## CITRA INDONESIA PADA GOLONGAN PRIAYI JAWA MELALUI CORAK PENDIDIKAN BARAT

## Gian Fajar Gemilang *
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

## PENDAHULUAN
Masa kekuasaan Belanda di Indonesia setelah runtuhnya kongsi dagang VOC menempatkan sebagian besar masyarakat masuk dalam sebuah kehidupan politik yang tidak pasti. Pamor kekuasaan kerajaan Islam  yang  perlahan  merosot  sebagai  bentuk  pengalihan  kekuasaan  menyebabkan  kerajaan kehilangan  pamornya.  Urbanisasi  menjadi  langkah  pemerintah  kolonial  menyebarkan  penduduk yang  semula  memusat  pada  kerajaan,  pusat,  tempat  pemujaan  dan  persimpangan  sebagai  bentuk perkembangan usaha milik mereka di berbagai daerah di Nusantara (Poesponegoro, 2008 ). Dengan fokus  pada  Jawa  sebagai  pusat  politik  dan  perekonomian  Hindia  Belanda  memberikan  gambaran kompleks  pemerintah  kolonial  untuk  dapat  menyelami  kebudayaan  Nusantara.  Penyerapan  ini bagaimanapun juga tidak dibarengi dengan akulturasi kebudayaan mereka dengan kebudayaan lokal setempat.
Proses  pembaratan  dimulai  ketika  mereka  mulai  mendalami  aspek  sosial  masyarakat Nusantara yang mencakup kebudayaan  dalam lingkup agama  dan bahasa masyarakat lokal. Reaksi pertemuan dua bentuk kebudayaan ini nyatanya terjadi dengan sangat lambat. Dengan memahami kebudayaan lokal tanpa adanya timbal balik menyebabkan akulturasi menjadi lebih sulit. Tindakan ini tidak semata fenomena umum, namun langkah kolonial menghambat perkembangan di wilayah yang  mereka  jajah.  Walau  demikian  penyebaran  budaya  Eropa  tidak  merupakan  hubungan  yang negatif,  setidaknya  bagi  sebagian  golongan  masyarakat,  salah  satunya  kaum  priayi.  Dengan  alasan pamor kerajaan yang meredup atau bahkan hilang, golongan bangsawan kerajaan ini mulai mencari arah dan menetapkan Ratu Belanda sebagai ‘raja’ mirip pada masa kerajaan terdahulu (Adam, 2020 ). Fenomena ini dapat dimengerti ketika pengaruh kerajaan terdahulu yang kental akan tradisi dan hal berbau  spiritual  tidak  hilang  sepenuhnya  dalam  sistem  sosial  masyarakat  setempat.  Bentuk modernisme kebudayaan yang dibawa bangsa Barat kemudian lebih berpengaruh pada sebuah bagian dari masa lalu masyarakat lokal (Purwanto, 2019 ). Diangkatnya priayi yang disebut Lombard ( 2005 )

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The specialty of the priayi group is based on high status in the social strata of indigenous peoples. Priayi group has access to the wider Western world than other indigenous peoples although it still has restrictions with Europe. Some planned to be like the predecessors who worked in the colonial government and others chose to elevate the status of their people just like the Europeans. Through  Western  education,  they  are  hoping  can  advance  indigenous peoples  and  create  a  new  social  identity.  With  the  technique  of  literature studies  and  using  historical  methods,  this  study  aims  to  find  out  the contribution  of  the  priayi  group  to  the  existence  of  the  Indonesian  state through  Western  education  during  Dutch  colonialism.  Studies  show  the education they get becomes the solution to the social problems of the Dutch East Indies community. Social equality has inspired them to enculturate as a step of harmonization of indigenous peoples and form a nationalist spirit as the one Indonesian people. The struggles of the priayi group become a picture of  supporting  the  success  of  Indonesian  society  that  gives  the  fruit  of  the thought to live a community life today.
Submitted Revised Accepted Published 20 January 2022 08 February 2022 17 February 2022 28 February 2022

## KEYWORDS
colonial society; Javanese priayi; Western education.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Gemilang, G.F. (2022). Citra Indonesia pada Golongan Priayi Jawa melalui Corak Pendidikan Barat. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 6 (1), 30- 40.
*CORRESPONDANCE AUTHOR gianfajargemilang1@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.4886
sebagai  golongan elite memberikan  sedikit  pengaruh  pada  sudut  pandang  kebaratan  mereka, setidaknya sampai batas tertentu.
Istilah priayi telah dipahami dengan baik oleh masyarakat lokal maupun pemerintah kolonial. Merujuk  pada  kelas  atas  pemerintahan  di  Jawa,  mereka  dianggap  sebagai  kelompok  orang  yang memiliki  integritas  dan  terhormat.  Memiliki  kesadaran  tuntutan  moral  yang  ada  pada  golongan mereka,  citra  priayi  dianggap  sebagai  seorang  yang  mampu  memenuhi  tuntutan  baik  spiritual, seremonial juga teknis jabatan (Sutherland, 1975 ). Golongan priayi banyak merujuk pada orang yang memiliki  jabatan  jaksa,  petugas  cukai  hingga  guru.  Eksklusivitas  priayi  oleh  kolonial  semata  tidak hanya merupakan gelar atau jabatan saja, melainkan memiliki tugas memperkuat administrasi negara jajahan  (Lombard, 2005 ).  Hal  ini  didukung  dengan  arahan  pembentukan  sekolah  guna  merangkul priayi yang loyal pada raja, yaitu:
1) Membaca  dan  menulis  dalam  bahasa  Jawa  dan  Sunda  ataupun  bahasa  Melayu  jika diperlukan,
2) Pengetahuan keilmuan perihal penimbangan,
3) Ilmu alam tanah Jawa dan wilayah tetangganya,
4) Ukur tanah dan pengukuran “ leveling ” (Adam, 2020 ).
Kesadaran  akan  pembelajaran  yang  merupakan  syarat  kemajuan  pendidikan  masyarakat pribumi tampaknya masih kurang didapatkan secara menyeluruh oleh golongan priayi. Terbatasnya sekolah  di  lingkungan  mereka  sebagai  batasan  bagi  kaum  pribumi  terhadap  pengetahuan  Barat menjadi  permasalahan  utama  fenomena  ini,  setidaknya  sangat  umum  terjadi  sebelum  abad-19. Permasalahan ini tidak semata menjadi patokan rendahnya keingintahuan masyarakat pribumi untuk memiliki pengetahuan sebaliknya menjadi dorongan kompetisi dengan individu lain untuk menjadi seperti pendahulu mereka. Para priayi yang telah mendapatkan pendidikan Barat sebagian berpikir akan menjadi bupati seperti ayah mereka, namun tidak jarang dari mereka yang memilih profesi yang lebih bebas dengan tujuan menyamaratakan kedudukan mereka dengan orang Eropa. Kemunculan pemikiran  ini  dibarengi  dengan  bentuk  pelatihan  administrasi  dan  sistem  sekolah  Hindia  Belanda yang mulai abad ke-20 terpapar pembaratan yang lebih konsisten dibandingkan generasi sebelumnya (Sutherland, 1975 ).
Faktor politik tampak sangat mempengaruhi pendidikan yang ada di Hindia Belanda. Politik dalam  pendidikan  tidak  lepas  pula  kaitannya  dengan  pertimbangan  perekonomian  yang  memang menjadi  tujuan  utama  kedatangan  mereka  (Riska  &  Hudaidah, 2021 ).  Walau  merupakan  golongan orang terpandang, para priayi tetap masuk pada golongan pribumi. Dalam artian bahwa diskriminasi pendidikan  yang  masih  sangat  tinggi,  menempatkan  golongan  priayi  pada  tingkatan  rendah  dari keseluruhan  stratifikasi  sosial  Hindia  Belanda.  Namun  demikian  kesadaran  belajar  masyarakat pribumi  yang  belum memuaskan  bagi  kaum  priayi  membangkitkan  perbincangan  dalam  golongan mereka. Hasil dari keresahan ini adalah berbagai macam publikasi mulai dari surat kabar, majalah, guna menyalurkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya pada anak pribumi maupun bangsawan itu sendiri (Adam, 2020 ).
Perkembangan lambat masyarakat pribumi menjadi cambuk bagi golongan priayi untuk dapat peduli terhadap rakyatnya. Hasil studi Lombard ( 2005 ) menyatakan bahwa dampak dari pembaratan yang  besar  bagi  golongan  priayi  menjadi  sebuah  jalan  terbentuknya  kelompok  cendekiawan  yang memiliki haluan politik berbeda dan menentang terhadap sang raja juga sebagai kelompok penggerak nasionalisme Indonesia. Penelitian ini menempatkan diri pada kajian bentuk kontribusi priayi Jawa terhadap lahirnya nasionalisme Indonesia melalui resep politik dan pendidikan Barat yang mereka temukan. Penelitian ini akan menginformasikan bagaimana peran para priayi Jawa dalam memajukan khazanah  pengetahuan  masyarakat  pribumi  tidak  lain  sebagai  bentuk  dari  kemunculan  rasa  cinta
tanah  air.  Informasi  ini  akan  melengkapi  penelitian  terdahulu  utamanya  memperluas  kajian kebangkitan nasional Indonesia.
Studi  pada  peran  priayi  dalam  pembentukan  Indonesia  tidak  hanya  menyelidiki  hasil  yang didapatkan untuk sumbangan nasionalisme, tetapi juga relasi antara pengaruh priayi berpendidikan Barat  pada  tanah  air  Indonesia.  Hal  ini  membuat  penelitian  menggunakan  sumber  yang  beragam sebagai  lanjutan  penelitian  lainnya.  Pertama,  studi  mengenai  karakteristik  sosial  dan  edukasi  dari priayi masa Hindia Belanda. Kedua, kebijakan pemerintah Belanda terhadap edukasi bagi masyarakat pribumi. Ketiga, priayi dalam kaitan erat kebaratan dengan proses nasionalisme yang muncul sebagai benih dari kemerdekaan Indonesia.

## METODE
Metode sebagai langkah sistematis guna menyelidiki suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan bahan dari objek yang diteliti dan erat kaitannya dengan metodologi sebagai cara mengetahui bagaimana mengetahui  sejarah  (Sjamsuddin, 2007 ).  Perihal  kepentingan  analisis  penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian sejarah yang mencakup tiga langkah utama di antaranya heuristik yaitu pengumpulan sumber , kritik yaitu pengujian sumber , dan historiografi yaitu penulisan sejarah (Ismaun et al., 2016 ) . Peneliti  menggunakan  sumber  dokumenter  berupa  rekaman  sejarah  dalam  bentuk  tulisan  yang didapatkan  melalui  studi  pustaka  dengan  menggunakan  artikel  jurnal  terdahulu  juga  buku  teks referensi yang kredibel dam merujuk pada informasi mengenai perjuangan priayi Jawa mewujudkan Indonesia  melalui  pendidikan  Barat.  Sumber  yang  didapatkan  kemudian  melalui  tahap  pengujian sumber untuk menemukan dan mendekati kebenaran melalui kritik eksternal dan internal. Penulisan sejarah  dilakukan  dengan  kecenderungan  penafsiran  sosio-historis  yang  merujuk  pada  interaksi golongan priayi dengan masyarakat dan lingkungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Priayi Jawa
Priayi merupakan sebuah  sebutan yang mana merujuk pada “adik”  raja dengan status sosial yang  tidak  bisa  ditentukan  dengan  pasti,  karena  didasarkan  atas  jauh  dekatnya  hubungan  mereka dengan sang raja (Lombard, 2005 ). Lebih jelas Arimi ( 2008 ) menjelaskan penempatan golongan ini dalam struktur sosial masyarakat kerajaan Jawa bersamaan dengan tiga golongan lain, raja, priayi, dan kawula, menyandang status  kelas  atas  sehingga  dipandang  sangat  mulia  dan  terhormat  dalam struktur sosial masyarakat pribumi.
Refleksi  kemajemukan  Jawa  menempatkan  golongan  priayi  pada  wilayah  administrasi  yang terbatas.  Sutherland  ( 1975 )  mengungkapkan  ketika  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda,  identitas formal  diberikan  pada  priayi  sebagai  petinggi  wilayah  administrasi  yang  dikenal  dengan  nama kabupaten. Dengan jumlah tanah yang lebih luas sebagai supra-desa memberikan kemudahan bagi bangsa  Belanda  memperluas  pengaruh  mereka,  terlebih  ketika  mereka  mempercayai  kedatangan bangsa Barat untuk dapat memperkuat posisi wilayah mereka, di samping memercayai ratu Belanda sebagai susuhunan mereka (Lombard, 2005 ; Onghokham, 2004 ).
Kehidupan golongan priayi mulai dilirik dengan tingginya identitas kelompok mereka dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda. Ningrat menjadi simbol utama dengan merujuk pada gaya hidup yang kebarat-baratan (Arimi, 2008 ). Selain memiliki istilah golongan “ darah biru ” , mereka pula dianggap  mumpuni  untuk  dapat  berhubungan  tanpa  bantuan  dan  waspada  dalam  membangun pergaulan dibanding kelompok masyarakat lainnya (Wahyuningtyas, 2017 ). Maka dari itu banyak dari masyarakat Jawa kerap memberikan tempat yang spesial bagi para priayi. Sebagai golongan yang tidak tercela  dan  menjadi  panutan,  masyarakat  pribumi  banyak  berharap  menjadi  bagian  dari  golongan mereka (Anderson, 1972 ).
Struktur  sosial  masyarakat  Jawa  di  bawah  sistem  kerajaan  terdahulu  tampak  tidak  dapat dihilangkan,  bahkan  ketika  kedatangan  Belanda  ke  Indonesia.  Memahami  budaya  Jawa  seakan menjadi  kunci  kesuksesan  kolonial  dalam  penyebaran  pengaruhnya  pada  struktur  sosial  yang mendalam. Cultuurstelsel salah satunya diberlakukan dengan memberikan hak lebih pada priayi elite, yang tidak diketahui oleh mereka merupakan cara lembut memanfaatkan dan menguatkan kekuasaan kolonial di Jawa
“Semakin kita hormati hak -hak kekeluargaan pemimpin itu, mereka akan semakin bergantung pada kita, karena  yang  sangat  mereka  dambakan  adalah  mempertahankan  hak  yang  sebelumnya  tidak  pernah dijamin raja mereka terdahulu ...” tutur Van den Bosch (dalam Lombard, 2005 ).
Ia  mengetahui  bahwa  para  priayi yang  merupakan  petinggi  dengan  sebutan  bupati  telah menyerahkan  nasib  rakyat  kecil  pada  kehendaknya.  Sebagai  bentuk  stabilitas  kekuasaan  tanpa memakan banyak biaya untuk mendapatkannya, J.S. Furnivall menyebut fenomena ini sebagai bentuk pemerintahan  kolonial  tidak  langsung,  menanamkan  kekuasaan  politik  pada  kaum  pribumi  itu sendiri  (Onghokham, 2004 ).  Sikap  ini  setidaknya  hanya bertahan  hingga  sebelum  abad  ke-19,  dan setelahnya  priayi yang  memiliki  wawasan  ‘kebaratan’  yang  lebih  luas  mendua  pada  konsep nasionalisme bersamaan dengan kalangan intelektual lainnya (Arimi, 2008 ).

## Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda
Tujuan  utama  kolonial  Belanda  guna  eksploitasi  daerah  jajahan  terhambat  dengan  sumber daya  manusia  yang  belum  terdidik.  Oleh  karena  itu,  di  samping  kepentingan  ekonomi  mereka terdapat  usaha  mengembangkan  pendidikan  guna  membantu  administrasi  kelompok  mereka  di Nusantara (Heru et al., 2014 ; Riska & Hudaidah, 2021 ; Wahyuni, 2015 ). Boone (dalam Supardan, 2008 ) menyatakan secara keseluruhan pendidikan masa Belanda terbagi pada tiga periode. Pertama, periode kekuasaan  kongsi  dagang  VOC  dengan  rentang  waktu  abad  ke-17  dan  ke-18.  Kedua,  periode pemerintahan kolonial Belanda. Ketiga, periode Politik Etis masa prakebangkitan nasional Indonesia. Melalui  kebijakan  pendidikan  Barat  yang  diberlakukan,  walau  tidak  merata  namun  diharapkan kemudian dapat memperluas pendidikan masyarakat pribumi sehingga muncul tenaga kerja terdidik yang dapat dibayar dengan upah murah (Riska & Hudaidah, 2021 ).
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka telah menggunakan cara pendidikan yang dipadukan dengan  politik.  Menurut  Salindri  ( 2010 )  setidaknya  terdapat  enam  cara  pendidikan  diterapkan. Pertama, gradualisme pendidikan sebagai langkah Belanda yang tidak ingin mencampuri urusan lokal dan membiarkan penduduk Hindia Belanda dalam keadaan pendidikan yang sama, seperti sebelum kedatangan  mereka.  Kedua,  dualisme  pendidikan  yang  bertujuan  membagi  kelas  pendidikan  baik dalam segi rasial maupun  sosial. Ketiga, kontrol sentral yang kuat dengan kebijakan harus melalui persetujuan  Gubernur  Jenderal  atau  Direktur  Pendidikan  Kolonial.  Keempat,  pendidikan  sebagai langkah  penyediaan  pegawai  untuk  golongan  aristokrat,  termasuk  adalah  para  priayi.  Kelima, konkordansi  dengan  penyamaan  antara  kurikulum  Hindia  Belanda  dengan  sekolah  di  Belanda. Keenam,  tidak  adanya  organisasi  yang  bersifat  sistematis.  Namun  demikian,  hanya  segelintir masyarakat yang menyekolahkan anak mereka dengan sistem pendidikan Eropa.  Itu pula menurut J.S. Furnivall (dalam Marisa & Hudaidah, 2021) bila seseorang pergi bersekolah Belanda pada pagi hari, biasanya mereka akan dikirim ke sekolah (Islam) pada sore hari sebagai pengimbang. Sekolah pagi mengajarkan mereka untuk mencari nafkah, sedangkan sekolah sore mengajarkan untuk hidup.
Priayi Jawa sebagai kelompok bangsawan mendapatkan perlakuan spesial di mata pemerintah kolonial. Edukasi yang didapatkan oleh mereka digunakan oleh kolonial Belanda untuk dapat menjadi seorang  dengan  status  kepegawaian  sipil  dan  dalam  pemerintahan  itu  sendiri  (Yuniarti, 2018 ). Fenomena ini dilatar belakangi dari struktur pendidikan Hindia Belanda yang didasarkan atas strata dan  golongan  sosial  masyarakat.  Sekolah  Kelas  Satu  atau Eerste  Klasse  School ditujukan  untuk masyarakat golongan Eropa dan priayi , dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sekolah bagi
anak Eropa dan Melayu untuk anak Pribumi. Sekolah Kelas Dua bagi penduduk pribumi dan golongan menengah ke bawah (Marisa & Hudaidah, 2021) . Khusus bagi Sekolah Kelas Dua, para bupati yang bertugas  dalam  wilayah  administrasinya  diminta  mengorganisir  sekolah  dengan  bentuk  kurikulum yang disesuaikan dengan lingkungan Jawa. Diharapkan dengan adanya sekolah ini dapat menjadikan anak-anak yang masuk sekolah sebagai anak Jawa yang baik (Supardan, 2008 ).
Walau  masuk  pada  Sekolah  Kelas  Satu  tetap  masyarakat  priayi  masih  mendapatkan diskriminasi. Bila dapat dibandingkan kaum priayi lelaki akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi tinggi dan penting dalam pemerintahan. Kaum lelaki akan lebih bebas memilih dibandingkan dengan kaum  perempuan.  Fenomena  ini  disebabkan  tidak  lain  bahwa  lelaki  dapat  lebih  mudah  untuk bersosialisasi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Sedangkan  perempuan  sedari  umur  12  tahun  mulai dipingit  dan  hanya  melakukan  sedikit  pekerjaan.  Hampir  keseluruhan  dari  golongan  priayi,  kaum lelaki lebih mendapat kesempatan untuk mendapat akses pendidikan yang telah disediakan (Yuniarti, 2018 ).  Gambaran  tersebut  merupakan  gambaran  priayi  dan  golongan  mereka,  berbeda  dengan masyarakat  lokal  pribumi  yang  merupakan  masyarakat  biasa  dan  tidak  bekerja  langsung  dengan pemerintah. Karena perhatian lebih banyak untuk peranakan Eropa dan kaum priayi, sangat sedikit masyarakat pribumi yang dapat bersekolah. Fenomena ini menandakan kurangnya usaha pemerintah untuk menyediakan sekolah bagi pribumi (Supardan, 2008 ).
Setidaknya dalam dekade kekuasaan mereka, pembatasan pendidikan antara golongan Eropa dengan  pribumi  perlahan  mulai  berkurang.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  putusan Koninklijk Besluit pada  1864  yang  salah  satunya  membahas  pada  pendidikan  Barat  yang  bisa  didapatkan masyarakat secara terbuka (Nasution, 2011 ). Ditambah dengan adanya kebijakan Politik Etis sebagai dasar dari pelaksanaan bentuk pendidikan yang mengacu pada pengetahuan Barat dengan kurikulum yang diatur oleh pemerintah Belanda (Alinur, 2017 ).
Politik Etis yang diberlakukan banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat pribumi. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh kebanggaan bangsa Belanda terhadap hasil dari pendidikan yang sering kali membuat pemerintah senang. Maka dari itu usul Politik Etis yang diberlakukan kemudian disetujui  untuk  dapat  ditingkatkan  pada  seluruh  masyarakat  Hindia  Belanda  (Susilo &  Isbandiyah, 2018 ). Selain itu dengan adanya Politik Etis mulanya gelar  priayi diperoleh melalui jalur keturunan namun kemudian bisa didapatkan oleh masyarakat pribumi dengan pendidikan yang tinggi (Prayudi & Salindri dalam Riska & Hudaidah, 2021 ). Hal ini juga termasuk pada dampak dari pendidikan seperti pekerjaan dan hidup yang berkecukupan. Ditandai dengan perubahan struktur sosial yang mulanya horizontal, perlahan memiliki stratifikasi akibat dari kedudukan seseorang dan umumnya disebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi menuju perkotaan yang asal mulanya dari pendidikan Barat yang mereka dapatkan (Poesponegoro & Nugroho, 2008 ).
Subekti  ( 2021 )  menyatakan  bahwa  Politik  Etis  sebagai  langkah  pemerintah  Belanda mengembangkan  negeri  dan  bangsa  jajahan  di  bawah  kekuasaan  mereka,  dengan  guna mengembangkan  negeri  tersebut  pada  patokan  negara  Barat  (Belanda).  Definisi  ini  mengandung unsur  paradoksal,  ketika  ungkapan  “untuk  kepentingan  Indonesia,  namun  di  bawah  pimpinan Belanda. ”
all these people want to help so much: “let me help you”, or you can hear them say, “let me show you to do it, let me do it for you” [Semua orang ini ingin membantu begitu banyak: "biarkan saya membantu Anda", atau  Anda  dapat  mendengar  mereka  berkata,  "biarkan  saya  menunjukkan  kepada  Anda  untuk melakukannya, biarkan saya melakukannya untuk Anda] (Locher-Scholten dalam Subekti, 2021 ).
Dalam Politik Etis, pendidikan lebih berorientasi pada semangat kolonialisme sebagai bentuk penyangga pemerintahan (Karsiwan & Sari, 2021 ). Dengan kata lain menggunakan pengetahuan Barat, pendidikan modern dianggap harus setara, namun masih dengan tinjauan Belanda. Walau golongan priayi memiliki kesempatan yang lebih tinggi dalam mendapat pendidikan, untuk mencapai karier
cemerlang sama seperti kelas sosial lainnya perlu dilakukan dengan usaha yang keras. Mereka akan berusaha  sekuat  tenaga  untuk  mendapatkan  hak  sebagai  golongan  terpandang  dan  mendapatkan pengakuan dari masyarakat juga kolonial ( gelijkgesteld) (Poesponegoro & Nugroho, 2008 ) .
Kajian  pada  sistem  pendidikan  kolonial  Belanda  dapat  ditinjau  dari  bentuk  kebijakan  para Gubernur  Jenderal  yang  berkuasa  kala  itu.  Semisal,  kebijakan  Willem  Roseboom  (1899-1904) meresmikan  kebijakan  perluasan  penggunaan  bahasa  Belanda  bagi  para  pribumi,  Johannes Benedictus  van  Heutsz  (1904 – 1909)  mengembangkan  bentuk  sekolah  yang  lebih  sederhana  dan murah, begitu pun pada masa kelanjutan pemerintahan mereka. Secara tersirat tetap memiliki tujuan utama memenuhi keperluan Belanda dengan tenaga kasar pribumi (Heru et al., 2014 ).
Secara keseluruhan masa Politik Etis, pendidikan terdiri dari tiga tingkatan yaitu; Pendidikan Rendah  ( Lager  Onderwijs) ,  Pendidikan  Menengah  ( Middlebaar  Onderwijs ),  dan  Perguruan  Tinggi ( Vokonderwijs )  (Riska  &  Hudaidah, 2021 ).  Dengan  kesempatan  pendidikan  ini  masyarakat  pribumi dapat  menyamaratakan  kedudukan  sosial  dengan  kelas  bangsawan  di  samping  golongan  priayi  itu sendiri  mengejar  karier  yang  sama.  Tidak  jarang  di  antara  mereka  yang  berambisi  untuk  dapat mendapatkan kedudukan terlibat dalam konflik antar elite yang didasarkan atas persaingan dengan merujuk  pada  status  sosial  berupa  kedudukan,  posisi  administratif,  dan  pendidikan  Barat  yang mereka dapatkan (Poesponegoro & Nugroho, 2008 )

## Indonesia dalam Pandangan Priayi Hindia Belanda
Priayi  Jawa  dengan  keistimewaannya  dan  jangkauan  pendidikannya  yang  luas  secara  tidak langsung  dipisahkan  dari  rakyat  pribumi.  Kecakapan  mereka  berbahasa  Belanda  dan  meniru  gaya hidup  masyarakat  Eropa  memperlihatkan  sebuah  ketimpangan  dalam  struktur  sosial  masyarakat (Yuniarti, 2018 ). Adapun di lain hal, pendidikan barat yang diperkenalkan Belanda pada para priayi memberikan pengetahuan lebih terutama dalam hal membaca, menulis, berhitung, ilmu kebumian, ilmu alam, sejarah, juga dalam hal menggambar (Poesponegoro & Nugroho, 2008 ). Ketimpangan di bawah  bentuk  pendidikan  modern  ini  menginspirasi  kaum  priayi  mengembangkan  pendidikan modern terkhusus bagi masyarakat pribumi yang tidak berkesempatan mendapatkannya.
Bentuk dukungan pihak Belanda dalam kemajuan negara koloni mereka melalui Politik Etis memberikan  kesempatan  lebih  bagi  masyarakat  pribumi  untuk  mendapatkan  pendidikan. Pemerintah  kolonial  menetapkan  kebijakan  pendidikan  mereka  atas  dua  alasan.  Pertama,  sebagai bentuk upaya balas budi, pendidikan dan pengetahuan sebaiknya digalakkan sebanyak mungkin bagi golongan pribumi. Kedua, pemberian pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Balai Pustaka  dalam  Sanjaya, 2001 ).  Melalui  penjelasan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  kebutuhan sumber  daya  manusia  dengan  adanya  Politik  Etis  merujuk  pada  kebutuhan  administrasi  dengan peningkatan pada mutu manusia itu sendiri dengan catatan penambahan pekerja kasar lebih banyak dalam kebutuhan industri kolonial.
Melalui  pendidikan  yang  masyarakat  pribumi  dapatkan,  gerakan  nasionalisme  perlahan dibangun  melalui  kesempatan  yang  cukup  sulit.  Perubahan  dan  kemajuan  menjadi  wacana  utama kaum yang berpendidikan masa itu. Perlahan individu menjadi kelompok, tidak hanya kaum lelaki namun juga kaum perempuan mulai bergerak menggalakkan perubahan bagi negerinya
“Dan apabila gagasan tentang kemajuan itu menjadi hal yang utama, semangat masyarakat tentulah akan berubah, ekonomi tradisional dan etika sosial menjadi retak dan ukuran-ukuran baru mesti diciptakan. Kemudian  terciptalah  dorongan-dorongan  untuk  berusaha,  terbangunlah  rasa  tanggung  jawab  dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada sesuatu” – B. Schrieke (dalam Poesponegoro & Nugroho, 2008 ).
Dekade awal abad ke-20, orang berpendidikan mulai ramai di Jawa meski masih terbatas pada kaum priayi dan bangsawan. Baca dan tulis perlahan mulai dipahami oleh sebagian masyarakat lokal. Secara tidak langsung dengan adanya fenomena ini menyadarkan kaum priayi sebagai cendekiawan
muda untuk melawan kolonialisme dengan menyebarkan pendidikan pada masyarakat luas. Memang dikarenakan terjadinya perubahan yang berdampak langsung pada kegiatan masyarakat, melahirkan tokoh-tokoh nasionalis liberal penentang sang ratu Belanda. Bentuk pendidikan Barat yang dianggap sekuler  pula  memberikan  pandangan  masyarakat  elite  yang  kemudian  mereformasi  bentuk pendidikan yang sesuai bagi seluruh golongan pribumi dari berbagai kelas sosial (Sanjaya, 2001 ).
Pendidikan  ditujukan  sebagai  sebuah  persiapan  bagi  anak-anak  guna  berkembang  menjadi seorang individu yang merdeka, bermanfaat dalam bermasyarakat, memiliki hubungan erat dengan budayanya  sendiri.  Dampak  yang  terasa  dari  kolonialisme  dilihat  dari  tujuan  pendidikan  tersebut yaitu adanya tekanan eksternal di luar kekuasaan mereka yang menunjuk pada tekanan individu yang rendah  diri  dan  rasa  takut  akan  kolonialisme  itu  sendiri.  Nasionalisme  Indonesia  muncul  sesuai dengan  tuntutan  tersebut,  melalui  tujuan  kehidupan  bersama  yang  terikat  dalam  satu  bangsa. Setidaknya  menginginkan  diri  mereka  bebas  dari  segala  jenis  imperialisme  dan  kolonialisme  juga bentuk politik yang merujuk etnosentrisme antar suku bangsa Hindia Belanda.
Eropanisme  tampak  menjadi  salah  satu  latar  belakang  pergerakan  nasional  masyarakat pribumi.  Ketika  ekonomi,  budaya,  dan  simbol  masyarakat  tradisional  melebur  dengan  tradisi masyarakat  Barat  memberikan  sebuah  pengalaman  baru  sebagai  resapan  dari  dua  budaya  yang berbeda  (Widodo, 2017 ).  Priayi  Jawa  dengan  paparan  kebaratan  yang  tinggi  juga  berkesempatan mendapatkan pendidikan lebih jauh bahkan hingga ke negeri luar menyadari akan fenomena ini dan mengharapkan  dapat  memberi  kontribusi  nyata  terhadap  situasi  yang  ada  di  Hindia  Belanda. Organisasi dan media massa menjadi taring pergerakan tokoh nasionalis muda untuk menyerukan gagasan  anti-kolonialis  pada  negara  asalnya  dan  lebih  luas,  pada  dunia  luar.  Terikat  dalam kepentingan  bersama  sebagai masyarakat  Hindia  Belanda,  priayi  yang  tengah  menempuh  studinya perlahan  tapi  nyata  menyusun  sebuah  konsep  identitas  yang  lebih  modern,  yaitu  Hindia  Belanda sebagai sebuah bentuk satu negara (Utama, 2018 ).
Tokoh  pergerakan  nasional  muncul  secara  perlahan  mulai  dalam  bentuk  individual  yang mendorong  komunitas  mereka  dahulu  untuk  dapat  maju.  Organisasi  yang  dibentuk  kaum cendekiawan  tampak  selalu  menunjukkan  semangat  persatuan  dan  menjunjung  tinggi  kesadaran sebagai saudara sebangsa. Mereka tidak menginginkan bentuk devide et impera tumbuh lebih subur lagi  dalam  lingkungannya  (Rusdiana, 2017 ).  Melalui  pendidikan  yang  telah  mereka  dapatkan, kebanyakan  di  antaranya  memiliki  visi  sebagai  seorang  pemimpin  bangsa  dengan  tujuan menghapuskan penjajahan yang ada di tanah Hindia Belanda. Dengan jiwa pluralisme atas etnisitas yang  ada  di  Hindia  Belanda,  pendidikan  Barat  menjadi  bibit  nasionalisme  kaum  terdidik  sebagai sumber  daya  manusia  yang  unggul,  mencintai  bangsa  dengan  mempertahankan  identitas  nasional mereka (Astania & Nurani, 2019 ).
Kesamaan  budaya  antar  golongan  mereka  menjadi  dasar  terbentuknya nation building yang kemudian  mengubah  rasa  nasionalis  individualis  menjadi  nasionalis  yang  lebih  luas,  yaitu  bangsa (Kusumawardani & Faturochman, 2004 ). Karakteristik masyarakat yang multikultural dikategorikan dalam  bentuk  keruangan  yaitu  Jawa  dan  luar  Jawa,  dengan  karakteristik  yang  sangat  berbeda. Keterhubungan  antar  daerah  ini  melengkapi  keduanya  sebagai  bentuk nation dengan  golongan masyarakat terdidik yang lahir dan memiliki spesialisasi berbeda antar wilayah. Cendekiawan Jawa sebagian  besar  bertransformasi  menjadi  kaum  birokrat,  berbeda  dengan  wilayah  luar  Jawa  dengan komposisi para usahawan (Saddam et al., 2020 ). Melalui bentuk budaya transformasi Barat dan Timur (tradisional)  pada  sistem  sosial  masyarakat,  erat  kaitannya  dengan  harmonisasi  individu  berbagai latar belakang budaya yang tidak jarang berseteru (Prasisko, 2019 ). Multikulturalisme yang termasuk bagian dari sosio-historis masyarakat ini tampak tetap di jaga masyarakat sebagai warisan yang lestari bahkan hingga pasca kemerdekaan.
Pendidikan Barat memberikan pandangan tokoh priayi pergerakan untuk dapat mewujudkan keinginan bangsa mendidik generasi mereka dengan rasa cinta tanah air melalui langkah sederhana dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Pengetahuan  yang  mereka  dapatkan  kemudian  digunakan dalam bentuk dari strategi berpikir transformatif sebagai respons dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat kolonial. Rasa sebangsa setanah air mereka ungkapkan sebagai bentuk dari satu budaya yang sama, dan melalui pendidikan itulah peningkatan kebudayaan akan terwujud (Purwanto, 2019 ). Percampuran budaya yang mereka dapatkan dalam pendidikan kemudian dipilah dan diambil yang menurutnya baik bagi diri dan bangsanya
“...Nusantara,  pertama  kali  dipakai  oleh  Ki  Hajar  Dewantara,  pendiri  gerakan  Taman  Siswa  di  Jawa. Meskipun hal itu tidak mendapat pengakuan luas – dan barangkali tidak akan terjadi – (istilah ini) telah dipilih untuk titel buku sejarah Hindia Belanda ini sebagai sumbangsih kepada laki-laki dan perempuan Indonesia, yang seperti Dewantara mengerti, bahwa pertukaran cita-cita dengan budaya nasional harus berdasar  penghargaan  terhadap  pertukaran  cita-cita  dengan  budaya-budaya  lain,  dan  yang  bertujuan untuk memb uat Indonesia sebagai tempat di mana akhirnya Barat dan Timur dapat bertemu...”. B.H.M. Vlekke (dalam Poesponegoro & Nugroho, 2008 )
Melalui pendidikan tinggi, para elite muda Indonesia yang tengah melanjutkan studi mereka terpikirkan  bahwa  konsepsi  segala  aliran  yang  ada  di  wilayah  Hindia  Belanda  yang  berasal  dari pendahulu mereka ternyata memiliki kesamaan yang satu. Tradisional Timur dengan ekonomi Barat yang  mereka  dapatkan  memberikan  pemahaman  harmonisasi  kehidupan  yang  sama  bagi  seluruh bangsa baik fisik maupun batin. Identitas masyarakat pribumi yang dianggap sebagai inlander dengan segala  keterbatasan  akibat  stratifikasi  sosial  kolonial  telah  menyakiti  hati  mereka.  Demikian menyadarkan mereka untuk dapat membentuk sebuah identitas sosial yang baru (Kusumawardani & Faturochman, 2004 ).  Mewadahi  identitas  budaya  campuran,  nasionalisme  Indonesia  hadir  dengan definisi  gerakan  ideologis  dari  populasi  masyarakat  untuk  membentuk  sebuah  bangsa  (Aji  et  al., 2020 ). Kelak hal ini menjadi dasar dari terbentuknya negara Indonesia.
Pendidikan  Barat  yang  didapatkan  oleh  priayi  dan  masyarakat  pribumi  lainnya  membawa peran transformatif khususnya dalam hal upaya enkulturasi budaya juga menumbuhkan rasa sadar masyarakat atas ketimpangan dan penindasan sosial dari kolonial Belanda (Supardan, 2008 ). Konsepsi Indonesia  lahir  sebagai  sebuah  hasil  aliran  kesamaan  baik  politik  dan  budaya  masyarakat  Hindia Belanda.  Indonesia  yang  mulanya  hanya  digunakan  dalam  istilah  identitas  kaum  terdidik  bangsa Indonesia  di  Belanda  mulai  digunakan  sebagai  pengertian  politik  atas  sebuah  bangsa.  Priayi  Jawa sebagai golongan yang terpandang dan menjadi representasi identitas kaum terdidik masyarakat Jawa membawa  bentuk  perubahan  yang  signifikan  pada  sistem  sosial  untuk  mencapai  Indonesia  yang merdeka. Melalui golongan priayi kekuasaan dilawan dengan bentuk kekuasaan kembali guna keluar dari  kesengsaraan  kemudian  merebut  politik  kolonial  Belanda  dan  menyatakan  kemerdekaannya (Suyatno, 2021 ).  Dimulai  Oktober  1928,  identitas  Indonesia  perlahan  muncul  melalui  golongan pemuda yang memutuskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai bentuk kesadaran identitas nasional yang telah dipupuk secara perlahan pada periode-periode sebelumnya.
Istilah  Indonesia  sebagai  bentuk  identitas  nasion  (bangsa)  telah  lama  dicita-citakan  kaum cendekiawan untuk menanamkan bangsa mereka pada ruang lingkup yang lebih luas
“I  prefer  the  purely  geographical  term  Indonesia,  which  is  merely  a  shorter  synonym  for  the  Indian Islands or the Indian Archipelago. We thus get Indonesian for Indian Archipelagian or Archipelagic and  Indonesians  for  Indian  Archipe lagians  or  Indian  Islanders.” [Saya  lebih  suka  istilah  geografis murni  Indonesia,  yang  hanya  sinonim  yang  lebih  pendek  untuk  Kepulauan  India  atau  Kepulauan India.  Dengan  demikian  kami  mendapatkan  bahasa  Indonesia  untuk  Kepulauan  India  atau Archipelagic dan Orang Indonesia untuk Keuskupan Agung India atau Penduduk Pulau India] (J.R. Logan dalam Poesponegoro & Nugroho, 2008 ).
Pendidikan  Barat  telah  banyak  memberikan  ruang  bagi  bangsa  Indonesia  untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotismenya (Supardan, 2008 ).
Golongan  Cendekiawan  Indonesia  di  Belanda  (Perhimpunan  Indonesia)  menyerukan  arti Indonesia dalam sebuah artikel tanpa pengarang “Indonesia sama a rtinya dengan Nederlandsch-Indie , sebagai pengertian ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti  telah  tercapainya  tujuan,  tetapi  kesatuan,  kekuasaan  untuk  mewujudkan  diri  sendiri!” (Poesponegoro  &  Nugroho, 2008 ).  Dengan  demikian  kebangkitan  nasional  masyarakat  Indonesia terwujud melalui rasa kebersamaan mereka sebagai sebuah bangsa.

## SIMPULAN
Priayi  dengan  makna  sebagai  seseorang  yang  memiliki  kedudukan  dalam  sistem  pemerintahan kolonial Belanda memiliki kelebihan untuk dapat mengenyam pendidikan lebih layak dibandingkan dengan  masyarakat  pribumi  biasa.  Namun  sekolah  Barat  yang  diambil  oleh  para  priayi  khususnya mereka  yang  berada  di  Jawa  sebagai  pusat  peradaban  Hindia  Belanda  seakan  belum  menjawab permasalahan sosial di lingkungan masyarakat.  Adanya istilah pendidikan pagi  sebagai bekal masa depan mereka dan pendidikan sore sebagai persiapan kehidupan mencerminkan ketidakharmonisan pengaruh  Barat  dan  lokal  pada  masa  tersebut.  Stratifikasi  sosial  yang  ada  malah  lebih  menambah permasalahan  pemerataan  pendidikan  pada  masyarakat  pribumi.  Melihat  hal  ini  priayi  dengan pandangan revolusioner hendak melakukan upaya enkulturasi antar golongan yang dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda. Proses ini didukung dengan kebijakan kolonial di antaranya Politik Etis yang secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapat pendidikan yang lebih layak.
Dekolonialisasi intelektual ditempuh kaum priayi Jawa untuk meredakan ketegangan yang ada antara masyarakat lokal dan kolonial. Gerakan perlawanan  imperium Belanda sebagai gabungan dari kesedihan masyarakat, kebesaran kerajaan masa lalu dan janji tokoh intelektual untuk masa depan ditempuh melalui sumber daya manusia yang berpendidikan. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik  oleh  para  priayi  untuk  membangun  identitas  nasional  sebagai  bangsa  yang  satu,  sebagai  diri sendiri. Transformasi masyarakat melalui bentuk komunitas intelektual  priayi banyak memberikan kontribusi  nyata  pada  konsepsi  Indonesia  sebagai  sebuah  negara.  Golongan  berpendidikan  yang muncul  dari  berbagai  macam  etnisitas  dan  latar  belakang  yang  berbeda  berupaya  menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat yang akhirnya bermuara pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Priayi Jawa sebagai representasi historis masyarakat yang terjajah telah tumbuh dengan pendidikan Barat yang  melintasi  batas  kolonialisme  dan  menuntut  diskriminasi  kolonial  atas  rakyat  mereka. Kemunculan Indonesia sebagai gabungan dari unsur identitas kolonial hadir melalui penafsiran masa lalu mereka secara mandiri. Dengan pendidikan Barat golongan priayi Jawa berusaha mewujudkan karakter bangsa dengan penekanan pada generasi yang cinta tanah air dan memiliki rasa patriotisme yang tinggi.
Karena  temuan  ini  mengungkapkan  bahwa  golongan  priayi  Jawa  dengan  pendidikan  yang dimilikinya  mempunyai  peranan  penting  dalam  kemajuan  masyarakat  pada  masa  Hindia  Belanda, tampaknya  dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  pendidikan  dapat  menyatukan  kelompok masyarakat yang terikat dan memiliki rasa kepunyaan bersama. Pengembangan rasa cinta tanah air bagi  masyarakat  masa  kini  dianggap  penting  guna  menghindari  pengaruh  yang  tidak  baik  dari berbagai  macam  ancaman  disintegrasi  bangsa.  Sejarah  tidak  hanya  memberikan  pengetahuan mengenai masa lalu, namun memiliki tujuan guna memahami struktur, gagasan, kehendak, dan cita- cita bersama. Ketersediaan sumber sejarah mengenai bentuk dari upaya enkulturasi golongan priayi sebaiknya  dapat  menjadi  saran  penelitian  ke  depannya.  Upaya  ini  tidak  lain  guna  memaknai perjuangan  para  tokoh  perjuangan  sekaligus  gambaran  keberhasilan  yang  dapat  kemudian disesuaikan dan menjadi inspirasi dari kehidupan kita saat ini.

## REFERENSI
Adam, A. (2020). Priayi dan Pendidikan Menjelang 1900. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies , 9 . Aji, R. N. B., Sumarno, & Hermawan, E. S. (2020). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme . Unesa University Press. Alinur. (2017). Politik Etis Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia . 1 – 6. https://doi.org/10.31227/osf.io/gjhkz Anderson, B. R. O. (1972). The Idea of Power in Javanese Culture. In Claire Holt (Ed.), Culture and Politics in Indonesia (pp. 1 – 69). Cornell University Press. Arimi, R. S. (2008). PERGESERAN KEKUASAAN BANGSAWAN JAWA . 10 (2), 1 – 22. Astania, R., & Nurani, F. (2019). Nasionalisme Sebagai Antitesis Neokolonialisme . 1 – 5.
Heru, F. S. S., Sumardi, & Umamah, N. (2014). SISTEM PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1900 – 1942 . Ismaun, Winarti, M., & Darmawan, W. (2016). Pengantar Ilmu Sejarah . Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS).
Karsiwan, K., & Sari, L. R. (2021). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam , 6 (1), 1 – 16.
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/4375
Kusumawardani, A., & Faturochman. (2004). Nasionalisme. Buletin Psikologi , 12 (2), 38 – 48. https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7469 Lombard, D. (2005). Nusa Jawa : Silang Budaya Batas Batas Pembaratan Batas-Batas Pembaratan (p. 253). Marisa, M., & Hudaidah. (2021). Pendidikan Pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal Belanda di Indonesia. Jurnal Humanitas , 7 (Juni), 81 – 92. Nasution, S. (2011). Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab , 2 (2), 254 – 258. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/431/333 Onghokham. (2004). Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara (3rd ed.). Penerbit Buku Kompas. Poesponegoro, M. D., & Nugroho. (2008). Sejarah Nasional Indonesia V . Balai Pustaka. Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural . 1 – 12. Purwanto, B. (2019). Bambang Purwanto Perspektif Historis Kesadaran Kebangsaan dan Kemerdekaan Indonesia Berdimensi Kebudayaan . II (2), 125 – 134. Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (3), 824 – 829. http://dx.doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.470%0Ahttps://edukatif.org/index.php/edukatif/article/viewFile /470/pdf
Rusdiana, Y. T. (2017). Peranan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Republik Indonesia. Jurnal Sriwijaya Historia , 1 (May), 42 – 55. Saddam, Mubin, I., & S.W., D. E. M. (2020). PERBANDINGAN SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA MULTIKULTURAL . 5 (2), 136 – 145.
Salindri, D. (2010). Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda Tahun 1848-1901. Historia , V (1), 25 – 36. Sanjaya, A. (2001). PENDIDIKAN MODERN PRIBUMI MASA PERGERAKAN NASIONAL . http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/ageng2.pdf
Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah . Penerbit Ombak.
Subekti, A. (2021). Tinjauan Konseptual Perempuan Dan Modernitas Dalam Ruang Kolonialisme. Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 15 (1), 183.
https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p183-194
Supardan, D. (2008). Menyingkap Perkembangan Pendidkan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis. Generasi Kampus , 1 (September), 97 – 99.
Susilo, A. &, & Isbandiyah. (2018). POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA. Historia , 6 (2), 403 – 416. Sutherland, H. (1975). The Priayi. Indonesia , 19 , 57 – 77. Suyatno. (2021). Unsur Nilai Nasionalisme Indonesia Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa. Jurnal Pendidikan
Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan , 11 (1), 10 – 24. Utama, W. S. (2018). Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa : Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris . 1 (2), 25 – 45.
Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). Al-Adabiya , 10 (8), 4. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792 Wahyuningtyas, B. P. (2017). Selera Budaya Priayi Jawa dalam Konteks Komunikasi Budaya Tradisional.
Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi , 01 (01), 657 – 667. http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52 Widodo, Y. (2017). Media Diaspora Pelajar Indonesia: Eksistensi, Peran, dan Spirit Keindonesiaan. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 14 (1), 93. https://doi.org/10.24002/jik.v14i1.974 Yuniarti, E. S. (2018). Pendidikan Bagi Perempuan Jawa Pada Abad Ke 19. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 12 (1), 30 – 38. http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan- budaya/article/view/4117