Vol. 3 No. 2 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.eduline1802

## The Effectiveness of The Smart Indonesia Program at The Education Level of Junior High School in Plered District, Purwakarta Regency (Case Study at Junior High School 2 Plered)
Rismawati * , Lukmanul Hakim, & Rudyk Nababan
Universitas Singaperbangsa Karawang, JL. Ronggo Waluyo, Kec. Telukjambe Timur 41361, Karawang, Indonesia

## Abstract
In  a  disbursement  of  funding  assistance  for  the  Smart  Indonesia  Program,  it  is  necessary  to  evaluate  the  implementation  of  the Smart Indonesia Program at Plered 2 Junior High School, so that it can be identified what are the obstacles in implementing t he program that have been set so that it  can be improved. The research  method use  is a qualitative research  method  with a type of research, namely a case study. The researcher uses the effectiveness theory according to Duncan in Richard M. steers' book na mely (i) achieving goals, (ii) integration, and (iii) adaptation. The results of the research in the  Implementation of the Smart Indonesia Program at the Junior High School  Education Level at Plered 2 Junior High School have been running but not optimal, because they  still  cannot  ensure  that  students  who  receive  the  Smart  Indonesia  Program  are  right  on  target  because  it  takes  time  for  the survey to come to their house. As well as the lack of oversight from the Purwakarta District Education Office regarding the use or disbursement of these funds.
Keywords: Effectiveness, Smart Indonesia Program, JHS 2 Plered.

## 1. Pendahuluan *
Pendidikan  merupakan  fenomena  yang  fundamental  atau  asasi  dalam  kehidupan  manusia,  berarti  setiap  manusia Indonesia  berhak  mendapatkan  pendidikan  karena  selalu  berkembang  dan  berguna  selama  hidupnya.  Pendidikan secara  umum  mempunyai  arti  suatu  proses  kehidupan  dalam  mengembangkan  diri  tiap  individu  untuk  dapat  hidup dan melangsungkan kehidupan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  alinea  keempat  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Lebih lanjut telah diamanat dalam pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan  dan ayat (2) setiap warga  Negara  wajib  mengikuti  Pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.  Kemudian  amanat  tersebut, telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  hingga  saat  ini  dijadikan  pedoman  dalam  menentukan  arah  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Penyelenggaraan  pendidikan  dimaksudkan  untuk  memberikan  pencerahan  dan  sekaligus  perubahan  pola  hidup kepada  peserta  didik.  (Saroni,  2013)  dalam  bukunya  “Pendidikan  Untuk  Orang  Miskin”  menyatakan  bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menciptakan kehidupan sebagai upaya mengubah kondisi sulit menjadi  kondisi  yang  mudah  untuk  dijalani,  yang  dimaksud  adalah  untuk  mempersiapkan  kita  sebagai  sosok  yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.
Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam  menjangkau  pendidikan.  Kemiskinan  dan  pendidikan  adalah  dua  aspek  yang  memiliki  kaitan  sangat  erat apabila  digabungkan  dengan  kesejahteraan  yang  ada  di  masyarakat.  Kemiskinan  menyebabkan  terbatasnya masyarakat  untuk  mengakses  pendidikan,  sedangkan  pendidikan  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  keluar  dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia (Ali, 2017).
* Corresponding author.
E-mail address : risma0279@gmail.com
Sementara  pendapat  lain  menurut  Sutyastie  Soemitro  Remi  dan  Prijono  Tjiptoherijanto  (Tjiptoherijanto  &  Remi, 2002)  mengatakan  bahwa  “kemiskinan  adalah  kurangnya  pendapatan  kebutuhan  hidup”,  secara  absolut  mengaitkan kebutuhan seperti kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera.
Salah satu penanda penerima PIP sebagai sasaran BSM berupa Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu  yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang  Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pembiayaan pelaksanaan PIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan  Anggaran Pendapatan (APBN-P) dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana bantuan bagi peserta PIP ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu  dibebankan  kepadaanggaran  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  Kementerian  Agama.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menyediakan  KIP  berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). KIP  juga  menjamin  anak  usia  sekolah  yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu  baik  yang  bersekolah  maupun  tidak (Permendikbud, n.d.).
PIP  di  Kabupaten  Purwakarta  merupakan  langkah  nyata  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  dalam  upaya meningkatkan perluasan akses dan pemerataan memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh warganya tanpa adanya diskriminasi  atau  kendala  karena  faktor  ekonomi,  sosial  budaya,  gender,  transportasi,  geografi,  atau  lainnya. Pelaksanaan  PIP  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  69  Tahun  2015  tentang  Pendidikan Berkarakter.  PIP  yang  dicanangkan  pemerintah  dalam  pelaksanaanya  mempunyai  2  konsekuensi.  Pada  satu  sisi, semua  anak  bangsa  wajib  bersekolah  sampai  batas  yang  ditentukan  pemerintah.  Sementara  pada  sisi  lainnya, pemerintah  diwajibkan  untuk  mengeluarkan  semua  biaya  dan  wajib  menyediakan  semua  fasilitas  penunjang  dalam rangka mewujudkan PIP. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar terbukti dengan adanya PIP yang dapat  menjamin  semua  hak  dan  kewajiban  anak  untuk  tetap  bersekolah  sampai  SMA  atau  SMK  atau  MA  (Syukri, Sitompul, & Banurea, 2020).
Kecamatan  Plered  Kabupaten  Purwakarta  telah  mengimplementasikan  PIP  di  delapan  jenjang  pendidikan  SMP dengan jumlah peserta didik penerima PIP, sebagaimana yang tertera pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Jumlah Peserta Didik yang Sudah/Belum Mencairkan Bantuan Dana PIP pada Jenjang Pendidikan SMP di
Kecamatan Plered Tahun 2017-2019 Nama Sekolah Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Jumlah Siswa Penerima Jumlah Siswa Penerima Jumlah Siswa Penerima PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair SMP BP Al-Mutohar 19 19 - 20 19 1 15 13 2 SMPIT Darussalam 18 18 - 21 18 3 13 13 - SMP Negeri 1 Plered 390 388 2 397 390 7 359 350 9 SMP Negeri 2 Plered 325 155 170 370 168 202 240 61 179 SMPIT Hidayatul Gozali 18 16 2 20 19 1 14 10 4 SMPN Satu Atap Terpadu 1 Linggarsari 215 190 25 220 200 20 202 192 10 SMPN Satu Atap Terpadu 2 Pamoyanan 141 140 1 100 98 2 73 68 5 SMPN Satu Atap Terpadu Rawasari 152 145 7 120 118 2 91 85 1 Total 1.278 1.071 207 1.268 940 328 1.007 792 215
Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
Dari  tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2017  peserta  didik  penerima  bantuan  dana  PIP  yang  sudah mencairkan  dananya  sebanyak  1.071  orang  dan  yang  belum  mencairkan  sebanyak  207  orang  atau  19%,  sedangkan pada  tahun  2018  dari  sebanyak  1.268  orang  siswa  penerima  bantuan  dana  PIP  hanya  sebanyak  940  orang  yang
mencairkan dan sebanyak 328 orang belum mencairkan, kemudian pada tahun 2019 dari sebanyak 1.007 orang siswa penerima bantuan dana PIP hanya sebanyak 792 orang yang mencairkan dan sebanyak 215 orang belum mencairkan.
Peserta didik penerima  bantuan dana PIP, adapun sasaran penerima  BSM/KIP di SMPN 2 Plered pada tahun 2017- 2019, berada di kelas 7, 8, dan 9, sebagaimana tabel 1.2 berikut.
Tabel 2. Jumlah Peserta Didik Kelas 7, Kelas 8, dan Kelas 9 yang Sudah/Belum Mencairkan Bantuan Dana PIP di
SMPN 2 Plered Tahun 2017-2019 Kelas Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Jumlah Siswa Penerima PIP Jumlah Siswa Penerima PIP Jumlah Siswa Penerima PIP PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair PIP PIP Sudah Cair PIP Belum Cair 7 110 50 60 130 63 67 89 28 61 8 107 53 54 120 55 65 62 21 41 9 108 52 56 120 50 70 89 12 77 Total 325 155 170 370 168 202 240 61 179
Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id
Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa peserta didik atau siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 penerima bantuan dana PIP  pada tahun  2017  kuotanya  sebanyak  325 orang,  kemudian  kuotanya  meningkat  pada tahun  2018  sebanyak  370 orang,  dan  pada tahun  2019  kuotanya  menurun  hanya  sebanyak  240  orang.  Begitu  juga  jika  dilihat  kuota  per-kelas pada tahun  2018  ada  peningkatan  dari  kuota tahun  2017,  namun  pada tahun  2019  kuotanya  menurun  untuk  kelas  7 hanya sebanyak 89 orang, kelas 8 sebanyak 62, dan kelas 9 hanya sebanyak 89 orang.
Secara  umum  bahwa  dari  8  SMP  yang  peserta  didiknya  penerima  bantuan  dana  PIP,  ada  kecenderungan  beberapa peserta  didiknya  belum  mencairkan.  Seperti  di  SMP  Negeri  2  Plered  menunjukkan  kondisi  yang  memprihatinkan. Pada tahun 2017 yang  mencairkan dana bantuan  hanya  sebanyak 155 dari kuota sebanyak 325 atau hanya 47% dan yang belum mencairkan sebanyak 170 orang, demikian juga pada tahun 2018  yang mencairkan dana bantuan hanya sebanyak 168 dari kuota sebanyak 370 atau hanya 45% dan yang belum mencairkan sebanyak 202  orang, kemudian pada tahun    2019    yang    mencairkan    bantuan   dana  hanya sebanyak 61 orang  dari kuota sebanyak 240 atau hanya 25%  dan  yang  belum  mencairkan  sebanyak  179 orang  atau  paling  banyak  selama  3 tahun  masa  pemberian  bantuan dana PIP.
Akibatnya  timbul  permasalahan  dalam  penyaluran  atau  pencairan  bantuan  dana  PIP  antara  lain  karena  (1)  bantuan dana PIP tidak diberikan secara utuh kepada penerima; (2) beberapa peserta didik penerima  bantuan dana PIP tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga ada peserta didik yang seharusnya menerima karena memenuhi syarat  akan  tetapi  tidak  masuk  dalam  daftar  peserta  penerima  bantuan  dana  PIP;  (3)  tidak  semua  peserta  didik penerima bantuan dana PIP sesuai yang ditetapkan, sebanyak Rp750.000,- per-tahun tetapi ada pula yang menerima bantuan dana PIP hanya Rp350.000,- per-semester.
Menurut  pengamatan  peneliti  bahwa  implementasi Permendibud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar  sudah  berjalan  namun  belum  optimal,  karena  masih  belum  bisa  memastikan  siswa  penerima  PIP  tepat sasarandikarenakan  membutuhkan  waktu  untuk  memantau  atau  survey  datang  ke  rumahnya.  Serta  kurangnya pemantauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terhadap penggunaan atau pencairan bantuan dana PIP dan evaluasi  pelaksanaan  juga  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Dengan  demikian,  efektivitas  dalam  penyaluran  dana  PIP belum  menjadi  suatu keadaaan  yang  menunjukkan tingkat keberhasilan sesuai  yang telah direncanakan sebelumnya, yang memerlukan suatu kajian sejauhmana efektivtas pelaksanaan program PIP tersebut di Kabupaten Purwakarta.
Menurut Etzioni, 1975 dalam (Steers, 1985) mengemukakan bahwa efektivitas adalah efektivitas adalah tujuan yang mengikuti  suatu  daur  dalam  organisasi  sebagai  sesuatu  yang  dapat  berubah  dalam  perjalanan  waktu.  Sementara pendapat  lain  menurut  Gibson  dalam  (Subkhi  &  Jauhar,  2013)  bahwa  efektivitas  adalah  penilaian  yang  dibuat sehubungan  dengan  prestasi  individu,  kelompok,  organisasi.  Semakin  dekat  prestasi  mereka  terhadap  prestasi  yang diharapkan (standar), maka penilaiannya akan efektif. Selanjutnya Duncan  dalam  (Steers, 1985)  menyatakan bahwa ukuran atau unsur efektivitas yakni (1) pencapaian tujuan; (2) integrasi; dan (3) adaptasi.
Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Efektivitas  Program  Indonesia  Pintar  pada  Jenjang  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kecamatan  Plered Kabupaten  Purwakarta  (Studi  Kasus  pada  SMPN  2  Plered  Kabupaten  Purwakarta)”,  dengan  menggunakan  teori
efektivitas  menurut  Duncan  dalam  (Steers,  1985)  bahwa  terdapat  3 (tiga)  unsur  untuk  mengukur  tingkat  efektivitas yaitu (i) pencapaian tujuan, (ii) integrasi, dan (iii) adaptasi.

## 2. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  adalah  teknik  atau  cara  yang  digunakan  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  atau  informasi dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  utuh  dan  mendalam  tentang  realitas  sosial  dan  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat mengenai Efektivitas Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Plered studi kasus pada SMPN 2 Plered. Penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan studi dokumentasi.
Menurut  (Sugiono,  2017),  Proses  pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  langkah-langkah  Reduksi  Data (data  reduction),  Penyajian  Data  (data  display),  Penarikan  Kesimpulan  dan  Verifikasi.  Langkah  pertama  yaitu mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal  yang  penting,  membuat kategori dan pola. Langkah kedua yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar  kategori,  flowchart,  dan  sejenisnya.  Langkah  terakhir  yaitu  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  setelah  data bersifat  jenuh,  artinya,  apabila  telah  ada  pengulangan  informasi  maka  kesimpulan  tersebut  dapat  dijadikan  jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian.
Teknik  pengambilan  informan  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  cara  purposive  sampling.  Teknik  purposive merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  Efektivitas  Organisasi  yang  terdiri  dari  tiga  tahap.  Menurut  Duncan dalam (Steers, 1985) teori ini mencakup 3 aspek: (1) Pencapaian Tujuan; (2) Integrasi; dan (3) Adaptasi. Kemudian, dari  tahapan  tersebut  peneliti  membuat  pedoman  wawancara  untuk  informan,  lalu  hasil  wawancara  tersebut dijabarkan ke dalam objek penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  beberapa  lokasi  yang  berbeda  yaitu  (i)  Kantor  Dinas  Pendidikan  tepatnya  di  Jalan Surawinata  Nomor  30A,  Desa  Nagri  Tengah,  Kec.  Purwakarta,  Kab.  Purwakarta  Jabar  41114;  (ii)  SMPN  2  Plered tepatnya  di  Jalan  Pangkalan  Nomor  99,  Desa  Palinggihan,  Kec.  Plered,  Kab.  Purwakarta,  Jabar  41162;  (iii)  Kantor Bank BRI, Jalan Warung Kandang, Desa Sindangsari, Kec. Plered; (iv) Siswa dan Orangtua Penerima Bantuan Dana PIP, di Jalan. Sempur, Kp. Jawa RT 005/003, Desa Cibogohilir, Kec. Plered, Kab. Purwakarta, Jabar 41162; dan (v) Siswa dan Orang Tua Bukan Penerima Bantuan Dana PIP, di lingkungan SMP Negeri 2 Plered dengan rentang waktu penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  adalah  suatu  upaya  keseluruhan  untuk  mencapai  tujuan  yang  harus  dipandang  sebagai  sebuah proses.  Dalam  pencapaian  tujuan  ini  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari  kurun  waktu  dan  sasaran  yang merupakan target konkrit dari suatu program.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia  Pintar  dikatakan  bahwa  upaya  pencapaian  tujuan  dari  dilaksanakannya  PIP  ini  adalah  untuk  mencegah meningkatnya angka peserta didik yang putus sekolah (drop out) karena terkendala biaya. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa  Program  Indonesia  Pintar,  yang  selanjutnya  disebut  PIP  adalah  bantuan  berupa  uang  tunai  dari  pemerintah yang  diberikan  kepada  peserta  didik  yang  orang  tuanya  tidak  dan/atau  kurang  mampu  membiayai  pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Pada aspek sasaran, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Plered, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau untuk seleksi, sebenarnya sih lanjutan dari Sekolah Dasar (SD) nya pernah menerima manfaat PIP dan sudah terintegrasi  dengan  data  Dapodik.  Karena  program  tersebut  turun  dari  pusat,  jadi  tidak  ada  seleksi.  Dan  bisa  juga lanjutan dari orangtuanya  sebagai penerima  manfaat seperti program  KKS, PKH, BPNT, BST, dan BPJS PBI. Dari mekanisme  penyaluran  PIP  ini,  ada  yang  memiliki  Kartu  Indonesia  Pintar  dan  ada  juga  yang  tidak  memiliki  kartu Indonesia  pintar,  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Calon  penerima  bantuan dana  PIP  disini  paling  80%  yang  menerima  bantuan  atau  bisa  dicairkan  dana  PIP  dan  20%  nya  yang  tidak
melanjutkan  pendidikan,  karena  dari  20%  ini  siswa  waktu  SD  nya  pernah  mendapatkan  bantuan  dana  PIP,  tetapi malah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan siswa yang seharusnya melanjtukan ke jenjang SMP, tapi malah memilih kerja bahkan ada yang sudah menikah. Koordinasi pihak sekolah dengan pihak Bank BRI sebagai pihak penyalur ini cukup baik. Walaupun memerlukan waktu yang lama, karena proses pencairan DARI Bank BRI harus menginput datanya dulu, apakah sudah sesuai, lalu apa saja yang kurangnya. Penyebab bantuan dana PIP di SMPN 2 Plered masih ada yang belum dicairkan mungkin karena siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan juga karena ketinggalan informasi atau tidak masuk sekolah pada saat pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP.  Sehingga  rekening  peserta  didik  yang  menerima  belum  teraktivasi  lewat  dari  batas  waktu  tersebut  akan dikembalikan  ke  kas  Negara.”  (wawancara  dengan  Bapak  Cucu  Agus  Hidayat,  S.Pd.,  M.Pd,  12  September  2022 pukul 13.00 WIB).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  CAH  diatas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  pencapaian  tujuan  sudah berjalan  namun  belum  optimal,  karena  tidak  adanya  pemantauan  dari  Dinas  Pendidikan  ketika  ada  pelaksanaan pencairan dana PIP di lingkungan Sekolah. Dikatakan sudah berjalan, karena PIP sudah memiliki target waktu yang sudah ditentukan. Penerima juga sudah tepat sasaran karena siswa yang menerima PIP sudah memiliki KIP atau juga orangtua siswa adalah penerima manfaat seperti program KKS, PKH, BPNT, BST, dan BPJS PBI. Program Indonesia Pintar ini sudah  berjalan dengan  baik,  akan tetapi, tingkat keberhasilan dari program tersebut tidak  mencapai 100% Hal  ini terjadi kareana adanya  beberapa kendala, seperti tertinggalnya  informasi,  atau tidak  masuk  sekolah saat ada pelaksanaan  pencairan  dana  bantuan  PIP,  serta  ada  pula  siswa  yang  berhenti  sekolah  dikarenakan  memilih  bekerja ataupun menikah.

## 3.2. Integrasi
Adaptasi  adalah suatu proses kemampuan organisasi untuk  menyesuaikan diri  yang dilakukan untuk  menyelaraskan suatu  individu  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beradaptasi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar  pada  jenjang  Pendidikan  SMP  khususnya  SMPN  2  Plered  di  Kecamatan  Plered,  apakah  ada  perubahan  yang terjadi  atau  tidak  ketika  melaksanakan  pencairan  dana  bantuan  tersebut  serta  apakah  bantuan  tersebut  dapat meringankan orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya atau mengandalkan dana bantuan saja atau tidak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Purwanto,  M.Pd  selaku  kepala  Dinas  Pendidikan  mengenai  aspek adaptasi, beliau mengatakan bahwa:
“Tentu harus bisa beradaptasi. Kita sebagai manusia pun pasti bakal terus beradaptasi, ya mau gimana pun harus bisa. Dan  nggak  harus  mengandalkan  dana  bantuan  PIP  saja,  orangtua  siswa  penerima  PIP  harus  tetap  bisa  mencari pendapatan  sendiri,  cari  penghasilan,  karena  kan  tadi  sudah  saya  sampaikan  dana  bantuan  PIP  ini  ya  sekedar membantu meringankan biaya sekolah saja. PIP inikan tahapan pelaksanaannya pertahun dapat Rp.750.000 selama 3 kali pencairan. Cuma kalo dibilang membantu, ya biar menjaga siswa penerima PIP atau orangtua siswa penerima PIP seenggaknya  tidak  kekurangan  biaya  sekolah.  Dinas  Pendidikan  juga  melakukan  pendampingan  dengan  cara mengecek  dapodik  sekolah  untuk  pendataan  serta  memberikan  pengarahan  hanya  kepada  Kepala  Sekolahnya  saja.“ (Wawancara dengan Bapak P, 26 Agustus 2022, pukul 12.30 WIB)
Gambar 1. Sosialisasi Pelaksanaan Pencairan Dana PIP
Sebagai  penerima  bantuan,  masyarakat/siswa  penerima  PIP  pun  merasa  bahwa  pihak  Bank  BRI  dan  pihak  Sekolah sudah mensosialisasikan program ini kepada siswa-siswi penerima PIP yang akan diajukan. Hal ini diungkapkan oleh Nisa Amelia selaku siswa penerima PIP, ia mengatakan bahwa:
“Saya sih sudah dikasih tau oleh pihak Bank BRI terkait pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP, Bank BRI yang datang  ke  Sekolah.  Mau  ada  bantuan  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Nanti  kalau  mau  mengajukan dapat bantuan dana ngambil  nya di  aula sekolah. Cuma  masih ada saja siswa  yang ketinggalan  informasi atau tidak masuk sekolah ketika ada pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP, mungkin karena ada yang sakit, ada yang izin dan juga ada  yang tanpa keterangan (bolos). PIP ini  buat siswa-siswi  yang  memiliki  KIP dan  yang tidak  memiliki  KIP, tetapi  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu  (miskin).  Kalau  dapat,  ya  semoga  uangnya  digunakan  untuk kebutuhan  sekolah  seperti  beli  tas,  sepatu,  kaos  kaki,  seragam  sekolah  dan  alat  tulis.  Pihak  Sekolah  nggak  pelit informasi, apa-apa dikasih tau arahannya dulu. Jadi kita juga harus amanah, karena guru pengurus PIP mendampingi kita  bila  mengalami  kesulitan  dalam  pencairan  dana  bantuan  PIP  di  Bank  BRI.  Kalau  soal  pemotongan  terhadap bantuan dana PIP yang siswa lain terima, untuk saat ini tidak pernah terjadi, mungkin pada tahun sebelumnya pernah terjadi melakukan pemotongan bantuan dana tersebut.” (Wawancara dengan Nisa Amelia, 18 September 2022 pukul 18 September 2022 pukul 15.30 WIB)
Berdasarkan  pengamatan  di  atas  mengenai  proses  integrasi,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwasannya  pihak  Bank BRI telah  berupaya  untuk  mensosialisasikan  program  Indonesia  pintar tersebut  kepada  siswa  penerima  PIP.  Seperti dari siapa bantuan tersebut, untuk siapa saja yang berhak menerima, sampai ke alur pencairan dana bantuan tersebut. Pihak  Sekolah  Pun  mensosialisasikan  secara  langsung  kepada  siswa  nya  terkait  alur  pelaksanaan  pencairan  dana bantuan  PIP.  Siswa  dan  orangtua  siswa  yang  mengambil  uang  tersebut  secara  mandiri  di  lokasi  pengambilan  yang telah ditentukan.

## 3.3. Adaptasi
Adaptasi  adalah suatu proses kemampuan organisasi untuk  menyesuaikan diri  yang dilakukan untuk  menyelaraskan suatu  individu  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beradaptasi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar  pada  jenjang  Pendidikan  SMP  khususnya  SMPN  2  Plered  di  Kecamatan  Plered,  apakah  ada  perubahan  yang terjadi  atau  tidak  ketika  melaksanakan  pencairan  dana  bantuan  tersebut  serta  apakah  bantuan  tersebut  dapat meringankan orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya atau mengandalkan dana bantuan saja atau tidak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Purwanto,  M.Pd  selaku  kepala  Dinas  Pendidikan  mengenai  aspek adaptasi, mengatakan bahwa:
“Tentu harus bisa beradaptasi. Kita sebagai manusia pun pasti bakal terus beradaptasi, ya mau gimana pun harus bisa. Dan  nggak  harus  mengandalkan  dana  bantuan  PIP  saja,  orangtua  siswa  penerima  PIP  harus  tetap  bisa  mencari pendapatan  sendiri,  cari  penghasilan,  karena  kan  tadi  sudah  saya  sampaikan  dana  bantuan  PIP  ini  ya  sekedar membantu meringankan biaya sekolah saja. PIP inikan tahapan pelaksanaannya pertahun dapat Rp.750.000 selama 3 kali pencairan. Cuma kalo dibilang membantu, ya biar menjaga siswa penerima PIP atau orangtua siswa penerima PIP seenggaknya  tidak  kekurangan  biaya  sekolah.  Dinas  Pendidikan  juga  melakukan  pendampingan  dengan  cara mengecek  dapodik  sekolah  untuk  pendataan  serta  memberikan  pengarahan  hanya  kepada  Kepala  Sekolahnya  saja.“ (Wawancara dengan Bapak P, 26 Agustus 2022, pukul 12.30 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara dengan P diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang telah disampaikan oleh pihak dinas pendidikan  ini  mengatakan kita sebagai  manusia  harus bisa saling beradaptasi,  mau bagaimanapun harus bisa. Tidak  harus  mengandalkan  dana  bantuan  saja,  harus  bisa  cari  pendapatan  sendiri  atau  harus  bisa  cari  penghasilan sendiri. Karena PIP yang akan diperolehnya dapat Rp.750.000 per tahun, jadi belum cukup untuk ngasih uang bekal tiap pergi ke sekolah.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Asril Musthafa selaku pegawai Bank BRI mengatakan bahwa:
“adaptasinya sih pihak sekolah atau guru pengurus PIP yang akan datang ke Bank nya untuk mengusulkan jumlah dan nama-nama siswa penerima PIP di sekolah tersebut harus segera bisa dicairkan. Ya kadang suka ada yang nanya dari pihak sekolah sebagai pengurus PIP “kapan bisa dicairkan”. Jadi kami tidak bisa menjanjikan hari esok akan bisa di cairkan,  karena  kami  harus  mengecek  data-datanya  dulu,  apakah  sudah  sesuai  apa  belum.  Pihak  Sekolah  juga melakukan  pendampingan  terhadap  siswa  yang  mengalami  hambatan  dalam  pencairan  bantuan  dana  PIP,  terutama siswa yang tidak bisa berbicara atau keterbatasan fisik.
Kalau  soal  untuk  mengatasi  bantuan  dana  PIP  masih  ada  yang  belum  dicairkan,  ya  paling  memberikan  informasi secara  lisan  atau  tulisan  pada  sekolahan,  nanti  pihak  sekolahnya  yang  akan  menyampaikan  informasi  mengenai pencairan  dana  PIP  harus  segera  diambil.  Jika  tidak  diambil,  maka  dana  PIP  ini  akan  dikembalikan  ke  kas  Negara. Penyelenggaraan PIP  ini perlu dilaksanakan oleh  pemerintah pada  masa  mendatang, karena penyelenggaran PIP  ini dapat  meningkatkan  partisipasi  pendidikan,  meningkatkan  angka  keberlanjutan  pendidikan  dan  dapat  menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok. ” (Wawancara dengan Bapak AM, 3 Agustus 2022, pukul 15.30 WIB).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  AM  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Guru  pengurus  PIP  yang mengusulkan  data-data  nama  dan  jumlah  siswa-siswa  sebagai  penerima  PIP  di  SMPN  2  Plered.  Akan  tetapi  pihak Bank  BRI  tidak  bisa  menjanjikan  hari  esok  atau  secepatnya  akan  bisa  di  cairkan,  karena  pihak  Bank  BRI  harus mengecek data-datanya apakah sudah sesuai apa belum.Proses adaptasi tersebut penting untuk dilakukan oleh target dari Program Indonesia Pintar supaya mengetahui program tersebut sudah ada perubahannya apa belum.
Berdasarkan pengamatan diatas terdapat pada indikator adaptasi bahwa adanya dana bantuan PIP dapat menimbulkan suatu  hal  yang  baru  bagi  penerima  manfaat  PIP  di  SMPN  2  Plered.  Dalam  mencari  calon  penerima  PIP  ini  sudah tercover  oleh  Dapodik  atau  yang  belum  tercover  oleh  Dapodik  bisa  diusulkan  untuk  mendapatkan  PIP  asalkan orangtuanya sebagai penerima manfaat seperti PKH, BST, BPNT, BPJS PBI dan KKS.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  yang  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  mengenai  Efektivitas  Program Indonesia  Pintar  pada  Jenjang  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kecamatan  Plered  Kabupaten  Purwakarta khususnya SMPN 2 Plered, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan PIP pada Jenjang Pendidikan Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMPN  2  Plered  sudah  berjalan  namun  belum  optimal,  berdasarkan  tiga  tahapan efektivitas sebagai berikut.

## Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah bantuan untuk siswa miskin agar mereka tetap kembali bisa bersekolah  dengan  layak  dan  tidak  kekurangan  biaya  pendidikannya.  Namun  pada  aspek  sasaran  masih  belum  bisa dipastikan  tepat  sasaran  ,  dikarenakan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  bilamana  satu  persatu  siswa  harus terpantau  atau  survey  datang  ke  rumahnya  langsung.  Waktu  pelaksanaan  PIP  tidak  ada  pengawasan  dari  Dinas Pendidikan, atau kurangnya pemantauan dari pihak sekolah terkait penerima PIP masih belum sesuai dengan kriteria yang  telah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2015.

## Integrasi
Jika  ditinjau  dari  segi  integrasi,  bahwasannya  pihak  Bank  BRI  selaku  penyalur  bantuan  dana  telah  berupaya  untuk mensosialisasikan Program Indonesia Pintar tersebut kepada siswa penerima PIP. Seperti dari siapa bantuan tersebut, untuk  siapa  saja  yang  berhak  menerima,  sampai  ke  alur  pencairan  dana  bantuan  tersebut.  Pihak  sekolah  pun mensosialisasikan  secara  langsung  pada  siswa  nya  terkait  alur  pelaksanaan  pencairan  bantuan  dana  PIP.  Karena memang  siswa  dan  orangtua  yang  mengambil  uang  tersebut  secara  mandiri  di  lokasi  pengambilan  yang  telah ditentukan. Sehingga dalam  hal  ini sistem  integrasi  yang dilaksanakan sudah berjalan  namun belum optimal, karena masih banyak siswa miskin yang belum mengetahui mekanisme tersebut.

## Adaptasi
Sedangkan ditinjau dari segi adaptasi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa adanya bantuan dana PIP dapat  memberikan  suatu  hal  yang  baru  bagi  penerima  manfaat  PIP  di  smp  Negeri  2  Plered.  Dalam  mencari  calon penerima  PIP  ini  sudah  tercover oleh  Dapodik  bisa  diusulkan  untuk  mendapatkan  PIP  asalkan  orangtuanya  sebagai penerima manfaat seperti PKH, BST, BPNT, BPJS PBI, dan KKS.

## References
Ali,  M.  (2017). Kebijakan  pendidikan  menengah  dalam  perspektif  governance  di  indonesia .  Universitas  Brawijaya Press.
Permendikbud.  (n.d.). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015

## tentang Program Indonesia Pintar .
Saroni, M. (2013). Pendidikan untuk orang miskin: membuka keran keadilan dalam kesempatan berpendidikan . Ar- Ruzz Media.
Steers, R. M. (1985). Efektivitas organisasi (terjemahan). Penerbit Erlangga, Jakarta .
Subkhi, A, & Jauhar, M. (2013). Pengantar Teori dan perilaku organisasi. Jakarta: Prestasi Pustaka .
Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syukri, M., Sitompul, M., & Banurea, O. K. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan . Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
Tjiptoherijanto, Prijono,  &  Remi,  S.  S.  (2002).  Kemiskinan  dan  Ketidakmerataan  di  Indonesia. Jakarta:  PT Rineka Cipta .