## KERAGAMAN HUKUM SEBAGAI SIASAT PEMBANGUNAN HUKUM YANG PROGRESIF DI RANAH AGRARIA NASIONAL

## Hartana, I Made Gede Wisnu Murti
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com , made.wisnu@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Keragaman  hukum  agraria  merupakan  suatu  kondisi  yang  menjadi  imbas  atas kecenderungan hukum di masyarakat yang mempunyai karakteristik beraneka ragam adat istiadat budaya  ,  etnis  kemudian  suku  dan  lainnya.  Keadaan  seperti  inilah  yang  kemudian  melahirkan adanya  pilihan  yang  dipergunakan  selain  dari  hukum  nasional.  Hakekatnya  ialah  memperoleh tatarab hokum yang dianggap memang paling relevan dan tentunya  memberi suatu jaminan terkait dengan  keadilan  teruntuk  rakyat  di  bawah.  Suatu  konsep  ini  ternyata  seirama  dengan  hakekat hukum  yang  progresip  merujuk  pada  suatu  system  hokum  yang  sifatnya  dinamis  dan  tentunya mengikuti perkembangan masyarakat sehingga tanggap atas apa saja yang diperlukan serta angan- angan  rakyat  yakni  terjadinya  keadilan.  Memberi  ruang  bagi  hukum  masyarakat  sebagai pendukung  hukum  negara,  maka  akan  mempermudah  peran  negara  dalam  hal  menanggapi perkembangan di masyarakan dengan jangka waktu yang singkat sehingga mengerucut nantinya pada hukum yang progresif.
Kata Kunci : Keragaman, HukumAgraria, Hukum Progresif, Hukum Masyarakat

## ABSTRACT
Diversity in agrarian law is a condition which is the impact of legal tendencies in a society which has the characteristics of various cultural customs, ethnicities, tribes and others. This kind of situation then gave birth to a choice that was used other than national law. The essence is to obtain  a  legal  system  that  is  considered  the  most  relevant  and  of  course  provides  a  guarantee related to justice for the people below. This concept turns out to be in tune with the progressive nature  of  law  referring  to  a  legal  system  that  is  dynamic  in  nature  and  of  course  follows  the development  of  society  so  that  it  is  responsive  to  whatever  is  needed  and  the  people's  wishes, namely the occurrence of justice. Giving space to community law as a supporter of state law will facilitate the role of the state in terms of responding to developments in society with a short period of time so that it narrows down to progressive law.
Keywords : Diversity, Agrarian Law, Progressive Law, Community Law

## PENDAHULUAN
Para pahlawan atau pendiri bangsa kita sejak awal telah menyadari dan merancang, terkait memposisikan  tanah  sebagai  suatu  komponen  amat  penting  dan  negara  sudah  sepatutnya menguasai  hal  itu.  Ada  makna  yang  dalam  yakni  kesamarataan  keadilan  yang  lebih  spesifikasi pada aspek  yang berbau ekonomi melalui pengelolaan sda terkhusus tanah. Karena hal tersebut sangat  membawa dampak bagi  kesesjahteraan  rakyat.  Maka dari itu telah ada suatu  pengaturan akan hal ini yakni pada ketentuan pasal tiga puluh tiga uud empat puluh lima.
Segala hal dalam kehidupan ini haruslah berjalan sesuai hukum yang ada. Karena semua aktivitas manusia menghendaki suatu control agar tidak kebablasan dan teratur. Lebih lanjut prof sacipto memberi suatu gagasan hokum progresif sebagai suatu hukum yamg mempunyai ciriciri
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
focus  utama  untuk  tanggap  merespon  angan  angan/cita  hukum  masyarakat  dan  bukan  sarana represif bagi penguasa gelap.
Lahirnya konsepsi hukum progresif dipandang sebagai hukum  yang amat bagus mampu memberi  jaminan  nilai  keadilan  bagi  masyarkat  kecil. 1 Hal  ini  dikarenaka  sesuai  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah yang tentunya dinamis. Sudah sepantasnya para pembentuk norma,  kemudia  para  aparatu  penegak  hukum  beserta  masyarakat  bergandengan  tangan  dan bersinergi untuk menjalankan konsepsi hukum ini.
Sebagai  negara  yang  dianugerahi  kemajemukan,  tentu  akan  berimbas  pada  kehidupan hukum  yang  mengarah  pada  adanaya  gejala  pluralisme.  Hukum  negara  yang  awalnya  justru cendrung kaku, hal inilah yang kemudian menjadi tahap dan siasat masyarakat. Dengan fokus pada suatu  upaya  mewujudkan  cita  hukum  msyarakat  yakni  seimbangnya  nilai  kemanfaatn  hukum, kepastian serta nilai keadilan. 2
Atas  hal  tersebutlah  layak  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dari  sisi  filsafat  ilmu  hukum  secara deskriptif dan dalam tataran kajian  yang normative pula. Berkenaan dengan kajian ini tentunya dilatarbelakangi oleh adanya suatu asumsi yang memberi gambaran keadaan pluralisme/keragaman  hukum  agrarian  yang  bisa  saja  membawa  potensi  memunculkan  hukum agrarian yang progresif demi tercapainya nilai keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Disni penulis mengkaji dalam sifat yang normatif. Untuk sumber yang dipergunakan antara lain ialah peraturan .. perundang undangan yang didalamnya terdapat undang undang dasar empat puluh  lima,  undangundang  pokok .. agraria  dan  berbagai  literatur  seperti  buku,  journal  ilmiah, kemudian  ada  artikel.  Serta  melihat  pula  pendapat  dari  para  pakar  yang  memang  expert  pada bidang  ini.  Dalam  konteksasi  pendekatan  yang  dilakukan  atau  diapakai  dalam  mengkaji  ialah penjelasan atau deskriptiff dan kacamata filsafat .. ilmu hukum yang turut memberi warna terkait kajian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ciri Dari Hukum Progresif pada Negara Yang Demokratis
Setelah  reformasi  pada  kenyataanya  memang  Indonesia  menyandang  gelar  negara demokratis,  karena  tidak  ada  terjadinya  penjegalan  pada  konteks  penyampaian  kritik  kepada pemerintah, pendapat ataupun aspirasi secar terbuka. Ketka mendengarkata demokrasi pasti yang tersirat  adalah  hal  baik,  namun  dari  sisi  pemerintah  atau  penyelengara  negara  disisni  ada  pula sebagian yang memiliki pikiran bahwa ini sebagai suatu konsekwensi yang membuat rasa cemas bahkan  ketakutan,  karena  telah  membuka  ruang  untuk  oknum  pengkritik  yang  membungkus kebencian dengan kata “ini demokrasi” “ini era keterbukaan”.
Karena  itulal  kita  hendak  berhati-hati  dalam  mengkritik  kinerja  pemerintahan  sehingga tidak mudah untuk terprovokasi oleh penumpang gelap ataupun penebar kegaduhan. Politik tanpa hukum  itu  sungguhlah  mustahil. 3 Uraian  kalimat  itu  memberi  makna  bahwa  kedua  hal  tersebut saling berpengaruh serta mempengaruhi jadi ada suatu keterkaitan. Sehingga system hukum yang demokratis sangatlah erat kaitannya dengan sistim politik yang dipakai oleh suatu negara. 4
1 Suleman. Hukum yang .. responsif dalam Melayani keperluan masyarakat. Journal .. unimal. Hlm 3
2 Ibid.
3 Mahfud. Politik .. Hukum nasional. Hlm 7
4 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam hal susatu proses dalam rangka membuat produk hukum, hendaknya para legislasi menerapkan  prinsisp/azaz  keterbukaan.  Hal  ini  amat  penting  jika  inggi  terwujudnya  iklim demokrasi yang baik/sehat. Salah satu caranya yakni dengan mengundang para tokoh masyarakat, mahasiswa hingga para aktivis yang kompeten di bidang tersebut. Dengan demikianlah maka baru bisa dilahirkan hukum yang progresip karena melibatkan masukan dari seluruh lapisan.
Apa sebetulnya yang menjadi makna dari kata progresif ini, hendaknya perlu tuk diketahui bahwasanya  progresif  ini  konsepsi  kemajuan  atau  mengarah  pada  suatu  system  yang  awalnya terkesan kurang baik diharapkan berikutnya ada perbaikan. Prof sacipto menyebut bahwa keadaan hukum yang begitu acak-acakan. Padahal suatu institusi mestinya membawa manusia paada suatu keadilan. Esensi dari suatu hukum amatlah ditentukan oleh kompetens dari hukum tersebut apakah ia mampu mengedepankan nilai keadilan. 5
Pada  prinsipnya  hukum  itu  masalah  kemanusiaan.  Jadi  hukum  yang  progresif berpandangan  menghendaki  hukum  itu  mengalir/berjalan  begitu  saja  sehingga  dapat menyelesaikan tugasnya pada perihal kemanusiaan umatnya. 6 Jadi disini terlihat terang benderang upaya kajian ialah untuk menempatkan keadilan sebagai prioritas melalui hukum yang progresif.
Paska  selesainya  masa  penjajahan  dengan  melalui  yang  Namanya  suatu  proklamasi tertanggal  tujuh  belas  agustus  tahun  empat  lima.  Sudah  ada  kiat-kiat  pemerintah  untuk  terus berupaya menciptakan hukum agrarian yang progresif. Hal ini dapat kita perhatikan pada adanaya pengundangan peraturan secara sebagian. Antara lain diapusnya hak .. konversi denganUU nomor tiga belas tahun empat delapan. Kemudian juga terkait tidak ada lagi/dihapusnya tanah .. partikelir dengan terbitnya undang undang nomor satu tahun lima delapan.
Mulai  dibentuknya  para  panitia  arsitek  undang  undang  terkait  agraria  ini.  Hal  ini membuktikan  bahwa  politik  pemerintah  ketika  itu  berpandangan  ingin  membuat  suatu  produk hukum yang memang betul betul condong pada karakter masyarakat Indonesia. Jadi lahirnya uu nomor 5 tahun enam puluh tentang pokok agrarian, merupakan penggerak utama kebijakan ranah agraria nasional.
Undang  undang  ini  dipandang  masih  cukup  relevan  dengan  dinamika  perkembangan zaman, karena diyakini dapat menyikapi problem problem kekinian. Kenapa bisa dianggap masih relevan,  hal  ini  karena  banyak  asas  yang  melekat  pada  undang  undang  itu  yakni  ada  azas penggunaan  tanah  demi  kesesjahteraan  sesame  dan  asas  ditiadakannya  para  tuan  tanah .. besar. Dengan demikian undang undang ini bisa pula disebut sebagai salah satu contoh produk hukum progresif.
Ciri dari hukum ini  karena dilatarbelakangi untuk meniadakan system hukum yang masih berbau  colonial.  Seperti  diketahui  bahwasanya  system  yang  sarat  deengan  bau  kolonialisasi  ini amat menyusahkan/membawa derita pahit teruntuk masyarakat. Dan hal ini pula bisa dikatakan telah berhasilnya dalam rangka reforma bidang agrarian yakni adanya suatu perubahan dalam hal strukturisasi terkait penguasaan .. tanah.
Berkenaan dengan kiat dalam menghadapikeadaan yang transisi ini, yang dimana penuh dengan  problematika  saling  berhimpitan.  Maka  perlu  andil  dari  penegak-penegak  hukum  kita untum mampu menciptakan inovasi terobosandalam rangka tak hanya terpaku atas peraturan dalm menjalankan    fungsinya,  namun  juga  kiranya  perlu  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan.
5 Sucito.Hukum yang .. Progresiff dalam Menggapai Keadilan. Tugu .. pustaka. Hlm 5
6 Ibid
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Namun  jika  berbicara  kenyataan,ada  sisi  kelemahan  positivisme  hukum  yakni  mengabaikan keberadaan adanya system hukum di luar dari peraturan tertulis . Kekuranggan tersebut selalu telat dalam hal menanggapi perkembangan masyarakat yang perlu segera untuk dituntaskan.

## Menakar Rasa Keadilan di Ranah Agraria
Tanah sebagai peran utama mestilah diprioritaskan dalam konteks entah itu penggunaanta ataupun kemanfaatannya, dalam bidang pertanian rakyat, sehingga terciptanya suatu kemakmuran. Terdapat tigan point penting yang dipandang sebagai penentu perekonomian suatu bangsa, kesatu yakni  kekayaan  dari  tanah,  kedua  posisis  terhadap  negara  lain  dalam  kancah  internasional  dan terakhir kecakapan dari rakyatnya.
Jadi dilihat dari hal itu maka jelas tanah mempunyai peran strategis. Karena ada ketrkaitan antara manusia dengan dan peran kedudukan tanahamat penting sebagai faktor di bidang kemajuan ekonomi masyarakat. Agar bisa memberi suatuk kesesjahteraan dan rakyat tambah Makmur maka dari  itu  dipandang  urgent  untuk,  tanah  yang  menjadi  organ  utaman  dari  agrarian  dibuat  suatu pengaturan yang baik.
Dalam  undangundang .. pokok.agraria  lebih  spesifik  lagi  tepatnya  di  pasal  dua  memberi suatu  rumusan  terkait  negara  dalam  hal  ini  berkewenangan  melakuka  suatu  pengelolan  demi terwujudnya kesesjahteraat di masyarakat. Nah melihat pernyataan tersebut, tentu memunculkan makna bahwa sila kelima dari Pancasila terlah masuk pada setiap sendi penyelenggaraan negara terkhusus pada bagaimana pengelolaan di bidang agraria.
Jika memakai sudut pandang/kacamata filsafat hukum tentu akan mengarahkan pada suatu perenungan  bagaimana  hukum  yang  ideal  serta  didambakan  oleh  rakyat.  Dalam  rangka pengimplementasian  terkait  konteks  siasat  mengevaluasi  suatu  hukum  maka  hal  yang  wajib menjadi dasar kokoh ialah moral dari manusia. Tidak lagi terlalu ketergantungan dengan apa yang disebut sebagai formalitas dan prosedur, namun diperlukan suatu kebijaksanaan.
Standari dari keadilan acapkali ditafsiran beragam-ragam, demikian keadilan itu berwujud banyak  di  setiap  aspek  misalnya  saja  ekonomi  dan  hukum.  Adapun  beberapa  unsur  daripada keadilan :
a) Pertama, tidak menganak emaskan pada satu hal tertentu,
b) kedua, berjalan pada rel kebenaran
c) dan ketiga, memegang teguh sikap anti kesewanang wenangan.
Salah  satu  filsuf  yang  mentereng  yakni  Aristoteles  membagi  keadilan  itu  menjadi  tiga  hal diantaranya :
a. Keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  manusia  berpatokan  pada  profesinya masing-masing.  Keadilan  seperti  ini  acapkali  disebut  sebagai  keadilan  yang distributive
b. Keadilan yang memberikan suatu hak kepada setiap orang dengan mengacu pada statusnya  yakni  sebagai  manusia  ciptaan  beliau  yang  maha  esa.  Keadilan  ini dinamakan keadilan komutatif
c. Dalam  hal  menjalankan  aktivitas  sehari  hari  sesuai  dengan  hukum  hendaknya mempunyai  standarisasi  untuk  mengembalikan  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan  orang  dalam  hal  jalinannya  dengan  yang  lain.  Dengan  catatan standarisasi tersebut tak diperkenankan membeda bedakan orang
Hukum lebih condong memakai memakai sikap anarkis dalam hal penerapannya. Untuk itulah  penting  disini  suatu  kepatutan,  dalam  rangka  meminimalisir  kekerasan  atas  dasar  hak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perorangan sekaligus pula mengarah pada tujuan pemberian suatu kemanfaatan. Dambaan hukum ideal  jika  melihat  pemikiran  dari  gustav  radbruc  diantaranya  ada  nilai  keadilan,  kemudian kepastian  hukum  serta  kemnfaatan.  Ketga  hal  tersebut  hendaknya  Bersatu  padu,  namun  pada kenyataanya masih ditemui dengan gejala hilangnya salah satu dari ketiga hal itu.
Ada beberapa komponen yang termuat dalam hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana telah dikemukakan  oleh  friedman  yakni  structure,  esensi/substansi  serat  budaya/culture.  Nah  jika kemudian  kita  kaitkan  ,  pertam  struktur  ini  adalah  adanya  suatu  badan  yang  memang  diberi kewenangan dalam menjalankan pelaksanaan di bidang pertanahan ini. Yakni kementerian ATR agrarian  dan  tata  ruang  atau  BPN.  Badan  ini  bahkan  mengakar  hingga  ketingkat  bawah  yanki berkedudukan pula di kabupaten.
Badan  tersebut  menerima  tuntutan  yang  amatlah  komplek  selain,  dari  menjalankan administrasi di bidang pertanahan, bisa berbuat lebih lagi dari sekedal hal itu. Maka sempat pula ada pemikiran-pemikiran untuk melahirkan peradilan yang fokus utamanya pada pertanahan, hal ini bisa melalui upaya yakni angan angan untuk membuat ruu pertanahan. Pemikiran semacam hal ini dapat memperkokoh juga pelayanan dan tercapainya keadilan di ranah pertanahan ini.
Kemudian ada substansi hukum, cabang hukum agrarian ini memuat banyak hal anatara lain : tanah, ruang angkasa, air bahkan ada juga terkait pertambangan. Nah melihat hal tersebut, sudah  dapat  dipastikan  kompleksnya  permasalahan  di  bidang  agrarian,  untuk  itulah  dibutuhkan system  saling  koordinasi  diantara  sector-sektor  tersebut.  Fakta  di  bawah  menunjukan  bahwa ketentuan hukum tersebut ternyata membawa potensi ketidak sinkronan bahkan cendrung tumpeng tindih satu sama lainnya.
Sehingga  darisaalah  kita  bisa  mengetahui  bahwa  belum  adanya  kesatupaduan  dalam konteks  pengelolaan  agraria  ini.  Terakhir  yakni  kultur  hukum.  Watak  dan  tabiat  para penyelenggra/birokrat di Indonesia yang menangani pertanahan ini Nampak bahwa masih sangat memberi kesan ingin untuk dilayani. Hal ini justru bertentangan dengan visi dalam suatu birokrasi yakni yang seharusnya memberikan suatu pelayanan yang baik untuk rakyat.
Untuk  menjawab  bagaiamana  progresivitas  hukum  agrari  di  wilayah  Indonesia  ini,  kita lihat terlebih dahulu, pada mulanya pembentukan hukum tanah di tingkat nasional ini yakni uupa pada tahun enam puluh, dapat kita perhatikan ada nilai keadilan yang Nampak.Pemerintah ketika itu dengan segenap jiwa raganya memberi keadilan dengan melalui suatu perangkat huk di bidang agraria, perangkat hukum tersebut ialah ketentuan yang mengatur dihapuskannya tanah partikelir.
Hal tersebut sejatinya suatu upaya agar merombak/merubah total strukturisasi dalam hal penguasaan tanah sehingga nantinya tidak didominasi oleh golongan tertentu atau sederhananya merata bagi kemakmuran seluruh rakyat. Namun dengan adanya perkembangan zaman regulasi di bidang agrarian ini dipandang tidak berdaya pula mengikutu tuntutan zaman yang semakin hari makin  kompleks.  Sehingga  muncullah  beberapa  regulasi  ketika  zaman  presiden  soeharto. Misalnya  saja  uu  nomor  satu  tahun  enam  tujuh  yang  mengatur  tarkait  seluk  beluk  penanaman modal asing.
Dengan adanya kemudian regulassi yang baru tersebut, ternyata membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia yakni terbukanya investasi asing ke Indonesia. Pemerintah dinilai kurang  memperhatikan  keperluan  masyarakat  karena  masih  terlalu  fokus  untuk  pemajuan investasi.  Sehingga dambaan akan keadilan regulasi agrarian yang progresif dan tanggap atas apa yang diharapkan rakyat belum sepenuhnya terlaksana.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berkenaan  dengan  perselisihan  di  bidang  agraria  memang  sangatlah  rawan.  Bahkan acapkali memakan korban jiwa, hal ini sungguh tragis. Karena sampai saat ini masih banyak para mavia  tanah  yang  bermain,  bahkan  parahnya  lagi  mereka  terorganisir  kuat  dikarenakan  oknum dalam badan pertanahan di daerah-daerah juga ikut bersekongkol dengan mafia ini. Disinilah andil dari pemerintah untuk turun membantu pemilik lahan yang menjadi korban dari kebiadaban mafia ini.
Hukum adat ataupun kearifan local dalam suatu tatanan masyarakat adat merupakan salah satu  bagian  dari  kekayaan  yang  memancarkan  nilai  kebersamaan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada solusi  penyelesaian  sengketa  tanah  yang  mengedepankan  system  kekeluargaan  ataupun musyawarah sebagai  sarana menempuh  jalur damai untuk  mencegah konflik berlanjut ke muka pengadilan.
Pancasila disini  berperan menyinari dala hal  pelaksanaan kebijakan kebijakan di  bidang agrarian. Karena pancasila bukan hanya sekedar menjadi suatu dasar negara, namun juga penuntun untuk  cita  moral  bangsa  ini,  sehingga  nantinya  mengerucut  pada  keadilan  di  ranah  agraria. Keragaman  hukum  yang  ada,  salah  satunya  hukum  adat  dan  perubahan  kontruksi  politik  pada tataran nasional, ke semua itu tentu nantinya akan mengerucut pada keadilan.

## Keragaman Hukum agrarian paduan Keadilan hukum
Mengingat  majemuknya  budaya  di  wilayah  Indonesia  mengakibatkan  dalam  hal pembangunan  system  hukum  tingkat  nasional  ini  menjadi  tidak  semudah  yang  dibayangkan. Adanya  hukum  dan  masyarakat  dua  hal  yang  tak  dapat  dipisahkan  maka  dari  itulah  keduanya kemudian saling berkaitan satu sama lain.
Hukum tentu diciptakan sebagai fungsi pengatur sehingga akan membawa keadaan tertib di tataran masyarakat. Ini merupakan suatu bentuk dari pola hubungan yang saling berkaitan erat. Namun,  ketika  pada  suatu  keadaan  tertentu,  hukum  nasional  justru  dipandang  kurang  sesuai sebagaimana apa yang menjadi karakteristik dari keragaman budaya masyarakat  Indonesia tadi. Karena itulah timbul kemudian pilihanpilihan hukum lainnya.
Pluralismee .. hukum inilah yang kemudian terjadi. Yang dimana terdapat suatu urusan yang sama  namun  ternyata  berlaku  berbagai  norma  hukum  yang  tentunya  berbeda.  Norma  yang diberlakukan tersebut dapat berasal dari hukum masyarakat local/dikenal dengan hukum adat, ada juga hukum perdata/barat dan system  hukum yang lain.
Hukum adat dengan hukum nasional tidak semestinya dipandang sebagai  bentuk perang antara  cicak  versus  buaya,  artinya  tidak  ada  suatu  kompetisi  diantara  dua  hal  berbeda  tersebut. Kendati  keduanya  berbeda,  namun  justru  saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Berbicara  ciri  dari hukum nasional yakni lebih condong ke sifat kaku ataupun statis. Hal ini berbeda dengan hukum adat yang dikenal hidup di tengah masyarakat, sehimgga akan condong lebih dinamis.
Kedua hukum ini memang sama sama memiliki kelebihan, hukum nasional tentu memiliki suatu  kepastian  hukum.  Dan  untuk  hukum  adat  unggul  terkait  dengan  lebih  memberi  keadilan dikarenakan  sifat  sebelumnya  yang  dinamis.  Bagi  para  kalangan  penentang  positivistic  hukum, ketika keadilan menjadi prioritas utama, maka apakah dipandang perlu hukum negara ada/hadir.
Akibat  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  pluralisme  hukum,  yakni  akan  memunculkan banyaknya  celah  peluang  untuk  menyeleksi  atas  suatu  system  hukum  yang  memang  paling dominan  dipandang  masyarakat  dalam  memberi  keadilan.  Kendati  demikian,  jika  diperhatikan kembali,  pluralisme  hukum  ini  memiliki  pula  kekurangan  yakni  tidak  dinenuhinya  kepastian hukum.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Keragaman hukum ini akan berimbas pada timbulnya peluang masyarakat untuk memilih hukum  agrarian  mana  yang  kiranya  dianggap  paling  relevan  dalam  kontek  memberi  keadilan. Misalnya  saja  ketika  masyarakat  dalam  hal  memakai  hukum  waris  di  lingkup  keluarga.  Akan dihadapkan  dengan  berbagai  pilihan  yang  ada,  seperti  hukum  waris  menurut  barat/perdata,  ada pula menurut hukum adat  ataupun hukum islam.
Berkenaan  dengan  berbagai  pilihan  tersebut,  negara  menyikapi  hal  tersebut  sangat menghormati  pilihan  yang  dipakai  bahkan  mengakui  serta  negara  memberikan  perlindungan. Kemudian  terdapat  pula  contoh  lainnya  seperti,  di  pulau  dewata  terdapat  Lembaga  desa pekraman/adat  dan  terdapat  pula  desa  dinas  yang  masingmasing  tentu  memiliki  yurisdiksinya. Negara memberi fasilitas/ruang bagi pengaturan pada ranah hukum nasional melalui instrument perda.
Dengan paparan dua contoh  tersebut  memberi suatu  potret  bahwa hukum adat  memiliki peran untuk  melengkapi  hukum  nasional. Hal  ini kemudian bisa saja kedepannya para legislasi melakukan  perubahan  terhadap  hukum  nasional,  dalam  rangka  penyesuaian  tuntutan  atau perkembangan zaman. Dan dengan cara mengakomodir hukum adat. Karena sifat keluwesan yang dimiliki oleh hukum adat itu sendiri sangat cocok dengan iklim yang plural.
Fase  atau  tahap  substitution  ditunjukkan  dengan  pengaturan  transformasi  uupa  yang memberikan  pengaturan  menyangkut  berbagai  ha  katas  tanah  pada  masyarakat .. hukum  adat. 7 Secara bertahap dan pasti, ciri pluralisme hukum yang mengiklankan hukum masyarakat ini makin menggeliat. 8 Namun  yang menjadi konsen dan perlu dicatat ialah pluralisme hukum hendaknya memiliki langkah membangun hukum nasional yang lebih baik.
Sehingga  diharapkan  nantinya  di  masa  yang  akan  datang  hukum  adat  sungguh-sungguh mempunyai posisi dan kompetensi dalam hal ikut berkontribusi menanggapi perkembangan zaman dengan tetap berpedoman pada unsur unsur dari local wisdom dan kepribadian bangsa. Serta yang amat penting mengutamakan nilai nilai yang termuat dalam Pancasila.

## PENUTUP Kesimpulan
Hukum  semestinya  dapat  mengikuti  tuntutan  zaman  atau  mencerminkan  sifat  yang dinamis. Sehingga  ada sebuah harapan terkait sifat lentur/luwes ini diyakini mampu menggapai cita hukum masyarakat yang memprioritaskan pada nilai keadilan. Hukum agrarian dibuat demi meniadakan system hukum barat yang terkesan lebih liberal sehingga akan menuju pada hukum yang  adil,  berpihak  pula  pada  masyarakat  kecil.  Keragaman  hukum  memberi  sebuah  potret kemajemukan masyarakat. Keragaman hukum ini berimbas pada keadaan bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai pilihan hukum yang relevan dengan cita keadilan bagi masyarakat.
Di ranah agrarian telah menampilkan pertanda legal pluralism yang dimana hukum negara ternyata lebih mendominasi ketimbang hukum adat. Karena itulah peran dari hukum adat hanyalah dianggap sebagai pelengkap saja. Hukum progresif dengan keutamaan keadilannya menjadi potret norma hukum yang dipandang relevan mengikuti arus perkembangan zaman. Meskipun dalam hal ini  kepastian  hukumtidak  terlalu  mendominasi,  namun  yang  terpenting  dan  didambakan  ialah dimensi keadilan yang sesungguhnya menjadi fokus utama penegakan hukum.

## Saran
7 Warman. Pengaturan terkait sda .. agraria Ketika desentralisasi .. Pemerintahan di Prov.Sumbar. Hlm 89-91.
8 Ibid
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kedepan  diharapkan  pihak  legislasi  di  dalam  hal  membuat  hukum  nasional,  hendaknya mengakomodir  pula  elemen  dari  hukum  progresif  yakni  keadilan  yang  menjadi  point  utama. Kemudian  hal  lainnya  yang  menyangkut  peran  legislasi  hendaklah  mengakomodir  elemen  dari hukum masyarakat/hukum adat, dikarenakan terdapat esensi keluwesan di dalamnya sehingga hal ini tentu amat relevan dengan iklim kita yang plural. Kerana kondisi yang plural tersebut hukum agraria,    di  Indonesia  meliputi  antara  lain  hukum  agrarian  yang  melekat  versi  barat/perdata, kemudian terdapat pula hukum agraria menurut hukum adat, serta ada juga hukum agraria dengan versi hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto. 2015. reforma .. agraria Suatu .. momentum .. Keadilan. Journal Bumi alam. Harsono,.  2003.  Hukum  agrarian  di  Indonesia  beserta  Sejarah  Lahirnya  uupa.  Jilid  1  Hukum Tanah .. nasional. Jambatan;Jakarta. Indaarti. 2008. Demokrasi dan anarkis Suatu tinjauan .. ilmu .. filsafat .. Hukum. Journal Fak.Hukum Univ.Katolik widya. Vol 3,(1)
Mahfud. 2011. Politik .. Hukum nasional. Rajawali .. pres; Djakarta. Warman. 2009. Pengaturan bidang sumber daya .. agraria; Ketika era .. Desentralisasi pemerintahan di  Prov.Sumbar  (Kaitan .. hukum  negara  dengan  Hukum .. Adat  dalam  Kacamata Keberagaman). Program S2 FH Univ.gajah mada, Jogjakarta.