Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) p-ISSN: 2797-2879, e-ISSN:  2797-2860 Volume 4, nomor 1, 2024, hal. 119-126 Doi: https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.443
119
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## Pemerataan Pendidikan melalui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah SMAN 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u
Kabupaten Dompu
Qurban Hajar, Nursidrati*, Edi Firmasyah, Baharudin, Rizka Awaluddin STKIP Al Amin Dompu, Indonesia
*Coresponding Author: nursidrati@gmail.com Dikirim: 12-06-2024; Direvisi: 16-06-2024; Diterima: 17-06-2024
Abstrak: Tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan atau implementasi dari kebijakan sistem zonasi PPDB yang menjadi salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan pada sekolah menengah atas di wilayah kecamatan Hu’u kabupaten Dompu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u. Untuk memperoleh data yang diinginkan,  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Dalam menganalisis  data  yang  telah  diperoleh,  peneliti  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman yaitu  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  melakukan  penarikan  kesimpulan  dengan triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  sebagai  uji  keabsahan  data.  Hasil  penelitian  yang diperoleh  adalah  :  1)  terpenuhinya  enam  variabel  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  yaitu  sebagai  berikut  :  a)  Aturan  Kepala  Disdikpora tentang  Juknis  Pelaksanaan  PPDB  SMA/SMK  Negeri  menjadi  standar  dan  tujuan  dari implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  PPDB  SMA/SMK  negeri.  Namun,  kebanyakan masyarakat ataupun wali murid kurang memahami isi peraturan tersebut. b) segala hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini sudah terpenuhi atau tercukupi melalui adanya panitia  PPDB  yaitu  guru,  karyawan  dan  OSIS,  serta  sarana  prasarana  yang  mendukung;  c) komunikasi antar pelaksana sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u  serta  Disdikpora  berjalan  dengan  lancar  melalui  adanyaa  sosialisasi  baik  secara langsung maupun melalui grup whatsapp ataupun grup line; d) Dalam pengimplementasian sistem zonasi tidak semua berdasarkan zona daerah siswa, melainkan perengkingan dari hasil nilai  UNBK;  e)  perlunya  perbaikan  dalam  sistem  zonasi;  dan  f)  kondisi  ekonomi  di lingkungan SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u rata-rata petani. 2) Dampak positif dari implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Hu’u dan SMK N 1 Hu’u yaitu input peserta  didik  pada  sekolah  tersebut  merata  dan  meningkatnya  motivasi  belajar  di  sekolah favorit,  sedangkan  untuk  dampak  negatifnya  yaitu  bisa  berpengaruh  terhadap  kehidupan sosial peserta didik dan kesenjangan sosial.
Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi
Abstract: The purpose of this research is to find out how the PPDB zoning system policy is implemented  or  implemented,  which  is  one  of  the  efforts  to  equalize  education  in  high schools  in  the  Hu'u  sub-district,  Dompu  district.  The  type  of  research  used  is  descriptive qualitative research. This research was conducted at SMA Negeri 1 Hu'u and SMK Negeri 1 Hu'u.  To  obtain  the  desired  data,  researchers  conducted  observations,  interviews  and documentation  studies.  In  analyzing  the  data  that  has  been  obtained,  researchers  use  the Miles and Huberman model, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions by triangulating sources and triangulating techniques as a test of data validity. The research results obtained are: 1) the fulfillment of the six Van Meter and Van Horn variables in the implementation  of  the  zoning  system  policy,  namely  as  follows:  a)  Regulations  from  the Head  of  the  Education  and  Sports  Department  regarding  technical  guidelines  for  the implementation  of  State  High  School/Vocational  School  PPDB  become  the  standards  and
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
objectives  of  implementing  the  SMA/SMK  PPDB  zoning  system  policy  state  vocational school. However, most people or parents do not understand the contents of these regulations. b)  everything  needed  to  implement  this  policy  has  been  fulfilled  or  fulfilled  through  the existence  of  the  PPDB  committee,  namely  teachers,  employees  and  OSIS,  as  well  as supporting  infrastructure;  c)  communication  between  implementers  of  the  PPDB  zoning system at SMA Negeri 1 Hu'u and SMK Negeri 1 Hu'u as well as Disdikpora runs smoothly through  socialization  both  directly  and  via  WhatsApp  groups  or  line  groups;  d)  In implementing the zoning system, it is not all based on the student's regional zone but instead uses  the  UNBK  results  grades  which  are  sorted  using  ranking;  e)  The  disposition  of  the implementer supports the zoning system but needs to be improved in the system; and f) the economic  conditions  in  SMA  Negeri  1  Hu'u,  the  average  student's  parents  work  as entrepreneurs,  while  in  SMA  Negeri  1  Hu'u  the  average  is  farmers  and  laborers.  2)  The positive impact of implementing the zoning system policy at SMA N 1 Hu'u and SMK N 1 Hu'u  is  that  student  input  at  these  schools  is  even  and  increases  motivation  to  study  at favorite schools, while the negative impact is that it can affect the lives of social participants. raised and equated with social.
Keywords: Equal Education, Policy Implementation, Zoning System

## PENDAHULUAN
Proses  pendidikan  yang  bermutu  merupakan  tujuan  utama  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia.  Pemerintah  telah  merumuskan  beberapa  kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Kebijakan mengenai  peningkatan  mutu  pendidikan  telah  lama  diwujudkan  dalam  bentuk konstitusi.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  11  menunjukkan  tentang keinginan  pemerintah  untuk  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  bermutu. Pemerintah  selalu  memperhatikan  kebijakan  pendidikan  guna  menjamin  mutu pendidikan masyarakat yang diselenggarakan demi tercapainya tujuan bersama.
Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  Namun,  beberapa  permasalahan pendidikan  saat  ini  masih  ditangani  dan  diusahakan  oleh  pemerintah  untuk pemecahan masalah tersebut. Salah satu masalah dalam memajukan mutu pendidikan yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  yaitu  permasalahan  pemerataan  untuk memperoleh  akses  pendidikan  (Astomo,  2021;  I  Made  Candiasa,  2013).  Masalah pemerataan pendidikan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan karena Indonesia terdiri dari gugusan pulau dan persebaran letak geografis yang tidak merata. Kondisi letak  geografis  penduduk  Indonesia  yang  tersebar  pada  setiap  daerah  memiliki kondisi  yang  berbeda.  Hal  ini  menyebabkan  penyebaran  mutu  pada  pemerataan pendidikan yang kurang merata.
Berawal  dari  sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  dari  sinilah muncul  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  akibat  input  penerimaan  siswa  baru  dengan kriteria  tertentu  pada  sebuah  sekolah  berlabel  favorit  tersebut.  Beberapa  kriteria tersebut  seperti  yang  telah  tercantum  di  atas.  Pada  dasarnya,  peraturan  mengenai penerimaan  siswa  baru  telah  tercantum  dalam  Permendikbud  No.  51  Tahun  2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Guna mewujudkan mutu pendidikan melalui pemerataan  pendidikan,  saat  ini  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  mengenai Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan  program  disebut  sebagai  “Sistem Zonasi”. Program ini telah tercantum dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 pasal 16  yang  menyebutkan  bahwa  pendaftaran  penerimaan  peserta  didik  baru  dapat
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dilakukan  melalui  tiga  jalur  pertama  jalur  Zonasi,  kedua  jalur  Prestasi,  dan  jalur Perpindahan  tugas  orang  tua/wali.  Pada  jalur  zonasi  harus  memenuhi  paling  sedikit 90% dari daya tampung sekolah, dan 5% untuk jalur prestasi, sedangkan 5% sisanya untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
Sistem  zonasi  sendiri  adalah  suatu  sistem  dimana    sekolah    harus    menerima peserta    didik  yang    memiliki    radius    tempat    tinggal    terdekat  dengan    sekolah (Datuk,  2020;  Widyaningtyas  dkk,  2021;  Madiana  et  al.,  2022).  Fokus  utama  pada kebijakan  zonasi  ini  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  pemerataan akses  layanan pendidikan  sekaligus  pemerataan  kualitas  pendidikan  bagi  seluruh  warga  Negara Indonesia (Mallevi et al., 2022; Ningrum, 2022). Pemerintah  menetapkan kebijakan sistem  zonasi  dengan  harapan  dapat  menjadi  jembatan  untuk  membangun  dan memperbaiki sistem pemerataan pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi akan melebur sekolah-sekolah yang memiliki label favorit.
Beberapa  alasan  mengenai  penghapusan  label  sekolah  favorit  adalah  adanya sekolah  favorit  yang  akan  menggusur  sekolah  pinggiran  dengan  input  peserta  didik yang  seadanya  atau  bisa  dibilang  buangan  dari  calon  peserta  didik  baru  yang  telah ditolak  pada  saat  mendaftar  ke  sekolah  favorit  dengan  alasan  tidak  memenuhi persyaratan  dan  persaingan  yang  sangat  ketat.  “Sekolah  Pinggiran”  biasanya memiliki  animo  pendaftaran  peserta  didik  baru  yang  rendah.  Hal  itu  disebabkan beberapa  faktor  yang  menjadi  pemicu  seperti  keberadaan  sekolah  yang  terletak dipinggiran  kota  dengan  fasilitas  yang  kurang  memadai  dan  masih  mengandalkan sistem  model  pembelajaran  yang  lama  tanpa  adanya  kemandirian  peserta  didik (Wahyono  et  al.,  2014).  Jika  tidak  segera  ditindaklanjuti,  sekolah  favorit  akan selamanya  menjadi  favorit  calon  peserta  didik  maupun  masyarakat  pada  umumnya karena  mulai  dari  input  peserta  didik  baru,  guru,  sarana  prasarana  dan  hal-hal pendukung  lainnya  selalu  terbaik  di  setiap  tahun.  Lalu  “sekolah  pinggiran”  akan selamanya  menjadi  sekolah  pinggiran  yang  dinomorsekiankan  oleh  masyarakat karena dipandang rendah dengan kualitas guru, sarana prasarana, dan hal-hal lainnya yang kurang baik.
Hal ini relevan dengan penelitian Põder et al., (2016) yang menjelaskan bahwa secara  tradisional  beberapa  kota  di  Eropa  sebenarnya  telah  terlebih  dahulu  sudah memberlakukan  kebijakan  sistem  zonasi  pada  anak  didik  sekolah.  Area  tempat tinggal  akan  menentukan  kemana  seorang  anak  akan  masuk  ke  sekolah.  Sekolah yang mengacu pada daerah lingkungan tempat tinggal seorang anak didik ini secara luas  dianggap  peraturan  terbaik  untuk  pemerataan  pendidikan.  Kebijakan  tersebut masih  diberlakukan  hingga  saat  ini  pada  beberapa  kota  di  Eropa  seperti  Estonia, Finlandia, dan Swedia. Namun, dalam praktiknya beberapa dekade terakhir ini sudah mulai  rusak  dan  terdapat  beberapa  masalah  dalam  penyelenggaraannya.  Salah satunya  yaitu  orang  tua  sudah  mulai  cerdik  untuk  menghindari  keharusan  geografis tempat tinggal yang dipaksakan agar seorang anak dapat sekolah di tempat lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di Eropa yang sudah diterapkan  sejak  lama  justru  semakin  kedepan  dapat  terjadi  kecurangan  dalam pemindahan tempat tinggal seorang anak sesuai dengan keinginan orang tuanya agar dapat  sekolah  di  tempat  yang  diinginkan.  Lalu  bagaimana  dengan  dampak  dari pemberlakuan  sistem  zonasi  yang  diterapkan  di  Indonesia  baru-baru  ini,  apakah  ke depannya  juga  akan  mengalami  hal  yang  sama  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan di Eropa (Põder et al., 2016).
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Dalam penelitian  ini  akan  dideskripsikan  hasil  temua  tentang  penerapan  dari  kebijakan sistem  zonasi  pada  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  kecamatan  Hu’u.  Penelitian ini  dilaksanakan  pada  jenjang  SMA  di  Kecamatan  Hu’u.  Diambil  dari  sampel sekolah  favorit  dan  sekolah  yang  berada  di  pelosok  desa.  Sekolah  favorit  tersebut yaitu SMA Negeri 1 Hu’u yang terletak di Jl. Lakey Desa Adu. SMA Negeri 1 Hu’u merupakan  salah  satu  sekolah  bergengsi  dan  favorit  di  Kecamatan  Hu’u.  Hal  itu dapat  dibuktikan  dengan  animo  PPDB  yang  selalu  membludak  dan  juga  prestasi- prestasi  yang telah diraih oleh sekolah ini. Penelitian ini juga dilaksanakan di SMK Negeri 1 Hu’u.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu  mengetahui pemerataan  pendidikan  melalui  implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  sekolah menengah  atas  di  kecamatan  Hu’u  kabupaten  Dompu  serta  mengetahui  adanya dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari  implementasi  sistem  zonasi  sebagai  upaya pemerataan  pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  kecamatan  Hu’u. Penelitian implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini dilakukan di SMA Negeri 1 Hu’u sebagai sekolah favorit yang terletak di Kecamatan Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u
Hasil observasi yang telah dilakukan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 09:30 WITA  di  SMA  Negeri  1  Hu’u  menunjukkan  aktivitas  PPDB  yang  sedang berlangsung  pengambilan  token  di  sekolah  tersebut.  Terlihat  banyak  calon  peserta didik baru yang menggunakan seragam SMP ataupun pakaian bebas ditemani orang tua atau walinya yang sedang menunggu dipanggil dan mengantri untuk pengambilan nomor  token.  Mereka  diarahkan  oleh  OSIS  yang  menggunakan  jas  almamater sekolah dan dilayani oleh sekumpulan panitia yaitu guru dan karyawan di dalam aula SMA Negeri 1 Hu’u untuk pengumpulan berkas pengambilan token.
Setiap  panitia  yang  telah  terbentuk  dalam  satuan  sekolah  dan  calon  peserta didik  baru  juga  selalu  menjaga  komunikasi  antarpelaksana  PPDB  sistem  zonasi. Implementasi  sistem  zonasi  dalam  PPDB  dibutuhkan  komunikasi  yang  baik  untuk menyampaikan  maupun  mencari  informasi  yang  dibutuhkan.  Komunikasi  yang terjalin  antardua  pihak  tersebut  berjalan  lancar  dengan  penyelenggaraan  sosialisasi dan adanya grup whatsapp.

## Pembahasan
Pemerataan pendidikan melalui implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri  1  Hu’u  dan  SMK  Negeri  1  Hu’u  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  teori implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn  dengan  enam  variabel  yang  ada.  Ke  enam variabel  tersebut  antara  lain  standar  dan  tujuan;  sumber  daya;  komunikasi  antar organisasi;  karakteristik  agen  pelaksana;  disposisi  implementor;  serta  kondisi ekonomi dan sosial (Agusman, 2019; Purwitasari, 2012; Amalia dkk, 2024).
Pembagian  jalur  PPDB  masih  sama  dengan  adanya  tiga  jalur  yaitu  zonasi, prestasi  dan  perpindahan  tugas  orang  tua/wali.  Namun  peraturan  tersebut  telah direvisi oleh Kemendikbud menjadi Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Pasal 16 (2)
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
yang  menyebutkan  bahwa  daya  tampung  sekolah  pada  jalur  zonasi  menjadi  paling sedikit 80% dan Pasal 16 (3) pada jalur prestasi menjadi 5% sampai 15%.
PPDB SMA di kecamatan Hu’u tetap menerapkan peraturan lama dengan porsi 90% jalur zonasi, 5% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua. Khususnya peraturan di Kecamatan Hu’u ini dalam implementasi kebijakan sistem zonasi tidak murni  secara  penuh  menggunakan  zona  daerah  sebagai  penentuan  peserta  didik tersebut  untuk  dapat  mendaftarkan  diri  ke  suatu  sekolah,  melainkan  tetap menggunakan  nilai  hasil  UNBK.  Nilai  UNBK  tersebut  diurutkan  menggunakan ranking  dari  nilai  yang  teratas.  Meskipun  ada  peserta  didik  dalam  satu  zona  tetapi nilainya lebih rendah dari peserta didik lain, maka peserta didik tersebut tidak dapat masuk ke sekolah yang daftarkannya.

## Dampak Positif Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Kebijakan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  di  Wilaya  Kecamatan  Hu’u  membawa dampak  positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  ini menjadikan input peserta didik di setiap sekolah menjadi rata tanpa ada diskriminasi. Sesuai  dengan  tujuan  PPDB  sistem  zonasi  untuk  meningkatkan  akses  layanan pendidikan seperti  yang tercantum pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pasal 3. Implementasi PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u khususnya di SMA Negeri 1 Hu’u dengan  adanya  sistem  zonasi  membuat  sekolah  tersebut  memberikan  kesempatan bagi semua peserta didik yang berada dalam zona yang telah ditentukan untuk dapat masuk  ke  sekolah  tersebut  walaupun  memiliki  nilai  yang  kurang  tinggi  seperti biasanya.  Begitu  pula  dengan  SMK  Negeri  1  Hu’u,  dengan  adanya  implementasi PPDB sistem zonasi, sekolah ini mendapatkan siswa dengan nilai tertinggi mencapai 293. Sebelum adanya zonasi, nilai tertinggi sekolah ini hanya di bawah 150 saja. Selain  input  peserta  didik,  dampak  positif  dari  implementasi  sistem  zonasi yaitu  pada  motivasi  belajar  dan  berprestasi  peserta  didik.  Peserta  didik  yang  dapat masuk ke sekolah favorit dengan jalur zonasi semakin memacu semangat belajarnya untuk  dapat  bersaing  dengan  teman-temannya  yang  bisa  mendapatkan  prestasi  di sekolah tersebut.

## Dampak Negatif Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u juga berdampak  negatif  terhadap  peserta  didik.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  keadaan sosial peserta didik yang bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Jika  anak  yang  berasal  dari  sekolah  favorit  sudah  terbiasa  dengan  hidup  rajin  dan disiplin  untuk  mencari  ilmu  dan  anak  yang  berasal  dari  sekolah  pinggiran  yang terbiasa  untuk  santai  dan  suka  bermain  itu  dicampur  di  satu  lingkungan  sekolah pinggiran, maka hal yang dikhawatirkan oleh orang tua peserta didik bahwa anaknya bisa  terkena  dampak  lingkungan  yang  kurang  disiplin  tersebut.  Hasil  penelitian  ini juga menunjukkan bahwa peserta didik yang berasal dari sekolah favorit sudah mulai tertarik  untuk  belajar  santai  seperti  teman-teman  kelasnya.  Hal  ini  akan mempengaruhi motivasi belajar dan motivasi berprestasi siswa.
Selain  dampak  lingkungan  yang  mempengaruhi  motivasi  belajar,  adanya sistem zonasi juga berpengaruh terhadap kesenjangan sosial antara kakak kelas yang masuk  ke  sekolah  favorit  itu  dengan  berjuang  untuk  mendapatkan  nilai  tinggi merasakan  ketidakadilan  ketika  adik  kelasnya  dapat  masuk  ke  sekolah  favorit tersebut  hanya  dengan  jalur  zonasi.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
kesenjangan  sosial  pada  dunia  pendidikan  diantaranya  rendahnya  kualitas  atau persediaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  kualitas  guru  yang  rendah,  faktor infrastruktur,  jumlah  dan  kualitas  buku  sebagai  referensi  belajar  peserta  didik  di sekolah,  mahalnya  biaya  pendidikan,  dan  standardisasi  pendidikan  (Hidayat,  2017). Beberapa  faktor  tersebut  menjadi  kesenjangan  antara  sekolah  favorit  dan  sekolah pinggiran,  sehingga  menimbulkan  ketidakadilan  perlakuan  kakak  kelas  kepada  adik kelas yang bisa masuk ke sekolah favorit tanpa menggunakan jalur prestasi.
Hal ini sesuai dengan Teori Maslow “Hierarchy of Needs” pada level ketiga yaitu  Belonging  and  Love  Needs.  Maslow  percaya  bahwa  motivasi  akan  tumbuh dengan  adanya  rasa  memiliki  dan  mencintai.  Motivasi  akan  tumbuh  dengan  adanya kasih sayang dan dukungan dari lingkungan yang saling memiliki. Setelah itu adanya level  Esteem  Needs  dimana  orang  akan  merasa  percaya  diri  ketika  dihargai  oleh lingkungannya.  Dan  pada  level  terakhir  adalah  Self-actualization.  Di  saat  ini  lah orang  akan  dapat  mengaktualisasikan  dirinya  jika  telah  mendapatkan  dukungan, merasa  dicintai  dan  dihargai  oleh  lingkungannya.  Pada  saat  ini  lah  peserta  didik dapat mencapai prestasinya (Medcalf et al., 2013).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  secara  umum  pemerataan  pendidikan  melalui implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  di  SMA  Negeri  1  Hu’u  dan  SMK  Negeri  1 Hu’u telah berjalan lancar dan memenuhi enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yaitu terdapat variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarpelaksana,  karakteristik  pelaksana,  disposisi  implementor,  serta  kondisi ekonomi  dan  sosial  dalam  implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  PPDB  di  Wilaya Kecamatan  Hu’u.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  layanan pendidikan di  Indonesia.  Sumber daya dalam  implementasi kebijakan  sistem  zonasi PPDB  ini  yaitu  sumber  daya  manusia  dimana  panitia  pelaksana  PPDB  merupakan guru,  karyawan,  dan  dibantu  OSIS,  serta  kebutuhan  sarana  prasarana  penunjang implementasi kebijakan ini. Komunikasi  antarpelaksana implementasi sistem zonasi berjalan  dengan  lancar  melalui  tatap  muka  seperti  pengadaan  sosialisasi  maupun menggunakan media yaitu adanya grup whatsapp dan line. Karakteristik pelaksanaan sistem  zonasi  dalam  PPDB  di  Wilaya  Kecamatan  Hu’u  ini  menerapkan Permendikbud  yang  lama  dengan  adanya  tiga  jalur  masing-masing  presentase  yaitu jalur zonasi 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Akan tetapi, Disdikpora  Kabupateen  Dompu  tetap  menerapkan  sistem  penyaringan  peserta  didik dengan menggunakan ranking nilai UNBK dari yang tertinggi hingga terendah untuk masuk  ke  suatu  sekolah.  Disposisi  implementor  menunjukkan  sikap  pelaksana kebijakan ini menerima adanya sistem zonasi, namun perlu adanya perbaikan sistem lainnya  terlebih  dahulu  sebelum  memperbaiki  sistem  input  siswa.  Kondisi  ekonomi dan  kondisi  sosial  antara  SMA  Negeri  1  Hu’u  dan  SMK  Negeri  1  Hu’u  sangat berbeda karena letak geografis mereka yang berbeda mempengaruhi jenis pendapatan orang tua wali dan juga kultur lingkungan sosialnya.
Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u ini  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dalam  pelaksanaannya. Dampak  positif  dari  kebijakan  ini  yaitu  meratanya  akses  pendidikan  melalui pemerataan input siswa dan meningkatnya motivasi peserta didik yang dapat masuk ke  sekolah  favorit  untuk  dapat  bersaing  dengan  teman-teman  yang  berprestasi.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Namun, dampak negatifnya yaitu pengaruh lingkungan buruk dari sekolah pinggiran dan adanya kesenjangan sosial di sekolah favorit.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusman ,  Y.  (2019).  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  di  Sekolah  Dasar Negeri  1  Kolakaasi  Kabupaten  Kolaka. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi Publik , 4 (2), 105-113.
Amalia,  D.,  Rochim,  A.  I.,  &  Rahmadanik,  D.  (2024).  Implementasi  Kebijakan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  guna  Menunjang  Pembangunan  di  Desa  Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469) , 4 (02), 125-131.
Astomo ,  P.  (2021).  Politik  Hukum  Penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan  Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum , 50 (2), 172-183.
Datuk , A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan  Anak  yang  Bermutu  di  Kota  Kupang. Attractive:  Innovative Education Journal , 2 (2), 20-33.
Hidayat,  A.  (2017).  Kesenjangan  Sosial  Pendidikan  Sebagai  Pengaruh  Era Globalisasi. Jurnal Justisi Hukum , 2 (1), 15–25.
I Made Candiasa, D. (2013). Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Komunitas Guru Online. Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1), 118–127.
Madiana,  I.,  Alqadri,  B.,  Sumardi,  L.,  &  Mustari,  M.  (2022).  Penerapan  Kebijakan Sistem  Zonasi  serta  Dampaknya  terhadap  Kesetaraan  Hak  Memperoleh Pendidikan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan , 7 (2c), 735–740. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633
Mallevi  Agustin  Ningrum,  Suryanti,  W.  (2022). Jurnal  Cakrawala  Pendas PENDIDIKAN  Abstrak  Pendahuluan  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 pasal  28  C  ayat  1  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dengan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  5  ayat  1 pendidikan yang bermutu ( . 8 (3), 932–940.
Medcalf, N. A., Hoffman, T. J., & Boatwright, C. (2013). Children’s Dreams Viewed Through The Prism of Maslow’s Hierarchy of Needs. Early Child Development and Care , 183 (9), 1324–1338. https://doi.org/10.1080/03004430.2012.728211
Ningrum ,  M.  A.  (2022).  Penerapan  Sistem  Zonasi  Kebijakan  Baru  Berdasarkan Perspektif  Orangtua  Sebagai  Upaya  Pemerataan  Pendidikan. Jurnal  Cakrawala Pendas , 8 (3), 932-940.
Põder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2016). Does School Admission by Zoning Affect Educational  Inequality ?  A  Study  of  Family  Background  Effect  in  Estonia  , Finland  ,  and  Sweden  Does  School  Admission  by  Zoning  Affect  Educational Inequality ?
A. Taylor
and Francis
Group , 3831 (June). https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094
Purwitasari,  A.  Y.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Program  Jampersal  Di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011 . 1–141.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Wahyono, S. B., Hardianto, D., & Agung, A. (2014). Model Pengembangan Belajar untuk Meningkatkan Etos Belajar Siswa Sekolah Menengah di Daerah Pinggiran Provinsi DIY. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , 7 (1), 94–103.
Widyaningtyas ,  A.,  Nugraha,  N.,  &  Sari,  S.  D.  (2021).  Persepsi  Masyarakat Terhadap  Sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Zonasi. Antropocene:  Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora , 1 (1), 29-37.