BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4,  2023, pp. 2756-2760
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6648

## Pengembangan  UMKM  di  Desa  Sindangjawa  Melalui  Seminar UMKM dan Legalitas Usaha
Ai Siti Nurhaliza 1* , Oman Suryaman 2 , Andi Susnandi 3 , Ii Juwita 4 , Riyan Pebriyanto 5 , Seftian Aji 6 1,2,3,4,5,6 STKIP Muhammadiyah Kuningan, Kuningan, Indonesia *e-mail korespondensi: 1 aisitinurhaliza18@gmail.com , 2 suryaman@upmk.ac.id
3 andisusnandi03@gmail.com , 4 iijuwijuwita0509@gmail.com , 5 ryanpebryan25@gmail.com , 6 seftian.aji@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  implementation  of  the  Student  Community  Service  Program  (KKN)  at  STKIP Muhammadiyah Kuningan, aimed at strengthening the legitimacy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas. The research focuses on the application of key steps in business legal registration, such  as  the  Business  Identification  Number  (NIB),  SPIRT,  and  halal  certification.  Through  collaboration between  KKN  students  and  stakeholders,  a  practical  approach  is  employed.  The  methods  involve socialization,  training,  counseling,  and  case  studies.  Data  collection  includes  participatory  observation,  in- depth interviews with KKN participants, MSME owners, and analysis of documents related to registration and certification  processes.  The  results  indicate  that  the  KKN  program  significantly  contributes  to  the  legal strengthening of MSMEs in the village. During UMKM workshops, stakeholders involved in NIB, SPIRT, and halal  certification  are  engaged  as  curators  to  provide  direct  guidance  to business  practitioners.  The  active collaboration  among  KKN  students,  MSMEs,  and  stakeholders  provides  tangible  benefits  in  understanding, accessing, and implementing crucial business legal procedures. This not only aids MSMEs in compliance with regulations  but  also  supports  sustainable  business  growth.  The  findings  offer  insights  for  educational institutions  and  local  governments  to  design  similar  programs,  promoting  local  economic  growth  by enhancing MSME legitimacy.
Keywords: MSME,Legitimacy,training

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  pelaksanaan  program  Pengabdian  Masyarakat  Mahasiswa  (KKN)  di  STKIP Muhammadiyah Kuningan yang bertujuan memperkuat legitimasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  pedesaan.  Fokus  penelitian  adalah  penerapan  langkah-langkah  kunci  dalam  pendaftaran  hukum  usaha, seperti  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  SPIRT,  dan  sertifikasi  halal.  Melalui  kolaborasi  mahasiswa  KKN  dan pemangku  kepentingan,  pendekatan  praktis  diterapkan.  Metode  melibatkan  sosialisasi,  pelatihan, penyuluhan,  dan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  melibatkan  observasi  partisipatif,  wawancara  mendalam peserta  KKN,  pemilik  UMKM,  serta  analisis  dokumen  terkait  proses  pendaftaran  dan  sertifikasi.  Hasil menunjukkan program KKN berkontribusi pada legalitas UMKM di desa. Melalui workshop UMKM, pemangku kepentingan dalam pendaftaran NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal terlibat untuk memberi panduan langsung kepada  pelaku  usaha.  Kolaborasi  aktif  mahasiswa  KKN,  UMKM,  dan  pemangku  kepentingan  memberi manfaat  dalam  memahami,  mengakses,  dan  menerapkan  proses  hukum  bisnis.  Ini  membantu  UMKM mematuhi  regulasi,  mendukung  pertumbuhan  usaha  berkelanjutan.  Temuan  berharga  bagi  lembaga pendidikan  dan  pemerintah  dalam  merancang  program  serupa  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal dengan memperkuat legalitas UMKM.
Keywords: UMKM, Pelatihan, Legalitas Usaha
Accepted: 2023-08-31 Published: 2023-10-03

## PENDAHULUAN
UMKM merupakan bentuk usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan  usaha yang  bukan    bagian    dari    perusahaan    besar    tapi    dapat    memberikan    pengaruh    pada Perekonomian Indonesia.(Tjahjaningsih et al., 2022) Menurut data BPS tahun  2019 memaparkan bahwa    UMKM  mempengaruhi  tingkat  PDB  sebesar    60%    dan    penyerapan    tenaga    kerja
sebanyak    97%.    Serta    adanya    penarikan    investasi  nasional.    Pengaruh    keberadaan    UMKM inilah  yang  memberikan  tingkat  perekonomian  Indonesia (Tjahjaningsih et al., 2022)
Desa sindangjawa adalah salah satu desa yang berkembang di kecamatan kadugede. Di desa sindangjawa ini ada Sebagian yang mempunyai UMKM di bidang olahan makanan, selain itu juga ada olahan minyak cengkeh dan kerajianan tangan yaiu pembuatan sapu.
Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  pada  tahun  2020  telah  memberikan  dampak  serius terhadap  perekonomian,  khususnya  pada  sektor  UMKM.  Bantuan  sosial  dari  pemerintah  pun menjadi  penting,  namun  kurangnya  database  yang  valid  mengenai  UMKM  membuat  pemerintah sulit  untuk  memverifikasi  penerima  bantuan.  Dalam  upaya  peningkatan,  pada  awal  tahun  2021, dilakukan  evaluasi  besar-besaran  dan  dikembangkan  aplikasi  "Si  baDU  miRakyat,"  yang  menjadi sebuah  bank  data  pelaku  usaha  ekonomi  kerakyatan.  Aplikasi  berbasis  web  ini  menggunakan metode  One  Click  Services  melalui  aplikasi  "Si  BaDU  miRakyat"  dan  telah  berhasil  mendaftarkan lebih dari 59.561 UMKM.(Soimah et al., n.d.)
Selain  itu,  permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM  adalah  kendala  dalam memasarkan produk secara lebih luas, terutama di luar wilayah Desa Sindangjawa. Kepercayaan konsumen  terhadap  kualitas  dan  legalitas  produk  menjadi  kunci  utama  dalam  memenangkan persaingan  ini.  Dalam  hal  ini,  NIB,  SP-IRT,  dan  Label  Halal  memiliki  peran  sentral  dalam membangun citra positif dan kredibilitas di mata konsumen.(Soimah et al., n.d.)
Terkait  hal  ini,  seminar  ini  memberikan  sebuah  peluang  yang  tak  ternilai  bagi  pelaku UMKM.  Melalui  program  label  halal  gratis,  mereka  memiliki  kesempatan  untuk  memperoleh sertifikasi yang mendukung produk mereka memenuhi standar kehalalan. Peningkatan kesadaran konsumen  terhadap  produk  halal  menjadikan  label  ini  sebagai  alat  strategis  dalam  membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan mengikuti proses sertifikasi, pelaku UMKM diharuskan  mematuhi  syarat-syarat  yang  berlaku,  terutama  yang  berkaitan  dengan  proses produksi, bahan baku, dan aspek-aspek lain yang menjamin kehalalan produk.(Soimah et al., n.d.)
Proses  ini  bukan  hanya  sekadar  mendapatkan  label  halal,  tetapi  juga  membangun kualitas  dan  integritas  produk  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kepercayaan  konsumen. Selain itu juga dapat membantu mengurangi beban biaya yang biasanya harus dikeluarkan untuk mendapatkan label halal.(Ngusikan & Jombang, 2023)
Seminar  motivasi  UMKM  dan  program  legalisasi  usaha  gratis  ini  memberikan  dampak jangka panjang bagi perkembangan ekonomi lokal. Dengan pelaku UMKM yang memiliki legalitas resmi  dan  produk  yang  berlabel  halal,  kredibilitas  dan  kepercayaan  konsumen  akan  semakin meningkat. Ini tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku UMKM secara individu, tetapi juga mengangkat  citra  Desa  Sindangjawa  sebagai  pusat  UMKM  yang  berkualitas  dan berintegritas.(Ekawarti & Sari, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Sertifikasi dan Legalisasi halal dalam meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta KKN, pemilik UMKM, dan pihak terkait, serta analisis dokumen terkait proses pendaftaran dan  sertifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  Mahasiswa  KKN  telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan legalitas usaha UMKM di desa.
Dalam seminar UMKM yang diadakan, pihak yang berkompeten dalam pendaftaran NIB, SPIRT,  dan  sertifikasi  halal  diundang  sebagai  narasumber  untuk  memberikan  panduan  langsung kepada para pelaku usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana berikut; tahapan  persiapan  atau  pra  pendampingan  dengan  mempersiapkan  tim  pendamping  untuk mengenali  mitra  umkm  melalui  silaturahim  dan  komunikasi  di  setiap  rumah  warga  yang mempunyai usaha di desa sindangjawa.
Sosialisasi syarat pendampingan NIB, SP-IRT, dan sertifikasi halal.
Pada  tahapan  sosialisasi  syarat  ini  mengundang  para  pelaku  UMKM  yang  ada  di  desa sindangjawa  kecamatan  kadugede  untuk  bisa  menghadiri  proses  legalitas  halal.  pada pendampingan  ini  ada  beberapa  tahapan  untuk  mendapatkan  legalitas  halal,  yaitu  tahapan  NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal.
Gambar 1. Foto bersama pemateri dan pelaku UMKM yang sudah berhasil daftar legalitas
Pendampingan  pendaftaran  NIB  merupakan  tanda  pengenal  bagi  pelaku  usaha  yang diterbitkan  oleh  OSS  di  bawah  naungan  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM,  2022).  NIB  merupakan  bentuk  legalitas  usaha  dan  mempermudah  perkembangan usaha melalui perizinan dan birokrasi. NIB juga merupakan komponen wajib dalam mendaftarkan sertifikasi halal.
Pelaku  usaha  yang  ada  di  desa  sindangjawa  didampingi  secara  langsung  untuk mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB .
Setelah  pendampingan  NIB  selesai  para  pelaku  usaha  dilanjutkan  untuk  mendaftarkan  ke tahap  pendaftaran  SP-IRT,  tujuan  dari  PIRT  adalah  menghasilkan  pangan  yang  layak,  bermutu, aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.
Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  adalah  jaminan  tertulis  yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap produksi pangan Industri Rumah Tangga  yang  memenuhi  persyaratan  dan  standar  keamanan  khusus  dalam  rangka  produksi  dan peredaran produksi makanan.
Dengan  kata  lain,  Sertifikat  Produk  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  ini  memiliki fungsi  izin  edar  produk  makanan,  dimana  setelah  memiliki  SPP-IRT  produk  ini  dapat  legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, UUT SUTIN, SP., mengatakan bahwa SP-IRT dapat diajukan Tergantung Klasifikasi barang atau bahan makanan  berdasarkan  masa  kedaluwarsanya.  Barang  yang  kadaluarsa  lebih  dari  1  minggu  akan diatur oleh MD (Dinas Kesehatan) atau BPOM. Barang yang kadaluarsa dalam waktu kurang dari 1 minggu akan diatur oleh NIB. Selain itu, tidak semua produk olahan makanan bisa mendapatkan sertifikat PRT (Pangan Rumah Tangga).
Dalam  konteks  produk  makanan  dan  minuman,  label  halal  memiliki  peran  sentral  dalam membangun  kepercayaan  konsumen,  terutama  bagi  pasar  yang  memiliki  sensitivitas  terhadap
kehalalan produk. Seminar yang menawarkan program sertifikasi halal gratis memberikan pelaku UMKM  kesempatan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  yang  mendukung  kehalalan  produk  mereka. Sertifikasi  halal  memastikan  kepatuhan  produk  terhadap  standar  kehalalan  yang  diakui  oleh komunitas muslim. Dalam rangka memperoleh sertifikasi halal, pelaku UMKM diharuskan mematuhi sejumlah persyaratan yang berlaku.
Persyaratan  sertifikasi  halal  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  proses  produksi,  bahan  baku, penyimpanan,  pengolahan,  dan  penanganan  produk.  Prosedur-prosedur  ini  dirancang  untuk memastikan  bahwa  produk  tidak  mengandung  bahan-bahan  yang  dianggap  tidak  halal,  serta diproses  dan  disajikan  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  kehalalan.  Dalam  proses  sertifikasi  ini, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan panduan terkait dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kehalalan, termasuk tata cara penyembelihan hewan.
Keberhasilan  dalam  memperoleh  sertifikasi  halal  tidak  hanya  memberikan  label  yang meyakinkan  konsumen  tentang  aspek  kehalalan  produk,  tetapi  juga  membantu  membangun kualitas dan integritas produk. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat memperluas peluang pasar  bagi  pelaku  UMKM,  terutama  di  kalangan  konsumen  yang  sangat  memperhatikan  aspek kehalalan dalam memilih produk.
Selain  itu,  program  sertifikasi  halal  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  citra  produk dan citra Desa Sindangjawa sebagai pusat UMKM yang berkualitas dan berintegritas. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM secara individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan reputasi daerah sebagai tempat di mana produk berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan tersedia.
Gambar 2. Foto bersama mahasiswa KKN, pemateri, dan pendamping Legalitas usaha
Secara  keseluruhan,  sertifikasi  halal  berfungsi  sebagai  alat  strategis  dalam  membangun kepercayaan  konsumen,  meningkatkan  kualitas  produk,  memperluas  jangkauan  pasar,  dan meningkatkan citra UMKM serta komunitas yang mereka wakili.
Legalitas usaha sertifikasi halal merupakan  salah satu faktor yang berperan penting dalam pengembangan  usaha,  tetapi  para  pelaku  UMKM  terkadang  belum  memahami  hal  tersebut.  Tim memberikan sosialisasi kepada mitra PKM terhadap besarnya peran legaitas usaha untuk kemajuan suatu  usaha.  Dalam  sosisalisasi  ini  mitra  diberikan  informasi  mengenai  jenis  legalitas  usaha, manfaat dan persyaratan yang harus dipenuhi.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menggambarkan  pelaksanaan  program  Mahasiswa  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN) dari STKIP Muhammadiyah Kuningan yang berhasil mendorong peningkatan legalitas usaha pada sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  desa.  Fokus  utama  penelitian  adalah  pada implementasi  langkah-langkah  kunci  dalam  proses  pendaftaran  legalitas  usaha,  termasuk
perolehan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Impor  Barang  Kiriman (SPIRT),  dan  perolehan  sertifikasi  halal.  Kolaborasi  erat  antara  kelompok  mahasiswa  KKN  dan berbagai  pihak  terkait  melahirkan  pendekatan  praktis  dengan  melibatkan  praktisi  berkompetensi untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.
Pendekatan penelitian yang digunakan melibatkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta KKN,  pemilik  UMKM,  serta  pihak-pihak  yang  terlibat,  di  samping  analisis  dokumen  terkait  proses pendaftaran  dan  sertifikasi.  Temuan  dari  penelitian  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  program Mahasiswa  KKN  memberikan  sumbangan  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  legalitas  usaha UMKM di desa. Melalui seminar khusus untuk UMKM, para ahli di bidang pendaftaran NIB, SPIRT, dan  sertifikasi  halal  diundang  sebagai  narasumber  untuk  memberikan  panduan  yang  praktis kepada pelaku usaha.
Kolaborasi  aktif  antara  mahasiswa  KKN,  UMKM,  dan  pihak  terkait  terbukti  memberikan manfaat  yang  konkret  dalam  hal  pemahaman,  aksesibilitas,  dan  implementasi  prosedur-prosedur legalitas usaha yang penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi  yang  berlaku,  tetapi  juga  berkontribusi  pada  pertumbuhan  serta  perkembangan berkelanjutan dari sektor UMKM. Penelitian ini mewakili sebuah wawasan berharga bagi lembaga pendidikan dan pemerintahan desa dalam merancang dan menjalankan program-program serupa, yang  pada  akhirnya  dapat  mendorong  perkembangan  ekonomi  lokal  melalui  penguatan  legalitas usaha pada tingkat UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Dan,  P.,  Legalitas,  P.,  Dan,  U.,  Sari,  D.  B.,  Natar,  K.,  Selatan,  K.  L.,  Hakim,  L.,  Ainita,  O.,  & Ardiansyah, M. (2022). Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik. 1, 74–79.
Ekawarti,  Y.,  &  Sari,  E.  K.  (2021).  Pelatihan  Administrasi  Dan  Legalitas  Usaha  Untuk  UMKM Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(3), 483– 491.
Karim,  K.,  &  Purnama,  A.  (2023).  Edukasi Online  Marketing  untuk  Meningkatkan  Penjualan  Hasil Olahan Produk UMKM Desa Mukai Mudik. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada …, 4(2), 1189– 1194.
https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/4826%0Ahttps://www.ejourn al.unma.ac.id/index.php/bernas/article/download/4826/2720
Ngusikan, K., & Jombang, K. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa. 3(3).
Oktaviani,  N.  N.  N.,  &  Yasa,  P.  G.  A.  S.  (2022).  Urgensi  Legalitas  Usaha  Bagi  Industri  Kecil  dan Menengah  (IKM).  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha,  10(2),  504–511. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Soimah, N., Imelda, D. Q., Kaltara, U., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Kaltara, U., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Kaltara, U. (n.d.). Urgensi legalitas usaha bagi umkm. 1(2), 22–26.
Tjahjaningsih, Y. S., Mohammad, M., Hidayati, R. S., Fitria, N. J. L., Sabila, S. M., & Dewi, D. S. (2022). Pendampingan UMKM Pemasaran Secara Offline Dan Pemasaran Secara Online Pada UD.  Artomoro  Mebel.  BERNAS:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  3(4),  1101–1111. https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3262