Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Evaluasi Sistem Surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

## Evaluation of the HIV Surveillance System in Blitar District Health
Office, 2018
Febriyanti 1 , Eva Flourentina Kusumawardani *2 , Meutia Paradhiba 3 , Mardi Fadillah 4 , Onetusfifsi Putra 5 , Firman Firdauz Saputra 6 , Perry Boy Chandra Siahaan 7 , Rubi Rimonda 8 , Nasrianti Syam 9
1 Global Fund Provinsi Maluku Utara, JL. Cempaka Kota Ternate 2,3,4,5,6,7,8 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat, 23615, Indonesia
9 Program Studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, Jl Alue Peunyareng Ujong Tanoh Darat Meureubo Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, 23615, Indonesia
*Koresponding Penulis: 2 evaflourentina@utu.ac.id

## Abstrak
Kasus HIV/AIDS terdapat hampir di semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Penyakit ini  telah  menulari  seluruh  lapisan  masyarakat  termasuk  bayi  dan  anak-anak.  Perlu  adanya kegiatan  surveilans  rutin  untuk  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  sehingga  dapat memonitoring jumlah kasus pada periode waktu tertentu. Kegiatan surveilans  HIV merupakan salah  satu  cara  efektif  untuk  mengontrol  penyebaran  kasus  HIV/AIDS.  Tujuan  penelitian: untuk  memberikan  gambaran  evaluasi  sistem  surveilans  HIV  berdasarkan  komponen  sistem dan atribut surveilans di Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Metode penelitian: jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi  evaluasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  kepada  petugas surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Puskesmas sejumlah 24 Puskesmas menggunakan  kuesioner.  Hasil  penelitian:  berdasarkan  komponen  sistem  surveilans  53,4% petugas surveilans HIV memiliki tingkat Pendidikan D-III Keperawatan dan 6,7% adalah D-I Keperawatan.  Pengumpulan,  pengisian  formulir  hingga  alur  pelaporan  dianggap  mudah, namun  masih  terdapat  66,7%  terlambat  dalam  proses  input  data  ke  aplikasi  SIHA.  Proses analisis  hanya  dilakukan  ditingkat  Dinas  Kesehatan,  sedangkan  ditingkat  Puskesmas  tidak. Sistem surveilans HIV di Kabupaten Blitar masih memerlukan perbaikan dalam pengumpulan data, analisis, ketersediaan pedoman surveilans HIV, dan perlunya peningkatan pengetahuan petugas terkait surveilans HIV.
Kata Kunci: Surveilans, HIV/AIDS, Komponen, Sistem, Puskesmas

## Abstract
Cases of HIV/AIDS are found in almost all countries in the world, including Indonesia. This disease has infected all levels of society, including infants and children. There is a need for routine surveillance activities to record and report so that it can monitor the number of cases in  a  certain  period  of  time.  HIV  surveillance  is  an  effective  way  to  control  the  spread  of HIV/AIDS cases. The purpose of the study: to provide an overview of the evaluation of the HIV surveillance system based on the components of the surveillance system and attributes at the Puskesmas in the working area of the Blitar District Health Office. Research method: this type
of research was a qualitative research with an evaluation study design. Data was collected by interviewing HIV surveillance officers at the Blitar District Health Office and 24 Puskesmas using a questionnaire. The results of the study: based on the components of the surveillance system, 53.4% of HIV surveillance officers had a D-III Nursing education level and 6.7% were D-I Nursing. Collection, filling out forms and reporting flow are considered easy, but there are still 66.7% late in the process of inputting data to the SIHA application. The analysis process is only carried out at the Health Office level, while at the Puskesmas level it is not. The HIV surveillance  system  in  Blitar  Regency  still  needs  improvements  in  data  collection,  analysis, availability of HIV surveillance guidelines, and the need to increase staff knowledge regarding HIV surveillance.

## Keywords: Surveillance, HIV/AIDS, Components, Systems, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Penyakit  HIV-AIDS  merupakan  masalah  kesehatan  terbesar  di  dunia  (WHO  2017). Penyakit  ini  terdapat  hampir  di  semua  Negara  di  dunia  tanpa  kecuali  termasuk  Indonesia. Apabila  pada  tahun  80-an  AIDS  menyerang  terutama  orang  dewasa  dengan  perilaku  seks menyimpang, dewasa ini telah menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk bayi dan anak- anak. Di Afrika AIDS merupakan penyakit keluarga (Gedela dkk . , 2021).
Upaya untuk menanggulangi HIV sudah dilakukan  sejak di temukannya penyakit itu sendiri. Namun sampai saat ini usaha tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Obat ataupun  vaksin  yang  mujarab  untuk  mengobati  ataupun  mencegah  HIV-  AIDS  belum diketemukan. Upaya satu-satunya yang dianggap penting dalam penanggulangan AIDS adalah penyebarluasan  infomasi  yang  benar  tentang  bahaya  penyakit  AIDS  kepada  masyarakat. Penyebaran  informasi  tersebut  perlu  secara  luas,  terbuka  tanpa  ditutup-tutupi  (Prasetyowati dkk . , 2021).
Kasus HIV/AIDS sudah menyebar di seluruh dunia. Di akhir tahun 2005 tercatat ada 40 juta orang dengan HIV dengan kematian akibat AIDS sekitar 3 juta (Kemenkes RI 2020). Menurut data di Ditjen PP & PL Kemenkes, jumlah HIV di Indonesia dari januari s/d maret 2016 tercatat 7146 kasus dan AIDS sebanyak 305 kasus (Gedela dkk . , 2021). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur  jumlah HIV dan AIDS yang  dilaporkan per  tahun sampai dengan juni 2017 adalah 23 kasus, terdapat 204 kasus AIDS dan HIV 1.851 kasus sedangkan di tahun 2016 kasus AIDS berjumlah 41.250, dan HIV berjumlah 7491 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020).
Tingginya  kasus  HIV  dan  mudahnya  penyebaran  kasus  ini  membutuhkan  adanya upaya-upaya  pencegahan.  Beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  adalah  melalui  kegiatan surveilans, skrining darah, donor darah dan penemuan kasus HIV secara aktif (Lestari 2019). Kegiatan tersebut membutuhkan peran laboratorium yang besar karena penderita HIV sering sekali  dalam  kondisi  sehat.  Parameter  pemeriksaan  laboratorium  yang  diperlukan  adalah pemeriksaan  anti  HIV.  Jumlah  kasus  HIV-  AIDS  Kabupaten  Blitar  dari  tahun  2014-2015 mengalami  penurunan  namun  di  tahun  2016  mengalami  kenaikan  hingga  akhirnya  kasus menurun lagi di tahun 2017 (Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2017). Berdasarkan data yang diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar  HIV  positif  di  tahun  2016  berjumlah  118
kasus dan 2017 berjumlah 62 kasus sedangkan AIDS positif ditahun 2016-2017 mengalami kenaikan yaitu 2016 berjumlah 42 kasus dan 2017 berjumlah 58 kasus. Berdasarkan jumlah kasus HIV/AIDS di tahun 2014-2017 tidak semua penderita mendapatkan ARV. Pada tahun 2016 ODHA yang mendapatkan ARV berjumlah 83 orang, 2017 berjumlah 146  dan ditahun 2018 berjumlah 183 orang (Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2017).
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus  HIV di Kabupaten Blitar menurun sedangkan kasus AIDS meningkat. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran penderita  dalam  melakukan  pemeriksaan  sehingga  terlambat  untuk  datang  ke  pelayanan kesehatan serta ada penderita yang meninggal sebelum masuk ke tahap AIDS. Oleh sebab itu, perlu  adanya  penilaian  mengenai  pelaksanaan  surveilans  HIV  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  informasi  yang  tepat  dan  akurat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menggambarkan sistem surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  evaluasi  sistem  surveilans  HIV  dilaksanakan  di  wilayah  kerja  Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi evaluasi. Subjek dalam penelitian ini adalah  komponen  sistem  surveilans  HIV  yang  terdiri  dari  input,  proses,  output  dan  atribut surveilans yang terdiri dari simplicity, flexibility, acceptability, representativeness, timeliness, data quality dan stability . Informan penelitian adalah pemegang program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan di Puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memiliki 24 Puskesmas yang menjadi wilayah kerja yaitu  Puskesmas  Udanawu,  Wonodadi,  Srengat,  Ponggok,  Bacem,  Sanankulon,  Nglegok, Garum,  Gandusari,  Slumbung,  Wlingi,  Dokko,  Kesamben,  Selorejo,  Selopuro,  Talun, Kanigoro, Sutojayan, Kademangan, Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates dan Binangun. Sampling dilakukan  terhadap  24  Puskesmas  berdasarkan  letak  wilayah  Puskesmas  dengan menggunakan  perhitungan  sampel  minimal.  Kemudian  diperoleh  15  Puskesmas  yang  akan dievaluasi  yaitu  Puskesmas  Udanawu,  Wonodadi,  Srengat,  Ponggok,  Nglegok,  Garum, Gandusari,  Kesamben,  Selorejo,  Talun,  Kanigoro,  Sutojayan,  Kademangan,  Bakung, Wonotirto, dan Binangun.
Teknik  pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara  ( interview )  yang  merupakan bentuk  komunikasi  verbal.  Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  kepada petugas pemegang program, data yang dikumpulkan berupa identitas responden, kemudahan responden  dalam  pengumpulan  data,  kemudahan  responden  dalam  melakukan  pengolahan data, analisis data dan diseminasi data.
Analisis  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  menggambarkan  sistem  surveilans  yang sedang berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Sistem Surveilans
A. Input
1. Man (Sumber Daya Mnausia)
Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar khususnya program  HIV/AIDS  berjumlah  1  orang  yang  belum  mengikuti  pelatihan.  Tenaga surveilans  HIV  yang  ada  di  15  Puskesmas  memiliki  pemegang  program  HIV  yang pernah  mengikuti  pelatihan.  Jika  dilihat  secara  angka  maka  dapat  dikatakan  sudah sesuai hanya saja petugas surveilans ini memegang program  lebih dari 1 program di Puskesmas.
Tabel 1. Pendidikan Terakhir Pemegang Program di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 1 6,7 D-III Keperawatan 8 53,4 S1 Keperawatan 2 13,3 D-IV Kebidanan 2 13,3 S2 Manajemen Kesehatan 2 13,3 Total 15 100
Berdasarkan  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  petugas  puskesmas  lebih banyak berpendidikan D-III Keperawatan dengan jumlah 8 orang (53,4%) dan paling sedikit adalah petugas dengan pendidikan terakhir SPK dengan jumlah 1 orang (6,7%).
Petugas surveilans baik ditingkat Dinas kesehatan maupun Puskesmas tidak ada ahli epidemiologi yang terampil. Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  45  tahun  2014  yaitu  dalam  penyelenggaraan surveilans  kesehatan  harus  didukung  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang kompeten dibidang epidemiologi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014). Hal ini dapat disiasati dengan memberikan pelatihan kepada petugas surveilans tentang surveilans  epidemiologi  dari  Kementerian  Kesehatan  maupun  Dinas  Kesehatan provinsi, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan karena petugas juga merangkap tugas maka  perlu  disusun  SOP  ( Standard  Operating  Procedure )  yang  menjadi penanggungjawab  surveilans  dan  tim  agar  jelas  tugas  dan  fungsinya  dalam melaksanakan kegiatan surveilans HIV.
2. Machine
Pelaksanaan sistem surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Puskesmas  di  Kabupaten  Blitar  sudah  didukung  oleh  media  dan  perlengkapan  yang cukup  memadai  dalam  mendukung  sistem  surveilans  walaupun  berdasarkan  hasil wawancara  ada  1  Puskesmas  yang  belum  dilengkapi  media  elektronik  seperti  laptop
yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan surveilans, sehingga pencatatan dan pelaporan yang dilakukan masih menggunakan komputer dari program lain.
Tabel 2. Perangkat Surveilans yang Digunakan Program Surveilans di Wilayah Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Perangkat Surveilans Ketersediaan Perangkat Lunak/SIHA Tersedia Komputer/ laptop Pribadi/Program lain Jaringan Internet Tersedia
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV  terkait  dengan sarana yang digunakan, hampir semua petugas menggunakan laptop pribadi dan laptop milik  program  lain  misalnya  TB  (Tuberculosis).  Hal  ini  karena  belum  tersedianya komputer  khusus  dalam  melakukan  penginputan  data  HIV,  mengingat  program  HIV sudah menggunakan perangkat lunak SIHA.
Sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  surveilans  HIV  di  Puskesmas  telah memenuhi  persyaratan  berdasarkan  Permenkes  RI  No.  45  tahun  2014  (Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  2014).  Sarana  dan  prasarana  perangkat  komputer  dan jaringan  internet  sangat  diperlukan  untuk  menunjang input data  pada  aplikasi  SIHA. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  diketahui  bahwa  perangkat  keras  dan  jaringan internet  menunjang  keberlanjutan  pelaporan  program  HIV/AIDS  (Prasetyowati  dkk. 2021).
3. Money
Pendanaan  untuk  pelaksanaan  sistem  surveilans  HIV  bersumber  dari  BOK (Biaya Operasional Kesehatan) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).  Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 12 Puskesmas mengatakan bahwa dana yang berasal dari BOK cukup untuk melakukan penyuluhan dan kegiatan surveilans HIV sedangkan 3 Puskesmas  lainnya  mengatakan  bahwa  dana  BOK  tidak  cukup  untuk  menjalankan surveilans HIV.
Pendanaan program surveilans telah diatur dalam Permenkes No.45 tahun 2014 bahwa  penyelenggaraan  program  surveilans  Kesehatan  harus  didukung  dengan tersedianya  pendanaan  yang  memadai  (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia 2014). Sumber pendanaan program surveilans tidak hanya berasal dari APBN namun, telah  berkembang  dengan  memasukkan  sumber  pendanaan  dari  biaya  kapitasi,  BOK dan Dana Desa, sehingga perlu adanya mekanisme  baru untuk  memenuhi kebutuhan pembiayaan program surveilans HIV(Kementerian Kesehatan RI 2020).
4. Material
Pelaksanaan sistem surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sudah didukung  dengan  ketersediaan  laboratorium  di  Puskesmas.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pemegang  program  HIV  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar, diketahui  bahwa  semua  Puskesmas  yang  menjadi  wilayah  kerjanya  sudah  memiliki surveilans HIV serta dilengkapi dengan laboratorium.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan 15 petugas surveilans HIV, diketahui bahwa  semua  puskesmas  memiliki  pelayanan  laboratorium  untuk  program  HIV. Pemeriksaan yang dilakukan adalah Rapid Test .
Mengacu pada deklarasi UNAIDS tujuan pengendalian HIV dan AIDS adalah “ three  zero ” , yaitu zero  new  infection,  zero  AIDS  related  death dan zero  stigma . Tercapainya tujuan tersebut maka perlu dibentuk/diperluas pelayanan konseling dan tes HIV  (KT  HIV)  atau  Konseling  dan  tes  HIV  atas  inisiasi  petugas  kesehatan (KTIP/PITC).  Oleh  karena  itu  kualitas  KT  dan  KTIP  sangatlah  penting  termasuk kualitas testing HIV (Kementerian Kesehatan RI 2015).

## 5. Method
Pelaksanaan sistem surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah didukung oleh ketersediaan buku pedoman untuk pelaksanaan surveilans HIV, selain itu  juga  sudah  tersedia  formulir  pencatatan  untuk  HIV.  Akan  tetapi  distribusi  buku pedoman belum semua sampai ke petugas surveilans HIV di Puskesmas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  Puskesmas  semua  sudah memiliki  buku  pedoman  untuk  pelaksanaan  program  HIV.  Namun,  buku  pedoman tersebut  tidak  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar  tetapi  dibuat  sendiri berdasarkan  hasil  pelatihan  yang  pernah  diikuti,  mencarinya  lewat  internet  serta menggunakan  Peraturan  Kementerian  Kesehatan  mengenai  Penanggulangan HIV/AIDS.  Sedangkan  untuk  formulir  pencatatan  HIV  sudah  dimiliki  oleh  semua Puskesmas dan disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
Ketersediaan buku pedoman  teknis surveilans HIV sangat diperlukan petugas surveilans dalam membuat perencanaan kegiatan, pengadaan maupun distribusi obat, reagen  dan  sebagainya.  Petugas  dapat  merujuknya  jika  terdapat  kesulitan  dalam pengisian formular pencatatan maupun pelaporan (Kemenkes RI 2015).

## B. Proses

## 1. Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yaitu berupa laporan yang telah diunggah oleh masing-masing Puskesmas di aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS). Laporan tersebut harus dikumpulkan setiap bulan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang telah disepakati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemegang  program  HIV  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, diketahui bahwa petugas Kabupaten telah membuat batas waktu pengumpulan laporan sebagai salah satu cara untuk menilai kinerja petugas HIV di Puskesmas.
Tabel 3. Ketepatan Puskesmas dalam Mengirim Laporan Program Surveilans di
Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Ketepatan Waktu Jumlah Ketersediaan Persentase (%) Tepat waktu 5 33,3
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Ketepatan Waktu Jumlah Ketersediaan Persentase (%) Terlambat 10 66,7 Total 15 100
Berdasarkan  tabel  3  diatas  menunjukkan  bahwa  ada  5  Puskesmas  yang  tepat waktu dalam pengiriman laporan ke SIHA dan 10 Puskesmas mengaku terlambat dalam pengiriman  laporan.  Keterlambatan  yang  dialami  pihak  Puskesmas  disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Puskesmas, selain itu petugas HIV juga harus merangkap lebih dari 2 program.
Metode pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan PERMENKES No  45  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Surveilans  Kesehatan  yaitu  dengan melakukan pemeriksaan terhadap sasaran dengan menggunakan instrument sebagai alat bantu.  Instrument  dibuat  sesuai  dengan  tujuan  surveilans  yang  akan  dilakukan  dan memuat semua variabel data yang diperlukan.
Instrument  yang  digunakan  dalam  surveilans  HIV  adalah  formulir  tes  dan konseling HIV yang telah tersedia di 15 Puskesmas.
Ketepatan waktu pelaporan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Rustana 2012).  Ketepatan  waktu  juga  mempengaruhi  kualitas  data  yang  dihasilkan,  maka diperlukan  komitmen  petugas  surveilans  di  tingkat  Puskesmas  agar  pelaporan dilakukan  tepat  waktu  dan  pemegang  program  surveilans  HIV  di  Dinas  Kesehatan untuk  melakukan  monitoring  evaluasi  berkala  untuk  mengatasi  masalah  ketepatan waktu pelaporan.
2. Pengolahan Data
Berdasarkan PERMENKES NO 45 Tahun 2014 pengolahan data yang baik akan memberikan informasi spesifik suatu penyakit dan atau masalah kesehatan. Selanjutnya adalah  penyajian  hasil  olahan  data  dalam  bentuk  yang  informatif  dan  menarik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV,  setelah  data dikumpulkan  dan  dikoreksi,  data  kemudian  di  input  ke  dalam  aplikasi  SIHA. Pengolahan  data  dilakukan  pada  saat  akan  dilaksanakannya  Lokakarya  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten setiap 3 bulan sekali.
3. Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  oleh  pemegang  program  HIV  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Blitar  dengan  menggunakan  excel  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel berdasarkan karakteristik orang tempat dan waktu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV  ada  beberapa Puskesmas yang menganalisis data dan ada pula yang tidak menganalisis data. Hal ini dikarenakan, menurut mereka sudah tidak ada lagi tahapan yang akan dilakukan ketika data HIV sudah diinput ke aplikasi SIHA.
Salah satu komponen penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi data hasil  kegiatan  surveilans  HIV  adalah  mendapatkan  data  untuk  dianalisis, diintepretasikan,  disajikan  dan  disebarluaskan  untuk  dimanfaatkan.  Data  yang
dikumpulkan  harus  valid  (akurat,  lengkap  dan  tepat  waktu)  sehingga  memudahkan dalam pengolahan dan analisis (Kementerian Kesehatan Republik 2014).

## C. Output
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar  melakukan  umpan  balik  kepada  seluruh Puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Blitar.  Umpan  balik  yang  dilakukan  berupa  absensi yang  dilakukan  melalui  sosial  media  yaitu  aplikasi WhatsApp setiap  bulannya  dalam pengumpulan dan pengiriman data.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga melakukan mini lokakarya kepada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali untuk melihat kinerja ang dilakukan oleh setiap Puskesmas.
Desiminasi  informasi  penting  dilakukan  agar  dapat  menggambarkan  capaian kegiatan  dalam  kurun  waktu  tertentu  suatu  kegiatan  surveilans  (Kemenkes  RI  2015). Penyebaran  data  dan  informasi  serta  rekomendasi  merupakan  hasil  kegiatan  surveilans epidemiologi.  Pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  upaya  pengendalian  penyakit atau  upaya  peningkatan  program  Kesehatan,  pusat  penelitian  memanfaatkan  data  dan informasi yang disebarkan.
Dinas  Kesehatan  kabupaten/kota  memantau  laporan  pelaksanaan  kegiatan surveilans HIV seluruh wilayah kerjanya melalui sosialiasai hasil kegiatan surveilans yang dilakukan  dan  mendistribusikannya  kepada  semua  pihak  dan stake  holder terkait (Prasetyowati et al. 2021).

## II. Atribut Surveilans
A. Simplicity
Indikator yang digunakan untuk menilai kesederhanaan adalah kemudahan untuk mengimplementasikan sistem surveilans HIV. Berikut atribut kesederhanaan berdasarkan hasil wawancara:
Tabel 4. Kesederhanaan dalam Kegiatan Surveilans HIV di Wilayah Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar
Kriteria
Hasil Klasifikasi Alur pengumpulan data Alur pengumpulan data terbilang mudah, pasien datang melakukan pemeriksaan terutama ibu hamil, penderita TB dan populasi berisiko kemudian mengisi formulir tes dan pemeriksaan laboratorium Sederhana Pengisian Form Formulir tes dan Konseling HIV dapat diisi oleh petugas Sederhana
Kriteria Hasil Klasifikasi Alur Pelaporan Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan penginputan ke aplikasi SIHA Sederhana Diseminasi Informasi Diseminasi informasi dilakukan setiap 3 bulan sekali ketika lokakarya Tidak sederhana
Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  Puskesmas  menyatakan  bahwa  alur pengumpulan data terbilang mudah karena dilakukan waktu pelayanan kesehatan dengan mengisi formulir tes dan konseling HIV yang telah disediakan.
Diseminasi informasi dilakukan ketika akan diadakannya lokakarya setiap 3 bulan sekali.  Sebagian  Puskesmas  beranggapan  bahwa  tidak  ada  tahapan  selanjutnya  setelah semua data telah diinput ke SIHA.

## B. Flexibility
Berdasarkan  wawancara  dengan  seluruh  petugas  surveilans  HIV  di  Puskesmas, menyatakan bahwa pelaksanaan surveilans HIV tidak mengalami perubahan.

## C. Acceptability
Indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  akseptabilitas  adalah  keikutsertaan petugas, organisasi atau unit dalam sistem surveilans HIV dan partisipan dari luar. Berikut gambaran akseptabilitas berdasarkan hasil wawancara.
Tabel 5. Akseptabilitas dalam Pelaksanaan Surveilans HIV di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kriteria Hasil Klasifikasi Keikutsertaan petugas Bersedia Akseptabel Keikutsertaan partisipan dari luar Bersedia Akseptabel
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV  Puskesmas menyatakan  bahwa  ada  keikutsertaan  petugas  dalam  membantu  pelaksanaan  surveilans HIV.  Adapun  partisipan  dari  luar  yang  dilibatkan  misalnya  bekerjasama  dengan  KUA (Kantor  Urusan  Agama)  dalam  melakukan  penyuluhan  kesehatan  agar  masyarakat  mau melakukan pemeriksaan HIV.
D. Representativeness
Suatu  sistem  surveilans  yang  representative  adalah  data  yang  dilaporkan menggambarkan  secara  akurat  terjadinya  kejadian  kesehatan  dari  suatu  populasi  sesuai tempat dan waktu kejadian.
Kerepresentatifan  dapat  ditentukan  melalui  kualitas  data  yang  dilaporkan, memastikan  tidak  bias.  Menurut  pemegang  program  HIV/AIDS  di  Dinas  Kesehatan
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Kabupaten Blitar diketahui bahwa data HIV/AIDS sudah berdasarkan orang, tempat dan waktu.

## E. Timeliness
Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan langkah-  langkah  surveilans  mulai  dari  validitas  data,  melaporkan,  memasukkan  data, analisis, interpretasi dan intervensi.
Berdasarkan indicator yang dinilai, ketepatan waktu dalam sistem surveilans masih belum  tepat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  Puskesmas  yang  terlambat  dalam melakukan  pelaporan  SIHA.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar  tidak  memiliki  absensi khusus  dalam  pengumpulan  laporan,  sebab  setiap  Puskesmas  yang  telah  melakukan pelaporan secara otomatis akan tercentang pada aplikasi SIHA, sehingga dapat dijadikan sebagai absensi dalam pengumpulan laporan.

## F. Data Quality
Kelengkapan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kelengkapan  data  surveilans  yang dikumpulkan  dari  Puskesmas  sesuai  dengan  standar  pelaporan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah dan terjamin validitasnya.
Kualitas data dapat dilihat dari persentase “tidak diketahui” atau “kosong” dari item pada form surveilans. Data berkualitas tinggi akan memiliki persentase rendah tanggapan tersebut (Centers for Disease Control and Prevention 2020)
Kualitas data surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terbilang tinggi. Karena tidak terdapat kekosongan data. Hal ini, dikarenakan penginputan data dilakukan menggunakan SIHA.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  Puskesmas,  sebelum  melakukan penginputan  data  ke  SIHA  dilakukan  koreksi  terlebih  dahulu.  Jika  terdappat  data  yang belum  lengkap  maka  harus  dilengkapi  terlebih  dahulu  sebelum  data  tersebut  masuk  ke SIHA.

## G. Stability
Stabilitas  dalam  penelitian  ini  adalah  kesiapan  sarana  dan  prasarana  dalam menunjang pengelolaan data, menyediakan data dan mudah dioperasikan saat dibutuhkan.
Stabilitas  dalam  sistem  surveilans  ini  dapat  dikatakan  stabil,  walaupun  secara sarana  prasarana  masih  ada  7  Puskesmas  yang  tidak  memiliki  laptop  khusus  untuk penginputan data HIV ke SIHA, sehingga menggunakan laptop pribadi maupun laptop dari program lain. Namun, pelaporan HIV ke SIHA selalu dilakukan setiap bulannya.
Kendala pada pelaporan kegiatan surveilans HIV dan AIDS adalah hanya berfokus pada umpan balik jumlah kasus yang ditemukan, paling sering ketika ada masalah dengan jumlah yang dilaporkan atau ada kebutuhan data tertentu pada sistem (Naqibullah and Haneef 2020). Kontrol pada pelaporan manual data bulanan dan triwulan berupa excel maupun spreadsheet tidak sistematis dan kualitas data yang dihasilkan rendah, sehingga diperlukan pelaporan secara sistematis yaitu melalui aplikasi SIHA.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa ketepatan waktu pelaporan berbeda tiap Puskesmas, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan antara lain:  pengenalan  gejala  pasien;  perolehan  perawatan  medis  pasien;  penggunaan  uji
laboratorium konfirmasi; pelaporan oleh penyedia layanan kesehatan atau laboratorium untuk memverifikasi  laporan  kasus  atau  untuk  mengumpulkan  informasi  kasus  tambahan;  periode penurunan aktivitas sistem surveilans karena tingkat pengetahuan sumber daya manusia yang bervariasi;  input  manual  data  dan  rutinitas  pemrosesan  data,  seperti  validasi  data  atau pengecekan kesalahan (Naqibullah and Haneef 2020; Prasetyowati dkk. 2021).
Penemuan  kasus  aktif  untuk  menentukan  diagnosis  dini  harus  dipertimbangkan  sebagai Langkah penting untuk mencegah penularan penyakit menular dan pemberian perawatan untuk individu yang membutuhkan (World Health Organization 2004).

## KESIMPULAN
Gambaran evaluasi sistem surveilans HIV dan AIDS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten  Blitar  sudah  baik,  namun  perlu  ditingkatkan  pada  komponen  input  yaitu keterlibatan tenaga ahli epidemiologi di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pada atribut kemudahan, kualitas data sudah baik namun masih terdapat keterlambatan input data melalui aplikasi SIHA, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut. Intepretasi, analisis dan diseminasi informasi hasil kegiatan surveilans hanya terbatas di tingkat Dinas  Kesehatan,  sehingga  diperlukan  umpan  balik  kepada  Puskesmas  agar  kualitas  data semakin baik.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  perlu  dilakukan  monitoring  dan  arahan terhadap  petugas  Puskesmas  dalam  melakukan  prosedur  pengumpulan  data,  analisis  hingga umpan balik dalam sistem surveilans HIV. Selain itu, meningkatkan keterlibatan tenaga ahli epidemiologi  dalam  melakukan  pengendalian  HIV-AIDS,  namun  jika  tidak,  maka  dapat dilakukan  pelatihan  surveilans.  Komitmen  dan  kerjasama  perlu  diperkuat  antara  petugas surveilans HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan petugas surveilans Puskesmas, agar pengumpulan  laporan  dapat  dilakukan  tepat  waktu.    Menjalin  komunikasi  dengan  pihak surveilans HIV Puskesmas untuk membuat pedoman dan SOP yang akan digunakan sebagai acuan dalam surveilans HIV.

## DAFTAR PUSTAKA
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  2020.  “Key  Characteristics  of  Data  Quality  in
Public Health Surveillance.” Retrieved July 23, 1BC
(https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/surveillancemanual/chapters/chapter- 7/chapter7.5.html).
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar.  2017. Profil  Kesehatan  Kabupaten  Blitar  Tahun  2017 . BLITAR.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2020. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019 .
Gedela, Keerti, Dewa Nyoman Wirawan, Frank Stephen Wignall, Hendry Luis, Tuti Parwati Merati,  Evi  Sukmaningrum,  and  Irwanto  Irwanto.  2021.  “Getting  Indonesia’s  HIV Epidemic to Zero? One Size Does Not Fit All.” International Journal of STD and AIDS 32(3):290–99. doi: 10.1177/0956462420966838.
Haneef,  Hamdard  Naqibullah  and  Anwar.  2020.  “Evaluation  of  HIV  &  AIDS  Surveillance System  in  Afghanistan.” Journal  of  HIV  and  AIDS 6(1):1–6.  doi:  10.16966/2380- 5536.172.
Kemenkes  RI.  2015.  “Petunjuk  Teknis  Pengisian  Format  Pencatatan  Dan  Pelaporan  Pasien HIV/AIDS.” Pp. 1–110 in. Jakarta.
Kemenkes RI. 2020. Infodatin HIV AIDS . Jakarta.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK. 2011. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Konseling  Dan  Tes HIV.” 2008(879):2004–6.
KEMENTERIAN  KESEHATAN  REPUBLIK  INDONESIA.  2014.  “PERATURAN MENTERI  KESEHATAN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  45  TAHUN  2014.” Implementation Science 39(1):1–15.
Kementerian Kesehatan RI. 2015. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2015  Tentang  Pelayanan  Laboratorium  Pemeriksa  HIV  Dan  Infeksi Oportunistik.” Syria Studies 7(1):37–72.
Kementerian Kesehatan RI. 2020. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petun Juk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.” Sustainability (Switzerland) 4(1):1–9.
Lestari,  Eka  Putri.  2019.  “SISTEM  PENGINGAT  PENGOBATAN  PADA  ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA).” Universitas Airlangga.
Prasetyowati, Irma, Adistha Eka noveyani, Ni’mal Baroya, Wahyu Martina Sari, Heni Nuraini, Abdul Basith Qodam Ali, Ana Masfurotin Ni’mah, and Dena Anggraeni Harjanto. 2021. “Surveillance  Implementation  Of  Hiv/Aids  In  Jember  Regency.” Journal  of  Health Sciences 14(1):53–62. doi: 10.33086/jhs.v14i1.1646.
Rustana, Gita Rustifar. 2012. “Perancangan Sistem Informasi Surveilans HIV?AIDS Di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.” Universitas Indonesia.
WHO, Kemenkes RI dan. 2017. HIV Epidemiology Review, Indonesia 2016 . Jakarta.
World Health Organization. 2004. A Guide To Monitoring and Evaluating Hiv / Aids Care .
GENEVA: World Health Organization Department of HIV/AIDS.