## MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## Kurniawan Muhammad
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Email: abushindid73@gmail.com

## Abstract
Transparency  is  the  most  important  part  of  governance,  particularly  an  important  part  of  the  global governance  agenda.  In  the  context  of  governance  in  Indonesia,  the  spirit  of  communicating  public information  openly  by  every  level  of  government  is  very  strong.  The  process  of  openness  is  delivered through  online  media  such  as  websites.  But  in  its  implementation,  the  implementation  of  public information disclosure mandated by Law no. 14 of 2008 on Public Information Openness has not appeared consistent.
Keyword : Good Governance; Public Information Openness; Transparency; Accountability; Policy.

## PENDAHULUAN
Pada  era  tahun  1990-an,  ketika    terjadi demokratisasi di dunia, muncul cara pandang baru  terhadap  pemerintahan.  Yakni  ditandai dengan munculnya istilah governance dan good governance yang  diperkenalkan  oleh  lembaga donor seperti IMF dan World Bank. Perspektif yang  berpusat  pada government bergeser  ke perspektif governance .
Government ,  lebih  bersifat  tertutup  dan tidak  sukarela.  Juga  tidak  dilibatkan  swasta ( private )
dalam
membentuk struktur keorganisasiannya.  Sedangkan governance melibatkan  seluruh  aktor,  baik  publik maupun private (swasta)    dalam  membentuk struktur sehingga bisa menempatkan pengarutan  kebijakan  sesuai  kebutuhan fungsionalitasnya.
Dengan  bergesernya  paradigma  dari government  ke  arah  governance,  yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat madani  (civil  society),  maka  dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi  publik  yang  disebut  dengan kepemerintahan yang baik ( good governance ). Good  governance mengandung  arti hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan menerapkan  prinsip-prinsip  professional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi,  efisiensi,  efektivitas,  supremasi hukum,  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh masyarakat.
Menurut United  National  Development Program  ( UNDP)  ada  14  prinsip  good governance.  Yaitu: Pertama ,  wawasan  ke depan  ( visionary ). Kedua ,  keterbukaan  dan transparansi   ( openness  and  transparency ). Ketiga ,  partisipasi  masyarakat    ( participation ). Keempat ,  tanggung  gugat  ( accountability ). Kelima ,    supremasi  hukum  ( rule  of  law ). Keenam ,  demokrasi  ( democracy ). Ketujuh ,
profesionalisme
dan kompetensi
( profesionalism  and  competency ). Kedelapan , daya  tanggap  ( responsiveness ). Kesembilan , keefisienan  dan  keefektifan  ( efficiency  and effectiveness ). Kesepuluh , desentralisasi
( decentralization ). Kesebelas , kemitraan dengan dunia  usaha  swasta  dan  masyarakat  ( private sector and civil society partnership ). Keduabelas , komitmen  pada  pengurangan  kesenjangan ( commitment  to  reduce  Inequality ). Ketigabelas , komitmen pada lingkungan hidup ( commitment  to  environmental  protection ).  Dan keempatbelas ,  komitmen  pasar  yang  fair ( commitment to fair market ).
Di  antara  14  prinsip  dalam good governance menurut  UNDP  itu,  salah  satu yang sangat penting adalah  keterbukaan dan transparansi. Transparansi adalah keterbukaan  atas  semua  tindakan  dan kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah. Prinsip
transparansi menciptakan kepercayaan  timbal-balik  antara  pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan  menjamin  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.  Tranparansi  dibangun  atas  dasar arus  informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi
yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya  wawasan  dan  pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan berkurangnya
pelanggaran terhadap peraturan perUndang-undangan.
Di  Indonesia,  untuk  menjalankan prinsip  transparansi  dan  keterbukaan  ini dikeluarkanlah  Undang-undang  No  14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.Ini  adalah  salah  satu  produk  hukum Indonesia  yang  dikeluarkan  pada  2008  dan diundangkan  pada  30  April  2008,  dan  mulai berlaku  dua  tahun  setelah  diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada  intinya  memberikan  kewajiban  kepada setiap  Badan  Publik  untuk  membuka  akses bagi  setiap  pemohon  informasi  publik  untuk mendapatkan  informasi  publik,  kecuali beberapa informasi tertentu.
Sebelum diterbitkannya Undang- undang  No  14  tahun  2008,  hak  warga  untuk mengetahui  apa  yang  terjadi  dalam  suatu birokrasi  publik  seringkali  masih  sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi  tertentu  yang  bersifat  agak  sensitif (karena terkait dengan kepentingan pejabatnya), misalnya anggaran untuk proyek-proyek di suatu birokrasi, warga pada umumnya  tidak  memiliki  akses  sama  sekali (Dwiyanto  2005:  225).  Sehingga  dengan demikian,  transparansi  menjadi  barang mewah  sehingga  tidak  semua  orang  dapat menikmatinya.  Padahal  transparansi  menjadi salah  satu  ukuran  penting  dari  good
governance. Governance dinilai  baik  atau buruk,  salah  satunya  ditentukan  oleh  tingkat transparansi  di  dalam  pemerintahannya (Dwiyanto  2005:  226).  Prinsip  transparansi tidak  hanya  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah pusat. Tapi, di tingkat pemerintah daerah,  prinsip  transparansi  juga  harus dilaksanakan.
Pemerintah daerah juga harus menjalankan  prinsip  transparansi  melalui pelaksanaan  Undang-Undang  No  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Berangkat dari hal ini, penulis ingin lebih jauh melihat  dan  mengamati  tentang  bagaimana implementasi  Undang-Undang  No  14  tahun 2008  tersebut  di  Kota  Malang.  Dan  Kota Malang  merupakan  kota  terbesar  kedua  di Jawa  Timur  setelah  Surabaya.  Sebagai  kota terbesar  kedua  di  Jawa  Timur,  tentu  Kota Malang  tergolong  sebagai  kota  yang  sangat dinamis  dengan  berbagai  macam  persoalan publik  yang  mengemuka.  Karena  itu, penelitian  ini  penting  dilakukan  sebagai parameter  bagi  sebuah  proses  transparansi, khususnya  untuk  mengetahui  bagaimana prinsip-prinsip good  governance dilaksanakan di daerah.
Dari  paparan  diatas,  tulisan  ini  akan mendiskusikan  beberapa  hal  yakni: Pertama , penerapan    Undang-Undang  No  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP)  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kota  Malang  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  diatur  pada  pasal  2  Undang-Undang No.  14  tahun  2008  tentang  KIP. Kedua , Apakah  informasi  publik  yang  disampaikan kepada  masyarakat  oleh  Pemerintah  Kota Malang sudah sesuai dengan pasal 9 Undang- Undang N0 14 tahun 2008. Ketiga, Bagaimana
APBD dapat diakses dan diawasi oleh publik, dengan  mengacu  pada  pasal  11  Undang- Undang No. 14 tahun 2008.
GOVERNANCE DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PANDANGAN TEORITIK Menurut Kooiman (2009: 273), governance  merupakan  serangkaian  proses interaksi  sosial  politik  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat  dan  intervensi  pemerintah  atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan  mekanisme-mekanisme,  proses- proses  dan  institusi-institusi  melalui  warga negara mengartikulasi kepentingan- kepentingan  mereka,  memediasi  perbedaan- perbedaan  mereka  serta  menggunakan  hak dan  kewajiban  legal  mereka. Governance merupakan proses
lembaga-lembaga pelayanan,  mengelola  sumber  daya  public dan  menjamin  realita  hak  asasi  manusia. Dalam  konteks  ini good  governance memiliki hakikat  yang  sesuai  yaitu  bebas  dari penyalahgunaan  wewenang  dan  korupsi, serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. Pierre Landell-Mills dan Ismael
Seregeldin  mendefinisikan good  governance sebagai  penggunaan  otoritas  politik  dan kekuasaan  untuk  mengelola  sumber  daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan  Robert  Charlick  mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan  publik  secara  efektif  melalui pembuatan  peraturan  dan/atau  kebijakan yang  absah  demi  untuk  mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.
Seperti  disampaikan  Bob  Sugeng Hadiwinata,  asumsi  dasar good  governance haruslah  menciptakan  sinergi  antara  sektor pemerintah  (menyediakan  perangkat  aturan dan  kebijakan),  sektor  bisnis  (menggerakkan roda  perekonomian),  dan  sektor civil  society (aktivitas  swadaya  guna  mengembangkan produktivitas  ekonomi,  efektivitas  dam efisiensi).
Syarat bagi terciptanya good governance , yang  merupakan  prinsip  dasar,  meliputi partisipatoris,  rule  of  law (penegakan  hukum), transparansi, responsiveness (daya  tanggap), konsensus,  persamaan  hak,  efektiviras,  dan efisiensi, dan akuntabilitas.
Partisipatoris artinya, setiap pembuatan  peraturan  dan/atau  kebijakan selalu  melibatkan  unsur  masyarakat  (melalui wakil-wakilnya). Rule  of  Law artinya,  harus ada  perangkat  hukum  yang  menindak  para pelanggar,  menjamin  perlindungan  HAM (Hak  Asasi  Manusia),  tidak  memihak,  dan berlaku  pada  semua  warga.  Responsiveness, artinya  lembaga  publik  harus  mampu merespon  kebutuhan  masyarakat,  terutama yang berkaitan dengan basic needs (kebutuhan  dasar)  dan  HAM  (hak  sipil,  hak politik,  hak  ekonomi,  hak  sosial,  dan  hak budaya).  Konsensus,  artinya  jika  ada perbedaan  kepentingan  yang  mendasar  di dalam  masyarakat,  penyelesaian  harus mengutamakan  cara  dialog/musyawarah menjadi  konsensus.  Persamaan  hak,  artinya pemerintah  harus  menjamin  bahwa  semua pihak,  tanpa  terkecuali,  dilibatkan  di  dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.  Efektivitas  dan  Efisiensi, artinya  pemerintah  harus  efektif  (absah)  dan efisien  dalam  memproduksi  output  berupa
aturan,  kebijakan,  pengelolaan  keuangan negara,  dan  lain-lain.  Akuntabilitas,  artinya suatu  perwujudan  kewajiban  dari  suatu instansi pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  pelaksanaan  misinya.  Terakhir adalah  transparansi.  Ini  lah  salah  satu  yang terpenting  dari  prinsip good governance . Transparansi berarti adanya ruang kebebasan untuk  memperoleh  informasi  publik  bagi warga  yang  membutuhkan  (diatur  oleh Undang-undang).  Ada  ketegasan  antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk public (Santosa 2012: 131).
Transparansi  merupakan  konsep  yang sangat  penting  dan  menjadi  semakin  penting sejalan  dengan  semakin  kuatnya  keinginan untuk mengembangkan praktik good governance . Praktik good governance mensyaratkan  adanya  transparansi  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  secara keseluruhan.  Pemerintah  dituntut  untuk terbuka  dan  menjamin  akses  stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan  publik,  alokasi  anggaran  untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan. (Dwiyanto, 2014: 223).
Informasi mengenai tindakan pemerintah, misalnya, alasan yang melatarbelakangi  tindakan,  bentuk  tindakan serta  waktu  dan  cara  melakukan  tindakan, harus tersedia bagi stakeholders dan masyarakat  luas.  Dengan  memiliki  akses terhadap  berbagai  jenis  informasi  semacam itu, maka masyarakat dan stakeholders dapat menilai apakah pemerintah telah benar-benar mengabdi pada kepentingan masyarakat atau kepentingan  pihak  lain.  Masyarakat  dan
stakeholders dapat  menilai  sejauh  mana keberpihakan pemerintah terhadap
kepentingan  mereka  dan  menentukan  sikap yang  tepat  dalam  merespon  kebijakan  dari pemerintah tersebut (Dwiyanto, 2014: 223).
Dengan memberikan kesempatan kepada  masyarakat  luas  untuk  mengetahui berbagai informasi mengenai
penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  dapat mempermudah  upaya  masyarakat  dalam menilai  keberpihakan  pemerintah  terhadap kepentingan  publik.  Masyarakat  secara mudah  dapat  menentukan  apakah  akan memberikan  dukungan  kepada  pemerintah, atau  sebaliknya,  kritik  dan  protes  perlu dilakukan  agar  pemerintah  lebih  berpihak kepada  kepentingan  publik.  Lebih  dari  itu, hak  untuk  memperoleh  informasi  adalah  hak asasi  dari  setiap  warga  negara  agar  dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat (Dwiyanto, 2014: 224). Di dalam menjalankan prinsip transparansi, perlu adanya partisipasi. Partisipasi  merupakan  hal  utama  dalam implementasi  kebijakan.  Salah  satu  tipe  atau jenis dari partisipasi adalah sharing informasi. (Brinkerhoff,  2002  :  65).  Sharing  informasi adalah  arus  komunikasi  searah.  Dilakukan agar  aktor  kebijakan  selalu  mendapatkan informasi, menjaga transparansi dan membangun  legitimasi.  Dari  pemerintah  ke masyarakat,  contoh  penyebaran  dokumen resmi melalui surat kabar, majalah, radio, TV, hingga  laman  dan  lain-lain.  Sebaliknya  dari masyarakat  ke  pemerintah  dilakukan  dalam wujud  merespon  setiap  survey,  kuisioner, akses  telepon  bebas  pulsa,  dan  menyediakan beragam data opini dan analisis.
Di  Indonesia,  untuk  merespon  adanya
tuntutan bahwa pemerintah harus menjalankan  prinsip  transparansi  sebagai syarat  bagi  terwujudnya good  governance , diterbitkan  lah  Undang-undang  No  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Menurut Rajamuddin dalam Jurnal Al Risalah menyebutkan, di Indonesia, hadirnya Undang-Undang  No  14  tahun  2008  yang disahkan  pada  3  April  2008  adalah  capaian positif  untuk  mendorong  terwujudnya good governance . Dengan demikian, Indonesia telah mencatatkan  diri  sebagai  negara  kelima  di Asia,  dan  ke-76  di  dunia  yang  secara  resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.
Secara  substansi,  seperti  yang  ditulis oleh  Rajamuddin,  Undang-Undang  No  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  memuat  dan  berhubungan  dengan: Pertama , Undang-Undang Keterbukaan
Informasi  Publik  adalah  Undang-undang pertama yang secara komprehensif menjamin hak-hak  publik  atas  informasi. Kedua ,  secara komprehensif,  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi  Publik  telah  mengatur  kewajiban badan/pejabat  publik  untuk  memberikan akses  informasi  terbuka  dan  efisien  kepada publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi  Publik  ini,  kewajiban  untuk memberikan  informasi,  dokumen  dan  data diintegrasikan  sebagai  bagian  intern  dari fungsi  birokrasi  pemerintahan,  diperkuat dengan  sanksi-sanksi  yang  tegas  bagi pelanggarannya.
Ketiga ,  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan  kepastian  hukum  tentang informasi-informasi  apa  saja  yang  wajib
dibuka kepada public, dan informasi apa saja yang  bisa  dikecualikan  dalam  periode tertentu.  Di  sini,  secara  teoritis  Undang- Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik memberikan  solusi  bagi  kalangan  jurnalis, peneliti,  dan  masyarakat  awam  yang  selama ini  selalu  menghadapi  klaim  rahasia  negara, rahasia  instansi  atau  rahasia  jabatan  ketika mendapatkan  dokumen-dokumen  di  badan publik. Keempat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah melembagakan  Komisi  Informasi  sebagai lembag a  negara  independen  yang  berperan sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  akses informasi  dan  lembaga  regulator  di  bawah Undang-Undang.
Urgensi  dari  adanya  keterbukaan informasi  bagi  terwujudnya  pemerintahan yang baik, sebagaimana diungkap Rajamuddin,  karena  hal  tersebut  akan memberikan  dampak  positif  dalam  hal pelaksanaan proses bernegara. Selain itu akan memberikan kontribusi besar kepada pelaksana  negara  dalam  hal  mempercepat terwujudnya negara hukum yang demokratis, karena:  Pertama,  keterbukaan  informasi merupakan  syarat  utama  melawan  korupsi. Kedua, hak atas informasi adalah bagian dari Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Ketiga,  hak publik atas informasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Keempat, hak  publik  atas  informasi  sebagai  perangkat politik mengontrol
peneyelenggaraan pemerintahan. Dari  fakta  di  atas,  dapat  ditarik  suatu hipotesa bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih demi kemanfaatannya untuk orang banyak, kebebasan  untuk  mendapatkan  informasi
merupakan syarat kunci yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara negara.

## METODE
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau mendeskripsikan  secara  tepat  sifat  atau fenomena  keterbukaan  informasi  public  di Kota  Malang  dengan  menggunakan  Undang- undang  No.  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dgambarkan  secara  sistimatis,  faktual  dan akurat sehingga dapat mengetahui hubungan kausalitas antara fenomena.

## KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK DALAM  PRAKTEK  TRANSPARANSI  DI KOTA MALANG
Pemerintah  Kota  Malang  dalam menjalankan  undang-undang  No.  14  tahun 2008,  praktek  pelaksanaannya  diberlakukan mulai  2010.  Aturan-aturan  melalui  Peraturan Wali Kota (Perwali) No 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik merupakan komitmen tertulis dalam menjalankan  amanah  undang-undang.  Pada Perwali ini diatur dan dijelaskan secara teknis tentang  struktur  PPID  (Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi)  di  Pemerintah Kota  Malang.  PPID  ini  lah  yang  menjadi ujung  tombak  dari  pelaksanaan  undang- undang  No.  14  tahun  2008.  PPID  utama adalah ex officio Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  (Kominfo).  Lalu  di  bawahnya  ada PPID  pembantu  yang  dijabat  oleh  sekretaris OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Sedangkan  di  kantor  pusat  adalah  Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas).
Oleh  sebab  itu,  berikut  ini  adalah bentuk  pelaksanaan  undang-undang  No  14 tahun  2008  di  Kota  Malang. Pertama , pelaksanaan  ketentuan  pasal  2  undang- undang  14  tahun  2008.  Pada  pasal  ini menyebutkan  bahwa  setiap  informasi  publik harus bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap  pengguna  informasi  publik.  Untuk merealisasikan ketentuan ini Pemerintah Kota Malang  sudah  membuat  website  resmi. Website  ini  lah  yang  bisa  diakses  secara terbuka  oleh  siapa  pun  dengan  cepat  dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Untuk seluruh informasi dari badan publik di Pemerintah  Kota  Malang  website  resminya adalah  www.malangkota.go.id.  Selain  itu, setiap  OPD,  badan,  inspektorat-kantor  dan satuan,  dan  juga  di  setiap  kecamatan  dan kelurahan  juga  mempunyai  website  resmi. Jika  ditotal,  secara  keseluruhan  website tersebut  berjumlah  100.  Dengan  perincian,  di lingkungan  sekretariat  daerah  9  website.  Di lingkungan  sekretariat  DPRD  Kota  Malang  1 website. Di tingkat badan memiliki 8 website, di  tingkat  OPD/Dinas  memiliki  15  website, termasuk  Inspektorat,  Kantor  dan  Satuan memiliki 4 website.
Selanjutnya  setiap  kecamatan  dan setiap  kelurahan    punya  website  sendiri- sendiri.  Lima  kecamatan  masing-masing  satu website,  dan  57  kelurahan  masing-masing juga  punya  1  website.    Ditambah  website induk  yang  dikelola  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  www.malangkota.go.id.  Jadi,  total ada 100 website, dimana semuanya menggunakan sub-domain  malangkota.go.id.
Dari  100  website  tersebut,  dianalisis secara  acak,  ditemukan  bahwa  sebanyak  24 website  yang  aktif  selama  Desember  2017. Website  yang diupdate secara real  time hanya website  induk  yakni  www.malangkota.go.id. Sedangkan  mayoritas  website  (15  website) tidak diupdate secara berkala.
Website  milik  DPRD  Kota Malang  saja sejak 30 Maret 2014 tidak diupdate. Di jajaran eksekutif,  website  milik  Kantor  Ketahanan Pangan  juga  tidak  diupdate  sejak  Agustus 2016.  Website  milik  Dinas  Pekerjaan  Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan malah tidak  bisa  dibuka.    Sedangkan  website  yang aktif  diupdate  secara  berkala  di  antaranya milik  Bagian  Humas,  Dinas  Pendidikan, Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD), dan Dinas Pendapatan Daerah yang telah berubah menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
Di  jajaran  kecamatan  dan  kelurahan, dari  15  website  yang  dijadikan  sebagai  objek analisis,  jumlah  website  yang  tidak  diupdate secara berkala hanya 11 web. Sedangkan yang diupdate  secara  berkala  berjumlah  4  website. Di  tingkat  kecamatan  yang  tidak  diupdate secara berkala adalah Kecamatan
Kedungkandang,  Kecamatan  Lowokwaru, dan  Kecamatan  Sukun.  Dari  lima  kecamatan yang  ada  di  Kota  Malang,  website  yang diupdate  secara  berkala  hanya  Kecamatan Klojen  dan  Blimbing.  Sedangkan  di  tingkat kelurahan,  dari  10  kelurahan  yang  dijadikan sampel,  hanya  dua  website  milik  kelurahan yang  diupdate  secara  berkala.  Yakni Kelurahan  Sawojajar  dan  Tlogo  Mas. Sedangkan  delapan  kelurahan  lain  seperti Samaan,  Kasin,  Kedungkandang,  Tasikmadu, Polehan,  Purwantoro,  Bakalan  Krajan,  dan
Pisang  Candi,  websitenya  tidak  diupdate secara  berkala. Rata-rata tidak  diupdate  sejak 2016.
Kemudian  sejumlah  24  website  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Malang  itu dapat  dikatakan  bahwa  dari  sisi  penyediaan media penyampai informasi publik, Pemerintah  Kota  Malang  sudah  cukup  baik. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan website yang dimiliki oleh setiap bagian, badan, OPD, kecamatan  hingga  kelurahan  di  lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dengan keberadaan website  itu,  siapa  pun  bisa  mengakses informasi  publik  dari  setiap  bagian,  badan, OPD,  kecamatan  hingga  kelurahan  yang  ada di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Malang. Sayangnya  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan konsistensi dalam mengupdate secara berkala informasi  publik  seperti  yang  diharapkan Pasal  9    undang-undang  No  14  tahun  2008. Pada  ayat  1  pasal  ini  menyebutkan  bahwa setiap  badan  publik  wajib  mengumumkan informasi  publik  secara  berkala.Dan  yang dimaksud berkala adalah paling singkat enam bulan sekali (ayat 3).
Tentang  rendahnya  tingkat  kerajinan dalam  mengupdate  secara  berkala  informasi publik di website milik instansi di lingkungan Pemerintah  Kota Malang  ini  juga  diakui  oleh aparatur  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Malang  yang  menyebutkan  bahwa  kendala yang  dialami  oleh  aparatur  yang  ditugaskan adalah kendala teknis, kekurangan sumberdaya  manusia  serta  kekurangan personil  dalam  mengembangkan  informasi berbasis teknologi.
Dorongan  Semu  dalam  Menjalankan  Fungsi Transfaransi di Era Digital
Dorongan keaktifan unit-unit organisasi/organisasi perangkat daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan informasi  public  di  Kota  Malang  pada dasarnya  diikuti  dengan  spirit  lain,  yakni reward yang diberikan oleh Walikota melalui kompetisi. Ketika kompetisi tidak dilaksanakan, semangat dalam menyampaikan  informasi  public  melalui teknologi  juga  semakin  menurun.  Hal  ini diakui oleh leading sector lembaga pemerintahan  yang  membidangi  urusan teknologi dan informasi di Kota Malang.
Di  lingkungan  Pemerintah  Kota Malang,  Anugerah  Inovasi  dan  Kreativitas Informasi  Digital  (AIKID)  menjadi  ajang  bagi unit-unit  dilingkungan  Pemerintah  Kota Malang  menunjukkan  keunggulannya  dalam teknologi  informasi.  Oleh  sebab  itu,  selama kompetisi dilaksanakan, keterbaruan informasi  melalui  media  digital  tetap  terjaga. Namun  saat  ajang  kompetisi  tidak  lagi dilaksanakan,  spirit  kompetisi  tersebut  juga ikut  memudar.  Hal  inilah  yang  menjadikan website  resmi  pemerintahan  dilingkungan Pemerintah  Kota  Malang  tidak  update  sejak tahun 2016.
Ketekaitan  antara  ajang  kompetisi dengan  keaktifan  media  informasi  public melalui  website  sangatlah  erat.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  aspek-aspek  penilaian  yang dijadikan  standar  dalam  kompetisi  seperti: Pertama , tata kelola TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi). Meliputi kebijakan (Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan  Walikota,  Surat  Keputusan,  dan struktur organisasi), Renstra (rencana strategis),  Infrastruktur  ( software , hardware ,
dan  SDM),  dan  SOP/POS  (Prosedur Operasional  Standar). Kedua ,  website. Meliputi  fitur  (fasilitas  pencarian,  link, statistik,  sitemap,  navigasi),  layanan  (teknis, frekuensi  update,  kelengkapan  informasi), inovasi (pemanfaatan multimedia, keragaman akses, dan media  sosial), estetika  (desain dan kesesuaian),  dan  interaktif  (chating  dan respons  admin).    Dan  yang ketiga adalah polling  yang  meliputi  pengunjung  website dan pilihan user.
Setelah  dilakukan  penilaian,  maka dipilihlah  yang  terbaik.  Dan  yang  berhasil meraih  predikat  terbaik  diberikan  hadiah.
Upaya ini bagus dilakukan untuk menstimulus  instansi-instansi  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Malang  agar  berlomba- lomba  memberikan  yang  terbaik  dalam  hal penyediaan  media  penyampai  informasi publik melalui website. Sayangnya, AIKID tak lagi  dilakukan    selama  dua  tahun  terakhir (2016 dan 2017) karena terkendala anggaran.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  2, terutama    poin  a,  b,  dan  c,  informasi  publik yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala  adalah  informasi  yang  berkaitan dengan  badan  publik  (poin  a),  informasi mengenai  kegiatan  dan  kinerja  badan  publik terkait  (poin  b),  dan  informasi  mengenai laporan  keuangan  (poin  c).  Jadi,  dalam implementasi  pelaksanaan  amanah  undang- undang  tersebut  ditemukan  bahwa  “belum ada”  website-website  milik  badan  publik tersebut  yang  melaporkan  secara  berkala laporan keuangannya secara detail. Kalau pun ada  keterkaitan  dengan  laporan  keuangan, yang dilaporkan bukan lah laporan keuangan secara  menyeluruh  milik  badan  publik bersangkutan.  Misalnya,  di  Badan  Pengelola
Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD), dilaporkan  tentang  daftar  penerima  dana hibah.    Sementara  laporan  keuangan  yang menjelaskan  tentang  kondisi  keuangan  dari BPKAD  tidak  dilaporkan  secara  detail. Sebenarnya  pada  website  milik  BPKAD    ada laman  khusus  untuk  melihat  APBD  Kota Malang.  Tapi,  laman  khusus  itu  dilindungi dengan password. Sehingga tidak bisa diakses secara bebas dan mudah.
Di  lingkungan  Pemerintah  Kota Malang,  website  yang  mempublikasikan laporan  keuangan  secara  detail,  termasuk rincian  perolehan  pendapatan  dari  pajak adalah  website  milik  Badan  Pelayanan  Pajak Daerah  (BPPD).  Sedangkan  website  milik kecamatan dan kelurahan yang diamati, tidak ada  satu  pun  yang  merinci  tentang  laporan keuangan.
Sementara  itu,  pelaksanaan    Pasal  11 ayat  1,  terutama    pada  poin  b,  c  dan  d. Mengacu  pada  ketentuan  ini, bahwa  badan publik  wajib  menyediakan  informasi  publik setiap  saat,  meliputi  hasil  keputusan  badan publik  dan  pertimbangannya  (poin  b). Selanjutnya  seluruh  kebijakan  yang  ada, berikut  dokumen  pendukungnya  (poin  c). Lalu  rencana  kerja  proyek,  termasuk  di dalamnya  perkiraan  pengeluaran  tahunan badan  public  (poin  d).  Informasi  seperti dimaksud pada  poin  b, c, d ini lazimnya  ada di  dalam  APBD.  Dari  hasil  pengamatan penulis  secara  acak  terhadap  24  website  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Malang  itu, belum  ada  data  yang  dipublikasikan  seperti yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 poin b, c dan  d.  Padahal,  informasi-informasi  tersebut sebenarnya  cukup  penting  disampaikan kepada publik.
Persoalan  tidak  adanya  informasi  di website-website  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Malang  seperti  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  11  undang-undang  No  14 tahun  2008  terutama  pada  poin  b,  c,  d  itu diakui  oleh  leading  sector  bidang  teknologi informasi  kota  malang  bahwa  lagi-lagi terkendala  dengan  peroalan  ketersediaan SDM (sumber daya manusia).
Ketentuan  lainnya  dalam  amanah
Undang-undang
keterbukaan informasi public  adalah  tentang  keberadaan  BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemerintah Kota  Malang  yang  harus  diinformasikan secara  berkala  kepada  publik,  merujuk  pada ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  14. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  ini,  BUMD wajib  menyediakan  informasi  publik  di antaranya:  Informasi  tentang  nama-nama lengkap  para  pemegang  saham,  anggota direksi,  dan  anggota  dewan  komisaris perseroan.  Informasi  ini  penting  untuk melihat,  apakah  BUMD  sudah  dipegang  atau dijalankan  oleh  orang-orang  yang  ahli  dan kompeten.Informasi  lainnya  yang  harus disediakan  kepada  publik  adalah  laporan tahunan,  laporan  keuangan,  neraca  laporan laba-rugi,  dan  laporan  tanggung  jawab  sosial perusahaan yang telah diaudit.
Dari  24  website  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Malang,  juga  belum  ada yang  mempublikasikan  secara  berkala  dan secara  detail  tentang  keberadaan  BUMD. Termasuk  di  website  milik  Dinas  Kominfo,. Karena tidak ada informasi tentang keberadaan BUMD, kondisinya dan kinerjanya  di  website,  sehingga  keberadaan BUMD menjadi tidak bisa dikontrol atau tidak bisa  diawasi  oleh  publik.  Karena  tidak  bisa
diawasi  oleh  publik,  maka  sangat  rawan terjadinya  penyimpangan  dan  praktek mal- administasi .

## KESIMPULAN
Dari  fakta  yang  diperoleh,  keberadaan website  sebagai  media  keterbukaan  seperti yang diamanatkan uleh undang-undang maka diakhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama ,  dari  sisi  keberadaan    media penyampai  informasi  publik  sebagai  wujud dari  pelaksanaan  undang-undang  No  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  Pemerintah  Kota  Malang  sudah melaksanakannya melalui pembuatan website. Ada 100 website yang telah dibuat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Kedua ,  keberadaan  website-website  di lingkungan Pemerintah Kota Malang  sebagai penyampai  informasi  publik  masih  belum maksimal  dalam  menjalankan  ketentuan dalam  undang-undang  No  14  tahun  2008. Yang  dipublikasikan  kebanyakan  sebatas hanya  tentang  seputar  kegiatan  dari  badan- badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Malang.Sedangkan  hal-hal  krusial  dan penting yang seharusnya disampaikan kepada publik,  tidak  dipublikasikan  secara  berkala dan detail.Misalnya, laporan keuangan, APBD serta laporan tentang keberadaan BUMD.
Ketiga ,  tidak  ada  satu  pun  website  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Malang  yang mempublikasikan tentang keberadaan BUMD, seputar  tentang  kinerjanya,  atau  laporan keuangannya.  Sehingga  membuat  BUMD menjadi sulit untuk diawasi.Ini  bisa berakibat rawan terjadi penyelewengan.
Baik penyelewengan keuangan atau pun penyelewengan jabatan.
Keempat , penyebab belum
maksimalnya  dalam  menjalankan  ketentuan dalam  undang-undang  No  14  tahun  2008  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Malang,  salah satu alasannya karena keterbatasan SDM dan keterbatasan  anggaran.  Padahal,  masyarakat dan  stakeholders  memiliki  hak  untuk mengakses  informasi  mengenai  jumlah anggaran  yang  dialokasikan  untuk  suatu kegiatan  tertentu  termasuk  juga  alasan  yang melatarbelakanginya  (Dwiyanto,  2005:  224). Masyarakat dan stakeholders perlu mengetahui seberapa  besar  pemerintah  memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan  masyarakat.  Dengan  memiliki akses  terhadap  informasi  mengenai  alokasi anggaran  maka  mereka  dapat  menilai seberapa  banyak  uang  yang  dimiliki pemerintah  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat banyak.  Masyarakat  juga  dapat  mengetahui apakah  pemerintah  membelanjakan  uangnya untuk  kepentingan  rakyat,  atau  hanya  untuk kepentingan para pejabatnya.
Jika hak-hak masyarakat untuk mengetahui  berbagai  informasi  publik    ini dipenuhi  secara  maksimal  oleh  pemerintah, maka  akan  tercipta  transparansi  birokrasi. Transparansi  menjadi  salah  satu  ukuran penting  dari good  governance .  Transparansi juga  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan akuntabilitas  publik.Selain  itu  transparansi juga  menjadi  syarat  utama  pelaksanaan reformasi  birokrasi. Governance dinilai  baik atau  buruk,  salah  satunya  ditentukan  oleh tingkat transparansi di
dalam pemerintahannya  (Dwiyanto,  2005:  226). Terdapat tiga indicator yang dapat dijakdikan sebagai  alat  ukur  dalam  transparansi  public
yaitu:  1].  Mengukur  tingkat  keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public; 2]. dari  tranparansi  menunjuk  pada  seberapa mudah  peraturan  dan  prosedur  pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders  yang  lain.  Maksud  dari “dipahami”  di  sini  bukan  hanya  dalam artiliteral semata,  tetapi  juga  makna  di  balik semua  prosedur  dan  peraturan  itu;  dan  3]. Transparansi  pelayanan  adalah  kemudahan untuk  memperoleh  informasi  mengenai berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Semakin mudah pengguna memperoleh  informasi  mengenai  berbagai aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik, semakin  tinggi  transparansi  (Dwiyanto, 2005:236).
Dari  paparan  diatas,  maka  perlu didirikan  Komisi  Informasi  di  Kota  Malang. Komisi  Informasi  mempunyai  kewenangan, salah  satunya  membuat  standar  layanan informasi  publik  sesuai  amanat  undang- undang  No  14  tahun  2008.  Di  Jawa  Timur, baru  ada  dua  Komisi  Informasi  di  tingkat kabupaten/kota yakni di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
Kota  Malang  sebagai  kota  yang dinamis,  sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur  setelah  Surabaya,  sudah  selayaknya mempunyai  Komisi  Informasi.  Ini  untuk menjamin  agar  badan-badan  publik  di lingkungan
Pemerintah Kota Malang melaksanakan  prinsip  transparansi  sebagai prasayarat reformasi birokrasi melalui penerapan undang-undang No 14 tahun 2008.
Faktor political  will dari  kepala  daerah sangat  penting  dalam  hal  pelaksanaan undang-undang  No  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini,
Wali  Kota  Malang  harus  punya strong leadership agar  di  jajaran  di  bawahnya  benar- benar melaksanakan prinsip-prinsip transparansi  birokrasi  melalui  penerapan undang-undang No 14 tahun 2008.

## DAFTAR PUSTAKA
Brinkerhoff,  Derick,  W,  Crosby,  Benjamin,  L. 2002, Managing Policy Reform, Concepts and  Tools  for  Decision  Makers  in Developing and Transitioning Countries .,
Kumarian Press, Inc, USA
Dwiyanto,  Agus,  2005, Mewujudkan  Good
Governance  Melalui  Pelayanan  Publik ,
Gadjah Mada University Press
Kooiman,  Jan,  2003, Governing  as  Governance ,
Sage Publication
Komisi  Informasi  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,
Himpunan Peraturan PerUndang-
undangan  Keterbukaan  Informasi  Publik ,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Moleong,  Lexy,  J,  2001, Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  PT  Remaja  Rosdakarya,
Bandung
Rajamuddin,  A,  2012, Kebebasan  Mendapatkan
Informasi, Perspektif Hak Asasi  Manusia
Jurnal  Al  Risalah,  Vol  12  No  2,  hal.
200.
Santosa, Pandji, 2012, Administrasi Publik Teori dan  Aplikasi  Good  Governance ,  PT Refika Aditama, Bandung
Thoha,  Miftah,    2014, Birokrasi  Pemerintah Indonesia  di  Era  Reformasi ,  Kencana
Prenadamedia Group, Jakarta.