## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG TURUT SERTA DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
Rasona Sunara Akbar Dosen, Politeknik Imigrasi lagoka@gmail.com, 081317744518

## Abstrak
Penyelundupan  manusia  merupakan  salah  satu  kejahatan  transnasional  terorganisir  yang  semakin meningkat.  Untuk  memberantas  tindak  pidana  penyelundupan  manusia,  masyarakat  Internasional  telah membentuk konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokol  Against  The  Smuggling  of  Migrant  by  Land,  Sea,  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Salah satu kewajiban sebagai negara peserta UNTOC adalah melestarikan dan melindungi hak orang yang menjadi korban penyelundupan manusia. Sedangkan pada  kenyataannya  ada  korban  penyelundupan  manusia  yang  melakukan  penyertaan  tindak  pidana.  Para korban yang turut serta dapat berlindung dibawah UNTOC dan Protokolnya sehingga terlepas dari tuntutan hukum. Skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum terhadap korban yang turut serta dalam  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan  manusia  dengan  melihat  bentuk  penyertaan  dan  hubungan antara pelaku dan korban
Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Korban, Turut Serta.

## Abstract
People smuggling is one of the increasingly transnational organized crime. To eradicate the crime of human smuggling,  the  international  community  has  established  a  convention  of  the  United  Nations  Convention Against  Transnational  Organized  Crime  (UNTOC)  and  Protocol  Against  the  Smuggling  of  Migrants  by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. One of the responsibility as a UNTOC participant is to preserve and protect the rights of people who are victims  of  people  smuggling.  Whereas  in  reality  there  are  victims  of  people  smuggling  who  complicity criminal acts. Victims who complicity can shelter under the UNTOC and its Protocol so that they are free from lawsuits. This thesis is to analyze how the legal review of victims who complicity in the occurrence of people smuggling by looking at the f complicity and relations between the perpetrators and victims. Keywords : People Smuggling, Victims, Complicity.

## PENDAHULUAN
Era dunia yang makin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah  menunjang  proses  migrasi  antar  negara. Bergesernya  loyalitas  nasional  dan  perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global  dan  latar  belakang  yang  lain  telah
1 Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, “Kebijakan Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Penyelundupan  Manusia  di
menyebabkan  Indonesia  menjadi  daerah  rawan penyelundupan  manusia. 1 Salah  satu  faktor penyebab  peningkatan  kasus  penyelundupan manusia  di  Indonesia  setiap  tahunnya  yaitu kondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara kepulauan,  yang  memiliki  banyak  pulau  kecil yang  berada  dekat  dengan  negara  lain. Menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  transit
Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala , Vol. 2 No. 2 (2014), h. 41.
untuk  menuju  negara  tujuan.  Selain  itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan  ekonomi  juga  menjadi  faktor penyebab  peningkatan  kasus  penyelundupan manusia.  Masyarakat  setempat  terlibat  dalam penampungan  sementara  dan  menyebrangkan para  imigran  tersebut  dengan  diberi  imbalan. Beberapa  daerah-daerah  di  Indonesia  yang menjadi  rute  penyelundupan  manusia  menuju negara  tujuan  adalah  Pantai  Jayanti  dan  Pantai Santolo  di  Propinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten Bulukumba  (Sulawesi  Selatan),  Pulau  Batam (Kepulauan  Riau),  Surabaya  (Jawa  Timur),  dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia  adalah  Afghanistan,  Iran,  dan Pakistan. 2
Pola  migrasi  ilegal  yang  terjadi  di Indonesia  khususnya  di  pulau-pulau  perbatasan Indonesia  pada  akhirnya  berimplikasi  pada munculnya  masalah  keamanan  berupa  aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara
( transnational
crime ), juga kejahatan transnasional  yang  terorganisir  ( transnational organized  crime ). Transnational  organized crime adalah  suatu  kelompok  terstruktur  yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan  tujuan  untuk  melakukan  satu  tindak pidana  serius  atau  pelanggaran  atau  lebih  yang ditetapkan  menurut Konvensi ini,  untuk mendapatkan,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  keuntungan  keuangan  atau  materi lainnya. 3

## Latar Belakang
Penyelundupan  manusia  dan  imigran  ilegal mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lain.  Imigran ilegal  berhasil  masuk  ke  negara  transit  maupun negara  tujuan  tidak  selalu  membutuhkan  kerja sama  dengan  para  agen  penyelundup,  mereka juga  dapat  menyelundupkan  dirinya  sendiri  ke negara  tujuan  tanpa  membutuhkan  agen penyelundup. 4 Penyelundupan manusia
2 Asep  Kurnia, Imigran  Ilegal  Potret  Penanganan  Dan Pencegahan  Dalam  Perspektif  Sistem  Manajemen  Nasional , (Jakarta:  Internasional  Organization  for  Migration  (IOM), 2011), h. 4.
3 United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime, Pasal 2 huruf (a).
4 Kadarudin,  “People  Smuggling  dalam  Perspektif  Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia ”, Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer “Jupiter” Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013), h. 69-70.
umumnya  dapat  terjadi  dengan  persetujuan  dari orang  atau  kelompok  yang  berkeinginan  untuk diselundupkan,  dan  alasan  yang  paling  umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan  atau  memperbaiki  status  ekonomi, harapan  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang lebih  baik  bagi  diri  sendiri  atau  keluarga,  dan juga  untuk  pergi  menghindari  konflik  yang terjadi  di  negara  asal.  Penyelundupan  manusia sesungguhya  berangkat  dari  adanya  dorongan untuk  menjadi  imigran  gelap. 5 Imigran  gelap memiliki  tiga  bentuk  yakni:  pertama,  yang melintasi perbatasan secara illegal (tidak resmi); kedua,  yang  melintasi  perbatasan  dengan  cara, yang  secara  sepintas  adalah  resmi  tetapi sesungguhnya  menggunakan  dokumen  yang dipalsukan  atau  menggunakan  dokumen  resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan  dokumen  resmi  dengan  tujuan illegal;  dan  ketiga,  adalah  yang  tetap  tinggal setelah  habis  masa  berlakunya  status  resmi sebagai imigran resmi. 6
Penyelundupan  Manusia  memiliki  unsur yang  hampir  sama  dengan  Perdagangan  Orang, yaitu ada unsur PROSES, CARA dan TUJUAN. Unsur  PROSES  adalah  aktivitas  pemindahan seseorang  (sama  sepeerti  dalam  perdagangan orang).  Unsur  CARA  adalah  tidak  ada  unsur penyelewengan  persetujuan  kehendak  pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya  calon  imigran  mencari  dan  memulai kontak  dengan  penyelundup  sendiri  dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu  Negara  secara  illegal.  Sedangkan  unsur TUJUAN  yaitu  selalu  ada  nilai  mendapatkan keuntungan berupa financial dan pelaksanaannya untuk  tujuan  melintasi  perbatasan  Negara  yang dilakukan  secara  illegal.  Perbedaan  mendasar yang  bisa  kita  lihat  antara  Perdagangan  Orang dengan  Penyelundupan  Manusia,  adalah  dari sifat  dan  kualitas  persetujuannya,  dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan,  paksaan,  penipuan  dan  sebagainya. Sedangkan  Penyelundupan  Manusia  selalu  ada persetujuan untuk pemindahan. Dari
Kepentingan, dimana perdagangan orang
5 Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi)  dalam  Menanggulangi  Masalah  Penyelundupan Manusia”, Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya (2013), h.4.
6 Friedrich Heckmann,” Illegal Migration: What Can We Know and  What  Can  We  Explain?  The  Caase  of  Germany ”, International  Migratin  Review,  Vol.38  No.3, Conceptual  and Methodological  Developments  in  teh  Study  of  International Migration (Fall , 2004), H. 1106.
tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara  individu  dengan  fasilitator/pihak  yang meng-ekploitasi,  dimana  perdagangan  orang antara  (korban  &  trafiker)  terjadi  hubungan jangka  panjang,  berkesinambungan,  hingga korban  berada  di  Negara  tujuan  hubungan  ini masih  berlangsung.  Sedangkan  penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka  pendek  dan  putus  setelah  kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai. 7
Penyelundupan  manusia  akibat  pengaruh dari hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatan  penghidupan  yang  lebih  layak  di rumah  sendiri  atau  negara  sendiri,  sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke  negara  lainnya.  Migrasi  menggunakan  jalur yang  legal  maupun  jalur  illegal  merupakan pilihan  bagi  para  penyelundup  ataupun  orang yang akan diselundupkannya. 8
Secara  umum  para  migran  yang  hendak meninggalkan  negara  asalnya  hanya  memiliki pengetahuan  yang  mendasar  tentang  negara tujuannya.  Informasi-informasi  yang  hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi. Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang  dibayangkan  para  migran  tersebut.  Upah yang  kecil  di  negara  asal  pun  akan  membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya  memiliki  upah  pekerjaan  yang  jauh lebih  besar,  sehingga  walaupun  tempat  asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran  lebih  tertarik  pindah  ke  negara  yang memiliki  upah  lebih  besar. 9 Walaupun  iming- iming  pelaku  penyelundupan  manusia  yang menawarkan  jasa  penyelundupan  ke  korban, lebih  sering  membuat  korban  tersebut  ingin diselundupkan, namun faktor keluarga juga dapat mempengaruhi  mengapa  para  migran  ingin pindah negara dan menggunakan jasa penyelundupan.  Karena  jika  dilihat  dari  sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat  beresiko,  menggunakan  biaya  yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar
7 Sam Fernando, Op.cit., h. 5-6.
8 IOM,  “Penegak  Hukum  terhadap  Penyelundupan  Manusia  di Indonesia”, (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan  Kegiatan  Penyelundupan  Manusia  dan  Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012), h. 5.
9 Michael P Todaro. & Lydia Marusko ,”Illegal Migration and US Immigration Reform:  A  Conceptual  Framework”,  Population and Development Review , Vol. 13, No. 1, 1987, h. 101-114.
yang  didapat  dari  media  atau  mulut  ke  mulut tentang  negara  tujuan,  ditambah  melakukan penyelundupan  secara  berkeluarga  (bersama- sama)  akan  mengurangi  resiko-resiko  atau ketakutan. 10
Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok  pasar  perdagangan  seks  internasional dan  buruh.  Penyelundupan  tersebut  dilakukan melalui  jejaring  kejahatan  internasional  yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisir  dalam  terjadinya  penyelundupan migran,  dapat  membahayakan  Negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri.  Setidaknya  ada  dua  peran  dalam penyelundupan  manusia,  yakni  sebagai  otak penyelundupan yang bersifat pasif dan berada di negara asal, dan ada yang berperan sebagai agen penyelundupan  yang  bersifat  aktif  berasa  di negara transit atau negara tujuan. Dengan begitu, dapat  dikatakan  bahwa  penyelundupan  manusia adalah kejahatan yang terstruktur. 11
Melihat  dampak  dan  perkembangan  jenis kejahatan  ini  yang  semakin  luas  maka  dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional  untuk  bersama-sama  memberantas tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisir melalui United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crime Tahun  2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang Terorganisir,  yang  selanjutnya  akan  disebut UNTOC).  Indonesia  sendiri  sudah  meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun  2009.  Seiring  perkembangannya  pada tahun  2004  dibentuk  protokol  tambahan  dari UNTOC  tahun  2000  tersebut  yaitu Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and  Air,  Supplementing  the  United  Nations Convention  Against  Transnational  Organized Crime (Protokol  Menentang  Penyelundupan Migran  Melalui  Darat,  Laut,  dan  Udara, Melengkapi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir) . Protokol tambahan ini sudah diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang-
10 Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, “ Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control” , Sage, American Behavioral Scientist, 2007, h. 1685-1686.
11 IOM,  “Penyelidikan  dan  Penyidikan  dalam  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia”, (IOM, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 61-64
undang No. 15 Tahun 2009.
Konsekuensi  sebuah  negara  menjadi  salah satu Negara Peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian  internasional  adalah  munculnya  hak dan kewajiban negara pihak yang mengadakannya.  Daya  ikat  atas  perjanjian tersebut  didasarkan  atas  prinsip pacta  sunt servanda .  Konvensi  Wina  tahun  1969  tentang Hukum  Perjanjian  menyatakan  bahwa  tiap-tiap perjanjian  berlaku  mengikat  bagi  negara-negara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan  kewajibannya  dengan  itikad  baik (good faith ) demi tercapainya maksud dan tujuan dari  perjanjian  tersebut.  Setiap  Negara  Peserta perjanjian  harus  menghormati  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  dari  masing-masing  pihak maupun  pihak  ketiga  yang  mungkin  diberikan hak dan atau dibebani kewajiban. 12 Pasal 4 ayat (1)  Undang-undang  No.  24  tahun  2000  tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:
“Pemerintah  Republik  Indonesia  membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau  lebih,  organisasi  internasional,  atau subyek hukum internasional lain berdasarkan  kesepakatan;  dan  para  pihak berkewajiban untuk
melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”.
Salah  satu  kewajiban  dari  Negara  peserta UNTOC  dan  protokolnya  adalah  perlindungan korban.  Dalam  perlindungan  korban,  Negara peserta wajib untuk melestarikan dan melindungi hak  orang  yang  menjadi  objek  kegiatan penyelundupan  manusia  khususnya  hak  untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  atau  perlakuan atau  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 13 Perlindungan  terhadap  korban  pada dasarnya terdapat dua model perlindungan yaitu :
1. Model  hak-hak  prosedural  ( the  procedural rights model )
Model  yang  menekankan  dimungkinkan peranan aktif korban dalam proses peradilan pidana,  seperti  membantu  jaksa  penuntut umum,  dilibatkan  dalam  setiap  tingkat
12 I Wayan Pathriana, Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2 , (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 261-263.
13 United Nations, Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land,  Sea,  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Pasal 16 angka (1).
14 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem  Peradilan Pidana, (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Dipenogoro, 2002), h. 178-179 .
pemeriksaan perkara, korban wajib didengar pendapat korban apabila terpidana dibebaskan bersyarat.
2. Model pelayanan ( the service model )
Model  yang  menekankan  pada  pemberian ganti  kerugian  dalam  bentuk  kompensasi, restitusi,  dan  upaya  pengembalian  kondisi korban  yang  mengalami  trauma  rasa  takut dan terkena akibat kejahatan. 14
Berdasarkan  model  ini  telihat  bahwa perlindungan korban dalam UNTOC  merupakan model Quasi (gabungan) hak-hak prosedural dan model  pelayanan.  Hal  itu  terlihat  dalam legislative  guide yang  mewajibkan  negara peserta membuat mekanisme dan prosedur yang tepat untuk memberikan akses untuk mendapatkan  kompensasi  dan  restitusi  terhadap korban  kejahatan  dalam  perundang-undangan nasional (model pelayanan). Selain itu legislative guide juga  menetapkan  bahwa  negara  peserta harus  memberikan  kesempatan  kepada  korban untuk dapat mengajukan dirinya (hadir) disetiap tingkatan  pemeriksaan  baik  diminta  atau  tidak untuk memberikan kesaksian terhadap kejahatan yang dialaminya (model hak-hak prosedural). 15
Pada  kenyataannya  dapat  dikatakan  tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, sehingga dapat dikatakan pula korban kejahatan mempunyai tanggungjawab fungsional terhadap  terjadinya  suatu  kejahatan. 16 Peranan korban  kejahatan  baik  langsung  maupun  tidak langsung dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti  keikutsertaan  korban  secara  aktif  dalam suatu  penyimpangan  ( deviasi )  untuk  mencapai tujuan  sesuai  kepentingannya  atau  orang  lain dapat  menyebabkan  dirinya  sendiri  menjadi korban.  Selain  itu  situasi  dan  kondisi  korban dapat  menciptakan  dorongan  ( drives )  dan rangsangan ( motives ) yang memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan. 17
Dalam suatu tindak pidana, apabila ada dua orang  atau  lebih  yang  melakukan  suatu  tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil  bagian  untuk  mewujudkan  suatu tindak pidana, hal ini disebut turut serta. 18 Secara
15 United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime, Pasal 25.
16 Arif Gosita, Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, salah satu  tulisan  dalam  buku, Masalah  Korban  Kejahatan- Kumpulan Karangan, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), h. 65.
17 Materi kuliah disampaikan oleh Prof. Dr. M. Iman Santso, Op.cit.
18 Kanter, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonnesia  Dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 336.
luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain,  untuk  mewujudkan  suatu  tindak  pidana, mungkin  jauh  sebelum  terjadinya  (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya:  menyuruh  atau  menggerakkan  untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). 19 Dalam penyelundupan  manusia  ternyata  peran  korban berkorelasi  dengan  perbuatan  yang  dilakukan korban sendiri. Bahkan antara korban dan pelaku ada  seringkali  ditemukan  hubungan  kasualitas. Namun  dalam  UNTOC  dan  Protokolnya  tidak memberikan  batasan  terhadap  korban  yang berhak  memperoleh  perlindungan.  Para  imigran gelap  dapat  berlindung  di  bawah  UNTOC  dan protokolnya sehingga lepas dari tuntutan hukum Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  pasal  86 menyatakan bahwa ketentuan Tindakan Administratif  Keimigrasian  tidak  diberlakukan terhadap  korban  perdagangan  orang  dan penyelundupan  manusia.  Dan  juga  pada  pasal 136 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana  dimaksud  pasal  113,  Pasal  119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b) dan Pasal 126 huruf (a) dan (b) tidak diberlakukan terhadap korban  perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia. Hal ini menjadikan seolah-olah korban penyelundupan  manusia  kebal  terhadap  hukum khususnya  pada  pidana  keimigrasian  tanpa melihat  sejauhmana  keterlibatan  korban  dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.
Ditinjau  dari  persfektif  tanggung  jawab korban dikenal  istilah Provocative  victims yaitu korban  yang  disebabkan  peranannya  untuk memicu  terjadinya  kejahatan.  Karena  itu,  dari aspek  tanggung  jawab  terletak  pada  diri  korban dan  pelaku  secara  bersama-sama.  Menurut Hukum  Nasional  yang  tertuang  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal delik  penyertaan  ( deelneming ).  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan  sebuah  penelitian  dengan  judul: “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN  YANG  TURUT  SERTA  DALAM
19 Ibid.
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.
21 Abdurrahman  Soejonno, Metodologi  Penelitian  Suatu
Pemikiran dan Penerapan , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 44.

## TERJADINYA TINDAK
PIDANA

## PENYELUNDUPAN MANUSIA ”.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  skripsi  ini adalah Bagaimana tinjauan  hukum terhadap korban  yang turut  serta dalam  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan manusia ?.

## Tujuan
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk melakukan tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban  korban  yang  turut  serta dalam  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan manusia menurut Hukum Indonesia

## Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya meruapakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 20 Metodologi  dalam  suatu  kegiatan  penelitian adalah merupakan masalah inti, bahkan ada yang mengidentikkan  penelitian  itu  hanya  sebagai masalah metodologi saja. 21 Dan pada hakikatnya penelitian  adalah  suatu  cara  yang  pernah ditempuh dilakukan dalam mencari kebenaran. 22 Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.
Ronny Hanitijo Soemitro
mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif  yang  juga  bisa  disebut  dengan penelitian  hukum  doktrinal  biasanya  hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan- keputuasan  pengadilan,  teori  hukum,  dan pendapat para sarjana terkemuka. 23
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang  dari  sudut  penerapannya  yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian  dasar  atau  fundamentil),  penelitan murni  biasanya  ditunjukan  untuk  kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian. 24
2. Teknik Pengumpulan Data
22 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , (Bandung: CV Pustka Setia, 2001), h. 10.
23 Abdurrahman Soejonno, Op.cit., h. 56
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2012), h. 10.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dan  dipakai  adalah  studi  pustaka  yaitu  teknik pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada relevansinya terhadap  penelitian.  Adapun  bahan  datanya adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  objek  penelitian.  Pada  penelitian  ini bahan  hukum  primer  yang  digunakan  berupa  : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Convention  Against  Transnational  Organized Crime,  Protokol  Against  The  Smuggling  of Migrant  by  Land,  Sea,  and  Air,  Supplementing the United Nations Convention Against
Transnational  Organized  Crime, dan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Bahan  hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang  merupakan  dokumen  tidak  resmi.  Terdiri atas:  buku-buku,  kamus-kamus  hukum,  jurnal- jurnal hukum dan karya ilmiah lain.
3. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan  data  dapat  diartikan  sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian  diartikan  dan  diinterpretasikan  sesuai dengan  tujuan,  rancangan,  dan  sifat  penelitian. Metode  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini antara  lain  sebagai  berikut:  Identifikasi  data adalah  pengenalan  dan  pengelompokan  data sesuai  dengan  judul  skripsi  yang  memiliki hubungan  yang  relevan.  Data  yang  diambil adalah  data  yang  berhubungan  dengan  materi penelitian.
a. Reduksi  data  adalah  kegiatan  memilih  dan memilah data yang relevan dengan pembahasan  agar  pembuatan  dan  penulisan skripsi  menjadi  efektif  dan  mudah  untuk dipahami  oleh  para  pembaca  serta  tidak berputar-putar  dalam  membahas  suatu masalah;
b. Editing  data  yaitu  proses  pemeriksaan  data hasil  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  relevansi  (hubungan)  dan keabsahan  data  yang  akan  didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  mendapatkan  data  yang  berkualitas dan  factual  sesuai  dengan  literatur  yang didapatkan dari sumber bacaan.
4. Teknik Analisa Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  hukum  normatif  karena  yang  menjadi
25 Soerjono Soekanto, Op.cit., h. 255.
objek  dalam  penelitian  ini  adalah  atuaran perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum  tetap  dan  mengikat.  Analisis  terhadap aturan  perundang-undangan  hanya  dilakukan terhadap  pasal-pasal  yang  isinya  merupakan kaedah  (hukum).  Setelah  dilakukan  analisa, maka kontruksi dilaksanakan dengan memasukkan  pasal-pasal  tertentu  ke  dalam kategori-kategori atas dasar pengertian- pengertian  dasar  dari  sistem  hukum  tersebut. 25 Teknik yang digunakan dalam analisis data pada skripsi ini studi terhadap studi dokumentasi yang mana analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan  pengertian,  hingga  kesesuaian  pasal  dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif.

## PEMBAHASAN
Tinjauan  Hukum  Terhadap  Korban  Yang Turut  Serta  Dalam  Terjadinya  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia

## A. Turut  Serta  Korban  Dalam  Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Berdasarkan  ketentuan  KUHP,  klasifikasi pelaku  ialah  sebagai  berikut:  Mereka  yang melakukan  ( pleger ),  yaitu  pelaku  tindak  pidana yang  pada  hakekatnya  memenuhi  semua  unsur dari  tindak  pidana.  Dalam  arti  sempit,  pelaku adalah  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana. Sedangkan  dalam  arti  luas  meliputi  empat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan,  mereka  yang  menyuruh  melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang  menganjurkan.  Mereka  yang  menyuruh melakukan ( doen plegen ), yaitu seseorang ingin melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  ia tidak  melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh orang  lain  untuk  melaksanakannya,  dalam penyertaan  ini  orang  yang  disuruh  tidak  akan dipidana,  sedangkan  orang  yang  menyuruhnya dianggap  sebagai  pelakunya,  dialah  yang bertanggungjawab  atas  peristiwa  pidana  karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya  ialah  mereka  yang  turut  serta melakukan  ( medepleger ).  Yaitu  mereka  yang ikut  serta  dalam  melakukan  tindak  pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah:
1. Adanya  kerjasama  secara  sadar  dari  setiap pelaku  tanpa  perlu  ada  kesepakatan,  tetapi
harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Adanya  kerjasama  pelaksana  secara  fisik untuk melakukan tindak pidana. 26
Menurut  R.  Soesilo  dijelaskannya  bahwa, turut  serta  dalam  arti  kata  ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan  ( pleger )  dan  orang  yang  turut melakukannya  ( medepleger )  peristiwa  pidana itu.  Contoh  A  berniat  mencuri  di  rumah  B  dan sengaja  C  untuk  bersama-sama  melakukan. Kedua-keduanya  masuk  rumah  dan  mengambil barang-barang,  atau  C  yang  menggali  lubang, sedangkan  A  yang  masuk  dan  mengambil barang-barangnya.  Disini  C  dihukum  sebagai ‘ medepleger ’,  karena  melakukan  perbuatan pelaksanaan  pencurian  itu.  Andaikata  C  hanya berdiri  di  luar  untuk  menjaga  dan  memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai  “ medeplichtige ’,  Pasal  56  sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. 27
1. Jenis Penyertaan
a. Berdasarkan terpenuhinya unsur delik
Pandangan  Pompe  tentang medepleger adalah  turut  mengerjakan  terjadinya  sesuatu tindak pidana dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
1) Mereka  masing-masing  memenuhi  semua unsur  dalam  rumusan  delik.  Misal  dua orang  dengan  bekerjasama  melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
2) Salah  seorang  memenuhi  semua  unsur delik,  sedang  yang  lain  tidak.  Misal  dua orang  pencopet  (A  dan  B)  saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu;
3) Tidak  seorangpun  memenuhi  unsur-unsur delik  seluruhnya,  tetapi  mereka  bersama- sama  mewujudkan  delik  itu.  Misal  dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1  ke  5  KUHP)  salah  seorang  melakukan pengangsiran,  sedang  kawannya  masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian  diterimakan  kepada  kawannya yang mengangsir tadi. 28
26 Lobby  Luqman,  “Teori  Penyertaan  Tindak  Pidana,”  dimuat dalam https://www.academia.edu/11255833/Teori_Penyertaan_Tinda k_Pidana_menurut_Prof._Lobby_Luqman  diakses  tanggal  17 Juni 2019 pukul 14.00.
27 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1985), h. 73-74.

## b. Hubungan tiap peserta penyertaan
Menurut  Satochid  Kartanegara  dalam melihat  pada  hubungan  tiap  peserta  dengan pertanggungjawaban  pidananya,  maka  menurut sifatnya deelneming itu  dapat  dibedakan  dalam dua bentuk yaitu;
1) Bentuk-bentuk deelneming yang  berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban  dari  tiap-tiap  peserta dihargai sendiri-sendiri;
2) Bentuk  deelneming  yang  tidak  berdiri sendiri,  dalam  hal  ini  disebut  juga “ accessori
deelneming ”, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, yakni dilakukannya sesuatu perbuatan yang  dapat  dihukum  kepada  satu  peserta, maka peserta yang satu yang lain pun juga dapat dihukum. 29
c. Pembantuan dalam penyertaan
Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan  adalah  cara  untuk  menggerakkan seseorang.  Jelas  kiranya  bahwa  jika  ada pembantu  tentu  ada  yang  dibantu,  yaitu  yang disebut  sebagai  pelaku  utama  atau  petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku  utama  adalah  pembantuan.  Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan.  Pembantuan  dibagi  menjadi  2  (dua) jenis yakni; 1) Pembantuan aktif ( active medeplichtigheid ) adalah benar-benar terjadi  suatu  gerakan  untuk  melakukan suatu tindakan (bantuan); 2) Pembantuan pasif ( passive medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu  gerakan/tindakan,  namun  dengan kepasifannya  itu  ia  telah  dengan  segaja memberi bantuan. 30
d. Pertanggungjawaban
pidana penyertaan
Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua  sistem  pembebanan  pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni;
1) Pertama,  yang  mengatakan  bahwa  setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu  tindak  pidana  dipandang  dan
28 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam  Ajaran  Penyertaan,  Telaah  Kritis  Berdasarkan  Teori Pemisahan  Tindak  Piana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana (Prenadamedia Group: 2014), h. 42.
29 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu (Balai Lektur Mahasiswa), h. 419.
30 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , (Jakarta: Storia Grafika , 2002), h. 363.
dipertanggungjawabkan secara sama dengan  orang  yang  sendirian  melakukan tindak  pidana  tanpa  dibeda-bedakan  baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;
2) Kedua,  yang  mengatakan  bahwa  masing- masing  orang  yang  bersama-sama  terlibat dalam  suatu  tindak  pidana  dipandang  dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan  luasnya  wujud  perbuatan  masing- masing  orang  dalam  mewujudkan  tindak pidana.
Sistem  yang  pertama  berasal  dari  hukum Romawi.
Menurut
sistem ini tidak memperhatikan  luas  sempitnya  perbuatan  serta peranan  dan  andilnya  terhadap  terwujudnya tindak  pidana  yang  terjadi,  semua  orang  yang terlibat  dibebani  tanggungjawab  pidana  yang sama  seperti  orang  yang  melakukannya  sendiri. Sistem  yang  kedua,  berasal  dari  hukum  pidana Italia.  Dalam  sistem  ini  berat  ringannya tanggungjawab digantungkan pada luas- sempitnya  dari  wujud  obyektif  perbuatan  yang dilakukan para peserta serta peran dan  andilnya perbuatannya masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana. 31
Hukum  pidana  Belanda  dan  KUHP Indonesia  untuk  golongan  penyertaan  yang dimasukkan dalam kelompok pertama
(mededader ), dalam pasal 55 ( pleger, doenpleger, medepleger dan uitlokker ) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yang masing-masing  dibebani  tanggung  jawab  yang sama  dengan  orang  yang  sendirian  melakukan tindak  pidana  ( dader ).  Jadi  untuk  orang-orang yang masuk kedalam kelompok ini ( mededader) menganut  sistem  pertanggungjawaban  pidana yang pertama. Tetapi menurut KUHP bagi orang yang  terlibat  sebagai  pembuat  pembantu,  baik pembantuan  pada  saat  pelaksanaan  kejahatan. Beban  tanggung  jawabnya  dibedakan  dengan orang-orang  yang  masuk  kelompok  pertama ( mededader )  pada  pasal  55,  yakni  beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada  tanggung  jawab  pelaku  kelompok mededader tersebut,  dimana  menurut  pasal  57 ayat  (1)  ditetapkan  bahwa  “dalam  hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,  dikurangi  sepertiga”.  Jadi  hukum pidana  Indonesia  menganut  sistem  campuran,
31 Ibid., h. 76.
kedua  sistem  pembebanan  pertanggungjawaban itu digunakan. 32
2. Penyertaan yang Dilakukan Oleh Korban
Penyelundupan Manusia Dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan  manusia,  terkadang  para  korban masuk  dalam  kriteria  orang  yang  melakukan turut  serta  ( medepleger ).  Para  korban  tidak secara  langsung  turut  serta  dalam  terjadinya tindak  pidana  penyelundupan  manusia  secara keseluruhan,  namun  melakukan  perbuatan  yang dapat  membantu  terwujudnya  tindak  pidana penyelundupan  manusia.  Diantara  penyertaan yang korban lakukan adalah:
a. Masuk  dan/atau  berada  di  Indonesia menggunakan  dokumen  perjalanan yang tidak sah
Korban  yang  akan  diselundupkan  ke negara tujuan biasanya berasal dari negara rawan atau  negara  yang  disinyalir  banyak  warga negaranya  yang  menjadi  imigran  gelap.  Negara tujuan  para  korban  biasanya  akan  melakukan pemeriksaan  yang  lebih  ketat  pada  mereka sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap  imigran gelap yang coba masuk ke dalam wilayah negara mereka.  Untuk  menyembunyikan  identitas mereka,  para  korban  menggunakan  dokumen perjalanan  palsu/dipalsukan  atau  menggunakan paspor  sah  tapi  bukan  miliknya.  Dalam mendapatkan  dokumen  yang  tidak  sah  ini, korban akan dibantu oleh pelaku penyelundupan manusia.  Setelah  mereka  mendapatkan  paspor yang tidak sah, mereka secara sadar dan sengaja mempergunakan  dokumen  perjalanan  tersebut. Mereka mulai menggunakan dokumen perjalanan ini sejak masuk ke negara transit agar pergerakan mereka tidak terlacak. Karena antara negara transit dan negara tujuan biasanya sudah melakukan kerjasama untuk mencegah lebih dini masuknya  imigran  gelap  ke  negara  tujuan. Sehingga  negara  transit  pun  kerap  melakukan pemeriksaan ketat terhadap mereka.
b. Menyalahgunakan izin tinggal
Dalam  perjalanannya  ke  negara  tujuan, para korban kerap menyalahgunakan izin tinggal. Misal  saat  masuk  ke  negara  Indonesia,  mereka memberikan  keterangan  palsu  kepada  petugas agar  dapat  masuk  ke  wilayah  negara  Indonesia. Biasanya mereka beralibi akan melakukan wisata atau  kunjungan  keluarga  di  Indonesia.  Pada kenyataannya mereka berada di Indonesia untuk menunggu keberangkatan mereka menuju negara tujuan.  Bahkan  tidak  jarang  mereka  berada  di
32 Ibid., h. 78.
Indonesia  sampai  masa  berlaku  izin  tinggalnya habis.
Modus  operandi  ini  dilakukan  oleh  para korban  dengan  sebelumnya  telah  berkoordinasi terlebih  dahulu  dengan  pelaku  penyelundupan manusia  yang  biasanya  sudah  berada  atau memang  warga  negara  di  negara  transit.  Di negara  transit  oleh  pelaku,  para  korban  telah disediakan  tempat  penampungan  sementara sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

## c. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak  melalui  tempat  pemeriksaan imigrasi
Modus  yang  paling  sering  dilakukan  oleh penyelundup  manusia  adalah  menyelundupkan para  korban  tidak  melalui  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  Hal  ini  tentu  untuk  menghindari pemeriksaan oleh Petugas dan lebih memudahkan  untuk  menyelundupkan  lebih banyak orang. Penyelundupan menggunakan alat pengangkut  yang  legal  akan  lebih  menyulitkan bagi para penyelundup dan korban untuk masuk ke  wilayah  negara  tujuan.  Karena  dengan menggunakan alat angkut legal, keamanan akan lebih  ketat  dan  tentunya  harus  melewati pemeriksaan keimigrasian. Sehingga para penyelundup  lebih  sering  menggunakan  alat angkut  illegal  dan  melalui  jalur  illegal  yang minim pengamanan dari petugas.
Para korban secara sadar dan sengaja untuk naik ke alat angkut illegal ini. Mereka tahu kalau akan  diselundupkan  melalui  jalur  illegal  yang tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Tindakan  para  korban  ini  memang  dikehendaki oleh  si  para  korban  untuk  terjadi  agar penyelundupan  manusia  atas  dirinya  dapat terlaksana.

## B. Penerapan  Teori  Pemidanaan  Kepada
Korban yang Turut Serta Dalam

## Terjadinya Penyelundupan Manusia
Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa  yang  diberikan  oleh  negara kepada  seseorang,  dan  hanya  merupakan  alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat  mencapai  tujuan.  Untuk mencapai  tujuan, pidana memerlukan dukungan konsep pemidanaan.  Mengingat  pemidanaan  sinonim dengan  perkataan  penghukuman.  Penghukuman
33 M. Zen Abdullah, Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam  Upaya  Resosialisasi  Narapida ,  Cetakan  Pertama,
(Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009), h. 13-14.
itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten ). 33
Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zamannya  Protagoras  orang  selalu  mencari  dan memperdebatkan  tujuan  pemidanaan.  Pada zaman Protagoras, Plato sudah berbicara tentang pidana  sebagai  sarana  pencegahan  khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula yang dikemukakan  oleh  seneca  seorang  filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal  yakni Nemo  prudens  punit  quia peccatum  est,  sed  ne  peccetur ,  yang  artinya adalah, tidak layak orang memidana karena telah terjadi  perbuatan  salah,  tetapi  dengan  maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern  yang  lain,  selalu  menyatakan  bahwa tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  mencegah dilakukannya  kejahatan  pada  masa  yang  akan datang. 34 Pemidanaan  itu  sama  sekali  bukan dimaksudkan  sebagai  upaya  balas  dendam melainkan  sebagai  upaya  pembinaan  bagi seorang  pelaku  kejahatan  sekaligus  sebagai upaya  preventif  terhadap  terjadinya  kejahatan serupa.
Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha memberantas penyelundupan manusia. Indonesia sudah  meratifikasi  konvensi United  Nations Convention  Against  Transnational  Organized Crime dan  mengharmonisasikan  ke  dalam hukum  nasional  melalui  Undang-Undang  No.  5 tahun  2009  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Against  Transnational  Organized Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  Yang Terorganisasi)  dan  protokol  tambahan  dari UNTOC  yaitu Protokol  Against  The  Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
dan mengharmonisasikan  ke  dalam  hukum  nasional melalui  Undang-undang  No.  15  Tahun  2009 tentang  Pengesahan Protokol  Against  The Smuggling  of  Migrant  by  Land,  Sea,  and  Air, Supplementing  the  United  Nations  Convention Against Transnational Organized Crime
(Protokol  Menentang  Penyelundupan  Migran Melalui  Darat,  Laut,  dan  Udara,  Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
34 Muladi, Op.cit. , h.49.
Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang Terorganisir).
Selain melalui pembentukan hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya  lain  seperti  bekerjasama  dengan  negara lain,  membentuk  Satuan  Tugas,  melakukan kerjasama  antar  instansi    dan  memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyelundupan  manusia.  Semua  ini  dilakukan dalam  upaya  memberantas  penyelundupan manusia.  Namun  penyelundupan  manusia  terus terjadi  bahkan  mengalami  peningkatan.  Selain disebabkan  karena  kondisi  geografis  Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau  kecil  yang  berada  dekat  dengan  negara lain,  faktor  lainnya  adalah  masih  banyaknya permintaan  dari  para  calon  korban  untuk diselundupkan  ke  negara  tujuan  seperti  ke Malaysia dan Australia yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia.
Antara  pelaku  dan  korban  memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Pelaku mendapatkan keuntungan materil berupa mendapatkan  sejumlah  uang  dari  kegiatan penyelundupan  manusia  dan  para  korban mendapatkan  keuntungan  imateril  berupa  dapat memasuki  negara  tujuan.  Sehingga  dalam pemberantasan  tindak  pidana  penyelundupan manusia,  tidak  dapat  dilakukan  dengan  hanya menghukum  para  pelaku.  Namun  juga  harus memberikan hukuman kepada korban yang turut serta  dalam  tindak  pidana  penyelundupan manusia. Hal ini sebagai upaya pembinaan bagi korban,  sekaligus  sebagai  upaya  preventif terhadap  calon  korban  lain  yang  berniat diselundupkan ke negara tujuan.

## 1. Hubungan  antara  Pelaku  dan  Korban Penyelundupan Manusia
Dalam  pembahasan  mengenai  korban kejahatan, terdapat suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat  penimbulan  korban  yang  merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial yang disebut dengan Viktimologi. 35 Viktimologi memberikan pengertian  yang lebih baik  tentang korban  kejahatan  sebagai  hasil  perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik,  dan  sosial.  Tujuannya  adalah  untuk
35 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 43.
memberikan  penjelasan  mengenai  peran  yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para pelaku serta memberikan keyakinan dan  kesadaran  bahwa  setiap  orang  mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan  lain-lainnya.  Pada  saat  berbicara  tentang korban  kejahatan,  cara  pandang  kita  tidak dilepaskan dari viktimologi.
Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  korban seperti:  faktor  penyebab  munculnya  kejahatan, bagaimana  seseorang  dapat  menjadi  korban, upaya  mengurangi  terjadinya  korban  kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. 36 Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak  korban,  tetapi  hanya  untuk  memberikan beberapa  penjelasan  mengenai  kedudukan  dan peran  korban  serta  hubungannya  dengan  pihak pelaku  serta  pihak  lain.  Kejelasan  ini  adalah sangat  penting  dalam  rangka  mengusahakan kegiatan  pencegahan  terhadap  berbagai  macam viktimisasi,  demi  menegakkan  keadilan  dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 37
Masalah  korban  ini  sebetulnya  bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak  mau  kita  harus  memperhitungkan  peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dapat  mempunyai  peranan  yang  fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan  sadar  ataupun  tidak  sadar,  secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang  pemikiran  viktimologis  ini  adalah “pengamatan  meluas  terpadu”.  Segala  sesuatu harus  diamati  secara  meluas  terpadu  (makro- integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila  kita  ingin  mendapatkan  gambaran kenyataan  menurut  proporsi  yang  sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan  keadaan  diri  seseorang  yang  akan  menjadi calon  korban  ataupun  sikap  dan  keadaan  yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.  Permasalahan  kemudian,  muncul pertanyaan  mengapa  korban  yang  telah  nyata-
36 Arief  Mansyur,  Dikdik  M.  dan  Gultom,  Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 33.
nyata  menderita  kerugian  baik  secara  fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut  untuk  turut  memikul  tanggung  jawab atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.
Hentig,  seperti  yang  dikutip  Bambang Waluyo  beranggapan  bahwa  peranan  korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:
a. Tindakan  kejahatan  memang  dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
b. Kerugian  akibat  tindak  kejahatan  mungkin dijadikan  si  korban  untuk  memperoleh keuntungan lebih besar;
c. Akibat  yang  merugikan  si  korban  mungkin merupakan kerja sama antara si  pelaku dan si korban;
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak  terjadi  bila  tidak  ada  provokasi  si korban. 38
Selaras  dengan  anggapan  Hentig,  dalam terjadinya  penyelundupan  manusia  para  korban memang menghendaki tindakan kejahatan terjadi pada dirinya dan adanya kerja sama antara pelaku dan  korban.  Dalam  proses  penyelundupan manusia  para  korban  membayar  kepada  pelaku penyelundupan  sebesar  US$  3000  –  US  15.000 per  korban.  Dengan  jumlah  uang  yang  sebesar ini,  tentu  antara  pelaku  dan  korban  sudah melakukan  kesepakatan  sebelumnya  mengenai cara  dan  proses  penyelundupan.  Sehingga  para korban tahu persis apa yang akan dilakukan para pelaku  terhadap  dirinya  dan  mereka  pun menyetujui  hal  tersebut.  Berarti  antara  pelaku dan korban memilki hubungan selayaknya antara penjual dan pembeli jasa.
Melihat  hubungan  antara  pelaku  dan korban  penyelundupan  manusia,  maka  istilah yang  tepat  untuk  menggambarkan  orang-orang yang  berniat  untuk  diselundupkan  adalah  objek kejahatan bukan korban kejahatan. Hal ini karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental,  maupun  emosional,  kerugian  ekonomi, atau mengalami pengabaian, penguruangan, atau perampasan  hak-hak  dasarnya.  Namun  mereka hanya  menjadi  objek  dari  tindak  pidana penyelundupan  manusia.  Karena  tujuan  utama dari  pelaku  penyelundupan  bukanlah  untuk merampas,  memanfaatkan,  atau  memberikan penderitaan  kepada  mereka.  Namun  tujuan pelaku  adalah  memperoleh  sejumlah  uang  yang
38 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.  9.
dibayarkan oleh mereka yang ingin diselundupkan. Hal ini tak ubahnya seperti orang yang  membayar  orang  lain  untuk  diantarkan kesuatu tujuan namun dengan cara yang illegal. Sehingga orang-orang yang berniat diselundupkan  ini  menempatkan  posisi  diri mereka sebagai  objek yang akan diselundupkan oleh pelaku.
2. Pemidanaan  Bagi  Korban  Yang  Turut Serta  Sebagai  Bentuk  Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Melihat semakin banyaknya tindak pidana penyelundupan  manusia  di  Indonesia,  sudah seharusnya  Pemerintah  Indonesia  melakukan upaya pemberantasan yang lebih efektif. Tindak pidana  penyelundupan  manusia  akan  terus  ada sepanjang masih banyaknya calon imigran gelap yang  ingin  diselundupkan  ke  negara  tujuan. Selagi  masih  banyak  permintaan,  maka  para penyelundup akan terus ada karena tindak pidana penyelundupan manusia menjadi komoditas yang menguntungkan bagi para penyelundup. Sehingga  metode  dengan  memberikan  pidana berat  bagi  para  penyelundup  kurang  efektif dalam  pemberantasan  penyelundupan  manusia. Perlu adanya pencegahan bagi para calon imigran gelap agar mereka mengurungkan niatnya untuk diselundupkan salah satunya dengan memberikan hukuman kepada korban yang turut serta  dalam  tindak  pidana  penyelundupan manusia.
Berkaitan  dengan  tujuan  pemidanaan, dikenal  teori  Relative  yang  menganggap  dasar hukum  dari  pemidanaan  bukanlah  pembalasan, akan  tetapi  tujuan  dari  pidana  itu  sendiri.  Jadi teori  ini  menyadarkan  hukuman  pada  maksud dan  tujuan  pemidanaan  itu,  artinya  teori  ini menjadikan  dasar  penjatuhan  hukuman  pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat  dari  suatu  penghukuman.  Jadi  teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relative juga  sering  di  sebut  sebagai  teori  penangkalan, istilah  penangkalan  merupakan  terjemahan  dari kata “deterrence”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional  dan  selalu  berpikir  sebelum  bertindak dalam  rangka  ‘mengambi  manfaat  maksimal yang  rasional’  yang  berarti  bahwa  prospek untung  dan  rugi  ditimbang  dengan  keputusan-
keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. 39
Tidaklah  pemidanaan  dilihat  hanya  pada  masa lampau,  tetapi  juga  pada  masa  depan.  Dengan demikian,  harus  ada  tujuan  lebih  jauh  daripada hanya  menjatuhkan  pidana  saja.  Tujuan  ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu  tidak  terulang  lagi.  Pengaruh  pidana ditunjukan terhadap masyarakat  pada umumnya dengan  maksud  untuk  menakut-nakuti.  Artinya pencegahan  kejahatan  yang  ingin  dicapai  oleh pidana  adalah  dengan  mempengaruhi  tingkah laku  anggota  masyarakat  pada  umumnya  untuk tidak  melakukuan  tindak  pidana.  Sehingga dengan  pemidanaan  dapat  menahan  pelanggar untuk  melakukan  perbuatan  jahat  yang  telah direncanakannya.
Dengan melihat adanya bentuk penyertaan dan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban penyelundupan manusia, maka para korban yang turut serta harus tetap diberikan hukuman sebagai efek  jera.  Selain  itu,  pemidanaan  bagi  korban yang  turut  serta  menjadi  sangat  berguna  dalam pencegahan  bagi  calon  imigran  gelap  yang berniat  untuk  diselundupkan.  Pemidanaan  bagi korban yang turut serta bukan untuk memberikan balasan  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh korban  yang  turut  serta,  namun  lebih  ke  arah pencegahan bagi para calon imigran gelap yang lainnya. Karena hukuman yang diberikan kepada korban  yang  turut  serta  dititik  beratkan  untuk menakuti  para  calon  imigran  illegal  lainnya, maka  dalam  pemberian  hukuman  terhadap korban yang turut serta jangan disamakan dengan pelaku penyelundupan manusia. Karena penyertaan yang korban lakukan bersifat berdiri sendiri  sehingga  pertanggungjawabannya  pun dihargai  sendiri-sendiri.  Misalnya  diberikan hukuman pidana sesuai dengan bentuk penyertaan  yang  dilakukan  oleh  korban  atau tindakan administratif keimigrasian.
Walaupun iming-iming pelaku penyelundupan  manusia  yang  menawarkan  jasa penyelundupan ke korban, lebih sering membuat korban  tersebut  ingin  diselundupkan,  namun faktor  informasi  juga  dapat  mempengaruhi mengapa  para  migran  ingin  pindah  negara  dan menggunakan  jasa  penyelundupan.  Karena  jika dilihat  dari  sudut  pandang  individu  bahwa penyelundupan manusia sangat berisiko,
39 Salman Luthan , Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Cetakan Pertama , (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), h. 121
menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang  tidak  pasti.  Namun  jika  digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulut ke mulut tentang negara tujuan, akan  mengurangi  resiko-resiko  atau  ketakutan diatas.  Sehingga  apabila  para  calon  imigran illegal mendapatkan informasi jika korban yang turut  serta  juga  diberikan  hukuman  baik  berupa pidana ataupun tindakan administrasi keimigrasian,  diharapkan  mereka  menjadi  takut dan mengurungkan niatnya untuk diselundupkan. Dengan sedikitnya permintaan dari calon imigran illegal untuk diselundupkan,  maka  akan berkurang  pula  objek  yang  akan  diselundupkan oleh  para  penyelundup  manusia.  Sehingga dengan sendirinya tindak pidana penyelundupan manusia akan berkurang karena para penyelundup  tidak  mempunyai  alasan  untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia  yakni  sejumlah  uang  yang  dibayarkan oleh calon korban sebagai objek penyelundupan manusia.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak  besar dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  korban  juga melakukan  penyertaan  dalam  terjadinya  tindak pidana penyelundupan manusia. Bentuk penyertaan  yang  korban  lakukan  berupa bersama-sama dengan pelaku mewujudkan delik penyelundupan  manusia  ataupun  pembantuan pasif.  Sehingga  dalam  pertanggungjawabannya, para korban yang turut serta dihargai sendiri yang berat  ringannya  sesuai  dengan  bentuk  dan luasnya  wujud  perbuatan  masing-masing  orang dalam mewujudkan tindak pidana. Korban yang turut  serta  melakukan  penyertaan  berupa kegiatan sebagai berikut:
1. Masuk  dan/atau  berada  di  Indonesia menggunakan  dokumen  perjalanan  yang tidak sah;
2. Menyalahgunakan izin tinggal;
3. Masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
Dalam terjadinya
tindak pidana penyelundupan manusia, para korban
menyetorkan  sejumlah  uang  kepada  pelaku. Sehingga  gambaran  yang  tepat  untuk  korban yang  turut  serta  adalah  objek  penyelundupan manusia.  Istilah  korban  kurang  tepat  karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental,  maupun  emosional,  kerugian  ekonomi, atau mengalami pengabaian, penguruangan, atau perampasan  hak-hak  dasarnya  oleh  para  pelaku penyelundupan  manusia.  Tujuan  utama  dari pelaku penyelundupan bukanlah untuk merampas,  memanfaatkan,  atau  memberikan penderitaan  kepada  mereka.  Namun  tujuan pelaku  adalah  memperoleh  sejumlah  uang  yang dibayarkan oleh mereka yang ingin diselundupkan.  Dengan  melihat  adanya  bentuk penyertaan  dan  hubungan  antara  pelaku  dan korban  penyelundupan  manusia,  maka  para korban  yang  turut  serta  harus  tetap  diberikan hukuman  sebagai  efek  jera.  Selain  itu, pemidanaan bagi korban yang turut serta menjadi sangat  berguna  dalam  pencegahan  bagi  calon imigran gelap yang berniat untuk diselundupkan.

## Saran
Dalam  upaya  memberantas  tindak  pidana manusia, jangan hanya fokus dalam memberikan hukuman  kepada  penyelundup  saja.  Karena dalam  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan manusia,  ada  beberapa  korban  atau  objek penyelundupan  manusia  melakukan  penyertaan. Untuk meminimalisir penyertaan yang dilakukan para korban atau objek  penyelundupan manusia ini penulis memberikan saran berupa;
1. Pembuat peraturan harus memberikan penjelasan  yang  jelas  tentang  siapa  yang disebut dengan korban penyelundupan manusia.  Karena  di  UU  No.6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  hanya  menjelaskan siapa korban perdagangan orang namun tidak dengan  korban  penyelundupan  manusia.  Hal ini  sangat  penting  mengingat  pada  UU  No.6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
menyatakan  bahwa  korban  penyelundupan manusia  tidak  bisa  diberikan  Tindakan Administratif Keimigrasian bahkan ketentuan pidana  sebagaimana  dimaksud  pasal  113, Pasal 119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b)  dan  Pasal  126  huruf  (a)  dan  (b)  tidak diberlakukan terhadap korban penyelundupan manusia.  Dan  juga  sebagai  negara  yang meratifikasi United  Nations  Convention
Against  Transnational  Organized  Crime Indonesia  wajib  untuk  melestarikan  dan melindungi  hak  orang  yang  menjadi  korban penyelundupan  manusia.  Sedangkan  pada kenyataannya  ada  korban  penyelundupan manusia  yang  melakukan  penyertaan  tindak pidana.  Sehingga  apabila  tidak  diberikan penjelasan  tentang  siapa  yang  dimaksud korban penyelundupan manusia, korban yang turut serta dapat berlindung di bawah UNTOC beserta protokolnya dan UU No.6 Tahun 2011 Tentang  Keimigrasian  sehingga  dapat  lepas dari tuntutan hukum Indonesia.
2. Dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana penyelundupan  manusia,  penyidik  harus memeriksa  hubungan  antara  pelaku  dan korban. Karena dalam tindak pidana penyelundupan  manusia,  korban  ada  juga yang  memiliki  peranan  besar.  Mereka  juga harus  mempertanggungjawabkan  tindakan yang mereka lakukan sebagai efek jera. 3. Bagi pemerintah Indonesia perlu mempublikasikan  pemberian  pidana  bagi orang  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana penyelundupan  manusia.  Sebagai  bentuk komitmen bahwa pemerintah Indonesia serius dalam memberantas penyelundupan manusia. Sehingga pelaku maupun calon imigran gelap takut  untuk  terlibat  dalam  tindak  pidana penyelundupan manusia.
4. Untuk pemerintah beserta organisasi lain baik nasional  maupun  internasional  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  tindak pidana  penyelundupan  manusia.  Sehingga masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyelundupan  manusia  seperti  memberikan pemondokan  atau  menyewakan  alat  angkut sebagai  sarana  penyelundupan  manusia.  Dan juga masyarakat dapat memberikan informasi kepada  aparat  apabila  melihat  terjadinya tindakan  penyelundupan  manusia  di  sekitar tempat tinggalnya.
5. Serta  untuk  Direktorat  Jenderal  Imigrasi beserta jajarannya melakukan strategi pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  efektif terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Karena pelaku kerap melakukan modus-modus baru dalam melaksanakan  penyelundupan  manusia.  Dan juga  harus  lebih  memperhatikan  titik-titik yang  rawan  terjadi  penyelundupan  manusia seperti  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dan wilayah perbatasan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdullah,  M.  Zen. Pidana  Penjara  Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi  Narapida , Cetakan  Pertama.
Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  III. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Gosita,  Arif. Kedudukan  Korban  di  Dalam Tindak  Pidana, salah  satu  tulisan  dalam buku, Masalah Korban Kejahatan- Kumpulan  Karangan. Jakarta:  Akademia
Pressindo, 1993.
Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi . Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
Kanter. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002. Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana
Kumpulan  Kuliah  Bagian  Satu. Balai Lektur Mahasiswa.
Kurnia, Asep. Imigran Ilegal Potret Penanganan
Dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional . Jakarta: Internasional  Organization  for  Migration
(IOM), 2011.
Lamintang. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Luthan , Salman. Kebijakan  Kriminalisasi  Di Bidang  Keuangan,  Cetakan  Pertama . Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
Mansyur, Arief Dikdik M. dan Gultom, Elisatris.
Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara  Norma  Dan  Realita .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Meliala,  Adrainus. Pemantapan  Legalitass  dan Kebijakan  Menyangkut  Penyelendupan Manusia . Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011.
Muhadar. Viktimisasi  Kejahatan  Pertanahan . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan  Pidana. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2002.
———. Lembaga  Pidana  Bersyarat .  Bandung: Alumni, 2002.
———.  dan  Barda  Nawawi  Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
Mulyadi,  Lilik. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana Kriminologi  dan  Viktimologi .  Denpasar:
Djambatan, 2007.
Natarajan,  Mangai. Kejahatan  dan  Pengadilan Internasional .  Bandung,  Nusa  Media, 2015.
Nieuwenhuys,  Celine  dan  Antoine  Pecoud.
Human Trafficking, Information Campaigns,  and  Strategies  of  Migration Control. Sage:  American  Behavioral Scientist, 2007.
Obbi  ,  N.  I. Ebbe,  Causes  of  Trafficking  in Women  and  Children. London: Global Trafficking in Women and Children , 2008.
Pathriana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2 . Bandung: Mandar Maju, 2005.
Prasetyo,  Teguh. Hukum  Pidana. Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada, 2014.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. Ke-7 . Bandung: Refika, 1989.
Samosir,  Djisman. Fungsi  Pidana  Penjara Dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia .
Bandung: Bina Cipta, 1992.
Santoso, M. Imam. Hukum Pidana Internasioanl. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013.
Sianturi,  SR. Asas-asas  Hukum  Pidana  di Indonesia  dan  Penerapannya .  Jakarta: Storia Grafika , 2002.
Siku, Abdul Salam. Hukum Pidana II . Ciputat;
Pustaka Rabbani Indonesia, 2015.
Soejonno,Abdurrahman. Metodologi  Penelitian Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan .  Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2012.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Penjelasannya Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1985.
Subana. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah .
Bandung: CV Pustka Setia, 2001.
Sugiarto,  Umar  Said. Pengantar  Hukum
Indonesia .  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2015. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D. Bandung:  Alfabeta, 2009. Syamsu, Muhammad Ainul. Pergeseran Turutserta  Melakukan  Dalam  Ajaran Penyertaan,  Telaah  Kritis  Berdasarkan Teori  Pemisahan  Tindak  Piana  Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenadamedia Group: 2014.
Waluyo,  Bambang. Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan .
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Yulia,  Rena. Viktimologi  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010.
Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:
Departemen  Kriminologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Indonesia, bekerja  sama  dengan  Jakarta  Centre  for Law Enforcement Cooperatioan. Tinjauan Kritis  Terhadap .  Jakarta:  Universitas Indonesia, 2011.
Julianty,  Evlyn  Martha,  Dahlan  Ali,  dan Mujibussalim. “Kebijakan Kriminal Dalam
Penanggulangan  Penyelundupan  Manusia di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala ,
Vol. 2 No. 2 (2014), h. 41. Kadarudin. “People Smuggling dalam Perspektif Hukum  Internasional  dan  Penegakan Hukumnya di Indonesia ”, Jurnal
Perpustakaan,  Informasi,  dan  Komputer
“Jupiter” Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013), h. 69-70.
Fernando,  Sam.  “Politik  Hukum  Pemerintah
(Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi  Masalah  Penyelundupan Manusia”, Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya (2013), h.4.
Heckmann, Friedrich. ” Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The  Caase  of  Germany ”,  International Migratin Review, Vol.38 No.3, Conceptual and  Methodological  Developments  in  teh
Study  of  International  Migration  (Fall , 2004), H. 1106.
IOM. “Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia”. IOM, Buku Petunjuk Bagi  Petugas  dalam  Rangka  Penanganan Kegiatan  Penyelundupan  Manusia  dan Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan Penyelundupan Manusia, 2012.
IOM.  “Penyelidikan  dan  Penyidikan  dalam Tindak  Pidana  Penyelundupan  Manusia”. IOM,  Petunjuk  Penanganan  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia, 2012.
Todaro,  Michael  P  &  Lydia  Marusko ,”Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual  Framework”,  Population  and
Development Review , Vol. 13, No. 1, 1987, h. 101-114.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. LN Tahun 2006 Nomor 4635.
Indonesia. Undang Undang Tentang
Keimigrasian,  UU  No.  6  Tahun  2011.  LN Tahun 2011 Nomor 52.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Yang  Berat.  LN  Tahun  2002 Nomor 4172.
United  Nations,  The  Declaration  of  Basic
Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power. United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime. United Nations, Protokol Against The Smuggling of  Migrant  by  Land,  Sea,  and  Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

## Sumber Lain
Data  dari  CMIS  PS  Satgas  Bareskrim  Polri, 2012.