http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN BATU BARA DI LAUT MEULABOH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM LINGKUNGAN Marissa Kartika Dewi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Aceh Barat memiliki luas wilayah laut 12 mil meliputi 957,38 km2 dan garis pantai yang sedang 54,84 km. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi atas 12 Kecamatan, 33 pemukiman, dan 322 desa. Polusi laut,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.19  /  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan  /  atau Perusakan Laut: "Masuk atau pemasukan makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan  laut  oleh  manusia  sehingga  kualitasnya  turun  sampai  batas  tertentu  yang  menyebabkan lingkungan laut tidak lagi sesuai baku mutu dan / atau fungsinya”. Kegiatan penambangan menjadi salah satu  penyebab  lain  terjadinya  air  laut  pencemaran  di  Aceh  Barat,  baik  kegiatan  penambangan  legal maupun  ilegal  yang  saat  ini  sedang  berlangsung.  Salah  satu  yang  paling  fenomenal  merupakan pertambangan  batu  bara  yang  sempat ramai  diributkan warga  Aceh  Barat.  Sampah  yang  mengandung polutan kemudian masuk ke pesisir dan ekosistem laut. Ada yang larut dalam air, ada yang terendam ke dasar  dan  terkonsentrasi  ke  sedimen,  dan  sebagian  masuk  ke  dalam  jaringan  tubuh  organisme  laut (termasuk  fitoplankton, ikan,  udang,  cumi-cumi,  kerang, rumput  laut  dan lainnya).  Kemudian  polutan yang masuk ke dalam air diserap langsung oleh fitoplankton.
Kata kunci: Polusi, Laut, Hukum

## Pendahuluan
Lingkungan Hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan  dikembangkan  kemampuannya  agar  tetap  dapat  menjadi  sumber  penunjang  hidup  bagi manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  itu sendiri.(Michael, 2020b) Ketentuan lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan. “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  pelayanan  kesehatan  yang  baik,  merupakan  hak  asasi manusia”.(Saputra & Mahyani, 2017) Karena itu UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup (Jimly  Asshiddiqie  2009:  90).  Kabupaten  Aceh  Barat  dengan  Ibukota  Meulaboh  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2002  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Kabupaten  Nagan  Raya,  dan  Kabupaten  Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat memiliki batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya; Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya; Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Jaya. Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km2 dan garis pantai sepanjang 54,84 km yang secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 33 kemukiman, dan 322 gampong. Dari luas wilayah lautan dan panjang nya garis pantai yang dimiliki menujukan betapa pentingnya laut bagi Aceh Barat. Sebagian besar masyarakat Aceh Barat bergantung pada laut sebagai ruang mata pencaharian seperti nelayan, usaha perikanan dan transportasi laut yang menghubungkan antara Aceh Barat dengan pulau dan kota lainnya. Kehadiran perusahaan tambang di Aceh Barat yang juga turut
memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi dan distribusi bahan tambang kepada pengguna hasil tambang. Salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam usaha pertambangan batu bara  adalah  PT.  Mifa  Bersaudara.  Selain  perusahaan  tambang  batu  bara,  Aceh  Barat  juga memiliki potensi tambang lainnya baik secara legal maupun illegal yang sudah menjadi rahasia umum di Aceh Barat. Kehadiran perusahaan tersebut secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap  pembangunan  Aceh  Barat  dan  sekitarnya  dan  juga  provinsi  Aceh  secara  umum. Banyaknya  penyerapan  tenaga  kerja,  peningkatan  pendapatan  kabupaten  dan  berkontribusi terhadap  proses  pembangunan  kabupaten  Aceh  Barat  dan  sekitarnya.  Pada  sisi  lingkungan, kehadiran  perusahaan  tersebut  memberi  dampak  kepada  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan, baik pencemaran udara maupun pencemaran laut. Dalam kajian ini penulis ingin mengupas  terkait  dengan  pencemaran  laut  yang  diakibatkan  dampak  pelaksanaan pertambangan  batu  bara  yang  mengakibatkan  tercemarnya  air  laut  dari  kegiatan  perusahaan tersebut.(Cahyono & Wahyono, 2017) Pada tataran keilmuan, hukum lingkungan akan muncul analisis pencemaran air laut diperairan wilayah laut Aceh Barat yang saat ini menjadi sorotan media. Pencemaran air laut ini menimbulkan isu Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional.

## Definisi Pencemaran Laut
Pencemaran  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  mahluk  hidup,  zat,energi  dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan (UU No. 32 Tahun 2009). Pencemaran Laut juga bisa  berarti  berubahnya  tatanan  (komposisi)  air  laut  oleh  kegiatan  manusia  dan proses  alam, sehingga  kualitas  air  laut  menjadi  kurang  atau  tidak  dapat  berfungsi  lagi  sesuai  dengan peruntukkannya serta dapat menggangu kehidupan manusia, biota laut dan ekosistem laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat  mengalir  dan  akan  bermuara  ke  laut.Pencemaran  Laut  menurut  Peraturan  Pemerintah No.19/1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau  Perusakan  Laut:  “Masuknya  atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan  laut  tidak  sesuai  lagi  dengan  baku  mutu  dan/atau  fungsinya”.  Pencemaran  laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB): Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the the marineenvi ronment (including) resulting in such deleterious effects as harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine activities including fishing, impairment quality foruse of sea water and reduction of amenities.(Gustina & Suhartono, 2017) The United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) dalam laporannya dalam kongres mengenai  pembuangan  limbah  di  samudera  (ocean  dumping),menyimpulkan  pencemaran samudera  sebagai  berikut:  The  unfavourable  alteration  of  the  marine  environment....thought direct or indirect effectofchanges in energy pattern, tradition and distribution, abundance, and quality of organisms.

## Kategori Pencemar Laut
Pencemar laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut:
1) Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu:
a. Penggunaan berbagai macam “synthethic chemical ”khususnya “chlorinated  hydro carbons” untuk pertanian;
b. Pelepasan logam-logam berat “heavy metal” seperti merkuri akibat proses industri ataulainnya;
c. Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumiuntuk menghasilkan energi;
2) The  disposal  of  domestic  and  industrial  wastes  Pencemaran  yang  disebabkan  oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri daripantai, baik melalui sungai “sewage outlets” atau akibat “dumping”
3) Marine  Pollution  caused  by  radioactivity  Pencemaran  laut  karena  adanya  kegiatan- kegiatan  radioaktif  alam  ataupun  dari  kegiatan-kegiatan  manusia.  Dua  penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuanganlimbah radioaktif, termasuk pencemaran  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  laut  untukkepentingan  militer  atau pembuangan alat-alat militer di laut.
4) Ship-borne  Pollutants  Pencemaran  jenis  ini  dapat  terdiri  dari  berbagai  macam  bentuk kapal  dan  muatan.  Akantetapi  penyebab  utamanya  adalah  tumpahan  minyak  di  laut, yang dapat dibedakan karenakegiatan kapal seperti pembuangan air ballast atau karena adanya kecelakaan kapal di laut,terutama apabila kecelakaan itu melibatkan kapal tanker.
5) Pollution  from  offshore  mineral  production  Kegiatan  penambangan  didasar  laut, terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Melihat fenomena tersebut, maka muncul Rumusan Masalah yang menjadi kajian dalam jurnal ini yakni;
a) Apa Dampak Pencemaran laut akibat tumpahan batu Bara?
b) Bagaimana Sudut Pandang Hukum Lingkungan terhadap Dampak Pencemaran tersebut?
Dalam penelitian ini diharapkan merujuk pada Rumusan Masalah, maka Tujuan Penelitian ini adalah;
1. Menjelaskan definisi pencemaran laut menurut pandangan hukum lingkungan yang berada di Indonesia dan Internasional.
2. Menganalisis dampak pencemaran batu bara kedalam laut bagi kehidupan makhluk dibumi, khususnya diseputaran Aceh Barat.
3. Langkah dalam penanganan pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan pada kasus PT. Mifa Bersaudara.

## Sumber- Sumber Pencemaran Laut Aceh Barat
Banyak  penyebab  sumber  pencemaran  air,  tetapi  secara  umum  dapat  dikategorikan menjadi  2  (dua)  yaitu  sumber  kontaminan  langsung  dan  tidak  langsung.  Sumber  langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber
tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfir berupa  hujan.  Pada  dasarnya  sumber  pencemaran  air  berasal  dari  industri,  rumah  tangga (pemukiman)  dan  pertanian.  Tanah  dan  air  tanah  mengandung  sisa  dari  aktivitas  pertanian misalnya  pupuk  dan  pestisida.  Kontaminan  dari  atmosfir  juga  berasal  dari  aktifitas  manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Aktifitas pertambangan menjadi salah satu penyebab lainnya dari polusi air laut di Aceh Barat, baik aktifitas tambang legal dan illegal yang saat ini sedang berlangsung. Salah satu yang paling fenomenal adalah pertambangan batu bara  yang  sempat  diributkan  warga  Aceh  Barat.  Polusi  udara  dan  pencemaran  laut  menjadi bersamaan  muncul  menjadi  permasalahan  warga  seputar  daerah  yang  tercemar.  Pencemaran laut yang menjadi objek penulis adalah pencemaran dari bahan  tambang jenis batu bara yang mencemari laut Meulaboh dan sekitar nya. Ditahun 2017 banyak pengaduan dari masyarakat terhadap pencemaran laut akibat batu bara. Bulan Agustus 2017 lalu, tumpahan batu bara yang mencemari  laut  Meulaboh  telah  diakui  pihak  PT.  Mifa  Bersaudara  dan  dilaksanakan pembersihan pantai dari limbah batu bara yang telah mencemari laut tersebut. Tim diturunkan untuk  melaksanakan  pembersihan,  akan  tetapi  dampak  terhadap  pembersihan  tersebut  tidak mampu  membersihkan  hingga  tuntas  sampai  100%  hilang.  Hanya  sebahagian  saja  yang dibersihkan diperkirakan jumlah yang dibersihkan hanya yang berada diseputar pantai dimana batu bara tersebut terlihat oleh tim pembersih, bagaimana dengan yang berada ditengah laut dan apa dampaknya terhadap lingkungan dimasa akan datang?

## Dampak Pencemaran
Pencemaran  air  dapat  berdampak  sangat  luas,  misalnya  dapat  meracuni  air  minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan  hutan  akibat  hujan  asam  dan  sebagainya.  Di  badan  air,  sungai  dan  danau, nitrogendan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di  luar  kendali  yang  disebut  eutrofikasi  (eutrofication).  Ledakan  pertumbuhan  tersebut menyebabkan  oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan dan tumbuhan air,  menjadi  berkurang.  Ketika  tanaman  air  tersebut  mati,  dekomposisinya  menyedot  lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.(Wahyono et al., 2020) Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori:
1) Dampak terhadap kehidupan biota air,
2) Dampak terhadap kualitas air tanah,
3) Dampak terhadap kesehatan, dan
4) Dampak terhadap estetika lingkungan
Konvensi  Internasional  yang  baru  dikeluarkan  oleh  IMO  mengenai  Kerjasama internasional  untuk  menanggulangi  pencemaran  yang  terjadi  akibat  tumpahan  minyak  dan barang beracun yang berbahaya telah disetujui oleh delegasi negara anggota IMO pada bulan November 1990 dan diberlakukan mulai tanggal 13 Mei 1995 karena sudah diterima oleh kurang lebih  15  negara  anggota.  Jumlah  tersebut  telah  dicapai  pada  tanggal  13  Mei  1994  setelah pemerintah  Mexico  menyatakan  persetujuannya.  Dalam  konvensi  disebutkan  bahwa  apabila terjadi  kecelakaan  dan  pencemaran,  tindakan  tepat  segera  diambil  untuk  menanggulanginya. Hal  ini  tergantung  adanya  kerjasama  antara  rencana  penanggulangan  darurat  diatas  kapal,
instalasi perminyakan lepas pantai dan di pelabuhan serta fasilitas bongkar muatnya, bersama- sama  dengan rencana  penanggulangan darurat  nasional  dan  regional.  Konvensi  ini  bertujuan untuk  mendorong  adanya  kerjasama  dimaksud  dan  Kerjasama  internasional  beserta penanggulangannya,  yang  memungkinkan  dapat  memobilisasi  sarana  dan  peralatan  secara maksimal secepat mungkin. Konvensi ini dibentuk untuk menyediakan fasilitas kerjasama dan saling  membantu  dalam  menyediakan  dan  menangani  pencemaran  besar  yang  terjadi,  dan mendorong  negara  anggota  untuk  mengembangkan  dan  mempertahankan  kesanggupan  nya untuk  menanggulangi  pencemaran.  Konvensi  ini  berkaitan  dengan  masalah  persiapan  dan tindakan  atau  respon  terhadap  pencemaran  minyak  dalam  segala  bentuk  termasuk  barang beracun  dan  berbahaya  yang  mengancam  kelestarian  lingkungan  maritim.  Garis  besar  dari konvensi ini adalah:
1) International Cooperation and Mutual Assistance, Kerja Sama Internasional Saling Membantu Memiliki kesanggupan dan sarana yang cukup. Pihak yang meminta bantuan harus membayar kepada  pihak  yang  membantu  biaya  bantuan  yang  diberikan.  Untuk  negara  berkembang, dijanjikan akan diberikan keringanan pembayaran.
2) Pollution Reporting, Laporan Pencemaran Negara anggota menyetujui bahwa kapal, offshore units, pesawat terbang, pelabuhan dan fasilitas bongkar muat lainnya akan melaporkan semua pencemaran  yang  terjadi ke  pantai  terdekat  suatunegara atau ke  penguasa  pelabuhan  negara tetangga terdekat, dan memberitahukan negara tetangga termasuk IMO.
3)  Oil  Pollution  Emergency  Plans,  Rencana  Penanggulangan  Pencemaran  oleh  Minyak Diperlukan untuk:
a. Kapal tangki minyak ukuran 150 GT atau lebih, dan kapal jenis lain ukuran 400 GRT atau lebih.
b. Semua  instalasi  terpasang  atau  terapung  lepas  pantai  atau  struktur  yang  digunakan dalam kegiatanoperasi migas, eksplorasi, produksi, dan bongkar muat.
c. Semua pelabuhan dan fasilitas bongkar muat yang berisiko menimbulkan pencemaran.
d. National and Regional Preparedness and Response Capability, Kesiapan Menanggulangi Dalam  pencemaran  baik  lingkup  nasional  maupun  regional,  suatu  konvensi mengharuskandibentuk  sistem  nasional  untuk  segera  menanggulangi  secara  efektif pencemaran  yang  terjadi.Ini  termasuk  dasar  minimum  pembentukan  National Contingency Plan, penentuan petugasnasional yang berwenang dan penanggung jawab operasi  penanggulangan  pencemaran  persiapandan  pelaksanaannya,  pelaporan,  dan permintaan bantuan yang diperlukan.
e. Setiap  anggota,  apakah  sendiri  ataukah  melalui  kerjasama  dengan  negara  lain,  atau denganindustri harus menyiapkan:
1. Peralatan  pencegahan  pencemaran  minimum,  yang  proporsional  dengan  risiko yang diperkirakanakan terjadi dan program penggunaannya.
2. Program  latihan  organisasi  penanggulangan  pencemaran  dan  rencana  training untuk beberapa personil.
3. Rencana  yang  detail  dan  kesanggupan  berkomunikasi  untuk  menangani penanggulanganpencemaran.
4. Rencana koordinasi penanggulangan kecelakaan, termasuk kesanggupan untuk memobilisasisarana yang diperlukan.
4)  Technical  Cooperation  and  Transfer  of  Technology.  Kerjasama  Teknik  Dan  Alih  Teknologi adalah Kerjasama antara anggota di bidang teknik dan training agar dapat menggunakan dan memanfaatkan sarana dan peralatan yang tersedia untuk menanggulangi pencemaran. Selain itu, para anggota dapat melakukan kerjasama alih teknologi secara aktif.
5) Research and Development. Penelitian Dan Pengembangan Kerjasama langsung atau melalui Badan  IMO  untuk  melakukan  simposium  internasional  secara  reguler  tukar-menukar pengalaman  dan  penemuan  baru  melakukan  penangulangan,  peralatan  yang  digunakan  dan hasil penelitian yang dilakukan, teknologi dan Teknik pemantauan, penampungan, dispersion yang digunakan, pembersihan danpemulihan kembali.
6)  Internasional  Arrangement  and  Support  Dukungan  Internasional  IMO  bertanggung  jawab fungsi  kegiatan  berikut:  a.  Menyebarkan  Informasi,  b.  Pendidikan  dan  Training,  c.  Technical Service,  Bantuan  Teknik  Marine  Environment  Protection  Coomite  (MEPC)  IMO,  telah membentuk  OPRCWorking  Group,  dan  terbuka  untuk  negara  anggota,  organisasi  non- pemerintah,  PBB  danorganisasi  lainnya  untuk  mengirimkan  wakilnya.  Hasil  kerja  Working Group  dilaporkan  keMEPC  dalampertemuan  yang  dilakukan  setiap  delapan  bulan  di  IMO Headquarters.
Bulan  Januari  1991,  pada  waktu  Perang  Teluk  terjadi  pencemaran  besar  minyak  yang mengancam pantai Persian Gulf. Atas dukungan dari negara setempat, organisasi semacam ini di  bentuk  untuk  melakukan  pembersihan,  dan  penanggulangan  tumpahan  minyak  tersebut dengan    sukses.  Pada  waktu  itu,  dibentuk  juga  special  centre  di  IMO  Headquarters  untuk mengkoordinasi  pelaksanaannya  dengan  hasil  yang  memuaskan.  Sejak  itu,  pusat  atau  centre yang dibentuk memberikan saran dan bantuan yang sangat menolong pada kecelakaan lainnya.

## Metode Penelitan
Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian normative empiris (Michael, 2020a)ini juga  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normative  (undang-undang)  dalam  aksinya disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam  penelitian hukum  normatif-empiris  terdapat  tiga  kategori,  yaitu;  a)  Nonjudicial  Case  Study  yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan  pengadilan,  b)  Judicial  Case  Study  yaitu  Pendekatan  judicial  case  study  ini  ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian, c) Live Case Study yaitu Pendekatan  live  case  study  ini  ialah  pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum  yang  pada prosesnya  masih  berlangsung  ataupun  belum  berakhir.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif,  yang  akan  mengungkap  fakta,  fenomena,  peristiwa  dan  aktivitas  sosial  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  peneliti  laksanakan.  Dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  (pengamatan),  wawancara  (indepth interview), dokumentasi.

## Kajian Literatur
International  Conventions  on  Civil  Liability  for  Oil  Pollution  Damage  (Civil  Liability Convention) Tahun 1969
Lingkup  Aplikasinya  The  CLC  Convention  aplikasinya  pada  kerusakan  pencemaran minyak  mentah  (persistent  oil)  yang  tertumpah  dan  muatan  kapal  tangki.  Konvensi  tersebut mencakup  kerusakan  pencemaran  lokasi,  termasuk  perairan  negara  anggota  konvensi, sementara  untuk  negara  benderakapal  dan  kebangsaan  pemilik  kapal  tangki  tidak  tercakup dalam  lingkup  aplikasi  dari  CLCConvention.  Notasi  “kerusakan  pencemaran”  (Pollution Damage),  termasuk  usaha  melakukan  Pencegahan  atau  mengurangi  kerusakan  akibat pencemaran  didaerah  teritorial  negara  anggota  konvensi,  (Preventive  measures).  Pasal  198 mengatur  kewajiban  negara-negara  untuk  memberitahukan  negara  lain  dalamhal  mereka mengetahui  adanya  suatu  bahaya  yang  mengancam  lingkungan  laut.  Mereka  berkewajiban untuk memberitahukan negara lain yang menurut perkiraan dapat terkena kerugian (kerusakan lingkungan) demikian dan juga organisasi-organisasi internasional yang berwenang.(Afifah & Hidayati,  2016)  Negara  negara  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  menurut  kemampuannya bekerjasama  dengan  organisasi  internasional  yang  berwenang  untuk  merencanakan, mengembangkan  dan  mempromosikan  rencana-rencana  darurat  (contingencyplan)  untuk menangani peristiwa- peristiwa pencemaran laut mereka. Pasal 200 menetapkan bahwa negara- negara  berkewajiban  untuk  kerjasama  langsung  ataumelalui  organisasi  internasional  yang berwenang untuk mengadakan penelaahan, program riset dan pertukaran informasi dan data mengenai pencemaran lingkungan.Mereka harus turut sertasecara aktif dalam program-program regional  dan  global  untuk  memperoleh  pengetahuan  gunadapat  mengadakan  perkiraan daripada sifat dan besarnya pencemaran itu disertai aliran pencemaran laut itu serta resiko dan usaha  untuk  mengatasinya.  Negara  negara  harus  juga  berdasarkan  informasi  dan  data  yang diperoleh  sesuai  dengan  Pasal  200,  kerjasama  secara  langsung  atau  melalui  organisasi internasional  berwenang  untuk  menetapkan  ukuran  ukuran  ilmiah  yang  tepat  guna merumuskan,  menetapkan  peraturan,  standard  dan  praktek  praktek  yang  diujikan (recommended practice) serta prosedur untuk pencegahan, pengurangan dan penanggulangan pencemaran  lingkungan  laut.  Ketentuan-ketentuan  yang  dikutip di atas  dari  seksi  2  daripada Bagian  (Part)  XII  yang  mengatur  kerjasama  global  dan  regional  dengan  jelas  menetapkan kewajiban  negara  negara mengadakan kerjasama  secara global  atau regional  untuk  mencapai tujuan-tujuan  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut.  a.  Bantuan  teknis Permasalahtentang bantuan teknis dimulai dari bagian XII seksi 3 dan 4 yang mengatur bantuan teknis, pemantauan (monitoring) dan penilaian keadaan lingkungan (environment assessment). Pasal  202  menetapakan  bahawa  negara-negara  secara  langsung  atau  melalui  organisasi internasional yang berwenang akan melakukan hal sebagai berikut: a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation  of  the  marine  environment  and  the  prevention,  reduction  and  control  of  marine pollution.(Hufron, 2019) Such assistance shall include, inter alia: (i) training of their scientific and technical personnel; (ii) facilitating their participation in relevant international programmes; (iii) supplying  them  with  necessary  equipment  and  facilities;  (iv)  enhancing  their  capacity  to
manufacture such equipment; (v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes; b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of theeffects of major incidents which may cause serious pollution of the  marine  environment;  c)  provide  appropriate  assistance,  especially  to  developing  States, concerning the preparation ofenvironmental assessments Pasal 203 menetapkan bahwa negara- negara  berkembang  untuk  keperluan  pencegahan,  pengurangan  dan  penanggulangan pencemaran  lingkungan  laut  atau  mengurangi  akibatnya  harus  diberkan  preferensi  oleh organisasi-organisasi internasional bertalian dengan:
a.  Lokasi  dana-dana  serta  bantuan  teknis  yang  diperlukan  dan  Penggunaan  jasa-jasa  khusus mereka.
b.  Perundang-undangan  Nasional  Ketentuan-ketentuan  umum  mengenai  perlindungan  dan pelestrian lingkungan laut yang ditetapkan dalam Pasal 192 hingga 198 daripada konvensi dan ketentuan ketentuan mengenai kerjasama global dan regional yang tercantum dalam Pasal 197 hingga  201  hanya  berarti  apabila  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  negara  untuk  menggali kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan sesuai pula dengan kewajiban untuk melindungi  dan  menjaga  kelestraian  lingkungan  laut  dijabarkan  lebih  lanjut  secara  mendetil dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara.
1)  Dasar  Hukum  Nasional  terhadap  Pencemaran  di  Laut  Beberapa  aturan  hukum  nasional mengenai pencemaran di laut antara lain:
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau PerusakanLaut, dan
d. Perpres  No.109  Tahun  2006  tentang  Penanggulangan  Keadaan  Darurat  Tumpahan Minyak diLaut.

## Hasil Dan Pembahasan

## Kasus Pencemaran Batu Bara Ke Laut Di Aceh Barat
Penambangan  batubara  yang  tumpah  ke  dalam  air  laut  secara  langsung  menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah batubara yang tercuci oleh air laut maupun yang sengaja di lakukan pencucian batu bara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai dan laut sehingga warna air menjadi keruh, asam, dan menyebabkan  pendangkalan  sungai  akibat  endapan  pencucian  batubara  tersebut.  Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam slarida (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H2SO4), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Pencemaran air laut akibat penambangan batubara terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batubara. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut. Hal ini serius terjadi pada studi kasus tumpahnya
batu bara ke laut akibat bongkar muat yang dilakukan PT. Mifa Bersaudara sejak berdiri dan melakukan aktifitas pertambangan batu bara dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 14 Januari 2002 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  No.C03647.HT.01.01.TH.2002,  tentang  Pengesahan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas. Perusahaan  ini  merupakan  salah  satu  anak  Perusahaan  dari  PT.  Media  Djaya  Bersama,  yang beroperasi  di  Aceh  Barat,  Provinsi  Aceh.  Perusahaan  bergerak  dalam  bidang  pertambangan batubara.  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  (IUP-OP)  No.117b/2011  atas  nama  PT Mifa Bersaudara memiliki luasan wilayah konsesi seluas 3.134 Hektar (Ha) di wilayah Aceh Barat yang  telah  mendapatkan  Sertifikat  Clean  and  Clear  (CnC)  Nomor  :  234/Bb/03/2014. Berdasarkan  laporan  cadangan  dan  sumber  daya  batubara  sesuai  standard  JORC  yang dikeluarkan  oleh  PT  Runge  Indonesia  pada  Juli 2011,  Perusahaan memiliki  potensi  cadangan batubara  sebesar  383  juta  mt.  Perusahaan  telah  melakukan  penambangan  percobaan  (pilot mining)  sejak  Januari  2012  dan  telah  mengapalkan  batubara  ke  Lhok  Nga,  Aceh  Besar  sejak Oktober  2012.  Perusahaan  telah  mendapatkan  pengakuan  Eksportir  Terdaftar  (ET  Batubara) No.03.ET-04.14.0072  dan  telah  memulai  ekspor  sejak  Januari  2015.(Hidayat  et  al.,  2020) Perusahaan telah membangun infrastruktur dari mulai fasilitas operasional tambang, pemecah batubara (coal crushing plant), jalan angkut khusus batu bara, sampai dengan sistem pemuatan batubara curah ke tongkang di Pantai Peunaga, Aceh Barat yang lebih dikenal dengan terminal khusus batubara PT Mifa Bersaudara, serta fasilitas pendukung lainnya.
a. Pencemaran Air Laut Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya Sejak Januari 2015, PT. Mifa Bersaudara telah melakukan ekspor batu bara dan sejak itu pencemaran telah terjadi yang mengakibatkan Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan (BLHK) mengidentifikasi pencemaran udara semakin kritis karena tidak terkontrolnya aktivitas  bongkar  muat  batubara  di  pelabuhan  Jety  Meulaboh,  Kabupaten  Aceh  Barat, Provinsi  Aceh.  Bahkan  menurut  Kepala  BLHK  Aceh  Barat  T  Fuadi  di  Meulaboh, “pencemaran udara dan laut pesisir pelabuhan Jety Meulaboh sudah teridentifikasi sejak 2014,  akan  tetapi  perusahaan  PT  Mifa  Bersaudara  tidak  mengindahkan  peringatan disampaikan. Kita sudah pernah menyampaikan, jangan lagi ada tumpahan batubara ke laut  dan  tumpahan  batubara  yang  jatuh  diatas  badan  jalan  jangan  disiram  pakai  air karena itu akan semakin memperparah kerusakan lingkungan". Pemda Aceh Barat sudah menyarakan  kepada  managemen  perusahaan  batubara  PT  Mifa  Bersaudara  untuk melakukan  upaya  minimalisir  dengan  pembersihan  sedotan  bukan  penyiraman,  akan tetapi  hanya  managemen  Perusahaan  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Nagan  Raya  yang mengindahkan  peringatan  tersebut  dan  mematuhi  peringatan  dari  BLHK  Aceh  Barat. Untuk  memastikan  kerusakan  lingkungan  tidak  begitu  kronis  BLKH  melakukan pemeriksaan rutin polusi udara dan pencemaran air laut pada laboratorium lingkungan hidup per tiga bulan satu kali, sementara untuk peralatan pemantau udara ditempatkan pada dua titik seputar Meulaboh. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, batubara mengandung  uranium  dan  thorium  yang  keduanya  merupakan  elemen  radioaktif sehingga  pemeriksaan  kesehatan  masyarakat  berada  dikawasan  konsesi  tambang  dan jalur lintasan pegangkutan batubara perlu diperhatikan lebih intensif. Meskipun air laut
yang sudah tercemar bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi dampak dari pencemaran laut ini  dapat  merusak  biota  laut  sehingga  masyarakat  pesisir  sudah  kehilangan  mata pencarian.  Pemerintah  telah  bermaksud  mengajak  kerjasama  yang  baik  perusahaan pertambangan  mengelola  lingkungan  ditengah  rutinitas  sehingga  tidak  terkesan mengabaikan  kewajiban  menjaga  kerusakan  lingkungan.  Pada  Tanggal  31  Mei  2017, terjadi insiden Barge Satria Samudra (SS) 08 yang dioperasikan oleh PT. Baruna Dirga Dharma (Mitra Kerja PT. Mifa Bersaudara mengalami putus tali 2nd towing dan kandas dan kandas disebelah selatan breakwater Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pantai Suak Indrapuri Nagan Raya. Hari Jum’at, 2 Juni 2017 akibat ombak Barge Satria Samudra 08 miring dan menumpahkan sebahagian batu bara yang diangkut dan mencemari laut Aceh Barat dan Nagan Raya yang diperkirakan 250 Ton Batu Bara hanyut ke laut dan terbawa  ombak  kepesisir  pantai  dan  sebahagian  terhanyut  Sehingga  media  dan masyarakat Aceh Barat bersuara melalui media cetak dan elektronik dan menurunkan tim peneliti dari Unsiyah dan peneliti lalinnya.(Bukit et al., 2018) Hasil analisis logam Pb, Mn,  Cu  dan  Cd  pada  sedimen  dengan  menggunakan  AAS  menunjukkan  bahwa kandungan  logam  Pb,  Mn,  Cu  telah  melewati  ambang  batas  baku  mutu  yang  telah ditetapkan  oleh  Australian  and  New  Zealand  Environment  and  Conservation  Council (ANZECC, 2000), sedangkan untuk logam Cd tidak terdekteksi adanya kandungan logam berat pada batas uji alat AAS
b. Responsif PT. Mifa Bersaudara
Setelah  14  hari  tumpahnya  batu  bara  kelaut  dan  setelah  masyarakat,  pemerintah  dan media  mempublikasi  tentang  pencemaran  tersebut  akhirnya  PT.  Mifa  Bersaudara menurunkan tim pembersihan pantai dari batu bara yang hanyut terbawa ombak ke titik lokasi  yang  menjadi  lokasi  wisata  dan  banyak  penduduknya.  Tanggung  jawab perusahaan ini sangat kurang cepat dalam menanggapi masalah pencemaran tersebut. Pada kondisi penelitian saat dilaksanakan tidak dalam kondisi dimana Tongkang tumpah dengan  jumlah  yang  besar.  Pada  posisi  tersebut  saja  sudah  dinyatakan  polusi  air  laut sudah lewat dari ambang batas baku mutu air yang telah ditetapkan. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan motto PT. Mifa Bersaudara "Menambang dengan Kepedulian Alam". Bila dicermati dengan seksama, makna motto tersebut menujukan proses pertambangan dilakukan oleh PT. Mifa Bersaudara haruslah mengutamakan keperdulian terhadap alam dimana  perusahaan  ini  melaksanakan  pertambangan.  Manusia,  hewan  dan  tanaman adalah  bagaian  dari  alam  yang  berada  diplanet  yang  bernama  bumi  ini.  Masyarakat sekitar  yang  mengalami  pencemaran  baik  udara  maupun  laut  direspon  tidak  dengan cepat dan tanggap oleh PT. Mifa Bersaudara.

## Sudat Pandang Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut
Dampak dari pencemaran laut akibat kelalaian sehingga menumpahkan batu bara kelaut memiliki dampak cukup besar yang merugikan negara. Negara Republik Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara dari 155 negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  Tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS),  yaitu  Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  yang terkait  dengan  Hukum  Laut,  yang  telah  diratifikasi  menjadi  UU  No.  17  tahun  1985.  Dalam
ketentuan  Pasal  192  UNCLOS  dalam  terjemahan  Indonesia,  jelaskan  "Negara-negara berkewajiban  untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut."(Hukum  et  al.,  2020) Indonesia termasuk di antara negara-negara yang meratifikasi konvensi UNCLOS, termasuk juga beberapa  negara  Asia  Tenggara.  Terletak  memiliki  sepuluh  tetangga  yang  berbatasan dengan laut dan darat dengan negara India, Palau, Papua Nugini, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Timor  Leste,  Singapura  dan  Australia.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  7  tahun  2014  tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan/atau Kerusakan  Lingkungan  Hidup.  Pada  Pasal  3,  dijelaskan  bahwa  Kerugian  Lingkungan  Hidup meliputi:
a. kerugian  karena  dilampauinya  Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya  seluruh  atau  sebagian kewajiban  pengolahan air  limbah,  emisi,  dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
c. kerugian  untuk  pengganti  biaya  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
d. kerugian ekosistem.
Pasal  4  (1)  Penghitungan  kerugian  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  ahli  di bidangPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan valuasi ekonomi lingkungan hidup.  Besarnya  Kerugian  Lingkungan  Hidup  dipengaruhi  oleh  faktor  teknis  dan  nonteknis. Faktor  teknis  sebagaimana  dimaksud  antara  lain  :  a.  durasi  waktu  atau  lama  terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup; c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup; d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau e. status lahan yang rusak.
Dan  Faktor  nonteknis  antara  lain:  a.  inflasi;  dan/atau  b.  kebijakan  pemerintah.  Melihat peraturan menteri tersebut dan merujuk pada hasil penelitian Unsiyah maka pencemaran dan volume  polutan  dari  akibat  pencemaran  batu  bara  dilaut  telah  melewati  baku  mutu  yang ditetapkan negara maupun hukum internasional. Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan oleh perbuatan manusia, oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan.  Salah  satu  alat  pengendaliannya  adalah  “hukum”  dalam  hal  ini  hukum lingkungan.  Hukum  lingkungan  internasional  adalah  prinsip-prinsip  yang  mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara. Sedangkan hukum lingkungan itu sendiri adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan  untuk  melindungi  kepentingan  pengelolaan  hukum.  Dilihat  dari  dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai  kesalahan  yang  telah  dilakukan  akibat  tidak  ketatnya  pengendalian  dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan. Pencemaran atas laut atau Marine Pollution merupakan salah satu masalah yang mengancam bumi saat ini, Pencemaran  atas  laut  terus  dibicarakan  dalam  konteks  perbaikan  lingkungan  hidup
internasional. Perlindungan laut terhadap pencemaran adalah merupakan upaya melestarikan warisan  alam.  Melestarikan  warisan  alam  adalah  memberikan  prioritas  pada  nilai  selain ekonomis; nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak diciptakan sendiri,  dan  lebih  dari  itu,  nilai  dari  kehidupan  itu  sendiri,  sebuah  fenomena  yang  bahkan sekarang  ini  dengan  kemampuan  akal  budi  manusia  tidak  mampu  dijelaskan.  Sementara  itu pakar hukum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, mengatakan bahwa saat itu kerusakan ekologi laut di Indonesia sangat sedikit dituntut ganti rugi, karena kerusakan akibat pencemaran oleh tumpahan  minyak  berada  diluar  jangkauan  asuransi.(Setyorini  et  al.,  2020)  Akibat  jangka langsung  maupun  tidak  langsung  atas  kejadian  ini  adalah  nelayan  setempat  masih  saja mengalami kesulitan mendapat hasil tangkapan ikan seperti sebelum kejadian kecelakaan kapal dan bahkan penduduk yang biasa mengandalkan hidupnya pada mencari kayu  bakar puntak luput dari kesusahan. Sebab hutan bakau yang menjadi sumber penghasil kayu bakar mengalami kerusakan dan kekeringan.

## Kesimpulan
Penyebab  kasus  pencemaran  laut  tersebut  secara  umum  adalah  transportasi  minyak, pengeboran  minyak  lepas  pantai,  Bongkar  Muat,  pengilangan  minyak  dan  pemakaian  bahan bakar  produk  minyak  bumi.  Laut  yang  tercemar  oleh  tumpahan  batu  bara  akan  membawa pengaruh  negatif  bagi  berbagai  organisme  laut.  Pencemaran  air  laut  oleh  batu  bara  juga berdampak  terhadap  beberapa  jenis  burung.  Air  yang  bercampur  polusi  itu  juga  akan mengganggu  organisme  aquatik  pantai,  seperti  berbagai  jenis  ikan,  terumbu  karang,  hutan mangrove dan rusaknya wisata pantai. Dan tentu saja, pada akhirnya nelayan dan petani juga akan mengalami kerugian secara ekonomis termasuk kerugian negara secara global.
Melihat dampak dari pencemaran batu bara yang tumpah ke laut, maka perlu diturunkan tim ahli dari pemerintah pusat dalam menghitung kerugian negara akibat tumpahan batu bara dan  pencemaran  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  perusahaan  tambang  batu  bara  yang mengunakan laut sebagai sarana distribusi hasil tambang kepada penguna. Penetapan kerugian negara ini perlu dilaksanakan agar memberi sanksi tegas kepada pengusaha dan memberi efek jera  kepada  perusahaan.  Dengan  demikian  memberi  pengaruh  kepada  pengusaha  tambang lainnya  agar  tidak  lalai  dalam  melakukan  aktifitas  tambang  yang  ramah  lingkungan  dan memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Afifah, W., & Hidayati, T. S. (2016). JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207
Bukit, J., Warka, M., & Nasution, K. (2018). EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1788
Cahyono, D. J. P., & Wahyono, D. (2017). PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN DOSEN. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2198
Gustina, S. A., & Suhartono, S. (2017). SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-
Malaysia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2226 Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. Jurnal Akrab Juara. https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233 Hufron. (2019). No Title. Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman).
Hukum, J., Bonum, B., Putri, D., Alamsyah, S., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM RUANG ANGKASA Pendahuluan Indonesia telah mengesahkan Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa , Termasu. 3, 163–178.
Michael, T. (2020a). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96
Michael, T. (2020b). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL.
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046 Saputra, A., & Mahyani, A. (2017). TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201 Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Wahyono, D., Suseno, I., Aziz, K., & Sukendar, A. Y. S. (2020). Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041