Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan
Sari Pusvita 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin,
Jambi Email: saripusvieta@gmail.com

## Abstract
The decision of constitutional court No. 46/PUU-VIII/2010 is a new step in the field of family  law in Indonesia. The problems of this  research are  what  is  the  basic  consideration  of  the  constitutional  court  judge grant the petition of determining civil status of the illegitimate children; what are the effects of explicit and implicit law for the determining of the  constitutional  court  to  the  illegitimate  children;  how  is contemplation  of  the  Islamic  law  to  the  legacy  of  the  illegitimate children as the implication of the constitutional court decision. This is a library research. It only focuses on some data in library. The resource secondary data which contains primary and secondary law resources. The approaches used are legislation and conceptual approaches. All of data are analysed by using descriptive analysis. From the research can be  concluded  that  the  basic  consideration  of  the  constitutional  court judge  is  based  on  four  factors.  They  are  sociologies,  technology,  and knowledge  improvement,  punishment,  and  law  protection  for  the children.  The  explicit  impact  is  there  is  an  assurance  law  for  the illegitimate children. In the contrary, the implicit one is it will make a confusion  in  a  family  law,  if  it  is  included  adultery  ( zina ),  living together without any legitimate marriage ( samen leven ), and other free
 Program  Pascasarjana  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.
relationship. It is explained in the Islamic law that illegitimate children have no relation with their father. So that, there is no a reason to get the legacy.
Keywords : Child Status, Constitutional Court Decision, Compilation of Islamic Law.

## Abstrak
Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 merupakan langkah di bidang hukum keluarga di Indonesia. Hakim konstitusi mengabulkan petisi untuk menentukan status perdata bagi anak-anak lahir dari pernikahan kedua orang  tuanya  tidak  tertulis  oleh  Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PKN).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  ingin  menggali  apa  efek  dari  hukum  eksplisit  dan implisit  untuk  menentukan  pengadilan  konstitusional  bagi  anak-anak  yang tersebut diatas; bagaimana Kontemplasi Hukum Islam terhadap warisan anak- anak  yang lahir  dari  orang tua  yang  tidak  memiliki  status  pernikahan  resmi sebagai  implikasi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Ini  adalah  penelitian perpustakaan  dan  hanya  berfokus  pada  beberapa  data  yang  bersumber  di perpustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  konseptual.  Semua  data  dianalisis  dengan  menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, hakim konstitusi berdasarkan empat faktor.  Mereka  adalah  sosiologi,  teknologi,  dan  peningkatan  pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat akan membuat kebingungan  dalam hukum keluarga, jika itu termasuk perzinaan (zina), hidup bersama tanpa perkawinan yang  sah  (samen  leven),  dan  hubungan  bebas  lainnya.  Dijelaskan  dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan.
Kata  Kunci :  Status  Anak,  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  Kompelasi Hukum Islam.

## Pendahuluan
slam  memandang  bahwa  kemurnian  nasab  sangat penting,  karena  hukum  Islam  sangat  terkait  dengan struktur  keluarga,  baik  hukum  perkawinan,  maupun kewarisan  dengan  berbagai  derivasinya  yang  merupakan  hak I
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
perdata dalam hukum Islam. Baik menyangkut hak nasab, hak perwalian,  hak  memperoleh  nafkah  dan  hak  mendapatkan warisan. Bahkan konsep ke- mahraman - atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. 1 Hal ini sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Furqan  [25]  yang artinya  “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia  jadikan  manusia  itu  (punya)  keturunan  dan  mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan [25]: 54) 2
Di  samping  itu  seorang  anak  juga  diharamkan menasabkan  dirinya  kepada  laki-laki  selain  ayah  kandungnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:
يَس ُلْوُقَ ي اَمُهْ نيم ٍديحاَو ُّلُك َوَةَرْكَب  يبَِأ ْنَع
ْتَع مَُمُحَ  يبِيْلَْ قَ ىَعَوَو َيََناَُذُُأ ُالله ى لَْص اًد يْيَْغ  َلَيإ ىَع  دَا ْنَم ُلْوُقَ ي َم لَْسَو يهْيَلَْع َأ يبَأ ُْيَْغ ُه نََّأ ُمَلْْعَ ي َوُهَُو يهْييب ماَرَح يهْيَلَْع ُة نَْلْاَف يهْي Artinya:
“ Dari  Abu  Bakrah  berkata,  kedua  telingaku  mendengar  dan  hatiku menghafal  Nabi  Muhammad  SAW,  bersabda:  ‘Barangsiapa  yang menasabkan  dirinya  kepada  lelaki  lain  selain  ayahnya,  padahal  ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga” . 3
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  seseorang  tidak diperkenankan  menasabkan  dirinya  kepada  lelaki  lain  selain ayah  kandungnya,  jika  seseorang  menasabkan  dirinya  pada selain  ayah  kandungnya  maka  dia  termasuk  berdosa  dan diharamkan surga baginya. Dengan demikian, surah Al-Furqan [25]: 54, dan hadis di atas merupakan penjelas bahwa kemurnian nasab harus dipelihara  dan dijaga dengan baik.
Dalam  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Pasal  43  ayat  (1)
1 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), 7.
2 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  danTerjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 366.
3 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid 4. hal. 15 hadis No. 6766.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. 4 Dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 5 Artinya Pasal  43  ayat  (1)  UUP  dan  Pasal  100  KHI,  menjelaskan  bahwa apabila anak lahir di luar perkawinan yang sah maka hubungan keperdataan hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya.
Dalam  perspektif  Hukum  Islam  nasab  anak  terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal, yaitu:
Pertama, Nasab  Melalui  Pernikahan  yang  Sah,  Ulama Fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu  perkawinan  yang  sah  dinasabkan  kepada  suami  wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadis: 6
َص  يبِي نلا  نَأ َةَرْ يَرُهُ ْيبَِأ ْنَع َلْ ى ُالله َع َلْ ْي يه َو َس لْ َم َلاَقَ : َو يشَايرْفيلْل ُدَلَولا ُرَجَلحْا يريهُاَعْلْيل
Artinya:
“dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di-hukum-batu (rajam)” .
Hadis di atas menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam  dan  karena  perkawinan  yang  sah  adalah  dihubungkan kepada  ayah  kandungnya.  Ketentuan  ini  tidak  berlaku disebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarganya saja.
Kedua, Nasab Melalui Pernikahan yang F É sid , Pernikahan f É sid adalah  pernikahan  yang  dilangsungkan  dalam  keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak  ada  wali  (bagi  Mazhab  Hanafi  wali  tidak menjadi  syarat
4 Undang-undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, tt), 16.
5 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2001), 51.
6 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Nasa’I, Jilid  2 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 794.
sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. 7
Ketiga, Nasab  Anak  dari  Hubungan  Badan  Secara Syubhat. Kata al-Shubh É t berarti  kemiripan,  keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian Hukum,  istilah  syubhat  dapat  diinterpretasikan  sebagai  suatu situasi  dan  kondisi  adanya  ketidakjelasan  dalam  sebuah peristiwa Hukum, karenanya ketentuan Hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.  Dalam  pengertian  lain,  syubhat  adalah  sesuatu  yang tidak  jelas  apakah  benar  atau  tidak,  atau  masih  mengandung probabilitas  antara  benar  dan  salah,  sekaligus  tidak  bisa ditarjihkan  mana  yang  validitas  Hukumnya  lebih  kuat. Hubungan  syubhat  ini  ada  dua  macam,  yaitu:  syubhat  dalam akad dan syubhat dalam tindakan. 8
7 Menurut  ulama  mazhab  Hanafi  nikah f É sid itu  ada  enam  macam, yaitu  1)  Nikah  tanpa  saksi,  2)  Nikah  Mut’ah,  3)  Nikah  dengan  cara menghimpun  lima  wanita  sekaligus,  4)  Nikah  dengan  menghimpun  wanita dan  bibinya  atau  saudara  kandungnya,  5)  Nikah  dengan  wanita  yang  telah punya suami, dan 6) Nikah dengan salah seorang mahram, sedangkan Nikah F É sid menurut  Mazhab  Maliki  adalah  1)  Nikah  dengan  mahram,  2)  Nikah dengan  cara  menghimpun  dua  wanita,  3)  Nikah  dengan  istri  sebagai  istri kelima,  4)  Nikah Mut’ah,  5)  Nikah  dengan  wanita  yang  masih  dalam ‘iddah . Dalam Mazhab Syafi’i yang dikategorikan nikah fasid adalah 1) Nikah Shigar , 2) Nikah Mut’ah 3) Nikah dalam masa Ihram, 4) Poliandri, 5) Nikah dengan wanita  yang  masih  dalam  masa ‘iddah atau istibra’ ,  6)  Nikah  dengan  wanita yang dalam keadaan hamil, 7) Nikah dengan wanita yang bukan ahli kitab, 8) Nikah  dengan  wanita  yang  selalu  pindah-pindah  agama,  9)  Menikahkan wanita  dengan  lelaki  kafir  atau  menikah  dengan  wanita  murtad,  sedangkan kateori  nikah f É sid dalam  mazhab  Hanbali  adalah  1)  Nikah Shigar ,  2)  Nikah Muhallil , 3) Nikah Mut’ah, 4) Nikah Muaqqat , yaitu nikah yang dihubungkan dengan  suatu  kondisi.  Lihat  Wahbah  Zuhaili,  jilid  VII,  109-120  dan  Ahmad Muhammad Assaf, Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Fi al-Mazahib Al-Islamiyah Al-Arba’ah (Beirut: Dar al-ihya al-ulum, 1988), jilid II, 323.
8 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak.... , 185-186.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Menurut Wahbah Az-Zuhaili 9 ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha’ (menyusui),  hak hadhanah (pemeliharaan) , hak walayah (wali),
dan  hak nafaqah .  Dengan  terpenuhinya  lima  kebutuhan  ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut. 10
Namun,  persoalan  tentang  hak-hak  anak  ini  muncul ketika anak yang dilahirkan adalah hasil dari pernikahan yang tidak  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah  (PPN)  atau dari hubungan  perzinaan.  Dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan, anak yang lahir akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan identitas  berupa  akta  kelahiran.  Padahal  akta  kelahiran merupakan hak anak pertama yang seharusnya diberikan oleh negara.  Undang-undang  perlindungan  anak  menyatakan dengan  jelas  bahwa  setiap  anak  dengan  jelas  berhak mendapatkan  identitas.  Identitas  atas  kelahiran  merupakan suatu bentuk pengakuan dari orang tua dan juga negara.
Agar penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalah yang  dijadikan  bahan  pijakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1) Apa  faktor  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan permohonan penetapan status perdata anak luar nikah;  (2) Bagaimana  akibat Hukum  yang  tersurat  dan  tersirat dari putusan Mahkamah Konstitusi bagi anak yang lahir di luar nikah?;  (3)  Bagaimana  tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  hak waris anak luar nikah sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi?
9 Saiful  Amin  Ghofur, Profil  Para  Mufassir  Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.
10 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu, Jilid  10, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51

## Metodolog i
Pendekatan  yang  paling  memungkinkan  dalam peneitian  ini  adalah: Legislation  Approach (pendekatan perundang-undangan)  dan Conceptual  Approach (pendekatan konsep).  Dalam  metode  pendekatan  perundang-undangan peneliti  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Pasal  1  angka 2 UU No.  10  Tahun  2004,  peraturan  perundang-undangan  adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat  yang  berwenang  dan  mengikat  secara  umum.  Dari pengertian  itu  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang dimaksud dengan statue berupa legislasi dan regulasi. 11 Kemudian, Conceptual Approach (Pendekatan
Konseptual).  Dalam  pendekatan  konseptual  peneliti  beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  Ilmu  Hukum.  Tidak  dapat  disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum, peneliti akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 12

## Hasil dan Pembahasan
a. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  (MK)
Mengabulkan Permohonan Penetapan Status Perdata Anak

## Luar Nikah
Pembacaan  Putusan  untuk  pengujian  Undang-undang Putusan  No.  46/PUU-VIII/2010  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  MK beserta anggota Majelis Hakim lainnya yang dilaksanakan pada tanggal  17  Februari  2012.  Persidangan  tersebut  membacakan perihal  Putusan  yang  berisi  berupa  pertimbangan  hukum  dan
11 Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.
12 Ibid. 97.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
telah membaca, mendengar, dan memeriksa permohonan  yang disertai  alat  bukti  dan  keterangan  tertulis  yang  diajukan  oleh pemohon. 13
Dalam amar putusannya MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu pada Pasal 43 ayat (1)  yang  menyatakan  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, bertentangan  dengan  UUD  RI  tahun  1945  sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  dengan  ayahnya.  Sehingga  ayat tersebut  harus  dibaca  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” . 14
Amar  putusan  selanjutnya  berbunyi,  dan  menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan  perkawinanan. 15 Alasan  penolakan  MK  karena pencatatan  perkawinan  merupakan  kewajiban  administratif yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia. Tujuannya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  negara  pada  warga negaranya  yaitu  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan.  Selanjutnya  perkawinan  merupakan  suatu
13 Eddo Febriansyah, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan, Unnes Law Journal, diakses tanggal 12 April 2016, pukul 06.30 WIB.
14 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, 36-37.
15 Ibid., 36-37.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
perbuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  pencatatan  perkawinan merupakan  suatu  akta  autentik.  Sehingga  perlindungan  dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu  perkawinan  yang  bersangkutan  dapat  terselenggara secara  efektif  dan  efisien. 16 Faktor-faktor  yang  menjadi pertimbangan  MK  mengabulkan  permohonan  para  Pemohon tersebut adalah:
1. Faktor  sosiologis.  Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan yang  tidak  adil  dan stigma negatif  di  tengah-tengah masyarakat.  Sehingga  hukum  harus  memberi  perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;
2. Faktor  kemajuan  IPTEK.  Dengan  adanya  kemajuan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  seperti  sekarang  ini,  tes  DNA merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk mengetahui  kejelasan  hubungan  status  anak  dengan  bapak biologisnya secara akurat.
3. Faktor  pemberian punisment. Maksudnya  lahirnya  seorang anak karena adanya hubungan seksual ( coitus ) antara seorang wanita  dan  seorang  pria,  sehingga  tidak  adil  jika  hanya membebankan  hak-hak  keperdataannya  hanya  kepada seorang wanita yang melahirkannya dan membebaskan laki- laki  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap  lelaki  tersebut  sebagai  ayahnya.  Lebih-lebih manakala  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  ada memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu merupakan anak dari laki-laki tersebut.
4. Faktor  perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,  tujuan  dari  perlindungan  anak  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  disdkriminasi,  demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera.
Dengan  adanya  beberapa  faktor  pertimbangan  hakim seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi legal reasoning bagi MK  untuk  mengeluarkan  putusan  No.  46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak luar nikah.
Dalam hal ini, pernikahan siri adalah pernikahan yang sah  menurut  agama.  Dalam  Hukum  Islam  telah  dijelaskan bahwa pernikahan adalah anjuran yang sebaiknya dilaksanakan bagi  yang  telah  mampu  baik  secara  zahir  maupun  batin. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: 17 َءاَبلْا ُمُكْنيم َعاَطَتْسا ينَم  يباَب شلا َرَشْعَم َيَ
يل ُّضَُّغَأ ُه نَّيإَِف ،ْجْ وَزََ تَ يْلَْ ف َة ُنَصْحَأَو يرَصَبْلْ َْلَ ْنَمَو يجْْرَفْلْيل يمْو صليبِ يهْيَلَْعَ ف ْعيطَتْسَي . ءاَجيو ُهَل ُه نَّيإَِف ،
Artinya:
“Wahai  kelompok  pemuda,  barangsiapa  diantara  kalian  mampu menikah,  menikahlah.  Sesungguhnya  nikah  itu  dapat  lebih menundukkan  pandangan  mata  dan  dapat  lebih  membentengi (menjaga)  kemaluan.  Barangsiapa  tidak  mampu  menikah,  hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat.
Dengan  adanya  dalil  di  atas  menunjukkan  bahwa pernikahan merupakan salah satu cara bagi yang telah mampu untuk  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  zina.  Karena  zina merupakan  suatu  perbuatan  keji  dan  suatu  jalan  yang  buruk.
17 Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim
(Bandung: Mizan, 2013), 444.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
Sebagaimana  firman  Allah  Surah  Al-Isra’  [17]  ayat:  32  yang artinya:  “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’[17]: 32).
b. Akibat  Hukum  Yang  Tersurat  Dan  Tersirat  Dari  Putusan Mahkamah Konstitusi Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah
Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  adalah  sebuah putusan  yang  memberi  warna  bagi  perkembangan  hukum keluarga  di  Indonesia.  Dengan  adanya  putusan  tersebut menjadikan  anak-anak  luar  nikah  dapat  meminta  hak-hak keperdataannya  kepada  ayah  biologisnya  selama  dapat dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan/atau  alat  bukti  lain yang  menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah dengan ayahnya.
Rumusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya,  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya”.
Secara  tekstual,  putusan  MK  tersebut  menjelaskan bahwa  frasa “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang,  dan  anak  yang  lahir  tanpa  adanya  ikatan perkawinan  seperti  kumpul  kebo,  perselingkuhan  dan sebagainya. Kesimpulan ini didapat dari pemahaman Undang- undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Karena  pemohon mengajukan permohonan judicial review pada MK pada Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), maka pemahaman secara tekstual dari Putusan MK juga  berangkat  dari  pemaknaan  anak  yang  dilahirkan  diluar nikah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Dengan  demikian,  maka  anak  yang  dilahirkan  di  luar nikah sesuai  Undang-undang Perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Karena  statusnya  yang  suci,  maka  seharusnya  seorang anak  tidak  hanya  mendapat  pengakuan  dari  ibu  kandungnya tetapi  juga  dari  ayah  kandungnya  yang  dapat  dibuktikan dengan kemajuan IPTEK yaitu tes DNA atau dengan alat bukti lain yang diakui oleh Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar  bagi  MK  untuk  mengeluarkan  putusan  No.  46/PUU- VIII/2010  tersebut.  Sehingga  hak-hak  anak  tidak  hanya didapatkan  dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja  namun  juga didapatkannya  pula  dari  ayah  biologisnya.  Mulai  dari  nafkah, biaya  pendidikan,  biaya  kesehatan,  perwalian  dan  waris. Sehingga mereka (anak hasil zina) juga mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak.
Berdasarkan pemahaman secara kontekstual frasa “anak yang  lahir  di  luar  perkawinan”  adalah  anak  yang  lahir  dari pernikahan  siri,  yaitu  pernikahan  yang  telah  sesuai  dengan syarat dan rukun dalam agama Islam namun belum sah menurut negara  secara legal  formal. Sehingga  jika  dihubungkan  dengan Putusan  MK  tersebut,  “anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan” harus  dipahami  sebagai  anak  dari  pernikahan  siri  selama  bisa dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, maka mempunyai hubungan perdata tidak hanya dari ibu dan keluarga  ibunya  tetapi  juga  dari  ayah  dan  keluarga  ayahnya. Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan tidak termasuk dalam konteks Putusan MK ini.
Hal  ini  juga  mendapatkan  penegasan  Lebih  lanjut  dari Ketua MK saat itu bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
“Anak  diluar  Nikah”  bukan  anak  hasil  zina,  melainkan  hasil nikah  siri.  Hubungan  perdata  yang  diberikan  kepada  anak  di luar  nikah  tidak  bertentangan  dengan  nasab,  waris  dan  wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak di luar nikah yang tidak diatur fiqh antara lain: berupa hak menuntut pembiayaan atau hak  menuntut  ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP  atau  hak  untuk  menuntut  karena  ingkar  janji.  Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau  hak  perdata  apapun  yang  tidak  terkait  dengan  prinsip- prinsip munakahat sesuai fiqh.
Putusan  MK  tidak  hanya  mengikat  para  pihak  yang terlibat dalam perkara ( intra partes ), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun  disebut  dengan  putusan  yang  bersifat erge  omnes. Ketentuan  mengikat  umum  putusan  MK  ini  dikarenakan  sifat hukum publiknya. 18
Dengan  demikian,  maka  Putusan  MK  No.  46/PUU- VIII/2010  merupakan  putusan  yang  bersifat final  and  binding. Bersifat mengikat, dan tidak adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti  banding,  kasasi,  ataupun  peninjauan  kembali  dari Putusan  yang  sudah  dibacakan  untuk  umum.  Dalam  hal  ini semakin  jelaslah  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  telah mendapatkan  kejelasan  di  dalam  pandangan  hukum, mendapatkan  hak  dan  kedudukan  di  dalam  hukum  di Indonesia.
c. Tinjauan Hukum Islam terhadap hak waris anak luar nikah sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam  hukum  Islam,  para  ulama  sepakat  mengatakan bahwa  nasab  seseorang  kepada  Ibunya  terjadi  dengan  sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik itu dilakukan berdasarkan akad
18 Maruarar  Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , 160.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
nikah yang  sah  maupun  melalui  hubungan  gelap, samen  leven , perselingkuhan, dan perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayah  kandungnya  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  sebagaimana yang dikutip oleh M. Nurul Irfan adalah hanya bisa terjadi dan memungkinkan  dibentuk  melalui  tiga  cara,  yaitu pertama, melalui  perkawinan  yang  sah, kedua, melalui  pernikahan yang f É sid atau  batil,  dan ketiga, melalui  hubungan  badan  secara syubhat. 19
Sedangkan  para  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa perzinaan  bukan  penyebab  timbulnya  hubungan  nasab  anak dan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki- laki  yang  menzinai  ibunya.  Alasan  mereka  bahwa  nasab  itu merupakan  karunia  dan  nikmat,  sedangkan  perzinaan  itu merupakan tindak pidana ( jarimah ) yang sama sekali tidak layak mendapatkan  balasan  nikmat,  melainkan  balasan  berupa hukuman,  baik  rajam  maupun  dera  seratus  kali  dan pengasingan, 20 selain  itu  alasan  kuatnya  adalah  sabda  Nabi dalam sebuah hadis: 21
ْيَُحُ ُنْب ُدْبَع َو ٍعيفاَر ُنْب ُد مَُمُحَ  ينَِث دَحَو ُدْبَع َانَث دَح ٍعيفاَر ُنْبا َلاَقَ ٍد ا َأ  يقا ز رل َناَََبَْخ نع َةَمَلَْس  يبِأو  يب يَسلما ينع ي يَرْهُُّزَلا نع  رَمْعَم ص يالله  َلوُسَر  نَأ َةَرْ يَرُهُ  يبِأ الله ىلْ
ُرَجَلحا يريهُاَعْلْيلَو يشاَريفيلْل ُدَلَولا لَاقَ ملْسو هيلْع
Artinya:
“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid,  Ibnu  Rafi’  mengatakan,  telah  menceritakan  kepada  kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya
19 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak.... , 61.
20 Ibid., 88.
21 Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits
3  Shahih  Muslim  2 ,  diterjemahkan  oleh  Ferdinand  dkk,  (Jakarta:  Almahira, 2012).
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
Rasulullah  SAW  bersabda:  “Seorang  anak  adalah  untuk  pemilik ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki hak atasnya” . Hadis di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan nasabnya kepada ayahnya. Implikasi dari hubungan nasab tersebut otomatis membuat anak tersebut  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak  keperdataan  lainnya.  Sebaliknya  anak  yang  lahir  di  luar pernikahan  yang  sah  tidak  dapat  dihubungkan  nasabnya kepada  ayahnya  namun  hanya  kepada  ibu  dan  keluarga ibunya. 22
Dengan  demikian,  Implikasi  dari  tidak  adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam  beberapa  aspek  yuridis,  di  mana  laki-laki  yang  secara biologis  adalah  ayah  kandungnya  itu  berkedudukan  sebagai orang  lain,  sehingga  tidak  wajib  memberi  nafkah,  tidak  ada hubungan  waris  mewarisi,  bahkan  seandainya  anak  zina  itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya,  serta laki-laki  pezina itu  tidak  dapat  menjadi  wali dalam  pernikahan  anak  perempuan  zinanya,  sebab  antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam. 23 Meskipun  anak  tersebut  adalah  anak  zina,  namun sebagai  manusia  yang  berperasaan  dan  memiliki  hati  nurani bahkan harga diri tentu akan sangat menderita dengan predikat- predikat rendah yang melekat padanya, sementara dirinya pun pada hakikatnya tidak menginginkan lahir ke dunia ini dengan lantaran  perbuatan  nista  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang tuanya.
Oleh karena itu untuk mengatasi polemik ini, maka MUI memberikan tanggapan yang ditandatangani oleh K.H. Ma’ruf Amin dan Drs. H. M. Ichwan Sam yang isinya:
22 Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), Problematika Hukum Kontemporer , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 135.
23 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak.... , 89.
1. Anak  hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali nikah,  waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak  hasil  zina  hanya mempunyai  hubungan  nasab,  waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa  perzinaan  yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang , untuk  kepentingan  menjaga  keturunan  yang  sah  ( hifzhu  al- nasl) .
5. Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman ta’zir lelaki pezina  yang  mengakibatkan  lahirnya  anak  dengan mewajibkannya untuk :
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. memberikan  harta  setelah  ia  meninggal  melalui wasiat wajibah .
6. Hukuman  sebagaimana  dimaksud  nomor  5  bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara  anak  tersebut  dengan  lelaki  yang  mengakibatkan kelahirannya. 24
Dengan adanya putusan MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  Dan  Perlakuan  Terhadapnya merupakan  bentuk  respon  dari  adanya  putusan  MK  No. 46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak  di  luar  nikah.  Menurut MUI jika yang dimaksud dengan status anak luar nikah adalah adanya  hubungan  perdata  antara  anak  hasil  zina  dengan  laki- laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah juga hubungan nasab, waris, wali, dan nafaqah , maka keputusan MK  tersebut  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Namun,  jika hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-
24 Ketentuan  Hukum  Fatwa  MUI  No.  11  Tahun  2012  tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
laki  yang  mengakibatkan  kelahirannya,  melainkan  dengan menjatuhkan ta’zir kepada  laki-laki  tersebut  berupa  kewajiban mencukupi  kebutuhan  anak  tersebut  atau  memberikan  harta setelah  ia  meninggal  melalui wasiat  wajibah ,  maka  MUI  pun menyetujuinya. 25
Hukuman ta’zir yang  dimaksudkan  oleh  MUI  adalah sebagai  bentuk  hukuman  dan  tanggung  jawab  laki-laki  yang berzina.  Dengan  demikian,  maka  anak  hasil  zina  tidak mendapatkan  hak  kewarisan.  Karena  sebagaimana  yang dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf c dijelaskan: “Ahli waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris”. 26
Sebab-sebab  adanya  kewarisan  menurut  hukum  Islam adalah adanya  hubungan  pernasaban. Disini  jelas  bahwa anak hasil  zina  menurut  hukum  Islam  hanya  memiliki  hubungan nasab  dengan  ibunya.  Sehingga  anak  tersebut  mendapatkan kewarisan dari pihak Ibu. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 186  yang  menyatakan:  “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya memiliki  hubungan  saling mewaris  dengan ibunya  dan keluarga dari pihak ibunya”. 27
Dalam  hal  ini  KHI  memiliki  kesamaan  dengan  UUP tentang  kedudukan  dan  hak-hak  anak  luar  kawin  sebelum lahirnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yaitu mereka hanya mewaris  atau  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya. Dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya ataupun keluarga ayahnya. Sehingga anak zina dalam hukum Islam tidak memiliki hak untuk dapat mewaris dengan ayah  biologisnya.  Namun  mendapatkan wasiat  wajibah, hal  ini bisa  dikatakan  bahwa  kedudukan  anak  luar  nikah  memiliki
25 Ibid.
26 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum ...., 81.
27 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum ...., 86.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
kesamaan dengan anak angkat dan ahli waris yang beda agama dengan  pewarisnya.  Yang  mana  hal  ini  pernah  terjadi  dalam putusan  MA  RI  No.  51K/AG/1999  yang  memperbaiki  putusan Pengadilan  Agama  Yogyakarta  No.  83/1997/YK  tentang penetapan  ahli  waris  yang  bukan  Islam  berdasarkan wasiat wajibah .

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  beberapa point  penting  dalam  keperdataan  anak  di  luar  nikah  dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan.  Terdapat  sedikitnya  empat  faktor  mengenai pertimbangan hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan status perdata anak diluar nikah yaitu faktor sosiologi, faktor kemajuan IPTEK, faktor pemberian punisment dan faktor perlindungan hukum terhadap anak. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK melihat adanya perlakuan yang tidak adil bahkan menjadi stigma negatif dikalangan masyarakat terhadap  anak  yang  lahir  tanpa  adanya  kejelasan  status perkawinan  kedua  orang  tuanya.  Sehingga  dibutuhkan kepastian  hukum yang dapat melingdungi  hak-hak anak yang lahir status tersebut diatas. Maka dari itu, perkembangan IPTEK khususnya melalui tes DNA dapat dimanfaatkan dalam rangka menopang  keakuratan  status  anak  secara  biologis  dengan ayahnya yang lahir di luar nikah. Selain itu, MK melihat adanya ketidakadilan  terhadap  seorang  wanita  atau  ibu  yang  harus menanggung semua urusan perdata anaknya setelah melahirkan anaknya  dengan  status  diluar  nikah.  Sedangkan  lelaki  yang sudah  menghamilinya  bebas  dari  tanggungjawab  terhadap anaknya.  Terlebih  lagi,  MK  mempertimbangkan  perlindungan anak khususnya hak-hak mereka agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang layaknya anak-anak yang lain yang lahir dari kedua orang  tua  dengan  perkawinan  yang  sah  secara  agama  dan hukum negara.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut secara tidak langsung juga memiliki akibat hukum yang tersurat dan tersirat sebagai  konsekuensinya.  Hal  ini  khusunya  dalam  memahami maksud  dari  kalimat anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan , karena  secara  tersurat  kalimat  tersebut  memiliki  makna  lebih kepada anak yang lahir dari pernikahan siri, karena walaupun secara  agama  sudah  sah  mencakup  seluruh  syarat  dan  rukun nikah, akan tetapi jika belum tertulis secara administrasi di KUA maka dianggap masih ilegal secara administrasi negara. Namun demikian,  apa  yang  tersirat  dari  kalimat  putusan  MK  diatas adalah  diluar  perkawinan  dalam  arti  anak  yang  lahir  dari hubungan  perzinaan,  perselingkuhan,  kumpul  kebo  ( semen leven )  dan  hubungan  bebas  lainnya.  Sedangkan  dalam  agama Islam  sudah  jelas  zina  adalah  suatu  perbuatan  yang  keji  dan dilarang keras. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi polemik di dalam hukum keluarga di Indonesia terkait dengan putusan MK tersebut diatas.
Anak  luar  nikah  dalam  hukum  Islam  diartikan  sama dengan  anak  zina.  Para  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa perzinaan  bukan  penyebab  timbulnya  hubungan  nasab  anak dan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki- laki  yang  menzinai  ibunya.  Alasan  mereka  bahwa  nasab  itu merupakan  karunia  dan  nikmat,  sedangkan  perzinaan  itu merupakan tindak pidana ( jarimah ) yang sama sekali tidak layak mendapatkan  balasan  nikmat,  melainkan  balasan  berupa hukuman  rajam  bagi pezina  muhsan dan dera seratus  kali  dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghairu muhsan. Karenanya,  untuk  memberikan  perlindungan  hukum bagi  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  karena  zina  dan  sejenisnya maka MUI telah memberikan solusi hukumnya. Pertama, dengan menjatuhkan ta’zir kepada  laki-laki  tersebut  berupa  kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
hukuman), kedua, dengan  memberikan  harta  setelah  ia meninggal melalui wasiat wajibah .
Namun  pada  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010 tersebut  tidak  ada  pembatasan  secara  jelas  bahwa  Putusan tersebut  hanya  berlaku  bagi  anak  yang  lahir  dari  nikah  siri. sebagaimana  diketahui  bahwa  adanya  pengertian  anak  yang tidak  sah  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  adalah  anak  yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah menurut agama namun tidak  dicatatkan  pada  lembaga  yang  berwenang  dan  kedua, anak  yang  tidak  sah  adalah  anak yang  dilahirkan  tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.
Sehingga, ratio legis, yang mendasari Putusan MK tidak hanya  melegitimasi  “hubungan  perdata”  dan  polarisasi  hak anak  dan  kewajiban  laki-laki  biologis,  melainkan  didasari hadirnya  satu  pembuktian  berbasis  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  menjadi  dasar  ada  dan  tidak  adanya  hak  anak luar nikah dalam menuntut hak-hak keperdataan baik materiil maupun  immateriil.  Sehingga  anak  luar  nikah  hasil  nikah  siri dan anak luar nikah yang lahir karena tidak adanya hubungan pernikahan sama-sama mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, hak dan kedudukan anak luar nikah sama dengan hak dan kedudukan anak sah.
Dari  hasil  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  memberikan sumbangan  pemikiran  kepada  pemerintah  untuk  segera menyusun  juklak  atau  juknis  dari  putusan  MK  No.  46/PUU- VIII/2010.  Dengan  tujuan  agar  dapat  diketahui  dengan  jelas maksud  dari  putusan  tersebut.  Sehingga  tidak  menimbulkan multi  tafsir.  Dan  aparat  penegak  hukum  dapat  melaksanakan putusan  tersebut  dengan  sebenarnya.  Serta  masyarakat  tidak dibingungkan  dengan  adanya  berbagai  pendapat  yang  terkait dengan putusan MK tersebut.
Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51

## Daftar Pustaka
al-Mundziri, Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim. 2013. Ringkasan Shahih Muslim . Bandung: Mizan.
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. al-Naisaburi,  Muslim  bin  Al-Hajjaj  Al-Qusyairi.  2012.
Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2 . Diterjemahkan dari
Bahasa Arab oleh Ferdinand Dkk. Jakarta: Almahira. Assaf,  Ahmad  Muhammad.  1988. Al-Ahkam  Al-Fiqhiyyah  Fi  al- Mazahib  Al-Islamiyah  Al-Arba’ah .  Beirut:  Dar  al-Ihya  al- ulum.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu, jilid  10. Diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Abdul Hayyie Al-
Kattanie. Jakarta: Gema Insani.
Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, Jilid 4 . hal. 15 hadis No. 6766. Departemen  Agama  RI . 2005. Al-Qur’an  danTerjemahnya.
Bandung: Diponegoro.
Departemen Agama RI. 2001. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Fatwa  MUI  No.  11  Tahun  2012  tentang Kedudukan  Anak  Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya . Febriansyah,  Eddo.  Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan  Anak  diluar  Nikah  yang  Diakui  dalam
Pembagian Warisan. Unnes Law Journal . 4 (1) 2015.
Ghofur,  Saiful  Amin.  2008. Profil  Para  Mufassir  Al-Qur’an . Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
Irfan, M. Nurul. 2013. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam . Jakarta: Amzah.
Marzuki,  Peter    Mahmud.  2010. Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Siahaan,  Muarar.  2012. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi .
Jakarta: Sinar Grafika..
Undang-undang Perkawinan Indonesia. TT. Jakarta: Cemerlang. Yanggo,  Chuzaimah  T,  dan  Hafiz  Anshary.  Edisi  IV.
2009. Problematika Hukum Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus.