Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com
Strategi Hukum dalam Meningkatkan Investasi untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

## Kartika Ayu Suhanti
Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: kartikaayusuhanti@gmail.com

## ABSTRAK
Regulasi  mengenai  investasi  asing  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing yang melakukan  investasi  di  Indonesia,  tanpa  memandang  asal  negara  mereka.  Regulasi  tersebut memberikan  berbagai  fasilitas  seperti  pembebasan  atau  pengurangan  pajak,  kemudahan repatriasi modal, dan percepatan dalam proses perizinan. Namun, dampak politik hukum dari regulasi ini terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertentangan dengan prinsip demokrasi  ekonomi  yang  diatur  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan pentingnya memenuhi hak-hak dasar  semua  warga  negara  Indonesia,  termasuk  UMKM,  tanpa  kecuali.  Namun,  regulasi  yang didasarkan pada liberalisasi perdagangan, yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi hak-hak dasar tersebut, dengan memberikan keuntungan kepada mereka yang mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.
Kata Kunci: Strategi Hukum, Investasi, UMKM.

## ABSTRACT
The legislation governing foreign investment, as outlined in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment, is a political creation aimed at providing equal treatment to investments from any nation that chooses to invest in Indonesia. This regulation offers numerous advantages for foreign investors, such as tax exemptions or reductions, repatriation of capital, and streamlined licensing processes. However, the political implications of this law for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) run counter to the principle of economic democracy enshrined in Article 33 of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Economic  democracy  mandates  the fulfillment  of  fundamental  rights  for  all  Indonesian  citizens,  including  MSMEs,  without  any exclusion  of  individuals.  In  contrast,  the  provisions  of  trade  liberalization,  rooted  in  capitalist ideology, may constrain these basic rights and favor those who can compete and benefit from international  trade  provisions.  Meanwhile,  MSMEs  still  require  policy  support  and  affirmation from the government.
Keywords : Legal Strategy, Investment, MSMEs.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia

## A. LATAR BELAKANG
Politik hukum merujuk pada garis resmi atau kebijakan tentang hukum yang harus  diterapkan  atau  tidak  boleh  diterapkan  guna  mencapai  tujuan  negara. Tujuan  utama  politik  hukum  adalah  menciptakan  sebuah  sistem  hukum  yang diinginkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Salah  satu bentuk  dari  produk  politik  hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan. Terdapat dua jenis produk politik hukum: yang pertama adalah produk hukum konservatif,  yang  melibatkan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan oleh  pemerintah  untuk  menciptakan  satu  sistem  hukum  yang  diinginkan  oleh pemerintah dan memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial.  Yang  kedua  adalah  produk  hukum  responsif,  yang  isi  materinya didasarkan pada realitas sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat 1 .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang- undang ini mengatur mengenai penanaman modal atau investasi, suatu aspek ekonomi yang tengah mengalami perkembangan dalam masyarakat akhir-akhir ini.  Dalam  tulisan  ini,  akan  dibahas  tentang  politik hukum secara  keseluruhan serta  bagaimana  UUPM  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori  produk  politik hukum.
Di  negara-negara  berkembang,  seperti  Indonesia,  investasi  asing  sering dianggap  sebagai  opsi  lain  untuk  meningkatkan  arus  modal  masuk  ke  dalam negeri. Dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara  dapat  bervariasi  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya.  Perbedaan  ini
1 Valentina Ekaristi Samosir, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services ( GATS ),” INNOVATE: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 3166 – 81.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
bergantung  pada  berbagai  karakteristik  sosial  ekonomi  dari  negara  yang menerima investasi tersebut 2 .

## B. RUMUSAN MASALAH
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan pilar utama pembangunan nasional. Namun, UMKM seringkali menghadapi  berbagai  tantangan,  salah  satunya  adalah  keterbatasan  akses terhadap  sumber  pendanaan  dan  investasi.  Kurangnya  iklim  investasi  yang kondusif bagi UMKM dapat menghambat perkembangan sektor ini, yang pada akhirnya  akan  berdampak  negatif  pada  perekonomian  nasional  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  politik  hukum  yang  komprehensif dan  terarah  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  peningkatan investasi  pada  UMKM  di  Indonesia.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana politik hukum yang tepat dalam meningkatkan investasi pada UMKM  di  Indonesia,  serta  instrumen  hukum  apa  saja  yang  diperlukan  untuk mendorong iklim investasi yang kondusif bagi UMKM.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang menggunakan  analisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  undang-undang,  dengan  fokus  pada  analisis  hukum  dan peraturan-peraturan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dikaji. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual,  yang
2 Saparuddin M, Selly Yolanda, and Karuniana Dianta Sebayang, “Effect Invesment and The Rate of Inflat ion to Economic Growth in Indonesia,” Trikonomika 14, no. 1 (2015): 87, https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.595.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
mencakup pemeriksaan terhadap semua isu yang diteliti berdasarkan konsep- konsep hukum dalam teori atau doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini  bersifat  sekunder,  meliputi  bahan  hukum  primer  seperti  Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta bahan hukum sekunder seperti  buku-buku  yang  relevan  dengan  penelitian,  jurnal,  sumber  informasi online,  dan  referensi  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik  studi kepustakaan  untuk  menghimpun  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder, yang  selanjutnya  akan  diuraikan  dengan  mendeskripsikan  data  dan  bahan hukum  tersebut.  Proses  pengumpulan  data  juga  melibatkan  studi  dokumen terhadap  dokumen-dokumen  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Dengan mempertimbangkan  sifat  penelitian  yang  mengadopsi  pendekatan  doktrinal, analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan model narasi isi (content  analysis),  yang  bertujuan  untuk  merinci  dan  menyusun  konsep  serta regulasi mengenai hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas terkait  dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Strategi Politik Hukum Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia
Politik  hukum  adalah  kebijakan  resmi  yang  menentukan  hukum-hukum yang  akan  diberlakukan,  baik  melalui  pembuatan  hukum  baru  maupun penggantian  hukum  yang  sudah  ada,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan negara  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  kata  lain,  politik  hukum  melibatkan pemilihan hukum-hukum yang akan diterapkan serta keputusan terkait hukum-

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
hukum  yang  akan  dihapuskan  atau  tidak  diberlakukan,  semua  itu  bertujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Politik  hukum dapat  dijelaskan  sebagai  kehendak  atau  keputusan  negara terhadap  sistem  hukum.  Ini  mencakup  tujuan  penciptaan  hukum,  arah  yang diinginkan,  dan  tujuan  akhir  yang  hendak  dicapai.  Politik  hukum  melibatkan kebijakan  pemerintah  terkait  pemertahanan,  penggantian,  revisi,  dan penghapusan hukum yang ada.
Melalui  politik  hukum,  negara  merancang  dan  merencanakan pembangunan  sistem  hukum  nasional  di  Indonesia.  Pembangunan  hukum  ini bertujuan  untuk  mendorong  pencapaian  tujuan  hukum,  yang  pada  gilirannya akan membantu tercapainya tujuan negara. Tujuan hukum, seperti menciptakan keadilan,  kemanfaatan,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum,  tidak  dapat  dengan mudah terpenuhi tanpa adanya tujuan negara yang tertanam dalam setiap aspek hukum.  Pencapaian  tujuan  hukum  akan  membawa  kita  menuju  pencapaian tujuan negara. Dengan menjadi alat untuk mencapai tujuan negara, pencapaian tujuan  hukum  menjadi  prasyarat  bagi  tercapainya  tujuan  negara  secara keseluruhan 3 .
Indonesia, sebagai negara yang didasarkan pada aturan hukum (rechtstaat) bukan pada kekuasaan (machstaat), mengimplementasikan cita-cita atau tujuan negara melalui perangkat hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang telah diidealkan.
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan landasan negara, disebutkan bahwa tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah:
3 Sayidin Abdullah, “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang -Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015):
546 – 70, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;dan
4. ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dari perspektif politik, hukum dianggap sebagai hasil dari proses politik atau keputusan  dan  formulasi  kebijakan  publik.  Namun,  selain  sebagai  hasil  dari pertimbangan politik, ada juga politik hukum yang menjadi dasar kebijakan untuk menetapkan hukum yang berlaku di negara. Dalam konteks negara demokrasi, masukan atau pendapat yang menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan hukum berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui  perwakilan rakyat, kemudian diproses menjadi output dalam bentuk peraturan hukum.
Politik  hukum  nasional  berperan  sebagai  landasan  utama  untuk  semua proses pembuatan, pembentukan, dan pengembangan hukum di dalam negeri. Jika politik hukum nasional menjadi  pedoman dasar untuk semua bentuk dan tahapan dalam proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di negara ini, maka jelas bahwa politik hukum nasional harus diwujudkan melalui sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  sifat  mendasar,  dan bukan sekadar sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.
Tujuan politik hukum nasional mencakup dua aspek yang saling terkait:
1. Sebagai alat atau sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan.
2. Melalui implementasi sistem hukum nasional tersebut, akan terwujud cita- cita yang lebih besar bagi bangsa Indonesia.
Dapat  dijelaskan  bahwa  Pembukaan  dan  pasal-pasal  UUD  1945  menjadi sumber utama dari politik hukum nasional Indonesia. Penegasan kedua aspek

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
tersebut  sebagai  sumber  politik  hukum  nasional  didasarkan  pada  dua  alasan utama:
2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung tujuan, dasar, serta cita- cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi landasan dan pedoman bagi politik hukum di Indonesia.
2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat nilai-nilai khas yang berasal dari  pandangan  dan  budaya  bangsa  Indonesia  yang  telah  diwariskan  oleh nenek moyang selama berabad-abad 4 .
Dalam usahanya menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencapai cita- cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berdasarkan pada kerangka dasar sebagai berikut:
1. Politik  hukum  nasional  harus  senantiasa  mengarah  pada  cita-cita  bangsa, yaitu  terwujudnya  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yang meliputi perlindungan terhadap seluruh warga negara dan berbagai unsur kebangsaan  Indonesia,  kemajuan  kesejahteraan  umum,  pembangunan intelektual bangsa, pelaksanaan perdamaian dan keadilan global.
3. Politik  hukum  nasional  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  sebagai landasan  negara,  yang  mencakup  aspek moral  dan  agama,  penghormatan dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  tanpa  adanya  diskriminasi, integrasi  seluruh  komponen  bangsa  dengan  segala  ikatan  budaya, pemberdayaan kekuasaan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, serta upaya dalam membangun keadilan sosial.
4. Politik  hukum  nasional  harus  mengedepankan  beberapa  prinsip  penting, yaitu: melindungi semua komponen bangsa untuk memastikan integrasi dan
4 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , 8th ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
kesatuan  bangsa,  termasuk  dalam  hal  ideologi  dan  wilayah,  mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam segi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, mengamalkan  demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan  hukum  (kedaulatan hukum),  membangun  toleransi  dalam  kehidupan  beragama  berdasarkan nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan.
5. Sistem  hukum  nasional  yang  ideal  adalah  sistem  hukum  Pancasila,  yang mengintegrasikan  berbagai  nilai  kepentingan,  nilai  sosial,  dan  prinsip keadilan  ke  dalam  satu  kerangka  hukum  yang  holistik,  dengan memperhatikan aspek-aspek positif dari setiap unsur tersebut.
Sistem hukum yang demikian menggabungkan unsur-unsur positif dari tiga sistem  nilai  dan  menempatkannya  dalam  keseimbangan  yang  seimbang, termasuk:  seimbang  antara  individualisme  dan  kolektivisme,  keseimbangan antara  prinsip  rechtsstaat  dan  the  rule  of  law,  keseimbangan  antara  peran hukum sebagai instrumen untuk kemajuan dan hukum sebagai cermin dari nilai- nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  keseimbangan  antara  status  negara sebagai  negara  agama  dan  negara  sekuler  (theo-demokratis)  atau  negara berdasarkan prinsip religius.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  dalam  konteks  perundang-undangan, istilah "investasi" dan "penanaman modal" sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan  bisnis.  Meskipun  istilah  "investasi"  lebih  umum  digunakan  di  dunia usaha, sementara "penanaman modal" lazim terdengar dalam konteks hukum, namun keduanya sebenarnya memiliki makna yang sama secara substansial 5 .
Investasi merupakan pengalokasian dana atau sumber daya pada saat ini dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dapat juga dipahami sebagai menunda konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi
5 Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
yang efisien dalam jangka waktu tertentu, dengan harapan akan menghasilkan pendapatan atau profitabilitas.
Menurut  Sornarajah,  penanaman  modal  asing  melibatkan  transfer  aset bergerak atau tidak bergerak dari satu negara ke negara lain untuk digunakan di negara  tersebut  guna  menghasilkan  kekayaan  di  bawah  kendali  sepenuhnya atau  sebagian  dari  pemilik  aset.  Ida  Bagus  Wyasa  Putra  mengartikan  hukum investasi  sebagai  seperangkat  norma  hukum  yang  mencakup  kemungkinan- kemungkinan investasi, persyaratan investasi, perlindungan, serta mengarahkan agar investasi tersebut menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk 6 .
Hukum  investasi  mengatur  mengenai  hubungan  antara  investor  dan penerima  modal,  dengan  membedakan  status  investor  menjadi  dua  kategori, yaitu  investor  asing  yang  melakukan  penanaman  modal  dari  luar  negeri,  dan investor domestik yang melakukan penanaman modal dari dalam negeri. Bidang usaha  menunjukkan  jenis  kegiatan  yang  diperbolehkan  untuk  dilakukan investasi. Prosedur dan syarat-syarat merujuk pada langkah-langkah yang harus diikuti oleh investor dalam melakukan investasi. Negara menjadi tempat di mana investasi tersebut dilakukan, seringkali melibatkan negara-negara yang sedang mengalami perkembangan ekonomi.
Dalam rangka pembaharuan dan perumusan Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal harus mengikuti prinsip-prinsip berikut 7 :
1. Prinsip  Kepastian  Hukum:  Menegaskan  pentingnya  hukum  dan  peraturan sebagai landasan dalam semua kegiatan penanaman modal.
6 Salim H.S. and Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
7 Putra Halomoan HBS, “Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi,” Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 2, no. 1 (2018): 16 – 26.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
2. Prinsip  Keterbukaan:  Memberikan  akses  yang  adil  dan  transparan  kepada masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  tentang  kegiatan  penanaman modal.
3. Prinsip  Akuntabilitas:  Menegaskan  bahwa  hasil  dan  proses  penanaman modal  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat,  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
4. Prinsip Perlakuan Sama: Menjamin bahwa layanan diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi, baik kepada investor domestik maupun asing.
5. Prinsip  Kebersamaan:  Mendorong  partisipasi  semua  pihak  dalam  usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Prinsip Efisiensi Berkeadilan: Menyelenggarakan penanaman modal dengan mengutamakan  efisiensi  sambil  memastikan  keadilan  dalam  lingkungan usaha yang bersaing.
7. Prinsip  Berkelanjutan:  Mengupayakan  pembangunan  yang  berkelanjutan melalui penanaman modal untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan jangka panjang.
8. Prinsip Berwawasan Lingkungan: Melaksanakan penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Prinsip Kemandirian: Mendorong penanaman modal dengan memanfaatkan potensi  nasional  tanpa  menutup  diri  terhadap  investasi  asing  guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang penanaman modal asing juga menetapkan tujuan-tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, yaitu:
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Menciptakan lapangan kerja.
c. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.
e. Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
f. Mendukung  perkembangan  ekonomi  yang  berbasis  pada  partisipasi masyarakat.
g. Mengoptimalkan  pemanfaatan  potensi  ekonomi  untuk  memperkuat ekonomi nasional, baik dengan sumber daya dalam negeri maupun asing.
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dilihat  dari  prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalamnya,  penanaman modal merupakan suatu produk politik hukum yang mendasarkan dirinya pada asas kepastian hukum. Artinya, regulasi terkait penanaman modal dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang diinginkan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) sebagai produk politik hukum juga menyesuaikan isi materinya dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta negara.

## 2. Konsekuensi dari kebijakan hukum terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia terutama UMKM
Pertanyaan  dasar  dalam  ekonomi  pembangunan,  "Mengapa  beberapa negara  jauh  lebih  makmur  daripada  yang  lain?",  tidak  memiliki  jawaban  yang simpel  dan  tunggal.  Sebaliknya,  kemungkinan  besar  ada  berbagai  faktor  yang saling terkait yang memengaruhi alokasi sumber daya secara efisien, yang pada gilirannya menciptakan perbedaan jangka panjang dalam kinerja ekonomi antar negara 8 .  Meskipun  pemahaman  di  bidang  ekonomi  masih  terus  berkembang, dalam  beberapa  dekade  terakhir,  telah  terjadi  kemajuan  signifikan  dalam memahami efek terpisah dari beberapa faktor ini terhadap hasil ekonomi, serta dalam  mengidentifikasi  beberapa kekuatan  pendorong  kunci,  terutama  dalam
8 Rafael La Porta, Florencio Lopez-De- Silanes, and Andrei Shleifer, “The Economic Consequences of Legal Origins,” Journal of Economic Literature 46, no. 2 (2008): 285 – 332, https://doi.org/10.1257/jel.46.2.285.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
sejarah  dan  politik  yang  membentuk  faktor-faktor  tersebut.  Salah  satu  faktor utama di antaranya adalah sistem hukum 9 .
Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  mengenai Penanaman Modal mengacu pada prinsip perlakuan sama (National Treatment & Most Favoured Nations) yang tercermin dalam prinsip national treatment yang terdapat  dalam  tiga  pasal  utama  Perjanjian  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO), yakni "Pasal III", khususnya "Pasal III : 4 GATT", "Pasal XVII GATS", dan Pasal 3 TRIP Agreements.
Namun,  prinsip  national  treatment  yang  berkaitan  dengan  penanaman modal diatur dalam "Pasal III: 4 GATT dan Pasal XVII GATS". Kewajiban perlakuan nasional mengacu pada ketentuan non-diskriminasi, yang menekankan prinsip tersebut terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang- barang impor. Prinsip atau kewajiban ini merupakan salah satu bentuk utama dari  aturan  dan  kebijakan  perdagangan  internasional,  yang  tercermin  dalam GATT.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mencegah  praktik  perdagangan pemerintah  negara-negara  anggota  GATT  yang  bertujuan  untuk  menghindari kewajiban tarif 10 .
Prinsip national treatment adalah pilar utama dalam sistem perdagangan internasional saat ini. Bersama dengan prinsip most favoured nation, prinsip ini memastikan  bahwa  tidak  ada  tindakan  diskriminatif  yang  diterapkan  oleh negara-negara  anggota.  Inti  dari  prinsip  national  treatment  adalah memberlakukan semua pihak dengan cara yang sama oleh suatu negara, baik dalam hal kepentingannya sendiri maupun kepentingan negara lain 11 .
9 Gani Aldashev, “Legal Institutions, Political Economy, and Development,” Oxford Review of Economic Policy 25, no. 2 (2009): 257 – 70, http://www.jstor.org/stable/23607048.
10 Colin Turner, International Business Themes and Issues in the Modern Global Economy (Routledge, 2010).
11 H. Mosler, The International Society as a Legal Community (Brill, 1980).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
Dalam konteks perdagangan bebas multilateral, prinsip tersebut melarang negara-negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif antara produk impor dan produk domestik. Oleh karena itu, negara-negara anggota memiliki tanggung jawab untuk tidak membedakan perlakuan terhadap produk impor dibandingkan dengan produk domestik yang sejenis. Prinsip ini juga mencakup segala bentuk diskriminasi yang timbul dari kebijakan perpajakan dan pungutan lainnya. Prinsip tersebut juga berlaku untuk undang-undang,  regulasi,  dan  persyaratan  hukum  lainnya  yang  dapat mempengaruhi  penjualan,  pembelian,  distribusi,  atau  penggunaan  produk  di dalam negeri. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pasar dari proteksionisme yang dapat timbul dari upaya administratif atau kebijakan legislatif 12 .
Prinsip  national  treatment  bertujuan  untuk  menghindari  penerapan peraturan yang memberikan perlakuan diskriminatif guna melindungi produk- produk domestik. Tindakan semacam ini dapat mengganggu persaingan antara produk  domestik  dan  impor,  berpotensi  mengurangi  kesejahteraan  ekonomi. Melalui persaingan yang adil antara kedua jenis produk tersebut, produksi dalam negeri ditingkatkan untuk menjadi lebih efisien dalam bersaing dengan produk impor.  Hal  ini  akan  menguntungkan  konsumen  dengan  menyediakan  barang berkualitas  lebih  baik  dan  harga  yang  lebih  kompetitif.  Namun,  dari  sudut pandang  lain,  tindakan  semacam  itu  dapat  mengurangi  minat  investor  karena pembatasan kebebasan pengambilan keputusan bisnis 13 .
Dalam  konteks  perdagangan  internasional,  prinsip  national  treatment mengedepankan  ketiadaan  perlakuan  istimewa  terhadap  barang-barang domestik  dan  melarang  diskriminasi  berdasarkan  asal  negara.  Baik  barang
12 Oliver Long and Brian V. Kennedy, “Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System,” Maryland Journal of International Law 11, no. 1 (1986).
13 Nurhani Fithriah, “Penerapan Prinsip Non -Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” University Of Bengkulu Law Journal 2, no. 1 (2017): 80 – 90, https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8012.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
buatan  dalam  negeri  maupun  barang  impor  diperlakukan  secara  sama,  serta setiap anggota WTO harus diperlakukan dengan cara yang sama tanpa adanya perlakuan khusus terhadap negara tertentu. Prinsip ini menempatkan barang, jasa, atau individu dari negara-negara anggota WTO lain dalam posisi yang sejajar dengan barang, jasa, atau individu dalam negeri 14 .
Dengan  terciptanya  persaingan  yang  seimbang  antara  produk  impor  dan produk domestik, produksi dalam negeri cenderung meningkatkan efisiensinya untuk  bersaing  dengan  produk  impor.  Hal  ini  memberikan  keuntungan  bagi konsumen karena mereka dapat memperoleh produk yang berkualitas lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.
Jika  kecilnya  pengusaha  domestik  harus  berhadapan  dengan  persaingan yang tidak seimbang melawan perusahaan multinasional yang memiliki modal dan  sumber  daya  tak  terbatas,  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  banyaknya kebangkrutan  perusahaan  kecil 15 .  Oleh  karena  itu,  jika  suatu  masyarakat  atau bangsa merasa bahwa sistem ekonominya tidak adil dan tidak seimbang, maka peraturannya harus disesuaikan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial yang lebih baik.
Prinsip liberalisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing memberikan perlindungan yang luas kepada investor asing dan membatasi kewenangan  pemerintah  tuan  rumah  untuk  mengatur  arus  modal  asing. Meskipun  liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  investasi  asing  dapat membawa  produk  Indonesia  ke  pasar  global  dan  memungkinkan  Indonesia untuk  berperan  aktif  dalam  perdagangan  global  yang  didominasi  oleh
14 Stephan W Schill, The Multilateralization of International Investment Law (England: Cambridge University Press, 2010), https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511605451.
15 Sanusi Bintang, “Daerah Sebagai Pihak D alam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh),” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 849, https://doi.org/10.31078/jk1348.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
perusahaan multinasional, pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan pembangunan ekonomi nasional 16 .
Dalam era globalisasi dan pasar bebas yang merambah ke seluruh penjuru dunia,  termasuk  Indonesia,  kontrol  yang  ketat  dan  intensif  dari  pihak pemerintah,  baik  melalui  lembaga  maupun  regulasi,  menjadi  hal  yang  sangat penting.  Dengan  demikian,  aparat  pemerintah  dan  anggota  DPR  tidak  perlu khawatir  bahwa  investor  asing  akan  mengambil  alih  bisnis  lokal.  Dalam  era globalisasi ini, siapa pun yang memiliki modal besar akan mendominasi, sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
Prinsip-prinsip  liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  penanaman modal asing, yang tercermin dalam "GATT/WTO" dan diimplementasikan melalui Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007,  menimbulkan  pertanyaan  tentang demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945.  Demokrasi  ekonomi  menuntut  pemenuhan  hak-hak  dasar  setiap individu  tanpa  kecuali.  Namun,  ketentuan  liberalisasi  perdagangan  yang mendasari "GATT/WTO," yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi  hak-hak  dasar  tersebut,  sehingga  hanya  mereka  yang  mampu bersaing  yang  dapat  memanfaatkan  keuntungan  dari  ketentuan  perdagangan internasional yang ada dalam "GATT/WTO."
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  disusun  dengan  tujuan  untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan bangsa sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, ketika dipelajari secara rinci, undang-undang tersebut menunjukkan kecenderungan yang menguntungkan pihak asing yang menanamkan  modal di  Indonesia, daripada  mendukung  pengusaha  kecil  atau rakyat  kecil.  Regulasi  tentang  penanaman  modal  asing  yang  diatur  dalam
16 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal (Bandung: Alumni, 2011).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
undang-undang  tersebut  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua penanam modal dari negara manapun yang melakukan investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan berbagai fasilitas kepada penanam modal asing, seperti pembebasan atau pengurangan pajak, repatriasi modal, dan kemudahan dalam perizinan.
Prinsip-prinsip  liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi menuntut pemenuhan hak-hak dasar semua warga negara Indonesia, termasuk UMKM, tanpa terkecuali. Namun, kebijakan politik hukum yang  mendukung  peningkatan  investasi  dan  ketentuan-ketentuan  liberalisasi perdagangan  dalam  WTO  cenderung  didasarkan  pada  pemikiran  kapitalisme yang membatasi hak-hak dasar tersebut, sehingga hanya mereka yang mampu bersaing  yang  dapat  menikmati  manfaat  dari  perdagangan  internasional menurut ketentuan WTO. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah untuk berkembang.
Dalam penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia  harus  mengedepankan  kepentingan  warga  negaranya,  terutama pengusaha dalam negeri, sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  yang  menetapkan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

## E. KESIMPULAN
Regulasi terkait penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan perlakuan yang setara bagi investasi dari semua negara yang berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan berbagai fasilitas  kepada  investor  asing,  seperti  pembebasan  atau  keringanan  pajak, repatriasi  modal,  dan  perizinan  yang  lebih  mudah.  Namun,  prinsip-prinsip

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia
liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  investasi  asing  yang  diatur  dalam Undang-Undang  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi  ekonomi yang  diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Prinsip  demokrasi  ekonomi menuntut  perlindungan  hak-hak  dasar  warga  negara  Indonesia,  terutama UMKM,  tanpa  adanya  diskriminasi.  Ketentuan  liberalisasi  perdagangan  yang mengikuti  prinsip-prinsip kapitalisme  cenderung  membatasi  hak-hak  dasar  ini dan  memberikan  keuntungan  kepada  pihak  yang  mampu  bersaing  di  tingkat internasional. Oleh karena itu, UMKM masih membutuhkan dukungan kebijakan dari  Pemerintah.  Dalam  membuat  kebijakan  peraturan  perundang-undangan, Pemerintah Indonesia harus mengedepankan kepentingan rakyatnya, terutama pengusaha dalam negeri, dalam upaya pembangunan ekonomi, sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sayidin. “Politik H ukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang  Penanaman  Modal  2007  Dan  Implikasinya  Terhadap Pengusaha  Kecil.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  4  (2015):  546 – 70. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320.
Aldashev, Gani. “Legal Institutions, Political Economy, and Development.” Oxford Review of Economic Policy 25, no.
2 (2009): 257 – 70. http://www.jstor.org/stable/23607048.
Bintang,  Sanusi.  “Daerah  Sebagai  Pihak  Dalam  Kontrak  Penanaman  Modal Internasional (S tudi Kasus Provinsi Aceh).” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 849. https://doi.org/10.31078/jk1348.
Chandrawulan,  An  An. Hukum  Perusahaan  Multinasional,  Liberalisasi  Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal . Bandung: Alumni, 2011.
Fithri ah, Nurhani. “Penerapan Prinsip Non -Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” University Of Bengkulu Law Journal 2, no. 1 (2017): 80 – 90. https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8012.
H.S., Salim, and Budi Sutrisno. Hukum Investasi Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo
Kartika  Ayu  Suhanti:  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Investasi  untuk  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Indonesia

## Persada, 2008.
HBS,  Putra  Halomoan.  “Penerapan  Kepastian  Hukum  Dalam  Transaksi  Bisnis Internasional  Dan  Implikasinya  Terhadap  Kegiatan  Investasi.” Jurnal  Ilmu Ekonomi Islam 2, no. 1 (2018): 16 – 26.
Long,  Oliver,  and  Brian  V.  Kennedy.  “Law  and  Its  Limitations  in  the  GATT Multilateral  Trade  System.” Maryland  Journal  of  International  Law 11,  no.  1 (1986).
M, Saparuddin, Selly Yolanda, and Karuniana Dianta Sebayang. “Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia.” Trikonomika 14, no. 1 (2015): 87. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.595.
MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia . 8th ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
Mosler, H. The International Society as a Legal Community . Brill, 1980.
Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De- Silanes, and Andrei Shleifer. “The Economic Consequences  of  Legal  Origins.” Journal  of  Economic  Literature 46,  no.  2 (2008): 285 – 332. https://doi.org/10.1257/jel.46.2.285.
Samosir,  Valentina  Ekaristi.  “Analisis  Yuridis  Pemberian  Hak  Istimewa  Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal  Ditinjau  Dari  Prinsip  Perlakuan  Yang  Sama Dalam Gen eral Agreement On Trade In Services ( GATS ).” INNOVATE: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 3166 – 81.
Schill, Stephan W. The Multilateralization of International Investment Law . England: Cambridge University Press, 2010.
https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511605451.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
Turner,  Colin. International  Business  Themes  and  Issues  in  the  Modern  Global Economy . Routledge, 2010.