Pendampingan  UMKM  Menuju  Sertifikasi  Halal  Produk Herbal Minuman Sehat Proherb
John Roni Coyanda 1 , Desy Iba Ricoida 2
1 Universitas Indo Global Mandiri
2 Universitas Mulia Data Palembang Email: coyanda@uigm.ac.id,  desih@mdp.ac.id

## Abstract
Halal certification will be mandatory for all food and beverage products in Indonesia by October 2024, Muslim consumers in Indonesia need a halal certificate label on the products to be consumed including products from SME, That is why the acceleration of halal certification must be carried out by BPJPH, one of which is by forming a halal product process assistance team for SME.one of which is by forming a halal product process assistance team for SME. Objective This service is to assist business actors in fostering MSEs in applying for halal certificates in Palembang.halal certificate in the city of Plalembang. The method used is through a approach with an interactive model analysis method, using primary and secondary data sourced from observation, interviews and literature review.primary and secondary data sourced from observation, interviews and literature review. The result of this research This study shows that the LP3H Jakarta Halal Center  has  assisted  many SME in applying for halal certification. SME in terms of applying for halal certification, but there are still some problems in the application process. With this effort, it is hoped that it can solve the obstacles faced so that the assistance of UMK in applying for halal certification faced so that MSE assistance in applying for halal certificates in Palembang can be better.

## Keywords: Halal Certification, Halal Product Process Assistants, SME

## Abstrak
Sertifikasi  Halal  akan  diwajibkan  untuk  semua  produk  makanan  dan  minuman  di Indonesia pada Oktober 2024, Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label sertifikat halal pada produk yang akan dikonsumsi termasuk produk UMKM. Itulah mengapa percepatan sertifikasi halal harus dilakukan oleh BPJPH, salah satunya dengan cara membentuk tim pendamping proses produk halal bagi UMK. Tujuan pengabdian ini adalah mendampingin pelaku usaha dalam pembinaan UMK dalam pengajuan sertifikat halal di kota Plalembang . Metode yang yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis model interaktif, menggunakan data primer dan sekunder yang  bersumber  dari  observasi,  wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LP3H Jakarta Halal Center sudah banyak mendampingi UMK dalam hal pengajuan sertifikasi halal, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pengajuannya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang  dihadapi  sehingga  pendampingan  UMK  dalam  pengajuan  sertifikat  halal  di Palembang bisa lebih baik.
Kata kunci: Sertifikasi Halal, Pendamping Proses Produk Halal, UMK

## Pendahuluan
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  sektor  bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi  Indonesia,  salah  satunya  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Jumlah UMKM  dan  tenaga  kerja  yang  terserap  didalamnya  berkontribusi  dalam menanggulangi  masalah  kemiskinan  (Sugiri,  2020)(Crals  &  Diepenbeek,  n.d.), Sehingga  pemberdayaan  UMK  seringkali  dilakukan  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan.(Gerke  et  al.,  2023)(Tunjungsari  et  al.,  2020)  Sektor  bisnis  ini  juga dinilai  sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  (Suryadi, 2018), (Abdullah et al., 2017)
Salah  satunya  pertumbuhan  ekonomi  di  Palembang.  Palembang merupakan salah satu daerah potensial dengan berbagai macam produk UMKM yang dimiliki. Produk  unggulan  UMK  diantaranya  yaitu  songket,  jumputan  dan  makanan  khas seperti pempek, model, tekwan dan sejenisnya  kue maksuba dan lain sebagainya. Selain  itu,  Letak  wilayah  yang  strategis  menyebabkan  Palembang  menjadi  salah satu  alternatif  tujuan  wisata  di  Indonesia  yaitu  wisata  religi  dan  wisata  kuliner. Berdasarkan data, jumlah UMKM.(Malikun & Aji, 2022)(Ahmad et al., 2022) UMKM  di  Sumatera  Selatan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini sumber : https://umkm.depkop.go.id/
Tabel 1 Jumlah UMKM di Sumatera Selatan 2024 N o Nama kota/kabupaten Jumlah UMKM 1  Pa lemba ng 155.467 2  Ba nyua sin 435 3  OKI 990 4  OKU  timur 280 5  Oga n Ilir 561 6  Pa ga r Ala m 13.860 7  Pra bumulih 16.832 8  Lubuh lingga u 13.003 9  Empa t la wa ng 2.862 1 0 OKU 427 1
1 La ha t
5.153
1 2 Mua ra  Enim 3.852 1 3 Musi Ra wa s 130 1 4 PALI 239 1 5 OKU  Sela ta n 115 1
6 Mura  Uta ra 13
1 7 Musi Ba nyua sin 275 Tota l UMKM di SUMSEL 202.020
Sedangkan  Sertifikasi  untuk  UMKM  Produk  Menurut  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  Jaminan  Produk Halal (UU JPH), produk yang masuk masuk, beredar, dan diperdagangkan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pelaksana  dari  UU  JPH,  yaitu  Peraturan  UU JPH,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  (PP  No.  39  Tahun 2021).Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  (PP  No.  39  Tahun  2021),yang menetapkan bahwa sifat sukarela sifat sukarela dari sertifikasi halal untuk produk produk akan dihentikan pada tanggal 17 Oktober 2024. 17, 2024. Mulai tanggal 18 Oktober  2024,  semua  produk  makanan  dan  minuman,  dengan  memperhatikan kurang  dari ukuran perusahaan - baik perusahaan besar, menengah, kecil, maupun mikro.harus  bersertifikat  halal.  Pertama  tahap  pertama  dari  kewajiban  sertifikat halal  adalah  kewajiban  sertifikat  halal  tahap  pertama  mencakup  tiga  kelompok produk:  (1)  produk  makanan  dan  minuman;  (2)  bahan  baku,  bahan  baku,  bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan  penolong  untuk  makanan  dan  produk  makanan  dan  minuman;  dan  (3) produk yang disembelih. produk dan jasa pemotongan hewan (Pasal 140 PP No. 39 Tahun 2014). Pasal 140 PP No. 39 Tahun 2021). Pelaku usaha pelaku usaha yang tidak  memenuhi  batas  waktu  pengajuan  permohonan  sertifikat  halal  akan dikenakan  sanksi. lal akan dikenakan sanksi,antara lain peringatan tertulis, hingga penarikan  barang  dari  peredaran.  penarikan  barang  dari  peredaran,  dan  denda hingga  Rp2  miliar.Kewajiban  untuk  memiliki  sertifikat  halal  memiliki  ketentuan sertifikasi  halal  memiliki  dampak  yang  signifikan  signifikan  terhadap pemberdayaan  UMKM.  Dengan  jumlah  penduduk  Muslim  yang  besar  di  dunia, diperkirakan  lasi  yang  besar  di  dunia,  diperkirakan  sekitar  2  miliar  orang  pada tahun 2024, ada pertumbuhan kesadaran dan permintaan akan sertifikasi halal dari berbagai  negara  dan  tifikasi  halal  dari berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia.(Rongiyati, 2024).( Sekilas Halal , n.d.).
Populasi muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030 atau 23%  populasi  dunia.  Dengan  populasi  sebanyak  itu  maka  permintaan  terhadap produk  halal  sangatlah  besar.  Permintaan  dari  sector  makanan  yang  tersertifikasi halal  juga  akan  meningkat  drastis,  jika  dihitung  dengan populasi tersebut artinya dalam  sekali  makan  dibutuhkan  6,6  miliar  piring  yang  diisi  oleh  makanan  yang bersertifikasi  halal  dalam  sehari.  Namun,  pertanyaannya  adalah  apakah  angka produksi  produk  halal  umat Islam sudah dapat memenuhi kebutuhan sebesar itu? Sudah dapat dipastikan belum terpenuhi.(Arifin, 2023)
Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang memiliki tanah yang subur dan terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, tidak jarang kita menemukan banyak tanaman rempah – rempah dan berbagai jenis tanaman lainnya yang tergolong tanaman obat, sejak dahulu bangsa Indonesia sudah menggunakan tanaman  herbal  untuk  pengobatan  berbagai  macam  penyakit  dalam  dan  luar. Tanaman  obat  saat  ini  sulit  ditemukan  karena  banyaknya  lahan  yang  dijadikan gedung  dan  industri  yang  mengakibatkan  hanya  ada  sedikit  lahan  yang  dapat digunakan  sebagai  lahan  untuk  pembudidayaan  tanaman  herbal.(Inggi  et  al., 2023).(Rongiyati, 2024)
Adapun  tujuan  dari  kegiatan  ini  antara  lain:  1).  Konsumen  muslim  di Indonesia  sangat  membutuhkan  label  sertifikat  halal  pada  produk  yang  akan dikonsumsi.  2)  UMKM  yang  khusunya  memrproduksi  minuman  herbal,  akan  di
untungkan  dengan  telah  tersertifikasi  halal,  produk  mereka  bisa  di  terima masyarakat  dan  bisa  masuk  pasar  global  dalam  penjualannya.  Sedangkan manfaatnya, adalah; a) Konsumen muslim tidak ragu akan produk minuman yang di pasarkan oleh UMKM untuk di konsumsi. b) Penjualan UMKM bisa meningkat dengan  adanya  produk  telah  di sertifikasi Halal, meningkatkan penjualan produk herbal

## Metode Kegiatan
Proses  Produk  Halal  (PPH)  adalah  rangkaian  kegiatan  untuk  menjamin kehalalan  Produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk  Halal  (PPH)  adalah  seseorang  yang  sudah  mengikuti  pelatihan  sebagai pendamping  PPH  untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal self-declare. Tugas pendamping PPH adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi  PPH  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. LP3H (Lembaga Pendampingan Proses  Produk  Halal)  merupakan  lembaga  yang  yang menaungi para pendamping PPH.  Mengadakan  rekrutmen  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  yang  ingin  menjadi pendamping PPH untuk membantu masyarakat mengajukan sertifikat halal melalui skema self-declare.(Dian Fitri et al., 2022)(Rosário et al., 2022)
Sertifikat  halal  self-declare  merupakan  sertifikat  halal  khusus  bagi  UMK.
Berdasarkan  UU  Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  no  33  tahun  2014  pasal  4,  semua produk  yang  beredar  di  Indonesia  harus  bersertifikat  halal,  tidak  terkecuali UMKM. Yang artinya, produk yang belum bersertifikat halal tidak boleh diperjual belikan  kepada  masyarakat.(Rongiyati,  2024)(Musataklima,  2021)  Selain  itu, produk-produk  non  halal  juga  diwajibkan  untuk  memberikan  kejelasan  bahwa produk  tersebut  mengandung/bersinggungan  dengan  sesuatu  yang  tidak  halal. Karena jumlah UMKM yang sangat banyak, untuk mempercepat proses sertifikasi halal  bagi  UMK,  BPJPH  membentuk  tim  pendamping  proses  produk  halal  yang dikhususkan  untuk  membantu  UMK  dalam  mendapatkan  sertifikat  halal  self - declare.  Namun  karena  tergolong baru, masih ada beberapa kendala dalam proses pengajuannya.(Inggi et al., 2023)(Gasparin et al., 2022)
Pelaksanaan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PKM)  dilakukan  di  UKM Kausa  Lestari  jalan  Sukarejo  No.6B  RT  008  IT  3  Palembang  melalui  beberapa tahap pelaksanaan seperti gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian
Mulai Tahapan Awal
(persiapan materi dan koordinasi mitra UMKM
Tahapan Analisis (analisis kebutuhan, penetapan pelaksanaan sosialisasi Tahapan Akhir (Persiapan materi
Implementasi kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan
Selesai
Berikut  adalah  penjelasan  dari  tiap  – tiap tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan.

## Tahap awal
Pada  tahapan  ini  tim  pengabdian  kepada  masyarakat dari Universitas IGM ke UMKM adalah  melakukan persiapan dalam menyiapkan kebutuhan dan materi beserta implentasi untuk kegiatan Dokumen Persyaratan Pelaku Usaha.(Musataklima,  2021)(Ali, 2023) 1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Surat  izin  edar  (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)  produk  makanan  minuman  daya  simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk
3. Surat permohonan pendaftaran
4. Surat  pernyataan  akad  ikrar  berisi  pernyataan  kehalalan  produk  dan  bahan yang digunakan dalam proses produk halal
5. Dokumen pembelian , penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan,penyimpanan  produk jadi , dan distribusi
6. Kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
7. Penyelia  halal  berupa  salinan  KTP,  daftar  riwayat  hidup  ,  dan  surat pengangkatan penyelia halal
8. Template  manual  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  yang  diisi  dengan lengkap
9. Foto /video terbaru fasilitas saat proses produksi

## Tahap Analisis Produksi
Pada  tahap  analisis  ini untuk menganalisa kebutuhan dari UKM dan proses produk dalam pembuatan Herbal Probes dari UKM. Adapun tahapan dalam proses nya :
a. Proses produksi teh herbal alami  bunga rosella  kering
b. Bunga rosella segar dikupas untuk memisahkan kelopak bunga dan biji.
c. Kelopak bunga Rosella segar dicuci menggunakan air bersih yang mengalir.
d. Setelah dicuci kelopak bunga rosella segar ditiriskan dan dilayukan didalam rumah pelayuan.
e. Kelopak  Bunga  Rosella  segar  siap  dikeringkan  menggunakan  mesin pengering.
f. Setelah kelopak bunga rosella  kering lalu dikemas.
g. Proses produksi teh herbal alami  bunga telang biru kering
h. Bunga  telang  biru  dipanen  secara  higenis  dengan  alat  panen  yang  sudah ditentukan.
i. Bunga  telang  biru  dipisahkan  antara  kelopak  bunga  dengan  tangkai  bunga dan dilayukan dirumah pelayuan.
j. Kelopak bunga telang biru dikeringkan menggunakan mesin pengering.
k. Setelah bunga telang biru kering lalu dikemas.
l. Proses produksi teh herbal alami  daun pegagan kering
m. Daun pegagan yang dipanen berkualitas baik
n. Daun pegagan dicuci menggunakan air bersih yang mengalir
o. Daun pegagan ditiriskan dan dilayukan dirumah pelayuan setelah layu daun pegagan siap dikeringkan menggunakan mesin  pengering.
p. Setelah daun pegagan kering lalu dikemas

## Tahap Akhir
Pada  tahap  akhir  ini untuk  proses produk dalam pembuatan Herbal Probes dan proses utk pengajuan halal produk Adapaun tahapan dalam proses nya
1. Dihasilkan dari bahan halal, diproses sesuai cara syariat islam, menggunakan peralatan  fasilitas  produksi,  sistem  pengemasan  dan  penyimpanan  serta distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal
2. Bentuk produk atau label kemasan tidak menyerupai hewan babi, anjing
3. Nama/merk produk tidak mengarah kepada sesuatu yang haram
4. Karakteristik,  profil  sensori  tidak  memiliki  kecenderungan  bau/rasa/aroma yang mengarah kepada produk haram
5. Produk aman untuk dikonsumsi
6. Produk  mampu  ditelusur  dengan  memberi  identifikasi  produk,  sehingga dapat ditelusuri penggunaan bahan di setiap proses

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pendampingan Halal
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM) dilaksanakan  pada  tanggal  7  Februari  2024  di  UKM  Kausa  Lestari Palembang.
Tahapan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yaitu:  Memberikan  pelatihan  dan pengarahan  mengenai manfaat sertifikasi halal bagi UMKM dan wajib di oktober 2024  berlaku  untuk  produk  makanan  dan  minuman  dengan  ketentuan  yang baik dari  segi  jenis  bahan  baku,  penyimpanan  serta  kemasan  produk  yang  tidak mengunakan bahan tidak halal, mendampingi dalam melengkapi persyaratan untuk self  declare  bagi  usaha  kecil  dan  Mendampingi  UMKM  untuk  melakukan pendaftaran  sampai  mendapatkan  sertifikat  halal  dengan  mengunakan  aplikasi SIHALAL. Menyiapkan dokumen usaha pelaku UMKM. Serta melakukan tahapan antara lain, Melakukan pendaftaran melalui
link https://ptsp.halal.go.id/.Mendampingi  pelaku  UMKM  dalam mengisi kelengkapan dokumen,  Menunggu  keputusan  dari  pihak  BPJPH  sampai  keluarnya  sertifkasi halal.(Arifin, 2023)
Gambar 1
Pemberian Pengarahan dan Hasil (Sumber Photo: John Roni)
2. Luaran Yang Dicapai
Hasil  yang  dicapai  pada  pelatihan  dan  pendampingan  sertifikasi  halal, sebagai berikut:
1. Pelaku UMKM pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman agar dapat bersaing dengan produk nasional,
2. Pelaku UMKM dapat melakukan registrasi secara mandiri atas pendaftaran sertifikasi Halal produknya,
3. Pelaku UMKM dapat menilai respon pasar atas sertifikat produk halal, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia
Gambar 2 Produk dan tahapan proses (Sumber Photo: John Roni Coyanda )
Dari kegiatan yang di lakukan ini, banyak UMKM mulai sadar akan perlunya sertifikasi  halal  untuk  usaha  makanan  dan  minuman  yang  akan  di  produksi  dan
pasarkan  ke  masyarakat,  umkm  mengharapkan adanya pelatihan dalam mengurus self  declare yang  di  lakukan  secara  online  di  aplikasi  sihalal,  serta  perlunya  dari pihak  terkait  khususnya  pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  kepada  umkm bagaimana  mereka  mendaftarkan  usaha  mereka  sehingga  mempunyai  NIB  serta kesadaran  akan pentingnya sertifikasi Halal untuk produk yang akan di konsumsi masyarakat umumnya
Simpulan
Berdasarkan  hasil  Kegiatan  Sosialisasi  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  berupa  pelatihan  dan  pendampingan  pelaku  UMK  di dapat beberapa hasil sebagai berikut:
UMKM  secara  umum  tidak  memiliki  NIB  sebagai  syarat  pendaftaran sertifikasi  halal,  namun  dengan  adanya  pelatihan  ini  mereka  jadi  memiliki  NIB sebagai  syarat  sertifikasi halal, dengan kegiatan UMKM memahami secara umum mengenai  pentingnya  sertifikasi  halal  untuk  produk  mereka.  Setelah  pelatihan mereka  lebih  percaya  diri  untuk  memasarkan  produknya  memiliki  kriteria  halal, Pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal  dilakukan  secara  online,  sehingga memudahkan  pelaku  UMKM  karena  dapat  melakuakn  pendaftaran  mengunakan handphone  atau  perangkat  laprop.  Semua  pelaku  UMKM  terutama  yang memasarkan  produk  makanan  dan  minuman  segera  melakukan  pendaftaran sertifikasi  halal.  Hasil  dari  pendaftaran  diumumkan  melalui  website,sehingga secara mandiri mereka dapat memeriksa akun yang telah didaftarkan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, S. H., Rahim, M. S., Coyanda, J. R., & Zainol, A. Z. (2017). Riding the practice of technopreneur development: Key motivating factors to participate and  graduate  in  technopreneur’s  masters  programs. International  Journal  of Economic Research , 14 (15), 227–238.
Ahmad,  Guntur,  E.  S.,  &  Yudi,  S.  (2022).  Ditengah  Pandemi  Covid -19  Dalam Mendukung  Ketahanan  Ekonomi  Government  ’  S  Strategy  in  Small  and Medium  Micro  Business  in  the  Middle  of  the  Covid -19  Pandemic  in Supporting Economic Resilience. Ekonomi Pertahanan , 8 (1), 1–15.
Ali,  M.  N.  (2023).  Optimalisasi  Pendampingan  Proses  Sertifikasi  Halal  Umk  Di Cirebon. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) , 8 (1), 1. https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195
Arifin,  H.  (2023).  Analisis  Sistem  Sertifikasi  Halal  Kategori  Self  Declare. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi , 1 (5), 1173–1180. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592
Crals, E., & Diepenbeek, B.-. (n.d.). Kewirausahaan yang berkelanjutan di UKM . Teori dan Praktik .
Dian  Fitri,  C.,  Desiana,  R.,  &  Laila Rahmatina, S. (2022). Kebijakan Pemerintah Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Kemaslahatan  Perkembangan  Umkm Banda  Aceh. Al-Ijtima`i:  International  Journal  of  Government  and  Social Science , 7 (2), 99–112. https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1592
Gasparin, M., Quinn, M., Green, W., Saren, M., & Conway, S. (2022). Stories of value:  Business  model  innovation  adding  value  propositions  articulated  by
Slow  Storytelling. Journal  of  Business  Research , 149 ,  101–111. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.069
Gerke,  A.,  Benson-Rea,  M.,  &  Odlin,  D.  (2023).  SME  upgrading  in  emerging market  clusters:  The  case  of  Taiwan’s  bicycle  industry. Journal  of  Business Research , 164 , 113967. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113967
Inggi,  R.,  Mardin,  M.,  Siregar,  M.,  &  Asmira,  A.  (2023).  Sistem  Informasi Pemanfaatan Tanaman Herbal Untuk Pengobatan Berbasis Android. Simkom , 8 (1), 39–54. https://doi.org/10.51717/simkom.v8i1.101 Malikun,  M.,  &  Aji,  A.  A.  (2022).  Efek  Moderasi  Sikap  Kewirausahaan  Dalam Memperkuat  Pengaruh  Modal  Kerja  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Umkm Batik Di …. Smooting , 20 (3), 192–204. http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/view/944%0Ahttp s://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/download/944/685
Musataklima.  (2021).  Self-Declare  Halal  Products  for  Small  and  Micro Enterprises:  Between  Ease  of  Doing  Business  and  Assurance  of  Consumer Spiritual  Rights. De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah , 13 (1),  32–52. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308
Rongiyati,  S.  (2024). IMPLEMENTATION  OF  HALAL  CERTIFICATION OBLIGATIONS FOR MSMEs . XVI (7).
Rosário,  A.  T.,  Raimundo,  R.  J.,  &  Cruz,  S.  P.  (2022).  Sustainable Entrepreneurship:  A  Literature  Review. Sustainability  (Switzerland) , 14 (9). https://doi.org/10.3390/su14095556
Sekilas halal . (n.d.).
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dari Dampak  Pandemi  Covid-19. Fokus  Bisnis :  Media  Pengkajian  Manajemen Dan Akuntansi , 19 (1), 76–86. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575 Suryadi,  D.  (2018).  Peran  dan  Strategi  Perkembangan  Kewirausahaan  dan Tantangannya  Dalam  Menghadapi  Perekonomian  di  Masa  Yang  Akan Datang. Jurnal Universitas  Bale Bandung , April , 1–14.
Tunjungsari,  H.  K.,  Selamat,  F.,  &  Chairy,  C.  (2020). Kewirausahaan Berkelanjutan  di UKM : Kasus UKM Industri  Kreatif di Jambi , Indonesia .