## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kajian Yuridis Tentang Sanksi Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
Oleh :
Warsiman 1

## Email : warsimanshmh@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  one  of  signatory  member  of  the United  Nations  Convention  on  the  Rights  of  the Children,  which  requires  the  State  to  guarantee that  no  children  may  suffer  torture  or  other cruelty,  whether  it  is  humane  action  or degrading  treatment  or  punishment.  Protection of  children  in  criminal  cases  is  categorized  as special protection that requires special treatment in handling the cases.
Decency crimes generally lead to condemnation from  the  community;  it  especially  comes  from parents that happen to girls and boys, regarding the crime of rape, obscene acts, pedophiles and others.  The  arrangements  that  can  be  imposed on  perpetrators  prior  to the  existence  of  special laws  governing  pedophiles  namely  articles  289, 290,  292,  which  are  regulated  in  the  Criminal Code  and  articles  81,  82  and  article  76D  which are  regulated  in  Law  No.  16  of  2017  on  the amendment  of  Law  No.  23  of  2002  concerning children protection.
In law No. 17 of 2016 amendment to Law No. 23 of  2002  concerning  child  protection,  it  is  stated in  law  No.  16  of  2017  enhances  the  sanctions for  the  child  sexual  violence  perpetrators, namely  by  chemical  castration  or  injection  of chemical  liquids  and  installing  chips  as electronic  detection  devices.  Such  actions  will be  punished  within  a  maximum  period  of  two years  and  it  is  implemented  after  the  convict  is serving a basic sentence. Perpetrators may also be  subject  to  additional  penalties  in  the  form  of announcements  of  the  perpetrator's  identity because the actions and additional penalties are excluded for the child perpetrators .
Keywords  : Child,  Decency  Crime,  Pedophile, Chemical Castration Punishment,
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara anggota  penandatangan    dari    konvensi  PBB untuk  Hak  Anak  yang  mengharuskan  Negara menjamin  bahwa  tidak  ada  seorang  anak  pun boleh  mendapatkan  siksaan  atau  kekejaman lainnya,  tindakan  manusiawi  maupun  perlakuan yag  merendahkan  atau  hukuman.  Perlindungan anak  dalam  perkara  pidana  dikategorikan sebagai perlindungan khusus yang membutuhkan perlakuan khusus dalam penanganan perkaranya.
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  pada  umumnya menimbulkan kecaman dari masyarakat khususnya para orang tua yang terjadi terhadap anak  wanita  maupun  pria,  perihal  tentang kejahatan  perkosaan,  perbuatan  cabul,  pedopil dan lainnya, pengaturan yang dapat di kenakan pada  pelaku  sebelum  adanya  undang-undang khusus  yang  mengatur  tentang  pedophil  yaitu pasal  289,  290,  292,  yang  di  atur  dalam  KUHP dan  pasal  81,  82  dan  pasal  76D  yang  di  atur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 atas perubahan  Undang-undang  No.  23  tahun  2002 Tentang perlindungan anak.
Undang-undang  No.  17  tahun  2016  perubahan atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak,  dalam  Undang- undang  No.  16  Tahun  2017  menambah  sanksi bagi  pelaku  kekerasan  seksual  anak,  yaitu dengan  tindakan  kebiri  kimia  atau  penyuntikan cairan kimia dan pemasangan chip sebagai alat deteksi  elektronik.  Tindakan  tersebut  akan dikenakan  jangka  waktu  paling  lama  dua  tahun dan  dilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani hukuman  pokok,  pelaku  juga  dapat  dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas diri  si  pelaku  karena  hukuman  tindakan  dan pidana  tambahan  ini  dikecualikan  untuk  pelaku anak.
Kata  Kunci :  Anak,  kejahatan  kesusilaan, pedopil, hukuman kebiri kimia,

## I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kasus tindak kekerasan seksual saat ini sangat banyak dimasyarakat  yaitu  tindak  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Tindak  kekerasan  ini  dipicu  dari berbagai  hal,  seperti  beredarnya foto  dan video porno yang beredar di masyarakat luas maupun film-film  yang  tidak  layak  di  tonton  oleh  anak yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas tahun). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan, pergaulan, minum-minuman keras yang beralkohol dan lain sebagainya. Tindak kekerasan  seksual  seperti  pemerkosaan  yang berakhir  pembunuhan  sekarang  ini  banyak terjadi di lingkungan masyarakat.
Tindak kekerasan  seksual  terjadi  bukan hanya  kesalahan  dari  pelakunya  saja  tetapi korban  juga  bisa  menjadi  pemicu  dari  tindak pelaku  kejahatan.  Saat  ini  banyak  wanita berpakaian  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan, norma dan agama, mereka dengan bangga dan mudahnya memancing kejahatan dengan menggunakan  pakaian  yang  kurang  pantas, mempertontonkan  aurat,  berpakaian  ketat  dan sebagainya  yang  menurut  norma  dan  agama terutama  agama  Islam  pakaian  tersebut  tidak selayaknya  di  gunakan  agar  tidak  menjadi korban  kejahatan.  Kekerasan  seksual  terjadi bukan  hanya  kepada  orang  dewasa  saja, bahkan  banyak  terjadi  kekerasan  atau  tindakan perkosaan  terhadap  anak  yang  dibawah  umur. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  biasanya pelakunya adalah orang dewasa yang lingkungannya  dekat  dengan  korban,  baik  itu lingkungan keluarga maupun orang-orang dilingkungan dekat dengan anak tinggal, pelaku dalam  kasus  ini  sering  di  sebut  dengan pedophilia.
Pedophilia  dapat  diartikan  pula  dengan kecendrungan  seseorang  yang  telah  dewasa
baik  pria  maupun  wanita  untuk  melakukan aktivitas  seksual  berupa  hasrat  ataupun  fantasi implus  seksual  dengan  anak-anak  dibawah umur.  Penderita  pedophilia  juga  bisa  tertarik hanya  pada  anak-anak  yang  masih  mempunyai hubungan  darah/keluarga  dari    penderita (incest )  karateristik  yang  dimiliki  oleh  penderita pedophilia.
Tindak  pidana  pencabulan  di  Indonesia saat  ini  mengalami  darurat  kekerasan  seksual terhadap anak yang amat sangat menghawatirkan di kalangan masyarakat khususnya  di  lingkungan  anak  di  bawah  umur. Peraktek  kejahatan  terhadap  anak    termasuk ekshibitionisme (dorongan  fantasi  seksual  yang mendesak  dan  terus-menerus)  terhadap  anak dan  manipulasi  terhadap  anak-anak.  Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap kejahatan pedophilia  tentu  belum  seimbang  dengan dampak  yang  di  timbulkannya  yakni  korban yang  masih  anak-anak    tentu  akan  mengalami trauma  yang  berkepanjangan  hingga  dewasa bahkan bisa sampai seumur hidupnya.
Pengaturan  tindak  pidana  terhadap kejahatan  pedophilia  memang  tidak  di  atur khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia.  Selama  ini  untuk  menjerat  pelaku salah  satunya  adalah  menggunakan  ketentuan yang  ada  dalam  KUHP  yaitu    Pasal  290,  Pasal 292  dan  Pasal  287  dalam  BAB  XIV  tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
Upaya  pembaharuan  hukum  pidana dalam  hal  kasus  tindak  pidana  pedophilia  ini adalah  dengan  memberikan  hukuman  kebiri sebagai  upaya  hukum  untuk  memberikan  efek jera bagi pelaku. Kebiri disebut juga pengkebirian atau kastrasi  yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi testis  pada  jantan  atau    fungsi  ovarium  pada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
betina,  pengebirian  dapat  dilakukan  baik  pada hewan  maupun  manusia.  Kebiri  secara  fisik adalah  memotong  saluran  testis  makhluk  hidup
(hewan, manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma.
Kebiri kimiawi adalah pengebirian dengan  cara  menyuntik  seseorang  pria  dengan obat-obatan  yang  secara  efektif  menyebabkan tumpulnya  atau  hilangnya    gairah  seksualnya untuk  jangka  waktu    tertentu.  Hukum  kebiri  ini menjadi  alasan  sebagai  upaya  hukum  baru terhadap  pelaku  tindak  pidana  pedophilia, karena di Indonesia kejahatan seksual terhadap anak  akhir-akhir  ini  telah  begitu  meluas  dan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
Selain  itu,  hukum  yang  telah  ada  dan diterapkan  untuk menjerat  pelaku  tindak  pidana pedophilia ini dirasa belum memberikan keadilan  bagi  korban,  korban  yang  notabane adalah  anak-anak  yang  seharusnya  mendapat perlindungan  justru  mendapat  perlakuan  yang bisa    memberikan  dampak    traumatis  secara psikologis yang berkepanjangan sampai seumur hidupnya  dan  kehilangan  masa  depannya akibat  terauma  tersebut.  Bukan  tidak  jarang korban  setelah  dewasa  bisa  menjadi  pelaku tindak pidana pedophilia juga akibat dari trauma psikologis  yang  mendalam,  bahkan  akan  terus terbayang  dalam  ingatan  mereka  ketika  aksi pelaku  dilakukan  dengan  kekerasan  sehingga akan  memunculkan  sifat  dendam    yang  sulit dihilangkan.  Akibat  sifat  dendam  tersebut  bisa memungkinkan  iapun  akan  menjadi  pelaku pedophilia  karena  semasa  kecilnya  pernah menjadi korban kejahatan pedophilia.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.  Bagaimanakah  pengaturan  sanksi  kebiri terhadap kejahatan pedophilia di Indonesia?
2.  Bagaimanakah  penerapan  sanksi  kebiri terhadap  pelaku  kejahatan  pedophilia  di Indonesia ?
3.  Bagaimanakah  kendala  dalam  penerapan sanksi kebiri  terhadap tindak pidana kejahatan pedophilia di Indonesia ?

## C.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipergunakan untuk  menjawab  permasalahan  yang  adalah bersifat  deksriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pemasalahan yang berkaitan  dengan  sanksi  kebiri  dalam  sistem pemidanaan  di  Indonesia.  Dilihat  dari  segi pendekatan  penelitiannya,  maka  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis normatif  dimaksudkan  sebagai  penelaahan dalam  tataran  konseptional  tentang  arti  dan maksud  berbagai  peraturan  hukum  nasional yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak berdasarkan agama, hak asasi manusia maupun  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia sedangkan pendekatan yuridis empiris  adalah  penelitian  ini  bertitik  tolak  dari pemasalahan  dengan  melihat  kenyataan  yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
II.  Hasil dan Pembahasan
A.  Pengaturan Sanksi Kebiri Terhadap Kejahatan Pedophilia Di Indonesia.
Lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU  Perlindungan  Anak,  dibahas  pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta  ayat  yang  memenuhi  Undang-Undang  ini terbaca  bahwa  bangsa  ini  bertekat    untuk melindungi  anak-anak.  Hukuman  fisik  bagi anak-anak,  meliputi  dilema  sanksi  hukuman fisik 2 ,  yang  kemudian    dilarang  oleh  Undang- Undang RI No.23 tahun 2002.
Pengaturan  sanksi  yang  diberlakukan menurut  konvensi  PBB  untuk  hak  anak menyatakan  Negara  menjamin  bahwa  “  Tidak ada  seorang  anakpun  boleh  mendapatkan siksaan  atau  kekejaman  lainnya,  tindakan manusiawi maupun perlakuan yang merendahkan  atau  hukuman”.  Berkenaan dengan  Perlindungan  anak  dalam  perkara pidana  bahwa  Indonesia  menetapkan  sebagai perlindungan khusus yang membutuhkan
perlakuan
khusus dalam penanganan perkaranya. 3
2 W.  Mulyanah, Hukum  dan  Hak-hak  Anak ,  CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal.254
3 In’am  Sulaiman, Masa Depan Pesantren (Eksistensi  Pesantren  di  Tengah  Gelombang  Modernisasi). Madani  (Kelompok  Intrans  Publishing,  Malang,  2010, hal.341. Lihat  juga  Moleong,  lexi  j, Metodologi  Penelitian Kualitatif (edisi  revisi).  PT  Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2006,  hal.  78.  Bandingkan  Ritzer,  George,  dan  Douglas, Goodman, Teori  Sosiologi  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik Sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern. Kreasi  Wacana,  Yogyakarta,  2008,  hal.  18.  Tidak seorangpun  menginginkan  terjadinya  tindak  kekerasan, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara damai dan edukatif. Namun kenyataannya  masih  banyak  yang  melakukan  kekerasan
Dalam  undang-undang  terakhir,  anak- anak  berusia  di  bawah  18  tahun  mendapat perlindungan  dari  berbagai  bentuk  eksplotasi dan  kekerasan.  Jangankan  penganiaya  anak sendiri,  orang  yang  menelantarkan  anak  orang lain  sehingga  menjadi  sakit  atau menderita  pun bisa  di  penjara  lima  tahun.Hanya  prakteknya tidak  gampang memperkarakan  orang  tua  yang melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  anaknya. Anak  yang  jadi  korban  penganiayaan  atau kekerasan seksual biasanya belum mampu atau tidak berani melapor ke polisi. Akibatnya banyak kasus  yang  baru  terungkap  setelah  anak meninggal  dunia.  Perlakuan  salah  terhadap anak,  dibagi  menjadi  dua  golongan  besar  yaitu berasal  dari  dalam  keluarga  dan  berasal  dari luar lingkungan keluarga.
1.  Dalam keluarga, berupa :
a.  Penganiayaan  fisik  berupa  cacat  fisik sebagai  akibat  hukuman  badan  di  luar batas, kekejaman atau pemberian racun.
b.  Kelalaian  merupakan  perbuatan  yang tidak  disegaja  akibat  ketidaktahuan  atau akibat    kesulitan  ekonomi,  meliputi pemeliharaan  yang  kurang  memadai, yang dapat mengakibatkan gagal tumbuh,  anak  merasa  kehilngan  kasih sayang,  ganguan  kejiwaan,  kelalaian dalam mendapatkan pengobatan,
misalnya  tidak  mendapat  imunisasi,  dan lalai  dalam mendidik  anak  untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkannya atau menyuruh anak  mencari  nafkah  untuk  keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.
terhadap  anak.  merupakan  salah  satu  penanda  tanganan dari konversi PBB untuk Hak-hak Anak, yang mengharuskan negara  menjamin  bahwa:  ”Tak  seorang  anakpun  boleh mendapatkan  siksaan  atau  kekejaman  lainnya,  tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau hukuman”.  Meski  demikian,  tampaknya  undang-undang tersebut belum dipahami oleh kebanyakan pelaku.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Penganiayaan emosional berupa kecaman dengan kata-kata yang merendahkan anak, atau tidak mengakui anak. Sering pula berlanjut pada melalaikan  anak,  mengisolasinya  dari lingkungan,  atau  menyalahkan  anak secara  terus  menerus.  Biasanya  diiringi pula dengan penganiayaan dalam bentuk lain.
2.  Di luar keluarga berupa :
Perilaku yang salah terhadap anak itu bukan hanya terjadi dalam keluarga saja melainkan  dari  luar  keluarga,  misalnya lingkungan, pergaulan, teman, yang akhirnya  menimbulkan  permasalahan  bagi anak, baik anak sebagai korban atau pelaku kejahatan  itu  sendiri,  menurut  data  dari dinas  sosial  tahun  2009  menunjukkan bahwa :
a.  47%  menyatakan bahwa remaja sering melakukan tawuran dan kekerasan.
b.  59% menyatakan bahwa remaja mengkonsumsi minuman keras.
c.  28% menyatakan bahwa remaja menggunakan obat terlarang.
d.  74% menyatakan bahwa remaja melakukan hubungan seks.
Perilaku  menyimpang  para  remaja  seperti seks menyatakan bahwa : a.  93,7% remaja pernah melakukan ciuman, petting, dan oral seks.
b.  62,7% remaja SMP tidak perawan. c.  21,2% remaja SMU pernah Aborsi.
d. 97%  pernah melihat film porno.
Berdasarkan  data  di  atas  maka  anak harus  perlu  di  lindungi  dari  berbagai  pihak termasuk  keluarga,  sebagai  salah  satu  contoh kasus  pedophil  yang  terjadi  pada  tahun  2016 yaitu,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  MK, AL, dan DA, siswa Jakarta Internasional School (JIS)  menetapkan  dua  guru  TK  JIS  sebagai tersangka,  dua  guru  itu  adalah  Neil  Bantleman dan  Ferdinant  Michael  atau  Ferdinant  Tjiong. Penetapan  kasus  hukuman  mereka  dilakukan setelah  penyidik  unit  perlindungan  perempuan dan  anak  (PPA)  Polda  Metro  Jaya  gelar
perkara,  Neil  Bantleman  adalah  staf  JIS  yang berasal  dari  kanada,  sedangkan  Ferdinant Michael  merupakan  warga  negara  Indonesia yang  menjabat  sebagai  asisten  guru  di  JIS tersebut.
Keduanya  dijerat  dengan  pasal  81  dan 82  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  perlindungan  Anak  dengan  ancaman maksimal  15  tahun  penjara  dan  dengan  denda minimal  60  juta  Rupiah  dan  maksimal  300  juta Rupiah. Pernah juga terjadi kejadian yang sama namun  tempat  yang  berbeda,  kasus  ini  sempat surut  dari  pandangan  media  saat  di    Sukabumi polisi  menangkap  pria  bernama  Andri  Sobari alias  Emon  (24)  yang telah menyodomi  anak  di bawah  umur.  Kasus  Emon  terungkap  berawal dari  puluhan  anak  laki-laki  berusia  14  tahun bersama  orang  tua  dari  anak-anak  tersebut mendatangi  dan  melaporkan  tersangka  ke  unit perlindungan  perempuan  dan  anak  (PPA) Polres  Sukabumi  Kota  karena  telah  menjadi tindak kekerasan seksual.
Anak  yang  rata-rata  masih  duduk  di bangku  Sekolah  Dasar  (SD)  ini  menjadi  korban pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Emon. Emon  ditetapkkan  sebagai  tersangka,  pelaku dijerat  dengan  pasal  82  tentang    perlindungan anak  jo  pasal  292  KUHP  tentang  pencabulan, dan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut pada persidangan pertama  selasa 26 desember 2016  berdasarkan  fakta  dan  keterangan  para saksi  Emon  dikira  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindakan  tidak  bermoral  kepada puluhan anak yakni melecehkan dan menyodomi anak di bawah umur, Majelis hakim pengadilan negeri Sukabumi menetapkan pelaku telah melanggar pasal  289, 290, 292, ini di  ataur  dalam  KUHP,  dan  pasal  81,  82  di  atur dalam  Undang  Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang perlindungan anak.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal-pasal  tersebut  nyatanya  tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pedophilia,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan/plecehan  seksual  terhadap  anak, hukum  yang  berlaku  dari  tahun  ke  tahun  tidak mengalami  perubahan.  Hal  ini  merupakan kelemahan  hukum  yang  ada  karena  hukum yang  harusnya  bisa  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  dan  perlindungan  dan  pencegahan  bagi korban  tidak  lagi  berlaku  dan  berfungsi sebagaimana mestinya.
B.  Penerapan  sanksi  kebiri  terhadap  pelaku kejahatan pedophilia di Indonesia
Seringnya  terjadi  kasus  kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak maka Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) mendapat  laporan  sebanyak  2.737  kasus kekerasan terhadap anak di Tahun 2017. Ketua Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  yaitu  Aris Merdeka  Sirait  menyebut  sebagian  besar  dari kasus  yang di laporkan yaitu 52% (1.424 kasus) merupakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.
Dari 2.737 kasus yang dilaporkan menghasilkan  2.848  korban  yang  52%    di antaranya merupakan kekerasan seksual disusul  kekerasan  fisik  sebanyak  30%  (825 kasus),  kekerasan  pisikis  17%,  (447kasus), kekerasan bentuk  lain sebanyak 11 kasus atau 1%. Aris Merdeka Sirait menyatakan bahwa dari 1.424  kasus    kekerasan  seksual  yang  terjadi kasus  sodomi  menjadi  kasus    yang  terbanyak yaitu  771  kasus  (54%),  pencabulan  sebanyak 551  kasus  (  36%),  perkosaan  sebanyak  122 kasus  (9%),  dan incest sebanyak  20  kasus (1%).
Dari  2.848  korban  kekerasan  anak, sebagian  besar    merupakan  anak  laki-laki  yaitu 1.698  korban  (59%),  perempuan  sebanyak
1.131  anak  (40%),  dan  tidak  di  ketaui  yakni masih  berupa  janin  sebanyak  19  anak  (1%). Dari segi usia 110 Anak berada di rentang  usia 0-5  Tahun  (4%),  1.629  anak  pada  usaia  6-12 tahun  (57%),  serta    1.109  anak  pada  rentang usia 13-18 tahun (39%), secara  strata ekonomi, anak kelasmenengaj menjadi korban palingbnyak  yaitu  1.805  anak  (63%),  kalangan bawah  sebanyak  712  anak  (25%),  dan  anak kalangan atas sebanyak 41 anak (1%).
Sebagai  contoh  kasus  pedophil  yang telah  terjadi  yaitu,  kasus  kekerasan  seksual terhadap  MK,  AL,  dan  DA,  siswa  Jakarta Internasional  School  (JIS).  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  telah menetapkan  dua  guru  TK JIS sebagai tersangka, dua guru itu adalah Neil Bantleman dan Ferdinant Michael atau Ferdinant  Tjiong.  Keduanya  dijerat  dengan pasal  81  dan  82  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman  maksimal  15  tahun  penjara  dan dengan  denda  minimal  60  juta  Rupiah  dan maksimal 300 juta Rupiah
Contoh  lain  seperti  terungkap  seorang pria bernama Andri Sobari alias Emon (24) telah menyodomi  anak  di  bawah  umur.  Emon ditetapkkan  sebagai  tersangka,  pelaku  dijerat dengan  pasal  82  tentang    perlindungan  anak junto pasal 292 KUHP tentang pencabulan, dan pasal  64  KUHP  tentang  perbuatan  berlanjut pada persidangan pertama  selasa 26 desember 2016  berdasarkan  fakta  dan  keterangan  para saksi  Emon  dikira  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindakan  tidak  bermoral  kepada puluhan anak yakni melecehkan dan menyodomi anak di bawah umur, Majelis hakim Pengadilan  Negeri  Sukabumi  yang  diketahui Wahyu  Prasetio  bersama  Widia  Sari  Kuncoro menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Setelah  banyaknya  kejadian  kejahatan terhadap  anak  maka  presiden  mengeluarkan PERPU  No,  1  Tahun  2016  yang  sekarang menjadi  Undang  Undang  No.  17  Tahun  2016, dimana  jika  kejadiannya  sebelum  pengesahan Undang  Undang  kebiri  ini  hanya  dikenakan dengan  Undang  Undang  biasa  dan  belum memberikan  efek  jera  bagi  pelaku,  setelah keluarnya  Undang  Undang  No.  17 Tahun  2016, penerapan  sanksi  kebiri  terhadap  para  pelaku kejahatan  pedopilia  di  Indonesia  berdasarkan Undang  Undang  No.  17  Tahun  2016  tentang perlindungan  Anak  yaitu  pasal  81  dan  pasal  82 yang  di  mana  inti  dari  pasal  ini  yaitu  terhadap pelaku  tindak  pidana  pedopilia  akan  di  kenakan sanksi  kebiri  kimia,  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik. Walaupun banyak kecaman  dari  masyarakat  yang  memnyatakan bahwa  penyuntikan  zat  kimia  atau  kebiri  sangat bertentangan  dengan  HAM,  di  mana  negara harus menjunjung tinggi HAM tersebut.
Deputi  Bidang  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  Kementrian  Koordinator  Bidang pembangunan  manusia  dan  Kebudayaan  RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik  yang  timbul  di  masyarakat  mengenai sanksi  kebiri  ini.  Terdapat  beberapa  hal  yang harus  diketahui  oleh  masyarakat  mengenai hukum  kebiri,  Sujatmiko  mengatakan  bahwa Undang-undang  ini  akan  di  terapkan  dengan tetap  memperhatikan  koridor  hukum,  termasuk penghormatan  terhadap  HAM,  baik  pelaku maupun  korban  yang  merupakan  kelompok rentan,  beliau  juga  mengatakan  hukum  kebiri akan  diberikan  melaui  suntikan  dibarengi dengan  proses  rehabilitasi.  Proses  rehabilitasi tersebut untuk menjangkau pelaku tidak
mengalami  efek  negatif  lain  selain  penurunan libido. 4
Suntikan kimia ini sifatnya tidak permanen  efek  suntikan  ini  hanya  muncul setelah  tiga  bulan.  Oleh  karena  itu  suntikan kimia  akan  di  berikan  secara  berkala  pada pelaku  melalui  pengawasan  ketat  oleh  ahli  jiwa dan  kesehatan.  Pengawasan  terhadap  pelaku tindak  kejahatan  pedophil  ini  berguna  untuk memonitor  pelaku  jangan  sampai  pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan saraf libido.

## C.  Kendala  Dalam  Penerapan  Sanksi  Kebiri Terhadap Tindak Kejahatan Pedophilia Di
Indonesia
Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur yang    merata  baik  materil  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Presiden  Republik  Indonesia  dengan  tegas menyatakan  dan  mendukung  pemberian  sanksi kebiri  bagi  pelaku  pencabulan  terhadap  anak  di bawah umur, karena efek yang di timbulkan bila di biarkan secara bekerlanjutan dapat berdampak  semakin  buruk.  Dalam  hal  ini  dapat berefek  buruk  bagi  generasi  muda  bangsa Indonesia.
Anak adalah masa depan kita dan anak adalah  penerus  bangsa,  dalam  hal ini  hukuman pengebirian  syaraf  libido  sedikit  mendapat pertentangan  oleh  beberapa  pihak  dengan menjujung  HAM  (Hak  Asasi  Manusia),  karena ciri-ciri yang harus melekat pada negara hukum adalah  adanya  pengakuan  dan  perlindungan HAM,  peradilan  yang  bebas  dan  kepastian hukum.
4 www.kompas.com  penerapan  saksi  kebiri  di Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukuman  pengebirian  syaraf libido  bagi terpidana  pencabulan  pada  dasarnya  adalah perlindungan  HAM  bagi  orang  banyak  karena kasus  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur merupakan salah satu extraordinary crime,
anak-anak  adalah  harta  terbesar  keluarga  dan harapan penerus bangsa. Peradilan di Indonesia  memang  sudah  bersifat  tegas,  itulah salah  satu  respons  masyarakat  terhadap keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  yang menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2016  yang  sekarang  telah  menjadi  Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan  kedua  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perpu ini  memperberat  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan pencabulan,  yakni  hukuman  mati,  penjara seumur  hidup,  maksimal  20  tahun  penjara  dan minimal  10  tahun  penjara.  Undang-undang  ini juga  mengatur  tiga  sanksi  tambahan,  yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta  pemasangan  alat  deteksi  elektronik  atau pemasangan chip .
Melihat  sanksi  yang  di  berikan  kepada pelaku maka pemerintah tidak main-main dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Disesuaikan  dengan  kategori  atau  beratnya kejahatan  yang  dilakukan  kejahatan  asusila yang  menyebabkan  meninggalnya  korban  dan dapat  merusak  sendi-sendi  kehidupan  maka dari  itu  hukuman  berupa  pengebirian  kimiawi diperlukan  sebagai  sanksi  yang  berat  bagi  para pelaku. Hukuman kebiri mendapatkan legalitasnya  dari  Pasal  28  J  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu  dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta
penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Hakim  yang  secara  khusus  menjadi aktor  utama  dalam  menjalankan  aktivitas peradilan  untuk  memeriksa,  mangadili,  dan memutus  suatu  perkara  yang  diajukan.  Segala campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh pihak  lain  di  luar  kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.  Meskipun  pada  asasnya  hakim  itu mandiri  atau  bebas,  tetapi  kebebasan  hakim  itu tidaklah  mutlak,  karena  dalam  menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang  dasar,  peraturan  perundang- undangan,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Itu adalah  faktor-faktor  yang  dapat  membatasi kebebasan  hakim,  Menurut  ketentuan  Pasal  8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya  pidana,  hakim  wajib  memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan dijatuhkan,  hakim  wajib  memperhatikan  sifat baik  atau  sifat  jahat  dari  terdakwa  sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan  yang  dilakukannya.  Menurut  Pasal 183  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah
yang bersalah
melakukannya. III.  Penutup A.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dikemukakan terdahulu, maka diambillah beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
1.  Tingkat  kejahatan  kesusilaan  di  Indonesia semakin meningkat, khususnya yang dialami  oleh  anak.  Pengaturan  sanksi  yang diberlakukan  menurut  konvensi  PBB  untuk hak  anak  menyatakan  Negara  menjamin bahwa  tidak  ada  seorang  anakpun  boleh mendapatkan  siksaan  atau  kekejaman lainnya, tindakan manusiawi maupun
perlakuan yang merendahkan atau
hukuman.  Berkenaan  dengan  Perlindungan anak dalam perkara pidana bahwa Indonesia menetapkan sebagai perlindungan  khusus  yang  membutuhkan perlakuan khusus dalam penanganan perkaranya.
2.  Perkembangan  pengaturan  sanksi  terhadap kejahatan  kesusilaan  seperti  perkosaan, perbuatan  cabul,,  pedophil  dan  lainnya diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  pasal  289,  290,  292 kemudian dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun  2017  atas  perubahan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak    pada  pasal  81,  82  dan
76 D.
3.  Sesuai dengan amanat konvensi
Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  untuk hak  anak,  maka  perlindungan  terhadap anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan
seksual  yang  dilakukan  orang  dewasa    di Indonesia,  sanksi  atau  hukuman  yang diberikan  terhadap  para  pelaku  pedophil atau  kekerasan  seksual  anak  mengalami perubahan berupa tindakan kebiri kimia atau penyuntikan  cairan  kimia  dan  pemasangan chip sebagai alat deteksi elektronik. Penambahan  sanksi  ini  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2016 perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2002.
B.  Saran Setelah penulis memaparkan
kesimpulan hasil penelitian diatas, maka berikut ini  sebagai  bahan  masukan  bagi  pembuat Undang Undang maupun para pembuat kebijakan  untuk  menyempurnakan  aturan  yang akan  diberlakukan  dimasa  yang  akan  datang, berikut  ini  penulis  memberikan  /  menguraikan beberapa saran-saran :
1.  Diperlukan  komitmen  dari  segenap  jajaran pemangku  kebijakan  khususnya  dari  badan legislatif  untuk  lebih  progresif  membuat aturan aturan yang dapat mengurangi angka kejahatan  seksual  terhadap  anak  dalam mendukung  amanat  yang  telah  ditetapkan dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak.
2.  Aturan  yang  telah  ada  nyatanya  belum memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan  pedophil,  hal  ini  di  buktikan dengan  terus  adanya  tindak  kejahatan terhadap  anak,  yang  dimana  aturan  yang dibuat belum menimbulkan perubahan yang siknifikan terhadap tindak kejahatan terutama kejahatan pedophil, dan seharusnya  pemerintah  mengkaji  ulang tentang  hukuman  yang  layak  di  berikan, agar memberikan efek jera bagi pelaku agar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  terulang  kasus  yang  sama  terhadap kekerasan seksual terhadap anak.
3.  Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil  keputusan  untuk  menerapkan sanksi  kebiri  kepada  pelaku  pedophil,  perlu adanya kajian lebih dalam mengenai sanksi kebiri  apakah  penyuntikan  cairan  kimiawi bisa  di  terapkan  atau  tidak,  selain  itu  untuk melaksanakan  atau  mengeksekusi  para pelaku tindak pidana pedophil harus dilengkapi  peralatan  dan  fasilitas  yang memadai, pemerintah juga harus mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  untuk
bagaimana cara pelaksanaan kebiri tersebut, karena sampai saat ini juga belum ada peraturan mengenai proses
pelaksanaan kebiri tersebut.
Daftar Pustaka A.  Buku Ashshiddiqi  T.M.  Hasbi,  dkk, Al-quran  dan terjemahannya , Khadim al haramainasy  syasifain  (pelayan  ke  dua tanah suci).
Djamali  Abdoel, Pengaturan  Ilmu  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Ritzer,  George,  dan  Douglas,  Goodman, Teori Sosiologi  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik Sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori Sosial  Postmodern. Kreasi  Wacana, Yogyakarta, 2008.
In’am  Sulaiman  , Masa  Depan  Pesantren (Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi). Madani (Kelompok  Intrans  Publishing,  Malang,
2010.
Lexi  J.Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif
(edisi  revisi).  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung, 2006.
Wadong  Maulana  Hasan, Pengaturan  Advokasi Dan Hukum
Perlindungan Anak ,
PT.Gramedia  Widiasarana  Indonesia,
Jakarta, 2000.
Wijaya  Andika, Darurat  Kejahatan  Seksual , cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
W.  Mulyanah, Hukum  dan  Hak-hak  Anak ,  CV.
Rajawali, Jakarta, 1986.

## B.  Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  1945,  Surabaya,  Triana Media
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2003  tentang Perlindungan Anak
Kitap  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Acara Pidana, Bandung, Citra Umbara, 2008 Undang-Undang  Repoblik  Indonesia  Nomor  39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang  Repoblik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang  Repoblik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Repoblik  Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Keputusan  presiden  Nomor  36  Tahun  1990 tentang  pengesahan convention  on  the rights  of  the  child (  konvensi  tentang Hak Anak).
Surat  keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor
81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peran Genre Narkotika Di Sma Negeri 1 Kualuh Selatan Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Labuhanbatu Utara
oleh: Indra Kumalasari M 5 Email: Indrakumalasarim@gmail.com

## Abstrak
Adanya  temuan  bagi  siswa  yang  menggunakan Narkotika berawal dari coba-coba, hal ini sangat berpengaruh  pada  prilaku  siswa  itu  sendiri.  hal ini  terjadi  dikarenakan  kurang  aktifnya  peran dari  GenRe  Narkotika  dalam  implementasi  dari program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara. Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  peran  dari  GenRe  narkotika  yang sudah dibentuk di SMA Negeri 1 Kualuh selatan dalam  upaya  pencegahan  peredaran  gelap narkotika dikalangan siswa.
Hasil  penelitian  ini    yaitu  SMA  Negeri  1  Kualuh Selatan  telah  membentuk  GenRe  Narkotika sebagai  upaya  dalam  pencegahan  peredaran gelap  narkotika  sebagaimana  amanah  dari undang-undang  no  35  tahun  2009  tentang narkotika.  Akan  tetapi  GenRe  narkotika  yang sudah  dibentuk  ini  belum  efektif  sebagaimana perannya  dikarenakan  hanya  aktif  pada  ajang kopetisi  peran  GenRe  narkotika  pada  tingkat provinsi. Pengetahuan tentang bahaya narkotika yang  mempunyai  sanksi  hukum  bagi  pengedar dan  pengguna  masih  belum  baik  dalam penguasaan  dasar  materi.  Diharapkan  pada pihak sekolah untuk lebih memberikan pengetahuan  materi  lebih  baik  lagi  dan  pihak sekolah  lebih  aktif  lagi  melibatkan  akademisi dalam  hal  ini  pihak  yang  mempunyai  peran utama diantaranya penegak hukum, pemerintah daerah  ataupun  BNNK  Labuhanbatu  utara  Dan bagi  pemerintah  daerah  lebih  aktif  dan mensuport GenRe Narkotika yang sudah ada
5 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
seperti  halnya  Ddi  SMA  Negeri  1  Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara.
Kata  kunci: Peran GenRe  Narkotika    dalam Pencegahan dan Pemberantasan.

## Abstract
The  findings  about  the  students  who  use narcotics are originated from trial and error. It is very  influential  on  the  behavior  of  the  students themselves.  This  happens  due  to  the  inactivity of  the  role  of  narcotics  genre  in  the implementation  of  the  prevention  program  to eradicate  abuse  and  illicit  drug  trafficking  in North  Labuhanbatu  Regency.  The  purpose  of this  study  was  to  determine  the  role  of  the narcotics  genre  that  had  been  formed  at  SMA Negeri  1  South  Kualuh  in  order  to  prevent  illicit drug trafficking among students.
The  results  of  this  study  showed  that  the students  of  SMAN  1  South  Kualuh  has established  the  Narcotics  Genre  as  an  effort  in the prevention of illicit trafficking of narcotics  as well  as  the  mandate  of  law  No.  35  of  2009  on narcotics. However, the narcotics genre that has been  formed  has  not  been  as  effective  as  its role  because  it  is  only  active  at  the  provincial level competition for the role of narcotics genre. Knowledge  about  the  danger  of  narcotics  that have legal sanctions for the dealers and users is still  not  good  in  mastering  the  basic  material.  It is  expected  that  the  school  will  provide  better material  knowledge  about  the  danger  of narcotics  and  the  school  is  more  active  in involving academics in this case those who have the  main  role  include  law  enforcement,  local government  or  North  Labuhanbatu  BNNK. Moreover,  it  is  suggested  for  the  local governments  to  be  more  active  and  to  support the Narcotics Genre which already exists as well as  at  SMA  Negeri  1  South  Kualuh  in  North Labuhanbatu.
Keywords: Narcotics GenRe Role in Prevention and Eradication
.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara yang mempunyai  wilayah  yang  sangat  luas  dengan jumlah  penduduk    yang  cukup  padat  terkhusus diwilayah  perkotaan.  Terlepas  dari  semua  itu semakin  banyak  jumlah  penduduk  samakin rentan akan tindak pidana kejahatan dikarenakan  salah  satu  faktor  utama  adalah minimnya  lapangan  pekerjaan  dan  masih rendahnya  sumber daya manusianya yang ada. Faktor Ekonomi merupakan salah satu penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana. Kejahatan  yaitu  perilaku  yang  merugikan  atau perilaku  yang  bertentangan  dengan  ikatan- ikatan  sosial  (anti  sosial)  atau  perilaku  yang tidak  sesuai  dengan  pedoman  masyarakat 6 . Kejahatan  merupakan  prilaku  sosial  yang melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang sifatnya megatur tata tertib yang bertujuan  untuk  kepentingan  umum.  Semakin banyaknya prilaku penyimpangan yang dilakukan  oleh  masnyarakat  tidak  terlepas  dari perlunya  tuntutan  dalam  mengimplementasikan sistem hukum.
Peneliti  berpendapat  bahwa  sistem hukum  adalah  suatu  bagian  yang  terdiri  dari peraturan  perundang-  undangan,  penegak hukum  dan  masnyarakat.  Ketiga  bagian  dari sistem tersebut harus sejalan dalam memberantas  kejahatan  yang  ada  di  negeri  ini. Peneliti  melihat  keadaan  sosial  masnyarakat  di indonesia banyaknya pelanggaran hukum dikarena  sistem  hukum  tidak  berjalan  dengan baik,  peraturan  yang  sudah  ada  akan  tetapi tidak  dijalankan  dengan  baik  oleh  penegak hukum  itu  sendiri  serta  masih  acuhnya  sikap
6 Bambang Poernomo, 1990, Orientasi Hukum Acara Pidana  Indonesia ,  Yogyakarta:  Amarta  Buku, Halaman 4
masnyarakat  dalam  keadaan  tersebut  sehingga pelaksanaan  penegakan  hukum  di  negeri  ini tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
Indonesia  tidak  pernah  bebas  dari peredaran  gelap  narkotika,  kejahatan  narkotika merupakan  kejahatan  sangat  luar  biasa  hal  ini disebabkan dikarenakan pelakunya baik pengedar dan penggunanya sama-sama melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Ironisnya
sekarang pengguna narkotika  sudah  sampai  pada  generasi  muda yaitu  pada  pelajar  hal  ini  terjadi  pada  Tahun 2017  telah  ditemukan  siswa  di  Kabupaten Labuhan  batu  Utara  mengkonsumsi  narkotika golongan  I  yaitu  ganja.  Siswa  mengkonsumsi narkotika  karena  penasaran  terhadap  rasa ganja  sehingga  mengikuti  ajakan  teman  untuk mengkonsumsinya. 7 Perilaku  sebagian  remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai- nilai  kaidah  dan  norma  serta  hukum  yang berlaku  di  tengah  kehidupan  masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan  narkoba  di  kalangan  generasi muda.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  di  tengah- tengah  masyarakat  masih  banyak  dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti memfokusnya kajian terhadap dibentukan gendre  narkotika  di  SMA  Negeri  1  Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai upaya  generasi  muda  untuk  turut  serta
7 Indra dkk , Implementasi Kebijakan Harm Reduction untuk Meningkatkan  Moral  Knowing tentang
Narkotika pada Siswa SMA di Kabupaten Labuhanbatu  Utara , Sumatera Utara Jurnal
Pengabdian  Pada  Masyarakat. Vol.  5,  No.  1,  2020, Halaman 19

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membantu pemerintah dalam program indonesia bebas dari narkotika.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Apa  Landasan  hukum  dibentukanya  genre narkotika dalam mencegah peredaran gelap
narkotika di labuhanbatu utara?
2.  Bagaimana  cara  siswa  SMU  Negeri  1 kualauh selatan dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( P4GN ) di Labuhanbatu Utara?

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena penelitian  ini  semata-mata  menggambarkan suatu  objek  untuk  menggambil  kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum 8 . Dalam penelitian  ini  penulis  akan  mendekripsikan penelitian  ini  berkaitan  dengan  Peran  gendre narkotika  di  SMU  Negeri  1  Kualuh  Selatan dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
Narkotika  (P4GN)  di  Kabupaten  Labuhanbatu
Utara.  Penelitian  ini  dengan  menggunakan Metode  penelitian  hukum  Normatif  -  Empiris. Metode  ini  pada  dasarnya  ialah penggabungan antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  ini juga menganalisa tentang implementasi ketentuan  hukum  normatif  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  terkait peredaran gelap narkotika di kabupaten labuhanbatu  utara.  Dalam  penelitian  hukum
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I , (Yogyakarta : Yayasan  Penerbitan  Fak.  Psikologi  UGM,  1986), Halaman  3
normatif-empiris ini peneliti memfokuskan dengan  memakai  Pendekatan live  case  study yaitu pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum yang  terjadi  di  kalangan  kaum  pelajar  terkait penyalahgunaan narkotika.

## II. PEMBAHASAN
Pelajar  SMA  Negeri  1  Kualuh  Selatan adalah  sekolah  yang  berada  di  kabupaten labuhanbatu utara tepatnya dikecamatan kulauh selatan.  Sekolah  ini  berkeinginan  kuat  untuk turut  serta  membantu  pemerintah  dalam  hal penegakan hukum tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika  (P4GN).  Dasar  dibentukanya Gendre  Narkotika  dikalangan  pelajar  yaitu berdasarkan  Undang-undang  nomor  35  tahun 2009  tentang  Narkotika.  Terkait  peran  serta masnyarakat dalam mencegah peredaran narkotika  tertuang  dalam  BAB  XIII  Pasal  104 Masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  berperan  serta membantu pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan  Prekursor  Narkotika.Selanjutnya  Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Nasional  Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursur narkotika. Selanjutnya Peraturan Bupati  Labuhanbatu  Utara  Nomor  14  Tahun 2017  Tentang  Satuan  Tugas  Pemberantasan, Pencegahan  Penyalahgunaan  Dan  Peredaran Gelap  Narkotika  Di  Kabupaten  Labuhanbatu Utara.
Narkotika  adalah  Zat/obat  yg  berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman  (sintetis maupun  semi  sintetis)  yang  menyebabkan penurunan/perobahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga rasa sakit serta dapat menimbulkan  ketergantungan,  dan  Psikotropika

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Yaitu  Zat/obat  baik  alamiah  maupun  sintetis (bukan  narkotika),  yang  mempengaruhi  syaraf pusat  menyebabkan  perobahan  pada  aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif yaitu Yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sentetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat, namun dalam penyalahgunaan  narkotika  bisa  mengakibatkan ketergantungan dan melanggar peraturan perundang-undangan karena sifatnya ilegal.
Melalui  progarm  GenRe  Narkotika,  SMA Negeri  ini  Kualuh  Selatan  ini  ingin membangun kesadaran kaum muda betapa  berbahaya  narkoba  sehingga  tak mudah  terbujuk  rayuan  bandar  narkoba yang  mengintai  di  luar  dari  lingkungan masnyarakat. Penggunaan narkoba
banyak dilakukan oleh remaja atau kelompok  usia muda.  Hal ini  tidak  terlepas dari  sifat  remaja  yang  mempunyai  rasa ingin tahu yang lebih besar. 9
GenRe  Narkotika  ini  dibentuk  di sekolah dengan tujuannya yaitu untuk membantu pemerintah dalam program pencegahan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) terkhusus  di  kabupaten  Labuhanbatu  Utara. Program  GenRe  ini  dilaksanakan  dengan  cara mensosialisasikan  dilingkungan  sekolah  bahwa dengan mengunakan Narkotika bisa menghancurkan  masa  depan  bangsa,  namun peneliti melihat masih kurang efektifnya program ini dikarenakan kurang dukungan dari pemerintah kabupaten labuhanbatu utara, dikarenakan  GenRe  ini  tidak  disosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten labuhanbatu  utara.  lebih  lanjut  menurut  peneliti peredaran  narkotika  sudah  pada  generasi muda,  Karena  pemuda  sebagai  generasi  yang
9 Sri purwatiningsih , penyalahgunaan narkoba di indonesia .jurnal kependudukan dan kebijakan Halaman 43
diharapkan  menjadi  penerus  bangsa,  semakin hari  semakin  rapuh  digerogoti  zat-zat  adiktif penghancur  syaraf  sehingga  pemuda  tersebut tidak  dapat  berpikir  jernih,  Akibatnya,  generasi harapan  bangsa  yang  tangguh  dan  cerdas hanya  akan  tinggal  kenangan.Sasaran  dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.  Usia  sasaran  Narkotika  ini  adalah  usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 18 tahun.
Maraknya
Peredaran
Narkotika dilabuhanbatu  utara  sangat  mempengaruhi moral  masnyarakat  terkhusus  generasi  muda dikarenakan
dapat menimbulkan ketergantungan  (adiksi)  fisik  dan  psikologis Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini  di  kemudian  hari.  Katakan  Tidak  Pada Narkoba  adalah  sebuah  niat,  ucapan  dan tindakan yang wajib dilakukan untuk memerangi penyalahgunaan  Narkoba,  bukan  hanya  hanya sebatas tertulis dan terucap saja tanpa aplikasi, akan  tapi  perlu  adanya  sebuah  tindakan  nyata yang harus dilakukan oleh generasi muda ini.
Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara   melalui  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN).Acara sosialisasi  P4GN  itu  digelar  pada  hari  Selasa (8/10)  di  Aula  Ahmad  Dewi  Syukur,  H.  Endar Sakti,  Hasibuan  mewakili  Bupati  Labura  H. Kharuddin Syah, SE membuka sosialisasi P4GN sekaligus  membacakan  pidato  tertulis  Bupati. 10
Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  berpendapat
10 https://labura.go.id/pemkab-labura-gelar- sosialisasi-p4gn/diakses pada tanggal 5 Mei 2020

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah hanya sebatas serimonial saja seharusnya pemerintah lebih aktif lagi mensosialisakan  ke  dunia  pendidikan terkhusus kesekolah-sekolah  dan  bekerja  sama  dengan pihak yang punya kopetensi dibidangnya seperti dari  bidang  kesehatan  serta  dibidang  penegak hukum.  Penyelesaian  permasalahan  narkotika harus  diselesaikan  dengan  sistem  yang  baik yaitu mulai dari unsur pemerintahan, penegakan hukum  sampai  pada  masnyarakat  yang  sangat berperan  penting  dalam  pemberantasan  dan pencegahan  peredaran  narkotika  sebagaimana amanah  dari  undang-  undang  nomor  35  tahun 2009  tentang  narkotika  yang  tertuang  dalam pasal 105 yang menyatakan bahwa Masyarakat mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
Program  GenRe  adalah  program  yang mengedepankan  pembentukan  karakter  bangsa dikalangan  generasi  muda.  Program  GenRe merupakan  wadah  untuk  mengembangkan karakter  bangsa  karena  mengajarkan  remaja untuk menjauhi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan  Zat  Adiktif)  guna  menjadi  remaja  tangguh dan  dapat  berkontribusi  dalam  pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.
Keberadaan  duta  Genre  sekaligus  menekan maraknya  permasalahan  remaja,  dan  yang paling  menonjol  adalah  permasalahan  seputar penyalahgunaan narkoba dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan  bagi pengguna dan  kurang  pahamnya  akan  sanksi  hukum  bagi pelaku  pengedar  dan  pemakai  narkotika  yang relatif  masih  rendah  serta  masih  banyaknya menimpa  remaja,  sehingga  peran  duta  Genre perlu  terus  digiatkan  dalam  hal  melakukan sosialisasi  kesekolah-sekolah  dan  melibatkan
pihak yang punya peran penting dalam program P4GN  terkhusus  untuk  wilayah  kabupaten Labuhanbatu Utara.
1.  Pentingnya Mensosialisasikan Peran
GenRe Narkotika dalam pola hidup siswa
Tindakan  preventif    adalah  tindakan  yang dilakukan    untuk  mencegah  atau  menjaga kemungkinan yang akan terjadi dalam kejahatan. 11 Siswa  perlu  mengampanyekan kepada remaja agar mempunyai target pendidikan  dan  keterampilan  hidup  agar  kelak mempunyai  keberanian  untuk  menghadapi  dan mengatasi  masalah  dan  kesulitan  dalam  hidup sehari-hari.  Perlunya  keterampilan  hidup  bagi remaja yaitu:
1.  Membantu  remaja  mencapai  tugas  dan perkembangan pribadi, antara lain pertumbuhan  fisik,  perkembangan  mental, perkembangan emocional, dan perkembangan spiritual. 2.  Membantu remaja mncapai tugas
pertumbuhan  dan  perkembangan  sosial, antara  lain  melanjutkan  sekolah,  mencari pekerjaan,  memuli  kehidupan  berkeluarga, menjadi anggota masyarakat dan mempraktekkan hidup sehat.
Program  GenRe  yang  dikampanyekan kesekolah-sekolah  yang  ada  dilabuhanbatu utara bertujuan untuk memfasilitasi remaja agar belajar  memahami  dan  mempraktikkan  perilaku hidup  sehat  dan  berakhlak  untuk  mencapai ketahanan,  serta  agar  remaja  memahami  dan mempraktekkan pola hidup sehat dan berakhlak,  pola  hidup  yang  berketahanan
11 Indra dkk, Implementasi  kebijakan  harm reduction ,Deepublish publiser. Yogyakarta 2019, Halaman54

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga  dapat  mempersiapkan  diri  menjadi generasi yang cerdas dan kuat.
GenRe  punya  peranan  penting  dalam mengedukasi  rekan  sebaya,  untuk  menghindari sejumlah  permasalahan  sosial  seperti  bahaya Narkoba  di  kalangan  generasi  muda.  peneliti berharap  GenRe    Narkotika  ini  tak  hanya mengedukasi  siswa,  namun  juga  mampu menjadi  agen  perubahan  di  tengah-tengah masyarakat,  terutama  tempat  tinggal  masing- masing, dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba. Dalam mengantisipasi serangan narkotika  dilabuhanbatu  utara,  berbagai  upaya harus  di  lakukan  baik  itu  lewat  sosialisasi  di lingkungan sekolah-sekolah maupun dilingkungan  masyarakat.  Perlunya  dorongan dari  pemerintah  daerah  untuk  membantu keterbatasan  anggaran  yang  ada  disekolah dalam  mensosialisasikan  GenRe  Narkotika  di lingkungan sekolah diseluruh wilayah kabupaten labuhanbatu utara. peneliti berharap, masyarakat  terpanggil  untuk  ikut  berperan dalam  mengantisipasi  bahaya  Narkoba  minimal di  lingkungan  Keluarga  dan  terus  giat  untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya
Narkotika. Promosi GenRe Narkotika ini
digencarkan  untuk  mengajak  para  remaja berperilaku  sehat  dan  berakhlak,  mengatakan tidak  pada  narkotika,  dan  tidak menjadi  korban, sehingga remaja ini kedepannya dapat merencanakan  kehidupan  dan  masa  depan yang  lebih  baik  dalam  membangun  kemajuan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

## III.  PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kehidupan remaja yang rentan terhadap NAPZA,  untuk  itu  perlu  disikapi  dengan memberikan edukasi yang lebih tentang kesehatan  dan  adanya  sanksi  hukum  bagi pengguna  dan  pelaku  pengedar  narkotika berdasarkan  Undang-undang  nomor  35  tahun 2009  tentang  narkotika,  serta  mempersiapkan masa depan merka yang baik.
Peran  GenRe  Narkotika  Dalam  hal  ini konselor sebaya sangat penting, karena dianggap  lebih  dapat  diterima  oleh  jiwa  remaja. Dalam hal siswa berpengaruh untuk mengampanyekan  program    GenRe  Narkotika dengan  melakukan  beberapa  langkah  yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dikembangkannya  program  Genre  yang  telah dibentuk  oleh  SMA  Negeri  1  Kualuh  Selatan Kabupaten  Labuhanbatun  Utara  dan  kedepan terkhusus  pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  menyiapkan  para  remaja  dalam  hal jenjang  pendidikan  yang  terencana  sebagai upaya  peran  pendidikan  untuk  membentuk karakter  siswa  tersebut  sebagai  capaian  akhir dalam Berkarir dalam pekerjaan yang terencana.

## B.  Saran
Bagi  Pemerintah  Terkhusus  Pemerinta Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  harus  benar- benar  konsiten  dalam  program  P4GN  dengan mengimplementasikan  dengan  sistem  yaitu mulai  dari  melibatkan  penegak  hukum,  intansi yang  mempunyai  peran  penting  seperti  BNNK Labuhanbatu
Utara dan melibatkan
masnyarakat  serta  GenRe  Narkotika  yang sudah  dibentuk  oleh  SMA  Negeri  1  Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatun Utara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR BACAAN
Indra dkk, 2019. Implementasi  kebijakan  harm reduction ,Deepublish
Publiser.
Yogyakarta
Sutrisno  Hadi,  1986, Metodologi  Research  I , Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan  Fak. Psikologi UGM..
Poernomo  Bambang.,  1990 ,  Orientasi  Hukum Acara  Pidana  Indones ia,  Amarta  Buku, Yogyakarta.
Indra  dkk,  2020 Implementasi  Kebijakan  Harm Reduction  untuk  Meningkatkan  Moral Knowing  tentang  Narkotika  pada  Siswa SMA  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara , Sumatera  Utara  Jurnal  Pengabdian Pada Masyarakat. Vol. 5, No. 1 https://labura.go.id/pemkab-labura-gelar- sosialisasi-p4gn/diakses pada tanggal 5 Mei 2020
purwatiningsih Sri , 2001 .  Penyalahgunaan Narkoba diIindonesia . Populasi jurnal kependudukan dan
kebijakan. Universitas  Gadjah  Mada.  Vol.  12 No. 1