KONVERGENSI KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KABUPATEN SAMOSIR

## COMMUNICATION CONVERGENCE IN IMPLEMENTATION OF TOURIST DESTINATION DEVELOPMENT OF KABUPATEN SAMOSIR
1) Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A
2) Dr. Karyaman Sinaga, MAP
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Dharmawangsa Medan Jl. Yos Sudarso, No. 224 *Email: cutalma@dharmawangsa.ac.id

## ABSTRAK
Untuk  menjadi destinasi wisata yang  menjadi pilihan wisatawan,  maka diperlukan analisis  kebijakan  pengembangan  pariwisata  dalam  perspektif  komunikasi  yang  benar- benar  dapat  membangun  destinasi  wisata  Kabupaten  Samosir.Maka  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakonvergensi  komunikasi  dalam  implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  diperoleh  dari Kantor  Pemerintahan  Kabupaten  Samosir,  Dinas  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten Samosir  dan  Tokoh  Masyarakat  Kota  Samosir.  Teknik  pengambilan  data  menggunakan teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  dalam  penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah kota sebagai Nahkoda dalam  pengembangan  destinasi  wisata  Kabupaten  Samosir  seharusnya  memberi  jalan keberhasilan pada pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir, namun dilihat dari prinsip  kolaboratif  konvergen,  komunikasi  konvergensi  yang  dilakukan  para  pelaku pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir belumterjadi secara seimbang, padahal seharusnya para pelaku komunikasi dalam pengembangan destinasi wisata memiliki peran yang  sama-sama  penting  selama  proses  pengembangan  berlangsung.  Karena  pada  model konvergen, masing-masing pelakupengembangan merupakan partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi), oleh karena itu, konvergen komunikasi cukup efektif untuk dikembangkan dalam implementasi pengembangan desitasi wisata di Kabupaten Samosir.

## ABSTRACT
To  become  a  tourist  destination  that  is  the  choice  of  tourists,  it  is  necessary  to  analyze tourism  development  policies  from  a  communication  perspective  that  can  really  build tourist  destinations  in  Samosir  Regency.  So  the  problem  in  this  research  is  how communication convergence in the implementation  of tourism destination development in Samosir Regency.
This research was conducted  with a qualitative approach. Sources of data were obtained from the Samosir Regency Government Office, Samosir Regency Arts and Culture Tourism
Office  and  Samosir  City Community  Leaders.  Data  collection  techniques  using interview techniques,  observation  and  documentation.  While  the  data  analysis  in  this  study  was carried out using the Miles and Huberman model.
The  results  showed  that  the  involvement  of  the  city  government  as  the  captain  in  the development of tourist destinations in Samosir Regency should provide a way of success in the development of tourist destinations in Samosir Regency, but seen from the convergent collaborative  principle,  convergence  communication  carried  out  by  the  actors  of developing  tourist  destinations  in  Samosir  Regency  has  not  occurred  in  a  balanced manner,  even  though  communication  actors  in  the  development  of  tourist  destinations should  have  an  equally  important  role  during  the  development  process.  Because  in  the convergent  model,  each  development  actor  is  a  participant  (participating  parties), therefore,  convergent  communication  is  effective  enough  to  be  developed  in  the implementation of tourism desitation development in Samosir Regency.

## A. PENDAHULUAN
Kabupaten  Samosir  merupakan salah  satu  destinasi  priortitas  wisata nasional  yang  sangat  potensial  untuk dikembangkan  dalam  mendukung  daya saing  Danau  Toba  sebagai  salah  satu destinasi wisata nasional yang diprioritaskan.  Berdasarkan  Data  dari Dinas  Pariwisata  Seni  dan  Budaya, terdapat  75  (tujuh  puluh  lima)  objek wisata  berupa  wisata  alam,  wisata sejarah,  dan  wisata  budaya  di  Kabupaten Samosir.Keindahan  alam,  peninggalan sejarah,  kekayaan  budaya  dan  fenomena tinggalan  letusan  Gunung  Toba  yang dimiliki  Kabupaten  Samosir  merupakan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang melimpah baik
wisatawan  lokal  maupun  mancanegara bila  dikembangkan  dan  dikelola  dengan baik.
Hal  ini  sejalan  dengan  Visi Pembangunan  yang  telah  ditetapkan Kabupaten  Samosir  Tahun  2016-2021 yaitu  “Terwujudnya  Masyarakat  Samosir yang  Sejahtera,  Mandiri,  dan  Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian”, Sejalan  dengan  visi  pembangunan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya  Kabupaten  Samosir  menetapkan Visi  Kabupaten  Samosir  yaitu  “Samosir Menjadi  Destinasi  Wisata  Unggulan  Di Indonesia  Menuju  Pariwisata  Kelas Dunia”  dengan  memiliki  tagline  “Negeri
Indah  Kepingan Surga” sebagai branding kotanya.  Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) diharapkan Kabupaten  Samosir  akan  menjadi  ikon pariwisata berkelas dunia di Indonesia.
Untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten  Samosir  dan  visi  Dinas Pariwisata,  Seni  dan  Budaya  tersebut, ditetapkanlah
sebuah kebijakan pengembangan objek wisata di Kabupaten  Samosir  yang  diatur  dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera  Utara  Nomor  474  Tahun  2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten Samosir.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk mengembangkan  objek  wisata  yang  ada di Kabupaten Samosir.Berdasarkan Keputusan Bupati ini, telah ditetapkanyabeberapa objek wisata unggulan  yaitu:  Makam  Tua  Raja Sidabutar  di  Desa  Tomok  Parsaoran Kecamatan  Simanindo,  Kawasan  Tuktuk Siadong  di  Kelurahan  Tuktuk  Siadong Kecamatan  Simanindo,  Batu  Kursi Persidangan  di  Desa  Siallagan  Pindaraya Kecamatan  Simanindo,  Museum  Huta Bolon  di  Desa  Simanindo  Kecamatan Simanindo, Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Aek  Rangat  Pangururan  di  Kelurahan Siogung-ogung  Kecmaatan  Pangururan, Menara Pandang Tele di Desa  Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Aek Sipitu Dai  Kecamatan  Sianjur  Mula-mula,  Batu
Sawan  di  Desa  Sari  Marrihit  Kecamatan Sianjur  Mula-mula,  Air  Terjun  Efrata  di Desa  Sosor  Dolok  Kecamatan  Harian, dan  Air  Terjun  Naisongop  di  Desa Sianjur  Mula-mula  Kecamatan  Sianjur Mula-mula.
Sesuai  dengan  kebijakan  di  atas, pemerintah  Kabupaten  Samosir  telah melakukan  pengembangan  objek  wisata dengan  melakukan  pembagian  atau klasifikasi  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  objek  wisata.  Kebijakan  yang dimaksud  merupakan  kebijakan  yang memberikan  kesempatan  di  tingkat  lokal dalam pengembangan objek wisata untuk mengurangi  disparitas  antar  wilayah dalam pemerataan kesejahteraan publik.
Untuk  menjadi  destinasi  wisata yang  menjadi  pilihan  wisatawan,  maka diperlukan analisis kebijakan pengembangan pariwisata dalam
perspektif  komunikasi  yang  benar-benar dapat  membangun  destinasi  wisata Kabupaten  Samosir.  Maka,  berdasarkan latar  belakang  tersebut  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  konvergensi  komunikasi dalam implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosi

## B. LANDASAN TEORI
Rogers  dan  Adhikarya  (1978) menyarankan  perlunya  dirumuskan  suatu pendekatan baru dalam proses komunikasi  yang  dilakukan  manusia, yaitu suatu pendekatan konvergensi yang didasarkan  pada  model  komunikasi  yang sirkular, menggantikan model linear yang umumnya  dianut  selama  ini.  Agar  aspek komunikasi  lebih  berhasil  mencapai sasarannya,  serta  dapat  menghindarkan kemungkinan-kemungkinan  efek  yang tidak diinginkan, tentunya harus mempertimbangkan hal tersebut.
Model  komunikasi  konvergen sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen  (memusat)  dengan  informasi yang  disepakati  bersama  oleh  pihak- pihak  yang  berkomunikasi  dalam  rangka mencapai kesaling
pengertian
(konsensus). Menurut model ini komunikasi  dikatakan  efektif  apabila tercapai  pemahaman  bersama  antara pelaku  yang  terlibat  dalam  komunikasi. Disini  tidak  lagi  dikenal  istilah  sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi). Komponen  utama  dari  model konvergen adalah informasi ( uncertainly ), konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama,
tindakan  bersama,  jaringan  hubungan sosial  ( network  relationship ).  Dalam mekanisme pengembangan, model komunikasi  ini  kemudian  dijadikan sebagai  landasan  dalam  penguatan pemberdayaan sosial ( social empowerment ). Menurut Sumardjo, alasan pendekatan kovergen lebih tepat di era  globalisasi,  karena  pendekatan  ini lebih memungkinkan terjalinnya integrasi ( interface )  antara  kepentingan  semua pihak  ( stakeholders ).  Pendekatan  ini lebih menempatkan keberadaan masyarakat  dengan  aspek  kepentingan dan  kemampuannya  agar  lebih  dikenal dan  dihargai,  sehingga  lebih  mendorong terjadinya  partisipasi  masyarakat  yang tinggi sehingga komunikasi menjadi lebih efektif.
Demolingo  (2015)  juga  turut memberikan  pandangan  bahwa  dalam rangka pengembangan pariwisata, pemerintah  harus  terlibat  membangun sebuah  institusi  manajemen  pariwisata, meningkatkan  sumber  daya  manusia, membangun  infrastruktur  dari  fasilitas wisata  yang  masih  kurang  serta membentuk  sebuah  kerjasama  antara pemerintah dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

## C.METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  digunakan  karena peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap subjek  dan  objek  penelitian  agar  dapat
memahami  prilaku,  persepsi,  motivasi dan  tindakan  dari  masyarakat.  Sumber data  diperoleh  dari  Kantor  Pemerintahan Kabupaten  Samosir,  Dinas  Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir dan Tokoh Masyarakat Kota Samosir. Teknik pengambilan  data  menggunakan  teknik wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan model  Miles  dan  Huberman,  dimana dalam  model  ini  analisis  data  dimulai dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan,  yang  ketiganya merupakan suatu siklus dalam
memperkuat  pengambilan  kesimpulan (Sutopo, 2006)

## D.HASIL DAN PEMBAHASAN
Keputusan  Bupati  Samosir  untuk melakukan  klasifikasi  ( cluster )  terhadap destinasi  wisata  berdasarkan  penilaian kualitas objek wisata yang dilakukan oleh Dinas  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya Kabupaten  Samosir  merupakan  awal ( starting  point )  dari  proses  komunikasi pemerintah  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat. Keputusan pemerintah dalam pengklasifikasian  pengembangan  objek wisata juga merupakan hasil komunikasiantara  pemerintah  dengan masyarakat  melalui  lembaga  perwakilan rakyat.
Proses selanjutnya dilakukan melalui  proses  komunikasi  politik  yang diputuskan
di tingkat lembaga pemerintah  daerah  melalui  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir. Sedangkan koordinasi dari pemerintah di tingkat  pusat  dan  di  tingkat  provinsi memiliki  kekhususan  sesuai  dengan program pembangunan untuk
kepentingan pengembangan objek wisata. Hal  ini  sesuai  dengan  penyampaian  dari Kepala  Bidang  Pengembangan  Dinas Pariwisata,  Seni  dan  Budaya  Kabupaten Samosir Bapak Sahat Manurung bahwa:
“Pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di daerah
sebagai  program  pembangunan nasional selalu turun untuk berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan  sebelum  dilaksanakan program pembangunan, jadi sebelum memulai proyek pembangunan  pemerintah  pusat selalu  di  awali  dengan  kunjungan untuk melakukan koordinasi”
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dilihat  bahwa  koordinasi  pemerintah daerah  dan  pemerintah  provinsi  dengan pemerintah  pusat  telah  berjalan  dalam melakukan  perencanaan  pembangunan khususnya dalam pengembangan destinasi  wisata  di  Kabupaten  Samosir sebagai  objek  wisata  unggulan,  objek wisata  prioritas,  dan  objek  wisata rintisan.
Gambaran koordinasi pengembangan  destinasi  wisata  dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Gambar 1. Koordinasi Pengembangan Destinasi Wisata
Sedangkan koordinasi dalam usaha  pengembangan  destinasi  wisata yang  dilakukan  pemerintah  daerah dengan masyarakat belum dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  pengembangan  objek wisata. Keikutsertaan masyarakat melalui komunikasi interaktif yang telah diupayakan  pemerintah  tidak  berjalan sebagaimana yang diharapkan.Permasalahan
dalam komunikasi  antara  pihak  pemerintah, pengusaha (stakeholders) dan masyarakat masih  terkesan  berjalan  sendiri-sendiri sehingga  tidak  ada  kesepahaman  dalam program pembangunan yang dilaksanakan.  Proses  komunikasi  yang dilakukan  melalui  sosialisasi-sosialisasi belum membuahkan hasil yang signifikan
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat
dalam mendukung pemerintah Kabupaten
Samosir  dalam  pengembangan  destinasi wisata. Analisis dari beberapa permasalahan  berkaitan  dengan  analisis konvergensi komunikasi dalam implementasi  pengembangan  destinasi wisata  di  Kabupaten  Samosir  adalah sebagai berikut:
a) Kurangnya Sosialisasi Kebijakan  dalam  pengembangan detinasi  wisata  sangat  memerlukan dukungan dari masyarakat. Kemampuan  aparatur  pemerintah dalam  melakukan sosialisasi terhadap beberapa kebijakan menjadi tantangan,  contohnya  pantai  pasir putih  Parbaba  sebagai  objek  wisata yang akan dikembangkan. Komunikasi  yang  berjalan  antara pemerintah dengan masyarakat belum maksimal sehingga masyarakat belum siap  untuk  menyambut  wisatawan. Hal  tersebut  terbukit  ketika  di konfirmasi  kepada  salah  satu  tokoh pemuda  di  Desa  Situngkir  Luhut Haloho, disampaikan bahwa:
“sosialisasi  menjadi  tantangan berat bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam mensosialisasikan pengembangan  objek  wisata,
terutama  agar  berperan  menjadi pekerja  yang  dapat  melayani wisatawan, masyarakat yang ada di kawasan wisata masih merasa terhina  untuk  bekerja  melayani wisatawan,  padahal  kesuksesan pengembangan  wisata  dimulai dari  hal-hal  yang  kecil  yaitu dapat melayani wisatawan” Maka  memang  sangat  penting  untuk mempersiapkan  masyarakat  dalam mendukung  pengembangan  objek wisata. Hal seperti ini juga disampaikan  oleh  Ernan  Rustiadi (2001) bahwa  melalui pengembangan wilayah  diharapkan  akan  dapat mengatasi
persoalan pluralitas,
persoalan  sosial  budaya,  maupun persoalan  keragaman  sumberdaya alam. Selanjutnya perencanaan wilayah lahir guna menjawab tantangan ketidakseimbangan pembangunan secara spasial, disparitas,  pendapatan  antar  wilayah, anglomerasi  berlebihan  di  wilayah tertentu.
Membangun  kesiapan  masyarakat coba  dilakukan  melalui  komunikasi yang  dibangun  terhadap  kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pemerintah telah melakukan komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok  Sadar  Wisata  Bapak Punguan Situmorang bahwa:
“Pihak  Dinas  Pariwisata,  Seni dan  Budaya  Kabupaten  Samosir memberikan  kesempatan  kepada kami  setiap  minggu  untuk berkomunikasi
tentang pelaksanaan  kelompok  sadar wisata.  Setiap  permasalahan dapat  kami  sampaikan  untuk mencarikan solusi atas permasalahan dalam pengembangan objek wisata”.
Namun  ternyata  meskipun  sudah  coba dilakukan  program-program  sosialisasi dan  membuka  forum  diskusi  kepada masyarakat,  masih  tujuan  utama  dari kegiatan  ini  belum  membuka  perpspektif berfikir masyarakat setempat.
b) Ketidakharmonisan Masyarakat Kab.Samosir  dengan  Masyarakat Perantau Komunikasi pengembangan objek wisata  yang  dilakukan  di  Kabupaten Samosir memerlukan peran
stakeholder  sehingga  pengembangan objek  wisata  dengan  berbasis  pada masyarakat  pihak  swasta  lebih memungkinkan  untuk  dilaksanakan. Ketidakharmonisan dengan masyarakat  perantau  belum  terjalin dengan  baik  karena  belum  ada  saling kepercayaan dengan masyarakat yang
ada  di  Kabupaten  Samosir.  Hal  ini disampaikan  oleh  Ketua  Kelompok sadar  wisata,  yaitu  Bapak  Punguan Situmorang bahwa:
“Masyarakat  perantau  belum siap  untuk  menerima  kemajuan dari  masyarakat  yang  ada  di Kabupaten  Samosir.  Hal  ini sejalan  dengan  pembangunan nasional  yang  memprioritaskan pembangunan  pariwisata  dan khususnya pariwisata di kabupaten Samosir “. c) Dampak  Proses  Demokrasi  dan Politik Proses  pelaksanaan  demokrasi  di Kabupaten Samosir telah menghasilkan  dampak  negatif  dalam proses  implementasi  pengembangan objek wisata. Kelompok yang menang  dan  kelompok  yang  kalah dalam  pelaksanaan  pemilukada  di Kabupaten Samosir telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam  membangun  pariwisata  di Kabupaten  Samosir  yang  menuntut kebersamaan  dan  persatuan  untuk keberhasilan  pengembangan  objek wisata.
Beberapa  hal  yang  menghambat komunkasi  pengembangan  objek  wisata memerlukan  penanganan  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Beberapa  jalur  yang dilakukan  pemerintah  Kabupten  Samosr dilakukan melalui:
a) Kegiatan Wisata ( Event Tourism ) Pemerintah  Kabupaten  Samosir melakukan  event-event  pariwisata sekaligus memanfaatkan untuk menyampaikan  visi  dan  Misi  kepada masyarakat  dan  pihak  swasta  untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan  objek  wisata.  Hal  ini disampaiakan  oleh  Bupati  Samosir Drs.Rapidin  Simbolon  MM  dalam acara Manguras  Tao tanggal  31
Maret 2018 yaitu:
“Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat bersama-sama  harus  menjaga kelestarian  budaya  sekaligus juga menjaga kelestarian Danau Toba. Menjaga kebersihan  Danau  Toba  untuk kelestariannya  karena  samosir adalah untuk Indonesia. Semangat  wisata  dari  tepian danau toba harus bangkit untuk dapat  menghormati  sesama agar dapat memajukan pariwisata. Laporkan atau sampaikan  apa  yang  menjadi kendala-kendala dalam pembangunan  pariwisata  di Kabupaten Samosir dan
sampaikan  yang  sudah  baik atau share yang  sudah  baik dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir”
Sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala  Daerah  Kabupaten  Samosir merupakan  sosialisasi  secara  umum yang  berlaku  untuk  seluruh  objek wisata  yang  ada  di  Kabupaten Samosir. Dalam konteks pengembangan  objek  wisata  di Kabupaten  Samosir  maka  sosialisasi menjadi  pendekatan  yang  dilakukan untuk  menyadarkan  masyarakat  agar mendukung  implementasi  kebijakan pengembangan objek wisata.
b) Kelompok Sadar Wisata Komunikasi pengembangan objek wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten  Samosir  secara  intens dilakukan  kepada  Kelompok  Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini disampaikan  oleh  Ketua  Kelompok Sadar  Wisata  Desa  Situngkir  Bapak Punguan Situmoraang.
“Sebagai  ketua  kelompok  sadar wisata  saya  tidak  ada  merasa kurang dalam melakukan
komunikasi dengan pihak pemerintah,  karena  setiap  saat kami  dapat  menyampaikan  apa yang  menjadi  keluhan  atau persoalan  dalam  pengembangan objek  wisata  Parbaba  kepada Bapak  Kepala  Dinas  Pariwisata, Seni  dan  Budaya  Kabupaten Samosir”

## Sumberdaya Manusia
Pengembangan  wilayah  objek wisata  di  Kabupaten  Samosir  sejalan dengan membangun sumber daya manusia  melalui  sistem  pemerintahan yang bersih dan baik ( Good Governance ) dan  berorientasi  pada  pelayanan  publik. Untuk  meningkatkan  pelayanan  publik maka  sangat  diperlukan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi dalam  manajemen  pengembangan  objek wisata.  Beberapa  permasalahan  yang berkaitan  dengan  sumberdaya  manusia dalam  manajemen  pengembangan  objek wisata di Kabupaten Samosir adalah:
a) Kekurangan  Jumlah  Sumberdaya
Manusia. Berdasarkan  data  pada  Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten  Samosir  berjumlah  47 orang,  dan  beberapa  jabatan  masih belum terisi. Kekurangan staf sebanyak  21  orang  dan  untuk  eselon IV yakni seksi usaha sarana prasarana serta  jasa  pariwisata  sebanyak  1 orang.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi kinerja  pemerintah  dalam  proses pengembangan  objek  wisata  di Kabupaten Samosir.
b) Kualitas Sumberdaya Manusia
Kemampuan  aparatur  pemerintah dalam  melakukan  kerjasama  sangat diperlukan dalam proses pengembangan  obyek  wisata  di Kabupaten Samosir. Selain kemampuan  aparatur  pemerintah maka kemampuan sumberdaya masyarakat karena sangat menentukan dalam proses
implementasi kebijakan pengembangan  objek  wisata  di Kabupaten Samosir. Masyarakat  di  Kabupaten  Samosir secara umum masih menjadikan pertanian  menjadi  mata  pencaharian utama. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan melakukan kreativitas  dalam  pengembangan  objek wisata  pertanian  agar  sejalan  dengan pengembangan  objek  wisata.  Dengan demikian akan terjadi pergeseran ( transisi ) menuju daerah wisata sebagaimana perencanaan pengembangan ang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir tentang
klasifikasi pengembangan objek wisata.
Kemudian,  pengembangan  objek  wisata di  Kabupaten  Samosir  masih  belum maksimal  dalam  melakukan  kerjasama dengan  lembaga-lembaga  sosial  seperti komunitas-komunitas  wisata  atau  pihak swasta  maupun    lembaga-lembaga pemerintah (SKPD). Hal ini terlihat dari banyaknya  fasilitas  wisata  yang  belum terpenuhi  dalam  memenuhi  kebutuhan wisatawan  yang  sebenarnya  dapat dimaksimalkan  melalui  kerjasama  yang kuat  antarapemerintah  dengan  pihak stakeholder . Dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Samosir yang mayoritas masyarakatnya bekerja  sebagai  petani  merupakan tantangan dalam melakukan pengembangan objek wisata. Pemerintah bersama dengan stakeholder belum dapat meningkatkan  pengembangan  objek wisata  sehingga  masyarakat  belum dapat  diberdayakan  sesuai  dengan situasi
demografi penduduk. Demikian  pula  terhadap  potensi- potensi  masyarakat  lainnya  yang belum dimanfaatkan karena lemahnya sinergitas  antara  pemerintah  dengan masyarakat dan pihak swasta. Industri kerajinan  masyarakat  dan  potensi masyarakat
Kabupaten Samosir
lainnya sangat memerlukan pemberdayaan  yang  menunjukkan pembangunan  yang  dilakukan  secara berkelanjutan. Peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia juga memerlukan kelembagaan  dalam  pengembangan objek  wisata.  Pemerintah  Kabupaten Samosir  dalam  dalam  mendukung pengembangan  industri  pariwisata memerlukan  kelembagaan  yang  kuat untuk  melakukan  koordinasi  untuk meningkatkan  potensi  yang  ada  di masyarakat. Demikian  halnya dengan peran  lembaga  sosial  lainnya  baik organisasi kepemudaan maupun organisasi  masyarakat  lainnya  yang juga  diperlukan  dalam  mendukung pengembangan  objek  wisata.  Sesuai dengan dasar teori yang dipergunakan maka  pengembangan  sumberdaya manusia  tetap  mengacu  pada  aspek pengenalan, penguatan, dan perlindungan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat. Salah  satu  potensi  masyarakat dalam bidang pertanian di Kabupaten Samosir  adalah:  padi,  jagung,  kopi, bawang,  dan  umbi-umbian.  Namun karena  kurangnya  sinergitas  antara pemerintah dengan masyarakat belum dapat bersaing sehingga hasil pertanian  tidak  bernilai  tinggi. Peningkatan produktifitas hasil pertanian  yang  tidak  diikuti  dengan kerjasama  antar  lembaga  terkait akhirnya  tidak  signifikan  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah dari pengembangan objek wisata.
Pemerintah  Kabupaten  Samosir masih  belum  menerapkan  sinergitas dengan  berbagai  lembaga  sebagai bukti bahwa sektor pariwisata menjadi leading  sector. Bidang pariwisata yang telah menjadi prioritas  dalam  pemerintahan  daerah Kabupaten  Samosir  akhirnya  belum memberikan  kepercayaan  kepada
masyarakat
untuk mendukung pengembangan  objek  wisata.  Hal  ini mengakibatkan  bidang  pariwisata hanya  akan  menjadi  pekerjaan sampingan bagi masyarakat.
Sebagaimana  disampaikan  oleh
Risma Simarmata, pedagang makanan dan minuman di pantai pasir putih parbaba bahwa:
“pedagang  yang  berjualan  di pasir  putih  parbaba  berjualan hanya  pada  hari  sabtu  dan minggu  serta  pada  liburan nasional  lainnya.  Jadi  pekerjaan dalam  melayani  wisatawan  ini hanya dilakukan sebagai sampingan saja, namun
pekerjaan  utama  masyarakat  di sini  adalah  bertani.  Pertanian yang  dilakukan  adalah  dengan menanam jagung, bawang, kopi, atau  padi  sebagai  tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari” c) Lemahnya Penegakan Aturan Penegakan aturan yang
mendukung  pengembangan  objek wisata  di  Kabupaten  Samosir  masih lemah  sehingga  belum  menunjukkan peran  yang  besar  dalam  mendukung pengembangan  objek  wisata.  Hal  ini menuntut  penegakan  hukum  yang tegas  sehingga  dapat  mendukung implementasi  pengembangan  objek wisata.
Beberapa  penegakan  aturan  di Kabupaten  Samosir  yang  masih belum ditegakkan antara lain: pertama;  aturan  dalam  pengelolaan hewan  ternak  agar  tidak  dilepaskan karena
dapat menimbulkan ketidaknyamanan  bagi  wisatawan, kedua;  aturan  pelayanan  fasilitas transportasi wisata yang sangat lemah karena tidak dilakukan secara professional.
Dari beberapa permasalahan  yang terjadi  pada  aspek  sumberdaya  sangat
diperlukan adanya solusi yang diharapkan  dalam  pengembangan  objek wisata di Kabupaten Samosir yaitu:
a) Peningkatan  Kualitas  Sumberdaya Manusia
Sejalan  dengan  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi secara  global  maka  peningkatan sumberdaya manusia menjadi keharusan apabila tidak ingin tertinggal  dengan  negara-negara  lain khususnya  dalam  pengembangan objek  wisata.  Persaingan  dalam perdagangan global sangat ditentukan oleh negara yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan  memiliki  daya  saing  bukan ditentukan oleh negara yang memiliki banyak kekayaan alamnya.
Peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia  juga  berkaitan  dengan kualitas  pengelolaan  kegiatan  wisata. Sumber  daya  manusia  yang  ada  di
Dinas  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya Kabupaten Samosir dalam mendukung  pengembangan  objek wisata  Pantai  Pasir  Putih  Parbaba telah  memiliki  kesiapan  dalam melakukan event-event wisata namun tetap  memerlukan  peningkatan.  Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas
Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten  Samosir  Bapak  Daulat
Nainggolan yakni:
“Aparatur  Dinas  Pariwisata, Seni  dan  Budaya  Kabupaten Samosir  memiliki  kemampuan dalam  pengembangan  objek wisata,  hal  ini  dikarenakan sumberdaya  manusia  yang  ada telah  memiliki  pengalaman dalam  mengelola  event-event pariwisata. Namun peningkatan kualitas sumberdaya  manusia  harus tetap  dilakukan  agar  dapat lebih  baik.  Kesiapan  dalam pelaksanaan  event  pariwisata dilakukan  melalui  koordinasi
antar  dinas  yang  ada  sehingga dapat  melakukan  pembagian tugas-tugas  dalam  pelaksanaan kegiatan”.
b) Melakukan Kreatifitas Pengembangan Objek Wisata Aparatur pemerintah daerah sangat  dituntut  dapat  melakukan penyesuaian (akselerasi) dalam pengembangan  objek  wisata  sesuai dengan  kondisi  sumberdaya  manusia dan sumberdaya alamnya. Nurkse dan Myrdall  dalam  Rustiadi  (2001) menyatakan  paradigma  parsial  sesuai untuk  negara-negara  berkembang dalam  rangka  pengembangan  wilyah.
Pengembangan wilayah yang dilakukan  memerlukan  penyesuaian dengan masing-masing daerah sehingga  menimbulkan  kepercayaan dari masyarakat.
c) Mengupayakan Label Halal Untuk mendukung pengembangan
objek  wisata  yang  berkelanjutan maka  hasil  sumberdaya  alam  yang ada di Kabupaten Samosir
memerlukan  penguatan  daya  saing dengan  mendapatkan  label  halal. Masyarakat  memiliki  hasil  pertanian yang sangat potensial untuk dipasarkan  secara  nasional  maupun internasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pendapatan daerah.

## E. KESIMPULAN
Keterlibatan  pemerintah  kota sebagai  Nahkoda  dalam  pengembangan destinasi  wisata  Kabupaten  Samosir seharusnya  memberi  jalan  keberhasilan pada  pengembangan  destinasi  wisata Kabupaten Samosir, karena peran pemerintah  dengan  seluruh  SKPD  nya tidak  hanya  sebagai  penyedia  jasanamun dengan  perencanaan  administratif  yang terukur dapat menjadikan kekuatan penuh bagi terwujudnya
keberhasilan
pengembangan destinasi wisata
Kabupaten  Samosir.  Tidak  hanya  itu, banyaknya  dukungan  dari  stakeholder menjadikan visi ini tidak dapat terlaksana sendiri,  namun  menjadi  sebuah  tujuan kolaboratif  yang  dikerjakan  secara bersama-sama.
Dengan prinsip kolaboratif konvergen,  peran  masing-masing  pelaku pengembangan destinasi wisata Kabupaten  Samosirharus  terjadi  secara seimbang dan sama-sama penting selama proses pengembangan berlangsung. Karena  pada  model  konvergen,  masing- masing  pelakupengembangan  merupakan partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi)  dalam  proses  komunikasi konvergen.  Oleh  Karena  itu,  konvergen komunikasi cukup efektif untuk dikembangkan dalam implementasi pengembangan desitasi wisata Kabupaten
Samosir.
Gambar 2.Pelaku Konvergensi Komunikasi dalam Implementasi Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Samosir Sumber: Data Olahan

## F. DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto.2008. Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Press. Jakarta .
Andri.  2006. Perspektif  Pembangunan Wilayah Pedesaan . Jurnal Inovasi, Vol. 6 (18).
Basrowi  dan  Suwandi,  2008. Memahami Penelitian Kualitatif , Rineka Cipta: Jakarta Demolingo, Ramang Husin . 2015.Strategi Pengembangan Destinasi  Wisata  Desa  Bongo Kabupaten  Gorontalo .  Jurnal Manajemen Pariwisata, Volume 1, No. 2, Januari 2015, ISSN:  2406- 9116

## Dinas  Pariwisata,  Seni  Dan  Budaya
Kabupaten Samosir, Tahun 2015
Ife,  Jim  &  Tesorieno,  Frank.  2008.
Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat  di  Era  Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta . Jupir,  Maksimilianus  Maris.  2013. Implementasi Kebijakn Pariwisata  Berbasis  Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai  Barat) .  Journal  of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 1, No. 1,  Januari  2013  E-ISSN:  2338- 1647 Kartassmita,  Ginandjar,  Pembangunan Untuk Rakyat-Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.Penerbit  PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta Lestari, Susi. 2009. Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di  Desa  Wisata  Kembang  Arum, Sleman ). Program  Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga; Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Masyarakat Stake Holder
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2011  Tentang  RIPPARNAS  2010 – 2015
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Samosir Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  2016-
2021 Surat  Keputusan  Bupati  Samosir  Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi  Objek  Wisata  di Kabupaten Samosir