JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092

## Menguatkan  Akar  Filosofis  BUMN  dalam  Arus  Industrialisasi:
Kritik Terhadap Basis Pemikiran Era Revolusi Industri

## Achmad Yunus
Sinergi BUMN Institue yunusachmad.84@gmail.com DOI : 10.23917/jjr.v9i1.8092
Submission Track:
Received:
1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding Author: Achmad Yunus yunusachmad.84@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengelaborasi  peran  BUMN  dalam  era industrialisasi  dunia  yang  cenderung  dipersiapkan  untuk  berlayar  pada  kolam kapitalisme,  dan  (2)  mengkomparasi  realitas  yang  terjadi  dengan  prinsip  dasar Indonesia sebagai negara Ketuhanan, dengan ancaman deferensiasi nilai, pemisahan agama dalam nilai-nilai kehidupan termasuk dalam dunia industry.
Metodologi: Penulisan  ini  menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan  konsep  kesejahteraan  dengan  negara  lain.  Sementara  Pendekatan historis  dilakukan  untuk  mengkaji  sejarah-sejarah  BUMN  di  setiap  era pemerintahan.
Temuan: Hegemoni  industrialisasi  dunia  yang  dipropaganda  masuk  pada  seri terbarunya  yaitu  4.0  berdampak  pada  ancaman  lunturnya  nilai-nilai  ideologis, padahal  industrialisasi  barat berpangkal pada  filsafat  modern dengan pragmatisme yang  tinggi.  Dampaknya  adalah  terbangunnya  sistem  industri  yang  cenderung barbar, miskin maslahat hanya berorientasi pada pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa kelompok orang saja.
Kegunaan: BUMN  harus  membawa  nilai-nilai  nasional  dalam  kontestasi internasional,  sehinga  akan  menjadi  soko  guru  ekonomi  bangsa  dengan pemaksimalan pengelolaan sumber daya nasional yang dikelola dengan profesional, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan mengedepankan kepentingan nasional.
Kebaruan/Orisinalitas: Menguatkan  akar  filosofis  BUMN  dalam  arus industrialisasi  adalah  dengan  tetap  memegang  tegun  falsafah  ekonomi  Pancasila yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  kolektif,  tidak  liberal,  tidak  sosialis  dan bersendikan  nilai-nilai  Ketuhanan  yang  mengutamakan  tingkat maslahat (kemanfaatan) dan nilai berkah (kebaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan),  sehingga  kesenjangan  ekonomi,  sosial  akan  terkikis,  keadilan dan kemakmuran menjadi nyata.
Keywords: BUMN, Industrialisasi, Revolusi Industri

## PENDAHULUAN
Revolusi  industri  adalah  dampak  dari  perubahan  perilaku  manusia.  Perubahan  terjadi akibat  keadaan  yang  bergerak.  Dunia  ini  tidak  statis  tapi  terdiri  dari  kehidupan-kehidupan yang saling menyapa, dinamis dan penuh pergerakan, mulai  pergerakan terkecil dalam tubuh mahluk  hidup  hingga  pergerakan  massal.  Pergerakan  terkecil  dalam  tubuh  manusia  menjadi indikator  manusia  itu  hidup,  berhenti  bergerak  menandakan  tubuh  kita  mati.  Disadari  atau tidak  komponen  tubuh  kita  bergerak  selama  24  jam,  bahkan  saat  manusia  tidur  pun  jantung tetap  memompa  darah  ke  seluruh  penjuru  tubuh,  ketika  jantung  berhenti  memompa  maka itulah kematian manusia.
Perubahan  perilaku  manusia  merupakan  penyebab  dari  perubahan-perubahan  yang terjadi  dalam  struktur  kehidupan  sosial  manusia,  termasuk  revolusi  industri.  Gelombang perubahan  demi  perubahan  tersebut  semakin  menitikberatkan  pada  waktu  sebagai indikatornya.  Penggunaan  waktu  adalah  indikator  kemajuan  sebuah  peradaban,  hal  itu sebenarnya  telah  disampaikan  Allah  SWT  pada  tahun  570-an  Masehi  dengan  diturunkannya Surat Al Ashr. Surat ini cukup singkat, hanya terdiri dari 6 ayat tetapi memiliki makna yang sangat  dalam,  bahkan  saking  mendalamnya  Imam  Syafii  mengatakan  andai  Al-Quran  tidak ada,  maka  Surat  Al  Ashr  saja  sudah  cukup  menjadi  pedoman  manusia  untuk  mencegah datangnya kerugian demi kerugian.
Imam  Al-Gazhali  menggambarkan  bagaimana  pentingnya  kita  memanfaatkan  waktu. Andai rata-rata umur manusia 60 tahun, sementara dalam sehari manusia butuh tidur minimal 8 jam, maka seumur hidup manusia butuh 20 tahun hanya sekedar untuk tidur saja, sementara kita  harus  membagi  waktu  untuk  kegiatan  selain  tidur  seperti  makan,  bermain,  bekerja, belajar,  ibadah  dll.  Oleh  karena  itu  penggunaan  waktu  dengan  optimal  menjadi  kunci kesuksesan  manusia  di  dunia  dan  akherat 1 .  Perubahan  waktu  mengakibatkan  terjadinya pergerakan-pergerakan.  Pergerakan  secara  massal  mengakibatkan  perubahan  yang  juga massif,  bahkan  menandai  sebuah  peradaban  kehidupan  manusia.  Katakanlah  terjadinya revolusi  industri,  disebabkan  karena  manusia  mengalami  perubahan  akibat  pergerakan- pergerakan  secara  massal  dalam  melakukan  proses  produksi.  Revolusi  Industri  adalah  ikon perubahan,  penanda  perubahan  keadaan  dan  peradaban.  Revolusi  industri  1.0  (akhir  tahun
1 KH. Abdullah Gymnastiar menyebutkan bahwa disiplin (penggunaan waktu) bukan hanya ilmu milik militer saja, tapi ilmu bagi seluruh manusia. Tiada prestasi tanpa disiplin bahkan tiada surga tanpa disiplin, karena ibadah Sholat ditentukan dengan batas-batas waktu maupun gerakan pengerjaannya.
1800-an)  melahirkan  sejarah  ketika tenaga  manusia  dan  hewan  digantikan  oleh  mesin,  salah satunya  munculnya  mesin  uap  di  abad  18.  Perubahan  ini  dicatat  oleh  sejarah  berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan negara per kapita hingga 6 kali lipat. Revolusi Industri 2.0 (tahun  1870-an)  disebabkan  karena  pesatnya  industrialisasi  di  akhir  abad  ke-19  yang menekankan pada revolusi teknologi yang ditandai dengan lahirnya pembangkit tenaga listrik dan  motor  pembakaran  dalam  ( combustionchamber )  yang  memicu  kemunculan  pesawat telpon, mobil, pesawat terbang dan mengubah wajah dunia dengan signifikan.
Revolusi  industri  3.0  ditandai  dengan  kemunculan  penggunaan  elektronik  dan teknologi  informasi  guna  otomatisasi  produksi  dan  teknologi  digital,  Revolusi  industri  3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Dunia kembali dipaksa untuk melakukan  perubahan,  termasuk  dalam  proses  bisnis  agar  tidak  tertelan  zaman,  revolusi industri  ketiga  ini  ditandai  salah  satunya  dengan  munculnya  pengontrol  logika  terpogram pertama  (PLC)  yakni  modem  084-969,  Sistem  otomatisasi  berbasis  komputer  ini  membuat mesin  industri  tidak  lagi  dikendalikan  oleh  manusia.  Perubahan  ini  bukan  tidak  memakan tumbal,  teknologi  membuat  pabrik-pabrik  dan  mesin  industri  lebih  memilih  mesin  daripada tenaga manusia, apalagi mesin canggih, inilah perubahan manusia yang mengancam eksistensi manusia itu sendiri.
Saat  ini  kita  tengah  terseret  dalam  pusaran  arus  revolusi  industri  yang  dipropaganda sedemikian  rupa  hingga  era  industri  4.0. Jika  kita amati,  waktu jeda  dengan  era  industri  3.0 memang  cukup  singkat 2 ,  artinya  perubahan  manusia  kini lebih  cepat  dibanding  sebelumnya. Era  industri  4.0  ditandai  dengan  sistem cyber-physical .  Industri  mulai  merambah  dunia virtual,  tiga  ciri  dalam  revolusi  industri  4.0  adalah robotic ,  konektivitas  manusia, mesin  dan data (internet of things ) serta kecerdasan tambahan ( artificial intelligence) , fase ini menandai perubahan  yang  tidak  kalah  signifikan  yaitu  pemampatan  ruang  dan  waktu  yang  dulunya berjarak menjadi tidak berjarak (menyatukan), era digital mengusung sisi kekinian ( real time ). Era ini sangat revolusioner, hingga Presiden pun membaca peluang dan tantangan ini dengan membuat roadmap dengan nama Making Indonesia 4.0.
2 Era industri 1.0 (1784) menuju 2.0 (1870) membutuhkan waktu 86 tahun, dari 2.0 menuju 3.0 (1970) membutuhkan waktu 100 tahun, dari 3.0 menuju 4.0 (2015) membutuhkan waktu 45 tahun

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  dalam  menjawab  permasalahan,  yaitu pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu  cara  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  untuk  membandingkan  salah  satu lembaga hukum ( legal istitutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur  persamaan  dan  perbedaan  kedua  sistem  hukum  itu. Pendekatan  sejarah dilakukan  karena Hukum  pada  masa  kini  dan  hukum  pada  masa  yang  lampau  saling berhubungan  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  putus.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kita memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat tata hukum  yang belaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum silam dan membentuk tunas-tunas entang  hukum  yang  akan  datang.Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  konsekuensi  logis  dari  studi perbandingan hukum akan membawaseorang peneliti pada sejarah hukum. Sebagaimana yang dikatakan  oleh  F.  Pringsheim  bahwa:  “ Comparative  Law  without  the  history  of  law  is  an impossible task” (Ibrahim, 2006)
Pendekatan  perbandingan  dilakukan  dengan  membandingkan  konsep  kesejahteraan dengan negara lain. Sementara Pendekatan historis dilakukan untuk mengkaji sejarah-sejarah BUMN di setiap era pemerintahan.

## PEMBAHASAN

## Indonesia dan Konsep Negara Kesejahteraan
Banyak  ahli  menyebutkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  lahir  dengan konsep welfare  state (negara  kesejahteraan) 3 terinspirasi  oleh  negara-negara  kesejahteraan yang telah ada sebelumnya seperti negara-negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark), meskipun  penulis  tidak  sepenuhnya  setuju  dengan  pendapat  tersebut.  Prof.  Mahfud  MD menyebutkan bahwa bukti Indonesia menganut negara kesejahteraan yaitu terlihat dari tujuan dan dasar negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Pada bagian tujuan negara
3 Welfare  State (Negara  Kesejahteraan)  adalah  konsep  pemerintahan  yang  menitikberatkan  pada  peran  aktif  negara  dalam mensejahterakan rakyatnya, negara  mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan  kesejahteraan  ekonomi dan  sosial  rakyatnya.  Konsep  ini  didasarkan  pada  prinsip  kesetaraan  kesempatan,  distribusi  kekayaan  yang  merata  dan tanggung  jawab  sosial  bersama  untuk  membantu  rakyat  yang  tidak  mampu..  Contoh  negara-negara  yang  didirikan  dan dibangun  dengan  konsep  negara  kesejahteraan  adalah  Negara-negara  Skandinavia  (nordik)  seperti  Islandia,  Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
disebutkan  bahwa  “negara  bertujuan  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasar  perdamaian  abadi”;  sedangkan  pada  bagian  dasar negara,  Pancasila,  ditegaskan  di  dalam  sila  kelima,  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia” 4 .  Dalam  bidang  hukum  administrasi  konsep  negara  kesejahteraan  melahirkan “ freies  ermessen ”  yakni  berbagai  kewenangan  untuk  melakukan  langkah-langkah  yang dilindungi oleh konstitusi guna membangun kesejahteraan umum.
Dalam  studinya,  Anderson  menyebutkan  bahwa welfare  state merupakan  institusi negara dimana kekuasaan di bidang ekonomi dan politik ditujukan untuk:
1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan;
2. Memberikan  layanan  sosial  bagi  setiap  permasalahan  yang  dialami  warga  negara  (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggur) atau kondisi lain seperti krisis ekonomi;
3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak nya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi dan perbedaan lain 5 .
Pendapat  lain,  T.H.  Marshall  mendefinisikan welfare  state merupakan  perpaduan antara  demokrasi,  kesejahteraan  dan  kapitalisme.  Jika  kita  amati  pendapat  Marshall,  ujung dari  konsep  negara  kesejahteraan  ini  adalah  pertambahan  ruang  kapital.  Apabila  kita  rujuk pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa negara kesejahteraan hanya berorientasi pada kesejahteraan  para  warga  negaranya,  artinya  negara  akan  melakukan  apapun  untuk mensejahterakan rakyatnya, padahal jika kita membaca tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945  yang  oleh  Hans  Kelsen  dalam  stufenbau theory dikategorikan  sebagai staatsfundamentalnorm sebagaimana  disinggung  dalam  pendapat  Prof.  Mahfud  MD  diatas bahwa  negara  bertujuan  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi, artinya faktor kesejahteraan bukanlah hal utama,
4 Prof.  Dr.Moh.  Mahfud  MD,  SH.,SU,  BUMN  sebagai  Tangan  Demokrasi  Ekonomi  untuk  Kesejahteraan  Rakyat, Disampaikan dalam Rakernas FSP Sinergi BUMN ke-2 di Bandung, 13 April 2016
5 Dikutip  dari  Anderson  J.G, Welfare  State  and  Welfare  State  Theory,  Center  for  Comparative  Welfare  Studies,  Working Paper , 2012
keinginan  untuk  lepas  dari  imperialisme  bangsa  lain  yang  terbukti  tidak  membawa kesejahteraan pada warga negara adalah tujuan utama dari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Imperialisme yang berlangsung beratus-ratus tahun membuat seluruh sendi kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  tidak  bergerak,  Indonesia  tak  ubahnya  hanya  sebagai objek ekslpoitasi untuk mendulang keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi bagi negara lain.  Potensi  anak  bangsa  harus  rela  terkanalisasi,  kecerdasan  terkungkung,  pendapat terbungkam, akses terhadap pendidikan dibatasi, dengan kondisi demikian mana mungkin bisa mengharapkan  kesejahteraan  yang  luas  dan  merata.  Kesenjangan  dimana-mana,  feodalisme menjadi  keseharian,  rakyat  hidup  dalam  tingkatan  kasta,  kelas  yang  masing-masing  kelas sosial  memiliki  perbedaan  terhadap  akses  pendidikan  maupun  kesehatan.  Keadaan  tersebut menjadi latar belakang pergerakan nasional untuk memerdekaan Indonesia.
Konsep yang dirumuskan para founding parents kita lebih kepada pemusatan kekuatan untuk  keluar  dari  belenggu  imperealisme,  membebaskan  diri  dari  keterjajahan  untuk menjamin  segenap  rakyatnya  memperoleh  keadilan  dalam  keadaban  untuk  bersama-sama mewujudkan  kesejahteraan  dan  mengikis  ketimpangan  yang  tercermin  dalam  5  (lima)  sila dalam Pancasila sebagai grundnorm 6 . Tidak benar bahwa konsep Indonesia hanya berorientasi pada  pertambahan  ruang  kapital  semata  (sebagaimana  definisi  Marshall  tentang  negara kesejahteraan),  jika  benar  demikian  maka  apa  bedanya  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat sebagai  negara  kapitalis  paling  sukses  di  dunia  atau  Belanda  saat  ini  yang  di  cap  sebagai negara  paling  liberal  oleh  beberapa  pihak 7 .  Indonesia  adalah  negara  berketuhanan,  hal  ini terlihat  dari  deklarasi  Ketuhanan  dalam  Sila  ke-1  Pancasila  dan  Pasal  29  UUD  1945,  oleh karenanya  sebagai  negara  berketuhanan  Indonesia  menjunjung  tinggi  kebenaran-kebenaran yang  datangnya  berasal  dari  Tuhan  yaitu  wahyu,  termasuk  konsep-konsep  yang  bersumber dari kitab suci seperti “berkah” dan “maslahat” dalam konsep pertambahan nilai.
6 Grundnorm adalah norma dasar dalam sistem hukum menurut teori stufenbau yang diciptakan oleh Hans Kelsen. Stufenbau Theory menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum itu bertingkat seperti anak tangga yang kemudian oleh kita dikenal sebagai hirarki, dimulai dari grundnorm  volkgeist  staatsfundamentalnorm  hingga hukum positif yang lebih bersifat praksis.
7 Belanda  saat  ini  sangat  berbeda  dengan  Belanda  saat  menjajah  Indonesia.  Saat  ini  Belanda  dinilai  sebagai  negara  paling liberal di dunia,  paling bebas, terbuka,  dan sangat toleran, ini berarti bahwa sifat itu  membawa negeri Belanda pada situasi dimana  semua  faham  baru  dan  perilaku  bisa  ditoleransikan.  Akibat  kebebasan  sekuler  dan  liberal  telah  menjadikan Amsterdam sebagai pusat peredaran obat bius bahkan ada anggota dewan kota yang pecandu narkoba, dan juga menjadi surga perilaku  homoseksual,  bahkan  Belanda  adalah  negara  pertama  di  dunia  yang  melegalkan  euthanasia  (membunuh  penderita sebuah penyakit karena permohonan sendiri). Ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda merupakan negara yang beragama hal ini terlihat dari bangunan gereja-gereja peninggalan Belanda yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

## Pancasila Sebagai Akar Filosofis BUMN
Manisfestasi  dari  ideologi  Pancasila  terjabarkan  dalam  cita  hukum  pancasila  yang berfungsi  sebagai  fondasi  dan  arah  dari  pembangunan  dan  pengembangan  hukum  nasional. Cita  hukum  pancasila  dimaknai  sebagai  aturan  tingkah  laku  masyarakat  yang  berakar  pada gagasan,  rasa,  karsa,  cipta  dan  pikiran  dari  masyarakat  sendiri.  Dalam  hal  ini  terdapat  tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum 8 .
Para  pendiri  bangsa  menempatkan  Pancasila  sebagai  landasan  filsafat  dalam  menata kerangka  dan  struktur  dasar  organisasi  negara.  Menurut  Absori,  Pancasila  dimaknai  sebagai pandangan  hidup  bangsa  yang  mengungkap  tentang  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan, manusia dan sesamanya dan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tetang tempat  manusia  individu  di  dalam  masyarakat  dan alam  semesta.  Oleh  karena  itu perbedaan mendasar konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan pembangunan hukum ekonomi Indonesia dengan konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) adalah dimensi pengungkapan hubungan  manusia  dengan  Tuhan  yang  terdeklarasi  dalam  sila  pertama  Pancasila  yang kemudian mengalir ke sila-sila dibawahnya.
Nilai-nilai  spiritual  Pancasila  perlu  dikembalikan  untuk  mencegah  semakin mendominasinya  pengaruh  neoliberalisme  dalam  kebijakan-kebijakan ekonomi  di Indonesia. Demokrasi bukanlah prinsip tanpa nilai spiritual, apabila kita kaji secara mendalam, nilai-nilai spiritual  dalam  demokrasi  cukup  kuat.  Nilai  tersebut  perlu  dikembalikan  dengan  penerapan sistem  ekonomi  yang  berketuhanan 9 .  Dimensi  spiritual  dalam  Pancasila  digambarkan  dalam penentuan  sila  Pertama  yang  merupakan  penegasan  terhadap  konsep tauhid deklarasi Ketuhanan (Ilahiah)  yang mempercayai tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT),  meskipun  bunyi  Pancasila  mengalami  perbedaan  dengan  Piagam  Jakarta,  namun perdebatan  keduanya  telah  usai  dan  konsep tauhid disepakati  menjadi  sila  pertama  dalam Pancasila.  Penentuan  konsep tauhid dalam  sila  Pertama  Pancasila  menunjukkan  bahwa Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm sangat religius (Rustamaji, 2017). Pandangan Barda
8 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia , Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,1996, hal 214
9 Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Perkara  Nomor  002/PUU-I/2003  sebagaimana  diimuat  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 terbit hari Selasa tanggal 04 Januari 2005. Hal. 208 – 209
Nawawi  Arief  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Rustamaji  menyebutkan  bahwa  derivasi  sila Pertama Pancasila menginspirasi tata hukum nasional menuju Biomijuridika 10 .
Pancasila  akan  mempengaruhi  seluruh  instrumen  hukum  dibawahnya,  Pancasila merupakan identitas dalam sistem hukum nasional dan ideologi bangsa. Ideologi memberi kita hal-hal ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan dan alasan untuk diperjuangkan. Fungsi penting lain dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk atau bangsa. Ideologi  memberikan  kecenderungan  untuk  memisahkan  kita  ( ingroup )  dan  mereka ( outgroup ), dengan demikian Ideologi berfungsi menyatukan (Pudyastungkoro, 2010).Dalam dinamika  kehidupan  masyarakat  Pancasila  sebagai  cita  hukum  akan  berfungsi  sebagai  asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum (Absori, 2017). Dominasi  positivisme  mempengaruhi  ketertundukan  regulasi  terhadap  nilai-nilai  dalam Pancasila,  akbiatnya  ruh  dan  semangat  dalam  Pancasila  tidak  terefleksi  dalam  regulasi dibawahnya,  Pancasila  diletakkan  dalam  singgasana  tata  aturan  tertinggi  yang  tak  mengalir pengaruhnya terhadap peraturan dibawahnya, hukum Indonesia pun menjelma tanpa identitas, liar tak terarah.
Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  UUD  1945  mengandung  gagasan  demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita  adalah  rakyat,  baik  di  bidang  politik  maupun  di  bidang  ekonomi.  Dalam  konteks bernegara,  kedaulatan  rakyat  bersifat  relatif  mutlak,  meskipun  harus  diberi  makna  yang terbatas  sebagai  perwujudan  ke-Maha-Kuasaan  Allah  sebagaimana  diakui  dalam  Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai konsekuensi tauhid yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami sebagai khalifah  Tuhan  di  atas  muka  bumi  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengolah  dan  mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama (Asshiddiqie, 2010).
Konstitusi kita memuat tujuan-tujuan kehidupan (politik dan ekonomi) dalam bingkai transendental,  mengacu  pada  kepercayaan  akan  adanya  Tuhan 11 ,  demokrasi  ekonomi  pun bertujuan  untuk  menebarkan  kemaslahatan.  Apabila  kita  perhatikan,  nilai  dan  norma  dalam
10 Istilah  Biomijuridika  dikemukakan  oleh  Barda  Nawaw  Arief  untuk  mencirikan  suatu  upaya  membangun  Ilmu  Hukum Pidana yang tidak sekuler, yaitu Ilmu Hukum Pidana yang Berketuhanan Yang Maha Esa (Arief, 2012)
11 Pancasila  menempatkan  nilai  Ketuhanan  sebagai  sila  Pertama,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  ilahiah  menjadi bingkai dalam perumusan konstitusi.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
konstitusi  semua  bertujuan  untuk  menciptakan  maslahat,  membangun  kebaikan  dalam komunitas  negara  dan  kehidupan,  nilai  tersebut  senafas  dengan  kandungan  QS.  Al  Anbiya  : 107
“ Dan  Kami  tidak  mengutus  engkau  (Muhammad)  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi seluruh alam ”
Ungkapan „rahmat bagi seluruh alam‟ dalam ayat di atas bisa diartikan dengan kemasalahatan umat,  meskipun  makna  „rahmat‟  dan  „seluruh  alam‟  terlalu  luas  untuk  sekedar  pengertian kemaslahatan  manusia,  karena  manusia  adalah  salah  satu  komponen  dari  alam  semesta sebagai  target  rahmat  Allah  tersebut.  Dalam  kaitan  ini  para  ulama  sepakat,  bahwa  memang hukum syara‟ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia (Syarifuddin, 1999). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  ditujukan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat, terminologi „kemakmuran rakyat‟ dalam Pasal ini dapat dikaitkan dengan narasi semata-mata untuk kemaslahatan rakyat.
Al-Syatibi  melihat  kemaslahatan  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  (1) maqasid  al-syari’ (tujuan  Tuhan),  dan  (2) maqasid  al-mukallaf (tujuan  mukallaf). Maqasid  al-syari’ah dalam arti maqasid al-Syari’, mengandung empat aspek, yaitu:
a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan, dan
d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum (al-Syatibi, 2003)
Apabila  kita  kaitkan  kemaslahatan  dari  sudut  pandang Maqasid  Al-Syari’ menurut  Al- Syatibi, maka hal tersebut mengukuhkan transendensi Pancasila yang ingin mengintegrasikan sistem politik, ekonomi, hukum dan sistem bernegara secara keseluruhan ke dalam nilai-nilai Ilahiah  dan  melepaskan  diri  dari  pengaruh  sekularisme  hukum  yang  dibawa  oleh  Penjajah selama beratus-ratus tahun dengan supremasi Ketuhanan sebagai bingkainya.
Pancasila  sebagai  fondasi  dan  akar  filosofis  dari  bangunan  sistem  berbangsa  dan bernegara  termasuk  BUMN  tidak  lepas  dari  integrasi  keilmuan  dan  nilai teoantroposentris , tidak  semata  mendasarkan  kebenaran  pada  kecerdasan  manusia,  tapi  menjunjung  tinggi kebenaran  yang  berasal  dari  wahyu  Tuhan  YME,  dalam  konteks  inilah  perbedaan  antara paham  sekularis  dan  pancasilais,  oleh  karena  itu  setiap  kebijakan  nasional,  hukum  nasional dan  arah  gerak  bangsa  harus  terintegrasi  dengan  nilai-nilai  agama,  meskipun  tantangan deferensiasi  saat  ini  cukup  massif  dan  struktural,  tapi  itulah  salah  satu  wujud  pengingkaran (sekularisme).
Sebagai  derivasi  dari  Sila  ke-1  dalam  konteks  pembangunan  ekonomi,  BUMN  harus menyadari  bahwa  tujuan  dari  BUMN  tidak  semata-mata  untuk  kepentingan  kapital  negara, namun  harus  memperhatikan  aspek  kemanfaatan  umum  ( maslahat ),  hal  ini  berarti  tidak  ada kegiatan  bisnis  BUMN  yang  miskin  manfaat  dan  semata-mata  untuk  mengejar  pertambahan nilai  kapital,  oleh  karena  itu  perumusan  arah  kebijakan  ekonomi  nasional  dalam  Pasal  33 UUD  1945  ditujukan  untuk  kesejahteraan  kolektif  dengan  memaksimalkan  sumber  daya nasional,  sehingga  kebijakan  eksploitasi  sumber  daya  nasional  oleh  selain  BUMN  menjadi perdebatan dalam visi kebijakan penguasa.

## Sejarah BUMN
Salah  satu  yang  dilakukan  pemerintahan  Bung  Karno  diawal  kemerdekaan  adalah melakukan  nasionalisasi  perusahaan  kolonial.  Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa Belanda  pertama  kali  datang  ke  Indonesia  bukan  dengan  pendekatan  kekuatan  bersenjata, melainkan dengan membawa perkumpulan usaha dagang yang dimiliki oleh Kerajaan Belanda bernama Vereenigde  Oostindische  Compagnie (VOC),  sistem  korporasi  kolonial  inilah  yang mengeruk  kekayaan  alam  Indonesia  sehingga  bangsa  kita  mengalami  keterjajahan  bertahap mulai  keterjaahan  secara ekonomi,  sosial  dan  keterjajahan  secara  politik.  Korporasi  kolonial yang  bertujuan  semata  untuk  kapitalisme  telah  membuktikan  fase  keterjajahan  dengan terjadinya eksploitasi besar-besaran dari kekuatan besar kepada kekuatan yang lemah, dengan segala  cara  termasuk  dengan  cara-cara  memecah  belah  agar  kepentingan  ekonomi  dan politiknya  tercapai  dengan  mengenyampingkan  etika,  moral  dan  keadaban  yang  selama  ini dijunjung tinggi masyarakat lokal.
VOC  memiliki  banyak  unit  usaha  yang  mengeksploitasi  kekayaan  alam  kita  seperti Pabrik  gula,  kilang  minyak,  industri  garam,  kelapa  sawit  dan  industri  pendukungnya  seperti perkeretaapian,  stasiun  radio,  kantor  pos  dll.  Setelah  Indonesia  merdeka  Bung  Karno melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan tersebut yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN, PT. Garam (Persero), PT. Pos Indonesia, Perum Percetakan Negara, PT.  Kereta Api (Persero) dll. Seluruh perusahaan negara tersebut pada masa itu berada dalam kendali langsung Presiden.
Nasionalisasi  perusahaan  kolonial  terjadi  diawal  kemerdekaan  dimana  belum  ada industri  swasta  nasional  yang  bergerak  di  sektor  industri  yang  dikerjakan  oleh  BUMN sehingga otomatis BUMN tersebut bersifat natural monopolies (memonopoli secara alamiah). Pengaruh ekonomi liberal saat itu belum terlalu besar karena keberadaan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang dunia dengan aliran ekonomi sosialis-nya. Natural monopolies BUMN ini  menimbulkan  kesan  bahwa  Indonesia  cenderung  pada  sistem  ekonomi  sosialis  karena sangat  protektif  dan  belum  terbuka  akibat  trauma  akan  imperealisme  bangsa  asing  pasca penjajahan ( post kolonialisme ).
Saat  Orde  Baru  Pancasila  begitu  dikultuskan,  menjadi  sumber  dari  segala  sumber hukum.  Karena  pengaruh  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  masih  sangat  kental menjadikan  kodifikasi  hukum  menjadi  segala-galanya  di  Indonesia,  sistem  hukum  masih mengakar  pada  sistem  hukum  kolonial  yang  tidak  mudah  begitu  saja  terlepas,  semua organisasi  diwajibkan  untuk  menggunakan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  tunggal  di negeri  ini.  Banyak  aktivis  hilang  akibat  keberaniannya  menentang  Pancasila  ala  Pak  Harto. Kebebasan  berpikir,  berkumpul  dan  berserikat  dikanalisasi  untuk  memudahkan  penguasa memetakan  persoalan  yang  mengancam  “ideologi”  versi  pemerintah  tersebut.  Tindakan Pemerintah Orde Baru tersebut oleh Mubyarto disebut sebagai tindakan mengkotori Pancasila (Mubyarto,  2014).  Orde  Baru  memberikan  tafsiran  keliru  yang  selanjutnya  dimanfaatkan untuk kepentingan melangengkan kekuasaan atau kepentingan kelompok ekonomi penguasa, sehingga wajar jika Orde Baru bisa bertahan hingga 32 tahun.
Rezim  Bung  Karno  tumbang  seiring  dengan  tumbangnya  rezim  Stalin  di  Eropa Tengah, Timur dan Negara-negara Uni Soviet. Pengaruh sistem ekonomi liberal mulai terasa, hal  tersebut  ditandai  dengan  pengiriman  sejumlah  teknokrat  ekonomi  untuk  menimba  ilmu
ekonomi di negara Amerika Serikat dan kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan apa yang telah  dipelajarainya  (mafia  Berkeley).  Sistem  ekonomi  liberal  tak  terbendung,  IMF,  Bank Dunia mulai masuk ke Indonesia. Rezim Orde Baru merawat kapitalisme dengan memusatkan kekuatan  ekonomi  hanya  pada  kelompok  konglomerat  yang  jumlahnya  tidak  lebih  dari  400 keluarga  (Ramli,  2014).  Dalam  kompetisi  pasar  bebas,  kelompok  ini  akan  menang  karena mereka memiliki segalanya, Rizal Ramli menyebutkan bahwa orde baru banyak memberikan keistimewaan  pada  kelompok  konglomerat  ini  seperti  kebebasan  berperilaku  koruptif, kesempatan  berkarir  yang  lebih  baik  serta  kuota  kredit  yang  lebih  banyak  pada  sektor  400 konglomerat  Indonesia  dan  BUMN.  Struktur  ekonomi  dalam  rezim  ini  menunjukkan  bahwa Negara  senang  membantu  kelompok  yang  sudah  kuat,  kelompok  ini  memiliki  kebiasaan koruptif dengan menyogok dan mengkondisikan aparat negara sehingga kebijakan Pemerintah akan berpihak pada mereka.
Pada awal orde baru natural monopolies BUMN masih dibiarkan, akan tetapi kegiatan bisnis  BUMN  dijalankan  oleh  konglomerasi  400  keluarga  tersebut.  Pengotoran  Pancasila masih  terus  dilakukan  pemerintah  orde  baru,  doktrinasi terhadap  rakyat  dilakukan  sejak  dini mulai dari bangku sekolah melalui penataran P4 dst, hingga pengaruh liberalisme itu sendiri yang  memakan  BUMN.  Karena  ketergantungan  yang  tinggi  pada  Amerika  Serikat  maka BUMN tidak cukup tangguh menopang stabilitas ekonomi bangsa yang puncaknya terjadinya krisis  moneter  tahun  1997.  Krisis  moneter  tersebut  mejadi  awal  kehancuran  BUMN  di  era orde baru.
Pemusatan  ekonomi  pada  BUMN  menjadikan  pendapatan  BUMN  berlimpah. Pendapatan  berlimpah  itu  membuat  pemerintah  orde  baru  kembali  menggunakan  BUMN sebagai “alat” untuk mensukseskan agenda-agenda pembangunan dengan memanfaatkan dan mendistribusikan  dana  yang  ada  untuk  pembangunan  proyek-proyek  nasional,  keadaan tersebut  bisa  dikatakan  BUMN  kembali  menjadi  kepanjangan  tangan  pemerintah  (semi pemerintahan)  yang  secara  langsung  dikontrol  oleh  Pemerintah,  sehingga  aktivitas  BUMN cenderung  merupakan  aktivitas  pemerintahan  dan  jauh  dari  pendekatan  korporasi. Debirokratisasi BUMN melalui kontrol aktivitas bisnis dan penugasan pemerintah disatu sisi menguntungkan  BUMN  karena  penunjukan  langsung  (monopoli)  namun  disisi  yang  lain menjadikan  BUMN  terbelenggu  dengan  sistem  birokrasi  sehingga  aktivitas  usaha  tidak mandiri dan sangat bergantung pada pemerintah. Akibatnya BUMN tidak dilihat sebagai unit
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
usaha  yang  mandiri  dan  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis  berdasarkan mekanisme  pasar,  namun  BUMN  kembali  masuk  dalam  lingkaran  kontrol  kekuasaan  politik pemerintah. Wibisono (1981) menilai era ini sama hal nya seperti era Soekarno sehingga dia menyebut sebagai era Neo-Etatisme .
Banyak permasalahan pada era tersebut, peran BUMN yang semakin kuat dalam dunia usaha  nasional  akibat  kebijakan  pemerintah  menimbulkan  persoalan-persoalan  tersendiri seperti  biaya  operasional  BUMN  yang  dinilai  lebih  tinggi  dari  sektor  usaha  sejenis,  tidak efisien,  manajemen  BUMN  yang  kurang  profesional  karena  sebagian  besar  tidak  memiliki latar  belakang  bisnis  tapi  latar  belakang  militer,  daya  saing  rendah  hingga  KKN,  sehingga timbul  dorongan  yang  kuat  dari  berbagai  kalangan  untuk  meningkatkan  peran  koperasi  dan swasta  dalam  perekonomian  nasional  untuk  mengimbangi  dominasi  BUMN.Pada  fase  ini industrialisasi belum sepenuhnya mempengaruhi struktur pengelolaan BUMN, BUMN masih dianggap  sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah  yang  harus  terus  dikontrol  atas  nama mensukseskan  agenda-agenda  pembangunan.  Industrialisasi  terjadi  saat  era  trend  minyak dunia sebagaimana diuraikan diatas, Indonesia yang memiliki kekayaan sumber minyak yang cukup  besar  tentu  tidak  ketinggalan  untuk  mengambil  peran.  Pada  masa  itu  BUMN (Pertamina)  digiring  oleh  pemerintah  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  namun pengelolaannya tidak transparan, cenderung manipulatif dan tetap dalam kontrol pemerintah.
Perubahan  keadaan  terjadi  secara  signifikan,  BUMN  yang  awalnya  memonopoli dipaksa  harus  masuk  dan  bersaing  pada  pasar  yang  terbuka  khas  kapitalisme,  monopoli dicabut  dan  ketidaksiapan  infrastruktur  maupun  mental  insan  BUMN  inilah  menjadi  awal kehancuran  BUMN  itu.  Disaat  profesionalisme  BUMN  berada  pada  titik  yang  terendah, BUMN  masih  dikuasai  oleh  konglomerasi  penguasa,  pengelolaan  BUMN  masih  sangat koruptif  dan  BUMN  yang  biasa  dimanja  oleh  monopoli  secara  tiba-tiba  BUMN  dipaksa masuk  dalam  pasar  terbuka  yang  penuh  persaingan,  sungguh  tindakan  sistematis  yang  pasti hanya  akan  membunuh  BUMN  dan  terbukti  142  BUMN  satu  demi  satu  berguguran  karena ketidakmampuan  menghadapi  perubahan,  masuk  dalam  konektifitas  persaingan  pasar  bebas ala  kapitalisme,  produk  mereka  cenderung  diproduksi  dengan  harga  tinggi  sementara kemampuan  beli  pasar  rendah  dan  terdapat  ketersediaan  barang  serupa  dengan  harga  yang
lebih  murah  akibat  globalisasi  yang  memungkinkan  produksi  luar  negeri  masuk  ke  pasar Indonesia.
Setelah  orde  baru  tumbang,  pengelolaan  BUMN  cenderung  untuk  membantu pemulihan  ekonomi  nasional  akibat  krisis  moneter  tahun  1997  –  1998.  Usaha-usaha  swasta terutama  yang  berskala  besar  mengalami  gangguan  yang  sangat  serius  dan  sebagian  besar bahkan  mengalami  kebangkrutan,  hal  itu  tentu  akan  mempengaruhi  stabilitas  perekonomian nasional.  Sekalipun  BUMN  mengalami  hal  yang  sama,  namun  dalam  beberapa  hal  BUMN masih bisa diandalkan dan menjadi tumpuan perekonomian nasional khususnya BUMN yang concern  pada  bisnis  ekspor  komoditi  yang  tidak  terpengaruh  oleh  lonjakan  kenaikan  nilai tukar  uang  tapi  justru  diuntungkan  dengan  terjadinya  kenaikan  nilai  tukar  tersebut  seperti BUMN sektor perkebunan.
Guna  menguraikan  pemahaman  tentang  ekonomi  kerakyatan  di  era  reformasi  perlu dibagi  kembali  dalam  fase  setiap  pemerintahan,  sehingga  dapat  mengetahui  secara  jelas struktur  hukum  dan  kebijakan  pengelolaan  BUMN  setiap  era  pemerintahan.  Pembagian tersebut, sebagai berikut:

## 1. Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie (1998 – 2000)
Pertama  kalinya  dibentuk  Kementerian  Negara  yang  bertugas  mengelola  dan  membina BUMN, dimana tugas pembinaan 177 BUMN sebelumnya melekat pada 17 Kementerian teknis masing-masing.
2. Masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrachman Wahid (2000 – 2001)
Pada masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, tugas pengelolaan sebagian BUMN  khususnya  di  sektor  jasa  keuangan  seperti  perbankan,  asuransi  dan  lembaga pembiayaan  lainnya  dikembalikan  kepada  Kementerian  Keuangan  dibawah  Dirjend Pembinaan  BUMN,  sementara  Kementerian  Negara  Pendayagunaan  BUMN  bertugas melakukan  pembinaan  BUMN  selain  di  sektor  keuangan.  Kebijakan  demikian  untuk memperkuat  kendali  negara  khususnya  BUMN  sektor  keuangan  dalam  menopang stabilitas perekonomian nasional, sehingga aksi-aksi korporasi BUMN tidak bertentangan dengan kebijakan moneter nasional dan memperkuat perekonomian nasional.
3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati (2001 – 2004)
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
Dibentuk  kembali  Kementerian  Negara  BUMN  dengan  merubah  nomenklatur sebelumnya  yaitu  Kementerian  Negara  Pendayagunaan  BUMN,  di  era  ini  tugas pembinaan  semua  BUMN  dikembalikan  ke  Kementerian  Negara  BUMN  termasuk  di sektor  jasa  keuangan  yang  sebelumnya  dipegang  oleh  Kementerian  Keuangan  dibawah Dirjend  Pembinaan  BUMN.  Pada  masa  ini  terjadi  privatisasi  BUMN  strategis  yaitu Indosat.  Privatisasi  ini  dinilai  banyak  pihak  merugikan  negara  dan  belum  perlu  untuk dilakukan.
4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)
Pada  masa  ini  pengelolaan  BUMN  masih  dibawah  Kementerian  BUMN.  Gelombang restrukturisasi  digaungkan  pada  masa  ini.  Restrukturisasi  dinilai  sebagai  tindakan menyelamtakan atau mengoptimalkan kinerja BUMN, tapi beberapa pihak menilai bahwa restrukturisasi  ini  adalah  salah  satu  cara  privatisasi  BUMN.  Restrukturisasi  dimaksud dinamakan rightsizing yang dibagai menjadi beberapa langkah, yaitu stand alone , merger atau konsolidasi, holding , divestasi dan likuidasi.

## 5. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014 – 2018)
Pada  masa  ini  pembinaan  BUMN  tetap  dibawah  Kementerian  BUMN,  program restrukturisasi  melalui  holding  BUMN  pun  dilakukan  seperti  holidng  BUMN  Pupuk dibawah  PT.  Pupuk  Indonesia,  BUMN  Karya,  BUMN  Migas,  BUMN  Pertambangan, BUMN  Semen  dll.  Pada  masa  ini  peran  BUMN  seolah  kembali  pada  era  orde  lama (terpimpin)  dan  awal  orde  baru,  dimana  kontrol  BUMN  dilakukan  secara  ketat  oleh Pemerintah  atas  nama  mensukseskan  agenda-agenda  pembangunan  nasional,  sehingga banyak  BUMN  yang  “dipaksa”  untuk  mengerjakan  proyek  yang  tidak feasibel dan sebenarnya  justru  merugikan  BUMN  atas  nama  mengejar  ketertinggalan  infrastruktur nasional,  seperti  investasi  KA  cepat  Jakarta  –  Bandung  oleh  8  BUMN  yang  justru mengancam  bisnis  reguler  8  BUMN  tersebut,  pembangunan  tol  Sumatera  oleh  PT. Hutama Karya (Persero), pemberlakuan BBM satu harga, dll.
Pada  masa  ini  pula  terjadi  politisasi  BUMN  secara  terang-terangan  dengan menempatkan  para  relawan  dan  tim  sukses  Presiden  saat  Pemilu  2014  sebagai  Komisaris bahkan  Direksi  BUMN.  Penempatan  orang-orang  Presiden  tersebut  tidak  selamanya
berkonotasi  negatif,  meskipun  sarat  kesan  politis,  penempatan  orang  kepercayaan  Presiden mungkin  untuk  memastikan  pengelolaan  BUMN  dilakukan  dengan  baik,  sesuai  dengan  visi dan  misi  Presiden  dalam  pembanganunan  di  sektor  ekonomi,  sehingga  arah  gerak  BUMN terintegrasi dengan kebijakan ekonomi Presiden.

## BUMN Instrumen Ekonomi Kerakyatan
Bung  Hatta,  salah  satu founding  parrents Indonesia  menyebutkan  kesejahteraan bersama  dapat  diwujudkan  dengan  penguatan  koperasi  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) sebagai soko guru ekonomi nasional. Sebagai perumus Pasal 33 UUD 1945, sudah barang  tentu  arah  sistem  ekonomi  kita  sangat  jauh  dari  konsep  kapitalisme  sebagaimana dianut  oleh  negara-negara  barat.  Dalam  konsep  Hatta,  sektor  ekonomi  sebisa  mungkin digerakkan oleh kaki tangan sendiri (koperasi dan BUMN).
Kehadiran  BUMN  menunjukkan    gagasan  dan  arah  kebijakan  ekonomi  nasional. Konstitusi  telah  menggariskan  konsep  ekonomi  kerakyatan  sebagai  landasan  ideologi ekonomi,  hal  tersebut  terlihat  dari  arah  kebijakan  ekonomi  yang  tercantum  dalam  Pasal  33 UUD  1945 12 .  Dalam  UUD  1945  Amandemen  ke-4  terminologi ekonomi  kerakyatan  dirubah istilahnya  dengan  demokrasi  ekonomi,  sistem  ekonomi  yang  mengedepankan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional 13 .  Konstitusi ekonomi dengan mendasarkan pada demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi jalan tengah, tidak liberal  yang  berorientasi  pada  kapitalistik  dan  tidak  sosialis,  tapi  sistem  ekonomi  yang berakar pada Pancasila, ciri khas bangsa Indonesia.
BUMN  adalah  instrumen  ekonomi  kerakyatan,  karena  konsep  BUMN  merupakan konsep  pemerataan  dengan  menghindari  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  kelompok- kelompok  tertentu,  sehingga  kesejahteraan  yang  akan  diraih  ditujukan  bagi  kesejahteraan kolektif,  jelas  bahwa  inilah  ruh  dari  ekonomi  kerakyatan.  BUMN  merupakan  implementasi Pasal 33 UUD 1945 yaitu penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
12 Pasal 33 UUD 1945 oleh Prof. Jimly Asshiddiqie  disebut sebagai  konstitusi  ekonomi.  Konstitusi  ekonomi berarti pijakan hukum tertinggi dalam bidang ekonomi. Selama ini kita mengenal konstitusi sebagai pijakan di bidang politik semata, karena beberapa  ahli  hukum  mengkategorisasikan  hukum  ekonomi  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  digolongkan  dalam  kategori hukum  publik  bersama  rumpun  hukum  perdata  dan  hukum  dagang,  meskipun  perumpunan  ini  dikritik  sebagai ketidakmampuan sistem hukum nasional untuk lepas dari pengaruh hukum Belanda.
13 Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  artinya  ketika  sektor  produksi  dinyatakan  sebagai sektor produksi yang memenuhi unsur 1) penting dan 2) menguasai hajat hidup orang banyak, maka harus diselenggarakan oleh BUMN, tidak boleh oleh swasta, perorangan apalagi asing. BUMN  tentu  tidak  disukai  oleh  para  kapitalis  yang  berjuang  sedemikian  rupa  untuk kepentingan ekonominya.
Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  SH  berpendapat  bahwa  sasaran  dari  sistem  ekonomi kerakyatan adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan dan rasa was-was dalam menatap masa  depan  (Asshiddiqie,  2010).  Karena  itu  kebijakan  ekonomi  nasional  seharusnya  tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang menurut Soeharsono Sagir tercermin dalam prinsip triple  track  development ,  yaitu pro-poor,  pro-job dan pro-growth (Sagir,  2009).  Salah  satu upaya  mewujudkan  kesejahteraan  itu  dengan  industrialisasi,  meskipun  kita  dihadapkan  pada tantangan  hegemoni  dunia  oleh  industrialisasi  yang  saat  ini  telah  terbagi  dalam  4  era  (4.0) dengan masing-masing era nya menitikberatkan pada ke khas-an tersendiri sebagaimana telah diuraikan diawal tulisan diatas.

## BUMN di Era Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri pertama yang terjadi di Britania Raya dan menyebar ke Eropa barat hingga  ke  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia  tentu  membawa  dampak  perubahan  tersendiri. Revolusi Industri merubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul  pusat-pusat  industri,  seperti  Lancashire,  Manchester,  Liverpool,  dan  Birmingham. Seperti  halnya  revolusi  yang  lain,  Revolusi  Industri  juga  membawa  akibat  yang  lebih  luas dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik,  baik  di  negeri  Inggris  sendiri  maupun  di  negara- negara  lain  termasuk  di  Indonesia.  Dampak  revolusi  industri  bagi  Indonesia  telah  dirasakan sejak jaman kolonialisme yaitu dengan diwajibkannya rakyat untuk bekerja rodi membangun infrastruktur, tanam paksa hanya untuk kepentingan industrialisasi Belanda.
Seiring  dengan  kemerdekaan  yang  berhasil  diraih,  terjadi  nasionalisasi  terhadap seluruh  infrastruktur  bisnis  yang  dimiliki  pemerintah  Hindia  Belanda  dan  di  tranformasikan menjadi  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Era  Revolusi  Industri  tidak  berdampak signifikan bagi seluruh BUMN, hanya BUMN tertentu yang harus menyesuaikan layanannya
melalui  transformasi  teknologi  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  BUMN,  karena sejatinya  revolusi  industri  hanya  bekerja  untuk  menambah  ruang  kapital,  sehingga  penting bagi  BUMN  di  sektor  perbankan,  telekomunikasi,  listrik,  energi  dan  jasa  penerbangan  yang layanannya  langsung  menyentuh  masyarakat.  Disisi  yang  lain,  birokratisasi  BUMN  masih menjadi  kendala  dalam  upaya  modernisasi  BUMN.  Birokrasi  kita  yang  dianggap  masih konvensional  tidak  bisa  diintegrasikan  dengan  program  korporatisasi  BUMN,  hal  ini  terlihat dari masih adanya Kementerian BUMN sebagai induk koordinasi dari BUMN-BUMN bahkan secara regulasi dinyatakan sebagai RUPS 14
Tantangan bagi BUMN kita di era industri ini adalah menyederhanakan seluruh proses birokratisasi  di  Kementerian  BUMN  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan strategis  yang  memerlukan  persetujuan  Kementerian  BUMN  sebagai  wakil  negara  selaku pemilik  modal.  Adalah  sebuah  keniscayaan  perwujudan super  holding BUMN  untuk menjawab  tantangan-tantangan  di  era  digitalisasi  dan financial  technology (fintech)  agar BUMN kita bisa lebih fleksibel dan dinamis dengan melepaskan belenggu aturan-aturan yang selama  ini  menjadi  penghalang  proses  modernisasi  BUMN  sementara  BUMN  dihadapkan pada  perubahan  perilaku  masyarakat  menjadi  masyarakat  digital,  sehingga  layanan-layanan digital pun perlu dipersiapkan dengan baik.
Harus diakui bahwa BUMN hari ini terbawa dalam pusaran arus industrialisasi global yang  bekerja  menyuburkan  kapitalisme, hal  itu  menyebabkan  aspek-aspek  ekonomi  menjadi pertimbangan  utama  dibandingkan  aspek-aspek  lain  seperti  sosial,  budaya  dan  lingkungan. Sebagaimana  telah  dielaborasi  dalam  artikel  diatas  bahwa  kapitalisme  merupakan  produk yang  berasal  dari  filsafat  modern  dan  rasionalisme  sehingga  kapitalisme  pun  menempatkan kecerdasan  manusia  sebagai  sumber  kebenaran  utama,  mengenyampingkan  moral  dan  etis yang berdampak pada saling bunuh dalam persaingan bisnis, kapitalisasi pelayanan umum dan tentunya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang  ujung-ujungnya  adalah  ketimpangan.  Hal tersebut  tentu  tak  ada  bedanya  dengan  era  sebelum  kemerdekaan  dimana  rakyat  Indonesia hidup dalam ketimpangan ekonomi dan jauh dari kesejahteraan kolektif.
14 Tanri  Abeng,  Menteri  BUMN  pertama  yang  saat  itu  bernama  Menteri  Pendayagunaan  BUMN  memandang  idealnya Kementerian  BUMN  hanya  berdiri  paling  lama  4  tahun  untuk  mempersiapkan  proses  korporatisasi  BUMN  dalam  grand design  mengembalikan  BUMN  sebagai  korporasi  murni  dan  memisahkan  dengan  hubungan-hubungan  birokrasi  yang cenderung  kotor  dan  berbelit-belit.  Hal  ini  cukup  penting  karena  BUMN  tidak  hanya  dipersiapkan  untuk  persaingan  lokal dengan  non  BUMN  industri  sejenis  semata  tapi  dihadapkan  pada  kompleksitas  persaingan  global  yang  melibatkan  dimensi negara sebagai pelakunya.

## Kritik Terhadap Basis Berpikir Era Revolusi Industri
Pengaruh  hegemoni  barat  dengan  aliran pemikiran  filsafat liberalisme  tumbuh  begitu subur  di  Indonesia,  tidak  sedikit  para  ahli  yang  mendapat  pendidikan  di  barat  kembali  ke tanah  air  sebagai  penyubur  aliran  pemikiran  filsafat  liberalisme  ini.  Liberalisme  merupakan aliran pemikiran modern yang tumbuh dalam bingkai kapitalisme. Modernisme menghasilkan masyarakat  yang  bebas  tak  terbatas,  bebas  nilai, mengangungkan  rasionalitas  dan kebenaran empirik, mengaburkan batas-batas etis, bermuara pada materialisme yang hanya  menyisakan persoalan yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan yang sama.
Aliran filsafat liberalisme menghasilkan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi yang membuat  siapa  yang  kuat  maka  dia  yang  akan  berkuasa,  ciri  khas  negara  kapitalis  seperti Amerika.  Amerika  memang  tidak  pernah  menjajah  Indonesia  secara  fisik,  namun  Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat heterogen dan ideologi terbuka menjadi potensi pengaruh tersebut berkembang cukup pesat. Doktrin tersebut memiliki daya pengaruh yang sangat kuat pasca  jatuhnya  rezim  Stalin  di  Eropa  Tengah  dan  Timur  serta  Negara-negara  bekas  Uni Soviet.  Keberagaman  dan  keterbukaan  terhadap  pemikiran  luar  puncaknya  terjadi  setelah reformasi.  Pada  saat  Orde  Baru  Pemerintah  berusaha  untuk  menyeragamkan  pemikiran  dan ideologi,  dan  usaha  itu  bisa  dikatakan  berhasil,  pada  masa  reformasi  menjadi  pintu  gerbang berbagai arus pemikiran datang dan berkembang di Indonesia, kebebasan berpikir, berserikat dan  berkumpul  diterjemahkan  secara  liar  bahwa  setiap  pemikiran  barat  mendapat  tempat untuk di aplikasikan di Indonesia, al hasil terjadilah keadaan yang kita jalani hari ini.
Demokrasi  diartikan  secara  bebas  yang  akhirnya  berujung  pada  demokrasi  berbiaya tinggi ( high cost democrazy ) yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan antara kekuasaan politik  dengan  kekuatan  ekonomi  tertentu.  Hukum  dan  kebijakan  sebagai  produk  politik akhirnya  dijadikan  agunan  untuk  memperoleh  bantuan  pembiayaan  dari  kekuatan-kekuatan ekonomi karena dalam proses sirkulasi kepemimpinan nasional dalam demokrasi di Indonesia memerlukan  biaya  yang  sangat  tinggi  dan  kebutuhan  pembiayaan  politik  tersebut  dipenuhi dari  para  investor  politik  yang  berharap  kepentingan  ekonominya  bisa  terakomodasi  dalam hukum dan kebijakan saat calon pemimpin yang tengah berkontestasi terpilih.
Kualitas  dan  kapasitas  pemimpin  bukanlah  segala-galanya,  faktor  baru  yang mempengaruhi  tingkat  keterpilihan  (elektabilitas)  calon  pemimpin  adalah  ketersediaan sokongan investor dalam pembiayaan proses pemilihan, mulai dari biaya perahu (biaya yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  partai  politik),  biaya  kampanye  hingga  biaya yang  dibutuhkan  untuk  serangan  fajar  ( money  politic )  itulah  relaitasnya.  Sistem  pemilu  saat ini  yang  berbiaya  tinggi  kemudian  menjadi  pintu  masuk  terjadinya  liberalisasi  yang berdampak  pada  kualitas  pemimpin  yang  dihasilkan  dan  degradasi  nilai  dari  demokrasi  itu sendiri.
Keadaan  ini  disebabkan  karena  sistem  membiarkan  (cenderung  menyuburkan) terjadinya  diferensiasi  nilai-nilai  pemikiran  yang  berangkat  dari  mengagungkan  kecerdasan manusia  sebagai  satu-satunya  sumber  kebenaran  dan  menempatkan  sumber  kebenaran  lain yang berasal dari Tuhan (wahyu) dalam kotak pandora. Kebenaran dari Tuhan hanya sekedar diakui  tapi  tidak  diimplementasikan,  hal  ini  dikarenakan  kesalahan  nalar  berpikir  manusia modern  yang  menurut  Kuntowijoyo  berasal  dari  filsafat  rasionalisme  memandang  manusia sebagai  spesies  paling  utama  di  muka  bumi  sehingga  menghasilkan  kebenaran  hanya  pada sudut  pandang  ekslusifis  manusia  ( antroposentris )  yang  mengakibatkan  terjadinya deferensiasi  yaitu  pembedaan  antara  urusan-urusan  yang  bersifat  duniawi  dengan  urusan- urusan yang bersifat ukhrawi / agamawi sehingga berkembanglah ilmu-ilmu sekuler 15 .
Konsep revolusi Industri berangkat dari kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh ilmu- ilmu  sekuler  karena  berakar  pada  filsafat  rasionalisme  yang  menganggap  sumber  kebenaran utama  adalah  kebenaran  yang  berasal  dari  kecerdasan  manusia,  sehingga  seluruh  tahapan revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 menitikberatkan pada pemampatan ruang dan waktu melalui inovasi dari kecerdasan manusia dengan tujuan utama hanya untuk penambahan nilai (kapitalisme).  Rasionalisme  bekerja  untuk  kapitalisme  dan  sebagaimana  diketahui  bahwa kapitalisme akan menciptakan ruang eksploitasi kekuatan kecil oleh kekuatan-kekuatan besar dan  mengenyampingkan  nilai-nilai  etis  dan  moral  yang  dibawa  oleh  agama,  sehingga  di  era revolusi industri 4.0 ini kita akan mudah melihat kejadian-kejadian unethical dan amoral yang diproduksi  oleh  masyarakat  industri  di  dunia,  sebut  saja  industri  pornografi, sex  toys ,  robot untuk pemenuhan kebutuhan seksual, media sosial yang tidak terkontrol, caci maki menjamur,
15 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu ; Epistemologi, Metodologi dan Etika, Ujung Berung, Bandung : Teraju, 2004
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.17-38 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8092
ujaran kebencian dimana-mana, penyebaran hoax dan fitnah yang meraja lela melalui media sosial yang sering miskin substansi.

## PENUTUP
Hegemoni industrialisasi yang berkiblat pada pemikiran barat (filsafat modern) secara nyata  dirasakan  dampaknya  di  Indonesia.  Industrialisasi  yang  dibangun  bekerja  untuk meningkatkan  nilai  pada  ruang-ruang  kapital,  bahayanya  kita  menerima  arus  pemikiran tersebut atas nama kebebasan berpikir, meskipun pemikiran yang dibangun adalah pemikiran bebas  nilai  ( value  free )  termasuk  nilai  moral  dan  etis.  Revolusi  industri  telah  menjadi kelatahan  nasional,  bangsa  ini  sibuk  untuk  mempersiapkan  akselerasi  terhadap  arus  baru, bukan  memikirkan  bagaimana  melawan  arus  baru  tersebut  demi  mempertahankan  bangunan bangsa  yang  berketuhanan  dengan  mengedepankan  nilai  moral  dan  etis  sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila.
Kesadaran  kita  yang  terlambat  terhadap invasi  barat  melalui  pemikiran  modern  yang kering  dan  bebas  nilai  membuat  masyarakat  Indonesia manut pada  keterpaksaan  digitalisasi masyarakat yang hanya menjerumuskan, akibatnya terjadi banyak pelanggaran norma dan etis dalam  masyarakat  digital  seperti  kejahatan  dalam e-commerce ,  menjadikan  media  sosial sebagai  fasilitas  terjadinya  kejahatan-kejahatan  yang  berawal  dari  dunia  maya, penyalahgunaan  kewenangan,  KKN  semakin  merebak  bahkan  lebih  maju  menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sandi-sandi digital, termasuk BUMN. BUMN  kita  masih  sibuk  bersih-bersih  diri,  KKN  susah  dilepaskan,  BUMN  tak  ubahnya menjadi  alat  kapitalisasi  negara,  menghancurkan  pelaku  usaha  kecil  yang  akhirnya  rakyat menjadi korban kembali.
BUMN seharusnya mulai mempersiapkan diri untuk lepas landas, mempersembahkan kinerja  terbaik  dengan  membawa  nilai-nilai  nasional  dalam  kontestasi  internasional,  betul- betul  menjadi  soko  guru  ekonomi  bangsa  dengan  pemaksimalan  pengelolaan  sumber  daya nasional  yang  dikelola  dengan  profesional,  efektif,  efisien,  akuntabel,  transparan  dan mengedepankan  kepentingan  nasional  dengan  tetap  memegang  tegun  falsafah  ekonomi Pancasila  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  kolektif,  tidak  liberal,  tidak  sosialis  tapi bersendikan  nilai-nilai  Ketuhanan  yang  mengutamakan  tingkat maslahat (kemanfaatan)  dan
nilai berkah (kebaikan  yang  terus-menerus  dan  berkesinambungan),  sehingga  kesenjangan ekonomi, sosial akan terkikis, keadilan dan kemakmuran menjadi nyata.

## REFERENCES
Absori,  2017.  Pemikiran  Hukum  Transendental  dalam  Konteks  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia. Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, p. 14.
al-Syatibi,  A.  I.,  2003. Al-Muwafaqat  fi  Usủl  al-Syarỉ’ah. Cet  III  ed.  Bayrut:  Dar  Kutub  al- „Ilmiyyah.
Asshiddiqie, J., 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas Gramedia.
Anderson  J.G,  2012, Welfare  State  and  Welfare  State  Theory,  Center  for  Comparative Welfare Studies, Working Paper
Bernard  Arief  Sidharta,  1996, Refleksi  tentang  Fundadi  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia ,  Bandung, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Mubyarto,  2014. Ekonomi  Kerakyatan  Dalam  Era  Globalisasi. Jakarta:  Lembaga  Suluh Nusantara bekerjasama dengan American Institute for Indonesian Studies.
Mahfud  MD,  2016,  BUMN  sebagai  Tangan  Demokrasi  Ekonomi  untuk  Kesejahteraan Rakyat,  Disampaikan  dalam  Rakernas  FSP  Sinergi  BUMN  ke-2  di  Bandung,  13 April 2016
Pudyastungkoro, D., 2010. Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa. Jakarta: Kompas Gramedia.
Ramli, R., 2014. Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
Rustamaji,  M.,  2017.  Menggali  Akar  Transendensi  Pancasila  Menuju  Ilmu  Hukum Berketuhanan Yang Maha Esa. p. 384.
Sagir, S., 2009. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Syarifuddin, A., 1999. Fiqh, Ushul. Cetakan I ed. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.