PENERAPAN FIKSI HUKUM ( FICTIE VAN WIL EN VERTROUWEN )

## DALAM KONTRAK BAKU

## Annurdi
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti email korespondensi: nurdi.recht@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan  kontrak  atau  perjanjian  baku  dalam  kegiatan  bisnis  dilakukan  oleh pelaku  usaha  untuk  dapat  memperoleh  efisiensi  waktu,  tenaga  dan  biaya,  namun terhadap  penggunaan  kontrak  baku  dinilai  pihak  yang  kedudukan  ekonominya lebih  lemah  “terpaksa”  sepakat  terhadap  isi  kontrak  baku  tersebut,  sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum terhadap pleksanaan kontrak baku  yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan,  dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  dengan adanya penerapan fiksi “ fictie  van  will  en  vertrouwen ”  yang menegaskan bahwa adanya keadaan dimana para pihak seolah-olah memperoleh kesepakatan dengan dasar  adanya  kepercayaan,  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  terhadap keabsahan dan pelaksanaan terhadap kontrak baku tersebut.
Kata kunci : Penerapan, Fiksi Hukum, Kontrak Baku

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  bisnis  setiap pelaku  usaha  selalu  mengupayakan untuk  dapat  melakukan  efisiensi dalam  setiap  hubungan  bisnis  yang dijalankannya, efisiensi tersebut antara  lain  meliputi  aspek  biaya, tenaga  serta  waktu.  Upaya  efisiensi tersebut dapat dilihat dalam
penggunaan  kontrak  baku  yang digunakan oleh pelaku usaha,
terutama pelaku usaha yang merupakan  lembaga  pembiayaan. Sebagai  ilustrasi  pada  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  usaha perkreditan  sepeda  motor,  pihak lembaga
pembiayaan memilih menggunakan kontrak baku di dalam
menjalankan kegiatan usahanya tersebut.  Penggunaan  kontrak  baku tersebut  dinilai  relatif  lebih  efisiensi baik  dari  aspek  tenaga,  biaya  dan waktu bagi lembaga pembiayaan.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini, bahwa  suatu  kontrak  baku  adalah kontrak  (perjanjian)  yang  hampir seluruh  klausula-klausulanya  sudah dibakukan  oleh  pemakainya  dan pihak  yang  lain  pada  dasarnya  tidak mempunyai
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,  warna,  tempat,  waktu  dan beberapa  hal  lainnya  yang  spesifik
dari  obyek  yang  diperjanjikan. 1
Berdasarkan  pengertian  dari  kontrak baku  ini,  dapat  diketahui  bahwa dalam  penggunaan  kontrak  baku  ini penyusunan kontrak hanya ditentukan  oleh  satu  pihak  saja, sehingga pihak yang lain hanya dapat memilih  bersedia  terikat  dengan kontrak  tersebut  atau  memilih  untuk tidak terikat pada perjanjian tersebut, tanpa  adanya  kemungkinan  untuk merubah isi dari perjanjian tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat anggapan bahwa penggunaan  kontrak  baku  tersebut tidak  memunuhi  asas  kebebasan berkontrak,  namun  harus  dipahami bahwa  penggunaan  kontrak  baku dalam  kegiatan  bisnis  merupakan suatu  hal  yang  dianggap  wajar, mengingat pelaku usaha menginginkan adanya efisiensi biaya, tenaga dan waktu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengunaan kontrak baku ini, dalam praktek binis diperlukan  untuk  mempermudah  dan memperlancar  kegiatan  bisnis  serta dapat  mengurangi  biaya-biaya  yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, sehingga  sangat  dibutuhkan  dalam kegiatan bisnis.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di atas  bahwa  ada  anggapan  bahwa penggunaan  kontrak  baku  tidak terdapat  asas  kebebasan  kontrak  di dalamnya.  Berkaitan  dengan  hal  ini Stein mencoba memecahkan masalah ini  dengan  mengemukakan  pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai  perjanjian,  berdasarkan  fiksi adanya  kemauan  dan  kepercayaan
1 Sutan  Remy  Sjahdeini,  1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia , Jakarta : Institut Bankir Indonesia, Hlm. 66.
( fictie  van  wil  en  vertouwen )  yang membangkitkan  kepercayaan  bahwa para  pihak  mengikatkan  diri  pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen  perjanjian  itu,  berarti  ia secara  sukarela  setuju  pada  isi perjanjian tersebut. 2
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan  penelitian  dalam  bentuk sebuah  karya  ilmiah  dengan  judul  : “Penerapan Fiksi Hukum “ Fictie Van Wil  En  Vertrouwen ”  dalam  Kontrak Baku”.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaiamana  penerapan  fiksi  hukum “ fictie van will en vertrouwen ” dalam kontrak baku ?

## C. METODE PENULISAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji tentang penerapan larangan klausul  eksonerasi  sebagai  upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  normatif,  karena menggunakan  data  sekunder  atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma. Sistem norma  yang dimaksud adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah dari  peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan,  perjanjian  serta
2 Mariam  Darus  Badrulzaman,  2005, Aneka Hukum  Bisnis ,  PT.  Alumni,  Bandung,  Hlm. 53.
doktrin (ajaran). 3 Data sekunder yang digunakan  pada  penelitian  ini  antara lain  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen,  dokumen-dokumen  dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif,  artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi  kepustakaan,  yang  dituangkan dalam  bentuk  uraian  logis  dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum  yang  diperlukan  berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya
dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh  kejelasan  penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu dari  hal  yang  bersifat  umum  menuju hal  yang  bersifat  khusus.  Pada  tahap ini  bahan  hukum  dikerjakan  dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran  yang  dapat  dipakai  untuk menjawab permasalahan- permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitian.

## D. PEMBAHASAN
Pasal 1313  Kitab Undang-
Undang  hukum  Perdata  menyatakan bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya dengan  satu  orang  lain  atau  lebih. Menurut  doktrin  (teori  lama)  yang disebut  perjanjian  adalah  perbuatan
3 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif  &  Empiris ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.
hukum  berdasarkan  kata  sepakat untuk  menimbulkan  akibat  hukum. 4
Sedangkan  menurut  teori  baru  yang dikemukakan  oleh  Van  Dunne,  yang diartikan  dengan  perjanjian  adalah suatu  hubungan  hukum  antara  dua pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata sepakat  untuk  menimbulkan  akibat hukum. 5 Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud  dengan  perjanjian  adalah suatu  persetujuan  dengan  mana  dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai  harta  kekayaan. 6 Dimana perjanjian  ini  merupakan  suatu perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh para pihak dalam ruang lingkup hukum perdata.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di atas  dalam  kegiatan  bisnis,  saat  ini para  pelaku  usaha  lebih  menyukai menggunakan perjanjian dengan bentuk kontrak baku dalam
menjalankan kegiatan usahanya.
Perjanjian  baku  dialihbahasakan  dari istilah  yang  dikenal  dalam  Bahasa Belanda,  yaitu  “ standard  contract ” atau “ standard voorwaarden ”. Adapun  pengertian  dari  perjanjian baku menurut Hondius, yakni : “ standard voorwaarden zijn schriftelijke  concept  bedingen welke  zijn  opgesteld  om  zonder orderhandelingen  omtrent  hun inhoud  opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten
4 Salim  HS,  2010, Hukum  Kontrak  :  Teori dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Sinar Grafika , Jakarta, Hlm. 25.
5 Ibid, Hlm. 26.
6 Abdulkadir  Muhammad,  2000 ,  Hukum Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Hlm. 225.
overeenkomsten  van  bepaald aard (perjanjian  baku  adalah konsep  perjanjian  tertulis  yang disusun  tanpa  membicarakan isinya  dan  lazimnya  dituangkan ke  dalam  sejumlah  perjanjian tidak  terbatas  yang  sifatnya tertentu). 7 Dalam penggunaan kontrak baku, didalamnya pihak yang menyusun  perjanjian  atau  kontrak tersebut  menyusun  isi  perjanjian secara  sepihak  pula  yang  dikenal dengan istilah klausulu baku. Adapaun  dalam  Pasal  1  angka  10 Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen  menytakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  klausula  baku adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Artinya  melalui  berbagai kalusula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak  oleh  pelaku  usaha,  dan konsumen  hanya  dihadapkan  pada dua  pilihan  yaitu take  it  or  leave  it (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya. 8
Dalam  pengunaan  kontrak  atau perjanjian  baku  tersebut  kebebasan untuk melakukan kontrak atau pemberian kesepakatan tidak sebebas apabila dibandingkan dengan kontrak yang  dilakukan  secara  langsung
7 Mariam  Darus  Badrulzaman, Op  cit ,  Hlm. 47.
8 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2008,
Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 19-20.
dimana  para  pihak  secara  bersama- sama menyusun serta menentukan isi kontrak secara bersama, dimana para pihak  memiliki  kesempatan  untuk menegosiasikan klausul pada kontrak tersebut.
Kebebasan  dalam  penyusunan isi  perjanjian  merupakan  salah  satu bentuk dari penerapan asas kebebasan  berkontrak.  Dalam  asas kebebasan  berkontrak,  setiap  orag bebas  mengadakan  perjanjian  apa saja,  baik  yang  sudah  diatur  atau belum  diatur  dalam  undang-undang. Tetapi  kebebasan  tersebut  dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang,  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum,  tidak bertentangan  dengan  kesusilaan. 9 Asas kebebasan berkontrak ini tertuang  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)
KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya mengenai kebebasan untuk  membuat  atau  tidak  membuat kontrak sebagaimana dimaksud dalam  asas  kebebasan  berkontrak tersebut menimbulkan ketegasan bahwa  sebuah  kontrak  yang  dibuat dan  mengikat  para  pihak  tersebut didahului dengan adanya kata sepakat  dari  para  pihak,  yang merupakan  salah  satu  syarat  sahnya sebuah  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Adapun syarat  sah  perjanjian  berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:
1. sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
9 Abdulkadir Muhammad, Op cit , Hlm. 225.
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana  diuraikan  di  atas  syarat “sepakat”  dan  “cakap”  merupakan
syarat  subjektif,  sedangkan  syarat “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”  merupakan  syarat  objektif. Akibat  hukum  terhadap  sebuah kontrak  yang  tidak  memenuhi  syarat subjektif  adalah  dapat  dimintakan pembatalan ( vernietegbaar ), sedangakan  akibat  hukum  terhadap kontrak  yang  tidak  memenuhi  unsur objektif ialah batal demi hukum ( null adn void ). Berdasarkan hal tersebut meskipun  sebuah  kontrak  tidak memenuhi  syarat  “sepakat”,  tidak secara otomatis membatalkan perjanjian  tersebut  sehingga  selama perjanjian  ini  masih  berjalan  maka perjanjian  tersebut  masih  berlaku selama tidak ada pembatalan terhadap perjanjian tersebut.
Dalam penggunaan kontrak baku timbulya  kesepakatan  untuk  terikat dalam sebuah perjanjian dinilai tidak diperoleh  secara  bebas,  sebagai ilustrasi  dalam  sebuah  perjanjian kredit,  pihak  penerima  pinjaman “terpaksa”  menerima  isi  kontrak yang  diberikan  kepadanya  karena kedudukannya (ekonomi) lebih lemah dari pada pihak yang memberikan pinjaman. Adanya keadaan  dimana  salah  satu  pihak seolah-olah “terpaksa” untuk menyetujui  perjanjian  baku  tersebut, menimbulkan pendapat bahwa penggunaan  kontrak  baku  tidak sesuai atau memenuhi
asas kebebasan  berkontrak.  Mengenai  hal ini  Stein  mencoba  memecahkan
permasalahan  tersebut,  sebagaimana telah  diuraikan  dalam  sub  latar belakang  diatas  bahwa  perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian,  berdasarkan  fiksi  adanya kemauan dan kepercayaan ( fictie van wil en vertouwen ) yang
membangkitkan  kepercayaan  bahwa para  pihak  mengikatkan  diri  pada perjanjian itu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila para pihak telah  menerima  perjanjian  baku, maka  dianggap  secara  sukarela  telah menyetujui  seluruh  isi  dari  kontrak baku tersebut.
Fictie ialah, bahwa kita
menerima  sesuatu  yang  tidak  benar sebagai  suatu  hal  yang  benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa  yang  sebenarnya  tidak  ada, sebagai  ada  atau  yang  sebenarnya ada  sebagai  tidak  ada. 10 Penggunaan fictie dalam  hukum  memiliki  alasan salah satunya untuk mencapai adanya kepastian hukum, sehingga penggunaan  “ fictie  van  will  en vertrouwen ” dalam sebuah perjanjian baku  bertujuan  untuk  menjamin adanya kepastian hukum bawa kedua belah  pihak  dalam  sebuah  perjanjian baku  telah  mencapai  kesepakatan dengan  dasar  seolah-olah  diantara mereka  telah  saling  percaya  yang dibuktikan
dengan adanya penandatanganan  perjanjian  baku tersebut. Bukti  adanya  persetujuan  dari para  pihak  terhadap  perjanjian  baku tersebut adalah dengan
dibubuhkannya  tanda  tangan  para pihak dalam perjanjian baku tersebut, dimana  dengan  adanya  tanda  tangan merupakan  bukti  bahwa  orang  yang
10 L.J. van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  Hlm.
407.
membubuhkan tanda tangan dianggap  mengetahui  dan  setuju terhadap perjanjian yang ditandatanganinya, sehingga penggunaan perjanjian baku dianggap  telah  memenuhi  syarat “sepakat”. Penerapan fiksi “ fictie van will  en  vertrouwen ”  sebagaimana diuraikan di atas memberikan kepastian  hukum  atas  pemberlakuan kontrak  baku  dalam  pelaksanaan kegiatan bisnis, meskipun pemberlakuan  kontrak  baku  dinilai merugikan  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  terutama  terhadap  pihak yang kedudukannya lebih lemah.
Selanjutnya  Pasal  1338  ayat  (1) KUH  Perdata  menyatakan  secara tegas  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya, dengan demikian setiap  orang  pada  dasarnya  memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian  serta  memiliki  kebebasan untuk  menentukan  isi  dari  perjanjian sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, selama perjanjian  tersebut  “sah”,  artinya selama memenuhi syarat sah perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Apabila kita  melihat  ketentuan  dalam  Pasal 1337  KUH  Perdata  yang  dimaksud dengan suatu sebab  adalah terlarang,
apabila dilarang oleh undang- undang,  atau  apabila  berlawanan
dengan kesusilaan baik atau
ketertiban umum, yang artinya meskipun  dalam  asas  kebebasan berkontrak  setiap  orang  memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian  atau  kontrak,  namun terdapat pembatasan bahwa perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan atau pun ketertiban umum.  Sehingga  timbul  pertanyaan,
mengenai penggunaan perjanjian
baku  ( standard  contract )  dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Untuk menjawab  hal  ini  dapat  melihat kententuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  diperbolehkan  menggunakan klausul  baku  selama  tidak  terdapat hal sebagai berikut :
a. menyatakan pengalihan tanggun g jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak  menolak  penyerahan kembali  barang  yang  dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali  uang  yang  dibayarkan atas  barang  dan/atau  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan  pemberian  kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk melakukan segala tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur  perihal  pembuktian atas  hilangnya  kegunaan  barang atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi  hak  kepada  pelaku usaha untuk mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi harta  kekayaan  konsumen  yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya
konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa  konsumen  memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan  bahwa  konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
Berdasarkan  ketentuan  dalam undang-undang Perlindungan Konsumen  tersebut  dapat  diketahui bahwa  penggunaan  kontrak  baku tersebut  diperbolehkan  berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama  didalam  klausula  baku  yang merupakan  bagian  dari  kontrak  baku tidak mengandung
klausula
eksonerasi.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan  kontrak  baku  dinilai bahwa  salah  satu  pihak  secara “terpaksa”  menyetujui  isi  kontrak karena memiliki kedudukan (ekonomi)  yang  lebih  lemah  dari pihak  yang  lain  dalam  perjanjian baku  tersebut,  sehingga  dengan adanya  penerapan  fiksi  “ fictie  van will en vertrouwen ” dapat memberikan kepastian hukum terhadap  pelaksanaan  kontrak  baku dalam kegiatan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, L.J. Van. 2004. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  2005.
Aneka  Hukum  Bisnis .  Bandung:
PT. Alumni. Dewata dkk. 2010. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Miru, dkk. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Muhammad, Abdulkadir. 2000 . Hukum Perdata Indonesia . Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Salim  HS.  2010. Hukum  Kontrak: Teori  dan  Teknik  Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan  Yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia.