Gagasan  Desentralisasi  Asimetris dalam  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau  Dalam  Mewujudkan  Kepulauan  Riau  sebagai  Poros  Maritim  dan Menjaga Kedaulatan Negara

## Mexsasai Indra
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mexsasai.indra@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 11-09-2021
Revised     : 10-11-2021 Accepted : 17-11-2021 Published  : 29-11-2021

## Keywords:
Letak Strategis Perbatasan Desentralisasi Asimetris The  strategic  location  of  the  Riau  Islands  Province  which  is  in  the border  area,  where  geographically  the  Riau  Islands  Province  stretches from the Malacca Strait to the South China Sea (Natuna) and is directly adjacent to Vietnam, Malaysia, Cambodia and Singapore as a  centre of world trade, Riau Islands Province has an important role in strategic in world trade traffic. Has the potential to be developed economically on a maritime basis, but in  addition to the economic potential, this situation is  also  a  threat  when  viewed  from  the  aspect  of  state  sovereignty, therefore an asymmetric decentralization policy is needed in the form of granting  special  status  through  special  autonomy  with  a  topographical approach, not political.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 11-09-2021
Direvisi      : 10-11-2021 Disetujui : 17-11-2021 Diterbitkan : 29-11-2021

## Kata Kunci:
Strategic Location Border Asymmetric Decentralization
Letak  strategis  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berada  pada  wilayah perbatasan,  dimana  secara  geografis  Provinsi  Kepulauan  Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina  Selatan dan  berbatasan  langsung  dengan  Vietnam,  Malaysia,  Kamboja  dan Singapura  sebagai  pusat  perdagangan  dunia  menjadikan  Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.  Memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  secara  ekonomis  dengan basis kemaritiman, namun di samping potensi secara ekonomis, keadaan demikian  juga  menjadi  ancaman  apabila  dilihat  dari  aspek  kedaulatan negara,  Oleh  karena  itu  diperlukan  kebijakan  desentralisasi  asimetris dalam bentuk pemberian status khusus melalui otonomi khusus dengan pendekatan topografi bukan politis.

## PENDAHULUAN
Dalam  pertimbangan  filosofis  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  (UU  No  43 Tahun  2008)  tentang  wilayah  Negara  secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia sebagai  negara kepulauan  yang berciri nusantara mempunyai  kedaulatan atas  wilayahnya  serta  memiliki  hak-hak  berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  dan
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
kewenangan  tertentu  lainnya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Apabila dihubungkan normativitas yang terdapat di dalam konsideran menimbang UU No 43 Tahun 2008 tersebut dengan konsepsi tentang kekuasaan, maka antara kekuasaan dan negara  merupakan  dua  hal  yang  berkaitan  erat,  karena  makna  hakiki  dari  suatu  negara  baru terlihat  ketika  dijalankan  oleh  aparatur  negara  yang  di  dalamnya  melekat  aspek  kekuasaan. Dalam  perspektif  historis  terkait  erat  dengan  tujuan  negara,  dimana  negara  untuk  mencapai tujuannya membutuhkan kekuasaan.
Dalam  pandangan  Jack  H  Nagel  sebagaimana  dikutip  Jimly  Asshiddiqie,  konsepsi tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara merupakan konsep yang lahir dari kedaulatan. Seperti dikatakan Nagel, ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan ( scope of power ) dan jangkauan kekuasaan ( domain of  power ). 2 Lingkup kedaulatan menyangkut  soal aktivitas  atau  kegiatan  yang  tercakup  dalam  fungsi  kedaulatan,  sedangkan  jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.
Dalam kaitan dengan konsep mengenai jangkauan kedaulatan ( domain of sovereignity ). Menurut  Nagel,  ada  dua  hal  penting,  yaitu  (a)  siapa  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konteks pelaksanaan  pemilu  terkait  erat  dengan  siapa  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi. Menyangkut  siapa  atau  apa  yang  menguasai,  maka  kedaulatan  itu  pada  prinsipnya  dapat dipegang  oleh  seseorang,  sekelompok  orang,  sesuatu  badan  yang  melakukan  legislasi  dan administrasi  fungsi-fungsi  pemerintahan.  Dalam  ilmu  hukum,  dikenal  adanya  5  (lima)  teori ajaran  mengenai  siapa  yang  berdaulat  itu,  yaitu;  (1)  Teori  kedaulatan  tuhan Sovereignity  of God ); (2) Teori kedaulatan raja ( Sovereignity of the king) ; (3) Teori kedaulatan negara ( State’s Sovereignity );  (4)  Teori  kedaulatan  rakyat  ( People’s sovereignity );  dan  (5)  Teori  kedaulatan hukum ( Sovereignity of law) . 3
1 Lihat Konsideran menimbang huruf A UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2 Jack H Nagel dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Penerbit Ichtiar Van Hoeve, ( 1994) : 4-5. Lihat juga Mexsasai Indra, Demokrasi Indonesia bukan Individualisme tetapi Demokrasi Kolektivisme, Makalah dalam seminar yang ditaja oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi (BKS-PTN), di Hotel Nagoya Plaza  Batam tanggal 4-5 Mei 2013.
3 Jimly Asshiddiqie , Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ( Yogyakarta: FH. UII Press, 2004) : 33.
Berdiskusi tentang konsepsi kedaulatan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan,  maka  terkait  erat  dengan  perspektif  kedaulatan  negara  yang  bersifat  eksternal, karena  berbicara  tentang  kedaulatan  dalam  konteks  relasi  antara  Indonesia  sebagai  sebuah negara  bangsa  dalam  kaitannya  dengan  negara  lain.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  wilayah perbatasan  menjadi  penting  dalam  rangka  menjaga  kedaulatan  negara  karena  perbatasan merupakan  garis  demarkasi 4 yang  memisahkan  yurisdiksi  kedaulatan  suatu  negara  dengan negara lain.
Adanya  konsepsi  tentang  perbatasan  tidak  bisa  lepas  dari  eksistensi  suatau  negara. Dalam  perspektif  hukum  internasional  pengertian  umum  perbatasan  adalah  sebuah  garis demarkasi 5 antara  dua  negara  yang  bedaulat.  Pada  awalnya  perbatasan  sebuah  negara  atau states  border dibentuk  dengan  lahirnya  negara.  Sebelumnya  penduduk  yang  tinggal  di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang  sama.  Namun  dengan  munculnya  negara,  mereka  terpisahkan  dan  dengan  adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.
Menurut  pendapat  ahli  geografi  politik,  pengertian  perbatasan  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan  wilayah  negara.  Perbatasan  disebut frontier 6 karena  posisinya  yang  terletak  di depan ( front ) atau di belakang ( hinterland ) dari suatu negara. Oleh karena itu, frontier dapat juga  disebut  dengan  istilah foreland , borderland ,  ataupun march. Sedangkan  istilah boundary 7 digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi ( bound or limit ) suatu unit  politik,  dalam  hal  ini  adalah  negara.  Semua  yang  terdapat  di  dalamnya  terkait  menjadi satu  kesatuan  yang  bulat dan  utuh  serta  saling  terintegrasi  satu  dengan  yang  lain. Boundary paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.
Berdasarkan  pengertian  tentang  perbatasan  yang  diutarakan  para  ahli  di  atas,  dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  perbatasan  memiliki  makna  dan  arti  strategis  bagi  suatu negara.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  perbatasan  wilayah  merupakan  sebuah  pekerjaan  yang tiada akhir selama negara itu berdiri. Hal ini atas dasar bahwa wilayah merupakan salah satu
4 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  (edisi  keempat), (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) : 309.
5 Ibid.
6 Bryan  A.  Garner  (Eds), Black’s  Law  Dictionory  (Ninth  Edition ),  (West  Thomson  Reuters  Business,  2009)  : 139.
7 Ibid ,  hlm. 211.
unsur dari adanya sebuah negara, selain rakyat, pemerintahan, serta kemampuan berinteraksi dengan  dunia  internasional  dan  adanya  pengakuan  negara  lain. 8 Oleh  karena  itu,  sudah sewajarnya  bila  wilayah  perbatasan  memerlukan  sebuah  mekanisme  pengelolaan  yang terintegrasi  dan  berkesinambungan  karena  di  ruang  perbatasan  tersebut  akan  selalu  terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan negara tetangga, baik positif maupun negatif. 9
Dampak  negatif  dan  pergesekan  dalam  pengelolaan  wilayah  perbatasan  Indonesia terbuka  lebar  hal  ini  terkait  dengan  posisi  Indonesia  yang  strategis.  Dalam  sejarah  maritim Asia, jalur yang ditempuh pedagang China, jalur sutra, terdiri dari darat dan laut. Jalur darat mempunyai  rute  yang  melalui  China,  Asia  Tengah,  India,  dan  Asia  Barat.  Jalur  laut merupakan  kelanjutan  dari  jalur  darat  yang  dimulai  dari  Teluk  Persia  sampai  Laut  Merah. Selain  itu,  jalur  laut  juga  dapat  ditempuh  dari  Teluk  Benggala  sampai  ke  Teluk  Persia. Indonesia  merupakan  negara  maritim  dan  sudah  menjadi  bagian  dari  jalur  perdagangan  laut yang  penting  sejak  masa  prasejarah,  khususnya  di  Selat  Malaka.  Namun,  hubungan perdagangan Nusantara dengan China dan India baru dimulai pada abad ke-3 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dari Fa-Hsien, yang berlayar dari India ke China melalui Jawa. 10
Walaupun  Indonesia  merupakan  negara  maritim  sejak  masa  prasejarah,  pemanfaatan potensi  ekonomi  laut  masih  belum  maksimal  karena  pemerintah  tidak  terlalu  serius menggarap  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Pembangunan  dan  ekonomi  Indonesia  masih berbasis  pada  eksplorasi  dan  pengolahan  wilayah  daratan,  padahal  perairan  Indonesia  lebih luas  dan  potensial  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Hal  tersebut  yang  mendasari pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan visi poros maritim dunia. 11
8 Stephen  B.  Jones, A  Handbook  for  Statesmen,  Treaty  Editors  and  Boundary  Commisioners (Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010) : 11.
9 Salah  satu  contoh  dampak  negatif  wilayah  perbatasan  adalah  Pada  12  November,  Cina  mengejutkan  negara- negara  di  kawasan  itu  dengan  mengeluarkan  pernyataan  publik  mengenai  Kepulauan  Natuna.  Menurut  juru bicara  Kementerian  Luar  Negeri  China  Hong  Lei,  Indonesia  tidak  memiliki  klaim  teritorial  ke  China  atas Kepulauan  Spratly.  "Pihak  China  tidak  keberatan  atas  kedaulatan  Indonesia  di  Kepulauan  Natuna,"  kata  Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat 20 November 2015. Pernyataan Cina ini penting meskipun Kepulauan  Natuna  berada  di  luar  garis  klaim  Cina  dalam  Nine  Dash  Line  yang  mengklaim  hampir  semua wilayah  Laut  Cina  Selatan  dan  zona  ekonomi  eksklusif  (ZEE)  dalam  garis  tersebut.  Ini  berarti  ada  pengakuan Cina  terhadap  legitimasi  Indonesia  atas  ZEE  yang  berada  dalam  garis  imajiner  wilayah  yang  diklaim  Cina. Pernyataan  Cina  ini  cukup  mengagetkan  karena  Cina  selama  ini  tidak  ingin  menunjukkan  kelemahannya  pada negara-negara  yang  menantang  klaim  maritimnya  di  Laut  Cina  Selatan.  Kegagalan  pemerintah  Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna dan ZEE terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir Tempo , 21 November 2015.
10 Erlinda  Matondang, Analisis  Kebijakan  Poros  Maritim  Dunia  Dalam  Konteks  Peningkatan  Konektivitas Nasional  Dan  Regional, Tugas  Ujian  Akhir  Semester  Mata  Kuliah Foreign  Policy  Analysis, Program  Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor 2014, hlm. 1.
11 Ibid .
Sebagai  konsekuensi  dari  posisi  lndonesia  yang  sangat  strategis  tersebut  adalah perairan lndonesia menjadi sangat penting bagi masyarakat dunia pengguna laut, hal tersebut memberi  arti  bahwa  manakala  bangsa  lndonesia  mampu  memanfaatkan  peluang  dan tantangan,  maka  akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  lndonesia  namun  demikian perlu  diwaspadai  pula  manakala  bangsa  lndonesia  tidak  mampu  mengantisipasi  dan mengelola kendala dan kerawanan yang timbul maka akan berdampak terhadap keamanan dan bahkan  kedaulatan.  Mencermati  konstelasi  geografi  lndonesia  sedemikian  rupa,  bangsa lndonesia menyadari bahwa laut merupakan media pemersatu dan sebagai media penghubung antar  pulau  dan  bahkan  penghubung  antar  negara-negara  di  dunia.  Dengan  telah diratifikasinya  UNCLOS  1982  oleh  negara-negara  di  dunia,  secara  tidak  langsung mengukuhkan  lndonesia  sebagai  negara  kepulauan,  sehigga  sudah  sepatutnya  seluruh  aspek kehidupan  dan  penyelenggaraan  negara  perlu  mempertimbangkan  geostrategik,  geopolitik, geoekonomi serta geososial budaya sebagai negara kepulauan. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak  bangsa  harus  didasari  oleh  kesadaran  ruang  maritim  tempat  kita  berada,  sehingga sejatinya visi maritim menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa lndonesia. 12
Menyadari posisi letak Indonesia yang strategis, pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk  menjaga  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yakni  dengan mengeluarkan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No 43 Tahun 2008 disebutkan, bahwa tujuan  pengaturan wilayah negara bertujuan:
a. menjamin  keutuhan  wilayah  negara,  kedaulatan  negara,  dan  ketertiban  di  kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;
b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
c. mengatur  pengelolaan  dan  pemanfaatan  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.
Bahkan  dalam  ketentuan  UU  No  43  Tahun  2008  ini,  juga  mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14  yang  menyatakan  untuk  mengelola  batas  wilayah  negara  dan  mengelola  kawasan perbatasan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  membentuk
12 Agus  Suhartono,    Sarasehan  " Indonesia  Poros  Maritim  Dunia "  Topik  Bahasan  "Kedaulatan  Maritim Indonesia", Tempat terbit tidak diketahui.
Badan  Pengelola  Nasional  dan  Badan  Pengelola  Daerah. 13 Meskipun  pemerintah  telah mengeluarkan  UU  No  43  Tahun  2008  persoalan  yang  terkait  dengan  isu  perbatasan  masih mencuat  seperti  yang  terjadi  baru-baru  ini  terkait  klaim  Tiongkok  atas  Kepulauan  Natuna. 14
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  menguraikan  tentang  arti  penting  kebijakan  desentralisasi asimetris  dalam  pengelolaan  wilayah  Kepulauan  Riau  dalam  rangka  menjaga  kedaulatan negara.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam tulisan  ini  yakni,  terkait  urgensi  desentralisasi  asimetris  dalam  konteks  pengelolaan  wilayah Kepulauan Riau dalam upaya menjaga kedaulatan Negara.

## KONSEPSI TENTANG DESENTRALISASI DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS
Negara  kesatuan  adalah  negara  yang  diorganisir  di  bawah  satu  pemerintah  pusat. Artinya,  kekuasaan  apapun  yang  dimiliki  berbagai  distrik  di  dalam  wilayah  yang  dikelola sebagai  suatu  keseluruhan  oleh  pemerintah  pusat  harus  diselenggarakan  menurut  kebijakan pemerintah  itu.  Kekuasaan  pusat  adalah  kekuasaan  tertinggi  di  atas  seluruh  negara  tanpa adanya  batasan  yang  ditetapkan  hukum  yang  memberikan  kekuasaan  khusus  pada  bagian- bagiannya. 15 Dalam  pandangan  Kelsen  hanya  derajat  desentralisasilah  yang  membedakan negara kesatuan yang dibagi kedalam provinsi-provinsi dari negara federal. 16
13 Tindak lanjut dari UU No 43 Tahun 2008 ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.
14 P akar  hukum  tata  negara,  Yusril  Ihza  Mahendra  meminta  pemerintah  berhati-hati  dan  menelaah  bahasa diplomatik Cina. Terutama dalam kaitannya dengan klaim atas Kepulauan Natuna. Menurut dia, Cina bisa saja mengatakan  tak  pernah  mengklaim  Natuna.  Tetapi,  peta  resmi  yang  disiarkan  pemerintah  Cina  menunjukkan sebaliknya.  " Hati2 dg bahasa diplomatik Kemlu china. Mereka memang bilang tdk klaim Pulau Natuna. Tapi peta  resmi  yg  disiarkan  pemerintah  china  memasukkan  perairan  Nautna  ke  dalam  wilayah  laut  mereka, "  kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd yang dikutip.  Dalam peta tersebut, lanjut Yuril, Pulau Natuna  terletak  di  dalam  wilayah  laut  yang  diklaim  milik  cina. "Ini  bertentangan  dengan  Unclos  (United Nations Convention on the Law of the Sea). Apa anda paham masalah ini? Apa Menlu Retno tdk paham bahasa diplomatik  dan  unclos?" tegasnya.  Kalau  Cina  berhasil  mengklaim  laut  tersebut  sebagai  teritorialnya,  maka mengambil  Pulau  Natuna  tinggal  selangkah  lagi.  Yusril  pun  mengkritisi  Menteri  Luar  Negeri,  Retno  Marsudi yang merespons pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Menurutnya, respon menlu adalah sikap yang  kurang  bijak.  "J ubir  Kemlu  china  itu  kalau  adalah  pejabat  eselon  II  yg  tdk  bisa  dijadikan  pegangan. Statemen Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau"diluruskan" oleh dirjen dan menlu china. Coba tanya Bu  Retno  apa  pernah  Menlu  China  atau  Presiden  China  membantah  klaim  mrk  atas  natuna?" katanya. Republika pada Sabtu, 21 Nopember 2015.
15 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, (Terjemahan SPA Team Work), (Bandung:Penerbit Nuansa dan Nusa Media,2004) : 87.
16 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, terjemahan, Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media& Nuansa (cetakan pertama, 2006) : 384.
Suatu  negara  kesatuan  eksis  berlandaskan  pada  asas 17 kesatuan  ( principle  of  unity ) atau  asas  negara  kesatuan  ( principle  of  unitary  state ).  Pada  negara  kesatuan  dengan sentralisasi  atau  negara  kesatuan  yang  murni  berpijak  pada  asas  sentralisasi  (pemusatan kekuasaan/pemerintahan) dan asas konsentrasi (penumpukan kekuasaan/pemerintahan). Baru apabila  suatu  negara  kesatuan  mengadopsi  asas  desentralisasi  (penyerahan  kekuasaan/ pemerintahan)  dan  asas  dekonsentrasi  (pelimpahan  kekuasaan/pemertintahan)  dan  asas dekonsentrasi  (pelimpahan  kekuasaan/pemerintahan)  dari  negara  serikat,  maka  menjadi negara kesatuan dengan desentralisasi.
Dalam  hubungan  dengan  hal  tersebut  Soehino  memaparkan,  sebelum  dilaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, gambaran di dalam ide atau alam pikiran mengenai negara  adalah  bahwa  negara  itu  melaksanakan  asas  sentralisasi  dan  asas  konsentrasi,  yang berarti  bahwa  di  dalam  negara  itu  segala  urusan  pemerintahan  kecuali  milik  negara  itu (pemerintah pusat); juga segala urusan pemerintahan itu dilaksanakan atau dilakukan sendiri oleh negara (pemerintah pusat), atas prakarsa, tanggung jawab, serta biaya negara (pemerintah pusat).  Baru  setelah  melaksanakan  asas  desentralisasi  timbul  pemikiran  bagaimanakah pertimbangan  mengenai  segala  sesuatunya  antara  negara  dan  daerah  c.q  antara  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  terutama  pertimbangan  mengenai  urusan-urusan pemerintahan  yang  tetap  menjadi  urusan  negara  c.q  pemerintah  pusat,  baik  urusan-urusan pemerintahan    yang  ada  di  pusat  maupun  urusan-urusan  pemerintahan  yang  ada  di  daerah- daerah  dengan  urusan-urusan  pemerintahan  yang  akan  diserahkan  kepada  daerah  menjadi urusan rumah tangga daerah. 18
Dari  apa  yang  dikemukakan  Soehino  tersebut  di  atas,  maka  secara  konsep  teoritis negara  kesatuan  dapat  dibedakan  dalam  dua  bentuk:  (1)  Negara  kesatuan  dengan  sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem  sentralisasi  segala  sesuatu  dalam  negara  langsung  diatur  dan  diurus  oleh  pemerintah pusat  dan  daerah-daerah  hanya  tinggal  melaksanakan  segala  apa  yang  telah  diinstruksikan oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan  dalam  negara  kesatuan  dengan  sistem  desentralisasi,
17 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , (cetakan pertama, Bandung: PT. Alumni, 1992) : 3.
18 Lihat  Soehino, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Otonomi  Daerah, Edisi  Pertama,  (cetakan  pertama, Yogyakarta: BPFE,199) : 98.
kepada  daerah-daerah  diberikan  kesempatan  dan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. 19
Dalam  pandangan  L.J.  van  Apeldoorn  sebagaimana  dikutip  Bonar  Simorangkir mengatakan bahwa “...suatu negara disebut dengan negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang  oleh  pemerintah  pusat  sementara  provinsi-provinsi  menerima  kekuasaan  dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. 20
Menurut  C.F.  Strong,  esensi  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  kedaulatannya  ( the souvereignity )  tidak  terbagi-bagi,  atau  dengan  kata  lain,  kekuasaan  pemerintah  pusatnya  tak terbatas  ( unrestricted )  karena  konstitusi  negara  kesatuan  tidak  mengakui  adanya  badan pembentuk  undang-undang  selain  badan  pembentuk  undang-undang  pusat.  Jika  kekuasaan pusat  berpendapat,  ada  baiknya  mendelegasikan  kekuasaan  itu  pada  badan-badan  tambahan (apakah  badan-badan  tersebut  berupa  otoritas  daerah  atau  otoritas  kolonial?),  maka  hal  itu bisa saja dilakukan mengingat otoritas pusat memiliki kekuasaan penuh. Hal itu bukan karena konstitusi  yang menetapkan demikian atau karena berbagai bagian negara memiliki identitas tersendiri yang harus dipertahankan dalam tingkatan tertentu dengan bergabung kepada badan yang  lebih  besar.  Pendelegasian  kekuasaan  ini  bukan  berarti  tidak  ada  badan  pembuat undang-undang  tambahan,  tetapi  artinya  badan-badan  itu  dapat  dihapuskan  menurut kebijaksanaan  pusat.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari  sudut  manapun,  makna  kata  “badan tambahan”  itu  tidak  bisa  disebut  sebagai  badan  berdaulat  tambahan.  Pada  akhirnya,  hal  ini berarti  tidak  mungkin  muncul  konflik  antara  otoritas  pusat  dan  otoritas  daerah  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  otoritas  pusat  karena  otoritas  pusat  punya  kekuasaan  hukum  untuk itu. 21
Negara  kesatuan  sebagai  negara  dengan  sentralisasi  kekuasaan,  menurut  Thorsten  V. Kalijarvi ialah: 22
“negara-negara di mana seluruh kekuasaan dipusatkan pada satu atau beberapa organ pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah bagian- bagian  negara  itu  hanyalah  bagian  pemerintah  pusat  yang  bertindak  sebagai  wakil- wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan administrasi setempat.”
19 Lihat  Fahmi Amrusyi, Otonomi Daerah  Dalam Negara Kesatuan, (Jakarta:Media Sarana Press,1987) : 56.
20 Bonar Simorangkir et.al , Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, (cetakan pertama, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan,2000) : 14.
21 Edie  Toet  Hendratno, Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme, (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2009)  : 48.
22 Thorsrton  V.  Kalijarvi  dalam  Fred  Isjwara, Pengantar  Ilmu  Politik, (Cetakan  Kelima,  Bandung:  Bina Cipta,1974) : 188.
Dalam ketentuan Pasal  1 ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan yang  Berbentuk  Republik”. 23 Semangat ketentuan  Pasal  1 ayat  (1) UUD 1945 tersebut  tidak bersifat sentralistik, karena di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa “ Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat  (2)  ditegaskan  lagi  bahwa  “Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan”.
Dalam negara kesatuan  pemerintah pusat mempunyai  wewenang untuk  menyerahkan sebagaian  kekuasaannya  kepada  daerah  berdasarkan  hak  otonomi  (negara  kesatuan  dengan sistem  desentralisasi),  tetapi  pada  tahap  terakhir  kekuasaan  tertinggi  tetap  di  tangan pemerintah pusat. 24
Menurut  Bagir  Manan, 25 dari  segi  hukum  tata  negara  khususnya  teori  bentuk  negara otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan ( unitary state, eenheidsstaat ). Otonomi adalah fenomena  negara  kesatuan.  Segala  pengertian  ( begrip )  dan  isi  ( materie )  otonomi  adalah pengertian  dan  istilah  negara  kesatuan.  Negara  kesatuan  merupakan  landas  batas  dari pengertian  dan  isi  otonomi.  Berdasarkan  landas  batas  tersebut  dikembangkanlah  berbagai aturan  ( rules )  yang  mengatur  mekanisme  yang  akan  menjelmakan  keseimbangan  antara tuntunan kesatuan dan tuntunan otonomi. Dan di sini pulalah letak kemungkinan “ spanning ” yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecendrungan tersebut.
Selanjutnya  menurut  I  Gde  Pantja  Astawa 26 setiap  negara  kesatuan  ( unitary  state , eenheidstaat )  dapat  disusun  dan  diselenggarakan  menurut  asas  dan  sistem  sentralisasi  dan desentralisasi.  Negara  kesatuan  yang  disusun  dan  diselenggarakan  menurut  asas  dan  sistem sentralisasi mengandung arti bahwa bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  ( single  centralized  government )  atau  oleh  pusat  bersama-sama  organnya  yang
23 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010) : 213.
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2009) : 269.
25 Bagir  Manan, Perjalanan  Historis  Pasal  18  UUD  1945  (Perumusan  dan  Undang-Undang  Pelaksanaannya), (Karawang:Penerbit UNSIKA,1993) : 2-3.
26 I  Gde  Pantja  Astawa, Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, (Bandung:  Penerbit  PT Alumni,2008) : 26.
dipencarkan  di  daerah-daerah.  Sentralisasi  yang  disertai  pemencaran  organ-organ  yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi ( centralisatie met deconcentratie ).
Pada  prinsipnya,  kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan  dengan  mendesentralisasikan kewenangan  yang  selama  ini  tersentralisasi  di  tangan  pemerintah  pusat.  Dalam  proses desentralisasi  itu,  kekuasaan  pemerintah  pusat  dialihkan  dari  tingkat  pusat  ke  pemerintah daerah  sebagaimana  mestinya,  sehingga  terwujud  pergeseran  kekuasaan  dari  pusat  kedaerah kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia.  Jika  dalam  kondisi  semula  arus  kekuasaan pemerintahan  bergerak  dari  daerah  ke  tingkat  pusat,  maka  diidealkan  bahwa  sejak diterapkannya  kebijakan  otonomi  daerah  itu,  arus  dinamika  kekuasaan  akan  bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. 27
Dalam  sistem  desentralisasi,  ada  pengalihan  kewenangan  mengambil  perencanaan, pengambilan  keputusan,  dan  kewenangan  administratif,  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah. Dalam  pengertian  ini,  sistem  desentralisasi  melakukan  pengurangan  wewenang  pemerintah pusat  melalui  pengalihan  ke  daerah.  Dominasi  kekuasaan  pusat  (sentralisasi)  diganti  dengan penyebaran  kekuasaan  (desentralisasi).  Pengalihan  kewenangan  ini  bertujuan  mencapai keseimbangan  kekuasaan  antara  pusat  dengan  daerah. 28 Hubungan  antara  pusat  dan  daerah dalam  sistem  otonomi  yang  bagaimanapun  luasnya  bukanlah  patokan  statis  tetapi  patokan dinamik.  Bandul-bandul  hubungan  itu  harus  selalu  berayun  antara  “memusat”  dan “mendaerah”,  dalam  keseimbangan  yang  mampu  mengemban  tuntutan  yang  senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan. 29
Penyelenggaraan  asas  desentralisasi  menghasilkan  “daerah  otonomi"  sedang  urusan yang  diserahkan  kepada  daerah  otonom  yang  menjadi  hak  dan  wewenangnya  disebut “otonomi  daerah”  atau  “otonomi”  saja. 30 Otonomi  menurut  Amrah  Muslimin, 31 berarti pemerintah  sendiri  ( zelfregering ),  ( auto =  sendiri, nomos =  pemerintahan).  Memang  otonomi itu  berarti  kemandirian,  seperti  juga  dikemukakan  oleh  Bagir  Manan 32 yang  menyatakan
27 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konpress,2005) : 226.
28 Paimin Napitupulu, Menakar Urgensi Otonomi Daerah , (Bandung:Alumni, 2006) : 30.
29 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah, (Yogyakarta:  Penerbit  Pusat  Studi  Hukum  (PSH) Fakultas Hukum UII, cet ketiga), 2004) : 46.
30 Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, (Jakarta :Penerbit Gaya Media Pratama,1999) : 39.
31 ibid .
32 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan,1994) : 21.
“otonomi  mengandung  arti  kemandirian  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  (rumah tangganya) sendiri”.
Sedangkan desentralisasi asimetris , sebagaimana dikutip Purwo Santoso dari Utomo, pencetus pertama kali konsep desentralisasi asimetris ialah Charles Tartlon pada tahun 1965. Desentralisasi  asimetris  adalah  pemberian  kewenangan  atau  kekuasaan 33 tertentu  kepada daerah  secara  beragam  atau  tidak  seragam.  Kemudian  penerapan  desentralisasi  asimetris dalam  konteks  bentuk  negara,  dikatakan  oleh  Utomo  “bahwa  desentralisasi  asimetris  lebih banyak  digunakan  susunan  negara  kesatuan  ( unitary )  dari  pada  negara  federal.  Tiga  jenis otonomi yang diberikan kepada daerah berupa limited autonomy , extended autonomy dan special  autonomy” . 34 Negara  Indonesia  memberi  ruang  penerapan  desentralisasi  asimetris sejak  dahulu,  hal  ini  tertuang  dalam  empat  (4)  konstitusi  negara  Indonesia,  yaitu  :  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  Tahun  1945)  sebelum amandemen,  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  Tahun  1949  (KRIS  Tahun  1949), Undang-Undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950  (UUDS  Tahun  1950),  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) sesudah amandemen. Dapat  dikatakan  secara  legal  konstitusional,  Indonesia  mempunyai  landasan  kuat  untuk menerapkan  desentralisasi  asimetris.  Salah  satu  hal  penting  yang  perlu  dicatat  ialah  adanya ruang  pengaturan  desentralisasi  asimetris,  ruang  keistimewaan  daerah  tetap  ada  dan  dijamin dalam konstitusi. 35 UUDNRI Tahun 1945 sesudah amandemen mempertegas ruang penerapan desentralisasi  asimetris.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  18A  ayat  (1)  dan  18B  ayat  (1),  Pasal 18A ayat (1) menyatakan :”Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur dengan  undang-undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah”. Kemudian  Pasal  18B  ayat  (1)  menyatakan  :  “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  istimewa  yang  diatur  dengan  undang- undang”.
33 Purwo  Santoso,  dkk,  2011,  “ Decentralized  Governance :  Sebagai  Wujud  Nyata  dari  Sistem  Kekuasaan, Kesejahteraan  Dan  Demokrasi”, Laporan  Penelitian ,  (Jurusan  Politik  dan  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogayakarta) : 30.
34 Ibid ., hlm. 31.
35 Bayu Dardias Kurniadi, 2012. “ Desentralisasi Asimetris Di Indonesia ”, Makalah disampaikan dalam Seminar di  LAN  (Lembaga  Administrasi  Negara)  Jatinangor,  tanggal  26  November  2012.  Lihat  juga  di http://bayudardias.staff.ugm.ac.id, hlm. 7.

## KONSEPSI TENTANG WILAYAH PERBATASAN
Beberapa  pendapat  para  ahli  geopolitik  tentang boundaries atau frontier antara  lain sebagai berikut:
Menurut A.E. Moodie sebagaimana dikutip Suryo Sakti Hadiwijoyo: 36
“Dalam bahasa Inggris, perbatasan memiliki dua istilah, yaitu bundaries dan frontier . Dalam  bahasa  sehari-hari,  kedua  istilah  tersebut  tidak  ada  bedanya.  Tetapi,  dalam perspektif  geografi  politik,  kedua  istilah  tersebut  mempunyai  perbedaan  makna. Menurut  A.E.  Moodie  dalam  bukunya  yang  berjudul, boundaries diartikan  sebagai garis-garis  yang  mendemarkasikan  batas-batas  terluar  dari  wilayah  suatu  negara. sementara, frontier merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya.” 37
Menurut  Hans  Weiger  dalam  bukunya  yang  berjudul Principle  of  Political Geography: 38
“boundaries dapat  dibedakan  menjadi boundaries  zone dan boundaries  line. Boundaries  line adalah  garis  yang  mendemarkasikan  batas  terluar,  sedangkan boundaries zone mempunyai  pengertian  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan frontier . Boundaries  zone diwujudkan  dalam  bentuk  kenampakan  ruang  yang  terletak  antara dua  wilayah.  Ruang  tersebut  menjadi  pemisah  kedua  wilayah  negara  dan  merupakan wilayah yang bebas . Boundary line diwujudkan dalam bentuk garis, wooden barrier, a grassy  path  between  field ,  (jalan  setapak  rumput  yang  memisahkan  dua  atau  lebih lapangan) jalan setapak di tengah hutan, dan lain-lain.” 39
Sedangkan menurut D. Whittersley: 40
“Boundary adalah  batas  wilayah  negara  atau  perbatasan  dimana  secara  demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama- sama atas rakyatnya di  bawah suatu hukum  dan  pemerintah  yang berdaulat. Frontier adalah  daerah  perbatasan  alam  suatu  negara  yang  mempunyai  ruang  gerak  terbatas akan  tetapi  karena  lokasinya  berdekatan  dengan  negara  lain,  sehingga  pengaruh  luar dapat  masuk  ke  negara  tersebut  yang  berakibat  munculnya  masalah  pada  sektor ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya  setempat  yang  kemudian  berpengaruh  pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara.”
Berdasarkan pendapat di atas, maka menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, yang dimaksud dengan wilayah perbatasan adalah:
“wilayah  geografis  yang  berhadapan  dengan  negara  tetangga,  yang  mana  penduduk yang  bermukim  diwilayah  tersebut  disatukan  melalui  hubungan  sosial-ekonomi  dan
36 A.E  Moodie,  dalam,  Suryo  Sakti  Hadiwijoyo, Aspek  Hukum  Wilayah  Negara  Indonesia, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012) : 26.
37 Ibid .
38 Hans W Weiger, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, Loc.cit.
39 Ibid .
40 Ibid, hlm. 27.
sosial-budaya  setelah  ada  kesepakatan  antarnegara  yang  berbatasan”.  Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa konsep perbatasan lahir seiring dengan  terbentuknya  suatu  negara  yang  menjadi  batas  pemisah  untuk  menentukan kedaulatan suatu negara.”

## GAGASAN  DESENTRALISASI  ASIMETRIS DALAM  PENGELOLAAN  WILAYAH PERBATASAN  PROVINSI  KEPULAUAN  RIAU  DALAM  RANGKA  MENJAGA KEDAULATAN NEGARA
Posisi  geografis  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Provinsi  Kepri)  terbentang  dari  selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia,  Kamboja  dan  Singapura  sebagai  pusat  perdagangan  dunia  menjadikan  Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepri memiliki  luas  wilayah  251.810  km2.  Dimana  96%  diantaranya  merupakan  lautan  dan  4% berupa  daratan  yang  dirangkai  oleh  2.408  pulau  dengan  garis  pantai  sepanjang  2.367,6  km. Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh  kurang  lebih  1  -  2  jam  perjalanan  menggunakan  sarana  transportasi  laut.  Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. 41
Menurut  Rida  K  Liamsi  Provinsi  Kepulauan  Riau  harus  menjadi  salah  satu  poros maritim Indonesia, karena: 42
Pertama ,  Kepulauan  Riau  sudah  diberi  anugerah  potensi  kelautan  yang  melimpah ruah.  Bukan  hanya  potensi  perikanan  ratusan  juta  ton  yang  bisa  ditangkap,  biota  laut  yang kaya,  juga  kekayaan  tambang  gas  dan  minyak  yang  besar.  Kalau  dalam  konteks  ekonomi kemaritiman,  pertahanan  dan  ketahanan  wilayah,  adalah  sektor  yang  sangat  strategis  dan niscaya,  maka  potensi  kelautan  dan  pertambangan  itu  memerlukan  benteng  pertahanan  dan keamanan,  dan  itu  adalah  benteng  masuk  ke  Indonesia  karena  Kepri  adalah  kawasan perbatasan terdepan dengan luas perairan dan garis pantai yang luar biasa panjangnya. 43
Kedua ,  Kepulauan  Riau  punya  Batam,  sebuah  kawasan  ekonomi  yang  sudah berkembang  pesat,  sudah  menyerap  triliunan  dana  pembangunan  nasional,  memiliki
41 Sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
42 Lihat  Rida  K  Liamsi, Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Pembangunan  Ekonomi  Maritim  di  Kepri, Tulisan  ini disampaikan  pada    seminar The  First  International  Conference  On  Maritime  Development, di  Tanjungpinang pada 5 September 2015
43 Ibid .
keistimewaan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Serta  memiliki  infrastruktur  ekonomi  kemaritiman  yang  memadai.  Batam  sudah  dianggap Singapura-nya  Indonesia.  Hongkong-nya  Indonesia.  Sebuah  pelabuhan  bebas  yang  sudah berkembang. Punya pelabuhan laut yang cukup. Punya industri kemaritiman yang terbesar di Indonesia,  seperti  lebih  100  industri  galangan  kapal.  Punya  industri  lepas  pantai  dan  sudah memproduksi  ratusan  buah rig lepas  pantai  yang  kini  bertaburan  di  laut  Cina  Selatan. Lembaga  keuangan  dan  dunia  usaha  yang  sudah  sangat  maju,  dan  lain-lain.  Ini  kelebihan Batam dibanding pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim lainnya di Indonesia. 44
Ketiga ,  Kepulauan  Riau,  meskipun  dengan  kemampuan  dana  pembangunan  terbatas dan  kebijakan  kemaritiman  yang  belum  konsisten  dan  masih  parsial,  sudah  menciptakan pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  maritim.  Paling  tidak  ada  tujuh  daerah pertumbuhan ekonominya yang berbasis maritim, dan itu ada di kabupatennya, daerah-daerah kepulauan  yang  dalam  masa  reformasi  dan  era  otonomi  ini,  tumbuh  dan  berkembang  cukup pesat dengan memanfaatkan potensi kemaritimannya. 45
Berdasarkan  kondisi  sebagaimana  diutarakan  oleh  Rida  K  Liamsi  di  atas, memunculkan  wacana  agar  Provinsi  Kepulauan  Riau  mendapatkan  status  otonomi  khusus seperti yang diutarakan Ketua Komisi II DPRD setempat Ing Iskandarsyah  yang menyatakan:
“Kepri sudah sepantasnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat sehingga 96  persen  perairan  dan  2.408  pulau-pulau  dapat  dikelola  sebagai  sumber  pendapatan daerah,”  kata  politikus  Partai  Keadilan  Sejahtera  itu  dalam  seminar  “Kepri  Sebagai Wilayah  Strategis  Indonesia”  yang  digelar  Komunitas  Mahasiswa  Perbatasan,  di gedung  SMKN  2  Tanjungpinang,  Menurut  dia,  Pemerintah  Kepri  terhambat  dalam melaksanakan  pembangunan  berbasis  kelautan.  Banyak  kebijakan  di  berbagai  sektor kehidupan  yang  menyangkut  pengelolaan  potensi  kelautan  di  kawasan  perbatasan yang  tidak  dapat  diputuskan  oleh  Pemerintah  Kepri.  Kebijakan  dalam  pengelolaan potensi  kelautan  dikendalikan  pemerintah  pusat.  Sementara  pemerintah  pusat  tidak fokus dalam mengelola sektor perekonomian di kawasan perbatasan. Ironi pemerintah pusat lebih banyak menguras energi untuk menjaga kawasan perbatasan dari ancaman negara  asing.  Padahal  kebijakan  pertahanan  keamanan  dapat  disinergikan  dengan pengelolaan potensi maritim di kawasan perbatasan. “Sektor ekonomi dan pertahanan keamanan  dapat  berjalan  beriringan.  Pembangunan  pulau  terluar  membutuhkan anggaran,  yang  bersumber  dari  sektor  kelautan.  Ini  saatnya  pemerintah  fokus membangun  fasilitas  dasar  sebagai  pondasi  dalam  mengelola  potensi  kelautan,”. Iskandarsyah  yang  berasal  dari  dapil  Karimun  itu  mengatakan   geografi  Kepri  yang strategis  selama  bertahun-tahun  hanya  disampaikan  secara  lisan  oleh  pemerintah maupun  berbagai  elemen  masyarakat.  Padahal  masyarakat  Kepri  mengharapkan  aksi nyata  dari  pemerintah.  Otonomi  khusus  merupakan  bagian  terpenting  dalam
44 Ibid .
45 Ibid .
pengelolaan  kelautan.  Pemerintah  Kepri  sebaiknya  diberi  kewenangan  penuh  dalam mengelola  potensi  kelautan,  tidak  menunggu  kebijakan  dari  pusat.  Dihadapan pengusaha  dan  mahasiswa  yang  menjadi  peserta  seminar  itu,  dia  menambahkan otonomi  khusus  itu  jangan  dipandang  secara  sempit,  melainkan  luas  untuk kepentingan  nasional.  Otonomi  khusus  jangan  hanya  ditetapkan  di  provinsi  yang rentan  konflik,  seperti  Aceh  dan  Papua.  “Otonomi  khusus  bukan  untuk  kepentingan pertahanan keamanan saja, tetapi lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat,”. 46
La  Ode  Kamalauddin  menyatakan  bahwa  pembangunan  daerah-daerah  yang bergeografis  kelautan  dan  kepulauan  cenderung  mengalami  kegagalan.  Bahwa  kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 47
Pertama ,  kebijakan  maritim  belum  menyentuh  aspek-aspek  strategis  yang  mampu mengikat  dan  memayungi  instrumen  ekonomi  kelautan,  seperti  sektor  perikanan, pertambangan,  dan  energi  lepas  pantai,  pariwisata  bahari,  transportasi  laut  dan  pelabuhan serta sumber daya manusia di wilayah laut. 48
Kedua , kebijakan maritim tidak menjadi  payung politik bagi  pembangunan ekonomi maritim,  maka  kelembagaan  yang  terlibat  dalam  sektor  maritim  juga  akan  mengalami disorientasi. 49
Ketiga ,  terjadinya backwash  effect secara  masif  yang  menempatkan  sektor  maritim khusus  perikanan  sebagai  sektor  pengurasan  atau  pemborosan.  Kecenderungan  ini berpengaruh  terhadap  tingkat  kebocoran  sektoral  ( sectoral  leagkages )  yang  justru  membuat sektor-sektor maritim menjadi kerdil dan marjinal. 50
Keempat , faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang diharapkan menjadi  saluran kemakmuran secara adil, nampaknya masih sulit  diwujudkan karena APBN yang continental oriented . 51
Dengan  demikian,  menempatkan  sektor  maritim  termasuk  provinsi  yang  berbasis kepulauan  (maritim)  dan  pulau-pulau  kecil  termarjinalisasi  dalam  pembagian  sarana  dan prasarana  pembangunan.  Dari  beberapa  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  jelas  bahwa implementasi  otonomi  daerah  selama  ini  dilakukan  berlandaskan  pada  wawasan  daratan
46 Dikutip  dari  media  Kabar  Kepri, Kepri  Sudah  Selayaknya  Ditetapkan  sebagai  Wilayah  Otonomi  Khusus . Sabtu, 28 Maret 2015.
47 Rendra  Setyadiharja, Otonomi  Khusus  Kepulauan  Riau,  Mungkinkah, Opini  Batam  Today,  Sabtu  26  Januari 2013.
48 Ibid .
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
( continental oriented ), sementara daerah-daerah  yang memiliki  geografis kepulauan menjadi termajinalisasi dan tidak merata dalam proses pembangunannya. Salah satu solusinya adalah mengubah mindset otonomi  daerah  bahwa  dalam  rangka  pembangunan  daerah  yang  optimal sesuai  dengan  karateristik  daerah  masing-masing,  dengan  maksud  agar  pembangunan, pelayanan  dan  pemberdayaan  di  daerah  lebih  merata,  perlu  sebuah  tinjauan  ulang  terhadap daerah-daerah yang bergeografis kepulauan.
Bahkan dalam pandangan Jimly Asshiddiqie Provinsi Kepulauan Riau termasuk tujuh provinsi  kepulauan  yang  dewasa  ini  oleh  pemerintah  ditetapkan  sebagai  kawasan  ekonomi yang  tersendiri.  Ketujuh  provinsi  tersebut  adalah  (i)  Kepulauan  Riau,  (ii)  Bangka  Belitung, (iii)  NTB,  (iv)  NTT,  (v)  Sulawesi  Utara,  (vi)  Maluku  Utara,  dan  (vii)  Maluku.  Ketujuh provinsi  kepulauan  ini  dapat  dikembangkan  sebagai  satu  kesatuan  ekonomi  yang  bersifat khusus,  yang    untuk  pengembangannya  diperlukan  evaluasi  menyeluruh  mengenai  sistem pemerintahan daerahnya dan aneka perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaannya.  Jika  bentuk  dan  susunan  kelembagaannya  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya  sama  saja  dengan  bentuk  kelembagaan  dan  perangkat  sistem yang  mengatur  pemerintahan  daerah  yang  berlaku  pada  umumnya  di  seluruh  Indonesia, niscaya  kekhususan-kekhususan  yang  dimiliki  oleh  ketujuh  kepulauan  tersebut  tidak  akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan percepatan pembangunan. Karena itu, sekali  lagi,  diperlukan  evaluasi  menyeluruh  mengenai  postur  kelembagaan  dan  sistem peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang berlaku selama ini. 52
Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945  menentukan,  “Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dengan undang-undang”.  Ketika  ketentuan  ini  disahkan  pada  Perubahan  Kedua  UUD  1945  pada tahun 2000, jumlah daerah otonomi khusus atau istimewa yang ada berjumlah empat provinsi, yaitu  (i)  DKI  Jakarta,  (ii)  DI  Yogyakarta,  (iii)  Aceh,  dan  (iv)  Papua.  Sesudah  itu,  dalam perkembangan selanjutnya dibentuk Provinsi Papua dimekarkan menjadi dua yang ditetapkan dengan undang-undang,  yaitu  Provinsi  Papua dan Papua Barat.  Dengan demikian, ketentuan daerah  otonomi  khusus  atau  istimewa  berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945  itu  dapat berkembang,  bertambah  dan  berkurang  secara  dinamis,  asalkan  ditetapkan  dengan  undang-
52 Jimly  Asshiddiqie, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Negara  Kepulauan  Yang  Berciri  Nusantara, Makalah, disampaikan  Diskusi dengan Pimpinan Kementerian Kelautan dan Pimpinan Komisi DPR-RI tentang Aspek Hukum Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kementerian Kelautan, (Jakarta, Rabu, 15 Juni 2011) : 7.
undang sebagai cermin disepakatinya pembentukan daerah otonomi khusus atau istimewa itu oleh seluruh warga bangsa Indonesia. 53
Karena  itu,  menurut  Jimly  agar  pengertian  kita  tentang  daerah  otonomi  khusus  atau istimewa itu (1) dapat dikembangkan tidak hanya berada di tingkat provinsi tetapi dapat juga dikembangkan di tingkat kabupaten atau kota, dan (2) dapat bersifat politik dan administratif, tetapi  dapat  pula  bersifat  ekonomi  ataupun  budaya.  Dengan  demikian,  daerah  khusus  atau istimewa  itu  dapat  saja  dibentuk  di  daerah  kabupaten  atau  kota,  dan  dapat  berciri  politik, tetapi  dapat  juga  berciri  ekonomi  atau  budaya.  Misalnya,  Kota  Batam  dapat  saja dikembangkan menjadi Kota Otonomi Khusus dibidang bisnis, sehingga bentuk dan susunan pemerintahannya  tidak  harus  sama  dengan  kota  lain,  tetapi  disesuaikan  dengan  kebutuhan setempat.  Sebagai  contoh,  walikotanya  dapat  saja  ditentukan  tidak  dipilih  tetapi  ditetapkan oleh  Presiden  yang  ditentukan  dengan  undang-undang  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan konstitusional  yang  berlaku  umum,  dengan  berlandaskan  pada  ketentuan  kekhususan  atau keistimewaan menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas. 54
Berdasarkan  pandangan  Jimly  tersebut  di  atas,  sesungguhnya  terbuka  peluang  bagi Provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  menjadi  daerah  dengan  status  otonomi  khusus  melalui kebijakan desentralisasi asimetris dengan alasan:
1. Letak Provinsi Kepulauan Riau yang strategis dengan krakteristik khusus yakni daerah yang  bercirikan  perairan  atau  kepulauan.  Sehingga  fakta  ini  sejalan  dengan  visi Pemerintahan Jokowi yang menghendaki agar Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. Letak  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berada  di  wilayah  perbatasan  dengan  negara tetangga,  sehingga  terbuka  lebar  terjadinya  ancaman  terhadap  kedaulatan  wilayah NKRI.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kebijakan  khusus  oleh  Pemerintah  Pusat  dengan menetapkan  kebijakan  desentralisasi  asimetris  berupa  otonomi  khusus,  yang didasarkan pada pendekatan topografi bukan politis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  urgensi  desentralisasi asimetris  dalam  pengelolaan  wilayah  perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau  didasarkan  pada
53 Ibid.
54 Ibid.
letak  Provinsi  Kepulauan  yang  secara  geografis  berpotensi  untuk  dikembangkan  secara ekonomis, namun disisi lain kondisi demikian juga berpotensi untuk terjadinya ancaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrusyi,  Fahmi. Otonomi  Daerah    Dalam  Negara  Kesatuan, dalam  Abdurrahman  (editor),
Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta:Media Sarana Press,1987. Asshiddiqie,  Jimly . , Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia, Jakarta: Penerbit Ichtiar Van Hoeve, 1994.
------------------------ . Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH. UII Press, 2004.
------------------------. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konpress,2005.
------------------------. Negara  Kesatuan Republik Indonesia,  Negara Kepulauan Yang Berciri Nusantara, Makalah, disampaikan  Diskusi dengan Pimpinan Kementerian Kelautan dan  Pimpinan  Komisi  DPR-RI  tentang  Aspek  Hukum  Kebijakan  Pembangunan Kelautan, di Kementerian Kelautan, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2011.
Astawa,  I  Gde  Pantja. Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008.
Astawa, I Gde Pantja & Inna Junaenah. Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum  dan  Pembangunan  di  Aras  Lokal, dalam  Susi  Dwi  Harijanti  (eds), Negara Hukum  Yang  Berkeadilan  (Kumpulan  Pemikiran  Dalam  Rangka  Purnabakti    Prof. Dr.  H.  Bagir  Manan,  SH.,  MCL.), Bandung:  ROSDA  bekerjasama  dengan  Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Universitas Padjajaran, 2011..
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (Edisi  Revisi), Jakarta:PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2009.
Daldjoeni. Dasar-Dasar Geografi Politik, Bandung:Citra Aditya Bakti,1991.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  (edisi keempat), Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Garner,  Bryan  A.  (Eds),  Black’s  Law  Dictionory  ( Ninth  Edition ),  West  Thomson  Reuters Business, 2009.
Hadiwijoyo Suryo Sakti, Aspek Hukum  Wilayah Negara Indonesia, Yogyakarta:Graha  Ilmu, 2012.
Hendratno,  Edie  Toet. Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Indra, Mexsasai. Demokrasi Indonesia bukan Individualisme tetapi Demokrasi Kolektivisme,
Makalah dalam seminar yang ditaja oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi (BKS- PTN), di Hotel Nagoya Plaza  Batam tanggal 4-5 Mei 2013.
Isjwara, Fred. Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Bandung: Bina Cipta,1974.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, terjemahan, Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang  Hukum  dan  Negara. Bandung:  Nusa  Media&  Nuansa  (cetakan  pertama), 2006.
Kurniadi,  Bayu  Dardias.  “ Desentralisasi  Asimetris  Di  Indonesia ”, Makalah disampaikan dalam  Seminar  di  LAN  (Lembaga  Administrasi  Negara)  Jatinangor,  tanggal  26 November 2012. Lihat juga di http://bayudardias.staff.ugm.ac.id, 2012.
Liamsi,  Rida  K. Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Pembangunan  Ekonomi  Maritim  di  Kepri, Tulisan  ini  disampaikan  pada  Seminar The  First  International  Conference  On Maritime Development, di Tanjungpinang pada 5 September 2015.
Ludiro  (eds). Mengelola  Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa  Batas, Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Amrah,  Muslimin. Ikhtisar  Perkembangan  Otonomi  Daerah  1903-1958. Jakarta  :Penerbit Jambatan,1960.
Manan,  Bagir. Perjalanan  Historis  Pasal  18  UUD  1945  (Perumusan  dan  Undang-Undang Pelaksanaannya), Karawang:Penerbit UNSIKA,1993.
------------------. Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan,1994.
------------------, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Penerbit  Pusat  Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII (cet ketiga), 2004.
Matondang,  Erlinda. Analisis  Kebijakan  Poros  Maritim  Dunia  Dalam  Konteks  Peningkatan Konektivitas  Nasional  Dan  Regional. Tugas  Ujian  Akhir  Semester  Mata  Kuliah Foreign  Policy  Analysis, Program  Studi  Diplomasi  Pertahanan  Fakultas  Strategi Pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor 2014.
MD, Moh. Mahfud. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Media Kabar Kepri. Kepri  Sudah Selayaknya Ditetapkan sebagai  Wilayah Otonomi Khusus . Sabtu, 28 Maret 2015.
Napitupulu, Paimin. Menakar Urgensi Otonomi Daerah . Bandung:Alumni, 2006.
Perwira,  Indra. Et.all, Pola  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah .  Laporan  Penelitian Kerjasama  Pusat Studi  Kajian Negara Universitas Padjajaran  Bandung bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tahun 2009.
Pide,  Andi  Mustari. Otonomi  Daerah  dan  Kepala  Daerah  Memasuki  Abad  XXI. Jakarta  : Penerbit Gaya Media Pratama,1999.
Santoso,  Purwo.  dkk,  “ Decentralized  Governance :  Sebagai  Wujud  Nyata  dari  Sistem Kekuasaan, Kesejahteraan Dan Demokrasi”. Laporan Penelitian , Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogayakarta. 2011
Setyadiharja,  Rendra. Otonomi  Khusus  Kepulauan  Riau,  Mungkinkah. Opini  Batam  Today, Sabtu 26 Januari 2013.
Soehino. Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Otonomi  Daerah. Edisi  Pertama,  cetakan pertama, Yogyakarta: BPFE,1991.
Soemantri,  Sri. Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Cetakan  pertama,  Bandung: PT. Alumni, 1992.
Strong, C.F. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi  Dunia. (Terjemahan  SPA  Team  Work),  Bandung:Penerbit  Nuansa  dan Nusa Media,2004
Simorangkir,  Bonar et.al . Otonomi  Atau  Federalisme  Dampaknya  Terhadap  Perekonomian . Cetakan pertama, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, 2000.