DOI: 10.46730/japs.v4i2.106

## Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung
Sinta Apriyani 1 , Andhika Purbakala Rona 2
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia
2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia Email: sintaapriyyani@gmail.com
Kata kunci Abstrak Sengketa Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Manajemen Konflik Adanya  sengketa  dalam  proses  pemilihan  umum  di  Kota  Bandar Lampung  tahun  2020  mengindikasi  bahwa  proses  pemilu  di  Kota Bandar  Lampung  masih  perlu  dibenahi.  Tujuan  penelitian  ini mengetahui  Strategi  Manajemen  Konflik  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  oleh  Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Thomas  dan  Kilman  meliputi  akomodatif,  menghindar,  kolaborasi, kompromi dan kompetisi. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Bandar  Lampung  melakukan  strategi  akomodatif dengan  menampung  laporan  pelanggaran,  strategi  kolaborasi dengan  melibatkan  Bawaslu  dan  KY  untuk  melakukan  penyelidikan dan  strategi  kompromi  dalam  menerima  keputusan  Mahkamah Agung  untuk  menetapkan  kembali  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  3 sebagai  kepesertaan  pemilhan  walikota  Bandar  Lampung  tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti pemberian sembako,  uang  transportasi,  pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga serta  terdapat  pemakaian  akses  jabatan  suami  sebagai  wali  kota petahana. Berdampak menciderai proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung Keywords Abstract Election disputes, election violations, conflict management The  existence  of  disputes  in  the  general  election  process  in  Bandar Lampung City in 2020 indicated that the election process in Bandar Lampung City still needs to be addressed. The purpose of this study is to find out the conflict management strategy in resolving regional head election disputes in 2020 by the Bandar Lampung City Election Commission  using  Thomas  and  Kilman's  theory  including accommodative, avoiding, collaboration, compromise and competition.  The  method  in  this  study  uses  descriptive  qualitative. The  results  showed  the  Bandar  Lampung  City  Election  Commission to carry out an accommodative strategy by accommodating violation reports,  collaboration  strategies  by  involving  Bawaslu  and  KY  to conduct  investigations  and  compromise  strategies  in  accepting  the Supreme Court decision to re -establish candidate pair number 3 as membership  of  the  Mayor  of  Bandar  Lampung  Year  2020.  These violations  such  as  giving  food,  transportation  money,  empowerment of  family  welfare  and  there  is  the  use  of  access  to  the  position  of husband  as  Mayor  of  the  incumbent.  Impacts  to  the  process  of organizing general elections in Bandar Lampung City
Volume 4, Nomor 2 Agustus 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Di negara demokrasi, peran badan pemilihan merupakan prasyarat penting untuk mencapai  pemilihan  yang  demokratis.  Selain  itu,  perlu  adanya  regulasi  yang  jelas  dari otoritas pemilu untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antara  lembaga  organisasi  pemilu  itu  sendiri.  Namun,  keseimbangan  antara  lembaga yang  menjalankan  pemilu  itu  sendiri  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  jika  tidak  ada kejelasan  tentang  lembaga  yang  menjalankan  pemilu  itu  sendiri.  Jika  ketidakpastian pengaturan  mengenai  lembaga  penyelenggara  pemilu  terus  berlanjut,  maka  lemahnya kewenangan masing-masing lembaga organisasi sendiri (Liany, 2016: 52).
Untuk  penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  di  Indonesia,  ada  tiga  lembaga yang  memastikan  terlaksananya  parameter  pemilu  yang  demokratis,  yaitu  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Bawaslu  (Badan  Pengawas  Pemilihan  umum),  dan  DKPP (Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  umum).  Padahal,  keberadaan  lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Badan administratif, yaitu, untuk menyelenggarakan  pesta  demokrasi  secara  adil  dan  transparan  serta  memastikan  tidak ada pemalsuan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam banyak kasus, keberadaan badan pemilihan  tidak  hanya  bersifat  administratif  tetapi  juga  politis,  karena  kredibilitas pemilihan demokratis dipertaruhkan (Fahmi, 2020: 3).
Dalam pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 telah terjadi pelanggaran pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  selama  masa  kampanye  berlangsung,  yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota, pelanggaran tersebut berupa pemasangan Alat Peraga  Kampanye  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU Kota  Bandar  Lampung,  serta  pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  yang  tidak  sesuai dengan  zona  kampanye,  seperti  pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  ditempat  ibadah, gedung pemerintahan, dan tempat pendidikan.
Putusan  Bawaslu  Provinsi  Lampung  terkait  dengan  mengabulkan  permohonan Pelapor di luar dugaan sebagian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM secara  nasional  dan  mewarnai  diskursus  pembahasan  rapat  pihak.  Putusan  inilah  yang kemudian  menjadi  perdebatan  bahkan  forum-forum  diskusi  kepemiluan.  Putusan Majelis antara Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilihan Pemeriksa Bawaslu Provinsi  Lampung  menyatakan  sebagai  terbukti  secara  meyakinkan  melakukan pelanggaran  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  berupa  perbuatan  menjanjikan, dan/atau  memberikan  uang  atau  materi.  Majelis  Pemeriksa  dalam  putusannya,  sampai pada terdapat korelasi konklusi bahwa perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu  pasangan  calon  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dengan  kekuasaan  yang  terhadap calon  Kepala  yang  mewujudkan  terjadinya  perbuatan  politik  uang  bagi  berkontestasi dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai “pihak lain" yang Calon Kepala Daerah.
Keberhasilan  pemilihan  parlemen  terletak  pada  upaya  yang  dilakukan  KPU, Bawaslu  maupun  MA/MK  sebagai  satu-satunya  fungsi  pelaksanaan  pemilihan  umum dan  proses  peradilan  pelanggaran  pemilu.  Lembaga  ini  diberdayakan  oleh  undang- undang  untuk  menyelenggarakan  pemilu  sesuai  dengan  fungsi,  tugas  dan  wewenang
masing-masing.  Berkenaan  dengan  masalah  di  atas,  masalahnya  adalah  bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020.
Manajemen  konflik  menurut  Wirawan  (2010)  didefinisikan  sebagai  proses  pihak yang  terlibat  konflik  atau  pihak  ketiga  yang  menyusun  strategi  konflik  dan menerapkannya  untuk  mengendalikan  konflik  agar  menghasilkan  resolusi  yang diinginkan. Lima strategi manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam  Wirawan  (2010)  yaitu  :  Akomodatif  (Accomodating):  Strategi  ini  adalah menampung  semua  keinginan  dari  pihak-pihak  yang  berkonflik  bahkan  yang bertentangan  dengan  kemauan  salah  satu  pihak.  Menghindar  (Avoiding):  Strategi menghindar  adalah  upaya  untuk  menunda  konflik  tanpa  batas.  Dengan  menunda  atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan  waktu  tanpa  konfrontasi.  Mengkolaborasikan  (Collaborating):  Kolaborasi dilakukan  dengan  cara  mengintegrasikan  ide-ide  dari  beberapa  orang  yang  berkonflik. Tujuannya  adalah  untuk  menemukan  solusi  kreatif  yang  dapat  diterima  oleh  semua orang.  Mengkompromikan  (Compromising):  Strategi  berkompromi  ini  adalah  strategi yang menggunakan pendekatan “lose – lose” atau “kalah – kalah” dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya  mereka  inginkan  demi  menjaga  hubungan  dan  kepentingan  Bersama. Mengkompetisikan (Competing) Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya  kalah.  Strategi  penanganan  konflik  dengan  membuat  kompetisi  dapat  menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas.

## Metode
Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Creswell  penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan memahami  makna  di  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari masalah  sosial.  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk  penelitian tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  konsep  atau  fenomena,  masalah sosial dan lain-lain (Creswell, 2016).
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan  buku-buku  dan  literatur-literatur  lainnya  sebagai  objek  yang  utama. Penulis  menggunakan  studi-studi  terdahulu  yang  relevan  dengan  tulisan  ini  untuk menguji  secara  kritis  pengetahuan  tentang  ide-ide  dan  temuan  ilmiah  yang  dengan mengambil  dari  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  penerapan  partai  hijau  di Indonesia.  Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  milik  Miles  dan Huberman.  Kegiatan  analisis  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus  dan  interaksi  pada  saat  sebelum,  selama,  dan  sesudah  pengumpulan  data  dalam bentuk  sejajar  yang  membangun  wawasan  umum  yang  disebut  “analisis”  (Miles  dan Huberman, 2014).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga strategi manajemen konflik yaitu akomodatif, kolaborasi dan kompromi karena ketiga strategi ini dari manajemen konflik dari  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dalam  menghadapi  sengketa  kemenangan  pasangan calon  nomor  urut  3  dalam  pemilihan  wali  kota  Bandar  Lampung  tahun  2020yang menunjukan indikasi dari ketiga aspek strategi ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Akomodatif (Accomodating)
Berbagai  macam  regulasi  atau  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  ternyata  masih  banyak  peserta  calon  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  tahun  2020  yang  melanggar  aturan  secara  Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif (TSM).  Pelanggaran  TSM  pada  penyelenggaraan  Pemilu/Pilkada  dilakukan  oleh pasangan  calon  dengan  menggunakan  kekuasaan  atau  jabatan  kekerabatannya  secara terstruktur,  sistematis  dan  masif.  Mengingat  kompleksnya  pelanggaran-pelanggaran termasuk  Pemilihan  wali  kota  memakai  akses  jabatan  atau  melakukan  politik  uang secara  masif,  menambah  panjang  suatu  permasalahan  demokrasi  setiap  5  tahunan, apalagi bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kebijakan di daerah  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempergunakan  kekuasaannya untuk kemenangan salah satu paslon tertentu.
Indikasi  adanya  pelanggaran  TSM  selain  pengakuan  32  para  saksi  Pelapor, dikuatkan  dengan  adanya  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Bunda  Eva  sebagai  pihak Terlapor, yang mana saksi semuanya dari pihak Pemkot Bandar Lampung dengan tugas langsung  dari  wali  kota.  Padahal  sebelum  terlapor  mengajukan  saksi,  Ketua  Majelis sudah mengingatkan akan mengundang pihak terkait dari unsur-unsur PNS yang terlibat langsung. Pembuktian menghadirkan para saksi sampai penyampaian kesimpulan pihak dengan  nantinya  disertai  putusan  yang  menyatakan  Paslon  nomor  urut  3  telah meyakinkan dan secara hukum terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan secara TSM. Menyatakan  batal  Paslon  nomor  3  sebagai  peserta  Pemilihan  Wali  Kota  dan memerintahkan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  untuk  membatalkan  keputusan  terkait penetapan Paslon nomor 3 sebagai peserta Pemilihan dalam proses Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020.
Tabel 1. Pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota oleh Pasangan Calon Eva-Deddy
Kecamatan Pelanggaran Keterlibatan Bumi  Warna,  Kedaton,  Kemiling, Labuhan Ratu, Sukarame, Langkapura, Rajabasa, Sukabumi, Tanjung  Senang,  Tanjung  Karang
Barat,  Tanjung  Karang  Pusat, Tanjung  Karang  Timur,  Teluk Betung  Selatan,  Teluk  Betung Barat,  Teluk  Betung  Utara,  Teluk Betung Timur, Way Halim, Enggal, Kedamaian dan Panjang. Money Politik di masa kampanye  dan  masa  tenang, memanfaatkan pemberian sembako  Covid-19,  membentuk LINMAS  dari  APBD  untuk mengkampanyekan dan menghalangi  paslon  tertentu, keterlibatan ASN serta memanfaatkan fasilitas pemerintah kota untuk rapid test gratis bagi saksi-saksi di TPS
Tim Sukses, Walikota dan ASN
Sumber: Putusan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Bandar Lampung
Putusan  Bawaslu  Provinsi  Lampung  terkait  dengan  mengabulkan  permohonan Pelapor di luar dugaan sebagian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM secara  nasional  dan  mewarnai  diskursus  pembahasan  rapat  pihak.  Putusan  inilah  yang kemudian  menjadi  perdebatan  bahkan  forum-forum  diskusi  kepemiluan.  Putusan Majelis antara Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilihan Pemeriksa Bawaslu Provinsi  Lampung  menyatakan  sebagai  terbukti  secara  meyakinkan  melakukan pelanggaran  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  berupa  perbuatan  menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materi.
Dalam proses mewujudkan kesepahaman bersama dalam proses penyelenggaraan pemilu  antara  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dan  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung memiliki  porsi  tugas  masing-masing.  Jika  melibatkan  MA  dan  KY  dalam  proses pemilihan umum maka terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan umum.  Majelis  Pemeriksa  dalam  putusannya,  sampai  pada  terdapat  korelasi  konklusi bahwa perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilakukan oleh  Kepala  Daerah  dengan  kekuasaan  yang  terhadap  calon  Kepala  yang  mewujudkan terjadinya  perbuatan  politik  uang  bagi  berkontestasi  dalam  suatu  Pemilihan  Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai “pihak lain" yang Calon Kepala Daerah.
Penyelesaian  konflik  awalnya  bisa  dilakukan  dengan  mediasi  dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat perdamaian.  Namun  sebaliknya,  jika  tidak  ada  perdamaian  maka  masuk  ke  tahap ajudikasi.  Yaitu  dengan  melakukan  proses  persidangan  yang  menghadirkan  saksi  ahli. Ada  banyak  variasi  penyelesaian  sengketa  Pemilu  khususnya  di  negara  kawasan  Asia. Ada negara yang memberikan wewenag memutus seluruh sengketa Pemilu kepada MK atau  lembaga  sejenis.  Ada  pula  yang  hanya  memberikan  wewenang  kepada  MK  dan selebihnya  menjadi  wewenang  pengadilan  biasa.  Sebaliknya,  ada  pula  negara  yang sengketa pemilunya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan dan MA. Bahkan, ada negara  yang  membentuk  peradilan  sengketa  sendiri.  Untuk  Penyelesaian  sengketa
Pemilu  di  Indonesia,  penyelesaian  konflik  diselesaikan  oleh  lembagalembaga  yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa seperti tergambar tabel keputusan KPU dan KPUD.  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dalam  strategi  akomodatif  yaitu  memberikan layanan helpdesk diwebsite dan juga layanan pengaduan laporan untuk masyarakat atau pihak-pihak  lain  untuk  memberikan  laporan  mengenai  tindak  pelanggaran  yang  terjadi dalam  proses  pemilihan  umum  dengan  diwujudkannya  temuan-temuan  laporan masyarakat yang diserahkan kepada Bawaslu untuk dibenahi dan diselidiki.

## B. Kolaborasi (Collaborating)
Proses  penyelesaian  sengketa  pemilu  menempatkan  Bawaslu  sebagai  penengah antara  pihak-pihak  yang  bersengketa,  baik  antar  65  peserta  pemilu  maupun  antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai penengah Bawaslu diberikan  kewenangan  untuk  mengeluarkan  keputusan  penyelesaian  sengketa.  Hal  itu diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU Pemilu (1) menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai  penyelesaian  sengketa  pemilu  merupakan  putusan  terakhir  dan  mengikat kecuali  keputusan  terhadap  sengketa  pemilu  yang  berkaitan  dengan  verifikasi  parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota.  Kasus  sengketa  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  tahun  2020 Eva  dan  Deddy  melibatkan  peradilan  Mahkamah  Konstitusi  karena  diduga  terjadi pelanggaran  administrasi  yang  dilakukan  calon  tersebut  yang  melibatkan  lembaga tersebut.
Tentu saja sudah dapat dipastikan Terlapor tidak akan menerima Putusan tersebut sehingga  setelah  KPU  Kota  Bandar  Lampung  mengeluarkan  surat  keputusan  tentang pembatalan calon, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung yang dapat dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  KPU keputusan Akhirnya, di hari ketiga, yaitu 12 Januari 2021, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung walaupun secara administratif diregistrasi pada tanggal 18 Januari  2021.  Mahkamah  Agung  memiliki  waktu  untuk  memutus  perkara  ini  dalam jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  berkas  perkara  diterima  oleh Mahkamah Agung. KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kolaborasi dalam kasus sengketa  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  tahun  2020  Eva  dan  Deddy  menempatkan Bawaslu  sebagai  penengah  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Hal  itu  diatur  dalam Pasal  259  ayat  (1)  UU  Pemilu  (1)  menyatakan  bahwa  keputusan  Bawaslu  mengenai penyelesaian  sengketa  pemilu  merupakan  putusan  terakhir  dan  KPU  Kota  Bandar Lampung  dan  melibatkan  peradilan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  proses  penyelesaian sengketa pemilihan umum walikota Bandar Lampung tahun 2020.

## C. Kompromi (Compromising)
Penyelesaian  pelanggaran  diserahkan  kepada  penyelenggara  pemilu  dengan penentuan mekanisme peradilan dalam suatu penyelewengan yang dilakukan pelanggar.
Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Tata  Pemilihan  dan  Sengketa  Pelanggaran  Administrasi Pemilihan,  dalam  hal  pembuktian,  Hakim  menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan, beban pembuktian serta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan hakim. Selanjutnya, Hakim melakukan pengujian keabsahan paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan keputusan tata usaha 71  negara  dari  aspek  kewenangan  prosedur  dan/atau  substansi  berdasarkan  ketentuan hakim. Upaya hukum ke MA didasari terbitnya Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015,  dinyatakan  bahwa  keputusan  pemilu  termasuk  Badan Pengawas Pemilu bersifat terakhir dan mengikat, tetapi terdapat upaya hukum lain atas keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengawas  pemilu  termasuk  Bawaslu.  jika  dirasa merugikan pasangan calon tertentu dengan melakukan banding terhadap putusan Pemilu dari  Bawaslu  Lampung  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Lingkup  Mahkamah Agung  (Sinambela,  Nathalia,  &  Dewanata,  2016),  dan  sekarang  upaya  hukum  itu ditegaskan  dalam  Perma  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  seperti  pelanggaran  yang  bersifat  TSM. Dapat dilihat tabel berikut:

## Tabel 2. Karakteristik Masyarakat
Pelapor Petitum Putusan YH (Nama di Samarkan) 1. Menyatakan  Eva  (Paslon  3) terbukti melakukan pelanggaran secara TSM. 2. Menyatakan pembatalan calon  Wali  Kota  serta  Wakil Wali  Kota  sebagai  peserta calon pemimpin daerah. 3. Memerintahkan kepada KPU  Kota  Bandar  Lampung untuk membatalkan penetapan paslon nomor 3 1. Pelanggaran Administrasi TSM 2. Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikan Paslon Nomor 3.
Sumber: KPU Kota Bandar Lampung
Mahkamah  Agung  sebagai  upaya  hukum  dalam  langkah  lanjutan  untuk mengambil  sebuah  keputusan  yang  mengadili  dari  segi  mengkaji  legalitas  surat  atau kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  Bandar  Lampung  dalam  mendiskualifikasikan pasangan  calon  nomor  3,  yang  bermula  dari  adanya  putusan  Badan  Pengawas  Pemilu Provinsi  Lampung  yang  menyatakan  batalnya  pasangan  calon  karena  terbukti  bersalah melakukan  pelanggaran  secara  TSM.  Pelanggaran  berupa  politik  uang  secara  (TSM) seharusnya  menjadi  pertimbangan  Hakim  dalam  melakukan  pembatalan  hasil pemilihan,  karena  dapat  membahayakan  demokrasi  dan  merusak  moralitas  pemilih terlebih jika pelanggaran itu terdapat politisasi birokrasi sebagai pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon dari petahana yang memiliki atau punya akses terhadap
kekuasaan  untuk  menggerakan  baik  secara  tidak  langsung  langsung  maupun  secara langsung  di  birokrasi  pemerintahan  agar  memilih  pasangan  calon  tertentu  (Ali,  et  al., 2011).
Tetapi  Putusan  dari  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung  dan  KPU  Kota  Bandar Lampung  yang  menyatakan  terbuktinya  politik  uang  secara  TSM  dan  diskualifikasi dibatalkan  oleh  Hakim  MA  karena  dinilai  ada  kekeliruan  dari  Bawaslu  Kota  Bandar Lampung  dan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  serta  dianggap  biasa  saja  sebagai  realita politik  kalau  ada  penyelundupan  hukum  seperti  bansos  dan  politisasi  birokrasi  pada penyelenggaraan  pemilu  atau  pemilihan.  Penyelesaian  secara  hukum  Pemilihan  Wali Kota  (Pilwalkot)  seharusnya  menjadi  presiden  baik  itikad  dari  penegak  hukum pemilihan  di  Indonesia,  dari  tataran  Bawaslu  sampai  dilingkup  Mahkamah  Agung, mengingat  sengketa  pemilihan  ini  sensitif  karena  menyangkut  keterlibatan  masyarakat Bandar Lampung yang luas dan adanya kekuasaan.
Sehingga  dampaknya  besar  pada  demokrasi  secara  keseluruhan  untuk kedepannya. Oleh karenanya konsep rule of law sebagai prinsip demokrasi harus ditaati dengan  tidak  bertentangan  nilai-nilai  demokrasi  di  dalam  masyarakat.  Pada  situasi tersebut,  penting  mengedepankan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  moralitas,  etika,  dan norma  hukum.  “Bila  moralitas  dan  etik  telah  dipahami  dan  pegangan  bersama,  maka hukum  tidak  penting,  karena  semua  memiliki  kesadaran  untuk  saling  menghormati” (Zoelva,  2013).  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dalam  strategi  kompromi  demi  menjaga hubungan  hubungan  dan  bisa  menyelesaikan  persoalan  sengketa  ini  diputuskan  oleh Mahkamah  Konstitusi  bahwa  tindakan  bansos  dan  politisasi  birokrasi  adalah  lumrah terjadi dan dianggap sebagai realitas politik. Sehingga sengketa ini dianggap keliru oleh Mahkamah Konstitusi dan menetapkan kembali menetapkan kembali Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020.
Melihat pertimbangan hakim, sulit memahami kondisi hukum beserta dampaknya ke depan kalau ada pengabaian dalam mengambil sebuah keputusan dan anggapan biasa saja  terhadap  sesuatu  hal  yang  urgent.  Adanya  pemberian  bantuan  beras  Covid-19 disertai pesan-pesan ajakan mendukung paslon no.3. Hakim MA juga seharusnya dapat melihat adanya kewenangan dari setiap lembaga baik KPU maupun Bawaslu yang tentu dibentuk  berdasarkan  semangat  demokrasi  untuk  memerangi  pelanggaran  pelanggaran Pemilihan,  yang  dampaknya  dapat  menimbulkan  kejahatan  lainnya  seperti  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kedepannya. Aspek paling penting yang perlu diperbaiki yaitu sistem penegakan hukum ke pemilihan yang harus sinkronisasi dengan kenyataan di masyarakat (Junaidi, 2020). Lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP dalam sistem Pemilu selalu  membangun  integritas  bersama  sebagai  penyelenggara  Pemilihan  Wali  Kota Bandar  Lampung  untuk  selalu  berkomitmen  mendukung  Pemilihan  yang  berintegritas, jujur dan juga menjadi kontrol kepada calon peserta untuk tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang beraspek hukum, sehingga Pemilihan/Pemilu bisa berlangsung secara demokratis dan berintegritas pada semua tahapan Pemilihan. Pada setiap tahapan tentu akan menjamin aspek prosedural bahwa Pemilihan berjalan sesuai dengan norma-norma
demokrasi  yang  ada,  namun  juga  secara  menyeluruh,  Pemilihan  perlu  memberi kepastian hukum bagi pemilih (Perdana, 2019:32).
Selama  ini  mengenai  sengketa  masih  belum  jelas,  seperti  belum  menetapkan secara  tegas  bahwa  apakah  penyelenggara  Pemilu  baik  KPU  sebagai  penyelenggara Pemilu  maupu  Bawaslu  sebagai  Pengawas  Pemilu  masuk  dalam  kategori  subyek  yang bersengketa.  Harapan  semua  pihak  pada  pemilihan  umum  2024  dapat  berjalan  dengan lancar dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 84 jujur, dan adil.  Namun,  jika  komunikasi  antar  lembaga  penyelenggara  pemilu  ini  tidak  segera dibenahi  maka  harapan  tersebut  tidak  akan  menjadi  kenyataan.  Sebagai  lembaga penyelenggara  pemilu  baik  KPU  dan  Bawaslu  harus  saling  menghormati  putusan perundang-undangan satu sama lain. Selain itu untuk menghindari hal-hal yang seperti demikian  butuh  dirancang  mengenai  hukum  yang  bersifat  benar-benar  rinci,  jelas,  dan mengikat. Adanya sengketa dalam proses pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung tahun  2020  mengindikasi  bahwa  proses  pemilu  di  Kota  Bandar  Lampung  masih  perlu dibenahi  baik  itu  penyelenggara  dan  Mahkamah  Agung.  Dari  analisis  peneliti  diatas disimpulkan  bahwa  dalam  teori  Thomas  dan  Kilman  mengenai  manajemen  konflik penanganan  pelanggaran  kontroversial  calon  peserta  nomor  urut  3  bahwa  KPU  Kota Bandar  Lampung  menggunakan  strategi  akomodatif  yaitu  menampung  laporan  dari masyarakat atau pihak lain lalu pelanggaran atau sengketa tersebut dikompromikan oleh lembaga  penanggungjawab  dalam  hal  ini  adalah  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung  dan Mahkamah Agung untuk penyelesaiannya.

## Simpulan
KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi akomodatif yaitu memberikan layanan helpdesk  diwebsite  dan juga  layanan pengaduan laporan untuk  masyarakat  atau  pihak- pihak lain untuk memberikan laporan mengenai tindak pelanggaran yang terjadi dalam proses  pemilihan  umum  dengan  diwujudkannya  temuan-temuan  laporan  masyarakat yang  diserahkan  kepada  Bawaslu  untuk  dibenahi  dan  diselidiki  mengenai  laporan  dari masyarakat  maupun  pihak-pihak  lain.  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dalam  strategi kolaborasi  dalam  kasus  sengketa  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  tahun  2020  Eva  dan Deddy menempatkan  Bawaslu sebagai  penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal  itu  diatur  dalam  Pasal  259  ayat  (1)  UU  Pemilu  (1)  menyatakan  bahwa  keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan KPU Kota  Bandar  Lampung  dan  melibatkan  peradilan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  proses penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum  walikota  Bandar  Lampung  tahun  2020.  KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kompromi demi menjaga hubungan hubungan dan bisa  menyelesaikan  persoalan  sengketa  ini  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Upaya  hukum  ke  MA  didasari  terbitnya  Fatwa  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015,  dinyatakan  bahwa  keputusan  pemilu  termasuk  Badan Pengawas  Pemilu  bersifat  terakhir  dan  mengika.  Mahkamah  Agung  sebagai  upaya hukum dalam langkah lanjutan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengadili dari segi mengkaji legalitas surat atau kebijakan yang dikeluarkan.

## Referensi
Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. 2011. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. Jurnal Konstitusi , 1-40.
Basir,  G.  2011.  Birokrasi  dan  Kekuasaan  Politik  (Kasus:  Partisipasi  Birokrat  dalam Pemilihan Kepala Daerah). Al-Hurriyah, 56-63.
Creswell, J. W. (2016). Reflections on the MMIRA The Future of Mixed Methods Task Force  Report. Journal  of  Mixed  Methods  Research , 10 (3),  215 – 219. https://doi.org/10.1177/1558689816650298
Fahmi,  Khairul,  2020  .Pemilihan  Umum  dan  Kedaulatan  Rakyat,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Liani, L. 2016. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan umum. Jurnal Cita Hukum, 1(1).
Perdana  ,  A.,  Silitonga,  B.  M.,  M.  Liando,  F.  D.,  Rizkiyansyah,  F.  K.,  Nugroho,  K., Sukmajati,  M.,  Anggraini,  T.  2019.  Tata  Kelola  Pemilu  Di  Indonesia.  Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Wirawan.  2010.  Konflik  Dan  Manajemen  Konflik  (Teori,  Aplikasi  Dan  Penelitian). Jakarta: Salemba Humanika.
Zoelva,  H.  2013.  Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10 (3) 378-398.