## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

## Anissa Febriani E-mail: anissafbr22@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto

## E-mail: maspran7@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Article Information Abstract
Keywords: Legal  Relationship;
Legal  Responsibility;    Peer  to
Peer Lending
Kata Kunci: Hubungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Peer to Peer Lending This  article  aims  to  review  the  legal  protection  of  lenders for  the  risk  of  default  in  the implementation of Fintech Peer to Peer Lending in terms of the coorporate legal responsibilities of Peer to Peer Lending. This research is a normative  legal research that is prescriptive  and applied and uses primary and secondary legal  material  sources.  Data  collection  techniques  in  this  study used the law approach and case approach. Data analysis techniques in this study used the syllogism and mindset method deductively. Legal problems that arise are in the form of weak legal protection for lenders when there is a risk of default, resulting in losses for the lender a nd weak regulations related to the implementation  of Peer to Peer lending specifically on the role of the Peer to Peer Lending organizer in overcoming default risk. The solution to the problem of legal protection for the lender is in the form of efforts to maximize the legal responsibility of organizers of Peer to Peer Lending for its investors.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terha dap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan  Fintech Peer to Peer Lending yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara  Peer to Peer Lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta menggunakan  sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang  dan pendekatan  kasus. Teknik  analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa lemahnya  perlindungan  hukum bagi pemberi pinjaman  saat terjadi risiko gagal bayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman serta lemahnya regulasi terkait penyelenggaraan  Peer to Peer lending tekhusus pada peran penyelenggara  Peer to Peer Lending dalam mengatasi risiko gagal bayar. Solusi atas permasalahan  perlindungan hukum bagi pihak pemberi  pinjaman  yaitu  berupa  upaya memaksimalkan  tanggung  jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending bagi para investornya.

## A. Pendahuluan
Dalam dunia modern ini teknologi adalah kunci utama dalam kesuksesan membangun negara maju. Indonesia merupakan negara yang sangat mendukung lahirnya teknologi baru atas dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Teknologi digital merupakan salah satu teknologi yang mendapatkan  minat tinggi dari masyarakat,  dimana cara penggunaannya  tidak terlalu membutuhkan  tenaga manusia  melainkan  beralih  pada  suatu  sistem  yang  erat  kaitannya dengan internet. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  telah menciptakan peluang dan tantangan di berbagai sektor kehidupan diantaranya bidang perdagangan, bidang transportasi,  bidang pariwisata,  bidang pemerintahan, dan bidang industri keuangan (Sinta Dewi, 2016:23). Selain kemajuan teknologi, kualitas kestabilan perekonomian suatu negara juga merupakan indikator penting untuk menentukan tahap perkembangan suatu negara. Pertumbuhan pembangunan ekonomi negara sangat erat kaitannya dengan kontribusi secara nyata dari sektor perbankan dan perkembangan dinamis di sektor keuangan.
Pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terus melakukan inovasi baru dari sektor teknologi keuangan. Inovasi Keuangan Digital (IKD) saat ini telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa IKD merupakan aktivitas  pembaruan  bisnis,  model bisnis,  serta  instrument  keuangan  yang  memberikan inovasi baru di jasa keuangan dengan melibatkan sistem digital. Hal ini juga telah dibuktikan dengan lahirnya salah satu lembaga keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology  yang  selanjutnya  disebut  dengan  fintech.  Fintech  merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi  yang kemudian  mengubah model  bisnis konvensional  menjadi  moderat. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan  tatap muka kini dapat dilakukan  dengan transaksi  jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat (Svetlana Saksonava  and Irina Kuzmina-Merlino,  2017:961). Fintech Peer to Peer Lending merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat. Fintech Peer to Peer Lending yang selanjutnya disebut dengan Fintech P2PL merupakan jasa keunangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kegiatan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. Fintech P2PL diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.
Proses pemberian kredit pada Fintech P2PL ini difasilitasi oleh situs atau platform yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar prinsip kepercayaan. Fintech P2PL memiliki banyak manfaat bagi masyarakat diantanya dapat meminjam dana serta berinvestasi  tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada para pihak yang terlibat (Fitria Amalia, 2016:346). Namun hingga saat ini Fintech P2PL terdapat banyak   kekurangan dalam   regulasi   maupun   dalam   praktik   pelaksanannya.    Faktor permasalahan yang sering dijumpai  dalam keseluruhan  proses pemberian  pinjaman  hingga pelunasan yaitu terkait keterlambatan pembayaran hingga risiko gagal bayar.
Menurut POJK 77/POJK.01/2016 pasal 37 dijelaskan bahwa penyelenggara Fintech P2PL akan bertanggung jawab atas kerugian konsumen  yang diakibatkan kesalahan  atau kelalaian  direksi dan/atau pegawai penyelenggara. Namun apabila terjadi keterlambatan atau bahkan gagal bayar yang disebabkan oleh pihak penerima pinjaman maka pihak penyelenggara  Fintech P2PL belum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian pihak pemberi pinjaman. Peraturan Fintech P2PL memang belum mengatur terkait tanggung jawab hukum apabila terjadi gagal bayar, namun  tidak  berarti  bahwa  perusahaan Fintech  P2PL  tidak  boleh  melakukan  bentuk pertanggungjawabannya  apabila terjadi kerugian pada pemberi pinjaman.  Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pihak OJK mendorong perusahaan Fintech P2PL untuk bekerjasama  dengan  perusahaan  asuransi  kredit,  penjaminan  kredit  atau pegadaian  dalam menjamin dan merestrukturisasi utang antara peminjam dan pemberi dana (Ferrika Sari. 2018. https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah- pihak-yang-bertanggung-jawab-jika-fintech-  kolaps.    Diakses  pada  tanggal  12 Maret 2020 Pukul 07.33 WIB).
Dalam praktiknya ternyata terdapat beberapa perusahaan  Fintech P2PL salah satunya yaitu   Koinworks   yang  telah   terdaftar   dan  mendapatkan   izin dari  OJK  memberikan perlindungan  lebih terhadap hak-hak  yang semestinya didapatkan  oleh pemberi pinjaman. Sehingga  terdapat  pertanggungjawaban yang  diberikan  oleh Penyelenggara  Fintech  P2PL kepada pemberi pinjaman ketika terjadi risiko gagal bayar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan prinsip perlakuan adil serta memberikan rasa aman dan transparansi kepada pihak pemberi pinjaman. Untuk meningkatkan inklusi keuangan digital maka perlu dijunjung tinggi penerapan perlindungan konsumen pemberi pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab hukum demi terciptanya tujuan mengenai Inovasi Keuangan Digital. Dengan kondisi tersebut maka  perlu  dikaji lebih mendalam mengenai  tanggung  jawab hukum  perusahaan  Fintech P2PL  baik  dilihat  dari kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kelalaian  direksi,  dan/atau pegawai penyelenggara  maupun tanggung jawab hukum perusahaan  Fintech P2PL terhadap risiko gagal bayar  yang  dialami  oleh  pemberi  pinjaman.  Berdasarkan uraian  diatas  maka artikel ini akan membahas tentang tanggung jawab hukum perusahaan  Fintech P2PL yang diberikan kepada pemberi pinjaman terhadap kerugian maupun risiko gagal bayar.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan Fintech Peer to Peer Lending  terhadap  risiko  gagal  bayar. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum primer  dan sekunder  serta teknik  pengumpulan  data dengan  metode  pendekatan  undang- undang dan pendekatan kasus. Metode pendekatan undang-undang  merupakan pendekatan yang menggunakan teknik menelaah peraturan perundang-undangan serta
regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan metode pendekatan kasus merupakan pendekatan yang berdasarkan kasus hukum secara intensif dan rinci. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ditengah berkembangnya dunia financial technology (Fintech), Peer to Peer Lending (P2PL) hadir dengan pembaharuan inovasi dalam hal transaksi pinjam meminjam uang secara elektronik.  P2PL  menjadi  salah  satu  pilihan  investasi bagi  seluruh  kalangan  masyarakat terkusus untuk generasi milenial, namun berinvestasi  melalui P2PL juga memiliki berbagai risiko yang  mengakibatkan kerugian investor.  Hal tersebut  dikarenakan  P2PL merupakan inovasi keuangan   digital   baru  serta  masih  kurangnya   regulasi  yang  mengatur secara komprehesif  terkhusus  pada  penanganan  risiko investasi.  Pemahaman secara  menyeluruh terkait risiko berinvestasi di platform P2PL perlu dipahami oleh setiap investor untuk mengurangi  dan meminimalisir  potensi kerugian yang timbul akibat kegiatan tersebut  (Ni Putu Mega, 2019:25).
Semua bentuk investasi pasti terdapat risiko didalamnya, risiko yang sering dijumpai dalam berinvestasi atau meminjamkan dana melalui platform P2PL yaitu risiko keterlambatan pembayaran   dan  risiko  gagal  bayar.  Risiko keterlambatan   pembayaran   terjadi  apabila penerima pinjaman tidak melakukan cicilan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan atau tidak membayar cicilan hingga melebihi waktu yang telah ditentukan. Sedangkan risiko gagal bayar  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seorang  penerima  pinjaman  tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan sejumlah pinjaman dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Menurut OJK, terjadinya gagal bayar dalam kegiatan bisnis P2PL yaitu apabila sudah mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari sembilan puluh hari (Paskalia, https://www.modalrakyat.id/blog/meminimalisir -resiko- investasi- di-p2p-lending,  diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.48 WIB).
Fintech Peer to Peer Lending merupakan model bisnis di sektor jasa keuangan yang terdiri  dari pihak  penyelenggara  P2PL atau  platform  P2PL,  pihak pemberi pinjaman,  dan pihak penerima  pinjaman.  Masing-masing  pihak tersebut memiliki  hubungan  hukum  satu dengan yang lainnya. Berdasarkan risiko gagal bayar yang telah dijelaskan diatas, maka akan terjadi kerugian bagi pihak pemberi pinjaman. Risiko keterlambatan pembayaran akan memunculkan suatu bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara P2PL. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara P2PL timbul karena terdapat hubungan hukum antara pihak penyelenggara  P2PL dengan pihak pemberi pinjaman. Hubungan hukum yang terjadi yaitu hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang LPMUBTI memberikan ketentuan terkait isi perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman dalam sebuah dokumen
elektronik yaitu nomor perjanjian, tanggal perjanjian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, identitas para pihak, suku bunga pinjaman, jumlah pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (apabila  ada),  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya (Candrika Radita, 2018:464-465).
Berdasarkan  isi  perjanjian  antara  penyelenggara  P2PL  dengan  pemberi pinjaman diatas,  terdapat  ketentuan  terkait  mekanisme  penyelesaian  sengketa. Penyelenggara  P2PL akan menjadi  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam proses  penyelesaian  sengketa  apabila memang disepakati dalam perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman terkait pemberian kuasa untuk melakukan penagihan. Penyelesaian sengketa dalam hal keterlambatan pembayaran oleh penerima pinjaman, maka pihak penyelenggara P2PL yang sudah terdaftar dan diawasi OJK akan menggunakan cara-cara penagihan yang di anjurkan oleh OJK. Secara umum langkah-langkah  penagihan  harus menggunakan  itikad baik oleh penyelenggara P2PL. langkah-langkah penagihan dapat dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan pembayaran dan restrukturisasi pinjaman, apabila dengan surat peringatan pembayaran  dan restrukturisasi  pinjaman tersebut  terdapat itikad baik dari pihak penerima pinjaman untuk membayarkan  cicilannya maka proses penagihan sudah dikatakan berhasil.
Pengiriman surat peringatan dan restrukturisasi  pinjaman dapat dilakukan dengan cara desk collection melalui via e-mail, telefon, atau bentuk percakapan lainnya. Pihak penyelenggara P2PL juga dapat melakukan kunjungan kepada pihak penerima pinjaman apabila diperlukan, namun terlebih dahulu harus memberitahu  jadwal kunjungan tersebut. penyelenggara  P2PL dilarang menggunakan cara yang bersifat intimidatif, kekerasan fisik serta mental, dan cara- cara lainnya yang bersifat sara atau merendahkan harkat dan martabat baik itu harta bendanya maupun kerabat dan keluarganya. (Mochamad Januar Rizki, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari- kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/Pada  tanggal 11 Maret 2020 Pukul 07.36 WIB).
Risiko gagal bayar dalam layanan P2PL terjadi ketika sudah mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Terdapat dua risiko gagal bayar dalam layanan P2PL yaitu gagal bayar yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara   P2PL  dan  gagal  bayar yang  dakibatkan  oleh  kelalaian  pihak  penerima pinjaman.
1.   Risko gagal bayar yang diakibatkan oleh penyelenggara P2PL
Pengertian   gagal   bayar   yang   diakibatkan   oleh   penyelenggara   P2PL yaitu kesalahan penyelenggara  P2PL dalam menganalisis, menyeleksi,  dan menyetujui  syarat dan ketentuan  pengajuan  pinjaman  oleh  borrower yang  selanjutnya  akan  ditawarkan kepada lender. Akibat dari kesalahan dalam menganalisis dan menyeleksi pinjaman yang diajukan oleh borrower
maka akan mempengaruhi proses pendanaan hingga pembayaran cicilan hutang. Kesalahan yang murni diakibatkan oleh penyelenggara P2PL dapat dibuktikan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  pada  Standart Operasioanl  Prosedur (SOP) dari masing-masing penyelenggara P2PL (Alfhica Rezita, 2018:102-103).
Berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016  tentang LPMUBTI menjelaskan   bahwa   penyelenggara   P2PL   wajib   bertanggungjawab    atas kerugian pengguna yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.  kegiatan  operasional   dalam mengelola,  menyediakan,   dan mengoperasikan layanan P2PL dilaksanakan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara  memiliki  tugas  untuk menganalisis,  menyeleksi,  dan menyetujui  calon peminjam  yang  dianggap berkualitas  dan  layak  untuk  ditawarkan  kepada  pemberi pinjaman. Pegawai penyelenggara dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan, apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakibat terjadinya gagal bayar maka penyelenggara   P2PL   wajib   bertanggungjawab   akibat kesalahan   atau   kelalaiannya tersebut. Apabila penyelenggara P2PL tidak melaksanakan kewajibannya yang dijelaskan pada Pasal 37 POJK LPMUBTI maka akan dikenakan sanki administratif yang dijelaskan pada Pasal 47 POJK LPMUBTI.
2.   Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman Risiko  gagal bayar  yang  disebabkan  oleh penerima  pinjaman  ini terjadi  karena murni kesalahan atau kelalaian dari pihak penerima pinjaman. Ketika ingin mengetahui pihak  mana  yang  harus  bertanggungjawab   atas kerugian  pemberi  pinjaman   akibat terjadinya gagal bayar tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu terkait hubungan hukum antar pihak. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam P2PL terjadi antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian akan mengikat para  pihak  tersebut  seperti  halnya  undang-undang.  Oleh karena  itu  dalam  perjanjian pinjam meminjam uang seluruh hak dan kewajiban beserta risiko yang timbul akan ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Layanan P2PL juga melibatkan  pihak penyelenggara  sebagai pihak ketiga  yang mempertemukan  antara  pemberi  pinjaman  dengan penerima  pinjaman,  sehingga  akan terjadi perikatan terlebih dahulu antara penyelenggara  P2PL dengan pemberi pinjaman maupun  penerima  pinjaman. Hubungan  hukum  antara  penyelenggara  P2PL  dengan pemberi  pinjaman merupakan  hubungan  hukum  yang lahir  atas  perjanjian  pemberian kuasa, dimana pihak pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa sedangkan pihak penyelenggara  P2PL  sebagai  penerima  kuasa.  Berdasarkan  pernyataan diatas  ketika terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman maka pihak penyelenggara akan bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian
kuasa yang diterimanya. Pada perjanjian pemberian kuasa tersebut lazimnya mekanisme penyelesaian  sengketa akan diserahkan atau dikuasakan kepada pihak penyelenggara P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan  penagihan,  membantu  melakukan  mediasi,  dan  mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya.
Selain atas dasar perjanjian pemberian kuasa tersebut, berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016  tentang LPMUBTI  dijelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaiakan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau (Alfhicha Rezita, 2018:102). Penyelenggara P2PL  sebagai  pelaku  usaha  yang  berbadan  hukum  di Indonesia  harus tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara menyeluruh serta untuk melakukan upaya-upaya tertentu apabila terjadi kerugian akibat menikmati jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha  (Adi Setiadi, 2018:258). Pihak pemberi pinjaman memanfaatkan jasa platform P2PL yang mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman,  dari kegiatan tersebut maka setiap transaksi P2PL yang berhasil maka pihak pemberi pinjaman akan dibebankan biaya layanan atau service fee oleh penyelenggara P2PL.
Penyelenggara   P2PL   mempunyai   tanggung   jawab   hukum terhadap   pemberi pinjaman yaitu melaksanakan analisa kredit terhadap para pihak yang akan mengajukan pinjaman  di platform  P2PL. Peminjam dapat mengajukan  pinjaman  kedalam  platform P2PL dengan syarat telah melewati analisa kredit dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara P2PL. Seluruh pelaku usaha yang menjalankan usahanya di indoensia harus memiliki batasan pengaturan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen, oleh karena itu Undang- Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelenggaraan P2PL sebaiknya diatur lebih jelas lagi terkait seberapa besar tanggung jawab hukumnya dalam pengelolaan platform P2PL. Saat ini payung hukum Fintech P2PL yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan  konsumen  yang  berupa  tanggung  jawab  hukum penyelenggara   P2PL sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia.
Terbentuknya  peraturan  yang lebih jelas terkait batasan tanggung jawab hukum penyelenggara  P2PL diharapkan akan menimbulkan  keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir  risiko gagal bayar (Adi Setiadi, 2018:259). Perkembangan  OJK sebagai lembaga pengawas pelaksanaan layanan P2PL menghimbau  pihak penyelenggara  P2PL untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi kredit, penjaminan kredit, atau pegadaian untuk menjamin dan merestrukturisasi pinjaman. Himbauan tersebut bertujuan untuk perlindungan  hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar (Ferrika Sari, https://keuangan.kontan.co.id/news/
inilah-pihak-yang-bertanggung-jawab-jika-  fintech-kolaps    diakses      pada tanggal   12   Maret   2020   Pukul   07.33   WIB).   Dalam perkembangan bisnis P2PL terdapat salah satu penyelenggara P2PL atau platform P2PL yang memberikan dana proteksi kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab hukum   perusahaan   dalam   menangani   risiko   gagal bayar,   platform   tersebut   yaitu Koinworks.
Dana proteksi sebagai bagian dari komitmen  Koinworks untuk memprioritaskan kenyamanan pendana, Koinworks bekerjasama dengan PT Lunaria Annua Kapital untuk menyediakan  dana  proteksi  yang dipersiapkan  khusus  untuk  meminimalisir  kerugian modal pendanaan apabila  terjadi risiko gagal bayar. Dana proteksi disediakan oleh PT Lunaria Annua Kapital yang merupakan perusahaan afiliasi dan bekerjasama dengan PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks).  PT Lunaria Annua Kapital dengan PT Lunaria Annua Teknologi  melakukan kesepakatan  dalam bentuk perjanjian pengalihan piutang. PT Lunaria Annua Teknologi bertindak sebagai penerima kuasa dari pemberi pinjaman untuk menjual piutangnya kepada PT Lunaria Annua Kapital. PT Lunaria Annua Kapital dalam hal ini akan mengambilalih tanggung jawab penagihan kepada penerima pinjaman yang  mengalami  gagal  bayar.  Setelah  dinyatakan  gagal  bayar  oleh pihak  Koinworks, penagihan akan terus dilakukan kepada pihak penerima pinjaman yang bersangkutan dan setiap  pembayaran  akan  diserahkan kepada  PT  Lunaria  Annua  Kapital  yang  akan digunakan sebagai dana proteksi. Dana proteksi yang tersedia akan dicairkan untuk meminimalisir kerugian dari pihak pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar (https:// koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 15.35 WIB).
Adanya dana proteksi yang dilaksanakan oleh Koinworks sejalan dengan himbauan dari OJK yaitu himbauan untuk bekerjasama  dengan pihak perusahaan asuransi kredit, penjaminan  kredit,  atau  pegadaian untuk  menjamin  dan  merestrukturisasi   pinjaman. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi dan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf h POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI terdapat klausula tentang jangka waktu, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dan mengakibatkan kerugian hingga terjadinya  risiko  gagal  bayar  maka kerugian  tersebut  dapat digantikan dengan adanya dana proteksi oleh Koinworks. Dana proteksi oleh Koinworks merupakan bentuk kompensasi  dan ganti rugi kepada pemberi pinjaman yang mengalami  kerugian akibat adanya gagal bayar. Pelaksanaan dana proteksi ini telah sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## D.  Simpulan
Risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech P2PL dapat diakibatkan karena kelalaian pegawai penyelenggara P2PL atau diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman. Bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL apabila terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh pegawai penyelenggara P2PL karena kesalahan atau kelalaian dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui calon peminjam yaitu terdapat dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.  Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa penyelenggara  P2PL wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna  yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian direksi dan/atau pegawai penyelenggara.  Ketika pihak penyelenggara  P2PL tidak  melakukan  kewajibannya  yang telah  diatur dalam  pasal 37 POJK  LPMUBTI   maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif dari  OJK  yang  telah dijelaskan dalam Pasal 47 POJK LPMUBTI.
Bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyelenggara Fintech P2PL akibat risiko gagal bayar yang diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman sehingga mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  pemberi  pinjaman  yaitu  atas dasar  kesepakatan perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman terkait pemberian kuasa untuk   melakukan   penagihan.   Pada   perjanjian pemberian   kuasa   tersebut   lazimnya mekanisme  penyelesaian  sengketa akan dikuasakan  kepada  pihak penyelenggara  P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi,  dan mengusahakan  agar  tidak  terjadi  kerugian  terhadap  konsumennya.  Dasar hukum  dalam  melaksanakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yaitu  Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016  tentang LPMUBTI. Berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK LPMUBTI   dijelaskan   bahwa  penyelenggara   P2PL  wajib menerapkan   prinsip  dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## E.   Saran
Untuk  mengatasi  risiko  gagal  bayar  dan  meminimalisir  terjadinya  risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan  P2PL, maka pihak OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  P2PL  sebaiknya melakukan  perbaikan  terhadap POJK  Nomor  77/POJK.01/2016   tentang LPMUBTI  terkhusus  pada  tanggung  jawab hukum bagi penyelenggara P2PL terhadap risiko gagal bayar. Bagi pihak penyelenggara P2PL sebaiknya melaksanakan  himbauan  dari OJK yaitu himbauan  untuk bekerjasama dengan perusahaan kredit, pinjaman kredit, atau pegadaian untuk menjamin dan merestrukturisasi   pinjaman   sehingga   dapat   meminimalisir   terjadinya kerugian   oleh pemberi pinjaman akibat risiko gagal bayar. Selain itu, bagi pihak pemberi pinjaman disarankan  untuk  melakukan  diversifikasi  investasi  yaitu strategi  dalam  menempatkan dana  investasi  ke  beberapa  calon  pinjaman. Diversifikasi  investasi  pada  P2PL  dapat dilakukan dengan menyalurkan dana
investasi secara merata artinya tidak menempatkan dana investasi hanya kepada satu calon peminjam saja. Tindakan diversifikasi  investasi dalam Fintech P2PL sangat dianjurkan karena dapat mengurangi risiko gagal bayar dengan nilai yang tinggi.

## F.   Daftar Pustaka

## Jurnal
Adi   Setiadi   Saputra.   2018.   “Perlindungan    Terhadap    Pemberi   Pinjaman Selaku Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab  Penyelenggara   Peer  to  Peer Lending  Dalam Kegiatan  Peer to Peer Lending  di Indonesia”.  Katolik Parahyangan  Law Journal, Volume 5. Nomor 1. Bandung:Fakultas Hukum UNPAR.
Candrika Radita Putri. 2018. “Tanggung Gugat Penyelenggara  Peer to Peer Lending Jika Penerima  Pinjaman  Melakukan  Wanprestasi”.  Jurist Diction Journal,  Volume  1 . Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Fitria  Amalia.  2016.  “The  Fintech  Book:  The  Financial  Technology  Handbook For Investors,  Entrepreneurs   and  Visionaries”.   Journal  of  Indonesia Economy  and Business, Volume 31. Nomor 3. Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Bisnis UGM.
Ni Putu Mega Lestasri. 2019. “Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di Peer to Peer Lending”. Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 16. Nomor 3. Bali: Stikom Bali.
Sinta Dewi. 2016. “Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas Privasi  Data  Pribadi Dikaitkan Dengan  Penggunaan  Cloud  Computing  di Indonesia’’. Padjadjaran  Law Journal, Volume 5. Nomor 1. Bandung:FH UNPAD.
Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. “Fintech as Financial Innovation – The  Possibillities  and  Problems  of  Implementation,  European Research  Studies Juornal, Volume XX, Issue 3A.

## Skripsi
Alfhica Rezita Sari. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggara  Financial technology  Berbasis Peer to Peer Lending  di Indonesia”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

## Internet
Ferrika  Sari.  2018.  “Inilah  Pihak  yang  Bertanggung   Jawab  Jika   Fintech Kolaps”. https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-pihak-yang- bertanggung-jawab-jika- fintech-kolaps diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 07.33 WIB.
KoinWorks.  “Dana  Proteksi”.   https://koinworks.com/id/investasi/jaminan- dana-proteksi diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 15.35 WIB.
Paskalia.       2019.      “Meminimalisir       Risiko       Investasi       di      P2P Lending”. https://www.modalrakyat.id/blog/meminimalisir-resiko- investasi-di-p2p-lending, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.48 WIB.
Mochamad Januar Rizki. 2018. “Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan    Fintech”. https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di- perusahaan-fintech/ Pada tanggal 11 Maret 2020. Pukul 07.36 WIB.