## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 34-38
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.87

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

## Heri Faisal Harahap
Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Andalas Correspondence email: herifaisalharahap@gmail.com
Abstract. This research was aimed to know the financial performance of the Central Tapanuli regency government in 2016-2018. This  research  is  quantitative  descriptive.  The  research  used  secondary  data  in  form  of  Financial  Report  of  Central  Tapanuli regency in 2016-2018. The analysis technique in this study calculates and analyzes the ratio of the decentralization level, regional financial dependence and effectiveness. The results of this study indicate that the financial performance of the Central Tapanuli Tengah  Regional  Government  is  generally  said  to  be  quite  good,  although  the  degree  ratio  is  still  relatively  low,  financial dependence on the Central / Provincial Government is still very high and the receipt of Regional Original Revenue does not reach the budgeted target. Central Tapanuli Regency Government to update the data of regional taxpayers, explore the potential of new sources of local revenue, and increase the socialization of tax benefits and user fees.

## Keywords: Decentralitation Level, Local Financial Dependence, Financial Performance

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  mengamanatkan  Pemerintah  untuk menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  terdiri  atas  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus  Kas, Neraca,  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan,  Laporan  SAL,  Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas. Laporan  keuangan  yang  disusun  dan  disajikan  oleh  pemerintah  daerah  (pemda)  merupakan  laporan  terstruktur  yang menggambarkan  posisi  keuangan  serta  transaksi-transaksi  keuangan  dan  nonkeuangan  yang  dilakukan  setiap  tahun. Laporan  keuangan  tersebut  disusun  dengan  tujuan  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat  memberikan  manfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi sumber daya (PSAP 01 Par: 9).
Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati- hati  adalah  masalah  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab  diperlukan  manajemen  keuangan  daerah  yang  mampu mengawasi  dan  mengatur  kebijakan  keuangan  daerah  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel (Mardiasmo,  2009).  Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangannya  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundangundangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan bertanggung  jawab.  Penilaian  kinerja  pengelolaan  keuangan  dilakukan  terhadap  APBD  yang  dilakukan  pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah.  Kedua,  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  dan  pembuatan keputusan.  Ketiga,  untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi  kelembagaan. Kinerja  merupakan  sebuah  pencapaian  dari  apa  yang  telah  direncanakan  oleh  organisasi.  Jika  pencapaian  sesuai dengan  yang  telah  direncanakan,  maka  kinerja  dari  organisasi  dapat  dikatakan  baik.  Sebaliknya,  jika  pencapaian melebihi  dari  yang  telah  direncanakan  dapat  dikatakan  kinerja  organisasi  tersebut  sangat  baik.  Namun,  apabila perencanaan  tidak  mencapai  hasil  yang  diharapkan,  maka  kinerjanya  dapat  dikatakan  buruk.  Kinerja  keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indicator keuangan.
Kinerja  Keuangan  merupakan  hasil  realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang  disusun  dan  diukur  berdasarkan basis  akrual.Kinerja  keuangan  dapat  disimpulkan  merupakan  gambaran  kondisi  keuangan  perusahaan  atau  keuangan sebuah  instansi  yang  dapat  diukur  dengan  cara  tertentu  yang  dapat  berupa  realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang disusun  berdasarkan  basis  akrual  yang  menghasilkan  sebuah  kesimpulan  akan  keberhasilan  perusahaan  atau  instansi dalam  mengelola  keuangan  (Darise,  2008).  Analisis  laporan  keuangan  adalah  kegiatan  untuk  menginterpretasikan angka-angka  dalam  laporan  keuangan  dalam  rangka  menilai  kinerja  keuangan  yang  hasil  analisis  tersebut  akan digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  atau  politik  (Mahmudi,  2016).  Analisis  terhadap laporan  keuangan  dianggap  menjadi  alat  manajerial  yang  penting  untuk  evaluasi  kekuatan,  dan  kelemahan  suatu
perusahaan. Kondisi keuangan adalah konsep yang luas yang menggambarkan kesehatan keuangan pemerintah daerah (Turley, Robbins, & McNena, 2015)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  &  Hafni  (2017)  menyimpulkan  bahwa    adanya  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu  Tahun  Anggaran  2011-2013  dalam  kategori  rendah.  Efektivitas  keuangan  daerah dalam  kategori  sangat  efektif  di  tahun  2011  -  2012  dan  tidak  efektif  di  tahun  2013.  Sedangkan  efisiensi  keuangan daerah  berada  pada  kategori  sangat  efisien.  Bila  dilihat  dari  rasio  belanja  aktivitas  /  kecocokan  pada  periode  2011- 2012,  Kabupaten  Labuhan  Batu  masih  memprioritaskan  pengeluaran  rutin  dibanding  belanja  modal.  Selain pertumbuhan  pendapatan  daerah  cenderung  menurun  dan  negatif  di  tahun  2013,  Pemkab  Labuhan  Batu  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  pinjaman  karena  memiliki  DSCR  di  atas  250%  setiap  tahunnya.  Selanjutnya,  Sumual, Kalangi,  &  Gerungai,  (2017)  menyimpulkan  bahwa  Selama  tahun  2013-2016  Kota  Tomohon  hanya  mendapatkan predikat sebagai Kota yang efektif karena banyak target yang telah dicapai, tapi untuk pertumbuhan kemandirian dan efesiensi Kota Tomohon belum memenuhi sesuai standar yang diinginkan.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengukur  kinerja pemerintah daerah menggunakan beberapa rasio diantaranya derajat desentralisasi , ketergantungan keuangan daerah, dan sebagainya. Perbedaan penelitian  ini dengan penelitian  terdahulu terletak pada objek  penelitian yang digunakan, objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan memilih Kabupaten Tapanuli Tengah, karena Kabupaten  Tapanuli  Tengah  merupakan  salah  satu  pemerintah  daerah  yang  sudah  berdiri  lama  dan  memiliki  letak geografis  yang  sangat  strategis.  Kondisi  tersebut  seharusnya  menjadikan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  memiliki potensi  keuangan  daerah  yang  cukup  tinggi  dan  diharapkan  mampu  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  dalam menunjang pembangunan daerah.

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  riset  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif merupakan  sebuah  kerangka  sistematis  yang  bertujuan  memberikan  jawaban  terhadap  suatu  masalah  dan/atau menggunakan  tahap-tahap  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah Tahun  2016-2018.    Tahap-tahap  analisis  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Tahun  2016  – 2018 yaitu menghitung rasio-rasio keuangan dan menganalisis serta mendeskripsikan hasil penghitungan rasio derajat desentralisasi,  ketergantungan  keuangan  daerah,  dan  efektifitas.  Rasio  derajat  desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbanduingan  antara  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total  Pendapatan  Daerah.  Semakin  tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut:

## Tabel 1
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi Keterangan 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung  dengan  membandingkan  jumlah  pendapatan  transfer  yang diterima  oleh  penerimaan  daerah  dengan  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  besar tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  provinsi.  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut:

## Tabel 2
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi RKKD Keterangan 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996
Rasio  efektifitas  ini  dihitung  dengan  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

## Tabel 3
Nilai Efektifitas Efektifitas Keterangan > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif
Sumber : (Mahmudi, 2016)

## HASIL
Kabupaten  Tapanuli  Tengah  adalah  salah  satu  dari  33  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  yang wilayahnya  berada  di  Kawasan  Pantai  Barat  Sumatera  Utara  dengan  kondisi  geografis  berada  pada  posisi  koordinat 1’11’00’  –  2’22’00  LU  dan  98’07’  –  98’12’  BT  dengan  luas  wilayah  6.194,98  km2.  Sebagian  besar  wilayah administrasi  berada  di  Pulau  Sumatera  dan  sebagian  lagi  merupakan  31  pulau-pulau  kecil  yang  memiliki  panorama alam  yang  sangat  indah  dengan  panjang  garis  pantai  ±  200  km.  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  dengan  ibukotanya Pandan  terdiri  dari  20  Kecamatan  dan  215  desa/kelurahan  memiliki  hamparan  gunung,  pantai,  laut  dan  sungai  yang dikenala dengan “GUPALA”.
Rasio Derajat Desentralisasi adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Tingkat  desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.
Tabel 4
Perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah.
Tahun PAD (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Derajat (%) Ket 2016 71.758.981.995 1.069.165.690.561 6,71 Sangat Rendah 2017 72.710.308.590 1.094.002.131.630 6,65 Sangat Rendah 2018 76.660.883.410 1.216.899.572.344 6,29 Sangat Rendah Rata-Rata 6,55 Sangat Rendah
Sumber : Data Diolah, 2019
Berdasarkan  perhitungan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tahun  2016  kinerja  keuangan  dari  pengukuran  derajat desentralisasi  sebesar  6,71%  dan  menurun  pada  tahun  2017  menjadi  6,65%  dan  menurun  terus  pada  tahun  2018 menjadi  6,29%.  Derajat  desentralisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  tahun  2016  -  2018, menunjukkan  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Rata-rata  derajat  desentralisasi  dalam  3  tahun  adalah  sebesar  6,55% dikategorikan rendah dengan merujuk Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Hal ini bertolak belakang dengan teori Mahmudi (2016) yang menyatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya mampu melepaskan diri  dari  bantuan  pemerintah  pusat  dan  provinsi  untuk  mendukung  keuangan  daerah  dalam  menyelenggarakan desenteralisasi  dan  pelayanan  umum  lebih  baik  meskipun  proporsi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dihasilkan terus  mengalami  peningkatan.  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah ini  dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh  penerimaan  daerah  dengan  total  penerimaan  daerah.  Berikut  hasil perhitungannya:

## Tabel. 5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Pendapatan Transfer (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) KKD (%) Ket 2016 1.009.291.823.040 1.069.165.690.561 94,40  Sangat Tinggi 2017 1.028.442.721.000 1.094.002.131.630 94,01  Sangat Tinggi 2018 1.140.238.688.934 1.216.899.572.344 93,70  Sangat Tinggi Rata-Rata 94,03  Sangat Tinggi
Sumber : Data Diolah, 2019
Dapat  dilihat  pada  tabel  diatas  rasio  di  tahun  2016  sebesar  94,40%  mengalamin  penurunan  di  tahun  2017 menjadi 94,01% dan terus menurun di tahun 2018 menjadi 93,70%. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten  Tapanuli  Tengah  selama  periode  tahun  anggaran  2016-2018  adalah  sebesar  94,03%,  sehingga diklasifikasikan  menurut  Kepmendagri  No.  690.900.327  Tahun  1996  adalah  sangat  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa peran dari Pemerintah Pusat dan/atau  Provinsi masih sangat dominan dalam membantu keuangan Pemerintah Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  teori  Halim  &  Kusufi  (2007)    yang  menyatakan bahwa  semakin  tinggi  rasio  ini,  maka  semakin  besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.
Rasio  efektifitas  dihitung  dengan  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target  penerimaan PAD. Perhitungan rasio ini tersaji pada tabel dibawah ini:

## Tabel 6
Rasio Efektifitas Tahun Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Target Penerimaan PAD (Rp) Efektifitas (%) Ket 2016 71.758.981.995 64.005.291.000 112,11  Sangat Efektif 2017 72.710.308.590 82.981.335.879 87,62  Kurang Efektif 2018 76.660.883.410 100.000.000.000 76,66  Kurang Efektif Rata-Rata 92.13  Cukup Efektif
Sumber : Data Diolah, 2019
Tabel 6 diatas dapat dilihat rasio efektivitas pada tahun 2016-2018 dikategorikan cukup efektif sebab realisasi penerimaan  PAD  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2010  rasio  efektifitasnya  sebesar  112,11%.  Namun  pada  tahun 2011  menurun  menjadi  87,62%.  Hal  ini  mengalami  penurunan  lagi  di  tahun  2018  menjadi  76,66%.  Rata-rata  rasio efektifitas  sebesar  92,13%  yang  jika  dihubungkan  dengan  kriteria  yang  dikemukakan  oleh  Mahmudi  (2016) dinyatakan  cukuk  efektif.  Penurunan  rasio  efektifitas  setiap  tahunnya  terjadi  karena  tidak  tercapainya  penerimaan PAD yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya  salah  satunya  dengan  tidak  melaporkan  jumlah  pungutan  pajak  atas  transaksi  pada  restoran/tempat hiburan  dan  sebagainya  dengan  nilai  sesungguhnya.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  yang  diungkapkan  oleh  Halim (2004), semakin tinggi presentase rasio efektifitas menunjukkan semakin baik kemampuan daerahnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Tapanuli  Tengah  secara  umum  dikatakan  cukup  baik,  walaupun  rasio  derajat  desentralisasi  masih tergolong  rendah,  ketergantungan  Pemerintah  Pusat/Provinsi  masih  sangat  tinggi  serta  penerimaan  PAD  tidak mencapai  target  yang  dianggarkan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukkan  kepada  Pemerintah Kabupaten  Tapanuli  Tengah  agar  dapat  melakukan update data  pengusaha-pengusaha  yang  menjadi  wajib  pajak daerah  dengan  cara  melakukan  kerja  sama  dengan  intansi  terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik,  Dinas  Penanaman Modal  dan  Perizinan  Terpadu,  Dinas  Perdagangan,  dan  sebagainya.  Sehingga  penghitungan  potensi  PAD  sesuai dengan jumlah potensi sesungguhnya.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaat sumber daya-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti pembukaan  objek  wisata  baru  yang  dikelolah  oleh  Pemda  bekerjasama  dengan  masyarakat  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  salah  satunya  retribusi  parkir.  Selain  itu, Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  juga  harus  meningkatkan  sosialisasi  manfaat  pajak  dan  retribusi  kepada masyarakat.  Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  menurunkan  personil  di  pasar-pasar  atau  tempat  keramaian, sehingga  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  retribusi.  Penelitian  ini  memiliki keterbatasan  dalam  memperoleh  data  keuangan,  peneliti  memanfaatkan  data  yang  terpublikasi  pada  situs www.djpk.kemenkeu.go.id sehingga peneliti tidak dapat menghitung beberapa rasio seperti Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah. Bagi peneliti selanjutnya  agar dapat menambahkan rasio-rasio dalam mengukur kinerja keuangan
dan juga dapat menambah objek penelitian sehingga mendapatkan perbandingan kinerja keuangan antara Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardila,  I., & Putri,  A. A.  (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value  For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 15 (1).
Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 4 (5). Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga . Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). In Jakarta: Indeks .
Dewi,  P.  K.,  &  Hafni,  N.  (2017).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Labuhan  Batu  Tahun  Anggaran  2011–2013. KITABAH:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan Syariah , 1 (1). Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 . Skripsi. Ferina,  I.  S.,  &  Arista,  F.  (2013).  Penilaian  Kinerja  Dengan  Menerapkan  Indikator  Value  For  Money  Pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009-2011. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 11 (1), 33– 50. Hakim, M. F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahdaerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010- 2016 . Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat . Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN .
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat . Kusumadewi,  W.  N.,  &  Ilat,  V.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara Tahun 2012-2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1). Mahmudi, M. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In Yogyakarta: ANDI .
Mutiha,  A.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  Tahun  Anggaran  2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia , 4 (2).
Natalia, L., & Astuti, T. D. (2016). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal SosioHumaniora , 6 (1).
Ndaparoka,  D.  S.  R.  (2018).  Model  Pengukuran  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Melalui  Kemandirian  Fiskal  Dan Derajat  Ekonomi  Untuk  Meningkatkan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Jaka-Jurnal Jurusan Akuntasi , 3 (1), 19–28. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah . _. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 . , (2003).
Prayitno,  B.  (2017).  Mengukur  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Semarang  Dalam  Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017. Jurnal Borneo Administrator , 13 (3), 261–280.
Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (3).
Sinambela,  E.,  &  Ana,  K.  R.  A.  P.  R.  (2016).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 16 (1).
Sumual,  C.  D.,  Kalangi,  L.,  &  Gerungai,  N.  Y.  T.  (2017).  Analisis  Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2). Syamsi,  I.  (1986). Pokok-pokok  kebijaksanaan,  perencanaan,  pemrograman,  dan  penganggaran  pembangunan tingkat nasional dan regional . Rajawali.
Turley,  G.,  Robbins,  G.,  &  McNena,  S.  (2015).  A  Framework  To  Measure  The  Financial  Performance  Of  Local Governments. Local Government Studies , 41 (3), 401–420.