## KETERTIBAN YANG ADIL VERSUS KETIDAKADILAN: BEBAN SOSIAL-EKONOMI YANG HISTORIS DARI HUKUM
Budiono Kusumohamidjojo email : budikoesoemo@gmail.com

## Abstract
This paper is based on a two decade observation on the dilemma of order and justice, leading to an attempt  to  analyze  the  social-economic  factors  underlying  the  historical  roots  of  injustice.  On  its course it attempted to take lessons from historically proven axioms provided by certain heavy weight thinkers.  While  trying  to  make  the  best  out  of  those  axioms,  the  analysis  could  not  ignore  the  hard facts of the  daily  life of the  billions of people suffering from  unending injustice  in most parts of the world,  in  the  rich  and  let  alone  in  the  poor  parts  of  it.  Neither  could  it  escape  from  criticizing  the ubiquitous  mess  in  the  justice  system,  almost  universally.  Although  the  overall  problem  of  injustice does not seem to provide much hope for a better life of the people at large, the conclusion of this paper tried to distant away from a pessimistic stance and instead proposed an agenda for those who may concern  to  be  carried  out.  This  paper  contains  forethoughts  of  a  book  in  the  making  regarding basically the same problem.
Keywords : history, authority, rationality, law, order, equality, justice.

## Abstrak
Tulisan  ini  dibuat  berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  selama  dua  dekade  perihal  dilema ketertiban  dan  keadilan.  Dilema  yang  mendorong  ikhtiar  menganalisis  faktor-faktor  sosial- ekonomi yang menjadi latar belakang akar historis dari ketidakadilan. Penelaahan yang dilakukan mencoba  menarik  pelajaran  dari  aksioma-aksioma  yang  terbukti  validitasnya  dalam  lintasan sejarah  sebagaimana  diajukan  para  pemikir  tingkat  dunia.   Sembari  melandaskan  diri  pada aksioma-aksioma tersebut, tulisan ini tidak dapat begitu saja mengenyampingkan fakta telanjang miliaran  manusia  yang  menderita  karena  berlanjutnya  ketidakadilan  di  berbagai  belahan  dunia, baik di bagian negara-negara kaya maupun negara-negara miskin.  Telaahan yang dilakukan juga tidak  mungkin  mengabaikan  perlunya  mengkritisi  kekacauan  terang  benderang  dari  sistem peradilan  di  hampir  semua  negara.  Sekalipun  persoalan  besar  ketidakadilan  tidak  memberikan banyak  harapan  bagi  terciptanya  kehidupan  lebih  baik  bagi  banyak  orang,  kesimpulan  dalam tulisan  ini  mencoba  membuat  jarak  dari  pandangan  pesimis  dan  sebaliknya  mengajukan  usulan bagi  sejumlah  perbaikan.  Tulisan  ini  memuat  pemikiran-pemikiran  awal  yang  akan  dituangkan lebih  lanjut  oleh  penulis  dalam  buku  yang  masih  akan  ditulisnya  perihal  persoalan  mendasar serupa.
Kata Kunci : sejarah, kekuasaan, rasionalitas, hukum, ketertiban, kesetaraan, keadilan.

## Pengantar

## Ketertiban yang Adil
Gagasan untuk membahas “ketertiban yang adil” berangkat dari observasi terhadap  fakta  sosial  historis  manusia,  bahwa  pertama:  ketidaktertiban  tidak
mungkin  menghasilkan  keadilan,  tetapi  juga  sebaliknya,  bahwa  kedua: ketidakadilan  juga  akan  menghasilkan  ketidaktertiban,  padahal  ketiga:  tidak  ada masyarakat  manusia  yang  dapat  berlangsung  secara  kondusif  bagi  kepentingan manusia  sendiri  jika  kehidupan  bersama  mereka  terus-menerus  berada  dalam keadaan  tidak  tertib.  Jadi  sulit  untuk  meragukan,  bahwa  ketertiban  merupakan kunci  awal  bagi  masyarakat  manusia  yang  manapun  dan  pada  segala  tingkatan: dari tingkat rukun tetangga sampai ke tingkat global supaya kehidupan bersama dapat  berlangsung  sesuai  dengan  kodrat  manusia  sendiri  yang  pada  umumnya mendambakan  kebahagiaan  (Sokrates,  469-399  SM: eudaimonia )  dan  pada akhirnya meliputi ketertiban, perdamaian, kesejahteraan serta keadilan.
Gagasan “ketertiban yang adil” yang saya ajukan menanggung risiko untuk dicap  sebagai  gagasan  yang  berbau  imperialistik  (Lat, imperare :  menguasai), karena  bisa  mengingatkan  orang  kepada  tanda  kehormatan  “ Orde  en  Vrede ” (Ketertiban  dan  Perdamaian)  yang  diadakan  oleh  Ratu  Belanda  Wilhelmina (1880–1962)  pada  tanggal  12  Desember  1947. 1 Tanda  kehormatan  itu dianugerahkan kepada tentara Belanda yang terlibat dalam “ politionele acties ” di kurun waktu 21 Juli – 5 Agustus 1947 (Aksi Polisionil I) dan 19 Desember 1948 – 5 Januari 1949 (Aksi Polisionil II) untuk mempertahankan kekuasaan Belanda atas Indonesia.
Meskipun  demikian,  gagasan  “ketertiban  yang  adil”  yang  saya  ajukan semata-mata  bertolak  dari  logika  yang  realistik,  yaitu  pertama,  bahwa  tanpa ketertiban kita tidak bisa mencapai apapun, dan kedua, bahwa  ketertiban hanya bisa  dipertahankan  secara  langgeng  jika  dia  memajukan  keadilan.  Penarikan kesimpulan, bahwa ketertiban juga bisa menjadi alat kekuasaan yang absolut dan despotik, tidak penulis sangkal, tetapi kekuasaan yang absolut dan despotik yang masih  bercokol  di  banyak  negara  itu  justru  menghasilkan  ketertiban  yang  tidak adil.
1 Ereteken  voor  Orde  en  Vrede ,  dalam:  Wikipedia,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ereteken_voor Orde_en_Vrede, 23-06-2015.
Ketertiban yang kita perlukan harus merupakan produk dari hukum yang rasional,  untuk  bisa  menjadi  tempat  berpijak  bagi  mereka  yang  ingin  “ ngobrol ” mengenai  apa  itu  keadilan.  Logika  yang  mengedepankan  ketertiban sebagai conditio  sine  qua  non untuk  bisa  membangun  keadilan  itu  bertolak  dari  fakta bahwa  gagasan  keadilan  itu  adalah  perkara  yang  sebenarnya  tidak  pernah  jelas betul  yang  karena  itu  justru  membuatnya  rentan  untuk  bermuara  sebagai ketidakadilan. Karena itu perjuangan yang mengibarkan semboyan “menegakkan kebenaran  dan  keadilan”  sebenarnya  lebih  merupakan  hasutan  untuk  massa rakyat  banyak  yang  menderita  terlalu  lama  dan  terlalu  mendalam,  karena seharusnya kita selalu bertanya: kebenaran yang mana dan keadilan yang mana? Orang  terlalu  sering  gampang  meneriakkan  “demi  kebenaran  dan  keadilan”, sehingga kehidupan bersama manusia selalu terjebak dalam kontradiksi keadilan versus ketidakadilan, dan lebih miris lagi: kebenaran versus ketidak-benaran.
Suatu keadaan tertib bisa bersifat damai, meskipun tidak adil, seperti Irak di  zaman  Saddam  Hussein  (1937–2006).  Satu  kali  saya  membaca  kisah  dari seorang  diplomat  negara  Barat  yang  pernah  ditempatkan  di  Baghdad  dan menceritakan  betapa  di  zaman  Saddam  Hussein  berkuasa  dia  pernah  lupa mengunci  mobil  BMW-nya  yang  diparkir  di  tepi  jalan,  dan  mendapatkannya keesokan harinya tanpa kekurangan sesuatu apa. Betapa bedanya dengan keadaan setelah  Amerika  Serikat  “membawa  demokrasi”  ke  Irak  yang  membuatnya  tidak tertib, tidak damai, tidak adil dan tidak sejahtera! Sebaliknya, suatu keadaan tertib bisa  juga  tidak  menghasilkan  apapun  yang  diperlukan  bagi  suatu  kehidupan bersama manusia yang manusiawi. Keadaan ini bisa kita amati di negara-negara atau wilayah-wilayah yang saya hindari untuk menyebutkannya.

## Ketertiban Umum
Dalam Il  Principe Niccolo  Machiavelli  (Firenza,  1469–1527)  ada mengemukakan  contoh  yang  bengis  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  Cesare  Borgia (Valencia, Spanyol, 1475-1507) untuk menegakkan ketertiban di antara penduduk Romagna  (Italia  barat  laut)  yang  ditundukkannya.  Penduduk  Romagna  itu
berontak terhadap penindasan yang mereka alami selama dan setelah kampanye penaklukan  mereka  oleh  Cesare  Borgia.  Penakluk  ini  lantas  berjanji  kepada penduduk  Romagna  untuk  menghukum  “mereka  yang  bersalah”.  Dia  kemudian menuding  sejumlah  panglima  perangnya,  dan  mengeksekusi  mereka  sebagai “orang-orang yang paling bertanggungjawab” untuk penderitaan rakyat itu (tahun 1502).  Dengan  cara  begitu  Cesare  Borgia  menegakkan  ketertiban,  sambil membayarnya  dengan  ketidakadilan  yang  brutal  terhadap  para  panglimanya, namun memuaskan rasa adil yang semu dan ironis di kalangan rakyat yang protes kepadanya. 2
Jangan kita terbuai oleh ilusi, seolah-olah dalam abad ke-21 tidak ada lagi praktik brutal dan bengis seperti itu, dalam skala besar maupun apalagi yang kecil dan tidak terekspos di media dunia. Saya tidak menyangkal adanya negara-negara yang  makmur  dan  rakyatnya  tidak  banyak  mengeluh  mengenai  ketertiban maupun keadilan dalam keseharian hidup mereka. Namun untuk bagian terbesar umat manusia abad ke-21, ketertiban yang adil itu masih jauh panggang dari api, lebih-lebih karena pemahaman mengenai konsep ketertiban yang aneka ragam.
Upaya  untuk  membangun  ketertiban  yang  adil  tidak  bisa  menghindar untuk harus berangkat dari pengertian ketertiban umum (Eng: public order ; Ned: openbare orde ; Deu: öffentliche Ordnung ), yaitu suatu keadaan sosial yang relatif teratur  yang  merupakan  kepentingan  dari  umumnya  warga  masyarakat.  Dalam setiap  masyarakat  selalu  ada  elemen-elemen  yang  dapat  menikmati  tingkat ketertiban  umum  yang  rendah.  Karena  itu  pada  tingkat  yang  paling  mendasar, ketertiban  umum  itu  ditegakkan  dengan  pengendalian  terhadap  perbuatan- perbuatan kriminal umumnya seperti yang difahami di Amerika Serikat:
“Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh tidak adanya  kekerasan  kriminal  dan  kekerasan  politik  yang  luas  seperti penculikan,  pembunuhan,  kerusuhan,  pembakaran,  dan  intimidasi terhadap  kelompok-kelompok  maupun  individu-individu  sasaran tertentu.  …  Dalam  kondisi  ini  kekerasan-kekerasan  itu  direduksi
2 Machiavelli, Niccolo, Der Fürst , (dari versi Italia, Il Principe , oleh  Rudolf Zorn), Stuttgart: Alfred Kröner, 1977: Bab VII.
sampai  kepada  tingkat  minimum  yang  dapat  “ditoleransi”,  di  mana para  pelakunya  dikejar,  ditangkap,  ditahan,  dan  di  mana  penduduk dapat  bergerak  bebas  tanpa  takut  pada  kekerasan-kekerasan  serupa itu…”
Ketertiban  umum  seperti  ini  lebih  ditandai  oleh  rendahnya  tingkat  kekerasan dalam masyarakat, seperti yang menjadi fokus berikut ini:
“Ketertiban  umum  merupakan  ranah  polisi  maupun  badan-badan pengamanan lain: pengadilan, kejaksaan, dan penjara, yang semuanya merupakan bagian struktural dari suatu sistem hukum pidana….” 3
Padahal makna ketertiban umum tidaklah seterbatas itu karena juga melibatkan aspek-aspek  lain  dari  kehidupan  bersama  yang  terjangkar  dalam  tertib  sosial (Eng: social  order ;  Ned: maatschappelijke  orde ;  Deu: soziale  Ordnung ),  yaitu tatanan  sistemik  yang  terjalin  dari  struktur  yang  utuh  dan  bersandar  pada pranata-pranata  sosial  (Eng: institutions ,  bukan institutes ,  lembaga),  serta interaksi dan kebiasaan terpola antar sesama anggota dari suatu komunitas yang dikembangkan oleh manusia, untuk mengatur harmoni antara status dan peranan masing-masing  warga,  dalam  suatu  keteraturan  yang  terus-menerus  dibina  dan ditaati secara langgeng, demi tegaknya komunitas yang bersangkutan. 4
Karena  suatu  tertib  sosial  selalu  merupakan  ekspresi  kebudayaan  yang nota bene adalah aneka ragam, menjadi logis semata jika konsep ketertiban umum yang  bertumpu  padanya  juga  difahami  secara  berbeda  dari  satu  masyarakat  ke masyarakat yang lain. Kenyataan itu nampaknya melatar-belakangi masalah yang ada pada sistem hukum kita maupun di negara-negara lain:
“Embel-embel  ‘ketertiban  umum’  hampir  ditemukan  pada  setiap perangkat  perundang-undangan  di  Indonesia.  Namun,  definisi ‘ketertiban umum’ hingga kini belum jelas alias masih simpang siur.“ 5
3 United  States  Institute  of  Peace, Public  Order ,  dalam:  http://www.usip.org/guiding-principles- stabilization-and-reconstruction-the-web-version/7-rule-law/public-order, 14-01-2015.
4 Meminjam  konsep  dari  Kornblum,  William, Sociology  in  a  Changing  World ,  Belmont CA/Thomson Wadsworth, 2005, hlm., 81-86.
5 Dikutip dari: Definisi 'Ketertiban Umum' Masih Simpang Siur , dalam: http://www.hukumonline. com/berita/baca/hol998/definisi-ketertiban-umum-masih-simpang-siur, 14-01-2015.
Padahal, “definisi” mengenai “ketertiban umum” itu penting, karena:
“Ketidaktertiban umum dapat secara mendasar mengganggu stabilitas dari  masyarakat-masyarakat  …  dan  dapat  menyebar  rasa  ketakutan yang konstan di kalangan penduduk, menghambat upaya-upaya untuk memperkuat  lembaga-lembaga  keamanan  negara  dan  mengganggu keberhasilan dari proses-proses pendamaian. Kegiatan-kegiatan yang dimotivasi secara kriminal maupun politik kerap kali disertai dengan pelanggaran  luas  terhadap  hak  asasi  manusia  seperti  penyiksaan, perkosaan,  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan, serta penangkapan dan penahanan yang semena-mena. Penduduk  tidak  mempunyai  banyak  pilihan  untuk  menangani ancaman-ancaman  itu.  Polisi  biasanya  kekurangan  tenaga,  dan  juga sarat  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan  serta  korupsi.  Hakim  juga kurang  dan  mereka  dilanda  oleh  ketidak-percayaan  dari  masyarakat terhadap  kemampuan  mereka  untuk  mengadili  perkara-perkara secara  independen.  Penjara-penjara  juga  penuh.  Tanpa  ketertiban umum  orang  tidak  akan  membangun  kepercayaan  terhadap  sistem keamanan  publik  dan  akan  mencari  keamanan  dari  kekuatan- kekuatan lain seperti dari para milisi dan pendekar-pendekar liar.“ 6
Berbeda  dari  pemahaman  di  Amerika  di  mana  konsep  ketertiban  umum memperoleh  pemahaman  lebih  sebagai  “ketertiban  kepolisian”,  di  Jerman pengertian itu lebih relevan sebagai “ketertiban hukum”:
“Pengadilan  Tinggi  Administrasi  Prusia  pada tahun  1933  memahami ketertiban  hukum  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  tidak tertulis  mengenai  perilaku  individu  dalam  masyarakat,  sejauh berdasarkan  pandangan  umum  ketaatan  terhadap  aturan-aturan  itu dipandang  merupakan  syarat  yang  tidak  dapat  dihindari  demi  suatu kehidupan masyarakat yang tertib.”
Sedangkan Mahkamah Konstitusi Jerman memahami ketertiban umum sebagai:
“…  keseluruhan  aturan-aturan  yang  tidak  tertulis,  yang  ketaatan terhadapnya  berdasarkan  pandangan  sosial  dan  etis  pada  umumnya dipandang  sebagai  syarat  yang  tidak  dapat  dihindari,  demi  suatu kehidupan masyarakat yang tertib di suatu kawasan tertentu.” 7
6 Dikutip  dari:  United  States  Institute  of  Peace, Public  Order ,  dalam:  http://www.usip. org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/7-rule-law/public- order, 14-01-2015.
7 Dikutip  dari: Öffentliche  Ordnung ,  dalam:  http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_ Ordnung, 14-01-2015.
Jika rumus atau pengertian “ketertiban umum” ternyata tidaklah cukup tegas, dan pengertian  “keadilan”  adalah  lebih  tidak  jelas  lagi,  maka  dilema  ketertiban  dan keadilan  menjadi  persoalan  klise:  kehidupan  bersama  manusia  yang  manusiawi hanya mungkin jika dia adalah “tertib dan adil” sekaligus.
Padahal,  evolusi  kehidupan  bersama  manusia  memperlihatkan,  bahwa pokok  persoalan  bagi  manusia  sebagai  kehidupan  bersama  adalah  realisasi hukum,  karena  hukum  itulah  yang  mengatur  perilaku  antar  warga  masyarakat, supaya kehidupan bersama mereka itu bisa berlangsung lumayan tertib dan adil. Tanpa  hukum  kehidupan  bersama  itu  akan  menjadi  medan  konflik  antar  warga masyarakat  seperti  yang  dirumuskan  oleh  Thomas  Hobbes  (1588-1679)  dalam abad  ke-17  sebagai homo  homini  lupus (setiap  orang  adalah  serigala  bagi sesamanya).  Dalam Leviathan dia  memberikan  gambarannya  yang  terkenal, bahwa  tanpa  hukum,  hidup  manusia  menjadi  “ solitary,  poor,  nasty,  brutish  and short ” (sunyi, papa, jorok, brangas dan pendek). 8
Masalahnya  adalah,  betapa  pun  suatu  pemerintah  yang  terbaik  yang  bisa ada  di  dunia  ini  hendak  menegakkan  ketertiban  yang  adil,  suatu  tatanan ketertiban itu sering menghadapi tantangan, bahwa:
a)  ketertiban itu kerap kali didasarkan pada suatu keadaan yang ditentukan oleh suatu  pemegang  kedaulatan  yang  membuatnya  kapan  saja  bisa mengesampingkan  bagian-bagian  tertentu  dari  hukum  positif,  misalnya  apa yang  sering  disebut  sebagai  “keadaan  darurat  militer”  (Ned: staat  van  oorlog en  beleg ) seperti  yang  pernah  lama  dialami  di  Indonesia  berdasarkan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Serikat  No.  22  tahun  1950  dan berlaku  sampai  tahun  1959.  Dengan  cara  itu  semua  atau  sebagian  warga masyarakat dikucilkan dari arus besar hukum yang berlaku; 9 atau
b)  ketertiban  itu  memang  didasarkan  pada  suatu  tata  hukum  tertentu  tetapi ternyata tidak menghasilkan banyak keadilan, seperti yang dapat disaksikan di
8 Hobbes,  Thomas, Leviathan (versi  Jerman  dari  Jacob  Peter  Mayer),  Stuttgart:  Philipp  Reclam, 1980: Bab XIII.
9 Masalah  ini  dibahas  terutama  oleh  Agamben,  Giorgio, Homo  Sacer:  Sovereign  Power  and  Bare Life (1995); State of Exception. Homo Sacer II, 1 (2003); State of Exception (2005).
banyak negara yang masih jatuh bangun dalam usahanya untuk  menegakkan negara  hukum.  Orang  banyak  memang  menikmati  suatu  ketertiban  umum tertentu,  tetapi  menjalaninya  secara  untung-untungan,  karena  kapan  saja  dia bisa  menjadi  korban  dari  kesemena-menaan  kekuasaan,  pelanggaran  hukum atau tidak jarang juga dari suatu ketidakadilan yang struktural; atau
c)  ketertiban itu menghasilkan suatu situasi minus malum (Lat: yang paling baik di  antara  yang  buruk)  karena  menghasilkan  suatu  keadilan  yang  relatif diterima umum, tetapi kadang-kadang terpaksa mendatangkan ketidakadilan, semata-mata  karena  ketertiban  itu  memang  menghadapi  keterbatasan summum ius, summa iniuria seperti kata Cicero.
Dari  ketiga  macam  ketertiban  tersebut,  di  negara  kita  sekarang  banyak berlaku kombinasi dari dua jenis ketertiban yang terakhir yang dengan sendirinya tidak mungkin menjanjikan banyak untuk membuat kehidupan bersama menjadi lebih adil, paling sedikit supaya orang banyak tidak terlalu sering merasakan atau menjadi korban dari ketidakadilan.

## Keadilan versus Ketidakadilan
Inspirasi  tertua  dalam  sejarah  untuk  merumuskan  “keadilan”  nampaknya berasal  dari  Konfusius  (Kongzi,  551-479  SM)  yang  mengemukakan  gagasan mengenai “ yì ” yang berarti keadilan, kebenaran, tetapi lebih luas berarti “apa yang sebaiknya  dilakukan  pada  suatu  situasi  tertentu.”  Konfusius  mengajukan  dua pemahaman  dasar  mengenai  keadilan.  Pertama:  “Apa  yang  orang  tidak  mau terjadi  pada  dirinya,  jangan  orang  itu  melakukannya  pada  orang  lain;  apa  yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus berikan kepada orang lain.“ 10 Doktrin  pertama  ini  23  abad  kemudian  diajukan  kembali  oleh  Immanuel  Kant (Prusia,  1724-1804)  dalam  bentuk maxim yang  tersohor  sebagai  “kategori imperatif.“ 11 Sedangkan  yang  kedua  menyatakan:  “Balaslah  yang  jahat  dengan
10 Konfusius, Lùn-yǚ (dari versi Kuoyü oleh Richard Wilhelm, Gespräche. Lun Yü ), München: dtv CH Beck, [2005] 2007: XV. 23.
11 Immanuel Kant dalam Grundlegung zur Metaphysik der Sitten , Stuttgart: Philipp Reclam, [1786] 1976.
keadilan,  dan  balaslah  kebaikan  dengan  kebaikan.“ 12 Doktrin  Konfusius  ini mungkin  merupakan  upaya  yang  tertua  yang  hendak  menjelaskan,  apa  itu keadilan.
Orang  memang tidak bisa  mengharapkan  “definisi”  dalam konteks  filsafat Tiongkok  kuno  seperti  yang  menjadi  obsesi  filsafat  Barat  sejak  zaman  Yunani kuno.  Filsafat  Barat  yang  bertumpu  pada  filsafat  Yunani  selalu  terobsesi  untuk mencari  dan  merumuskan  apa  itu  kebenaran  yang  terdalam  dan  terakhir,  yang menurut Konfusius: “bukanlah urusan kita.” 13
Dalam  filsafat  Tiongkok  kuno  suatu  konsep  pada  umumnya  tidak  akan dirumuskan, melainkan direlasikan dengan kebalikannya, misalnya: berkata benar adalah  adil,  sedangkan  berbohong  adalah  tidak  adil.  Doktrin  Konfusius  di  Timur kemudian diimbangi di Barat oleh ajaran Platon (Athena, 428/427 atau 424/423– 348/347 SM), yang merumuskan  konsep keadilan dalam Politea sebagai: “Setiap orang  memiliki  dan  melakukan  apa  yang  dimilikinya  dan  apa  yang  patut dilakukannya.” 14 Dengan  demikian,  sudah  sejak  Platon  soal  keadilan  itu  lekat dengan konsep “milik” dan “perbuatan”.
Tujuh  abad  kemudian  ahli  hukum  Romawi,  Domitius  Ulpianus  (170-223) mengajukan pemahaman yang lebih tajam: “Keadilan adalah kehendak yang teguh dan  sinambung  untuk  memberikan  kepada  siapapun  apa  yang  menjadi  haknya. Keharusan  hukum  itu  adalah  sebagai  berikut:  hidup  terhormat,  tidak  melukai orang  lain,  dan  memberikan  kepada  siapapun  apa  yang  menjadi  haknya.” 15
Pernyataan  inilah  yang  kemudian  menjadi  terkenal  melalui  rumus  singkatnya: “ suum  quique  tribuere ”  atau:  berikanlah  kepada  siapapun  apa  yang  menjadi
12 Lùn-yǚ : XIV.36.3.
13 Lihat misalnya: Capra, Fritjof, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism , Toronto/New York/London: Bantam, [1975] 1980.
14 Platon  dalam Politeia ,  dikutip  dari  Bernd  Rüthers, Das  Ungerechte  an  der  Gerechtigkeit , Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, hlm., 160.
15 Domitius Ulpianus dalam Digest iustiniani 1,1,1,pr.: “ iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi. Ius praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere ”,  dikutip  dari:  Heinrich  Honsell, Römisches  Recht, Berlin/Heidelberg/New  York: Springer, 2002, hlm., 19.
haknya.  Dengan  begitu  Ulpianus  maju  satu  langkah  dari  Platon  dengan menjadikan konsep “hak” sebagai batu pijak bagi keadilan.
Kemudian terbukti, bahwa definisi Ulpianus tidaklah mengunci perdebatan mengenai  masalah  keadilan  sehingga  menjadi  topik  perenial  dalam  wacana mengenai  negara.  Tak kurang  dari  Aurelius  Augustinus  (Tunesia,  354-430)  yang dua  abad  kemudian  menyatakan  bahwa  ” In  the  absence  of  justice,  what  is sovereignty  but  organized  robbery ?”  Tetapi  Augustinus  juga  mencatat  apa  yang dikatakan  oleh  seorang  bajak  laut  kepada  Sang  Penakluk  Alexander  Akbar  dari Macedonia  (356–323  SM),  murid  dari  Aristoteles  (Athena,  384–322  SM),  kurang lebih begini:
“Apa  yang  kau  pikirkan,  sehingga  kau  membuat  dunia  ini  menjadi tidak  aman?  Tentu  saja,  karena  aku  berkeliaran  dengan  kapal  kecil, aku  disebut  perampok.  Sedangkan  kamu  melakukannya  dengan armada besar dan disebut Sang Penguasa.” 16
Augustinus memperlihatkan bahwa perbedaan kedua despotisme itu bisa bersifat hanya gradual saja. Begitu juga halnya dengan ketidakadilan: ada yang sistematis, terstruktur  dan  masif  yang  menyengsarakan  orang  banyak,  ada  juga  yang medioker dan terjadi sehari-hari tetapi terus menerus.
Di  Indonesia  abad  ke-20  Satjipto  Rahardjo  (1930-2010)  masih mengingatkan  kita  pada  delapan  rumus  lagi  mengenai  keadilan  dalam  bukunya, masing-masing dari perspektif yang berbeda, antara lain dari Kaisar Yustinianus I (Byzantium,  483–565),  Roscoe  Pound  (Amerika,  1870-1964),  Hans  Kelsen (Austria,  1881-1973)  dan  John  Rawls  (John  Bordley  Rawls,  Amerika,  1921- 2002). 17 Namun  yang  menarik  untuk  saya  adalah  justru  rumus  yang  dikutipnya dari Serat Sasangka Jati , yaitu bahwa:
”  …  adil  adalah  tegak,  tidak  berat  sebelah,  oleh  karena  itu  juga  bisa diberi arti lurus atau benar, sedang benar itu juga berarti nyata, dan nyata itu adalah jujur...” 18
16 Aurelius Augustinus dalam De civitate Dei (Lat: Negara Illahi), IV, 1, dikutip dari Bernd Rüthers, id., hlm., 165.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm., 163-165.
18 Id.,  hlm., 166.
Teranglah  bahwa  rumus  ini  lebih  kompleks  dari  apa  yang  biasanya  kita  fahami dari “keadilan” itu dan bukanlah semata-mata sebagai proses give and take yang timbal-balik dan seimbang. Dalam konteks Serat Sasangka Jati bukan hanya soal ukur-mengukur  berat  sebelah  atau  tidak  berat  sebelah  yang  menghasilkan keadilan, melainkan pada akhirnya adalah sikap jujur yang nota bene bersemayam dalam  hati  nurani  manusia  dan  tidak  bisa  dilihat  atau  dibaca  oleh  siapa  pun. 19
Padahal, kita tahu bahwa suara hati nurani tidaklah berperan dalam pelaksanaan hukum positif, seperti kata doktrin hukum Romawi di abad ke-3 TM: “ De internis non iudicat praetor ” (hakim tidak mengadili hati nurani), 20 karena niat yang belum menjadi aktus sebagai  perbuatan  belumlah  menyentuh  kepentingan  dari  subjek hukum lain.
Kendati segala maksud baiknya, Ulpianus dan Serat Sasangka Jati bukannya tidak  mewariskan  tanda-tanya.  Kehendak  baik  saja  di  dunia  ini  memang  tidak cukup, atau lebih sering lagi: sangat tidak cukup. Hans Kelsen dan Bernd Rüthers (Jerman,  1930-)  misalnya  melancarkan  kritik  terhadap  doktrin  Ulpianus  dengan argumen,  bahwa  rumus  mengenai  “hak”  yang  menjadi  pijakannya  itulah  yang justru  paling  kontroversial.  Keduanya  sama-sama  menyatakan  bahwa  rumus “berikanlah  kepada  siapapun  apa  yang  menjadi  haknya”  adalah  rumus  yang hampa,  terutama  karena  kita  tidak  pernah  bisa  tahu  apa  yang  menjadi  hak sebenarnya dari siapa. 21
Kelsen adalah mantan hakim agung di Austria dan Rüthers adalah mantan hakim  agung  di  Jerman,  sehingga  kritik  itu  tidak  bisa  dipandang  ringan. Masalahnya  adalah,  keduanya  meninggalkan  kebuntuan  yang  diwariskannya kepada  umat  manusia,  karena  Hans  Kelsen  berujar  untuk  menutup booklet -nya: “saya tidak tahu dan tidak dapat mengatakan, apa itu keadilan, keadilan absolut, impian  indah  kemanusiaan”,  dan  juga  Bernd  Rüthers:  “Apa  itu  keadilan?  Saya
19 Paragraf  ini  saya  sadur  dari  Kusumohamidjojo, Filsafat  Politik:  Kotak  Pandora  Abad  ke-21 , Jalasutra, Yogyakarta, 2015.
20 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm., 75.
21 Kelsen, Hans, Was ist Gerechtigkeit? , Stuttgart: Philipp Reclam, 2010: 32; juga Rüthers, Id., hlm., 160.
pikir,  kita  tidak  bisa  mengatakannya,  paling  sedikit  kita  tidak  mengetahuinya dengan pasti.” 22 Masalahnya adalah, untuk meminjam gagasan Ernst Bloch (1885- 1977):  “…  manusia  itu  merindukan  tempat,  di  mana  dia  belum  pernah  berada,” dan topos keadilan merupakan salah satu tempat utama yang dirindukan manusia itu. 23 Karena  itu  menjadi  kodrat  manusia,  bahwa  dia  akan  terus  berusaha menggapai keadilan, betatapun “ debatable ”-nya konsep itu.

## Saudara Kembar Ketidaktertiban dan Ketidakadilan
Karena  kompleksitasnya,  keadilan  sebagai topos memang  mudah  sekali terperosok menjadi jurang ketidakadilan, seperti sudah diungkapkan oleh Marcus Tullius  Cicero  (Romawi,  106-43  SM):  “ Summum  ius,  summa  iniuria, ” 24 (dalam keadilan  tertinggi,  bersemayamlah  ketidakadilan  tertinggi)  sehingga  menjadi penting  untuk  menelusuri  penyebabnya.  Sembilan  belas  abad  kemudian,  dalam observasi  dari  Karl  Heinrich  Marx  (Jerman,  1818-1883),  ketidakadilan  itu  lahir dari  ketidak-setaraan  sosial  yang  dihasilkan  oleh  Revolusi  Industri  yang disaksikannya di tempat pelariannya di Inggris.
Dalam Zur Kritik der politischen Ökonomie yang terbit di tengah maraknya Revolusi  Industri  (1859)  yang  membuahkan  kapitalisme,  Marx  menjelaskan bahwa  hubungan  produksi  yang  berat  sebelah  merupakan  basis  (yang  lebih terkenal  sebagai  “ Unterbau ”)  bagi  struktur  ekonomi  yang  nyata,  di  atas  mana terbangun  suprastruktur  ( Überbau )  hukum  dan  politik, 25 dan  dengan  demikian juga  ditegakkan  institusi  negara.  Hubungan  produksi  di  zaman  Marx  yang  tidak adil itu menghasilkan Überbau yang menindas mereka yang tidak berdaya dalam hubungan  produksi,  sehingga  terjadilah  konflik  laten  di  antara  mereka  yang
22 Kelsen, Id., hlm., 52; Rüthers, Id., hlm., 72.
23 Dari bahasa Yunani, topoi : thema, tempat bersama, motif. Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffung , Band I-III ,  Frankfurt/Main:  Suhrkamp,  1979.  Kusumohamidjojo,  “Seratus  Tahun  Ernst  Bloch,  Prinsip Pengharapan“, dalam: Sinar Harapan , 1985-07-10.
24 Adagium ini berasal dari Marcus Tullius Cicero, Lat: dalam keadilan tertinggi yang dirumuskan oleh manusia, bersemayam juga ketidakadilan yang tertinggi, dikutip dari: Alfred Sellner, Latein im Alltag , Wiesbaden: VMA-Verlag, 1980, hlm., 115.
25 Marx,  Karl, Zur  Kritik  der  politischen  Ökonomie (1859), Vorwort , dalam:  https://de.wikipedia. org/wiki/Basis_und_%C3%9Cberbau, 22-06-2015.
menghamba  pada  tataran Unterbau (infrastruktur)  dan  mereka  yang  menguasai Überbau (suprastruktur).
Hubungan sosial yang demikian itu sarat dengan pertentangan antar-kelas yang  pada  giliran  berikutnya  pasti  bermuara  dalam  ketegangan  laten  jika bukannya konflik yang timbul-tenggelam, dan jika keadaan memungkinkan: pecah sebagai  revolusi.  Pola  hubungan  produksi  itu nota  bene masih  merupakan tumpuan utama bagi bangunan struktur sosial yang industrial dalam abad ke-21. Akibatnya,  dalam  abad  ke-21  kita  belum  dapat  membebaskan  diri  dari  jurang antara yang kaya dan umumnya menguasai proses produksi di satu sisi dan di sisi lain mereka yang terjebak dalam eksploitasi industrial dan terpaksa menghamba dalam proses produksi, sehingga di mana-mana mereka dihantui oleh “PHK” dan kemiskinan struktural yang menyertainya.
Untuk  mengatasi  ketidakadilan  itu  Marx  mengajarkan  bahwa  struktur sosial  harus  dibongkar,  supaya  rakyat  dibebaskan  dari  penindasan  dan kesengsaraan.  Untuk  mencapai  tujuan  itu,  kaum  proletar  atau  rakyat  yang  tidak bermodal itu harus merebut infrastruktur produksi untuk kemudian mendirikan masyarakat tanpa kelas. Cita-cita ini tadinya hendak diwujudkan terutama melalui Uni  Soviet  (1921-1991)  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok  (1949-),  namun  gagal, karena dua sebab utama: Pertama, ternyata di kedua negara itu tetap berlaku juga kelas  penguasa  dan  kelas  yang  dikuasai.  Dan  kedua:  doktrin  masyarakat  tanpa kelas  terbukti  tidak  mendatangkan  kemakmuran  dan  dengan  demikian membuktikan  kegagalan  sosialisme  sebagai  sistem  ekonomi.  Karena  itu  selekas bebas  dari  tirani  Mao  Zedong  (1893-1976),  dengan  gesit  Deng  Xiaoping  (1904- 1997) melancarkan langkah strategisnya “Modernisasi Yang Empat” 26 pada tahun 1978,  yang  faktual  mengawinkan  sistem  politik  sosialis  dengan  sistem  ekonomi kapitalis. Uni Republik Soviet Sosialis bubar pada tahun 1991 dan digantikan oleh Republik Federasi Rusia yang juga membuka pintu bagi kapitalisme.
26 “Modernisasi Yang Empat” ( Sì gè xiàndàihuà ) meliputi modernisasi di bidang-bidang pertanian, industri, pertahanan serta sains dan teknologi, dari: The Four Modernizations , dalam: https://en. wikipedia.org/?title=Four_Modernizations, 25-06-2015.
Kendati  doktrin  masyarakat  tanpa  kelas  terbukti  gagal,  doktrin pertentangan  antar-kelas  Marx  malahan  menjadi  semakin  relevan,  karena kapitalisme  yang  mendatangkan  kemakmuran  ternyata  mempertajam ketidakadilan sehingga membina letusan ketidaktertiban dalam sekam. Joseph E. Stiglitz (1943-) adalah seorang ekonom Amerika yang sudah di awal abad ke-21 sangat  jengkel  dengan  ketidak-setaraan  sosial  di  sana,  sehingga  memelintir semboyan  Revolusi  Amerika  dari  “ Of  the  people,  by  the  people,  for  the  people ” dalam artikelnya menjadi “ Of the 1%, by the 1%, for the 1% .” Dia mengemukakan konstatasi yang kemudian menjadi selebriti dengan istilah “ the one percent ”:
“Dalam  demokrasi  kita,  1%  rakyat  mengambil  hampir  seperempat dari  pendapatan  nasional  …  dalam  hal  kekayaan  ketimbang pemasukan,  puncak  yang  1%  mengendalikan  40%  …  dan  sebagai akibatnya,  puncak  yang  1%  itu  memiliki  rumah-rumah  yang  paling bagus,  pendidikan  yang  paling  baik,  para  dokter  yang  paling  hebat, dan  gaya  hidup  yang  paling  semarak.  Tetapi  ada  satu  hal  yang  tidak bisa dibeli dengan uang: yaitu suatu pemahaman bahwa nasib mereka juga terikat pada masalah, bagaimana yang 99% lainnya itu hidup. Di sepanjang sejarah, ini merupakan urusan dari puncak yang 1% yang pada akhirnya menyadarinya, (namun) sangat terlambat.” 27
Itulah  yang  saya  maksudkan  sebagai  kekuatan  ekonomi  yang  menjadi  tumpuan dari supra struktur kekuasaan politik dan faktor penentu ketidaksetaraan sosial. Wanti-wanti  dari  Stiglitz  dalam  kalimat  terakhir  itu  tidak  hanya  berlaku  untuk Amerika  Serikat,  tetapi  malahan  lebih-lebih  untuk  Indonesia.  Pengamatan  dari Stiglitz  itu  kemudian  diperlebar  oleh  Michael  Sandel  (Amerika,  1953-)  yang menerbitkan Justice: What’s the Right Thing to Do? (2009) sebagai kritik terhadap A  Theory  of  Justice (1970,  1991)  dari  John  Rawls.  Sandel  tidak  membatasi  diri dalam  kritik ekonomi  Stiglitz  melainkan  juga  menyoal  aspek-aspek  ras,  gender, masalah disabilitas, agama, dan sebagainya, dari ketidaksetaraan sosial. Dari buku Sandel  saya  menarik  kesan  bahwa  dia  sebenarnya  mengajukan  revisi  terhadap kapitalisme  untuk  menjadi  semacam  “Kapitalisme  Pancasila”  –  tanpa  menyebut
27 Stiglitz, Joseph,  "Of  the  1%,  by  the  1%,  for  the  1%",  dalam:  http://www.vanityfair.com/news/ 2011/05/top-one-percent-201105 (May 2011), 21-07-2015. Masalah ini pernah saya baca juga di The Economist , TIME dan Bloomberg Businessweek .
istilah  “Pancasila”-  supaya  kemakmuran  disertai  dengan  kesetaraan  sosial  dan pemerataan  kesejahteraan  sehingga  kehidupan  bersama  bisa  menjadi  semakin adil. 28
Sesudah  Marx,  struktur  kekuasaan  dalam  masyarakat  antar  kelas dijelaskan  oleh  Gaetano  Mosca  (Italia,  1858-1941)  terutama  dalam  bukunya The Ruling  Class (1884),  di  mana  dia  mendalilkan  bahwa  kapanpun,  suatu  negara dikuasai  oleh  suatu  kelas  penguasa,  sehingga  demokrasi  itu  hanya  merupakan proses pergantian rezim penguasa dengan cara yang “lebih sopan” saja. 29 Melalui apa  yang  dikenal  sebagai  “Teori  Elitisme”  itu  Mosca  seolah  hendak  menyatakan bahwa masyarakat tanpa kelas seperti yang diangankan oleh Marx itu adalah ilusi belaka. Jadi dalam satu hal itu secara historis  terbukti bahwa Mosca lebih benar ketimbang Marx jika bukannya memang benar.
Dalam satu hal yang lain Marx dan Mosca sama-sama benar, yaitu  bahwa kendati  lebih  berhasil  dalam  membawa  kemakmuran  ketimbang  sistem  sosialis, masyarakat  industrial  kapitalis  itu  memang  cenderung  tidak  adil,  meskipun mereka  tidak  menyatakan  bahwa  masyarakat  pra-industrial  itu  niscaya  adil sehingga boleh mengajak kita kembali ke zaman pra-industrial. Napak tilas seperti itu  memang  tidak  mungkin  karena  berlawanan  dengan  rasionalitas  evolusi manusia  yang  menghasilkan  modernisasi  yang  terus-menerus.  Karena  itu  Marx dan  Mosca  juga  sama-sama  benar  mengenai  ketidakadilan  yang  juga  akan menghimpit  masyarakat  zaman  kita  yang  sedang  menuju  tahap post-industrial , post-modern dan post-globalisation ,  baik  di  Indonesia  maupun  di  kebanyakan manca negara.
Teori  Marx  yang  memperlihatkan  betapa  struktur  sosial  masyarakat industrial cenderung menghasilkan struktur politik yang ditunjang oleh kekuatan ekonomi,  pada  sisi  lain  didukung  oleh  teori  Mosca  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan  politik  itu  selalu  berada  pada  suatu  golongan  elite  yang  cenderung
28 Sandel, Michael, Justice: What’s the Right Thing to do? New York: Farrar, Straus & Giroux, 2009.
29 Mosca, Gaetano, The Ruling Class, New York/Toronto/London: McGraw-Hill, 1939 (pertama kali terbit dalam tahun 1884 dengan judul (Italia) Elementi di scienza politica ), hlm., 50, 58, dan 395.
tidak  menguntungkan  bagi  rakyat  banyak.  Padahal,  seperti  didalilkan  oleh  Max Weber  (Jerman,  1864–1920),  politik  itu  adalah  memang  interes  untuk  merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan, 30 untuk tujuan apa saja: bisa baik maupun tidak baik untuk kehidupan bersama.
Dengan begitu selalu ada risiko bahwa kekuasaan politik diselenggarakan untuk  mendatangkan  manfaat  yang  parsial  dengan  cara  apapun,  termasuk  juga dalam  demokrasi  yang  hanya  alih-alih  melibatkan  rakyat  banyak  dalam pembuatan  keputusan  untuk  memastikan  keselamatan  dan  kesejahteraan bersama.  Apa  yang  dialami  oleh  rakyat  Indonesia  sejak  Reformasi  1998 membuktikan konstatasi itu. Dalam hingar-bingarnya proses demokratisasi sejak reformasi,  kita  tidak  menyadari  bahwa  demokratisasi  politik  tidaklah  niscaya berarti  juga  demokratisasi  ekonomi,  seperti  yang  sudah  didalilkan  oleh  Jürgen Habermas:  “kekuasaan  bisa  didemokratisasi,  tetapi  uang  tidak  bisa.” 31 Di  ranah politik  bisa  berlaku  kaidah  “satu  orang,  satu  suara”,  tetapi  di  pasar  modal  ada orang yang bisa memiliki jutaan saham, dan bisa juga banyak orang tidak memiliki saham apapun.
Di segala zaman dan tempat, memang selalu terdapat segelintir orang yang seperti  dilahirkan  dengan  bakat-bakat  untuk  selalu  lekat  dengan  kekuasaan politik. Padahal seperti ditekankan oleh Hannah Arendt, kekuasaan politik selalu digoda  oleh  dorongan  untuk  menjadi  tidak  rasional,  karena  bagaimanapun  juga kekuasaan  itu  selalu  merupakan  hasrat  untuk  menguasai,  baik  dengan  cara  dan tujuan  yang  “baik”  maupun  dengan  cara  dan  tujuan  yang  “tidak  baik”. 32 Kerepotannya  adalah:  soal  baik  dan  buruk  itu  pada  akhirnya  merupakan  soal selera  buatan  manusia  belaka,  seperti  dinyatakan  oleh  Friedrich  Nietzsche (Jerman,  1844–1900).  Pada  giliran  berikutnya  kekuasaan  politik  yang  tidak
30 Weber, Max, Politik als Beruf , Berlin: Duncker & Humblot, 1926, hlm., 8-9.
31 Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation: Politische Essays , Frankfurt/Main: Suhrkamp,
1998: 119-120, “ Nur die Macht lässt sich beispielsweise demokratisieren, nicht das Geld .”
32 Hannah Arendt, The Human Condition , The University of Chicago Press, (1956) 1989, hlm., 200- 204.
rasional  cenderung  menghasilkan  absolutisme  dan  despotisme  yang  dengan sendirinya menghasilkan hukum yang tidak adil. 33
Kaum  penguasa  absolut  dan  despotik  nyaris  sepenuhnya  memenuhi gambaran  dari  Han  Feizi  (Tiongkok,  280-233  SM)  yang  menyatakan  bahwa karakter  dasar  manusia  pada  dasarnya  adalah  jahat 34 dan  Niccolo  Machiavelli yang  kemudian  menyatakan  bahwa  manusia  itu  cenderung  berbuat  jahat  jika tidak  dipaksa  untuk  berbuat  baik. 35 Dalam  sejarah  memang  tidak  kurang penguasa-penguasa seperti itu yang tidak terbatas pada Louis XIV (Prancis, 1638– 1715)  yang  dalam  abad  ke-17  menyatakan  dengan  angkuh:  “ L'État,  c'est  moi ” (negara  adalah  saya);  Perdana  Menteri  Iosif  Vissarionovich  Stalin  (Uni  Soviet, nama  aslinya:  Iosif  Vissarionovich  Dzhugashvili,  1878-1953)  yang  pernah  bilang kepada Perdana Menteri Winston Churchil (Inggris, Sir Winston Leonard Spencer- Churchill,  1874–1965):  jika  ada  satu  orang  yang  meninggal,  itu  adalah  tragedi, tetapi jika ada seribu orang yang mati, itu adalah statistik; 36 atau Perdana Menteri Saloth  Sar  (Kamboja,  lebih  terkenal  sebagai  Pol  Pot,  1925–1998) 37 yang membantai  1,4  juta  rakyatnya  sendiri  untuk  mengembalikan  Kamboja  ke  zaman pra-agraris. 38 Jadi,  jika  orang  berkuasa,  hiduplah  kecenderungannya  untuk menguasai orang lain, dan jika hasrat itu tidak dikendalikan, dia akan berkembang
33 Friedrich Nietzsche, “Zur Naturgeschichte der Moral“, dalam: Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft , (1886) München: Goldmann Verlag, 1996, hlm., 76-93, khususnya. hlm., 77, 80, 83-84, 91-92. Seorang despot adalah penguasa yang berlaku sesuka-sukanya.
34 Kusumohamidjojo,  “Han Feizi's Political Philosophy and Today's China”, dalam: MELINTAS: An International  Journal  of  Philosophy  and  Religion ,  Department  of  Philosophy,  Parahyangan University, Bandung – Indonesia, ISSN 0952-0089, Vol. 25 No. 1, April 2009, pp. 45-56.
35 Fung Yulan, A  Short History of Chinese Philosophy, New York etc: The Free Press, [1948], hlm., 159-161; Niccolo Machiavelli, Discorsi, Gedanken über Politik und Staatsführung, (dari versi Italia, Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio, 1513- 1522, oleh Rudolf Zorrn), Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1977, hlm., 17-18.
36 Kutipan itu diambil oleh David McCullough untuk bukunya The life of Harry S. Truman , dari buku The Time of Stalin: Portrait of Tyranny yang ditulis oleh Anton Antonov-Ovseyenko, halaman 278. Lihat:  http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Stalin,  Retrieved  from  http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=Joseph_Stalin&oldid=1467097, 21-09-2012.
37 Nama  perang  ini  merupakan  singkatan  dari  “ Politique potentielle ”  yang  dijulukkan  kepadanya oleh  para  pemimpin  RRT  di  zaman  Mao  Zedong,  dari Pol  Pot ,  dalam: https://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot,  13-08-2015.  Saloth  Sar  memang  pernah  sekolah  di Prancis.
38 Ngor, Haing & Roger Warner, Survival in the Killing Fields . New York: Carroll & Graf, 2003; juga: “Killing Fields”, dalam: Wikipedia , https://en.wikipedia.org/wiki/Killing_Fields, 08-08-2015.
menjadi  nafsu  yang  absolut  atau  malahan  despotik,  paling  sedikit  dengan membenarkan pikirannya sendiri, baik dengan cara yang mentah dalam otokrasi maupun sopan dalam demokrasi.
Di  zaman post-industrial nafsu  berkuasa  itu  mengalami  pengendalian melalui  impersonalisasi  dan  menjelma  sebagai  sistem,  baik  yang  demokratis maupun yang otoriter. Dalam sistem yang tidak demokratis kekuasaan politik itu dimonopoli oleh suatu oligarki dan tampil sebagai feodalisme modern. Di negara- negara  yang  demokratis  kekuasaan  politik  ditransfer  kepada  institusi-institusi kenegaraan  yang  seyogianya  menjadi  pagar  terhadap  absolutisme  dan despotisme.  Namun  tetap  saja  di  banyak  negara  yang  demokratis,  apalagi  yang baru  melek  rasionalitas,  institusi-institusi  kenegaraan  yang  alih-alih  mewakili aspirasi  rakyat  banyak  itu  dengan  satu  dan  lain  cara  mengalami  pemelintiran untuk  lantas  dikuasai  oleh  suatu  besaran  kekuasaan  yang  menggaris-bawahi kepentingannya sendiri, dan dengan demikian secara samar-samar tampil sebagai absolutisme dan bisa juga sebagai despotisme oligarkis yang baru. 39
Dengan  begitu  pemilihan  umum  yang  merupakan  tulang  punggung demokrasi itu sebenarnya hanya merayakan  pergantian oligarki kekuasaan, baik di Indonesia, maupun di Amerika Serikat atau di negara-negara demokratis yang lain.  Tidak  bisa  dihindarkan,  bahwa  dengan  merujuk  kepada  Han  Feizi  dan Machiavelli, oligarki politik yang absolut dan despotik itu, baik yang modern tetapi apalagi  yang  kuno,  akan  lebih  memantapkan  oligarki  ketidakadilan  yang  dapat mereka nikmati buahnya. Itulah pangkal dari kekalahan hukum terhadap korupsi di  Indonesia  yang  berlarut-larut,  karena  memang  ada  kalangan  yang  secara ekonomis menjadi semakin kuat karena korupsi dan semakin menikmati buahnya, seperti  sudah  dikonstatasi  oleh  Mosca. 40 Jika  harga  sebidang  tanah  di  kawasan SCBD  di  Jakarta  sekarang  sudah  250  juta  rupiah  per  meter  perseginya,  dan ternyata  masih  ada  yang  sanggup  membelinya  kecuali  rakyat,  kita  mendapatkan
39 Kusumohamidjojo,  “Law  and  mafia  democracy”,  dalam: The  Jakarta  Post ,  Monday,  January  30,
2012.
40 Supra no. 29, hlm., 135.
kenyataan  yang  membenarkan  teori  Han  Feizi,  Machiavelli,  Marx,  Mosca  dan Vilfredo Pareto (Italia, 1848–1923) sekaligus.
Kita  tahu  dari  sejarah  bahwa  absolutisme  dan  despotisme  Louis  XIV menghidupkan ketidakadilan yang masif dan membuat rakyat Prancis menderita sengsara  yang  luar  biasa.  Ketidakadilan  yang  dipelihara  itu  lantas  menghasilkan Revolusi Prancis yang meletus pada tahun 1789 dan melahirkan Republik Prancis yang pertama. Terjadilah “ Umwandlung der Werte ” (Deu: penjungkir-balikan nilai- nilai) seperti yang kerap disinggung oleh Presiden Soekarno (nama aslinya: Kusno Sosrodihardjo,  1901–1970),  dan  kemudian  menggelinding  ke  Asia  dan  Afrika untuk  membongkar  ketidakadilan  dari  kolonialisme,  seperti  yang  juga dijangkarkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Seperti  banyak  konstitusi  lainnya,  juga  UUD  1945  tadinya  hendak mengibaskan  hukum  yang  tidak  adil  yang  bertumpu  pada  kekuasaan  yang  tidak rasional  dan  rentan  menghasilkan  ketidaktertiban  dan  kesengsaraan,  serta menggantikannya dengan hukum yang adil untuk mendatangkan perdamaian dan kesejahteraan  dalam  kehidupan  bersama.  Namun  hasilnya  antara  lain  adalah “fenomena  SCBD”  yang  membuat  saya  teringat  pada  pembicaraan  perpisahan dengan  promotor  utama  saya  di  Jerman  pada  tahun  1982,  yang  mengatakan dengan dingin: “Apa yang terjadi di negara anda itu cuma pergantian kekuasaan dari kaum kolonialis kulit putih kepada kaum kolonialis kulit coklat.” Tadinya saya ingin  protes  pernyataan  itu,  tetapi  tidak  punya  bahan  yang  cukup  untuk membantahnya. Sekarang  menjadi  giliran  kita  semua  untuk  menyanggah,  bahwa konstatasi  dari  Gerhard  Ritter  (Gerhard  Friedrich  Ritter,  1915-2013)  itu  adalah tidak benar.

## Kekuasaan, Rasionalitas, Hukum
Hukum  seperti  yang  hendak  ditegakkan  oleh  UUD  1945  adalah  pranata canggih  yang  bertujuan  mengatur  perilaku  manusia  dalam  kehidupan  bersama supaya  kehidupan  bersamanya  itu  dapat  berlangsung  dengan  tertib  dan  adil.
Pengaturan  itu  diharuskan  karena  secara  alamiah  manusia  itu  berkemampuan untuk melakukan pilihan dan membuat keputusan dalam tiga kategori utama:
a. kategori logis: memilih yang benar ketimbang yang salah;
b. etis: memilih yang baik ketimbang yang buruk; dan
c. estetis: memilih yang bagus ketimbang yang jelek.
Di  antara  ketiga  kategori  itu,  kategori  logis  adalah  kategori  yang  berlaku universal  dan  kapan  saja,  karena  seperti  sudah  dikemukakan  oleh  Aristoteles kaidah logik itu berlaku di segala zaman dan di segala tempat bagi manusia yang memiliki  apa  yang  oleh  Immanuel  Kant  22  abad  kemudian  disebut  sebagai “ gesunde  Menschenvernunft ”  (akal  sehat  manusia).  Kategori  etis  dan  kategori estetis  banyak  tunduk  pada  selera  manusia  yang  berubah  dari  zaman  ke  zaman dan berbeda dari tempat yang satu ke tempat lain seperti sudah diingatkan oleh Nietzsche.  Karena  merupakan  kategori  yang  paling  universal  dan  langgeng  di antara  berbagai  kecakapan  manusia,  kategori  logis  yang  menjadi  hakikat  dari rasionalitas seharusnya menjadi tumpuan utama dari hukum.
Rasionalitas  hukum  mengharuskan  manusia  untuk  menyelenggarakan kehidupan  bersama  tidak  berdasarkan  hukum  rimba,  atas  dasar  mana  makhluk- makhluk  saling  memangsa  atas  dasar  siapa  kuat  dia  menang.  Berujarlah Aristoteles:  “hanya  para  dewa  dan  hewan  yang  tidak  memerlukan  kehidupan bersama,” 41 karena  para  dewa  tahu  segalanya,  sedangkan  hewan  tidak  tahu apapun,  sehingga  keduanya  tidak  bisa  berbuat  salah  dalam  kehidupan  bersama mereka.  Manusia  itu  selalu  “kenyang  tanggung”  tidak  serba  tahu,  maka  bisa berbuat  salah,  sehingga  kodratnya  yang  merupakan  “ anthropos  physei  politikon zoon ” (dari alamnya manusia adalah makhluk politik) 42 mengharuskannya untuk saling  mengatur  perilaku  masing-masing  dalam  kehidupan  bersama.  Kompleks tatanan yang saling mengatur itu kita sebut “hukum”.
41 Aristoteles, Politika, sebagaimana dikutip oleh Arno Baruzzi dalam Rausch, Heinz (Ed.). Politische Denker, Band I, II, III , München: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1977, hlm., 33; Zippelius, Reinhold, Geschichte der Staatsideen , München: Beck, 1980, hlm., 19.
42 Skirrbek,  Gunnar  &  Nils  Gilje, Geschichte  der  Philosophie,  Eine  Einführung  in  die  europäische Philosophiegeschichte , Band I, München: Suhrkamp, [1987] 1993, hlm., 142.

## Compang-Campingnya Dunia Hukum Dan Hakim
Marcus  Tullius  Cicero  sudah  menyadari  bahwa  hukum  itu  mengalami personalisasi  dalam  diri  para  pejabat  publik,  terutama  para  hakim  yang  pada akhirnya  memutuskan  mana  yang  sesuai  dari  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum. Dia  merumuskan  korelasi  antara  hukum  dan  hakim  itu  begini:  hukum  adalah pejabat  (hakim)  yang  membisu,  sedangkan  pejabat  (hakim)  sebaliknya  adalah hukum  yang  bersabda. 43 Dalam  sepanjang  sejarahnya,  manusia  mengharapkan bahwa  simbiosis  di  antara  kedua  subjek  itu  membawa  keadilan,  tetapi  dalam menjelajahi  abad  ke-21  nampaknya  mayoritas  masyarakat  dunia  justru  akan semakin  menderita  ketidakadilan. 44 Tendensi  itu  disebabkan  oleh  fenomena: kerja  hukum  itu selalu  tertinggal  dari  dinamika  masyarakat,  yang  sudah  dikenal oleh  orang  Belanda  yang  punya  peri  bahasa:  “ Het  recht  is  een  hekken  sluiter ,” (hukum itu adalah penutup pintu pagar (masyarakat)).
Itulah  sebabnya  sejarah  memperlihatkan,  bahwa  keadilan  kerap  kali tidaklah  merupakan  tujuan  utama  yang  niscaya  hendak  dicapai  oleh  suatu kehidupan  bersama.  Keadilan,  apalagi  keadilan  yang  sempurna,  andaikata  pun bisa  dijadikan  tujuan  akhir  dari  kehidupan  bersama,  sebelumnya  selalu  sudah didahului  oleh  berbagai  macam  tujuan  antara  lainnya,  seperti  misalnya kemerdekaan,  kemakmuran,  kesetaraan,  dsb.  Kenyataan  itu  merupakan konsekuensi  dari  paradigma  kebudayaan  yang  dinamis,  sehingga  masyarakat senantiasa menggeser skala prioritas tujuan bersama mereka.
Bila  difahami  dalam  kerangka  Freudian,  pergeseran-pergeseran  itu disebabkan oleh kegalauan persisten manusia yang bersumber dari tiga sebab: 1) sifat degeneratif fisiknya (yang tidak terbendungkan), 2) kekuatan yang dahsyat dari  alam,  dan  3)  hubungan  antar-manusia  yang  rawan  konflik.  Sigmund  Freud (Austria, 1856-1939) malahan mengidentifikasi sepotong konstitusi psikis dalam
43 Dikutip dari Antoon Vloemans, Politeia, Geschiedenis van de sociaal politieke filosofie , Den Haag: Kruseman’s, 1971, hlm., 59, yang merujuk pada karya Cicero: De Legibus , I, 2.
44 Kusumohamidjojo, Filsafat  Hukum:  Problematik  Ketertiban  yang  Adil ,  Jakarta:  Grasindo,  2004: Para 10.3.
diri manusia yang tidak tertaklukkan sebagai biang keladi dalam hubungan antar- manusia yang sarat dengan potensi derita itu, yaitu “sang ego”. 45
Dalam pergeseran skala prioritas itulah keadilan yang ideal terus menerus digeser  ke  ujung  skala  yang  lebih  jauh  dan  semakin  jauh.  Kenyataan  dalam masyarakat  menunjukkan,  bahwa  keadilan  itu  menjadi  perkara  yang  semakin terlalu  abstrak  untuk  harus  dicapai  sebagai  tujuan  yang  seolah-olah  bisa dijangkau dalam hidup ini. Berujarlah Karl Popper dalam bukunya yang kesohor The Open Society and its Enemies :
“ The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. It leads to  intolerance.  It  leads  to  religious  wars,  and  to  the  saving  of  souls through the inquisition .” 46
Sedangkan  Bernd  Rüthers  menyatakan:  hukum  yang  ditujukan  untuk  mencapai keadilan itu pada akhirnya adalah hasil perumusan manusia, jadi bisa saja salah, sehingga  tidak  mungkinlah  kita  mengharapkan  keadilan  sempurna  di  dunia  ini. Barang  siapa  bersikeras  menghendaki  keadilan  yang  sempurna,  dia  harus mencarinya di alam yang lain. 47
Ketidak-sempurnaan  keadilan  yang  niscaya  itu  menancap  sebagai  pasak masalah  yang  kerap  kali  lebih  besar  daripada  tonggak  penegakan  hukum  di tangan  para  hakim:  yaitu  moralitas  sosial  yang  menjadi  inti  dari  segala  upaya penegakan hukum. Dalam semua masyarakat yang normal, pasak itu berada dalam diri para hakim yang diandalkan oleh masyarakat sebagai “benteng keadilan yang terakhir”.  Karena  itu,  jika  benteng  itu  membusuk  karena  korupsi  dan  segala macam  perbuatan  manusiawi  yang sub-human ,  tiba  juga  saatnya  untuk
45 Sigmund  Freud, Das  Unbehagen  in  der  Kultur ,  Frankfurt/Main:  Fischer  Taschenbuch  Verlag,
[1930]  2007:  43. Lihat  juga  John  Deigh,  “Freud’s  Later  Theory  of  Civilization:  Changes  and Implications”,  dalam  Jerome  Neu,  (ed.), The  Cambridge  Companion  to  Freud ,  Cambridge University Press, [1991] 1999, 287-308, hlm., 291.
46 Sir Karl Popper, "Oracular Philosophy and the Revolt against Reason", dalam: The Open Society and Its Enemies , Princeton UP [1945] 1971: Vol. 2, Ch. 24.
47 Bernd Rüthers, Rechtstheorie , München: CH Beck, 2005, hlm., 2-3.
meragukan  pencapaian  tujuan  dari  suatu  negara.  Bahkan  Machiavelli  menulis: negara itu adalah sia-sia jika tidak berhasil menegakkan keadilan. 48
Para  hakim  yang  memegang  kekuasaan  yudisial  menegakkan  hukum  dan menghukum  pelanggaran  terhadapnya  jadi  berperanan  menentukan  dalam pencapaian  tujuan  dari  suatu  negara.  Di  zaman  kekuasaan  absolut,  kekuasaan trias politica biasa berada dalam satu tangan. Tetapi kita tahu bahwa Montesquieu (Prancis, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, 1689– 1755) memecahkan konsentrasi trias politica itu untuk melindungi rakyat banyak dari kesewenang-wenangan.
Dengan  begitu  kekuasaan  yudikatif  seharusnya  merupakan  penjaga  pintu gerbang  belakang  negara  yang  mencegat  segala  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  positif,  yang  teorinya  memang  menghendaki  bahwa  tidak  ada ketidakadilan  yang  bisa  lolos  dari  pintu  gerbang  belakang  negara  itu.  Kendati demikian,  kenyataan  yang  sebenarnya  kerap  kali  mengecoh  siapa  saja,  terutama kalangan  rakyat  yang  jauh  dari  pusat  kekuasaan,  baik  secara  geografis,  apalagi secara struktural.
Penyelewengan itu bahkan masih bisa terjadi di negara-negara yang sudah banyak  menghormati rule  of  law ,  apalagi  di  negara-negara  yang  baru  belajar menjadi modern. Hal itu disebabkan oleh struktur dari kekuasaan yudikatif yang diselenggarakan  melalui  badan  peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman itu ujungnya berada di tangan para hakim yang pada akhirnya adalah manusia  biasa  juga.  Ronald  Dworkin  (Amerika,  1931-2013)  mengamati  dengan cermat,  bahwa  seorang  hakim  sebagai  warga  negara  biasa  dalam  kenyataannya membuatnya juga rawan terhadap penyimpangan. 49 Semakin tidak tertib keadaan organisasi  suatu  pemerintah,  semakin  tinggilah  penyimpangan  itu,  dan  semakin meningkat  juga  tingkat  kerawanan  itu,  apalagi  jika  ditimpali  dengan  budaya (kebiasaan berperilaku) korupsi dalam banyak masyarakat yang bersangkutan.
48 Niccolò Machiavelli: Il Principe.
49 Ronald Dworkin, “ Integrity in Law”, dalam: Law’s Empire , Harvard UP, 1986, hlm., 225-276.
Dworkin  yang  sempat  dijuluki  sebagai  “Filosof  Penderitaan”  dengan  lugu mengharapkan  bahwa  para  hakim  itu  bermoral  di  atas  rata-rata  warga  negara biasa,  supaya  para  hakim  menafsirkan  undang-undang  “dengan  benar”,  dan  atas dasar itu lalu membuat keputusan yang benar juga. Dalam kenyataan, harapan itu kerap  kali  berujung  hampa  dan  bermuara  dalam  keputusan  asal  jadi  yang  akar sebenarnya  tertanam  dalam  struktur  dan  membawa  penderitaan  dari  korban ketidakadilan.  Kata  pengacara  Henry  Yosodiningrat  dalam  acara  Mata  Najwa belum  lama  ini:  “Banyak  sekali  keputusan  hakim  yang  (isinya)  bodoh,” 50 dan fenomena itu tidak hanya terbatas di Indonesia.
Kalau  sudah  begitu,  lalu  bagaimana  dan  apa  yang  harus  kita  lakukan terhadap  kenyataan  seperti  yang  saya  lampirkan  di  sini,  yang nota  bene hanya sedikit  di  antara  banyak  sekali  keanehan  yang  dihasilkan  oleh  badan  peradilan, tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  juga  di  berbagai  negara  lain?  Berikut  ini  adalah sedikit  dari  banyak  fakta  pahit  compang-campingnya  praktik  kehakiman  yang membenarkan  konstatasi  dari  Popper  dan  Rüthers  yang  saya  ambil  dari  India, Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Pengamatan atas praktik peradilan di India pada tahun 2005 bisa sungguh- sungguh membuat putus asa para pencari keadilan: hanya ketika itu saja terdapat 20  juta  kasus  tertunggak  pada  tingkat  pengadilan  negeri,  3,2  juta  kasus  pada tingkat  pengadilan  banding,  dan  20.000  kasus  pada  tingkat  mahkamah  agung. 51 Belum  lagi  berbagai  “kecelakaan  hukum”  karena  ketidakadilan  yang  dihasilkan dari proses hukum yang asal jadi.
Saya  tidak  mempunyai  data  mengenai  produktivitas  badan  peradilan  di Indonesia, tetapi contoh berikut ini hanya dua butir dari segunung vonnis hakim yang “tidak pakai hati”: “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari,” 52 atau: “Pencuri Sandal Jepit 5 Tahun Penjara, Koruptor 1,5 Tahun.” 53
50 Mata Najwa, Metro TV, 20:35, 08-08-2015.
51 Oberdorf, Jason, “Unclogging the Courts“, dalam Newsweek , 18 July 2005, hlm., 32-33. Saya tidak mempunyai data tentang Indonesia.
52 detikNews,  Kamis  19  Nov  2009,  15:24  WIB,  dalam:  http://news.detik.com/berita/1244955/ mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari, 24-06-2015.
Atau  lebih  parah  lagi:  bukan  sekali  dua  kali  terjadi  di  Amerika  Serikat, bahwa orang menjalani eksekusi hukuman mati, dan kemudian melalui pengujian DNA terbukti bahwa terpidana yang sudah dibunuh itu ternyata tidak bersalah. 54
The European Convention on Human Rights sejak tahun 1950 merumuskan dan  menjamin  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan  mendasar  di  Eropa. Sejalan dengan itu The European Court of Human Rights merupakan satu-satunya pengadilan  internasional  yang  dapat  menerima  keluhan  perorangan.  Pada  tahun 2007  Pengadilan  ini  menjatuhkan  1.503  keputusan,  tetapi  pada  tahun  2010 Pengadilan ini ditumpuki dengan 120.000 kasus yang tak tertangani. Dengan cara begini, The  European  Court baru  akan  menyelesaikan  pekerjaannya  (ketika  itu) dalam  waktu  47  tahun.  Belum  lagi  dihitung  perkara-perkara  yang  masuk kemudian. Ini adalah suatu tragik bagi penderita pelanggaran hak asasi manusia di Eropa, belum lagi di kawasan lain di dunia yang keadaannya lebih parah lagi.
Fakta  historis  dari  compang-campingnya  hukum  dan  hakim  itu  menjadi sumber dari suatu peribahasa Jerman kuno: " Vor Gericht und auf hoher See ist man in  Gottes  Hand "  (Di  depan  pengadilan  dan  di  samudra  luas,  nasib  orang  ada  di tangan Tuhan), 55 yang mencerminkan betapa mahakuasanya para hakim dan tidak berdayanya  rakyat.  Menjadi  semata-mata  realistik  belaka  untuk  menyatakan, bahwa  untuk  kebanyakan  penderita  ketidakadilan  di  dunia  memang  tipis  sekali harapan  untuk  memperoleh  pemulihan,  dan  apalagi  keadilan.  Memang  kejam untuk  berkesan,  bahwa  untuk  kebanyakan  penderita  ketidakadilan,  orang  hanya bisa  terima  nasib.  Tetapi  untuk  sebagian  besar  kasus,  memang  begitulah kenyataannya.
Saya  teringat  pada  “strategi  fatalis”  dari  Zhuangzi  yang  seorang  filosof Tiongkok  kuno aliran  Dao (370-301 SM) bagi para penderita  ketidakadilan yang mengalami  nasib  seolah  tanpa  harapan.  Dia  menganjurkan  untuk  menghadapi
53 Tunas  Bangsa,  9  Januari  2012,  dalam:  http://www.tubasmedia.com/pencuri-sandal-jepit-5- tahun-penjara-koruptor-15-tahun/, 24-06-2015.
54 Death  penalties  exonerated ,  dalam:  http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those- freed-death-row, 21-11-2014.
55 Otfried Höffe, Gerechtigkeit: Eine philosophische Einführung , München: C.H. Beck, 2010, hlm., 53.
situasi jelek seperti itu dengan sikap wúwèi (diam, tidak berbuat) yang konsekuen:
“bersikaplah seolah-olah kau adalah manusia yang sama sekali tidak berguna, dan terimalah  nasibmu.” 56 Alih-alihnya  adalah,  dengan  demikian  orang  tidak  akan terlalu menyadari dan merasakan nasib sial yang dialaminya.
Ada  kemungkinan  besar  bahwa  kita  tergolong  orang-orang  yang merasakan bahwa ada begitu banyak ketidakadilan di kota di mana kita hidup, di negara  kita,  di  dunia  kita.  Sebagian  dari  ketidakadilan  itu  bisa  kita  derita  juga, dengan  tingkat  intensitas  yang  berbeda-beda.  Sebagian  di  antara  kita  mungkin bersikap masih dapat melanjutkan hidup dengan ketidakadilan yang dideritanya sambil berperspektif realistik, bahwa begitulah keadaan dunia, dan tidak bisa lain. Sebagian lain bergulat untuk mengatasi ketidakadilan yang dideritanya atau yang diderita  oleh  orang-orang  yang  hendak  dibelanya,  dan  berjuang  untuk  membuat keadaan sekeliling menjadi lebih adil.
Sebagian  yang  lain  lagi  menyimpan  kemarahan  yang  nyaris  meledak karena  tidak  sanggup  menerima  ketidakadilan  yang  menhunjam  dan  melukai eksistensi  dirinya.  Masih  ada  sebagian  lain  lagi  yang  mengalami  ketidakadilan yang  parah,  namun  memilih  untuk  menyerah  karena  merasa  tidak  sanggup  lagi melakukan  perlawanan.  Golongan  yang  terakhir  ini  tanpa  sadar  menjalankan nasihat dari Zhuangzi: bersikap pasrah, yang nota bene merupakan suatu konsep yang banyak dianut di Jawa, meskipun menurut pengamatan saya, sebagian besar umat manusia memang memilih jalan ini karena terpaksa.
Masalahnya  adalah,  meskipun  nasihat  Zhuangzi  dijalankan  tanpa  sadar oleh bermiliar orang nestapa di dunia, dia sebenarnya berlawanan dengan logika kebanyakan  “orang  biasa”,  yang  akan  mencoba  untuk  tidak  tinggal  diam  dan melakukan  apa  saja,  kalau  bisa  termasuk  revolusi,  untuk  membangun  tatanan sosial yang lebih adil, jika mereka memandang keadaan sudah tidak tertahankan lagi.  Mereka  yang  tidak  terlalu  revolusioner,  yang  memang  selalu  ada  juga,  akan memilih  jalan  damai  “parlementer”  yang  lebih  evolusioner  namun  cenderung
56 Liu JeeLoo, An Introduction To Chinese Philosophy: from Ancient Philosophy to Chinese Buddhism , Malden MA: Blackwell, [2006] 2008, hlm., 172-173.
tidak efisien, seperti kebanyakan orang di Eropa, Jepang, atau Amerika. Presiden Obama misalnya mengakui inefisiensi dari sistem politik Amerika Serikat: 57
“Demokrasi dari bangsa 300 juta orang bisa bising serta morat-marit dan  rumit.  Kita  punya  pendapat  masing-masing.  Masing-masing  dari kita  punya  kepercayaan  yang  mendalam.  Dan  tatkala  kita  menjalani masa-masa  yang  berat,  tatkala  kita  membuat  keputusan-keputusan besar sebagai negara, pastilah terjadi gereget, terjadi kontroversi.”
Logislah,  jika  kontroversi  itu  acapkali  membuat  jalan  untuk  merubah ketidakadilan menjadi keadilan, atau untuk membangun kehidupan bersama yang lebih  adil,  menjadi  jalan  yang  sungguh-sungguh  merepotkan  sehingga menempatkan aspirasi keadilan itu semakin jauh panggang dari api.
Semakin  kompleks  suatu  masyarakat,  semakin  kompleks  juga  persepsi mengenai  keadilan,  dan  semakin  sukar  juga  bagi  orang  banyak  untuk  sefaham mengenai  keadilan,  serta  semakin  tipis  harapan  untuk  mendapatkan  keadilan. Itulah  sebab  utama,  mengapa  Will  Kymlicka  melihat  tugas  utama  filsafat  politik adalah  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  ketidakadilan  dengan  membangun semacam ideosinkretisme yang mengambil segala yang baik dari sana-sini:
“ A successful theory of justice, therefore, will have to accept bits and pieces from most of the existing theories ,”
Suatu  teori  keadilan  yang  sukses  karenanya  akan  harus  mengambil  sedikit  dari sana dan sedikit dari sini dari teori-teori yang ada. 58
Kendati  demikian  maksud  baik  Kymlicka  itu  akan  berbenturan  dengan kebutuhan  nyata  dunia  akan  jalan  keluar  yang  cepat  dan  efektif.  Karena  itu ketimbang  mengejar  keadilan,  tujuan  yang  lebih  real  dari  hukum  sebenarnya adalah  ketertiban,  kendati  kebanyakan  orang  kerap  tidak  (mau)  mengakui kenyataan ini secara terang-terangan. Semakin kompleks suatu masyarakat, akan
57 Barack  Hussein  Obama,  Pidato  kemenangan  untuk  masa  jabatan  kedua,  06  November  2012, Transcript: Obama's victory speech , http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/11/07/ transcript-obamas-victory-speech/, 14-01-2013.
58 Kymlicka,  Will, Contemporary  Political  Philosophy:  An  Introduction ,  Oxford  UP,  [1990]  1997, hlm., 3.
semakin  dibutuhkan  ketertiban  lebih  dulu.  Bahkan  juga  seandainya  acapkali  dia ditegakkan dengan di sana-sini mengorbankan keadilan. 59
Banyak  masyarakat  bisa  tetap  tegak  dengan  bertumpu  pada  ketertiban, sambil  masih  terus  memperdebatkan  ketidak-sefahaman  mengenai  keadilan secara  berlanjut.  Sebaliknya  tidak  ada  masyarakat  yang  bisa  tegak  karena  tidak tertib dan karenanya tidak sempat memperdebatkan konsep keadilan, sementara upaya untuk mencapai keadilan – yang seadanya, apalagi yang sempurna - tanpa melalui  ketertiban  itu  adalah  ilusi  belaka.  Indikasi  ini  bisa  kita  dapatkan  dari observasi  terhadap  tingginya  tingkat  resepsi  rakyat  Rusia  pasca  runtuhnya  Uni Soviet  bagi  gaya  pemerintahan  Vladimir  Putin  (1952-)  yang  cenderung  bergaya Soviet dan bernuansa otoriter namun menertibkan, ketimbang gaya pemerintahan Boris Yeltsin (1931-2007) yang bergaya Perestroika dan bernuansa liberal namun membawa khaos . 60

## Segi Tiga Serangkai: Ketertiban, Kemakmuran dan Keadilan
Uraian  di  atas  sebenarnya  hendak  memaparkan,  betapa  kapitalisme  yang bertumpu  pada  ketertiban  dan  mendatangkan  kemakmuran  itu  potensial mempertajam  ketidakadilan  karena  ketidak-setaraan  yang  menyertainya. Compang-campingnya  sistem  hukum  dan  kinerja  kebanyakan  hakim  hanya memperberat masalah itu.
Ketika kemerdekaan dari dua orang atau dua bangsa bertemu, seharusnya di situ juga terjadi kesetaraan derajat ( equality ), tetapi tidak mungkin persamaan ( equation ).  Pada  garis  demarkasi  itulah  konsep  kesetaraan,  dan  bukannya persamaan,  mendapatkan  relevansinya  sebagai  dasar  bagi  keadilan  yang proporsional. Dalam kenyataan tidaklah pernah ada persamaan, sehingga keadilan tidaklah mungkin demi persamaan.
59 Kusumohamidjojo, Filsafat  Hukum, Id., Bab  610,  mengutip  Apeldoorn,  L.J.  van, Pengantar  Ilmu Hukum , Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1960.
60 Kusumohamidjojo, Filsafat  Kebudayaan,  Proses  Realisasi  Manusia, Jalasutra,  Yogyakarta,  2009, Bab 07.2.
Manusia  sudah  terjerumus  dalam  ketidak-samaan,  tatkala  yang  satu  lahir sebagai  anak  petani,  sedangkan  yang  lain  lahir  sebagai  anak  presiden.  Seorang petani  tradisional  di  pulau  Jawa  yang  karena  berbagai  sebab  tidak  berhasil menyelesaikan  pendidikan  dasar  tidak  bisa  memahami  kebutuhan  hidup  yang meluap  dan  seperti  tak  ada  kenyangnya  dari  seorang  raja real  estate di  Jakarta atau raja kapal di Hongkong.
Asas  persamaan  cuma  mengatakan  bahwa  alam  itu  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  orang  untuk  merealisasikan  dirinya,  dan memang  hanya  sebatas  itu  jugalah  makna  dari adagium “ men  are  born  equal ” seperti yang diguratkan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Tetapi justru Amerika Serikat  bahkan  setelah  berdiri  lebih  dari  dua  abad  semakin  digerogoti  oleh ketidak-setaraan  ( unequality )  sebagaimana  sering  dikeluhkan  oleh  Presiden Barack  Obama.  Obama  menyadarinya  sebagai  bahaya  laten,  sehingga  dia bersikeras  untuk  antara  lain  meloloskan  undang-undang  tentang  kesehatan  bagi setiap orang Amerika, supaya warga-negara Amerika yang tidak berhasil meraih kesempatan  yang  sama  dalam  kompetisi catch-as-catch-can ,  tetap  terlindungi kebutuhan dasar hidupnya.
Jika  fenomena  ketidaksetaraan  sosial  yang  tidak  jarang  menjadi  biang keladi  dari  ketidakadilan  sosial  pada  tingkat  nasional  ini  kita  proyeksikan  ke tingkat global, kita akan mendapatkan gambaran yang tidak berbeda, seperti yang dilaporkan oleh Ulrich Beck (1944–2015). Beck yang mengumumkan dunia abad ke-21 sebagai “ risk society ”mencatat pada tahun 2003, bahwa hanya ada kira-kira 350 miliarder (Dollar Amerika) di dunia yang menikmati separuh dari GDP dunia yang  besarnya  adalah  USD79,39  triliun. 61 Dunia  sisanya  dipenuhi  oleh  orang- orang miskin sampai sangat miskin yang 6,8 miliar jumlahnya yang harus berbagi sisa dari apa yang dimiliki oleh 350 orang itu. 62
61 Data  IMF,  November  2012.  Untuk  perbandingan,  ukuran  ekonomi  Amerika  Serikat  ketika  itu adalah lebih dari USD15 triliun.
62 Beck,  Ulrich, What  is  Globalization? ,  Cambridge:  Polity,  2003:  153.  Lihat  juga: http://en.wikipedia.org/wiki/World_population,  Retrieved  from  http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=World_population&oldid=516918221, 11-10-2012.
Konfederasi Swiss itu penduduknya cuma sekitar 7,8 juta orang yang hidup di  wilayah  seluas  41.285km  persegi  namun  mempunyai  GDP  pc  sebesar USD67.384 per tahun yang bahkan lebih tinggi dari GDP pc Amerika Serikat yang USD 48.442 (data tahun 2011). 63 Sebagai perbandingan: Indonesia berpenduduk sekitar  240  juta  orang,  dengan  wilayah  hampir  2  juta  kilometer  persegi,  dengan GDP  pc  sebesar  USD3.980.  Artinya,  harta  dari  satu  orang  Swiss  itu  kurang-lebih setara  dengan  harta  dari  22  orang  Indonesia  bersama-sama.  Atau  jika  kita analogikan agak sarkastik dengan perumpamaan pertandingan sepak bola: dari 22 pertandingan melawan Indonesia, Swiss memenangkan 21 daripadanya.
Meskipun  bangsa  Swiss  tidak  dapat  dipersalahkan  untuk  kinerja  nasional mereka  ketimbang  kinerja  nasional  kita,  kesenjangan  itu  sudah  pecah  sebagai krisis  geopolitik  tambahan  yang  pada  tingkat  global  telah  menimbulkan ketegangan-ketegangan  regional  baru.  Kita  catat  misalnya  kasus-kasus  migran Amerika-Mexiko, kasus pengungsi di Laut Mediterania, tragedi Asia Barat atau di Myanmar/Bangladesh  vis-à-vis  orang  Rohingya,  dan  tidak  jauh-jauh:  kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Jumlah  penduduk  yang  besar  saja  tetapi  miskin,  bodoh  dan  ditambah dengan  tingkat  kesehatan  yang  rendah  hanya  akan  merupakan  beban  belaka untuk  siapapun  yang  memegang  kendali  pemerintahan  di  negara  manapun. Apakah kita sudah lupa, bahwa Nusantara yang lebar geografisnya nyaris selebar Amerika  Serikat  pernah  dijajah  lama  sekali  oleh  Negeri  Belanda  yang  luasnya (41.500  km 2 )  dan  penduduknya  (16,7  juta)  tidak  sampai  melebihi  Provinsi  Jawa Timur  (47.800km 2 )  dengan  penduduk  (37,5  juta)? 64 Pernahkah  kita  selidiki, mengapa babak sejarah kelam itu sampai pernah bisa terjadi?
Saya  tidak  mau  bersikap  pesimistik,  tetapi  saya  memandang  perlu  untuk melaporkan,  menurut  pengamatan  saya,  di  mana  akar  dari  ketidakadilan  pada tingkat nasional dan global itu bersembunyi.
63 Perolehan data dari Februari 2013.
64 Perolehan data dari Februari 2013.

## Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan
Lalu  apa  yang  sebaiknya  kita  lakukan  untuk  menghadapi  kelamnya  masa depan keadilan pada tingkat nasional maupun global itu? Kita memang tidak bisa mengharapkan bahwa tidak akan terjadi lagi ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum mati seperti di Amerika, atau orang yang sampai kematiannya tidak juga mendapatkan keadilan seperti di India atau Eropa, atau orang-orang miskin yang melakukan kesalahan bagatel dijatuhi hukuman berat seperti di Indonesia. Tetapi kita  bisa  menjalankan  beberapa  langkah  mendasar  untuk  paling  sedikit mengurangi tingkat ketidakadilan itu.
Langkah  mendasar  pertama  adalah  menjadikan best  practice sebagai bagian  dari  kegiatan  sehari-hari  kita.  Setiap  hari  kita  dihadapkan  pada  pilihan dalam berbagai aspek keseharian, di mana kita harus memilih di antara yang lebih benar dari yang kurang benar, serta yang lebih baik dari yang kurang baik. Dalam keseharian  kita  bisa  kerap  menyaksikan  keteladanan best  practice atau bad practice . Contoh, seperti yang sudah menjadi keseharian di Jakarta, seorang bapak atau ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah sambil melawan arah lalu-lintas tidaklah menjalankan best practice melainkan bad practice yang sangat strategis.
Dia  sudah  menanamkan  cara  berpikir  yang  total  busuk  sejak  seorang  warga- negara kecil harus mulai mengarahkan jalan hidupnya sebagai tabula rasa .
Langkah  kedua  adalah  dengan  melaksanakan  usaha-usaha  yang  sungguh- sungguh dan konsisten untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada segala strata, dan bukan memperdagangkannya seperti yang sekarang semakin marak di negara kita, dan dimulai sudah di kementerian pendidikan. Kita harus melawan tendensi itu dengan memadukan dua filosofi pendidikan Indonesia sendiri.
Di  satu  sisi  filosofi  pendidikan  yang  dirintis  oleh  Ki  Hajar  Dewantara (Suwardi Suryaningrat, 1889–1959) yang melalui Taman Siswa mengajarkan “ ing ngarsa  sung  tuladha,  ing madya  mangun  karsa,  tut  wuri  handayani ”  yang  dalam observasi  saya  adalah  tidak  jauh  dari  Konfusianisme  dan  cocok  untuk  membina ketertiban  dalam  masyarakat  yang  berkarakter  santai  dan  susah  disiplin  serta
beranggapan  seolah-olah  “segalanya  bisa  diatur”.  Di  sisi  lain  adalah  filosofi pendidikan  dari  Engkoe  Mohammad  Sjafei  (1896-1966)  yang  di  Perguruan Kayutanam  terutama  mengajarkan  kemerdekaan  berpikir,  kemandirian  dan  etos kerja,  yang  cocok  benar  untuk  Indonesia  yang  jujur  atau  tidak  jujur  kewalahan menghadapi arus globalisasi. Gagasan dari Engkoe Sjafei mengingatkan saya pada pikiran  Max  Weber  dalam  bukunya Die  protestantische  Ethik  und  der  Geist  des Kapitalismus (1904).
Meskipun  demikian,  hanya  pembiasaan best  practice dan  melakukan investasi  pendidikan  saja  itu  mirip  dengan  kegiatan  seorang  filosof  yang  cerdas dan  baik  hati,  tetapi  bekerja  di  menara  gading  yang  tidak  pernah  didirikan. Langkah  ketiga  harus  dijalankan  melalui  perlawanan  semesta  terhadap  segala penindasan  yang  menginjak-injak  rasa  keadilan,  penyalah-gunaan  kekuasaan politik  maupun  kekuatan  keuangan.  Langkah  ketiga  ini  memang  mensyaratkan keberanian  dan  kesanggupan  untuk  mobilisasi  kehendak  seluruh  rakyat (Rousseau: volonté  de  tous )  yang  tidak  gampang.  Tetapi  jika  Jean-Jacques Rousseau  (Swiss,  1712–1778)  bisa,  mengapa  kita  tidak  bisa?  Rousseau  adalah seorang  filosof  dan  intelektual,  kepada  siapa  intelektual  Indonesia  harus berteladan.
Memang betul bahwa setiap perlawanan akan meminta korban atau paling sedikit  pengorbanan,  seperti  yang  kita  selalu  diingatkan  oleh  ujar-ujar  yang terpampang di gerbang dari banyak kabupaten dan kecamatan di Jawa Timur: “ Jer basuki mawa bea .” Itu berarti bahwa untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik selalu  ada  yang  harus  kita  bayar,  bahkan  juga  jika  pengorbanan  itu  ada  kalanya harus dibayar oleh mereka yang tidak mampu atau harga pengorbanan yang tidak pantas, karena tidak ada barang gratis yang jatuh dari langit.
Sehubungan  dengan  soal  korban  dan  pengorbanan  ini  untuk  sementara saya ingat pada dua tokoh perlawanan historis yang telah membebaskan bangsa mereka dari penindasan dan ketidakadilan. Contoh pertama adalah Rousseau yang pikirannya  mencetuskan  Revolusi  Prancis  1789  yang  menjadi  gerbang  bagi
penguburan  absolutisme  dan  despotisme  di  Eropa.  Konon  berucaplah  Jenderal Napoleon  Bonaparte  (Corsica,  1769–1821)  ketika  menziarahi  makam  Rousseau: “Demi  ketentraman  Prancis,  orang  ini  sebaiknya  tidak  pernah  hidup,  karena  dia telah  menyiapkan  Revolusi.”  Contoh  kedua  adalah  mantan  tukang  listrik  di pelabuhan  Gdansk/Danzig,  Lech  Walesa  (1943–),  yang  kerja  kerasnya menghasilkan  penggulingan  kekuasaan  otoriter  Partai  Komunis  Polandia  dan menjadi “Presiden Pembebasan Polandia” yang pertama.
Ketiga  langkah  itu  bisa  dan  harus  dimulai  dari  ranah  individu  dan  dibina pada tingkat-tingkat intersubyektif (Jürgen Habermas) sampai ke tataran DPR di Senayan, Istana Presiden dan Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara.

## Daftar Pustaka
Buku: Alfred Sellner, Latein im Alltag , Wiesbaden: VMA-Verlag, 1980. Antoon Vloemans, Politeia, Geschiedenis van de sociaal politieke filosofie , Den Haag:
Kruseman’s, 1971, merujuk pada karya Cicero: De Legibus , I, 2.
Aristoteles, Politika, sebagaimana dikutip oleh Arno Baruzzi dalam Heinz Rausch, (Ed.). Politische Denker, Band I, II, III , München: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1977.
Bernd Rüthers, Rechtstheorie , München: CH Beck, 2005. Bernd  Rüthers, Das  Ungerechte  an  der  Gerechtigkeit ,  Tübingen:  Mohr  Siebeck, 2009.
Budiono  Kusumohamidjojo,  “Seratus  Tahun  Ernst  Bloch,  Prinsip  Pengharapan“, dalam: Sinar Harapan , 1985-07-10.
Budiono  Kusumohamidjojo, Filsafat  Hukum:  Problematik  Ketertiban  yang  Adil , Jakarta: Grasindo, 2004.
Budiono  Kusumohamidjojo, Filsafat  Kebudayaan:  Proses  Realisasi  Manusia,
Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
Budiono  Kusumohamidjojo, Filsafat  Politik:  Kotak  Pandora  Abad  ke-21 , Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
Confucius, Confucian Analects, The Great Learning & The Doctrine of the Mean , New York:  Dover  Publications  Inc.,  (terjemahan  text  asli  oleh  James  Legge),
[1893] 1971.
Ulrich Beck, What is Globalization? , Cambridge: Polity, 2003. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffung , Band I-III , Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1979. Fung Yulan, A Short History of Chinese Philosophy, New York etc.: The Free Press,
[1948].
Friedrich Nietzsche, “Zur Naturgeschichte der Moral“, dalam: Jenseits von Gut und Böse:  Vorspiel  einer  Philosophie  der  Zukunft ,  (1886)  München:  Goldmann Verlag: 1996.
Fritjof Capra, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism , Toronto/New York/London: Bantam, [1975] 1980.
Gaetano  Mosca, The  Ruling  Class, New  York,  Toronto,  and  London:  McGraw-Hill, 1939 (pertama kali terbit dalam tahun 1884 dengan judul (Italia) Elementi di scienza politica ). Gunnar  Skirrbek  &  Nils  Gilje, Geshichte  der  Philosophie,  Eine  Einführung  in  die europäische  Philosophiegeschichte ,  Band  I,  München:  Suhrkamp,  [1987] 1993.
Haing  Ngor  &  Roger  Warner, Survival  in  the  Killing  Fields .  New  York:  Carroll  & Graf, 2003.
Heinrich Honsell, Römisches Recht, Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 2002. Immanuel Kant, , Grundlegung zur Metaphysik der Sitten , Stuttgart: Philipp Reclam,
[1786] 1976).
Immanuel Kelsen, Was ist Gerechtigkeit? , Stuttgart: Philipp Reclam, 2010. John  Deigh,  “Freud’s  Later  Theory  of  Civilization:  Changes  and  Implications”, dalam  Jerome  Neu,  (ed.), The  Cambridge  Companion  to  Freud ,  Cambridge University Press, [1991] 1999.
Jee  Loo  Liu, An  Introduction  To  Chinese  Philosophy:  from  Ancient  Philosophy  to Chinese Buddhism , Malden MA: Blackwell, [2006] 2008. Jürgen  Habermas, Die  postnationale  Konstellation:  Politische  Essays , Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1998.
Karl  Popper,  "Oracular  Philosophy  and  the  Revolt  against  Reason",  dalam: The Open Society and Its Enemies , Princeton UP [1945] 1971: Vol. 2, Ch. 24. Konfuzius, Gespräche.  Lun  Yü ,  versi  Jerman  dari  Richard  Wilhelm,  München:  dtv CH Beck, [2005] 2007.
Max Weber, Politik als Beruf , Berlin: Duncker & Humblot, 1926.
Michael Sandel, Justice: What’s the Right Thing to do? New York: Farrar, Straus & Giroux, 2009.
Niccolo  Machiavelli, Der  Fürst ,  (dari  versi  Italia: Il  Principe ,  oleh  Rudolf  Zorn), Stuttgart/Alfred Kröner Verlag, 1977.
Niccolo Machiavelli, Discorsi, Gedanken über Politik und Staatsführung , (dari versi Italia: Discorsi  Sopra  la  Prima  Deca  di  Tito  Livio,  1513-1522 , oleh  Rudolf Zorn), Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1977.
Otfried  Höffe, Gerechtigkeit:  Eine  philosophische  Einführung ,  München:  C.H.  Beck, 2010.
Reinhold Zippelius, Geschichte der Staatsideen , München: Beck, 1980.
Ronald Dworkin, “Integrity in Law”, dalam: Law’s Empire , Harvard UP, 1986: 225- 276.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Sigmund  Freud, Das  Unbehagen  in  der  Kultur ,  Frankfurt/Main:  Fischer Taschenbuch Verlag, [1930] 2007.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius, 1991. Thomas Hobbes, Leviathan , (dari versi Inggris oleh Jacob Peter Mayer), Stuttgart: Philipp Reclam, 1980.
Will  Kymlicka, Contemporary  Political  Philosophy:  An  Introduction ,  Oxford  UP, [1990] 1997.
Jurnal: Budiono  Kusumohamidjojo ,  “Han  Feizi's  Political  Philosophy  and  Today's  China ”, dalam: MELINTAS:  An  International  Journal  of  Philosophy  and  Religion , Department of Philosophy, Parahyangan University, Bandung – Indonesia, ISSN 0952-0089, Vol. 25 No. 1, April 2009, pp. 45-56.

## Majalah:
Jason Oberdorf, “ Unclogging the Courts“, dalam Newsweek , 18 July 2005.
Surat Kabar: Budiono Kusumohamidjojo, “Law and mafia democracy”, dalam: The Jakarta Post , Monday, January 30, 2012.
Websites Death  penalties  exonerated ,  dalam:  http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence- list-those-freed-death-row, 21-11-2014.
detikNews ,  Kamis  19  Nov  2009,  15:24  WIB,  dalam:  http://news.detik.com/ berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan- 15-hari, 24-06-2015.
Ereteken  voor  Orde  en  Vrede ,  Wikipedia,  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Ereteken_voor_Orde_en_Vrede, 23-06-2015.
“ The life of Harry S. Truman ,” dari buku “ The Time of Stalin: Portrait of Tyranny “ yang  ditulis  oleh  Anton  Antonov-Ovseyenko,  halaman  278.  Lihat: http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Stalin,  Retrieved  from  http://en. wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Stalin&oldid=1467097, 21-09- 2012.
Marx,  Karl, Zur  Kritik  der  politischen  Ökonomie (1859), Vorwort ,  dari: https://de.wikipedia.org/wiki/Basis_und_%C3%9Cberbau (2015-06-22).
“Modernisasi  Yang  Empat”  ( Sì  gè  xiàndàihuà ),  dari: The  Four  Modernizations , dalam: https://en.wikipedia.org/?title=Four_Modernizations, 25-06-2015. Obama,  Barack  Hussein,  Pidato  kemenangan  untuk  masa  jabatan  kedua,  06 November 2012, Transcript: Obama's victory speech , http://politicalticker. blogs.cnn.com/2012/11/07/transcript-obamas-victory-speech/, 14-11- 2013.
Stiglitz,  Joseph  (May  2011).  "Of  the  1%,  by  the  1%,  for  the  1%",  dalam: http://www.vanityfair.com/news/2011/05/top-one-percent-201105,  21- 07-2015.
Tunas  Bangsa,  9  Januari  2012,  dalam:  http://www.tubasmedia.com/pencuri- sandal-jepit-5-tahun-penjara-koruptor-15-tahun/, 24-06-2015.
World Population, dalam: Wikipedia , http://en.wikipedia.org/wiki/ World_population,  retrieved  from  http://en.wikipedia.org/w/index.php? title=World_population&oldid=516918221, 11-10-2012.