Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggarapan  Liar  di  Areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa
Finotika Trivira Rahayu a ,  Fitria Ramadhani Siregar b
a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia,  Email: trivirarahayu@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia,
Email:
fitriaramadhanisiregar09@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 09-04-2020
Revised     : 06-05-2020 Accepted : 06-05-2020 Published  : 31-05-2020

## Keywords:
Criminal Liability
Criminal Acts Cultivation of Liars HGU
The case of land in North Sumatera specifically in plantation areas has a fairly long history that will increase with an increase in population and other  needs  related  to  land.  PTPN  2  HGU  Bandar  Klippa  which  does not  require  a  visit.  The  methodology  in  this  research  is  empirical juridical research method and this research is analytical descriptive, data collection technique is done by literature study and interview, secondary material  data  sources  consist  of  primary,  secondary  and  tertiary. Criminal  liability  for criminal acts of cultivating  liars  in the HGU area can only be held accountable in Law No. 51 PRP of 1960 while Article 385 of the Criminal Code can only be held liable for any time the tenant is  a  land  broker.  Legal  policy  in  solving  this  problem  Penal  and  Non-
Reasoning, Law enforcement on temporary legal issues . Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 09-04-2020
Direvisi      : 06-05-2020 Disetujui : 06-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020

## Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana
Tindak Pidana,
Penggarapan Liar HGU
Kasus  pertanahan  di  Sumatera  Utara  khususnya  di  daerah  perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kebutuhan akan tanah dewasa ini  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan meningkatnya  kebutuhan  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Sehingga dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah  tersebut  memicu  nya konflik  pertanahan  khususnya  bersifat  penggarapan  liar  di  areal  HGU PTPN  2  Bandar  Klippa  yang  tidak  kunjung  usai  penyelesaiannya. Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Tekhnik pengumpulan data dilakukan  studi  kepustakaan  dan  wawancara,  sumber  data  bahan sekunder  terdiri  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pertanggungjawaban pidana  terhadap  tindak  pidana  penggarapan  liar  di  areal  HGU  ialah hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  didalam  UU  No.  51 PRP  Tahun  1960,  sementara  Pasal  385  KUHP  hanya  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  mana  kala  penggarap  sebagai  makelar tanah. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan  penal  dan  non  penal,  Pendekatan  penal  menyelesaikan masalah  dengan  penegakan  hukum  pidana  sementara  non  penal pendekatan persuasif dan mediasi.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  tanah  dewasa  ini  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. 1 Pengertian  tanah harus dibedakan antara pengertian sehari-hari dan pengertian hukum (yuridis). Tidaklah salah jika tanah itu diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon, tempat berdirinya bangunan- bangunan, tempat manusia beraktivitas dan lain sebagainya. 2 Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat  untuk  bertani  tetapi  juga  dipakai  sebagai  jaminan  mendapatkan  pinjaman di  bank,  untuk  keperluan  jual  beli,  sewa menyewa.  Begitu  pentingnya,  kegunaan  tanah  bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 3
Pada  tanggal  24  September  1960  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA).  UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut  hukum  tanah  kolonial,  dan  kedua,  membangun  hukum  tanah  nasional.  Dengan diundangkannya  UUPA,  bangsa  Indonesia  mempunyai  hukum  tanah  yang  sifatnya  nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun materialnya. UUPA sebagai hukum positif atau hukum yang  berlaku  saat  sekarang  ini  di  bidang  agraria  adalah  relevansi  dengan  kebutuhan  hukum nasional. 4
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi menguasai tanah,  yang  dikenal  dengan  sebutan  hak  menguasai  negara  atas  tanah.  Wewenang  hak menguasai  negara  atas  tanah  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA. 5 Hubungan  hukum yang  dalam  UUD  1945  dirumuskan  dengan  istilah  “dikuasai”,  ditegaskan  sifatnya  sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2, didalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rincian kewenangan hak menguasai dari negara yang berupa kegiatan:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  huum  antara  orang-orang  dengan  bumi, air dan ruang angkasa;
1 Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , (Jakarta: Visi Media, 2008), 1.
2 Tampil Ansari Siregar, Pendaftran Tanah Kepastian Hukum , (Medan: Multi Grafik Medan, 2007), 7.
3 Florianus, S.P Sangsun. Loc.Cit
4 Fifik  Wiryani, Hukum  Agraria  Konsep  dan  Sejarah  Hukum  Agraria  Era  Kolonial  hingga  Kemerdekaan,
( Malang: Setara Pres, 2018), 7.
5 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 6
Kasus  pertanahan  di  Sumatera  Utara  khususnya  didaerah  perkebunan  mempunyai sejarah  yang  cukup  panjang.  Sengketa  dan  perbedaan  kepentingan  pertanahan  antara petani/masyarakat  dengan  perkebunan  sangat  rumit  dan  unik.  Hal  tersebut  tidak  terlepas situasi  di  Sumatera  Utara  yang  secara  kultur  di  dukung  dengan  heteroginitas  suku  dan  tarik menarik  kepentingan  akibat  kebutuhan  ekonomi  baik  bagi  investor  asing  maupun  tuntutan masyarakatnya. 7
Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PT PERKEBUNAN NUSANTARA II) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang usaha perkebunan yang areal tempat  usahanya  berada  di  Sumatera  Utara.  Sebagai  perusahaan  yang  bergerak  dibidang perkebunan  maka  status  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  dan  diusahakannya  dengan  ketentuan UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  40  Tahun  2006  yaitu  HGU.  Hak  Guna  Usaha  (HGU) yang  dimiliki  oleh  PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  II  semula  berasal  dari  PT PERKEBUNAN NUSANTARA II dan PT. Perkebunan IX sendiri merupakan perubahan dari perusahaan  perkebunan  Negara  (PPN)  Tembakau  Deli  yang  mengelola  budidaya  tanaman tembakau deli yang mengelola budidaya tanaman tembakau dikawasan sumatera timur. Pada awalnya  luas  areal  penanaman  tembakau  adalah  250.000  Ha  yang  sejarahnya  dikelola  oleh Perusahaan Perkebunan Belanda yaitu NV. Verenidge Deli Maatschappij (NV.VDM).Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni 1965 tentang pemberian HGU PPN  Tembakau Deli Sumatera Timur diberikanlah HGU kepada  PPN  tembakau  Deli  59.000  Ha  dari  areal  semula  250.000  Ha  sehingga  terdapat 181.000 Ha yang kemudian ditegaskan menjadi tanah objek landreform artinya tanah tersebut diserahkan  kepada  pemerintah  untuk  didistribusikan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak menerimanya  dan  HGU  PT.  PERUSAHAAN  NUSANTARA  II  Bandar  Klippa  ini  akan berakhir pada tahun 2028. 8
Sejak lima tahun lalu, PT Perkebunan Nusantara II selalu merugi terus. Permasalahan Hak  Guna  Usaha  (HGU)  dan  aset,  yang  berada  di  tengah  kota  sampai  saat  ini  menjadi persoalan  krusial  dan  menyulitkan  perusahaan.  Penggarapan  liar  yang  terjadi  di  areal  Hak
6 Ibid, 18.
7 Ngadimin ,“ Peran  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  Proses  Penyelesaian  Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosial dan Politik , Vol 6 No 1 (2018).
8 Ibid.
Guna Usaha (HGU) maupun areal Eks Hak Guna Usaha (HGU) salah satu faktor terbesar PT Perkebunan  Nusantara  II  merugi.  Lemahnya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  penggarapan  liar.  Berdasarkan  data  Laporan  Pengaduan  ke  Polisi  (STPL)  tentang penguasaaan lahan atau pengarapan liar di Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II telat tercatat setiap tahunnya bertambah jumlah penggarapan liar tersebut. 9 Penggarapan liar yang terjadi di areal Hak Guna Usaha yang  masih aktif. Tercatat untuk jumlah total areal Hak Guna  Usaha  (HGU)  Kebun  Bandar  Klippa  PT  Perkebunan  Nusantara  II  dari  tahun  2003 sampai  Juni  2019  seluas  7.098,66  Ha  dan  total  luas  areal    Hak  Guna  Usaha  Kebun  Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II yang digarap seluas 4.509,13 Ha. 10
Contoh  kasus  yang  terjadi  di  lokasi  Afdeling  VI  Blok  HI-H4  Desa  Bandar  Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara  Kebun Bandar Klippa  PT  Perkebunan  Nusantara  II  sesuai  dengan  nomor  42/HGU/BPN/2002  dan  No  Peta 28/1997  yang  dimana  Luas  HGU  diareal  tersebut  3.545,74  Ha  namun  yang  digarap  oleh masyarakat  salah  satunya  seluas  104.96  Ha  dengan  kondisi  areal  sekarang  telah  dibangun rumah bangunan permanen Pihak ketiga seluas 104,96 Ha sehingga dengan kondisi demikian PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  II  hanya  menguasai  lahan  Hak  Guna  Usaha  (HGU) seluas 234.06  Ha. 11 Penggarap selalu mengklaim lahan yang mereka kuasai adalah Eks  Hak Guna  Usaha (HGU), namun pada kenyataannya bahwa tanah  yang mereka kuasai itu adalah merupakan  lahan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  PT  Perkebunan  Nusantara  II  yang  sah  secara hukum dan harus dilindungi.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan hukum Hak-Hak atas Tanah.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggarapan liar di areal Hak Guna Usaha Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II?
3. Bagaimanakah  kebijakan  hukum  untuk  mengatasi  penggarapan  liar  di  areal  Hak  Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II?
9 Hashim  Purba,  Syafruddin  Kalo,  Muhammad  Yamin  Lubis,  OK.  Saidin,  Afrizon  Alwi,  Ayub  Prabisma, Syafaruddin,  Iskak  Butar-Butar, Sengketa  Pertanahan  dan  Alternatif  Pemecahan  Studi  Kasus  di  Sumatera Utara, (Medan: Cahaya Ilmu, 2006), 78-79.
10 Rusiadi Sukoco, Wawancara di Kantor PT Perkebunan Nusantara II Bagian Hukum dan Pertanahan, 1 Agustus 2019.
11 Ibid .

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH
Filosofi  keadilan  sosial  tersebut  secara  operasional  juga  telah  dirumuskan  dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  (UUD)  1945  yang  berbunyi  “bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. 12 Jenis-jenis hak-hak atas tanah menurut UUPA yaitu :
1) Hak  bangsa  Indonesia  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  sebagai  hak  penguasaan atas tanah yang  tertinggi beraspek perdata dan public
2) Hak menguasai dari Negara yang terdapat dalam Pasal 2 yang hanya beraspek publik saja
3) Hak Ulayat  yang terdapat dalam pasal 3 yang mempunyai aspek perdata dan publik.
4) Hak perorangan/individual yang hanya beraspek perdata yang meliputi:
a. Hak-hak  atas  tanah  sebagai  hak-hak  individual  yang  semuanya  secara langsung  maupun  tidak  langsung  bersumber  pada  hak  bangsa.  Ha  katas tanah  ini ada  yang  bersifat  tetap  yaitu  yang  terdapat  dalam  pasal  16  serta ada yang bersifat sementara yang terdapat dalam pasal 53.
b. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang diatur dalam Pasal 49.
5) Hak  jaminan  atas  tanah  yang  disebut  dengan  hak  tanggungan  yang  diatur dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 serta Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996. 13
Hak-hak  atas  tanah  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang bersangkutan,  demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya.  Menurut Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah ialah: 14
a. hak milik,
b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
12 S. Chandra, Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah , (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006), 5.
13 Ibid , 7.
14 Chulaemi  Achmad, 1993. Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah , (Semarang:  FH UNDIP, 1993), 88.
g. hak memungut-hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
Hak-hak atas air dan ruang angkasa ialah: 15
a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.

## a) Hak Milik Atas Tanah
Hak  Milik  Atas  Tanah  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dimiliki  oleh  seseorang  atas  tanah.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UUPA adalah :
1. Hak  milik  adalah  hak  turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai orang atas tanah.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

## b) Hak Guna Usaha Atas Tanah
Berdasarkan Pasal 28 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan  atau  peternakan.  Pasal  28  ayat  (2)  UUPA  menerangkan  bahwa  hak  guna-usaha diberikan  atas  tanah  yang  luasnya  paling  sedikit  5  hektar,  dengan  ketentuan  bahwa  jika luasnya  25  hektar  atau  lebih  harus  memakai  investasi  modal  yang  layak  dan  teknik perusahaan  yang  baik,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. 16 Sifat  dan  ciri  Hak  Guna Usaha 17 :
a. Hak  atas  tanah  yang  kuat,  artinya  tidak  mudah  hapus  dan  mudah  dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
b. Dapat beralih dan dialihkan
c. Jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
d. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara;
Subyek Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA adalah: 18
a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia;
15 Ibid , 89.
16 A bdurahman , Sedikit  Tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Dan  Praktek  Pelaksanaannya ,  Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 8 No 1 (1971): 56.
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional , (Jakarta: Djambatan, 2006), 30.
18 Ibid , 31.
Adapun hapusnya Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal  34 UUPA : 19
a. Jangka waktu berakhir.
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
d. Dicabut untuk kepentingan umum.
e. Tanahnya ditelantarkan.
f. Tanahnya musnah.
g. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jika waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai  Atas  Tanah  adalah  tanah  negara.  Dalam  hal  tanah  yang  akan  diberikan  dengan  Hak Guna  Usaha itu adalah tanah Negara  yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna  Usaha  dapat  dilakukan  setelah  tanah  yang  bersangkutan  dikeluarkan  dari  statusnya sebagai kawasan hutan. 20
Hak  guna  usaha  diberikan  kepada  pemegang  hak  terhadap  tanah  atau  lahan  dengan luas tertentu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 yaitu: 21
1. Luas  minimum  tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  Hak  Guna  Usaha  adalah lima hektar.
2. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak  Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.
3. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak  Guna Usaha kepada badan  hukum  ditetapkan  oleh  Menteri  dengan  memperhatikan  pertimbangan dari  pejabat  yang  berwenang  dibidang  usaha  yang  bersangkutan,  dengan mengingat  luas  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  suatu  satuan  usaha  yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

## PENGATURAN  HUKUM  TENTANG  TINDAK  PIDANA  PENGGARAPAN  TANAH DI AREAL HGU
Di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  51  PRP  Tahun  1960  tentang  Larangan Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya  (UU  No  51  PRP  1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah
19 Ibid , 33.
20 Sudargo  Gautama,  2003. Masalah  Agraria  Berikut  Peraturan-Peraturan  dan  Contoh-Contoh,  ( Bandung: Alumni, 2003), 54.
21 Ibid , 56.
adalah  perbuatan  yang  dilarang,  dan  dapat  diancam  dengan  hukuman  pidana  kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. 22
Adapun  tindakan  yang  dapat  dipidana  sesuai  dengan  Pasal  6  UU  No  51  PRP  1960 adalah: 23
1. Barang  siapa  yang  memakai tanah tanpa izin  yang  berhak  atau  kuasanya yang sah,
2. Barang siapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan  maupun  tulisan  untuk  memakai  tanah  tanpa  izin  dari  yang  berhak atau  kuasanya  yang  sah,  atau  mengganggu  yang  berhak  atau  kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa  izin  dari  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah,  atau  mengganggu pihak  yang  berhak  atau  kuasanya  dalam  menggunakan  suatu  bidang tanah.
Menurut Pasal 385 KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :
1. Barang  siapa  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  menjual,  menukarkan  atau  membebani  dengan crediet  verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di  atas  tanah  dengan  hak  Indonesia,  padahal  diketahui  bahwa  yang  mempunyai  atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
2. Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama  menjual,  menukarkan  atau  membebani dengan crediet  verband sesuatu  hak  tanah  Indonesia  yang  telah  dibebani crediet verband, atau  sesuatu  gedung,  bangunan,  penanaman  atau  pembenihan  di  atas  tanah yang  juga  telah  dibebani  demikian,  tanpa  memberitahukan  tentang  adanya  beban  itu kepada pihak yang lain;
3. Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama  mengadakan crediet  verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama,  menggadaikan  atau  menyewakan  tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
22 Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 192.
23 Wahyu Kuncoro, “Perselisahan Penggarap
dengan Penggarap
Tanah
Negara,”http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/02/perselisihan-penggarap-dengan-penggarap.html, diaskses 22-April 2019.
6. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia  untuk  suatu  masa,  padahal  diketahui,  bahwa  tanah  itu  telah  disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga; 24
Menurut  Pasal  55  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014 tentang Perkebunan, setiap orang secara tidak sah dilarang:
1. Mengerjakan,  menggunakan,  menduduki,  dan/atau  menguasai  Lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan,  menggunakan,  menduduki,  dan/atau  menguasai  Tanah masyarakat  atau  Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. Melakukan  penebangan  tanaman  dalam  kawasan  Perkebunan;  atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. 25
Dan  menurut  Pasal  10755  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara tidak sah yang:
1. mengerjakan,  menggunakan,  menduduki,  dan/atau  menguasai  Lahan Perkebunan;
2. mengerjakan,  menggunakan,  menduduki,  dan/atau  menguasai  Tanah masyarakat  atau  Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

## 4. memanen  dan/atau  memungut  Hasil  Perkebunan;sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  55,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah). 26 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA PENGGARAPAN  LIAR  DI  AREAL  HGU  YANG  MASIH  HIDUP  DI  KEBUN BANDAR KLIPPA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  sesuatu  yang  dipertanggungjawabkan  secara pidana  terhadap  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana. 27 Pelaku tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  memenuhi  syarat  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
Persoalan tanah perkebunan terutama eks HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II di Sumatera Utara sangat rentan dengan konflik baik antara masyarakat dengan masyarakat
24 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan  Peraturan  Hukum  Tana h.  (Jakarta: Djambatan, 2003), 142.
25 Ibid , 143.
26 Ibid , 145.
27 Roeslan Saleh. 1999. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 75.
dengan badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah (Pemprovsu dan Pemkab setempat) Pertikaian  dan  konflik  soal  tanah  perkebunan  ini  bagaikan  benang  kusut  yang  sulit dituntaskan. 28
Menurut Mahdian Tri Wahyudi Secara fisik kondisi lahan HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA  II  yang  terletak  ditiga  kabupaten/kota  tersebut  saat  ini  masih  ada  yang dikuasai  oleh  masyarakat  penggarap  sebagian  juga  dikuasai  oleh  pihak  PT  PERKEBUNAN NUSANTARA II. Maraknya kegiatan penggarapan ini ditenggarai  bermula pada saat adanya pernyataan/statemen  dari  pemerintah  saat  krisis  moneter melanda  Negara  ini,  dimana  rakyat mengalami  kesusahan  ekonomi  dan  lapangan  pekerjaan  maka  untuk  menolong  rakyat  yang sedang  kesusahan  diberikan  kesempatan  untuk  menanami  lahan  dibawah  tanaman  kelapa sawit  PTPN  dengan  tanaman  palawija.  Namun  kesempatan  itu  nampaknya  banyak dimanfaatkan  pihak  masyarakat/kelompok  masyarakat  untuk  menggarap  menduduki  lahan- lahan perkebunan khususnya yang masa HGU nya masih aktif atau tanah yang HGU nya telah berakhir. 29 Pihak  PT  Perkebunan    Nusantara  II    untuk  mengatasi  meluasnya  penggarapan tanah  diareal  HGU  nya  sering  melaporkan  peristiwa-Peristiwa  tersebut    ke  pihak  yang berwajib  baik  dari  tingkat  Polsek,  Polres  hingga  Polda.  Namun  laporan-laporan  Pihak  PT Perkebunan  Nusantara  II  tidak  di  tindak  lanjuti  dengan  alasan  delik  tindak  pidana penggarapan itu jika mengacu pada Undang-Undang 51 PRP Tahun 1960 hanya tindak pidana pelanggaran  padahal  Ada  Undang-Undang  Perkebunan  yang  menurut  hemat  kami  dapat digunakan  untuk  menanggulangi  kejahatan  penggarapan  diareal  HGU  PT  Perkebunan Nusantara  II  namun  faktanya  alasan-alasan  tersebut  selalu  menjadi  kendala  dalam melanjutkan proses hukum. 30
Berdasarkan  deskripsi  analisis  yang  tersaji  di  atas,  maka  diperoleh  gambaran normatif  bahwa  sebenarnya  banyak  alternative  terkait  regulasi  atau  aturan  hukum  untuk menjerat  pelaku  penggarapan  di  areal  HGU  baik  Pasal  385  KUHP. Kemudian  Pasal  2  dan Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  51  PRP  Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) Kemudian Pasal 55 Jo Pasal 107  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  39  Tahun  2014  tentang  perkebunan.  Dan
28 Hashim Purba, Op.,Cit , 89.
29 Mahdian  Tri  Wahyudi,  Wawancara  dengan  Manager  Kebun  PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  IIBandar Klippa , Jumat 10 Mei 2019.
30 Ibid.
pelaku  tindak  pidana  penggarapan  diaral  HGU  dapat  diminta  Pertanggungjawaban  pidana penjara paling  4 (empat) Tahun dan Denda Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah).
KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  ( PENAL  POLICY )  DALAM  MENGATASI

## PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU
Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik  hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah 31 :
1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai apa yang dicita-citakan.
Pada  Pasal  2  dan  6  Undang-Undang  No.  51/Prp  Tahun  1960  tentang  Larangan Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  Atau  Kuasanya  (yang  kemudian  dikenal  sebagai Undang-Undang  No.  1  Tahun  1961  L.N.  1961  No.  3)  ditetapkan  bahwa  pemakaian  tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarangan dan diancam hukuman pidana. Jelasnya Pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana  pelanggaran. 32
Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP):
“Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama,  menggadaikan  atau menyewakan  tanah  dengan  hak  tanah  yang  belum  bersertifikat,  padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”
Penanganan  masalah  tanah  tersebut,  sebenarnya  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah  tanah  yang  masuk  wilayah  hukum  perdata,  namun  didalamnya  jelas  terkandung tindakan pidana seseorang  yang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-Pasal  yang terdapat di  KUHP,  antara  lain:  Pasal  Pengancaman  (Jika  terdapat  unsur  ancaman  dalam  menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal
31 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 26.
32 Ervina Eka Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung ”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung , (2018): 8.
penyerobotan  lahan  (Jika  pelaku  menjual  lahan  milik  orang  lain  yang  sah),  Pasal  Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum. 33
Posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari pemiik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun  unsur-unsur  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  385  KUHP  terpenuhi  oeh  perbuatan “pelaku”,  areal  tanah  yang  ”diserobot”  tidak  berarti  dengan  sukarela  dikembalikan  kepada pemilik  proses  pengosongan  tanahnya  harus  di  tempuh  tersendiri. 34 dengan  dasar  keputusan Pengadilan  (pidana)  yang  menyatakan  pelaku  penyerobot  bersalah,  pemilik  tanah  harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, kecuali dalam putusan pidananya  sekaligus  memuat  hak  keperdataan  pemilik  yang  harus  dikembalikan  kepadanya dengan  mengosongkan  tanah  dari  penguasaan  pelaku  atau  siapa  saja  yang  memperoleh  hak daripadanya.  Dengan  proses  yang  harus  ditempuh  melalui  jenjang  pengadilan  perdata (Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  dan  Mahkamah  Agung)  hingga  penguasaan  kembali tanah milik seseorang yang diserobot pihak lain. 35

## KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENGGARAPAN  LIAR  DI  AREAL  HAK  GUNA  USAHA  (HGU)  OLEH  PT PERKEBUNAN NUSANTARA II KEBUN BANDAR KLIPPA
Menurut Tri Wahyudi dalam menghadapi persoalan penggarapan liar yang berada di Eks  HGU  bahkan  HGU  PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  II  kebun  Bandar  Klippa. Perusahaan  sudah  melakukan  banyak  hal  dan  strategi  untuk  mengatasi  problem  tersebut dengan mengambil langkah lebih kepada pendekatan Non Penal, antara lain adalah:
1. Sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan PT PERKEBUNAN NUSANTARA II memanggil  masyarakat  dan  para  kepala  desa  yang  berada  berdampingan  diareal HGU  perusahaan  bahwa  areal  tanah  yang  dikuasai  oleh  penggarap  merupakan wilayah HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II.
33 Herlina  Ratna  Sambawa  Nigrum.  “Analisis  Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Atas  Tanah  Berbasis Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol 1, Nomor 2, Mei 2014- September 2014, Notaris Semarang.
34 Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial , Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20, Nomor 1.
35 Nurhasan  Ismail,  “Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  Dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah  Masyarakat”  , Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 1 No. 1 (2012).
2. Perusahaan selalu memberikan tali asih kepada masyarakat sekitar areal HGU.
3. Manakala langkah  kebijakan  perusahaan tersebut  tidak  direspon  dengan  baik  baru kemudian di berikan surat peringatan kepada masyarakat 1,2 3.
Kemudian  manakala  surat  peringatan  yang  dilayangkan  pihak  perusahaan  juga  tidak dilaksanakan  maka  perusahaan  melakukan  pembersihan  lahan  biasanya  bekerjasama  dengan aparat  kepolisian.  Perusahaan  PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  II  dalam  menghadapi persoalan penggarapan liar diareal HGU selalu mengutamakan dan mengedepankan tindakan nonpenal dari pada penal. Perusahaan menganggap kebijakan penal merupakan upaya terakhir manakala  semua  langkah-langkah  non  penal  sudah  dilakukan  perusahaan  tidak  berhasil. Karena perusahaan menyadari kesejahteraan masyarakat sekitar areal HGU merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan namun bukan berarti perusahaan membiarkan manakala aset-aset  perusahaan  yang  secara  hukum  masih  dimiliki  perusahaan  dikuasai  beberapa masyarakat penggarap dan selama ini belum pernah ada yang dikenakan sanksi pidana terkait soal penggarapan liar di areal HGU PT  PERKEBUNAN NUSANTARA II Bandar Klippa. 36

## KESIMPULAN
Pengaturan hukum tentang hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  ialah  Hak  milik,  HGU,  Hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka tanah  dan  hak  memungut  hasil  hutan  serta  hak-hak  lain  yang  bersifat  sementara  yang  diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian  kemudian  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  mengenal namanya  Hak  Garapan.Pelaku  Tindak  Pidana  penggarapan  tanah  di  Areal  HGU  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam pasal 2 Jo Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 yang  dimana  sanksi  pidananya  ialah  3  Bulan  Penjara,  didalam  Undang-Undang  tersebut Penggarapan  Tanah  hanya  tindak  pidana  pelanggaran  bukan  tindak  pidana  kejahatan, Sementara  Pasal  385  KUHP  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  mana  kala penggarap  sebagai  makelar  tanah  sesuai  unsur-unsur  pasal  tersebut  kemudian  pasal  tersebut menempatkan  perbuatan  sebagai  Tindak  Pidana  Kejahatan  Kemudian  Pasal  55  Jo  107 Undang-Undang  39  Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  berupa  pertanggungjawaban  pidana maksimal  4  Tahun  Penjara  dan  Denda  Maksimal  Rp.  4.000.000.000.00  (Empat  Miliar
36 Mahdian  Tri  Wahyudi,  Wawancara  dengan  Manager  Kebun  PT  PERKEBUNAN  NUSANTARA  II  Bandar Klippa , Jumat 10 Mei 2019.
Rupiah).  Kebijakan  Hukum  Pidana  untuk  mengatasi  penggarapan  liar  di  areal  Hak  Guna Usaha di Indonesia dimulai Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya , kemudian diatur dalam pasal 385 KUHP dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  Namun  PT  PERKEBUNAN NUSANTARA  II  sebagai  pihak  perusahaan  menjadi  korban  penggarapan  selalu mengedepankan kebijakan nonpenal yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat penggarap yang  berada  diareal  HGU  upaya  Penal  adalah  upaya  terakhir  manakala  langkah  nonpenal tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman . Sedikit  Tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Dan  Praktek Pelaksanaannya . Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 8 No 1 (1971).
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
Chandra,  S. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah , Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006.
Chulaemi,  Achmad. Hukum  Agraria,  Perkembangan,  Macam-macam  Hak  atas  Tanah , Semarang: FH UNDIP,1993.
Gautama  Sudargo. Masalah  Agraria  Berikut  Peraturan-peraturan  dan  Contoh-contoh, Bandung: Alumni, 2003
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan  Peraturan  Hukum  Tana h. Jakarta:Djambatan, 2003.
_____________. Hukum  Agraria  Indonesia,  Jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional ,  Jakarta: Djambatan. 2006.
https://media.neliti.com/media/publications/1089-ID-kebijakan-pemerintah-dalam- pemanfaatan-tanah-eks-hak-guna-usaha-pt-perkebunan-ch.pdf  diakses  Senin,  15 Januari 2019
Ismail,  Nurhasan.  “Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  Dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah Masyarakat”. Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 1 No. 1 (2012).
Kuncoro,Wahyu. “Perselisihan Penggarap dengan
Penggarap
Tanah
Negara,”http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/02/perselisihan-penggarap- dengan-penggarap.html, diaskses 22-April 2019
Ngadimin . Peran  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  Proses  Penyelesaian Permasalahan  Sengketa/Konflik  Areal  Lahan.Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Sosial  dan Politik, Vol 6 No 1 (2018)
Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa. “Analisis  Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Atas Tanah Berbasis Keadilan” . Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1, Nomor 2, Mei 2014- September 2014, Notaris Semarang.
Nugraha, Dwimas Suryanata, Suteki. “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial . Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20, Nomor 1.
Purba,  Hashim  et  al. Sengketa  Pertanahan  dan  Alternatif  Pemecahan  Studi  Kasus  di Sumatera Utara, Cahaya Ilmu, Medan. 2006.
Putri,  Ervina  Eka.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Dan Pengrusakan  Tanah  Di  Wilayah  Bandar  Lampung” .  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung , (2018).
Saleh,  Roeslan. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana. Jakarta:  Aksara  Baru. 1999.
Sangsun, Florianus. S.P. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Visi Media:  Jakarta. 2008 Santoso, Urip. Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
Siregar, Tampil Ansari. Pendaftaran Tanah Kepastian Hukum .  Medan: Multi Grafik Medan. 2007.
Soehartono, Irawan. Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
Soemitro,  Rony  Hanitijo. Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:GhaliaIndonesia. 1998.
Syahrani, Ridhuan. Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
Wiryani,  Fifik. Hukum  Agraria  Konsep  dan  Sejarah  Hukum  Agraria  Era  Kolonial  hingga Kemerdekaan. Malang: Setara Pres, 2018.