UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 134 dari 147

## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Edison 1)
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi 1) Sonedi.1973@gmail.com 1) Muhammad Andriansyah 2) Institut Agama Islam Batanghari Jambi 2) Aan.stai@yahoo.com 2)

## ABSTRAK
Pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  menjadi  fokus  utama  dalam  upaya  mencapai kesetaraan akses dan kesempatan di Indonesia. Diskusi ini menguraikan beberapa aspek kunci dalam menciptakan fondasi pembangunan yang merata. Kebijakan fiskal yang inklusif menonjol sebagai landasan yang memastikan alokasi dana yang adil, keadilan pajak, dan investasi dalam program-program  sosial  serta  infrastruktur  yang  merata.  Investasi  dalam  pendidikan  yang berkualitas dan merata menjadi landasan vital dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan pembangunan  infrastruktur,  menjadi  strategi  penting  dalam  mengatasi  kesenjangan  antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat  sipil  menjadi  esensi  dalam  merancang  kebijakan  dan  program-program  yang mendukung pembangunan inklusif. Melalui pendekatan terpadu dalam kebijakan, pendidikan, pengembangan ekonomi daerah, dan kemitraan antar-sektor, Indonesia dapat menuju arah yang lebih  merata  dalam pembangunan  ekonomi,  menciptakan  kesetaraan  akses,  dan  membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.
Kata  kunci : Pembangunan  ekonomi  inklusif;  kebijakan  fiscal;  pengembangan  ekonomi; pertumbuhan ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  telah  menjadi  pusat  perhatian  dalam  upaya  menuju  kemajuan suatu  bangsa  (Marlinah,  2019).  Indonesia,  dengan  dinamika  ekonominya  yang  pesat, menorehkan  capaian  luar  biasa  dalam  beberapa  dekade  terakhir  (Purnamasari,  2021). Peningkatan  signifikan  dalam  sektor-sektor  ekonomi,  pertumbuhan  PDB  yang  mengesankan, serta  stabilitas  makroekonomi  yang  terjaga,  semuanya  menandai  langkah  maju  yang membanggakan.  Namun,  dalam  kilau  prestasi  ini,  keberhasilan  ekonomi  seringkali  hanya melukiskan satu sisi dari kenyataan yang lebih kompleks.
Kenyataannya,  kemajuan  ekonomi  yang  teramati  seringkali  tidak  mampu  merangkul seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial, dengan segala bentuknya, terus membangun
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 135 dari 147
dinding yang memisahkan antara kelompok yang mendapat manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi  dengan  mereka  yang  masih  terpinggirkan.  Kesenjangan  pendapatan  yang  melebar, akses terhadap layanan kesehatan yang tidak merata, dan peluang ekonomi yang tak seimbang menjadi titik fokus dalam perbincangan tentang dampak sosial dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Tulisan  ini  memandang  pentingnya  mengkaji  dampak  dari  kebijakan  pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan ini, khususnya terkait dengan aspek-aspek sosialnya, menjadi sorotan utama. Kita tidak hanya ingin  mengidentifikasi  ketimpangan  yang  muncul,  tetapi  juga  memahami  akar  penyebabnya. Dari kebijakan fiskal hingga pola distribusi manfaat ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang memengaruhi aksesibilitas, semua akan menjadi fokus perhatian.
Penelusuran  atas  kebijakan  ekonomi  Indonesia  menjadi  penting  untuk  memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bisa menjadi faktor ketimpangan yang makin dalam. Dari pemahaman yang lebih komprehensif ini, diharapkan kita bisa menemukan langkah- langkah konkrit untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi hak segelintir, tetapi sebuah kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai informasi dari referensi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan pemerintah,  jurnal  akademis,  studi  kasus,  dan  statistik  resmi  terkait  pembangunan  ekonomi inklusif  di  Indonesia.  Pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inklusivitas ekonomi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DUNIA  DAN  INDONESIA:  TINJAUAN  DAN TANTANGAN
Pertumbuhan  ekonomi  dunia  menjadi  sorotan  utama  dalam  arus  informasi  global, mencerminkan dinamika yang kompleks dari kegiatan ekonomi yang berkembang di berbagai negara (Sharma & Soederberg, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 136 dari 147
tren pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di berbagai bagian. Meskipun adanya pertumbuhan yang signifikan di beberapa negara maju, terdapat juga tantangan yang masih dihadapi, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia telah menunjukkan pola yang tidak konsisten. Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan  ekonomi global telah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Meskipun pada tahun-tahun tertentu terjadi kenaikan yang signifikan, ada juga periode di mana pertumbuhan tersebut melambat atau bahkan mengalami kontraksi. Ini tercermin dalam perubahan  dinamika  pasar,  fluktuasi  harga  komoditas,  serta  pergeseran  kekuatan  ekonomi  di berbagai belahan dunia (Alquist et al., 2020; Baker et al., 2020).
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat,  telah menjadi  fokus  perhatian.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  Indonesia  telah  menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam ekonominya (Nugroho, 2021). Pertumbuhan PDB yang stabil, meningkatnya investasi, dan kestabilan makroekonomi telah menjadi landasan bagi pencapaian yang signifikan. Namun, di balik prestasi tersebut, tantangan besar masih memerlukan perhatian serius.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dunia  juga  mempengaruhi Indonesia. Misalnya, ketegangan perdagangan global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan ekonomi di negara-negara maju dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia (Maryanti et al., 2023).  Selain  itu,  aspek  domestik  seperti  kualitas  infrastruktur,  tingkat  investasi,  stabilitas politik,  serta  perubahan  kebijakan  dalam  negeri  juga  memiliki  dampak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah  satu  aspek  yang  menarik  untuk  dibahas  adalah  bagaimana  kebijakan  ekonomi Indonesia  beradaptasi  terhadap  dinamika  global.  Meskipun  berupaya  menjaga  stabilitas  dan pertumbuhan  ekonominya,  Indonesia  juga  harus  menghadapi  tantangan  dalam  mengimbangi faktor-faktor eksternal yang tidak selalu terkendali.  Hal  ini memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas  kebijakan  ekonomi,  kesiapan  dalam  menghadapi  ketidakpastian  global,  dan kemampuan  beradaptasi  terhadap  perubahan  kondisi  eksternal.  Kendati  demikian,  Indonesia terus berusaha untuk memperkuat fondasi pertumbuhannya. Dari upaya diversifikasi ekonomi hingga  peningkatan  infrastruktur,  langkah-langkah  strategis  telah  diambil  untuk  memperkuat ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Selain itu, fokus pada inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peluang sektor ekonomi baru menjadi bagian integral dari strategi untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam melihat tantangan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia khususnya, penting untuk  mengakui  bahwa  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  selalu  secara  langsung
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 137 dari 147
mencerminkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ketimpangan  sosial,  masalah ketenagakerjaan,  serta  akses  terhadap  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  juga  perlu  menjadi fokus  dalam  pembahasan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi dunia dan Indonesia merupakan bagian dari narasi yang lebih luas tentang dinamika ekonomi global  dan  upaya  negara-negara  untuk  mencapai  pertumbuhan  yang  berkelanjutan.  Upaya memahami tantangan ini, baik di tingkat global maupun domestik, akan menjadi kunci dalam mengembangkan  strategi  yang  efektif  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan.

## 3.2  KETIMPANGAN  EKONOMI:  TANTANGAN  TERSEMBUNYI  DI  BALIK PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi seringkali disajikan sebagai tonggak keberhasilan suatu negara. Namun, dalam cahaya sorotan pertumbuhan yang gemilang, muncul ketidakseimbangan yang makin  melebar  di  berbagai  lapisan  masyarakat.  Ketimpangan  ekonomi  menjadi  salah  satu tantangan terbesar dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Di panggung global, ketimpangan ekonomi telah menjadi fokus utama diskusi tentang kesejahteraan sosial. Berbagai negara,  termasuk  Indonesia,  tidak  luput  dari  tantangan  ini.  Ketimpangan  dalam  pendapatan, akses  terhadap  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  kesempatan  ekonomi  masih  menjadi cerminan yang mengkhawatirkan, meskipun pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka yang mengesankan.
Di  Indonesia,  ketimpangan  ekonomi  tercermin  dalam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat.  Misalnya,  ketidakmerataan  dalam  distribusi  pendapatan  masih  menjadi  masalah yang  belum  terselesaikan.  Kesenjangan  antara  kelompok  masyarakat  kaya  dan  miskin  terus membesar, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Salah  satu  poin  penting  dalam  diskusi  tentang ketimpangan  ekonomi  adalah  dampaknya  terhadap  akses  terhadap  layanan  dasar.  Meskipun terjadi  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan,  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum merasakan  manfaatnya  secara  langsung.  Akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang  merata, pendidikan  yang  berkualitas,  serta  infrastruktur  yang  memadai  masih  menjadi  mimpi  bagi sebagian lapisan masyarakat.
Ketimpangan  ekonomi  juga  memperlihatkan  ketidakpastian  dalam  akses  terhadap peluang ekonomi. Di Indonesia, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 138 dari 147
contoh yang jelas. Akses terhadap lapangan kerja yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta fasilitas ekonomi yang memadai seringkali tidak merata antara wilayah perkotaan yang maju dan pedesaan  yang  masih  tertinggal.  Meskipun  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  langkah- langkah  untuk  mengatasi ketimpangan ini, tantangan  tetap  besar. Perubahan  struktural  dalam kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, investasi dalam sumber daya manusia, serta dukungan terhadap  sektor-sektor  yang  tertinggal  menjadi  bagian  integral  dalam  upaya  mengurangi ketimpangan ekonomi.
Di  tingkat  global,  kesadaran  tentang  perlunya  aksi  bersama  untuk  mengurangi ketimpangan ekonomi juga semakin meningkat. Peningkatan kerja sama antarnegara, kebijakan perdagangan yang lebih adil, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dan sumber daya menjadi fokus utama dalam agenda global (Aiginger & Rodrik, 2020; Kwilinski  et  al.,  2023).  Dalam  memahami  ketimpangan  ekonomi,  penting  untuk  melihatnya sebagai lebih dari sekadar angka statistik. Ini merupakan refleksi dari ketidakseimbangan yang mempengaruhi kualitas hidup individu-individu di berbagai tingkatan. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan ini menjadi krusial dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi semua.

## 3.3  AFIRMASI  PEMBANGUNAN:  ANTARA  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN KETIMPANGAN SOSIAL
Afirmasi  pembangunan  yang  mengintegrasikan  pertumbuhan  ekonomi  dengan pengurangan  ketimpangan  sosial  menjadi  pondasi  utama  dalam  penciptaan  masyarakat  yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sering dianggap sebagai tonggak  keberhasilan  suatu  negara,  namun,  arti  sebenarnya  dari  pembangunan  yang berkelanjutan  adalah  menciptakan  kesempatan  yang  merata  bagi  semua  warga  negara,  tanpa terkecuali. Afirmasi  ini  menegaskan  bahwa pertumbuhan ekonomi  yang  kokoh harus diiringi dengan  upaya  konkret  dalam  mengurangi  ketimpangan  sosial.  Ini  tidak  hanya  berarti menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  tinggi  secara  keseluruhan,  tetapi  juga  memastikan  agar manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akses yang merata terhadap pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai menjadi pijakan dalam pemahaman konkrit dari afirmasi ini. Pentingnya mengurangi ketimpangan sosial juga terlihat dalam upaya memajukan pembangunan yang  berkelanjutan. Tanpa  menyeimbangkan kesenjangan dalam akses  terhadap sumber daya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 139 dari 147
dan peluang, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mencapai tujuan yang lebih luas dalam pembangunan. Afirmasi ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, afirmasi ini menyoroti peran penting kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan  ini.  Kebijakan  yang  mendukung  inklusivitas,  perlindungan  sosial,  pendekatan  yang berbasis  pada  kesetaraan,  serta  investasi  dalam  sumber  daya  manusia  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari upaya mengurangi ketimpangan sosial. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi  yang  kuat,  tetapi  juga  tentang  kesadaran  akan  keadilan  sosial  dalam  setiap  langkah kebijakan yang diambil. Afirmasi pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan  pengurangan  ketimpangan  sosial  mengilhami  upaya  kolektif  untuk  menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui kerjasama antar sektor, inklusi dalam proses pengambilan keputusan,  dan  upaya  konkret  dalam  memperbaiki  kesejahteraan  yang  merata,  afirmasi  ini menjadi komitmen untuk membangun masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua orang.
Afirmasi  ini  bukan  sekadar  aspirasi,  tetapi  juga  menjadi  dasar  bagi  langkah-langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan yang melekat dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Pendidikan  yang  berkualitas,  misalnya,  menjadi  landasan  yang  vital  dalam  mengurangi ketimpangan.  Investasi  dalam  sistem  pendidikan  yang  inklusif  memberikan  akses  yang  sama bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan mereka dalam pasar  kerja  yang  kompetitif.  Tidak  hanya  pendidikan,  tetapi  juga  kesetaraan  dalam  akses terhadap  layanan  kesehatan  menjadi  aspek  penting  dalam  afirmasi  ini.  Ketika  setiap  warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, ini bukan hanya tentang  menanggulangi  penyakit,  tetapi  juga  tentang  mengurangi  ketidaksetaraan  dalam kesempatan hidup yang sehat.
Seiring dengan itu, perlindungan sosial menjadi inti dari upaya mengurangi ketimpangan sosial.  Program-program  yang  dirancang  untuk  membantu  kelompok-kelompok  yang  rentan, seperti  tunawisma,  anak-anak  yang  terpinggirkan,  dan  lansia,  menjadi  bagian  penting  dari pembangunan  yang inklusif. Ini menciptakan  jaring pengaman  sosial yang dapat mengurangi tekanan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesetaraan  akses  terhadap  peluang.  Pada  tingkat  makro, kebijakan  fiskal  yang  berpihak  pada  inklusi  menjadi  kunci  dalam  afirmasi  ini.  Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diadopsi mampu mendukung inklusivitas. Hal ini mencakup perluasan akses terhadap kredit bagi usaha
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 140 dari 147
kecil dan menengah, perbaikan kebijakan  pajak  yang adil, serta penggunaan anggaran publik yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan.
Dalam  sebuah  paradigma  pembangunan  yang  memasukkan  aspirasi  inklusivitas, ketimpangan sosial bukanlah hambatan yang tidak teratasi, tetapi juga merupakan peluang untuk memperkuat  fondasi  pembangunan  yang  lebih  stabil  dan  berkelanjutan.  Dengan  memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara ekonomi, negara menjadi lebih kuat dan masyarakat lebih stabil. Oleh karena itu, afirmasi pembangunan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi landasan yang tidak hanya memandu kebijakan, tetapi juga menjadi pandangan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua. Dengan kesadaran akan peran masing-masing individu dan institusi dalam mencapai tujuan ini, kita dapat menggerakkan arus pembangunan yang lebih baik bagi semua pihak

## 3.4 Solusi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia

## 3.4.1 Kebijakan Fiskal yang Inklusif: Fondasi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
Kebijakan fiskal yang inklusif menjadi inti dari strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  fiskalitas  tidak  hanya  dilihat  sebagai  alat  untuk mengumpulkan  pendapatan  bagi  negara,  tetapi  juga  sebagai  sarana  untuk  menciptakan kesetaraan  dalam  pembangunan  ekonomi.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan alokasi  dana  publik  dan  mengurangi  disparitas  ekonomi.  Pendekatan  pajak  yang  adil  dan progresif  menjadi  elemen  kunci  dalam  kebijakan  fiskal  yang  inklusif.  Memastikan  bahwa kontribusi pajak sejalan  dengan kemampuan ekonomi individu adalah esensi dari pendekatan progresif. Ini berarti bahwa golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar akan membayar  proporsi  pajak  yang  lebih  besar  pula.  Namun,  implementasi  kebijakan  ini memerlukan  pendekatan  yang  cermat.  Sistem  pajak  haruslah  seimbang,  menghindari ketidakadilan atau beban yang berlebihan terhadap sektor-sektor tertentu. Pengaturan ulang atau peningkatan pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi menjadi pilihan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani kelompok ekonomi rentan.
Penerimaan pajak yang diperoleh dari kebijakan yang lebih inklusif harus dialokasikan secara tepat  dan  efisien.  Pemakaian  pendapatan  pajak untuk program sosial dan infrastruktur merata akan membentuk landasan utama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Sebagian besar pendapatan pajak harus digunakan untuk membangun sistem kesehatan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 141 dari 147
dan  pendidikan  yang  lebih  baik.  Program-program  ini  harus  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  penduduk  dari  segala  lapisan  sosial.  Ini  tidak  hanya  termasuk  pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, akses kesehatan, dan fasilitas publik yang merata.
Kebijakan fiskal yang inklusif juga memerlukan evaluasi berkala. Kondisi ekonomi dan sosial  yang  selalu  berubah  menuntut  adanya  penyesuaian  dalam  kebijakan  yang  diterapkan. Evaluasi  berkala  akan  memungkinkan  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  kelemahan  dalam sistem dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan  efektif.  Pemerintah  juga  harus  memperhatikan  keseimbangan  antara  kebijakan  jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Pendekatan  jangka  panjang  yang  berorientasi  pada  pemecahan masalah  struktural  dan  ketimpangan  ekonomi  lebih  merupakan  investasi  masa  depan  yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, implementasi kebijakan fiskal yang inklusif tidaklah mudah. Tantangan besar termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang berpotensi terpengaruh secara langsung oleh kebijakan tersebut. Ketika kebijakan yang mengatur ulang pajak diluncurkan, akan ada reaksi dari  kelompok-kelompok  tertentu  yang  mungkin  merasa  terbebani.  Selain  itu,  kurangnya kepatuhan pajak dan masalah administratif dalam pengumpulan dan alokasi dana juga menjadi hambatan.  Meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  pajak  serta  perbaikan  dalam administrasi pajak akan menjadi bagian krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan fiskal yang  inklusif.  Implementasi  kebijakan  fiskal  yang  inklusif  akan  memberikan  dampak  positif yang signifikan pada masyarakat. Adanya akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk terlibat dalam ekonomi. Dengan adanya infrastruktur dan layanan yang lebih merata,  disparitas  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan  juga  dapat  dikurangi.  Ini  akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi yang inklusif.

## 3.4.2 PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA: KUNCI KESETARAAN AKSES DAN KESEMPATAN
Pendidikan memainkan peran krusial dalam mengurangi ketimpangan sosial. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan fondasi penting dalam memastikan akses  yang  setara  terhadap  kesempatan  ekonomi  dan  sosial  bagi  semua  lapisan  masyarakat.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 142 dari 147
Perluasan akses pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga tingkat pendidikan tinggi menjadi  prioritas. Upaya untuk memberikan akses yang merata  bagi  anak-anak dari  keluarga berpenghasilan  rendah  atau  daerah  terpencil  merupakan  langkah  awal  yang  esensial  dalam menciptakan fondasi yang merata bagi setiap individu.
Selain  itu,  meningkatkan  kualitas  pendidikan  juga  penting.  Kurikulum  yang  relevan dengan  kebutuhan  masa  depan,  peningkatan  standar  pengajaran,  dan  akses  terhadap  sarana pendidikan  yang  memadai  menjadi  bagian  integral  dalam  menciptakan  pendidikan  yang berkualitas. Kesenjangan akses terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan  di  daerah  terpencil  menjadi  esensial.  Pembangunan  infrastruktur  pendidikan, rekrutmen guru berkualitas, dan peningkatan ketersediaan materi pembelajaran menjadi langkah yang perlu diperhatikan secara khusus.
Membantu keluarga miskin agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas merupakan bagian  kunci  dari  solusi  ini.  Program  bantuan  pendidikan  seperti  beasiswa,  bantuan  biaya sekolah,  atau  subsidi  buku  dan  seragam  sekolah  bisa  menjadi  solusi  efektif.  Hal  ini  akan mendorong partisipasi pendidikan dari kelompok yang sebelumnya sulit untuk mengaksesnya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mereduksi ketimpangan sosial. Dengan memberikan akses yang merata terhadap pendidikan, akan tercipta kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Ini tidak hanya menciptakan mobilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai pendidikan yang merata di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Kurangnya sumber daya, kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan lokal, dan kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan menjadi masalah utama. Tantangan lainnya adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  memadai  di  daerah  terpencil,  serta kesulitan dalam merekrut guru yang berkualitas untuk mengajar di wilayah-wilayah terpencil tersebut.  Pendidikan  yang  merata  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  pada  masyarakat. Akses  yang  merata  terhadap  pendidikan  akan  meningkatkan  tingkat  literasi  dan  kualifikasi tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain  itu,  pendidikan  yang  merata  juga  dapat  mengurangi  ketimpangan  sosial.  Dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  semua  lapisan  masyarakat  untuk  mendapatkan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 143 dari 147
pendidikan  berkualitas,  akan  tercipta  masyarakat  yang  lebih  berpengetahuan,  inklusif,  dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

## 3.4.3 PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN ANTARA PERKOTAAN DAN PEDESAAN
Pengembangan  ekonomi  daerah  menjadi  kunci  dalam  upaya  mengurangi  kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terpencil menjadi strategi penting dalam menciptakan kesetaraan ekonomi di berbagai wilayah. Mendorong pertumbuhan UMKM di daerah terpencil memiliki dampak yang signifikan dalam pengurangan ketimpangan ekonomi. Bantuan modal, pelatihan keterampilan, akses pasar yang lebih baik, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha menjadi bagian penting dari solusi ini.
Peningkatan  kapasitas  UMKM,  termasuk  dukungan  dalam  hal  teknologi,  manajemen, dan  akses  keuangan,  menjadi  kunci  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi perkembangan ekonomi lokal. Inisiatif ini juga  dapat menciptakan lapangan kerja lokal yang dapat mengurangi tingkat migrasi ke perkotaan. Kekurangan infrastruktur merupakan hambatan besar  dalam  pengembangan  ekonomi  daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  perlu  fokus  pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan akses telekomunikasi yang memadai.  Peningkatan  infrastruktur  ini  akan  membuka  akses  ke  wilayah-wilayah  yang sebelumnya terisolasi, menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Program kemitraan yang berorientasi pada inklusi sosial akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah terpencil.
Keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberikan pelatihan, serta memfasilitasi akses pasar bagi UMKM adalah langkah yang sangat diperlukan. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing UMKM lokal tetapi juga menciptakan dampak ekonomi  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  setempat.  Namun,  terdapat  tantangan  dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan. UMKM di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal dan layanan keuangan yang memadai.
Selain  itu,  kurangnya  keterampilan  dan  pengetahuan  tentang  teknologi  modern  juga menjadi  hambatan. Peningkatan  kapasitas manusia  di  daerah  terpencil  dalam  hal  ini  menjadi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 144 dari 147
kunci untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara global. Pengembangan ekonomi daerah  memiliki  potensi  besar  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara  wilayah  perkotaan  dan pedesaan  serta  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Ini  juga  dapat  menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat migrasi ke kota-kota besar. Melalui pendekatan yang terencana dan terkoordinasi, pengembangan ekonomi daerah  akan  menciptakan  ekosistem  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata, memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## 3.4.4  KOLABORASI  ANTARA  PEMERINTAH,  SWASTA,  DAN  MASYARAKAT SIPIL: FONDASI KEMITRAAN YANG INKLUSIF
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi pondasi yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kemitraan yang kuat antara ketiga sektor ini menjadi kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan- kebijakan yang mendukung pembangunan yang merata. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan  kondisi  yang  mendukung  kolaborasi  ini.  Melalui  kebijakan  yang  inklusif  dan peraturan yang jelas, pemerintah dapat membentuk lingkungan yang kondusif bagi kemitraan antar sektor. Ini termasuk regulasi yang mempromosikan investasi yang berkelanjutan, insentif bagi sektor swasta yang berpartisipasi dalam program-program inklusi sosial, serta memberikan dukungan bagi inisiatif masyarakat sipil yang mendukung pembangunan.
Sektor  swasta  memiliki  potensi  besar  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif.  Melalui  investasi  yang  berkelanjutan  dan  keberlanjutan,  sektor  swasta  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Bukan hanya dari segi pendanaan, tetapi juga melalui transfer teknologi, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan  keterampilan.  Peran  masyarakat  sipil  juga  sangat  penting    dalam  kolaborasi  ini. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan pemantau kebijakan publik, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan swasta memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga dapat menjadi agen perubahan melalui inisiatif  dan  program-program  yang  mereka  rancang  untuk  mendukung  pembangunan  yang inklusif.
Meskipun  kolaborasi  antar  sektor  memiliki  potensi  besar,  terdapat  tantangan  dalam implementasinya.  Perbedaan  tujuan,  kepentingan,  dan  pendekatan  yang  berbeda  antar  sektor seringkali  menjadi  hambatan.  Misalnya,  kepentingan  finansial  sektor  swasta  mungkin  tidak
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 145 dari 147
selalu  sejalan  dengan  tujuan  sosial  yang  ingin  dicapai  oleh  masyarakat  sipil.  Selain  itu, koordinasi yang kurang efektif dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menghambat kolaborasi ini.
Namun, manfaat dari kolaborasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangatlah besar. Dengan bekerja sama, ketiga sektor ini dapat mengatasi berbagai masalah yang sulit diatasi secara individu. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.  Kemitraan  yang  inklusif  juga  memungkinkan  adanya  inovasi  yang  lebih  baik dalam  merumuskan  kebijakan  dan  program-program  yang  mampu  menjangkau  lebih  banyak orang secara efektif. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kemitraan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat luas.

## 3.5 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
Implementasi kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif memerlukan serangkaian  langkah  konkret  yang  dapat  dijalankan  di  Indonesia.  Langkah  kunci  termasuk alokasi dana yang adil dalam kebijakan fiskal untuk mendukung sektor ekonomi yang beragam. Hal ini melibatkan pengalokasian anggaran secara adil, memberikan prioritas pada sektor yang membutuhkan dukungan lebih besar guna mengurangi kesenjangan sosial. Reformasi pajak yang komprehensif juga penting untuk mendukung inklusi ekonomi dengan mengurangi ketimpangan dalam  kontribusi  pajak  serta  memberikan  insentif  bagi  pertumbuhan  bisnis  di  sektor-sektor terpinggirkan. Investasi strategis dalam infrastruktur dan program sosial yang merata menjadi aspek lain yang krusial dalam memastikan akses setara terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan,  dan  transportasi,  yang  dapat  mengurangi  kesenjangan  regional dan sosial.  Fokus pada  pengembangan  pendidikan  yang  merata  di  seluruh  negeri  juga  sangat  penting  dalam menciptakan  kesempatan  yang  setara  bagi  individu  dari  latar  belakang  yang  beragam,  serta mendukung  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.  Selain  itu,  mendorong  pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan  pembangunan infrastruktur di pedesaan, akan membantu mengurangi  kesenjangan  antara perkotaan dan pedesaan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil  menjadi  kunci  dalam  perumusan  kebijakan  yang  mendukung  pembangunan  inklusif. Pendekatan terpadu dari berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mengarah pada pembangunan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 146 dari 147
ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Implementasi kebijakan yang tepat dan didukung oleh kolaborasi lintas-sektor akan menjadi kunci utama dalam menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## 4. KESIMPULAN
Diskusi mengenai pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia menyoroti sejumlah poin kunci  yang  krusial.  Fondasi  utama  terletak  pada  kebijakan  fiskal  inklusif  yang  menegaskan pentingnya keadilan pajak, alokasi dana untuk program sosial, dan infrastruktur yang tersebar merata. Tak kalah pentingnya adalah investasi dalam pendidikan berkualitas yang merata, yang menjadi  landasan  untuk  memastikan  akses  setara  terhadap  peluang  ekonomi  dan  sosial  bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui pemberdayaan UMKM  dan  infrastruktur  di  daerah  terpencil,  menjadi  strategi  vital  untuk  mengurangi kesenjangan  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan.  Namun,  hal  ini  hanya  dapat  terwujud dengan adanya kemitraan erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas-sektor  menjadi  pondasi  utama  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  mendukung pembangunan inklusif, menggabungkan beragam sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk  menciptakan  solusi  holistik.  Melalui  langkah-langkah  terpadu  dalam  kebijakan, pendidikan, pengembangan ekonomi daerah, dan kerja sama antar-sektor, Indonesia berpotensi maju  ke  arah  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  merata,  terciptanya  kesetaraan  akses,  serta perjuangan menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

## 5. REFERENSI
Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty- First Century. In Journal of Industry, Competition and Trade (Vol. 20, Issue 2, pp. 189– 207). Springer. https://doi.org/10.1007/s10842-019-00322-3
Alquist,  R.,  Bhattarai,  S.,  &  Coibion,  O.  (2020).  Commodity-price  comovement  and  global economic activity. Journal of Monetary Economics , 112 , 41–56. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.02.004
Purnamasari,  A.  (2021).  Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah , 7 (1), 17–27. www.bps.go.id,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 147 dari 147
Baker, P., Machado, P., Santos, T., Sievert, K., Backholer, K., Hadjikakou, M.,  Russell,  C., Huse,  O.,  Bell,  C.,  Scrinis,  G.,  Worsley,  A.,  Friel,  S.,  &  Lawrence,  M.  (2020).  Ultra- processed  foods  and  the  nutrition  transition:  Global,  regional  and  national  trends,  food systems transformations and political economy drivers. In Obesity Reviews (Vol. 21, Issue 12). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1111/obr.13126
Kwilinski, A., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023).  Unlocking Sustainable Value  through Digital Transformation: An Examination of ESG Performance. Information (Switzerland) , 14 (8). https://doi.org/10.3390/info14080444
Marlinah.  (2019).  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Melalui  Penguatan  Sektor Ekonomi Digitalpreneur dan Creativepreneur. IKRAITH-EKONOMIKA , 2 (1), 32–38.
Maryanti,  S.,  Widayat,  P.,  &  Lubis,  N.  (2023).  PROSPEK  EKONOMI  INDONESIA: PERSPEKTIF  MAKROEKONOMI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 20 (2), 146–155. Nugroho,  H.  (2021).  Indonesia  Development  Update A  Year  of  Covid-19:  A  Long  Road  to Recovery  and  Acceleration  of  Indonesia’s  Development. Jurnal  Perencanaan Pembangunan  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning , 5 (1),  1–19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1
Sharma, S., & Soederberg, S. (2020). Redesigning the business of development: the case of the World Economic Forum and global risk management. Review of International Political Economy , 27 (4), 828–854. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1640125