## 7
Positioning Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter (Perspektif Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter)
Fery Diantoro Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia ferydian11@gmail.com
ABSTRACT: Character  education  is  one  solution  to  the problems  of  morality,  character  and  other  deviant  behavior that  is  happening  in  this  country.  Strengthening  character education  becomes  something  important  that  must  be supported  by  all  components  ranging  from  educational institutions,  families  and  communities.  In  order  to  support the  reinforcement,  the  president  also  issued  a  regulation  on strengthening  character  education.  Madrasah  that  become one of the formal educational institutions are also required to carry  out  the  strengthening  of  character  education  as mandated.  The  positioning  of  madrasah  should  also  be appropriate  in  the  organization  of  strengthening  character education,  as  it  will  impact  on  community  appraisal. Positioning  madrasah  in  organizing  character  education reinforcement  is  carried  out  through  intra-curricular,  ko- curriculer  and  extracurricular  programs  and  positioning madrasah in addressing school admission days, madrasah can take  the  five  day  entry  option  with  a  system  integrating  the madrasah system with the pesantren system or taking six day entry options by strengthening the three curricular programs , with programs that show off that can be directly seen and felt the benefits by the community.
Keywords: Character, Madrasah and Positioning.
ABSTRAK: Pendidikan  karakter  menjadi  salah  satu solusi  atas  permasalahan  moral,  akhlak  dan  perilaku menyimpang lainnya yang sedang terjadi di Negara ini. Penguatan  pendidikan  karakter  menjadi  sesuatu  yang penting  yang  mesti  didukung  oleh  seluruh  komponen
mulai  dari  lembaga  pendidikan,  keluarga  dan masyarakat.  Dalam  rangka  mendukung  penguatan tersebut presiden juga mengeluarkan Peraturan tentang penguatan  pendidikan  karakter.  Madrasah  yang menjadi salah satu lembaga pendidikan formal dituntut juga  mampu  melaksanakan  penguatan  pendidikan karakter  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan. Positioning madrasah  juga  harus  tepat  dalam penyelenggaraan  penguatan  pendidikan  karakter, karena  akan  berdampak  pada  penilaian  masyarakat.
Positioning madrasah dalam menyelenggarakan penguatan  pendidikan  karakter  dilakukan  melalui program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler  dan positioning madrasah  dalam menyikapi  hari  masuk  sekolah,  madrasah  dapat mengambil  opsi  hari  masuk  lima  dengan  sitem mengintegrasikan  sistem  madrasah  dengan  sistem pesantren  atau  mengambil  opsi  masuk  enam  dengan penguatan  di  ketiga  program  kurikuler,  dengan program-program  yang show  off yang  bisa  langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kata Kunci: Karakter, Madrasah dan Positioning.

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  seseorang  karena  melalui  pendidikan  seseorang dapat  meningkatkan  kecerdasan,  keterampilan,  mengembangkan potensi  diri  dan  dapat  membentuk  pribadi  yang  bertanggung  jawab, cerdas  dan  kreatif.  Dewasa  ini  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan terus  dilakukan  oleh  berbagai  pihak.  Upaya-upaya  tersebut  dilandasi suatu  kesadaran  betapa  pentingnya  peranan  pendidikan  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  pengembangan  watak bangsa  ( nation  character  building )  untuk  kemajuan  masyarakat  dan bangsa.  Harkat  dan  martabat  suatu  bangsa  sangat  ditentukan  oleh kualitas  pendidikannya.  Dalam  konteks  bangsa  Indonesia, peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  sasaran  pembangunan dibidang  pendidikan  nasional  dan  merupakan  bagian  integral  dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.
Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral,  dan  keyakinan  yang  diwariskan  masyarakatnya  dan
mengembangkan  warisan  tersebut  kearah  yang  sesuai  untuk kehidupan  masa  kini  dan  masa  mendatang.  Sebagaimana  menurut pendapat  Afiful  Ikhwan  perencanaan  merupakan  aspek  penting  dari pada  manajemen.  Manusia  tidak  boleh  menyerah  pada  keadaan  dan masa  depan  yang  menentu  tetapi  menciptakan  masa  depan  itu. Dengan  demikian  landasan  dasar  perencanaan  adalah  kemampuan manusia  untuk  secara  sadar  memilih  alternative  masa  depan  yang dikehendakinya  dan  kemudian  mengarahkan  daya  upayanya  untuk mewujudkan  masa  depan  yang  dipilihnya, 1 dalam  hal  ini  tentang rencana penguatan pendidikan karakter.
Pendidikan  sebagai  usaha  yang  sadar  dan  sistematis  dalam mengembangkan  potensi  peserta  didik  juga  suatu  usaha  masyarakat dan  bangsa  dalam  mempersiapkan  generasi  muda  bagi keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  yang  lebih  baik dimasa depan ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki  masyarakat  dan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa dimasa mendatang.
Hal  diatas  seakan  kontras  jika  dihadapkan  dengan  kondisi perkembangan  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Masih  banyak  terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda, anak usia sekolah seperti  kenakalan  remaja,  tawuran  dan  bahkan  terjerumus  ke  lubang narkoba.  Selain  penyimpangan  pada  remaja,  praktek-praktek  korupsi juga mewabah pada elite bangsa ini. Dengan kondisi yang sedemikian itu  seakan  ada  yang  salah  dengan  pendidikan,  atau  seakan  ada  yang tidak  sesuai  antara  konsep  pendidikan  nasional  dengan  yang dibutuhkan masyarakat.
Lebih  jauh  bahwa  adanya  krisis  moral  di  tengah-tengah masyarakat  Indonesia,  yaitu:  krisis  kejujuran,  krisis  tanggung  jawab, tidak berpikir jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan,  krisis  kepedulian.  Selain  itu  juga  terjadi  meningkatnya pergaulan  bebas,  maraknya  angka  kekerasan  anak-anak  dan  remaja, kejahatan  terhadap  teman,  pencurian  remaja,  kebiasaan  menyontek, penyalahgunaan  obat-obatan,  pornografi,  dan  perusakan  milik  orang lain  sudah  menjadi  masalah  sosial  yang  hingga  saat  ini  belum  dapat diatasi  secara  tuntas.  Kondisi  krisis  moral  ini  harus  disadari  oleh bangsa  ini,  bahwa  jika  dibiarkan  akan  sangat  membahayakan perkembangan dan kemajuan bangsa. Krisis moral tersebut berkaitan
1 Afiful  Ikhwan. Manajemen  Perencanaan  Pendidikan  Islam  (Kajian  Tematik  Al- Qur'an dan Hadist), EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016. 129-130.
dengan  karakter  yang  dimiliki  masyarakat  secara  keseluruhan. Sehingga penting masyarakat memiliki karakter yang kuat yang sesuai dengan falsafah bangsa.
Pendidikan  saat  ini  masih  mengedepankan  penguasaan  aspek keilmuan  dan  kecerdasan  kognitif  peserta  didik.  Jika  peserta  didik sudah mencapai nilai atau lulus dengan nilai akademik memadai atau diatas  KKM  (Kriteria  Ketuntasan  Minimal),  pendidikan  dianggap sudah  berhasil.  Pembentukan  karakter  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa didalam diri peserta didik semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban  bangsa.  Padahal,  kehidupan  masyarakat  yang  memiliki karakter  dan  budaya  yang kuat  akan  semakin  memperkuat  eksistensi suatu bangsa dan negara.
Oleh  karena  itu  betapa  pentingnya  pendidikan  karakter. Pendidikan  yang  telah  dikonsep  dalam  sistem  pendidikan  nasional sebenarnya telah mengarahkan pada penguatan karakter peserta didik, untuk  menghasilkan  peserta  didik  yang  sempurna.  Penguatan pendidikan  karakter  ( character  education )  dalam  konteks  sekarang sangat  relevan  untuk  mengatasi  krisis  moral  yang sedang melanda  di negara kita.
Pendidikan  karakter  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak. Lembaga  pendidikan,  keluarga  dan  masyarakat  ikut  berkewajiban untuk melakukan tugas ini meskipun lembaga pendidikan memegang peran  penting  dalam  pelaksanaan  pendidikan  karakter.  Namun apabila  pendidikan  karakter  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga pendidikan  tidak  mendapat  dukungan  dari  keluarga  dan  masyarakat, segala  upaya  yang  dilakkan  oleh  lembaga  pendidikan  dalam menerapkan  pendidiakn  karakter  akan  menjadi  sia-sia.  Karena karakter  seseorang  dibentuk  oleh  berbagai  faktor  diantaranya  adalah pendidiakan, keluarga dan lingkungan masyarakat.
Pendidikan  karakter  saat  ini  kembali  di  gaungkan  pemerintah, karena  begitu  banyak  permasalahan-permasalahan  di  negeri  ini  yang berhubungan  dengan  penyimpangan-penyimpangan  moral,  nilai-nilai budaya bangsa dan etika, baik penyimpangan tersebut yang dilakukan para  generasi  muda  maupun  para elite bangsa,  sehingga  pemerintah merasa pendidikan karakter saat ini sangat diperlukan.
Mulai  tahun  2010  pendidikan  karakter  sudah  mulai diprogramkan  oleh  pemerintah  melalui  Kemendiknas  dengan program-program  aksi  pendidikan  karakter  secara  nasional.  Tapi  hal itu  sepertinya  belum  dirasakan  secara  maksimal  sehingga  pada pertengahan  tahun  2017  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden menerbitkan kebijakan tentang penguatan pendidikan karakter. Yang
mana  hal  ini  diawali  adanya  problem  terkait  dengan  kebijakan  hari sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan  Presiden  Nomor  87  tahun  2017  tentang  Penguatan Pendidikan  Karakter  merupakan  solusi  atas  problem  yang  terjadi terkait  kebijakan  Mendikbud  tentang  hari  sekolah.  Dalam  Peraturan tersebut memuat tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dan sekaligus memberikan arahan terkait dengan hari sekolah.
Madrasah  sebagai  salah  satu  bentuk  lembaga  pendidikan  yang ada  di  Indonesia,  sudah  pasti  termasuk  bagian  yang  tak  terpisahkan sebagai  hal  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  pereturan  tersebut. Dengan  semua  itu  madrasah  mesti  menyiapkan  segalanya  dalam rangka  melaksanakan  penguatan  pendidikan  karakter.  Maka Kaitannya  dengan  pelaksanaan  Peraturan  tersebut,  perlu  diuraikan dan dijelaskan bagaimana madrasah menyikapi dan melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya positioning madrasah juga harus tepat karena akan  berdampak  pada  penilaian  masyarakat  terhadap  madrasah  yang berujung  pada  Keputusan  masyarakat  untuk  memilih  madrasah tersebut.  Maka  fokus  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana positioning madrasah  dalam  menyelenggarakan  penguatan  pendidikan  karakter dan  bagaimana positioning madrasah  dalam  menyikapi  hari  sekolah sesuai  dengan  isi  dalam  Peraturan  presiden  tersebut.  Sedangkan uraian dalam membahas fokus persoalan diatas dengan menggunakan kajian konseptual.

## Positioning Madrasah
Istilah positioning sebenarnya  lebih  dikenal  dalam  bidang pemasaran,  bagaimana  sebuah  perusahaan  atau  produk  mampu menetapkan posisinya dalam segmentasi pasar untuk mengahdapi para pesaing-pesaingnya. Penetapan posisi ini menjadi sesuatu yang penting dalam pemasaran selain untuk mengahadapi para pesaing juga sebagai salah  satu  ketepatan  posisi  untuk  memudahkan  masyarakat  selaku pelanggan  dan  konsumen  untuk  mengenali  perusahaan  atau  produk tersebut.
Kotler dan Keller berpendapat bahwa positioning atau penetapan posisi  merupakan  tindakan  merancang tawaran  dan  citra  perusahaan sehingga  menempati  posisi  yang  khas  dibandingkan  para  pesaing  di dalam  benak  pelanggan  sasarannya.  Positioning  adalah  terciptanya proporsi  nilai  yang  pas,  yang  menjadi  alasan  bagi  pelanggan  untuk membeli. 2 Dan  dalam  pandangan  Saxena positioning adalah komunikasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sehingga  menempati
2 Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Manajemen  Pemasaran Jilid I (Edisi Ke- 12) (Jakarta: PT Index, 2008), 375.
tempat  yang  berbeda  dan  memiliki  nilai  di  dalam  benak konsumennya. 3
Perusahaan harus merancang posisinya agar memiliki daya tawar dengan  citra  yang  dibangunnya  serta  menyuguhkan  sesuatu  yang berbeda  dengan  para  pesaingnya,  sehingga  dapat  menempati  tempat yang  berbeda  dan  berharga  di  benak  pelanggan.  Penempatan  posisi produk  dimaksudkan  sebagai  strategi  yang  meletakkan  citra  baik produk  di  dalam benak  konsumen  sehingga  produk  tersebut  terlihat lebih unggul dari produk pesaing.
Komunikasi  bagian  penting  untuk  mendukung  positioning, karena memegang peranan bagi pemasar yang dalam hal ini mengacu pada  tim  promosi.  Tanpa  komunikasi  masyarakat  tidak  akan mengetahui  keberadaan  suatu  produk  di  pasaran.  Dan  tidak  akan timbul  perhatian  dari  masyarakat  untuk  memiliki  kesamaan  persepsi dengan perusahaan tentang produk yang ditawarkan tersebut.
Madrasah  merupakan  salah  satu  bentuk  institusi  atau  lembaga pendidikan  Islam,  sebagaimana  perusahaan,  di  madrasah  juga menawarkan  jasa  pendidikan  bagi  pelanggan  atau  masyarakat  pada umumnya.  Sehingga  penting  juga  bagi  madrasah  untuk  menetapkan posisinya  dalam  rangka  menghadapi  pesaing-pesaingnya  (lembaga- lembaga  pendidikan  lain)  serta  membangun  citra  untuk  mengambil hati  masyarakat  sebagai  pelanggan  agar  mau  memilih  dan menggunakan  jasa  pendidikan  yang  ada  di  madrasah.  Kesan  yang berbeda  dan  lebih  unggul  harus  dibangun  dan  dimiliki  madrasah ditengah-tengah pusaran persaingan pendidikan yang berkembang saat ini.  Selain  itu  juga  untuk  membentuk  dan  membangun image madrasah  agar  tidak  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat  atau tidak hanya dianggap sebatas lembaga pendidikan kedua dalam sistem pendidikan  nasional.  Jadi  penting  adanya positioning atau  penetapan posisi  bagi  madrasah,  sebagai  sebuah  usaha  dalam  memasarkan  jasa pendidikan yang ada dan sedang dikembangkan.
Dalam positioning ini adalah untuk merancang sebuah strategi yang  mendeferensiasikan  atau  menciptakan  diferensiasi  yang  unik dalam  benak  masyarakat  selaku  pelanggan  jasa  pendidikan  yang merupakan sasaran, sehingga tercipta citra dan image terhadap sebuah lebel madrasah  yang lebih unggul dan komplit dibandingkan produk pendidikan  yang  lain  atau  kompetitor  dalam  hal  menyediakan  dan menawarkan jasa pendidikan.
3 Rajan Saxena, Marketing Management , 4th ed. (New York: The McGraw- Hill, 2009), 278.

## Eksistensi Madrasah
Madarasah  merupakan  satu  dari  bentuk  lembaga  pendidikan yang  ada  di  Indonesia.  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam adalah  penjelmaan  atas  penggembangan  model  pendidikan  Islam klasik,  dengan  berkembangnya  zaman  dan  pengetahuan  serta pengaruh  tuntutan  masyarakat  menjadikan  madrasah  untuk mengikuti perkembangan tersebut. Madrasah muncul menjadi sebuah alternative  atas  kebutuhan  masyarakat  akan  keberagamaan.  Karena pendidikan agama menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat yang berbarengan  dengan  kemajuan  zaman  dan  teknologi,  selain  itu  juga untuk membantu membina peningkatan moral dan akhlakul karimah.
Madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  atau  sekolah umum  yang  bercirikan  Islam  dan  merupakan  pengembangan  dari pendidikan  Islam  yang  dulunya  masih  bersifat  tradisional. Pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang  akan  cepat  usang  selaras dengan  percepatan  kemajuan  IPTEK  dan  perkembangan  zaman, sehingga  madrasah  pada  dasarnya  sebagai  wahana  untuk mengembangkan  kepekaan  intelektual  dan  informasi  serta memperbaharui pengetahuan, keterampilan secara berkelanjutan agar tidak  cepat  usang.  Madrasah  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas,  mampu  bersaing  serta  mampu  menghadapi  tantangan zaman. 4
Dengan  berbagai  macam  problematika  yang  mengiringi perkembangan  madrasah,  pada  kenyataannya  madrasah  mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal pendidikan dan memiliki peluang  besar  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat.  Merangkum pendapat  Agus  Maimun  dan  Agus  Zainul  Fitri  atas  jawaban  dari problem  kelembagaan  madrasah  bahwa  ada  tiga  hal  yang  bisa dilakukan  madrasah  untuk  mampu  menentukan  posisinya  didalam memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu : 1) Madrasah harus merespon dan mengepresiasi tuntutan masyarakat secara cepat dan cerdas untuk menjadi  sebuah  pilihan  yang  tepat;  2)  Pendidikan  madarasah  harus mampu  mengepresiasikan  status  sosial  dan  keagamaan;  dan  3) Madrasah  harus  mampu  menjawab  tatangan  arus  globalisasi  dan modernisasi yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang disamping dapat mengembangkan potensi-
4 Afiful Ikhwan, Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional ,  Edukasi:  Jurnal  Pendidikan  Islam,  Volume  2,  Nomor  2,  November  2014, 564-565.
potensi  akademik  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga  internalisasi nilai-nilai religious. 5
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  semakin  ketatnya daya  saing  antar  lembaga  pendidikan,  untuk  menunjukkan eksistensinya  madrasah  juga  harus  terlibat  dengan  memperbaiki  dan mengembangkan  sistem  serta  program-program  yang  dibutuhkan masyarakat.  Menurut  Wijaya  bahwa,  Situasi  kompetisi  pendidikan yang  bergolak  dengan  semakin  banyaknya  ketidakpastian  termasuk kehadiran  sekolah  kompetitor  baru  yang  tidak  terduga, mengakibatkan  keberhasilan  kompetisi  pendidikan  dimasa  lalu  tidak dapat  menjadi  ukuran  untuk  menghadapi  kompetisi  pendidikan  di masa  mendatang. 6 Artinya  bahwa  keberadaan  madrasah  yang  telah berdiri  dan  berjaya  di  masa  silam  tidak  dapat  dijadikan  tolak  ukur untuk  kemajuan  madarasah  saat  ini  terutama  dalam  hal  strategi. Setiap  masa  memiliki  dinamika  dan  perubahan  menuntut  untuk menyusun strategi baru yang lebih jitu sesuai dengan dinamikan  dan kondisi saat ini.

## Penguatan Pendidikan Karakter
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  telah  menegaskan  bahwa  “Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  juga terpapar  secara  tersurat  berbagai  kompetensi  yang  bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Dalam fungsi  dan tujuan pendidikan  nasional  diatas  sangat  erat  kaitannya  dengan  karakter peserta  didik  yang  ingin  dikembangkan.  Ini  semua  menandakan bahwa  sesungguhnya  pendidikan  bertugas  mengembangkan  karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.
Karakter yang dalam bahasa inggris character berarti moral strength atau kekuatan moral, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia karakter  berarti  sifat-sifat  kejiwaan,  akhlak  atau  budi  pekerti  yang membedakan  seseorang  dari  yang  lain;  tabiat;  watak.  Artinya  bahwa
5 Agus  Maimun  and  Agus  Zaenul  Fitri, Madrasah  Unggulan  (Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Kompetitif) (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11–12.
6 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 64.
karakter  merupakan  sifat  dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Karakter erat  kaitannya  dengan  kepribadian  ( personality ),  seseorang  dikatakan berkarakter  apablia  ia  berperilaku  sesuai  dengan  atauran  dan  etika moral yang berlaku di wilayah tersebut.
Jika  dilacak  kata  karakter  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang berarti  “ to  mark ”  atau  menandai  dan  memfokuskan  bagaimana mengaplikasikan  nilai  kebaikan  dalam  bentuk  tindakan  atau  tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya  dikatakan  orang  berkarakter  jelek.  Sebaliknya,  orang  yang perilakunya  sesuai  dengan  kaidah  moral  disebut  dengan  berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi  dirinya,  yang  ditandai  dengan  nilai-nilai  seperti  reflektif, percaya  diri,  rasional,logis,  kritis,  analitis,  kreatif  dan  inovatif, mandiri,  hidup  sehat,  bertanggung  jawab,  cinta  ilmu,  sabar,  berhati- hati,  rela  berkorban,  pemberani,  dapat  dipercaya,  jujur,  menepati janji,  adil,  rendah  hati,  malu  berbuat  salah,  pemaaf,  berhati  lembut, setia,  bekerja  keras,  tekun,  ulet/gigih,  teliti,  berinisiatif,  berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis,  hemat/efisien,  menghargai  waktu,  pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib.
Karakter  berkaitan  dengan  sikap  dan  nilai.  Sikap  merupakan predisposisi terhadap suatu objek atau gejala, yaitu positif atau negatif. Nilai  berkaitan  dengan  baik  dan  buruk  yang  berkaitan  dengan keyakinan  individu.  Jadi,  karakter  seseorang  dibentuk  melalui pengalaman  sehari-hari,  apa  yang  dilihat  dan  apa  yang  didengar terutama  dari  seseorang  yang  menjadi  acuan  atau  idola  seseorang 7 . Namun  dalam  pandangan  Na’im,  Karakter,  secara  lebih  jelas, mengacu  kepada  serangkaian  sikap  ( attitudes ),  perilaku  ( behaviors ), motivasi ( motivations ) dan ketrampiran ( skills ) 8 .
Karakter  yang baik  merupakan  modal  dasar  bagi  individu  yang diperlukan untuk membangun peradaban dan karakter bangsa secara menyeluruh  guna  berkembang  menjadi  bangsa  yang  unggul  dan dihormati  oleh  bangsa  lain.  Soebahar  mengutip  dari  kamus Wikipedia, menjelaskan bahwa karakter yang baik mencakup sejumlah atribut  yang  terkait  dengan  perilaku  atau  kebiasaan  baik,  termasuk
7 Djemari Mardapi, “Penilaian Pendidikan Karakter,” Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY , 2011, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penilaian_karakter.pdf.
8 Ngainum  Naim, Character  Building :  Optimalisasi  Peran  Pendidikan  Dalam
Pengembangan  Ilmu  Dan  Pembentukan  Karakter  Bangsa (Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media,
2012), 55.
keluhuran  ( virtuesI ),  integritas  ( integrity ),  keberanian  ( courage ), konsistensi  ( fortitude ),  kejujuran  ( honesty ),  dan  kesetiaan  ( loyalty ) 9 . Karakter  juga  berasal  dari  nilai  sosial-budaya  masyarakat  bersumber pada  hasil  karya  akal  budi  manusia,  sehingga  dalam  menerima, menyebarluaskan,  melestarikan  dan  melepaskannya,  manusia menggunakan akalnya. 10
Karakter  baik  berarti  individu  memiliki  pengetahuan  tentang potensi  dirinya,  yang  ditandai  dBengan  nilai-nilai  seperti  reflektif, percaya  diri,  rasional,  logis,  kritis,  analitis,  kreatif  dan  inovatif, mandiri,  hidup  sehat,  bertanggung  jawab,  cinta  ilmu,  sabar,  berhati- hati,  rela  berkorban,  pemberani,  dapat  dipercaya,  jujur,  menepati janji, adil, rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut.
Ada kondisi sosial yang membentuk terciptanya karakter dalam diri  manusia.  Disinilah  diperlukan  suatu  upaya  untuk  membangun karakter  yang  bisa  membentuk  watak  dan  mental  manusia  yang  bisa mengatasi  keadaannya  yang  didesain  oleh  kekuatan  dari  luarnya 11 . Keterkaitannya  dengan  hal  itu  bahwa  karakter  merupakan  perilaku manusia  yang  berhubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri sendiri,  sesama  manusia,  lingkungan,  dan  kebangsaan  yang  terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
Karena  memungkinkan  adanya  pengaruh  dari  luar  maka karakter seseorang dapat dibangun dan dikembangkan  sesuai dengan norma  dan  nilai-nilai  yang  diharapkan.  Pendidikan  adalah  proses pembangunan  karakter.  Dan  menurut  Mu’in  pembangunan  karakter adalah  proses  membentuk  karakter,  dari  yang  kurang  baik  menjadi yang lebih baik 12 .
Dalam  membangun  karakter  anak  bangsa  Kemendiknas (sekarang  Kemendikbud)  sejak  tahun  2010  telah  melakukan  gerakan nasional  pendidikan  karakter  dengan  melahirkan  sekolah-sekolah rintisan  yang  mampu  melaksanakan  pembentukan  karakter  secara kontekstual  sesuai  dengan  potensi  lingkungan  setempat.  Karakter adalah  nilai-nilai  yang  unik/baik  yang  terpateri  dalam  diri  dan
9 Abd Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 212.
10 Afiful  Ikhwan, Perguruan  Tinggi  Islam  dan  Integrasi  Keilmuan  Islam:  Sebuah Realitas Menghadapi Tantangan Masa Depan, Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol.5,
No.2, Juli 2016, 160.
11 Fatchul  Mu’in, Pendidikan  Karakter:  Konstruksi  Teoretik  &  Praktik ,  Cet.  1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 293.
12 Ibid. , 293.
terjawantahkan  dalam  perilaku.  Karakter  secara  koheren  memancar dari  hasil  olah  pikir,  olah  hati,  olah  rasa  dan  karsa,  serta  olahraga seseorang atau sekelompok orang.
Karakter  sangatlah  beragam  bentuknya,  terdapat  18  nilai karakter  bangsa  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah,  diantaranya: religius,  jujur,  toleransi,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif,  mandiri, demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, menghargai  prestasi,  komunikatif,  cinta  damai,  gemar  membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
Pendidikan  karakter  bukan  hanya  sekedar  memberikan Pengertian  atau  definisi-definisi  tentang  baik  dan  buruk,  melainkan sebagai  upaya  merubah  sifat,  watak,  kepribadian,  dan  keadaan  batin manusia  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianggap  luhur  dan  terpuji. Melalui pendidikan karakter ini diharapkan dapat dilahirkan manusia yang  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pilihannya,  tanpa paksaan  disertai  rasa  penuh  tanggung  jawab.  Yaitu  manusia-manusia yang  merdeka,  dinamis,  kreatif,  inovatif,  dan  bertanggung  jawab terhadap  Tuhan,  diri  sendiri,  manusia,  masyarakat,  bangsa  dan Negara 13 . Pada  panduan  pelaksanaan  pendidikan  karakter  (2011) Kemendiknas  memberikan  panduan  bahwa  pendidikan  karakter bukan  hanya  sekedar  mengajarkan  mana  yang  benar  dan  mana  yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan  bertindak  berdasarkan  nilai-nilai  yang  telah  menjadi kepribadiannya.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  karakter  yang  baik harus  melibatkan  pengetahuan  yang  baik  ( moral  knowing ),  perasaan yang baik atau loving good ( moral feeling ) dan perilaku yang baik ( moral action )  sehingga  terbentuk  perwujudan  kesatuan  perilaku  dan  sikap hidup peserta didik.
Masih  dalam  panduan  tersebut  pendidikan  karakter  bertujuan mengembangkan  nilai-nilai  yang  membentuk  karakter  bangsa  yaitu Pancasila,  meliputi  :  (1)  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  berhati  baik,  berpikiran  baik,  dan  berprilaku  baik; (2)  membangun  bangsa  yang  berkarakter  Pancasila;  (3) mengembangkan  potensi  warganegara  agar  memiliki  sikap  percaya diri,  bangga  pada  bangsa  dan  negaranya  serta  mencintai  umat manusia.  Sedangkan  fungsi  pendidikan  karakter  adalah  :  (1) membangun  kehidupan  kebangsaan  yang  multikultural;  (2) membangun  peradaban  bangsa  yang  cerdas,  berbudaya  luhur,  dan
13 Abuddin  Nata, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam;  Isu-Isu  Kontemporer  Tentang Pendidikan Islam , Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 165.
mampu  berkontribusi  terhadap  pengembangan  kehidupan  ummat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,  dan  berperilaku  baik  serta  keteladanan  baik;  (3)  membangun sikap  warganegara  yang  cinta  damai,  kreatif,  mandiri,  dan  mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.
Pada  konteks  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK),  merujuk pada  Konsep  dan  Pedoman  Penguatan  Pedidikan  Karakter  Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementrian  Pendidikan dan  Kebudayaan  bahwa  Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral  Nawacita,  Gerakan  PPK  menempatkan  pendidikan  karakter sebagai  dimensi  terdalam  atau  inti  pendidikan  nasional  sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah.  Lebih  lanjut,  Gerakan  PPK  perlu  mengintegrasikan, memperdalam,  memperluas,  dan  sekaligus  menyelaraskan  berbagai program  dan  kegiatan  pendidikan  karakter  yang  sudah  dilaksanakan sampai  sekarang.  Dalam  hubungan  ini  pengintegrasian  dapat  berupa pemaduan  kegiatan  kelas,  luar  kelas  di  sekolah,  dan  luar  sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler,  dan  ekstrakurikuler;  pelibatan  secara  serempak  warga sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat;  perdalaman  dan  perluasan  dapat berupa  penambahan  dan  pengintensifan  kegiatan-kegiatan  yang berorientasi  pada  pengembangan  karakter  siswa,  penambahan  dan pemajanan kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa  di  sekolah  atau  luar  sekolah;  kemudian  penyelerasan  dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan  fungsi  Komite  Sekolah  dengan  kebutuhan  Gerakan  PPK.  Baik pada  masa  sekarang  maupun  masa  akan  datang,  pengintegrasian, pendalaman,  perluasan,  dan  penyelarasan  program  dan  kegiatan pendidikan  karakter  tersebut  perlu  diabdikan  untuk  mewujudkan revolusi  mental  atau  revolusi  karakter  bangsa.  Dengan  demikian, Gerakan  PPK  merupakan  jalan  perwujudan  Nawacita  dan  Gerakan Revolusi  Mental  di  samping  menjadi  inti  kegiatan  pendidikan  yang berujung pada terciptanya revolusi karakter bangsa.
Gerakan  PPK  menempatkan  nilai  karakter  sebagai  dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku  pendidikan.  Ada  lima  nilai  utama  karakter  yang  saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas  Gerakan  PPK.  Kelima  nilai  utama  karakter  bangsa  yang dimaksud adalah sebagai berikut: relegius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.

## Positioning Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter
Dalam  hal  ini,  positioning  madrasah  dalam  penguatan pendidikan  karakter  mengacu  dalam  isi  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 6 september tahun 2017. Perpres yang memiliki 6 bab dan 18 pasal pada tanggal  yang  sama  mulai  diundangkan  melalui  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Kemunculan Perpres tersebut sebagai solusi atas ketegangan pro dan  kontra  peraturan  menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang hari  sekolah  yang  point  ketegangan  terkait  dengan  full  day  school. Beberapa stakeholder dan  ormas  Islam  ada  yang  mempermasalahkan tentang penerapan full day school tersebut karena berpandangan akan mengurangi waktu jam pelajaran madrasah diniyah. Tetapi juga tidak sedikit  yang  setuju  dengan  Peraturan  tersebut.  Dan  untuk  meredam ketegangan tersebut kemudian Presiden membuat Peraturan Presiden tentang  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  yang  secara  otomatis menggantikan Peraturan menteri tersebut.
Isi  atau  konten  dalam  Perpres  tersebut  terbagi  dalam  6  bab, yaitu;
Bab I, Ketentuan Umum, dari pasal 1 sampai pasal 5 Bab  II,  Penyelenggaraan  Penguatan  pendidikan  Karakter,  dari pasal 6 sampai pasal 11 Bab  III,  Pelaksana  dan  Tanggung  Jawab,  dari  pasal  12  hingga pasal 14 Bab IV, Pendanaan, terdapat pada pasal 15 dan 16 Bab V, Ketentuan Penutup pada pasal 17 dan 18
Konsep  PPK  pada  pasal  1  point  1  dijelaskan  bahwa  Penguatan Pendidikan  Karakter  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  adalah  gerakan pendidikan  di  bawah  tanggung  jawab  satuan  pendidikan  untuk memperkuat  karakter  peserta  didik  melalui  harmonisasi  olah  hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara  satuan  pendidikan,  keluarga,  dan  masyarakat  sebagai  bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Pada  pasal  3  diterangkan  bahwa  PPK  dilaksanakan  dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi  nilai-nilai  religius,  jujur,  toleran,  disiplin,  bekerja  keras, kreatit  mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.
Cakupan  atau  ruang  lingkup  Perpres  tersebut  ada  3  (tiga)  hal, sebagaimana  yang  termuat  pada  pasal  4  peraturan  tersebut.  Berikut ruang  lingkup  Perpres  tentang  Penguatan  Pendidikan  Karakter meliputi:
a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
2. PPK pada Nonformal;
3. PPK pada Informal,
b. pelaksana dan
c. pendanaan.
Dijelaskan  dalam  pasal  6,  penyelenggaraan  PPK  pada  satuan pendidikan  jalur  pendidikan  formal  dilakukan  secara  terintegrasi dalam  kegiatan:  (a).  Intrakurikuier;  (b).  Kokurikuler;  dan  (c). Ekstrakurikuler. Pelaksanaannya tersebut dapat dilaksanakan di dalam dan/atau  di  luar  lingkungan  satuan  pendidikan.  Proses pengelolaannya  menggunakan  prinsip-prinsip  Manajemen  berbasis sekolah  dibawah  tanggung  jawab  kepala  sekolah/madrasah  dengan dibantu oleh para guru-guru. Tanggungjawab
kepala sekolah/madrasah  dan  guru  dilaksanakan  sebagai  pemenuhan  beban kerja guru.
Pada pasal yang ke 7 merupakan penjabaran dan perincian dari pasal  6  tentang  kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler  dan ekstrakurikuler.  Penyelenggaraan  PPK  pada  kegiatan  intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi  pembelajaran,  metode  pembelajaran  sesuai  dengan  muatan kurikulum  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundangundangan. Artinya  bahwa  pelaksanaan  PPK  harus  diinternalisasikan  dalam pelaksanaan  kurikulum  2013  yang  saat  ini  diterapkan  pada  jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam pelaksanaan pendidikan  dalam  kelas.  Dalam  hal  ini  guru  harus  mampu menerapkan  nilai-nilai  karakter  dalam  pembelajarannya,  baik  dalam materi  maupun  dalam  metode  yang  digunakan  dalam  proses pembelajaran.
Pada  pasal  8  merupakan  bentuk  pelaksanaan  kegiatan kokurikuler  dan  ekstrakurikuler  dengan  membangun  kerjasama satuan pendidikan dengan lembaga lainnya. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler  dapat  dilakukan  melalui  kerja  sama  antar  satuan pendidikan  formal,  antara  satuan  pendidikan  formal  dengan  satuan pendidikan  nonformal  dan  antara  satuan  pendidikan  formal  dengan lembaga keagamaan dan lembaga lain yang terkait.
Di  pasal  9  diatur  tentang  hari  masuk  sekolah  pada  jalur pendidikan formal. Satuan pendidikan diberikan opsi untuk memilih
hari masuk sekolah selama lima hari atau enam hari dalam seminggu. Inilah  opsi  penting  yang  ada  dalam  Perpres  ini  dalam  rangka membendung  ketegangan  kelompok  yang  pro  maupun  yang  kontra terhadap  full  day  school.  Lebih  dalam  bahwa  opsi  seperti  ini  justru akan  membahayakan  pelaksanaan  pendidikan  karena  akan  terjadi ketidak  seragaman  dalam  waktu  belajar.  Mestinya  dalam  point  ini pemerintah  harus  tegas  menetapkan  jumlah  hari  masuk  sekolah, kerena  sebelum  Peraturan  ini  ditetapkan  telah  terjadi  kegaduhan dalam  pelaksanaan  pendidikan  terkait  waktu  masuk  sekolah  dalam seminggu.  Pilihan  opsi  tersebut  sepertinya  bukan  opsi  untuk menyelesaikan  kegaduhan  waktu  masuk  sekolah,  justru  akan membingungkan  dan  memberatkan  satuan  pendidikan  untuk mengambil  Keputusan  dan  seakan  pemerintah  lepas  tangan  atas kegaduhan  tentang  waktu  masuk  sekolah  dan  menyerahkan  masalah tersebut pada satuan pendidikan masing-masing.
Pada  point  penyelenggaraan  PPK  pasal  6  sampai  pasal  9 mengatur  tentang  pelaksanaannya  pada  jalur  pendidikan  formal, sedangkan  pada  pasal  10  mengatur  penyelenggaraan  PPK  pada  jalur pendidikan nonformal. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur  pendidikan  nonformal  dilaksanakan  melalui  satuan  pendidikan nonformal  berbasis  keagamaan  dan  satuan  pendidikan  nonformal lainnya.  Satuan  pendidikan  nonformal  lain  meliputi  lembaga pemerintahan,  lembaga  kursus  dan  pelatihan,  sanggar  budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan  jalur  pendidikan  nonformal  merupakan  penguatan  nilai- nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam  pemenuhan  muatan  kurikulum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  pasal  yang  ke  11  mengatur  penyelenggaraan  PPK pada  jalur  pendidikan  informal.  Penyelenggaraan  PPK  pada  Satuan Pendidikan  jalur  Pendidikan  Informal  dilakukan  melalui  penguatan nilai-nilai  karakter  dalam  pendidikan  di  keluarga  dan  lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Dalam  Perpres  tersebut  satuan  pendidikan  formal  memiliki peranan  penting  dalam  penyelenggaraan  penguatan  pendidikan karakter.  Satuan  pendidikan  formal  yang  dimaksud  adalah  lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA,  SMK/MAK.  Tanggungjawab besar  untuk  penyenggaraan  pendidikan  karakter  yang  dapat mengantarkan  peserta  didik  mencapai  kemampuan  baik  dari  segi
pengetahuan,  sikap,  dan  ketrampilan  yang  mencerminkan  karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Penerapan  pendidikan  karakter  dalam  PPK  lebih  menekankan pada  nilai-nilai  Pancasila.  Sebagaimana  kita  ketahui  dan  kita  ikuti bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia,  menjadi pandangan  hidup  bangsa  dan  menjadi  sumber  dari  segala  sumber hukum serta menjadi inspirasi kehidupan masyarakat Indonesia. Lima sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila  memiliki  makna  yang  mendalam dan  terkandung  nilai-nilai  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila akan  menunjukkan  identitas  masyarakat  sebagai  masyarakat,  warga bangsa Indonesia. Menguatkan karakter masyarakat dengan nilai-nilai Pancasia  semakin  menunjukkan  identitas  masyarakat  Indonesia. Penghayatan  dan  pendalaman  akan  nilai-nilai  Pancasila  akan menjadikan  semangat  untuk  menjaga  ideologi  Pancasila  dari  godaan dan bahkan rongrongan untuk mengganti ideologi Negara Madrasah  merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga  pendidikan pada  jalur  formal  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah. Dalam  konteks  ini  madrasah  yang  dimaksud  adalah  satuan pendidikan  umum  yang  berciri  khas  Islam  dan  secara  kelembagaan berada  di  bawah  naungan  Kementrian  Agama.  Di  madrasah prosentase  pembelajaran  keagamaannya  lebih  besar  dari  pada  materi yang umum.
Dalam menyikapi  Peraturan  Presiden  tersebut,  madrasah  harus mampu mempersiapkan dirinya dengan segala perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh kemunculan Peraturan itu.  Penempatan posisi menjadi  sesuatu  yang  penting  dalam  rangka  menangkap  moment penguatan  pendidikan  karakter  tersebut,  melakukan  berbagai  macam aktivitas  dan  kegiatan  yang  dibutuhkan  masyarakat  tetapi  tidak menyalai  atau  keluar  dari  konteks  regulasi  yang  ditetapkan pemerintah.
Pastinya  semua  lembaga  pendidikan  akan  menangkap  moment tersebut  untuk  mem branding dan  mendesain  lembaganya  dengan berbagai  aktivitas  dan  kegiatan  dalam  rangka  menarik  perhatian masyarakat  untuk  memakai  jasanya.  Dengan  hal  tersebut  persaingan antar lembaga pendidikan akan semakin ketat.
Madrasah  yang  memiliki  ciri  khas  keagamaan  Islam  memiliki point  tersendiri  dalam  penguatan  pendidikan  karakter.  Sebenarnya jauh  sebelum  Peraturan  itu  muncul  pembinaan  dan  penanaman karakter sudah diterapkan di madrasah.  Dalam kondisi ini madrasah harus  mampu  menangkap  peluang  untuk  membranding  dirinya sebagai  lembaga  pendidikan  yang  sangat  diminati  dan  diharapkan
mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Demikian pula  dengan  pesantren  sebagai  tempat  pendidikan  agama  memiliki basis  sosial  yang  jelas,  karena  keberadaannya  menyatu  dengan masyarakat.  Pada  umumnya,  pesantren  hidup  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat.  Visi  ini  menuntut  adanya  peran  dan  fungsi  pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan  negara  yang  terus  berkembang, 14 penekanannya  dalam  hal  ini madrasah dan pesantren adalah satu visi.
Dalam rangka menyikapi hal diatas dan sebagaimana diuraikan dalam  pendahuluan  diatas  bahwa  focus  kajian  ini  menitik  beratkan pada  bagaimana  positioning  madarasah  dalam  penyelenggaraan  PPK yang mendasarkan pada pasal 6 dan bagaimana positioning madrasah dalam menyikapi hari masuk sekolah yang mendasarkan pada pasal 9 dari  Peraturan  Presiden  diatas.  Secara  umum  tujuan  pembahasan permasalahan  diatas  adalah  madrasah  perlu  menentukan  posisinya dalam  menyikapi  hal  ini.  Dalam  pandangan  penulis  bahwa  hal  ini perlu  dibahas  karena  berkaitan  dengan  pemasaran  dan  persaingan antar lembaga pendidikan.
Dengan  kondisi  yang  terjadi  pada  hari  ini  berkaitan  dengan degradasi  akhlak,  krisis  moral,  kenakalan  remaja  dan  penyakit- penyakit  masyarakat  lainnya,  maka  masyarakat  akan  menujukan pilihan  lembaga  pendidikan  untuk  anaknya  kepada  lembaga pendidikan yang mampu menyediakan solusi diatas, maka penentuan posisi  madrasah  dalam  penguatan  pendidikan  karakter  menjadi sesuatu yang penting.
Pokok  pembahasan  yang  pertama  berkaitan  dengan penyelenggaraan  PPK,  dalam  Perpres  tersebut  pelaksanaan  PPK diinternalisaikan  dalam  tiga  program  pembelajaran  yaitu, intrakurikuler,  kokurikuler  dan  ekstrakurikuler.  Dengan  semangat Manajemen  Berbasis  Sekolah,  madrasah  dapat  melaksanan  ketiga program tersebut secara mandiri sesuai dengan kondisi madrasah dan tuntutan masyarakat.
Artinya dengan MBS, pelaksanaan PPK diatur sepenuhnya oleh madrasah. Karena madrasah yang mengetahui secara detail Kebutuhan dan  kondisi  peserta  didiknya,  ketercukupan  tenaga  pendidik  dan tenaga  kependidikan  serta  ketercukupan  pendanaan  dan  sarana prasarana pendidikan. Dengan pengelolaan yang sedemikian ini maka PPK akan tepat sasarannya dan mudah dilaksanakan.
14 Afiful  Ikhwan, Development  Of  Quality  Management  Islamic  Education  In Islamic Boarding School (Case Study Madrasah Aliyah Ash Sholihin) , Al-Hayat: Journal of Islamic Education, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, 103.
MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan kepada level  sekolah.  Tanggung jawab  dan  pengambilan  keputusan  terhadap pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  sekolah  telah  diserahkan  kepada kepala  sekolah,  guru-guru,  para  orang  tua  siswa  dan  kadang-kadang peserta didik atau siswa dan anggota komunitas sekolah yang lainnya 15 . Ini  merupakan  usaha  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan kualitas  sekolah/madrasah  dengan  memerikan  kewenangan  penuh untuk  mengelola  proses  pendidikan  dengan  melibatkan  masyarakat sebagai bagian untuk mengawasi.
Dalam  Program  intrakurikuler,  PPK  diinternalisasikan  dalam materi-materi  pembelajaran  dikelas.  Penguatan  karakter  dilaksanakan dalam  setiap  proses  pembelajaran  dengan  setiap  mata  pelajaran ditekankan terhadap pengauatan karakter peserta didik. Guru menjadi bagian  penting  untuk  menjalankan  program  ini  karena  guru  yang setiap  hari  bertemu  dengan  peserta  didik  untuk  membimbing  dan menyampaikan materi pembelajaran. Setiap materi-materi pembelajaran harus memunculkan penanaman dan pengatan karakter bagi peserta didik. Dalam kurikulum tahun 2103, kompetensi inti (KI) 1  dan  2  harus  benar-benar  tercapai  karena  melalui  hal  tersebut kekuatan karakter untuk peserta didik akan muncul.
Pengutan  karakter  juga  dapat  dilakukan  dengan  materi-meteri mata  pelajaran  muatan  local.  Pilihan  mata  pelajaran  muatan  local harus  materi-materi  yang  dapat  menguatkan  karakter  seperti  materi keagamaan  dan  pembentukan  mental  spiritual  serta  materi-materi mengasah ketrampilan peserta didik.
Penyelenggaraan  PPK  dalam  kegiatan  Kokurikuler  merupakan penguatan  nilai-nilai  karakter  yang  dilaksanakan  untuk  pendalaman dan/atau  pengayaan  kegiatan  Intrakurikuler  sesuai  muatan kurikulum. Dalam hal ini guru memasukkan nilai-nilai karakter dalam memberikan  tugas  kepada  peserta  didik  untuk  mendalami  materi pembelajaran  yang  diajarkan.  Tugas  tersebut  dapat  berupa  pekerjaan rumah  yang  harus  dikerjakan  peserta  didik  dirumah  maupun penugasan  yang  langsung  diselesaikan  dan  dibahas  setelah penyampaian materi pembelajaran.
Madrasah  dapat  memberikan  penugasan  kepada  peserta  didik dalam  menunjang  program  intrakurikuler  dengan  penugasan  yang menguatkan  karakter,  seperti  melakukan  observasi  atau  pengamatan ke  tempat  atau  lembaga-lembaga  yang  berbasis  karakter,  seperti pondok  pesantren,  majelis  taklim,  maupun  lembaga-lembaga pendidikan lainnya serta lembaga kemasyarakatan yang ada di sekitar
15 Suparlan, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dari  Teori  Sampai  Dengan  Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 49.
peserta  didik.  Dari  proses  pengamatan  dan  observasi  yang  dilakukan setidaknya akan memberikan gambaran kepada peserta didik tentang berbagai macam sikap penguatan karakter.
Untuk program ekstrakurikuler madrasah dapat melakukan dan menyusun  program  kegiatan  keagamaan,  kedisiplinan,  dan ketrampilan.  Pada  prinsipnya  kegiatan-kegiatan  yang  dapat membiasakan  peserta  didik  untuk  berbuat  kebaikan  senantiasa dikembangkan.
Untuk menunjukkan eksistensinya madrasah banyak melakukan show  off atau  melakukan  kegiatan  yang  nampak  kepada  masyarakat baik secara wujud kegiatan maupun dampak yang terjadi dari kegiatan dan program pembelajaran tersebut. Dengan hal ini akan menjedikan perhatian  dan  penilain  tersendiri  pada  masyarakat.  Menjalin kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  atau  lembaga  pendidikan berbasis karakter menjadi sesuatu yang sangat penting bagi penetapan posisi  madrasah  dalam  menguatkan  pendidikan  karakter  untuk peserta pendidiknya.
Lembaga  pendidikan  pada  hakikatnya  bertujuan  memberi layanan. Pihak yang dilayani ingin memperoleh kepuasan dari layanan tersebut,  karena  mereka  sudah  membayar  cukup  mahal  kepada lembaga  pendidikan.  Jadi  marketing  jasa  pendidikan  berarti  kegiatan lembaga  pendidikan  memberi  layanan  atau  menyampaikan  jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan 16 . Desain madrasah adala menyikapi pasal 9 yang memberikan opsi tentang hari masuk sekolah. Madrasah mesti berani mengambil sikap dalam  hal  ini,  karena  memang  akan  berdampak  yang  signifikan terhadap  tanggapan  masyarakat.  Madrasah  harus  melakukan  analisa- analisa  yang  mendalam  dan  melakukan  survey  terhadap  tanggapan tentang hari masuk sekolah, agar jangan  sampai salah langkah untuk menentukan kebijakan tentang hari sekolah ini.
Dalam  kaitannya  ini  penulis  memberikan  gambaran  strategi dalam pemilihan hari masuk tersebut. Opsi yang pertama, hari masuk sekolah  tetap  enam  hari  artinya  tidak  ada  perbadaan  dengan  yang telah  terjadi  sebelumnya  dan  mungkin  ini  adalah  kebanyakan  yang dipilih oleh banyak madrasah. Jika hal ini yang jadi pilihan janganlah kondisi  dan  keberadaan  madrasah  tetap  sama  saja  dengan  sebelum adanya  Peraturan  tentang  PPK.  Penguatan  karakter  dalam  proram pembelajaran  baik  melalui  program  intrakurikuler,  kokurikuler  dan ekstrakurikuler  mesti  dikembangkan  dan  lebih  ditonjolkan  lagi pembelajarn-pembelajaran  yang  berbasis  karakter  agar  masyarakat
16 Buchari  Alma, Pemasaran  Stratejik  Jasa  Pendidikan (Bandung:  Alfabeta, 2003), 45–46.
dapat melihat adanya sebuah Peningkatan dan perubahan kearah yang lebih baik.
Kemudian  jika  madrasah  berani  dan  mampu  untuk  memilih hari masuk sekolah menjadi  lima hari, program yang dapat dijalankan adalah  mengintegrasikan  sistem  pendidikan  madrasah  dengan  sistem pendidikan  pesantren  dengan  program  pembelajaran  yang full  day. Program pembelajaran yang dilakukan semi pesantren artinya di pagi hari madrasah menyajikan program pembelajaran formal dan di siang harinya melaksanakan program diniyah atau materi-materi keagamaan akan  tetapi  peserta  didik  tidak  bermukim  seperti  santri  yang bermukim di pondok.
Konsep  program  seperti  diatas  sudah  banyak  madrasah  yang menjalankan, namun hanya untuk beberapa kelas saja atau yang biasa mereka  sebut  dengan  kelas  unggulan.  Kelas  unggulan  ini  juga menjalankan  kegitan  pembelajarannya  dengan  full  day  dan  hari masuknya  tetap  6  hari.  Andaikan  madrasah  melaksanakan  program tersebut sebagai sistem pendidikan madrasah pasti akan menghasilkan output yang berbeda dan lebih unggul. Karena dengan sistem tersebut akan  membentuk  kepribadian  dan  karakter  yang  utuh  bagi  peserta didik.  Madrasah  bisa  menjalankan  Konsep  yang  berbeda  dengan Konsep  pembelajaran  pada  umumnya,  hanya  saja  keputsan  untuk menjalankan hal tersebut yang belum berani diambil oleh kebanyakan pengelola madrasah.
Tidak  akan  muncul  persoalan  jika  prosedur  yang  dijalankan telah  sesuai  dengan  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah.  Tanggapan masyarakat  memang  akan  berbeda  karena  menjakankan  Konsep program  yang  berbeda,  tetapi  lama-lama  akan  timbul  persepsi  dan tanggapan yang positif dari masyarakat akan hal tersebut jika hasilnya memang berbeda dan lebih unggul dari pada program pada umunya.
Penempatan posisi atau positioning madrasah dalam penguatan pendidikan  karakter  dapat  dilakukan  dengan  menjalankan  program- program yang berbeda yang dijalankan oleh madrasah pada umumnya. Pada  dasarnya  positioning  ini  adalah  untuk  mengambil  hati masyarakat  selaku  pengguna  jasa  pendidikan  madrasah  dengan menciptakan persepsi yang berbeda dari pesaing-pesaing lainnya. Dan pada  akhirnya  akan  muncul  Keputusan  dari  masyarakat  untuk memilih madrasah tersebut.
Keberanian dan kelihaian kepala dan pegelola madrasah sangat berpengaruh  dalam  positioning  ini.  Tanpa  adanya  kreatifitas  dan keberanian  pengambilan  Keputusan  dari  kepala  dan  pengelola madrasah  mustahil  rasa  madrasah  akan  cepat  berkembang  dan madrasah akan menjadi idola.
Dalam strategi positioning perusahaan menurut Tjiptono dalam memasarkan  produknya  kepada  pasar  sasarannya  terdiri  dari  7 positioning  sebagai  berikut:  1)  Positioning  berdasarkan  atribut  2) Positioning berdasarkan harga dan kualitas 3) Positioning berdasarkan pengguna atau aplikasi 4) Positioning berdasarkan pemakai produk 5) Positioning  berdasarkan  kelas  produk  tertentu  6)  Positioning berdasarkan  pesaing  7)  Positioning  berdasarkan  manfaat. 17 Jadi  apa yang  dilakukan  oleh  madrasah  sebagaimana  diatas  termasuk  dalam strategi  atribut,  strategi  berdasarkan  kualitas,  strategi  berdasarkan pengguna dan stategi berdasarkan manfaat.

## Kesimpulan
Penguatan  pendidikan  karakter  merupakan  salah  satu  solusi dalam  mengatasi  krisis  moral  dan  penyimpangan  yang  terjadi  pada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya  harus didukung oleh semua komponen baik lembaga pendidikan formal, keluarga dan masyarakat.
Dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter madrasah dapat  melakukan  banyak  strategi,  dan  dalam  kaitannya  dengan pemasaran  jasa  pendidikan,  madrasah  memerlukan  positioning. Positioning  madrasah  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana  madrasah mampu  menciptakan  program-program  pendidikan  penguatan karakter dengan sistem yang dibangun oleh madrasah secara mandiri dan wujud program-program pendidikan tersebut lebih dinampakkan agar  dapat  diperhatikan  dan  dinilai  oleh  masyarakat  dalam  rangkan menciptakan  kesan  yang berbeda  dari  masyarakat  dan  pada  akhirnya ada  keputusan  dari  masyarakat  untuk  menjadikan  madrasah  sebagai pilihan utama sebagai tempat pendidikan anak dan generasi penerus.

## Daftar Pustaka
Alma, Buchari. Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan . Bandung: Alfabeta, 2003.
Djemari  Mardapi.  “Penilaian  Pendidikan  Karakter.” Bahan  Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY , 2011. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penilaian_karakter
.pdf.
Ikhwan, Afiful. 2013. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Malang:  Insan  Cita  Press  Malang  dan  STAIM
Tulungagung.
17 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 110.
Ikhwan,  Afiful.  2018. Filsafat  Pendidikan  Islam:  Memahami  Prinsip
Dasar . Yogyakarta: CV. Diandra Kreatif.
Ikhwan,  Afiful. Akreditasi  Madrasah  Aliyah  (MA)  Dalam  Kebijakan Pendidikan Nasional , Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2,
Nomor 2, November 2014.
Ikhwan,  Afiful. Manajemen  Perencanaan  Pendidikan  Islam  (Kajian Tematik  Al-Qur'an  dan  Hadist), EDUKASI:  Jurnal  Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016.
Ikhwan,  Afiful. Perguruan  Tinggi  Islam  dan  Integrasi  Keilmuan  Islam:
Sebuah  Realitas  Menghadapi  Tantangan  Masa  Depan, Jurnal  Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol.5, No.2, Juli 2016.
Ikhwan, Afiful. Development Of Quality Management Islamic Education In Islamic  Boarding  School  (Case  Study  Madrasah  Aliyah  Ash  Sholihin) , Al-Hayat: Journal of Islamic Education, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
Ikhwan,  Afiful. Kajian  Sosio-Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era Reformasi ,  EDUKASI:  Jurnal  Pendidikan  Islam,  Volume  5, Nomor 1, Juni 2017.
Ikhwan, Afiful. AKREDITASI MADRASAH ALIYAH (MA) DALAM KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  NASIONAL,  Edukasi:  Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2, November 2014.
Kotler,  Philip,  and  Kevin  Lane  Keller. Manajemen  Pemasaran  Jilid  I
(Edisi Ke- 12) . Jakarta: PT Index, 2008.
Maimun,  Agus,  and  Agus  Zaenul  Fitri. Madrasah  Unggulan  (Lembaga Pendidikan  Alternatif  Di  Era  Kompetitif) .  Malang:  UIN  Maliki Press, 2010.
Mu’in, Fatchul. Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik . Cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Naim,  Ngainum. Character  Building :  Optimalisasi  Peran  Pendidikan Dalam  Pengembangan  Ilmu  Dan  Pembentukan  Karakter  Bangsa .
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
Nata,  Abuddin. Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam;  Isu-Isu  Kontemporer Tentang Pendidikan Islam . Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Saxena,  Rajan. Marketing  Management .  4th  ed.  New  York:  The McGraw- Hill, 2009.
Soebahar, Abd Halim. Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru
Sampai UU Sisdiknas . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Suparlan. Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran . Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
Wijaya,  David. Pemasaran  Jasa  Pendidikan .  Jakarta:  Salemba  Empat, 2012.