ditetapkan, tetapi anak- anak asuh yang ada umumnya tidak mempermasalahkan.
Secara  lebih  rinci,  temuan  hasil  kajian  yang  dilakukan  di  lapangan  adalah  sebagai  berikut:  Pada umumnya  panti/lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  status lahan  dan  bangunan  milki  sendiri.  Artinya  pihak  panti  memiliki  hak  sepenuhnya  atas  tanah  dan bangunan yang mereka tempati dan manfaatkan untuk melakukan aktivitas pengasuhan anak-anak. Di samping  seluruh  panti  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  juga  telah  memiliki  akte  pendirian.  Identitas panti sangat jelas karena sudah terdaftar pada lembaga pemerintah atau ditandatangani oleh pihak atau lembaga  yang  berwenang.  Hal  ini  terlihat  dari  mayoritas  panti  (90,7%)  telah  berstatus  terdaftar  di Dinsosnaker Sidoarjo bahkan sebanyak 60,46% panti yang ada juga telah terdaftar pada Depkumham Sidoarjo.  Sementara  itu  sebanyak  32,56%  panti  menyatakan  saat  ini  tengah  dalam  proses  mendaftar dan 7,08% menyatakan belum terdaftar. Dari hasil kajian lapangan juga ditemukan sebanyak 91,86% panti menyatakan telah ber NPWP dan hanya sebanyak 8,14 % masih belum memiliki NPWP.
Terkait  dengan  status  operasional  panti  dari  86  panti  yang  dikunjungi  sebanyak  87,21%  panti menyatakan  saat  ini  status  operasionalnya  adalah  sebagai  panti  pusat  dan  hanya  sebanyak  12,79% dengan  status  operasional  cabang.  Sampai  sejauh  ini  ditemukan  bahwa  panti  yang  ada  di  Kabupaten Sidoarjo  sebagian  besar  (98,84%)  telah  memiliki  AD/ART  dan  hanya  sebanyak  1,16%  yang  belum memiliki AD/ART. Apabila memperhatikan bidang kegiatan yang dilakukan panti terlihat bahwa panti yang  ada  lebih  banyak  sebagai  yayasan  sosial  (73,26%)  dibandingkan  dengan  yayasan  pendidikan (26,74%).  Sedangkan  status  pendaftaran  anak  asuh  umumnya  juga  masih  berlaku  di  mana  sebanyak 73,26% panti menyatakan status pendaftaran anak asuh masih berlaku, sementara itu sebanyak 16,28% menyatakan statusnya masih dalam proses pengurusan ulang dan sebanyak 10.46% menyatakan status pendaftaran anak asuh sudah tidak berlaku.
Meski selama ini panti memperoleh dana dari berbagai sumber tetapi trend yang terlihat menunjukkan bahwa  sumber  dana  yang  terbesar  lebih  bersifat  perseorangan  (63,95%)  daripada  dari  sumbangan pemerintah  (11,63%)  dan  perusahaan  (5,81%)  serta  sumbangan  pengurus  (6,98%).  Sementara  itu dengan  sumber  pendanaan  lebih  banyak  bersifat  perseorangan  panti  memberikan  peluang  pada  anak asuh untuk memberikan fasilitas jenjang pendidikan mayoritas sampai dengan tingkat SMA sederajat
(66,28%).  Sementara  itu  sebanyak  31,40%  panti  bersedia  memfasilitasi  jenjang  pendidikan  sampai tingkat perguruan tinggi atau sarjana pada anak-anak asuhnya.
Studi  ini  menemukan  anak-anak  yang  ada  di  panti  terlihat  masih  cukup  banyak  anak-anak  di  panti yang belum memiliki akte kelahiran. Sebanyak 76,70% panti menyebutkan bahwa sampai saat ini ada sekitar  9  anak  kebawah  yang  tidak  memiliki  akte  kelahiran  dan  sebanyak  14%  mengaku  di  panti mereka ada sekitar 10-19 anak yang tidak  memiliki akte  kelahiran. Pada umumnya panti yang ada di Kabupaten  Sidoarjo  telah  cukup  lama  berdiri.  Mayoritas  telah  melakukan  aktivitas  pengasuhan  anak lebih  dari  11  tahun  (53,5%)  dan  jumlah  pengurus  yang  dimiliki  oleh  panti  sebagian  besar  ternyata tidaklah  terlampau  banyak  yakni  hanya  sekitar  2-11  orang  (74,40%).  Relatif  sedikitnya  jumlah pengurus  ternyata  juga  diikuti  oleh  sedikitnya  jumlah  pengasuh  panti  di  mana  sebagian  besar  panti memiliki 4 pengasuh dan dibawahnya (57%). Sementara itu sebanyak 24,4% panti mengaku memiliki 5-9  orang  pengasuh.  Hanya  sebanyak  3,5%  panti  yang  mengaku  memiliki  pengasuh  sebanyak  30 orang  atau  lebih.  Meski  kebanyakan  panti  memiliki  jumlah  pengasuh  yang  terbatas  tetapi  faktanya banyak  panti  yang  memiliki  pekerja  sosial.  Mayoritas  panti  (86%)  yang  ditemui  mengaku  mereka memiliki  9  orang  kebawah  pekerja  osial  yang  membantu  aktivitas  dalam  panti.  Banyak  sedikitnya jumlah pengasuh dan pekerja sosial yang membantu aktivitas panti biasanya juga disesuaikan dengan jumlah  anak  asuh  yang  ada  di  panti.  Menurut  data  yang  ada  sebanyak  19,8%  panti  menyebutkan bahwa  anak  asuh  yang  ada  di  panti  sejumlah  60  anak  lebih.  Sementara  itu  sebanyak  80,2%  panti mengaku bahwa anak asuh yang mereka layani sebanyak kurang dari 60 anak.
Di tiap panti yang ada di Kabupaten Sidoarjo dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi dengan jumlah kamar yang beragam. Sebanyak 48,80% panti menyatakan satu kamar tidur dihuni 4 anak dan di bawahnya dan sebanyak 34,90% kamar tidur dihuni untuk 5-9 anak. Sementara itu sebanyak 58,1% panti  memiliki  sekitar  4  anak  per  kamar  mandi  dan  di  bawahnya  dan  sebanyak  25,6%  panti menyatakan  satu  kamar  mandi  untuk  sekitar  5-9  anak.  Banyak  sedikitnya  jumlah  kamar  tidur  dan kamar  mandi  sangat  ditentukan  oleh  luas  lahan  panti.  Mayoritas  panti  yang  ada  di  Sidoarjo  ternyata memiliki  lahan seluas 60-559  m2 (65,1%)  dan sebanyak 34,9% panti  memiliki  luas lahan  diatas 559 m2.
Berkaitan dengan fasilitas makan dan pakaian untuk anak dari hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa pada umumnya panti telah memfasilitasi makan anak asuh sebanyak 3 kali sehari (76,54%) dan sebanyak  17,28%  menyatakan  memberikan  fasilitas  makan  dan  minum  secara  bebas.  Bahkan sebanyak  82,72%  panti  mengaku  selama  ini  telah  memberikan  fasilitas  makan  tambahan  pada  anak asuh  secara  tidak  menentu.    Di  samping  fasilitas  makanan  pokok  dalam  keseharian  panti  selama  ini juga memenuhi jenis makanan seperti susu, teh, kue dan buah meski dengan intensitas yang sering dan jarang.    Sementara  itu  penyediaan  makanan  yang  paling  sering  dilakukan  oleh  panti  adalah  dengan nasi  dan  lauk  secara  bebas  (59,26%)  dan  sebanyak  32,1%  menyatakan  nasi  disediakan  secara  bebas tetapi untuk lauk pauk dijatah.
Dalam soal menu makanan pengurus panti umumnya sering melakukan diskusi dengan anak (44,44%), sementara  itu  sebanyak  28,4%  menyatakan  tidak  pernah  mendiskusikannya.  Ketersediaan  fasilitas makan  seperti:  pring,  sendok,  garpu  dan  gelas  juga  telah  banyak  disediakan  oleh  pihak  panti.  Selain fasilitas makan di panti anak-anak asuh juga telah memperoleh fasilitas pakaian. Mayoritas panti yang ditemui  menyatakan  bahwa  selama  ini  anak-anak  telah  memperoleh  fasilitas  3  stel  pakaian  untuk pekaian sehari-hari (84,88%) dan sebanyak 2 stel seragam sekolah (93,02%) serta 1 stel pakaian batik (77,91%).  Di  samping  seragam  sekolah  dan  pakaian  sehari-hari,  anak-anak  di  panti  selama  ini  juga telah  memperoleh  fasilitas  pakaian  olah  raga  (86,04%)  dan  pakaian  ibadah  (sarung/  mukena)  untuk anak-anak (90,7%) serta sajadah (91,86%).
Untuk  fasilitas  pendidikan  sebagian  besar  panti  menyebutkan  bahwa  selama  ini  telah  memberikan berbagai jenis fasilitas untuk semua anak seperti; buku tulis (93,03%), buku paket (94,19%), alat tulis (94,19%),  uang  saku  (81,39%)  dan  uang  transportasi  untuk  anak  asuh  (63,95%).  Selain  fasilitas pendidikan dalam bentuk buku dan uang saku anak-anak asuh juga telah  memperoleh fasilitas terkait dengan  ketersediaan  guru  bimbingan  dan  pendidikan  ketrampilan.  Menurut  data  yang  ada  sebanyak
54,65%  menyatakan  bahwa  selama  ini  panti  teleh  menyediakan  guru  bimbingan  belajar  pelajaran dengan  memadai  dan  34,88  menyampaiakan  tidak  menyediakan  fasilitas  tersebut.  Sementara  untuk pendidikan ketrampilan sebagian besar panti mengaku tidak menyediakan fasilitas tersebut (46,51%).
Dalam  masalah  pemenuhan  kesehatan  selama  ini  panti  juga  telah  memberikan  fasilitas  untuk kebersihan badan  maupun ruangan seperti; sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, handuk, dan pembalut untuk  semua  anak  yang  tinggal  di  panti.  Selain  peralatan  untuk  kebersihan  badan  pihak  panti  juga telah  menyediakan  alat-alat  kebersihan  yang  lain  seperti;  sapu,  kain  pel,  cairan  pembersih  dan  sikat. Meski fasilitas untuk kebersihan badan dan ruangan telah disediakan oleh panti tetapi untuk aktivitas pemeriksaan  kesehatan  rutin  untuk  anak  asuh  (44,19%)  dan  kepemilikan  kartu  jaminan  kesehatan untuk anak (56,98%) masih belum/tidak dilakukan oleh panti yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Secara  umum  ketersediaan  beberapa  jenis  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  panti  ternyata  telah tersedia  dan  dalam  keadaan  layak.  Sarana  dan  prasarana  dimaksud  antara  lain:  lemari  untuk menyimpan  dokumen/data  anak  (83,72%),    fasilitas  untuk  berkesenian  (66,67%),  fasilitas  ruang fasilitas  ruang  ibadah  (87,65%),  bacaan  untuk  anak  (56,79%),  fasilitas  tempat  tidur  yang  berbeda untuk laki-laki dan perempuan (82,72%), fasilitas kamar mandi terpisah yang berbeda untuk laki-laki dan  perempuan  (80,25%),  ketersediaan  fasilitas  kunci  kamar  mandi  (64,20%),  fasilitas  kamar  mandi dengan  rasio  1:5  (70,37%),  fasilitas  kunci  kamar  tidur  (72,83%),  fasilitas  obat-obatan  standar (77,78%),  fasilitas  pencahayaan  kamar  tidur  anak  (85,18%0,  ketersediaan  lemari  pakaian  di  kamar tidur  anak  (92,60%),  ketersediaan  fasilitas  cermin  di  kamar  tidur  anak  (79,01%)  dan  ketersediaan fasilitas luas kamar tidur 4,5 meter persegi per anak (56,79%).
Meski kebanyakan panti yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah dilengkapi berbagai jenis fasilitas yang memadai  tetapi  dari  kajian  ini  ditemukan  masih  banyaknya  panti  yang  belum  dilengkapi  fasilitas secara layak. Beberapa fasilitas yang masih tidak tersedia secara layak antara lain; peralatan pemadan kebakaran  (91,36%),  fasilitas  bermain  untuk  anak  (53,09%),  fasilitas  olahraga  (51,85%),  ruang perpustakaan  (51,85%),  ruang  pelayanan  kesehatan  anak  (80,25%),  dan  Ketersediaan  fasilitas  meja belajar di kamar tidur anak (65,43%).
Berdasarkan  hasil  kajian  lapangan  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  sebagian  besar  panti/  lembaga pengasuhan  anak  di  Kabupaten  Sidoarjo  selama  ini  telah  melakukan  asesmen  tentang  identitas  dan latar belakang anak (72,09%) dan asesmen 82,56% panti menyatakan bahwa mereka telah melakukan asesmen terkait dengan identitas, kompetensi, latar belakang relawan panti (82,56%).
Berkaitan  dengan  aktivitas  diskusi  regular  untuk  membicarakan  kekerasan  terhadap  anak-anak,  dari data  yang  ada  menunjukkan  hanya  sebanyak  25,58%  panti  atau  lembaga  pengasuhan  anak  yang menyatakan  melakukan  diskusi  yang  bersifat  regular  untuk  membicarakan  kekerasan  terhadap  anak- anak  secara  rutin.  Sementara  itu  sebanyak  29,07%  menyatakan  pernah  melakukan  diskusi  tetapi intensitasnya jarang.
Dari hasil kajian lapangan yang dilakukan ditemukan sebagian besar panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sidoarjo ternyata telah melaksanakan kebijakan dan peraturan sebagaimana ditetapkan  oleh  standar  nasional  pengasuhan  anak  dengan  baik.  Berbagai  kebijakan  dan  peraturan dimaksud  antara  lain;    kesempatan  anak  beribadah  (diungkapkan  oleh  100%),  kesempatan  anak menjalin  komunikasi  dengan  orang  tua  dan  keluarga  baik  melalui  surat  maupun  tilpun  (93,83%), kesempatan  anak  untuk  menerima  tilpun  pukul  09.00  s.d.  21.00  (77,78%),    kesempatan  anak  untuk menggunakan tilpun pukul 09.00 s.d. 21.00 (74,08%),  memfasilitasi pertemuan bulanan anak  dengan ortu/keluarga  (66,67%),  kesempatan  berkunjung  dan  bertemu  teman  (85,18%),  kesempatan berkunjung  dan  bertemu  guru  (85,18%),  kesempatan  anak  menyatakan  pendapat  (91,36%),  tidak bersikap  diskriminatif  terhadap  anak  panti  (87,65%),  penyensoran  surat/tilpun  untuk  anak  (55,56%), kesempatan  anak  tidur  minimal  8  jam  (82,72%)  dan  kesempatan  anak  memiliki  waktu  luang  2  jam sehari (90,12%).
Kendati  cukup  banyak  kebijakan  dan  peraturan  terkait  dengan  pemenuhan  hak  anak  yang  telah dilaksanakan  dengan  baik  tetapi  terdapat  beberapa  jenis  peraturan  yang  masih  belum  atau  tidak dilaksanakan.  Berbagai  jenis  peraturan  dimaksud  antara  lain  kesempatan  anak  untuk  menggunakan internet pukul 09.00 s.d. 21.00 dengan didampingi pengurus (dikemukakan oleh 37,04%), kesempatan anak  menjalin  relasi  dengan  lawan  jenis  (40,74%)  pendidikan  reproduksi  sehat  untuk  anak  (40,74%) dan kewajiban anak piket jaga di hari Sabtu/Minggu/libur (48,15%).
Terkait  dengan  fasilitas  yang  disediakan  panti  agar  anak  dapat  pulang  atau  mengungjungi  orang  tua dan  keluarga  ternyata  tidak  seluruh  panti  menyediakan  fasilitas  untuk  seluruh  anak.  Untuk  beberapa panti  memang  disediakan  fasilitas  untuk  seluruh  anak-anak  panti  ketika  mereka  akan  mengungjungi orang tua atau keluarga. Tetapi secara persentatif jumlah panti  yang  menyediakan  fasilitas bagi anak ketika  akan  pulang  atau  mengunjungi  orang  tua  dan  keluarga  dan  yang  tidak  menyediakan  tidaklah jauh berbeda. Fasilitas untuk  kesempatan pulang  minimal 2 bulan sekali  misalnya, sebanyak 51,85% menyatakan  menyediakan untuk semua anak, tetapi di saat yang sama sebanyak 37,04%  menyatakan tidak  pernah  menyediakan  fasilitas  tersebut.  Kecenderungan  yang  hampir  sama  juga  terlihat  untuk fasilitas  biaya  transport  di  mana  sebanyak  54,33%  menyatakan  menyediakan  fasilitas  tersebut  tetapi sejumlah  30,86%  menyatakan  tidak  pernah  menyediakan  fasilitas  biaya  trasport.  Bahkan  untuk fasilitas penjemputan anak setelah mengunjungi orang tua atau keluarga sebanyak 62,96% menyatakan tidak menyediakan fasilitas tersebut. Kondisi yang sama juga ditemukan terkait dengan fasilitas biaya transport  orang  tua  yang  akan  berkunjung  ke  panti  di  mana  sebagian  besar  panti  tidak  menyediakan fasilitas tersebut.
Secara administratif panti-panti yang berhasil dikunjungi masih belum dilengkapi dengan nomor induk anak  dan  nomor  induk  petugas  atau  staf. Sebanyak  53,49%  panti  yang  ditemui  menyebutkan  bahwa selama  ini  masih  belum  atau  tidak  dilengkapi  dengan  nomor  induk  anak.  Sementara  itu  sebanyak 72,09% panti juga  menyatakan tidak  memiliki nomor  induk petugas atau staf panti  yang  mendukung aktivitas panti atau lembaga pengasuhan anak. Realitas administrasi ini memperlihatkan bahwa selama ini  keberadaan  panti  atau  lembaga  pengasuhan  anak  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  sebagian  besar masih belum didukung oleh kelengkapan administrasi khususnya terkait dengan nomor induk anak dan nomor  induk  petugas  atau  staf  yang  mendukung  aktivitas  panti/  lembaga  pengasuhan  anak.  Meski secara  administratif  kebanyakan  panti  atau  lembaga  pengasuhan  anak  yang  ditemui  masih  belum lengkap  terutama  terkait  dengan  nomor  induk  (anak  maupun  petugas)  tetapi  dalam  hal  keberadaan petugas  khusus  data  base  dan  jadual  kegiatan  anak  ternyata  menunjukkan  kondisi  yang  cukup  baik. Menurut  data  yang  ada  sebanyak  72,09%  menyebutkan  bahwa  keberadaan  panti  telah  dilengkapi dengan  petugas  khusus  data  base  dan  sejumlah  75,58%  panti  mengaku  bahwa  selama  ini  mereka memiliki  jadual  kegiatan  untuk  anak  asuh  yang  tinggal  di  panti  atau  lembaga  kesejahteraan  sosial anak.

## Simpulan
Panti  pengasuhan  anak  yang  banyak  terdapat  di  Kabupaten  Sidoarjo  selama  ini  merupakan  lembaga kesejahteraan  sosial  anak  yang  memberikan  pelayanan  terhadap  anak-anak  yang  diharapkan  mampu memberi  dukungan  bagi  anak  di  dalam  keluarga  dengan  orientasi  utama  penguatan  kapasitas pengasuhan  dalam  keluarga.    Persoalannya  adalah  apakah  layanan  yang  diberikan  oleh  panti  selama ini  telah  sesuai  dengan  standar  nasional  pengasuhan  anak  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di berbagai Panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  selanjutnya  dapat  dikemukakan  beberapa  temuan  penting  antara  lain: Pertama,  secara  umum  kondisi  LKSA  di  Kabupaten  Sidoarjo  masih  banyak  yang  belum  memenuhi standarisasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  SNPA.  Kendala  yang  dihadapi  pengurus  LKSA  dalam memenuhi  standarisasi  SNPA,  selain  berkaitan  dengan  keterbatasan  dana  dan  SDM,  juga  karena jumlah  anak  asuh  yang  dilayani  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  pendanaan  dan  SDM  yang diimiliki.  Kedua,  bagi  anak-anak  asuh  panti,  situasi  problematik  yang  mereka  hadapi  terkait  dengan kondisi LKSA yang belum memadai adalah berusaha beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada.
Meski pun  kondisi panti acapkali tidak sesuai  dengan standarisasi yang telah ditetapkan, tetapi anak- anak asuh yang ada umumnya tidak mempermasalahkan.

## Daftar Pustaka
Ali Ridho (1986) Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung.
Fathul A (2015) Peran Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) “Harapan” Majeluk Mataram Dalam  Meningkatkan  Kreativitas  Anak  Terlantar.  Mataram:  Biro  Penerbit  Sekolah  Tinggi Ilmu Administrasi. 16-17.
Irwanto MF & Jeffry A (1999) Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi. Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial, dan UNICEF.
Kominfo  (2011)  Pedoman  Oprasional  Pendampingan:  Pekerja  Sosial  Berhadapan  dengan  Hukum. Jakarta.
Mulia A (2013) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Jakarta: P3KS Press. Santrock JW (2007) Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga. Supramono G (2005) Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Suyanto B (2013) Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  226-227. Suyanto  B  &  Sri  SH  (eds.)  (2000)  Pekerja  Anak:  Masalah  dan  Upaya  Penanganannya.  Surabaya:
Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.
Suyanto B  dkk (eds.) (2000) Tindak  kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya.
Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.
Suyanto  B  dkk  (eds.)  (2000)  Child  Abuse  dan  Anak  yang  Berkonflik  Dengan  Hukum.  Surabaya:
Kerjasama LPA Jatim, UNICEF dan POLDA Jatim.
Suyanto B & Sri SH (2003) Krisis dan Child Abuse. Surabaya: Airlangga University Press. Suyanto B (2003) Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan. Surabaya: Airlangga University Press.
Suyanto B (2012) Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media Kencana.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor:  30/Huk/2011  Tentang  Standar  Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
NN  (2000)  Challenges  for  a  New  Generation.  The  Situation  of  Children  and  Women  in  Indonesia 2000. UNICEF dan Pemerintah RI.
NN (2000) Pedoman Pembinaan Anak Terlantar. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/