## PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEREKONOMIAN PARTISIPATIF

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta - Denpasar e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Problematika kemiskinan hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi setiap pemerintahan yang ada di dunia ini. Tingkat kemiskinan akan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa. Nega- ra-negara maju sekalipun yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan teknologi yang mumpuni masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan di beberapa sudut wilayahnya. Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia memberikan pandangan bah- wa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Pelibatan masyarakat secara maksimal dalam sektor perekonomian bertujuan mem- berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkontribusi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Sistem perekonomian yang melibatkan mas- yarakat banyak dalam proses perekonomian akan mampu mengarahkan perekonomian suatu wilayah menuju pertumbuhan yang berkualitas. Perekonomian yang partisipatif merupakan salah satu solusi dalam penanganan komleksitas masalah kemiskinan. Mas- yarakat yang berdaya dalam perekonomian pastilah dapat meningkatkan sumber pendap- atannya sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan secara umum. Pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian sangat diperlukan dalam proses pembangunan khusun- ya dalam bidang ekonomi.
Ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem perekonomian yang paling sesuai den- gan budaya Indonesia seperti tertuang dalam konstitusi negara kita harus benar-benar diterapkan dalam mencapai tujuan nasional. UMKM, Koperasi dan lembaga-lembaga perekonomian milik masyarakat luas harus terus dikembangkan agar masyarakat lebih berdaya dalam sektor ekonomi. Strategi penanggulangan kemiskinan dengan  memberi- kan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati keberhasilan sektor ekonomi akan mampu menekan jumlah kemiskinan secara luas. Perekonomian partisipatif yang berhasil diterapkan dalam suatu wilayah diyakini akan mampu mengangkat perekonomi- an kearah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Kata kunci: partisipasi, perekonomian dan kemiskinan
Abstract - The problem of poverty is still a threat to every government in the world. The poverty level will be used as an indicator in assessing the success of a ruling government regime. Even developed country that has abundant resources and capable technology was still keeping pockets of poverty in several corners of the region. The Poverty Reduction Committee of the Republic of Indonesia gives the view that poverty is a condition where a person or group of people, men and women, cannot fulfill their basic rights properly to fulfill and develop a dignified life.
Maximum involvement of the community in the economic sector aims to provide the widest possible access to the community to contribute and enjoy the results of the economic growth generated. The economic system that involves many people in the eco- nomic process will be able to direct the economy of a region towards quality growth. A participatory economy is one solution in handling the complexity of poverty. A powerless society in the economy must be able to increase its source of income so that it ends in increasing welfare in general. Community empowerment in the economy is very much needed in the development process especially in the economic field.
The people’s economy which is an economics system that is most in line with Indone-
sian culture as stated in our country’s constitution must be truly implemented in achieving national goals. MSMEs, Cooperatives and economic institutions belonging to the wider community must continue to be developed so that the community is more empowered in the economic sector. The poverty reduction strategy by providing opportunities for the community to enjoy the success of the economic sector will be able to reduce the amount of poverty widely. The participatory economy that has been successfully implemented in a region is believed to be able to lift the economy towards quality economic growth.
Keywords: participation, economic, poverty
A. Pengantar Tujuan dibentuknya Negara Kesat- uan Republik Indonesia adalah seperti yang termuat dalam pembukaaan Un- dang-Undang dasar 1945 alinia IV yaitu ” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk menca- pai tujuan tersebut maka pemerintah se- jak negara ini berdiri telah melaksanakan proses pembangunan menuju tercapainya tujuan nasional seperti yang telah diru- muskan. Pembangunan Nasional meru- pakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan dan pemberdayaan seluruh komponen dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional. Pros- es Pembangunan di Indonesia memiliki tujuan yang multidimensional yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, karena dengan keadaan yang lebih demokratis memung- kinkan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di se- gala bidang.  Perkembangan pembangu- nan yang semakin cepat dan sangat kom- pleks menuntut seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan dan demokrasi mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan NKRI. Hakikat dari Pembangunan nasional adalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pela- ku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing
serta menciptakan suasana yang menun- jang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat dan pemerintah har- us saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yak- ni tujuan pembangunan nasional. Masalah yang masih sangat krusial dalam proses pembangunan di negeri ini yakni belum meratanya hasil pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia, terlalu tinggi kesenjan- gan antara pembangunan di Indonesia ba- gian barat khusunya Jawa dengan daerah Indonesia Tengah dan Timur. Hasil-hasil pembangunan belum merata dinikmati oleh seluruh wilayah di Tanah Air. Bahkan ada daerah yang sumbangan pajaknya sangat tinggi bagi negeri ini karena memiliki hasil tambang yang besar malahan daerahnya se- bagaian besar merupakan daerah tertinggal. Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan proses pembangunan di sua- tu negara/daerah adalah rendahnya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Kemi- skinan hingga saat ini masih merupakan “momok” serta kegagalan bagi setiap pe- merintahan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu setiap pemerintahan sangat berusaha keras untuk meninggalkan kem- iskinan dari wilayahnya. Karena masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan perlu penanganan yang komprehensif dan peri- odik, maka perlu diformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang berba- sis partisispasi masyarakat. Banyak seka- li daerah di Indonesia yang terlihat maju dari tampilan luarnya, namun menyimpan cukup banyak masyarakat miskin yang masih termarjinalkan dalam proses pem- bangunan yang dilaksanakan. Seperti hal- nya di Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia, masih tersimpan penduduk miskin, meski jumlahnya masih di bawah rata-rata nasional.
43

## Tabel. 1 Penduduk Miskin di Bali tahun 2010 hingga 2018
Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jembrana 21.3 17.6 15.3 14.92 15.8 15.83 14.52 14.78 14.35 Tabanan 29,2 24.2 21 22.49 24.4 24.05 21.9 21.66 19.77 Badung 17.7 14.6 12.51 14.55 15.4 14.4 12.91 13.16 12.97 Gianyar 31.5 26 22.63 20.8 22.5 22.89 22.13 22.42 21.26 Klungkung 12.9 10.7 9.3 12.21 12.3 12.11 11.21 11.15 10.43 Bangli 13.8 11.4 9.9 12 13 12.74 11.66 11.76 11.05 Karangasem 31.6 26.1 22.68 27.85 29.7 30.33 27.12 27.02 26.02 Buleleng 45.9 37.9 32.96 40.32 43.7 43.43 37.55 37.48 35.2 Denpasar 17.5 14.5 12.66 17.63 19.2 20.94 19.17 20.7 20.72 Provinsi Bali 221.6 183.1 158.95 182.77 196 196.71 178.18 180.13 171.76 Sumber: BPS Provinsi Bali
Tabel. 1  di atas menunjukkan bahwa jum- lah masyarakat miskin di Bali secara kes- eluruhan mengalami fluktusasi dari tahun ke tahun. Dari sebaran daerah kabupaten/ kota juga terjadi perbedaan yang cukup besar antar wilayah yang ada di Provinsi Bali. Masyarakat miskin di Bali lebih ban- yak ada didaerah-daerah bali utara seper- ti Buleleng dan Karangasem. Sementara daerah di bagian selatan pulau Bali tetap juga memiliki masyarakat miskin namun jumlahnya relatif sedikit. Daerah selatan seperti Badung dan Denpasar merupakan kawasan Pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan daerahnya sehingga dapat di- gunakan oleh Pemda untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
B.  Problematika Kemiskinan di Indo- nesia Kemiskinan sebagai masalah klasik dalam setiap pemerintahan tidak dapat di- tanggulangi hanya oleh pemerintah saja, namun semua komponen yang ada dalam sebuah negara/daerah harus terlibat dalam penanggulangan kimiskinan ini. Dalam buku Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang disusun oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia memberikan pandangan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-la-
ki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk me- menuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenu- han hak-hak dasar dan perbedaan per- lakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati ke- hidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undan- gan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, peru- mahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik bagi per- empuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempen- garuhi satu sama lainnya sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaru- hi pemenuhan hak lainnya. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat mi- skin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan sering kali mengalami
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
44
pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh kare- na itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk meng- hormati, melindungi dan memenuhi hak- hak dasar masyarakat miskin. Menurut Todaro (2004) kemiskinan adalah rendahnya pendapatan perkapita dan lebarnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi pemban- gunan mulai mengukur luasnya atau ka- dar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara  dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan atau men- ciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang digunakan adalah konsep kemiskinan absolut (absolute poverty) yaitu konsep untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  fisik minimum setiap orang berupa kecuku- pan makanan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Kemiskinan sebagai proses sistemik yang tereduksi dari berbagai faktor. Kem- iskinan lebih merupakan sebuah keadaan yang dipengaruhi secara sistematik yang di dalamnya dipengaruhi oleh banyak as- pek. Kemiskinan dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanangkan, ke- bijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang terealisasi mel- alui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut. Den- gan demikian masalah kemiskinan adalah merupakan hal yang cukup kompleks. Sa- lah satu generalisasi (anggapan sederhana) mengenai penduduk miskin adalah bahwa mereka pada umumnya bertempat ting- gal di daerah-daerah pedesaan, yang mata pencahariannya adalah sebagai petani dan kegiatannya berkaitan erat dengan sektor ekonomi tradisional. Lembaga penelitian SMERU mengemukakan bahwa pengertian kemi- skinan harus mencakup berbagai dimensi sebagai berikut.
1) Ketidakmampuan memenuhi kebutu- han konsumsi dasar (sandang, pangan,
papan).
2) Tidak adanya akses terhadap kebutu- han hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3)   Tidak adanya jaminan masa depan (ka- rena tiadanya investasi untuk pendidi- kan dan keluarga).
4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5) Rendahnya kualitas sumber daya ma- nusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6) Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berk- esinambungan.
8)  Ketidakmampuan untuk berusaha kare- na cacat fisik maupun mental.
9) Ketidakmampuan dan ketidakberun- tungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
Kemiskinan merupakan kegagalan pe- merintah dalam mengalokasikan sum- ber-sumber yang ada sehingga sebagian masyarakat yang “kurang beruntung” tidak dapat menikmati hasil dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun hasil itu hak seluruh masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara/wilayah dise- babkan oleh banyak faktor antara lain :
1)  Kegagalan kepemilikan terutama lahan dan modal.
2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebu- tuhan dasar, sarana dan prasarana.
3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4) Adanya perbedaan kesempatan dian- tara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5)  Adanya perbedaan sumber daya manu- sia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyar- akat.
7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sum- ber daya alam dan lingkungannya.
8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
9) Pengelolaan sumber daya alam yang
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
45
berlebihan dan tidak berwawasan ling- kungan.
C. Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perekonomian Partisipasi masyarakat dalam pros- es pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembanguanan ekonomi akan menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek bukan hanya sebagai obyek saja. Dengan Partisispasi ini membuat mas- yarakat akan merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat akan mengarah kepada pem- berdayaan masyarakat karena melalui par- tisipasi dalam seluruh proses, masyarakat akan semakin berdaya dan mampu men- gendalikan proses tersebut kearah penca- paian kesejahteraan masyarakat itu sendi- ri. Penduduk Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari seperempat milyar orang merupakan potensi yang luar bia- sa bagi penopang proses pembangunan ekonomi di negeri ini. Sumber daya ma- nusia yang dimiliki ini apabila diarahkan dengan optimal akan mampu menjadi kekuatan utama pendukung pembangunan nasional. Namun keberadaan penduduk yang banyak ini kadang juga merupakan hambatan yang sangat mengganggu pros- es pembangunan. Penduduk yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi hambatan dalam pembangunan ini. Mere- ka tidak akan ikut melibatkan diri atau berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga apa yang menjadi tujuan pem- bangunan nasional tidak akan tercapai. Masyarakat yang partisipatif dalam pros- es pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Pertisipasi masyarakat han- ya bisa terjadi apabila warganya ikut ak- tif. Jumlah penduduk yang banyak serta diimbangi dengan partisipasi yang tinggi membuat penduduk menjadi kekuatan be- sar dalam segala kegiatan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menjadi modal dan kekuatan untuk mensukseskan pem- bangunan nasional.
Masyarakat yang partisipatif san- gat dibutuhkan dalam proses pemerin- tahan dan pembangunan. United Nation Develepment Program (UNDP) bahkan telah memasukkan partisipasi masyarakat dalam salah satu indikator atau karakter- istik pemerintahan yang baik (Good Gov- ernance). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyar- akat dalam proses pemerintahan dan pem- bangunan menunjukkan bahwa pemerin- tahan yang berkuasa telah melaksankan proses pemerintahan yang baik. Partisipasi Masyarakat adalah sua- tu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu mening- katkan kesejahteraannya secara mandiri. Ini mengandung arti bahwa masyarakat diberikan peluang serta dorongan untuk memperbaiki kesejahteraanya secara aktif tidak hanya mengandalkan usaha dari pe- merintah saja. Masyarakat yang aktif dan berdaya akan mampu meningkatkan kese- jahteraanya sendiri dan pemerintah hanya memfasilitasi saja. Dalam sektor perekonomian perlu dibuatkan regulasi yang memperkuat per- an serta masyarakat umum dalam aktivitas perekonomian. Sektor ekonomi yang mel- ibatkan rakyat kecil harus tetap dijaga dari rambahan pengusaha-pengusaha besar. Pasar-pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diberikan ruang untuk berkembang serta dikawal dalam bersaing dengan perusahan besar. Merambahnya toko-toko berjaringan yang dimiliki oleh pengusaha besar saat ini telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi eksistensi warung-warung kecil mi- lik masyarakat lokal. Apabila hal ini tidak disikapi dengan baik, maka keberadaan warung-warung kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal akan susah berkembang. Mewujudkan sistem perekonomian yang melibatkan masyarakat banyak dalam proses perekonomian akan mampu men- garahkan perekonomian suatu daerah menuju pertumbuhan yang berkualitas. Perekonomian yang partisipatif merupa- kan salah satu solusi dalam penanganan komleksitas masalah kemiskinan. Mas- yarakat yang berdaya dalam perekono- mian akan mampu meningkatkan sumber pendapatannya sehingga berujung pada
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
46
peningkatan kesejahteraan secara umum. Pemberdayaan masyarakat dalam pere- konomian sangat diperlukan dalam pros- es pembangunan khusunya dalam bidang ekonomi.

## D. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan
Menuju Indonesia Sejahtera Partisipasi masyarakat dalam pere- konomian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya da- lam bidang ekonomi. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat maka disusun suatu konsep sistem perekonomian yang meli- batkan seluruh masyarakat yakni sistem ekonomi kerakyatan.  Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, dan selanjutnya dise- but sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertani- an, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi ini teruta- ma ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya tanpa harus men- gorbankan kepentingan masyarakat lainn- ya. Menurut Prof. Dr. Mubyarto, Sis- tem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjuk- kan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyar- akat ke dalam suatu jaringan berbasis te- knologi informasi, untuk terbentuknya  je- jaring pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat. Alfred Masr- shall menyatakan bahwa Ekonomi Rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi orang ke- cil yang karena merupakan kegiatan kelu- arga, tidak merupakan usaha formal ber- badan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia tertuang dalam Konstitusi nega- ra Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang seharusnya dianut secara murni oleh Indonesia,sebab dalam Konsti- tusi negara telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi :
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluar- gaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Ne- gara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe- sar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggara- kan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawa- san lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kema- juan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 33 dalam UUD 1945 ini men- yatakan dengan jelas bahwa, ekonomi dilakukan seluas-luasnya untuk kepentin- gan rakyat. Justru yang terjadi adalah perekonomian yang dijalankan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Perekonomian nasional dikuasai oleh segelintar masyarakat Indonesia.  Pertum- buhan ekonomi yang dicatatkan oleh BPS ternyata dinikmati hanya oleh sebagaian kecil masyarakat Indonesia khususnya para konglemerat. Sistem ekonomi kita masih belum berpihak kepada kepentin- gan ekonomi masyarakat kecil. Usaha pe- merintah menuju penerapan ekonomi ker- akyatan sudah berangsur mengarah ke hal yang positif. Pemerintah mulai memberi- kan prioritas kepada sektor-sektor yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan, yakni:
1. Koperasi Dalam UUD 1945 yakni pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar- kan atas asas kekeluargaan. Hal inilah menjadi dasar pembentukan koperasi di Indonesia. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pe-
47
misahan kekayaan para anggotanya se- bagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan “Soko Guru” perekonomian Indonesia. Kopera- si merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Pada masa orde baru, keberadaan koperasi san- gat membantu masyarakat dalam melaku- kan aktivitas perekonomian di desa. Saat itu hampir di setiap desa berdiri Koperasi Unit Desa (KUD). Menjelang pergantian rezim kekuasaan orde baru, banyak KUD mengalami kegagalan dan menghentikan usahanya atau bangkrut. Namun saat ini eksistensi koperasi mulai menggeliat kem- bali. Usaha-usaha koperasi yang ada saat ini lebih banyak berupa koperasi simpan pinjam yang dipergunakan oleh para ang- gota untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka menuju ke arah kemakmuran.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan contoh pener- apan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pemerintah saat ini terus berusaha mem- bina dan merangsang tumbuh kembangn- ya UMKM di Indonesia. Salah satu rang- sangan yang diberikan berupa pemberian kemudahan memasuki pasar Internasion- al. Hal ini membuat UMKM terutama yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan yang merupakan  komoditas un- ggulan untuk pasar Internasional saat ini semakin menggeliat. Produk kerajinan In- donesia sangat diminati oleh pasar Inter- nasional khususnya pasar Eropa. UMKM sangat  tergantung  pada  kreatifitas  mas- yarakat dalam menghasilkan produk ker- ajinan. Selain produk berupa kerajinan atau karya seni produk UMKM unggulan saat ini  yang diminati oleh pasar dalam negeri adalah usaha pengolahan makanan. Dengan dukungan pemasaran melalui sistem on-line produk usaha ini semak- in berkembang dan sangat menjanjikan. Dengan semakin majunya UMKM yang dikelola oleh masyarakat sebagai pelak- sanaan ekonomi kerakyatan akan dapat membangkitkan perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Data UMKM di Bali seperti yang dimuat
oleh Tribun Bali.com pada tanggal 13 Jan- uari 2019, menunjukkan per Maret 2018 jumlah UMKM di Bali berada di ang- ka 312.967. Jumlah tersebut tersebar di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Bali yang terbagi ke dalam empat kat- egori, berupa perdagangan, industri per- tanian, industri non-pertanian dan aneka jasa. Kabupaten Bangli memiliki jumlah UMKM terbanyak yakni 43.948, semen- tara yang paling sedikit adalah Kabupaten Klungkung yang hanya di angka 9.712.
3.  Pasar Tradisional Pasar tradisinal merupakan aktivitas ekonomi bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional selalu menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli da- lam memperoleh suatu barang. Kelebihan pasar tradisional dengan pasar modern adalah terdapat proses tawar menawar sehingga menimbulkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Meski- pun saat ini ada banyak pusat perbelanjaan dan pasar swalayan modern, namun pasar tradisional sebagai aktivitas ekonomi ker- akyatan tidak akan ditinggalkan oleh mas- yarakat, karena dalam pasar tradisional konsumen dapat memilih sendiri barang dan harga yang diinginkan. Kualitas dan kuantitas ekonomi ker- akyatan di Indonesia akan sangat menen- tukan keberhasilan pimpinan pemerinta- han dalam menjalankan amanat Konstitusi negara. Perekonomian yang maju tapi di- kuasai oleh konglemerasi bukan merupa- kan keberhasilan dalam sistem ekonomi di Indonesia. Ekonomi dengan pember- dayaan masyarakat secara luas adalah ci- ta-cita yang ingin dicapai oleh seluruh rak- yat Indonesia. Dampak ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan Ekonomi kerakyatan dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mere- ka secara turun temurun. Dalam Sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat harus aktif dalam kegiatan ekonomi, sedang- kan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkemban- gan dunia usaha. Ada beberapa ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan, seperti:  Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat;
48
Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup;  Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja; Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rak- yat Indonesia. Pengakuan lembaga inter- nasional terhadap ekonomi kerakyatan menjadi modal besar bagi bangsa Indone- sia yang sejak merdeka sudah menyusun konsep ekonomi kerakyatan dalam sistem perekonomian negaranya. Konsep ekonomi kerakyatan mer- upakan konsep yang sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh Konstitusi RI, meskipun dalam pelaksanaannya masih be- lum dapat terlaksana dengan baik. Apabila konsep ini dapat dilaksanakan di Indonesia maka negara ini akan menjadi negara yang sangat maju, karena masyarakatnya sudah berdaya dalam bidang ekonomi. Konsep Tri Sakti yang dikemukakan oleh Presiden Pertama RI yakni Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam berbudaya akan terwujud. Berdikari dalam bidang ekonomi akan mampu terlaksana apabila sistem ekonomi kerakyatan mampu dilak- sanakan secara murni dan konsekwen oleh pemerintah yang berkuasa. Ekonomi ker- akyatan jangan hanya dijadikan komod- iti kampanye saat pemilu, namun setelah terpilih janji mewujudkan ekonomi kerak- yatan diabaikan karena harus memberikan prioritas kepada para konglemerat yang pada saat kampanye memberikan sumban- gan dana yang besar bagi calon sehingga dapat terpilih sebagai penguasa.   Ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang akan mampu mencapai tujuan nasional Indo- nesia yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat konstitusi RI apabila dilak- sanakan sesuai dengan asanya maka Indo- nesia Sejahtera niscaya akan terwujud.
E. Penutup Penanggulangan kemiskinan di In- donesia selama ini masih bersifat sek- toral yang mengakibatkan program pen- anggulangan kemiskinan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara maksimal. Program yang dilaksankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pu-
sat belum diselaraskan sehingga kadang terdapat program yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan den- gan sistematik, sistemik dan periodik agar kompleksitas masalah kemiskinan dapat terurai dan lambat laun dapat diatasi se- cara maksimal. Kemiskinan yang terjadi selama ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam sektor perekonomian. Masyarakat belum terlibat secara maksimal dalam sis- tem perekonomian, sehingga pertumbu- han ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah juga be- lum mampu memberikan keberpihakan terhadap hasil perekonomian kepada mas- yarakat kebanyakan. Para konglemerasi masih menguasai sebagain besar aset-aset perekonomian di negeri ini. Sementara masyarakat yang mayoritas belum mam- pu bersaing dalam sistem yang cenderung mengarah ke sistem neo-libral yang terjadi saat ini. Mendorong partisipasi masyar- akat dalam sektor perekonomian harus terus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Pelibatan masyarakat secara maksimal dalam sektor perekonomian akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada pening- katan kesejahteraan mereka. Perekonomi- an yang partisipatif memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat un- tuk ikut berkontribusi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pelibatan masyarakat secara luas akan me- nekan tingkat kemiskinan yang ada, seh- ingga salah satu indikator kegagalan suatu pemerintahan dapat dieliminasi. Ekonomi kerakyatan yang meru- pakan sistem perekonian yang sudah di- gariskan oleh konstitusi kita belum dapat dilaksanakan dengan baik. Intervensi pi- hak-pihak luar belum mampu membuat kita berdaulat di negeri sendiri khusus- nya dalam sektor ekonomi. Pelaksan- aan ekonomi kerakyatan mutlak harus dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Peran UMKM, Koperasi dan lembaga-lembaga perekono- mian milik masyarakat kebanyakan har- us terus diberikan ruang maksimal dalam perekonomian nasional. Lembaga-lem-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
49
baga ekonomi kerakyatan sudah terbukti mampu bertahan dalam goncangan krisis ekonomi yang pernah terjadi melanda ne- gara kita. Strategi penanggulangan kemi- skinan dengan  memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati keberhasilan sektor ekonomi akan mam- pu meningkatkan kesejahteraan masyar- akat secara luas. Perekonomian partisipa- tif yang berhasil diterapkan dalam suatu wilayah diyakini akan mampu mengang- kat perekonomian kearah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas akan berdampak se- cara  signifikan  kepada  peningkatan  kes- ejahteraan masyarakat dan tentunya juga dapat menekan jumlah masyarakat miskin yang ada dalam wilayah tersebut.***

## Daftar Pustaka
Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Admin- istrasi Pembangunan . Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
Kaho, J.R. 1997. Prospek otonomi di Ne- gara Republik Indonesia . Jakarta. PT Raja Grafido persada. Komite Penanggulangan Kemiskinan.
2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Jakarta
Lembaga Penelitian SMERU. tt. Infor- masi Dasar Penanggulangan Kem- iskinan .. Jakarta.
Leo Wiratma I Made, Djadijono M, Le- gowo TA.editors.2007. Membangun Indonesia Dari Daerah, Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daer- ah . Jakarta. CSIS.
Siagian. S. P. 1983, Administrasi Pem- bangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya ,  Jakarta, PT Gunung Agung Sukirno, Sadono. 2007. Ekonomi Pem- bangunan , Jakarta,KencanaPrenada Media Group Sumarto, Sudarno, Asep Suharyadi, Alex Arifianto.  2004. Tata Kelola Pe- merintahan dan Penanggulangan
Kemiskinan : Bukti-bukti Awal De- sentralisasi di Indonesia . Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta. Suprayitno, Bambang. 2017. Ekonomi Publik; Konsep dan Implementasi Kebijakan . Yogyakarta.UPP STIM
YKPK
Todaro, Michael P. Dan Stephen C Smith,.
2004. Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga , edisi kedelapan. Ja- karta. Penerbit Erlangga.
Undang-Undang Dasar Republik Indone- sia dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III dan IV), Penabur Ilmu. https://bali.bps.go.id https://tribun-bali.com