## FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN PANGKEP
Zulfadli M. Saleh Ridwan Patimah

## Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
zulfadlish598@gmail.com
Abstrak: Tulisan  ini  mengelaborasi  tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  Pernikahan  Usia  Anak  di  Kabupaten  Pangkep.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini  tergolong  penelitian  dengan  jenis  data  kualitatif  yaitu  dengan  mengelola data  primer  yang  bersumber  dari  beberapa  Kantor  urusan  Agama    Kabupaten Pangkep.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penyebab  terjadinya pernikahan  usia  Anak  di  Kabupaten  Pangkep  tidak  terlepas  dari  beberapa  hal berikut  ini  yaitu  faktor  ekonomi  faktor  ini  paling  banyak  ditemui  di  lokasi penelitian  selain  dari  faktor  ekonomi  ada  beberapa  faktor  seperti  faktor pendidikan  yang  rendah  ini  sangat  berpengaruh  pada  kasus  Pernikahan  Usia Anak kemudian faktor dorongan orang tua dalam hal ini perjodohan dan faktor diskriminasi  gender  ini  cenderung  melemahkan  kaum  perempuan  sehingga perempuan hanya dijadikan pemuas nafsu seksual semata dan dianggap pelayan bagi kaum laki-laki saja, serta faktor adat istiadat faktor ini yang berkembang dimasyarakat  akan  pengaruh  paham  leluhur  yang  mangharuskan  anaknya menikah  ketika  sudah  ada  tiga  pemudah  datang  melamar  maka  yang  ketiga harus  diterimah  karena  takut  tidak  akan  adalagi  yang  datang  dan  ini  memang terbukti  bahwa  ketika  sudah  cukup  tiga  laki-laki  datang  melamar  maka  sulit ada laki-laki yang keempat untuk datang melamar lagi.

## Keywords: Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  proses  biologis    yang  umum  dan  berlaku  pada  semua makhluk  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Pernikahan  adalah suatu  jalan yang diberikan oleh Allah swt bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Pernikahan bagi manusia dikatakan sah ketika ada suatu Akad antar seorang laki-laki    dengan  seorang  perempuan  atas  dasar  suka  sama  suka  kedua  belah  pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali). Dengan memenuhi syarat dan rukun Pernikahan dengan  tujuan  untuk  menghalalkan  hubungan    keduanya,  sehingga  satu  sama  lain saling membutuhkan menjadi keluarga sebagai teman hidup dalam rumah tangga. 1
Tuhan  telah  menciptakan  manusia  dengan  berpasang-pasangan  untuk memenuhi  kesempurnaan  sebagai  menusia  yang  dapat  melangsungkan  kehidupan
1 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Cet.I; Bandung: Pustaka  Setia, 1999), h.
dengan jalan mendapatkan keturunan dari pasangannya itu. Azwaj ini merupakan fitrah manusia dilahirkan di muka bumi.
Satu-satunya  jalan  yang  dibenarkan  Allah  swt    untuk  memenuhi    fitrah manusia  dengan  kecenderungan  hidup  berpasang-pasangan  dengan  jalan  menikah. Dengan  demikian,  menikah  merupakan  jalan  yang  telah  Allah  gariskan  bagi  manusia untuk  menuju  fitrahnya  sehingga  dapat  melangsungkan  keturunannya.  Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: Bahwa Pernikahan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  Agama  dan kepercayaannya.
Undang-Undang  RI  No  22  tahun  1946,  tanggal  21  November  yang  berlaku sejak  2  November  1954  melalui  Undang-Undang  RI  No  32  tahun  1954,  tanggal  26 Oktober  1954  (LN.1954  No.  98),  yakni  Undang-Undang  pencatatan  nikah,  talak  dan rujuk  mengatur  tentang  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  di  Indonesia  bagi  orang Islam.  Dalam  pasal  1  UU  RI  No.  22  tahun  1946  ditentukan  bahwa:  ‚Nikah  yang dilakukan menurut Agama Islam  diawasi oleh pegawai  pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya‛.
Adapun  akibat  dari  Pernikahan  Usia  Anak  jika  ditinjau  dari  berbagai  aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Berbagai akibat dari Pernikahan Usia Anak dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Akibat Hukum
Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara kita yaitu:
a. Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan.  Pasal  7  ayat  1 Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan  pihak  perempuan  sudah  mencapai  umur  16  tahun.  Pasal  6  ayat  2  untuk melangsungkan  Pernikahan  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus  mendapat  izin  dari  kedua  orang  tuanya.  Hal  ini  dianggap  belum  cakap secara mental masih terhitung dini untuk melakukan Pernikahan sehingga harus mendapat izin dari orang tua atau Pengadilan Agama
b. Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  Pasal  26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
3) Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. 2
2. Akibat Biologis
Anak  yang  masih  belum  dewasa  secara  biologis  alat  reproduksinya  masih dalam  proses  menuju  kematangan  sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan seks  dengan  lawan  jenisnya,  apalagi  jika  harus  sampai    hamil  kemudian  melahirkan, jika  ini  dipaksakan    akan  timbul  trauma,  ketika  melahirkan  akan  mengalami  robek yang luas terhadap organ reproduksinya sehingga kemungkinan akan infeksi dan dapat membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwanya. 3
2 Mohammad M Dlori , Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), h. 234
3 http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:pernik ahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:Islam-kontemporer&Itemid=57.di  unduh  pada tanggal 9 desember 2017.

## 3. Akibat Sosial
Akibat  sosial  ini  berkaitan  dengan  faktor  sosial  budaya  dalam  masyarakat , yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks  laki-laki  saja.  Kondisi  ini  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  Agama  apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil ‘Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
4. Akibat Psikologis
Secara psikis anak belum  terlalu  mengerti tentang hubungan seksual,  sehingga akan  menimbulkan  trauma  psikis  dalam  jiwanya.    Akan  menyesali  hidupnya  karena tidak dapat lagi memenuhi fitrahnya sebagai seorang anak yang masih ingin berkumpul bersama teman sebayanya untuk bersekolah, bermain layaknya anak-anak yang belum menikah
5. Akibat Prilaku Seksual Menyimpang
Adanya  prilaku  seksual  yang  menyimpang  yaitu  prilaku  yang  gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini  jelas  merupakan  tindakan ilegal  (menggunakan  anak  sebagai  pemuas  seksual  ), namun    dengan  pernikahan  seakan-akan  menjadi  legal.  Hal  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  RI  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  khususnya  pasal 81. 4
Di samping itu  masih banyak akibat Pernikahan Usia Anak yaitu:
a. Kesehatan perempuan.
1. Beresiko pada kematian usia dini.
2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
3. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T.
4. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
5. Resiko terkena penyakit menular seksual.
6. Semakin  muda  wanita  memiliki  anak  pertama,  semakin  rentan  terkena kanker s erviks.
7. Study  epidemiologi  kanker  serviks:  resiko  meningkat  lebih  dari  10x  bila jumlah mitra sex 6/lebih bila berhubungan seksual partama di bawah usia15 tahun.
b. Kualitas anak.
1. Bayi  yang  dilahirkan  dari  ibu  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  rata-rata lebih kecil dan memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.
2. Bayi  berat  lahir  rendah  (BBLR)  sangat  tinggi,  adanya  kebutuhan  nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
c. Keharmonisan keluarga dan perceraian
1. Ego remaja yang masih tinggi sehingga rentang perselingkuhan.
2. Banyaknya  kasus  perceraian  merupakan  dampak  dari  mudanya  usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
3. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
4. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.
4 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam  Indonesia (Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010), h.120
5. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional. Ketentuan-ketentuan  yang  dibolehkan  dilangsungkannya  suatu  Pernikahan diatur dalam pasal 3, 8, 10, 11, 12 PP No. 9 tahun 1975, yakni: 5
1) Adanya  pengumuman  yang  diselenggarakan  oleh  pegawai  pencatat  di  kantor pencatat  Pernikahan  tentang  kehendak  untuk  melangsungkan  Pernikahan  itu pasal (8);
2) Memberi tahukan kehendak untuk melangsungkan Pernikahan kepada pegawai pencatat di tempat Pernikahan akan dilangsungkan pasal (3);
3) Sesaat  sesudah  dilangsungkannya  Pernikahan,  kedua  mempelai  diharuskan menandatangani  Akta  Pernikahan,  yang  diikuti  oleh  kedua  saksi,  pegawai pencatat,  dan  wali  nikah  atau  wakilnya  bagi  mereka  yang  beragama  Islam (pasal 11).
4) Untuk  memberikan  kepastian  hukum  tentang  adanya  Pernikahan,  kepada mempelai diserahkan akta nikah atau Pernikahan sebagai alat bukti (pasal 12).
5) Pernikahan  harus  dilakasanakan  di  hadapan  pegawai  pencatat  yang  dihadiri oleh  dua  orang  saksi  dengan  mengindahkan  tata  cara  Pernikahan  menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
Bagi  yang  tidak  mendaftarkan  Pernikahan  atau  yang  enggan  melangsungkan Pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menangung akibat hukum atau    resiko yuridis,  Pernikahannya  dikualifikasikan  sebagai  Pernikahan  liar  dalam bentuk kumpul kebo atau compassinate marriage.
Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 BAB IV Tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah menyebutkan: 6
1. Pasal 6 Bahwasanya pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 8 Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 Tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 Tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pihak Pengadilan Agama.
3. Pasal 7 Apabila calon mempelai  belum mencapai  umur 21 (Dua Puluh  Satu) Tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tuanya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  15  menyebutkan  bahwa  ‚(1) untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  Pernikahan  hanya  boleh  dilakukan calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam  pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Pernikahan  Nomor  1  tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang-kurangnya  berumur  16 tahun.(2)bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
5 Abd  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 294-295
6 Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2007  Tentang  Persetujuan Dispensasi Usia Nikah

## II. KAJIAN TEORETIK

## A. Pernikahan Usia Anak
1. Pemikahan Usia Anak Menurut Hukum Islam
Istilah  pernikahan  dini  adalah  istilah  kontemporer.  ‛Dini‛  dikaitkan  dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa,  tidak  istimewa.  Tetapi  bagi  masyarakat  kini,  hal  itu  merupakan  sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.
Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam,  Seorang  anak  dikatakan  telah baligh  adalah  ketika  telah  "bermimpi  basah" untuk  anak  laki-laki,  dan  telah  menstruasi  untuk  anak  perempuan.  Menurut  hukum KUHP Indonesia, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974  yang  juga  batasan  umur  tertentu.  Hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki  maupun perempuan.  Dikatakan  anak  di  bawah  umur,  berarti  usianya  belum  mencapai  batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.
Dalam  hal  ini  secara  tersurat  Agama  dan  negara  terjadi  perselisihan  dalam memaknai  pernikahan  dini.  Pernikahan  yang  dilakukan  melewati  batas  minimal Undang-Undang  Pernikahan,  secara  hukum  kenegaraan  tidak  sah.  Istilah  pernikahan dini  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara  dalam  kaca  mata  Agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Allah berfirman dalam  QS al-Nisa/4: 6.
                                                                                                           
                                                                                               
                                                                                                           
                      
Terjemahnya
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)  sebelum  mereka  dewasa.  barang  siapa  (di  antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu  menurut  yang  patut.  kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada
mereka,  Maka  hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 7
Dalam  kasus  anak  yang  ditinggal  wafat  orang  tuanya,  seorang  bapak  asuh diperintahkan  untuk  (1)  mendidik,  (2)  menguji  kedewasaan  mereka  ‛sampai  usia menikah‛  yakni:  mengadakan  penyelidikan  terhadap  mereka  tentang  keAgamaan, usaha-usaha  mereka,  kelakuan  dan  lain-lain  sampai  diketahui  bahwa  anak  itu  dapat dipercayai,  sebelum  mempercayakan  pengelolaan  keuangannya  sepenuhnya.  Disini ayat al-Qur’an mempersyaratkan perlunya tes  dan bukti  obyektif perihal kematangan fisik  dan  kedewasaan  intelektual  anak  asuh  sebelum  memasuki  usia  nikah  sekaligus mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh tidak diperbolehkan  sembarang  mengalihkan  pengelolaan  keuangan  kepada  anak  asuh  yang masih  kanak-kanak,  tentunya  anak  di  bawah  umur    tersebut  juga  tidak  layak,  baik secara fisik dan intelektual untuk menikah.
Disamping  persoalan-persoalan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  seorang wanita  sebelum  dinikahkan  harus  ditanya  dan  dimintai  persetujuan  agar  pernikahan yang  dilakukannya  itu  menjadi  sah.  Dengan  berpegang  pada  prinsip  ini,  persetujuan yang  diberikan  gadis  belum  dewasa  tentu  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik secara  moral  maupun  intelektual.  Karenanya,  klaim  sejumlah  pihak  yang  menikahi gadis di bawah umur dengan dalih meneladani sunnah Nabi saw itu adalah bermasalah, baik  dari  sisi  normatif  (Agama)  maupun  secara  sosiologis  (masyarakat).  Jikalau riwayat-riwayat seputar pernikahan Nabi saw dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu  falid,  itu  juga  tidak  bisa  serta  marta  dijadikan  sandaran  untuk  mencontohnya. Tidakkah  Nabi  saw  itu  memiliki  previlige  (hak  istimewa)  yang  hanya  diperuntukkan secara khusus untuknya dan tidak untuk umatnya.
Hukum  umum  yang  terpenting  adalah  kewajiban  memenuhi  syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu :
a. Kesiapan ilmu
Pertama,  kesiapan  ilmu  yaitu  kesiapan  tentang  pemahaman  hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum  khitbah  (melamar),  pada  saat  nikah,  seperti  syarat  dan  rukun  aqad  nikah, maupun  sesudah  nikah,  seperti  hukum  nafkah,  thalak,dan  ruju‘.  Syarat  pertama  ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum  perbuatan  yang  sehari-hari  dilakukannya  atau  yang  akan  segera dilaksanakannya.
b. Kesiapan materi/harta.
Dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) dan  harta  sebagai  nafkah  suami  kepada  istrinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok/ primer  (a1  hajat  al  asasiyah)  bagi  istri  yang  berupa  sandang,  pangan,  dan  papan Mengenai  mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta  secara materiil,  namun bisa  juga  berupa  manfaat,  yang  diberikan  suami  kepada  istrinya,  misalnya  suami mengajarkan  suatu  ilmu  kepada  istrinya.  Adapun  kebutuhan  primer,  wajib  diberikan dalam kadar yang layak (bi al ma’ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal istri seseorang dalam sebuah masyarakat.
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anTajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkara, h.77.
c. Kesiapan fisik/kesehatan Khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan’ani menyatakan bahwa ‚ al-ba‘ah‛ dalam hadis anjuran menikah  untuk  para syabab  di  atas,  maksudnya  adalah  jima’.  Khalifah  Umar  bin Khaththab  pernah  memberi  tangguh  selama  satu  tahun  untuk  berobat  bagi  seorang suami yang impoten.Ini menunjukkan keharusan kesiapan ‚fisik‛ ini sebelum menikah.
Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. 8
2. Pernikahan Usia Anak (di bawah umur) Menurut Hukum Nasional
Berdasarkan  pasal  45  KUHP,  dan  berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan Anak  menegaskan  bahwa  ‛jika  seorang  yang  di  bawah  umur  dituntut  karena melakukan  tindak  pidana  ketika  umurnya  belum  cukup  16  tahun,  hakim  boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman,  atau  memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman‛ 9 Berdasarkan pasal  45  KUHP  di  atas,  maka  pengertian  anak  adalah  seorang  yang  di  bawah  umur adalah  yang  berusia  belum  16  tahun.  Sementara  itu  berdasarkan  Undang-Undang  RI Nomor 23 Tahun 2002 memberikan batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak dan setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut;
Pasal 1
Tentang perlindungan anak, mendefinisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dam diskriminasi,
Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya sesuai  dengan minat  dan bakatnya.
Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak  yang  sebaya,  bermain,  berekreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
Pasal 13
(1)  Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan;
1) diskriminasi
2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksualual
8 Muhammad Shaleh Ridwan, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, h. 165-167
9 Mona  Eliza, Pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Pernikahan  dan  Akibat  Hukumnya (Banten: Adelina Bersaudara, 2009),h.34
3) penelantaran
4) kekejaman,kekerasan, dan penganiayaan
5) ketidakadilan
6) perlakuan salah lainnya.
Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak seperti yang tertulis di UU RI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
1) mengasuh,memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2) menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya
3) mencegah terjadinya Pernikahan pada usia anak-anak. 10
UU  Perlindungan  anak  dengan  sangat  jelas  mengatur  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  anak,  jadi  sangatlah  mengherankan  jika  masih  banyak  pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahan anak di bawah umur.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  maka  Undang-undang  negara  kita  juga  telah mangatur batas usia Pernikahan. Dalam Undang-undang Pernikahan bab II pasal 7 ayat 1  disebutkan  bahwa  Pernikahan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  perempuan  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas) tahun. Hal  ini dapat dilihat dalam UU RI Nomor 1/ 1974 tentang Pernikahan. Undang- undang  ini  menjelaskan  syarat-syarat  yang  wajib  dipenuhi  calon  pengantin  sebelum melangsungkan pernikahan yaitu Pernikahan harus didasarkan atas  persetujuan kedua calon pengantin. 11

## Pasal 6
2).  untuk  melangsungkan  Pernikahan  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
Pasal 7
Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas  minimal  usia  pernikahan  ini tentunya melalui proses  dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan  tujuan  Pernikahan,  salah  satu  syaratnya  adalah  bahwa  para  pihak  yang akan melakukan Pernikahan telah matang jiwa dan raganya 12 . Oleh karena itu di dalam Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Hukum  adat  tidak  mengenal  batasan  umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan Pernikahan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak  cakap,  mampu  atau  tidak  mampu  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu  dalam hubungan hukum tertentu pula.
Apabila  batasan  umur  minimal  itu  dihubungkan  dengan  perbuatan  kawin, hukum  adat  mengakui  kenyataan  bahwa  apabila  seorang  pria  dan  seorang  wanita  itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun.  Sebaliknya  apabila  mereka  dikawinkan  tidak  dapat  menghasilkan  anak  karena
10 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
12 Sudarsono, Hukum Pernikahan Nasional (Jakarta Rineka Cipta), h. 11-14
belum  mampu  berseksualual,  mereka  dikatakan  belum  dewasa.Hukum  adat membolehkan  Pernikahan  anak-anak  yang  dilaksanakan  ketika  anak  masih  berusia kanak-kanak. 13 Hal  ini  dapat  terjadi  karena  di  dalam  Hukum  Adat  Pernikahan  bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya Pernikahan di bawah umur  tidak menjadi masalah di dalam  Hukum  Adat  karena  kedua  suami  istri  itu  akan  tetap  dibimbing  oleh keluarganya.
Walaupun  sekarang  ini  sudah  diberlakukan  Undang-undang  RI  No.  1  Tahun 1974 ( Undang-Undang Pernikahan) yang bersifat nasional harus berlaku bagi seluruh warga  Negara  dan  penduduk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  namun  ternyata disana  sini  diberbagai  daerah  dan  berbagai  golongan  masyarakat  Indonesia  masih memberlakukan  hukum  Pernikahan  adat,  Apalagi  Undang-Undang  yang  dimaksud hanya mengatur pokok-pokok Pernikahan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.
Pernikahan  dini  menurut  konsep  Undang-Undang  RI.,  sekarang  Berdasarkan Undang  Undang  RI  yang  berlaku  hingga  sekarang,  pengertian  belum  dewasa  dan dewasa  belum  ada  pengertiannya.  UU  Pernikahan  No.1  tahun  1974,  hanya  mengatur tentang :
1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan Pernikahan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur  minimal  untuk  diizinkan  melangsungkan  Pernikahan,  yaitu  pria  19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah  kawin,  yang tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya,  berada  di  bawah  kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
Dengan  demikian  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  "yang  disebut belum  dewasa  dan  dewasa"  dalam  Undang-undang  ini.  Hukum  menganggap  dalam lintas  masyarakat  menghendaki  kematangan  berfikir  dan  keseimbangan  psikis  pada orang  belum  dewasa  masih  dalam  taraf  permulaan  sedangkan  sisi  lain  dari  pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.
Asas-asas Pernikahan menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 adalah:
1) Asas  suka  rela  menurut  pasal  6  ayat  1  menentukan  bahwa  Pernikahan  harus didasari  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Pernikahan  disini  mempunyai maksud  bahwa  dalam  suatu  Pernikahan  harus  mendapat  persetujuan  dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
2) Partisipan  Keluarga.  Pernikahan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  seseorang  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  maka peran  orang  tua  atau  partisipasi  keluarga  sangat  dibutuhkan  terutama  dalam hal pemberian izin untuk melaksanakan Pernikahan.
3) Perceraian  dipersulit  Ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang perceraian  terdapat  dalam  pasal  39  den  41  UU  RI  No.  1  tahun  1974,  disini dijelaskan bahwa pasangan suami istri yang hendak bercerai tidak begitu saja
13 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 222
dilakukan  karena  ada  akibat-akibat  yang  harus  dipertimbangkanh  baik  bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudahmempunyai anak.
4) Asas monogarm'. Penegasan asas monogarm' ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi  dalam  waktu  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  boleh  mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami‛. Undang-undang RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  mengatur  prinsip,  bahwa  calon suami dan istri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan Pernikahan,  agar  supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  Pernikahan  secara  baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No, 1 Tahun  1974  yang  mengatakan  bahwa  ‚Pernikahan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun‛. Dari hal  tersebut  ditafsirkan  bahwa  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  tidak  mengehendaki pelaksanaan Pernikahan Usia Anak. 14 .
Tetapi Pernikahan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU RI No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi  yang  belum  mencapai  batas  umur  minimal  tersebut.  Banyak  alasan  seseorang menikah  di  bawah  umur  karena  wanita  hamil  akibat  perilaku  sex  bebas,  solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak  anggota  masyarakat  meminta  Surat  Dispensasi  Kawin  dengan  alasan  hamil diluar  nikah  akibat  pergaulan  bebas.  Situasi  semacam  itu  mengilustrasikan  relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seksual bebas.
UU  Pernikahan  memberikan  toleransi  bagi  setiap  warga  Negara  yang  batas usianya  belum  mencukupi  dengan  Surat  Dispensasi  dari  pengadilan  atau  pejabat  lain yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  wanita  (Pasal  7  ayat  2  UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur  akan  sulit  dikriminalkan  tanpa  melihat  aspek  sebab-sebab  (alasan),  proses  dan tujuan  dari  pernikahannya.  Namun  mencegah  pernikahan  di  bawah  umur  dengan mengkriminalisasi Pernikahan dini belum tepat karena beberapa alasan, yaitu;
1) belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan dini;
2) akan menafikan norma Agama;
3) melawan  beberapa  budaya  masyarakat  Indonesia  (seperti  budaya  masyarakat Karo, Sumut), dan bertentang dengan tradisi;
4) serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh  karena  itu,  upaya  meredam  meningkatnya  Pernikahan  dinimelalui penegakan  hukum,  bukan  mengkriminalisasi  pernikahan  atau  Pernikahan  tetapi  lebih efektif  dengan  mengaktualisasikan  ‛perzinaan  dan  hubungan  di  luar  nikah‛  serta kegiatan  pornografi  bebas  kedalam  peraturan  perundang-undangan,  mengefektifkan penegakan  hukum  terhadap  setiap  tindakan  dan  kegiatan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda.
Pernikahan  anak  di  bawah  umur  masih  menjadi  kontroversi  di  tengah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-
14 Ny.  Soemiyati, Hukum  Pernikahan  Islam  dan  Undang-Undang  Pernikahan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.5
pihak terkait dalam hal menyikapi pernikahan anak di bawah umur. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia diharapkan bisa menjadi penengah diantara  pihak-pihak  yang  berselisih  dan  mampu  menegakkan  regulasi  terkait pernikahan  anak  di  bawah  umur.  bersinergi  antara  dua  pihak  yaitu  pemerintah  dan masyarakat  merupakan  jalan  keluar  terbaik  yang  bisa  menekan  perkembangan pernikahan dini saat ini yang kembali sering terjadi di kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan karena makin meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research)  dengan  jenis penelitian  ini  bersifat  deskriptif    kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten Pangkep  dengan  sampel  pada  tiga  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  yakni  KUA Pangkajene, KUA  Bungoro dan KUA Tondong Tallasa. Teknik analisis data dimulai dari penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data, dan mengambil kesimpulan.

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  diketahui  dan  telah  di  jelaskan  pada  latar  belakang  masalah bahwa  Pernikahan    adalah  suatu  ikatan    lahir  batin  yang  sah  menurut  hukum  dan Agama dalam membangun  rumah tangga yang bahagia berdasarkan  Ketuhanan yang Maha  Esa,  Pernikahan  adalah  suatu  jalan  yang  diberikan    oleh  Allah  swt  bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Secara umum Pernikahan dikatakan sah jika suda memenuhi syarat  dan rukun Pernikahan  dengan  tujuan  untuk  menghalalkan  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan agar mereka saling membutuhkan menjadi keluarga  yang bahagia. Untuk mencapai  keluarga  yang  bahagia  tentunya  harus  mengerti  dalam  kondisi  apapun  dan harus  saling  membantu  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  Pernikahan  tersebut.  Tidak jarang  dari  Pernikahan  Usia  Anak  banyak  yang  mengalami  percekcokan  yang  terus menerus hingga berujung dengan perceraian, ini dikarenakan belum ada  sifat dewasa yang dimiliki kedua pasangan suami istri ini karena terbilang umurnya belum matang untuk melangsungkan Pernikahan, karena  Pernikahan bukan semata untuk memuaskan nafsu  akan  tetapi  bagaimana  menjadi  seorang  ayah  dan  ibu  dari  anak  anak  mereka kelak, bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika kedua pasangan ini belum cukup dewasa dalam menyikapi masalah yang dihadapi dalam keluarga. 15
Pernikahan sudah diatur di dalam UU RI No 1 Tahun 1974 tentang batas umur yang bisa dinikahkan  namun banyak lagi masyarakat yang belum paham betul tentang aturan  Undang-Undang  ini  terutama  masyarakat  yang  minim  terhadap  pendidikan khusunya  pendidikan  hukum  akibatnya  banyak  diantara  masyarakat  tersebut  yang melanggar  aturan  itu  dengan    mengharapkan  dispensasi  pengadilan    sehingga  bisa dinikahkan  walaupun  belum  mencapai  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  aturan  yang berlaku,  maka  dari  itu  banyak  orang  tua  yang  menikahkan  anaknya  yang  masih terhitung remaja.
Melihat  dari  gejala  social  yang  terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Pangkep penulis menemukan beberapa gejala atau faktor penyebab terjadinya  Pernikahan usia dini,  faktor  ini  merupakan  faktor  umum  terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Pangkep
15 Muh.Rusli (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa, Wawancara , Bantimurung.
dalam hal Pernikahan Usia Anak, dari berbagai daerah di Kabupaten Pangkep. Antara lain sebagai berikut; 16

## 1. Faktor Ekonomi
Ekonomi  merupakan  faktor  yang  paling  utama  dalam  kehidupan  masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  maka  dari  itu  beberapa  masyarakat  yang  rela melakukan apa saja yang  penting bisa mendepatkan Rupiah. Pengaruh ekonomi dalam masyarakat  khususnya  di  Kabupaten  Pangkep    berdampak    kepada  perjodohan  anak mereka  dari  keluarga  yang  miskin  dengan  keluarga  yang  kaya  dengan  harapan  akan terjamin  masa  depan  anak  mereka  tanpa  memikirkan  umur  calon  suami  dan  dampak dari hasil Pernikahan  mereka kedepannya, bahkan ada juga diantaranya menjodohkan anaknya dengan laki-laki dengan tujuan agar utang orang tuanya ini di hitung hangus, bahkan ada juga yang menjodohkan kan anaknya karena ingin membalas budi kepada keluarga terdekat. Lagi –lagi  anak jadi korban, memang ketika kita melihat dari segi kebutuhan  ekonomi  ini memang  dapat  menutupi  desakan  ekonomi    akan  tetapi  perlu juga di pertimbangkan perasaan si anak ini atau kondisi sosialnya.
Ini  memang  merupakan  faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kasus Pernikahan  Usia  Anak  secara  umum  dan  terkhusus  di  Kabupaten  Pangkep  baik  di pelosok,  pegunungan,  kepulauan  dan  bahkan  di  perkotaan  ini  yang  kerap  terjadi  di masyarakat.
2. Pendidikan
Tingkat  pendidikan  merupakan  salah  satu  sarana  yang  cukup  baik  dalam meminimalisir  Pernikahan  Usia  Anak  terkhusus  pada  pendidikan  anak  dari  orang  tua tentang  dampak  bahaya  dari  Pernikahan  Usia  Anak,  namun  rendahnya  tingkat pendidikan  anak  ,orang  tua  dan  masyarakat  sehingga  mereka  tidak  paham  tentang hukum  dan  kesehatan  yang  akan  di  timbulkan    dari  Pernikahan  Usia  Anak.  Wajib sekolah  9  tahun  program  pemerintah    merupakan  salah  satu  sarana  untuk meminimalisir Pernikahan Usia Anak apalagi kalau ditambah wajib sekolah 12 tahun maka  sudah  akan  terbebas  dari  Pernikahan  Usia  Anak  dengan  pola  pikir  yang  sudah cukup dewasa memilih yang baik dan buruk. Sehingga pendidikan anak dan orang tua sangat berpengaruh dalam mencegah Pernikahan Usia Anak dari pengetahuan bahaya kesehatan dan pelanggaran Undang-Undang No 1 tahun 1974.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dilapangan  tentang  pengetahuan  hukum, bahaya kesehatan dari dampak Pernikahan Usia Anak  dan eksistensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagai berikut:
Tabel  1:  Tingkat  Pengetahuan  Hukum    Orang  Tua  Terhadap  Undang-  Undang  No.1 Tahun 1974 No  Klasifikasi Frekuensi Presentase (%) 1 Mengerti 6 30 2 Kurang mengerti 10 50 3 Tidak mengerti 4 20 Jumlah total 20 100
Sumber data responden diolah tahun 2016
Berdasarkan dari hasil kalkulasi terhadap jumlah responden yang dibandingkan dengan    hasil  kalkulasi  frekuensi,  maka  menurut  penulis  bahwa  faktor  pengetahuan hukum  yang  dimiliki  oleh  orang  tua    calon  pengantin  sangat  berpengaruh  tidak
16 H.  Hasbuddin  Halik  (52  Tahun),  Penyuluh  Fungsional  Islam  KUA  Kec.  Pangkajene, Wawancara , Pangkajene.
terlaksanannya  pembinaan  tentang  pemahaman  hukum  dan  dampak  hukum    secara optimal. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten pangkep yang telah mengerti hukum dan tidak mengerti hukum  dan belum mengerti  akan  hakikat  UU  RI  No  1  Tahun  1974  di  mana  menjelaskan  tentang Pernikahan.
3. Orang Tua
Terkadang  kekawatiran  orang  tua  terhadap  anak  perempuanya  menjadi  faktor terjadinya  Pernikahan  Usia  Anak  karena  orang  tua  pada  umumnya  ingin  menikahkan anaknya yang terbilang masih sangat muda untuk berumahtangga karena ada beberapa faktor pendorong yaitu;
a. Takut anaknya menjadi perawan tua
b. Takut anaknya melakukan hal yang bisa menjerumuskan dalam hal perzinahan
c. Untuk menutupi gosip-gosip, karena dalam masyarakat sering terjadi hal seperti itu  dimana  jika  anak  gadis  seseorang  telah  beranjak  remaja  dan  bahkan  sampai dewasa  sudah  muncul  gosip-gosip  yang  bisa  membuat  orang  tuanya  berselisih dengan tetangga dan masyarakat lainya.
d. Agar  dapat  mengurangi  beban  keluarga  terkhusus  beban  orang  tua  untuk membiayai anaknya.
e. Cepat dapat menantu yang bisa membantu ekonomi keluarga
f. Faktor  perjodohan  orang  tua  kedua  bela  pihak  yang  takut  nanti  ada  yang melamar terlebih dahulu dari orang lain ‚ pabbottingni gatti engka matu massuro na masiriki narekko de’ritangke’ i , iyareka ri tangke’i macai matu amurena pa nasuro taroi‛. 17 Gambaranya seperti itu dalam  bahasa bugis ketika menyangkut perjodoahan orang tua.
Berdasarkan beberapa faktor pendorong yang didominasi oleh orang tua diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam meminimalisir Pernikahan Usia Anak sangat berpotensi dalam pencegahan namun nyatanya masih banyak diantara orang tua dilapisan  masyarakat  terkhusus  di  Kabupaten  Pangkep  yang  tidak  mentaati  aturan hukum yang berlaku demi untuk menuntaskan kepentingan pribadi maupun keluarga.
4. Pergaulan
Pergaulan  disini  merupakan  faktor  yang  sangat  berpotensi  dalam  melakukan Pernikahan  Usia  Anak,  dimana  pergaulan  ini  berdampak  pada  sikologis  anak  yang cenderung cepat mengetahui hal-hal yang belum sepantasnya ia ketahui baik dari segi positif maupun negatif oleh karena itu pergaulan sangat memicu terjadinya Pernikahan Usia Anak terkhusus daerah perkotaan yang dimana anak muda atau remaja cenderung keluar malam bersama teman-teman sebaya maupun teman yang lebih tua dari dia baik laki-laki maupun perempuan. 18

## 5. Diskriminasi Gender
Diskriminasi gender ini banyak dijumpai di belahan dunia ini mulai dari zaman kenabian sampai ke zaman kerajaan dan bahkan sampai sekarang mesih sering terjadi diskriminasi  gender  dimana  kaum  perempuan  hanya  dianggap  bagian  dari  pelengkap hidup  bagi  kaum  laki-laki  yang  hanya  mampu  di  dapur,sumur  dan  kasur  maka  tidak
17 Nurhazanah  (41  Tahun),  Penyuluh  Fungsional  Islam  KUA  Kec.  Bungoro, Wawancara , Bungoro.
18 Muh.Rusli (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa, Wawancara , Bantimurung.
heran jika masih banyak yang menganggap perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi nanti juga akan jadi pembantu laki-laki.
Salah  satu  organisasi    pembangunan  dan  kemanusiaan    independen  yang berkarya di 71 Negara di seluruh dunia yang meliputi Afrika ,Amerika dan Asia untuk memajukan hak anak dan kesetaraaan bagi  perempuan. Berdasarkan survei  organisasi Plan  International  di  Indonesia  tiga  tahun  terakhir  ini  masih  banyak  di  jumpai Pernikahan  dibawah  umur    sebanyak  38%  anak  perempuan  dibawah  usia  18  tahun. Sementara  presentase  laki-laki  yang  menikah  usia  dini  hanya  3,7%  ternyata,  ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya  Pernikahan usia dini.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  Plan  International  membuktikan  kuatnya  tradisi  dan  cara  pandang masyarakat  terutama  di  pedesaan  masih  banyak  pendorong  bagi  anak  perempuan menikah dini.
Penelitian  ini  menunjukkan  Pernikahan  anak  termasuk  yang  berusia  12-14 tahun masihg terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua atau bahkan anak yang bersangkutan. 19
Hasil penelitian menyimpulakn penyebab utama Pernikahan Usia Anak adalah rendahnya  akses  pendidikan,  kesempatan  dibidang  ekonomi,  serta  kualitas  layanan pendidikan  kesehatan  reproduksi,  terutama  untuk  anak  perempuan  selain  itu  tingkat kemiskinan juga turut menentukan  situasi Pernikahan anak.
6. Adat Istiadat
Masyarakat Daerah Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari adat masing masing daerahnya  dimana  adat  ini  yang  berkembang  sampai  saat  ini  yang  masih  memendam paham  nenek  moyang  yang  masih  terhitung  kental  dalam  masayarakat  di  Kabupaten Pangkep. Melihat kondisi ini adat yang berkembang di masyarakat tentang Pernikahan dimana  ada  salah  satu  tradisi  masyrakat  Kabupaten  Pangkep  yang  dimana  orang  tua terkhusus  anak  perempuan  disini  cenderung  dinikahkan  dalam  kondisi  usia  masih terhitung sangat dini untuk melakukan Pernikahan, hal ini dilandasi paham orang tua bahwa ketika suda ada pemuda yang datang melamar sebanyak dua orang maka yang ke tiga itu harus diterimah karena kalau yang ke tiga tidak diterimah maka jodoh akan jauh sehingga takut anaknya akan menjadi perawan tua, maka dari itu orang tua  akan segera  menikahkan  anaknya  kalau  ada  yang  datang  melamar  meskipun  anaknya  ini belum  cukup  umur  untuk  melakukan  Pernikahan.  Adat  ini  berkembang  dalam masyarakat  sehingga  menjadi  pemicu  terjadinya  Pernikahan  Usia  Anak  apa  lagi  jika anak  tersebut  tidak  menempuh  pendidikan  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  orang  tua untuk menolak ajakan perjodohan anak. 20

## V. PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab terjadinya pernikahan usia Anak di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini yaitu faktor ekonomi faktor ini paling banyak ditemui di lokasi penelitian selain dari faktor ekonomi ada beberapa faktor seperti faktor pendidikan yang rendah ini  sangat  berpengaruh  pada  kasus  Pernikahan  Usia  Anak  kemudian  faktor  dorongan orang  tua  dalam  hal  ini  perjodohan  dan  faktor  diskriminasi  gender  ini  cenderung melemahkan  kaum  perempuan  sehingga  perempuan  hanya  dijadikan  pemuas  nafsu
19 Liputan6.com, Jakarta , Kamis 12/11/2015
20 Pattola  M  (52  Tahun),  Staf  Administrasi  Kepenghuluan  KUA  Kec.  Tondong  Tallasa, Wawancara , Bantimurung.
seksual  semata  dan  dianggap  pelayan  bagi  kaum  laki-laki  saja  ,  serta  faktor  adat istiadat faktor ini yang berkembang dimasyarakat akan pengaruh paham leluhur yang mangharuskan anaknya menikah ketika sudah ada tiga pemudah datang melamar maka yang  ketiga  harus  diterimah  karena  takut  tidak  akan  adalagi  yang  datang  dan  ini memang terbukti bahwa ketika sudah cukup tiga laki-laki datang melamar maka sulit ada laki-laki yang keempat untuk datang melamar lagi.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  didapatkan  dilapangan  maka beberpa  saran  yang  telah  dirumuskan  yaitu:  1)  Diharapkan  upaya  dalam mensosialisasikan  UU  RI  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  agar  ditingkatkan dalam  menyampaikan  bagaimana  tujuan  dirumuskannya  Undang-undang  tersebut dalam  mengatur  segala  macam  urusan  tentang  pernikahan  dan  ini  ditujukan  kepada masyarakat  Kabupaten  Pangkep  dengan  harapan  dapat  memamhami  isi  Undang- Undang tersebut sehingga tidak adalagi masyarakat yang melakukan Pernikahan Usia Anak;  2)  Diharapkan  agar  sekiranya  instansi  Kantor  Urusan  Agama  khususnya  di bidang  penyuluh  fungsional  Agama    agar  bisa  meningkatkan  proses  bimbingan  pra- nikah    dan  meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  baik  itu  melalui  ceramah, khotbah  dan  bimbingan  kepada  majelis  ta’lim  agar  kiranya  para  masyarakat  dapat menghindari  menikahkan  atau  menjodohkan  anak  mereka  dengan  alasan  paham  atau adat  yang  masih  kental  melakat  pada  lapisan  masyarakat  dan  ini  diharapkan  agar kedepannya tidak terjadi lagi Pernikahan Usia Anak serta masyarakat dapat merubah pola berfikirnya untuk lebih berfikir masa depan membangun bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1999
Azwar, Saifuddin Metode Penelitian Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Arikunto Suharsimi, Manejemen Penelitian Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998
Bungin,  Burhan Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi Cet.III; Jakarta: Rajawali Press, 2009
M. Dlori, Mohammad , Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan Jogjakarta: Media Abadi, 2005.
Kompilasi Hukum Islam , UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan BAB II Syarat Syarat Pernikahan pasal 6 ayat 2  Permata Press,
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif Cet.  XXVII;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010
S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996
Nasution,  Khoiruddin Pengantar  dan  Pemikiran  hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010

## Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2007  Tentang Persetujuan Dispensasi Usia Nikah
Republik  Indonesia Undang  Undang  Pernikahandi  Indonesia  di  Lengkapi  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Surabaya:ARKOLA
Saripuddin, Peradilan Agama di Indonesia Cet.I; Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014
Shomad, Abd Hukum Islam Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010.
Sudarsono, Hukum Pernikahan Nasional Jakarta Rineka Cipta
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010
Sudaryono, Metodologi Penelitian Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Bandung: Alfabeta, 2008,
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:
Teras, 2011
Yusuf ,A. Muri Metode Penelitian, Kuantitatif,Kualitatif & Penelitian Gabungan Cet.4; Jakarta: Kencana, 2017
Sumber Internet http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12 0:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:Islam- kontemporer&Itemid=57.di unduh pada tanggal 9 desember 2017. Liputan6.com, Jakarta , kamis 12/11/2015

## Sumber Wawancara
Pattola M (52 Tahun), Staf Administrasi Kepenghuluan KUA Kec. Tondong Tallasa Rusli Muh. (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa Nurhazanah (41 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Bungoro Halik, H. Hasbuddin (52 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Pangkajene.