e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Decree No. ....../..../......./.....
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia
Saharuddin Saharuddin 1 , Muh. Fadli Faisal Rasyid 2 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Perbandingan, Pidana Mati, Hukum Islam, Hukum
Pidana.
How to cite: Saharuddin, Saharuddin., dan Rasyid, Muh. Fadli
Faisal. (2022). Perbandingan
Pidana Mati dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia . Amsir Law Journal, 3(2), 87-92.
DOI: 10.36746/alj.v3i2.67
We are all aware that death awaits us, the problem here is when and how we are picked up by death itself. For most humans, death is a very scary event, but there are also those who are picked up by death in a state of calm and peace. What about those whose deaths are decided by fellow human beings, this has always been a difference between society in general and scholars in particular. From year to  year and even now, discussions  about  the  pros  and  cons  of  imposing  the  death  penalty continue to be an endless discussion. On the one hand, the death penalty is considered to be effective in deterring perpetrators, but on the other hand,  the  implementation  of  the  death  penalty  is  like  usurping  the author's authority. Indeed there is no statistical evidence that crime will decrease if the death penalty is applied in a country. On the other hand, if it is not applied, it has not been proven that in a country crime is increasing.
Copyright ©2022 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI 1945) menyebutkan bahwa “ Indonesia adalah negara hukum ” . Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum, mustahil kiranya hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di bidang hukum untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya untuk penegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam bernegara hukum yang berdasar atas Pancasila dan UUD-NRI 1945.
Salah  satu  bentuk  sanksi  yang  paling  berat  dalam  penegakan  hukum  adalah  sanksi pidana  mati.  Pidana  mati  adalah  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  apabila  kesalahan
1 Fakultas Hukum di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia. E-mail: andi.saharuddin@yahoo.com
2 Fakultas Hukum di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia. E-mail: fadlifaisal@stihamsir.ac.id
terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati yang antara antara lain berupa kasus kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana mati untuk hukum di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP. 3
Dalam  KUHP,  yang  diancam  hukuman  mati  dalam  hal  tindakan  yang  mengancam keamanan negara, pembunuhan secara berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memeberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Selain itu, terdapat pula di luar KUHP, seperti kasus tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.  1  tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  kemudian  tindak  pidana  korupsi  terkait  yang dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  yang  diatur  dalam  UU No.  19  Tahun  2019  tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu ada pula tindak pidana pembajakan di pesawat diatur dalam UU No. 4 Tahun  1976  tentang  Perubahan  dan  Penambahan  Beberapa  Pasal  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Bertalian  dengan  Perluasan  Berlakunya  Ketentuan  Perundang- Undangan  Pidana,  Kejahatan  Penerbangan,  dan  Kejahatan  Terhadap  Sarana/Prasarana Penerbangan, serta UU No. 5 Tahun 1997 & UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.
Meskipun  mendapat  berbagai  tantangan  dari  sejumlah  negara,  Indonesia  tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Hal ini dikarenakan Indonesia masih tergolong  sebagai  kelompok retentionist yang  masih  mempertahankan  pidana  mati  sebagai salah satu bentuk hukuman. Selain diatur dalam KUHP, pun masih mengacu pada ketentuan konstitusional Pasal 28J UUD-NRI 1945 yang mana negara “ berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang ” . Belum lagi adanya kesepakatan global dalam Article 6 ayat (2) International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) “in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may  be  imposed  only  for  the  most  serious  crimes...” . Pidana  mati  masih  masih  diperlukan  dalam konteks  penerapan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  dan  untuk  mengantisipasinya  dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.
Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan qishash . Arti dari qishash ialah  pembalasan  yang  sepadan.  Menurut  sebagian  orang,  makna  dari qishash ini ditujukan untuk si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan setimpal dengan dilukai anggota tubuhnya sebagaimana luka yang diderita korbannya.
Sayangnya selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi dan tidak menghormati hak-hak atas manusia. Karena  hukum  pidana  Islam  hanya  dipelajari  secara  parsial,  belum  menyeluruh,  sehingga menimbulkan persepsi bahwa qishash adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Sikap pembelajaran  yang  demikian  sudah  saatnya  ditinjau  kembali  dengan  menempatkan  semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.
3 Prakoso, D., dan Nurwachid. 1983 . Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini . Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

## 2. Metode
Dalam artikel ini digunakan metode komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian yang dimaksud adalah mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut akan dikomparatifkan. Secara  garis  besar  sumber  bacaan  dapat  ditemukan  dalam  sumber  bacaan  umum,  seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku teks dan ensiklopedia, monograf dan sejenisnya yang dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap  dalam  artikel  ini.  Hasil-hasil  penelitian  sebelumnya  itu  pada  umumnya  dapat ditemukan  dalam  sumber  acuan  khusus  yaitu  kepustakaan  yang  berwujud  jurnal,  buletin, penelitian tesis, disertasi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian. 4

## 3. Analisa dan Pembahasan
3.1. Pengertian Pidana Mati menurut Hukum Islam
Pidana mati adalah hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut  nyawa  seorang  sampai  mati. 5 Hukum  pidana  Islam  merupakan  terjemahan  dari kata fiqh jinayah yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas adalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Sunnah . 6 Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam dalam arti segala kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus yang terjadi di dunia ini (bahkan di akhirat) menurut Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni hukum yang bersumberkan dari Allah SWT dengan peraturan Rasulnya yang disebut At- Tasyri’ul Ilahi , dan bersumber dari manusia, baik manusia perorangan maupun kelompok disebut At- tasyri’ul Wadh’I .
Dalam  hukum  pidana  Islam  dikenal  dengan  istilah jarimah yang  berarti  melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). 7 Maka  jarimah  itu  adalah  melakukan  perbuatan  haram  yang  diancam  hukuman,  atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut jarimah ini dengan lafaz jinayah yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya. 8 Sedangkan menurut Abd al Qadir Audah jinayah adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh sy ara’ baik perbuatan itu atas  jiwa,  harta  atau  selain  jiwa  dan harta.  Namun,  ulama  menggunakan jarimah ini  untuk perbuatan-perbuatan  atas  tindak  pidana hudud dan qisas . 9 Kalau  dilihat  dari  segi  hukuman seperti apa yang dikemukakan oleh Audah yaitu:
1) Jarimah Al-Hudud , yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT;
2) Jarimah  Al-Qishas dan diyat ,  yaitu  tindak  pidana  yang  dikenai  sanksi qishas dan diyat . Qishas dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu-individu. Artinya bahwa hukuman itu ditentutkan karena hanya mempunyai satu hak (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu
4 Saharuddin,  S.,  Rasyid,  M.  F.  F.,  dan  Ambarwati,  A.  Kedudukuan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional. Jurnal Litigasi Amsir , 9(1), 2021, hlm. 41-54.
5 Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 475.
6 Rosyada, Dede. 1993. Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III. Jakarta: Rajawali, hlm. 82. 7 Zahrah, Muhammad Abu. t.t. Al-Jarimah wa Al- ‘Uq bah fi Al-Fiqh Al-Islamiy . Kairo: Maktabah Al-Angelo Al- Mishriyah, hlm. 22.
8 Mujib, Abdul. 1994. Kamus Istilah Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus.
9 Audah, Abd al Qadir. 1992. At Tasyri ’ Al-Jina ’ I Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al- Wadh’i . Beirut: Muassasah ar Risalah, hlm. 67.
yang  dirugikan  karena  tindak  pidana  ini  menghendaki  pemaafan  adalah  merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehinggga hukuman haknya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukuman takzir tetap dikenakan; dan
3) JarimahTakzir yaitu  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  hukumnya  tidak  disyariatkan oleh syara’ dengan hukuman tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang hukuman takzir dalam kejahatan hudud adalah melakukan zina, qadzab (menuduh melakukan zina), pencurian, mabuk, khirabah (menyamun) dan murtad, serta al-baghgy (pemberontakan).  Adapaun  jenis  kejahatan qishas adalah  pembunuhan, kejahatan athraf dan melukai badan. 10

## 3.2. Pengertian Pidana Mati menurut Hukum Positif
Menurut  Soeharto  R.  M.,  hukum  pidana  adalah  semua  aturan-aturan  yang  menentukan syarat-syarat  akibat  hukum  itu  dan  semuanya  aturan-aturan  untuk  mengenakan  atau menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut. 11 Menurut Yan Pramadya Puspa, hukum pidana adalah  termasuk  hukum  publik  yang  mengancam  perbuatan  melanggar  hukum  (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman. 12 Jadi, hukum menurut hukum pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang oleh kitab  undang-undang hukum pidana diberikan kepada seorang  yang  telah  melanggar  suatu  norma  hukum  yang  ditentukan  oleh  undang-undang hukum pidana.
Menurut Lombroso dan Garopalo, pidana mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. 13 Menurut Andi Hamzah pidana mati adalah hukum  yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu  dengan  dengan  mencabut  nyawa  seorang  sampai  mati. 14 Dalam  KUHP  terdapat delapan kejahatan yang diancam dengan hukum pidana mati, yaitu: pasal 104, 111 ayat 2, 124 bis, 140 ayat 3, 365 ayat 4, 368 ayat 2, dan 444 KUHP. Pidana mati selalu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana mati, maka hukuman itu tidak boleh dijalankan sebelum presiden diberi kesempatan akan  memberi  grasi  (mengubah  pidana  mati  menjadi  hukum  penjara  seumur  hidup  atau sementara). Hal ini dimaksudkan agar supaya jangan sekali-kali seorang yang tidak bersalah dihukum mati dengan sesuatu kekhilafan hakim, maka hakim yang luar biasa pada pengadilan negeri tidak boleh mengadili kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Menurut pasal  370  RIB,  pidana  mati  tidak  boleh  dijalankan  terhadap  orang  gila  dan  seorang perempuan  yang  hamil.  Dalam  hal  pertama  melakukan  pidana  mati  ditangguhkan  hingga orang gila itu sembuh kembali, dan dalam hal kedua, hingga perempuan yang hamil itu sudah melahirkan.  Selain  itu,  hukuman  mati  tidak  boleh  dilakukan  di  muka  umum,  melainkan dengan cara tidak dapat dilihat oleh orang banyak. 15

## 3.3. Hikmah Pidana Mati menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Menurut pandangan hukum Islam, pembuat hukum bukan menyusun ketentuan-ketentuann hukum dari syariat dengan tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan-tujuan tertentu yang  ingin  dicapai  secara  luas.  Dengan  demikian  untuk  memahami  pentingnya  suatu ketentuan, perlu mengetahui apa tujuan dari ketentuan itu.
10 Sabiq, A. S. 1987. Fiqh Al-Sunnah . Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 302-426.
11 Soeharto,  R.  M.  1993. Hukum  Pidana  Materiil;  Unsur-unsur  Obyektif  sebagai  Dasar  Dakwaan .  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
12 Puspa, Y. P. 1977. Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Semarang: Aneka, hlm. 672.
13 Saleh, R. 1978. Masalah Pidana Mati . Jakarta: Aksara Baru, hlm . 12.
14 Hamzah, Andi. Op.Cit.
15 Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., dan Musa, A. A. 2009. Tindak Pidana dalam Perundang-undangan Nasional . Bekasi: Jala Permata Aksara, hlm. 4.
Tujuan  hukum  itu  adalah  untuk  pencegahan  dan  pengajaran  serta  pendidikan. 16 Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau tidak terus-menerus memperbuatnya. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:
1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama  dari  syariat.  Ini  merupakan  hal-hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer dalam hukum islam disebut Al-Maqasid Al- Syari’ah Al -Khamsah (tujuan-tujuan syari’ah) yakni memlihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta.
2) Menjamin keperluan-keperluan sekunder. Ini menyangkut hal-hal yang penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas bagi penduduk yang dapat memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Dengan kata lain keperluan ini terdiri dari hal-hal yang  menyingkirkan  kesulitan-kesulitan  dari  masyarakat  dan  membuat  hidup  lebih mudah bagi mereka.
3) Membuat perbaikan-perbaikan. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat  perbaikan-perbaikan  yaitu  menjadikan  hal-hal  yang  dapat  menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.
Dalam  hukum  positif  sebelum  timbulnya  teori  terbaru  tentang  tujuan  hukuman, hukum postif telah mengalami fase sebagaimana keadaan berikut:
1) Fase balasan perseorangan yang mana hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas yang menyerangnya.
2) Fase balasan Tuhan dan balasan umum yang dimaksud bahwa balasan tuhan adalah orang yang berbuat harus menebus kesalahannya sedangkan balasan umum bertujuan agar  orang  yang  berbuat  merasa  jera  dan  orang  lain  pun  tidak  berani  meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.
3) Fase  kemanusiaan  seperti  prinsip-prinsip  dan  kasih  sayang  dalam  mendidik  dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama.

## 4. Kesimpulan
Pidana  mati  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  merupakan  hukuman  terberat  dari keseluruhan  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan,  sebab  menyangkut  jiwa manusia. Pidana mati diatur oleh hukum Islam dan hukum positif dinamakan unsur formil, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana baik dengan melakukan perbuatan atau tidak  melakukan  perbuatan.  Dalam  hukum  positif  dikenl  dengan  unsur  materil  dan hendaknya pelaku pidana kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan, dalam hukum positif disebut disebut dengan unsur materil. Hikmah yang terkandung  dalam  pidana  mati  menurut  hukum  Islam  adalah  pencegahan  dan  pengajaran serta pendidikan agar tujuan hukum itu dapat tercapai, sedangkan menurut hukum positif bertujuan agar yang melakukan tindak pidana dapat merasakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan (membuat jera) serta orang lain tidak berani melakukannya dan melindungi masyarakat.
16 Hanafi, A. 1993. Asas-asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: PT Bulan Bintang.
References Books with an Author: Audah, Abd al Qadir. 1992. At Tasyri ’ Al-Jina ’ I Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al- Wadh’i . Beirut: Muassasah ar Risalah.
Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hanafi, A. 1993. Asas-asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: PT Bulan Bintang.
Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., dan Musa, A. A. 2009. Tindak Pidana dalam Perundang- undangan Nasional . Bekasi: Jala Permata Aksara.
Mujib, Abdul. 1994. Kamus Istilah Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Sabiq, A. S. 1987. Fiqh Al-Sunnah . Beirut: Dar Al-Fikr.
Saleh, R. 1978. Masalah Pidana Mati . Jakarta: Aksara Baru.
Soeharto, R. M. 1993. Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Prakoso, D., dan Nurwachid. 1983 . Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Puspa, Y. P. 1977. Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Semarang: Aneka. Rosyada, Dede. 1993. Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III. Jakarta: Rajawali .
Zahrah,  Muhammad  Abu.  t.t. Al-Jarimah  wa  Al- ‘Uq bah  fi  Al-Fiqh  Al-Islamiy .  Kairo: Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah.
Journal articles:
Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., dan Ambarwati, A. Kedudukuan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Litigasi Amsir , 9(1), 2021, hlm. 41-54.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.