## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Oleh : Santoso Budi Nurs-Al Umar 3
Abstracts  : Enforcement  of  Environmental  Law  in  Indonesia  is  still  very  poor  although  some times  the  legal  framework  related  to  environmental  management  are  experiencing recent  changes  made  Act  number  32  of  2009  on the  Protection  and  Environmental Management.  Environmental  law  enforcement  problems  occurred  in  addition  to human resource issues are also global environmental problem that is both attractive differing  interests  between  developed  and  developing  countries,  because environmental  issues  are  not  only  related  to  criminal  cases  but  also  civil  law. Perhaps the administrative problems to environmental problems must be resolved in a comprehensive and integral.
Key words  :Enforcement of Environmental Law, the legal aspects related

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  yang  dianugerahkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  karunia  dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  dan  warga  negara  serta  makhluk  hidup  lainnya  demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Perubahan  suatu  lingkungan  sangat  ditentukan  oleh  sikap,  perilaku  maupun  perlindungan terhadap  lingkungan  tersebut.  Alam  dan  lingkungan  secara  fisik  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  manusia  yang  lebih  baik  dan  sehat.  Sebaliknya,  dapat  pula  alam  dan  lingkungan menjadi  tidak  baik  dan  sehat  karena  pemanfaatannya  yang  melampaui  batas.  Ekosistem  bisa rusak  banyak  polusi/pencemaran  dan  sistem  kehidupan  menjadi  tidak  seimbang.  Hal  ini disebabkan pembuangan sampah secara sembarangan, limbah-limbah industri, pembalakan hutan secara  liar/ illegal  logging ,  pembakaran  hutan,  pengeboran  minyak  dan  gas  yang  tidak  sesuai aturan, maupun pencemaran yang terjadi di udara, air dan tanah.
Beberapa kasus  yang terjadi, diantaranya: Pertama, pembakaran hutan  yang  hampir setiap tahun  terjadi.  Taman  Nasional  Way  Kambas  Lampung,  misalnya  beberapa  tahun  yang  lalu mengalami  kebakaran  hebat  karena  sengaja  dibakar.  Menurut  hasil  pengamatan  oleh  pihak Taman Nasional, kebakaran hutan di kawasan itu lebih disebabkan motif-motif ekonomi. Orang sudah  terdesak  kebutuhannya,  sedangkan  ladang  tidak  memberikan  apa-apa  yang  akhirnya membakar semak (Kompas, 13 Oktober 2004). Kedua, penambangan kapur dan pabrik semen di
3 Dosen Fakultas Hukum Unisri
Taman  Nasional  Bantimurung,  Kabupaten  Maros  Sulawesi  selatan.  Dikeluarkannya  ijin penambangan kepada dua perusahaan besar milik Badan Usaha Milik Negara (BMUN) dan satu perusahaan  milik swasta  mengancam 40.000 hektar kawasan karst di Bantimurung,  yang sudah ditetapkan  sebagai  warisan  dunia    ( World  Heritage ).  Melalui  Surat  Keputusan    Menteri Kehutanan  Nomor  398/Menhut/II/2004  tanggal  18  Oktober  2004,  sekaligus  menjadi World Heritage . Dampak  lain adalah dari 40.000 kawasan karst, hanya 20.000  hektar yang ditetapkan sebagai  kawasan  penambangan  (Kompas,  23  Pebruari  2006).  Ketiga,  Pembalakan  liar/ illegal logging di kawasan hutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, menyebabkan kerusakan yang  amat  parah  di  kawasan  hutan  tersebut.  Contohnya  pembalakan  liar  di  Kabupaten Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara  saja  ditaksir  mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp. 257,9  triliun;  belum  lagi  di  daerah  lain  serta  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan,  juga mencapai  angka  ratusan  triliun  rupiah  (Forum  Keadilan,  No.  29  Nopember  2006).  Keempat, kasus Lumpur Lapindo Brantas, di Porong Sidoarjo. Pengeboran minyak dan gas yang dilakukan Lapindo Brantas Inc., Medco E & P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd. di lokasi seluas 3.050 kilometer  persegi,  dengan  cadangan  18  juta  barel  minyak,  210  miliar  kubik  gas,  jumlah  sumur  6  sumur pengembangan dan 5 sumur eksplorasi, sumur produksi Wunut, Carut, Tanggul Angin dan Porong. Dengan motif dan hitungan  ekonomis,  tahun  2006  ini  perusahaan  menargetkan  dapat  meraih  penjualan  sebesar  2,2 triliun,  dan  mengeruk  laba  bersih  Rp.  323  miliar.  Tahun  depan(yaitu  tahun  2007),  perusahaan tersebut  memproyeksikan  penjualannya  naik  lebih  dari  dua  kali  lipat,  menjadi  Rp.  4,75  triliun (Tempo,  3  Desember  2006).  Namun,  sejak  tanggal  29  Mei  2006  munculnya  semburan  lumpur panas  di  kawasan  pengeboran  minyak  dan  gas  adalah  awal  bencana  luapan  lumpur  sekaligus  bencana  bagi lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo.
Memasuki  bulan  keenam,  bahkan  hari  ini,  luapan  lumpur  Sidoarjo  belum  dapat  diatasi. Kini  debit  semburannya  meningkat  dari  126.000  m 3 per  hari  menjadi  156.000  m 3 per  hari. Dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:
a. Dampak Luapan Lumpur:
 Rusaknya pemukiman warga, prasarana publik, industri dan lingkungan sekitarnya.
 Bahaya ledakan dan asap dari rangkaian pipa gas bawah tanah.
 Pencemaran sumber air dan tanah di sekitar Porong.
b. Dampak Pengaliran ke Laut:
 Sedimentasi  di  muara  sungai  Porong  dalam  skala  besar  dan  cepat,  sehingga menyebabkan kawasan ini rawan banjir.
 Pencemaran lahan tambak.
 Perusakan lingkungan dan ekosistem sungai Porong.
 Pencemaran  air  di  sungai  Porong  dan  matinya  benthos  yang  berfungsi  sebagai makanan ikan.
c. Dampak Bagi Infrastruktur:
 Terancamnya jalur rel kereta api, jalan raya/tol, aliran listrik dari gardu utama Porong.
d. Dampak Lain:
 Tercerabutnya kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Ada  beberapa  ancaman  bencana  besar,  menyusul  indikasi-indikasi  yang  sudah  ada. Pertama, persoalan tanah ambles ( Subsidence ) yang bersifat konsentrik (melingkar mengarah ke pusat semburan lumpur panas). Jika terjadi tanah ambles, jalan layang tol yang melingkar di atas rel kereta api dan Jalan Raya Porong bisa roboh. Kedua, Terendamnya permukaan tanah dalam luasan dengan hitungan gigantik, ini bisa mengakibatkan lenyapnya jalan tol serta jalur rel kereta api, pemukiman warga, sejumlah pabrik dan lahan sawah (Kompas, 2 Desember 2006).
Kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  di  atas,  dalam  kenyataannya tidak  diimbangi  dengan  cepat  dan  sigapnya  dalam  penyelesain  yang  menimpa  masyarakat, padahal peraturan perundang-undangan sudah lengkap, dinas dan instansi yang berwenang sudah memiliki  Tugas,  Pokok  dan  Fungsi  (TUPOKSI)  yang  jelas,  tetapi  permasalahan  lingkungan tersebut sampai saat ini juga belum selesai.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah permasalahan, yaitu bagaimanakah  sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia?

## PEMBAHASAN
Pengertian  lingkungan  hidup  dan  ruang  lingkupnya  secara  lengkap  dijelaskan  di  dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada  Pasal  1  sebagai  berikut:  Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup,  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  perilakunya,  yang
mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lainnya.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  lingkungan hidup,  termasuk  sumber  daya  ke  dalam  proses  pembangunan  untuk  menjamin  kemampuan, kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan.  Ekosistem  adalah tatanan  unsur  lingkungan  hidup  yang  merupakan  kesatuan  utuh  menyeluruh  dan  saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
Pelestarian  fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk  memelihara  kelangsungan  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan  hidup    mendukung  kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lain.  Pelestarian  daya dukung  lingkungan  hidup  adalah  rangkaian  upaya  untuk  melindungi  kemampuan  lingkungan hidup  terhadap  tekanan  perubahan  dan/atau  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sumber daya adalah unsur  lingkungan  hidup  yang terdiri  atas sumber daya  manusia, sumber daya alam baik hayati, maupun non hayati, dan sumber daya buatan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat,  energi,  atau  komponen  yang  ada  atau  harus  ada  dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
Pengertian  pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuknya  atau  dimasukannya  makhluk hidup,  zat,  energi  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga  kualitasnya  turun  sampai  ke  tingkat  tertentu  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah  ukuran  batas  perubahan  sifat  fisik  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  dapat ditenggang.  Perusakan  Lingkungan  Hidup  adalah  tindakan  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat-sifat  fisik  dan/atau  hayatinya  yang  mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi  Sumber  Daya  Alam  adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  tak  terbaharui  untuk menjamin  pemanfaatannya  secara  bijaksana,  dan  sumber  daya  alam  yang  terbaharui  untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
nilai  serta  keanekaragamannya.  Limbah  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan.  Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk  hidup  lain.  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat  mencemarkan  dan/atau  merusakan  lingkungan hidup,  dan/atau  dapat  membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  serta makhluk hidup lain. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang  ditimbulkan  oleh  adanya  atau  diduga  adanya  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup.  Dampak  Lingkungan  Hidup  adalah  pengaruh  perubahan  pada  lingkungan  hidup  yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau kegiatan.  Organisasi  Lingkungan  adalah  kelompok  orang  yang  terbentuk  atas  kehendak  dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup. Audit  Lingkungan  Hidup  adalah  suatu  proses  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau  kebijaksanaan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  penanggungjawab  usaha  dan/atau kegiatan  yang  bersangkutan.  Orang  adalah  perseorangan,  dan/atau  kelompok  orang,  dan/atau badan hukum. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk  melestarikan  dan  mengembangkan  kemampuan lingkungan  hidup  yang  serasi,  selaras  dan  seimbang  guna  menunjang  terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang No. 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  mempunyai  sasaran dan tujuan antara lain:
a) melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g) menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari hak asasi manusia;
h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j) mengantisipasi isu lingkungan global.
Hubungan  timbal balik antara manusia dengan lingkungannya  diperlukan suatu tata aturan yang  mengatur  sikap  dan  perilaku  manusia  terhadap  lingkungannya,  yakni  suatu  hukum lingkungan.  Menurut  Drupsteen,  Hukum  Lingkungan  (Milieurecht)  dalam  arti  seluas-luasnya. Moenadjat  Danusaputro  membagi  Hukum  Lingkungan  menjadi  dua  macam,  yaitu  Hukum Lingkungan  Modern  yang  berorientasi  kepada  lingkungan  ( Environment-Oriented  Law )  dan Hukum  Lingkungan  Klasik  yang  berorientasi  kepada  penggunaan  lingkungan  ( Use-Oriented Law ).  Hukum  lingkungan  modern  menetapkan  ketentuan  dan  norma-norma  guna  mengatur tindak  perbuatan  manusia  dengan  tujuan  untuk  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan  dan kemerosotan  mutunya  demi  untuk  menjamin  kelestariannya  agar  dapat  secara  langsung  terus menerus  digunakan  oleh  generasi  sekarang  maupun  generasi-generasi  mendatang.  Sedangkan, Hukum  Lingkungan  Klasik,  menetapkan  ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  dengan  tujuan terutama  sekali  untuk  menjamin  penggunaan  dan  eksplotasi  sumber-sumber  daya  lingkungan dengan  berbagai  akal  dan  kepandaian  manusia  guna  mencapai  hasil  semaksimal  mungkin,  dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
Menurut  Koesnadi  Hardjosoemantri,  bahwa  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  meliputi aspek-aspek berikut ini :
1) Hukum Tata Lingkungan
2) Hukum Perlindungan Lingkungan
3) Hukum Kesehatan Lingkungan
4) Hukum Pencemaran Lingkungan,  kaitannya dengan pencemaran oleh industri, dsb.
5) Hukum  Lingkungan  Transnasional/Internasional  (dalam  kaitannya  dengan  hubungan antar negara).
6) Hukum Perselisihan Lingkungan, kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi, dsb.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LINGKUNGAN
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  lingkungan  dan  ruang  lingkupnya sangat  banyak,  baik  itu  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Surat Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan seterusnya.
Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif.
3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Penggunaan Air.
8. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 No.  29  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.
11. Keputusan  Menteri  Negara  Kependudukan  dan  Lingkungan  Hidup  (KLH)  No.  :  Kep- 02/MENKLH/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
12. Dan lain-lain.

## PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pencemaran  lingkungan,  perusakan  lingkungan,  pencegahan  dan  penanggulangan lingkungan  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:
(1) Untuk  menentukan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup,  ditetapkan  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  meliputi  kriteria  baku  kerusakan  ekosistem  dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan  kebakaran  hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan  karst; dan/atau
h. kriteria  baku  kerusakan  ekosistem  lainnya  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
a. kenaikan temperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan/atau
d. kekeringan
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran lingkungan,  selain  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkung Hidup, diantaranya adalah:
1. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Bidang Pertambangan
Hal  ini  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pertambangan  dan  Energi  No. 04/P/M/Pertmb/1997/ tentang  Pencegahan dan Penanggulangan Umum. Usaha pertambangan umum  ialah  usaha  pertambangan  di  luar  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi.  Dikeluarkan pula  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pertambangan  Umum  di  bidang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Pencemaran,  yaitu  No.  8  sebagai  akibat  pertambangan  dengan  kapal  keruk dan  No.  9  sebagai  akibat  pengelolaan  dan  pemurnian  bahan-bahan  galian.  Dengan  Surat
Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 14/EDR-DV/tahun 1980 telah diberikan petunjuk  pelaksanaan  pengelolaan  dampak  lingkungan  bidang  pertambangan  umum,  juga diantaranya dalam rangka pencegahan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan.
2. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Perindustrian
Hal  ini  terlihat  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja. Kemudian Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Sebagai  Akibat  dari  Usaha  Industri,  tertanggal  26 Januari  1978,  SK  ini  kemudian  dicabut  dengan  SK  Menteri  Perindustrian  No.  l 134/M/SK/3/1988  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Pencemaran  Sebagai  Akibat kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup, tertanggal 28 April 1988.
Keputusan  lain  yang  berkaitan  dengan  hukum  pencemaran  lingkungan  di  bidang perindustrian  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  13  Tahun  1987  tentang  Izin  Usaha Industri.  Keputusan  Presiden  (Kepres)  No.  16  Tahun  1987  tentang  Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran  Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman  Modal  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1967  dan  Undang-Undang  No.  6 Tahun 1968, yang ditetapkan tanggal 27 Juli 1985.
Ada dua hal yang berhubungan dengan pencemaran oleh industri, yaitu:
a. Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja
b. Pencemaran lingkungan pabrik/kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.
3. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Pengairan
Ketentuan  hukum  ini  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  1974  tentang pengairan dan teknis pelaksanaannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pada tanggal 5 Juni 1990.
Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan: Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan  tanah,  tidak  termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah  air  yang  terdapat  di  bawah permukaan tanah dan air laut.
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkanya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen  lain  ke  dalam  air  oleh  kegiatan  manusia,  sehingga  kualitas  air  turun  sampai  ke
tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  air  tidak  berfungsi  lagi  sesuai  dengan  peruntukkannya. Pengendalian  adalah  upaya  pencegahan  dan/atau  penanggulangan  dan/atau  pemulihan. Upaya-upaya  pengendalian  pencemaran  air  lebih  lanjut  di  atur  pada  Pasal  13,  14,  dan  15, sedangkan tentang perizinan bahwa baku mutu limbah cair yang diizinkan di buang ke dalam air oleh suatu kegiatan di atur dalam Pasal 25.
4. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar/ illegal logging
Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GWC), illegal logging adalah  semua  praktik  atau  kegiatan  kehutanan  yang  berkaitan  dengan  pemanenan, pengelolaan  dan  perdagangan  kayu  yang  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Indonesia.  Perusakan hutan menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud  dengan  kerusakan  hutan  adalah  terjadinya  perubahan  fisik,  sifat  fisik  atau hayatinya,  yang  menyebabkan  hutan  tersebut  terganggu  atau  tidak  dapat  berperan  sesuai dengan fungsinya.
Dalam  Inpres  RI  No.  5  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Ilegal ( illegal  logging )  dan  Peredaran  hasil  Hutan  di  kawasan  Ekosistem  Leuser  dan  Taman Nasional Tanjung Puttung, istilah Illegal Logging disamakan dengan istilah Penebangan Kayu Illegal.  Esensi  yang  penting  dalam  praktik illegal  logging ini  adalah  perusakan  hutan  yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.
Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintregasikan  upaya  pemanfaatan  fungsi  ekonomis  dan  upaya  perlindungan  kemampuan lingkungan  agar  keadaan  lingkungan  tetap  menjadi  serasi  dan  seimbang  atau  pengelolaan hutan yang berkelanjutan/serasi dan pembangunan berkelanjutan.
Perusakan  hutan  ( illegal  logging )  mempunyai  dampak  pada  kerusakan  lingkungan merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28  Tahun  1995  tentang  Perlindungan  Hutan,  bahwa  tindak  pidana  perusakan  hutan  adalah merupakan kejatahan salah satu bentuk perusakan hutan adalah illegal logging .
Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  28  Tahun  1985  tentang  Perlindungan Hutan, pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang, antara lain:
a. Dilarang  memotong,  memindahkan,  merusak,  atau  menghilangkan  tanda  batas  kawasan hutan, kecuali dengan kewenangan yang sah.
b. Dilarang menduduki tanah dan mengerjakan tanah kawasan hutan, kecuali mendapat izin.
c. Dilarang  melakukan  penambangan  galian  dan  eksploitasi  tanah  kawasan  hutan,  kecuali mendapat izin.
d. Dilarang membakar di dalam hutan kecuali mendapat izin dan kewenangan yang sah.
e. Dilarang  mengambil/memungut  hasil  hutan  kecuali  mendapat  izin  dari  pejabat  yang berwenang.
f. Dilarang  membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan  untuk  memotong,  menebang,  dan membelah  pohon  di  dalam  kawasan  hutan,  kecuali  petugas  kehutanan  atau  orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan di dalam kawasan hutan.
g. Dilarang  melakukan  penebangan  pohon-pohon  dalam  hutan,  kecuali  mendapat  izin  dari pejabat yang berwenang.
h. Dilarang mengembalakan ternak, mengambil rumput, serasah dan makanan ternak lainnya dari dalam hutan, kecuali pada tempat tertentu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
i. Dilarang  mengangkut  hasil  hutan,  kecuali  memiliki  surat  izin  berupa  keterangan  sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang.

## SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Sistem  penegakan  Hukum  Lingkungan  telah  diatur  segala  bentuk  pelanggaran  maupun kejahatan,  bagi  pelaku  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badang  dengan  upaya pencegahan  ( preventif )  maupun  penindakannya  ( represif ).  Di  dalam  praktik  perselisihan  mengenai lingkungan, penyelesainnya dapat melalui Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. 1. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Pendekatan  Hukum  Administrasi  Negara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  lingkungan hanya  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  penghentian  sementara  atau  pencabuan  izin dari  perusahaan  yang  bersangkutan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif, diatur dalam Pasal 71.
Pasal  71  ayat  (1),  menyatakan:  “Gubernur/Kepala  Daerah  TK  1  berwenang  melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri  terjadinya  pelanggaran  serta  menanggulanginya  akibat  ditimbulkan  oleh  suatu pelanggaran,  melakukan  tindak  penyelamatan,  penanggulangan  dan/atau  pemulihan  atas  beban biaya  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  undang- undang”.

## Pasal 71
(1)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib  dilakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  dapat  mendelegasikan  kewenangannya  dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)  Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi administratif ini diatur dalam pasal 80.
2. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Perdata
Dalam  Hukum  Perdata,  persoalan  lingkungan  hidup  tidak  menutup  kemungkinan mengajukan  gugatan  perdata.  Misalnya,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pasal 1365,    menyatakan:  Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.
Dalam  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  diatur  secara  khusus  mengenai  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup, yang secara lengkap yakni Pasal 84:
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dilakukan  secara  suka  rela  oleh parapihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Pidana
Penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup secara pidana, diatur dalam Undang- Undang  No.  32    Tahun  2009    tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
antara  lain  dinyatakan,  bahwa  sebagai  penunjang  hukum  administrasi,  berlakunya  hukum pidana  tetap  memperhatikan  azas  subsidiaritas,  yaitu  bahwa  hukum  pidana  hendaknya didayagunakan  apabila  sanksi  bidang  hukum  lain,  seperti  sanksi  administrasi  dan  sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan  pelaku  relatif  berat  dan/atau  akibat  perbuatannya  relatif    besar  dan/atau perbuatannya  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Dengan  mengantisipasi  kemungkinan semakin  munculnya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  suatu  korporasi,  dalam  undang- undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.
Sanksi  pidana  terdapat  pula  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan hukum lingkungan, diantaranya:
a. Saksi Pidana Lingkungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sanksi pidana  ini tercantum dalam  KUHP, khususnya  Pasal 187, 188, 202, 203, 502 dan 503. Pasal 187 KUHP, menyatakan:  Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran, dihukum :
1) penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun,  jika  perbuatan  itu  dapat  mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2) penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:
1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Pasal 85 s/d 86) Pasal 85, menyatakan:
(1) Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan  untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan  untuk  mencegah  timbulnya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Pasal 86, menyatakan:
(1) Masyarakat  dapat  membentuk  lembaga  penyedia  jasa  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dapat  memfasilitasi  pembentukan  lembaga penyedia  jasa  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  yang  bersifat  bebas  dan tidak berpihak.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  lembaga  penyedia  jasa  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (pasal 87) Kaitannya dengan ganti rugi, dinyatakan:
Ayat (1)  Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan hidup,  mewajibkan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu.
Ayat (2)  Selain  pembebanan  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  dapat  menetapkan  pembayaran  uang  paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga diatur secara khusus penyelesaian sengketa kehutanan, yaitu pasal 74, pasal 75, dan pasal 76.
3) Penjara  seumur  hidup  dan  penjara  sementara  selama-lamanya  dua  puluh  tahun,  jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu.
b. Sanksi Pidana Lingkungan di Bidang Pertambangan
Sanksi pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan,  Bab XI Ketentuan-Ketentuan Pidana Pasal 31 s/d Pasal 34, beratnya  hukuman  bervariasi, dari enam tahun, satu tahun dan enam  bulan  hukuman kurungan/penjara; serta denda dari  lima ratus ribu rupiah,  lima puluh ribu rupiah sampai kepada sepuluh ribu rupiah.
c. Sanksi Pidana Lingkungan di Bidang Perairan
Diatur dalam  8 s/d Pasal 15  Bab XI Pasal  Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor  11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dengan diancam hukuman penjara/kurungan selama-lamanya tiga bulan dan lima tahun serta denda lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juga rupiah.
d. Sanksi Pidana Lingkungan di Zona Eksklusif (ZEE)
Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif,
Bab VII Ketentuan Pidana,  Pasal 16 dan Pasal 17.
e. Sanksi Pidana Lingkungan Dalam Bidang Perindustrian
Diatur  dalam  undang-undang  Nomor  5  Tahun  1985  tentang  Perindustrian,  Bab  X Ketentuan Pidana,  Pasal 24 s/d Pasal 28.
f. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Perikanan
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Ketentuan Pidana Pasal 24 s/d Pasal 28
g. Sanksi  Pidana  Lingkungan  dalam  Bidang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Pahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  khususnya  Pasal  40  dengan  sanksi  pidana  penjara  satu tahun, lima tahun dan sepuluh tahun; dan denda seratus juta rupiah dan dua ratus juta rupiah.
h. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Benda Cagar Budaya
Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya,  Bab VIII  tentang  Ketentuan  Pidana,  Pasal  26  dengan  sanksi  pidana  penjara  selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau dengan setinggi-tingginya seratus juta rupiah.
i. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Kehutanan
Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Bab  XIV
Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 78 dan Pasal 79.
Berdasarkan beberapa  peraturan perundang-undangan di atas, maka perusak atau pencemar lingkungan menghadapi tiga tuntutan sekaligus, yaitu :
1) Membayar ganti rugi penderita/obyek
2) Membayar ganti rugi kepada  negara dan sanksi administratif  berupa penghentian sementara atau pencabutan izin usaha, dan

## 3) Sanksi pidana penjara dan/atau denda.

## SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Sistem  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  sudah  berjalan,  tetapi  belum  optimal dalam  pelaksanaan  dan  penyelesaiannya.  Contoh  kasus illegal  logging yang  dilakukan  Adelin dan  Lee  Suk  man  (warga  Korea  Selatan)  di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara (Forum  Keadilan, No. 29 November 2006).  Keduanya ditangkap 7 September 2006 di Beijing. Proses  hukum  berlanjut,  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menjalankan  fungsi pengawasan  (supervisi)  terhadap  kasus  ini.  Kasus  Adelin  adalah  dugaan  korupsi  kehutanan karena peningkatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSHD) sebesar Rp. 309 miliar dan tunggakan Dana  Reboisasi  (DR)  senilai  3  juta  dolar  AS.  Namun,  tiba-tiba  ada  isu  bahwasanya  proses hukum Adelin Lis ternyata dikangkangi sendiri oleh Menteri Kehutanan, MS. Ka’ban. Tindakan MS.  Ka’ban  yang  mengirim  surat  kepada  Kapolda  Sumatera  Utara  terkait  kasus  pembalakan hutan  dinilai  anggota  DPR  RI  sebagai  intervensi  terhadap  kepolisian  dalam  mengusut  kasus tersebut.  Hal  ini  diungkap  Pupung  Suharis  dan  Mei  Yoyoh,  keduanya  anggota  DPR  RI,  dalam pikirannya  yang  mencuat  dalam  diskusi  “Koordinasi  Penanganan Illegal  Logging ”  di  Gedung DPR/MPR Jakarta, yang menghadirkan wakil ketua Komisi IV DPR Fachry Andi Laluasa dan pakar pidana dari UI, DR. Rudy Satriyo Mukantardjo”.
Menurut  DR.  Rudy  Satriyo  masalah  illegal  logging  tidak  identik  dengan  persoalan administrasi.  Illegal  logging  jelas  pidana,  tidak  perlu  dialihkan  ke  perdata  atau  administratif. Aparat  hukum  selalu  menggunakan  hukum  acara  pidana  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisinya. Aparat  hukum  tidak  menggunakan  Undang-Undang  Kehutanan,  tetapi  Undang-Undang Pencurian.  Inilah  yang  menyebabkan  lemahnya dakwaan. Kedua, kasus Lumpur Panas Lapindo Brantas  di  Porong  Kab.  Sidoarjo  (Tempo,  Edisi  27  Nopember  –  3  Desember  2006).  Kasus lumpur di Kab. Sidoarjo sudah memasuki bulan keenam. Selama satu semester ini penyelesaian yang berkaitan dengan ganti rugi masyarakat belum terealisasikan secara tuntas, meskipun secara pidana,  polisi  sudah  menetapkan  12  tersangka.  Pencarian  dana  penanggulangan  lumpur  dan operasionalisasi  Tim  Nasional  Penanggulangan  semburan  Lumpur  di  Sidoarjo  (TN  PSLS)  saja masih tersendat-sendat.
Kekhawatiran  masyarakat  terjadi  setelah  berakhirnya  masa  Keppres  No.  13  Tahun  2006 yang  akan  berakhir  7  Maret  2007,  sesungguhnya  Keppres  tersebut  tidak  mengatur  tentang
tanggungjawab  biaya  penanganan  semburan  lumpur  di  Sidoarjo,  tetapi  yang  diatur  adalah pembentukan  Tim  Nasional  Penanggulangan  Semburan  Lumpur  di  Sidoarjo  (TNPSLS)  dengan masa kerja sampai 6 bulan, dan dapat diperpanjang.
Dalam  Keppres  memang  disebutkan,  Tim  Nasional  tidak  mengurangi  tanggung  jawab Lapindo  untuk  melakukan  penanggulangan  dan  pemulihan  kerusakan  lingkungan  hidup  dan masalah  sosial  yang  timbul.  Ketentuan  itu  hanya  merupkan  penegasan  atas  tanggung  jawab Lapindo,  dan  bukan  dasar  hukum  pertanggungjawaban  Lapindo.  Menurut  Achmad  Santoso, dalam  hukum  lingkungan  prinsif  ganti  rugi  adalah  spadan  dan  memadai  ( fair  and  adequate compensation ), untuk itu hanya ada dua lembaga yang bisa menghitungnya: pengadilan atau tim independen.  Warga  bisa  saja  menggugat,  apalagi  tidak  ada  penyelesaian  yang  pasti.  Jika perusahaan  ternyata  tidak  mampu  membayar  kerugian,  hukum  lingkungan  juga  memiliki mekanisme pidana, pengurus perseroan yang terbukti bersalah bisa di hukum.
Sistem  hukum  lingkungan,  disamping  adanya  peraturan  perundang-undangan  tentang lingkungan hidup yang lengkap, tidak kalah pentingnya  adalah optimalisasi tugas dan tanggung jawab  dinas  dan  instansi  terkait  di  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dinas  dan  instansi terkait  itu,  antara  lain:  Departemen  dalam  negeri  c.q.  Pemerintah  Daerah,  Departemen/instansi yang  membawahi  kegiatan  yang  berdampak  lingkungan,  Departemen  kehakiman  c.q. Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.
Berdasarkan  studi kasus di atas, sistem penegakan hukum di Indonesia dikarenakan aturan perundang-undangan  tentang lingkungan hidup belum ditegakkan secara sepenuhnya, di sisi lain dinas/instansi  terkait  dan  aparat  penegak  hukumjuga  belum  bekerja  secara  profesional  dan optimal. Menurut Lunsted, “hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakan”. Jadi dalam suatu negara  betapa  baiknya  suatu  peraturan  perundang-undangan  jika  tidak  disertai  dengan  jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya sistem penegakan hukum itu akan sia-sia.

## PENUTUP
Dalam  sistem penegakan hukum  lingkungan di Indonesia perangkat  peraturan perundang- undangan  tentang  lingkungan  sudah  memadai,  namun  penegakan  hukum  di  Indonesia  oleh dinas/instansi dan aparat penegak hukum belum berjalan secara profesional dan optimal.
Supaya  penegakan hukum lingkungan di Indonesia agar optimal, diharapkan dinas/instansi dan  aparat  penegak  hukum  mempunyai  kapabilitas  moral  dan  bersikap  profesional  dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut.
---------------

## DAFTAR   PUSTAKA
Makaro, Muhammad Taufik, 2004, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan . Jakarta : Indeks Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia . Bandung : Refika Aditama
Prasetyo, Teguh, 2005, Korupsi & Illegal Logging . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Riyanto,  Budi  dan  Saragih,  Dudy  Mempawardi,  2004, Himpunan  Ringkasan  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Bidang  Kehutanan  dan  Konservasi  Hayati .  Bogor  : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
Subagyo, Joko P, Hukum Lingkungan . Jakarta : Rineka Cipta
Zain, Alam Setia, 1996. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan . Jakarta : Rineka Cipta Bunga Rampai Perundang Lingkungan Hidup , 2005. Yogyakarta : Pustaka Widyatama Forum Keadilan , Nomor 25, Oktober 2006
Forum Keadilan , Nomor 29, Nopember 2006
Kompas , 13 Oktober 2004
Kompas , 23 Pebruari 2006
Kompas, 2 Desember 2006
Replubika , 10 April 2004
Tempo , Edisi 27 Nopember – 3 Desember 2006