Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Oleh:

## Jerry Watumlawar
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Jawa Timur jerryehuda@gmail.com
Volume 20 Nomor 2 Agustus 2022: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2022 Article History Submission: 31- 05-2022 Revised: 06-07-2022 Accepted: 10-07-2022  Published: 20 Agustus 2022

## ABSTRAK
Hak  milik  sebagai  hak  yang  tertinggi  dalam  hirarki  hak-hak  atas  tanah  maka memberikan  konsekuensi  bahwa  yang  berhak  mempunyai  hak  milik  adalah  warna  negara Indonesia. secara sederhana hal tersebut dituukan agar pemenuhan dari tujuan konstitusi terkait pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal dapat dimiliki oleh warna negara Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka timbul konsekuensi hukum baru pada hukum pertanahan Indonesia, salah  satunya  terkait  adanya  kepemilikan  satuan  rumah  susun  bagi  warna  negara  asing.  Hal tersebut kemudian menimbulkan problematika yang berkepanjangan di masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, metode ini mengkaji lebih jauh apa  konsekuensi hukum atas pemberian hak milik satuan rumah susun bagi  warna negara  asing.  Adapun  pendekatannya  menggunakan studi kepustakaan  atau library  reseacrh terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan penelitian ini.
Adapun hasil penelitiannya bahwa kepastian hukum bagi warga negara asing terjamin dengan adanya penegasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan satuan rumah susun bagi asing. Dalam hal ini ada beberapa kriteria dan ketetntuan yang harus sesuai dan  barulah warga negara asing dibolehkan memiliki  satuan rumah susun. Terkait bukti dari kepemilikan satuan rumah susun yaitu dengan memilik Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 47 UU. No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun juga dapat dijadikan bukti kepemilikan yang kuat didalam persidangan apabila muncul permasalahan kepemilikan di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Rumah Susun; UU Cipta Kerja; Warga Negara Asing
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## A. PENDAHULUAN
Hindia  Belanda  atau  yang  sekarang  dikenal  dengan  Indonesia  adalah  negara  agraris yang  berada  pada  letak  strategis  bila  dilihat  secara  geografis.  Indonesia  terletak  pada  garis Khatulistiwa , diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta terletak di antara dua samudera  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik yang  berhubungkan  dengan  dengan Selat  Malaka,  Selat  Sunda  dan  Selat  Makassar.  Lokasi  diantara  dua  Samudera membuat  Indonesia  sangat  penting  dalam  perdagangan . Pada  masa  lalu,  kerajaan  seperti Sriwijaya  dan  Majapahit  menjadi  makmur  karena  perannya  sebagai  perantara  di  jalur perdagangan antara India di Samudera Hindia dan China di  Samudera Pasifik.
Letak  geografis  Indonesia  yang  berada  di  pertemuan  dua  samudera  membuat lautan Indonesia mejadi pertemuan dua arus lautan . Sementara lokasi Indonesia yang berada di khatulistiwa  membuat  Indonesia  menerima  sinar  matahari  yang  banyak  dengan  demikian Indonesia  memiliki  suhu  yang  panas  sepanjang  tahu,  dengan  sinar  matahari  yang  merata sepanjang  tahun.  Tanaman  tropis  seperti  tanaman  pokok  padi  dan  tanaman  ekspor  berharga seperti teh, kopi dan karet, menjadi tanaman yang cocok untuk ditanam di Indonesia.
Keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  dengan  potensi  sumber  daya manusia  yang  semakin  banyak,  lantas  membuat  investor  baik  lokal  maupun  asing  mulai menginvestasikan  dananya  ke  beberapa  bidang,  khususnya  properti.  (Dosen  Program  Studi Ilmu  Hukum,  Universitas  Internasional:  2017).  Kehadiran  investor  dalam  kegiatan  usaha tentunya  beriringan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dari  para  investor  yang  berada  di Indonesia salah satunya adalah tempat tinggal.
Kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian semakin meningkat dan dirasakan kurang. Mengingat jumlah tempat tinggal yang tersedia tidak berimbang dengan jumlah kebutuhan dari orang  yang  memerlukan  rumah  tempat  tinggal.  Jika  dihubungkan  dengan  hak  asasi,  maka tempat  tinggal  (perumahan  dan  pemukiman)  merupakan  hak  bagi  setiap  orang,  sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kebutuhan dasar tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan oleh Pemerintah. (Rosmidi, Mimi, dan Imam Koeswahyono, 2010: 12) Kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian tidak hanya dirasakan oleh  Warga  Negara  Indonesia  saja,  namun  Warga  Negara  Asing  yang  berada  di  Indonesia terutama yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kondisi tersebut membawa
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
implikasi yuridis berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing yang bekerja atau bertempat di Indonesia.
Pembanguna  rumah  susun  adalah  suatu  cara  yang  sangat  bagus  untuk  memecahkan masalah  kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada  lokasi yang padat, terutama daerah perkotaan  yang  jumlah  penduduknya  selalu  meningkat,  sedangkan  tanah  kian  lama  kian terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu adanya peremajaan kota, sehingga makin hari  maka  daerah  kumuh  berkurang  dan  selanjutnya  menjadi  daerah  yang  rapi,  bersih,  dan teratur. (Adrian Sutedi, 2010: 162)
Rumah Susun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah  Susun  menyatakan  bahwa  Rumah  Susun  adalah  bangunan  gedung  bertingkat  yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional  baik  dalam  arah  horizontal  maupun  vertikal  dan  merupakan  satuan-  satuan  yang masing-masing  dapat  dimiliki  dan  digunakan  secara  terpisah,  terutama  untuk  tempat  hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka rumah susun terbagi menjadi satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah (Satuan Rumah Susun/ Sarusun) , bagian bersama, benda bersama, Tanah bersama. Sarusun merupakan hak perseorangan,  sedangkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama merupakan hak bersama yang dikelola secara bersama-sama. Menurut Pasal 1 angka 3, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang dimaksud dengan satuan rumah susun, tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama adalah:
1. Satuan rumah susun  yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya  digunakan  secara  terpisah  dengan  fungsi  utama  sebagai  tempat  hunian  dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
2. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas  dasar  hak  bersama  secara  tidak  terpisah  yang  diatasnya  berdiri  rumah  susun  dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
3. Bagian  bersama  adalah  bagian  rumah  susun  yang  dimiliki  tidak  terpisah  untuk  pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
4. Benda bersama adalah benda yang bukan merupa- kan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Ketentuan diatas kemudian sejalan dengan aturan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA)  yang  mengatur  perihal  asas  pemisahan  horizontal  yang  memecahkan  atau mebagikan  tanah  dari  benda-henda  lain  yang  melekat  pada  tanah  tersebut.  Sehingga  dengan demikian rumah susun terpisah dari pemilikan tanah.
Seiring berkembangnya zaman, ketertarikan Warga Negara Asing terhadap  Indonesia untuk berinvestasi atau bertempat tinggal di Indonesia semakin meningkat, maka perlu adanya kepastian  hukum  untuk  Warga  Negara  Asing  atas  kepemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau hunian  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  perkembangan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  telah merumuskan  kebijaksanaan  baru  dibidang  perumahan  atau  tempat  tinggal  yaitu  dengan diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  tentang  Pemilikan  Rumah Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  di  Indonesia,  yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  di Indonesia.  Dalam  peraturan  tersebut  tidak  semerta-merta  memberikan  kepastian  hukum, sehingga  masih  menyebabkan  ketidak  jelasan  status  kepemilikan  rumah  susun  bagi  Warga Negara Asing.
Menurut  hukum  positif  Indonesia,  orang  asing  dapat  memiliki  properti  dengan  status Hak  Pakai.  Hak  Pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan  memungut  hasil  dari  tanah  yang dikuasai langsung oleh warga negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikannya. (Megalia Sara Poeloe, 2014 : 28). Karena pemanfaatan  tanah salah satunya adalah pendirian dan pemilikan rumah, termasuk kepemilikan satuan rumah susun, maka dapat disimpulkan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki hunian di atas tanah Hak Pakai. (Syamsu Thamrin, 2016: 291)
Hak  Pakai  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut  Undang  undang  No.  40 Tahun  1996  mengenai  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah, jangka waktunya adalah selama 25 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali selama 20  tahun.  Tetapi  dengan  berkembangnya  jaman,  jangka  waktu  Hak  Pakai  di  usulkan  untuk diperpanjang menjadi 70 tahun. Seperti halnya di negara  lain seperti Singapura, kepemilikan tanah dengan status Hak Pakai, jangka waktunya hingga mencapai 80 tahun, begitupun juga di Malaysia hingga 70 tahun. (Mahendra Adinegara, 2017).
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Persoalan  hukum  yang  muncul  adalah  Ketika  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menegaskan bahwa status hak milik atas rumah  susun (rusun) atau apartemen bagi Warga Negara Asing  akan diatur dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  akan  menegaskan  dan sekaligus menjadi dasar hukum aturan yang melegalkan kepemilikan rusun atau apartemen bagi Warga Negara Asing (Muhammad Idris, 2020). Disatu sisi kehadirian dari undang-undang ini akan memberikan penegasan baru dalam system hukum di Indonesia karena selama ini terdapat banayk  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sinkron  antar  satu  dan  yang  lain.  Namun disisi  lain  menjadi  pertanyaan  besar  bagaimana  kemudian  dampak-dampak  dari  keluarnya regulasi baru ini. Oleh sebab itu dalam tulisan kali ini penulis akan mengkaji terkait “Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi beberapa hal antara lain:
a. Metode Penelitian
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan penelitian ini.
b. Pendekatan Masalah
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  memakai  2  (dua)  pendekatan  masalah,  antara  lain statute approach dan conceptual approach . Statute approach adalah melakukan pendekatan melalui  telaah  terhadap  undang-undang  serta  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang dibahas  sedangkan conceptual  approach adalah  pendekatan  dengan  berpedoman  pada pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.
c. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  meliputi  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam ini, antara lain:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukimana;
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Indonesia;
7) Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah;
8) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak  Atas  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan Di Indonesia;
9) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum  yang bersumber dari pendapat  ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hukum Positif di Indonesia Terkait Hak Milik Hunian bagi Warga Negara Asing
Semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha  Esa  kepada  rakyat  Indonesia,  yang  telah  bersatu  menjadi  bangsa  Indonesia  (Pasal  1 UUPA).  Tanah  kepunyaan  bersama  bangsa  Indonesia  tersebut  penguasaanya  ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, negara dalam hal  ini adalah pemerintah dengan amanat untuk dipergunakan bagi  sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). (Adrian Sutedi, 2010:260)
Terkiat pemanfataan tanah maka tidak terlepas dari pembangunan atau pemanfaatan diatas tanah tersebut. Negara dalam hal menjalankan tugas dan tangungjawabnya tentu harus memenuhi  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  Alinea  4  pembukaan  UUD  1945.  Yang mana  tujuan  tersebut  bermuara  pada  kesejahtraan  social  bagi  seluruh  rakyat.  Dalam  upaya untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  perlu  adanya  1001  satu  cara  dari  pemerintah,  salah satunya dengan memberikan peluang bagi asing dalam berinvestasi dan berusaha di tanah air. Sehingga  merupakan  konsekuensi  logis  bahwa  perlu  adanya  pemenuhan  kebutuhan  terkait tempat tinggal bagi asing yang secara hukum terakomodir.
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pembahasan  mengenai  tempat  tinggal  atau  rumah  bagi  warga  negara  asing  tidak terlepas  dari  pembahasan  mengenai  status  hukum  dari  tanah  dimana  rumah  tersebut didirikan. Demikian juga apabila rumah yang dibicarakan adalah hunian rumah vertikal atau rumah susun yang seringkali disebut sebagai apartemen, maka konstruksi hukum mengenai hak penguasaan tanah dimana apartemen tersebut didirikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan  mengenai  tanah  dan  rumah  susun.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa meskipun hak milik atas atas satuan rumah susun bukanlah hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah. (Boedi Harsono, 2003: 348)
Dalam  Hukum  positif  di  Indonesia  kebijakan  bagi  warga  negara  asing  untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia diatur dalam beberapa aturan-aturan hukum seperti:
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukimana;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Indonesia;
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah. (Seftia Azrianti, 2016:6)
Bentuk pengejawantahan dari  Undang-Undang Pokok Agraria khususnya tentang pemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia, berkaitan pula dengan pengaturan kepemilikan  rumah  susun  bagi  warga  negara  asing.  Dalam  hal  ini  dikenal  adanya  asas pemisahan horizontal, yang diadopsi dari Hukum Adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (UUPA) membedakan hak atas tanah yang  dapat  dipunyai  oleh  orang  perorangan  dan  badan  hukum  berdasarkan  statusnya. Dalam  Pasal  21  UUPA  dinyatakan  bahwa  hanya  Warga  Negara  Indonesia  yang  dapat mempunyai  Hak  Milik.  Sedangkan  bagi  Warga  Negara  Asing  dan  badan  hukum  asing hanya dapat memiliki Hak Pakai. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 42 UUPA.
Istilah Warga Negara  Asing  sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 disebutkan bahwa Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang  keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Indonesia. Sedangkan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: Pertama, Rumah Tunggal di atas tanah Hak Pakai atau Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kedia, Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  40 Tabun  1996  mengatur  terkait  jangka  wktu hak pakai adalah 25 tahun pengaturan terkait hak pakai dapat diperpanjang selama 25 tahun dan menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 dapat diperbarui lagi 20 tahun (Pasal 45 ayat (2) PP No 40 Tahun 1996) jadi total jangka waktu yang dapat diberikan adalah  70  tahun.  Dengan  demikian,  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  orang  asing  dapat memiliki rumah baik secara vertikal (rumah susun) maupun horizontal (single unit) hanya di atas tanah Hak Pakai yang lamanya ditentukan yaitu 70 tahun.
Hal tersebut kemudian sejalan dengan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukimana pasal 52 (1) mengatakan bahwa orang asing dapat  menghuni  atau  menempati  rumah  dengan  cara  Hak  Sewa  atau  Hak  Pakai.  Untuk tempat  tinggal  mereka  dapat  meyewa  rumah  milik  orang  Indonesia  atau  kalaupun  ingin membangun  rumah  sendiri,  dimungkinkan  menguasai  dan  menggunakan  tanah  yang bersangkutan dengan Hak Sewa ataupun Hak Pakai. Kalau  menggunakan Tanah Negara dapat  dengan  Hak  Pakai.  Kalau  tanah  yang  bersangkutan  Tanah  Hak  Milik  orang Indonesia, bisa dengan Hak Sewa untuk bangunan atau Hak Pakai (Pasal 41 dan Pasal 44 UUPA).
Terkait  hadirnya  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  Di  Indonesia  memberikan  ketentuan hukum  baru  pula.  Hal  tersebut  terurai  dalam  pasal-pasalnya.  Salah  satu  ketentuannya adalah  Orang  Asing  pemegang  izin  tinggal  di  Indonesia  dapat  memiliki  rumah  tempat tinggal  atau  hunian  berupa  rumah  tunggal  atau  satuan  rumah  susun.  Yang  mana  rumah susun tersebut di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan.
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Eksistensi dari pasal diatas kemudian tidak semerta merta dapat diartikan sebagai asing dapat memiliki hak milik satuan rumah susun. Frasa “dapat memiliki” dianggap dapat menyebabkan  multi  tafsir,  bahkan  dalam  kalangan  ahli  hukum  pun  demikian.  Dapat memiliki  dapat  diartikan  dua  yaitu: Pertama, asing  yang  bertempat  di  indonesai  dapat memiliki  rumah  susun  dengan  bentuk  hak  pakai  atau  hak  sewa. Kedua, asing  dapat memiliki  hak  milik  satuan  rumah  susun.  Atas  kedua  arti  inilah  yang  menyebabkan bertentangan pendapat dan dibutuhkan adanya kepastian hukum.

## 2. Kepastian  hukum  bagi  warga  negara  asing  yang  memliki  satuan  rumah  susun  di Indonesia
Indonesia yang merupakan negara agraris menyebabkan keberadaan bumi, air, dan ruang  angkasa  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi  yang  snagat pernting  untuk  membangun  masyarakat  adil  dan  makmur  sebagaimana  yang  merupakan tujuan  berbangsa  dan  bernegara.  Perlulah  pula  sejalan  dengan  tujuan  hukum  yang  tidak hanya memberikan keadilan dalam hal hunian bagi wargan negara asing, namun juga harus sejalan dengan pemberian kepastian hukum pula.  Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu  peraturan  dirumuskan  secara  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda-beda  serta  tidak  terjadi  tumpang  tindih  ataupun  disharmonisasi  antara  peraturan yang  ada,  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal.  Sebagaimana  menurut  Prof. Subekti  SH  mengatakan  bahwa  Hukum  itu  mengabdi  pada  tujuan  negara  yang  dalam pokoknya  ialah  mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  pada  rakyatnya.  (Kansil, 1989:41)
Demi  tercapai  tujuan  dari  hukum  terkait  kepastian  hukum  mengenai  pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing , maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (selanjutnya disebut dengan PP No.40 /1996 ) tentang Hak Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  serta  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  1996  tentang  (selanjutnya  disebut  dengan  PP  No.41/1996)  tentang pemilikan rumah tempat tinggal bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia yang kehadirannya diharapkan memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pembangunan nasional  berupa  investasi  atau  penanaman  modal.  Alhasil  asing  yang  dating  akan memanfaatkan tanah yang ada dengan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia khususnya rakyat.
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Terkait kepemilikan saturan rumah susun secara yuridis  diatur dalam Pasal 46 ayat (1)  UU  Rumah  Susun  yaitu:  Hak  kepemilikan  atas  Sarusun  merupakan  Hak  Milik  atas Sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Oleh karena hak kepemilikan atas Sarusun merupakan Hak Milik atas Sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  tanah  bersama  maka  akan  diterbitkan  Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan atas Sarusun tersebut.
Terdapat dua jenis tanda bukti kepemilikan atas Sarusun, yaitu Sertifikat Hak Milik Sarusun (selanjutnya disebut SHM Sarusun) dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun  (selanjutnya  disebut  SKBG  Sarusun).  Tanda  Bukti  atas  Kepemilikan  Sarusun adalah sebagai berikut:
1. Sertifikat  Hak  Milik  Sarusun/SHM  Sarusun,  terdapat  di  Pasal  1  angka  11  UU  Rumah Susun, yaitu “SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah negara serta Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan.
2. Sertifikat  Kepemilikan  Bangunan  Gedung  Sarusun/  SKBG  Sarusun,  terdapat  di  Pasal  1 angka 12 UU Rumah Susun, yaitu: “SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun  di  atas  barang  milik  negara/daerah  berupa  tanah  atau  tanah  wakaf  dengan  cara sewa”.
Atas perjelasan diatas maka, dapat diketahui bahwa Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, dan di atas barang milik negara/ daerah berupa tanah atau tanah wakaf. Hal ini juga diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 20 tahun 2011. Namun terkait kepemilikan warga negara asing terhadap Hak Milik atas Sarusun itu merujuk  pada  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  hak-hak  atas  tanah  yang diperbolehkan untuk warga negara asing di Indonesia dan syarat-syarat serta pembatasan terhadap warga negara asing yang diperbolehkan memiliki hak atas tanah atau hunian di Indonesia,  serta  jenis-jenis  Rumah  Susun  yang  tidak  diperbolehkan  dan  yang diperbolehkan  bagi  warga  negara  asing.  Berikut  penjabaran  beberapa  ketentuan  yang terkait:
1. Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Berdasarkan  UUPA,  jenis-jenis  hak  atas  tanah  yang  diperbolehkan  untuk  warga negara  asing  di  Indonesia  hanya  Hak  Pakai  dan  Hak  Sewa  untuk  Bangunan.  Dalam Penjelasan  Pasal  41  UUPA,  tertera  bahwa  orang-orang  dan  badan-badan  hukum  asing dapat diberi Hak Pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang terbatas. Menurut Pasal 42 UUPA diatur bahwa, yang dapat mempunyai Hak Pakai ialah: warga negara Indonesia; orang asing yang berkedudukan di Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia;  badan  hukum  asing  yang  mempunyai perwakilan di Indonesia.
Dalam  UUPA  selanjutnya,  menurut  Pasal  45  UUPA  diatur  bahwa  yang  dapat mempunyai Hak Sewa ialah: warga negara Indonesia; orang asing yang berkedudukan di Indonesia; badan hukum  yang didirikan menurut hukum  Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
2. Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman (disebut UU Nomor 1 Tahun 2011)
Terkait peraturan ini mengatur penghunian rumah oleh orang asing dapat dilakukan dengan cara Hak Sewa atau Hak Pakai. Hal ini diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2011,  yaitu: Pertama, Orang  asing  dapat  menghuni  atau  menempati  rumah  dengan  cara Hak Sewa atau Hak Pakai. Kedua, Ketentuan mengenai orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara Hak Sewa atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tertera juga dalam Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2011, yaitu hak menghuni  dan  menempati  oleh  orang  asing  hanya  dimungkinkan  dengan  cara  hak  sewa atau hak pakai atas rumah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak diatur secara spesifik berapa lama jangka waktu untuk Hak Sewa atau Hak Pakai yang dimaksud dalam Pasal 52, namun tertera bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Secara spesifik  diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1996 diatur bahwa: (1) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. (2)  Orang asing yang berkedudukan di
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Dalam penjelasan Pasal 1PP Nomor 41 Tahun 1996 tertera, yang dimaksud dengan orang  dalam  PP  Nomor  41  Tahun  1996  adalah  orang  perseorangan.  Pemilikan  tersebut tetap  dibatasi  pada  satu  buah  rumah.  Tujuan  pembatasan  ini  adalah  untuk  menjaga  agar kesempatan  pemilikan  tersebut  tidak  menyimpang  dari  tujuannya,  yaitu  sekedar memberikan  dukungan  yang  wajar  bagi  penyelenggaraan  usaha  orang  asing  tersebut  di Indonesia.
4. Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.
Dalam  ketentuan peraturan Menteri diatas memberikan ketentuan bahwa  Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian berupa  rumah  tunggal  atau  satuan  rumah  susun.  Yang  mana  atas  dasar  tersebut  maka pemebrian rumah susun bagi asing akan dibuat dengan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas  Hak  Milik  dengan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  antara  Orang  Asing  dan Pemegang  Hak  Milik.  Terkait  ketentuan  tersebut  maka  timbul  pertanyaan  bagaimana dengan  status  Sertifitkat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  bagi  asing  yang diperbolehkan memiliki property berupa rumah susun.
Ketentuan orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing tersebut tidak boleh dilihat semata- mata dari kepentingan orang asing yang  bersangkutan,  tetapi  lebih  dari  itu  kehadirannya  di  Indonesia  harus  memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pembangunan nasional.
3. Status Hukum Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Karakteristik  Khusus  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dinyatakan oleh R. Soeprapto, yaitu : Sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun ini tidak terikat pada macam hak atas tanah. Oleh karena itu, berlaku bagi satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau gak pakai atas tanah negara dengan
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
menggunakan sebutan sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun. Hal ini jelas diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tenang Rumah susun Pasal 47.
Adapun tatacara untuk sebelum dikeluarkannya SHM satuan rumah susun diantaranya:
a. Melakukan  akta  pemisahan.  Dalam  Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1988 tentang rumah susun menjelaskan akta pemisahan adalah : Tanda bukti pemisahan  rumah susun atas satuan rumah susun,bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan  yang  jelas  dalam  bentuk  gambar,  uraian  dan  batas-batasnya  dalam  arah  vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional;
b. Bentuk dan tata cara pengisian dan pendaftaran akta pemisahan diatur dalam Peraturn kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.
c. Setelah disahkan akta pemisahan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.
d. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun terbit atas nama penyelenggara pembangunan dan harus sudah ada sebelum satuan rumah susun dijual. Berbeda dengan perumahan biasa yang  bukan  rumah  susun  dimana  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  pemecahan serifikat induk atas nama penyelenggara pembangunan terbit atas nama pembeli atau pemilik yang barudan terbit setelah rumah yang bersangkutan di beli. Jadi, perbedaanya terletak pada perbuatan hukum pemisahannya dan perbuatan hukum jual belinya. Yaitu : Pertama, Pada rumah  susun,  pemisahan  dilakukan  sebelum  satuan  rumah  susun  dijual  yang  selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama penyelenggara pembangunan. Adanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun merupakan syarat untuk dapat menjual satuan  rumah  susun; Kedua, Pada  perumaha  biasa,  pemecahan  dilakukan  setelah  rumah yang bersangkutan dijual. Atas dasar jual beli tersebut, terbit sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik yang baru.
Dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas satan rumah susun, maka  sertifikat hak  atas  tanah  bersama  harus  disimpan  di  kantor  Pertanahan  dan  di  dalam  buku  tanah maupun  sertifikat  hak  atas  tanahnya  diberi  cattan  mengenai  pemisahan  dan  penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasinal Nomor 4 Tahun 1989.
Masa  berlakunya  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun  adalah  sama  dengan  masa berlakunya hak atas tanah (HGB, Hak Pakai) dimana diatas tanah tersebut dibangun gedung
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
bangunan rumah susun. Sehingga apabila masa berlaku hak atas tanah yang diatasnya berdiri gedung  bangunan  rumah  susun  berakhir  maka  dengan  sendirinya  masa  berlakunya  Hak Milik Satuan Rumah Susun turut berakhir.
Ketika    diterbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  maka terwujudlah jaminan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan pembangunan rumah susun. Kepastian tersebut meliputi:
a. Kepastian  status  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yaitu  pada  sertifikatnya  dapat diketahui demgam jelas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut terdir diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Atas Tanah Negara.
b. Kepastian  subjek  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yaitu  pada  sertifikatnya  dapat diketahui dengan jelas Hak Milik  Atas Satuan rumah Susun tersebut milik perseorangan atau badan hukum.
Kepastian  Objek  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yaitu  pada  sertifikatnya dapat diketahui dengan jelas  lokasi satuan rumah susun, letak lantai satuan rumah susun, luas (ukuran) satuan rumah susun, batas-batas hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersifat perseorangan  dan  terpisah,  dan  besarnya  hak  bersama  pada  bagian  bersama,  benda bersama, dan tanah bersama
4. Implikasi dari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja
Metode Omnibus  law yang  melahirkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tenttang Cipta Kerja dengan 1.187 halaman menimbulkan satu ketentuan hukum yang baru. Selama ini terkait pemberian hak milik satuan rumah susun bagi asing diatur dalam berbagai regulasi yang terlihat tidak harmonis. Kehadiran dari UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperbaiki pula iklim investasi di tanah air.
Secara  eksplisit  dalam  pasal  144  UU  Cipta  Kerja  mengatur  terkait  kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing bahwa:
(1) Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikankepada:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;
c. warga  negara  asing  yang  mempunyai  izin  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau
e. perwakilan  negara  asing  dan  lembaga  internasional  yang  berada  atau mempunyai perwakilan di Indonesia.
Dengan demikian maka saat ini secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia telah melegalkan kepemilikan satuan rumah  susun bagi  warga negara  asing. Adapun penjelasan dari pasal 144 yaitu terkait Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing maupun badan hukum asing  hanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,  Kawasan  Industri,  dan  kawasan ekonomi lainnya.
Terkait  Jenis-jenis  Rumah  Susun  yang  Satuan  Rumah  Susun Diperbolehkan  Bagi Warga  Negara  Asing  Menurut  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyatakan bahwa kepermilikan properti oleh  asing  untuk  jenis  rumah  vertikal  atau  apartemen  dengan  harga  minimal  Rp. 5.000.000.000,-  (lima  miliar)  atau  seluas  150  m2.  Batasan  ini  telah  dibahas  dengan Kementerian  Keuangan.  Batasan  tersebut  mengacu  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor 90/ PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib  Pajak  Badan  Tertentu  Sebagai  Pemungut  Pajak  Penghasilan  dari  Pembeli  atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah (untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 90/PMK.03/ 2015).
Ketentuan diatas kemudian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015  tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan di Indonesia dan sekaligus menjadi penegasan bahwa asing dapat memiliki hak milik satuan rumah susu. Kemudan adapun implikasi dari adanya UU Cipta kerja maka diharapkan  akan  membawa  dampak  positif  bagi  pekembangan  hukum  dan  investasi  di Indonesia. Adapun beberapa hal positif yaitu:
a. Kehadiran dari UU Cipta kerja menjadi suatu penegasan dan kepastian hukum bagi satutus kepemilikan satuan rumah susun pada warga negara saing maupun badan hukum asing yang berada di Indonesia dan menjadikan hukum Indonesia yang harmonis
b. Dengan adanya kepastian hukum maka asing akan menjadi mulai menumbuhkan rasa percaya untuk berinvestasi di Indonesia, karena merasa haknya terpenuhi,
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
sehingga dampak dari investasi asing di Indonesia berupa proprerti maka akan membawa perekonomian Indonesia menjadi membaik
c. Terkait ketakutn akan berkurangnya tempat hunian bagi warga negara Indonesia sejatinya  tidak  relevan,  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  sudah mmberikan  patokan  yang  jelas  bahwa  asing  hanya  dapat  memiliki  hak  milik satuan rumah susun dengan memenuhi ketentuan-ketuan yang ada. Oleh sebab itu  kebutuhan  hunian  bagi  warga  negara  Indonesia  tidak  akan  terpengaruhi dengan adanya kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing

## D. KESIMPULAN
Hunian  layak  dan  nyaman  merupakan  hak  dasar  dari  seitap  orang  yang  harus dipenuhi  oleh  negara.  Pemenuhan  hunian  yang  layak  tidak  hanya  dibutuhkan  oleh  warga negara namun  warga negara asing pun turut membutuhkan hunian  yang  layak. Pemberian Hak  milik  kepada  warga  negara  asing  di  Indonesia  dengan  status  Hak  Pakai  atas  Tanah Negara  dengan  tanda  bukti  kepemilikan  atas  Sarusun  berupa  SHM  Sarusun,  memberikan kepastian hukum bagi status hukum Indonesia dan juga memberikan kepercayaan bagi asing untuk menginvestasikan proprti di Indonesia.
Kepastian  Hukum  bagi  warga  negara  asing  terjamin  dengan  adanya  penegasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan satuan rumah susun bagi asing. Dalam hal ini pun ada beberapa kriteria dan ketetntuan yang harus sesuai barulah asing dibolehkan memiliki satuan rumah  susun.  Terkait  bukti  dari  kepemilikan  satuan  ruamh  susunyaitu  dengan  memilik Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 47 UU. No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun juga  dapat  dijadikan  bukti  kepemilikan  yang  kuat  didalam  persidangan  apabila  muncul permsalahan kepemilikan di masa yang akan datang.
Atas dasar tersebut maka munculah kepastian hukum bagi warga negara asing yang ingin  memiliki  hunian  di  Indonesia  dan  dengan  adanya  kepemilikan  oleh  asing  tidak semerta-merta melangkar UUPA maupun menciderai hak dari warga negara Indonesia untuk mendapatkan hunian yang layak.
Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Sutedi, Adrian, Hukum Rumah Susun dan Apartemen , Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan , 2003.
C.S.T kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Peraturan Perundang-undangan:
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukimana
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah
8. Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

## Jurnal:
Megalia Sarah Poeloe. Juli 2014. “Status Hak Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing”. artikel pada Jurnal Lex et Socieatatis Vol.2. No.6
Syamsu  Thamrin.  Juni  2016.  “Aspek-Aspek  Yuridis  Pemilikan  Satuan  Rumah  Susun  Oleh Orang Asing Di Indonesia”. artikel pada Jurnal Lex Librum Vol.II. No.2
Seftia Azrianti, 2016. “Tinjaun Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing di Indonesia ( Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011)”
Artikel:
Mahendra  Adinegara,  “Artikel  Ilmiah  Ketentuan  Orang  Asing  Dalam  Memiliki  Properti  di Indonesia”,
terdapat
dalam alamat. http://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2011/07/22/ketentuan- orang-asing- dalammemiliki-properti-di-Indonesia/, diakses pada 8 november 2020
Internet:
Muhammad  Idris,  “UU  Cipta  Kerja,  Warga  Asing  Kini  Boleh  Miliki  Apartemen  di  RI”, Kompas.com  https://money.kompas.com/read/2020/10/17/063227226/uu-cipta-kerja-warga- asing-kini-boleh-miliki-apartemen-di-ri?page=all , diakses pada 10 Mei 2022