P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022

## AWARENESS: DANA HAJI BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
Muhammad Nizar 1) , Sukamto 2) Universitas Yudharta Pasuruan
1) muhammadnizar@yudharta.ac.id, 2) sukamto@yudharta.ac.id
Abstrak. Pengelolaan  dana  haji  yang  baik  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip keadilan  dan  keberlanjutan.  Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang prinsip-prinsip  tersebut,  perlu  dilakukan  sosialisasi,  edukasi,  pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan  dana  haji.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  haji  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  membantu  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  pengelolaan  dana  haji.  Metode  analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya ini. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  upaya-upaya  tersebut  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan dalam  pengelolaan  dana  haji.  Implikasi  dari  temuan  ini  adalah  bahwa  pemerintah dan lembaga pengelola dana haji harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta  meningkatkan  pemberdayaan  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  pengelolaan  dana  haji,  agar  memberikan  manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.
Kata kunci : Awareness, Dana Haji, Berkeadilan, Berkelanjutan.
Abstract .  Good  management  of  hajj  funds  should  consider  principles  of  justice  and sustainability.  To  increase  public  awareness  of  these  principles,  socialization, education,  community  empowerment,  and  their  involvement  in  decision-making processes  related  to  the  management  of  hajj  funds  are  necessary.  Previous  research has  shown  that  transparency  and  accountability  in  hajj  fund  management  can increase public trust, and community empowerment can help improve awareness and understanding  of  hajj  fund  management.  A  descriptive-qualitative  analysis  method was used to evaluate these efforts. The results of the study show that these efforts can increase  public  awareness  and  understanding  of  the  principles  of  justice  and sustainability in hajj fund management. The implications of these findings are that the government and hajj fund management institutions must strengthen transparency and accountability,  as  well  as  increase  community  empowerment  and  involvement  in decision-making  processes  related  to  hajj  fund  management,  in  order  to  provide maximum benefit for hajj pilgrims and the general public.
Keywords: Awareness, Hajj Funds, Justice, Sustainability.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  dana  haji  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan  sangatlah  penting,  karena dana  haji  merupakan  dana  yang  sangat  penting  bagi  para  jamaah  haji  dalam  pelaksanaan

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
ibadah  haji. 1 Dana  haji  adalah  dana  yang  dikumpulkan  dari  jamaah  haji  untuk  digunakan dalam  pelaksanaan  ibadah  haji,  seperti  transportasi,  akomodasi,  makanan,  serta  keperluan lainnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  ibadah  haji. 2 Dana  haji  juga  dapat  digunakan untuk  pembangunan  dan  perawatan  fasilitas  haji,  seperti  hotel,  penginapan,  dan  sarana ibadah  lainnya.  Dana  haji  dikumpulkan  melalui  berbagai  mekanisme,  seperti  biaya pendaftaran,  biaya  perlengkapan  haji,  serta  sumbangan  dari  masyarakat  dan  pemerintah. 3 Pengelolaan  dana  haji  perlu  dilakukan  secara  efektif  dan  terbuka  agar  bisa  memberikan manfaat yang maksimal untuk para jamaah haji dan masyarakat secara keseluruhan. 4
Terdapat  banyak  celah  dan  masalah  yang  sering  muncul  dalam  pengelolaan  dana  haji, seperti praktik korupsi, penggunaan dana yang tidak efisien, serta kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana tersebut. 5 Beberapa kasus yang terjadi pada  pengelolaan  dana  haji  yang  tidak  berkeadilan  dan  tidak  berkelanjutan  dapat  menjadi contoh  di  sini,  seperti  kasus  penggelapan  dana  haji  oleh  oknum  petugas  haji,  penggunaan dana haji untuk kepentingan pribadi, atau penggunaan dana haji untuk kegiatan yang tidak relevan  dengan  pelaksanaan  ibadah  haji. 6 Selain  itu,  kurangnya  kesadaran  akan  prinsip- prinsip  keberlanjutan  pengelolaan  dana  haji  yang  tidak  tepat  juga  bisa  berdampak  negatif terhadap lingkungan dan masyarakat secara sosial. 7
Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji setiap tahunnya, pengelolaan dana haji menjadi  semakin  kompleks  dan  memerlukan  pengawasan  yang  ketat. 8 Meskipun  telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana haji, Namun, ada beberapa hambatan  dalam  pengelolaan  dana  haji  yang  adil  dan  berkelanjutan. 9 Salah  satu  kendala
1 Rachman, “ Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia .” 2 Agus  dan  Salim,  “Dana  Talangan  Haji  Dalam  Etika  Islam,” Jurnal  Manajemen  Haji  dan  Umrah 1,  no.  2
(2022): 68, https://e-journal.metrouniv.ac.id/.
3 A  Amalia,  “Kepastian  Hukum  Investasi  Dana  Haji  Oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji,” Repository.Uinjkt.Ac.Id (2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478.
4 Roikhan  Mochamad  Aziz  et  al.,  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Inv estasi  Pengelolaan  Dana  Haji,” Jesya 6, no. 1 (2023): 722 – 732.
5 Roisatun  Kasanah,  “ Pengelolaan  Dana  Haji  Sebagai  Bentuk  Manajemen  Keuangan  Publik ,” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2021): 304 – 321.
6 Yunita  Wahyuni,  Mahia  Atha  Bagaskara,  and  Kharis  Fadlullah  Hana,  “Persepsi  Masyarakat  Kudus Mengenai  Penggunaan  Dana  Haji  Untuk  Investasi  Pembangunan  Infrastruktur,” Al- ’Aqdu:  Journal  of  Islamic Economics Law 2, no. 2 (2022): 118.
7 Didik Eko Putro et al., “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 3231 – 3235.
8 Sulasi  Rongiyati,  “Perspektif  Yuridis  Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Investasi  Infrastruktur,” Berkas.Dpr. Go.Id 4, no. 15 (2017): 195.
9 M.  Fajri  Syahroni  Siregar,  “ Investasi  Dana  Haji  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Indonesia  Dalam Pandangan Islam ,” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, no. 1 (2022): 172 – 193.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
utama adalah minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. 10
Penelitian  ini  akan membahas  pentingnya  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji.  Selain  itu,  ada  juga  langkah-langkah  yang  bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hal tersebut. Harapannya, penelitian  ini  dapat  berkontribusi  untuk  pengelolaan  dana  haji  yang  lebih  baik  dan memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  jamaah  haji  dan  masyarakat  pada  umumnya. Dalam  penelitian  ini,  akan  dilakukan  analisis  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, elain itu, juga terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait hal tersebut. Metode yang akan digunakan adalah literature review, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan pengelolaan dana haji.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  diterapkan  adalah  literature  review,  di  mana  akan  dilakukan pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber  terkait  pengelolaan  dana  haji. 11 Dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  literatur  dengan  mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dan  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan. 12 Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data literatur, yang artinya bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  dari  sumber  literatur  yang  terkait. 13 Sumber  data  sekunder  yang  digunakan meliputi jurnal internasional IDB, buku, majalah, dan artikel online dari media internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada di objek penelitian. 14 Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, di mana masalah dan fakta akan dideskripsikan secara  rinci,  kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh  gambaran  lengkap  tentang  objek penelitian.  Proses  analisis  kualitatif,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Maatthew  B.  Miles  dan  A.
10 Elma Rizkiya Ulya, “Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang (2019): 1 – 15. 11 Msi.  Prof.  Dr.  Suryana,  “Metodologi  Penelitian :  Metodologi  Penelitian  Model  Prakatis  Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” Universitas Pendidikan Indonesia (2012): 1 – 243.
12 Wahyu Purhantara, “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,” Graha Ilmu 28, no. 3 (2010): 307 – 319.
13 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” HUMANIKA 21, no. 1 (2021):
33 – 54. 14 Djam’an Satori and Aan Komariah, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Bandung: Alfabeta 22 (2009).
Michael  Huberman,  melibatkan  kegiatan  reduksi  data,  pengujian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
Berikut  adalah  beberapa  langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam  penelitian  yang menggunakan  metode  studi  literatur  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  terkait pengelolaan dana haji. Pertama-tama, peneliti harus menentukan topik penelitian dan tujuan penelitian  yang  jelas.  Kemudian,  pada  penelitian  ini,  dilakukan  pencarian  sumber  literatur terkait dengan topik penelitian dari berbagai sumber seperti database,  jurnal  internasional IDB,  buku,  majalah,  dan  artikel  online  dari  media  internet.  Setelah  itu,  peneliti  harus menyeleksi  literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  dan  membaca,  menelaah  dan mencatat  informasi  yang  diperoleh  dari  literatur  tersebut  dengan  cermat  dalam  sebuah tabel. 15
Setelah terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif- kualitatif,  yang  meliputi  reduksi  data,  pengujian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Dalam melakukan  analisis  kualitatif,  peneliti  harus  memperhatikan  konteks  dan  asumsi  dalam literatur yang diambil, serta melakukan sintesis informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir, hasil  analisis  disajikan  dalam  bentuk  laporan  penelitian  yang  memuat  bab  pendahuluan, kerangka teori, hasil analisis data, dan kesimpulan serta saran. Dalam melakukan penelitian studi  literatur,  peneliti  harus  memperhatikan  beberapa  hal  penting,  seperti  menyeleksi sumber yang relevan dan berkualitas, memeriksa kredibilitas penulis atau sumber informasi, dan mencatat informasi yang relevan dengan cermat. Dengan melakukan langkah-langkah ini dengan  baik,  penelitian  studi  literatur  dapat  memberikan  hasil  yang  berkualitas  dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang topik yang diteliti. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL

## 1. Pengertian Dana Haji
Dana  haji  adalah  dana  yang  dikumpulkan  dari jamaah  haji  untuk digunakan  dalam pelaksanaan  ibadah  haji,  seperti  transportasi,  akomodasi,  makanan,  serta  keperluan
15 Raco  J.  R, Metode  Kualitatif  (Jenis,  Karakteristik,  Dan  Keunggulannya) (Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2010).
16 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif , Rake Sarasin , 2022, https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496
Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. 17 Dana haji juga dapat digunakan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas haji, seperti hotel, penginapan, dan sarana ibadah  lainnya. 18 Dana  haji  dikumpulkan  melalui  berbagai  mekanisme,  seperti  biaya pendaftaran,  biaya  perlengkapan  haji,  serta  sumbangan  dari  masyarakat  dan pemerintah. 19
Dana  haji  di  Indonesia  dikelola  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Haji. 20 BPKH  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dana  haji  yang  meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyaluran dana haji. 21 BPKH terdiri dari dewan pengawas, direksi, dan unit-unit kerja yang bertugas melakukan pengelolaan dana haji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, BPKH juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, dan  lembaga  keuangan  untuk  memastikan  pengelolaan  dana  haji  yang  baik  dan berkeadilan. 22
Besaran  dana  haji  ditentukan  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  setiap tahunnya. Besaran dana haji terdiri dari dua komponen, yaitu biaya perjalanan haji dan biaya  pelaksanaan  ibadah  haji.  Biaya  perjalanan  haji  meliputi  biaya  transportasi, akomodasi, makanan, serta  peralatan  dan  perlengkapan  haji.  Biaya  pelaksanaan  ibadah haji  meliputi  biaya  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  ibadah  haji,  seperti  biaya operasional  tenda,  biaya  operasional  jamaah,  biaya  penyelenggaraan  ibadah  di  Arafah dan  Muzdalifah,  serta  biaya  pemondokan  di  Mekah  dan  Madinah. 23 Besaran  dana  haji
17 Teguh and Nur Diana, “Analisis Manfaat Dan Cost Penempatan Investasi D ana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur,” E-Jra 08, no. 09 (2019): 43 – 55. 18 Syam suddin Bidol and Andi Astuti, “ Pengelolahan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada  Pt.  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Cabang  Makassar ,” Jurnal  Manajemen  &  Organisasi  Review (MANOR) 3, no. 1 (2021): 1 – 12.
19 N A Helmi and S A N Huda, “ Analisis Kesesuaian Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Dana Haji Perusahaan Leasing Syariah ‘X,’” UG Journal , 2022, https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/7350/2655.
20 Arka  Arka  and  Oom  Mukarromah,  “Pengaruh  Layanan  Produk  Tabungan  Dana  Haji  Dan  Strategi Pemasaran  Terhadap  Minat  Nasabah  Dalam  Menabung  Study  Di  BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  (KCP) Labuan,” TSARWAH 6, no. 1 (2022): 24 – 31. 21 Titut Sudiono, “ Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di BPRS Kotabumi ,” Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah 2, no. 2 (2022): 119 – 137.
22 Inti  Ulfi  Sholichah,  “Hukum  Investasi  Produktif  Dalam  Pengelolaan  Dana  Haji  (Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah),” Syar’ie 3 (2018): 1 – 192, https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161.
23 I U Sholichah, “Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam , 2020, https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
yang ditentukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya biasanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian harga dan inflasi. 24

## Gambar 1. Biaya haji indonesia dari tahun ke tahun

## 2. Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji
Prinsip  keadilan  dalam  pengelolaan  dana  haji  mengacu  pada  prinsip  bahwa  setiap jamaah  haji  memiliki  hak  yang  sama  atas  penggunaan  dana  haji. 25 Hal  ini  mencakup kesetaraan  hak,  kebebasan  memilih,  transparansi  dan  akuntabilitas,  pengawasan  yang ketat,  serta  prinsip  keterbukaan. 26 Setiap  jamaah  haji  memiliki  hak  yang  sama  untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji, sehingga pengelolaan dana haji harus dilakukan  secara  adil  dan  merata.  Setiap  jamaah  haji  juga  memiliki  kebebasan  untuk memilih  jenis  layanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  finansialnya. 27 Prinsip keadilan juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji,  serta  pengawasan  yang  ketat  untuk  memastikan  penggunaan  dana  haji  dilakukan dengan  baik  dan  tidak  merugikan  jamaah  haji. 28 Prinsip  keterbukaan  juga  harus diperhatikan  dalam  pengelolaan  dana  haji,  sehingga  setiap  informasi  terkait  dengan pengelolaan  dana  haji  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  jamaah  haji  dan  masyarakat
24 Muhammad  Alfa  Fathansyah  and  Irwansyah  Irwansyah,  “Pengaruh  Program  Dana  Talangan  Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji,” Al-Azhar Islamic Law Review 1, no. 1 (2019): 26 – 38.
25 Rongiyati, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur.”
26 Rahmat  Hidayat,  “Pengelolaan  Dana  Haji,” Republika.Co.Id 2021  (2014):  2020 – 2021, https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji.
27 Rachman S undjaya and Andi Muhammad Aklram, “ Tinjauan Yuridis Atas Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Perspektif Ma ṣ la ḥ ah ,” VERITAS 6, no. 1 (2020): 53 – 64. 28 Muhammad  Ali  Mubarak  and  Ulya  Fuhaidah,  “MANAJEMEN  PENGELOLAAN  DANA  HAJI  REPUBLIK INDONESIA,” ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research 2, no. 2 (2018): 67.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
umum. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji dapat terpenuhi dengan baik dan jamaah haji dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan ibadah haji. 29
Adil dalam konteks pengelolaan dana haji berarti bahwa setiap jamaah haji memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji. Pengelolaan dana haji  harus  dilakukan  secara  merata  dan  tidak  diskriminatif  terhadap  jamaah  haji tertentu. 30 Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  memberikan  pilihan  yang  bervariasi  dan disesuaikan  dengan  kemampuan  finansial  jamaah  haji,  serta  melakukan  pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana haji untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana haji memiliki manfaat yang jelas bagi pelaksanaan ibadah haji dan tidak merugikan jamaah haji lainnya. 31 Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan sangat penting untuk dipertimbangkan  agar  setiap  jamaah  haji  dapat  merasakan  manfaat  dari  penggunaan dana haji secara adil dan merata.
Islam  mewajibkan  umatnya  untuk  adil  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Keadilan merupakan  salah  satu  nilai  penting  dalam  ajaran  Islam,  yang  diwajibkan  untuk diterapkan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  pengelolaan  dana  haji. 32 Ayat-ayat  dalam  Al-Quran  dan  hadis-hadis  Nabi  Muhammad 33 saw.  juga  menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun  dalam  hubungan  dengan  Allah  SWT.  Dalam  Islam,  keadilan  juga  dianggap sebagai  salah  satu  ciri  kebaikan  dan  keutamaan  seorang  Muslim.  Seorang Muslim  yang adil dianggap lebih dekat dengan Allah SWT, dan akan mendapatkan ganjaran yang baik di  akhirat. 34 Oleh  karena  itu,  penting  bagi  umat  Islam  untuk  selalu  berusaha memperjuangkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana haji.
29 Roisatun  Kasanah,  “Pengelolaan  Dana  Haji  Sebagai  Bentuk  Manajemen  Keuangan  Publik  (Studi  Pada Negara Indonesia Dan Malaysia),” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2021): 304 – 321. 30 Ibid. 31 M.  Ali  Mubarak  and  Ulya  Fuhaidah,  “Manajemen  Pengelolaan  Dana  Haji  Republik  Indonesia  (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pen gelolaan Dana Haji),” Iltizam Journal Of Shariah Economic Research 2, no. 2 (2018): 67 – 88. 32 Wahyuni,  Bagaskara,  and  Hana,  “Persepsi  Masyarakat  Kudus  Mengenai  Penggunaan  Dana  Haji  Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur.”
33 Maizul Imran and Rio Satria, “ Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia ,” ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW) 3, no. 2 (2018): 141.
34 Riko Nazri, “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (SEBUAH GAGASAN),” Khazanah 6, no. 1 (2013): 13 – 26.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan harus diperhatikan dengan baik agar setiap jamaah haji merasakan manfaat yang sama dari penggunaan dana haji, dan tidak ada  yang  dirugikan  atau  diuntungkan  secara  tidak  adil. 35 Dengan  menerapkan  prinsip keadilan  dalam  pengelolaan  dana  haji,  umat  Islam  dapat  menjalankan  tuntutan  ajaran agama dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam secara adil dan merata.
3. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji
Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji merupakan prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan lingkungan sekitar. 36 Untuk mencapai hal  ini,  diperlukan  adanya  pengelolaan  yang  ramah  lingkungan  dan  konservasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem penggunaan energi yang  efisien  dan  ramah  lingkungan,  seperti  penggunaan  lampu  hemat  energi,  sistem penggunaan  air  yang  efisien,  dan  penggunaan  bahan  bakar  kendaraan  yang  ramah lingkungan.
Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan juga harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat  lokal  dan  partisipasi  jamaah  haji  dalam  pengelolaan  dana  haji.  Jamaah  haji harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan dana haji dan memberikan masukan terkait keberlanjutan pengelolaan dana haji. 37 Pemberdayaan masyarakat lokal dapat  dilakukan  dengan  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal melalui program-program pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 38
Prinsip  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji  juga  mencakup  penggunaan sumber  daya  yang  terbarukan. 39 Pengelolaan  dana  haji  harus  memperhatikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, seperti energi matahari, air, dan angin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar dan dapat memberikan manfaat yang jangka panjang.
35 Zaida  Rizqi  Zainul  and  Khairannis  Khairannis,  “ Analisis  Pengelolaan  Dana  Haji  Pada  PT.  Bank  Aceh Syariah ,” Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2019): 240.
36 Khilyah  Damayanty,  “Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Investasi  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji (BPKH),” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1 – 105.
37 Ulya, “Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia.” 38 Dian  Friantoro,  “Menggangas  Badan  Usaha  Milik  Haji  (BUMH)  Ikhtiar  Mencari  Model  Investasi  Yang
Bernilai Maslahat,” Bidang Perencanaan & Pengembangan BPKH , 2018,
https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian_Frantoro_- _Menggangas_Badan_Usaha_Milik_Haji_(BUMH)_Ikhtiar_Mencari_Model_Investasi_Yang_bernilai_Maslahat.pdf.
39 Elma  Rizkiya  Ulya,  “Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang  Investasi  Oleh  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indon esia,” Tesis - Naskah Publikasi , 2019.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
Dalam  pengelolaan  dana  haji,  prinsip  keberlanjutan  sangat  penting  untuk dipertimbangkan agar dapat memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan  lingkungan  sekitar. 40 Pengelolaan  dana  haji  yang  tidak  berkelanjutan  dapat memberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan  dan  masyarakat  lokal.  Oleh  karena  itu, pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk mengupayakan pengelolaan dana haji yang berkelanjutan  dan  memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  dan lingkungan.
4. Awareness atau kesadaran
Awareness  atau  kesadaran  mengenai  pengelolaan  dana  haji  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  dana  haji. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan pengenalan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji.  Pentingnya  kesadaran  ini  terlihat  dari kasus-kasus  penggelapan  dana  haji,  penggunaan  dana  haji  untuk  kepentingan  pribadi, atau penggunaan dana haji untuk kegiatan yang tidak relevan dengan pelaksanaan ibadah haji yang masih terjadi. Kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan  dana  haji  juga  dapat  menyebabkan  dampak  lingkungan  dan  sosial  yang negatif. 41
Oleh  karena  itu,  upaya-upaya  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 42
a. Edukasi dan pelatihan
Pihak-pihak  terkait,  seperti  pengurus  haji,  pemerintah,  dan  masyarakat  harus memberikan  edukasi  dan  pelatihan  tentang  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji.  Edukasi  dan  pelatihan  ini  dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tersebut.
b. Penerapan transparansi
Transparansi  dalam  pengelolaan  dana  haji  dapat  meningkatkan  kesadaran dan  kepercayaan  jamaah  haji  terhadap  pengelolaan  dana  haji.  Pihak-pihak  terkait
40 Sholichah, “Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”
41 Ulya, “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia.”
42 Imran  and  Satria,  “DINAMIKA  FORMULASI  AKAD  TERHADAP  PENGELOLAAN  DANA  HAJI  DI INDONESIA.”
harus  membuka  informasi  mengenai  penggunaan  dana  haji  dengan  transparan  dan jelas.
c. Partisipasi jamaah haji
Partisipasi  jamaah  haji  dalam  pengelolaan  dana  haji  dapat  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan dalam  pengelolaan  dana  haji.  Jamaah  haji  dapat  terlibat  dalam  pengawasan  dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana haji.
d. Pengawasan yang ketat Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana haji dapat mengurangi risiko terjadinya  praktik-praktik  yang  tidak  berkeadilan  dan  tidak  berkelanjutan  dalam pengelolaan dana haji.
e. Penerapan teknologi digital Penerapan teknologi digital dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan  dana  haji,  seperti  dengan  menggunakan  blockchain  untuk  memonitor penggunaan dana haji.
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, semua pihak terkait harus bekerja sama dan berkomitmen  untuk  menciptakan  pengelolaan  dana  haji  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan.  Penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. 43
5. Pengawasan dan akuntabilitas
Pengawasan  dan  akuntabilitas  adalah  dua  hal  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan  dana  haji.  Dalam  konteks  pengawasan,  pengawasan  yang  ketat  harus dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  penggunaan  dana  haji  sesuai  dengan  tujuan  dan prinsip-prinsip  keadilan dan  keberlanjutan.  Pengawasan  dapat  dilakukan  oleh  berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama,  pengurus haji, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan jamaah haji. 44
Selain pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan dana haji juga sangat penting  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan  kepercayaan  jamaah  haji.  Pihak-pihak terkait  harus  memberikan  informasi  mengenai  penggunaan  dana  haji  dengan  jelas  dan
43 Achmad  Dzulfiqar  Alfiansyah,  Rudy  Hermawan  Karsaman,  and  Harun  Al- Rasyid,  “Kajian  Investasi Pembangunan Jalan Tol Menggunakan Dana Haji (Studi Kasus: Jalan Tol Gempol - Pandaan),” Jurnal Teknik Sipil 28, no. 1 (2021): 63 – 72.
44 Lisnawati, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investas,” At Kajian Anggaran Keahlian DPR-RI .

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
terbuka. Akuntabilitas yang baik juga harus dijadikan prioritas dalam pengelolaan dana haji. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab atas penggunaan dana haji, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus-kasus penggelapan dana haji. 45
Sistem  pengawasan  yang  efektif  harus  dikembangkan  untuk  memastikan pengelolaan  dana  haji  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Sistem  ini  harus  mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana haji, pengelolaan aset, dan penggunaan teknologi yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan.  Audit  internal  dan eksternal  harus  dilakukan  secara  rutin  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji.  Audit  ini  harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan terpercaya. 46
Hukum dan peraturan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas dan proporsional. Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, semua pihak terkait harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan dana haji  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  jamaah  haji  dapat  merasa tenang dan percaya bahwa dana haji mereka digunakan dengan sebaik-baiknya. 47

## PEMBAHASAN
1. Memahami  Prinsip-Prinsip  Keadilan  dan  Keberlanjutan  dalam  Pengelolaan  Dana Haji Pengelolaan dana haji yang baik harus mempertimbangkan hak-hak jamaah haji dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia. Keadilan dan keberlanjutan harus diterapkan dalam semua tahap pengelolaan dana haji, mulai dari pengumpulan hingga penggunaan dan  penyebaran  dana.  Keadilan  dalam  pengelolaan  dana  haji  akan  membantu memastikan bahwa setiap jamaah haji mendapatkan manfaat yang sama dari penggunaan dana  tersebut.  Sementara  itu,  penggunaan  dana  haji  yang  berkelanjutan  akan memastikan  bahwa  sumber  daya  yang  tersedia  dapat  dipertahankan  untuk  generasi
45 Siregar, “ Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Pandangan Islam .” 46 Nasruddin  Khalil  Harahap,  Renny  Supriyatni,  and  .  Sudaryat,  “ Tanggung  Jawab  Hukum  Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji ,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke- PPAT-an 2, no. 2 (2019): 140.
47 Tita  Safitriawati,  Indar  Fauziah  Ulfah,  and  Neneng  Widayati, “Optimalisasi  Investasi Dana Haji  Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016 - 2019,” BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 6, no. 01 (2021): 1 – 12.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
mendatang. Prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji akan membantu  memastikan  bahwa  pengelolaan  dana  haji  dilakukan  dengan  cara  yang  etis dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. 48
Dalam  konteks  pengelolaan  dana  haji,  keadilan  juga  dapat  diartikan  sebagai pengelolaan  dana  haji  yang  transparan,  adil,  dan  akuntabel.  Hal  ini  akan  membantu memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kecurangan terhadap jamaah haji. Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji juga penting dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berubah- ubah. 49
Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  pentingnya  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, baik di kalangan pengelola dana haji, jamaah haji, maupun masyarakat  pada  umumnya.  Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  hal  tersebut  antara  lain meningkatkan literasi keuangan dan syariah, transparansi dalam pengelolaan dana haji, serta memperkuat tata kelola pengelolaan dana haji. 50
Pemerintah  dan  pengelola  dana  haji  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga internasional  yang  berkompeten  dalam  pengelolaan  investasi  dan  lingkungan,  untuk mengembangkan  solusi-solusi  inovatif  dan  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji. Dalam  menghadapi  tantangan  dan  kompleksitas  dalam  pengelolaan  dana  haji,  penting untuk  selalu  mengedepankan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan,  serta memperkuat kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk pengelola dana haji,  pemerintah,  dan  masyarakat,  untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  baik  dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji. 51
48 R M Aziz, “Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance,” KnE Social Sciences 3, no. 8 (2018): 105.
49 National Development Planning Agency (Bappenas), “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024,” National Mid-Term Development Plan 2020-2024 (2020): 313.
50 K Hassan, “Global Hajj Management and Islamic Finance,” … -Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic- Finance  … ,  2019,  https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/11/04-ISEF-Hajj-Global-Hajj-Management-and- Islamic-Finance.pdf.
51 Rachman, “Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia.”

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
Pengelolaan  dana  haji  yang  tidak  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan.  Dampak  tersebut  meliputi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, kerugian finansial bagi jamaah haji, dampak lingkungan, dampak sosial, kerugian bagi perekonomian nasional, ketidakstabilan pasar keuangan,  ketidakpastian  dalam  pengelolaan  dana  haji,  menurunnya  kualitas  hidup masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan dana  haji  agar  terhindar  dari  dampak-dampak  negatif  dan  memastikan  manfaat  yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan  upaya  untuk  memperkuat  pengawasan  dan  transparansi  dalam  pengelolaan dana  haji  serta  memastikan  bahwa  investasi  dana  haji  dilakukan  secara bertanggungjawab  dan  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  sosial, lingkungan,  dan  ekonomi.  Dengan  demikian,  dapat  tercipta  pengelolaan  dana  haji  yang efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. 52
2. Penerapan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji
Prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  dana  haji  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  dana  haji  dikelola  secara  efektif  dan  memberikan manfaat  yang  maksimal  bagi  jamaah  haji  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Beberapa prinsip tersebut antara lain: 53
a. Prinsip  keadilan,  dalam  pengelolaan  dana  haji  berkaitan  dengan  pembagian keuntungan  secara  adil  antara  jamaah  haji.  Hal  ini  penting  untuk  mencegah ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana haji. Prinsip keadilan  juga  berkaitan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan dana  haji,  sehingga  jamaah  haji  dapat  mengetahui  bagaimana  dana  haji  mereka dikelola.
b. Prinsip keberlanjutan, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan investasi yang berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan.  Investasi  yang  tidak  berkelanjutan  dapat menyebabkan  kerugian  finansial  yang  signifikan  bagi  jamaah  haji  dan  dapat berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
52 Nani Suhartini and Isti Nuzulul Atiah, “Hajj Finance Management in Theory H in Indonesia,” Management Science Research Journal 1, no. 2 (2022): 96 – 108.
53 Rachman, “ Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia .”
c. Prinsip sosial, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan manfaat yang diperoleh oleh  masyarakat  dari  investasi  dana  haji.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa investasi  dana  haji  memberikan  manfaat  yang  merata  dan  berkelanjutan  bagi masyarakat.
d. Prinsip  lingkungan,  dalam  pengelolaan  dana  haji  berkaitan  dengan  investasi  yang ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Investasi  yang  merusak  lingkungan  dapat menyebabkan dampak yang buruk pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
e. Prinsip  ekonomi,  dalam  pengelolaan  dana  haji  berkaitan  dengan  investasi  yang menghasilkan  keuntungan  yang  maksimal  dengan  risiko  yang  minimal.  Hal  ini penting  untuk  memastikan  bahwa  investasi  dana  haji  dilakukan  secara  efektif  dan memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  jamaah  haji  dan  masyarakat  pada umumnya.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dengan baik dalam  pengelolaan  dana  haji,  diperlukan  adanya  pengawasan  dan  transparansi  dalam pengelolaan dana haji serta investasi dana haji yang dilakukan secara bertanggungjawab dan  berkelanjutan.  Pemerintah  dan  lembaga  pengelola  dana  haji  perlu  memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan,  sehingga  dana  haji  dapat  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.
3. Upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip- prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji
Upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip- prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji dapat dilakukan melalui berbagai  cara.  Salah  satu  cara  yang  efektif  adalah  melalui  sosialisasi  dan  edukasi.
Pemerintah  dan  lembaga  pengelola  dana  haji  dapat  menyelenggarakan  kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan dana haji. 54
Kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media,  seperti kampanye  sosial,  seminar,  workshop,  atau  melalui  media  sosial.  Selain  itu,  pemerintah
54 Muhammad  Aziz  Zakir uddin,  “ Dynamics  Of  Hajj  Financial  Management  Regulation  In  Efforts  To  Good Governance,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 8, no. 2 (2021): 147.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
dan lembaga pengelola dana haji juga dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam  pengelolaan  dana  haji  dengan  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah dipahami oleh masyarakat. 55
Dengan  keterbukaan  dan  transparansi,  masyarakat  dapat  memantau  dan mengevaluasi  pengelolaan  dana  haji,  sehingga  dapat  membangun  kepercayaan  dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan  keberlanjutan.  Selain  itu,  pemerintah  dan  lembaga  pengawas  juga  dapat meningkatkan  pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  pengelolaan  dana  haji  untuk memastikan  bahwa  pengelolaan  dana  haji  dilakukan  dengan  baik,  adil,  dan berkelanjutan. 56
Pemberdayaan  masyarakat  juga  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji dapat  memberikan  pelatihan  dan  bimbingan  kepada  masyarakat  mengenai  cara pengelolaan  dana  haji  yang  baik  dan  benar.  Dengan  cara  ini,  masyarakat  akan  merasa lebih  bertanggung  jawab  dan  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  prinsip- prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. 57
Keterlibatan  masyarakat  juga  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji dapat  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait pengelolaan  dana  haji.  Dengan  cara  ini,  masyarakat  akan  merasa  lebih  terlibat  dan memiliki  rasa  kepemilikan  dalam  pengelolaan  dana  haji,  sehingga  dapat  meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. 58

## KESIMPULAN
55 Ahmad Fauzi, “ Peran Bpkh Terhadap Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam Uu Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, ” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 13, no. 2 (2019): 201 – 232.
56 Mohd  Suhaini  Abdul  Majid  et  al., Tabung  Haji  Malaysia  as  a  World  Role  Model  of  Islamic  Management Institutions , International Journal of Business and Management Invention ISSN , vol. 5, 2016, www.ijbmi.org.
57 Suhartini and Nuzulul Atiah, “Hajj Finance Management in Theory H in Indonesia.”
58 Ulfah  Alfiyanti,  Achmad  Firdaus,  and  Dede  Abdul  Fatah,  “Hajj  Financial  Management  in  the  Maqāṣ id Sharī’ah Perspective,” Al-Ahkam 29, no. 2 (2019): 203 – 232.
Dalam  pengelolaan  dana  haji,  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  dana  haji  dikelola  secara  efektif  dan  memberikan manfaat  yang  maksimal  bagi  jamaah  haji  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Prinsip keadilan  berkaitan  dengan  pembagian  keuntungan  secara  adil  antara  jamaah  haji  dan transparansi  dalam  pengelolaan  dana  haji,  sedangkan  prinsip  keberlanjutan  berkaitan dengan investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk menerapkan prinsip- prinsip tersebut, diperlukan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji serta investasi dana haji yang dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip- prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji dapat dilakukan melalui sosialisasi  dan  edukasi,  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  haji, pemberdayaan  masyarakat,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  terkait  pengelolaan  dana  haji.  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan dan  keberlanjutan  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat, diharapkan pengelolaan dana haji dapat dilakukan dengan baik, adil, dan berkelanjutan, sehingga  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  jamaah  haji  dan  masyarakat  pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiansyah,  Achmad  Dzulfiqar,  Rudy  Hermawan  Karsaman,  and  Harun  Al- Rasyid.  “Kajian Investasi  Pembangunan  Jalan  Tol  Menggunakan  Dana  Haji  (Studi  Kasus:  Jalan  Tol Gempol - Pandaan).” Jurnal Teknik Sipil 28, no. 1 (2021): 63 – 72.
Alfiyanti, Ulfah, Achmad Firda us, and Dede Abdul Fatah. “Hajj Financial Management in the Maqāṣid Sharī’ah Perspective.” Al-Ahkam 29, no. 2 (2019): 203 – 232.
Amalia,  A.  “Kepastian  Hukum  Investasi  Dana  Haji  Oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji.” Repository.Uinjkt.Ac.Id
(2021). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478.
Arka,  Arka,  and  Oom  Mukarromah.  “Pengaruh  Layanan  Produk  Tabungan  Dana  Haji  Dan Strategi  Pemasaran  Terhadap  Minat  Nasabah  Dalam  Menabung  Study  Di  BRI  Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Labuan.” TSARWAH 6, no. 1 (2022): 24 – 31.
Aziz, R M. “Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance.”
KnE Social Sciences 3, no. 8 (2018): 105.
Aziz,  Roikhan  Mochamad,  Tia  Fitriyani,  Soeharjoto  Soeharjoto,  Lucky  Nugroho,  and Syarifuddin  Mabe  Parenreng.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Investasi Pengelolaan Dana Haji.” Jesya 6, no. 1 (2023): 722 – 732.
Bidol, Syamsuddin, and Andi Astuti. “PENGELOLAHA N PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MELALUI  AKAD  QARDH  PADA  PT.  BANK  TABUNGAN  NEGARA  (BTN)  SYARIAH CABANG MAKASSAR.” JURNAL MANAJEMEN & ORGANISASI REVIEW (MANOR) 3, no. 1 (2021): 1 – 12.
Damayanty, Khilyah. “Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Penge lola Keuangan Haji (BPKH).” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1 – 105. dan Salim, Agus. “Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam.” Jurnal Manajemen Haji dan Umrah 1, no. 2 (2022): 68. https://e-journal.metrouniv.ac.id/.
Fadli, Muham mad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” HUMANIKA 21, no. 1 (2021): 33 – 54.
Fathansyah, Muhammad Alfa, and Irwansyah Irwansyah. “Pengaruh Program Dana Talangan Haji  Pada  Bank  Syariah  Terhadap  Waiting  List  Ibadah  Haji.” Al-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 1 (2019): 26 – 38.
Fauzi, Ahmad. “PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU  NOMOR  34  TAHUN  2014  TENTANG  PENGELOLAAN  KEUANGAN  HAJI.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 13, no. 2 (2019): 201 – 232.
Friantoro,  Dian.  “ Menggangas  Badan  Usaha  Milik  Haji  (BUMH)  Ikhtiar  Mencari  Model Investasi Yang Bernilai Maslahat.” Bidang Perencanaan & Pengembangan BPKH , 2018. https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian_Frantoro_-
_Menggangas_Badan_Usaha_Milik_Haji_(BUMH)_Ikhtiar_Mencari_Model_Investasi_Yang _bernilai_Maslahat.pdf.
Harahap,  Nasruddin  Khalil,  Renny  Supriyatni,  and  .  Sudaryat.  “TANGGUNG  JAWAB  HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  DI  INDONESIA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  34
TAHUN  20 14  TENTANG  PENGELOLAAN  KEUANGAN  HAJI.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 2, no. 2 (2019): 140.
Hassan, K. “Global Hajj Management and Islamic Finance.” … -Hajj-Global-Hajj-Management- and-Islamic- Finance … , 2019. https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/11/04-ISEF- Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic-Finance.pdf.
Helmi, N A, and S A N Huda. “ANALISIS KESESUAIAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA HAJI PERUSAHAAN LEASING SYARIAH ‘X.’” UG Journal , 2022.
https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/7350/ 2655.
Hidayat,  Rahmat.  “Pengelolaan  Dana  Haji.” Republika.Co.Id 2021  (2014):  2020 – 2021. https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji.
Imran,  Maizul,  and  Rio  Satria.  “DINAMIKA  FORMULASI  AKAD  TERHADAP  PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA.” ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW) 3, no. 2 (2018): 141.
J.  R,  Raco. Metode  Kualitatif  (Jenis,  Karakteristik,  Dan  Keunggulannya) .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

## Kasanah, Roisatun. “PENGELOLAAN DANA HAJI SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN KEUANGAN
PUBLIK.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2021): 304 – 321.
———.  “Pengelolaan  Dana  Haji  Sebagai  Bentuk  Manajemen  Keu angan  Publik  (Studi  Pada Negara Indonesia Dan Malaysia).” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 8,  no. 2 (2021): 304 – 321.
Lisnawati.  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Melalui  Investas.” At  Kajian  Anggaran Keahlian DPR-RI .
Mubarak, M. Ali, and Ulya Fuhaidah. “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi  Kolaborasi  Antar  Lembaga  Bpkh,  Kemenag  Dan  Mitra  Keuangan  Dalam Pengelolaan Dana Haji).” Iltizam Journal Of Shariah Economic Research 2, no. 2 (2018): 67 – 88.
Mubarak,  Muhammad  Ali,  and  Ulya  Fuhaida h.  “MANAJEMEN  PENGELOLAAN  DANA  HAJI REPUBLIK INDONESIA.” ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research 2, no. 2 (2018): 67.
National  Development  Planning  Agency  (Bappenas).  “Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2020- 2024.” National  Mid-Term  Development  Plan  2020-2024 (2020): 313.
Nazri,  Riko.  “BANK  HAJI  INDONESIA:  OPTIMALISASI  PENGELOLAAN  DANA  HAJI  UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA’AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN).” Khazanah 6, no. 1 (2013): 13 – 26.
Prof.  Dr.  Suryana,  Msi.  “Metodologi  Penelitian :  Metodologi Penelitian  Model  Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” Universitas Pendidikan Indonesia (2012): 1 – 243.
Purhantara, Wahyu. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.” Graha Ilmu 28, no. 3 (2010): 307 – 319.

## INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG P-ISSN 2715-7725 / E-ISSN 2721-9496 Volume 4 Nomor 2 / Desember 2022
Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali.  “Dana  Talangan  Haji  Dalam  Prespektif  Fiqih  Muammalah.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 3231 – 3235.
Rachman, Abdul. “PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA.” el-Buhuth 3, no. 2 (2021): 131 – 152.
Rongiyati,  Sulasi.  “Perspektif  Yuridis  Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Investasi  Infrastruktur.” Berkas.Dpr. Go.Id 4, no. 15 (2017): 195. Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif . Rake Sarasin , 2022.
https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en.
Safitriawati,  Tita,  Indar  Fauziah  Ulfah,  and  Neneng  Widayati.  “Optimalisasi  Investasi  Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia  Periode  2016  - 2019.” BISEI:  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  Islam 6,  no.  01 (2021): 1 – 12.
Satori, Djam’an, and Aan Komariah. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung: Alfabeta 22 (2009).
Sholichah, I U. “Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ek onomi Syariah.” Syar’ie:  Jurnal  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  2020.  https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/161.
Sholichah,  Inti  Ulfi.  “Hukum  Investasi  Produktif  Dalam  Pengelolaan  Dana  Haji  (Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah).” Syar’ie 3  (2018):  1 – 192.  https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/161.
Siregar, M. Fajri Syahroni. “INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM.” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, no. 1 (2022): 172 – 193.
Sudiono,  Titut.  “STRATEGI  PEMASARAN  PRODUK  DANA  TALANGAN  HAJI  DALAM MENINGKATKAN  CALON  JAMAAH  HAJI  DI  BPRS  KOTABUMI.” Multazam:  Jurnal Manajemen Haji dan Umrah 2, no. 2 (2022): 119 – 137.
Suhaini  Abdul  Majid,  Mohd,  Aida  Zuraina  Mir  Ahmad  Talaat,  Mohd  Zaid  Zulkifli,  and  Nor Shaiza  Mir  Ahmad  Talaat. Tabung  Haji  Malaysia  as  a  World  Role  Model  of  Islamic Management  Institutions . International  Journal  of Business  and  Management  Invention ISSN . Vol. 5, 2016. www.ijbmi.org.
Suhartini, Nani , and Isti Nuzulul Atiah. “Hajj Finance Management in Theory H in Indonesia.” Management Science Research Journal 1, no. 2 (2022): 96 – 108.
Sundjaya, Rachman, and Andi Muhammad Aklram. “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGELOLAAN DANA CALON JAMAAH HAJI PERSPEKTIF MA Ṣ LA ḤAH.” VERITAS 6, no. 1 (2020): 53 – 64.
Teguh,  and  Nur  Diana.  “Analisis  Manfaat  Dan  Cost  Penempatan  Investasi  Dana  Haji  Pada Pembangunan Infrastruktur.” E-Jra 08, no. 09 (2019): 43 – 55.
Ulya,  Elma  Rizkiya.  “Bidang  Investasi  Oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haj i  (BPKH) Indonesia.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang (2019): 1 – 15.
———.  “Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang  Investasi  Oleh  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia.” Tesis - Naskah Publikasi , 2019.
Wahyuni,  Y unita,  Mahia  Atha  Bagaskara,  and  Kharis  Fadlullah  Hana.  “Persepsi  Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur.” Al- ’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 2, no. 2 (2022): 118.
Zainul, Zaida Rizqi, and Khairanni s Khairannis. “ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH.” Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2019): 240.
Zakiruddin, Muhammad Aziz. “DYNAMICS OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION IN  EFFORTS  TO  GOOD  GOVERNANCE.” JURNAL  ILMIAH  MIZANI:  Wacana  Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 8, no. 2 (2021): 147.