Corporate Social Responsibility dan Manajemen Laba Relevansinya atas Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI)
Raisa Fitri dan Mulyaningtyas Jurusan Manajemen, STIE Asia Malang Jl. Borobudur No. 21 Malang, 65125, Jawa Timur
Abstraksi Beberapa  aturan  tentang  pajak  juga  berhubungan  dengan  tanggungjawab social perusahaan atau Corporate Social Responsibility(CSR). Tanggung jawab sosial  atau  Corporate  Social  Responbility  (CSR)  pada  dasarnya  suatu  bentuk tanggung jawab perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat dan usaha pemerintah untuk meningkatkan regulasi terkait perpajakan. Sementara perusahaan  memiliki  kepentingan  sosial  yang  di  jelaskan  dalam  stakeholder theory  dan  adanya  konflik  kepentingan  agen  dan  principal  yang  dijelaskan dalam  agency  theory  menuntut  perusahaan  juga  memiliki  motivasi  dalam menerapkan  manajemen  laba  yang  nantinya  juga  akan  berhubungan  dengan perencanaan pajak.
Berdasarkan kondisi tersebut tujuan dari penelitian ini adalah Corporate Social Responbility  (CSR)  dan  manajemen  laba  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  eksplanatori  dengan pendekatan  kuantitatif,  Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam sektor tambang dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta melaporkan laporan keuangan pada tahun 2014- 2017  dan  yang  mengungkapkan  tanggungjawab  sosial  perusahaan  (CSR). Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi berganda.
Kata Kunci: CSR, Pajak, Laba

## Abstractions
Some  rules  about  taxes  also  relate  to  Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  basically  a  form  of  corporate responsibility to be able to interact with the community and government efforts to  improve  regulations  related  to  taxation.  While  companies  that  have  social interests described in stakeholder theory and the conflicts of interests of agents and  principals  explained  in  agency  theory  require  companies  to  also  have motivation in applying earnings management which later will also be related to tax planning.
Based  on  these  conditions  the  purpose  of  this  study  is  Corporate  Social Responbility  (CSR)  and  earnings  management  affect  tax  aggressiveness.  The
type of research used is explanatory research with a quantitative approach. The samples used in this study are companies that are included in the mining sector and are listed on the Indonesia Stock Exchange and report financial reports for 2014-2017 and which disclose corporate social responsibility (CSR). ) The data analysis technique used is multiple regression.
Keywords : CSR, Tax, Profit

## PENDAHULUAN
Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba dan meningkatkan penjualan,  namun  kondisi  ini  sudah  bergeser  bahwa  tujuan  perusahaan  adalah  untuk kelangsungan  hidup  perusahaan.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini mengakibatkan  semakin  maju  dan  kompleksnya  aktivitas  perusahaan  serta  semakin luasnya  tanggungjawab  perusahaan,  seiring  dengan  perkembangan  dunia  maka  mulai terjadi pergeseran persepsi, fokus perusahaan bukan hanya memperoleh dan melaporkan laba sebesar-besarnya tetapi lebih dari itu, yaitu tanggungjawab moral. Perusahaan juga harus  mematuhi  regulasi  pemerintah  baik  peraturan  pemerintah  terkait  masalah  sosial, dampak  lingkungan  maupun  peraturan  pemerintahyang  terkait  perpajakan,  bahkan baru-baru ini diberlakukannya peraturan pemerintah terkait tax amnesti.
Peranan  pajak  sangat  penting  bagi  perekonomian  negara  kita  dan  pajak  juga merupakan  langkah  awal  untuk  mengetahui  manajemen  pajak.  Masalah  perpajakan merupakan  masalah  yang  komplek,  bahkan  pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa peraturan  untuk  menekan  permasalahan  perpajakan  yaitu  penghindaran  pajak  baik dengan  cara  yang  legal  maupun  illegal.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun,  nilai  realisasi  penerimaan  pajak  di  sektor pertambangan  hanya  sebesar  Rp.  96,9  triliun.  Nilai  ini  sangat  kecil  jika  dibandingkan dengan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  mencapai  Rp.  1.026  triliun.  Maka,  rasio penerimaan  pajak  terhadap  PDB  ( tax  ratio )  sektor  pertambangan  hanya  sebesar 9,4%.Rasio  tersebut  menunjukkan  indikasi  kejahatan  keuangan  ( financial  crime )  dan kejahatan  perpajakan  ( tax  evasion dan avoidance )  yang  melibatkan  perusahaan pertambangan di Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sementara pertambangan  juga  berdampak  terhadap  kerusakan  lingkungan,  sengketa  lahan  dan konflik sosial(www./2015/10/kejahatan-keuangan-di-sektor-pertambangan).
Saat  ini  pemerintah  berusaha  meningkatkan  regulasi  terkait  perpajakan  yaitu  tax amnesti  dan  menekan  penghindaran  pajak  melalui  PMK  Nomor  213/PMK.03/2016 tentang transfer  pricing.  Tranfer  pricing merupakan  transaksi  barang  dan  jasa  antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Bisa dengan menaikkan  ( mark  up )  atau  menurunkan  harga  ( mark  down ),  kebanyakan  dilakukan  oleh perusahaan  global  ( multi  national  enterprise )  Model  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) sering  mungkin  terjadi  pada  ekspor  komoditas.  Para  eksportir,  masih  banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada  SPT  Tahunan.  Pengusaha  juga  melakukan transfer  pricing dengan  mendirikan perusahaan  bertarif  pajak  rendah.  Adanya  regulasi  pemerintah  tentang  efektifitas  PMK 213/PMK.03/2016  dalam  menangkal  penghindaran  pajak,  diharapkan  perusaan  bisa melakukan agresivitas  pajak melalui perencanaan pajak. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai  suatu  tindakan  merekayasa  pendapatan  kena  pajak  yang  dirancang  melalui
tindakan perencanaan pajak ( tax planning ) baik menggunakan cara yang tergolong legal ( tax avoidance ) atau ilegal ( tax evasion ) (Frank, et al ., 2009 dalam Putri, 2014).
Beberapa  aturan  tentang  pajak  juga  berhubungan  dengan  tanggungjawab  sosial perusahaan Corporate  Social  Responsibility  (CSR) .  Tanggung  jawab  sosial  atau Corporate Social Responbility (CSR) pada dasarnya suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk dapat  berinteraksi  dengan  masyarakat.  CSR  walaupun  sudah  diatur  dalam  UU  No.  40 tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa  CSR  merupakan  kewajiban  yang  perlu  dilakukan oleh  perusahaan  namun  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  PSAK,  masih  merupakan bentuk sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.
Masalah  peneyediaan  dana  CSR  berhubungan  dengan  pelaporan  pajak.  Dengan adanya UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dana yang digunakan oleh perusahaan untuk  kegiatan  CSR  dapat  dijadikan  sebagai  biaya  dan  dapat  menurunkan  beban  pajak  bagi perusahaan. Perusahaan akan memilih strategi tertentu sehingga barang atau jasa yang dibrikan kepada  pemerintah  terhitung  PPN  yaitu  melalui  agresivitas  pajak  yang  akan  dilaporkan  dalam pelaporan SPT tahunan PPh badan.
Kaitan  antara  CSR  dengan  agresivitas  pajak  telah  diteliti  oleh  beberapa  peneliti seperti  Watson  (2011)  serta  Lanis  dan  Richardson  (2012).  Watson  (2011)  menguji hubungan  antara  CSR  dengan  agresivitas  pajak  dimana  pengukuran  agresivitas  pajak menggunakan  proksi  baru  yakni  UTB  ( Unrecognized  Tax  Benefit ).  Hasil  yang  ditemukan adalah CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.
Regulasi  pemerintah  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari lingkungan  perusahaan,  sebab  sebagai  badan  pembuat  peraturan,  pemerintah  memliki pengaruh  terhadap  tanggungjawab  sosial  perusahaan,  karena  pemerintah  merupakan salah  satu  komponen stakeholder .  Profitabilitas  jangka  pendek  yang  pernah  dianggap sebagai  tujuan  dominan  sekarang  sebagai  pendorong  untuk  tujuan  akhir  yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus  berpartisipasi  aktif  dalam  mengatasi  masalah  sosial  (Mardyah,  2006).  Tindakan manajemen dalam meminimalkan beban pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena  pajak  akan  memberikan  kontribusi  yang  besar  pada  masyarakan  melalui kebijakan  pemerintah,  sementara  perusahaan  memiliki  kontarak  pada  masyarakat  dan pemerintah  (Oktavia,2014).  Mardyah  (2006)  menjelaskan  bahwa  regulasi  pemerintah memiliki  pengaruh  terhadap  CSR,  peran  pemerintah  sangat  penting  karena  pemerintah merupakan stakeholder perusahaan. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar  pajak  secara  tidak  langsung  memiliki  pengaruh  terhadap  tanggungjawab sosial perusahaan.
Teori  Agensi  dapat  menjelaskan  dilakukaknnya  manajemen  laba.  Jensen  dan Meckling  (1976)  dalam  Mardyah  (2006)  mendifinisikan  teori  keagenan  sebagai  sebuah kontrak  dimana  satu atau  lebih  principal  menyewa  orang  lain  (agen)  untuk  melakukan beberapa  jasa  untuk  kepentingan  mereka  dengan  mendelegasikan  beberapa  wewenang untuk  membuat  keputusan  kepada  agen.  Manajemen  laba  seolah-olah  telah  menjadi budaya  perusahaan  ( corporate  culture ).  Manajemen  laba  yang  berada  pada  daerah grey area , yang di perbolehkan karena sesuai dengan standar akuntansi sampai pada hal yang melanggar  hukum  atau  kita  sebut  sebagai  penggelapan.  Hal  inilah  yang  bisa  merusak tatanan ekonomi bahkan etika dan moral dan tanggungjawab pelaku bisnis ( stakeholder ). Stakeholder  theory lebih  menekankan  pada  etika  dan  moral.  Sementara agency  theory lebih  berhubungan  dengan  kontrak  secara  transaksi.Pengungkapan  informasi,  yang berhubungan  dengan  laporan  keuangan  baik  itu  pelaporan  pajak  maupun tanggungjawab  sosial  perusahaan  merupakan  tanggungjawab  manajer  (Sulistyanto, 2008).
Manajer  akan  berperilaku opportunities ketika  menghadapi  kondisi  yang  memaksa manajer  membuat  keputusan  tertentu,  seperti  ketika  manajer  menyiasati  regulasi pemerintah,  terutama  yang  berhubungan  dengan  pajak,manajer  biasanya  akan meminimalis  pajak  yang  akan  dibayarkan,  kondisi  ini  menyebabkan  perusahaan melalukan  manajemen  laba.  Berdasarkan  latarbelakang  diatas  peneliti  melakukan penelitian  dengan  judul  “ Corporate  Social  Responsibility dan  Manajemen  Laba Relevansinya  atas  Agresivitas  Pajak  pada  Perusahaan  Sektor  Pertambangan  yang terdaftar di BEI”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh Corporate Social Responbility (CSR) dan Manajemen laba terhadap Agresivitas pajak?”

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah:Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responbility (CSR) dan manajemen laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keagenan ( Agency Theory ) dan Stakeholder Theory
Agensi  dapat  menjelaskan  dilakukaknnya  manajemen  laba.  Jensen  dan  Meckling (1976)  dalam  Mardyah  (2006)  mendifinisikan  teori  keagenan  sebagai  sebuah  kontrak dimana satu atau lebih principal menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa  untuk  kepentingan  mereka  dengan  mendelegasikan  beberapa  wewenang  untuk membuat  keputusan  kepada  agen.  Sebagai  agen,  manajer  secara  moral  bertanggung jawab  untuk  mengoptimalkan  keuntungan  para  pemilik  ( principal )  dan  sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Suwardjono  (2010),  menjelaskan  dalam  hubungan  keagenan,  manajer  memiliki asimetri  informasi  yang  diketahuinya  lebih  fleksibel  dalam  usaha  memaksimumkan kepentingannya.  Karena  fleksibelitasnya  ini,  manajemen  dapat  secara  sistematis mempengaruhi  pelaporan income dari  tahun  ke  tahun  untuk  meratakan  variabilitas income.  Kondisi  inilah  yang  memotivasi  manajer  untuk  melakukan  manajemen laba.Menurut  Freeman  (1984), stakeholder  theory mendefinisikan  sejumlah  individu  dan kelompok  yang  memiliki  suatu  kepentingan  yang  dipengaruhi  oleh  perusahaan. Dibanding  dengan agency  theory, analisis stakeholder  theory ini  lebih  luas. Dari  aspek  unit analisisnya  menunjukkan  bahwa  pada  prinsipnya transaction  cost dan agency  theory memiliki  kesamaan  yaitu  transaksi,  namun  dalam agency  cost secara  implisit  telah tercover didalam kontrak. Sedangkan stakeholder theory lebih menekankan pada pihak- pihak yang berkaitan atau yang memiliki kepentingan perusahaan (Mardyah,2006).

## Definisi Corporate Social Responsibility
Definisi  akuntansi  sosial  menurut  Belkoui  (2006)  adalah the  process  of  ordering, measuring, and disclosing, the impact of exchanges Between firm and social environment. Konsep CSR sebenarnya telah mulai dikenal sejak awal 1970-an. Umumnya CSR diartikan sebagai kumpulan  kebijakan  dan  praktek  yang  berhubungan  dengan stakeholders ,  nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen badan  usaha  untuk  berkontribusi  dalam  pembangunan  berkelanjutan.Sehingga  dapat
diartikan CSR yaitu komitmen, pembangunan berkelanjutan, kesukarelaan, tidak terbatas hanya untuk pemenuhan hukum.
Tujuan akuntansi sosial adalah mengukur dan mengungkapkan social cost dan social benefit yang  ditimbulkan  oleh  berbagai  kegiatan  perusahaan  kepada  masyarakat  secara lebih  tepat  (Belkoui,  2006).  Sehingga  dengan  diterapkannya  akuntansi  sosial  mampu menjembatani  kepentingan sthakeholder dan  perusahaan,  mampu  memenuhi  tuntutan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban lingkungan.
Menurut Kavei (2005) menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengimplementasikan  CSR  dalam  aktivitas  usahanya  akan  mendapatkan  lima  manfaat utama sebagai berikut :
1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai
4. Mempertinggi reputasi dan corporate branding . Menurut  versi  Bank  Dunia  definisi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah komitmen  bisnis  sebagai  kontribusi  untuk  keberlanjutan  perkembangan  ekonomi  yang bekerja sama dengan pekerja, perwakilan mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk  memperbaiki  kualitas  hidup,  dimana  keduanya  baik  untuk  bisnis  maupun pengembangan.

## Manajemen Laba
Manajemen  laba  terjadi  apabila  manajer  menggunakan  penilaian  dalam  pelaporan keuangan  dan  dalam  struktur  transaksi  untuk  mengubah  laporan  keuangan  guna menyesatkan  pemegang  saham  mengenai  prestasi  ekonomi  perusahaan  atau mempengaruhi  akibat-akibat  perjanjian  yang  mempunyai  kaitan  dengan  angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Sulistyanto, 2008).
Ada  alasan  mendasar  mengapa  manajer  melakukan  manajemen  laba.  Hargasaham perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, resiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode satu keperiode secara konsisten akan mengakibatkan resiko perusahaan mengalami penurunan. Hal inilah yang mengakibatkan  banyak  perusahaan  yang  melakukan  pengelolaan  dan  pengaturan  laba sebagai salah satu upaya mengurangi resko. Menurut, Watts dan Zimmermen (1986), ada beberapa motivasi manjer untuk berperilaku opportunities yaitu:1) Bonus Plan Hypothesis , “ managers of firms ith bonus plan are more likely to use accounting methods that increase current period  reported  income .  Ada  bukti  empiris  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  bisnis manajemen  dengan  pihak  lain  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi manajemen laba perusahaan, yang berkaitan dengan bonus; 2). Debt equity hipotesis, dalam kontek perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya  yang  seharusnya  diselesaikan  pada  tahun  tertentu  ditunda  untuk  tahun berikutnya;  3). Political  Cost  Hypothesis, ,  terkait  alasan  pelanggaran  atas  regulasi pemerintah yang berhubungan dengan undang-undang perpajakan, anti trust.
Untuk  mengetahui  perusahaan  melakukan  menejemen  laba,  maka  perlu  untuk mendeteksi manajemen laba yang dikembangkan oleh beberapa ahli salah satunya Model Empiris  dalam  Manajemen  laba  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model Healy,  model  ini  mendeteksi  manajemen  laba  dengan  nilai  nondiscretionary  accruals (NDA)  dimana  NDA  adalah  rata-rata  total  akrual  dibagi  dengan  total  aktiva (Sulistyanto,2008).

## Agrevitas pajak
Harari, et.al. (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai: “The main purpose of the activity or activities that are the object of tax planning is to avoid paying taxes  or  to  lower  taxes  significantly,  and  the  commercial  reason  for  that  activity,  if  any,  is marginal.” Dari  kutipan  di  atas  dengan  kata  lain  dapat  dijelaskan  bahwa  tujuan  utama dari  aktivitas  perencanaan  pajak  adalah  menghindari  pembayaran  pajak  atau  membuat rendah beban pajak yang dibayarkan secara signifikan.
Hidayat dan Jaenudi (2013) menyatakan bahwa beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak  badan,  memerlukan  perencanaan  yang  baik,  oleh  karena  itu  strategi  perpajakan menjadi  mutlak  diperlukan  untuk  mencapai  perusahaan  yang  optimal.  Strategi  dan perencanaan  pajak  yang  baik  dan  tentu  saja  harus  legal,  akan  mampu  mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.
Menurut  Haing  dalam  Yoehana  (2013)  mendefinisikan  agresivitas  pajak  sebagai kegiatan  perencanaan  pajak  semua  perusahaan  yang  terlibat  dalam  usaha  mengurangi tingkat  pajak  yang  efektif.  Ada  berbagai  macam  proksi  pengukuran  agresivitas  pajak, antara  lain Effective  Tax  Rates (ETR), Book  Tax  Differences , Discretionary  Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize  Tax  benefit , Tax  Shelter  Activity ,  dan Marginal  tax  rate .  Rego  dan Wilson  (2008)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  proksi  agresivitas  pajak  yang  dapat menangkap  secara  sempurna  adanya  agresivitas  pajak.  Lanis  dan  Richardson  (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak.
Lanis  dan  Richardson  (2012)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak. Proksi ETR adalah proksi  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  literatur,  dan  nilai  yang  rendah  dari  ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap agresivitas pajak
Masalah  peneyediaan  dana  CSR  berhubungan  dengan  pelaporan  pajak.  Dengan adanya UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dana yang digunakan oleh perusahaan untuk  kegiatan  CSR  dapat  dijadikan  sebagai  biaya  dan  dapat  menurunkan  beban  pajak  bagi perusahaan. Perusahaan akan memilih strategi tertentu sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada  pemerintah  terhitung  PPN  yaitu  melalui  agresivitas  pajak  yang  akan  dilaporkan  dalam pelaporan SPT tahunan PPh badan.
Kaitan  antara  CSR  dengan  agresivitas  pajak  telah  diteliti  oleh  beberapa  peneliti seperti  Watson  (2011)  serta  Lanis  dan  Richardson  (2012).  Watson  menguji  hubungan antara  CSR  dengan  agresivitas  pajak.  Dimana  pengukuran  agresivitas  pajak menggunakan  proksi  baru  yakni  UTB  ( Unrecognized  Tax  Benefit ).  Hasil  yang  ditemukan adalah CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. H1: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak

## Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak
Laporan  keuangan  merupakan  media  pertanggungjawaban  manajer  kepada Stakeholder perusahaan. manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan  semua  transaksi  dan  kejadian  yang  telah  dilakukan  yang dialami  oleh  perusahaan  yang bersangkutan. Manajer  harus  mengungkapkan  informasi secara penuh kepada stakeholder. Oleh sebab itu upaya merekayasa informasi akuntansi hanya  membuat  laporan  keuangan  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  media pertanggungjawaban manajer.
Manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dapat  menyebabkan  perusahaan kehilangandari stakeholder ,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam agency  theory .  Bahwa agency  theory lebih  berhubungan  dengan  kontrak  secara  transaksi.Dalam  konteks perpajakan  upaya  perataan  laba/manajemen  laba  dilakukan  agar  perusahaan  dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah pada periode berjalan. Tujuan  yang  ingin  dicapai  sebenarnya  adalah  penundaan  pembayaran  pajak  dan kewajiban pajak yang dibayarkan akan lebih rendah (Sulistyanto,2008).
H2: Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak H3: Corporate  Social  Responsibility dan  Manajemen  Laba  berpengaruh  terhadap Agresivitas Pajak.

## Kerangka Konseptual
Keterangan: Pengaruh parsial Pengaruh simultan

## Gambar 1.
Kerangka konseptual

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatori.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  eksplanatori  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Adapun  penelitian eksplanatori  menurut  Sugiyono  (2011)  adalah  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Metode purposive sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  yang  dinilai  akan  dapat memberikan  data  secara  maksimal  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  (Indriantoro,  2011). Teknik  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menentukan kriteria,  yaitu  sektor  tambang  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  melaporkan laporan  keuangan  pada  tahun  2014-2017  serta  yang  mengungkapkan  tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

## Variabel Penelitian
Menurut pedoman penulisan karya ilmiah, definisi operasional adalah definisi yang didasarkan  atas  sifat-sifat  hal  yang  didefinisikanyang  diamati.  Penulis  mengidentifikasi beberpa variabel penelitian sebagai berikut:
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)
Manajemen Laba
(NDA)
ETR (Agresivitas Pajak)
1. Variabel independen (X1) Corporate Social Responsibility (CSR)
Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  nilainya  dipengaruhi  oleh  variabel independent.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah corporate  social responsibility (CSR).  CSR  akan  diukur  dengan  pengungkapan  CSR  dengan menggunakan  check  menggunakan  check  list  yang  mengacu  pada  indikator pengungkapan  yang  digunakan  oleh  Sembiring  (2005).  Pengungkapan  CSR  menurut BAPEPAM no VIII G.2, terdapat 90 Item Pengungkapan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia digunakan 78 item.
CSR Index =
x 100%
Keterangan:
CSRIj   = Co rporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j nj = jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 Xij = dummy variabel: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan, dengan demikian, 0 ≤ CSRIj ≤ 1 2. Variabel independen kedua (X2), yaitu Manajemen Laba (NDA)
Manajemen  laba  pada  penelitian  ini  diukur  dengan  model  Healy,  model  ini mendeteksi  manajemen  laba  dengan  nilai  nondiscretionary  accruals  (NDA).  NDA= rata-rata Total Akrual/Total Aktiva (Sulistyanto,2008).
NDA = x 100%
3. Variabel dependen (Y) yaitu Agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR ( Effective Taxe Rate )
Menurut  Maretta  dalam  Yoehana  (2013)  ada  berbagai  macam  proksi  pengukuran agresivitas pajak, antara lain Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences , Discretionary Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize Tax benefit , Tax Shelter Activity , dan Marginal tax rate .ETR merupakan variabel tidak terikat (X1), yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh  variabel  lain.  Dalam  penelitian  ini  adalah  Agresivitas  Pajak.  Proksi  yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah ETR ( Effective Tax rate ).
Effective Tax rate = x 100%

## Teknik Analisa Data
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  regresi  berganda.  Analisis  ini  untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  antara  variabel-variabel  independen  terhadap variabel dependen, sehingga model ini mampu mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan  meminimalkan  dari  jumlah  kuadrat  kesalahan  setiap  observasi  terhadap  garis tersebut (Ghozali, 2011).
= Agresivitas Pajak (ETR) = CSR
= NDA (Manajemen laba)
= Konstanta
= Koefisienums
= Kesalahan Residual Pengujian
Pengujian hipotesis dalam peneltian ini menggunakan pengujian secara pasial (uji t) dan uji F (simultan) kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:
1. Pada  penelitian  ini  H1,  H2  atau  H3  diterima  apabila  thitung  atau  F  hitung  >  t  tabel atau  F  tabel,  dan  pada  sig  t  <  0,05.  Artinya  variabel  bebas  berpengaruh  secara signifikan terhadap variabel tersebut.
2. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Penggunaan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling . Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  selama  periode  2014-2017  yang  memenuhi  kriteria-kriteria  yang ditentukan.  Berdasarkan  proses  seleksi  diperoleh  sebanyak  90  sampel  perusahaan manufaktur.

## Hasil Penelitian
1. Uji Hipotesis
a. Persamaan Regresi dan Koefisien Regresi
Pengujian  regresi  ini  dilakukan  dengan  bantuan  software  SPSS,  maka  dapat diperoleh hasil sebagai berikut ini:

## Tabel 1.
Hasil analisis regresi berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,304 ,080 3,820 ,000 CSR -,112 ,197 -,052 -,567 ,572 NDA ,729 ,131 ,512 5,546 ,000
a. Dependent Variable: ETR
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dirumuskan persamaan empiris. Rumus empiris untuk persamaan ini adalah:
ETR = 0,304 -0,112 CSR + 0,7298 NDA + e
Berdasarkan  analisis  t-hitungyang  telah  dilakukan,  maka  untuk  variabel  CSR diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  -0,567  yang  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel  sebesar 1,6607.  Oleh  karena  itu  nilai  t-hitung<  t-tabel  dan  nilai  signifikan  sebesar  0,572  > nilai sig 0,05, maka hal ini berarti bahwa secara parsial variabel CSR (Corporate Social
Responsibility) tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  ETR (agresivitas pajak) yang berarti bahwa H1 ditolak.
Berdasarkan  tabel  1  juga  dijelaskan  bahwa,  nilai  t  hitung  pada  variabel  NDA (Manajemen  Laba)  sebesar  5,546  yang  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  1,6607  dengan tingkat  signifikasi  0,000<dari  nilai  sig  0,05.  Yang  berarti  H2  diterima,  artinya terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variable  NDA  (Manajemen  Laba) terhadap ETR (agresivitas pajak)
b. Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  secara  simultan  dua  atau  lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel uji F bisa dilihat pada tabel. 2 berikut ini;
Tabel 2. ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1,137 2 ,569 16,178 ,000 b Residual 3,057 87 ,035 Total 4,194 89 a. Dependent Variable: ETR b. Predictors: (Constant), CSR, NDA
Berdasarkan hasil statistik dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,178 > F tabel  3,1013  dengan  tingkat  signifikasi  0,000  <  dari  nilai  sig  0,05  yang  berarti terdapat  pengaruh  pengaruh  antara  CSR  dan  NDA  (manajemen  laba)  terhadap Agresivitas Pajak, yang berarti H3 diterima,
2. Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi (R 2 ) digunakan Untuk mengetahui berapa tingkat pengaruh dari variabel  independen  CSR  dan  varibel  NDA  (manajemen  laba)  yang  dimasukkan kedalam  model  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  R 2 kecil menunjukkan  kemampuan  variabel  CSR  dan  NDA  dalam  menjelaskan  variabel  ETR terbatas.  Apabila  R 2 =  1  berarti  variabel  independen  berpengaruh  secara  sempurna terhadap  variabel  dependen  sedangkan  apabila  R 2 =  0  berarti  variabel  independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Tabel 3.
Koefisien Determinasi Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,521 a ,517 ,254 ,1874587397
Berdasarkan tabel. 3 Koefisien determinasi dapat dilihat nilai R square sebesar 0,517. Nilai  adjusted  R  square  sebesar  0,517  hal  ini  berarti  bahwa  sebesar  51,7%, pengungkapan CSR dan manajemen laba (NDA) diprediksi mampu menjelaskan ETR. Sisanya  sebesar  48,3  %  dari  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  berada diluar model penelitian ini.

## Pembahasan
CSR  ( corporate  social  responsibility )  telah  ditegaskan  sebagai  kewajiban  melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya final dan binding . Penyediaan  dana  CSR  terkait  erat  dengan  kondisi  perpajakan,  apabila  dilihat  dari perspektif  perusahaan. Dari  sudut  Pajak Penghasilan  (PPh),  perusahaan  biasanya harus memilih  strategi  sehingga  semua  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  program  CSR  yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Sementara dari sudut  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  perusahaan  biasanya  memilih  strategi  tertentu sehingga barang  atau jasa  yang  diberikan  kepada  pihak  penerima  tidak  terhutang PPN atau kalaupun terhutang diupayakan seminimal mungkin.
Namun  saat  ini  (pada  periode  penelitian)  kondisi  tersebut  tidak  berlaku.  Karena mereka mengganggap bahwa CSR bagi perusahaan (khususnya perusahaan manufaktur) adalah  pengeluaran,  begitu  pula  dengan  pajak  yang  harus  mereka  bayarkan. Sederhananya,  membayar  pajak  sekaligus  mengeluarkan  anggaran  untuk  kegiatan  CSR berarti  pengeluaran  ganda  bagi  perusahaan.  Perhitungan  ekonomis  akan  melihat pengeluaran  ini  sebagai  kerugian  perusahaan.  Dengan  demikian  berdasarkan  hasil peneliitian  CSR  tidak  mempengaruhi  agresifitas  pajak.  Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan teori  legitimasi  yang  menjelaskan  perlunya  social  disclosure  yang  nantinya  perusahaan merasa  keberadaannya  terlegitimasi.  Legitimasi  bukanlah  timbul  dari  hanya menghasilkan laba tetapi suatu rujukan untuk menghargai norma dan nilai sosial.
Manajer  berkewajiban  memberikan  sinyal  mengenai  kondisi  perusahaan  kepada pemilik  perusahaan.  Sinyal  yang  diberikan  dapat  dilakukan  melalui  pengungkapan informasi  akuntansi  seperti  laporan  keuangan.  Suwardjono  (2010),  menjelaskan  dalam hubungan  keagenan,  manajer  memiliki  asimetri  informasi  yang  diketahuinya  lebih fleksibel  dalam  usaha  memaksimumkan  kepentingannya.  Karena  fleksibelitasnya  ini, manajemen dapat secara sistematis mempengaruhi pelaporan income dari tahun ke tahun untuk  meratakan  variabilitas income. Kondisi  inilah  yang  memotivasi  manajer  untuk melakukan  manajemen  laba.  Suatu  perusahaan  melakukan  manajemen  laba  karena memiliki motivasi bonus plan, motivasi debt equity maupun motivasi politik. Berdasarkan motivasi  politik  perusahaan  untuk  melakukan  manajemen  laba  adalah  meminimalis income  yang  tujuannya  untuk  meminimalkan  pajak  perusahaan  dengan  menggunakan beberapa  metode  akuntansi  yang  di  perbolehkan  berdasarkan  standar  akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Manajer  menggunakan  suatu  strategi  pertahanan  diri (entrenchment  strategy) untuk mengantisipasi ketidakpuasan stakeholder-nya ketika ia melaporkan kinerja perusahaan yang kurang memuaskan. Strategi pertahanan diri manajer tersebut sebagai upaya untuk tetap  mempertahankan  reputasi  perusahaan  dan  melindungi  karier  manajer  secara pribadi.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  manajer  sebagai  strategi  pertahan  diri  adalah mengeluarkan kebijakan perusahan tentang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR dan  melakukan  manajemen  laba  atas  informasi  di  laporan  keuangan.  Strategi  ini  ini merupakan  upaya perusahaan untuk melakukan kebijakan pada kebijakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, kondisi inilah yang menunjukkan bahwa secara simultan  CSR  dan  NDA  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Penelitian  ini mendukung apa yang  dikemukanan oleh (Sulistyanto, 2008), konteks perpajakan upaya perataan laba/manajemen laba dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang  harus  dibayarkan  pada  pemerintah  pada  periode  berjalan.  Tujuan  yang  ingin dicapai  sebenarnya  adalah  penundaan  pembayaran  pajak  dan  kewajiban  pajak  yang dibayarkan akan lebih rendah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  ada  beberapa  hal  yang  bisa disimpulkan tentang CSR ( corporate social responsibility ) dan manajemen laba relevansinya atas  agresivitas  pajak , bahwa  secara  parsial  variabel  CSR  tidak  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel ETR (agresivitas pajak) , Kondisi ini tidak sesuai dengan teori  legitimasi  yang  menjelaskan  perlunya social  disclosure yang  nantinya  perusahaan merasa  keberadaannya  terlegitimasi.  Legitimasi  bukanlah  timbul  dari  hanya menghasilkan laba tetapi suatu rujukan untuk menghargai norma dan nilai sosial. Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  NDA (manajemen  laba)  terhadap  ETR  (agresivitas  pajak).  Sedangkan  hasil  penelitian  secara simultan  terdapat  pengaruh  pengaruh  antara  CSR  dan  manajemen  laba  terhadap Agresivitas  Pajak.  Strategi  ini  ini  merupakan  upaya  perusahaan  untuk  melakukan kebijakan  pada  kebijakan  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  kondisi inilah yang menunjukkan bahwa  secara simultan  CSR dan  NDA berpengaruh terhadap agresivitas  pajak.  pada  konteks  perpajakan  upaya  perataan  laba/manajemen  laba dilakukan  agar  perusahaan  dapat  mengatur  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  pada pemerintah pada periode berjalan.

## Saran
Penelitian ini untuk menguji CSR, manajemen laba terhadap agresivitas pajak sektor pertambangan.  Kelemahan  pada  penelitian  ini  adalah  sampel  perusahaan  yang  hanya pada  sektor  pertambangan  yang  penelitian  ini  kurang  bisa  digeneralisasikan,  sehingga untuk saran berikutnya penelitian ini bisa lebih digenerasikan dengan membandingkan dengan  sektor  lainnya.  Untuk  penelitian  selanjutnya  bisa  menambahkan  beberapa variabel  yang  mempengaruhi  agresivitas  pajak,  dan  bisa  menggunakan  analisis deskriminan untuk membedakan beberapa sektor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Belkoui , A. R. 2006. Teori Akuntansi Buku Satu Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat. Freeman, R.E., dan Reed. 1983. Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance.
Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom . Chicago: University of Chicago Press. Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Edisi  Ketiga . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Healy,  Paul  M.  dan  Wahlen,  James.  1999.  M  A  review  of  the  earnings  management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons , Dec 1999, 13 (4).
Jensen,  M.C  dan  Meckin,  W.H.  1976.  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  agency theory and ownership structure, Journal of Financial Economics , 3, Oktober, 305-360. Lanis  dan  Richardson.  2012. Corporate  Social  Responsibility  and  Tax  Aggresiveness:An Empirical Analysis . Australia :Journal of Accounting and Public Policy. Mardiyah. 2006. Teori Akuntansi: Konsep dan Empiris . Malang: STIE Malangkuceccwara. Nur  Indriantoro.  2002. Metodelogi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan  Manajemen . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Sugiyono, A. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Edisi 4 . Yogyakarta: BPFE.
Sri Sulistyanto. 2008. Manajemen Laba Teori dan Model Empiris . Jakarta: Grasindo.
Yoehana, Maretta. 2013. Analisis pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2011) . Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP.
Watts,  R.L.  dan  Zimmerman,  J.L.  1990.  Positive  Accounting  Theory:  A  Ten YearPerspective. The Accounting Review , 60(1), 131-156. www.://bisnis.tempo.co/read/news/2017/03/02 www./2015/10/kejahatan-keuangan-di-sektor-pertambangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Pajak