ZUIKER ONDERNEMING DI KABUPATEN KLATEN1870-1942:

## PENGARUHNYA DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI
Ririn Darini, Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, Mudji Hartono
Email: ririn_darini@uny.ac.id
Abstract
This  research wanted to see the early entry of  investors-private financiers to  the Dutch East Indies, which has contributed to the entry of many private companies in Indonesia today. Agrarische Wet (1870) was an early milestone in the entry of foreign investors into the Dutch East Indies. This foreign investor is the owner of private  companies  in  the  Dutch  East  Indies,  including  in  Klaten. The  companies led to the construction of transportation facilities, trains; criminality; absorption of  community  labor  and  also  use  monetization  or  circulation  of  money  in  native kalangang.

## Abstrak
Penelitian  ini  ingin  melihat  awal  masuknya  pemodal-pemodal  swasta  ke  Hindia- Belanda, yang tentunya juga memiliki andil dengan masuknya banyak perusahaan swasta  di  Indonesia  saat  ini. Agrarische  Wet (1870)  merupakan  tonggak  awal masuknya  pemodal-pemodal  asing  ke  Hindia-Belanda.  Pemodal  asing  ini  adalah pemilik  perusahaan-perusahaan  swasta  di  Hindia-Belanda,  termasuk  di  Klaten. Pembukaan  perusahaan-perusahaan  perkebunan  menyebabkan  pembangunan sarana  transportasi,  kereta  api;  adanya  kriminalitas;  ppenyerapan  tenaga  kerja masyarakat  pribumi  dan  juga  mengakibatkan  adanya  monetisasi  atau  peredaran uang di kalangang pribumi.

## A. Latar Belakang
Pada  tahun  1870  Undang-Undang  Gula  menyatakan  berakhirnya  Sistem Tanam  Paksa,  sedangkan  Undang-Undang  Agraria  dan  Dekrit  Agraria memudahkan  hibah  tanah  jangka  panjang  bagi  perusahaan  Eropa. 1 Tahun  1870 merupakan  tonggak  yang  sangat  penting  bagi  sejarah  agraria  karena  sejak  itulah para  pemodal  asing  dari  Eropa  mulai  memasuki  kawasan  Hindia  Belanda  secara besar-besaran.  Dengan  dikeluarkannya  UU  Agraria  1870  tersebut,  perkebunan partikelir berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Dalam usaha
1 Boomgard,  Peter,  Anak  Jajahan  Belanda:  Sejarrah  Sosial  dan  Ekonomi Jawa 1795-1880, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 64.
perkebunan  partikelir,  para  pengusaha  dapat  memperoleh  tanah  perkebunan melalui tiga cara, yaitu erfpacht, sewa, dan konsesi. 2
Pembukaan perusahaan-perusahaan perkebunan oleh swasta asing di Hindia Belanda  berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja  masyarakat  pribumi. Masyarakat  Jawa  Tengah  termasuk  Klaten  banyak  yang  bekerja  di  sektor perkebunan  seperti  perkebunan  tebu,  tembakau,  dan  nila.  Hal  demikian  tidak selaras  dengan  etos  masyarakat  sekitar  daerah  perkebunan  di  Sumatera  Timur. Banyak  di  antara  masyarakat  Sumatra  Timur  yang  tidak  mau  bekerja  di  sektor perkebunan  milik  asing.  Hal  tersebut  mengakibatkan  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  untuk  melakukan  transmigrasi  bagi  masyarakat  Jawa  ke  Sumatera, untuk bekerja di sektor perkebunan milik swasta.
Dengan  dibukanya  perusahaan  perkebunan  di  beberapa  daerah  di  Jawa, termasuk Klaten, hal ini berakibat atau memberikan dampak dalam bidang social dan  ekonomi  bagi  masyarakat,  khususnya  petani.  Penelitian  ini  ingin  melihat bagaimana  dampak  maraknya  perusahaan  swasta  bagi  masyarakat  pribumi  dan apa saja pengaruh langsung yang dapat dihadapi oleh masyarakat Klaten.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian historis yang tentunya akan menggunakan metodologi  sejarah.  Pencarian  sumber  dilakukan  dengan  mencari  literature- literatur yang berkaitan dengan penelitian. setelah literature diperoleh, maka akan dilakukan  verifikasi  dan  pengecekkan  kebenaran  sumber  atau  literature  yang ditemukan.  Setelah  itu  sumber-sumber  diintepretasikan.  Dalam  langkah  ke  tiga ini,  analisis  dan  imagenasi  peneliti  diperlukan  untuk  membangun  kembali peristiwa masa lampau  yang telah berserakan. Setelah sumber-sumber dianalisis, langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan.

## C. Pembahasa
2 Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 38.
Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dalam sistem onderneming dan tanah partikelir di Hindia-Belanda menjadi sebuah babak baru  dalam  sejarah  social  dan  ekonomi  perkebunan  di  Indonesia.  Perluasan  di bidang perkebunan era tersebut telah mencapai keberhasilan dan pencapaian yang besar  terhadap  perekonomian  Pemerintah  Hindia-Belanda.  Hal  tersebut  terjadi pada industri gula di Kabupaten Klaten, sehingga menimbulkan ungkapan, bahwa “Industri  gula  adalah  gabus  tempat  Hindia-Belanda  mengapung”. 3 Namun,  di balik  keberhasilan  yang  telah  dicapai  oleh  Pemerintah  Hindia-Belanda  dalam bidang  perkebunan  tebu,  juga  telah  berpengaruh  kepada  masyarakat  yang  tidak hanya  terjadi  pada  sektor  sosial,  sekonomi  dan  perkembangan  penduduk  atau demografi.

## A. Dampak Sosial
Sejak awal abad ke-20, sebagian besar wilayah Klaten merupakan wilayah perusahaan perkebunan, yaitu: di kawedanan Klaten terdapat 6 buah pabrik gula, kawedanan  Gondangwinangun  6  buah,  kawedanan  Pedan  terdapat  1  buah  pabrik gula  serta  sisanya  di  daerah  lainnya. 4 25  sampai  40  persen  wilayah  merupakan area perkebunan, 5 yang mana sebagian besar diperoleh dengan cara menyewa dari para petani.
Perjanjian  persewaan  tanah  bagi  perusahaan  perkebuan  dibuat  dalam sebuah  akte  yang  diketahui  oleh  bupati.  Ketentuan-ketentuan  perjanjian  sewa tanah yang harus ditaati di antaranya: (1) perjanjian persewaan tanah dengan desa atau pemegang hak tanah lungguh, jangka waktunya adalah 12½ tahun bagi tanah sawah, sedang bagi tanah tegalan atau pituwas, jangka waktunya adalah 30 tahun. 6
3 Mubyarto  Daryanti, Gula:Kajian  Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta:  Aditya Media, 1991),hlm. 11.
4 Soegijanto Padmo, Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959- 1965, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 54.
5 Geertz,    Cliford, Agrcultural  Involution:  The  Process  of  Ecological Change in Indoneia, (Barkeley: TP, 1966), hlm. 74.
6 Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 111.
Keberadaan  perusahaan-perusahaan  swasta  membawa  dampak  bagi kehidupan sosial masyarakat Klaten, diantaranya:.
1. Transportasi Umum
Pada  mulanya  masyarakat  mengangkut  hasil  panen  menggunakan transportasi  tradisional,  misalnya  cikar  dan  gerobak  yang  ditarik  menggunakan tenaga  kuda  dan  sapi.  Kemudian  ketika  maraknya  perusahaan  dan  perkebunan, maka  dibuatlah  transportasi  yang  mempermudah  pengangkutan  barang-barang hasil perkebunan. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki. Selain itu, pertengahan abad ke 19, rel kereta api/ jalur kereta api mulai dibuat di Hindia Belanda.
Permintaan perusahaan-perusahaan untuk diadakan transportasi kereta api sebagai  alat  transportasi  lebih  efisien  daripada  alat  transportasi  yang  sudah  ada, pada  tahun  1862,  perusahaan  swasta  yang  bernama Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), memprakarsai pembangunan rel kereta api. 7
Pada  2  Maret  1872,  jalur  Semarang- Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) sejauh  58  km,  diresmikan. 8 Pasa  awalnya  jalur  ini  dibangun  untuk  mengangku hasil  perkebunan  tebu,  namun  kemudian  juga  mengangkut  penumpang  manusia. Kereta api menyebabkan pengangkutan hasil perkebunan lebih efektif dan efisien. Pada  mulanya,  jumlah  gula  dari  pabrik-pabrik  gula  yang  ada  di  Yogyakarta  dan Surakarta  yang  diangkut  melalui  jalur  tersebut  sampai  pelabuhan  semarang berjumlah  13.  773  ton  gula;  kemudian  mengalami  peningkatan  tahun  1883 menjadi 55. 618 ton gula; dan  tahun 1893 sebanyak 71. 671 ton gula. 9
Transportasi kereta api, selain digunakan sebagai alat angkut dan distribusi hasil  perkebunan,  juga  digunakan  untuk    mobilitas  masyarakat,  baik  bagi golongan    Eropa  maupun  Bumiputra.  Tarif  kereta  api  juga  berbeda-beda tergantung  jenis  kereta  api.  Terdapat  tiga  jenis  kereta  api,  yaitu  kelas  satu,  kelas dua, kelas tiga dan kelas empat. Kereta kelas satu dan dua yang dikhisiskan bagi penumpang Eropa, memiliki tarif sembilan dan enam sen per kilometer, sementara
7 Kunto Wibisono, dkk, Kereta Malam, (Yogyakarta: Gong Grafis, 2015), hlm. 172.
8 Ibid., hlm. 121.
9 Suhartono,1991, op.cit., hlm. 132.
yang  kelas  tiga  dan  empat,  kelas  pribumi,  dua  dan  satu  sen  per  kilometer  untuk kelas  3  dan  4. 10 Transportasi  kereta  dimanfaatkan  oleh  Bumiputra  sebagai  salah satu alternatif lain dalam menghemat waktu ke tempat kerja dengan jarak kurang lebih  10  km.Sambungan  jalur  utama  Semarang- Vorstenlande (Solo-Yogyakarta) nyatanya  telah  membawa  kemudahan  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat, khususnya masyarakat daerah sekitar perkebunan di wilayah Klaten .

## 2. Kriminalitas
Di  Karesidenan  Surakarta,  termasuk  Klaten  di  dalamnya  terdapat perbedaan  antara  pengorganisasian  antara  perkebunan  tembakau  dan  perkebunan tebu. Pada abad ke-20, di perkebunan tembakau tidak pernah ada laporan tentang munculnya  protes  oleh  para  petani,  berbeda  halnya  dengan  yang  terjadi  di perkebunan  tebu.  Petani  di  areal  tebu  pada  saat  menunggu  musim  tebang  yang memakan  waktu  selama  delapan  bulan  harus  mencari  sumber  matapencaharian lain  sendiri.  Keadaan  demikian  dirasa  sangat  sulit  bagi  sebagian  besar  petani. Mereka  pada  umumnya  tidak  memiliki  modal  dan  keterampilan  melakukan kegiatan  di  luar  sektor  pertanian,  sehingga  mengakibatkan  munculnya  tindak kriminal yang tinggi di areal perkebunan. 11
Perkebunan  tebu  sebagai  komoditas  utama  pemerintah  kolonial  dengan keuntungan  besar,  nyatanya  tidak  demikian  bagi  pribumi.  Keadaan  sosial masyarakat  di  wilayah Vostenlanden termasuk  di  dalamnya  adalah  Kabupaten Klaten selama kejayaan perusahaan gula digambarkan sangat buruk. Para petani di pekebunan tebu dan indigo harus menyerahkan tanahnya kepada pabrik selama 15 bulan, yang mana tenaga petani dan istri serta anaknya terserap ke dalam kegiatan perkebunan  tebu  selama  5-6  bulan,  setelah  itu  tidak  ada  kegiatan  lain  karena selama  musim  tebang  hanya  dikerjakan  oleh  pria  dewasa. 12 Sementara  itu,  upah yang  diterima  oleh  petani  tebu  tidak  sebanding  dengan  yang  mereka  kerjakan.
10 Ibid., hlm. 133. 11 Soegijanto  Padmo,“Ekonomi  Perkebunan  dan  Keresahan  di  Pedesaan Sebuah  Survai  Awal”, Seminar  Revolusi  Kepahlawanan  dan  Pembangunan Bangsa , Oleh Museum Benteng Yogyakarta, 16 November 1994 , hlm. 11.
12 Ibid., hlm. 12.
Masa  tunggu  dan  upah  yang  kecil  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya kriminalitas.
Pada tahun 1911, rata-rata upah petani tebu berkisar antara f 0,20-0,30 per hari,  sedangkan  harga  beras  di  pasaran  tahun  tersebut  mencapai f 10,53  per kuintal. 13 Keadaan  yang  terjadi  dalam  sektor  agraris  membuat  para  petani mengalami ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme. Bentuk ketidakpuasan dari kalangan  Bumiputra  adalah  melakukan  tindakan  kriminalitas  seperti  perbanditan dan  perkecuan. Kecu merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  dominan  dan  dalam tindakannya  bersifat  memaksa,  meyiksa  dan  tidak  segan-segan  membunuh korban. 14
Aksi kecu di  Kabupaten  Klaten  dan  seluruh  wilayah  Keresidenan Surakarta    telah  terjadi  sejak  abad  ke-19  dengan  korbannya  adalah  orang-orang kaya  seperti  penguasa  lokal  atau bekel .  Laporan  Politik  Surakarta  tahun  1872 menyebutkan bahwa tahun 1872 telah terjadi 24 kali aksi pencurian oleh kawanan kecu di  Keresidenan  Surakarta.  Pada  tanggal  9-10  Januari  1875,  telah  terjadi tindakan  pencurian  yang  dilakukan  oleh  kawanan kecu di  rumah  seorang Bekel Sumowedono  di  Desa  Onggopatran,  Klaten. 15 Awal  mulanya  kawanan kecu berhasil  menemukan  kunci  rumah  korban  yang  disimpan  di  bawah  tikar, kemudian  membawa  lari  barang  berharga  yang  berjumlah f 1.117,50.Adanya peristiwa  tersebut  menyebabkan  dua  orang  penjaga  rumah,  yakni  Pak  Tumpuk dan Pak Kamidin  mengalami cedera karena adanya penyerangan berupa pukulan dari kawanan kecu . 16
Pada  tahun  1875  telah  dilakukan  pencegahan  terhadap  kawanan kecu , yaitu  dengan  mengadakan  ronda  malam  dan  diberikan  penjagaan  polisi  di  setiap
13 Wasino, Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran , (Yogyakarta: Lkis, 2008), hlm. 222.
14 Suhartono, Bandit-Bandit  Pedesaan  di  Jawa  Studi  Historis  1850-1942,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1995),hlm.143.
15 Suhartono,  “Kecu:  Potret  Peradaban  Sosial  di  Vorstenlanden  1850- 1900”, Seminar  Sejarah  Lokal  di  Medan, oleh  Departmene  Pendidikan  dan Kebuadayaan,Tanggal 17-20 September 1984, 12.
16 Suhartono, Op.cip. 1995, hlm. 144.
daerah  atau  desa  guna  memberantas  gerombolan kecu . 17 Namun,  sampai dasawarsa  abad  ke-20  aktivitas kecu khususnya  di  wilayah  Klaten  masih menunjukkan  frekuensi  tinggi.Banyak  masyarakat  yang  takut  dengan kecu sehingga  pada  saat  ada  peristiwa  perampokan  penduduk  lebih  memilih  untuk melarikan diri kemudian datang kembali setelah pelakunya pergi. 18
Antara tahun 1885-1900, peristiwa pengkecuan di Kabupaten Klaten telah terjadi sebanyak 23 kasus dan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Keresidenan Surakarta, yakni Boyolali berjumlah 13 kasus, Sragen berjumlah 16 kasus, Wonogiri berjumlah 8 kasus dan Surakarta berjumlah 15  kasus.  Keadaan  ini  akibat  dari  kondisi  wilayah  Kabupaten  Klaten  yang mempunyai  jenis  tanah  dan  lahan    yangsubur  dan  luas  serta  paling  banyak dikembangkan  untuk  beberapa  jenis  perkebunan,  salah  satunya  adalah  tebu. 19 Perluasan kecu yang  mengancam  ketentraman  para landhuurder masih  berlanjut hingga tahun 1923. Hal ini akibat dari munculnya organisasi politik modern yakni SI  (Serikat  Islam)  yang  mampu  memberi  wadah  kepada  masyarakat  pedesaan. Namun, pada tahun berikutnya jumlah kasus akibat gerombolan kecu mengalami penurunan.
Sejak masa kolonial, masyarakat pedesaan telah dilanda pengaruh dari luar baik  berupa  pengaruh ekonomi uang, budaya  akan pentingnya pendidikan, serta munculnya  pengaruh  politik  pada  awal  abad  ke-20. 20 Pengaruh  politik  pada masyarakat  daerah  perkebunan  muncul  karena  daerah  perkebunan  dianggap sebagai  sumber  ketidakadilan  dan  penderitaan  bagi  masyarakat.  Gerakan  protes petani  yang  muncul  pada  umumnya  mempunyai  ciri  elementasi  atau  terpisah- pisah, tanpa program, dan tidak mempunyai tujuan yang jelas.

## B. Dampak Ekonomi
Pada  tahun  1870Undang-Undang  Gula  menyatakan  berakhirnya  Sistem Tanam  Paksa,  sedangkan  Undang-Undang  Agraria  dan  Dekrit  Agraria
17 Ibid., hlm. 144.
18 Wasino, op.cit ., hlm. 324
19 Ibid, hlm. 145-146 a 20 Soegijanto Padmo, 1994, op.cit., hlm. 14.
memudahkan  hibah  tanah  jangka  panjang  bagi  perusahaan  Eropa. 21 Sejak dikeluarkannya  UU  Agraria  1870  tersebut,  perkebunan  partikelir  berkembang  di Indonesia,  terutama  di  Jawa  dan  Sumatera.  Dalam  usaha  perkebunan  partikelir, para  pengusaha  dapat  memperoleh  tanah  perkebunan  melalui  tiga  cara,  yaitu erfpacht, sewa , dan konsesi . 22
Pembukaan  perusahaan-perusahaan  perkebunan  oleh  swasta  asing  di Hindia  Belanda  berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja  masyarakat  pribumi. Masyarakat  Jawa  Tengah  termasuk  Klaten  banyak  yang  bekerja  di  sektor perkebunan  seperti  perkebunan  tebu,  tembakau,  dan  nila.  Hal  demikian  tidak selaras  dengan  etos  masyarakat  sekitar  daerah  perkebunan  di  Sumatera  Timur. Banyak  di  antara  masyarakat  Sumatra  Timur  yang  tidak  mau  bekerja  di  sektor perkebunan  milik  asing.  Hal  tersebut  mengakibatkan  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  untuk  melakukan  transmigrasi  bagi  masyarakat  Jawa  ke  Sumatera, untuk bekerja di sektor perkebunan milik swasta.
Dengan  dibukanya  perusahaan  perkebunan  di  beberapa  daerah  di  Jawa, termasuk  Klaten,  hal  ini  berakibat  atau  memberikan  dampak  dalam  bidang ekonomi  bagi  masyarakat,  khususnya  petani.  Selain  menyerap  tenaga  kerja perkebunan,  sistem  sewa  tanah  juga  terjadi  di  daerah  sekitar  perusahaan.  Sistem pembayaran  upah  dan  sewa  dengan  menggunakan  uang  telah  terjadi  di  Klaten pada periode liberal.  Namun,  sebenarnya proses  monetarisasi  khususnya  di  Jawa Tengah diperkirakan telah terjadi sejak awal abad ke-19.

## 1. Tenaga Kerja dan Upah
Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan perkebunan adalah  terciptanya  kesempatan  kerja.  Kesempatan  kerja  yangdimaksudkan diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  kegiatan  produksi  dan  kegiatan  pemrosesan hasil  produksi.  Hal  tersebut  merupakan  akibat  langsung  yang  melibatkan  petani pemilik  tanah  yang  digunakan  untuk  mengusahakan  tanaman  perkebunan,
21 Boomgard, Peter, Anak Jajahan Belanda: Sejarrah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 64.
22 Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 38.
khususnya tanaman semusim seperti tebu dan tembakau di Jawa, dan buruh yang direkrut dari daerah sekitarnya.
Pada tahun 1870-an dengan berkembangnya perkebunan tebu dan tembakau, permintaan  tenaga  kerja  menjadi  semakin  meningkat.Tanpa  adanya  buruh  atau tenaga kerja yang jumlahnya cukupdalam usaha perkebunan, usaha tersebut tidak dapat  mendatangkan  hasil  yang  memadai.  Adapun  tenaga  kerja  yang  diperlukan bukanlah  sembarang  buruh,  namun  buruh  yang  dapat  dibayar  dengan  gaji  yang rendah. Dengan strategi yang demikian, usaha perkebunan dapat dikatakan sukses dalam artian ekonomi. 23
Penanaman, pemeliharaan, pengangkutan, dan penyelesaian di pabrik-pabrik menyerap  banyak  tenaga  kerja,  bukan  hanya  tenaga  kerja  laki-laki,  tetapi  juga wanita  dan  anak-anak.  Apabila  dibandingkan  denganperkebunan  yang  lain, perkebunan tebu ternyata lebih banyak menyerap tenaga kerja bebas. Pada tahun 1865,  di  Klaten  mempekerjakan  6.523  orang.  Pabrik  gula  Karanganom,  Klaten memerlukan  2.148  orang  atau  sepertiga  dari  seluruh  kebutuhan  tenaga  kerja  di Klaten.Di Pabrik Gula Ceper telah mempekerjakan wanita dan anak-anak. Selain itu,  pengerahan  tenaga  tambahan  juga  dilakukan  dengan  mendatangkan  kuli harian dari distrik-distrik sekitar pabrik gula.4 24
Dalam  pemberian  upah  bagi  tenaga  kerja,terdapat  perbedaan  penerimaan upah  antara  buruhyang  umumnya  orang  Cina  dengan  buruh  harian  atau  kuli glidhigan.  Ambivalensi  dalam  penggunaan  tenaga  kerja  merupakan  bukti tambahan ekstraksi dari perusahaan perkebunan karena masih digunakannya kerja wajib. Kerja wajib di perkebunan tebu diperlukan 90 hari, sedangkan jika dihitung upah  kerja  sehari  30  sen,  maka  ekstraksnya  berjumlah  f  27.  Keadaan  demikian hampir seragam terjadi di beberapa pabrik gula.
Selain  menimbulkan  dampak  langsung  terhadap  petani  dan  penduduk, adanya  perusahaan  perkebunan  juga  menimbulkan  dapat  tidak  langsung  dalam
23 Sjafri Sairin, “Kiat Perburuhan pada Masa Kolonial: Kasus Perkebunan Sumatera Timur”, dalam Perspektif Vol. 5 No. 1&2, 1993.
24 Suhartono, Apanage  dan  Bekel:  Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Surakarta 1830-1920 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). hlm. 111.
masyarakat,  yaitu  timbulnya  usaha  non  pertanian.  Pada  umumnya,  usaha  non pertanian yang timbul berupa pemrosesan hasil pertanian seperti usaha pembuatan makanan serta perdagangan hasil pertanian.
Berbagai  kelompok  masyarakat  di  antaranya  terlibat  dalam  kegiatan pengusahaan  produksi  industri  perkebunan  dengan  intensitas  yang  berbeda. Dalam  artian,  setiap  jenis  tanaman  yang  ada  di  perkebunan,  memiliki pengorganisasian  yang  berbeda-beda.  Di  perkebunan  teh  dan  kopi,  kegiatan pemanenan lebih banyak dilakukan oleh pekerja perempuan. Adapun untuk jenis tanaman  keras  seperti  tebu,  baik  di  Klaten  maupun  daerah  lain  beberapa  jenis pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh pekerja laki-laki, sedangkan pekerjaan yang lain dilakukan oleh pekerja perempuan.
Kesempatan  kerja  yang  diciptakan  oleh  perusahaan  perkebunan  mampu mendatangkanpendapatan  bagiparapetani  dan  keluarganya.  Hal  demikian  juga mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat di sekitar pabrik yang memunculkan berbagai  jenis  usaha  seperti  pemrosesan  hasil  pertanian,  perdagangan  hasil pertanian dan barang kebutuhan sehari-hari, serta perdagangan kecil lainnya. Oleh karena  itu,  dapat  diketahui  bahwa  perusahaan  perkebunan  di  daerah  pedalaman menjadi pusat perekonomian dan pusat kegiatan ekonomi.
Bagi  masyarakat  Klaten,  petani  merasa  dapat  hidup  berkecukupan  dengan bermata  pencaharian  sebagai  pekerja  pabrik  sertamenggantungkan  upah  yang diterima  sebagai  sumber  penghidupannya.  Para  petani  tersebut  memberikan kesempatan  menggarap  tanah  miliknya  kepada  buruh  tani  yang  ada  di  desanya. Dengan  demikian,  perusahaan  perkebunan  membuka  peluang  ekonomi  lebih banyak kepada berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat.
Meskipun  keberadaan  perusahaan  perkebunanmampu  menyerap  tenaga kerja  bagi  masyarakat  sekitar,jumlah  pekerja  tetap  yang  bekerja  di  perusahaan- perusahaan  khususnya  di  Klaten  sangat  sedikit.  Adapun  sebagai  bukti  adalah perkebunan  Jungkare  yang  memiliki  luas  4.543  bau  plus  dua  pabrik  gula
mempekerjakan  sekitar  2.148  orang  pekerja.  Perkebunan  Delanggu  seluas  1.686 bau hanya mempekerjakan 250 orang pekerja. 25
Pada masa feodalisme, pengerahan tenaga petani sering tidak mudah seperti apa  yang  diperkirakan  oleh  perusahaan  perkebunan. 26 Perusahaan  perkebunan meminta  bantuan  bekelyang  menguasai  tenaga  petani  di  setiap  kebekelan  untuk mendapatkan  tenaga  kerja.  Bagi  perusahaan  tebu,  bebrapa  hari  sebelum  musim tebang  atau  panen,  perusahaan  memberikan  uang  panjer  atau  uang  muka  untuk mengikat  para  pekerja  agar  bekerja  di  perkebunannya.  Jumlah  uang  panjer  yang diberikan  juga  tidaksetara  dengan  pendapatan  selama  seminggu,  bahkan  sering kali telah dimanipulasi oleh para bekel. Demikian halnya dengan dengan mandor- mandor, mereka juga melakukan pemotongan upah milik para pekerja. 27
Pada  tahun  1917,  di  daerah  Swapraja  Surakarta  telah  terjadi  perombakan struktur  pertanahan  atau  yang  dikenal  dengan  Reorganisasi  Agraria. 28 Salah  satu esensinya adalah penghapusan tanah apanagedan sistem kebekelan. Penghapusan tanah  apanagememudahkan  proses  komersialisasi  tanah  dan  tenaga  kerja  guna meningkatkan  produksi  agro-industri.  Mengenai  tenaga  kerja,  petani  bebas bekerja pada perusahaan perkebunan untuk mendapatkan upah. Liberalisasi tenaga kerja  petani  ini  mendobrak  sistem  apanagekarena  dalam  sistem  ini  tanah  dan tenaga  kerja  merupakan  kesatuan.  Liberalisasi  tenaga  kerja  memberikan kebebasan petani untuk memilih majikan-majikannya. Lepasnya tenaga kerja dari ikatan  feodal  memungkinkan  dimasukkannya  dalam  pasaran  tenaga  kerja. Walaupun demikian, tenaga kerja ini belum berarti meringankan ekstraksi petani karena petani tidak mempunyai “kekuatan menawar” sehingga nilai tukarnya tidak memadai atau terlalu rendah.

## 2. Monetisasi
25 Vincent  J.H.  Houben, Keraton  dan  Kompeni:  Surakarta  dan Yogyakarta , 1830-1870, (Yogyakarta: Bentang, 2002), hlm. 588.
26 Suhartono, 1991, op.cit ., hlm. 114.
27 Ibid .
28 Soegijanto  Padmo, Landreform  dan  Gerakan  Protes  Petani  Klaten 1959-1965 , (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 30.
Sejak tahun 1830, perekonomian masyarakat Jawa tidak hanya berdasarkan pada  pertanian  kecil-kecilan  dengan  sistem  barter  saja.  Sebuah  industri  ekspor juga  telah  eksis  pada  periode  sebelumnya.  Sejak  paruh  kedua  abad  ke-18, ekonomi  pedesaan  di  Jawa  Tengah  telah  dipacu  untuk  kepentingan  perdagangan ekspor. Kemudian, pada awal abad ke-19, praktik mengonversi pajak-pajak yang semula  dalam  bentuk  baramg  ke  bentuk  uang  tunai  sudah  mulai  dilakukan  pada tingkat  pertanian  yang  terendah. 29 Contoh  lain  adalah  pembayaran  kepada  para pekerja dengan sistem uang. Pendeknya, perekonomian agraris Jawa Tengah telah termonetiasi hingga tingkat tertentu sebelum tahun 1830.
Pada  periode  selanjutnya,  sistem  sewa  tanah  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  uang.  Penyewaan  tanah  mempengaruhi  jumlah  uang  yang beredar  hingga  mengalami  peningkatan  yang  tajam.  Hal  tersebut  merupakan akibat dari pembayaran-pembayaran tunai kepada para buruh harian yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan dan lainnya.
Pada  awal  tahun  1830,  penyewaan  tanah-tanah  apanage  untuk  kepetingan areal  perkebunan  kian  bertambah.  Pada  periode  inilah  penanaman  tanaman  tebu mengalami  perkembangan.  Selain  tanaman  tebu,  komoditas  ekspor  yang  lain seperti  kopi,  indigo,  dan  tembakau  juga  dikembangkan.  Komoditas  tersebut membawa  keuntungan  kepada  pemerintah  kolonial,  namun  mendatangkan kesengsaraan bagi para petani. 30 Meskipun petani memperoleh upah kerja, namun upah tersebut digunakan untuk membayar pajak tanah dan menyesuaikan dengan pola  konsumsi  baru.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  perkebunan  memiliki  peranan penting  dalam  proses  monetisasi  karena  dapat  mengubah  pola  kehidupan masyarakat pedesaan.
Meskipun  pada  periode  1830-an  berlaku  Sistem  Tanam  Paksa  di  Hindia Belanda,  di  daerah  Swapraja  tidak  diterapkan  sistem  tersebut.  Namun,  karena masih  kuatnya  ikatan  feodal,  sistem  penyerahan  wajib  oleh  para  petani  masih
29 Houben, J.H, Vincent, op.cit., hlm. 625.
30 Suhartono, 1991,op.cit., hlm. 117.
tetap  dilaksanakan.  Pergeseran  ke  arah  ekonomi  uang  tidak  dapat  dihindari. 31
Menurut  Houben,  pada  abad  awal  ke-19  sistem  pajak  dilakukan  oleh  anggota komunitas  desa  dalam  bentuk  produk  pertanian,  selanjutnya  sepanjang  abad tersebut  pajak  dibayarkan  hanya  dalam  bentuk  uang  tunai. 32 Sejak  tahun  1837, F.G.  Valck  mendefinisikan  pajeg  atau  pajak  sebagai  “mengambil  alih  sebagian kecil  hasil  terbesar  ladang  atau  sawah  yang  menjadi  hak  raja  pemilik temporernya”.
Proses  monetisasidi  Jawa  Tengah  diperkirakan  telah  berlangsung  secara lama    meskipun  hanya  secara  parsial.  Proses  tersebut  terjadi  pada  awal  abad  ke- 19, dibuktikan dengan mudahnya ditemukannya uang di tingkat pedesaan. Dalam periode sebelumnya, para pejabat Jawa sudah memiliki uang untuk dibelanjakan, sedangkan  para  bupati  dan  wedana  telah  membayar  pajak  kepada  raja  secara teratur dengan menyerahkan uang.
Kecenderungan  ke  arah  ekonomi  uang  makin  nyata  setelah  kerja  wajib dapat  dibayar  menggunakan  uang.  Sebagai  contoh  adalah  uang  kerigaji  pada tahun  1848  dan  uang  zegel  (zegel  gelden)  pada  tahun  1857.  Sealin  itu,  proses penyewaan  tanah  oleh  ondernemingkepada  para  petani  juga  telah  dibayarkan dengan  uang.  Pada  tahun  1910,  perkebunan  tembakau  Gayamprit,  Klaten membayar  sewa  tanah  kepada  petani  sebesar  f  45  per  bau  selama  satu  tahun. Adapun  untuk  penanaman  tebu  seperti  di  Gondangwinangun,  petani  menerima sewa  tanah  sebesar  f  69  per  bau  untuk  setiap  musim  tanam.  Namun,  dalam kenyataannya,  petani  yang  menyewakan  tanahnya  untuk  perusahaan  perkebunan justru mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan pendapatan selama menanam padi jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  sistem  sewa  tanah  yang  diterimanya.  Meskipun ditambah dengan upah kerja sebesar f 66 per bau, hasil menanam padi jauh lebih tinggi  dibandingkan  menyewakan  tanah. 33 Dapat  dikatakan  bahwa  kehidupan ekonomi  petani  dianggap  lebih  buruk  di  tanah-tanah  perkebunan.  Selain  itu, pemerintah  menyerap  kembali  upah  tanam  dan  upah  kerja  serta  sewa  tanah
31 Ibid .
32 Houben,  Vincent  J.H, Op.  Cit. ,  (Yogyakarta:  Bentang  Pustaka,  2002), hlm. 619.
33 Suhartono, 1991, op.cit., hlm. 118.
melalui  pembayaran  pajak,  penjualan  candu,garam  serta  barang-barang  impor lainnya.
Secara  eksplisit,  keberadaan  perusahaan  asing  telah  mengubah  sistem perekonomian masyarakat daerah di sekitar perkebunan. Dengan uang hasil upah kerja  di  perkebunan,  tingkat  konsumsi  masyarakat  juga  senantiasa  mengalami peningkatan.  Uang  yang  diterima  oleh  para  petani  memiliki  dampak  luas  karena uang  tersebut  digunakan  untuk  membeli  barang-barang  impor  seperti  kain  dan barang kenikmatan seperti candu dan minuman keras. Hal tersebut menunjukkan, proses  monetarisasitelah  membawa  dampak  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat. Uang  telah  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  khususnya bagi masyarakat sekitar daerah perusahaan perkebunan.
Dampak  dari  masuknya  uang  hingga  tingkat  pedesaan  telah  disadari olehberbagai  pihak  seperti  gubernemen  maupun  swasta.  Pada  tahun  1917,  H.A. Desentje  super  intenden  dari  N.V.  Cultuur  Mij  di  Jungkare,  Klaten  memberi bantuan  f  600  kepada  setiap  kebekelan,  dengan  tujuan  untuk  melindungi  petani dari  penghisapan  lintah  darat.  Pada  tahun  yang  sama,  di  Karesidenan  Surakarta juga  didirikan  Dinas  Pegadaian  (Pandhuisdienst),  yaitu  rumah  gadai  pemerintah yang melayani  peminjaman uang dengan tanggungan barang. Bersamaan dengan proses  monetisasi  yang  terjadi,  di  beberapa  wilayah  juga  telah  didirikan  pasar yang semula hanya terdapat di daerah pusat-pusat administrasi. Pada tahun 1918, pasar-pasar  yang  terdapat  di  sekitar  perusahaan  perkebunan  di  Klaten  seperti  di Pedan, Pandansimping, Jatinom, dan Delanggu telah direnovasi.

## D. Kesimpulan
Tahun 1870 merupakan terbukanya pintu perdagangan dunia bagi Hindia- belanda. Melalui Undang-undang Agraria yang mempermudah pemodal-pemodal swasta asing untuk menyewa tanah dan menanamkan modal usaha di perusahaan perkebunan.  Perkebunan  pada  masa  kolonial  berkembang  pesat  di  Hindia Belanda,  terutama  di  Jawa  dan  Sumatera.  Pemodal-pemodal  partikelir  menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, tembakau, nila, indigo, dan kopi.
Masuknya  pemodal-pemodal  swasta  ini  ke  Hindia-Belanda  tentunya berpengaruh  bagi  kehidupan  masyarakat  pribumi.  Lahan-lahan  pertanian  yang sebelum  maraknya  perkebunan,  mayoritas  ditanami  tanaman  pangan,  tetapi kemudian  mereka  harus  merelakan  tanahnya  untuk  disewakan  kepada  pemodal- pemodal  untuk  ditanami  tanaman-tanaman  eksport.  Selain  berkurangnya  lahan untuk  menanam  tanaman  pangan,  masyarakat  pribumi  juga  bisa  menikmati kemajuan teknologi transportasi dengan adanya perkebunan.
Perkembangan  pesat  perkebunan,  khususnya  tebu  di  afdeling  Klaten, membawa  dampak  bagi  dibukanya  pabrik-pabrik  gula  untuk  mengolah  tebu menjadi  gula.  Tenaga  kerja  diperlukan  untuk  menjadi  buruh  perkebunan  dan buruh  pabrik  gula.  Keterlibatan  pribumu  dalam  perkembangan  industry  di perusahaan, tentu juga membawa pengaruh terhadap peredaran uang yang semula tidak  begitu  banyak  digunakan  di  masyarakat.  Upah  sebagai  buruh  perkebunan maupun  buruh  pabrik  dibayar  dengan  uang.  Inilah  yang  memperbesar  adanya peredaran uang di kalangan pribumi.
Selain  perubahan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  pribumi,  kehidupan sosial  masyarakat  juga  mengalami  perubahan.  Peredaran  uang  menyebabkan pribumi,  khususnya  petani  menjadi  ketergantungan  terhadap  perusahaan,  karena dari perusahaanlah mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari- hari.  Ketika  buruh-buruh  perkebunan  berada  di  antara  waktu  tanam  dan  panen, yang mana terdapat jeda 6-8 bulan, dan tidak banyak yang dikerjakan, sementara ketika  tidak  kerja  mereka  tidak  mendapatkan  uang,  maka  tidak  sedikit  yang melakukan  tindakan-tindakan  kriminal,  sebagai kecu untuk  mendapatkan  uang.
Keberadaan kecu ini tentu meresahkan masyarakat pribumi.
Selain  kriminalitas  sebagai  salah  satu  dampak  negatif  dari  adanya perkebunan,  pembuatan  sarana  transportasi  sebagai  sarana  pengangkutan  hasil produksi jga membawa dampak positif bagi masyarakat. Kreta api sebagai sarana angkut  yang  efektif  dan  efisien  untuk  mengangkut  hasil  produksi  perusahaan  di Klaten  ke  pelabuhan  Semarang  untuk  diekspor,  pada  perkembangannya  tidak hanya  sebagai  angkutan  barang,  tetapi  juga  sebagai  alat  transportasi  manusia. Masyarakat  pribumi  bisa  dengan  lebih  mudah  melakukan  perjalanan
menggunakan  keretta  api,  meskipun  ada  kelas-kelas  dalam  penggunaan  alat transportasi tersebut, yaitu kelas satu dan dua untuk orang-orang Eropa dan kelas tiga dan empat untuk masyarakat pribumi.

## Daftar Pustaka
Boomgard,  Peter, Anak  Jajahan  Belanda:  Sejarrah  Sosial  dan  Ekonomi  Jawa 1795-1880, (Jakarta: Djambatan, 2004)
Geertz,    Cliford, Agrcultural  Involution:  The  Process  of  Ecological  Change  in Indoneia, (Barkeley: TP, 1966).
Kunto Wibisono, dkk, Kereta Malam, (Yogyakarta: Gong Grafis, 2015).
Mubyarto  Daryanti, Gula:Kajian  Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta:  Aditya  Media, 1991).
Mubyarto, Tanah  dan  Tenaga  Kerja  Perkebunan:  Kajian  Sosial  Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992).
Sjafri Sairin, “Kiat Perburuhan pada Masa Kolonial: Kasus Perkebunan Sumatera Timur”, dalam Perspektif Vol. 5 No. 1&2, 1993.
Suhartono, Apanage  dan  Bekel:  Perubahan  Sosial  di  Pedesaan  Surakarta  1830- 1920 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
Suhartono, Bandit-Bandit  Pedesaan  di  Jawa  Studi  Historis  1850-1942, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995)
Vincent  J.H.  Houben, Keraton  dan  Kompeni:  Surakarta  dan  Yogyakarta ,  1830- 1870, (Yogyakarta: Bentang, 2002).
Soegijanto  Padmo, Landreform  dan  Gerakan  Protes  Petani  Klaten  1959-1965 , (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000).
Soegijanto  Padmo,“Ekonomi  Perkebunan  dan  Keresahan  di  Pedesaan  Sebuah Survai  Awal”, Seminar  Revolusi  Kepahlawanan  dan  Pembangunan Bangsa , Oleh Museum Benteng Yogyakarta, 16 November 1994.
Suhartono,  “Kecu:  Potret  Peradaban  Sosial  di  Vorstenlanden  1850-1900”,
Seminar  Sejarah  Lokal  di  Medan, oleh  Departmene  Pendidikan  dan Kebuadayaan,Tanggal 17-20 September 1984
Wasino, Kapitalisme  Bumi  Putra:  Perubahan  Masyarakat  Mangkunegaran , (Yogyakarta: Lkis, 2008