## OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)
Herri Junius Nge heryjunius@gmail.com
Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak

## Abstrak
Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak  munculnya calon  tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang  digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jefrry  A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  kualitatif  degan  jenis  penelitian  studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Kepala Daerah pada Pemilukada  Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan  perundangan  sehingga memiliki  kewenangan mengatur;  3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan  DPC untuk melaksanakan keputusan  dan memberikan  sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur  partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh  DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur partai di tingkat bahwa dalam penentuan calon yang diusung.
Kata Kunci : Oligarki, Rekrument Politik, Partai Politik, Demokrasi Lokal.

## Abstract
The study wants to analyze the oligarchy of political parties in the determination of regional head candidates that impact the emergence of a single candidate in the 2017 election Landak District. The theory used is the
concept of oligarchy proposed by Jefrry A Winters. The method used in this research is qualitative dengan type research case study. The results showed that the case of the emergence of the party oligarchs in determining candidates for the Head of the Regional Head Pemilukada Landak 2017 due to 1) Power based on   formal   political   rights; DPP as   the tallest   structure   in   the organization of political parties, have a large and absolute authority to determine and decide candidates head of the region; 2) The official title of the organization; The DPP has strong legitimacy from the law so that it has the authority to organize; 3) The power of coercion / coercive; The DPP party's has the power to force the DPD and DPC to implement decisions and impose sanctions on lower-level party structures that do not comply with party decisions; 4) The power of mobilization; DPP has the ability to mobilize the party structure to implement policies that have been decided by the DPP through instruction; and 5) Material powers; The DPP has substantial resources, so that they can influence the party structure at the level that in determining the candidates being promoted.
Keywords: Oligarchy, Political Rekrutment, Political Partiess, Democracy Local

## Latar Belakang
Pemilukada sebagai ajang demokrasi di tingkat lokal memberi peluang bagi setiap individu untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah. Setiap perhelatan Pemilukada cenderung menimbulkan fenomena  baru,  salah satunya adalah munculnya calon tunggal. Pada Pemilukada serentak yang  dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 terdapat 6 daerah (kabupaten/kota) yang  diikuti hanya satu pasangan calon. Munculnya calon tunggal dalam pemilukada di beberapa daerah mengindikasikan bahwa Undang-Undang Pemilukada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masih memiliki celah yang tidak mengantisipasi lahirnya calon tunggal. Kendati munculnya calon tunggal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilukada, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperbolehkan calon tunggal dengan Keputusan
Nomor 100/PUU-XIII/2015, namun secara substansi munculnya calon tunggal tentu saja menjadi pertanda bahwa corak demokrasi di tingkat lokal sudah mulai luntur, karena  masyarakat tidak memiliki alternatif lain dalam memilih calon Kepala Daerah dan cenderung  dipaksa memilih setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal.
Kuatnya dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, tidak  jarang aspirasi dari kader ditingkat DPC dan DPD diabaikan sebagai calon, karena dinilai tidak memiliki kualitas, finansial dan juga  popularitas. Dominasi elit parpol ditingkat pusat terlihat cukup signifikan, sehingga semua calon yang memiliki kursi di DPRD terpaksa mendukung satu calon, meskipun mereka juga memiliki keinginan mendukung calon lain sebagai penantang untuk berkompetisi.
Manuver  politik ditingkat pusat pada akhirnya berhasil menyepakati untuk  mendukung satu calon  kepala daerah dan  wakil  kepala daerah pada Pemilukada  Kabupaten Landak periode  2017-2022 yaitu dr. Karoline Margret Natasha dan Herkulanus Heriadi, SE yang merupakan pasangan calon  dari PDIP. Pasangan ini didukung  oleh koalisi 9 (Sembilan) partai, yaitu PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB, PKPI, Hanura dan PAN. Dari 35 kursi di DPRD  Kabupaten Landak, hanya PPP yang memiliki 1 kursi tidak memberikan dukungan dalam koalisi tersebut. Partai lain yaitu Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Golkar memiliki 16  kursi, awalnya ingin mengusung pasangan Vincensius dan Syahdan Anggoi terpaksa gagal, karena  DPP Partai justru  memberikan rekomendasi kepada  dr. Karolin Margret Natasha dan Herkulanus Heriadi, SE. Fenomena  ini, memberikan  gambaran bahwa dalam proses penentuan kepala daerah dan wakli kepala daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat.
Munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak memberikan indikasi bahwa dalam proses penentuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat.
Struktur partai yang berada di tingkat bahwa, tidak bisa berbuat banyak untuk menentukan calon yang mereka nilai memiliki peluang untuk menang dalam Pemilukada. Berangkat dari seluruh penjelasan di atas, oligarki sebagai suatu konsep yang kuno yang dalam perjalanannya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat ternyata di era demokrasi saat ini justru dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan. Sejalan dengan itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang menyebabkan munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017.

## Perumusan masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ” faktor yang  menyebabkan oligarki parpol dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 ?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab    oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang   berdampak munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017.

## Studi Kepustakaan

## Oligarki
Oligarki telah menjadi tema yang  dikaji  sejak jaman  Yunani  kuno. Aristoteles merupakan murid Plato membagi kekuasaan dalam tiga  bentuk, yakni Monarkhi  dengan varian  Tirani, Aristokrasi dengan varian  Oligarki dan Polity atau pemerintahan konstitusi. Menurut International Encyclopedia of the Social Science, oligarki adalah sebuah bentuk pemerintah yang  kekuatan politiknya  berada di tangan sekelompok kecil (minoritas) anggota masyarakat. Sedangkan oligarki sendiri berasal dari bahasa  Yunani yakni Oligarkia yang terdiri dari oligoi yang berarti sekelompok kecil dan Arkhein atau memerintah. (grady-nagara.blogspot.co.id)
Dalam konteks partai politik mengusung calon kandidatnya pada Pemikkada, dominasi elit sepertinya tidak bisa dibendung. Hal ini sebagimana ditegaskan dalam teori oligarki yang    dipopulerkan oleh Michel (1984). Baginya, oligarki lebih pada aspek sejumlah kecil yang  memerintah atau dominasi elit atas organisasi yang  kompleks. Michel menemukan gejala oligarki elite pada kasus Partai Sosial Demokrat (SPD), Jerman. Oligarki adalah sebuah kontradiksi, apalagi bagi SPD yang  dilihat dari sejarah kelahirannya  maupun tipikal kepartaiannya  masuk kategori partai berbasis kader (membership-based party).
Kendati para  ilmuan sebelumnya telah banyak menjelaskan mengenai oligarki, namun dalam penjelasan Winters (2011) yang  memberikan analisis lebih memadai dan menempatkan sumber  daya kekayaan sebagai faktor yang penting dalam hubungan oligarki dan kekuasaan. Bagi Winters (2011), oligarki tidak hanya sekedar elit minoritas yang berkuasa ataupun bentuk pemerintahan, melainkan para pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya materil yang  bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.
Dalam  demokrasi, secara formal  kekuasaan  politik  menyebar berdasarkan hak, prosedur  dan level dari partisipasi popular. Hal ini kontras dengan oligarki dimana  konsentrasi kekuasaan material berdasarkan atas kekuatan  klaim atau hak atas properti  dan kekayaan. Winters (2011) menjelaskan tentang sumber daya kekuasaan yang menurutnya ada lima bentuk kekuasaan individu yang penting, yaitu :
1. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal;
2. Jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi;
3. Kekuasaan pemaksaan/koersif;
4. Kekuasaan mobilisasi;
5. Kekuasaan material.
(hppt://thinker-asratisme.blogspot.co.id/2013/03/politik-oligarki-
pengalaman-Indonesia.html?m=1)
Berdasarkan sumber daya tersebut, dapat dijelaskan bahwa para oligark memiliki kekuasaan yang  sangat besar dalam menentukan berbagai aspek sumber  daya yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada  diri dan kelompoknya. Dalam konteks pemilukada, apabila elit politik memiliki kelima sumber  kekuasaan tersebut, maka  ia  dapat berbuat apapun untuk mencapai tujuan politiknya. Lebih jauh, dari pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa munculnya calon tunggal pada pemilukada  Kabupaten Landak dan beberapa daerah lainnya dikarenakan terdpaat oligarki di tubuh partai politik karena para elit memiliki 5 (lima) sumber kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winters. Tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi mereka juga memiliki sumber daya yang maksimal untuk memobilisasi massa guna memperoleh dukungan politik.
Winters (2011) dalam studinya, membagi oligarki dalam beberapa tipe, antara lain:
1) Oligakri panglima (Warring Oligarchy)
2) Oligarki penguasa kolektif (Ruling oligarchy)
3) Oligarki Sultanistik (Sultanistik Oligarchy)
4) Oligarki Sipil (civil oligarchy)
Berdasarkan 4 (empat) type oligarki yang  dikemukakan oleh Winters, dapat dielaborasi bahwa dalam konteks  kehidupan  politik di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dengan sistem demokrasi yang   diterapkan Indonesia menganut jenis oligarki sipil, yang dipertegas pada konstitusi dan menjadi ciri sistem  pemerintahan Indonesia  bahwa Indonesia  merupakan  Negara berdasarkamn hukum. Kendati demikian,  jika melihat fakta di lapangan, menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia cenderung  menggunakan Oligarki penguasa kolektif.

## Rekrutmen Politik
Menurut Khoirudin (2004: 99)  rekrutmen politik adalah  suatu proses
seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatn adminsitratif maupun politik. Proses rekruitmen  politik ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas Partai Politik dan kualitas demokrasi. Proses rekruitmen yang  dilakukan Partai Politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan Partai Politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elit politik baru.
Menurut Seligman (dalam Labolo dan Ilham, 2015 : 18) pola rekrutmen mencakup 2 (dua) proses, yaitu pertama, perubahan dari peranan monopolis menjadi peranan politik yang  berpengaruh; kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk   memegang peranan   politik yang khusus. Perekrutan tersebut, meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus.
Dalam  melaksanakan rekrutmen  politik,  Geddes  (1996:  78-79), mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi 4 (empat) model, yaitu :
1. Partisanship, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi.
2. Meritocratic, yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang   memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain- lain.
3. Compartmentalization, yaitu rekrutmen politik yang   didasarkan atas pengangkatan meritokrasi
informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan  sebagai penting  bagi keberhasilan  pragmatis,  sambil pada saat yang  sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan- pengangkatan  lain untuk dukungan jangka  pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.
4. Survival, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa
dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.
Semakin  inklusif  proses  seleksi  kandidat,  maka semakin  demokratis. Sebaliknya,  semakin eksklusif  seleksi  kandidat  semakin  tidak  demokratis seleksi  itu tidak transparan  dan  hanya internal elit  saja sebagai  penyeleksi ataupun penentuan kandidat (Rahat dan Hazan, 2006: 110). Terkait perekrutan kandidat secara  inklusif (terbuka), meski syarat dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Situasi ini akan muncul terutama sekali jika  kandidat yang dimunculkan partai berasal dari luar  partai. Namun, hal ini  juga bisa terjadi kemungkinan dari kader partai yang harus menyetor sejumlah uang  ke partai (Pamungkas, 2010:3). Sementara itu, uang  juga diperlukan untuk memikat pemilih. Pemilih melihat uang dalam Pemilukada sebagai insentif bagi mereka atas pilihan yang mereka berikan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelititian studi kasus. Sesuai  dengan  pendekatan dan  jenis penelitian  penulis bertindak langsung   sebagai instrumen penelitian, yaitu terlibat langsung   dalam melakukan wawancara dengan para   informan guna   menggali berbagai informasi terhadap oligarki partai yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak. Objek penelitian ini adalah oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah dan munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah. Sementara informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Pengusung  Calon Tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Tenik pengumpulan data yang  digunakan adalah wawancara  mendalam (indepth interview), dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan  tertulis, seperti Undang-Undang tentang Pemilukada, Undang-Undang Partai Politik, Peraturan KPU, dan
AD/ART Partai. Analisis data yang digunakan kualitatif, dengan teknik untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah tirangulasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Munculnya calon tunggal menjadi fenomena baru, yang  menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi yang senyatanya mengedepankan  kedaulatan  rakyat,  dengan hak  dan  kebebasan untuk berpartisipasi menjadi semu manakala secara realitas  keputusan  dalam proses pencalonan berada  ditangan segelintir elit (oligarki). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyebab oligarki partai yang berdampak pada munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017, yaitu :

## Kekuasaan Berdasarkan Hak Politik Formal
Kekuasaan berdasarkan hak politik formal menekankan bahwa seseorang atau kelompok yang  menduduki suatu jabatan politik bukan hasil dari sebuah proses yang  dipaksakan atau inskonstitusional,  tetapi hasil dari sebuah proses politik yang  mendapatkan legitimasi dari pemilik suara partai melalui proses pemilihan kepengurusan. Hak politik formal yang  dimiliki ini secara otomatis memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik hak politik  sesuai dengan struktur  dan kewenangannya untuk menggunakan kekuasaan  mengatur kehidupan partai. Kondisi ini terkadang  tidak sesuai dengan yang  diharapkan oleh para kader, sehingga sering terjadi dinamika, meskipun pada akhirnya keputusan tertingglah yang  memiliki peran untuk memutuskan hal penting dalam kehidupan partai politik.
Dukungan partai politik pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 yang berdampak    terhadap munculnya    satu pasangan calon berimplikasi terhadap kehidupan  demokrasi di internal partai. Partai politik pada akhirnya turut mempraktekkan budaya oligarki yang  pada dasarnya bertolak belakang dengan demokrasi. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki oleh partai memaksa mereka untuk mengikuti hal-hal yang berbau pragmatis
untuk memutuskan hal-hal krusial dalam kehidupan partai, seperti penentuan calon kepala daerah.
Terkait dengan hak  politik  formal yang diperoleh  Ketua Umum Partai dengan kekuasaan yang sangat besar, Sekretaris DPC Gerindra  Kabupaten Landak memberikan penjelasan bahwa  : “ dalam struktur kepengurusan partai, ketua umum mendapatkan jabatan resmi dari partai, apalagi di partai Gerindra yang ketua umumnya sekaligus pendiri partai, maka hak politik formal yang melekat sangat besar bahkan  struktur partai di bawah sangat bergantung dengan ketua umum, dan berhutang budi dengan ke tua umum”.
Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa  ketua umum memiliki  posisi yang  istimewa dibandingkan dengan posisi lainnya dalam struktur kepartaian, sehingga  tidak mengherankan apabila  dimata  kader  partai posisi ketua  umum yang  secara formal memiliki hak  istimewa mendapatkan posisi penting  dan strategis di internal partai. Hak formal yang  dimiliki menjadi kekuatan untuk menggerakan mesin partai dan mengatur jalannya  kehidupan partai, sekalipun untuk beberapa hal struktur partai ditingkat bawah diberikan kewenangan tersendiri tanpa keterlibatan ketua umum secara langsung.
Dalam konteks munculnya calon tunggal pada pemilukada  Kabupaten Landak tahun 2017, kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang  dimiliki ketua umum partai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partai politik ditingkat lokal gagal menghadirkan para calon untuk berkompetisi dalam perhelatan pemilukada. Apapun alasan yang diberikan oleh partai  terhadap keputusan memberikan    rekomendasi kepada pasangan Karolin dan Heriadi, menunjukkan bahwa hak politik ketua umum partai turut menjadi pengaruh munculnya calon tunggal tersebut.
Secara normatif,  tidak ada  partai yang mau mengorbankan partainya untuk keuntungan partai lain, namun dalam hal ini menunjukkan bahwasannya di dalam internal partai sekalipun merupakan pilar  demokrasi, fenomena oligarki masih tetap ada, bahkan cenderung menjadi kebiasaan untuk
memperkuat legitimasi ketua umum partai, sebagai pendiri partai dan dapat juga dikatakan sebagai pemilik partai.
Terkait dengan dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Karolin dan Herculanus, Sekretaris DPC Demokrat menuturkan pada awalnya  DPC partai ingin menjalin komunikasi dengan beberapa partai untuk mengusung calon pada pemilukada, karena jumlah kursi demokrat yang terbatas sehingga harus berkoalisi  dengan  partai  lain,  namun akhirnya DPP memutuskan  untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang diusung oleh PDIP.
Penjelasan yang disampaikan  oleh kader Partai Demokrat tersebut, menunjukkan adanya pertimbangan rasional  dalam  memberikan  dukungan, namun hal tersebut juga lebih kepada hal yang bersifat praktis. DPP tentu saja mengabaikan suara  dari DPC atau DPD untuk memberikan dukungan kepada kader lain selain dari pasangan calon yang  diberikan oleh PDIP, karena faktanya biasa dalam mengusung calon setidaknya parpol menempatkan kader pada  pasangan calon, minimal menjadi wakil, tetapi pada  pemilukada Kabupaten Landak  tahun  2017,  pasangan calon tunggal  baik calon Bupati maupun Wakil keduanya merupakan kader PDIP.
Tidak jarang hak  politik formal  DPP partai  dalam  memberikan  surat rekomendasi dukungan kepada calon kandidat pada    pemilukada dilatarbelakangi oleh  usulan  dari struktur partai ditingkat bawah yang gagal mengambil keputusan tentang  sosok yang akan diusung, sehingga baik DPC maupun DPP menyerahkan sepenuhnya keputusan di tanggan DPP, dan mereka siap dan wajib patuh terhadap keputusan yang sudah diambil.

## Jabatan Resmi dalam Organisasi
Di dalam struktur kepartaian, terdapat jabatan-jabatan resmi berdasarkan jenjang hirarki masing-masing  mulai dari tingkat atas (DPP) sampai tingkat bahwa (Ranting). Jabatan yang  disusun secara hirarki memiliki memiliki  satu garis komando, yaitu posisi jabatan tertinggi memiliki kekuasaan dan
kewenangan  untuk mengatur jabatan yang berada di  bawah. Ketua Umum Partai yang  merupakan jabatan resmi di dalam organisasi partai dan sebagai pemimpin tertinggi partai, adalah jabatan resmi yang  tidak hanya diputuskan oleh internal partai, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Artinya secara  legal formal jabatan resmi partai tersebut kepengurusannya terdaftar  di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka  diberikan hak untuk  melaksanakan  fungsi  partai  sesuai  dengan  AD/ART  masing-masing partai.
Terkait dengan pelaksanaan rekrutmen calon kepala  daerah pada pemilukada Kanupaten Landak, sebagaimana diketahui bahwa akhirnya hanya tedapat 1 (satu) calon dalam perhelatan pemilukada  tersebut. Menjadi pertanyaan bagaimana keputusan Ketua  Umum Partai sehingga akhirnya ikut mengusung  satu calon pada Pemilukada, yaitu Karolin dan Herkulanus yang merupakan calon yang  diusung PDIP. Pertanyaan  menarik yang  dapat disampaikan  terkait munculnya calon tunggal adalah apakah partai di tingkat lokal (kabupaten) tidak memiliki kader yang mempuni untuk bersaing dalam pemilukada?, karena  sejatinya salah  satu substansi dari demokrasi adalah terdapatnya kompetisi untuk merebut jabatan publik.
Terkait dengan kondisi  tersebut, Sekretaris DPC Partai  Gerindra Kabupaten Landak, memberikan keterangan bahwa dalam proses rekrutmen di internal Partai Gerindra  sudah ada  mekanismenya, yaitu struktur DPC melakukan penjaringan dengan memberikan peluang  kader partai maupun figure diluar partai yang dinilai  memiliki kemampuan dan ekeltabilitas tinggi sebagai calon kepala daerah, tentu saja setiap calon akan dilakukan penjaringan lagi oleh   DPC untuk selanjutnya   diajukan ke   DPD dan DPP, untuk mendapatkan rekomendasi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, menunjukkan  bahwa secara struktur, jabatan partai yang dimiliki oleh DPC dalam proses rekrutmen memiliki posisi yang sentral dan strategis untuk menentukan calon yang akan diusung dalam
perhelatan pemilukada. Posisi strategis ini karena  mereka  lebih mengetahui kondisi politik lokal dan figure yang lebih tepat untuk menentukan siapa yang layak untuk dicalonkan. Lebih dari itu, dengan adanya struktur dan pembagian kerja, akan memudahkan posisi partai politik  dalam mempersiapkan kader terbaik dan figur lokal untuk dijadikan calon kandidat, yang  tentu saja akan semakin meramaikan calon peserta  pemilukada, yang artinya masyarakat memiliki banyak pilihan  untuk menentukan calon  kepala daerahnya.  Kondisi ideal inilah yang  harusnya hadir dalam pemilikada sehingga memenuhi aspek “ kompeti si” sebagai salah satu ciri demokrasi.
Ketua DPC PKB Kabupaten Landak yang juga sebagai partai pengusung pasangan Karolin dan  Heriadi memberikan penjelasan bahwa peran DPC dalam proses  pencalonan Kepala Daerah sangat penting, karena  DPC harus selektif memilih calon yang akan diusung agar dapat memenangkan pertarungan dalam pemilukada. Adapun yang berhak menentukan calon Kepala Daerah pada pemilukada adalah pengurus pusat, atas rekomendasi DPC dan DPD.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jabatan resmi yang dimiliki oleh DPP menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa  peran DPP dalam menentukan calon pada  pemilukada  Kabupaten Landak tahun 2017 sangat kuat, namun untuk dukungan DPP kepada pasangan calon merupakan hasil komunikasi yang baik antara DPC, DPD dan  DPP, sehingga tidak ada  dinamika ataupun gejolak di internal partai terutama  di tingkat DPC.
Salah  satu fungsionaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak, memberikan penjelasan terkait  dengan dukungan Partai  Demokrat  terhadap pasangan calon tunggal yaitu dukungan kepada pasangan yang  diusung oleh PDIP adalah hasil dari  proses rekrutmen sesuai dengan mekanisme yaotu berasarkan hasil survey, hanya saja  dukungan tersebut tetap mengacu kepada dukungan dari DPP, DPP yang memutuskan, DPC tidak mengetahui. Mungkin
dari hasil survey yang dilakukan DPP.Keputusan mutlak ada  pada  DPP, sehingga struktur partai di tingkat bawah hanya mengikuti instruksi dari  DPP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa  posisi partai ditingkat bahwa tunduk dengan keputusan DPP partai yang  diberi wewenang formal untuk menentukan siapa yang akan didukung. Dalam kasus dukungan kepada pasangan Karolin dan Heriadi menunjukkan bahwa  struktur Partai Demokrat ditingkat bawah  taat terhadap  keputusan  DPP Partai, apalagi surat rekomendasi yang diberikan ditandatangani oleh ketua umum partai.
Jabatan resmi yang  dimiliki oleh ketua partai menyebabkan mereka dalam mengambil keputusan tentang  siapa yang diusung  dalam pemilukada, kader di daerah memiliki peluang  untuk dicalonkan hanya di level DPC, sementara sejauhmana peluang  untuk mendapatkan rekomendasi sangat tergantung dari DPP. Jabatan resmi yang dimiliki oleh DPP pada dasarnya tidak menjadi permasalahan dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi di tumbuh partai, termasuk dalam rangka  menertibkan AD/ART partai dalam melaksanakan visi dan misinya. Kendati demikian, jabatan resmi yang dimiliki oleh  DPP dalam konteks munculnya calon tunggal di pemilukada  Kabupaten Landak lebih digunakan bukan untuk kepentingan partai ditingkat lokal, tetapi untuk kepentingan segelintir elit partai di tingkat pusat, termasuk adanya penerimaan mahar politik sebagai konsekuensi dukungan yang  diberikan kepada calon kepala daerah.

## Kekuasaan Pemaksaan/Koersif;
Sumber daya yang  dimiliki oleh segelintir elit dalam partai politik memberikan  dampak  terhadap  pemusatan kekuasaan  dan  pengaruh  pada elit tersebut.  Dengan  sumber daya yang dimiliki, mereka dapat  dengan  mudah melakukan tindakan sesuai yang mereka kehendaki, termasuk memaksa apabila terdapat pihak yang tidak patuh atau tidak sependapat dengan apa yang ia
inginkan. Di Negara Indonesia, orang-orang yang duduk di struktur atas partai memiliki posisi yang strategis dan penting dalam menentukan arah dan tujuan partai baik itu  untuk kepentingan  ideologis dan visi partai atau  hanya untuk kepentingan jangka pendek.
Dalam  kaitannya dengan  munculnya calon  tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak  tahun 2017  menunjukkan adanya kekuasaan  memaksa dari elit partai di tingkat pusat untuk membuat keputusan yang  sekalipun itu bertentangan dengan aspirasi dari bawah. Kekuasaan memaksa tersebut diikuti dengan adanya ancaman berupa pemberian sanksi manakala kader partai di tingkat bahwa tidak melaksanakan keputusan DPP ataupun menolak keputusan tersebut. Sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari keanggotaan partai. Dapat dibayangkan  jika kader tersebut merupakan anggota  DPRD,  secara otomatis apabila ia menentang  keputusan DPP, maka akibat dari kehilangan keanggotaan partai, posisi sebagai anggota  DPRD  pun akan terancam diganti (PAW). Termasuk apabila kader tersebut menempati posisi puncak (ketua DPC atau  DPD) Partai, akan terancam diganti, karena dianggap tidak loyal dengan partai.
Kekuasaan pemaksaan oleh elit partai di tingkat pusat, dikemukakan oleh Sekretaris Gerindra Kabupaten Landak, yang  memberikan keterangan sebagai berikut : “a walnya Gerindra  mengajukan saudara  Vincensius sebagai calon Bupati Landak pada   pemilukada   tahun 2017, hal ini sudah   didukung sepenuhnya  oleh DPC dan DPD, namun kemudian DPP mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Karolin dan Heriadi. Adapun di dalam SK Rekomendasi juga  diikuti dengan adanya perintah untuk melaksanakan kebijakan partai serta akibat apabila tidak melaksanakan kebijakan parta i”.
Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa elit partai di tingkat pusat memiliki kekuasaan tidak saja untuk menggerakan struktur partai di tingkat bahwa melalui sebuah instruksi. Namun lebih dari itu, mereka juga
dapat memaksa  kader partai ditingkat bahwa untuk mengikuti ketetentuan partai ditingkat pusat melalui sebuah ancaman pemecatan. Secara rasional kader partai ini akan memilih posisi yang aman dan loyal kepada keputusan partai.
Hal yang  sama juga dikemukakan oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Landak berkenaan dengan  keputusan  DPP Partai mendukung pasangan Karolin dan Hariadi sebagai calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak, dengan memberikan keterangan sebagai berikut : “a walnya DPC ingin mengusung calon lain hasil dari penjaringan calon oleh DPC, namun hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari DPD dan DPP, sehingga keluar rekomendasi DPP yang mendukung pasangan calon Karolin dan Heriadi yang keduanya merupakan kader PDIP ” .
Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa DPC terpaksa melaksanakan apa yang menjadi  ketentuan dari  DPP untuk  mendukung calon yang telah ditetapkan oleh DPP. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa  tidak terdapat partisipasi dari kader partai ditingkat bawah dalam mengambil keputusan yang sesuai   dengan keinginan   mereka,   karena aspirasi tidak   mendapatkan persetujuan dari DPP.
Loyalitas kader partai terhadap keputusan elit partai di tingkat pusat lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan, karena tidak ada individu atau kelompok yang bersedia melaksanakan suatu keputusan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Apalagi mereka sebagai kader yang menginginkan pemimpin yang  sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Namun demikian,  pada saat yang bersamaan mereka juga terpaksa melaksanakan kebijakan partai yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, setidaknya pilihan antara keinginan dan keputusan partai harus ada yang  dirioritaskan. Kembali pada pilihan rasional, mereka yang masih menduduki jabatan strategis baik di struktur partai maupun di lembaga legislative akan berfikir 2 (dua) kali untuk tidak melaksanakan keputusan partai walaupaun dalam keadaan terpaksa.
Tidak hanya itu, bagi mereka yang  sudah menjadi anggota partai dan hendak mencalonkan diri sebagai calon legislative pada pemilu selanjutnya tentu tetap akan mengamankan posisi agar lebih mudah diusung partai.
Kondisi yang  sama juga diungkap oleh Ketua DPC PKB  Kabupaten Landak terkait dengan kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh elit DPP Partai, sebagai  berikut  : “ dalam  kehidupan organisasi,  tentu  saja kita harus patuh dengan ketentuan yang mengingat sebagai kader,  demikian  pula dalam penentuan SK rekomendasi, tentu kita akan laksanakan karena ada konsekukensi apabila menolak ” .
Keterangan yang disampaikan oleh kader PKB tersebut menunjukkan bahwa struktur partai di tingkat bahwa tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk tidak melaksanakan keputusan DPP, apalagi mereka yang selama ini telah mendapatkan manfaat pribadi dari keikutsertannya dalam partai tersebut. Kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh DPP Partai tidak saja dari hak politik formal yang  legal, tetapi juga kekuasaan memaksa itu bisa bersumber dari pengaruh dan sanksi kepada  pihak-pihak yang melanggar. Tentu saja dalam kehidupan organisasi, struktur organiasi, kode etik, dan juga  statute, atau AD/ART  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  kelangsungan  organisasi  dan perpecahan  di  tumbuh  organisasi  partai.  Kebebasan yang diberikan kepada angota partai tidak berarti mereka bebas menentukan pilihan yang  diluar keputusan partai.
Hanya saja dalam beberapa kasus, seperti di Pemilukada  Kabupaten Landak, keinginan kader untuk mengusung calon lain diluar calon DPIP bukan karena   mereka   ingin melawan atau   memberontak, tetapi atas dasar pertimbangan yang rasional dan aspiratif.
Partai politik tentu  saja menginginkan adanya calon alternative yang  dapat bersaing  dalam kontestasi pemilukada, bukan hanya satu partai saja. Lebih jauh,  penjelasan tersebut memberikan gambaran kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan calon, serta tidak berdayanya DPC apabila DPP telah menetapkan pilihan yang
berbeda dengan keinginan partai ditingkat bahwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memutuskan calon yang akan diusung dalam pemilukada, sikap DPP juga kurang  transparan dengan kader ditingkat bawah.

## Kekuasaan Mobilisasi;
Kekuasaan dan sumber daya yang  dimiliki oleh DPP Partai merupakan suatu kekuatan  untuk melakukan mobilisasi terhadap kader partai maupun kepada pemilih. Mereka yang secara personal telah memiliki modal sebagai tokoh nasional, penguasa, elit politik dan lain sebagainya akan lebih mudah dalam menggerakan mesin partai dan juga voters untuk memilih sesuai dengan instruksi mereka.
Kekuasaan untuk memobilisasi sangat penting dalam perhelatan politik seperti   pemilukada. Hal ini dapat menjadi faktor pendukung untuk memperbesar kekuatan calon yang  diusung partai. Harus diakui bahwa salah satu ciri yang  melekat pada ketua umum partai adalah mereka harus mampu memobilisasi masa  partai maupun  simpatisan dengan sumber  daya yang dimiliki. Secara sederhana      kemampuan memobilasai semakin lebih mudah dilakukan oleh elit partai karena kekuasaan, kewenangan dan juga kemampuan finansial yang  dimiliki. Sistem kepartaian yang cenderung sentralistisk, menyebabkan instruksi dari elit partai, khususnya ketua  umum dapat menggerakan mesin partai dengan cepat.
Besarnya  kekuasaan untuk memobilisasi itu lebih dikarenakan mereka memiliki kekuasaan besar  dan cenderung otoriter.  Kekuatan  memobilisasi ini baik itu  untuk menggerakan  mesin partai melalui kader-kader  di daerah, ataupun memobilisasi pemilih pada saat pelaksanaan kampanye calon. Sebagai contoh partai politik besar biasanya merekrut kader-kader partai yang sangat popular untuk menjadi juru kampanye yang  dapat menarik simpati voters dalam memilih kandidat yang didukung oleh partai tersebut.
Mengenai kemampuan memobiliasi yang  dimiliki oleh DPP, dari hasil Ketua  DPC Hanura Kabupaten Landak memberikan penjelasan bahwa DPP punya kemampuan mobilisasi pada  struktur partai di tingkat bawah dalam menentukan calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat, pasti ada pertimbangan-pertimbangan partai kenapa mengusung calon. Hal ini menunjukkan  bahwa DPC  mengakui  bahwa DPP  memiliki  kekuatan untuk memobilisasi struktur partai ditingkat bawah, pasalnya melalui instruksi yang diberikan dalam SK rekomendasi DPP kepada  pasangan calon DPP memerintahkan kepada DPC untuk ikut mendukung pasangan calon yang telah direkomendasikan oleh DPP.
DPP memaksa  DPC untuk menentukan calon yang sesuai  dengan keinginan mereka, sehingga DPC harus mengindahkan kemauan mereka, hal ini dikarenakan DPP memiliki kekuasaan mutlak dan memaksa  untuk menentukan calon yang sesuai  keinginan mereka,  kami yang  dibawah tidak dapat ngotot  jika hal  tersebut  terjadi. DPP memiliki  kewenangan resmi di organisasi partai untuk menentukan calon yang  sesuai dengan keinginan mereka, maka dari itu DPD dan DPC tidak diperbolehkan membelot mengenai keputusan tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa  kewenangan yang dimiliki oleh DPP untuk  memaksa DPC bukan  saja dikarenakan mereka memiliki kekuasaan secaar  formal/resmi, tetapi juga karena  mereka  memiliki kewenangan untuk memaksa sehingga dalam hal ini DPC wajib tunduk kepada keputusan DPP. Permasalahannya adalah kewajiban untuk tunduk kepada DPC tersebut lebih dikarenakan unsur  pemaksaan bukan karena  kerelaan untuk patuh kepada pimpinan.
Kekuatan memobilisasi yang    dimiliki oleh DPP Partai dapat menggerakan struktur partai ditingkat bahwa  lebih disebabkan oleh adanya instruksi melalui SK  kepada  pengurus partai ditingkat bahwa, tetapi bukan dikarenakan kemampuan secara fisik, dalam arti bahwa DPP tidak turun
langsung  ke lapangan, tetapi memerintahkan kepada kader untuk bergerak melaksanakan keputusan DPP. Dalam hal ini kader  ditingkat DPC memiliki kewajiban  untuk  melaksanakan dengan menggerakan  mesin partai,  sekalipun tidak semua kader berkontribusi maksimal untuk melaksanakan keputusan DPP Partai, terlebih jika  keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan DPC yang sebenarnya ingin mendukung  figure lain pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017.

## Kekuasaan Material.
Menggerakan organisasi sebesar partai politik memerlukan dukungan sumber daya yang  besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan yang dimiliki  oleh segelintir elit dalam sebuah organisasi, termasuk partai politik tidak lepas dari kekuasaan sumber daya material yang  dimiliki. Kongkritnya material itu berkaitan dengan sumber   pendanaan untuk menggerakan organisasi, termasuk dalam hal melakukan bargaining  posisi dengan pihak terkait.
Elit partai yang  memiliki kemampuan finansial, secara otomatis turut memberikan dampak  terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka  terhadap kebijakan partai, termasuk dalam pengambilan keputusan. Keinginan beberapa elit partai ditingkat Kabupaten Landak untuk memutuskan salah satu calon yang  ingin mereka dukung  dalam Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 akhirnya kandas karena elit partai ditingkat pusat tidak mengabulkan permintaan mereka dan memilih calon lain.
Para elit partai ditingkat pusat yang  merasa sebagai manejer partai dengan finansial yang kuat, cenderung menunjukkan keinginan individualistik. Mereka  merasa  selama ini berjasa  dalam membantu finansial partai politik, dengan memberikan sumbangan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik. Seperti dalam perhelatan kongres partai ataupun musyawarah nasional. Untuk mengundang fungsionaris partai di tingkat daerah, maupun membayar
biaya gedung, konsumsi acara dan lain sebagainya dibiayai oleh elit partai yang memiliki finansial kuat.
Belum lagi dikaitkan dengan kontribusi yang  selama ini telah diberikan oleh mereka  dalam setiap kegiatan partai, tidak mengherankan pada akhirnya kontribusi  mereka secara tidak  langsung menempatkan  mereka pada posisi yang dipandang. Hal inilah yang secara alamiah menyebabkan oligarki partai tidak terelakkan. Kekuatan finanasial elit partai menjadikan mereka  (oligark) berada pada posisi strategis dan mempunyai pengaruh dibandingkan elit partai di tingkat daerah.
Kuatnya faktor finansial tersebut sebagimana   dikemukakan oleh Sekretaris DPC Gerindra sebagai berikut: “ DPP memiliki posisi yang kuat dari segi  finansial,  sehingga mereka juga memiliki  kekuatan  untuk  menentukan keputusan partai, termasuk juga menentukan siapa yang akan mereka dukung pada Pemilukad a” .
Penjelasan tersebut menunjukkan    bahwa    terciptanya oligarki dalam sistem  demokrasi di  tubuh partai  tidak  lepas dari  kondisi  finansial partai. Mereka yang berada di posisi atas, tidak secara otomatis, melainkan posisi mereka didukung dengan kondisi finansial yang  kuat. Hal ini juga yang menyebabkan mereka merasa ego  untuk  menentukan arah dukungan partai politik, sekalipun kepentingan dan aspirasi kader  di tingkat bawah harus dikorbankan.
Sementara  itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak memberikan  komentar  terkait dengan kekuatan finansial elit partai di tingkat pusat, bahwa secara finansial tidak berarti bahwa kader di tingkat daerah tidak memiliki finansial yang cukup, ada beberapa kader yang juga  mampu secara finansial untuk maju dalam pemilukada, namun demikian tentu kader ditingkat pusat selain finansial yang besar, mereka juga ditunjang dengan kewenangan yang besar,  sehingga mereka dapat mempengaruhi dan memaksa kepentingan mereka.
Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan finansial di kalangan elit partai serta kekuasaan yang dimiliki menyebabkan mereka dapat bertindak sesuka hati, bahkan untuk jangka  pendek keputusan yang dibuat melukai hati para kader. Tidak jarang  para  kader yang cukup idealis akhirnya berpindah partai untuk mengakomodir apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya.
Munculnya oligarki di partai politik yang menyebabkan munculnya calon tunggal pada pemilukada  Kabupaten Landak tahun 2017, tidak lepas dari mahalnya  biaya  politik dalam perhelatan pemilukada. Mereka  harus menyediakan  dana yang  besar  untuk menggaet hati para voters (pemilih). Berbicara  mengenai biaya, maka hal ini berkolerasi dengan siapa penyokong dana terbesar untuk operasional partai politik. Elit partai yang memiliki sumber keuangan besar akan mampu melakukan  lobi-lobi untuk mempengaruhi elit lainnya di internal partai.
Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa aspek  penting dalam pengambilan keputusan tentang siapa calon yang akan diusung pada saat pemilukada adalah  terdapatnya  dukungan sumber  pendanaan kepada  partai politik. Pelaksanaan pemilukada langsung yang memerlukan biaya sangat besar kepada calon kandidat, menyebabkan partai  politik  berfikir dua kali untuk mengajukan calon yang mereka  nilai tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pemilihan.
Kekuatan  material yang  dimiliki oleh  DPP,  dapat menekan  DPC untuk memutuskan calon kandidiat yang mereka usung. Kekuatan materil adalah efek dari posisi DPP dalam  jabatan formal organisasi yang  dinilai memiliki kewenangan lebih dibanding dengan struktur lainnya, sehingga mereka berhak menentukan calon kepala  daerah, sekalipun itu bukan merupakan aspirasi dari DPC ataupun DPD.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian,  dapat ditarik kesimpulan  bahwa  oligarki partai dalam  proses pengambilan keputusan calon Kepala Daerah,  bertolak belakang dengan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Keputusan DPP seluruh  partai yang memberikan dukungan pada  satu pasangan calon, menunjukkan  ketidakberdayaan struktur partai ditingkat bawah terhadap kekuasan  struktur  partai ditingkat pusat. Timbulnya oligarki  partai yang berdampak terhadap munculnya calon tunggal disebabkan oleh :
a) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam  organisasi partai politik,  memiliki kewenangan  besar dan  mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah yang dinilai lebih tepat dan sesuai dengan keinginan Ketua   Umum, sekalipun keputusan  pemberian rekomendasi  tersebut, berbeda dengan aspirasi struktur partai ditingkat bawah.
b) Jabatan resmi dalam organisasi; jabatan resmi yang  dimiliki oleh struktur partai di tingkat pusat  memiliki peran  dalam  menentukan  siapa yang berhadap dicalonkan pada pemilukada.
c) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai pengusung calon tunggal di
Pemilukada  Kabupaten Landak memiliki kekuasaan memaksa  untuk menentukan  siap yang akan mereka  dukung. DPP juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi kepada  struktur  partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai.
d) Kekuasaan mobilisasi; kekuasaan besar yang dimiliki menyebabkan posisi
DPP sangat kuat dalam melakukan mobilisasi struktur  partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP, termasuk dalam hal melakukan pembinaan kader  dan pemberian posisi strategis baik dijabatan  partai maupun dijabatan pemerintahan baik diekseutif maupun legislatif.
e) Kekuasaan material; dalam hal material DPP memiliki sumber  daya yang besar,  khususnya menyangkut pendanaan, sehingga  mereka  dapat mempengaruhi atau bahkan sewenang-wenang  dengan struktur partai di tingkat bahwa dalam penentuan calon yang diusung.

## Saran
berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu regulasi yang membatasi jumlah suara/kursi dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah. Dengan  pembatasan  ini setiap  partai tentu akan dapat mengusung calon lain untuk dapat berkompetisi dengan calon lainnya.
2. Perlu adanya aturan formal dan mengikat kepada semua partai tentang batasan  kewenangan  DPP dalam  proses  penentuan calon kepala  daerah. Minimal adanya persyaratan dalam pemberian rekomendasi, yang mana rekomendasi yang  diberikan  telah  melalui tahapan  dari aspirasi ditingkat bahwa. Apabila sudah ada  keputusan di tingkat bahwa yang dilakukan secara demokratis dalam penentuan pasangan calon yang  diusung, maka DPP hanya melegitimasi keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi.
3.  Di internal partai perlu adanya pembenahan menajemen rekrutmen khususnya    dalam penentuan calon kepala    daerah, yaitu memperkuat kualitas dan popularitas kader partai, sehingga pada saat pemilihan kepala daerah, masing-masing  partai telah memiliki kader yang  dapat bersaing pada saat pemilihan.

## Daftar Pustaka

## Almond, Gabriel A. 2001. Kelompok Kepentingan dan Partai Politik, dalam
Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajahmada University.
Budiarjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Eriyanto. 2009. Analisis Farming. Yogyakarta: LKIS
Firmanzah. 2008. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Koirudin, 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar
Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

## Labolo, Muhamad dan Ilham, Teguh.    2015. Partai Politik    dan    Sistem
Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta:
Rajawali Press.
Macridis, Roy C. 1988. The Study of Comparative Government. New York.
Random House.

## Michels, Robert. 1984. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam
Birokrasi. Jakartat: Rajawali Press.
Pemungkas, Sigit. 2010. Pemilu, Perilaku pemilih dan Kepartaian.
Yogyakarta: Institue for Democracy and Welfarism.
Jeffrey, A Winters. 2011. Oligarchy. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Dokumen :

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Internet : hppt://thinkerasratisme.blogspot.co.id/2013/03/politik-oligarki-pengalaman-
Indonesia.html?m=1. diakses pada 28 Maret 2017 pukul 10.15 WIB grady-nagara.blogspot.co.id. diakses pada 28 Maret 2017 pukul 09.00 WIB