INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3127-3140 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek Atas Permohonan Nasabah
Pusphita Rahayu Lestari Sutanto 1 ✉ , Nyulistiowati Suryanti 2 , Pupung Faisal 3
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: pusphitarahayu@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan efek yang menjalankan usahanya sebagai manajer investasi yang lalai dalam  memenuhi  kewajibannya.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban P embayaran Utang (“ UUK-PKPU ”) telah mengatur bahwa hanya badan pengawas pasar  modal  yang  berwenang  yang  dapat  mengajukan  permohonan  PKPU  dan  pailit  terhadap perusahaan efek. Realitanya masih terdapat putusan yang tidak mengacu pada ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara PKPU dan pailit PT Emco Asset Management (“PT EAM”) . Penelitian ini bertujuan untuk memahami  ketepatan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus  pailit  PT  EAM  berdasarkan permohonan  PKPU  oleh  nasabahnya  dan  pelaksanaan  putusan  pailit  PT  EAM.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif- analitis. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit jika dilihat dari segi materiil berdasarkan Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sudah seharusnya permohonan PKPU oleh nasabah terhadap PT EAM yang mendasari diputusnya pailit  tidak dapat dikabulkan  oleh majelis hakim  karena bertentangan dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan pelaksanaan putusannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kata Kunci : Kepailitan; Manajer Investasi; Perusahaan Efek; PKPU.

## Abstract
Suspension of debt payment obligations and bankruptcy are risks that cannot be avoided by securities companies  conducting  their  business  as  investment  managers  who  are  negligent  in  fulfilling  their obligations. The Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (“ Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law”) has stipulated that only authorized  capital  market  supervisory  bodies  are  eligible  to  file  for  suspension  of  debt  payment obligations and bankruptcy petitions against securities companies. However, there are judgments, such as  in  the  case  of  suspension  of  debt  payment  obligations  and bankruptcy  involving  PT Emco  Asset Management (“ PT EAM ”) , that do not adhere to these provisions. This research aims to understand the accuracy  of  the  judges'  considerations  in  declaring  PT  EAM bankrupt  based  on  suspension  of  debt payment obligations requests from its clients and the implementation of the bankruptcy judgment. This research employs a research method with a normative juridical approach and is elaborated descriptively and  analytically.  The  result  of  this  research  indicates  that  the  considerations  of  the  judicial  panel  in declaring bankruptcy, when viewed from a material perspective as per Article 230 paragraph (1) jo. Article 281  paragraph  (1)  of  the  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  Law,  are  in compliance with the provisions outlined therein. However, the petition for suspension of debt payment obligations by customers against PT EAM, which led to the bankruptcy declaration, should not have been  granted by  the  judicial  panel  due  to  its  contradiction  with  Article  223  of  the  Bankruptcy  Law. Moreover, the execution of the verdict cannot be carried out as it conflicts with the provisions of Article 2 paragraph (4) of the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law and Article 55 paragraph (1) of the Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.
Keyword: Bankruptcy; Debt Payment Obligations: Investment Manager: Securities Company.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kegiatan  pada  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia  terus  mengalami pertumbuhan yang signifikan, begitu juga dalam ruang lingkup pasar modal. Pasar modal menjadi  sarana  sumber  pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  yang  membutuhkan  tambahan modal  dan  juga  sebagai  suatu  alternatif  pembiayaan  untuk  masyarakat  investor  (Mas Rahmah, 2019). Pasar modal mempertemukan pemilik dana dan penghimpun dana denngan tujuan untuk investasi baik jangka menengah maupun jangka panjang, di mana kedua pihak melakukan kegiatan jual beli modal dalam bentuk efek (M. Irsan Nasarudin et al., 2014).
Pertumbuhan  signifikan  pelaku  di  pasar  modal  juga  didukung  dari  meningkatnya literasi mengenai keuangan di masyarakat luas khususnya pada era globalisasi ini. Literasi keuangan memberikan gambaran terkait pengelolaan keuangan yang baik guna membuat keputusan keuangan yang tepat. Salah satu metode pengelolaan keuangan adalah melalui investasi dari aset yang dimiliki, baik melalui investasi perbankan maupun di luar lembaga perbankan, seperti berbagai institusi di pasar modal. Peningkatan daya minat masyarakat
dalam melakukan investasi di bidang pasar modal juga ditunjang dari maraknya berbagai perusahaan efek yang menerapkan aspek digitalisasi dalam pengoperasiannya.
Hal  tersebut  berdampak  pada  antusiasme  masyarakat  yang  semakin  besar  untuk menginvestasikan dana mereka di pasar modal karena didukung oleh kemudahan atas akses investasi yang ditawarkan terutama bagi masyarakat awam. Dengan berinvestasi di pasar modal  juga dapat  memberikan  kesempatan bagi pemilik  dana untuk memperoleh  suatu imbalan ( return) dengan besaran sesuai dengan jenis investasi yang dipilihmya (Rumawi et al., 2021). Perusahaan efek yang termasuk sebagai pelaku di pasar modal memiliki fungsi yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan  industri  sekuritas,  karena  perusahaan  efek membawa emiten yang akan menawarkan saham atau efeknya ke dalam pasar dengan cara membantu emiten untuk menawarkan efeknya kepada masyarakat investor.
Peran perusahaan efek sebagai pengelola portofolio efek juga dapat dilihat dari salah satu jenis perusahaan efek, yaitu manajer investasi. Pengertian dari manajer investasi sendiri merupakan pihak yang menjalankan kegiatan usahanya untuk mengelola suatu portofolio efek  bagi  investor-investor  atau  bertugas  untuk  mengelola  portofolio  efek  kolektif  bagi sekelompok investor dikarenakan tidak semua individu memiliki kapasitas yang memadai dalam  melakukan  analisis  efek  dan  melakukan  prediksi  terkait  dengan  prospek  suatu perusahaan (Yoyo Arifardhani, 2020).
Selain mengejar keuntungan, tentunya perlu juga diperhatikan terkait kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi saat berinvestasi di pasar modal. Hal ini dikarenakan perusahaan efek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak menutup kemungkinan akan munculnya risiko yang dapat menimpa pelaku usaha maupun pengguna jasa dan keadaan tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  sulit  untuk  dapat  dihindari.  Konsekuensinya  apabila terjadi  risiko  demikian  yang  menimpa  dunia  usaha,  maka  tentunya  akan  berimplikasi terhadap tersendatnya upaya pemenuhan kewajiban.
Hal tersebut juga menjadi salah satu risiko yang dapat terjadi pada saat berinvestasi di perusahaan efek berjenis manajer investasi di pasar modal, di mana perusahaan efek dalam menjalankan  usahanya  juga  dapat  mengalami  gagal  bayar  kepada  nasabahnya.  Jika perusahaan  efek  mengalami  gagal  bayar,  maka  akan  berdampak  pada  tidak  dapat dicairkannya  dana  investasi  nasabah,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  terdapat kemungkinan  perusahaan  efek  terkait  mengalami  kepailitan  akibat  kondisi  gagal  bayar. Terdapat  berbagai  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  debitor  tidak memenuhi  kewajibannya,  salah  satunya  adalah  dengan  melalui  proses  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) dan kepailitan.
Definisi dari Pailit merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor dengan
tujuan  tercapainya  pembagian  harta  debitor  secara  adil  antar  para  kreditornya  sebagai pelunasan  atas  utang-utangnya  (Munir  Fuady,  2017).  Pranata  kepailitan  sendiri  berperan penting  sebagai  solusi  penyelesaian  permasalahan  utang-piutang  dikarenakan  dengan upaya kepailitan tersebut, para kreditor akan menerima pemenuhan kewajiban dari harta- harta debitor yang telah di sita umum oleh pengadilan (Adi Satrio et al., 2020). Di samping itu,  PKPU  sendiri  merupakan  suatu  periode  jangka  waktu  tertentu  yang  diberikan  oleh Undang-Undang dengan melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam periode waktu  tersebut  baik  pihak  kreditor  dan  debitor  diberikan  kesempatan  untuk  dapat melakukan  musyawarah  guna  membahas  cara-cara  pembayaran  utang  debitor  (Munir Fuady, 2017).
Tidak sedikit kreditor yang tidak mau tahu terhadap kondisi dari suatu perusahaan, PKPU dan kepailitan sendiri pada dasarnya dapat terjadi jika terdapat suatu keadaan di mana debitor berhenti membayar utang yang bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak mampu membayar dan tidak mau membayar (Hadi Shubhan, 2015). Upaya PKPU dapat ditempuh terlebih dahulu oleh debitor, apabila debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak memungkinkan  untuk  membayar  utangnya.  Tujuan  diberikannya  PKPU  pada  dasarnya adalah supaya debitor yang berada dalam keadaan insolvensi memiliki kesempatan untuk mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  untuk  melakukan  pembayaran utang  baik  secara  keseluruhan  maupun  atas  sebagian  utangnya,  maupun  melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya (Jono, 2019).
Terjadinya kepailitan pada suatu perusahaan efek akan memiliki imbas dan pengaruh buruk yang bukan hanya kepada perusahaan itu sendiri saja, namun juga akan berimbas pada  keseimbangan  pasar  modal.  Untuk  itu,  hadirnya  lembaga  PKPU  dan  kepailitan merupakan suatu kebutuhan pokok dalam suatu aktivitas bisnis dikarenakan adanya status pailit pada suatu perusahaan akan mengakibatkan keluarnya pelaku bisnis dari suatu pasar. Terlebih lagi jika kepailitan tersebut terjadi pada perusahaan efek, di mana perusahaan efek melakukan  kegiatan  usahanya  berhubungan  dengan  dana  masyarakat  investor  yang diinvestasikan dalam bentuk efek.
Pada pasar modal yang menjadi para pihak yang turut berperan secara aktif dalam kegiatan  pasar  modal  terdiri  dari  emiten  sebagai  pihak  penyedia  efek,  investor  sebagai penyedia  dana  atau  pembeli  efek  dan  juga  terdapat  pihak  pemerintah  yang  berperan sebagai  pengawas  dan  regulator  di  bidang  pasar  modal  (Bagus  Sujatmiko,  Nyulistiowati Suryanti,  2017).  Pengawasan  oleh  badan  yang  berwenang  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  perusahaan  efek  dikarenakan  dalam  menjalani  kegiatan  usahanya, perusahaan efek memegang dan menyimpan dana dari masyarakat investor dalam bentuk
efek.
Dalam hal terjadi kepailitan dan berujung  pada likuidasi terhadap perusahaan efek terkait, maka kemungkinan besar akan terjadi pencairan secara besar-besaran oleh nasabah terhadap  dana  investasinya.  Aspek  ini  menjadi  penting  dikarenakan  pasar  modal  adalah suatu bisnis yang berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap pelaku di pasar modal dapat menerima suatu perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi sangat mutlak diperlukan dalam menjalani kegiatannya di pasar modal (M. Irsan Nasarudin et al., 2014).
OJK  sendiri  berfungsi  mengatur  dan  mengawasi  secara  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya sebagai sebagai pembina dan  pengawas  kegiatan  pada  sektor  pasar  modal,  maka  akan  lebih  mengetahui  kondisi perusahaan efek terkait secara mendalam (Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi, I Gede Agus Kurniawan, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut tentu sudah menjadi kewajiban OJK untuk melihat apakah suatu perusahaan efek yang diminta oleh kreditornya untuk dipailitkan akan mengganggu  sistem  pasar  modal  atau  tidak.  Dengan  adanya  peran  OJK  dalam  proses pengajuan  permohonan  PKPU  maupun  pernyataan  pailit,  maka  pengadilan  niaga  tidak dapat memutus pailit perusahaan efek apabila tidak terdapat persetujuan dari OJK, di mana hal  ini  tentunya juga  akan memberikan perlindungan  bagi  para investor  di  pasar modal sesuai dengan tugas dari OJK itu sendiri.
Diputusnya pailit suatu perusahaan efek yang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai manajer investasi dinyatakan pailit akibat kondisi gagal bayar terjadi pada kasus yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini, yaitu kasus pailit PT EAM atas permohonan PKPU yang dimohonkan oleh nasabahnya. Kasus tersebut bermula dari adanya penawaran atas empat produk reksa dana PT EAM oleh agen manajer investasi, yaitu terdiri dari Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah  dan  Reksa  Dana  Emco  Pesona.  Penawaran  reksa  dana  tersebut  disertai  dengan bunga tetap (fixed rate) sebesar 9%-11% yang akan dibayarkan dengan pilihan tenor setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan hingga masa jatuh tempo.
Permasalahan  timbul  pada  saat  nasabah  tidak  dapat  melakukan  pencairan ( redemption)  dan  kemudian  dikeluarkannya  surat  tertanggal  27  November  2019  oleh manajemen PT EAM teruntuk para nasabahnya yang memuat tentang kondisi pengelolaan dana  reksadana  PT  EAM  terkini.  Surat  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  penurunan kinerja  saham,  sehingga  terjadi  penurunan  nilai  aktiva  bersih  (NAB)  pada  empat  produk reksa dana PT EAM. Adapun pada bulan Desember tahun 2019 pihak manajemen PT EAM meminta dukungan para nasabahnya dengan berupa untuk tidak melakukan pencairan dana ( redemption) untuk sementara waktu atau dalam hal ini juga melarang nasabahnya untuk
tidak menjual unit reksadana yang dimiliki sementara waktu sampai dengan NAB membaik.
Hal tersebut mengakibatkan investasi reksadana para nasabah PT EAM tidak dapat dicairkan  dan  PT  EAM  mengalami  gagal  bayar  atas  investasi  nasabahnya.  Atas  dasar permasalahan  tersebut,  pada  tanggal  16  Maret  2020,  nasabah  PT  EAM  mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun surat permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat  permohonan  PKPU  tertanggal  17  Maret  2020  di  bawah  register  perkara  nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.  Atas  permohonan  tersebut,  PT  EAM  selaku termohon PKPU diberikan PKPU sementara oleh majelis hakim selama 45 (empat puluh lima) hari pada tanggal 29 Juni 2020.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  dalam  mengabulkan permohonan  PKPU  dan  sampai  memutus  pailit  PT  EAM  pada  perkara  tersebut  menjadi sebuah pertanyaan ketika pengajuan PKPU dan pailit pada perkara tersebut dimohonkan oleh nasabah PT EAM sebagai kreditor. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada artikel ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah terkait dengan keabsahan pertimbangan hakim dan  pelaksanaan  putusan  pailit  yang  didasarkan  pada  permohonan  PKPU  oleh  nasabah yang ditujukkan kepada PT EAM sebagai perusahaan efek.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  akan digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  bentuk metode  pendekatan  yuridis-normatif,  yaitu  merupakan  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,    norma    dan    kaidah-kaidah  hukum.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  pada penelitian ini mengkaji studi kasus yang berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  Nomor  78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  dengan  spesifikasi  penulisan deskriptif  analisis  yang  menganalisis  teori,  asas  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan putusan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  perkara  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  78/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit perusahaan efek PT EAM yang didahului dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh beberapa nasabah PT EAM sebagai pemohon PKPU. Dalam memutus pailit PT EAM, Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mempertimbangkan  beberapa  ketentuan  dalam UUK-PKPU, yaitu Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU.
Ketentuan dalam  pasal tersebut  menyatakan bahwa  debitor harus  dinyatakan pailit paling  lambat  pada  hari  berikutnya  apabila  jangka  waktu  pemberian  PKPU  sementara berakhir,  baik  dikarenakan  kreditor  tidak  menyetujui  pemberian  PKPU  tetap  atau perpanjangannya telah  diberikan,  namun  sampai  dengan  batas waktu  pemberian jangka waktu PKPU belum tercapai persetujuan atas rencana perdamaian.
Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pernyataan pailit PT EAM oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didasarkan atas perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Aisha Siti Ramadhani dan Yusni (selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU) selaku nasabah dari PT EAM.  Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemohon PKPU  yang  disebabkan  oleh  PT  EAM  yang  telah  beberapa  kali  tidak  mampu  melakukan upaya pencairan atas dana investasi reksa dana nasabah-nasabahnya.
Keadaan gagal bayar tersebut mengakibatkan dimohonkannya upaya PKPU terhadap PT  EAM  sebagai  upaya  untuk  melunasi  utang-utangnya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pertimbangannya dengan mengacu kepada Pasal 230 ayat  (1)  UUK-PKPU  di  atas  mempertimbangkan  bahwa  PT  EAM  telah  diberikan  PKPU sementara  selama  45  (empat  puluh  lima)  hari  dan  juga  telah  diberikan  jangka  waktu perpanjangan  PKPU  sementara  menjadi  PKPU  tetap  selama  60  (enam  puluh)  hari,  yang setelah itu PT EAM kembali diberikan jangka waktu perpanjangan PKPU tetap selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan perpanjangan jangka waktu PKPU tetap kembali selama 30 (tiga puluh) hari.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,  Majelis Hakim Pengadilan Niaga  Jakarta Pusat menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi sebagaimana terlihat pada upaya pembahasan proposal perdamaian antara pemohon PKPU dan PT EAM sebagai  termohon  PKPU  yang  tidak  kunjung  mencapai  kesepakatan  sampai  dengan pemberian  batas  perpanjangan  jangka  waktu  PKPU  berdasarkan  ketentuan  dalam  UUK- PKPU. Atas dasar hal tidak mencapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian antara PT EAM sebagai kreditor dan pemohon PKPU sebagai debitor, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangannya juga turut mempertimbangkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU.
Ketentuan  tersebut  mengatur  mengenai  bahwa  suatu  rencana  perdamaian  dapat diterima  berdasarkan  persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren dengann ketentuan yang haknya diakui atau yang haknya sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor dan bersama-sama harus mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan baik yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa telah dilaksanakan
pertemuan antara PT EAM dengan pemohon PKPU untuk membahas rencana perdamaian yang dihadiri oleh total 1076 kreditor konkuren dari total 1117 kreditor konkuren dan kreditor separatis tidak hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut juga turut dilaksanakan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT EAM dan dihadiri oleh 1076 kreditor konkuren dari total 1117 kreditor konkuren dan kreditor separatis tidak hadir dalam rapat tersebut. Pada pemungutan  suara  tersebut  terdapat  1073  kreditor  konkuren  yang  menggunakan  hak suaranya dan diperoleh hasil sebanyak 559 jumlah suara (mewakili 58,24% dari total kreditor konkuren  yang  hadir)  dengan  jumlah  piutang  sebesar  Rp  956.627.834.203,-  setuju  atas proposal perdamaian. Adapun 517 jumlah suara termasuk dengan 3 (tiga) kreditor konkuren yang hadir dan tidak menggunakan suaranya (mewakili 41,76% dari total kreditor konkuren yang hadir) dengan jumlah piutang sebesar Rp 686.014.450.000,- tidak setuju atas proposal perdamaian.
Atas  dasar  hal  tersebut,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat mempertimbangkan  bahwa  meskipun  hasil  dari  pemungutan  suara  adalah  mayoritas kreditor konkuren setuju atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT EAM, namun jumlah  diketahui  bahwa  jumlah  piutang  dari  mayoritas  kreditor  konkuren  yang  setuju tersebut  belum  mewakili  ketentuan  jumlah  paling  sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari seluruh tagihan baik yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut sebagaimana telah dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta  Pusat  mempertimbangkan  bahwa  keadaan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat tersebut dalam memutus pailit PT EAM, di mana majelis hakim menilai bahwa atas dasar terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU dan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU, maka sudah  seharusnya PT  EAM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Jika merujuk pada ketentuan dalam UUK- PKPU  sejatinya  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus  pailit  PT  EAM  dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) telah sesuai dari segi materiil. Hal tersebut dikarenakan PT EAM sebagai termohon PKPU telah diberikan maksimal perpanjangan jangka waktu PKPU dan sampai dengan diberikannya perpanjangan tersebut belum terdapat persetujuan terhadap rencana proposal perdamaian, namun perlu dilihat lebih  lanjut  pada  ketentuan  lain  dalam  UUK-PKPU  dikarenakan  PT  EAM  merupakan perusahaan efek berjenis manajer investasi.
Putusan  pailit  PT  EAM  juga  didahului  oleh  diberikannya  PKPU  sementara  sampai dengan  PKPU  tetap  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  berdasarkan permohonan  dari  nasabah  PT  EAM.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  perlu  merujuk  pada ketentuan lain dalam UUK-PKPU dikarenakan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan  pemohon  dalam  suatu  permohonan  PKPU  terhadap  perusahaan  efek. Ketentuan terkait persyaratan tersebut secara spesifik telah diatur dalam Pasal 223 UUK- PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitor dalam suatu permohonan PKPU adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah badan pengawas pasar modal yang berwenang.
PT  EAM  dalam  kasus  ini  menjalankan  kegiatan  usahanya  sebagai  perusahaan  efek berjenis  manajer  investasi,  untuk  itu  berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal  223  UUK-PKPU menunjukkan  bahwa  dalam  mengabulkan  suatu  permohonan  PKPU,  yang  dalam  hal  ini adalah  permohonan PKPU terhadap PT EAM yang  diajukan  oleh  nasabahnya tidak serta merta  dapat  dikabulkan  oleh  majelis  hakim.  Berdasarkan  analisis  terhadap  ketentuan- ketentuan dalam UUK-PKPU,  penulis  menilai bahwa  pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus pailit sendiri dengan menggunakan ketentuan  dalam  Pasal  230  ayat  (1)  jo.  Pasal  281  ayat  (1)  secara  materiil  sudah  sesuai, meskipun  sudah  seharusnya  permohonan  PKPU  terhadap  PT  EAM  yang  mendasari diputusnya pailit tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Hal tersebut dikarenakan pemberian PKPU sementara dan PKPU tetap terhadap PT EAM berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabah PT EAM sejatinya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 223 UUK-PKPU yang mengatur persyaratan bahwa pemohon PKPU dalam suatu permohonan PKPU terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal yang berwenang. Di mana dalam kasus ini sudah seharusnya Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  dalam  kasus  PT  EAM  ini  menyatakan  bahwa permohonan PKPU di awal yang diajukan oleh nasabah PT EAM tidak dapat diterima atau memutus dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Ketentuan  serupa  juga  terdapat  dalam  persyaratan  permohonan  pernyataan  pailit terhadap perusahaan efek sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: “A pabila debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pailit atas lembaga-lembaga  tersebut  hanya  dapat  diajukan  oleh  badan  pengawas  pasar  modal ”. Berkaitan  dengan  ketentuan  tersebut,  setelah  berlakunya  ketentuan  peralihan  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
dengan UU OJK), badan yang berwenang untuk mengawasi kegiatan di pasar modal yang sebelumnya berada pada Bapepam-LK berpindah kewenangannya menjadi pada OJK.
Ketentuan  tersebut  secara  spesifik  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UU  OJK  yang menyatakan  bahwa: “S ejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  beralih  dari menteri keuangan dan Bapepam-LK ke OJK ” . Berlakunya ketentuan peralihan dalam UU OJK tersebut, mengakibatkan pengawasan terhadap beberapa badan pengawas keuangan telah berpindah  kewenangan  menjadi  ke  OJK.  Berlakunya  ketentuan  tersebut  sejalan  dengan peran OJK dalam menjalani tugasnya sebagai lembaga pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU OJK. Adapun dinyatakan terkait bahwa OJK berperan sebagai lembaga pengawas  yang  memiliki  tugas  untuk  mengatur  dan  melakukan  pengawasan  terhadap setiap kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor keuangan, termasuk di dalamnya sektor pasar modal.
Dalam kasus PT EAM pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit PT EAM dengan pertimbangan telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan tidak  terpenuhinya  ketentuan  dalam  Pasal  281  ayat  (1)  UUK-PKPU.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  dikarenakan  PT  EAM  adalah  suatu  perusahaan  efek  berjenis  manajer  investasi, maka putusan pailit tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK- PKPU, Pasal 6 UU OJK dan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit PT EAM tanpa melihat adanya ketentuan peralihan yang tercantum dalam UU OJK yang mengatur mengenai fungsi OJK yang berperan sebagai pengawas dalam sektor pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK tersebut. Ketentuan peralihan tersebut saling berkaitan  dengan  ketentuan  yang  mengatur  persyaratan  pemohon  pailit  terhadap perusahaan efek dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh badan pengawas yang berwenang, dalam hal ini yang berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU OJK adalah OJK.
Selain bertentangan dengan UU OJK, putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap  PT  EAM  pada  perkara  Putusan  Nomor  78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juga  bertentangan  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 3/KMA/SK/I/2O2O tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana telah dicabut dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang  Pemberlakuan  Buku  Pedoman  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan  PKPU  yang disahkan pada tanggal 29 April 2020.
Dalam  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  tersebut  telah  diatur  secara  jelas mengenai  persyaratan  dalam  mengajukan  permohonan  PKPU  dan  pailit  terhadap perusahaan efek. Adapun ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam bagian buku I poin a dan poin b mengenai proses pemeriksaan perkara permohonan PKPU dan pailit, di mana dinyatakan bahwa apabila debitor adalah perusahaan efek harus disertakan surat tugas dari pimpinan OJK dan dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, maka surat kuasa khusus harus  juga  ditandatangani  oleh  pimpinan  OJK.  Persyaratan  tersebut  sejatinya  telah mempertegas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan ketentuan peralihan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang mempersyaratkan bahwa dalam permohonan pailit terhadap perusahaan  efek,  yang  dalam  hal  ini  adalah  PT  EAM,  harus  dimohonkan  oleh  OJK  atau diharuskan adanya persetujuan OJK dalam mengajukan permohonannya.
Berdasarkan  berlakunya  ketentuan-ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa pelaksanaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus PT EAM bertentangan  dengan  ketentuan  yang  telah  berlaku  mengenai  persyaratan  pengajuan permohonan  pailit  terhadap  perusahaan  efek  yang  memerlukan  peran  OJK  dalam permohonannya.
Putusan pailit terhadap PT EAM menunjukkan bahwa tidak terdapatnya implementasi peran OJK dalam perkara kepailitan PT EAM sebagaimana dipersyaratkan oleh UUK-PKPU dan UU OJK yang dipertegas dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Dengan tidak melihat persyaratan pada ketentuan tersebut, penulis  berpandangan  bahwa  putusan  pailit  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst semestinya tidak dapat dilaksanakan.
Terdapatnya putusan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan efek berdasarkan permohonan nasabahnya, tentunya akan menunjukkan bahwa masih terdapat pengadilan niaga yang tidak serta merta mempertimbangan berlakunya ketentuan peralihan dalam UU OJK.  Pertimbangan  terhadap  ketentuan  tersebut  diperlukan  karena  dalam  menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan efek merupakan institusi yang menyimpan harta nasabah dalam bentuk efek. Untuk itu, pada proses PKPU dan kepailitannya dibutuhkan peran OJK sebagai lembaga pengawas untuk memastikan keseimbangan jalannya pasar modal secara keseluruhan,  terlebih  lagi  apabila  perusahaan  efek  yang  bersangkutan  memiliki  nasabah yang cukup banyak.
Pengaturan  terkait  pemohon  tunggal  pada  permohonan  PKPU  dan  kepailitan  atas suatu perusahaan efek sejatinya tidak membatasi hak-hak nasabah perusahaan efek sebagai kreditor  untuk  menempuh  upaya  PKPU  dan  kepailitan  sebagai  salah  satu  upaya  dalam menyelesaikan permasalahan gagal bayar seperti yang terjadi dalam kasus PT EAM. Hal ini dikarenakan nasabah tersebut masih dimungkinkan untuk mengajukan permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit melalui OJK. Permohonan melalui OJK tersebut dapat disampaikan  oleh  nasabah  perusahaan  efek  kepada  OJK  yang  nantinya  akan  dilakukan penilaian  oleh  OJK  terkait  dengan  permohonan  tersebut  apakah  dimungkinkan  untuk diajukan permohonan PKPU atau permohonan pernyataan pailitnya terhadap perusahaan efek terkait.
Dalam  menjalani  tugasnya  melakukan  pengawasan  di  pasar  modal,  OJK  memiliki kapasitas  untuk  melihat  dan  menilai  apakah  suatu  perusahaan  efek  yang  diajukan permohonannya  oleh  nasabah  dapat  dimohonkan  PKPU  ataupun  pailit.  OJK  sebagai pembina dan pengawas kegiatan pada sektor pasar modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU OJK akan lebih mengetahui kondisi perusahaan efek terkait secara mendalam, sehingga sudah menjadi kewajiban OJK untuk melihat apakah suatu permohonan PKPU dan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditornya kepada OJK telah memenuhi kriteria OJK dalam  memproses  suatu  permohonan  PKPU  dan  pailit  terhadap  perusahaan  efek  atau permohonannya tersebut akan berdampak pada keseimbangan sistem pasar modal atau tidak.
Pada kasus PKPU dan kepailitan PT EAM, meskipun saat kasus tersebut terjadi belum terdapat  peraturan  OJK  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  tata  cara  penanganan kasus  PKPU  dan  kepailitan  terhadap  perusahaan  efek,  dalam  hal  memutus  suatu  kasus tersebut sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat mengacu terhadap ketentuan peralihan yang telah berlaku dalam UU OJK dan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tentunya menjadi  permasalahan  ketika  terdapat  putusan  pengadilan  niaga  yang  mempailitkan perusahaan efek berdasarkan permohonan nasabah yang pada dasarnya pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dari awal hingga akhir proses penanganan dan penyelesaian kasus PT EAM,  tidak terdapat implementasi  dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada terkait peran OJK yang seharusnya menjadi inti pokok tumpuan penyelesaian dari setiap  perkara  PKPU  dan  kepailitan  pada  perusahaan  efek.  Terdapatnya  putusan  yang mempailitkan  suatu  perusahaan  efek  berdasarkan  permohonan  nasabahnya  juga
menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK mengenai diperlukannya implementasi peran OJK dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan pada perusahaan efek.
Kondisi  tersebut  juga  mencerminkan  adanya  kekosongan  peran  OJK  dalam memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal sesuai dengan peran dari OJK sebagai lembaga pengawas itu sendiri. Untuk itu, dalam hal memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal sudah seharusnya penerapan implementasi peran OJK pada perkara  PKPU  dan  kepailitan  harus  diterapkan  dengan  baik  dan  benar  dengan memperhatikan  bahwa  setiap  permohonan  PKPU  dan  permohonan  pailit  terhadap perusahaan efek harus dilakukan oleh OJK  sebagai  lembaga pengawas yang berwenang karena menyangkut kepentingan dana masyarakat investor secara luas.
Terdapatnya  peran  OJK  dalam  proses  pengajuan  permohonan  PKPU  maupun pernyataan pailit sebagaimana telah diatur dalam UUK-PKPU, UU OJK dan Surat Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  109/KMA/SK/IV/2020 mempersyaratkan bahwa pengadilan niaga tidak dapat memutus pailit suatu perusahaan efek  apabila  tidak  terdapat  persetujuan  dari  OJK  ataupun  suatu  permohonannya  tidak melalui OJK. Pengaturan hal tersebut diberikan untuk memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal itu sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi dari OJK sebagai badan pengawas pasar modal.
Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  penulis  mengacu  kepada  ketentuan  dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, Pasal 55 ayat (1) UU OJK dan buku I poin a dan poin b mengenai proses  pemeriksaan perkara permohonan PKPU dan pailit  dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, penulis menilai bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai putusan  pernyataan  pailit  terhadap  PT  EAM  semestinya  tidak  dapat  dilaksanakan dikarenakan PT EAM merupakan perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek berjenis manajer investasi.

## SIMPULAN
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus  pailit  PT  EAM  dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU dan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabah jika dilihat dari segi materiil telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sejatinya permohonan PKPU yang yang mendasari diputusnya pailit tersebut tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Hal tersebut
dikarenakan  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  223  UUK-PKPU  yang mensyaratkan  bahwa  permohonan  PKPU  terhadap  perusahaan  efek  wajib  diajukan  oleh badan pengawas pasar modal yang berwenang. Selain itu, Pelaksanaan putusan pailit dalam Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst jika  ditinjau  dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  indonesia  semestinya  tidak  dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK. Majelis hakim  dalam  memutus  pailit  PT  EAM  tidak  melibatkan  peran  OJK  sebagai  lembaga pengawas pasar modal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang dipertegas dengan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Satrio  (et.al),  “Eksekusi  Harta  Debitor  Pailit  yang  Terdapat  Di  Luar  Indonesia  Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak- Hak Kreditor”, Ganesha Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020.
Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017.
Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
M. Irsan Nasarudin (et. al), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan Ke-8, Jakarta: Kencana, 2014.
Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Jakarta: Kencana, 2019.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi dan I Gede Agus Kurniawan , “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 8, 2021.
Rumawi (et.al), Hukum Pasar Modal, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
Yoyo Arifardhani, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  109/KMA/SK/IV/2020  tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst .