INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11347-11358 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Kasus Persepsi  Masyarakat Terhadap Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak th. 2024 di Kabupaten Probolinggo
Eko Yudianto Yunus 1 , Siti Nur Fadilah 2 ✉ , Irma Nur Cahya Setyowati 3 , Zahrotul Karimah 4 ,
Maulidia Gita Lestari 5 , Muchammad Januar Amrullah 6
Universitas Panca Marga Email: dhiilove01@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  cara  menganalisis  pemahaman  masyarakat  terhadap administrasi  penyelenggaraan  Pemilu  2024  di  Kabupaten  Probolinggo.  Dalam  kondisi  ini,  peneliti menggunakan adalah kualitatif karena lebih cocok untuk memahami permasalahan yang kompleks dan subjektif  seperti  persepsi  masyarakat  terhadap  proses  pemilu.  Permasalahan  penelitian  meliputi kesiapan  infrastruktur,  pelaksanaan  kampanye  pemilu,  persepsi  masyarakat  terhadap  administrasi pemilu,  transparansi  dan  integritas  penyelenggara  pemilu,  serta  faktor-faktor  yang  memengaruhi persepsi  masyarakat  terhadap  pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan administrasi pemilu di masa depan, diperlukan perhatian terhadap aspek-aspek seperti infrastruktur, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, serta memperkuat sistem demokrasi lokal untuk menjamin representasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Administrasi Pemilu Serentak, Transparansi

## Abstract
This research discusses how to analyze the public's understanding of the administration of the 2024 Election in Probolinggo Regency. In this condition, researchers use qualitative because it is more suitable for understanding complex and subjective problems such as public perceptions of the election process. Research  problems  include  infrastructure  readiness,  election  campaign  implementation,  public perception of election administration, transparency and integrity of election organizers, as well as factors that  influence  public  perception  of  elections.  The  research  results  show  that  to  improve  election administration in the future, attention is needed to aspects such as infrastructure, transparency and public participation. The recommendations resulting from this research can serve as a guide for election organizers  and  other  stakeholders  in  improving  the  quality  and  integrity  of  elections,  as  well  as strengthening local democratic systems to ensure better representation for the community.
Keywords: Public Perception, Simultaneous Election Administration, Transparency

## PENDAHULUAN
Pemilu serentak adalah  proses  pemilihan umum yang dilakukan  secara simultan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Probolinggo. Pemilu serentak tahun 2024 adalah  aspek  utama  untuk  memperkuat  demokrasi  dan  akuntabilitas  dalam  pemerintah Negara. Administrasi pemilu serentak yang efektif dan efisien, di sisi lain sangat penting untuk menjamin proses pemilihan yang adil dan transparansi
Persepsi  masyarakat  terhadap  administrasi  pemilu  juga  memengaruhi  keberhasilan proses  pemilu.  Persepsi  yang  positif  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan kepercayaan  terhadap  proses,  sementara  persepsi  yang  negatif  dapat  mengurangi partisipasi dan kepercayaan. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melihat administrasi pemilu serentak di Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemilu.
Studi  kasus  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  masyarakat  melihat administrasi  pemilu  serentak  tahun  2024  di  Kabupaten  Probolinggo.  Analisis  ini  akan membantu  dalam  mengidentifikasi  tantangan  dan  peluang  untuk  meningkatkan administrasi  pemilu  serentak,  serta  menentukan  standar  yang  lebih  baik  untuk penyelenggaraan pemilu serentak
Dengan demikian, latar belakang dari studi kasus ini mencakup pentingnya pemilu dalam  demokrasi,  peran  administrasi  pemilu  serentak  dalam  memastikan  proses  pemilu berjalan  dengan  adil  dan  transparan,  serta  pentingnya  memahami  persepsi  masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif dipilih untuk melakukan studi kasus mengenai persepsi masyarakat  terhadap  pemilu  serentak  tahun  2024  di  Kabupaten  Pangyue  karena  dapat memberikan gambaran yang lebih luas, komprehensif dan mendalam. Metode kuantitatif hanya  dapat  menguji  sejumlah  kecil  variabel  sehingga  tidak  dapat  menjawab  seluruh pertanyaan yang diajukan secara utuh. Metode kualitatif dapat mengungkap data terkait proses kerja, perkembangan aktivitas, dan uraian yang lebih luas, mendalam, lengkap, dan bermakna. Metode kualitatif juga lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak terkonsep dan memungkinkan data yang diperoleh  berkembang selama penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemil Serentak 2004
Aspek Penelitian  Sangat Setuju  Setuju Tidak Setuju  Sangat Tidak Setuju Transparansi 45 35 15 5 Keadilan 40 30 20 10 Efektivitas 50 25 15 10
Analisis Data:
Berdasarkan  hasil  survei,  sebagian  besar  responden  menunjukkan  persepsi  yang positif terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sekitar 80% responden  menyatakan setuju  atau  sangat  setuju  terhadap  tingkat  transparansi  dalam  pelaksanaan  pemilu, menunjukkan adanya upaya  penyelenggara untuk memberikan  informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.
Meskipun  demikian,  terdapat  sebagian  kecil  responden  mengungkapkan ketidaksetujuan  terhadap  transparansi  dan  keadilan.  Fskta  ini  mengungkapkan  perlunya penyelenggara  pemilu  untuk  terus  meningkatkan  komunikasi  dan  penyuluhan  kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses pemilu.
Sementara itu, sebagian besar responden juga memberikan penilaian positif terhadap efektivitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dengan 75% responden menyatakan setuju atau  sangat  setuju.  Fakta  inj  mengungkapkan  bahwa  penyelenggara  pemilu  berhasil mengelola berbagai tahapan pemilu dengan baik dan efisien.

## Pembahasan Kesiapan Infrastruktur
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Menteri Komunikasi dan  Informatika  Budi  Arie  Setiadi  mengatakan  dukungan  tersebut  meliputi  penyediaan layanan  telekomunikasi  berkualitas,  akses  internet,  dan  pusat  data.  Dan  layanan  logistik terjamin. Secara khusus telah mengalokasikan VCPU (Virtual Central Processing Unit) 38 Ghz, RAM 84 Gb, Storage 5,99 Tb untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan dukungan akses Internet di 14.351 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Tujuannya adalah  untuk  mendorong  penyebaran  pesan-pesan  pemilu  yang  damai.  Selain  itu, Kementerian Perhubungan dan Informatika juga mendukung pembangunan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota, dan sekitar 49,20% dari 7.320 jalan memiliki titik layanan pos.
Kesiapan infrastruktur pada saat pemilu 2024 merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilihan umum. Beberapa aspek infrastruktur yang perlu dipersiapkan mencakup :
• Pendaftaran Pemilih : Sistem pendaftaran pemilih perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk  memastikan  bahwa  semua  warga  yang  memenuhi  syarat  dapat  terdaftar sebagai pemilih. Sistem ini harus dapat menangani jumlah pemilih yang besar dengan efisien dan akurat.
• Tempat Pemungutan Suara : Lokasi tempat pemungutan suara perlu dipilih dengan cermat untuk memastikan aksesibilitas bagi semua pemilih. Infrastruktur fisik seperti tempat-tempat pemungutan suara harus memadai dan dapat diakses oleh pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.
• Sistem Teknologi Informasi : Sistem teknologi informasi yang andal diperlukan untuk mendukung berbagai aspek pemilu, termasuk pengelolaan daftar pemilih, pelaporan hasil pemungutan suara, dan pemantauan proses pemilu secara real-time. Keamanan dan keandalan sistem ini juga penting untuk mencegah ancaman siber.
• Logistik  :  Persiapan  logistik  termasuk  pengadaan  dan  distribusi  surat  suara, Kabupatenk suara, serta bahan-bahan kampanye. Sistem transportasi dan penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara juga harus diperhitungkan untuk memastikan semua barang dan perlengkapan dapat diantarkan tepat waktu.
• Keamanan:  Langkah-langkah  keamanan  harus  dipersiapkan  untuk  melindungi tempat-tempat pemungutan suara dari ancaman keamanan potensial. Ini melibatkan
kerjasama antara kepolisian, aparat keamanan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Pelaksanaan Kampanye Pemilu
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 35 tentang Pengaturan Segala Jenis Kegiatan, terdapat 9 kategori kegiatan, yaitu:
• Debat publik/debat publik antar kandidat
• Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
• Pemasangan alat peraga di tempat umum
• Mendistribusikan materi acara kepada Masyarakat
• Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
• Disiarkan melalui radio dan televisi
• Rapat terbatas
• Rapat Umum Pemegang Saham
• tatap muka
Pelaksanaan kampanye pemilu di Kabupaten Probolinggo merupakan bagian penting dari proses demokratisasi yang melibatkan partai politik, calon legislatif, dan calon kepala daerah dalam berinteraksi dengan pemilih. Kampanye ini adalah cara bagi para kandidat dan  partai  politik  untuk  memperkenalkan  diri,  menyampaikan  visi  dan  misi,  serta memperjuangkan  agenda  politik  mereka  kepada  masyarakat.Dalam  Kabupaten Probolinggo,  pelaksanaan  kampanye  pemilu  akan  melibatkan  sejumlah  tahapan  dan kegiatan, termasuk:
a. Peraturan dan Penetapan Jadwal : Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan menetapkan peraturan dan jadwal resmi untuk pelaksanaan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk menetapkan waktu, lokasi, dan aturan yang harus dipatuhi oleh para kandidat dan partai politik selama masa kampanye.
b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) : Partai politik dan kandidat akan melakukan pemasangan APK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu. APK harus dipasang di lokasi yang diizinkan dan tidak boleh melanggar aturan yang ada.
c. Kegiatan Kampanye di Lapangan : Para kandidat dan partai politik akan melakukan berbagai kegiatan kampanye di lapangan, termasuk rapat umum, pertemuan dengan masyarakat, kampanye door-to-door, dan acara-acara lainnya untuk memperkenalkan program-program mereka kepada pemilih.
d. Debat  Publik  :  Bawaslu  Kabupaten  Probolinggo  mungkin  akan  menyelenggarakan debat publik antara para kandidat untuk memungkinkan pemilih untuk memahami lebih baik visi, misi, dan gagasan mereka.
e. Pelaporan dan Evaluasi : Setelah masa kampanye berakhir, akan dilakukan pelaporan dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kampanye  untuk  mengevaluasi  kepatuhan terhadap  aturan  serta  mengevaluasi  keefektifan  strategi  kampanye  yang  telah dilakukan.
Persepsi Masyarakat terhadap Administrasi Pemilu Serentak di Kabupaten Probolinggo Dalam menentukan keberhasilan dan integritas pemilihan umum masyarakat memiliki harapan bahwa proses pemilu akan dijalankan dengan transparan, adil, dan efisien. Persepsi positif tentang administrasi pemilu dapat memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan  memastikan  keterlibatan  aktif  pemilih  dalam  proses  demokratis.  Namun,  jika masyarakat  memiliki  keraguan  atau  ketidakpercayaan  terhadap  administrasi  pemilu,  ini dapat merusak kepercayaan mereka pada institusi demokrasi dan mengurangi kontribusi para  pemilih. Maka dari  itu, penting bagi setiap  penyelenggara pemilu  seperti Bawaslu dan  KPU  Kabupaten  Probolinggo,  untuk  memastikan  bahwa  setiap  tahap  administrasi pemilu  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Langkah-langkah komunikasi yang efektif, edukasi pemilih, dan partisipasi aktif masyarakat dalam  pemantauan  proses  pemilu  juga  dapat  membantu  memperkuat  persepsi  positif tentang  administrasi  pemilu  di  Kabupaten  Probolinggo.  Dengan  demikian,  persepsi masyarakat  terhadap  administrasi  pemilu  serentak  di  Kabupaten  Probolinggo  dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi lokal dan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.
Persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak di Kabupaten Probolinggo dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk pengalaman individu, informasi yang  diterima,  dan  keyakinan  politik  mereka.  Berikut  beberapa  contoh  dari  berbagai persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu :
1. Persepsi Positif
Sebagian  Masyarakat  memiliki  persepsi  positif  terhadap  administrasi  pemilu  jika mereka melihat bahwa proses pemilu dijalankan dengan transparan, adil, dan efisien. Mereka mungkin merasa bahwa hak suara mereka dihargai dan bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia  berkesempatan untuk ikut serta didalam pemilihan umum. Contoh dari persepsi positif masyarakat bisa termasuk
apresiasi terhadap upaya-upaya penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi yang jelas dan akses mudah terhadap tempat pemungutan suara.
2. Persepsi Negatif
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap administrasi pemilu jika mereka merasa bahwa proses pemilu tidak transparan, terjadi kecurangan, atau terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Mereka mungkin merasa bahwa hak suara mereka diremehkan atau bahwa pemerintah tidak cukup menjaga integritas pemilu.  Contoh  dari  persepsi  negatif  masyarakat  bisa  termasuk  ketidakpuasan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap tidak adil atau tidak profesional.
3. Persepsi Netral
Ada juga masyarakat yang memiliki persepsi netral terhadap administrasi pemilu, di mana mereka mungkin tidak terlalu peduli atau terlibat secara langsung dalam proses pemilu.  Mereka  mungkin  menganggap  pemilu  sebagai  bagian  yang  wajar  dari kehidupan  politik  tanpa  terlalu  mempertimbangkan  secara  mendalam  tentang integritas atau keadilan pemilihan tersebut.
4. Persepsi Bervariasi
Persepsi  masyarakat  terhadap  administrasi  pemilu  juga  dapat  bervariasi  di  antara kelompok-kelompok  sosial,  demografis,  atau  politik  yang  berbeda.  Misalnya, pendukung partai politik tertentu mungkin memiliki persepsi yang berbeda dengan mereka yang mendukung partai politik lainnya, tergantung pada bagaimana proses pemilu memengaruhi kepentingan dan pandangan politik mereka.

## Penilaian Terhadap Transparansi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
Penilaian  terhadap  transparansi  dan  integritas  penyelenggara  pemilu  merupakan aspek  kunci  dalam  menilai  kesehatan  demokrasi  suatu  negara.  Transparansi  mencakup keterbukaan  dan  aksesibilitas  informasi  terkait  proses  pemilu,  termasuk  aturan  dan prosedur, data pemilih, dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu. Integritas, di sisi lain, mencakup keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam menjalankan proses pemilu, serta penegakan aturan dan hukum secara konsisten dan adil. Penilaian transparansi dan integritas penyelenggara pemilu dapat meliputi evaluasi terhadap kejelasan aturan dan prosedur,  ketersediaan  informasi  publik  tentang  pemilu,  keberadaan  mekanisme pengawasan  dan  akuntabilitas,  serta  tanggapan  terhadap  pelanggaran  atau  kecurangan yang  terjadi  selama  pemilihan.  Dengan  mengukur  transparansi  dan  integritas
penyelenggara pemilu, masyarakat dapat memahami sejauh mana proses pemilu dijalankan dengan adil dan demokratis, serta dapat memberikan dasar untuk perbaikan dan reformasi dalam sistem pemilihan suatu negara.
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap pemilu Stephen P. Robbins (2019:103) berpendapat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dan terkadang mengganggu persepsi, antara lain:
a. Faktor evaluator: sikap, motivasi, minat, pengalaman, harapan.
b. Faktor situasional: waktu, lingkungan kerja, lingkungan sosial.
c. Faktor sasaran: Inovasi, gerak, suara, ukuran, konteks, kedekatan, kesamaan. Abu Ahmadi (dalam Ani Wijaya 2019; 22), persepsi biasanya terjadi karena dua faktor,
yaitu  faktor  internal  (berasal  dari  dalam  diri  individu,  berupa  pilihan  seseorang  untuk menerima  dan  menghadapi  pengaruh  dari  luar),  dan  faktor  eksternal  (  sumber  di  luar individu).
Ada keterkaitan antara ide dan pemilih karena ide muncul dari komunitas dan pemilih itu sendiri adalah komunitas. Menurut Irwanto (dalam Ani Wijaya, 2019), setelah individu berinteraksi  dengan  objek  yang  dipersepsikan,  maka  hasil  persepsinya  dapat  dibedakan menjadi dua macam, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Dapat dikatakan umpan balik positif atau negatif yang dirasakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

## Korelasi hasil Pemilu terhadap Kualitas Demokrasi Lokal
Korelasi antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Probolinggo merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan sistem demokrasi di tingkat lokal. Hasil pemilu, termasuk komposisi pemerintahan yang terpilih dan partisipasi pemilih, memberikan  gambaran  tentang  preferensi  politik  dan  tingkat  keterlibatan  masyarakat dalam proses politik. Kualitas demokrasi lokal, di sisi lain, mencakup faktor-faktor seperti kebebasan  politik,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan.
Korelasi  yang  kuat  antara  hasil  pemilu  dan  kualitas  demokrasi  lokal  di  Kabupaten Probolinggo  mungkin  mencerminkan  beberapa  hal.  Misalnya,  jika  hasil  pemilu mencerminkan partisipasi pemilih yang tinggi dan komposisi pemerintahan yang beragam serta inklusif, ini dapat menunjukkan adanya kesadaran politik yang kuat dan kepercayaan yang  tinggi  dalam  proses  demokratis.  Selain  itu,  jika  pemilih  merasa  bahwa  pemilihan berlangsung  secara  adil  dan  transparan,  ini  dapat  memperkuat  legitimasi  pemerintahan yang terpilih dan memperkuat fondasi demokrasi lokal.
Namun, jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemilu dan persepsi tentang kualitas demokrasi lokal, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi-institusi  demokratis.  Mungkin  ada  kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korelasi antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal, seperti kebijakan pemilu, proses pemilihan, dan partisipasi politik masyarakat.
Dengan  memahami  korelasi  antara  hasil  pemilu  dan  kualitas  demokrasi  lokal  di Kabupaten  Probolinggo,  Pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  dapat  mengambil tindakan  untuk  memperkuat  dasar-dasar  fondasi  demokrasi,  meningkatkan  partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan transparan, adil, dan efektif.
Rekomendasi untuk Peningkatan Administrasi Pemilu di Masa Depan
Untuk  meningkatkan  administrasi  pemilu  di  masa  depan,  terdapat  beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

## 1. Penguatan Transparansi
Transparansi dalam administrasi pemilu mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait proses pemilu. Ini berarti memastikan bahwa aturan dan prosedur pemilu dipublikasikan dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Seluruh  proses  pemilu,  termasuk  registrasi  pemilih,  kampanye,  pemungutan  suara, dan penghitungan hasil, harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.
2. Penyuluhan Pemilih
Kampanye  penyuluhan  pemilih  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  partisipasi  dalam  pemilihan  umum.  Ini  melibatkan edukasi  tentang  hak-hak  pemilih,  prosedur  pemilihan,  dan  dampak  politik  dari partisipasi atau ketidakpartisipasi dalam pemilu.
3. Peningkatan Teknologi Informasi
Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  mendukung  peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penyelanggaraan pemilu. Ini termasuk penggunaan sistem  elektronik  untuk  pendaftaran  pemilih,  pemungutan  suara  elektronik,  dan penghitungan hasil secara otomatis.
4. Penguatan Pengawasan Independen
Lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, memiliki peran kunci dalam mengawasi dan memastikan integritas pemilu. Sangat penting untuk memberikan dukungan dan alokasi  sumber  daya  yang  memadai  untuk  lembaga-lembaga  ini  agar  dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan independen.
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
Petugas pemilu, termasuk petugas TPS, perlu menerima pelatihan yang berkualitas untuk  memastikan  bahwa  mereka  memahami  tugas-tugas  mereka  dan  dapat menjalankannya  dengan  baik.  Pelatihan  ini  juga  dapat  mencakup  pengetahuan tentang  peraturan  pemilu,  tata  cara  penghitungan  suara,  dan  penanganan  situasi darurat.
6. Partisipasi Masyarakat Sipil
Melibatkan  masyarakat  sipil  dalam  pemantauan  dan  pengawasan  pemilu  dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses pemilu. LSM, organisasi masyarakat,  dan  pengamat  pemilu  dapat  memberikan  kontribusi  berharga  dalam memantau kepatuhan terhadap aturan pemilu  dan menanggapi pelanggaran yang terjadi.
7. Evaluasi dan Pembelajaran
Evaluasi  menyeluruh  setelah  setiap  pemilu  diperlukan  untuk  mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Ini melibatkan analisis  terhadap  pelaksanaan  pemilu,  termasuk  keberhasilan  dan  tantangan  yang dihadapi,  dan  memberikan  dasar  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  administrasi pemilu berikutnya.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  memahami  persepsi  masyarakat  terhadap administrasi  pemilu  serentak  tahun  2024  di  Kabupaten  Probolinggo.  Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif,  studi  ini  berhasil  mengidentifikasi  permasalahan terkait persepsi masyarakat, transparansi, dan integritas penyelenggara pemilu. Temuan ini  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  penyelenggara  pemilu  dan  pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkuat demokrasi  lokal, tetapi  juga membantu memastikan representasi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dan wilayah lainnya. Dengan adanya rekomendasi
yang dihasilkan, diharapkan proses pemilu di masa depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, V. D., & Rohim, A. (2024). Upaya bawaslu kabupaten probolinggo meningkatkan peran  serta  mahasiswadalam  pengawasan  partisipatif. Justness :  Jurnal  Hukum Politik dan Agama, 4(01). https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.59
Nabilah,  R.,  Afrizal,  S.,  &  Bahrudin,  F.  A.  (2022).  Persepsi  masyarakat  desa  terhadap fenomena  politik  uang  dalam  pemilihan  umum. Jurnal  Publisitas,  8(2),  84 – 96. https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132
Putra, B. A. L., Basir, B., & Lindiasari, P. (2024). Deteksi dini penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di wilayah hukum kecamatan cibinong. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(3), 1690 – 1701. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14733
Anugrah, A. R. S., & Jalius, A. A. (2023). Potensi konflik dampak penyelenggaraan pemilu serentak  2024:  Studi  kasus  kalimantan  barat. Jurnal  Global  Futuristik,  1(1),  54 – 72. https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120
Marwiyah, S., Busthomi, A. N., & Septian, E. D. (2023). Peningkatan kualitas  pelayanan publik  di  kabupaten  probolinggo  tahun  2021-2024  (Study  kasus  pada  unit peningkatan  kualiatas  pelayanan  publik):(Study  kasus  pada  unit  peningkatan kualiatas pelayanan publik). JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 70 – 81. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24156
Dedi, A. (2019). Analisis sistem pemilihan umum serentak 2019. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(3), 213 – 226. https://doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2676
Zainal, Z. (2015). Persepsi masyarakat terhadap partai politik di desa terantang kecamatan mandastana  kabupaten  barito  kuala. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan,  5(9),
120476. https://www.neliti.com/id/publications/120476/
Fauzi, Moch. S. F., & Wahyono, E. (2021). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo. IUS, 8(2),
13 – 27. https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687
Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(03), 592 – 606. https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/3824
Wou, A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap politik uang (Money politic) dalam setiap pesta demokrasi di kampung soryar distrik biak timur kabupaten biak numfor. Gema
Kampus IISIP YAPIS Biak, 13(1), 8 – 14. https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58 Ibad, M. N., Salbiyah, B., & Saputri, F. I. (2023). Peran dan kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif. Verfassung:
Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 125 – 146. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272 .