PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS
Rudi Santoso
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia Email: rudisantoso@radenintan.ac.id

## Abstrak
Pemilihan  umum  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  KPU  adalah  lembaga Penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan pemilu. Apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral  yang  lebih besar  tidak  saja dalam  hal penyelenggaraan  pemilu tetapi juga mewujudkan  pemerintahan  yang  demokrastis  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  cita- cita  nasional  yakni  masyarakat,  adil  dan  makmur.  Sedangkan  Partai  Politik  memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga  Negara  Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi kesatuan untuk  kesejahtaraan  masyarakat,  penyerap,  penghimpun  dan  penyalur  aspirasi  politik masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  Negara,  rekrutmet  politik dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi.  Namun,  praktek yang  terjadi  proses  demokrasi  tidak  berjalan  baik  karena  penyelenggara  pemilu  dan peserta pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  KPU  dan  partai  politik  menurut  peraturan peundang-undangan  dalam  mewujudkan  pemilu  berintegritas.  Penelitian  ini menyimpulkan Pemilu berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam  penyelnggaraan  pemilu  bekerja  secara  profesional,  adil  dan  jujur.  KPU  sebagai penyelenggara  dan  partai  politik  sebagai  peserta  pemilu  harus  melaksanakan  tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal.
Kata kunci: KPU, Parpol, Integritas

## A. Pendahuluan
Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  mekanisme  demokrasi,  salah  satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala oleh lembaga penyelenggara pemilu. 1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara yuridis memiliki  tanggungjawab  menyelenggarakan  tahapan  pesta  demokrasi  bernama pemilu. Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU.  Tentu  hal  itu  perlu  di  dukung  dengan  berbagai  sumber  daya,  dana  dan dukungan  para  stakeholders  termasuk  partai  politik,  birokrasi  pemerintah  dan masyarakat.  Pemilu  berintegritas  merupakan  sebuah  kosa  kata  yang  akrab  di telinga  setiap  warga  negara  terutama  yang  melek  politik.  Dari  satu  forum  ke forum yang lain, satu mimbar ke mimbar yang lain kata ini selalu menjadi slogan ampuh  dalam  menggerakkan  seluruh  elemen  yang  terlibat  dalam  isu kepemiluan.  Baik  penyelenggara,  peserta,  pemantau  pemilu  maupun  berbagai elemen masyarakat.
1 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis ,  (PT  Bhuana  Ilmu  Populer  : Jakarta, 2009), h. 378.
Untuk  dapat  melaksanakan  suatu  pemilihan  umum  yang  berintegritas sebenarnya  harus  dimulai  dari  perekrutan  pihak  yang  akan  menjalankan pemilihan  umum  tersebut  denga  ideal  dan  berintegritas,  tidak  ada  diskusi kepentingan  pribadi  namun  semua  untuk  kepentingan  negara.  Pertanyaan apakah  hal  tersebut  dapat  terlaksana  secara  ideal  di  Negara  ini,  publik  yang peduli  kepentingan  bangsa  harus  menjawab  dapat  terlaksana,  mimpi  ini  akan menjadi  kenyataan  bahwa  integritas  harus  ada  dalam  melaksanakan pembangunan  di  bidang  politik  dan  demokrasi.  Prinsip  yang  harus  dipegang adalah  menegaskan  posisi  penyelenggara  harus  profesional,  tidak  memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis bernama pemilu.
Masyarakat  harus  punya  optimisme,  seiring  dengan  meningkatnya kesadaran  politik  rakyat,  maka  pelaksanaan  Pemilu  lambat  laun  pasti  akan semakin  baik,  dan  diharapkan  KPU  sebagai  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu dapat  lebih  berperan  guna  mewujudkan  pemilu  yang  berintegritas  dengan berpedoman  pada  asas  Mandiri,  Jujur,  Adil,  Kepastian  Hukum,  Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionality, Profesionality, Akuntability, Efisiensi dan Efektifitas.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  maka  penelitian  ini  ingin mengetahui  peran  KPU  dan  Partai  Politik  Dalam  Mewujudkan  Pemilu Berintegritas.  Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka  (library research). 2 Artinya  penelitian  yang  tidak  mengadakan  perhitungan    atau  data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

## B. Pembahasan B.1. Pemilu Demokratis
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI  Tahun  1945,  dimaksudkan  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden, anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  serta  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang mampu  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi  dan  dapat  menyerap  serta memperjuangkan  aspirasi  rakyat  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terselenggaranya  pemilu  secara  demokratis  menjadi  dambaan  setiap warga  negara  Indonesia.  Pelaksanaan  pemilu  dikatakan  berjalan  secara demokratis  apabila  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov). Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung  adalah  rakyat  sebagai  pemilih  berhak  untuk  memberikan  suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  pemilih  berhak  mengikuti  pemilu dan  memberikan  suaranya  secara  langsung.  Sedangkan  pemilu  yang  bersifat
2 Raco G.R, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 46.
umum  mengandung  makna  terjaminnya  kesempatan  yang  sama  bagi  semua warga negara, tanpa diskriminasi.
Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih  bebas  untuk  menentukan  pilihannya  tanpa  tekanan  dan  paksaan  dari siapa  pun.  Dalam  melaksanakan  haknya,  setiap  warga  negara  dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.
Selanjutnya,  pemilu  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  pemilu  yang mempunyai  integritas,  profesionalitas,  dan  akuntabilitas  yang  dilaksanakan secara  lebih  berkualitas,  sistematis, legitimate ,  dan  akuntabel  dengan  partisipasi masyarakat  seluas-luasnya.  Penyelenggara  pemilu,  aparat  pemerintah,  peserta pemilu,  pengawas  pemilu,  pemantau  pemilu,  pemilih,  dan  semua  pihak  yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Pemilih  dan  peserta  pemilu  mendapat  perlakuan  yang  sama  dan bebas  dari  kecurangan  atau  perlakuan  yang  tidak  adil  dari  pihak  mana  pun. Pemilu  harus  dilaksanakan  secara  lebih  berkualitas  agar  lebih  menjamin kompetisi  yang  sehat,  partisipatif,  mempunyai  derajat  keterwakilan  yang  lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

## B.2. Peran KPU Dalam Pemilu
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  merupakan  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  dalam  menyelenggarakan  Pemilu  Legislatif,  Pemilu  Presiden  dan pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia.  Seluruh  aspek  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  Pemilu  menjadi  tanggung  jawab  KPU  dan  bukan  lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 3
Pemilihan  Umum  merupakan  pranata  terpenting  dalam  tiap  Negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti indonesia. Pranata  itu  berfungsi  untuk  memenuhi  tiga  prinsip  pokok  demokrasi,  yaitu kedaulatan  rakyat,  keabsahan  pemerintahan,  dan  pergantian  pemerintahan secara  teratur.  Ketiga  prinsip  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  terjaga  dan terlaksananya  cita-cita  kemerdekaan,  mencegah  bercokolnya  kepentingan tertentu  di  dalam  tubuh  tertentu  di  dalam  kepentingan  tertentu  di  dalam pemerintahan,  atau  digantikannya  kedaulatan  rakyat  menjadi  kedaulatan penguasa. 4
Pemilu  merupakan  salah  satu  usaha  untuk  mempengaruhi  rakyat  secara persuasif  (tidak  memaksa)  dengan  melakukan  kegiatan  retorika,  hubungan publik, komunikasi massa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis. Indonesia telah menyelenggarakan  Pemilu  sejak  tahun  1955,  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997, 1999,  2004,  2009,  2014  dan  2019.  Penyelenggaraan  Pemilu  mulai  kokoh  sejak
3 Firmanzah,  Persaingan, Legitimasi  Kekuasaan,  dan  Marketing  Politik ,  (Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). h 55
4 Mukthie  Fadjar,  “ Pemilu,  Perselisihan  Hasil  Pemilu  dan  Demikrasi ”,  (Malang:  Setara  Press, 2013). Hal 1
perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2001. 5 Setelah perubahan ketiga, UUD NRI 1945 memberi amanat pada Pasal 22 E ayat (5)  berbunyi:  “Pemilihan  Umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”
Frasa  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  bunyi  Pasal  22  E  ayat  (5)  tersebut secara  tidak  langsung  menyatakan  bahwa  idealnya  penyelenggaraan  Pemilu dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga  yang  dapat  saja  disebut  “komisi  pemilihan umum”. Saat ini dipertahankan dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama  Komisi  Pemilihan  Umum  bukanlah  nama  yang  ditentukan  UUD  NRI 1945, melainkan oleh undang-undang. 6
Undang-Undang  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu)  dimaksudkan  sebagaimana  salah  satu pertimbangan  bahwa  dalam  rangka  penyederhanaan  dari  beberapa undangundang terkait Pemilu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011;  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012), serta  sebagai  landasan  hukum  penyelenggaraan  Pemilu  serentak.  KPU  berdiri sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri.  KPU  dalam  menyelenggarakan  Pemilu,  bebas  dari  pengaruh  pihak mana  pun  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya.  KPU memiliki tugas menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu termasuk dalam  kewenangannya  menetapkan  peraturan  KPU  untuk  setiap  tahapan Pemilu.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  peran  berarti    lakon  atau pemain. 7 Istilah  peran  jika  diambil  dari  dunia  teater  berarti  seorang  pemain harus  menjalankan  lakonannya  untuk  diharapkan  dapat  menjalankan  karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau  menjiwai  peran  atau  lakonannya  tersebut.  Peran  biasanya  berkombinasi dengan  posisi  dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status  juga  adalah  pasangan  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Jika  tidak  ada  status maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran jika  tanpa  status.Menurut  Abu  Ahmad,  peran  merupakan  suatu  kompleks pengharapan  manusia  terhadap  caranya  individu  harus  bersikap  dan  berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
Berdasarkan  undang-undang  telah  disebutkan  bahwa  KomisiPemilihan
Umum  merupakan  suatu  lembaga  yang  bersifat  nasional,tetap,  dan  mandiri. Sifat  nasional  mencerminkan  bahwa  wilayah  kerja  dan  tanggungjawab  KPU sebagai  penyelenggara  PemilihanUmum  mencakup  seluruh  wilayah NegaraKesatuan  Republik  Indonesia.  Sifat  tetapmenunjukkan  KPU  sebagai lembaga  yangmenjalankan  tugas  secara  berkesinambunganmeskipun  dibatasi oleh  masa  jabatan  tertentu.  Sifat  mandiri  menegaskan  KPU  dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas daripengaruh pihak mana pun. 8
5 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasca  Amandemen Perubahan Ke-Tiga.
6 Marwan Mas, Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara , Edisi 1, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok, 2018, Hlm. 203.
7 Alex MA, Lab BI, Kamus Saku Bahasa Indonesia , (Tamer, 2013), h. 363
8 Muhammad  Fajri  Ihsan  dan  Muhajirah  Hasanuddin,  “ Kinerja  Komisi  pemilihan  Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 ”, Makassar 3, no. 2 ( Oktober 2013): h.117
1. Peranan KPU Dalam Sosialisasi Politik
Peranan  KPU  dalam  melaksanakan  pendidikan  politik  dipahami sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  sosialisasi  politik  yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki  tugas  melakukan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilu  dan/atau terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  KPU  kepada  masyarakat.  Sosialisasi disini  tidak  sekadar  sosialisasi  yang  menyentuh  aspek-aspek  prosedural seperti  tahapantahapan  pemiludan  teknis  pemilu,  tapi  juga  aspek-aspek substantif  seperti  menjelaskan  mengenai  manfaat  dan  pentingnya  suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.
KPU  sebagai  lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana  setiap  tahapan  pemilihan  umum  harus  berupaya  untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum,  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan memperbanyak  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam semua  tingkatan.  Sosialisasi  dimaksud  terutama  ditujukan  kepada  pihak- pihak yang telibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai  politik  peserta  Pemilu,  Organisasi  yang  memantau  kegiatan Pemilu  serta  secara  umum  sosialisasi  harus  disampaikan  kesemua  lapisan masyarakat  terutama  mereka  yang  mempunyai  hak  memilih  maupun dipilih.
Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan  umum  selalu  berubah  dan  berkembang,  yang  mengakibatkan adanya  perubahan-perubahan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  itu sendiri,  secara  teoritis  suatu  aturan  akan  berlaku  secara  efektif  apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis  yaitu apabila aturan itu dibuat  atas  prinsip-prinsip  yang  dicita-citakan,  keberlakuan  yuridis  dalam pengertian  ketentuan  tersebut  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang  dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya  dengan  kuantitas  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.
2. Peranan KPU dalam penyediaan aksesbilitas
Pengertian  aksesibilitas  menurut  Undang-undang  Nomor  4  Tahun
1997  tentang  Penyandang  Cacat  adalah  kemudahan  yang  disediakan  bagi penyandang  cacat  guna  mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam  segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat  (2)  yang  memuat  ketentuan  tentang  tujuan  penyediaan  aksesibilitas bagi  penyandang  disabilitas  dimaksudkan  untuk  menciptakan  keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
Lebih  lanjut  dalam  Penjelasan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1997 Pasal  10  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  penyediaan  aksesibilitas  bagi penyandang  cacat  diupayakan  berdasarkan  kebutuhan  penyandang  cacat sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kecacatan  serta  standar  yang  ditentukan. Standardisasi  yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik,
antara  lain  sarana  dan  prasarana  umum  serta  informasi  yang  diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan.
Peranan KPU dalam penyediaan aksesbilitas yaitu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada  pemilukada.  Pemerintah  maupun  masyarakat  harus  berupaya memberikan  penyediaan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  agar mereka  dapat  melaksanakan  aktivitasnya  sesuai  dengan  tingkat  kecacatan yang  disandangnya.  Hal  ini  juga  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan persamaan hak, kewajiban, peran serta kedudukan
3. Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  lembaga  independen  yang bertanggung  jawab  terhadap  terlaksana  setiap  tahapan  pemilihan  umum harus  berupaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan memberikan  pemahaman  tentang  hak  dankewajibannya  sebagai  warga negara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum,  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  memperbanyak  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  pemilihan umum  dalam  semua  tingkatan.  Sosialisasi  dimaksud  terutama  ditujukan kepada pihak- pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum,  misalnya  partai-partai  politik  peserta  Pemilu,  Organisasi  yang memantau  kegiatan  Pemilu  serta  secara  umum  sosialisasi  harus disampaikan  kesemua  lapisan  masyarakat  terutama  mereka  yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penyelenggara pemilihan  umum  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum,  yang  bersifat  nasional, tetap  dan  mandiri  untuk  menjamin  terlaksananya  kedaulatan  rakyat.  KPU harus  mengupayakan  terlaksananya  hak  pilih  (hak  untuk  memilih)  bagi setiap  warganegara,  termasuk  mereka  yang  membutuhkan  fasilitas  khusus dalam pelaksanaannya guna meningkatkan partisipasi pemilih.

## B.3. Peran dan Fungsi Partai Politik
Peran  partai  politik  dalam  menegakkan  demokrasi  di  Indonesia  cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar  masyarakat  tidak  saja  sadar  hukum  tetapi  juga  dewasa  dalam  berpolitik. Hal  ini  tentunya  harus  ditunjukkan  oleh  para  elite  politiknya  terlebih  dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik. Lebih parahnya lagi  apabila  di  Indonesia  tidak  ada  satu  pun  yang  dapat  dijadikan  panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya “ratu adil” atau “satria piningit”, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Partai-partai  politik  dalam  masa transisi  ini  seharusnya  mengisi  ruang  publik  dengan  memberikan  pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional.
Sementara dari segi pendidikan demokrasi rakyat dapat kita lihat, dengan banyaknya Partai Politik tentunya rakyat akan dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan keinginannya. Partai Politik juga harus dapat menciptakan iklim yang  kondusif  yang  dapat  menjadi  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Partai Politik dengan elite politiknya
justru  memperkeruh  keadaan  dengan  maneuver-manuver  politiknya.  Politik uang (money politic) yang terjadi di beberapa daerah. Pelaku politik uang yang terbanyak  adalah  mereka  yang  mewakili  partainya,  baik  pengurus,  anggota maupun  simpatisan.  Seringkali  penyelenggara  pemilu  dan  penyelenggaran pemerintahan turut ambil bagian dalam melakukan politik uang ini.
Untuk  kecurangan  dan  pelanggaran  yang  terjadi,  langkah  yang  dapat diambil adalah dengan mengadakan Rekonsiliasi Nasional atau Konsensus dan semua pihak harus mempunyai semangat untuk itu. Sebab jika hal itu ditarik ke penyelesaian  legalistik,  dikhawatirkan  hasilnya  nanti  bisa  Pemilihan  Umum ulang.  Dan  kalau  Pemilihan  Umum  ulang  belum  tentu  hasilnya  jujur  dan  adil (jurdil), janganjangan tetap tingkat kecurangannya tinggi juga. Karena itu, bukan hanya human error yang jadi sebab kecurangan, tetapi juga rekayasa dan system error. Dalam suatu demokrasi seharusnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan  terlalu  sering  terjadi,  oleh  karena  golongan-golongan  terbesar  diwakili dalam  lembaga-lembaga  perwakilan,  tetapi  tidak  dapat  dihindarkan  bahwa beberapa  golongan  akan  merasa  diperlakukan  tidak  adil.  Maka  yang  dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif (relative justice). Persoalan lain yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum berjalannya secara  maksimal  fungsi  yang  dimiliki  oleh  partai  politik,  baik  fungsi  partai politik  terhadap  negara  maupun  fungsi  partai  politik  terhadap  rakyat.  Fungsi partai  politik  terhadap  negara  antara  lain  adalah  menciptakan  pemerintahan yang  efektif  dan  adanya  partisipasi  politik  terhadap  pemerintahan  yang berkuasa.  Sedangkan  fungsi  partai  politik  terhadap  rakyat  antara  lain  adalah memperjuangkan  kepentingan,  aspirasi,  dan  nilai-nilai  pada  masyarakat  serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini  belum  sepenuhnya  memberikan  pendidikan  politik  dan  melakukan pengkaderan  serta  rekrutmen  politik  yang  efektif  untuk  menghasilkan  keder- kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.
Sistem  kepartaian  yang  ada  juga  masih  menghadapi  derajat  kesisteman yang  rendah  serta  kurang  mengakar  dalam  masyarakat,  struktur  organisasi partai  yang tidak stabil yang tidak mengacu pada AD/ART, dan citra partai di mata  publik  yang  masih  relatif  buruk.  Selain  itu,  partai  politik  yang  ada  pada umumnya  cenderung  mengarah  pada  tipe  partai  politik  kharismatik  dan klientelistik  ketimbang  partai  programatik.  Lemahnya  pelembagaan  partai politik  di  Indonesia,  terutama  disebabkan  oleh  belum  munculnya  pola  partai kader.   Partai  politik  cenderung  membangun  partai  massa  yang  memiliki  ciri- ciri:  meningkatnya  aktivitas  hanya  menjelang  pemilu,  menganut  sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi  dan  rekrutmen keanggotaan  yang  memadai  serta  belum  mengembangkan  sistem  pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
Kelemahan  yang  mencolok  partai  politik  yang  berorientasi  pada  massa adalah  kurang  intensif  dan  efektifnya  kerja  partai.  Sepanjang  tahun  sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti. Hal ini ditandai  dengan  tidak  dimilikinya  rencana  kerja  partai  yang  bersifat  jangka panjang,  menegah  dan  jangka  pendek.  Partai  politik  semestinya  merupakan suatu  kelompok  terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi, nilai-nilai,  serta  cita-cita  yang  sama,  dan  yang  mempunyai  visi,  misi,  program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat.  Sebagai akibatnya, partai politik tidak
memiliki  program  yang  jelas  dalam  melakukan  pendidikan  politik  kepada masyarakat,  melakukan  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan,   belum  dapat membangun  sosialisasi  politik  dan  komunikasi  politik  untuk  menjembatani rakyat dengan pemerintah.
Partai  politik  semacam  ini  hanya  berorientasi  pada  perolehan  dukungan suara  di  daerah  pemilihannya  dalam  rangka  memperoleh  kekuasaan  tanpa memperhatikan  kepentingan  dan  pemenuhan  hak  konstituen.  Hal  ini  yang membuat  partai  gagal  dalam  mengembangkan  dan  mempertahankan kepercayaan  masyarakat.  Dalam  kondisi  krisis  kepercayaan  masyarakat terhadap  partai  politik  yang  berakibat  pada  penurunan  dukungan  masyarakat terhadap  perolehan  suara,  hal  ini  dapat  menimbulkan  frustasi  bagi  kader  dan pengurus  partai.  Kondisi  ini  akan  berakibat  kader  dan  pengurus  partai  yang berdedikasi tinggi sekaligus memiliki karakter, dengan mudah mengubah garis politik.
Bertolak  dari  sistem  rekrutmen  dan  ketidakjelasan  program  kerja  dan orientasi  partai,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  terabaikan,  rendahnya kepercayaan  masyarakat,  kepemimpinan  partai  yang  kurang  responsif  dan inovatif sehingga  menimbulkan sejumlah  problematik   dan  konflik  yang  sering tidak  terselesaikan  oleh   internal  partai.   Konflik  yang  tidak  terselesaikan tersebut  disebabkan  oleh  terbatasnya  pengaturan  penyelesaian  konflik  yang dilakukan  melalui  prinsip  musyawarah  mufakat  internal  partai,  maupun penyelesaian  konflik/perselisihan  yang  dilakukan  melalui  pengadilan. Tambahan  lagi,  tidak  adanya  kesadaran  para  pengurus  untuk  segera menyelesaikan  konflik  dan  masing-masing  mau  menangnya  sendiri  akan mengakibatkan semakin berlarut-larutnya konflik tersebut.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  lemahnya  pelembagaan  sistem  kepartaian adalah  belum  ada  pengaturan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  untuk membekukan  kepengurusan  partai  politik,  baik  untuk  kepengurusan  tingkat pusat,  tingkat  provinsi,  maupun  tingkat  kabupaten/kota.   Problem  lain  yang dihadapi  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

## B.4. Peran KPU dan Parpol Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas
Pemilu yang adil dan berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang  terlibat  dalam  penyelnggaraan  pemilu  bisa  adil  dan  berintegritas. Penyelenggara  pemilu  (KPU,  Bawaslu  dan  DKPP)  harus  melaksanakan  Tugas, wewenang,  dan  kewajiban  sesuai  Undang-undang,    melaksanakan  pemilu berdasarkan  pada  asas  sebagaimana  di  maksud  pada  pasal  2  UU  No.  7  tahun 2017  tentang  pemilihan  umum  dan  penyelenggaraannya  harus  memenuhi prinsip  prinsip  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efesien. 9
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu sudah sangat jelas dan idial sehingga jika ingin hasil pemilu berkualitas maka seluruh penyelenggara  pemilu  baik  dari  pusat  maupun  tingkat  terbawah  wajib memegang  dan  melaksanakan  prinsip  prinsip   tersebut  sebagai  sebuah  ikatan dan  kontrak  moral  untuk  bangsa  dan  negaranya  karena  melalui  merekalah
9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(penyelenggara  pemilu)  akan  dihasilkan  pemimpin-pemimpin  bangsa  yang berkualitas dan berintegritas  yang akan membawa  perubahan lebih baik untuk negara dan bangsa.
Faktor  berikutnya  adalah  adanya  peserta  pemilu  yang  berintegritas  pula. Peserta pemilu yaitu partai politik wajib mencalonkan calon anggota DPR, DPRD Propinsi,  DPRD  Kabupaten/kota  yang  benar-benar  mempunyai  rekam  jejak yang  baik  dalam  semua  aspek  kehidupan,  mempunyai  komitmen  tinggi terhadap  pengabdian  kepada  rakyat  yang  diwakilinya,  mempunyai  komitment yang  jelas  terhadap  pancasila,  UUD  1945,  Bhineka  Tunggal  Ika  dan  Negara Kesatuan Ripublik Indonesia  serta terbebas dari korupsi.
Partai politik sebagai pilar dari demokrasi wajib mendukung perwujudan penyelenggara  Negara  yang  bersih  dari  korupsi,kolusi  dan  nepotisme  (KKN). Demikian juga peserta pemilu dari perseorangan yaitu calon anggota DPD wajib memiliki  komitment  kebangsaan  yang  nyata  dibuktikan  dengan  rekam  jejak yang jelas  dan  diutamakan calon yang  benar-benar sudah  berbuat nyata untuk daerah  (propinsi)  yang  akan  diwakilinya  serta  tidak  hanya  mengandalkan popularitas  pribadi  dan  keluarga  serta  jaringan  kelompoknya  semata  untuk meraih dukungan dan kursi.
Pemilih yang rasional dan cerdas adalah bagian yang tidak kalah penting dari  upaya  menciptakan  pemilu  yang  berintegritas.  Menjadi  kewajiban  kita bersama  untuk  melakukan  pendidikan  politik  yang  sehat  kepada  pemilih sehingga  pemilih  mempunyai  kesadaran  untuk  menggunakan  hak  suaranya dalam  pemilu,  pemilih  benar  benar  bisa  menilai  program  yang  realistis  bisa dijalankan  calon,  pemilih  yang  mampu  menolak  politik  uang  dari  peserta pemilu,  serta  pemilih  yang  aktif  ikut  berpartisipasi  dalam  melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

## C. Simpulan
Berdasarkan hasil  penelitian  tentang  Peran Komisi Pemilihan  Umum  dan Partai  Politik  Dalam  Mewujudkan  Pemilu  Berintegritas  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  KPU  dan  Partai  Politik  memiliki  peranan  yang  sangat dominan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pemilu berintegritas akan terwujud  jika  seluruh  komponen  yang  terlibat  dalam  penyelnggaraan  pemilu bekerja secara profesional, adil dan jujur. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik  sebagai  peserta  pemilu  harus  melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan kewajiban  sesuai  undang-undang  secara  optimal.  KPU  harus  mampu memastikan  proses  pesta  demorkasi  berjalan  jujur  dan  adil.  Sedangkan  Partai Politik  juga  harus  mengikuti  seluruh  tahapan  pemilu  dengan  tidak  melakukan kecurangan-kecurangan serta harus mampu melahirkan dan mencalonkan wakil rakyat maupun pemimpin orang-orang yang berkualitas.

## Referensi
Firmanzah,  Persaingan, Legitimasi  Kekuasaan,  dan  Marketing  Politik ,  (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis ,  (PT  Bhuana  Ilmu Populer : Jakarta, 2009).
Marwan    Mas,  Hukum  Konstitusi  Dan  Kelembagaan  Negara,  Edisi  1,  Cetakan Ke-1, (Rajawali Press :Depok, 2018).
Muhammad  Fajri  Ihsan  dan  Muhajirah  Hasanuddin,  Kinerja  Komisi  pemilihan Umum  Daerah  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2012,    Makassar, Oktober 2013.
Mukthie  Fadjar,  Pemilu,  Perselisihan  Hasil  Pemilu  dan  Demikrasi,  (Malang: Setara Press, 2013).
Raco G.R, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan, (Jakarta: Grasindo, 2010).
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasca Amandemen Perubahan ke tiga.
Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.