## STRATEGI KOLABORATIF BERBASIS MASALAH DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KOTA PONTIANAK DENGAN DESA SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA
Zulkarnaen 1) , Joko Triyono 2) Ahirul Habib Padilah 3* , 1,2,3 ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak * corresponding authors: ahirul.habib@fisip.untan.ac.id

## ABSTRAK
Keadaan  parit  atau  sungai  di  Sungai  Raya  Dalam  yang  menjadi  batas  antara  wilayah  Kelurahan Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam  terlihat  kotor  dan  tidak terawat. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak menjaga ketertiban, penumpukan kendaraan di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan, serta kekacauan lalu lintas. Selain itu, jalan yang rusak juga sering kali mengganggu akses  bagi  masyarakat  setempat  dan  pengguna  jalan.  Jenis  pengajaran  yang  diberikan  adalah penelitian  kualitatif  dengan  karakterdeskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  tiga metode,  yaitu  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa penanganan  wilayah  perbatasan  antara  Kelurahan  Bangka Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya Dalam  telah  melibatkan  dialog  langsung  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan melalui  komunikasi,  dialog  tersebut  bertujuan  membangun  kepercayaan.  Bergantung  pada kepercayaan pihak-pihak yang terlibat, kolaborasi dalam pengelolaan kawasan batas wilayah dapat memunculkan  pemahaman  bersama.  Jika  hasil  awalnya  memberikan  keuntungan  bagi  berbagai pihak, diharapkan kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan dapat mencapai kesuksesan jangka  panjang.  Sebagai  usulan  strategi  kolaboratif,  dianjurkan  untuk  mencapai  kerjasama  resmi dengan  memperkuat  koordinasi  dan  kerjasama  yang  lebih  intensif  dalam  pengelolaan  batas wilayah  di  mana  terdapat  kesamaan  budaya  antara  dua  wilayah  yang  berbeda.  Karena  itu, pendekatan yang kolaboratif dirancang untuk mengubah perilaku, sikap, dan pemikiran para pihak yang terlibat agar dapat mengatasi hambatan budaya dalam mencapai perubahan.
Kata Kunci: Pengelolaan Batas Wilayah, Collaborative Governance , Strategi Kolaboratif

## ABSTRACT
The  condition  of  the  ditch  or  river  in  Sungai  Raya  Dalam,  which  is  the  boundary  between  the Bangka Belitung Darat sub-district, Pontianak City and Sungai Raya Dalam Village, looks dirty and  unkempt.  There are  still  people  who  throw  rubbish  carelessly,  street  vendors  (PKL)  who do not maintain order, vehicles piled up on the side of the road which causes traffic jams, and traffic chaos. Apart from that, damaged roads also often disrupt access for local communities and road users.  The  type  of  teaching  provided  is  qualitative  research  with  a  descriptive  character.  Data collection techniques were carried out through three methods, namely interviews, observation and documentation.  The  results  of  the  study  show  that  handling  the  border  area  between  Bangka Belitung Darat Village and Sungai Raya Dalam Village has involved direct dialogue involving all interested  parties  through  communication,  this  dialogue  aims  to  build  trust.  Depending  on  the trust of the parties involved, collaboration in the management of territorial boundaries can lead to mutual  understanding.  If  the  initial  results  provide  benefits  for  various  parties,  it  is  hoped  that cooperation in managing border areas can achieve long-term success. As a collaborative strategy proposal,  it  is  recommended  to  achieve  formal  cooperation  by  strengthening  coordination  and more  intensive  cooperation  in  regional  boundary  management  where  there  are  cultural similarities  between  two  different  regions.  Therefore,  a  collaborative  approach  is  designed  to change the behavior, attitudes and thinking of the parties involved in order to overcome cultural barriers in achieving change.
Keywords:  Management  of  Territory  Boundaries,Collaborative  Governance,  Collaborative Strategy

## PENDAHULUAN
Kolaborasi  menjadi  salah  satu  kekuatan  era  Revolusi  Industri  4.0.  Kerja sama  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama,  yang diwujudkan  melalui  suatu  pembagian  kerja,  bukan  pembagian  kerja,  melainkan sebagai satuan kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan (Nawawi, 1984). Keberhasilan  administrasi  publik  juga  didukung  oleh  kerjasama  di  bidang administrasi  publik.  Pengelolaan  kolaboratif  menjadi  acuan  dalam  proses operasional  pemerintahan  dimana  pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  semua pihak  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan.  Partisipasi  pihak  non-negara  dalam administrasi publik mempengaruhi pemerintahan saat ini dalam banyak hal, baik d ari  segi  anggaran  maupun  inovasi,  terutama  melalui  hubungan  kolaboratif  yang dibangun (LAN-RI, 2021).
Studi kasus Penelitian Kegiatan Penguatan Desa Kulon Progo Tahun 2021 oleh  Liesna  Prasetyorin  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  batas  desa melalui  penguatan  dan  penguatan  batas  desa  sudah  terjadi  di  masyarakat  Kulon Progo,  namun  perkembangannya  cukup  lambat.  Pengendalian  batas  desa  telah ditetapkan pada tahun 2018, namun pada tahun 2021 baru akan dilaksanakan di 12 desa  dari  total  87  desa  dan  1  kotamadya.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  organisasi  dan  struktur birokrasi.  Faktor  sumber  daya  merupakan  faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam implementasi  kebijakan.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  keuangan membuat kebijakan ini layak dilakukan, namun memiliki banyak keterbatasan.
Pada  tahun  2016,  peneliti  melakukan  kajian  kerjasama  antara  Kota Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya:  kajian  pengembangan  wilayah  perbatasan antara  Wilayah  Pontianak  Tenggara  dan  Kabupaten  Kubu  Raya.  Hasil  penelitian menunjukkan  permasalahan  masih  diselesaikan  dalam  bentuk  penyelesaian masalah  di  daerah  sendiri,  tanpa  adanya  kerjasama  dengan  daerah  perbatasan lainnya.  Pengelolaan  sampah  di  wilayah  perbatasan  tidak  seragam  dan  terkesan saling  menyalahkan,  serta  masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  membuang sampah  di  tempat  tinggalnya.  Permasalahan  lalu  lintas  tidak  menjadi  satu kesatuan dengan adanya pelebaran jalan di wilayah Kota Pontianak, namun tidak sekaligus  pelebaran  jalan  di  wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya.  Selain  itu,  belum
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
terintegrasinya  pengelolaan  arus  lalu  lintas  masyarakat,  seperti  dibangunnya Terminal Kabupaten Kubu Raya di depan parit Sungai Raya, namun armada lalu lintas Kota Pontianak tidak dapat mengaksesnya sehingga menimbulkan terminal bayangan  di  perbatasan  karena  banyak  penumpang  dari  Kubu  Raya  yang  akan melanjutkan  ke  Kota  Pontianak.  Secara  umum  pengelolaan  aspek  lingkungan sosial  budaya  dan  ekonomi  belum  dikelola  secara  optimal  di  wilayah  perbatasan Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai  Raya  di Kabupaten Kubu Raya.
Penelitian ini sekaligus memaparkan strategi kerja sama yang berorientasi pada  masalah  dalam  pengelolaan  perbatasan  wilayah.  Belum  banyak  penelitian yang menunjukkan strategi kolaboratif berbasis masalah, sehingga peneliti tertarik untuk  menyelidikinya.  Artikel  Lisa  Blomgran  Bingham  tahun  2009  Tata  Kelola Kolaboratif:  Praktik  yang  Muncul  dan  Kerangka  Hukum  yang  Tidak  Lengkap untuk  Suara  Publik  dan  Pemangku  Kepentingan  membahas  berbagai  proses kolaboratif yang melibatkan warga dan pemangku kepentingan dalam pembuatan, implementasi, dan penegakan kebijakan publik. Artikel ini memberikan gambaran luas  mengenai  berbagai  proses  kolaboratif  yang  mana  warga  negara  dan pemangku  kepentingan  berpartisipasi  dalam  pembuatan,  implementasi  dan penegakan  kebijakan  publik,  memberikan  gambaran  umum  tentang  bagaimana partisipasi  warga  negara  dan  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan pemerintahan  semakin  berubah  dan  berkembang,  dan  memberikan  gambaran umum  tentang  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan Manajemen  pemerintah  semakin  berubah  dan  berkembang.  Kelemahan  dan kekhasan  penelitian  ini  adalah  hanya  membahas  tentang  kerangka  hukum  tata kelola  koperasi  dari  sudut  pandang  hukum  administrasi  federal,  sehingga  tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum di tingkat lokal dan negara  bagian.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat Kota  Pontianak  yang  berdekatan  dengan  Desa  Sungai  Raya  Dalam  Kabupaten Kubu Raya.
Sejak pemekaran Kabupaten Kubu Raya, terjadi sengketa batas wilayah di subwilayah  dan  desa,  sehingga  harus  diupayakan  strategi  kooperatif  untuk menyelesaikannya.  Hal  ini  penting  karena  partisipasi  berbagai  pihak  dalam
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
penyelenggaraan  dewan  telah  menciptakan  inovasi-inovasi  baru  dan  pembagian tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  dewan  saat  ini.  Kreatifitas,  inovasi  dan kemampuan  menciptakan  dan  menemukan  kesuksesan  baru  dalam  dunia pariwisata  menjadi  tantangan  pemerintah  daerah  di  era  revolusi  industri  4.0  saat ini.
Penelitian  Eko  Pasetyo  dkk  (2021)  berjudul  Merancang  Model Collaborative  Governance  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Perdesaan  di  Kabupaten  Pandglang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  observasi,  penelitian  kepustakaan  dan dokumenter, wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan Dewan Pengurus Pandeglang,  termasuk  unsur  DPRD  dan  LSM.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tahapan  pelaksanaan  kepengurusan  bersama  yang  baru  berada  dalam kerangka komitmen prinsip. Bedanya dengan penelitian di tempat ini adalah fokus penelitiannya  adalah  untuk  mendapatkan  hasil,  penelitian  diatas  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  desa,  sedangkan  penelitian  ini adalah kerjasama dalam masalah batas wilayah.
Horas  M.  Panjaitan  dkk.  Kajian  tahun  2019  bertajuk  Pengelolaan Kolaboratif  Pengelolaan  Sampah  oleh  Provinsi  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini mengkaji  aksi  bersama  dalam  pengelolaan  sampah  berdasarkan  studi  kasus  di DKI  Jakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kerjasama  pengelolaan  sampah dilakukan melalui BUMD (PT Jakpro). Penelitian tersebut dilakukan oleh Horas M.  Panjaitan  fokus  pada  pengelolaan  sampah  DKI  Jakarta,  sedangkan  penelitian ini menyoroti permasalahan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Studi  Oswar  Mungkasa  tahun  2020  Tata  Kelola  Kolaboratif:  Mengelola Kolaborasi  Giger.  Kajian  ini  berkaitan  dengan  kerjasama  dan  pengorganisasian kerjasama  antar  pemangku  kepentingan.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa pengambilan  keputusan,  evaluasi  proses  dan  mekanisme  penyelesaian  konflik memerlukan  semacam  pengaturan  manajemen  untuk  memastikan  penggunaan informasi  dan  sumber  daya  bersama  secara  tepat.  Kajian  yang  dilakukan  oleh Oswar  Mungkasa  hanya  mengkaji  tingkat  kerjasama  antar  pemangku kepentingan,  sedangkan  kajian  ini  fokus  pada  penyelesaian  permasalahan  batas
wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Penelitian Retno Sunu Astut dkk pada tahun 2020 berjudul Collaborative Governance  dalam  Perspektif  Administrasi  Publik.  Penelitian  ini  berkaitan dengan  kolaborasi  dalam  penelitian  administrasi  publik  dan  menyajikan  studi kasus hubungan kolaboratif yang berbeda. Studi ini menunjukkan bahwa analisis empiris  terhadap  dua  kasus  tata  kelola  kolaboratif  menggunakan  pendekatan terpadu  yang  membawa  pengetahuan  empiris  baru  ke  dalam  bidang  kebijakan penting.  Penelitian  ini  secara  umum  menggambarkan  bagaimana  Cooperative Governance  berperan  penting  dalam  penyelesaian  permasalahan,  sedangkan penelitian  ini  hanya  fokus  pada  bagaimana  Cooperative  Governance  berperan dalam  menyelesaikan  permasalahan  batas  wilayah  antara  Kota  Pontianak  dan Kabupaten Kubu Raya.
Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  terletak  bersebelahan  dan termasuk  dalam  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Pengelolaan  kawasan  perbatasan kedua wilayah ini sering menjadi masalah karena masih ada dominasi ego sektoral di  antara  kelompok  kepentingan.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun 2020 mengatur batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Pasal  2  ayat  (2)  dari  peraturan  tersebut menjelaskan  bahwa  batas  wilayah  kedua  daerah  ini  ditentukan  oleh  serangkaian parit dan sungai yang harus diakui dan setara di kedua wilayah, termasuk Sungai Nipah  Kuning,  Sungai  Nipah,  Sungai  Jawi,  Sungai  Parit  Raya,  Sungai  Kapuas, Sungai Parit Mayor, Sungai Landak, dan Sungai Malaya.
Hasil  penelitian  Sungai  Raya  Dalam  menunjukkan  bahwa  wilayah perbatasan  antara  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  tidak  mengalami pengelolaan bersama dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena  itu,  diperlukan  intervensi  dari  kedua  belah  pihak,  terutama  pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat di Kota Pontianak dan pemerintah Desa Sungai Raya di wilayah Kubu Raya.
Gambar 1.1. Parit Sungai Raya Dalam

## \

## Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis
Salah satu permasalahan yang ada di perbatasan kedua wilayah ini adalah pengelolaan  lingkungan  hidup  seperti  terlihat  pada  Gambar  1.1,  kondisi  saluran air yang kurang terawat seperti terlihat pada gambar menyebabkan kerugian bagi kedua  belah  pihak  terutama  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Permasalahan  ini disebabkan  karena  pemerintah  tidak  dapat  memutuskan  siapa  yang  bertanggung jawab  dalam  menangani  permasalahan  tersebut,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu model administrasi terpadu untuk wilayah perbatasan.
Dalam  karya  ini,  peneliti  menyelidiki  dan  menganalisis  permasalahan pengelolaan  perbatasan,  yaitu  perbatasan  dua  bidang,  dengan  menggunakan konsep  teori  manajemen  koperasi,  mencoba  menyampaikan  rekomendasi  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. penelitian yang berjudul “Strategi Koperasi Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  Tanah  Bangka  Belitung  Kota  Pontianak  dan Kabupaten  Sungai  Raya  Kubu  Raya”.  Manajemen  kolaboratif  adalah  suatu pendekatan  pengambilan  keputusan  dan  penyelesaian  masalah  yang  melibatkan berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dan  bertanggung  jawab  terhadap  suatu  isu atau  permasalahan  tertentu.  Pendekatan  ini  mendorong  kolaborasi  antara pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat  sipil  dan  kelompok  lain  untuk  mencapai
solusi  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  (Puspaningtyas,  2022).  Manajemen kolaboratif  menjadi  penting  dalam  penelitian  sosiologi  karena  membantu memahami  dinamika  interaksi  sosial,  proses  pengambilan  keputusan,  dan  cara mengatasi  masalah  sosial  dalam  masyarakat  modern  yang  semakin  kompleks. Selain itu, tata kelola kolaboratif juga menjadi hal yang mendesak dalam konteks global  yang  terus  berubah  untuk  menemukan  solusi  yang  lebih  adaptif  dan berkelanjutan terhadap tantangan sosial yang muncul.
Penelitian  ini  melibatkan  mitra  penelitian  yaitu  pemangku  kepentingan yang  terlibat  langsung  dan  berkepentingan  dengan  pengelolaan  perbatasan  antar daerah  yaitu  Pemerintah  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat,  Pemerintah  Kota Pontianak  dan  Desa  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya  serta  masyarakat  dan swasta.  pemangku  kepentingan.  Keterlibatan  mitra  penelitian  memudahkan pelaksanaan  kegiatan  penelitian,  dan  hasil  penelitian  dapat  diterapkan  dalam pengelolaan  bersama  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  di  wilayah perbatasan.
Penelitian  ini  penting  dalam  konteks  otonomi  daerah,  di  mana  setiap daerah  berupaya  mengembangkan  potensi  lokalnya  sesuai  dengan  kewenangan dan  kapasitasnya,  menciptakan  identitas  daerah  yang  kuat.  Terlihat  seringkali bahwa  perlakuan  di  wilayah  perbatasan  berbeda  secara  signifikan  antara  satu daerah  dengan  daerah  lain.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  batas  wilayah  antara  Kota Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  belum  mendapat  perhatian  serius, sebaliknya  memerlukan  pendekatan  kolaboratif.  Kajian  ini  krusial  untuk mengatasi  isu  di  kawasan  Sungai  Raya  Dalam  yang  merupakan  wilayah perbatasan  antara  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya,  yang  sampai  saat ini  belum  dikelola  secara  efektif.  Selain  itu,  kontribusi  ilmu  sosiologi  dalam penelitian ini mencakup perspektif dalam menangani konflik sosial yang muncul dari masalah daerah serta dalam mencari solusi kolaboratif yang lebih baik dalam mengelola  perbatasan  daerah.  Manfaatnya  tidak  hanya  untuk  bidang  sosiologi, tetapi  juga  untuk  masyarakat  dan  pemerintah  yang  terlibat  dalam  pengelolaan wilayah perbatasan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Governance
Dalam  konteks  manajemen,  dewan  merupakan  salah  satu  dari  beberapa aktor yang berperan, namun tidak selalu menjadi yang paling dominan.  Menurut Cheema  (dalam  Keban,  2008:38),  governance  merujuk  pada  suatu  sistem  nilai, kebijakan, dan institusi di mana isu-isu ekonomi, sosial, dan politik diatur melalui interaksi  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  sektor  swasta.  Oleh  karena  itu, lembaga  pemerintah  mencakup  tiga  domain,  yaitu  negara  (pemerintah),  sektor swasta  (dunia  usaha),  dan  masyarakat,  yang  saling  berinteraksi  dan  memenuhi peran masing-masing.
Istilah Cooperative Governance yang diterjemahkan sebagai Collaborative Governance lahir ketika terjadi peralihan dari administrasi publik lama (OPA) ke paradigma  baru  yaitu  administrasi  publik  baru  (NPM).  Kemudian  penyebutan pemerintahan diubah menjadi administrasi. Tujuan dari perubahan konseptual ini adalah  untuk  mendemokratisasi  administrasi  publik,  karena  ketika  konsep pemerintahan  digunakan,  fokusnya  lebih  pada  lembaga-lembaga  negara, sedangkan  transisi  ke  administrasi,  partisipasi  non-pemerintah,  yaitu  partisipasi non-pemerintah. kelompok kepentingan dan masyarakat (Sari, 2014).
Menurut  Ansell  dan  Gash,  manajemen  koperasi  adalah  pengaturan  yang mengatur  satu  atau  lebih  lembaga  publik  yang  berinteraksi  langsung  dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang  formal,  berorientasi  pada  konsensus,  dan  dipertimbangkan  yang  bertujuan untuk  menciptakan  atau  melaksanakan  ketertiban  atau  manajemen  publik, program,  atau  domain  publik.  Manajemen  kolaboratif  adalah  suatu  proses  dan struktur  dalam  pengelolaan  dan  formalisasi  keputusan  kebijakan  publik,  yang secara  konstruktif  melibatkan  aktor-aktor  di  berbagai  tingkatan  di  lembaga administratif  dan/atau  negara,  lembaga  swasta,  dan  masyarakat  sipil  untuk mencapai  tujuan  publik  yang  tidak  dapat  dicapai.  dilaksanakan  hanya  oleh  satu pihak.  Hakikat  tata  kelola  kooperatif  bukan  sekedar  bergabungnya  beberapa lembaga  untuk  kepentingan  yang  sama,  namun  merupakan  proses  perubahan jangka  panjang.  Model  manajemen  koperasi  Ansell  dan  Gash  (2007)  terdiri  dari empat  sistem  berikut:  asumsi,  sistem  kelembagaan,  manajemen  dan  proses
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
koperasi.  Empat  sistem  untuk  mengukur  keberhasilan  tata  kelola  koperasi,  yang pertama  adalah  proses  koperasi,  yang  merupakan  inti  dari  tata  kelola  koperasi, yang dipengaruhi oleh tiga sistem lainnya yaitu  prakondisi, desain kelembagaan, dan fasilitasi (Ansell dan Gash, 2007).
Pemerintah  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  pihak  yang  memonopoli administrasi  publik.  namun  memerlukan  aktor  lain  karena  terbatasnya  kapasitas pemerintah.  Ketiga  faktor  tersebut  saling  bekerja  sama  dalam  proses penyelenggaraan  negara.  Terkait  dengan  partisipasi  banyak  aktor  dalam  tata kelola,  pemangku  kepentingan  (Ulum  dan  Ngindana,  2017:  6)  merumuskan parameter implementasi konsep tata kelola yang dirangkumnya dalam lima aspek sebagai berikut:
a) Administrasi  -  sekumpulan  institusi  dan  aktor  dari  partai  politik  pemerintah dan non-pemerintah;
b) Tata  kelola  mengakui  adanya  pengaburan  batas-batas  dan  tanggung  jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi;
c) Manajemen  mendefinisikan  pembagian  kekuasaan  dalam  hubungan  antar lembaga yang berpartisipasi dalam tindakan kolektif;
d) Pemerintahan - jaringan lembaga pemerintah yang otonom;
e) Pemerintahan  mengakui  kemampuan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak bergantung pada kekuatan atau pelaksanaan otoritas negara semata.
Tata  kelola  memerlukan  tindakan  kolektif  antar  aktor.  Oleh  karena  itu, tujuan  dari  networking  antar  peserta  adalah  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, seperti permasalahan sosial dan ekonomi.

## Definisi collaborative governance
Collaborative  governance  adalah  bentuk  manajemen  yang  menekankan pentingnya  kerjasama  antara  aktor-aktor  dari  sektor  publik  dan  sektor  bisnis (swasta)  dalam  suatu  proses  tertentu  untuk  menghasilkan  produk,  aturan,  dan kebijakan  yang  sah  dan  bermanfaat  bagi  publik  atau  masyarakat.  Konsep  ini menunjukkan  bahwa  dalam  administrasi  manajemen,  aktor-aktor  publik  seperti pemerintah  dan  masyarakat  lokal  bekerja  bersama-sama,  bukan  secara  terpisah dan independen.
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Kolaborasi  adalah  bentuk  kerja  sama  antara  berbagai  pihak,  termasuk pelaku,  organisasi,  lembaga,  masyarakat,  dan  sektor  swasta,  untuk  mencapai tujuan  yang  sulit  dicapai  atau  dilaksanakan  secara  individu.  Menurut  Ansell  dan Gash  (2007:546),  kolaborasi  merujuk  pada  serangkaian  pengaturan  di  mana  satu atau  lebih  lembaga  publik  terlibat  langsung  dengan  pemangku  kepentingan  non- pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  formal,  dengan  tujuan menciptakan  atau  melaksanakan  kebijakan,  peraturan,  program,  atau  aset  publik, dengan pendekatan berorientasi pada konsensus dan deliberatif.
Praktik kolaboratif dalam administrasi publik harus mempromosikan nilai- nilai  reflektif  dan  konsensus  di  antara  semua  aktor  atau  pemangku  kepentingan yang  terlibat  dalam  kolaborasi.  Menurut  Agranoff  dan  McGuire  (2003), Collaborative  Governance  atau  kolaborasi  dalam  pemerintahan  secara  umum mengacu  pada  pemerintahan  secara  menyeluruh.  Dalam  konteks  ini,  tata  kelola kolaboratif lebih menekankan pada sifat sukarela dari praktik kolaboratif.

## Urgensi Collaborative Governance
Manajemen Kolaboratif berkembang sebagai tanggapan terhadap kesulitan dalam  pelaksanaan,  biaya  yang  tinggi,  dan  pengaruh  politik  dalam  proses pembuatan  keputusan  (Ansell  dan  Gash,  2007:  54).  Pernyataan  tersebut menyiratkan  bahwa Cooperative  Governance tidak  hanya  timbul,  tetapi  juga dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Munculnya Cooperative  Governance terlihat dari  kebutuhan  akan  kerjasama  antara  lembaga-lembaga,  karena  keterbatasan masing-masing  lembaga  dalam  melaksanakan  program/kegiatannya.  Selain  itu, kerjasama juga muncul karena sumber anggaran yang terbatas bagi suatu lembaga, dimana  anggaran  tidak  hanya  berasal  dari  satu  lembaga  saja,  tetapi  juga  dari lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
Kolaborasi  juga  merupakan  salah  satu  aspek  perkembangan  dalam  ilmu administrasi,  terutama  dengan  munculnya  konsep  manajemen  yang  menekankan partisipasi aktor-aktor seperti negara, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan administrasi.  Kolaborasi  juga  dapat  menjadi  alternatif  untuk  meningkatkan partisipasi  pemangku  kepentingan  dan  mengatasi  kegagalan  dalam  mengelola suatu  lembaga  atau  organisasi.  Keterkaitan  yang  kompleks  dalam  perkembangan ini menciptakan saling ketergantungan antar lembaga dan meningkatkan tuntutan
untuk kolaborasi (Astuti dkk, 2020).
Juga, menurut Sudarmo (2019), terdapat penjelasan lebih terperinci bahwa Cooperative Governance diciptakan secara adaptif atau dengan kesadaran, dengan alasan dan pentingnya penerapan konsep ini dilakukan sebagai berikut:
a) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
b) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam;
c) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik;
d) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan;
e) Ketidakmampuan  kelompok-kelompok,  terutama  karena  pemisahan  rezim- rezim  kekuasaan  untuk  menggunakan  arena-arena  institusi  lainnya  untuk menghambat keputusan;
1) Mobilisasi kelompok kepentingan;
2) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.
Pernyataan  di  atas  menyiratkan  bahwa  kerja  sama  terjadi  karena kompleksnya  interdependensi  antar  lembaga.  Kerja  sama  juga  dianggap  timbul dari  perbedaan  kepentingan  di  antara  masing-masing  kelompok,  sehingga kolaborasi menjadi mungkin. Kolaborasi memiliki potensi untuk memotivasi para pemangku  kepentingan.  Selain  itu,  kolaborasi  dianggap  sebagai  solusi  untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang jika dilakukan oleh  satu  lembaga  saja  akan  terbatas  oleh  keterbatasan  tersebut.  Terlebih  lagi, kolaborasi  juga  dianggap  sebagai  solusi  untuk  mengurangi  biaya  tinggi  dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh Ansell  dan  Gash  (2007),  dimana  proses  kolaborasi  melewati  tiga  tahap  utama yaitu  kondisi  awal,  proses  kolaborasi  dan  manfaat  atau  hasil.  Kajian  ini mempunyai tiga tahapan, pertama, kajian pendahuluan menemukan masih adanya ego  sektoral  antar  pemangku  kepentingan  dalam  mengelola  seluruh  aspek kawasan perbatasan. Kerja sama antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan  kawasan  Sungai  Raya  Dalam  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  Kota Pontianak  sulit  terjalin.  Kedua,  dalam  proses  kolaboratif,  terdapat  lima  tahapan utama dalam proses kolaboratif:
a) Tahap  I,  dialog  tatap  muka.  Pertemuan  tersebut  membahas  permasalahan
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
aspek  lingkungan  sosial  budaya  dan  ekonomi  dimana  Kota  Pontianak  dan Kabupaten  Kubu  Raya  mempunyai  posisi  yang  mungkin  terdapat  perbedaan dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan.  Pada  fase  pertama  ini,  setiap pemangku  kepentingan  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan tindak lanjut secara kolaboratif.
b) Tahap  II,  pembentukan  dana  perwalian.  Membangun  kepercayaan  adalah proses  yang  memakan  waktu  dan  memerlukan  komitmen  jangka  panjang untuk  mencapai  kerja  sama.  Jika  pemangku  kepentingan  tidak  dapat membangun kepercayaan, maka proses kolaboratif tidak dapat dilaksanakan.
Dalam  keadaan  seperti  ini,  timbul  rasa  saling  percaya  dalam  pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
c) Tahap  III,  komitmen  terhadap  proses.  Komitmen  memerlukan  kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat tertangani dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen terhadap proses merupakan hasil partisipasi  setiap  pemangku  kepentingan.  Pihak-pihak  yang  berkepentingan, pemangku  kepentingan  pengelolaan  aspek  lingkungan  sosial  budaya  dan ekonomi di perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa  Sungai  Raya  Dalam  Kabupaten  Kubu  Raya  memerlukan  dan menciptakan  keterkaitan  yang  memerlukan  komitmen  para  pihak  untuk mengikuti proses kerja sama seperti yang ditentukan.
d) Tahap IV, Pemahaman bersama. Dengan prinsip tersebut akan menimbulkan partisipasi aktif dari masing- masing stakeholder dengan arah dan tujuan yang selaras.
e) Fase  V,  hasil  antara.  Keunggulan  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan dalam  pengelolaan  aspek  sosial  budaya  dan  ekonomi  lingkungan  hidup  di Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai  Raya Wilayah  Kubu  Raya  di  wilayah  perbatasan  adalah  kerjasama  tersebut menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan.
Ketiga,  hasil  atau  manfaat.  Manfaat  kerjasama  pemangku  kepentingan dalam  pengelolaan  aspek  lingkungan  sosial  budaya  dan  ekonomi  di  wilayah perbatasan  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya saling menguntungkan.
Gambar 2.1. Proses kolaborasi menurut Ansell & Gash 2007
Sumber: Ansell & Gash, 2007:50

## METODE
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan  pengelolaan  aspek  lingkungan  sosial budaya  dan  ekonomi  di  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat,  Kota  Pontianak,  dan Desa  Sungai  Raya  di  wilayah  perbatasan  Kerajaan  Kubu  Raya,  peneliti menggunakan  analisis  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  tradisi  khusus ilmu-ilmu sosial,  yang  didasarkan  pada  observasi  orang-orang  dalam  bidang  dan terminologinya  masing-masing  (Moleong,  2011:  4).  Sugiyono  (2013:14) menjelaskan  penelitian  kualitatif  mengacu  pada  penelitian  yang  berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi benda-benda alam,  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kuncinya.  (Danim,  2002)  berpendapat bahwa  peneliti  kualitatif  percaya  bahwa  kebenaran  itu  dinamis  dan  hanya  dapat ditemukan  dengan  mempelajari  orang-orang  ketika  mereka  berinteraksi  dengan situasi sosial. Miles dan Huberman (2005:16-19) menyatakan bahwa ada tahapan
dalam  pengumpulan  data  yaitu  tinjauan  pustaka,  penelitian  lapangan  dan dokumentasi.
1. Penelitian  kepustakaan  (library  research),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di perpustakaan  untuk  memperoleh  teori  dan  bahan  yang  dapat  dijadikan landasan  teori  dalam  memecahkan  masalah  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  di  UNTAN,  FISIP  dan  perpustakaan  daerah  dengan  membaca buku-buku  atau  sumber  literatur  yang  membantu  peneliti  memahami permasalahan  sehingga  dapat  memberikan  rekomendasi  untuk  memecahkan permasalahan tersebut;
2. Penelitian  lapangan  merupakan  penelitian  yang  terjun  langsung  ke  lapangan yaitu  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai Raya  Dalam  Kabupaten  Kubu  Raya  untuk  mendapatkan  gambaran  secara menyeluruh mengenai berbagai informasi dan data subjek. Data dari sumber data ini menjadi data utama yang selanjutnya menjadi bahan pendukung unit analisis  terkait  dengan  topik  utama  penelitian  yaitu  hubungan  strategi kerjasama pengelolaan perbatasan wilayah. Untuk memperoleh informasi dan fakta,  peneliti  mengakses  langsung  sumber  data  dengan  melakukan wawancara  mendalam  terhadap  narasumber  atau  informan,  dengan berpedoman pada pedoman wawancara;
3. Penelitian  dokumenter,  atau  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  berbagai dokumen  dasar  yang  dapat  memberikan  refleksi  atau  pemikiran  lain  (other opinion) kepada peneliti ketika menganalisis dua bidang permasalahan. Studi dokumenter  ini  dilakukan  di  lokasi  yakni  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.
Subjek  atau  informan  dipilih  dengan  menggunakan  metode  purposive sampling,  yaitu.  penentuan  subjek  berdasarkan  tujuan  peneliti  dalam  membuka masalah. Dalam menentukan objek penelitian didasarkan pada siapa yang diyakini paling  mengetahui  informasi  yang  diperlukan  untuk  penelitian,  sehingga memudahkan  peneliti  dalam  menjelaskan  keadaan  yang  diteliti.  Peneliti menentukan topik penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah sebagai berikut:
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
1. Camat. Dari informan ini, peneliti berharap mendapat masukan tentang batas- batas wilayah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian in;
2. Lurah Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
3. Ketua dan pengurus adat di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
4. Masyarakat  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Batas Kelurahan Bangka Belitung dan Desa Sungai Raya Dalam
Desa  Sungai  Raya  Dalam  merupakan  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Sungai  Raya  Wilayah  Kubu  Raya,  secara  geografis  berbatasan  langsung  dengan Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak.  Pasal  2  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  RI  Nomor  52  Tahun  2020  (Batas  Wilayah  Kota  Pontianak  dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat) menyatakan bahwa perbatasan antara  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  terletak  di  Tengah  Jalur  Parit Sungai  Raya.  Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  administratif Parit  Sungai  Raya  merupakan  batas  alam  yang  memisahkan  Desa  Sungai  Raya Dalam  dengan  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  di  Kawasan  Kubu  Raya  Kota Pontianak.
Gambar 5.1. Peta Perbatasan Desa Sungai Raya Dalam dan Kelurahan Bangka

## Belitung Darat
Sumber : Pemerintah Daerah Kubu Raya
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  kawasan  Sungai  Raya  Dalam diposisikan  meliputi  wilayah  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  yang terletak  di  kedua  tepian  sungai,  yang  kini  menjadi  batas  alami  antar  wilayah tersebut.  Secara  historis,  sebagian  besar  masyarakat  di  kedua  tempat  ini mempunyai ikatan kekerabatan, saudara, namun  pemerintahan daerah Kabupaten Sungai  Raya  Dalam  saat  ini  terbagi  menjadi  dua  kotamadya  daerah.  Daerah  ini merupakan salah satu daerah yang berkembang sangat pesat baik di wilayah Kota Pontianak  dalam  hal  ini Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Kabupaten  Kubu Raya dalam hal ini Desa Sungai Raya Dalam.
Kawasan  Sungai  Raya  Dalam  yang  merupakan  daerah  perbatasan  antara Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dengan  Desa  Sungai  Raya Dalam (Kabupaten Kubu Raya) mempunyai banyak permasalahan perkotaan yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun warga Kelurahan Bangka Belitung Darat Pontianak.  Kota  dan  warga  Desa  Sungai  Raya  Dalam  Kabupaten  Kubu  Raya. Permasalahan  yang  teridentifikasi  antara  lain  permasalahan  pengelolaan parit/sungai, pengelolaan sampah, kekacauan lalu lintas yang seringkali berujung pada  kemacetan,  penataan  parkir,  PKL  dan  infrastruktur  jalan  menjadi permasalahan tersendiri.
Batas antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai Raya Dalam  berupa  selokan/sungai  yang  seringkali  tidak  dikelola  bersama  oleh  kedua pemerintah  daerah  tersebut.  Setiap  kotamadya  regional  memposisikan  dirinya sebagai  “pemilik  bersama”.  Namun  mereka  masih  belum  memiliki  kesepakatan bersama yang mengikat mengenai pengelolaan bersama parit/sungai sebagai batas alam. Keadaan saat ini masih banyak pedagang yang terlihat berjualan di pinggir selokan/sungai  dan  dikhawatirkan  sampah  akan  dibuang  ke  selokan.  Selain  itu masih  banyak  tumbuh-tumbuhan  liar  dan  juga  terlihat  barang-barang  milik masyarakat  yang  sudah  tidak  terpakai  dibiarkan  begitu  saja  di  pinggir  atau  di selokan/sungai,  dan  kondisi  dinding  parit  yang  mulai  rusak  seiring  dengan semakin  rusaknya  lahan.  papan  baru  penyangga  tanah  sudah  lama  tidak direnovasi.  Ketidaktahuan  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya menjadikan  lubang  sebagai  sasaran  pembuangan  sampah  rumah  tangga,  yang tentunya  tidak  hanya  menyumbat  lubang,  namun  juga  menimbulkan  bau  yang
tidak sedap. Kondisi tersebut membuat parit/sungai menjadi kotor dan kotor.
Gambar 5.2. Kondisi parit Sungai Raya Dalam Tahun 2022
Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis
Gambar  di  atas  menunjukkan  sampah  plastik  yang  berbau  busuk ditemukan  di  lubang  got  masyarakat  Sungai  Raya  Dalam  yang  menjadi  batas antara  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam.  penuh dengan  tumbuhan  liar.  Belum  lagi  limbah  cair  aktivitas  manusia  di  sekitarnya. Permasalahannya  adalah  rumput  liar  yang  lebat  tumbuh  di  dalam  parit  sehingga menimbulkan  pemandangan  yang  kurang  menyenangkan  dan  mengganggu keindahan parit/sungai.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah rumah  tangga  pada  tempatnya  menjadikan  lubang  sebagai  sasaran pembuangan  sampah.  Seperti  yang  dikatakan  salah  satu  warga Kecamatan  Bangka  Belitung  Darat,  “masih  ada  warga  yang  membuang sampahnya  langsung  ke  saluran  pembuangan  pada  malam  hari”.  Tentu saja lubang-lubang ini bisa menjadi kotor dan kotor.
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  warga  Desa  Sungai  Raya Dalam, “pembuangan sampah rumah tangga sulit dilakukan karena hanya ada satu tempat pembuangan sampah (TPS) di Desa Sungai Raya Dalam dan belum tentu seluruh masyarakat Sungai Raya Dalam dapat membuangnya. itu.TPS.Kemudian
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
salah  seorang  warga  Bangka  Belitung  Darat  juga  melontarkan  pernyataan  warga kabupaten  tersebut  yaitu  “masalah  sampah  di  perbatasan,  kendala  terbesarnya adalah  TPS  yang  petugasnya  berkeliling  bersama  warga  kabupaten  lain  (bukan warga  Sungai).  Raya  Dalam).  ),  mereka  tidak  diperbolehkan  membuang  sampah sembarangan di area TPS Sungai Raya Dalam”.
Sebagai  tokoh  masyarakat  yang  tinggal  di  perbatasan  Kelurahan  Bangka Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam,  beliau  juga  memberikan  jawaban atas  permasalahan  pengelolaan  sampah  dengan  mengatakan  bahwa  “prinsip masyarakat adalah membuang sampah ke tempat terdekat. tempat mereka tinggal, jadi tidak perlu khawatir warga kota membuangnya. buang ke Kubu Raya karena paling dekat dan sebaliknya. Buat apa repot-repot, buang saja ke tempat sampah”.
Gambar 5.3. Fasilitas TPS di Sungai Raya Dalam Tahun 2022

## Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis
Kawasan  yang  berkembang  pesat  di  sekitar  Sungai  Raya  Dalam  dapat menjadi  kawasan  padat  penduduk  sehingga  berdampak  besar  terhadap  jumlah sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak pula  sampah  yang  dihasilkan.  Karena  terbatasnya  tempat  penyimpanan  sampah, sampah  sering  kali  dibuang  pada  tempat  yang  tidak  semestinya,  misalnya dibiarkan tergeletak di jalan, dibuang di selokan dan di tempat lain, sampah sering ditemukan  dibakar  di  pinggir  selokan.  Permasalahan  pengelolaan  sampah  di wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Raya  Dalam  tercermin  dari  terbatasnya  jumlah  TPS  di  Sungai  Raya  Dalam  dan kesadaran  masyarakat  terhadap  sampah  serta  pentingnya  pelestariannya. lingkungan hidup juga masih rendah.
Gambar 5.4. Kondisi pinggir parit Sungai Raya Dalam Tahun 2022

## Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis
Masyarakat  Kabupaten  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya Dalam mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan parit/sungai di  batas  alam  bersama  dan  menjaga  kebersihan  lingkungan  kawasan  perbatasan, dimulai  dengan  kesadaran  bahwa  sampah  tidak  boleh  dibuang  sembarangan, khususnya  di  selokan.  Kemudian  masyarakat  juga  bisa  membersihkan  selokan secara  mandiri.  ,  seperti  masyarakat  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  yang berada di sekitar lubang melakukan pembersihan secara berkala, serta masyarakat Desa Sungai Raya Dalam yang berada di sekitar lubang atau masyarakat koperasi di  Bangka  Belitung  Darat.  Desa  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam.  Kalau  hanya percaya  pada  pemerintah,  pasti  tidak  akan  berjalan  efektif.  Karena  lokasi  lubang tersebut  adalah  milik  bersama  dan  pemrosesannya  dilakukan  secara  terpisah antara dua kotamadya di negara federal, hal ini juga tidak berpengaruh. Semua itu tentu  memerlukan  kerja  sama  antar  pemangku  kepentingan  mulai  dari  RT/RW
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
hingga  antar  kabupaten/desa  yang  harus  diperkuat  agar  para  pemangku kepentingan,  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  memahami  betapa  pentingnya parit bagi kepentingan bersama. , seperti mencegah pembasahan dan banjir.
Masyarakat berhak mendapatkan layanan kebersihan dari pemerintah kota, khususnya  di  bidang  pengelolaan  sampah  ekologis.  Namun  di  sisi  lain, masyarakat  harus  terlibat  dan  berpartisipasi  serta  berkolaborasi  dengan  negara dalam  melaksanakan,  memutuskan,  dan  memantau  pengelolaan  sampah. Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  organisasi  masyarakat  sipil  yang  peduli terhadap  makam  dan  lingkungan  hidup.  Melalui  komunitas  ini,  informasi  dan edukasi  lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  kepada  masyarakat.  Dengan  begitu, warga diimbau untuk menjaga kondisi parit tetap baik. Masyarakat harus didorong untuk membuang sampah organik dan anorganik. Kedepannya, parit Sungai Raya Dalam  diharapkan  menjadi  parit  yang  bersih  dan  dikembangkan  menjadi  objek wisata.
Dalam  focus  group  Discussion  (FGD)  kerjasama  Kelurahan  Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan  di  kawasan  perbatasan  antar  kabupaten,  masyarakat  perbatasan mengeluhkan  kisruhnya  perkotaan  selain  permasalahan  parit.  dan  sampah Penataan  ruang  Jalan  Sungai  Raya  Dalam  yang  terlihat  terganggu  oleh  adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti berjualan di pinggir parit dan jembatan, parkir liar dan kemacetan lalu lintas.
Kehadiran  PKL  memberikan  dampak  positif  yaitu  terbukanya  lapangan kerja  untuk  mengurangi  pengangguran  dan  bernilai  positif  dengan  memberikan lapangan kerja yang biasanya sulit ditemukan di negara berkembang. Harga yang bersaing,  mengingat  PKL  tidak  dikenai  pajak,  membuat  sebagian  masyarakat lebih memilih membeli  di PKL, karena selain kemudahan barangnya juga relatif lebih murah. Namun kehadiran PKL tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga permasalahan baru yaitu parkir liar dan kemacetan lalu lintas.
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  perkotaan  di  wilayah  perbatasan antara  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam  di  atas, maka  birokrasi  pemerintahan  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  upaya kerjasama  tersebut.  Salah  satu  strategi  yang  berguna  untuk  permasalahan
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
pengelolaan  batas  wilayah  adalah  strategi  budaya  dimana  semua  pihak  bersedia mengikuti  prosedur  dan  berani  mengambil  resiko  untuk  menciptakan  kerjasama yang  efektif.  Dalam  kerjasama  tidak  ada  supremasi  pihak  manapun,  dan  semua kelompok  kepentingan  membuat  kesepakatan  berdasarkan  mentalitas  kerjasama, sesuai  aturan  kerjasama.  Selama  ini  keikutsertaan  kelompok  kepentingan  atau kelompok kepentingan lainnya seringkali tidak dianggap sebagai hal yang utama dan tidak perlu, tidak penting dan dikuasai oleh kelompok/pihak sehingga menjadi penghambat terlaksananya kerjasama.
Dalam  konteks  permasalahan  perkotaan  di  kawasan  perbatasan  wilayah antara  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam,  maka teori pengelolaan kolektif dapat diterapkan sebagai strategi pengelolaan kawasan perbatasan  yang  efektif.  Birokrasi  pemerintah  merupakan  bagian  penting  dalam upaya  kolaborasi,  sehingga  keterlibatan  kelompok  kepentingan  atau  kelompok kepentingan lainnya harus diperhatikan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah  strategi  budaya,  dimana  semua  pihak  bersedia  mengikuti  prosedur  dan berani mengambil resiko untuk menciptakan kerjasama yang efektif. Dalam teori pengelolaan  koperasi  tidak  ada  kedudukan  dominan  pihak  manapun,  dan  semua kelompok  kepentingan  menandatangani  perjanjian  kerjasama  menurut  kaidah kerjasama yang didasarkan pada pemikiran kooperatif. Oleh karena itu, partisipasi kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu penerapan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.

## Kolaborasi  Mengatasi  Batas  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa Sungai Raya Dalam
Menerapkan kolaborasi  memerlukan beberapa langkah. Secara sederhana, ada lima tahapan penting dalam kolaborasi, mengacu pada pandangan Ansell dan Gash  (2007).  Langkah  pertama  adalah  dialog  tatap  muka  antar  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  perbatasan.  Langkah  kedua  adalah membangun  kepercayaan  antar  pemangku  kepentingan  pengelola  kawasan perbatasan  dan  langkah  ketiga  adalah  membangun  komitmen  bersama.  Langkah keempat  adalah  mencapai  konsensus  mengenai  tanggung  jawab  pengelolaan kawasan perbatasan dan langkah terakhir (lima) adalah menerapkan hasil antara.
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040

## 1. Dialog Tatap Muka
Dalam  pemberitahuan  yang  disampaikan,  Pemerintah  Kelurahan Bangka  Belitung  Darat  dan  Sungai  Raya  Dalam  pada  prinsipnya  menyambut baik  penyelesaian  bersama  atas  permasalahan  di  wilayah  perbatasan. Pemerintah  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam juga memandang kolaborasi tersebut sebagai sebuah ide yang inovatif dan tepat untuk  menyelesaikan  permasalahan  perkotaan  di  wilayah  perbatasan  kedua wilayah yang selama ini sulit dikelola secara sinergis.
Tentu  saja  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  perbatasan daerah antara kedua pemerintah daerah sehingga memerlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi merupakan interaksi antar pihak yang berbeda dimana mereka saling menginformasikan atau menyepakati suatu  keputusan  sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dapat  terlaksana  secara efektif.  Kasus  ini  menunjukkan  adanya  koordinasi  antara  pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam melaksanakan aksi bersama penyelesaian permasalahan perkotaan  di  wilayah  perbatasan  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa Sungai  Raya  Dalam.  Namun  kurangnya  kerjasama  antara  pemerintah,  swasta dan  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  sulitnya penerapan manajemen bersama dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan di  perbatasan  wilayah  antara  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa Sungai Raya Dalam.

## 2. Membangun Kepercayaan
Salah  satu  aspek  yang  harus  dibangun  secara  serius  dalam  proses kolaboratif  adalah  kepercayaan.  Pencapaian  tujuan  bersama  memerlukan  rasa saling  percaya  antar  pemangku  kepentingan  terkait.  Kelompok  kepentingan harus  saling  percaya,  karena  tidak  mungkin  membangun  hubungan  kerjasama berdasarkan ketidakpercayaan para pihak. Satu pihak saja yang kurang percaya dapat membuat proses kolaborasi menjadi tidak efektif.
Proses  kolaboratif  tidak  hanya  sekedar  menghubungkan  pemangku kepentingan  dan  membuat  kesepakatan  serta  negosiasi,  namun  juga membangun  kepercayaan  antar  pemangku  kepentingan.  Membangun kepercayaan  tidak  dapat  didefinisikan  sebagai  fase  dialog  dan  negosiasi  yang
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
terpisah.  Padahal,  proses  membangun  kepercayaan  sebenarnya  dilakukan melalui  dialog  tatap  muka.  Salah  satu  cara  untuk  membangun  kepercayaan adalah  dengan  adanya  transparansi  informasi  antar  pemangku  kepentingan  di wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya  Dalam,  dimana  pemangku  kepentingan  harus  terbuka  untuk  mengetahui segala  proses  yang  dilakukan.  Membangun  kepercayaan  antara  dua pemerintahan  daerah  yang  setara  dalam  menyelesaikan  permasalahan perkotaan  di  wilayah  perbatasan  melalui  komunikasi  rutin  dan  koordinasi aktor-aktor yang dekat.
3. Komitmen pada Proses
Komitmen  pemangku  kepentingan  terhadap  kerjasama  merupakan faktor penting keberhasilan proses kerjasama. Namun, memenuhi kewajiban ini terkadang penuh dengan kendala. Misalnya dalam bentuk pelibatan, pemangku kepentingan  harus  mengikuti  hasil  diskusi,  meskipun  keputusan  tersebut memerlukan  kerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan  yang  berbeda pandangan.  Oleh  karena  itu,  komitmen  memerlukan  kepercayaan  agar tanggung  jawab  masing-masing  pemangku  kepentingan  dapat  terlaksana dengan  baik.  Dalam  konteks  ini,  komitmen  terhadap  proses  merupakan  hasil partisipasi  setiap  anggota  dalam  forum.  Mengelola  wilayah  perbatasan mengandaikan  dan  menciptakan  hubungan  yang  memerlukan  proses kolaboratif yang bertujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
Menangani  permasalahan  perkotaan  di  wilayah  perbatasan  kedua kabupaten tersebut, yaitu. Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, masih belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua pemerintah daerah  belum  sepakat  bagaimana  cara  mengatasi  masalah  ini.  Kolaborasi penyelesaian  permasalahan  perkotaan  di  wilayah  perbatasan  kedua  wilayah, Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya  Dalam,  melibatkan pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam  suatu  proses  kolaboratif  yang dilakukan  dengan  tujuan  yang  sama.  Dalam  menyelesaikan  permasalahan perkotaan  di  kawasan  perbatasan,  konsep  kerja  sama  dengan  dua  pemerintah daerah dan berbagai kelompok kepentingan jelas memerlukan langkah-langkah yang  terorganisir,  terukur,  dan  berkelanjutan  yang  harus  dilaksanakan  oleh
semua kelompok kepentingan secara bertanggung jawab.

## 4. Pemahaman Bersama
Pada  titik  tertentu  dalam  proses  kolaboratif,  para  pemangku kepentingan  harus  mengembangkan  pemahaman  bersama.  Pemahaman bersama  adalah  tentang  visi  bersama,  misi  yang  sama,  tujuan  yang  sama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, keselarasan nilai-nilai  inti  dan  keselarasan  dengan  definisi  masalah.  Pemahaman  bersama dapat  diciptakan  dengan  mendefinisikan  permasalahan  bersama  dan mengidentifikasi  nilai-nilai  bersama  (Astuti  2020,  78).  Saat  menerapkan pengelolaan  bersama,  penting  bagi  setiap  kelompok  pemangku  kepentingan untuk  memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang  apa  yang  dapat  mereka  capai bersama.
5. Hasil Antara (Intermediate Outcome)
Hasil  sementara  dari  proses  kerjasama  tersebut  adalah  manfaat  jangka pendek  bagi  kelompok  kepentingan  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan. Manfaatnya  bagi  pemangku  kepentingan  harus  nyata.  Dalam  kerjasama  yang dilaksanakan tentunya akan dikaji fokusnya pada proses dan hasil yang dicapai selama  ini.  Kerja  sama  dapat  berjalan  sesuai  harapan  apabila  tujuan  dan manfaat kerja sama relatif nyata dan terukur. Manfaat-manfaat ini terlihat dari harapan  besar  bahwa  kolaborasi  ini  akan  berhasil.  Meskipun  hasil  antara mungkin  mewakili  kinerja  aktual,  hasil  antara  didefinisikan  dalam  proses sebagai  hasil  dari  proses  inti  yang  memberikan  dorongan  bagi  keberhasilan kolaborasi.  Keberhasilan  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi  proses  kolaboratif, menumbuhkan siklus positif dalam membangun kepercayaan dan komitmen.
Kerjasama  penyelesaian  batas  wilayah  merupakan  suatu  proses  penting dimana  pihak-pihak  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan  terkait  ikut  serta  dalam penyelesaian  permasalahan  terkait  pengaturan  batas  wilayah.  Hal  ini  dapat menyangkut pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal dan, jika  perlu,  bahkan  sektor  swasta.  Langkah  awal  kerja  sama  ini  adalah mengidentifikasi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  perbatasan  wilayah. Penting  untuk  memastikan  bahwa  semua  pemangku  kepentingan  terlibat  dalam proses ini. Komunikasi terbuka dan dialog yang baik antara para pihak juga harus
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
didorong untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang dapat dipahami. Selanjutnya, penting untuk menentukan secara pasti apa yang  menjadi sumber perselisihan tersebut. Hal ini dapat mencakup perselisihan mengenai batas geografis, klaim kepemilikan tanah, atau permasalahan terkait lainnya.
Sebagai  permasalahan  penetapan  batas  wilayah  antara  Kelurahan  Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai Raya Dalam, maka teori pengelolaan bersama dapat  diterapkan  sebagai  strategi  pengelolaan  kawasan  perbatasan  yang  efektif. Dalam  kerjasama  teori  kerjasama,  berbagai  pihak  dilibatkan  dalam  penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan perbatasan daerah, antara lain pemerintah kota, lembaga  swadaya  masyarakat,  masyarakat  lokal  dan  bila  perlu  pihak  swasta. Langkah  awal  kerja  sama  ini  adalah  mengidentifikasi  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  sengketa  batas  wilayah  dan  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan dalam proses tersebut. Komunikasi yang terbuka dan dialog yang baik antar pihak juga  harus  didorong  untuk  memastikan  pemahaman  yang  jelas  mengenai  isu-isu yang  dapat  dipahami.  Dalam  teori  pengelolaan  koperasi  tidak  ada  kedudukan dominan  pihak  manapun,  dan  semua  kelompok  kepentingan  menandatangani perjanjian kerjasama menurut kaidah kerjasama  yang didasarkan pada pemikiran kooperatif.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  kelompok  kepentingan  atau  kelompok kepentingan  lainnya  harus  diperhatikan  dan  diintegrasikan  dalam  proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu penerapan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.
Kolaborasi  memerlukan  penelitian  dan  analisis  menyeluruh  untuk memahami  sejarah,  hukum,  dan  fakta  penting.  Dengan  memahami  situasi,  akan lebih  mudah  untuk  menemukan  solusi  yang  adil.  Para  pihak  harus  bekerja  sama untuk mengusulkan rencana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Rencana  ini  dapat  mencakup  tindakan  seperti  pengukuran  ulang  perbatasan, perubahan  peraturan  atau  solusi  lain  yang  dianggap  tepat.  Penting  untuk memastikan  bahwa  rencana  penyelesaian  yang  diusulkan  mematuhi  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Jika  perlu,  ahli  hukum  dapat  dikonsultasikan  untuk memastikan kesesuaiannya.
Dalam  penetapan  batas  wilayah  antara  Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, teori pengelolaan bersama dapat diterapkan sebagai
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
strategi  pengelolaan  batas  yang  efektif.  Teori  tata  kelola  kooperatif  memerlukan penelitian  dan  analisis  menyeluruh  untuk  memahami  sejarah,  hukum,  dan  fakta terkait.  Dengan  memahami  situasi,  akan  lebih  mudah  untuk  menemukan  solusi yang  adil.  Para  pihak  harus  bekerja  sama  untuk  mengusulkan  rencana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Rencana ini dapat mencakup tindakan  seperti  pengukuran  ulang  perbatasan,  perubahan  peraturan  atau  solusi lain yang dianggap tepat. Penting untuk memastikan bahwa rencana penyelesaian yang  diusulkan  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Jika  perlu,  ahli hukum  dapat  dikonsultasikan  untuk  memastikan  kesesuaiannya.  Dalam  teori manajemen  kolaboratif,  proses  kolaboratif  melewati  beberapa  tahapan,  yaitu. evaluasi,  inisiatif,  refleksi  dan  implementasi.  Langkah-langkah  tersebut  harus dilakukan  dengan  memperhatikan  indikator  proses  pengelolaan  kolaboratif  yang dikemukakan  oleh  Ansell  dan  Gash  pada  tahun  2007,  yaitu  dialog/tatap  muka, membangun  kepercayaan,  komitmen  bersama,  saling  pengertian  dan  mencapai hasil.  Dalam  teori  manajemen  koperasi,  kerjasama  berorientasi  pada  konsensus atau  kesepakatan,  sehingga  komunikasi  tatap  muka  merupakan  langkah  yang sangat penting dalam proses kerjasama.
Setelah rencana resolusi disetujui, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Hal ini dapat mencakup litigasi, investigasi ulang, atau tindakan  administratif  lainnya.  Selain  itu,  penting  untuk  terus  memantau kemajuan dan efektivitas rencana penyelesaian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak  menghormati  perjanjian  mereka.  Pendidikan  dan  keterlibatan  masyarakat merupakan  langkah  penting  untuk  memastikan  penerimaan  luas  atas  solusi  yang dihasilkan.  Berbagi  informasi  dan  melibatkan  masyarakat  lokal  akan  membantu mencegah perselisihan di masa depan. Yang terakhir, fleksibilitas dan kolaborasi berkelanjutan  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  menavigasi  batas-batas  regional. Permasalahan  perbatasan  mungkin  terus  berkembang,  sehingga  penting  untuk tetap  terbuka  terhadap  perubahan  dan  menjaga  kerja  sama  yang  baik  dengan semua pihak.
Dalam  pengaturan  batas  wilayah,  kerjasama  dapat  dilaksanakan  sebagai salah  satu  strategi  pengelolaan  kawasan  perbatasan  yang  efektif.  Dalam  teori manajemen  kooperatif,  langkah  selanjutnya  setelah  rencana  resolusi  disetujui
SOSIOLOGI: JurnalIlmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
adalah  implementasinya.  Hal  ini  dapat  mencakup  litigasi,  investigasi  ulang,  atau tindakan  administratif  lainnya.  Selain  itu,  penting  untuk  terus  memantau kemajuan dan efektivitas rencana penyelesaian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak  menghormati  perjanjian  mereka.  Edukasi  dan  partisipasi  masyarakat merupakan  langkah  penting  untuk  memastikan  penerimaan  luas  terhadap  solusi yang  dihasilkan.  Berbagi  informasi  dan  melibatkan  masyarakat  lokal  akan membantu  mencegah  perselisihan  di  masa  depan.  Dalam  teori  tata  kelola kooperatif,  kunci  keberhasilan  melintasi  batas  wilayah  adalah  fleksibilitas  dan kerja  sama  yang  berkelanjutan.  Permasalahan  perbatasan  mungkin  terus berkembang,  sehingga  penting  untuk  tetap  terbuka  terhadap  perubahan  dan menjaga kerja sama yang baik dengan semua pihak.
Tata  kelola  kolaboratif  merupakan  kerangka  teoritis  yang  menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Hal  ini  mencakup  hubungan  formal  dan  informal  antara  lembaga  pemerintah, masyarakat,  dan  organisasi  swasta.  Tata  kelola  kolaboratif  bisa  efektif  dalam menghadapi  ketidakpastian  dan  gejolak  yang  tidak  terduga,  serta  membangun kapasitas  untuk  melakukan  tindakan  kolektif.  Namun,  jika  pemerintah  lain berpartisipasi dalam kebijakan kerja sama, kerja sama mungkin tidak cukup untuk mencapai  konsensus  bersama.  Di  perbatasan  antara  Kelurahan  Bangka  Belitung dan  Desa  Sungai  Raya,  pengelolaan  bersama  dapat  memfasilitasi  proses pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  kedua  komunitas.  Hal  ini  mungkin melibatkan  pembentukan  sistem  pengelolaan  kolaboratif  yang  mencakup hubungan  formal  dan  informal  antara  lembaga  pemerintah,  masyarakat  dan organisasi  swasta.  Sistem  seperti  itu  merupakan  seperangkat  prinsip,  aturan, norma,  dan  prosedur  pengambilan  keputusan  yang  eksplisit  dan  implisit,  yang menjadi  dasar  harapan  dari  mereka  yang  bekerja  di  bidang  tertentu.  Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, tata  kelola  kolaboratif  dapat  membantu  mengurangi  kesenjangan  kekuasaan  dan memastikan bahwa semua suara didengar (Islamy, 2022).

## SIMPULAN
Kesimpulan  “Strategi  Kolaborasi  Berbasis  Masalah  di  Kelurahan  Bangka Belitung  Darat  Kota  Pontianak  dan  Desa  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya”; adalah sebagai berikut:
6. Pentingnya  Kerja  Sama:  Kerja  sama  Bangka  Belitung  Darat  di  Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya merupakan langkah  penting  dalam  pengelolaan  batas  wilayah  yang  berdekatan. Melalui  kerja  sama  ini,  berbagai  pihak  dapat  saling  mendukung  dalam menyelesaikan permasalahan bersama.
7. Fokus  pada  permasalahan  bersama:  Strategi  ini  berfokus  pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah bersama. Hal  ini  mencakup  perencanaan  penggunaan  lahan,  pengelolaan  sumber daya  alam,  dan  penyediaan  layanan  publik  kepada  warga  di  wilayah tersebut.
8. Peran  pemerintah  daerah:  pemerintah  daerah  mempunyai  peran  penting dalam mendorong kerja sama ini. Mereka harus mendorong dialog terbuka antar  daerah  dan  desa  serta  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan untuk memecahkan masalah bersama.
9. Manfaat bagi masyarakat: Kerja sama ini harus memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat di kedua wilayah, seperti akses yang lebih baik terhadap  layanan  publik,  perlindungan  lingkungan  dan  penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
10. Keberlanjutan  dan  evaluasi.  Strategi  kerja  sama  harus  terus  dipantau  dan dievaluasi  untuk  memastikan  penyelesaian  permasalahan  perbatasan secara efektif. Kebijakan dan kegiatan dapat diubah jika diperlukan.
11. Dengan demikian, strategi kerja sama berbasis masalah ini dapat menjadi landasan  yang  kuat  untuk  memperbaiki  pengelolaan  batas  wilayah  antara Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat  dan  Desa  Sungai  Raya,  dengan  fokus pada  peningkatan  kualitas  hidup  warga  dan  keberlanjutan  di  kedua wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agranoff,  Robert  &  Michael  McGuire.  2003.  Collaborative  Public  Management:
New  Strategies  for  Local  Government.  Washington  D.C.:Georgetown University Press.
Ansell, Chris Dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice.  Journal  Of  Public  Administration  Research  And  Theory.
University Of California, Barkley.
Astuti,  Retno  Sunu,  Hadi  Warsono,  dan  Abd.  Rahim.  2020. Collaborative Governance dalam  Perspektif  Administrasi  Publik.  Semarang.  Universitas Diponegoro Press.
Danim,  Sudarwan.  2002.  Menjadi  Peneliti  Kualitatif.  Bandung:Pustaka  Setia Dwiyanto,  Agus.  2015.  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif  dan Kolaboratif. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
Islamy, Laode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Sleman: Deepublish
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,
Teori dan Isu. Yogyakarta:Gava Media
LAN-RI.  2021.  Pemerintah  Kolaboratif  Solusi  Wujudkan  Tata  Kelola Pemerintahan  yang  Baik.  (2021).  Di  akses  pada  02  Oktober  2023  dari https://lan.go.id/?p=4971
Miles,  Matthew  B  and  A.  Michael  Huberman.  2005.  Qualitative  Data  Analysis (terjemahan) Jakarta:UI Press
Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nawawi, H. 1984. Administrasi Pendidikan. PT. Gunung Agung.
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan  Ketentraman,  Ketertiban  Umum  dan  Perlindungan Masyarakat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2020  Tentang  Batas  Daerah Kota Pontianak Dengan Kab. Kubu-Raya Prov. Kalbar
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2020
Tentang  Batas  Daerah  Kota  Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya Provinsi Kalimantan Barat.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan.
Puspaningtyas. 2022. Collaborative Governance: Sebuah Paradigma?. (2022). Di akses  pada  02  Oktober  2023  dari https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430- collaborative-governance-sebuah-paradigma.html
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Ulum,  M.  Chairul  dan  Rispa  Ngindana.  2017.  Environmental  Governance  Isu,
Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Malang:UB Press
Sari, Bella Sepri Nika dan Prof. Dr. H. M. Syaiful Hidayat, M.Si. 2020. Strategi Collaborative  Governance  dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  pada  BPKPD  Kota  Banjar).  Jurnal  Manajemen  Kinerja  dan Keuangan. Vol. 1 No. 3.
Sudarmo.  2019.  Collaborative  Governance:  Konsep,  Teori,  dan  Praktik.  Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 1-10.
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040