ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Problematika Pelembagaan Partai Buruh Sebagai Partai Baru di Sulawesi Selatan
Andi Rahmat Hidayat 1, * ; Muhammad 2 ; Sakinah Nadir 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; andirahmathidayat90@gmail.com
* Correspondence : andirahmathidayat90@gmail.com

## Kata kunci
Partai buruh, pelembagaan, partai politik, partai baru, sulawesi selatan
Keywords
Labor Party, institutionalization, political party, new party, South Sulawesi.

## ABSTRAK
Partai Buruh Sulawesi Selatan merupakan partai politik baru di Sulawesi Selatan yang  lahir  pada  tahun  2021.  Meski  demikian,  partai  ini  menghadapi  sejumlah problematika  dalam  proses  pelembagaannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  problematika  pelembagaan  Partai  Buruh  Sulawesi  Selatan  sebagai partai politik baru di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  observasi  lapangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  problematika  pelembagaan  Partai  Buruh Sulawesi Selatan terutama terkait dengan masalah keuangan, manajemen internal partai,  dan  dukungan  politik.  Kendala-kendala  ini  menyebabkan  Partai  Buruh Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam membangun struktur organisasi yang solid  dan  kredibel,  serta  menjalankan  kampanye  politik.  Studi  ini  memberikan saran  untuk  meningkatkan  pelembagaan  Partai  Buruh  Sulawesi  Selatan  dengan memperbaiki  manajemen  keuangan  dan  organisasi,  meningkatkan  kualitas kaderisasi, dan memperluas jaringan dukungan politik..

## ABSTRACT
The South Sulawesi Labor Party is a new political party in South Sulawesi that was born  in  2021.  However,  this  party  faces  a  number  of  problems  in  its institutionalization  process.  This  research  aims  to  analyze  the  problematic institutionalization of the South Sulawesi Labor Party as a new political party in South Sulawesi. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews and field observations. The results showed that the problems of  institutionalizing  the  South  Sulawesi  Labor  Party  were  mainly  related  to financial  issues,  internal  party  management,  and  political  support.  These constraints have caused the South Sulawesi Labor Party to experience difficulties in building a solid and credible organizational structure, as well as running political campaigns. This study provides suggestions for improving the institutionalization of  the  South  Sulawesi  Labor  Party  by  improving  financial  and  organizational management,  improving  the  quality  of  regeneration,  and  expanding  political support networks.

## Pendahuluan
Partai  politik  merupakan  salah  satu  lembaga  politik  yang  berperan  penting dalam demokrasi sebuah negara. Partai politik bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Partai  politik  juga  berfungsi sebagai sarana untuk mengambil keputusan politik dalam sebuah negara demokratis. Dalam  teori  partai  politik,  terdapat  beberapa  konsep  penting  seperti  ideologi, program  partai,  basis  massa,  dan  organisasi  partai.  Partai  politik  adalah  “setiap kelompok  politik  yang  memiliki label  dan  organisasi resmi  yang  menghubungkan antara  pusat  kekuasaan  dengan  lokalitas,  yang  hadir  saat  pemilihan  umum,  dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas”. (Lapalombara & Anderson, 1992) Menurut pendapat Friedrich, partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan  bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  serta materiil”. Kemudian  Neumann  berpendapat  bahwa  definisi  “partai  politik  sebagai organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan  serta  merebut  dukungan  rakyat  melalui  persaingan  dengan  suatu golongan atau golongan- golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. (Budiardjo, 2008)
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik dijelaskan “sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.Republik  Indonesia,  “Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tenta ng Partai Politik,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 (2008).
Di Indonesia, partai politik telah banyak bermunculan sejak era reformasi pada tahun 1998, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu partai politik yang baru muncul di Sulawesi Selatan adalah Partai Buruh. Partai Buruh di Sulawesi Selatan dibentuk pada  tahun  2014  dengan  fokus  pada  isu-isu  buruh  dan  tenaga  kerja.  Partai  Buruh memiliki  potensi  besar  untuk  berkembang  di  tengah  masyarakat,  terutama  di kalangan  buruh  dan  tenaga  kerja.  Namun,  dalam  pelembagaannya  sebagai  partai politik,  Partai  Buruh  mengalami  berbagai  problematika,  terutama  dalam  hal pelembagaan.
Pelembagaan partai politik merupakan proses formalisasi partai politik sebagai sebuah  organisasi  politik  yang  sah  secara  hukum.  Pelembagaan  meliputi  berbagai aspek,  mulai  dari  pendirian  partai  hingga  pembentukan  struktur  organisasi  dan pengajuan  permohonan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.
Pelembagaan  partai  politik  membutuhkan  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari seluruh  anggota  partai  untuk  memperkuat  organisasi  partai.  Pentingnya pelembagaan  partai  politik  sebagai  lembaga  yang  menjadi  bagian  penting  dalam sistem  demokrasi  di  Indonesia,  hal  ini  berfungsi  untuk  memperkuat  sistem demokrasi  di  Indonesia,  serta  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan pelembagaan partai politik yang lebih konsisten dan berkelanjutan.(Yuda Wiryono, 2021) Meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem partai politik yang lebih kuat di  Indonesia, tetapi  sistem  politik  Indonesia  masih  didominasi oleh  oligarki  partai politik yang mempertahankan kontrol mereka atas sumber daya politik dan ekonomi. Ada potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan representasi yang lebih baik melalui  pengembangan  partai  politik  yang  lebih  kuat  dan  perluasan  ruang politik.(Kahin & Aspinall, 2021)
Proses pelembagaan terjadi ketika sebuah kebijakan atau program pemerintah berhasil  diimplementasikan  secara  efektif  dan  berkelanjutan,  sehingga  menjadi bagian dari institusi yang mapan dan diakui oleh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, peran negara dalam memfasilitasi proses pelembagaan melalui tiga mekanisme yaitu regulasi, finansial, dan pengembangan infrastruktur.(Theda Skocpol, 1979)
Pelembagaan  partai  politik  merujuk  pada  proses  formalisasi  partai  politik sebagai  sebuah  organisasi  politik  yang  sah  secara  hukum.  Pelembagaan  meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan  pengajuan  permohonan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Pelembagaan  partai  politik  membutuhkan  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari seluruh  anggota  partai  untuk  memperkuat  organisasi  partai.  Pelembagaan  partai politik  di  berbagai  tingkatan  baik  itu  lokal,  nasional  dan  transnasional,  dapat memiliki  daya tanggap  yang  baik  di  dalam  masyarakat,  baik  itu dalam  organisasi partai pusat maupun cabang di daerah.(Jakobson, Saarts, & Kalev, 2021) Selain itu juga terjadi transformasi pemahaman masyarakat, terutama pada kredibilitas partai politik. Kredibilitas dapat diperoleh ketika sebuah partai politik sangat kuat dalam institusionalisasi partai.(Kambo, 2017)
Partai  Buruh  merupakan  partai  politik  yang  fokus  pada  isu-isu  buruh  dan tenaga kerja. Partai Buruh memiliki sejarah panjang di berbagai negara dan muncul sebagai  bentuk  perjuangan  buruh  dalam  memperjuangkan  hak  dan  kesejahteraan pekerja. Partai Buruh juga memperjuangkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan  dengan  kepentingan  buruh.  Dalam  konteks  Indonesia,  Partai  Buruh merupakan salah satu partai politik baru yang mulai bermunculan sejak era reformasi pada  tahun  1998.  Partai  Buruh  mempunyai  tujuan  untuk  memperjuangkan kepentingan  buruh  dan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Namun,  Partai  Buruh  masih menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  memperkuat  organisasi  dan  pelembagaan partai secara formal.
Berbagai  macam  problematika  pelembagaan  yang  dihadapi  partai  politik, diketahui  bahwa  “kemunculan  calon  tunggal  menandakan  hilangnya  kompetisi
dalam  sistem  kepartaian  di  Indonesia,  tingginya  angka  golput  menandakan  gejala disfungsi  partai  politik  dalam  menjaring  representasi,  pendidikan  politik,  dan membentuk  partai,  munculnya  calon  independen  boneka  menunjukkan  adanya gejala  prilaku  tidak  demokratis  dari  para  elite  partai,  dan  kemunculan  kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi idiologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis”. (Fadlurrohman, 2018) Dalam konteks Indonesia, partai politik dianggap sebagai institusi yang penting dalam  menjaga  stabilitas  politik  dan  keamanan  nasional.  Namun,  partai  politik  di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah, seperti korupsi, tidak transparannya pemilihan calon anggota legislatif, dan kecenderungan untuk terlibat dalam politik uang. Selain itu, partai politik juga dihadapkan pada tantangan dari dinamika sosial yang  terus  berubah,  termasuk  perubahan  sosial,  politik,  dan  ekonomi.(Rustandi, 2021)
Partai  Buruh  Sulawesi  Selatan  masih  menghadapi  tantangan  dalam memperkuat  organisasi  dan  melembagakan  partainya  secara  formal.  Masalah  ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan finansial, kekurangan kader yang berkualitas, serta perbedaan pandangan dalam partai. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Partai Buruh Sulawesi Selatan, terutama dalam  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh dan tenaga kerja. Masalah internal partai seperti ketidakcocokan personal dan ambisi politik  individu  menjadi  faktor  utama  konflik  internal  Partai  Buruh  di  Sulawesi Selatan, selain itu faktor eksternal seperti persaingan politik dengan partai lain juga mempengaruhi konflik di dalam partai.(Ujang Rosidin, 2021).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Suryana,  Ardiansyah,  &  Manan  (2020) menjelaskan PSI sebagai partai politik baru berusaha menawarkan gagasan menjadi antitesa  dari  partai  politik  lama  sebagai  bentuk  pelembagaan  partainya.  studi  lain dilakukan  oleh  (  Pastama  &  Noak  (2022)  yang  mengkaji  menjelaskan  bahwa  PSI Sebagai parpol baru melakukan pelembagaannya dengan cara menyajikan gagasan untuk  menantang  pikiran  dari  partai  politik  lama.  Bukan  hanya  partai  baru  yang berusaha melakukan pelembagaan diorganisasi kepartaiannya. Partai besar dan lama juga  melakukan  hal  tesebut.  Seperti  Partai  Golkar  dalam  studi  Primadi  & Purwaningsih  (2019)  yang  menguraikan  pelembagaan  partai  ala  Golkar  di  titik beratkan pada regenerasi kepemimpinan. Selain itu studi Fajri (2019) dan Pratama & Rusta  (2022)  yang  mengkaji  bahwa  pelembagaan  partai  politik  merujuk  pada pemaksimalan kinerja kader dan penguatan sistem internal kepengurusan partai.
Berdasarkan  hal  tersebut  setiap  partai  politik  memiliki  cara  tersendiri  dalam proses  pelembagaan  partainya.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Partai  Buruh Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kiprah partai politik ini akan terlihat di pemilu 2024 mendatang. Berbeda dengan penelitian yang lain, tujuan penelitian yang ingin dicapai  dalam  jurnal  ini  adalah  untuk  menganalisis  problematika  pelembagaan Partai  Buruh  sebagai  partai  baru  di  Sulawesi  Selatan.  Secara  spesifik,  tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi problematika  pelembagaan  Partai  Buruh  sebagai  partai  baru  di  Sulawesi  Selatan, seperti  kurangnya  dukungan  finansial,  kekurangan  kader  yang  berkualitas,  serta perbedaan pandangan dalam partai.
Tujuan  penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui  dampak  dari  problematika pelembagaan  Partai  Buruh  terhadap  proses  politik  di  Sulawesi  Selatan,  terutama dalam  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh dan  tenaga  kerja.  Selain  itu  tujuannya  adalah  untuk  menganalisis  berbagai  upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  problematika  pelembagaan  Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan, seperti meningkatkan kualitas kader, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan meningkatkan kerja sama antara  anggota  partai.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  beberapa kontribusi dalam memperkuat pelembagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan  tenaga  kerja  di  Sulawesi  Selatan.  Selain  itu,  diharapkan  dapat  memberikan beberapa  pemahaman  lebih  dalam  tentang  proses  pelembagaan  partai  politik  di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di  Sulawesi  Selatan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhinya  dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut.

## Metode
Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Metode  yang  dipergunakan  untuk  menggambarkan  beberapa  fenomena  dan keadaan yang ada, dan memberikan interpretasi yang mendalam terhadap data yang diperoleh.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  anggota  Partai  Buruh  di  Sulawesi Selatan,  pengurus  Partai  Buruh  di  Sulawesi  Selatan,  dan  masyarakat  yang  terlibat dengan Partai Buruh di Sulawesi Selatan.
Wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  dokumentasi  digunakan  untuk mendapatkan  data  untuk  penelitian  ini.  Wawancara  mendalam  digunakan  untuk memperoleh  data  dari  responden  mengenai  pengalaman  dan  pandangan  mereka terhadap pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai tindakan dan perilaku anggota Partai Buruh di Sulawesi Selatan  dalam  kegiatan  partai.  Studi  dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh data  dari  dokumen  dan  arsip-arsip  yang  terkait  dengan  Partai  Buruh  di  Sulawesi Selatan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Amdar, 2023) . Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan melakukan pengelompokan data menjadi tema- tema  tertentu  yang  diidentifikasi  dari  data  yang  diperoleh.  Setelah  tema-tema teridentifikasi, akan dilakukan interpretasi dan penafsiran data untuk memperoleh
temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Validitas data dalam penelitian ini akan  diperoleh  melalui  triangulasi  data,  yaitu  dengan  menggabungkan  hasil  dari teknik pengumpulan data yang berbeda.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan
Partai Buruh merupakan partai politik baru di Sulawesi Selatan yang baru saja didirikan pada tahun 2014 dengan fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh berusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan masyarakat kecil serta menawarkan solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.  Partai  Buruh  memiliki  potensi  besar  untuk  berkembang  di  tengah masyarakat,  terutama  di  kalangan  buruh  dan  tenaga  kerja.  Namun,  dalam pelembagaannya  sebagai  partai  politik,  Partai  Buruh  mengalami  berbagai problematika, terutama dalam hal pelembagaan.
Pelembagaan partai politik merupakan proses formalisasi partai politik sebagai sebuah  organisasi  politik  yang  sah  secara  hukum.  Pelembagaan  meliputi  berbagai aspek,  mulai  dari  pendirian  partai  hingga  pembentukan  struktur  organisasi  dan pengajuan  permohonan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Pelembagaan  partai  politik  membutuhkan  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pentingnya partisipasi publik  dalam  memperkuat  institusi  partai  politik  dan  menjaga  stabilitas  politik  di Indonesia. Dalam upaya memperkuat pelembagaan partai politik, diperlukan kerja sama antara partai politik dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.(Rustandi, 2021)
Proses pelembagaan terjadi ketika sebuah kebijakan atau program pemerintah berhasil  diimplementasikan  secara  efektif  dan  berkelanjutan,  sehingga  menjadi bagian dari institusi yang mapan dan diakui oleh masyarakat. Kebijakan merupakan pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumber-sumber  daya  yang  ada  untuk memecahkan  masalah.(Hastira,  2022)  Untuk  mencapai  hal  ini,  pentingnya  peran negara  dalam  memfasilitasi  proses  pelembagaan  melalui  tiga  mekanisme  yaitu regulasi,  finansial,  dan  pengembangan  infrastruktur.  Regulasi  merujuk  pada peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat. Finansial mencakup pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk membiayai program-program pemerintah. Pengembangan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah.(Theda Skocpol, 1979)
Dalam konteks Partai Buruh di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan bahwa partai ini  masih  dalam  tahap  awal  pelembagaan,  karena  belum  sepenuhnya  memiliki lembaga-lembaga yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan politiknya. Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  indikator  sejauh mana  Partai  Buruh  telah  berhasil  mengembangkan  lembaga-lembaga  yang  kuat.
Pertama, partai ini telah memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang di daerah-daerah. Kedua, Partai Buruh juga telah mengembangkan  beberapa  program  dan  kegiatan  politik  yang  konsisten  dengan ideologi  dan  tujuan  partainya,  seperti  advokasi  hak  buruh  dan  tenaga  kerja,  serta kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja.
Pelembagaan  adalah  suatu  proses  yang  kompleks  dan  terus-menerus,  bukan sekadar  hasil  akhir  atau  titik  akhir  dari  pembentukan  suatu  institusi  politik.  Ia berpendapat  bahwa  institusi  politik  tidaklah  statis,  tetapi  selalu  berubah  dalam merespons  tuntutan  dari  aktor-aktor  politik  dan  perubahan  lingkungan  yang  ada. Pentingnya  peran  agen  dan  struktur  dalam  proses  pelembagaan,  dan  menyoroti pentingnya interaksi dan negosiasi antara kedua faktor tersebut dalam membentuk dan mempertahankan institusi politik.(Thelen, 2004)
Dalam  konteks  pelembagaan  partai  buruh  di  Sulawesi  Selatan,  pelembagaan partai  terjadi  ketika  partai  tersebut  memiliki  struktur  organisasi  yang  mapan  dan terbuka,  aturan  dan  norma  yang  jelas,  dan  memiliki  dukungan  dari  anggota  dan pengikutnya. Namun, ia menekankan bahwa pelembagaan partai tidaklah menjadi tujuan  akhir  dari  partai  politik,  melainkan  sebuah  proses  dinamis  yang  selalu berubah  dan  berkembang.  Dalam  pandangannya,  partai  politik  yang  berhasil melembagakan  dirinya  secara  kuat  dan  mapan  tidak  selalu  menjadi  partai  yang sukses  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat,  melainkan  partai  yang mampu  beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan  di  lingkungannya  dan  tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan politik yang ada.

## 2. Tantangan Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan
Secara keseluruhan, Partai Buruh di Sulawesi Selatan masih dalam tahap awal pelembagaan, namun telah mengembangkan beberapa lembaga dan program politik yang  konsisten  dengan  ideologi  dan  tujuan  partainya.  Untuk  mengembangkan lembaga-lembaga yang lebih kuat dan konsisten, Partai Buruh perlu meningkatkan kualitas  kader  dan  meningkatkan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain  yang memiliki kepentingan serupa. Namun, dalam hal pengembangan lembaga-lembaga yang kuat, Partai Buruh masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kualitas kader yang masih perlu ditingkatkan. Kader yang berkualitas akan menjadi basis utama dalam pembentukan lembaga-lembaga yang kuat, sehingga Partai Buruh perlu  meningkatkan  pelatihan  dan  pendidikan  politik  bagi  para  kader  yang  ada. Selain  itu,  Partai  Buruh  juga  perlu  meningkatkan  kerja  sama  dengan  lembaga- lembaga lain yang memiliki kepentingan serupa, seperti serikat pekerja, LSM, dan kelompok  advokasi  hak-hak  buruh.  Partai  Buruh  Sulawesi  Selatan  mengalami kendala dalam pelembagaannya, terutama dalam hal pengorganisasian dan sumber daya yang terbatas (Nur & Basri, 2021).
Proses  pelembagaan  Partai  Buruh  di  Sulawesi  Selatan  menghadapi  beberapa tantangan.  Pertama,  minimnya  dukungan  dari  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari kurangnya jumlah pendukung yang bergabung dengan Partai Buruh dan minimnya
perhatian  media  massa  terhadap  partai  ini.  Kedua,  kurangnya  dana  untuk mengembangkan  partai.  Sebagai  partai  politik  baru,  Partai  Buruh  mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan partai. Ketiga, persaingan  dengan  partai-partai  yang  sudah  ada.  Partai  Buruh  harus  bersaing dengan  partai-partai  yang  sudah  ada  dan  memiliki  basis  dukungan  yang  kuat  di Sulawesi Selatan.
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi oleh  Partai  Buruh  Sulawesi Selatan  adalah kurangnya  dukungan  finansial  dari  pemerintah.  Selain  itu,  partai  ini  juga menghadapi  tekanan  politik  dari  partai-partai  besar  yang  sudah  mapan  di  daerah tersebut.  Masih  banyak  partai-partai  politik  yang  mengalami  kendala  dalam  hal pelembagaan  dan  manajemen  pemenangan,  antara  lain  dalam  hal  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  dalam  hal  pengelolaan  dana kampanye.(Sari & Yusrizal, 2020)

## 3. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pelembagaan  Partai  Buruh  di  Sulawesi Selatan
Beberapa faktor yang mempengaruhi problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai  partai  baru  di  Sulawesi  Selatan  adalah  pertama,  ideologi  sosialis  yang diusung  oleh  Partai  Buruh  tidak  populer  di  masyarakat  Sulawesi  Selatan  yang mayoritas  merupakan  muslim  dengan  pemahaman  islam  yang  kuat.  Kedua, kurangnya  pengalaman  dan  jaringan  politik  dari  pengurus  partai  yang  mayoritas berasal  dari  kalangan  aktivis  buruh  dan  masyarakat  sipil.  Ketiga,  minimnya dukungan  dari  tokoh  politik  dan  elit  lokal  di  Sulawesi  Selatan  yang  cenderung terkooptasi  oleh  partai-partai  yang  sudah  ada.  Keempat,  kurangnya  akses  media massa dan minimnya kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Buruh. Kelima, persaingan dengan partai-partai yang sudah ada dan memiliki basis dukungan yang kuat di Sulawesi Selatan. Keenam, kurangnya dana untuk mengembangkan partai sehingga  Partai  Buruh  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  sumber  pendanaan untuk mengembangkan partai.
Tantangan utama Partai Buruh Sulawesi Selatan adalah terkait dengan faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  termasuk  kurangnya  sumber  daya, ketidakmampuan  memperluas  jaringan  dukungan,  dan  masalah  internal  dalam organisasi.  Sementara  itu,  faktor  eksternal  meliputi  ketergantungan  pada  tokoh sentral  dan  kurangnya  dukungan  dari  partai  politik  lain  (Novitasari  &  Nurjaya, 2021). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelembagaan partai politik di Indonesia,  seperti  pendanaan,  kualitas  kepemimpinan,  struktur  organisasi,  dan hubungan dengan masyarakat (Rustandi, 2021).
Meskipun menghadapi banyak tantangan dan faktor penghambat, Partai Buruh di Sulawesi Selatan masih memiliki potensi untuk berkembang dan memperjuangkan hak-hak  buruh  dan  masyarakat  kecil.  Partai  ini  perlu  melakukan  berbagai  upaya untuk memperkuat basis dukungan dan meningkatkan visibilitas partai di Sulawesi Selatan.

## 4. Dampak Problematika Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan
Problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan memiliki  beberapa  dampak  terhadap  proses  politik  di  daerah  tersebut,  terutama dalam  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh dan tenaga kerja. Beberapa dampak tersebut yaitu:
a. Minimnya wakil buruh dan tenaga kerja di parlemen.
Dalam proses politik, partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan  pemerintah  dan  parlemen.  Keterwakilan  buruh  dan  tenaga  kerja  di parlemen dapat  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  mereka.  Namun, karena  problematika  pelembagaan  Partai  Buruh,  maka  keterwakilan  tersebut menjadi minim, sehingga kepentingan dan aspirasi buruh dan tenaga kerja sulit untuk didengar oleh pemerintah dan parlemen.
b. Terbatasnya alternatif politik.
Partai Buruh sebagai partai yang mewakili kepentingan buruh dan tenaga kerja menjadi  alternatif  politik  bagi  masyarakat  yang  peduli  terhadap  nasib  buruh dan tenaga kerja. Dengan minimnya dukungan dan problematika pelembagaan yang  dialami  oleh  Partai  Buruh,  maka  masyarakat  memiliki  terbatasnya alternatif  politik  yang  dapat  memperjuangkan  kepentingan  dan  aspirasi mereka.
c. Mengurangi  kemungkinan  adanya  regulasi  dan  kebijakan  pro-buruh  dan tenaga kerja.
Partai politik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi.  Dengan  minimnya  perwakilan  buruh  dan tenaga  kerja  di  parlemen, maka  kebijakan  dan  regulasi  yang  menguntungkan  mereka  dapat  terbatas. Selain itu, minimnya alternatif politik yang pro-buruh dan tenaga kerja dapat mengurangi kemungkinan adanya kebijakan dan regulasi yang pro-buruh dan tenaga kerja.
d. Meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.
Buruh dan tenaga kerja merupakan bagian penting dari masyarakat Sulawesi Selatan. Keterwakilan yang minim dan minimnya alternatif politik yang  pro- buruh  dan  tenaga  kerja  dapat  meningkatkan  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  pemerintah  dan  parlemen  yang  dianggap  tidak  memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

## 5. Upaya-Upaya Mengatasi Problematika Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan
Problematika  pelembagaan  Partai  Buruh  dapat  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  proses  politik  di  Sulawesi  Selatan,  terutama  dalam memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh  dan tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  untuk  memperbaiki  pelembagaan Partai  Buruh  agar  dapat  menjadi  alternatif  politik  yang  dapat  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh  dan  tenaga  kerja.  Berikut
adalah  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan:
a. Meningkatkan kualitas kader.
Partai  Buruh  dapat  melakukan  pelatihan  dan  pendidikan  politik  bagi  kader- kadernya agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ideologi partai, visi dan misi partai, serta strategi dan taktik politik yang efektif. Dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, Partai Buruh dapat lebih mudah meraih dukungan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja.
b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Partai Buruh dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.  Misalnya,  dengan  mengoptimalkan  penggunaan  media  sosial  dan teknologi  informasi,  Partai  Buruh  dapat  meningkatkan  visibilitas  dan kehadirannya di tengah masyarakat. Selain itu, dengan menggalang dukungan dari  donatur  dan  simpatisan,  Partai  Buruh  dapat  meningkatkan  kekuatan finansialnya untuk melaksanakan kegiatan politik.
c. Meningkatkan kerja sama antara anggota partai. Partai  Buruh  dapat  memperkuat  kerja  sama  antara  anggota  partai  dengan mengadakan  pertemuan  rutin,  diskusi,  dan  koordinasi.  Dalam  pertemuan tersebut, anggota partai dapat membahas strategi dan taktik politik yang efektif, serta merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah internal yang  ada  di  Partai  Buruh.  Dengan  memperkuat  kerja  sama  antara  anggota partai,  Partai  Buruh  dapat  lebih  fokus  pada  memperjuangkan  aspirasi  dan kepentingan buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

## 6. Strategi Penguatan Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan
Adanya  upaya-upaya  tersebut  juga  diperlukan  strategi  yang  tepat  guna memperkuat  pelembagaan  Partai  Buruh  sebagai  partai  politik  yang  mampu memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  buruh  dan tenaga  kerja  di  Sulawesi  Selatan.  Berikut  adalah  beberapa  strategi  yang  dapat dilakukan untuk memperkuat pelembagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan:
a. Membangun basis massa yang kuat.
Partai  Buruh  perlu  membangun  basis  massa  yang  kuat  dengan  memperluas jaringan dan menggalang dukungan dari buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada  buruh  dan  tenaga  kerja,  mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan dengan masalah buruh dan tenaga kerja, dan memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Partai  politik  baru  harus  melakukan  pelembagaan  partai  yang  kuat  melalui
pembentukan  lembaga-lembaga  partai  seperti  badan  kehormatan,  badan pengurus, dan badan pemenangan pemilu.(Anwar & Arifin, 2020)
b. Menjalin kerja sama dengan partai politik lain. Partai Buruh dapat menjalin kerja sama dengan partai politik lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan politik Partai Buruh dan memperkuat posisi Partai Buruh dalam arena politik. Partai  politik  baru  perlu  melakukan  kerja  sama  dengan  partai  politik  yang sudah  mapan,  melakukan  pendidikan  politik  pada  kader  partai,  serta melakukan strategi kampanye yang efektif dan mengedepankan isu-isu yang penting bagi masyarakat.(Anwar & Arifin, 2020)
c. Memperkuat ideologi dan program partai.
Partai  Buruh  perlu  memperkuat  ideologi  dan  program  partainya  dengan melakukan  diskusi  dan  konsultasi  internal  secara  rutin,  serta  melakukan evaluasi dan penyempurnaan  program  partai. Dengan memiliki ideologi dan program  yang  jelas  dan  konsisten,  Partai  Buruh  dapat  menarik  simpati  dan dukungan dari masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja.
d. Meningkatkan kualitas kader.
Partai Buruh perlu meningkatkan kualitas kader-kadernya dengan memberikan pelatihan  dan  pendidikan  politik  secara  rutin,  serta  memperhatikan pengembangan karier kader-kader terbaik. Dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, Partai Buruh dapat lebih mudah meraih dukungan masyarakat dan memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  buruh  dan  tenaga  kerja.  Strategi kaderisasi  dan  pelembagaan  partai  politik  baru  meliputi  perekrutan, pembinaan,  pelatihan,  dan  evaluasi  kader.  Partai  politik  baru  juga  perlu memperkuat  struktur  organisasi  dan  memperluas  jaringan  dukungan  untuk memperoleh  suara  yang  cukup  pada  pemilihan.(Fajriansyah,  Haryanto,  & Daulay, 2021)
e. Menjalin hubungan yang baik dengan media.
Partai  Buruh  perlu  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  media,  baik  media mainstream maupun  media  alternatif.  Dengan  memiliki  hubungan  yang  baik dengan media, Partai Buruh dapat meningkatkan visibilitas dan kehadirannya di tengah masyarakat, serta dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh  dan  tenaga  kerja  melalui  media.  Partai  politik  baru  juga  perlu memperhatikan regulasi dan mekanisme yang berlaku serta mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.(Fajriansyah et al., 2021)

## Kesimpulan
Partai  Buruh  Sulawesi  Selatan  mengalami  berbagai  masalah  dalam pelembagaannya  sebagai  partai  baru  di  Sulawesi  Selatan.  Masalah  yang  dihadapi oleh Partai Buruh Sulawesi Selatan antara lain terkait dengan keterbatasan sumber
daya manusia, finansial, dan jaringan politik. Namun, Partai Buruh Sulawesi Selatan mampu  mengatasi  beberapa  masalah  tersebut  dengan  strategi-strategi  seperti membentuk  koalisi  dengan  partai-partai  lain  dan  meningkatkan  partisipasi  kader dalam  kegiatan  partai.  Proses  pelembagaan  partai  politik  baru  membutuhkan pendekatan  yang  komprehensif  dan  terencana,  termasuk  dalam  aspek  organisasi, keuangan, dan kaderisasi. Dalam proses pelembagaan partai politik baru, terdapat berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mencari sumber dana dan kader yang berkualitas,  serta  perlawanan  dari  partai  politik  yang  sudah  mapan  di  daerah tersebut. Oleh karena itu, partai politik baru harus memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi  tantangan  tersebut.  Kader  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam proses  pelembagaan  partai  politik  baru.  Kader  yang  berkualitas  dapat  membantu memperkuat struktur organisasi partai dan memastikan partai dapat bertahan dalam jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  partai  politik  baru  harus  memiliki  program kaderisasi yang baik dan terencana dengan baik. Dalam proses pelembagaan partai politik  baru,  terdapat  beberapa  faktor  pendukung  yang  dapat  membantu memperkuat struktur organisasi partai dan memastikan partai dapat bertahan dalam jangka  panjang,  seperti  dukungan  dari  masyarakat,  media,  dan  lembaga-lembaga pendukung demokrasi.
Dalam rangka memperkuat pelembagaan partai politik, Partai Buruh Sulawesi Selatan perlu mengembangkan strategi penggalangan massa yang lebih efektif untuk mendapatkan  dukungan  publik  yang  lebih  luas  dan  membangun  hubungan  yang lebih baik dengan kelompok-kelompok sosial yang relevan. Partai politik perlu lebih memperhatikan  aspek  kaderisasi  dan  peningkatan  kapasitas  anggota  partai  dalam mengelola  organisasi  dan  membangun  jejaring  dengan  masyarakat,  serta memperkuat sistem pengawasan internal agar terhindar dari praktik-praktik korupsi dan pelanggaran etika politik. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan yang lebih  besar  bagi  partai  politik  baru  dalam  proses  pelembagaan  mereka,  terutama dalam hal pemberian akses yang lebih mudah dan transparan terhadap pendanaan partai politik serta proses pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh lembaga yang berwenang.  Penelitian  lebih  lanjut  juga  dapat  dilakukan  untuk  mengeksplorasi secara  lebih  mendalam  tentang  peran  dan  kontribusi  partai  politik  baru  dalam pengembangan  demokrasi  di  Indonesia,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam memperkuat pelembagaan partai politik.

## Referensi
Amwar, M., & Arifin, M. (2020). Strategi Pelembagaan Partai Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Provinsi Gorontalo. Jurnal Analisis Politik , 7 (1), 36 – 52.
Amdar,  R.  (2023).  Implementasi  E- Government  (Aplikasi Sentuh Tanahku)  dalam Meningkatkan  Kualitas  Informasi  Pelayanan  Sertifikat  Tanah  Pada  Kantor
Pertanahan Kota Kendari. PAMARENDA : Public Administration and Government Journal , 2 (3), 285. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i3.31260
Arifwendri  Pratama,  Andri  Rusta,  T.  (2022).  Pelembagaan  partai  amanat  nasional (PAN) provinsi sumatera barat tahun 2019 – 2022. Suara Politik , 1 (2), 1 – 6.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Fadlurrohman,  A.  Z.  (2018).  Problem  Pelembagaan  Partai  Politik  Dalam  Pilkada Serentak di Jawa Timur. Jurnal Transformative , 3 (2), 16 – 30.
Fajri,  M.  N.  (2019).  Penguatan  Pelembagaan  Partai  Politik  Melalui  Penataan Pengaturan  Organisasi  Sayap  Partai  Politik. Universitas  Islam  Indonesia ,  1 – 17.
Retrieved  from  http://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-paper- pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-Penguatan-Pelembagaan-Partai- Politik-Melalui-Penataan-Pengaturan-OSP-Politik-M-Nurul-Fajri.pdf.
Fajriansyah,  R.,  Haryanto,  B.,  &  Daulay,  D.  A.  (2021).  Strategi  Kaderisasi  dan Pelembagaan  Partai  Politik  Baru  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , 9 (1), 1 – 12.
Hastira,  M.  F.  (2022).  Pendekatan  Sosio-Spasial  Lefebvre  dalam  Kebijakan Pemanfaatan  Ruang  (Perda  RTRW  Kota  Parepare). Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 4 (1), 45 – 57.
I  Gede  Pastama,  Piers  Andreas  Noak,  G.  I.  P.  (2022).  Partai  Baru dan  Orang  Baru, Analisis  Kiprah  Partai  Solidaritas  Indonesia  Bali  Perspektif  Randall  dan Svasand. Nawala Politika , 1 (1), 1 – 13.
Jakobson,  M.  L.,  Saarts,  T.,  &  Kalev,  L.  (2021).  Institutionalization  of transnationalizing political parties: the case of the Conservative People’s Party of  Estonia. Comparative  Migration  Studies , 9 (1).  https://doi.org/10.1186/s40878- 021-00241-5
Kahin, A., & Aspinall, E. (2021). Political Parties, Power Sharing, and Democracy in Indonesia: Evidence from Sulawesi Selatan. Jurnal Comparative Politics , 5 (3), 371 – 390.
Kambo,  G.  A.  (2017).  Institutionalization  Process  Dymension  of  Political  Parties (Study  of  Institutionalization  of  Golkar  Party  in  South  Sulawesi  Province). Journal of Society and Governance , 1 (2), 90245.
Lapalombara, J., & Anderson, J. (1992). Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics (Volume 1). New York: Routledge.
Novitasari, R., & Nurjaya, I. (2021). Challenges and Prospects of Partai Buruh Sulsel: A Case Study of Political Parties in Indonesia. Jurnal Journal of Southeast Asian Studies and Globalization , 1 (1), 54 – 63.
Nur, N., & Basri, H. (2021). The Dynamics of Political Parties in Indonesia: The Case of Partai Buruh Sulsel. International Journal of Political Science and Development ,
9 (4), 111 – 121.
Primadi, A., & Purwaningsih, T. (2019). Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus : Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Journal of Government and Civil Society , 3 (1), 63. https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1099
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik . , Pub.
L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 (2008).
Rustandi, D. (2021). Partai Politik dan Dinamika Sosial di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial Politik , 9 (1), 37 – 56.
Sari, D. K., & Yusrizal. (2020). Analisis Pelembagaan Partai Politik Pada Pemilu 2019.
Jurnal Politik Indonesia , 5 (1), 34 – 44.
Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019. Jurnal Civic Hukum , 5 (1), 52. https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10677 Theda Skocpol. (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China . Cambridge: Cambridge University Press.
Thelen,  K.  (2004).  How  institutions  evolve:  The  political  economy  of  skills  in Germany,  Britain,  the  United  States,  and  Japan. How  Institutions  Evolve:  The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan , (March),
1 – 335. https://doi.org/10.1017/CBO9780511790997
Ujang  Rosidin.  (2021).  The  Disputes  between  Political  Parties  in  Developing Democracies: A Case Study of Partai Buruh Sulsel. Jurnal International Journal of Humanities, Literature and Arts Studies , 3 (3), 87 – 95.
Yuda Wiryono. (2021). Pelembagaan Partai Politik dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 18 (1), 43 – 57.