## WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB
Syaiful Hidayat 1

## Abstract
The guardian is one of the most important elements in marriage. The existence of a guardian becomes a decisive one in the case of legitimacy of his / her marriage. In the view of some people, perhaps a person's trustworthiness is considered too great,  given  the  right  of  a  guardian  who  can  force  his  child  to  be  married  off without  should  seek  approval  from  the  child.  With  the  pretext  of  freedom  to choose  their  own  spouse,  so  many  people  judge  that  the  right  of  guardians  in modern  times  needs  to  be  reviewed  and  some  even  think  it  is  unfit  to  apply.This short  article  trying  to  parse  the  view  by  exposing  the  opinions  of  the  scholars about the right and position of the guardian in marriage.

## Keywords: Marriage Guardian, Four Madzhab

## Pendahuluan
A. Pengertian Hak Ijbar Wali
Mengenai  masalah  hak  ijbar  wali  masih  menjadi  perdebatan  dalam hukum  Islam,  karena  ada  yang  membolehkan  dan  ada  yang  melarangnya. Dan  dalam  satu  sisi  lain  hak  ijbar  wali  ini  bertentangan  dengan  tujuan hukum Islam, yaitu  adalah tidak adanya unsur paksaan, artinya konsep hak ijbar  wali  ini  bertentangan  dengan  prinsip  kemerdekaan  yang  ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih jodoh. 2
Arti Hak Ijbar Wali (wali mujbir) itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menungggu kerelaan yang dikawinkan itu. 3 Dan  hak  ijbar  wali  mempunyai  arti  adalah  hak  seseorang  wali  untuk menikahkan  anak  perempuannya  secara  sepihak  dan  memperbolehkan memaksa  anak  perempuannya  dengan  laki-laki  pilihannya  tanpa  meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. 4
1
2 Masdar  Farid  Mas‟udi, Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan  :  Dialog  Fikih Pemberdayaan , Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998), 97.
3 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, 63.
4 Moch.  Asnawi, Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perdebatan ,  (Yogyakarta:  Darussalam  2004), 77.
Melihat  pengertian  tersebut  bahwasanya  hak  ijbar  wali  mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaanya. Namun pemaknaan ijbar ini diperlukan penjelasan etimologis 5 .
Secara  etismologi  kata  ijbar  berasal  dari ajbara-yujbiru yang  arinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. 6 Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan  yang  masih  gadis  tanpa  seizinya.  Dengan  demikian  wali  lebih berhak  menikahkanya  dari  pada  orang  yang  akan  melaksanakan  nikah tersebut. 7 Oleh  karena  itu  wali  boleh  menikahkan  anak  perempuan  tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.
Kata  ijbar  itu  juga  perlu  dibedakan  dengan  kata ikrah ,  karena keduanya  juga  sama  mengandung  arti  paksaan.  Namun  kata ikrah mempunyai  arti  suatu  tindakan  yang  tidak  bertanggungjawab,  melanggar hak  asasi  manusia,  dan  terkadang  disertai  dengan  ancaman.  Pemaksaan  ini biasanya  dilakukan  orang-orang  yang  diragukan  tanggungjawabnya. Sedangkan  arti  ijbar  adalah  suatu  tindakan  untuk  melakukan  pernikahan terhadap  anak  perempuan  atas  dasar  tanggungjawab  yang  biasa  dilakukan oleh  ayah  atau  kakek.  Ijbar  disini  juga  bisa  dimaksudkan  sebagai  bentuk perlindungan  seorang  wali  terhadap  anak  perempuan.  Karena  keadan  anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. 8
Sementara itu wacana masyarakat yang sudah menyebar adalah bahwa orang tua sering sekali memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihanya, bukan  pilihan  anaknya,  biasanya  disebut  kawin  paksa.  Hal  seperti  ini merupakan  kesalahan  mendasar  dalam  memahami  makna  ijbar  dan ikrah . Dengan demikian memahami makna ijbar berarti kekuasaan orang tua atau wali    itu  hanyalah  hak  untuk  menikahkan  saja,  bukan  tindakan  memaksa kehendaknya  wali  tanpa  memerhatikan  keadaan  anak  perempuan  tersebut. Oleh  karena  itu,  hak  ijbar  wali  lebih  menekankan  aspek  tanggungjawab,
5 Etimologi adalah penyelidikan mengenai asal usul kata.
6 Lous Ma‟luf, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a‟lam, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), 78.
7 Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi‟I, al-Umm, jilid V (ttp: tnp. Tt), 162-163.
8 Husein  Muhammad, Fikih  Perempuan  Refleksi  Kiyai  Wacana  Agama  dan  Jender, cet  2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 80.
dengan  alasan  anak  tersebut  belum  memiliki  kemampuan  untuk  bertindak diri sendiri.

## Pembahasaan
A. Dasar-Dasar Hak Ijbar Wali
Sebenarnya  hak  ijbar  wali  ini  dalam  nash  tidak  ada  dalil  yang  jelas menunjukan  adanya  hak  ijbar  wali.  namun  ada  beberapa  ayat  yang menjelaskan atau mengisyaratkan adanya wali dan hak ijbar wali. tetapi ayat tersebut  hanya  menerangkan  secara  isyarat  saja,  tidak  diterangkan  jelas ataupun terperinci.
Nash  ini  ada  yang  berasal  dari  dalil  al-Quran  dan  dalil  dari  Hadits, antara lain:
اَذِإَو ُمُتْقَّلَط َءاَسِّنلا َنْغَلَ بَ ف َّنُهَلَجَأ لاَف َّنُىوُلُضْعَ ت ْنَأ َ ي َنْحِكْن َّنُهَجاَوْزَأ اَذِإ اْوَضاَرَ ت ْمُهَ نْ يَ ب ِفوُرْعَمْلِبِ َكِلَذ ُظَعوُي ِوِب ْنَم َناَك ْمُكْنِم ُنِمْؤُ ي َِّللِّبِ ِمْوَ يْلاَو ِرِخلآا ْمُكِلَذ ىَكْزَأ ْمُكَل ُرَهْطَأَو َُّللّاَو ُمَلْعَ ي ْمُتْ نَأَو لا َنوُمَلْعَ ت ( ٕٖٕ ) 9
Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal  suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang  yang beriman  di  antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  itu  lebih  baik bagimu  dan  lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah, 232).
Landasan hak ijbar wali dari hadits antara lain:
َشِئاَع ْنَعَو َة َمَّلَسَو ْمِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق اَهْ نَع َُّللّا َيِضَر ٌلِطَبِ اَهُحاَكِنَف اَهِّيِّلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرمااْيَِأ
َّيِئاَسَّنلا َّلاِا ُةَعَ بْرَلأْا ُوَجَرْخَأ( َلْاَو َناَّبِح ُنْباَو َةَناَوَع ْوُ بَأ ُوَحَّحَصَو )ُمِكا
Artinya: barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya  adalah  batal.  (H.R.  empat  ahli  hadits  kecuali  Nasa‟i dan  telah  menshohihkan  Abu>  Awa>nah  dan  Ibnu  H{{ibba>n  dan H{akim) 10
9 al-Qur‟an, 2: 232.
َلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع َُّللّا َيِضَر ِوْيِبَأ ْنَع ىَسْوُم ِْبَِأ َةَدْرُ ب ِْبَِأ ْنَعَو ٍٍٍّّّ َوِب ََّلاِا ََاَكِن  َلا َمَّلَسَو ْمِهْي
ِّْتلاَو ِِّنْيِدَمْلَا ُنْبا ُوَحَّحَصَو ُةَعَ بْرَلاْاَو َدَْحَْأ ُهاَوَر( َناَّبِح ُنْبا اُ ِيْيِم 11 (
Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi  Ibnu Hibban).

## B. Pandangan Hak Ijbar Wali Menurut Empat Mazhab
1. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Abu Hanifah
Imam  Hanafi  berpendapat  hak  ijbar  wali  tidak  ada  bagi  orang yang  sudah  baligh,  berakal,  dewasa,  dan  janda. 12 Dan  Abu  Hanifah memperbolehkan  perkawinan  tanpa  wali  (menikahkan  diri  sendiri) atau  meminta  orang  lain  diluar  nasab  untuk  menikahkan  gadis  atau janda.  Dan  pernikahan  wanita  gadis  atau  janda  hukumnya  sah  walau tanpa izin dari wali. 13
Dasar atau dalil  menurut  Imam Abu Hanifah tidak perlu adanya  wali adalah sebagai berikut: 14
ِإَف ْن اَهَقَّلَط لاَف الَِتَ ُوَل ْنِم ُدْعَ ب َّتَّح َحِكْنَ ت اًجْوَز َرْ يَغ ُه ْنِإَف اَهَقَّلَط لاَف ََاَنُج اَمِهْيَلَع ْنَأ اَعَجاَرَ تَ ي ْنِإ اَّنَظ ْنَأ اَميِقُي َدوُدُح َِّللّا َكْلِتَو ُدوُدُح َِّللّا اَهُ نِّيَبُ ي ٍمْوَقِل َنوُمَلْعَ ي ( ٕٖٓ ) 15
Artinya:  “kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  Talak  yang kedua),  Maka  perempuan  itu  tidak  lagi  halal  baginya  hingga  Dia kawin  dengan  suami  yang  lain.  kemudian  jika  suami  yang  lain  itu menceraikannya,  Maka  tidak  ada  dosa  bagi  keduanya  (bekas  suami pertama  dan  isteri)  untuk  kawin  kembali  jika  keduanya  berpendapat akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Itulah  hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 230).
11 Ibid.
12 Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah, 204.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 70.
14 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan , 36.
15 al-Qur‟an, 2: 230.
اَذِإَو ُمُتْقَّلَط َءاَسِّنلا َنْغَلَ بَ ف َّنُهَلَجَأ لاَف َّنُىوُلُضْعَ ت ْنَأ َنْحِكْنَ ي َّنُهَجاَوْزَأ َذِإا اْوَضاَرَ ت ْمُهَ نْ يَ ب ِفوُرْعَمْلِبِ َكِلَذ ُظَعوُي ِوِب ْنَم َناَك ْمُكْنِم ُنِمْؤُ ي َِّللِّبِ ِمْوَ يْلاَو ِرِخلآا ْمُكِلَذ ىَكْزَأ ْمُكَل ُرَهْطَأَو َُّللّاَو ُمَلْعَ ي ْمُتْ نَأَو لا َنوُمَلْعَ ت ( ٕٖٕ )
Artinya:  “apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa iddahnya,  Maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari  kemudian.  itu  lebih  baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah, 232).
Landasan al-Qur‟an al-Baqarah 232 menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut:
“telah  dikutip  dari  Imam  Shafi‟i  bahwa  ia  berkata:  ayat  ini  telah dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Tetapi Hanafi menjawab dengan dua  jawaban  yang pertama; pencegahan  dalam  ayat  ini  ditunjukan pada  para  wali,  dan  bisa  jadi  ditunjukan  kepada  para  suami  dan  istri atau  kemungkinan  lain  ditunjukan  kepada  orang  lain  yang  mukmin secara  umum. Kedua; makna  ayat  ini  ditunjukan  kepada  orang  yang berakal  atau  lainnya  seperti  kerabat  dekan  wanita  yang  ditalak.  Dan ayat  ini  tidal  menunjukan  adanya  wali  secara  mutlak.  Ayat  ini  juga menunjukan  wanita  lemah  dan  bukan  berarti  para  suami memanfaatkan  kelemahan  itu.  Karena  larangan  ini  mengandung kebebasan  pada  wanita  untuk  memilih  kembali  lagi  kepada  mantan suaminya atau tidak. 16
Dan surat al Baqarah ayat 234:
اَذِإَف اًرْشَعَو ٍرُهْشَأ َةَعَ بْرَأ َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبَرَ تَ ي اًجاَوْزَأ َنوُرَيَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَوَ تُ ي َنيِيَّلاَو
ْمُكْيَلَع ََاَنُج لاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَ ب ِف َنْلَعَ ف اَميِف ( ٌيِْبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِِ َُّللّاَو ِفوُرْعَمْلِبِ َّنِهِسُفْ نَأ ٕٖٗ ) 17
Artinya:  “orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis  'iddahnya,  Maka  tiada  dosa  bagimu  (para  wali)  membiarkan
16 Abdurrahman al-Jaziri. al-Fiqih „Ala al-Madhahib al-Arba‟ah, 48-49.
17 al-Qur‟an, 2:234 .
mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Q.S. al-Baqarah, 234).
Semua  ayat  diatas  menjelaskan  mengenai  nikah  wanita, me rojaahnya dan  apa  yang  mereka  kerjakan  pada  dirinya,  menurut yang  Ma‟ruf  adalah  tidak  tergantung  pada  izin  wali  dan  dalam pelaksanaannya tidak harus memperlukan wali. 18
Adapun  hadits  Nabi  yang  dijadikan  dasar  untuk  tidak  ada  wali dalam  perkawinan  menurut  Imam  H{anafi  antara  lain  sebagai berikut : 19
1. Hadits  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  ia  berkata  telah  bersabda Nabi SAW. :
اَنَ ثَّدَحَو
نب َعِفَنَ َعَِسَ ِلْضَفلْا ِنْب َِّللّا ِدْبَع ْنَع ٍدْعَس ِنْب ِدَيَِز ْنَع َناَيْفُس اَنَ ثَّدَحَو ٍدْيِعَس ُنْب ُةَبْ يَ تُ ق
نب ْنَع ُِبُِْيُ ِْيَْ بُج َِّبَِّنلا َّنَا ِساَّبَع يَلَص : َلاَق ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ُهاَوَر(  اَهُ تْوُكُس اَهُ نْذِإَو ُرَمْأَتْسُت ُرْكِبلْاَو اَهْ يِّلَو ْنِم اَهِسْفَ نِب اقَحَأ ُبْيَّ ثلَا )ٌمِلْسُم 20
Artinya:  “janda  lebih  baik  atas  dirinya  ketimbang  walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam”(H.R. ’ Muslim).
2. Riwayat Abu Dawut an Nasa‟i
ْنَعَو ا َِّبَِّنلا َّنَا ساَّبَع ِنْب : َلاَق ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله يَلَص ِبْيَّ ثلا َعَم ٍٍَّّوِل َسْيَل َدُواَدْوُ بْا ُهاَوَر( ُرَمْأَتْسُت ُةَمِتَيلْاَو ٌرْمَأ
) َناَّبِح ُنْبِا ُوَحَّحَصَو ِءاَسَنلا َو
Artinya: “wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda  dan  yatimah  dimintai  pendapatnya  dan  diamnya  adalah pengakuannya”.  (H.R.  Abu  Dawud  dan  Nasai  dan  telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban). 21
18 Mahmud Muhammad Saltut dan Muhammad „Ali as Sayis, Muqaranah al Madhahib fi al Fiqih, Matba‟ah Muhammad „Ali Shaibi, 50.
19 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan , 38.
20 Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, 604.
21 Ibnu Hajar al-Asqolani , Bulughul Maram, 178.
Hadits  ini  menunjukan  bahwa  tidak  ada  seorang  pun  dari  wali Ummi  Salamah  yang  hadir  pada  waktu  itu,  sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadits itu juga menunjukan bahwa tidak ada  hak  bagi  wali  untuk  menyanggah  dengan  menunjukan ketidaksukaannya  yang  tidak  ada  pada  tempatnya.  Dengan  demikian, jelas  bahwa  sanggahan  wali  tidak  dihiraukan  kalau  memang perkawinan  itu  sudah  kufu,  terlebih  lagi  mengenai  sahnya  akad  yang tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali. 22
Berdasarkan  landasan  tersebut  mazhab  Hanafiyah  membagi wanita  yang  hubungannya  dengan  wali  menjadi  dua  bagian  yaitu janda  dan  gadis.  Bagi  janda,  wali  bukan  merupakan  syarat  dan  bagi gadis,  wali  hanya  dimintai  izinnya  saja.  Janda  lebih  mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab  ia  telah  dewasa,  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  dan  dianggap tidak  perlu  melibatkan  orang  lain  (walinya)  termasuk  mengawinkan dirinya. 23
Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah , posisi wali itu tidak mutlak  dan  kalaupun  ada  hanya  diperuntukan  kepada  wanita  yang gadis  (belum  dewasa)  dari  sini  semua  peran  hak  ijbar  wali  tidak  ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya.
Perbedaan  mengenai  adanya  persetujuan  dari  calon  pemelai perempuan  yang  gadis  adalah  dengan  diamnya.  Sedangkan persetujuan dari janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas.
Adapun  untuk  masalah  orang  yang  akan  dinikahkan  oleh  hak ijbar wali ( wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berituk:
1. Anak kecil
22 Ibid.
23 Rahman Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63.
Ulama  mazhab  H{anafi  berpendapat  bahwa  wali  anak kecil  adalah  ayahnya,  sedangkan  ibunya  tidak  mempunyai  hak perwalian, dan Imam Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh  mengawinkannya,  termasuk  paman  dan  saudara  laki- laki. 24

## 2. Orang Gila
Mazhab  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  wali  berhak mengawinkan  orang  gila.  Dan  hukum  orang  gila  sama  dengan hukum  anak  kecil,  dan  dikalangan  ulama  mazhab  terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat  mazhab  Imamiyah  berpendapat  perwalian  ayah  dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim. 25

## 3. Orang Safih atau Idiot
Imam  Hanafi  berpendapat  untuk  orang  yang safih atau idiot  tidak  dipandang  sah  kecuali  dengan  izin  walinya.  Dan Imam  Hanafi  mengatakan  bahwa  apabila  seorang  anak  kecil telah  menginjak  baligh  dalam  keadaan  mengerti  kemudian terkena  safih  (idiot),  maka  perwalian  berada  ditangan  hakim, tidak  pada  ayah  dan  kakek,  apalagi  pada  orang  yang  menerima wasiat dari mereka berdua. 26

## 4. Wanita yang baligh dan berakal sehat
Menurut  Hanafi  berpendapat  wanita  yang  baligh  dan berakal  sehat  boleh  memilih  sendiri  suaminya  dan  boleh melakukan  perkawinan  sendiri  baik  perawan,  gadis,  maupun janda. 27 Karena    Imam  Hanafi  tidak  mensyaratkan  adanya  wali dalam  perkawinan.  Perempuan  yang  telah  baligh  dan  berakal,
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, 346.
25 Ibid, 694.
26 Ibid, 697.
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 40.
menurutnya  boleh  mengkawinkan  dirinya  sendiri,  tanpa  wajib dihadiri oleh dua orang saksi.
Seorang  janda  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri  apabila sudah memenuhui syarat sebagai berikut: 28
a. Se- kufu (sepadan)  bila  memilih  orang  yang  tidak  sekufu maka  wali  boleh  menentangnya  dan  meminta  kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.
b. Maharnya tidak kurang dari mahar misil, bila kurang dari mahar misil maka qadhi boleh membatalkan akadnya.
Hal  ini  menunjukan  bahwasanya  tidak  ada  hak  ijbar  wali bagi  janda  maupun  gadis  baligh  untuk  memaksanya  menikah apabila  sudah  memenuhui  syarat  diatas,  akan  tetapi  jika  tidak memenuhui persyaratan diatas, maka wali mempunyai hak ijbar sebagai  walinya  untuk  membatalkan  dan  menikahkan  dengan laki-laki pilihannya wali.
2. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Maliki
Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi  syarat  sah  mutlak  dalam  perkawinan,  jadi  nikah  tanpa  wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya. 29 Dengan pemikiran malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas  lagi  berpendapat,  wali  adalah  rukun  dari  nikah  dan  tidak  sah nikah tanpa adanya wali. 30
Dalil  atau  dasar  hukum  hak  ijbar  wali  adalah  ketika  Rosulullah menikahi Aisyah :
اَو ِْيَُْنُ ُنْبا اَنَ ثَّدَحَو )َ( َةَوْرُع ِنْب ِماَشِى ْنَع َةَيِواَعُم ْوُ بَأ َنََرَ بْخَأ َيَْيَ ُنْب َيَْيَ اَنَ ثَّدَحَو
ُظْفَّلل
ُنْبا َوُى ُةَدْبَع اَنَ ثَّدَح ُوَل َنََا َو ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله يَلَص  ِبَِّنلا  ِنَجَّوَزَ ت ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ِوْيِبَأ ْنَع ِماَشِى ْنَع َناَنَمْيَلُس
َو ِْبِ  َنََ ب َو َْيِّْنِس ِّتِس ُتْنِب َْيِْنِس ِعْسِت ُتْنِب َنََا ( ) ٌمِلْسُم ُهاَوَر 31 28 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan , 39.
29 Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410.
30 Abdr ar-Rahman al-Juzairi, al-Fikih „Ala al-Madhahib al-Arba‟ah, jilid 4, 46.
31 Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, (Lebanon, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2013), 604.
Artinya:  “Nabi  menikahiku  („Aisyah) ketika  aku  sedang  berumur  6 tahun,  dan  berkumpul  denganku  ketika  aku  berumur  9  tahun”.(H.R. Muslim).
Sedangkan  dasar  hukum  bahwasanya  wali  itu  wajib  dan dijadikan  sebagai  rukun  nikah  ialah  pada  hadits  nabi  Muhammad SAW bersabda :
َص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع َُّللّا َيِضَر ِوْيِبَأ ْنَع ىَسْوُم ِْبَِأ َةَدْرُ ب ِْبَِأ ْنَعَو ٍٍٍّّّ َوِب ََّلاِا ََاَكِن  َلا َمَّلَسَو ْمِهْيَلَع َُّللّا ىَّل
َناَّبِح ُنْبا اُ ِيْيِمِّْتلاَو ِِّنْيِدَمْلَا ُنْبا ُوَحَّحَصَو ُةَعَ بْرَلاْاَو َدَْحَْأ ُهاَوَر(
32 (
Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madi>niyyi>, dan at-Tirmi>dhi> Ibnu H{ibba>n).
Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan  yang secara isyarat  menunjukan  mengehendakinya  adanya  wali.  Menurut  Imam Maliki dasar Nash tersebut adalah  surat al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221, dan beberapa hadits nabi SAW. 33
Dasar al-Qur‟an : اَذِإَو ُمُتْقَّلَط َءاَسِّنلا َنْغَلَ بَ ف َّنُهَلَجَأ لاَف َّنُىوُلُضْعَ ت ْنَأ َنْحِكْنَ ي َّنُهَجاَوْزَأ اَذِإ اْوَضاَرَ ت ْمُهَ نْ يَ ب ِفوُرْعَمْلِبِ َكِلَذ ُظَعوُي ِوِب ْنَم َناَك ْمُكْنِم ُنِمْؤُ ي َِّللِّبِ ِمْوَ يْلاَو ِرِخلآا ْمُكِلَذ ىَكْزَأ ْمُكَل ْطَأَو ُرَه َُّللّاَو ُمَلْعَ ي ْمُتْ نَأَو لا َنوُمَلْعَ ت ( ٕٖٕ )
Artinya:  “  dan  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isteri(kamu),  lalu sampai  masa  iddahnya,  Maka  janganlah  kamu  (para  wali) menghalangi  mereka  menikah  lagi  dengan  calon  suaminya,  apabila telah terdapat kerelaan atau kecocokan diantara mereka dengan cara yang  baik.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang  yang beriman  di  antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari  akhir.  itu  lebih  suci bagimu  dan  lebih  bersih.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak mengetahui.” 34 . (Q.S. al-Baqarah, 232)
32 Ibnu Hajar al-Asqolani , Bulughul Maram, 177.
33 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 41.
34 Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (ayat pojok), (Kudus: Menara Kudus, 2006), 37.
لاَو اوُحِكْنَ ت ِتاَكِرْشُمْلا َّتَّح َّنِمْؤُ ي ٌةَملأَو ٌةَنِمْؤُم ٌرْ يَخ ْنِم ٍةَكِرْشُم ْوَلَو ْمُكْتَ بَجْعَأ لاَو اوُحِكْنُ ت ْشُمْلا َيِْكِر َّتَّح اوُنِمْؤُ ي ٌدْبَعَلَو ٌنِمْؤُم ٌرْ يَخ ْنِم ٍكِرْشُم ْوَلَو ْمُكَبَجْعَأ َكِئَلوُأ َنوُعْدَي َلِإ ِراَّنلا َُّللّاَو وُعْدَي َلِإ ِةَّنَْلْا ِةَرِفْغَمْلاَو ِوِنْذِِبِ ُِّيَْبُ يَو ِوِتَيَآ ِساَّنلِل ْمُهَّلَعَل َنوُرَّكَيَتَ ي ( ٕٕٔ )
Artinya:  dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik, sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin  lebih  baik  dari  orang  musyrik,  walaupun  Dia  menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat- Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah, 221).
Adapun  Hadits  mashur  yang  dijadikan  sebagai  keharusan adanya wali antara lain:
َةَشِئاَع ْنَعَو َّلَسَو ْمِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق اَهْ نَع َُّللّا َيِضَر َم ٌلِطَبِ اَهُحاَكِنَف اَهِّيِّلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرمااْيَِأ

## َّيِئاَسَّنلا َّلاِا ُةَعَ بْرَلأْا ُوَجَرْخَأ( )ُمِكاَلْاَو َناَّبِح ُنْباَو َةَناَوَع ْوُ بَأ ُوَحَّحَصَو
Artinya: barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya  adalah  batal.  (H.R.  empat  ahli  hadits  kecuali  Nasa‟i dan  telah  menshohihkan  Abu>  Awa>nah  dan  Ibnu  H{{ibba>n  dan H{akim) 35
اَمُهْ نَع َُّللّا َيِضَر ِوْيِبَأ ْنَع ىَسْوُم ِْبَِأ َةَدْرُ ب ِْبَِأ ْنَعَو ٍٍٍّّّ َوِب ََّلاِا ََاَكِن  َلا َمَّلَسَو ْمِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق
َناَّبِح ُنْبا اُ ِيْيِمِّْتلاَو ِِّنْيِدَمْلَا ُنْبا ُوَحَّحَصَو ُةَعَ بْرَلاْاَو َدَْحَْأ ُهاَوَر( 36 (
Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madi>niyyi>, dan at-Tirmi>dhi> Ibnu H{ibba>n).
Dalil-dalil  diatas  menunjukan  bahwasanya  dalam  perkawinan mewajibkan  adanya  wali.  Oleh  karena  itu,  posisi  wali  sangat dibutuhkan.  Jadi  Hak  ijbar  wali  (wali  mujbir  )  itu  diperbolehkan,
35 Ibnu Hajar al-Asqolani , Bulughul Maram, 177
36 Ibid.
karena kedudukan wali tersebut  paling utama dan jika tidak ada  wali maka perkawinan tidak sah.
Akan  tetapi  untuk  masalah  akad  nikah  dalam  perkawinan  tidak diharuskan  adanya  wali,  hukumnya  sunnah,  karena  adanya  wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah. 37
Melihat  data  keterangan  diatas  Imam  Maliki  berpendapat  jika yang  dinikahkan  adalah  wanita  baligh  dan  berakal  sehat  itu  masih gadis,  maka  wali  mempunyai  hak  untuk  menikahkannya  berarti  ada hak  ijbar  wali.  Tapi  apabila  perempuan  tersebut  janda  maka  hak  itu ada  pada  keduanya  yaitu  wali  dan  calon  pemelai  wanita.  Sebaliknya janda  tidak  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa  ada  restu  dari wali,  begitu  juga  demikian  pengucapan  akad  adalah  hak  ijbar  wali. Akad  yang  diucapkan  hanya  sekali  dan  memerlukan  persetujuannya dari pihak perempuan. 38
Adapun  untuk  masalah  orang  yang  akan  dinikahkan  oleh  hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki berpendapat sebagai berituk:
1. Anak Kecil
Imam Maliki mengatakan: walinya yaitu ayah dan sesudah ayah  adalah  orang  yang  meminta  wasiat  dari  ayah.  Kalau  ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar‟i. sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak  dalam  perwalian,  sebab  kakek  menurut  mereka  tidak mempunyai  posisi  ayah.  Dan  ibu  tidak  mempunyai  hak perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu. 39
Ulama  maliki  menempatkan  seluruh  kerabat  nasab  yang ashobah  sebagai  wali  nasab  dan  memperbolehkan  anak
37 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 40.
38 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja‟far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312.
39 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat , 166-167.
mengawinkan  ibunya.  Bahkan  kedudukanya  lebih  utama  dari pada ayah dan kakek. 40

## 2. Orang Gila
Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama dengan hukum  anak  kecil,  dan  kesamaan  pendapat  dalam  hal  ini,  baik orang  tersebut  gila  sejak  kecil  maupun  sudah  baligh  dan  sudah mengerti.  Berbeda  dengan  pendapat  mazhab  Imamiyah berpendapat  perwalian  ayah  dan  kakek  berlaku  atas  orang  gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali hakim. 41
3. Orang Safih atau Idiot
Mazhab  Maliki  berpendapat  sepakat  bahwa  wali  berhak mengawinkan anak safih (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad  nikah  orang  idiot  adalah  sah  dan  tidak  disyaratkan  harus izin walinya.
4. Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda
Imam  Maliki  berpendat  jika  wanita  yang  baligh  dan berakal  sehat  itu  gadis  maka  hak  yang  mengawinkan  dirinya adalah wali, akan tetapi bagi janda tidak ada hak ijbar wali dari wali  atau  dengan  kata  lain  wali  mujbir  tidak  terdapat  dalam perkawinan  janda.  Posisi  perwalian  pernikahan  janda  yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja. 42
Dari  golongan  empat  diatas  peran  hak  ijbar  wali  (wali  mujbir) dapat  dilakukan  pada  tiga  golongan  yaitu  kepada  anak  kecil,  orang gila,  dan  anak  safih  atau  idiot,  karena  mereka  semua  tidak  bisa melaksanakan  dan  belum  mampu  untuk  melakukan  perkawinan  dan belum  mempunyai  kemampuan  untuk  melaksanakan  perkawinan. sedangkan bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali mujbir tidak
40 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 75.
41 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Madhhab (Ja‟far,  Hanafi,  Maliki,  Shafi‟i,  dan Hanbali), 694.
42 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 43.
diperbolehkan  memaksa  secara  penuh,    akan  tetapi  harus  ada persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  jika  akan  melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.
Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita menikahkan  diri  sendiri,  baik  gadis  maupun  janda.  Mengenai  janda harus  terlebih  dahulu  ada  persetujuan  secara  tegas  sebelum  akad nikah.  Sedangkan  bagi  gadis  atau  janda  yang  belum  dewasa  dan belum  dicampuri  suami,  maka  jika  bapak  sebagai  wali  memiliki  hak ijbar  wali,  dan  bila  bukan  walinya  bapak  maka  tidak  memiliki  hak ijbar wali.
Dalam  masalah  perwalian  Imam  Maliki  membagi  wali  menjadi dua  yaitu  wali ikhtishoh (khusus)  dan  wali „ammah (umum).
Perwalian  khusus  hanya  dimiliki  orang-orang  tertentu  seperti  ayah, kakek,  atau  pemimpin  Negara.  Perwalian  umum  perwalian  yang disebabkan  satu  hal  yakni  keIslaman,  perwalian  ini  dimiliki  setiap muslim. Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi tidak mempunyai  wali  ayah  dan  keluarga  lainnya,  maka  laki-laki  muslim wajib  menikahkan  perempuan  tersebut. 43 Dan  menanggapi  hak  ijbar wali bahwasanya  yang berhak menjadi  wali adalah ayah, dan  apabila tidak ada  ayah maka diserahkan kepada hakim.
3. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Shafi‟i
Menurut  Imam  Shafi‟i  mengenai  hak  ijbar  wali  adalah dibenarkan  dan  diperbolehkan  tetapi  boleh  bagi  janda  untuk menikahkan  dirinya  sendiri,  artinya  tidak  ada  hak  ijbar  wali  untuk janda  akan  tetapi  lebih  baiknya  menggunakan  wali. 44 Tentang  hak ijbar  wali,  Imam  Shafi‟i  telah  mengatakan  dalam  kitabnya  al-Umm 45 tentang kondisi pernikahan „Aisyah sebagai berikut :
43 Syafiq  Hasyim ,  Hal-hal  yang  tak  terpikirkan  tentang  isu-isu  keperempuanan  dalam  Islam, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 155.
44 Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha , 193.
45 Abi Abdillah Muhammad bin Idris ash-Shafi‟i, al-Umm, 45.
َعُم ْوُ بَأ َنََرَ بْخَأ َيَْيَ ُنْب َيَْيَ اَنَ ثَّدَحَو ُنْبا َوُى ُةَدْبَع اَنَ ثَّدَح ُوَل ُظْفَّللاَو ِْيَُْنُ ُنْبا اَنَ ثَّدَحَو )َ( َةَوْرُع ِنْب ِماَشِى ْنَع َةَيِوا
َنََا َو ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله يَلَص  ِبَِّنلا  ِنَجَّوَزَ ت ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ِوْيِبَأ ْنَع ِماَشِى ْنَع َناَنَمْيَلُس ِس  ِّتِس ُتْنِب
َو ِْبِ  َنََ ب َو َْيِّْن َْيِْنِس ِعْسِت ُتْنِب َنََا ( ) ٌمِلْسُم ُهاَوَر 46
Artinya:  “Nabi  menikahiku  („Aisyah) ketika  aku  sedang  berumur  6 tahun,  dan  berkumpul  denganku  ketika  aku  berumur  9  tahun”.(H.R. Muslim).
Pernikahan „Aisyah dengan Nabi Muh}ammad diatas dilakukan oleh  Abu  Bakar  sebagai  walinya  dari  „Aisyah,  mengenai  hadits  ini Imam  Shafi‟i  menjelaskan  bahwa  ayah  lebih  berhak  atas  anak gadisnya  (yang  belum  baligh)  dari  pada  anak  gadisnya.  Oleh  karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal  seperti  inilah  wali  mempunyai  hak  ijbar  untuk  menikahkannya dengan colan pilihan walinya. 47
Pada umur tersebut seorang belum bisa dimintai pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukannya,  sehingga segala  tindakan  tidak  hanya  perkawinan  saja,  mutlak  diwakili  oleh walinya yang dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya.
Sedangkan  ketika  anak  tersebut  sudah  baligh  lebih  berhak  atas dirinya  dari  pada  walinya. 48 Berarti  seorang  ayah  tidak  boleh memaksa anaknya yang sudah baligh untuk menikah, tetapi harus ada izin dan kerelaan dari anak gadisnya. 49
Melihat keterangan diatas posisi wali adalah sangat penting dan diwajibkan, dan sangat dimungkinkan sekali terjadinya hak ijbar wali. karena  menurut  Imam  Shafi‟i,  wali  adalah  salah  satu  rukun  dari perkawinan,  maka  jika  ada  perkawinan  tanpa  disertai  dengan  wali maka perkawinan tidak sah.
46 Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, 604.
47 Zaenul  Mahmudi, Sosiologi  Fikih  Perempuan  Formulasi  dialektis  Fikih  Perempuan  dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi‟i , (Malang: Malang Press, 2009 ), 114
48 Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi‟I, al-Umm, 46.
49 Zaenul  Mahmudi, Sosiologi  Fikih  Perempuan  Formulasi  dialektis  Fikih  Perempuan  dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi‟i , 115.
Dasar al Quran yang digunakan Imam Shafi‟i adalah:
اَذِإَو ُمُتْقَّلَط َءاَسِّنلا َنْغَلَ بَ ف َّنُهَلَجَأ لاَف َ ت َّنُىوُلُضْع ْنَأ َنْحِكْنَ ي َّنُهَجاَوْزَأ اَذِإ اْوَضاَرَ ت ْمُهَ نْ يَ ب ِفوُرْعَمْلِبِ َكِلَذ ُظَعوُي ِوِب ْنَم َناَك ْمُكْنِم ُنِمْؤُ ي َِّللِّبِ ِمْوَ يْلاَو ِرِخلآا ْمُكِلَذ ىَكْزَأ ْمُكَل ُرَهْطَأَو َُّللّاَو ُمَلْعَ ي ْمُتْ نَأَو لا َنوُمَلْعَ ت ( ٕٖٕ ) 50
Artinya:  “apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa iddahnya,  Maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari  kemudian.  itu  lebih  baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
Dasar  atau  dalil  yang  digunakan  Imam  Shafi‟i  antara  lain,  adalah: Hadits Rasulullah SAW :
َلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع َُّللّا َيِضَر ِوْيِبَأ ْنَع ىَسْوُم ِْبَِأ َةَدْرُ ب ِْبَِأ ْنَعَو ٍٍٍّّّ َوِب ََّلاِا ََاَكِن  َلا َمَّلَسَو ْمِهْي
ُوَحَّحَصَو ُةَعَ بْرَلاْاَو َدَْحَْأ ُهاَوَر( َناَّبِح ُنْبا اُ ِيْيِمِّْتلاَو ِِّنْيِدَمْلَا ُنْبا 51 (
Artinya:  “Perkawinan  tanpa  wali  adalah  tidak  sah”  (H.R.  Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).
Konsep  perwalian  menurut  fikih  Imam  Shafi‟i  pada  dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar 52 .
a. Wali  mujbir  adalah  seorang  wali  yang  memiliki  hak  penuh untuk memaksa anak perempuanya menikah dengan pilihannya.
b. Wali ikhtiyar adalah seorang  yang tidak mempunyai hak penuh untuk  memaksa  anaknya  menikah  dengan  pilihannya,  wali ikhtiyar  tidak  boleh  mengawinkan  anak  perempuannya  tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan,  tetapi  harus  ada  jawaban  yang  jelas.  Sedangkan
50 Al-Qur‟an, 2:232.
51 Ibnu Hajar al-Asqolani , Bulughul Maram, 177.
52 Ratna Bantara Munti  dan Hindun  Anisah, posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia , 62.
yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.
Adapun  ini  konsep  perwalian  bahwa  seorang  gadis  tidak dapat  menikahkan  dirinya  sendiri,  karena  untuk  menikahkan tersebut ada ditangan orang tua sebagai walinya.
Selain itu bila dikaitkan dengan ketentuan diatas mengenai harus izin orang tua, terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih mengakomodasi bentuk  perwalian  yang  pertama  dari  Imam  Shafi‟i,  yaitu:  wali  ijbar. lewat ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini seorang ayah punya peluang  tidak  memberikan  izin  bagi  anaknya  untuk  melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dikehendakinya.
Adanya  ketentuan  wali  ini,  kawin  paksa  menjadi  hal  yang dimungkinkan,  sekalipun  melalui  institusi  dispensasi  nikah,  seorang anak  perempuan  bisa  membatalkan  kewaliannya  ayahnya,  dan meminta hakim menetapkan wali penggantinya. 53
Selain itu, diamnya perempuan yang dianggap salah satu bentuk persetujuan  perkawinan,  dapat  disalah  gunakan  untuk  kepentingan orang  tua  dalam  memaksakan  kehendaknya.  Ketentuan  ini  diambil dari  hadits  (yang  tidak  diketahui  riwayatnya)  yang  menyebutkan “seorang  gadis  harus  dimintai  persetujuan  atas  pernikahan  yang akan  dilangsungkan,  diamnya  merupakan  tanda  persetujuannya” . Hadits  ini  tidak  dapat  diterapkan  bagitu  saja  pada  masa  sekarang dimana  konteks  masyarakat  telah  berbeda  dengan  konteks  dimana hadits  ini  dikeluarkan.  Pada  masa  zaman  sekarang,  diamnya  seorang perempuan  bisa  saja  suatu  penolakan  yang  tak  terucapkan  karena kondisi  psikologi  yang  membuatnya  demekian  seperti  perasaan tercekam, shock, traumatik 54 , dll. 55
53 Ibid.
54 traumatik adalah luka yang disebabkan oleh luka. lihat pada M. Dahlan al-Barry, kamus Ilmiah Populer , 759.
55 Ratna Bantara Munti  dan Hindun  Anisah, posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia , 63.
Adapun  untuk  masalah  orang  yang  akan  dinikahkan  oleh  hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Shafi‟i berpendapat sebagai berituk:
1. Anak Kecil
Imam  Shafi‟i  mengkhususkan  perwalian  ini  hanya  tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak  kecil  yang  sudah  janda.  Dan  Imam  Shafii  mengatakan perkawinan  anak  kecil  laki-laki  dan  perempuan  hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh menikahkan anak dibawah umur dalam konsep hak ijbar wali ini. 56

## 2. Orang Gila
Hukum  orang  gila  sama  dengan  hukum  anak  kecil,  dan dikalangan  ulama  madhhab  terdapat  kesamaan  pendapat  dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan  sudah  mengerti. 57 Imam  Shafi‟i  berpendapat  bahwa  wali hakim  itu  berhak  mengawinkan  laki-laki  dan  perempuan  gila, apabila mereka tidak ada atau tidak mempunyai wali yang dekat, berdasarkan Hadits dibawah ini:
َةَشِئاَع ْنَع َلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق اَهْ نَع َُّللّا َيِضَر َمَّلَسَو ْمِهْي
اَهِّيِّلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرمااْيَِأ
ٌلِطَبِ اَهُحاَكِنَف اْوُرَجَتْشا ِنِإَف اَهِجْرَ ف ْنِم َّلَحَتْسِا اَِِ ًرْهَلمْا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف
ُوَل ٍََِّّو َلا ْنَم ٌٍَِّّّو ُناَطْلُسلْاَف َأَو ايِعِفاَّشلا ُوَجَرْخَأ( اُ ِواَحَّطلاَو َةَناَوَع ْوُ بَأَو ُوَجاَم ُنْباَو ُوَنَسَحَو اُ ِيِمِّْتلاَو َدُواَد ْوُ بَأَو ُدَْحْ
ُنْباَو ُمِكاَلْاَو .)ٌناَّبَح 58
Artinya:  “penguasa  adalah  wali  bagi  orang  yang  tidak mempunyai  wali”  (H.R.  Shafi‟i,  Ahmad,  Abu  Dawud, Tirmithiyyu).
Menanggapi  hadits  ini  Imam  Shafi‟i  berpendapat  hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil. Karena
56 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, 155.
57 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat , 168.
58 Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, Muwwa}aa‟ al-Imam Malik, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991), 458.
masih  mempunyai  wali  nasab,  sedangkan  wali  hakim diposisikan  menjadi  wali  terakhir  atau  solusi  terakhir  jika  tidak ada wali. 59

## 3. Orang safih atau Idiot
Imam  Shafi‟i  berpendapat  untuk  orang  yang safih atau idiot  tidak  dipandang  sah  kecuali  dengan  izin  walinya,  artinya wali  mempunyai  hak  penuh  untuk  menikahkan  anaknya  dan tidak sah,apabila tidak ada izin dari walinya.
4. Wanita yang baligh dan berakal sehat
Imam  Shafi‟i  berpendat  jika  wanita  yang  baligh  dan berakal  sehat  itu  gadis  maka  hak  yang  mengawinkan  dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak
mengawinkannya  ada  pada  kedunya,  artinya  wali  tidak  boleh mengawinkan  janda  tanpa  ada  persetujuannya.  Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari wali.  Namun  pengucapan  akad  adalah  hak  wali  dan  akad  yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.
Menanggapi  masalah  wanita  baligh  Imam  Shafi‟i  berpendapat bahwasanya  Balig  adalah  batasan  kedewasaan  laki-laki  dan perempuan,  yaitu  ketika  keduanya  telah  berumur  lima  belas  tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah  mestruasi  sebelum  umur  tersebut. 60 Baligh  merupakan  batas dimana  seorang  mempunyai  rasa  tanggungjawab  terhadap  segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif (pembebanan) dari  kewajiban  agama.  Dalam  masalah  ini,  Imam  Shafi‟i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki maupun perempuan.
59 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 46.
60 Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi‟I, al-Umm, 46.
اَنَ ثَّدَحَو
نب َعِفَنَ َعَِسَ ِلْضَفلْا ِنْب َِّللّا ِدْبَع ْنَع ٍدْعَس ِنْب ِدَيَِز ْنَع َناَيْفُس اَنَ ثَّدَحَو ٍدْيِعَس ُنْب ُةَبْ يَ تُ ق ِْيَْ بُج نب ْنَع ُِبُِْيُ َِّبَِّنلا َّنَا ِساَّبَع : َلاَق ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله يَلَص ُهاَوَر(  اَهُ تْوُكُس اَهُ نْذِإَو ُرَمْأَتْسُت ُرْكِبلْاَو اَهْ يِّلَو ْنِم اَهِسْفَ نِب اقَحَأ ُبْيَّ ثلَا )ٌمِلْسُم 61
Artinya: “janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam”(H.R. ’ Muslim).
Hadits  ini  menerangkan  bahwa  ayah  harus  bermusyawarah dengan  anak  gadisnya  untuk  meminta  persetujuannya  apabila  ayah hendak mengawinkan dengan seseorang dan izin yang diberikan tidak perlu dengan terus terang, dan cukup dengan diam. Musyawarah perlu dilakukan  karena  untuk  kehati-hatian,  lebih  baik  untuk  jiwa perempuan  atau  anak  gadisnya,  dan  merupakan  akhlak  yang  mulia. Tindakan  ini  merujuk  kepada  firman  Allah  SWT:  “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. (QS. Ali Imron. 3.: 159)  Dan secara psikologis anak gadis masih meras a malu untuk mengatakan terus terang dan seandainya dia tidak suka dengan pilihan orang tuanya dia akan menangis atau menolaknya dengan tegas. 62
Menanggapi  hadits  diatas  Imam  Shafi‟i  berkata:  “bahwasanya Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Rasul memposisikan janda  lebih  berhak  daripada  wali  dan  memposisikan  gadis  harus dimintai  izin  atas  dirinya  bila  hendak  menikah.  Wali  yang  dimaksud adalah hanya ayah. Sunah ini menunjukan bahwa perintah Rosulullah untuk  meminta  izin  kepada  gadis  adalah  masalah  pilihan  bukan kewajiban,  karena  apabila  gadis  tersebut  tidak  suka  dengan  pilihan walinya,  maka  walinya  tidak  boleh  menikahinya,  dalam  kondisi demikian posisinya seperti janda. 63
Dari  penjelasan  Imam  Shafi‟i  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dia seakan menyamakan semua perempuan baik dia masih gadis maupun
61 Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, 604.
62 Zaenul  Mahmudi, Sosiologi  Fikih  Perempuan  Formulasi  dialektis  Fikih  Perempuan  dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi‟i, 115.
63 Abi Abdillah uhammad bin Idris Ash-Shafi‟I, al-Umm, 46.
janda.  Keduanya  mempunyai  hak  atas  dirinya  daripada  wali,  wali yang  dimaksud  Shafi‟i  itu  ayah.  Izin  dari  anak  perempuan  dapat mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  anak  tersebut  sudah  baligh, karena  baligh  Balig  adalah  batasan  kedewasaan  laki-laki  dan perempuan,  yaitu  ketika  keduanya  telah  berumur  lima  belas  tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dab perempuan telah  mestruasi  sebelum  umur  tersebut. 64 Baligh  merupakan  batas dimana  seorang  mempunyai  rasa  tanggungjawab  terhadap  segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif (pembebanan) dari  kewajiban  agama.  Dalam  masalah  ini,  Imam  Shafi‟i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki maupun perempuan. 65
Dengan  demikian  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  Imam  Shafi‟i  tidak  memperbolehkan  seorang  ayah menikahkan  anak  gadisnya  yang  belum  baligh,  karena  pada  umur tersebut  belum  mempunyai  tanggungjawab  dan  yang  membedakan antara keduanya adalah dari segi izinnya, kalau janda dengan berkata secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan diam. 66

## 4. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Hanbali
Menurut  Imam Hanbali,  bahwasanya  hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan  baik  janda  maupun  gadis. 67 Menurut  Mazhab  Imam Hanbali,  tetap  harus  ada  izin  (persetujuan)  baik  janda  ataupun  gadis, karena  wali  merupakan  syarat  dalam  pernikahan  sehingga  dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali. 68 Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari  wali,  dan  disini  wali  mempunyai  kekuasaan  untuk  menikahkan anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali,
64 Zaenul  Mahmudi, Sosiologi  Fikih  Perempuan  Formulasi  dialektis  Fikih  Perempuan  dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi‟i, 117.
65 Ibid. 66 Ibid. 118.
67 Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha , Juz VII. 192.
68 Ibid.
Diantaranya ayat-ayat menunjukan adanya wali adalah :
1. Surat al-Baqarah, jus 2, ayat 228.
ِف َُّللّا َقَلَخ اَم َنْمُتْكَي ْنَأ َّنَُلَ الَِيَ لاَو ٍءوُرُ ق َةَثلاَث َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبَرَ تَ ي ُتاَقَّلَطُمْلاَو َّنِمْؤُ ي َّنُك ْنِإ َّنِهِماَحْرَأ
َأ  ْنِإ  َكِلَذ  ِف َّنِىِّدَرِب اقَحَأ َّنُهُ تَلوُعُ بَو ِرِخلآا ِمْوَ يْلاَو َِّللِّبِ
ِفوُرْعَمْلِبِ َّنِهْيَلَع ُ ِيَّلا ُلْثِم َّنَُلََو اًحلاْصِإ اوُداَر
ٌميِكَح ٌزيِزَع َُّللّاَو ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَجِّرلِلَو ( ٢٢٢ )
Artinya:  “wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri (menunggu)  tiga  kali  quru'(Quru'  dapat  diartikan  suci  atau haidh).  tidak  boleh  mereka  Menyembunyikan  apa  yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami-suaminya  berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki  ishlah.  dan  Para  wanita  mempunyai  hak  yang seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  ma'ruf. akan  tetapi  Para  suami,  mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan daripada  isterinya  dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah, 2: 228).
2. Surat an-Nur, juz 24, ayat 22.
ِبَس  ِف َنيِرِجاَهُمْلاَو َيِْكاَسَمْلاَو  َبَْرُقْلا  ٍِّوُأ اوُتْؤُ ي ْنَأ ِةَعَّسلاَو ْمُكْنِم  ِلْضَفْلا وُلوُأ  ِلَتَْيَ لاَو
اوُفْعَ يْلَو َِّللّا  ِلي ( ٌميِحَر ٌروُفَغ َُّللّاَو ْمُكَل َُّللّا َرِفْغَ ي ْنَأ َنوابُِتَ لاَأ اوُحَفْصَيْلَو ٕٕ )
Artinya:  “dan  janganlah  orang-orang  yang  mempunyai kelebihan  dan  kelapangan  di  antara  kamu  bersumpah  bahwa mereka  (tidak)  akan  memberi  (bantuan)  kepada  kaum kerabat(nya),  orang-orang  yang  miskin  dan  orang-orang  yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan  berlapang  dada.  Apakah  kamu  tidak  ingin  bahwa  Allah mengampunimu?  dan  Allah  adalah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nur: 22).
Dalil hadits-hadits yang lain antara lain: 69
1. Hadits  Nabi  dari  Abu  Burdah  bin  Abi  Musa  menurut  riwayat Ahmad dan lima perawi, yaitu:
َلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع َُّللّا َيِضَر ِوْيِبَأ ْنَع ىَسْوُم ِْبَِأ َةَدْرُ ب ِْبَِأ ْنَعَو َوِب ََّلاِا ََاَكِن  َلا َمَّلَسَو ْمِهْي
ٍٍٍّّّ
َناَّبِح ُنْبا اُ ِيْيِمِّْتلاَو ِِّنْيِدَمْلَا ُنْبا ُوَحَّحَصَو ُةَعَ بْرَلاْاَو َدَْحَْأ ُهاَوَر( 70 (
Artinya:  “Perkawinan  tanpa  wali  adalah  tidak  sah”  (H.R. Ahmad  dan  Imam  Empat,  dan  telah  menshohihkan  h}adith  Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

## 2. Hadits Nabi dari Aisyah yaitu:
َةَشِئاَع ْنَع َمَّلَسَو ْمِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َُّللّا ُلْوُسَر َلاَق اَهْ نَع َُّللّا َيِضَر َغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرمااْيَِأ اَهِّيِّلَو ِنْذِإ ِْيْ ٌلِطَبِ اَهُحاَكِنَف
َو َلا ْنَم ٌٍَِّّّو ُناَطْلُسلْاَف اْوُرَجَتْشا ِنِإَف اَهِجْرَ ف ْنِم َّلَحَتْسِا اَِِ ًرْهَلمْا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف
ُوَل ٍَِّّ
َحَو اُ ِيِمِّْتلاَو َدُواَد ْوُ بَأَو ُدَْحَْأَو ايِعِفاَّشلا ُوَجَرْخَأ( اُ ِواَحَّطلاَو َةَناَوَع ْوُ بَأَو ُوَجاَم ُنْباَو ُوَنَس ُنْباَو ُمِكاَلْاَو .)ٌناَّبَح 71
Artinya:  setiap  wanita  yang  menikah  tanpa  izin  walinya,  maka pernikahannya  itu  batal”  (H.R.  Shafi‟i,  Ahmad,  Abu  Dawud, Tirmitdiyyu).

## 3. Hadits diriwayatkan dari „Aisyah, yaitu:

## ٌلِطَبِ ٍٍَِّّو ِْيَْغ ْنِم ََاَكِّنلا َّنِا
Artinya: “sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal”
Ulama  Hanbali  berpendapat  bahwa  setiap  akad  perkawinan  itu diserahkan  kepada  wali,  baik  perempuan  itu  dewasa  atau  anak  kecil, janda  atau  masih  perawan,  sehat  akalnya,  atau  tidak  sehat  akalnya. Oleh  karena  itu  perempuan  tidak  ada  hak  untuk  menikahkan  dirinya sendiri. 72 Kecuali  janda  yang  harus  dimintai  izin  dan  ridhonya. 73 Hal ini  menunjukan  bahwa  perkawinan  dan  akad  tidak  sah,  apabila  tanpa wali atau izin dari walinya.
70 Ibnu Hajar al-Asqolani , Bulughul Maram, 177.
71 Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, Muwwataa‟ al-Imam Malik, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991), 458.
72 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 74.
73 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan , 47.
Adapun  untuk  masalah  orang  yang  akan  dinikahkan  oleh  hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali berpendapat sebagai berituk:
1. Anak kecil
Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya,  sedangkan  ibunya  tidak  mempunyai  hak  perwalian, kecuali menurut ulama sebagian dari shafi‟i.
2. Orang gila
Hukum  orang  gila  sama  dengan  hukum  anak  kecil,  dan dikalangan  ulama  mazhab  terdapat  kesamaan  pendapat  dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan  sudah  mengerti.  Berbeda  dengan  pendapat  mazhab Imamiyah  berpendapat  perwalian  ayah  dan  kakek  berlaku  atas orang  gila  sejak  kecil,  sedangkan  orang  gila  sesudah  baligh perwalian ditangan hakim. 74

## 3. Orang Safih atau Idiot
Imam  H{anbali  berpendapat  bahwa  apabila  seorang  anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena  safih  (idiot),  maka  perwalian  berada  ditangan  hakim, tidak  pada  ayah  dan  kakek,  apalagi  pada  orang  yang  menerima wasiat dari mereka berdua. 75 Sementara menurut Imam Hanbali akad  nikah  orang  idiot  adalah  sah  dan  tidak  disyaratkan  harus izin walinya.
4. Wanita yang baligh dan berakal sehat
Imam  Hanbali  berpendat  jika  wanita  yang  baligh  dan berakal  sehat  itu  gadis  maka  hak  yang  mengawinkan  dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya  ada  pada  kedunya,  artinya  wali  tidak  boleh mengawinkan  janda  tanpa  ada  persetujuannya.  Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari
74 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab (Ja‟far,  Hanafi,  Maliki,  Shafi‟i,  dan Hanbali), 694.
75 Ibid, 697.
wali. 76 Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.
Selanjutnya para ulama berbeda pendapat khususnya ulama fikih empat  mazhaz  berpendapat  bahwasanya  tentang  wali  bukan  ayah antara lain:
a. Hanbali  dan  Maliki  mengatakan:  wali  sesudah  ayah  adalah orang  yang  meminta  wasiat  dari  ayah.  Kalau  ayah  tidak mempunyai  orang  yang  diwasiati,  maka  perwalian  jatuh  ke tangan hakim syar‟i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak  dalam  perwalian,  sebab  kakek  menurut  mereka  tidak mempunyai  posisi  ayah.  Kalau  posisi  kakek  dari  pihak  ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.
b. Hanafi  mengatakan  mengatakan  para  wali  sesudah  ayah  adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qadi.
c. Shafi‟i  mengatakan  perwalian  beralih  dari  ayah  kepada  kakek, dan  dari  kakek  kepada  orang  yang  menerima  wasiat  dari  ayah. Seterusnya,  kepada  menerima  wasiat  kakek  dan  sesudah  itu kepada qadi. 77
Sedangkan  Mazhab  Imamiyah  berpendapat  perwalian  pertama- tama  berada  pada  ayah  dan  kakek  (dari  pihak  ayah)  dalam  derajat yang  sama  dimana  masing-masing  mereka  berdua  berhak  bertindak sebagai  wali  secara  mandiri  tanpa  terikat  yang  lain.  Apabila  mereka saling berebut menjadi wali, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang  bertentangan  satu  sama  lain,  maka  yang  didahulukan  adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian tidak berlaku. Akan  tetapi  bida  terjadi  bersamaan,  maka  yang  didahulukan  adalah
76 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 47.
77 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat , 166-167.
kakek. Sedangkan apabila tidak ayah dan kakek, maka perwalian jatuh pada  orang  yang  menerima  wasiat  dari  ayah  seorang  diantara keduanya.  Dalam  hal  ini  kakek  didahulukan  dari  penerima  wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak ada juga orang menerima wasiat dari keduanya, maka perwalian jatuh ke tangan syar‟i. 78

## Kesimpulan
1. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya hak ijbar wali dalam fiqih Indonesia  (baca,KHI)  dan  Fikih  Empat  Mazhab  berbeda.  Kalau  dalam KHI tidak ada ketarangan yang jelas menerangkan adanya hak ijbar wali dalam perkawinan bagi pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan.  Jadi  untuk  untuk  masalah  wali  tersebut  ijbar  atau  bukan ijbar,  tidak  diperdebatkan  dalam  masalah  wali  nikah.  Hanya  saja  kalau memang  ada  ijbar  dari  ayah  kepada  anaknya  secara  penuh  yang  harus menikah, maka hak ijbar wali ini tidak diperbolehkan, karena dalam KHI sendiri  perkawinan  itu  harus  tidak  unsur  paksaanya.  Sedangkan  Fikih Empat mazhab berpendapat hak ijbar wali diperbolehkan bagi siapa saja, baik itu anak kecil, gadis, baligh, atau perawan. Kecuali bagi janda tidak ada hak ijbar wali, apabila sudah memenuhui syarat-syaratnya.
2. Persamaan  dan  perbedaan  dalam  masalah  hak  ijbar  wali  yang  ada  pada KHI  dan  Fikih  Empat  Mazhab  adalah  keduanya  sama-sama  tidak  ada dalil atau dasar mengenai hak ijbar wali. Sedangkan perbedaanya dalam KHI  itu  tidak  diperbolehkan  adanya  hak  ijbar  dan  fikih  Empat  Mazhab adalah  diperbolehkannya  hak  ijbar  wali.  Kecuali  janda  terjadi perselisihan.
78 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Madhhab (Ja‟far,  Hanafi,  Maliki,  Shafi‟i,  dan Hanbali), 693-694.

## Daftar Pustaka
Husein Muhammad, Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002)
Lous Ma‟luf, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a‟lam, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968)
Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, Muwwataa‟ al-Imam Malik, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991)
Masdar Farid Mas‟udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan , Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998)
Moch.  Asnawi, Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perdebatan ,  (Yogyakarta: Darussalam 2004)
Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Madhhab (Ja‟far,  Hanafi,  Maliki,

## Shafi‟i, dan Hanbali)
Syafiq  Hasyim ,  Hal-hal  yang  tak  terpikirkan  tentang  isu-isu  keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001)
Zaenul  Mahmudi, Sosiologi  Fikih  Perempuan  Formulasi  dialektis  Fikih Perempuan  dengan  Kondisi  dalam  Pandangan  Imam  Shafi‟i ,  (Malang: Malang Press, 2009 )