## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 133-144 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah
Di Indonesia *
Parman Komarudin, 1 Muhammad Syarif Hidayatullah 2
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868

## Abstract
This paper aims to study the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in  the  national  legal  system  or  legislation  in  Indonesia.  The  research  method  used  is normative legal research with a statutory approach and historical approach. The results of the discussion showed that the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in Indonesia can be divided into four phases, namely the free phase of Islamic values when law  No.  14  of  1967  on  Banking  Fundamentals,  then  the  phase  of  the  introduction  of  a revenue  sharing  system  with  the  issuance  of  Law  No.  7  of  1992  on  Banking,  then  the advanced phase with the form of affirmation of the existence of Islamic Banks through Law No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking , after that until the phase of refinement or purification with the presence of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Keywords: Legislation; Legal Transformation; Islamic Banking Law

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  alur  legislasi  dan  transformasi  hukum  perbankan syariah  dalam  sistem  hukum  nasional  atau  perundang-undangan  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  historis.  Pengkajian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-undang No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan, setelah  itu  sampai  pada  fase  penyempurnaan  atau  pemurnian  dengan  hadirnya  Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Keywords: Legislasi; Transformasi Hukum; Hukum Perbankan Syariah
* Naskah  diterima  tanggal: 13  Januari 2021, direvisi:  17  Mei  2021,  disetujui  untuk  terbit:  25  Juni 2021.
1 Parman Komarudin adalah dosen pada Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
2 Muhammad  Syarif  Hidayatullah adalah  dosen  pada  Universitas  Islam  Negeri  Antasari Banjarmasin. Email: syarif.muhammad849@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Transaksi  keuangan  dengan  akad  berbasis  syariah  pada  penerapan  sistem ekonomi  Islam  telah  menyebar  di  berbagai  negara,  bahkan  tidak  hanya  di  negara Muslim,  namun  juga  di  berbagai  negara  mayoritasnya  nonmuslim.  Ekonomi  Islam telah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini memang tidak terlepas dari peran dan perjuangan para kaum muslimin yang ingin  menerapkan  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  syariah.  Dari  dulu  hingga sekarang ekonomi Islam meniti jejaknya hingga tonggaknya berdiri ketika berdirinya lembaga modern berbasis ekonomi Islam di Mesir dan terus berlanjut berkembang di berbagai negara.
Di Indonesia, bank syariah pertama kali beroperasi pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya  agak  terlambat  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  Muslim lainnya,  namun  perbankan  syariah  di  Indonesia  terus  berkembang  mulai  dari  satu windu pertama tahun 1992-1998 yang hanya memiliki satu unit bank syariah, menjadi bertambah  pada  tahun  1999  menjadi  tiga  unit.  Begitupun  pada  perkembangannya hingga  sekarang.  Menurut  data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  Statistik Perbankan  Syariah  (SPS)  per  Juni  2019  jumlah  bank  syariah  di  Indonesia  saat  ini berjumlah sekitar 198 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 3
Bank syariah sebagai lembaga keuangan merupakan sebuah entitas bisnis yang tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  kepercayaan  masyarakat  dimana  lembaga  tersebut beroperasi. 4 Kepercayaan  ini  tidak  lepas  pula  dari  peran  tercukupinya  pengetahuan masyarakat  melalui  peningkatan  literasi  keuangan  syariah  yang  berpengaruh  pada pandangan  kepada  bank  syariah. 5 Sebab  literasi  keuangan  yang  rendah  akan berdampak  pula  pada  pangsa  pasar  perbankan  syariah  yang  rendah. 6 Namun  disisi lain  kepercayaan  dan  literasi  tidaklah  cukup  sebagai  penggerak  perkembangan perbankan  syariah,  melainkan  perlu  juga  ditunjang  kepada  eksistensi  yang  memiliki kekuatan  hukum.  Sebab  keterlambatan  tumbuh  kembangnya  perbankan  syariah  di Indonesia tidak luput karena tidak didukung oleh aturan hukum perbankan syariah di masa awal kehadirannya di Indonesia. 7 Hukum perbankan syariah sebagai tahap awal pembentukannya  dilaksanakan  di  Indonesia  baru  mulai  tahun  1992  dan  stagnan
3 Gustani  dkk.,  “Ini  Dia  Daftar  Lengkap  Bank  Syariah  (BUS,  UUS,  Dan  BPRS)  Di  Indonesia,” Akuntansi  Keuangan (blog),  15  Agustus  2020,  https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank- syariah/.
4 Salamiah Salamiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pengawasan Dalam Melakukan Kontrak  Pada  Managemen  Perbankkan,” Al-Adl:  Jurnal  Hukum 7,  no.  13  (1  Januari  2015):  hlm.  56, https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.211.
5 Salmah  Said  dan  Andi  Muhammad  Ali  Amiruddin,  “Literasi  Keuangan  Islam  di  Perdidikan Tinggi Islam:” Al-Ulum 17, no. 1 (1 Juni 2017): 47, https://doi.org/10.30603/au.v17i1.29.
6 M. Asyhad dan Wahyu Agung Handono, “Urgensi Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar,” MIYAH: Jurnal Studi Islam 13, no. 01 (2 Januari 2019): hlm. 128.
7 M.  Shabri  Abd  Majid,  “Regulasi  Perbankan  Syariah:  Studi  Komparatif  Antara  Malaysia  Dan Indonesia,” Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 16, no. 1 (31 Agustus 2017): hlm. 252, https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1758.
selama  hampir  tujuh  tahun  setelahnya  dikarenakan  oleh  minimnya  aturan  hukum memadai yang mendukung eksistensinya. 8
Oleh  karena  itu,  perkembangan  perbankan  syariah  ini  tentunya  juga  harus didukung  oleh  adanya  landasan  yuridis  atau  payung  hukum  yang  menaunginya. Sebab  eksistensi  faktor  yuridis  akan  menjadi  suatu  kepastian  dan  kekuatan  hukum dalam memandang perbankan syariah. Serta hal tersebut dapat berdampak signifikan pada  perkembangan  bank  syariah  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  bank  syariah  dapat berkembang  dipengaruhi  oleh  ketentuan  regulasi  yang  mengaturnya  sebagai  pijakan hukum dan memberikan sandaran yang jelas untuk keberadaannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam kajian ini adalah Undang-undang terkait dengan Perbankan dan Perbankan Syariah di Indonesia beserta  regulasi-regulasi  yang  mendukung eksistensi  dan  operasionalnya.  Sedangkan bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  buku,  jurnal  dan  referensi  ilmiah  lain  terkait dengan masalah yang dikaji.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia
Pada  periode  tahun  1970,  ide  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia  gencar digagas.  Pembicaraan  tentang  bank  syariah  muncul  pada  seminar  hubungan Indonesia–Timur  Tengah  pada  tahun  1974  dan  1976  dalam  seminar  yang  diadakan oleh  Lembaga  Studi  Ilmu-Ilmu  kemasyarakatan  dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal  Ika. Perkembangan  pemikiran  tentang  perlunya  umat  Islam  di  Indonesia  memiliki  bank Islam  dimulai  sejak  itu,  seiring  munculnya  kesadaran  kaum  Intelektual  dan cendikiawan  muslim  dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat.  Selanjutnya melalui  diskusi  bertemakan  bank  Islam  sebagai  pilar  ekonomi  Islam  di  awal  tahun 1980-an  merupakan  pergerakan  aktif  dalam  upaya  menggagas  adanya  bank  Islam  di Indonesia.  Tokoh-tokoh  yang  terlibat  dalam  diskusi  tersebut  yaitu  Karnaen  A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. 9
Pada  tahun  1970,  A.M.  Saefuddin,  yang  memiliki  peran  penting  dalam kelahiran  pergerakan  ekonomi  Islam  Indonesia  di  tahun  1980-an,  mengikuti Konferensi  Internasional  Ekonomi  Islam  yang  pertama  di  Mekkah.  Kemudian  pada awal  tahun  1980-an  A.M.  Saefuddin  beserta  tokoh  lainnya  mulai  menyuarakan ekonomi  syariah.  Gerakan  ekonomi  syariah  ini  semakin  berkembang  hingga diadakanlah  diskusi  mengenai  ekonomi  syariah  di  Universitas  Islam  Bandung
8 Yusuf  Wibisono,  “Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah  Peluang  Dan  Tantangan  Regulasi Industri  Perbankan  Syariah,” BISNIS  &  BIROKRASI:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Organisasi 16,  no.  2  (2 November 2011): hlm. 105, https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.611.
9 Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Meniti  Jejak  Perbankan  Syariah  dari  Klasik  hingga Kontemporer,” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan  Syariah 7,  no.  1  (8  Juli  2020):  hlm.  91, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221.
(UNISBA) pada tahun 1983. Setelah konferensi di Bandung tersebut, sebagai uji coba, masyarakat  bersama-sama  dengan  akademisi  kemudian  mencoba  mempraktikkan gagasan  tentang  bank  syariah  tersebut  dalam  skala  kecil  berbadan  hukum  koperasi, seperti  pendirian Bait  Al-Tamwil Salman  di  Institut  Teknologi  Bandung  oleh sekelompok  mahasiswa  ITB  yang  mulai  beroperasi  pada  4  Juli  1984  dan  Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. 10
Hal ini sebenarnya juga didorong oleh keluarnya  deregulasi perbankan dalam Paket  1  Juni  1983  (PAKJUN)  yang  telah  membuka  belenggu  penerapan  bunga perbankan oleh pemerintah. PAKJUN 83 ini menderegulasi aturan di bidang moneter dan  perbankan.  Pemerintah  membebaskan  penyaluran  kredit  perbankan  melalui pencabutan  suku  bunga  dan  kredit,  termasuk  kredit-kredit  khusus  yang  dikeluarkan Bank  Indonesia. 11 Dengan  dibebaskannya  penentuan  besar  bunga  sebesar  0%  (nol persen), ini memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Namun oleh karena belum memungkinkan untuk mendirikan bank baru, karena  bank-bank  yanga  ada  masih  belum  menganggap  sistem  bank  tanpa  bunga sebagai  bisnis  yang  dapat  menguntungkan.  Akhirnya  digunakan  badan  hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya, sebagai awal penerapa sistem syariah.
Setelah  dikeluarkannya  PAKTO  (Paket  Kebijakan  Pemerintah  Bulan  Oktober) tahun  1988  yang  berisi  liberalisasi  perbankan  yang  memungkinkan  pendirian  bank- bank baru selain yang telah ada, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah  (BPRS)  di  beberapa  daerah  Indonesia,  yang  pertama  kali  memperoleh  izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 24 Oktober 1991. Serta BPRS Amanah Rabbaniyah pada tangga 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di  Aceh  yang  kemudian  mendorong  didirikannya  Bank  Umum  Syariah  pertama  di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. 12
Prakarsa  lebih  khusus  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia  baru dilakukan  secara  mendalam  pada  tahun  1990.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) melaksanakan  Lokakarya  Bunga  Bank  dan  Perbankan  di  Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pendirian bank Islam kemudian lebih dipertegas lagi  dalam  Musyawarah  Nasional  (MUNAS)  ke  IV  MUI  di  Hotel  Sahid  Jaya  Jakarta tanggal  22-25  Agustus  1990  yang  mengamanahkan  kepada  Bapak  K.H.  Hasan  Bahri yang  terpilih  kembali  sebagai  Ketua  Umum  MUI,  untuk  merealisasikan  pendirian bank Islam tersebut. Berdasarkan Munas IV MUI terbentuklah kelompok kerja (Pokja) untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia.  Tim  Pokja  bertugas  melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
10 Iman Nur Hidayat, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa, “Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam 13,  no.  2  (1  September  2019):  hlm.  254, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544.
11 “Pakto 88 dan booming perbankan Indonesia | Liputan Khusus Perbankan,” diakses 6 Oktober 2020, https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/318/Pakto-88-dan-booming-perbankan-Indonesia.
12 Gemala Dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 58-59.
Pada  akhirnya  upaya  dari  tim  perbankan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) dalam  merealisasikan  gagasan  berdirinya  bank  Islam  menemui  kesuksesan  dengan berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dengan penandatanganan  akte  pendirian  yang  disertai  terkumpulnya  komitmen  pembelian saham  sebesar  Rp  84  Miliar.  Selanjutnya,  pada  acara  silaturahmi  pendirian  bank syariah  di  Istana  Bogor,  diperoleh  tambahan  komitmen  dari  masyarakat  Jawa  Barat yang  turut  menenanam  modal  senilai  Rp  106  miliar.  Dengan  angka  modal  awal  ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

## 2.  Alur  Legislasi  dan  Transformasi  Hukum  Perbankan  Syariah  dalam  Sistem Hukum Nasional

## a. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
Undang-undang  yang  pertama  kali  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia perihal perbankan adalah UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. UU ini  samasekali  tidak  ada  menyentuh  sedikitpun  tentang  perbankan  yang  beroperasi pada landasan prinsip syariah. Akan tetapi yang ada hanyalah melegitimasi eksistensi perbankan  konvensional,  yakni  sistem  perbankan  operasionalnya  berdasarkan  pada prinsip  pembungaan  uang  dalam  produk  yang  ditawarkannya. 13 Oleh  karena  itu melalui UU ini bank syariah tidak dimungkinkan dan tidak mendapatkan pula tempat untuk  dapat  hadir  ditengah  masyarakat,  dikarenakan  terdapat  keterangan  yang menentukan adanya bunga dalam pengertian kredit.
Kegiatan  usaha  perbankan  saat  itu  diinspirasikan  oleh  sistem  kapitalis.  Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan ( profit ) dengan memanfaatkan  dana  simpan-pinjam  dari  masyarakat  melalui  sistem  bunga  ( interest ). Bunga  yang  dipungut  dari  transaksi  ini  merupakan fixed  rate, yaitu  sesuatu  dengan persentase (%) yang ditetapkan bank di muka transaksi. 14 Selama periode berlakunya UU  No.  14  Th.  1967  ini  keinginan  untuk  mendirikan  bank  syariah  masih  terkendala oleh  peraturan  perbankan,  dan  bahkan  tingkat  bunga  bank  itu  ditetapkan  oleh pemerintah  secara  seragam. 15 Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sama  sekali  tidak  ada ketentuan yang mendukung hadirnya bank syariah pada masa berlakunya UU ini.

## b. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU  berikutnya  yang  dikeluarkan  perihal  perbankan  adalah  UU  No.  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan.  UU  ini  menjadi  cikal  bakal  dari  kemunculan  bank  syariah. Dalam UU ini sudah mulai memperlihatkan adanya peluang dari bank syariah untuk dibangun.  Akomodasi  terhadap  perbankan  syariah  dalam  UU  ini  dilakukan  dengan mengakui  keberadaan  bank  yang  beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil  baik  bank umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Hanya saja pada UU ini tidak disebut
13 Yadi  Janwari,  “Penerapan  Prinsip  Tadrij  dalam  Proses  Regulasi  Perbankan  Syariah,” Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2 (2012): hlm. 309, https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.606.
14 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.
38.
15 Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia , hlm. 16.
arti dari bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. 16 Penjelasan istilah bank yang beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
Lebih  lanjut  berkenaan  pengaturan  tentang  prinsip  bagi  hasil  diatur  dan dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang antara lain menyebutkan bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasrkan syariat, keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan larangan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil bagi bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil.  Akan  tetapi,  dalam  UU  No.7  Tahun  1992  ini masih tidak dalam bentuk penegasan yang menyatakan bank yang berprinsip syariah, melainkan  bank  syariah  hanya  diistilahkan  dengan  bank  berprinsip  bagi  hasil meskipun terdapat keterangan lebih lanjut pada PP bahwa bagi hasil yang dimaksud adalah  sesuai  syariat.  Karena  prinsip  syariah  pada  hakikatnya  tidaklah  sebatas  pada bagi hasil saja, tetapi lebih luas dibandingkan itu. Sistem bagi hasil hanyalah salah satu bagian daripada prinsip syariah.

## c.  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dinilai  belum memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  terhadap  perkembangan  perbankan  syariah di  Indonesia,  mengingat  belum  adanya  ketegasan  pemberlakuan  prinsip  syariah. Penggunaan  istilah  bagi  hasil  dalam  perundang-undangan  pada  saat  itu  belum mencakup secara tepat tentang pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Karena itu melalui lembaran negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 17
Istilah bank dengan prinsip bagi hasil diperbaiki dengan terbitnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank  syariah  dan  bank  konvensional  serta  memperkenankan  bank  konvensional membuka  kantor  cabang  syariah. 18 Setelah  lahirnya  UU  No.  10  Tahun  1998,  bank tersebut  tidak  lagi  dinamakan  dengan  bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  tetapi dengan  nama  baru,  yakni  bank  berdasarkan  prinsip  syariah.  Keberadaan  UU  ini membuka  peluang  yang  lebih  besar  bagi  bank  Islam.  UU  ini  memberi  penegasan bahwa bank Islam tidak hanya terbatas pada prinsip bagi hasil, melainkan lebih luas daripada  itu.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  definisi  prinsip  syariah  yang diimplementasikan.
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip
16 Muhammad  Ramadhan,  “Politik  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” MIQOT:  Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 40, no. 2 (29 Oktober 2016): hlm. 270, https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298.
17 Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , hlm. 43.
18 Ramadhan, “Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” hlm. 270.
penyertaan  modal  ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan  ( murabahah ),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ). 19
Pasca  krisis  ekonomi  tahun  1998,  bank  syariah  yang  ternyata  terbukti  relatif tahan  terhadap  krisis  dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Hal  tersebut  mulai mendapat perhatian berbagai kalangan. Puncaknya adalah ketika pemerintah merevisi UU  Perbankan  dan  mengesahkan  UU  Perbankan  No.  10/1998  yang  mengakui eksistensi  bank  syariah  (bukan  lagi  bank  bagi  hasil)  sehingga  perbankan  Indonesia menganut dual  banking  system. 20 Dual  banking  system yang  dimaksud  adalah terselenggaranya  dua  sistem  perbankan  yakni  konvensional  dan  syariah  secara berdampingan  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kebijakan  tersebut  memberikan  kesempatan  bagi  bank-bank  umum konvensional  untuk  memberikan  layanan  syariah  melalui  mekanisme Islamic  window dengan  terlebih  dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Akibatnya  pasca undang-undang  ini  memunculkan  banyak  bank  konvensional  yang  ikut  andil  dalam memberikan  layanan  syariah  kepada  nasabahnya.  Meskipun  UU  No.  10  Th.  1998  ini dapat  dinilai  sudah  cukup  maju,  namun  kalau  diteliti  lebih  jauh  lagi,  masih menyisakan  masalah-masalah hukum. 21 Diantaranya  yaitu  bank  syariah  tunduk  pada dua  sistem  hukum  yang  berbeda,  eksistensi  DPS  yang  belum  maksimal  karena pengawasan  bank  syariah  masih  berdasarkan  pendekatan  konvensional,  peraturan pelaksanaan bank syariah belum memadai, serta hukum perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi

## d. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan UU yang diberlakukan dapat  disebut  melalui  tiga  tahapan.  Tahapan  tersebut  yakni  tahap  pengenalan ( introduction ), pengakuan ( recocnition ), dan pemurnian ( purification ). Tahap pengenalan dilalui  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  kemudian tahap pengakuan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  setelah  itu  tahap  pemurnian  dengan disahkannya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  pada  tanggal  16  Juli 2008 dengan terdiri dari 13 bab dan 70 pasal.
UU  ini  secara  khusus  mengatur  tentang  perbankan  syariah.  Berbeda  halnya dengan  UU  terdahulu  dengan  pengaturan  perbankan  syariah  masih  bercampur dengan  perbankan  konvensional.  Selain  itu,  UU  ini  akan  memiliki  dampak  positif
19 Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
20 Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  (LPEM)  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 99.
21 Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia , hlm. 23.
terhadap  aspek  kepatuhan  syariah,  iklim  investasi  dan  kepastian  usaha  serta perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Dari sisi supply ,  hal  ini  langsung  bisa  dirasakan  dampaknya  oleh  industri  dengan  rencana berdirinya  sejumlah  BUS  dan  UUS  baru.  Dari  sisi  d emand ,  dibutuhkan  waktu  lebih panjang untuk melihat dampak UU Perbankan Syariah ini seiring proses sosialisasi. 22

## 2. Peraturan Hukum Terkait Eksistensi Perbankan dan Keuangan Syariah

## a. Undang-undang
Undang-undang  yang  berlaku  begitu  mempengaruhi  keberadaan  dan perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Dimulai  dari  UU  No.  14  Tahun  1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang tidak memberi tempat terhadap hadirnya bank syariah, kemudian UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi cikal bakal berdirinya  bank  syariah  dan  sebagai  regulasi  awal  terhadap  hal  tersebut.  Kemudian, dilanjutkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi UU penegasan keberadaan perbankan syariah, dan akhirnya dikeluarkan UU  No.  21 Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang merupakan  UU yang tersendiri mengatur perihal perbankan syariah.
Secara  yuridis  formal  undang-undang  lainnya  yang  juga  berkaitan  dengan eksistensi  perbankan  dan  keuangan  syariah  serta  ikut  ambil  bagian  dalam perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  antara  lain;  a)  Undang-undang  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  b)  Undang- undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  c) Undang-undang  No.  3  Tahun 2000  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  d) Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  e)  Undang-undang  No.  3  Tahun 2006 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, f) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, g) Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, h) Undang-undang No. 50 Tahun  2009  entang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  i)  Undang-undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  k) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, l) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, m) Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

## b. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Perangkat  hukum  tentang  bank  syariah  tidak  hanya  berasal  dari  Undang- undang.  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  Republik  Indonesia  juga  memiliki kebijakan  hukum  yang  dapat  mengeluarkan  perangkat  hukum  yang  mengatur operasional  perbankan  syariah  demi  terwujudnya  sistem  perbankan  yang  sehat  dan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Perangkat hukum dari Bank Indonesia yang terkait  dengan  pengembangan  perbankan  syariah  dapat  berupa  Peraturan  Bank
22 Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3, no. 2 (17 Desember 2013): hlm. 33.
Indonesia  (PBI),  Surat  Edaran  Bank  Indonesia,  dan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia.
Dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  terdapat  banyak pasal yang memerintahkan tentang keberadaan PBI. Setidaknya terdapat 21 ketentuan dalam  UU  tersebut  memerintahkan  pengaturan  lebih  lanjut  hal  tertentu  dalam  PBI. Hal  tersebut  dikarenakan  PBI  tidak  termasuk  dalam  salah  satu  hierarki  hukum nasional,  maka  dari  itu  PBI  tidak  dapat  berdiri  sendiri  yang  artinya  merupakan peraturan pelengkap dari UU yang hanya mengatur Perbankan Syariah secara umum, sehingga tata pelaksanaan yang lebih rinci atau spesifik terdapat dalam PBI. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  PBI  dalam  hubungannya  dengan  Perbankan  Syariah merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Kemudian  dalam  perkembangan  sistem  hukum  terkait  pengawasan  lembaga perbankan di Indonesia, dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  membuat  terjadinya  peralihan  peran  dan  fungsi  pengawasan yang  pada  awalnya  dipegang  oleh  Bank  Indonesia.  Dengan  berpindahnya  fungsi pengawasan  perbankan dari  BI  ke  OJK  juga  diikuti  dengan  perpindahan  pejabat  dan pegawai  BI  yang  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan  dan pegawasan sector perbankan ke OJK. 23
Perpindahan  pengaturan  dan  pengawasan  yang  bersifat microprudential yakni pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan  pemeriksaan  bank , maka  selayaknya  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan dapat  mengeluarkan  peraturan  yang  mengatur  sektor  Perbankan  Syariah  berbentuk Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  maupun  Surat  Edaran  OJK.  Kapasitas  OJK sebagai  regulator  tidak  terbatas  pada  peraturan  yang  mengatur  sektor  perbankan syariah, tetapi juga mencakup sektor lembaga keuangan non bank.

## c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Selain  Undang-undang  dan  peraturan  Bank  Indonesia  serta  Peraturan  OJK, Bank  Syariah  dari  segi  menjaga  prinsip  syariah  dalam  operasionalnya  baik  pada produk  penghimpunan  dana,  penyaluran  dana/pembiayaan  dengan  layanan  jasa berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani persoalan ekonomi syariah termasuk  di  dalamnya  perbankan  syariah.  Keberadaan  fatwa  DSN  ini  juga  menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dikarenakan tidak ada lembaga seperti DSN dalam pelakasanaan operasional perbankan konvensional.
DSN merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan otoritas yang kuat pada  penetapan  dan  penjagaan  prinsip  syariah  melalui  perumusan  fatwanya  yang keberadaanya  dilegitimasi  oleh  UU  dalam  operasional  di  lembaga  keuangan  syariah
23 Aline  Febriany  Loilewen  dan  Titin  Titawati,  “Pengaturan  Dan  Pengawasan  Sektor  Jasa Keuangan Berdasarkan  Uu  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk),” GANEC  SWARA 14, no. 2 (5 September 2020): hlm. 627, https://doi.org/10.35327/gara.v14i2.145.
secara  umum  dan  bank  syariah  secara  khusus. 24 Disebutkan  dalam  pasal  26  UU tentang  Perbankan  Syariah  bahwa  prinsip  syariah  difatwakan  oleh  MUI,  kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia dan dalam proses penyusunan ini Bank Indonesia  memiliki  Komite  Perbankan  Syariah  yang  selanjutnya  saling  berkoordinasi dengan  DSN.  Mengingat  pentingnya  fatwa  DSN  terhadap  perkembangan  ekonomi Islam, sampai saat ini terhitung bahwa fatwa yang telah dikeluarkan DSN berjumlah 130 fatwa. Fatwa tersebut menjadi pedoman tidak hanya bank syariah, melainkan juga menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

## d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Perumusan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  diatur  oleh Mahkamah  Agung  yang  kemudian  dilegalkan  dalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  2  Tahun  2008  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  kajian  dan praktek  ekonomi  syariah  di  Indonesia. 25 Kehadiran  KHES  merupakan  bagian  dari upaya positivisasi hukum perdata Islam dengan kajian ekonomi dalam sistem hukum nasional. 26 Memperhatikan  berkembangnya  bisnis  syariah  baik  secara  individual maupun  institusional  melalui  lembaga  keuangan  syariah,  maka  kompilasi  tersebut menjadi landasan kontitusional yang dapat dijadikan acuan dalam operasional produk keuangan syariah dan penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah.
KHES  secara  hukum  menjadi  hukum  materiil  yang  menjadi  pedoman  bagi aparat  Peradilan  Agama  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara ekonomi syariah. Lahirnya  KHES adalah upaya positifisasi hukum ekonomi Islam ke dalam  ranah  hukum  nasional  yang  mengikat  secara  penuh  atas  perkara  sengketa syariah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  kekosongon  hukum  yang  mengatur sengketa  ekonomi  syariah.  Dalam  posisi  demikian,  maka  kehadiran  KHES sesungguhnya untuk melengkapi bagian penting dari Pengadilan Agama. 27
Hadirnya  KHES  berawal  dari  terbitnya  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (UUPA).  UU  No.3 Tahun  2006  ini  memperluas  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama.  Dengan perluasan  kewenangan  tersebut,  kini  Pengadilan  Agama  tidak  hanya  berwenang menyelesaikan  sengketa  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  dan shadaqah saja, melainkan juga menangani sengketa ekonomi syariah. 28
24 Bambang  Iswanto,  “Peran  Bank  Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional,  Badan  Wakaf  Indonesia Dan  Baznas  Dalam  Pengembangan  Produk  Hukum  Ekonomi  Islam  di  Indonesia,” Iqtishadia 9,  no.  2  (7 November 2016): hlm. 430, https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738.
25 Mul  Irawan,  “Politik  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perkembangan  Lembaga  Keuangan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (12 Oktober 2018): hlm. 14.
26 Nevi  Hasnita,  “Politik  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia,” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1, no. 2 (11 Mei 2017): hlm. 120, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430.
27 Ridwan  Ridwan,  “Legislasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Bingkai  Hukum  Nasional Indonesia,” al-Risalah 16, no. 1 (2016): hlm. 105.
28 Eka  Sakti  Habibullah,  “Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tatanan  Hukum  Nasional,” Al- Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial 5,  no.  09  (14  Desember  2017):  hlm.  696, https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190.

## D. KESIMPULAN
Alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat di bagi  menjadi  beberapa  fase  oleh  penulis,  yakni  fase  bebas  nilai  Islam  ketika  berlaku UU  No.  14  Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok  Perbankan  dengan  penerapan single banking  system, dilanjutkan  fase  fundamental  berupa  pengenalan  sistem  bagi  hasil melalui  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  menjadi  awal  mula perkembangan perbankan syariah.
Kemudian  dikeluarkan UU  No.  10  Tahun  1998  yang  merupakan  fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan bank syariah yang menjadikan berlakunya dual banking  system di  Indonesia,  dan  pada  akhirnya  dikeluarkan  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan fase penyempurnaan melalui pemurnian sistem perbankan berprinsip syariah di Indonesia dengan pengaturan tersendiri sistem perbankan syariah dalam sebuah UU. Selain itu telah banyak berlaku regulasi-regulasi lain  yang  mendukung  operasional  bank  syariah  seperti  peraturan  Bank  Indonesia, POJK dan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## REFERENSI
Abdullah,  M.  Ma’ruf. Hukum  Perbankan  dan  Perkembangan  Bank  Syariah  Di  Indonesia .
Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i. Bank  Syariah:  dari  teori  ke  praktik .  Jakarta:  Gema  Insani, 2009.
Asyhad,  M.,  dan  Wahyu  Agung  Handono.  “Urgensi  Literasi  Keuangan  Syariah  Pada Pendidikan Dasar.” MIYAH: Jurnal Studi Islam 13, no. 01 (2 Januari 2019): 126– 43.
Dewi, Gemala. Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2004.
Gustani, SEI., M.Ak., dan SAS. “Ini Dia Daftar Lengkap Bank Syariah (BUS, UUS, Dan BPRS)  Di  Indonesia.” Akuntansi  Keuangan (blog),  15  Agustus  2020. https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/.
Habibullah,  Eka  Sakti.  “Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tatanan Hukum  Nasional.” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 09 (14 Desember 2017): 691–710. https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190.
Hasnita,  Nevi.  “Politik  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia.” LEGITIMASI:  Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1, no. 2 (11 Mei 2017). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430.
Hidayat,  Iman  Nur,  Nurizal  Ismail,  dan  Alifia  Annisaa.  “Sejarah  Hukum  Perbankan Syariah  di  Indonesia.” Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam 13,  no.  2  (1 September 2019): 247–64. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544.
Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 7, no. 1 (8 Juli 2020): 79–96. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221.
Irawan,  Mul.  “Politik  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perkembangan  Lembaga Keuangan  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal  Media  Hukum 25,  no.  1  (12  Oktober 2018): 10–21.
Iswanto,  Bambang.  “Peran  Bank  Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional,  Badan  Wakaf Indonesia  Dan  Baznas  Dalam  Pengembangan  Produk  Hukum  Ekonomi  Islam di  Indonesia.” Iqtishadia 9,  no.  2  (7  November  2016):  421–39. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738.
Janwari,  Yadi.  “Penerapan  Prinsip  Tadrij  dalam  Proses  Regulasi  Perbankan  Syariah.” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 6,  no.  2  (2012):  307–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.606.
Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  (LPEM)  Fakultas  Ekonomi Universitas  Indonesia. Indonesia  Economic  Outlook  2010:  Ekonomi  Makro,
Demografi, Ekonomi Syariah . Jakarta: Grasindo, 2010.
Loilewen,  Aline  Febriany,  dan  Titin  Titawati.  “Pengaturan  Dan  Pengawasan  Sektor Jasa  Keuangan  Berdasarkan  Uu  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (Ojk).” GANEC  SWARA 14,  no.  2  (5  September  2020):  624–27. https://doi.org/10.35327/gara.v14i2.145.
Majid,  M.  Shabri  Abd.  “Regulasi  Perbankan  Syariah:  Studi  Komparatif  Antara
Malaysia  Dan  Indonesia.” Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial 16, no. 1 (31 Agustus 2017): 231–54.
https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1758.
“Pakto 88 dan booming perbankan Indonesia | Liputan Khusus Perbankan.” Diakses 6 Oktober  2020.  https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/318/Pakto-88-dan- booming-perbankan-Indonesia.
Ramadhan,  Muhammad.  “Politik  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 40, no. 2 (29 Oktober 2016). https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298.
Ridwan,  Ridwan.  “Legislasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Bingkai  Hukum Nasional Indonesia.” al-Risalah 16, no. 1 (2016): 95–111.
Said,  Salmah,  dan  Andi  Muhammad  Ali  Amiruddin.  “Literasi  Keuangan  Islam  di Perdidikan  Tinggi  Islam:” Al-Ulum 17,  no.  1  (1  Juni  2017):  44–64. https://doi.org/10.30603/au.v17i1.29.
Salamiah,  Salamiah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebijakan  Pengawasan  Dalam Melakukan  Kontrak  Pada  Managemen  Perbankkan.” Al-Adl:  Jurnal  Hukum 7, no. 13 (1 Januari 2015). https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.211.
Susanto,  Burhanuddin. Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  UII  Press, 2008.
Syukron,  Ali.  “Dinamika  Perkembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.” Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3, no. 2 (17 Desember 2013): 28–53.
Wibisono,  Yusuf.  “Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah  Peluang  Dan  Tantangan Regulasi  Industri  Perbankan  Syariah.” BISNIS  &  BIROKRASI:  Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Organisasi 16, no. 2 (2 November 2011).
https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.611.