EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN NEGARA
Fitri Rinaldi 1 , Syamsul Maarif 2 , Suyono Thamrin 3 , dan Asep Adang Supriyadi 4
1,2,3,4 Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Indonesia, Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat , Indonesia, rinaldifitri@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14307
Naskah diterima 12 April 2022, Revisi 19 April 2022, Terbit 28 April 2022

## Abstrak
Pandemi Covid -19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara berkembang, pandemi Covid-19 telah membawa Indonesia ke fase pertumbuhan ekonomi yang menurun. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Ditinjau dari segi pertahanan negara, kondisi ini merupakan jenis ancaman  nonmiliter  yang  penanganannya  dianggap  sebagai  upaya  bela  negara.  Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, instansi yang bertanggung jawab utama adalah kementerian dan lembaga  terkait.  Menyikapi  kondisi  tersebut,  pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  berupa Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Produktif/BPUM untuk Usaha Kecil Menengah yang penyalurannya diamanatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan Banpres Produktif bagi Usaha Mikro. Alat evaluasi kebijakan yang  digunakan  adalah  model  evaluasi Countenance  Stake yang  didasarkan  pada  tiga  fase: anteseden – transaksi – output. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi sasaran  penelitian  ini.  Wawancara  dan  dokumentasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  dan diolah dengan analisis kualitatif. Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa secara umum pada ketiga  tahapan  model  Countenance  Stake  (antecedent  –  transaksi  –  output),  BPUM  telah menunjukkan  kualitas  yang  cukup  baik.  Sehingga  dapat  dijadikan  pertimbangan  kebijakan strategis yang juga menguntungkan sektor pertahanan negara dalam penanganan pandemi Covid- 19.
Kata Kunci: Kebijakan, Bantuan, Presiden, Usaha Mikro, Pertahanan, Negara

## POLICY EVALUATION OF BANPRES PRODUCTIVE MICRO-BUSINESS DURING THE COVIDCOVID-19 PANDEMIC AS INDONESIA NATIONAL DEFENSE

## Abstract
The  -Covid  19  pandemic  in  2020  has  had  a  massive  impact  on  the  Indonesian  people.  As  a developing  country,  the  Covid  Covid-19  pandemic  has  led  Indonesia  to  a  phase  of  declining economic growth. This causes the number of poor people in Indonesia to increase. Based on the perspective  of  national  defence,  this  condition  is  a  non-military  threat  whose  handling  is considered  an  effort  to  defend  the  state.  In  dealing  with  non-military  threats,  the  relevant ministries and institutions are the leading responsible agencies. Responding to these conditions, the  Indonesian  government  made  a  policy  in  the  form  of  Presidential  Assistance  (Banpres) Productive Micro Enterprises / BPUM for Small and Medium Enterprises, whose distribution was
ISSN: 1829-7935 (Print)
The Ministry of Cooperatives and SMEs mandates them. This study aims to describe the policy evaluation of the Productive Banpres for Micro Enterprises. The policy evaluation tool used is the Countenance Stake's evaluation model based on the three-phase: antecedents – transactions – output.  Ministry  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium  Enterprises  was  subjected  to  this research. Interviews and documentation were done to collect the data and  process qualitative analysis.  The  policy  evaluation  result  indicates  that  generally,  in  all  three  stages  of  the Countenance  Stake  model  (antecedents  –  transactions  –  output),  BPUM  has  shown  sufficient quality. So it can be used as a consideration for the strategic policy, which also advantages the national defence sector in handling the Covid-19 pandemic.
Keywords: Policy, Aid, President, Micro Enterprises, Defense, State
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License (CC BY-SA 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai kementerian dan institusi. Dalam konteks ini, penanggulangan tidak hanya fokus pada pemerintah,  namun  perlu  melibatkan  berbagai  unsur  dengan  berbagai  pendekatan. Berkaitan dengan konsep tersebut, dalam perspektif pertahanan negara pandemic Covid- 19 termasuk dalam jenis ancaman aktual non-militer yang secara tidak langsung dapat melemahkan  negara.  Segala  upaya  penanggulangan  terkait  jenis  ancaman  non-militer telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 1 . Untuk jenis ancaman wabah penyakit, unsur utama yang dilibatkan adalah Kementerian Kesehatan. Namun demikian, dalam konteks pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan mempengaruhi aspek sosial ekonomi  dimana  banyak  warga  Indonesia  yang  kehilangan  pekerjaan  dan  berdampak pada  meningkatnya  jumlah  warga  miskin.  BPS  mencatat,  peningkatan  jumlah  ini mencapai  lebih  dari  2,7  juta  jiwa  selama  pandemi.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mendefinisikan kategori miskin berdasarkan pengeluarannya yaitu yang masih di bawah Rp 460 ribu per orang atau Rp 2,2 juta per keluarga per bulannya 2 . Pengangguran dan kemiskinan adalah ancaman non-militer tersendiri yang jelas membutuhkan penanganan berbeda.
Ketidakstabilan  kondisi  perekonomian  akibat  pandemi  Covid-19  paling  nyata dirasakan  oleh  masyarakat.  Survey  yang  dilakukan  oleh  LIPI  menyebutkan,  sebagai pelaku perekonomian terkecil dan terpenting, rumah tangga di Indonesia mendapat dua jenis  kesulitan  ekonomi:  1)  pengurangan  pendapatan  akibat  maraknya  pemutusan hubungan  kerja  (PHK),  pengurangan  gaji,  dan  menurunnya  keuntungan  usaha.  2) keterbatasan  ruang  konsumsi  karena  pembatasan  mobilitas  masyarakat  akibat
1 Kementerian  Pertahan, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Indonesia, 2020).
2 Calistasia  Wijaya,  ‘Dampak  Covid-19:  2,7  Juta  Orang  Masuk  Kategori  Miskin Selama  Pandemi,  Pemulihan  Ekonomi  “butuh  Waktu  Lama”  ’, BBC  Indonesia ,  2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> [accessed 19 April 2022].
Pembatasan Sosial Berskala Besar/ PSBB 3 . Sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan  pengangguran  di  Indonesia.  Tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran  yang  tinggi merupakan masalah mendasar sekaligus ancaman bagi pertahanan negara 4 .
Peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 1970-2020 sebagaimana terlihat pada gambar.1 menunjukkan bahwa dari tahun 1970 sampai 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung menurun. Namun, pada 2020, terjadi peningkatan kembali. Dapat  dilihat  persentase  angka  kemiskinan  meningkat  dari  9,78  juta  di  tahun  2019 menjadi  10,19  juta  pada  2020.  Pola  yang  hampir  serupa  terlihat  pada  perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia (gambar.2). Angka pengangguran meningkat sekitar 2% memasuki tahun 2020 mencapai 7,07% dari sebelumnya 4,99% pada tahun 2019.
Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, 1970 – 2020 5
3 A.E  Nugroho,  ‘Survey  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Ekonomi  Rumah Tangga Indonesia’, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai , 2020.
4 Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia (Jakarta, Indonesia: Kementerian Pertahanan RI, 2012).
5 Badan Pusat Statistik, Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jakarta, 2020).
ISSN: 1829-7935 (Print)
Gambar 2. Perkembangan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (%), Tahun 1987 – 2020 6
Dampak pandemi Covid-19 nyata telah mengakibatkan kemunduran perekonomian domestik. Ditandai dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, ancaman di sektor perbankan  dan  keuangan,  turunnya  kinerja  perusahaan,  dan  sektor  usaha  kecil  dan menengah  (UMKM) 7 .  Sektor  usaha  kecil  dan  menengah  merupakan  salah  satu  sektor strategis dan produktif yang memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia.  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  menyebutkan,  pelaku  UMKM  telah menyumbang  porsi  tenaga  kerja  sebesar,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  kontribusi ekspor,  dan  penyerapan  tenaga  kerja  masing-masing  sebesar  97%;  61,1%;14,7%;  dan 89,2%  secara  berurutan.  Dari  sekian  banyak  bidang  usaha  pada  UMKM,  sektor perdagangan  dan  usaha  kuliner  makanan,  merupakan  yang  paling  terdampak  akibat pandemic Covid-19. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial yang mengakibatkan menurunnya penjualan 8 .
Saat  ini  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  membantu  masyarakat  mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah Kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Produktif atau disingkat BPUM. Sejak 2016 sampai 2021, jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami peningkatan sampai ke angka 65 juta. Jumlah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan seiring adanya diversifikasi bidang usaha khususnya di kelompok pertanian, peternakan, pengolahan, perdagangan
6 Badan  Pusat  Statistik, Perkembangan  Jumlah  Pengangguran  Dan  Tingkat Pengangguran Terbuka (Jakarta, 2020).
7 Aknolt Kristian Pakpahan, ‘COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , April.Special Edition (2020), 59–64.
8 Lili  Marlinah,  ‘Peluang  Dan  Tantangan  UMKM  Dalam  Upaya  Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19’, Jurnal Ekonomi , 22.2 (2020), 118–24.
ISSN: 1829-7935 (Print)
jasa, dan komunikasi 910 .
Kebijakan  BPUM  untuk  mendukung  UMKM  dapat  tetap  bertahan  dan  bangkit kembali  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Bantuan  ini  berupa  kebijakan  BPUM  yang dijalankan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  sejak  Agustus  2020  dan  tetap dilanjutkan  pada  tahun  2021  dengan  pertimbangan  kondisi  pandemi  Covid-19  masih melanda  Indonesia.  Program  BPUM  Kementerian  Koperasi  memiliki  korelasi  dengan fungsi  kementerian/lembaga  sebagai  unsur  utama  dalam  pertahanan  Nir-Militer  dalam rangka  menjawab  adanya  ancaman  yang  bersifat  non-Militer.  Jika  kita  cermati  dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun  2020-2024,  untuk  pertahanan  Nir-Militer  Kementerian  Pertahanan  menyusun Pedoman  Strategis  Pertahanan  Nirmiliter  yang  merupakan  acuan  dasar  bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
Saat  ini  penyaluran  BPUM  Dalam  Meningkatkan  Pertahanan  Negara  Pada  Masa Pandemi Covid-19 kurang efektif sehingga mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, tepat guna dan tepat jumlah. Kurang efektif akibat beberapa permasalahan diantaranya: Pertama, data kurang akurat atau detail, tidak diperbaharui, kurangnya bimbingan teknis program pendataan BPUM. Kedua, dalam Program Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria yang mendapatkan bantuan. Berdasarkan pernyataan Bima Yudhistira selaku ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (2021), pemerintah tidak memiliki waktu dalam memverifikasi data yang sangat banyak sehingga menyebabkan potensi tidak tepat sasaran bagi pelaku UMKM yang sebenarnya menerima pinjaman bank tetapi mengajukan untuk mendapatkan dana hibah. BPUM memiliki beberapa kriteria dan persyaratan bagi calon penerima bantuan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19,  diantaranya sebagai berikut 11 :
1. Pelaku yang memiliki usaha mikro.
2. Pelaku  usaha  tidak  sedang  menerima  kredit  atau  pembiayaan  dari  bank.  (ada perubahan untuk tahun 2021 sesuai permenkop nomor 2 tahun 2021 yaitu diganti menjadi tidak sedang menerima program KUR)
3. Memiliki  usaha  sesuai  dengan  surat  usulan  dari  pengusul  bantuan  dari  Dinas UMKM.
4. Bukan anggota dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepolisian, dan TNI.
Aktivitas  pengembangan  UMKM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  individu, kelompok, maupun swasta sesuai dengan sasaran atau tujuan dari program berdasarkan
9 F.E  Christy,  ‘Jumlah  UMKM  Di  Indonesia’, Tempo ,  2021;  Fadilah  Nur  Azizah, ‘Strategi UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal’, Economicus Journal of Economics , 2020, 46–62.
10 Azizah.
11 S.M  Jannah,  ‘Potensi  Penyelewengan  Dana  Hibah  Untuk  UMKM  Yang  Cair Secepat  Kilat’, Tirto.Id ,  2020;  Agus  Priyanto  and  others,  ‘THE  IMPACT  OF  COVID-19  ON LOCALTOURISM  SECTOR  AND  INCOME’, Mimbar  Jurnal  Sosial  Pembangunan ,  36.2 (2020), 383–90.
ISSN: 1829-7935 (Print)
prosedur.  Pengembangan  UMKM  secara  maksimal  dapat  terlaksana  melalui  peran pemerintah  yang  optimal  dan  efektif  sebagai  fasilitator,  regulator,  serta  katalisator. Pengembangan  UMKM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  meningkatkan  kualitas produksi  yang  jauh  lebih  baik  dan  mampu  bersaing  secara  internasional 12 .Banpres produktif  kepada  UMKM  merupakan  bantuan  pemerintah  yang  berbentuk  bantuan langsung tunai 13 .
Penelitian yang membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap nasib UMKM, sudah banyak  dilakukan.  Kebijakan  pemerintah  terkait  penanganan  kondisi  tersebut  pun menjadi topik yang cukup hangat di kalangan akademisi. Namun demikian, penulis masih belum menemukan kajian yang membahas secara khusus topik ini dalam kerangka pikir keilmuan  pertahanan  negara.  Sehingga,  dalam  penelitian  ini  penulis  berusaha  mengisi celah tersebut dengan mengajukan tiga permasalahan. Tiga pertanyaan yang ingin digali melalui penelitian ini, pertama adalah aspek kebutuhan dan konteks ( antecedent ) dalam mengevaluasi kebijakan. Kedua yakni aspek proses implementasi ( transactions ) dalam evaluasi kebijakan BPUM di Kementerian Koperasi dan UKM. Terakhir adalah aspek hasil  ( outcomes )  dalam  evaluasi  kebijakan  tersebut.  Ketiganya kemudian dibahas pula dalam konteks pertahanan negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian evaluasi ( evaluative research ) ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang  akurat  dalam  mendeskripsikan  evaluasi  kebijakan  BPUM pada  Masa  Pandemi Covid-19  sebagai  upaya  pertahanan  negara.    Pendekatan  evaluasi  dalam  penelitian  ini yaitu evaluasi model Stake ( Stake’s Countenance Model ) dengan membandingkan antara proses pemberian BPUM yang terjadi di lapangan dengan proses pemberian BPUM yang seharusnya  sebagai  kriteria  untuk  menentukan  keberhasilan.  Desain  evaluasi  model Stake’s  Countenance  Model menekankan  adanya  pelaksanaan  dua  hal  pokok  yakni deskripsi  ( description )  dan  pertimbangan  keputusan  ( judgements) .  Dua  hal  pokok  ini dibedakan  dalam  tiga  tahap  evaluasi  program  yaitu:  1)  input  dan  perencanaan ( antecedent), 2) proses (t ransaction ), 3) hasil ( outcomes ).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  bertempat  di  Kementerian  Koperasi dan  UKM  sebagai  objek  penelitian  utama,  Kementerian  Pertahanan,  Bappenas,  dan Kementerian Keuangan sebagai objek pendukung, dan pemerintah daerah sebagai objek yang merepresentasikan penerima dana Bantuan Presiden. Partisipan dari masing-masing institusi  ditentukan  secara purposive ,  yang  terdiri  dari  pimpinan  eselon  I,  II,  III, pengadministrasi  dan  pengolah  di  lingkungan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Data
12 Taranggana Gani Putra, ‘Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Umkm Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang’, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga , 3.1 (2015), 23–33.
13 Dani Sugiri, ‘Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19’, Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 19.1 (2020) <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>;  Evi  Satispi,  ‘Local  Government  Respond  to COVIDCovid-19  Pandemics:  A  Study  of  South  Tangerang  City’, Journal  of  Governance  and Public Policy , 2021.
ISSN: 1829-7935 (Print)
yang  berhasil  dihimpun,  selanjutnya  melalui  tahapan  pengolahan  sehingga  didapatkan data deskriptif mengenai kebijakan BPUM pada masa pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan Kebijakan BPUM pada masa  pandemi  adalah  sebagai  penyelenggara  mobilisasi  dan  demobilisasi.  Berkaitan dengan fungsi tersebut, terdapat tiga komponen yang menjadi bahan evaluasi, yaitu: 1) kondisi awal implementasi kebijakan BPUM ( antecedents ), 2) proses kebijakan BPUM
( transactions )  dan,  3)  hasil  implementasi  kebijakan  BPUM  ( outcomes ).  Data  yang diperoleh  dari  masing-masing  komponen  selanjutnya  akan  dianalisis  kesesuaiannya antara tujuan ( intention ) dan kriteria dengan data empiris.
Pertumbuhan  ekonomi  di  masa  pandemi  menunjukkan  angka  negatif  akibat  dari Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  karena  fokus  pemerintah  adalah  mencegah penyebaran  virus  Covid-19.  Penurunan  laju  perekonomian  Indonesia  berdampak  pada nilai Produk Domestik Bruto. Daya beli masyarakat menurun dan angka pengangguran meningkat  (Pakpahan  2020).  Dalam  konteks  ini,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  menjadi  salah  satu  penopang  tumbuhnya  perekonomian  nasional 14 .  Tidak sampai di situ, UMKM dinilai sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia 15 .

## Evaluasi Tahap Kondisi Awal ( Antecedent ) Kebijakan BPUM
Terdapat tiga komponen yang diteliti pada evaluasi tahap kondisi awal ( antecedent ) kebijakan  BPUM,  yaitu:  a)  penggunaan  tenaga  kerja,  b)  tugas  dan  tanggung  jawab Kementerian Koperasi dan UKM pada program Peningkatan Ekonomi Nasional melalui UMKM,  dan  c)  dasar  perumusan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Temuan  dilapangan menunjukkan bahwa tujuan tahap awal kebijakan BPUM secara umum sudah tercapai. Hasil evaluasi kondisi awal/ antecedent terhadap kebijakan Banpres pada tiga komponen secara keseluruhan telah memenuhi standar walaupun masih ada indikator yang belum optimal. Pemenuhan penggunaan tenaga kerja di tahap awal sudah berlangsung sesuai prosedur,  dimana  pihak  Kementerian  sudah  memperhitungkan  baik  secara  jumlah  dan kualitas sumber daya manusia yang bisa diberdayakan, Penggunaan tenaga kerja juga, diperlihatkan dengan cara menggaet tidak hanya staf Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan  turut  andil  staf  dari  lintas  instansi  dan  Kementerian  untuk  duduk  bersama dalam  tahap  awal.  Di  tahap  perencanaan  ini,  penggunaan  tenaga  kerja  mayoritas dimaksimalkan pada tingkat eselon atas.
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM pada tahap antecedent ,dimana BPUM adalah salah satu bagian dari program PEN, dibuktikan dengan proses pelaksanaan  perencanaan  berupa  mengkoordinasikan  pihak-pihak  terkait,  menyusun perencanaan  program  dan  anggaran,  serta  melibatkan  pertimbangan  dan  saran  kepada pimpinan-pimpinan lintas institusi sesuai dengan tupoksinya. Tujuan atau sasaran pada
14 Marlinah.
15 Muhammad  Ala’uddin,  ‘Fungsi  UMKM  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat’, Qomaruddin Islamic Economy Magazine , 2019, 80–90.
ISSN: 1829-7935 (Print)
tahap  awal  kebijakan  BPUM  adalah  tersusunnya  rumusan  kemampuan,  perkiraan kebutuhan  serta  perencanaan  program,  terutama  kebijakan,  pedoman,  petunjuk  dan pengarahan terkait pengelolaan Banpres. Data dapat terhimpun dan terkoordinasi sesuai dengan  bidangnya  untuk  digunakan  dalam  penyusunan  program,  pelaksanaan,  dan pengendalian dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Jika  dikaitkan  dengan  perspektif  pertahanan  negara,  kondisi  di  atas  sudah  dapat dikatakan cukup untuk memulai suatu strategi. Komponen sumber daya manusia, job- desk/ tugas  masing-masing,  serta  tujuan  yang  mendasar,  merupakan  landasan  untuk menjalankan  suatu  operasi.  Namun  demikian,  ketiga  komponen  yang  diteliti  di  atas sebenarnya  tidak  cukup  mengakomodir  semua  sumber  daya  yang  bisa  dioptimalkan. Sistem pertahanan negara Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugas mempertahankan negara, Indonesia melibatkan semua sumber daya yang ada dan bisa diberdayakan. Sehingga, meskipun dinilai sudah cukup baik  dalam  tahap  kondisi  awal  atau  persiapan  ( antecedent) ,  diharapkan  Kementerian terkait  mengkaji  lebih  mendalam  dan  lebih  komprehensif  dengan  cara  menambah indikator-indikator  turunan  yang  ditargetkan  dengan  cara-cara  yang  lebih  terukur.  Hal demikian, akan memperkuat sekaligus menjadi data acuan yang dapat bermanfaat untuk perumusan kebijakan ke depan.
Hasil evaluasi tahap Proses ( Transactions ) Kebijakan BPUM
Penelitian  pada  tahap  proses  / transactions meliputi  beberapa  aspek  yang  diyakini berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan BPUM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Temuan di lapangan menunjukkan, komponen yang paling berpengaruh dalam tahapan proses pelaksanaan kebijakan BPUM adalah penyaluran anggaran program dan informasi.  Tampak  dengan  jelas  iktikad  dan  komitmen  pemerintah  dalam  penanganan pandemic Covid-19 dan PEN melalui rencana alokasi dana hingga mencapai Rp 695,1 triliun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Postur  dan  Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dari angka tersebut sebanyak 128,21 triliun dialokasikan untuk mendukung UMKM. Untuk kebijakan BPUM sendiri pada awalnya direncanakan sebanyak Rp 30,3 triliun yang akan dibagikan dalam dua tahap. Namun pada akhirnya anggaran untuk BPUM total di angka Rp 28,8 triliun yang terbagi dalam dua tahap penyaluran. Tahap awal ditargetkan untuk 9,1 juta usaha mikro dengan alokasi mencapai Rp 22,1 triliun. Selanjutnya alokasi dana bertambah Rp 6,79  triliun.  Total  jumlah  UMKM  penerima  Banpres  menjadi  12  juta.  Masing-masing UMKM akan mendapatkan Rp 2,4 juta 16 .
Temuan  di  lapangan  menunjukkan,  keterbatasan  anggaran  pelaksanaan  program, dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tahapan proses/ transaction berjalan kurang  maksimal.  Belum  ditetapkannya  skala  prioritas  dalam  petunjuk  program  dan anggaran (PPPA) kemungkinan besar menjadi salah satu akar masalah. Lebih jauh lagi, pada level perencanaan anggaran program kerja di tingkat pusat dinilai sudah cukup baik.
16 Kementerian Koperasi dan UKM, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Indonesia, 2020).
ISSN: 1829-7935 (Print)
Ketidaksesuaian mulai muncul pada tataran pelaksanaan di lapangan/ distribusi sampai ke  tingkat  desa.  Hasil  menunjukkan,  keterbatasan  anggaran  pelaksanaan  berpengaruh pada jumlah personel yang bertugas mensosialisasikan Banpres di tingkat daerah. Hasil tersebut  sesuai  dengan  survei  TNP2K  dan  Kemenkop  UKM  tahun  2020  yang menunjukkan persentase pencairan dana Banpres oleh penerima bantuan mencapai angka 69%.  Sisanya,  sebanyak  31%  belum  mencairkan  dana  dengan  alasan  utama  belum mendapatkan informasi. Jenis informasi yang paling banyak sampai ke penerima bantuan adalah besarnya dana bantuan yang akan diterima, yaitu Rp 2,4 juta. sementara informasi penting  lainnya,  seperti  tempat  pendaftaran  dan  mekanisme  administrasi  pendaftaran program BPUM masih belum banyak diketahui dan kurang mendetail.
Dalam  perspektif  pertahanan  negara,  proses  pelaksanaan  suatu  strategi  pasti mengalami dinamika lapangan. Dalam konteks ini, penyaluran informasi menjadi faktor paling  vital  dibanding  anggaran  itu  sendiri.  Meskipun  anggaran  sudah  dialokasikan dengan baik, namun berhasil atau gagalnya suatu operasi atau strategi ditentukan oleh peredaran  informasi  di  lapangan.  Ada  atau  tidaknya  informasi  akan  mempengaruhi langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh. Belum lagi keberadaan informasi yang menyimpang,  justru  menjadi  ancaman  baru  dalam  pelaksanaan  strategi  yang  pada awalnya bertujuan untuk menanggulangi ancaman. Faktor informasi kemungkinan akan berpotensi menimbulkan ancaman baru. Begitupun dalam konteks kebijakan BPUM ini. Namun,  informasi  terkait  kebijakan  BPUM  yang  beredar  di  masyarakat  secara  umum dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan awal program. Kendala utama terdapat pada kuantitas  penyaluran  informasi,  yang  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  penyerapan dana Banpres.
Hasil Evaluasi Tahap Hasil ( Outcomes ) BPUM
Evaluasi  tahap outcomes kebijakan  BPUM  di  Kementerian  Koperasi  dan  UKM dilihat  berdasarkan:  kepuasan  akan  terpenuhinya  kebutuhan  dan  jenis  kelompok masyarakat yang menerima dana bantuan. Temuan di lapangan menunjukkan, outcomes BPUM ditinjau dari kedua indikator tersebut dinilai sudah tepat sasaran namun belum optimal dikarenakan beberapa masalah teknis di tataran penyaluran. Berdasarkan hasil wawancara  ditemukan  bahwa  kebijakan  BPUM  dinilai  sudah  cukup  memenuhi kebutuhan. Sebagian besar dana digunakan untuk menambah modal berupa pembelian bahan baku, peralatan, dan biaya pegawai. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM benar- benar berharap dana Banpres digunakan untuk sektor produksi, bukan sektor konsumsi rumah  tangga.  Kelompok  UMKM  yang  menerima  dana  Banpres  didominasi  oleh kelompok usaha mikro atau pedagang kecil dengan pendapatan perbulan atau omzet rata- rata antara Rp 2 – Rp 15 juta. Mayoritas dari kelompok tersebut adalah pedagang eceran atau distributor lanjutan barang-barang pangan dan sandang. Kelompok terbesar kedua adalah pedagang penyedia makanan (warung makan) dan terakhir adalah kelompok usaha poduksi/ pengolahan makanan.
Secara implisit maupun eksplisit, pelaksanaan program BPUM sudah sesuai dengan arahan, prinsip, aturan dan rencana kebijakan awal. Tidak ditemukan berita yang secara signifikan bertentangan dengan tujuan awal kebijakan BPUM. Salah satu indikator tahap outcomes BPUM dikatakan  berhasil  adalah  adanya  laporan  evaluasi  dan  dilakukan dengan  melibatkan  masyarakat  pelaku  UMKM  selaku  objek  utama  kebijakan.  Hasil evaluasi  tersebut  secara  tidak  langsung  menjadi  modal  atau  data  untuk  merumuskan
ISSN: 1829-7935 (Print)
kebijakan  terkait  yang  melibatkan  berbagai  instansi/  kementerian.  Juga  dapat  menjadi data awal untuk menggali masalah dan kendala yang ada di tataran staf kementerian.
Hasil penelitian ini pada dasarnya menjadi penguat kebijakan BPUM yang dianggap terbukti  membantu  sektor  UMKM  di  masa  pandemi.  Masyarakat  merasakan  manfaat Banpres  untuk  menjalankan  dan  mempertahankan  UKM-nya  melalui  berbagai  cara. Langkah  kebijakan  PEN,  khususnya  BPUM  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian Koperasi dan UKM dianggap sudah sejalan dengan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi  ancaman  non-militer.  Kemiskinan  merupakan  ancaman  non-militer  yang jika  dibiarkan  dapat  berkembang  menjadi  konflik  sosial.  Upaya  pemerintah  melalui kebijakan Banpres dapat dilihat tidak hanya sebagai usaha penanganan pandemi Covid- 19,  namun  lebih  jauh  dari  itu  dipandang  pula  sebagai  usaha  preventif  /  pencegahan terhadap timbulnya ancaman lebih besar yang berpotensi mengusik kedaulatan negara.
Kebijakan  BPUM  untuk  UKM  mampu  mengalihkan  serapan  tenaga  kerja  dari sektor industri yang dinilai sangat terdampak dan mengalami penurunan nilai ekonomi. Kebijakan BPUM sudah cukup tepat dalam meningkatkan daya resilien perekonomian terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam perspektif pertahanan negara, outcomes kebijakan  BPUM  dapat  dianalogikan  seperti  menyelamatkan  negara  dari  ancaman. Kebijakan  BPUM  dinilai  telah  berkontribusi  pada  organisasi  pasar  sehingga  terjadi peningkatan penawaran dan permintaan. Secara kualitas dan kuantitas, kebijakan BPUM dianggap dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional yang berkorelasi erat dengan penanggulangan  ancaman  non-militer  berupa  kemiskinan  dan  pengangguran.  Namun demikian, kebijakan BPUM harus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara konseptual, sistematis, berencana dan berlanjut, serta meningkatkan daya saing.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi BPUM  dengan menggunakan evaluasi  kebijakan  model Countenance  stake ,  maka  berdasarkan  tahap  awal  atau antecedents , aspek  tugas dan tanggung jawab, tujuan dan sasaran pada kebijakan BPUM Kementerian  Koperasi  dan  UKM  pada  masa  pandemi  Covid-19  dalam  meningkatkan pertahanan negara secara komprehensif telah dilakukan dengan cara penyusunan konsep- konsep mendasar (sasaran, kriteria, dkk) sampai  rencana kerja, sumber daya manusia, dan anggaran, serta strategi pendistribusian dana Banpres. Proses sosialisasi dan kerja sama  dengan  berbagai  intansi  terkait  sudah  dilakukan  pula.  Adanya  kerja  sama  dan aspirasi  yang  tidak  hanya  ditampung  namun  turut  dirumuskan  dalam  rencana  kerja menjadi salah satu indikator, tahap antecedents dinilai sudah cukup memenuhi kriteria baik.
Sementara itu pada tahap tahap proses ( transactions) yaitu pelaksanaan program dan prosedur  BPUM  dilaksanakan  untuk  menunjang  terselenggaranya  kelancaran  kegiatan Usaha Mikro. Pada tingkat kementerian pusat, proses transactions dinilai sudah cukup. Namun  kendala  dan  beberapa  keterbatasan  muncul  pada  proses  pendistribusian  dana. Aspek  anggaran  kerja  dan  informasi  menjadi  masalah  yang  cukup  signifikan mempengaruhi  tahapan transactions. Kekurangan  tenaga  kerja  di  ranah  daerah  pun menjadi  masalah  yang  mempengaruhi  sebaran  informasi,  sehingga  dana  banpres  tidak maksimal terserap sesuai target yang dituju.
Tahap  Hasil  ( Outcomes )  dari  kebijakan  BPUM  adalah  adanya  peningkatan kompetensi, daya saing dan pertumbuhan UMKM di masa pandemi. Kebijakan BPUM dapat  menyerap  tenaga  kerja  dan  menyelamatkan  warga  menengah  ke  bawah  di  masa pandemi.  Hal  ini  bermanfaat  dalam  peningkatan  ketahanan  dan  telah  memperkuat perekonomian  nasional  di  masa  pandemi  yang  secara  tidak  langsung  memperkokoh pertahanan negara.
Peran Kementerian Koperasi dan UKM sangat signifikan dalam BPUM, sehingga perlu dipertegas fungsi dan tugasnya terutama pada keberlangsungan UMKM di masa pandemi  Covid-19.  Diperlukan  komunikasi  dan  koordinasi  terintegrasi  antar  berbagai institusi dalam proses pelaksanaan kebijakan PEN secara umum, dan kebijakan BPUM secara khusus. Koordinasi dan komunikasi terintegrasi tersebut merupakan bentuk usaha pertahanan  negara  semesta  dalam  menghadapi  ancaman  non-militer.  Lebih  lanjut, disarankan untuk ditinjau dan disempurnakan Permenkop UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman  umum  penyaluran  bantuan  pemerintah  bagi  pelaku  usaha  mikro.  Beberapa temuan dalam penelitian ini, meskipun dalam level teknis, dinilai perlu dirinci dengan jelas untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antar satuan level pelaksana program. Prioritas penggunaan dana anggaran program pun perlu ditinjau kembali dan dibuat dasar hukumnya,  minimal  di  tataran  kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Dengan  demikian, penggunaan dan penyaluran dana program dapat efektif dan memiliki tolak ukur yang jelas. Hal ini tentu akan mempermudah proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ala’uddin,  Muhammad,  ‘Fungsi  UMKM  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat’, Qomaruddin Islamic Economy Magazine , 2019, 80–90
Azizah,  Fadilah  Nur,  ‘Strategi  UMKM  Untuk  Meningkatkan  Perekonomian  Selama Pandemi  Covid-19  Pada  Saat  New  Normal’, Economicus  Journal  of Economics , 2020, 46–62
Badan Pusat Statistik, Perkembangan Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Jakarta, 2020)
———, Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jakarta, 2020) Christy, F.E, ‘Jumlah UMKM Di Indonesia’, Tempo , 2021
Jannah,  S.M,  ‘Potensi  Penyelewengan  Dana  Hibah  Untuk  UMKM  Yang  Cair  Secepat Kilat’, Tirto.Id , 2020
Kementerian  Koperasi  dan  UKM, Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19 (Indonesia, 2020)
Kementerian  Pertahan, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Indonesia, 2020)
Kementerian  Pertahanan  RI, Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia (Jakarta,  Indonesia:

## Kementerian Pertahanan RI, 2012)
Marlinah,  Lili,  ‘Peluang  Dan  Tantangan  UMKM  Dalam  Upaya  Memperkuat Perekonomian  Nasional  Tahun  2020  Ditengah  Pandemi  Covid  19’, Jurnal Ekonomi , 22.2 (2020), 118–24
Nugroho, A.E, ‘Survey Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia’, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai , 2020
Pakpahan, Aknolt Kristian, ‘COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional ,  April.Special  Edition (2020), 59–64
Priyanto,  Agus,  Eko  Priyo  Purnomo,  Bhimo  Widyo  Andoko,  Etika  Khairina,  and Moch.Iqbal  Fadlurorahman,  ‘THE  IMPACT  OF  COVID-19  ON LOCALTOURISM  SECTOR  AND  INCOME’, Mimbar  Jurnal  Sosial Pembangunan , 36.2 (2020), 383–90
Putra, Taranggana Gani, ‘Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan  Umkm  Manik-Manik  Kaca  Di  Kabupaten  Jombang’, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga , 3.1 (2015), 23–33
Satispi, Evi, ‘Local Government Respond to COVIDCovid-19 Pandemics: A Study of South Tangerang City’, Journal of Governance and Public Policy , 2021
Sugiri,  Dani,  ‘Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Dari  Dampak Pandemi  Covid-19’, Fokus  Bisnis :  Media  Pengkajian  Manajemen  Dan Akuntansi , 19.1 (2020) <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
Wijaya, Calistasia, ‘Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi “butuh Waktu Lama” ’, BBC Indonesia , 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>  [accessed  19  April 2022]