Jurusan Ilmu Hukum (Volume 3 No 2 Tahun 2020)

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Ketut Arianta 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {ariantaketut2000@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com }@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM internasional serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran  HAM  berat  terhadap  kaum  etnis  Rohingya  di  Myanmar.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan  bahan  hukum  berupa  studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Sehubungan  dengan  jenis penelitian  yang  digunakan,  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan  histori  dan  pendekatan  kasus. Penulisan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier,  sehingga  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hukum  internasional  secara umum  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kaum  Etnis  Rohingya  dituangkan  dalam  aturan-aturan  atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  1966,  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya, Konvensi  Genosida,  Konvensi  Internasional  Menentang  Penyiksaan,  Konvensi  Internasional  tentang Penghapusan  Semua  Bentuk  Diskriminasi  Rasial  1965,  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  Konvensi  Hak  Anak,  dan  Konvensi  Mengenai  Status  Pengungsi. Selanjutnya  penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat  terhadap  etnis  Rohingya  di  Myanmar,  berdasarkan pada  pasal  33  Piagam  PBB,  etnis  rohingya  dan  pemerintah  Myanmar  serta  warga  Myanmar  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dengan menggunakan  mediasi terlebih  dahulu.  Apabila  cara tersebut  tidak  berhasil,  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  mengajukan  kasus  yang  terjadi  ke  peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998. Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pidana Internasional.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  know  and  examine  the  legal  protection  for  ethnic  Rohingya  in  Myanmar  in  the perspective of international human rights and to know and examine the settlement of cases of gross human rights violations against ethnic Rohingya in Myanmar. The type of research used by the author in this study is a type of normative legal research using data collection techniques in the form of document studies or literature studies. In relation to the type of research used, namely normative legal research, the approach used is the approach of legislation, concept approach, historical approach and case approach. The results of the study show that under general international law the protection of law for ethnic Rohingya is set out in international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Genocide Convention , The International Convention against Torture, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, the Convention  on the Elimination of All Forms of Discrimination  Against  Women,  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child,  and  the  Refugee  Status Convention. Subsequently, the settlement of gross human rights violations against Rohingya ethnicity in Myanmar, based on article 33 of the UN Charter, its ethnic spirits and the government of Myanmar and Myanmar citizens can solve the problems that occurred by using mediation first. If that does not work, the UN  Security  Council may file  a  case  against  an international  tribunal  such  as  the  International  Criminal Tribunal provided for in Article 1 of the Rome Statute of 1998.
Keywords: Ethnic Rohingya, Human Rights, International Criminal Court.

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  subjek  hukum yang  paling  utama,  terpenting  dan  memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum  internasional.  Pasal  1  Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban  Negara,  menyebutkan  bahwa syarat utama berdirinya suatu  negara  yang merdeka  dan  berdaulat  adalah  adanya wilayah  negara  dengan  batas-batas  yang jelas, selanjutnya adanya penduduk sebagai pendukung  jalannya  roda  pemerintahan, kemudian  adanya  pemerintahan  yang  sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan  hubungan  dengan  berbagai subyek hukum internasional (Sefriani, 2016:95).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 Konvensi  Montevideo  tersebut,  patut  untuk dikemukakan  bahwa  ketiga  syarat  utama yakni adanya wilayah negara dengan batas- batas wilayah yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan,  dan  adanya  pemerintahan yang  sah,  telah  mendapatkan  pengakuan sejak  abad  ke-19  di  Eropa,  sedangkan syarat  keempat  yaitu  adanya  kemampuan untuk  mengadakan  hubungan  dengan berbagai subyek hukum internasional dikenal  sebagai  syarat  tambahan  (Nur, 2011: diakses pada tanggal 12 September 2017). Selain negara terdapat subjek hukum internasional lainnya sebagai pemegang  hak  dan  kewajiban  menurut hukum  internasional  yang  terdiri  dari Individu,  Tahta  Suci  Vatikan  Roma,  Palang Merah  Internasional,  dan  Pemberontak (Sefriani, 2016:94).
Praktik  internasional  terkait  dengan pemberian  pengakuan  terhadap  negara baru  berpedoman  pada  beberapa  kriteria berupa  keyakinan  adanya  stabilitas  di negara  tersebut,  dukungan  umum  dari rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk  melaksanakan  kewajiban-  kewajiban internasional  (Nur,  2011:  diakses  pada tanggal  12  September  2017).  Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan  pihak  yang  berkewajiban  untuk melindungi , menjamin  dan  memenuhi  hak asasi manusia (HAM). Kewajiban  negara
menyangkut  hak  asasi  manusia  secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti dalam Universal Declaration of Human Right selanjutnya  disingkat  UDHR, International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights selanjutnya disingkat ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and  Cultural  Rights selanjutnya  disingkat ICESCR (Sujatmoko, 2016: 59).
UDHR  yang  diterima  dan  diumumkan oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  10 Desember  1948  melalui  resolusi  27  A  (III) menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai  Pasal  3  bahwa  semua  orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat  dan  hak-hak  yang  sama.  Mereka dikaruniai  akal  dan  hati  nurani  serta hendaknya  bergaul  satu  sama  lain  dalam persaudaraan.  Selain  itu  juga  dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan  kebebasan-kebebasan  yang  tercantum di  dalam  UDHR  ini  dengan  tidak  ada pengecualian  apa  pun,  seperti  pembedaan ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik  dan  pandangan  lain,  asal- usul kebangsaan atau  kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.
Selain  itu  juga  dalam  Pasal  2  UDHR Tahun  1948  hukum  atau  kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang  berasal,  baik  dari  negara  yang merdeka,  yang  berbentuk  wilayah-wilayah perwalian,  jajahan  atau  yang  berada  di bawah  batasan  kedaulatan  yang  lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan,  kebebasan  dan  keselamatan sebagai  individu.  Selanjutnya  tidak  akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik. Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur  oleh  hukum  internasional,  beberapa pakar  hukum  internasional  memberikan definisi  tentang  hak  asasi  manusia  yang diantaranya, hak asasi manusia merupakan sesuatu  yang  dipahami  oleh  banyak kalangan sebagai hak-hak dasar fundamental  yang  melekat  pada  setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat  (Soetjipto,  2015:  9).  Menurut Andrey Sujatmoko  juga
memberikan  definisi  tentang  hak  asasi manusia  yakni  hak-hak  yang  dimiliki manusia  semata-mata  karena  ia  manusia. Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau berdasarkan  hukum  positif,  melainkan semata-mata  karena  martabatnya  sebagai manusia.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara hukum, pemerintah, dan  setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia. Dalam  Pasal 3  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan tentang diskiminasi yakni setiap pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan yang  langsung  ataupun  tidak  langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi, jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,  pelaksanaan atau  penggunaan hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar dalam  kehidupan  baik  individual  maupun kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi, hukum,  sosial,  dan  aspek  kehidupan lainnya..  Dengan  demikian  faktor-faktor seperti  ras,  jenis  kelamin,  agama  maupun bahasa  tidak  dapat  menegaskan eksistensi hak  asasi  manusia  pada  diri  manusia (Sujatmoko, 2016: 2).
Meskipun sudah ada aturan mengenai hak  asasi  manusia  bahkan  terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja  terjadi  pelanggaran  HAM  diseluruh dunia.  Beberapa  kasus  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  terjadi  diantaranya, konflik  Israel  dengan  Palestina  sehingga menimbulkan  banyak  korban  di  Palestina bahkan  ribuan  termasuk  anak-anak,  wanita dan  sampai  relawan  pun  menjadi  korban. Terkait  pelanggaran  terhadap  HAM  tidak hanya terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina saja yang menjadi sorotan dunia
ada  juga  kasus  lain  yakni,  bentrok  oposisi dan  pemerintah  Mesir,  Adolf  Hitler  Jerman, Benito  Mussolini  Italia, Perang  Bosnia, dan yang  baru-baru  ini  muncul  kembali  kasus penindasan etnis Rohingya Myanmar (dalam
http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8- contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-
dunia.html. Diakses pada tanggal 7 September 2017).
Myanmar  yang  juga  dikenal  sebagai Birma,  atau  yang  disebut  Burma  di  dunia Barat  adalah  sebuah  negara  di  Asia Tenggara  yang  telah  diperintah  oleh pemerintahan  militer  sejak  kudeta  tahun 1988.  Pada  1988,  terjadi  gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan  junta  militer.  Gelombang demonstrasi  ini  berakhir  dengan  tindak kekerasan  yang  dilakukan  tentara  terhadap para  demonstran.  Perubahan  nama  dari Birma  menjadi  Myanmar  dilakukan  oleh pemerintahan  junta  militer  pada  tanggal  18 Juni  1989.  Pada  pemilu  tahun  1990  partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi  82  persen  suara  namun  hasil pemilu  ini  tidak  diakui  rezim  militer  yang berkuasa.  Ibu  kota  negara  ini  sebelumnya terletak  di  Yangon  sebelum  dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar  agar  etnis  non-Birma  merasa menjadi  bagian  dari  negara.  Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya
diadopsi oleh dunia internasional (dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).
Rohingya  adalah  salah  satu  etnis yang  hidup  di  Myanmar.  Etnis  Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine  yang  juga  dikenal  dengan  nama Arakan,  wilayah  bagian  barat  Myanmar, sejak  abad  ke-7  Masehi.  Saat  ini  masih terdapat  sekitar  600.000  orang  Rohingya yang  tinggal  di  Myanmar.  Rohingya  adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar  barat  selama  berabad-abad. Meskipun  telah  berabad-abad  tinggal  di Myanmar, Pemerintah Myanmar mengganggap  bahwa  Rohingya  termasuk dalam  etnis  Bengali  sehingga  Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai
salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan  mereka  tidak  mendapatkan kewarganegaraan  Myanmar  (Faniati,  2012: 7).
Masyarakat Rohingya telah mengalami  berbagai  bentuk  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  termasuk  pada tindakan  genosida  terutama  sejak  tahun 1978.  Hak  kebebasan  untuk  bergerak ( freedom  to  movement) bagi  orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian  besar  dari  mereka  tidak  diakui sebagai warga negara Myanmar (Asrieyani, 2013:  42).  Kaum  Muslim  Rohingya  juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka  dibunuh,  rumah-rumah  mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita..
Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi  manusia  yang  terjadi  terhadap  etnis Rohingya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul “PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  KAUM  ETNIS  ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL”  dengan tujuan  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji perlindungan  hukum  bagi  kaum  etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM internasional  dan  untuk  mengetahui  dan mengkaji  penyelesaian  kasus  pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar.

## METODE PENELITIAN
Dalam peelitian ini yang menjadi  objek penelitian  adalah  kaum  etnis  Rohingya  di Myanmar yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji peraturan- peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu atau penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif  sering  kali  disebut  sebagai penelitian  doktrinal  yaitu  yang  objeknya adalah  dokumen  peraturan  perundang- undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56). Penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji perlindungan  hukum  bagi  kaum  etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif  hak
asasi manusia internasional, selain  itu untuk mengetahui  dan  mengkaji  penyelesaian kasus  pelanggaran  HAM  berat  terhadap kaum  etnis  Rohingya  di  Myanmar.  Sumber bahan  hukum  yang  diperoleh  dan  diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.  Data  sekunder  terdiri  dari bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum yang  bersifat  autoratif  artinya  mempunyai otoritas atau mengikat (Sunggono, 2013:13). Dalam hal ini peraturan perundang- undangan, deklarasi dan konvensi internasional.  Selanjutnya  bahan  hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  (Soekamto  dan  Mamudji, 2015:13),  meliputi  buku-buku,  hasil-hasil penelitian terkait, pendapat para ahli, tulisan dari para ahli yang berkaiatan dengan tulisan penulis. Selain itu bahan hukum tersier yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  terdapat dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalan dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap kaum  etnis  Rohingya.  Baik  bahan  hukum primer  maupun  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem kartu dan diklasifikasikan menurut sumber heirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
Bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  studi kepustakaan  atas  bahan  hukum  akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga  dapat  disajikan  dalam  penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang  diinginkan  berupa  jawaban  atas permasalahan  pelanggaran  terhadap  kaum etnis  Rohingya.  Pengolahan  bahan  hukum dilakukan  secara  deduktif,  yakni  menarik kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang bersifat  umum  untuk  permasalahan  yang bersifat  konkret  yang  sedang  dihadapi. Selajutnya  bahan  hukum  yang  telah  ada dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan  hukum  internasional  mengatasi masalah  penindasan  yang  dihadapi  kaum etnis Rohingya sehingga
dapat  membantu  untuk  menjadi  acuan  dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan  solusi  bagaimana  seharusnya perlindungan  hukum  bagi  kaum  etnis Rohingya di Myanmar.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum  Etnis Rohingya  di  Myanmar  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional
Hak asasi manusia dipercayai  sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal  ini  yang  kemudian  diterjemahkan dalam  berbagai  produk  hukum  nasional diberbagai  Negara  untuk  dapat  melindungi dan  menegakkan  nilai-nilai  kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian  internasional  dibidang  HAM, seperti International Convenant on Civil and Political  Rights,  International  Convenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights, dan masih  banyak  lagi.  Namun  kenyataan menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  HAM  yang universal  ternyata  dalam  penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005:70).
Hak-hak  asasi  manusia  tersebut antara  lain  sebagai  berikut,  Magna  Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L “home et de  Citoyen”  (Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia dan  Warga  Negara  Perancis  tahun  1789), Bill  of  Rights  (UU  Hak  Virginia  1789), Declarations  of  Human  Rights  PBB  dan Piagam Atlantic Charter. Konflik yang terjadi terhadap  etnis  Rohingya  yang  mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar  HAM  dalam  menangani  konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini  belum  selesai.  Menurut  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM) Pasal  2,  menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum  dalam  Deklarasi  ini  tanpa pembedaan  dalam  bentuk  apapun,  seperti ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  agama, bahasa,  keyakinan  politik  atau  keyakinan lainnya,  asal  usul  kebangsaan  dan  sosial, hak  milik,  kelahiran  dan  status  lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak  dapat
dilakukan  atas  dasar  status  politik,  hukum atau  status  internasional  negara  atau wilayah  dari  mana  seseorang  berasal,  baik dari  negara  merdeka,  wilayah  perwalian, wilayah  tanpa  pemerintahan  sendiri,  atau wilayah  yang  berada  di  bawah  batas kedaulatan lainnya (Ramadhani, 2014:2).
Sudah  terlihat  jelas  dari  apa  yang tercantum  dalam  DUHAM,  bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran  seperti  hak  untuk  bebas bergerak  dan  berpindah  tempat,  hak  untuk bebas  dari  penyiksaan  dan  kekerasan,  ha katas  pendidikan,  hak  untuk  berusaha  dan berdagang, dan hak untuk bebas berkeyakinan  dan  beribadah  (Ramadhani, 2014:3).
Dalam  Piagam  PBB,  komitmen  untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati  kebebasan  pokok  manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3)  yang  menyatakan  untuk  memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
internasional  dibidang  ekonomi,  sosial, budaya dan
kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan  fundamental  bagi  semua  orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau  agama.  Komitmen  ini  kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan  instrument-instrumen  hukum yang  mengatur  tentang  HAM  sebagai berikut: Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia  atau  yang  disingkat  DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat  inetrnasional  pada tahun  1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara- negara di  dunia  melalui  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.  DUHAM  merupakan  kerangka tujuan  HAM  yang  dirancang  dalam  bentuk umum  dan  merupakan  sumber  utama pembentukan  dua  instrument  HAM,  yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik  serta  Kovenan  Internasional  tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM  merupakan
realisasi  dari  hak-hak  dasar  yang  terdapat dalam  PBB,  misalnya  yang  terkait  dengan penegakan hukum  dalam  Pasal  3, 5, 9,  10 dan  11.  Pasal-pasal  tersebut  secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, ha  katas  kebebasan  dan  keamanan  diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan- penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi  dan  merendahkan  martabat manusia, pelarangan penangkapan sewenang-wenang,  hak  atas  keadilan,  hak atas  praduga  tak  bersalah  sampai  terbukti bersalah,  serta  pelarangan  hukum  berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan  pedoman  bagi  penegak  hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya.
Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih  jelas  dan  rinci  dalam  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik, yang  mulai  berlaku  secara  internasional sejak  Maret  1976.  Konvensi  in  mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan  atau  dihukum  secara  kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya;  hak  atas  kemerdekaan  dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara
semata-mata
karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.
Kovenan  ini  mulai  berlaku  pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun  2005  mengesahkannya.  Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam  Kovenan  ini  adalah:  Hukum  berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas  dari  masalah  ekonomi,  sosial,  dan budaya  masyarakat;  Asumsi  bahwa  hak ekonomi  dan  hak  sosial  tidak  penting diterapkan  dalam  pekerjaan  sehari-  hari adalah  tidak  benar,  karena  dalam  hak ekonomi  terdapat  prinsip  non-diskriminasi dan  perlindungan  terhadap  penghilangan paksa;  Hak-hak  yang  dilindungi  oleh  dua Kovenan  diakui  secara  universal  sebagai sesuatu  yang  saling  terkait  satu  sama  lain. Seperti  halnya  Kovenan  tentang  Hak  Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya  juga  diawasi  oleh  suatu Komite  (Komite  tentang  Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Kovensi ini mulai berlaku pada Januari 1951.  Indonesia  melalui  UU  No.  26  tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida  sebagai  salah  satu  pelanggaran HAM  berat.  Konvensi  ini  menetapkan Genosida  sebagai  kejahatan  internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.
Konvensi  Menentang  Penyiksaan dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang Kejam,  Tidak  Manusia  dan  Merendahkan Martabat  Manusia  (Kovensi  Menentang Penyiksaan)  mulai  berlaku  sejak  Januari 1987.  Indonesia  mesahkan  Konvensi  ini melalui  UU  No.  5  tahun  1998.  Kovensi  ini mengatur  lebih  lanjut  mengenai  apa  yang terdapat  dalam  Kovenan  tentang  Hak  Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi,  hukum,  atau  langkah-langkah efektif  lainnya  guna:  1)  mencegah  tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian ( refouler ), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup  kuat  untuk  menduga  bahwa  orang tersebut  akan  berada  dalam  keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan), 2) menjamin agar setiap orang yang  menyatakan  bahwa  dirinya  telah disiksa  dalam  suatu  wilayah  kewenangan hukum  mempunyai  hak  untuk  mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan  segera  oleh  pihak-pihak  yang berwenang  secara  tidak  memihak,  3) menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan  buruk  atau  intimidasi  sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka  berikan,  4)  menjamin  korban memperoleh  ganti  rugi  serta  (hak  untuk mendapatkan)  kompensasi  yang  adil  dan layak.  Konvensi  ini  dalam  pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT),  yang  dibentuk  berdasarkan  aturan yang terdapat didalamnya.
Konvensi  ini  mulai  berlaku  sejak Januari  1969  dan  disah  oleh  Indonesia melalui  UU  No.  29  tahun  1999.  Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi  rasial  dalam  bidang  politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Selain  itu, Konvensi ini juga menjamin hak  setiap
orang  untuk  diperlakukan  sama  di  depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite
Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.
Kovensi  ini  mulai  berlaku  sejak September 1981 dan dirafikasi oleh Indonesia  melalui  UU  No.  7  tahun  1984. Sejak  pemberlakuannya,  konvensi  ini  telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan  dalam  bidang  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  dan  sipil.  Konvensi  ini mensyaratkan  agar  negara  melakukan segala  cara  yang  tepat  dan  tanpa  ditunda- tunda  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan yang  menghapus  diskriminasi  terhadap perempuan  serta  memberikan  kesempatan kepada  mereka  untuk  mendapatkan  HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam  pelaksanaannya,  Konvensi  ini  juga mengatur  mengenai  pembentukan  Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Konvensi  Hak  Anak  mulai  berlaku sejak  September  1990  dan  disahkan  oleh Indonesia  melalui  Keppres  No.  36  tahun 1990.  Dalam  Konvensi  ini  negara  harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak  tanpa  diskriminasi  ras,  warna  kulit, jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan,  asal  usul  kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau  status  lain.  Negara  juga  harus mengambil  langkah-langkah  yang  layak untuk  memastikan  bahwa  anak  dilindungi dari  segala  bentuk  diskriminasi  atau hukuman  yang  didasarkan  pada  status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan  orang  tua anak,  walinya  yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga  membentuk  Komite  Hak  Anak  (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.
Akhir-akhir  ini  diberbagai  media  baik cetak  maupun elektronik  dimuat  lagi  berita- berita  tentang  pengungsi  Rohingya  di Myanmar. Pemberitahuan mengenai masalah pengungsi Rohingya memang tidak seluas  pemberitaan  atas  masalah  yang sama yang dialami oleh etnis-etnis
minoritas  lain,  misalnya  etnis  Karen  yang juga  memperoleh  perlakuan  yang  sama buruknya dari Junta Militer Myanmar. Orang- orang  Rohingya  adalah  sebutan bagi  kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakhan di sebelah Barat Myanmar. Ciri-ciri orang  Rohingya  terlihat  dari  tampilan  fisik, bahasa,  dan  budaya  yang  menunjukkan kedekatan  orang-orang  Rohingya  dengan masyarakat  Asia Selatan. Pemerintah Myanmar yang harusnya bertanggung jawab terhadap  orang-orang  Rohingya  malah mengambil sikap yang terbalik dan membiarkan  nasib  orang  Rohingya  dalam memilukan.  Banyak  diantara  mereka  yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dank amp militer, dianiaya dan  kaum  perempuan  menjadi  korban perkosaan. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi gelombang pelarian dan pengungsian dari  orang  Rohingya  yang  menyebar  ke berbagai negeri termasuk juga Indonesia.
Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada etnis  Rohingya  adalah  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  pengusiran  secara paksa.  Pengusiran  secara  paksa  disini dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis.  Rohingya  menjadi  sasaran  dari pembersihan  etnis  dengan  baik  secara structural,  melalui  produk  hukum,  hingga meningkat  menjadi  kekerasan  yang  secara eksplisit  ditujukan  kepada  etnis  Rohingya. Ketiadaan  kewarganegaraan  pada  anak- anak Rohingya memiliki implikasi
administratif  dimana  ia  tidak  memiliki dokumen  yang  menandakan  identitasnya. Anak-anak Rohingya yang tidak berdokumen menjadi semakin rentan ketika terpaksa  meninggalkan  Myanmar  untuk mencari  perlindungan.  Sebagai  seorang migran tanpa dokumen, anak-anak Rohingya tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat melintasi batas internasional. Penyelundupan  manusia  melalui  jalur  laut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh anak-anak pengungsi untuk keluar dari Myanmar (Tieken, 2013:58).
Deklarasi
mengenai hak-hak penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas  berdasarkan  Kewarganegaraan, Agama,  Etnis,  dan  Bahasa  1992,  dalam deklarasi ini menjelaskan mengenai
perlindungan  negara  terhadap  eksistensi dan  identitas  kebangsaan,  suku  bangsa, budaya,  agama  dan  kaum  minoritas  serta hak-hak  bagi  kaum  minoritas.  Hak-hak tersebut  adalah  hak  untuk  memeluk  dan menjalankan  agama  secara  bebas,  hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan agama  mereka,  hak  untuk  mendirikan  dan memelihara hubungan yang melewati batas negara  secara  bebas  dan  damai  dengan anggota  lain  yang  berasal  dari  kelompok mereka  dan  orang-orang  yang  termasuk dalam  kelompok  minoritas  lainnya  yang mempunyai  ikatan  agama  dengan  mereka, orang yang termasuk dalam kaum minoritas dapat melaksanakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.  Namun  dalam  kasus  ini  etnis Rohingya  tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan  ibadahnya,  ini  terlihat  bahwa yang  terjadi  pada  awal  bulan  Juni  2012 hampir  semua  masjid  di  ibu  kota  Arakan yaitu  Sittwe/Akyab  telah  dihancurkan  atau dibakar,  banyak  masjid  dan  madrasah  di Muangdaw  dan  Akyab  yang  ditutup  dan muslim  tidak  boleh  beribadah  di  dalamnya. Jika  ada  yang  melanggar  atau  mencoba untuk  sholat  akan  ditangkap  dan  dihukum. Selain itu adanya larangan untuk merenovasi  masjid  manapun  dan  larangan untuk membangun masjid yang baru.
Pada kasus ini yang terjadi pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan burmanisasi  dan  budhanisasi.  Walaupun dalam  negara  Myanmar  terdapat  berbagai etnis  minoritas  yang  beragama  selain budha,  tetapi  etnis  tersebut  masih  diakui sebagai  warga  negara  Myanmar.  Hal tersebut dikarenakan adanya alasan bahwa etnis  Rohingya  adalah  umat  muslim  dan identitas mereka seperti ciri fisik dan bahasa dianggap berbeda dengan mayoritas penduduk  di  Myanmar.  Selain  hal  tersebut adanya pembatasan atas pernikahan dimana etnis Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun  untuk  mendapatkan  ijin menikah,  adanya  pembatasan  dalam  hal mendapatkan pekerjaan, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pendidikan  dimana  dalam  hal  ini  telah menyebabkan  80%  etnis  Rohinya  buta huruf.  Berdasarkan  kasus  tersebut  maka Pemerintah  Myanmar  telah  tidak  menaati prinsip larangan diskriminasi dimana  prinsip ini  adalah  adanya  larangan
untuk  memberikan  perbedaan  perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya.
Beberapa instrumen internasional yang  mengatur  perlindungan  hukum  bagi kaum  etnis  Rohingya  yang  mengalami diskriminasi dari pemerintah  Myanmar ialah: Konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan
Genosida  Ditetapkan  melalui  Resolusi Majelis  Umum  PBB  260  A  (III)  pada  9 Desember 1948. Konvensi ini mulai berlaku pada  12  Januari  1951. Convention  on  the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adalah  perjanjian  HAM  pertama yang  disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB. Konvensi  ini  memfokuskan  perhatian  pada perlindungan  minoritas  nasional,  ras,  etnis, dan  agama  dari  ancaman  mengenai keberadaan mereka.
Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  HAM Berat Terhadap Kaum Etnis Rohingya di Myanmar
Pasal 6(c) Piagam Nuremberg memasukkan
kejahatan terhadap kemanusiaan  ke  dalam  yurisdiksi  Tribunal dan  ini  didefinisikan  sebagai  pembunuhan, pembinasaan,  perbudakan,  deportasi  dan tindakan  tidak  manusiawi  lainnya  yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau  selama  perang,  atau  penganiayaan atas  dasar  politik,  ras  atau  agama  dalam pelaksanaan  atau  dalam  kaitannya  dengan sembarang  kejahatan  dalam  yurisdiksi Tribunal,  entah  melanggar  atau  tidak melanggar  hukum  negara  tempat  tindakan itu diperbuat.
Agresi  diakui  sebagai  kejahatan dalam  hukum  adat  internasional.  Pasal  6 Piagam  Nuremberg  merumuskan  bahwa yurisdiksinya mencakup kejahatan terhadap perdamaian. Yakni, perencanaan, persiapan,  perintisan,  atau  pelancaran perang agresi atau perang yang melanggar, perjanjian, traktat atau jaminan internasional,  atau  peran  serta  dalam sebuah  rencana  atau  konspirasi  bersama untuk memenuhi apa yang telah disebutkan sebelumnya dan sejumlah terdakwa dihukum karena pelanggaran dalam golongan ini.
Kejahatan  perang  pada  dasarnya adalah  pelanggaran  serius  terhadap aturan hukum adat dan perjanjian terkait hukum
kemanusiaan  internasional,  atau  yang dikenal  dengan  hukum  yang  mengatur konflik  bersenjata.  Kejahatan  genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa juga memberikan
pernyataan  mengenai  kejahatan  genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan  terhadap  kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan oleh komite Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok-kelompok politik yang tidak dengan  mudah  diidentifikasi  dalam  hal kelompok  politik  yang  akan  menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan  politik  dalam  negeri  suatu bangsa (Widyawati, 2014:58).
Pengertian  genosida  secara  yuridis yaitu  sebagai  suatu  tindakan  dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok  bangsa,  ras,  etnis  atau  agama. Definisi  tersebut  merupakan  penjelasan yang  tertuang  di  dalam Convention  on  the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi  tentang  Pencegahan dan  Penghukuman  terhadap  Kejahatan Genosida)  pada  tahun  1948.  Konvensi Genosida tersebut menjadi dasar pengaturan yang kemudian dijadikan pedoman  untuk  melakukan  pengadopsian definisi  dari  genosida  oleh  Statuta  Roma tahun  1998  dan  juga  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia (Widyawati, 2014:59).
Mahkamah Pidana Internasional dalam  konteks  hukum  pidana  internasional adalah  suatu  badan  peradilan  tetap  yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998  dan  mulai  diberlakukan  ketentuan  di dalamnya,  Mahkamah  Pidana  Internasioal secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen  dengan  tugas,  fungsi  serta kewenangan-kewenangan  yang  dimilikinya.
Mahkamah Pidana
Internasional berkedudukan  di  Den  Haag,  Belanda (Widyawati,  2014:150).  Mahkamah  lebih sering disebut Pengadilan Pidana Internasional oleh masyarakat
internasional. Tujuan  pembentukan
pengadilan  pidana  internasional  adalah untuk  mewujudkan  penghormatan  secara universal  terhadap  hak  asasi  manusia  dan kebebasan fundamental dari umat  manusia diseluruh dunia. Stauta Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi  pembentukan dan  operasionalisasi  pengadilan  pidana internasional.
Yurisdiksi
Pengadilan Pidana Internasional  dapat  dibedakan  menjadi empat  macam  yaitu  yurisdiksi  temporal, yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  territorial  dan yurisdiksi materiil. Berkenaan dengan penyelesaian kasus dan penjatuhan sanksi, terdapat  sejumlah  mekanisme  yang  dapat digunkan. Mekanisme-mekanisme ini dikenal  dengan  istilah charter  based mechanism , treaty  based  mechanism, dan mekanisme  peradilan  pidana  internasional melalui Pengadilan Pidana Internasional.
Mekanisme charter  based yang berbasis pada piagam PBB dapat digunakan oleh  Dewan  HAM  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  dalam Universal  Periodic  Review - nya  kepada  Myanmar  untuk  mengetahui pelaksanaan  dan  pemenuhan  kewajiban Myanmar  terkait  HAM.  Selain  itu,  adapula complaint  procedure yang  memungkinkan individu atau organisasi melaporkan kepada dewan  mengenai  pelanggaran  HAM  berat selain special  procedure berupa  pencarian fakta  dan  investigasi  yang  dilakukan  oleh para  ahli  independen dengan  mandate dari dewan HAM.
Treaty based mechanism merupakan mekanisme  yang  berbasis  pada  perjanjian internasional  dimana  negara  peserta  suatu perjanjian  internasional  dapat  dikenakan sanksi oleh komite  dalam perjanjian internasional tersebut. Sayangnya, sejumlah perjanjian  pokok  HAM  internasional  terkait diskriminasi  rasial seperti  ICCPR,  ICESCR, dan  ICERD  tidak  diratifikasi  oleh  Myanmar, sehingga  mekanisme  ini  tidak  dapat diterapkan kepada negara yang berlokasi di Asia Tenggara ini.
Masalah hukumnya adalah Myanmar bukanlah  negara  yang  meratifikasi  Statuta Roma  yang  apabila  merujuk  pada  prinsip consent  to  be  bound, maka  Statuta  Roma sebagai  perjanjian  internasional  tidaklah membebani
kewajiban hukum yang mengikat terhadap Myanmar. Namun hal ini sesungguhnya tidak menjadi kendala, sebab, berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma, dinyatakan bahwa   Pengadilan    Pidana  Internasional memberlakukan      yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan     sebelumnya    dirujuk kepada penuntut Pengadilan Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB. Sebagai    pengadilan    yang    merupakan pelengkap         dari        yurisdiksi pidana internasional,       Pengadilan Pidana Internasional dapat mengambil alih kasus ini apabila Myanmar tidak bersedia atau tidak  mampu   untuk    mengadili     kasus tersebut   di  negaranya.  Terkait sanksi hukum   terhadap   Myanmar  yang    dapat diberikan       oleh       Pengadilan Pidana Internasional    adalah pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu dan tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.
SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  maka  dapat disimpulkan  sebagai berikut:
Perlindungan  hukum  bagi  kaum  etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument  internasional  seperti Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi
Internasional  tentang  Penghapusan Semua Bentuk  Diskriminasi  Rasial  1965,  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi.
Penyelesaian  sengketa  pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingtya, berdasarkan  pada  pasal  33  Piagam  PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan  pemerintah  Myanmar  serta  warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan  mediasi  terlebih  dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan  PBB  dapat  mengajukan  kasus yang  terjadi  ke  peradilan  internasional seperti  Pengadilan  Pidana  Internasional yang  diatur  dalam  Pasal  1  Statuta  Roma tahun 1998.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan peneliti dalam penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  Pemerintah  Myanmar  hendaknya segera  menghentikan  kekerasan  yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang  dilakukan  telah  melanggar  prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan  Keamanan  PBB  diharapkan  dapat segera bertindak dengan tegas untuk kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena apabila  pemerintah  Myanmar  dalam  kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB  dapat  mengambil  alih  kasus  tersebut dan  menyerahkannya  kepada  Pengadilan Pidana Internasional.
Daftar Pustaka Buku Sefriani.  2016. Hukum  Internasional  Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers. Soejono dan H Abdurahman. 2003. Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineke Cipta. Sujatmoko, Andrey. 2016. Hukum HAM  Dan
Hukum Humaniter . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sunggono, Bambang. 2013. Metode
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Widyawati,  Anis.  2014. Hukum  Pidana Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.
W.  Soetjipto,  Ani.  2015. HAM  Dan  Politik
Internasional Sebuah Pengantar . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Instrumen  Internasional  dan  Peraturan Perundang-undangan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 3 No 2 Tahun 2020)
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.
Diterima dan Diumumkan Oleh Majelis
Umum PBB Pada Tanggal 10 Desember Tahun 1948 melalui
Resolusi 217A (III).
Konvensi  Internasional  Tentang  Hak  Anak Tahun  1990.  Disetujui  Oleh  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989. Konvensi Internasional Tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1987. Diterima dan Terbuka Untuk Penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesi  Oleh  Resolusi  Majelis  Umum 39/46 Tanggal 10 Desember 1984. Konvensi Internasional Tentang Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan Tahun  1981.  Ditetapkan  dan  Dibuka Untuk Ditandatangani, Diratifikasi dan Disetujui Oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 Pada 18 Desember 1979. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Rasial  Tahun  1969. Disetujui dan Dibuka Bagi Penandatanganan dan Ratifikasi Oleh Resolusi  Majelis  Umum  2016A  (XX) Pada 21 Desember 1965. Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman  Terhadap  Kejahatan Genosida  Tahun  1948.  Disetujui  dan
Diusulkan  Untuk  Penandatanganan dan  Ratifikasi  atau  Aksesi  Dengan Resolusi  Majelis  Umum  260  A  (HI) Pada 9 Desember 1948.
Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak
Sipil Dan Politik Tahun 1976. Ditetapkan  Oleh  Resolusi  Majelis Umum 2200 A (XXI) Terbuka Untuk
Penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesi Pada 16 Desember 1966. Republik  Indonesia.  1999.  Undang-undang Nomor.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia.  Lembaran  Negara  RI Tahun  1999,  No.  Sekretariat  Negara. Jakarta.

## Artikel
Asrieyani, Dewi. 2013. Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis  Rohingya  Di  Myanmar. eJurnal Hubungan  Internasional.  Volume  1 Nomor 2. Universitas Mulawarman. Faniati,  Tamia  Dian  Ayu.  2012. Tinjauan Hukum  Internasional  Terhadap  Etnis Yang Tidak Memiliki
Kewarganegaraan:  Studi  Kasus  Etnis Rohingya,  Myanmar .  Skripsi.  Jurusan Ilmu Hukum, Unipersitas Indonesia. Ramadhani,  Bayu  Azhari.  2014. Peran OHCHR  Dalam  Menangani  Kasus HAM Yang Terjadi  Pada Etnis Rohingya  Di  Myanmar  Tahun  2012 . Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tieken, Thalia. 2013. Ketiadaan Kewarganegaraan  Pada  Anak-Anak Rohingya  Sebagai  Bentuk  Kekerasan Berbasis  Etnis  (Studi  Kasus  Anak- Anak Pengungsi
Rohingya Di
Community  Housing  Wisma  YPAP Medan) . Jurnal Kriminologi Indonesia.
Volume  9  Nomor  1.  Universitas Indonesia.
Wahyudi,  Abdullah  Tri.  2016. Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum. Volume 1 Nomor 1. IAIN Surakarta.