Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah
Ega Rusanti 1 , A. Syathir Sofyan 2 , Syarifuddin 3 1, Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga
2 Ekonomi Islam, Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar
3 Ekonomi Syariah Univeristas Islam Makassar Corresponding email: ega.rusanti-2022@feb.unair.ac.id
Diterima: Mei 2023 Direvisi: Juni 2023 Diterbitkan: Juni 2023 ABSTRACT ARTICLE INFO Praktik  ekonomi  lokal  di  Indonesia  khususnya  di  sektor pertanian telah dilakukan secara terus menerus  dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat diantaranya maro/paro, teseng dan mawah. Sementara dalam ekonomi Islam sendiri, terdapat pula  akad  kerjasama  pertanian  diantaranya  adalah  akad muzara’ah dan mukhabarah Tujuan  penulisan  artikel  ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep antara skema bagi  hasil  masyarakat  yang  berbasis  kearifan  lokal  dengan akad  yang  ada  dalam  ekonomi  Islam  serta  menganalisis tantangan  pembiayaan  sektor  pertanian  melalui  perbankan syariah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode korelasional  deskriptif  untuk  mengetahui  hubungan  searah antara  akad muzara’ah dan mukhabarah dengan  tradisi kerjasama pertanian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal dan buku yang sesuai dengan subjek penelitian. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah terdapat kesamaan konsep antara adat maro/paro , teseng dan mawah dengan akad mukhabarah dan muzara’ah hal ini dapat dilihat dari  pihak-pihak  yang  terkait  dimana  ada  petani  selaku pengelola  dan  pemilik  tanah.  Pada  akad muzara’ah pemilik tanah  akan  memberikan  benih  dan  biaya  produksi  akan ditanggung bersama, sementara pada akad mukhabarah hanya petani  yang  akan  bertanggungjawab  terhadap  seluruh  biaya mulai dari masa tanam hingga panen. Pada kedua akad ini, bagi hasil  akan  diberikan  sesuai  dengan  kesepakatan.  Sementara itu,  sektor  pertanian  tidak  menjadi  prioritas  dalam pembiayaan  di  perbankan  syariah  karena  terlalu  berisiko sehingga  dibutuhkan  inovasi  produk  pembiayaan  untuk mengatasi  hal  tersebut.  Penelitian  diharapkan  mampu berimplikasi  pada  pengembangan  literatur  ekonomi  syariah dan  menjadi  pedoman  dalam  pengembangan  produk-produk perbankan khususnya pada sektor pertanian.

## Kata kunci:
Kearifan Lokal; Pertanian; Muzara’ah; Mukhabarah; Bank
Syariah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## JIPSYA : Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah
Vol. 5, No. 1 (2023), page 1-100 p-ISSN: 2963-3524  e-ISSN: 2686-6625 Journal homepage: http://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya
Leave it blank

## Pendahuluan
Pertanian  di  Indonesia  masih  merupakan leading  sector dalam  masyarakat  dan perekonomian  Indonesia.  Pada  tahun  2022  sektor  ini  berkontribusi  sebesar  12,91% terhadap  PDB  yang  menjadikannya  unsur  ketiga  terbesar  setelah  industri  dan pertambangan.  Dengan  luas  lahan   panen sebesar  10,61 juta  hekatare,  para petani  lokal mampu  menghasilkan  berbagai  komoditas  utamanya  padi  yang  dimana  hasil  panennya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada hasil akumulasi Badan Pusat Statistik (BPS)  di  tahun  2022  menyatakan  jika  diperkirakan  sebanyak  55,67  juta  ton  mampu dihasilkan para petani yang dimana angka ini meningkat 1,25 juta ton dibanding dengan produksi tahun 2021 yang hanya sebesar 54,42 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2022).
Meskipun  pertanian  termasuk  dalam  sektor  unggulan    dalam  pengembangan ekonomi  nasional.  Namun  nyatanya  realisasi  pembiayaan  syariah  di  bidang  pertanian hanya  sebesar  2,58%  (Bank  Indonesia,  2021).  Rendahnya  distribusi  pembiayaan  ini membenarkan  jika  para  petani  di  Indonesia  masih  kurang  teredukasi  dan  tidak mendapatkan akses yang luas dalam mendapatkan pembiayaan yang layak secara syariah, terlebih  lagi  persyaratan  administrasi  dan  sulitnya  menembus  tahapan assessment perbankan yang membuat para petani menyerah sebelum mencoba mengajukan kredit atau pembiayaan syariah (Syifa & Ridlwan, 2021). Di sisi lain, lembaga keuangan masih melihat dan menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang menarik karena dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi (high risk) yang sangat bergantung pada musim, rentan terdistrubsi  oleh  standar  harga  pasar  serta  perhitungan  hasil  usaha  yang  lama  dengan rentan  waktu  4-5  bulan  sekali  serta  risiko  gagal  panen  yang  tinggi  (Alam  &  Rusgianto, 2022).
Hal  itu  pula  yang  mendorong  lembaga  keuangan  utamanya  perbankan  lebih menerapkan  skema  pembiayaan mudharabah,  murabahah dan musyarakah daripada menggunakan akad muzara’ah yang mana pada dasarnya menjadi akad yang dikhususkan pada  sektor  pertanian.  Skim muzara’ah mengharuskan  bank  untuk  dapat  menyediakan asset tetap dalam bentuk lahan yang kemudian akan dikelola oleh petani melalui pemberian modal usaha baik dalam bentuk dana maupun sarana dan prasarana pertanian seperti bibit, pupuk,traktor,  dan  alat  pertanian  modern  lainnya.  Padahal  potensi  risiko  dan  adanya ketidakpastian  besaran  profit  yang  akan  didapatkan  membuat  bank  tidak  mampu melakukan  hal  tersebut  utamanya  lahan  pertanian  (Yaacob,  2013).  Sehingga  pemberian modal usaha dalam skim mudharabah atau musyarakah serta alat pertanian dengan skim murabahah dianggap lebih profitable dan low risk (Hendri, 2016) .
Sehingga  dalam  mengatasi  terbatasnya  akses  pembiayaan  pertanian,  masyarakat Indonesia cenderung melakukan praktik kerjasama dengan skema bagi hasil yang berbasis kearifan  lokal.  Misalnya  di  kalangan masyarakat Jawa dikenal tradisi Maro/Paro dimana sistem  bagi  hasil  yang  terjadi  antara  keluarga  pemilik  tanah  dan  penggarap/pengguna, meskipun biasanya memiliki hubungan kekerabatan. Petani yang menggarap tanah orang lain mendapatkan hasil panen minimal 50% ( maro/paron ), bahkan seringkali lebih, bahkan sampai 75% ( telon ) (Dassir, 2019). Sementara masyarakat Bugis mengenal tradisi passanra dan teseng dimana kedua Kerjasama ini dilakukan dengan objek harta benda berupa tanah atau lahan persawahan. Satu orang bertindak sebagai pengelola sementara pihak lainnya akan bertindak sebagai pemilik lahan. Keduanya akan diberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disetujui sebelumnya (Husain & Rusanti, 2019).
Di bawah hukum Islam ada dua jenis pengelolaan lahan pertanian yakni muzāra'ah dan muhābarah. Muzāra'ah adalah kemitraan dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan petani, di mana pemilik tanah memberinya tanah untuk ditanami dan digarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Ada dua pihak dalam persekutuan ini, satu sebagai pemilik modal dan satu lagi sebagai penanam modal perusahaan. Kedua belah pihak memiliki perjanjian kemitraan, sehingga uang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Mukhābarah tidak berbeda dengan Muzāra'ah, perbedaannya hanya pada investasi awal, benih Mukhābarah berasal dari para pemilik lahan (Supriyanta, 2019).
Seperti  Mudharabah,  kedua  Kerjasama  ini  adalah  jenis  kontrak  antara  kedua kelompok,  yaitu para  penanam modal (shāhib al māl) berkomitmen  untuk menanamkan modalnya pada para petani (muḍārib) untuk mendapatkan keuntungan (profit), yang dibagi di  antara  mereka  dengan  cara  yang  disepakati.  Faktanya,  Muazara'ah  mirip  dengan Mudharabah dalam kedua kasus tersebut dimana kesepakatan dibangun antara pemilik dan penyewa (petani) . Shahibul Maal adalah seorang tuan tanah karena dia memberikan tanah (sebagai  uang)  dan  seorang  petani  atau  penyewa,  muḍarib,  karena  dia  memberikan kontribusi untuk bisnis atau pekerjaan (Ibrahim, 2012).
Karakter Indonesia  sendiri secara geografis terbagi atas banyak pulau dan kondisi demografi  yang  berbeda  pula.  Keterbatasan  penyebaran  informasi,  kemerataan  tingkat literasi  dan  infrastruktur  keungan  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh. Masyarakat pedesaan umumnya melakukan kegiatan perekonomian mereka melalui cara-cara tradisional yang apabila ditinjau dari perspektif ekonomi  Islam  memiliki  prinsip  yang  sama  pada  akad-akad  tertentu.  Misalnya  praktik teseng pada masyarakat Bugis sama halnya dengan praktif muzar’ah dalam akad ekonomi Islam (Rusanti et al., 2021).  Praktik Celong yang ada di Manggarai Nusa Tengara Timur
yang prinsipnya sama dengan konsep Ijarah (Sofyan et al., 2021). Tradisi Maro/Paro pada kebanyakan  petani  di  Jawa  Timur  yang  secara  prinsip  kerja  memiliki  kesamaan  dengan akad muzara’ah .    Serta  praktik Mawah pada  masyarakat  Aceh  yang  juga  menerapkan prinsip akad muzara’ah (Ibrahim, 2016).
Melalui internalisasi niali-nilai ekonomi Islam dalam praktik ekonomi lokal yang telah dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  secara  turun-temurun  maka  dapat  membantu eksistensi  produk  ekonomi  syariah  yang  lebih  mampu  menyentuh  setiap  lapisan masyarakat  termasuk  masyarakat  adat  dan  pedesaan.  Olehnya  itu  rekonstruksi  produk syariah  yang  ada  perlu  dilakukan  dalam  hal  pemahaman terms (istilah)  dan  bentuk pendekatannya kepada setiap masyarakat yang disesuaikan dengan praktik ekonomi lokal melalui analisis urf . Al-'Urf adalah sumber hukum ekonomi Islam, dan dimungkinkan untuk menemukan hubungan antara pengetahuan lokal tentang kegiatan ekonomi dan ekonomi Islam (Hakim, 2017).
Artikel  ini  akan  menganalisis  lebih  mendalam  mengenai  praktik  ekonomi  lokal masyarakat  Indonesia  dan  persamaannya  terhadap  akad-akad  ekonomi  islam  dan tantangan  pembiayaan  pertanian  pada  produk  perbankan  syariah.  Penelitian  ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  terfokus  pada penjelasan  mengenai  praktik  pertanian  berbasis  budaya  dalam  perspekti  Islam  namun tidak  memberikan  penjelasan  secara  mendetail  mengenai  hambatan  dan  tantangan penerapan  akad-akad  pertanian  seperti muzara’ah dan mukharabah dalam  perbankan syariah sehingga masyarakat justru lebih memilih bagi-hasil secara tradisional (Hidayati & Oktafia, 2020; Mohamed & Shafiai, 2021; Muhammad, 2022; Munawaroh & Abdillah, 2022). Padahal  hakikatnya,  perbankan  syariah  justru  tidak  hanya  berperan  sebagai  lembaga intermediasi pada sektor potensial dan rendah risiko saja dalam bentuk murabahah atau mudharabah, namun peran perbankan syariah justru harus mampu menghubungkan para pelaku  ekonomi  menengah  ke  bawah  termasuk  usaha  mikro  masyarakat  pedesaan termasuk pertanian (Wanita et al., 2021).
Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  lebih  mendalam  dari  segi  praktik,  teori  serta pendekatan  ekonomi  Islam  dan  peluang  perbankan  syariah  dalam  menyediakan  produk pembiayaan  yang  aplikatif  bagi  petani.  Sehingga  dapat  memberikan  kesimpulan  berupa model pengembangan produk yang sesuai pada kearifan lokal namun masih pada prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.

## Tinjauan Pustaka

## Kearifan Lokal
Kearifan  lokal  tercipta  sebagai  sumber  daya  budaya  bagi  masyarakat  dan  geografi secara luas.  Kearifan lokal  dan produk  budaya masa  lalu  harus  terus  dijadikan  landasan kehidupan.  Meski  memiliki  nilai  lokal,  namun  dianggap  universal.  Kearifan  lokal  yang muncul  dalam  masyarakat  budaya  harus  menjadi  gagasan  dan  pedoman  dalam pengembangan  budaya,  kesadaran  masyarakat,  penghargaan  terhadap  masyarakat  dan pengembangan budaya di daerah (Mujahidin, 2017).
Ditinjau dari segi filsafat dasar, hikmah dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a)  gagasan,  pemikiran,  atau  nalar  yang  bersifat  abstrak.  Aspek  kearifan  lokal  meliputi berbagai pengetahuan, pandangan, nilai dan praktik masyarakat baik yang diperoleh dari generasi masyarakat sebelumnya, maupun yang diperoleh masyarakat pada masa sekarang, yang  bukan  berasal  dari  generasi  sebelumnya,  tetapi  dari  berbagai  pengalaman  di  masa sekarang, serta dari kontak dengan orang atau budaya lain. (b) Kearifan lokal berupa hal- hal  konkrit  dapat  dilihat.  Kearifan  lokal  biasanya  berupa  benda-benda  artefak,  yang menghiasi kehidupan manusia, dan bermakna simbolik. Di setiap sudut kehidupan manusia, selalu ada kearifan lokal. Paling tidak, kearifan dapat muncul pada: (1) pemikiran, (2) sikap, dan (3) perilaku. Ketiganya hampir sulit dipisahkan. Jika ketiganya tidak seimbang, maka kearifan lokal akan luntur (Geertz (1973)
Dalam budaya lokal ada yang namanya kearifan lokal. Nilai material tersebut diubah ke dalam bentuk fisik antara lain berupa produk lokal. Industri kreatif tidak hanya dilihat secara  ekonomi,  tetapi  juga  budaya.  Ide-ide  kreatif  dianggap  sebagai  produk  budaya. Agenda  budaya  dengan  demikian  menentukan  arah  pengembangan  ekonomi  (Yulianti, 2018). Pengembangan ekonomi baru yang berbasis pada pengetahuan budaya dan budaya lokal  adalah  cara  lain  untuk  memecahkan  masalah  pengembangan  ekonomi  baru  secara memadai sehingga ekonomi dapat berkembang khususnya di daerah. Pada umumnya setiap daerah  memiliki  produk  yang  dapat  dipromosikan  dan  dikembangkan.  Keunikan  atau kekhasan produk lokal harus menjadi dasar, kemudian ditambahkan unsur kreatifitas dan teknologi. Upaya penelitian dan pengembangan budaya lokal di daerah. Kecerdasan, tanpa menyimpang  dari  kearifan  lokal,  memang  memiliki  tempat  yang  penting  dalam pembangunan ekonomi daerah karena dapat menciptakan proyek dan lapangan kerja yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar (Ridwan, 2015).

## Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan Sektor Pertanian
Perbankan  Syariah  dalam  menjalankan  misi  ekonomi  Islam  berfungsi  dalam mengelola  dana  npihak  ketiga  kemudian  menyalurkannya  dalam  bentuk  produk-produk pembiayaan yang sesuai dalam prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam (Amalia, 2020).  Bank syariah  memiliki  peran  strategis  sebagai intermediary kelembagaan  antara  pasar  uang dengan  dunia  usaha  ekonomi  riil,  khususnya  sektor  pertanian.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Meutia  &  Mohamad  (2019),  produk  pembiayaan  syariah  yang  dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain mudarabah, musharakah, muzara'ah, musaqah, bai’ murabahah, istisna, bai’ al wafa,  salam , dan gadai (rahn). Bentuk pembiayaan dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proses dan kebutuhan nasabah  itu sendiri.  Keunggulan  dalam  penggunaan  produk bank syariah  adalah adanya kejelasan mengenai sistem bagi hasil yang tidak mengandung unsur riba serta tanggungan atas  risiko  yang  telah  disepakati  sebelumnya  (Lisdawati  et  al.,  2019).  Sehingga  dapat dikatakan bahwa Bank Syariah mampu menjadi solusi pembiayaan baik produktif maupun konsumtif yang lebih jelas dan unggul dibandingnkan dengan produk bank pada bank-bank konvensional (Jalil & Hamzah, 2020)
Pada perannya di bidang pertanian bank syariah dapat lebih efektif dibanding bank konvensional.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  hal.  Pertama,  karena  secara  filosofis, perbankan syariah memiliki ikatan yang kuat dengan sektor pertanian. Petani yang sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil seperti maro, gaduhan dan lain-lain memudahkan bank syariah untuk masuk ke jantung sektor pertanian (Ashari & Saptana, 2016; Ichsan, 2020; Sugeng  et al., 2021; Tsabita, 2014). Kedua, sistem Islam sebenarnya lebih sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian di Indonesia dibandingkan dengan sistem bunga. Dalam sistem  Islam,  yang  dibutuhkan  adalah  kemampuan  petani  untuk  menghasilkan  produk pertanian,  selain  itu  petani  tidak  dikenakan  bunga  tiap  bulan  akan  tetapi  pembayaran hutang  dan  bagi  hasil  akan  dibayarkan  pada  saat  panen  (Bangash,  2020).  Ketiga, meningkatkan layanan perbankan kepada sektor pertanian dengan memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro (Ridlwan, 2016). Keempat, mengembangkan  produk  muzaraah  sebagai  salah  satu  instrumen  pembiayaan  sektor pertanian (Pratiwi & Noprizal, 2017).Perbankan syariah masih sangat membatasi distribusi pembiayaan dan produk berbasis pertanian. Hal ini terjadi karena sektor ini sangat berisiko dari segi gagal kredit,

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  korelasional  dan  deskriptif.  Penelitian  secara
deskriptif sendiri menurut Sugiyono (2012) dapat diartikan sebagai upaya penjelasan atas situasi  tertentu  secara  lebih  mendalam  melalui  prosedur  ilmiah  untuk  memberikan gambaran yang faktual. Sementara penelitian korelasional dilakukan untuk melihat korelasi sebuah  subjek  dengan  subjek  lainnya  terutama  pada  fakta  social  yang  terjadi  di  tengah masyarakat  dengan  lembaga  terkait  maupun  hubungannya  dengan  fenomena  lainnya (Irwansyah, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yakni berbagai jurnal dan buku yang membahas mengenai konsep pembiayaan dalam ekonomi Islam dalam sektor pertanian utamanya dalam skema akad muzara’ah dan mukhabarah h serta jurnal yang memberikan penjelasan berkaitan tentang praktik ekonomi masyarakat yang mengandung nilai kearifan lokal dalam mengelola lahan persawahan dan korelasinya dengan  perbankan  syariah  saat  in. Content  Analysis (Analisis  konten)  digunakan  dalam penelitian  ini  untuk  membantu  peneliti  memahami  konteks  dan  melakukan  penelaahan secara mendalam mengenai objek penelitian (Suryani & Susanto, 2018). Teknik analisis ini dimaksudkan  untuk  menyelidiki  secara  mendalam  konsep  pembiayaan  pertanian  baik secara  tradisional  maupun  pada  perbankan  syariah.  Sementara  dalam  memastikan keabsahan  data  penulis menggunakan metode  triangulasi  teori  dan  triangulasi penyidik. Dalam  triangulasi  teori,  peneliti  akan  melakukan  analisis  mendalam  mengenai  konsep dalam  objek  penelitian  sementara  dalam  triangulasi  penyidik,  peneliti  akan  melakukan perbandingan  temuan  antar  peneliti  lain  dalam  beberapa  literatur  terdahulu  (Pratama, 2016).  Teknik  keabsahan  data  ini  dilakukan  mengingat  metode  dan  sumber  data  yang digunakan peneliti berbentuk data sekunder sehingg ketajaman analisis dan ketersediaan literatur yang berkorelasi dengan objek penelitian menjadi sangat penting.

## Hasil dan Pembahasan

## Ekonomi Islam dalam Sektor Pertanian
Ekonomi  Islam  hadir  dengan  gagasan  bebas  bunga  yang  umum  telah  diketahui melalui eksistensi perbankan syariah yang semakin berkembang. Tidak hanya pada sektor industry dan perdangangan, namun dalam system ekonomi Islam juga mempertimbangkan sektor  pertanian  sebagai  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  rangka  pemberian pembiayaan secara pertanian. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertanian di dalam Islam  dianggap  menjadi  sangat  krusial  karena  mampu  menopang  kebutuhan  pokok masyarakat luas.
Sektor pertanian dalam Islam mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an. Dalam beberapa  ayat  disebutkan  bahwa  pertanian  merupakan  sesuatu  yang  dianjurkan  untuk dilakukan utamanya dalam memanfaatkan berkah dan ciptaan Allah SWT. Salah-satu ayat
yang  menjelaskan  hal  tersebut  terdapat  pada  Al-Quran  Surah  Al-Muzammil:  20  dan  Al- An’am ayat 60 di bawah ini:
ۙ◌ ﱣللا ِلْيِبَس ْﻲِﻓ َن ْوُلِتاَقُي َن ْو ُرَخٰا َو …..
Artinya:
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. ( Al- Muzammil/ 73:20) (Departemen Agama RI, 2019)
ىا َد َح  ٖهِ  ا َنْتَ ْۢناَف ًءا َم  ِءاَم ﱠسلا  َنﱢم  ْم ل َلَزْنا َو  َضْرَ ْا َو  ِت ٰوٰم ﱠسلا  َقل َخ  ْنﱠما ٌهل ِا َء ۗ ا َه َر َج َش ا ْوُتِب ْۢ ُ ت  ْنا  ْم ل  َنا  ا َم ۚ ٍة َج ْهَب َتاَذ  َق ۗ  َن ْول ِد ْعﱠ   ٌم ْو َ ق  ْم ُه  ْلَ ۗ  ِ ا  َع ﱠم
Artinya:
“Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta  yang  menurunkan  air  dari  langit  untukmu,  lalu  Kami  menumbuhkan  dengan  air  itu kebun-kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang- orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (An-Naml/27:60)(Departemen Agama RI, 2019)
Berlandaskan  ayat-ayat  di  atas  para  Jumhur  ulama  diantaranya  Imam  Malik,  para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam  Hanbali  dan  Dawud  Ad-Dzâhiry.  Mereka  menyatakan  bahwa  akad  muzâra’ah diperbolehkan dalam Islam (Ngasifudin, 2016). Hal ini dikarenakan atanya seruan untuk mencari berkah di atas muka Bumi dan salah-satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara  bertani. Sehingga  upaya  dalam melakukan pertanian ditinjau dari segi agama dapat didorong  dengan  ketersediaan  sumber  pendanaan  termasuk  dengan  menggunakan  akad muzara’ah dan mukhabarah (Amri, 2018).
Dalam  Islam,  skema  kerjasama  di  sektor  pertanian  digolongkan  dalam  dua  akad berdasarkan  pada  pembagian  modal  antara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan syirkah. Pertama  adalah  akad muzara’ah , Muzara’ah adalah  kerjasama  antara  pemilik  tanah  dan petani bagi hasil. Bijinya adalah dari pemilik lahan, dan kedua belah pihak sepakat untuk membagi  hasil  panen  sesuai  kesepakatan  (Emily,  2019).  Menurut  sebagian  ulama  fikih muzara’ah ,  hukumnya  mubah  (boleh)  karena  di  dalamnya  ada  prinsip  gotong  royong; bahkan  ada  hadits  yang  mengatakan  bahwa  siapa  yang  memiliki  tanah,  tanah  itu  harus ditanami  jika  dia  tidak  menginginkannya,  itu  diberikan  kepada  saudaranya. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020) Sistem kerjasama pertanian memiliki manfaat sosial dan  ekonomi  yang  sangat  tinggi  jika  proses  dalam  pengelolaan  dana  dan  pengawasan dijalankan secara maksimal (Saqib & Zafar, 2020). Sektor pertanian yang rentan risiko gagal
bayar  dan  gagal  panen  mengharuskan  pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  perlu  untuk meningkatkan  pengawasan  secara  sistematis  serta  mitigasi  atas  risiko  baik  yann terstruktur  atau  tidak  terstruktur  sebelumnya.  Melalui  akad  dalam  ekonomi  Islam, pelaksanaan  bagi  hasil  dan  risiko  telah  menjadi  perhatian  khusus  dan  harus  ditetapkan sebelumnya dalam rangka memastikan tidak ada pihak yang dirugikan selama akad atau kerjasama berlangsung (Nomani & Azam, 2020)
Praktek muzara’ah dapat diwujudkan dengan ketentuan yang ada, yaitu tumbuhnya sikap gotong royong di mana pemilik tanah dan penggarap saling menguntungkan disertai dengan rasa keadilan dan keseimbangan (Sahrani dan Abdullah: 2002). Apabila para petani mampu mendapatkan sumber pembiayaan dengan kontrak kerjasama yang sesuai dengan aturan  Islam,  maka  hal  ini  akan  menjadi  stimulus  para  petani  untuk  mengembangkan teknik, fasilitas serta diversifikasi produknya (Moh’d et al., 2017). Tentunya hal ini dapat mengurangi  pengangguran,  meningkatkan  produksi  pertanian  dalam  negeri,  serta mendorong  pembangunan  sektor  riil  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  makro (Mohd Shafiai & Moi, 2015).
Selanjutnya  adalah Mukhabarah . Mukhabarah adalah  kerjasama  antara  pemilik kebun dan petani bagi hasil, mendistribusikan hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama dalam bentuk mukhabarah menitikberatkan pada peran petani yang tidak hanya sebagai pengelola namun juga menyediakan benih dan seluruh biaya produksi sejak masa tanam  hingga  panen  (Syariffudin  ,  2003).  Hukum mukhabarah h  adalah  mubah  atau diperbolehkan. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Di bawah hukum mukhabarah h, petani bertanggung  jawab  atas  tanah  dan  tanaman  dengan  menyirami  dan  merawatnya. Penggarap  mendapatkan  imbalan  atas  kerja  kerasnya  dengan  mendapatkan  persentase tertentu  dari  hasil  panennya  (Antonio,  2001).  Akad mukhabarah h  tidak  sama  dengan tukang  kebun yang  mendapat upah  dari  merawat tanaman,  tetapi  imbalan yang  mereka terima dari hasil akad mukhabarah h tidak sama dengan buruh kebun yang mendapat upah dari merawat tanaman, melainkan imbalan yang mereka terima dari hasil (Nasution, 2020).

## Praktik Ekonomi Lokal Sektor Pertanian di Indonesia
Masyarakat  Indonesia  memiliki  ciri  khas  dalam  melakukan  kerjasama  khususnya dalam bidang pertanian. Pengelaborasian antara aktivitas ekonomi dengan kearifan lokal masyarakat setempat membuat kerjasama pertanian menjadi lebih berorientasi pada aspek kekeluargaan  dan  keinginan  untuk  saling  tolong-menolong.  Berbagai  suku  di  Indonesia memiliki aturan dan istilah bagi hasil pertanian yang berbeda. Adapun beberapa praktik ekonomi lokal sektor pertanian yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

## Paro/Maro
Istilah Maro atau Paro berasalah dari Bahasa Jawa yang juga menjadi serapan kata dalam Bahasa Indonesia “separuh”. Sehingga Maro dapat diartikan sebagai pembagian yang sama rata atau separuh dari hasil kerjasama diberikan secara merata kepada pihak yang bersangkutan  (Wahyuningrum  &  Darwanto,  2020). Maro juga  diartikan  sebagai  sistem pertanian  antara  pengambil  alih  dan  pemilik  tanah,  di  mana  pemilik  tanah  memberikan tanah kepada mitra dan pemegang saham menyumbangkan semua modal. Dalam kerjasama paro/maro seluruh  biaya  produksi  mulai  dari  benih  hingga  peralatan  dan  perlengkapan untuk  perwatan  tanaman  semuanya  ditanggung  oleh  petani.  Praktik  ini  umumnya dilakukan oleh petani pedalaman di Pulau Jawa khususnya pada area Jawa Tengah (Adil, 2018;  Ashari  &  Saptana,  2016;  Mujahidin,  2017;  Rezkiana,  2017;  Wahyuningrum  & Darwanto, 2020)
Motivasi  utama  dalam  melakukan  kerjasama  ini  didasari  oleh  solidaritas  antara masyarakat yang umumnya telah saling mengenal dengan baik satu sama lain (Amri, 2018). Masyarakat  ingin  saling  membantu  dimana  terdapat  pihak  yang  membutuhkan  sumber penghasilan  namun  tidak  memiliki  lahan  untuk  digarap  sementara  pihak  lainnya  yang memiliki  area  persawahan  tetapi  tidak  mampu  mengelolanya  dikarenakan  keterbatasan pengentahuan, waktu maupun modal (Ashari & Saptana, 2016).
Sama  halnya  dengan  arti  kata maro ,  pembagian  penghasilan  dalam  kerjasama  ini adalah 1:1, yaitu setengah dari pendapatan berasal dari pemilik dan setengah lainnya dari sewa.  Pemutusan  hubungan  kerja  antara  para  pihak  terjadi  ketika  jangka  waktu  yang disepakati  berakhir  pada  akhir  masa  panen  dan  dapat  juga  terjadi  ketika  pihak  lain meninggalkan perjanjian awal. Selain sistem Maro, terdapat juga praktik Mertelu (1/3) dan Merempat (1/4)  juga  terdapat  di  Jawa  Tengah,  namun  sistem  tersebut  semakin  langka. Dalam sistem Maro di luar Jawa, uang masuk dua kali dan pemilik membayar biaya masuk. Dalam  kasus  lain,  input berasal  dari  pemilik  tanah  dan  petani.  Sistem  2/3  dan  3/5  juga tersedia di tempat lain, tetapi juga menjadi kurang umum (Ashari & Saptana, 2016).

## Mawah
Mawah adalah  kegiatan  ekonomi  kolektif  dalam  masyarakat  Aceh  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  antara  pemilik  dan  pengelola. Mawah adalah  proses  dimana  pemilik properti memberikan hak kepada orang lain untuk mengelola properti dengan hasil yang disepakati. Sistem mawah banyak digunakan dalam bidang pertanian dan peternakan, yang hasilnya ditentukan secara musyawarah. Pembagian keuntungan disepakati melalui biaya manajemen langsung atau tidak langsung.
Di bidang pertanian, jika pengelola membayar semua biaya tanaman yang ditanam,
seperti  pupuk,  upah  tenaga  kerja,  air,  dan  lain-lain,  keuntungannya  bisa  25%  untuk pengelola dan 75% untuk pemilik modal Jika tanah itu jauh dari penduduk yang menetap, bagian dari kekayaan rakyat adalah satu bagian untuk pemilik dan tiga bagian untuk petani. Karena  penggunaan  input  pertanian,  tingkat  produksi  sekarang  didasarkan  pada  biaya terendah, dan produksi didasarkan pada nilai dikurangi biaya benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Jumlah tersebut dibagi dengan ukuran dikurangi biaya benih. Oleh karena itu, benih dibagi menjadi  lebih kecil,  karena  biaya  pengolahan  tanah  tinggi.  Sementara pada skema lainnya, dimana pemilik lahan hanya akan memberikan area persawahannya untuk dikelola  secara  penuh  kepada  petani  termasuk  menentukan  komoditi  dan  menanggung biaya  produksi  sendiri.  Dalam  skema  ini  pembagian  hasil  akan  diberikan  50%  kepada petani dan 50% kepada pemilik lahan.
Dalam  pandangan  masyarakat  Aceh,  praktik Mawah ini  dianggap  lebih  dapat membantu  dan  meringankan  beban  masyarakat  serta  terbukti  telah mengurangi  tingkat kemiskinan dalam lingkup masyarakat utamanya petani daerah Aceh (Hidayati & Oktafia, 2020). Dalam penelitian lain juga dikatakan jika sistem mawah dan persentase bagi hasil dapat  meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  dibandingkan  dengan  sistem  pengupahan. Beberapa  temuan  studi  memberikan  banyak  bukti  bahwa  program  kemitraan  dan pembagian  manfaat  dapat  membawa  manfaat  dalam  pengentasan  kemiskinan (Marasabessy, 2022).

## Teseng
Salah-satu bentuk kearifan lokal yang dilakukan dalam bentuk aktivitas ekonomi oleh masyarakat Bugis adalah kerjasama teseng atau bagi hasil. Mat teseng atau teseng diartikan masyarakat lokal sebagai sistem kemintraan masyarakat setempat dengan berbagai objek seperti  sawah,  kebun  dan  juga  binatang  ternak  yang  melibatkan  dua  pihak  yakni  pihak pemodal atau pemilik objek serta pengelola (Adil, 2018). Sistem kemintraan ini dilakukan dalam  bentuk  transaksi  tradisional  tanpa  adanya  legalitas  namun  hanya  bedasar  pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Teseng menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku (Dassir, 2015).
Dalam praktik teseng , pada umumnya dilakukan oleh dua pihak yang berhubungan dimana  pihak  pertama  dikenal  dengan  pa’bere teseng yakni  orang  yang  memiliki  objek tertentu baik tanah atau ternak  yang kemudian akan diberikan kepada orang lain untuk menggarap atau mengelolanya. Pihak kedua adalah pa’ teseng yakni orang yang diberikan amanah  untuk  mengelola  objek teseng yang  diberikan.  (Sulham,  2018).  Pada  praktik kerjasama  ini,  biasanya  peran  petani  penggarap  yang  tidak  hanya  bertugas  pada  aspek pemeliharaan dan pengelolaan namun juga bertindak sebagai pemodal awal. Biaya benih,
pupuk dan pestisida akan disediakan sendiri oleh petani dari awal masa tanam hingga pada masa  panen  nanti.  Berdasarkan  hal  tersebut,  jelas  bahwa  pemilik  lahan  hanya  akan memberikan lahan mereka untuk di kelola sehingga proses dan sistem kerjanya diserahkan sepenuhnya pada petani penggarap (Rasyid et al., 2018).
Pembagian  keuntungan  dilakukan  sama  dengan  skema  modal  utamanya  bibit  dan pupuk berasal pemilik lahan namun perbedaannya adalah biaya lainnya yang dikeluarkan selama  masa  pengelolaan  akan  diberikan  kepada  petani  penggarap.  Sehingga  sisa  atau keuntungan bersih akan dibagi dengan presentase 50% bagi petani penggarap dan 50% bagi  pemilik  lahan.  Meskipun  biaya  ditanggung  oleh  petani  namun  persentase  yang diberikan cukup kecil dan dibagi secara seimbang. Hal tersebut dijelaskan dengan asumsi petani  yang  mengelola  dan  mengeluarkan  biaya  sendiri  pada  dasarnya  telah  melakukan perhitungan awal mengenai jumlah pupuk, dan pestisida serta biaya-biaya lainnya sehingga mereka hanya akan diberikan keuntungan atas jasa pengelolaannya saja. Namun, ada pula skema tesang yang dimana beban kerja diberikan kepada pemilik lahan, sementara petani hanya bertindak sebagai pemihara. Adapun pembagian hasil keuntungan dapat dilakukan sesuai  presentase  yang  disepakati.  Pada  umumnya,  akan  diberikan  75%  kepada  pemilik lahan sementara 25% kepada petani selaku pemelihara yang bekerja selama kurang lebih satu masa panen atau sekitar 4 bulan (Rasyid et al., 2018).

## Analisis  Persamaan  Skema  Praktik  Ekonomi  Lokal  dengan  Akad  Ekonomi  Islam Sektor Pertanian
Dalam agama, kearifan  lokal juga  berarti “ urf ”. ' Urf ,  ini dianggap sebagai kearifan lokal    yang  dimiliki  manusia (al'adah  al-ma'rifah), yang  berbeda  dengan al-adah  al- jahiliyyah. Kearfian lokal setempat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan dan diketahui karena suatu alasan dan dianggap baik oleh orang yang beradat atau  memegang  nilai  dalam  sebuah  budaya  masyarakat.  Adat  pada  hakikatnya  memiliki prinsip dan selalu memiliki nilai positif karena kebiasaan dan praktik sosial itu diulang dan diperkuat.  Jika  suatu  masyarakat  tidak  peduli  dengan  perilaku  yang  baik,  itu  tidak  akan diperkuat kembali. Perilaku sebagian besar sukarela karena dianggap baik atau ada sesuatu yang baik tentangnya (Hermansyah, 2013).
Ada  banyak  kasus  hukum  di  Muamalah  tentang  ' urf in  apa  yang  ditentukan  oleh hukum, misalnya “adat dapat menjadi hukum syar'a”, “sesuatu yang diterapkan oleh adat, sama  seperti  yang  diterapkan  oleh  syar'a”  (kalau  tidak  dengan  syariat)”,  “sesuatu  yang spesifik.  oleh  tradisi  (adat)  maupun  “sesuatu  yang  diberikan  oleh  undang-undang”  yang telah diketahui dan menjadi kebiasaan para pedagang sehingga dianggap sebagai kewajiban
yang disepakati di antara mereka (Fawzi, 2018).
Dalam ekonomi Islam, bagian dari Mu'amalat adalah pertanian juga dikenal dengan muzara’ah dan mukhabarah h,  adalah  perjanjian  kerjasama  pengelolaan  lahan  pertanian antara pemilik lahan dan petani, dimana pemilik lahan menyediakan lahan pertanian bagi petani  untuk  ditanami  dan  digembalakan  dengan  imbalan  tertentu  (bagi  hasil).  Secara umum  dalam  petani  bertanggung  jawab  untuk  pemeliharaan.  Sebaliknya  pemilik  lahan berkewajiban  untuk  membayar  semua  biaya,  mulai  dari  benih,  peralatan,  dan  lain-lain. Dalam akad Mukhabarah h, pemilik tanah membayar semua biaya, pemilik tanah mendapat dua bagian dan petani mendapat satu, dalam hal ini petani hanya bertanggung jawab atas pengairan dan perawatan.
Jika melihat beberapa praktik ekonomi lokal dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah tertentu misalnya praktik Paro yang dilakukan oleh masyarakat  di  daerah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur,  kemudian Mawah oleh  masyarakat Aceh serta praktik Teseng oleh masyarakat Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi-Selatan dan  Sulawesi-Barat    memiliki  kesamaan  prinsip  dalam  akad  ekonomi  syariah  utamanya akad muzara’ah dan mukhabarah h.  Dalam  praktik paro/maro,  teseng, dan mawah sama- sama memiliki skema yang dimana para pemilik tanah yang menyediakan tanah terkadang juga  ikut  menanam  atau  memanen  (bukan  karena  kewajiban,  tetapi  lebih  karena kemurahan  hati).  Penyewa/petani  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  benih  dan tenaga kerja yang diperlukan. Penyewa dan tuan tanah terlibat dalam pemupukan. Selain itu, ada juga opsi dimana pemilik lahan hanya menyerahkan sepenuhnya lahan tanpa biaya produksi lainnya yang dimana semua beban tersebut diberikan kepada pada petani. Segala akad tersebut dilakukan hanya dengan motif saling tolong menolong dan didasarkan atas asas kepercayaan sehingga masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut memberikan gambaran jika dasarnya adalah kerelaan dan pembagian keuntungan yang berprinsip pada keadilan.
Hal  ini  sejalan  dengan  praktik Muzara’ah dan mukhabarah yang  menunjukkan prinsip  sistem  bagi  hasil.  Ketika  hasil  pertanian  menguntungkan,  keuntungan  dibagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  pihak  yang  memiliki  ladang  dan  petani.  Sebaliknya,  jika  hasil pertanian  dirugikan,  kerugian  ditanggung  bersama.  Praktik muzara’ah maupun mukhabarah sudah  menjadi  tradisi  dalam  masyarakat  petani  khususnya  di  daerah pedesaan  Indonesia.  Menurut  sebagian Muzara’ah dan  musawah    di  atas,  pembagian keuntungan hasil panen antara pemilik ladang dan penggarap juga dilakukan menurut sewa akhir.
Jika dapat disimpulkan dari ketiga perjanjian di atas bahwa inti dari perjanjian atau
kerjasama adalah keridhoan (kemauan bersama), kita tidak hanya mengetahui, tetapi juga pengetahuan tentang jumlah sumber daya dan keberhasilan kerjasama secara transparan terhadap  maupun  di  hasil  pertanian  dan  perkebunan,  sehingga  diperjelas  di  awal  akad berapa  modal  yang  dibutuhkan  dan  keuntungan  setelah  panen  atau  hasil  ladang  atau tanaman agar kedua belah pihak atau lebih mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak ada tuduhan atau fitnah di kemudian hari.
Terdapat dua skema dalam ekonomi Islam yang memiliki kesamaan dengan praktik ekonomi lokal yang selama ini diterapkan oleh masyarakat. Bersamaan antara mawah , maro dan teseng memiliki  setidaknya  dua  skema  yang  bergantung  pada  tanggungan  beban produksi  yang  hanya  diberikan  kepada  salah-satu  pihak.  Skema  pertama  dimana  para petani akan diberikan kebebasan untuk memilih komoditi yang akan diproduksinya serta seluruh  biaya  produksi  akan  dibebankan  kepada  petani  tersebut  mulai  dari  proses penanaman hingga panen. Sehingga status pemilik lahan hanyalah sebagai pengawas atas hak  pengelolaan  lahan  kepada  petani.  Pembagian  hasilnya  pun  akan  diberikan  sesuai dengan  persetujuan  dimana  petani  diberikan  50%  dan  pemilik  lahan  juga  50%  atas keuntungan bersih yang diperoleh. Sementara apabila terjadi kerugian maka pemilk lahan dan petani harus menanggung hal itu bersama-sama dan seluruh permasalahan yang timbul akan diselesaikan sesuai hukum adat sekitar dan secara kekeluargaan (Adil, 2018).
Hal  tersebut  memiliki  kesamaan  dengan  prinsip  dalam  akad Mukhabarah pada ekonomi  Islam  dimana  akad  ini  dilakukan  antara  petani  dengan  oemilik  lahan  untuk mengelola  persawahan  dengan  imbal  bagi  hasil yang  sesuai  dengan kesepakatan.  Dalam akad  ini  segala biaya produksi termasuk bibit, pupuk, peralatan  produksi seperti  tractor dan  mesin  panen  seluruhnya  akan  dibebankan  kepada  petani  hingga  masa  panen,  dan pendapatan  yang  diperoleh  terlebih  dahulu  harus  diperhitungkan  besaran  modal  dan sisanya akan dibagi sesuai kesepakatan (Hidayati & Oktafia, 2020).
Sehingga  pada  skema  pertama  ini  disimpulkan  memiliki  kesamaan  dengan  akad mukhabarah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 1 Skema 1 Maro, Mawah dan Teseng (Mukhabarah) Sumber: Disusun oleh Penulis (2023) Kesepakatan Petani Pemilik Lahan Lahan
Sawah Tenaga, Keahlian, Waktu, Benih dan Biaya produksi lainnya Hak pengelolaan
Hasil Panen Y% X%
Sementara pada skema kedua memiliki perbedaan yang terletak pada beban produksi yang ditanggung bersama sementara umumnya benih akan diberikan oleh pemilik lahan. Dalam skema ini, petani memiliki peran tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga dan juga keahliannya namun juga ikut menanggung biaya produksi lainnya. Sementara pemilik lahan akan  memberikan  hak  pengelolaan  lahan  dan  juga  memberikan  modal  sebagai  biaya produksi yang biasanya berupa benih dan pupuk. Berdasarkan kesepakatan ini, maka jelas akan terjadi perbedaan pada skema bagi hasilnya, dimana pemilik lahan akan mendapatkan persentase  yang  lebih  besar.  Pada  skema maro khususnya  akan  berubah  istilah  yang tergantung  pada  pembagian  hasil  misalnya  martelu  apabila  hasil  sebesar  1/3  akan diberikan  kepada  petani  sementara  sisanya  kepada  pemilik  lahan.  Namun  pada  praktik ekonomi lainnya yakni mawah dan teseng tetap menggunakan istilah yang sama dan pada dasarnya  pembagian  bagi  hasil  diberikan  sesuai  dengan  kesepakatan  dimana  biasanya proporsionalnya 75% bagi petani sementara 25% bagi pemilik lahan.
Hal  ini  sama  dengan  sistem muzara’ah dimana  pada  dasarnya  kerjasama  ini menekankan jika bibit akan disediakan oleh pemilik lahan dan juga biaya produksi lainnya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan kemudian hasilnya akan disesuaikan dengan persetujuan awal (Shafiai & Moi, 2015). Apabila terjadi gagal panen, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini.
Pada  skema  pertama  ini  disimpulkan  memiliki  kesamaan  dengan  akad muzara’ah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 2 Skema 2 Maro, Mawah dan Teseng ( Muzara’ah )

## Sumber: Disusun oleh Penulis (2023)
Adapun unsur kesamaan dalam praktik ekonomi lokal ini dengan skema akad dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
Kesepakatan Petani Pemilik Lahan Lahan Sawah Tenaga, keahlian, waktu dan sebagian biaya
produksi lainnya
Hak pengelolaan, benih dan sebagian biaya produksi Hasil Panen Y%
X%
Tabel 1 Perbandingan Praktik Ekonomi Lokal dan Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian
No Aspek Praktik Ekonomi Lokal Ekonomi Islam 1. Pihak  yang terlibat Pemilik lahan dan petani Pemilik lahan dan petani 2. Peran  pihak yang terlibat Skema  1:  Pemilik  lahan  memberikan hak  pengelolaan  lahan  kepada  petani dan  membebankan  biaya  produksi sepenuhnya  kepada  petani (Martelu,
Mawah, dan Teseng) (Wulandari, 2020) Skema  2:  Pemilik  lahan  memberikan hak pengelolaan sawah serta menyediakan bibit dan beban produksi lainnya ditanggung bersama sementara petani  sebagai  pekerja  untuk  merawat tanaman  hingga  masa  panen (Maro, Mawah dan Teseng) (Qardhawi, 2019) Mukhabarah  Petani  merawat  dan mengelola tanaman serta
menanggung biaya produksi,
sementara  pemilik  lahan  hanya memberikan  hak  pengelolaan
lahan (Yaacob, 2018) Muzara’ah : Pemilik lahan menanggung  bibit  sementara beban produksi lainnya ditanggung  bersama  sementara petani  bertindak  sebagai  pekerja untuk merawat tanaman (Mohamed & Shafiai, 2021) 3. Bagi Hasil Skema  1:  Pemilik  lahan  dan  petani mendapatkan  persentasi  yang  sama yakni 50% Skema 2: Pemilik lahan menerima 75% sementara petani 25% (Ibrahim,  2012;  Sulham,  2018(Adil, 2018; Qardhawi, 2019; Wahyuningrum & Darwanto, 2020) Pada muza’raah dan mukhabarah h  besaran  persentasi bagi  hasil  sesuai  kesepakatan bersama  (Mohamed  &  Shafiai,
2021;  Ridlwan,  2016;  Shafiai  & Moi, 2015; Yaacob, 2018) 4.   Tanggungan Kerugian Petani  dan  pemilik  lahan  sama-sama menanggung kerugian (Wahyuningrum & Darwanto, 2020) Petani  dan  pemilik  lahan  sama- sama menanggung kerugian (Mohamed  &  Shafiai,  2021; Ridlwan,  2016;  Shafiai  &  Moi, 2015; Yaacob, 2018) 5. Penyelesaian Sengketa Apabila  terdapat  permasalahan  akan diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan hukum  adat  karena  kedua  pihak Sengketa akan diselesaikan melalui  hukum  Islam  (Aminulloh et al., 2021)
umumnya memiliki hubungan
kekerabatan  (Ibrahim,  2012;  Sulham, 2018)
Sumber: Disusun oleh Penulis (2023)
Pada dasarnya, terdapat banyak kesamaan antara praktik ekonomi lokal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sesuai tradisi masing-masing dengan akad yang ada di dalam ekonomi Islam. Khususnya dalam sektor pertanian yang umumnya dilakukan masyarakat Indonesia adalah maro, teseng dan mawah yang dilandaskan pada kearifan lokal memiliki kesamaan dalam aspek pihak yang terlibat, peran masig-masing pihak, sistem bagi hasil, tanggungan  atas  kerugian  serta  penyelesaian  apabila  terdapat  konflik.  Aspek  tersebut memiliki skema yang sama dengan akad mukhabarah dan muzara’ah . Namun yang perlu diperhatikan  adalah  persentase  bagi  hasil  antara  akad  akan  berbeda-beda  sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## Tantangan Pembiayaan Bank Syariah Sektor Pertanian
Pada perannya di bidang pertanian bank syariah dapat lebih efektif dibanding bank konvensional.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  hal.  Pertama,  karena  secara  filosofis, perbankan syariah memiliki ikatan yang kuat dengan sektor pertanian. Petani yang sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil seperti maro, gaduhan dan lain-lain memudahkan bank syariah untuk masuk ke jantung sektor pertanian (Ashari & Saptana, 2016; Ichsan, 2020; Sugeng  et al., 2021; Tsabita, 2014). Kedua, sistem Islam sebenarnya lebih sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian di Indonesia dibandingkan dengan sistem bunga. Dalam sistem  Islam,  yang  dibutuhkan  adalah  kemampuan  petani  untuk  menghasilkan  produk pertanian,  selain  itu  petani  tidak  dikenakan  bunga  tiap  bulan  akan  tetapi  pembayaran hutang  dan  bagi  hasil  akan  dibayarkan  pada  saat  panen  (Bangash,  2020).  Ketiga, meningkatkan layanan perbankan kepada sektor pertanian dengan memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro (Ridlwan, 2016). Keempat, mengembangkan  produk muzara’ah sebagai  salah  satu  instrumen  pembiayaan  sektor pertanian (Pratiwi & Noprizal, 2017).
Namun pada praktiknya lembaga keuangan syariah belum mampu menerapkan skim muzara’ah sebagai  skim  utama  dalam  pembiayaan  syariah  sektor  pertanian  karena beberapa  alasan utamanya kepemilikan  lahan pertanian yang harus menjadi bagian dari aset bank itu sendiri. Sehingga skim yang digunakan hanya dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dimana bank selaku penyedia modal dan petani sebagai pengelola.
Dalam    praktek muzara’ah ,  dimana  pemilik  tanah  tidak  meminta  jaminan  kepada penggarap karena prinsip ta'awun, atau sikap tolong-menolong antara kedua belah pihak, sehingga jika terjadi kondisi yang tidak diharapkan seperti gagal panen maka kedua belah pihak telah bersedia tanpa kewajiban apapun dari penggarap untuk membayar bagi hasil yang  telah  disepakati.  Jadi  tidak  diperlukan  jaminan  untuk  mengganti  risiko  kerugian (Bendob, Bennaceur, & Benahmeddah, 2017).
Skema  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  memiliki  peluang  untuk  meningkat pertumbuhan  sektor  pertanian  (Yunari,  2016).  Masalah  pembiayaan  di  sektor  pertanian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara. Karakter sektor pertanian yang cenderung  bergantung  pada  musim  dan  pendapatan  yang  kecil  menimbulkan  risiko pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi berkembang (Horodnic et al., 2021). Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  3/1/2011  mengatur  tingkat  risiko  sebagai  peringkat kesehatan  bank  yang  membuat  bank  syariah  kurang  tertarik  untuk  memasuki  sektor pertanian (Lestari, 2019).
Pemberian pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil , dimana bank memberikan 100%  modalnya  kepada  nasabah  untuk  mengelola  dananya  pada  suatu  proyek  tertentu. Pembiayaan  mudharabah  memiliki  resiko  yang  tinggi  bagi  bank,  karena  bank  harus mengeluarkan  modal  100%,  dan  jika  proyek  atau  kegiatan  usaha  yang  dibiayai  gagal, seluruh  kerugian  ditanggung  oleh  bank  (Farma,  2018).  Hal  ini  membuktikan  bahwa pembiayaan  sektor  pertanian  ini  akan  menjadi  beban  besar  bagi  perbankan  syariah  di kemudian hari. Selain itu, Bank syariah kesulitan mencari petani atau nasabah yang benar- benar bisa mengerjakan proyek bisnis dengan baik , istiqomah , dan halal, karena hasil dari proyek  bisnis  itu  akan  dibagi  keuntungannya  (Bangash,  2020).  Olehnya  itu,  Bank  harus selektif dan mengetahui seluk beluk kemampuan atau keterampilan nasabah, agar proyek yang dibiayai bank tidak disalahgunakan nasabah untuk kegiatan lain yang menyimpang dari kesepakatan. Sehingga pada pelaksanaan muzara'ah, di mana pemilik tanah dan petani kecil harus saling percaya, yang membuat hubungan antara petani kecil dan pemilik tanah serta profesionalisme petani sangat dibutuhkan untuk menjalankan pertanian yang sama- sama  akan  menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Ashari  &  Saptana,  2016).  Lebih  lanjut, karakteristik kegiatan usaha  disektor pertanian  yang  penuh resiko, baik resiko produksi maupun jatuhnya harga telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perbankan dalam mendanai  pembiayaan  disektor  ini.  Selain  itu,  minimnya  pembiayaan  disektor  ini disebabkan  besarnya  resiko  yang  dihadapi  perbankan,  sebab  pembayaran  terhadap pembiayaan  yang  diberikan  tidak  secepat  pembiayaan  dalam  sektor  perdagangan  atau manufaktur (Farma, 2018)

## Kesimpulan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  banyak  aktivitas  ekonomi  masyarakat  di  Indonesia masih memasukkan unsur kearifan lokal dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Di sektor pertanian sendiri, terdapat beberapa praktik ekonomi di beberapa daerah yang memiliki kesamaan  dengan  sistem  dalam  ekonomi  Islam.  Praktik maro yang  dilakukan  oleh masyarakat  di  daerah  Jawa,  praktik mawah yang  dilakukan  oleh  penduduk  Aceh  hingga pada masyarakat Sulawesi khususnya adat Bugis yang menggunakan tradisi teseng . Pada dasarnya ketiga praktik ekonomi lokal ini adalah kerjasama dalam hal pengelolahan lahan pertanian dimana terdapat satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya yakni petani sebagai  pengelola.  Hal  tersebut  dianggap  penulis  memiliki  kesamaan  dengan  akad mukhabarah dan muzara’ah dalam  Islam  dimana  pihak  yang  terlibat  akan  melakukan kerjasama dengan bagi hasil yang telah disepakati. Perbedaannya adalah pada aspek biaya produksi dan penyediaan bibit dimana muzara’ah biaya produksi ditanggung bersama serta bibit  yang  disediakan  pemilik  lahan  sementara  pada mukhabarah seluruh  biaya  akan dibebankan  kepada  petani.  Namun  dalam  praktiknya  pada  lembaga  keuangan  Islam, khususnya  pada  perbankan  syariah,  sektor  pertanian  masih  mengalami  banyak  kendala terutama  dalam  mitigasi  risiko  atas  kegagalan  panen  dan  pembayaran  kredit.  Dari  sisi perbankan syariah juga masih belum memiliki regulasi  yang  khusus untuk memfasilitasi para petani untuk mendapatkan akses pembiayaan mengingat ketidaksiapan bank dalam melaksanakan akad muzara’ah maupu mukhabarah atas risiko yang bisa saja terjadi dan skema  pertanian  yang  penuh  dengan  ketidakpastian  tidak  seperti  sektor  industri  dan perdagangan . Melihat  adanya  fenomena  ini,  dapat  memberikan  impilkasi  dan  indikasi bahwasanya sebenarnya praktik ekonomi Islam telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun terms bahasa  yang  digunakan  membuat  masyarakat  tidak  terlalu  memahaminya.
Sehingga,  dalam  upaya  pengembangan  produk  perbankan  syariah  harusnya  menjadikan aspek tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong eksistensi produk keuangan syariah terhadap semua lapisan masyarakat.

## Referensi
Abdul  Jalil,  &  Sitti  Azizah  Hamzah.  (2020).  Pengaruh  Bagi  Hasil  Dan  Kebutuhan  Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota  Palu. Jurnal  Ilmu  Perbankan  Dan  Keuangan  Syariah , 2 (2),  178–198. https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197
Adil,  A.  W.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  bagi  Hasil  Perikanan  Laut  di  Kabupaten Bulukumba . http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13111/
Alam, A., & Rusgianto, S. (2022). The Determinant of Shariah Financing in the Agricultural Sector :  Evidence  from  Indonesia. Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business ,
9 (4), 287–298. https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0287
Amalia,  R.  (2020).  Bagaimanakah  Kinerja  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia?:  Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI). Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah ,
2 (1), 46–69. https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22.46-69
Aminulloh,  A.,  In,  S.  Z.  H.,  &  Suyatna,  N.  (2021).  Muzâraah  ,  SDGs  ,  and  the  Welfare  of Indonesian Farmers. JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) , 7 (03), 1372–1383.
Amri,  U.  (2018). Praktik  Bagi  Hasil  Pertanian  (Sawal)  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah (Studi  Masyarakat  Petani  di  Desa  Palece  Kecamatan  Limboro  Kabupaten  Polewali Mandar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Ashari,  &  Saptana.  (2016).  Prospek  Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor  Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 23 (2), 132. https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132- 147
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Berita  Resmi  Statistik:  Luas  Panen  dan  Produksi  Padi  di Indonesia 2022 (Angka Sementara) . Badan Pusat Statistik.
Bangash,  A.  U.  J.  (2020).  Managing  the  Agricultural  Sector  Through  Muzara’ah:
Implementing  an  Islamic  Economic  Participatory  Mode  of  Financing. International Journal of Islamic Business & Management , 4 (1), 27–42. https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.638
Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Bank Indonesia , 1– 173. Dassir, M. (2010). Sistem Penguasaan Lahan Dan Pendapatan Petani Pada Wanatani Kemiri Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Perennial , 6 (2), 90. https://doi.org/10.24259/perennial.v6i2.203
Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 . Kementerian Agama RI.
Farma,  J.  (2018).  Prospek  Dan  Tantangan  Perbankan  Syariah  Dalam  Pembiayaan  Sektor Pertanian. Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran , 5 (2), 52–67.
Fawzi,  R.  (2018).  Aplikasi  Kaidah  Fikih ةداعلا ﺔﻤﻜﺤﻣ Dalam  Bidang  Muamalah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 147–167.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279
Hakim, A. (2017). Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi) Abdul Hakim (Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya). Akademika , 8 (1), 65–81.
Halisa  Husain,  N.,  &  Rusanti,  E.  (2019).  Sociopreneur  Sapagalung  sebagai  Penyelesaian Mispersepsi  Mappasanra  di  Desa  Batukaropa  Kabupaten  Bulukumba  Oleh. FoSSEI Journal , Temilnas Xviii .
https://fossei.org/journal/index.php/fosseijournal/article/view/1
Hendri, D. (2016). Shariah Financing for Farmers Poverty Reduction. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) . http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/3
Hermansyah.  (2013).  Kearifan  Lokal  Sebagai  Model  Pendekatan  Ekonomi  Syari’ah.
Istinbath , 12 (1), 167–204.
Hidayati,  N.,  &  Oktafia,  R.  (2020).  Implementasi  Akad  Bagi  Hasil  Pada  Sektor  Pertanian Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Petani  Di  Desa  Maduran  Kecamatan  Maduran Kabupaten  Lamongan. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 7 (12),  2399.
https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418
Horodnic,  I.  A.,  Williams,  C.  C.,  Windebank, J.,  Zaiţ, A.,  &  Ciobanu,  C.  I.  (2021).  Explaining consumer motives to purchase in the informal economy. PLoS ONE , 16 (10 October), 1– 22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258686
Ibrahim,  A.  (2012).  Praktik  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  Dalam  Konteks  Ekonomi  Islam: Kajian  Terhadap  Sistem  Mawah  Dan  Gala. The  Aceh  Development  International Conference , March , 443–451.
Ichsan,  N.  (2020).  Muzara’ah  Dalam  Sistem  Pertanian  Islam. Mu’amalat:  Jurnal  Kajian Hukum Ekonomi Syariah , 10 (1), 79–96. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783
Irwansyah,  F.  S.  (2020).  Dampak  dan  pencegahan  wabah  Covid-19:  Perspektif  Sains  dan Islam - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) , 1–10. http://digilib.uinsgd.ac.id/30549/
Lestari,  T.  (2019).  Analysis  Of  Islamic  Bank  Influence  On  Agricultural  Financing  Sector
Period  2014-2016. Journal  of  Islamic  Economic  Laws , 2 (1),  88–119. https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.7706
Lisdawati,  D.,  Syaifullah,  S.,  Amalia,  R.,  &  Pratamasyari,  D.  A.  (2019).  Pelaksanaan  Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah , 1 (1), 16– 36. https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.3.16-36
Marasabessy,  R.  H.  (2022).  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Klasik.  In Jurnal  Asy-
Syukriyyah (Vol. 16, Issue 1). https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221
Meutia,  I.,  &  Mohamad,  A.  (2019).  Effectiveness  Financing  in  Agriculture  Sector:  A Comparative Study between Conventional and Islamic Bank. International Journal of Economics and Financial Issues , 9 (1), 23–30.
Moh’d, I. S., Omar Mohammed, M., & Saiti, B. (2017). The problems facing agricultural sector in Zanzibar and the prospects of Waqf-Muzar’ah-supply chain model: The case of clove industry. Humanomics , 33 (2), 189–210. https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033
Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On  Zakat,  Infaq,  Alms  And  Waqf  In  Empowering  The  Farming  Community. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 10 (1), 144–161. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334 Mohd Shafiai, M. H., & Moi, M. R. (2015). Fitting Islamic financial contracts in developing agricultural land. Global Journal Al-Thaqafah , 5 (1), 43–49. https://doi.org/10.7187/GJAT772015.05.01
Muhammad,  M.  M.  (2022).  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Melalui  Kearifan  Lokal.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 119–127.
Mujahidin,  A.  (2017).  Peranan  Kearifan  Lokal  (Local  Wisdom)  Dalam  Pengembangan Ekonomi  Dan Perbankan  Syariah Di Indonesia. JURIS  (Jurnal Ilmiah  Syariah) , 15 (2), 153. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496
Munawaroh  &  Abdillah.  (2022).  The  Responsiveness  of  Fiqh  and  Its  Local  wisdom  of Pengajian Pitulasan Menara Kudus. ADDIN: Media Dialektika Ilmu Agama , 16 (1), 39.
Ngasifudin,  M.  (2016).  Aplikasi  Muzara’ah  Dalam  Perbankan  Syariah. Jurnal  Ekonomi Syariah Indonesiam , IV (1), 38–44.
Nomani,  A.,  &  Azam,  M.  K.  (2020).  Sharīʿah compliant  working  capital  inancing_  a case- study of Indian sugar industry. Journal of Islamic Accounting and Business Research ,
11 (3), 674–693. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0098
Nur  Wanita,  Ryna  Pratiwi,  &  Nurysamsu.  (2021).  Pengaruh  Pembiayaan  Ultra  Mikro  Pt. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah , 3 (2), 101–120. https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.51.101-120
Pratama, Y. I. (2016). Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kecamatan Batu  Kota  Batu. Bidang  Keahlian  Manajemen  Pembangunan  Kota  Jurusan  Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan , RA 142551 , 15.
Pratiwi, R., & Noprizal, N. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian  Di  Bank  Syariah. AL-FALAH :  Journal  of  Islamic  Economics , 2 (2). https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.254
Qardhawi,  Y.  (2019).  Pelaksanaan  Sistem  Bagi  Hasil  (Mawah)  Dalam  Akad  Mudharabah Pada  Peternak  Sapi  Di  Gampong  Pango  Raya  Kecamatan  Ulee  Kareng  Banda  Aceh. Minithesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 1–172.
Rasyid,  T.  G.,  Aminawar, M.,  Darwis,  (2018).  Kemampuan  Kewirausahaan  Peternak  Yang Melakukan Sistem Bagi Hasil ( Teseng ) Pada Usaha Sapi Potong Di Kabupaten Bone Abstrak. Semnas Persepsi Iii Manado , 225–231.
Rezkiana,  A.  S.  (2017). Internalisasi  Nilai  Budaya  Sipakatau  Dalam  Model  Akuntansi Pertanggungjawaban  Sosial  Pada  Pt  Semen  Bosowa  Maros .  Skripsi,  Universitas Hasanuddin.
Ridlwan,  A.  A.  (2016).  Implementation  Akad  Muzara’ah  In  Islamic  Bank:  Alternative  to Access Capital Agricultural Sector. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1), 34–48.
Ridwan, M. (2015). The Local Wisdom in the Practice of Profit and Loss Sharing (PLS) in the Fishery System: A Study of Islamic Economic Activities in Tapak Kuda Village, District of Tanjung Pura, Langkat Regency, North Sumatera Province. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , September 2015 , 59–82.
Rusanti,  E., Muin, R., Husain, N. H., & ... (2021). Sociopreneur  Sapagalung on Agricultural Financing in the Bugis Society. Annual Conference of … , 101–114.
Saqib, L., & Zafar, M. A. (2020). The State Bank of Pakistan’s Guidelines on Islamic Financing for Agriculture. Islamic Studies , 59 (3), 337–357.
https://www.jstor.org/stable/27088400
Shafiai, M. H. M., & Moi, M. R. (2015). Financial problems among farmers in Malaysia: Islamic agricultural  finance  as  a  possible  solution. Asian  Social  Science , 11 (4),  1–16. https://doi.org/10.5539/ass.v11n4p1
Sofyan,  A.  S.,  Yunus,  A.  R.,  Muslihati,  Anwar,  N.,  &  Saidy,  E.  N.  (2021).  Local  Economic Practices  in  Developing  Islamic  Financial  Products  in  Indonesia. Al-Tijary  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (2), 141–163.
Sugeng,  R.,  Rohmana,  D.,  &  Andang,  N.  (2021).  Sistem  Bagi  Hasil  Akad  Muzara’ah  pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) , 1 (2), 211–226.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (VI). Alfabeta.
Sulham. (2018). Analisis Alasan Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil ( Teseng ). Jurnal Studi Ekonomi , 3 (2), 31–46.
Ega  Rusanti,  A.  Syathir  Sofyan,  Syarifuddin: Implementasi  Konsep  Ekonomi  Islam  pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah
Supriyanta, M. Y. (2019). Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu) SKRIPSI. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon .
Suryani, I., & Susanto, T. T. (2018). Strategi Destination Branding Event Budaya Pemerintah Kota Bandung Sebagai Magnet Pariwisata. Jurnal Akrab Juara , 6 (1), 1–8.
Syifa, D. L., & Ridlwan, A. A. (2021). Improving Agricultural Sector: The Role of Mudharabah Financing  (Study on  Sharia  Financing  Savings and Loans Cooperatives). Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 12 (1), 55–74.
https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.3829
Tsabita, K. (2014). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector. Al-Muzara’ah , 2 (2), 88–120.
Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 3 (1),  45. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544
Wulandari,  N.  A.  (2020).  Pandangan  Islam  Terhadap  Praktik  Bagi  Hasil  “Teseng”  Pada Masyarakat  Manggalung  Kecamatan  Mandalle  Kabupaten  PANGKEP. J.  Res  Islamic Econ , 7 (2), 291–317.
Yaacob, H. (2013). Commercialising Muzara ’ a Model Contract Through Islamic Finance.
International Journal of Business, Economics and Law , 2 (3), 69–77.
Yulianti,  R.  T.  (2018).  Ekonomi  Islam  Dan  Kearifan  Lokal. Millah , ed (khus),  99–115. https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6
Yunari, A. (2016). Muzara’Ah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari’Ah. Jurnal Iaih , 2 (2),
153–163. https://jurnal.iaih.ac.id