INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12234-12244 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia
Saadah Kurniawati 1 ✉ , Fahmi 2 , Mohd. Yusuf Daeng M 3 ,
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: saadahkurniawati18@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kesehatan adalah hak  asasi manusia yang dijamin oleh   undang-undang yang mana  merupakan tujuan  dan  cita-cita  Negara  Indonesia  yang  dibunyikan  pada  Pembukaan  Undang-undang  Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Undang-undang No 29 Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  serta  Undang-undang  No  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terkadang  menimbulkan  permasalahan  yang  bisa menyebabkan terjadinya sengketa medis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan  perundang-undangan,  dengan  menggunakan  kombinasi  antara  pendekatan perundangan-undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Penyelesaian sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi kedokteran ( jalur etika ), yakni Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan    melalui  lembaga  non  profesi  (jalur  peradilan  umum)  yakni    dalam  pengadilan  (litigasi)  baik perdata,  pidana    maupun  administrasi  atau  diluar  pengadilan  (nonlitigasi)  melalui  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa , Medis,  Hukum Indonesia

## Abstract
Health is a human right guaranteed by law, which is the aim and ideal of the State of Indonesia, and was sounded in the Preamble to the 1945 Constitution. The provision of health services is regulated by Law No. 29 of 2004 concerning medical practice and Law No. 36 of 2009 concerning health. In the implementation of health services sometimes cause problems that can lead to medical disputes. This research is normative legal with a statutory approach, using a combination of the statutory approach (statue  approach) and the  case  approach  (case  approach).  Settlement  of  medical disputes  can  be resolved through medical professional institutions (ethics route), namely the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) and the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council (MKDKI) and through non- professional  institutions  (general  justice  route),  namely  in  courts  (litigation)  both  civil,  criminal  or administrative  or  outside  the  court  (non-litigation)  through  arbitration  and  alternative  dispute resolution.
Keywords: Dispute Resolution, Medical, Indonesian Law.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  sehingga  kesehatan merupakan  hak  yang  dilindungi  undang-undang  setiap  warga  negara  (Mikho  Ardinata, 2020). Menelaah hak atas kesehatan dari perspektif hak asasi manusia, kewajiban korelatif utama yang dimiliki oleh negara/pemerintah (Netanael Tampubolon et al., 2022). Masalah kesehatan di Indonesia menjadi hal penting yang menjadi perhatian pemerintah. Yang mana secara implisit  dapat dilihat pada  pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum”. Kemudian pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.” Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada bagian pertimbangan huruf a yakni “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana cita- cita bangsa Indonesia”. Pada pertimbangan huruf b menyatakan  bahwa “setiap kegiatan yang da lam upaya memelihara dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-  tingginya  dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.” Setiap warga Negara berhak  atas  kesehatan  tanpa  ada  pengecualian  sebagaimana  diatur  dalam    pasal  4  UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak
atas  kesehatan”,  pasal  5  ayat  (1)  “setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan”, pasal 6 juga menjelaskan “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”  Rumah  sakit,  dokter/dokter  gigi  dan  pasien  memiliki  peran  masing -masing dalam  pelayanan praktik kesehatan, dimana rumah  sakit  dan  dokter/dokter  gigi sebagai pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan  sedangkan    pasien  sebagai  penerima  jasa  pelayanan kesehatan. Rumah sakit, dokter/dokter gigi dan pasien merupakan subyek hukum dalam pelayanan  kesehatan  yang  menimbulkan  hubungan  medis  ataupun  hubungan  hukum. Dalam pelayanan kesehatan antara dokter/dokter gigi dengan pasien seharusnya dilandasi dengan rasa percaya atas kemampuan intelektual dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan.
Terjadinya hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien  karena adanya  perikatan  karena  kontrak  yang  dikenal  dengan  kontrak  terapeutik  dan  terkait dengan undang-undang (zaakwarneming). Dalam kontrak terapeutik tindakan medis yang diberikan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  kepada  pasien  dianggap  telah  melakukan kesepakatan baik secara  lisan maupun tertulis sedangkan kaitan karena undang-undang muncul  karena  adanya  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  dokter  atau  dokter  gigi  (RA Siregar, 2020). Dalam hubungan dokter/dokter  gigi dan pasien  tidak selamanya berjalan dengan  baik,  adakalanya  muncul  masalah  dalam  pelayanan  kesehatan.  Ketidakpuasan pasien  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  menjadi  salah  satu  masalah  yang muncul, pasien merasa penyakitnya tidak kunjung sembuh, menimbulkan  kecacatan atau bahkan  berakhir  dengan  kematian.  Rasa  tidak  puas  pasien  ini  bisa  menimbulkan  kesan bahwa dokter/dokter  gigi telah melakukan kesalahan medis sehingga bisa  menimbulkan tuntutan hukum yang bisa berujung menjadi sengketa medis. Pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan atas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter/dokter gigi dapat membuat  pengaduan  kepada  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam  pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran “ setiap orang yang mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  “  Dalam beberapa  tahun  terakhir  kasus  kesalahan  medis  atau  yang  orang  awam  sebut  sebagai malapraktik  semakin  meningkat.  Menurut  Tresnadi  S  (2017)  laporan  kasus  dugaan malapraktik  yang  masuk  ke  Konsil  Kedokteran  Indonesia  dalam  kurun  waktu  2006-2015 sebanyak 317 kasus dengan rincian 114 diantaranya adalah dokter umum, dokter bedah 76
kasus, dokter obsgyn (spesialis kandungan) 56 kasus dan dokter spesialis anak 27 kasus (RA Siregar,  2020).  Salah  satu  kasus  sengketa  medis  yang  sampai  masuk  pengadilan  dan menghasilkan putusan yang mengabulkan gugatan pasien atas sebuah rumah sakit swasta dijakarta.  Kasus  ini    dialami  oleh  pasien  SC  yang  mengalami  lumpuh  pita  suara  (parase abductor bilateral) disebabkan cidera syaraf di sekitar pita suara akibat operasi tiroidektomi yang  dilakukan  salah  satu    Rumah  Sakit  di  Jakarta  pada  bulan  Maret  2009.  Pasien  SC mengalami  kesulitan  bernafas  akibat  kelalaian  tenaga  medis  dalam  menangani  pasien tersebut    setelah  tindakan  operasi.  Pasien  SC  meminta  pertanggungjawaban  dari  pihak Rumah Sakit atas perbuatan melawan hukum oleh tenaga medis di Rumah Sakit tersebut. Latar  belakang  permasalahan  demikian  mendorong  penulis  untuk  mengkaji  penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia”. (Buamona H, 2015)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sengketa Medis
Sengketa medis berasal  dari 2 kata yaitu sengketa dan medik. Ada 2  istilah  terkait sengketa  yakni  “conflict“  dan  “dispute”  dimana  keduanya  bermakna  bahwa  terdapat perbedaan  kepentingan  di  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih,  tetapi  keduanya  dapat dibedakan.  Conflict  sudah  disadur  ke  dalam  bahasa  Indonesia  yaitu  konflik,  sedangkan dispute dapat diartikan sebagai sengketa. Terjadinya sengketa disebabkan karena adanya konflik yang tidak terselesaikan dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan manyatakan rasa tidak  puas kepada pihak yang  dianggap  penyebab kerugian oleh  pihak lain, dalam artian sengketa adalah kelanjutan dari konflik yang tidak terselesaikan. Sedangkan sengketa yang terjadi antara  dokter/dokter gigi dengan pasien atau keluarganya dalam pelayanan kesehatan disebut sengketa medis.
Pengertian sengketa medis menurut beberapa literatur antara lain ;(1) Desriza Ratman dalam  bukunya  “Seri  Hukum  Kesehatan  :  Mediasi  Nonlitigasi  Terhadap Sengketa  Medik dengan  Konsep  Win- win  Solution  “,  yang  menyatakan  bahwa  “sengketa  medis  adalah terjadinya pertentangan antara pihak pasien dengan pihak dokter/dokter gigi atau rumah sakit yang disebabkan adanya salah satu pihak yang tidak puas atau terlanggar haknya oleh pihak lain” ; (2) Safitri Hariyani dalam bukunya  “Sengketa Medik: Alternative Penyelesaian Perselisihan  antara  Dokter  dan  Pasien”,  memberikan  pengertian  sengketa  medis  yakni “sengketa medis merupakan sengketa yang terjadi antara dokter/dok ter gigi dengan pasien dalam  praktik  kedokteran”;  (3)  dan  menurut  Pedoman  Organisasi  dan  Tatalaksana  Kerja MKEK mendefinisakan “sengketa medis adalah ketidakpahaman antara pihak dokter/dokter gigi  dengan  pihak  pasien/klien  atau  keluarganya  di  dalam  atau  pasca  hubungan dokter/dokter  gigi-pasien/klien  yang  berwujud  diadukannya  dokter/dokter  gigi  tersebut kepada  sarana  kesehatan,  organisasi  profesi,  MKEK  atau  lembaga  disiplin  (MKDKI)  dan peradilan lainnya.”
Menurut  Dr.  M.  Nasser  SpKK.  D.Law.  FINSDV,  FAADV  (Ketua  Masyarakat  Hukum Kesehatan Indonesia) dalam artikelnya, “sengketa medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan”. Masalah yang dipersengketakan me rupakan hasil atau hasil akhir pelayanan  kesehatan  dengan  tidak  memperhatikan  atau  mengabaikan  prosesnya.    Yang mana  dalam hukum kesehatan dijelaskan  bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan hanya bertanggung jawab atau berkewajiban  atas proses atau upaya yang dilakukan (inspaning verbintenis) dan tidak menjamin/menggaransi
hasil akhir (resultalte verbintenis). Sengketa medis terjadi jika adanya tuntutan kerumah sakit, aduan ke polisi ataupun gugatan ke pengadilan dari pasien atau keluarga pasien terhadap dokter/dokter gigi. Tuntutan maupun aduan terjadi karena adanya ketidakpuasan pasien terhadap  tindakan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter/dokter  gigi  karena  pelayanan kesehatan tidak sesuai harapan atau  telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam hal  ini  pasien  dan  keluarganya  karena  adanya  kewajiban  oleh  pihak  lain  dalam  hal  ini dokter/dokter gigi yang tidak terpenuhi, yang akhirnya mengakibatkan pihak pasien atau keluarganya dirugikan.
Adapun  hal-hal  yang  mempengaruhi  ketidakpuasan  pasien  terhadap  sarana kesehatan, dokter/dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya antara lain,  masyarakat semakin cerdas dan paham tentang haknya dan lebih mampu menyampaikan pendapat; semakin  luasnya  arus  informasi  terkait  kesehatan  sehingga  harapan  masyarakat  kepada layanan kesehatan semakin tinggi;  tingginya biaya layanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak  akan  menerima  layanan  yang  tidak  sempurna,  selain  itu  juga  karena  adanya propaganda oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri. Terjadinya ketidakpuasan tersebut disebabkan karena terjadinya pelanggaran yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan profesi kedokteran sehingga menyebabkan kerugian di pihak pasien, di mana hal tersebut terjadi akibat adanya anggapan bahwa isi perjanjian terapeutik (kontrak  terapeutik)  tidak  dipenuhi  atau  dilanggar  dokter/dokter  gigi  (Soekidjo Notoatmodjo,  2010).    Sengketa  medis  terjadi  karena  adanya  dugaan  malapraktik  yang diadukan oleh pasien atau keluarganya. Malapraktik merupakan tindakan profesional yang tidak  sesuai  atau  tidak  semestinya.  Arti  malapraktik  secara  medis  adalah  kelalaian dokter/dokter  gigi  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  pada  pasien,  sehingga menyebabkan dampak buruk terhadap pasien. Kelalaian diartikan sebagai tindakan yang kurang  hati-hati  atau  menyimpang  dari  standar  yang  berlaku  dalam  profesinya  atau melakukan  tindakan  medis  dibawah  standar  pelayanan  medis  atau  standar  profesi kedokteran/kedokteran gigi. Dikatakan kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan,  karena  jika  terdapat  unsur  kesengajaan  bukan  klasifikasi  malapraktik  lagi melainkan termasuk klasifikasi penganiayaan, pembunuhan dan sejenisnya terhadap pasien (Soekidjo Notoatmodjo, 2010).
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai makna dari kelalaian terutama dalam dunia medis. Dalam norma hukum memaknai kelalaian sebagai hubungan sebab akibat dari suatu tindakan, misalnya karena tindakan seseorang yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan
pidana, dapat dikatakan mempunyai culpa jika seseorang tersebut melakukan perbuatan tanpa adanya sikap de nodige en mogelijke voorzicligheid en opplettendheid yakni tanpa adanya kehati-hatian dan perhatian yang masih bisa dilakukan.  Kelalaian atau kesalahan hanya  melihat  dari  sisi  hukumnya  saja,  tidak  menilai  dari  sisi  prosedural,  standar  kerja, sehingga yang dilihat adalah hanya hasil akhir yang tidak sesuai atau mendapatkan hasil yang  negatif.  Kelalaian  bermakna  bahwa  arti  tidak  ada  unsur  kesengajaan  yang mengakibatkan  kerugian  orang  lain.  Kelalaian  menurut  istilah  hukum  dinamakan  culpa. Culpa itu sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni: culpa lata yaitu kelalaian berat; culpa levis, kelalaian sedang; dan culpa levissina artinya kelalaian ringan (Mukadir Iskandar Syah, 2019).
Di  dalam  ilmu hukum kedokteran, terdapat rumusan tentang kelalaian yang sudah berlaku universal sebagai berikut : “Kelalaian adalah ketelitian yang wajar, tidak melakukan apa yang  seorang  lain dengan ketelitian serta kehati-hatian akan melakukannya dengan wajar,  atau  melakukan  apa  yang  seorang  lain  dengan  ketelitian  yang  wajar  justru  tidak melakukannya“.  Ini  berarti  bahwa  kelalaian  mencakup  dua  hal  yaitu  karena  melakukan sesuatu  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  atau  karena  tidak  melakukan  sesuatu  yang seharusnya  dilakukan,  dengan  kata  lain  kealpaan/kelalaian  terjadi  apabila  seorang melakukan perbuatan itu karena ia alpa/lalai terhadap kewajiban yang menurut tatatanan kehidupan masyarakat yang berlaku seharusnya tidak dilakukan olehnya. Kelalaian sebagai melakukan  tindakan  kedokteran  dibawah  standar  pelayanan  medik.  Kelalaian  bukan merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan jika tidak membawa kerugian atau cendera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Jika kelalaian sampai menimbulkan kerugian  materi,  mencelakakan  dan  bahkan  merengut  nyawa  orang  lain,  maka  kelalaian tersebut merupakan kelalaian  berat (culpa  lata) dan dapat  diklasifikasikan  tindak  pidana. Kelalaian  adalah  suatu  bentuk  dari  malpraktek,  sekaligus  merupakan  bentuk  malpraktek yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang  seharusnya  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kualifikasi  yang  sama  pada  suatu keadaan dan situasi yang sama (Widodo Tresno Novianto, 2015).
Dalam menjalankan profesi kedokteran, jika terjadi kelalaian atau tidak, maka harus ada  unsur  transaksi  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  yang  memenuhi  syarat-syarat aturan hukum, dan didalamnya akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga  medis  dan  pasien.  Wanprestasi  dalam  pelayanan  kesehatan,  baru  terjadi  apabila telah terpenuhi unsur-unsur berikut:
a. Hubungan anatara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik
b. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan (Thegra Tawaris, 2017).

## 2. Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Hukum di Indonesia
Penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur ligitasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-ligitasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosisasi, konsolidasi, mediasi, dan lain-lain. Jalur nonlitigasi juga dikenal dengan Penyelesaian  Sengketa  Alternatif.  Dalam  sengketa  medis,  pemilihan  jalur  penyelesaian sebaiknya  dengan  mediasi,  melalui  jalur  ini  baik  tenaga  medis  maupun  pasien  dapat mengutarakan  permasalahan  dan  memilih  sendiri  cara  penyelesaiannya.  Penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan melalui lembaga profesi kedokteran dan non profesi.

## a. Penyelesaian sengketa melalui lembaga Profesi Kedokteran
Dalam penyelesaian sengketa medis, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pasien selain  jalur  mediasi  dengan  pihak  tenaga  medis  ataupun  rumah  sakit,  pasien  dapat melaporkan  ke  MKDKI  (Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia)  dan pengadilan. Pasal 66  Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi sengketa medik, pilihlah mediasi sebagai penyelesaiannya. Karena dengan mediasi dokter/dokter gigi dan pasien selaku pihak penggugat bisa leluasa mengutarakan permasalahannya dan mereka sendiri yang memilih cara penyelesaiannya. Selanjutnya bahwa dalam penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terdapat  pada  Bab  XI  yakni  pasal  78  yang  menyatakan  bahwa  ”Dalam  hal  Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan”. Adanya undang - undang  ini  mengarahkan  jika  terjadi  kelalaian  medis  yang  dilakukan  oleh  petugas pelayanan kesehatan haruslah di selesaikan lewat jalur mediasi (nonlitigasi) (Anggraini ID, n.d.).
Sengketa medik dapat diselesaikan melalui lembaga profesi kedokteran yakni Majelis Kehormatan  dan  Etika  Kedokteran  (MKEK)  serta    Majelis  Kehormatan    dan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKEK merupakan badan otonom dalam organisasi Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  yang  dibentuk  pada  tahun  1979  yang  berfungsi  melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran  oleh dokter yang terdiri atas MKEK Pusat, MKEK Wilayah dan MKEK Cabang. Tugas khusus MKEK adalah melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran. Dalam penanganan pengaduan oleh MKEK melakukan analisis terhadap pengaduan pelanggaran etik, dan jika ditemukan pelanggaran maka MKEK mempunyai wewenang untuk memberikan teguran atau  pencabutan  izin  praktik,  sesuai  berat  ringan  nya  pelanggaran  etik.  Apabila  terjadi ketidakpuasan terhadap keputusan MKEK, maka baik pengadu maupun dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan banding. Selain melalui MKEK, penyelesaian sengketa medis  juga  dapat  melalui  MKDKI,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang Kesehatan. MKDKI merupakan lembaga dibawah naungan IDI  yang dibentuk berdasarkan Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  pasal  55  ayat  (1),  dan  mempunyai  wewenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  dan  menetapkan  sanksi. Sedangkan  menurut  Pasal  64  poin  (a)  Undang-undang  Praktik  Kedokteran,  MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan  dokter  gigi. Dalam keputusannya MKDKI  dapat memberikan sanksi disipilin berupa terguran secara tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP)  dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Praktik Kedokteran (Anggraini ID, n.d.).
b. Penyelesaian Sengketa Medis Non Profesi (litigasi dan nonlitigasi)
Penyelesaian  sengketa  medis  melalui  Non  Profesi  dapat  dilakukan  dengan  jalur litigasi  dan  non  litigasi.  Jalur  litigasi  dapat  dilakukan  melalui  gugatan  Perdata,  Pidana maupun secara Administrasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa medis melalui peradilan hukum perdata antara lain pasal 32 huruf q UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; pasal 66 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; pasal 1238, 1239, 1365, 1466  KUHPerdata,  dimana  jika  terjadi  wanprestasi  ataupun  perbuatan  melawan  hukum maka  hasil  keputusannya  adalah  penggantian  kerugian.  Penyelesaian  sengketa  medis
melalui peradilan hukum pidana berawal dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian. Tanggung jawab hukum timbul jika telah tebukti terjadinya malapraktik dalam putusan pengadilan. Dasar hukum yang berkaitan dengan malapraktik antara lain : Pasal 322 KUHP tentang kewajiban simpan Rahasia Medis; Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia; Pasal 346- 349 KUHP tentang Abortus provokatus; Pasal 351 tentang penganiayaan; Pasal 359- 361 tentang  kelalaian  yang  berakibat  luka  berat  ataupun  kematian  (Anggraini  ID,  n.d.). Penyelesaian sengketa medis nonlitigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase, yaitu salah  satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan atas perjanjian  Arbitrase  yang  sebelumnya  telah  dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang bersengketa. Adapun dasar hukumnya adalah Undang-undang No 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 10 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Selain Arbitrase juga bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak  yakni  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  melalui  tahap-tahap  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa medis dalam kasus SC  dengan  pihak  RS  Kramat  128  telah  dilakukan  dengan  mengupayakan  penyelesaian melalui jalur mediasi di luar pengadilan, namun proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua pihak sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum kasus masuk pengadilan, pihak SC terlebih dahulu menempuh jalur melalui lembaga profesi yakni dengan melaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dari putusan MKDKI menyatakan bahwa 2 tenaga medis  pada RS  Kramat 128 telah melanggar  disiplin kedokteran karena  tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien  sebagaimana  tercantum  pada  Keputusan  MKDKI  Nomor  43/P/MKDKI/VIII/2010. Berdasarkan keputusan MKDKI tersebut pihak SC akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada puhak Rumah Sakit Kramat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

## SIMPULAN
Sengketa  Medik  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  pasien  atau  keluarga  pasien dengan tenaga medis atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Sengketa medis biasanya terjadi karena timbul ketidakpuasan pasien terhadap tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan. Rasa tidak puas muncul dikarenakan   pasien  menduga telah terjadi kesalahan atau kelalaian tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak pasien. Penyelesaian sengketa medis dapat
dilakukan melalui lembaga profesi kedokteran (jalur etika) yakni melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disipilin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain  itu  bisa  juga    melalui  lembaga  non  profesi  (  jalur  peradilan  umum)  yakni  melalui pengadilan (litigasi) baik secara perdata, pidana maupun administrasi atau diluar pengadilan (nonlitigasi) melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini  ID.  (n.d.).  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Medis  dengan  Menggunakan Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan konsumen. Universitas Islam Indonesia.
Buamona H. (2015). Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis . Yogyakarta.
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mikho Ardinata. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. JURNAL HAM, 11(2).
Mukadir Iskandar Syah. (2019). Tuntutan Hukum Malapraktik Medis . Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
RA  Siregar.  (2020).  Etika  Profesi  dan  Aspek  Hukum  Bidang  Kesehatan :Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi. Widina Bakti Persada.
Soekidjo Notoatmodjo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan . Penerbit PT Rineka Cipta.
Thegra  Tawaris.  (2017).  Tanggung  Jawab  Menurut  Hukum  Perdata  Rumah  Sakit  Atas Kelalaian Tenaga Medis. Lex et Societatis, V(3).
Widodo  Tresno  Novianto.  (2015).  Penafsiran  Hukum  dalam  Menentukan  Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). Yustistia Jurnal Hukum, 4(2).