Ismail. I., Fahamsyah. E., & Suarda. I.,  G. W (2021) Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  oleh  Korporasi, Syntax  Idea,  3 (10), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No.10, Oktober 2021

## KEWAJIBAN  NOTARIS  MENGENALI  PENGGUNA  JASA  DALAM  UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI
Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur, Indonesia Email: ismaildz10@gmail.com, ermanto.fahamsyah@gmail.com, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id

## Abstrak
Prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  diterapkan  dalam  jabatan  notaris  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  PP  No  43  Tahun  2015  dan  Permenkumham  No  9  Tahun 2017,  yang  mana  Notaris  wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa. Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris  merupakan  bagian  dari  upaya mendeteksi  adanya  penggunaan  jasa  notaris  oleh  para  pelaku  TPPU  dengan melakukan  identifikasi,  verifikasi  dan  pemantauan  identitas  serta  dokumen  pada pengguna  jasa  Notaris.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menemukan Menemukan kewajiban notaris mengenali pengguna jasa dalam upaya pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang  oleh  korporasi  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Pada  penelitian  ini  digunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  Kewajiban  notaris mengenali  pengguna  jasa  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang oleh korporasi tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Kata Kunci : prinsip mengenali pengguna jasa; korposasi; tindak pidana pencucian uang

## Abstract
The  principle  of  recognizing  service  users  is  applied  in  the  position  of  a  notary  in order to implement the provisions of PP No. 43 of 2015 and Permenkumham No. 9 of 2017,  in  which  the  notary  is  obliged  to  apply  the  principle  of  recognizing  service users. The principle of recognizing service users for notaries is part of the effort to detect  the  use  of  notary  services  by  money  laundering  offenses  perpetrators  by identifying,  verifying  and  monitoring  the  identity  and  documents  of  notary  service users.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  that  the  obligation  of  a  notary  to recognize  service  users  in  an  effort  to  prevent  money  laundering  by  corporations does  not  conflict  with  Article  16  paragraph  (1)  letter  f  of  the  Law  on  Notary Positions. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study  are  that  the  obligation  of  a  notary  to  recognize  service  users  in  an  effort  to prevent  money  laundering  by  corporations  does  not  conflict  with  Article  16 paragraph  (1)  letter  f  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary position.
Keywords:  the principle of recognizing service users; corporations; money laundering
Received: 2021-09-22; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Pencucian uang adalah salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang  digunakan  oleh  pelaku  tindak  pidana  yang  ingin  menyembunyikan keuntungan  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  melawan  hukum.  Pengedar  narkoba  dan pemasok  barang  palsu  sering  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  untuk menyembunyikan sumber pendapatan mereka (Adrian Sutedi, 2008). Money laundering yang  merupakan  bagian  dari  kejahatan  terhadap  pembangunan  dan  kesejahtraan  sosial yang  menjadi  pusat  perhatian  dan  keprihatinan  dunia  internasional  terhadap  kejahatan pencucian  uang  itu,  tentunya  sangat  beralasan  karena  ruang  lingkup  dan  dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white- collar  crime,  corporate  crime,  dan  transnational  crime bahkan  dengan  kemajuan teknologi  informasi  money  laundering  dapat  menjadi  salah  bentuk  dari cyber  crime (Adjie, 2008).
Dalam  mendukung  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  pemerintah  Indonesia  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat telah  membentuk  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya  disingkat  dengan  UU  PPTPPU),  Lembaran  Negara  Tahun  2010  Nomor 122,  yang  mencabut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu terobosan hukum baru yang menarik dalam UU PPTPPU adalah  adanya paradigma follow the money (mengikuti aliran uang). Follow the money merupakan paradigma baru dalam  memberantas  kejahatan  atau  pendekatan  baru  dalam  memberantas  TPPU. Pendekatan ini akan mempermudah dalam penegakan hukum bila dibandingkan dengan pendekatan  konvensional  yakni follow  the  suspect (menelusuri  jejak  pelaku)  karena pelaku  atau  saksi  bisa  saja  berkata  bohong.  Namun,  jika  aliran  uang  sudah  diketahui maka  pelaku  atau  saksi  tidak  akan  bisa  lagi  untuk  berbohong.  Dengan  menggunakan pendekatan follow  the  money ,  maka  uang  hasil  kejahatan (proceed  of  crime) yang merupakan life of blood dari kejahatan. Pendekatan follow the money ini akan berjalan efektif  jika  didukung  adanya  pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang diberikan  oleh  pihak  pelapor  ke  lembaga  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  ransaksi  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  dengan  PPATK) (Poesoko, 2010).
Pemerintah  beranggapan  bahwa  korporasi  dapat  dijadikan  sarana  baik  langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Pemerintah  memastikan upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  tersebut  telah  mengikuti  standar
internasional. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian  uang  adalah  dengan  membentuk  PPATK.  Selanjutnya,  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris  (yang  selanjutnya  disebut Permenkumham  No  9  Tahun  2017)  dalam  Pasal  2  ayat  1  notaris  wajib  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  salah  satu  cara  dalam  penerapan  prinsip  pengguna jasa  bagi  notaris  ialah  pengumpulan  informasi  mengenai  pengguna  jasa  orang perseorangan  maupun  korporasi,  pengumpulan  informasi  mengenai  pengguna  jasa korporasi diatur didalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 pasal 7 ayat (2) yang mana salah satunya mengetahui pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari korporasi tersebut. Prinsip mengenali Pengguna Jasa diterapkan dalam jabatan notaris dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No 9 Tahun 2017, yang  mana  Notaris  wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa.  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris  merupakan  bagian  dari  upaya  mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi, verifikasi  dan  pemantauan  identitas  serta  dokumen  pada  pengguna  jasa  Notaris.  akan tetapi  Notaris  terkendala confidentiality  of  client yaitu  menjaga  kerahasiaan  segala sesuatu  mengenai  aktanya.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f Undang-Undang  Republik  Indonesian  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (yang  selanjutnya disebut dengan UUJN) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperolah  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan, kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat- surat  lainnya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  sesama  pihak  yang  terkait  dengan akta tersebut.
Berdasarkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  mengenai Penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  bagi  notaris  terdapat  beberapa ketidakpastian  penerapan  hukum.  Dimana  Notaris  terkendala confidentiality  of  client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian  hukum,  sehingga  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  apakah  kewajiban  notaris  mengenali  pengguna  jasa  dalam  upaya  pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang  oleh  korporasi  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  16  ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Tipe penelitian Yuridis  Normatif,  dimana  dalam  penelitian  ini  menitik  beratkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya    yang  memiliki  sebuah  arti  yaitu  permasalahan  yang diangkat,  dibahas  dan  diuraikan  pada  sebuah  penelitan  yang  fokus  dengan
menerapkan  kaidah-kaidah  dengan  mengkaji  aturan-aturan  hukum  yang  sifatnya formal  seperti  Undang-Undang,  yang  dalam  literatur-literaturnya  sifatnya  teoritis kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan (Ibrahim, 2006).
b. Pendekatan Masalah
Terdapat  beberapa  macam  dalam  pendeketan  penelitian  hukum.  Dengan adanya pendekatan tersebut penulis mendapatkan suatu informasi dari berbagai aspek yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  dalam  permasalahan  yang  akan  diangkat  dan kemudian  dicari  jawabannya.  Adapun  dalam  penyusunan  tesis  ini,  penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan  Undang-undang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua undang-undang dan juga regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (Sari et al., 2020) . Penulis melakukan penafsiran autentik terhadap segala sesuatu yang  ada  pada  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Dalam  pendekatan  undang- undang  ini  dapat  membuka  kesempatan  bagi  penulis  untuk  mempelajari  adakah konsistensiden  kesesuaian  antara  undang-undang  satu  dengan  undang-undang yang  lain  ataupun  antara  undang-undang  dan  Undang-undang  Dasar  antara regulasi  undang-undang,  maka  dengan  adanyapendekatan  ini  penulis  akan mengkaji  konsistensi  undang-undang  dan  juga  regulasi  yang  ada  hubungannya dengan permasalahan hukum.
Dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan,  penulis  telah menemukan  adanya  ketidaksesuaian  peraturan  yaitu  pada  Pasal  4  dan  Pasal  16 Undang-undang  Jabatan  Notaris  dengan  Peraturan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Hasil telaah tersebut merupakan sebuah argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (M A Amrullah & Korporasi, 2018).
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan  konseptual  ini  beranjak  dari  pandangan-pandangan  maupun doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  ini  penulis memperlajari  tentang  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  dalam  ilmu hukum,  yang  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu hukum  yang  dihadapi (M  Arief  Amrullah,  2020). Pendekatan  konsep  dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  memahami  konsep  money  laundering    dan  juga pihak  pelapor  yang  bertujuan  agar  dalam  penormaan  aturan  hukum  tidak  lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan juga kabur.
3. Pendekatan Historis (Histories Approach)
Pendekatan  historis  dilakukan  dengan  meneliti  latar  belakang  yaitu terbentunya  Undang-undang  PPTPPU  dengan  Permenkumham  Nomor  9  Tahun 2017    tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap sejarah sebelum lahirnya Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris  yang  diatur  oleh
Permenkumham  Nomor  9 Tahun  2017.  Pendekatan  historis  ini  diperlukan  jika memang  peneliti  menganggap  bahwa  pengungkapan  sejarah,  filosofis  dan  pola pikir  menjadi  sesuatu  yang  dipelajari  untuk  dilahirkan  kembali,  dan  memang mempunyai relevansi kedepan dengan masa kini.

## Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Indonesia  pada  tahun  1997  telah  meratifikasi  United  Nation  Convention Against  Illucit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances  1998 (Konvensi  1998).  Konsekuensi  ratifikasi  tersebut,  Indonesia  harus  segera  membuat aturan untuk pelaksanaanya. Pada tahun 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana  Pencucian  Uang  disahkan  pada  Tanggal  17  April  2002  yang  dimana merupakan  hari  yang  bersejarah  dalam  dunia  hukum  Indonesia.  Kenyataannya meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  penerapannya  kurang,  sehingga  akhirnya  Indonesia  masuk  daftar hitam  negara  yang  tidak  kooperatif.  Bahkan  Indonesia  dicurigai  sebagai  surga  bagi pencucian  uang,  karena  menganut  sistem  devisa  bebas,  rahasia  bank  yang  ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu  perekonomian  Indonesia  dalam  keadaan  yang  tidak  baik,  sehingga  ada kecenderungan  akan  menerima  dana  dari  mana  pun  untuk  keperluan  pemulihan ekonomi (Yanuarsari, 2018).
Tanggal  13  Oktober  2003  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Undang-undang  tersebut  merupakan  desakan  internasional terhadap  Indonesia  antara  lain  dari  Financial  Action  Task  Force  (FATF),  badan internasional  di  luar  PBB.  Anggotanya  terdiri  dari  negara  donor  dan  fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Pada 23  Oktober 2003, Financial Action Task Force (FATF) di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia, Cook  Islands,  Mesir,  Guatemala,  Myanmar,  Nauru,  Nigeria,  Filipina  dan  Ukraina sebagai  negara  yang  tidak  kooperatif  dalam  pemberantasan  pencucian  uang (Yanuarsari,  2018). Keberadaan  Indonesia  berada  pada  daftar  Non  Cooperative Countries  and  Territories  sesuai  dengan  rekomendasi  (NCCT’s)  dari  Financial Actions  Task  Force  on  Money  Laundering.  Bahwa  setiap  transaksi  dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT‟s harus dilakukan dengan  penelitian  seksama.  Berbagai  upaya  selama  beberapa  tahun,  antara  Iain dengan  mengesahkan  UU  No.  25  Tahun 2003  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  15 Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  mendirikan  PPATK, mengeluarkan  ketentuan  pelaksanaan  dan  mengadakan  kerja  sama  internasional, akhirnya  membuahkan  hasil.  Februari  2006  Indonesia  dikeluarkan  dari  daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun (Yanuarsari, 2018).
Beberapa  tahun  kemudian,  tepatnya  di  tahun  2010,  DPR  bersama  Presiden menyepakati  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Adanya  Undang-Undang  ini, bertujuan  agar  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dicegah  dan  diberantas.  Secara internasional,  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  on  Money  Laundering  telah mengeluarkan  standar  internasional  bagi  setiap  negara  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  TPPU  dan  TPPT,  salah  satunya  yaitu  transparansi  kepemilikan manfaat dari badan usaha.
Dalam  mendukung  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pihak  Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Sehingga  Pemerintah  bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  membentuk  Peraturan  Pemerinta  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang di Undangkan di Jakarta tanggal 23 Juni 2015. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yakni:
1. Menambah  jenis  penyedia  jasa  keuangan  yang  terdiri  atas  perusahaan  modal ventura,  perusahaan  pembiayaan  infrastruktur,  lembaga  keuangan  mikro,  dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor;
2. Menyatakan  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan,  akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.
Penambahan jenis penyedia jasa keuangan  yang terdiri atas perusahaan modal ventura,  perusahaan  pembiayaan  infrastruktur,  lembaga  keuangan  mikro,  dan lembaga  pembiayaan  ekspor  sebagai  Pihak  Pelapor  dilatarbelakangi  oleh  aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.
Bagi  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan,  akuntan  publik, dan  perencana  keuangan,  berdasarkan  hasil  riset  PPATK  rentan  dimanfaatkan  oleh pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan asal  usul  Harta  Kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  dengan  cara berlindung  dibalik  ketentuan  kerahasiaan  hubungan  profesi  dengan  Pengguna  Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Financial  Action  Task  Force  (FATF) yang  menyatakan  bahwa  terhadap  profesi  tertentu  yang  melakukan  Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib  melaporkan  Transaksi  tersebut  kepada  Financial  Intelligence  Unit  (dalam  hal ini adalah PPATK) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2015) .
Kewajiban  pelaporan  oleh  profesi  tesebut  telah  diterapkan  di  banyak  negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian  uang.  Selain  itu,  pengaturan  Pihak  Pelapor  dan  pelaksanaan  kewajiban pelaporan  oleh  perusahaan  modal  ventura,  perusahaan  pembiayaan  infrastruktur,
lembaga  keuangan  mikro,  lembaga  pembiayaan  ekspor,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk  melindungi  Pihak  Pelapor  tersebut  dari  tuntutan  hukum,  baik  secara  perdata maupun pidana.
Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris  yang  diundangkan  pada  tanggal  4  Agustus 2017.
Merespon  hal  ini,  Presiden  Indonesia  telah  mengeluarkan  Perpres  Nomor  13 Tahun  2018  Tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU  dan  TPPT.  Kemenkumham dalam  kolaborasi  dengan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  mengundangkan  peraturan  turunan  dari  Perpres  Nomor  13  Tahun  2018 tersebut,  yakni  Permenkumham  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi (Selanjutnya  disebut  Permenkumham  No  15  Tahun  2019)  dan  Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Selanjutnya disebut Permenkumham No 21  Tahun 2019). Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 menjadi acuan bagi korporasi untuk mengidentifikasi siapa saja pemilik manfaat yang terdapat dalam korporasinya, serta bagaimana  korporasi  tersebut  dapat  menyampaikan  informasi  tentang  data  pemilik manfaat kepada instansi berwenang, dalam hal ini adalah Kemenkumham. Sementara itu, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 bertujuan memastikan penerapan prinsip mengenali  pemilik  manfaat  telah  dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Transparansi pemilik manfaat korporasi berkaitan erat dengan investasi di Indonesia.  Kepercayaan  investor  luar  negeri  kepada  Indonesia  sangat  bergantung pada  ketersediaan  data  yang  akurat,  terkini  dan  transparan  terkait  pemilik  manfaat atas korporasi.
2. Kewajiban  Notaris  Mengenali  Pengguna  Jasa  dalam  Pencegahan  Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi
Munculnya  istilah  pencucian  uang (money  laundering) dikenal  sejak  tahun 1930  di  Amerika  Serikat,  erat  kaitannya  dengan  perusahaan  pencucian  pakaian (laundry) dan  perusahaan  ini  dibeli  olah  para  mafia  dengan  dana  yang  mereka peroleh  dari  hasil  kejahatannya.  Perusahaan  ini  digunakan  dengan  sah  dan  resmi sebagai  salah  satu  strateginya  yang  merupakan  investasi  terbesarnya.  Berbagai perolehan  uang  hasil  kejahatan  seperti  dari  cabang  usaha  lainnya  ditanamkan  ke perusahaan  pencucian  pakaian  ini,  seperti  uang  hasil  minuman  keras  ilegal,  hasil perjudian,  dan  hasil  usaha  pelacuran.  Perusahaan  ini  mereka  gunakan  untuk menyembunyikan  uang  yang  mereka  hasilkan  dari  hasil  kejahatan  dan  transaksi illegal  sehingga  tampak  seolah-olah  berasal  dari  sumber  yang  halal  dan  sah.
Berkembangnya  pelaksanaan  kejahatan  pencucian  uang  semakin  maju  dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala  nasional  tetapi  juga  dalam  skala  regional  dan  global,  dimana  kejahatan  ini dilakukan  oleh  berbagai  kelompok,  kalangan  dan  juga  organisasi  internasional (International  Organitation). Kejatahan  pencucian  uang  dianggap  sebagai  suatu fenomena  kejahatan  yang  menyangkut  terutama  dunia  kejahatan  yang  disebut “Organized  Crime” karena  dimensi  dan  implikasinya  yang  melanggar  batas-batas Negara.
Awalnya  kejahatan  pencucian  uang  ini  dianggap  sangat  erat  hubungannya dengan  perdagangan  obat  bius/narkotika  dan  kejahatan  lainnya,  namun  dalam perkembangannya,  hasil  atau  proses  dari  kejahatan  ini  sudah  dihubungkan  dengan tindak  kriminal  secara  umum  dalam  jumlah  yang  besar,  seperti  korupsi.  Hal  ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (dirty money).
Menurut Sarah N. Welling Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu:
1. Pertama melalui pengelakan pajak (tax evasion) , yaitu memperoleh uang secara legal,  tetapi  jumlah  yang  dilaporkan  kepada  pemerintah  untuk  keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh  uang  melalui  cara-cara  yang  melanggar  hukum.  Teknik-teknik yang  biasa  dilakukan  untuk  hal  itu,  antara  lain  penjualan  obat-obatan  terlarang atau  perdagangan  narkoba  secara  gelap (drug  sales atau drug  trafficking) , penyuapan (bribery), terorisme (terrorism) , pelacuran (prostitution), perdagangan  senjata (arms  trafficking) ,  penyelundupan  minuman  keras, tembakau,  dan  pornografi (smuggling  of  contraband  alcohol,  tobacco, pornography) ,  penyelundupan  imigran  gelap (illegal  immigration  rackets  atau people smuggling) , dan kejahatan kerah putih (white collar crime).
Modus  operandi  tindak  pidana  pencucian  uang  secara  operasional  dilakukan dengan cara jual beli barang dan jasa (konversi jual beli), pengalihan usaha di negara tertentu seperti negara yang memiliki prosedur bisnis yang mudah, pajak yang ringan dan  longgar  serta  ketentuan  rahasia  bank  yang  sangat  ketat  sehingga  dapat menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan  di daerah (offshore konversi), dan praktek  bisnis  yang  sah  sebagai  sarana  untuk  mentransfer  dan  memanfaatkan  hasil kejahatan  yang  dikonversi  melalui  transfer,  cek  atau  alat  pembayaran  lainnya  yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lain (percakapan bisnis yang sah). Cara ini dapat memungkinkan pelaku tindak pidana  untuk  menjalankan  usaha  atau  bekerjasama  dengan  mitra  usahanya  dan menggunakan  rekening  perusahaan  sebagai  tempat  menyimpan  uang  hasil  tindak pidana yang dilakukan.
Cara  pemutihan  uang  atau  hasil  dari  kejahatan  pencucian  uang  (money laundering),  yaitu  dilakukan  melalui  serangkaian  transaksi  financial  yang  di  buat rumit  guna  untuk  menyulitkan  pembuktian  untuk  mengetahui  asal-usul  suatu
dana/uang tersebut  dari  berbagai  pihak. Para  pelaku  pencucian  uang  memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh  perbankan  untuk  menyimpan  harta/kekayaan  dari  kejahatan  tersebut.  Adanya globalisasi  perbankan,  dana  hasil  kejahatan  mengalir/bergerak  melampaui  batas yurisdiksi negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan  kehajatan  pencucian  uang  yang  bergerak  dari  suatu negara  ke  negara  lain  bahkan  ke  negara  yang  menerapkan  ketentuan  kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai sistem hukum yang kuat. UU PPTPPU mengkategorikan  sejumlah  tindak  pidana  yang  sejenis  dengan  pengaturan  predicate crime  dalam  FATF.  Sejumlah  tindak  pidana  yang  termasuk  predicate  crime  dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU PPTPPU.
Subjek  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilihat  dari  ketentuan-ketentuan yang  terdapat  dalam  UU  PPTPPU,  yaitu  orang  perseorangan  dan  korporasi.  Setiap orang  yang  berada  di  dalam  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  turut  serta  melakukan  percobaan,  pembantuan  untuk  melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU. Formulasi setiap orang disini disebutkan dalam Pasal  1  angka  9  UUPPTPPU  yang  menyatakan:  “Setiap  Orang  adalah  orang perseorangan atau Korporasi”.
Ketentuan  di  Pasal  5  ayat  (1)  UU  PPTPPU  dikecualikan  bagi  pihak  pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5  UU  PPTPPU  dilakukan  oleh  korporasi, maka  pidana  dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan/atau  personil  pengendali  korporasi. Sementara  itu,  mengenai  pihak-pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  dalam  hal  terjadi  kejahatan  korporasi  (corporate  crime)  ialah  sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU PPTPPU, yaitu:
(2)  Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
e. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Pasal 9 UU PPTPPU dijelaskan tentang pidana pengganti apabila korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta korporasi atau  personil  pengendali  korporasi  yang  nilainya  sama  dengan  putusan  pidana  denda yang  dijatuhkan.  Selain  itu,  apabila  penjualan  harta  korporasi  yang  dirampas  tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda  dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Korporasi  merupakan  badan  usaha  yang  keberadaannya  dan  status  hukumnya disamakan  seperti  manusia  (orang),  tanpa  melihat  bentuk  organisasinya.  Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan dan dapat dituntut di pengadilan. Sehingga, dapat dikatakan  bahwa  korporasi  layaknya  seperti  manusia  yang  memiliki  fisik  dan  organ
dalam  melaksanakan  aktivitasnya.  Hal  ini  juga  menegaskan  bahwa  korporasi  dapat dimintai  pertanggungjawabannya  bila  melakukan  tindak  pidana (Nasution,  2015). Sulitnya  membuktikan  dan  mengidentifikasi  keterlibatan  pengurus  korporasi  yang bertindak atas  nama  sendiri maupun  bertindak  atas  nama  korporasi  menjadi  salah satu kendala  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  korporasi. Mengambil  pembelajaran  dari  berbagai  kasus  yang  terjadi  di  negeri  ini  terkait  dengan tindak  pidana  pencucian  uang  yang  ternyata  melibatkan  korporasi  sebagai  media kejahatan,  maka  sangat  perlu  untuk  memperjelas  isi  dari  undang-undang  pencucian uang.
Dewasa  ini  semakin  banyaknya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  baik  yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang menyebabkan kerugian bagi negara, oleh sebab  itu  dibutuhkan  Pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaporkan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu UU PPTPPU telah menetapkan kategori Pihak Pelapor sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b yang terdiri dari  Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  dan  Penyedia  Barang  dan/atau  Jasa  Lain  (PBJ). Selanjutnya  sebagaimana  amanat  Pasal  17  ayat  (2)  UU  PPTPPU,  Profesi  ditetapkan menjadi  Pihak  Pelapor  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015). Berdasarkan pasal tersebut diatas Notaris termasuk salah satu profesi yang memiliki  kewajiban  melaporkan  segala  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.    Kewajiban untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu:
1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  adalah  prinsip  yang  diterapkan  oleh  Pihak Pelapor  untuk  mengetahui  latar  belakang  dan  identitas  Pengguna  Jasa,  memantau transaksi,  serta  melaporkan  transaksi  kepada  otoritas  berwenang  Pusat  Pelaporan  dan Analisa  Transaksi  Keuangan  yang  selanjutnya  disebut  dengan  PPATK.  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  merupakan  salah  satu  cara  memitigasi  resiko  nasional  atas dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalanggunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan  terutama  sebagai  sarana  pencucian  uang (Permatasari,  2017). Habib  Adjie menyatakan bahwa kewenangan umum ini memiliki batasan yaitu (Permatasari, 2017):
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat yang ditetapkan undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
Terkait  dengan  kewenangan  seorang  notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  maka  berlaku  Pasal  50  KUHP  yang
memberikan perlindungan bagi notaris yang telah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan  ketentuan  undang-undang,  yaitu:  “Tidaklah  dapat  dihukum,  barangsiapa melalukan  sesuatu  perbuatan  untuk  melaksanakan  suatu  peraturan  perundang- undangan.”
Kewenangan  khusus  Notaris  dituangkan  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  yang  dimana Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus,  membukukan  surat-surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,  melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan pembuatan  akta,  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  dan  membuat  akta risalah  lelang.  Pasal  15  ayat  (3)    menjelaskan,  selain  kewenangan  notaris  yang  sudah disebutkan,  notaris  mempunyai  kewenangan  lainnya  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan, yaitu Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), Membuat Akta ikrar wakaf, dan Hipotek pesawat terbang. Kewajiban  Notaris  dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa merupakan  bagian  terpenting  dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  yang  wajib  diterapkan  oleh  pihak  pelapor.  Berdasarkan  PP Nomor  43  Tahun  2015  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (1)  Pihak  pelapor  wajib menyampaikan  laporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Namun, dalam pelaksanan tugas jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16  ayat  (1)  huruf  f  dari  UUJN  dapat  disimpulkan  rumusan  hukum  yang  bersifat imperatif  tentang  kewajiban  yang  melekat  dalam  tugas  jabatannya  sebagai  Notaris dalam  rangka  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan-keterangan  yang  diperolehnya dalam pembuatan akta, terkecuali Undang-undang menentukan lain.
Dalam  ketentuan  UUJN  dinyatakan  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta otentik, yang memiliki fungsi  sebagai alat bukti untuk menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Notaris  memiliki peran  untuk  membantu  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  dengan  menerbitkan  pembuktian  berupa  akta  autentik.  Notaris  dalam melaksanakan  kegiatan  profesi  diatur  oleh  Undang-undang  Peraturan  Jabatan  Notaris yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Terkait dengan pengaturan isi akta diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf  f  yang  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah  atau  janji  jabatan,  kecuali undang-undang  menentukan  lain (Undang-undang  Jabatan  Notaris  No  2  tahun  2014, 2014). Hal ini merupakan wujud dari jabatan kepercayaan dari masyarakat dalam lalu
lintas  hukum  perdata  yaitu  untuk  merahasiakan  mengenai  segala  sesuatu  akta  yang dibuatnya (Tarigan, 2021).
Kewajiban  seorang  notaris  diatur  di  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  16  A  Undang- undang  Jabatan  Notaris  Nomor  30  Tahun  2004  yang  dirubah  dengan  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014.  Terkait  dengan  kewajiban  seorang  notaris  yang  utama  adalah merahasiakan  aktanya  serta  seluruh  pembicaraan  pada  tahap  pra  pembuatan  akta yaitu persiapan  pembuatan  akta (Kohar,  1983) .    Kewajiban  notaris  diatur  didalam  Pasal  16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n UUJN
Bila  kewajiban tersebut  dilanggar  seorang  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  seperti yang diatur didalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, yaitu: Tindakan pelanggaran notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan bunga  kepada  Notaris  dan  juga  sanksi  dapat  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat.
Sebelum  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  mengucapkan  sumpah/janji menurut  agamanya  di  hadapan  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Adapun sumpah/janji Kemudian,  setelah  Notaris  mengucapkan  sumpah  janji  sesuai  dengan agama  atau  kepercayaanya  masing-masing  di  hadapan  Menteri  atau  Pejabat  yang ditunjuk  melaksanakan  jabatan  dengan  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri  dan  tidak berpihak. Kelima, sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris, yaitu (Sinaga, 2019):
1. Amanah yaitu dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari  para  pihak,  orang  yang  menghendaki  Notaris  untuk  menuangkan  maksud  dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
2. Jujur yaitu tak berbohong atau menutup nutupi segala sesuatunya.
3. Seksama  yaitu  berhati  hati  dan  teliti  dalam  menyusun  redaksi  akta  agar  tak merugikan para pihak.
4. Mandiri  yaitu  ketika  Notaris  memutuskan  sendiri  akta  yang  dibuat  itu  berstruktur hukum yang tepat, serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
5. Tak berpihak yaitu notaris bersifat netral, tidak memihak pada satu pihak.
Keterkaitan  antara  sumpah  jabatan  dan  rahasia  jabatan  ditulis  sangat  jelas sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  tentang  rahasia  jabatannya. Dalam sumpah jabatannya seorang notaris menyatakan dengan tegas bersumpah untuk menjaga  kerahasiaan  aktanya  dan  seluruh  keterangan  yang  diperolehanya  selama melaksanakan  jabatannya.  Menjaga  sikap,  tingkah  laku  dan  menjalankan  kewajiban sesuai  dengan  kode  etik  profesi,  kehormatan,  martabat  dan  tanggung  jawab  sebagai Notaris. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan  tanggung-jawab  sebagai  Notaris,  menjaga  kehormatan  martabat  profesi  Notaris, termasuk  tidak  menjelekkan  sesama  kolega  Notaris  atau  perang  tarif.  Akan
merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan. Merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh,  maksudnya  Notaris  harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya.
Terkait  dengan  kewajiban  seorang  notaris  untuk  menjaga  kerahasiaan  aktanya serta  yang  mana  juga  dinyatakan  dalam  sumpah  jabatan  notaris  maka:    secara  umum seorang  notaris  wajib  untuk  menjaga  isi  dan  keterangan  yang  diperoleh  selama pembuatan  akta  notaris  kecuali  diperintahkan  lain  oleh  undang-undang  bahwa  notaris tidak  wajib  merahasiakan  dan  memberikan  keterangan  yang  diperlukan  berkaitan pembuatan  akta  tersebut.  Karena  itu  notaris  mempunyai  hak  ingkar  yang  hakiki (Prajitno,  2010) .    Notaris  berhak  untuk  tidak  menjawab  pertanyaan  hakim  bila  terjadi masalah  atas  akta  notariil  yang  dibuatnya.  Keterangan/kesaksian  yang  diberikan  oleh Notaris  adalah  sesuai  dengan  yang  dituangkannya  dalam  akta  tersebut.  Hak  ini  gugur apabila  berhadapan  dengan  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi  (Pasal  16  UUJN). Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau  tidak  langsung  dengan  nama  atau  dalih  apapun  yaitu  berkaitan  dengan  hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu (Sinaga, 2019) .
Hak  ingkar  ini  semata-mata  bukan  diberikan  kepada  seseorang  pribadi,  namun untuk  kepentingan  umum  atau  kepentingan  masyarakat.  Hak  ini  mengesampingkan ketentuan dari KUHPerdata Pasal 1909 ayat (1) yaitu “Semua orang yang cakap untuk menjadi  saksi,  diharuskan  memberikan  kesaksian  di  muka  Hakim”.  Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk (Anggraeni, 2017):
1. Memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Notaris  apabila  terdapat  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  (TKM)  yang  mana  berdasarkan  hasil  riset  PPATK diketahui bahwa beberapa profesi rentan digunakan jasanya oleh pelaku TPPU. Para pelaku kejahatan money laundering untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi notaris dengan pengguna jasa.
2. Kewajiban  pelaporan  oleh  pelaku  profesi  tersebut  telah  diterapkan  beberapa  negara dan  ternyata  memliki  dampak  postitif  terhadap  pencegahan  dan  pemberantasan TPPU.
3. Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Pihak  Pelapor  dalam  hal  ini  para Notaris dari tuntutan hukum.
Sehingga  jika  masih  ada  pelaku  TPPU  yang  memakai  jasa  notaris  untuk mengaburkan  usul  asal  dana  yang  berasal  Tindak  pidana.  Notaris  tidak  dianggap menjadi  fasilitator  para  pelaku  TPPU  pada  rangka  melakukan  penyembunyian  atau penyamaran atas usul, asal, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  hasil tindak  pidana.  Perlindungan  hukum  bagi  profesi  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut (Anggraeni, 2017):
1. Pelindungan  dari  kriminalisasi  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU PPTPPU.
2. Pelindungan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari  ketentuan  kerahasiaan  yang  berlaku  bagi  Pihak  Pelapor  yang  bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PPTPPU.
3. Pelindungan  tuntutan  pidana  dan/atau  gugatan  perdata,  kecuali  terhadap  unsur penyalahgunaan  wewenang,  dalam  rangka  pelaksanaan  kewajiban  pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU PPTPPU.
4. Kewajiban merahasiakan Pihak Pelapor oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  83  ayat  (1)  UU PPTPPU.
Hak  ingkar  dalam  UUJN  diatur  lebih  tegas  dalam  menjalankan  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  sebagai  saksi  ataupun  memberikan  kesaksian  atas  akta  yang dibuatnya  tidak  perlu  diingkari  tetapi  harus  melalui  proses  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris.  Yang  artinya  Notaris  menjadi  salah  satu  Profesi  yang  memiliki kewajiban melapor sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 untuk  mencegah  terjadinya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidaklah  melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum  dan  nilai  yang  ingin  dicapai  yaitu  nilai keadilan  dan  kebahagiaan.  Adanya  kepastian  hukum  merupakan  harapan  bagi masyarakat  luas.  Karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  tahu kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Tanpa  adanya  kepastian  hukum maka  orang  tidak  tahu  apa  yang  harus  diperbuat  dan  tidak  mengetahui  perbuatanya benar  atau  salah,  dilarang  atau  tidak  dilarang  oleh  hukum  yang  berlaku.  Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu bentuk undang-undang  agar  jelas  pula  arah  dan  tujuan  penerapanya.  Sebagaimana  yang menjadi tujuan atau harapan norma hukum yang mengaturnya.
Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum  itu  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Karena  kepastian  hukum  sudah  menjadi  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan,  tentu  hal  ini  memang  lebih  diutamakan  untuk  norma hukum  yang  tertulis.  Pada  dasarnya  kepastian  sendiri  merupakan  tujuan  utama  dari terselenggaranya  hukum.  Kepastian  hukum  ini  menjadi  keteraturan  masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri.
Dengan  demikian,  berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa kewajiban  notaris  mengenali  prinsip  pengguna  jasa  dikarenakan  Notaris menjadi salah satu Profesi yang memiliki kewajiban melapor sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang oleh  korporasi  tidaklah  melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN.  Dengan begitu  Notaris  diberikan  kebebasan  melaporkan  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  kepada  pihak  yang  berwajib.  Kewajiban  pelaporan  Notaris tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Notaris  apabila terdapat  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (TKM),  Sehingga  jika  masih  ada  pelaku
TPPU yang memakai jasa notaris untuk mengaburkan asal usul dana yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris tidak dianggap menjadi fasilitator para pelaku TPPU pada rangka melakukan penyembunyian atau penyamaran atas usul, asal, lokasi, peruntukkan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  hasil  tindak  pidana.  Membuka kerahasiaan  akta  yang  dibuat  dalam  hal  digunakan  untuk  pelaporan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  PP  Nomor  43  Tahun  2015 sudah  memenuhi  nilai  keadilan  dan  kebahagiaan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut apabila  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum  maka  adanya  ketentuan  dalam  PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Notaris menjadi salah satu profesi yang wajib melapor tindak pidana pencucian uang merupakan wujud kepastian hukum yang diberikan  terhadap  Notaris  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  notaris yang menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

## Kesimpulan
Kewajiban  notaris  mengenali  pengguna  jasa  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana pencucian uang oleh korporasi tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f  Undang-Undang  Republik  Indonesian  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan begitu Notaris diberikan  kebebasan  melaporkan  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  pencucian uang  kepada  pihak  yang  berwajib.  Kewajiban  pelaporan  Notaris  tersebut  dilakukan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Notaris  apabila  terdapat  Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Sehingga jika masih ada pelaku TPPU yang memakai jasa  notaris  untuk  mengaburkan  usul  asal  dana  yang  berasal  Tindak  pidana,  Notaris tidak  dipercaya  menjadi  fasilitator  para  pelaku  TPPU  pada  rangka  melakukan penyembunyian  atau  penyamaran atas  usul,  asal,  lokasi,  peruntukkan,  pengalihan hak- hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau patut diduganya hasil tindak pidana. Membuka kerahasiaan akta yang dibuat dalam hal digunakan  untuk  pelaporan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  sebagaimana  yang tercantum  dalam  PP  Nomor  43  Tahun  2015  sudah  memenuhi  nilai  keadilan  dan kebahagiaan.
Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  penulis  memberikan  saran,  antara  lain:    Saran kepada  pemerintah  hendaknya  melakukan  pembaharuan  atas  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  Undang-undang  Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Refika Aditama. Google Scholar
Adrian Sutedi, Sh. (2008). Tindak pidana pencucian uang . Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Amrullah,  M  A,  &  Korporasi,  Perkembangan  Kejahatan.  (2018).  Dampak  dan Permasalahan  Hukumnya. Jakarta:  Kencana  Pernada  Media  Group . Google Scholar
Amrullah, M Arief. (2020). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi: pencegahan dan pemberantasannya . Kencana. Google Scholar
Anggraeni,  Elisabet  Yunaeti.  (2017). Pengantar  sistem  informasi .  Penerbit  Andi.

## Google Scholar
Ibrahim,  Johnny.  (2006).  Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 . Google Scholar
Kohar, Abdul. (1983). Notaris Dalam Praktek Hukum . Alumni. Google Scholar
Muhammad  Ridha  Haykal  Amal,  Arie  Kartika.  (2021). Beneficial  Ownership Arrangements  in Saving Loan Cooperative as a Preventive  Attempt to the Crime of Money Laundering. European Journal of Social Sciences Studies . Vol 6. Issue 2. Google Scholar
Muhtar  Hadi  Wibowo.  (2018).  Corporate  Responsibility  in  Money  Laundering  Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia), Journal of Indonesian Legal Studies. Vol 3. Issue 02. Google Scholar
Nasution,  Eva  Syahfitri.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria , 8 (2), 132–144. Google Scholar
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2015). Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .
Permatasari,  Mudiana.  (2017). Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Oleh Notaris  Sebagai  Pihak  Pelapor  Terhadap  Transaksi  Keuangan  Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang . Universitas Gadjah Mada. Google Scholar
Poesoko,  Herowati.  (2010).  Diktat  Mata  Kuliah  Metode  Penulisan  dan  Penelitian Hukum. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember . Google Scholar
Prajitno, A. A. Andi. (2010). Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Cet. Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya . Google Scholar
Sari,  Anggri  Puspita,  Pelu,  Muhammad  Faisal  A.  R.,  Dewi,  Idah  Kusuma,  Ismail, Marthinus,  Siregar,  Robert  Tua,  Mistriani,  Nina,  Marit,  Elisabeth  Lenny,  Killa, Maklon  Felipus,  Purba,  Bonaraja,  &  Lifchatullaillah,  Endang.  (2020). Ekonomi Kreatif . Yayasan Kita Menulis. Google Scholar
Sinaga, Sahat Hmt. (2019). Notaris dan badan hukum Indonesia . Jala Permata Aksara. Google Scholar
Tarigan, Yudha Pratama. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Tanah Berdasarkan  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Yang  Penjualnya  Wanprestasi  (Studi Putusan  Nomor:  50/Pdt.  G/2018/PN  Bnj). Kumpulan  Karya  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 2 (02). Google Scholar
Undang-undang  Jabatan  Notaris  No  2  tahun  2014.  (2014). Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
Yanuarsari,  Maya  Wira.  (2018).  Penerapan  Doktrin  Diminished  Responsibility Terhadap  Bank  Dalam  Melaksanakan  Prinsip  Know  Your  Costumers  Terkait Transaksi  Keuangan  Yang  Mencurigakan. Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , 16 (2). Google Scholar

## Copyright holder:
Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: