## Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak

## Indah Hapsari
Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia
Abstract.  This  study  aims  to  examine  whether  tax  knowledge  and  tax  service  quality  affect  restaurant  taxpayer compliance,  with  tax  awareness  and  tax  sanctions  as  moderating  variables.  Respondents  in  the  study  were  100 restaurant taxpayers in Surabaya. Through multiple linear regression test and absolute difference test, it is known that  tax  knowledge  and  tax  service  quality  have  a  significant  effect  on  restaurant  taxpayer  compliance. Furthermore, the tax awareness variable is able to strengthen the influence between tax knowledge and the quality of  tax  services  on  restaurant  taxpayer  compliance.  Meanwhile,  tax  sanctions  can  also  strengthen  the  influence between  tax  knowledge  and  restaurant  taxpayer  compliance,  but  cannot  moderate  the  effect  between  tax  service quality and restaurant taxpayer compliance. This indicates the importance of self-awareness as well as the existence of a punishment factor in motivating taxpayer compliance itself.
Keywords. Restaurant taxpayer compliance; Tax Awareness; Tax Sanctions.
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  pengetahuan  pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  restoran,  dengan  kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak  sebagai  variabel moderasi. Responden dalam penelitian adalah 100 wajib pajak restoran yang terdapat di kota Surabaya. Melalui uji regresi  linear  berganda  dan  uji  selisih  mutlak,  diketahui  bahwa  pengetahuan  pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selanjutnya, variabel kesadaran pajak mampu memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak maupun kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  restoran.  Sementara  itu,  sanksi  pajak  juga  dapat  memperkuat  pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dengan kepatuhan  wajib  pajak  restoran,  namun  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  antara  kualitas  pelayanan  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kesadaran diri sekaligus adanya faktor hukuman di dalam memotivasi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
Kata kunci .  Kepatuhan wajib pajak restoran; Kesadaran Pajak; Sanksi Pajak.
Corresponding author. Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id How  to  cite  this  article. Hapsari,  I.  (2023),  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  dengan  Moderasi  Kesadaran  dan Sanksi Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 11(2) 315-328. History of article. Received: Juni 2023, Revision: Juli 2023, Published: Agustus 2023 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i2.50646 Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Kepatuhan
wajib pajak
menggambarkan  bagaimana  perilaku  wajib pajak di dalam segala kewajiban perpajakannya, termasuk di dalamnya perhitungan, penyetoran, hingga penyampaian perpajakan.  Dalam  suatu  lingkup  pajak daerah,  kepatuhan  wajib  pajak  tentu  sangat dibutuhkan  guna  meningkatkan  pendapatan asli  daerah,    sehingga  dapat  mendorong kesejahteraan  dan  pembangunan  daerah tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  menjadi perhatian pemerintah daerah, karena penerimaan yang bersumber dari pajak masih mendominasi sumber pendapatan, yang nantinya  akan  digunakan  dalam  pembiayaan APBD  ke  depannya.  Pendapatan  Asli  Daerah
di  Surabaya  selalu  dituntut  meningkat  per tahunnya.  Pada  2019  hingga  2021,  target PAD di Surabaya mencapai Rp 3,8 triliunhingga  4,2  triliun.  Namun  pada  2021, target PAD ini hanya terealisasi Rp 3,8 triliun. Meski  demikian,  target  PAD  2022  tetap dinaikkan dengan kisaran Rp 4,7 triliun, yang menggambarkan  betapa  besarnya  kebutuhan pendanaan  pemerintah  kota  Surabaya  untuk menutupi  segala  aktivitas  pengeluarannya. Adapun sumber PAD ini berasal dari berbagai macam  jenis  pajak  daerah,  seperti  PBB, BPHTB, hingga pajak restoran.
Berkenaan  dengan  pajak  restoran, maka fenomena berkembangnya jumlah usaha kuliner seharusnya berdampak pada pemasukkan  pajak  tersebut.  Ketua  Asosiasi
Pengusaha Kafe dan Restoran Jatim menyebutkan bahwa usaha kuliner di
Surabaya
tumbuh
20%
dengan dilatarbelakangi  pengusaha  milenial.  Meski demikian,  kontribusi  realisasi  pajak  restoran pada  2019-2021  hanya  sebesar  Rp  400miliar hingga  500  miliar,  lebih  kecil  dibanding dengan jenis pajak daerah lainnya (bkkpd.surabaya.go.id). BPKPD (Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah) Surabaya  masih  menjaring  dan  melakukan pendataan restoran dan warung dengan omset tertentu,  yang  sudah  sewajarnya  menjadi wajib  pajak  restoran.  Bahkan,  Pemerintah masih  mendapati  kasus  menunggaknya  pajak restoran,  dengan  sanksi  peringatan  tanda silang  pada  tempat  usahanya  dan  upaya penagihan  beserta  sanksi  atas  ketidaktaatan pembayaran  pajak  restoran.  Oleh  sebab  itu, BPKPD  Surabaya  masih  mengawasi  para pemilik  restoran  untuk  terus  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  restoran.  Pemerintah bahkan  masih  mencoba  upaya  pemasangan software  yang  menyeluruh  bagi  wajib  pajak restoran,  sehingga  jejak  transaksi  dapat terekam pada pemerintah.
Pada  dasarnya,  terdapat  beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  restoran.  Beberapa studi penelitian terdahulu, umumnya mengkaji  faktor  pengetahuan  pajak,  kualitas pelayanan pajak, hingga faktor kesadaran dan sanksi  pajak,  yang  menjadi  determinan  para wajib pajak untuk bertindakpatuh.
Berdasarkan  planned  of  behaviour  theory, dorongan  untuk  berperilaku  didasarkan  pada suatu  keyakinan, yang mana   ditentukan pula dari faktor internal  seperti  pengetahuan  pajak dan  kesadaran  pajak,  serta  faktor  eksternal seperti  kualitas  pelayanan  pajak  dan  sanksi pajak. Wijayanah dan Basuki (2022)
menyebutkan  bahwa  voluntary  compliance akan terwujud melalui pendekatan enforcement paradigm , service paradigm , dan trust paradigm .
Teori planned behaviour pada
dasarnya merupakan perluasan dan pengembangan dari theory of reasoned action, dimana  teori  ini  mengkorelasikan  antara faktor keyakinan dengan perilaku, yang mana
dalam  hal  ini,  sikap  terhadap  perilaku ( attitude ), norma subyektif ( subjective norm ), dan  persepsi  pengendalian  atas  perilaku  akan secara bersama-sama membentuk niat individu dan perilaku individu itu sendiri atau perceived  behavioral  control (Ajzen,  1985). Ajzen  (1991)  juga  mengungkapkan  bahwa individu  melakukan  suatu  perilaku  sesuai sikap  yang  dimilikinya  terhadap  suatu perilaku,  dan  jika  perilakunya  dapat  diterima oleh orang sekelilingnya sehingga menumbuhkan kesadaran terhadap
lingkungan sosialnya. Adapun faktor pengendalian  individu  terhadap  perilakunya perlu ditelaah dan dilaksanakan guna memahami perilakunya.
Pengetahuan  pajak  adalah  informasi yang  dimiliki  wajib  pajak  mengenai  aturan dasar ketentuan pajak yang berlaku. Penelitian  Febtrina,  Ahmad,  dan  Mustika (2022),  Ghesiyah  (2022),  Supriyati  dan Hapsari  (2021),  Masari  dan  Suartana  (2019), Wibiyani  dan  Ardiyanto  (2019),  serta Sucandra  dan  Supadmi  (2016)  menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sementara itu,  penelitian  Marilyn,  Firmansyah,  dan Trisnawati  (2022),  Sharini  dan  Asyik  (2021), Yulia,  dkk  (2020),  Tambun  dan  Muhtiar (2019),  serta  Fitrianingsih,  Sudarno,  dan Kurrohman (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kualitas  pelayanan  pajak  adalah persepsi  wajib  pajak  mengenai  pelayanan  di dalam membantu dan melaksanakan kebutuhan  pajak  seseorang.  Penelitian  Dewi dan  Pravitasari  (2022),  Ramadhanty  dan Zulaikha (2020), Masari dan Suartana (2019), Mediawati  (2018),  serta  Sucandra  dan Supadmi  (2016)  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sementara  itu, penelitian  Bahri  (2020),  Safitri  dan  Silalahi (2020),  Wibiyani  dan  Ardiyanto  (2019), Zahrani dan Mildawati (2019), serta Supartini dan  Barokah  (2018)  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran pajak adalah kondisi dimana  wajib  pajak  benar-benar  memahami pentingnya pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya  secara  sukarela.  Penelitian Ramadhan  dan  Laili  (2022)  mengungkapkan bahwa  kesadaran  pajak  dapat  memoderasi pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  Studi Darmayasa,  Pariani,  dan  Mandia  (2022) menyatakan  bahwa  kesadaran  pajak  dapat memoderasi  moral  dan  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  pajak  adalah  persepsi  terhadap hukuman  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak ketika  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  PenelitianYuesti  (2022)  serta Utami  (2021)  mengungkapkan  bahwa  sanksi pajak  dapat  memoderasi  pengaruh  antara pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sedangkan  Studi  Astuti  dan  Panjaitan (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi aspek moral dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  fenomena  dan  riset  gap dalam  penelitian  terdahulu,  maka  penelitian ini  akan  mengkaji  pengaruh  pengetahuan pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  restoran  di  kota Surabaya, dengan kesadaran pajak dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Niat  Wajib  Pajak,  khususnya  wajib pajak restoran, untuk bertindak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni: (1) sikap  Wajib  Pajak  itu  sendiri  dalam kehidupan  dan  terkait  pekerjaannya,  (2) norma subyektif yang menumbuhkan kesadaran  akan  pentingnya  kontribusi  pajak restoran  selaku  pajak  daerah  dalam  tatanan kehidupan  dan  pembangunan  daerah,  (3) persepsi  positif  atas  kontrol  perilaku  Wajib Pajak restoran, dimana persepsi  pengendalian dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku.
Ketiga  hal  tersebut  muncul  melalui faktor  internal  dan  eksternal  Wajib  Pajak. Faktor  internal  Wajib  Pajak  dapat  berupa pengetahuan  dan  kesadaran  wajib  pajak,
sedangkan faktor eksternal Wajib Pajak dapat berasal  dari  lingkungan,  sosial,  dan  hukum yang  dalam  penelitian  ini  tercermin  pada kualitas  pelayanan  pajak  dan  sanksi  pajak. Apabila  Wajib  Pajak  memiliki  pengetahuan dan  pemahaman  pajak,  bahkan  dikendalikan melalui  sanksi  pajak  yang  ada,  maka  akan semakin  memperkuat  sikap  dan  norma subyektif  yang  dimiliki  untuk  berperilaku patuh  terhadap  ketentuan  pajak  daerah  yang berlaku.
Pengetahuan  perpajakan  merupakan informasi  mengenai  aturan  dasar  ketentuan pajak  yang  berlaku  (Richardson,  2006). Ketika  wajib  pajak  memiliki  informasi  lebih mengenai  aturan  dan  pelaksanaan  pajak restoran,  maka  hal  ini  akan  membuat keyakinan  tertentu  pada  diri  wajib  pajak, sehingga  terbentuk  niat  dan  perilaku  untuk menghitung,  membayar,  hingga  melaporkan pajak  restorannya  berdasarkan  peraturan perpajakannya.  Semakin  banyak  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak,  maka  akan semakin  besar  pula  tingkat  kepatuhannya. Penelitian  Febtrina,  Ahmad,  dan  Mustika (2022),  Ghesiyah  (2022),  Supriyati  dan Hapsari  (2021),  Masari  dan  Suartana  (2019), Wibiyani  dan  Ardiyanto  (2019),  serta Sucandra  dan  Supadmi  (2016)  menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
H1  :  Pengetahuan  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kualitas  pelayanan  pajak  merupakan persepsi  wajib  pajak  atas  para  fiskus  atau petugas  pajak,  hingga  sarana  dan  atribut  lain yang  disediakan  dalam  rangka  melayani  dan membantu kebutuhan pajak seseorang. Ketika fiskus  mampu  memberikan  layanan  personil yang baik dan memadai, hingga menyediakan sarana dan teknologi yang melebihi ekspektasi  wajib  pajak  dalam  pelayanan kebutuhan dan administrasi perpajakan, maka hal  ini  akan  membuat  wajib  pajak  semakin nyaman  di  dalam  melaksanakan  kewajiban pajak  restorannya.  Pada  saat  personil  pajak atau  pegawai  badan  pengelolaan  keuangan dan  pajak  daerah  mampu  memberikan pelayanan  yang  sigap  dan  sopan,  dengan didukung sarana dan teknologi yang
memadai,  maka  bantuan-bantuan  ini  akan memotivasi  wajib  pajak  restoran  untuk  untuk berperilaku  patuh,  dimana  muncul  keinginan untuk  membayar  dan  memenuhi  segala kewajiban pajak restorannya. Hal positif yang terbentuk  dari  suatu  kualitas  pelayanan  yang baik, akan membentuk niat dan perilaku untuk bertindak  patuh.    Penelitian  Dewi  dan Pravitasari (2022), Ramadhanty  dan Zulaikha (2020), Masari dan Suartana (2019), Mediawati  (2018),  serta  Sucandra  dan Supadmi  (2016)  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak restoran
Kesadaran pajak adalah kondisi dimana  wajib  pajak  benar-benar  memahami pentingnya  pajak  restoran  dan  menjalankan kewajiban  perpajakannya  secara  sukarela. Wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan pajak,  tentu  akan  semakin  termotivasi  untuk berperilaku  patuh,  tatkala  dalam  dirinya terdapat  sikap  sadar  mengenai  pentingnya pajak  untuk  pembangunan  suatu  daerah. Wajib  pajak  yang  memiliki  persepsi  positif terhadap  kualitas  pelayananpajak,  tentu  juga akan semakin terdorong untuk berperilakupatuh, tatkala dalam dirinya terdapat  sikap  sadar  mengenai  pentingnya pajak untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah.    Faktor  internal  berupa  kesadaran inilah,  yang  akan  memperkuat  keyakinan dalam  diri  wajib  pajak,  bahwa  pengetahuan peraturan  pajak  tidak  hanya  untuk  diketahui, namun  juga  harus  dijalankan  sesuai  aturan dan realitanya, demi kepentingan pembangunan  daerah.  Ketika  wajib  pajak restoran mendapati dirinya memiliki informasi  aturan  pajak  restoran  yang  cukup, bahkan ketika dirinya mendapatkan pelayanan pajak  yang  memuaskan  dari  petugas  pajak, maka  sikap  untuk  bertindak  patuh  dalam menjalankan  kewajiban  pajak  restorannya akan  semakin  menguat  pada  saat  dirinya menyadari betapa pentingnya keberadaan dan kontribusi  dari  pajak  restorannya.  Dalam  hal ini,  kesadaran  akan  semakin  memperkuat pengaruh  pengetahuan  pajak  dan  kualitas
pelayanan  pajak,  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  restoran,  dimana  wajib  pajak  dengan kesadarannya  akan  menumbuhkan  sikap patuh  secara  sukarela.  Penelitian  Ramadhan dan  Laili  (2022)  mengungkapkan  bahwa kesadaran  pajak  dapat  memoderasi  pengaruh antara  pengetahuan  pajak  dengan  kepatuhan wajib pajak.
H3  :  Kesadaran  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dan kepatuhan wajib pajak restoran.
H4  :  Kesadaran  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  kualitas  pelayanan  pajak dan kepatuhan wajib pajak restoran.
Sanksi  pajak  adalah  persepsi  atas hukuman  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak restoran  ketika  tidak  mampu  memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan  pengendali  atas  perilaku  wajib pajak,  dimana  sanksi  pajak  dapat  menjadi pemacu wajib pajak yang memiliki pengetahuan  pajak  restoran  yang  memadai atau  bahkan  mendapati  kualitas  pelayanan pajak  yang  baik  dari  petugas  pajak,  untuk semakin  bertindak  patuh  terkait  kewajiban pajak  restorannya.  Sanksi  pajak  merupakan bagian  faktor  eksternal,  dimana  sanksi  yang memberatkan  dan  dapat  membuat  efek  jera akan  memperkuat  suatu  keyakinan  di  dalam diri  wajib  pajak  restoran,  baik  wajib  pajak tersebut  berpengetahuan  pajak  tinggi  atau merasakan kualitas pelayanan yang memadai, untuk  semakin  berperilaku  patuh  di  dalam segala aktivitas pemenuhan pajak restorannya. Penelitian  Yuesti  (2022)  serta  Utami  (2021) mengungkapkan  bahwa  sanksi  pajak  dapat memoderasi pengaruh antara pelayanan pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selanjutnya, studi Astuti dan Panjaitan (2018) menyatakan bahwa  sanksi  pajak  dapat  memoderasi  aspek moral  dan  demografi  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
H5  :  Sanksi  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dan kepatuhan wajib pajak restoran.
H6  :  Sanksi  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  kualitas  pelayanan  pajak dan kepatuhanwajib pajak restoran.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  dengan  data  primer.  Penelitian menggunakan  populasi  wajib  pajak  restoran yang  nomor  objek  pajaknya  diumumkan dalam  situs  BPKPD  Surabaya.  Adapun jumlah  wajib  pajak  restoran  di  Surabaya adalah  3.717,  dengan  demikian,  didapatkan sampel  100  responden  melalui  rumus  slovin. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan  purposive  sampling,  yakni  wajib pajak  restoran  di  Kota  Surabaya  yang menjalankan  usahanya  min.1  tahun.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  adalah teknik survey, melalui penyebaran kuesioner. Jumlah  sampel  responden  = 3.717 ∶   (1 + 3.717 x 0,12)   =  97,38  ≈  100
Variabel  independen  dalam  penelitian ini  adalah  pengetahuan  pajak  dan  kualitas pelayanan  pajak.  Variabel  moderasi  dalam penelitian  ini  adalah  kesadaran  pajak  dan sanksi pajak.Variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak restoran.
Pengetahuan  pajak  adalah  informasi yang  diketahui  dan  dimiliki  wajib  pajak mengenai  aturan  dasar  ketentuan  pajak  yang berlaku, yang dalam hal ini berkenaan dengan pajak  restoran.  Pajak  restoran  dalam  lingkup Surabaya  diatur  melalui  Peraturan  Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak  Daerah.  Pengetahuan  pajak  memiliki  5 butir  pernyataan  kuesioner  dengan  4  skala likert,  yang  diukur  melalui  indikator  tarif, pengisian  surat  pemberitahuan  pajak  daerah (SPTPD),  batas  maksimal  penyetoran  pajak restoran,  mekanisme  perhitungan,  dan  sanksi bagi  yang  tidak  melakukan  kewajiban  pajak restoran.
Kualitas  pelayanan  pajak  merupakan persepsi  wajib  pajak  atas  para  fiskus  atau pertugas pajak, hingga sarana dan atribut lain yang  disediakan  dalam  rangka  melayani  dan membantu kebutuhan pajak seseorang. Kualitas  pelayanan  pajak  memiliki  5  butir pernyataan  kuesioner  dengan  4  skala  likert, yang  diukur  melalui  indikator  petugas  yang tanggap,  perilaku  ramah  dan  sopan,  sarana dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai,
teknologi informasi, dan mekanisme pembayaran yang efisien.
Kesadaran pajak adalah kondisi dimana  wajib  pajak  memahami  pentingnya pajak  restoran  dan  menjalankan  kewajiban perpajakannya  secara  sukarela.  Kesadaran pajak  memiliki  4  butir  pernyataan  kuesioner dengan  4  skala  likert,  yang  diukur  melalui indikator  kesesuaian  pajak  restoran  dengan omsetnya,  manfaat  pajak  restoran,  dampak dari  ketidaksesuaian  pembayaran,  dampak penunggakan/keengganan  membayar  pajak restoran.
Sanksi  pajak  adalah  persepsi  atas hukuman  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak restoran  ketika  tidak  mampu  memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki 4 butir pernyataan kuesioner dengan 4  skala  likert,  yang  diukur  melalui  indikator beratnya  sanksi,  sanksi  sebagai  sarana pendidik  wajib  pajak,  besaran  sanksi  yang diberikan,  dan  pengenaan  sanksi  tanpa toleransi.
Kepatuhan wajib pajak restoran adalah perilaku wajib pajak restoran terkait pelaksanaan  kewajiban  pajak  restorannya. Kepatuhan  wajib  pajak  restoran  memiliki  6 butir  pernyataan  kuesioner  dengan  4  skala likert, yang diukur melalui indikator pemenuhan kewajiban pajak, tunggakan pajak restoran,  ketepatwaktuan  pembayaran  pajak restoran, kelengkapan data persyaratan pembayaran  dan  pelaporan,  penyampaian pemberitahuan  pajak,  dan  sikap  terhadap pelanggaran pajak.
Penelitian ini menggunakan uji regresi linear  berganda  dan  uji  selisih  mutlak.  Uji regresi  linear  berganda  atau  yang  terdapat dalam  persamaan  regresi  I  (PRg.I)  dilakukan untuk  menguji  hipotesis  pertama  dan  kedua. Sementara  itu,  uji  selisih  mutlak  atau  yang terdapat dalam persamaan selisih mutlak I-IV (PSM.I,  PSM.II,  PSM.III,  dan  PSM.IV) dilakukan  untuk  menguji  efek  moderasi  pada hipotesis  ketiga  hingga  keenam.  Adapun persamaan  regresi  dan  selisih  mutlak  adalah sebagai berikut.
Y  =  a + b1X1 + b2X2  … … … … . . (PRg. I)
𝐘  =  𝐚 +  𝐛𝟑𝐙𝐗𝟏 +  𝐛𝟒𝐙𝐗𝐌𝟏 +  𝐛𝟓𝐀𝐛𝐬𝐗𝟏𝐗𝐌𝟏 (𝐏𝐒𝐌. 𝐈) 𝐘  =  𝐚 +  𝐛𝟔𝐙𝐗𝟐  +  𝐛𝟕𝐙𝐗𝐌𝟏 +  𝐛𝟖 𝐀𝐛𝐬𝐗𝟐𝐗𝐌𝟏 (𝐏𝐒𝐌. 𝐈𝐈) 𝐘 =  𝐚 + 𝐛𝟗𝐙𝐗𝟏 +  𝐛𝟏𝟎𝐙𝐗𝐌𝟐 +  𝐛𝟏𝟏 𝐀𝐛𝐬𝐗𝟏𝐗𝐌𝟐 (𝐏𝐒𝐌. 𝐈𝐈𝐈) 𝐘 =  𝐚 + 𝐛𝟏𝟐𝐙𝐗𝟐 + 𝐛𝟏𝟑𝐙𝐗𝐌𝟐 +  𝐛𝟏𝟒 𝐀𝐛𝐬𝐗𝟐𝐗𝐌𝟐 (𝐏𝐒𝐌. 𝐈𝐕)
Keterangan : Y   =   kepatuhan wajib pajak restoran a    =   konstanta b1-b14 = koefisien regresi X1   =   pengetahuan pajak X2   =   kualitas pelayanan pajak ZX1   = Zscore pengetahuan pajak ZX2   = Zscore kualitas pelayanan pajak ZXM1  =  Zscore  kesadaran  pajak  (variabel moderasi pertama)
ZXM2  =  Zscore  sanksi  pajak  (variabe  l moderasi kedua)
AbsX1XM1  =  interaksi  pengetahuan  pajak dan kesadaran pajak, dengan selisih mutlak AbsX2XM1  =  interaksi  kualitas  pelayanan pajak  dan  kesadaran  pajak,  dengan  selisih mutlak
AbsX1XM2  =  interaksi  pengetahuan  pajak dan sanksi pajak, dengan selisih mutlak AbsX2XM2  =  interaksi  kualitas  pelayanan pajak dan sanksi pajak, dengan selisih mutlak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  penyebaran  kuesioner  terhadap  100 responden  wajib  pajak  restoran  di  Surabaya. Kuesioner memiliki total 24 item pernyataan. Adapun  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap isi kesioner adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pernyataan r hitung r tabel Kesimpul an Pernyataan r hitung r tabel Kesimpul an X1.1 0,445 0,1966 Valid XM1.3 0,416 0,1966 Valid X1.2 0,493 0,1966 Valid XM1.4 0,533 0,1966 Valid X1.3 0,418 0,1966 Valid XM2.1 0,337 0,1966 Valid X1.4 0,356 0,1966 Valid XM2.2 0,24 0,1966 Valid X1.5 0,343 0,1966 Valid XM2.3 0,414 0,1966 Valid X2.1 0,677 0,1966 Valid XM2.4 0,323 0,1966 Valid X2.2 0,543 0,1966 Valid Y1.1 0,704 0,1966 Valid X2.3 0,296 0,1966 Valid Y1.2 0,678 0,1966 Valid X2.4 0,346 0,1966 Valid Y1.3 0,661 0,1966 Valid X2.5 0,245 0,1966 Valid Y1.4 0,283 0,1966 Valid XM1.1 0,678 0,1966 Valid Y1.5 0,706 0,1966 Valid XM1.2 0,455 0,1966 Valid Y1.6 0,598 0,1966 Valid
Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  terlihat bahwa  seluruh  nilai  r  hitung  dari  setiap pernyataan  yang  memproksikan  variabel independen,  variabel  moderasi,  maupun variabel  dependen,  adalah  lebih  besar
daripada  nilai  r  tabel  (df=98,  alpha  5%). Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner  dalam  penelitian  ini  tergolong valid.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 0,883 0,884 24

## Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  terlihat bahwa  nilai  Cronbach  Alpha  sebesar  0,883  > 0,70. Hal ini mencerminkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.
Adapun ringkasan hasil uji asumsi klasik pada persamaan regresi linear berganda, terangkum dalam tabel berikut ini. Tabel 3. Hasil Ringkasan Uji Asumsi Klasik Keterangan Nilai Uji Normalitas :  Assymp.sig (2-tailed) 0,200 Uji Multikolinearitas : Tolerance & VIF X1 X2 0,962 & 1,040 0,962 & 1,040 Uji Autokorelasi : Durbin Watson 1,721
Sumber : Data yang diolah (2022)
Tabel  3  menyajikan  ringkasan  dari hasil uji asumsi klasik pada persamaan regresi linear  berganda.  Pada  pengujian  normalitas melalui  uji  kolmogorov-smirnov,  diketahui bahwa  nilai  assymp.sig  (2-tailed)  adalah 0,200  >  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  residual  data  dalam  penelitian  ini terlah  terdistribusi  normal  dan  memenuhi asumsi  normalitas.  Kemudian,  pada  uji
mutikolinearitas,  nilai  tolerance  variabel pengetahuan  pajak  dan  kualitas  pelayanan pajak  masing  lebih  besar  dari  0,1,  serta  nilai VIF  kedua  variabel  tersbut  kurang  dari  10, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  asumsi multikolinearitas  telah  terpenuhi.  Adapun nilai  durbin  Watson  sebesar  1,721  dan memenuhi autokorelasi.
Tabel 4. Hasil Ringkasan Uji Regresi Linear Berganda Keterangan Nilai Nilai signifikansi F 0,000 Koefisien Determinasi 0,598 Nilai signifikansi X1 0,000 Nilai beta X1 0,356 Nilai signifikansi X2 0,000 Nilai beta X2 0,688 Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linear berganda  pada  Tabel  4,  nilai  signifikansi  F sebesar  0,000  <  0,005,  yang  berarti  model persamaan  pada  uji  regresi  ini  tergolong  fit. Selanjutnya,  koefisen  determinasi  senilai 0,598 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan  pajak  dan  kualitas  pelayanan pajak  dapat  menjelaskan  variabel  kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 59,8%.
Nilai  signifikansi  X1  atau  variabel pengetahuan  pajak  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  alpha  5%.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan  pajak  berpengaruh  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  restoran,  diterima. Variabel pengetahuan pajak ini juga memiliki arah  koefisien  beta  positif,  sehingga  semakin tinggi  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak  maka  semakin  besar  tingkat  kepatuhan wajib pajak tersebut.
Hasil  penelitian  ini  mengonfirmasi teori  planned behaviour, dimana pengetahuan terkait  pajak  restoran  (seperti  mekanisme perhitungan, penyetoran, hingga jangka waktu penyelesaian  kewajiban  pajak  restoran)  akan membentuk sikap perilaku untuk melaksanakan  pemenuhan  pajak  restorannya. Wajib  pajak  yang  berpengetahuan  lebih  dan
komprehensif, maka akan memiliki keyakinan penuh untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.  Dengan  demikian,  semakin besar  pengetahuan  pajaknya  maka  akan membuat wajib pajak restoran untuk berperilaku patuh.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febtrina, Ahmad,  dan  Mustika  (2022),  Ghesiyah (2022),  Supriyati  dan  Hapsari  (2021),  Masari dan Suartana (2019), Wibiyani dan Ardiyanto (2019),  serta  Sucandra  dan  Supadmi  (2016), yang  mengungkapkan  bahwa  pengetahuan pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan  dengan  hasil  penelitian  Marilyn, Firmansyah,  dan  Trisnawati  (2022),  Sharini dan Asyik (2021), Yulia, dkk (2020), Tambun dan  Muhtiar  (2019),  serta  Fitrianingsih, Sudarno,  dan  Kurrohman  (2018),  yang menyebutkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nilai  signifikansi  X2  atau  variabel pengetahuan  pajak  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  alpha  5%.  Hal  ini  menerangkan  bahwa hipotesis  kedua  yang  menyatakan  kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  restoran,  diterima. Variabel  kualitas  pelayanan  pajak  ini  juga memiliki  arah  koefisien  beta  yang  positif, sehingga  semakin  baik  kualitas  pelayanan pajaknya  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
Hasil  penelitian  ini  senada  dengan  teori planned behaviour, dimana kualitas pelayanan yang  bagus  (seperti  sikap  petugas  pajak, sarana  hingga teknologi  yang memadai)  akan membuat  wajib  pajak  restoran  semakin nyaman  dan  terbentuk  keyakinan  bahwa administrasi  pajak  restoran  cukup  mudah, efektif,  dan  efisen  karena  terbantu  dengan pelayanannya.  Hal  ini  akan  mempengaruhi sikap perilaku dalam melaksanakan penyelesaian  pajak  restorannya.  Oleh  sebab itu,  semakin  baik  dan  memadai  kualitas pelayanan  pajaknya  maka  akan  semakin membuat wajib pajak restoran untuk berperilaku patuh.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Pravitasari (2022), Ramadhanty  dan Zulaikha (2020), Masari dan Suartana (2019), Mediawati  (2018),  serta  Sucandra  dan Supadmi (2016), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sementara itu,  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan hasil  penelitian  Bahri  (2020),  Safitri  dan Silalahi  (2020),  Wibiyani  dan  Ardiyanto (2019),  Zahrani  dan  Mildawati  (2019),  serta Supartini dan Barokah (2018), yang menyimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Tabel 5. Hasil Ringkasan Uji Selisih Mutlak Persamaan I Keterangan Nilai Nilai signifikansi F 0,000 Nilai tolerance dan VIF dari efek moderasi 0,911 & 1,098 Nilai signifikansi dari efek moderasi 0,021 Nilai beta dari efek moderasi 0,470 Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  selisih  mutlak Persamaan  pertama  pada  Tabel  5,  nilai signifikansi  F  sebesar  0,000  <  0,005,  yang berarti  model  persamaan  pada  uji  ini tergolong fit. Selanjutnya, nilai tolerance pada efek  moderasi  sebesar  0,911  >  0,1  dengan nilai  VIF  sebesar  1,098  <  10,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan
antar  variabel  yang  muncul  akibat  efek moderasi  dari  variabel  kesadaran  pajak dengan  variabel  pengetahuan  pajak  (terbebas dari multikolinearitas).
Adapun  nilai  signifikansi  dari  efek moderasi  senilai  0,021  <  alpha  5%,  dengan arah  koefisen  beta  yang  positif.  Dengan demikian,  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan
bahwa  kesadaran  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dan kepatuhan wajib pajak restoran, diterima. Hal ini menggambarkan bahwa ketika wajib pajak memiliki  pengetahuan  yang  tinggi  mengenai aturan  dan  mekanisme  pajak  restoran,  maka dengan  diikuti  kesadaran  pajak  yang  tinggi akan  semakin  mendorong  wajib  pajak  untuk berperilaku  patuh. Kesadaran  mengenai pentingnya kejujuran dalam perpajakan hingga  pentingnya  kontribusi  pajak  restoran, akan  semakin  memperkuat  tanggung  jawab wajib  pajak  dalam  pelaksanaan  kewajiban
perpajakannya.  Pengetahuan  pajak  mungkin cukup  untuk  menggerakkan  perilaku  taat wajib  pajak,  namun  melalui  latar  belakang kesadaran  perpajakan  yang  tinggi,  tentu  akan membentuk  keyakinan  yang  positif  sehingga semakin  memotivasi  kepatuhan  wajib  pajak restoran. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil  penelitian  Penelitian  Ramadhan  dan Laili  (2022)  yang  menyimpulkan  bahwa kesadaran  pajak  dapat  memoderasi  pengaruh antara  pengetahuan  pajak  dengan  kepatuhan wajib pajak.
Tabel 6. Hasil Ringkasan Uji Selisih Mutlak Persamaan II Keterangan Nilai Nilai signifikansi F 0,000 Nilai tolerance dan VIF dari efek moderasi 0,805 & 1,242 Nilai signifikansi dari efek moderasi 0,045 Nilai beta dari efek moderasi 0,258 Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasar  pada  hasil  uji  selisih  mutlak Persamaan kedua di Tabel 6, nilai signifikansi F  sebesar  0,000  <  0,005,  yang  artinya  model persamaan  pada  uji  selisih  mutlak  ini termasuk  fit.  Berikutnya,  nilai  tolerance  dari efek  moderasi  sebesar  0,805  >  0,1  dan  nilai VIF  sebesar  1,242  <  10,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan  antar variabel  yang  muncul  dari  efek  moderasi antara  variabel  kesadaran  pajak  dengan variabel  kualitas  pelayanan  pajak  (memenuhi multikolinearitas).
Adapun  nilai  signifikansi  dari  efek moderasi  sebesar  0,045  <  alpha  5%,  dengan arah  koefisen  beta  positif.  Oleh  sebab  itu, hipotesis  keempat  yang  menyatakan  bahwa kesadaran  pajak  dapat  memperkuat  pengaruh antara kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib  pajak  restoran,  diterima.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  ketika  wajib  pajak puas  terhadap  pelayanan  pajak  yang  ada, maka  ditambah  dengan  adanya  kesadaran pajak  yang  tinggi  akan  semakin  memotivasi wajib  pajak  untuk  bertindak  patuh.  Kualitas pelayanan  merupakan  bagian  dari  faktor eksternal, dimana apabila lingkungan perpajakannya memadai, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meski demikian,  sebaik-baik  persepsi  atas  layanan petugas  pajak  hingga  sarana  dan  teknologi yang  membantu,  maka  akan  semakin  kuat tergerak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan  apabila  tertanam  sikap  sadar dalam diri wajib pajak. Oleh sebab itu, adanya kesadaran  pajak  yang  tinggi  akan  semakin memperkuat pengaruh antara kualitas pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak restoran.
Tabel 7. Hasil Ringkasan Uji Selisih Mutlak Persamaan III Keterangan Nilai Nilai signifikansi F 0,000 Nilai tolerance dan VIF dari efek moderasi 0,965 & 1,037 Nilai signifikansi dari efek moderasi 0,010 Nilai beta dari efek moderasi 0,774
Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  selisih  mutlak Persamaan  pertama  pada  Tabel  7,  nilai signifikansi  F  sebesar  0,000  <  0,005,  yang bermakna  model  persamaan  pada  uji  ini tergolong  fit.  Kemudian,  nilai  tolerance  pada efek  moderasi  sebesar  0,965  >  0,1  dengan nilai  VIF  sebesar  1,037  <  10,  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan antar  variabel  yang  muncul  akibat  efek moderasi  dari  variabel  sanksi  pajak  dengan variabel  pengetahuan  pajak  (terbebas  dari multikolinearitas).
Adapun  nilai  signifikansi  dari  efek moderasi  senilai  0,010  <  alpha  5%,  dengan arah  koefisen  beta  yang  positif.  Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyebutkan bahwa  sanksi  pajak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  pengetahuan  pajak  dan kepatuhan wajib pajak restoran, diterima. Hal ini mencerminkan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan  pajak  restoran  yang  tinggi  akan
semakin  terdorong  untuk  melaksanakan kewajiban  pajaknya  secara  patuh  apabila dikendalikan  oleh  faktor  eksternal  berupa sanksi  pajak.  Sanksi  pajak  akan  menjadi kontrol  perilaku  bagi  wajib  pajak,  sehingga pengetahuan  pajak  yang  ada  tidak  akan disalahgunakan  karena  adanya  sanksi  bagi pelanggaran  pajak  restoran.  Pengetahuan pajak cenderung dapat menggerakkan perilaku  patuh  wajib  pajak,  namun  melalui keberadaan  pengenaan  sanksi,  maka  akan semakin  memperkuat  keyakinan  sekaligus kontrol  yang  membuat  wajib  pajak  restoran untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan,  penyetoran,  dan  penyampaian pajak  restorannya.  Hasil  penelitian  ini  tidak senada  dengan  hasil  penelitian  Yuesti  (2022) serta  Utami  (2021),  yang  menyimpulkan bahwa  sanksi  pajak  dapat  memoderasi pengaruh  antara  pelayanan  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 8. Hasil Ringkasan Uji Selisih Mutlak Persamaan IV Keterangan Nilai Nilai signifikansi F 0,000 Nilai tolerance dan VIF dari efek moderasi 0,806 & 1,241 Nilai signifikansi dari efek moderasi 0,549 Nilai beta dari efek moderasi 0,183 Sumber : Data yang diolah (2022)
Berdasar  pada  hasil  uji  selisih  mutlak Persamaan kedua di Tabel 8, nilai signifikansi F  sebesar  0,000  <  0,005,  yang  maknanya model  persamaan  pada  uji  selisih  mutlak  ini termasuk  fit.  Selanjutnya,  nilai  tolerance  dari efek  moderasi  sebesar  0,806  >  0,1  dan  nilai VIF  sebesar  1,241  <  10,  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  tidak  ada  hubungan  antar variabel  yang  muncul  dari  efek  moderasi antara  variabel  sanksi  pajak  dengan  variabel kualitas pelayanan pajak (memenuhi multikolinearitas).
Adapun  nilai  signifikansi  dari  efek moderasi  sebesar  0,549  >  alpha  5%,  dengan arah koefisen beta positif. Mengingat besaran nilai  signifikansi  di  atas 0,05,  maka  hipotesis keenam yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat  memperkuat  pengaruh  antara  kualitas pelayanan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak restoran, ditolak. Sanksi pajak mungkin dapat
memperkuat  faktor  internal  diri  wajib  pajak dalam bertindak patuh. Meski demikian, hasil penelitian  ini  tidak  mendukung  keberadaan sanksi  pajak  untuk  memperkuat  faktor ekstenal  (kualitas  pelayanan  pajak)  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Ketika  keyakinan dipengaruhi  dari  sumber-sumber  eksternal saja  tanpa  proses  internalisasi  diri,  maka secara bersamaan belum mampu mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  itu sendiri. Harus terdapat hal-hal dan pertimbangan  dalam  diri  wajib  pajak  sendiri yang mendominasi keputusan untuk kemudian  mengambil  sikap  patuh.  Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil Studi Astuti dan Panjaitan (2018), yang menggambarkan  bagaimana  sanksi  pajak dapat memoderasi aspek moral dan demografi wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak

## SIMPULAN
Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan  pajak  dan  kualitas  pelayanan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak restoran,  dengan  kesadaran  pajak  dan  sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  :  (1) Pengetahuan  pajak  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  restoran  ;  (2)  Kualitas  pelayanan  pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ; (3) Kesadaran pajak dapat  memperkuat pengaruh antara  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  restoran  ;  (4)  Kesadaran  pajak dapat  memperkuat  pengaruh  antara  kualitas pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  restoran  ;  (5)  Sanksi  pajak  dapat memperkuat  pengaruh  antara  pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ;  (6)  Sanksi  pajak  tidak  dapat  memperkuat pengaruh  antara  kualitas  pelayanan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Koefisien determinasi dalam penelitian  ini  memberikan  pengertian  lain bahwa  masih    terdapat  40,2%  variabel  lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini. Oleh  sebab  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan  variabel  keperilakuan  lainnya yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib  pajak,  dan  memperbanyak  responden penelitian  dalam  cakupan  peraturan  pajak daerah  di  tingkat  yang  sama.  Selanjutnya, mengingat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak berperan  ketika  faktor  internal  wajib  pajak tidak  muncul,  maka  perlu  diadakan  evaluasi terhadap sanksi pajak restoran yang berlaku di Surabaya,  sehingga  tidak  ada  lagi  alasan untuk mengurangi atau menghindari kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1985).  From  intentions  to  actions:
A  theory  of  planned  behavior. Action Control , 11–39.
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned Behaviour. Organizational  Behaviour and Human Decision Proceses , 50, 179- 211
Astuti,  T.,  dan  Panjaitan,  I.  (2018).  Pengaruh Moral  Wajib  Pajak  dan  Demografi
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan  sebagai  Pemoderasi. Media Akuntansi Perpajakan , 3(1), 58-73
Bahri,  S.  (2020).  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel  Intervening. Jurnal  Riset Akuntansi dan Bisnis , 20(1), 1-15
Darmayasa, I.N., Pariani, P.A.R., dan Mandia,
I.N.  (2022).  Moderasi  Kesadaran  Pajak
pada  Moral  Pajak,  Pemeriksaan  dan Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  UMKM. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara (PKN) , 3(2), 316-330
Dewi,  W.D.M.,  dan  Pravitasari,  D.  (2022). Pengaruh kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi
Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Restoran  di  Kota  Blitar. Jurnal Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Akuntansi , 10(1), 37-48
Febtrina,  A.,  Ahmad,  A.W.,  dan  Mustika,  R.
(2022).  Pengaruh  Pelaksanaan  Self Assesment System, Pengetahuan
Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Restoran  di  Kota  Padang. Jurnal Akuntansi,
Bisnis, dan Ekonomi
Indonesia , 1(1), 15-24
Fitrianingsih,  F.,  Sudarno,  S.,  Kurrohman,  T.
(2018).  Analisis  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  dan Sanksi  Denda  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  dalam  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  di  Kota  Pasuruan. E-Journal Ekonomi  Bisnis  dan  Akuntansi ,  5(1),
100-104
Ghesiyah,  G.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan dan  Lingkungan  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Riset Akuntansi  dan  Keuangan ,  10(1),  165- 178
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS  23 .  Semarang:  Badan  Penerbitan Universitas Diponegoro
Marilyn,  Firmansyah,  A.,  dan  Trisnawati,  E.
(2022).  Peran  Moderasi  Teknologi Informasi  dalam  Hubungan  Antara
Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Pajak Indonesia  (Indonesian  Tax  Review) , 6(1), 143-151
Masari,  N.M.G.,  dan  Suartana,  I.W.  (2019).
Effect  of  Tax  Knowledge,  Services Quality, Tax Examination, and
Technology  of  Complience  Regional
Tax Mandatory. International Research Journal  of  Management,  IT,  and  Social Science , 6(5), 175-183
Mediawati, N.N.K. (2018). Kesadaran Persepsi Tentang Keadilan dan Kualitas Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Restoran  di  Kota  Palu.
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Airlangga , 28(2), 117-127
Ramadhan,  M.S.,  dan  Laili,  R.  (2022).
Analisis Determinan yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan di Kabupaten Dompu dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Multidisiplin Madani , 2(1), 1-22 Ramadhanty,  A.,  dan  Zulaikha.  (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting , 4(2), 1-12
Richardson,  G.  (2006).  The  Impact  of  Tax Fairness Dimension on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case  of  Hongkong. The  International Tax Journal , 32(1), 29-42
Safitri, D., dan Silalahi, S.P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan  Fiskus, Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  dan  Penerapan Sistem  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak:  Sosialisasi  Perpajakan Sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi dan Pajak , 20(02), 145-153 Sharini,  N.A.,  dan  Asyik,  N.F.  (2021).
Pengaruh  Penerapan  E-Filling  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Sosialisasi  Perpajakan  sebagai  Variabel Moderating. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi , 10(2), 1-20 Sucandra,  I.P.,  dan  Supadmi,  N.L.  (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan
Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran. E- Jurnal Akuntansi , 16(2), 1210-1237
Supartini,  dan  Barokah,  S.  (2018).  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan  dan  Layanan Otoritas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Dimoderasi  Oleh  Religiusitas. Media Akuntansi Perpajakan , 3(2), 30-39 Supriyati,  dan  Hapsari,  I.  (2021).  Tax Avoidance,  Tax  Incentives,  and  Tax Complience  During  The  Covid-19 Pandemic  :  Individual  Knowledge Perspectives. Journal of Accounting and Strategic Finance , 4(2), 222-241 Surabaya.  (2011). Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Tambun, S., dan Muhtiar, I. (2019). Pengaruh
Pengetahuan  Perpajakan  dan  Penerapan e-system  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak yang Dimoderasi Oleh
Technology  Acceptance  Model. Media Akuntansi Perpajakan , 4(1), 1-15
Utami,  A.W.P.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak  dan  Pelayanan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Sanksi  Perpajakan  Sebagai
Variabel  Moderasi. Indonesian  Journal of Intelectual Publication , 2(1), 36-43 Wibiyani,  A.C.,  dan Ardiyanto, M.D.  (2019).
Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  dan Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Notaris di Kota Semarang.
Diponegoro  Journal  of  Accounting , 8(3), 1-12
Wijayanah  dan  Basuki.  (2022).  Implementasi
Strategi  Kepatuhan  Pajak  Restoran dengan Pendekatan Enforcement,
Service,  dan  Trust  Paradigm. Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Keuangan ,  10(1), 103-116
Yuesti,  A.,  dkk.  (2022).  Kepatuhan  Wajib Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama  Denpasar  Barat  dengan  Sanksi
Pajak  Sebagai  Variabel  Moderasi. Media Akuntansi Perpajakan , 7(1), 7-18 Yulia, Y., dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Tingkat  Pendidikan,  dan  Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  pada  UMKM  di  Kota  Padang. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem Informasi , 1(4), 305-310
Zahrani,  N.R.,  dan  Mildawati,  T.  (2019).
Pengaruh Pemahaman Pajak,
Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi ,  8(4),
1-19
www.bpkpd.surabaya.go.id