## STRATEGI PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN TINGKAT LOKAL NUSA TENGGARA TIMUR DI TENGAH PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENDIDIKAN DI SMK-PP NEGERI KUPANG
Wahyu Hadi Trigutomo Universitas Negeri Malang muhammadsofi8483@gmail.com

## ABSTRACT
Nowadays,  the  availability  of  national  food  cannot  accommodate  all  the  food  needs  of nation’s people, especially in each region. This current issue is caused by the absence of an  effective  arrangement,  the  absence  of  synchronization  among  state  institutions, especially  among  the  agricultural,  trade  and  housing  agencies,  and  the  presence  of  an extreme climate change currently. In addition, the issues of the regeneration of farmers that have not shown any continuity that had been cut off among the younger generations led to the changes in the pattern of community life in the region. Therefore, based on the aforesaid  issues,  this  paper  aims  at  finding  out  on  how  the  strategy  and  policy  of  food development  in  the  local  food  availability  in  the  midst  of  climate  change  today  can  be overcome by changing the mindset of consumptive to productive young generation through agricultural education, utilization of empty land which is available for planting food crops, empowerment  of  farmer  groups,  socialization  of  the  local  food  potentials  in  East  Nusa Tenggara. As a result, the food security can be realized and the region cannot be dependent its food needs on the other regions. Therefore, the writer attempts to formulate the strategy of  food  security  developments  from  education  aspects  through  the  Dick  &  Carey development  strategy.  Food  is  an  important  and  strategic  commodity  for  the  region because food is the basic human need that must be provided collectively by the government and society as mandated by the Acts No. 7 of 1996 on food. With respect to the Acts No. 7 of  1996  on  food,  it  is  stated  that  the  Government  organizes  the  regulation,  guidance, control and supervision of the community, and organizes the process of production and supply, trade, distribution and in the same time, the Government also serves as a consumer that is entitled to adequate food, in terms of quantity and quality, safety, nutrition, variety, equity,  and  affordability  by  all  society.  The  availability  of  national  food  can  be  fully fulfilled if it is commenced from the food sufficiency in the levels of family. In regard to the local  area,  it  is  marked  by  the  existence  of  food  consumption  which  can  fulfill  the sufficiency of every individual, in terms of balanced nutrition. In fact, it then has an impact on sufficiency of food and the nutrition status of Indonesian society can be fulfilled locally, especially in East Nusa Tenggara. The availability of food in terms of adequate quantities and  types  for  the  whole  community  locally  in  East  Nusa  Tenggara,  smooth  food distribution, cheap food prices and affordability by the all levels of society locally in East Nusa Tenggara, evenly distributed to all families in the region.
Keywords: development strategy, national food security, local food, climate changes.

## ABSTRAK
Ketersediaan  bahan  pangan  nasional  dewasa  ini  belum  bisa  mengakomodir  semua kebutuhan  pangan  warga  negaranya  khususunya  di  masing  –  masing  daerah,    hal  ini disebabkan  belum  adanya  penataan  yang  efektif  serta  tidak  adanya  sinkronisasi  antar lembaga  negara,  terutama  antara  instansi  pertanian,  perdagangan  dan  perumahan  serta adanya perubahan iklim yang cukup ekstrim dewasa ini. Selain hal tersebut, permasalahan regenerasi petani yang  mulai terputus di  generasi muda menyebabkan terjadi perubahan pola  hidup  masyarakat  di  daerah.  Melihat  permasalahan  di  atas  tujuan  tulisan  ini  untuk mengetahui bagaimana strategi dan kebijakan pembangunan pangan  dalam ketersediaan pangan lokal di tengah perubahan iklim dewasa ini dapat disiasati dengan perubahan pola pikir  konsumtif  ke  produktif    generasi  muda  melalui  pendidikan  pertanian,
mendayagunakan lahan kosong yang ada untuk ditanami tanaman pangan, memberdayakan kelompok  tani,  mensosialisasikan  potensi  pangan  lokal  NTT,  sehingga  dapat  terwujud ketahanan  pangan  dan  tidak  ketergantungan  pada  pangan  pokok  daerah  lain.  Untuk  itu penulis  berusaha  menyusun  strategi  pembangunan  ketahanan  pangan  dari  aspek pendidikan melalui strategi pengembangan Dick & Carey. Pangan merupakan komoditas penting  dan  strategis  bagi  bangsa  daerah  mengingat  pangan  adalah  kebutuhan  dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam Undang Undang  Nomor  7  tahun  1996  tentang    pangan  dinyatakan  bahwa  Pemerintah menyelenggarakan  pengaturan,  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan  masyarakat, menyelenggarakan  proses produksi dan penyediaan,perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman,  bergizi,  beragam,  merata, dan terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat.Ketersediaan bahan  pangan  nasional  dapat  tercukupi  bila  dimulai  dari  ketercukupan  pangan  tingkat keluarga, lokal daerah ditandai dengan adanya konsumsi pangan setiap individu terpenuhi kecukupan  gizi  seimbang  dapat  menikmati  yang  berdampak  pada  kecukupan  pangan dengan baik dan status gizi masyarakat Indonesia terpenuhi secara lokal NTT.ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh masyarakat secara lokal NTT, distribusi pangan yang lancar, harga pangan murah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat secara lokal NTT, merata keseluruh keluarga di daerah.
Kata kunci: strategi pembangunan, ketahanan pangan nasional, pangan lokal, perubahan musim.

## PENDAHULUAN
Problematika  dalam  dunia  pertanian dalam  usaha  mencukupi  dan  membangun ketahanan  pangan  di  tingkat  nasional sampai  sekarang  belum  bisa  secara  penuh dapat  di  selesaikan,  ditambah  dengan adanya  perubahan  iklim  yang  terjadi dewasa ini. Adapun masalah yang dihadapi pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur dalam  bidang  peningkatan  ketahanan pangan  di  bidang  pertanian  di  tengah perubahan iklim yang ektrim adalah sebagai berikut:
a. Belum  maksimalnya  pengoptimalan luas lahan tanaman pangan lokal;
b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,;
c. Pengurangan Kemiskinan;
d. Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia;
e. Peningkatan derajat kesehatan
penduduk. Permasalahan tersebut sangat diperlukan  pemecahan  yang  mendesak ditengah kondisi  masyarakat  yang dinamis dan  membutuhkan  pemenuhan  kebutuhan pokok mereka, terutama kebutuhan pemenuhan ketahanan pangan keluarga.Hal tersebut  dapat  di  selesaikan  melalui
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, khususnya yang bergerak di bidang pertanian yaitu di SMK- PP  Negeri  Kupang.  Ketahanan  pangan diartikan  sebagai  terpenuhinya  pangan dengan  ketersediaan  untuk  kebutuhan masyarakat  secara  keluarga,  lokal  dan nasional,  tersedia,  mudah  memperoleh, aman dikonsumsi dan harga terjangkau oleh lapisan  masyarakat  umum,  yang  dapat diwujudkan  dengan  bekerjanya  sub  sistem ketersediaan, sub sistem distribusi, dan sub sistem konsumsi.
Sebagai  lembaga  pendidikan  di bidang pertanian, SMK-PP Negeri Kupang mempunyai  andil  besar  dalam  mengatasi problematika pertanian dengan dihasilkannya  tenaga-tenaga  terampil  dan ahli  serta  kreatif  di  bidang  pertanian khususnya pangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT)  merupakan  provinsi  yang sering  mengalami  berbagai  masalah  yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan,gagal panen, dan busung lapar.
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk memperoleh langkah dan strategi pembangunan ketahanan pangan di tingkat lokal Nusa Tenggara Timur untuk menunjang  ketahanan  pangan  nasional.
Dalam  memahami  strategi  pembangunan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan pangan lokal bisa
menggunakan  model  yang  dikembangkan oleh  Dick,  Carey  and  Carey  ,  2001)yang memuat sepuluh langkah yaitu:
Gambar 1. Alur langkah Dick & Carey untuk meningkatkan ketahanan pangan
lokal Keterangan: 1. Menilai kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan umum pembangunan pertanian;
2. Melakukan  analisis  tujuan  umum pembangunan pertanian;
3. Menganalisis kondisi alam dan lingkungan;
4. Menulis  tujuan  khusus  pembangunan pertanian;
5. Mengembangkan Instrumen Penilaian;
6. Mengembangkan strategi pembangunan pertanian;
7. Mengembangkan  materi  pembangunan pertanian;
8. Merancang  dan  melakukan  evaluasi formatif;
9. Merevisi Pembangunan pertanian;
10. Merancang  dan  melaksanakan  evaluasi sumatif.
Beberapa  tantangan  yang  dihadapi oleh  pemerintah  propinsi  Nusa  Tenggara Timur  untuk  mencukupi  dan  membangun ketahanan  pangan  di  tingkat  lokal  Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan strategi  pembangunan  ketahanan  lokal adalah sebagai berikut:
a. Belum  maksimalnya  pengoptimalan luas  lahan  tanaman  pangan  lokal  yang mencapai  210.000  ha  yang  baru mencapai 45% saja.
b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi  dan  meningkatkan  landasan ekonomi  daerah  yang  memperluas kesempatan  kerja  dan  mempercepat peningkatan  kesejahteraan  ekonomi
masyarakat  Pada  tahun  2010  rasio antara  PDRB  perkapita  NTT  dan  PDB nasional  sebesar  32,37  persen,  maka pada  tahun  2014  rasionya  sedikit menurun menjadi 32,10 persen. Sumber: BPS, 2014 c. Pengurangan Kemiskinan; Tingkat kemiskinan NTT pada tahun cenderung menurun namun berada di atas rata-rata nasional.  Selama  kurun  waktu  2010- 2014  kemiskinan  di  NTT  berkurang sebesar 3,03 persen. Persentase penduduk  miskin  di  NTT  tergolong tinggi,  pada  tahun  2014  persentase penduduk miskin di nasional mencapai 10,96  persen,  sedangkan  di  NTT sebesar 19,8 persen. Kemiskinan dipengaruhi  oleh  sikap  dan  kebiasaan hidup  yang  tidak  produktif,  rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan,  di  samping  terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan  sistem  kelembagaan  sosial dan ekonomi. Sumber: BPS, 2014
d. Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  melalui  pendidikan,  Indikator yang  menentukan  kualitas  pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada tahun 2014,
persentase  penduduk  usia  10  tahun  ke atas  di  NTT  yang  berpendidikan minimal  SD  sebesar  34,43  persen, sedangkan penduduk yang tamat sampai jenjang  perguruan  tinggi  hanya  5,3 persen  (BPS  Provinsi  NTT,  2015).  Ini menunjukkan  kualitas  dan  daya  saing sumber  daya  manusia  di  NTT  belum memadai,  karena  semakin  banyak penduduk berpendidikan rendah semakin tertutup akses untuk mendapat pekerjaan  dan  pendapatan  yang  lebih baik.
Hal  ini  menyebabkan  SDM  tidak mampu menjawab berbagai kebutuhan dan daya  saing  yang  terjadi  pada  lingkup regional,  nasional,  maupun  internasional. Provinsi  NTT  perlu  konsisten  dalam meningkatkan  APS  (Angka  Partisipasi Sekolah), AMH (Angka Melek Huruf), dan RLS (Rata-rata Lulusan Sekolah), sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan
akses  dan  mutu  pendidikan  dapat  tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas  wilayah  dan  anggaran  sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di NTT. Sumber: BPS, 2014
1. Peningkatan derajat kesehatan penduduk
Kesehatan  merupakan  salah  satu aspek  kesejahteraan  dan  fokus  utama pembangunan  manusia,  karena  kesehatan sebagai  modal  berharga  bagi  seseorang dalam  melakukan  aktifitas  kehidupannya. Untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan penduduknya, Pemerintah melakukan berbagai  program  seperti  memberikan kemudahan  pelayanan  kesehatan  dengan penambahan  tempat  pelayanan  kesehatan dan  tenaga  medis.  Adapun  sasaran  utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan  Angka  Harapan  Hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB),  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  serta prevalensi  gizi  buruk  dan  gizi  kurang. Tingkat  kesehatan masyarakat NTT belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari  indikator  kesehatan,  seperti  angka kematian  ibu,  angka  kematian  bayi  dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional.  Tingginya  angka  kematian  bayi dan  ibu  hamil  di  NTT  disebabkan kurangnya  tenaga  kesehatan  terutama  di daerah terpencil.
Rendahnya  aksesibilitas  antarpulau, tingginya  disparitas  antarwilayah,  serta persebaran  penduduk  yang  tidak  merata, membuat  pelayanan  kesehatan  dengan tenaga yang minim menjadi tidak maksimal dan  tidak  merata  kepada  masyarakat. Peningkatan  derajat  dan  status  kesehatan penduduk  tidak  terlepas  dari  pengaruh ketersediaan  dan  keterjangkauan  tenaga kesehatan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan digunakan rasio dokter; bidan/perawat; dan tenaga kesehatan lainnya.
Ketersediaan  tenaga  kesehatan  di NTT  masih  terbatas  dan  tidak  terdistribusi
merata. Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan  di  NTT  pada  tahun  2014  masih rendah jika dibandingkan jumlah penduduk NTT,  yaitu  sebesar  1:472  (1  tenaga kesehatan  harus  melayani  472  orang penduduk).  Angka  kematian  bayi  di  NTT pada tahun 2012 sebanyak 45 kematian per 1000  kelahiran  baru,  sedangkan  angka nasional  menunjukkan  34  kematian  per 1000 kelahiran baru. Angka ini mengalami penurunan  bila  dibandingkan  dengan kondisi  pada  2007,  angka  kematian  bayi NTT 57 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita mencapai  58  kematian  per  1000  kelahiran hidup  atau  turun  dari  kondisi  tahun  2007 sebesar  86  kematian  per  1000  kelahiran hidup. Sumber: BPS, 2014
2. Masalah ketahanan pangan
Untuk merealisasikan program pemerintah mengenai ketahanan pangan di
NTT masyarakat didorong untuk meningkatkan  pencapaian  produksi  bahan pangan  seperti  padi,  jagung,  maupun kedelai.  Padi  merupakan  bahan  makanan utama di NTT.
Produksi  padi  di  Provinsi  NTT cenderung meningkat selama 2011 – 2015 . Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan sebesar 3,51 persen atau 77.061 ton. Hal ini sejalan dengan penurunan luas panen  padi  yaitu  sebesar  0,99  persen  atau 4.345  ha.  Selama  sepuluh  tahun  terakhir produksi padi di NTT cenderung meningkat 4,95  persen  per  tahun.  Hal  ini  disebabkan karena meningkatnya produktivitas sebesar 1,31 persen dan luas panen 3,43 persen. luas panen  padi  pada  musim  tanam  tahun  ini meningkat  sebesar  8,97  persen  dan produktivitas  juga  meningkat  hingga  4,80 persen.
Untuk  memenuhi  target  panen  padi NTT  telah  memiliki  sejumlah  sentra produksi  padi.  Secara  akumulatif  target tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan seluar 126.000 hektar yang  tersebar  di  seluruh  kabupaten  dan kota. Di Kabupaten Manggarai panen padi mencapai  9,6  ton/hektar  pada  tahun  2015. Pemerintah juga mengupayakan
pembangunan  infrastruktur  dan  perbaikan
78 Wahyu Hadi Trigutomo | Strategi Pembangunan Ketahanan dan Ketersediaan Pangan …
di bidang pengairan, seperti irigasi terseier, waduk, dan bendungan.  Bantuan peralatan pertanian  seperti  mesin  giling,  mesin perontok,  traktor,  dan  pompa  air  juga diperlukan  untuk  meningkatkan  produksi dan produktivitas padi.
Peningkatan  produksi  jagung  dan kedelai  juga  menjadi  prioritas  pemerintah Provinsi  NTT.  Produksi  dan  produktivitas jagung di Provinsi NTT selama tahun 2011- 2015  berfluktuatif  dan  mencapai  produksi tertinggi  pada  tahun  2012,  yaitu  sebesar 707.642  ton.  Pada  tahun  2014  dan  tahun 2015  produksi  dan  produktivitas  jagung kembali meningkat namun peningkatannya belum  sebesar  produksi  pada  tahun  2012. Produksi  jagung  tahun  2015  sebanyak 690.710  ton  pipilan  kering,  mengalami kenaikan  sebesar  43.602  ton  (6,74  persen) jika dibanding tahun 2014 sebesar 647.108 ton  pipilan.  Jagung  merupakan  produksi andalan  di  NTT,  kenaikan  produksi  pada tahun 2015 terjadi karena produktivitas dan luas panen meningkat.
Untuk  komoditas  kedelai,  kontribusi produksi  kedelai  di  NTT  tidak  sebesar jagung  dan  padi.  Produksi  kedelai  tahun 2015  sebanyak  2.713  ton  biji  kering meningkat  sebanyak  3  ton  (0,01  persen) dibanding  tahun  2014  sebanyak  2.710  ton biji  kering.  Naiknya  produksi  kedelai disebabkan  bertambahnya  luas  panen  dan meningkatnya  produktivitas.  Daerah  yang potensial  untuk  pengembangan  kedelai  di NTT adalah di Pulau Flores. Kendala yang dihadapi  pada  pengembangan  kedelai adalah  tingkat  curah  hujan  yang  rendah serta  kemampuan  tanah  dalam  menyerap dan  menyimpan  air.  Agar  mencapai produkstivitas tinggi petani perlu memperhatikan  pengolahan  tanah,  pola tanam, dan manajemen organisme pengganggu tanaman. Sumber: BPS, 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal
Upaya untuk menghindari kerawanan pangan  yang  dialami  oleh  daerah-daerah yang  memiliki  kondisi  alam  dan  curah hujan  yang  relatif  sedikit  seperti  provinsi NTT,  maka  diperlukan  suatu  kebijakan
yang sesuai dengan kondisi alam sehingga implementasinya  lebih  mudah.  Menurut Pakpahan  dan  Pasandaran  (1990:  68) ketahanan pangan merupakan resultan dari interaksi  antara  teknologi,  sumberdaya alam,  modal,  dan  sumberdaya  manusia yang dikoordinasikan baik melalui mekanisme  pasar  ataupun  mekanisme pengaturan  lainnya  seperti  kebijakan pemerintah yang mengatur program produksi pertanian. Dipandang dari segi ini, permasalahan  dan  tantangan  utama  untuk mencapai  derajat  ketahanan  pangan  yang lebih  tinggi  adalah  permasalahan  dalam pengorganisasian  seluruh  subsistem  dalam sistem  pangan  yaitu  pengorganisasian:  1) subsistem masukan, 2) subsistem produksi, 3)  subsistem  pemasaran,  dan  4)  subsistem konsumsi. Selain memperhatikan pengorganisasian, permasalahan ketahanan pangan  perlu  dibedakan  pada  berbagai situasi seperti:
a.  Permasalahan  utama  ketahanan  pangan di mana jumlah pangan yang tersedia tidak mencukupi  kebutuhan  pangan  penduduk. b.  Permasalahan  ketahanan  pangan  pada situasi  di  mana  jumlah  pangan  yang tersedia secara statistik agregat mencukupi kebutuhan pangan penduduk, tetapi distribusinya kurang baik. c.  Permasalahan  ketahanan  pangan  pada situasi  di  mana  jumlah  pangan  yang tersedia secara statistik agregat mencukupi kebutuhan pangan penduduk, tetapi sebagian kelompok masyarakat tidak dapat memperoleh  bahan  pangan  karena  mereka tidak memiliki daya beli yang cukup.
Masalah  ketahanan  pangan  pada situasi  di  mana  jumlah  pangan  yang tersedia  secara  statistik  agregat  tidak mencukupi  kebutuhan  pangan  penduduk dan  masyarakat  tidak  memperoleh  bahan pangan  karena  daya  beli  rendah,  serta persoalan  distribusi  menuntut  upaya  keras dalam  meningkatkan  produksi  pangan lokal,  peningkatan  pendapatan  petani,  dan memperbaiki  sarana  dan  prasarana  serta kelembagaan.  Hal  inilah  yang  kemudian memicu pemerintah provinsi Nusa
Tenggara  Timur  mengeluarkan  berbagai
kebijakan  dalam  rangka  menuntaskan permasalahan kerawanan pangan tersebut.
Kebijakan peningkatan produksi pangan  lokal  di  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  dilaksanakan  yang  bertujuan meningkatkan pendapatan petani pedesaan di NTT. Sejak dahulu para gubernur ketika memulai  masa  jabatannya,  yang  pertama kali dicanangkan adalah kebijakan stategis yang membantu petani agar dapat meningkatkan  produksi  pertanian  dan pendapatannya. Di antara program tersebut adalah  Program  Operasi  Nusa  Makmur (ONM),  Program  Operasi  Nusa  Hijau (ONH), Program Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar),
Program  Membanguan  Desa  (Gerbades), Program Tiga Batu Tungku, yang memadukan  tiga  program  prioritas  yakni ekonomi,  kesehatan,  dan  pendidikan. Pangan  terakhir  adalah  program  Anggur Merah  yang  merupakan  singkatan  dari anggaran pembangunan untuk mensejahterakan
rakyat.
Di  antara  kebijakan  operasional peningkatan  produksi  tanaman  pangan lokal  yang  telah  dilaksanakan  untuk mendukung  ketahanan  pangan  provinsi NTT,  yaitu  program  statistik  pertanian tanaman pangan lokal, program intensifikasi  penanaman  jagung,  program peta  dan  data  kekeringan,  program perbanyakan benih lokal, program intesifikasi penanam pisang unggulan lokal, program  penanaman  singkong  unggulan lokal.
Berbagai program ini belum memberikan  hasil  yang  signifikan  bagi perbaikan  kondisi  peningkatan  produksi pertanian  dan  pendapatan  petani  sehingga ketahanan pangan penduduk provinsi NTT sangat rapuh terbukti daerah ini senantiasa mengalami  rawan  pangan,  busung  lapar, gagal panen pada berbagai kabupaten.
Menurut Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT(Pos Kupang,  28  Juli  2010),  bahwa  sampai dengan bulan Juni 2010 jumlah warga NTT yang  mengalami  ancaman  kerawanan pangan  mencapai  1.236.479  jiwa  yang tersebar pada 1.481 desa. Jumlah desa yang
ada  di  NTT  sebanyak  2.836,  dengan demikian  terdapat  52,22  persen  desa  di NTT  mengalami  ancaman  rawan  pangan.
2. Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Lokal a. Dimensi Organisasi Dimensi organisasi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum dilaksanakan  secara  optimal.  Sejumlah indikator  dipakai  untuk  mengukurnya adalah pembentukan panitia kerja, kewenangan yang cukup bagi implementor kebijakan, kejelasan standar kebijakan dan prosedur  dalam  implementasi,  dan  ada tidaknya overlapping tugas-tugas unit kerja yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan dimensi organisasi memperjelas  bahwa  organisasi  pelaksana dari  suatu  kebijakan  publik  mempunyai peranan  untuk  keberhasilan  pelaksanaan program. Seperti halnya dengan organisasi pelaksana  kebijakan  peningkatan  produksi tanaman pangan lokal di NTT.
Pembentukan  panitia  merupakan  upaya untuk  membentuk  struktur  organisasi pelaksana yang akan menangani programprogram  dan  kegiatan  dalam peningkatan  produksi  tanaman  pangan lokal.
Berdasarkan  struktur  tersebut  maka akan tergambar mengenai kewenangan dan tanggung jawab dari personil yang mengisi struktur  tersebut,  memperjelas  standar prosedur  pekerjaan  yang  dilakukan  dalam pencapaian  tujuan  program,  sehingga dengan  sendirinya  akan  kelihatan  apakah ada  overlapping  pelaksanaan  tugas  ketika personil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut  pendapat  E.Wight  Bakke yang  dikutip  oleh  Henry  (1980:62), organisasi  adalah  suatu  kesatuan  yang dikoordinasikan  secara  sadar,  dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi,  bekerja  atas  dasar  yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan  hasil  temuan-temuan  dalam artikel-artikel  yang  dimuat  pada  pada  Pos
Kupang  dan  Kompas,  diketahui  bebarapa hal  yang  menghambat  dimensi  organisasi dari implementasi kebijakan peningkatan  produksi  tanaman  pangan lokal di NTT yaitu: 1.  Panitia  kerja  yang  dibentuk  sering bersifat Top-Down artinya  panitia  kerja yang  dibentuk  tersebut  sering  kurang melibatkan organisasi pelaksana pada level operasional  misalnya  tingkat  kecamatan dan  desa,  padahal  panitia  kerja  adalah aparatur  yang  paling  banyak  berinteraksi dengan  kelompokkelompok  masyarakat (kelompok  tani)  serta  paling  memahami kondisi sebenarnya dari permasalahan yang dihadapi  dalam  peningkatan  produksi tanaman pangan lokal.
2. Dari segi kewenangan panitia kerja yang sudah terbentuk, panitia tersebut tidak bisa bekerja  secara  efektif  karena  hambatan deskripsi  tugas  unit  yang  ada  belum dinyatakan
secara
eksplisit. Surat keputusan pembentukan panitia kerja hanya  dinyatakan  secara  umum,  tanpa lampiran  deskripsi  tugas  masing  masing unit yang
terlibat.
3.  Mengingat  mekanisme  dan  prosedur kerja belum dibuat maka berimplikasi pada tugas operasional dari aparatur. Organisasi tersebut  tidak  memiliki  SOP  ( standard Operational  procedure )  sebagai  pedoman kerja  sehingga  kegiatan-kegiatan  lapangan seringkali berdasarkan pada keinginan/selera  masing-masing  personil yang menangani bidang tugasnya. 4. Koordinasi antar unit yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan  lokal  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  forum komunikasi tidak berjalan baik. Rapat-rapat tidak berlangsung secara periodik, melainkan hanya bersifat insidental jika ada permintaan  laporan  dari  kepala  dinas tanaman pangan selaku penanggung jawab kegiatan  peningkatan  produksi  tanaman pangan lokal b. Dimensi Interpretasi Hasil  studi  pustaka  menunjukkan interpretasi  dengan  indikator:  komitmen mengenai keberhasilan program peningkatan  produksi  tanaman  pangan
lokal,  kejelasan  program,  konsistensi pelaksanaan  program,  dan  penyusunan prioritas  program  peningkatan  produksi tanaman  pangan  lokal.  Hasil  penelitian dimensi interpretasi ini memperjelas bahwa interpretasi  suatu  kebijakan  berperanan terhadap  implementasi  kebijakan  publik. Artinya,  semakin  baik  interpretasi  yang dilakukan oleh aparatur maka akan semakin efektif pula peningkatan produksi tanaman pangan lokal di provinsi NTT.
Kebutuhan  utama  bagi  efektivitas pelaksanaan  kebijakan  adalah  bahwa implementor harus mengetahui secara jelas apa  yang  seharusnya  dilakukan.  Jika kebijakan  ingin  dilaksanakan  dengan tepat,  arahan  dan  petunjuk  pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Ketidakjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan implementor menyebabkan kebingungan baginya, sehingga  pada  akhirnya  mereka  bertindak berbeda dengan pandangan dari atasannya. Sejalan  dengan  pandangan  ini  Jones
(1994: 323), menegaskan bahwa:
”Interpretasi  terhadap  kebijakan  publik sangat  penting  bagi  implementor  oleh karena merekamenganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusankeputusan, pedoman  serta  perintah  bersifat  definitif (tetap),  padahal  seringkali  tidak  demikian. Oleh sebab itu, perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan oleh para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka, kepada siapa para pelaksana  itu  berorientasi?  Siapa  yang memiliki  otoritas?  Semua  pertanyaan  ini membawa  kepada  eksplorasi  sejumlah perluasan yang dianggap dimiliki oleh para pelaksana”.
c. Dimensi Aplikasi Hasil penelitian menunjukkan aplikasi  dengan  indikator:  ketersediaan personil, ketersediaan
anggaran, ketersediaan sarana dan prasaraana, pengidentifikasian  penggunaan  lahan,  dan penilaian atas keberhasilan program. Hasil penelitian  dimensi  aplikasi  ini  memberi kejelasan bahwa aplikasi sangat berperanan penting  dalam  implementasi  kebijakan. Artinya, semakin baik aplikasi,
maka  akan  semakin  efektif  peningkatan produksi tanaman pangan lokal.
Pentingnya  aplikasi  dari  suatu  kebijakan publik  sejalan  dengan  pendapat  Anderson (1976: 72) yang menyatakan: “Application of  the  policy  by  the governments administrative  machinery  to problem . Applying  the  government  policy to  the problem.” Implementasi  sebagai  aplikasi dari  kebijakan  dalam  mesin  administrasi pemerintahan untuk
menangani problematika.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier (1983:  8),  aplikasi  sangat  menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena dengan aplikasi maka kebijakan ditransformasi secara terus menerus dengan tindakan  pelaksanaan  yang  mengubah sumber daya dan sasaran-sasaran sehingga sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan semula.
Dengan aplikasi
maka implementasi terdiri dari perubahan sasaran sesuai  dengan  ketersediaan  sumber  daya atau  mobilisasi  sumber  daya  baru  untuk mencapai tujuan awal dari kebijakan.
Sehubungan  dengan  aplikasi  ini, aparatur dituntut untuk menerapkan kebijakan dengan cara menyediakan barang dan jasa. Dengan adanya pengerahan segala sumber  daya  diharapkan  akan  muncul respon  dari  kelompok  sasaran,  apakah menerima  atau  menolak  implementasi  dan hasil kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan  mempunyai  output  yang  dapat memberikan outcomes kepada  kelompok sasaran,  sebagaimana  Dunn  (1994:  338) menyatakan, “The  goods,  service,  or resources received  by  target  group  and beneficiaries. ” Segi aplikasi dalam proses implementasi  kebijakan  juga  diperlukan dalam  rangka  mengeliminasi  berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan hasil penelitian berbagai laporan  dan  artikel  pada  Pos  Kupang  dan Kompas mengenai implementasi kebijakan peningkatan  produksi  tanaman  pangan lokal,  diketahui bebarapa  hal yang menghambat aplikai kebijakan yaitu: a. Anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan  produksi  tanaman  pangan lokal sangat sedikit. Alokasi anggaran kecil
juga  berkaitan  dengan  usulan  program untuk peningkatan
tanaman pangan  lokal  juga  relatif  sedikit.  Program yang  diusulkan  yakni  program  statistik pertanian tanaman pangan lokal, program intensifikasi penanaman jagung, program peta dan data kekeringan,  program  perbanyakan  benih lokal,  program  intesifikasi  penanaman pisang unggulan lokal, program penanaman singkong  unggulan  lokal  (Pos  Kupang,  12 Mei 2010).
b.  Data  dasar  ( date  base )  yang menyangkut luas areal lahan, potensi areal, jumlah  produksi  tanaman  pangan  lokal belum  memiliki  data  yang  pasti.  Masing- masing instansi  yang terkait memiliki data yang berbeda.
3. Implementasi Strategi Pembangunan Ketahanan  Pangan  Lokal  di  Nusa Tenggara  Timur,  khususnya  di SMK-PP Negeri Kupang.
Dalam  melaksanakan  pembangunan ketahanan  pangan  di  wilayah  Nusa Tenggara  Timur,  penulis  yang  berprofesi sebagai pendidik berusaha membuat terobosan agar supaya ketahanan pangan di wilayah NTT bisa bertambah melalui aspek pendidikan dengan cara yang diadopsi dari strategi pembelajaran Dick & Carey yaitu:
Gambar 2. Alur langkah Dick & Carey untuk paket pembelajaran .
Keterangan:
1. Menilai kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran (Asessing needs to identify instructional goal)
2. Melakukan  analisis  tujuan  umum pembelajaran (Conducting  a  Goal Instructional Analysis)
3. Menganalisis pebelajar dan lingkungan (Analyze learner and context)
4. Menulis  tujuan  khusus (  Writing performance Objectives)
82 Wahyu Hadi Trigutomo | Strategi Pembangunan Ketahanan dan Ketersediaan Pangan …
5. Mengembangkan Instrumen Penilaian ( Developing Assesment Instructional)
6. Mengembangkan strategi pembelajaran ( Developing and instructional strategy)
7. Mengembangkan materi pembelajaran ( Developing Instructional materials)
8. Merancang  dan  melakukan  evaluasi formatif (  Designing  and  conducting
formative evaluation ) 9. Merevisi Pembelajaran ( Revise Instruction)
Dari  langkah  langkah  diatas  penulis modifikasi ke dalam strategi pembangunan ketahanan  pangan  di  wilayah  NTT, khususnya  di  wilayah  SMK-PP  Negeri Kupang.Adapun  hasil  modifikasi  tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menilai kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan umum
pembangunan  ketahanan  pangan  di SMK-PP Negeri Kupang, yaitu sebagai berikut:a). Masih banyaknya pola pikir dan budaya konsumtif dari warga SMK- PP Negeri Kupang, b). Masih
banyaknya  lahan  kosong/  pekarangan yang  belum  di  berdayakan  oleh  warga SMK-PP  Negeri  Kupang,  c).  Sumber Daya  Manusia  di  sekitar  SMK-PP Negeri Kupang yang malas, d). Tingkat pendidikan  warga  disekitar  wilayah sekolah yang rendah.
b. Melakukan  analisis  tujuan  umum, setelah  kita  menilai  kebutuhan  dasar
yang  ada  di  wilayah  sekitar  sekolah, maka  langkah  selanjutnya  adalah menentukan tujuan umum pembangunan  ketahanan  pangan  di wilayah  sekitar  sekolah,  yaitu  sebagai berikut:a).  Menumbuhkan  pola  pikir Produktif  pada  masyarakat  sekitar sekolah, b).Pemberdayaan dan pemanfaatan  lahan  kosong  di  wilayah sekitar  sekolah,  c).  Menumbuhkan semangat  berkarya  dan  bertanam  di wilayah sekitar sekolah.d). Meningkatkan kualitas dan ketrampilan bagi  masyarakat  sekitar  SMK-PP Negeri Kupang
c. Menganalisis masyarakat dan lingkungan,  latar  belakang  pekerjaan masyarakat  sekitar  SMK-PP  Negeri Kupang, sebagian besar adalah
petani/peternak  sebesar  80%,  PNS sebesar  15%,  wiraswasta  sebesar  5% ,Sebagian  besar  pola  pertanian  di sekitar  sekolah  adalah  pola  pertanian lahan  kering  dan  peternakan  sistem lepas/  liar  tanpa  di  kandang.  Hal  ini dapat  mendorong  bagi  masyarakat untuk memiliki minat dan mengembangkan  ketahanan  pangan  di bidang pertanian dan peternakan.
d. Menulis  tujuan  khusus,  setelah  kita menganalisis tujuan umum dan masyarakat  dan  lingkungan  sekolah, kita menentukan tujuan khusus pembangunan ketahanan pangan , yaitu sebagai berikut: Tujuan Umum Pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah SMK-PP Negeri Kupang Tujuan Khusus Pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah SMK-PP Negeri Kupang Menumbuhkan  pola  pikir  produktif  pada masyarakat sekitar sekolah
Pemberdayaan  dan  pemanfaatan  lahan kosong di wilayah sekitar sekolah
Menumbuhkan  semangat  berkarya  dan bertanam di wilayah sekitar sekolah.
- Dapat mengolah hasil pertanian ke bentuk yang bernilai ekonomis lebih tinggi.
-  Dapat mencukupi kebutuhan dan ketahanan pangan di wilayahnya dan NTT secara umum.
- Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan wilayah sekitarnya.
- Dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan di sekitar lingkungannya.
Tujuan Umum Pembangunan
Ketahanan Pangan di wilayah SMK-PP Negeri Kupang Tujuan Khusus Pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah SMK-PP Negeri Kupang Meningkatkan kualitas dan ketrampilan bagi masyarakat sekitar SMK-PP Negeri Kupang - Dapat memupuk semangat kerjasama dan gotongroyong bagi keluarga dan lingkungannya.
- Dapat  menciptakan  ketahanan  pangan  di wilayah lingkungannnya.
- Dapat  menciptakan  generasi  petani  yang cerdas, adaptif serta berfikir kedepan.
- Dapat  mengatasi  permasalahan  pangan  di segala  kondisi  dan  bisa  menciptakan produk-produk pangan yang inovatif.
e. Mengembangkan  Instrumen  Penilaian, dari  rumusan  tujuan  pembelajaran khusus  dapat  dikembangkan  instrumen penelitian Instrumen penelitian disusun secara langsung untuk mengukur kemampuan  dan  ketrampilan  awal masyarakat  sekitar  SMK-PP  Negeri Kupang  yang  digambarkan  dalam tujuan  melalui  empat  acuan  pokok yaitu:
i. Tes  perilaku  awal  atau  entry behaviour  test. Tes  ini  di harapkan dalam kegiatan penyuluhan  dengan  tujuan  untuk mengukur keterampilan yang dimiliki  masyarakat  pada  tingkat permulaan penyuluhan.
ii. b). Tes  pendahuluan  /  Pre  test adalah  tes  acuan  yang  berguna untuk menentukan perolehan hasil akhir.
iii. c). Tes  sambil  jalan  atau  tes integrasi adalah tes acuan yang di lakukan  ketika  berlangsungnya penyuluhan.
iv. d). Post test adalah tes acuan yang mencakup seluruh tujuan penyuluhan  yang  mencerminkan hasil  belajar  yang  dilakukan masyarakat petani.
f. Mengembangkan strategi pembelajaran, pengembangan  strategi  pembangunan ketahanan  pangan  melalui  pendidikan/ penyuluhan  mencakup  lima  komponen yaitu: 1) kegiatan pra pendidikan/penyuluhan,  2)  penyajian
informasi,  3)  partisipasi  partisipan,  4) penilaian,  dan  5)  kegiatan  lanjutan (follow through).Kegiatan pra pendidikan/penyuluhan  meliputi:  1) menarik  perhatian  dan  memotivasi belajar peserta penyuluhan, 2) menjelaskan tujuan dan menginformasikan  apa  yang  harus mereka  lakukan  dan  pelajari,  3) memastikan pengetahuan prasyarat sebelum memulai penyuluhan. Penyajian informasi meliputi informasi konsep  yang  perlu  diberikan  kepada peserta  penyuluhan  dilengkapi  contoh- contoh  dan  demonstrasi.  Partisipasi peserta  penyuluhan  dilakukan  dengan cara memberi kesempatan pada peserta penyuluhan  untuk  mempraktekkan  dan kalau  bisa  memberikan  feed  back. Penilaian dilakukan terhadap tes perilaku masukan, pre test, dan post test dengan  mengacu  pada  acuan  patokan. Kegiatan  tindak  lanjut  yaitu  mereview keseluruhan  dari  strategi  dan  aplikasi strategi pembelajaran ini tertuang dalam alur bahan ajar yang dikembangkan.
Setelah  melakukan  keenam  langkah tersebut  kita  adakan  kegiatan  tindak  lanjut dari pendidikan/penyuluhan dengan membantu  masyarakat  sekitar  yang  masih terdapat masalah/ kesulitan dalam pengembangan ketahanan pangan di lingkup  keluarganya,  tingkat  RT,  baru  ke tingkat  desa/  kelurahan.  Dengan  adanya pemenuhan  kebutuhan  ketahanan  pangan keluarga dan tingkat masyarakat,
diharapkan dapat menumbuh kembangkan/sebagai pioner menuju pembangunan ketahanan pangan di tingkat
Nusa Tenggara Timur.

## SIMPULAN
Untuk menciptakan ketahanan pangan  di  tingkat  nasional  harus  di  mulai dengan  pemenuhan  kebutuhan  pangan tingkat lokal, pemenuhan ketahanan pangan tingkat lokal harus di perkuat pembangunan ketahanan  di  bidang  keluarga  yang merupakan  sebagai  kunci  dari  suksesnya program ketahanan pangan tingkat nasional. Daerah ini paling sering mengalami rawan pangan dengan berbagai implikasinya seperti busung lapar, kekurangan gizi bagi balita, dan kelangkaan pangan. Dilihat dari luas panen dan potensi tanaman  pangan  lokal,  yang  tergarap  baru sekitar  45  persen,  mengidikasikan  bahwa jika  potensi  tersebut  dioptimalkan  maka kemungkinan dapat memberikan kontribusi yang  lebih  besar  terhadap  produksi,  yang tentu  saja  ketahanan  pangan  di  daerah  ini dapat tercapai.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan tentu saja tidak akan  memberikan  faedah  berarti  jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan  baik.  Kebijakan  hanya  sekedar menjadi  dokumen  yang  telah  menguras pemikiran  para  pakar  dan  praktisi,  juga sumber  daya  menjadi  terbuang  tanpa mencapai hasil yang diharapkan.

## REKOMENDASI
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan  dan  lembaga  pendorong  serta penyemangat bagi tercapainya
kemakmuran,
kesejahteraan, dan
keamanan,  seharusnya  lebih  memotivasi dan  mendorong  masyarakatnya  untuk berkarya,  bekerja  dan  melakukan  kerja nyata  tanpa  harus  mengobral  janji  –janji, seperti  semboyan  pemerintah  sekarang ”Kerja Nyata”. Dan pembangunan ketahanan  pangan  nasional  akan  terwujud jika  pemerintah  pusat,  daerah  dan  desa bersinergi  dengan  masyarakat  secara intensif berkelanjutan mendorong
terciptanya swasembada pangan(ketahanan pangan)  di  tengah  perubahan  iklim  yang cukup ekstrim ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  E.  1976 .  Public  Policy Making , Chicago: Holt, Renehart and
Winston.
Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Penyuluhan Provinsi NTT. 2009. Laporan Tahunan. Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Penyuluhan Provinsi NTT.2015. Seri AnalisisPembangunan Wilayah Provinsi NTT Tahun 2015. Budja, Paulus. 2010. Tantangan Perubahan Sistem  Ketahanan Pangan  Masa Depan , Pos Kupang, 06 Mei 2010.
Dick,  W.,  Carey,  L.,  &  Carey,  J.O.  2001. The Systematic Desain Of Instruction (5  th  ed). USA:Addison      Wesley Educational Publishers Inc.
Dick,  W.,  Carey,  L.,  &  Carey,  J.O.  2009.
The Systematic Desain Of Instruction (7  th  ed). United  State  of  Amerika:
Pearson Education Inc.
Dunn, William N. 1981. An Introduction to Public  Policy  Analysis ,Englewood Cliff, Prentice-Hall.
Dreze,  Jean  and  Amartya  Sen.  1989. Hunger  and  Public  Action ,  Oxford: Clarendon Press.
Edward  III,  George.  1980. Implementing
Public Policy , Washinton DC: Congresional Quartely Press.
Hadar, Ivan A. 2008. Anjloknya Ketahanan Pangan, Kompas 05 September 2008. Henry, Nicholas. 1980. Public Administration  and  Public  Affairs, Englewood-Cliffs, Prentice-Hall. Jones, Charles O. 1984. An
Introduction to  the  Study  of  Public Policy, Third  Edition,  California: Wadsworth, Inc.
Kompas Tanggal 19 Maret 2005.
Lassa, Jonatan. 2009. Diskursus Kelaparan dan  Ketahanan  Pangan Indonesia 1958-2008: Studi              Kasus Nusa
Tenggara  Timur, dalam  50  Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur Jonatan Lassa, Dion DB Putra, Tony Kleden  (Editor),  Kupang:  PT  Timor Media Grafika.
Mazmanian, D. A & Paul A. Sabatier.1983. Implementation  and  Public Policy, London:  Scott,            Foresmanand Company.
Maxwell, Daniel G. 1996. Measuring food insecurity: the Frequency and Severity of Coping Strategies, Food
Policy, 21 (2):291-304.
Pakpahan,  Agus  dan  Effendi  Pasandaran.
1990 . Keamanan Pangan: Tantangan dan Peluangnya , Dalam Prisma No. 2
Tahun XIX, Jakarta: LP3ES. Program
Pembangunan  Daerah  NTT,  Tahun 2004-2008.
Pos Kupang 11 Maret 2009.
Pos Kupang, 12 Mei 2010.
Pos Kupang 28 Juli 2010.
Suryana, Achmad. 2008. Sustainable Food
Security  Development  in Indonesia: Policies and Its Implementation , Makalah yang diketengahkan pada High-Level Regional  Policy  Dialogue,  Bali: Un-Escap and Government of Indonesia.
Timmer, C Peter. 2005. Food Security and Economic Growth: an Asian
Perspective, dalam  Asian  Pacific Economic Literature, 19 (1): 2-3.
Van Meter, D. S and C.E. Van Horn. 1974.
The  Policy  Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society 6 .