Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL (Studi Kasus Di Kabupaten TTU Provinsi NTT)
Nur Julqurniati 1* , Dewi Indah Susanty 1
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Correspondence: E-mail: njulqurniati@gmail.com
A B S T R A K

## A R T I K E L  I N F O
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dan faktor-faktor  penyebab  munculnya  potensi  konflik  serta upaya-upaya  untuk  mencegah  potensi  konflik  sosial  di wilayah perbatasan darat RI – RDTL. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan dengan teknik purposive dan snowball sampling,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan  potensi  konflik  yang  terindentifikasi  di Kabupaten  TTU  adalah  aktivitas  perdagangan  ilegal,  tapal batas  dan  tanah  ulayat,  serta  perlintasan  ternak.  Potensi konflik  yang  dapat  timbul  dari  aktivitas  perdagangan  ilegal disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan  kebutuhan  yang dihalangi  dengan  adanya  dominasi  aparat  di  wilayah perbatasan. Pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi  konflik  disebabkan  oleh  faktor  perubahan  sosial antara  penduduk  RI  dengan  RDTL,  identitas  yang  terancam dan faktor ekonomi. Pada permasalahan perlintasan ternak, faktor  penyebab  munculnya  potensi  konflik  adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan faktor  struktural  kurangnya  peran  pemerintah  dalam menjaga keamanan di perbatasan. Upaya mencegah potensi konflik  dalam  permasalahan  aktivitas  perdagangan  ilegal yaitu  pemerintah  yang  berada  di  tingkat  kecamatan  yang bekerja  sama  dengan  aparat  perbatasan  telah  berupaya memberikan  sosialisasi  dan  himbauan  kepada  penduduk lokal agar tidak melakukan aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan negara di perbatasan. Upaya dilakukan  dalam  mencegah  konflik  dalam  permasalahan tapal batas dan tanah ulayat adalah dengan cara sosialisasi, negosiasi  antara  pemerintah  pusat  dan  juga  membuat
Revised 20 Aug 2018 Accepted 25 Aug 2018 Available online 09 Sep 2018
____________________ Keywords:
Potensi Konflik, Perbatasan Darat, Perdagangan Ilegal,
Tapal Batas,

## Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan  luas  wilayah  perairan  mencapai  5,8 juta  km2,  serta  panjang  garis  pantai  yang mencapai  81.900  km2.  Indonesia  memiliki wilayah  perbatasan  laut  yang  berhubungan dengan  10  (sepuluh)  negara  yaitu  India, Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Vietnam, Filipina,  Republik  Palau,  Australia,  Republik Demokratik  Timor  Leste  (RDTL)  dan  Papua New Guinea (PNG). Untuk wilayah perbatasan darat Indonesia hanya berhubungan  dengan  3  (tiga)  negara  yaitu Malaysia,  PNG  dan  RDTL  dengan  panjang garis  perbatasan  darat  secara  keseluruhan adalah  2914,1  km.  Perbatasan  darat Indonesia  tersebar  di  3  (tiga)  pulau  dan  5 (lima)  provinsi  dengan  karakteristik  yang berbeda-beda.
Salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang  berbatasan  darat  dengan  negara tetangga  adalah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur (NTT). Terdapat 4 (empat) Kabupaten
di  Provinsi  NTT  yang  berbatasan  darat dengan RDTL yaitu Kabupaten Kupang, TTU, Belu  dan  Malaka.  Wilayah  perbatasan darat Indonesia  yang  terdapat  di  4  (empat) kabupaten    ini  merupakan  wilayah  yang masih  mengalami  ketertinggalan.  Kualitas sumber  daya  manusia  di  wilayah  ini  masih tergolong rendah. Aksesibilitas, infrastruktur dan  sarana  penunjang  aktivitas  penduduk pun  masih  terbatas.  Priyanto  dan  Dwiyanto (2014:211)  menyebutkan  bahwa  tingkat kesejahteraan dan perekonomian penduduk perbatasan  RI – RDTL  tergolong  rendah sampai  sangat  rendah.  Kegiatan  ekonomi masih bersifat tradisional dan jauh tertinggal dibanding  kelompok  penduduk  lain  di  luar wilayah  perbatasan.  Rendahnya  tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan Provinsi
NTT, dapat menimbulkan  berbagai  permasalahan  yang dapat mengganggu keamanan dan berpotensi  terhadap  munculnya  konflik. Salah  satu  permasalahan  yang  dapat mengganggu keamanan di perbatasan adalah maraknya  aktivitas  ilegal  yang  dilakukan penduduk perbatasan, seperti
kesepakatan  adat  antara  pihak-pihak  yang  berselisih. Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah munculnya  konflik  dalam  permasalahan  perlintasan  ternak adalah  membuat  kesepakatan  adat  antarpenduduk perbatasan TTU dan Oecusse.
© 2019 Sosietas
penyelundupan bahan kebutuhan pokok dan BBM. Aktivitas ilegal ini terjadi karena adanya perbedaan  harga  bahan-bahan  kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan RDTL yang besar  kisarannya  bahkan  mencapai  tiga sampai  empat  kali  lebih  tinggi  di  RDTL (Pusvitasary,  2017:124).  Aktivitas  ini  tentu berpotensi  menimbulkan  konflik  di  wilayah perbatasan sebagaimana penelitian Sumartias  dan  Rahmat  (2013:20)  yang menyebutkan  bahwa  faktor  sosial  ekonomi dapat mempengaruhi keberadaan konflik.
Selain permasalahan aktivitas ilegal yang dapat  berpotensi  memicu  konflik,  wilayah perbatasan  Indonesia  di  Provinsi  NTT  juga masih  menyisakan  persoalan  lain  yaitu permasalahan  batas  wilayah.  Permasalahan batas  wilayah  yang  dihadapi  Indonesia dengan  RDTL  hingga  saat  ini  disebabkan masih  adanya  titik-titik  perbatasan  belum mencapai  kesepakatan.  Padahal  masalah batas  negara  menentukan  batas  yurisdiksi suatu  negara  dalam  penegakkan  hukum suatu  negara  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan-kejahatan  lintas  negara  akibat lemahnya pengawasan di daerah perbatasan ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan sosial  budaya  di  daerah  perbatasan (Septarina, 2014:8). Kabupaten TTU menjadi salah satu kabupaten yang masih menyisakan  permasalahan  batas  yang berpotensi menimbulkan konflik. Terdapat 6 (enam)  titik  yang  menjadi  permasalahan  di Kabupaten  TTU,  yaitu  di  Desa  Manusasi, Kecamatan  Miomafo  Barat,  hingga  Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Titik-titik ini  telah  diputuskan  masuk  dalam  wilayah RDTL, akan tetapi penduduk menolak karena merasa  tidak  dilibatkan  dalam  proses pengambilan keputusan (kompas.com, 24/09/2016,  diakses  30  Maret  2018). Berbagai  potensi  konflik  yang  terjadi  tentu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan  di  wilayah  perbatasan  di Kabupaten  TTU.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber
dan  faktor-faktor  penyebab  konflik,  serta upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah munculnya  potensi  konflik  yang  terjadi    di wilayah perbatasan darat RI – RDTL khususnya di Kabupaten TTU.
Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada  baik  antar  individu  maupun  antar kelompok.  Adanya  persamaan  maupun perbedaan  antar  individu  dalam  penduduk merupakan  sebuah  kenyataan  yang  tidak dapat  dihindari.  Pada  tingkatan  tertentu perbedaan  ini  dapat  berpotensi  menjadi konflik.  Menurut  Pruitt  dan  Rubin  (2011:9) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan  (perceived  divergence  of interest),  atau  suatu  kepercayaan  bahwa aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak dapat  dicapai  secara  simultan.  Lebih  lanjut, Wirawan  (2010:5)  mendefinisikan  konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan  diantara  dua  pihak  atau  lebih yang  saling  tergantung  mengenai  objek konflik,  menggunakan  pola  dan  perilaku interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.  Dari  beberapa  pengertian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  sosial adalah pertentangan dan perselisihan antara suatu  kelompok  dengan  kelompok  tertentu yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan  yang  merugikan  pihak  lain. Setiap  perbedaan  itu  merupakan  potensi konflik, yang jika tidak ditangani secara baik, potensi  konflik  itu  bisa  berubah  menjadi konflik terbuka.
Ada  berbagai  macam  teori  mengenai penyebab  konflik  (Jamil,  dkk,  2007:16) yakni:1)Teori  hubungan  penduduk.  Teori hubungan penduduk ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi,  ketidakpercayaan  dan  permusuhan diantara  kelompok  yang  berbeda  dalam suatu penduduk; 2)  Teori negosiasi prinsip. Teori  ini  menganggap  bahwa  konflik disebabkan  oleh  posisi-posisi  yang  tidak selaras  dan  perbedaan  pandangan  tentang konflik  oleh  pihak-pihak  yang  mengalami
konflik; 3) Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi  bahwa  konflik  yang  disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan  sosial)  yang  tidak  terpenuhi  atau dihalangi.  Keamanan,  identitas,  pengakuan, partisipasi  dan  otonomi  sering  merupakan inti pembicaraan; 4) Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu  atau  penderitaan di masa  lalu  yang  tidak  diselesaikan;  5)  Teori kesalahpahaman  antarbudaya.  Teori  ini berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh ketidakcocokan dalam  cara-cara  komunikasi diantara  berbagai  budaya  yang  berbeda;  6) Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah- masalah  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan  ekonomi.  Konflik  sosial  tidak  dapat dimusnahkan  tetapi  dapat  diatur,  sehingga setiap  konflik  tidak  berlangsung  dalam bentuk  kekerasan.  Manajemen  konflik termasuk  pada  suatu  pendekatan  yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada  bentuk  komunikasi  (termasuk  tingkah laku)  dari  pelaku  maupun  pihak  luar  dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan  (interests)  dan  interpretasi. Menurut  Gottman  dan  Korkoff  (Mardianto, 2000)  menyebutkan  bahwa  secara  garis besar  ada  dua  manajemen  konflik,  yaitu  1) Manajemen  konflik  destruktif.  Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan konflik  dengan  menggunakan  acaman, paksaan,  atau  kekerasan;  2)  manajemen konflik  konstruktif.  Manajemen  konflik konstruktif  merupakan  bentuk  penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi, sehingga  terjadi  satu  tawar  menawar  yang menguntungkan serta tetap mempertahankan  interaksi  sosialnya.  Selain itu  dapat  pula  menggunakan  bentuk  lain yang  disebut  reasoning  yaitu  sudah  dapat berpikir  secara  logis  dalam  penyelesaian masalah.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuali- tatif dengan pendekatan studi kasus.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  yang  dikutip  oleh  Andi Prastowo (2011: 22), metodologi kualitatif ada- lah  penelitian  yang  menghasilkan  data  dek- skriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dia- mati.  Maka  dari  itu  penelitian  kualitatif  akan menghasilkan  makna dari  fenomena yang  dia- mati  dan  bukan  generalisasi  berdasarkan  uku- ran-ukuran kuantitas.
Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan Kabupaten TTU Provinsi NTT yang paling berpo- tensi munculnya konflik dengan penduduk per- batasan  RDTL.  Pengumpulan  data  yang  dil- akukan di Kabupaten TTU meliputi Kecamatan Bikomi Utara, Bikomi Nilulat dan Naibenu. Pem- ilihan informan penelitian dilakukan secara pur- posive dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penduduk/pelaku yang tinggal  di  wilayah  yang  berpotensi  men- imbulkan  konflik,  tokoh  penduduk/adat, RT/RW/Lurah/Camat  setempat,  dan  OPD terkait (Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah).
Teknik pengumpulan data  yang digunakan  da- lam  penelitian  ini  antara  lain  observasi,  wa- wancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  adalah metode pengumpulan data yang digunakan un- tuk menghimpun data penelitian melalui penga- matan  dan  penginderaan  (Bungin,  2014). Disamping  itu,  peneliti  melakukan  wawancara terstruktur dengan para informan. Wawancara terstruktur  adalah  wawancara  yang  pewa- wancaranya  menetapkan  sendiri  masalah  dan pertanyaan  yang  akan  diajukan  (Moleong, 2011:190).  Dokumentasi  merupakan  catatan peristiwa  masa  lampau.  Dokumen  dapat  ber- bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya mon- umenal  dari  seseorang.  Dokumen  yang  ber- bentuk tulisan contohnya adalah catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Doku- men  yang  berbentuk  gambar,  misalnya  foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014: 82).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Situasi  yang  berpotensi  menimbulkan konflik
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ter- dapat beberapa situasi yang berpotensi men- imbulkan konflik antara penduduk RI dengan penduduk  RDTL  di  wilayah  perbatasan  khu- susnya di Kabupaten TTU yaitu:

## 3.1.1. Aktivitas perdagangan ilegal
Aktivitas  perdagangan  seperti  bahan kebutuhan  pokok  dan  BBM  secara  ilegal merupakan  permasalahan  yang  terjadi  di sepanjang jalur perbatasan RI-RDTL. Aktivitas perdagangan ilegal ini telah berlangsung se- jak  berdirinya  negara  RDTL  dan  dilakukan oleh penduduk lokal yang tinggal di perbata- san  Kabupaten  TTU  dan  Belu.  Aktivitas  ini disebabkan  adanya  perbedaan  harga  pada beberapa kebutuhan pokok yang cukup jauh antara  Indonesia  dengan  RDTL.  Hal  inilah yang  membuat  penduduk  perbatasan  RDTL lebih memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah  perbatasan  Indonesia.  Aktivitas perdagangan ilegal yang terus berlangsung di perbatasan salah satunya terjadi di Desa Na- pan,  Kecamatan  Bikomi  Utara,  Kabupaten TTU.
Dalam aktivitas ini penduduk telah mem- iliki jalur-jalur distribusi yang dibagi menjadi 3  (tiga)  jalur.  Jalur-jalur  ini  disebut  jalur  A, jalur B dan jalur C. Jalur A merupakan jalur le- gal yang dilalui dengan menggunakan doku- men resmi dan muatan dalam jumlah besar. Jalur  B  juga  diperuntukkan  bagi  para  peda- gang yang masuk ke negara tetangga secara resmi, akan tetapi ketika kembali para peda- gang ini membawa barang-barang secara ile- gal  masuk  ke  Indonesia,  seperti  minuman keras.  Sedangkan  jalur  C  adalah  jalur  yang digunakan  oleh  mereka  yang  berdagang tanpa  dokumen  resmi  serta  melalui  ‘jalan -
jalan  tikus’  yang  tersebar  di  sepanjang per- batasan. Pemilahan jalur-jalur tersebut telah ditentukan  oleh  oknum-oknum  aparat  yang ada di perbatasan.
Setiap  jalur  memiliki  kesepakatan  yang berbeda-beda,  tergantung  kesepakatan  an- tara  aparat  dengan  penduduk  yang melakukan  aktivitas  pada  jalur  tersebut. Kesepakatan yang dibuat dengan pihak apa- rat di perbatasan tidak selalu menguntungkan bagi penduduk yang melakukan  aktivitas  perdagangan  ilegal. Kesepakatan-kesepakatan  tersebut  terka- dang  menimbulkan  kerugian  bagi  para penduduk yang melakukan aktivitas perdagangan  ilegal.  Hal  ini  disebabkan  oleh kewajiban  yang  harus  dipenuhi  berupa penyetoran sejumlah uang kepada beberapa oknum  aparat,  meskipun  pada  saat  itu mereka tidak melakukan aktivitas perdagangan.
Aktivitas perdagangan ilegal sebagai salah satu sumber mata pencaharian penduduk lo- kal menjadi aktivitas yang sangat rawan pada munculnya konflik. Potensi konflik yang tim- bul dari aktivitas perdagangan ilegal ini tidak saja  terjadi  antara  penduduk  lokal  dengan aparat, akan tetapi juga antara penduduk lo- kal dan penduduk luar yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Aktivitas perdagangan ile- gal  yang  marak  terjadi  di  perbatasan  Kabu- paten TTU didasari oleh kondisi perekonomian  penduduk  perbatasan  yang masih  rendah.  Aktivitas  perdagangan  ilegal ini  menjadi  cara  termudah  untuk  dapat menghasilkan  uang  bagi  penduduk  di  per- batasan  sekalipun  harus  ditempuh  dengan cara-cara  melanggar  hukum.  Teori  kebu- tuhan  manusia  berasumsi  bahwa  konflik yang  berakar  dalam  disebabkan  oleh  kebu- tuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang  tidak  terpenuhi  atau  dihalangi  (Jamil, dkk, 2007:16). Penduduk lokal yang berusaha
memenuhi kebutuhan ekonominya akan me- rasa  dihalangi  oleh  aparat  keamanan  yang harus  menegakkan  aturan  demi  menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
Penduduk lokal yang berusaha memenuhi kebutuhan  ekonominya  akan  merasa  dihal- angi oleh aparat keamanan yang harus mene- gakkan  aturan  demi  menjaga  keamanan  di wilayah  perbatasan.  Oleh  karena  itu,  dalam aktivitas perdagangan ilegal ini muncul kese- pakatan-kesepakatan yang terjadi penduduk lokal dengan aparat guna melanggengkan ak- tivitas  tersebut.  Dahrendorf  dalam  Setiadi dan  Kolip  (2013:369)  menyatakan  bahwa dominasi kekuatan secara sepihak akan men- imbulkan konsiliasi, akan tetapi mengandung simpanan  benih-benih  konflik  yang  bersifat laten,  yang  sewaktu-waktu  akan  meledak menjadi  konflik  manifes.  Dengan  dibaginya beberapa jalur perdagangan menjadi jalur A, B dan C oleh aparat sebagaimana yang terjadi di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  TTU, menunjukkan bahwa aparat memiliki kewenangan  dalam  menentukan  kesepaka- tan dengan penduduk yang terlibat dalam ak- tivitas  perdagangan  ilegal.  Kesepakatan  ini dilakukan  secara  informal  antara  penduduk lokal dengan pihak aparat dan penduduk lo- kal cenderung menerima kesepakatan terse- but. Meskipun penduduk merasa  keberatan tetapi  harus  tetap  menerima  kesepakatan yang telah dibuat.
Menurut Suparlan (2006:142), adanya po- tensi konflik dalam diri seseorang atau seke- lompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan. Hal ini  nampak  dalam  kesepakatan  yang  terjadi antara  penduduk  lokal  dengan  aparat  tidak selalu menguntungkan bagi penduduk lokal. Kesepakatan  berupa  memberikan  setoran
kepada  oknum  aparat  di  perbatasan  diten- tukan jumlahnya oleh aparat. Jumlah kesepa- katan  juga  selalu  berubah-ubah  tergantung pada  permintaan  aparat.  Penduduk  lokal yang tidak dapat memenuhi kesepakatan ha- rus berhenti melakukan aktivitas perdagangan  ilegal  sampai  ia  mampu  mem- beri  setoran  sesuai  dengan  kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menjadi benih kon- flik  karena  penduduk  lokal  yang  bermodal kecil merasa kecewa dan dirugikan atas kese- pakatan tersebut.
Selain  itu,  aktivitas  perdagangan  ilegal yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan  men- imbulkan  ketertarikan  bagi  para  pedagang dari  luar  Desa  Napan.  Keuntungan  berlipat yang  dapat  diperoleh  penduduk  lokal  men- dorong pedagang dari luar wilayah perbata- san untuk ikut bertransaksi secara ilegal. Po- tensi konflik dapat muncul antara penduduk lokal dengan penduduk luar sebab perdagangan ilegal di perbatasan merupakan peluang bisnis yang dapat memberikan keun- tungan besar. Hal ini akan memunculkan per- saingan yang cenderung merugikan penduduk lokal, sebab penduduk lokal tidak mampu bersaing dengan penduduk luar yang memiliki  modal  jauh  lebih  besar.  Ketika penduduk  lokal  tidak  mendapatkan  keun- tungan  sebagaimana  yang  didapatkan  oleh penduduk  luar,  maka  hal  ini  akan  men- imbulkan  kecemburuan  sosial  antar  kedua pihak. Terlebih penduduk lokal adalah ‘tuan rumah’  yang  wilayahnya  menjadi  lokasi perdagangan ilegal. Penduduk luar dianggap sebagai  pesaing  yang  berusaha  mengambil sumber  penghasilan  penduduk  lokal,  sebab penduduk  luar  memiliki  modal  yang  jauh lebih  besar  dibandingkan  penduduk  lokal. Menurut  Setiadi  dan  Kolip  (2013:361)  ben- turan  kepentingan  ekonomi  dipicu  oleh  se- makin  bebasnya  berusaha, sehingga banyak
di  antara  kelompok  pengusaha  saling  mem- perebutkan  wilayah  pasar  dan  perluasan wilayah  untuk  mengembangkan  usahanya. Ketika  penduduk  luar  mulai  mendominasi perdagangan ilegal di perbatasan, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian  di  perbatasan.  Ketika  ketim- pangan-ketimpangan  itu  terus  menerus dirasakan  oleh  penduduk  lokal,  maka  benih konflik  ini  akan  tumbuh  menjadi  konflik  so- sial.

## 3.1.2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat
Persoalan tapal batas yang terjadi di wila- yah perbatasan khususnya di Kabupaten TTU masih  berpotensi  menyebabkan  konflik antarpenduduk  TTU  (RI)  dengan  penduduk Oecusse (RDTL). Saling klaim atas tapal batas dan tanah ulayat yang dilakukan oleh masing- masing penduduk yang tinggal di perbatasan pernah menimbulkan bentrok antara penduduk  kedua  negara.  Bentrokan  pernah terjadi  pada  tahun  2012  karena  dipicu  oleh pemerintah  RDTL  yang  membangun  kantor dan  jaringan  listrik  di  wilayah  yang  ditetap- kan  sebagai  zona  bebas.  Bentrokan antarpenduduk  ini  terjadi  di  desa  Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat. Haumeni Ana merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona  bebas  (un-surveyed  segment)  karena Pemerintah RI dan RDTL belum menuntaskan delimitasi kedua negara.
Permasalahan  tapal  batas  dan  tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Bikomi Nilu- lat  melibatkan  penduduk  Haumeni  Ana  (RI) dengan penduduk Pasabe (RDTL) yang tinggal di perbatasan. Pada saat Timor Timur (RDTL) menjadi salah satu provinsi Indonesia, tanah sengketa tersebut diserahkan oleh penduduk Haumeni  Ana  untuk  menjadi  batas provinsi. Akan  tetapi  setelah  Timor  Timur  menjadi negara yang terpisah dari wilayah Indonesia, tanah tersebut tetap diklaim sebagai bagian
dari  wilayah  RDTL.  Hal  ini  menyebabkan penduduk Haumeni Ana menolak penetapan batas tersebut sebab dimasa lampau peneta- pan  batas antarpenduduk dilakukan  melalui kesepakatan  adat  yang  tidak  tertulis. Penduduk  Haumeni  Ana  menolak  jika penetapan batas merujuk pada Traktat 1904 yang  ditetapkan  oleh  Belanda  dan  Portugis. Wilayah  yang  merupakan  tanah  ulayat penduduk Haumeni Ana akan menjadi bagian dari  wilayah  RDTL,  sehingga  tidak  sesuai dengan  kesepakatan  adat  yang  telah dibuat oleh tokoh-tokoh adat dari Haumeni Ana dan Pasabe dimasa lampau.
Permasalahan  tapal  batas  yang  juga pernah terjadi di Kecamatan Naibenu, Kam- pung Nelu sebagaimana terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat. Aksi saling melempar batu an- tara  penduduk  Kampung  Nelu  Desa  Sunsea (RI)  dengan  penduduk  Kampung  Leolbatan Desa Kosta (RDTL) pernah terjadi pada tahun 2013. Aksi saling melempar batu yang antara penduduk  kampung  Nelu dengan  penduduk kampunh  Leolbatan    sampai  menimbulkan korban  luka  dari  kedua  belah  pihak.  Konflik ini  disebabkan  oleh  penduduk  RDTL  untuk membangun  jalan  dan  telah  masuk  ke  wila- yah  RI  sejauh  500  meter  yang  merupakan zona bebas. Pembangunan jalan tersebut dil- akukan  dengan  menggusur  pilar  batas  dan merusak  kuburan  yang  terdapat  di  Desa Nelu.
Penduduk  TTU  (RI)  dan  Penduduk  Oe- cusse  (RDTL)  di  memiliki  latar  belakang  bu- daya,  adat  istiadat  yang  sama,  sehingga masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat.  Interaksi  antara  penduduk  kedua negara tetap berlangsung hingga saat ini me- lalui  acara-acara  adat,  seperti  upacara perkawinan  maupun  kematian.  Perubahan status  politik  RDTL  menjadi  sebuah  negara terpisah  tidak  memutus  hubungan  kekera- batan  tersebut.  Namun  demikian,  dengan
berdirinya  RDTL  sebagai  sebuah  negara, memberikan  dampak  pada  hilangnya  rasa solidaritas  berdasarkan  negara/wilayah  an- tara penduduk perbatasan di Kabupaten TTU (RI)  dengan  penduduk  perbatasan  di  Distrik Oecusse (RDTL).
Berpisahnya RDTL dari wilayah RI mengu- bah  pandangan  dan  nilai  yang  dianut  oleh penduduk  RI  terhadap  Penduduk  RDTL. Sekalipun hubungan kekerabatan yang dimil- iki penduduk kedua negara masih erat, akan tetapi  rasa  nasionalisme  yang  dianut penduduk RI tidak sejalan dengan penduduk RDTL.  Soekanto  (2006:91)  menyebutkan bahwa  perubahan  sosial  yang  berlangsung dengan  cepat  untuk  sementara  waktu  akan mengubah  nilai-nilai  yang  ada  dalam penduduk yang dapat menyebabkan muncul- nya  golongan-golongan  yang  berbeda pendiriannya. Oleh karena itu, ketika perma- salahan sengketa tapal batas muncul, dengan sendirinya rasa nasionalisme penduduk RI di perbatasan  nampak  dari  upaya  memper- tahankan tanah sengketa sebagai bagian dari wilayah RI.
Konflik laten yang terjadi pada permasala- han  tapal  batas  dan  tanah  ulayat  tidak  saja disebabkan  oleh  perbedaan  wilayah,  tetapi juga  disebabkan  oleh  faktor  kultural.  Tanah ulayat pada beberapa titik yang saat ini men- jadi  sengketa,  secara  turun-temurun  meru- pakan  milik  penduduk  RI  yang  tinggal  di sepanjang  perbatasan.  Pada  wilayah  terse- but terdapat kuburan leluhur dan lahan per- tanian milik penduduk seperti yang terdapat di  Desa  Haumeni  Ana  dan  Kampung  Nelu. Adanya perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ba- tas  di  perbatasan  memicu  konflik  antara penduduk  kedua  negara.  Konflik  juga  dapat disebabkan karena identitas yang terancam,
yang  sering  berakar pada hilangnya  sesuatu atau  penderitaan  di  masa  lalu  yang  tidak diselesaikan  (Jamil,  dkk,  2007:16).  Konflik yang  terjadi  di  perbatasan  disebabkan  oleh penduduk yang tidak ingin kehilangan tanah ulayat yang merupakan bagian dari identitas penduduk di perbatasan.
Faktor ekonomi  juga dapat  memicu  kon- flik  dalam  permasalahan  tapal  batas. Penduduk  RDTL  dibiarkan  memanfaatkan zona bebas untuk membuka lahan pertanian yang  seharusnya  tidak  boleh  digunakan  un- tuk bercocok tanam. Hal ini memicu kecem- buruan  penduduk  RI  sebab  aparat  RI melarang  penduduk  Haumeni  Ana  untuk membuka lahan pertanian pada zona bebas, karena hal tersebut melanggar kesepakatan. Namun  hal  yang  berbeda  terjadi  pada penduduk RDTL yang dibiarkan membuka la- han  pertanian  oleh  aparat  RDTL  pada  zona tersebut.  Padahal  zona  tersebut  dahulunya merupakan  tanah  milik  penduduk  RI. Menurut  teori  transformasi  konflik  (Jamil, dkk, 2007:16), konflik disebabkan oleh masa- lah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadi- lan yang muncul sebagai masalah sosial, bu- daya dan ekonomi. Penduduk Haumeni Ana maupun  Nelu  hingga  saat  ini  masih  terus mengawasi  penduduk  RDTL  di  perbatasan. Penduduk ingin agar tanah yang masih men- jadi zona bebas tidak digunakan untuk aktivi- tas  pertanian  atau  pembangunan  lain  khu- susnya di sekitar Haumeni Ana dan Nelu se- bagaimana yang telah disepakati oleh kedua negara.

## 3.1.3. Perlintasan Ternak
Penduduk  yang  tinggal  di  perbatasan merupakan  penduduk  yang  hidup  dari  ber- tani dan beternak. Umumnya penduduk lokal memiliki  lahan-lahan  garapan  yang  ada  di sepanjang  perbatasan.  Lahan-lahan  garapan ini juga menjadi padang penggembalaan ter- nak  milik  penduduk.  Ternak-ternak  yang  di- gembalakan dibiarkan bebas mencari makan dan tidak diikat oleh penduduk. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antarpenduduk di perbatasan.
Ternak  yang  melintas  memasuki  wilayah Indonesia  sering  dialami  penduduk  lokal  di Kecamatan Bikomi  Utara dan Bikomi  Nilulat Kabupaten  TTU.  Konflik  antara  penduduk perbatasan RI dengan RDTL yang terjadi aki- bat  ternak  penduduk  yang  melintas  dan merusak lahan-lahan pertanian milik penduduk negara tetangga. Pemotongan ter- nak  karena  merusak  lahan  pertanian  milik penduduk terjadi di Desa Banain Kecamatan Bikomi  Utara.  Penduduk  Banain  memotong 12  ekor  sapi  milik  penduduk  RDTL  sebagai ganti  rugi  atas  rusaknya  lahan  pertanian mereka. Permasalahan ini kemudian memicu konflik  antara  penduduk  di  perbatasan  RI dengan  RDTL.  Konflik  antara  penduduk  di perbatasan sebagaimana  yang  terjadi di Ka- bupaten  TTU  dan  RDTL  merupakan  konflik yang muncul karena kesalahpahaman antara penduduk  RI  dan  RDTL.  Ternak  yang  masuk ke  wilayah  negara  tetangga  ditangkap  dan dipotong  secara  sepihak  sehingga  memicu konflik.
Menurut Franz Magnis-Suseno (2003:121) konflik dapat timbul dari akumu- lasi kebencian dalam penduduk. Permusuhan timbul  dari  aksi  saling  balas  atas  tindakan pemotongan  ternak  secara  sepihak  antara penduduk  RI  dan  RDTL.  Tindakan  pemo- tongan  ini  lebih  dulu  dilakukan  oleh penduduk  RDTL  menimbulkan  kemarahan
dari penduduk RI. Kejadian ini terjadi pada ta- hun  2015  di  Desa  Nainaban  Kecamatan Bikomi  Nilulat.  Ternak  milik  penduduk  RI yang  memasuki  wilayah  RDTL  sebanyak  15 ekor ditahan dan dipotong sebanyak 12 ekor oleh  pihak  RDTL.  Sedangkan  3  ekor  dikem- balikan  kepada  penduduk  RI.  Hal  ini  me- nyebabkan penduduk RI melakukan aksi bal- asan  dengan  menahan  7  ekor  ternak  milik penduduk  RDTL  yang  masuk  ke  lahan  per- tanian  mereka.  Kemudian  ternak  yang  dita- han  dipotong  sebanyak  2  ekor  oleh penduduk  RI  sebagai  balasan  atas  tindakan yang dilakukan penduduk RDTL sebelumnya.
Ternak yang dibiarkan berkeliaran secara bebas  juga  menyebabkan  ternak  tersebut hilang karena dicuri ketika melintas masuk ke wilayah  negara  tetangga.  Hilangnya  ternak- ternak  ini  menimbulkan  kecurigaan  antara penduduk  RI  dan  RDTL.  Padahal  kecurigaan bahwa  pencurian  dilakukan  oleh  penduduk RDTL belum tentu benar sebab penduduk RI juga  sangat  mungkin  melakukan  pencurian. Adanya sikap prasangka sosial akan menjadi sumber yang potensial bagi perpecahan yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  konflik (Hernawan, 2017:82).
Faktor  struktural  juga  menyebabkan munculnya  konflik  dari  aksi  pencurian  atas ternak-ternak  yang  melintas  di  perbatasan. Peran  pemerintah  dalam  memberikan  kea- manan  di  perbatasan  belum  maksimal,  se- hingga  permasalahan  pencurian  terus  ter- jadi.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah (aparat) belum memberikan rasa aman  bagi  penduduk  di  perbatasan. Pengawasan yang lemah merupakan dampak dari jumlah aparat dan pos perbatasan yang masih terbatas, sehingga tidak mampu men- jangkau semua wilayah perbatasan.
3.2. Upaya pengelolaan konflik di perbatasan Kabupaten TTU
Dari  permasalahan  yang  muncul  di Kabupaten  TTU  dan  Belu,  telah  dilakukan upaya-upaya  untuk  mencegah  potensi konflik tersebut berkembang menjadi konflik terbuka.
3.2.1. Aktivitas perdagangan ilegal
Dalam  menangani  persoalan  aktivitas perdagangan ilegal di perbatasan pemerintah yang berada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan aparat perbatasan  telah  berupaya  memberikan sosialisasi  dan  himbauan  kepada  penduduk lokal  agar  tidak  melakukan  aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan  negara  di  perbatasan.  Misalnya penduduk  lokal  juga  dihimbau  untuk menggunakan  kartu  Pas  Lintas  Batas  (PLB) memudahkan  melakukan  transaksi  jual  beli secara legal. Akan tetapi berbagai sosialisasi dan  himbauan  yang  telah  dilakukan  tidak menyurutkan  keinginan  penduduk  lokal untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan  ilegal.  Tuntutan  hidup  yang begitu  tinggi  menjadi  pendorong  kenekatan penduduk  setempat  untuk  mendapatkan keuntungan  ekonomi  dengan  cara  ilegal sekalipun. Dengan menyentuh akar persoalan  perdagangan  ilegal  wilayah perbatasan, maka persoalan sosial selanjutnya  tidak  akan  muncul  di  wilayah tersebut. Keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal  di  wilayah  perbatasan  juga  tidak ditindaklanjuti secara tegas. Oleh karena itu, dibutuhkan  komitmen  tegas  dari  negara untuk  bisa  menyelesaikan  persoalan  ini. Selain itu, koordinasi antara aparat perbatasan kedua negara perlu ditingkatkan.
Untuk  mencegah  potensi  konflik  dalam aktivitas  perdagangan  ilegal  di  perbatasan, maka  perlu  menguatkan  kembali  komitmen perangkat kecamatan dan desa serta aparat dalam melakukan pentertiban dan penegakan  aturan-aturan  yang  berlaku  di perbatasan.  Penertiban  dan  penegakan aturan  tersebut  harus  diikuti  dengan
memberikan  alternatif  kepada  penduduk lokal dalam melakukan aktivitas perdagangan  dengan  penduduk  RDTL. Penduduk  lokal  perlu  didorong  untuk melakukan  aktivitas  perdagangan  secara legal  dengan  memberikan  bantuan  modal penduduk lokal untuk berwirausaha. Selama ini  modal  menjadi  kendala  penduduk  lokal untuk melakukan perdagangan melalui jalur legal. Selain itu, aturan pemakaian kartu PLB mengenai  batas  nominal  untuk  melakukan perdagangan agar dapat disesuaikan kembali, sehingga penduduk memanfaatkan kartu tersebut untuk melakukan perdagangan secara resmi ke RDTL.

## 3.2.2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat
Upaya
pemerintah RI dalam menyelesaikan  permasalahan  tapal  batas adalah  melakukan  pertemuan  dengan  RDTL pada  tahun  2013,  akan  tetapi  pertemuan yang dilakukan untuk merundingkan penyelesaian  tapal  batas  di  wilayah Kabupaten  Belu.  Sedangkan  pertemuan untuk  membahas  tapal  batas  di  Kabupaten TTU  masih  mengalami  kendala.  Negosiasi dan  mediasi  terus  diupayakan  untuk menuntaskan permasalahan tapal batas yang belum  teselesaikan.  Namun  pertemuan- pertemuan yang dilakukan untuk menentukan  batas  wilayah  yang  juga merupakan tanah ulayat belum menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh penduduk kedua negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman  dalam  menentukan  batas wilayah antara kedua belah pihak. Penduduk Haumeni  Ana  menyebutkan  bahwa  batas wilayah  seharusnya  berada  jauh  di  bagian sungai dan juga pepohonan di sekitar bukit- bukit.  Penduduk  Haumeni  Ana  juga menyebutkan  bahwa  batas  mengalami perubahan karena adanya pertukaran tanah secara adat baik dalam peperangan ataupun perkawinan  antara  mereka  pada  masa
lampau.  Oleh  karena  itu  penentuan  batas yang  dilakukan  pemerintah  seharusnya sesuai dengan kesepakatan adat yang terjadi antara  penduduk  kedua  negara.  Hal  ini sebagaimana  dikemukakan  oleh  Correia (2015:10)  dalam  penelitiannya  bahwa kendala  yang  terjadi  lebih  ke  faktor  non teknisnya,  yaitu  mengenai  batas  wilayah yang  berupa  pegunungan,  sungai  dan masalah  masyarakat  yang  ada  di  wilayah perbatasan.  Disamping  itu,  aparat  yang  ada di  perbatasan  terus  melakukan  himbauan agar  penduduk  menghindari  tindakan- tindakan yang dapat memicu konflik dengan penduduk RDTL.
Berbeda  dengan  kondisi  di  Kecamatan Bikomi Nilulat yang belum menemukan titik temu  dalam  permasalahan  tapal  batas,  di Kecamatan Naibenu Kampung Nelu, penyelesaian  tapal  batas  telah  memperoleh kesepakatan melalui pertemuan dengan para tokoh  adat  dari  Kabupaten  TTU  maupun Distrik  Oecusse  yang  dilakukan  di  RDTL. Berdasarkan pertemuan tersebut pihak RDTL mengakui pelanggaran tapal batas pilar yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kedua pihak telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut  yang ditandai  dengan  melakukan  upacara  adat dengan  melibatkan  pemerintah  daerah maupun pusat. Namun belum ada koordinasi lebih  lanjut  dengan  pemerintah  mengenai pertemuan untuk melegalkan hasil kesepakatan  adat  yang  telah dilakukan  oleh para tokoh adat di Desa Nelu dengan tokoh adat dari distrik Oecusse.

## 3.2.3. Pencurian dan Perlintasan Ternak
Untuk menghindari terjadi konflik dengan penduduk  RDTL  pihak  kecamatan  membuat kesepakatan  dengan  melibatkan  perangkat desa,  aparat  keamanan.  Kesepakatan  yang dibuat  dengan  memperhatikan  bahwa penduduk  kedua  negara  masih  memiliki hubungan kekerabatan, sehingga dikeluarkan  kesepakatan  adat  yang  harus ditaati  penduduk  kedua  negara.  Upaya
tersebut ditempuh oleh perangkat kecamatan di kabupaten TTU untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua pihak  yang  berselisih.  Kedua  belah  pihak menyadari  akan  adanya  situasi  konflik diantara  mereka  dan  menyadari  pula perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan,  kejujuran  antarpihak  yang bertikai (Setiadi  dan  Kolip,  2013:387).  Pihak kecamatan  melakukan  pertemuan  dengan melibatkan  perangkat  di  kecamatan,  desa, tokoh adat, aparat dan perwakilan penduduk.
Dalam  pertemuan  tersebut  dihasilkan sebuah kesepakatan adat yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengaturan konflik efektif ketika ada suatu aturan main yang disepakati dan ditaati bersama, sebab aturan permainan itu akan menjamin kelangsungan hidup  kelompok-kelompok  yang  berkonflik (Setiadi dan Kolip, 2013:387). Masing-masing pihak terikat dalam kesepakatan adat untuk tidak melakukan pemotongan hewan secara sepihak.  Jika  ada  ternak  yang  melintas  ke negara tetangga, maka ternak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya Kesepakatan adat yang dibuat cukup efektif menekan  jumlah permasalahan  yang  timbul akibat perlintasan ternak di perbatasan TTU. Meskipun  demikian,  pihak  kecamatan  juga tidak  menjamin  kesepakatan  ini  akan  terus berlangsung, sebab himbauan yang disampaikan  bukanlah  ketentuan  yang mengikat  bagi  semua  penduduk  di  Desa Banain.
Disamping itu, penduduk dihimbau untuk tidak melakukan tindakan menangkapan dan pemotongan  ternak  secara  sepihak  apabila ternak  melintas  ke  wilayah  masing-masing negara.  Pemotongan  hewan  ini  merupakan kebiasaan  yang  lazim  dilakukan  bila mendapati hewan ternak peliharaan merusak  lahan  pertanian  penduduk.  Akan tetapi  untuk  menjaga  kondisi  di  perbatasan tetap  kondusif,  pemerintah  kecamatan menghimbau  agar  tindakan  ini  tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang.

## 4. KESIMPULAN
Potensi  konflik  yang  terindentifikasi  di wilayah perbatasan darat RI-RDTL khususnya di  Kabupaten  TTU  yaitu  permasalahan aktivitas perdagangan ilegal, tapal batas dan tanah ulayat, serta pencurian dan perlintasan ternak. Potensi konflik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh faktor  ekonomi  dan  kebutuhan  yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah  perbatasan.  Pada  permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan  oleh  faktor  perubahan  sosial antara  penduduk  RI  dengan  RDTL,  identitas yang  terancam  dan  faktor  ekonomi.  Pada permasalahan  pencurian  dan  perlintasan ternak,  faktor  penyebab  munculnya potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk,  adanya  prasangka  sosial  dan faktor struktural kurangnya peran pemerintah  dalam  menjaga  keamanan  di perbatasan.  Upaya  pengelolaan  potensi konflik  dalam  terhadap  permasalahan- aktivitas perdagangan ilegal yaitu
pemerintah yang berada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan aparat perbatasan  telah  berupaya  memberikan sosialisasi  dan  himbauan  kepada  penduduk lokal  agar  tidak  melakukan  aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan  negara  di  perbatasan.  Upaya dilakukan  dalam  permasalahan  tapal  batas dan  tanah  ulayat  adalah  dengan  cara sosialisasi,  negosiasi  antara  pemerintah pusat  dan  juga  membuat  kesepakatan  adat antara pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  dalam permasalahan  perlintasan  ternak  adalah membuat kesepakatan adat.
Penelitian  ini  hanya  terfokus  untuk melakukan identifikasi awal terhadap sejumlah  masalah  di  wilayah  perbatasan yang  berpotensi  menimbulkan  konflik, sehingga  analisis  yang  dilakukan  tidak mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian  lebih  lanjut  yang  lebih  spesifik pada  masing-masing  permasalahan  yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

## REFERENCES
Bere,  Sigiranus  M.  2016.  6  Titik  di  Perbatasan  RI  dan  Timor  Leste  Berpotensi  Picu  Konflik. Tersedia
di: https://nasional.kompas.com/read/2016/09/24/17592861/6.titik.di.perbatasan.ri.da n.timor.leste.berpotensi.picu.konflik. [diakses 30 Maret 2018]
Correia,  Glorry  M.  2015.  Upaya  Pemerintah  Republica  Democratica  De  Timor  Leste  dan Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  Menyelesaikan  Batas  Wilayah,  Khususnya Wilayah yang Berbatasan Langsung dengan Distrik Oecusse yang Merupakan Wilayah Enclave. Diunduh di: http://e-journal.uajy.ac.id/9172/. Tanggal 17 Januari 2018.
Hernawan,  Wawan.  2017.  Prasangka  Sosial  dalam  Pluralitas  Keberagaman  di  Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Jurnal Sosiohumaniora, 19, (1): 77-85
Jamil,  M.  Mukhsin,  dkk.  2007.  Mengelola  Konflik  Membangun  Damai:  Teori,  Strategi  dan Implementasi Resolusi Konflik. Semarang: Walisongo Mediator Center.
Mardianto,  dkk.  2000.  Penggunaan  Manajemen  Konflik  Ditinjau  dari  Status  Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal Psikologi, (2): 111-119
Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Pusvitasary, Vivi. 2017. Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia – Timor Leste. Jurnal Westphalia, 16, (1): 115-130
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Priyanto,  Dwi  dan  Kusuma  Dwiyanto.  2014.  Pengembangan  Pertanian  Wilayah  Perbatasan Nusa  Tenggara  Timur  dan  Republik  Demokrasi  Timor  Leste.  Jurnal  Pengembangan Inovasi Pertanian, 7, (4): 207-220
Pruit dan Rubin, 2011. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Septarina, Muthia. 2014. Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia. Jurnal Al’ Adl, VI, (11): 1 -8
Setiadi  dan  Kolip.  2013.  Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala  Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Soerjono, Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumartias, Suwandi dan Agus Rahmat. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial.
Jurnal Penelitian Komunikasi, 16, (1): 13-20
Suparlan,  Parsudi.  2006.  Konflik  Sosial  dan  Alternatif  Pemecahannya.  Jurnal  Antropologi Indonesia, 30, (2): 138-150
Sutaryo,  dkk.  2015.  Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai-nilai  Pancasila: Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Kawasan  Terluar,  Terdepan,  dan  Tertinggal (3T).Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
Wirawan.  2010.  Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian.  Jakarta:
Salemba Humanika.