## PERSEKTIF PENERAPAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA
Oleh : Iwan Darmawan, SH., MH *

## Abstrak
Hukum  pidana  itu  bersifat lex  certa (jelas  dan  tegas),  oleh  karena  itu  dalam  hukum  pidana penggunaan  penafsiran  harus  hati-hati  agar  tidak  melanggar  asas lex  certa tersebut  dan  juga  tidak bertentangan  dengan  asas  legalitas.  Penggunaan  penafsiran  dalam  hukum  pidana  bertujuan  untuk memperjelas  pengertian-pengertian  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  keadilan  yang  maksimal.  Dapat  memberikan  suatu  penanfsiran,  dapat  dicontohkan misalnya  tentang  Asas  legalitas,  sangatlah  mungkin  ada  yang  beranggapan  bahwa  rumusan  itu berasal  dari  hukum  romawi  kuno,  pada  hal  menurut  Moelyatno,  baik  adagium  ini  maupun  asas legalitas  tidak  dikenal  dalam  hukum  Romawi  kuno.  Demikian  pula  menurut  Sahetapy  yang menyatakan  bahwa  asas  legalitas  dirumuskan  dalam  bahasa  latin  semata-mata  karena  bahasa  latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu. Ada pula yang berpendapat bahwa asas  legalitas  seolah  berasal  dari  ajaran  Montesquieu  yang  dituangkan  dalam L‟Esprit  des  Lois Tahun 1748. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan yang moderat, hakim harus berkedudukan terpisah  dari  penguasa  dan  harus  memberikan  hukuman  yang  setepat  mungkin  sesuai  ketentuan harafiah hukum. Hakim harus bertindak berhati-hati untuk menghidari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang  yang  tidak  bersalah.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  tidak  dibimbing  oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri atau memutus menurut  apresiasi  pribadi.  Dalam  hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap undang- undang  terhadap  peristiwa  hukum  konkret.  Pandangan  ini  disebut  analoginya  merupakan  sebagai pandangan yang materill yuridis.

## Kata kunci: Penerapan analogi hukum pidana

## Abstract
The  criminal  law  is  the  lex  certa  (clear  and  unequivocal),  therefore  the  use  of  criminal  law interpretation should be careful not to violate the principle of lex certa and also does not conflict with  the  principle  of  legality.  Use  of  interpretation  in  criminal  law  aims  to  clarify  the  notions contained in the criminal law that aims to get the maximum justice. Can provide a penanfsiran, can be  exemplified  for  instance  about  the  legality  principle,  it  is  possible  there  who  think  that  the formula  was  derived  from  the  ancient  Roman  law,  in  the  case  according  to  Moelyatno,  both  the adage and the principle  of  legality is  not  recognized in  ancient Roman law . Similarly, according Sahetapy  stating  that  the  principle  of  legality  in  Latin  formulated  solely  because  Latin  is  the language used in the legal world at that time. Some are of the opinion that the principle of legality is derived from the teachings of Montesquieu as set forth in L' Esprit des Lois 1748. According to Montesquieu in moderate government, the judge should be located separately from the authorities and shall  provide penalties as  accurately as possible in  accordance with the law literally. Judges must  act  carefully  to  avoid  unfair  accusations  against  innocent  people.  Judge  in  imposing  its decisions  are  not  guided  by  the  views  or  her  own  mind  or  decide  according  to  personal appreciation. In this case the judge to function independently in the application of the law against the  law  to  concrete  legal  events.  This  view  is  called  the  analogy  is  a  juridical  materill  view.

## Keywords : Application of criminal law analogy
* Dosen Hukum Pidana dan Filsafat Hukum Fakultas Hukum Univesitas Pakuan serta peneliti pada PSHD (Pusat Studi Hukum dan Demokrasi) Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

## Iwan Darmawan

## A. Pendahuluan
Kata Hukum Pidana pertama-tama digu- nakan untuk  merujuk  pada keseluruhan keten- tuan  yang  menerapkan  syarat-syarat  apa  saja yang  mengikat  negara.  Bila  negara  berkehen- dak  untuk  memunculkan  hukum  mengenai  pi- dana, serta aturan-aturan yang merumuskan pi- dana,  maka  hukum  pidana  dalam  artian  itu adalah  hukum  pidana  yang  berlaku  atau  hu- kum  pidana  positif,  yang  sering  juga  disebut ius poenale , yang mencakup :
1. Perintah  dan  larangan  yang  atas  pe- langgaran  terhadapnya  oleh  organ-or- gan  yang  dinyatakan  berwenang  oleh undang-undang  dikaitkan  (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaa- ti oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan sarana-sarana  apa  yang  dapat  didaya- gunakan  sebagai  reaksi  terhadap  pe- langgaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan  yang  secara  temporal atau  dalam  jangka  waktu  tertentu  me- netapkan  batas  ruang  lingkup  kerja norma-norma.
Hukum  pidana  itu  bersifat lex  certa (je- las  dan  tegas),  oleh  karena  itu  dalam  hukum pidana  penggunaan  penafsiran  harus  hati-hati agar  tidak  melanggar  asas lex  certa tersebut dan juga tidak bertentangan dengan asas lega- litas. Penggunaan penafsiran dalam hukum pi- dana bertujuan untuk memperjelas pengertian- pengertian  yang terdapat dalam hukum pidana yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keadilan yang maksimal.
Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari hukum  publik  yang  mengemban  tugas  melak- sanakan  ius  puniendi,  yang  mewakili  kepen- tingan  masyarakat  atau  persekutuan  hukum. Adalah  tugas  hukum  pidana  untuk  memung- kinkan  terselenggaranya  kehidupan  bersama antara  manusia,  tatkala  persoalannya  adalah benturan  kepentingan  antara  pihak  yang  me- langgar norma dengan kepentingan masyarakat umum. 1
Karakter  publik  dari  hukum  pidana  me- ngemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipi-
1 Jan  Remenelink, Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Gramedia, 2003), hal. 5.
dananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekali pun perbuatan tersebut terjadi seijin  atau  dengan  persetujuan  orang  terhadap siapa perbuatan tersebut  ditujukan. Hukum pi- dana  memiliki  karakter-karakter  khas  sebagai hukum  yang  berisikan  perintah  dan  larangan tegas.

## B. Asas Legalitas
Asas legalitas diciptakan oleh Johan An- slem von Feuerbach (1775-1883), seorang sar- jana  hukum  pidana  Jerman  dalam  bukunya “ Lehrbuchdes  penlichen  recht ”  pada  tahun 1801.  Menurut  Bambang  Purnomo  apa  yang dirumuskan  oleh  Feurbach  mengandung  arti yang  sangat  mendalam  yang  dalam  bahasa  la- tin  berbunyi: nulla  Poenasine  Lege,  Nulla Poena Sine Crimine, Nullum Crimen Sine Po- ena Legali . Ketiga frasa tersebut kemudian di- kembangkan  oleh  Feurbach  menjadi  adagium: “ Nullum  Delictum,  Nulla  Poenaline  Praevia Legi Poenali ”. 2
Jauh  sebelum  lahirnya  asas  legalitas, prinsipal Hukum Romawi memperlihatkan wa- jah  tatanan  hukum  yang  individualistis,  se- dangkan  dalam  bidang  politik  kebebasan  war- ga negara semakin dibelenggu. Menurut Moel- yatno  diutarakan  bahwa  pada  zaman  Romawi dikenal  adanya crimine  extra  ordinaria yaitu kejahatan-kejahatan  yang  tidak  disebutkan  da- lam  undang-undang,  diantara crimine  extstra ordinaria ini terdapat crime stelli onatus yang artinya  perbuatan  jahat  atau  durjana.  Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat.
Pada  awal  abad  pertengahan, crime  exs- tra  ordinaria tersebut  diterima  oleh  raja-raja yang  berkuasa,  dan  para  raja  itu  cenderung menggunakan  hukum  pidana  itu  sewenang- wenang  menurut  kehendak  dan  kebutuhan- nya. 3
Pada  Zaman  itu,  sebagian  besar  hukum pidana  tidak  tertulis,  sehingga  dengan  kekua- saannya  yang  sangat  absolut,  raja  dapat  me- nyelenggarakan  pengadilan  dengan  sewenang- wenang. Penduduk tidak mengetahui secara
2 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hu- kum  Dalam  Hukum  Pidana ,  (Jakarta  :  Erlangga,  2009), hal. 7
3 Moelyotno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta : Rine- ka Cipta, 2000), hal. 24.
pasti mana perbuatan yang dilarang, mana per- buatan  yang  tidak  dilarang  proses  peradilan berjalan  tidak  adil  karena  hukum  diterapkan menurut perasaan hukum dari hakim yang me- ngadili. Pada saat yang bersamaan muncul ahli pikir  seperti  Montesquieu  dan  J.J  Rouseau yang  menuntut  agar  kekuasaan  raja  dibatasi dengan  undang-undang  tertulis.  Demikianlah yang  terjadi,  pasca  revolusi  Prancis,  struktur hukum  mulai  dibangun  dengan  adanya  hubu- ngan  antara  yang  memerintah  dan  yang  dipe- rintah, antara kekuasaan negara dan individu. 4
Asas  legalitas  dirumuskan  dalam  bahasa latin,  maka  sangatlah  mungkin  ada  yang  ber- anggapan  bahwa  rumusan  itu  berasal  dari  hu- kum  romawi  kuno,  sesungguhnya  menurut Moelyatno,  baik  adagium  ini  maupun  asas  le- galitas  tidak  dikenal  dalam  hukum  Romawi kuno,  demikian  pula  menurut  Sahetapy  yang menyatakan  bahwa  asas  legalitas  dirumuskan dalam bahasa latin semata-mata karena bahasa latin merupakan bahasa dunia hukum yang di- gunakan pada waktu itu. 5
Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  asas legalitas  seolah  berasal  dari  ajaran  Montes- quieu  yang  dituangkan  dalam L‟Esprit  des Lois Tahun 1748. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan  yang  moderat,  hakim  harus  ber- kedudukan  terpisah  dari  penguasa  dan  harus memberikan  hukuman  yang  setepat  mungkin sesuai ketentuan harafiah hukum. Hakim harus bertindak  berhati-hati  untuk  menghidari  tudu- han tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ajaran Montesquieu bertujuan untuk melindungi  kemerdekaan  individu  terhadap tindakan  sewenang-wenang  pemerintah  nega- ra. Asas legalitas juga mempunyai tujuan yang sama,  yaitu melindungi  individu terhadap per- lakuan  sewenang-wenang  pihak  peradilan  Ar- bitrer,  yang  pada  jaman  sebelum  Revolusi Prancis menjadi satu kenyataan yang umum di Eropa Barat. 6

## C. Penemuan Hukum (Rechtsvinding)
Sistem  hukum  Indonesia  berasal  dari Belanda, sebagai negara yang pernah mengua-
4 Eddy O. S. Hiariej, Op. Cit ., hal. 8.
5 J.E. Sahetapy, “Asas Retro Aktif: Suatu Kajian Ulang” . KHN News Letter, Edisi Mei 2003, hal. 21
6 Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit ., hal. 9.
sai  Indonesia, sehingga sistem haluan Belanda pun  diterapkan  di  Indonesia  berdasarkan  asas konkonansi.  Hukum  Belanda  berada  dalam lingkungan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental ( Civil Law ), maka sistem hukum Indonesia ju- ga  termasuk  dalam  lingkungan  sistem  hukum Civil Law , sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  suatu  perkara,  termasuk  pula  di  da- lamnya  mengenai  masalah  penemuan  hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut.
Penemuan Hukum ( Rechtsvinding ) dapat terbagi menjadi dua yaitu: 7
1. Penemuan  Hukum  Heteronom  yaitu  pene- muan hukum yang mengutamakan undang- undang  yang  tidak  beri  tempat  pada  pe- ngakuan subyektivitas atau penilaian, kare- na  hakim  mendasarkan  pada  peraturan-pe- raturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.
2. Penemuan  hukum  otonom  (mandiri)  yaitu penemuan hukum dimana hakim tidak lagi dipandang sebagai  corong undang-undang, tetapi  sebagai  pembentuk  undang-undang yang  secara  mandiri  memberi  bentuk  ke- pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan  kebutuhan-kebutuhan  hukum.  Ha- kim dalam menjatuhkan putusannya dibim- bing  oleh  pandangan-pandangan  atau  piki- rannya  sendiri  atau  memutus  menurut  ap- resiasi  pribadi.  Dalam  hal  ini  hakim  men- jalankan  fungsinya  yang  mandiri  dalam penerapan  undang-undang  terhadap  un- dang-undang  terhadap  peristiwa  hukum konkret.  Pandangan  ini  disebut  sebagai pandangan yang materill yuridis. Teori pe- nemuan  hukum  otonomi  ini  dipelopori oleh  Oskar  Bullow  dan  Eugen  Ehrlich  di Jerman,  Francois  Geny  di  Perancis,  Oliver Wendel  Holmes  dan  Jerome  Frank  di  A- merika  Serikat,  serta  Paul  Scholten  di  Be- landa.
Penemuan  hukum  heteronom  dijumpai dalam sistem peradilan di negara-negara Eropa Kontinental ( civil law ) termasuk indonesia, di- mana  hakim  bebas,  tidak  terikat  pada  putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai
7 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Dalam Perspektif  Hukum  Progresif ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hal. 19.
perkara  yang  sejenis.  Hakim  berpikir  deduktif dari  bunyi  undang-undang  (umum)  menuju  ke peristiwa  khusus  dan  akhirnya  sampai  pada putusan. 8
Penemuan  hukum  otonom  biasanya  di- jumpai dalam sistem hukum peradilan di nega- ra-negara  Anglo  Saxon  ( Common  Law ),  yang menganut  asas The  Binding  force  of  Prece- dent . Disini hakim terikat pada putusan hakim yang  terdahulu  mengenai  perkara  yang  sama jenisnya,  dan  hakim  yang  akan  menjatuhkan putusan  perkara  sejenis  itu  seakan-akan  ber- tindak  menyatu  dengan  hakim  yang  terdahulu tersebut. 9
Penemuan  hukum  menurut  Marwissen, merupakan pengembanan hukum ( rechtsboefe- ning )  adalah  kegiatan  manusia  berkenaan  de- ngan  adanya  dan  berlakunya  hukum  di  ma- syarakat  yang  meliputi  kegiatan  membentuk, melaksanakan,  menerapkan,  menekankan  me- nafsirkan  secara  sistematis,  mempelajari,  dan mengajarkan hukum. Pengembanan hukum di- bedakan  dalam  pengembanan  hukum  praktis dan  pengembangan  hukum  teoritis.  Pengem- banan  hukum  praktis  meliputi  kegiatan  berke- naan  dengan  hal  mewujudkan  hukum  dalam kehidupan  sehari-hari,  sedangkan  pengemba- nan hukum  teoritis  meliputi  kegiatan pemben- tukan  hukum,  penemuan  hukum,  dan  bantuan hukum. 10
Oliver  Wendel  Holmes  dan  Jerome Frank,  menentang  pendapat  bahwa  hukum yang  ada  itu  lengkap  yang  dapat  dijadikan sumber  bagi  hakim  untuk  memutuskan  dalam peristiwa  yang  konkrit.  Pelaksanaan  undang- undang  oleh  hakim  bukan  semata-mata  meru- pakan  persoalan  logika  dan  penggunaan  piki- ran  yang  tepat  saja,  tetapi  lebih  merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hu- kum materil yang menurut sifatnya tidak logis dan  lebih  mendasarkan  pada  pengalaman  dan penilaian  yuridis  dari  pada  mendasarkan  pada akal yang abstrak. 11
8 Ibid ., hal. 20.
9 Ibid . 10 B.  Arief  Sidarta,  “Pengembangan  Hukum” Majalah Hukum Pro Justitia , Tahun XII No, 1, Januari 1994, hal.
61.
11 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian Filosofis  dan  Sosiologis, (Jakarta:  Gunung  Agung, 2002), hal. 153-154.

## D. Penafsiran dan Analogi
Machteld  Boot  mengatakan  “ Every  Le- gal  Norm  Needs  Interpretation ”  yang  berarti bahwa  setiap  norma  hukum  membutuhkan  in- terpretasi.  Senada  dengan  Boot,  van  Bemme- len  dan  Van  Hattum  Menyatakan  “ Elke  Ges- chreven Wetgeving behoeft interpretatie ” yang artinya  setiap  aturan  perundang-undangan  ter- tulis membutuhkan interpretasi. 12
Utrecht membedakan interpretasi dengan analogi sebagai berikut : 13
1. Interpretasi  adalah  menjalankan  un- dang-undang  setelah  undang-undang itu  dijelaskan,  sedangkan  analogi  ada- lah  menyelesaikan  suatu  perkara  de- ngan  tidak  menjalankan  undang-un- dang.
2. Interpretasi adalah menjalankan kaidah yang oleh Undang-Undang tidak dinya- takan  dengan  jelas,  sementara  analogi adalah menjalankan kaidah tersebut un- tuk  menyelesaikan  suatu  perkara  yang tidak  disinggung  oleh  kaidah  itu  tetapi mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut.
Pekerjaan  mengkonstruksi  hukum  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  melalui analogi,  penghalusan  hukum  dan  argumentasi a-contrario.  Dalam  ketetapan  Pengadilan  Ne- geri  Jakarta  Barat/Selatan  No.  546/73  P  tang- gal  14  November  1973  telah  berhasil  mengisi kekosongan  peraturan  hukum  tentang  pergan- tian jenis kelamin. Keputusan yang berupa ke- tetapan  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  telah berhasil  menciptakan  hukum  sesuai  dengan kebutuhan nyata masyarakat. 14
Dalam  konteks  hukum  pidana,  perta- nyaan  selanjutnya  adalah  boleh  atau  tidaknya analogi  diterapkan.  Apabila  bertumpu  pada asas  legalitas  dengan  salah  satu  makna  yang terkandung  di  dalamnya  “ Nullum  Crimen, Noela  Poena  Sine  Lege  Stricta ”  Secara  Im- plisit  Analogi  tidak  diperbolehkan.  Arti  “ Nul- lum  Crimen,  Noela  Poena  Sine  Lege  Stricta ” seperti yang telah diutarakan di atas adalah
12 Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit ., hal. 63
13 Ibid , hal. 70.
14 Yudho Bakti Ardhiwisastro, Penafsiran dan Kons- truksi Hukum. (Bandung: Alumni, 2000), hal. 53.
bahwa  ketentuan  pidana  harus  ditafsirkan  se- cara  ketat  sehingga  tidak  menimbulkan  per- buatan  pidana  baru.  Larangan  untuk  menggu- nakan  penafsiran  analogi  dirumuskan  dalam adagium  “ Ein  Palladium  der  Burgerlichen Freiheit ”  atau  “ La  Garantie  Esssentiele  de Laliberte ”.  Sebagian  besar  negara  di  daratan Eropa  masih  melarang  penggunaan  analogi, kecuali Denmark dan Inggris, yang memboleh- kan analogi dalam menerapkan hukum pidana. Demikian  pula  Cina,  membolehkan  analogi dengan  menerapkan  ketentuan  pidana  dalam KUHP  yang  paling  mirip  dengan  perbautan yang dipandang patut dipidana tetapi tidak ter- cantum dalam KUHP. 15
Dalam  praktik  pengadilan,  sulit  untuk mengutarakan  bahwa  hakim  pidana  tidak menggunakan  analogi.  Isu  analogi  ini  telah menimbulkan kontroversi  di  antara para pakar hukum  pidana  sejak  akhir  abad  ke  19  dengan putusan Hoge Raad tanggal 21 November
1892  mengenai  “ Telefoon  palen  Arrest ”  putu- san  tersebut  membuktikan  bahwa  Hoge  Raad telah  menerima  analogi  atau  setidak-tidaknya merupakan  interpretasi  ekstensif  dalam  Hu- kum Pidana. 16

## E. Penutup
Penerapan analogi dalam hukum pidana masih menjadi  kontroversi diantara para  ahli Hukum Pidana,  khususnya  di  Belanda,  meski-pun dalam  praktek  Hakim  tidak  bisa  menghin-dar untuk  menerapkan  analogi.  Dengan  meli-hat komparatif  ke  Inggris,  Denmark,  dan  Cina penulis berpendapat Penarapan Analogi dalam hukum  pidana dapat  diterima sepanjang untuk tujuan keadilan, artinya keadilan dalam hukum merupakan  esensi  yang  sangat  penting,  oleh karena itu apabila asas legalitas dalam penera- pannya  tidak  menimbulkan  keadilan,  maka analogi  menjadi  alternatif  dalam  pemenuhan keadilan itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum .  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis).  Jakarta:  Gunung Agung, 2002.
Ardhiwisastra, Yudha Bakti. Penafsiran dan Kontruksi Hukum . Bandung: Alumni, 2000. Asshiddiqie Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesi . Bandung : Angkasa, 1996
Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana . Jakarta : Erlangga, 2009.
Moelyatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
Remmelink, Jan . Hukum Pidana . Jakarta : Gramedia, 2003.
Rifai,  Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim,  Dalam Perspektif  Hukum  Progresif . Jakarta :  Sinar Grafika, 2010.
Sahetapy, JE. “ Asas Retro Aktif : Suatu Kajian Ulang“ KHN News Letter, Edisi Mei 2003. Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Sahetapy, JE. Kejahatan Korporasi . Bandung : PT. Eresco, 1994.
Sidarta,  Arief.  “Pengembanan  Hukum” Majalah  Hukum  Pro  Justitia ,  Tahun  XII  No.  1,  Januari 1994.
15 Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit ., hal. 71.
16 Ibid , hal. 71