Signifikansi Maqashid asy-Syar’i Dalam Pemikiran asy-Syatibi Tentang Ijtihad

## Samsidar
Dosen STAIN Watampone
Abstract: Article try to study about “ijtihad” as a source of law and decision method and it’s relation with “maqashid asy-syar’i” that was expanded by asy-Syatibi. Flexibilitas “ijtihad” can be a solution to solve a problem in the modern society and as a basic of islamic law reform.
Abstrak:  Penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  menggunakan  konsep  "ijtihad"  yang  dijadikan sebagai  sumber  hukum,  metode  penyelesaian  masalah,  dan  hubungannya  dengan  "Maqashid  asy- Syar'iyah"  yang  diperluas  oleh  asy-Syatibi.  Flexibilitas  "ijtihad"  dapat  menjadi  solusi  untuk memecahkan masalah dalam masyarakat modern dan sebagai dasar reformasi hukum Islam.
Kata Kunci : Maqashid asy-Syar’i, asy-Syatibi, Ijtihad
Pendahuluan
Islam  adalah  agama  rahmat  yang  penuh dengan  petunjuk  untuk  mencapai  kebahagiaan dunia akhirat. Semua petunjuk itu terdapat dalam sumber  hukumnya  yang  utama,  yaitu  al-Qur’an dan  as-Sunnah.  Namun  demikian,  petunjuk- petunjuk yang diberikan tersebut tidak semuanya siap  untuk  dilaksanakan.  Dalam  persoalan- persoalan  tertentu  masih  banyak  yang  berupa pesan-pesan  dasar  yang  menuntut  kalangan ulama  untuk  melakukan  ijtihad.  Permasalahan ijtihad dalam hukum Islam senantiasa menarik untuk  dikaji  dan  diteliti,  terutama  pada  masa modern ini yang kehidupannya begitu berkembang  pesat  dan  penuh  dengan  hal-hal baru  yang  sangat  inovatif.  Hal-hal  baru  yang muncul  dan  ditemui  dalam  kehidupan  sering- kali  menuntut  identifikasi  hukum  yang  dapat ditentukan  kepastiannya  melalui  metode ijtihad ini.
Dalam kajian usul fiqh, pelaksanaan ijtihad dilakukan  untuk  istinbāt  al-hukm  (penyimpulan hukum)  dan  tatbīq  al-hukm  (mencocokkan hukum  ke  dalam  realitas  kehidupan).  Dalam hal  ijtihad  yang  pertama,  sebagian  besar ulama,  menyatakan  bahwa  ijtihad  dalam bentuk  ini  dianggap  sudah  sempurna  dengan berbagai  pendapat  yang  telah  dikemukakan oleh  para  fuqaha  berkaitan  dengan  berbagai hukum  aplikatif  yang  bersumber  dari  dalil- dalilnya.  Sedangkan  yang  kedua,  para  ulama sependapat  bahwa  setiap  masa  tidak  boleh luput  dari  ulama  tingkat  ini.  Ulama  pada tingkat ini bertugas untuk mentakhrij dan me- lakukan  konfirmasi  hukum-hukum  yang  telah disimpulkan oleh ulama terdahulu berupa fiqh
ke  dalam  kenyataan  hidup  dengan  berbagai situasi yang berbeda.
Hakikat  ajaran  al-Qur’an  dan  Hadis  memang menghendaki  digunakan  ijtihad,  mengingat bahwa  ayat-ayat  hukum  dalam  al-Qur’an  dan Hadits  jumlahnya  terbatas  dan  pada  umumnya berbentuk  ajaran-ajaran  dasar  tanpa  penjelasan lebih  lanjut  mengenai  maksud,  rincian  dan  cara pelaksanaannya.  Sedangkan  peristiwa-peristiwa yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  terus menerus bermunculan tanpa batas sehingga ayat- ayat  tersebut  perlu  dijelaskan  oleh  orang-orang yang mengetahui al-Qur’an dan Hadis, yaitu pada awalnya  adalah  para  sahabat  Nabi  (Aqwal  as- Sahabah)  dan  kemudian  para  ulama  (Aqwal  al- Ulama).  Penjelasan  oleh  para  sahabat  Nabi  dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad dan menjadi sumber lain yang sah bagi hukum syariat di samping al-Qur’an dan Hadis.
Ijtihad  merupakan  sumber  hukum  Islam setelah  al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul  yang  paling luas.  Keluasannya  menyangkut  sifat  fleksibilitas yang  dimiliki  sehingga  ijtihad  dapat  mengikuti perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat  Islam pada  zamannya.  Sebagai  prinsip  gerakan  dalam Islam, ijtihad merupakan solusi dalam memecah- kan masalah-masalah yang berkembang sekaligus dasar bagi pembaharuan hukum dalam Islam.
Penggunaan  ra’yu  dalam  pengembangan hukum  Islam  merupakan  tindakan  sah,  karena mempunyai  dasar  hukum,  yaitu,  pertama,  al- Qur’an,  Surah  an-Nisa  ayat  59  yang  mewajibkan agar  mengikuti  ketentuan  Ulil  Amri,  kemudian kedua,  Hadis  Muaz  bin  Jabal  yang  menjelaskan bahwa  Mu’az  sebagai  Ulil  Amri  di  Yaman dibenarkan  oleh  Nabi  untuk  melakukan  ijtihad dan  ketiga  adalah  contoh  yang  diberikan  Ulil
Amri  Umar  bin  Khattab  r.a  dalam  memecahkan berbagai  persoalan  hukum  yang  timbul  dalam masyarakat pada awal perkembangan Islam. 1 Tulisan ini akan mencoba mengupas persoalan  ijtihad  sebagai  sumber  dan  metode penetapan  hukum  serta  hubungannya  dengan maqashid asy-syar’i dengan melihat batasan-batasan pengertian yang dikembangkan oleh asy-Syatibi.
Pemikiran Ijtihad asy-Syatibi Pengertian Ijtihad
Ijtihad  menurut  bahasa  dan  istilah  dapat dijumpai  dalam  berbagai  buku  kepustakaan, terutama  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  usul fiqh.  Secara  bahasa  (etimologi),  ijtihad  berarti berusaha  dengan  sungguh-sungguh. 2 Kata  ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan  yang  dilakukan  lebih  dari  biasa  atau sulit dilaksanakan dan tidak disenangi. 3 Kata  “Ijtihad”  adalah  pecahan  dari  kata  juhd atau  jahd  yang  berarti  kemampuan  dan kesusahan.  Dalam  Lisan  al-Arab  disebutkan bahwa  ijtihad  berarti  mengerahkan  tenaga  dan kemampuan  atau  menanggung  dan  memikul kesulitan. Arti ijtihad secara etimologi sangat erat kaitannya  dengan  arti  ijtihad  secara  terminologi, sebab  term  ijtihad  bagi  para  pemikir  metodologi hukum  Islam  adalah  mengerahkan  segala kemampuan  untuk  memperoleh  keterangan hukum  agama  untuk  kasus  tertentu.  Definisi inilah yang mendominasi hampir semua literatur- literatur metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh).
Asy-Syatibi  mendefinisikan  ijtihad  sebagai “Pengerahan  kesungguhan  dan  mencurahkan kemampuan  untuk  mendapatkan  pengetahuan yang  pasti  dan  zanni  tentang  hukum  syarak”. 4 Dari  definisi  yang  telah  diungkapkan  asy-Syatibi, nampaknya  beliau  berusaha  menyederhanakan pengertian  ijtihad,  di  mana  dia  menambahkan kata yang mengharuskan adanya upaya maksimal mujtahid  tanpa  adanya  tanggungan  beban psikologi dengan perasaan lemahnya kemampuan yang  dimiliki  sehingga  memberikan  gerak  dan dinamika  bagi  pengembangan  ijtihad.  Kalau
1 Muhammad  Daud  Ali,  Asas  Hukum  Islam,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 1991), hlm. 103.
2 Ahmad  Warson  al-Munawwir,  Kamus  al-Munawwir, (Yogyakarta : PP. al-Munawwir, 1984), hlm. 234.
3 Muhammad  Musa  al-Tiwana,  al-Ijtihad  wa  Madza Hajatuna  Baihi fi Haza al-Asr, (Mesir dar al-Kutubak al-hadis, 1972), hlm. 97.
4 Abu  Ishaq  asy-Syatibi,  al-Muwafaqat  fi  Usul  asy-
Syari’ah,  (Beirut  :  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  tt),  IV  : hlm. 64.
diperhatikan secara seksama, pengertian ijtihad di atas  pada  prinsipnya  sama,  yaitu  usaha  dengan sungguh-sungguh yang dilakukan mujtahid untuk menggali hukum syariat yang bersifat operasional dari  sumbernya  yaitu  al-Qur’an  dan  Hadis  yang bersifat zamil.
Asy-Syatibi  ketika  memberi  keterangan  arti ijtihad membagi ijtihad menjadi dua, yaitu ijtihad yang  pelaksanaannya  tidak  pernah  terputus sampai  hari  kiamat  dan  ijtihad  yang  boleh  jadi sudah  terputus.  Tipe  pertama  dalam  kajian metodologi hukum sangat populer dengan tahqiq al-manath.  Pengertiannya  bagi  asy-Syatibi  adalah mengerahkan  kemampuan  untuk  menentukan subtansi  obyek  (manath)  hukum  setelah  status hukumnya  sendiri  sudah  diperoleh  dari  dalilnya yang  sah.  Sementara  tipe  kedua  asy-Syatibi  me- masukkan  apa  yang  masyhur  dikenal  dengan istilah tanqih al-manath yang artinya menginvestasi beberapa  hal  yang  mungkin  menjadi  kata  kunci atau  logika  (illat)  suatu  ketetapan  hukum.  Tipe definisi  yang  diadopsi  asy-Syatibi  memberi gambaran bahwa ijtihad yang sangat urgen adalah tipe ijtihad dinamis, yang memusatkan perhatian- nya  pada  manusia,  kasus  atau  realita  sebagai obyek  hukum  bukan  pada  teks  sebagai subyek/sumber hukum.
Tahqiq  adalah  upaya  untuk  mengidentifikasi satu  masalah,  sedangkan  manath  adalah  objek penerapan hukum. Tahqiq al-manath adalah upaya seorang  mujtahid  untuk  mengidentifikasi  dan memverifikasi  subtansi  objek  hukum,  untuk menghindari terjadinya kesalahan teknis penyesuain antara satu hukum dengan obyeknya. Hal ini menghendaki adanya teknis-teknis ilmiah yang  memisahkan  apa  yang  masuk  ke  dalam kategori obyek hukum dan yang tidak. Sebab satu realita  tertentu  memiliki  komponen-komponen, karakter-karakter, motivasi, dan implikasi tertentu.  Tanpa  pengetahuan  yang  mendalam mengenai  subtansi  obyek  hukum  seperti  itu dikuatirkan  terjadinya  aplikasi  hukum  yang  tidak diinginkan  agama  atau  ada  kemungkinan  tidak terjadinya  aplikasi  hukum  sementara  obyek  dan logika (illat) sudah eksis.
Lebih  lanjut  asy-Syatiby  membagi  tahqiq  al- manath menjadi dua, yaitu: tahqiq al-manath al-’amm dan  tahqiq  al-manath  al-khash.  Tahqiq  al-manath  al- ’amm adalah hukum yang dikandung oleh sebuah nash  hanya  berorientasi  pada  jenis-jenis  perilaku manusia,  misalnya  nash-nash  al-Quran-Hadis yang mengandung (hukum pengharaman) pencurian,  zina  dan  khamar,  begitu  pula  nash- nash  yang  memuat  (hukum  kewajiban)  bekerja,
berbuat  adil,  dan  sebagainya.  Tapi  ketika  men- cermati  realitas  kehidupan  manusia  ternyata perilaku-perilaku  manusia  itu  sendiri  bervariasi, tapi seolah-olah dimaksud oleh satu hukum yang mengarah  pada  jenis-jenis tadi.  Sedangkan  tahqiq al-manath  al-khash  bisa  didiskripsikan  sebagai berikut:  Setiap  kasus  atau perilaku  manusia  yang diidentifikasi jenisnya pada tahapan.
Tahqiq  al-manath  al-amm,  menurut  perangkat tahqiq al-manath al-khash tidaklah semuanya sama. Karena  setiap  kasus  -ketika  ia  membumi  dalam realita-  ia  segera  dikemas  oleh  beberapa  faktor yang  menentukan  yang  membuatnya  berbeda dengan  kasus  lain  dari  segi  subtansinya.  Logika sederhananya  adalah,  setiap  kasus  dan  perilaku ditentukan  oleh  pelakunya  sendiri,  motivasi, ruang dan waktu. Semua faktor ini tidak mungkin bersatu pada lebih dari satu kasus, karena paling tidak  setiap  kasus  (ketika  ia  membumi)  berbeda dari segi unsur waktunya. Secara operasionalnya, tipe  tahqiq  al-manath  al-khash  lebih  rumit  dari  tipe yang pertama. Karena pada tipe pertama seorang ahli  hukum  dituntut  untuk  mengidentifikasi  dan memverifikasi  setiap  perilaku/tindakan  dari  segi proses terjadinya, penyebabnya, motivasinya hasil dan implikasinya.
Syarat-Syarat Ijtihad Yang  dimaksud  dengan  syarat-syarat  ijtihad adalah  syarat-syarat  yang  diperlukan  dalam berijtihad  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  seorang mujtahid  dalam  melakukan  ijtihad.  Syarat-syarat tersebut  diperlukan  untuk  membawa  seseorang mencapai  derajat  mujtahid.  Menurut  asy-Syatibi, derajat  ijtihad  dapat  dicapai  apabila  seseorang memiliki dua kriteria, yaitu:
1. Dapat memahami maqashid asy-syar’i secara sempurna
2. Kemampuan  menarik  kandungan  hukum atas  dasar  pengetahuan  dan  pemahaman maqashid asy-syar’i. 5
Kedua  kriteria  ini  saling  terkait,  dimana kriteria kedua merupakan alat bantu atau wasilah bagi  kriteria  pertama  yang  merupakan  tujuan. 6 Kriteria  tersebut  dapat  disederhanakan  menjadi ijtihad  dapat  dilakukan  dan  berhasil  apabila seseorang  dapat  memahami  maqashid  asy-syar’i dengan  sempurna  dan  maqashid  asy-syar’i  dapat dipahami dengan syarat :
1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab
5 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat..., IV, hlm. 76.
6 Ibid, hlm. 76-77.
Bagi  seorang  mujtahid,  wajib  mengetahui bahasa Arab dalam artian menguasai bahasa Arab dan  ilmu-ilmunya  sehingga  mampu  memahami pembicaraan  orang-orang  Arab.  Di  kalangan ulama  usul,  agaknya  telah  ada  kesepakatan tentang  mutlak  dan  perlunya  seorang  mujtahid menguasai  bahasa  Arab    dengan  berbagai aspeknya  seperti  nahwu,  saraf  dan  balagah. Persyaratan  ini  sangat  penting  mengingat orientasi  seorang  mujtahid  adalah  memahami nas-nas  al-Qur’an  dan  Hadis  yang  memakai bahasa  Arab.  Bagi  asy-Syatibi,  pengetahuan  dan kemampuan  bahasa  Arab  untuk  memahami  al- Qur’an  dan  Hadis  merupakan  tolak  ukur pemahaman syari’ah itu sendiri.
2. Memiliki pengetahuan tentang al-Qur’an Dalam  syarat  kedua  ini,  yang  ditentukan adalah pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat. Untuk mencapai pemaham- an  yang  baik  terhadap  al-Qur’an,  asy-Syatibi mengharuskan  para  mujtahid  tersebut  dapat menghindarkan  adanya  pertentangan  diantara nas-nas  al-Qur’an  dan  sebab  turun  ayat merupakan  faktor  yang  cukup  menentukan maksud  dari  suatu  ayat. 7 Hal  ini  menunjukkan bahwa  maqashid  asy-syar’i  berkaitan  erat  dengan kandungan ayat al-Qur’an dan rahasia pensyari’atan.
3. Memiliki pengetahuan tentang as-Sunnah Syarat  ketiga  menurut  asy-Syatibi  adalah memiliki pengetahuan tentang as-Sunnah dimana as-Sunnah  merupakan  sumber  kedua  ajaran Islam. 8 As-Sunnah  merupakan  penjabaran  dari al-Qur’an  yang  menempati  posisi  lebih  rendah dari  yang  dijabarkan,  sehingga  peranan  as- Sunnah  cukup  penting  dalam  memahami    al- Qur’an,  termasuk  kandungan  maqashid  asy-syar’i. Pemahaman  maqashid  asy-syar’i  yang  terdapat dalam  al-Qur’an  sebagai  sumber  utama  ajaran Islam  sangat  ditentukan  oleh  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  as-sunnah  karena  kedua sumber ini tidak dapat dipisahkan.
Selain  asy-Syatibi,  kalangan  ulama  usul  tidak menyebut  pengetahuan  maqashid  as-syar’i  sebagai syarat  bagi  seseorang  yang  akan  melakukan ijtihad  dan  sampainya  seseorang  pada  tingkat mujtahid. Bagi ulama usul, pengetahuan maqashid asy-syar’i bukan syarat yang menentukan, akan tetapi masuk dalam persyaratan  umum,  yaitu  memahami  al-Qur’an dan  as-Sunnah  dan  pemahaman  kaidah  kulliyah.
7 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat...., III, hlm. 258–259.
8 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat....,IV, hlm. 7.
Oleh  karena  itu  mereka  menempatkan  penge- tahuan  maqashid  asy-syari  sebagai  syarat  at- takmiliyah.
Jenis-Jenis Ijtihad Berkaitan  dengan  pemikiran  tentang  ijtihad, asy-Syatibi  mengajukan  metode-metode  khusus dalam  rangka  menyelenggarakan  pelaksanaan hukum Islam dengan maqashid as-syar’i. Metode khusus  ini  dianggap  penting  mengingat  dalam operasionalnya  mekanisme  langsung  dengan  nas yang  disebut  dengan  ijtihad  istinbati  dan mekanisme  ijtihad  yang  tidak  berkaitan  langsung dengan nas yang disebut ijtihad tatbiqi. 9 Yang  menjadi  obyek  kajian  dalam  ijtihad istinbati  adalah  nas-nas  al-Qur’an  dan  as-Sunnah sebagai  sumber  hukum.  Dalam  penggalian terhadap  nas-nas  tersebut  dilakukan  melalui  dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama digunakan sebagai alat untuk meneliti cakupan dan menarik kesimpulan  untuk  menyimpulkan  hukum  yang tidak  terdapat  dalam  nas  dengan  cara  melihat indikasi,  prinsip-prinsip  umum,  semangat  dan tujuan yang terkandung dalam nas al-Qur’an dan Hadis.
Adapun  ijtihad  tatbiqi,  dilakukan  untuk mengantarkan seorang mujtahid kepada menerapan  hukum  secara  tepat  pada  kasus  yang terjadi.  Obyek  kajiannya  adalah  manusia  dengan segala  perbuatannya,  dalam  segala  kondisi  dan perubahan  yang  dialaminya.  Yang  diperlukan dalam  ijtihad  tatbiqi  adalah  pengetahuan mengenai  kondisi  dan  realitas  manusia  yang menjadi tempat penerapan hukum agar ketetapan hukum  yang  dihasilkan  dapat  sesuai  dengan maqashid  asy-syar’i  dan  prinsip-prinsip  dasar hukum  Islam.  Pemahaman  terhadap  alasan- alasan, hikmah dan tujuan syariat tersebut sangat penting  untuk  memahami  nas  karena  hal  itu merupakan  esensi  ajaran  al-Qur’an  sehingga dengan  melakukan  pengkajian  yang  mendalam tentangnya akan mengantar pada identifikasi dan pemahaman  setepat  mungkin  tujuan-tujuan, sasaran umum syar’i. 10 Dengan  melihat  metode  ijtihad  di  atas  dan peranan  maqashid  asy-syar’i  yang  besar  dalam metode tersebut, maka penelaahan harus bertitik tolak  dari  obyek  ijtihad.  Terdapat  tiga  macam
9 Ibid, IV, hlm,75.
10 Fazlur  Rahman,  Metode  dan  Alternatif  Neo  Modernisme Islam.  Alih  bahasa  Taufik  Adnan  Amal,  (Bandung  : Mizan, 1994), hlm. 50.
ijtihad  dalam  upaya  penerapan  maqashid  asy- syar’i, 11 yaitu : 1. Ijtihad  Bayani,  yaitu  upaya  penggalian hukum  dari  suatu  nas  dengan  bertumpu  pada kaidah-kaidah  lughawi  (kebahasaan).  Kapan  suatu lafaz  diartikan  secara  majaz,  bagaimana  memilih salah satu arti dari lafaz musytarak, mana ayat yang umum  (‘am),  dan  mana  pula  yang  khusus  (khas), kapan  suatu  perintah  dianggap  wajib  dan  kapan pula dianggap sunnah, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.
Ijtihad  bayani  merupakan  usaha  mencari penjelasan  atau  interpretasi  hakekat  yang dimaksud,  baik  yang  tersurat  maupun  yang tersirat  didalam  suatu  nas.  Oleh  karena  ijtihad bayani  ditujukan  kepada  teks-teks  syari’ah  untuk memahami  kandungan  hukum  yang  dimaksud, maka  pola  ini  bertitik  tolak  dari  kaedah-kaedah kebahasaan.  Sebagai  contoh,  Ulama  sepakat bahwa masa iddah perempuan yang telah digauli dan  masih  kedatangan  haid  adalah  tiga  quru’. Adanya masa iddah ini dianggap qat’i, akan tetapi terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  arti  quru’ tersebut,  ada  yang  menyatakannya  sebagai  masa suci,  dan  ada  yang  menyatakan  sebagai  masa haid.
2. Ijtihad  Qiyasi  adalah  usaha  mencari persamaan  hukum  atau  menentukan  illat  dalam suatu  masalah  yang  dicari  hukumnya  sehingga disebut  juga  dengan  ijtihad  ta’lili.  Ijtihad  ta’lili merupakan  upaya  penggalian  hukum  yang bertumpu pada penentuan penyebab dasar (illah) hukum yang terdapat dalam suatu nas.
Corak penalaran ini didukung oleh kenyataan bahwa  nas  al-Qur’an  dan  Hadis  dalam  pe- nuturannya tentang suatu masalah hukum diiringi dengan  penyebutan  ‘illat-‘illat  hukumnya. 12 Atas dasar  ‘illat  yang  terkandung  dalam  suatu  nas, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya oleh mujtahid melalui penalaran  terhadap  ‘illat  yang  ada  dalam  nas tersebut.  Corak  penalaran  ta’lili  tampak  dalam metode qiyas dan istihsan.
Qiyas sebagai istinbath ta’lili merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nas. ‘Illat-illat yang tertera dalam nas merupakan fokus qiyas dan menjadi bagian dari maqashid asy- syar’i.  Sebagai  contoh  tentang  peranan  maqashid asy-syar’i  dalam  metode  qiyas  adalah  larangan
11 Muhammad  Salam  Madkur,  al-Ijithad  Fi  al-Tasyri  al- Islam, (ttp. Dar an-Nahdah, 1984), hlm.42-45.
12 Muhammad Mustafa Syalbi, Ta’lil al-Ahkam, (Beirut: dar al-Mahda al-Arabiah, 1981), hlm.14.
memukul  orang  tua  yang  dianalogikan  kepada larangan  berkata  kasar  dan  menyakitkan  yang ditujukan dalam al-Qur’an Surah al-Isra’ ayat 23. Ayat  ini  bertujuan  membimbing  manusia  untuk selalu  menempatkan  orang  tua  pada  posisi  yang terhormat  yang  merupakan  bagian  dari  maqashid asy-syar’i.  Dengan  melihat  ‘illat  yang  disebut  oleh nas, maka hukum memukul orang tua yang tidak disebut nas menjadi lebih tegas.
3. Ijtihad  Istislah,  adalah  upaya  penggalian hukum  dari  suatu  nas  dengan  bertumpu  pada prinsip-prinsip  kemaslahatan  yang  disimpulkan dari  al-Qur’an  dan  Hadis.  Kemaslahatan  yang dimaksud  adalah  kemaslahatan  yang  secara umum  ditunjukkan  oleh  kedua  sumber  hukum. Artinya  kemaslahatan  tersebut  tidak  dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung,  baik  melalui  proses  ijtihad  bayani maupun  ta’lili  sehingga  dikembalikan  kepada prinsip  umum  kemaslahatan  yang  dikandung oleh  nas.  Prinsip-prinsip  tersebut  disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsinat.  Prinsip-prinsip  umum  ini  dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.
Ijtihad  istislah  sudah  pernah  dilakukan  oleh para  sahabat  dan  perlu  dikembangkan  sebagai antisipasi  perkembangan  pemikiran  dalam  Islam dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta teknologi.  Ijtihad  istislah  ini  adalah  mencari hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai oleh hukum tersebut. Karena suatu masalah belum ada ketentuan hukumnya, baik di dalam  al-Qur’an  maupun  Hadis,  padahal  kedua sumber hukum tersebut tentu memuat ketentuan umum  yang  tersirat  sehingga  memerlukan penelitian  secara  mendalam  untuk  pengungkap- an.  Misalnya,  masalah  bayi  tabung  yang  tidak mempunyai  nas  khusus  sebagai  rujukan.  Karena itu,  untuk  menentukan  hukumnya  digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat, seperti  menolak  kemudaratan  didahulukan  atas mendatangkan kemaslahatan; untuk setiap kesulitan ada jalan keluar yang bisa dicarikan dan sebagainya. Melalui pendeduksian dan pertimbangan  tingkatan  keutamaan,  para  ulama menyimpulkan  kebolehan  untuk  bayi  tabung sekiranya dilakukan oleh suami sendiri.
Obyek Ijtihad
Otentisitas  al-Quran  diterima  dengan  penuh keyakinan  dan  tak  satupun  mazhab  dalam  Islam yang meragukan al-Qur’an karena seluruh ayat al- Qur’an  diriwayatkan  secara  pasti  (qat’i  as-subut). Sedangkan  sebagian  as-Sunnah  diterima  secara
meyakinkan  (mutawatir),  akan  tetapi  sebagian yang  lain  diterima  pada  tingkat  dugaan  kuat  saja (zanni as-subut).
Dalam  bidang  hukum,  ada  ayat-ayat  yang mengandung dalil hukum yang qat’i dan ada pula ayat  yang  mengandung  dalil  yang  zanni.  Apabila suatu  nas  telah  diyakini  sumbernya  dari  firman Allah  atau  sunnah  Nabi  dan  juga  telah  diyakini makna  dan  sasaran  yang  ditujukan,  maka  tidak ada  lagi  ruang  untuk  berijtihad.  Sebaliknya apabila  nas  yang  mendasari  suatu  hukum mengandung  unsur  keraguan  dan  kesamaran, baik  berkaitan  dengan  sumbernya  ataupun makna  dan  tujuannya  (zanni)  maka  disinilah terdapat ruang untuk berijtihad.
Para  fuqaha  menyatakan  bahwa  obyek  ijtihad adalah  nas-nas  hukum  dalam  bentuk  yang  tidak pasti  (zanni),  baik  periwayatannya  maupun kandungan  dalalahnya  serta  masalah-masalah hukum  yang  sama  sekali  tidak  ada  nasnya. 13 Menurut  Wahab  Khallaf,  obyek  ijtihad  adalah masalah-masalah yang tidak pasti (zanni)
Mengenai  perkara-perkara  yang  sepenuhnya bersifat  duniawi  (teknis),  semua  ulama  sepakat tentang  digunakanya  ra’yu  (ijtihad)  untuk mengatur  dan  menanganinya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  perkembangan  zaman  serta kemajuan  ilmu  pengetahuan.  Misalnya,  hal-hal yang menyangkut sistem dan peralatan pertanian, komunikasi, kedokteran dan sebagainya. Demikian  pula  jika  tidak  dijumpai  nas  apapun mengenai  suatu  masalah  maka  dalam  hal  ini terbuka kesepakatan seluas-luasnya untuk berijtihad  dalam  mencari  kepastian  hukumnya. Ijtihad  hanya  dibolehkan  dalam  hal-hal  yang memang  tidak  ada  nasnya,  atau  ada  nas  namun bersifat  zanni.  Sebaliknya  tidak  ada  ruang  untuk berijtihad  pada  sesuatu  yang  telah  ada  nas  qat’i padanya.
Pemikiran  Ijtihad  asy-Syatibi  dan  Peranan Maqashid asy-Syar’iyyah
Dalam pemikiran asy-Syatibi, syariah diturunkan  untuk  merealisasikan  maqashid syar’iyyah secara mutlak, kemaslahatan duniawi dan  ukhrawi.  Kemaslahatan  yang  dimaksud bukanlah  kemaslahatan  dengan  mengikuti hawa  nafsu  saja,  tetapi  kemaslahatan  duniawi yang  mengarah  kepada  kemaslahatan  ukhrawi sesuai dengan tuntunan Ilahi.
13 Wahbah  az-Zuhaili,  al-Ijtihad  Fi  asy-Syari’ah  al- Islamiyah, (Rivad : Mamlakah al-Arabiyah, 1984), hlm. 186.
Dalam  teori  ini,  tampak  sekali  bahwa kemaslahatan  adalah  hal  yang  menjadi  tujuan diturunkannya  syariat  ini.  Permasalahannya adalah  bahwa  kemaslahatan  manusia  dari  satu masa ke masa lainnya dan dari satu tempat ke tempat  lainnya  mengalami  perubahan,  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  masa  dan  tempat itu. Oleh karenanya, sebuah produk fiqh yang dihasilkan  pada  masa  tertentu  belum  tentu bisa  diaplikasikan  pada  masa  yang  berbeda dengan  masa  itu;  demikian  juga  bila  sebuah produk  dihasilkan  di  suatu  tempat  belum tentu pula bisa diaplikasikan di tempat lain.
Berdasarkan  ini,  tampaknya  model  ijtihad tatbīqī  yang  ditawarkan  asy-Syatibi  menjadi sesuatu yang niscaya dan harus dilakukan oleh setiap fuqaha atau bahkan oleh setiap individu dalam  lingkup  lebih  sempit,  di  setiap  tempat dan pada setiap masa. Bila ini tidak dilakukan, maka  tujuan  utama  syariah  dalam  merealisasi- kan  maslahat  duniawi  untuk  kepentingan ukhrawi sangat mungkin mendapatkan kendala serius.
Ijtihad harus menyesuaikan diri dengan realita sama  halnya  realita  harus  diarahkan  oleh  ijtihad. Perlu  dipertegas  bahwa  dialog  ijtihad  dan  realita seperti  itu  sama  sekali  tidak  berarti  penegasan perlunya  ijtihad  memenuhi  semua  kebutuhan realita,  seperti  yang  dipahami  dari  kupasan- kupasan  sebagian  kalangan.  Karena  yang  di- inginkan  tidak  lebih  dari  sebuah  penegasan bahwa  ijtihad  yang  benar  adalah  ijtihad  yang realistis  yang  memahami  kecenderungan  realita, selalu  melirik  realita  dan tidak  berpaling  darinya, ijtihad  yang  memperdayakan  realita  dan  tidak mengabaikannya,  ijtihad  yang  membangun  atas dasar  realita  dan  tidak  berangkat  dari  sesuatu yang hampa.
Penutup Ijtihad  merupakan  suatu  unsur  terpenting dalam  ajaran  Islam.  Melalui  ijtihad  masalah- masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al- Qur’an  dan  Hadis  dipecahkan  oleh  para  ulama. Dengan  demikian,  pada  hakekatnya  ijtihad menjadi  kunci  dinamika  hukum  Islam.  Salah seorang  ulama  yang  telah  memberikan  pe-
ninggalan  konsep  ijtihad  adalah  Abu  Ishaq  al- Syatibi.
Dengan berbagai perubahan yang berlangsung secara  cepat  dewasa  ini  menyangkut  berbagai aspek  kehidupan,  pikiran  dan  tingkah  laku  serta masalah-masalah yang bersangkutan paut dengan hukum  Islam  yang  menimbulkan  berbagai persoalan  baru  maka  diperlukan  suatu  formulasi yang  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  dalam memecahkan  permasalahan  tersebut.  Di  sinilah ijtihad  sebagai  institusi  yang  dinamis  berperan besar  dalam  mendinamisasikan  hukum  Islam untuk menjawab tantangan zaman.
Pengetahuan  hukum  Islam  terhadap  realitas, memberikan  keyakinan  bahwa  hukum  Islam memiliki  sifat  keluwesan  (elastisitas)  yang  me- mungkinkan  untuk  diterapkan  disegala  tempat dan zaman, sehingga akan dapat dirasakan benar- benar  bahwa  agama  Islam  diturunkan  Allah menjadi  rahmat  bagi  sekalian  alam.  Dengan demikian,  dapat  diyakini  bahwa  hukum    Islam yang  bersifat  universal  akan  mengantar  umat manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagian di dunia dan di akhirat.
Daftar Rujukan Ali.  Muhammad  Daud,  Asas  Hukum  Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
Asy-Syatibi.  Abu  Ishaq,  al-Muwafaqat  fi  Usul  asy- Syari’ah,  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  Beirut  :, tt
az-Zuhaili.  Wahbah,  al-Ijtihad  Fi  asy-Syari’ah  al- Islamiyah,  Mamlakah  al-Arabiyah,  Rivad, 1984.
Madkur. Muhammad Salam, al-Ijithad Fi al-Tasyri al-Islam, Dar an-Nahdah, ttp., 1984.
Musa . Muhammad al-Tiwana, al-Ijtihad wa Madza Hajatuna    Baihi  fi  Haza  al-Asr,  dar  al- Kutubak al-hadis, Mesir, 1972.
Rahman.  Fazlur,  Metode  dan  Alternatif  Neo Modernisme  Islam.  Alih  bahasa  Taufik Adnan Amal, Mizan, Bandung, 1994.
Syalbi. Muhammad Mustafa, Ta’lil al-Ahkam, dar al-Mahda al-Arabiah, Beirut, 1981.
Warson.  Ahmad  al-Munawwir,  Kamus  al- Munawwir,  PP.  al-Munawwir,  Yogyakarta, 1984.