INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3Tahun 2024 Page 17548-17556 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kebijakan Tax Amnest Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

## Tentang Pengampunan Pajak
Amiroel Oemara Syarief 1 ✉ , Merina Pratiwi 2
(1) Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
(2) Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Email: oemara.syarief@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengingatkan  kembali  warga  negara  tentang  kewajiban mereka sebagai wajib pajak untuk membayar pajak khusus yang terkait dengan kendaraan bermotor karena peraturan pajak yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum  melalui  pajak  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif dengan membaca literatur terkait meneliti hubungan atau pengaruh antara teori dan variabel dalam buku dan jurnal yang direferensikan dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya, baik offline maupun online di perpustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa karena kebijakan amnesti pajak tidak memberikan sanksi pidana atau administrasi kepada pihak yang menunggak pajak, kebijakan ini menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci : Kebijakan, Tax Amnesty, Pajak, Kendaraan Bermotor

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  remind  citizens  of  their  obligation  as  taxpayers  to  pay  special  taxes associated with motor vehicles because the tax regulations made by this government are aimed at improving general welfare through motor vehicle taxes. This research uses normative legal methods by reading related literature to investigate the relationship or influence between theory and variables in referenced books and journals from Mendeley, Google Scholar, and other online media, both offline and online in libraries. This study shows that since the tax amnesty policy does not provide criminal or administrative sanctions to the tax evaders, this policy results in an increase in the local real income. Keyword: Policy, Tax Amnesty, Taxes, Motorized vehicles

## PENDAHULUAN
Salah satu sumber pendapatan  pemerintah pusat  dan  daerah adalah pajak.  Tujuan pajak untuk meningkatkan perekonomian negara dan memfasilitasi pembangunan nasional. Seorang  wajib  pajak  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak  sebagai  warga  negara (Ayuni et al., 2023). Namun pada hakikatnya pajak yang dikeluarkan oleh subjek pajak tidak signifikan untuk meningkatkan pembangunan di pemerintahan. Di tengah ekonomi yang lesu,  pemerintah  Indonesia  menggunakan  amnesti  pajak  sebagai  "senjata"  untuk mendapatkan dukungan negara untuk program pemerintah (Ayu Mega Sri Deviani Putri & Dewanti Maheswari, 2021). Oleh sebab itu pemerintah dalam hal penerima pajak membuat suatu regulasi yang berkaitan tentang pajak yaitu terdapat  Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesy Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi berbunyi pengampunan pajak  adalah  pajak  yang  terhutang  oleh  wajib  pajak  tidak  diberikan  sanksi  baik  secara administrasi  maupun  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan.  Selain  itu  pemerintah  juga berupaya  untuk  menarik  uang  masyarakat  yang  terparkir  diperbankan  negara  lain  yang merupakan  diadakannya  kebijakan  tax  amnesty  ini.(Rorong  et  al.,  2017).    Salah  satu penyebab  adanya  program  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  ini  karena  kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.Hutasoit, 2017)
Sedangkan pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah berlaku terhadap tiap- tiap daerah yang menitik beratkan pada pajak kendaraan bermotor yang telah terhutang selama 3 tahun atau lebih tanpa harus membayar denda kepada negara. Tax amnesty ini dititik beratkan untuk kendaraan yang telah menunggak selama 3 tahun dan tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran pajak.
Disini  dapat  dibandingkan  dengan  prinsip  penegakkan  hukum  (Law  enforcement) didalam  bidang  pajak  bahwasanya  ketentuan  pajak  harus  berlaku  secara  konsisten  dan adanya  sanksi  bagi  subjek  pajak.  Berbeda  dengan  kebijakkan  tax  amnesty  adanya pengampunan  terhadap  wajib  pajak  yang  terhutang  tanpa  dikenai  sanksi  denda  dan administrasi.(Ispriyarso, 2019)
Pajak kendaraan bermotor salah satu pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor di Indonesia. Namun pada hakikatnya dapat dilihat bahwasanya subjek pajak atau wajib pajak tidak ingin membayar kewajibannya sebagai  warga  negara  untuk  membayar  pajak.  Salah  satu  penyebab  masyarakat  tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penggunan  pajak  bagi  negara  dan  adanya    wabah  Covid-19  yang  mengakibatkan menurunnya  perekonomian  masyarakat  sehingga  berdampak  terhadap  kewajiban
masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan.
Tingginya  penunggakan  terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  dan  menimbulkan permasalahan  serius  bagi  pemerintah  dan  dapat  menghambat  pembangunan  disegala bidang salah satunya untuk program pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah atau kepala  daerah  dengan  ini meluncurkan suatu  kebijakan yang bernama tax amnesty dengan kebijakan ini pemerintah atau kepala daerah mempunyai harapan agar subjek pajak yang terhutang dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar  pajak tepat waktu dan mengurangi  jumlah  tunggakkan  yang  terhutang.  Berdasarkan  Undang-Undang  yang berlaku tentang tax amnesty  bahwasanya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak  yang terhutang  memiliki batas waktu tertentu dan ini dapat diartikan bahwa pemerintah  membuar  regulasi  ini  agara  masyarakat  dapat  memanfaatkan  fasilitas  yang diberikan tanpa dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang berkaitan dengan peraturan pajak.
Disatu  sisi  pemerintah  mempunyai  kewenangan  untuk  dapat  mengatur  hak  dan kewajiban  perpajakkan  disetiap  provinsi.  Begitupun  daerah  dapat  meningkatkan  potensi pajak  kendaraan  bermotor  memberikan  pengampuanan  pajak  yang  terhutang  untuk meningkatkan  dan  memajukan  pembangunan  daerah  oleh  karena  itu  diperlukan implementasi  yang  baik  dan  pengelolaan  berbagai  kebijakan  yang  lebih  komprehensif, efisien  dan  efektif,  agar  tujuan  daerah  dapat  tercapai  secara  optimal.  Untuk  mencapai potensi  pajak  tersebut  yaitu  dilakukan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien dengan melakukan perbaikan dan penambahan sektor keuangan daerah.(Francky William Leonardo Lona & Dwikora Harjo, 2021).
Besarnya pendapatan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Primer Daerah yang berasal dari perundang-undangan yang ada. Pada dasarnya Pajak yang dimiliki oleh daerah  dan  nasional  merupakan  kewajiban  bagi  masyarakat  yang  merupakan  sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya menjadi beban oleh masyarakat agar pemerintah dengan  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  beban  yang  adil  untuk  kepentingan masyarakat.
Karena setiap tahunnya perkembangan kendaraan bermotor sangat signifikan, dengan sendirinya  pihak  Samsat  dapat  memanfaatkannya  untuk  memungut  pajak  dari  pemilik kendaraan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Semestinya pemerintah daerah harus  banyak  mendapat  pendapatan  daerah  disektor  ini  dikarenakan  setiap  tahunnya perkembangan kepemilikkan kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu  pemerintah  daerah  dapat  menggali  potensi  pendapatan    yang  bertujuan  un  tuk meningkatkan pembangunan daerah.
Salah  satu  kebijakan  terobosan  yang  dibuat  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak dengan memberikan amnesti pajak kepada wajib pajak.(Kurniawati, 2017) Kebijakan amnesti pajak  dapat membawa banyak manfaat baik  bagi wajib  pajak maupun negara (Cahyo & Mujiburrahman,  2023).  Karena  adanya  pemberian  amnesti  pajak  yang  bertujuan  untuk memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak  yang  mempunyai  permasalahan  tunggakan pajak kendaraan, maka sistem amnesti pajak ini akan berperan penting dalam optimalisasi pajak  kendaraan  dan  akan  membantu  wajib  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan pembayaran pajak kendaraan (Rustam et al., 2023)
Sebagaimana kita ketahui, salah satu sumber pendanaan utama Pemerintah adalah penerimaan  pajak,  khususnya  pajak  kendaraan  bermotor.  Pajak  kendaraan  bermotor merupakan  pajak yang dipungut atas  kepemilikan kendaraan  bermotor.  PKB merupakan pajak  yang  dipungut  oleh  setiap  provinsi,  dan , setiap  kabupaten  juga  mempunyai kewenangan  untuk  memungut  pajak  tersebut.  Dengan  demikian,  semakin  banyak kendaraan yang beredar maka pendapatan daerah tersebut akan semakin tinggi. (Faniati et al., 2023).
Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem amnesti pajak  ini  dapat  membantu  mengoptimalkan  pembayaran  pajak  kendaraan  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  melihat  bagaimana kebijakan  Tax  Amnest  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  berdampak  pada  peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  ini  didasarkan  pada  metode  penelitian  kepustakaan  atau  study hukum normatif. Menyelidiki hubungan atau pengaruh antara teori dan variabel dalam buku dan jurnal  yang direferensikan dari Mendeley,  Google Scholar, dan media online lainnya, baik  offline  maupun  online  di  perpustakaan.  Penelitian  kepustakaan  ini  memerlukan pencarian literatur yang sesuai dengan  yang diteliti yang berkaitan dengan topik artikel ini serta hasil pemikiran berbagai kalangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan sanksi administratif yang  lebih  rendah  kepada  pemilik  kendaraan  yang  terutang  pajak  kendaraan  bermotor (PKB).  Tujuan  program  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor (PKB) wajib  pajak kendaraan bermotor dan mengurangi tunggakan
pajak  kendaraan  bermotor  (PKB).  Pemilik  kendaraan  yang  menunggak  pajak  dapat menggunakan  program  amnesti  pajak  untuk  mengurangi  tunggakan  pajak  mereka. Pengurangan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dapat  digunakan  untuk  mengembalikan subjek pajak yang sudah lama menunggak. Orang yang terlambat membayar pajak mobil biasanya membayar pajaknya selama sekitar 1 hingga 3 tahun.
Dengan diberlakukannya keringanan  pajak dasar dan penghapusan sanksi perpajakan bagi wajib pajak  kendaraan  yang menunggak, kini banyak pemilik kendaraan  yang beban pajaknya berkurang dan mendapat manfaat dari program keringanan amnesti pajak ini (Rumpi Rumbewasa, 2024). Pemerintah menggunakan amnesti pajak untuk menarik dana masyarakat yang disimpan di bank-bank di negara lain. Namun kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini mempengaruhi pihak mana yang dianggap layak mendapatkan amnesti pajak dengan kebijakan tax amnesty yang berlaku dapat meningkatkan penerimaan pajak.(Rahayu, 2017)
Peraturan  ini  banyak  diterapkan  di  berbagai  negara.  Namun,  cakupan  amnesti  pajak (target/kelayakan) berbeda-beda tergantung negaranya. Selain itu, model pengampunan yang digunakan setiap negara juga berbeda-beda misalnya:
a. Dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  pemerintah  dapat  melakukan  Model Pengecualian Offshore Voluntary Disclosure yang bertujuan untuk menerapkan regulasi terhadap tax amnesty yang salah satu sasaran un tuk meningkatkan kepatuhan pajak dari para penghindar pajak.
b. Metode kedua ini seringkali digunakan oleh beberapa negara untuk mengugkapkan harta kekayaannya  dan  pajak  yang  berada  diluar  negeri  dengan  cara  memberikan  insentif terhadap wajib pajak. Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP).
Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) merupakan suatu program dimana wajib pajak  mendapatkan  fasilitas  keringanan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  untuk menyampaikan harta yang berada diluar negeri. Sedangkan pemerintah mulai memperhatikan sektor pajak pada tahun 2000 dan mulai merencanakan perubahan sitem pajak tersebut sejak tahun  1983.  Reformasi  pajak  dilakukan  dikarenakan  minimnya  pendapatan  negara  melalui pajak.  Pemerintah  pada  masa  itu  lebih  mementingkan  pendapatan  negara  melalui  sektor minyak. Oleh karena itu pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak. Seiring  sejalan  pemerintah  daerah  juga  menerapkan  pajak  kendaraan  bermotor  untuk menambah pemasukkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Gambar 1. Tujuan dan Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau 2018 – 2020

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Menurut hasil gambar, pembayaran pajak wajib pajak pada tahun 2018 turun sebesar 150.700.569.144 dari target 158.738.337.222.03 atau 94,94%. Pada tahun 2019, pembayaran pajak  meningkat  sebesar  160.399.407.952  dari  target  158.315.910.866.75  atau  101,32%,  dan pada  tahun  2020,  pembayaran  pajak  naik  sebesar  150.554.230.725  dari  target 145.491.356.001.18 atau 103,48%. Sedikitnya wajib pajak membayar kewajibannya dikarenakan terjadinya  wabah  Covid-19  dimana  pada  saat  itu  masyakat  lebih  mengutamakan  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada membayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat terjadinya pandemi ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis, salah satu dampak  pandemi  tersebut  terjadinya  pemberhentian  karyawan  besar-besaran  yang menimbulkan terjadinya penunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk masyarakat  yang  bekerja  sebagai  pedagang  karena  adanya  PSBB  yang  diterapkan  oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 berdampak terhadap penurunan jual-beli dimasyarakat.
Gambar 2. Tujuan dan Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau 2021- 2023
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Kebijakan tax amnesty diberlakukan kembali sebagai salah satu tujuan untuk menarik pendapatan pajak dari wajib pajak. Salah satu faktor diberlakukan kembali karena masih kurang kesadaran masyarakat akan kewajiban sebagai warga negara dan masih terjadinya pandemi Covid-19.  Dengan ada  regulasi tersebut kebijakan tax amnesty mempunyai  dampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar diatas pada tahun 2021 pendapatan terhadap pajak kendaraan bermotor  sebanyak Rp.12.000.000.000 kemudian disusul pada tahun 2022 pajak kendaraan  bermotor  menghasilkan  peningkatan  sebanyak  Rp.1.292.000.000.000.000(0,46%) dan pada tahun 2023 pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar  Rp. 1.527.000.000.000.000 atau sebesar (0,54%). Peraturan Gubernur (PERGUB)  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2023  mengatur  pembayaran,  pengurangan,  dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, serta sanksi dari Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui kebijakan ini mempunyai dampak positif bagi pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan atau semakin banyaknya masyarakat memiliki kendaraan yang juga harus  berbanding lurus terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor. Pemerintah daerah  selaku  pembuat  kebijakan  harus  dapat  memanfaatkan  penerimaan  daerah  melalui pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan berimbas terhadap pembangunan dan fasilitas didaerah tentunya dan untuk kemakmuran rakyat.

## SIMPULAN
Studi menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pajak.  Pandemi COVID-19 juga menyebabkan wajib pajak mengabaikan peraturan pemerintah karena orang lebih  memilih  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan  maraknya  penunggakan tersebut  pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  tax  amnesty  atau  pengampunan  pajak tehadap  wajib  pajak  yang  tidak  memiliki  sanksi  berupa  denda  atau  sanksi  administrasi sehingga  dengan  kebijakan  ini  wajib  pajak  dapat  memanfaatkan  kebijakan  ini  untuk membayar  pajak  kendaraannya.  Potensi  penyaluran  keuangan  dari  pajak  kendaraan bermotor sangat signifikan dikarenakan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahun mengalami peningkatan sehingga pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan fasilitas daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu Mega Sri Deviani Putri, N. K., & Dewanti Maheswari, K. (2021). Analisa Pelaksanaan Tax
Amnesty Di Indonesia. Jurnal Locus Delicti, 2(2), 92 – 101. https://doi.org/10.23887/jld.v2i2.465
Ayuni,  Manafe,  H.  A.,  &  Perserveranda,  M.  .  (2023).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 5(1), 1 – 8.
Cahyo, E. N., & Mujiburrahman. (2023). Tax Amnesty Untuk Kepatuhan Pajak Kendaraan di Provinsi Jawa Timur Perspektif Kebijakan Pajak Islam Abstrak Kata kunci : Tax Amnesty , Policy , Islam Kata kunci : Tax Amnesty , Kebijakan , Islam Pendahuluan Peran negara adalah mengatur kegiatan ekonomi gu. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 17(1), 131 – 146. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.9194
Faniati, M. S., Kuntadi, C., & Faniati, M. S. (2023). Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi , dan Kualitas Pelayanan. Jurnal Management, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI), 1(2), 177 – 185.
Francky William Leonardo Lona, & Dwikora Harjo. (2021). Analisis Potensi Pemungutan Pkb Dan  Bbnkb  Dalam  Upaya    Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 1(4), 333 – 343.
Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, Dan Desain 2017, July 2017, 43 – 48.
http://www.proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/vie w/129
Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia.
Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 47 – 59. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59
Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara  Sektor Pajak.
Substansi, 1(2), 238 – 264. http://www.jurnalfe.ustjogja.ac.id
Rahayu, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap. Akuntansi Dewantara, 1(1), 15 – 30.
Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama  Manado.  Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi,  12(2),  175 – 187. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017
Rumpi  Rumbewasa,  I.  S.  (2024).  Analisis  Penerapan  Tax  Amnesty  Dalam  Rangka
Meningkatkan.  Jurnal  Akuntansi  Keuangan  Dan  Bisnis,  1(4),  454 – 464. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index
Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax Amnesty Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(1), 700 – 707. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6405