## PENJUALAN BARANG GADAI DI BANK BJB SYARIAH KABUPATEN KUNINGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Rabith Madah Khuaili Harsya, Wasman, Ubaidillah, Abdul Fatakh, dan Frida Alkhansaa’ Adzkia
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: ra_rasya@yahoo.com, wasman1959@gmail.com, firlyubaidillah@gmail.com, abdulfatakh14@gmail.com, dan fridaadzkia15@gmail.com

## Abstract
Banks provide significant benefits to the community as they should be to collect and channel funds.  Islamic  banks  offer  various  facilities  and  financing  products  with  sharia  principles. Rahn contract is a product that is quite attractive to people who want to apply for credit from Islamic  banks.  This  research  uses  qualitative  methods  with  case  studies  in  the  field.  Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. From  the  results  of  his  research,  it  was  obtained  that  the  sale  of  pawned  goods  at  BJB Syariah Bank, Kuningan Regency used qard, rahn, and ijarah contracts. The types of pawned goods sold by Bank are the same as the types of receipt of pawned goods, namely 17-24 carat Mulya Metal, 16-24 carat  Yellow Gold, and 17-24 carat Jewelry. The appraiser carries out the  gold  jewelry  appraisal  process  using  special  equipment  to  obtain  the  gold  value, including a scale to measure the weight of gold and a karate test stone. The selling price of gold is estimated in two ways: using specific gravity and tested by chemicals.
Keywords : Pawn Sales, Bank BJB Syariah, Sharia Economic  Law.

## Abstrak
Bank  memberikan  manfaat  besar  bagi  masyarakat  sebagaimana  fungsinya  untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah menawarkan berbagai fasilitas dan produk pembiayaan  dengan  prinsip  syariah.  Akad  rahn  merupakan  produk  yang  cukup  diminati masyarakat  yang  ingin  mengajukan  pinjaman  kepada  bank  syariah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  kasus  di  lapangan.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan menggunakan akad qard, rahn, dan ijarah.  Jenis barang gadai yang dijual bank sama dengan jenis penerimaan barang gadai yaitu berupa Logam Mulya 17-24  karat, Emas Kuning 16-24 karat, dan Perhiasan 17- 23  karat.    Proses  pentaksir  perhiasan  emas  dikerjakan  oleh  petugas  taksir  dengan menggunakan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Harga jual emas ditaksir melalui dua cara, yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.
Kata Kunci : Penjualan Barang Gadai, Bank BJB Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

## PEDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  mengatur seluruh  sistem  kehidupan  manusia  secara utuh  dan  terpadu.  Islam  menawarkan panduan  hidup  yang  bersifat  dinamis namun  memiliki  nilai  dasar  yang  tetap. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan  hidup  diatur  dalam  ajar  Islam. Manusia  bebas  melakukan  apapun  selama tidak  ada  aturan  yang  melarang  perbuatan tersebut.  Ajaran  Islam  mengatur  berbagai hal secara umum, banyak aspek kehidupan termasuk  dalam  ekonomi  bisa  dijalankan secara fleksibel dan dinamis.
Kegiatan  manusia  dalam  upaya memenuhi  kebutuhan  hidup  tidak  lepas dari  adanya  bisnis  dan  lembaga  keuangan. Peran  lembaga  keuangan  sangat  besar dalam  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat. Tanpa bantuan lembaga keuangan maka masyarakat bisa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalani  kegiatan  usaha.  Para  pengusaha dapat memperoleh tambahan modal melalui  lembaga  keuangan.  Lembaga keuangan bisa memberikan bantuan keuangan melalui penyaluran kredit. Selain itu  lembaga  keuangan  dapat  membantu penyimpanan  dana  masyarakat  secara aman (Wahyuni, 2019).
Bank syariah lahir untuk membawa semangat  pengamalan  prinsip  syariah  ke dalam  industri  keuangan.  Bank  memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat. Kegiatan  bank  sangat  rawan  terhadap kecurangan dan banyak transaksi perbankan dilakukan dengan skema bunga. Bunga  dalam  pandangan  Islam  dianggap sebagai  riba  yang  dilarang.  Pada  dasarnya aktivitas  pinjam-meminjam  adalah  boleh dilakukan  selama  tidak  ada  unsur  yang terlarang. Bank syariah menawarkan solusi atas  praktek  riba  yang  biasa  dilakukan bank  konvensional.  Salah  satu  produk perbankan  syariah  adalah  gadai  ( rahn ). Gadai bisa menjadi solusi masyarakat yang memerlukan  dana.  Gadai  boleh  dilakukan sebagaimana  pernah  Nabi  Muhammad
contohkan  ketika  beliau  menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk ditukar dengan gandum (Hasanah, 2016).
Dalam hukum Islam, gadai diartikan sebagai menahan salah satu harta milik  si  peminjam  sebagai  agunan  atas pinjaman  yang  diperoleh.  Rahn  yang didefinisikan  oleh  Sayid  Sabiq  adalah jaminan  hutang  berupa  barang  yang bernilai  dalam  syariat  yang  memiliki manfaat  yang  diserahkan  sebagai  jaminan (Hutagalung, 2016).
Gadai  merupakan  kegiatan  atau akad  menjaminkan  barang  yang  dimiliki untuk  diganti  dengan  sesuatu  yang memberikan  manfaat  bagi  pemilik  barang gadai.  Gadai  biasa  dilakukan  masyarakat yang  membutuhkan  dana.  Skema  gadai memberikan  nasabah  kepercayaan  yang tinggi  dari  bank.  Bank  tidak  khawatir nasabah akan ingkar untuk tidak membayar  cicilan  atau  suatu  pinjaman karena  ada  jaminan  yang  dipegang  oleh bank.    Gadai  dapat  dilakukan  terhadap barang apa saja termasuk seperti kendaraan, emas, hingga surat berharga. Bank BJB Syariah merupakan bank syariah yang aktiv memberikan pembiayaan  kepada  masyarakat  dengan menerapkan  prinsip  syariah.  BJB  Syariah memiliki  banyak  kantor  cabangan  dan kantor  cabang  pembantu  di  seluruh Indonesia. Dalam rangka kegiatan penelitian terkait Gadai, peneliti melakukan  studi  kasus  terhadap  salah  satu KCP  BJB  Syariah  yang  berlokasi  di Kuningan.  Bank  BJB  Syariah  KCP Kuningan  menawarkan  berbagai  macam produk,  yang  tergolong  produk  dana, produk  pembiayaan,  produk  jasa  dan produk  lainnya.  Salah  satunya  produk pembiayaan  adalah  gadai  emas  ( ar-rahn ). Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi  mengenai  bagaimana  akad  penjualan barang  gadai  yang  dilakukan  Bank  BJB Syariah  Kabupaten  Kuningan,  bagaimana jenis  barang  gadai  yang  dapat  dijual,  dan bagaimana  proses  penaksiran  harga  jual
barang  gadai  di  Bank  BJB  Syariah Kabupaten Kuningan.

## LITERATUR REVIEW
Penelitian  ini  membahas  mengenai  proses penjualan  barang  gadai  ditinjau  menurut Hukum  Ekonomi  Syariah.  Sinar  Wahyu melakukan  penelitian  mengenai  penjualan produk  gadai  yang  dilakukan  mengacu pada  aturan  OJK  dan  Fatwa  DSN  MUI. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penjual  tersebut  sesuai  dengan  prinsip syariah (Wahyuni, 2019). Kemudian Silvia Nur Febriansari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam akad ijarah dan rahn itu dalam Hukum Islam diperbolehkan  bahkan  sudah  diterapkan dalam  perbankan  syariah  dan  jenis  akad ijarah dalam perbankan syariah ada 2 yaitu ijarah  mutlaqah dan ijarah  al  muntahiah bit  tamlik .  adapun  pegadaian  syariah bahwasanya  dalam  transaksinya  tidak  ada bunga  krena  yang  menjadi  landasan hukumnya  yaitu  al-Qur’an,  Hadits,  dan ijma’  (Febrianasari,  2020).    Dari  kedua penelitian  yang  telah  ada  sebelumya, belum  ada  tinjauan  secara  khusus  tentang penjualan  barang  gadai  yang  secara spesifik  dikaji  dari  Hukum  Ekonomi Syariah,  penelitian  ini  mengungkapkan pembaharuan  pemikiran  lembaga  terhadap proses  penjualan  barang  gadai.  Di  sinilah letak  perbedaan  studi  ini  dengan  studi- studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian  lapangan  ( field  research )  yang mengkaji  mengenai  praktek  penjualan barang  gadai  ( rahn )  emas  dalam  tinjauan hukum  ekonomi  syariah.  Pada  penelitian lapangan ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam proses penjualan barang gadai  di  Bank  BJB  Syaraiah  Kabupaten Kuningan. Metode pengumpulan data yang dilakukan  adalah  observasi,  wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan  teknik  analisis  data  yang
mencakup  reduksi  data,  analisa  data, penyajian data. dan penetapan kesimpulan.

## KONSEP DASAR GADAI
Gadai  atau Ar-rahn memiliki  makna al- tsubut  wa  al-dawam yakni  tetap  dan berkekalan. Menurut pendapat lain kata ar- rahn bermakna alhabs yang  artinya tertahan. Ar-rahn menurut  istilah  adalah menempatkan benda memiliki nilai ekonomi  dalam  pandangan  syara’  menjadi jaminan  utang  yang  memungkinkan  untuk mengganti pelunasan utang tersebut dengan jaminan yang diberikan (Wijayanti dkk,  2021).  Menurut  pasal  1150  KUHPer gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh seorang  berpiutang  atas  suatu  barang bergerak,  yang  dijelaskan  diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari  barang  tersebut  secara  didahulukan dari  pada  orang-orang  berpiutang  lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah dikeluarkan  untuk  menyelamatkan  barang tersebut maka biaya-biaya harus didahulukan  (Subekti  &  Tjitrosudibio, 2014).
Azhar  Basyir  menyebutkan  bahwa rahn  merupakan  suatu  perbuatan  yang menjadikan  barang  yang  bernilai  menurut syara sebagai tanggungan uang yang mana dengan  adanya  barang  tersebut  sebagian uatang  dapat  diterima.  Gadai  atau  rahn  ini juga  diartikan  sebagai  menahan  barang yang  bernilai  ekonomis  sehingga  yang meminjamkan  uang  mendapat  jaminan (Indirasari, 2014).

## Dasar Hukum Gadai
Praktik  gadai  memiliki  dasar  hukum  yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis, ijma’, dan fatwa.  Berdasarkan  al-Qur’an  surat  al- Baqarah [2] ayat 283 jika dalam perjalanan seseorang  melakukan  muamalah  tidak secara  tunai  dan  tidak  ada  seorang  penuls maka hendaknya ada barang jaminan yang
dipegang  oleh  pemilik  piutang.  Menurut hadis  siti  Aisyah  Ra.  yang  diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi  wa  sallam  pernah  membeli  bahan makanan  dari  seorang  Yahudi  dan  beliau menggadaikan baju perang dari besi. Hadis ini  menjelaskan  bahwa  Rasulullah  pernah mempraktikan  gadai  secara  langsung bahkan  dengan  non  muslim.  Transaksi muamalah  dapat  dilakukan  dengan  siapa saja  selama  yang  ditransaksikan  halal  dan toyib (Asy-Syaukani & Authar, 1999).
Bolehnya  gadai  juga  dijelaskan dalam  Fatwa  DSN-MUI.  Ada  beberapa fatwa  DSN-MUI  terkait  kegiatan  gadai antara  lain:  1)  Fatwa  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002  tentang  Rahn;  2)  Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn  Emas;  3)  Fatwa  Nomor  09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah;
4)  Fatwa  Nomor  10/DSN-MUI/III/2000 tentang  Wakalah;  dan  5)  Fatwa  Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.
Kebolehan  gadai  disepakati  oleh jumhur ulama. Para ulama berpegang pada hadis  nabi  ketika  menggadaikan  baju besinya  kepada  orang  Yahudi.  Nabi mengambil sikap untuk bertransaksi dengan  non  muslim    dari  biasanya  kepada para  sahabat  yang  kaya  agar  tidak memberatkan  para  sahabat  yang  biasanya enggan  menerima  ganti  atau  harga  yang diberikan oleh Nabi.

## Syarat dan Rukun Gadai
Berdasarkan pasal 373 KHES, rukun gadai terdiri  dari  rukun  akad rahn yakni: murtahin , rahin , marhun , marhun bih /utang,  dan  akad.  Dalam  akad  gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: qardh , rahn ,  dan ijarah .  Akad  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  di  atas  harus  dinyatakan oleh  para  pihak  dengan  cara  lisan,  tulisan, atau  isyarat  (KHES,  2011).  Sedangkan syarat  gadai  menurut  Hukum  Islam, diantaranya:  adanya rahin (orang  yang menggadaikan), murtahin (orang  yang menerima  gadai), marhun (barang  yang
digadaikan), marhun  bih (utang)  dan terakhir sighat (ijab  dan  qabul)  (Turmudi, 2016).
Dalam melaksanakan sebuah transaksi  gadai,  terdapat  syarat  dan  rukun yang  harus  dipenuhi  menurut  syara,  di antaranya:
1. Ar-Rahin (orang yang menggadaikan)
Syarat rahin adalah  sudah  dewasa, berakal,  bisa  dipercaya  dan  memiliki barang yang dapat digadaikan (Turmudi, 2016).
2. Murtahin (yang menerima gadai) Merupakan  bank  atau  lembaga  yang dapat  dipercaya  untuk  memberikan modal atau pendanaan (Idris dan Abu, 2004).
3. Marhun/Rahn (barang yang digadai)
Syarat marhun dipersayaratkan sebagaimana  barang  dalam  jual  beli, sehingga  barang  tersebut  dapat  dijual guna memenuhi hak murtahin (Anwar, 1996).
4. Marhun Bih (dana hasil gadai) Harus dihitung sesuai dengan kuantifikasinya.
5. Shigat (ijab  Kabul  antara  rahin  dan murtahin)
Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai  shigat  dalam  rahn  tidak boleh menggunakan syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Jika terdapat  syarat,  maka  syarat  tersebut batal, dan rahn tetap sah (Muhammad, 2008).

## Penjualan Barang Gadai
Menurut  jumhur  fuqaha,  orang  yang menggadaikan  barang  tidak  diperbolehkan untuk  menjual  atau  menghibahkan  barang gadai. Namun, penerima gadai diperkenankan untuk menjual barang gadai dengan  syarat,  saat  jatuh  tempo  pelunasan yang  menggadaikan  tidak  dapat  melunasi kewajibannya (Idris dan Abu, 1990).
Penjualan  barang  gadai  boleh dilakukan.  Menurut  Pasal  364  ayat  (2) KHES,  apabila  pemberi  gadai  tidak  dapat melunasi hutangnya maka dapat dilakukan
penjualan  barang  gadai  secara  paksa  yaitu melalui  lelang  syariah.  Pihak  penerima gadai  dalam  hal  ini  pegadaian  dapat melakukan  lelang  harta  gadai  setelah dilakukan  pemberitahuan  atau  peringatan kepada  pemberi  gadai  paling  lambat  5 (lima)  hari  sebelum  tanggal  penjualan (KHES,  2011).  Sedangkan  menurut  DSN-
MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang
Gadai,
Murtahin
harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu  kepada  Rahin  paling  lambat  5  hari sebelum tanggal  penjualan.  Fatwa  tersebut adalah  sebagai  berikut:    1)  Apabila  jatuh tempo, Murtahin harus  memperingatkan Rahin untuk  segera  melunasi  utangnya;  2) Apabila Rahin tetap  tidak  dapat  melunasi utangnya, maka
Marhun
dijual paksa/dieksekusi  melalui  lelang  sesuai syariah;  dan  3)  Hasil  penjualan Marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang belum  dibayar  serta  biaya  penjualan. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik Rahin dan  kekurangann  ya  menjadi kewajiban Rahin (DSN-MUI, 2002) .

## Ketentuan Barang yang Digadaikan
Gadai  barang  memiliki  ketentuan  untuk menggadaikan  dan  ketentuan  barang  yang dapat digadaikan. Ketentuan dalam menggadaikan  antara  lain:  1)  Gadai  tidak sah  kecuali  dengan  ijab  seperti:”aku menggadaikan”  dan  qabul  seperti  “aku terima  gadai”;  2)  Gadai  diperuntukkan utang  yang  telah  tetap  maka  utang  yang belum tetap tidak dapat diberi gadai seperti utang  jual  beli  salam  karena  sebelum barang  diterima  salam  bukanlah  utang;  3) Penggadai  dapat  menarik  kembali  barang gadaiannya sebelum penggadai menyerahkan  barang  gadaiannya  kepada penerima  gadai;  dan  4)  Seorang  penerima gadai  tidak  bertanggung  jawab  atas kerusakannya  kecuali  karena  kelalaiannya. Hal  ini  dikaitkan  pada  kepercayaan,  sama halnya  seperti  meminjam  barang  tidak ditanggung  kerusakannya  oleh  peminjam kecuali  karena  kelalaiannya.  Diantara
bentuk  kelalaian  adalah  menggunakan barang gadai tersebut bukan pada hak yang telah diberi izin oleh pemberi gadai. Ketika peminjam uang membayar sebagian utangnya, maka barang gadaian tidak boleh diserahkan  sampai  utang  tersebut  dilunasi seluruhnya.
Barang  gadai  memiliki  ketentuan.
Ketentuan  dalam  barang  yang  dapat digadaikan  yakni:  1)  Setiap  benda  yang dapat dijual belikan maka boleh pula untuk digadaikan.  Sebaliknya,  benda  yang  tidak boleh  dijual  belikan  maka  tidak  boleh digadaikan  pula  seperti,  benda  wakaf. Benda  yang  tidak  dapat  dijual  tidak  boleh digadaikan karena hal tersebut bertentangan  dengan  tujuan  gadai  yaitu menjamin  utang  yang  tidak  dapat  dibayar dengan cara menjual barang gadai tersebut; dan  2)  Ketentuan  yang  digadaikan  harus berupa benda sehingga tidak sah menggadaikan selain benda seperti menggadaikan  utang.  Karena  ketentuan barang  yang  digadaikan  adalah  barang yang  dapat  diterima  sedangkan  utang adalah sesuatu yang tidak nampak sehingga  tidak  dapat  diterima  (Sholihah, 2019).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Akad  Penjualan  Barang  Gadai  di  Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan
Dalam  suatu  akad,  setiap  tindakan  dan kondisi  harus  dijelaskan  secara  rinci  dan spesifik.  Apabila  salah  satu  atau  kedua belah  pihak  yang  terikat  dalam  kontrak tidak  bisa  memenuhi  prestasinya,  maka pihak  yang  melanggar  kontrak  dapat dikenakan  sanksi  sebagaimana  yang  telah disepakati (Setiawan, 2016).
Praktek penjualan barang gadai yang biasa dilakukan oleh Bank BJB Kabupaten Kuningan  menggunakan  tiga  akad,  yaitu: akad qardh, akad rahn dan  akad ijarah . 1 Akad  qardh  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu
1 Wawancara  dengan  Bapak  Ade  Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 16 November 2021
akad  Qardh  yang  berdiri  sendiri  dan  akad Qardh  yang  dilakukan  sebagai  sarana  atau kelengkapan  bagi  transaksi  lain.  Akad Qardh  yang  berdiri  sendiri  untuk  tujuan sosial  semata  sebagaimana  dimaksud dalam Fatwa
DSN-MUI
Nomor 19/DSNMUI/IV/2001  tentang  al-Qardh, bukan  sebagai  sarana  atau  kelengkapan bagi  transaksi  lain  dalam  produk  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau  kelengkapan  bagi  transaksi  lain  yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran  dan  dapat  bersifat  komersial) dalam  produk  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  keuntungan.  Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan  untuk  tujuan  komersial antara  lain  seperti  produk  Rahn  Emas, Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga Keuangan  Syariah,  Pengalihan  Utang,  dan Anjak Piutang.
Menurut pasal 607 KHES,
pembiayaan  akad  qard  dibebankan  kepada nasabah.  Maka  apabila  kita  menggadaikan barang  dan  barang  tersebut  memerlukan pemeliharaan seperti tetap menjaga kualitasnya  baik,  barang  tidak  rusak,  dan lain-lain maka dibutuhkan biaya pemeliharaannya  (KHES,  2011).  Menurut Imam  Syafi’i  dan  Hanabilah  pun menyebutkan  bahwa  pembiayaan  barang gadai  dibebankan  kepada  pemberi  gadai, karena  pada  barang  tersebut  miliknya  dan akan  kembali  kepada  pemberi  gadai tersebut.  Di  bank  BJB  Syariah  Kabupaten Kuningan  memang  sudah  menetapkan bahwa  dalam  pembiayaan  barang  gadai dibebankan  kepada  nasabah  atau  pemberi gadai yang sesuai dengan KHES.
Akad  Rahn  sebagai  salah  satu  akad yang  digunakan  dalam  penjualan  barang gadainya.  Jika  dilihat  berdasarkan  pasal 372 ayat 1 dan 2 dimana akad gadai (rahn) terdiri  dari  unsur  penerima  gadai,  pemberi gadai,  harta  gadai,  utang,  dan  akad.  Akad dalam  gadai  (rahn)  harus  dinyatakan  oleh para  pihak  dengan  cara  lisan,  tulisan,  atau isyarat.  Akad  rahn  terdiri  dari  unsur
penerima  gadai,  pemberi  gadai,  harta gadai,  utang,  dan  akad  (KHES,  2011). Pinjaman  dengan  menggadaikan  barang sebagai  jaminan  utang  dalam  bentuk  rahn dibolehkan (DSN-MUI,
2002).
Penyimpanan  barang  (marhûn)  dilakukan berdasarkan akad ijarah (DSN-MUI,
2006).
Transaksi    ijarah    dilandasi    adanya perpindahan    manfaat    (hak    guna),  bukan perpindahan    kepemilikan    (hak    milik). Pada    ijarah    objek    transaksinya  adalah barang maupun jasa (Rahayu &
Nurhasanah,  2020).  Dilihat  dari  sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu Ijarah manfaat  dan Ijarah yang bersifat  pekerjaan. Ijarah manfaat  ( Al- Ijarah ala alManfa‟ah ) Hal ini berhubungan  dengan  sewa  aset  atau properti,  yaitu  memindahkan  hak  untuk memakai  dari  aset  atau  properti  tertentu kepada  orang  lain  dengan  imbalan  biaya sewa. Ijarah yang  bersifat  pekerjaan ( AlIjarah  ala  al-Amal )  Artinya,  ijarah  ini berusaha  mempekerjakan  seseorang  untuk melakukan  sesuatu. Mu’jir adalah  orang yang  mempunyai  keahlian,  tenaga,  jasa dan  lain-lain,  kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau  jasa  tersebut  dengan  imbalan  tertentu (Santoso  &  Anik,  2015).  Ujrah  atau  fee harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.  Dalam  hal  ini  objek  sewa  dari transaksi ijarah dapat berupa sewa manfaat suatu barang atau manfaat jasa (DSN-MUI, 2004).

## Jenis  Barang  Gadai  yang  dapat  Dijual di  Bank  BJB  Syariah  Kabupaten Kuningan
Barang  gadai  yang  dijual  sesuai  dengan barang  gadai  yang  diterima  berarti  jenis barang yang di jual. Berdasarkan keterangan  yang  didapat  dari  pegawai
Bank  BJB  Syariah  Kabupaten  Kuningan 2 barang  gadai  yang  dapat  dijual  berupa logam mulia 17-24 karat, emas kuning 16- 24 karat, dan perhiasan 17-23 karat.
Barang  yang  di  jual  berasal  dari barang  yang  di  gadaikan  oleh  nasabah kepada  Bank  BJB  Syariah  Kabupaten Kuningan  yang  telah  jatuh  tempo  untuk batas  penebusan  atau  pembayaran  barang tersebut,  tetapi  nasabah  tidak  membayar nya setelah diberikan masa tenggang, SP 1, SP 1, dan yang terakhir yaitu barang gadai tersebut dilelang atau dijual.
Barang gadai atas hutang yang telah jatuh  tempo,  namun  tidak  dapat  dilunasi hutangnya  maka  pembayarannya  bisa diambil  dari  barang  gadai  tersebut. Pelunasan  hutang  melalui  barang  gadai harus proporsional atau memiliki kesamaan  nilai  tanggungan  yang  harus dipikul  oleh rahin. Apabila  barang  yang digadaikan  dijual  melebihi  tanggungan maka kelebihan dana dikembalikan kepada penggadaian.  Kekuasaan  menjual marhun antara lain: 1) Telah jatuh tempo, murtahin haruslah  memperingatkan rahin terlebih dahulu  untuk  segera,  melunasi  hutangnya, dan apabila rahin tidak melunasi hutangnya,  maka marhun dijual  paksa;  2) Penjualan  dalam  waktu  pilihan  (dalam berlangsungnya rahn ).  Ulama  sepakat bahwa  yang  berhak  menjual marhun atau gadaian  adalah rahin tetapi  tetap  harus seizin murtahin ;  3)  Menjual  barang  yang cepat  rusak,  jika  tidak  segera  dijual  dan tidak  akan  bertahan  lama  murtahin  boleh untuk  menjualnya  atas  seizin  hakim;  4) Hak  menentukan  harga  bahwasannya Jumhur  ulama  telah  sepakat  bahwa murtahin lebih  berhak  dalam  menentukan harga  jual  barang  gadaian  tersebut;  dan 5) Murtahin mensyaratkan  untuk  memiliki harga atau barang gadaiaan.
2 Wawancara  dengan  Bapak  Ade  Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 16 November 2021

## Proses  Penaksiran  Harga  Jual  Barang
Gadai  di  Bank  BJB  Syariah  Kabupaten Kuningan
Proses  pentaksir  perhiasan  emas,  petugas taksir  membutuhkan  peralatan  khusus untuk  memperoleh  nilai  emas,  diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu  uji  karatase.  Warna  yang  dihasilkan batu  uji  karatase  masih  harus  dinilai  lagi untuk  ditetapkan  persentase  karat  dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan
menghitung dan mengoperasionalkan alat-alat tersebut.
Setelah  melakukan  pengukuran  berat dan  karat  emas,  petugas  taksir  kemudian mencari  informasi  terkini  seputar  harga emas  pada  hari  itu.  Harga  emas  pada  hari itu  dikalikan  dengan  berat  emas  dan dikalikan  lagi  dengan  karatase  emas.  Dan akhirnya  terbentuk  angka  harga jual emas, yang  nantinya  bisa  digunakan  untuk  harga lelang (Khoiriyah, 2018).
Dalam  proses  penaksiran  harga  yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah Kabupaten  Kuningan  menggunakan  tiga cara, yaitu: penaksiran dengan menggunakan alat bor, menggunakan berat jenis,  dan  diuji  oleh  zat  kimia.  Penaksiran dengan  menggunakan  alat  bor  maksudnya barang  milik  nasabah  itu  dihancurkan dengan  menggunakan  alat  tersebut  agar mengetahui beratnya yang kemudian pihak bank  akan  menentukan  taksiran  harganya tetapi  kebanyakan  dari  nasabah  tidak  mau barangnya dirusak.
Dalam  penaksiran  yang  menggunakan berat  jenis  tidak  semua  jenis  barang  bisa ditaksir karena barang tersebut tidak semua padat, beraneka bentuk, atau ada permatanya  yang otomatis tidak full emas. Adapun  yang  bisa  ditaksir  melalui  berat jenis  yaitu  logam  mulya  karena  berat logam  mulya  apabila  10  gram  maka  akan tetap 10 gram. Mekanisme berat jenis tidak dapat  dipergunakan  untuk  emas  yang berongga  seperti  cincin,  gelang  ataupun emas  yang  bermata  (berlian,  batu  mulia dan  lainnya).  Prosedur  pengujian  emas
dengan  menggunakan  berat  jenis  adalah sebagai  berikut  menggunakan  alat-alat timbangan,  gelas  ukur,  air  murni  atau  air suling,  dan  tempat  timbangan  emas. Langkah-langkah prosedur pengujian dalam  mekanisme  berat  jenis,  yaitu: pertama, timbangan  emas  yang  akan  diuji sesuai  dengan  prosedur  pengukuran  dan cacat ukuran beratnya sebagai berat kering. Lakukan  penimbangan  emas  dalam  air selanjutnya  cacat  sebagai  berat  basah dengan  memperhatikan  beberapa  hal sebelum pengukuran, yaitu: pastikan angka display  timbangan  berada  pada  posisi  nol, posisi  wadah  penampung  emas  untuk pengukuran  berat  basah  tidak  menyentuh ke  dinding  atau  dasar  bejana  air,  emas diletakan  secara  perlahan  dan  upayakan tidak terkena pengaruh angin atau guncangan  berlebih,  hitung  volume  emas dengan  rumus  (volume  =  berat  di  udara– berat  di  air),  hitung  berat  jenis  dengan rumus (berat jenis = berat di udara : (berat di  udara  –  berat  di  air),  dan  bandingkan dengan  berat  jenis  standar  emas  atau dengan  daftar  berat  jenis  emas,  sehingga dapat disimpulkan kadar yang diuji.
Penaksiran  barang  dapat  dilakukan degan  menggunakan  zakat  kimia.  Barang ditaksir  dengan  diuji  oleh  zat  kimia  yang kemudian  digosok  sehingga  pihak  bank akan  mengetahui  berat  asli  dari  barang tersebut.  Mekanisme  Jarum  Uji  Emas ( Touch  Stone  Testing ):  1)  Gesekan  barang yang  akan  diuji  pada  batu  uji  secukupnya, maksimal  10  kali  gesekan  bolak  balik hingga  membentuk  garis  vertikal  yang jelas baik warna maupun panjang lebarnya; 2)  Oleskan  larutan  uji  emas  yang  pertama pada  garis  uji  emas  dengan  pipet  secara merata  dan  cepat.  Bila  garis  hilang (bereaksi)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa barang  tersebut  bukan  emas  atau  yang biasa  disebut  emas  muda  dengan  karatase sebagai  berikut:  untuk  emas  merah berkadar  16  karat  kebawah,  untuk  emas kuning  berkadar  14  karat  kebawah,  dan untuk  emas  putih  berkadar  14  karat kebawah;  3)  Pilih  jarum  uji  yang
berkesesuian  dengan  emas  yang  diuji. Umumnya  jarum  uji  emas  merah  dipakai sebagai  standarnya.  Gesekan  jarum  uji yang  telah  dipilih  tersebut  disamping kanan  dengan  menekan  sesuai  pada gesekan  pertama;  4)  Oleskan  larutan  uji emas  kedua  secara  bersamaan  dan  merata pada garis uji emas maupun jarum uji emas sebagai  pembanding.  Biasanya  diambil sebagai standar jarum uji emas 18 karat. Apabila  kedua  garis  emas  yang  diuji hilang  atau  terlarut  bersamaan  maka  emas yang  diuji  memiliki  karatase  yang  sama dengan  jarum  uji  yaitu  18  karat.  Apabila garis  emas  yang  diuji  lebih  cepat  lama hilang  dibandingkan  dengan  jarum  uji, maka emas yang diuji memiliki kadar emas diatas  jarum  uji.  Apabila  garis  emas  yang diuji  lebih  lama  hilang,  maka  dilanjutkan menguji emas dengan menggunakan jarum uji  pada  kadar  emas  yang  lebih  tinggi, hingga  diperoleh  hilangnya  kecepatan antara garis emas yang diuji dengan jarum uji.  Bila  perlu,  lakukan  pengulangan langkah  3  dan  4.  Dengan  terlebih  dahulu membersihkan batu uji dengan air uji emas kedua  dan  tisu  supaya  mendapatkan  hasil yang akurat
Dari ketiga proses perntaksiran tersebut,  yang  digunakan  oleh  Bank  BJB Syariah  dalam  menentukan  penaksiran harga  nya    melalui  dua  cara 3 ,  yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.  Penaksiran  yang  dilakukan  oleh Bank  BJB  Syariah  Kabupaten  kuningan dalam  menentukan  harga  yang  akan  dijual selain  dari cara  yang  di  atas,  Bank  sendiri memberi patokan harga terhadap barangnya  sesuai  dengan  harga  pasar. Bank  sendiri  tidak  bisa  menaikkan  atau mengurangi harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar.
3 Wawancara  dengan  Bapak  Ade  Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 26 November 2021

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas, yaitu  mengenai  Proses  Penjualan  Barang Gadai  di  Bank  BJB  Syariah  Kabupaten Kuningan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan, Pertama ,  Dalam  akad,  tindakan  dan kondisinya  sudah  ditetapkan  secara  rinci dan  spesifik.  Jika  salah  satu  atau  kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu dan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya, maka  salah  pihak  yang  melanggar  kontrak tersebut  menerima  sanksi  seperti  yang sudah  disepakati  dalam  akad.  Bank  BJB Syariah  sendiri  menerapkan  tiga  akad dalam penjualan barang gadai diantaranya: akad  rahn,  akad  qard  dan  akad  ijarah. Kedua ,  Jenis  penjualan  barang  gadai  yang dilakukan  oleh  Bank  BJB  Kabupaten Kuningan  sama  dengan  jenis  penerimaan barang  gadai  yang  diterima  oleh  Bank yaitu  berupa  Logam  Mulya  17-24  karat, Emas  Kuning  16-24  karat,  dan  Perhiasan 17-23  karat. Ketiga ,  Proses  pentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan  peralatan  khusus  untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase.  dalam menentukan harga jual Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan  melakukan  penaksiran  yaitu melalui  dua  cara,  yaitu:  menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Moch.  (1996). Masail  Fiqhiyah. Menara Kudus: PT Darul Ulum Press. Asy-Syaukani,  M.,  &  Authar,  N.  (1999). Darul Kalam ath-Thayib Juz III . DSN-MUI. (2002). Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn . DSN-MUI.  (2004). Fatwa  DSN-MUI
Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004
tentang Pembiayaan Multijasa .
DSN-MUI.  (2006). Fatwa  DSN  Nomor 26/DSN-MUI/III/2002  tentang  rahn emas .
Febrianasari,  S.  N.  (2020).  Hukum
Ekonomi  Islam  Dalam  Akad  Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic  Law  In
The  Ijarah  And  Rahn  Contracts). Qawãnïn: Journal of Economic
Syaria Law , 4 (2), 193–208. Hasanah,  A.  (2016). Analisis  Manajemen Risiko  Dalam  Prosedur  Pembiayaan Gadai  Emas  Di  BJB  Syariah  KCP Kuningan . IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Hutagalung,  M.  A.  K.  (2019).  Analisa pembiayaan  gadai  emas  di  pt.  Bank syari’ah  mandiri  kcp  setia  budi. Jurnal  Al-Qasd  Islamic  Economic Alternative, 1(1), 116-126.
Ichsan,  N.  (2016).  Akad  Bank  Syariah.
Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah Dan Hukum , 50 (2), 399–423.
Idris,  Abdul  Malik  dan  Abu  Ahmadi.
(1990). Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap. Jakarta: Rineka Cipta.
Idris,  Abdul  Fatah  dan  Abu  Ahmadi.
(2004). Fikih  Islam. Jakarta:  Rineka Cipta.
Indriasari,  I.  (2014).  Gadai  Syariah  di Indonesia. BISNIS: J urnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(2), 61-72. KHES.  (2011). Buku  Kompilasi  Hukum
Ekonomi Syari’ah . Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Khoiriyah,  L.  (2018). Analisis  Hukum Islam  terhadap  Proses  Lelang  di Pegadaian Syari’ah Cabang Kaligarang  Semarang .  Skripsi  UIN Walisongo Semarang.
Muhammad,  Rifqi.  (2008). Akuntansi
Keuangan  Syariah:  Konsep  dan Implementasi PSAK Syariah.
Yogyakarta: P3EI Press.
Rahayu,  A.  E.,  &  Nurhasanah,  N.  (2020).
Konstruksi  Akad  Ijarah  pada  Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1), 86–102.
Santoso,  H.,  &  Anik,  A.  (2015).  Analisis Pembiayaan  Ijarah  Pada  Perbankan Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 1 (02).
Setiawan,  I.  (2016).  Penerapan  Gadai Emas  pada  Bank  Syariah  Perspektif
Hukum  Ekonomi  Islam. Al-Daulah: Jurnal  Hukum  Dan  Perundangan Islam , 6 (1).
Sholihah,  H.  (2019).  Pemanfaatan  Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan
Hukum  Perdata  Indonesia. Al-Afkar, Journal  For  Islamic  Studies , 2 (2), 105–124.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2014).
Kitab undang-undang hukum perdata . Balai Pustaka. Turmudi,  M.  (2016).  Operasional  Gadai Dalam  Sistem  Hukum  Ekonomi Islam. Al-’Adl , 9 (1), 162–173.
Wahyuni,  S.  (2019). Penjualan  Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah . Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar.
Wijayanti,  E.,  Rasito,  R.,  &  Muhammad, F. (2021). Mekanisme Lelang Barang
Gadai Di Pegadaian Syariah Jelutung
Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.