## TINJAUAN HUKUM UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  BAGI ORANG ASING

## OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BANTEN
Oleh : Eva Johan e-mail : e vajohan@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak : Keberadaan warganegara asing semakin menigkat seiring dengan kebutuhan pasar bebas dan sumber daya manusia yang tidak lagi berbatas (borderless) . Terutama sejak banyaknya investasi asing yang masuk di Provinsi Banten. Jumlah orang asing di Provinsi Banten terdapat 5687 orang, data ini belum termasuk orang asing yang masuk secara ilegal sebagai imigran ilegal. Setiap Penduduk (termasukWarga Negara Asing) mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,  perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,  informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan. Pemerintah daerah dapat mengambil sebuah kebijakan tersendiri terkait dengan mengoptimalkan keberadaan orang asing di wilayahnya untuk dapa tmeningkatkan Pendapatan Aseli Daerah setempat dengan mengenakan retribusi kepada warga Negara asing yang bekerja di wilayahnya.
Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Hukum, Tenaga Kerja Asing

## PENDAHULUAN
Letak strategis Provinsi Banten yang berada di ujung Pulau Jawa, berdekatan dengan Pulau Sumatera dan dipisahkan oleh Selat Sunda (perairan
yang dilalui untuk pelayaran internasional sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia), merupakan faktor dominan bagi pesatnya perpindahan penduduk dari pulau Suamtera ke Pulau Jawa. Ditambah
dengan posisi wilayah Provinsi Banten yang berhadapan dengan Laut Lepas, Samudera Hindia yang memisahkan Negara Republik Indonesia dengan Australia, menjadikan Provinsi Banten “kebanjiran” Orang Asing baik yang datang untuk kepentingan pekerjaan, perdagangan, pelayaran atau transit sebagai imigran ilegal yang  akan menuju pulau Christmas Australia. 1
Letak strategis ini, selain memiliki keuntungan komparatif tersendiri bagi Provinsi Banten, seperti peningkatan ekspor, meningkatnya permintaan dan jasa, serta mengalirnya iklim investasi. Disamping itu juga, wilayah Provinsi Banten sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa penyelundupan barang, peredaran bisnis narkoba dan perdagangan manusia (human trafficking) , yang keberadaannya dapat berpotensi mengganggu sendi-sendi perekonomian dan pertahanan keamanan bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
1 Pulau Christmas dari Provinsi Banten hanya berjarak 120 km.
Dinamika zaman dengan berbagai AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dalam percaturan dunia global dewasa ini, perlu diantisipasi secara dini, perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta iklim global, termasuk arus orang asing yang keberadaannya dapat juga berdampak negatif pada situasi dan kondisi nasional, termasuk di Provinsi Banten. Keberadaan orang asing dalam konteks pergaulan internasional, berkonsensi menimbulkan dampak positif dan negatif, untuk itu, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah hukum Republik Indonesia, utamanya di Provinsi Banten perlu dilakukan secara cepat, tepat, teliti, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing itu sendiri.
Untuk itulah, telah menjadi tugas utama bagi Dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan dan pendataan terhadap orang asing, dalam hal ini warga negara asing baik yang masuk secara legal maupun ilegal untuk dapat didata
maksud dan tujuannya datang ke Provinsi Banten agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan masyarakat. Terutama keberadaan
warganegara asing di Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya.

## Tabel. 1.
Penduduk Provinsi Banten Menurut Kelompok umur dan Status Kewarganegaraan Status Kewarganegaraan                                    Satuan: jiwa Usia Penduduk Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Tidak Ditanyakan Warga Negara Indonesia + Asing 0-4 1 049 921 262 149 1 050 332 5-9 1 067 576 258 154 1 067 988 10-14 1 057 737 234 5 162 1 063 133 15-19 1 012 276 168 6 836 1 019 280 20-24 1 023 025 138 6 976 1 030 139 25-29 1 071 635 215 3 790 1 075 640 30-34 974 922 306 1 698 976 926 35-39 876 400 362 961 877 723 40-44 725 580 367 637 726 584 45-49 560 179 335 356 560 870 50-54 422 171 289 224 422 684 55-59 272 306 200 118 272 624 60-64 189 314 116 55 189 485 65-69 128 112 67 19 128 198 70-74 88 997 36 22 89 055 75-79 42 864 19 4 42 887 80-84 24 378 10 3 24 391 85-89 7 790 7 2 7 799 90-94 3 867 1 0 3 868 95+ 2 465 2 93 2 560 Jumlah 10 601 515 3 392 27 259 10 632 166 Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2010
Keberadaan warganegara asing semakin menigkat seiring dengan kebutuhan pasar bebas dan sumber daya manusia yang tidak lagi berbatas (borderless) . Terutama sejak banyaknya investasi asing yang masuk di Provinsi Banten. Menurut data Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Banten, Budi Rahmanto, jumlah orang asing di Provinsi Banten berjumlah 5687 orang, dengan rincian Kitas untuk Tangerang 4736 orang, Serang 489, dan Cilegon 110 orang. Kitap Tangerang 170 orang, Serang 8 orang, Cilegon 5 orang. Untuk kunjungan ke Tangerang 67 orang, Serang 12 orang, Cilegon 9 orang. 2 Data ini belum termasuk orang asing yang masuk secara ilegal sebagai imigran ilegal. Sebagai contoh, Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Cilegon tahun 2013 mencapai 1.111 orang. Namun, angka TKA tersebut baru berdasarkan data di 125 perusahaan dari jumlah perusahaan yang ada di Kota Cilegon yang mencapai 600 lebih perusahaan. Dengan demikian,
2 ( http://busertransonline.wordpress.com/2010/11/
19/imigrasi-kelas-ii-cilegon-akan-bentuk-satuan- pengawasan-dan-profesi-tenaga-kerja-asing/ )
angka tenaga kerja asing diprediksi masih sangat tinggi. 3
Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa masih banyak orang asing di Provinsi Banten yang belum terdata dan tercatat di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota/kabupaten masing-masing. Maka peran Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan penertiban kependudukan menjadi sangat strategis. Belum lagi dimungkinkannya memberlakukan pungutan retribusi oleh pemerintah daerah kepada warganegara asing yang berada di wilayahnya untuk dapat mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan warga mesyarakat. Seperti di Kota Cilegon yang sedang “menggodok” Perda terkait retribusi bagi orang asing sebesar $100 per orang.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas keberadaan orang asing di Provinsi Banten sebagai penduduk Provinsi Banten yang dapat dioptimalisasikan keberadaannya  oleh Dinas Pendudukan
3 Tenaga kerja asing di cilegon capai 1.111 , http://kabar-banten.com/news/detail/16801 diakses 19 Maret 2014
dan Pencatatan Sipil sebagai aset sumber daya manusia yang dapat diatur dan diawasi dengan tertib, sehingga meminimalisir dampak negatif atas keberadaan orang asing tersebut di wilayah Propinsi banten. Penulis akan membahas ketentuan apa saja yang dapat memberikan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan keberadaan warganegara asing yang tinggal dan bekerja di wilayahnya, sehingga dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah, tentu dengan meninjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang relatif masih baru.

## PEMBAHASAN
I. Hukum Administrasi Negara
sebagai Landasan Pengambilan

## Kebijakan Administratif
Bagi banyak pihak yang tidak memahami tentang hukum, muncul suatu anggapan, bahwa studi hukum administrasi sama halnya mempelajari dalil-dalil tentang administrasi umum atau administrasi publik, dan
menyamakan hukum administrasi dengan hukum surat-menyurat, atau ketata-usahaan. Obyek Hukum Adminsirasi juga disamakan dengan obyek studi ilmu administrasi yang mengkaji tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. 4
Pemahaman ini sangat keliru, karena makna administrasi dalam hukum administrasi tidak sama dengan administrasi secara umum yang hakekatnya bersangkut paut dengan surat-menyurat, administrasi publik atau ilmu adminsitrasi. Hukum administrasi adalah hukum yang bersangkut paut dengan peraturan perundang- undangan tertentu, yang berkaitan erat dengan fungsi pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat, karrena itu hukum administrasi masuk pada kelompok hukum publik bukan administrasi publik.
4 Sadjijono, Memahami Beberapa bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2008, hlm. 1.
Hukum administrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan mengatur cara organisasi negara ikut serta dalam hubungan kemasyarakatan, yang sekaligus berfungsi sebagai kontrol tindakan pemerintah. 5
Menurut S. Prajudi Atmosudidjo 6 , Jika dilihat dari sudut pandang hukum saja, maka fungsi administrasi (pemerintah) sebagai fungsi hukum terdiri atas:
a. Pengaturan administrasi: penetapan peraturan-peraturan administrasi, berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya yang bersifat administratif, artinya berupa penjabaran, petunjuk atau instruksi pelaksanaan undang- undang;
b. Tata pemerintahan,
penggunaan kekuasaan yuridis formal negara terhadap orang-orang
5 Ibid
6 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 73- 74
penduduk negara dan segala apa yang terdapat dalam wilayah negara dalam menegakkan pemerintahan negara secara nyata; penggunaan kekuasaan ini adalah untuk menjalankan dan mencapai secara yuridis, segala apa yang menjadi fungsi, tugas, kewajiban, atau tujuan daripada negara dalam mengurusi kehidupan masyarakat;
c. Kepolisian administrasi, penegakan hukum secara langsung, yakni pengawasan dan pemeligharanaan ketertiban dan keamanan terhadap pelaksanaan hukum yang bersifat pembinaan dan pendidikan masyarakat;
d. Penyelesaian perselisihan secara administratif, yakni penyelesaian perkara-perkara atau persengketaan- persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Yustisi, yaitu

## perkara-perkara
“administrasi”. Pemerintah daerah adalah sub sistem pemerintah pusat. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada unit-unit atau satuan pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakan ketimbang dilakukan secara nasional. Pemerintah nasional dalam hal ini akan berfungsi menyiapkan pedoman-pedoman umum yang dijadikan parameter bagi penyalahgunaan pemerintah agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip negara kesatuan. 7
7 Afan Gaffar, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 21.
Dalam mengatur organisasi perangkat-perangkat di daerah harus ada konsepsi yang satu, utuh dan berwawasan nasional. Pemerintah pusat memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur wilayah daerahnya. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pertahanan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai kewenangan yang diserahkan. 8

## II. Administrasi Kependudukan
NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan
8 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT SU, 2002, hlm.11.
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap penduduk yang berada di dalam dan atau diluar wilayah NKRI.
Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum. Tiga unsur dalam usaha penegakan hukum dan keadilan 9 adalah:
1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesionaldan bermental tangguh atau memiliki berintegritas moral yang terpuji;
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang
9 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 1987, hlm. 4.
memungkinkandilaksanakann ya penegakan hukum.
Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sesuai dengan perkembangan bahwa peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa, misalnya: perkawinan, perceraian, kelahiran kematian, pengakuan ankak, pengesahan anak, maupun pergantian nama. Sedangkan orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis berupa Akta Catatan Sipil.
Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil merupakan Akta Otentikyang menandung kebenaran murni , mempunyai kekuatan dan
kepastian hukum, tidak dapat diakatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain izin Pengadilan Negeri serta megikat semua pihak. Dengan demikian Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah. 10
Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Sistem administrasi kependudukan terdiri dari tiga sub sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan dan sub sistem pengelolaan informasi
10 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 3.
kependudukan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, maka dalam pelaksanaan diperlukan pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut sesuai Pasal 27 huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, berupa pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam lingkup kabupaten/kota meliputi:
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penaggulangan penduduk;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintah;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan. 11
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas
11 Ni’matul Huda, Otonomi Daeerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 100.
tugas pembantuan, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi, koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan, penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sosialisasi Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional dan  pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan rneliputi,  koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi dan  koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi, koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota, dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## III. Orang Asing menurut UU  No. 24
tahun 2013 tentang Administrasi

## Kependudukan
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 12
Sistem informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 13
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai 4 substansi pokok yaitu :
a.  Pengaturan  tentang  hak  dan kewajiban penduduk, dimana setiap penduduk berhak mendapat pelayanan yang sama untuk memperoleh
12 Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
13 Pasal 1 angka 21 UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
dokumen kependudukan, di sisi lain setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;
b. Pengaturan tentang
pendaftaran penduduk;
c.  Pengaturan tentang Pencatatan Sipil; d.  Pengaturan tentang
Pengelolaan Informasi Kependudukan yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Urgensi Administrasi Kependudukan ini tidak saja merupakan pengakuan negara terhadap hak publik (tempat tinggal, pindah datang) dan hak sipil berupa pencatatan  peristiwa penting tetapi juga output dalam wujud dokumen kependudukan (KK, KTP dan akta Catatan Sipil) dan data penduduk berupa data perorangan dan data agregat. Salah satu faktor penting
dalam hal penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus dilakukan secara terpadu dan ON-LINE dari kab/kota ke provinsi sampai dengan ke pusat.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 14 Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 15 Artinya Orang Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan asing (WNA).
Orang Asing tertentu, wajib memiliki Kartu tanda Penduduk Elektronik, untuk memudahkan pendataan dan pengawasan kependudukan. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas)
14 Pasal 1 angka 2  No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
15 Pasal 1 angka 4  No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. 16
Regulasi untuk pemantauan orang asing (POA) di Indonesia, selain melalui Administrasi Kependudukan, juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum administrasi Kependudukan:
1. Undang-undang  Nomor  23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah
16 Pasal 63 ayat (1) No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.;
3.  Undang-undang  Nomor  23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
4. PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5.  PP Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7.  Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8.  Permendagri Nomor 68  tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN
Setiap Penduduk (termasukWarga Negara Asing) mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang
sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,  perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pemerintah daerah dapat mengambil sebuah kebijakan tersendiri terkait dengan mengoptimalkan keberadaan orang asing di wilayahnya untuk dapa tmeningkatkan Pendapatan Aseli Daerah setempat dengan mengenakan retribusi kepada warga Negara asing yang bekerja di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sadjijono, Memahami Beberapa bab
Pokok Hukum Administrasi,
Yogyakarta: LaksBang PressIndo,
2008.
S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1994.
Afan Gaffar, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT SU, 2002.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
Ni’matul Huda, Otonomi Daeerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

## PeraturanPerundangan
UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan