Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
Devita Martha Nur Aida, Sigid Riyanto
Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada Email : devitamartha53@gmail.com

## Abstract
Notaris  in  carrying  out  his  position,  has  obligations,  one  of  which  is  stated  in  Article  16 paragraph (1) letter b of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (hereinafter referred to as UUJNP) namely making deeds in the form of minuta deeds and keeping them as part of the Notary Protocol. When a Notary makes a deed, a    Notary may make a   typographical error on the deed.    However, this   typographical error is only noticed when the Notary has entered retirement. So that the notary who made the deed can no longer correct the typing / writing error.  Therefore, this study focuses on the legislative ratio of   the Notary Office Act does not give the responsibility of correcting typing / writing errors to the recipient    Notary Protocol against typing/writing errors on the Notarial Protocol deed. The results of this study show that based on Article 16 paragraph (1) letter b explains that the Notary who receives the Notary Protocol has the responsibility to keep   Notary Protocol well.  Furthermore, Article 64 paragraph (2) of the UUJNP explains that the Notary receiving the Notary Protocol is responsible  for  the  Grosse  of  the  Deed,  Copy  of  the  Deed,  or  Citation  of  the  Deed  which expelled.  Article 65 of the UUJNP states that Notaries, substitute Notaries and temporary notary officers are responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has submitted or transferred to the notary protocol depositor.
Keywords : Ratio Legis, Notary Protocol, responsibility of the notary

## Abstrak
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  memiliki  kewajiban  salah  satunya  tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP)  yaitu  membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan penulisan/pengetikan pada aktanya. Namun, kesalahan ketik/tulis ini baru diketahui pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun/purna bakti. Sehingga Notaris  pembuat  akta  tidak  dapat  lagi  membetulkan  kesalahan  pengetikan/penulisan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada ratio legis Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan tanggung jawab pembetulan kesalahan pengetikan/penulisan kepada penerima Protokol Notaris terhadap kesalahan pengetikan/penulisan pada akta
Protokol  Notaris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pada  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  b  menjelaskan  bahwa  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik. Selanjutnya, Pasal 64 ayat  (2)  UUJNP  menjelaskan  bahwa  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan. Pasal 65 UUJNP menyatakan  bahwa  Notaris,  Notaris  pengganti  dan  pejabat  sementara  Notaris bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.
Kata kunci: Ratio Legis, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Notaris

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat  dihadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang  diperlukan  untuk  menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. 1
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut UUJNP).  Pasal  1  angka  1  UUJNP  menyebutkan,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya. 2
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  memiliki  kewajiban  salah  satunya dijelaskan  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJNP  yaitu  membuat  Akta  dalam  bentuk
1 M. Luthfan Hadi Darus. 2017. Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. UII Press, Yogyakarta. hlm. 1.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris. 3 Pengertian Protokol  Notaris  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  13  UUJNP  yang  menjelaskan  bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 4
Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan, karena Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar akta tersebut menjadi auntentik. Semua yang tertuang dalam akta dari awal hingga akhir akta adalah ungkapan pada saat pembuatan akta menggambarkan keadaan sebenarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab Notaris. 5 Pasal 65 UUJNP menyatakan hal ini dengan tegas  bahwa,  Notaris,  Notaris  Pengganti,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. 6
Kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat Notaris merupakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni: 7
1. Tanggung jawab kebenaran materiil terhadap akta Notaris secara perdata;
2. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris secara pidana;
3 Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5 Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta. hlm. 166.
6 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7 Abdul Ghofur Ansori. 2009 . Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika . UII Press. Yogyakarta. hlm. 34.
3. Tanggung  jawab  kebenaran  materiil  dalam  akta  Notaris  berdasarkan  peraturan jabatan Notaris;
4. Tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris  berdasarkan  Kode  Etik Notaris.
Pada  saat  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  seorang  Notaris  harus berdasarkan  pada  ketentuan  yang  berlaku,  tanggung  jawab  atas  tugas  dan kewenangannya  akan  tetap  melekat  meskipun  masa  jabatannya  telah  berakhir  hingga Notaris meninggal dunia. Pada saat Notaris sudah memasuki masa pensiun, maka Notaris tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta  autentik  secara  otomatis.  Notaris  yang  telah  berakhir  masa  jabatannya  dapat mengusulkan  Notaris  lain  sebagai  pemegang  Protokol  Notaris  kepada  MPD.  Namun, meskipun Protokol Notaris telah dialihkan kepada Notaris lain, Notaris pemilik protokol tetap bertanggung jawab atas Protokol Notaris tersebut termasuk jika diketahui terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  juga  tidak  terlepas  dari kesalahan.  Pada  saat  Notaris  membuat  akta,  seorang  Notaris  bisa  jadi  melakukan kesalahan ketik pada aktanya.
Salah pengetikan/penulisan pada akta Notaris, dapat bersifat kesalahan substantif maupun kesalahan non-substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non-substantif adalah kesalahan  ketik  yang  tidak  menyebabkan  perbedaan  makna  signifikan  pada  substansi akta  ataupun  terdapat  perbedaan  makna,  tetapi  secara  konteks  kalimat  tidak  dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan. 8 Sebaliknya, kesalahan ketik bersifat substantif adalah kesalahan ketik yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau
8 Nelly Juwita. “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang salinannya Telah Dikeluarkan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 . 2013, hlm. 2.
perbedaan  maksud  yang  signifikan  pada  substansi  akta,  sehingga  substansi  pada  akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta partij) atau oleh Notaris (dalam akta relaas). 9
Apabila  salah  ketik/tulis  baik  yang  bersifat  substantif  maupun  non  substantif diketahui  setelah  minuta  akta  ditandatangani,  salinan akta  telah dikeluarkan,  Protokol Notaris telah dialihkan, dan Notaris yang membuat akta diketahui sudah memasuki masa pensiun/purna bakti, maka Notaris pembuat akta tidak dapat lagi memperbaiki kesalahan ketik tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 65 UUJNP yang menjelaskan bahwa tanggung jawab  Notaris  terhadap  setiap  akta  yang  dibuatnya  akan  tetap  melekat  meskipun Protokol  Notaris  telah  dialihkan  kepada  pihak  Notaris  lain  yang  menyimpan  Protokol Notaris, maka ketentuan Pasal 65 UUJNP tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  lain  tidak  diberikan  pertanggungjawaban terhadap isi akta yang ada pada Protokol Notaris?
Apabila Notaris pembuat akta sudah memasuki masa pensiun dan tidak dapat lagi membetulkan kesalahan ketik tersebut,  karena sudah tidak lagi menjalankan  tugasnya sebagai  Notaris.  Sedangkan  Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  juga  tidak  dapat membetulkan  kesalahan  ketik/tulis  pada  isi  akta  Protokol  Notaris  yang  disimpannya. Bagaimana  solusi  hukum  yang  dapat  diberikan  terhadap  kesalahan ketik  pada  isi akta agar pihak-pihak yang bersangkutan pada akta tidak dirugikan?
Latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut  dengan  judul Ratio  Legis  Notaris  Penerima  Protokol  Tidak  Bertanggung Jawab  Pada  Kesalahan  Isi  Akta  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Sehingga  dirumuskan  permasalahan  mengenai  apa ratio  legis undang-undang  tentang
9 Ibid.
Jabatan  Notaris  menentukan  bahwa  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  tidak  diberi pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta Protokol Notaris yang disimpannya dan Bagaimana solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun.

## PEMBAHASAN
1. Ratio legis undang-undang tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris penerima  Protokol  Notaris  tidak  diberi  pertanggungjawaban  terhadap kesalahan isi akta Protokol Notaris yang disimpannya.
Kesalahan ketik atau kesalahan penulisan dapat didasarkan pada dua kemungkinan, yaitu yang pertama berdasarkan kesalahan para pihak, yaitu karena adanya perubahan data yang diberikan oleh para pihak, dan yang kedua didasarkan pada kesalahan Notaris. Kesalahan yang terjadi ini, bisa berasal dari kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Notaris atau karyawan Notaris yang tidak disengaja.
Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf a menyatakan uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7). 10
Dalam Pasal 16 UUJNP terdapat kewajiban Notaris, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 11 Pada saat pembacaan Akta itulah koreksi dilakukan terhadap  Akta  Notaris,  dan  jika  ditemukan  kesalahan  ketik  atau  tulis,  perubahan  atau
10 Pasal 38 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
11 Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
renvoi akan  dilakukan  dengan  persetujuan  dan  sepengetahuan  para  pihak,  saksi,  dan Notaris.
Pasal  16  ayat  (7)  UUJNP  menjelaskan  bahwa  pembacaan  Akta  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta  pada  setiap  halaman  Minuta  Akta  diparaf  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris. 12
Ketentuan  ini  tidak  mewajibkan  dan  memperbolehkan  suatu  Akta  untuk  tidak  dibaca sesuai  dengan  keinginan  para  pihak,  karena  Akta  ini  yang  tidak  dibaca,  kemudian menyebabkan  adanya  kemungkinana  kesalahan  ketik  atau  kesalahan  tulis  dalam  Akta. Karena  kurangnya  koreksi,  sehingga  akan  rentan  terhadap  kesalahan  ketik/tulis  yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika salinan telah dikeluarkan dan akan digunakan oleh para pihak atau pihak ketiga, maka itu menjadi masalah.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  Akta  autentik  dan wewenang lain yang diatur dalam UUJNP. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga bisa melakukan  kesalahan  ataupun  kelalaian  dalam  pembuatan  akta  khususnya  pada pengetikan/penulisan  di  dalam  akta.  Kerugian  para  pihak  dalam  akta  tersebut disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  Notaris  atau  karyawan Notaris.  Namun,  kesalahan  ataupun  kelalaian  tersebut  baru  diketahui  setelah  Notaris tersebut sudah memasuki masa purna bakti/pensiun.
Kesalahan  dan  kelalaian  penulisan/pengetikan  ini  seharusnya  menjadi  tanggung jawab  Notaris  yang  membuat  akta  bermasalah  yang  merugikan  pihak  dalam  akta tersebut. Namun, masalahnya adalah apabila Notaris yang membuat akta tersebut telah
12 Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
memasuki masa pensiun maka Notaris tersebut tidak dapat lagi membetulkan kesalahan ketik/tulis  tersebut  dikarenakan  Notaris  tersebut  sudah  tidak  aktif  lagi  menjalankan jabatannya  sebagai  Notaris.  Namun,  dilihat  dari  Pasal  65  UUJNP  menyebutkan  bahwa “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”. 13
Kesalahan ketik/penulisan pada akta Notaris dapat bersifat substantif maupun non- substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non-substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan  perbedaan  makna  yang  signifikan  dalam  substansi  akta  atau  jika  pun terdapat perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari  yang  sebenarnya  dimaksudkan. 14 Sebaliknya,  kesalahan  ketik  yang  bersifat substantif  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  makna  atau  perbedaan  maksud  yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang  sebenarnya  ingin  dituangkan  dalam  akta  tersebut  oleh  penghadap  (dalam  akta partij ) atau oleh Notaris (akta relaas ). 15 Jika hal ini diperbolehkan, bukan tidak mungkin merugikan para pihak.
Notaris dapat memperbaiki kesalahan ketik dalam Akta Notaris, hal ini telah diatur dalam Pasal 48 UUJNP, Pasal 49 UUJNP, Pasal 50 UUJNP, dan Pasal 51 UUJNP. Kesalahan ketik  berupa  penambahan  dalam  akta,  penggantian  dalam  akta,  atau  merupakan pencoretan  dalam  akta  Notaris.  Ketentuan  dalam  hal  Notaris  dapat  memperbaiki kesalahan ketik dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada. Namun, untuk memperbaiki kesalahan ketik/penulisan dalam akta
13 Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
14 Abdul Bari Azed. 2005. Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia. Media Ilmu. Jakarta. hlm 68.
15 Ibid.
Notaris yang diberikan oleh undang-undang ini, hanya dapat dilakukan oleh Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
Menurut  Hitaprana,  menjelaskan  bahwa  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  lain tidak diberikan pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta, karena kesalahan isi akta pada Protokol Notaris adalah tanggung jawab Notaris pembuat akta. Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dapat memperbaiki kesalahan ketik pada akta Notaris adalah Notaris pembuat undang-undang. 16
Jadi,  dalam  hal  terjadi  kesalahan  ketik  di  dalam  akta  Protokol  Notaris,  Notaris pemegang  Protokol  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  ketik  tersebut. Dikarenakan  menurut  Pasal  65  UUJNP  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  Notaris pembuat  akta  yang  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  ketik  terhadap  akta  yang dibuatnya.  Notaris  pembuat  akta  bertanggung  jawab  atas  semua  akta  yang  dibuatnya meskipun  Protokol  Notaris  telah  dialihkan  kepada  Notaris  lain.  Dalam  hal  ini,  Notaris pemegang Protokol Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUJNP memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris lain dengan baik sebagai arsip negara. Berdasarkan Pasal  64  ayat  (2)  UUJNP  menyebutkan  bahwa  Notaris  pemegang  Protokol  Notaris memiliki  tanggung  jawab  dalam  hal  mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau Kutipan Akta atas akta Protokol Notaris yang disimpannya.
Dalam  teori  pertanggungjawaban  ini,  ada  dua  istilah  yang  merujuk  pada pertanggungjawaban,  yaitu  dalam  kamus  hukum  menyebutkan liability dan responsibility . 17 Tanggung jawab profesional dalam jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya  adalah  membuat  Akta  autentik.  Jadi  apabila  Akta  yang  dibuat  oleh Notaris  terjadi  kekeliruan  dan  menimbulkan  kerugian  kepada  para  pihak  dalam  Akta,
16 Hasil  wawancara  dengan  Hitaprana,  Notaris/PPAT  dan  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten Sleman periode 2021-2023. sebagai Narasumber. pada tanggal 21 Juni 2022.
17 Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 318.
atau pihak ketiga, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tetapi bagi Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  lain  yang  telah  menerima  Protokol  Notaris  lain, bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  menyimpan  Protokol  Notaris  yang  dialihkan kepadanya. Notaris yang  menerima Protokol  Notaris wajib mengurus Protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya seperti protokolnya sendiri.
Akta yang dibuat oleh Notaris sering disebut sebagai akta Notaris yang digunakan sebagai alat bukti tertulis dan pembuktiannya dikatakan sempurna apabila akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan penulisan didefinisikan sebagai kesalahan  yang  terjadi  bukan  karena  kesengajaan,  tetapi  karena  kelalaian  atau ketidakhati-hatian  Notaris  semata,  sampai  hal  yang  tertulis  tidak  sesuai  dengan  yang sebenarnya, yang dituangkan dalam akta. 18 Akibatnya, akta yang terdapat kesalahan itu pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan. 19
Permasalahan yang ditemukan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang kemudian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum  dalam pembuatan akta  tersebut.  Kekeliruan  atas  akta  autentik  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban. 20 Salah  satu  kekeliruan yang  terjadi  oleh  seorang  Notaris  ialah  melakukan  kesalahan  ketik  dalam  aktanya. Kesalahan  ketik  adalah  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  pengertian  akta  Notaris  yang terjadi  bukan  karena  kesengajaan,  melainkan  karena  kelalaian  atau  ketidakhati-hatian
18 Habib Adjie. 2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Refika Aditama. Bandung. hlm. 104.
19 Mudofir Hadi. 1991 . Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 . Garuda Metropolitan. Jakarta. hlm. 142-143.
20 M. Luthfan Hadi Darus. 2017. Op. Cit. hlm. 1.
Notaris, sehingga hal yang tertulis dalam akta Notaris tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta. 21
2. Solusi  hukum  yang  diberikan  apabila  terdapat  kesalahan  penulisan  pada  isi  akta, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun.
Tanggung jawab seorang Notaris timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban  yang  dibebankannya.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  dapat dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya  sehubungan  dengan akta yang dibuatnya. Jika suatu akta tersebut dapat merugikan para pihak, maka seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya dengan diberikan sanksi perdata, sanksi administrasi, ataupun sanksi pidana. 22
Apabila dilihat pada Pasal 48 UUJNP dalam hal perubahan dari isi akta yang salah bilamana ketika Notaris membacakan akta yang nantinya ditemukan terdapat kesalahan atau multitafsir pada isi dari akta itu baik di awal maupun akhir akta yang harus dilakukan adalah : 23
1. Segera  melakukan  perubahan  terhadap  rancangan  akta  itu  dengan  print  ulang bilamana penghadap masih ada dihadapan Notaris.
2. Apabila penghadap tidak berada dihadapan Notaris, Notaris harus menghubungi para penghadap  untuk  datang  dan  menandatangani  lagi  akta  yang  sudah  diperbaiki,  dan perubahan itu dianggap sah bilamana penghadap membubuhkan tanda tangan kepada akta tersebut atau bahasa lainnya adalah renvoi.
21 Nelly Juwita. Loc.Cit .
22 Raden Soegondo Notodisoerjo. 1993. Op. Cit. hlm. 229.
23 Muchammad  Ali  Marsuki.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Kesalahan  Ketik  Pada  Minuta  Akta  yang Sudah Keluar Salinan Akta”. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 4. 2018. hlm 10.
Sebagai  seorang  profesional,  seorang  Notaris  harus  menjalankan  jabatannya berpedoman pada aturan dan kode etik yang berlaku. 24 Pekerjaan seorang Notaris tentu sangat  berat  karena  menyangkut  akta  yang  dibuatnya.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan bagi Notaris untuk melakukan kecerobohan seperti kesalahan ketik yang dilakukan  oleh  Notaris  yang  bukan  karena  kesengajaan  melainkan  kelalaian  atau ketidakhati-hatian  sehingga  hal  yang  tertulis  pada  akta  Notaris  tidak  sesuai  dengan keinginan para penghadap. 25
Apabila  terdapat  kesalahan  ketik  atas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  harus dilihat terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut bersifat substantif atau non-subtsantif. Kesalahan  yang  dimaksud  memiliki  sifat  non-substantif  adalah  kesalahan  yang  tidak memiliki  perbedaan  makna  yang  lebih  dari  substansi.  Artinya,  bahwa  jika  terjadi kesalahan  dalam  arti  tulisan  yang  salah,  masih  dapat  diartikan  sama  dengan  yang dimaksudkan. Sebaliknya, jika substantif itu mengakibatkan perbedaan dalam makna dan maksud terhadap akta yang dibuat, sehingga apa yang diinginkan dalam perbuatan itu akan berbeda atau tidak sesuai dengan sebenarnya. 26
Menurut  Herlien  Budiono,  perbaikan  kesalahan  penulisan  komparisi  harus memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang- undangan, karena pada prinsipnya apa yang tercantum dalam Akta autentik harus benar, sehingga kekuatan Akta autentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Tugas Notaris adalah menjamin bahwa dokumen dari para penghadap seperti identitas, beserta dengan
24 A. A  Andi  Prajitno. 2010. Apa dan Siapa Notaris Indonesia?. Putra Media Nusantara.  Cet. Pertama. Surabaya. hlm. 92.
25 Made  Ciria  Angga  Mahendra.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Kesalahan  Ketik  pada  Akta  yang  Dibuat Notaris”. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan . Volume 4 Nomor 2. Universitas Udayana. Agustus. 2019. hlm 228.
26 Ibid. hlm. 229.
bukti-buktinya benar. Penyusunan komparisi yang benar diperlukan untuk mengetahui perbedaaan antara kecakapan dan kewenangan bertindak. 27
Selain itu, menurut pendapat Mudofir Hadi, kesalahan yang biasanya terjadi dalam Akta  Notaris  meliputi  kesalahan  penulisan/pengetikan  dalam  Akta,  kesalahan  berupa Akta, dan kesalahan isi Akta. Kesalahan penulisan didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan Notaris saja, sehingga  hal  tertulis  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya,  yang  dituangkan dalam Akta. 28
Masih banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan/pengetikan dalam Akta yang mengakibatkan mengalami pembetulan terhadap Minuta Akta. Namun, faktor ini memiliki konsekuensi hukum apabila ketentuan peraturan tersebut tidak terpenuhi dalam  membuat  Akta  autentik  dalam  pelaksanaan  perbaikan  Minuta  Akta.  Apabila terdapat  kesalahan  penulisan  dalam  komparisi  atau  isinya  tidak  diperbaiki  atau diperbaiki tetapi masih salah dalam Akta notariil, dalam arti pembetulan tersebut tidak sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  undang-undang  Jabatan  Notaris  atau  supremasi hukum  yang  berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dapat  dipastikan  bahwa nilai kekuatan pembuktian menjadi tidak sempurna dan tidak autentik. Dinyatakan tidak sempurna dalam arti tidak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan mengikat, hanya terbatas  pada  akta  di  bawah  tangan,  yaitu  sebagai  alat  bukti  jika  para  pihak  saling mengakui dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.
Jika  kesalahan  ketik  yang  dimaksud  adalah  salah  ketik,  tetapi  karena  para  pihak tidak  mengetahui  adanya  kesalahan  ketik,  sedangkan  akta  telah  ditandatangani,  maka perlu  diingat  bahwa  setelah  akta  ditandatangani,  tidak  dapat  dilakukan  renvoi  lagi.
27 Herlien Budiono. 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Citra Aditya Bakti. Baandung. hlm. 19. 28 Mudofir Hadi. 1991. Op. Cit. hlm. 142.
Setelah akta ditandatangani, apabila terjadi kesalahan, seperti kesalahan penulisan huruf atau kalimat, Notaris berwenang untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani.
Pembuat  undang-undang  telah  memberikan  jalan  keluar  jika  terdapat  kesalahan ketik  yang  terdapat  dalam  Minuta  Akta  yang  ditandatangani,  yaitu  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJNP yang menetapkan: 29
(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan penghadap, saksi,  dan  Notaris  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  dan  memberikan  catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
(3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
Kesalahan  dan  kelalaian  pengetikan/penulisan  di  dalam  akta  menjadi  tanggung jawab  Notaris  yang  membuat  akta  bermasalah  yang  merugikan  pihak  dalam  akta tersebut. Namun, masalahnya adalah apabila Notaris yang membuat akta tersebut telah memasuki  masa  pensiun/purna  bakti,  maka  Notaris  tersebut  tidak  dapat  lagi membetulkan kesalahan ketik/tulis pada akta yang telah dibuatnya. Karena Notaris sudah tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Namun, berdasarkan Pasal 65 UUJNP menyatakan  bahwa  “Notaris,  Notaris  pengganti  dan  Pejabat  sementara  Notaris
29 Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. 30
Oleh  karena  itu,  apabila  terdapat  kesalahan  ketik/tulis  dalam  isi  akta  Protokol Notaris,  Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  untuk memperbaiki kesalahan ketik/penulisan atas isi akta Protokol Notaris tersebut. Hal ini dikarenakan  Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  diberi  tanggung  jawab  untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP.
Tanggung jawab sebagai pelaksanaan penyelesaian Notaris dalam komparisi atau isi  Akta  selama  masih  dapat  diupayakan  untuk  diperbaiki  sesuai  dengan  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku  secara  hukum,  maka  Notaris  wajib  melakukan  perbaikan tersebut. Namun, perbaikan atau pembetulan yang dapat dilakukan pada kesalahan ketik tersebut  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  51  UUJNP  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dapat dilakukan oleh Notaris yang masih aktif menjalankan jabatan Notaris. Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai perbaikan pada kesalahan ketik yang terjadi pada akta Protokol Notaris  dimana  Notaris  pembuat  akta  sudah  tidak  aktif  lagi  menjalankan  jabatannya sebagai Notaris. Pada saat diketahui terdapat kesalahan ketik pada akta Protokol Notaris, Notaris  yang  membuat  akta  sudah  memasuki  masa  pensiun.  Sehingga,  apabila  Notaris sudah memasuki masa pensiun, Notaris pembuat akta tidak dapat lagi memperbaiki akta yang dibuatnya, karena Notaris pembuat akta sudah tidak aktif menjalankan jabatannya sebagai  Notaris.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  51  UUJNP  menjelaskan  bahwa  yang  dapat melakukan  pembetulan/perbaikan  adalah  Notaris  yang  masih  aktif  menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
30 Pasal 65 Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  harus  didasarkan  pada  ketentuan  yang berlaku, karena apabila melanggar ketentuan yang ada maka akan menimbulkan kerugian bagi  pihak  yang  menghadap  kepada  Notaris.  Setiap  kesalahan  dan  kelalaian  atau kesengajaan  yang  telah  dilakukan  oleh  Notaris  selama  melaksanakan  tugasnya,  dapat berakibat  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Aktanya  akan  batal  demi  hukum (van reachtwege  nietig) dan  pembatalan  akta (vernietigbaar) oleh  karena  itu  akta  tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya dengan segala akta di bawah tangan (underhands acte), sehingga mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dituntut untuk mengganti biaya kerugian tersebut. 31
Menurut Hitaprana, menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan ketik/penulisan pada Akta Protokol Notaris, maka Notaris pemegang Protokol Notaris dapat memberikan saran kepada para pihak yang bersangkutan untuk membuat Akta baru, karena apabila terdapat  kesalahan  ketik/penulisan  pada  isi  Akta  Protokol  Notaris,  bukan  merupakan tanggung  jawab  Notaris  Pemegang  Protokol  Notaris  untuk  membetulkan  kesalahan ketik/penulisan  pada  Akta  Protokol  Notaris  tersebut.  Pembuatan  Akta  baru  tersebut dapat  didasarkan  pada  Akta  yang  terdapat  kesalahan  ketik  tersebut.    Selanjutnya, narasumber juga menjelaskan bahwa masih belum ada aturan yang mengatur mengenai pembetulan kesalahan ketik pada Akta Protokol Notaris yang dilakukan oleh Notaris yang sudah memasuki masa purna bakti atau pun Notaris pemegang Protokol Notaris dapat memperbaiki  kesalahan  ketik  yang  terjadi  pada  isi  Akta  Protokol  Notaris.  Sehingga, narasumber menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan ketik pada isi Akta Protokol Notaris, Notaris pemegang Protokol tersebut dapat memberikan saran atau solusi kepada
31 Made Ciria Angga Mahendra. Op.Cit. hlm. 228.
para pihak untuk membuat akta baru yang didasarkan pada akta yang terdapat kesalahan ketik untuk memperbaiki kesalahan ketik pada akta tersebut. 32
Pembuatan  akta  baru  yang  dilakukan  dengan  berdasarkan  akta  yang  terjadi kesalahan, dapat dilakukan oleh Notaris Pemegang Protokol Notaris, maupun Notaris lain yang masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. 33 Dalam hal ini Notaris pemegang Protokol Notaris memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  menyimpan  dengan  sebaik-baiknya Protokol Notaris tersebut sebagai bagian dari arsip negara. Serta membuat minuta akta sebagai tugas dari jabatan Notaris yang dilaksanakannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang Jabatan Notaris.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Ratio  legis Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  tidak  diberikan  tanggung  jawab terhadap kesalahan ketik/tulis pada isi akta karena, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b  UUJNP,  Notaris  pemegang  Protokol  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  menyimpan Protokol  Notaris  lain  sebagai  arsip  negara.  Selanjutnya,  Pasal  64  ayat  (2)  UUJNP menyebutkan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris pemegang Protokol Notaris. Solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta Protokol Notaris, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun adalah
32 Hasil  wawancara  dengan  Hitaprana.  Notaris/PPAT  dan  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten Sleman periode 2021-2023. sebagai Narasumber. pada tanggal 21 Juni 2022.
33 Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Notaris pembuat akta dapat memberikan saran kepada para pihak yang ada di dalam Akta bermasalah  tersebut  untuk  membuat  Akta  baru  untuk  membetulkan  kesalahan penulisan/ketik yang terjadi pada Akta. Pembuatan akta tersebut dapat dibuat dengan didasari  oleh  Akta  yang  terdapat  kesalahan  penulisan/ketik  tersebut.  Pembuatan  akta tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  Protokol  Notaris  maupun  Notaris  lain  yang masih aktif menjalankan jabatannya.

## 2. Saran
Sebaiknya  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  menaati  prosedur  yang tercantum di dalam undang-undang yang berlaku dan diharapkan dapat memperhatikan dan menerapkan ketentuan dalam pembuatan akta autentik agar akta autentik tersebut dapat  terjaga  keautentikannya.  Sebaiknya  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya hendaknya  harus  lebih  teliti  dan  cermat  dalam  membuat  akta,  agar  tidak  terjadi kesalahan penulisan/ketik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adjie, Habib, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Refika Aditama, Bandung.
Ansori,  Abdul  Ghofur.  2009.  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan Etika. UII Press. Yogyakarta.
Azed, Abdul Bari, 2005, Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta.
Budiono,  Herlien,  2013,  Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris,  Citra  Aditya  Bakti, Baandung.
Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. UII Press. Yogyakarta.
Hadi, Mudofir, 1991, Majalah Varia Peradilan Edisi Tahun VI No. 72, Garuda Metropolitan, Jakarta.
HR, Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kie, Tan Thong. 2000. Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
Muhammad,  Abdulkadir.  2004.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Soemitro,  Ronny  Hannijo.  1990.  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Ghalia Indonesia. Jakarta.

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

## Jurnal :
Juwita,  Nelly.  “Kesalahan  Ketik  Dalam  Minuta  Akta  Notaris  yang  Salinannya  Telah Dikeluarkan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 2 Nomor 2. 2013.
Mahendra, Made Ciria Angga Mahendra. “Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta  yang  Dibuat  Notaris”.  Acta  Comitas  Jurnal  Hukum  Kenotariatan.  Volume  4 Nomor 2. Universitas Udayana. Agustus, 2019.