Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN
Nur Adiliah 1 , Erlina 2 , St. Nurjannah 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: nuradiliah321@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the basic legal considerations of judges in judging the case of the return of dowry entirely due to divorce, as well as factors that cause the return of dowry. This study uses the method of library research by collecting data through quoting, adapting, and analyzing the contents of the literature relevant to the  problems  discussed.  The  results  showed  that  in  the  decisions  that  were  used  as  Case  Studies,  no  judge decided to return the entire dowry given to the husband. This is in accordance with the provisions of Article 35 paragraph  (1)  KHI  which  requires  the  husband  to  pay  half  the  dowry  when  mentalaq  qabla  al-dukhul.  The factors that led to the return of the dowry are, among others, arranged marriages by families and disagreements. This research is broadly in accordance with the legislation in force in the religious courts.
Keywords: Divorce; Dowry Return; Marriage.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  mengadili  perkara pengembalian  mahar  seluruhnya  akibat  perceraian,  serta  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pengembalian mahar. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan data melalui pengutipan,  menyadur,  dan  menganalisis  isi  literatur  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  putusan-putusan  yang  dijadikan  studi  kasus,  tidak  ada  hakim  yang memutuskan  untuk  mengembalikan  seluruh  mahar  yang  diberikan  kepada  suami.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) KHI yang mewajibkan suami membayar setengah mahar saat mentalaq qabla al- dukhul.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  perkara  pengembalian  mahar  antara  lain  adalah  perjodohan  oleh keluarga dan ketidaksesuaian pendapat. Penelitian ini secara  garis besar sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Perceraian; Pengembalian Mahar; Pernikahan.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau  sebagai  Miitsaaqon Ghalidhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  Swt  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 1 Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujun membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Mengenai rukun perkawinan, pelaksanaannya telah diatur dalam UU KHI pasal 14 yaitu melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.
Dalam membangun sebuah keluarga yang Sakinah Mawadda Wa Rahmah tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang muncul kesalahpahaman dalam rumah tangga yang semakin berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, selain dari itu dapat juga menyebabkan perceraian. Keretakan rumah tangga dikarenakan terjadinya rencana perceraian, yang dapat berimbas secara materil maupun psikis pada suami dan istri, maupun anak-anaknya. 3
Nampak dari luar, hubungan dengan keluarga begitu harmonis sedang secara biologis maupun materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang yang seperti ini kurang mempercayai kehendak dirinya, membuat dirinya melakukan hal buruk, kesetiaan yang dibuat-buat, baik kepada suami maupun sebaliknya, itu bersumber dari-atau hidup dalam tradisi sosial dan agama. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
Beberapa persoalan di atas membuat lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan pernikahan sebagaimana  yang  terlampir  dalam  QS  Al-Rum/30:21.  Sebagaian  dari  kebanyakan  orang  masih memahami secara dangkal bahkan belum mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya tujuan dari membentuk keluarga yang sakinah , sehingga yang terjadi tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh AlQuran itu sendiri.
Oleh karena itu, ditekankan kembali bahwa dalam sebuah pernikahan itu diperlukan rasa cinta dan kasih sayang oleh sepasangan suami istri. Dalam  sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban seorang istri begitupun dengan suami. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini sudah lama nampak mengkekalkan apa yang  selama  ini  dianut  oleh  sebagian  besar  masyarakat  dan  inilah  yang  sedang  mengalami  proses perubahan dalam lingkup Masyarakat.
Mengenai  putusnya  perkawinan  disebabkan  oleh  perceraian  diatur  dalam  pasal  41  UU Perkawinan.  Istilah  perceraian  juga  diatur  dalam  Pasal  38  UU  Perkawinan  yang  memuat  ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dari salah satu mempelai, perceraian dan atas
1 Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2 Sri Wahyuni, “ Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia ”, Jurnal Hukum Islam (2016).
3 Ahmad Sabran, And Muh Amiruddin. " Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri ." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020), h. 142-149.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
putusan    pengadilan.  Jadi  istilah  perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan,  yang mengakibatkan berpisahnya pasangan suami istri. 4
Dilihat  dari  segi  hukum  Islam,  mahar  yang  telah  diberikan  kepada  istri  adalah  menjadi  hak miliknya.  Seorang  suami  tidak  boleh  meminta  kembali  mahar  yang  telah  diberikan  apabila  istrinya tersebut telah digaulinya. Namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi istrinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan  Hukum  Islam,  mahar  tidak  termasuk  dalam  rukun  perkawinan,  namun  semua  ulama sependapat  bahwa  mahar  adalah  hal  yang  terlibat  dan  dalam  suatu  perkawinan.Salah  satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah membayar mahar.
Mengenai  penuntutan  pengembalian  mahar  akibat  perceraian,  contohnya  Putusan  Hakim dalam  perkara  Nomor:1023/Pdt.G/PA.WONOSARI  ini  tidak  mencerminkan  jaminan  keadilan  bagi penggugat,  karena  pada  Putusan  tersebut  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk  menghukum penggugat mengembalikan  seluruh  mahar  yang  telah  diterima  oleh  Penggugat  yaitu  seperangkat  alat  shalat  dan Cincin emas seberat 20 (dua puluh) gram. Sementara ketentuan mengenai pemberian mahar jelas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KHI  yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. 5
Ketika melaksanakan ijab dan qabul, calon suami akan menyerahkan mahar kepada calon istri. Mahar  merupakan  hak  istri  sepenuhnya.  Mahar  diatur  secara  jelas  dalam  KHI  yakni  terdapat  dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang  jumlah,  bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak”.  KHI  menjelaskan  bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai  berikut:  “Kewajiban  menyerahkan  mahar  bukan  merupakan  rukun  dalam  perkawinan”. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. 6
Contoh  berikutnya,  yaitu  kasus  yang  pernah  terjadi  di  provinsi  Aceh  yang  diputus  oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tahun 2011, yaitu dalam putusan  Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Penentuan pengembalian mahar merupakan suatu permasalahan yang ada dalam suatu perkawinan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang merugikan pihak istri karena harus mengembalikan sesuatu benda/barang yang sudah menjadi haknya.
Lain halnya kasus pengembalian mahar berganda karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar ketika terjadi pembatalan oleh calon pengantin laki-laki maka cincin/mahar pra nikah yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon mempelai wanitanya itu hangus atau tidak dikembalikan lagi. Namun sebaliknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan maka cicncin / mahar pra nikah yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon pengantin
4 Verlyta Swislyn, Ke Mana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? (Jakarta: Pt Gramedia, 2019), h. 142-143.
5 Ahmad Rofiq, “ Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” (Gama Media, 2001), h. 2.
6 Ahmad Rofiq,” Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” , h. 2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
perempuan  yang  misal  jumlahnya  5  (lima)  mayam  emas,  maka  pengantin  perempuan  tersebut  harus mengembalikan denagn jumlah dukali lipat menjadi 10 (sepuluh) mayam emas.
Melihat kasus di atas, maka maka para hakim perlu memberikan kejelasan dalam memutuskan perkara  pengembalian  mahar.  Karena  dalam proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  hakim juga  perlu memutuskan  atas  dasar  konstitusi  yang  telah  diataur.  Kemudian  sebab  selama  masa  pernikahannya pengugat dn tergugat cerai dalam hal pengembalian mahar disebabkan oleh berbagai faktor.

## METODE
Jenis penelitian adalah penelitian pustaka atau library research dalam mengumpulkan data dan informasi  yang  dibutuhkan  bersumber  dari  hasil  pendekatan  multidisipliner,  yaitu  pendekatan pedagogis,  teologis-normatif,  dan  pendekatan  manejerial. Data  yang  dikumpulkan  dengan  cara menyadur,  mengutip, dan  menganalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi  ( content  analysis) terhadap literature  yang  representative  dan  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian menguladan menyimpulkan secara mendalam bahan-bahan pustaka yang berkaitan dari suatu masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Pengembalian Mahar Seluruhnya Akibat Perceraian
Dalam  proses  pelaksanaan  mediasi  terhadap  perkara  pengembalian  mahar  akibat perceraian pasangan suami istri di seluruh pengadilan Agama Juga mengacu pada PERMA No.1  Tahun  2016  tentang  prosedur  Mediasi  di  pengadilan.  Semua  jenis  perkara  perdata yang  masuk  khususnya  perkara  pengembalian  mahar  akibat  perceraian  harus  terlebih dahulu melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Maka dalam hal ini dijelaskan terlebih dahulu bahwa Mahar merupakan salah satu hak yang wajib diterima oleh seorang istri, hal ini diatur dalam undang-undang   Nomor 1 Tahun 1999 tetang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut secara umum menjelaskan bahwa perkawinan  adalah  sah  jika  dilakukan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing.  Pada pasal 2 ayat (1)  bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. 7
Maskawin merupakan syarat sahnya perkawinan, mahar wajib diberikan oleh suami kepada  calon  istri.  berbicara  mengenai  waktu  kapan  berlakunya  kewajiban  membayar mahar  itu,  para  ulama  menyepakati  bahwa  dengan  berlangsungnya  akad  nikah  yang  sah maka pada saat itu pula berlakunya kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang  diantara  suami  istri  terjadi qobla  al  dukhul ,  namun  suami  telah  membayar setengah dari mahar yang disebutkan pada waktu akad. 8
7 Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” Jurrnal Yuridis, Vol.9  No.  1  (April  2016),  H.  25. Https://Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id/Index.Php/Jy/Article/  Viewfile /29/27 (Diakses  15 Februari 2021).
8 Amir  Syarifuddin,” Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan” (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009), h. 87.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dari  penjelasan  diatas  bermaksud  bahwa  mahar  adalah  sebuah  syarat  untuk melakukan  perkawinan,  dan  hukumnya  wajib  bagi  calon  suami  untuk  diberikan  kepada calon istri. Mengenai ketentuan waktu pemberiannya, yaitu pada saat berlangsungnya akad nikah yang sah. Adapun alasannya ialah, walaupun putus perkawinan atau kematian salah satu dari mereka (suami istri) qobla al dukhul , namun suami telah membayar sebagian dari mahar  yang  disebutkan  pada  saat  akad.  Undang-Undang  Perkawinan  sama  sekali  tidaak mengatur tentang mahar dalam perkawinan, namun KHI mengatur tentang mahar panjang lebar  dalam  Bab  V  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  38  KHI.  Hampir  keseluruhan isi  KHI mengadopsi  dari  Kitab  Fiqh  menurut  Jumhur  Ulama  (mayoritas  ulama). 9 Dasar  hukum mahar hanya terdapat dalam KHI.
KHI  mengatur  secara  jelas  mengenai  mahar  dan  hak-hak  istri  terhadap  mahar. Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 KHI menjelaskan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal tersebut dengan jelas mengatakan  istri  berhak  sepenuhnya  terhadap  mahar  yang  telah  diberikan  suami  ketika akad  nikah.  Terdapat  keadaan  mahar  menjadi  tidak  sepenuhnya  menjadi  hak  istri  yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan qobla al dukhul, hanya wajib membayar setengah mahar  yang  telah  ditentukan  dalam  akad  nikah.  Terdapat  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”
Pasal  149  huruf  c  KHI  menjelaskan  Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa  istri  tetap    memiliki  hak  atas  mahar  setelah  perceraian  dengan  suaminya  yaitu seperdua mahar.

## 2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkara Pengembalian Mahar Akibat Perceraian
Dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masa        lah  dalam  rumah  tangga.  Pada  dasarnya  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.
Berdasarkan hasil putusan no: 1023/Pdt.G/GPA.WNA, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya  percerian:  Pertama,  dalam  putsan  ini  dijelaskan  bahwa  tingkat  kebutuhan  ekonomi  di zaman  sekarang  ini  memaksa  kedua  pasangan  harus  bekerja  untuk  memenuhi  ekonmi  keluarga, sehingga  seringkali  perbedaan  dalam  pendapatan  atau  gaji  membuat  tiap  pasangan  berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan akhir bulan.
Kedua, Persesuaian pendapat sangat penting dalam berumah tangga, bahwa persesuaian  pendapat  sangat  penting  dalam  keluarga  sebab  itu  dapat  memberikan  andil yang  besar  sehingga  dapat  menjadi  pilar-pilar  dasar  yang  bisa  memperkokoh  berdirinya  suatu
9 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan , h. 97
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara istri dan suami sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.
Selanjutnya, Dalam putusan ini faktor yang menyebabkan terjadinya percerian dikarenakan si istri sudah tidak suka lagi dengan suaminya dan dia yang meminta untuk diceraikan. Maka jalan yang  mereka  tempuh  adalah  dengan  bercerai  (khulu’)  dimana  si  penggugat  sebagai  istri menyerahkan tebusan kepada tergugat sebagai suaminya.
Akibat  lain  dari  perceraian  dalam  putusan  nomor:  15/PDt.G/PA.MS-Aceh  adalah menyangkut  masalah  harta  benda  perkawinan  khususnya  mengenai  harta  bersama  bahwa  bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya, (3) terhadap nafkah, biaya istri yang  telah  ditalak  oleh  suaminya  tidak  menjadi  tanggungan  suaminya  lagi,  terutama  dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya  yang  terdapat  dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim, untuk memutuskan perkara pengembalian mahar seluruhnya, di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno) secara  yuridis    adalah  sebagai  berikut:  Pasal  76  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Agama,  Pasal  76  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Agama tersebut  berkaitan  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 ayat (2) KHI, Pasal 149 huruf c KHI.
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perkara  pengembalian  mahar  akibat  perceraian  yaitu, Pertama, Aspek Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi ekonmi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji  membuat  tiap  pasnagan  berselisih,  terlebih  apabila  sang  suami  yang  tidak  memiliki  pekerjaan. Kedua, Aspek Usia, Ini terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalmnya dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikolgis. Hal ini  akan  membuat  kerisauan  dan  kegoncangan  dalam  membina  rumah  tangga  yang  bahagia.  Ketiga, Kurang  Pengetahuan  Agamanya,  Belakangan  ini  banyak  dilihat  suasana  rumah  tangga  yang  tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri. Mungkin karena suami yang seriang pulang telat atau kerja lembur karena banyak pekerjaan, ataupn istri yag terlalu sibuk dengan kegiatannya  seperti  arisan,  belanja,  dan  kerja  kantoran  bagi  mereka  yg  bekerja  sehingga  melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

## DAFTAR REFERENSI
Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” Jurrnal Yuridis, Vol.9 No. 1 (April 2016). Https://Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id/Index.Php/Jy/Article/ Viewfile /29/27 (Diakses  15 Februari 2021).
Rofiq, Ahmad. “ Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” (Gama Media, 2001) .
Sabran, Ahmad And Muh Amiruddin. " Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri ." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Swislyn, Verlyta . Ke Mana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? (Jakarta: Pt Gramedia, 2019) Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan .
Syarifuddin, Amir. ” Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan” (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009).
Wahyuni, Sri. “ Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia ”, Jurnal Hukum Islam (2016).