Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DI INDONESIA
Oleh:
Frisca Deviyanti Sitorus
Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
devisitorus96@gmail.com

## ABSTRACT
This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach. Legislative approach starting with Analysis Legislative approach starting with Analysis of the Brand License Agreement based on Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications made before a notary who has a role in making authentic deeds in accordance with the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the position of notary who has perfect power in evidence in court. This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.
Keywords: Notary, Agreement, License, Trademark.

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan perundang-undangan  bertitik  tolak  pada Analisis  Pendekatan  perundang-undangan  bertitik tolak pada Analisis Perjanjian Lisensi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  yang dibuat  dihadapan notaris  yang mempunyai peran  dalam  pembuatan  akta  otentik  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  sempurna  di  dalam pembuktian  di  pengadilan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach).
Kata Kunci: Notaris, Perjanjian, Lisensi, Merek.

## A. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pengembangan  HKI  terwujud  dalam  kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  yang bertumpu  pada  pengakuan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  dan  hak  untuk  atau  dalam waktu  tertentu mengeksploitasi komersialisasi  atau menikmati  sendiri kekayaan tersebut. Selama  kurun  waktu  tertentu  orang  lain  hanya  dapat  menikmati  atau  menggunakan  atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya. 1
Terdapat beberapa dari pengaturan bisnis yang mungkin digunakan untuk membawa dari transfer dan komersialisasi HKI. Ada lima jenis utama, menurut Warren J Keegen dalam Widjaya, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional yaitu :
1. Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor;
2. Dengan pemberian lisensi ( licencing );
3. Melakukan franchising (pemberian waralaba);
4. Membentuk perusahaan patungan ( joint ventures );
5. Melakukan  penana  man  modal  langsung  ( foreign  direct  investment )  dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi. 2
Perjanjian  lisensi  merupakan  suatu  jenis  perjanjian  yang  dipergunakan  oleh  para pihak  untuk  mengatur  hubungan  hukum  antara  pemberi  lisensi  dengan  penerima  lisensi. Definisi  dari  perjanjian  lisensi  didalilkan  oleh  Dewi  Astutty  Mochtar,  di  mana  beliau menyatakan bahwa, “Perjanjian lisensi  merupakan hubungan hukum  antara pemilik atau pemberi  teknologi,  dimana  pemilik  teknologi  memindahkan  teknologinya  melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum”. 3 Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu penjualan izin untuk mempergunakan hak paten, teknologi, hak atas merek ataupun hak atas kekayaan intelektual lainnya dari suatu pihak kepada pihak lainnya, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran fee atau royalty dari penerima lisensi. Dapat dikatakan juga
1 Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Persfektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, Adil: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2, Hlm 355.
2 Gunawan Widjaya, (2001), Waralaba , Jakarta: Rajawali Press, hlm.1.
3 Dewi Astutty Mochtar. (2001). “ Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia ”, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. xxi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk memakai penemuan yang dilindungi oleh paten, baik membuat, menggunakan dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut dengan membayar. 4
Pengertian lisensi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 ditentukan bahwa, Lisensi  adalah  Izin  yang  diberikan  oleh  pemilik  Merek  terdaftar  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  secara  tertulis  sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk menggunakan merek terdaftar. 5
Pemberian  lisensi  biasanya  dituangkan  dalam  dalam  bentuk  kontrak 6 atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak ( contract law ) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para  pihak  dalam  suatu  kontrak.  Hukum  kontrak  ( contract  law )  atau  hukum  perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri. 7
Oleh  karena  itu  dalam  pembuatan  penjanjian  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka dibutuhkan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian lisensi merek di Indonesia.
b. Rumusan Masalah
Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ). Pendekatan  perundang-undangan  bertitik  tolak  pada  Analisis  Perjanjian  Lisensi  merek berdasarkan  Undang-Undang Nomor  20 Tahun  2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis
4 I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol 2 No 1, Hlm 1
5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Psl 1 angka 18.
6 Terminologi kontrak maupun perjanjian mempunyai pengartian yang sama.
7 Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Persfektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, Loc Cit , hlm 355-356.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
yang dibuat dihadapan notaris  yang mempunyai  peran dalam pembuatan  akta otentik sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang mempunyai kekuatan sempurna di dalam pembuktian di pengadilan.
Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode Analisa bahan hokum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata- kata  atas  temuan-temuan  pada  undang-undang  maupun  peraturan  yang  ada  dan  tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data. 8

## C. PEMBAHASAN
a. Konsep Dasar Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia
1. Perjanjian Lisensi sebagai cara dalam komersialisasi Merek di Indonesia.
August, dkk mengatakan: Licensing  of intellectual property rights (including patents,  trademarks  and  copyrights,  etc)  is  an  increasingly  common  way  to  create business  opportunities  in  foreign  market .    Menurut  August  di  atas,  Lisensi  dari  hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis  dalam  pasar  luar  negeri. 9 Selanjutnya,  sebuah  lisensi  adalah  suatu  kontrak,  dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda. 10
Ada  beberapa  macam  alasan  bagi  suatu  bisnis  dalam  satu  negara mempertimbangkan lisensi hak kekayaan intelektual khususnya Merek ke perusahaan luar negeri daripada memproduksi  langsung produk atau menyediakan jasa di  negara tujuan.  Kemungkinan  transportasi  oleh  karena  jarak  yang  jauh,  atau  karena  faktor alaminya  barang  yang  bersangkutan  sehingga  pengiriman  melalui  laut  menjadi  tidak bijaksana, atau mungkin budaya dari negara sendiri yang begitu berbeda dengan negara tujuan.  Biasanya  pasar  luar  negeri  mempunyai  hukum  nasionalnya  sendiri  yang membatasi impor barang; melisensikan ke perusahaan luar negeri untuk memproduksi
8 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.
9 Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, (2009), International Business Law: Text, Cases, and Practice , Fifth Edition, London: Pearson Education International, hlm 164.
10 Ibid .
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
produk  dan  mengizinkan  pemilik  untuk  mengumpulkan  royalti  melalui  kontrak  yang dibuat dengan pihak luar negeri serta mengizinkan untuk mengambil keuntungan di atas merek dagang dan goodwill dari pemilik produk. 11 Lisensi Merek berhubungan dengan nilai  ekonomi  yang  melekat  pada  karya  intelektual  dan  melekat  hak  eksklusif  bagi pemiliknya.  Berdasar  hak  tersebut,  pemilik  Merek  dapat  melaksanakan  sendiri  atau melarang  orang  lain  melakukan  eksploitasi  Merek  (guna  memperoleh  nilai  materiil) tanpa  persetujuan  pemiliknya.  Komersialisasi  Merek  merupakan  jalan  untuk mendapatkan nilai materiil tersebut. Caranya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui penjualan aset (ingat bahwa Merek merupakan aset), lisensi, maupun waralaba.  Bagi  pemilik  Merek,  sebelum  melakukan  komersialisasi  sebaiknya memahami hukum perjanjian.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan tuntunan untuk melakukan perjanjian. 12 Menurut pasal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat pokok dalam melakukan perjanjian  yaitu syarat  subyektif dan syarat  obyektif. Syarat subyektif  menunjuk  adanya  kesepakatan  bagi  para  pihak  untuk  mengikatkan  diri, artinya  dalam  suatu  perjanjian  tidak  diperkenankan  adanya  unsur  paksaan,  penipuan maupun kekhilafan. Persyaratan subyektif lainnya adalah adanya kecakapan para pihak untuk  melakukan  perjanjian.  Artinya,  para  pihak  telah  dewasa  serta  tidak  di  bawah pengampuan/perwalian sedangkan mengenai obyek yang diperjanjikan sebagai syarat obyektif meliputi adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat adanya suatu  hal  tertentu  adalah  bahwa  suatu  perjanjian  mempunyai  obyek  yang  ditentukan berupa  benda  yang  ada  maupun  yang  akan  ada  (Pasal  1332-1335  KUHPerdata) 13 sedangkan  persyaratan  adanya  suatu  sebab  yang  halal  adalah  berkaitan  dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undangundang (Pasal 1337 KUHPerdata). 14
2. Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia
Dalam  hukum  asing  dijumpai  istilah overeenkomst (bahasa  Belanda), contract/agreement (bahasa  Inggris),  dan  sebagainya  yang  merupakan  istilah  yang dalam hukum kita dikenal sebagai kontrak atau perjanjian. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah  tersebut  memiliki  pengertian  yang  sama,  sehingga  tidak  mengherankan
11 Ibid
12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl 1320.
13 Ibid , Psl 1332-1335.
14 Ibid , Psl 1337.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum.
Sehubungan dengan hal tersebut maka akan lebih jelas apabila melihat kepada rumusan  atau  pengertian  yang  diberikan  oleh  Subekti 15 ,  bahwa  kontrak  adalah  lebih sempit daripada perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Menurut Black’s Dictionary juga dikatakan lebih luas daripada kontrak. 16
Memang  dari  pemakaian  sehari-hari  pun  apabila  diperhatikan,  maka  kontrak yang  dilakukan  oleh  seseorang  biasanya  dilakukan  secara  tertulis.  Dengan  demikian, maka tampak bahwa yang dimaksudkan dengan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta.
Dari segi bahasa, perlisensian berakar dari kata dasar lisensi. Kata tersebut berasal dari  bahasa  asing license yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  surat  ijin.    Pengertian yang  terkandung  di  dalamnya  berpangkal  semuanya  pada  ijin  tadi,  walaupun penggunaannya dapat  berbeda tergantung dari tujuan dan sumber  yang memberi  ijin. White 17 menyajikan pengertian: A license is the granting permission of rights to make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party who has the rights to do so .
Dalam kaitannya dengan HKI, Mc Keough dan Stewart mengatakannya sebagai
: bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort . 18
Pengertian-pengertian  di  atas  memiliki  unsur  yang  sama,  yaitu  pemberian  ijin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada  syarat  tertentu.  Ijin  penggunaan  hak  itulah  yang  menjadi  ciri  pokok,  dan membedakan  lisensi  dari  berbagai  bentuk  dan  jenis  hubungan  lainnya.  Dengan pengertian  tadi,  perlisensian  berarti  ikhwal  dan  kegiatan  pemberian  dan  perolehan lisensi.
Pada  pasal  1313  KUHP  merumuskan  pengertian  perjanjian,  adalah  :  suatu perbuatan  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.
15 Subekti, (1990), Hukum Perjanjian , Jakarta: PT.Intermasa, hlm.1.
16 Henry Campbell Black, (1990), Black’s Law Dictionary , West Publishing Co, ST.Paul.Minn, hlm.67. 17 Edward P White, (1990), Licencing :A Strategy for Profits, KEW Licensing, Chaper Hill, NC, hlm. 5.
18 Jill McKeough dan Andrew Stewart, (1997), Intellectual Property in Australia , Australia: Butterworths, , hlm.1
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Dalam  sistem  hukum  sipil  ( civil  law  system ),  lisensi  sebagai  suatu  bentuk  perjanjian pada  dasarnya  tidak  dikenal. 19 KUHPerdata  tidak  mengenal  lisensi  ke  dalam  bentuk perjanjian, dikarenakan lisensi adalah lembaga hukum asing  yang berasal dari sistem hukum  lain  yang  masuk  ke  dalam  sistem  tata  hukum  Indonesia.    Baru  dalam perkembangan akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai bentuk  perjanjian  dikenal  diluar  dari  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.  Sebagai  suatu  bentuk  perjanjian,  lisensi  masuk  ke  dalam  sistem  tata  hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara yakni (a). melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b). melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik.
Seperti  halnya  perjanjian  pada  umumnya,  perlisensian  juga  merupakan peristiwa  hukum.  Persetujuan  pemberian  lisensi  dan  dengan  demikian  merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa  hukum.  Perlisensian  karenanya  adalah  perjanjian,  dan  terhadapnya  berlaku pula ketentuan hukum perjanjian.
Dalam  literatur  lain  mengatakan  bahwa  perjanjian  lisensi  adalah  perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. 20
Perjanjian  lisensi  harus  ditulis  secara  tertulis  dan  harus  ditandatangani  oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
a) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
b) Nama  dan  alamat  lengkap  serta  tandatangan  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian lisensi;
c) Objek perjanjian lisensi;
d) Jangka waktu perjanjian lisensi;
e) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
f) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
19 Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi , BPHN, Jakarta, hlm.10.
20 Andi Fahmi Lubis, dkk, (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks , Jerman: Penerbit GTZ GmbH, , hlm. 239.
g) Jumlah royalti dan pembayarannya;
h) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
i) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
j) Dapat  atau  tidaknya  pemberi  lisensi  melaksanakan  sendiri  karya  yang  telah dilisensikan.
3. Jenis-jenis Perjanjian Lisensi.
Mengingat  hak  ekonomis  yang  terkandung  dalam  setiap  hak  eksklusif  adalah banyak  macamnya,  maka  perjanjian  lisensi  pun  dapat  memiliki  banyak  variasi. Terdapat  jenis-jenis  perlisensian  yang  dibedakan  dalam  beberapa  kelompok berdasarkan  objek,  sifat,  lingkup,  dan  cara  terjadinya  perlisensian.  Menurut  Lee  dan Davidson 21 , membedakan dalam 2 (dua) jenis lisensi yaitu Exclusive dan Non Exclusive licenses , sedangkan Dratler 22 membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu :
1. Voluntary Licenses , yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
2. Non  Voluntary  licenses ,  yaitu  perlisensian  yang  terjadi  karena  adanya  permintaan pihak  yang  memerlukan  lisensi  dan  diajukan  kepada,  disetujui  dan  diberikan  oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.
Sesuai  dengan  namanya,  perlisensian  ini  memang  berlangsung  tanpa kesukarelaan  pemilik  hak. Non  Voluntary  licences seringkali  disebut Compulsory licenses ,  ada  pula  yang  menyebut In-voluntary  licences .  Dalam  bahasa  Indonesia, padanan  kata  yang  diberikan  adalah  lisensi  wajib  atau  perlisensian  wajib.  Lisensi wajib adalah lisensi yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah diwajibkan untuk diberikan oleh pemilik Merek kepada pihak lain atas pertimbangan tertentu. Lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik Merek kepada pihak lain secara sukarela tanpa harus dengan suatu ketentuan yang memaksa.
Lisensi ekslusif digunakan bila pemilik Merek mengalihkan satu atau beberapa hak  dari  suatu  ciptaan  atau  temuan  yang  dimilikinya  kepada  pihak  penerima  hak,
21 Lewis C Lee dan Scott Davidson, (1990), Introduction to Intellectual Property Law , London: Butterworth, hlm. 77.
22 Jay Dratler Jr, (1994), Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property , Law Journal Seminars-Press, hlm.67.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
tetapi  tetap  dengan  menahan  hak-hak  lain  yang  masih  ada  pada  Merek  tersebut. Lisensi non eksklusif adalah satu bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau  beberapa  hak  yang  dimiliki  seorang  pemilik  Merek.  Walaupun  pemilik  telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, pemilik Merek tidak  tertutup  kemungkinannya  untuk  memberikan  hak  serupa  kepada  orang  lain pada waktu bersamaan.
Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila  dimaksudkan  demikian,  maka  hal  tersebut  harus  secara  tegas  dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat  non  eksklusif.  Oleh  karenanya  pemegang  hak  atau  pemberi  lisensi  pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau member lisensi yang sama kepada pihak yang lain. 23
Pengaturan mengenai Lisensi Merek terdapat dalam Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya di sebut UU Merek yang berbunyi :
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk memakai merek terdaftar”
Selain itu dalam pasal 41 sampai dengan pasal 45 Bagian Kedua mengenai Lisensi  yang  terdapat  dalam  Bab  V  Pengalihan  Hak  dan  Lisensi.  Berikut  contoh perjanjian  lisensi  Merek,  kasus  yang  terjadi  di  pengadilan  niaga  yang  berkenaan dengan  Kasus  perjanjian  lisensi  Cap  Kaki  Tiga  (Merek).  Kasus  ini  bermula  dari gugatan yang diajukan PT Sinde yang diajukan Oktober 2008. Gugatan dilayangkan lantaran Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain. PT Sinde Budi menilai pengakhiran itu tidak sah.
Dalil  itu  mengacu  pada  Pasal  1338  KUHPerdata,  dimana  perikatan  dapat dibatalkan  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Lalu  Pasal  1266  KUHPerdata menentukan pembatalan perjanjian secara sepihak harus diajukan ke pengadilan. PT Sinde Budi menilai penghentian itu merupakan perbuatan melawan hokum. Akibat pembatalan  perjanjian  itu,  Sinde  Budi  mengklaim  mengalami  kerugian  sebesar
23 Andi Fahmi Lubis, Op. Cit , hlm. 240.
Vol 16 No 1 April 2019
Rp200  miliar  sebagai  kompensasi  biaya  promosi  yang  telah  dikeluarkan.  Dengan pengakhiran  sepihak  itu  promosi  produk  Cap  Kaki  Tiga  menjadi  sia-sia  dan  tidak bernilai lagi.
Selain  itu,  Sinde  Budi  mengalami  kerugian  bisnis  berupa  potensi  kerugian pendapatan ( loss profit ) sebesar 5 persen dari total omset per tahun selama 10 tahun, yaitu  Rp200  miliar.  Termasuk  pula  kerugian  investasi  berupa  alat  produksi,  tanah dan  bangunan  yang  berjumlah  Rp200  miliar.  Kerugian  immateriil  juga diperhitungkan  sebesar  Rp200  miliar.  Sehingga  total  seluruh  ganti  rugi  sebesar Rp800 miliar. 24
Dalam  putusannya,  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Bekasi  mengakui keabsahan  perjanjian  lisensi  Cap  Kaki  Tiga.  Namun  soal  penghentian  perjanjian lisensi  sepihak,  bukan  kewenangan  pengadilan  itu  melainkan  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat. Di Pengadilan Niaga, Gugatan ini kandas lantaran Pengadilan Niaga Jakarta  Pusat  menyatakan  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini. Pasalnya, materi gugatan PT Tiga Sinar Mestika, perusahaan yang mendapat kuasa subsitusi dari Wen Ken, tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga. Majelis hakim menilai pokok permasalahan gugatan adalah wanprestasi bukan lisensi merek. Penggugat mengakui adanya kerja sama sehingga jika ada yang tidak dipenuhi berarti wanprestasi,  karena  tergolong  sebagai  perkara  perdata  biasa,  majelis  menyatakan gugatan seharusnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri.
Oleh karena itu, apabila dilihat fenomena diatas bahwa perlunya peran notaris dalam pembuatan perjanjian Lisensi Merek sebagai akta otentik  yang kekuatannya sempurna di pengadilan.
b. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.
Dalam  kaitanya  dengan  pembuktian  dengan  kepastian  hak  dan  kewajiban  hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran dimainkan oleh  notaris.  Pentingnya  peran  notaris  dalam  membantu  menciptakan  kepastian  atau perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  lebih  bersifat  preventif,  atau  bersifat  pencegahan terjadinya masyalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait  dengan  status  hukum,  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  hukum,  dengan  cara penerbitan akta otentik  yang dibuat dihadapannya terkait dengan status  hukum,  hak dan
24 Perjanjian  Lisensi  Cap  Kaki  Tiga  Tetap  Sah”, http://www.hukumonline.com,  d iakses  pada  tanggal  30 Agustus 2019.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. 25
Disamping itu pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan legal  advice ,  dan  melakukan  verifikasi  terhadap  sebuah  perjanjian,  apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dengan tidaak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas daan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  dan  setepat-tepanya,  maka  kekeliruan  dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 26
Akta  yang  dibuat  oleh  notaris  mempunyai  peranan  penting  dalam  menciptakan kepasyian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris  tersebut.  Dalam  berbagai  macam  hubungan  bisnis,  seperti  kegiatan  dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional,  maupun  internasional,  kebutuhan  akta  otentik  sebagai  alat  pembukti  semakin meningkat.  Akta  otentik  menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  yang  menjamin kepastian  hukum  sekaligus  diharapkan  dapat  meminimalisasi  terjadinya  sengketa, walaupun  sengketa  tersebut  pada  akhirnya  mungkin  tidak  dapat  dihindari,  dalam  proses penyelsaian  sengketa  tersebut. 27 Akta  otentik  yang  merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan yang nyata bagi penyelsaian perkara secara murah dan  cepat. 28 Sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  terkuat  dan  terpenuh  apa  yang  dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaska dihadapan persidangan pengadilan. 29
Pada hakekatnya keberadaan lembaga notaris disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak
25 Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju,, hlm. 7.
26 Ibid.
27 Ibid .
28 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
29 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subyek  hukum,  daalam  lalu  lintas  hukum  kehidupan masyarakat. Kebera    daan notaris diagkat oleh penguasa yang berwewenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara. 30
Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Perjanjian  Lisensi  Merek.  Perjanjian  yang  dibuat  untuk  mempunyai  kekuatan  yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian lisensi Merek di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan.  Ketentuan  mengenai  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut:
1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
3) Objek perjanjian lisensi;
4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
5) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
8) Dapat  atau  tidaknya  penerima  lisensi  memberikan  lisensi  lebih  lanjut  kepada  pihak ketiga;
9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
10) Dapat  atau  tidaknya  pemberi  lisensi  melaksanakan  sendiri  karya  yang  telah dilisensikan.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pengaturan mengenai  Lisensi  Merek terdapat  dalam Bab  I  Ketentuan umum,  Pasal  1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya di sebut UU Merek yang berbunyi :
“Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Pemilik  Merek  terdaftar  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  secara  tertulis  sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk
30 Sjaifurrachman & Habib Adjie, op cit, hlm 10-11.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
memakai merek terdaftar” Selain itu dalam pasal 41 sampai dengan pasal 45 Bagian Kedua mengenai Lisensi yang terdapat dalam Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi.
b. Peran  notaris  selaku  pejabat  umum  yang  membuat  Akta  Perjanjian  Lisensi  Merek. Perjanjian  yang  dibuat  untuk  mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  di  pengadilan dengan membuat  akta perjanjian lisensi  Merek di  hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut :
1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi.
2) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
3) Objek perjanjian lisensi;
4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
5) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
8) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
10) Dapat  atau  tidaknya  pemberi  lisensi  melaksanakan  sendiri  karya  yang  telah dilisensikan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kholis Roisah, (2015), “ Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa” , Malang: Setara Press.
Rachmadi Usman, (2003), “ Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual” , Bandung: Alumni.
Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa , Malang: Setara Press.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2015). “Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Gunawan Widjaya, (2001), Waralaba , Jakarta: Rajawali Press.
Dewi  Astutty  Mochtar.  (2001).  “ Perjanjian  Lisensi  Alih  Teknologi  dalam  Pengembangan Teknologi Indonesia ”, Bandung: Penerbit Alumni.
Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, (2009), International Business Law: Text, Cases, and Practice , Fifth Edition, London: Pearson Education International.
Subekti, (1990), Hukum Perjanjian , Jakarta: PT.Intermasa.
Edward P White, (1990), Licencing: A Strategy for Profits, KEW Licensing, Chaper Hill, NC. Henry Campbell Black, (1990), Black’s Law Dictionary , West Publishing Co, ST.Paul.Minn. Jill  McKeough  dan  Andrew  Stewart,  (1997), Intellectual  Property  in  Australia ,  Australia: Butterworths.
Andi Fahmi Lubis, dkk, (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks , Jerman: Penerbit GTZ GmbH.
Lewis C Lee dan Scott Davidson, (1990), Introduction to Intellectual Property Law , London: Butterworth.
Jay  Dratler  Jr,  (1994), Intellectual  Property  Rights:  Commercial,  Creative,  and  Industrial Property , Law Journal Seminars-Press.
Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.
Tesis/disertasi/Jurnal
Sulasno,  Lisensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Dalam  Persfektif  Hukum  Perjanjian  Di Indoensia, Adil: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2.
I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). “Akibat  Hukum  Perjanjian  Lisensi  Terhadap  Pihak  Ketiga”,  Acta  Comitas,  Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol 2 No 1.
Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi , BPHN, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  LN  Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

## Internet
Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral  Bank  Loan , http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can- now-use-ip-assets-collateral-bank-loans
Perjanjian  Lisensi  Cap  Kaki  Tiga  Tetap  Sah”, http://www.hukumonline.com,  d iakses  pada tanggal 30 Agustus 2019.