## KAJIAN HUKUM MENGENAI PERANAN LPS DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH PADA PERBANKAN DI INDONESIA

## Erna Susanti
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Undang-undang  Nomor  10  Tahun    1998  tentang  Pemerintah  Daerah  mandates  the establishment  of  a  LPS (Deposit  Insurance  Agency)  as  the  executor  of  the  guarantee  of  public funds. one approach is needed separately to build a healthy banking system and strong is to give customers  assurance  that  eksplisif  for  storage.  LPS  can  function  regulate  safety  and  health  of banks  in  general  and  conduct  oversight  by  monitoring  the  balance,  the  practice  of  lending  and investment strategies.
In  establishing  a  permanent  guarantor  institutions  needed  reform  measures  of  the  banking system as a prerequisite for effective system. Two basic reasons for the government to facilitate the  establishment  of  LPS  is  the  belief  in  the  banking  industry  is  very  important  for  economic growth and the banking system is well controlled to minimize the occurrence of bank insolvency, and bankruptcy itself can be predicted and is an event that can be prevented. Also crucial is also a consideration equal protection of small customers from bankers who are not responsible is an approach that is fair and appropriate. In such conditions the bank can operate in a consistent and reliable to provide credit in the amount sufficient for the health of the economy.

## Key words: LPS, banking system, protection

## A. PENDAHULUAN
Industri  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada  tahun  1998,  krisis  moneter  dan  perbankan  yang  menghantam  Indonesia,  yang  ditandai dengan  dilikuidasinya  16  bank,  mengakibatkan  menurunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden  Nomor  193  Tahun  1998  tentang  Jaminan  Terhadap  Kewajiban  Pembayaran  Bank Perkreditan  Rakyat. Dalam  pelaksanaannya, blanket  guarantee memang  dapat  menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang  terlalu  luas  menyebabkan  timbulnya moral  hazard baik  dari  sisi  pengelola  bank  maupun masyarakat. ( Krisnawijaya, 2007)
Pada  umumnya  para  peneliti  sepakat  bahwa  keberadaan  Penjaminan  Simpanan  yang dikaitkan  dengan  peranannya  dalam  menjaga  stabilitas  perbankan  masih  menjadi  kajian  yang menimbulkan pro dan kontra. Timbulnya pro dan kontra pada umumnya tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan pada disiplin pasar. Adanya  penurunan  atas  disiplin  pasar  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  akan  menstimulir terjadinya  ketidak stabilan  pada  sektor  perbankan. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dan  agar  tetap menciptakan  rasa  aman  bagi  nasabah  penyimpan  serta  menjaga  stabilitas  sistem  perbankan, program  penjaminan  yang  sangat  luas  lingkupnya  tersebut  perlu  digantikan  dengan  sistem penjaminan yang terbatas. ( Krisnawijaya, 2007)
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan mengamanatkan  pembentukan  suatu  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  sebagai  pelaksana penjaminan  dana  masyarakat.  Pada  tanggal  22  September  2004,  Presiden  Republik  Indonesia mengesahkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan.  Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut, Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  suatu lembaga  independen  yang  berfungsi  menjamin  simpanan  nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang- undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi.
Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu  sistim  perbankan  yang  sehat  dan  kuat  adalah  dengan  memberikan  jaminan  yang  eksplisit bagi  nasabah  penyimpan.  Akan  tetapi  sebelum  pembentukan  suatu  lembaga  penjamin  yang permanen,  diperlukan  langkah-langkah  pembaruan  sistem  perbankan  sebagai  prasyarat  agar sistem  tersebut  dapat  berjalan  efektif.  Dua  alasan  dasar  (rationale)  bagi  pemerintah  untuk memfasilitasi  pendirian  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  adalah  kepercayaan  pada  industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan  yang diawasi secara  baik  dapat  meminimalkan  terjadinya  kebangkrutan bank,  dan  kebangkrutan  itu  sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian  yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai lender  of  last  resort yang  menyediakan  likuiditas  apabila  diperlukan,  maka bank  runs akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  : Apakah LPS Dapat Memberikan Jaminan dan Stabilitas Perbankan di Indonesia?

## C. PEMBAHASAN
Pentingnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  telah  menciptakan  hubungan kepercayaan  antara  bank  dengan  nasabahnya  menjadi  penting.  Hal  ini  terjadi  karena  bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat - selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan ia juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu
sehingga  peranan  bank  telah  melampaui  hubungan  tradisional antara  debitur  dan  kreditur. Dengan  karakteristik  demikian  itu,  maka  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  adalah hubungan  kepercayaan.  Hal  ini  lebih  dipertegas  lagi  dalam  praktik  perbankan modern  yang melibatkan  struktur  yang  sangat  kompleks  dan  seringkali menyebabkan  bank  berperan  sebagai penasehat  keuangan  (financial  adviser)  bagi  nasabahnya sehingga  menciptakan  hubungan kepercayaan  dan  kerahasiaan  (confidentiality)  yang  pada  gilirannya  menghasilkan  suatu fiduciary duty terhadap bank ke yang pada gilirannya menghasilkan suatu fiduciary duty terhadap bank  ketika  berurusan  dengan  nasabahnya.  Dengan  hubungan  yang  demikian  itu,  maka  bank memiliki  kewajiban  untuk  mengungkapkan  (a  duty  to  disclose)  seluruh  fakta  material  kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah.
Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  mengamanatkan  untuk  mendirikan  lembaga  penjamin simpanan (LPS)  di  Indonesia.  Amanat  tersebut  timbul  sebagai  jawaban  atas  krisis  berat  yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang  cukup  untuk  mengatur perlindungan  dana  nasabah  penyimpan  pada  saat  bank  dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri  perbankan. Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk.
Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang  diterimanya  untuk  berjaga-jaga  apabila  ada  penarikan  dana oleh  nasabah.  Sementara, bagian  terbesar  dari  simpanan  yang  ada  dialokasikan  untuk pemberian  kredit.  Keadaan  ini menyebabkan  perbankan  tidak  dapat  memenuhi permintaan  dalam  jumlah  besar  dengan  segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan  dalam  penyediaan  dana cash ini  adalah  karena  bank  tidak  dapat  menarik segera  pinjaman  yang  telah  disalurkannya.  Bila  bank  tidak  dapat  memenuhi permintaan penarikan  simpanan  oleh  nasabahnya,  nasabah  biasanya  menjadi panik dan  akan  menutup rekeningnya  pada  bank  dimaksud,  sekalipun  bank  tersebut sebenarnya  sehat.  Sedangkan  risiko sistemik  terjadi  apabila  kebangkrutan  satu  bank berakibat  buruk  terhadap  bank  lain,  sehingga menghancurkan  sekmen  terbesar  dari sistem  perbankan. (Dr.  Zulkarnain  Sitompul,  SH,  LL.M, 2007 )
Lembaga  penjamin  simpanan  (LPS)  dapat  berfungsi  untuk  mengatur  keamanan dan kesehatan  bank  secara  umum.  Di  samping  itu Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS) juga  dapat berfungsi  sebagai pengawas  yang  dilakukan  dengan  cara  memantau  neraca,  praktik  pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah  kepada  kebangkrutan  bank.  Oleh  sebab  itulah  keberadaan Lembaga  Penjamin Simpanan  (LPS) sebagai  bagian  dari  sistem  perbankan  menjadi  penting  guna  mencegah kepanikan nasabah  dengan  jalan  menyakinkan  nasabah  tentang  keamanan  simpanan – sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. (Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, 2007 )
Dimensi  lain  dari  pentingnya  peran  LPS  dalam  sistem  perbankan  didasarkan pada beberapa pertimbangan :
1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting  dan  inti  kestabilan  sektor  finansial  adalah  stabilitas system perbankan  domestik. Peranan  penting  sektor  perbankan  itu  dapat  dilihat  dalam aspek  sistem  pembayaran  yang memungkinkan  terjadinya  transaksi  perdagangan. Di  samping  itu,  bank  melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya,  dana  masyarakat yang  disimpan  di  bank  sangat  menentukan  eksistensi  dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk  mencegah  terjadinya  erosi kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  yang dapat mengakibatkan  terjadinya rush yang  sudah  tentu  dapat  membahayakan bank  secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam  era  globalisasi  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komputer  telah mengakibatkan  terjadinya global  market pada  sektor  keuangan.  Dalam global market dana bebas  bergerak  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Kalau  pemilik  dana kurang  percaya  pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (capital flight) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara. (Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, 2007 )
Kepercayaan masyarakat kita pada suatu bank merupakan modal utama dalam mencapai kestabilan  ekonomi  bangsa.  Kepastian  masyarakat  tersebut  harus  didukung  dengan  adanya kepstian hokum agar masyarakat percaya bahwa dana yang mereka simpan tetap aman. Hal ini seperti perlu di wujudkan melaui suatu lembaga yang dapat menjamin  dana nasabah apabila di  kemudian  hari bank  tersebut  mengalami  keadaan  yang  kurang  sehat  dalam  hal  ini  bank yang gagal.
Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  merupakan  lembaga  yang  independent  yang menjamin  dana  nasabah  pada  bank.  Dengan  adanya  lembaga  ini  nasabah  tidak  perlu  takut akan  kehilangan dananya  apabila  bank  yang  bersangkutan  mengalami  keadaan  yang  kiranya dapat  membahayakan  simpanan  kita.  Setiap  bank  yang  ada  di  Indonesia  baik  yang  sifatnya bergerak  di  bidang  swasta  maupun  negeri  merupakan  pesertadari  program  Penjaminan Simpanan  ini.  Keberaaaannya di  bawah  kendali  Bank  Indonesia atau  Lembaga  Pengawas Sektor  Jasa keuangan  yang  kita  kenal  dengan  sebutan  Lembaga  Pengawas  Perbankan (LPP).(Sentosa Sembiring, 2000)
Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  menurut  UNdang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 19992 pasal 1 angka 24 menyebutkan Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  adalah  badan  hukum  yang  menyelenggarakan  kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah melalui skim suransi, dana penyangga, atau skim lainnya.
Tempat  kedudukan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  berada  di  Ibu  kota  Negara  RI yaitu  Jakarta,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  lembaga  ini  mempunyai  kantor wilayah  di  daerah-daerah  lainnya  yang  pembentukannya  diatur  dalam  keputusan  bahwa Lembaga  mempunyai  kantor  wilayah  di  daerah-daerah  lainnya  yang  pembentukannya  diatur dalam  keputusan  dewan  komisioner  dari  lembaga  ini.  (  pasal  3  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan).
Dalam  pelaksanaannya,  penjaminan  yang  sangat  luas  tersebut  memang  terbukti  dapat menghentikan  arus  penarikan  dana  masyarakat  dari  system  perbankan  dan  secara  perlahan menumbuhkan  kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri  perbankan.  Namun demikian  luasnya  ruang  lingkup  penjaminan  telah  membebani  anggaran  Negara  dan  dapat menimbulkan moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat.
Program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.  Selain  itu  penerapan penjaminan  secara  luas  ini  yang  berdasarkan  pada  keputusan presiden  kurang  dapat  memberikan  kekuatan  hukum  sehingga  menimbulkan  permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.
Pada  penerapannya  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  harus  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut :
1. Besarnya premi yang harus dibayar oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seharusnya sebanding dengan bobot resiko.
2. Perlunya  system  asuransi  deposito  yang  harus  diikuti  oleh  bank  untuk  menciptakan perlindungan bagi nasabah
3. Faktor – faktor  yang  menentukan  bank  sehat  atau  tidak  sehat  yaitu  dilihat  dari  aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen , rentabilitas , solvabilitas.
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga harus mengetahui eksistensinya pada bank yang bersangkutan apakah ada kendala atau tidak atas keberadaanya.
5. Apabila ada keluhan dari bank peserta harus secepatnya merespon keluhan tersebut, agar pelaksanaannya bias berlanjut tanpa ada keluhan/kendala.
Setelah  mengetahui  hal  diatas  maka  perlu  ditekankan  kepada para  nasabah tentang amannya menyimpan dananya pada bank peserta Penjaminan. Dan itu tergantung apakah bank tersebut sehat atau tidak.yaitu dapat dilihat dari aspek permodalan, kualitas asset, manajeman rentabilitas da solvabilitas.

## D. KESIMPULAN
Kepercayaan  masyarakat/nasabah merupakan  jiwa  industri  perbankan.  Sebagai  lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan  dana  di  bank  sehingga  dapat  digunakan  oleh  bank  untuk  membiayai  kegiatan produktif.
Menipisnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industry  perbankan  telah  menimbulkan masalah  signifikan,  tidak  saja  terhadap industry perbankan  itu  sendiri,  tetapi  juga  terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran LPS tentunya harus disambut dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap  industri  perbankan  yang  gilirannya  akan  menciptakan  industri perbankan yang kokoh.
Dalam hal ini pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan :
1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting  dan  inti  kestabilan  sektor  finansial  adalah  stabilitas system  perbankan  domestik. Peranan  penting  sektor  perbankan  itu  dapat  dilihat  dalam  aspek  sistem  pembayaran  yang memungkinkan  terjadinya  transaksi  perdagangan.  Di  samping  itu,  bank  melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya,  dana  masyarakat  yang  disimpan  di  bank  sangat  menentukan  eksistensi  dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk  mencegah  terjadinya  erosi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya rush yang  sudah  tentu  dapat  membahayakan  bank  secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam  era  globalisasi  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komputer  telah mengakibatkan  terjadinya global  market pada  sektor  keuangan.  Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain
Keberdaaan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  yang  ada  pada  Bank  kurang  memberikan pengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  yang  menyimpan  dananya  dapa  bank  peserta penjaminan.

## E. SARAN
Dalam rangka pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan antara masing- masing pihak tidak ada yang merasa terbebani, karena dalam dunia perbankan khususnya Bank sangat  memerlukan  adanya  Lembaga  ini  karena  akan  memberikan  jaminan  dan  menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap dana yang ia simpan di bank tersebut.
Terhadap Pengembalian kepercayaan masyarakat dan jaminan dana nasabah pada suatu bank diharapkan  pihak  bank  memberikan  sosialisasi    kepada  masyarakat  mengenai  keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) yang ada pada bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :
Sembiring, Santosa, Hukum Perbankan, Bandung, Mundur Maju, 2000
Sitompul, Zulkarnain, Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya  Dalam  Menunjang  Industri Perbankan, Seminar  Nasoinal yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, 24 Januari 2007
Wijaya,  Krisna, Penjaminan  Simpanan  dan  Stabilitas  Perbankan, Seminar Seminar  Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Bank Indonesia, Jakarta, 16 Juni 2007

## Perundang Undangan :
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan