Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 229-241 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2973

## STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN DANA WAKAF DI KSPPS BMT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Siti Achiria
Ekonomi Islam FIAI UII Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Email: siti.achiria@uii.ac.id

## Unggul Priyadi
Ilmu Ekonomi FE UII
Jl. Prawiro Kuat, Condongcatur, Yogyakarta
Email: unggul.priyadi@uii.ac.id Submit : 16 Agustus 2019 Diterima   : 31 Oktober 2019 Revisi : 14 Oktober Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa pengelolaan wakaf  dilakukan  oleh  nadzir,  baik  perorangan,  organisasi,  maupun  badan  hukum.  Salah satu lembaga keuangan  Islam  yang dapat mengelola dana wakaf adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wat Tamwil (KSPPS BMT) dengan perannya dalam fungsi sosial (māl). Meskipun beberapa KSPPS BMT telah mengelola dana wakaf, namun  pada  tataran  realita  belum  semuanya  terdaftar  di  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) Pusat,  padahal  ijin  sebagai  nadzir  wajib  dimiliki  oleh  pengelola  wakaf.  Penelitian  ini bertujuan untuk: 1) Menemukan perbedaan dan persamaan antara KSPPS BMT pengelola dana  wakaf  yang  sudah  terdaftar  dan  belum  terdaftar  di  BWI  Pusat;  2)  Mendeskripsikan dan  menggambarkan  implikasi  atas  perbedaannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang mencakup KSPPS BMT pengelola wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara  umum,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  perbedaan  ditemukan  pada  aspek legalitas,  laporan  pengelolaan  dana  wakaf,  serta  pada  aspek  pembinaan  oleh  BWI  Pusat. Sementara,  ketiga  perbedaan  tersebut  bersifat  mendasar  bagi  sebuah  lembaga  pengelola dana  wakaf.  Adapun  persamaan  dapat  ditemukan  pada  beberapa  aspek,  meliputi penghimpunan,  pemberdayaan,  dan  pentasyarufan  dana  wakaf.  Perbedaan  KSPPS  BMT pengelola wakaf yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat berimplikasi pada beberapa pihak, di antaranya BWI Pusat, KSPPS BMT, maupun wakif.
Kata Kunci : Pengelolaan  dana  wakaf,  Nadzir,  KSPPS  BMT,  Komparasi  Pengelolaan Wakaf, Yogyakarta

## Abstract
In  a  provision  of  Law  No.  41  of  2004  concerning Waqf ,  it  is  mentioned  that  the management  of waqf is  performed  by nadzir ,  whether  individual,  organization,  or  legal entity. One of Islamic financial institutions that can manage waqf is KSPPS BMT with its role in social function ( al-māl ). Although some KSPPS BMTs have managed waqf fund, in reality, not all of them are registered in Indonesian Waqf Agency (BWI). In fact, license as nadzir is  mandatory  for  whoever  managing waqf .  This  study  aimed  to:  1)  Revealing  the
differences  and similarities of KSPPS BMT registered and not  registered  in  BWI Center; 2)  Describing  the  implications  of  the  differences.  This  study  was  conducted  using  a qualitative  method  that  involved  KSPPS  BMT waqf fund  managers  in  Special  Region  of Yogyakarta  and  concludes  that  the  differences  are  found  in  terms  of  legality,  reports  of waqf fund management and supervision by the BWI which is the fundamental for all waqf manager  institutions.  In  addition,  the  similarities  could  be  found  in  the  collection, empowerment,  and  distribution  of waqf fund.  The  differences  between  KSPPS  BMTs registered  and  not  registered  in  BWI  have  implications  on  some  parties,  including  BWI, KSPPS BMT, and wāqif (person performing waqf ).
Keywords : Waqf  fund  management,  Nadzir,  KSPPS  BMT,  waqf  management comparisons, Yogyakarta

## A. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  salah satu masalah penting yang dihadapi oleh bangsa  Indonesia  hingga  saat  ini. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  pada  Bulan  Maret  2018  jumlah penduduk  miskin  (penduduk  dengan pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di bawah  Garis  Kemiskinan)  di  lndonesia mencapai  25,95  juta  orang  atau  sebesar 9,82%  dari  jumlah  total  penduduk Indonesia 1 Dalam  ajaran  agama  Islam, upaya  menangani  masalah  kemiskinan dapat  dilakukan  dengan  pendistribusian harta  yakni melalui  zakat, infak,
sedekah, maupun wakaf. Pendistribusian harta  yang  berasal  dari  wakaf  harus diproduktifkan atau diberdayakan terlebih  dahulu  hingga  menghasilkan manfaat yang dapat ditasyarufkan.
Pendistribusian harta ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 261:
ِلَثَمَك  ِهَّللٱ  ِليِبَس يِف  ۡمُهَل ََٰو ۡمَأ  َنوُقِفنُي  َنيِذَّلٱ  ُلَثَّم ٖٖۗةَّبَح ُةَئْاِ م  ٖةَلُب ۢنُس  ِ لُك يِف  َلِباَنَس  َعۡبَس  ۡتَتَبۢنَأ ٍةَّبَح ٌميِلَع  ٌعِس ََٰو  ُهَّللٱ َو  ُُۚءٓاَشَي  نَمِل  ُفِع ََٰضُي  ُهَّللٱ َو
:ةرقبلا( 162 ) Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang  dikeluarkan  oleh)  orang- orang yang
menafkahkan hartanya  di  jalan  Allah  adalah serupa  dengan  sebutir  benih yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,
pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.
Allah melipat
gandakan (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia kehendaki.  Dan  Allah  Maha
Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha Mengetahui.”
Saat  ini  potensi  wakaf  dalam mengurangi angka kemiskinan sangatlah besar.  Berdasarkan  data  dari  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  Pusat,  potensi wakaf  di  Indonesia  mencapai  Rp  180 triliun.  Sementara  total  penghimpunan dana  wakaf  baru  mencapai  Rp  400 miliar  atau  sebesar  0,  22  %. 2 Artinya bahwa  terdapat  gap  yang  besar  antara potensi  dengan  total  dana  wakaf  yang berhasil dihimpun. Hal tersebut menunjukkan kurang optimalnya penghimpunan dana wakaf yang dilakukan. Optimalisasi penghimpunan dana wakaf  dapat  dilakukan  dengan  bantuan lembaga keuangan syariah yakni melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah  Baitul  Māl  wat Tamwil  (KSPPS  BMT).  Hal  ini  karena
KSPPS  BMT  bukan  hanya  lembaga yang  berorientasi  pada  bisnis,  namun juga  berperan  sebagai  lembaga  sosial yang  bertugas  mengumpulkan  zakat, infak,  sedekah,  wakaf  dan  dana-dana sosial  lainnya,  serta  menyalurkannya kepada  golongan  yang  paling  berhak menurut ketentuan asnabiah. 3
KSPPS  BMT  yang  berperan sebagai  nadzir,  seharusnya  terdaftar  di BWI  Pusat  yang  merupakan  lembaga independen  yang  bertugas  mengelola aset  wakaf  seluruh  Indonesia.  Saat  ini terdapat  beberapa  KSPPS  BMT  yang mengelola  wakaf  di  Provinsi  DI. Yogyakarta.  Menurut  data  Puskopsyah Yogyakarta, jumlah KSPPS BMT di DI. Yogyakarta secara keseluruhan sebanyak  91  unit.  Dari  jumlah  tersebut hanya  11  unit  yang  sudah  terdaftar  di BWI  Pusat.  Artinya  bahwa  12,  1  % KSPPS  BMT  di  DI.  Yogyakarta  sudah terdaftar  di  BWI  Pusat  dan  87,  9  % KSPPS  BMT  belum  terdaftar  di  BWI Pusat. 4
Adanya  beberapa  KSPPS  BMT yang  belum  terdaftar  di  BWI  Pusat dimungkinkan akan menimbulkan beberapa  perbedaan  dalam  pengelolaan dana  wakaf  di  samping  persamaan  yang ada. Hal demikian menarik untuk diteliti mengingat  dana  wakaf  adalah  milik umat dan diharapkan memberikan dampak  positif  bagi  kesejahteraan  umat tanpa  adanya  ketidakselarasan  dengan aturan  yang  ada.  Oleh  karena  itu, permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan dana wakaf di KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di  BWI.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu menemukan dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan antara KSPPS BMT  pengelola  wakaf  yang  sudah terdaftar  dan  yang  belum  terdaftar  di BWI  Pusat, serta mendeskripsikan implikasi atas perbedaan tersebut.
B. Tinjauan  Umum  Baitul  Māl wat Tamwil (BMT)
BMT merupakan lembaga
keuangan yang operasionalnya berdasarkan  prinsip  syariah  dengan menggabungkan  konsep baitul  māl dan baitut  tamwil . 5 Secara  harfiah, baitul
māl artinya  rumah  dana  yang  berfungsi untuk
mengumpulkan dan mentasyarufkan  dana  sosial.  Sedangkan baitut  tamwil artinya  rumah  usaha  yang berfungsi  sebagai  lembaga  bisnis  yang bermotif bisnis. Dengan demikian baitul māl  wat  tamwil adalah  lembaga  atau organisasi  yang  berorientasi  sosial  dan bisnis. 6
Pada tataran hukum di Indonesia, badan hukum yang sangat memungkinkan  untuk  BMT  adalah koperasi, 7 sehingga Undang-Undang yang  melandasi  BMT  adalah  Undang- Undang  No.  25  tahun  1992  tentang Perkoperasian.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  No.  11  tahun  2018  tentang
Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,  maka  badan  hukum  BMT yaitu  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS).  KSPPS adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha berupa simpan,  pinjam,  dan  pembiayaan  sesuai prinsip  syariah,  termasuk  mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Dengan  demikian  KSPPS  BMT pada  dasarnya  memiliki  dua  fungsi utama  yang  diturunkan  dari  pengertian BMT. Fungsi utama tersebut yaitu baitul māl berfungsi  sebagai  mediator  antara agniya selaku shohibul  māl dengan dhuafa  selaku mudhorib ,  dan baitut tamwil berfungsi  sebagai mediator antara  pihak  yang  kelebihan  dana dengan pihak yang kekurangan dana. 8
KSPPS BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola  harta  ( māl )  wajib  melakukan penghimpunan, pemberdayaan, dan pentasyarufan dana sosial ( māl ), termasuk  salah  satunya  adalah  dana wakaf.  Hal  tersebut  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi  Pasal  27,  yang  menyatakan bahwa KSPPS menyelenggarakan
kegiatan  pengelolaan māl dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat  di  bidang sosial  dan  ekonomi.  Kegiatan  māl dilakukan  melalui  penghimpunan  dan pengelolaan  dana  sosial  serta  wajib dilaporkan  dalam  laporan  sumber  dan penggunaannya yang terpisah dari laporan kegiatan usaha koperasi.
Namun,  KSPPS  BMT  sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum  tidak dapat  serta  merta melakukan  aktivitas  pengelolaan  dana wakaf.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 ayat 1, menyatakan bahwa nadzir yang badan hukum  wajib  didaftarkan  pada  Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.  Sehingga  KSPPS  BMT  yang mengelola wakaf wajib terdaftar sebagai nadzir  di  BWI  agar  dalam  pengelolaan wakaf dapat terlaksana secara profesional dan berintegritas.

## C. Tinjauan Umum Dana Wakaf
Wakaf  berasal  dari  Bahasa  Arab “ Waqafa ”. Kata al-waqf artinya menahan; menahan harta untuk diwakafkan;  tidak  dipindahmilikkan. 9
Wakaf  merupakan  sumber  dana  umat yang
perlu dikembangkan, didayagunakan,  dan  dikelola  secara profesional  dalam  rangka  mengentaskan kemiskinan  dan  mensejahterakan  umat. Sehingga  perlu  kemitraan  dari  Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh
masyarakat  dan Badan Perwakafan  yang dibentuk  oleh  Pemerintah. 10 Landasan hukum  wakaf  terdapat  dalam  Alquran Surat Ali Imran ayat (3) ayat 92: ْاوُلاَنَت نَل ٱ َّرِبۡل ُت اَّمِم ْاوُقِفنُت  َٰىَّتَح َُۚنووب ِحِ َّنِإَف  ٖء ۡيَش نِم ْاوُقِفنُت اَم َو ٱ َهَّلل ِهِبۦ ٞميِلَع
Artinya:  “Kamu  sekali-kali  tidak sampai  kepada  kebajikan  (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja
yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Selain  ayat  di  atas,  wakaf  juga didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  Abu Hurairah r.a., yang artinya: “Sesungguhnya  Nabi  Muhammad  SAW
bersabda, Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya,  kecuali  tiga  perkara:  sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”
Hadis tersebut meriwayatkan bahwa salah satu yang termasuk sedekah jariyah  adalah  wakaf.  Agar  menjadi sedekah jariyah bagi wakif, maka wakaf perlu  diberdayakan  terlebih  dahulu sehingga menghasilkan manfaat (keuntungan) yang berulang. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan secara  berulang  pula  untuk  kepentingan umum  dalam  jangka  panjang.  Dengan demikian,  manfaat  wakaf  dari  wakif  ini masih terus mengalir, sehingga berwakaf menjadi  amal  jariyah  bagi  wakif, meskipun keadaan wakif telah
meninggal dunia. 11
Melihat  manfaat  yang  sangat besar dari wakaf, maka perlu ada aturan terkait  pengelolaan  wakaf  agar  dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan  umat.  Pemerintah  telah membuat  regulasi  terkait  dengan  wakaf sebagai  wujud  dari  upaya  pemerintah untuk  memajukan  dan  mengembangkan perwakafan  nasional  secara  sistematis, konsisten, dan efektif, diantaranya:
1. Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Peraturan  Menteri  Agama  No.  4 Tahun  2009  tentang  Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Peraturan  Menteri  Agama  Republik
Indonesia  tentang  Penetapan  Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf Uang; 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  No. DJ.II/420  Tahun  2009  tentang Model  Bentuk  dan  Spesifikasi
Formulir Wakaf Uang.
Selain membuat beberapa
regulasi  di  atas,  Pemerintah  juga membentuk  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)  sebagai  lembaga  independen yang bertugas mengelola dan mengembangkan  perwakafan  nasional dan internasional. Adanya BWI diarahkan agar mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi atas harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah
dan meningkatkan kesejahteraan umat.
Wakaf dalam praktiknya terdapat beberapa  rukun  dan  syarat  yang  harus dipenuhi. Rukun wakaf terdiri dari orang yang  berwakaf  ( wāqif ),  benda  yang diwakafkan ( mauqūf ), orang yang menerima manfaat wakaf ( mauqūf ‘alaih ),  dan  ikrar  wakaf  ( sīghah ).
Adapun  syarat  wakaf  melekat  pada setiap rukun wakaf, diantaranya: 12
1. Syarat wāqif , yakni memiliki secara penuh harta itu, berakal, baligh, dan mampu  bertindak  secara  hukum ( rasyid ).
2. Syarat mauqūf ,  yakni  harta  yang diwakafkan tidak sah dipindahmilikkan, diketahui
kadarnya,  dimiliki  oleh  wakif,  dan berdiri  sendiri  artinya tidak melekat kepada  harta  lain  ( mufarrazan atau ghaira shai’ ).
3. Syarat mauqūf alaih ,  yaitu  pertama, tertentu  ( mu’ayyan )  artinya  jelas dan  tidak  boleh  dirubah.  Kedua,
tidak  tertentu  ( ghaira  mu’ayyan ) artinya  tidak  ditentukan  secara terperinci.
4. Syarat sighah ,  yakni  ucapan  harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya ( ta’bid ), dapat  direalisasikan  segera  ( tanjiz ), bersifat  pasti,  dan  tidak  diikuti  oleh syarat yang membatalkan.
Berkaitan dengan al-mauqūf (harta  benda  wakaf)  juga  diatur  dalam Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  Pasal  16,  bahwa  harta benda  wakaf  terdiri  dari  benda  tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tak bergerak  meliputi  hak  atas  tanah, bangunan,  tanaman,  hak  milik  atas satuan  rumah  susun,  dan  benda  tidak bergerak  lain  sesuai  dengan  syariah  dan perturan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak  meliputi  uang,  logam  mulia, surat  berharga,  kendaraan,  hak  atas kekayaan  intelektual,  hak  sewa,  dan benda  bergerak  lain  sesuai  dengan syariah dan peraturan yang berlaku.
Dari  pengertian  harta  benda wakaf  di  atas,  maka  dana  wakaf  adalah wakaf  yang  dilakukan  oleh  seseorang, kelompok  orang,  lembaga  atau  badan hukum dalam bentuk uang. 13

## D. Pengelolaan Dana Wakaf
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertugas  menghimpun  wakaf  adalah nadzir.  Nadzir  dibagi  menjadi  3  (tiga) yaitu  nadzir  individu,  nadzir  organisasi, dan nadzir berbadan hukum. Penghimpunan merupakan suatu kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh nadzir individu, organisasi, maupun badan hukum melalui proses mempengaruhi masyarakat  atau  calon  wakif  agar  mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan.
Dana wakaf tidak dapat langsung ditasyarufkan,  sebab  nominal  dari  dana
wakaf  tidak  boleh  berkurang. 14 Oleh karenanya  dana  wakaf  yang  telah terhimpun mestinya diberdayakan terlebih  dahulu  sehingga  hasilnya  dapat ditasyarufkan.  Dalam  hal  ini,  nadzir bertugas  untuk  menginvestasikan  dana wakaf  sesuai  syariah  dan  menjamin bahwa  nilai  nominal  dana  wakaf  yang diinvestasikan  tidak  berkurang.    Dana wakaf  perlu  dikelola  dan  diberdayakan dengan  manajemen  yang  baik  dan modern  agar  potensi  wakaf  dapat dimaksimalkan. 15
Pemberdayaan  dana  wakaf  oleh nadzir  mengacu  pada  Peraturan  BWI No.  1  Tahun  2009  Pasal  10  bahwa investasi  dana  wakaf  ditujukan  untuk proyek-proyek produktif bagi
kemaslahatan  umat  melalui  investasi secara  langsung  dan  tidak  langsung.
Investasi secara langsung adalah investasi  pada  proyek-proyek  yang dikelola oleh nadzir. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan
dan menguntungkan,  seperti  bank  syariah, Baitul Māl wat Tamwil (BMT), koperasi yang  menjalankan  usahanya  sesuai syariah,  serta  lembaga  keuangan  syariah lain.
Berdasarkan  peraturan  tersebut, maka  nadzir  dapat  bekerja  sama  dengan lembaga  keuangan  yang  berlandaskan prinsip  syariah  dalam  mengembangkan wakaf  secara  produktif. 16 KSPPS  BMT sebagai  nadzir  dana  wakaf  dapat mengintegrasikan  dana  wakaf  dengan fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi keuangan.  Pola  pengembangan  dana wakaf  yang  dapat  dilakukan  adalah menginvestasikan  dana  wakaf  pada produk  keuangan  KSPPS  BMT.  Dana wakaf  temporer  diinvestasikan  pada produk  berjangka,  sedangkan  dana wakaf  permanen  diinvestasikan  sebagai komponen modal KSPPS BMT. Keuntungan  dari  hasil  investasi  dana
wakaf  dibagi  antara  KSPPS  BMT sebagai nadzir dan mauquf ‘alaih . 17
Hasil  dari  investasi  dana  wakaf dapat  ditasyarufkan  melalui  berbagai program. Namun, pentasyarufannya perlu  diperluas  lebih  dari  sekadar  untuk kegiatan  keagamaan  dan  pendidikan.
Pentasyarufan  wakaf  perlu  diarahkan agar  mampu  memberdayakan  ekonomi umat.  Oleh karenanya, pencapaian tujuan  wakaf  memerlukan  manajemen pengelolaan  yang  baik  sehingga  perlu ada pembinaan terkait manajemen kenadziran. 18

## E. Perbedaan  KSPPS  BMT  yang Sudah  dan  Belum  Terdaftar  di BWI Pusat
Perbedaan  antara  KSPPS  BMT pengelola  dana  wakaf  yang  sudah terdaftar  dengan  yang  belum  terdaftar sebagai  nadzir  di  BWI  Pusat  terletak pada  aspek  legalitas,  aspek  laporan pengelolaan  dana  wakaf,  dan  aspek pembinaan oleh BWI.
1. Aspek Legalitas (Perizinan)
Terdapat  ketentuan  bagi  nadzir dalam  mengelola  wakaf,  yaitu  legalitas sebagai nadzir dari BWI Pusat. Legalitas merupakan  hal  paling  mendasar  yang wajib  dimiliki  oleh  setiap  nadzir,  baik nadzir  individu,  organisasi,  maupun nadzir  badan  hukum.  Demikian  pula, bagi  KSPPS  BMT  sebagai  nadzir pengelola dana wakaf. 19
Ketentuan  di  atas  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  yang menyatakan  bahwa  lembaga  pengelola wakaf  berbadan  hukum  wajib  terdaftar di  BWI.  Oleh  karenanya,  KSPPS  BMT sebagai  lembaga  yang  berbadan  hukum dan  mengelola  dana  wakaf,  wajib terdaftar  di  BWI  Pusat.  Hal  tersebut dapat  ditunjukkan  dengan  kepemilikan sertifikat sebagai nadzir wakaf. 20
Dengan  demikian,  KSPPS  BMT yang  sudah  terdaftar  di  BWI  Pusat memiliki izin yang sah untuk  mengelola dana wakaf. 21 Dengan kata lain, pengelolaan  dana  wakaf  yang  dilakukan telah  legal  secara  hukum.  Sebaliknya, KSPPS  BMT  pengelola  dana  wakaf yang belum terdaftar di BWI Pusat pada dasarnya  tidak  memiliki  izin  yang  sah untuk  mengelola  dana  wakaf.  Hal  ini dapat  dikategorikan  dalam  pelanggaran, karena  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22
2. Aspek  Laporan  Pengelolaan  Dana Wakaf Laporan pengelolaan dana  wakaf oleh  nadzir  diperlukan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas  pengelolaan dana  wakaf.  Hal  ini  mengingat  dana wakaf  adalah  dana  milik  umat  yang nilainya tidak boleh berkurang.
Sebagaimana dalam Hadis berikut:
“Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar bahwa Umar bin Khatab memperoleh  tanah  (kebun)  di Khaibar;  lalu  ia  datang  kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut.  Ia  berkata,  Wahai
Rasulullah!  Saya  memperoleh tanah  di  Khaibar,  yang  belum pernah  saya  dapatkan  harta yang  lebih  baik  bagiku  melebihi tanah  itu.  Apa  perintah  Engkau (kepadaku)  mengenainya?  Rasul Menjawab, Jika mau kamu tahan pokoknya  dan  kamu  sedekahkan hasilnya”. (HR. Bukhari) “Ibnu  Umar  melanjutkan,  Umar bin Khatab menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan)  bahwa  tanah  itu tidak  dijual,  tidak  dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan  hasilnya  kepada fakir-miskin, kerabat, hamba sahaya,  fi  sabilillah,  ibnu  sabil, dan  tamu.  Tidak  berdosa  atas orang mengelolanya untuk
memakan hasil tanah itu sewajarnya, dan memberi makan kepada orang lain, tanpa menjadikannya sebagai hak milik.” (HR. Bukhari)
Berdasarkan Hadis di atas, bahwa harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya. Dalam rangka menjaga  nilai  dari  dana  wakaf,  maka dana  wakaf  harus  diinvestasikan  atau diproduktifkan  terlebih  dahulu.  Hasil dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk  hal-hal  yang  bemanfaat  seperti untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat  maupun  untuk  keperluan sosial. 23
Hadis di atas juga mengindikasikan  bahwa  nadzir  harus amanah  dalam  mengelola  wakaf  demi kemaslahatan  umat.  Hal  ini  sejalan dengan  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  pasal  11,  bahwa KSPPS  BMT  pengelola  wakaf  yang sudah  terdaftar  sebagai  nadzir  di  BWI memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf, mengelola  dan  mengembangkan  harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi,  dan  peruntukannya,  mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada Badan Wakaf Indonesia.
KSPPS BMT yang sudah terdaftar  di  BWI  Pusat  memiliki  tugas untuk menyampaikan laporan pengelolaan  dana  wakaf  kepada  BWI. 24
Penyampaian  laporan  pengelolaan  dana wakaf  ini  merupakan  salah  satu  bentuk upaya KSPPS BMT sebagai nadzir yang amanah  dalam  mengelola  dana  wakaf. Sebaliknya,  KSPPS  BMT  yang  belum terdaftar  di  BWI  Pusat  tidak  memiliki tugas  untuk  menyampaikan  laporan pengelolaan dana wakaf kepada BWI.
3. Aspek Pembinaan oleh BWI Pembentukan BWI pada dasarnya  bukan  untuk  mengambil  alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nadzir. Kehadiran BWI justru untuk
memberikan  pembinaan  kepada  nadzir agar  aset  wakaf  dapat  dikelola  dengan lebih baik dan lebih produktif. 25
Sehingga  wakaf  dapat  memberikan manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.
Dalam  mengelola  dana  wakaf, KSPPS BMT selaku nadzir memperoleh pembinaan dari BWI. Hal tersebut diatur dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun
2004 pasal 13, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir
memperoleh  pembinaan  dari  Menteri dan  BWI.  Namun,  tidak  semua  KSPPS BMT dapat memperoleh pembinaan dari BWI.  Pada  pasal  14  ayat  (1),  bahwa dalam  rangka  pembinaan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  13,  nadzir  harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
Dengan  demikian,  KSPPS  BMT yang sudah terdaftar di BWI Pusat dapat memperoleh  pembinaan  dari  BWI. Sebaliknya  KSPPS  BMT  yang  belum terdaftar  tidak  memperoleh  pembinaan dari BWI.

## F. Persamaan  Pengelolaan  Dana
Wakaf  di  KSPPS  BMT  yang Terdaftar dan Belum

## Terdaftar di BWI Pusat
Pengelolaan  dana  wakaf  pada KSPPS  BMT  yang  sudah  terdaftar  dan belum  terdaftar  di  BWI  Pusat  memiliki beberapa  persamaan  yang  meliputi penghimpunan, pemberdayaan, dan pentasyarufan.
1. Penghimpunan Dana Wakaf Dalam menghimpun dana wakaf,
KSPPS  BMT  melakukan  promosi,  baik secara  langsung  ( direct  promotion ) maupun tidak langsung ( indirect promotion ).  Promosi  secara  langsung dilakukan  melalui:  1)  Sosialisasi  wakaf pada  acara  Rapat  Akhir  Tahun  (RAT);
2)  Sosialisasi  pada  kegiatan  pengajian rutin  yang  diselenggarakan  oleh  KSPPS BMT;  3)  Menawarkan  wakaf  kepada anggota pada saat mengajukan pembiayaan; 4) Menginstruksikan setiap staf  dan  karyawan  KSPPS  BMT  untuk melakukan  sosialisasi  wakaf  kepada keluarganya;  5)  Metode  “jemput  bola” yaitu  pihak  KSPPS  BMT  mendatangi langsung calon wakif yang akan berwakaf.  Hal  tersebut  salah  satunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi  calon  wakif  dalam  berwakaf. Adapun  promosi  secara  tidak  langsung dilakukan  melalui  leaflet,  spanduk,  dan website KSPPS BMT.
Penghimpunan dana wakaf masih terbatas pada anggota
perseorangan. 26 Dengan kata lain, belum ada  wakaf  yang  dihimpun  dari  suatu instansi  atau  lembaga.  Artinya  bahwa dana  wakaf  yang  dihimpun  masih berasal  dari  wakif  individu  dan  belum ada  penghimpunan  dana  wakaf  yang berasal  dari  wakif  perusahaan  atau instansi.
Harta benda wakaf yang dihimpun yaitu berupa dana wakaf. Pada praktiknya,  KSPPS  BMT  membedakan dana wakaf  yang  dihimpun  menjadi  dua jenis,  yaitu:  1)  Wakaf  uang  adalah  dana wakaf  yang  harus  diberdayakan  terlebih dahulu  sebelum  ditasyarufkan;  dan  2) Wakaf  dengan  uang  adalah  dana  wakaf dengan  ikrar  untuk  pembelian  suatu barang,  sehingga  ketika  dana  wakaf diterima  oleh  nadzir  maka  dana  wakaf tersebut  langsung  dibelikan  barang sesuai  dengan  ikrar  wakaf.  Namun KSPPS  BMT  tidak  menutup  bagi  wakif yang ingin berwakaf dalam bentuk harta benda lain.
KSPPS BMT memiliki
manajemen  yang  terpisah  antara  baitul māl  dan  baitut  tamwil.  Oleh  karena  itu, penghimpunan  dana  wakaf  menjadi tanggung  jawab  manajer  dan  staf  baitul māl,  termasuk  pencatatan  wakif  dan ikrar wakaf. Wakif yang telah
menyerahkan dana wakaf akan menerima sertifikat wakaf.
Persamaan  dalam  penghimpunan dana  wakaf  antara  KSPPS  BMT  yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1: Persamaan Penghimpunan Dana Wakaf di KSPPS BMT DIY yang Sudah dan
Belum Terdaftar di BWI Aspek Penghimpunan Dana Wakaf Penghimpunan Dana Wakaf pada KSPPS BMT
Promosi
- Direct promotion : sosialisasi  pada acara RAT, pengajian  rutin, pembiayaan, jemput bola. - Indirect promotion : leaflet ,  spanduk, website. Asal dana wakaf Wakif perseorangan anggota KSPPS BMT Jenis dana wakaf - Wakaf uang - Wakaf dengan uang Pencatatan wakif dan ikrar wakaf Dilakukan oleh manajer  dan  staf baitul māl Penyerahan sertifikat wakaf Diserahkan  setelah wakif menyerahkan  dana wakaf Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara
2. Pemberdayaan Dana Wakaf Dana  wakaf  yaitu  wakaf  berupa uang  yang  telah  dihimpun  oleh  KSPPS BMT  tidak  langsung  ditasyarufkan kepada mauquf ‘alaih . Akan  tetapi  dana
wakaf  diberdayakan  terlebih  dahulu melalui  investasi.  Saat  ini  KSPPS  BMT masih  terfokus  pada  investasi  di  sektor keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  investasi di  sektor  riil  memiliki  risiko  yang  lebih tinggi  daripada  investasi  pada  sektor keuangan.
KSPPS  BMT  menginvestasikan dana wakaf dalam dua produk investasi, yaitu simpanan berjangka dan penyertaan  modal  dalam  bentuk  saham. Pertimbangan  atas  pemilihan  kedua produk  investasi  tersebut  yaitu  bahwa produk simpanan berjangka memberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan  produk  simpanan  lain  yang  ada di KSPPS BMT ataupun di bank syariah. Sedangkan  penyertaan  modal  dalam bentuk  saham  bertujuan  agar  modal usaha KSPPS BMT dapat dominasi oleh dana  wakaf.  Sehingga  prosi  bagi  hasil yang  diterima  dana  wakaf  akan  lebih besar.
Hasil  dari  investasi  dana  wakaf selanjutnya ditasyarufkan melalui beberapa program. KSPPS BMT mentasyarufkan  seluruh  hasil  investasi dana  wakaf  kepada mauqūf  ‘alaih . Artinya  bahwa  KSPPS  BMT  sebagai nadzir  tidak  mengambil  hak  atas  hasil investasi  dana  wakaf,  walaupun  secara hukum  memiliki  hak  sebesar  10%  atas hasil dana wakaf.
Persamaan  pemberdayaan  dana wakaf  oleh  KSPPS  BMT  yang  sudah terdaftar  dan  belum  terdaftar  di  BWI Pusat dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2: Persamaan Pemberdayaan Dana Wakaf di KSPPS BMT DIY yang Sudah dan
Belum Terdaftar di BWI Aspek Pemberdayaan Dana Wakaf Pemberdayaan Dana Wakaf pada KSPPS BMT Cara pemberdayaan Investasi pada sektor keuangan
Produk investasi - Simpanan berjangka - Penyertaan modal dalam bentuk saham Bagi hasil 100% untuk mauquf ‘alaih Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara
3. Pentasyarufan Dana Wakaf Pentasyarufan  dana  wakaf  pada KSPSS BMT dilakukan melalui beberapa  program.  Program-program tersebut meliputi: 1) Program
keagamaan  berupa  pendirian  pondok pesantren  dan  bersih-bersih  masjid;  2) Program  pendidikan  berupa  bimbingan belajar  dan  pemberian  beasiswa;  3) Program  ekonomi  berupa  pemberian modal  usaha;  4)  Program  sosial  berupa bedah  rumah  dan  santunan  orang meninggal;  dan  5)  Program  edukasi lingkungan  berupa  pemberian  tempat sampah.
Program  tersebut  dilaksanakan baik  secara  rutin  maupun  insidental.
Adapun sasaran dari
program penstasyarufan  dana  wakaf  yaitu  fakir miskin,  anak  yatim,  anak  yatim  piatu, dan  masyarakat  umum.  Ketersediaan beberapa  program  pentasyarufan  dana wakaf diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Persamaan pentasyarufan  dana  wakaf  pada  KSPPS BMT yang sudah dan belum terdaftar di BWI dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3: Persamaan Pentasyarufan Dana Wakaf di KSPPS BMT DIY yang Sudah dan
Belum Terdaftar di BWI Aspek Pentasyarufan Dana Wakaf Pentasyarufan Dana Wakaf pada KSPPS BMT Program - Keagamaan: pendirian pondok pesantren, bersih-bersih masjid - Pendidikan: bimbingan belajar, pemberian beasiswa - Ekonomi: pemberian modal usaha - Sosial: bedah rumah,  santunan orang meninggal
- Edukasi lingkungan: pemberian tempat sampah Jangka waktu program Rutin dan insidental Sasaran Fakir  miskin,  anak yatim,  anak  yatim piatu, dan masyarakat umum
Sumber:  Data  diolah  berdasarkan  hasil wawancara

## G. Implikasi
Adanya KSPPS BMT yang tidak memiliki legalitas sebagai nadzir dikhawatirkan  mengelola  dana  wakaf  di luar  sepengetahuan  BWI  yang  pada akhirnya  BWI  tidak  dapat  memantau ataupun melakukan
pengawasan terhadap  pengelolaan  dana  wakaf  pada KSPPS  BMT  tersebut.  Selain  itu, perkembangan  wakaf  di  Indonesia  juga tidak  maksimal,  sebab  BWI  tidak  dapat melaksanakan  tugasnya  secara  baik, khususnya dalam memberikan pembinaan  kepada  nadzir.  Padahal  BWI sebagai  penanggungjawab  perwakafan di  Indonesia,  termasuk  KSPPS  BMT.
Apabila terjadi penyimpangan di lembaga  pengelola  wakaf,  maka  BWI selayaknya  membuat  regulasi  terkait dengan  sanksi  bagi  pengelola  wakaf yang  tidak  memiliki  legalitas,  termasuk
dalam  hal  ini  adalah  KSPPS  BMT pengelola  wakaf  yang  tidak  terdaftar sebagai nadzir di BWI Pusat.
Sanksi  bagi  KSPPS  BMT  yang tidak  mempunyai legalitas sebagai nadzir  dapat  menimbulkan  kerugian, baik  kerugian  meteriil  maupun  non materiil.  KSPPS  BMT  yang  tidak terdaftar  di  BWI  Pusat  juga  tidak mendapatkan  pembinaan  dari  BWI. Pembinaan  dari  BWI  diperlukan  untuk membantu mengatasi permasalahan yang  dihadapi  KSPPS  BMT  dalam mengelola dana wakaf. Apabila permasalahan  yang  muncul  tidak  segera diselesaikan  maka  dapat  menghambat perkembangan  perwakafan,  sehingga wakaf tidak mampu memberikan kontribusi
optimal terhadap kesejahteraan umat. KSPPS BMT yang tidak mempunyai legalitas juga dimungkinkan akan  mempengaruhi  kepercayaan  wakif terhadap  KSPPS  BMT.  Hal  ini  karena KSPPS
BMT tidak melaporkan pengelolaan  dana  wakaf  kepada  BWI.
Padahal  dana  wakaf  merupakan  dana umat  di  mana  dalam  pengelolaannya harus  transparan  dan  dapat  diketahui oleh masyarakat. 27

## H. Penutup
KSPPS BMT yang sudah terdaftar  dan  yang  belum  terdaftar  di BWI  Pusat  memiliki  perbedaan  dan persamaan.  Persamaan  dapat  dilihat pada aspek
penghimpunan,
pemberdayaan, dan pentasyarufan. Adapun  perbedaan  terletak  pada  aspek legalitas,  laporan  pengelolaan  dana wakaf,  dan  pembinaan  oleh  BWI. Perbedaan  yang  muncul  menimbulkan implikasi  bagi  beberapa  pihak,  antara lain: 1) BWI sebagai regulator, pengawas sekaligus pembina para
nadzir; 2) KSPPS BMT sebagai pengelola  dana  wakaf;  3)  masyarakat sebagai wakif dan calon wakif.
Pengelolaan dana wakaf memerlukan  sinergi  diantara  pihak- pihak  terkait,  seperti  BWI,  KSPPS BMT,  dan  wakif.  BWI  selayaknya mampu untuk menerbitkan regulasi yang tepat  agar  pengelolaan  dana  wakaf  di Indonesia jelas dan terintegrasi, khususnya pengelolaan dana wakaf pada KSPPS BMT.
KSPPS  BMT  sebagai  pengelola dana  wakaf  perlu  mengurus  segala perizinan  untuk  mengelola  dana  wakaf berdasarkan  peraturan  yang  berlaku, mematuhi  regulasi  yang  telah  dibuat, dan  aktif  dalam  segala  program  yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui  BWI.  Apabila  dana  wakaf dikelola  dengan  baik,  professional,  dan terintegrasi, maka wakif dapat
menjadikan  berwakaf  sebagai life  style untuk mendorong perkembangan perwakafan di Indonesia.
Catatan Akhir :
1 Admin, “Persentase  Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen,”
bps.go.id, 2018,
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1 483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018- turun-menjadi-9-82-persen.html.
2 Umi  Nur  Fadhilah,  “Potensi  Wakaf Tunai  Capai  Rp  180  Triliun,”  republika.co.id, 2018,  https://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi- wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun.
3 Fadhilah.
4 Wawancara  dengan  Jayani,  Staf BWI DIY, January 9, 2019.
5 Zulkifli  Rusby,  Zulfadli  Hamzah, and Hamzah, “Analisa Permasalahan Baitul Māl Wat  Tamwil  (BMT)  Melalui  Pendekatan Analytical  Network  Process  (ANP),” Jurnal  Al- Hikmah 13, no. 1 (2016): 18–29.
6 Muhammad  Ridwan, Manajemen Baitul  Māl  Wa  Tamwil (Yogyakarta:  UII  Press, 2004).
7 Ridwan.
8 Ridwan.
9 Admin, “Pengertian Wakaf,”
bwi.go.id, 20198, https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/
10 Solikhul  Hadi,  “Pemberdayaan Ekonomi  Melalui  Wakaf,” ZISWAF 4,  no.  2 (2017): 229–44.
11 Siti  Achiria,  “Model  Wakaf Produktif  Pada  Sektor  Jasa  Pendidikan  Di Indonesia”  (Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
12 Admin, “Pengertian Wakaf.”
13 Ahmad  Atabik,  “Manajemen Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Di  Indonesia,”
ZISWAF 1, no. 1 (2014): 82–107.
14 M.  Nur  Rianto  Al  Arif,  “Wakaf Uang  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Program Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia,” Indo- Islamika 2, no. 1 (2012): 17–29.
15 Hadi,  “Pemberdayaan  Ekonomi
Melalui Wakaf.” 16 Akhmad Sirojudin Munir,
“Optimalisasi  Pemberdayaan  Wakaf  Secara Produktif,” Jurnal  Ummul  Qura VI,  no.  2 (2015): 94–109.
17 Gustani  and  Dwi  Aditya  Ernawan, “Wakaf  Tunai  Sebagai  Sumber  Alternatif Permodalan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Di  Indonesia,” Journal  of  Islamic  Economics
Lariba 2, no. 1 (2016): 39–48, https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2.
18 Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia,” Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan 3, no. 1 (2012): 13.
19 Wawancara  dengan  Hadi,  Staf Dinas Koperasi Yogyakarta, January 25, 2019.
20 Wawancara  dengan  Muhammad Farid  Hidayanto,  Staf  BMT  Artha  Amanah, January 31, 2019.
21 Wawancara  dengan  Sutardi,  Staf BMT Bina Insanul Fikri, January 9, 2019.
22 Wawancara  dengan  Bambang  Edi Asmoro,  Ketua  BMT  Artha  Amanah,  January 31, 2019.
23 Wawancara dengan Suyono, Wakif, January 17, 2019.
24 Wawancara  dengan  Arif,  Staf Perhimpunan  BMT  Indonesia  (PBMTI)  DIY, January 22, 2019.
25 Wawancara  dengan  Muhammad, Kepala BWI DIY, January 10, 2019.
26 Hidayanto, interview.
27 Fathurrahman Djamil, “Standarisasi dan  Profesionalisme  Nazhir  di  Indonesia,” bwi.or.id,
2011, https://www.bwi.go.id/553/2011/04/artikel/stand arisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/

## DAFTAR PUSTAKA
Achiria,  Siti.  “Model  Wakaf  Produktif
Pada  Sektor  Jasa  Pendidikan  Di Indonesia.”  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Arif, January 22, 2019. Arif,  M.  Nur  Rianto  Al.  “Wakaf  Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di  Indonesia.” Indo-Islamika 2, no. 1 (2012): 17–29. Atabik, Ahmad. “Manajemen Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Di Indonesia.” ZISWAF 1,  no.  1 (2014): 82–107.
Admin.  “Pengertian  Wakaf.”  bwi.go.id,
2019.  http://bwi.or.id/pengertian- wakaf.html.
Darwanto.  “Wakaf  Sebagai  Alternatif Pendanaan  Penguatan  Ekonomi Masyarakat  Indonesia.” Jurnal
Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi Terapan 3, no. 1 (2012): 13. Djamil,  Fathurrahman.  “Standarisasi  dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia.” bwi.or.id, 2011. https://www.bwi.go.id/553/2011/
04/artikel/standarisasi-dan- profesionalisme-nazhir-di- indonesia/
Gustani,  and  Dwi  Aditya  Ernawan. “Wakaf  Tunai  Sebagai  Sumber Alternatif  Permodalan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  Di Indonesia.” Journal  of  Islamic Economics  Lariba 2,  no.  1 (2016): 39–48. https://doi.org/10.20885/jielariba. vol2.iss2.art2. Hadi, Solikhul. “Pemberdayaan Ekonomi
Melalui Wakaf.” ZISWAF 4, no. 2
(2017): 229–44.
Munir,  Akhmad  Sirojudin.  “Optimalisasi
Pemberdayaan Wakaf Secara

## Produktif.” Jurnal  Ummul  Qura
VI, no. 2 (2015): 94–109. Republika.  “Republika.”  republika.co.id,
2018. https://www.republika.co.id/berita /dunia- islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384 -potensi-wakaf-tunai-capai-rp- 180-triliun. Ridwan,  Muhammad. Manajemen  Baitul Māl  Wa  Tawil .  Yogyakarta:  UII Press, 2004. Rusby,  Zulkifli,  Zulfadli  Hamzah,  and Hamzah.  “Analisa  Permasalahan Baitul  Māl  Wat  Tamwil  (  BMT  ) Melalui  Pendekatan  Analytical Network Process ( ANP ).” Jurnal
Al-Hikmah 13,  no.  1  (2016):  18–
29. Admin.  “Persentase  Penduduk  Miskin Maret  2018  Turun  Menjadi  9,82 Persen.”
bps.go.id, 2018. https://www.bps.go.id/pressreleas e/2018/07/16/1483/persentase- penduduk-miskin-maret-2018- turun-menjadi-9-82-persen.html. Jayani, January 9, 2019. Sutardi, January 9, 2019. Muhammad, January 10, 2019. Suyono, January 17, 2019. Hadi, January 25, 2019. Asmoro, Bambang Edi, January 31, 2019. Hidayanto,  Muhammad  Farid,  January 31, 2019.