AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KAJIAN YURIDIS ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DAN ASAS ACTORI INCUBIT PROBATIO

## Melinda Putri Kumala

## MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA
melindaputrikumala@gmail.com
Abstract: The Principle of the Shifting of Burden of Proof is a  burden of  proof which’s place on one of the parties, that generally done by the public prosecutor. But in this case, the burden of proof was not done by the public prosecutor but placed on the defendant. In a case where the judge grants and validates the request from the defendant, which the defendant cannot prove dan show the application letter in front of the trial, a conflict arises with the application of the Principle of Reversed of the Burden of Proof in a civil lawsuit in comparison with The Principle of Actor Incubir Probatio. This journal will be reviewed by looking at the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code, Herzien Inlandsch Reglament, Law 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as case studies, journals and other supporting reading materials. This journal is written for the purpose of using the principle of reversal of the burden of proof in civil procedural law and its legal consequences
Keywords: The Principle of Reversed Burden of Proof, The Principle of Actori Incubit Probatio, Civil Procedural Law, Criminal Procedural Law
Abstrak: Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  merupakan  suatu  beban  pembuktian  yang  diletakkan  kepada  salah  satu  pihak,  yang  umumnya dibebankan kepada penuntut umum. Namun dalam hal ini beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum namun terhadap  terdakwa.  Dalam  suatu  perkara  dimana  hakim  mengabulkan  dan  mengesahkan  permintaan  penggugat  yang  tidak  dapat membuktikan dan menunjukkan surat permohonan dimuka persidangan, maka munculah suatu pertentangan dengan dalam penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian di suatu gugatan perdata yang juga dibandingkan dengan Asas Actor Incubir Probatio. Dalam jurnal ini akan dikaji  dengan  melihat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Herzien  Inlandsch Reglament, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, serta, studi kasus, jurnal dan  bahan  bacaan pendukung lainnya. Jurnal ini ditulis dalam tujuan penggunaan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam hukum acara perdata serta akibat hukumnya
Kata Kunci : Asas Pembalikan Beban Pembuktian, Asas Actori Incubit Probatio, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana

## PENDAHULUAN
Mulanya  terjadi  transaksi  Jual-Beli  terhadapt  2  (dua)  bidang  tanah  seluas  kurang  lebih  2000m 2 yaitu Sertfikat  Hak  Milik  No.196/  Desa  Pejeng  Kawan  (yang  selanjutnya  disebut  SHM  No.96)  dan  Sertifikat  Hak Milik No. 197/ Desa Pejeng Kawan (selanjutnya disebut SHM No. 197) atas nama GWP (nama asli disamarkan) yang sudah dimiliki sejak tahun 2003. Transaksi ini berlanjut pada pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli  No.17  (selanjutnya  disebut  PPJB  No.17/2020),  namun  pada  tanggal  18  Maret  2020,  GWP  selaku  pemilik SHM mendapatkan laporan dari Notaris terkait bahwa pembeli tidak ingin melanjutkan transakasi dalam PPJB No.17/2020 karena adanya Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No.101 dan No. 102.
Surat  Pertimbangan  Teknis  ini  diterbitkan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Gianyar pada tanggal 28 Februari 2020 yang diajukan pada tanggal 25 Februrari 2020 oleh Notaris dengan cara diduga memalsukan  tanda  tangan  GWP  pada  suatu  surat  kuasa,  dan  membuat  seolah-oleh  memang  GWP-lah  yang menandatangani  dan  memberikan  kuasa  kepada  Notaris  untuk  menandatangani  Surat  Formulir  Pengajuan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada BPN Gianyar.
Atas  terjadinya  hal  ini  maka  dibawalah  kasus  ini  pada  Pengadilan  Negeri  Gianyar.  Dalam  petitumnya tergugat yang merupakan pihak Notaris meminta surat kuasa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis  dan  juga  surat  formulir  permohonan  pertimbangan  teknis  disahkan  semua,  tetapi  pada  pembuktian tidak ada satu-pun surat tersebut dapat diperlihatkan aslinya ataupun copynya dimuka persidangan oleh pihak penggugat  sehingga  tidak  beralasan  untuk  majelis  hakim  mengabulkan  tuntutan  tersebut  karena  atas  asas pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian itu ada pada pihak tergugat. Sehingga apabila tidak mampu menunjukkan  atau  membuktikkan  dalil-dalil  tuntutan  maka  sudah  sepatutnya  majelis  hakim  untuk mengeluarkan amar putusan menolak gugatan tersebut atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Pembuktian  merupakan  suatu  proses  penyajian  alat  bukti  di  depan  pengadilan  dengan  tujuan  untuk memberikan  keyakian  pada  hakim  atas  kebenaran  suatu  peristiwa.  Pembuktian  dilakukan  dengan  penyajian alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  oleh  pihak  berpekara  kepada  hakim  dalam  persidangan  untuk memperkuat kebenaran dalil fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan 1
Pada  hakikatnya,  secara  teoritik  dalam  Hukum  Acara  Sistem  Pembuktian  ada  3  (tiga)  yaitu:  (1)  Sistem Pembuktian  menurut  Undang-Undang  Secara  Positif  ( Positief  Wettelijke  Bewijs  Theorie), (2)  Sistem  Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim, dan (3) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif. Sedangkan dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU  TIPIKOR)-pun  diklasifikan  adanya  3  sistem  pembuktian,  yaitu:  (1) Pembalikkan  Beban  Pembuktian,  (2)  Pembalikkan  Beban  Pembuktian  yang  Bersifat  Semi  Terbalik  ,  dan  (3) Sistem Konvensional 2 . Disinilah dikenal asas pembalikan beban pembuktian.
Selain Asas Pembalikan Beban Pembuktian adapula Asas Actori Incubit Probatio yang searah dengan maksud Pasal  163 Herzien  Inlandsch  Reglament  ( selanjutnya  disebut  HIR)  yang  meletakkan  beban  pembuktian  kepada siapa  yang  mendalilakan.  Dimana  apabila  pengguggat  tidak  dapat  membuktikan  maka  gugatan  tersebut seharusnya ditolak dan tergugat harus dibebaskan.
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  lebih  lanjut  terhadap  Asas  Pembalikan Beban Pembuktian serta Asas Actori Incubit Probatio dalam penerapannya sesuai dengan kasus tertera.
1 Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, (Jakarta, Djambatan, 1999), 154
2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dituliskan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulan studi kepustakaan atau melalui penelitian bahan sekunder atau bahan pustaka 3 . Dalam penelitian  menganalisis  dan  menjawab  permasalah  berdasarkan  norma  hukum  yang  berlaku,  serta  beberapa teori  lain  yang  berkaitan  dengan  penulisan  penelitian  ini. 4 Metode  penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  melihat  hukum  dari  sisi  internat  dengan  objek  penelitian  yakni  norma  hukum 5 .  Penelitian  ini mempergunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengkajian atas masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain itu juga akan digunakan case approach (pendekatan  kasus)  untuk  memberikan  kefaktualan  dalam  penelitian  yang  dilakukan,  dan  penggunaan conceptual  approach (pendekatan  konsep)  dimana  penggunaan  konsep  dan  asas-asas  untuk  lebih  dalam  lagi membahas  penelitian  ini.  Bahan  hukum  untuk  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  primer,  sekunder,  dan tersier.  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dimana  suatu  penelitian  memiliki  tujuan  untuk menggambarkan  secara  tepat  suatu  sifat  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan frekuensi suatu gejala. 6

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian
Pembuktian  secara  yuridis  memiliki  arti  menyajikan  fakta-fakta  yang  cukup  menurutu  hukum  untuk memberi  kepastian  kepada  majelis  hakim  atas  terjadinya  suatu  peristiwa  atau  hubungan  hukum 7 .  Beberapa pengertian  dari  membuktikan,  yaitu:  (1)  kata  membuktikan  dalam  arti  logis  berarti  memberikan  kepastian hukum yang mutlak, (2) membuktikan dalam arti konvensional, memiliki arti yang juga memberikan kepastian hanya  saja  bersifat  nisbi  atau  relatif.  (3)  membuktikan  dalam  hukum  acara  secara  yuridis  memberikan  arti dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara  guna  memberi  kepastian  tentang  kebeneran peristiwa yang diajukan 8 . Pembuktian sendiri ada dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
Pada dasarnya, didalam sistem hukum pidana di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana ada  di  tangan  Jaksa  Penuntut Umum.  Hal  ini tertulis  dalam  Pasal  66  Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) 9 . Ada beberapa macam sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara  pidana  di  Indoneisa,  baik  itu  bersifat  modern  maupun  tradisonal,  selain  yang  sudah  disebut  di  latar belakang  seperti  teori  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  hakim (Conviction  Intime/  Conviction  Raisonce ),
3 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 24
4 Mamujidi, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 9-10.
5 Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Norrmatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 13
6 Mamujidi, Sri. Op.cit. 4
7 Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), 115 8 Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 2000), 103-104
9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
sistem keyakinan dengan  alasan  logis  ( Laconviction  in  Rainsonne) , sistem  pembuktian  menurut  undang-undang secara  positif (Positief  Wettelijke  Bewijs  Theorie) ,  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), dan teori gabungan 10 .
1. Teori  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  hakim,  memiliki  arti  bahwa  dalam  pertimbangan keputusannya  (hakim)  telah  menggap  terbukti  sesuatu  perbuatan  sesuai  dengan  keyakinan  yang timbul dari hati nuraninya (hakim), maka dapat dijatuhkan putusan.
2. Teori  sistem  keyakinan  dengan  alasan  logis,  yang  mendasarkan  pada  keyakinan  hakim  atas  dasar pertimbangan akal atay menurut logika yang tepat dan memberikan keluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
3. Teori  sistem pembukian  menurut undang-undang secara positf, memiliki  arti bila suatu perbuatan telah sesaui dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Teori ini juga disebut sebagai teori pembuktian formil ( formale bewijstheorie) . Teori ini akan  menyingkirkan  pertimbangan  subyektif  hakim  yang  pasti  bersifat  subyekti,  oleh  karena  itu mengikat  hakim  secara  tegas  supaya  ada  atau  tidak  adanya  kecukupan  alat  bukti  yang  formil tercantum dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan.
4. Teori  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif,  mengenal  2  (dua)  hal  yang merupakan  syarat  yaitu:  (a) wettelijk ,  yaitu  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  ditetapkan  oleh  undang- undang; (b) ngeatief, yaitu dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup memaksa hakim tapi masih butuh adanya keyakinan hakim. 11
Dari beberapa teori pembuktian yang disebutkan, yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah  teori  sistem pembuktian  menurut  undang-undang secara  negatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menghasilkan keyakinan bagi hakim tersebut bahwa memang suatu tindak pidana telah terjadi. Kewajiban pembuktian sendiri, dalam KUHAP dibebankan kepada penutut umum. Hal ini didukung pula  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  294  ayat  (1)  HIR  yang  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  boleh dikenakan pidana, selain jika hakim sudah yakin terhadap alat bukti yang sah.
Sesuai dengan prinsip pembuktian, siapa yang mendakwakan sesuatu  maka jaksa penuntut  umum  yang dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  tentang  kebenaran  apa  yang  didakwakan.  Sehingga  memberi  dasar bahwa seharusnya tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul  suatu  sistem  pembuktian  baru  yang  digunakan  dalam  hukum  acara  pidana  khusus  tindak  pidana korupsi, yang dikenal sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.
10 Eddyono, Supriyadi Widodo. “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya”. Jurnal Legislasi Indonesia 8, No.2 (2011): 267-280
11 Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), 14
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik biasa disebut shifting of burden of proof atau reversal burden of  proof (Inggris) omkering  van de bewijslast (Belanda), dan onus of proof (Latin) ini diartikan sebagai suatu pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, dan terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana. Dasar lahirnya sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana di Indonesia ini diawali dari problem penegakan hukum kasus korupsi.
Pembuktian  kasus  korupsi  yang  dirasa  sulit  dilakukan  di  Indonesia,  akhirnya  menjadi  pemacu  untuk merubah  pemenuhan  beban  pembuktian  dalam  proses  peradilan,  yakni  dengan  mengenalkan  sistem  beban pembuktian  terbalik  yang  ditujukan  untuk  memberantas  sebuah  kasus  dengan  maksimal.  Ketentuan  dalam UU TIPIKOR yang mengatur mengenai pembuktian perkara korupsi ada dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b,  Pasal  37,  Pasal  37A  dan  Pasal  38B.  UU  TIPIKOR  mengklasifikasikan  pembuktian  menjadi  3  (tiga)  sistem, yaitu:  (1)  Pembalikan  Beban  Pembuktian,  dimana  terdakwa  dibebankan  beban  untuk  membuktinya  dirinya tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  (2)  pembalikan  beban  pembuktian  semi  terbalik  atau  berimbang terbalik  dimana  beban  pembuktian  diletakkan  baik  terhadap  terdakwa  maupun  jaksa  penununtut  umum secara imbang terhdap objek pembuktian. (3) sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dibebankan seluruhnya kepada jaksa penuntut umum 12 .
Konsep  pembuktian  terbalik  bila  dilihat  dari  segi  perdata  maka  yang  secara  khusus  mengatur  terdapat dalam  hukum  perlindungan  konsumen,  sama  halnya  seperti  hukum  acara  pidana  yang  tidak  mengatur mengenai  asas  ini  begitupula  hukum  acara  perdata.  Namun  masing-masingnya  sudah  terdapat  pengaturan khusus kalau  pidana  ada  di UU TIPIKOR,  sedangkan perdata secara  khususnya  ada dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal 28 UUPK tertulis bahwa pembuktian terhadap suatu tindakan dalam gugatan ganti kerugian itu merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Rumusan inilah yang lalu dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik dalam perdata 13 Bila  dikaitkan  dengan  kasus  yang  terjadi,  memang  secara lex  generalis nya  tidak  secara  detail  menulis mengenai asas pembalikkan beban pembuktian baik dari segi hukum perdata maupun pidananya. Namun bisa dilihat dalam  Pasal 1865  KUHPERDATA serta asas actori incumbit probatio yang  terdapat dalam Pasal  163  HIR bahwa seharusnya apabila pihak merasa punya hak atau bukti maka sudah sepantasnya penggugat membawa bukti tersebut dan menujukkan dimuka pengadilan untuk meyakinkan pengadilan. Burden of proof ini menjadi poin utama dalam menentukan akhir dari proses pengadilan.

## 2. Asas Actori Incumbit Probatio
Secara  perdata,  arti  pembuktian  adalah  meyakinkan  hakim  terhadap  kebenaran  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan dalam suatu sengketa 14 . Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPERDATA)  juga  disebutkan  siapapun  yang  mengatakan  mempunyai  barang  sesuau  hak  atau  sesautu
12 Mulyadi, Lilik . Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.
13 Barkatullah, Abdul Hakim. “Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya.” Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2010), 7 14 Sunge, Maisara. “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata.” Jurnal INOVASI 9, No.2 (2012), 2
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
kejadian untuk meneguhkan hanya itu, maka orang itu harus dapat membuktikan 15 . Dalam perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (actori incumbit probatio) . Selain itu dikenal pula dalam hukum acara perdata prinsip negative non sunt propanda , yang mana jika salah satu pihak mendalilkan gugatan atau bantahan berdasarkan  suatu  keadaan  yang  sifatnya  mengingkari  maka  tidak  patut  jika  pihak  yang  merasa  tidak melalukan sesuatu itu membuktikan hal yang tidak dilakukannya. 16
Asas  ini  merupakan  asas  yang  bersinergi  dengan  Pasal  163  HIR  serta  Pasal  1865  KUHPERDATA  yang mana  memberikan Burden  of  Proof  ( beban  pembuktian)  kepada  para  pihak  yang  masing-masing  merasa memeiliki bukti. Asas ini berlaku bagi semua pihak yang bersengketa. Pada intinya, asas ini meletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang mendalilkan diberikan beban untuk membuktikan kebenaran dari  gugatannya  tersebut.  Tapi  pada  faktanya  tidak  hanya  penggugat  saja  yang  dapat  mempersiapkan  dalil- dalil, namun tergugat-pun dapat menyiapkan dalilnya untuk melawan dalil penggugat.

## KESIMPULAN
Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  merupakan  asas  yang  memberikan  beban  pembuktian  kepada terdakwa sedangkan dalam Asas Actori Incumbit Probatio ini memberikan beban pembuktian kepada pihak yang menggugat  (penggugat).  Dalam  kasus  terlihat  bahwa  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menunjukan  buktinya, menurut  teorinya  apalagi  melihat  Asas Actori  Incumbit  Probatio maka  seharusnya  bila  salah  satu  pihak  tidak dapat  menujukkan  bukti  atas  terjadinya  suatu  kejadian,  otomatis  gugatan  seharusnya  ditolak  oleh  hakim. Dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata memang memberikan beban pembuktian itu kepada para pihak, dimana semakin bukti itu kuat semakin besar pula untuk salah satu pihak menang. Namun, untuk asas  pembalikan  beban  pembuktian  tidak  tertulis  secara  langsung  dalam  KUHAP  maupun  KUHPERDATA, tapi dibuat dalam Undang-Undang Khusus seperti UU TIPIKOR dan UUPK.
15 Ibid, 1
16 Aristya, Sandra Dini Febri. “Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta.” Mimbar Hukum (2011), 190
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Amrudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta, Raja Granfindo Persada, 2004)
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  (Jakarta,  Prenada  Media Group, 2016)
Mamujidi, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 2000)
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia , (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000)
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, (Jakarta, Djambatan, 1999)
Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983)
Aristya, Sandra Dini Febri. “Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta.” Mimbar Hukum (2011), 190 Barkatullah,  Abdul  Hakim.  “Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Transaksi  Konsumen  di  Dunia  Maya.” Fakultas  Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2010), 7
Eddyono, S.W. “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya.” Jurnal Legislasi Indonesia 8, No.2 (2011): 267-280 Sunge, Maisara. “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata.” Jurnal INOVASI 9, No.2 (2012), 2
Mulyadi,  Lilik. Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.
Herzien Inlandsch Reglament (HIR)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi