## Kunci Kesuksesan Reformasi Birokrasi Singapura: Pembelajaran untuk Para Pembuat Kebijakan
Key Success of Singapore's Administrative Reforms: Lessons for Policymakers
Ramadhani Haryo Seno Analis Kebijakan di Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Info Artikel Abstrak Diterima  : 15 Februari 2022 Direvisi   : 14 Nopember 2022
Disetujui : 7 Desember 2022
Kata kunci: Singapura,
Meritokrasi,
Anti Korupsi,
Gaji yang Layak, dan Supermasi Hukum
Fokus  penelitian  ini  untuk  menggambarkan  proses  reformasi birokrasi pada suatu negara, dengan menemukan rahasia sukses dalam melakukan tranformasi dan perubahan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Singapura.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  ialah  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan mengkombinasikan  penelitian  kepustakaan  dan  menelaah  data sekunder  sebagai  metode  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa terdapat empat rahasia sukses keberhasilan Singapura  mereformasi  sektror  publiknya  secara  menyeluruh: (1) tidak ada toleransi terhadap korupsi; (2) meritokrasi sebagai jati  diri  dan  ideologi  bangsa  untuk  menempatkan  dan mempromosikan seseorang dalam jabatan sektor publik maupun jabatan politik. (3) memberikan gaji yang layak dan kompetitif untuk  menarik  warga  negara  "terbaik  dan  tercerdas"  agar bergabung  dengan  pemerintah  menjadi  aparatur  negara.  (4) menjunjung tinggi supermasi hukum dalam menyelesaikan apa pun permasalahan dalam kehidupan sosial dan politik negara

## Abstract
Keywords:
Singapore, Meritocracy, Corruption Control, Decent Salary,
and Rule of Law Corresponding Author : Ramadhani Haryo Seno dhaniharyo.seno@yahoo.com
Focus  this  research  is to  describe  the process  of  public  sector reform in a country, by finding the sectrets success in carrying out  transformation  and  reform  in  Singapura.  Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The results show that there are four secrets success of public sector reform in Singapore: (1) zero tolerance for corruption; (2) meritocracy in  appointing  and  promoting  someone  in  public  sector  or political office and making meritocracy the national identity and ideology. (3) Providing decent and competitive salaries to attract "the  best  and  the  brightest"  citizens  to  join  the  government  to become  civil  services.  (4)  the  rule  of  law  to  solve  social  and political problems in the country's .

## PENDAHULUAN
Singapura  adalah  negara  yang  kecil, walaupun demikian Singapura dijuluki sebagai  “Naga  Kecil”  Asia.  Hal  itu  didasari atas  keberhasilan  Singapura  menunjukan bahwa suatu negara yang nyaris tanpa sumber daya  alam  dapat  menciptakan  keuntungan ekonomi  dan  memiliki  pengaruh  yang  luas melampaui wilayahnya. Diakui atau tidak saat
ini  Singapura  dikenal  sebagai  negara  yang penuh  ambisi  untuk  maju,  sukses  secara ekonomi,  dan  salah  satu  negara  terkaya  di dunia (Greenfield, 2012, dalam Koh, Fernando,  dan  Spedding,  2018:  36).  Hal  ini merupakan  contoh  nyata  kepada  dunia bagaimana  sebuah  negara  kecil  yang  sangat sukses  mengelola  negara  dan  pemerin- tahannya (Naisbitt, 1994).
Transformasi  yang terjadi di Singapura baik  itu  secara  ekonomi  dan  peningkatan standar  pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari bagaimana  pemerintah  dan  sektor  publik dalam  hal  ini  birokrasi  di  Singapura  dalam mendorong  dan  mempercepat  transformasi tersebut  (Jones,  2018:  180).    Berdasarkan kajian  perbandingan  peran  birokrasi  dalam impelementasi kajian di lima negara ASEAN bahwa  para  birokrat  Singapura  adalah  yang paling  efektif  karena  konteks  kebijakannya yang mendukung dengan birokrasi publiknya yang efektif (Jones, 2016: 319). Hal ini terjadi karena  meritokrasi  dan  berbagai  pelatihan dalam birokrasi di Singapura telah menghasilkan  tingkat  kompetensi  birokrat yang  tinggi  dalam  mengimplementasikan kebijakan.  Menurut United  Nation  Public Administration  Network (UNPAN,  2005), layanan publik  yang diberikan oleh  birokrasi di  Singapura,  merupakan  salah  satu  yang paling  efisien  dan  paling  anti  korupsi. Birokrasi  di  Singapura  telah  mempersiapkan dan  menerapkan  efisiensi  dan  integritas semaksimal  mungkin  untuk  mengantisipasi, menerima,  dan  melaksanakan  perubahan lingkungan yang terjadi (Low, 2016: 184). Dengan  kata  lain,  birokrasi  di  Singapura menyadari bahwa perubahan lingkungan atau reformasi yang terjadi di Singapura menuntut untuk birokrasi yang profesional. Keberhasilan  Singapura  dalam  mencapai indikator penilaian yang telah diuraikan pada tabel 1.1 di bawah ini tentunya tidak terlepas dari  reformasi  aparatur  negara  di  Singapore ( Singapore Civil Services, selanjutnya akan di tulis SCS ) yang dilakukan secara menyeluruh. Hal pertama dan utama yang dilakukan adalah untuk mengubah mentalitas kolonial pegawai
negeri  sipil  dengan  membuat  mereka  lebih peka  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan memastikan  penyelenggaran  pemerintahan dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Selain  itu  pemerintah  Singapura  menyadari perlunya mengubah sikap pegawai negeri sipil dan  meyakinkan  mereka  untuk  berpartisipasi dalam  proses  mencapai  tujuan  pembangunan nasional (Quah, 2013: 403).
Singapura  telah  sukses  menjalankan model  pemerintahan dynamics  governance (DG).  Model  pemerintahan  DG  membahas mengenai  kompleksitas  dan  tantangan  yang harus  dan  akan  dihadapi  oleh  pemerintahan Singapura. Menurut Neo (2015 dalam Kasim dkk,  2015)  bahwa  kunci  keberhasilan Singapura dalam pemerintahan adalah model dinamis. Maksudnya, dinamis dalam menghadapi  perubahan  terus  menerus  dalam lingkungan global dan keadaan dalam negeri. Pemerintahan  yang  dinamis  ini  didasarkan pada  kerangka  pembangunan  kemampuan ( dynamics capabilities ) mempersiapkan masa depan ( thinking ahead ), kemampuan mengevaluasi praktik masa lalu, dan sekarang ( thinking  again ),  dan  kemampuan  berpikir melintasi domain orang lain ( thinking across ). Menurut Neo  dan  Chen  (2007) pemerintahan dinamis  bercirikan  birokrasi  yang  mampu ( able )  dengan  memiliki  kapabilitas  untuk selalu  berpikir  antisipatif  ( thingking  ahead) , berpikir  inovatif  ( thingking  again ),  dan berpikir  adaptif  ( thingking  across )  serta menciptakan  proses  kegiatan  pemerintahan yang  gesit  ( agile ).  Itulah  yang  menyebabkan Singapura menjadi negara maju. Berikut tabel di  bawah  ini  yang  menjelaskan  kesuksesan Singapura.
Tabel 1. Indikator Kemajuan Singapura Tahun 1959-2016 Indikator Tahun Perubahan Keterangan 1959 2016 Luas Area (km 2) 581,5 719,2 + 137,7 Meningkat  1,2  Kali Lipat Populasi (Juta) 1,58 5,61 + 4,03 Meningkat  3,6  kali lipat PDB per Kapita S$ 1.310 S$ 73.167 + S$ 71.857 Meningkat  56  kali lipat Tingkat pengangguran (%) 14 % 2,1 % - 11,9 Turun 11,9 kali lipat Cadangan Devisa (Juta) S$ 1.151 S$ 356.253,9  + S$ 355.102,9 Meningkat  310  kali lipat Masyarakat  yang  tinggal  di perumahan (dalam persen) 9 % 82 % + 73 % Meningkat  9  kali lipat Alokasi  anggaran  pendidikan (dalam juta) S$ 63,39 S$ 12.660 + S$ 12.595,6 Meningkat  200  kali lipat Tingkat Korupsi Tinggi Rendah Berkurang
Sumber: dikutip dari Quah: 2018: 6.
Tabel 1 di atas ini menunjukan berbagai indikator  transformasi  kemajuan  Singapura dari  tahun  1959  sampai  dengan  tahun  2016 dengan pencapaian yang luar biasa. Kedigdayaan  Singapura  saat  ini  tidak  perlu diragukan  lagi.  Keberhasilan  pemerintahan Singapura  setidaknya  dapat  diukur  secara kuantitatif  dan  dapat  dirasakan  secara kualitatif.  Secara  kuantititatif  banyak  juga indikator  yang  menunjukan  kesuksesan Singapura  dalam  pengelolaan  pemerintahan- nya.  Oleh  karena  itu,  Singapura  menjadi negara yang patut dicontoh negara lain. Disisi lain,  secara  kualitatif  Singapura  menunjukan
bagaimana kemajuan pembangunan ekonomi linear  dengan  pembangunan  manusia  di Singapura.  Selanjutnya  dalam  Tabel  2  di bawah  ini  menunjukan  dari  parameter keberhasilan world  governance  indicator yang dikeluarkan oleh world bank.
Singapura menjadi yang terdepan dalam penilaian tata kelola pemerintahan dibandingkan dengan  negara pilihan di  Asia. Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  dua  hal penting  yaitu  bagaimana  kapabilitas  para pemimpin  politik  dan  pegawai  negeri  dalam menjalankan pemerintahan di Singapura.
Tabel 2. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Lima Pilihan Negara Asia, 2013 Indikator China Jepang Philipines Singapore Taiwan Voice and accountability 5,21 85,31 47,9 52,1 73,5 Pollitical stability 27,01 81,52 16,6 95,7 72,6 Government effectiveness 54,07 93,78 56,9 99,5 83,7 Regulatory quality 42,58 83,25 51.7 100 84,7 Rule of law 39,81 89,57 41,7 95,3 83,9 Control of Corruption 46,89 92,82 43,5 96,7 72,7 Total Akumulasi 215,57 526,65 258,3 539,3 470,5 Sumber: Kompilasi dari World Bank , 2014 di kutip dari Quah (2015b: 146)
Tabel 3. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Lima Pilihan Negara, 2015 Indikator New Zealand Hongkong Singapore Bostwana Rwanda Voice and accountability 98,5 63,5 42,9 62,6 17,2 Pollitical stability 99,0 83,3 93,3 86,7 44,3 Government effectiveness 98,6 99,00 100 72,1 51,4 Regulatory quality 99,0 99,5 100 68,3 60,6 Rule of law 98,1 94,7 96,6 73,1 60,1 Control of Corruption 100 92,3 97,1 77,4 75,0 Total Akumulasi 593,2 532,3 529,9 440,2 308,6 Sumber: Kompilasi dari World Bank , 2016 di di kutip dari Quah (2017b: 276)
Tabel 3 di atas menunjukan bagaimana pencapaian  luar  biasa  kualitas  tata  kelola pemerintahan di Singapura bila dibandingkan dengan  beberapa  negara  di  dunia.  Merujuk kepada People  Action  Party (Partai  Aksi Rakyat)  selanjutnya  di  tulis  PAP  yang merupakan partai penguasa di Singapura telah memprakarsai empat kebijakan untuk menyelesaikan  empat  masalah  negara  yaitu (1)  mereorganisasi  dan  mereformasi  sistem kepegawaian Singapura, (2) perlunya Undang-Undang tentang Pencegahan Korupsi untuk memberantas korupsi secara efektif, (3) perlunya
mempertahankan dan mengembangkan sistem merit dengan mendesentralisasikan pelayanan publik untuk meningkatkan  efektifitasnya,  terakhir  (4) perlunya menerapkan sistem pembayaran gaji yang  kompetitif  di  sektor  publik  untuk menarik  warga  negara  terbaik  dan  tercerdas Singapura agar mau berkarir menjadi aparatur negara (Quah, 2013: 402; Choi, 2018: 108).
Dari  tabel  (data  kuantitatif)  dan penjelasan  di  atas  tersebut  menunjukkan kesuksesan  Singapura  dalam  mengelola  tata kelola  yang  dijadikan  pelajaran  oleh  para pembuat  kebijakan.  Keterbaruan  dalam penelitian  ini  berfokus  untuk  menganalisis kebijakan tertentu yang berhasil terinstitusionalisasi di Singapura untuk mengelola  birokrasi  nya  menjadi  lebih  baik. Kecendenguran  penelitian  yang  ada  selama ini  tidak  berfokus  kepada  kebijakan  tertentu yang  akan  Peneliti  kaji.  Dengan  demikian, best  practices atau proven dari  Singapura dalam  mereformasi  sektor  publiknya  dapat dijadikan  pembelajaran  penting  untuk  dikaji
dan  dianalis  oleh  para  analis  kebijakan  dan pengambil  keputusan  di  seluruh  dunia  yang berfokus  kepada  kebijakan  tertentu.  Hal  ini sejalan  dengan  tujuan  reformasi  birokrasi  di Indonesia untuj menuju dyanamics governance pada tahun 2024.
Dengan demikian, penelitian ini semakin  penting  untuk  dilakukan  dalam menggambarkan  proses  keberhasilan  tata kelola  pemerintahan  di  suatu  negara.  Oleh karena itu, menjadi semakin menarik kiranya untuk  menganalisis  kebijakan  apa  yang dilakukan  oleh  Singapura  dalam  mengelola pemerintahannya  yang  dapat  menjadikan Singapura  menjadi  negara  maju  seperti  saat ini.  Rumusan  masalah  yang  Peneliti  angkat dalam  penelitian  ini  adalah  fokus  kebijakan apa saja yang diinstitusionalisasikan Singapura  untuk  berhasil  menjadi  negara maju?  Bagaimana  implementasi  kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Singapura dalam mengelola  pemerintahannya  menjadi  negara maju?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  metode untuk mengekplorasi dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal  dari  masalah  sosial  (Creswell, 2017:4).  Teknik  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan menganalisis empat kebijakan Singapura dan best  practices apa  yang  dapat  diadopsi  oleh negara lain dalam melakukan reformasi sektor publiknya. Empat kebijakan yang dikaji ialah
(1) merit sistem, (2) anti korupsi, (3) reward yang sesuai, dan (4) law enforcement . Teknik  pengumpulan data atau analisis data  yang  dilakukan  ialah  melalui systematic literature review dan menelaah data sekunder kemudian merepresentasikan apa yang diungkapkan  oleh  data  (Irawan,  2006).  Data sekunder  (Satori  dan  Komariah,  2011) merupakan  sumber  data  yang  tidak  langsung memberikan  data  pada  peneliti.  Dengan demikian,  data  sekunder  yang  ditelaah mengenai penelurusan kasus reformasi administrasi  di  Singapura  dari  sumber literature ,  dokumen,  publikasi  informasi, buku,  jurnal,  survei  internasional,  media
massa baik dari surat kabar, atau berita online (website) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan  dan  menganalisis  kunci sukses  dari  kebijakan  reformasi  birokrasi  di singapura diantaranya terkait dengan meritokrasi, zero korupsi,  pemberian  gaji yang  layak,  dan  menjunjung  supremasi hukum. Selanjutnya, pembahasan akan dituangkan  dalam  sub  masing-masing.  Dari hasil penelitian yang dituangkan pada tabel 4 di  bawah  ini  menunjukan  keterkaitan  antara pembahasan dan hasil penelitian. Tabel 4. Hasil Penelitian tentang Kunci Sukses Reformasi Birokrasi No  Kebijakan Deskripsi Hasil Pembelajaran Baik 1 Meritokrasi meritokrasi menjadi pondasi awal bahkan ideologi yang dikultuskan untuk menempatkan orang terbaik dan tercerdas di posisi puncak dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menerapkan sistem merit di setiap sendi pengelolaan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan. 2. Menerapkan sistem merit secara berjenjang dan berlapis
2. Zero Korupsi meminimalisir terjadinya korupsi  dengan  menerapkan undang-undang  pencegahan korupsi  yang  terus  direvisi untuk  menekan  perbuatan korupsi yang optimum 1. Aturan atau sistem yang kuat untuk mencegah terjadinya korupsi
2. Badan anti korupsi bebas dari intervensi politik 3. Gaji yang sejahtera Pemberian  gaji  yang  layak dan pantas pada sektor publik akhirnya  menarik  para  warga negara  terbaik  dan  tercerdas di Singapura untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan  permasalahan sektor publik di Singapura 1. Sistem reward and punishment yang jelas secara aturan perundangan 2. Gaji yang linear dengan kinerja yang akan dicapai 4. Menegakan Hukum Pemerintah meyakini bahwa stabilitas sosial dan politik merupakan hal penting untuk menciptakan transformasi ekonomi di Singapura 1. Hukum yang tidak pandang dulu yang 2. Menciptakan sistem hukum yang dapat membuat adil ke semua lapisan masyarakat.
Sumber: hasil olahan Peneliti, 2022
Tabel 4 di atas menjelaskan bahwa ada empat  kebijakan  yang  difokuskan  oleh Singapura.    Singapura  menyadari  bahwa pengembangan kapabilitas manusia, meniadakan korupsi, memberikan reward and punishment yang  layak  dan  kompetitif,  dan penerapan  supremasi  hukum  sangat  penting. Turunan  dari  beberapa  kebijakan  tersebut dapat terlihat dan dirasakan seperti: tidak ada toleransi terhadap korupsi; meritokrasi dalam menunjuk  dan  mempromosikan  pegawai negeri  sipil;  membayar gaji kompetitif untuk menarik warga negara "terbaik dan tercerdas" untuk  bergabung  dengan  pemerintah  dan menjunjung tinggi supermasi.

## Pembahasan Penerapan Meritokrasi
Perdana  Mentri  Singapura  Goh  Chok Tong  (1992,  dalam  Quah,  2018:  7) menyimpulkan  bahwa  meritokrasi  adalah kunci  keberhasilan  Singapura  karena  praktik meritokrasi dalam sektor sipil, politik, swasta dan  di  sekolah memungkinkan  orang Singapura  untuk  terbiasa  dalam  mencapai keunggulan agar bersaing dengan orang lain. Penerapan meritokrasi sebagai sebuah ideologi  diperkuat  dalam  sistem  pendidikan. Baker (2002, dalam Hira dan Shiao, 2016: 31) menyatakan  bahwa  meritokrasi  diperkuat dalam  setiap  jenjang  pendidikan.  Siswa Singapura  mengikuti  ujian  pada  usia  10,  12, 14,  16  hingga  18  tahun,  untuk  membantu mereka dalam menempatkan ke jenjang yang lebih  tinggi.  Apakah  dapat  diterima  atau ditempatkan  dalam  sekolah  yang  sesuai dengan  kompetensi  para  siswa  tersebut. Menurut  Mauzy  dan  Milne  (2002:  55-56) meritokrasi  telah  menjadi  prinsip  utama  tata pemerintahan di Singapura yang paling nyata diwujudkan dalam sektor publik dan kepemimpinan  politik.  Dimana  pada  posisi puncak  pemerintah  diisi  oleh  orang-orang yang  berprestasi  tinggi.  Hal  tersebut  terlihat dari pendidikan mereka yang sangat kompetitif terutama apabila mereka mendapatkan  beasiswa  dari  pemerintah. Dengan  kata  lain  di  Singapura  meritokrasi
telah  menjadi  sumber  ideologi  utama  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya  terutama dalam menentukan orang-orang terbaik dalam menduduki  posisi  penting  di  pemerintahan (Tan, 2008: 7). Studi dari Universitas Harvard telah  menggambarkan  Singapura  sebagai "macho-meritocracy" maksudnya keunggulan akan pencapaian sistem  merit  yang terjadi di Singapura  bukanlah  semata-mata  karena sistem  yang  berjalan  namun  lebih  kepada luasnya  penerapan  sistem  merit  dalam  sendi kehidupan  bernegara  di  Singapura  baik birokrasi maupun politik. Tabel 5 di bawah ini menunjukan  bahwa  dari  meritokrasi  yang dilakukan  menunjukan  bagaimana  efektifitas pemerintahan di Singapura menduduki peringkat pertama di seluruh dunia.
Tabel 5. Ranking Efektfitfitas Pemerintahan Negara Pilihan di Dunia, 2016
Sumber:  Kompilasi  dari World  Bank ,  2017 dikutip dari Quah (2018: 9)
Sementara  itu  Schein  (1996)  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh Economic Development  Board (EDB)  menyatakan bahwa  pemberian  pelayanan  publik  di Singapura  diberikan  dengan  seperangkat aturan yang jelas, terbuka, dan konsisten yang ditegakkan  secara  antusias  sebagai  sebuah budaya inti negara.
Schein  (1996:  221-222)  melanjutkan dalam birokrasi di Singapura diisi oleh orang yang  “terbaik  dan  tercerdas”  baik  itu  dalam kedudukan senior atau entry level . Hal itulah yang  menjadi  kekuatan  utama  Singapura karena birokrat memiliki potensi menemukan
Negara Penilaian Efektitfitas Pemerintahan Persentase Penilaian Singapura 2,2 100 Denmark 1,9 99 Hongkong 1,9 98,1 New Zealand 1,9 97,1 Finlandia 1,8 96,6 Japan 1,8 95,7 Australia 1,6 92,3 Taiwan 1,4 89,4 Brunei 1,2 85,1
apa  yang  dibutuhkan  Singapura  untuk bertahan  dan  tumbuh,  serta  keluar  dari masalah sebagai sebuah negara (Quah, 2008: 26). Lee Kuan Yew menyampaikan meritokrasi  tidak  hanya  mempromosikan orang  berdasarkan  prestasi  atau  bukan  pada koneksi (kedekatan), tetapi juga melakukannya  berdasarkan usia artinya  yang terbaik  itu  tidak  selalu  yang  paling  senior, untuk  dipromosikan  untuk  mengisi  posisi puncak di pemerintahan (Quah, 2015a).
Lee Kuan Yew menyampaikan meritokrasi  tidak  hanya  mempromosikan orang  berdasarkan  prestasi  atau  bukan  pada koneksi (kedekatan), tetapi juga melakukannya  berdasarkan usia artinya  yang terbaik  itu  tidak  selalu  yang  paling  senior, untuk  dipromosikan  untuk  mengisi  posisi puncak di pemerintahan (Quah, 2015a).
Pada  tanggal  28  April  1971,  Perdana Menteri Lee Kuan Yew berpidato menekankan  pentingnya  meritokrasi  dalam pemilihan kepemimpinan di Singapura karena "beban utama perencanaan dan implementasi kebijakan saat ini berada ada di pundak sekitar 300 orang pejabat pemerintahan di Singapura (Quah,  2015a:  378-379).  Singapura  adalah meritokrasi, orang-orang penting atau pejabat dalam  sektor  publik,  polisi,  angkatan bersenjata,  ketua  dewan  undang-undang  dan para  pejabat  politik”  mereka  telah  “naik  ke puncak  dengan  prestasi,  kerja  keras,  dan kinerja tinggi” atas kompetensi dan keahlian mereka  sendiri.  Tidak  ada  faktor  lain  selain itu,  karena  merupakan  prinsip  dasar  dari meritokrasi.  Rumus  dari  meritokrasi  yang lazim  diketahui  ialah  suatu  pemikiran  yang didasari  dari  kemampuan  kognitif  ( cognitive ability), usaha (effort ), dan prestasi ( achievement ) dengan rumus (IQ+E=M). Untuk  menekankan  peran  penting  300 pejabat  di  Singapura,  Lee  menganalogikan dan memperingatkan bahwa "jika semua 300 pejabat  tersebut  jatuh  dalam  satu  pesawat, maka Singapura akan  hancur dan berantakan (Quah, 2015a: 379). Hal yang menarik lainnya ialah bahwa komitmen Lee terhadap pelaksanaan  dan  penyempurnaan  meritokrasi telah  dilembagakan  dalam  sistem  politik
Singapura dan tak tergoyahkan atau dihilangkan sampai generasi ketiga pemimpin yang diwakili oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong  (Bellow,  2009:  31).  Pentingnya mengandalkan  meritokrasi  dalam  rekrutmen dan  promosi  dalam  aparatur  negara  di Singapura  telah  meningkatkan  transparansi dalam pembuatan kebijakan karena Singapura menempati  peringkat  pertama  di  antara  144 negara untuk transparansi pembuatan kebijakan pemerintah dalam Global Competitiveness Report 2014-2015 (Schwab, 2014: 417).
Jayakumar  (2015  dalam  Quah,  2015a: 380)  mengidentifikasi  bahwa  meritokrasi sebagai  “salah  satu  landasan  sistem pemerintahan  di  Singapura”  yang  harus dipertahankan,  karena  jika  Singapura  tidak memiliki dan menyempurnakan terus meritokrasi,  sampai  kapan  pun  Singapura tidak akan  memiliki orang-orang  yang cakap dan  kompeten  untuk  merumuskan  kebijakan dan keputusan serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan di Singapura.  Mereka  tidak  akan  menghormati pembuat keputusan atau memiliki kepercayaan  pada  kebijakan  dan  keputusan mereka.
Bila  hal  ini  sampai  terjadi  maka  hal tersebut  dapat  mengakibatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  negara  semakin  luntur bahkan  hilang.  Efek  yang  dapat  ditimbulkan ialah  mudahnya  terjadi  konflik  sosial  di masyarakat  baik  itu  konflik  vertikal  maupun konflik  horizontal.  Bila  masyarakat  tidak percaya  kepada  pemerintah  maka  otomatis masyarakat akan sulit untuk dapat menjunjung  tinggi  aturan  hukum  atau supermasi  hukum.  Tentunya  hal  tersebut dapat membahayakan stabilitas negara. Disisi lain,  para  pemimpin  di  Singapura  menyadari untuk  menempatkan  orang  terbaik  dan tercerdas  merupakan  suatu  keharusan  untuk mewujudkan negara yang maju dan kaya.

## Zero Korupsi
Dalam  hal  integritas tata kelola publik, Singapura  telah  menjadi  salah  satu  negara paling  bebas  korupsi  di  dunia.  Selama
beberapa  tahun,  Singapura  telah  menempati peringkat negara paling bebas korupsi di Asia bila  dilihat  dari  indeks  yang  diterbitkan  oleh Transparency  International (Haque,  2004: 237).  Pada  1995,  Singapura  menduduki peringkat  ketiga  di  antara  41  negara.  Pada tahun  2019,  Singapura  berbagi  peringkat keempat bersama Swedia dan Swiss di antara 180  negara  dengan  skor  85 (Transparency International ,  1995;  2020,  dalam  Quah, 2020).  Upaya  yang  dilakukan  Singapura dalam  meminimalkan  korupsi  setidaknya dilakukan sebelum Singapura resmi merdeka.
People  Action  Party (PAP)  mulai melakukan strategi  anti  korupsi yang komprehensif dengan melakukan dua pendekatan  yaitu  pendekatan  regulasi  dan kelembagaan dengan membuat Prevention of Corruption  Act (POCA)  yang  memperkaya ruang  lingkup  untuk  melakukan  pencegahan terhadap korupsi dan memperkuat the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk menangkap  dan  mencari  individu  serta memeriksa  rekening  bank  dan  aset  lain  dari pegawai  negeri  sipil  yang  sedang  dicurigai melakukan korupsi (Quah, 2003: 113-115).
Pada  awalnya,  pemerintahan  yang berkuasa memfokuskan  upayanya  pada penguatan  undang-undang  yang  ada  untuk mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan hukuman bagi perilaku korupsi karena tidak mampu menaikkan gaji pegawai negeri. Selain itu pemerintah PAP memastikan  efektivitas  POCA  secara  terus- menerus  merevisi  dan  mengamandemen seperti pada tahun 1963, 1966, 1981 dan 1989 atau  undang-undang  baru  pada  tahun  1989 untuk  menghapus  tumpang  tindih  antar regulasi  dalam  penegakan  hukum  dan mengantisipasi  permasalahan  yang  akan timbul  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. Selain  memberlakukan  POCA,  pemerintah PAP  telah  menunjukkan  kemauan  politik yang kuat untuk memberantas korupsi dengan memberikan  kepada  CPIB  anggaran  yang dibutuhkan  dan  personel  untuk  menjalankan fungsinya secara efektif.
Setidaknya  kesuksesan  CPIB  dalam meminimalisir  korupsi  yang  terjadi  di
Singapura  ialah  dengan  dua  cara  (Quah, 2017a:  266-267). Pertama selalu  berupaya peningkatan  kapasitasnya  dan  pendekatan total  dalam  menegakkan  POCA.  Untuk meningkatkan  kemampuan  para  petugasnya, CPIB telah mengirim mereka untuk program- program pelatihan tentang topik-topik manajemen dan profesional di Singapura dan luar negeri.
Tabel 6. Pencapaian Singapura dari Enam

## Lembaga Anti Korupsi
Indikator Peringkat/ Dari Negara Lain Nilai/ Dari Nilai Tertinggi Corruption Perceptions Index 6 th / 180 84/100 Diversion of Public Funds 4 th /137 6,2/7 Irregular Payments and Bribes 3 rd /137 6,7/7 Original Crime 5 th /137 6,4/7 Ethical Behaviour of Firms 3th/137 6,2/7 Public  Trust  in Politicians 1 st /137 6,4/7
Sumber: Transparency International (2018) dan Schwab (2017), dikutip dari Quah (2018:12)
Tabel  6  di  atas  menunjukan bahwa berdasarkan  penilaian  dari  berbagai  lembaga antikorupsi  dunia  Singapura  menjadi  negara yang hampir paling bebas korupsi. Cara yang kedua, tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi adalah penegakkan dan investigasi  berfokus  pada  kasus  besar  dan kecil  tidak  terkecuali,  tanpa  memperdulikan jumlah  atau  pangkat  dan  status  orang  yang terlibat.  Proses  dan  prosedur  yang  sama berlaku  untuk  semua  orang  yang  diselidiki, termasuk menteri dan pejabat eksekutif dalam perusahaan  besar.  Proses  dan  prosedur  juga diberlakukan  kepada  pemberi  dan  penerima suap  karena  mereka  sama-sama  bersalah menurut  POCA.  Demikian  pula,  CPIB
menyelidiki  kasus  korupsi  di  sektor  publik dan swasta di Singapura.
Selain  itu  upaya  untuk  meminimalkan korupsi selanjutnya ialah dengan meningkatkan  gaji  dan  kondisi  kenyamanan kerja di pemerintahan. Pada tahun 1972 mulai dilakukan pembayaran gaji bulan ke-13 pada bulan  Desember.  Gaji  pegawai  negeri perlahan tapi pasti meningkat secara berkala. Hal  ini  dilakukan  untuk  memperkecil kesenjangan  gaji  antara  sektor  publik  dan swasta serta hal tersebut dilakukan agar rakyat Singapura yang “terbaik dan tercerdas” tidak selalu  bekerja  di  sektor  swasta  (Quah,  2008: 26). Pada bulan Maret 1985, Perdana Menteri Lee  Kuan  Yew  membenarkan  pendekatan pemerintahnya  dalam  memberantas  korupsi dengan  menaikkan  gaji  menteri-menteri kabinetnya.
Lee  berujar  “Bayarlah  para  pemimpin politik  dengan  gaji  yang  tinggi  dan  pantas setalah  itu  maka  tuntutlah  kejujurannya, bersihkanlah  pemerintahan,  dan  bila  tidak maka  tanggunglah  resiko  dari  penyakit korupsi”  (Quah,  2008).    Ketika  Singapura membutuhkan administrasi bebas korupsi dan kepemimpinan  politik  yang  jujur  untuk menjaga  aset-asetnya  yang  paling  berharga, Lee menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menanggulangi korupsi adalah dengan sistem pemerintahan yang jujur, sistem pemerintahan yang  terbuka,  sistem  pemerintahan  yang konsisten, dan semuanya itu dapat diterapkan melalui pemberian gaji yang layak.
Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Singapura  dalam  memberantas  korupsi  telah sejalan  dengan  pandangan  dari  Widjajabrata dan Zacchea (2004: 36) bahwa terdapat empat strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertama, memperkuat aturan hukum, meningkatkan  kualitas  undang-undang  anti korupsi,  penangan  tindakan  uang,  dan mempromosikan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik. Kedua, melaksanakan  reformasi sektor publik yang utama dalam hal kaitanya untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi dan  pengawasan  secara  berkelanjutan  dan konsisten. Ketiga, melibatkan  seluruh  entitas masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi
korupsi. Keempat, memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap  pelaku  yang  efektif.  Keberhasilan Singapura  dalam  meminimalisir  korupsi adalah hasil dari kemauan politik pemerintahnya  yang  kuat,  anggaran  yang memadai, personel dalam CPIB yang kapabel dan  diberikan  kewenangan  penuh  untuk menjalankan  POCA  secara  bebas  dan  tidak pandang bulu (Quah, 2016: 19-22).

## Pemberian Gaji yang Layak
Di  Singapura  ada  dua  elemen  dalam menentukan besaran gaji pegawai negeri yaitu elemen dasar yang stabil dan elemen variabel. Elemen  variabel  adalah  bagian  yang  terkait dengan  fluktuasi  pasar  berdasarkan  laporan yang  regular  dan  gaji  yang  terkait  kinerja (Hira dan Shiao, 2016: 19). Dengan demikian, perlu  untuk  memperbaiki  penilaian  kinerja yang nanti akan berdampak kepada pemberian gaji yang layak dan kompetitif.  Dengan kata lain, pemberian gaji yang layak di Singapura berdasarkan  koridor  yang  terukur  dan  layak melalui  penilaian  kinerja  yang  terus  di evaluasi dan disempurnakan dalam pelaksanaanya.
Langkah  menuju  peningkatan  gaji  di SCS  dimulai  pada  Maret  1972  dengan diperkenalkannya  pembayaran  gaji  sebanyak 13 kali (gaji  13) dalam  setahun untuk semua pegawai  negeri  sipil.  Gaji  di  sektor  publik direvisi  pada  tahun  1973,  1979,  1982,  1985, 1989,  dan  1993  (Quah,  2010:  117). Pertumbuhan  ekonomi  Singapura  yang  cepat selama tahun 1970-an dan 1980-an menghasilkan gaji yang lebih tinggi dan bonus besar di sektor swasta.
Membuat  para  pegawai  negeri  sipil berbakat  ingin  beralih  ke  sektor  swasta. Pemerintah PAP berusaha untuk mencegah itu dengan meningkatkan gaji pegawai negeri dan politik secara berkala dari tahun 1972 hingga Januari  1994  (Quah,  2008).  Misalnya,  pada tahun  1989,  Menteri  Perdagangan  dan Industri,  Lee  Hsien  Loong,  menekankan pentingnya  pemberian  gaji  yang  layak  dan pantas sebagai filosofi dasar pemerintah untuk "membayar  tarif  pegawai  negeri  sipil  sesuai
tingkat  kemampuan  dan  tanggung  jawab mereka”.
Pemerintah akan menawarkan gaji yang tinggi  untuk  menarik  para  pekerja  di  sektor swasta  dan  mempertahankan  bakat  di  sektor publik. Dia  menjelaskan bahwa revisi gaji di sektor  publik  "dirancang  untuk  mengejar peningkatan  pendapatan  pada  sektor  swasta selama  beberapa  tahun  dan  untuk  membuat sistem karier di sektor publik lebih kompetitif (Quah,  2010:  107).  Lee  Hsien  Long  berjanji bahwa  pemerintah  akan  terus  melakukan penyesuaian  secara  rutin  gaji  sektor  swasta dan  sektor  publik  untuk  tetap  kompetitif" karena  membayar  gaji  pegawai  negeri  sipil dengan pantas sangat penting untuk menjaga kualitas  pelayanan  publik  yang  diharapkan oleh warga Singapura (Quah, 2010).
Menurut Quah (2010: 116-122). Setidaknya  ada  tiga  alasan  keputusan pemerintah  PAP  untuk  meningkatkan  gaji sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan  upah  antara  sektor  publik  dan swasta. Pertama, mencegah terjadinya aparatur negara yang tersisa di sektor swasta. Artinya jangan sampai birokrasi di Singapura dijalankan  oleh  aparatur  negara  yang  tidak mampu  bersaing  mendapatkan  pekerjaan  di sektor  swasta  menjadi  pegawai  di  sektor publik.  Bisa  dibayangkan  gimana  nantinya birokrasi dijalankan oleh bukan warga negara yang  terbaik  dan  tercerdas.  Selain  itu Singapura memiliki populasi kecil, pemerintah  harus  bersaing  dengan  sektor swasta  dan  perusahaan  multinasional  untuk mendapatkan aparatur berbakat. Pertumbuhan ekonomi  di  Singapura  selama  tahun  1970-an memaksa  pemerintah  PAP  untuk  menaikkan gaji  pegawai  negeri  sipil  karena  banyak  dari mereka  telah  pergi  untuk  pekerjaan  sektor swasta  yang  lebih  menguntungkan.  Dengan demikian,  alasan  paling  penting  untuk  gaji sektor  publik  yang  kompetitif  di  Singapura adalah  untuk  meminimalkan  perpindahkan pegawai negeri senior yang berbakat ke sektor swasta. Ini adalah alasan untuk berbagai revisi gaji sejak 1972.
Kedua, untuk  membayar  gaji  pegawai negeri  dan  menteri  senior  yang  tinggi  di
Singapura  adalah  untuk  meminimalkan korupsi  di  sektor  publik.  Pada  bulan  Maret 1985,  Perdana  Menteri  Lee  Kuan  Yew berpendapat  bahwa  para  pemimpin  politik harus dibayar gaji tertinggi yang mereka layak untuk  memastikan  pemerintahan  yang  bersih dan  jujur.  Jika  menteri  dan  pegawai  negeri senior  digaji  rendah,  mereka  akan  menyerah pada  godaan  dan  menuruti  perilaku  korup. Upaya dalam menaikan gaji di Singapura dari tahun 1972 dan seterusnya.
Ketiga, untuk  mendapatkan  aparatur negara  yang  terbaik  dan  tercerdas.  Hal  ini dilakukan  untuk  memperkuat  penekanan pemerintah  Singapura  pada  meritokrasi dengan membayar para pegawai negeri senior dan  menteri  dengan  gaji  yang  tinggi  untuk menarik  warga  '”terbaik  dan  tercerdas”  agar bergabung dengan pemerintah. Warga negara Singapura yang paling menonjol dan berkomitmen  memiliki  kesempatan  untuk menjadi menteri karena kepemimpinan politik yang kompeten sangat penting bagi pemerintahan yang baik.
Pada  bulan  Desember  2017,  sebuah komite atau badan independen yang dibentuk oleh  pemerintah  Singapura  (PAP)  beberapa bulan  sebelumnya  telah  merekomendasikan kenaikan gaji para menteri dan pejabat sektor publik. Hal ini berdasarkan perbandingan dari pendapatan  rata-rata  1000  orang  dengan pendapatan  terbesar  di  Singapura  (Quah, 2018:  14).  Hal  ini  menunjukan  konsistensi kebijakan,  pemberian  gaji  yang  layak  dan kompetitif  dalam  setiap  sendi  kehidupan  di Singapura  merupakan  upaya  yang  terus dilakukan.  Dalam  setiap  rezim  pemerintahan di Singapura penyesuian gaji di sektor publik terus  dilakukan.  Selain  itu  merupakan  upaya untuk  mengurangi  kesenjangan  pendapatan antara  sektor  swasta  dan  sektor  publik.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Singapura  menyadari untuk  tidak mengambil  resiko  bahwa pemberian  gaji  yang  layak  dan  pantas  di sektor  publik  merupakan  suatu  keniscayaan untuk dilakukan.
Analisis  di  atas  menunjukan  bahwa pemberian  gaji  yang  layak  dan  pantas  pada sektor  publik  merupakan  suatu  keharusan
untuk  mencegah  warga  negara  terbaik  dan tercerdas  pindah  ke  sektor  swasta.  Artinya aparatur negara yang kompeten dan berintegritas  merupakan  aset  berharga  untuk selalu  dijaga  dan  dipertahankan.  Mustahil mengharapkan pejabat negara yang berintegritas apabila tidak membentengi para pejabat  tersebut  dengan  gaji  yang  layak  dan kompetitif . Hanya warga negara yang terbaik dan  tercerdas  saja  lah  yang  pantas  menjadi aparatur negara di Singapura. Tidak berlebihan  rasanya  bila  menyebutkan  bahwa sumber  daya  manusia  terbaik  di  Singapura berada  di  sektor  publik.  Mereka  merupakan kumpulan orang terbaik dan dan tercerdas di seluruh  negeri  yang  di  pilih  dan  di  saring melalui  sistem  meritokrasi  yang  sudah menjadi  jati  diri  dan  ideologi  bangsa  untuk menjaga  dan  memajukan  bangsanya.  Oleh karena itu, tidak salah rasanya bila anak muda di Singapura sangat bangga menjadi aparatur negara,  karena  merupakan  profesi  yang prestisius dan menjanjikan kesejahteraan.

## Menjunjung Supermasi Hukum
Singapura  menyadari  bahwa  untuk menciptakan  dan  mendorong  transformasi ekonomi  dan  pemerintahan  maka  diperlukan hukum untuk menjaga stabilitas dan ketertiban  di  masyarakat.  Untuk  memastikan langkah tersebut setidaknya ada tiga prasyarat yang  harus  dilakukan.  Menurut  Chan  (2015: 45-48)  hal  yang  dapat  dilakukan  ialah pertama, lembaga peradilan harus independen untuk  memastikan  bahwa  para  hakim  dapat menyelesaikan  perselisihan  tanpa  memihak dan tanpa ada campur tangan politik. Kedua, untuk mempertahankan hukum dan ketertiban dan menciptakan "lingkungan yang tertib dan aman", perlu untuk mempertahankan hukuman  dengan  sesuai  dan  efektif,  dan undang-undang  harus  ditegakkan  tanpa memihak  atau  tanpa  pandang  bulu. Ketiga, negara harus memberlakukan undang-undang untuk  menciptakan  stabilitas  masyarakat  dan pertumbuhan  ekonomi,  kerukunan  ras  dan agama,  dan  untuk  mencegah  kegiatan berbahaya  seperti  terorisme,  korupsi  dan
perdagangan narkoba dan kejahatan perempuan dan anak.
Jayakumar  (2015:  71-72),  menekankan bahwa "sistem hukum dan supremasi hukum, yang dikelola secara baik dan tidak memihak adalah aset penting untuk menerapkan strategi Lee dalam membuat Singapura menjadi “The First  World  Oasis” di  negara  dunia  ketiga untuk  menarik  investasi  asing  ke  Singapura. Lee  Kuan  Yew  sangat  meyakini  bahwa Singapura tidak akan berhasil dalam menarik investasi dan wisatawan asing serta mendapatkan  kepercayaan  orang  Singapura "kecuali  ada  rasa  patuh  atau  menjunjung tinggi terhadap supremasi hukum, ketertiban, dan  keamanan  (Jayakumar,  2015:  72).  Citra Singapura dalam menjunjung tinggi supremasi  hukum,  keamanan,  dan  ketertiban adalah  "aset  ekonomi  yang  berharga"  dalam menarik  investasi  dan  wisatawan  asing karena,  menurut  Lee,  "negara  yang  tidak memiliki aturan hukum, pemerintah bertindak seenaknya,  tidak  akan  menjadikan  negara tersebut  lebih  sejahtera  dari  negara  lain (Jayakumar, 2015: 73).
Hal tersebut pada akhirnya menciptakan efektifitas  pemerintahan  di  Singapura  karena dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan  tidak  terlepas  dari  stabilitas politik dan supremasi  hukum  yang dijunjung tinggi oleh setiap warga negara (Quah, 2018: 17).  Pada  kesimpulannya  bahwa  pendekatan Lee  Kuan  Yew  (1959-1990)  terhadap supremasi  hukum  telah  menjadi  salah  satu faktor  kunci  dalam  membawa  kesuksesan Singapura. Meskipun penerus Lee (Goh Cok Thong  dan  Lee  Hsien  Loong)  bukanlah seorang pengacara, Jayakumar percaya bahwa para suksesor Lee dan para menteri di kabinet secara naluriah memahami pentingnya mempertahankan  aturan  hukum  sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan (Jayakumar, 2015: 83).
Tabel 7 di bawah ini menunjukan indeks rule  of  law Singapura  menjadi  yang  terbaik dibanding  negara  asia  lainnya,  pada  tahun 2013.  Dijelaskan  bahwa  bukti  kesuksesan Singapura  saat  ini  tidak  terlepas  dari bagaimana  stabilitas  dan  ketertiban  di
masyarakat  dapat  terjaga  ( control )  dalam  50 s.d  60  tahun  terakhir.  Hal  tersebut  dapat tergambarkan dari kepercayaan para  investor dan  wisatawan  asing  merasa  aman  dan nyaman berada di Singapura. Menjadi penting bahwa  kepatuhan  dan  menjunjung  tinggi hukum  merupakan  pijakan  untuk  membawa tranformasi  Singapura  sampai  pada  saat  ini. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yamg berlaku tentunya tidak terlepas dari bagaimana  pemerintahan  Singapura  mampu menunjukan  secara  konsisten  bahwa  hukum tidak  pandang  bulu  untuk  ditegakan  dan hukuman dapat diberikan secara adil ke semua warga negara tanpa terkecuali.
Tabel 7. Ranking Indeks Rule of Law Negara di Dunia, 2013 Negara Nilai Indeks Rule Of Law Peringkat Singapura 95,3 1 Hongkong 91,0 2 Jepang 89,6 3 Taiwan 83,9 4 Korea Selatan 78,7 5 Brunei Darusalam 69,2 6 Sumber: Kompilasi dari World Bank , 2014 di kutip dari Quah (2015a: 382)
Tentunya  hal  tersebut  menjadi  sangat mudah  untuk  mentransformasi  perubahan  di Singapura  karena  stabilitas,  keamanan,  dan ketertiban sudah di kontrol penuh oleh negara . Apalagi masyarakat semakin meyakini bahwa kemajuan Singapura saat ini merupakan bukti nyata  bahwa  hukum  dapat  menciptakan stabilitas  negara  yang  bermuara  kepada kemudahan menciptakan tranformasi ekonomi.  Selain  itu  yang  paling  penting masyarakat  pun  merasakan  bahwa  dengan menjunjung  tinggi  supermasi  hukum  yang dikontrol oleh pemerintah dalam menciptakan stabilitas negara membuat masyarakat sejahtera  dan  menjadikan  Singapura  menjadi negara yang makmur.

## SIMPULAN
Transformasi  yang terjadi di Singapura selama  lima  dekade  terakhir  ini  merubah Singapura  dari  negara  miskin  dan  tidak mempunyai  sumber  daya  alam  serta  sumber daya manusia yang berlimpah menjadi negara yang  makmur  dan  adil  serta  stabil  secara politik. Perubahan  mentalitas pegawai  negeri di  Singapura  menjadi  langkah  awal  untuk dibenahi.  Tidak  dapat  lagi  mengandalkan pegawai  negeri  dengan  sikap  dan  mental warisan  kolonial  yang  antipati  terhadap pencapaian tujuan pembangunan di Singapura.
Dengan demikian setidaknya ada empat kebijakan  yang  difokuskan  oleh  Singapura antara  lain: pertama, meritokrasi  menjadi pondasi awal bahkan ideologi yang dikultuskan untuk menempatkan orang terbaik  dan  tercerdas  di  posisi  puncak  dalam setiap  sendi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Bahkan  meritokrasi telah  menjadi jati diri bangsa di Singapura dan telah menjadi ideologi.
Kedua, meminimalisir terjadinya korupsi  dengan  menerapkan  undang-undang pencegahan korupsi yang terus direvisi untuk menekan  perbuatan  korupsi  yang  optimum. Selain  itu,  juga  ditopang  dari  efektivitas  dan independensi    badan  atau  lembaga  yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Ketiga, pemberian  gaji  yang  layak  dan kompetitif  pada  sektor  publik  (birokrai) akhirnya  menarik  para  warga  negara  terbaik dan  tercerdas  di  Singapura  untuk  yakin mengambil  bagian  dalam  menyelesaikan permasalahan  sektor  publik  di  Singapura. Selain  itu  pemberian  gaji  yang  layak  ini dipercaya dapat mencegah terjadinya korupsi.
Keempat ,  pemerintah  telah  berhasil menciptakan  kepatuhan  masyarakat  dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemerintah  meyakini  bahwa  stabilitas  sosial dan  politik  merupakan  hal  penting  untuk menciptakan transformasi ekonomi di Singapura.  Tanpa  adanya  stabilitas,  sulit untuk memacu dan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 163-177
Disamping  itu,  para  pemimpin  politik dan  para  pejabat  di  sektor  publik  memiliki kemauan  politik  dan  siap  untuk  membayar biaya ekonomi dan biaya politik, serta ongkos sosial  yang  tinggi  dalam  menerapkan  empat kesuksesan kebijakan yang telah diuraikan di atas.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat mempelajari contoh baik dari apa yang sudah dilakukan  oleh  Singapura  dalam  melakukan tata kelola pemerintahan. Walaupun, Indonesia  pada  saat  ini  sudah  menjadikan Singapura menjadi controh dengan mengadopsi dynamics governance yang akan dituju  dalam  capaian  reformasi  birokrasi tahun  2024. Dynamics  governance sejatinya sudah  dituangkan  dalam  Perpres  81/2010 tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi. Namun,  sebaiknya  reformasi  birokrasi  yang dilakukan  Indonesia  dapat  berfokus  kepada keempat  kebijakan  yang  telah  diuraikan  di muka dan dapat meniru proses yang dilakukan Singapura tersebut.
Tentunya penelitian yang dilakukan saat ini  memiliki  keterbatasan  dimana  tantangan dan  hambatan  apa  yang  terjadi  dalam pengelolaan  birokrasi  selama  lima  dekade terakhir  di  Singapura  belum  Peneliti  analisis dan kaji. Selain itu faktor pengungkit terbesar apa  yang  menjadikan  Singapura  berubah menjadi negara maju saat ini dan apakah ada kaitannya  dengan  budaya  yang  dipegang teguh  oleh  masyarakat  di  Singapura.  Oleh karena  itu, Peneliti  berharap kajian ke depan dapat mengisi kekosongan apa yang belum di kaji pada penilitian saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellow,  T,J.  (2009).  “Meritocracy  and  The Singapore  Pollitical  System”,  dalam Asian Journal of Science . Vol. 17, No.1, Hlm: 22-44.
Brinkerhoff,  D.W.  dan  Brinkerhoff,  J.M.
(2015).  “Public  sector  management reform in developing countries: perspectives  beyond  NPM  orthodoxy”, dalam Public  Administration  and
Development. Vol. 35, No. 4, Hlm: 222- 237.
Bubak,  Oldrich.  (2019).  “Perceptions  of Meritocray:  A  note  on  China”,  dalam Asian Journal of Comparative Politics.
Vol. 4, No. 2, Hlm: 192-209.
Chan, S.K. (2015). “Lee Kuan Yew and The Luw Of Law”, dalam Jayakumar, S. dan Sagar,  R.,  eds. The  Big  Ideas  of  Lee Kuan  Yew. Singapore:  Straits  Times Press.
Choi, F.K.H. (2018). “How to establish a good government?  Lessons  from  Lee  Kuan Yew in Singapore and Deng Xiao Ping in China” dalam Public Administration and Policy. Vol. 21, No. 2, Hlm: 107- 119.
Dan,  S.  dan  Pollitt,  C.  (2015),  “NPM  can work: an optimisti review of the impact of  new  public  management  reform  in central  and  Eastern  Europe”,  dalam Public  Management  Review, Vol.  17, No. 9, Hlm: 1305-1332. Haque, M. Shamsul. (2004). “Governance and
Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications”,  dalam International
Pollitical Science Reviw . Vol. 25, No. 2, Hlm: 227-240 Hira,  Anil,  dan  Shiao,  Kai.  (2016). “Understanding  the  Deep  Roots  of Success  in  Effective  Civil  Service”, dalam Journal of Developing Societies . Vol. 32, No.1, Hlm: 17-43.
Hood,  C.  dan  Dixon,  R.  (2015).  “What  we have to show for 30 years of new public management: higher costs, more complaints”,  dalam Governance:  An International Journal of Policy,
Administration, and Institution. Vol. 28,
No. 3, Hlm: 256-267.
Hwang, Kwang Seon. (2018). “Understanding
complexity administrative reform, dalam International Journal of Organization  Analysis .  Vol.  27,  No.  3, Hlm: 630-643.
Jayakumar, S. (2015). “Order and Law? Lee Kuan  Yew  and  The  Rule  Of  Law”, dalam Jayakumar, S. dan Sagar, R., eds. The  Big  Ideas  of  Lee  Kuan  Yew.
Singapore: Straits Times Press.
Jones,  D.S.  (2016).  “Governance  and meritocracy: a study of policy implementation  in  Singapore”,  dalam J.S.T Quah, eds. The Role of The Public Bureaucracy  in  Policy  Implementation in  Five  ASEAN  Countries. Cambridge:
Cambridge University Press. Jones,  D.S.  (2018).  “Leadership  and  Public Sector  Reform  in  Singapore”,  dalam Evan  Berman  dan  Eko  Prasojo,  eds. Leadership and Public Sector Reform in Asia. Wagon  Lane  London:  Emerald Publishing Limited.
Kasim,  Azhar.,  Huseini,  Martani.,  Rozan Anwar,  dan  Neo  Boon  Siong.  (2015).
Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamicc Governance. Jakarta: Kompas Gramedia.
Kaufmann, D., Kraay, A., dan Mastruzzi, M. (2004). Governance  Matters  III: Governance  Indicators  for  1996-2002 : Washington DC: The World Bank. Kellough, J.E. (2005). Merit System. AthensL University Of Georgia.
Koh,  Carolyn.,  Fernando,  Mario.,  dan Spedding,  Trevor.  (2018).  “Exercising responsible  leadership  in  a  Singapore context”, dalam Leadership & Organizition  Development  Journal . Vol. 39, No. 1, hlm: 34-50.
Lardier  Jr,  David,  dkk,.  (2019).  “Merit  in Meritocracy:  Uncovering  the  Myth  of Exceptionality and Self Reliance Through the Voices of Urban Youth of
Color”,  dalam Education  and  Urban Society . Vol. 51, No. 4, Hlm: 474-500. Low, James. (2016). “Milestone program the administrative service  in the Singapore Public Service”, dalam Andrew Podger dan  John  Wanna,  eds, Sharpening  the Sword of State. ANU Press: Australia. Lee, K.Y. (2000). Fro, Third World  to First, The Singapore Story: 1965-2000, Times Media, Singapore.
Mauzy,  Dianne  K.  and  Milne,  R.S.  (2002). Singapore Politics Under The People’s Action Party. London: Routledge.
McNamee,  S.J.  dan  Miller  Jr,  R.K.  (2009).
The  Meritocracy  Myth, second  edition. UK: Rowman & Littlefield Publisher. Naisbitt,  J.  (1994). Global  Paradox:  The Bigger  the  World  Economy,  The  More Powerfull its Smallest Players, William
Morrow, New York: NY.
Neo,  Boon  Siong  dan  Geraldine  Cheng.
(2007). Dynamic Governance: Embedding  Culture,  Capbilities,  and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing. Co. Pte.Ltd Poocharoen,  Ora-orn,  dan  Brillantes,  Alex.
(2013).  “Meritocray  in  Asia  Pacific: Statues, Issues, and Challenges”, dalam
Review of Public Personnel Administration. Vol.  33,  No.  2,  Hlm: 140-163. Priyatno, Makhdum. (2013). Rekonseptualisasi  Meritokrasi  Dalam Penemparan Pejabat di Negara Kesatuan  Republik  Indonesia:  Aplikasi SSM-Based  Action  Research  dalam Tiga  Level  Kelembagan. Disertasi: FISIP Universitas Indonesia, Jakarta. Quah,  J.S.T.  (2003). Curbing  Corruption  in Asia:  A  Comparative  Study  of  Six Countries . Singapore: Singapore
Eastern Universities Press.
Quah,  J.S.T.  (2008).  “Good  Governance,
Accountability, and Administrative Reform in Singapore”, dalam American Journal of Chinese Studies. Vol. 15, No. 1, Hlm: 17-34.
Quah,  J.S.T.  (2010). Public  Administration Singapore  Style:  Research  in  Public Policy  Analysis  and  Management Volume  19 .  United  Kingdom:  Emerald Group Publishing Limited.
Quah,  J.S.T.  (2013).  “Ensuring  good governance  in  Singapore  Is  this experience  tranferable  to  other  Asian Countries”, dalam International
Journal  of  Public  Sector  Management. Vol. 26, No. 5, Hlm: 401-420. Quah,  J.S.T.  (2015a).  ”Lee  Kuan  Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore,  1959-2015”,  dalam Asian
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 163-177
Education  and  Development  Studies, Vol. 4, No. 4, Hlm: 374-393.
Quah,  J.S.T.  (2015b).  ”Evaluating  the effectiveness
of anti-corruption agencies in five asian countries”, dalam
Asian  Education  and  Development Studies, Vol. 4, No. 1, Hlm: 143-159. Quah,  J.S.T.  (2016).  “Learning  from Singapore’s  effective  anti-corruption strategy:  Policy  recommendations  for South  Korea”,  dalam Asian  Education and  Development .  Vol.  6,  No.  1,  Hlm: 17-29.
Quah,  J.S.T.  (2017a).  ”Singapore  success  in combating  corruption:  lessons  for policy makers”, dalam Asian Education and Development Studies, Vol. 6, No. 3, Hlm: 263-274.
Quah, J.S.T. (2017b). ”Five success stories in combating  corruption:  lessons  for policy makers”, dalam Asian Education and Development Studies, Vol. 6, No. 3, Hlm: 275-289.
Quah, J.S.T. (2018). “Why Singapore works: five  secrets  of  Singapore’s  success” , dalam Public  Administration  and Policy. Vol. 21, No. 1, Hlm: 5-21.
Quah, J.S.T. (2020). “Combating Corruption in Singapore: a comparative analysis of two
scandals”, dalam
Public
Administration  and  Policy .  Emerald
Publishing Limited 1727-2645.
Setyowati,  Endah.  (2014). Analisis  Merit
System  Dalam  Proses  Rekrutmen  Dan Seleksi CPNS di Kota Malang
(Pelaksanaan  Rekrutmen  dan  Seleksi
CPNS  Tahun  2010) .  Disertasi:  FISIP Universitas Indonesia, Jakarta Schwab,  K.  (Ed).  (2014). The  Global Competitiveness  Report  2014-2015, World Economic Forum, Geneva. Schein,  E.H.  (1996). Strategic  Pragmatism: The  Culture  of  Singapore  Economics Development  Board. Cambridge:  The MIT Press.
Tan, Kenneth Paul. (2008). “Meritocracy and
Elistism  in  a  Global  City:  Ideological Shifts
in Singapore”, dalam
International  Political  Science Review. Vol. 29. No. 1, Hlm: 7-27. United Nations Public Administration Network  (UNPAN)  2005. Republic  of Singapore: Public administration country  profile .  New  York:  United Nations Public Administration Network.
Waheduzzaman, Wahed. (2019). “Challenges in  transitioning  from  new  public management to new public governance in a developing country context”, dalam International  Journal  of  Public  Sector Management . Vol. 32, No. 7, Hlm: 689- 705.
Widjajabrata,  S  dan  Zaccheam  N.M.  (2004). “International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthing The Ability of  Its  Auditors  to  Battle  Corruption”, dalam The  Journal  of  Government Financial Management, Vol, 53, No. 3, hlm: 34-43.