## POLITIK  ETNISITAS : SURVIVALITAS ETNIS MELAYU MELALUI MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU DALAM PERPOLITIKAN DI KALIMANTAN BARAT
Jovano Deivid Oleyver Palenewen jovano.palenewen@fisip.upr.ac.id

## ABSTRAK
Pasca  reformasi  politik  etnisitas  muncul  ke  permukaan  dalam  pusaran  politik Indonesia,  dengan  terjadinya  perubahan  sistem  politik.  Salah  satu  fenomena politik  yang  muncul  menguatnya  kebijakan  desentralisasi    di  daerah  yang berimplikasi  pada  kebangkitan  politik  lokal  di  Indonesia.  Tulisan  ini  membahas tentang  pergerakan  politik  etnis  melayu    di  Kalimantan  barat  ketika  dalam lokalitas berdampingan dengan suku Dayak. Ini menjadi sesuatu yang unik Ketika etnis  melayu  bisa  memainkan  peran  yang  positif  melalui  Majelis  Adat  Budaya Melayu Bersama dengan Suku Dayak di Kalimantan Barat yang merupakan suku pribumi atau suku asli di Kalimantan.
Kata kunci: Politik Etnisitas, Adat Melayu, Kalimantan Barat

## PENDAHULUAN
Dilihat  dari  rentang  waktu,  ilmuan  sosial  baru  tertarik  kepada  isu politik  identitas  pada  1970-an,  bermula  di  Amerika  Serikat,  ketika menghadapi  masalah  minoritas,  jender,  feminisme,  ras,  etnisitas,  dan kelompok-kelompok  sosial  lainnya  yang  merasa  terpinggirkan  dan  merasa teraniaya.Dalam  perkembangan  selanjutnya  cakupan  politik  identitas  ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam 1 .Negara Indonesia yang pluralis tidak lepas dari keberadaan politik identitas  khususnya  politik  etnisitas.Hal  ini  tidak  dapat  dihindari  karena masyarakat  Indonesia  terdiri  dari  ribuan  suku  yang  tersebar  diseluruh penjuru Indonesia.
Di Indonesia, Politik identitas seakan bangkit menjadi isu sentral dan mengemuka pasca reformasi.Belajar dari kesalahan rezim sebelumnya yaitu Orde  Baru,  pemerintah  transisi  menerbitkan  UU  No.22/2001  tentang Otonomi  Daerah yang  kemudian  direvisi  menjadi  UU  No.32/2004  dan  yang terakhir saat ini UU No 23. Thn 2014 .Dalam hal ini, sentralisasi yang selama ini  dilakukan  oleh  pemerintah  diubah  dengan  memberikan  kebebasan kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.
1 Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 3.
Desentralisasi  diharapkan  mampu  membawa  kondisi  yang  lebih  baik  di daerah.Hal ini didasari pada pemikiran bahwa desentralisasi dapat membuka ruang  dan  mewadahi  perbedaan-perbedaan  atau  pluralitas  yang  selama  ini seakan  ditutup  oleh  pemerintah  Orde  Baru.Disinilah  letak  pentingnya kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kesatuan dalam bernegara bangsa.
Desentralisasi  dianggap  sebagai  pilihan  terbaik  untuk  meredam berbagai konflik yang akarnya telah lama tertanam di era Orde Baru. Selain itu,  desentralisasi  juga  dipercaya  akan  mampu  mensejahterakan  rakyat  di daerah. Dengan dasar pemikiran bahwa daerahlah yang paling tau akan apa yang  dibutuhkan  oleh  dirinya  sendiri.Namun  demikian,  kenyataan  yang terjadi  jauh  dari  harapan.Otonomi  Daerah  malah  menjadi  pintu masukkebangkitan politik identitas etnis 2 .Politik etnisitas pada perjalanannya  dibeberapa  daerah  justru  menimbulkan  persaingan  hingga konflik berkepanjangan.Tidak terkecuali di Kalimantan Barat, di mana pada awal  reformasi,  etnis  Dayak  dan  etnis  Melayu semakin  kentara  memainkan politik  etnisitas.Etnis  Dayak  yang  mulai  bangkit  dan  menunjukkan keberhasilan dalam kancah perpolitikan lokal, membuat etnis Melayu merasa risau.Awalnya  mereka  lamban  dalam  merespon  hal  tersebut.Namun kemudian, muncul kesadaran dari etnis Melayu yang ada di Kalimantan Barat untuk  membentuk  Majelis  Adat  Budaya  Melayu  (MABM).Dalam  paper  ini, kemudian  lebih  lanjut  ingin  melihat  seberapa  jauh  peran  MABM  dalam menjaga eksistensi etnis Melayu di Kalimantan Barat.Dilihat dari bagaimana mereka  memainkan  simbol-simbol  untuk  mendapat  dukungan  dan memobilisasi  massa  serta  bagaimana  strategi  mereka  untuk  menanggapi politik etnisitas yang dimainkan etnis Dayak.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Etnisitas
Secara umum etnisitas atau etnis berasal  dari bahasa Yunani,  etnos,  yang diterjemahkan  sebagai  bangsa  atau  suatu  komunitas  yang  memiliki  bahasa  atau kebudayaan  yang  sama 3 (  Vick  dan  Ishiyama,  2013).  Etnis  (ethnos)  pada  masa Yunani Kuno digunakan untuk menunjuk perbedaan antara kelompok Yunani dan bukan  Yunani  atau  orang  asing  dan  pinggiran  Yunani  yang  merupakan  Orang Barbar.Secara lain  Etnisitas adalah konsep kultural yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik kultural. Terbentuknya suku bangsa bersandar  pada  penanda  kultural  yang  dimiliki  secara  bersama  yang  telah berkembang  dalam  konteks  historis,  sosial  dan  politis  tertentu  dan  yang mendorong  rasa  memiliki  yang  sekurang-kurangnya  didasarkan  pada  nenek moyang,  mitologis  yang  sama.  Sehingga  pada  esensinya  Etnisitas  terbentuk
2 Soyjan Sjaf dkk, “ Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Loka l”, Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6 No.2 (2012), 170-171.
3 Vick dan Ishiyama, Etnis dan Politik Identitas , (Jakarta: Kencana, 2013), 362-363.
melalui relasi kekuasaan antar berbagai kelompok.Ia menandai relasi marginalitas, pusat dan pinggiran, dalam konteks perubahan bentuk dan situasi sejarah 4 . Dalam menjelaskan tentang Etnisitas terdapat  beberapa perspektif yaitu pertama, Perspektif  primordialisme    yang  melihat  bahwa  identitas  sebagai  bawahan  lahir dan  alamiah  dalam  konteks  tertentu.    Kedua,  perspektif  situasional  yang  di dalamnya terdapat pendekatan konstruksionis dan instrumentalis.  Perspektif yang kedua  ini  melihat  identitas  etnis  dikonstruksi  secara  soial 5 (  Vick  dan  Ishiyama, 2013).  Dalam pembahasan ini,  etnisitas dipandang sebagai konstruksi sosial dan dikhususkan  pada  etnisitas  sebagai  Instrumen  sebagai  strategi  politik,  untuk mencapai  tujuan,  mengakses  sumber  daya  serta  meningkatkan  status.    Seperti yang  disampaikan  Cohen  (1974)  bahwa  etnisitas  sebagai  instrument  pada dasarnya  dari  produk  simbol-simbol    kebudayaan  dan  kekerabatan  oleh  pelaku politik  untuk  mendapatkan  keuntungan  politik.      Pada  tulisan  ini  kami menfokuskan  untuk  melihat  etnisitas  sebagai  suatu  konstruksi  sosial,  dengan memakai pendekatan instrumentalis .

## Pendekatan Instrumentalisme dalam Melihat Etnis
Di  dalam  pendekatan  ini  etnisitas  dianggap  sebagai  suatu  sumber  dan kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di  dalam  masyarakat.  Salah  satu  pendekatannya  adalah  melihat  kompetisi  dari kelompok-kelompokelite  dalam  menguasai  sumber-sumber  dukungan  massa sehinggamemanipulasi  berbagai  simbol  untuk  memperoleh  dukungan  dari masyarakat.  Lebihmenaruh  perhatian  pada  proses  manipulasi  dan  mobilisasi politik  ketikakelompok-kelompoksosial  tersebut  tersusun  atas  dasar  atribut  awal etnisitas 6 .    Ronald  Cohen  (1978)  juga  menunjukan  bahwa  etnisitas  dapat  dilihat secara  sempit  sebagai  alat  mobilisasi  politik  dengan  batasan-batasan  yang  dapat diperluas  dan  dipersempit  sesuai  dengan  kebutuhan.    Maksudnya  ialah  etnisitas dijadikan  sebuah  instrumen  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  politiknya.  Bahkan dalam  ini,  etnisitas  sebagai  hasil  dari  strategi  politik,  yang  biasanya  untuk mencapai  tujuan  yang  lain  seperti  kekuasaan  politik  akses  sumberdaya  dan meningkatkan status dan kekayaan.

## Etnisitas pada Ruang Desentralisasi
Desentralisasi  penting  bagi  sebuah  negara.  Sebagai  bentuk  upaya menghindari  sistem  yang  totaliter.  Kekuasaannya  tidak  terpusat,  melainkan
4 Chris Barker, Cultural Studies : Teori dan Praktik (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008),  205-206.
5 Vick dan Ishiyama, Etnis dan Politik Identitas (Jakarta : Kencana, 2013), 363
6 Handelman & Schemerhom seperti yg dikutip dalam Tilaar, Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia ,(Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 7.
wewenang  diserahkan  kepada  daerah.  Riondineli 7 memaparkan  pentingnya desentralisasi dalam sebuah pembangunan negara karena:
1. Desentralisasi  sebagai  alat  mengurangi  kontrol  kesentralan  perencanaan pembangunan oleh pusat dengan adanya pendelegasian kewenangan yang lebih besar pada daerah.
2. Dengan  desentralisasi  daerah  akan  memiliki  sensitifitas  lebih  tinggi  pada masalah yang terjadi didaerahnya.
3. Desentralisasi memacu daerah lebih kreatif, inovatif, dan responsif.
4. Meningkatkan akuntabilitas birokrat dan wakil rakyat.
5. Meningkatkan partisipasi politik, sosial, ekonomi masyarakat.
6. Pelayanan publik efisien dan efektif.
7. Meningkatkan stabilitas nasional dan kesatuan. Dengan adanya penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah maka dengan  sendirinya  membuka  ruang  pluralisme  di  daerah.    Daerah  sedapat mungkin  untuk  memiliki  kepekaan  yang  lebih  besar  terhadap  ruang  perbedaan. Bisa  saja  ruang  perbedaan  dapat  memicu  konflik  yang  akan  berakibat  pada disintegrasi  bangsa.  Karena  bagaimanapun  juga  Indonesia  merupakan  sebuah mozaik  bangsa  yang  mejemuk  yang  terdapat  berbagai  kenaeka  ragaman  suku bangsa. Kemajemukan ini menjadi acuan kultural untuk mengelola daerah dengan konsep  primodialnya  daerah  masing-masing.  Pengelolaan  daerah  dilegitimasi melalui  pemberlakukan  otonomi  daerah.  Pengelolaan  otonomi  yang  berhasil apabila  dapat  mewujudkan  stabilitas  nasional  dan  kesatuan  dalam  kaitannya dengan ruang pluralitas yang berdampak pada penguatan politik lokal yang ada.

## Kalimantan Barat dan Etnis Besar yang ada di Kalimantan Barat

## 1. Kalimantan Barat
Kalimantan  Barat  merupakan  sebuah  Provinsi  yang  terletak  di  Pulau Kalimantan.    Kalimantan  Batar  terletak  pada  2 0 08’  lintang  utara  dan  3 0 02’ lintang  selatan  serta  108 0 30’  Bujur  Timur  dan  114 0 10  Bujur  Timur.    Daerah Kalmantan Barat dilewati oleh garis lintang katulistiwa 0 0 sehingga suhu udara di Kalimantan Barat cukup tinggi.  Kalimantan Barat memliki batas wilayah dimana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Serawak (Negara Malaysia), sebelah selatan  berbatasan  langsung  dengan  Laut  Jawa  dan  Kalimantan  Tengah,  sebelah Timur  berbatasan  dengan  Kalimantan  Timur,  dan  disebelah  Barat  berbatasan dengan  Laut  Natuna  dan  Selat  Karimata.    Ada  14  kabupaten/kota  yang  ada  di Provinsi  Kalimantan  Barat.    Ke  empat  belas  kabupaten/kota  tersebut  adalah Kabupaten  Sambas,  Kabupaten  Bengkayang,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten Pontianak,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Sintang, Kabupaten  Kapuas  Hulu,  Kabupaten  Sekadau,  Kabupaten  Melawi,  Kabupaten
7 Teori Desentralisasi , kumpulan makalah studi kasus. Perpustakaan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah .
Kayong  Utara,  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kota  Pontianak,  dan  Kota  Singkawang 8 . Berikut ini adalah peta Kalimantan Barat:

## Gambar 1. Peta Kalimantan Barat
Sumber: BPS Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Dalam Angka 2012 , hal: ii

## 2. Dua Etnis Besar di Kalimantan Barat
Kalimantan  Barat  merupakan  sebuah  propinsi  yang  memiliki  penduduk yang  berasal  dari  etnis-etnis  berbeda.  Berbagai  etnis  tersebut  adalah  Dayak, Melayu,  Jawa,  Cina,  Madura,  dan  Bugis.Populasi  etnis  yang  ada  di  Kalimantan Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Populasi Etnis di Kalimantan Barat tahun 2000 9 . Etnis Presentase (%) Melayu 32,4 Dayak 33,1 Jawa 10,4 Cina 9,5
8 BPS Kalimantan Barat, Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2012 , (Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2012), 1-10.
9 Di edit dari Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: YOI, 2007),462.
Madura 5,5 Bugis 3,3
Dari  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  ada  dua  populasi  etnis  besar  yang  memiliki presentase seimbang di Kalimantan Barat pada tahun 2000.  Kedua etnis tersebut adalah etnis Melayu sebesar 32,4 % dan etnis Dayak sebesar 33,1%.
1. Etnis Melayu
Suku  bangsa  Melayu  identik  dengan  agama  Islam  dan  bahasa  yang  khas yang terutama dipengaruhi  oleh kebudayaan Malaka, Sumatra dan ditopang oleh kebudayaan suku bangsa Semit, Saud, India dan Pakistan.Masyarakat Kalimantan pedalaman  yang  telah  menganut  agama  Islam  biasanya  spontan  bergabung  di dalam suku bangsa kelompok ‘pesisir’ yang mengidentifikasi diri mereka sebagai suku  bangsa  Melayu.  Di  samping  akibat  proses  Islamisasi,  pembentukan  atau perubahan  struktur  sosial  di  Kalimantan  dipengaruhi  oleh  proses  amalgamasi biologis.  Pola  kawin  campur  antar-suku  bangsa  ini  tidak  serta  merta memunculkan  suku  bangsa  baru  dengan  identitas  khusus,  melainkan  justru memperkuat  eksistensi  suku  bangsa  yang  telah  ada.Misalnya  saja  yang  terjadi adalah  perkawinan  antara  orang  Dayak  dengan  orang  Melayu,  pada  akhirnya justru  identitas  sebagai  orang  Dayak  yang  ditinggalkannya.  Meskipun  demikian kedudukan  orang  Melayu  di  dalam  struktur  besar  kehidupan  di  Kalimantan terutama  di  Kalimantan  Barat  bukan  merupakan  entitas  unggulan,  yang  lebih prestisius dibandingkan dengan kelompok lain.
Kebanyakan  etnis  Melayu  Kalimantan  Barat  umunya  menempati  wilayah di sepanjang tepi sungai-sungai besar seperti sungan Kapuas, sungai Landak dan sungai  Sambas.  Di  beberapa  daerah  pemukiman  hulu  sungai  besar,  orang-orang Dayak yang baru menganut Islam langsung mengikuti pola hidup orang Melayu. Proses tersebut yang disebut dengan istilah “Proses masuk Melayu” atau “Proses turun Melayu” 10 .Istilah Melayu di Kalimantan Barat sampai saat ini tetap bersifat inklusif karena Melayu mencakup Bugis, Arab dan Madura 11 .

## 2. Etnis Dayak
Penduduk  asli  di  Kalimantan  Barat  adalah  orang  Dayak  yang  terbagi dalam  berbagai  subetnik,  sehingga  mereka  bukan  sebuah  etnis  yang  homogen 12 . Kata  dayak  pada  awalanya  digunakan  untuk  menyebut  penduduk  asli  di pedalaman  pulau  Kalimantan.  Terutama  untuk  membedakannya  dengan masyarakat pesisir yang umumnya memeluk agama Islam karena itu istilah dayak bukanlah  nama  kelompok  etnis  atau  suku  bangsa  tetapi  lebih  ditekankan  pada aspek  sosio  religiousnya.  Kata  Dayak  terutama  dipakai  oleh  orang  luar  untuk menyebut  penduduk  di  pedalaman  Kalimantan  yang  tidak  beragama
10 Heru Cahyono dkk, Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 49-50.
11 Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia (Jakarta : YOI, 2007), 102.
12 Riwanto Tirtosudarmo, Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (Jakarta: LIPI Press, 2007), 88.
Islam.Masyarakat  suku-suku bangsa di  Kalimantan di  pedalaman Kalimantan itu sendiri lebih suka disebut orang Daya.Kata ini mungkin berasal dari bahasa Iban yang  berarti  manusia.Ada  juga  yang  mengartikan  pedalaman  atau  hulu.Selain mengembangkan system religi asli dari warisan nenek moyang mereka.Pada masa sekarang orang Dayak di pedalaman banyak yang sudah beragama Kristen berkat kegiatan misi dan Zending yang mampu mencapai daerah-daerah terpencil 13 .

## B. Oposisi  biner  yang  berkembang  :  Dayak  (Non  Muslim)  vs  Melayu (Muslim)
Hubungan  sosial  masyarakat  Dayak  dengan  kelompok  lain,  Melayu khususnya,  melalui  perkawinan  melahirkan  kelompok  baru  yakni  mereka  yang keturunan (Dayak ) beragama Islam. Tidak ada permasalahan jika konsep etnisitas dikaitkan dengan keturunan darah dan kelahiran. Tetapi di  Kalimantan Barat  hal ini  menjadi  lain,  ada  fenomena  khas  yang  menarik  di  Kalimantan  Barat,  yang berbeda dengan Kalimantan di bagian lain. Bahwa mereka (Dayak) yang menikah dan  masuk  Islam  konon  tidak  mengakui  dan  tidak  diakui  lagi  sebagai  orang Dayak.Pernikahan  pihak  Dayak  dengan  pihak  Melayu,  dan  yang  (selalu)  diikuti dengan  perpindahan  agama  disebut  orang  yang  masuk  sebagai  Melayu.  Ada oposisi  biner  yang  tumbuh  di  sana,  bahwa  Dayak  itu  adalah  non-muslim  dan Melayu  adalah  muslim.  Ketika  orang  Dayak  masuk  Islam  dalam  kasus perkawinan misalnya, maka orang itu dianggap masuk Melayu. Di Kalbar, sejauh catatan  dan  anggapan  yang  berkembang,  seorang  Dayak  yang  masuk  Islam kehilangan (dihilangkan) status dirinya sebagai orang Dayak 14 .
Jika dilihat dari pandangan instrumentalis, maka akan ada dua fokus untuk melihat politik etnisitas. Yaitu versi pertama yang fokus pada kompetisi antar elit untuk  memperoleh  sumberdaya  dan  usaha  memanipulasi  simbol    untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih tujuan politik yang hendak dicapai elit (Brass,  1991;  Cohen,  1974).  Hal  ini  terlihat  dalam  usaha  orang  Melayu berkompetisi  dengan  orang  Dayak  serta  memanipulasi  simbol  dan  mempertegas identitas  kemelayuan  mereka.  Hal tersebut membuat berkembangnya “kesenjangan”  dengan  orang  dayak.  MABM  membangun  Rumah  Melayu  di tingkat  provinsi  dan  kabupaten,  dan  mendorong  orang-orang  Melayu  agar mengenakan  busana  telok  belanga  dalam  festival-festival  dan  event-event keagamaan.Personil MABM melobi pemerintah untuk memasukkan lebih banyak simbol  Melayu  seperti  warna  kuning  dan  perahu  tradisional  lancang  kuning  di gapura masuk gedung-gedung pemerintahan.
Versi kedua fokus pada strategi elit untuk memaksimalkan pilihan-pilihan rasional  dalam  ‘ given  situation ’.  Tujuan  elit  adalah  meraih  kekuasaan,  status; untuk itu ia bergabung dalam komunitas, baik komunitas etnis maupun komunitas nasional  dengan  harapan  komunitas  tersebut  akan  menjamin  tercapainya  tujuan, baik dengan mempengaruhi negara atau dalam situasi tertentu melalui pemisahan diri (Banton,  1983,  1994;  Hecter,  19886,  1992). Orang  Melayu  pada  mulanya lamban  dalam  menanggapi  menguatnya  lobi  politik  Dayak.Sejarah  Kalimantan
13 Zulyani Hidayah , Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Jakarta:LP3ES, 1997), 80-81.
14 Budi Susanto S.J, Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 114.
Barat  mengungkapkan  bahwa  orang  Melayu  tidak  memiliki  insentif  untuk membentuk  organisasi  etnis  formal  karena  mereka  sudah  menikmati  status sebagai kelompok etnis berpengaruh.Bahkan di puncak kejayaan Persatuan Dayak (PD) dan Partindo yang merupakan partai nasional sayap kiri pada tahun 1950an - 1960an  orang-orang  Melayu  tetap  menjadi  mayoritas  dalam  birokrasi  dan parlemen.
Etnis  Melayu  mulai  menanggapi  menguatnya  lobi  politik  yang  dilakukan etnis dayak di era 1990an dengan cara menidrikan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) pada bulan April  1997.Cikal bakal  MABM adalah dari asosiasi  serupa yang lebih dulu  terbentuk di  kabupaten Sambas  dan Ketapang.MABM  bertujuan mewakili  kepentingan  orang  Melayu  di  tingkat  provinsi.Salah  satu  pembentukan MABM  adalah  pemerintah  kesulitan  mencari  organisasi  Melayu  di  tingkat provinsi untuk diikutkan dalam konferensi atau pertemuan Melayu regional.MABM  bertujuan  meningkatkan  ekonomi  orang  Melayu  dan membangkitkan kembali budaya Melayu, yang telah lama pudar setelah bubarnya kesultanan Melayu dan tenggelam di bawah budaya nasional orde baru.Kelahiran Majelis  itu  juga  terkait  dengan  ketegangan  yang  semakin  meruncing  akibat konflik  etnis  pada  tahun  1996-1997.Orang-orang  Melayu  menandingi  gerakan politik Dayak pada waktu itu.
Tahun-tahun  pertama  MABM  dipakai  untuk  konsolidasi  organisasi.Ia mendirikan  cabang-cabang  di  tingkat  kabupaten  dan  memfokuskan  diri  pada upaya mendapatkan pengakuan dari orang Melayu. Ia mempertahankan sikap low profile selama  periode  transisi  1997-1998.  Tak  satupun  dari  kebijaksanaan- kebijaksanaan  MABM  bertentangan  langsung  dengan  orang  Dayak,  sebaliknya sejak  pendirian  MABM  selalu  berusaha  bersikap  bersahabat  pada  saingannya. Misalnya,  ia  terus  menghadiri  festival-festival  Gawai  Dayak  di  tingkat  provinsi dan  berpartisipasi  dalam  forum-forum  rekonsiliasi  yang  diorganisir  oleh  orang Dayak.
Selama  krisis  1998  di  Kalbar,  bersama-sama  dengan  asosiasi  etnis  lain, MABM  tampil  berkali-kali  di  Koran-koran  untuk  menggaris  bawahi  pentingnya solidaritas dan persatuan di antara kelompoketnis.Belakangan keberadaan MABM secara  tidak  langsung  mendorong  resistensi  terhadap  orang  Dayak  seperti  yang terjadi dalam perselisihan mengenai wakil-wakil utusan daerah, MPR pada bulan Oktober  1999.Profil  MABM  juga  melejit  setelah  kerusuhan  antara  orang  Dayak dengan  orang  Madura  pada  tahun  1999-2000.Salah  satu  aktor  dalam  konflik  itu adalah  forum  komunikasi  pemuda  Melayu  (FKPM).Sebuah  organisasi  pemuda yang  mempunyai  hubungan  konsultatif  dengan  MABM.Meskipun  tidak  bereaksi banyak  pada  pemilihan  bupati  1998  dan  1999,  MABM  aktif  mempromosikan kepentingan-kepentingan Melayu dalam pemilihan setelah itu.
Ada tuntutan dari elit Melayu agar ada pembagian kekuasaan antara etnis melayu  dan  etnis  dayak 15 .  Dengan  kata  lain  jika  orang  Dayak  yang  menjadi bupati,  maka  orang  Melayu  yang  menjadi  wakilnya,  begitu  pula  sebaliknya. Kondisi  ini  mulanya  terjadi  di  Bengkayang,  dan  Landak  yang  didominasi  oleh
15 Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: YOI, 2007), 480.
Etnis Dayak, serta di Sambas dan Pontianak yang didominasi Etnis Melayu.  Hal serupa  juga  terjadi  di  kabupaten-kabupaten  yang  memiliki  komposisi  etnis berimbang  seperti  di  Ketapang  dan  Kapuas  Hulu.    Di  Kabupaten  Sanggau, MABM memberikan sebuah peringatan dalam pemilihan bupati 2003 agar DPRD tidak  memilih  bupati  dan  wakil  bupati  yang  keduanya  tidak  boleh  berasal  dari orang Dayak.Ia menyodorkan semua kandidat Melayu untuk  wakil bupati, untuk dipasangkan  dengan  calon  bupati  Dayak.  Beberapa  pengamat  yang  melihat kondisi  ini  berasumsi  bahwa  di  Sanggau,  Bengkayang,  dan  Pontianak  segala urusan bisa selesai jika pemerintahan dipegang oleh orang Dayak-Melayu 16 . Kasus yang terjadi di Landak dan di Sanggau, MABM menolak penerapan hukum  adat.  Bagi  MABM,  hukum  nasional  harus  diutamakan  dari  hukum  adat, dan  hukum  adat  seharusnya  hanya  diterapkan  pada  kelompok  etnis  yang bersangkutan untuk memperluas pengaruhnya. Dalam hal ini, MABM memelihara hubungan dengan beberapa kesultanan Melayu yang baru saja dihidupkan kembali maupun  organisasi-organisasi  politik,  partai-partai  politik,  forum-forum  dan universitas-universitas,  tujuannya  adalah  untuk  membangun  koalisi  yang  lebih kuat  dalam  menghadapi  lobi  orang  Dayak. 17 Menurut  Davidson,  bagi  kaum  elite Melayu kebangkitan Melayu dengan sendirinya akan menimpali semakin majunya orang  Dayak.  Jadi,  persaingan  politis  Melayu  Dayak  bukan  hanya  sentimen  anti Madura  belaka,  yang  menjadi  inti  pembakaran  dan  perusakan  yang  terjadi  pada tahun 1999. 18

## C. Kesimpulan
Etnisitas merupakan salah satu bagian untuk menunjukan sebuah identitas. Keberadaan  etnisitas  tidak  hanya  dipandang  sebagai    sesuatu  yang  alamiah  atau bawahan  dari  lahir  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  ada,  akan  tetapi  identitas merupakan sebuah hasil konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.  Seperti yang dijelaskan pada bagian di atas dengan melihat pada etnis terkonstruksi dalam kompetisi untuk mengakses sumber daya dan kekuasaan.
Etnis  melayu  digambarkan  pada  tulisan  ini,  dalam  eksistensinya  untuk berkompetisi dengan etnisi dayak dengan memainkan simbol-simbol yang mereka miliki  di  Kalimantan  Barat.    Hal  ini  tak  lepas  dari  peranan  menguatnya  arus desentralisasi  yang  memberi  kesempatan  kepada  lokal  yang  di  kongkritkan  oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk  mengelola rumah tangga daerahnya.    Dalam hal ini, terdapat persaingan dari berbagai etnis yang ada untuk menjadi pemerintah daerah.
16 Muhtar Haboddin, “ Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, ” Jurnal Studi Pemerintahan, Vol, 3. No. 1, (2012), 121.
17 Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: YOI, 2007), 487-499.
18 J.S Davidson, “ Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia, ”( Tesis PhD, University of Washington, 2002), 320.Dalam Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia (Jakarta : YOI, 2007),102.

## Daftar Pustaka
Barker, Chris. Cultural Studies : Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.
BPS Kalimantan Barat. Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2012. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat. 2012.
Cahyono,Heru dkk. Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas
Perdamaian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal.” Jurnal Studi Pemerintahan. Vol, 3. No. 1. (2012): 109-126. Hidayah, Zulyani. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1997. Klinken, Gerry Van. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Maarif, Ahmad Syafii. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi. 2012.
Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
Sjaf,Soyjan dkk. “Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Lokal.” Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6. No.2. (2012), 159-178. Suprayitno,  S.,  Putri,  F.P.P.,  Triyani,  T.  (2019 ).  Strategy  on  the  National  Unity and  Politics  Agency  (KESBANGPOL)  in  Maintaining  Ethnicity  and Religious  Relations  Based  on  Huma  Betang  Philosophy  in  Central
Kalimantan . Budapest Internasional Research And Critics InstituteJournal (Birci-Journal. 2(3). 229-238. DOI :
https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629
Susanto, Budi. Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
2003.
Tilaar. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada. 2007.
Tirtosudarmo, Riwanto. Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto. Jakarta: LIPI Press. 2007.
Vick dan Ishiyama. Etnis dan Politik Identitas. Jakarta: Kencana. 2013. Teori  Desentralisasi,  kumpulan  makalah  studi  kasus.  Perpustakaan  S2  Politik Lokal   dan Otonomi   Daerah.