## PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Oleh Hono Sejati Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

## ABSTRAK
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perselisihan  perkara  di  PHI  yang  berbasis  nilai  cepat,  adil  dan  murah?  Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.Teknik  pengumpulan  data dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian  menyimpulkan  (1) Pemeriksaan perkara di PHI belum cepat, adil, dan murah disebabkan terutama oleh perbedaan  persepsi  pembentuk  undang-undang  dengan  para  pihak.  (2)  Hambatan pemeriksaaan  perkara  PHI  adalah  :  pengajuan  gugatan,  pemanggilan  lebih  lama karena  tempat  tinggal  tergugat  di  luar  wilayah  hukum  PHI,  pihak  tergugat  sudah meninggal  dunia,  perusahaan  sudah  tidak  operasional,    kurangnya  penguasaan pengurus  Serikat  Pekerja  sebagai  pemegang  kuasa,  (3)  Pemeriksaan  perkara  di  PHI yang berbasis nilai cepat, adil, dan murah adalah dengan musyawarah mufakat.
Kata Kunci : Pengadilan Hubungan Industrial, Nilai Cepat, Adil dan Murah

## ABSTRACT
The  problems  studied  in  this  research  was  how  is  the  examination  of  the  case  in Industrial  Relations  Court  based  on  the  value  of  fast,  fair  and  cheap?  The  research method  used  sociological  juridical  approach.  Technique  of  collecting  data  by interview,  observation,  and  documentation.  The  results  of  the  study  concluded  (1) The examination of the case in the IRC has not been fast, fair and cheap due mainly to  differences  in  perception  of  Lawmakers  with  the  parties.  (2)  Obstacles  to  the examination  of  a  Industrial  Relations  Court  case  are:  filing  a  lawsuit,  longer invitation because the defendant's residence is outside the legal area of  the IRC, the defendant has died, the company is not operational, the lack of control of the union administrator,  (3)  in  Industrial  Relations  Court  based  on  the  value  of  fast,  fair  and cheap is by consensus.
Keywords: Industrial Relations Court, Value Fast, Fair and Cheap
A. Pendahuluan
Hukum Acara Pengadilan
Hubungan Industrial, antara lain memerlukan penguatan asas penyelenggaraan peradilan dalam hukum acara perdata sehingga
bersinergi  dengan  UU  organik  lainnya seperti  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  3 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua atas  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung,  UU  No.  49  Tahun
2009  tentang  Peradilan  Umum  maupun UU  terkait  lainnya  terutama  asas peraturan  perundangan,  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  5 dan 6 UU No. 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Desain Hukum acara Penyelesaian Hubungan Industrial perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK).Pemanfaatan  TIK untuk membantu tugas pokok
pengadilan sudah merupakan kebutuhan mutlak.  Di  sisi  lain  akan  memperluas akses publik terhadap informasi pengadilan.  Hal  ini  sejalan  salah  satu tujuan pemanfaatan
TI yakni
meningkatkan efektivitas dan pelayanan
publik.
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan peradilan  umum  yang  berdasarkan  UU Nomor  8  Tahun  2004  berkedudukan Kabupaten/Kota,  dan  daerah  hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  terdiri dari lima wilayah, yaitu :Kota
Yogyakarta, Kabupaten
Sleman,
Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Kulon Progo,  dan  Kabupaten  Wonosari.Sejak
berdirinya pada tahun 2006 hingga pada tahun  2014,  Pengadilan  Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta    menangani  seratus  dua puluh  delapan  perkara  yang  masuk  dan telah  diputus.  Dari  seratus  dua  puluh delapan  perkara  yang  masuk  tersebut terdapat  empat  puluh  empat  perkara yang  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah Agung,  dua  puluh  empat  perkara perdamaian. 1 Dengan  jumlah  hakim tahun  2006  sampai  dengan  2010  yang berjumlah  empat  orang  tahun  2011 sampai  dengan  2015  jumlah  menjadi enam  hakim  semuanya  hakim  Ad-Hoc dari  unsur  pengusaha  tiga  dari  unsur pekerja  tiga,  sehingga  tidak  terjadi penumpukan perkara.

## B. Perumusan Masalah
Pemeriksaan  perkara  putusan  di Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang belum cepat, adil dan murah maka perlu dilakukan  penelitian  dengan  perumusan permasalahan;  Bagaimana  penyelesaian perselisihan  perkara  di  Pengadilan Hubungan Industrial yang berbasis nilai cepat, adil dan murah.
1 Data Jumlah Perkara yang Masuk ke PHI pada  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Tahun 2006-2014  (Sumber  bagian  Register  Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta).

## C. Pembahasan
Pemeriksaan  perkara  putusan Pengadilan Hubungan Industrial selama  ini  belum  cepat,  adil  dan murah.Adapun penyelesaian
perselisihan  hubungan  industrial  pada PHI yang sudah berlangsung selama ini adalah :
1) Pemanggilan
Dalam  Pasal  89  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  ayat  (1) dalam  waktu  selambat-lambatnya  7 (tujuh)  hari  kerja  sejak  penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim  harus  sudah  melakukan sidang
pertama.Hambatan
pemanggilan  adalah  tempat  tinggal Tergugat  di  luar  wilayah  hukum  di
mana PHI berada, dilakukan
pemanggilan delegasi dengan
membutuhkan  waktu  lebih  dari  7
(tujuh)  hari.  Dalam  penerapannya Pasal  89  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun
2004 mengakibatkan Majelis kehilangan  waktu  7  (tujuh)  hari yang  tidak  dapat  dipergunakan untuk  sidang  pertama  akibatnya Ketua  Majelis  menetapkan  sidang lanjutan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari.
Dalam  Pasal  89  UU  No.  2 Tahun  2004  ayat  (2)  pemanggilan untuk  datang  di  sidang  dibutuhkan secara  sah  apabila  disampaikan dengan  surat  panggilan  kepada  para pihak dialamatkan di tempat tinggalnya  atau  apabila  tempat tinggalnya tidak diketahui
disampaikan  di  tempat  kediaman terakhir. Hambatannya adalah pengertian  pemanggilan  secara  sah mengacu pada HIR sehingga Hakim berpegang  pada relaas panggilan yang  belum  tentu  dapat  kembali pada  haris  sidang  yang  telah ditentukan, sehingga pada persidangan pertama pihak Tergugat tidak datang. Hakim akan memanggil  lagi  hingga  menunggu relaas panggilan  kembali  sebagai panggilan patut.
Penyelesaian hambatan penerapan Pasal 89 ayat (1) dan (2) : Hakim  agar  tidak  menyimpang Pasal 89 ayat (1) di  waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan waktuMajelis Hakim tetap
memanggil  para  pihak  untuk  sidang pertama. Untuk mengantisipasi hilangnya  waktu  pada  pemanggilan selanjutnya :
a. Dengan panggilan delegasi dan melalui Faxsimile serta memanfaatkan  pada  kemajuan teknologi telepon yang sifatnya
“memberitahukan”  ada  jadwal sidang  bagi  para  pihak  di  hari yang  telah  ditentukan  dan diharapkan hadir di persidangan walaupun
panggilan dengan delegasi dimungkinkan belum diterima.
b. Berdasarkan  Pasal  89  ayat  (4)
penerimaan  surat  panggilan oleh  pihak  yang  dipanggil sendiri  atau  melalui  orang  lain dilakukan dengan tanda terima.
(1) Berdasarkan  Pasal  89  ayat
(4)  ini  panggilan  dilakukan
dengan  surat  tercatat/kilat khusus yang nantinya
Hakim berpegang pada pengembalian resi dari
Kantor  Pos  yang  telah
ditandatangani penerima.
(2) Resi merupakan tanda terima yang disyaratkan dalam ayat ini.
2).  Penyempurnaan gugatan
Dalam  Pasal  83  Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 ayat (2) : “Hakim  berkewajiban  memeriksa  isi
gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim  memnta  penggugat  untuk menyempurnakan
gugatan”. Hambatannya adalah
penyempurnaan  gugatan  oleh  Hakim dipandang  pihak  tergugat  dapat merugikannya  karena  di  satu  sisi tidak ada batasan tentang penyempurnaan  gugatan.  Dan  di  sisi lain  tergugat  telah  menerima  surat gugatan,  sehingga  di  persidangan sering terjadi debatable .
Penyelesaian hambatan penerapan Pasal 83 adalah :
(1) Hakim  aktif  menyampaikan amanat Pasal 83 demi lancarnya proses pemeriksaan. (2) Hakim dalam memberi
saran tidak mengubah substansi yang dapat merugikan kepentingan
tergugat.
3).  Kuasa
Dalam  Pasal  84  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  : gugatan  yang  melibatkan  lebih  dari satu  penggugat  dapat  diajukan secara  kolektif  dengan  memberikan kuasa  khusus.  Hambatannya  adalah (1)  PHK  masal  tanpa  penyebutan
jumlah  dan  orang  yang  pasti  akan
menghambat eksekusi, namun dalam praktek pada awal
persidangan, bersamaan proses penyempurnaan gugatan akan berlangsung  lama  karena  tidak sekali  langsung  menjadi  sempurna, sehingga  dapat  memakan  waktu dalam  pemeriksaan  perkara.  (2) Pada gugatan kolektif masih ditemukan  data  penggugat  yang hanya  berupa  daftar  nama  dan dalam  pemberian  kuasa  masih bersifat  global  dengan  penyebutan “Para Penggugat” tanpa melampirkan daftar nama-nama pemberi kuasa. Penyelesaian  hambatan  penerapan
Pasal 84:
(1) Dengan persetujuan
tergugat, penyempurnaan surat  kuasa  berjalan  dengan pembatasan  waktu  sebelum pembuktian.
(2) Hakim  aktif  memberi  saran kepada Penggugat.
4)  Acara Pemeriksaan
Dalam  Pasal  103  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004, Majelis Hakim wajib memberikan putusan  penyelesaian  hubungan
industrial  dalam  waktu  selambat- lambatnya  50  (lima  puluh)  hari kerja terhitung sejak sidang pertama.Bentuk hambatannya adalah (1)Tempat tinggal pihak di luar  wilayah  hukum  dimana  PHI berada, apabila berdasarkan panggilan  delegasi  menyebabkan kehadiran  para  pihak  tidak  dapat memenuhi panggilan  secara tepat sehingga  dapat  mengakibatkan pemeriksaan perkara lebih dari 50 (lima  puluh)  hari  kerja  terhitung sejak sidang pertama. (2) Panggilan  delegasi  membutuhkan waktu  paling  singkat  2  (dua) minggu. (3) Menerapkan penyelesaian  panggilan  seperti dalam  Pasal  89  ayat  (1),  (2)  di atas.
Penyelesaian hambatan
penerapan Pasal 84 :
(1) Pada  awal  persidangan dibuat Court Calender untuk disepakati hari siding selanjutnya.
(2) Tahap  replik  duplik  dapat dilewati,  karena  hukum acara perdata pada
umumnya  tidak  mengatur tentang replik-duplik.
Dalam  Pasal  89  UU  No.  2  Tahun 2004  ayat  (1)    :  dalam  waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja  sejak  penetapan  Majelis Hakim,  maka  Ketua  Majelis Hakim  harus  sudah  melakukan sidang  pertama.Bentuk  hambatan prosedural  pemanggilan  adalah
dalam panggilan delegasi tergantung pada Pengadilan Negeri yang memanggilnya. Penyelesaian hambatan
penerapan Pasal 89 ayat (1)
(1) PHI  melakukan  koordinasi dengan  semua  Pengadilan negeri agar member
prioritas  perkara  PHI  yang mempunyai  batas  waktu pemeriksaan.
(2) PHI  aktif  memberitahukan kepada  Pengadilan  negeri yang  menerima  delegasi dengan  Faxsimilie  maupun telepon.
Dalam  Pasal  89  UU  No.  2  Tahun 2004 ayat (2) : pemanggilan untuk datang di  sidang dilakukan secara sah  apabila  disampaikan  dengan surat panggilan kepada para pihak dialamatkan  di  tempat  tinggalnya
atau  apabila  tempat  tinggalnya tidak  diketahui  disampaikan  di tempat kediaman terakhir.
Bentuk  hambatan  adalah  :Bagi pihak  Tergugat  oleh  perusahaan yang  sudah  tidak  operasional Direktur  dan  pemiliknya  semua sudah  meninggal  dunia  atau Direktur telah meninggalkan Indonesia  atau  tidak  diketahui tempat  tinggalnya  menyulitkan melakukan pemanggilan.
Penyelesaian hambatan penerapan  Pasal  89  UU  No.  2 Tahun 2004 ayat (2):
(1) dilakukan pemanggilan lewat Kepala desa
(2) dipanggil  melalui  Direktur yang  lain  pada  perusahaan tersebut
Berkaitan  dengan  kuasa  hukum, Dalam  Pasal  84  Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 : gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat  dapat  diajukan  secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.
Hambatannya  adalah  :  (1)  Bagi pemegang  kuasa  adalah  Pengurus SP  tidak  disertai  Surat  keputusan sebagai  Pengurus.  (2)  Ditemukan
keanggotaan SP belum didaftarkan ke Disnakertrans setempat. Penyelesaian hambatan penerapan Pasal 84 (1) Disarankan melengkapi SK Pengurus
(2) Melengkapi  tanda  anggota

## SP/SB

## Penyempurnaan Gugatan
Dalam  Pasal  83  Undang-Undang No.  2  Tahun  2004  ayat  (2)  : Hakim  berkewajiban  memeriksa isi  gugatan  dan  bila  terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Bentuk hambatannya adalah Peran  Panietra/Panitera  Pengganti dalam  membantu  penyempurnaan
gugatan dipandang penggugat tidak dapat memenuhi kehendaknya dan penggugat lebih menuntut
penyempurnaan dilakukan dengan para hakim. Penyelesaian hambatan penerapan Pasal  83  adalah  pada  awal persidangan hakim memberi saran
penyempurnaan dengan mengikutsertakan
Panitera/Panitera  Pengganti  di luar persidangan.

## Acara Pemeriksaan
Dalam Pasal 103 Undang-Undang No.  2  Tahun  2004  :  Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian  hubungan  industrial dalamw  aktu  selambat-lambatnya 50  (lima  puluh)  hari  kerja terhitung sejak sidang
pertama.Hambatannya  adalah  (1) Kurangnya  penguasaan  pengurus SP  sebagai  pemegang  kuasa  yang nota  bene  bukan  sarjana  atau bukan sarjana
hukum, menghambat  pemeriksaan  karena dalam  proses  pemeriksaan  hakim harus  aktif  memberi  saran  dan pengetahuan dalam beracara.
Penyelesaian
hambatan penerapan Pasal 83 (1) Perlu
ditingkatkan sosialisasi  UU  PPHI  dan hokum  acara  perdata  secara periodik.
(2) Sosialisasi
mengikutsertakan organisasi pengusaha, SP/SB yang
penyelenggaraannya oleh Disnakertrans beserta PHI.
Hakim juga harus lebih membuat putusan yang semaksimal mungkin tidak mempersulit  para  pihak  untuk kedepannya.Dalam hal ini diupayakan  agar  hakirn  dapat menjatuhkan hukuman dalam putusannya, yang nantinya hukuman tersebut dapat
dilaksanakan  oleh  pihak  yang kalah  dalam  berperkara  karena apabila  putusan  tersebut  tidak bersifat  menghukum  rnaka  pada asasnya  putusan  tersebut  sudah tidak dapat dilakukan eksekusi.
Salah satu contoh dari putusan yang tidak bersifat
condemnatoir adalah putusan yang  amar  putusannya  tidak menghukum  sejumlah  uang  atau barang.  Hakim  mengupayakan untuk  faktor  putusan  yang  isi amar  putusannya  mempekerjakan kembali  untuk  dihindari  dalam mengambil keputusan, karena apabila amar putusannya mempekerjakan  kembali  nantinya berakibat  fatal  kepada  pihak pekerja/buruh yang nantinya apabila  amar  putusannya  itu dilaksanakan  akan  memperoleh
perbedaan  sosial  yang  diterima oleh pekerja/buruh apabila diperkerjakan kembali sesuai dengan  amar  putusan  tersebut. Tetapi  apabila  memang  harus memberikan  putusan  yang  amar putusannya mempekerjakan kembali,  maka  juga  harus  disertai dengan  uang  paksa  ( Dwangsom ) yang nantinya uang paksa tersebut sebagai  hukuman  apabila  pihak yang kalah dalam berperkara tidak mau  menjalankan  putusannya. Agar putusan yang amar putusannya mempekerjakan
kembali dapat dilaksanakan dengan sukarela.
Para  hakim  pun  pasti  telah berupaya  sebaik  mungkin  untuk penyelesaian  kasus  pemutusan hubungan  kerja  ini.Hakim  tidak dapat  menolak  perkara  tersebut dengan alasan apapun.Namun para hakim disini lebih mementingkan  kepentingan  bagi para pekerja yang berselisih. Agar nantinya  hak-hak  yang  akan diperoleh  dari  putusan  tersebut untuk para pekerja dapat diperoleh  dengan  maksimal  dan juga dapat dirasakan seadil-
adilnya untuk semua pihak. Menurut penulis,
untuk menciptakan keadaan yang seadil- adilnya  serta  tidak  ada  kejadian- kejadian  yang  tidak  diinginkan terjadi  pada  pelaksanaan  eksekusi putusan hakim tersebut
berlangsung, tidak diinginkan
artinya pada pelaksanaan eksekusi tersebut  berlangsung  terjadi  juga demo besar-besaran yang dilakukan  oleh  pihak  pekerja, yang  nantinya  ditakutkan  akan menambah  risiko  serta  kerugian yang  dialami  oleh  para  pihak. Sebelum pelaksanaan eksekusi itu berlangsung  alangkah  baiknya untuk dirundingkan terlebih dahulu  untuk  menciptakan  situasi dan  kondisi  yang  kodusif  agar kepentingan  semua  pihak  dapat telaksana dengan lancar tanpa ada lagi  hambatan-hambatan.Isi  dari putusan  tersebut  memang  harus disertai dengan uang paksa
( Dwangsom ). Karena apabila dipaksakan pengusaha mempekerjakan  kembali  pekerja tersebut,  tentu  nantinya  akan menciptakan  suasana  yang  tidak kondusif di dalam lapangan
pekerjaan  bagi  pekerja  tersebut dan pengusaha.
Lewat  putusan,  hakim  bisa memerintahkan  agar  pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh.Hal ini berarti hakim memerintahkan agar pengusaha  melakukan  perbuatan hukum  tertentu,  yakni  berupa mempekerjakan pekerja/buruh.
Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka  pengusaha  tersebut  telah melakukan  perbuatan  melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan  dengan  hak  orang lain.  Akibat  hukum  bentuknya adalah  bahwa  pengusaha  tersebut harus menanggung  ganti kerugian yang diderita oleh pekerja.
Solusi untuk mengatasi persoalan  di  atas,  salah  satunya yang  paling  mendesak  adalah pembaruan  hukum  acara  perdata. Di tengah kecenderungan masyarakat yang memilih penyelesaian perselisihan/sengketa lewat
lembaga  peradilan  maka  penting membangun sistem hukum melalui  instrumen  hukum  acara perdata  yang  kredibel  dan  up  to
date.  Kalau  sistemnya  atau  aturan main sudah dibangun, mekanisme beracara akan menyesuaikan pada sistem  itu.  Hal  ini  dimaksudkan selain  mengatasi  permasalahan lambatnya  penyelesaian  perkara juga  untuk  memperpendek  jarak antara keadilan dan pencari keadilan.
Kebutuhan akan hukum acara pengadilan  hubungan  industrial nasional memang sangat
mendesak  dan  perlu  penyesuaian dengan  kebijakan  politik  hukum,
memperkuat peran lembaga peradilan  sehagai  salah  satu  pilar penegakan hukum dalam pembangunan  hukum  nasional.
Jadi menata kembali regulasi yang berkaitan dengan penyeleng- garaan  praktik  peradilan  guna mewujudkan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan  secara  optimal.Hal  ini sejalan  agenda  reformasi  hukum yang intinya menghendaki berbagai pembenahan di lingkungan  pengadilan,  seperti sumber daya manusia, administrasi pengadilan, dan infrastruktur termasuk hukum
acaranya.  Kita  tidak  bisa  terus- menerus  memakai  hukum  acara warisan  kolonial  yang  sudah usang  seperti  HIR/RBg.  Selain usang,  hukum  acara  pengadilan hubungan  industrial  itu  bersifat dualisme,  HIR  berlaku  untuk wilayah Jawa dan Madura sedangkan  RBg  berlaku  di  luar Jawa,  meski  isinya  tidak  jauh berbeda.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berpedoman pada prinsip
musyawarah untuk mufakat diimplentasikan  secara  bipartit,
mekanisme  ini  wajib  dilakukan menempuh mekanisme yang lainnya.  Mekanisme  penyelesaian di  luar  pengadilan  demikian  ini, lebih mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Untuk  menuju  harmonisasi hubungan  pekerja  dan  pengusaha dengan  merekonstruksi  konsep pemeriksaan perkara di pengadilan  hubungan  industrial maka harus menyesuaikan dengan budaya  masyarakat  di  Indonesia dimana musyawarah/mufakat menjadi salah satu metode
penyelesaian sehingga musyawarah berkeadilan merupakan  metode  penyelesaian sengketa  yang  sangat  efektif  dan
lebih efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.Apabila terjadi konflik
maka  penyelesaian  perselisihan dapat  diupayakan  secara  damai dengan tidak menutup kemungkinan mekanisme paksaan. 2 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam
Undang-Undang  No.  2  Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial,
yang  menegaskan  bahwa  para pihak wajib mengupayakan penyelesaian  perselisihan  melalui jalan perundingan bipartit sebelum  melakukan  upaya  lain. Dengan  adanya temuan  penelitian ini  maka  musyawarah  mufakat antara  pekerja  dan  pengusaha akan  mengakibatkan  terjadinya harmonisasi  di  tingkat  pengadilan hubungan industrial yang mendukung Teori
2 Aloysius  Uwiyono,  2003.  Implikasi  Hukum Pasar  Bebas  dalam  Kerangka  AFTA  terhadap Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Jurnal Hukum  Bisnis,  Vol.  22, Jakarta:  Yayasan Pengembang Hukum Bisnis,  hlm. 41.
keadilan/musyawarah mufakat,
Teori Responsif, Teori Penegakan hukum,  Teori  Konflik,  dan  Teori Hukum Progresif.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Penyelesaian  perselisihan  dalam pengadilan  hubungan  industrial  dapat dilakukan dengan pemeriksaaan perkara yang  adil,  cepat  melalui  musyawarah mufakat di sidang perdamaian PHI.Adapun rekonstruksi hukum terhadap  pemeriksaan  perkara  di  PHI yang  cepat,  adil,  dan  murah  adalah :Pasal 89 ayat 1  UU No 2 Tahun 2004 yang  isinya  dalam  waktu  selambat- lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  sejak penetapan  majelis  hakim,  maka  ketua majelis hakim haruslah sudah melakukan  sidang  pertama  melalui pemanggilan  satu  dengan  media  SMS, whatssapp ,  atau  email,  dan  tidak  harus menggunakan relaas panggilan.
Penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  yang  berpedoman pada prinsip musyawarah untuk mufakat diimplentasikan secara bipartit, mekanisme ini wajib dilakukan menempuh  mekanisme  yang  lainnya. Mekanisme penyelesaian di luar
pengadilan demikian ini, lebih mengedepankan  prinsip    musyawarah untuk mufakat. Untuk menuju harmonisasi  hubungan  pekerja  dan pengusaha dengan merekonstruksi konsep pemeriksaan perkara di pengadilan  hubungan  industrial  maka harus  menyesuaikan  dengan  budaya masyarakat di Indonesia dimana musyawarah/mufakat menjadi salah
satu  metode  penyelesaian  sehingga musyawarah  berkeadilan  merupakan metode  penyelesaian  sengketa  yang sangat efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.
Apabila  terjadi  konflik  maka penyelesaian perselisihan dapat
diupayakan  secara  damai  dengan  tidak menutup kemungkinan mekanisme paksaan. 3 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial,  yang  menegaskan bahwa  para  pihak  wajib  mengupayakan penyelesaian  perselisihan  melalui  jalan perundingan
bipartit
sebelum
3 Aloysius  Uwiyono,  2003.  Implikasi  Hukum Pasar  Bebas  dalam  Kerangka  AFTA  terhadap Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Jurnal Hukum  Bisnis,  Vol.  22, Jakarta:  Yayasan Pengembang Hukum Bisnis,  hlm. 41. Salah letak
melakukan  upaya  lain.  Dengan  adanya temuan penelitian ini maka musyawarah mufakat  antara  pekerja  dan  pengusaha akan mengakibatkan terjadinya harmonisasi di tingkat pengadilan hubungan industrial

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Fadlil  Sumadi,  2012, Hukum dan Keadilan Sosial , Materi
Perkuliahan  Program  Doktor  Ilmu Hukum  Universitas  Islam  Sultan Agung Tanpa Penerbit, Jakarta.
Aloysius  Uwiyono,  2003.  Implikasi
Hukum Pasar Bebas dalam Kerangka  AFTA  terhadap  Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia. Jurnal  Hukum  Bisnis,
Vol.  22, Yayasan  Pengembang
Hukum Bisnis, Jakarta.
Asri Wijayanti, 2009. Hukum Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,
Jakarta :Sinar Grafika.
Dedi Pahroji & Holyness N. Singadimedja, Perbandingan Sistem  Hukum  Ketenagakerjaan
Negara  Malaysia  dan  Negara
Indonesia dalam Perlindungan
Hukum  dan  Penegakan  Hak  Asasi Manusia. Telah  Dipublikasikan  di Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24 Ed. Sep
– Nop. 2012.
Farid Mu'azd, 2006. Pengadilan Hubungan Industrial dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan , Jakarta.
Johny Ibrahim, 2007. Teori dan
Metodologi  Penelitian  Hukum
Normatif , Malang :Bayu Media.
Lilik  Mulyadi  dan  Agus  Subroto,
2011. Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial  dalam  Teori  dan Praktik , Bandung :Alumni. Satjipto Rahardjo, 2007. Biarkan
Hukum Mengalir ( Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta :Kompas.
Sentosa  Sembiring,  2005. Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI) , Bandung
:Nuansa Aulia.
Sulistyowati Irianto dan Shidarta,
2013. Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta  :Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Ugo  dan  Pugiyo.2011. Hukum  Acara
Penyelesaian Hubungan Industrial. Jakarta. Yessiarie  Silvanny  Sibot, Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Perspektif Pekerja/Buruh  (Studi  Kasus  Di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Palangkaraya) , Jurnal Penelitian, Program Studi
Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum,  Universitas  Brawijaya, Malang, 2013.

## Hasil Wawancara :
Deden Fine Laksana, SH, selaku Hakim PHI  Yogyakarta,  16  Februari 2015.
Ibu  Sumarni,  SH,  selaku  Mediator
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Yogyakarta,
tanggal 12 Februari 2015.
Sri Waryanti, SH, selaku Advokat LBH
Yogyakarta, tanggal  17  Februari
2015.
Subronto,  SH,  MH  selaku  Hakim  PHI
Yogyakarta, 18 Februari 2015

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung .
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan .
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang
Penyelesaian

## Perselisian Hubungan Industrial
PERMA  No.  01  Tahun  2008  tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
menggantikan  PERMA  No.  02 Tahun  2003