## MEDIA MAHARDHIKA
Implementasi Model Kirkpatrick Dalam Evaluasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kota Dalam Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi
Nin ing Martiningtyas STIKOM Surabaya

## ABSTRAK
Tenaga  Fasilitator  Kota  merupakan  tenaga  ahli  yang  berperan  penting  dalam kegiatan  fasilitasi  pelaksanaan  program  sanitasi  di  Kabupaten/Kota.  Pada  umumnya, tenaga  Fasilitator  Kota  yang  direkrut  merupakan  fasilitator  yang  sudah  mempunyai pengalaman di bidang sanitasi, sehingga pemahaman dalam proses penyusunan dokumen perencanaan  sanitasi  dianggap  sudah  cukup  layak  dan  memadai  dalam  memberikan fasilitasi  dan  konsultasi  bagi  Pokja  Kabupaten/Kota.  Meskipun  demikian,  diperlukan pelatihan bagi Fasilitator Kota untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan), pemahaman, dan  ketrampilan  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan  sanitasi.  Guna  untuk mengukur  efektifitas  dari  program  pelatihan,  maka  perlu  untuk  dilakukan  evaluasi pelaksanaan  program  pelatihan.  Metode  evaluasi  yang  digunakan  adalah  Model  4  level evaluasi Kirkpatrick .  Dengan  demikian,  maka  perumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah  bagaimana  mengimplementasikan  model Kirkpatrick dalam  evaluasi  pelatihan peningkatan  kapasitas  Fasilitator  Kota  dalam  pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan  untuk  menjelaskan  tentang  implementasi  dari  model Kirkpatrick dalam evaluasi  pelatihan  peningkatan  kapasitas  Fasilitator  Kota  untuk  pendampingan penyusunan  dokumen  perencanaan  sanitasi.  Obyek  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan evaluasi  pelatihan  peningkatan  kapasitas  bagi  Fasilitator  Kota  dalam  pendampingan penyusunan  dokumen  perencanaan  sanitasi.  Sedangkan,  subyek  penelitian  ini  adalah Ketua  Tim  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi, dengan  menggunakan  instrument berupa panduan wawancara dan panduan studi dokumentasi.
Kesimpulan  yang  diperoleh  adalah  bahwa  Model  Evaluasi  4  (empat)  level Kirkpatrick dapat diimplementasikan dan  dijadikan  dasar evaluasi pelaksanaan program pelatihan  peningkatan  kapasitas  Fasilitator  Kota  dalam  pendampingan  penyusunan dokumen  perencanaan  sanitisasi  guna  untuk  menentukan  efektifitas  dan  ketepatgunaan pelatihan yang dilakukan. Hasil evaluasi dapat menggambarkan tingkat kepuasan peserta dalam  mengikuti  pelatihan,  serta  dapat  memberikan  gambaran  perkembangan  kinerja peserta setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang perlu  untuk  dilakukan  guna  pencapaian  tujuan  pelatihan  bagi  Fasilitator  Kota  dalam kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitisasi di Kabupaten/Kota.
Kata Kunci: Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kota, Model Evaluasi Kirkpatrick.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  penunjang  kesehatan masyarakat  adalah  tersedianya  sanitasi yang baik dan  layak bagi  masyarakat di semua daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada kenyataannya, perhatian
terhadap sanitasi masih dianggap kurang memadai, sehingga pembangunan sektor sanitasi  menjadi  sektor  yang  tertinggal dibanding  dengan  pembangunan  sektor lain  di Indonesia. Oleh karena  itu, pada
Rencana Pembangunan Jangka

## MEDIA MAHARDHIKA
Menengah  Negara  (RPJMN)  Tahun 2015  –  2019  Pemerintah  menargetkan 100%  akses  sanitasi  untuk  Indonesia yang  harus  dicapai  pada  akhir  tahun 2019.  Portal  Sanitasi  Indonesia  (2017) menyebutkan  bahwa  target  100%  akses sanitasi  untuk Indonesia dikenal  dengan nama Universal  Access Sanitasi  untuk Indonesia(Wajdi,  Ummah,  &  Sari, 2017). Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  dalam hal  ini  dilaksanakan  oleh  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  bersama  dengan  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ BAPPENAS),  Kementerian  Kesehatan, serta  Kementerian Dalam Negeri. Program PPSP bertujuan untuk memprioritaskan  pembangunan  sanitasi melalui pendekatan penyusunan dokumen  perencanaan  sanitasi  sebelum pelaksanaan tahap implementasi. Dokumen  perencanaan  sanitasi  ini disusun  oleh  Kelompok  Kerja  (Pokja)
Sanitasi  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota  dengan  difasilitasi  oleh  Fasilitator
Sanitasi  Kabupaten  dan  Kota,  yang disebut dengan Fasilitator Kota atau City Facilitato r (CF). Tenaga Fasilitator Kota merupakan  tenaga  ahli  yang  direkrut oleh  Pemerintah  dan  berperan  penting dalam  kegiatan  fasilitasi  pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten dan Kota. Pada  umumnya,  tenaga  Fasilitator  Kota yang direkrut merupakan fasilitator yang sudah mempunyai pengalaman di bidang sanitasi, serta mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program pembangunan  sanitasi(Alimudin,  A.,  & Sukoco,  2017).  Oleh karena  itu, pemahaman  tenaga  Fasilitator  Kota dalam  proses  penyusunan  dokumen perencanaan  sanitasi  dianggap  sudah cukup  layak  dan  memadai  dalam memberikan  fasilitasi  dan  konsultasi
bagi  Pokja  Kabupaten  dan  Kota  dalam usaha mensukseskan program PPSP bagi Kabupaten dan Kota.
Meskipun demikian, untuk kelancaran  dan  suksesnya  pelaksanaan program PPSP diperlukan satu pemahaman yang baik tentang substansi, serta  proses  dan  prosedur  dalam menghasilkan  dokumen  perencanaan sanitasi  yang  berkualitas,  komprehensif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan  masyarakat,  sehingga  akan memudahkan pada tahap implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan bagi Fasilitator Kota Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan  kapasitas  (kemampuan), pemahaman,  dan  ketrampilan  dalam memberikan  fasilitasi  kepada  Pokja
Sanitasi  Kabupaten  dan  Kota  untuk penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi  Fasilitator  Kota  Kabupaten  dan Kota  ini  bertujuan  untuk  memberikan pembekalan  agar  mereka  mempunyai kapasitas  dan  kemampuan  tentang substansi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi dan fasilitasi Pokja Sanitasi Kabupaten dan Kota. Guna untuk mengukur efektifitas dari program pelatihan, maka perlu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan  program  pelatihan,  baik terhadap  proses  pembelajaran  maupun hasil  pembelajaran.  Metode  evaluasi yang  digunakan  adalah  model  4  level evaluasi Kirkpatrick .  Dengan  demikian,
maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
meng-
implementasikan model Kirkpatrick dalam  evaluasi  pelatihan  peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitasi. Tujuan yang  ingin dicapai adalah untuk mengetahui sejauh mana  implementasi  model Kirkpatrick dalam  evaluasi  pelatihan  peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitasi. Manfaat dari hasil penelitian  adalah  diharapkan  dapat

## MEDIA MAHARDHIKA
dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan  evaluasi  pelatihan  peningkatan kapasitas  bagi  Fasilitator  Kota  agar dapat dijadikan solusi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam  pelaksanaan program pelatihan,  sehingga  langkah  perbaikan dapat  segera  ditindaklanjuti.(Setiawan, Sukoco, Dhaniarti, & Hasyim, 2017)

## TINJAUAN PUSTAKA
Model 4 Level Evaluasi Kirkpatrick Pengertian  pelatihan  menurut
Susilo  Martoyo  (2007)  adalah  suatu proses pendidikan jangka pendek dengan  menggunakan  prosedur  yang sistematis  dan  terorganisir,  guna  untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas.  Mutiara  S. Panggabean  (2004) menjelaskan  bahwa  pelatihan  lebih difokuskan pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan  ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan,  Oemar  Hamalik  (2007) menjelaskan  bahwa  pelatihan  diberikan dalam bentuk pemberian bantuan, seperti memberikan pengarahan, bimbingan, fasilitasi atau pendampingan,  penyampaian  informasi, serta  latihan  ketrampilan,  dimana  pada dasarnya peserta telah memiliki kemampuan  dan  pengalaman,  serta motivasi  untuk  melaksanakan  kegiatan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga  mampu  membantu  dirinya sendiri  untuk  melaksanakan  tugas  yang diberikan  kepadanya. Berdasar  pada pendapat  ahli  tersebut  di  atas,  maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan  pada  dasarnya  adalah  untuk meningkatkan  kualitas,  kinerja,  dan profesionalitas  dari  karyawan  yang dimiliki  oleh  sebuah  perusahaan.  Oleh karena  itu,  kegiatan  pelatihan  dapat dikatakan efektif atau sukses, bila tujuan yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan dapat tercapai. Untuk mengetahui efektif atau suksesnya pelatihan dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi  terhadap  kegiatan  pelatihan
yang sudah dilakukan. Evaluasi kegiatan pelatihan perlu dilakukan secara komprehensif  dan  berkesinambungan, baik  terhadap  proses  pembelajaran maupun  terhadap  hasil  pembelajaran. Salah  satu  model  evaluasi  yang  paling banyak digunakan adalah Model Evaluasi 4 (empat) level Kirkpatrick .
Menurut  Kirkpatrick,  D.  L  dan Kirkpatrick  J.  D  (2006),  dalam  Syafril Ramadhon, terdapat 3  alasan  spesifik dalam    melakukan  evaluasi  kegiatan pelatihan, yaitu: (1) Untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana  program  pelatihan  tersebut berkontribusi  pada  tujuan  dan  sasaran organisasi,  (2)  Untuk  menentukan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan  atau  tidak,  (3)  Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana  cara  untuk  meningkatkan program  pelatihan  di  masa  yang  akan datang . Model evaluasi yang dikembangkan  oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Model Evaluasi 4 (empat) level Kirkpatrick ,  yaitu:  (1)  Evaluasi Level  1: Reaction  Evaluating ,  (2) Evaluasi  Level  2: Learning  Evaluating , (3) Evaluasi Level 3: Behavior Evaluating ,  dan  (4)  Evaluasi  level  4: Result Evaluating .
Evaluasi  level  1  mengukur reaksi  yang  berupa  kepuasan  peserta pelatihan terhadap pelatihan yang diikuti.  Reaksi  yang  muncul  dapat berupa  perasaan  dan  keinginan  peserta terhadap pelaksanaan pelatihan, narasumber, materi, media/metode pembelajaran,  maupun  fasilitas/sarana yang  disediakan  selama  pelatihan.  Pada umumnya, alat ukur untuk evaluasi level 1 adalah form evaluasi berupa kuesioner yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan  yang memungkinkan untuk mengetahui semua informasi yang relevan yang akan diberikan  oleh  peserta  pelatihan.  Form ini  biasanya  diberikan  kepada  peserta setelah  proses  pelatihan  berakhir  atau sebelum  penutupan.  Evaluasi  level  2 mengukur sejauh mana proses

## MEDIA MAHARDHIKA
ISSN : 0854-0861 (Print)
pembelajaran  telah  dilaksanakan  dalam pelatihan. Beberapa cara penilaian  level 2 ini adalah dengan mengukur penilaian kinerja, studi kasus, latihan-latihan, atau dengan  mengadakan  pre-test  dan  post- test  guna  untuk  mengukur  penguasaan peserta  terhadap  topic  pembelajaran sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran.  Evaluasi  level  3  mengukur ada tidaknya perubahan perilaku  peserta setelah  selesai  mengikuti  pelatihan. Evaluasi  ini  dapat  dilakukan  dengan melakukan  survey  terhadap  pimpinan peserta,  dengan  melalui  surat,  telepon, dan  sebagainya untuk mengetahui apakah  ada  perubahan  perilaku  dari peserta  setelah  mengikuti  pelatihan. Evaluasi  level  4  mengukur  hasil  akhir yang  terjadi  setelah  peserta  mengikuti pelatihan,  yaitu  mengukur  ada  atau tidaknya  peningkatan  hasil  belajar, pengetahuan,  dan  ketrampilan  peserta. Evaluasi  hasil  akhir  dapat  dilakukan dengan  membandingkan  target  sebelum dan  sesudah  pelatihan  apakah  ada peningkatan atau tidak.
Fasilitator Kota Program PPSP Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL)  Nasional  merupakan  suatu lembaga adhoc lintas  kementerian  yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan,  dan  Kementerian  Dalam Negeri. POKJA AMPL Nasional bertugas melaksanakan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Salah satu tahapan  yang  utama  dari  program nasional  ini  adalah  fasilitasi  kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu menyusun suatu rencana strategis  pembangunan  sanitasi  yang komprehensif, koordinatif, dan terintegrasi di daerahnya masing- masing.
Kabupaten/Kota yang mengikut i program  nasional  PPSP  ini  diarahkan
untuk  menghasilkan  suatu  dokumen perencanaan  strategi  sanitasi  di  tingkat Kabupaten/Kota.  Dokumen  ini  dapat digunakan  sebagai  referensi  untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  atau  menjadi  bahan  masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),  serta  dapat  menjadi  bahan masukan  dalam  proses  perencanaan anggaran pembangunan di daerah. Dokumen  perencanaan  strategi sanitasi disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kelompok Kerja  Air  Minum  dan  Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten/Kota yang terdiri  dari  unsur- unsur  OPD  dan  pihak stakeholders lainnya. Untuk  mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi di Kabupaten/Kota, maka  dibutuhkan  tenaga  fasilitator Kabupaten/Kota  yang  disebut  dengan istilah  Fasilitator  Kota  atau  City Fasilitator (CF). Tenaga Fasilitator Kota adalah  seorang  tenaga  ahli yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan  bantuan  teknis  kepada Pemerintah  Daerah  dalam  penyusunan dokumen  perencanaan  sanitasi.  Atau dengan kata lain, tenaga Fasilitator Kota dapat  disebut  sebagai  kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan  bantuan  teknis  kepada Kabupaten/Kota dengan cara memberikan pendampingan/fasilitasi, serta  menggerakkan  dan  mengarahkan Pokja  Sanitasi  Kabupaten/Kota  dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi  yang  berkualitas  dan  sesuai target  waktu  yang  telah  ditentukan. Output  dari  kegiatan  fasilitasi  bagi Fasilitator  Kota  adalah  tersusunnya dokumen  perencanan  sanitasi  yang berkualitas  dan  sesuai  dengan  target waktu yang ditentukan, terselenggaranya kegiatan  penjaminan  kualitas  mandiri oleh  Pokja  Kabupaten/Kota  terhadap dokumen perencanan sanitasi, terselenggaranya kegiatan Pokja

## MEDIA MAHARDHIKA
Kabupaten/Kota dalam rangka pengawalan program PPSP, serta tersusun  dan  terkirimnya  dokumen perencanan  sanitasi  kepada  Satker Pengembangan  Penyehatan  Lingkungan
Permukiman  (PPLP)  Provinsi  atau Program  Implementasi  Unit  (PIU) Teknis  di  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  (Info  Sanitasi,
2014).
Dokumen Perencanaan Sanitasi Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden  No.185  Tahun  2014 tentang  Percepatan  Penyediaan  Air Minum  dan  Sanitasi,  dimana  peraturan ini  dilatarbelakangi  bahwa  air  minum dan  sanitasi  merupakan  urusan  lintas sektor  yang  memerlukan  sinergi  dan acuan bersama untuk menunjang pembangunan sanitasi. Definisi pembangunan  sanitasi  berdasar  Perpres ini  adalah  suatu  upaya  peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan  rumah  tangga,  air  limbah domestic,  serta  pengelolaan  drainase lingkungan  terpadu  dan  berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan  yang  baik.  Terdapat  tiga dokumen yang terkait dengan peningkatan  perencanaan  pembanguna sanitasi, yaitu Roadmap Sanitasi Nasional,  Roadmap  Sanitasi  Provinsi, dan  Strategi  Sanitasi  Kabupaten/Kota (Leiwakabessy, 2015).
Dokumen  perencanaan  sanitasi ini  disusun  untuk  dijadikan  pedoman bagi  pelaksanaan  pembangunan  sanitasi secara  komprehensif  dan  berkelanjutan dalam  rangka  untuk  mencapai  target
Universal  Access Sanitasi  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  sebagai kebijakan nasional terkait dengan sanitasi,  yaitu  100%  Akses  Sanitasi untuk  Indonesia  seperti  yang  tertulis dalam  laman  Portal  Sanitasi  Indonesia (Portal  Sanitasi  Indonesia,  2017).  Oleh karena itu, agar target Universal Access Sanitasi dapat tercapai, maka diperlukan
perencanaan  yang  baik  dan  berkualitas dalam  hal persiapan implementasi pembangunan  sanitasi.  Dengan  melalui program PPSP, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota  (SSK).  Dokumen  SSK disusun  sebagai  penjabaran  operasional dari  Rencana  Pembanguan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen  lain  yang  terkait  dengan sanitasi. Berdasar buku Pedoman Penyusunan  dan  Pemutakhiran  Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (2016), disebutkan  bahwa  dokumen  SSK  berisi tentang  pemetaan  kondisi  sanitasi  skala Kabupaten/Kota, kerangka pe- ngembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi, strategi
pembangunan  sanitasi,  serta  kebutuhan program kegiatan pembangunan sanitasi di  Kabupaten/Kota  hingga  5  tahun  ke depan (Pokja AMPL, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dimana penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan  tentang  implementasi  dari model Kirkpatrick dalam  evaluasi pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator  Kota  untuk  pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan  dapat  diperoleh  informasi tentang situasi pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan  pelatihan  ini.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  bulan  Mei  –  Juni 2016  di  Kantor  Konsultan  Pelaksana Jakarta.  Menurut  Sugiyono  (2007), obyek  penelitian  adalah  situasi  yang ingin  diketahui  dan  terjadi  didalamnya, dimana peneliti dapat mengamati aktivitas semua orang yang ada di suatu tempat  tertentu. Obyek  penelitian  ini adalah  pelaksanaan  evaluasi  pelatihan

## MEDIA MAHARDHIKA
peningkatan  kapasitas  bagi  Fasilitator Kota  dalam  pendampingan  penyusunan dokumen perencanaan sanitasi. Subyek penelitian adalah sumber  data  dari  mana  data  dan informasi  diperoleh.  Informasi  yang diperoleh harus sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga untuk mendapatkan  data  yang  tepat  perlu untuk  ditentukan  sumber  data  yang memiliki kompetensi dan sesuai  dengan kebutuhan  (Arikunto,  2006).  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh mana model Kirkpatrick diimplementasikan dalam evaluasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitasi, sehingga diperlukan  subyek  penelitian  yang memungkinkan  untuk  diperoleh  data yang tepat. Subyek penelitian  ini adalah Ketua  Tim  pelaksanaan  kegiatan  yang dipilih secara sengaja atau tidak random dan  didasarkan  atas  pertimbangan  pada tujuan  tertentu.  Menurut  Arikunto (2006), teknik pengambilan sampel yang didasarkan  pada  pengambilan  sampel secara tidak random dengan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu disebut sebagai teknik sampling purposive . Metode penelitian yang digunakan  adalah  dengan  melakukan wawancara  dan  studi  dokumentasi. Berdasar metode yang digunakan
tersebut, maka instrument yang
digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah panduan  wawancara  dan  panduan  studi dokumentasi.

## HASIL
Kegiatan  pelatihan  peningkatan kapasitas  bagi  Fasilitator  Kota  dalam pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan  sanitasi  selalu  dilakukan evaluasi, yang dilakukan selama penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan.
Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui ada  atau  tidaknya  peningkatan  kualitas
dan  kinerja  dari  para  Fasilitator  Kota yang menjadi peserta pelatihan. Evaluasi pada penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan sebelum acara penutupan  pelatihan,  dimana  kuesioner ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan  pelatihan.  Selain  itu, dilakukan  evaluasi  untuk  mengukur peningkatan pemahaman
peserta terhadap  materi  yang  diberikan,  yaitu dengan  memberikan  soal  pre-tes  pada awal pelatihan sebelum materi diberikan dan post-tes pada akhir pelatihan setelah semua materi diberikan.
Evaluasi setelah penye- lenggaraan  pelatihan  dilakukan  dengan cara  menilai  kualitas  dan  kinerja
Fasilitator  Kota  dalam melakukan pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitasi di Kabupaten/Kota tempat  mereka  bertugas.  Penilaian dilakukan  oleh  Satker  PPLP  Provinsi, PIU Teknis di Direktorat Jenderal Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat,  Fasilitator
Provinsi (PF), serta Konsultan Pendamping (KP). Yang menjadi penilaian dalam evaluasi  ini adalah nilai kinerja  masing-masing  Fasilitator  Kota dalam  melakukan  pendampingan  bagi
Pokja  Sanitasi  Kabupaten/Kota  dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi  yang  berkualitas  dan  sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.  Selain  itu,  yang  menjadi penilaian setelah selesainya penyelenggaraan pelatihan adalah kualitas  dari  dokumen  perencanaan sanitasi  yang  tersusun  dan  terkirim kepada  Satker  PPLP  Provinsi  dan  PIU Teknis  di  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  dengan  melalui aplikasi yang ada di www.nawasis.com
Evaluasi  pelatihan  peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan sanitisasi dilakukan dengan menerapkan  Model  Evaluasi  4  (empat)

## MEDIA MAHARDHIKA
level Kirkpatrick ,  yaitu:  (1)  Evaluasi Level  1: Reaction  Evaluating ,  (2)
Evaluasi  Level  2: Learning  Evaluating , (3) Evaluasi Level 3: Behavior Evaluating ,  dan  (4)  Evaluasi  level  4: Result Evaluating .
Pada evaluasi  level 1  digunakan untuk  mengukur  tingkat  kepuasan peserta  pelatihan  terhadap  pelatihan yang  diikuti.  Evaluasi  level  1  ini menggunakan instrument evaluasi berupa kuesioner yang dibagikan kepada semua  peserta  sebelum  penutupan program  pelatihan.  Kuesioner  berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan sistematis tentang pelaksanaan pelatihan.  Adapun  yang  menjadi  bahan evaluasi  adalah:  (1)  Peserta  pelatihan, yaitu  tentang  pemahaman  dan  manfaat materi  pelatihan  terhadap  tugas  yang akan dilaksanakan; (2)  Materi pelatihan, yaitu tentang kualitas isi materi, kualitas penyajian  materi,  dan kesesuaian  materi pelatihan  dengan  yang  diharapkan;  (3)
Narasumber,  yaitu  tentang  pemahaman dan penguasaan, kejelasan dan sistematika, kemampuan memahami dan menjawab pertanyaan, penguasaan media  pengajaran,  interaksi  dengan peserta,  dan  pengelolaan  waktu;  (4)
Fasilitas Pelatihan, yaitu tentang tempat pelatihan,  alat  dan  media  pelatihan, konsumsi pelatihan, dan sikap panitia.
Evaluasi  level  2  digunakan untuk  mengukur  pencapaian  proses pembelajaran  yang  telah  dilaksanakan dalam pelatihan. Evaluasi  level  2 dalam pelatihan  ini  dilakukan  dengan  cara mengukur kinerja masing-masing peserta  selama  mengikuti  pelatihan. Pengukuran  didasarkan  pada  3  (tiga) aspek,  yaitu:  (1)  Aspek  Pengetahuan, yang  terdiri  dari  Nilai  Tes  Awal,  Tes Akhir, Tes Harian, dan Tugas Kelompok. Tugas Kelompok, terdiri dari materi:  Penentuan  Jumlah  Desa  Target Area  Studi  EHRA,  Studi  Primer  Non EHRA,  Digram  Sistem  Sanitasi  (DSS), Instrumen  Profil  Sanitasi,  Zona  dan Sistem Sanitasi, Tahapan Pengembangan Sanitasi, Analisis
SWOT,  Kerangka  Kerja  Logis  (KKL), Matrik  Program  dan  Kegiatan,  serta Penyusunan Indikasi Volume dan Biaya; (2) Aspek Ketrampilan, yang terdiri dari Nilai ketrampilan bertanya, Mendengarkan aktif, dan Presentasi; (3) Aspek  Sikap,  yang  terdiri  dari  Nilai kerjasama dalam Tim, Komitmen dalam mengerjakan  tugas,  dan  Kedisiplinan selama mengikuti kegiatan.
Evaluasi  level  3  digunakan untuk mengukur ada tidaknya perubahan perilaku peserta setelah selesai mengikuti  pelatihan.  Evaluasi  level  3 dalam  pelatihan  ini  dilakukan  dengan melakukan  penilaian  kinerja  Fasilitator Kota setelah selesai mengikuti pelatihan dan  masih  dalam  masa  kontrak  kerja. Penilaian  dilakukan  oleh  2  kelompok penilai,  yaitu  (1)  Kelompok  1,  terdiri dari:  PIU  Teknis  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama dengan  Konsultan  Pendamping;  dan  (2) Kelompok 2, terdiri dari: Pokja Kabupaten/Kota,  Satker PPLP Provinsi, dan Fasilitator Provinsi (PF). Terdapat 4
(empat)  kriteria  penilaian,  yaitu:  (1) Nilai  A,  jika  mempunyai  nilai  kinerja lebih  dari  89;  (2)  Nilai  B,  jika mempunyai nilai kinerja antara 80 – 89; (3) Nilai C, jika mempunyai nilai kinerja antara  70  –  79;  dan  (4)  Nilai  D,  jika mempunyai nilai kinerja kurang dari 70. Aspek  yang  menjadi  penilaian  adalah: (1) Nilai pemetaan nawasis, yang terdiri dari:  progress  kegiatan  total  dan  nilai
Quality  Assurance (QA)  dokumen perencanaan sanitasi, (2) Nilai
monitoring  dan  evaluasi  (monev),  yang terdiri  dari:  pemahaman/pengetahuan; kemampuan  advokasi  dan  koordinasi;
sikap  dan  interaksi  dengan  Pokja; kehadiran/keaktifan;  serta  kemampuan fasilitasi, (3) Pemenuhan RKTL (Rencana Kerja dan Tindak Lanjut).
Evaluasi  level  4  difokuskan untuk  mengukur  hasil  akhir  masing- masing peserta, yaitu untuk menentukan apakah  program  pelatihan  peningkatan kapasitas Fasilitator Kota dalam

## MEDIA MAHARDHIKA
pendampingan  penyusunan  dokumen perencanaan  sanitisasi  sudah  sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini. Hasil evaluasi pada level 4 ini,  menjadi  pedoman  bagi  PIU  Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  sebagai  penanggung jawab  dalam  menangani  kurikulum pelatihan  agar  dapat  segera  dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang  diberikan.  Kegiatan  evaluasi  level 4  ini  sudah  dilakukan  oleh  PIU  Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, yaitu dengan berdasarkan  hasil  seluruh  evaluasi  level 1,  level  2,  dan  level  3  perlu  untuk dilakukan perbaikan isi materi pelatihan, maupun waktu dan metode pembelajarannya.  Selain  itu,  dilakukan juga  kegiatan  penyamaan  persepsi  bagi calon-calon  narasumber  guna  untuk menghindari  perbedaan  persepsi  dari narasumber  dalam  kelas  pararel.  Hasil evaluasi  dari  sisi  peserta,  dilakukan pemetaan  bagi  peserta  berdasar  pada kinerjanya dengan cara membagi menjadi  3  kelompok,  yaitu  peserta dengan  criteria  Baik,  Cukup,  dan Kurang.  Hal  ini  dilakukan  untuk membedakan metode pembelajaran yang diberikan  oleh  narasumber.  Bagi  kelas dengan peserta yang mempunyai criteria Baik,  maka  materi  pelatihan  diberikan dengan  metode  pembelajaran  yang difokuskan  pada  praktik/studi  kasus. Sedangkan,  untuk  kelas  dengan  criteria peserta Kurang, maka metode pembelajaran  lebih  difokuskan  pada pemahaman  secara  teoritis  dibanding dengan praktik/studi kasus.

## KESIMPULAN
Berdasar pada hasil pembahasan di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
Model Evaluasi 4 (empat) level Kirkpatrick dapat  diimplementasikan dan  dijadikan  dasar  evaluasi  bagi  PIU Teknis  di  Direktorat  Jenderal  Cipta
Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat pada pelaksanaan program pelatihan peningkatan  kapasitas  Fasilitator  Kota dalam pendampingan penyusunan dokumen  perencanaan  sanitisasi  untuk menentukan efektifitas dan ketepatgunaan pelatihan yang dilakukan. Model Evaluasi 4 (empat) level Kirkpatrick dikembangkan  atas  dasar kelengkapan, kesederhanaan, dan kemudahan dalam meng- implementasikannya.  Keempat  level evaluasi ini dilakukan secara sekuen dan terintegrasi, sehingga dapat menggambarkan keseluruhan hasil evaluasi, baik dari sisi peserta, narasumber,  materi  pelatihan,  serta fasilitas  pelatihan.  Hasil  evaluasi  tidak hanya menggambarkan tingkat kepuasan peserta  dalam  mengikuti  pelatihan, tetapi juga diperoleh gambaran perkembangan  kinerja  peserta  setelah mengikuti pelatihan. Sehingga, berdasar hasil  akhir  evaluasi  pada  level  4  dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang perlu  untuk  dilakukan  guna  pencapaian tujuan  pelatihan  bagi  Fasilitator  Kota dalam kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitisasi di Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arikunto,  Suharsimi.  2006.  Prosedur Penelitian,  Suatu  Pendekatan
Praktek,  Edisi  Revisi.  Jakarta: PT. Rhineka Cipta. Hamalik.Oemar. 2007. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan . Jakarta: Bumi Aksara. Martoyo,  Susilo.  2007.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Panggabean, S. Mutiara. 2004. Manajemen Sumber Daya

## MEDIA MAHARDHIKA
Manusia .  Bogor:  PT.  Ghalia Indonesia. Pokja AMPL. 2016. Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Jakarta: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman . Jakarta:  Direktorat  Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Internet Info  Sanitasi.  2014.  Peran  dan  Tugas Fasilitator Dalam Pendampingan  Program  PPSP 2014.  Diunduh  tanggal  22 Agustus 2017 dari https://www.slideshare.net/inf osanitasi/teknis-fasilitasi- penyusunan-dokumen-dalam- program-ppsp Leiwakabessy,  Sicillia.  2015.  Tiga Dokumen Rujukan Untuk Perencanaan Pembangunan Sanitasi.  Diunduh  tanggal  22 Agustus 2016 dari http://www.usdp.or.id/ Portal  Sanitasi  Indonesia.  2017. Portal Sanitasi  Indonesia:  Universal Access  Sanitasi,  100%  Akses Sanitasi Untuk Indonesia. Diunduh  tanggal  18  Agustus 2017  di  http://www.sanitasi. or.id/ . Ramadhon,  Syafril. Penerapan  Model Empat Level Kirkpatrick dalam Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  di  Pusdiklat  Migas . Forum  Diklat  Vol.  6  No.  1. Diunduh  tanggal  21  Agustus 2017 dari http://pusdik latmigas.esdm.go.id/ Jurnal Alimudin, A., & Sukoco, A. (2017). The Leadership  Style  Model  That Builds  Work  Behavior  Through Organizational  Culture. JURNAL
LENTERA:  Kajian  Keagamaan,
Keilmuan Dan Teknologi , 3 (2).
Setiawan,  M.  I.,  Sukoco,  A.,  Dhaniarti,
I.,  &  Hasyim,  C.  (2017).  The Development of the Central Business District (CBD)  Based on Public-Private  Partnership. IJTI (International Journal Of Transportation And Infrastructure) , 1 (1), 9–14. Retrieved from http://jurnal.narotama.ac.id/index.p hp/ijti/article/view/327 Wajdi, M. B. N., Ummah, Y. C., & Sari, D.  E.  (2017).  UKM  Development Business Loan. IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship  And  Business Development) , 1 (1), 99–109. Retrieved from http://jurnal.narotama.ac.id/index.p hp/ijebd/article/view/350