Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal.147-152 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7142.147-152
PENEGAKAN HUKUM USAHA HOTEL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN
Anak Agung Istri Wirastuti, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia gungtutik44@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Beberapa operasional  hotel sudah beroperasi namun  masih  belum terkelola dengan  baik karena tidak memiliki dokumentasi  lingkungan  yang  lengkap. Untuk mengatasi  masalah  ini, pemerintah harus  menegakkan peraturan yang ada secara konsisten dan adil. Kajian ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan perhotelan  yang  tidak  memiliki  dokumen  lingkungan  yang  lengkap.  Metode  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup melakukan pemeriksaan secara berkala dan sanksi bagi perusahaan perhotelan  yang  tidak  memiliki  dokumen  lingkungan  adalah  sanksi  administratif.  Pemerintah  diharapkan mengambil  sikap  yang  lebih  tegas  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  hotel-hotel  komersial  berizin  dan melakukan pengawasan secara intensif dari waktu ke waktu.
Kata Kunci : Dokumen Lingkungan, Pengawasan, Hotel, Pariwisata

## abstract
A well-executed but poorly managed hotel operation due to the lack of complete environmental documentation. To overcome this problem, government enforcement of existing regulations must be consistently fair. This study describes  the  monitoring  regime  for  hotels  without  full  environmental  documentation  and  how  sanctions  are imposed on hotels without  full environmental documentation. The method  of this research use  normative legal study that uses both legal and conceptual approaches. The results of this research show that the Environmental Service  conducts  regular  monitoring.  Sanctions  against  hotel  facilities  without  environmental  documentation are  subject  to  administrative  sanctions.  We  expect  the  government  to  be  more  proactive  in  monitoring  hotel business licenses and conduct regular intensive monitoring Keywords : Environmental Documents, Supervision, Hotels, Tourism.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  akan  negara  hukum,  menurut  Pasal  1  Ayat  3  UUD  RI  Tahun  1945.  Keberadaan undang-undang  dapat  mencegah  kesewenang-wenangan,  tetapi  Thomas  Aquinas  berpendapat  bahwa untuk  itu  harus  ada  yang  mengatur  dan  membatasi  tindakan  pemerintah,  yaitu  harus  berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Akibatnya, semua operasi pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi  landasan  bagi  pemerintahan. Pemerintahan  daerah  diatur  pada  Pasal  18(5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia, dinyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  guna  melaksanakan  otonomi seluasnya,  terkecuali  diatur  dalam  undang-undang.  pemerintah  pusat  Manan,  (2005).  Pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk  menegakkan peraturan  negara dan peraturan lainnya untuk menyelesaikan tugas pemerintahan otonom dan umum, menurut pasal 18(6) undang-undang tersebut. Adanya  hukum  dapat  mencegah  kesewenangwenangan,  Thomas  Aquinas  berpendapat  untuk mencegah kesewenangwenangan harus ada yang mengatur dan membatasi tindakan pemerintah yaitu harus berlandaskan pada undang-undang dasar atau konstitus Ridwan, (2014).
Dalam  pelaksanaan  desentralisasi,  daerah  memiliki  opsi  untuk  melakukan  pengaturan  di daerahnya  sendiri  berkat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Provinsi. Negara Indonesia adalah negara desentralisasi yang membagi urusannya antara pemerintah pusat dan
pemerintah  daerah  otonom,  mengasihi  mereka  kebebasan  dan  kemandirian  untuk  mengontrol  dan mengelola  masalah  anggaran  daerah.  Dalam  situasi  ini,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  undang-undang  administrasi  negara,  khususnya  undang-undang  sehubungan  atas perizinan,  tata  ruang,  serta  pengawasan  konstruksi.  Menurut  Phillips  M.  Hadjon,  pemerintah melakukan  beberapa  tugas,  seperti  “mengatur”  dan  “mengelola”.  Dalam  situasi  ini,  unit  pemerintah sekunder  atau  daerah  juga  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintah  untuk mengontrol dan mengurus urusan negara selain pemerintah pusat Ilmar, (2013).
Di setiap daerah, Indonesia memiliki ciri budaya tidak sama. Maka  karena itu, untuk mencapai kesejahteraan,  pemerintah  dan  pelaku  industri  pariwisata  harus  memastikan  hak  setiap  individu  atau wisatawan  dapat  terwujud.  Usaha  penyediaan  akomodasi  dapat  berupa  hotel,  villa,  pondok  wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lain yang digunakan untuk tujuan pariwisata Ismayanti,  (2010).Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  memiliki peraturan  yang  mengatur  antara  lain  penyelenggaraan  pemerintahan  sehubungan  dengan kepariwisataan.  Masyarakat,  pelaku  usaha,  pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  daerah  tunduk  pada aturan yang digariskan dalam undang-undang ini.
Dengan  menetapkan  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  akan penyelenggaraan  dan  pengelolaan  usaha  akomodasi  pariwisata,  maka  Pemerintah  Daerah  berwenang untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  Nursyam,  (1993).  Undang-undang  daerah  ini  disahkan untuk  bertindak  sebagai  pedoman  manajemen  bagi  pemilik  hotel  dan  sebagai  pengawas  pemerintah, mengarahkannya  untuk  meningkatkan  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  dan  membantu  industri perhotelan meningkatkan reputasi daerah sejalan dengan tujuan terkait pariwisata.
Namun,  ada  beberapa  contoh  di  mana  beberapa  bisnis  hotel  masih  ada  beroperasi  tidak semestinya  karena  tidak  memiliki  dokumen  lingkungan  yang  lengkap.  Padahal,  keberadaan  industri perhotelan  diharapkan  dapat  menumbuhkan  persaingan  yang  sehat  antar  pelaku  bisnis  perhotelan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan.  Penegakan  hukum  oleh  pemerintah  saat  ini harus adil dan konsisten untuk menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa,  pertama  dari  Klemens  Mandu,  (2020)  yang  berjudul  penegakan  hukum  terhadap  usaha  hotel yang  melanggar  tanda  daftar  usaha  pariwisata  di  kota  Denpasar,  dimana  hasil  dari  penelitiannya menunjukan  bahwa  pelaku  usaha  hotel  di    kota    Denpasar    tidak    memiliki    tanda    daftar    usaha pariwisata.  Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kotaDenpasar  terkait  hotel  yang melanggar  tanda  daftar  usaha  pariwisata  yaitu  dengan  melakukan  pemeriksaan  administrasi,  dan memberikan    sanksi    dan    pencabutan    tanda    daftar    usaha    pariwisata.  Yang  kedua  penelitian  dari Liani,  (2020)  yang  berjudul  penegakan  hukum  perizinan  usaha  hotel  yang  tidak  memiliki  dokumen lingkungan  oleh  pemerintah  kota  Tarakan,  dimana  hasil  dari  penelitiannya  menunjukan  bahwa pengawasan pemerintah terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan sudah  dilakukan  pengawasan  dengan  baik  tetapi  belum  berjalan  dengan  optimal  karena  Dinas Lingkungan  Kota  Tarakan  belum  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  sehingga  pengawasan belum berjalan secara maksimal dan kedua pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sudah diberikan sanksi administratif teguran tertulis.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaku  bisnis  perhotelan  mematuhi  aturan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  berdasarkan  aturan  yang  relevan,  masih  diperlukan  kontrol  yang  lebih  ketat  dan pengawasan  yang  berkelanjutan.  menurut  uraian  latar  belakang  dari  masalah  di  atas,  berikut  ini masalah  yang  dibahas  di  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pengaturan  pengawasan  terhadap  usaha hotel  yang  tidak  memiliki  kelengkapan  dokumen  lingkungan?,  Bagaimana  sanksi  yang  dijatuhkan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan?. Tujuan dari penelitian ini  mengkaji  bagaimana  pengawasan  terhadap  perusahaan  perhotelan  yang  tidak  memiliki  dokumen lingkungan  yang  lengkap  dan  bagaimana  memberikan  sanksi  kepada  perusahaan  perhotelan  yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ragam  hukum normatif dipergunakan. Metode yang dipakai dalam penelitian hukum yang melibatkan kajian pustaka dan dikaitkan dengan penerapan hukum karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  menjadi  topik  pembahasan  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Sumber  informasi  hukum  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  berupa
keduanya.  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi yang  memuat  ketentuan  hukum.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dokumen  hukum  dikumpulkan  melalui  pencatatan  dan  analisis  untuk  analisis.  Penyajian  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu  proses  analisis  isi  hukum  yang  kalimat- kalimatnya disusun secara sistematis untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang bermakna dan akurat secara logis dan ilmiah.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
Pengawasan  secara  langsung  adalah  bila  mana  pengurus  atau  pengawas  individu  melakukan pengawasan  melalui  pemeriksaan  lapangan,  penyelidikan  lapangan,  pemeriksaan,  dan  laporan  yang diterima langsung dari pimpinan. Inspeksi digunakan untuk melakukan ini. Victor M. Situmorang dan Jusuf  Juhir  berpendapat  pengawasan  langsung    pengawasan  pribadi  yang  dilakukan  oleh  seorang pimpinan  atau  supervisor,  meliputi  pengamatan  langsung,  inspeksi,  inspeksi,  dan  pelaporan  “on  the spot”  pada  saat  karyawan  sedang  bekerja.  Memeriksa  digunakan  untuk  mencapai  hal  ini.  Metode pengendalian langsung berikut tersedia: a) inspeksi langsung; dan b) pengamatan di tempat.
Pengawasan  tidak  langsung  melibatkan  pemantauan  laporan  yang  diterima  manajemen  secara lisan dan tertulis, serta pemantauan opini publik dan faktor lainnya, tanpa hadir secara fisik. Victor M. Situmorang  dan  Jusuf  Juhir  berpendapat  bahwa  pengendalian  tidak  langsung  adalah  pemeriksaan laporan  lisan  dan  tertulis  dari  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  umum,  dan  pihak  lain  tanpa pengawasan langsung.

## Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan  preventif  didefinisikan  sebagai  pengawasan  yang  bekerja  untuk  menghindari  masalah. Memastikan bahwa tugas tidak salah adalah definisi pencegahan. Untuk mencegah pemerintah daerah mengambil  akan  kebijakan  yang  tidak  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  digunakan, digunakan pengawasan preventif.
Pengawasan  preventif,  disebut  juga  dengan  pra  audit  dalam  sistem  pemeriksaan  anggaran, diartikan  sebagai  “pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  rencana  dilaksanakan”.  Dengan  mengatur persiapan,  rencana  kerja,  anggaran,  penggunaan  tenaga  kerja,  juga  sumber  daya  berbeda,  misalnya. Kesalahan  dan  kesalahan  dalam  implementasi  harus  dihindari.  Untuk  mencegah  konflik  antara kewenangan  pemerintah  dan  daerah  digunakan  pengawasan  preventif.  Untuk  menjaga  ketertiban pelaksanaan  kewenangan  pemerintahan  antara  pemerintah  dan  daerah  otonom,  pemerintah menetapkan  wujud  pengawasan  preventif  tertuju  pengaturan  sebagian  urusan  pemerintahan  oleh kewenangan daerah.
“Pengawasan  yang  dilakukan  setelah  pekerjaan  selesai,”  demikian  pengertian  pengawasan represif.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  terus  menerus  sehingga hasilnya  konsisten  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Empat  sistem  pengawasan  komparatif, verifikasi,  insektisida,  dan  investigatif  dapat  digunakan  oleh  pengawasan  represif  ini.  Rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pengawasan  represif  adalah  penghentian  maupun  pencabutan kebijakan  telah  ditentukan  oleh  daerah,  berupa  peraturan  daerah,  kepala  daerah,  keputusan dikeluarkan DPRD, selain itu juga keputusan pimpinan DPRD  Thalib, (2006). Dengan menggunakan peraturan  daerah  yang  dinilai  bertentangan  terhadap  kepentingan  umum,  peraturan  perundang- undangan  paling  tinggi,  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  lain  sebagai  dalih,  dapat  dilakukan pengawasan secara represif .

## Pengawasan Internal dan Eksternal
Pengawasan  internal  ialah  dilakukan  oleh  pegawai  organisasi.  Pengawasan  fungsional  adalah  nama lain dari pengendalian intern. Pengawasan fungsional dilakukan oleh suatu badan yang ditunjuk untuk itu  dan  pegawainya  menduduki  jabatan-jabatan  dalam  badan  yang  diintai  itu,  Inspektorat  Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, melakukan pengawasan eksternal,  yaitu  pengawasan  oleh  orang-orang  yang  tidak  terafiliasi  dengan  organisasi  Nurcholis, (2017).
Tujuan  supervisi  adalah  untuk  memastikan  dan  menilai  apakah  tugas  dan  kegiatan  yang dilaksanakan  benar-benar  sesuai  dengan  yang  dimaksudkan  atau  tidak.  Menurut  pengertian  tersebut, penyimpangan  dapat  diartikan  sebagai  penyimpangan  dari  norma  atau  norma  yang  berlaku  pada kegiatan  yang  dilakukan.  Kesalahan  dan  penyimpangan  pengawasan  merupakan  kegiatan  yang didasarkan  pada  fakta  yang  sebenarnya;  selain  itu,  penting  untuk  menentukan  alasan  penyimpangan, sifatnya,  akibat  hukum  dari  penyimpangan,  kerugian  finansial  yang  diakibatkan  oleh  tindakan penyimpangan, dan bagaimana melanjutkan setelah audit.

## Dokumen Lingkungan Dalam Usaha Pariwisata
Lingkungan  pada  hakekatnya  akan  terkena  dampak  dari  kegiatan  pembangunan  yang  digiatkan  pada berbagai  konteks usaha dan/atau  kegiatan. Dampak lingkungan dari berbagai  kegiatan pembangunan dinilai  sejak  awal  proses  perencanaan  ketika  prinsip  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan diterapkan  pada  proses  pelaksanaan  pembangunan.  Hal  ini  memungkinkan  persiapan  Langkah  awal penggerakan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif sedini mungkin. Amdal dan UKL- UPL adalah dua alat ataupun instrumen dapat digunakan mewujudkan hal berikut.
Bahkan kelangsungan  hidup makhluk  hidup bergantung pada  keinginan alam sekitarnya,  yang harus  dikelola  secara  kooperatif  dan  sesuai  dengan  hukum  alam.  Berkehidupan  keseharian  makhluk hidup  lainnya  sangat  dipengaruhi  dengan  kondisi  lingkungan  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu, pengelolaan harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab Bram,  (2014).  Kebutuhan  untuk  melindungi  alam  agar  tidak  digunakan  sebagai  alat  pengelolaan menjadi semakin mendesak. Lisensi digunakan untuk menerapkan pengaturan ini.
Pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dilakukan  melalui  mekanisme  izin lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan. Perjanjian pengelolaan lingkungan antara manusia dan  lingkungan  berbentuk  seperti  ini.  Diperlukan  untuk  mendapatkan  lisensi  untuk  semua  operasi yang  melibatkan  sumber  daya  alam  yang  dikuasai  negara.  Perizinan  lingkungan  berupaya  untuk memastikan  pelaksanaan  yang  tepat  dari  kegiatan  yang  berdampak  pada  lingkungan.  Dalam  artian tidak merugikan baik lingkungan maupun manusia.
Izin  lingkungan  dijelaskan  alat  pemerintah  untuk  mempengaruhi  cara  masyarakat  berinteraksi dengan  pihak  berwenang  dengan  harapan  masyarakat  dapat  dan  mau  mengikuti  tindakan  yang disarankan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dengan  jelas.  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  melihat  bagaimana  usaha  atau  kegiatan  yang  diusulkan  akan  mempengaruhi lingkungan. Ini mengimbangi pertumbuhan ekonomi, yang seringkali memiliki efek tak terduga pada lingkungan sosial dan alam. sama dengan nomor PP Lihat nomor PP untuk informasi izin lingkungan. 27  Tahun  2012.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  adalah  survei  berkaitan  akan dampak  sangat  dibutuhkan  suatu  perusahaan  atau  kegiatan  yang  diagendakan  terhadap  lingkungan hidup, dan dibutuhkan untuk acara pengambilan berupa keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau kegiatan.
Izin  atas  usaha  maupun  kegiatan  berkaitan  erat  dengan  izin  berlingkungan.  Izin  lingkungan ialah  persyaratan  guna  mendapatkan  izin  usaha,  menurut  Pasal  40  UUPPLH.  Izin  usaha  dan/atau kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Angka  36 UUPPLH menjelaskan  izin diberikan oleh instansi  teknis  melakukan  usaha  atau  kegiatan.  Izin  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  jadi  apabila  izin lingkungan ditarik kembali. Badan penanggung jawab usaha atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan jika berubah. Pada hakekatnya pengaturan  kegiatan pengelolaan lingkungan memerlukan izin  lingkungan  sebagai  alat  untuk  menghentikan  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan. Akibatnya,  standar  keterpaduan  UUPPLH  harus  menjadi  landasan  bagi  pengaturan  dan  pelaksanaan izin lingkungan.
Secara  teknis,  suatu  proses  harus  mengikuti  standar  lingkungan  yang  digariskan  dalam UUPPLH  agar  izin  lingkungan  dapat  diterbitkan.  Patokan  yang  dimaksud  adalah  setiap  perusahaan atau  kegiatan  yang  berpotensi  mencemari  lingkungan  harus  terlebih  dahulu  menjalani  kajian  Amdal atau UKL-UPL.
Sanksi  Terhadap  Usaha  Hotel  Yang  Tidak  Memiliki  Kelengkapan  Dokumen  Lingkungan  Sanksi administratif  tentu  memiliki  tujuan  sebelum  diterapkan.  Sanksi  administratif  digunakan  untuk mencegah  pelaku  ekonomi  melanggar  ketentuan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  serta persyaratan  perizinan  lingkungan  dalam  rangka  melindungi  lingkungan  hidup  dari  pencemaran kerusakan yang disebabkan oleh usaha.
Dalam  menjalankan  misinya,  Departemen  Pengaduan  dan  Penindakan  memastikan  orientasi dan  pengendalian  perusahaan  termasuk  izin  lingkungan  dan  perlindungan  juga  pengelolaan lingkungan  hidup  (PPLH)  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. hukum dan peraturan berlaku dan perusahaan atau kegiatan yang berdampak pada wilayah tersebut.  Sanksi administratif dapat dikenakan melalui pengaduan dan aparat penegak  hukum tertuju pada usaha maupun kelakuan yang melanggar akan hukum.
Mengenai mekanisme yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sanksi administratif  terhadap  kegiatan  komersial  atau  hotel  yang  tidak  didukung  dengan  dokumen lingkungan  hidup  sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  melaksanakan  sanksi  berupa  administratif    bidang lingkungan  hidup.  perlindungan  dan  pengelolaan  Pengelolaan  langsung,  berdasarkan;  Hasil  evaluasi dan tindak lanjut Kementerian Lingkungan Hidup.
Selanjutnya,  apabila  penggugat  pengusaha  perhotelan  telah  mendapat  teguran  tertulis  sebagai sanksi administratif, tetapi tetap tidak mematuhi aturan  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  padahalnya  peraturan  ini  menggantikan  ketentuan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  n.  2  Tahun  2013  berkaitan  dengan  pedoman  untuk  penerapan  sebuah sanksi  yang  bersangkutan  dibidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pelaku  usaha perhotelan akan dikenakan sanksi administratif tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dinas Lingkungan Hidup akan mengawasi hotel-hotel yang belum memiliki dokumentasi lingkungan yang  lengkap  karena  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  No.  4  Tahun  2021  sehubungan  Standar Kegiatan  Usaha  Dalam  Pelaksanaan  Perizinan  Usaha  Berbasis  Risiko  di  Bidang  Pariwisata,  Dinas Lingkungan  Hidup  memiliki  kewenangan  pengawasan  terhadap  urusan  pemerintahan  di  sektor lingkungan.  Jenis  pengawasan  yang  digunakan  dalam  industri  perhotelan  adalah  pengawasan preventif,  dimana  dinas  lingkungan  melakukan  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  secara  berkala berdasarkan  risiko  kegiatan  usaha.  Untuk  menegaskan  bahwa  komponen  dan  kriteria  standar  bisnis perhotelan  telah  diterapkan  secara  konsisten  dan  berkesinambungan,  pengawasan  represif  juga didukung  oleh  bukti-bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  berupa  dokumen,  foto,  video,  atau kesaksian karyawan atau pengunjung.
Menurut  Pasal  4  Permen  Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Usaha Perhotelan,  hukuman  Bagi  Usaha  Hotel  yang  tak  mempunyai  Dokumen  atas  Lingkungan  Hidup Dikenakan  Sanksi  Administratif  Berupa  Teguran  dibuat  secara  tertulis,  Pemaksaan  Pemerintah, dibekukan  Izin  Lingkungan  Izin  Perlindungan  dan  Pengelolaan,  serta  Pencabutan  Izin  Lingkungan dan  Izin  Perlindungan  serta  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sanksi  administratif  bagi  pelaku  usaha perhotelan  yang  melanggar  dokumen  lingkungan  hidup  akibat  tidak  mendaftarkan  usahanya didasarkan  pada  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif  di Lingkungan  Bidang  PPLH,  dan  juga  akan  aturan  pidana  penjara  serta  denda  jika  terbukti  melawan hukum yang ada secara sengaja.

## 4.2 Saran
Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam pengawasan perizinan usaha perhotelan dan melakukan pengawasan  intensif  secara  berkala  agar  industri  dapat  terus  dan  terus  memantau,  mengelola,  dan mengendalikan  lingkungan  hidup.  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga  diharapkan  segera  membentuk  tim pemantau  lingkungan.  Agar  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  berlaraskan Standarisasi  Operasional  Prosedur  berkekuatan  tetapkan  akan  juga  agar  ada  efek  jera  bagi  pelaku usaha  perhotelan  yang  usahanya  belum  dilengkapi  dengan  dokumen  lingkungan  hidup,  diharapkan pihak pemerintah bersangkutan secepatnya merumuskan aturan ketentuan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bram, D. (2014). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup (Cetakan Pe). Malang: Setara Press. HR, R. (2014). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers. Ilmar, A. (2013). Hukum Tata Pemerintahan . Makassar: Universitas Hasanuddin.
Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata . Jakarta: PT. Grasindo.
Klemens Mandu. (2020). penegakan hukum terhadap usaha hotel yang Melanggar tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar.
Liani, R. F. (2020). Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan.
Manan, B. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum. Nurcholis, H. (2017). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta: Penerbit Grasindo. Nursyam, A. N. dan. (1993). Hukum Lingkungan perundang-undangan serta berbagai masalah dalam penegakannya . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Thalib, A. R. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.