## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi  Kalimantan Tengah

## Rizki Jayuska & Andika Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Email: rizki@law.upr.ac.id & andika@law.upr.ac.id
Abstract
Since using the direct election mechanism for the Governor, many problems have arisen. Among the most prominent  issues:  the  widespread  practice  of money politics.  The  adverse  effects  of  money  politics  have implications for the weakening of the government that was formed, which in turn gave birth to the corrupt behavior of elected regional heads. A concept of eradicating money politics in the election of governors is necessary  as  an  effort  to  overcome  it.  The  problem  approach  used  is  a  sociological  (empirical)  juridical approach,  which  is  an  approach  to  the  problem  by  looking  at  and  observing  the  applicable  legal  norms associated  with  the  facts  that exist  from  the  problems  encountered  in the  study.  an effort framework is needed to realize a clean and free election of money politics  through strengthening law enforcement by Bawaslu. there needs to be encouragement to strengthen the authority of the court with the formation of a Special Election Court in the Election Law or specifically as mandated by the Constitutional Court Decree Number 97 / PUU-XI / 2013, and the Special Court is also given the authority to settle  money politics crime so that problems that destroy democracy with capital (money) can be resolved. Community culture is  also  directed  towards  overseeing  the  holding  of  the  election  of  the  governor  of  Central  Kalimantan. Because if you only expect Bawaslu Central Kalimantan to do the prevention and enforcement of money politics, it is certainly very limited. Because the number of personnel is small and the coverage area is very broad. Once again community participation is very important for political eradication in the election of the  governor  of  Central  Kalimantan.  The  concept  of  renewing  the  eradication  of  money  politics  in  the elections  is  as  an  effort  to  tackle  problems  related  to  money  politics.  The  renewal  in  question  must  be comprehensive towards the legal system. In this case Lawrence M Friedman distinguishes the elements of the system into 3 (three) types, namely: 1) structure; 2) substance; 3) culture.
Keywords: Eradication; Governor Election; Money Politics

## Abstrak
Sejak menggunakan mekanisme pemilihan Gubernur secara langsung memang muncul banyak persoalan. Di antara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Dampak buruk dari politik uang  punya  implikasi  melemahnya  pemerintahan  yang  terbentuk,  yang  pada  gilirannya  melahirkan perilaku korup kepala daerah terpilih. Perlu suatu konsep  pemberantasan politik uang dalam pemilihan gubernur  adalah  sebagai  suatu  upaya  untuk  menanggulanginya.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. diperlukan kerangka upaya untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan
bebas  dari  politik  uang  melalui  penguatan  penegakan  hukum  oleh  Bawaslu.  perlu  ada  dorongan penguatan  kewengan  pengadilan  dengan  dibentuknya  Pengadilan  Khusus  Pilkada  dalam  Undang- Undang  Pilkada  atau  khusus  sebagaimana  amanat  putusan  MK  Nomor  97/PUU-XI/2013,  dan Pengadilan  khusus  tersebut  juga  diberikan  kewenangan  menyelesaikan  tindak  pidana  politik  uang sehingga  permasalahan-permasalahan  yang  menghancurkan  demokrasi  dengan  kapital  (uang)  dapat diselesaikan. Budaya masyarakat juga diarahkan kepada pengawasan penyelenggaran pemilihan gubernur Kalimantan  Tengah.  Karena  jika  hanya  mengharapkan  Bawaslu  Kalimnatan  tengah  saja  dalam melakukan pencegahan dan penindakan politik uang tentu sangat terbatas. Karena jumlah personil yang sedikit  dan  daerah  cakupan  yang  sangat  luas.  Sekali  lagi  partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  pemberantasan  politik  dalam  pemilihan  gubernur  kalimantan  tengah.  Konsep pembaruan pemberantasan politik uang dalam pilkada adalah sebagai suatu upaya untuk menanggulangi masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  politik  uang.  Pembaruan  yang  dimaksud  mesti  bersifat komprehensif terhadap sistem hukum. Dalam hal ini Lawrence M Friedman membedakan unsur sistem itu kedalam 3 (tiga) macam yaitu: 1) struktur; 2) substansi; 3) kultur.
Kata Kunci: Pemberantasan, Pemilihan Gubernur, Politik Uang

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  negara  demokrasi  adalah  adanya  pemilu.    Dari  pemilu  itu diharapkan  akan  lahir  pemimpin-pemimpin  yang  berkualitas  dan  berintegritas. Menurut  Ramlan  Surbakti,  tujuan  dari  pemilu  meliputi  3  (tiga)  hal  yakni:  (a).  sebagai mekanisme  untuk  menyeleksi  para  pemimpin  pemerintahan  dan  alternatif  kebijakan umum;  (b).  sebagai  mekanisme  memindahkan  konflik  kepentingan  dari  masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi. memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara  dan  pemerintahan  dengan  jalan  ikut  serta  dalam  proses  politik 1 .  Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara periodik  dan didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Hal itu penting karena; pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  bersifat  dinamis,  dan  berkembang  dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat  berubah  pendapatnya  mengenai  sesuatu  kebijakan  negara.  Kedua,  disamping pendapat  rakyat  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  kondisi  kehidupan  bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena
1 Ramlan  Surbakti,  (1992). Memahami  Ilmu  Politik. Cetakan  Pertama. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, hlm. 176
faktor  eksternal  manusia.  Ketiga,  perubahan-perubahan  aspirasi  dan  pendapat  rakyat juga  dapat  dimungkinkan  terjadi  karena  pertambahan  jumlah  penduduk  dan  rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula tentu mempunyai sikap yang bisa saja berbeda dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula,  keempat,  pemilu  perlu  diadakan  secara  teratur  untuk  maksud  menjamin terjadinya  pergantian  kepemimpinan  negara,  baik  dicabang  kekuasaan  eksekutif maupun legislatif. 2
Secara  jujur  harus  diakui,  sejak  menggunakan  mekanisme  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  memang  muncul  banyak  persoalan.  Di  antara  persoalan  yang paling  menonjol:  meruyaknya  praktik  politik  uang.  Sebagai  sebuah  persoalan,  sejak semula  telah  dikemukakan  oleh  banyak  kalangan,  persoalan  politik  uang  dapat diminimalisasi sekiranya partai politik memiliki kontrol yang ketat terhadap pasangan calon  yang  mereka  usung.  Namun,  pada  faktanya,  partai  seperti  enggan  melakukan langkah  penertiban.  Bahkan,  di  titik-titik  tertentu,  sebagian  partai  politik  seperti menikmati  praktik  curang  ini 3 .  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  partai  politik dalam  mengusung  calon  di  pilkada  lebih  pada  pertimbangan  kemampuan  finansial calon  yang  bersangkutan,  dengan  dalih  uang  operasional. Mahar  politik  atau  uang operasional itu seakan-akan menjadi hal yang lumrah karena dianggap sebagai ongkos kendaraan dan biaya kampanye.
Pada  sektor  pemilih  hal  yang  serupa  juga  dialami.  Umumnya  pemberian  uang atau barang kepada pemilih terjadi dalam berbagai modus pasar murah, bazar, doorprise dan lai-lain yang biasanya teritegrasi dengan kampanye pasangan calon kepala daerah. Dengan maksud membujuk pemilih untuk memilihnya. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan  kejahatan.  Pada  dasarnya  ini  tidak  hanya  merusak  demokrasi  tetapi  juga menumpulkan daya kritis masyarakat selain pembodohan tentunya. Hal ini setidaknya tercermin  pada  Pilkada  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  Kalimantan  Tengah
2 Jimly  Asshiddiqie.  (2005). Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis ,  cetakan  pertama.  Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 421.
3 Saldi  Isra,  Merampas  Daulat  Rakyat, https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel- koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html , diakses pada tanggal 6 September 2019
2016  banyak  merebak  isu  pembagian  uang  oleh  anggota  tim  pemenangan  pasangan calon  kepala  daerah  kepada  masyarakat  kelas  bawah 4 .  Selain  itu  Jhon  Krisli  dan pasangannya  Maryono  mengaku  dimintai  sejumlah  uang  oleh  partai  yang  bakal mengusungnya  di  Pilkada  Wali  Kota  Palangka  Raya.  Jhon  yang  saat  ini  menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu mengaku diminta oleh Partai Gerindra sebanyak Rp 350 juta untuk satu kursi. Di DPRD Kota Palangka Raya, partai ini  punya  4  kursi  sehingga  uang  yang  diminta  sebanyak  Rp  350  juta  x  4  kursi  total adalah Rp 1,4 miliar, kemudian untuk PPP ada 2 kursi dan partai ini minta total Rp 1 miliar 5 .
Dampak  buruk  dari  politik  uang  sebagaimana  uraian  di  atas  punya  implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup  kepala  daerah  terpilih.  Intinya,  pembiaran  politik  uang  akan  berujung  pada tercederainya  tujuan  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Demokrasi  baru  dapat  dikatakan berhasil  apabila  tujuan society mendirikan state telah  dicapai.  Tujuan  yang  harus diupayakan terwujudnya adalah adanya kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum berarti  terjaminnya  hak  hidup  dan  martabat  masing-masing  warga  negara  di  negara tersebut 6 .
Seperti dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dihantui oleh maraknya praktik  politik  uang.  Maka  diprediksi  pilkada  selanjutnya  masih  tetap  akan  berkutat pada  masalah  yang  sama.  Atas  dasar  itulah  maka  perlu  dilakukan  kajian  tentang Pembaharuan  Pemberantasan  Politik  Uang  Dalam  Pilkada.  Karena  beberapa  kali penyelenggaran  pilkada,  sistem  hukum  yang  ada  belum  mampu  untuk meminimalisirnya.
4 Gora kunjana,
Jelang Pilgub Kalteng merebak isu politik uang, https://investor.id/archive/jelang-pilgub-kalteng-merebak-isu-politik-uang ,  diakses  pada  tanggal  12 Februari 2020
5 Karana  WW,  Bawaslu  Kalteng  Periksa  Dugaan  Mahar  Politik  Pilkada  Palangka  Raya, https://pilkada.tempo.co/read/1052418/bawaslu-kalteng-periksa-dugaan-mahar-politik-pilkada- palangkaraya/full&view=ok , diakses pada tanggal 12 Februari 2020
6 Heru  Nugroho.  (2015). “ Demokrasi  Dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka  Konseptual  Untuk Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  Di  Indonesia ” . Jurnal  Pemikiran  Sosiologi, Volume  1  Nomor  1,  Mei 2015, hlm. 5

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
1. Pendekatan masalah
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  secara  yuridis sosiologis  (empiris)  yaitu  pendekatan  terhadap  masalah  dengan  melihat  dan memperhatikan  norma  hukum  yang  berlaku  dihubungkan  dengan  fakta  yang ada  dari  permasalahan  yang  ditemui  dalam  penelitian 7 pada  Pembaharuan Pemberantasan  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Tengah
Penelitian yang dilakukan pada divisi penindakan di Bawaslu Kalteng ini adalah bersifat  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  secara  lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan 8 . Sumber dan Jenis Data
Jenis Data:
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  dimana penelitian itu dilakukan 9 . Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan  dengan  Pembaharuan  Pemberantasan  Politik  Uang  Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
b. Data Sekunder
Data  yang  sudah  diolah  dan  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  peraturan  perundang- undangan 10 . Data sekunder terdiri atas:
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu:  bahan-bahan  yang  isinya  mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh
7 Bambang sunggono. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagarfindo Persada, hlm. 72-79.
8 Ibid ., hlm. 38
9 Rianto adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, hlm. 57 10 Ibid. hlm. 57
legislator,  pemerintah  dan  lainnya  yang  berwenang  untuk  itu,  antara lain:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, Dan Walikota
e. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2) Bahan  Hukum  sekunder,  yaitu:  bahan-bahan  yang  menjelaskan  bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya.
Sumber Data:
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Reseacrh)
Data  yang  berasal  dari  Peraturan  Perundang-undangan,  buku-buku,  dan literatur-literatur serta bacaan lain.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research)
Data  yang  diperoleh  Bawaslu  Kalimantan  Tengah  yang  bertempat  di Palangka Raya
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang dilakukan yaitu:
a. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis, yakni dengan cara  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  penulis  dapatkan  di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 11

## b. Wawancara
11 Soerjano Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, hlm. 21
Agar  data  yang  diperoleh  lebih  konkrit,  maka  penulis  melakukan  teknik wawancara  terhadap  responden  di  lapangan.  Wawancara  yaitu  teknik pengumpulan  data  dengan  memperoleh  keterangan  lisan  melalui  tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. 12
Penulis  mewawancarai  subjek  penelitian  dengan  menggunakan  tenik wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. 13

## 3. Metode Analisis Data
Setelah  data-data  tersebut  terkumpul,  maka  akan  diinventarisasi  dan kemudian  di  seleksi  yang  sesuai  untuk  digunakan  menjawab  pokok permasalahan  penelitian  ini.  Selanjutnya  dianalisa  secara  kualitatif  untuk mencapai  kejelasan  masalah  yang  akan  dibahas.  Dalam  menganalisa  data penelitian  ini  dipergunakan  metode  analisis  kualitatif  yaitu  suatu  tata  cara penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis. 14 Penggunaan  metode analisis  data  kualitatif  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  pengaplikasian penelitian dengan tipe normatif. 15

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  pembaruan  pemberantasan  politik  uang  dalam  pilkada  adalah  sebagai suatu  upaya  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  politik uang. Pembaruan yang dimaksud mesti bersifat komprehensif terhadap sistem hukum. Dalam  hal  ini  Lawrence  M  Friedman  membedakan  unsur  sistem  itu  kedalam  3  (tiga) macam yaitu: 1) struktur; 2) substansi; 3) kultur. 16 Komponen struktur berkaitan dengan kelembagaan  dan  aparat  penegak  hukum,  komponen  substansi  berhubungan  dengan
12 Burhan Ashofa, Op. Cit. , hlm. 95
13 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 228 14 Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 6.
15 Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafikahalaman, hlm. 78.
16 Esmi Warassih. (2011). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . semarang: Universitas Diponegoro hlm. 90
peraturan  perundang-undangan  dan  komponen  kultur  adalah  budaya  dan  nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

## 1. Strukur Pengawasan Politik Uang
Semenjak terbitnya UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai daerah  di  Indonesia  dalam  waktu  yang  berbeda  telah  melakukan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  sampai  setelah  digantinya  undang-undang  tersebut  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun2014.  Perhelatan  tersebut  diadakan  dengan  ikhtiar mengimplementasi demokrasi secara berkualitas dan beradab. Barulah pada tahun 2015 pilkada diselenggarakan secara serentak untuk mewujudkan pilkada yang lebih efektif dan efisien.
Pasal  22  E  ayat  5  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  pemilihan  umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  Itu  Bukan  berarti  penyelenggara  pemilu  hanya  KPU  saja.  Karena  ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. 17 Sedangkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  Kepala  Pemerintah Daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dipilih  secara  demokratis.  Putusan  MK  telah menegasakan  bahwa  dipilih  secara  demokratis  tersebut  yaitu  secara  langsung  yang dijabarkan  dalam  UU  No  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota. Oleh karena itu pentingnya penyelenggaraan pilkada yang berkualitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.
Berkenaan dengan pembaruan struktur pada penelitian ini akan lebih fokus pada penyelenggara Pemilihan gubernur khususnya yang berkiatan dengan kewenangannya dalam  Pemilihan  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  sebut  saja  misalnya  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Keberhasilan  Bawaslu  dalam  menjalankan  tugas  menangani  pelanggaran  Pilkada tidak  bisa  dilepaskan  dari  dukungan  institusi  lain.  Dalam  wadah  Sentra  Gakkumdu, kapasitas  penyidik  kepolisian  dan  unsur  kejaksaan  diharapkan  dapat  membantu menyempurnakan  peran  pengawas.  Pilkada  dalam  menangani  tindak  pidana  Politik uang. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Pasal  22B meliputi:
a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi,  dan  putusan  atas  keberatan  setelah  berkonsultasi  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  dalam  forum  rapat  dengar  pendapat  yang keputusannya bersifat mengikat;
b. menerima,  memeriksa,  dan  memutus  keberatan  atas  putusan  Bawaslu  Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon  Wakil  Bupati,  atau  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  terkait dengan  Pemilihan  yang  diajukan  oleh  pasangan  calon  dan/atau  Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak  diizinkannya  Partai  politik/gabungan  Partai  Politik  untuk  mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
c. mengoordinasikan  dan  memantau  tahapan  pengawasan  penyelenggaraan Pemilihan;
d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
e. menerima  laporan  hasil  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  dari  Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam  melanjutkan  tahapan  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan Pemilihan  jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak  dapat  melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
g. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
i. menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  atas  tindakan  pelanggaran  Pemilihan; dan
j. menindaklanjuti  rekomendasi  dan/atau  putusan  Bawaslu  Provinsi  maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pem ilihan.”
Pasal  22c  UU  No  8  Tahun  2015  menyebutkan  Bawaslu  dalam  pengawasan penyelenggaraan Pemilihan wajib:
a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
b. menyampaikan  semua  informasi  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan kepada masyarakat;
c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
d. melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  22D  mengatakan  Bawaslu  memegang  tanggung  jawab  akhir  atas pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  oleh  Bawaslu  Provinsi,  Panwas Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan  Pengawas  TPS. Dengan  tugas, kewenangan  dan  kewajiban  demikian  mestinya  Bawaslu  mampu  menyelesaikan  atau meminimalisir  politik  uang  dengan  memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas  kepada  pelakunya. Namun,  data  yang  dipaparkan  anggota  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  RI  Nelson Simanjuntak  dalam  seminar  Evaluasi  Pilkada  Serentak  2015  di  Universitas  Trisakti  (15/3) mengonfirmasi tak efektifnya penyelesaian pelanggaran pidana pemilu 18 . Pelanggaran pidana yang  bisa  divonis  jumlahnya  hanya  satu  persen.  Padahal,  dari  seluruh  tahapan penyelenggaraan  Pilkada  2015,  tercatat  laporan  dan  temuan  dugaan  pelanggaran pidana  sebanyak  1.090  kasus.  Nyatanya,  tidak  semua  pelanggaran  bisa  diselesaikan. Hanya  60  kasus  yang  dapat  diteruskan  ke  penyidik.  Sisanya,  1.030  kasus  tidak  dapat diteruskan dan hanya 13 yang divonis. Dari 1.030 yang ditolak, 929 kasus merupakan dugaan pemberian uang kepada pemilih dan 101 kasus dihentikan dengan alasan lain. Sebagai  perbandingan,  pada  tahun  1999,  dari  236  dugaan  pelanggaran  pidana  yang diterima  Panwaslu,  hanya  20  kasus  yang  diperiksa  dipengadilan.  Pilkada  2011  hanya ada 228 laporan dari 582 laporan yang dapat ditindaklanjuti pihak kepolisian 19 .
Untuk  itu  diperlukan  kerangka  upaya  untuk  mewujudkan  Pilkada  yang  bersih dan  bebas  dari  politik  uang  melalui  penguatan  penegakan  hukum  oleh  Bawaslu. Namun Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu masih terikat dengan lembaga penegak hukum lainnya bahkan mesti ada konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Pasal 146 menyebutkan:
a. Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  tergabung  dalam  sentra penegakan  hukum  terpadu  dapat  melakukan  penyelidikan  setelah  adanya laporan  pelanggaran  pemilihan  yang  diterima  oleh  Bawaslu  Provinsi  maupun Panwas Kabupaten/Kota.
b. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
c. Anggaran  operasional  sentra  penegakan  hukum  terpadu  dibebankan  pada Anggaran Bawaslu.
18 Debora Blantina, Gakumdu penegakan hukum takpadu , dalam http://rumahpemilu.org/gakumdu- penegakan-hukum-tak-padu/ , di akses pada tanggal 22 September 2018 19 Ibid.
d. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama  antara  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
e. Peraturan  bersama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan  setelah berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  dalam  forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
Penegakan  hukum  adalah  salah  satu  pilihan  yang  efektif  dalam  menyelesaikan kasus politik uang. Bawaslu khususnya Bawaslu Kalimantan Tengah yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan praktik politik uang masih tergantung pada penegak  hukum  lainnya.  Hambatan  inilah  yang  pada  akhirnya  menjadikan  kinerja pemberantasan  politik  uang  di  Indonesia  bekerja  secara  lambat.  Hal  ini  tidak  bisa dipungkiri  mengingat  bahwa  Bawaslu  masih  bergantung  pada  penyidik  dan  dan penuntut umum dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Bila ini tetap dibiarkan politik uang kemungkinan besar akan tetap terjadi selama penegakan  hukumnya  masih  lemah,  masih  seputar  pada  kawula  alit.  Terkotak- kotaknya lembaga penyidikan dan penuntutan juga ikut mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum.  Berdasarkan hal tersebut maka langkah konkrit yang  menjadi dasar pemberantasan politik uang harus berpatokan pada independensi Bawaslu Kalimantan Tengah  dengan  menyediakan  penyelidik,  penyidik  dan  penuntut  umum  yang  berada didalam struktur Bawaslu. Itulah yang dikatakan Pak Satriyadi sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. 20

## 2. Substansi Pemberantasan Politik Uang
Larangan  politik  uang  diatur  pada  Pasal  73  UU  No.10  Tahun  2016  yaitu:  (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan d an/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/a tau Pemilih”; (2) “Calon  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  putusan  Bawaslu  Provinsi  dapat  dikenai  sanksi  administrasi  pembatalan
20 Hasil  wawancara  dengan  Satriadi,  S.E.  M.AP  sebagai  Ketua  Bawaslu  Kalimantan  Tengah,  12 November  2019.
sebagai  pasangan  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota”;  (3)  “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”;  (4)  “Selain Calon  atau  Pasangan  Calon,  anggota  Partai  Politik,  tim  kampanye,  dan  relawan,  atau pihak  lain  juga  dilarang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan  hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara  Indonesia  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  untuk:  a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan  cara  tertentu  sehingga  mengakibatkan  suara  tidak  sah,  dan  c.  mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon te rtentu”; (5) “Pemberian sanksi administrasi  terhadap  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menggugurkan  sanksi  pidana”.  Dalam  penjelasan  Pasal  73  ayat  (1)  “Yang  tidak termasuk  “memberikan  uang  atau  materi  lainnya”  meliputi  pemberian  biaya  ma kan minum  peserta  kampanye,  biaya  transpor  peserta  kampanye,  biaya  pengadaan  bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah  lainnya  berdasarkan  nilai  kewajaran  dan  kemahalan  suatu  daerah  yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.
Pengaturan yang terdapat pada Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi  berupa  pembatalan  pasangan  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota  bagi  pasangan  calon  yang  terbukti  melakukan  politik  uang berdasarkan  putusan  Bawaslu  Provinsi.  Sanksi  administrasi  ini  tidak  menggugurkan sanksi  pidana.  Siapa  saja  yang  terlibat  dalam  politik  uang  seperti  tim  kampanye, anggota partai politik, relawan atau pihak lain, dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sejumlah uang.
Selain  sanksi  administrasi  berupa  pembatalan  pasangan  calon  yang  terbukti melakukan  praktek  politik  uang,  sanksi  pidana  juga  bisa  diterapkan.  Pengaturannya dal am  UU  No.10  Tahun  2016  Pasal  187A  ayat  (1)  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun
tidak  langsung  untuk  mempengaruhi  Pemilih  agar  tidak  menggunakan  hak  pilih, menggunakan  hak  pilih  dengan  cara  tertentu  sehingga  suara  menjadi  tidak  sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal  73  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  36  bulan  dan  paling lama 72 bulan dan  denda paling  sedikit Rp 200 juta dan  paling  banyak Rp 1 milyar”. Pidana  yang  sama  juga  diterapkan  kepada  pemilih  yang  terlibat  dalam  politik  uang atau  yang  menerima  uang,  ini  diatur  dalam  Pa sal  187A  ayat  (2)  “Pidana  yang  sama diterapkan  kepada  pemilih  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
UU  No.10  Tahun  2016  Pasal  187B  juga    menyebutkan  bahwa  “Anggota  Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan  hukum  menerima  imbalan  dalam  bentuk  apapun  pada  proses  pencalonan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 300  juta  dan  paling  banyak  Rp  1  milyar”.  Selanjutnya,  Setiap  lembaga  yang  terlibat dalam politik uang juga dikenakan sangsi pidana yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187C menyebutkan “Setiap oran g atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan  perbuatan  melawan  hukum  memberi  imbalan  pada  proses  pencalonan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota  maka  penetapan  sebagai  calon,  pasangan  calon  terpilih,  atau  sebagai Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota  atau  Wakil  Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 milyar”.
Meskipun larangan dan sanksi bagi pelaku dan yang  terlibat dalam politik uang sudah diatur secara jelas, praktek politik uang masih menjamur. Pada Pilkada serentak tahun  2015  Bawaslu  menemukan  kasus  dugaan  politik  uang  dalam  masa  tenang sebanyak  92  kasus.  Kasus  dugaan  politik  uang  yang  terjadi  dalam  masa  tenang meningkat  pada  Pilkada  serentak  tahun  2017  mencapai  600  kasus.  Kondisi
meningkatnya praktek politik uang dalam Pilkada menunjukkan fenomena yang tidak baik  dalam  proses  Pilkada 21 .  Padahal,  jika  mau  berpolitik  dengan  penuh  keadaban, energi  kontestan  dan  barisan  pendukungnya,  serta  masyarakat,  bisa  dikelola  kearah yang  positif.  Terutama,  memberikan  pertimbangan  rasional  dan  bertanggung  jawab dalam menentukan pilihan. 22 Tetapi sepertinya kandidat kepala daerah lebih menyukai cara-cara  instan  dalam  meraih  suara  sehingga  persoalan  politik  uang  masih  terjadi dimana-mana.
Masalah  berikutnya  adalah  bagaimana  menerapkan  undang-undang  tersebut, karena  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  akan  ada  artinya  apabila  tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Untuk itu perlu ada dorongan penguatan kewengan pengadilan dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Pilkada dalam Undang- Undang  Pilkada  atau  khusus  sebagaimana  amanat  putusan  MK  Nomor  97/PUU- XI/2013,  dan  Pengadilan  khusus  tersebut  juga  diberikan  kewenangan  menyelesaikan tindak pidana politik uang sehingga permasalahan-permasalahan yang menghancurkan demokrasi dengan kapital (uang) dapat diselesaikan.

## 3. Kultur Masyarakat Tentang Politik Uang
Sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis  konsolidasi demokrasi secara baik dengan diadakannya Pemilu dan Pilkada. Namun, secara faktual, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dihambat dengan maraknya bentuk-bentuk money politics , tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara. 23 Anjuran “ter ima uangnya, tetapi jangan pilih orangnya” gagal mencegah meruyaknya politik uang. Bah kan dalam batas- batas  tertentu,  anjuran  tersebut  telah  memerosokkan  pemilih  menjadi  kian  pragmatis
21 Supriyanto, Pilkada  dan  Politik  Uang ,  dalam http://www.riaupos.co/5632-opini-pilkada-dan- politik-uang.html#.W6r0WtczbMw , Diakses pada tanggal 25 September 2017
22 Saldi Isra. (2017). Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat . Jakarta: Themis Publishing, hlm. 148
23 Burhanudin Muhtadi. (2013). “ Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal   Interaksi Antara “ Party-I d” dan “ Patron-Klien ”” . Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 Nomor 3 Juni 2013, hlm. 46
dan  permissif  terhadap  politik  uang. 24 Apalagi  ada  juga  yang  menganggapnya  itu sebagai “ rejeki ” yang tidak boleh ditolak.
Menjamurnya  politik  uang  disebabkan  juga  karena  politisi  yang  muncul kebanyakan  tanpa  visi  yang  jelas.  Mereka  hadir  ke  panggung  politik  karena  tiba-tiba mendapat peluang atas wadah-wadah yang mereka isi tanpa syarat kualitas tertentu. 25 Mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai juga turut memberikan andil yang  seringkali  sulit  diawasi  dan  belum  adanya  transparansi  karena  bersifat  internal atau  sekedar  formalitas  belaka.  Sehingga  hal  ini  membuka  peluang  untuk  adanya transaksi “jual - beli” antara para elit partai dengan bakal calon ya ng akan diusung oleh partai tersebut 26 .
Masalah rekrutmen semakin kompleks karena budaya dan mekanisme demokrasi tidak  dijalankan  secara  konsekuen.  Dalam  pengambilan  keputusan,  seringkali mekanisme  demokratis  tidak  berjalan  karena  kuatnya  peran  pimpinan  maupun kekuatan  oligarki  di  parpol  dalam  menentukan  kandidat  kepala  daerah.  Kekuasaan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah harus berada dalam suatu koridor tertentu  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  absolutisme  dan  otoritarianisme.  Masyarakat madani  ( civil  society )  perlu  ditumbuhkembangkan  sebagai  kekuatan  kritik  dan penyeimbang dalam konstalasi kekuasaan disuatu negara. 27
Sehubungan  dengan  kondisi  tersebut  persoalan  selanjutnya  adalah,  bagaimana menghilangkan distorsi kebudayaan tersebut, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk  melakukan  penanggulangan  masalah  pemberantasan  politik  uang  secara komprehensif. Untuk itu, Muchtar Lubis menawarkan tranformasi budaya sebagai obat mujarab.  Untuk  membasmi  korupsi  yang  sudah  berakar  pada  kebudayaan  lama,  dan berasal dari birokrasi patrimonial di masa feodal, yang nilai-nilainya masih bekerja saat
24 Saldi Isra , Op. Cit. , hlm. 110.
25 Moh. Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 79
26 Delia Wildianti, “ Mahar Politik dan Korupsi Sistemik ” , dalam
http://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html ,  diakses  pada  tanggal  28 September 2018
27 Firmanzah.  (2012). Marketing  Politik  Antara  Pemahaman  dan  Realitas .  Jakarta:  Yayasan  obor Indonesia, hlm. 70
ini,  maka  dengan  melakukan  transformasi  budaya  secara  tuntas  barulah  kita mempunyai harapan yang baik untuk dapat memberantas politik uang. 28
Pemberantasan  politik  uang  bisa  dimulai  dengan  membangun  karakter  bangsa melalui pendekatan budaya baik kepada elit mauput kepada kawula alit. Memang itu perlu waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada bangsa kita akhir-akhir ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah  melalui  proses  yang  panjang. 29 Contoh  hal  kecil  yang  bisa  dilakukan  adalah merubah  slogan  ambil  uangnya,  jangan  pilih  orangnya  yang  terbukti  tidak  ampuh. Saatnya  mengganti  slogan  tersebut  dengan  ambil  uangnya,  laporkan  ke  Bawaslu  atau yang lebih gampang dengan slogan jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya.
Kebudayaan merupakan suatu blue print of behaviour yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperanan sebagai pedoman dan pendorong bagi prilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkret kebudayaan berfungsi sebagai  sistem  prilaku.  Itu  berarti  kaedah-kaedah  yang  berlaku  sebenarnya  berakar pada  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  dari  masyarakat  yang  bersangkutan. 30 Makanya menjadi penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya lama yang negatif dan mesti ditata ulang,  sembari juga mengembangkan budaya lama yang  positif supaya berakar dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  transformasi  budaya  itu  pulalah  budaya  hukum masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk  dibangun  dan  dikembangkan.  Hal  itu  bisa diwujudkan melalui pendidikan nilai-nilai.
Budaya  masyarakat  juga  diarahkan  kepada  pengawasan  penyelenggaran pemilihan  gubernur  Kalimantan  Tengah.  Karena  jika  hanya  mengharapkan  Bawaslu Kalimnatan  tengah  saja  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  politik  uang tentu  sangat  terbatas.  Karena  jumlah  personil  yang  sedikit  dan  daerah  cakupan  yang
28 Elwi  Danil . (2004). “ Segi-Segi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Pemberantasan  Korupsi ” . Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Vol.1 No.2, Juni 2004, hlm. 138
29 Darmiyati  Zuchdi,  dkk.  (2012). Pendidikan  Karakter  Konsep  Dasar  dan  Implementasi  di  Perguruan Tinggi . Yogyakarta: UNY Press, hlm. 14 30 Esmi Warassih. (2011). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang: Universitas Diponegoro hlm. 90
sangat  luas.  Sekali  lagi  partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk pemberantasan politik dalam pemilihan gubernur kalimantan tengah 31 .

## D. PENUTUP
Dampak  buruk  dari  politik  uang  sebagaimana  uraian  di  atas  punya  implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup  kepala  daerah  terpilih.  Intinya,  pembiaran  politik  uang  akan  berujung  pada tercederainya tujuan dari demokrasi.
Konsep  pembaruan  pemberantasan  politik  uang  dalam  pilkada  adalah  sebagai suatu  upaya  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  politik uang. Pembaruan yang dimaksud mesti bersifat komprehensif terhadap sistem hukum. Dalam  hal  ini  Lawrence  M  Friedman  membedakan  unsur  sistem  itu  kedalam  3  (tiga) macam yaitu: 1) struktur; 2) substansi; 3) kultur. Komponen struktur berkaitan dengan kelembagaan  dan  aparat  penegak  hukum,  komponen  substansi  berhubungan  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  komponen  kultur  adalah  budaya  dan  nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
Pemberantasan  politik  uang  bisa  dimulai  dengan  membangun  karakter  bangsa melalui pendekatan budaya baik kepada elit mauput kepada kawula alit. Memang itu perlu waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada bangsa kita akhir-akhir ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Makanya menjadi penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai  budaya  lama  yang  negatif  dan  mesti  ditata  ulang,  sembari  juga mengembangkan budaya lama yang  positif supaya berakar dalam masyarakat. Dalam konteks  transformasi  budaya  itu  pulalah  budaya  hukum  masyarakat  menjadi  sangat penting  untuk  dibangun  dan  dikembangkan.  Hal  itu  bisa  diwujudkan  melalui pendidikan nilai-nilai.
31 Hasil  wawancara  dengan    Satriadi,  S.E.  M.AP  sebagai  Ketua  Bawaslu  Kalimantan  Tengah  ,  2 Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku, Jurnal, Makalah:
Abu Bakar Ebyhara. (2010). Pengantar Ilmu Politik , Cetakan Pertama. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Ansori.  (2017). “ Legalitas  Hukum  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  dalam Menyelenggarakan  Pilkada ” . Jurnal  Konstitusi, Volume  14  Nomor  3,  September 2017
Burhanudin  Muhtadi.  (2013). “ Politik  Uang  Dan  Dinamika  Elektoral  Di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Awal      Interaksi  Antara  “  Party - Id”  dan  “ Patron-Klien ” . Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 Nomor 3 Juni 2013.
Elwi  Danil.  (2004). “ Segi-Segi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Pemberantasan Korupsi ” . Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti , Vol,1 No.2, Juni 2004. Esmi  Warassih.  (2011). Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Cetakan  Pertama. semarang: Universitas Diponegoro.
Firmanzah. (2012). Politik Indonesia Transisi  Menuju Demokrasi , Cetakan Ketiga, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
____________. (2008). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Heru  Nugroho.  (2015). “ Demokrasi  Dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka  Konseptual Untuk  Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  Di  Indonesia ” . Jurnal  Pemikiran Sosiologi, Volume 1 Nomor 1, Mei 2015
Jimly  Asshidiqie.  (2007). Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Cetakan  Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
___________. (2005). Menuju Negara Hukum yang Demokratis , cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press.
___________. (2014). “ Pengenalan  Tentang  Dkpp  Dalam  Rangka  Penegakan  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilu ” . Dalam  rangka  Hari  Ulang  Tahun  Ikatan  Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2014.
Miriam Budiarjo, (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik , Cetakan Kelima, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Moh.  Mahfud MD. (2009 ). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Cetakan Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Peter  Scroder.  (2009). Strategi  Politik  Edisi  Revisi  untuk  Pemilu  2009 ,  Cetakan  Pertama, Indonesia: Friedrich-Nauman-Stiftung fur die Freihet.
Ramlan  Surbakti.  (1992). Memahami  Ilmu  Politik, cetakan  pertama. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Saldi Isra. (2017). Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat , Cetakan pertama Jakarta: Themis Publishing

## B. Website:
Debora Blantina, Gakumdu penegakan hukum takpadu , dalam http://rumahpemilu.org/gakumdu-penegakan-hukum-tak-padu/ di akses pada tanggal 22 September 2018 Delia Wildianti, Mahar Politik dan Korupsi Sistemik , http://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html diakses pada tanggal 28 September 2018 Saldi Isra. Merampas Daulat Rakyat, dalam
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-
artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html diakses  pada  tanggal  17 September 2018
Supriyanto, Pilkada  dan  Politik  Uang , http://www.riaupos.co/5632-opini-pilkada-dan- politik-uang.html#.W6r0WtczbMw Diakses pada tanggal 25 September 2017

## C. Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57