Implikasi  Prinsip National  Treatment Terhadap  Pengaturan  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia
Dony Yusra Pebrianto a , Ageng Triganda Sayuti b , Herlina Manik c a Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia, Email: dony_yusra@unja.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia, Email: ageng.fh@unja.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia, Email: herlina.manik@unja.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 26-09-2020
Revised     : 12-11-2020 Accepted : 04-03-2021 Published  : 29-05-2021

## Keywords:
WTO GATT National Treatment Foreign Workers Indonesia's  membership  in  the  WTO  makes  Indonesia  bound  by  the provisions and principles that apply in GATT. One of these principles is the  national  treatment  principle  which  has  implications  for  all  related systems,  one  of  which  is  the  labor  sector,  especially  foreign  workers. For  this  reason,  it  is  necessary  to  examine  the  principle  of  national treatment and their implications for the regulation of foreign workers in Indonesia,  which  is  reviewed  juridically  and  normatively.  There  is  a hypothesis that the  national treatment principle  is a  form of the GATT anti-discrimination  conception  where  there  is  a  prohibition  on distinguishing  goods  and  services  in  the  context  of  GATT  and  WTO member  countries.  In  conclusion,  the  national  treatment  principle  is  a form  of  the  GATT  anti-discrimination  conception  where  there  is  a prohibition to differentiate between goods and services in the context of GATT and WTO member countries. This principle is an important spirit of GATT which is a reduction from the conception of free trade itself, so  the  application  of  this  principle  is  very  important  in  the  GATT framework, especially for WTO member countries and the implications of  the  National  Treatment  Principle  for  the  regulation  of  foreign workers  are  as  members  of  the  WTO  that  have  ratified  it.  GATT  of course Indonesia is bound by the conception that there is a prohibition on  discrimination  against  the  use  of  foreign  workers.  But  on  the  other hand,  Indonesia  is  also  bound  by  national  interests  as  a  constitutional mandate,  namely  protecting  the  entire  Indonesian  nation  and  its interests. So on the one hand, legally Indonesia must eliminate all forms of  discrimination,  while  on  the  other  hand  Indonesia  must  protect national interests. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 26-09-2020
Direvisi      : 12-11-2020 Disetujui : 04-03-2021 Diterbitkan : 29-05-2021
Kata Kunci:
WTO
GATT Perjanjian Nasional Tenaga Kerja Asing
Keanggotaan Indonesia dalam WTO membuat Indonesia terikat dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam GATT. Salah satu prinsip  tersebut  adalah  prinsip national  treatment yang  berimplikasi kepada  semua  sistem  terkait  salah  satunya  sektor  ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing. Untuk itu perlu ditelaah mengenai prinsip national  treatment tersebut  dan  implikasinya  terhadap  pengaturan tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  yang  dikaji  secara  yuridis  normatif. Didapatlah  suatu  hipotesis  bahwa  prinsip national  treatment adalah bentuk  dari  konsepsi  anti  diskriminasi  GATT  dimana  adanya  larangan untuk  membedakan  produk  barang  maupun  jasa  dalam  konteks  GATT dan negara-negara anggota WTO. Kesimpulannya, prinsip national
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
treatment adalah  bentuk  dari  konsepsi  anti  diskriminasi  GATT  dimana adanya larangan untuk membedakan produk barang maupun jasa dalam konteks GATT dan negara-negara anggota WTO. Prinsip ini merupakan ruh  penting  dari  GATT  yang  merupakan  reduksi  dari  konsepsi perdagangan  bebas  itu  sendiri,  sehingga  penerapan  prinsip  ini  sangat penting  dalam  kerangka  GATT  khususnya  bagi  negara-negara  anggota WTO  serta  Implikasi  prinsip national  treatment terhadap  pengaturan tenaga kerja asing adalah sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi GATT  tentu  Indonesia  terikat  dengan  konspsi  bahwa  adanya  larangan diskriminasi  terhadap  penggunaan  tenaga  kerja  asing.  Namun  di  sisi lain,  Indonesia  juga  terikat  dengan  kepentingan  nasional  sebagai amanah  konstitusi  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan kepentingannya.  Maka  dalam  satu  sisi  secara  hukum  Indonesia  harus menghapus segala bentuk diskriminasi, sedangkan di sisi lain Indonesia harus melindungi kepentingan nasional.

## PENDAHULUAN
Arus pertukaran barang dan jasa dalam era saat ini semakin meingkat baik dari aspek kuantitas  dan  komoditasnya.  Jika  sebelumnya  kuantitas  tersebut  bisa  dikatakan  tidak  terlalu tinggi mengingat arus jalur transportasi, informasi, dan teknologi yang terbatas sehingga lalu lintas pertukaran barang dan jasa menjadi sangat terbatas baik jumlahnya. Begitu juga dengan komoditasnya,  dimana  sebelumnya  komoditas  barang  dan  jasa  yang  terbatas  namun  saat  ini komoditas  barang  dan  jasa  tersebut  semakin  meningkat  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi dan informasi.
Sudah  barang  tentu  perlu  kerangka  pengaturan  yang  bersifat  internasional  untuk dapat  mengakomodir  lalu  lintas  barang  dan  jasa  tersebut  mengingat  jangkauan  pertukaran barang  dan  jasa  tersebut  tidak  hanya  antar  daerah  atau  antar  pulau  semata,  tetapi  sudah melintasi  batas-batas  Negara  dan  bahkan  benua.  Melandasi  kepada  hal  tersebut  landasan Negara-negara  dan  subjek  hukum  internasional  lainnya  disandarkan  kepada  pengaturan General  Agreement  on  Tarriffs  and  Trade (GATT)  yang  kemudian  melahirkan  organisasi internasional yang membidangi perdagangan barang dan jasa internasional yakni World Trade Organization (WTO).  Fungsi  penting  dari  WTO  adalah  melancarkan  pelaksanaan pengadministrasian  serta  lebih  meningkatkan  tujuan  dari  perjanjian  pembentukan  WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. 1
Dalam  pengaturan  GATT  sendiri  berlaku  prinsip-prinsip  yang  mengikat  Negara- negara  anggota  WTO.  Terkait  mengenai  prinsip-prinsip  perjanjian  internasional  dalam  hal
1 Dewi Nurul Musjtari, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 63 (2014): 225.
perdagangan  internasional  dalam  GATT/WTO  tersebut  diatas,  yang  menjadi  prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip minimum standard ;
2. Standard of identical treatment;
3. Standard of national treatment;
4. Most-favoured-nation treatment;
5. Standard of the open door;
6. Standard of preferentialtreatment;
7. Standard of equitable treatment. 2
Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya menjadi landasan setiap negara anggota dalam perdagangan maupun jasa serta aspek lain dalam kerangka besar GATT itu sendiri.  Indonesia sebagai negara  yang telah meratifikasi GATT tentu terikat dengan ketentuan-ketentuan  yang diatur di dalamnya.
Dalam  pengaturannya,  apabila  suatu  negara  telah  meratifikasi  suatu  perjanjian internasional,  maka  perjanjian  internasional  tersebut  akan  berlaku  di  wilayah  negara  yang terikat  tersebut  secara  keseluruhan  territorialnya.  Ketentuan  ini  diatur  pada  Article  29 Konvensi Wina 1969 yang mengatur: ” Unless different intention appears from the treaty or it otherwise established, a treatyis binding upon each party in respect of its entire territory ”.
Dengan kata lain, suatu perjanjian internasional berlaku di dalam suatu negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sebelumnya timbul perbedaan pendapat mengenai territorial berlakunya  perjanjian  internasional  di  dalam  suatu  negara  yang  telah  meratifikasi  suatu perjanjian  internasional.  Dasar  pernyataan  bahwa  perjanjian  internasional  yang  telah diratifikasi tersebut berlaku secara keseluruhan di dalam territorial suatu negara yaitu:
1. Walaupun  secara  internasional  suatu  negara  bertanggung  jawab  baik  atas  wilayah induknya  maupun  wilayah-wilayah  jenis  lainnya,  tetapi  secara  domestik  atau  nasional, boleh  jadi  menurut  konstitusi  atau  hukum  nasionalnya,  wilayah-wilayah  itu  memiliki status  yang  berbeda  dengan  wilayah  induk  dari  negara  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain, mungkin  saja  secara  nasional  wilayah-wilayah  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban atau  tanggung  jawab  yang  tidak  sama  dengan  wilayah  yang  lainnya,  meskipun  negara
2 Lihat  Hata Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  Dan  WTO,  Aspek  Hukum  dan  Non-Hukum , (Bandung: Refika Aditama, 2006), 53.
yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  secara  internasional  atas  wilayah-wilayah tersebut.
2. Wilayah-wilayah  yang  bukan  wilayah  induk  secara  politis  relatif  lebih  cepat  berubah statusnya,  suatu  waktu  akan  menjadi  negara  merdeka  atau  berpindah  menjadi  bagian wilayah  negara  lain,  ataupun  dari  wilayah  jajahan  diubah  oleh  negara  itu  sendiri menjadi  wilayah  seberang  lautan,  dan  lain  sebagainya,  dibandingkan  dengan  wilayah negara induknya yang relatif lebih stabil dan ajeg dalam jangka waktu yang relatif lama.
3. Sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, maka negara itulah yang berhak menentukan sendiri tentang apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. 3
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota GATT/WTO ditandai dengan diratifikasinya  GATT/WTO  melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang pengesahan Agreement  on  Establishing  the  World  Trade  Organization/  WTO (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia)  membawa  konsekuensi  baik  konsekuensi eksternal maupun konsekuensi internal. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia menindaklanjuti dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar pengaturan perdagangan internasional. 4
Prinsip national  treatment sebagai  salah  satu  muatan  di  dalam  GATT  merupakan suatu  prinsip  yang  dalam  hal  ini  dimuat  pada  Pasal  XVII  GATS  ( General  Agreement  on Trade  and  Service )  yang  mana  GATS  merupakan  bagian  dari  sub  pengaturan  GATT  itu sendiri. 5 Prinsip national  treatment pada  intinya  bermakna  bahwa  adanya  ketentuan  yang mensyaratkan  negara-negara  peserta  memberikan  perlakuan  yang  sama  antara  jasa  antara warga  negara  sendiri  ataupun  warga  negara  asing.  Prinsip national  treatment dalam perdagangan  jasa  mengakibatkan  negara  peserta  GATS  tidak  dapat  memberikan  suatu perbedaan  kepada  tenaga  kerja  lokal  sebagai  proteksi  kesejahteraan  rakyatnya.  Sebagai konsekuensi  dari  komitmen  Indonesia  pada  GATS,  Indonesia  harus  membuka  pasarnya terhadap perdagangan barang dan jasa dari negara anggota WTO lainnya. 6
3 I Wayan Pathiana, Hukum Perjanjian Internasional , (Jakarta: Mandar Maju. 2002), 267.
4 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), 15
5 Article XVII GATS: A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers  of  any  other  Member,  either  formally  identical  treatment  or  formally  different  treatment  to  that  it accords to its own like services and service suppliers.
6 A.A. Istri Eka Krisna Yanti, “Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi Kepariwisataan.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, No. 2 (2018) : 196.
Salah  satu  isu  yang  menjadi  perbincangan  hangat  di  Indonesia  saat  ini  adalah keberadaan  tenaga  kerja  asing  yang  kerap  menjadi  dikaitkan  dengan  banyak  hal,  mulai  dari persoalan  hukum,  kedaulatan  negara,  dan  tidak  sedikit  dikaitkan  dengan  problem  politik nasional  dan  bahkan  internasional.  Persoalan  tersebut  adalah  sehubungan  dengan  eksistensi tenaga  kerja  asing  (TKA)  di  Indonesia.  Persoalan  ketenagakerjaan  tentu  menjadi  salah  satu isu  sentral  suatu  negara,  dan  bahkan  tidak  sedikit  eksistensi  tenaga  kerja  menjadi  sangat sentral  kedudukannya  dalam  hukum,  politik,  dan  pemerintahan.  Dikeluarkannya  berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini berlaku, termasuk sebagian  merupakan  produk  kolonial,  menempatkan  manusia  kerja  sebagai  benda,  sebagai objek  maupun  sebagai  salah  satu  faktor  produksi,  menempatkan  pekerja  pada  posisi  yang kurang menguntungkan. 7
Indonesia  sendiri  memiliki  suatu  undang-undang  khusus  yang  menaungi  persoalan ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan sehubungan dengan keberadaan TKA sendiri diatur khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing.  Persoalan  tenaga  kerja  asing  di Indonesia  tentu  menjadi  polemik  dikala  merujuk  kepada  masih  tingginya  kebutuhan masyarakat  akan  lapangan  pekerjaan,  sehingga  di  satu  sisi  sering  kali  timbul  konflik kepentingan  antara  pekerja  lokal  dan  pekerja  asing  tersebut.  Dalam  kerangka  pemikiran  ini tentu  perlu  suatu  penelaahan  aspek  keberadaan  TKA  tersebut  dan  dikaitkan  dengan keberadaan  prinsip national  treatment yang  tentunya  mengikat  Indonesia  sebagai  negara anggota WTO yang tunduk kepada pengaturan GATT.
Permasalahannya  adalah  dengan  keberlakuan  prinsip national  treatment tersebut adalah  tentu  Indonesia  terikat  dengan  ketentuan  bahwa  tidak  diperkenankan  adanya diskriminasi  terhadap  eksistensi  TKA  di  Indonesia.  Dampaknya  bisa  masuk  ke  dalam  multi sektor termasuk di dalamnya terhadap sektor hukum. Dimana tentu di dalam pengaturan TKA di  Indonesia tentu tidak dapat  melakukan  proteksi  baik  dalam  bentuk  tarif maupun non tarif sehingga berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan keberadaan tenaga kerja dalam negeri khususnya dalam  hal  hak mendapatkan pekerjaan. Apalagi  merujuk  kepada data  yang dirilis oleh  Badang  Pusat  Statisik  (BPS)  5  November  2020  dimana  tingkat  pengangguran  terbuka (TPT) terhitung pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 7,07 persen, dalam hal ini terjadi
7 Ujang  Charda  S,  “Karakteristik  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Kerja.” Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1 (2015): 16.
peningkatan  sebanyak  1,84  persen  poin  jika  dibandingkan  jumlah  TPT  pada  Agustus  2019. 8
Apalagi  menilik  data  jumlah  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  mencapai  angka  98.902  orang pada tahun 2020 ini. 9
Untuk  fokusnya  penulisan  jurnal  ini  maka  dibatasi  rumusan  masalah  yakni bagaimana pengaturan prinsip national treatment di dalam GATT serta bagaimana implikasi prinsip national  treatment terhadap  pengaturan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia.  Dan  untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian dengan menggunakan tipe yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ”...adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi”. 10 Dalam  hal  ini secara  metodologis  dilakukan  penemuan  jawaban  atas  permasalahan  normatif  dengan menitikberatkan  persoalan  kepada  suatu  permasalahan  aturan  hukum,  permasalahan  tersebut kemudian dikaji/ dianalisis dengan melihat konsep, ataupun peraturan lain guna menemukan suatu  sistem  hukum  ataupun  produk  hukum  yang  benar  secara  teori  keilmuan  hukum  serta berlaku efektif dalam pemberlakuannya.

## PRINSIP NATIONAL TREATMENT
Keberadaan WTO merupakan salah satu momentum hukum yang memiliki efek luar biasa terhadap hubungan ekonomi antar Negara. Dengan lahirnya WTO setidaknya membawa 2 perubahan yang cukup penting bagi GATT. Yakni: 11
1. WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO;
2. Prinsip-prinsip  GATT  menjadi  kerangka  aturan  bagi  bidang-bidang  baru  dalam perjanjian  mengenai  jasa  (GATS),  penanaman  modal  (TRIMS),  dan  juga  mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (TRIPS).
GATT  ( General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade )  adalah  salah  satu  kesepakatan internasional  terkait  mengenai  tarif  dan  perdagangan  yang  diprakarsai  oleh  23  negara  di Genewa dalam tahun 1947. 12 Sedangkan WTO ( World Trade Organization ) adalah organisasi perdagangan  dunia  yang  terlahir  dari  rangkaian  perundingan  GATT  yang  ditetapkan  di
8 Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 , No.86/11/Th. XXIII, 05 November 2020.
9 https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut- datanya diakses pada tanggal 12 November 2020.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup 2005), 35.
11 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), 97.
12 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO) , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004),
9.
Marakesh  pada  tanggal  15  April  1994. 13 Salah  satu  prinsip  penting  di  dalam  GATT  adalah prinsip  non  diskriminasi  (tidak  membedakan).  Prinsip  tersebut  meliputi  prinsip national treatment (perlakuan sama) dan prinsip most favoured nation (MFN). 14
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  salah  satu  prinsip  yang  menjadi  muatan GATT adalah prinsip non diskriminasi. Prinsip non- diskriminatif tersebut terdiri atas prinsip most  favoured  nation dan  prinsip national  treatment .  Prinsip most  favoured  nation termuat dalam Article I GATT. Prinsip ini mengatur bahwa suatu kebijakan perdagangan internasional harus  dilaksanakan  atas  dasar  non  diskriminatif.  Semua  negara  anggota  terikat  untuk memberikan  negara-negara  lainnya  perlakuan  yang  sama  dalam  pelaksanaan  dan  kebijakan ekonominya.
Sedangkan  prinsip national  treatment diatur  di  dalam  Article  III  GATT,  yang mengatur: “ This standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation  and  foreigners ”.  Prinsip  ini  tidak  menghendaki  adanya  diskriminasi  antara  produk dalam  negeri  dengan  produk  serupa  dari  luar  negeri.  Artinya,  apabila  suatu  produk  impor telah  memasuki  wilayah  suatu  negara  karena  diimpor,  maka  produk  itu  harus  mendapat perlakuan  yang  sama,  seperti  halnya  perlakuan  pemerintah  terhadap  produk  dalam  negeri yang  sejenis.  Prinsip  ini  berlaku  luas,  prinsip  ini  juga  mencakup  semua  macam  pajak  dan pungutan-pungutan  lainnya.  Ini  berlaku  pula  terhadap  perundang-undangan,  pengaturan  dan persyaratan-persyaratan  (hukum)  yang  mempengaruhi  penjualan,  pembelian,  pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar luar dalam negeri.
Sehubungan dengan 2 prinsip tersebut, menurut Ni Made Anggia:
“Prinsip  NT  pada  intinya  mensyaratkan  adanya  perlakuan  yang  sama  antara  produk negara  tuan  rumah  dengan  produk  serupa  dari  luar  negeri.  Berdasarkan  prinsip  NT, tidak  boleh  ada  keistimewaan  perlakuan  terhadap  produk  dalam  negeri  dan mendiskriminasikan produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya. Sementara itu prinsip  MFN  pada  intinya  menentukan  bahwa  perlindungan  dan  keistimewaan  pada salah  satu  negara  anggota,  wajib  diberikan  secara  sama,  secepatnya  dan  tanpa  syarat kepada negara anggota WTO lainnya.” 15
Prinsip national treatment sendiri pada dasarnya menempatkan kedudukan seimbang antara  produk  barang  maupun  jasa  dalam  negeri  dan  luar  negeri  di  saat  produk  barang
13 Lihat Marakesh Declaration of 15 th April 1994.
14 Khoirul  Hidayah.  “Pengaruh  GATT  dalam  Politik  Hukum  Bidang  Penanaman  Modal  di  Indonesia.” Jurnal Ekonomika 5, No. 1 (2012): 5.
15 Ni  Made  Anggia  Paramesthi  F.,  “Implementasi  Prinsip  Mfn  (Most  Favoured  Nation  Treatment)  Dan  Nt (National  Treatment)  Gatt  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Kepariwisataan  Di  Provinsi  Bali.” Jurnal  Yustisia 13 No.1 (2019): 2
maupun jasa tersebut masuk ke suatu negara. Hal ini seringkali dilandasi karena proteksi yang dilakukan  negara-negara  terhadap  produk  barang  maupun  jasa  lokal  terhadap  eksistensi produk maupun jasa dari luar negeri.
Betapa  tidak,  dalam  segala  aspek  sensitifitas  terkadang  sangat  tinggi  dengan keberadaan  produk  barang  dan  jasa  dari  luar  negeri.  Hal  ini  dikarenakan  tentu  daya  saing produk  lokal  menjadi  tanda  tanya  di  tengah  gempuran  produk  asing  di  dalam  negeri.  Tidak terlepas terhadap produksi barang maupun jasa umum saja, termasuk keberadaan tenaga kerja asing.
Prinsip national  treatment juga membentuk persaingan fair produk lokal dan  asing. Hal  ini  tentu  juga  meningkatkan  gairah  saing  produk  lokal  untuk  selalu  berkembang  dan mutakhir.  Hal  tersebut  dikarenakan  produk  lokal  tentu  harus  mampu  bersaing  dengan keberadaan  produk  luar  negeri,  termasuk  di  dalamnya  produk  yang  berorientasi  kepada penyediaan sumber daya manusia.
Di dalam konteks perdagangan bebas juga semakin membuka peredaran barang dan jasa  bahkan  modal.  Sehingga  wacana  non-hambatan.  Berkaitan  dengan  perdagangan  bebas Ade Maman Suherman mengungkapkan:
“Perdagangan  internasional  yang  didasarkan  pada  prinsip  perdagangan  bebas  selalu menggunakan  indikator-indikator  ekonomi  yang  berorientasi  kepada  efisiensi, transparansi,  dan  persaingan  secara  terbuka  antar  pelaku  usaha  yang  bersifat  lintas negara.  Institusi  yang  dianggap  paling  valid  tidak  lain  adalah  pasar  untuk mengendalikan supply  and  demand dan  bagaimana  agar  tidak  terjadi  distorsi  pasar.
Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu yang tidak ekonomikal”. 16
Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa suatu perdagangan internasional mendasari prinsip-prinsipnya  kepada  prinsip  perdagangan  bebas  ( freetrade ).  Namun  menurut  penulis pernyataan  Ade  Maman  Suherman  bahwa  intervensi  pemerintah  dianggap  suatu  tindakan yang  tidak  ekonomikal  adalah  ”sangat”  tidak  tepat.  Menurut  penulis  justru  pemerintah memegang  peranan  penting  dalam  penyelenggaraan  perdagangan  bebas  terutama  untuk menjaga kelangsungan produksi nasional.
Keberadaan ratifikasi GATT/ WTO yang membuat Indonesia menjadi terikat secara hukum  dengan  ketentuan  GATT/  WTO  termasuk  keterikatan  terhadap  prinsip-prinsip  yang diatur  di  dalam  GATT/  WTO  yang  salah  satunya  adalah  prinsip national  treatment . Berdasarkan  konsep  ratifikasi  yang  di  bahas  pada  pembahasan  sebelumnya  sangatlah  jelas
16 Ade  Maman  Suherman.  “Perdagangan  Bebas  ( Free  Trade )  dalam  Perpektif  Keadilan  Internasional . ” Indonesian Journal of International Law 5 No. 2, (2008): 251.
apabila dikaitkan dengan pengaturan tarif impor, Indonesia harus membuat suatu pengaturan tarif impor yang berlaku bagi seluruh negara anggota GATT/ WTO.
Dalam  uraian  tersebut  dapatlah  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  prinsip national treatment merupakan  suatu  konsep  pengaturan  dimana  adanya  larangan  untuk  membedakan produk  barang  maupun  jasa  dalam  konteks  GATT  dan  negara-negara  anggota  WTO. Larangan  tersebut  tentunya  berdasarkan  agar  tidak  muncul  suatu  diskriminasi  dalam  proses pertukaran  barang  maupun  jasa  sebagai  implikasi  dari  eksistensi  pasar  bebas  yang  pada dasarnya  memang  memberikan  peluang  bebas  kepada  seluruh  negara  termasuk  di  dalamnya subjek  hukum  secara  umum  tentunya  untuk  dapat  berperan  dan  berpartisipasi  dalam perdagangan  bebas  tersebut  tanpa  adanya  hambatan  yang  dilakukan  oleh  negara  ataupun pelaku perdagangan internasional itu sendiri.
Prinsip national  treatment ini  sebagai  upaya  terhadap  antisipasi  dari  perlakuan negara-negara  yang  kerap  bersikap  diskriminatif  terhadap  produk  import  terhadap  produk dalam  negeri.  Baik  itu  barang  maupun  jasa,  begitu  pula  dengan  hambatan  tarif  dan sebagainya.  Padahal  jika  ditelisik  dengan  pandangan  GATT  pada  dasarnya  lahirnya  GATT dan organisasi WTO justru menghapus itu semua.
Namun  keberadaan  hal  tersebut  juga  menjadi  pro  dan  kontra  terutama  sehubungan dengan  keberadaan  prinsip  ini,  terutama  dalam  sisi  pandangan  pentingnya  perlindungan produk  dalam  negeri  yang  dikaitkan  dengan  rasa  nasionalisme  itu  sendiri.  Betapa  tidak, keberadaan  produk  maupun  jasa  dari  luar  negeri  kerap  dipandang  sebagai  momok menakutkan  bagi  produk  dalam  negeri  khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Sehingga tidak jarang prinsip ini justru dipandang sebagai ancaman.
Hal tersebut dikarenakan adanya paradigma bahwa keberadaan produk maupun jasa dari  luar  negeri  akan  mengganggu  eksistensi  produk  maupun  jasa  dalam  negeri.  Sehingga keberadaannya  kerap  dipandang  perlu  untuk  dihadang  dengan  dasar  perlunya  perlindungan terhadap  produk  barang  maupun  jasa  dalam  negeri  tersebut.  Hal  tersebut  kadang  dilakukan dengan memberlakukan hambatan-hambatan yang dilakukan mulai dari perlakuan di lapangan bisnis,  kebijakan  dan  bahkan  regulasi  hukum.  Padahal  jika  ditelisik  dari  aspek  hukum  tentu hal  tersebut  tidak  diperkenankan  dan  bahkan  dipandang  sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengikat kepada negara-negara khususnya anggota WTO.
Hambatan-hambatan  dilakukan  oleh  negara-negara  dapat  berupa  hambatan  tarif maupun  hambatan  non  tarif.  Hambatan  tarif  terkadang  dilakukan  dengan  menaikkan  tarif
import dan bahkan pajak-pajak tertentu kepada komoditi impor. Aspek lain dengan membuat jarak pembayaran ataupun pengupahan  yang berbeda antara jasa lokal dan jasa  yang berasal dari luar negeri.
Pengertian  perdagangan  bebas  sebenarnya  sederhana  saja,  yakni  dikuranginya  atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Tarif impor sebagai pajak yang dikenakan terhadap barang yang diimpor akan menaikan harga  di  pasar  domestik,  sehingga  produsen  domestik  dapat  menikmati  surplus  yang  lebih besar  sementara  konsumen  menghadapi  tingginya  harga.  Keadaan  sebaliknya  terjadi  ketika tarif  diturunkan  atau  bahkan  ditiadakan.  Selain  itu,  liberalisasi  perdagangan  memberikan kesempatan  bagi  negara-negara  untuk  melakukan  pembagian  kerja  dan  spesialisasi  dalam produksi barang dan jasa, dimana mereka dapat memproduksi barang tersebut relatif murah. 17
Hambatan lain juga kerap dilakukan dengan hambatan non tarif, misalnya dilakukan dalam  bentuk  kebijakan-kebijakan  proteksi  bahkan  melalui  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Seperti misalnya dengan membatasi import dari negara-negara tertentu dan bahkan hingga  pelarangan  import  terhadap  komoditi  tertentu  dan  bahkan  negara  tertentu.  Hal-hal tersebut  jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  GATT  itu  sendiri.  Namun  di  satu  sisi  negara- negara  berkembang  harus  berada  di  tengah  kepungan  produk  impor  yang  mengancam keberadaan  produk  lokal.  Karena  pada  satu  sisi  negara  berkewajiban  menjaga  kelangsungan dan  keberadaan  komoditi  lokal  sebagai  bentuk  penguatan  ekonomi  dalam  negeri  yang bersumber dari produksi dalam negeri baik barang maupun jasa.
Namun  pada  intinya  dapat  dipahami  bahwa  prinsip national  treatment adalah  suatu prinsip  larangan  diskriminasi  khususnya  dalam  hal  ini  terhadap  tenaga  kerja  dimana  dalam prinsip  ini  terdapat  larangan  untuk  memperlakukan  ataupun  membuat  suatu  perlakuan berbeda baik secara hukum maupun non hukum terhadap tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam  negeri.  Artinya  dalam  hal  ini  negara  dilarang  untuk  membuat  kebijakan,  keputusan, maupun pengaturan yang bersifat membeda-bedakan antara tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dalam negeri.
17 Atih  Rohaeti  Dariah.  “Perdagangan  Bebas  :  Idealisme  Dan  Realitas.” Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan 21, No. 1 (2005): 126.

## IMPLIKASI  PRINSIP  NATIONAL  TREATMENT  TERHADAP  PENGATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
Konsep  implikasi  di  sini  adalah  sehubungan  dengan  dampak,  pengaruh,  dan konsekuensi  hukum  Prinsip national  treatment terhadap  pengaturan  tenaga  kerja  asing  di Indonesia. Namun dalam hal ini tentunya untuk mengkaji keberadaan implikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ratifikasi GATT itu sendiri.
Hukum internasional merupakan suatu hukum yang berlaku secara internasional dan keberlakuannya  tersebut  mengikat  para  pihak  yang  terikat  dengan  perjanjian  internasional. Sehingga  ada  suatu  konsep  mengenai  keberlakuan  kaidah  hukum  internasional  ke  dalam hukum nasional. Dalam hal keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional Peter Malanczuk mengistilahkannya dengan istilah ” Municipal Law ”. 18 Dalam teorinya, dalam hal keberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  lebih  lanjut Peter  Malanczuk menyatakan:
“There  are  two  basic  theories,  with  a  number  of  variations  in  the  literature,  on  the relationship  between  international  and  domestic  law.  The  first  doctrine  is  called  the dualist (or pluralist) view, and assumes that international law and municipal law are two  separate  legal  systems  which  exist  independently  of  each  other.  The  central question  then  is  whether  one  system  is  superior  to  the  other.  The  second  doctrine, called  the  monist  view,  has  a  unitary  perception  of  the  „law‟  and  understands  both international and municipal law as forming part of one and the same legal order. The most  radical  version  of  the  monist  approach  was  formulated  by  Kelsen.  In  his  view, the ultimate source of the validity of all law derived from a basic rule („Grundnorm‟) of  international  law.  Kelsen‟s  theory  led  to  the  conclusion  that  all  rules  of international law were supreme over municipal law, that a municipal law inconsistent with international law was automatically null and void and that rules of international law were directly applicable in the domestic sphere of states. 19
Berkaitan dengan ratifikiasi GATT, Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia).  Implikasinya adalah  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  apabila  suatu  negara  telah mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian internasional, maka implikasinya adalah negara tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Begitu juga implikasi  ratifikasi  GATT oleh  Indonesia  yang mengharuskan  Indonesia untuk  menaati
18 Peter Malanczuk, Akehurst‟s Modern Introduction To International Law: Seventh Revised Edition , (New York: Routledge, 1997). 63.
19 Ibid .
ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  GATT,  salah  satunya  keterikatan  terhadap  prinsip national  treatment yang  menurut  penulis  merupakan  salah  satu  prinsip  penting  di  dalam GATT.
Implikasi  tersebut  tentu  harus  dipahami  dan  ditelisik  secara  yuridis.  Secara  umum pengaturan  tentang  ketenagakerjaan  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  mana  dalam  ketentuannya  mengatur  pada  Pasal  1  ayat  13 bahwa  ”Tenaga  Kerja  Asing  adalah  warga  negara  asing  pemegang  visa  dengan  maksud bekerja  di  wilayah  Indonesia”.  Dalam  pengaturannya,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih terlihat melakukan pengabaian terhadap prinsip national treatment tersebut. Bahkan ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum menjadi suatu sub sistem yang saling mendukung. 20 Hal ini tentu beralasan mengingat dalam pengaturannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20013 masih  terlihat  melakukan  proteksi  dalam  beberapa  sisi  dengan  menerapkan  ketentuan- ketentuan khusus yang berlaku bagi tenaga kerja asing di Indonesia.
Hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  42  dan  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  cenderung  secara tidak  langsung  memberikan  pembatasan  terhadap  penggunaan  tenaga  kerja  asing.  Seperti misalnya  kewajiban  memiliki  izin  tertulis  yang  dalam  hal  ini  dikeluarkan  oleh  Menteri maupun pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Selain itu dalam ketentuannya juga untuk memperkejakan tenaga kerja asing juga tidak dapat dilakukan oleh orang perorangan.
Di samping itu pula, batasan jabatan dan hubungan kerja bagi tenaga kerja asing juga dilakukan pembatasan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam  pengaturannya  diatur  bahwa  penggunaan  tenaga  kerja  asing  dibatasi  dalam  jabatan tertentu. Dalam artian tidak semua unit kerja dapat dikerjakan/ dilaksanakan oleh tenaga kerja asing, namun dibatasi dengan jabatan tertentu dan waktu kerja tertentu.
Sehubungan  dengan  jabatan  yang  dapat  dikerjakan  oleh  tenaga  kerja  asing, Pemerintah  telah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia Nomor  228  Tahun  2019  tentang  Jabatan  Tertentu  yang  Dapat  Diduduki  oleh  Tenaga  Kerja Asing.  Dalam  ketentuannya  terdapat  18  (delapan  belas)  bidang  usaha  yang  diperbolehkan diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing,  yakni:  konstruksi; real  estate ;  pendidikan;  industri
20 Frankiano  B.  Randang,  “Kesiapan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Persaingan  Dengan  Tenaga Kerja Asing.” Servanda Jurnal Ilmiah Hukum 5 No. 1 (2011): 67.
pengolahan; pengelolaan air; pengelolaan air limbah; pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas  remediasi;  pengangkutan  dan  pergudangan;  kesenian,  hiburan,  dan  rekreasi; penyediaan  akomodasi  dan  penyediaan  makan  minum;  pertanian;  kehutanan  dan  perikanan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa  hak opsi; ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan  penunjang  usaha  lainnya;  aktivitas  keuangan  dan  asuransi;  aktivitas  kesehatan  manusia dan aktivitas sosial; informasi dan telekomunikasi; pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik,  gas,  uap/air  panas,  dan  udara  dingin;  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  dan perawatan  mobil  dan  sepeda  motor;  aktivitas  jasa  lainnya;  aktivitas  profesional,  ilmiah,  dan teknis.
Dalam  rinciannya,  untuk  jabatan  yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  juga mendapat batasan pula. Dalam bidang usaha konstruksi, tenaga kerja asing dapat menduduki jabatan  Manajer  sampai  dengan  Penasihat  Sistem  IT.  Selanjutnya  dalam  bidang  usaha real estate yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  adalah  dalam  jabatan  manajer  umum sampai dengan spesialis pemasaran. Di samping itu dalam bidang usaha pendidikan merujuk kepada ketentuan tersebut jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing adalah kepala sekolah  menengah  atas  sampai  dengan  guru  sejumlah  mata  pelajaran.  Lebih  lanjut sehubungan dengan jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, dalam bidang usaha lain  di  luar  dari  pada  itu,  jabatan  yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  berada  pada tingkatan manajer, tenaga ahli, spesialis, sampai penasihat.
Terkait mengenai jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, dalam ketentuannya pihak yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyusun RPTKA. Merujuk kepada  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, RPTKA merupakan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu  yang dibuat oleh  pemberi  kerja  tenaga kerja asing  untuk  jangka  waktu tertentu  yang  disahkan  oleh  menteri  yang  membidangi  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
Lebih lanjut sehubungan dengan waktu kerja hanya diperbolehkan bersifat sementara dan paling lama yakni selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk perkerjaan tertentu sebagaimana diatur  pada  Pasal  7  ayat  5  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur:
“Selain  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  RPTKA  dapat  memuat rencana  penggunaan  TKA  untuk  pekerjaan  yang  bersifat  sementara  atau  sewaktu- waktu  dengan  masa  kerja  paling  lama  6  (enam)  bulan,  seperti  pekerjaan  untuk
melakukan  audit,  kendali  mutu  produksi,  inspeksi  pada  cabang  perusahaan  di Indonesia,  dan  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  pemasangan  atau  perawatan mesin.”
Lebih  lanjut  Pasal  9  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10  Tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  mengatur  “Jangka  waktu  RPTKA sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  atau  perjanjian pekerjaan”.  Artinya  jangka  waktu  penggunaan  tenaga  kerja  asing  secara  limitatif  tidak ditentukan  batasan  waktunya,  namun  mengacu  kepada  induk  pengaturannya  jika  mengacu perjanjian  kerja  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  adalah sehubungan dengan perjanjian kerja  yang diterapkan  yakni  Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu (PKWT).
Namun  di  sisi  lain  dalam  konteks  berbicara  implikasi  prinsip national treatment terhadap pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia tentu juga tidak terlepas dari keberadaan politik  hukum  pengaturan  itu  sendiri.  Bahkan  dalam  implikasi  tersebut  tidak  hanya  dapat ditinjau  dari  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan semata,  tetapi  juga  termasuk  undang-undang  lain  yang  mengarah  kepada  politik  hukum pengaturan tersebut yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  Kehadiran  ketentuan  ini  diharapkan  mampu  menjadi  payung  hukum  bagi eksistensi  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia,  serta  di  samping  itu  pula  diharapkan  mampu memberikan kepastian hukum bagi keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Namun dalam kondisinya  justru  terdapat  pandangan  bahwa  justru  kehadiran  undang-undang  ini menimbulkan konflik norma. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Agus Sutisna:
“Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  diyakini dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  HAM  dan  memberikan  kepastian  hukum terhadap  orang  asing  di  Indonesia.  Namun  demikian,  masih  terjadi conflict  of  norm antara  UU  Keimigrasian  dengan  UU  ketenagakerjaan.  Terdapat  di  dalam  Pasal  61 Undang-Undang  Keimigrasian  yang  memberikan  kesempatan  kepada  orang  asing yang  menikah  dengan  WNI  untuk  bekerja  dan  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dirinya  dan  keluarganya.  Dalam  hal  ini  dapat  di  katakan  bahwa  segala  jenis usaha  dapat  dilakukan  oleh  TKA  tersebut  asalkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup dirinya  dan  keluarganya  maka  diperbolehkan.  Oleh  karena  itu  mengandung  unsur bertentangan  dengan  politik  hukum  ketenagakerjaan  yang  selama  ini  telah  dikatakan pembatasan keberadaan  TKA di  Indonesia termasuk berbagai  jenis usaha  yang dapat jalankan oleh TKA tersebut.” 21
21 Agus Sutisna dalam  Anis Tiana Pontaag.  “Politik Hukum  Pengendalian Tenaga Kerja Asing  yang Bekerja  di Indonesia.” Media Iuris 1 No. 2, (2018): 243.
Namun yang jelas, implikasi yang muncul dari keberadaan prinsip national treatment tersebut  terhadap  pengaturan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  adalah  munculnya  kewajiban Indonesia  untuk  tunduk  dan  patuh  terhadap  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  GATT  yang  salah satunya  adalah  prinsip national  treatment .  Yang  mana  pada  intinya  adalah  dalam  prinsip tersebut  terdapat  larangan  untuk  melakukan  diskriminasi  terhadap  perdagangan  jasa  tenaga kerja asing. Namun di sisi lain, Indonesia tentu tidak terlepas dari usaha untuk mendahulukan kepentingan nasional sebagai amanah konstitusi itu sendiri. Tentu hal tersebut menjadi dilema tersendiri  bagi  Indonesia  khususnya  sebagai  anggota  WTO  yang  terikat  dengan  ketentuan GATT.
Sehingga  secara  faktual  dapat  dipahami  bahwa  ketentuan  hukum  di  Indonesia berkesesuaian dengan tujuan penghapusan perlakuan diskriminasi tersebut yang dalam hal ini tentunya  keberadaan  prinsip national  treatment mengharuskan  adanya  penghapusan diskriminasi  terhadap  tenaga  kerja  asing.  Penghapusan  tersebut  terwujudkan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  membuka  peluang  kehadiran  tenaga  kerja asing  di  Indonesia.  Kehadiran  tersebut  dimaknakan  bukan  berarti  kebebasan  seluas-luasnya melainkan terdapat  ketentuan-ketentuan tertentu  bagi  tenaga kerja asing  untuk  dapat  bekerja di Indonesia. Dalam hal ini menurut Anis Tiana:
“Ratio  legis  pengendalian  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  didasarkan  pada  Pasal  27 ayat 2 UUD 1945. Pegendalian TKI  yang bekerja di  Indonesia merupakan salah satu tujuan  untuk  melindungi  hak  WNI  dari  kehilangan  pekerjaannya  dikarenakan banyaknya  TKA  yang  datang  untuk  bekerja  di  Indonesia  semakin  hari  semakin bertambah  banyak.  Pengendalian  tersebut  merupakan  implementasi  dari  pemenuhan HAM  termasuk  dalam  hak  asasi  untuk  bekerja  secara  bebas  di  negaranya  sendiri. Adapun politik hukumnya adalah WNA boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi  hak  WNI  itu  sendiri  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  di negaranya  sendiri  oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  perundang-undangan  tentang pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia.” 22
Namun  dalam  beberapa  hal  masih  terdapat  pemberlakuan  diskriminatif  dengan menempatkan  syarat-syarat  tertentu  yang  mengikat  dalam  hal  mempekerjakan  tenaga  kerja asing  di  Indonesia,  semisalnya  sehubungan  dengan  bidang  pekerjaan  dan  lama  bekerja  serta lain sebagainya. Namun dalam hal ini tentu secara khusus juga tidak dapat dipandang sebagai sikap  diskriminatif  mengingat  pengaturan  tersebut  tidak  melakukan  pembedaan,  tetapi meletakkan syarat-syarat tertentu.
22 Anis Tiana. “ Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia.” Media Iuris 1 No. 2, Juni (2018) : 248.

## KESIMPULAN
Prinsip national  treatment adalah  bentuk  dari  konsepsi  anti  diskriminasi  GATT dimana  adanya  larangan  untuk  membedakan  produk  barang  maupun  jasa  dalam  konteks GATT dan negara-negara anggota WTO.  Prinsip ini merupakan ruh penting dari GATT yang merupakan  reduksi  dari  konsepsi  perdagangan  bebas  itu  sendiri,  sehingga  penerapan  prinsip ini sangat penting dalam kerangka GATT khususnya bagi negara-negara anggota WTO;
Implikasi  prinsip national  treatment terhadap  pengaturan  tenaga  kerja  asing  adalah sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi GATT tentu Indonesia terikat dengan konspsi bahwa adanya larangan diskriminasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Namun di sisi lain,  Indonesia  juga  terikat  dengan  kepentingan  nasional  sebagai  amanah  konstitusi  yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  kepentingannya.  Maka  dalam  satu  sisi  secara hukum  Indonesia  harus  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi,  sedangkan  di  sisi  lain Indonesia harus melindungi kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta:Rajawali Pers, 2004.
Dariah, Atih Rohaeti. “Perdagangan Bebas:  Idealisme Dan Realitas.” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 21, No. 1 (2005): 126.
F,  Ni  Made  Anggia  Paramesthi.  “Implementasi  Prinsip  MFN  (Most  Favoured  Nation Treatment)  Dan  NT  (National  Treatment)  Gatt  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan Kepariwisataan Di Provinsi Bali.” Jurnal Yustisia 13 No.1 (2019): 2.
Fuady,  Munir. Hukum  Dagang  Internasional  (Aspek  Hukum  dari  WTO) .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Hata. Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  Dan  WTO,  Aspek  Hukum  dan  Non- Hukum . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Hidayah,  Khoirul.  “Pengaruh  GATT  dalam  Politik  Hukum  Bidang  Penanaman  Modal  di Indonesia.” Jurnal Ekonomika 5, No. 1 (2012): 5.
Malanczuk,  Peter. Akehurst‟s  Modern  Introduction  To  International  Law:  Seventh  Revised Edition . New York: Routledge, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
Musjtari, Dewi Nurul. “Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63 (2014): 225.
Pathiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional . Jakarta: Mandar Maju, 2002.
Pontaag,  Anis  Tiana.  “Politik  Hukum  Pengendalian  Tenaga  Kerja  Asing  Yang  Bekerja  Di Indonesia.” Media Iuris 1 No. 2, (2018): 243.
Randang,  Frankiano  B.  “Kesiapan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing.” Servanda Jurnal Ilmiah Hukum 5, No. 1 (2011): 67.
Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional . Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
Suherman,  Ade  Maman.  “Perdagangan  Bebas  (free  trade)  Dalam  Perpektif  Keadilan
Internasional.  Jurnal  Hukum  Internasional .”  Indonesian  Journal  of  International Law 5 No. 2, (2008): 251.
S,  Ujang  Charda.  “Karakteristik  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam  Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.” Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1 (2015): 16.
Tiana, Anis. “Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia.”
Media Juris 1, No. 2 (2018): 248.
Yanti, A.A. Istri Eka Krisna. ”Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi Kepariwisataan.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, No. 2 (2018)
: 196