## DISKURSUS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN DAN AFRICA UNION SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL

## “ HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT DISCOURSE IN ASEAN AND THE AFRICAN UNION AS REGIONAL ORGANIZATIONS ”
Grace Christinery Kuhe 1 , Abas Kaluku 2
1 Universitas Padjajaran, Indonesia, 2 Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia gracechristinery@gmail.com , abaskaluku57@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  kontemporer  perlindungan  HAM  telah  jauh  berkembang  hal  ini  dapat  di  lihat  banyak kawasan  regional  yang  telah  mengatur  prinsip-prinsip  HAM  dalam  piagam  pendirian  contohnya  Piagam ASEAN dan African Union Constitutive Act. ASEAN dan Africa Union (AU), di anggap sebagai representatif perlindungan HAM di kawasan regional akan tetapi berbeda dengan AU, ASEAN  masih jauh tertinggal secara konsep hal ini di buktikan masih kuatnya prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi di kawasan ASEAN.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  yaitu  adanya  diskursus  terkait  penerapan  prinsip  non intervensi, kedaulatan negara dan intervensi kemanusian yang menjadi inti permasalahan penegakan HAM di  ASEAN.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  menggunakan  pendekatan konsep  dan  pendekatan  perbandingan.  Untuk  dapat  mengatasi  permasalah  pelanggaran  HAM  di  ASEAN maka: (1) ASEAN perlu melakukan pertemuan antar negara guna memperoleh penyelesain permasalahan HAM di dasarkan atas kemufakatan; (2) ASEAN perlu melakukan peninjauan kembali terhadap penerapan prinsip  kedaulatan  negara  dan  non  intervensi  dengan  melihat  perkembangan  hukum  internasional kontemporer  (3)  ASEAN  perlu  berkomitmen  penuh  terhadap  AICHR  guna  mendukung  ekosistem perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN.

## Kata Kunci: HAM; Non-Intervensi; Kedaulatan Negara; Intervensi Kemanusiaan

## Abstract
The contemporary development of human rights protection has been far developed, this can be seen in many regional areas that have regulated human rights principles in the founding charter, for example the ASEAN Charter  and  the  African  Union  Constitutive  Act.  ASEAN  and  the  Africa  Union  (AU)  are  considered representatives of human rights protection in the region, but in contrast to the AU, ASEAN is still far behind in concept, this is proven by the strength of the principle of state sovereignty and the principle of non-intervention in the ASEAN region. As for the formulation of the problem, namely the existence of a discourse related to the application of the principle of non-intervention, state sovereignty and humanitarian intervention which are at the core of the problem of human rights enforcement in ASEAN. This research uses the Normative Law Research  Method,  using a  conceptual  approach  and  a  comparative  approach.  To  be  able  to  overcome  the problem of human rights violations in ASEAN: (1) ASEAN needs to hold a meeting between ASEAN countries in order to resolve human rights issues based on an agreement; (2) ASEAN needs to conduct a review of the application  of  the  principle  of  state  sovereignty  and  non-intervention  by  looking  at  developments  in contemporary  international  law;  (3)  ASEAN  needs to  be  fully  committed  to  AICHR  in  order  to  support  an ecosystem for the protection and enforcement of human rights in ASEAN.
Keywords: Human Rights; Non-Intervention; State Sovereignty; Humanitarian Intervention

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  menjadi  awal  lahirnya pandangan  terhadap  pentingnya  promosi dan  pemajuan  HAM  untuk  mencapai kemerdekaan,  keadilan  dan  perdamaian dunia.  PBB  sejak  awal  pembentukannya berusaha memaksimalkan upaya terhadap pemajuan  dan  penegakan  HAM  negara- negara  di  dunia.  Namun  upaya  perbaikan struktural  yang  berkelanjutan  dalam  hak asasi  manusia  ternyata  tidaklah  mudah untuk  dicapai.  Hal  ini  dibuktikan  dengan berbagai laporan terkait adanya pelanggaran  integritas  dan  pelanggaran hak  asasi,  dimana  terdapat  negara  yang pemerintahnya  melakukan  penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil, masih  adanya  konflik  bersenjata,  serta kejahatan  terhadap  pelanggaran  HAM lainnya.
Prinsip  kedaulatan  negara  dan prinsip  non  intervensi  yang  diwujudkan dalam  hukum  internasional  sering  kali menjadi  hambatan  bagi  PBB  maupun
1 Lihat  Article  2  (7)  Charter  of  The  United Nation 2 Pernyataan asli Kofi Anan: “" Just as we have learned that the world cant stand aside when gross and systematic violations of human rights are taking place, so we have also learned that intervention must be based on legitimate and universal principles if it is to enjoy the sustained support of the world's peoples.
komunitas  Internasional  untuk  berperan signifikan
dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Pasal 2 (7) Piagam PBB 1 merupakan  salah  satu  perwujudan dari  prinsip  non  intervensi  yang  telah diterapkan dalam hukum internasional.
Kofi  Annan  selaku  Sekjen  PBB memberikan pernyataan :
“ bahwa  penerapan  intervensi kemanusian harus tetap berdasarkan  pada  kaidah  dan norma hukum internasional walaupun dalam perkembanganya banyak  menemui  tantangan  akan tetapi intervensi kemanusian harus  di  liat  dari  perpesktif  yang lebih komperhensif yaitu tanggung jawab untuk melindungi. 2
Kofi Annan juga berpendapat:
“Adanya prinsip kedaulatan negara  juga  menjadi  penghalang bagi  dewan  keamanan  untuk melakukan  tindakan  intervensi terhadap  pelanggaran  hak  asasi manusia yang terjadi dalam suatu negara,  namun  di  sisi  lain  PBB sebagai  organisasi  internasional memiliki  kewajiban  moral  untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia yang terjadi. Perlu adanya prinsip- prinsip  universal  yang  dapat menjadi  dasar  atas  legitimasi intervensi kemanusiaan untuk
This  developing  international  norm  in  favour  of intervention  to  protect  civilians  from  wholesale slaughter  will  no  doubt  continue  to  pose  profound challenges  to  the  international  community .”.  Lihat, Keely, Charles B. (1995). Humanitarian Intervention And Sovereignty .  Bereich  Forschung  und  Beratung: Internationale Politik , Sankt Augustin. h. 33
mendukung  penegakan  hak  asasi, sekaligus  sebagai  respons  atas kondisi  dilematis  yang  dihadapi dalam  penegakan  hak  asasi manusia.” 3
Peryataan  Kofi  Annan  di  atas secara  implisit  melahirkan  diskursus antara  prinsip  kedaulatan  negara 4 dan intervensi kemanusian. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan negara  dimana  negara  sebagai  pusat legitimasi  tidak  dapat  di  intervensi  oleh kekuatan  apapun  secara  internasional sedangkan  intervensi  kemanusian  lebih mengedepankan aspek kemanusian dimana  negara  yang  gagal  melindungi masyarakatnya  di  anggap  kehilangan legitimasinya. Hadirnya doktrin intervensi kemanusiaan  yang  diviralkan  oleh  Hugo Grotius  dimana “Berdasarkan “hak” ini, negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya  yang  berada  dalam  suatu
3 Saragih, Santa Merelda. (2018) “Responsibility to  Protect:  Suatu  Tanggung  Jawab dalam Kedaulatan Negara”. Jurnal  Lantera  Hukum, 5, (1). h.18
4 Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting  dalam  tertib  hukum  domestik  maupun internasional,  dan  merupakan  titik  persinggungan antara  kedua  sistem  tertib  hukum  tersebut. Kedaulatan  negara  merupakan  salah  satu  norma fondasional  dalam  sistem  hukum  internasional. Konsekuensinya,  konsep  tentang  negara  yang berdaulat  sebagai  kesatuan  otoritas  yang  tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem  tata  hukum  internasional  yang  menjunjung tinggi  prinsip  non-intervensi  dan  kesepakatan
negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan  mereka  sedemikian  rupa sehingga melanggar hak asasi mereka dan menggoncangkan  hati  nurani  umat manusia.” 5 Hak  tersebut  mendorong adanya rekonsepsi makna terhadap prinsip kedaulatan negara sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi. Perubahan  ini  menjadi  landasan  adanya reaktualisasi  terhadap  paham  kedaulatan negara dalam kajian hukum dan hubungan internasional,  serta  melahirkan  legitimasi hukum  bagi  organisasi  internasional terhadap kewajiban pemenuhan hak antara negara dengan organisasi internasional.
Hukum kemanusiaan internasional  didasarkan  pada  kesadaran bahwa konflik merupakan bagian dari sifat dasar  manusia  yang  tidak  terelakkan  dan tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sebuah pedoman yang mengatur mengenai
(consent) negara. Namun demikian, dalam wacana dan  praksis  mutakhir  konsep  kedaulatan  negara telah  mengalami  perubahan;  sehingga  kedaulatan negara  dalam  pengertian  yang  absolut  tidak  dapat dipertahankan lagi. Lihat, Struet, Michael J. (2006). “ The  Transformation  of  State  Sovereign  Rights  and Responsibilities  Under  the  Rome  Statute  for  the International Criminal Court ”. Chapman Law Review , 8, (1). h. 180
5 Smith,  R.  K.,  Asplund,  K.  D.,  &  Marzuki,  S. (2008). Hukum  hak  asasi  manusia .  Pusat  Studi  Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Hlm. 21
hal         tersebut. 6 Lahirnya hukum internasional  kemanusian  ini  tentu  saja tidak  terlepas  dari  berbagai  perdebatan terkait  dengan  kedaulatan  negara. 7 Dalam penerapannya hukum internasional
kemanusiaan menerapkan prinsip intervensi kemanusiaan. Kedaulatan sendiri dapat di katakan sebagai kekuasaan tertinggi  dan  bersifat Summa  Potestas 8
yang hanya dimiliki oleh negara. Prinsip ini menegaskan  bahwa  negara  harus  mampu melaksanakan kekuasaan yang penuh atau ekslusif       atas       wilayahnya. 9 Adanya kedaulatan  negara  sebagai  kekuatan tertinggi  menjadi  sebuah  tantangan terbesar bagi penerapan prinsip intervensi kemanusian.
Semangat organisasi internasional dalam  mempromosikan  dan  memajukan HAM  turut  diikuti  oleh  organisasi – organisasi  regional.  Hal  ini  dibuktikan dengan  hadirnya  penerapan  konsep  HAM regional  seperti:  Konvensi  Eropa  tentang
6 Lihat,  Boas,  Gideon.  (2012). Public Internatinal  Law  (Contemporary  Principles  and Perspectives). U.K: Edward Elgar. h. 33
7 Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan  negara  sebagai  kekuasaan  tertinggi dibatasi  oleh  wilayah  negara  itu  sendiri.  Hal  ini berarti  kekuasaan  suatu  negara  terbatas  pada wilayah  negaranya  dan  berakhir  ketika  mencapai batas kedaulatan negara lain. Lihat, Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. (2003) “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung:  P.T. Alumni. H. 16
HAM, Banjul Charter di Kawasan Afrika dan Deklarasi  HAM  di  Amerika  Latin  dan munculnya deklarasi HAM yang dilakukan oleh Organisasi Islam Internasional sesuai dengan  Syariah  Islam  (Cairo Declaration , 1990). 10 ASEAN  yang  juga  merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara  namun  dalam  hal  penerapan konsep  HAM  regional  merupakan  yang terkebelakang, padahal prinsip dan tujuan yang  termaktub  di  dalam  Piagam  ASEAN secara jelas mengamanatkan pemajuan dan perlindungan  HAM  bagi  negara-negara anggotanya.
Afrika  merupakan  salah  satu organisasi  regional  yang  dapat  dikatakan berhasil  dalam  menangani  permasalahan HAM  yang  ada  di  negaranya.  Penindasan dan diskriminasi yang dilakukan mendapatkan  perlawanan  yang  akhirnya melahirkan  Piagam  Banjul. 11 Piagam  ini yang  kemudian  menjadi  titik  balik penanganan dan perlindungan hak asasi
8 . Geenens, Raf. (2016). “E pluribus unum? The Manifold  Meanings  ofSovereignty ”. Netherlands Journal of Legal Philosophy , 45 (2). h. 16 9 Adolf,  Huala.  (2015). Aspek-Aspek  Negara dalam Hukum Internasional. Bandung:  Keni  Media. h. 105 10 Ibid. h. 3
11 Piagam  Banjul (African Charter on Human and Peoples' Rights) merupakan  sebuah  instrumen HAM  internasional  bentukan  Organisasi  Afrika ( Organization of African Unity) yang ditujukan untuk mempromosikan  serta  melindungi  kebebasan  dan HAM di Afrika.
manusia  di  Afrika. Organization of African Unity (OAU) dalam penerapannya pada saat itu mengedepankan prinsip non-intervensi terhadap  masalah  dari  negara-negra anggotanya. Namun, prinsip non-intervensi ini menjadi celah yang akhirnya digunakan oleh  para  rezim  otoriter  untuk  menindas rakyatnya.  Inilah  yang  menjadi  pelopor dibentuknnya  Uni  Africa  ( African  Union ) yang  merupakan  penerus  dari  OAU. Berbeda  halnya  dengan  OAU,  Uni  Africa menekankan tujuan pada perlindungan hak asasi  manusia,  demokrasi,  pembangunan dan  ekonomi. 12 Selain  itu,  Pasal  4  Piagam Uni  Afrika  juga  menegaskan  bahwa  Uni Afrika berhak untuk melakukan intervensi jika negara anggotanya melakukan tindakan  kejahatan  HAM  berat  yang meliputi,  kejahatan  perang,  genosida  dan pelanggaran hak asasi manusia.
ASEAN  yang  dalam  hal  ini  masih tertinggal jauh dengan organisasi regional lainnya  masih  terus  berupaya
12 Yihdego, Zeray. (2011). “ The African Union: Founding  Principles,  Frameworks  and Prospects”. European Law Joernal , 17, (5). h. 569 13 Trisnanto, A. (2012). Eropa dalam Asia: Adopsi atau  Imitasi?  ASEAN  dalam  Konteks Integrasi  dengan Model Eu. Interaktif , 1 (1), 243605. 14 ASEAN Charter: Preambule ASEAN Charter : “ Mematuhi prinsip-prinsip  demokrasi,  aturan hukum  dan  tata  kepemerintahan  yang  baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan  kebebasan-  kebebasan fundamental”; Tujuan ASEAN     angka     (7): “memperkuat demokrasi,
menghadirkan mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara. Ketertinggalan ini menurut Anggun Trisnanto HS, disebabkan oleh
1. “Secara institusional, respon ASEAN sangat  lambat  dalam  membantu negara-negara anggotanya;
2. Sistem  pengambilan  keputusan yang sangat incramental dan terlalu birokratis dengan melalui konsultasi  informal  antar  negara anggota  terlebih  lagi  penerapan quite diplomacy ala  Asia  yang  tidak efektif;
3. Penekanan  pada  proses  daripada hasil seringkali menyebabkan masalah  tidak  terselesaikan  secara tuntas.” 13
Ketentuan  menyangkut  hak  asasi turut  dicantumkan  di  dalam  pembukaan , tujuan  dan  prinsip  dari  Piagam  ASEAN . 14 Piagam ASEAN juga melalui bab IV pasal 7 mengamanatkan  adanya  pembentukan badan hak asasi manusia di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi dasar terbentuknya Komisi HAM Antar- Pemerintah ASEAN (AICHR) 15 .
meningkatkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dan aturan  hukum,  dan  memajukan  serta  melindungi hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan fundamental,  dengan  memperhatikan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  dari  Negara-Negara  Anggota ASEAN”; Prinsip  ASEAN  angka  (2)  huruf  (i)  : “menghormati kebebasan  fundamental,  pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial” 15 AICHR merupakan badan HAM ASEAN yang terbentuk pada tahun 2009 dengan 14 mandat dan
Kehadiran  Komisi  HAM  Antar- Pemerintah  ASEAN  (AICHR)  ini  ternyata turut  mendapat  kritik  dari  berbagai kelompok masyarakat. Kekhawatiran akan terhambatnya fungsi AICHR dalam menangani  masalah  HAM  yang  ada dikarenakan adanya prinsip non- intervensi 16 yang  di  anut  oleh  negara- negara  di  Kawasan  Asia  Tenggara. Terhitung  sampai  dengan  saat  ini  AICHR telah menjalankan tugasnya selama hampir 22  tahun,  dengan  program  kerja  pertama yakni proses pembelajaran dan pengenalan terhadap  anggota  ASEAN  selama  lima tahun  (terhitung  sejak  tahun  2010-1015). Selanjutnya, program kerja AICHR di tahun 2016-2020  yakni  mengembangkan  hak asasi  untuk  tercapainya  kerja  sama  bagi ASEAN di  bidang hak asasi manusia. 17
AICHR sebagai satu-satunya komisi  hak  asasi  manusia  di  ASEAN memiliki fungsi promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam penerapannya  AICHR  lebih  menekankan fungsi  promosi  dibandingkan  fungsi perlindungan.  Bukan  tanpa  alasan,  hal  ini
fungsi  untuk  memajukan  dan  melindungi  HAM sesuai dengan Terms of Reference (TOR) AICHR. 16 Prinsip non-intervensi dapat  di  artikan sebagai  kewajiban  bagi  setiap  negara  berdaulat untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Dalam Pasal 2 Treaty of Amity and Cooperationin Southeast Asia (TAC), menjelaskan bahwa Prinsip fundamental merupakan dasar bagi setiap anggota
diakibatan  karena  adanya  prinsip non intervensi yang  di  ASEAN.  Padahal  jika melihat  permasalahan  HAM  yang  ada  dan masih terus terjadi hingga saat ini, terdapat negara-negara  yang  jelas  telah  gagal melindungi hak asasi dari masyarakatnya.
Berdasarkan  hal  itu  prinsip non intervensi di  ASEAN  dan  adanya  konsep kedaulatan negara serta intervensi kemanusian  untuk  melindungi  menjadi sebuah  diskursus  dalam  penegakan  hak asasi  manusia di ASEAN.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat di lihat diskursus non intervensi, kedaulatan    negara    dan intervensi kemanusian merupakan permasalahan inti penegakan HAM di ASEAN. Oleh karena itu tulisan   ini  akan  membahas   mengenai Konsep  HAM  di  ASEAN  dan  Africa  Union Serta  keterkaitanya  dengan   diskursus konsep kedaulatan negara, non intervensi dan intervensi kemanusian di ASEAN.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan
dalam  hal  menjalin  hubungan  dengan  anggota lainnya:  (a)menghormati  kebebasan,  kedaulatan, kesamaan, kesatuan wilayah dan identitas nasional setiap bangsa; (b)setiap negara memiliki hak untuk mengatur  penyelenggaraan  negaranya  bebas  dari intervensi  eksternal;  (c)  adanya  prinsip  non intervensi dalam hubungan internal sesama anggota
17 Lihat, Five Year Work Plan ASEAN .
menggunakan  pendekatan  perundang- undangan;  pendekatan  konsep  dan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan  hukum  dari  segi  normatifnya. 18
Karakter preskriptif ilmu hukum menyebabkan  proses  penelitian  hukum bertujuan  untuk  menemukan  aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 19
Penelitian  ini  berusaha  menggali  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier dengan  harapan  dapat  memberikan deskripsi serta analisis yang komprehensif.

## PEMBAHASAN
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang terjadi  di  negara-negara  kawasan Asia Tenggara
Permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara  menjadi  permasalahan  yang krusial  dan  menyita  perhatian  komunitas Internasional.  Upaya  yang  dilakukan  oleh organisasi  regional  maupun  negara  yang bersangkutan belum mampu menghilangkan  citra  gelap  ASEAN  terkait penegakan  HAM.  Negara-negara  yang memiliki permasalahan pelanggaran hak
18 .  Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayu Media Publishing. h. 57
asasi  juga  tidak  mampu  untuk  mengatasi permasalahan HAM yang ada di negaranya, hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  terus terjadinya permasalahan pelanggaran HAM di  kawasan  Asia  Tenggara.  Adapun beberapa negara ASEAN dengan permasalahan  pelanggaran  HAM  yang  tak kunjung selesai di antaranya:

## 1. Myanmar
Keberadaan Muslim Rohingya  sebagai  etnis  minoritas membuat  mereka  selalu  berada dalam  ancaman  dan  rentan  akan penindasan. Global  Peace  Index 2011  mencatat  bahwa  Myanmar berada  di  posisi  133  dari  153 negara  yang  masuk  dalam  survei pelanggaran  hak  asasi  manusia.
Minority Rights Group juga mengklasifikasikan
Myanmar sebagai salah satu dari lima negara teratas  yang  menjadikan  etnis minoritas  terus  berada  dibawah ancaman,  sedangakan Freedom House mengkategorikan  Myanmar sebagai  negara  terburuk  dari negara-negara yang memiliki catatan  hak  asasi  manusia yang
19 Marzuki, Peter Mahmud. (2014) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. h. 59
buruk. 20 Laporan ke-45 dewan hak asasi  manusia  di  Jenewa,  Swis,
Michelle Bachelet selaku
Komisaris  Tinggi  Hak  Asasi Manusia  menyampaikan  bahwa sampai  dengan  saat  ini  tidak  ada tindakan  konkret  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Myanmar  terkait pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di negara tersebut, haal ini membuat Myanmar  di  anggap  telah  gagal memenuhi  standar  internasional. United Nation Human Rights office of The High Cmissoner pada tanggal 17  September  2020  melaporkan bahwa  sampai  dengan  saat  ini ribuan  orang  di  Ronghingya
memutuskan meninggalkan rumahnya,  dan  terdapat  860.000 pengungsi Rohingya di
Bangladesh,  serta  200.000  orang yang  telah  mengungsi  di  Rakhine dan  Chin.  Lembaga  HAM  PBB memberikan  laporan  dampak peningkatan  konflik  bersenjata  di Rohingya  termasuk  penangkapan sewenang-wenang,       penyiksaan,
20 Sidhu, Jatswan S. Parnini, Syeeda Naushin.
(2011) “International Responses  to  Human  Right Violations  in  Myanmar:  The  Case  of  the  Rohingya”. Journal of International Studies (JIS), 7. h. 119-120 21 Laporan  United  Nations  Human  Rights Office of The High Commissioner. (2020). Lihat,
pembunuhan  ekstra  yudsial  dan penghacuran  properti  sipil  yang mengakibatkan meningkatnya korban sipil. 21
Tiga tahun telah berlalu sejak terjadinya  genosida  di  Rohingya, namun  sampai  dengan  saat  ini tidak ada keadilan apalgi penegakan  HAM  bagi  para  etnis muslim  Rohingya.  Khin  Omar, sebagai ketua dari organisasi HAM Myanmar, mendesak agar
masyarakat internasional merujuk Myanmar  ke  Pengadilan  Kriminal Internasional
(ICC) atau membentuk  pengadilan  ad-hoc,
dengan  tujuan  untuk  meminta pertanggungjawaban  pidana  atas genosida terhadap Rohingya, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan  perang  terhadap  etnis minoritas lainnya. 22

## 2. Thailand
Permasalahan  pelanggaran
HAM  juga  terjadi  di  Thailand, kurangnya tenaga kerja
berketerampilan rendah di
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/M yanmar  ReportDetails.aspx  (diakses  pada  10 September 2020).
22 Ibid
Thailand membuat Thailand meminta para pekerja migran dari negara  lain.  Meskipun  Thailand memiliki  lembaga  legal  yang mengurus  penerbitan  izin  kerja para  pekerja  migran  di  negara tersebut,  namun  tidak  sedikit pekerja  migran  di  Thailand  yang dipekerjakan  secara  Ilegal.  Pada tahun  2008,  sekitar  1,3  juta pekerja  migran  di  Thailand direkrut dengan cara Ilegal. Status Ilegal para pekerja serta kurangnya  pemahaman  terkait hukum di Thailand ditambah rasa takut  akan  di  deportasi  membuat para  pekerja  migran  di  Thailand sering  di  eksploitasi  dan  harus menerima  pelecehan  dari  para majikan,  polisi  bahkan  pejabat pemerintah tanpa bisa melakukan apapun. 23
Diferensiasi  ASEAN  dan  Uni  Afrika dalam  Menangani  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia
1. ASEAN
Pasal  (1)   Piagam  ASEAN menyatakan bahwa ASEAN 23 Gunawan, Yordan. Elven, Tareq Muhammad  Aziz  (ed).  (2017). “The Urgensi  of ASEAN Human Rights Court Establishment to Protect Human      Rights      Ini      Souteast      Asia ”. Dalam
bertujuan  untuk  memelihara  dan meningkatkan perdamaian, keamanan,  dan  stabilitas  serta lebih  memperkuat  nilai-nilai  yang berorientasi  pada  perdamaian  di kawasan Asia Tenggara. Penegasan terhadap
penghormatan  hak  asasi  manusia yang  tertuang  dalam  Piagam ASEAN  haruslah  menjadi  spirit bagi  ASEAN  untuk  secara  tegas menangani  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  terjadi  di  negara kawasan  Asia  Tenggara.  Upaya pemajuan  dan  perlindungan  HAM di  kawasan  ASEAN  merupakan komitmen bersama seluruh anggota  ASEAN  yang  kemudian diwujudkan  dalam  pembentukan AICHR,  sebagaimana  mandat  dari pasal 14 Piagam ASEAN. Sejak awal terbentuknya AICHR terus didorong  untuk  terus  maju  dalam upaya memenuhi mandat pemajuan  dan  perlindungan  HAM di kawasan Asia Tenggara.
PROCEEDING International Conference on Law and Society,  LP3M  &  Faculty  of  Law  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. h. 9
AICHR  memiliki  14  mandat dan  fungsi,  yakni  untuk: 24 (1)
Mengembangkan  strategi  untuk promosi  dan  perlindungan  hak asasi manusia (2) Mengembangkan  Deklarasi  HAM
untuk  membangun  kerngka  kerja sama  hak  asasi  manusia  melalui berbagai  konvensi  ASEAN  dan instrumen  HAM  lainnya  (3) Meningkatkan  kesadaran  publik tentang hak asasi manusia melaui
pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi (4) Mempromosikan peningkatan kapasitas guna tercapainya
efektivitas  dari  perjanjian  hak asasi  manusia  internasional  oleh anggota  ASEAN  (5)  Mendorong negara-negara  anggota  ASEAN untuk  mempertimbangkan  dan meratifikasi  instrumen  hak  asasi manusia internasional (6) Mempromosikan pelaksanaan instrumen  ASEAN  yang  terkait dengan  hak  asasi  manusia  (7)
Memberikan  layanan  konsultasi dan  bantuan  teknis  terkait  HAM (8)   Terlibat    dalam    dialog    dan
konsultasi  dengan  ASEAN  (9) Berkonsultasi terkait dengan promosi  dan perlindungan HAM (10) Untuk memperoleh informasi dari  Negara  Anggota  ASEAN tentang promosi dan perlindungan ASEAN  (11)  Mengembangkan pendekatan terhadap kepentingan ASEAN (12) Mempersiapkan kajian  terkait  isu-isu  hak  asasi manusia di ASEAN (13)
Menyampaikan  laporan  tahunan tentang  kegiatan  atau  laporan lainnya (14) Melakukan tugas yang ditugaskan padanya.
Jika  kita  melihat  14  mandat di atas terlihat mandat dari AICHR sangat  terbatas,  dalam  poin  1,6 dan 9 serta sebagain poin yang lain terlihat  fungsi  AICHR  hanya terbatas pada bidang promosi dan tugas-tugas normatif lainnya akan tetapi  mandat  AICHR  masih memberikan ruang untuk penegakan HAM di ASEAN. Hal ini terlihat  dari  nomenklatur  pada poin 2, 5 dan 12 yang mendorong dan  mengembangkan  HAM  di ASEAN agar lebih efektif dengan
24 Terms  of  References of  ASEAN Intergovernmental Commission On Humam Rights
cara bekerjasama dengan komunitas
internasional, meratifikasi  instrumen  HAM  dan melakukan  kajian  kontemporer mengenai isu-isu strategis tentang HAM. Oleh karena itu jika melihat argumentasi  di  atas  dapat  di katakan  bahwa  AICHR  dapat
memperluas mandat atau wewenangnya dalam perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN. Terlepas dari itu penting untuk mempertimbangkan keputusan  negara-negara  anggota untuk perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN, karena prinsip non intervensi yang masih di  pertahankan  dalam  piagam ASEAN menjadikan AICHR sebagai komisi  promosi  HAM  bukan sebagai  komisi  perlindungan  dan penegakan HAM di ASEAN.
Harapan  ASEAN  terhadap pembentukan AICHR sendiri sebagaimana  dimuat  dalam  TOR AICHR pasal 1 adalah merealisasikan  tujuan  ASEAN. Namun,  sampai  dengan  saat  ini AICHR masih belum mengoptimalkan fungsi
perlindungan    yang    dimilikinya.
Selain  terbatas  pada  isi  mandat yang  memang  menekankan  pada fungsi  promosi,  AICHR  juga  terus dibatasi dengan keberadaan prinsip  non  intervensi  yang diterapkan oleh ASEAN. Selain itu, pembahasan  permasalahan  HAM yang  seharusnya  dilakukan  oleh AICHR  tidak  dapat  dilaksanakan tanpa  adanya  kesepakatan  dari semua  negara  anggota  AICHR. Mekanisme  yang  mengharuskan setiap  permasalahan  yang  akan diangkat  ke  sidang  AICHR  harus terlebih  dahulu  dibahas  bersama oleh pimpinan ASEAN dan seluruh negara  anggotanya,  menjadi  bukti kurangnya sikap independent dari AICHR  dalam  upaya  penegakan HAM  ASEAN.  Penguatan  mandat AICHR merupakan langkah penting  yang  harus  dilakukan untuk  mendukung  visi  ASEAN yakni “putting people first”.
2. African Union
Organisasi Afrika yang dibentuk  pada  tahun  1963,  pada awalnya  tidak  memprioritaskan hak asasi manusia, terbukti dengan tidak  adanya  pembahasan  secara eksplisit terkait hak asasi manusia
dalam setiap kententuan yang ada dalam Piagam Organisasi tersebut. Baru,  pada  tahun  1981  negara- negara  anggota  mengesahkan Piagam  Africa  tentang  hak  asasi manusia dan rakyat, yang berfungsi  sebagai  perjanjian  hak asasi  manusia  pertama  yang mengikat  secara  hukum.  Piagam tersebut  juga  mengamanatkan Komisi HAM Africa, yang
kemudian  dibentuk  enam  tahun setelah pengesahan dokumen pada tahun  1987. 25 Komisi  HAM  Africa (ACHPR)  memiliki  fungsi  promosi dan  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia.  ACHPR  memiliki kewenangan  untuk  melakukan investigasi  serta  mengembangkan aturan untuk menyelesaikan masalah  hukum  terkait  dengan perlindungan  hak  asasi  manusia, namun  ACHPR  tidak  diberikan kewenangan  untuk  menghukum pelanggar  hak  asasi  manusia. 26 Keterbatasan ACHPR terkait sumber dayanya serta
25 Sarkin,  Jeremy.  (2009).  “ The  Role  of  The United  Nations,  the  African  Union  and  Africa’s  Sub Regional  Organization  in  Dealing  with Africa’s Human  Rights  Problem:  Connecting  Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect”. Journal of African Law , 53, (1). h. 7
ketidakberhasilan  ACHPR  dalam melaporkan  situasi  HAM  dari negara  anggota  membuat  ACHPR dapat dikategorikan sebagai badan yang tidak efektif.
Perkembangan permasalahan  HAM   di   afrika melahirkan pengadilan HAM afrika yang didirikan berdasarkan Pasal 1 dari  Protokol    Piagam  Afrika tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan Rakyat   tentang    Pembentukan Pengadilan    Afrika   tentang     Hak Asasi  Manusia  dan  Rakyat yang diadopsi oleh Negara Anggota dari Organisasi  tersebut.  dari     OAU, pada  bulan  Juni  1998.  Protokol mulai berlaku pada tanggal 25 Januari  2004. 27 Pengadilan   ini sendiri mempunyai mandat yaitu:
“untuk meningkatkan mandat perlindungan Komisi Afrika  untuk  Hak  Asasi Manusia  dan  Hak  Rakyat dengan  memperkuat  sistem perlindungan hak asasi manusia  di  Afrika  dan memastikan  penghormatan dan  kepatuhan  terhadap Piagam  Afrika  tentang  Hak Asasi  Manusia  dan  Rakyat,
26 Lihat, African Charter ond Human and and People Rights.
27 Lihat, Terms  of  References  of  ASEAN Intergovernmental  Commission  On  Humam  Rights Lihat,  https://www.african-court.org/en/  (diakses Tanggal 7 Oktober 2020) .
serta  instrumen  hak  asasi manusia
internasional lainnya,  melalui  keputusan yudisial” Pengadilan HAM Afrika
sendiri mempunyai fungsi yudisial yang  di  atur  dalam Protocol
(Article 5) dan Rules (Rule 33) yang menyatakan bahwa:
“ the  Court      may   accept complaints     and / or applications submitted to it by either   the  Commission  on Human and  African Peoples' Rights or States parties to the Protocol or African Intergovernmental Organizations ”
Berdasarkan  penjelasan  di atas  dapat  di  katakan  bahwa wilayah  afrika  telah  mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam aspek penegakan dan perlidungan HAM.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari mandat  dan Protocol (Article  5)
dan Rules  (Rule 33)  yang
menegaskan  fungsi  yudisial  dari pengadilan HAM Afrika.
Pengadilan HAM Afrika
bertanggung       jawab       terhadap
28 Organization of African Unity (OAU) yang di gantikan African Union (AU) pada tanggal 9 juli 2002 di  sebabkan  OAU  di  anggap  gagal  untuk menghentikan  konflik  internal  di  negara-negara anggota  serta  meluasnya  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  terjadi  termasuk  banyaknya  rezim otoriter  yang  melakukan  pelanggaran  HAM   yaitu
pelanggaran  hak  asasi  manusia yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di bawah yurisdiksinya, serta memiliki kekuasaaan  untuk  mengeluarkan putusan  yang  mengikat  secara hukum  terhadap  negara  anggota yang melanggar hak asasi manusia dan  mengharuskan  mereka  untuk memberikan  kompensasi  atau restitusi kepada korban. Walupun demikian,  Pengadilan  Afrika  yang berdiri  saat  itu  tidak  dapat mengenyampingkan hukum domestik  negara-negara  anggota. Baru  setelah Organization  of African  Unity (“OAU”).diteruskan oleh African  Union (AU), 28 prinsip non-intervensi  yang  sebelumnya termaktub  di  dalam  Piagam  OAU tidak  lagi  diterapkan  secara  kaku, hal  ini  terbukti  dengan  hadirnya ketentuan  yang  dimuat  dalam Piagam  AU  yang  memberikan ruang  bagi  organisasi  ini  untuk
rezim Idi Amin di Uganda dan Jean-Bédel Bokassa di Republik  Afrika  Tengah.  Lihat,  Sharpe,  Marina. (2017). From Non-Interference to Non-
Indifference:The African Union and the Responsibilityto  Protect. Uganda:  International Refugee Rights Initiative. h. 10
dapat  melakukan  intervensi 29
terhadap  negara  anggotanya  yang melakukan  pelanggaran  tindakan kejahatan HAM berat.
Berkaitan  dengan  itu African Union sendiri  telah  merevisi  isi piagamnya  dengan  menghapus ketentuan  Non  Intervensi.  Hal  ini di  sebabkan  adannya  kegagalan masa  lalu  dari  OAU  dalam melindungi dan penegakan HAM di wilayah afrika, karena terbatasnya mandat  serta  adanya  prinsip  Non intervensi.  Selain  itu  dalam perkembangannya AU telah merevisi  prinsip-prinsip  Piagam OAU  yang  sebelumnya  karena dianggap  menjadi  penghalang utama  dari  perkembangan  sosial, perdamaian  dan  keamanan  di antara  negara-negara  anggotanya. Hal  ini  lebih  lanjut  diikuti  dengan adanya  prinsip  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 4 (h) African Union  Constitutive  Act  Provides yakni  mengakui  bahwa  AU memiliki hak untuk campur tangan terhadap  suatu  negara  anggota, jika terjadi suatu keadaan darurat
29 Article  4(h)  of  the  African  Union (“AU”) Constitutive Act provides that the AU has the right to    intervene    in    a    member    state    in “grave
seperti: adanya tindakan kejahatan perang,  genosida  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan, serta
negara anggota juga memiliki hak untuk  meminta  intervensi  dari organisasi untuk tujuan memulihkan  perdamaian  dan keamanan negara.
Jika  melihat  diferensiasi  antara ASEAN dan Africa Union terlihat jelas dalam aspek  perlindungan  dan  penegakan  HAM Africa  union menjadi  organisasi  regional yang  berperan  penting  terlepas  dari persamaan  bahwa  kedua  organisasi regional ini bertugas untuk mempromosikan perlindungan dan penegakan HAM akan tetapi ASEAN sendiri belum  mempunyai  mekanisme  yudusial. Selain  itu  prinsip  non  intervensi  ASEAN masih  menjadi  hambatan  terbesar  untuk perlindungan  dan  penegakan  HAM  di ASEAN.  Prinsip  non  intervensi  yang diterapkan  sudah  seharusnya  tidak  lagi diterapkan  secara  kaku.  Oleh  karena  itu penting adanya reformasi dalam organisasi ASEAN  seperti  yang  telah  di  lakukan  oleh Afrika Union dengan melakukan keputusan politis atas dasar urgensi perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN sehingga apa
circumstances,  namely,  war  crimes,  genocide,  and crimes against humanity.”
yang menjadi visi serta tujuan ASEAN dapat diimplementasikan  secara  optimal.  Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel berikut:

## Bagan 1
Diferensiasi Pengaturan dan Konsep HAM

## ASEAN DAN AFRICA UNION
Bersifat Promosi Memiliki Komisi HAM (AICHR) Prinsip Non Intervensi Tidak memiliki Pengadilan HAM

## Regional
Diskursus  Kedaulatan  Negara,  Non Intervensi  dan  Intervensi  Kemanusian dalam Penagakan HAM di ASEAN
Teori  Kedaulatan  Negara  oleh  Jean Bodin mendalilkan bahwa Negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan  hukum  atas  wilayah dan/atau yurisdiksinya. Pelaksanaan hukum  tersebut  bersifat  tetap,  asli,  bulat dan tidak terbatas dalam konteks internal dan eksternal.“Makna kedaulatan eksternal menurut Teori Kedaulatan Negara dikembangkan    kontekstualitasnya    oleh
30 Lihat,  Altman,  Andrew.  Wellman, Christopher   Heat.   (2011). A   Liberal   Theory   of
Andrew  Altman  dan  Christopher  Heath Wellman. Menurut teori mereka, kedaulatan  negara  masih  relevan  dengan sistem hukum Hukum Internasional saat ini dan  saat  yang  akan  datang.  Mereka memperluas  konteks  hubungan  hukum antara  negara  dengan  warga  negaranya terhadap  eksistensi  norma  internasional yang memengaruhi yurisdiksi hukum suatu negara terkait dengan munculnya intervensi  kemanusiaan  dan  kewajiban untuk melindungi dalam khazanah hukum internasional dan dalam
hubungan internasional. 30
Penekanan  pada  larangan  kekerasan dalam  Piagam  PBB  mengarah  pada  aspek kedaulatan negara dapat di katakan bahwa Non  Intervensi adalah  aspek  terpenting dalam kedaulatan negara, dan berhubungan  erat  dengan  hubungan internasional.  Meningkatnya  penerimaan prinsip intervensi kemanusiaan mengakibatkan prinsip kedaulatan negara mengalami perubahan dalam perkembangan hukum internasional
kontemporer. Sebaliknya, intervensi kemanusiaan  mengubah  konsep  dan praktek  kedaulatan  Negara  dengan  fakta bahwa  persyaratan  non  intervensi  dalam
International  Justice .  Oxford:  Oxford  University Press. h. 45

## ASEAN AFRICA UNION
Bersifat Promosi dan
Yudisial
Memiliki Komisi HAM (ACHPR) Prinsip Intervensi
Memiliki Pengadilan HAM Regional
perkembanganya  dapat  di  kesampingkan untuk  melindungi  masyarakat.  Sejak Piagam  PBB  disahkan,  dapat  di  katakan bahwa  konsep  kedaulatan  Negara  telah berubah 31 hal  ini  karenakan  perilaku negara  dalam  melindungi  warganya sendiri,  memerangi  Terorisme  dalam perang  dan  perang  saudara,  dll.  Telah menghasilkan  perubahan  dalam  konsep kedaulatan negara dalam Piagam PBB yang didefinisikan sebagau ius ad bellum . Untuk perubahan definisi yang sedang berlangsung  yaitu  konsep  kedaulatan konkret  yang  dapat  di  artikan  bahwa kedaulatan  negara  merupakan  kewajiban untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM. 32 Oleh karena itu dapat di  katakan  bahwa  legitimasi  kedaulatan negara  adalah  sejauhmana  negara  dapat melindungi rakyatnya.
Perubahan  ataupun  pengurangan konsep  kedaulatan  sebenarnya  sudah mulai  terjadi  sejak  akhir  abad  ke-19  dan awal  abad  ke-20,  di  mana  kontroversi tentang konsep absolute dan indivisible dari
31 Oppenheim dalam pandanganya mengatakan  bahwa  " There  exists  perhaps  no conception  the  meaning  of  which  is  more controversial  than  that  of  sovereignty.  It  is  an indisputable  fact  that  this  conception,  from  the moment when it was introduced into political science until the present day, has never had a meaning which was universally agreed upon ." Lihat, Nagan, Winston P. Hammer, Craig. (2004). “ The Changing Character pf Soveriignty in Internasional Law and International
kedaulatan ini perlahan-lahan
mulai tenggelam.” Sejak
Treaty of Westphalia yang  memunculkan  prinsip integritas  teritorial  di  mana  kedaulatan diinterpretasikan sebagai kapasitas hukum yang menempatkan kewenangan negara di atas  semua  kewenangan  hukum  di  luar negara.  Perubahan  paradigma  tentang kedaulatan  negara  tidak  pernah  berhenti dikarenakan  faktor-faktor  yang  telah dikemukakan  sebelumnya.  Hal  tersebut ditambah dengan fase Perang Dunia II dan pembentukan, perkembangan, serta peran United Nations untuk kepentingan bersama semua  negara.  Kekuatan  absolut  yang diklaim  oleh  negara  berdaulat  kini  harus berhadapan dengan keberadaan organisasi internasional dan inter-governmental bodies lain  yang  mendukung  adanya sebuah collective  action dan  state accountability to an international community ,” dan  menciptakan  erosi paradigma  kedaulatan yang sangat besar. 33
Relations ”. Colombia  Journal  of  Transnational  Law , 43, (1). h. 1 32 Keely,  Charles  B.  (1995). Humanitarian Intervention  And  Sovereignty .  Bereich  Forschung und  Beratung:  Internationale  Politik  ,  Sankt Augustin. h. 2
33 Deng, Francis M. (2010) “ From Sovereignty as  Respon sibility’ to  the  Responsibility  to  Protect ”. Global Responsibility to Protect , 2, (1). h. 354
Dari  perspektif  politik  internasional, sensitivitas  intervensi  kemanusiaan  dan kedaulatan  negara  serta  non  intervensi muncul  karena  dua  hal  utama. Pertama , dilakukan  dengan  penggunaan  kekerasan ( use of force ) yang dalam aspek legal, sangat tidak  dibenarkan. Kedua ,  intervensi kemanusiaan  dijalankan  dengan  cara melanggar  kedaulatan  negara  dan  prinsip non  intervensi  yang  diintervensi.  Dimensi terakhir  ini  lebih  peka  daripada  yang pertama karena dengan politik internasional, masalah kedaulatan ( sovereignty )  berada  di  atas  segalanya.
Aspek  kedaulatan  inilah  yang  membuat sebuah  negara  atau  bangsa  dianggap bermartabat. Itulah sebabnya, tiap intervensi  terjadi,  apakah  itu  intervensi karena  alasan  balasan,  pembelaan  diri ataukah  intervensi  kemanusiaan,  semua disorot  dan  dinilai  dengan  pertimbangan kedaulatan negara. 34
Dalam  Pasal  2  (4)  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menyatakan bahwa:
“All Members  shall  refrain  in  their interna-tional  relations  from  the threat  or  use  of  forceagainst  the territorial  integrity  or  political  inde- pendence of any state, or in any other
mannerinconsistent with the Purposes of the UnitedNations.”
Ketentuan  di  atas  menekankan bahwa  setiap  pelaksanaan  hubungan internasional  yang  dilakukan  oleh  negara anggota PBB dengan negara lainnya, tidak boleh menggunakan kekerasan yang dapat mengancam integritas wilayah negara atau kemerdekaan politik negara manapun, atau menggunakan  cara  yang  tidak  sesuai dengan tujuan PBB.
Dalam  Pasal  2  (7(a))  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menyatakan bahwa:
“Nothing contained  in  the  present Chartershall  authorize  the  United Nations  to  intervene  inmatters  which are essentially within the domesticjurisdiction  of  any  state  or shall  require  the  Mem-bers  to  submit such  matters  to  settlement  underthe present Charter”
Ketentuan di atas menyatakan bahwa tidak satupun ketentuan dalam piagam ini yang memberikan wewenang kepada suatu negara  maupun  PBB  untuk  melakukan intervensi  terhadap  masalah  dalam yurisdiksi  negara  lain.  Hal  ini  yang kemudian  menjadi  dasar  berlakunya prinsip  non  intervensi  dalam  Hukum Internasional.  Kehadiran  prinsip  non
34 Lihat,  Awaludin,  Hamid.  (2012). HAM, Politik,  Hukum  dan  Kemunafikan  Internasional . Jakarta:PT Kompas Media Nusantara. h. 198
intervensi  ini  tentu  saja  memberikan kedaulatan  penuh  terhadap  suatu  negara untuk  mengatur  sendiri  segala  ketentuan yang terkait dengan negaranya.
Kedaulatan  negara  yang  bersifat summa  postestas sering  berujung  pada penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas negara  yang  berakhir  pada  tidak terpenuhinya  hak-hak  dasar  dari  warga negaranya, bahkan sampai mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat seperti kejahatan  perang,  pembersihan  etinis, kejahatan  kemanusiaan  dan  genosida. Ketika negara yang bersangkutan kehilangan  legitimasi  dan  dianggap  tidak mampu untuk mempertanggung-jawabkan kewajibannya untuk melindungi, menjamin dan memenuhi HAM dari warganya, maka keikutsertaan  pihak  lain  merupakan urgensi  untuk  dapat  membantu  dan menangani  permasalahan  HAM  tersebut. Adapun  bentuk  keikutsertaan  yang  di maksud  dapat  berupa  intervensi  militer maupun intervensi kemanusiaan.
Doktrin  intervensi  kemanusiaan dapat  dilihat  pada  ketentuan  bab  VII  dari piagam  PBB.  Isi  dari  bab  VII  piagam  PBB menjelaskan  bahwa  Dewan  Keamanan (DK) PBB memiliki kewajiban untuk
memelihara  perdamaian.  Dalam  Pasal  41 Piagam PBB menyatakan:
“Should the  Security  Council consider  that  meas-ures  provided for  in  Article  41  would  be  inade- quate  or  have  proved  to  be inadequate,  it  may  takesuch action by air, sea, or land forces as may  benecessary  to  maintain  or restore  internationalpeace  and security. Such action may includedemonstrations,  blockade, and other operationsby air, sea, or land  forces  of  Members  of  the UnitedNation.”
ketentuan  ini  memberikan  wewenang kepada DK PBB untuk mengambil tindakan yang  diperlukan  jika  ketetentuan  yang diatur  dalam  pasal  41 35 Piagam  PBB terbukti tidak efektif termaksud melakukan  ingtervensi  yurisdiksi  negara tanpa perlu menunggu adanya permintaan dari negara tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan  tersebut  DK  PBB  berhak menetukan  terkait  adanya  ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau adanya  tindakan  agresi  oleh  suatu  negara tertentu,  sehingga  berdasarkan  situasi tersebut  DK  PBB  dapat  mengambil tindakan  militer  maupun  nonmiliter dengan  tujuan  memulihkan  perdamaian dan  keamanan  nasional.  Sehingga  setiap tindakan  yang  dilakukan  suatu  negara terhadap  yurisdiksi negara  lain
35 Pasal 41 Piagam PBB:
berdasarkan mandat dari Dewan Keamanaan  (DK)  PBB  yang  keputusannya didasarkan  sesuai  ketentuan  yang  diatur dalam  bab  VII  Piagam  PBB,  bukan merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsip non intervensi.
Arend dan Beck sendiri berpendapat 4  Kriteria  intervensi  dapat  di  lakukan yaitu: 36
“ First, there must be within the target country  a  "direct  and  extensive threat to human rights, in particular the  threat  of  widespread  loss  of human  life."  Second,  the  specific objectives  of  intervention  should  be fundamentally  limited  to  protecting human rights. Third, coercive action must not be carried out based on the invitation of the legitimate government  of  the  target  status  or carried out with the explicit consent of  the  country.  Fourth,  in  fact, "humanitarian  intervention"  alone cannot  be  undertaken  with  the authorization  of  the  Security Council ”
Berdasarkan  pendapat  Arend  dan Beck  dapat  di  pahami  bahwa  Kriteria pertama  dan  kedua,  bagaimanapun, menetapkan  standar  yang  tinggi  dan mungkin  tidak  dapat  dijangkau.  Hal  ini  di karenakan intervensi tidak dapat dilakukan untuk  alasan  penting  selain  untuk  tujuan kemanusiaan. Walapun  tidak  ada ukuran
36 Keely, Charles B. Op. cit , hlm. 17
yang pasti tentang skala pelanggaran HAM yang  di  lakukan.  Kriteria  tiga  dan  empat pada dasarnya membatasi intervensi pada tindakan yang dilakukan tanpa otorisasi/persetujuan  oleh  negara  target atau  di  bawah  Piagam  PBB.  Kondisi pertama  menunjukkan  pelanggaran  harus meluas  dan  bahkan  menuntut  hilangnya nyawa  sebagai  alasan  yang  dapat dibenarkan
Prinsip  non-intervensi  merupakan dasar  bagi  ASEAN  dalam  menjalankan hubungan  antar  sesama  anggota  ASEAN. Keberadaan  prinsip  ini  dianggap  paling efektif untuk mencegah    dan meminimalisasi  terjadinya  konflik  di kawasan  ASEAN.  Namun,  keberadaan prinsip  non-intervensi  juga  menjadi hambatan  terbesar  bagi  ASEAN  untuk memaksimalkan perannya dalam penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di negara-negara anggotanya. 37
ASEAN  sebagai  komunitas  regional yang  menganut  nilai-nilai  universal, kekeluargaan dan kepedulian satu samalain,  yang  di  bentuk  berdasarkan keinginan  untuk  saling  bekerjasama  dan membantu  antar  sesama  anggota  menjadi paradox ketika pelanggaran  HAM yang
37 Rahmanto, Tony Yuri. (2017). ” Prinsip Non- Intervensi  bagi  ASEAN  ditinjau  dari  Perspektif  Hak Asasi Manusi”. Jurnal HAM, 8, (2). h. 150
dilakukan  oleh  negara  anggota  ASEAN tidak dapat diatasi. Permasalahan ini yang menjadikan  penafsiran  ganda  ASEAN dalam memandang pelanggaran HAM yang terjadi di regional. Hal ini sekaligus menjadi bukti  bahwa  ASEAN  hanya  komunitas formal dan tempat diskusi negara anggota tanpa  mempunyai  mekanisme  yang  jelas dalam perlindungan HAM.
ASEAN sebagai organisasi regional di bagian  bumi  selatan  nampaknya  masih jauh  tertinggal  bahkan  dengan  negara- negara  Afrika,  dimana  africa  union  telah melakukan  pembaharuan  dalam  aspek- aspek  penegakan  dan  perlindungan  HAM. Hal ini dapat di buktikan dengan komitmen negara-negara  anggota  untuk  menjunjung tinggi  prinsip  HAM  dari  pada  aspek kedaulatan  negara  dan  non-intervensi walaupun dalam prakteknya masih banyak kasus pelanggaran HAM di kawasan afrika, seperti di  libya, daftur  , afrika tengah  dan beberapa  negara  lainya  tetapi  secara normatif  africa  union  berhasil  menjadi salah  satu  organisasi  regional  yang mendukung  ekosistem  HAM.  Jika  melihat ASEAN dengan beberapa pelanggran HAM seperti  yang  terjadi  di  Myanmar  dan Thailand,  dapat  di  katakan  ASEAN  gagal untuk menjalankan fungsinya dalam aspek perlindungan HAM dengan dalil kedaulatan
negara  dan  non-  intevensi  ASEAN  secara terang  membirkan  pelanggaran  HAM terjadi di negara-negara anggotanya
Paradox  ASEAN  tentang  kedaulatan negara,  non  intervensi  dan  intervensi kemanusian” perlu  disikapi  secara  serius oleh  negara-negara  di  ASEAN  untuk mendukung  kawasan  yang  aman  dan damai.  Negara  anggota  ASEAN  harus melihat  aspek  yang  lebih  jelas  tentang batasan-batasan  dan  prinsip  universal kemanusian  secara  umum  di  katakan bahwa  pinsip  kedaulatan  negara  dan  non intervensi  mempunyai  kedudukan  legal dalam kerangka piagam ASEAN akan tetapi moralitas  dan  kemanusian  perlu  di pertimbangkan begitupula dengan konsep prinsip  non-intervensi  bahwa  sebuah intervensi terhadap urusan internal negara lain adalah dilarang. Sedangkan pelanggaran HAM adalah hal yang berbeda. Interpretasi  secara  subjektif  terhadap intervensi kemanusiaan dalam prinsip non- intervensi  yang  berpendapat  bahwa intervensi kemanusian melanggar kedaulatan suatu negara merupakan alasan politis.
Komitmen  pembentukan  komunitas ASEAN  yang  mengedepankan  tanggung jawab  bersama  dalam  hal  keamanan, stabilitas dan perdamaian. Sudah
seharusnya  negara-negara  ASEAN  melihat pelanggaran  HAM  di  Myanmar  dan Thailand. Meskipun ASEAN sudah membentuk  AICHR  pada  tahun  2009, namun  komitmen  antar  negara  masih menjadi  perdebatan  sehingga  peranan AICHR hanya terbatas.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis berpendapat ada tiga upaya yang harus di lakukan untuk perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN yaitu:
1. ASEAN yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan  dan  kekeluargaan dalam  mengatasi  permasalahan HAM negara anggota harus mengupayakan  cara-cara  damai dengan melakukan pertemuan antar negara  anggota.  Hal  ini  di maksudkan agar penyelesain permasalahan HAM di dasarkan atas kemufakatan.
2. ASEAN  perlu  melakukan  peninjau kembali  prinsip  kedaulatan  negara dan  non  intervensi  dengan  melihat perkembangan hukum
internasional  kontemporer.  Negara ASEAN  perlu  membuat  komitmen bahwa intervensi kemanusian dapat di lakukan sebagai langkah terakhir jika  tidak  ada  penyelesain  HAM antar negara anggota. Selain itu
ASEAN sendiri perlu untuk memberikan indikator/batasan mengenai  mengapa,  kapan  dan bagaimana  intervensi  kemanusian dapat di lakukan. Hal ini di lakukan agar  intervensi  kemanusian  di lakukan  untuk  tujuan  damai  bukan untuk tujuan politis atau pergantian rezim.
3. ASEAN  perlu  berkomitmen  penuh terhadap  AICHR  guna  mendukung ekosistem perlindungan dan penegakan  HAM  di  asean.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  merevisi beberapa  mandar  AICHR  agar AICHR  bukan  hanya  bekerja  dalam aspek  promosi  tetapi  memiliki fungsi legal dan berkomitmen untuk memenuhi beberapa mandat AICHR seperti  Mengembangkan  Deklarasi HAM  untuk  membangun  kerangka kerja  sama  hak  asasi  manusia melalui  berbagai  konvensi  ASEAN dan  instrumen  HAM  lainnya, Mendorong  negara-negara  anggota ASEAN  untuk  mempertimbangkan dan  meratifikasi  instrumen  hak asasi  manusia  internasional,  dan bahkan
menurut    Kuntjoro
Purbopranoto, “konstitusi -
konstitusi negara harus mengadopsi
prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.” 38

## PENUTUP
ASEAN  sebagai  organisasi  regional dianggap  belum  mampu  memaksimalkan fungsi dan tujuannya sebagaimana isi dari Piagam  ASEAN.  Keberadaan  prinsip  non- intervensi  serta  tidak  optimalnya  fungsi AICHR  dalam  upaya  pemajuan  dan penegakan  HAM  menjadi  hambatan terbesar bagi ASEAN. Permasalahan serupa juga  terjadi  di  Afrika  Union namun  dalam perkembangan  HAM  kontemporer  Uni Afrika  telah  melakukan  pembaharuan ketentuan  dan  mekanisme  yang  dianggap menjadi  hambatan  bagi  pemajuan  dan penegakan HAM di kawasannya. Penerapan prinsip  non-intervensi  tidak  lagi  di jalankan secara statis, keberadaan prinsip kedaulatan  negara  tetap  di  terapkan namun  terkait  permasalahan  kemanusian African Union berhak untuk turut campur, sebagaimana ketentuan dalam Africa Union Constitutive  Act yang  berlaku  bagi  setiap negara anggota yang melakukan melakukan  pelanggaran  HAM.  Diskursus penegakan  HAM  ASEAN  dan  Uni  Afrika
38 Puluhulawa,  M.R.U  dan  Jufryanto  Puluhulawa.
(2020) Implikasi  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945 Terhadap Fenomena HOAKS
dapat  menjadi  tolak  ukur  bagi  ASEAN untuk  melakukan  pembaharuan  guna mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM dia kawasan Asia Tenggara.

## REFERENSI

## Buku
Adolf,  Huala.  (2015). Aspek-Aspek  Negara dalam Hukum Internasional.
Bandung: Keni Media.
Altman,  Andrew.  Wellman,  Christopher Heat.  (2011). A  Liberal  Theory  of International  Justice .  Oxford:  Oxford University Press.
Awaludin,  Hamid.  (2012). HAM,  Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional .  Jakarta:PT  Kompas Media Nusantara.
Baldini,  Stefania.  Ravasi,  Guido  (ed).
(2000 ).  Humanitarian  Action  And State  Sovereignty .  Edizioni  Nagard:
Dragan European Foundation.
Boas,  Gideon.  (2012). Public  Internatinal Law  (Contemporary  Principles  and Perspectives). U.K: Edward Elgar.
Gunawan, Yordan. Elven, Tareq Muhammad Aziz (ed). (2017) “The
di Era Digital. Jurnal Majelis : Media Aspirasi Konstitusi, 8. Hlm. 191-212

## Urgensi of ASEAN Human Rights Court
Establishment  to  Protect  Human Rights  Ini  Souteast  Asia ”. Dalam

## PROCEEDING
International Conference on Law and Society, LP3M
&  Faculty  of  Law  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Keely,  Charles  B.  (1995). Humanitarian Intervention And Sovereignty . Bereich
Forschung und Beratung: Internationale Politik , Sankt Augustin.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Agoes,  Etty
R. (2003) “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung: P.T. Alumni. Marzuki, Peter Mahmud. (2014) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Sharpe,  Marina.  (2017). From  Non- Interference  to  Non-Indifference:The African Union and the Responsibilityto Protect. Uganda: International Refugee Rights Initiative.
Smith,  R.  K.,  Asplund,  K.  D.,  &  Marzuki,  S. (2008). Hukum  hak  asasi  manusia . Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia, Universitas          Islam Indonesia
(PUSHAM UII). Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif. Malang:  Bayu  Media
Publishing.

## Jurnal
Deng, Francis M. (2010) “ From Sovereignty as Responsibility’ to the Responsibility to  Protect ”. Global  Responsibility  to Protect , 2, (1).
Geenens, Raf. (2016). “E pluribus unum? The Manifold  Meanings  ofSovereignty ”. Netherlands Journal of Legal Philosophy , 45 (2).
Nagan, Winston P. Hammer, Craig. (2004).
“ The Changing Character    pf
Soveriignty in Internasional Law and International  Relations ”. Colombia Journal of Transnational Law , 43, (1).
Puluhulawa,    M.R.U dan Jufryanto
Puluhulawa.  (2020) “ Implikasi  Pasal 28F  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  Terhadap  Fenomena HOAKS di Era Digital.” Jurnal Majelis : Media Aspirasi Konstitusi, Jilid 8. Rahmanto, Tony Yuri. (2017). ” Prinsip Non- Intervensi  bagi  ASEAN  ditinjau  dari Perspektif  Hak Asasi  Manusi”. Jurnal HAM, 8, (2).
Sidhu, Jatswan S. Parnini, Syeeda Naushin.
(2011) “International Responses  to Human  Right  Violations  in  Myanmar:
The Case of the  Rohingya”. Journal  of International Studies (JIS), 7.
Sarkin,  Jeremy.  (2009). “ The  Role  of  The United Nations, the African Union and

## Africa’s Sub Regional Organization in
Dealing  with Africa’s Human  Rights
Problem:  Connecting  Humanitarian Intervention  and  Responsibility  to
Protect”.  Journal  of African  Law ,  53,
(1).
Struet, Michael J. (2006). “ The Transformation  of  State  Sovereign Rights  and  Responsibilities  Under  the Rome  Statute  for  the  International Criminal  Court ”. Chapman  Law
Review , 8, (1).
Saragih, Santa Merelda.
(2018)
“Responsibility to  Protect:  Suatu
Tanggung  Jawab  dalam  Kedaulatan Negara” . Jurnal  Lantera  Hukum,  5,
(1).
Trisnanto,  A.  (2012).  Eropa  dalam  Asia: Adopsi  atau  Imitasi?  ASEAN  dalam Konteks  Integrasi      dengan      Model Eu. Interaktif , 1 (1), 243605.
Yihdego, Zeray. (2011). “ The African Union: Founding Principles, Frameworks and Prospects”. European Law Joernal , 17, (5).

## Internet
Laporan  United  Nations  Human Rights  Office  of  The  High  Commissioner. (2020).
Lihat, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ Pages/Myanmar ReportDetails.aspx (diakses pada 10 September 2020). Human  Rights  Watch  on  Thailand Event. (2018) Lihat,
https://www.hrw.org/world- report/2019/country-chapters/thailand (diakses pada 10 September 2020).
Terms  of  References  of  ASEAN Intergovernmental Commission  On Humam Rights Lihat, https://www.african- court.org/en/  (diakses  pada  7  Oktober 2020) .