PELELANGAN BARANG GADAI DALAM PERSFEKTIF ISLAM
Dewi Oktayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari‟ah Bengkalis dewioktayani87@gmail.com

## ABSTRACT
Pawn is an alternative for people who experience economic problems but do not want to lose their valuable possessions. The pawn can be done in the pawnshop as well as other financial institutions that provide pawn services. In Islam, the pawn is known as Ar-Rahn, which is to hold one of the borrower's assets from the loan he received. In a sharia pawnshop, the auction system applies to customers, if the customer is unable to pay his debt after maturity. The sale of liens after maturity is legal. That, according to the purpose of the understanding of the nature of the pawning itself, that is, as a trustee of a debt to be fulfilled. If the debtor is unable to pay the debt, the pawned goods can be sold to pay the debt, by representing the seller to a fair and trusted person. Auction according to sharia must also be able to  be  accounted  for  in  Islamic  law,  which  is  free  from  the  elements  of  gharar, maisir, usury and bathil.
Keywords: Auctions, Pawn Goods, Islamic Perspectives.

## ABSTRAK
Gadai merupakan salah satu alternatif untuk masyarakat yang mengalami masalah ekonomi  tetapi  tidak  mau  kehilangan  barang  berharga  yang  dimiliki.  Gadai  bisa dilakukan dilembaga gadai maupun lembaga keuangan lainnya yang menyediakan jasa gadai. Dalam Islam, gadai dikenal dengan Ar-rahn yaitu menahan salah satu harta milik  peminjam atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Dalam  pegadaian  syariah sistem  lelang  berlaku  bagi  nasabah,  apabila  nasabah  tersebut  tidak  mampu membayar  utangnya  setelah  jatuh  tempo.  Penjualan  barang  gadai  setelah  jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang  berutang  tidak  sanggup  membayar  utang  maka  barang  gadai  dapat  dijual untuk  membayar  utang,  dengan  cara  mewakilkan  penjualnya  kepada  orang  yang adil  dan  terpecaya.  Lelang  sesuai  syariah  juga  harus  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  syariat  islam  yaitu  bebas  dari  unsur gharar , maisir ,  riba  dan bathil.
Kata Kunci: Lelang, Barang Gadai, Perspektif Islam.

## PENDAHULUAN
Dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  setiap  manusia  tidak  lepas  dari yang  namanya  uang.  Uang  digunakan  untuk  membeli  atau  membayar  berbagai keperluan. Semakin besarnya kebutuhan atau semakin meningkatnya harga-harga barang kebutuhan tanpa diiringi dengan kenaikan pendapatan akan membuat kita
membatasi  atau  mengurangi  untuk  membeli  barang-barang  yang  tidak  begitu penting.  Namun  jika  ada  keperluan  yang  sangat  penting,  maka  akan  dilakukan berbagai cara untuk memenuhinya termasuk dengan cara meminjam dari berbagai sumber dana.
Bagi  masyarakat  yang  memiliki  barang-barang  berharga,  kesulitan  dana yang  dialami  dapat  diselesaikan  dengan  menjual  barang  berharga  yang  dimiliki. Namun,  kekurangannya  adalah  barang  tersebut  akan  hilang  dan  tidak  dapat dimiliki  kembali.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  masyarakat  bisa menggadaikan barang berharga yang dimiliki tanpa kekhawatiran akan kehilangan barang  tersebut  karena  barang  tersebut  bisa  ditebus  kembali  serta  memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami.
Secara  umum  pengertian  usaha  gadai  adalah  kegiatan  menjaminkan barang-barang  berharga  kepada  pihak  tertentu,  guna  memperoleh  sejumlah  uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah  dengan  lembaga  gadai  (Kasmir  2003,  246).  Dari  pengertian  tersebut, dapat  dijabarkan  bahwa  usaha  gadai  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut:  terdapat barang-barang  berharga  yang  digadaikan;  nilai  jumlah  pinjaman  tergantung  nilai barang yang digadaikan; dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
Barang berharga  yang dijaminkan dapat ditebus kembali oleh masyarakat yang  menggadaikan.  Namun  jika  dalam  kondisi  masyarakat  tidak  mampu  untuk menebus  barang  yang  digadaikan,  maka  pihak  penerima  gadai  berhak  untuk melakukan  pelelangan  atas  barang  gadai  tersebut.  Sebagai  Umat  Islam  dan lembaga  yang  berlandaskan  hukum  Islam,  proses  pelelangan  harus  juga  sesuai dengan  syari‟at  Islam.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep gadai dalam persfektif Islam dan untuk mengetahui pelelangan barang gadai jika ditinjau dari persfektif Islam

## TELAAH LITERATUR

## Konsep Gadai
Definisi  gadai  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  1150  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  yaitu:  “Gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seorang  kreditur  atas  suatu  barang  bergerak  yang  bertumbuh  maupun tidak  bertumbuh  yang  diberikan  kepadanya  oleh  debitur  atau  orang  lain  atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada  kreditur  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  barang  tersebut  lebih  dahulu daripada  kreditur-kreditur  lainnya  terkecuali  biaya  biaya  untuk  melelang  barang tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  memelihara  benda  itu,  biaya- biaya mana yang harus didahulukan”.
Dari  definisi  gadai  tersebut  terkandung  adanya  beberapa  unsur  pokok, yaitu:  Gadai  lahir  karena  perjanjian  penyerahan  kekuasaan  atas  barang  gadai kepada  kreditur  pemegang  gadai;  Penyerahan  itu  dapat  dilakukan  oleh  debitur atau orang lain atas nama debitur; Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak,  baik  bertubuh  maupun  tidak  bertumbuh;  Kreditur  pemegang  gadai berhak  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  gadai  lebih  dahulu  daripada kreditur-kreditur lainnya (Patrik dan Kashadi 2003, 13).
Gadai  merupakan  jaminan  dengan  menguasai  bendanya  sedangkan  hak tanggungan  merupakan  jaminan  dengan  tanpa  menguasai  bendanya,  gadai  di
Indonesia  dalam  praktek  perbankan  sedikit  sekali  dipergunakan,  kadang-kadang hanya  sebagai  jaminan  tambahan  dari  jaminan  pokok  yang  lain.  Hal  demikian terjadi  karena  terbentur  pada  syarat inbezitstelling pada  gadai,  padahal  si  debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut (Patrik dan Kashadi 2003, 12). Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  gadai  syariah  adalah  Al-Qur‟an, hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai  berikut:  Al-Qur‟an  surah  Al-Baqarah  ayat  283  digunakan  sebagai  dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi (Kemenag RI 2006):
َف اٗتِت َكَ ْ اوُدِ َ تَ  ۡمَلَو ٖرَفَس  ٰ َ َعَل ۡمُتيُن نوَإِ۞ يِ َّ لَّٱ ِّدَؤُي ۡ لَف ا ٗضۡػَب مُك ُضۡػَب  َوِن َ أ  ۡنِإَف ٞۖٞث َضَُتۡلَّن  ٞوٰ َهِر َك ٞمِثاَء ٓۥًَُّىِإَف اٍَۡهُتۡكَي وَنَو ََۚةَدٰ َه َّشلٱ ْ اَُهُتۡكَت َ لََو  ۗۥًَُّبَر  َ َّللَّٱ  ِقَّتَ ۡ لَۡو ۥًَُتَيٰ َم َ أ  َوِهُتۡؤٱ اَهِة  ُ َّللَّٱَو  ۗۥًُُت ۡ ل ٞميِلَغ َنَُلَهۡػَت
Artinya:  “ Dan jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  kamu  melakukan  muamalah tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka  hendaklah  yuang  dipercaya  itu  menunaikan  amanat  (utangnya)  dan hendaknya  ia  bertakwa  kepada  Allah  SWT,  Tuhannya.  Dan  janganlah  kamu menyembunyiak  kesaksian,  karena  barang  siapa  menyembunyikannya,  sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”. Hadist  Aisyah  RA.,  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim,  yang  artinya:
“ Rasulullah  Shalallahu  Alaihi  Wassalam  pernah  membeli  makanan  dari  orang Yahudi  dengan  tempo  (kredit)  dan  beliau  mengagunkan  baju  besinya .”  (HR. Bukhari  dan  Muslim).  Hadist  dari  Anas  bin  Malik  RA.,  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu  Majah  yang  artinya:  “ Sesungguhnya  Nabi  Shalallahu  Alaihi  Wassalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau  mengambil  gandum  dari  orang  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga Beliau .” (HR. Al-Bukhari). Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh  Imam  Al-Bukhari,  yang  artinya:  “ Nabi  Muhammad  SAW.  bersabda: kendaraan  dapat  digunakan  dan  hewan  ternak  dapat  pula  diambil  manfaatnya apabila  digadaikan.  Penggadai  wajib  memberikan  nafkah  dan  penerima  gadai boleh mendapatkan manfaatnya ”. Hadist riwayat Abu Hurairah RA, yang artinya:
“ Barang  agunan  tidak  boleh  disembunyikan  dari  pemilik  yang  mengagunkan baginya risiko dan hasilnya ”.
Ijma,  Ulama  menyepakati  kebolehan  status  hukum  gadai.  Hal  dimaksud berdasarkan  pada  kisah  Nabi  Muhammad  SAW.,  yang  menggadaikan  baju besinya  untuk  mendapatkan  makanan  dari  seorang  yahudi.  Para  ulama  juga mengambil  indikasi  dari  contoh  Nabi  Muhammad  SAW  tersebut,  ketika  beliau beralih  dari  yang  biasanya  bertransaksi  kepada  para  sahabat  yang  kaya  kepada seorang  Yahudi  bahwa  hal  itu  tidak  lebih  sebagai  sikap  Nabi  Muhammad  SAW. yang  tidak  mau  memberatkan  para  sahabat  yang  biasanya  enggan  mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (Fatwa  DSN-
MUI)  menjadi  salah  satu  rujukan  yang  berkenaan  dengan  gadai  syariah, diantaranya  dikemukakan  sebagai  berikut:  1)  Fatwa  DSN-MUI  No:
25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn; 2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002  tentang Rahn  Emas ;  3)  Fatwa  DSN-MUI  No:
09/DSNMUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Ijarah ;  4)  Fatwa  DSN-MUI  No: 10/DSNMUI/IV/2000  tentang Wakalah ;  dan  5)  Fatwa  DSN-MUI  No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. Perjanjian  akad  gadai  dipandang  sah  dan  benar  menurut  syariat  Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat  dan  rukun  gadai  adalah  sebagai  berikut: Rahin dan Murtahin,  Sighat, Marhun  Bih (utang), Marhun (barang  jaminan)  dan  syarat  kesempurnaan  Rahn (pemegang barang).
Secara  garis  besar  sifat-sifat  gadai  adalah  sebagai  berikut:  Gadai  adalah hak kebendaan; Hak gadai bersifat accessoir ;  Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi; Hak  gadai  adalah  hak  yang  didahulukan;  Benda  yang  menjadi  obyek  hak  gadai; Hak gadai (Patrik dan Kashadi 2003, 13).

## Konsep Lelang
Lelang  termasuk  salah  satu  bentuk  jual  beli,  akan  tetapi  ada  perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya,  sedangkan  lelang  tidak  ada  hak  memilih,  tidak  boleh  tukar  menukar dimuka  umum,  dan  pelaksanannya  dilakukan  khusus  dimuka  umum  (Ahmad 2004,  3).  Lelang  merupakan  usaha  untuk  mengembalikan  pinjaman  yang  tidak bisa  dilunasi  sampai  batas  tertentu.  Usaha  pelunasan  ini  dilakukan  dengan  cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum.
Lelang  sesuai  syariah  juga  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara syariat  islam  yaitu  bebas  dari  unsur  gharar,  maisir,  riba  dan  bathil.  Istilah  yang digunakan  adalah  istilah  yang  berlaku  pada  POGS,  misalnya  barang  jaminan adalah  marhun,  nasabah  adalah  rahin,  serta  istilah  lainnya.  Pengertian  lelang secara  syariah  adalah  proses  penjualan  marhun  sebagaimana  dijelaskan  menurut fatwa  DSN  no.25/DSN-MUI/III-2002  butir  kedua  nomor  5a  dan  5b  yang menjelaskan  tentang  melelang  barang  dan  penjualan  marhun.  Misalnya  sebagai berikut:  Penjualan marhun :  1)  apabila  jatuh  tempo, Murtahin harus memperingatkan  Rahin  untuk  segera  melunasi  utangnya,  2)  apabila rahin tetap tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka Marhun dijual  paksa/dieksekusi  melalui lelang sesuai syariah (DSN 2002).
Proses  pelelangan  dilakukan  secara  bertahap.  Apabila  telah  jatuh  tempo dan rahin tidak  mampu  untuk  membayar,  maka murtahin haruslah  memberikan peringatan terlebih dahulu kepada rahin agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika  ternyata  rahin  tetap  tidak  mampu  membayar  hutangnya,  maka  murtahin berhak  untuk  menjual  atau  melelang  barang  jaminan  ( marhun )  sebagai  upaya untuk melunasi hutang rahin kepada murtahin .
Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  tidak  boleh  bagi  yang  menerima  gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang  masa  dan  tidak  sanggup  menebusnya,  tetapi  harus  dijualkan  oleh  yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang  menggadaikan  tidak  mau  menjualnya,  hendaklah  yang  menerima  gadai memajukan tuntutan kepada hakim (Ash Siddieqy 1991, 402).
Di dalam al- Qur‟an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi  berdasarkan  definisi  lelang  dapat  disamakan (diqiaskan) dengan  jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak
pembeli.  Jual  beli  termaktub  dalam  Al-Qur‟an  Surat  Al-Baqarah  ayat  275 (Kemenag RI 2006):
ِلَٰذ  َۚ ِّسَه ۡ لٱ  َوِن  ُوٰ َطۡي َّشلٱ ًُ ُطَّتَخَتَي يِ َّ لَّٱ  ُمَُلَي اَهَن َّ لَِإ  َنَُمَُلَي َ لَ ْ اََٰبِّرلٱ  َنَ ُلُكۡأَي  َويِ َّلَّٱ ۡمٍَُّن َ أِة  َم ۡيَ ۡ لۡٱ اَهَّنِإ ْ آَُلاَك
ٰ َهَتىٱَف ۦًِِّبَّر وِّن ٞثَظِغََۡم ۥُهَءٓاَج وَهَف  َْۚاََٰبِّرلٱ َمَّرَحَو َعۡيَ ۡلۡٱ ُ َّللَّٱ  َّلَحَأَو ْۗاََٰبِّرلٱ  ُلۡثِن ُع
ۥًَُلَف َنوُ ِلِٰ َخ اٍَيِف ۡمٌُ ِِۖراَّلنٱ  ُبٰ َح ۡص َ أ  َمِئَٰٓ َلْوُأَف َد َعَ ۡوَنَو ِٞۖ َّللَّٱ  َلَِإ ٓۥُهُرۡمَأَو  َفَلَس اَن
Artinya: “Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila. Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli itu  sama  dengan  riba,  padahal Allah  telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba. Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu (sebelum datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang mengulangi (mengambilriba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Syariat  Islam  telah  memberikan  panduan  dan  kriteria  umum  sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya  penyimpangan syariah dan pelanggaran hak,  norma  dan  etika  dalam  lelang.  Pedoman  tersebut  yaitu  sebagai  berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela („an taradhin) ;  Objek  lelang  harus  halal  dan  bermanfaat;  Kepemilikan/kuasa  penuh pada  barang  yang  dijual;  Kejelasan  dan  transparasi  barang  yang  dilelang  tanpa adanya manipulasi; Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; Kejelasan dan kepastian  harga  yang  disepakati  tanpa  berpotensi  menimbulkan  perselisihan; Tidak  menggunakan  cara  yang  menjurus  kepada  kolusi  dan  suap  untuk memenangkan tawaran (Anshori 2011, 125)
Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Lelang turun, lelang turun adalah suatu  penawaran  yang  pada  mulanya  membuka  lelang  dengan  harga  tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa  si  penjual  untuk  melakukan  lelang  dan  biasanya  ditandai  dengan  ketukan. Lelang  naik,  penawaran  barang  tertentu  kepada  penawar  yang  pada  mulanya membuka  lelang  dengan  harga  rendah,  kemudian  semakin  naik  sampai  akhirnya diberikan  kepada  calon  pembeli  dengan  harga  tertinggi,  sebagaimana  Lelang  ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik. (Anshori 2011, 125)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  27/PMK.06/2016  tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari:  Lelang  eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen  lain  yang  dipersamakan  dengan  itu,  dan/atau  melaksanakan  ketentuan dalam  peraturan  perundang-  undangan.  Lelang  noneksekusi  wajib,  adalah  lelang untuk  melaksanakan  penjualan  barang  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan diharuskan  dijual  secara  lelang.  Lelang  noneksekusi  sukarela,  adalah  lelang  atas barang  milik  swasta,  perorangan  atau  badan  hukum/badan  usaha  yang  dilelang secara sukarela (Kemenkeu RI 2016).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1150  dan  pasal-pasal  lainnya  dari KUHPdt dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai, adalah Objek  atau  barang-barang  yang  dapat  digadaikan  adalah  kebendaan  yang bergerak,  baik  kebendaan  bergerak  yang  berwujud  maupun  yang  tidk  berwujud (Pasal  1150,  Pasal  1153  KUHPdt).  Gadai  merupakan  hak  kebendaan  atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal  528  KUHPdt),  karenanya  walaupun  barang-barang  yang  digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut  tetap  dan  selalu  mengikuti  kepada  siapapun  objek  barang-barang  yang digadaikan  itu  berada  ( droit  de  suite ).  Jika  kebendaan  atau  barang-barang  yang digadaikan  hilang  atau  dicuri  orang  lain,  maka  kreditur  pemegang  gadai  berhak untuk  menuntut  kembali.  Hak  gadai  memberikan  kedudukan  diutamakan  (hak preferensi )  kepada  kreditur  pemegang  hak  gadai  (penerima  gadai)  (Pasal  1133,
Pasal  1150  KUHPdt).  Gadai  bersifat acessoir pada  perjanjian  pokok,  seperti perjanjian  pinjam-meminjam  uang,  utang  piutang,  atau  perjanjian  kredit  (Pasal 1150  KUHPdt).  Gadai  mempunyai  sifat  tidak  dapat  dibagi-bagi  ( ondeelbaar ), yaitu  membebani  secara  utuh  objek  kebendaan  atau  barang-barang  yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian  kebendaan  atau  barang-barang  digadaikan  dari  beban  hak  gadai, melainkan  hak  gadai  itu  tetap membebani  seluruh  objek  kebendaan  atau  barang- barang  yang  digadaikan  untuk  sisa  utang  yang  belum  dilunasi  (Pasal  1160 KUHPdt). Kebendaan atan barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang gadai (penerima gadai) yang memegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai tersebut (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPdt).
Dalam  hukum  adat  gadai  di  artikan  sebagai  menyerahkan  tanah  untuk menerima  sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  ketentuan  si  penjual  (penggadai) tetap  berhak  atas  pengembalian  tanahnya  dengan  jalan  menebusnya  kembali (Muttaqien  2009,  106-107).  Kepemilikan  barang  gadai  tetap  pada  penggadai. Penerima  gadai  hanya  berhak  menahan  barang  gadai  selama  penggadai  belum mampu untuk menebusnya.
Tanah  atau  harta  akan  dapat  diperoleh  kembali  oleh  penggadai  dengan cara  melunasi  pinjaman  atau  sejumlah  uang  yang  didapat  dengan  cara menjaminkan  tanah  atau  harta  tadi.  Pihak  penerima  gadai  juga  wajib mengembalikan barang gadai tersebut jika sudah ditebus oleh penggadai.
Dalam  Islam,  gadai  dikenal  dengan  Ar-rahn  Ar- rahn adalah  menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian piutangnya.  Secara  sederhana.  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam jaminan  hutang  atau  gadai  (Antonio  1999,  184).  Jadi  barang-barang  yang  bisa dijaminkan  adalah  barang-barang  yang  berharga  dan  laku  untuk  dijual.  Barang yang  dijaminkan  haruslah  memiliki  nilai  lebih  tinggi  dari  jumlah  hutang  yang harus dibayar. Hal ini untuk menghindari risiko jika terjadi wanprestasi atau kredit macet.
Adapun  istilah-istilah  yang  di  gunakan  dalam  perjanjian  gadai  menurut hukum  islam  adalah  sebagai  berikut:  Pemilik  barang  (yang  berhutang)  atau penggadai  diistilahkan  dengan rahn. Orang  yang  memberi  utang  atau  penerima gadai,  diistilahkan  dengan murtahin. Obyek  atau  barang  yang  di  gadaikan, diistilahkan dengan marhun.
Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  Syarat aqid ,  baik rahin dan murtahin adalah  harus  ahli tabarru‟ yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh seorang wali. Marhun bih (utang) syaratnya adalah jumlah atas marhun  bih tersebut  harus  berdasarkan  kesepakatan aqid.  Marhun (barang) syaratnya  adalah  harus  mendatangkan  manfaat  bagi murtahin dan  bukan  barang pinjaman.
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan ar-rahn antara lain:  (1)  Kedudukan  barang  gadai,  selama  ada  di  tangan  pemegang  gadai,  maka kedudukan  barang  gadai  hanya  merupakan  suatu  amanat  yang  dipercayakan kepadanya  oleh  pihak  penggadai.  (2)  Pemanfaatan  barang  gadai,  pada  dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing- masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau  penerima  gadai  meminta  izin  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  maka hasilnya  menjadi  milik  bersama.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. (3) Resiko atas kerusakan barang gadai, ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai  yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin .  Ulama  mazhab  Syafi‟i  dan  Hambali  berpendapat  bahwa murtahin (penerima  gadai)  tidak  menanggung  resiko  sebesar  harga  barang  yang minimum.  Penghitungan  di  mulai  pada  saat  diserahkannya  barang  gadai  kepada murtahin sampai  hari  rusak  atau  hilang.  (4)  Pemeliharaan  barang  gadai,  para ulama‟  syafi‟iyah  dan  hanabilah  berpendapat  bahwa  biaya  pemeliharaan  barang gadai  menjadi  tanggungan  penggadai  dengan  alasan  bahwa  barang  tersebut berasal  dari  penggadai  dan  tetap  merupakan  miliknya.  Sedangkan  para  ulama‟ Hanafiyah  berpendapat  lain,  biaya  yang  diperlukan  untuk  menyimpan  dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya  sebagai  orang  yang  menerima  amanat.  (5)  Kategori  barang  gadai, jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang  memenuhi syarat sebagai berikut: Benda bernilai menurut hokum syara‟;  Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi; Benda diserahkan seketika  kepada murtahin. (6)  Pembayaran  atau  pelunasan  utang  gadai,  apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya,  maka rahin dapat  dipaksa  oleh marhun untuk  menjual  barang gadaiannya  dan  kemudian  digunakan  untuk  melunasi  hutangnya.  (7)  Prosedur pelelangan  gadai,  jumhur  fukaha  berpendapat  bahwa  orang  yang  menggadaikan tidak  boleh  menjual  atau  menghibahkan  barang  gadai,  sedangkan  bagi  penerima gadai  dibolehkan  menjual  barang  tersebut  dengan  syarat  pada  saat  jatuh  tempo pihak  penggadai  tidak  dapat  melunasi  kewajibanya  (Muhammad  dan  Sholikhul 2003, 54).
Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual  atau  menghibahkan  barang  gadai.  Sedangkan  bagi  penerima  gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya (Idris dan Abu 1990, 59).
Dalam  pegadaian  syariah  sistem  lelang  berlaku  bagi  nasabah,  apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian  hakikat  gadai  itu  sendiri,  yakni  sebagai  kepercayaan  dari  suatu  utang untuk dipenuhi harganya.  Bila  yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri  dari  orang  berpiutang.  Karena  itu,  barang  gadai  dapat  dijual  untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya.  Sebelum  dilakukan  proses  pelelangan  barang  gadai,  pihak  penerima gadai akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai.
Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin; Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran; Kalau  Murtahin  benar-benar  butuh  uang  dan  rahin  belum  melunasi  hutangnya, maka  murtahin  boleh  memindahkan  barang  gadai  kepada  murtahin  lain  dengan izin rahin; Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin (Muhammad dan Sholikhul 2003, 118).
Sebelum penjualan barang gadai dilakukan, akan dilakukan pemberitahuan terlebih  dahulu  kepada  rahin.  Pemberitahuan  dilakukan  dengan  memberian  surat pemberitahuan,  melalui  telepon,  pengumuman  dan  sebagainya.  Harga  lelang disesuaikan  dengan  harga  pasar.  Jika  harga  barang  melebihi  dari  hutang,  maka murtahin  akan  mengembalikan  sisanya  kepada  rahin,  namun  jika  harga  barang lebih kecil dari nilai hutang, maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya. Dalam  sistematika  lelang,  penjual  tidak  diperkenankan  terlebih  dahulu menyebutkan  harga  barang  yang  dilelang,  karena  dikhawatirkan  ada  yang mendengar  dari  jauh  dan  mengira  barang  itu  dihargai  dengan  nominal  tersebut. Para  pembeli  dikumpulkan  terlebih  dahulu,  lalu  satu  persatu  ditanyai  mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih  tinggi.  Naik  dan  terus  naik tinggi  harga  sampai  pada  penawar  terakhir  dan jatuhlah  barang  tersebut  kepada  sipenawar  terakhir  dengan  harga  yang  ia kemukakan (Fatwa Al-Lajnah Ad-Da‟imah).
Al-lajnah  ad-daimah  menjelaskan  “ seseorang  yang  menambahi  harga barang  yang  dilelang  padahal  dia  tidak  bermaksud  untuk  membelinya,  tindakan tersebut  adalah  haram,  karena  mengandung  unsur  penipuan  terhadap  pembeli lainnya. Sebab pembeli akan mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak akan  berani  menambah  harga  melainkan  karena  memang  barang  tersebut seharga tersebut, padahal tidak demikian . Inilah yang disebut najsy yang dilarang oleh  Rasulullah  SAW.  dengan  larangan  haram.  Sebagaimana  yang  disebutkan dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  „Umar  Radhiyallahu  „Anhuma  yang artinya: “bahwasannya Rasῡlullah Shallallahu „alaihi wa salam melarang najsy” (Muttafaqun „Alaihi).
Najasyi  adalah  seseorang  menambah  atau  melebihi  harga  temannya dengan  memancing-mancing  agar  mau  membeli  barang  milik  temannya  tersebut (Masjupri 2013, 111). Secara istilah najasyi memiliki beberapa bentuk misalnya,
seseorang  menaikkan  harga  pada  saat  lelang  sedangkan  dia  tidak  berniat  untuk membeli,  baik  ada  kesepakatan  sebelumnya  antara  dia  dan  pemilik  barang  atau perantara,  maupun  tidak.  Penjual  menjelaskan  kriteria  barang  yang  tidak sesungguhnya.  Penjual  berkata,”harga  pokok  barang  ini  sekian”dalam  penetapan harga, padahal dia berdusta (Ayub 2009, 105).
Juga  diriwayatkan  dalam  hadis  Abu  Hurairah  RA.,  pada  perkataan Rasulullah  SAW  yang  artinya: “janganlah  kalian  mencegah  khalifah  dagang sebelum  masuk  pasar.  Jangan  pula  sebagian  kalian  membeli  apa  yang  sedang dibeli  orang  lain.  Jangan  pula  kalian  saling  najsy.  Dan  orang  kota  tidak  boleh menjualkan barang orang dusun ” (Muttafaqun „Alaihi).
Lelang  merupakan  suatu  bentuk  jual  beli  dimana  penjual  menawarkan barang  yang  akan  dijual  kepada  umum  dengan  menyebutkan  harga  barang. Disinilah  pembeli  akan  saling  menawar.  Pembeli  yang  menawarkan  harga  yang paling tinggi, maka akan mendapatkan barang tersebut.
Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran,  perubahan  yang  terjadi  pada  harga  berlaku  juga  ditentukan  oleh terjadinya  perubahan  permintaan  dan  penawaran.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar  biasa  di  masa  Rasullullah  SAW,  maka  sahabat  meminta  nabi  untuk menentukan  harga  pada  saat  itu,  Dalam  terminologi  Arab  yang  maknanya  pada harga yang adil adalah qimah al adl . Istilah qimah al adl (harga yang adil) pernah digunakan  oleh  Rasulullah  SAW.  dalam  mengomentari  kompensasi  bagi pembebasan  budak  di  mana  budak  ini  akan  menjadi  manusia  merdeka  dan majikannya  tetap  memperoleh  kompensasi  dengan  harga  yang  adil  (Nasution, Mustafa dkk 2006, 160).

## KESIMPULAN
Gadai  merupakan  kegiatan  menjaminkan  barang-barang  berharga  kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus  kembali  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  dijaminkan,  dan  akan  ditebus pada  saat  jatuh  tempo.  Barang  gadai  sejatinya  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh penerima  gadai  tanpa  seizin  dari  pemilik  barang  gadai.  Karena  pada  hakikatnya kepemilikan  barang  gadai  masih  berada  ditangan  pemilik  barang  gadai.  Barng gadai  dipegang  oleh  penerima  gadai  hanya  sebagai  jaminan  atas  utang  yang dimiliki  oleh  pemilik  barang.  Setelah  jatuh  tempo  atau  pemilik  barang  sudah mampu  untuk  menebs  barangnya  kembali,  maka  penerima  gadai  wajib  untuk mengembalika  barang  gadai  tersebut  kepada  pemiliknya.  Namun  jika  dalam kondisi  pemilik  barang  gadai  tidak  mampu  untuk  menebus  barang  gadai  dan melunasi  utangnya,  maka  penerima  gadai  berhak  untuk  menjual  barang  gadai dengan  menginformasikan  terlebih  dahulu  kepada  pemilik  barang  gadai.  Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut  kepada  umum.  Dalam  sistematika  lelang,  penjual  tidak  diperkenankan terlebih  dahulu  menyebutkan  harga  barang  yang  dilelang,  karena  dikhawatirkan ada  yang  mendengar  dari  jauh  dan  mengira  barang  itu  dihargai  dengan  nominal tersebut.  Para  pembeli  dikumpulkan  terlebih  dahulu,  lalu  satu  persatu  ditanyai mengenai  berapa  harga  yang  selanjutnya  atau  siapa  yang  ingin  membeli  dengan
harga  yang  lebih  tinggi.  Naik  dan  terus  naik  tinggi  harga  sampai  pada  penawar terakhir  dan  jatuhlah  barang  tersebut  kepada  sipenawar  terakhir  dengan  harga yang ia kemukakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Aiyub.  2004. Fikih  Lelang  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif. Jakarta: Kiswah.
Antonio,  Muhammad  Syafi‟i.  1999.  “ Bank  Syari‟ah  Suatu  Pengenalan  Umum ” Jakarta: Tazkia Institute.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2011. Gadai  Syariah  Di  Indonesia, Yokyakarta:  Gajah Mada University Press.
Ash  Siddieqy,  Hasby.  1991. Hukum-Hukum  Fikih  Islam. Jakarta:  PT  Bulan Bintang.
Ayub, Muhammad. 2009. Understanding Islamic Finance . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dewan  Syariah  Nasional.  2002.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  25  Tahun 2002 tentang Rahn.
Fatwa Al-Lajnah Ad-Da‟imah. 13/120-121. Dan Syarhul Buyu‟.
Idris,  Abdul  Malik  dan  Abu  Ahmadi.  1990. Terjemah  Ringkas  Fiqih  Islam Lengkap . Jakart: Rineka Cipta. Kasmir.  2003. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Cet.  7.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Kementerian Agama RI. 2006. Al-Quran . Jakarta: PT. Karya Toha Putra. Kementrian Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri Keuangan
No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Masjupri. 2013. Buku Daras Fiqih Muamalah 1 . Surakarta: FSEI Publishing. Muhammad  dan  Sholikhul  Hadi.  2003. Pegadaian  Syari‟ah .  Jakarta:  Salemba Diniyah.
Muttaqien,  Dadan.  2009. Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah, cet.1. Yogyakarta: Safira Insani Press.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  dkk.  2006. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam , Jakarta: Kencana.
Patrik,  Purwahid  dan  Kashadi.    2003. Hukum  Jaminan .  Semarang:  Fakultas Hukum Undip.
Rifa‟i, Moh. 2002. Konsep Perbankan Syari‟ah . Semarang: CV. Wicaksana. Syafi‟i, Rachmat. 2000. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.