Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 281-294.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak

## Penal Mediation as a Form of Handling Child Cases

## Fitrayadi
Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan E-mail: fitrayadi1340@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This  Research  is  aimed  at  solving  child  criminal  cases  through  Penal mediation, as a form of diversion (diversion) in the settlement of juvenile criminal cases  in  Indonesia,  can  be  seen  from  the  ideas  and  working  principles  of  penal mediation, which are very suitable for the purpose of diversion (transfer) of juvenile cases from the criminal justice process. Second, penal mediation as a form of solving juvenile  criminal  cases,  is  in  line  with  the  approach  using  restorative  justice. Restorative justice which seeks to shift the paradigm so far that the settlement of criminal cases must be punished, in accordance with the ideas and working principles of  penal  mediation  which  prioritizes  deliberation.  Third;  the  process  of  dispute resolution by means of mediation, whether carried out within the criminal justice system  or  outside  the  court,  namely  the  existence  of  an  agreement  or  peace agreement which has both evidentiary value and is binding for the parties. However, both of them do not yet have definite legal force as befits a court decision that has permanent legal force. A peace agreement resulting from mediation in court can be immediately upgraded to a peace deed through a panel of judges examining the case at  the  time  of  trial  and  decided  to  become  a  court  decision.  Meanwhile,  a  peace agreement or agreement resulting from out-of-court mediation will only obtain a position as a peace deed after the parties with the help of the mediator file a peace suit through the District Court, vide. Article 36 PERMA Number 1 of 2016. Thus, the peace  deed  has  legal  certainty  and  has  permanent  legal  force  (incracht  van gewijsde).
Keywords: Penal Mediation; Diversion; Restorative Justice
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui mediasi  penal  sebagai  bentuk  diversi  (pengalihan)  dalam  penyelesaian  perkara pidana anak di Indonesia, dapat terlihat dari ide dan prinsip kerja mediasi penal, yang sangat sesuai dengan tujuan diversi (pengalihan) perkara anak dari proses peradilan pidana.  Kedua,  mediasi  penal  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  pidana anak,  sejalan  dengan  pendekatan  menggunakan  keadilan  restoratif. Restorative justice yang berupaya menggeser paradigma selama ini bahwa penyelesaian perkara pidana harus dengan pemidanaan, sesuai dengan ide dan prinsip kerja mediasi penal yang  lebih  mengutamakan  musyawarah.  Ketiga;  proses  penyelesaian  sengketa dengan  cara  mediasi,  baik  yang  dilaksanakan  di  dalam  sistem  peradilan  pidana maupun di luar pengadilan, yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang sama-sama memiliki nilai pembuktian dan mengikat bagi para pihak. Namun, keduanya belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Kesepakatan  perdamaian  hasil  dari mediasi di dalam pengadilan dapat langsung ditingkatkan  statusnya  menjadi  akta perdamaian  melalui  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  pada  saat  persidangan  dan diputus  menjadi  putusan  pengadilan.  Sedangkan,  perjanjian  atau  kesepakatan perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan, baru memperoleh kedudukan sebagai akta perdamaian setelah para pihak dengan bantuan mediator mengajukan gugatan perdamaian melalui Pengadilan Negeri, vide. Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga,  akta  perdamaian  dimaksud  memiliki  kepastian  hukum  dan  berkekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde ).
Kata kunci: Mediasi Penal; Diversi; Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN
Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR ( Alternative Dispute Resolution ) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan  oleh  hukum  pidana,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  dokumen  penunjang Kongres  PBB  ke-6  Tahun  1995  dalam  Dokumen  A/CO  NF.  169/6  menjelaskan  dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan white-collar crime atau apabila terdakwanya  korporasi,  maka  pengadilan  seharusnya  tidak  menjatuhkan  pidana,  tetapi mencapai suatu hasil yang  bermanfaat  bagi kepentingan masyarakat  secara  menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan. 1
1 Barda Nawawi Arief, dalam Sahuri Lasmadi, “ Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ” , Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm. 2.
Menurut  Muladi, 2 model  konsensus  yang  dianggap  menimbulkan  konflik  baru harus  diganti  dengan  model  asensus,  karena  dialog  antara  yang  berselisih  untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan  pada  posisi  mediator. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam United  Nations Office  for  Drug  Control  and  Crime  Prevention, dinyatakan  bahwa restorative  justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative justice telah digunakan  dalam  memecahkan  masalah  konflik  antara  para  pihak  dan  memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh  karenanya  menyebabkan  dorongan  untuk  beralih  kepada  pendekatan restorative justice . Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam  upaya  untuk  menciptakan  keseimbangan,  antara  pelaku  dan  korban . Juga  dapat dilihat dalam Dokumen A/CONF. 187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 Tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian Basic Principles of Justice for Offenders and Victims , antara lain dicantumkan mengenai the Alternative of Restorative Justice . 3
Menurut dokumen restorative justice dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam  peradilan  pidana.  Di  mana  semua  pihak  ambil  bagian  untuk  menyelesaikan permasalahan  tertentu  secara  bersama-sama  bagaimana  menghadapi  akibat  dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan ( reparation ) dan pencegahan ( prevention ) ketimbang menjatuhkan pidana. Restorative  justice ini  dan  bentuk-bentuk  lainnya  dari  penyelesaian  perselisihan ( dispute resolution ) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.
Menurut Adam Graycar, 4 bahwa dalam praktiknya restorative justice , memerlukan dukungan teori reintegrative shaming dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan menyitir pendapat Braithwaite mengenai teori reintegrative shaming , bahwa ada dua  segi  utama  yang  melekat  pada  proses restorative ,  yakni:  (1)  untuk  mencapai
2 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm.67.
3 Ibid .
4 Adam Graycar, dalam Sahuri Lasmadi, Op. cit., hlm. 3.
keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran  serta  masyarakat  bagi  dukungan  terhadap  pelaku  dan  korban;  (2)  proses  yang memerlukan  adanya  perasaan  malu  ( shaming )  sebagai  pencelaan  ( confrontation )  atas perbuatan  salah  antara  pelaku  dan  korban.  Proses  melalui  pendekatan  restoratif  ini bertujuan  untuk:  (a)  menjelaskan  kepada  pelaku  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, (b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program restoratif tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para  pihak  yang  berperkara  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan  kesadaran  sendiri dengan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.
Di  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  dimungkinkan  diselesaikan dengan  upaya  diversi  (pengalihan).  Artinya,  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  anak berusaha dialihkan ke luar jalur peradilan pidana formal menuju peradilan non formal. Salah satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  perkara  melalui  jalur  peradilan  non  formal,  yakni “mediasi penal”. Mediasi penal berarti penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan  bantuan  mediator  yang  netral,  dihadiri  korban  dan  pelaku  serta  perwakilan masyarakat,  dengan  tujuan  pemulihan  bagi  korban,  pelaku  dan  lingkungan  masyarakat. Melihat kesamaan  antara konsep mediasi  penal  dan  diversi itu,  maka  tulisan  ini  hendak mengkaji  perihal  kesamaan  mediasi  penal  dengan  diversi.  Sehingga  kesamaan  tersebut, diharapkan menjadi landasan bahwa mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversi (pengalihan) khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Mengingat banyaknya keuntungan  yang  ada  pada  mediasi  penal,  sebagaimana  telah  dipraktikkan  di  beberapa negara,  maka  diperlukan  upaya  berupa  kajian  untuk  menerapkan  mediasi  penal  dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apakah mediasi penal dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana ? Dan apakah mediasi penal dapat digunakan dalam penanganan perkara anak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai bentuk penanganan perkara anak. Peter Mahmud Marzuki, 5 menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6 Penelitian ini menekankan pada mediasi penal sebagai bentuk penanganan perkara anak.
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), Pendekatan konsep ( Conceptual Approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan ( Statute approach ) yaitu dengan menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  mediasi  penal  dalam  penanganan  perkara  anak.  Pendekatan konseptual ( Conseptual approach ) yaitu gabungan antara asas hukum dan doktrin para ahli hukum  pidana  yang  digunakan  untuk  memahami  konsep  hukum  pidana  terkait  mediasi penal  dalam  penanganan  perkara  anak,  sehingga  diharapkan  penormaan  dalam  aturan hukum  dalam  mengkaji  serta  menganalisis  kerangka  pikir  atau  kerangka  konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pelaksanaan  restorative  justice, yaitu konsep  yang  memandang  kejahatan  secara  lebih  luas.  Konsep  ini  memandang  bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara  yang  mewakili  korban,  dan  meninggalkan  proses  penyelesaiannya  hanya  kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum). Restorative justice menuntut proses peradilan pidana  untuk  memberikan  pemenuhan  kepentingan-kepentingan  korban  sebagai  pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan  untuk  menempatkan  mediasi  penal  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan pidana.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
6 Yulianto  Achmad,  Mukti  Fajar. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 48.

## Mediasi Penal Tahap Penyidikan
Pada tahap ini dapat ditetapkan cara kerja mediasi penal sebagai berikut: 7
(a) Setelah melihat dan  mempelajari kasus atau  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  pelaku  dengan  kriteria-kriteria  tertentu  (diuraikan  dalam  bahasan tindak  pidana  yang  dapat  dimediasikan),  maka  pihak  penyidik  memanggil pelaku  dan  korban  untuk  menawarkan  alternatif  penyelesaian  perkara pidananya di luar proses peradilan.
(b) Mediasi  penal  harus  dilakukan  secara  suka  rela  dari  semua  pihak  yang terlibat. oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun korban untuk  melakukan  mediasi  penal,  selanjutnya  pihak  penyidik  menyerahkan perkara  tersebut  kepada  korban  dengan  menginformasikan  jasa  mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya.
(c) Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip confidentiality . Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus  dirahasiakan  oleh  semua  pihak  termasuk  mediator.  Mediator  tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi  selama  proses  mediasi  dan  sebab-sebab  mediasi  tidak  mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
(d) Pada  kesempatan  mediasi  inilah  pelaku  dan  korban  dipertemukan  untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan  ganti  kerugian  kepada  pelaku  sebesar  kerugian  yang  dideritanya dan menuntut pemulihan martabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator.
(e) Mediator harus mempunyai sertifikasi dan terlatih serta diakui oleh Menteri Kehakiman  sebagai  mediator,  oleh  karena  itu  mediator  tidak  bersifat perorangan  melainkan  suatu  badan  atau  lembaga  yang  secara  khusus menjalankan tugas mediasi.
(f) Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
(g) Hasil  kesepakatan  mediasi  penal  merupakan  putusan  final,  sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan.
7 Umi Rozah, “ Membangun Konstruksi Politik Hukum Medias Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana ”, Jurnal Masalah -masalah Hukum, Vol. 39, No. 3, 2010 , hlm. 293.
(h) Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan SAP kepada penuntut.

## Mediasi Penal pada Tahap Penuntutan
Dalam  mediasi  ini  pihak  korban  dapat  meminta  ganti  kerugian  kepada  pelaku,  namun demikian  apabila  terjadi  kesepakatan  dari  pihak  korban  dan  pelaku  untuk  mengganti kerugian,  kesepakatannya  tidak  menghilangkan  penuntutan,  sehingga  proses  peradilan tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya,  dan  kesepakatan  ganti  kerugian  hanya  bersifat sebagai  pertimbangan  jaksa  dalam  mengadakan  penuntutan,  keputusan  tetap  di  tangan hakim. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum  dari  akta kesepakatan  hasil  mediasi  penal.  Jadi  pelaku  tetap  dipidana  akan  tetapi  pidananya diperingan.
Sementara  itu  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  yang  masuk  ke  dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal  359  KUHP  (karena  kelalaiannya  menyebabkan  matinya  orang  lain),  serta  dalam tindak  pidana  terhadap  harta  benda  seperti  Pasal  372  KUHP  tentang  penggelapan,  dan Pasal  378  tentang  penipuan,  yang  biasanya  antara  korban  dan  pelaku  sudah  saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
Pelaksanaan mediasi  penal pada  tahap  penuntutan  dapat  digambarkan  sebagai berikut: 8
a. Jaksa  penuntut  umum  dengan  mempelajari  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  pelaku  berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu,  dapat  menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
b. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
c. Jaksa  penuntut  umum  dapat  berposisi  sebagai  mediator  maupun  dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
d. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
8 Ibid ., hlm. 292-293.
e. Pelaksanaan  proses  mediasi  dilakukan  secara  rahasia,  dalam  arti  semua peristiwa  yang  terjadi  dan  pernyataan-pernyataan  yang  muncul  selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
f. Dalam  mediasi  penal  ini  diadakan  rekonsiliasi  dan  pembayaran  ganti kerugian kepada korban.
g. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan  dengan  proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan dilakukan  penuntutan  terhadap  tindak  pidananya.  Dalam  hal  ini  mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun alas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.
h. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan  penuntutan,  sehingga  dapat  berfungsi  sebagai  alasan  penghapus penuntutan.

## Mediasi Penal pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan
Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan  pidana  tetap  dijalankan.  Namun  sebenarnya  apabila  kita  mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Pengganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana.
Di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu} tahun untuk pidana penjara. Masyarakat sebenarnya membutuhkan lembaga mediasi penal,  khususnya  untuk  delik-delik  aduan.  seperti  penghinaan,  tindak  pidana  pencurian yang  melibatkan  anggota  keluarga,  kasus-kasus  yang  unsur  pidananya  tidak  jelas.  dan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang ringan atau sedikit. Dalam kasus-kasus seperti ini apabila tetap diproses dalam peradilan pidana justru akan lebih banyak nilai kerugiannya. Pengalaman praktik mediasi penal oleh hakim tidak pernah dilakukan, oleh karena tidak ada peraturan  normatif  yang  mengaturnya,  biasanya  hal-hal  yang  menyangkut  kesepakatan para  pelaku  dan  korban  ada  pada  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan,  hakim  hanya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam surat
dakwaan yang salah satunya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Temuan praktik mediasi di tingkat Mahkamah Agung RI bahwa mediasi penal di lingkungan Mahkamah Agung telah dipraktikkan dalam kasus tindak pidana yang pelakunya anak  di  bawah  umur.  Pelaksanaan  mediasi  penal  untuk  pelaku  anak  di  bawah  umur  ini didasarkan  pada  Kesepakatan  Antara  Ketua  Mahkamah  Agung,  Wakil  Ketua  Mahkamah Agung, dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di  Novotel  Hotel  Bagor  tanggal  17  Mei  2009  yang  membahas  tentang  Temuan-temuan Hukum serta Permasalahan-permasalahan yang Timbul di Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di Bawahnya. Praktik mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur telah diuji coba di lingkungan Pengadilan Negeri Jawa Barat.

## Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Anak

## Penanganan Perkara Anak Dalam Bentuk Diversi
Mediasi penal dalam penanganan konflik yang mengupayakan para pihak (penegak hukum, pelaku, korban, masyarakat) melupakan kerangka hukum formal (sistem peradilan pidana formal). Mediasi penal mendorong para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Menangani konflik  dengan  komunikasi,  tidak  selalu  harus  dengan  jalur  pemidanaan,  hal  ini  sangat relevan  dengan  konsep  diversi  (pengalihan).  Diversi  (pengalihan)  yang  berupaya  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  anak  dengan  mengupayakan  para  pihak  melupakan kerangka hukum formal yang ada, sangat sesuai dengan ide dan prinsip kerja mediasi penal. Dalam suatu perkara pidana yang pelakunya adalah anak, maka dalam rangka mengalihkan anak  dari  proses  peradilan  pidana formal,  diupayakan komunikasi  antara anak (pelaku), orang  tua/wali  anak,  dengan  korban  dan  masyarakat.  Komunikasi  ini  diharapkan  dapat menjadi wadah untuk mencapai titik temu dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perkara  pidana  tersebut  tidak  mesti  dibawa  pada  proses  peradilan  pidana  formal. Penanganan  konflik  dengan  jalur  komunikasi  sebagai  ide/  prinsip  kerja  mediasi  penal, sangat sesuai dengan konsep diversi pada penyelesaian perkara pidana anak. Oleh sebab itu, mediasi penal dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
Kedua, mediasi penal yang berorientasi pada proses, yang dapat digunakan sebagai bentuk diversi. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan-kebutuhan  konflik
terpecahkan,  ketenangan  korban  dari  rasa  takut.  Hal  ini  sangat  relevan  dengan  konsep diversi (pengalihan). Diversi berupaya untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan mengupayakan  anak  (pelaku)  menyadari  kesalahannya  dan  bertanggungjawab  atas perbuatan salah yang dilakukan tersebut. Diversi bertujuan menyelesaikan perkara pidana anak,  dengan  memberikan  ketenangan  bagi  korban.  Menempatkan  anak  dalam  proses peradilan pidana formal, belum tentu akan memberikan ketenangan bagi korban. Namun dengan  mediasi  yang  mempertemukan  pelaku,  korban  dan  perwakilan  masyarakat, setidaknya  dapat  menciptakan  kedamaian  antara  pelaku  dan  korban.  Oleh  sebab  itu, mediasi penal dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
Ketiga,  mediasi  penal  sebagai  proses  informal,  yang  dapat  digunakan  sebagai bentuk  diversi.  Mediasi  penal  merupakan  suatu  proses  yang  informal,  tidak  bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Hal tersebut sangat relevan dengan konsep diversi. Konsep diversi menghindari anak agar tidak berhadapan secara langsung dengan proses peradilan yang bersifat birokratis.
Sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  4  (empat)  komponen,  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan cenderung bersifat birokratis. Sistem peradilan  pidana  yang  diimplementasikan  dalam  4  (empat)  sub  sistem  yakni  kekuasaan penyidikan,  kekuasaan  penuntutan,  kekuasaan  mengadili/menjatuhkan  pidana,  dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sangat birokratis, prosedural dan ketat. 9 Diversi menghindari hal ini. Penyelesaian perkara anak (pelaku) sedapat mungkin dihindari dari sifat birokratis, prosedural dan ketat ini, karena akan berdampak pada perkembangan anak. Mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.  Keempat,  mediasi  penal  yang  memberi  kesempatan  adanya  partisipasi  aktif  dan otonom para pihak, yang dapat digunakan sebagai bentuk diversi.
Di dalam mediasi penal, para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana. Akan tetapi para pihak, lebih dipandang sebagai subjek yang memiliki  tanggung  jawab  pribadi  dan  kemampuan  untuk  berbuat.  Mereka  diharapkan berbuat  atas  kehendaknya  sendiri.  Hal  tersebut  sangat  relevan  dengan  konsep  diversi. Diversi  yang  berupaya  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  anak,  bermaksud  memberi kesempatan bagi para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) untuk berkomunikasi dalam
9 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  Makalah  yang disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Pertanggungjawaban  Hukum  Korporasi  dalam  Konteks  Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, Continental Hotel, Jakarta, 2007, hlm. 9.
menyelesaikan perkaranya. Dalam diversi perkara anak, para pihak yang difasilitasi oleh penegak hukum dipertemukan dengan disaksikan perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya bertujuan untuk bermusyawarah dan mencapai kata sepakat sehingga menghindari peradilan  pidana  formal.  Sejalan  dengan  ide  dan  prinsip  kerja  mediasi  penal,  diversi memberi kesempatan adanya partisipasi aktif dan otonom dari para pihak. Oleh sebab itu, mediasi penal dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversi (pengalihan) perkara pidana anak, semakin ditegaskan dengan menelaah substansi UU Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam  UU  ini  diversi  diupayakan  melalui musyawarah.  Musyawarah  yang  dimaksud  tentunya  tidak  jauh  berbeda  dengan  mediasi penal, yakni bermaksud mempertemukan para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) guna mencapai kesepakatan. Di beberapa negara, pengaturan mediasi penal, ditempatkan sebagai bagian  dari  Undang-Undang  Peradilan  Anak  ( The  Juvenile  Justice  Act ),  yaitu  di  Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia. 10

## Mediasi Penal sebagai Bentuk Diversi Berbasis Keadilan Restoratif
Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi  bertemunya  tersangka  dan  korban  serta  masyarakat.  Pertemuan  itu, bertujuan  untuk  merumuskan  skema  penyelesaian  yang  terbaik  dan  dianggap  adil  oleh pihak-pihak yang bersengketa Penyelesaian perkara pidana anak (pelaku), menggunakan diversi, maka diselesaikan dengan mempertemukan orang tua/wali anak dan korban serta masyarakat.  Pertemuan  itu  difasilitasi  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan musyawarah. Musyawarah ini layaknya mediasi penal yang juga mempertemukan pelaku, korban dan masyarakat difasilitasi oleh pihak ketiga (yang tidak terlibat dengan perkara/ netral).  Paradigma  yang  selama  ini  berkembang  dalam  peradilan  pidana  khususnya  di Indonesia  lebih  cenderung  pada  pemidanaan  (retributif).  Paradigma  tersebut  digeser dengan  hadirnya restorative justice . Keadilan restoratif memandang  bahwa pelaku harus dipulihkan  tanpa  harus  memidana  mereka.  Keadilan  restoratif (restorative  justice ) merupakan upaya pencarian alternatif pemidanaan (selain penjara). 11
Pada saat anak (pelaku) melakukan tindak pidana, maka pada saat yang sama dapat merusak  keseimbangan  tatanan  masyarakat.  Keseimbangan  tatanan  masyarakat  yang
11 Ibid., hlm. 169
terganggu haruslah  dipulihkan ke keadaan  semula ( restitutio  in integrum )  atau kembali- kembali  ke  keadaan  semula 12 .  Ide  keadilan  restoratif  bermaksud  membangun  suatu keadaan  yang  bersifat  memulihkan  atau  menyembuhkan  dari  keadaan  yang  sempat terganggu  tersebut.  Keadilan  restoratif  menghendaki  pemulihan  pelaku  (anak)  dengan korban dan masyarakat sehingga tatanan masyarakat kembali seimbang.
Menurut Muladi, keadilan restoratif, mempunyai beberapa karakteristik. sebagai berikut: 13
1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2) Titik  perhatian  pada  pemecahan  masalah  pertanggungjawaban  dan kewajiban pada masa depan;
3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4) Restitusi  sebagai  sarana  perbaikan  para  pihak,  rekonsiliasi  dan  restorasi sebagai tujuan utama;
5) Keadilan  dirumuskan  sebagai  hubungan-hubungan  hak,  dinilai  atas  dasar hasil;
6) Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam  penyelesaian  hak-hak  dan  kebutuhan  korban.  Pelaku  tindak  pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9) Pertanggungjawaban  si  pelaku  dirumuskan  sebagai  dampak  pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10) Tindak  pidana  dipahami  dalam  konteks  menyeluruh,  moral,  sosial  dan ekonomis; dan
11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
Dari  beberapa  karakteristik  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  model  penyelesaian perkara  dengan  pendekatan  restoratif  merupakan  penerjemahan  dari  konsep  mediasi penal. Mediasi penal khususnya yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara menuju pada keadilan restoratif ( restorative justice )  Berdasarkan  inti  dalam  proses restorative  justice yakni  membangun  partisipasi
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 3.
13 Muladi, Op. cit., hlm. 127-129.
bersama antara pelaku, korban dan masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “ stakeholders ” yang bekerja sama dan langsung berusaha  menemukan  penyelesaian  yang  dipandang  adil bagi  semua pihak ( win-win solutions ) 14
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  menempatkan  pelaku  (anak),  korban dan  masyarakat  untuk  duduk  bersama  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  anak, merupakan suatu hal yang sangat tepat. Mengingat perbuatan nakal yang dilakukan anak, tidak sama  dengan kejahatan  yang  dilakukan oleh  penjahat  dewasa.  Anak  tetaplah  anak, dengan  segala  kenakalannya,  maka  penyelesaian  perkara  pidana  yang  melibatkannya, kiranya  tepat  dengan  upaya  mediasi  penal.  Aspek  lainnya  yang  dimaksud  seperti  aspek moral,  sosial,  ekonomi,  agama  dan  adat  istiadat  lokal  serta  berbagai  pertimbangan  lain. Utamanya pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Hal ini  senada  dengan  tujuan  keadilan  dengan  pendekatan  restoratif. restorative  justice merupakan  sebuah  penanganan  tindak  pidana,  yang  tidak  hanya  dilihat  dari  kacamata hukum semata. Akan tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lain 15 . Penyelesaian perkara pidana anak dengan  mediasi  penal  sangat  berperan  penting  guna  mencapai  keadilan  restoratif,  yang tidak hanya memandang sisi hukum saja, namun mempertimbangkan aspek lainnya.

## KESIMPULAN
Mediasi penal sebagai bentuk diversi (pengalihan) dalam penyelesaian perkara pidana anak di  Indonesia,  dapat  terlihat  dari ide  dan  prinsip kerja  mediasi  penal,  yang  sangat sesuai dengan  tujuan  diversi  (pengalihan)  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana.  Mediasi penal  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  sejalan  dengan  pendekatan menggunakan keadilan restoratif. Restorative justice yang berupaya menggeser paradigma selama ini bahwa penyelesaian perkara pidana harus dengan pemidanaan, sesuai dengan ide  dan  prinsip  kerja  mediasi  penal  yang  lebih  mengutamakan  musyawarah.  Proses penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi,  baik  yang  dilaksanakan  di  dalam  sistem peradilan  pidana  maupun  di  luar  pengadilan,  yaitu  adanya  kesepakatan  atau  perjanjian perdamaian  yang  sama-sama  memiliki  nilai  pembuktian  dan  mengikat  bagi  para  pihak.
14 Bagir  Manan, Restorative  Justice  (Suatu  Perkenalan) Refleksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian  Pemikiran dalam Dekade Terakhir , Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.
15 Jeff  Christian, Juvenile  Justice  (Keadilan  yang  Memulihkan  bagi  Anak).  Makalah  Lokakarya  Konsultatif Restorative Justice. Jakarta: Kerjasama KPAI-Pemerintah Swedia, 2009, hlm. 1.
Namun,  keduanya  belum  memiliki  kekuatan  hukum  yang  pasti  sebagaimana  layaknya putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Kesepakatan  perdamaian  hasil  dari mediasi  di  dalam  pengadilan  dapat  langsung  ditingkatkan  statusnya  menjadi  akta perdamaian melalui majelis hakim pemeriksa perkara pada saat persidangan dan diputus menjadi  putusan  pengadilan.  Sedangkan,  perjanjian  atau  kesepakatan  perdamaian  hasil mediasi di luar pengadilan, baru memperoleh kedudukan sebagai akta perdamaian setelah para pihak dengan bantuan mediator mengajukan gugatan perdamaian melalui Pengadilan Negeri, vide. Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga, akta perdamaian dimaksud memiliki kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde ).

## Daftar Pustaka
Buku
Achmad, Yulianto, Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Christian, Jeff, Juvenile Justice (Keadilan yang Memulihkan bagi Anak). Makalah Lokakarya Konsultatif Restorative Justice. Jakarta: Kerjasama KPAI-Pemerintah Swedia, 2009. Manan, Bagir, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir , Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1999.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

## Jurnal dan Makalah
Arief,  Barda  Nawawi, Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, Continental Hotel, Jakarta, 2007.
Lasmadi,  Sahuri, “ Mediasi  Penal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ” ,  Jurnal  Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 4 No. 5, 2011.
Rozah,  Umi, “ Membangun  Konstruksi  Politik  Hukum  Medias  Penal  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana ”, Jurnal Masalah -masalah Hukum, Vol. 39, No. 3, 2010.