## LEGISLASI HUKUM ISLAM (Telaah terhadap Konsep Taqnin dalam Ranah Substantivistik dan
Formalistik)
Moch. Cholid Wardi
(Institut Agama Islam Negeri Madura / moch.cholid@yahoo.co.id)
Abstrak:
Taqnin atau lebih familiar disebut legislasi merupakan sekumpulan peraturan  yang  memiliki  kekuatan  mengikat.  Dalam  tataran praksisnya,  konsep taqnin bergulir  pada  aspek  apakah  mengarah pada  aspek  substansi  atau  formalisasi  sehingga  muncul  tarik  ulur pendapat  tentang taqnin atau  legislasi  dalam  dunia  Islam  yang dalam konteks ini adalah syari‟ah. Indonesia yang notabene sebuah Negara  yang  berdasar  pada  Pancasila  yang  memiliki  karakteristik berbeda  dengan  Negara  yang  berpenduduk  Islam  bahkan  Negara Islam  lainnya,  kendatipun  penduduknya  mayoritas  Islam,  dasar yang  digunakan  oleh  Negara  bukan  Syari‟ah  Islam  melainkan Pancasilan.  Oleh  karenanya,  terdapat  tarik  ulur  pendapat  dari berbagai  golongan  tentang  legislasi  hukum  Islam  antara  golongan yang  formalistik-normatif  dengan  golongan  yang  cenderung  pada arah substantivitik-kultural.
Kata Kunci: Taqnin, Legislasi, Syari‟at Islam, Agama

## Abstract:
Taqnin  or  known  as  legislation  is  a  group  of  regulations  with  binding characteristic.  Practically,  the  concept  of  Taqnin  talks  more  about  the substantial  or  formalization  aspect  so  that  it  becomes  the  reason  of  the emergence  of  the  debate  on  Taqnin  or  legislation  in  Islam  in  the  context  of Shari’a. Indonesia with Pancasila as an ideology  has different characteristic with other majority moslems countries, although the majority of  indonesians are  Moslems.  The  ideology  of  the  country  is  not  shari’a  but  Pancasila.
Moch. Cholid Wardi
Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Januari 2018
Therefore,  there  is  a  debate  on  groups  about  the  islamic  law  of  legislation between formalistic-normative group and substantivistic- cultural group.
Keywords: Taqnin, Legislation, Islamic law, Religion
Pendahuluan
Dalam  peta  dunia  Islam,  Indonesia  adalah  satu  sosok  fenomenal  yang memiliki karakteristik berbeda atau berseberangan dengan dunia  Islam lainnya. Oleh  karenanya,  kajian  keislaman  belum  dikatakan  sempurna  apabila  belum mengkaji  realitas  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  salah  satunya  adalah  dikarenakan kondisi  umat  Islam  di  Indonesia  yang  mayoritas  –  walaupun  dalam kesehariannya  hidup  pada  komunitas  yang  plural  –  semua  persoalannya  tidak didasarkan  pada  paham  keislaman,  melainkan  pada  Pancasila.  Walaupun terdapat  titik  temu  antara  Islam  dan  Pancasila,  akan  tetapi  bagaimanapun alasannya Pancasila tidak dapat mewakili Islam secara utuh, sehingga ada asumsi bahwa nilai-nilai pokok Islam sudah masuk dalam Pancasila.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  memiliki  orientasi  aktual, fenomenal,  dan  kontroversial  ketika  membahas  tentang "legislasi  hukum  Islam" atau  syari'ah  Islam.  Sebagian  umat  menganggap  agama  sebagai  warisan kesejarahan  yang  harus  diterima  secara  taken for  granted ( bi  la  kaifa ).  Alhasil, syari‟ah  dipahami  secara  reduksionis  menjadi  hukum-hukum  partikular  (fikih). Syari‟ah  dimaknai  hanya  menutupi  aurat,  mencantumkan  huruf  Arab, memberlakukan hukum cambuk, yang diperkuat dengan pengawasan oleh polisi syari‟ah.  Realitas  ini  secara  kasat  mata  bisa  dilihat  sangat  jelas  dalam  layar syari‟ah di Propinsi NAD (Nanggroe Ace Darussalam) yang telah berlaku sejak 1 Muharram 1423 H.
Sejak  awal  memang  dapat  dibaca  bahwa  kultur  keberagamaan  yang berkembang di Aceh tidak memberikan ruang yang luas bagi budaya, sehingga aplikasi  keberagamaan  terlihat  bersifat  simbolik-literalistik.  Aceh  tidak mempunyai  eksperimentasi  yang  cukup  untuk  memahami  agama  dengan menggunakan  optik  budaya,  yang  memungkinkan  adanya bergaining  discourse antara  ajaran  keagamaan  dan  budaya.  Di  satu  sisi,  agama  harus  mengikuti budaya,  tapi  di  sisi  lain,  budaya  harus  mengakomodasi  agama.  Namun,  teori timbal-balik  kebudayaan  terlihat  sangat  langka  dalam  disket  keagamaan  yang berkembang di Aceh selama ini.
Disisi  yang  lain  terdapat  golongan  yang  ingin  membangun  konsep syari‟ah  Islam  yang  selama  ini  terkesan  menakutkan  dan  cenderung  kearab- araban  menjadi  sosok  syari‟ah  yang  elegan,  tidak  menakutkan,  dan  fleksibel dalam  menghadapi  perubahan  sosial,  sekaligus  tidak  bertentangan  dengan demokrasi dan pluralisme yang kini menjadi isu politik global. Dengan kata lain, syari‟ah Islam yang seperti apakah yang sekiranya relevan untuk dikembangkan dalam konteks kekinian? Inilah fokus kajian tulisan ini.

## Definisi Legislasi Hukum Islam
Legislasi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris legislate yang  berarti  membuat undang-undang. 1 Kata  legislasi  sendiri  dalam  bahasa  Arab  dapat  pula  disebut taqnin .  Ulama  fikih  mengemukakan  bahwa  secara  terminologi  legislasi/ taqnin adalah penetapan oleh penguasa, sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya  memaksa  dalam  mengatur  hubungan  sesama  manusia  dalam  suatu masyarakat. 2 Muhammad  Abu  Zahrah  mendefinisikan taqnin sebagai  hukum- hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara. 3 Sedang istilah "al-Hukm al-Islam tidak dijumpai di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an maupun al- Sunnah  menggunakan  istilah  al-Syari‟ah,  yang  dalam  penjabarannya  kemudian lahir  istilah  al-Fiqh.  Pada  titik  ini  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  adalah seperangkat  norma  hukum  dari  Islam  sebagai  agama,  yang  berasal  dari  wahyu Allah, sunnah rasul-Nya, dan ijtihad para ulama (mujtahid). 4
Dengan  demikian  legislasi  hukum  Islam  adalah  upaya  pemerintah  untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam (al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad)  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  undang-undang  secara  legal-formal dengan  tujuan  agar  supaya  dilaksanakan  oleh  masyarakat,    memiliki  sifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum.

## Sejarah Legislasi Hukum Islam
Ide taqnin terhadap  hukum  Islam  pertama  kali  diutarakan  oleh  Abu Muhammad  Ibn  al-Muqaffa,  sekretaris  negara  di  zaman  pemerintahan  Abu
1 Peter Salim, Advanced English-Indonesia Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1988), 479. 2 Abdul Azis Dahlan (et al.). Ensiklopedi Hukum Islam 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 960.
3 Ibid.
4 Said Agil Husin al-Munawar. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 2004), 7.
Moch. Cholid Wardi
Ja‟far al-Mansur dari dinasti „Abbasiyah. Ide ini diajukan Ibn al-Muqaffa kepada khalifah,  karena  menurut  pengamatannya  terdapat  kekacauan  hukum  dan peradilan  ketika  itu.  Ada  beberapa  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan taqnin tersebut,  antara  lain  untuk  memberikan  batasan  jelas  tentang  hukum  sehingga mudah disosialisasikan di masyarakat; dan untuk membantu para hakim dalam merujuk hukum yang akan diterapkan terhadap kasus yang dihadapi, tanpa harus melakukan ijtihad lagi.
Namun,  ide  ini  tidak  mendapat  dukungan  dari  pihak  penguasa  karena dikhawatirkan  akan  terjadi  kesalahan  berijtihad  di  satu  pihak  dan  keharusan bertaklid di pihak lain. Dengan kata lain, apabila hukum telah dikodifikasi, maka keterpakuan pada hukum yang telah dimodifikasi merupakan bentuk taklid lain dan pemilihan hukum yang tepat dari berbagai mazhab ketika itu tidak mungkin pula dapat menghindarkan unsur subjektifitas sebagian ulama fikih. Atas dasar ini, pihak penguasa tidak menanggapi serius usulan Ibn al-Muqaffa tersebut.
Selanjutnya  al-Mansur  ketika  bertemu  Imam  Malik,  meminta  kepada Malik untuk menuliskan buku yang mencakup seluruh persoalan fikih yang akan diberlakukan  di  seluruh  wilayah  Abbasiyah.  Semula  Imam  Malik  secara diplomatis  menolak  permintaan  tersebut  dengan  mengatakan,  “Penduduk  Irak tidak  akan  mungkin  menerapkan  pendapat  saya  tersebut.”  Akan  tetapi  al- Mansur  meyakinkan  Imam  Malik  bahwa  kitab  tersebut  akan  diberlakukan  di seluruh  wilayah  Abbasiyah  dan  mempunyai  hukum  mengikat  untuk  seluruh warga. Akan tetapi pada akhirnya, sesuai dengan jawaban Malik diatas, keinginan khalifah untuk hanya memberlakukan hukum dalam kitab al-Muwaththa‟ tidak berjalan mulus.
Kodifikasi hukum Islam baru terealisasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh kerajaan  Turki  Usmani  dengan  lahirnya  kodifikasi  hukum  Islam  pertama  yang disebut al-Majallah al-Ahkam al-Adliyyah. 5
Problematika Legislasi Hukum Islam Apabila  dilihat  secara  sepintas,  legislasi  hukum  Islam  atau  formalisasi hukum  Islam  mempunyai  dampak  positif  –  terutama  bagi  praktisi  hukum  – praktisi  hukum,  misalnya  memudahkan  mereka  untuk  merujuk  hukum  serta menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan.
Akan  tetapi  disisi  yang  lain,  kendala  yang  lebih  berorientasi  pada  sifat negatif  adalah  bahwa  hukum  Islam  dengan  keragamannya  tidak  bisa
5 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi ... , 960; lihat juga: Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri‟. Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 121.
ditunggalkan  untuk  kemudian  diformalisasikan  dalam  bentuk  perundang- undangan.  Jalan  penunggalan  dan  formalisasi  hukum  Islam  bukan  hanya bertentangan  dengan  watak  dasar  hukum  Islam  yang  kenyal  dan  relatif, melainkan  juga  membunuh  kehadiran  hukum-hukum  Islam  lain  yang  berbeda dengannya.  Yang  akhirnya  menimbulkan  kekakuan  hukum,  berhentinya  upaya ijtihad serta munculnya persoalan taklid baru. 6
Deskripsi  tersebut  diatas  hanyalah  sebagian  masalah  yang  muncul  dalam kaitannya dengan dialog legislasi hukum Islam ini. Sedangkan pada beberapa hal banyak  permasalahan  yang  harus  dicarikan  solusinya  sehingga  pro-kontra legislasi  tersebut  menjadi  sebuah  ide  yang  bersifat  konseptual  yang  mampu mengakomodir  semua  kepentingan  umat  manusia,  lebih-lebih  dalam  rangka menjaga dan melestarikan kemaslahatan.
Secara substansial, hukum Islam merupakan bagian integral agama Islam yang  tidak  lain  adalah  sebuah  produk  yang  diturunkan  atau  ditentukan  sendiri oleh Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam tersebut tidak bersifat politis  akan  tetapi  lebih  bersifat  transendent,  walaupun  dalam  pelaksanaannya banyak ditemukan nilai-nilai universal sehingga tidak terkesan kaku dan otoriter. Akan tetapi dalam perkembangannya, unsur politis tidak dapat dipungkiri untuk masuk  dalam  wilayah  hukum  Islam.  Salah  satu  contoh  konkrit  yang  gampang dilihat adalah dalam "legislasi hukum Islam". Asumsi ini berangkat dari realitas penerapan syari‟ah – dalam konteks agama Islam – yang sangat problematik dan kontroversial,  sehingga  antara  mereka  yang  sepakat  terhadap  diberlakukannya hukum  Islam  secara  formal  melalui  metode  legislasi  maupun  yang  kontra terhadapnya,  sama-sama  menggunakan  kendaraan  politik  guna  mencapai kepentingan yang menjadi target utamanya.

## Tarik Ulur Format Pelaksanaan Hukum Islam
Semua orang Islam sepakat bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia  dengan  Tuhan,  tetapi  juga  hubungan  dengan  masyarakat  sekitarnya. Yang  menjadi  persoalan  adalah  bagaimana  merumuskan  posisi  muslim  di tengah-tengah komunitas masyarakat, terutama pada realitas  masyarakat plural. Kaum  muslim,  dalam  hal  ini  muslim  Indonesia  tidak  menemui  kata  sepakat dalam pelegislasian hukum Islam, sebagaimana ide tersebut pertama kali muncul dalam  dunia  Islam. 7 Hanya  saja  faktor  yang  mendalangi  munculnya  legislasi
6 Ibid., 962. 7 Di  Indoensia,  legislasi  hukum  Islam  dalam  masalah-masalah  peradilan  pernah  dilakukan  dan menghasilkan KHI yang menyangkut pernikahan, kewarisan, wakaf dan hibah. Mayoritas kaum muslim  Indonesia  sepakat  dengan  hal  tersebut,  meski  dalam  hal  materi  dan  pelaksanaannya
Moch. Cholid Wardi
hukum Islam, khususnya diskursus penerapan syari‟ah Islam di Indonesia adalah terjadinya  kekecewaan  dan  erosi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem hukum  yang  ada,  disfungsi  negara  dalam  memberdayakan  ekonomi  rakyatnya, dan  sebagainya. 8 Hal  ini  berbeda  dengan  alasan-alasan  yang  dikemukakan penganjur  legislasi  hukum  Islam  awal  kalinya  yang  lebih  pada  alasan  praktis hukum itu sendiri.
Secara sederhana terdapat dua kelompok yang pro-kontra dalam legislasi hukum Islam:
1. Formalistik atau Normativistik
Menurut kelompok ini, hukum Islam harus diterapkan pada mereka yang sudah mengucap "dua kalimah shahadah" (masuk Islam). Dalam hal ini mereka  beranggapan  bahwa  istilah  "positivasi  hukum  Islam"  tidak  akan populer  apabila  umat  Islam  tidak  melaksanakan  ajaran  secara  utuh  atau dipaksa untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karenanya,  penerapan  hukum  Islam  dalam  koteks  ini  diperlukan  adanya jembatan  politik  agar  supaya  hukum  Islam  diterapkan  secara  formil. Kelompok  ini  dapat  dianggap  sebagai  golongan  yang  memiliki  pendekatan skriptual dan tekstual dalam memandang hukum Islam, sehingga berdampak pada  timbulnya  nuansa  hukum  yang  tidak  mempertimbangan  aspek kontektual dan unsur-unsur yang bersifat sosio-kultural. 9
Menurut  kelompok  ini,  dengan  menolak  formalisasi  hukum  Islam akan  membuat  Islam  menjadi  agama  yang  mandul.  Dengan  argumentasi bahwa  dengan  adanya  formalisasi  hukum  Islam,  ajaran  Islam  akan  secara praktis  dapat  diterapkan  oleh  Negara  untuk  menyelesaikan  persoalan masyarakat.  Tanpa  formalisasi,  Islam  hanyalah  sekadar  ide  tanpa  metode praktis  untuk  merealisasikannya.  Dengan  demikian  Islam  akan  menjadi  ide khayalan.  Islam  hanya  akan  berperan  sebagai  motivator,  inspirator,  dan sekadar penyumbang nilai-nilai moral saja bagi kebijakan negara. Islam pada akhirnya hanya menjadi agama ritual seperti Budha dan Kristen.10
banyak  mengalami  kendala.  Namun  tulisan  ini  akan  membahas  persoalan  penerapan  syariat Islam yang gencar-gencar dilakukan sebagian kaum muslimm, semisal Perda, UU tentang syariat Islam bahkan khilafah Islam.
8 Khaerudin,  “Ketika  Negara  Tak  Jalankan  Fungsinya”  dalam Kompas (Sabtu,  30  September 2006).
9 Dalam konteks Indonesia, contoh konkrit yang dapat dijadikan acuan adalah perdebatan sengit terkait dengan pelaksanaan 7 kata dalam piagam jakarta dalam Pancasila. Lihat A. Qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 195.
10 Padahal ajaran Islam mencakup ide sekaligus metode. Islam, misalnya tidak hanya berbicara tentang keharusan menjaga nyawa manusia, tetapi juga memberikan metode praktis agar nyawa
Selain  itu,  hukum  Islam  merupakan  syari‟ah  Tuhan  Yang  Maha Bijaksana bagi semua manusia. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  dirinya  sendiri, sesama manusia dan alam sekitarnya. Dengan kata lain syari‟ah Islam berbeda dengan syari‟ah buatan manusia. Undang-undang buatan manusia merupakan produk akal yang disusun berdasarkan kondisi sosial-politik dan keterbatasan akal  para  penyusunnya,  disamping  sarat  dengan  berbagai  kepentingan  yang muncul dari penyusunnya. 11 Allah berfirman:
َنوُنِقوُي ٍمْوَقِل اًمْكُح َِّللَّا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو َنوُغْ بَ ي ِةَّيِلِهاَْلْا َمْكُحَفَأ “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (al-Maidah (5): 50)
Terkait  dengan  pendekatan  formal  yang  di  jadikan sebagai  landasan untuk  menerapkan  shari'at  Islam  dalam  segala  aspek  ini,  Ibn  Taymiyah mengatakan:  " Sebagian  dari  ajaran  al-Kitab  adalah  menegakkan  keadilan  dengan menggunakan  besi  (kekerasan),  oleh  karenanya,  penegakan  ajaran  agama  bisa dilakukan  dengan  pedang ". 12 Dalam  konteks  ini,  Ibn  Taimiyah  menekankan bahwa  legitimasi  penerapan  shari'ah  Islam  merupakan  suatu  keharusan karena manfaat yang akan ditimbulkan – terutama bagi umat Islam – sangat besar. Hal ini dapat dilihat ketika ajaran Islam sudah mendapat legalisasi dari pemerintah, secara tidak langsung substansi vital dalam ajaran Islam memiliki kekuatandan kepastian hukum secara legal-formal. 13
Terkait  dengan  pandangan  Ibn  Taimiyah  ini,  dapat  disimpulkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi  esensial dan  mutlak  dari  sebuah  agama,  kendatipun  demikian  kekuasaan  itu  sendiri bukan  agama.  Dengan  kata  lain,  politik  atau  Negara  hanyalah  sebagai  alat bagi agama dan bukan esensi dan eksistensi dari agama itu sendiri. 14
manusia  benar-benar  terjaga  (dengan  qisas).  Baca:  Farid  Wadjdi,  “Formalisasi  Syariat  Islam
Wajib dan Perlu” dalam http://hizbut-
tahrir.or.id/main.php?page=editorial&id=44&print=1(19 September 2006), 2.
11 “Kerugian  Umat  Akibat  Menolak  Syariat  Islam”  dalam  http://hizbut-tahrir.or.id/main. php?page=alislam&id=81&print=1  (14 November 2001), 1-2.
12 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Shar'iyah fi al-Islah al-Rawa'I wa al-Raiyah (Beirut: Dar al-Kutub al- A'rabi, 1979), 26.
13 Lihat  Qamaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taimiyah (Islamabad:  Islamic  Research Institute, 1978), 54.
14 A.  Syafi'I  Ma'arif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan (Jakarta:  LP3ES,  1987),  14-15.  Dari permasalahan ini juga muncul ungkapan " Islam adalah agama dan negara " yang menggema di dunia Internasional  ketika  Ayatulah  Khomeini  melakukan  perjuangan  dengan  revolusi  Irannya.
Moch. Cholid Wardi
Dalam masalah formalisasi shari'ah ini, Hasan al-Banna dalam bagan prinsip-prinsip  organisasi  yang  di  peloporinya  juga  mengmukakan  bahwa: "Islam itu adalah tata aturan yang lengkap meliputi segala demensi kehidupan manusia.  Islam  adalah  negara  dan  bangsa,  pemerintahan  dan  masyarakat, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuandan hukum… ". 15
Menurut  Qodri  Azizi,  pada  dasarnya  pendekatan  normatif  tidak terlalu jelek, karena akan dapat diposisikan sebagai pengontrol. Namun jika berlebihan  akan  sampai  pada  skriptualis  dan  pemaksaan.  Sampai  batas  ini positivasi  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  jawaban  karena  cenderung berorientasi  pada  pemaknaan  secara  formal  ideologis.  Dan  jika  pendekatan ini yang diterapkan, sering ada pertanyaan yang muncul: "hukum Islam yang mana?".  Pertanyaan  ini  sangat  serius,  terutama  ketika  kita  temui  terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum Islam itu  sendiri. Hal-hal seperti inilah yang  sering  terjadi  sebagai  ekses  upaya  pengislaman  beberapa  negara  di Timur Tengah yang kemudian hampir tidak pernah selesai. 16
2. Substantivistik atau Kultural
Kelompok  ini  cenderung  memilih  pemaknaan  hukum  Islam  secara substantif. Sehingga format penerapan yang diupayakan adalah menerapkan substansi  hukum  Islam  tanpa  harus  ada  legislasi  secara  formalitas.  Bahkan sebagian yang lain lebih memilih sekularisasi negara dari agama dengan alasan bahwa  syari‟ah  itu  sendiri  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  oleh  individu muslim  dan  intervensi  negara  atas  syari‟ah  hanya  akan  memperkuat hegemoni negara dengan menggunakan kekuasaan agama.
Kelompok ini mempunyai pandangan bahwa yang terpenting dalam sebuah  Negara  bukanlah  formalisme  penerapan  hukum  Islam  atau  yang lainnya (yang mempunyai orientasi pada normativisme ideologis), akan tetapi substansi  yang  terpenting  adalah  sebuah  penyerapan  nilai-nilai  ke  dalam sebuah realitas masyarakat.
Diantara  alasan  kelompok  ini  dalam  rangka  menolak  formalisasi hukum  Islam  adalah:    bahwa  ketika  Islam  berada  di  tengah-tengah perjuangan politik, nilai-nilai Islam itu harus diambil dari kesepakatan semua kelompok.  Nilai-nilai  Islam  tersebut  bukan  hanya  disepakati  kaum  muslim,
Periksa: John. J. Donohue dan John L. Esposito, "Islam dan Pembaharuan", dalam Ensiklopedi Masalah-masalah terjemah Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 456.
15 Hasan  al-Banna, al-Aqaid,  Sharh,  Usul  al-'Ishrin  ila  al-Ashab (Kuwait:  Maktabah  al-Manar  al- Islamiyah, 1371 H), 1.
16 A. Qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional , 195.
tapi juga disetujui non muslim. Dengan demikian nilai Islam yang subjektif diobjektifkan  sehingga  orang  lain  tidak  menolaknya. 17 Misalnya,  syari‟ah Islam harus ditegakkan sebagai sebuah sistem yang adil, bukan  sistem yang tidak  manusiawi,  dan  tidak  menyelesaikan  persoalan-persoalan  besar  yang lebih  mendasar.  Syari‟ah harus  diformalisasikan  sebagai  sebuah  sistem  yang mengarah  kepada  nilai-nilai  keadilan  dan  keadilan  tersebut  menjadi  inti sistem  syari‟ah.  Dengan  demikian  syari‟ah  bisa  diartikan  dan  diterima  lebih insklusif. 18
Sebaliknya, ketika terdapat kecenderungan memahami syari‟ah Islam sebagai  solusi  dan  jalan  hidup  yang  bersifat  totalistik,  tanpa mempertimbangkan  aspek  historisitas  dan  kontekstualitas,  akan mengakibatkan  pendangkalan  nilai-nilai  universal  syari‟ah  Islam  yang sejatinya  menyajikan  kearifan,  kedamaian,  keadaban  dan  pandangan  hidup yang dinamis. 19 Sebagaimana yang terjadi di Aceh, penerapan  syari‟ah Islam memberikan gambaran kuat tentang syari‟ah yang bersifat simbolik dan tidak menyentuh  esensi  syari‟ah.  Lebih  dari  itu  dengan  adanya  polisi  syari‟ah/ wilayah  hisbah  sebagai  pengawas  pemberlakuan  syari‟ah  akan  menjadikan penerapan syari‟ah sangat tergantung pada peran wilayah hisbah, bukan pada kebebasan  masyarakat  untuk  menerapkan  ajaran  agamanya  sesuai  dengan pemahamannya. Hal tersebut memungkinkan polisi syari‟ah akan melahirkan kecenderungan  represif  dan  otoriter.  Syari‟ah  hanya  akan  diterapkan  secara terpaksa bagi masyarakat, sedangkan pemerintah lokal beserta aparatnya tidak mendapatkan kontrol serupa. 20
Salah satu tokoh yang dapat dikategorikan pada kelompok ini adalah Abdur  Rahman  Wahid  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  "GUSDUR". Menurutnya,  Islam  tidak  harus  menjadi  faktor  komplomenter  untuk mengembangkan  sistem  sosio-ekonomi  dan  politik,  ia  tidak  dapat  dijadikan sebagai  faktor  alternatif  yang  justru  akan  membaw  dampak  disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. 21 Dalam kerangka pemikiran
17 Jalaluddin  Rakhmat,  “Tentang  Syariat,  Islam  Fundamentalis  dan  Liberal”  dalam  http: //www.isnet.org
18 “Kelemahan Kaum Progresif Tak Membumi” dalam http://islamlib.com/id/index.php?page =article &id=525  (15 Maret 2004), 3.
19 Zuhairi    Misrawi,  “Tafsir  Humanis  atas  Syariat  Islam”  dalam  http://islamlib.com/id/index. php?page=article&id=88  (22 Juli 2001), 1.
20 Maksun, “Formalisasi Syariat Islam dalam Konteks Kekinian” dalam http://islamlib.com/id/ index. php?page=article&id=981 (20 Januari 2006), 2.
21 Lebih  lanjut  ia  mengatakan  bahwa  kondisi  umat  Islam  dalam  konteks  keindonesiaan  yang sudah  dapat  menerima  falsafah  negara,  menjadi  tidak  realistis  ketika  harus  secara  bersamaan
Moch. Cholid Wardi
seperti ini, Gusdur menolak adanya formalisasi hukum Islam  – terutama di Indonesia – dengan alasan bahwa Islam harus dipandang fungsinya sebagai falsafah  hidup  yang  menekankan  aspek  kesejahteraan.  Oleh  karenanya,  dia berpendapat  bahwa  Islam  harus  berfungsi  secara  utuh  dalam  realitas kehidupan  melalui  pengembangan  nilai-nilai  dasarnya  sebagai  sebuah  etika dalam  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  Islam  tidak  harus  menjadi  sebuah bentuk  Negara,  akan  tetapi  menjadi  sistem  etika  sosial  dalam  masyarakat. 22 Jadi  Islam  dalam  konteks  pemikiran  ini  dijadikan  sebagai controling dalam menyikapi  masalah-masalah  yang  ada  dan  bukan  sebagai  sebuah  idealisasi sistem  hukum  yang  harus  diaplikasikan.  Hal  ini  akan  berdampak  positif terhadap pemeliharaan karakteristik yang melekat pada Islam itu sendiri. Selain  Gusdur,  K.H.  Sahal  Mahfudh  juga  dapat  dijadikan  sebagai tokoh  yang  sepakat  terhadap  kelompok  cenderung  lebih  bersifat  substantif ini.  Terkait  dengan  hal  ini  ia  mengatakan  bahwa  "Terciptanya  hukum  yang ideal  dalam  masyarakat  Madani  harus  dimulai  dengan  cara  menyerap  nilai- nilai  hukum  universal  dalam  kerangka  kemasyarakatan  yang  proporsional". Nilai  hukum  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah:  keadilan,  kejujuran, kebebasan, persamaan, perlindungan dan menjujung tinggi supremasi hukum Allah. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai tersebut harus diupayakan tertanam dan terimplementasikan dalam segala unsur masyarakat Madani, yaitu mulai dari sistem kelembagaan sampai pada masyarakat secara individual. 23
Solusi Alternatif Melihat lebih dalam dua kelompok yang berseberangan tersebut, dapat ditarik  benang  merah  bahwa  meski  tidak  ada  kesalahan  secara  legal  formal dalam  mengundang-undangkan  hukum  Islam,  namun  melihat  kondisi  sosial budaya Indonesia yang majemuk juga tidak dapat diabaikan.  Dengan kata lain, ada  wilayah  privat  agama  yang  tidak  boleh  diintervensi  negara  dan  adapula wilayah publik yang menuntut pengaturan negara. Maka selayaknya pada wilayah publik tidak ada sektarianisme dalam bentuk apapun, termasuk agama. Wilayah publik ini akan menjadi milik masyarakat tanpa memandang latar belakang.
mempertahankan jalan hidupnya yang islami dengan berbagai varian lokal dan individual. Lihat: Abdur  Rahman  Wahid,  "Pribumisasi  Islam"  dalam  Muntaha  Azhari  dan  Abdul  Mun'im  Saleh ed., Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1989), 91.
22 Ahmad Junaidi, Problematika Legislasi Hukum Islam Masa Kini , Makalah Program Pasca Sarjana (April, 2006), 5.
23 A. Qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional , 196.
Sedang  pada wilayah  privat  diserahkan  pada  masing-masing  komunitas untuk  memberdayakan  dirinya.  Adapun  batas-batas  kedua  wilayah  tersebut dikonstruksi  dengan  kesepakatan  demokratis.  Tidak  ada  pemaksaan  sepihak, baik yang bersifat mayoritas atau pemaksaan yang ideologis.
Bertolak  pada  permasalahan  diatas,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa terdapat  wilayah-wilayah  tertentu  suatu  format  hukum  yang  harus  dilegalisasi dan  terdapat  wilayah  yang  tidak  menuntut  adanya  campur  tangan  pemerintah. Sehingga  suatu  bentuk  yang  ideal  adalah  menunjau  ulang  dan  mencermati kembali,  sisi-sisi  manakah  yang  diperlukan  untuk  segera  dilegalisasi  (dengan pertimbangan  tegaknya  supremasi  hukum),  dan  harus  memilah  dalam  masalah apa  hukum  tersebut  harus  dapat  disosialisasikan  tanpa  harus  ada  format  baku (normativisme).

## Kesimpulan
Demikianlah, legislasi hukum Islam selalu  menuai perdebatan menarik, bak tabir misteri yang tak kunjung usai dibicarakan. Dalam konteks Indonesia, perdebatan di seputar isu syari‟ah Islam bisa dikatakan setua umur republik ini. Menariknya,  baik  yang  mengusung  maupun  mementahkan  penerapan  syari‟ah Islam oleh negara sama-sama berasal dari “rahim” Islam, sama-sama lahir dan besar  dari  tradisi  Islam,  dan  sama-sama  fasih  memakai  justifikasi  teologis  dari kekayaan  khazanah  klasik  Islam  untuk  membenarkan  argumennya.  Dengan demikian, persepsi dan pandangan umat terhadap konsep syari‟ah Islam tidaklah monolitik, apalagi jika syari‟ah Islam dikaitkan dengan konsep politik, demokrasi dan pemerintahan. Persepsi terhadap syari‟ah Islam tergantung pada ruang dan waktu  di  mana  faktor  politis,  sosiologis,  ekonomis  dan  antropologis  berperan membentuk apresiasi dan persepsi yang beragam.
Last  but  not  least ,  diskusi  publik  soal  syari‟ah  Islam  di  Indonesia  yang melibatkan  pertarungan  antara  anak-anak  kandung  Islam  membuktikan kebenaran adagium Islam warna-warni. Syari‟ah Islam menjadi korpus teks yang terbuka untuk ditafsirkan siapa saja. Tidak ada lagi pihak yang berani mengklaim paling  punya  otoritas  menafsirkan  Islam  karena  tidak  ada  satupun  orang  di muka bumi ini yang berhak mengklaim bahwa  dialah yang memiliki hak paten atas Islam.

## Daftar Pustaka
A. Qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2004) A. Syafi'I Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1987)
Moch. Cholid Wardi
Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Januari 2018
Abdul Azis Dahlan (et al.). Ensiklopedi Hukum Islam 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999) Abdur Rahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh ed., Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1989) Hasan al-Banna, al-Aqaid, Sharh, Ushul al-'Isyrin ila al-Ashab (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1371 H) Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Shar'iyah fi al-Islah al-Rawa'I wa al-Raiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-A'rabi, 1979)
John.  J.  Donohue  dan  John  L.  Esposito,  "Islam  dan  Pembaharuan",  dalam Ensiklopedi Masalah-masalah terjemah Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) Peter Salim, Advanced English-Indonesia Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1988) Qamaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taimiyah (Islamabad:  Islamic Research Institute, 1978) Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) Said  Agil  Husin  al-Munawar. Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial (Jakarta:
Penamadani, 2004)
Farid Wadjdi, “Formalisasi Syariat Islam Wajib dan Perlu” dalam http://hizbut- tahrir.or.id/main.php?page=editorial&id=44&print=1(19
September 2006)
Jalaluddin Rakhmat, “Tentang Syariat, Islam Fundamentalis dan Liberal” dalam http: //www.isnet.org
Khaerudin, “Ketika Negara Tak Jalankan Fungsinya” dalam Kompas (Sabtu, 30
September 2006) Maksun,  “Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Konteks  Kekinian”  dalam http://islamlib.com/id/  index.  php?page=article&id=981  (20 Januari 2006) Zuhairi    Misrawi,  “Tafsir  Humanis  atas  Syariat  Islam”  dalam http://islamlib.com/id/index.  php?page=article&id=88    (22  Juli 2001)