## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19

## Karenina Maria Tavarez, Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret
e-mail : kkarenina4@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pelayanan  kesehatan  saat  masa  terjadinya  pandemi  wabah  penyakit Corona  Virus Desease (Covid-19)  yang  menyebar  ke  seluruh  negara  di  dunia    tanpa  terkecuali  di  negara Indonesia termasuk ke berbagai daerah salah satunya yaitu di wilayah Kabupaten Blora,dimana pasien  terutama  pasien  non  Covid-19  membutuhkan  lembaga  fasilitas  penyedia  pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun di rumah sakit.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  untuk  meninjau  mengenai  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dibandingkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan. Sumber penelitian mengambil dari data primer berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data sekunder  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  dari  buku,jurnal hukum  dan  lain-lain.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  menunjukkan  bahwa selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non Covid 19 di  Kabupaten  Blora  beberapa  hal  sudah  sesuai  dengan  standar  protokol  kesehatan  serta perlindungan hukum yang didapatkan pasien berupa perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pasien,Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
This legal research aims to determine the implementation of legal protection about health services during the outbreak of the Corona Virus Desease (Covid -19) pandemic which has spread to all countries in the world without exception in Indonesia including to various regions, one of which is the Blora Regency area, where patients are mainly non-Covid-19 patients need health service  providers,  both  in  health  centers  and  in  hospitals.This  legal  research  uses  descriptive empirical  legal  research  to  review  the  implementation  of  applicable  laws  and  regulations  and compare  it  with  the  realities  in  the  field.  from  primary  data  based  on  facts  in  the  field  and secondary data based on applicable laws and regulations as well as from books, legal journals and others. Based on the results of research that has been done, it shows that during the Covid-19 pandemic, the implementation of health services for non-Covid 19 patients in Blora Regency has been in accordance with the standard health protocols and legal protection that patients get in the form of legal protection both preventive and repressive based on the Law, Law Number 36 of 2009 concerning Health.
Keywords: Legal Protection, Patients,Covid-19 Pandemic

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda akan kemunculan penyakit baru sejenis pneumonia yang berasal dari negara Cina berupa Covid-19. Berdasarkan informasi dari otoritas Cina setempat, penderita  yang  tertular  penyakit  tersebut  mayoritas  bermula  dari  pasat  hewan  terbesar  di  Kota Wuhan, Cina yang menjual berbagai macam spesies binatang hidup (Paules,2020).Pada 11 Maret 2020,WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa Covid-19 tergolong dalam pandemi sebagaimana  tercantum    dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai  Bencana Nasional.Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia selama satu tahun lebih sejak ditemukan tersebut,WHO  mencatat  terdapat  sebanyak  13.446.538  kasus  jumlah  terkonfirmasi  Covid-19 tertanggal  12  April  2021  dengan  kematian  mencapai  2.927.922  jiwa  (WHO,2021).Terjadinya penyebaran virus Covid-19 tanpa terkecuali masuk ke dalam wilayah Indonesia dimana menurut catatan  Kementrian  Kesehatan  Indonesia  hingga  tanggal  11  April  2021  korban  terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.566.995 jiwa dengan korban meninggal sebanyak 42.530 jiwa (Kementrian Kesehatan Indonesia,2021).Di seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19 menimbulkan korban jiwa tidak hanya pasien terdampak virus Covid-19 tetapi bagi pasien non Covid-19,dimana menurut  penelitian  BBC  ditemukan  sebanyak  130.000  pasien  non  Covid-19  meninggal  dunia akibat  tidak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  sebagaimana  semestinya,  angka  tersebut terbilang  banyak  jika  dibandingkan  dengan  masa  sebelum  pandemi  Covid-19(Utama,2020). Permasalahan  tersebut  tidak  terkecuali  terjadi  di  Indonesia  dimana  masa  pandemi  Covid-19 dengan  masa  penyebaran  virus  Covid-19  yang  terbilang  lama  menimbulkan  semakin bertambahnya pengunjung yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pada unit perawatan intensif  sedangkan  fasilitas  yang  tersedia  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pasien  yang membutuhkan terutama bagi pasien non Covid-19 karena pelayanan kesehatan tersebut dipenuhi oleh  pasien  Covid-19  kalaupun  terdapat  fasilitas  untuk  pasien  non  Covid-19  di  unit  perawatan intensif  maka  pasien  tersebut  diharuskan  menjalankan  tes  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan dari permasalahan tersebut mengakibatkan kesan penolakan terhadap pasien non Covid-19, tetapi ketika pasien non Covid-19 dalam keadaan kritis yang sangat membutuhkan pertolongan secepatnya jika tidak tertolong dapat menyebabkan kematian bagi pasien, menurut Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menyatakan bahwasanya ketika pasien terdampak kasus positif  Covid-19  di  Indonesia  terus  bertambah,seluruh  penyedia  pelayanan  kesehatan  yang menyediakan  unit  perawatan  intensif  baik  di  wilayah  Jawa  dan  Bali  akan    tidak  mampu  lagi menampung  pasien  baik  Covid-19  maupun  non  Covid-19  yang  membutuhkan  pelayanan kesehatan di unit perawatan intensif (Anugerah,2021), dampak lainnya akibat penyebaran Covid- 19 di berbagai daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 jumlah pasien  non  Covid-19  menurun  tidak  seperti  keadaan  sebelum  pandemi  Covid-19  dimana  jika keadaan tersebut terjadi dapat merugikan keadaan keuangan penyedia pelayanan kesehatan yang dapat  menimbulkan  pelayanan  kesehatan  kolaps  atau  terhenti(Ika,2021).Angka  jumlah  kasus terkonfirmasi di Indonesia tidak kunjung menurun diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya masih  banyak  masyarakat  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah,  ketidakjujuran  pasien  terdampak  Covid-19  terhadap  tenaga  kesehatan  yang menangani pasien tersebut dimana dapat menyebabkan tenaga kesehatan terdampak contohnya di RSUP  Dr.  Kariadi  Semarang  karena  perbuatan  bohong  salah  satu  pasien  terinfeksi  Covid-19 sehingga  menyebabkan  sebanyak  46  tenaga  kesehatan  dinyatakan  terdampak  positif  Covid- 19(Dwiputra, 2021).
Di Kabupaten Blora dampak penyebaran Covid-19 tidak terkecuali terdampak oleh penyebaran Covid-19  terdapat  beberapa  kasus  pertama  yaitu  jumlah  pasien  non  Covid-19  di  Puskesmas maupun RSUD Blora selama pandemi Covid-19 menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Selain itu,terjadinya penolakan terhadap pasien non Covid-19 yang terjangkit penyakit
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Demam  Berdarah  (DB)  dengan  bukti  berupa  surat  rujukan  dari  sebuah  rumah  sakit  di  Jakarta dibantu  puskesmas  setempat  yang  membantu  pasien  tersebut  untuk  mendapatkan  perawatan intensif  tetapi  sebanyak  empat  rumah  sakit  di  Kabupaten  Blora  menolak  pasien  tersebut (Mustofa,2021)  .Berbagai  permasalahan  tersebut  merupakan  bukti  terjadinya  penurunan pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 terhadap pasien terutama pasien non Covid- 19 di Kabupaten Blora. Diperlukan analisis perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora selama masa pandemi Covid-19 terutama pasien non Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  berupa  penelitian  hukum  empiris  dimana mengumpulkan  data  berdasarkan  fakta  di  lapangan  dan  mengkaji  perilaku  manusia  tersebut berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  (Muhdlor,  2012),  bersifat  deskriptif  dimana  mengkaji dengan teliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, bersamaan dikaji  mengenai  pelaksanaan  yang  ada  di  lapangan  (Sonata,2014).Teknik  analisis  data  berupa proses analisis kualitatif dari hasil wawancara dan dokumen yang digunakan pada penelitian ini untuk  memecahkan  permasalahan  melalui  proses  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan (Sutopo,2006).

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid-19

## Puskesmas Blora
Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas Blora selama masa pandemi Covid-19 baik upaya kesehatan  perorangan  dan  upaya  kesehatan  masyarakat  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip mencegah penyebaran rantai virus Covid-19 dimana dikuranginya interaksi secara langsung antara pasien  dengan  tenaga  kesehatan  melalui  pengoptimalan  kegiatan  pengunjungan  rumah  melalui adanya kegiatan intervensi PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) dan menyediakan fasilitas kesehatan secara online bagi pasien BPJS untuk dapat mengakses aplikasi Mobile  JKN  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  tanpa  harus  bertatap  muka  langsung  di Puskesmas  Blora  selain  itu  terdapat  beberapa  pelayanan  yang  dibatasi  yaitu  pelayanan  KIA (Kesehatan  Ibu  dan  Anak)  serta  imunisasi,karena  jenis  pelayanan  Puskesmas  Blora  selama pandemi  Covid-19  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  rawat  jalan  penambahan  fasilitas  jenis pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk penanganan Covid-19 diantaranya tes swab atau rapid  tes(Hasil  wawancara  dengan  Nur  Betsia  Betrawati  ,Kepala  UPTD  Puskesmas  Blora,  11 Desember 2020).
Selama masa pandemi Covid-19 mekanisme pelayanan kesehatan di Puskesmas Blora baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran rantai virus Covid-19 terdapat beberapa perubahan mekanisme diantaranya lebih mengutamakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) jika pasien tidak melaksanakannya  maka  pihak  Puskesmas  Blora  tidak  memberikan  pelayanan  kesehatan(Hasil wawancara  dengan  Dian  Vistasari  Dewi,dokter  di  Puskesmas  Blora,30  Januari  2021).  Alur pelayanan selama masa pandemi Covid-19,berawal dari pasien melakukan pendaftaran di loket dan petugas puskesmas yang bertugas membantu mengatur administrasi yang dibutuhkan pasien termasuk  rekam  medis  pasien,lalu  mengarahkan  pasien  ke  tempat  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkan  jika  terdapat  pasien  dengan  gejala  Covid-19  maka  akan  dilakukan  skrining  dengan diarahkan  ke  ruang  ODP  (Orang  Dalam  Pemantauan)(Hasil  wawancara  dengan  Nur  Betsia Betrawati,Kepala UPTD Puskesmas Blora, 30 Januari 2021).Jika terdapat kasus pasien tidak dapat dilayani di Puskesmas Blora maka puskesmas mengajukan rujukan ke pelayanan kesehatan lain atau rumah sakit,sesudah pasien melaksanakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan maka pasien
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mendapatkan resep obat dokter sesuai kebutuhannya dimana dibantu oleh petugas puskesmas,jika pasien umum diharuskan melakukan kewajiban membayar di kasir Puskesmas Blora,sedangkan pasien BPJS atau jaminan kesehatan dapat untuk langsung pulang.

## RSUD Blora
Jenis  pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  RSUD  Blora  berupa  pelayanan  kesehatan  secara paripurna terhadap pasien diantaranya pelayanan kesehatan 24 jam,rawat jalan,rawat inap,bedah sentral serta penunjang medik.Dengan adanya masa pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan yang ada  di  RSUD  Blora  ditambah  dengan  fasilitas  kesehatan  berupa  bangsal  VIP,bangsal  isolasi Covid-19  serta  tersedianya  tes  swab  atau  rapid  tes  bagi  pasien  yang  membutuhkan  (Hasil wawancara  dengan  Muhammad  Jamil  Muchlisin,  Kepala  Bidang  Pelayanan  RSUD  Blora,11 Februari 2021).Selama masa pandemi Covid-19 mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Blora sudah memprioritaskan serta melaksanakan protokol kesehatan terutama prinsip 3M yaitu memakai masker,mencuci tangan serta menjaga jarak antar individu.Pasien di RSUD Blora yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat melakukan pilihan untuk masuk ke RSUD Blora baik masuk melalui pintu rawat jalan atau IGD.Lalu pasien RSUD Blora diharuskan melewati  tahapan  skrining  baik  pasien  tersebut  masuk  melalui  rawat  jalan  atau  IGD  meliputi pengecekan  secara  cepat  oleh  petugas  RSUD  Blora  yang  bertugas  yaitu  dengan  adanya pengecekan  terhadap  suhu  badan  pasien  menggunakan  thermal  gun  dan  pelaksanaan  pengisian kajian mandiri.Sedangkan,pasien RSUD Blora yang masuk melalui IGD melakukan tahap skrining didampingi oleh dokter yang berjaga dengan pengecekan secara cepat tetapi ditambahkan dengan penunjang pembuktian melalui pemeriksaan penunjang yaitu adanya bukti tes laboratorium, foto rontgen dan tes SWAB.Hal tersebut dilakukan sebagai penentuan terhadap penggolongan pasien yang terjangkit virus Covid-19 atau tidak tidak terjangkit virus Covid-19.Jika pada tahap skrining pasien RSUD Blora terbukti terjangkit oleh virus Covid-19 maka akan diisolasi tersendiri dibagian ruangan isolasi Covid-19, sedangkan jika pasien RSUD Blora tidak terjangkit virus Covid-19 atau pasien  non  Covid-19  maka  akan  dirawat  sesuai  dengan  perawatan  kesehatan  yang  dibutuhkan pasien  RSUD  Blora.Dalam  kaitannya  kasus  penolakan  pasien  di  RSUD  Blora,  dimana  pasien tersebut masuk kedalam kategori pasien non Covid-19 dan pasien masuk melalui jalur IGD dimana dokter yang bertugas sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pengecekan  keadaan  pasien  dimana  belum  pada  saat  itu  keadaan  pasien  masih  baik  sehingga disarankan untuk dirawat di rumah, sedangkan ketika keadaan pasien dilaporkan memburuk maka pihak RSUD Blora dengan segera melakukan perawatan terhadap pasien yang bersangkutan.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid- 19.
Corona  Virus  Disease (Covid-19)  adalah  jenis  coronavirus  baru  yang  menyerang  sistem pernafasan  manusia  dimana  berdampak  ringan  hingga  dapat  menyebabkan  kematian  bagi penderitanya.Penyebaran virus Covid-19 termasuk cepat secara meluas di masyarakat karena pola penularannya  antara  satu  manusia  dengan  manusia  lain,WHO  (World  Health  Organization) sebagai  organisasi  kesehatan  dunia  sebagaimana  terdapat  pada  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan  bahwa virus Covid-19 merupakan sebuah pandemi karena hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari virus Covid-19.Bidang yang paling terkena dampaknya adalah bidang kesehatan. Kesehatan sesuai  dengan  cita-cita  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia  dimana  menjadi  salah  satu  unsur kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh negara, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sebagai
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemenuhan upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, serta berkelanjutan bertujuan untuk perencanaan pembentukan  sumber  daya  manusia  di  negara  Indonesia  dalam  rangka  peningkatan  ketahanan karena jika terjadi gangguan pada bidang kesehatan sehingga akan menimbulkan dampak pada perekonomian  yang  besar  kerugiannya  (Notoatmodjo,2010).Berdasarkan  pentingnya  bidang kesehatan bagi kehidupan bernegara, menjadi asal mula terbentuknya regulasi di bidang hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992.  Penyelenggaraan  dalam  bidang  kesehatan  pemerintah pusat  dibantu  oleh  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  serta  mengawasi  terhadap  pelayanan kesehatan tersebut dibantu oleh masyarakat (Notoatmodjo, 2010).
Selama masa pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia dimana menyebar ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Blora.Pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  diantaranya  mempunyai  Puskesmas  Blora  dan  RSUD  Blora  yang  dalam pelaksanaannya  bertanggung  jawab  terhadap  pemerintah  daerah  Kabupaten  Blora,pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pemerintah yang berada diatasnya yaitu pemerintah pusat,dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2O2O  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai  Bencana  Nasional  dan  Instruksi Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana Bupati  Blora  diberi  mandat  sebagai  Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-I9)  di  daerah  Kabupaten  Blora  dimana  hal  tersebut  Bupati  Blora mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Blora  Nomor  55  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  Dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19),Puskesmas  Blora  dan  RSUD  Blora  sebagai  penyedia  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  berada  di  Kabupaten  Blora  harus  mematuhi  peraturan  tersebut. Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tersebut  melibatkan  pasien  sebagai  pihak  yang membutuhkan  pelayanan  kesehatan  serta  tenaga  kesehatan  sebagai  pihak  yang  memberikan jasanya  dalam  rangka  penyembuhan  pasien.Pada  masa  pandemi  Covid-19  keadaan  yang  ada berbeda  dengan  masa  sebelum  Covid-19,pasien  non  Covid-19  beberapa  terdampak  atas  sistem yang baru selama masa pandemi untuk melindungi kepentingan pasien dari adanya dampak atas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19,dengan cara berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  mengatur mengenai  perlindungan  hukum  sebagai  pelindung  atau  hak  asasinya  ,hak  dan  kewajiban  diatur dalam  Pasal  4,5,6,7  dan  8  sedangkan  kewajiban  diatur  dalam  Pasal  9,10,11,12  dan  13.Disaat musim pandemi Covid-19 diperlukan hak setiap pasien untuk mendapatkan lingkungan yang sehat tercantum  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yaitu lingkungan  yang  dipenuhi  dengan  orang  taat  akan  protokol  kesehatan  guna  menghindari penyebaran rantai virus Covid-19.Sedangkan dari 9 narasumber yang diwawancarai oleh penulis sebagian  besar  berpendapat  bahwa  masih  banyak  pasien  atau  pengunjung  yang  tidak  menaati protokol  kesehatan.  Sehingga  kewajiban  yang  ada  otomatis  perlu  ditingkatkan  yaitu  kewajiban setiap pasien maupun penyedia pelayanan kesehatan untuk patuh akan protokol kesehatan.Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada 3 pasal yaitu pasal 56,57  dan  58  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pasien.  Perlindungan  hukum menurut Philipus M. Hadjon dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan hukum preventif termasuk kedalam perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah untuk pencegahan sebelum adanya pelanggaran serta perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi diberikan  kepada  pelanggar  ketika  telah  terjadi  pelanggaran  atau  sengketa  bentuknya  seperti denda,penjara serta hukuman tambahan (Rani,2015).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 dalam ayat (1) dan (2):
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(2)  Hak  menerima  atau  menolak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  pada:  a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.
Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara preventif atau berupa pencegahan  untuk  sebelum  adanya  pelanggaran  hukum,perlindungan  hukum  terhadap  pasien tersebut dilaksanakan berupa pengadaan informed consent . Informed consent berasal dari dua kata “ informed ”  dan  “ consent ”,“ informed ”  yang  berarti  informasi  mengenai  sesuatu ( https://dictionary.Ca  mbridge.org/dictionary/english/informed ,  diakses  pada  tanggal  4  Maret 2021),sedangkan  “ consent” mempunyai  arti  persetujuan  sehingga  pengertian  dari informed consent merupakan    persetujuan  dari  pihak  pasien    maupun  dapat  diwakilkan  keluarga  pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan dimana mempunyai ilmu dalam penyembuhan keadaan pasien kaitannya melakukan  suatu tindakan  medis kepada pasien,hal  tersebut  dimana  setelah  dokter  memberikan  penjelasan  mengenai  permasalahan kesehatan  yang  dialami  pasien  serta  cara  penanganan  permasalahan  tersebut  berupa  tindakan medis  bertujuan  memberikan  penyembuhan  bagi  pasien,akan  tetapi  sebelum  melaksanakan tindakan  medis  tersebut,pasien  atau  dapat  diwakilkan  keluarganya  berhak  mempunyai  pilihan menerima atau menolak,hak tersebut dapat diaplikasikan pada setiap pasien, kecuali bagi pasien yang memiliki penyakit menular kepada pihak luas,pasien yang tidak sadarkan diri atau pasien yang memiliki penyakit gangguan mental tingkatannya berat (Busro,2018). Pelaksanaan inform consent secara  rinci  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (4) dimana persetujuan yang dilakukan pasien dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Inform consent dinyatakan oleh pasien secara lisan apabila resiko yang ditimbulkan  dari  tindakan  medis  oleh  dokter  tidak  berdampak  besar  bagi  pasien,seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala atau pemberian obat untuk terapi dan lain-lain,begitupun sebaliknya persetujuan secara tertulis dilakukan karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap  pasien  menimbulkan  resiko  cukup  besar  sehingga  membutuhkan  bukti  secara  tertulis diakhiri dengan tanda tangan persetujuan oleh pasien jika menyetujuinya seperti tercantum dalam Pasal  45  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik    Kedokteran (Ramadianto,  2017).  Dalam  Puskesmas  Blora  bentuk  perlindungan  hukum  dari  pasal  tersebut dijalankan dengan adanya inform consent baik secara langsung maupun tertulis.Bila pasien perlu mendapat  pelayanan  kesehatan  yang  beresiko  besar  maka  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum terhadap pasien,jika pasien metujuinya maka pasien diharuskan menandatangani formulir inform consent tertulis  tersebut,tetapi  jika  pasien  tidak  berkehendak  menerimanya  akan  disediakan formulir  tersendiri  (Hasil  wawancara  dengan  Nur  Betsia  Betrawati,  Kepala  UPTD  Puskesmas Blora, 20 Februari 2021). Sama halnya dengan Puskesmas Blora, inform consent di RSUD Blora juga dilaksanakan dalam rangka perlindungan hukum bagi pasien, Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora , beliau menyatakan bahwa untuk kasus penyakit tidak menular atau Covid-19 pihak rumah sakit akan merespon sesuai dengan yang dikehendaki oleh pasien dan dikuatkan dengan inform consent (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin,  Kepala  Bidang  Pelayanan  RSUD  Blora,11  Februari  2021).Sebanyak  4  narasumber yang  merupakan  pasien  non  Covid-19  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Blora dimana pelayanan kesehatan yang tersedia berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan umumnya

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pasien non Covid-19 mendapatkan inform consent secara lisan karena pelayanan kesehatan yang didapatkan  tidak  beresiko  besar  terhadap  pasien,sehingga  dokter  menggunakan inform  consent secara  lisan  berupa  dokter  yang  bertugas  menanyakan  langsung  kepada  pasien  apakah  pasien setuju dilakukan tindakan medis.Pada RSUD Blora pelayanan kesehatan berupa rawat jalan,rawat inap, bedah sentral serta penunjang medik,sehingga terdapat juga dilakukan adanya infrom consent secara tertulis terutama pada pasien yang akan menjalani operasi di pelayanan kesehatan bedah sentral.Dari  pengakuan  2  informan inform  consent yang  ada  di  RSUD  Blora  sudah  terlaksana dengan baik,dengan memberikan pilihan serta penjelasan pada pasien dan keluarganya diberikan kebebasan antara menjalankan operasi atau tidak dengan segala resiko yang ada lalu dinyatakan secara tertulis karena pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan berupa operasi,dimana pelayanan kesehatan tersebut termasuk dapat memberikan resiko besar sehingga inform consent yang digunakan adalah inform consent tertulis berupa dengan adanya formulir tertulis mengenai persetujuan pelayanan kesehatan yang akan dijalankan,begitupun dengan inform consent secara lisan  3  narasumber  pasien  non  Covid-19  di  RSUD  Blora  mengaku  akan inform  consent sudah terlaksana dengan baik.
Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.
Dalam pasal tersebut dikaitkan dengan perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan akan terjadinya pelanggaran hukum serta bahwa pasien mempunyai hak akan rahasia kedokteran (Mariani,2015).Pernyataan  tersebut  juga  disetujui  oleh  Muhammad  Jamil  Muchlisin  sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora beliau menyatakan bahwa dengan menerapkan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam rangka meminimalisir risiko baik resiko penularan penyakit maupun resiko hukum, yaitu rekam medis(Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora,11 Februari 2021).Rekam medis merupakan dokumen kepunyaan pasien  ,tenaga  kesehatan  terutama  dokter  hanya  dipercayakan  oleh  pasien  dalam  penggunaan rekam medisnya sebagai kebutuhan medis saja ,sehingga dokumen rekam medis tersebut status kepemilikan  dimiliki  oleh  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  baik  puskesmas  maupun  rumah sakit dan tidak diperbolehkan oleh pihak manapun menyimpan dokumen tersebut secara pribadi (Pitarti,2020).  Pasal  57  Undang  -Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  berkaitan dengan terwujudnya rekam medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien.Menurut Pasal 1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269/Menkes/Per/III/2008  tentang  Rekam  Medis,rekam medis  adalah  berkas  yang  berisikan  catatan  atau  dokumen  tentang  identitas pasien,pemeriksaan,pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada pasien.Dalam  pelaksanaannya  Puskesmas  Blora  menyatakan  bahwa  di  Puskesmas  Blora  sudah menerapkan  pengaturan  mengenai  rekam  medis  dimana  setiap  pasien  yang  datang  maka  pihak puskesmas  akan  membuatkan  rekam  medis  jika  pasien  sebelumnya  sudah  membuat  maka dokumen rekam medis tinggal lalu disalurkan ke poli yang dituju pasien,pihak puskesmas dengan tegas  tidak  mengeluarkan  dokumen  rekam  medis  sesuai  peraturan  perundang-undangan seandainya  ada  pasien  yang  membutuhkan  untuk  kebutuhan  sementara  dengan  syarat  harus dikembalikan kembali ke puskesmas dan jika untuk kebutuhan visum bagi pihak tertentu tetap harus disertakan surat dari kepolisian lalu pihak puskesmas membuat bukti peminjaman tersebut dengan membuatkan surat besuk yang sudah dicatat di sekertariat (Hasil wawancara dengan Nur Betsia  Betrawati,Kepala  UPTD  Puskesmas  Blora,30  Januari  2021).  Sedangkan,  dalam  RSUD Blora  mengenai  pengaturan  rekam  medis  menurut  pernyataan  Muhammad  Jamil  Muchlisin sebagai  Kepala  Bidang  Pelayanan  RSUD  Blora  yaitu  merahasiakan  data  pribadi  maupun  data
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyakit dengan tidak menginformasikan maupun memberikan kepada orang lain kecuali untuk kepentingan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku,adanya persetujuan terapeutik yang akan disepakati bersama antara dokter dan pasien, menyampaikan hak-hak mengenai  penyakitnya  dan tindakan-tindakan  atau  terapi  apa yang dilakukan dokter terhadap tubuhnya untuk menolong dirinya serta segala risiko yang mungkin timbul kemudian (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil  Muchlisin,  Kepala  Bidang  Pelayanan  RSUD  Blora,11  Februari  2021).Berdasarkan pernyataan Puskesmas Blora serta RSUD Blora selama masa pandemi Covid-19 dalam pengadaan rekam medis atau penjagaan kerahasiaan dokumen pasien adalah sepenuhnya untuk kepentingan pasien sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif dimana telah sesuai dengan Undang- Undang  yang  berlaku.  Rekam  medis  dikhususkan  untuk  kepentingan  pasien  dan  bukan  untuk kepentingan  publik.Jika  publik  membutuhkan  informasi  tentang  rekam  medis  pasien  maka diharuskan  mendapatkan  persetujuan  dari  pasien  atau  jika  terdapat  pihak  yang  membutuhkan sebagai bukti visum harus disertai dengan surat kepolisian yang nantinya dicatat di sekertariat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Termasuk pendapat dari 9 narasumber pasien non Covid-19 menyatakan tidak adanya keluhan atau pelanggaran sistem rekam medis baik Puskesmas  Blora  dan  RSUD  Blora  sehingga  perlindungan  hukum  Pasal  57  Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan sudah terlaksana.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwasanya: (1)  Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang  melakukan  tindakan  penyelamatan  nyawa  atau  pencegahan  kecacatan  seseorang  dalam keadaan darurat.
Pasal  diatas  termasuk  kedalam  bentuk  perlindungan  hukum  secara  represif  yaitu perlindungan hukum yang berlaku sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum secara represif di Puskesmas Blora,selama ini tidak ada kasus pelanggaran hukum terhadap pasien atau lain sebagainya, kalaupun jika terjadi puskesmas tetap mengacu pada bukti dokumen berupa tanda  tangan  lengkap  kemudian  inform  consent  lengkap  atau  jika  terdapat  penolakan,  maka dokumen penolakan lengkap yang ada dan lain sebagainya,hal tersebut merupakan bukti sudah terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak(Hasil  wawancara  dengan  Nur  Betsia  Betrawati, Kepala UPTD Puskesmas Blora,20 Februari 2021).Hal serupa juga diharapkan dalam lingkungan RSUD  Blora  dengan  narasumber  Joko  Lelono  sebagai  Kepala  Bidang  Pengembangan  dan Informasi RSUD Blora menyatakan bahwa harapan tidak terjadi pelanggaran hukum di RSUD Blora  jikapun  terdapat  kasus  maka  RSUD  Blora  memprioritaskan  pembuktian  berupa  inform consent  dan  rekam  medis    serta  dengan  komunikasi  antara  kedua  belah  pihak  dengan meminimalkan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  (Hasil  wawancara  dengan  Joko  Lelono sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD Blora,29 Januari 2021),pernyataan tersebut ditambahkan oleh Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora dengan mempelajari setiap bentuk keluhan maupun tuntutan pasien yang ditujukan ke rumah sakit apakah tindakan medis yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang  ada  atau  tidak  sesuai,melakukan  upaya  mediasi  kepada  pasien  (Hasil  wawancara  dengan Muhammad  Jamil  Muchlisin,Kepala  Bidang  Pelayanan  RSUD  Blora,11  Februari  2021). Berdasarkan pernyataan beliau diketahui bahwa jika suatu saat terjadi pelanggaran hukum oleh pihak rumah sakit ,perlindungan hukum secara represif dilaksanakan dengan mengadakan mediasi terhadap  pasien  dengan  membahas  mengenai  semua  keluhan  atau  tuntutan  dengan mempertimbangkan terhadap Standar Prosedur Operasional yang sudah ada.Ketika pihak RSUD Blora  memang  terbukti  melanggar  maka  RSUD  Blora  berkoordinasi  pada  bagian  hukum
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sekertariat  daerah,kepolisian  serta  kejaksaan  untuk  melaksanakan  penggantian  rugi  terhadap pasien .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora Pelaksanaan pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora baik dalam  Puskesmas  Blora  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Blora  melaksanakan  pelayanan kesehatan  secara  preventif,kuratif,  promotif  dan  rehabilitatif  yang  pertanggung  jawaban sepenuhnya kepada dinas Kabupaten Blora sudah berjalan dengan baik, mekanisme pelaksanaan pelayanan  kesehatan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  protokol  kesehatan  yang  sudah  ditentukan berupa pelaksanaan 3M (Mencuci tangan, memakai masker,menjaga jarak).Selama masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang dibatasi dan yang ditambahkan antara lain berupa  swab  maupun rapid  test ,khusus  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Blora  menjadi  salah  satu rumah  sakit  rujukan  di  Blora,  menyediakan  pelayanan  kesehatan  terhadap  orang  yang  terkena Covid-19 berupa ruang isolasi Covid-19.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Selama masa pandemi Covid-19 perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kabupaten Blora belum terlaksana dengan baik yaitu dengan belum terpenuhinya hak pasien di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu hak pasien untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dimana kawasan  patuh  atau  tertib  protokol  kesehatan,  sedangkan  pada  masa  pandemi  Covid-19  masih terdapat  pasien  di  lingkungan  Puskesmas  Blora  dan  RSUD  Blora  belum  mematuhi  protokol kesehatan,  sehingga  kewajiban  antar  pihak  pasien  dan  penyedia  penyelenggara  pelayanan kesehatan  dalam  pemenuhan  protokol  kesehatan  perlu  ditingkatkan.Mengenai  perlindungan hukum terhadap pasien pada Pasal 56, 57 dan 58. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu preventif  dan  represif.Pada  Pasal  56  dan  57  perlindungan  hukum  dilakukan  secara  preventif dengan  memaksimalkan  terlaksananya infrom  consent serta  rekam  medis  sebagai  tanda perlindungan  hukum  bagi  pasien  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hukum.  Sedangkan, mengenai  perlindungan  hukum  secara  represif  dalam  Pasal  58,pihak  penyelenggara  penyedia pelayanan  kesehatan  melaksanakan  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu melalui  mediasi  dan  apabila  terbukti  tindakan  medis  tidak  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur maka  akan dilaksanakan pengadaan ganti rugi.

## Rekomendasi
1.Bagi Puskesmas Blora dan RSUD Blora diharapkan untuk meningkatkan edukasi kepada pasien mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
2.Bagi pasien diharapkan untuk tidak perlu membatasi diri jika membutuhkan pelayanan kesehatan dengan tetap menaati peraturan mengenai protokol kesehatan.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## UCAPAN TERIMA KASIH
1. Ibu Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.,selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran ,ikhlas  dan  bertanggung  jawab  untuk  membimbing  penulis  hingga  menyelesaikan  penulisan hukum dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Bapak M.Jamaah dan Ibu Bekti Handajani yang telah mendidik dengan cinta kasih.
3.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Soekidjo Notoatmodjo,2010, Etika dan Hukum Kesehatan ,PT Rineka Cipta ,Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019.

## Jurnal
Achmad Busro.“Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis(Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan”. Jurnal  Law,  Development  and  Justice  Review  Volume  1. Indonesia:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.November 2018.
Ahmad  Zuhdi  Muhdlor.“Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum”. Jurnal  Hukum  dan Penelitian , Volume 1 Nomor 2 . Yogyakarta: Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.Juli 2012.
Amalia  Rani.“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat  Persaingan  Curang”, Kertha Semaya  :  Journal  Ilmu  Hukum, Volume  4 Nomor  1.  Indonesia:  Hukum  Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mei 2015.
Anggra Yudha Ramadianto.“ Informed Consent Sebagai Persetujuan Dalam Kontrak Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien”. Jurnal Simbur Cahaya. Volume 24 Nomor 1 . Indonesia:Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Januari 2017.
Catharine Paules, Hilary Marston, dan Anthony Fauci.“ Coronavirus Infections—More Than Just the  Common  Cold ”.JAMA Network , Volume  323  Number  8 .  Bethesda:  American  Medical Association.Februari 2020.
Depri Liber Sonata.“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum . Volume 8 No.1 .Lampung:Fiat Justisia.Januari- Maret 2014.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Indah  Pitarti,Rahayu  Subekti.“ Legal  Protection  Of  Medical  Records  Of  Covid-19  Patients  In Indonesia  And  Legal  Measures  Of  Spread  Prevention ”. Jurnal  International  Journal  of Advanced Science and Technology , Volume 29 Nomor 5 . Indonesia: International Journal of Advanced Science and Technology.2020.