Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Mohamamd Farosi 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rosigamer62@gmail.com, rosigamer62@gmail.com

## Abstract
In  this  modern  era,  there  have  been  many  developments  in  human  life  both  in  the  economic  and technological  fields.  In  the  economic  field  one  of  the  developments  that  can  be  seen  is  a  form  of investment. Investment today can be done using technology. As for stocks, forex and crypto where you can implemented in a practical manner. Many people are interested in investing because it is facilitated by using software. The large  public  interest  in  investing  is  used  as  a  field  by  criminals.  The  modus operandi  used  is  by  packaging  modern  investments  with  the  use  of  trading  robots.  Regarding  the regulations regarding investment actually contained in Law  No. 25 of 2007 concerning Investment. However,  the  Law  does  not  contain  criminal  penalties  and  regulations  regarding  fraud  by  using technology in investing.  The true  element  of  fraud  is  contained  in  Article  378  of  the  Criminal  Code which, if related to illegal investment cases under the guise of robot tra ding will be found one of the elements that has not  been fulfilled.  So it  can  be  concluded  that  regulations  regarding  investment activities using trading robots in Indonesia have not been regulated explicitly. Meanwhile, regulations for the use of technology are regulated in Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008  concerning  Information  and  Electronics.  The  law  also  does  not  contain  regulations  regarding investment using technology, only regulations regarding electronic transactions. has not been explicitly regulated, researchers will discuss and analyze criminal acts in this case. in Indonesia.
Keyword :investment,robot,trading

## Abstrak
Pada  zaman  modern  ini  ,banyak  terjadi  perkembangan  dalam  kehidupan  manusia    baik  di  bidang ekonomi dan  teknologi.Dalam  bidang ekonomi  yang  dapat  dilihat  perkembangannya  salah  satunya ialah  bentuk  investasi.Investasi  pada  masa  kini  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi .Adapun berupa saham,forex dan kripto dimana dapat dijalankan dengan praktis.Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak.Minat masyarakat yang besar akan investasi maka dijadikan ladang oleh para pelaku kejahatan.Modus operandi yang digunakan  dengan  cara  mengemas  investasi  modern  dengan  penggunaan  robot  trading.Perihal peraturan mengenai investasi sebenarnya terdapat dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.Namun  dalam  UU  tersebut tidak terdapat  pemidanaan  serta  peraturan  mengenai  penipuan dengan penggunaan teknologi dalam berinevstasi.Unsur penipuan sejatinya terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang jika dikaitkan dengan kasus investasi ilegal berkedok robot trading akan ditemui salah satu unsur  yang  belum  terpenuhi.Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  mengenai  kegaitan investasi menggunakan robot trading di Indonesia belum diatur secara eksplisit. Sedangkan peraturan penggunaan teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor.19 Tahun  2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.Pada UU tersebut juga tidak ditemui peraturan  mengenai  investasi  dengan  penggunaan  teknologi,hanya  terdapat  peraturan  mengenai transaksi elektronik saja.Sebab belum diatur secara eksplisit tersebut peneliti akan membahas serta menganalisis  tindak  pidana  dalam  kasus  ini.Penelitian  ini  menggunakan    metode  yuridis  normatif sebagai  pendukung  juga  digunakan  pendekatan  perundang-undangan,pendekatan  kasus  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pendekatan  perbandingan  dimana  nantinya  akan  mengahasilkan  analisis  mengenai  tindak  pidana kasus investasi ilegal berkedok robot trading di Indonesia.
Kata Kunci : Investasi,Robot,Trading

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman sejalan dengan perkembangan teknologi.Perkembangan teknologi yang  begitu  pesat  disertai  dengan  penggunaannya  dalam  berbagai  bidang.Pada  bidang ekonomi  sendiri  teknologi  digunakan  dalam  berbagai  variasi.Satu  diantara  variasi  tersebut yang  saat  ini  sedang  ramai  dalam  iklan  yakni  investasi.Investasi  merupakan  penanaman modal  dengan  jangka  watu  panjang  maupun  pendek  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan.Investasi  yang  biasa  dikenal  berupa  bentuk  aktiva  riil  sperti  investasi emas,tanah,dan  obligasi.Sebab  kemajuan  teknologi    bentuk  investasi  juga  dapat  berupa aktiva  finansial  seperti  investasi  saham,forex,dan  kripto.Kedua  bentuk  investasi  tersebut sebenarnya  sama,karena  sama  sama  penanaman  modal  yang  diharapkan  mendapat keuntungan.Yang membedakan kedua bentuk investasi tersebut terletak pada penggunaan teknologi  dalam  pelaksanaannya.Investasi  berupa  aktiva  finansial  lebih  praktis  dibanding investasi  konvensional  atau  invesatsi  aktiva  riil.Dengan  menggunakan  perangkat lunak,investor maupun trader dapat melakukan investasi dimanapun dan kapanpun.Berkat kepraktisan tersebut menyebakan banyak masyarakat yang tertarik dalam berinvestasi.Oleh karenanya  pelaku  kejahatan  memanfaatkan  situasi  ini  dengan  mengemas  investasi  dalam tindak  kejahatannya.Modus  operandi  yang  dilakukan  dengan  manwarkan  jasa  investasi dengan  menggunakan  robot  trading.Dikutip  dari  cnn  Indonesia,robot  trading  merupakan perangkat  lunak  yang  dapat  menganalisis  secara  otomatis  sehingga  dapat  menemukan peluang  keuntungan dan dapat  melakukan  transaksi secara  otomatis.Sebab  manfaat  robot trading  banyak  masyarakat  yang  ingin  menggunakan  jasa  tersebut.Para  investor  maupun trader  yang  menggunakan  jasa  robot  trading  tidak  perlu  menganalisa    pasar  perdagangan setiap  waktu    karena  tugas  tersebut  sudah  digantikan  oleh  robot  trading  tersebut.Mereka juga tidak perlu khawatir mengenai kerugian dalam berinvestasi karena peluang robot trading dalam  menganalisis  yang  begitu  tinggi  keakuratannya  dapat  meminimalisir  kerugian  yang terjadi.Pelaku kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading ini  menggunakan cara di atas agar tindak kejahatannya tertutupi serta tidak mudah terendus oleh aparatur negara karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tindak kejahatan yang dilakukan pelaku seakan akan terlihat seperti perbuatan yang sah atau legal.
Seiring berjalnnya waktu ,tindak kejahatan yang dilakukan pelaku terungkap sebab banyak korban  yang  dirugikan  dalam  praktik  kejahatan  investasi  ilegal  berkedok  robot    trading ini.Dikutip dari kompas,Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhani  mengungkap  kerugian  korban akibat  kasus  robot  trading  Mark AI  mencapai  25 miliar.Belajar dari kasus ini sejatinya kerugian tersebut secara tidak langsung turut merugikan bangsa dan negara tidak hanya individu.Sebab merugikan banyak masyarakat tersebut yang termasuk dalam kepentingan umum seharusnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana .Di sisi lain para korban ingin mendapatkan kembali haknya yang telah diambil pelaku kejahatan tersebut.Sebab  tersebut  para  korban  dapat  menunut  secara  perdata  .Tetapi  jika  tuntutan hanya berupa pengembalian hak para korban tidak akan memiliki efek jera bagi pelaku.Pelaku dapat mengulangi tindak kejahatannya tersebut .Dalam hal ini diperlukan tindak pidana yang mengatur  kejahatan  investasi  ilega  berkedok  robot  trading  tersebut.  Bila  mengacu  pada tindak  kejahatan  yang  dilakukan  di  atas  dapat  dindikasikan  sebuah  penipuan.Namun penipuan  tersebut  bukan  merupakan  tindakan  penipuan  yang  pada  umumnya  .Pada penipuan investasi tersebut terdapat penggunaan media elektronik di dalamnya . Bilamana menelaah  Pasal  378  KUHP  dimana disebutkan bahwa  penipuan untuk  menguntungkan diri sendiri    dengan  cara  penggunaan  nama  palsu,tipus  muslihat  maupun  serangkaian kebohongan  yang  menyebabkan  kerugian  orang  lain  akan  dipenjara  paling  lama  empat tahun.Dalam pasal KUHP tersebut jelas bahwa tidak disebutkan penggunaan media elektronik dalam  unsur  penipuannya  untuk  mendapatkan  keuntungan.Begitu  juga  dengan  UU  No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  tidak  menyinggung  perihal  kejahatan  investasi  secara  eksplisit dimana bentuk investasi berkembang mengijuti perkembangan zaman ,UU ITE tersebut hanya menyinggung sebatas transaksi elektronik saja .Kurangnya penegasan dalam KUHP mengenai kasus ini mengingat KUHP merupakan warisan Belanda diamana belum mengnenal elektronik sedangkan  dalam UU ITE sebatas mengatur transaksi elektronik saja ,padahal investasi robot trading  dalam  melakukan  transaksi  bisa  juga  secara  offline.Sejatinya  belum  ada  peraturan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
secara  eksplisit  mengenai    kejahatan  investasi  dengan  menggunakan  robot  trading  sebab perihal  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  masih  rentannya  terjadi  kesalahan  dalam penyelenggaraannya  karena  belum  diaturnya  peraturan  mengenai  investasi  berbasis teknologi secara khusus.
Permasalahan lain muncul sebab kerugian yang dialami para korban kejahatan investasi ilegal  berkedok  robot  trading  begitu  besar.Selain  memberikan  efek  jera  pada  pelaku kejahatan investasi ilegal  berkedok robot trading diperlukan pula pengembalian hak bagi para korban. Sebab kerugian yang dialami begitu besar mengingat turut berdampak bagi bangsa dan  negara.  Dikatakan  merugikan  bangsa  dan  negara  karena  sejatinya  tindak  kejahatan tersebut suda masuk ranah kepentingan umum.Terkait merugikan kepentingan umum maka kasus  bisa  dikatakan  termasuk  ranah  pidana,namun  perihal  kerugian  yang  dialami  korban sejatinya bisa dikatakan juga  bahwa pelaku kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading melakukan wanprestasi.Wanprestasi sendiir ialah tidak dipenuhinya kewajiban dalam sautu perjanjian,yang mana dalam kasus ini pelaku robot trading tidak memenuhi janjinya.Sebab adanya  ranah  pidana  diatas  ,bisa  saja  korban  tidak  akan  mendapatkan  kembali  haknya mengingat aset kekeayaan pelaku akan dimebalikan pada negara bukan pada korban.Selain itu  Pelaku  dalam  melancar  aksinya  bukan  hanya  perorangan  dalam  hal  ini  bukan  individu melainkan  dalam  bentuk  korporasi.Korporasi  merupakan  kumpulan  individu  yang  memiliki kekayaan  secara  terorganisir  baik  dalam  badan  hukum  ataupun  bukan.Sejatinya  korporasi diciptakan  guna  mencapai  tujuan  yang  sama.Karena  adanya  kesamaan  tersebut  maka anggota  dalam  korporasi  saling  terikat  perjanjian  sehingga  tidak  terlepas  dari  hukum perdata.Namun pengertian mengenai korporasi dalam hukum pdiana  lebih luas dibanding hukum  perdata  mengingat      hanya  terbatas  pada  badan  hukum    .  Merujuk  pada  definisi korporasi  dalam  hukum  perdata  dimana  dsebutkan  bahwa  korporasi  adalah  badan hukum.Selain itu  R.Subekti juga mengutarakan bahawa korporasi ialah badan hukum yang berhak  melakukan  perbuatan  seperti  manusia  pada  umumnya  dengan    memiliki  kekayaan sampai dengan dapat digugat maupun menggugat.Sebab korporasi tersebut,tentu diperlukan peraturan khusus dalam menuntut pengembaian hak korban yang dirugikan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam  penelitian  di  atas  mengenai  kasus  investasi  ilegal  berkedok  robot  trading  ,maka terdapat  pengembangan  atau  pembaharuan  dalam  jurnal  ini  dibanding  jurnal  sebelumnya dengan topik yang serupa.Dimana dalam penelitian ini lebih menekankan unsur pidana pada kegiatan investasi dengan  penggunaan elektronik yang terdapat dalam kasus investasi ilegal berekdok  robot  trading  mengingat  dalam  Pasal  378  KUHP  dan  Pasal  28  Ayat  1  UU  ITE keduanya belum mengatur secara khusus melainkan masih konvensional walaupaun dalam UU  ITE  suda  memeiliki  pembaharuan  mengenai  aturan  mengenai  penggunaan  elektronik tetapi tidak  menegaskan kegiatan investasi dengan media elektronik .Sehingga dalam hal ini butuh aturan yang  tegas dan jelas terkait kasus ini mengingat kedua pasal diatas masih samar dalam  mengatur  kasus  ini.Berikut  beberapa  penelitian  yang  serupa  namun  belum  ditemui poin pembahasan seperti diatas:
1.Jurnal  Tahun  2021    karya  Mohd  Muzakki  Adli  dan  Iwan  Erar  Joesef  dengan  judul Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  atas  Investasi  Ilegal  pada  Perusahaan  yang  Tidak Memiliki Izin  dimana dalam penelitian tersebut difokuskan dalam pengurusan perizinan  serta peanggulangannya  yang  bersifat  preventif  sebab    dalam  penegakannya  yang  kurang maksimal.
2.Jurnal  Tahun  2022  karya  Samainatun  dan  Rani  Apriani  dengan  judul  Penegakan  Hukum terhadap Investasi Ilegal dimana dalam penelitian tersebut menekankan pada aspek perdata dengan mengajukan PKPU serta meinta ganti rugi   .
3.Jurnal  Tahun  2020  karya Suvinah  dengan  judul  Tinjauan  Yuridis  Hukum  Investasi  tentang Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Indonesia dimana dalam penelitian investasi illegal  berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan serta  terdapat upaya hukum dalam menaggulangi dengan mencabut izin usaha .
Berdasar  pembahasan  diatas,dalam  penelitian  jurnal  ini  akan  menitik  beratkan permasalahan  pada    “Apakah  investasi  ilegal  berkedok  ro bot  trading  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana?  mengingat  invesasti  merpakan  salah  satu  bentuk  perjanjian .”Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban kejahatan invetsasi ilegal berkedok robot trading?
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Pembahasan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menelaah konsep maupun asas asas hukum yang berkaitan  dengan  penelitian  yang  berjudul  investasi  ilegal  berkedok  robot  trading.Dengan menggunakan metode ini penulis tidak perlu menyelesaikan masalah isu hukum yang terjadi dengan turun langsung ke lapangan,karena sejatinya  metode ini menekankan pada norma norma hukum yang ada.Selanjutnya seagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian ini,penulis  menggunakan  pendekatan  perundang  undangan  sebagai  penguat  bukti  dalam melakukan  perbandingan  dimana  digunakan  pula  pendekatan  perbandingan  dalam mendalami  tindak  pidana  investasi  ilegal  berekdok  robot  trading  serta  digunakan  pula pendekatan kasus agar lebih terperinci dalam mengulik isu hukum dalam kasus ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Investasi Ilegal  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
Berbicara  mengenai  investasi  atau  yang  disebut  aktivitas  menanam  modal.Definisi investasi sendiri  merupakan  kegiatan  menenam  modal dengan  jangka  waktu  panjang  atau pendek  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Pada  masa  kini  investasi  turut berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  zaman.Sebab  perkembangan  tersebut berdampak pada variasi dalam berinvestasi.Yang pada awalnya investasi hanya berupa aktiva riil  seperti  emas,tanah  dan  rumah  sekarang  berkembang  menjadi  aktiva  finansial  seperti saham,forex dan kripto.Dalam praktiknya investasi berupa aktiva finansial lebih praktis dalam menjalankannya.Dengan  bermodal  perangkat  lunak  investor  maupun  trader  dapat menjalankan  kegiatan  tersebut.Disebut  investor  karena  pelaku  yag  menjalakan  investasi sedangkan  trader  merupakan  seseorang  yang  menjalankan  investasi  degan  jangka  waktu pendek.
Praktisnya  menjalankan  investasi  dalam  bentuk  aktiva  finansial  menyebabkan  banyak masyarakat  yang  tertarik  untuk  berinvestasi.Minat  masyarakat  yang  tinggi  akan  investasi dengan  menggunakan  teknologi  tersebut  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk mengumplkan  pundi  pundi  kekayaan.Modus  operandi  yang  digunakan  dengan  mengemas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kegiatan invetsasi agar menrutupi kejahatan yang dilakukan serta tidak mudah terendus oleh aparatur  negara.Pelaku  kejahatan  menggunakan  cara  tersebut  agar  seakan  akan  kegiatan yang mereka lakukan terlihat sah atau legal di mata  hukum.Sejatinya kegiatan investasi  di Indonesia diatur dalam UU No.25 Tahun 200 7 Tentang Penanaman Modal dimana dalam UU tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai ketentuan umum,asas dan tujuan penanaman modal.Berkat  UU  tersebut  maka  investasi  dapat  dikatan  kegiatan  yang  sah  secara hukum.Namun jika kegiatan yang sah tersebut digunakan sebagai tindak kejahatan sejatinya harus  terdapat  ketentutan  yang  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  tindakan tersebut.Mengenai  kasus  investasi  ilegal  tersebut,sejatinya  masuk  pada  kategori  perdata mengingat kegiatan investasi terdapat perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain ,sehingga bilamana terjadi cidera janji maka dapat digugat melalui perdata.Dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap individu yang melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian atas kesalahannya. Tetapi gugatan perdata saja belum cukup mengingat banyaknya korban yang dirugikan  dan  termasuk  ranah  pelanggaran  kepentingan  umum.Oleh  karenanya  kasus kejahatan ivestasi ini dapat dikategorikan tindap pidana.
Mengenai  tindak  pidananya,kejahatan    investasi  ilegal  berkedok  robot  trading  ini  bisa dikatakan  sebagai  tindak  penipuan  maka  tertuang  dalam  Pasal  378  KUHP  dimana  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  melawan  hukum  dengan  cara  memakai  nama palsu,tipu muslihat mauapun berbagai kebohongan lain agar orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya.Dalam menelaah unsur pada Pasal 378 KUHP ditemukan unsur yang mendekati kejahatan  invstasi  ilegal  berkedok  robot  trading  yaitu  unsur  penipuan  (deceit).Definisi penipuan ialah kebohongan yang digunakan dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan oranglain.Kasus ini terbukti memenuhi unsur penipuan dimana merugikan korban dalam hal ini disebut investor .Membahas unsur penipuan dalam Pasal 378 dimana disebutkan cara dalam penipuannya dengan :
1.Memakai nama palsu atau martabat palsu
2.Tipu muslihat
3.Rangkaian kebohongan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
4.Menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesatu  kepadanya  atau  supaya  memberi hutang
Berdasarkan cara penipuan yang disebutkan dalam Pasal 378 di atas jika dikatikan dengan kasus kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading maka akan ditemui kekurangan untuk memenuhi  unsur  seluruhnya  .Unsur  yang  belum  terpenuhi  yaitu  media  yang  digunakan pelaku  dalam  melakukan  tindak  kejahatan  invesasi  ilegal  berkedok  robot  trading,dimana pelaku  dalam  melakukan  tindak  kejahatannya  menggunakan  sarana  elektronik  .Mengenai kekurangan dalam unsur tersebut wajar sebab KUHP merupakan warisan Belanda sehingga belum  mengenal  elektronik  serta  penggunaannya.Dalam  hal  ini  dapat    dtiarik  kesimpulan bahwa Pasal 378 KUHP belum mengatur secara eksplisit mengenai kasus ini ,pasal tersebut hanya  meyinggung  tindak  pidana  penipuan  secara  konvensional  saja  mengingat  KUHP merupakan  warisan  Belanda  dimana  dibutuhkan  pembaharuan  ataupun  perkembangan mengikuti perkembangan zaman mengenai aturan tersebut.
Perihal aturan yang mengikuti perkembangan zaman mengenai kasus ini bisa menelaah pada UU ITE 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.Mengulik isi Pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan kasus ini maka ditemui Pasal  1 ayat 1  dan 2 dimana terdapat pengertian  transaksi elektronik yaitu tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer maupun media elektronik lainnya.Sedangkan Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik  dengan berbagai bentuk,tidak hanya sebatas  tulisan  saja.Dari  pasal  tersebut  dikenal  definisi  dan  penggunaan  media elektronik,namun jika media elektronik tersebut digunakan sebagai kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading maka yang bersinggungan dengan tindak kejahatan tersebut terdapat pada    Pasal  28  ayat  1  UU  ITE    yang  dijelaskan  dengan  sengaja  menyesatkan  sehingga menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.Perihal  definisi  transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU ITE di atas.Sejatinya pasal 28 ayat 1  UU  ITE  tersebut  mempunyai  kesamaan  dengan  Pasal  378  KUHP  yaitu  sama  sama menegaskan unsur  penipuan  dimana  dalam  pasal  tersebut   disebutkan   kata  menyesatkan yang  termasuk  dalam  rangkaian  kebohongan  karena  perbuatan  tidak  jujur  sesuai  yang disebutkan  dalam  Pasal  378  KUHP    tetapi  terdapat  pengembangan  dimana  terdapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penggunaan transaksi elektronik. Selain itu yang membedakan kedua pasal tersebut terletak pada rumusan Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana unsur tersebut tidak ada  dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.Adapun kasus investasi ilegal berkedok robot trading merupakan kegiatan penanaman modal,yang dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didefinisikan sebagai bentuk kegiatan menenam modal,baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam  modal  dalam negeri.Dalam  menanam  modal  terdapat  pasar  di  dalamnya  yang  berisi  aset  berupa tanah,rumah  tetapi  karena  perkembangan  zaman  bentuk  investasi  turut  bervariasi  seperti saham,kripto  maupun  forex.Dalam  penanaman  modal  seperti  kripto,saham  maupun  forex ,investor  bisa  saja  melakukan  transasaksinya  secara  offline  (tidak  menggunakan  sarana elektronik).Sebenarnya,letak tindak pidana investasi ilegal berkedok robot trading  terdapat dalam pasar perdagangannya bukan dalam bentuk transaksi  antara pihak investor dengan pihak robot trading.Oleh karenaya, UU ITE sebenarnya belum cukup dalam mengatur tindak pidana  dalam  kasus  ini.Mengutip  dari  bisnis    tempo  bahwa  investor  tidak  dapat  memilih tempat  perdagangan    online  melainkan  hanya  dapat  melakukan  perdagangan  di  tempat perdagangan  yang telah ditentukan oleh penyelenggara.Penyelenggara dalam hal ini sebagai pelaku  kejahatan  investasi  robot  trading.Menurut  analisa  beberapa  trader  ,tujuan  dari ditentukan  tempat  perdagangan  karena  dimungkinkan  untuk  memanipulasi  chart  trading fiktif  yang  telah  daitur  sedemikian  rupa.Chart  trading  dalam  hal  ini  berupa candlestick.Candlestick  trading  merupakan  grafik  dalam  perdagangan  guna  memudahkan analisis  teknikal  mengenai harga  pasar.Jelas  bahwa  letak  tindak pidananya  terdapat dalam market investasi bukan pada jenis transaksinya.Sedangkan penegasan dalam Pasal 28 Ayat 1 UU  ITE  pada  unsur  menyebarkan  berita  bohong  dengan  konteks  transaksi  online  yang sejatinya  dalam  transaksi  investasi  robot  trading  ini  bisa  dilakukan  dengan  transaksi konvensional.Perihal transaksinya bisa dilakukan secara offline,bisa saja digunakan Pasal 378 KUHP  terhadap  pelaku  kejahatan,tetapi  Pasal  tersebutpun    belum  memenuhi  unsur seluruhnya mengingat dalam tindak kejahatannya sarana elektronik tidak digunakan dalam bentuk  transaksi  melainkan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  yang  terletak  pada  market
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
investasi  dimana  market  tersebut  menggunakan  sarana  elektronik  dalam  memunculkan harga pasar.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan secara eksplisit mengenai kasus ini.Diperlukan  peraturan  khusus  mengenai  investasi  khususnya  berbasis  teknologi  sesuai perkembangan  zaman  mengingat  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE  tidak  mengatur  secara  spesifik terhadap  penipuan  dalam  investasi  berbasis  teknologi  ini  khususnya  robot  trading.Pasal tersebut  hanya  mengatur  larangan  mengenai  infromasi  yang  menyesatkan  yang  dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektroniknya.Senada dengan Pasal 45a ayat 1 UU ITE yang sebagaimana isinya sama dengan Pasal 28  Ayat 1 UU ITE yang hanya saja ditambahkan pemidanaan bagi pelakunya dengan kurungan paling lama enam tahun.Dan kedua Pasal UU ITE tersebut bukan penegasan dalam mengatur investasi ilegal berkedok robot trading .
Berkaca  pada  KUHP  German  dimana  yang  mengatur  secara  terang  dan  jelas  mengenai investasi berbasi penggunaan elektronik yang terdapat dalam Pasal 127 dimana di dalamnya terdapat  aturan  mengenai  platform  perdagangan  internet.Definisi  platform  perdagangan turut  disebutkan  bahwa  infrastruktur  digital  dengan  jaringan  internet  yang  difungsikan sebagai tempat pertukaran barang,jasa,dan konten.Pasal tersebut juga mengatur mengenai pihak  yang  menawarkan  platform  perdagangan  dengan  tujuan  kejahatan.Sehingga  jelas bahwa dalam KUHP German Pasal 127 ini pelaku kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading dapat dipidana karena unsur kejahatan serta sarana yang digunakan yaitu platform digital.

## Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban Investasi Robot Trading
Karena perkembangan  zaman  yang  begitu pesat,berdampak pula  pada  berbagai  modus kejahatan  dimana  salah  satunya  merupakan  kejahatan  dalam  bidang  ekonomi.Bidang ekonomi  tersebut  digunakan  pelaku  sebagai  topeng  agar  kejahatannya  tidak  mudah terlihat.Sebab  pengemasan  kejahatan  dalam  bidang  ekonomi  maka  dalam  pengungkapan kejahatan serta dalam menuntut pengembalian hak korban yang mana sebagai investor yang dirugikan,akan ditemui kesulitan.Selain itu,dasarnya kejahatan investasi ilegal bekedok robot trading ini turut menggunakan sarana elektronik dalam praktik kejahatannya.Maka dalam hal ini  dibutuhkan  peraturan  mengenai  hal  tersebut  mengingat  korban  akan  bingung  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memperjuangkan haknya.Terkait pengembalian kerugian korban,dapat diupayakan perdata terlebih  dahulu  mengingat  jika  diupayakan  pidana,aset  dari  pelaku  kejahatan  investasi tersebut akan diambil oleh negara sebagai denda atas tindak pidananya.
Terkait hal tersebut, untuk pengembalian kerugian bagi korban dapat mengacu pada Pasal 20 PERMA 13/2016 dimana kerugian sebab tindak pidana oleh korporasi dapat diupayakan mekanisme restitusi.Mekanisme restitusi merupakan pengembalian kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.Dikatakan tindak pidana oleh korporasi sebab dalam  pengelolaan investasi  ilegal  berkedok  robot  trading    yang  begitu  kompleks    tidak  mungkin  dalam praktiknya hanya dijalankan oleh individu saja,  pasti dibutuhkan kelompok yang saling terikat dan  terorganisir    serta  terdapat  tujuan yang  sama dalam hal  ini  memperoleh  keuntungan dengan  tindak  kejahatan  investasi  dengan  penggunaan  media  elektronik.Berbicara restitusi,seab digunakan mekanisme tersebut karena dalam kegiatan investasi pasti terdapat perjanjian  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih,karena  perjanjian  tersebut  maka  dapat didasarkan  pada  gugatan  perdata  mengenai  wanprestasi.  Adanya  wanprestasi  sebab kelalaian oleh salah satu pihak dalam hal ini  pihak robot trading.Pihak robot trading tidak dapat  menepati  janji  manis  seperti  yang  diungkapkan  pihak  robot  trading  bahwa  dengan berinvestasi  menggunakan  robot  trading,akan  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  serta minim  resiko.Namun  dalam  praktiknya,investor  menemui  kerugian  yang  besar  dalam perdagangannya.Perihal  kerugian  para  investor  tersebut  menimbulkan  kewajiban  bagi debitur  dalam  hal  ini  pihak  robot  trading  untuk  mengganti  biaya  kerugian  tersebut.  Pihak robot  trading  diwajibkan  membayar  kerugian  sebab  lalainya  dalam  memenuhi  perikatan dengan  para  investor    sesuai  dengan  Pasal  1243  KUHPerdata  dimana  pengganti  biaya kerugian sebab lalai dalam perikatan itu diwajibkan bagi debitur. Selain itu Pasal 1356 juga turut dapat diguakan untuk menuntut kerugian yang dialami sebab dalam pasal tersebut tiap idividu yang melanggar hukum diwajibkan mengganti rugi.
Bilamana  jumlah  korban  akibat  kejahatan  investasi  ilegal  berkedok  robot  trading  itu banyak,dapat mengajukan gugatan perwakilan atau disebut class action.Gugatan class action ialah  metode  pengajuan  gugatan  yang  diwakilkan  oleh  satu  orang  maupun  lebih.Adapun definisi gugatan class action juga terdapat dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok  bahwa  tata  cara pengajuan  gugatan  guna  mewakilkan  kelompok  dalam  pengajuan  gugatan  untuk  dirinya sendiri  ataupun  kelompok  dengan  jumlah  banyak.Diajukan  gugatan  perwakilan  kelompok disebabkan jumlah korban yang begitu banyak serta kerugian yang besar dimana dalam kasus ini  korban  merupakan seorang  investor yang  dirugikan  oleh pihak  robot  trading.Kesamaan peristiwa  dan  fakta  ditemukan  dalam  kasus  ini  mengingat  korban  yang  banyak  dengan kerugian yang besar  tersebut dapat disimpulkan dengan kesamaan jenis tuntutan sehingga dapat diwakilkan oleh salah satu pihak atau lebih.Walaupun dengan ketentuan sebagaimana diatas,nyatanya dalam pengembalian kerugian korban akibat investasi ileal berkedok robot trading  ini  tidaklah  mudah  sebab  bisa  saja  karena  adanya  tindak  pidana  dalam  kasus  ini sehingga korban tidak mendapatkan haknya kembali karena kekayaan dari pelaku kejahatan ini dikembalikan pada negara.Namun dengan mengacu pada Pasal 20  PERMA 13/2016 yang menyinggung restitusi.Dimana dalam hal ini resitutusi dijamin dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sasi dan korban.Mengacu pada jaminan restitusi dan adanya unsur pidana dalam kasus ini maka diatur pada Pasal 7A ayat 1  dimana korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi tersebut dengan mendapatkan ganti kerugian baik kekayaan  maupun  penghasilan.Selain  itu  pengajuan  atas  permohonan  restitusi  tersebut memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  melalui  LPSK.Berdasarkan  uraian  diatas,sehingga  ada kesempatan terhadap korban untuk memperoleh haknya kembali.

## KESIMPULAN
Kejahatan investasi ilegal berkedokrobot trading yang dasarnya terbentuk karena adanya perjanjian  bisa dikatakan  ketegori perdata,tetapi sebab  yang  dirugikan  masyarakat  banyak dan berhubungan dengan kepentingan umum maka termasuk kategori tindak pidana.Namun mengenai  pemidanannya  di  Indonesia  belum  ada  yang  peraturan  yang  mengatur  secara eksplisit mengenai kasus ini,sebab Pasal 378 KUHP hanya mengandung unsur penipuan secara konvensional saja,selain itu Pasal 28 ayat 1 UU ITE juga hanya menyinggung berita bohong yang  merugikan  dalam  transaksi  elektronik  dimana pasal  tersebut  belum  mengatur  secara khusus  mengenai  investasi  robot  trading  mengingat  dalam  KUHP  German  sebagai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perbandingan dimana diatur secara jelas melalui Pasal 127 dimana diterangkan secara  jelas terhadap  kejahatan  dalam  platform  perdagagan  digital.Sehingga  dibutuhkan  penegasan terhadap aturan investasi dengan menggunakan robot trading ataupun berbasis teknologi di Indonesia  agar  tidak  menimbulkan  kebingungan.Selanjutnya  dalam  mekanisme pengembalian bagi para korban mengingat adanya unsur pidana dalam kasus ini.Adanya unsu pidana  dalam  kasus  ini  secara  tidak  langusung  dapat  mengahalangi  upaya  korban  dalam mengajukan gugatan perdata terkait kerugian yang dialami.Sebab adanya usur pidana,aset pelaku  kejahatan  bisa  dikembalikan  kepada  negara  bukan  kepada  korban  yang dirugikan.Namun terdapat UU.No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  mengatur  jaminan restitusi atas adanya tindak pidana.Maka dalam hal ini korban investasi ilegal berkedok robot trading  tetap  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  denga  Pasal  1243  dan  1365  KUHPerdata sebab adanya jaminan restitusi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarsih.2021.Hukum Pelayanan Kesehatan Dalam Transformasi Digital.
M.  Josua,  H.  Hutauruk,  C.  O.  Damanik,  Y.  Pratiwi.2021.Pertanggungjawaban  Dokter  atas Kesalahan Diagnosis pada Pelayanan Klinik Online yang Dilakukan melalui Media Online.
Yovita  Arie  Mangesti.2019.Konstruksi  Hukum  Transformasi  Digital  Telemedicine  di  Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila.
A. Puteri Mustikasari. Informed Consent dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia. F.  Santosa,  A.  Purwadianto,  P.  Sidipratomo,  P.  Pratama,  P.  Prawirohardjo.2018.Sikap  Etis Dokter  terhadap  Pasien  yang  ‘Mendiagnosis’  Diri  Sendiri  Menggunakan  Informasi Internet pada Era Cyber Medicine.
N. Luh, D. Yuliana, N. Bagiastra.2021.Perlindungan Hukum terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis dalam Platform Layanan Kesehatan Online.
R. D. Lestari.2021.Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine.
R.  T.,H.  P.  M.  Budiyanti.2021.Perlindungan  Hukum  Pasien  Dalam  Layanan  Konsultasi Kesehatan Online.
L. M. Ganiem.2021.Efek Telemedicine pada Masyarakat.
Z.  I.  Lubis.2021.Analisis  Kualitatif  Penggunaan  Telemedicine  sebagai  Solusi  Pelayanan Kesehatan di Indonesia pada Masa Pandemik COVID-19.
A. Anwar.Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine.
P. Prawiroharjo, P. Pratama, N. Librianty.2019.Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika.
Budiarsih.2021.Criminal Act In Health System
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
D. Afandi.2017.Kaidah dasar bioetika dalam pengambilan keputusan klinis yang etis.
A.  Ardyles,  Y.  Ilyas.  2022.Analisis  Pengaruh  Pandemi  COVID-19  Sebagai  Katalis  dalam Perkembangan Telemedicine di Indonesia: Sebuah Narrative Review.