Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 397-413.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

## Legal Analysis of Unauthorized Use of Radio Frequency Spectrum Based on Law Number 36 Year 1999 Concerning Telecommunications
Umar Ali
Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Sumber dan Perangkat Pos Dan Informatika E-mail: Umarfachri@gmail.com

## Guasman Tatawu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## Muhammad Sabarudin Sinapoy
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-Mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: The  licensing  aspect  of  Radio  Frequency  Spectrum  in  accordance  with  Law number 36 of 1999 concerning Telecommunications is a licensing concept that prioritizes administrative  procedures  and  encourages  the  development  and  growth  of  healthy telecommunications,  which  is more efficient  and can increase  Non-Tax State  revenues. Implementation  of  supervision  of  the  use  of  radio  frequency  Spectrum  lies  in  the administrative and economic aspects, this is evidenced by the element of licensing, and the cost of the Right to Use (BHP) frequency. Article 11 of Law Number 36 Year 1999 clearly states  that  permits  are  issued  by  the  Minister  of  Agriculture,  carried  out  with  simple, transparent  and  timely  principles.  From  the  aspect  of  self-control  in  addition  to administrative sanctions in the form of license revocation, violators may also be subject to criminal sanctions if the operation of telecommunications has not yet obtained permission from  the  Minister.  So  the  telecommunications  auction  both  government  instances,  the private sector, and telecommunications service providers firmly and are required to have a license to use the radio frequency spectrum.
Keyword: Licensing Concept; Radio Frequency Spectrum; Telecommunications
Abstrak: Aspek perizinan spektrum frekuensi Radio sesuai dengan Undang-Undang nomor 36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  merupakan  konsep  perizinan  yang mengedepankan  prosedur  administrasi  dan  mendorong  pembinaan  dan  pertumbuhan telekomunikasi  yang  sehat,  lebih  efisien  dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  Negara Bukan Pajak. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio
terletak  pada  aspek  administrasi  dan  ekonomi,  ini  terbukti  dengan  adanya  unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa izin dikeluarkan oleh Menteri, dilakukan dengan prinsip sederhana, transparan dan tepat waktu. Dari aspek pengendalian sendiri selain  sanksi  administrasi  berupa  pencabutan  izin,  pelanggar  juga  dapat  dikenakan pidana  jika penyelenggaraan  telekomunikasi  belum mendapat  izin dari Menteri. Maka terhadap  penyelenggara  telekomunikasi  baik  itu  instansi  pemerintah,  swasta,  maupun perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi secara tegas dan diwajibkan memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
Kata kunci: Konsep Perizinan; Spektrum Frekuensi Radio; Telekomunikasi

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  telekomunikasi  mempunyai  arti  strategis  dalam  upaya  memperkukuh persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  memperlancar  kegiatan  pemerintahan,  mendukung terciptanya  tujuan  pemerataan  pembangunan,  serta  meningkatkan  hubungan  antar  bangsa. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,  kemitraan,  etika,  dan  kepercayaan  pada  diri  sendiri. 1 Peraturan  mengenai telekomunikasi juga perlu ditingkatkan misalnya pada tataran penggunaan spektrum frekuensi radio, yang perlu mendapatkan perhatian karena terkait dengan penggunaan wilayah ruang angkasa, dimana ruang angkasa merupakan sumber daya alam yang terbatas. 2 Oleh karenanya, penggunaan  spektrum  frekuensi  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh  Negara,  misalnya mengenai izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
Peraturan  Menteri  mengatur  tentang  Penggunaan  spektrum  frekuensi  radio berdasarkan  izin  kelas  dengan  menetapkan  batasan  istilah  yang  digunakan  dalam Telekomunikasi salah satunya WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan Izin Kelas yang sejenis sesuai tingkat teknologi dan karakteristiknya. 3
Setiap  Alat  dan/atau  Perangkat  Telekomunikasi  yang  menggunakan  Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 4 yang diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan PERDIRJEN.
1 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
2 Lihat  penjelasan  ketentuan  umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi.
3 Lihat  Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
4 Izin Kelas diberikan untuk penggunaan Alat dan /atau Perangkat Telekomunikasi, WLAN; SRD, DSRC, LAA, LPWA Non Seluler; dan/atau, yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan Izin Kelas yang sejenis sesuai tingkat teknologi dan karakteristiknya.
Kata Wajib merupakan tuntutan untuk selalu mengikuti persyaratan teknis yang dimana yang ditetapkan  persyaratan  teknis  tersebut didapatkan  hanya ketika izin dikeluarkan  oleh Kementerian Telekomunikasi.
Sanksi dapat diberikan kepada lembaga swasta, pemerintah, ataupun perorangan yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan menimbulkan gangguan yang merugikan serta dikenakan pada setiap penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Sanksi  tersebut  dapat  dikenakan  kepada  subjek  hukum  yakni  manusia,  atau  Badan Usaha.  Badan  usaha  merupakan  dasar  penting  apabila  kita  akan  membangun  suatu  bisnis sendiri, yang bermanfaat sebagai sarana perlindungan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan, yaitu Badan hukum publik, seperti negara, provinsi, dan kabupaten. Penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena  keterbatasan  wilayah  angkasa  atau  jalur  dari  frekuensi  itu  sendiri,  sehingga  perlu penguatan  aspek  hukum  dalam  hal  pemberian  izin,  pengawasan  dan  pengendalian. Pengendalian  dan  pengawasan  terdapat  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  berkaitan dengan  hukum  penggunaan  ruang  angkasa.  Nina  Tannenwald  menjelaskan  Hukum  perlu menjadi peran sentral dalam pengelolaan ruang angkasa.
The first view emphasizes the central role of law in preserving space for peaceful purposes and in promoting international cooperation in the use and exploitation of space for the benefit of all. This view emphasizes the benefits of a multilateral legal regime as the best way  to  balance  the  various  interests  in  space,  to  manage  the  possible  interference  of activities, and to ensure that no single power dominates and possibly jeopardizes access to space by others. Power is constrained by law, and national interests are pursued in the context of a developed and articulated legal framework and an assumption of mutual and reciprocal interests . 5
Peran  sentral  hukum  dalam  melestarikan  ruang  untuk  tujuan  damai  dan  dalam mempromosikan  kerja  sama  internasional  dalam  penggunaan  dan  eksploitasi  ruang  untuk kepentingan semua. Pandangan ini menekankan manfaat hukum sebagai cara terbaik untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam ruang, untuk mengelola kemungkinan campur tangan kegiatan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi dan mungkin membahayakan akses ke ruang oleh orang lain.
Kekuasaan  dibatasi  oleh  hukum,  dan  kepentingan  nasional  dikejar  dalam  konteks kerangka hukum yang dikembangkan dan diartikulasikan dan asumsi kepentingan bersama
5 Nina Tannenwald. Law Versus Power on the High Frontier: The Case for a Rule-Based Regime for Outer Space , Yale Journal of International Law. Volume 29 Issue 2, 2004, hlm. 365.
dan  timbal  balik.  Namun  hukum  mengenai  pengawasan  pengendalian  penggunaan  ruang angkasa (Penggunaan spektrum frekuensi radio) di Indonesia masih lemah, hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus yang masih terjadi. Berapa fakta Beberapa fakta berkaitan dengan masalah penggunaan frekuensi radio, hingga sampai pada putusan Pengadilan.
Kinerja  Penyidik  PNS  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  lingkungan  Ditjen  SDPPI Kemkominfo  (Kementerian  Komunikasi  dan  Telekomunikasi)  pelanggaran  frekuensi  terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan telah menyelesaikan 12 kasus pelanggaran penggunaan frekuensi  radio  hingga  putusan  pengadilan  sejak  2014  hingga  2016  di  berbagai  Daerah. 6 Sementara  pada  tahun  2017  mengalami  peningkatan  terbukti  jumlah  kasus  yang  berhasil ditangani  sampai  tahap  berkas  lengkap  pada  2017  hingga  Juni  2018  mencapai  16  berkas perkara. 7 Hal  ini  perlu  menjadi  catatan  penting  dan  menggambarkan  lemahnya  konsep pemberian izin, pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi Radio.
Terdapatnya gangguan frekuensi karena adanya Penggunaan spektrum radio tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan biasa dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang notabene menjalankan tugas demi pelayanan terhadap masyarakat (asas manfaat). Contoh kasus dalam mengenai perizinan dan pembayaran penggunaan spektrum, dimana yang bersengketa antara PT Indosat Tbk, dan Kementerian Informasi Dan Telekomunikasi. Dimana dalam perkara tersebut pihak Kementerian Informasi Dan Telekomunikasi (sebagai penggugat) dan  PT  Indosat  Tbk  (sebagai  tergugat). 8 Terhadap  kasus  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai bentuk  dari  kelemahan  sistem  perizinan,  pengawasan  dan  pengendalian  yang  dimiliki  oleh Kementerian  Informasi  Dan  Telekomunikasi.  Kementerian  Telekomunikasi  dan  pemerintah bekerja sama mengejar asas kemanfaatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio. Lembaga pemberi izin sulit dalam menertibkan izin melalui prosedur kelayakan penggunaan spektrum yang dimana ketika penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa melalui prosedur kelayakan akan membahayakan sistem informasi atau telekomunikasi. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dapat melanggar asas keamanan, karena dengan tidak adanya izin kelayakan
6 Iwan Purnama, UPT Selesaikan 12 Kasus Pelanggaran Hingga Putusan Pengadilan , Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://www.postel.go.id /berita-upt-selesaikan-12-kasus-pelanggaran-hingga-putusan-pengadilan-27-2688, diakses pada tanggal 16 Juli 2019
7 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Bahas  Penegakan  Hukum  Kekinian,  SDPPI  Gelar  Forum  PPNS, Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  https://www.kominfo.go.id/content/detail/15270/bahas- penegakan-hukum-kekinian-sdppi-gelar-forum-ppns/0/berita_satker, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 518 K/TUN/2017.
prosedur penggunaan spektrum dapat membahayakan atau mengganggu frekuensi lain seperti frekuensi radio pada transportasi penerbangan.
Banyaknya  kasus  pelanggaran  izin  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio,  sekiranya menarik  untuk  ditelusuri  lebih  jauh,  dengan  melihat  aspek  perizinan,  pengawasan,  dan pengendalian  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  berdasarkan  Undang-Undang telekomunikasi.  Dan  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  pemerintah  sebagai pemberi  izin.  Perlunya  pemahaman  konsep  pemberian  izin,  pengawasan  dan  pengendalian penggunaan. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan  cara  mengkaji  aspek  perizinan,  pengawasan  dan  pengendalian  spektrum  frekuensi radio serta pertanggungjawaban pemerintah sebagai pemberi izin.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pemberian Izin Penggunaan Spektrum Radio
Secara  jelas  dinyatakan  bahwa  setiap  pengguna  spektrum  frekuensi  radio  untuk  tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan dalam menetapkan besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyatakan:
1) Penyelenggaraan  telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
a) Tata cara yang sederhana;
b) Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
c) Penyelesaian dalam waktu yang singkat.
Dalam  ketentuan  ini  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  merupakan  satu  satunya pejabat yang  berhak mengeluarkan izin  penggunaan  spektrum radio.  Izin yang  dikeluarkan berlandaskan pada tata cara sederhana, transparan dan tepat waktu. Artinya pemberian izin pada  penyelenggara telekomunikasi  tetap mendapatkan  jaminan  pengurusan izin  dan  tidak dipersulit.  Perlu  kiranya  mengetahui  Jenis-jenis  Penggunaan  Izin  Spektrum  Radio  Pasal  3 menyatakan:
1) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio, meliputi:
a. Izin Pita Frekuensi Radio;
b. ISR; dan
c. Izin kelas.
2) Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Menteri.
3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal
4) Izin Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melekat pada sertifikat alat dan perang. 9
Pengurusan  izin  penyelenggara  telekomunikasi  pada  dasarnya  harus  melalui  izin menteri  dalam  hal  ini  Menteri  Telekomunikasi  dan  Informatika.  Pemberian  izin  Menteri telekomunikasi  berkaitan  dengan  kewenangannya  dalam  hal  pemberian  izin  spektrum frekuensi Radio.  Kewenangan  tersebut hadir karena  urusan  spektrum frekuensi  radio  yang merupakan  sumber  daya  alam  terbatas  merupakan  urusan  pemerintah  pusat.  Kemudian mengenai  perizinan  penggunaan  spektrum  pada  prinsipnya  menganut  sistem  sederhana, transparan  dan  menggunakan  waktu  yang  singkat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dilakukan  demi pemanfaatan  frekuensi radio  yang  lebih  efisien.  Pasal  30  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyatakan:
1) Dalam  hal  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dan  atau  penyelenggara  jasa telekomunikasi  belum  dapat  menyediakan  akses  di  daerah  tertentu,  maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)  huruf  a,  dapat  menyelenggarakan  jaringan  telekomunikasi  dan  atau  jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
Perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2000  Tentang  Penggunaan  Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Pasal 55 menyatakan:
1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip.
3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
Pasal 57 Menyatakan:
1) Untuk  penyelenggaraan  jaringan  dan  atau  jasa  telekomunikasi,  pemohon  wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
2) Dalam  mengajukan  permohonan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan:
a) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi;
b) Mempunyai kemampuan sumber  dana  dan sumber  daya manusia  di  bidang telekomunikasi.
3) Tata  Cara  pengajuan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
9 Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor:  17/Per/M.Kominfo/9/2005  tentang  Tata  Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
Perizinan  penyelenggaraan  telekomunikasi  dimaksudkan  sebagai  upaya  Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang  sehat  dan  lebih  efisien.  Sementara  untuk  Biaya  hak  penyelenggaraan  telekomunikasi merupakan  kewajiban  yang  dikenakan  kepada  penyelenggara  jaringan  dan  atau  jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan  dan  merupakan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  disetor  ke  Kas Negara.
Aspek  perizinan  dalam  setiap  penyelenggaraan  frekuensi  radio  adalah  bagian  dari administrasi  Negara  yang  mendorong  pembinaan  dan  pertumbuhan  telekomunikasi  yang sehat,  lebih  efisien  dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  Negara  Bukan  Pajak.  Jika  coba dikaitkan  dengan  pendapat  dalam  hal  pemberian  izin  E.  Utrecht  dalam  Adrian  Sitedi 10 mengartikan vergunning ialah  bila  pembuat  peraturan  umumnya  tidak  melarang  suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk  masing-masing  hal  konkret,  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin ( vergunning ).
Artinya pemberian izin haruslah melalui syarat prosedural atau administrasi. Sehingga penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  oleh  penyelenggara  telekomunikasi,  instansi pemerintah,  ataupun  pelanggan dapat  terkontrol  dengan baik. Kontrol  tersebut  merupakan Kewenangan dari Negara yang kemudian diamanatkan kepada Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Menkonminfo), sebagai perwakilan dari Negara.
Dari aspek kewenangan setiap orang maupun badan hukum akan berbuat atau tidak berbuat sesuatu jika dirinya memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan dalam memberi izin penyiaran akan diketahui jika wewenang untuk itu jelas dan tegas ditentukan dalam Undang- Undang.
Kewenangan  Menkominfo  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kewenangan  pemerintah dimana kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum ( bestuurszorg ). Kesejahteraan dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam dengan baik termaksud pengelolaan spektrum penggunaan radio yang terbatas.
Kewenangan yang dimiliki oleh Menkominfo dalam Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah diwajibkan di dalam Perundang-undangan dengan ketentuan waktu.
1. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Izin stasiun Radio (ISR) diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (Lima) tahun.
3. Izin  Kelas  ( class  license )  Izin  Kelas  diberikan  kepada  pengguna  frekuensi  yang mengoperasikan  perangkatnya  dengan  ketentuan  teknis  tertentu  sehingga penggunaan frekuensinya dapat dimanfaatkan secara bersama ( sharing). Izin Kelas melekat pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal SDPPI. 11
Di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 17/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Tata Cara  Perizinan  Dan  Ketentuan  Operasional  Penggunaan  Spektrum.  Frekuensi  Radio (Permenkominfo 17/2005) sebagai peraturan pelaksanaan PP 53 Tahun 2000, dinyatakan pula bahwa  Biaya  Hak  Penggunaan  Spektrum  Frekuensi  Radio  (BHP  Frekuensi  Radio)  adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio. Pengaturan formula untuk menetapkan  besaran  biaya  hak  penggunaan  frekuensi  diserahkan  kepada  Depkominfo,  dan telah ditetapkan bahwa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan, dan harus dibayar di muka setiap tahun.
Jika dikaitkan dengan pemberian izin kepada operator yang diberi alokasi frekuensi, maka timbul pertanyaan, karena pada penggunaan dengan konsep izin yang diberikan kepada operator yang mendapat alokasi frekuensi digunakan bersama atau di sharing dengan operator lain.  Dalam  hal  ini  terjadi  perbedaan  pandangan  mengenai  apakah  definisi  pengguna sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  53  Tahun  2000.  Pada  Pasal  17  yang menyatakan  bahwa  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  untuk  penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin  Menteri.  Artinya  penggunaan  Izin  harus  mencakup seluruh mencakup seluruh penyelenggara telekomunikasi. Mengenai sharing dengan operator lain tetap harus mempunyai izin.
Mengenai perizinan ini selanjutnya diatur dalam Permenkominfo 17/2005 dan diubah dengan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  23  Tahun  2010  tentang
11 Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas.
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/Per/M.Kominfo/10/2005  Tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Ketentuan  Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Permenkominfo 23 Tahun 2010.
Aturan  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio yang efisien, karena dalam praktik beberapa operator pemilik izin penggunaan frekuensi harus mampu  untuk  menggunakan  pita  yang  dialokasikan  padanya  untuk  menyelenggarakan telekomunikasi dan menyebabkan penggunaan yang efisien. Jika Tidak efisien akibatnya terjadi kecenderungan ketidakseimbangan di antara operator. Bahkan contoh yang Lebih berbahaya dapat mengganggu kestabilan penerbangan pesawat dan menyebabkan kecelakaan pesawat, Oleh sebab itu dilakukanlah sistem perizinan yang lengkap dengan persyaratannya.
Sistem  perizinan  merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  rangka pengendalian  lingk ungan.  Dalam  hubungan  dengan  itu,  Rangkuti  mengatakan  “Pengelolaan lingkungan  hanya  dapat  berhasil  menunjang  pembangunan  berkelanjutan  apabila pemerintahan berfungsi efektif dan terpadu. 12 Penggunaan spektrum frekuensi radio berkaitan pula  dengan  ruang  angkasa,  maka  dibutuhkan  aspek  perizinan  untuk  mengendalikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Selain pengendalian dari aspek pemanfaatannya izin juga  berfungsi  untuk  pembatasan  dan  pemerataan  penggunaan  spektrum,  mengingat penggunaan ruang untuk penggunaan spektrum semakin hari semakin mengalami kelangkaan. Hal  ini  senada  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Ryszard  Strużak 13 yang  menyatakan Kelangkaan  spektrum  meningkat  dengan  kemajuan  yang  dibuat  dalam  sains  dan  teknik, Dibutuhkan negosiasi dan lobi sebagai dasar untuk manajemen spektrum untuk waktu yang lama.
Melalui  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan  perbuatan  tersebut bersifat  suatu  izin  (kewenangan  memberikan  izin).  Kewenangan  tersebut  merupakan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan , tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum dari adanya pengelolaan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas.
12 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan , Jakarta: Pancuran Alam, 2006 hlm. 188
13 Ryszard Strużak , Terje Tjelta, and Jose P. Borrego, On Radio-Frequency Spectrum Management ,  Journal of Telecommunications and Information Technology, Volume 3, 2016, hlm. 108-130.

## Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Radio
Pengawasan  dan  pengendalian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Dalam Pasal 36 menyatakan:
1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan atau orbit satelit.
2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kegiatan observasi, monitoring, dan penertiban.
3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengawasan  dan  pengendalian  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Menteri  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian,  Pengawasan  dan  pengendalian dilakukan dengan cara observasi, monitoring, dan penertiban. Pendapat Sabaruddin Sinapoy menyebutkan Bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses  pembangunan  agar  aktivitas  pengelolaan  dapat mencapai tujuan  dan sasaran secara  efektif  dan  efisien 14 .  Pelaksana  dalam  artian  ini  yakni  Kementerian  Informatika  Dan Telekomunikasi  dimana  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio  dalam hal  pencapaian sasaran yang  lebih  efektif dan efisien. Selanjutnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit menyatakan:
1) Pengguna  frekuensi  radio  harus  melaporkan  terjadinya  gangguan  terhadap frekuensi radio kepada Menteri.
2) Menteri  melakukan  upaya  untuk  mengatasi  gangguan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Pasal 38 menyatakan:
1) Dalam  hal  sumber  gangguan  frekuensi  radio  berasal  dari  negara  lain,  Menteri melaksanakan koordinasi dengan negara asal gangguan.
2) Menteri  dan  administrasi  telekomunikasi  negara  asal  gangguan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  melakukan  upaya  bersama  untuk  menanggulangi gangguan frekuensi radio.
3) Menteri  melaporkan  terjadinya  gangguan  frekuensi  radio,  dan  melaporkan  hasil penanggulangan gangguan frekuensi radio kepada International Telecommunication Union.
14 Muhammad Sabaruddin Sinapoy. Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah Dan  Peraturan  Bupati  Dalam  Pelaksanaan  Prinsip  Kedaulatan  Negara .  Jurnal  SELAMI  IPS,  Edisi Nomor  45 Volume 1 Tahun XXII Juni 2017. hlm. 25.
Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan  pengendalian  dengan  mengikutsertakan  peran  masyarakat.  Manajemen  spektrum berkaitan  erat  dengan  proses  pengorganisasian  bagaimana spektrum digunakan  oleh  siapa. Tujuan  utama  dari  manajemen  spektrum  adalah  untuk  memaksimalkan  nilai-nilai  yang diperoleh  masyarakat  dari  spektrum  frekuensi  radio  dengan  seefisien  mungkin,  pengguna dengan  tetap  menjamin  tidak  adanya  interferensi  yang  merugikan  di  antara  pengguna. Manajemen  penggunaan  spektrum  harus  pula  berpegang  pada  prinsip  pengelolaan  sumber daya alam terbatas. Pendekatan ini perlu oleh mayoritas pengelola spektrum di seluruh dunia adalah dengan menggunakan pendekatan administratif (terkadang dikenal juga dengan sebutan pendekatan command and control ). Pendekatan administratif adalah suatu pendekatan dimana regulator  memutuskan  penggunaan  suatu  rentang  frekuensi  ( frequency  band )  dengan menypesifikasikan  layanan  yang  digelar,  teknologi  yang  diizinkan,  dan  siapa  yang menggunakannya.  Fungsi  penetapan  kebijakan,  pengaturan,  pengawasan  dan  pengendalian dilaksanakan  oleh  Menteri.  Sesuai  dengan  perkembangan  keadaan,  fungsi  pengaturan, pengawasan  dan  pengendalian  penyelenggaraan  telekomunikasi  dapat  dilimpahkan  kepada suatu badan regulasi.
Biaya  hak  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  merupakan  kompensasi  atas penggunaan  frekuensi  sesuai  dengan  izin  yang  diterima.  Di  samping  itu,  biaya  penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Pengenaan  sanksi  administrasi  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Keseluruhan spektrum radio dibagi ke dalam blok/band frekuensi yang diperuntukkan bagi layanan  tertentu  melalui  suatu  proses  alokasi  frekuensi.  Alokasi  frekuensi  dilakukan berbasiskan  nasional  atau  internasional.  ITU  menetapkan  pedoman  alokasi  frekuensi, kemudian regulator di masing-masing negara dengan mengacu pedoman tersebut menetapkan kebijakan yang lebih rinci dalam bentuk allotment dan assignment (penetapan).
Melalui  pendekatan  ini  masalah  interferensi  dapat  dikontrol  dengan  baik.  Dalam praktiknya digunakan guard band yaitu pita frekuensi yang sengaja dibiarkan kosong untuk layanan  yang  saling  berdampingan  agar  tidak  saling  mengganggu.  Setelah  proses  alokasi,
dilanjutkan  dengan  proses  penetapan  yang  merupakan  pembagian  akhir  dari  spektrum. Berbagai mekanisme penetapan bisa dilakukan tergantung dari permintaan spektrum.
Proses pengawasan harus ada upaya membandingkan kegiatan nyata dengan standar, dalam hal ini adalah membandingkan kondisi penyelenggaraan di lapangan dengan kebijakan yang sudah dituangkan dalam Permenkominfo Nomor 34 tahun 2009. Selain itu harus ada juga kegiatan  mengukur  deviasi-deviasi  (dalam  hal  ini  pelanggaran)  dan  mengambil  tindakan koreksi (dalam hal ini tindakan).
Proses  pengawasan  baru  akan  terlaksana  secara  utuh  dan  sistematis  jika  semua kegiatan  tersebut  terpenuhi.  Ditjen  SDPPI  merupakan  salah  satu  Direktorat  Jenderal  di Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  yang  menjalankan  empat  fungsi  pokok  dibidang pemanfaatan  sumber  daya  dan  perangkat  pos  dan  informatika  nasional.  Keempat  fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fungsi penataan , meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit termasuk di dalamnya Hak Labuh Satelit, agar menghasilkan kualitas  telekomunikasi  nirkabel  yang  berstandar  internasional,  mampu mengakomodasi  perkembangan  teknologi  dan  meningkatkan  nilai  ekonomis sumber daya spektrum frekuensi radio;
2. Fungsi pelayanan ,  meliputi  pelayanan  izin  spektrum  frekuensi  radio,  pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan standardisasi perangkat pos dan informatika yang  di  dalamnya  terdapat  sertifikasi  dan  pengujian  alat  dan  perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
3. Fungsi pengendalian ,  meliputi  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap penggunaan  sumber  daya  spektrum  frekuensi  radio  dan  orbit  satelit  serta kewajiban sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi agar penggunaan sumber daya dan perangkat informatika sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan standardisasi alat dan perangkat informatika yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ditjen SDPPI merupakan instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai penghasil PNBP atas sumber daya milik negara  yang  dikelolanya  melalui  izin  spektrum  frekuensi  radio  serta  pelayanan lainnya yang terkait dengan pelayanan sertifikasi operator radio serta standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi, yang meliputi sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.
Untuk mengelola Sistem Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada sejumlah dimensi administrasi dan kebijakan publik yang harus diperhatikan. Beberapa dimensi  tersebut  adalah  dimensi  penataan,  dimensi  operasi,  dimensi  standar,  dimensi pengujian  dan  dimensi  pengendalian, dengan  penjelasan sebagai  berikut: Dimensi penataan adalah terkait dengan penataan spektrum frekuensi radio agar efisien, efektif dan optimal.
Dimensi operasi adalah administrasi layanan perizinan spektrum frekuensi radio serta sertifikasi operator radio. Dimensi standar adalah regulasi dan persyaratan teknis dari alat dan perangkat  informatika  yang  akan  digunakan  dalam  pemanfaatan  spektrum  frekuensi  radio. Dimensi pengujian adalah pengujian kesesuaian regulasi dan persyaratan teknis dari alat dan perangkat  telekomunikasi  yang  akan  beredar  di  masyarakat.  Dimensi  pengendalian  adalah monitoring , penertiban dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan alat dan perangkat informatika yang digunakan.
UPT  Bidang  Monitor  Spektrum  Frekuensi  Radio  adalah  satuan  kerja  yang  bersifat mandiri di lingkungan Ditjen SDPPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan  Informatika,  adapun  secara  administratif  dibina  oleh Sekretaris Ditjen SDPPI dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian SDPPI. Unit  Pelaksana  Teknis  Bidang  Monitor  Spektrum  Frekuensi  Radio  mempunyai  tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring , penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
Sebaliknya,  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dapat  pula  meminta  ganti  rugi akibat  pemindahan  jaringan  telekomunikasinya  karena  ada  kegiatan  atau  permintaan  dari instansi/departemen/lembaga  atau  pihak  lain.  Selanjutnya  diatur  mengenai  peran  serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam rangka melibatkan peran aktif dari masyarakat dibentuk lembaga peran serta
Masyarakat di bidang telekomunikasi. Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah yang memiliki  tugas  untuk  menyampaikan  pemikiran  dan  pandangan  yang  berkembang  dalam masyarakat  mengenai  arah  pengembangan  pertelekomunikasian  dalam  rangka  Penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa  pemikiran  dan  pandangan  dari  lembaga  tersebut  tidak  bersifat  mengikat
kepada  Pemerintah.  Akhirnya,  pelanggaran  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditegaskan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administrasi.
Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi Radio dan orbit satelit. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh  Menteri.  Sesuai  dengan  perkembangan  keadaan,  fungsi  pengaturan,  pengawasan  dan pengendalian  penyelenggaraan  telekomunikasi  dapat  dilimpahkan  kepada  suatu  badan regulasi.
Biaya  hak  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  merupakan  kompensasi  atas penggunaan  frekuensi  sesuai  dengan  izin  yang  diterima.  Di  samping  itu,  biaya  penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai  sumber  daya  alam  terbatas  dapat  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin.  Pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.
Jika kita mencoba mengaitkan beberapa teori pengawasan yang dikemukakan para ahli misal Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. 15 Dalam artian Menteri telekomunikasi perlu mengetahui pelaksanaan yang kegiatan telekomunikasi yang dilakukan oleh bawahannya yakni para  penyelenggara  telekomunikasi,  dan  menentukan  pelaksanaannya  sesuai  dengan administrasi  yang  telah  ditetapkan.  Secara  konseptual  pelaksanaan  pengawasan  terhadap penggunaan spektrum penggunaan radio pengawasannya dari segi administrasi dan ekonomi, ini terbukti dengan adanya unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Fungsi pengendalian terletak  penegakan  hukum  terhadap  penggunaan  sumber  daya  spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas. Selain sanksi administrasi berupa pencabutan izin, sebagai pengendalian dari aspek hukum penyelenggara telekomunikasi dapat dikenakan  pidana  jika  Penyelenggaraan  telekomunikasi  belum  mendapat  izin  dari  Menteri kemudian  melakukan  kegiatan  penyelenggaraan  telekomunikasi. 16 Ketentuan  pidananya Barang siapa yang melanggar ketentuan atau melakukan penyelenggaraan tanpa izin menteri
15 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 74.
16 Lihat pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pengawasan  dari  segi  hukum  merupakan  penilaian  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu perbuatan  pemerintah  yang  menimbulkan  akibat  hukum. 17 Akibat  hukum  yang  ditimbulkan ketika  penyelenggaraan  telekomunikasi  yang  tidak  mempunyai  izin  dapat  menimbulkan kerugian terhadap Negara dan menimbulkan bahaya terhadap jalur penerbangan. Konsepsi dari pengawasan  terdiri  dari  pengawasan  fungsional,  pengawasan  internal,  pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal,  wasmas,  koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  aparat  pengawasan,  terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. 18
David Granick dalam Syafiie 19 pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif,  fase  administratif,  dan  fase  dukungan.  Sementara  Lyndal  F.  urwick,  mengatakan pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Lyndal F. Urwick, 20 pengawasan adalah upaya agar sesuatu  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  instruksi  yang dikeluarkan. Dari kedua pendapat tersebut jelas bahwa aspek pengawasan izin penggunaan frekuensi perlu melihat sisi administrasi serta dukungan dari lembaga terkait. Pemberian izin pula  harus  tetap  pada  jalur  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan  dan pengendalian  terhadap  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio,  secara  penuh  terkoordinasi melalui pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah disertai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlunya  pengawasan  terhadap  spektrum  frekuensi  radio  dikarenakan  spektrum frekuensi  radio  merupakan  sumber  daya  alam  terbatas  dan  harus  dimanfaatkan  untuk kepentingan Pendapatan Negara. Hal ini senada dengan pendapat Sabaruddin Sinapoy yang menyatakan  pemanfaatan  SDA  untuk  pembinaan  kesejahteraan  tersirat  juga  dalam  tujuan bernegara. 21 Pengawasan  terhadap  penggunaan  spektrum radio, secara  penuh  terkoordinasi
17 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 74.
18 M. Haddin Muhjad, Hukum Lingkungan , Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 201.
19 Inu Kencana Syafiie. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertija, 1998, hlm. 60.
20 Ibid. 21 Muhammad  Sabaruddin  Sinapoy, Analisis  Fiqh  Lingkungan  Terkait  Penyalahgunaan  Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup . Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 1, March 2019, hlm. 85-102.
melalui  pemerintah  pusat  dan wakil  pemerintah  pusat  di  daerah.  Pelaksanaan  pengawasan terhadap penggunaan spektrum penggunaan radio pengawasannya dari segi administrasi dan ekonomi sementara  untuk  aspek  pengendaliannya  terletak  pada  ketentuan  pemidanaannya yang diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pengawasan dari segi administrasi dan ekonomi berpegang teguh pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam terbatas.

## KESIMPULAN
Aspek perizinan frekuensi radio sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan Aspek perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, lebih efisien dan dapat meningkatkan  pendapatan  Negara  Bukan  Pajak.  Pelaksanaan  pengawasan  terhadap penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  sesuai  dengan  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi terletak dari segi administrasi dan ekonomi, ini terbukti dengan adanya unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa izin dikeluarkan oleh Menteri, dilakukan dengan prinsip  sederhana,  transparan  dan  tepat  waktu.  Dari  aspek  pengendalian  selain  sanksi administrasi  berupa  pencabutan  izin,  pelanggar  juga  dapat  dikenakan  pidana  jika penyelenggaraan telekomunikasi belum mendapat izin dari Menteri dan menimbulkan akibat hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia,
2004.
Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Muhjad, M. Haddin, Hukum Lingkungan , Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan , Jakarta: Pancuran Alam, 2006.
Sutedi, Andrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Syafiie, Inu Kencana. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertija, 1998.

## Jurnal
Sinapoy,  Muhammad  Sabaruddin, Analisis  Fiqh  Lingkungan  Terkait  Penyalahgunaan Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Kerusakan  Lingkungan  Hidup .  Halu  Oleo  Law Review, Volume 3 Issue 1, March 2019.
Sinapoy,  Muhammad  Sabaruddin. Pengawasan  DPRD  Kabupaten  Konawe  Utara  Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara . Jurnal SELAMI IPS, Edisi Nomor 45 Volume 1 Tahun XXII Juni 2017.
Strużak , Ryszard, Terje Tjelta, and Jose P. Borrego, On Radio-Frequency Spectrum Management , Journal of Telecommunications and Information Technology, Volume 3, 2016.
Tannenwald, Nina. Law Versus Power on the High Frontier: The Case for a Rule-Based Regime for Outer Space , Yale Journal of International Law. Volume 29 Issue 2, 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 518 K/TUN/2017.

## Situs internet
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Bahas  Penegakan  Hukum  Kekinian,  SDPPI  Gelar
Forum PPNS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://www.kominfo.go.id/content/detail/15270/bahas-penegakan-hukum- kekinian-sdppi-gelar-forum-ppns/0/berita_satker, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
Purnama, Iwan, UPT Selesaikan 12 Kasus Pelanggaran Hingga Putusan Pengadilan , Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika,  https://www.postel.go.id/berita-upt-selesaikan-12-kasus-pelanggaran- hingga-putusan-pengadilan-27-2688, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.