## ANALISIS ABILITY TO PAY DAN WILLINGNESS TO PAY TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG
ARIF RAHMAN 1 , RACHMAT MUDIYONO 2 , KARTONO WIBOWO 2
Program Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1 Fakultas Teknik,  Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2, 3
Email : arrahman181181@gmail.com 1 ,mts@unissula.ac.id 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v6i1.3430
Abstrak: Kawasan perkotaan merupakan daya tarik dalam segala bidang bagi wilayah sekitar. Fenomena kepadatan dan kemacetan lalu lintas menuju kawasan perkotaan merupakan masalah serius dalam sistem transportasi. Pengembangan transportasi perkotaan aglomerasi menjadi upaya memecahkan permasalahan tersebut. Bus  Rapid  Transit  (BRT) merupakan  konsep  pengembangan  transportasi  pada  kawasan perkotaan aglomerasi dengan penerapan sistem pelayanan yang cepat, jalur tetap dan jadwal teratur. Tarif merupakan daya tarik utama dalam sistem transportasi. Selain penetapan tarif atas dasar biaya operasional kendaraan, perlu juga dikaji kemampuan daya beli masyarakat pengguna transportasi agar nilai tarif yang ditetapkan  dapat  diterima  masyarakat.  Desain  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan fokus  studi  kasus  transportasi.  Data  penelitian  diambil  dengan  metode  kuesioner  dengan  tujuan  untuk mendapatkan nilai kemampuan bayar dan kesediaan bayar pengguna transportasi. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pengguna Bus  Rapid  Transit    (BRT) Trans  Jateng  koridor  Semarang-Gubug yang berusia 15-65 tahun dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama. Dari hasil penelitian diperoleh  nilai  tarif  kemampuan  daya  beli  pengguna  jasa  transportasi,  untuk  kategori pelajar/buruh/veteran nilai ATP sebesar Rp. 4.626,00 dan nilai WTP Rp. 2.976,00; kategori umum, nilai ATP Rp. 9.981,00; dan nilai WTP Rp. 4.061,00. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengelola dalam penetapan tarif operasional Bus Rapid Transit  (BRT) Trans Jateng sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan penyedia dan pengguna jasa transportasi.
Kata kunci : Ability To Pay, Willingness To Pay, Bus Rapid Transit
Abstract: Urban  areas  are  an  attraction  in  all  fields  for  the  surrounding  area.  The  phenomenon  of density  and  traffic  congestion  to  urban  areas  is  a  serious  problem  in  the  transportation  system.  The development  of  agglomeration  urban  transportation  is  an  effort  to  solve  these  problems.  Bus  Rapid Transit (BRT) is a transportation development concept in agglomerated urban areas by implementing a fast service system, fixed lines and regular schedules. Fares are the main attraction in the transportation system. In addition to setting tariffs on the basis of vehicle operating costs, it is also necessary to study the  purchasing  power  of transportation  users  so  that  the  value  of  the  tariffs  set  can  be  accepted  by  the public. The design in this study is a quantitative research with a focus on transportation case studies. The research data was taken using a questionnaire method with the aim of getting the value of the ability to pay and willingness to pay for transportation users. The sample used in this study were users of the Trans Jateng Bus Rapid Transit (BRT) Semarang-Gubug corridor aged 15-65 years with a minimum education of Junior High School. From the results of the study, the value of the purchasing power of transportation service users was obtained, for the category of students/labor/veterans the ATP value was  IDR. 4,626.00 and the value of WTP is IDR. 2,976.00; general category, ATP value of IDR. 9,981.00; and the value of WTP IDR. 4,061.00. The results of this study are expected to be used as a consideration for managers in determining the operational rates of the Trans Jateng Bus Rapid Transit (BRT) so that there is a balance between the interests of providers and users of transportation services.
Keywords: Ability To Pay, Willingness To Pay, Bus Rapid Transit

## A. Pendahuluan
Penyediaan  layanan  transportasi  publik  merupakan  wujud  tanggungjawab  pemerintah  kepada masyarakat. Transportasi  merupakan  barang  publik  ( public  goods ),  sehingga  peranan  pemerintah  sangat
vital  dalam  pengembangan  sistem  transportasi.  Dalam  Undang-Undang  no.  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  disebutkan  bahwa  pemerintah  wajib  menjamin  tersedianya  angkutan  umum, yang  selamat,  aman,  nyaman  dan  terjangkau.  Mendasari  amanat  Undang-Undang  tersebut,  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  mempunyai  program  pengembangan  dan  pengelolaan  angkutan  umum  perkotaan berbasis  bus  untuk  kawasan  aglomerasi  yaitu  angkutan  umum  tanpa  batas  wilayah  administratif. Angkutan perkotaan aglomerasi (Dishubjateng, 2015) bertujuan mengintegrasikan angkutan antar daerah guna  mengurangi  kepadatan  lalu  lintas  di  jalur  akses  utama  ke  kawasan  perkotaan.  Dalam penyelenggaraan Bus  Rapid  Transit  (BRT) ,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  menetapkan  biaya  tarif yang  diberlakukan  dalam  operasional  pelayanan.  Penetapan  tarif    (Warpani,  2017)  dimaksudkan  untuk menjamin  keberlangsungan  penyelenggaraan  jasa  transportasi  guna  menjamin  mutu  pelayanan  sesuai standar  keselamatan,  kenyamanan  dan  keamanan,  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  daya  beli masyarakat.    Pengembangan  Transportasi  umum  perkotaan  harus  ditingkatkan  supaya  pengguna kendaraan pribadi ada kemauan untuk menggunakan sarana pelayanan transportasi publik, sehingga dapat mengurangi  jumlah  kendaraan  dijalan  perkotaan,  dengan  harapan  bisa  mengurangi  kepadatan  dan kemacetan lalu lintas (Adisasmita, 2015).
Joewono, 2009 menggunakan metode ordinal probit dan regresi logistic binomial dalam melakukan penelitian mengenai  kesediaan dan kemampuan membayar pengguna paratransit di  kota Bandung.  Hasil analisis  menunjukkan  persepsi  masyarakat  yang  berbeda  dalam  penilaian  ATP-WTP.  Kelompok pengguna transportasi memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menetapkan nilai tarif yang harus dibayarkan  dibandingakan  dengan  kelompok  pengguna  lain.  Frans,  J.  H.,  Messah,  Y.  A.,  &  Issu,  N.  A, 2016 menggunakan metode cross tabulation dan travel budged dalam melakukan analisis ATP dan WTP pengguna  angkutan  umum  di  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  Masyarakat  pengguna  transportasi memiliki  kemampuan  dan  kesediaan  yang  berbeda-beda  dalam  membayar  nilai  tarif.  Nilai  tarif  yang ditentukan  dilapangan  lebih  besar  dari  perhitungan    nilai  tarif.  Romadhona  &  Maimunah,  2011 melakukan analisis ability to pay dan willingness to pay pengguna transportasi  bus Trans Jakarta.  Hasil analisis  menunjukan  persepsi  yang  berbeda  dalam  penilaian  terhadap  tarif.  Kemampuan  dan  kesediaan membayar  pengguna  jasa  transportasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  tarif  yang  ditetapkan, sehingga  diperlukan  peninjauan  kembali  penetapan  tarif  bus  Trans  Jakarta  terhadap  peningkatan pelayanan. Suweda & Arisena Wikarma, 2012 melakukan analisis kemampuan membayar dan kesediaan membayar  bus  rapid  transit  sarbagita  di  Bali.  Hasil  analisis  kemampuan  masyarakat  menunjukkan pengguna  jasa  transportasi  masih  dibawah  nilai  tarif  yang  ditetapkan  pemerintah.  Analisisis  penetapan tarif yang dilaksanakan pemerintah didasarkan pada perhitungan nilai biaya operasional kendaraan. Agar terjadi perimbangan antara pengelola dan pengguna jasa, nilai tarif diperlukan penyesuian tarif atas dasar biaya operasional, kemampuan bayar dan kesediaan membayar masyarakat pengguna transportasi.
Dari beberapa kajian penelitian kemampuan bayar dan kesediaan bayar transportasi, belum banyak yang membahas kesediaan membayar berdasar peningkatan pelayanan. Maka dalam penelitian ini, selain melakukan analisis  kemampuan dan kesediaan membayar pengguna transportasi, dilakukan juga analisa kesediaan membayar pengguna transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan.
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  pendekatan  survey stated preference menggunakan instrumen kuesioner. Responden merupakan pengguna jasa yang sedang atau  pernah  menggunakan  sarana  transportasi  bus  Trans  Jateng  koridor  Semarang-Gubug.  Manfaat  dari hasil penelitian yang dilakukan  yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah  dalam  pengambilan  keputusan  penentuan  tarif  operasional  bus  Trans  Jateng  koridor Semarang-Gubug.

## B. Metedologi Penelitian

## Sampel
Penelitian  dilaksanakan  di  kota  Semarang  yang  merupakan  ibu  kota  provinsi  Jawa  Tengah, Indonesia.  Jumlah  populasi  diperoleh  dari  jumlah  rata-rata  penumpang  bus  rapid  transit  pada  saat penelitian 1.213 penumpang. Berpedoman pada teknik perhitungan jumlah minimum sampel, maka dalam
penelitian  ini  digunakan  sampel  292  responden.  Untuk  menghilangkan  bias,  kuesioner  dibagikan  pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk.
Responden  mayoritas  berusia  31  –  40  tahun  (27,05%),    berusia  21  –  30  tahun  (25,68%),  41  –  50 tahun (21,23%), ≤ 20 tahun (16,78%), 51 – 60 tahun (8,56%) dan yang paling sedikit berusia > 60 tahun (0,68%). Tingkat pendidikan responden sangat beragam mulai dari jenjang pendidikan SMP, SMA, D3, sarjana  dan  pasca  sarjana.  Jenis  pekerjaan  responden  pengguna  sarana  transportasi  juga  berbeda-beda mulai  dari  pelajar/mahasiswa,  pegawai  negeri/TNI/POLRI,  pegawai  swasta/BUMN,  pensiunan PNS/TNI/POLRI, guru/dosen/akademisi, pengusaha/wiraswasta, ibu rumah tangga, pekerja swasta/buruh dan  pekerjaan  lain-lain.  Namun  selama  pelaksanakan  dilaksanakan  tidak  mendapatkan  pengguna  jasa yang berstatus sebagai veteran.
Tabel 1 Informasi Latar Belakang Sampel

## Daftar pertanyaan
Kuesioner  terdiri  atas  tiga  bagian  yang  mencakup  26  pertanyaan  yang  terdiri  dari  19  pertanyaan tertutup dan 7 pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dan skala penilaian untuk memperoleh gambaraan karakteristik  sosial  ekonomi  dan  perjalanan  responden,  respon  dan  sikap  responden  terhadap  tarif, sedangkan  pertanyaan  terbuka  untuk  mengetahui  gambaran  responden  dalam  membayar  tarif  dan penilaian terhadap standar pelayanan transportasi.
Bagian  1:  Karakteristik  sosial  ekonomi  responden.  Terdapat  12  pertanyaan  pada  bagian  ini. Pertanyaan  yang disampaikan  untuk mengetahui karakter responden yang meliputi  : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, status perkawinan, pekerjaan, tujuan perjalanan, lokasi tempat tinggal, lokasi awal  dan  tujuan  perjalanan,  jumlah/frekuensi  penggunaan  transportasi  umum,  jenis  transportasi  yang
Kategori Kelompok Jumlah  (%) Jenis kelamin Pria 144 49 Wanita 148 51 Usia ≤ 20 49 16,78 21 - 30 75 25,68 31 - 40 79 27,05 41 - 50 62 21,23 51-60 25 8,56 > 60 2 0,68 Pendidikan SD/Sederajat 0 0,00 SMP/Sederajat 29 9,93 SMA/SMK/Sederajat 146 50,00 Diploma (D1/D2/D3) 37 12,67 Sarjana (S1/S2/S3) 80 27,40 Jenis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 55 18,84 Pegawai Negeri/TNI/POLRI 22 7,53 Pegawai Swasta/BUMN 25 8,56 Ibu rumah tangga 30 10,27 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 3 1,03 Guru/Dosen/Akademisi 19 6,51 Pengusaha/Wiraswasta 31 10,62 Pekerja swasta/buruh 102 34,93 Lain-lain (tanpa kategori) 5 1,71
sering digunakan, alternatif alat transportasi yang biasa dipilih.
Bagian 2 : Karakteristik perjalanan responden. Terdapat 14 pertanyaan pada bagian ini. Pertanyaan yang  disampaikan  pada  bagian  ini  meliputi:  jumlah  penghasilan,  kebutuhan  transportasi,  total  biaya transportasi, intensitas perjalanan, pengeluaran total perbulan untuk transportasi, prosentase penghasilan digunakan untuk biaya transportasi dan besaran nilai tarif atas layanan transportasi yang diharapkan oleh pengguna jasa.
Bagian  3  :  Penilaian  terhadap  tarif.  Bagian    ini  menggunakan  penilaian  dengan  skala  likert  yang berisikan  lima  poin;  1  ”sangat  tidak  setuju”,  2  “tidak  setuju,  3  “ragu-ragu”,  4  “setuju”  dan  5  “sangat setuju”.  Terdapat  6  pertanyaan  pada  bagian  ini  untuk  mengetahui  perspektif  pengguna  transportasi terhadap nilai tarif yang diberlakukan. Menurut Kotler dan Amstrong (Perwitasari & DS, 2018), terdapat empat  ukuran  yang  mencirikan  tarif  harga  yaitu  keterjangkauan  tarif,  kesesuaian  tarif  dengan  kualitas, kesesuaian  tarif  dengan  manfaat,  dan  tarif  sesuai  kemampuan  atau  daya  saing.  Keterjangkauan  tarif dicirikan  konsumen  dapat menjangkau  nilai tarif  yang  telah  ditetapkan,  terlebih  pada  konsumen  dengan penghasilan rendah. Kesesuaian tarif dengan kualitas dicirikan dengan kesesuaian nilai tarif dengan jenis kualitas yang diterima oleh konsumen. Konsumen akan membandingkan terhadap beberapa pilihan yang ada, konsumen sering memilih nilai tarif yang lebih tinggi jika mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Konsumen  menilai  dengan  tarif lebih  tinggi  cenderung  beranggapan  bahwa  kualitasnya  juga  lebih  baik. Kesesuaian  tarif  dengan  manfaat  dicirikan  dengan  keputusan  konsumen  dalam  membeli  suatu  produk barang/jasa  jika  manfaat  yang  dirasakan  lebih  besar  atau  sama  dengan  nilai  yang  telah  dikeluarkan. Apabila    konsumen  merasa  manfaat  produk  barang/jasa  lebih  kecil  dari  uang  yang  dikeluarkan,  maka konsumen  akan  beranggapan  bahwa  produk  tersebut  mahal  dan  konsumen  akan  berpikir  kembali  untuk membeli  ulang.  Tarif  sesuai  dengan  kemampuan  atau  daya  saing  dicirikan  dengan  konsumen  sering membandingkan tarif dari satu produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini murah atau mahalnya tarif suatu produk menjadi pertimbangan konsumen saat akan membeli produk barang/jasa tersebut.

## Prosedur Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2021.  Penyebaran  kuesioner  dilaksanakan  diatas kendaraan  ( on  board )  dan  di  halte/tempat  pemberhentian  bus  Trans  Jateng.  Responden  yang  digunakan merupakan  penumpang  dan  calon  penumpang  bus  Trans  Jateng  koridor  Semarang-Gubug.  Responden diberitahukan  maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya  penelitian,  partisipasi  mereka  dalam  penelitian  ini bersifat  sukarela  dan  tidak  ada  keterkaitan  apapun  dalam  upaya  pembenaran  data/penggiringan  opini pelayanan. Mereka dapat menarik kembali partisipasi mereka kapan saja tanpa alasan apapun.
Dengan  menggunakan  teknik stratified  random  sampling ,  kuesioner  dibagikan  kepada  responden dengan kategori penumpang umum dan pelajar. Kuesioner disebarkan kepada responden pada hari kerja dan  akhir  pekan.  Untuk  mencapai  tingkat  keakuratan  penelitian,  responden  yang  dijadikan  sampel penelitian  merupakan  pengguna  jasa  transportasi  yang  berusia  15  sampai  dengan  65  tahun,  pendidikan responden  minimal  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  dan  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan. Lokasi  pengambilan  sampel  ditentukan  pada  wilayah  yang  menjadi  rute  perjalanan    BRT  Trans  Jateng koridor Semarang-Gubug.

## Data Analisis
Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini.  Data  kuantitatif dianalisis  menggunakan  software  IBM  SPSS  26.00  dan  microsoft  excel.  langkah  pertama  data  yang masuk  di analisis  berdasarkan  kriteria responden  dan  data  yang  hilang  sangat  sedikit  (<0,5%).  Langkah kedua  dilakukan  analisis  statistik  deskriptif  untuk  menghitung  frekuensi,  mean  dan  standar  deviasi karakteristik  sosial  ekonomi,  karakteristik  perjalanan  pengguna  jasa  transportasi.  Data  responden pengguna  jasa  transportasi  dikelompokkan  menurut  jenis  pekerjaan  responden.  Langkah  ketiga  yaitu mengalisis  penilaian  responden  terhadap  tarif.  Penilaian  responden  dengan  menggunakan  skala likert dianalisis  untuk  mendapatkan  nilai  respon  paling  dominan  dari  total  nilai  skala  yang  ada.  Langkah terakhir yaitu menganalisa nilai kemampuan membayar dan  kesediaan membayar. Data yang dibutuhkan untuk  mengalisis  kemampuan  membayar  antara  lain  tingkat  penghasilan,  prosentase  biaya  transportasi perbulan, prosentase alokasi biaya transportasi untuk angkutan umum dan frekuensi perjalanan per bulan.
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kesediaan  membayar  adalah  preferensi  nilai  tarif  yang ideal menurut pengguna jasa. Analisa kemampuan bayar dan  kesediaan membayar dihitung berdasarkan kategori jenis pekerjaan responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan golongan tarif yang ditentukan pengelola  jasa  angkutan.  Pengelola  mengelompokkan  jenis  pembayaran  tarif  dalam  dua  kategori  yaitu kategori  umum  dan  kategori  pelajar/buruh/veteran.  Dalam  penelitian ini  kategori umum  dikelompokkan atas  pekerjaan  pegawai  negeri/TNI/POLRI,  pegawai  swasta/BUMN,  ibu  rumah  tangga,  pensiunan PNS/TNI/POLRI,  guru/dosen/  akademisi,  pengusaha/wiraswasta,  dan  pekerjaan  lainnya,  sedangkan kategori pelajar/buruh/veteran terdiri atas kelompok pelajar/mahasiswa dan pekerja swasta/ buruh.
Hasil analisis kemampuan membayar merupakan pembagian antara tingkat penghasilan, prosentase biaya transportasi perbulan, prosentase alokasi biaya transportasi untuk angkutan umum dengan frekuensi perjalanan  per  bulan.  Hasil  analisis  nilai  kesediaan  membayar  tiap  jenis  pekerjaan  diperoleh  dari    hasil pembagian antara jumlah nilai tarif tiap pekerjaan dengan jumlah responden tiap jenis pekerjaan.

## C. Hasil Penelitian
Analisis tarif berdasarkan kemampuan membayar/ Ability To Pay (ATP)
Kemampuan  membayar  ( Ability  To  Pay )  adalah  kemampuan  seseorang  dalam  membayar  jasa pelayanan  yang  telah  diterima  berdasarkan  nilai  pendapatan  yang  diangap  logis/ideal  (Anggraini  dkk., 2019). Pendekatan  dalam analisis ATP adalah jumlah alokasi biaya transportasi yang diperoleh dari nilai pendapatan yang diterimanya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar  (Ofyar Z Tamin dkk., 1999)  antara  lain  :  besaran  penghasilan,  kebutuhan  transportasi,  total  biaya  transportasi,  intensitas perjalanan, pengeluaran total per bulan, jenis kegiatan dan prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi.
Dalam menentukan besar nilai ATP , variabel sosial ekonomi yang menjadi pertimbangan  (Rumtily &  Setiawan,  2019)  adalah  biaya  perjalanan  yang  dikeluarkan,  besar  penghasilan  responden,  prosentase biaya  yang  dikeluarkan  untuk  transportasi  dan  intensitas  perjalanan.  Data  analisis  nilai Ability  To  Pay (ATP) tarif diperoleh dari hasil survey wawancara menurut persepsi pengguna jasa transportasi.
Tabel 2. Nilai ATP bersadarkan Jenis Pekerjaan No Jenis Pekerjaan Ix Pp Pt Tr ATP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3*4* 5)/(6) 1 Pelajar/Mahas iswa 1.200.000  18,14  84,65 38 4.863 2 Pegawai Negeri/ TNI/POLRI 4.886.364  15,45  27,22 39 5.257 3 Pegawai Swasta/BUM N 3.120.000  14,47  84,08 35 10.880 4 Ibu rumah tangga 2.566.667  13,56  41,47 11 12.883 5 Pensiunan PNS/ TNI/POLRI 3.666.667  7,22 14,93 9 4.237 6 Guru/Dosen/ Akademisi 2.421.053  24,12  98,84 34 17.030 7 Pengusaha/ Wiraswasta 3.451.613  13,25  62,73 18 15.657 8 Pekerja 2.892.157  11,82  36,94 29 4.388
Keterangan  :  ATP  :  Kemampuan  membayar  (Rp/Pnp);  Ix  :  Pendapatan  per  Bulan  (Rp);  Pp  :Biaya Tranportasi  (Rp); Pt :Prosentase Biaya Angkutan (%); Tr : Frekuensi Trip (kali)
Hasil analisis data survey diketahui bahwa berdasarkan jenis pekerjaan, proporsi dan nilai Ability To Pay ( ATP )  rata-rata  untuk  kategori  pelajar/mahasiswa  (18,84%)  ATP  Rp.  4.863;  pegawai negeri/TNI/POLRI (7,53%) ATP Rp. 5.257; pegawai swasta/BUMN (8,56%) ATP Rp. 10.880; ibu rumah tangga  (10,27%)  ATP  Rp.  12.883;  pensiunan  PNS/TNI/POLRI  (1,03%)  ATP  Rp.  4.237; guru/dosen/akademisi  (6,51%)  ATP                                  Rp.  17.030;  pengusaha/wiraswasta  (10,62%)  ATP Rp. 15.657; pekerja swasta (34,93%) ATP Rp. 4.388 dan lain-lain (1,71%) ATP Rp. 3.925.
Tabel 3. Nilai ATP bersadarkan kategori kelompok tarif No Kategori Jenis Pekerjaan Nilai ATP per Jenis Pekerjaan Nilai ATP (1) (2) (3) (4) (5)=∑(4)/n(4) 1 Pelajar/Buruh /Veteran Pelajar/Mahasiswa 4.863 4.626 Pekerja swasta 4.388 2 Umum
Pegawai Negeri/TNI/ POLRI 5.257 9.981
Pegawai Swasta/ BUMN 10.880 Ibu rumah tangga 12.883 Pensiunan PNS/TNI/ POLRI 4.237 Guru/Dosen/Akademisi 17.030 Pengusaha/Wiraswasta 15.657 Lain-lain 3.925
Hasil  analisis  nilai ATP rata-rata  berdasarkan  kelompok  tarif  diketahui  bahwa  kemampuan membayar  tarif  ( Ability  to  Pay / ATP )  kategori  pelajar/buruh/veteran  adalah    Rp.  4.626,00  yang  berarti kemampuan  membayar  lebih  tinggi  2,3  kali  dari  nilai  tarif  yang  berlaku  saat  ini,  untuk  kategori  umum nilai ATP rata-rata  Rp.  9.981,00,  lebih  tinggi  dari  nilai  tarif  yang  ditetapkan  pengelola  saat  ini. Kemampuan membayar kategori umum 2,5 kali dari nilai tarif yang berlaku.
Analisis tarif berdasarkan kesediaan membayar/ Willingness To Pay (WTP) Kesediaan membayar ( Willingness To Pay ) (Rumtily & Setiawan, 2019) adalah kesediaan pengguna jasa  guna  mengeluarkan  biaya  terhadap  nilai  jasa  yang  telah  diperolehnya.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar (WTP)  (Ofyar Z Tamin dkk., 1999) dalam bidang transportasi antara lain: produk jasa pelayanan transportasi, kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan, utilitas pengguna terhadap jasa pelayanan transportasi dan penghasilan pengguna. Dalam menentukan besar nilai Willingness  To  Pay / WTP ,  variabel  yang  perlu  diketahui  adalah  persepsi  pengguna  jasa  terhadap  tarif angkutan yang diharapkan oleh pengguna jasa.
swasta 9 Lain-lain 2.300.000  8,67 40,96 21 3.925

## Tabel 4. Nilai WTP bersadarkan jenis pekerjaan
Hasil analisis data survey diketahui bahwa berdasarkan jenis pekerjaan, nilai kesediaan membayar Willingness  To  Pay ( WTP )  rata-rata  kategori  pelajar/  mahasiswa  Rp.  2.436,00;  pegawai negeri/TNI/POLRI Rp. 4.159,00; pegawai swasta/BUMN Rp. 4.000,00; ibu rumah tangga Rp. 3.933,00; pensiunan  PNS/TNI/POLRI  Rp.  4.000,00;  guru/dosen/akademisi  Rp.  4.316,00;  pengusaha/wiraswasta Rp. 3.919,00; pekerja swasta                Rp. 3.515,00 dan lain-lain Rp. 4.100,00.
Tabel 5. Nilai WTP bersadarkan kategori kelompok tarif No Kategori Jenis Pekerjaan Nilai WTP per Jenis Pekerjaan Nilai WTP (1) (2) (3) (4) (5)=∑(4)/n(4) 1 Pelajar/Buruh/ Veteran Pelajar/Mahasiswa 2.436 2.976 Pekerja swasta 3.515
2  Umum Pegawai Negeri/TNI/ POLRI 4.159 4.061
Pegawai Swasta/ BUMN 4.000 Ibu rumah tangga 3.933 Pensiunan PNS/TNI/ POLRI 4.000 Guru/Dosen/Akademisi 4.316 Pengusaha/Wiraswasta 3.919 Lain-lain 4.100
Hasil analisis nilai WTP rata-rata berdasarkan kelompok tarif ditetapkan pengelola diketahui bahwa nilai  WTP  yang  untuk  kategori  pelajar/buruh/veteran  diperoleh  nilai  Rp.  2.976,00  lebih  besar  dari  nilai tarif  yang  ditentukan  pengelola  Rp.  2.000,00;  sedangkan  kategori  umum  diperoleh  nilai WTP Rp. 4.061,00;  sedikit  lebih  besar  Rp.  61,00  dari  nilai  tarif  yang  ditentukan  pengelola  sebesar  Rp.  4.000,00. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengguna  jasa  transportasi  bersedia  untuk  membayar  nilai  tarif  yang ditetapkan pengelola.
No Jenis Pekerjaan Akumulasi Nilai Tarif Jumlah Responden Nilai WTP (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 1 Pelajar/Mahasiswa 134.000 55 2.436 2 Pegawai Negeri/TNI/POLRI 91.500 22 4.159 3 Pegawai Swasta/BUMN 100.000 25 4.000 4 Ibu rumah tangga 118.000 30 3.933 5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 12.000 3 4.000 6 Guru/Dosen/Akademisi 82.000 19 4.316 7 Pengusaha/Wiraswasta 121.500 31 3.919 8 Pekerja swasta 358.500 102 3.515 9 Lain-lain 20.500 5 4.100

## Penilaian masyarakat terhadap tarif
Penilaian  masyarakat  terhadap  tarif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  respon  masyarakat  pengguna transportasi  terhadap  tarif  yang  diberlakukan.  Penilaian  tarif  (Perwitasari  &  Agus  Hermani  DS,  2018) dilakukan  berdasarkan  indikator  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  penilaian  yaitu:  keterjangkauan  tarif, kesesuaian tarif dengan kualitas, kesesuaian tarif dengan manfaat dan nilai tarif sesuai kemampuan atau daya beli.

## Tabel 6. Penilaian Harga Tarif
Pertama,  keterjangkauan  tarif.  Tarif  angkutan  yang  ditentukan  penggelola  sebesar  Rp.  2.000,00 untuk  kategori  pelajar/buruh/veteran    dan  Rp.  4.000,00  untuk  kategori  umum,  menurut  penilaian pengguna  transportasi  termasuk  dalam  harga  tarif  yang  tidak  mahal  dan  terjangkau  oleh  pengguna transportasi.  Mayoritas  responden  menyatakan  bahwa  tarif  yang  ditentukan  terjangkau  dengan  tingkat responsifitas setuju (76,4%) dan sangat setuju (16,4%). Hal ini turut didukung  penilaian sikap pengguna transportasi  terhadap  tingkat  kemahalan  harga  tarif  yang  ditetapkan  pengelola.  Responsifitas  pengguna transportasi memberikan pernyataan bahwa mereka tidak setuju (61,6%) dan sangat tidak setuju (17,5%) terhadap  penilaian  yang  menyatakan  bahwa  nilai  tarif  yang  ditentukan  pengelola dalam  kategori  mahal. Secara  umum  penilaian  pengguna  jasa  transportasi  terhadap  nilai  tarif  yang  ditentukan  oleh  pengelola masih terjangkau dan murah.
Kedua, kesesuaian tarif dengan kualitas. Pengguna jasa transportasi  memberikan penilaian  dengan tingkat responsifitas menyatakan setuju (67,7%) dan sangat setuju (15,5%) jika nilai tarif yang ditentukan sudah sesuai nilai kualitas yang diharapkan pengguna jasa. Kualitas pelayanan transportasi merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM. 27 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  penyelenggaraan  angkutan  umum  di  Indonesia  mencakup  6  hal  yaitu  keamanan, keselamatan,  kenyamanan,  keterjangkauan,  kesetaraan  dan  keteraturan  (Kementerian  Perhubungan, 2015).  Penilaian  pengguna  jasa  terhadap  standar  minimal  transportasi  yang  diterapkan  pada  koridor layanan  ini  dinyatakan  bahwa  koridor  sudah  memenuhi  standar  minimal  pelayanan  (51,71%),  masih diperlukan  peningkatan  pada  standar  keamanan  (10,19%),  keselamatan  (7,69%),  kenyamanan  (8,77%), keterjangkauan (6,72%), kesetaraan (5,35%) dan keteraturan (9,57%). Hal ini menunjukkan secara umum kualitas  pelayanan  yang  di  terapkan  oleh  pengelola  sudah  sesuai  dengan  nilai  tarif  dan  harapan masyarakat pengguna transportasi.
Ketiga,  kesesuaian  tarif  dengan  manfaat.  Pengguna  jasa transportasi  memberikan penilaian  setuju (68,8%)  dan  sangat  setuju  (14,4%)  terhadap  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  nilai  tarif  yang ditentukan  pengelola  telah  memberikan  manfaat  bagi  pengguna  jasa  transportasi.  Nilai  manfaat  yang diperoleh antara lain biaya transportasi dan nilai pelayanan. Biaya transportasi lebih murah dan pelayanan yang  baik  dan  teratur,  penumpang  mendapatkan  manfaat  ketepatan  waktu  sampai  lokasi  tujuan,  aman, nyaman dan menghemat biaya waktu perjalanan sehingga biaya transportasi lebih ekonomis.
Keempat,  kesesuaian  tarif  dengan  kemampuan  dan  daya  saing.  Pengguna  jasa  transportasi
No
Penilaian Tarif Sangat Tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 1 Kemahalan tarif 51 17,5 180 61,6 45 15,4 12 4,1 4 1,4 2 Katerjangkauan tarif 0 0 3 1,0 18 6,2 223 76,4 48 16,4 3 Kesesuaian kualitas tarif 1 0,3 2 0,7 46 15,8 197 67,7 45 15,5 4 Tingkat ekonomis tarif  1 0,3 2 0,7 20 6,8 207 70,9 62 21,2 5 Tingkat persaingan tarif 1 0,3 3 1,0 39 13,4 204 69,9 45 15,4 6 Nilai manfaat tarif 0 0 2 0,7 47 16,1 201 68,8 42 14,4
memberikan tingkat responsifitas setuju (69,9%) dan sangat setuju (15,4%) bila nilai tarif yang ditetapkan pengelola  mampu  bersaing  dengan  sarana  transportasi  lain  pada  rute  yang  sama.  Hal  ini  menunjukkan bahwa ekspektasi penumpang terhadap daya saing dengan tarif yang ditetapkan saat ini, pengelola masih mampu  bersaing  dengan  penyedia  jasa  layanan  transportasi  lain  yang  sejenis  dalam  memberikan pelayanan  kepada  pengguna  jasa  transportasi.  Turut  campur  tangan  pemeritah  (Ofyzar  Z  Tamin,  2000) dalam  penyediaan  sarana  transportasi  ini  dalam  rangka  menyediakan  sarana  transportasi  yang  murah, aman  dan  nyaman  turut  menjadi  pertimbangan  pengguna  transportasi  yang  mengharapkan  sarana transportasi  ini  lebih  berkembang,  berdaya  saing  dan  lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan  sarana transportasi lain.

## Pembahasan
Tarif  merupakan  daya  tarik  bagi  penumpang  angkutan  umum,  dan  tarif  merupakan  faktor  penting dari  sistem  operasi  angkutan  umum.  Tarif  akan  berpengaruh  terhadap  kondisi  finansial  perusahaan angkutan  umum  (Vuchic,  2004,  Syafrismen,  2018).  Nilai  tarif  angkutan  umum  berkaitan  erat  dengan layanan  jasa  yang  disediakan.  Dalam  penetapan  tarif  jasa  transportasi  (Miro,  2011)  perlu  didasari kebijakan yang bertujuan untuk mendorong upaya pemanfaatan sarana prasarana yang maksimal, efektif dan  efisien  dengan  memperhatikan  wilayah  jaringan  trayek,  segmentasi  pasar,  dan  jumlah  perjalanan setiap  moda  transportasi,  menerapkan  persaingan  yang  sehat  dan  wajar  pada  trayek  angkutan  yang gemuk,  menjamin  keberlangsungan  usaha  bidang  jasa  transportasi,  mengoptimalkan  peran  sumber  daya dengan  menekankan  efisiensi  biaya,  mengupayakan  tarif  yang  terjangkau  bagi  pengguna  transportasi, pemerintah  menugaskan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk  menjadi  salah  satu  penyedia  jasa guna berperan sebagai penentu tarif jasa transportasi.
Skema tarif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam operational bus Trans Jateng adalah skema tarif seragam ( flate fare ) untuk setiap perjalanan. Skema tarif seragam/ flate fare (Abubakar dkk.,  1998)  merupakan  skema  tarif  yang  diterapkan  pada  penumpang  dengan  nilai  sama  rata  sepanjang perjalanan tanpa ada batasan jarak tertentu, tidak dipengaruhi faktor jarak maupun zona wilayah. Menurut waktunya penerapan tarif ditentukan dalam 2 kategori yaitu tarif hari biasa dan tarif akhir pekan (Minggu) atau  hari  libur  nasional.  Sedangkan  menurut  nilainya  terdapat  2  kategori  yaitu  kategori pelajar/buruh/veteran  dan  kategori  umum.  Pada  hari  biasa  nilai  tarif  yang  ditetapkan  untuk  kategori pelajar/buruh/veteran  sebesar  Rp.  2.000,00  dan  kategori  umum  sebesar  Rp.  4.000,00;  sedangkan  pada akhir  pekan  (Minggu)  serta  hari  libur  nasional,  nilai  tarif  nilai  tarif  yang  berlaku  hanya  untuk  kategori umum dan veteran.
Hubungan ATP, WTP dan Tarif kategori pelajar/ buruh/veteran
Gambar 1. Grafik hubungan ATP , WTP dan tarif kategori pelajar/buruh/veteran
Nilai  tarif  operasional  bus  Trans  Jateng  kategori  pelajar/veteran/buruh  Rp.  2.000,00  secara  umum responden kategori ini mampu membayar. Berdasarkan jenis pekerjaan responden diketahui bahwa nilai ATP golongan pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 4.863,00 dan golongan pekerja swasta Rp. 4.388,00. Nilai ATP rata–rata golongan ini adalah Rp. 4.626,00 berada diatas nilai tarif yang ditetapkan oleh pengelola saat ini. Kondisi ini memberikan peluang kepada pengelola untuk menaikkan nilai tarif sampai batas nilai ATP penumpang, namun perlu disertai perbaikan layanan transportasi.
Rp. 2.000 Rp. 2.976 Rp. 4.626 Tarif Pengelola WTP ATP Zona keleluasaan penentuan tarif ideal tanpa perbaikan kinerja pelayanan Zona keleluasaan penentuan tarif ideal dengan perbaikan kinerja pelayanan
Nilai  WTP  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  kesediaan  membayar  seseorang.  Berdasarkan analisis  nilai  WTP  diketahui  bahwa  nilai  WTP  golongan  pelajar/  mahasiswa  sebesar  Rp.  2.436  dan pekerja swasta sebesar Rp. 3.515,00. Nilai WTP rata-rata kategori ini sebesar  Rp. 2.976,00, berada diatas nilai tarif yang ditentukan pengelola saat ini Rp. 2.000,00. Apabila pengelola akan menaikkan tarif pada kategori ini sesuai nilai WTP, responden pada kategori ini masih mempunyai kesediaan untuk membayar tarif senilai WTP.
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  WTP  sebesar    Rp.  2.976,00  lebih  kecil  dari  nilai  ATP  Rp. 4.626,00. WTP merupakan fungsi tingkat pelayanan angkutan (Putranto, 2006), dengan nilai WTP berada dibawah  nilai  ATP,  memberi  kemungkinan  pengelola  untuk  menaikkan  tarif  tanpa  disertai  perbaikan tingkat pelayanan transportasi sampai batas nilai WTP. ATP lebih besar WTP menunjukkan kemampuan membayar  lebih  besar  dari  keinginan  membayar  jasa  transportasi  (Romadhona  &  Maimunah,  2011). Secara  umum  kondisi ini  terjadi  karena  pengguna  jasa  pada  kategori  ini  mempunyai  penghasilan  relatif tinggi, namun utilitas/pergerakan dengan jasa transportasi rendah (Ofyar Z Tamin dkk., 1999).

## Hubungan ATP, WTP dan Tarif kategori umum
Gambar 2. Hubungan ATP , WTP dan tarif kategori umum
Nilai  tarif  kategori  umum  Rp.  4.000,00  secara  umum  responden  memiliki  kemampuan  dan kesediaan  membayar  tarif  yang  ditetapkan,  hanya  golongan  ibu  rumah  tangga  yang  mempunyai  nilai WTP  Rp.  3.933,00  dengan  prosentase  10,27%.  Dengan  nilai  WTP  rata-rata  kategori  umum  sebesar  Rp. 4.061,00, sedikit diatas nilai tarif yang ditentukan pengelola saat ini, kecil kemungkinan apabila pengelola akan  menaikkan  tarif  senilai  WTP  karena  nilai  WTP  hampir  sama  dengan  nilai  tarif  yang  ditetapkan pengelola saat ini.
Nilai ATP kategori umum Rp. 9.981,00 berada diatas nilai tarif yang ditetapkan oleh pengelola saat ini, kondisi ini memberikan peluang kepada pengelola untuk menaikkan nilai tarif sampai batas nilai ATP penumpang, namun perlu disertai perbaikan layanan transportasi.
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  WTP  kategori  umum  sebesar  Rp.  4.061,00  lebih  kecil  dari  nilai ATP  Rp.  9.981,00.  ATP>WTP  menunjukkan  kemampuan  membayar  lebih  besar  dari  keinginan membayar  jasa  transportasi.  Kondisi  ini  terjadi  (Putranto,  2006)  karena  pengguna  jasa  mempunyai penghasilan  relatif  tinggi,  namun  utilitas/pergerakaan  dengan  jasa  transportasi  rendah.  Pengguna  jasa transportasi dalam kondisi ini sering disebut sebagai choice rider , dimana mereka mempunyai alternatif transportasi lain selain menggunakan transportasi umum. Apabila pengelola akan menaikkan tarif sampai batas  nilai  ATP,  77,8%  responden  kategori  umum  mampu  membayar  nilai  tarif  sesuai  batas  nilai  ATP, namun  sejumlah  22,2%  responden  tidak  mampu  membayar.  Diperlukan  pertimbangan  kesediaan membayar  tarif  penumpang  dalam  hal  kenaikan  tarif  angkutan  karena  akan  berpengaruh  pada responsifitas penumpang dalam pengambilan keputusan penggunaan transportasi.

## Komparasi nilai WTP terhadap perbaikan pelayanan
Perbaikan layanan transportasi (Syafrismen, 2018) merupakan hal mutlak yang dilakukan pengelola sebagai upaya memaksimalkan pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Perbaikan kualitas layanan angkutan  umum  menjadi  sesuatu  yang  tidak  bisa  terelakkan  ketika  masyarakat  sudah  memanfaatkan
Rp. 4.000 Rp. 4.061 Rp. 9.981 Tarif Pengelola WTP ATP Zona keleluasaan penentuan tarif ideal tanpa perbaikan kinerja pelayanan Zona keleluasaan penentuan tarif ideal dengan perbaikan kinerja pelayanan
transportasi  umum  sebagai  sarana  transportasi  utama.  Perbaikan  layanan  akan  turut  meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap layanan bus trans Jateng.
Terhadap  upaya  peningkatan  pelayanan  pada  koridor  ini,  responden  sebagian  besar  menunjukkan respon positif terhadap upaya peningkatan tersebut. Sebanyak 225 responden (77%) menyatakan bersedia apabila dilakukan peningkatan pelayanan transportasi, dan 67 responden (23%) tidak bersedia dilakukan peningkatan  pelayanan.    Hasil  analisa  persepsi  pengguna  layanan  BRT  Trans Jateng  koridor  Semarang- Gubug menunjukkan tingkat kepuasan dan ekspektasi terhadap layanan yang diberikan oleh pengelola.
Gambar 3 . Grafik persepsi responden terhadap standar pelayanan transportasi
Hasil  analisis  kualitas  layanan  Trans  Jateng  menunjukkan  bahwa  menurut  persepsi  responden, koridor  ini  telah  memenuhi  standar  minimal  pelayanan  dengan  tingkat  prosentase  51,71%,  masih  perlu ditingkatkan  standar  layanan  untuk  kategori  keamanan  (10,19%),  keselamatan  (7,69%),  kenyamanan (8,77%),  keterjangkauan  (6,72%),  kesetaraan  (5,35%)  dan  keteraturan  (9,57%).    Respon  peningkatan pelayanan  transportasi  berpengaruh  positif  terhadap  nilai WTP penumpang  pada  koridor  ini.  Responden bersedia membayar tarif lebih tinggi terhadap upaya peningkatan layanan pada koridor ini.
Tabel 7. Nilai WTP peningkatan pelayanan berdasarkan jenis pekerjaan
No Jenis Pekerjaan Akumulasi Nilai Tarif Jumlah Responden Nilai WTP (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 1 Pelajar/Mahasiswa 118.500 34 3.485 2 Pegawai Negeri/TNI/ POLRI 87.500 18 4.861 3 Pegawai Swasta/BUMN 93.000 20 4.650 4 Ibu rumah tangga 125.000 25 5.000 5 Pensiunan PNS/TNI/ POLRI 15.000 3 5.000 6 Guru/Dosen/Akademisi 101.500 19 5.342 7 Pengusaha/Wiraswasta 130.500 26 5.019 8 Pekerja swasta 332.000 76 4.368 9 Lain-lain 18.500 4 4.625
Tabel 8. Tabel hubungan Tarif Pengelola, ATP , WTP dan WTP perbaikan pelayanan
Ket : (1) tarif kategori pelajar/buruh/veteran; (2) tarif kategori umum
Dari tabel diatas diinformasikan bahwa secara umum dengan adanya peningkatan pelayanan transportasi, semua  kategori  jenis  pekerjaan  menunjukkan  nilai  kesediaan  membayar  ( WTP) yang  lebih  tinggi dibandingkan  nilai WTP yang  mereka  sedia  bayarkan  sekarang.  Hal  ini  menunjukkan  pengguna  jasa transportasi  baik  kategori  pelajar/buruh/veteran  dan  kategori  umum  bersedia  membayar  nilai  tarif  lebih tinggi terhadap tarif yang diberlakukan sekarang.

## D. Penutup
Tarif  sebagai  unsur  pokok  dalam  operasional  usaha  dalam  bidang  transportasi  menjadi  salah  satu aspek yang perlu diperhatikan agar suatu usaha dalam bidang transportasi dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai aspek penentu, penentuan tarif tidak hanya semata-mata dianalisa berdasarkan biaya operasional kendaraan  (BOK)  saja,  namun  perlu  dipertimbangkan  juga  unsur  kemampuan  dan  kesediaan  pengguna jasa dalam membayar tarif yang ditetapkan pengelola. Analis kemampuan pengguna jasa penting artinya karena pengguna jasa merupakan obyek dalam usaha transportasi.
Operasional  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  Trans  Jateng  yang  diselenggarakan  dalam  upaya
N o Jenis Pekerjaan
Tarif Pengelola ATP WT P WTP (1) (2) Penin gkata n Layan an 1 Pelajar/Ma hasiswa 200 0 - 4.86 3 2.4 36 3.485 2 Pekerja swasta 200 0 - 4.38 8 3.5 15 4.368 3 Pegawai Negeri/ TNI/ POLRI - 400 0 5.25 7 4.1 59 4.861 4 Pegawai Swasta/ BUMN - 400 0 10.8 80 4.0 00 4.650 5 Ibu rumah tangga - 400 0 12.8 83 3.9 33 5.000 6 Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI - 400 0 4.23 7 4.0 00 5.000 7 Guru/Dose n/ Akademisi - 400 0 17.0 30 4.3 16 5.342 8 Pengusaha / Wiraswast a - 400 0 15.6 57 3.9 19 5.019 9  Lain-lain - 400 0 3.92 5 4.1 00 4.625
mengembangkan kawasan aglomerasi yang ada di Jawa Tengah telah menetapkan tarif yang diberlakukan pada  setiap  koridor.  Hasil  analisis  nilai  kemampuan  membayar  ( ATP) pengguna  jasa  transportasi menunjukkan  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  nilai  tarif  yang  diberlakukan.  Nilai  ATP  kategori pelajar/buruh/veteran lebih tinggi 2,3 kali dari nilai tarif dan kategori umum lebih tinggi 2,5 kali dari nilai tarif. Hasil analisis kesediaan membayar ( WTP) pengguna jasa transportasi menunjukkan nilai WTP yang lebih tinggi daripada nilai tarif yang diberlakukan. Kategori - pelajar/buruh/veteran nilai WTP lebih tinggi 1,5 kali dari nilai tarif dan kategori umum lebih tinggi 1,01 kali dari nilai tarif. Dalam upaya peningkatan pelayanan,  analisis  nilai WTP semua  kategori  mengalami  peningkatan,  nilai WTP kategori pelajar/buruh/veteran  naik  1,3  kali  nilai  WTP  sekarang  dan  kategori  umum  naik  1,2  kali  nilai  WTP sekarang.
Hasil  analisa  nilai  ATP  dan  WTP  menunjukkan  bahwa  untuk  semua  kategori  yaitu  kategori  umum dan kategori pelajar/buruh/veteran mempunyai nilai WTP lebih kecil dari nilai ATP.  Dengan nilai WTP berada  dibawah  nilai  ATP,  memberi  kemungkinan  pengelola  untuk  menaikkan  tarif  tanpa  disertai perbaikan  tingkat  pelayanan  transportasi  sampai  batas  nilai  WTP.    Nilai  ATP  lebih  besar  WTP menunjukkan kemampuan membayar lebih besar dari keinginan membayar jasa-transportasi. Kondisi ini terjadi karena pengguna jasa mempunyai penghasilan relatif tinggi, namun utilitas/pergerakan dengan jasa transportasi rendah.

## Daftar Pustaka
Abubakar,  I.,  Agung,  T.,  Widyatmoko,  Subroto,  D.  M.,  &  Judiza.  (1998). Sistem  Transporatasi  Kota . Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Adisasmita, S. A. (2015). Perencanaan Sistem Transportasi Publik (1 ed.). Graha Ilmu.
Anggraini, R., Sugiarto, S., Caisarina, I., Ahlan, M., Rahmani, D., & Jalil, E. (2019). Kajian Penentuan Tarif Bus Trans Koetaradja berdasarkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP). Media Komunikasi Teknik Sipil , 25 (1), 81. https://doi.org/10.14710/mkts.v25i1.22076 Dishubjateng. (2015). Studi Potensi Demand BRT Trans Jateng Koridor IV .
Frans,  J.  H.,  Messah,  Y.  A.,  &  Issu,  N.  A.  (2016).  Kajian  Tarif  Angkutan  Umum  berdasarkan  Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di Kabupaten TTS. Jurnal Teknik Sipil , 5 (2), 185–198.
Joewono, T. (2009). Exploring the Willingness and Ability to Pay for Paratransit in Bandung, Indonesia. Journal of Public Transportation , 12 (2), 85–103. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.2.5
Kemenhub.  (2015). Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  27  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  10  Tahun  2012  Tentang  Standar  Minimum Pelayanan Massal Berbasis Jalan . Kementrian Perhubungan.
Kemenhub.  (2019). Peraturan  Menteri  perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  15  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Dalam  Trayek . Kementrian Perhubungan.
Kusumastuti, D. R. (2005). Analisis Kemampuan Membayar Tarif Angkutan Kota (Studi Kasus Pengguna Jasa Angkutan Kota pada Empat Kecamatan di Kota Semarang) . Universitas Diponegoro. LPM ITB. (1997). Modul Pelatihan Perencanaan Sistem Angkutan Umum . ITB Bandung.
Miro, F. (2011). Pengantar Sistem Transportasi . Penerbit Erlangga.
Pemprov Jateng. (2019). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng . Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perwitasari, Z., & DS, A. H. (2018). The Influence of Product Quality and Price on Customer Loyalty of Teh Botol Sosro (Case Study on Consumers of Teh Botol Sosro Who Make Purchases at Indomaret, Tembalang Village). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 7 (3), 25–36. Putranto,  P.  P.  (2006). Penentuan  Tarif  Bus  Rapid  Transit  Koridor  Mangkang-Penggaron .  Universitas Katolik Soegiyopranoto.
Romadhona,  P.  J.,  &  Maimunah,  S.  (2011).  Tarif  Ideal  Bus  Trans  Jakarta  Berdasarkan  Analisis Willingness  To  Pay  dan  Ability  To  Pay. Warta  Penelitian  Perhubungan , 23 (5),  467. https://doi.org/10.25104/warlit.v23i5.1103
Rumtily,  A. D.  I., & Setiawan, R. (2019). Kemampuan Dan Kesediaan Membayar Pengguna Bus Trans Sidoarjo. Jurnal Transportasi , 19 (1), 31–38. https://doi.org/10.26593/jt.v19i1.3260.31-38 Suweda,  I.,  &  Arisena  Wikarma,  K.  (2012).  Analisis  Tarif  Bus  Rapid  Transit  (Brt)  Trans  Sarbagita Berdasarkan Bok, Atp Dan Wtp. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , 16 (1), 11–23. Syafrismen.  (2018). Analisis  Tarif  Bus  Trans  Padang  Berdasarkan  Biaya  Operasional  Kendaraan, Kemampuan  Membayar  dan  Keinginan  Membayar  (Studi  Kasus  Koridor  1  BRT  Trans  Padang) . Institut Teknologi Bandung.
Tamin, Ofyar Z, Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999). Evaluasi Tarif Angkutan  Umum  dan  Analisis  “Ability  To  Pay”(ATP)  dan  “Willingnes  To  Pay”  (WTP)  Di  DKI Jakarta. Jurnal Transportasi , 1 (2), 121–139. Tamin, Ofyzar Z. (2000). Perencanaan & Pemodelan Transportasi (2 ed.). Penerbit ITB.
Warpani, S. P. (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Penerbit ITB.
Warpani, S. P. (2017). Ekonomi Perangkutan . Kepel Press.