Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 1 Januari 2018

## PROSPEK DAN PEMBERDAYAAN MEDIASI SEBAGAI CARA PENYELESAIAN ALTERNATIF PERSELISIHAN HUKUM AKIBAT PEMBERITAAN PERS

## Muhamad Noupel
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: mnoupel@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses dan pem berdayaan mediasi sebagai  cara  penyelesaian alternatif perselisihan hukum akibat pemberitaan pers. Secara  umum  strategi  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  naturalistik.  Lokasi penelitian  ini  adalah  Kota  dan  Kabupaten  Cirebon.  Teknik  pengambilan  data dilakukan  dengan  teknik  wawancara  secara  mendalam.  Adapun  hasil  dari penelitian  ini  adalah  Mediasi  atau  Penyelesaian  sengketa  alternatif  adalah  suatu penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian tersebut berdasar pada kata sepakat  (konsensus).  Pengembangan  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  di  Indonesia  merupakan  pilihan  yang  presisi  di  tengah  derasnya  arus perkara di Indonesia. Di samping pertimbangan budaya. dimana pola penyelesaian sengketa  dengan  pendekatan  konsensus  dan  musyawarah  mufakat  telah  lama dikenal  dan  mengakar  dalam  masyarakat  Indonesia.  juga  secara  empiris penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  mempunyai  beberapa  keuntungan  jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi. Namun demikian kendala yang dihadapi  dalam  pemberdayaan  mediasi  di  Indonesia.  antara  lain;  1)  tata  aturan terkait  mediator  di  Indonesia  masih  cukup  samar  dan  sporadis.  2)  minat  dan keinginan  masyarakat  untuk  mendirikan  sentra  mediasi  di  Indonesia  masih  relatif rendah. 3) Masih kurangnya tenaga-tenaga mediator di Indonesia.
Kata Kunci: Pemberdayaan Mediasi, Perselisihan Hukum, Pemberitaan Pers

## Pendahuluan
UU No. 40 tahun 1999 tentang pers  tidak dapat dinafikkan lagi sebagai sebuah pembuka  kehidupan  kebebasan  pers  di  Indonesia.  Lahirnya  kebebasan  pers  ini  tidak lepas dari perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Gerakan reformasi yang didorong kalangan mahasiswa telah menuntut dilakukan pembaharuan ke arah kehidupan politik bernegara  yang  lebih  demokratis.  Salah  satu  ciri  penyelenggaraan  negara  yang demokratis adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi.
Sistem    pers  dan  sistem  politik  di  sebuah  negara  biasanya  saling  mewarnai. Namun  ini  hanya  dapat  terjadi  apabila  negara  tersebut  melaksanakan  prinsip-prinsip
demokrasi. Miezezlaw Kafel mengatakan. bila suatu saat peran pers meningkat. maka ia menjadi  variable  berpengaruh  terhadap  perubahan  sosial  politik  (kondisi  masyarakat dan kehidupan politik menjadi variable yang dipengaruhi) (Muis: 2002).
Kebebasan  pers  sebuah  negara    tidak  terlepas  dari  sistem  politiknya.  Kekuatan negara dan struktur masyarakat juga akan mempengaruhi corak paham sebuah pers.
Interaksi pers dan sistem politik akan saling mempengaruhi secara sehat apabila negara  melaksanakan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Pada  paham  otoritarian  dan  komunis kehidupan  pers  tidak  berkembang.  bahkan  mencapai equilibrium karena  pers  hanya merupakan alat propaganda.
Indonesia  secara  normatif-konstitusional  adalah  negara  berdasar  atas  Hukum.
Penetapan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  merupakan  perspektif  resmi  yang  utama dalam politik hukum nasional yang memberi tuntunan agar hukum dapat berperan aktif atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat (Mulyana: 1986).
Negara  hukum  dilihat  dari  perspektif  konstruksi  perjanjian  kemasyarakatan mengandung makna kekuasaan dan keberlakuan negara dilandaskan pada adanya suatu kesepakatan.  dimana  semua  perhubungan-perhubungan  kekuasaan  ditundukkan  pada aturan-aturan  yang  ditetapkan  bersama  (Van  der  Pot:  1983).  Negara  hukum  tidak diartikan  sebagai  negara  otoriterian.  Akan  tetapi.  negara  hukum—dalam  artian sebenarnya—adalah  negara  yang  benar-benar  menegakkan  hukum  dengan  adil  dan bijak. sehingga menjamin hak keadilan masyarakat (Sunaryati: 1976).
Sebagai  negara  hukum.  negara  dan  pemerintah  Indonesia  didirikan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  melindungi segenap  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia.  Upaya  memajukan  kesejahteraan  umum. antara  lain  diwujudkan  dengan  dianutnya  sistem    pers  dan  sistem  politik  yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
Salah  satu  indikatornya  telah  diundangkan  undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 4 ayat (2) telah diberlakukan kehidupan pers bebas dan bertanggungjawab.  Namun  demikian  dalam  era  tersebut  kebebasan  yang  dimaksud dinilai  sangat  besar.  sehingga  terjadilah  apa  yang  dinamakan freedom  euphoria dan euphrasia . Hal ini ditandai dengan jumlah surat kabar yang meningkat tajam. Sebelum reformasi  jumlah  penerbitan.  surat  kabar  harian  dan  berkala  berjumlah  217.  namun
setelah reformasi hingga tahun 2000 mencapai sekira 2.003 penerbitan pers di Indonesia (Jacob Oetama: Tanpa Tahun).
Karena  kebebasannya  ini  Sistem  Hukum  Pers  Nasional  mengalami  perubahan besar.  Ia  termotivasi  teori  libertarian  sebab  penerbit  pers  adalah  perusahaan  berbadan hukum  yang  untuk  membiayai  operasional  dan  meningkatkan  kesejahteraannya dimungkinkan  untuk  mencari  profit  sebesar-besarnya  sehingga  penyajian  media  ini tidak lepas dari market oriented .  Terlebih lagi tanpa pengawasan pemerintah langsung seperti intervensi terhadap content media.
Kebebasan  pers  nyatanya  tidak  dibarengi  dengan  kemampuan  manajem  pers. Beberapa  penerbit  pers  yang  lemah  dari  sisi  permodalan  terpaksa  gulung  tikar  karena tidak  mampu  bersaing.  Data  yang  tercatat  pada  Serikat  Penerbitan  Pers  menunjukkan. bila  pada  tahun  2003  terdapat  2.003  penerbitan  pers  di  seluruh  Indonesia  maka  pada tahun  2006  jumlahnya  turun  hingga  55.62  persen  menjadi  889  penerbitan  yang  terdiri atas surat kabar harian. surat kabar mingguan. majalah. tabloid. dan buletin. Dari jumlah tersebut sebanyak 44.21 persen berada di Jakarta (Kompas: 2007).
Dampak  lain  dari market  oriented ada  beberapa  media  yang  tampil  vulgar  dan kebablasan.  Ini  merupakan  salah  satu  penyalahgunaan  dari  kekuatan  ( abuse  of  power ) yang diberikan kepada pers. Dampak negatif dari kebebasan pers yang dilakukan berupa hak  untuk  berbohong  atau  informasi  palsu  ( the  right  to  lie ).  hak  untuk  mengotorkan nama ( the right to vilify ). hak untuk masuk ke dalam privasi orang ( the right to invade privacy ). serta hak untuk memutarbalikkan ( the right to distort ). Penyajian media yang lebih  ke market  oriented menyebabkan  kebijakan  pemberitaan  yang  diserahkan sepenuhnya pada keinginan pembaca sehingga melekatlah adagium : bad news is a good news .
Noam Chomsky dan Edward Herman mensinyalir. pers modern terjepit di atara kekuasaan  dan  bisnis  sehingga  secara  alami  lebih  berorientasi  kepada  elite  serta  oplah atau rating. Akhirnya pers Indonesia pun dicap kebablasan atas kebebasannya.
Interaksi  komunikasi  antara  pers  dengan  masyarakat  yang  tidak  berimbang  ini ditentang dengan menolak hak jawab dan upaya non ligitasi ketika terjadi sengketa pers. Publik  figur  memilih  penyelesaian  sengketa  pers  ke  pengadilan.  Pers  pun  dijaring dengan  Delik  versi  KUHP  yang  warisan  kolonial  Belanda  yang  disebut Haatzaai Artikelen .
Kategori pelanggaran oleh pers ini antara lain trial by the press (peradilan oleh pers)  berupa  pencemaran  nama  baik  pejabat  ( public  libel/slander  defamatory ).  pihak lain  yang  dirugikan  ( civil  action  atau  label  suit ). minachting (perkataan/tulisan  yang menusuk  perasaan). character  assassination atau stigmatisasi . false  news (berita  yang menghasut atau menimbulkan keonaran). crusading journalism (pemberitaan yang tidak berimbang). sampai pada pornografi. naked language (ketelanjangan bahasa). kecabulan bahasa ( language obscenity ). disfemisme. dan hiperbola.
Jean  Baudrillard  mengatakan  kekerasan  bahasa/perkosaan  bahasa  baik eufimisme.  metafora  maupun  jenis  kekerasan  simbolik  lainnya  disadari  atau  tidak dilakukan  oleh  media.  Implikasi  sosiologis  dari  penggunaan  jurnalistik  jenis  “ sex  and crime ”  ini  menurut  Yasraf  A  Pilliang  mempunyai  nilai  ekonomi  libido  yang  tinggi karena  memikat  pembaca  untuk  berfantasi  terhadap  jalannya  perkosaan  (KIPPAS: Tanpa Tahun).
Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  sajian  media.  termasuk  ketidakpuasan  cara penyelesaian  sengketa  pers  melalui  koridor  yang  diatur  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers yakni Hak Jawab. telah memunculkan tindakan anarki berupa tindakan  kekerasan  maupun  intimidasi  terhadap  pekerja  pers  hingga  boikot  maupun perusakan  kantor  media.  Tindakan  yang  lebih  serius  adalah  gerakan  perlawanan terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers melalui jalur legal-formal. yakni pengadilan maupun  menggunakan  alat  kebijakan  komunikasi  ( media  policy ).  Biasanya  ini dilakukan oleh pejabat yang keberatan terhadap pemberitaan yang menyangkut dirinya.
Kehidupan  pers  kini  memasuki  tahap  ketiga.  Awal  reformasi  ditandai  dengan kebebasan pers yang mutlak pada fase ini equilibrium lebih besar pendulumnya kepada pers.  Fase  kedua.  masyarakat  mulai  menuntut  subordinasi  yang  seimbang.  jalur  yang ditempuh  adalah  tindakan  anarki.  Kini  fase  ketiga  dimulai  dimana equilibrium pers- masyarakat  tengah  mencapai  formulasinya  yang  pas.  Dewan  Pers  tahun  2000 mengkampanyekan perselisihan sengketa pers tidak ditempuh dengan anarki melainkan jalur  hukum.  Timbul  persoalan  baru.  pejabat.  pengusaha  maupun  militer  yang  kecewa terancam  oleh  perubahan.  Kesemua  elemen  tersebut  kemudian  bersatu  dengan menggugat pers di pengadilan.
Kekerasan-kekerasan fisik tidak lagi dominan. tergeser oleh kekerasan struktural yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada ranah regulasi dan penegakan hukum.
serta  dengan  mempengaruhi  publik  dengan  wacana-wacana  resmi  versi  pemerintah seperti  nasionalisme.  etika  publik.  ketertiban  sosial.  stabilitas  nasional  dan  lain sebagainya. Beberapa kasus kekerasan struktural terhadap pers antara lain dalam kasus- kasus korupsi pers dituduh melanggar privasi dan asas praduga tak bersalah. Tudingan lainnya pers dianggap memprovokasi konflik. menyebarkan fitnah dan kebencian serta merusak moral bangsa dengan pornografi.
Tudingan  ini  menakutkan  bagi  pers.  Pers  merasa  terancam  kebebasannya. Dampak  kasus-kasus  pengaduan  pers  menguras  energi  dan  konsentrasi  komunitas media. Aspek sosiologisnya. langkah hukum menempatkan pers sebagai terdakwa yang secara simbolik terposisikan sebagai pihak yang illegitimate . Sebaliknya pengusaha atau pejabat  yang  bersalah  memenangi  sengketa  maka  ia  muncul  secara  konstruksi  sosial yang  sangat legitimate sebagai  hamba  hukum  yang  baik.  anti  kekerasan  dan menyelesaikan  masalah  secara  taat.  baik  asas  maupun  hukum.  Dari  permasalahan  di atas.  timbullah  pertanyaan;  apakah  pers  bersalah?  Belum  tentu  di  tengah  lembaga peradilan Indonesia yang gencar dituding melakukan judicial corrupt .
Implikasinya  pers  melakukan self  control yang  tinggi.  Apakah  ketakutan  pers akan  memandulkan  kebebasan  pers  dari  segi  kualitas  sehingga  fungsi  pers  menjadi mandul.  dan  bagaimanakah  pola  penyelesaian  perselisihan  pers  harus  dibangun  agar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pers itu sendiri.

## Metodologi Penelitian
Untuk  l ebi h  m em ahami  proses  penyelesaian  perselisihan  hukum  akibat pemberitaan  Pers  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  paradigma naturalistik.  ( naturalistic  inquiry )  (Imam  dan  Tobroni:  Tanpa  Tahun).  untuk  lebih memahami perilaku insan Pers dan korban. baik dalam kerangka berpikir maupun dalam bertindak.  ketika  interaksi/  komunikasi  antara  keduanya  terjadi.  Pemahaman  atas perilaku insan Pers  dan korban sepenuhnya dapat  ditelusuri.  karena dalam  pandangan paradigma  difinisi  sosial.  hukum  dinilai  sebagai  fenomena  yang  dinamis  “  hidup“. sehingga  dapat  terjadi  interaksi  dialogis  antara  manusia  dan  hukum.  Perilaku  manusia dianggap benar. apabila didasarkan atas hubungan dialogis dengan hukum. Hukum dan manusia  saling  berinteraksi.  saling  memberikan  aksi  dan  koreksi  yang  pada  gilirannya
terdapat  “  makna“  dan  “tindakan“  penuh  arti  dan/atau  penghayatan  secara  mendalam dengan mengedepankan interpretatif understanding atau verstehen .
Oleh  karena  itu.  terkait  dengan  proses  perselihan  hukum  akibat  pemberitaan Pers. akan terjadi  hubungan dialogis  antara insan Pers dan korban  yang pada akhirnya akan melahirkan pilihan–pilihan hukum perlunya dilakukan tindakan berupa keputusan tentang langkah yang akan diambil.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  dan  Kabupaten  Cirebon.  di  samping  karena merupakan  wilayah  kerja  penulis  sebagai  wartawan.  juga  di  kedua  wilayah  tersebut sarat dengan persoalan-persoalan perselisihan hukum akibat pemberitaan Pers.
Sumber  utama  penelitian  tidak  lain  adalah  pelaku  dan  korban  pers  akibat pemberitaan pers. Untuk itu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode  wawancara  mendalam.  Metode  wawancara  ini  juga  didukung  dengan  metode observasi  untuk  mendapatkan data/informasi berupa sikap dan perilaku insan Pers dan korban akibat pemberitaan Pers.
Data-data yang telah terkumpul kemudian ditindaklanjuti dan dianalisis melalui teknik  kualitatif  dan  kauntitatif.  Analisis  kuantittatif  dilakukan  dengan  pendekatan pemaparan  gejala  melalui  pola-pola  deskriptif.    Adapun  analisis  kualitatif  dilakukan dengan  pendekatan  induktif-deduktif  kemudian  diarahkan  kepada  informasi-informasi responden yang tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif tetapi sangat penting sebagai pendukung  upaya  pencarian  jawaban  atas  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Dengan demikian.  model  analisis  yang  dipakai  adalah  model  interaktif  (Esmi:  1999) ( interactive model of analysis ) yakni melalui pola pengumpulan data. kemudian reduksi data (Miles dan Huberman: 1992). display data dan berakhir dengan simpulan.
Apabila simpulan dirasa kurang mantap maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan  data  dilakukan  dengan  triangulasi    atau  multi  strategi  yaitu  suatu  metode penanganan masalah yang muncul dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja. satu macam data dan satu metode penelitian saja (Mikkelsen: 1999).

## Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Penyelesaian Perselihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers
Dalam  kehidupan  negara  yang  demokratis.  pers  menjadi  pilar  keempat setelah  lembaga  eksekutif.  legislatif  dan  yudikatif.  Kebebasan  menyatakan pendapat.  kritis  dan  kontrol  melalui  pers  menyumbangkan  keseimbangan  dalam sistem penyelenggaraan negara. Apabila ketiga pilar lainnya tidak berfungsi. maka masyarakat  melalui  fungsi  pers  dapat  melakukan  kontrol  yang  positif. Sebagai subsistem  nasional.  pers  melakukan  interaksi  dan  memiliki  sifat  interdependent dengan  subsistem  lainnya.  Sistem  pers  merupakan  subsistem  atau  bagian  dari sistem komunikasi. sedangkan sistem komunikasi merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem sosial.
Dalam  perspektif  proses  komunikasi.  pers  adalah  salah  satu  komponen komunikasi  sebagai  saluran  bagi  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  komunikator kepada  komunikan.  Hanya  saja  dalam  saluran  ini  yang  bertindak  sebagai komunikator  bukanlah  individu  biasa  melainkan  seseorang  yang  terlembagakan atau  mengatasnamakan  surat  kabar.  studio  radio.  studio  televisi.  dan  sebagainya. Dengan  kata  lain.  pers  dalam  hal  ini  dikatakan  sebagai  sebuah  lembaga  dan/atau perusahaan. Sebagaimana diketahui. sebagai sebuah lembaga perusahaan. pers acap kali bersinggungan dengan opsesi untuk meraih keuntungan— profit oriented. Lebih dari  itu.  beberapa  perusahaan  pers  bahkan  melakukan  kegiatan  pers  di  luar  batas untuk mendapat profit yang melimpah. Hasil dari fenomena tersebut membuahkan permasalahan-permasalahan yang bersinggungan dengan pemberitaan masyarakat.
Sebagaimana  diketahui.  di  era  modern  seperti  sekarang.  permasalahan terkait  pemberitaan  pers  sudah  menjadi  hal  yang  umum.  Pers  kerap  kali membuat pemberitaan  yang menyudutkan salah satu  pihak. Kendati pihak tersebut  memiliki hak  jawab—untuk  klarifikasi—namun  tetap  saja.  pihak  yang  dimaksud  adalah pihak yang dirugikan.
Ada  beberapa  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan permasalahan  terkait  pemberitaan  pers.  Penyelesaian  tersebut  adalah  optimalisasi Hak  Jawab.  Hak  Koreksi.  dan  Kewajiban  Koreksi.  UU  Pers  menjamin  tiap-tiap perusahaan  pers  untuk  melakukan  pelayanan  hak  jawab  tatkala  ada ketidaksepahaman  antara  perusahaan  pers  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Hak
Jawab yang selama ini dipahami sebagai bagian dari etika jurnalistik. oleh pembuat undang-undang  dinaikan  menjadi  nilai  hukum  positif.  Apabila  Hak  Jawab  tidak dilayani  maka  Perusahaan  Pers  dapat  diancam  pidana  dan  denda  hingga  Rp 500.000.000,-.  Itu  artinya.  bahwa  dengan  menggunakan  ajaran  hukum  tentang penafsiran a  contrario .  maka  apabila  Hak  Jawab  itu  sudah  dilayani.  itu  berarti persoalan  hukum  sudah  dinyatakan  selesai.  Inilah  spirit  fundamental  dan  roh  UU Pers dalam menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Sekarang tinggal bagaimana menghormati dan menempatkan pelayanan Hak Jawab itu secara benar dan profesional.
Berbeda  dengan  Hak  Jawab.  maka  terhadap  Hak  Koreksi—karena  kualitas akibat  yang  ditimbulkannya  tidak  seberat  Hak  Jawab—tidak  diancam  dengan pidana denda. Demikian halnya dengan Kewajiban Koreksi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  Pers  mengatur  bahwa mekanisme  penyelesaian  permasalahan  pemberitaan  pers  akibat  adanya  kegiatan jurnalistik  yang  dilakukan  wartawan  pada  prinsipnya  seluruhnya  diselesaikan dengan  mekanisme  jurnalistik  dengan  menggunakan  tiga  pilihan  mekanisme  yaitu Hak Jawab. Hak Koreksi. dan atau kejujuran melakukan Kewajiban Koreksi. yang dapat  dilakukan  melalui  Redaksi. Ombudsman .  dan  atau  Dewan  Pers.  Sekali  lagi ditegaskan.  Jawa  Pos  Group  dalam  menyediakan Ombudsman untuk  melayani penyelesaian  akibat  permasalahan  akibat  pemberiataan  pers.  Sekalipun  ada pengecualian  pada  apa  yang  diatur  dalam  pasal  5    ayat  (1).  dimana  pers  yang menyampaikan  opini  dan  peristiwa  yang  melanggar  norma  agama,  masyarakat, hingga  asas  praduga  tak  bersalah  diancam  pidana  dan  denda  hingga  Rp 500.000.000,-.
2. Prospek  dan  Pemberdayaan  Media  Sebagai  Cara  Penyelesaian  Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers di Indonesia
a. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Mediasi  (Rachmadi:  2003),  atau  juga  penyelesaian  sengketa  dengan  jalan alternatif, dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian  yang berorientasi pada kata sepakat. Artinya, masing-masing dari pihak yang bersengketa akan mengedepankan kesepakatan bersama.
Langkah mediasi sendiri telah ada dan diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 mengenai  Arbitrase  juga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pada  pasal  6  ayat  (3) UU  yang  telah  disebutkan  di  atas  dijelaskan  bahwa;  dalam  hal  terkait  sengeketa atau berbeda pandangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) idak dapat diselesaikan,  maka  atas  kesepahaman  tertulis  dari  setiap  pihak,  sengeka  dan/atau perbedaan  pendapat  tersebut  diselesaikan  dengan  melibatkan  pihak  lain  sebagai seorang mediator.
Dalam ranah peradilan tertinggi, Mahkaman Agung RI, telah menggunakan mediasi  sebagai  proses  peradilan  di  tingkat  pertama.  Penggunakan  ini  telah  diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 mengenai prosedur mdiasi di pengadilan. Adapun aplikasi dari penerapan PERMA ini adalah per tanggal 11 September 2003.

## b. Keunggulan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ada beberapa keunggulan yang dimiliki mediasi pada praktik peradilan dan arbitrase.  Sebab,  pada  praktiknya,  tiap-tiap  pemutusan  perkara  yang  melibatkan pengadilan dan arbitrase bersifat formal, memaksa, menengok ke beberapa sejarah, memiliki ciri berupa pertenangan dan berdasar pada hak.
c. Prospek  dan  Pemberdayaan  Mediasi  sebagai  Cara  Penyelesaian  Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers di Indonesia
Pengembangan  mediasi  sebagai  alternatif  peradilan  sengketa  di  Indonesia dan Amerika memiliki sejarah  yang berbeda.  Di  Indonesia,  mediasi  adalah bagian erat  dari  kehidupan  masyarakat.  Sedang  dikan  di  Amerika,  mediasi  dianggap sebagai pengembangan peradilan.
Berbagai  upaya  pengembangan  mediasi  telah  direalisasikan  di  Indonesia (Santosa:  1999)  antara  lain  dengan  pengembangan  peraturan  perundang-undangan sebagai landasan penerapannya. seperti:
1) Di  bidang  lingkungan  hidup  melalui  UU  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Di bidang perburuhan melalui UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
3) Di bidang keperdataan dan bisnis melalui UU No.30 Tahun 1999;
4) Di bidang hak atas kekayaan intelektual. melalui: UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten  .UU  No.15  Tahun  2001  tentang  Merek.  UU  No.29  Tahun  2000  tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman.  UU  No.30  Tahun  2000  tentang  Rahasia
Dagang UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. UU No.32 Tahun 2000 tentang  Desain  Tata  letak  Sirkuit  Terpadu;  dan  UU  No.19  Tahun  2002  tentang Hak  Cipta  Yang  di  dalamnya  ada  mengatur  tentang  alternatif  penyelesaian sengketa sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa;
5) Di bidang perkawinan telah dibentuk Badan Penasihat Perkawinan. Perselisihan dan  Perceraian  (BP4)  melalui  SK  Menteri  Agama  RI  No.30  Tahun  1977. Melalui PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan. mediasi telah dimasukkan sebagai bagian dari proses peradilan tingkat pertama.
Suatu perkembangan baru yang cukup menggembirakan bagi pemberdayaan mediasi  di  Indonesia.  adalah  dengan  diundangkannya  UU  No.40  Tahun  1999 tentang  Pers.  dimana  telah  menawarkan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  yakni melalui hak jawab sebagai pemulihan “cedera” nama baik (rehabilitasi) dan mediasi Dewan  Pers.  Dewan  Pers  sendiri  memperbolehkan  subjek  berita  yang  dirugikan menyelesaikan melalui pengadilan. namun  itu merupakan langkah terakhir apabila upaya mediasi secara msuyawarah dan mufakat tidak dapat memuaskan para pihak.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  di  atas  penulis  mendapati  beberapa  kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Mediasi atau Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR).  adalah  suatu  bentuk  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan berdasarkan  kata  sepakat  (konsensus)  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  baik  tanpa  ataupun  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral  telah lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa pers di Indonesia;
2. Pengembangan  dan  pemberdayaan  mediasi  sebagai  alernatif  penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan pilihan yang tepat untuk mengurangi derasnya arus  perkara  yang  masuk  ke  pengadilan;  di  samping  pertimbangan  budaya. dimana  pola  penyelesaian  sengketa  dengan  pendekatan  konsensus  dan musyawarah  mufakat  telah  lama  dikenal  dan  mengakar  dalam  masyarakat Indonesia.  juga  secara  empiris  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi.  Namun  demikian  kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberdayaan  mediasi di Indonesia. antara lain; 1) pengaturan mengenai dasar hokum bagi bekerjanya mediasi  di  Indonesia  masih  bersifat  sumir  dan  sporadis.  2)  minat  masyarakat untuk  mendirikan  sentra-sentra  mediasi  masih  rendah.  3)  Masih  minimnya tenaga-tenaga mediator yang terampil.

## BIBLIOGRAFI
Arief.  Barda  Nawawi.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti
--------------------------.2003. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Bandung:  Citra  Aditya Bakti
--------------------------.2006. Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam penyelesaian Sengketa  Masalah  Perbankan  Beraspek  Pidana. Bank  Indonesia. Semarang. 13 Desember 2006.
Artadi.  Ibnu.  2006. Delik  Pers  :  Masalah  Kemerdekaan  dan  Pertanggungjawaban Pidana.  dalam  Hukum  Pidana  &  Dinamika  Kriminalitas. Cirebon: Penerbit Syariah Fakultas Hukum Unswagati.
-----------------------.  2006. Memahami  Respon  Konsep  Keadilan  Transisional  Atas Keberlakuan  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Konvensional. Dipublikasikan  pada  Majalah  Ilmiah  KOPERTIS  IV  TRI  DHARMA No. 12 Tahun XVIII Juli 2006. STT No. 209/ SK /Ditjen PPG /STT /1994. ISSBN 0215-8256
--------------.  2006. Dekonstruksi  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui  prosedur Perdamaian. Jurnal  Ilmu  Hukum  Unpar.  Pro  Justitia.  FH  UNPAR BANDUNG.    Vol.  24  No.  4.  Oktober  2006.  ISSN  0215-7519.  SK TERAKREDITASI  No.  55/DIKTI/Kep/2005.  tanggal  17  Nopember 2005.
Atmasasmita. Romli. 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis . Bogor: Predana Media