A n a l i s i s   P e n g a r u h   K e n d a l a   P e n g a d a a n   T a n a h   T e r h a d a p P e m b a n g u n a n   K a w a s a n   E k o n o m i   K h u s u s   ( K e k )   M a l o y K e c a m a t a n   K a l i o r a n g   K a b u p a t e n   K u t a i   T i m u r   D i t i n j a u   D a r i U n d a n g - U n d a n g  N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 2   T e n t a n g  P e n g a d a a n T a n a h   B a g i   P e m b a n g u n a n   U n t u k   K e p e n t i n g a n   U m u m
Parlindungan Pasaribu 1 , Nasrul Abdal Fatwa 2 parlindungan@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 accunknasrulabdalfatwa@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
This  study  aims  to  find  out  the  constraints  of  land  acquisition  of  Maloy  Special  Economic  Zone  (KEK) conducted by the East Kutai Regency Government in the review of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest.

## Research Metodes:
This research is normative legal research sourced from Secondary legal materials and primary legal materials.

## Findings:
The results of this study showed that the constraints of land procurement in the Special Economic Zone (KEK) Maloy in its implementation occurred negligence caused by several factors.

## Conclusion:
So it is recommended that the Government of East Kutai Regency in conducting land procurement activities in the Maloy Special Economic Zone (KEK) should follow the mechanism of land procurement properly so that all the processes are not harmed.
Keywords : Land Acquisition, Development, Special Economic Zones.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kendala  pengadaan  tanah  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Maloy yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur di tinjau dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  Sekunder  dan  bahan hukum primer.

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pengadaan tanah di Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK) Maloy pada pelaksanannya terjadi kelalaian di sebabkan oleh beberapa faktor.

## Kesimpulan:
Sehingga  disarankan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam  melakukan  kegiatan  pengadaan  tanah  di Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) Maloy  seharusnya  mengikuti  mekanisme pengadaan tanah secara baik agar semua prosesnya tidak ada yang dirugikan.
Kata kunci: . Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kawasan Ekonomi Khusus
DOI : - Received
:
Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  penghidupan  dan  mata  pencaharian  bagi  manusia dan  masyarakat  sehingga  menjadi  kebutuhan  manusia  yang  paling  mendasar  dengan keyakinan  betapa  sangat  di  hargai  dan  sangat  bermanfaat  tanah  untuk  kehidupan  manusia bahkan  tanah  dan  manusia  tidak  dapat  di  pisahkan.  Manusia  hidup  dan  berkembang  serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. 1
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dibidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945: “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Penjelasan  resmi  pasal  ini  dinyatakan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  dalam  bumi  adalah  pokok-pokok  kemakmuran  rakyat.  Sebab  itu  harus  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan  kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan  memimpin  penggunaannya,  hingga  semua  tanah  diseluruh  wilayah  kedaulatan  Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2
Kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan hak  apaun  tetap  dikuasai  oleh  Negara  dan  pengambilannya  diatur  oleh  Negara  (Pasal  8 UUPA).  Betapa  tidak,  tanah  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  esensial  dalam  suatu Negara  karena  tanah  adalah  tempat  berpijak,  bercocok  tanam,  perumahan,  irigasi,  sekolah, jalan  umum,  perkantoran  dan  sebagainya.  Keadaan  ini  dikenal  sebagai  suatu  konflik kebutuhan. Pelaksanaan pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasana yang selama ini
1 Adrian Sutedi, 2006, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya, Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta, hal 12.
2 Boedi  Harsono,  2008,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hal. 173.
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Parlindungan Pasaribu, Nasrul Abdal Fatwa
dilakukan  oleh  pemerintah,  terkadang  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  perundang- undangan yang berlaku. 3
Tidaklah  berlebihan  jika  dinyatakan  bahwa  tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya yang menjadi kebutuhan dasar dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektot- sektor  pembangunan.  Mengapa  demikian  penting  dan  strategisnya,  tidak  lain  karena  tanah yang  sangat  dibutuhkan  oleh  orang  atau badan  hukum  tersebut  digunakan  untuk melakukan aktivitas hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu tanah perlu diatur  melalui  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat,  konsisten  dan berkeadilan,  dengan  demikian  diharapkan  tanah  dapat  menjadi  faktor  pencapaian kesejahteraan rakyat secara keadilan.
Meningkatnya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  pasti  memerlukan  tanah, maka  pengadaannya  perlu  dilakukan  secara  cepat  dan  transparan  dengan  tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. 4
Pembangunan  merupakan  upaya  yang  dipergunakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  dan peningkatan  kesejahteraan  hidup  melalui  seperangkat  kebijakan  publik.  Termasuk  dalam kegiatan  pembangunan  adalah  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  harus  terus diupayakan  pelaksanaannya  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  disertai dengan semakin meningkatnya keperluan sarana dan prasarana.
Konsep  kepentingan  umum  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa yang  dimaksud  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  sebagian  besar  lapisan  masyarakat. Rumusan  kepentingan  umum  sangat  jelas  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakya
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menyatakan  pengadaan  tanah    untuk  kepentingan umum  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan, sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, penatagunaan tanah merupakan
3 Oloan  Sitorus  dkk,  1995,  Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara  Pengadaan Tanah, CV Dasamedia Utama, Cet. I, Jakarta, hal. 156
4 Benhard  Limbong,  2011,  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Regulasi  Kompensasi  Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal.130.
salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan, pemanfaatan dan penggunaan tanah agar fungsi sosial ha katas tanah terwujud.
Beberapa upaya pembangunan telah diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta  Provinsi  Kalimantan Timur  dalam  kerangka  pembangunan  nasional  untuk mendukung pertumbuhan  penduduk  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kutai  Timur. Diantara upaya tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, jalan tol Samarinda- Balikpapan dan pengembangan pariwisata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur  yang  memiliki  potensi  wisata.  Semua  itu  tidak  terlepas  dari  masalah  pertanahan, seperti maslah jalan tol Samarinda-Balikpapan yang terjadi ketidaksepakatan harga ganti rugi lahan  karena  terjadinya  ketidak  seragaman  nilai  ganti  rugi  antara  lahan  yang  bersebelahan serta  ketidakpastiannya  pemilik  lahan  yang  dibebaskan  pada  saat  pembangunan  pelabuhan Kenyamukan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 11 M.
Probematika  yang  dihadapi  Kabupaten  Kutai  Timur  layaknya  kota/kabupaten  lainnya yang  ada  di  Indonesia  adalah  mengenai  sengketa  lahan  atau  tumpang  tindih  pemilik  lahan, sehingga  menghambat  pembebasan  lahan  dan  berimbas  pada  pembangunan  yang  telah direncanakan oleh pemerintah.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut  Kepulauan  Indonesia  II  (ALKI  II).  ALKI  II  merupakan  lintasan  laut  perdagangan Internasional  yang  menghubungkan  Pulau  Kalimantan  dan  Sulawesi,  serta  merupakan  jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah  melalui  industrialisasi  atas  berbagai  komoditi  di  wilayah  tersebut.  Berdasarkan keunggulan  geostrategis  wilayah  Kutai  Timur,  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Maloy akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-normatif.  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Parlindungan Pasaribu, Nasrul Abdal Fatwa
yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik. 5 Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang  undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada  bagian  ini  penulis  menyatakan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  serta  mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

## 3.1  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (Kek) Maloy Di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur
Pengadaan  tanah  memang  sangat  berpengaruh  besar  bagi  sutau  pembangunan,  tak terkecuali  pembangunan  untuk  sarana  dan  prasarana  bagi  kepentingan  umum  untuk meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  daerah  dan  membuka  lapangan  kerja  agar terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera,  salah  satunya  adalah  pembangunan  infrastruktur berupa  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  yang  di  dalamnya  akan  dibangun  kawasan industri yang terintregrasi dengan pelabuhan internasional.
Sehingga  tanpa  adanya  pembebasan  tanah  tidak  mungkin  pembangunan  kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri mengacu pada Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaa  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Sementara  mekanisme  pelaksanaanya  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum.  Mengenai  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dalam  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:
5 https://satriofh.blogspot.com/2016/11/ penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis, di akses pada tanggal 21 November 2020, Jam 16:00 Wita.

## 1. Persiapan
Instansi  Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Pengendalian  Lahan  dan  Tata  Ruang Kabupaten  Kutai  Timur  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan  penetapan lokasi  kepada  Bupati  Kabupaten  Kutai  Timur  dengan    tembusan  disampaikan  kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Timur.
Permohonan  penetapan  lokasi  sebagaimana  diatur  dalam  surat  keputusan  Bupati Kutai Timur Nomor : 641.6/K.945/HK/XI/2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur  Nomor  :  641.6/K.522/2010  tentang  penetapan  lokasi  untuk  keperluan pengembangan  Kawasan  Industri  dan  Pelabuhan  Internasional  (KIPI)  Maloy  Kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Seluas  ±  1000  Ha  yang  terletak  di  Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

## 2. Pelaksanaan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Untuk  Kepentingan  Umum,      dibentuk  Panitia  Pengadaan  Tanah Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kutai  Timur  Nomor 596.2/K183/2011  Tertanggal  23  Maret  2011  tentang  pembentukan  panitia  pengadaan tanah yang terdiri dari :
a. Pelindung
: 1). Bupati Kutai Timur
2). Wakil Bupati Kutai Timur
b. Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekertaris Kabupaten Kutai Timur d. Sekertaris : Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kutai Timur
e. Wakil Sek I : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
f. Wakil Sek II : Kepala Bidang Pengaturan dan Penguasaan Atas Tanah  pada  Dinas  Pengendalian  Lahan  dan  Tata  Ruang Kabupaten Kutai Timur g. Anggota : 1).  Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertaris
Daerah Kabupaten Kutai Timur 2).   Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Parlindungan Pasaribu, Nasrul Abdal Fatwa
Kabupaten Kutai Timur 3).   Dinas/Instansi Terkait
4).   Camat Setempat
5).   Kepala Desa Setempat
Adapun tugas dan tanggung jawab dari panitia pengadaan tanah antara lain :
1. Mensosialisasikan  tentang  adanya  program  pemerintah  terkait  pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy
2. Inventarisasi  atas  bidang  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  benda  benda  lain  yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
3. Mengadakan  penelitian  mengenai  status  hukum  bidang  tanah  yang  haknya  akan dilepas atau diserahkan dengan dokumen pendukungnya
4. Mengumumkan    hasil  penelitian  inventarisasi  atas  bidang  tanah,  bangunan, tanaman  dan  benda  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  haknya  akan dilepas atau diserahkan
5. Mengadakan musyawarah dengan pemilik lahan untuk menentukan besaran harga lahan yang akan dibebaskan
6. Adapun  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  panitian  pengadaan  tanah  telah dilaksanakan,  yang  mana  telah  dilakukan  sosialisasi  di  kantor  Desa  Kaliorang mengenai  perencanaan  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy yang  selanjutnya  dilakukan  inventarisasi  lahan  yang  selanjutnya  melakukan penelitian  mengenai  status  hukum  bidang  tanah  dan  setelah  dilakukan inventarisasi kemudian di umumkan hasilnya dan selanjutnya dilakukan negosiasi terkait dengan harga jual lahan dan tanam tumbuh berdasarkan hasil inventarisasi yang selanjutnya dilakukan pembebasan setelahnya.
Panitia  pengadaan  tanah  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  dalam melaksanakan  tugasnya  diberikan  dana  yang  sebagai  biaya  operasional  dalam  rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya  panitia  pengadaan  tanah  tersebut  diatur  dengan    Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  :  58/PMK.02/2008  tentang  Biaya  Panitia    Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum. Biaya operasional tersebut digunakan untuk pembayaran  honorarium,    pengadaan  bahan,  alat  tulis  kantor,  cetak/stensil, fotocopy/penggandaan,      penunjang  musyawarah,  sosialisasi,  rapat  yang  berkaitan
dengan  proses  pengadaan  tanah,  satuan  tugas  (satgas),  biaya  keamanan,  dan  biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Kutai Timur menurut hemat penulis seringkali terbentur oleh tahapan pengadaan tanah yang  membutuhkan  waktu  yang  sangat  panjang  kemudian  di  benturkan  dengan semangat efisiensi dan efektifitas agar pembangunan segera terlaksana. Sehingga inilah yang  menyebabkan  pengadaan  tanah melampaui  prinsip/batas  yang  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, yang berujung pada terjadinya konflik atau sengketa.

## 3.2 Kendala Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur
Dalam  setiap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan    umum, selalu  ada  kendala  yang  dihadapi.  Dalam  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur ini adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

## 1. Jual Beli Lahan Secara Bebas
Terjadinya jual beli lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menguasai tanah tersebut  secara  bebas,  tanpa  melibatkan  pemerintah  Desa  Kaliorang  untuk  diketahuai sebagai  data  dan  arsip  agar  tidak  terjadi  sengketa  dikemudian  hari.  Bahkan  terdapat proses  pengalihan  penguasaan  hak  atas  tanah  dengan  cara  dibawah  tangan,  sehingga mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindih  dan  saling  klaim  terhadap  persoalan  tanah tersebut  ditambah  lagi  selama  proses  jual  beli  tersebut  tidak  pernah  melibatkan pemerintah  Desa  Kaliorang.  Disisi  lain  bahwa  tanah  tersebut  telah  ditetapkan  sebagai lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy. lebih jauh mengenai hal tersebut beberapa masyarakat melakukannya karena masyarakat tidak mengetahui akan adanya  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  dan  dalam  hal masyarakat mengetahuinya tetap akan menjual tanahnya untuk mendapatkan uang yang lebih  cepat  karena  himpitan  ekonomi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  terus berkembang.

## 2. Perbedaan Nilai Penafsiran Tanah
Dalam melakukan pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah yang telah ditetapkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  melakukan  musyawarah  mufakat  baik  dalam menentukan  besarnya  ganti  rugi  maupun  bentuk  ganti  rugi  kepada  masyarakat  Desa Kaliorang  yang  tanahnya  terkena  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK) Maloy  di  Kabupaten  Kutai  Timur.  Musyawarah  mufakat  ini  diperlukan  mengingat
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Parlindungan Pasaribu, Nasrul Abdal Fatwa
bahwasanya  kendala  yang  paling  banyak  di  temui  pada  saat  melakukan  pengadaan tanah  adalah  tidak  adanya  kesepakatan  harga  disebabkan  perbedaan  penafsiran  harga tanah  yang  akan  dibebaskan  antara  panitia  pengadaan  tanah  dengan  masyarakat  yang memiliki  tanah.  Sehingga  pentingnya  diadakan  musyawarah  mufakat  ini  bertujuan untuk  menyamakan  persepsi  agar  mencapai  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu pihak  yang  membutuhkan  tanah  dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur dengan pihak pemilik tanah yaitu Masyarakat Desa Kaliorang.

## 3. Alas Hak Terhadap Tanah
Adapun  persoalan  yang  terjadi  pada  saat  melakukan  inventarisir  tanah  adalah warga  yang  akan  menerima  ganti  kerugian  tidak  memiliki  alas  tanah  karena  selama menggarap  tanah tersebut  yang  berasal  dari tanah  negara  dan tidak  pernah  melakukan pengurusan  terhadap  alas  tanah  tersebut.  Sehingga  untuk  menetapkan  penerima  ganti kerugian  bahwasanya  panitia  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kawasan  ekonomi khusus  (KEK)  Maloy  melakukan  pemetaan  tanah  tersebut  untuk  dibuatkan  alas  tanah dalam  bentuk  surat  penguasaan  pemilik  tanah  (SPPT)  akan  tetapi  dalam  proses pemetaannya  terjadi  kesalahan  prosuder  yang  dimana  pada  saat  melakukan  pemetaan tanah  tidak  semua  pemilik  tanah  turun  ke  lokasi  bersama  panitian  pengadaan  tanah karena  banyak  yang  mempercayakan  kepada  Ketua  RT.  01  dan  Dusun  01  Desa Kaliorang  sekaligus  ditunjuk  oleh  Kepala  Desa  Kaliorang  untuk  mewakili  pemerintah Desa  Kaliorang  turun  melakukan  pemetaan  bersama  dengan  panitia  pengadaan  tanah tersebut.
Kemudian  setelah  dilakukannya  inventarisir  tanah  tersebut,  maka  peta  dari  hasil inventarisir  tersebut  yang  dijadikan  acuan  oleh  pemerintah  Desa  Kaliorang  untuk membuat  Surat  Penguasaan  Pemilik  Tanah  (SPPT)  yang  menjadi  syarat  untuk dilakukannya  pembayaran  ganti  kerugian  oleh  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur melalui  panitia  pengadaan  tanah  tersebut.  Dari  sinilah  masalah  bermunculan  akibat lalainya  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kawasan ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  karena  belakang  setelah  dilakukannya  pembayaran terhadap tanah  tersebut  ada  beberapa  masyarakat  yang  melakukan  protes  akibat  tanah yang dimiliki telah dibebaskan atau di bayar tetapi masyarakat tersebut tidak menerima uang dari hasil ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui panitia pengadaan tanah.
Sehingga  menurut  hemat  penulis  bahwasanya  prosedur  yang  dilakukan  oleh berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kawasan ekonomi  khusus  (KEK)  Maloy  tersebut  lalai  akibat  dari  semangat  efisiensi  dan efektifitas agar pembangunan segera terlaksana.

## 4. KESIMPULAN
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  Penulis  dari  hasil  pembahasan  yang  diteliti  yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  terhadap  pembangunan  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah :
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
2. Bahwa  kendala  pelaksanaan  pengadaan  tanah  terhadap  pembangunan  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  Maloy  di  Kecamatan  Kaliorang  Kabupaten  Kutai  Timur adalah :
a. Jual Beli Lahan Secara Bebas
b. Perbedaan Nilai Penafsiran Tanah
c. Alas Hak Terhadap Tanah

## 5. REFERENSI
Adrian  Sutedi,  2006,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaftaranya,  Sinar  Grafika,  Cet.I,
Jakarta.
Benhard  Limbong,  2011,  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Regulasi  Kompensasi Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta.
Boedi  Harsono,  2008,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
https://satriofh.blogspot.com/2016/11/ penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis,  di  akses  pada tanggal 21 November 2020, Jam 16:00 Wita.
Oloan  Sitorus  dkk,  1995,  Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara Pengadaan Tanah, CV Dasamedia Utama, Cet. I, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  85  Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Parlindungan Pasaribu, Nasrul Abdal Fatwa
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Dasar Pokok Agararia;