Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
Oleh : Abdul Hariss 

## ABSTRAK
Keturunan  atau  Seorang  anak  yang  masih  di  bawah  umur tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  sendiri  tanpa bantuan  orang  tuanya.  Di  lain  pihak  orang  tua  mempunyai kewajiban  untuk  mewakili  anaknya  baik  di  luar  maupun  di dalam  pengadilan,  meliputi  juga  penguasaan  terhadap  anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang  lingkup  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anaknya,
diharapkan  bahwa  dengan  kekuasaan  orang  tua  yang  besar terhadap  anaknya  tidak  merugikan  anak  itu  sendiri.  Adanya batasan  hak  orang  tua  terhadap  anak  dan  terlindunginya  hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  juga  diatur  dalam  Hukum  Islam.  Namun kadangkala  dalam  realitanya,  orang  tua  sulit  untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak- hak  anak  tersebut,  yang  akhirnya  anak  dirugikan  secara hukum.  Kadangkala  dengan  kesewenangan  orang  tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.
Kata Kunci: Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan negara  hukum,  sehingga  segala  sesuatu  yang  dilakukan  atau diperbuat  haruslah  berlandaskan  pada  peraturan  perundang-
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
undangan  yang  berlaku,  sekalipun  untuk  pelaksanaan  hak asasi  manusia.  Salah  satu  hak  manusia  adalah  hak  untuk kawin/menikah,  hak  ini  dapat  terlaksana  apabila  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum nasional maupun hukum agama atau hukum adatnya.
Perkawinan  itu  menurut  ketentuan  Pasal  1  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah “ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Tujuan  dari  pada  perkawinan yang  diadakan  diantaranya  adalah  membina  rumah  tangga dan mendapatkan keturunan.
Dalam kehidupannya salah satu aspek  yang membuat manusia  tergantung  dengan  manusia  lainnya  adalah  dalam melakukan  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  adalah perbuatan  yang  membawa  konsekuensi  timbulnya  hak  dan kewajiban  bagi  orang-orang  yang  melakukan  perbuatan hukum  itu.  Perbuatan  hukum  ini  banyak  sekali,  misalnya membuat  perjanjian,  membuat  wasiat  dan  lain-lain.  Dalam hal  ini  lawan  dari  perbuatan  hukum  adalah  perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar orang lain.
Keturunan  atau  Seorang  anak  yang  masih  di  bawah umur  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  sendiri  tanpa bantuan  orang  tuanya.  Di  lain  pihak  orang  tua  mempunyai
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
kewajiban  untuk  mewakili  anaknya  baik  di  luar  maupun  di dalam  pengadilan,  meliputi  juga  penguasaan  terhadap  anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang  lingkup  kekuasaan orang  tua  terhadap  anaknya, diharapkan  bahwa  dengan  kekuasaan  orang  tua  yang  besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  peraturan  tentang  kekuasaan  orang  tua terdapat  pada  Pasal  47,  Pasal  48  dan  Pasal  49.  Dikatakan bahwa  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun atau belum melakukan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua tersebut mewakili anak dalam hal semua perbuatan hukum  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  (Pasal  47  ayat  (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
Jika dilihat dari ruang lingkup kekuasaan seperti yang disebut  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  orang  tua  dalam kedudukannya  sebagai  orang  yang  telah  melahirkan  anak  di dunia  mempunyai  kekuasaan  yang  terbatas  kepada  anaknya. Hal  ini  ditentukan  oleh  ketentuan  Pasal  49  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang melarang orang tua untuk memindahkan  hak  atau  menggadaikan  barang-barang  tetap yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan, kecuali  apabila  kepentingan  anak  itu  menghendaki.  Jadi
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
dalam  hal  ini,  undang-undang  meletakkan  kepentingan  anak di  atas  segalanya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kepentingan  anak  disini  misalnya  si  anak  mempunyai penyakit parah, sedangkan orang tuanya tidak memiliki biaya untuk mengobati  anak tersebut, dalam keadaan ini orang tua diperbolehkan untuk menjual harta si anak, baik  benda tetap atau benda bergerak.
Adanya  batasan  hak  orang  tua  terhadap  anak  dan terlindunginya  hak  anak  juga  diatur  dalam  Hukum  Islam. Dengan adanya hak maka timbullah kewajiban bagi orang tua maupun  si  anak,  dimana  hak  anak  merupakan  kewajiban orang  tua  dan  sebaliknya  hak  orang  tua  juga  merupakan kewajiban bagi si anak.
Namun  kadangkala  dalam  realitanya,  orang  tua  sulit untuk  menghargai  keseluruhan  hak  anak  dan  malah melanggar  hak-hak  anak  tersebut,  yang  akhirnya  anak dirugikan  secara  hukum.  Kadangkala  dengan  kesewenangan orang  tua  terhadap  dirinya, si  anak  tidak  dapat  berbuat apapun.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  hak  dan  kewajiban  anak  dan  orang  tua menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan ?
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
2. Bagaimana  hak  dan  kewajiban  anak  dan  orang  tua menurut Hukum Islam ?
3. Apa  persamaan  dan perbedaan  Hukum  Islam  dengan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  berkenaan  dengan hak dan kewajiban anak dan orang tua ?

## C. Pembahasan
1. Hak  Dan  Kewajiban  Anak  Dan  Orang  Tua  Menurut Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan
a. Hak dan Kewajiban Anak
Meskipun  anak  kedudukannya  di  bawah  orang  tuanya, tetapi  tidaklah  haknya  tidak  ada,  melainkan  dilindungi oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Guna  mengetahui  hak  anak  dari  kedua  orang  tuanya menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dapat disimak beberapa ketentuan Pasal di bawah ini.
Pasal 80 ayat (4) menyebutkan : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman  bagi isteri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.
Pada  Pasal  di  atas  menyebutkan  bahwa  hak  anak
adalah:
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
1) Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya; dan
2) Mendapatkan biaya pendidikan.
Dalam  Pasal  81  ayat  (1)  menyebutkan  :  “sua mi wajib  menyediakan  tempat  kediaman  bagi  isteri dan  anak-anaknya  atau  bekas  isteri    yang  masih dalam  iddah”.  Pada  Pasal  ini  hak  anak  adalah untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak.
Dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: (1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri atau  dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam dan di luar pengadilan.
Pada  Pasal  tersebut  di  atas,  khusus  anak  yang  belum berusia  21  tahun  dan  belum  kawin  berhak  mendapat bantuan  dari  orang  tuanya  untuk  melakukan  perbuatan hukum.
Dalam Pasal 105 huruf b menyebutkan : “pemeliharaan anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada anak untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai pemegang  hak  pemeliharaannya”.  Pada  Pasal  ini  hak anak adalah memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya.
Lalu dalam Pasal 156 huruf b menyatakan : “anak yang sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah  dari  ayah  atau  ibunya”.  Jadi  pada  Pasal  ini
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
menyebutkan  hak  anak  adalah  untuk  mendapatkan hadhanah  dari  bapaknya  atau  ibunya  jika  terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.
Dalam  Pasal  171  huruf  c  menyebutkan  :  “ah li  waris adalah  orang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena hukum  untuk  menjadi  ahli  waris”.  Pada  Pasal  ini  anak berhak mendapatkan harta warisan.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  di  atas,  tersirat  hak-hak anak yang dilindungi adalah berupa :
1) Hak untuk hidup;
2) Hak  mendapatkan  biaya  perawatan  dan  biaya pengobatan dari orang tuanya;
3) Hak terhindar dari rasa sakit;
4) Hak terhindar dari rasa lapar;
5) Hak terhindar dari rasa takut; 6) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
7) Hak mendapatkan biaya pendidikan;
8) Hak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran di sekolah;
9) Hak  mendapatkan  tempat  kediaman  yang layak;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
10) Hak  mendapatkan  kasih sayang  dari  kedua orang tuanya;
11) Hak  mendapat  bantuan  dari  orang  tuanya
untuk melakukan perbuatan hukum;
12) Hak  memilih  diantara  kedua  orang  tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
14) Hak untuk bebas dan bermain;
15) Hak  mendapatkan  hadhanah  dari  bapaknya atau  ibunya  jika  terjadi  perceraian  antara bapak dan ibunya; dan
16) Hak  mendapatkan  harta  warisan  dari  orang tuanya. Ternyata  kewajiban  anak  terhadap  orang  tua  tak terlihat jelas dalam ketentuan Undang-undang Nomor
1  Tahun  1974,  namun diperjelas  oleh  Departemen Agama  Republik  Indonesia  dalam  bahan  penyuluhan dalam  hal  tanya  jawab  berkenaan  dengan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut : Pertanyaan : apa  kewajiban  anak  terhadap orang tua mereka ? Jawaban          :  kewajiban    anak    terhadap  orang  tua mereka adalah : 1. Anak  wajib  menghormati  orang  tua  dan  mentaati kehendak mereka dengan baik;
2. Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan  keluarga
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  itu memerlukan bantuannya. 1
Didasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  kewajiban  anak  menurut  ketentuan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :
1) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan
2) Jika  telah  dewasa  berkewajiban  memelihara orang  tuanya  dan  keluarga  garis  lurus  ke  atas
bila mereka memerlukannya.
b. Hak dan Kewajiban Orang Tua
Setelah  diketahui  hak  dan  kewajiban  anak, maka  selanjutnya  hak  dan  kewajiban  orang  tua terhadap  anaknya  menurut  ketentuan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kebalikannya,
dimana  hak  anak  merupakan  kewajiban  orang tuanya  dan  hak  orang  tua  merupakan  kewajiban anaknya.  Dengan  demikian  dan  berdasarkan uraian-uraian  tersebut  di  atas,  diketahuilah  bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah : 1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.
Sedangkan  kewajiban  orang  tua  terhadap anaknya adalah berupa :
1 Departemen  Agama  RI, Bahan  Penyuluhan  Hukum  UU No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Inpres  No.1/1999  tentang  Kompilasi  Hukum Islam, Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam 1999/2000, Jakarta, 1999, hal.23.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
4) Memberikan  bantuan  kepada  anak  untuk melakukan perbuatan hukum; 5) Memberikan  pilihan  Memilih  diantara  kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
7) Memberikan harta warisan pada saatnya.
2. Hak  Dan  Kewajiban  Anak  Dan  Orang  Tua  Menurut Hukum Islam
a. Hak dan Kewajiban Anak
Ketentuan  Hukum  Islam  yang  diterapkan  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihimpun dalam suatu  kompilasi  hukum  Islam  yang  diperkuat  dalam Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1999.  Keberadaan  kompilasi  hukum  Islam  ini tertuang  dalam  konsideran  Instruksi  Presiden  Nomor
1 Tahun 1999, yang menyebutkan :
a. Bahwa alim ulama dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988  telah  menerima  baik  tiga  rancangan  buku Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  Buku  tentang Hukum  Perkawinan,  Buku  II  tentang  Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
b. Bahwa  kompilasi  hukum  Islam  tersebut  dalam huruf  a  oleh  instansi  pemerintah  dan  oleh masyarakat yang  memerlukan  dapat  dipergunakan sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan  masalah-
masalah dibidang tersebut;
c. Bahwa  oleh  karena  itu  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut dalam huruf a perlu disebar luaskan.
Guna  terlaksananya  Instruksi  Presiden  Nomor  1
Tahun 1991 tersebut di atas, dikeluarkanlah ketentuan pelaksananya  yaitu  Keputusan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  154  Tahun  1991  tentang Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Dalam  ketentuan  Keputusan  Menteri Agama  yang termaksud  di  atas  sebagai  dasar  Kompilasi  Hukum Islam,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengatur tentang  hak  dan  kewajiban  anak  dan  orang  tua sebagaimana terurai di bawah ini.
Dalam  Pasal  77  ayat  (3)  yang  menyebutkan  “suami isteri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan memelihara  anak-anak  mereka,  baik  mengenai pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasannya dan  pendidikan  agamanya”.  Pada  Pasal  ini  terlihat bahwa  hak  anak  adalah  mendapatkan  asuhan    dan dipelihara  oleh  orang  tuanya  dalam  pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya.
Dalam Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan :
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.
Diperhatikan  ketentuan  Pasal  tersebut  di  atas, diketahui bahwa hak anak adalah :
1) Mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan; serta 2) Mendapatkan biaya pendidikan.
Dalam  Pasal  81  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  suami wajib  menyediakan  tempat  kediaman  bagi  isteri  dan anak-anaknya,  atau  bekas  isteri  yang  masih  dalam iddah”.  Dalam  hal  ini  hak  anak  adalah  mendapatkan tempat kediaman.
Dalam  Pasal  98  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyebutkan bahwa :
(1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri atau  dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam dan di luar pengadilan. Diperhatikan  ketentuan Pasal  tersebut  di  atas diketahui  bahwa  anak  yang  belum  dewasa  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  orang
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
tuanya  atas  perbuatan  yang  dilakukannya,  baik  di dalam maupun di luar pengadilan.
Kemudian dalam Pasal 105 menyebutkan :
(1)Pemeliharaan  anak yang  belum  mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya.
(2)Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih diantara  ayah  dan  ibunya  sebagai  pemegang hak pemeliharaannya.
(3)Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Pada Pasal tersebut di atas diketahui bahwa hak anak adalah  memilih  diantara  kedua  orang  tuanya  untuk memeliharanya jika terjadi suatu perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 106 menentukan :
Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan  harta  anaknya  yang  belum dewasa  atau  di  bawah  pengampuan  dan  tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan  yang mendesak  jika  kepentingan  dan  kemaslahatan anak ini menghendaki atau suatu kenyataan  yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Pada  Pasal  tersebut  di  atas,  hak  anak  adalah mendapatkan  jaminan  perawatan  dan  pengembangan hartanya oleh orang tua atau wali ampunya.
Dalam  Pasal  156  huruf  b  menyebutkan  “anak  yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya”.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
Pada  Pasal  di  atas  menyebutkan  anak  berhak mendapatkan hadlanah dari orang tuanya.
Dalam  Pasal  171  huruf  c  menyebutkan  :  “ahli  waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli waris”.  Dari  ketentuan  ini  diketahui  bahwa  hak  anak adalah  mendapatkan  harta  warisan  dari  orang  tuanya yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, tersirat bahwa hak anak  menurut  Hukum  Islam  sama  dengan  hak  anak pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yaitu terdiri dari :
1) Hak untuk hidup;
2) Hak  mendapatkan  biaya  perawatan  dan  biaya pengobatan dari orang tuanya;
3) Hak terhindar dari rasa sakit;
4) Hak terhindar dari rasa lapar;
5) Hak terhindar dari rasa takut;
6) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
7) Hak mendapatkan biaya pendidikan;
8) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di
sekolah;
9) Hak mendapatkan tempat kediaman yang layak;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
10) Hak  mendapatkan  kasih  sayang  dari  kedua orang tuanya;
11) Hak  mendapat  bantuan  dari  orang  tuanya
untuk melakukan perbuatan hukum;
12) Hak  memilih  diantara  kedua  orang  tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
14) Hak untuk bebas dan bermain;
15) Hak  mendapatkan  hadhanah  dari  bapaknya atau  ibunya  jika  terjadi  perceraian  antara bapak dan ibunya; dan
16) Hak  mendapatkan  harta  warisan  dari  orang tuanya.
Sedangkan  kewajiban  anak  yang  tidak  tertuang dalam  ketentuan  hukum  Islam,  namun  tetap  ada sebagaimana yang tergambar dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berupa :
1) Mendoakan  kedua  orang  tuanya,  karena  doa anak  yang  shaleh  menyertai  orang  tuanya
hingga akhirat nanti;
2) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan
3) Jika  telah  dewasa  berkewajiban  memelihara orang  tuanya  dan  keluarga  garis  lurus  ke  atas
bila mereka memerlukannya.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
b. Hak dan Kewajiban Orang Tua
Adapun  hak  orang  tua  terhadap  anaknya diperhatikan  dari  ketentuan  Hukum  Islam  sama halnya  dengan  hak  orang  tua  terhadap  anaknya sebagaimana  tergambar  pada  ketentuan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa. Sedangkan  kewajiban  orang  tua  terhadap anaknya adalah berupa : 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
4) Memberikan  bantuan  kepada  anak  untuk melakukan perbuatan hukum;
5) Memberikan  pilihan  Memilih  diantara  kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
7) Memberikan harta warisan pada saatnya.
Diperhatikan  hak  dan  kewajiban  anak maupun  hak  dan  kewajiban  orang  tua  dalam hukum  Islam  sama  halnya  yang  terdapat  dalam ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Hal  ini  terjadi  karena  ketentuan  dalam  Undang-
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebahagian  besar dilandasi  dari  ketentuan  Hukum  Islam,  terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban anak maupun hak dan kewajiban orang tua.
Agar  ketentuan  Hukum  Islam  itu  baku  dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  maka ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam  Keputusan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

## 3. Persamaan  dan  Perbedaan  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974 dengan Hukum Islam Terhadap Hak dan

## Kewajiban Anak dan Orang Tua
Diperhatikan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Hukum  Islam  berkenaan  dengan  hak  dan kewajiban anak dan orang tua, terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua ketentuan tersebut, yaitu: a. Pada umumnya isi ketentuan Undang-undang Nomor 1
Tahun  1974  adalah  bersumberkan  pada  ketentuan Hukum  Islam,  sedangkan  Hukum  Islam  bersumber pada  Kitab  suci  Al  Qur’an  dan  Hadits  Nabi,  dengan demikian secara tidak langsung Undang-undang Nomor
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
1  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam  mempunyai  sumber hukum yang sama yaitu Al Quran dan Hadits Nabi;
b. Anak wajib dilindungi, dirawat dan dididik oleh kedua orang  tuanya  walaupun  terjadi  suatu  perceraian  antara bapak dan ibunya. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum  Islam tidak ada menentukan bahwa dengan terjadinya perceraian hidup antara  kedua  orang  tua  timbul  istilah  bekas  ibu  atau bekas  bapak,  sehingga  orang  tua  wajib  melindungi, merawat  maupun  mendidik  anak-anaknya  walaupun  si anak tidak bersama dirinya;
c. Anak-anak  berhak  untuk  mendapatkan  harta  orang tuanya  yang  telah  meninggal  dunia  dengan  bagian masing-masing  yang  telah  ditentukan  dalam  syariat Islam.  Perhitungan  harta  waris  antara  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  dengan  perhitungan  harta  waris menurut  Hukum  Islam  sama-sama  merujuk  pada ketentuan Kitab Suci Al Quran;
d. Adanya diskriminasi antara anak laki-laki dengan anak perempuan  dalam  pembagian  waris,  dimana  hak  anak laki-laki  lebih  besar  dari  pada  hak  anak  perempuan dengan  dasar  bahwa anak  laki-laki  mempunyai tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  keluarganya, sedangkan perempuan jika telah bersuami tidak mutlak untuk  bertanggung  jawab  terhadap  keluarga  asalnya
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
melainkan  dengan  keluarga  yang  dibinanya  bersama suami;
e. Orang tua berhak untuk dihormati oleh anak-anaknya;
f. Orang  tua  berhak  untuk  dijaga  dan  dirawat  oleh  anak- anaknya jika telah uzur nanti.
g. Diperhatikan  hal  tersebut  di  atas,  diketahuilah  bahwa penentuan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  berkaitan  erat  dengan  ketentuan  Hukum  Islam, karena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mayoritas dilandaskan oleh ketentuan Hukum Islam itu sendiri.
Sedangkan perbedaan dari kedua ketentuan tersebut di atas adalah :
a. Hukum  Islam  hanya  wajib  dipakai  oleh  umat  Islam, sedangkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 diberlakukan  secara  nasional,  maka  dapat  pula dilakukan  oleh  umat  non  Islam  berkenaan  dengan  hak dan kewajiban anak dan orang tua;
b. Dalam  Hukum  Islam  tidak  ada  penentuan  batas  umur anak  dikatakan  dewasa,  yang  jelas  jika  anak  telah mendapatkan tanda-tanda akhir baliq maka anak sudah dikatakan  dewasa,  sedangkan  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974,  batas  minimal  anak  dikatakan
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
dewasa  laki-laki  berumur  19  tahun  dan  perempuan berumur 16 tahun;
c. Dalam  hukum  Islam,  anak  yang  sah  adalah  anak  yang dikandung  setelah  dilakukan  pernikahan  sebelumnya antara  ayah  dan  ibunya,  sedangkan  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974,  anak  yang  telah  ada dalam  kandungan  sebelum  terjadi  pernikahan  dan dilanjutkan  pernikahan  (perkawinan)  oleh  karenanya tetap  diakui  sebagai  anak  sah.  Hal  ini  sebagaimana termaksud  dalam  Pasal  42  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  menyatakan  “Anak  yang  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang sah”.  Disini  Hukum  Islam  melihat keberadaan  anak  dalam  kandungan,  tetapi  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  melihat  kelahiran  anak tersebut.
Sebagaimana  diketahui  sebelumnya  bahwa  ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilandasi ketentuan Hukum  Islam berkenaan  dengan  hak  dan  kewajiban  anak dan  orang  tua,  namun  tak  dapat  pula  dipungkiri  bahwa antara  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 dengan Hukum Islam berkenaan dengan objek yang diatur yaitu  hak  dan  kewajiban  anak  dan  orang  tua  terdapat perbedaan, dikarenakan :
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
a. Hukum  Islam  adalah  Hukum  khusus,  sedangkan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  Hukum Umum  walaupun  dalam  prakteknya  hanya  umat  Islam yang  tunduk  pada  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tersebut; dan
b. Hukum  Islam  murni  bersumber  pada  ketentuan  Kitab Suci  Al  Quran  dan  Hadirs  Nabi  sedangkan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  hanya  bersumber pada  ketentuan  Hukum  Islam  melainkan  juga bersumber  pada  Hukum  Nasional  maupun  kebiasaan- kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama dan kepercayaan.

## D. Penutup
1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :
a. Hak anak terdiri dari :
1) Hak untuk hidup;
2) Mendapatkan  biaya  perawatan  dan  biaya pengobatan dari orang tuanya;
3) Mendapatkan biaya pendidikan;
4) Hak terhindar dari rasa sakit;
5) Hak terhindar dari rasa lapar;
6) Hak terhindar dari rasa takut; 7) Hak terhindar dari kekerasan dan
penganiayaan;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
8) Hak  mendapatkan  kasih  sayang  dari  kedua orang tuanya;
9) Hak  terhindar  dari  sifat  diskriminatif  dari orang tuanya;
10) Mendapatkan tempat kediaman yang layak;
11) Mendapat  bantuan  dari  orang  tuanya  untuk melakukan perbuatan hukum;
12) Memilih  diantara  kedua  orang  tuanya  yang bercerai untuk memeliharanya;
13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
14) Hak untuk bebas dan bermain;
15) Mendapatkan  hadhanah  dari  bapaknya  atau ibunya  jika  terjadi  perceraian  antara  bapak dan ibunya; dan
16) Mendapatkan harta warisan.
b. Kewajiban anak terdiri dari :
1) Mendoakan kedua orang tuanya;
2) Menghormati orang tua dan mentaati
kehendak mereka dengan baik; dan
3) Jika  telah  dewasa  berkewajiban  memelihara orang  tuanya  dan  keluarga  garis  lurus  ke  atas bila mereka memerlukannya.
c. Hak Orang Tua terdiri dari :
1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
d. Kewajiban orang tua terdiri dari :
1) Membiayai perawatan dan pengobatan
anaknya;
2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
4) Memberikan  bantuan  kepada  anak  untuk melakukan perbuatan hukum;
5) Memberikan  pilihan  Memilih  diantara  kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
7) Memberikan harta warisan pada saatnya.
2. Menurut  Hukum  Islam,  hak  dan  kewajiban  anak maupun  hak  dan  kewajiban  orang  tua  adalah sebagaimana  tergambar  dalam  ketentuan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974,  karena  ketentuan hukum  Islam  dijadikan  dasar  oleh  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  berkenaan  dengan  hak  dan kewajiban tersebut.
3. Persamaan  Hukum  Islam  dengan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua adalah :
a. Berdasarkan ketentuan Al Qur’an dan Ha dits Nabi;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
b. Anak  wajib  dilindungi,  dirawat  dan  dididik  oleh kedua  orang  tuanya  walaupun  terjadi  suatu perceraian antara bapak dan ibunya;
c. Anak-anak berhak untuk mendapatkan harta orang tuanya  yang  telah  meninggal  dunia  dengan  bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam syariat
Islam;
d. Adanya  diskriminasi  dalam  pembagian  waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan;
e. Orang  tua  berhak  untuk  dihormati  oleh  anak- anaknya;
f. Orang  tua  berhak  untuk  dijaga  dan  dirawat  oleh anak-anaknya jika telah uzur nanti.
Sedangkan perbedaannya adalah :
a. Pemberlakuan  Hukum  Islam  hanya  untuk  umat Islam sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara nasional;
b. Penentuan  batas  minimal  anak  dikatakan  dewasa; dan
c. Penentuan anak yang sah.
Perbedaan ini terjadi karena : a. Hukum  Islam  adalah  Hukum  khusus,  sedangkan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah Hukum Umum walaupun dalam prakteknya hanya umat  Islam  yang  tunduk  pada  ketentuan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut; dan
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak .....– Abdul Hariss
b. Hukum  Islam  murni  bersumber  pada  ketentuan
Kitab  Suci  Al  Quran  dan  Hadirs  Nabi  sedangkan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya bersumber pada ketentuan Hukum Islam
melainkan  juga  bersumber  pada  Hukum  Nasional maupun  kebiasaan-kebiasaan  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  beraneka  ragam agama dan kepercayaan.

## E. Daftar Pustaka
Departemen  Agama  RI, Bahan  Penyuluhan  Hukum  UU  No.7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Inpres  No.1/1999  tentang Kompilasi  Hukum  Islam, Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Jakarta, 1999.
Hadikusuma, H. Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama, CV.  Mandar Maju, Bandung, 2003.
Soebekti,  R  dan  Tjitrosudibio,  R. Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.