Politeknik Bisnis Indonesia

## PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH
1) Nora Januarti Panjaitan, 2) Hengki Mangiring Parulian Simarmata
1 Keauangan & Perbankan, Politeknik Bisnis Indonesia email: nvanzaithan@gmail.com
2 Manajemen Administrasi Perkantoran, Politeknik Bisnis Indonesia email: hengkisimarmata.mm@gmail.com

## ABSTRACT
In terms of technological developments today, more and more people have vehicles to run daily activities. Therefore,  vehicle  taxes  become  superior  in  providing  income  and  become  a  greater source  of  income  than other  types  of  local  taxes.  The  objective  of  this  research  is  to  know    the influence  of  vehicle  taxes  to  local  tax  revenues  at  the  BERSAMA  SAMSAT  office  of Pematangsiantar. The sample in this research is in the form of vehicle tax revenue of Simalungun Regency  report  in  the  period  of  2013-2016  at  BERSAMA  SAMSAT  Office  of  Pematangsiantar since  the  data  in  the  form  of  the  latest  financial  statements  t  so  that  can  be  calculated  the development and the problem. The data collection method in this research is documentation and observation  method.  The  data  analysis  method  in  this  study  using  microsoft  excel,  that  is  by simple  linear  regression  test  method.  The  result  of  this  research  is  that  partially  vehicle  taxes positively influence  to local tax revenue of  Simalungun regency and Pematangsiantar City  with contribution  of  influence  given  99%  while  the  rest  1%  is  the  influence  of  other  factors  not examined.  Thus  the  better  the  acceptance  of vehicle  taxes,  the  local  tax  revenue  of  Simalungun and Pematangsiantar City will increase.
Keywords : influence, tax, vehicle taxes, local tax revenue.

## I .PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah    pada  masa  lalu masih  memungkinkan  untuk  mendapatkan bantuan  khusus  dari  pemerintah  pusat  jika mengalami  kesulitan  keuangan  atau  kurang mampu  membangun  prasarana  yang  sangat dibutuhkan di wilayahnya. Perubahan paradigma  pemerintahan  pada  masa  sekarang ini  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun  1999,    pemerintah  pusat  mencoba meletakkan  kembali  arti  penting  otonomi daerah  pada  posisi  yang  sebenarnya,  yaitu bahwa  otonomi  daerah  adalah  kewenangan daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.    Tujuannya  antara  lain  adalah
untuk  mendekatkan  pelayanan  pemerintah kepada masyarakat (Saragih, 2016:1).
Sejalan  dengan  kewenangan  tersebut, Pemerintah  Daerah  diharapkan  lebih  mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah melalui  penerimaan  pajak  daerah.    Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalna  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang  berlaku yang digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pembangunan  daerah  (Suandy 2005:236).    Data  di  bawah  ini  merupakan realisasi penerimaan pajak daerah Simalungun
pada tahun 2013-2016, ditampilkan pada tabel 1.1 di bawah ini :
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2016 Tahun Realisasi (Rp) Perubahan (Rp) Pertum buhan (%) 2013 Rp 117,832,00 5,311 - - 2014 Rp 130,214,56 2,042 Rp 12,382,556, 731 9.51 2015 Rp 129,970,48 3,029 -Rp 244,079,01 3 0,19 2016 Rp 145,350,77 8,007 Rp 15,380,294, 978 10.58 Sumber: Kantor Bersama SAMSAT
Pematangsiantar
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laju  penerimaan  pajak  kabupaten  Simalungun dan  Pematangsiantar  dari  tahun  2013-2016 bahwa  realisasi  yang  terjadi  cenderung berfluktuatif.    Pada  tahun  2013  pendapatan pajak  daerah  sebesar  Rp  117,832,005,311 sedangkan pada tahun 2014 realisasi pendapatan  pajak  daerah  meningkat  hingga mencapai Rp 130,214,562,042 (9.51%). Sedangkan  pada  tahun  2015  pendapatan  pajak daerah menurun hingga sebesar Rp 129,970,483,029  (0.19%),  tetapi  pada  tahun 2016  perubahan  meningkat  drastis  hingga mencapai Rp 145,350,778,007 (10.58%)
Dilihat  dari  perkembangan  teknologi sekarang  ini,  dimana  masyarakat  semakin banyak  memiliki  kendaraan  bermotor  untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.  Oleh karena itu,  pajak  kendaraan  bermotor  menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan  yang  lebih  besar  dari  pada  jenis- jenis  pajak  daerah  lainnya.    Pajak  Kendaraan Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor. Sedangkan  kendaraan  bermotor  adalah  semua kendaraan  beroda  dua  atau  lebih  beserta gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis jalan  darat  dan  digerakkan  oleh  peralatan teknik  berupa  motor  atau  peralatan  lainnya
yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber daya  energi  tertentu  menjadi  gerak  kendaraan yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  berat dan alat-alat besar yang bergerak (Pandiangan, 2002:387-388).  Di bawah ini terdapat laporan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  daerah kabupaten  Simalungun  tahun  2013-2016  yang ditampilkan pada tabel 1.2, yaitu :
Tabel: 1.2
Laporan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2016 Tahun Realisasi (Rp) Perubahan (Rp) Pertumb uhan (%) 2013 60,190,09 6,993 - - 2014 65,442,48 4,266 5,252,387,2 73 8.02 2015 64,931,89 8,502 1,110585,7 64 1.72 2016 69,723,60 4,659 4,791,706,1 57 6.87
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa  laju  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  dari  tahun  2013-2016  cenderung berfluktuatif.    Pada  tahun  2013  penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 60,190,096,993,  sedangkan  pada  tahun  2014 pajak  kendaraan  bermotor  meningkat  menjadi sebesar  8.02  %  (Rp    65,442,484,266).  Dan pada  tahun  2015  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  menurun  lagi  menjadi  sebesar  Rp 64,931,898,502  (1.71%).  Pada  tahun  2016 pajak  kendaraan  bermotor  meningkat  hingga sebesar Rp  69,723,604,659.
Pembayaran pajak kendaraan bermotor  biasanya  dilayani  di  SAMSAT masing-masing  daerah,  untuk  mempermudah wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban membayar  pajak  kendaraan  bermotor  sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam  rangka  pemenuhan  pendapatan  pajak daerahnya.
Kantor
Bersama SAMSAT Pematangsiantar  didirikan  pada  tanggal  1
April  1978  untuk  melayani  pengurusan  surat-
surat  kendaraan  bermotor  wilayah  Kota Pematangsiantar  dan  Kabupaten  Simalungun. SAMSAT  merupakan  singkatan  dari  “Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap”  adalah gabungan  dari  Tiga  Instansi  yang  mempunyai tugas  dan  fungsi  yang  berbeda  tetapi mempunyai  objek  data  yang  sama  yaitu kendaraan bermotor yang berdimisili di daerah provinsi Sumatera Utara (Samsat Pematangsiantar). Masalah  yang  sering  muncul  adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Yang diakibatkan oleh belum tertanamnya kesadaran yang  tinggi  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.    Sikap  acuh  akan  adanya aturan  pajak  juga  dapat  menjadi  penyebab mereka  menjadi  tidak  patuh.  Apalagi  sejak beralihnya  sistem  pemungutan  pajak  dari Official  Assessment  System menjadi Self Assessment  system dimana  wajib  pajak dituntut  untuk  lebih  mandiri  dan  harus  lebih sadar  terhadap  kewajiban  pajaknya.  Karena pada sistem pemungutan pajak Self Assessment System wajib  pajak  dituntut  untuk  dapat menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  penulis  ingin  mengetahui  apakah pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pajak daerah.  Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH  (Studi  Empiris  pada  KANTOR BERSAMA

## SAMSAT
PEMATANGSIANTAR)”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  di  atas,  maka  perumusan  masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Apakah  ada  pengaruh  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  pajak  daerah pada Kantor
BERSAMA

## SAMSAT
Pematangsiantar?”

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  uraian  pada  latar belakang  dan  rumusan  masalah  di  atas,  maka tujuan dari penelitian ini adalah:
”Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  pajak  daerah pada Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar”.

## Manfaat Penelitian
Secara  rinci  manfaat  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan  di  bidang  perpajakan terutama  persoalan  pajak  kendaraan bermotor  sebagai  pendapatan  pajak daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi  masukan  kepada  instansi terkait  dalam  upaya  meningkatkan pendapatan  pajak  daerah  melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Sejak dahulu kala pajak sudah banyak didefinisikan  oleh  para  ahli  pajak  baik  dari dalam negeri maupun luar negeri.
Salah  satunya  definisi  pajak  dari  ahli pajak dalam negeri yaitu menurut Prof.Dr.Rochmat  Soemitro,SH  yang  dikutip oleh Mardiasmo (2006), beliau mendefinisikan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum”
Setelah  periode  reformasi  perpajakan tahun  1984  barulah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  No.  6  tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP).    Undang-undang  ini  sudah  mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah UU No. 16 Tahun 2009.
Menurut  pasal  1  ayat  1  UU  No.16 tahun 2009 menjelaskan bahwa”
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Selain  itu  terdapat  beberapa  definisi tentang  pajak  yang  dikemukakan  oleh  para ahli.
Menurut  Soeparman  Soemahamidjaja (Suandy, 2005:10) bahwa,
“Pajak  adalah  iuran  wajib,  berupa uang  atau  barang,  yang  dipungut  oleh penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum, guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”
Menurut  Mr.  Dr.  N.  J.  Feldmann dalam  buku  Ilyas  dan  Burton  (2008:5),  pajak adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh terutang  kepada  penguasa,  (menurut  norma- norma  yang  ditetapkannya  secara  umum), tanpa  adanya  kontra-prestasi  dan  semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.
Berdasarkan  definisi  pajak  tersebut  di atas  baik  pengertian  secara  ekonomis  (pajak sebagai  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta ke  sektor  pemerintah)  atau  pengertian  secara yuridis  (pajak  adalah  iuran  yang  dapat dipaksakan)  maka  dapat  ditarik  kesimpulan tentang  ciri-ciri  yang  terdapat  pada  pengertian pajak sebagai berikut:
1. Pajak  dipungut  oleh  Negara  baik  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  berdasarkan  undang-undang  serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya  alih  dana  (sumber  daya)  dari sektor  swasta  (wajib  pajak  membayar pajak)  ke  sektor  pemerintah  (pemungut pajak).
3. Pemungutan  pajak  diperuntukkan  bagi keperluan  pembiayaan  umum  pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  imbalan (kontraprestasi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

## Pajak Daerah
Menurut  UU  No.  28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi,  pasal  1 Ketentuan Umum butir 10, menyatakan bahwa :
“Pajak  daerah,  yang  selanjutnya disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan
imbalan secara dan digunakan untuk keperlusn daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.
Tony Marsyahrul (2004:5) juga mengatakan  bahwa  pajak  daerah  adalah  pajak yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah Tingkat II) dan hasilnya dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).
“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangun  daerah (Mardiasmo, 2006:12)”.
Dan Kaho (1997:129-130) menyimpulkan  bahwa  pajak  daerah  adalah pajak  Negara  yang  diserahkan  kepada  daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  dipergunakan  guna membiayai  pengeluaran  daerah  sebagai  badan hukum publik.
Sehingga  dapat  disimpulakan  bahwa pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  tanpa  ada imbalan  langsung  dan  digunakan  untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

## Teori Pemungutan Pajak Daerah
Landasan  filosofis  pemungutan  pajak didasarkan atas pendekatan “ benefit approach ” atau  pendekatan  manfaat.    Pendekatan  ini merupakan  dasar  fundamental  atas  dasar filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan  yang  dapat  dipaksakan  dalam  arti mempunyai wewenang dalam kekuatan pemaksa.
Pada  dasarnya  terdapat  3  sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:
1. Official  Assesment  System ,  adalah  sistem pemungutan  pajak  dimana  jumlah  pajak yang  harus  dilunasi  atau  terutang  oleh wajib  pajak  dihitung  dan  ditetapkan  oleh fiskus/aparat pajak.  Jadi dalam sistem ini wajib  pajak  bersifat  pasif  sedang  fiskus bersifat aktif
2. Self  Assesment  System adalah  sistem pemungutan  pajak  diman  wajib  pajak harus  menghitung,  memperhitungkan,
membayar  dan  melaporkan  jumlah  pajak yang  terutang.    Aparat  pajak  (fiskus) hanya  bertugas  melakukan  penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak
3. With  Holding  System adalah  sistem pemungutan  pajak  yang  mana  besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak  ketiga.    Pihak  ketiga  dimaksud disini  antara  lain  pemberi  kerja  dan bendaharawan pemerintah.
Dasar  hukum  pemungutan  pajak  yang berlaku  di  Indonesia  pada  awalnya  diatur dalam  pasal  23  ayat  2  UUD  1945,  setelah UUD  1945  diamandemen,  pasal  23  ayat  2 diganti  dengan  pasal  23A  UUD  1945  yang menegaskan  bahwa  wajib  pajak  dan  pungutan lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan Negara  diatur  dengan  undang-undang.    Dasar pemungutan  PBB  P2  Undang-Undang  No.  28 tahun 2009.

## Ketentuan Umum Pajak Daerah
1. Tarif Pajak Daerah
Penentuan  besarnya  tarif  pajak  yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang  peranan  penting.    Tarif  pajak daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang  ditetapkan  dengan  pembatasan  tarif paling  tinggi,  yang  berbeda  untuk  setiap  jenis pajak  daerah.    Tarif  pajak  yang  dipungut  oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
a. Tarif  pajak  hotel  ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
b. Tarif  pajak  restoran  ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
c. Tarif  pajak  hiburan  ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
d. Tarif  pajak  reklame  ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
e. Tarif  pajak  penerangan  jalan ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 10%
f. Tarif  pajak  pengambilan  bahan galian  golongan  C  ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
g. Tarif  pajak  parker  ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
Dan  tarif  pajak  yang  dipungut  oleh provinsi adalah:
a. Pajak  kendaraan  bermotor  dan kendaraan  di  atas  air  ditetapkan paling tinggi 5%
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 10%
c. Pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor  ditetapkan  paling  tinggi 5%
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan  air  bawah  tanah  dan air  permukaan  ditetapkan  paling tinggi 20%
Walaupun  ditetapkan  batasan  tarif paling  tinggi,  terdapat  peraturan  yang  berbeda tentang penerapan tarif pajak daerah  kota  atau kabupaten.  Penetapan  tarif  pajak  daerah ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.    Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota  atau  kabupaten,  tarif  pajak  kota  atau kabupaten  ditetapkan  tidak  seragam.    Hal  ini dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa  tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten  tidak  akan  mempengaruhi  pilihan wajib  pajak  untuk  melakukan  kegiatan  yang dikenai pajak.
Penetapan  tarif  yang  paling  tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan  tarif  yang  terlalu  membebani sedangkan  tarif  yang  paling  rendah  tidak ditetapkan  untuk  memberi  peluang  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  sendiri besarnya  tarif  pajak  yang  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  di  daerahnya.    Termasuk membebaskan  pajak  bagi  masyarakat  yang tidak  mampu.    Dan  dalam  penetapan  tarif pajak  juga  dapat  diadakan  klasifikasi  atau penggolongan  tarif  berdasarkan  kemampuan wajib  pajak  atau  berdasarkan  jenis  objek pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan  pajak  untuk  setiap  jenis  pajak daerah.    Dasar  pengenaan  pajak  kota  atau kabupaten adalah sebagai berikut:
a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
b. Pajak  restoran  dikenakan  atas jumlah pembayaran yang diterima atau  yang  seharusnya  dibayar kepada restoran
c. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran  yang  diterima  atau
yang  seharusnya  dibayar  kepada hotel
d. Pajak  hiburan  dikenakan  atas jumlah pembayaran yang diterima atau  yang  seharusnya  dibayar oleh penyelenggara hiburan
e. Pajak  reklame  dikenakan  atas nilai sewa reklame
f. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual harga listrik
g. Pajak  pengambilan  bahan  galian golongan  C    dikenakan  atas  nilai jual  pengambilan  bahan  galian golongan C
h. Pajak parkir dikenakan atas
jumlah pembayaran yang diterima atau  yang  seharusnya  dibayar kepada penyelenggara parkir
3. Cara Penghitungan Pajak Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara  mengalikan  tarif  pajak  dengan  dasar pengenaan  pajak.    Cara  perhitungan  ini digunakan  untuk  setiap  jenis  pajak  daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2005:65):
Pajak  Terutang  =  Tarif  Pajak  x  Dasar Pengenaan Pajak

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan  bermotor  (kendaraan  beroda  dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat  dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  besar yang bergerak).
Menurut  Kurniawan  dan  Purwanto (2004:54),  pajak  kendaraan  bermotor  adalah pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan bermotor.
Siahaan  (2010:175)  mendefinisikan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atai penguasaan kendaraan  bermotor.    Dan  mengatakan  bahwa pada  saat  diberlakukannya  UU  No.  18  tahun 1997  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  34 tahun  2000,  pajak  kendaraan  bermotor  dan kendaraan  di  atas  air  pada  beberapa  provinsi dipungut jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Pajak Kendaraan  di  Atas  Air  (PKKAA).    Hal  ini
wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

## Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak PKB

## 1. Perhitungan PKB
Besarnya  pokok  pajak  kendaraan bermotor  yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan  pajak.    Secara  umum,  perhitungan PKB adalah sesuai rumus:
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)
2. Tarif Pajak Tarif  PKB  berlaku  sama  setiap provinsi  yang  memungut  PKB.    Tarif  PKB ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  provinsi. Sesuai  peraturan  pemerintah  N0.  65  tahun 2001 Pasal 5, PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai  dengan  jenis  penguasaan  kendaraan bermotor, yaitu:
a. 1,5%  untuk  kendaraan  bermotor bukan umum
b. 1%  untuk  kendaraan  bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan  oleh  umum  dengan
dipungut bayaran
c. 0,5%  untuk  kendaraan  bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

## III. METODE PENELITIAN
Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis membedakan  objek  penelitian  ke  dalam  dua variabel, yaitu:
1. Variabel Terikat ( Dependent Variable )
Variabel  terikat  adalah  yang  dipengaruhi variabel  bebas.    Dalam  penelitian  ini variabel terikat ditunjukkan oleh Pendapatan Pajak Daerah yang dilambangkan oleh variabel Y.
2. Variabel Bebas ( Independent Variable )
Variabel  bebas  yaitu  variabel  yang mempengaruhi  variabel  terikat.    Dalam penelitian  ini  ditunjukkan  oleh Pajak Kendaraan Bermotor yang dilambangkan dengan X.

## Penentuan Populasi
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan
kemudian  ditarik  kesimpulannya.    Jadi populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi  objek  dan benda alam yang lain.  Populasi bukan sekedar jumlah  yang  ada  objek/subjek  yang  dipelajari, tetapi  meliputi  seluruh  karakteristik  atau  sifat yang  dimiliki  oleh  objek/subjek.    Sehingga populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada Kantor BERSAMA SAMSAT
Pematangsiantar dari tahun 2013-2016.
Pengertian  sampel  menurut  Sugiyono (2012:81)  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut.    Apa  yang  dipelajari  dari  sampel  itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.  Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (representatif).
Mengenai  jenis  teknik sampling yang tepat  ditimbang  dari  kondisi  dan  karakteristik populasi  menjadi  objek  pada  penelitian  ini adalah  menggunakan  jenis  teknik purposive sampling/judgment  sampling/expert  choice . Sub teknik sampling non peluang dengan  cara pemilihan sampling tanpa pengembalian ( nonprobability sampling ) yaitu dengan menggunakan purposive sampling . Pengertian nonprobability  sampling menurut  Sugiyono  (2012:84)  adalah  teknik pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi peluang/kesempatan  sama  bagi  unsur  atau anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi sampel.
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi sampel  penelitian  adalah  berupa  laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten  Simalungun  periode  tahun  2013- 2016 pada Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar  karena  data  berupa  laporan keuangan  harus  yang  terbaru  sehingga  dapat dihitung perkembangan dan permasalahannya.
Adapun  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah:
a. Jumlah tenaga kerja di Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar
b. Laporan  penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Kabupaten  Simalungun  dan
Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 s/d 2016
c. Laporan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 s/d 2016 2. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian ini adalah :
a. Struktur  organisasi  Kantor  Bersama
SAMSAT Pematangsiantar.
b. Gambaran umum Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar.
Yang  dimaksud  dengan  sumber  data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat  diperoleh.    Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan dua sumber data yaitu :
1. Sumber  data  primer,  sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan cara  wawancara,  penelitian  lapangan melalui  observasi  langsung  ke  Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar.
2. Sumber data sekunder, data yang tersusun dalam  bentuk  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah.
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain:
1. Dokumentasi Pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  mengamati  dokumen-dokumen  yang dimiliki dan disediakan oleh perusahaan untuk diolah oleh yang berkaitan dengan pembayaran klaim.
2. Observasi Pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  mengamati  suatu  objek,  tempat, pelaku,  kegiatan,  kejadian  atau  peristiwa  dan waktu.
Adapun metode analisis yang digunakan  dalam  penganalisaan  data-data tersebut  adalah  analisis  regensi.  Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari hubungan antara  dua  variabel.    Analisis  regresi  menurut Sugiyono (2008:261) digunakan dengan rumus:
ŷ= a + bx
Keterangan  : y= Variabel terikat x= Variabel bebas a= Penduga bagi intersap (α) b= Penduga bagi koefisisen regresi (β)
Untuk  menentukan  a  dan  b  digunakan  rumus sebagai berikut:
Politeknik Bisnis Indonesia

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pajak Kendaraan Bermotor
Jumlah  pajak  kendaraan  bermotor  dan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  sangat berpengaruh terhadap besarnya pajak kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama kendaran  bermotor.    Pertumbuhan  kendaraan bermotor  dari  tahun  ke  tahun  berakibat meningkatnya  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Simalungun  dan Pematangsiantar.
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor didasari karena kebutuhan masyarakat  yang  semakin  menigkat  seiring berjalannya
waktu yang mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor.    Hal  tersebut  berakibat  positif  bagi pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor. Berikut perkembangan pajak kendaraan bermotor  pada  Kabupaten  Simalungun  dan Kota Pematangsiantar tahun 2013-2016:
Tabel 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun 2013-2016 No. Tahun Jumlah kendaraan 1 2013 132,608 2 2014 138,419 3 2015 133,468 4 2016 131,113 Sumber: Kantor Bersama Samsat Pematangsiantar (2017) Data pada Tabel 4.2 di atas merupakan keseluruhan  data  perkembangan  kendaraan bermotor  dari  setiap  daerah  yang  ada  di
Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang telah disatukan di Dinas Pendapatan Daerah. Tabel di
atas menunjukkan pertumbuhan kendaraaan bermotor Roda 2 dan roda  4  di  Kabupaten  Simalungun  dan Pematangsiantar  tidak  selalu  meningkat  tiap tahunnya.    Untuk  itu,  diharapkan  dapat meningkatkan  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor di Dispenda yang nantinya berkontribusi  terhadap  pendapatan  pajak daerah  Kabupaten  Simalungun  dan  Kota Pematangsiantar.    Berdasarkan  data  tersebut dapat digambarkan grafik pertumbuhan sebagai berikut:
Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2016 126.000 128.000 130.000 132.000 134.000 136.000 138.000 140.000 2013 2014 2015 2016

## Sumber: Samsat Pematangsiantar
Perkembangan  Realisasi  Pajak  Kendaraan Bermotor Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar
Perkembangan pajak kendaraan bermotor  Kabupaten  Simalungun  dan  Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 sampai tahun 2016  mengalami  peningkatan  dan  penurunan. Dimana  pada  tahun  2013  sampai  tahun  2014 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai Rp  65,442,484,266, sedangkan pada tahun  2015  Pajak  Kendaraan  Bermotor kembali  mengalami  penurunan  sebesar  Rp 64,931,898,502  dan  mengalami  peningkatan kembali  pada  tahun  pada  tahun  2016  sebesar Rp  69,723,604,659.    Hasil  Pajak  Kendaraan Bermotor  Kabupaten  Simalungun  dan  Kota Pematangsiantar  dapat  kita  lihat  pada  tabel  di bawah ini :
Tabel 4.3

## Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2016 Tahun Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) 2013 Rp   60,190,096,993 2014 Rp  65,442,484,266 2015 Rp   64,931,898,502 2016 Rp  69,723,604,659 Sumber : Samsat Pematangsiantar (2017) Perkembangan  Realisasi  Pajak  Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar
Seiring  dengan  terus  berjalannya kegiatan  perekonomian  dan  makin  tingginya tingkat  konsumtif  di  kalangan  masyarakat, maka  pemerintah  Kabupaten  Simalungun  dan Kota Pematangsiantar perlu melakukan upaya- upaya  untuk  memaksimalkan  peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Upaya tersebut  dilakukan  secara  bersama  sama dengan  Unit  Pelayanan  Terpadu  Daerah (UPTD)  serta  Unit  Kerja  Terkait  (UKT) lainnya  agar  realisasi  pendapatan  setiap tahunnya mengalami peningkatan.  Komponen Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak  Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air Bawah Tanah
Pendapatan Pajak Daerah tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Dari total pendapatan pajak daerah selama tahun anggaran 2013-2016 kontribusi yang terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor.  Hal ini disebabkan karena belum adanya tingkat kesadaran yang tinggi pada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
untuk membayar pajak.  Berikut adalah
laporan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar tahun
2013-2016:
Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2016 Tah un Realisasi (Rp) Perubahan (Rp) Pertumbu han (%) 201 3 Rp 117,832,005 ,311 - - 201 4 Rp 130,214,562 ,042 Rp 12,382,556, 731 9.51 201 5 Rp 129,970,483 ,029 -Rp 244,079,01 3 0,19 201 6 Rp 145,350,778 ,007 Rp 15,380,294, 978 10.58 Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar
Penerimaan  pajak  pada  tahun  2013 hingga  tahun  2016  tidak  stabil.    Hal  ini ditunjukkan pada tabel 4.3, yang menunjukkan bahwa  pada  tahun  2013  sampai  tahun  2014, penerimaan  pajak  daerah  mengalami  kenaikan yang cukup baik hingga sebesar Rp 130,214,562,042.    Namun,  pada  tahun  2015 penerimaan pajak daerah mengalami
penurunan hingga sebesar Rp
129,970,483,029.  Dan  pada  tahun  2016 penerimaan  pajak  daerah  kembali  mengalami peningkatan  yang  cukup  besar  hingga  Rp 145,350,778,007.

## Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis  regresi  lienar  sederhana digunakan  untuk  mengetahui  tentang  adanya pengaruh  antara  Pajak  Kendaraan  Bermotor terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah  sebagai variabel  dependen  yang  dinyatakan  denga simbol  (Y),  sedangkan  Pajak  Kendaraan Bermotor  sebagai  variabel  independen  yang dinyatakan  dengan  simbol  (X).    Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Microsoft  Excel diperoleh  hasil  regresi  linear sederhana seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.5

## Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Pajak Daerah Tahun Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Daerah 2013 Rp 60,190,096,993  Rp 134,832,005,311 2014 Rp 65,442,484,266 Rp 147,214,562,042 2015 Rp 64,931,898,502 Rp 159,970,483,029 2016 Rp 69,723,604,659 Rp 165,350,778,007

## Tabel 4.6 Model Summary

## SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics Multiple R 1.00 R Square 0.99 Adjusted R Square 0.99 Standard Error 1036851968.46 Observations 3.00
Berdasarkan  pada  tabel  4.6,  dipeoleh angka  R  sebesar  1.00  yang  menunjukkan bahwa  korelasi  atau  hubungan  antara  Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Pajak Daerah  adalah  sangat  kuat.  Dikatakan  kuat karena  angka  R  di  atas  0.99  dilihat  dari  tabel 4.7 interpretasi nilai R sebagai berikut :
Tabel 4.7 Interpretasi nilai r Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0.00-0.199 0.20-0.399 0.40-0.599 0.60-0.799 0.80-0.1000 Sangat rendah Rendah Sedang Kuat Sangat kuat
Sumber : Tedi Rusman (2015 : 52)
Angka  R  square  atau  koefisien Determinasi  adalah  0.99.    Hal  ini  berarti  99% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel independen  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor memiliki  pengaruh  sebesar  99  %  terhadap variabel  dependen  yaitu  Pendapatan  Pajak Daerah  dan  1%  lainnya  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  lain  diluar  variabel  independen. Standar error sebesar  Rp  1,036,851,968.46. Semakin  kecil  standar error akan  membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen atau Pendapatan  Pajak  Daerah.    Dari  hasil  standar error menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan  Bermotor  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  penerimaan  bagi  Pendapatan  Pajak Daerah  di  Kabupaten  Simalungun  dan  Kota Pematangsiantar.
Persamaan  regresi  linear  sederhana dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :
Tabel 4.8 Coefficient (a) Model Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept - 87353659330.39 18592725710.01 -4.70 0.13 PKB 3.34 0.28 11.97 0.05 Dependen Variabel = y Adapun rumus hipotesis yang digunakan  untuk  melihat  pengaruh  Pajak Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
H 0 :  b=0  (Tidak  ada  pengaruh  antara  Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
Pendapatan Pajak Daerah)
H 1 :  b≠0  (Ada  pengaruh  antara  Pajak Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan Pajak Daerah)
Berdasarkan  tabel  4.8,  diperoleh  nilai koefisien  untuk  a  adalah  -87,353,659,330.39 dan  untuk  b  sebesar  3.34  sehingga  diperoleh persamaan regresi linear sederhana Pendapatan Pajak Daerah = -87,353,659,330.39 + 3.34X.
Koefisien regresi a sebesar - 87,353,659,330.39  menggambarkan  bahwa jika  tidak  adanya  Pajak  Kendaraan  Bermotor, maka  Pendapatan  Pajak  Daerah  berkurang sebesar 87,353,659,330.39 per tahun.
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota
Pematangsiantar  setiap  tahunnya  bukan  hanya berasal  dari  pajak  kendaraan  bermotor  saja, tetapi  juga  berasal  dari  pajak  lainnya. Koefisien  regresi  b  bernilai  positif  atau  b  ≠  0 yang  artinya  ada  pengaruh  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  pajak  daerah dan  arah  pengaruhnya  positif,  artinya  semakin tinggi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor maka  pendapatan  pajak  daerah  semakin meningkat.    Selanjutnya  untuk  melihat signifikansi pengaruh pajak kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  pajak  daerah digunakan  uji  t  dengan  kriteria  penolakan  H 0 sebagai  berikut  :  jika  H 0 ditolak  jika  t hitung > t (α/2)(n-k) . Berdasarkan  tabel  4.8,  diperoleh  t hitung sebesar 11.97 sedangkan t tabel dengan α = 0.05 adalah t (0.05/2)(4-2) adalah 4.303.  Karena t hitung > t (α/2)(n-k) atau 11.97 > 4.303 maka ada pengaruh yang  signifikan  antara  Pajak  Kendaraan Bermotor  terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah Kabupaten
Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian  dilakukan  untuk  menguji pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah selama 4 tahun yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016,  survei  ini  dilakukan  di  Kantor  Bersama SAMSAT Pematangsiantar. Pengujian hipotesis  pada  penelitian  ini  menggunakan Microsoft Excel,  yaitu  dengan  metode  uji Regresi Linear Sederhana.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab sebelumnya, maka penulis mengambil
kesimpulan  bahwa  secara  parsial  Pajak Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  positif terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah  Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dengan kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  sebesar 99%  sedangkan  sisanya  1%  merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan  demikian  semakin  baik  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor,  maka  Pendapatan Pajak  Daerah  Kabupaten  Simalungun  dan Kota Pematangsiantar akan meningkat.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis  berusaha  memberikan  saran  kepada para pegawai Kantor Bersama Samsat Pematangsiantar,  yang  mungkin  bermanfaat dalam  mengatasi  kelemahan  yang  terdapat dalam  penerimaan  pajak.  Adapun  saran-saran yang diberikan penulis adalah:
1. Karyawan Kantor Samsat Pematangsiantar  diharapkan  mengadakan
sosialisasi  tentang  pentingnya  membayar pajak.  Sehingga  masyarakat  mengerti  apa fungsi dari membayar pajak
2. Karyawan  kantor  Samsat  diharapkan lebih  meningkatkan  pelayanan  kepada wajib pajak.
3. Kantor  Samsat  diharapkan  menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu
membuat  masyarakat  lebih  taat  dalam membayar  pajak.    Misalnya  mengadakan penagihan  pajak  keliling.    Sehingga masyarkat  tidak  perlu  antri  di  kantor untuk membayar pajak.
Karyawan  juga  diharapkan  lebih  teliti  dalam menghitung  tarif  pajak  yang  akan  dibayar masyarakat  agar  masyarakat  tidak  merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ilyas dan Burton, Richard, 2008, Hukum Pajak Edisi 4 , Jakarta : Salemba Empat Kaho,  Josef  Riwu,  1997, Prospek  Otonomi Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia , Yogyakarta : Fak. Sospol-UGM Kurniawan dan Purwanto, 2004, Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  di  Indonesia ,  Malang  : Bayumedia Mardiasmo,  2006, Perpajakan  -  Edisi  Revisi 2006 , Yogyakarta : Andi Mardiasmo,  2009, Perpajakan-Edisi  Revisi 2009 , Yogyakarta : Andi Muljono,  Djoko,  2008, Ketentuan  Umum Perpajakan , Yogyakarta : Andi Pandiangan,  Liberty,  2002, Undang-Undang Perpajakan  Indonesia ,  Jakarta  :  Penerbit
Erlangga Saragih,  Melida  Nora,  2016, Pengaruh  Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengembangan  Wilayah di Kabupaten Simalungun ,  Tesis  PWK  dan  PWD  –  USI Pematangsiantar Siahaan,  P.  Marihot,  2005, Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah ,  Jakarta  :  PT.  Rajagrafindo Persada Sony dan Kurniawan, Isnianto, 2009, Panduan Praktis Perpajakan , Yogyakarta : Andi
Suandy,  Erly,  2005, Hukum  Pajak ,  Jakarta  : Salemba Empat Sugiyono,  2003, Metode  Penelitian  Bisnis Edisi 1, Bandung : Alfabeta Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung : Alfabeta Tjip  Ismail,  2007, Pengaturan  Pajak  Daerah Indonesia , Jakarta : Yellow Printing https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra /pajak-rokok-pajak-daerah-dan-fourmaxim- adam- smith_552a676b6ea834d530552e20 diakses 17 September 2017
https://www.google.com/Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses 23 Oktober 2017
https://www.google.com/Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diakses 23 Oktober 2017
https://www.google.com/Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umu dan Tata Cara Perpajakan diakses 23 Oktober 2017