Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 165-170| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4678.165-170

## PENGELOLAAN DESTINASI WISATA ERA NEW NORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI DESA KESIMAN KERTALANGU KOTA DENPASAR
I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia intanchandra2504@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Merebaknya Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan industri pariwisata Bali. Merespon hal ini Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  Pariwisata  Era  New  Normal  khususnya  dalam  merekonstruksi  pemberdayaan pariwisata  lokal.  Penelitian  ini  membahas  pengelolaan  destinasi  wisata  era new  normal dalam  pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap  model tata kelola destinasi wisata era new normal di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar serta peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata era new normal. Metode  penelitian  yang  diterapkan  berupa  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosiologis.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi melalui wawancara informan maupun responden. Adapun sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  bahan hukum  yang digunakan  yaitu teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  model tata kelola  destinasi  wisata  era new  normal di  Desa  Kesiman  Kertalangu  dilakukan  secara  kerja  sama  antara Pemerintah  Desa  dengan  BUMDes  dan  investor  dengan  penerapan  manajemen  protokol  kesehatan  sesuai prosedur.  Peran  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dalam pengelolaan  destinasi  wisata  dibuktikan  dengan  melibatkan  BUMDes  serta  membentuk  Peraturan  Desa  dan Peraturan  Perbekel  sebagai  perlindungan  hukum  pengelolaan  destinasi  wisata  yang  mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal khususnya di era new normal . Kata Kunci: New Normal , Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Destinasi Wisata

## Abstract
The  outbreak  of  the  COVID-19  pandemic  has  devastated  the  Bali  tourism  industry.  In  response  to  this,  the Government  issued a New Normal Era Tourism policy,  especially in  reconstructing the empowerment  of local tourism.  This  study  discusses  the  management  of  new  normal  era  tourist  destinations  in  empowering  local communities  in  Kesiman  Kertalangu  Village,  Denpasar  City.  The  purposes  of  this  study  are  to  reveal  the governance  model  of  new  normal  era  tourist  destinations  in  Kesiman  Kertalangu  Village,  Denpasar  City  and the  role  of  the  Kesiman  Kertalangu  Village  Government  in  empowering  local  communities  in  managing  new normal  era  tourist  destinations.  The  research  method  applied  is  empirical  research  with  a  sociological approach. The data collection technique was carried out using observation techniques through interviews with informants and respondents. The sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. The legal material analysis technique used is descriptive analysis technique. The results of this study reveal that the new  normal  era  tourism  destination  management  model  in  Kesiman  Kertalangu  Village  is  carried  out  in collaboration  between  the  Village  Government  and  BUMDes  and  investors  by  implementing  health  protocol management according to procedures. The role of the Kesiman Kertalangu Village Government in empowering local  communities  in  the  management  of  tourist  destinations  is  proven  by  involving  BUMDes  and  forming Village  Regulations  and  Perbekel  Regulations  as  legal  protection  for  the  management  of  tourist  destinations that prioritize the empowerment of local communities, especially in the new normal era. Keywords: Tourism Destination Management, New Normal, Community Empowerment

## I. PENDAHULUAN
Dewasa ini, Pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini  terjadi  pada  akhir  Desember  2019  dengan  munculnya  kasus  pneumonia  di  Ibukota  Wuhan, Tiongkok (Rusman  et  al.,  2021) .  Pandemi  COVID-19  memberi  perubahan  besar  terhadap  aspek kehidupan  ( multiplier  effect ),  meliputi  sektor  ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  dan  pariwisata. Terutama,  hilangnya  pekerjaan  dan  penghasilan  bagi  pekerja  serta  paradigma  masyarakat  yang  kian
berubah sebagai dampak pembatasan kegiatan yang berimbas pada perekonomian Indonesia (Nugroho et al., 2020) .
Jika  kondisi  ini  terus  berlanjut,  tentu  akan  memberikan  dampak  ke  bidang  lainnya.  Seperti, perekonomian  yang  kian  sulit,  banyak  anak  yang  putus  sekolah,  kesehatan  yang  menurun,  hingga peningkatan kasus kriminalitas. Maka dari itu, pemerintah terdorong untuk mencari solusi terbaik bagi kehidupan  masyarakat.  Hal  itu  dilakukan  dengan  mengeluarkan  kebijakan new  normal .  Dengan adanya  kebijakan new  normal ini  diharapkan  dapat  membuat  masyarakat  beradaptasi  untuk berkegiatan  di  tengah  Pandemi  COVID-19.  Sebab,  pemberlakuan  kebijakan  ini  menjadi  cikal  bakal dibukanya  kembali  aktivitas  masyarakat  seperti  sedia  kala.  Termasuk  dibukanya  kembali  destinasi wisata yang sempat ditutup sementara.
Bali merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki keindahan alam, tradisi, seni, dan budaya sebagai suatu magnet yang menarik wisatawan untuk berkunjung (Sutara et al., 2016) . Setiap daerah di  Provinsi  Bali  memiliki  ciri  khasnya  tersendiri.  Salah  satunya,  Kota  Denpasar  yang  memiliki beraneka  ragam  destinasi  wisata  dengan  berbagai  macam  potensi  wisata.  Sebagai  kota  kreatif  yang berwawasan budaya, mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk menyediakan objek yang berbasis seni  dan  budaya  yang  mengedepankan  pariwisata  berbasis  lingkungan  (ekowisata).  Seperti  yang diusung Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Desa ini dikenal dengan wisata yang bernuansa  alam,  seni  budaya,  dan  religi.  Desa  Budaya  Kertalangu  ( Cultural  Village  Kertalangu ) menjadi  salah  satu  contoh  destinasi  wisata  yang  terkenal  di  desa  ini.  Selain  menyediakan  wisata budaya, juga terdapat jogging track yang dikelilingi oleh hamparan persawahan.
Berbicara tentang pariwisata, pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi wisata hendaknya dapat  dijalankan  secara  terencana,  terpusat,  dan  dikelola  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu (Sulistyadi  et  al.,  2017) . Termasuk  pengelolaan  destinasi  wisata  yang  tentunya  memerlukan pengelolaan  yang  baik  dan  terstruktur.  Selain  itu,  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  berpengaruh terhadap  kualitas  pengelolaan  destinasi  wisata.  Hal  tersebut  dikarenakan  sumber  daya  manusia ( human  resource )  menjadi  faktor  penting  dalam  pendirian  dan  perkembangan  destinasi  wisata. (Muaini,  2018) .  Perkembangan  destinasi  wisata  di  suatu  daerah  memerlukan  sumber  daya  manusia guna meningkatkan taraf pariwisata di daerah tersebut.
Diperlukan  suatu  upaya  untuk  memberdayakan  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan pariwisata  utamanya  bagi  mereka  yang  terkena  dampak  Pandemi  COVID-19.  Masyarakat  lokal khususnya  warga  asli  yang  tinggal  di  sekitar  destinasi  wisata  menjadi  peran  utama  dalam  kegiatan pariwisata. Sebab, masyarakat setempat yang akan mendominasi dalam mempersiapkan atraksi wisata serta  sebagai  penentu  kualitas  produk  wisata (Muharto,  2020) .  Maka  dari  itu,  diperlukan  peran pemerintah  sebagai stakeholder untuk  memberi  perhatian  lebih  kepada  masyarakat  lokal  terkait pengelolaan destinasi wisata.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  ariwisata Normal  Baru  merupakan  adaptasi  kegiatan  pariwisata  dengan  cara  baru  selama  Pandemi  COVID-19 (Maharani  &  Mahalika,  2020) .  Pemerintah  pusat  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  menangani permasalahan  COVID-19  di  Indonesia (Mutiarin  et  al.,  2021) .  Peran  masyarakat  lokal  atau masyarakat  asli  setempat  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  kegiatan  wisata.  Konsep  pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism) mencakup tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang  memiliki  karakteristik  tertentu  dalam  menciptakan  kondisi,  suasana,  atau  iklim  yang  dapat mengembangkan  potensi  masyarakat (Parmin,  2020) .  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  model  tata  kelola  destinasi  wisata  era new  normal di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar serta peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata era new normal.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan langsung terjun ke lapangan ( field research) untuk meninjau hukum secara nyata atau meneliti bagaimana implementasi hukum di masyarakat (Qamar  et  al.,  2017) .  Selain  itu,  penulis  menggunakan  pendekatan  masalah  yang  dapat menunjang  penelitian  ini,  yakni  pendekatan  sosio-legal  ( socio  legal  approach )  dengan  meneliti  data primer  yang  ditemukan  pada  lokasi  penelitian  yang  dikumpulkan  dari  informan  maupun  responden (Efendi & Ibrahim, 2018) . Adapun sumber hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang
memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil penelitian  terdahulu.  Setelah  data  hukum  yang  diperlukan  terkumpul  guna  menjawab  permasalahan yang ada, kemudian data hukum tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model  Tata  Kelola  Destinasi  Wisata  Era  New  Normal  di  Desa  Kesiman  Kertalangu  Kota Denpasar
Secara  garis  besar,  pengelolaan  destinasi  wisata  di  Desa  Kesiman  Kertalangu  dilakukan  atas  dua bentuk kerjasama. Adanya kerja sama oleh Desa diatur secara yuridis dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau  kerja  sama dengan pihak ketiga. Ketentuan tersebut diperkuat dengan  hasil  wawancara penulis  dengan  Perbekel  Desa  Kesiman  Kertalangu,  Bapak  I  Made  Suena,  S.T.  yang  menjelaskan bahwa  pengelolaan  destinasi  wisata  di  Desa  Kesiman  Kertalangu  dilakukan  atas  dua  bentuk  kerja sama.  Pertama,  kerja  sama  oleh  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  dengan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes). Kedua, kerja  sama antara Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu melalui  BUMDes dengan investor.
Keberadaan  BUMDes  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  di  Desa  Kertalangu  menjadi pengejawantahan  Pasal  90  huruf  c  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  menyatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.” Adanya ketentuan tersebut, memotivasi pembentukan BUMDes di Desa Kesiman Kertalangu. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa (MUSDES) pada 28 Mei 2017, memutuskan tentang Pendirian Bumdes Kerta Sari Utama. Tepat tanggal 30 Mei 2017 ditetapkan Peraturan Desa Kesiman Kertalangu  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Kesiman Kertalangu.  Pendirian  BUMDes  ini  sesuai  dengan  pengaturan  yang  termuat  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  menyatakan: “BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa”.
Destinasi  wisata  di  Desa  Kesiman  Kertalangu  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  dengan BUMDes  Kerta  Sari  Utama  adalah  Wisata  Edukasi  Subak  (WES)  TeBA  (Tempat  Belajar  Alam) Majalangu. Kerja sama pengelolaan WES TeBA Majalangu ini didasari oleh Peraturan Perbekel Desa Kesiman  Kertalangu  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Wisata  Edukasi  Subak  Teba  Majalangu  dan Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  dengan  BUMDes  Kerta  Sari  Utama Nomor 107/SPK/V/2021 dan Nomor 12/SPK BUMDES/V/2021 tentang Pengelolaan Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu. Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Desa Kesiman  Kertalangu  dengan  BUMDes  Kerta  Sari  Utama  terhadap  pengelolaan  WES  TeBA Majalangu diatur pada Pasal 6 angka 1 Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 7 Tahun 2019  yang  secara  rinci  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  Perjanjian  Kerjasama Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  dengan  BUMDes  Kerta  Sari  Utama  Nomor  107/SPK/V/2021 dan Nomor 12/SPK BUMDES/V/2021 tentang Pengelolaan Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu yang berbunyi sebagai berikut:
Pada  Pasal  4  ayat  (2)  menyatakan  bahwa:  “PIHAK  PERTAMA  membangun  sarana  dan prasarana  Wisata  Edukasi  Subak  TeBA  Majalangu  Desa  Kesiman  Kertalangu”.  Selanjutnya  Pasal  4 ayat  (3)  menyebutkan:  “PIHAK  KEDUA  mengelola  Wisata  Edukasi  Subak  TeBA  Majalangu  Desa Kesiman  Kertalangu”.  Pada  Pasal  4  ayat  (4)  berbunyi:  “PIHAK  KEDUA  memperbaiki/rehab bangunan,  dan  fasilitas  penunjang  Wisata  Edukasi  Subak  TeBA  Majalangu”.  Diberlakukannya Peraturan  Perbekel  dan  dibuatnya  Perjanjian  Kerjasama  tersebut  bertujuan  sebagai  upaya  untuk melindungi hak serta kewajiban para pihak terhadap pengelolaan destinasi wisata. Terutama berkaitan dengan  pembagian  keuntungan  usaha  dalam  pengelolaan  WES  TeBA  Majalangu.  Ketentuan Pembagian  Keuntungan  BUMDes  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  11  Peraturan  Desa  Kesiman Kertalangu  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kerta Sari Utama” Desa Kesiman Kertalangu.
Bapak Nyoman Sudira selaku Sekretaris Desa Kesiman Kertalangu mengatakan bahwa, hasil dari  pengelolaan  destinasi  wisata  ini  akan  dimasukkan  ke  Sumber  Dana  Kas  Pemerintahan  Desa Kesiman  Kertalangu.  Setiap  akhir  tahun  sumber  dana  tersebut  akan  dibagi  ke  Pendapatan  Asli  Desa
(PAD).  Setelah  masuk  ke  PAD,  nantinya  akan  dibagi  lagi  menjadi  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa  (APBDES)  sesuai  dengan  hasil  Musyawarah  Desa  (MUSDES).  Selanjutnya,  destinasi  wisata yang dikelola atas dasar kerja sama Pemerintah Desa melalui BUMDes dengan investor sebagai pihak ketiga adalah Desa Budaya Kertalangu. Kerja sama pengelolaan Desa Budaya Kertalangu ini didasari oleh  Peraturan  Desa  Kesiman  Kertalangu  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Desa  Budaya Kertalangu  Desa  Kesiman  Kertalangu  dan  Peraturan  Perbekel  Desa  Kesiman  Kertalangu  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Besarnya  Kontribusi  Dari  Pengelola  Desa  Budaya  Kertalangu  Kepada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu Melalui BUMDes Kerta Sari Utama.
Berkaitan  dengan  tata  kelola  desa  budaya  kertalangu  secara  rinci  diatur  dalam  Pasal  6 Peraturan  Desa  Kesiman  Kertalangu  Nomor  10  Tahun  2019.  Pada  ayat  (1)  mengatur  bahwa Pengelolaan  desa  budaya  dilaksanakan  oleh  perbekel  sesuai  dengan  ketentuan:  sarana  atau  fasilitas penunjang  yang  akan  dibangun  dan  dikelola  oleh  BUMDes  dan/atau  pihak  ketiga  terlebih  dahulu mendapat  persetujuan  Perbekel;  persetujuan  perbekel  menjadi  dasar  pengguna  perizinan  yang dibutuhkan dalam mengelola fasilitas penunjang di Desa Budaya Kertalangu; pihak  ketiga/BUMDes wajib  memelihara  kebersihan,  kelestarian  lingkungan,  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran lingkungan; merealisasikan seluruh rencana pembangunan paling lambat 3 tahun setelah disetujui oleh Perbekel;  melaporkan  perkembangan  pengelolaan  secara  berkala  setiap  3  bulan  sekali  kepada Perbekel.  Selanjutnya,  ayat  (2)  menyatakan:  “Dalam  melaksanakan  pengelolaan  Perbekel  dapat bekerjasama dengan BUMDes atau Pihak Ketiga”. Serta dalam ayat (3) berbunyi bahwa: “Kerja sama harus memperhatikan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama”.
Dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  yang  dilakukan  atas  dasar  kerja  sama,  tentu  harus menguntungkan  para  pihak.  Hal  ini  berkaitan  dengan  Kontribusi  Pengelolaan  Desa  Budaya Kertalangu  terhadap  Desa  Kesiman  Kertalangu.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Bab  V  Peraturan Desa  Kesiman  Kertalangu  Nomor  10  Tahun  2019,  yakni  pada  Pasal  7,  8,  dan  9.  Untuk menindaklanjuti  hal  tersebut,  ditetapkan  Peraturan  Perbekel  Desa  Kesiman  Kertalangu  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Besarnya  Kontribusi  Dari  Pengelola  Desa  Budaya  Kertalangu  Kepada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu Melalui BUMDes Kerta Sari Utama. Regulasi-regulasi tersebut menjadi upaya hukum terhadap pengelolaan  Desa Budaya Kertalangu. Khususnya dalam melindungi hak dan kewajiban pengelolaan yang dilakukan atas dasar kerja sama usaha. Dengan adanya sinergitas para  pihak  pengelola  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  bagi  seluruh  komponen  terkait.  Utamanya dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah persawahan di kawasan Subak Padanggalak, menciptakan peluang  usaha  bagi  warga  setempat  khususnya  di  era  Pandemi  COVID-19  dalam  menyambut Pariwisata Normal Baru ( New Normal Tourism ).
Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  Hk.01.07/Menkes/382/2020  tentang  Protokol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan  Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19).  Kebijakan  ini  mengatur  tentang  protokol  kesehatan  di  lokasi  daya  tarik  wisata  yang  ditujukan bagi pengelola, pekerja, serta pengunjung. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, Desa  Budaya  Kertalangu  dan  WES  TeBA  Majalangu  sudah  dilengkapi  dengan  fasilitas  protokol kesehatan,  antara  lain:  tempat  mencuci  tangan,  alat  pengukur  suhu  tubuh ,  hand  sanitizer, serta barcode Peduli Lindungi. Selain itu, penerapannya juga sudah terlaksana dengan baik. Bapak I Made Suena,  S.T  selaku  Perbekel  Desa  Kesiman  Kertalangu  mengatakan  bahwa,  kelengkapan  protokol kesehatan  tersebut  disiapkan  oleh  pengelola  dan  ada  juga  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota Denpasar sebagai bentuk bantuan langsung.

## 2. Peran  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Era New Normal
Secara  yuridis  pemberdayaan  masyarakat  lokal  khususnya  masyarakat  desa  dimuat  dalam  Pasal  1 angka  12  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  berbunyi:  “Pemberdayaan Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa.”  Potensi  tersebut  dapat dikembangkan  dengan  mengelola  lingkungan  setempat.  Seperti  yang  diterapkan  oleh  Desa  Budaya
Kertalangu  dan  Wisata  Edukasi  Subak  TeBA  Majalangu  yang  dibangun  pada  kawasan  lahan pertanian.
Desa  Kesiman  Kertalangu  terkenal  dengan  lingkungan  persawahan.  Untuk  menjaga kelestarian  sawah  di  desa  ini,  dirancang  suatu  pembangunan  destinasi  wisata  berbasis  alam  dan budaya.  Sebagaimana  penuturan  dari  Perbekel  Desa  Kesiman  Kertalangu,  tentang  sejarah pembangunan  destinasi  wisata  di  desa  ini  dipelopori  oleh  rancangan  tiga  orang  inisiator  untuk menjaga  kelestarian  alam  yang  juga  dapat  memberi  nilai  untuk  masyarakat  setempat.  Rancangan tersebut  menjadi  cikal  bakal  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Walikota  Denpasar  Nomor  25  Tahun 2008 tentang Penetapan Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur sebagai Desa Budaya.
Bapak  I  Made  Suena,  menuturkan  bahwa  wujud  nyata  pemberdayaan  di  Desa  Kesiman Kertalangu  dilakukan  dengan  mendirikan  BUMDes  dan  menyerahkan  tanggung  jawab  pengelolaan potensi  desa  kepada  BUMDES.  Hal  ini  selaras  dengan  pengejawantahan  Pasal  90  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyatakan:  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  Pemerintah  Desa  mendorong  perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.”
Bapak  I  Wayan  Temaja,  S.T.,  M.T.  selaku  Pimpinan  BUMDes  Kerta  Sari  Utama  yang berperan  sebagai  pengelola  mengatakan,  seluruh  karyawan  yang  bekerja  di  WES  TeBA  Majalangu merupakan masyarakat lokal dari Desa Kesiman Kertalangu. Hal ini dilakukan oleh BUMDes dalam memaksimalkan sumber daya (alam dan manusia) yang dimiliki Desa Kesiman Kertalangu. Terdapat 14 orang pekerja dan salah  satu diantaranya  merupakan pihak yang terdampak Pandemi  COVID-19. Beliau  adalah  Bapak  Made  Darnata  yang  sebelumnya  bekerja  sebagai  pegawai  spa  dan  saat  ini menjadi tukang kebun di WES TeBA Majalangu.
Selanjutnya,  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  dilakukan oleh  pihak  BUMDes  dengan  menyewakan  5  buah  lapak  dagang  di  kawasan  WES  TeBA  Majalangu dengan  biaya  sewa  yang  terjangkau  kepada  warga  setempat.  Bapak  Made  Semara  Putra  selaku Manajer  Pengelola  WES  TeBA  Majalangu  menambahkan  pemberdayaan  masyarakat  lokal  juga dilakukan  dengan  melibatkan  Subak  yang  seluruh  anggotanya  merupakan  warga  asli  Desa  Kesiman Kertalangu. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menyediakan jogging track dan tempat istirahat bagi para petani yang dimanfaatkan untuk menjajakan hasil tani yang dapat dijual kepada wisatawan yang melintas. Pihak BUMDes juga melibatkan Pekaseh Subak Padanggalak sebagai pemandu wisata di Desa Budaya Kertalangu dan WES TeBA Majalangu. Sebagai imbalan nya, Pekaseh tersebut akan mendapat komisi sebesar 10% dari paket wisata yang dipandu. Selain membentuk kerja sama dengan BUMDes  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata,  Pemerintah  Desa  juga  mengupayakan  pemberdayaan masyarakat  lokal  sebagai  komponen  utama  penyelenggaraan  wisata.  Upaya  pemberdayaan masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  pariwisata,  dilakukan  dengan  menetapkan  regulasi,  baik Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel. Hal tersebut sesuai dengan teori Ubi Societas Ibi Ius yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disana harus ada hukum yang mengatur (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) .
Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  juga  sedang  mengupayakan  pembentukan  peraturan baru  terkait  jumlah  pegawai  yang  bekerja  di  destinasi  wisata  Desa  Kesiman  Kertalangu.  Khususnya jumlah pekerja di Desa Budaya Kertalangu yang dikelola oleh investor setidaknya melibatkan pekerja minimal 40% dari masyarakat setempat. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Made  Sastrawan  selaku  Direktur  Utama  PT  Global  Kisatawa  Artindo  (salah  satu  investor  di  Desa Budaya  Kertalangu),  dari  jumlah  16 orang  pekerja  hanya  terdapat  6  orang  pekerja  yang  berasal  dari Desa Kesiman Kertalangu. Data tersebut menunjukan hanya 37,5% masyarakat  yang dipekerjakan di Desa Budaya Kertalangu. Hal ini yang menjadi faktor pendorong pemerintah desa untuk membentuk peraturan baru sebagai upaya terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Model  tata  kelola  destinasi  wisata  era new  normal di  Desa  Kesiman  Kertalangu  dilakukan  dalam bentuk  kerjasama  antara  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  dengan  pihak  pengelola,  yaitu BUMDes  dan  investor.  Kerja  sama  ini  didasari  oleh  perjanjian  kerjasama  serta  regulasi  desa (Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Perbekel).  Manajemen  protokol  kesehatan  pada  destinasi  wisata  desa
ini  sudah  diterapkan  sesuai  prosedur.  Fasilitas  penunjang  protokol  kesehatan  telah  disiapkan  oleh pengelola dan ada juga yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk bantuan secara langsung.  Peran  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengelolaan  destinasi  wisata  era new  normal sangat  penting.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan pemberian  wewenang  kepada  BUMDes  Kerta  Sari  Utama  untuk  mengelola  destinasi  wisata  di  Desa Kesiman Kertalangu. Adapun seluruh anggota BUMDes dan pekerja di Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu merupakan warga asli Desa Kesiman Kertalangu. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan destinasi  wisata  yang  diatur  dalam  regulasi  desa.  Selain  itu,  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu juga  sedang  mengupayakan  pembentukan  peraturan  baru  bagi  investor  di  Desa  Budaya  Kertalangu agar mempekerjakan pegawai minimal 40% yang berasal dari warga setempat.

## 2. Saran
Disarankan  kepada  Pemerintah  Desa  Kesiman  Kertalangu  agar  segera  merealisasikan  rencana pembentukan  peraturan  terkait  jumlah  pekerja  di  Desa  Budaya  Kertalangu  sebagai  wujud  upaya hukum terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu.  Kepada  pengelola  baik  BUMDes  Kerta  Sari  Utama  maupun  investor  sebaiknya  dapat memberikan  peluang  bagi  masyarakat  setempat  untuk  turut  serta  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata khususnya  dalam  menyambut  Pariwisata  Normal  Baru.  Serta  kepada  masyarakat  khususnya masyarakat  asli  Desa  Kesiman  Kertalangu  agar  dapat  turut  serta  dalam  menata  lingkungan  sekitar sebagai  bentuk  dukungan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pariwisata  yang  nantinya  dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang. Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Prenadamedia, Bandung.
Maharani, A., & Mahalika, F. (2020). New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. Jurnal Kajian LEMHANNAS RI , 8 (2), 43–56. Muaini. (2018). Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata . Garudhawaca, Yogyakarta. Muharto.  (2020). Pariwisata  Berkelanjutan:  Kombinasi  Strategi  dan  Paradigma  Pembangunan Berkelanjutan . Deepublish, Sleman.
Mutiarin,  D.,  Utami,  S.,  &  Damanik,  J.  (2021).  New  Normal  Policy:  Promosi  Kebijakan  Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. Jurnal Kepariwisataan , 5 (2), 20–33. Nugroho,  R.,  Suprapto,  F.  A.,  Alfissa,  N.  Y.  L.,  &  Soraya,  A.  I.  (2020). Dampak  Covid  19  pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan . Rumah Reformasi Kebijakan, Jakarta. Parmin.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Kawasan  Wisata  di  Era  New  Normal. Journal  of Community Service and Empowerment , 1 (1), 77–80.
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  &  Rezah,  F.  S. (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods) .  Social  Politic  Genius  (SIGn), Makassar.
Rusman,  A.  D.  P.,  Umar,  F.,  &  Majid,  M.  (2021). Covid-19  dan  Psikososial  Masyarakat  di  Masa Pandemi . Nasya Expanding Management (NEM- Anggota IKAPI), Pekalongan. Sulistyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat . AURA, Bandar Lampung.
Sutara, I. M. P., Suwena, I. K., & Suardana, I. W. (2016). Perencanaan Paket Wisata Budaya di Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. Jurnal IPTA , 4 (1), 66–73.