## JURNAL WIDYA BHUMI

## REFORMA AGRARIA UNTUK KEDAULATAN PANGAN: PROBLEM KETIDAKBERLANJUTAN DAN LIMITASINYA
Dwi Wulan Pujiriyani 1*
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Correspondence author : luciawulan@stpn.ac.id Nomor Handphone : +62-813-2806-4642

## ABSTRACT
Food  sovereignty  implies  a  comprehensive  agrarian  reform  adapted  to  local  conditions  in  each country in order to have equal access to productive resources, especially land. As the main pillar of food  sovereignty  and  an  instrument  of  economic  democratization,  agrarian  reform  is  not  an  easy mechanism to protect farmers. This paper will specifically discuss the practice of agrarian reform in achieving the vision of food sovereignty. This research is included into a library research with a semi- systematic approach. Data analysis for this paper was accomplished qualitatively. The results show that there are two main prerequisites that are difficult to fulfill in order to realize the vision of food sovereignty  through  agrarian  reform,  including  the  lack  of  government  political  commitment  and incomplete agrarian data. This situation ultimately has an impact on not achieving the vision of food sovereignty. This problem is triggered not only from internal implementing agencies but also from external  implementing  agencies.  Internal  triggers  occur  because  of  the  capacity  of  implementing agencies and the placement of policy priorities which lead to policy overlaps. Meanwhile, externally, the trigger is the rejection of subjects outside of agrarian reform.
Keywords : agrarian reform; economic democratization; food sovereignty

## INTISARI
Kedaulatan  pangan  mengisyaratkan  dijalankannya  pembaruan  agraria  secara  komprehensif  yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di setiap negara agar memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber produktif terutama  tanah. Sebagai pilar utama  kedaulatan pangan dan instrumen demokratisasi ekonomi, reforma agraria bukanlah mekanisme melindungi petani yang mudah untuk dijalankan.  Tulisan ini secara khusus akan membahas praktik reforma  agraria  dalam mencapai visi kedaulatan  pangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  semi- sistematis. Analisis data untuk tulisan ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat  dua  prasyarat  utama  yang  ternyata  sulit  terpenuhi  untuk  mewujudkan  visi kedaulatan pangan melalui reforma agraria yaitu kurangnya komitmen politik pemerintah dan data agraria  yang  kurang  lengkap.  Situasi  ini  pada  akhirnya  berdampak  pada  tidak  tercapainya  visi kedaulatan pangan. Problem ini dipicu tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal lembaga pelaksana.  Pemicu  internal  terjadi  karena  kapasitas  lembaga  pelaksana  dan  penempatan  prioritas kebijakan  yang  berujung  pada  terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan.  Sementara  itu  dari  eksternal, pemicunya adalah penolakan dari subjek di luar reforma agraria.
Kata Kunci : demokratisasi ekonomi; kedaulatan pangan; reforma agraria

## A. Pendahuluan
Sebagaimana disebutkan Tauchid (2009), persoalan tanah adalah soal hidup dan penghidupan  manusia  karena  tanah  adalah  sumber  makanan  bagi  manusia. Perebutan  tanah  serupa  halnya  dengan  perebutan  pangan  dan  perebutan  tiang hidup  manusia.  Yang  menguasai tanah,  maka  dia  akan  menguasai  pangan.  Dalam konteks inilah reforma agraria menjadi instrumen yang penting untuk mendukung
Vol 2, No.1
April 2022 Received
April 1 th 2022
Accepted April 26 th 2022
Published April 27 th 2022
petani  kecil  dengan  sebuah  alternatif  paradigma  yang  sering  disebut  dengan ‘kedaulatan pangan’ (Rosset, 2006).
Kedaulatan  pangan  merupakan  jalan  petani  untuk  menjawab  ‘krisis  pangan’ (McMichael, 2008; Bachriadi, 2014). Terminologi 'kedaulatan pangan muncul pada tahun  1980-an',  sementara  gerakannya  muncul  pada  tahun  1990-an.  Gerakan  ini semakin intensif untuk memerangi perdagangan bebas dan kebijakan penyesuaian struktural dengan mendukung sektor-sektor pertanian domestik di wilayah selatan. Kedaulatan pangan muncul sebagai antitesis dari rezim pangan dan klaim ketahanan pangan  melalui  perdagangan  bebas  versi  WTO  yang  sangat  tidak  realistis (McMichael,  2014).    Formulasi  atau  elemen  utama  dari  kedaulatan  pangan  yaitu: reforma agraria redistributif, produksi pangan lokal melalui petani skala kecil yang diorientasikan  untuk  menyuplai  pasar-pasar  domestik,  kebijakan  pertanian  yang dikendalikan  secara  demokratis,  relasi  sosial  yang  adil  dan  tidak  menindas, terbebasnya sektor pertanian dari perjanjian-perjanjian perdagangan, dihentikannya  dumping  subsidi  pangan  di  negara-negara  selatan,  dan  produksi berkelanjutan yang berbasis pada teknik pertanian yang agrioekologi (Lavelle, 2013).
Kedaulatan  pangan  mengisyaratkan  dijalankannya  pembaruan  agraria  secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di setiap negara  agar memiliki  akses  yang  sama  terhadap  sumber-sumber  produktif  terutama  tanah (Rosset,  2006).  Tanpa  reforma  agraria,  tidak  pernah  akan  ada  kedaulatan  pangan karena  reforma  agraria  adalah  prasyarat  atau  prakondisi  menuju  kedaulatan pangan.  Melalui  sebuah  politik  kebudayaan  yang  disebut  dengan  ‘ agrarian citizenship ’  (kewargaan  a graria),  kedaulatan  pangan  berupaya  menarik  otoritas pemerintah  untuk  melindungi  dan  mengadvokasi  hak-hak  petani  bahwa  mereka tidak  semata  memproduksi  pangan,  tetapi  memiliki  hak  atas  tanah  (McMichael, 2008; Wittman, 2009; Shattuck, 2014, Bernstein & Bachriadi, 2014; Eilenberg, 2016; Lund,  2016;  Lund  &  Rachman,  2016).  Kewargaan  agraria  berkaitan  dengan  hak masyarakat untuk memproduksi dan mengelola sumber-sumber daya lokalnya yang di dalamnya mencakup 'reteritorialisasi’ negara melalui revitalisasi ekologi pangan lokal  di  bawah  pengelolaan  petani  kecil  ( under  small-farmer  stewardship )
(McMichael, 2008). Dalam konteks kedaulatan pangan, reforma agraria diperlukan untuk  menyediakan  tanah  bagi  petani  kecil  dan  buruh  tani  untuk  menjamin kepemilikan  dan  kontrol  atas  tanah  yang  mereka  garap  serta  mengembalikan identitasnya sebagai produsen pangan.
Sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan instrumen demokratisasi ekonomi, reforma  agraria  bukanlah  mekanisme  melindungi  petani  yang  mudah  untuk dijalankan.  Wiradi  (2009)  menyebut  bahwa  reforma  agraria  bukanlah  masalah sederhana melainkan rumit, kompleks dan sukar. Ada sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi  agar  reforma  agraria  bisa  berhasil  yaitu:  1)  kemauan  politik  dari  elit penguasa; 2) elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; 3) partisipasi aktif  dari  semua  kelompok  sosial;  dan  4)  data  masalah  agraria  yang  lengkap  dan teliti. Prasyarat-prasyarat keberhasilan reforma agraria ini terkesan berat dan tidak mudah dipenuhi. Akibatnya muncul keengganan atau sikap pesimisme untuk benar-
benar  bisa  memulai  pelaksanaannya.  Berbagai  pengalaman  pelaksanaan  reforma agraria  di  masa  lalu,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  reforma  agraria  diwarnai dengan pro dan kontra, terdapat kelompok yang mendukung maupun menentang. Untuk selanjutnya, tulisan ini secara khusus akan membahas praktik reforma agraria dalam mencapai visi kedaulatan pangan. Persoalan utama yang akan dijawab adalah bagaimana penerjemahan visi kedaulatan pangan dalam berbagai praktik kebijakan reforma agraria? serta bagaimana limitasi dan problem ketidakberlanjutan reforma agraria yang terjadi?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan semi-sistematis.  Mengacu  pada  Snyder  (2019),  penelitian  kepustakaan  dengan pendekatan  semi-sistematis  dicirikan  dengan  tujuannya  untuk  memperoleh gambaran riset secara makro dan melacak perkembangan dari waktu ke waktu. Tipe kajian pustaka semi sistematis juga dicirikan dengan pertanyaannya yang lebih luas. Karakteristik kepustakaan yang digunakan juga dominan artikel-artikel penelitian.
Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini tidak dibatasi pada sumber digital namun juga sumber non digital (cetak). Basis penelusuran pustaka juga tidak dibatasi tahun tertentu untuk bisa melacak riwayat atau latar belakang historis visi kedaulatan  pangan  dalam  reforma  agraria  secara  lebih  luas.  Terdapat  36  pustaka yang menjadi sumber rujukan.
Tahapan  pertama  studi  kepustakaan  dilakukan  melalui  penelusuran  literatur yang potensial dengan kata kunci utama. Kata kunci utama yang digunakan untuk penelusuran  pustaka  adalah  ‘reforma  agraria’, ‘kedaulatan  pangan’,  dan ‘keberlanjutan  pasca  RA’.  Setelah  penelusuran  literatur,  tahap  selanjutnya  adalah menyaring informasi dan temuan yang relevan kemudian melakukan identifikasi dan pencatatan. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan menyatukan dan menganalisis informasi menjadi temuan yang luas.
Analisis data untuk tulisan ini dilakukan secara kualitatif.  Sumber Pustaka yang telah terkumpul kemudian dibaca, dipilah dan diabstraksikan dengan mengacu pada pertanyaan  penelitian  yang  sudah  disusun  sebelumnya.  Tahapan  akhir  dari penelitian adalah penarikan kesimpulan dari hasil temuan.

## C. Tipologi Reforma Agraria
Perjalanan  reforma  agraria  klasik  dapat  ditelusuri  dalam  dua  periode  utama yaitu sebelum Perang Dunia ke-II dan setelah Perang Dunia ke-II. Sebelum Perang Dunia  ke-II,  tonggak  penting  yang  dianggap  sebagai land  reform yang  pertama  di dunia  adalah land  reform yang  dilakukan  oleh  Solon  di  Yunani.  Meskipun  gagal, pengganti Solon,  Pisitratus berhasil  melaksanakannya  dengan  prinsip  tanah  bagi penggarap  ( land  to  the  tillers ).Tonggak  kedua  adalah  pembenahan  agraria  di Romawi  pada  masa  Tiberius  yang  dilakukan  pada  tanah-tanah  milik  umum  yang dikuasai  militer,  veteran  perang,  kolonis  dan  pemilik  uang  yang  memiliki  piutang pada negara. Tonggak pen ting ketiga adalah gerakan ‘ enclosure ’ di Inggris pada abad
ke-12  sampai  akhir  abad  ke-18.  Tonggak  keempat  terjadi  pada  masa  revolusi Perancis  (1789-1799)  dan  menjadi  pembaruan  pertama  yang  terjadi  di  zaman modern.  Pembaruan  agraria  dilakukan  dengan  pengha pusan  ‘ serfdom ’  dan menggantinya dengan usaha tani keluarga yang kecil-kecil (Wiradi, 2009).
Terdapat  sejumlah  perbedaan  dalam  berbagai  reforma  agraria  yang dijalankan  baik  dari  segi  substansi  maupun  implementasi.  Tuma  (1965), membedakan reforma agraria ini menjadi tiga tipe yaitu tipe I, tipe II dan tipe III yang merupakan campuran dari tipe I dan tipe II. Perbedaan ini mengindikasikan adanya dikotomi teoritis antara dua tipe atau kelas reforma agraria yang ideal, yang satu lebih  konsisten  dengan  demokrasi  kapitalistik  barat  sementara  yang  lain dimaksudkan  untuk  mengembangkan  demokrasi  dalam  sebuah  sistem  sosial  dan ekonomi  yang  lebih  konsisten  dengan  sosialisme  atau  komunisme.  Yang  pertama merepresentasikan pendekatan yang umumnya ditemukan di barat dan di sebagian besar negara-negara yang miskin, sementara yang kedua lebih banyak ditemukan pada negara sosialis kontemporer. Secara detail, perbedaan pada kedua tipe dapat dicermati berikut ini:
Tabel 1. Tipologi Reforma Agraria Klasik Tipe I Tipe II Sasaran   Mempromosikan bentuk tenurial individual Tidak mengakui tenurial individual dan mempromosikan tenurial publik/kolektif Mengadvokasi kepemilikan individu dan pertanian berbasis keluarga Mengadvokasi kepemilikan kolektif dan bisnis pertanian skala luas Mereduksi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di pedesaan Menghapuskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di pedesaan Proses Tidak ada distribusi atau distribusi tanah secara terbatas Menasionalisasi tanah dan mendistribusikannya kepada penggarap dan secara merata melakukannya pada semua kelompok tenurial Ciri khas Mengupayakan mobilitas sosial dan politik secara gradual Mengupayakan mobilitas sosial dan politik dengan menggulingkan institusi yang sudah ada dan mengubahnya dengan kriteria status dan kekuasaan yang baru
Mengupayakan legitimasi struktur politik dan menekankan pada tujuan politik untuk memantapkan sistem politik yang lama maupun yang baru
Mengupayakan legitimasi struktur politik dan menentukan tujuan politik untuk membangun sebuah sistem baru Dampak  Terjadi perubahan sosial Terjadi perubahan sosial yang cenderung pada pergolakan Kontrol terbatas dari negara Kontrol penuh dari negara Tenurial ganda ( dual tenure ) Tenurial tunggal ( uniform tenure ) Sumber: Tuma, 1965, 224-225
Pasca Perang Dunia ke-II, pembaruan agraria semakin banyak dilakukan seiring dengan  munculnya  negara-negara  baru.  Pembaruan  agraria  pada  fase  ini merupakan bagian dekolonisasi yang dilakukan untuk mempersiapkan landasan bagi proses  industrialisasi.  Pada  tahun  1970-an  dan  1980,  reforma  agraria  pernah ditabukan  karena  dilabelkan  dengan  ‘komunis’  (Rosset,  2006).  Satu  dek ade sesudahnya yaitu tahun1990-an, dapat dikatakan sebagai era kebangkitan gerakan- gerakan  petani  dan  buruh  tani  yang  terorganisasi  dengan  baik  di  negara-negara dunia  ketiga.  Meskipun  selalu  melakukan  invasi-invasi  yang  bersifat  sporadis, perubahan yang bersifat kualitatif seperti kohesi, organisasi dan pemahaman politik mulai  ditunjukkan  oleh  kelompok-kelompok  gerakan  kontemporer  ini.  Beberapa dapat  dijumpai  di  Indonesia  Paraguay,  Zimbabwe,  Honduras,  Thailand,  Afrika Selatan,  Nikaragua  dan  lain-lain.  Gerakan  kelompok  petani  tak  bertanah  ini berupaya meletakan land reform sebagai bagian dari agenda debat politik nasional.
Gerakan yang dilakukan ini berbalikan dengan spektrum para ekonom World Bank yang menempatkan land reform sebagai pusat dari paket kebijakan di negara-negara dunia ketiga yang menganggap bahwa ketimpangan akses terhadap sumber-sumber produktif  seperti  tanah  merupakan  rintangan  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  terbesar.  Terdapat  empat  tipologi  reforma  agraria  yang diimplementasikan  di  berbagai  negara  pasca  Perang  Dunia  kedua  seperti  dapat dicermati dalam Tabel 2.
Tabel. 2. Tipologi Reforma Agraria Pasca Perang Dunia II No. Tipologi Negara Konteks Reform Proses Reform 1. Cold War Proxies El Salvador, Honduras, Philippines, South Vietnam Mengatasi kerusuhan yang ditimbulkan oleh  para  petani,  mencegah  aksi revolusioner yang lebih luas,
kepatuhan terhadap kebijakan ekonomi Amerika Kebijakan land  reform secara resmi  adalah  campuran  antara pengambilalihan  dan  redistribusi tanah-tanah milik umum 2. Endogenous Social Revolution Cina, Cuba, Meksiko, Vietnam Utara, Negara Bekas Uni Soviet,  Kerala (India) Merespons tekanan sosial dan perjuangan nasional untuk memperoleh kemerdekaan. Land reform diimplementasikan  dengan reforma  agraria  komprehensif  yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses tanah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Tanah  yang  luas  diambil  alih  dari pemilik  tanah  luas  (tuan  tanah) untuk  diredistribusikan  kepada penerima  manfaat  yang  tidak memiliki tanah. 3. Postwar Allied Consolida Tion Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Jerman Merespons  ekspansi  Industrial  dan reformasi  ekonomi  yang  tengah dilakukan  negara  dan  menghindari ketimpangan  tenurial  yang  terjadi sebelum ekspansi Industrial.
Pengambilalihan tanah dari pemilik  tanah  luas  (tuan  tanah) untuk kemudian diredistribusikan kepada  penerima  manfaat  yang tidak  memiliki  tanah  melalui putusan pemerintah/penguasa
4. Endogenous Political Compromis Brazil, Guetemala, India,  Afrika Selatan, Zimbabwe Merespons tekanan yang dimunculkan oleh  gerakan-gerakan  sosial  yang meluas, organisasi kelompok penggarap  dan  kebijakan  pemerintah yang  bertujuan  untuk  memenuhi permintaan  produksi  pertanian  yang berorientasi ekspor Sejumlah  kecil tanah  dari  pemilik tanah luas (tuan tanah),
didistribusikan  kepada  sejumlah kecil penerima manfaat yang tidak memiliki tanah
Woodruff dalam Lin (1967) memunculkan 4 tipe land reform yaitu: 1) penguatan kepastian  tenurial  atas  tanah-tanah  milik  tuan  tanah  yang  telah  diokupasi;  2) redistribusi  dan  pensertifikatan  tanah-tanah  untuk  menciptakan  kepemilikan independen  yang  berbasis  unit-unit  keluarga;  3)  pertanian  skala  luas  untuk menyediakan distribusi yang lebih layak; dan 4) penghapusan secara paksa hak milik swasta dan menggantikannya dengan kepemilikan kolektif di bawah kontrol negara. Berbagai varian ini secara ringkas juga dapat dikategorikan dalam 3 bentuk reform yang utama yaitu: redistribusi, land titling (pensertifikatan tanah) dan akses (pasca) aset reform.  Inisiatif reform sendiri dapat berasal dari negara (reforma agraria by grace) dan berasal dari masyarakat (reforma agraria by leverage ). Reforma agraria by grace juga dapat berupa market-led agrarian reform (Borras, 2007; De Medeiros, 2007;  Lahiff  dkk.,  2007),  sementara  by leverage dapat  diinisiasi  oleh  organisasi petani dalam bentuk gerakan sosial (reklaiming/okupasi).
Dalam  berbagai  varian  atau  tipe  reforma  agraria,  Borras  &  Franco  (2010), menambahkan bahwa ada 4 lintasan atau dinamika yang dapat terjadi dalam proses reforma agraria atau land reform yaitu: redistribusi, distribusi, non (re)distribusi dan re-konsentrasi. Redistribusi berbasis  pada  prinsip  mentransfer  kesejahteraan  dan kemakmuran dari kontrol yang bersifat monopoli baik dari negara maupun swasta kepada buruh tani yang miskin maupun petani yang tidak memiliki tanah. Dalam hal ini, redistribusi kesejahteraan dan kekuasaan merupakan adalah persoalan derajat, bergantung  pada  jumlah  tanah  yang  dialihkan  dan  jumlah  bersih  yang  diterima masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  tanah.  Pengambilalihan  tanah  tanpa kompensasi dan mendistribusikannya kepada para petani, masuk dalam kategori ini. Distribusi adalah  bentuk  penataan  yang  kedua.  Prinsip  dalam  distribusi  adalah bahwa  petani  tak  bertanah  adalah  penerima  manfaat  dari  transfer  kesejahteraan yang  diberikan  kepada  mereka.  Sumber  kesejahteraan  dapat  berasal  dari  negara atau komunitas. Dalam banyak situasi, tipe ini merupakan penataan yang bersifat melindungi akses tanah yang sudah ada atau yang sudah diokupasi oleh masyarakat petani  miskin  yang  tenurialnya  masih  belum  diakui.  Non-(re)distribusi  dipahami sebagai memelihara status quo yaitu situasi relasi sosial atas tanah ditandai dengan ketimpangan dan eksklusif. Sebagian besar tipe kebijakannya adalah 'no land policy '. Ketiadaan  kebijakan  pertanahan  merupakan  kerangka  kebijakan  yang  efektif. Bentuk yang terakhir adalah (re) konsentrasi. Dalam bentuk yang terakhir ini, tidak terjadi transfer kesejahteraan, akses maupun kontrol terhadap sumber daya agraria, tetapi justru terjadi re-konsentrasi di tangan masyarakat yang tidak miskin.
D. Konseptualisasi Agrarian Reform dan Land Reform
Secara  ontologis,  istila h  ‘ reform ’  pada  awalnya  digunakan  dalam  konteks perubahan  legislatif.  Pada  tahun  1830-1975,  istilah  ' reform '  digunakan  untuk menandai perubahan besar yang terjadi dalam legislatif baik tatanan yang berkaitan dengan efisiensi maupun output seperti: voting reform, educational reform, military offices  reform,  tax  reform atau sanitary  reform. Istilah ‘reform’ yang  berkaitan dengan  perluasan  akses  tanah,  pada  awalnya  dianggap  tidak  sesuai.  Pada
pertengahan  1970- an,  istilah  ‘ reform ’  digunakan  se cara  luas  untuk  menyebut ‘liberalisasi,  pasar  bebas,  pengaturan  subsidi,  perlindungan  dan  privatisasi.’  Pada sekitar  tahun  1975  dan  1985-90,  istilah  ' reform '  diintegrasikan  dengan  program- program  ekonomi  secara  meluas  seperti:  investasi,  pasar  dan  keuangan  melalui program-program yang diinisiasi oleh World Bank . Dalam perkembangannya, istilah ini dirasa tidak tepat dan saling bertolak belakang karena ‘ reform ’ berbeda dengan liberalisasi. Liberalisasi berkaitan dengan kompetisi manipulatif di antara produsen dalam  menggunakan  hak-hak  kepemilikan  mereka,  sementara  itu land  reform berkaitan  dengan  pemindahan  atau  pengalihan  tanah  kepada  unit-unit  pertanian skala kecil. Land reform berperan penting dalam persoalan kemiskinan dan menjadi titik sentral dalam kehidupan kaum miskin dengan cara mengatasi ketimpangan. Dalam  bahasa  Inggris, land  reform mengacu  pada  penataan  kembali  susunan penguasaan  tanah  demi  kepentingan  petani  kecil,  penyakap  ( tenants )  dan  buruh tani  tidak  bertanah  atau  disebut  juga  redistribusi  yaitu  pemecahan  atau penggabungan satuan-satuan usaha tani dan perubahan skala kepemilikan (Wiradi, 2009). Land reform mencakup dua sasaran yaitu tenure reform dan tenancy reform .
Dalam perkembangannya konsep ‘ land reform ’mendapat konseptualisasi baru yang lebih luas dan komprehensif, tetapi tetap berintikan redistribusi penguasaan tanah. Konsep  baru  ini  kemudian  dikenal  dengan  istilah agrarian  reform atau  reforma agraria. Lipton (2009) membedakan definisi land reform dan reforma agraria . Land reform adalah hukum-hukum atau legislasi yang secara langsung dimaksudkan untuk meredistribusi kepemilikan, klaim, atau hak-hak atas tanah yang dapat memberikan manfaat  kepada  masyarakat  miskin  untuk  bisa  secara  absolut  maupun  relatif meningkatkan status, kekuasaan, dan  pendapatan mereka. Land reform dalam hal ini  diarahkan  untuk  pengurangan  kemiskinan  dengan  memberikan  hak-hak  atas tanah  bagi  masyarakat  miskin.  Land  reform  memiliki  cita-cita  utama  untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kontrol masyarakat miskin terhadap tanah seperti dapat dicermati berikut ini:
“ Land reforms is legislation intended and likely to directly redistribute ownership of,  claims  on,  or  rights  to  current  farmland,  and  thus  to  benefit  the  poor  by raising their absolute and relative status, power, and/or income, compared with likely situations without the legislation ” (Lipton, 2019).
Sementara  itu agrarian  reform atau  reforma  agraria  disebut  Lipton  (2009) sebagai land reform plus yang mencakup pemberian kredit, penelitian, penyuluhan, bantuan  infrastruktur,  dan  pasar  bagi  penerima  manfaat land  reform yang  dapat dilihat  dalam  kutipan  berikut:“ Agrarian  reforms  is  land  reform  plus  and  covers 'provision' of credit, research, extension, infrastructure, and marketing services for land reform beneficiaries .”
Tuma  (1965)  menyebutkan  bahwa  pemaknaan land  reform yang  beragam merupakan  sebuah  kewajaran  karena  berbeda  individu  akan  memungkinkan perbedaan pemaknaan. Menurut Tuma (1965) , “ land reform has meant distribution of  land  to  benefit  the  small  farmer  or landless  agricultural  workers .” Land  reform dimaknai sebagai redistribusi tanah yang memberikan manfaat bagi petani kecil atau
buruh tani yang tidak memiliki tanah. Kata ‘ reform ’ dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani kecil, menciptakan pertanian berbasis keluarga, dan mengurangi  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Sementara  itu  reforma  agraria didefinisikan  sebagai  “ a  rapid  improvement  in  one  or  more  of  the  sectors  of  the agrarian structur e”, peningkatan secara cepat yang terjadi pada satu atau beberapa sektor  dari  struktur  agraria.  Tuma  (1965)  melihat land  reform sebagai  konsep historis, sedangkan reforma agraria sebagai konsep yang lebih modern.

## E. Pelaksanaan Reforma Agraria: Masa Lalu dan Masa Kini
Wiradi (2009) menyebut bahwa ‘reforma agraria adalah perjalanan yang belum berakhir.’ “ Land refo rm is not dead or dying” (Lipton, 2009). Land reform tidak mati, sebagian  besar  masih  dan  sedang  terjadi,  serta  masih  relevan.  Secara  global,  di beberapa wilayah tertentu, land reform memang surut, ditinggalkan, terhenti dan terbengkalai, tetapi di wilayah lain justru menjadi inspirasi untuk program-program baru menggantikan program yang lama. Land reform atau reforma agraria sebagai ide  pokok  untuk  pengurangan  kemiskinan  dalam  situasi  ekonomi  pertanian  yang timpang, tidak pernah mati. Di negara-negara berkembang, reforma agraria tetap hidup, bahkan semakin mendesak untuk dilaksanakan. Metafora bahwa land reform dianggap  sudah  mati  terjadi  karena  beberapa  hal  yaitu:  1)  mendefinisikan land reform terlalu  bersifat  permukaan  seperti: land  reform klasik  yang  radikal;  2) mendefinisikan land  reform hanya  jika  prasyarat-prasyaratnya  terpenuhi;  3) mendefinisikan kegagalan land reform karena hanya mencapai setengah dari target penerima  manfaat;  4)  menggunakan  target  yang  terlalu  tinggi  atau  terlalu  luas seperti land reform sebagai cara  menghapus kemiskinan di pedesaan, serta 5) hanya melihat  efek  langsung  dari  hak-hak  tanah  kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak melihat dampak tidak langsungnya atau efek sistemisnya.
Catatan pelaksanaan reforma agraria di negara-negara berkembang sepanjang dasa  warsa  1950-an  dan  1960-an  pada  umumnya  berakhir  dengan  kegagalan, kecuali di sejumlah kecil negara dengan konteks sistem politik yang sangat khusus seperti di Cina (revolusi komunis), Jepang (intervensi eksternal), dan India (mobilisasi sosial demokratis). Keberhasilan land reform sangat bergantung pada konteks politis dan historis pada saat reform dilaksanakan; keterlibatan massa secara demokratis yang akan menghasilkan redistribusi yang sistematik dan meluas; serta komitmen dari negara. Pasca perang dunia II, land reform berkaitan dengan proses dekolonisasi dan  rekonfigurasi  sistem  perdagangan  internasional.  Revolusi  petani  untuk mendorong land reform terjadi di Cina, Uni Soviet, Guetemala, dan Mexico. Setiap negara ini sukses memindah-tangan kan tanah kepada mereka yang tidak memiliki tanah tetapi tidak berhasil mengoreksi distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang timpang di pedesaan (Rosset, 2006).
Bernstein  (2015)  merefleksikan  gambaran land  reform di  masa  lalu  yang cenderung bersifat penyitaan kasar sebagai perlawanan terhadap kepemilikan tanah luas  dan  kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  perjuangan  anti  kolonial  dan antiimperialis.  Beberapa contohnya dapat dilihat dalam kasus Meksiko, Rusia, Eropa
Timur,  Eropa  Selatan  yang  terjadi  pada  tahun  1950-an  dan  1960-an,  Bolivia  pada tahun 1950-an, Vietnam dan Aljazair pada tahun 1950-an dan 1960-an, Peru pada tahun 1960-an, serta Mozambik dan Nikaragua pada tahun 1970-an dan 1980-an. Reforma agraria tidak jarang disertai dengan perlawanan yang radikal atau gerakan sepihak.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  pelaksanaan  reforma  agraria  sering  kali menimbulkan ketidakpuasan terutama bagi mereka yang akan dikurangi hak-haknya dan  mereka  yang  akan  menerima  hak-hak  baru.  Pelaksanaan  reforma  agraria dianggap  membutuhkan  biaya  ekonomi  dan  politik  yang  tinggi  karena  rentan memunculkan  konflik  sosial  pada  saat  redistribusi  pemilikan  tanah.  Kebijakan redistribusi juga dianggap hanya akan menciptakan ketidakadilan karena memihak kepentingan sebagian penduduk miskin dan merugikan kepentingan sejumlah besar pekerja  di  sektor  pertanian  di  daerah  pedesaan  (Nasikun,  2002).  Pro  kontra  dan berbagai rintangan reforma agraria yang mengesankan bahwa pelaksanaan ‘ref orma agraria’ sering kali menghadirkan ‘kegaduhan’.
Dalam  perkembangannya  kini,  terdapat  berbagai  penerjemahan  visi  reforma agraria.  Tren  ketahanan  pangan dan  kedaulatan  pangan muncul  sebagai  visi  baru dalam  reforma  agraria  yang  dijumpai  dalam  berbagai  praktik  reforma  agraria  di Afrika Selatan, Venezuela, Brazil dan Ekuador (Frate & Brannstrom, 2014; Enriquez & Newman, 2015; Greenberg, 2015; Goodwin, 2016). Visi baru ini menandai karakter reforma agraria masa kini sebagai pilihan kebijakan dengan menghadapkannya pada persoalan pangan. Ketidakberlanjutan pasca reform terjadi karena kebijakan lain di sekitar  kebijakan  reforma  agraria  yang ternyata bersifat  kontraproduktif.  Elemen- elemen pelaksanaan dan subjek penerima juga masih menjadi persoalan klasik yang kembali terulang.

## F. Limitasi Reforma Agraria
Reforma agraria perlu dilihat dalam konteksnya yang telah berubah yaitu negara tidak lagi menjadi entitas yang ‘ powerfull ’ . Reformasi negara yang semula otoritarian menjadi  negara  demokrasi  seperti  di  Amerika  Latin,  Asia  Timur  dan  Asia  Selatan termasuk Indonesia menjadi simbol kemudian rakyat menuntut akses pada sumber- sumber penghidupan agar bisa hidup layak. Fenomena Arab Spring yang terjadi di Tunisia pada 2010-2011 adalah satu penanda penting bahwa dominasi negara sudah bergeser.  Konteks  demokrasi  inilah  yang  menyebabkan  model-model  reforma agraria  yang  diinisiasikan  oleh  negara  sebagai  entitas  yang  dianggap  memiliki kekuatan dominan perlu dilihat kembali.
Reform  by  grace dan reform  by  leverage tidak  cukup  memadai  lagi  untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria serupa ini, sulit diinisiasi karena melemahnya kekuatan politik negara dan fungsi negara yang lebih sebagai regulator. Sementara itu kekuatan politik di lapangan diambil alih oleh aktor yang  saling  berkontestasi  antara  korporasi,  NGO,  dan  masyarakat  sendiri.  Dalam konteksnya  yang  baru,  bisa  dipahami  bahwa  pelaksanaan  reforma  agraria terkendala karena sering dianggap rumit dan berisiko. Reforma agraria berkelindan dalam dua proses di satu sisi reforma agraria membuka akses bagi sebagian orang,
namun  di  sisi  yang  lain  juga  meng-eksklusi  kelompok-kelompok    yang  lain.  Ketika akses telah dibuka, rekognisi atau pengakuan tentunya juga harus didapatkan dari kelompok yang ter-eksklusi, begitu juga dengan akses yang berkeadilan.
Ketidakberlanjutan merupakan salah satu limitasi reforma agraria. Ketika tanah- tanah sudah didapatkan, upaya mempertahankan tanah sering kali justru diabaikan. Mendayagunakan  tanah-tanah  yang  sudah  diperoleh  terhambat  karena ketidaksiapan  lembaga  setelah  mendapatkan  tanah  baik  dalam  hal  desain,  tata kelola,  kaderisasi  pengelola,  dan  kesiapan  petani  sendiri  untuk  mendapat  dan mengolah  lahannya  sendiri  (Ibnudin,  2016;  Lystianti  dkk.,  2018).  Kondisi  tidak digarapnya  tanah-tanah  yang  sudah  diperoleh  menjadi  persoalan.  Selain  itu  juga investasi diperlukan untuk memastikan input produksi (pembukaan atau pencetakan sawah baru).
Terkonsentrasinya kembali tanah-tanah pasca redistribusi serta proses legalisasi yang pada akhirnya mengintegrasikan petani secara cepat dalam sirkuit pasar adalah dampak-dampak  yang  sebenarnya  tidak  diharapkan  namun  sangat  sering  terjadi. Limitasi dan keberlanjutan reforma agraria juga tidak dapat dilepaskan dari gejala deagrarianisasi yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Deagrarianisasi secara  nyata  menandai  terjadinya  pergeseran  makna  dan  nilai  tanah  atau  lahan pertanian. Deagrarianisasi menunjukkan bahwa diversifikasi pekerjaan yang terjadi di  pedesaan  menyebabkan  ‘pertanian’  tidak  lagi  dilihat  sebagai  pilihan  bertahan hidup  yang  disukai.  Telah  terjadi  peluruhan  nilai  sentral  tanah  sebagai  sumber penghidupan di pedesaan. Ketika 'pertanian' telah kehilangan 'sisi menariknya',  dan ketika berbagai alternatif pekerjaan lain tersedia dengan mudah; serta investasi di luar pertanian dirasa lebih menguntungkan dibandingkan hasil yang diperoleh dari investasi  pertanian,  maka  tanah-tanah  pun  akan  lebih  mudah  dilepaskan  untuk dijual.
Mengacu  pada  penelitian  Jacobs  (2002)  dan  Rigg  (2006),  deagrarianisasi menunjukkan bahwa diversifikasi pekerjaan yang terjadi di pedesaan menyebabkan ‘pertanian’  tidak  lagi  dilihat  sebagai  pilihan  bertahan  hidup  yang  disukai.  Telah terjadi  peluruhan  nilai  sentral  tanah  sebagai  sumber  penghidupan  di  pedesaan. Faktor perubahan demografi menunjukkan bahwa redistribusi tanah hanya mampu memenuhi  kebutuhan  dalam  satu  generasi.  Ketika  populasi  pedesaan  mengalami pertumbuhan,  maka  persoalan  kekurangan  lahan  dan  kurangnya  sumber penghidupan  kembali  muncul.  Investasi  di  pertanian  juga  sering  kali  lebih menguntungkan  mereka  yang  tidak  miskin  ( non-poor ),  sehingga  menyebabkan semakin tingginya ketimpangan di pedesaan. Para pemilik tanah yang diberikan dari redistribusi  pun,  pada  kenyataannya  akan  lebih  mudah  melepaskan  tanah-tanah mereka  untuk  dijual.  Ini  akan  terjadi  ketika  'pertanian'  telah  kehilangan  'sisi menariknya',  berbagai  alternatif  pekerjaan  lain  tersedia,  serta  investasi  di  luar pertanian  dirasa  lebih  menguntungkan  dibandingkan  hasil  yang  diperoleh  dari investasi  pertanian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  deagrarianisasi  secara  nyata menandai terjadinya pergeseran makna dan nilai tanah atau lahan pertanian.
Limitasi  atau  keterbatasan  reforma  agraria  dapat  dijumpai  dalam beberapa evaluasi pelaksanaan pasca program. Limitasi ini dapat dipilah dalam 3 hal pokok  yaitu:  prasyarat  yang  tidak  terpenuhi,  faktor  pemicu,  dan  dampak sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel.4. Limitasi Reforma Agraria (Ketidakberlanjutan Pasca Pelaksanaan)
No. Sumber Lokasi Prasyarat RA yang tidak Terpenuhi Faktor Pemicu Kegagalan RA Dampak 1 Valente (2009) Afrika Selatan Kurangnya  komitmen politik pemerintah Infrastruktur sosial ekonomi pasca RA Masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pangan 2 Lavelle (2013) Venezuela Kurangnya  partisipasi aktif  semua  kelompok sosial Kontra  dari  pihak luar dan kapasitas pelaksana Struktur agraria lama persisten,  konflik  antar lembaga pemerintah 3 Mancano (2013) Brazil Kurangnya  komitmen politik pemerintah Tumpang tindih kebijakan Subordinasi  petani  akibat kebijakan agribisnis 4 Frate & Brannstrom (2014) Brazil Kurangnya  komitmen politik pemerintah Tumpang tindih kebijakan Ekspansi monokultur tebu kontraproduktif  dengan produksi pangan. 5 Jingzhong Ye (2015) China Data agraria yang kurang lengkap Desain  RA  tidak sesuai dengan karakteristik subjek penerima Agribisnis  tidak  cocok untuk  situasi  pedesaan Cina. Transfer tanah memicu land grabbing . 6 Enriquez  & Newman (2015) Venezuela Kurangnya  komitmen politik pemerintah Kapasitas pelaksana RA Konflik  antar  agen  dan meluasnya kepemilikan swasta di sektor agraria 7 Greenberg (2015) Afrika Selatan Kurangnya  komitmen politik pemerintah Kebijakan  pasca RA Pasca  RA,  pemerintah lebih  berpihak  kepada korporasi 8 Goodwin (2016) Ekuador Kurangnya  komitmen politik pemerintah Kebijakan  pasca reforma agraria Ketimpangan  penguasaan tanah tidak berubah
Kasus  Venezuela,  Brazil,  China,  Afrika  Selatan  dan  Ekuador  menunjukkan  visi kedaulatan pangan diterjemahkan dalam pelaksanaan reforma agraria. Dalam hal ini terlihat bahwa reforma agraria yang dilaksanakan di negara-negara ini tidak berhasil mewujudkan  kedaulatan  pangan.  Kondisi  pasca  reforma  agraria  ternyata menunjukkan  kondisi  yang  tidak  berubah.  Kasus  di  Afrika  Selatan  misalnya menunjukkan  bahwa  masyarakat  tetap  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  pangan. Venezuela bahkan menunjukkan bahwa konflik justru terjadi pasca reforma agraria dilaksanakan.

## G. Kesimpulan
Kedaulatan pangan adalah konsep yang muncul berkaitan dengan politik pangan global.  Prinsip-prinsip  kedaulatan  pangan  digunakan  untuk  mengatasi permasalahan kelaparan, kekurangan gizi, termasuk juga untuk mengampanyekan  pembangunan  pedesaan,  keberlanjutan  lingkungan  dan keseimbangan ekologis. Kedaulatan pangan berpijak pada respons petani yang semakin terjebak dalam krisis agraria akibat proyek neoliberal. Dalam konteks kedaulatan  pangan,  reforma  agraria  diupayakan  agar  masyarakat  dapat menyediakan  pangan  yang  sehat,  aksesibel,  dan  secara  budaya  layak  dan
berkeadilan sosial. Dalam perspektif ini, proses diferensiasi dan depeasantisasi tidak  sekedar  sebuah  lintasan  yang  kemudian  menghadirkan  pertanyaan mengenai eksistensi petani, tetapi lebih pada mengupayakan eksistensi melalui sebuah gerakan perlawanan yang ditujukan untuk melindungi eksistensi mereka atas tanah.
Ada  sejumlah  prasyarat  yang  harus  terpenuhi  agar  reforma  agraria  bisa berhasil.  Terdapat  dua  prasyarat  utama  yang  ternyata  sulit  untuk  terpenuhi yaitu  kurangnya  komitmen  politik  pemerintah  dan  data  agraria  yang  kurang lengkap.  Situasi  ini  pada  akhirnya  berdampak  pada  tidak  tercapainya  visi kedaulatan  pangan.  Problem  ini  dipicu  tidak  hanya  dari  internal  lembaga pelaksana tetapi juga dari eksternal lembaga pelaksana. Pemicu internal terjadi karena kapasitas lembaga pelaksana dan penempatan prioritas kebijakan yang berujung  pada  terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan.  Sementara  itu  dari eksternal,  pemicunya  adalah  penolakan  dari  subjek  di  luar  reforma  agraria. Kondisi ini menegaskan bahwa reforma agraria memang berkelindan dalam dua proses. Di satu sisi, reforma agraria membuka akses bagi sebagian orang, namun di sisi yang lain juga meng-eksklusi kelompok-kelompok  yang lain. Ketika akses telah  dibuka,  rekognisi  atau  pengakuan  tentunya  juga  harus  didapatkan  dari kelompok  yang  ter-eksklusi,  begitu  juga  dengan  akses  yang  berkeadilan. Penolakan merupakan gambaran dari respons kelompok yang ter-eksklusi.

## Daftar Pustaka
Bernstein, H & Bachriadi, D. (2014). Food sovereignty via a peasant way: a skeptical view . Bandung: ARCBooks
Bernstein, H. (2015). Class dynamic and agrarian change . Terjemahan. Yogyakarta: Insist Press
Borras, M., Carranza, D., & Franco, J. C. (2007). Anti-poverty or anti-poor? The world bank's market-led agrarian reform experiment in the philippines. Third World Quarterly , 28 (8), 1557-1576. https://www.jstor.org/stable/20455017 Bryceson, D. F. (2002). The scramble in africa: Reorienting rural livelihoods. World
Development , 30 (5), 725-739. https://doi.org/10.1016/S0305- 750X(02)00006-2 Chase,  J.  2010.  The  place  of  pluriactivity  in  brazils  agrarian  reform  institutions. Journal of Rural Studies , 26 , 85-93. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.07.001
De  Medeiros,  L.  S.  (2007).  Social  movements  and  the  experience  of  market-led agrarian  reform  in  Brazil. Third  World  Quarterly , 28 (8),  1501-1518. http://10.1080/01436590701637359
Eilenberg, M. (2016). A state of fragmentation: Enacting sovereignty and citizenship at the edge of the indonesian state. Development and Change, 47 (6), 1338- 1360. http:// 10.1111/dech.12272
Enriquez, L and Newman, S. (2015). The conflicted state and agrarian transformation in  pink  tide  venezuela. Journal  of  Agrarian  Change,  16 (4) . http://10.1111/joac.12125
Frate,  C  &  Branstrom,  C.  (2015).  Will  brazil's  ethanol  ambitions  undermine  its agrarian reform goals? A study of social perspectives using q-method. Journal of Rural Studies , 38 , 89-98. http:// 10.1016/j.jrurstud.2014.10.007
Goodwin, G. (2016). The quest to bring land under social and political control: Land reform  struggles  of  the  past  and  present  in  Ecuador. Journal  of  Agrarian
Change, 17 (3), 571-593. http://10.1111/joac.12181
Greenberg,  S.  (2015).  Agrarian  Reform  and  South  Africa's  Agro-Food  System. The Journal of Peasant Studies, 42 (5), 957-979. http//10.1080/
03066150.2014.993620
Ibnudin,  M.  U.  (2016).  Faktor  penentu  pengalihan  sertifikat  tanah  hasil  program redistribusi:  kasus  pada  petani  di  Desa  Karossa  Kecamatan  Tassoko Kabupaten  Mamuju,  Sulawesi  Barat. Sosiohumaniora , 18 (3),  248-254. http://10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10103
Jacobs, S. (2002). Land reform: Still a goal worth pursuing for rural women?. Journal of International Development , 14 , 887-898.
http://hdl.handle.net/10919/67313
Lahiff,  E.  (2007).  Willing  buyer,  willing  seller:  South  africa's  failed  experiment  in market-led  agrarian  reform. Third  World  Quarterly , 28 (8),  1577-1597. https://doi.org/10.1080/01436590701637417
Lavelle,  D.  (2013).  A  twenty-first  century  socialist  agriculture?  Land  reform,  food sovereignty and peasant-state dynamics in venezuela. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 21 (1), 133-154. https://doi.org/10.48416/ijsaf.v21i1.159
Lin, S (ed.). (1967). Readings in land reform . Connecticut: University of Hartford
Lipton, M. (2009). Land reform in developing countries property rights and property wrongs. London and New York: Routledge
Listyanti  A.  A.,  Jamilah  L.,  Firmansyah  A.  (2018).  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah Redistribusi  di  Desa  Mekarmukti  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prosiding Ilmu Hukum, 4 (1),
SPESIA -Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba
Lund,  C.  (2016).  Rule  and  rupture:  State  formation  through  the  production  of property  and  citizenship. Development  and  Change,  47 (6),  1199-1228. http:// 10.1111/dech.12274
Lund,  C  &  Rachman,  N.  (2016).  Occupied!  property,  citizenship  and  peasant movement  in  rural  Java. Development  and  Change , 47 (6),  1316-1337. http://10.1111/dech.12263
Mancano, B. (2013). Re-peasantization, resistance, and subordination: The struggle for  land  and  agrarian  reform  in  Brazil. Agrarian  South  of  Journal  Political Economy , 2 (3), 269-289. http://10.1177/2277976013517200
McMichael, P. (2006). Peasant prospects in neo-liberal age. New Political Economy ,
11 (3), 407-418. https://doi.org/10.1080/13563460600841041
McMichael, P. (2008). Peasants make their own history, but not just as they please.
Journal  of  Agrarian  Change , 8 (2&3),  205-228. http:// 10.1111/j.1471- 0366.2008.00168.x
McMichael, P. 2014. Historicizing Food Sovereignty. The Journal of Peasant Studies. http:// 10.1080/03066150.2013.876999.1-25
Nasikun (2002). Pembaruan Agraria: Perjalanan yang Tidak Boleh Berakhir. Dalam Suhendar, E. dkk. (ed.). Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi (h.1-233). Bandung: Akatiga
Rigg, J. (2001). Embracing the global inThailand: Activism and pragmatism in an era
of deagrarianization. World Development , 29 (6), 945-960. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00021-3 Rigg, J. (2006). Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the rural south. World Development , 34 (1), 180-202. http://doi:10.1016/j.worlddev. 2005.07.015
Rosset, P., dkk. (ed.). (2006). Promised land: Competing Visions of Agrarian Reform . California: Food First Books
Saravia-Matus,  S.  L  and  Saravia-Maratus,  J.  (2009).  Agrarian  reform:  Theory  and practice.  The  Nicaraguan  Experience. Encuentro , 41 (84),  21-43. http:// 10.5377/encuentro.v41i84.48
Shattuck, A., dkk. (2015). Translating the Politics of Food Sovereignty: Digging into Contradictions,  Uncovering  New  Dimensions". Globalizations , 12 (4),  421- 433. http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2015.1041243
Snyder,  Hannah.  (2019).  Literature  review  as  a  research  methodology. Journal  of Business Research , 104 , 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Tauchid,  M.  (2009). Masalah  Agraria:  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan Kemakmuran Rakyat Indonesia . Yogyakarta: STPN Press Tuma, E. (1965). Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform: A Comparative Analysis . California: University of California Press
Valente,  C.  (2009).  The  Food  (In)Security  Impact  of  Land  Redistribution  in  South Africa:Microeconometric Evidence from National Data. World Development , 37 ,1540-1553. http://10.1016/j.worlddev.2009.01.005
Walker,  S.  P.  (2015).  Accounting  and  Preserving  the  American  Way  of  Life.
Contemporary Accounting Research , 32 (4), 1676-1713. http://
10.1111/1911-3846.12128
Wiradi, G. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria . Shohibuddin, M (ed.). Yogyakarta: STPN Press
Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir . Jakarta:KPA,
Bogor: Sajogyo Institute, dan Bandung: Akatiga
Wittman, H. (2009). Reframing agrarian citizenship: Land, life and power in Brazil.
Journal of Rural Studies , 25,120-130.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.07.002
Ye, J. (2015). Land Transfer and the Pursuit of Agricultural Modernization in China.
Journal of Agrarian Change , 15 (3), 314-337. http://10.1111/ joac.12117