## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 1 bulan Juni 2023

## ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Analysis Of Child Case Settlements Associated With The Law In View From Positive Law And Islamic Law

## Nur Akifah Janur
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nurakifahjanur93@gmail.com
Mohammad Maulana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene hujanamarah@gmail.com
Jasmani Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone jasmani_iainbone@gmail.com

## Abstrak
Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak k yang g berkonflik dengan h hukum, a anak yang menjadi korban n , dan anak k sebagai saksi i tindak k pidana a . Di Indonesia Penyelesaian  perkara  Anak  berhadapan  dengan  hukum  selalu  di  lakukan  dengan konsep restorative (Diversi yang mengasumsikan bahwa semua pihak, pelaku, korban dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan .  Melihat kompleksitas yang menyertai keadilan restoratif pada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji penyelesaian  perkara  hukum  anak  sesuai  dengan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Maqasid Al Syari’ah  (Tujuan Hukum islam) dan Hukum Positif dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana. penelitian ini  merupakan  penelitian  kepustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, dengan melihat keadilan restoratif dalam hukum Positif dan Hukum Islamnya. pada  sistem  hukum  islam  konsep  restorative  dikenal  dengan  konsep  islah (Perdamaian)yang dimaksudkan  untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan.
Kata  Kunci : Anak Berhadapan  dengan Hukum,  Konsep  restorative,  Hukum  Positif, Hukum Islam

## Abstract
Children in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are  victims, and children who are witnesses to crimes. In Indonesia,  solving the problem of children dealing with the law is always carried out with a restorative concept (diversion) which views all parties, perpetrators, victims and society as having equal opportunities  to  resolve  conflicts  caused  by  a  crime.  Seeing  the  complexity  that accompanies restorative justice for children who are in conflict with the law, the authors
are  interested  in  resolving  child  legal  issues  in  accordance  with  Positive  Law  and Islamic Law. This study aims to determine the value of Maqashid Al Syari'ah (Islamic Law) and Positive Law in the process of resolving criminal cases. This research is a library research. The approach used is normative and considers restorative justice in positive and Islamic law.  law. In the Islamic legal  system, the restorative concept  is known  as  the  concept  of  islah  (peace)  which  is  intended  to  preserve  the  soul,  mind, property and offspring.
Keywords : Child Against Law, Restorative Concept, Positive Law, Islamic Law

## I. PENDAHULUAN
Anak  sebagai  aset  pembangunan  nasional  harus  diperhatikan  sesuai  dengan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, sulit mewujudkan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Dari segi hukum, pengertian anak dalam pengertian hukum positif Indonesia (ius contitutum/ius operatum) secara  umum  disebut  sebagai  orang  yang  belum  dewasa (minor/minor), sebagai  orang yang belum dewasa/minor (minor/inferiority). ) atau sering juga diartikan sebagai anak, yang berada di bawah pengawasan seorang wali ( jarig ondervoordij minor). 1
Undang-undang Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak di bawah  umur  sebagai  anak  berusia  12  tetapi  belum  18  tahun  dan  membagi  anak  yang terlibat dalam kejahatan menjadi tiga kategori:Anak yang melakukan tindak pidana (pasal 3  KUHP),  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  (anak  korban)  Pasal  1  ayat  4  UU Hukum  Pidana  Anak,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  (saksi  anak),  ayat  5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. 2
Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menimbulkan pertanyaan mengenai  jumlah  anak  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  apalagi  perbuatan anak  sangat  beragam  dan  beragam.  Penyalahgunaan  identitas  dan  pekerjaan,  atau melakukan  eksploitasi  atau  pencurian  hanya  untuk  memenuhi  kewajibannya.  harapan Akibat  perilaku  tersebut,  banyak  orang  tua  yang  mengeluhkan  perilaku  anaknya  yang
1 Bagus  Gede  Brahma  Putra,  Gde  Made  Swardhana,  and  Sagung  Putri  M.E  Purwani,  “Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  Ditunjau  Dari  Aspek  Kriminologi  (Study  Kasus  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem),” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , 2018, 1–15.
2 Rachmawati Rachmawati, “Settlement of Child Matters Faced with Law According to Law No. 11 of 2012,” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam 2, no. 2 (2020): 291–311.
lepas  kendali,  cuek,  bahkan  bertindak  di  luar  batas,  seperti  melawan  orang  tuanya. 3
Namun  penyelesaian  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  seringkali terjadi  kesalahan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  dimana  anak  sebagai pelaku tindak pidana, namun melalui proses hukum seperti dengan proses hukum yang diterapkan kepada pelaku dewasa.
Secara konseptual dan filosofis, prioritas perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai  orang  yang  masih  belum  mampu  secara  psikologi  dibandingkan  dengan  orang dewasa. . Oleh karenanya diupayakan semaksimal mungkin dilakukan diversi pada saat anak melakukan tindak pidana. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup  banyak  ragam  dan  kompleksitas  isu  mulai  dari  anak  melakukan  kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak  merujuk  pada  legislasi,  norma  dan  standar,  prosedur,  mekanisme  dan  ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum..
Studi  tentang  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan  dalam  Islam  mendahului keberadaan aturan tentang anak-anak dalam hukum positif. Tujuan hukuman dalam Islam tidak hanya mengakui adanya tujuan balas dendam sebagai tujuan utama hukuman , tetapi juga  mengenal  adanya  tujuan-tujuan  lain  seperti  rehabilitasi  pelaku  dan  juga  restoratif antara  pelaku  dan  korban.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dianalisis  peneliti, diantanya: Bagaimana penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Positif, dan Bagaimana penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis-Normative  menggunakan  studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan sejarah  hukum.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan
3 Putra,  Swardhana,  and  Purwani,  “Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Ditunjau  Dari  Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem).”
Undang-undang  dan  pendekatan  teologi  normatif  (hukum  islam).  Sumber  data  yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang. Dan Data Sekunder berupa buku- buku  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  Penyelesaian  Perkara  anak  berhadapan dengan hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka  (literatur,  hasil  penelitian,  majalah  ilmiah,  buletin  ilmiah,  jurnal  ilmiah  dsb). Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi  Undang- Undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.
Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus anak dalam kaitannya dengan UU No. 11  Tahun  2012  dan  nilai  Maqashid  as-Syariah  yang  tergabung  dalam  sistem  peradilan restoratif  peradilan  anak.  Hubungan  tersebut  dapat  berupa  hubungan  sebab-akibat, hubungan  korelasional,  hubungan  komparatif,  atau  hubungan  untuk  memenuhi persyaratan  tertentu.  Kajian  ini  bersifat  deskriptif-analitik  dan  memberikan  gambaran tentang  nilai  konsep  keadilan  remedial  situasi  adil  berkonflik  dengan  hukum  (ABH) Maqashid Syari'ah (tujuan hukum Islam).

## III. PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  perkara  anak  berhadapan  dengan  hukum  menurut  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Aplikasi  prosedur  restoratif  justice  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada dasarnya dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1)  disebutkan  bahwa  setiap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  para  penegakan hukum baik dari tingkat kepolisian, jaksa dan pengadilan wajib terlebih dahulu dalam menangani kasusnya menggunakan restoratif justice. Selanjutanya dalam menggunakan restoratif  justice  diupayakan  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus anak  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  tertentu  dari  proses  pidana  formal  ke penyelesaian  damai  antara  tersangka/  terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan  korban yang  difasilittasi  oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing  Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
Terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  penerapan  diversi  pada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  ketentuan  tersebut  termuat  dalam  Pasal  7  UU  Nomor  11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat  2 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 4
Jadi kasus yang bentuk penyelesaiannya berupa diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, jika anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain  itu,  aparat  penegak  hukum  melakukan  upaya  diversi  terhadap  anak,  melalui beberapa langkah yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut ini :
(1) Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  Anak  dan orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan  masyarakat;  dan  kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
Dalam  ketentuan tersebut, diversi  dapat  dilakukan melalui pelibatan anak dan orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pendamping  masyarakat  dan pekerja sosial profesional dalam pendekatan restoratif. Selain itu, prosedur diversi harus memperhatikan  kepentingan  korban  tindak  pidana  anak,  kesejahteraan  dan  tanggung jawab  anak pelanggar hukum  dengan menghindari  stigmatisasi  negatif terhadap anak
4 Presiden Republik Indonesia, “ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Lex Et Societatis , no. 153 (2012): 39, https://www.balitbangham.go.id/po- content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf.
dan pembalasan terhadap anak, serta harus diterapkan dalam masyarakat.
Kemudian  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  para  penegak  hukum, misalnya  penyidik,  jaksa  penuntut  umum  dan  hakim  dalam  proses  diversi  yang disebutkan dalam Pasal 9 berikut ini:
a. Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam  melakukan  Diversi  harus mempertimbangkan:
1) Kategori tindak pidana;
2) Umur Anak;
3) Hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas;  dan  dukungan  lingkungan keluarga dan masyarakat.
b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2) Tindak pidana ringan;
3) Tindak pidana tanpa korban; atau
4) Nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat.
Selanjutnya , penerapan diversi haruslah mendahulukan persetujuan korban/orang tua/ wali, sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan uraian sebagai berikut :
1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi  setempat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  ayat  (2)  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  bersama  pelaku  dan/atau keluarganya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  serta  dapat  melibatkan  tokoh masyarakat.
2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat    berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## 2. Penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam
Ketentuan mengenai anak yang melakukan tindak pidana  berdasarkan hukum islam dapat dilihat pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 59 :
َم ُ لُح ْ لا ُم ُ كْن ِم ُ لا َ ف ْط َ ا ْ لا  َغ َ لَب ا َذ ِا َو
ْيِلَع ُ ه للّٰا َو ْۗ هِتٰي ٰ ا ْم ُ ك َ ل ُ ه للّٰا  ُن ِ يَبُي َكِل ٰذَك ْْۗم ِهِلْبَق  ْنِم  َنْي ِذ َّ لا َ ن َذ ْ أَت ْسا اَم َ ك اْوُن ِذ ْ أَت ْسَي ْ ل َ ف
ٌمْي ِك َح ٌم
Terjemahannya:
“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin,  seperti  orang  orang  yang  sebelum  mereka  meminta  izin.  Demikianlan  Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Konsep  pemidanaan  anak  masih  berdasarkan  kriteria  pertanggungjawaban pidana (al-mas'uli-yah  al-jinaiyyah), yaitu:  adalah  perbuatan  yang  dilarang  yang dilakukan dengan sukarela dan pelaku kejahatan mengetahui akibat perbuatannya. Islam juga  mengakui  alasan-alasan  keringanan  sebagai  dasar  untuk  mengesampingkan hukuman  seseorang.  Alasan-alasan  ini  termasuk  seperti  paksaan (Ikrah), mabuk,  gila dan ketidakdewasaan . 5 Anak tidak dihukum atas kejahatan mereka karena seorang anak tidak  memiliki  tanggung  jawab  hukum  sampai  dia  berusia  dewasa  (diatas  18  tahun) Hakim  hanya  berhak  menasehati  anal  atas  kesalahannya  yang  akan  membantunya mengoreksinya dan mencegahnya melakukan kesalahan di masa depan.
Dalam  hukum  Islam,  penyelesaian  perkara  pidana  anak  berbeda  dengan ketentuan  dalam  hukum  positif.  Dalam  hukum  Islam,  menyelesaian  kasus  yang melibatkan anak berbeda dengan mengadili orang dewasa. Dalam Islam dikenal metode ampunan (al-'afwu) dan damai (sulh), sehingga hukuman ditiadakan  karena ampunan dan perdamaian. Menurut pemikiran Syafi'i dan Hanbali, perdamaian memiliki makna ganda,  yaitu  pengampunan  kejahatan  atau  kompensasi  melalui Diyat. Kedua  arti tersebut  berarti  pembebasan  dari  hukuman  terhadap  korban  tanpa  menunggu persetujuan pelaku  . 6
5 Khairani Mukdin and Novi Heryanti, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 6, no. 2 (2020): 61, https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790.
6 Rokhmadi, Hukum Acara Pidana Islam , Lawwana, 2016.Hal 65
Fuqaha  berbeda  pendapat    tentang  siapa  yang  harus  membayar  diyat  untuk kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak.  Menurut  Malik  dan  Abu  Hanifah  serta sekelompok fuqaha,  seluruh Diyat adalah milik keluarga. Menurut Syafi'i, jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh anak, maka diya dikenakan terhadap harta milik anak  itu  sendiri.   Silang  pendapat  diantara  fuqaha  berpangkal  pada  ketidakjelasan perbuatan  anak-anak  antara  yang  sengaja  dengan  yang  tersalah.  Fuqaha  yang memandang  segi  kesengajaan  lebih  kuat  mewajibkan  diyatnya  harus  diambil  dari hartanya  sendiri. Sedangkan  fuqaha yang  memandang  kemiripannya dengan  tersalah yang  lebih  kuat  mewajibkan  pembayaran  diyat  itu  diambil dari harta keluarganya.
Ketentuan pembayaran kompensasi ( diyat) pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dibebankan kepada keluarga yang dapat membantu dalam pemenuhan  kompensasi  kepada  korban  dan  mencegah  terjadinya  perselisihan  antara pelaku dan korban. Kompensasi tersebut dapat diberikan kepada korban dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Korban ataupun orang tua/ walinya dapat menerima kompensasi ( diyat) dari pelaku sesuai dengan nominal yang telah disepakti antar kedua belah pihak. 7
Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum islam dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) fase. Pertama, yaitu fase dimana anak tidak mempunyai kemampuan berfikir ( idrak). Pada  fase  ini  anak  berusia  0-7  tahun.  Anak  pada  usia  ini  dianggap  tidak mempunyai  kemampuan  berpikir  atau  disebut  juga  anak  yang  belum mumayiz. Pada rentang  usia  ini,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  bentuk  apapun  itu,  anak tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Namun,  dapat bertanggungjawab dalam hal keperdataan yaitu memberikan ganti rugu kepada korban. Kedua, pada fase ini anak berusia 7 tahun hingga anak tersebut baligh, terkait batas usia baligh pendapat ulama mengatakan bahwa baligh berada pada rentang usia hingga 15 (lima belas) tahun.  Apabila anak yang melakukan tindak pidana pada fase ini, maka anak  tersebut  dianggap  telah  dewasa  secara  hukum  meskipun  anak  tersebut  belum dewasa  dalam  arti  sebenanrnya.  Dalam  fase  ini,  anak  tidak  bertanggungjawab  secara pidana, namun dikenai ta’diby atau mendidik. Implikasinya bahwa anak yang pada fase
7 Muhammad Ikbal Farhan, “Oleh : MUHAMMAD IQBAL FARHAN,” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , 2014, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD  IQBAL  FARHAN- FSH.pdf.
ini melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikatakan anak ini sebagai pelaku ataupun residivis meskipun ada hukuman yang diberikan ke anak. 8

## IV. KESIMPULAN
Terdapat  persamaan  konsep  penyelesaian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang tertuang  dalam  hukum  positif  (UU  Nomor  11  Tahun  2012)  dengan  hukum  islam. Keduanya mendahulukan  kepentingan terbaik  anak  dan mengupayakan  agar  anak tidak tercatat sebagai pelaku tindak pidana.  Jika anak melakukan suatu perbuatan pidana, maka peneyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau mendamaikan.  Dalam hukum positif disebut  dengan  diversi  (musyawarah),  dengan  ketentuan  jika  anak  tersebut  melakukan perbuatan  pidana  yang  hukumannya  kurang  dari  7  (tujuh)  tahun  penjara  dan  tidak mengulangi  perbuatannya.  Dalam  Islam  dikenal  metode  ampunan  ( al-'afwu ) dan  damai ( sulh ),  sehingga  hukuman  ditiadakan    karena  ampunan  dan  perdamaian.  Menurut pemikiran Syafi'i  dan Hanbali, perdamaian  memiliki  makna  ganda, yaitu  pengampunan kejahatan  atau  kompensasi  melalui  Diyat.  Kedua  arti  tersebut  berarti  pembebasan  dari hukuman terhadap korban tanpa menunggu persetujuan pelaku.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rokhmadi. Hukum Acara Pidana Islam , 2016. Skripsi Farhan, Muhammad Ikbal. “Oleh : MUHAMMAD IQBAL FARHAN.” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , 2014.

## Jurnal
Ifa Latifa Fitriani. “Islam Dan Keadilan Restroratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 2, no. 2 (2012): 207–38. Mukdin,  Khairani,  and  Novi  Heryanti.  “Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum.” Gender Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies 6,  no.  2  (2020):  61. https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790.
Putra,  Bagus  Gede  Brahma,  Gde  Made  Swardhana,  and  Sagung  Putri  M.E  Purwani.
“Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditunjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Karangasem).” Kertha  Wicara :
Journal Ilmu Hukum , 2018, 1–15.
Rachmawati, Rachmawati. “Settlement of Child Matters Faced with Law According to Law No. 11 of 2012.” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam 2, no. 2 (2020): 291–311. Peraturan
8 Ifa  Latifa  Fitriani,  “Islam  Dan  Keadilan  Restroratif    Pada  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum,” In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 2, no. 2 (2012): 207–38.
Presiden  Republik  Indonesia.  “Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.” Lex  Et  Societatis ,  no.  153  (2012):  39. https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf.
Link Internet https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD IQBAL FARHAN-FSH.pdf.