Analisis Pengelolaan Logistik dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di BPBD Kabupaten Sumbawa 2018
Aminah 1,a) , Eko Teguh Paripurno 1) , Puji Lestari 1)
1) Magister Manajemen Bencana, FakultasTeknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
a) Email korespondensi: aminah94.ar@gmail.com

## ABSTRAK
Tahun 2018  Kabupaten  Sumbawa  mengalami gempa dengan  kekuatan 6,9 SR  sehingga tmengakibatkan15 kecamatan mengalami  dampak  bencana  gempa  bumi,  total  kerusakan  sebanyak  7532  unit  rumah  rusak,  4932  mengalami  rusak berat, 1395 rusak sedang dan sebanyak 1205 rusak ringan, menyebakan 38 orang cidera, dan 4 orang meninggal. Saat terjadi bencana kegiatan penanganan darurat yang dilakukan selain evakuasi masyarakat serta pertolongan darurat juga dilakukan penyediaan logistik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan yang berlaku,  BPBD sebagai penanggungjawab dalam  menanggulangi  bencana  perlu  melakukan  pengelolaan  logistik  guna  terpenuhinya  kebutuhan  korban    gempa. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan logistik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena ingin menganalisis kegiatan pengelolaan logistik dalam menjalankan Peraturan  pengelolaan  logistik  sesuai  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  BPBD dalam  mengelola  logistik  belum  menerapkan  prinsip  tepat  jumlah,  tepat  waktu,  dan  tepat  pelaporan  sesuai  dengan peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
Kata kunci : BPBD Kabupaten Sumbawa; gempa bumi 2018; pengelolaan logistik

## ABSTRACT
In  2018,  the  Sumbawa  Regency  experienced  an  earthquake  with  a  magnitude  of  6.9,  resulting  in  15  sub-districts experiencing the impact of the earthquake, a total of 7532 housing units were damaged, 4932 were heavily damaged, 1395 were moderately damaged and as many as 1205 were lightly damaged, causing 38 people injured, and 4 people die.  When  disaster  strikes,  emergency  response  activities  carried  out  in  addition  to  community  evacuation  and emergency  relief,  logistics  is  also  provided.  Therefore,  based  on  applicable  regulations,  BPBD  as  the  person responsible for disaster management needs to manage logistics in order to meet the needs of earthquake victims. The research objective is analyzing logistics management carried out by the Sumbawa Regency BPBD. The method used is a  qualitative  approach  because  it  wants  to  analyze  logistics  management  activities  in  carrying  out  the  logistics management regulations as specified. Based on the results of the analysis shows that BPBD managing logistics has not yet applied the principles of exact amount, on time, and proper reporting in accordance with BNPB regulation No. 4 of 2018 concerning Logistics and Equipment Management Systems.
Keywords : Sumbawa BPBD; earthquakes; logistics management

## I. PENDAHULUAN
Pengertian bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  atau  faktor non  alam  maupun  faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Kabupaten  Sumbawa  merupakan  salah  satu  daerah  yang  mengalami  gempa  yang  cukup  besar  pada  19  Agustus  2018 dengan  kekuatan  6.9  Skala  Richter.  Gempa  kemudian  terus  terjadi  beberapa  kali  lagi.  Untuk  mengantisipasi  dampak kepada  masyarakat  akibat  kondisi  yang  buruk  diperlukan  upaya  yang  cepat  dan  tepat  dalam  rangka  meminimalisir dampak  akibat  gempa.  Pada  minggu  pertama  akan  difokuskan  pada  upaya  pencarian  dan  penyelamatan  korban, pemenuhan  kebutuhan  dasar  pengungsi,  membangun  tenda  pengungsian,  serta  pelayanan  kesehatan.  Setiap  daerah, pemerintah daerah biasanya telah membentuk tim yang jika terjadi bencana akan ikut serta membantu menyelamatkan korban bencana, mengelola distribusi bantuan bencana alam serta mendampingi sampai masa pemulihan. Masalah yang sering muncul setiap terjadi bencana adalah bantuan yang menumpuk di satu tempat sehingga menimbulkan kemarahan dari  masyarakat  atau  korban  yang  terdampak  bencana,  atau  pendistribusian  yang  terlambat  akibatnya  kurangnya pendataan  dan  transportasi  sehingga  bantuan  logistik  yang  didistribusikan  menjadi  tidak  merata  dimana  salah  satu daerah  mendapat bantuan lebih dan daerah lainnya  kekurangan bantuan.Studi  yang telah  dilakukan oleh Kusumastuti, Wibowo,  dan  Insanita  (2010)  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kesenjangan  antara  harapan  korban  bencana  dan  waktu respon sebenarnya dalam praktek logistik bencana di Indonesia.Logistik merupakan kegiatan pokok maupun penunjang yang diselenggarakan dan digunakan secara fisik dalam wujud benda (Irmawati & PGDHS, 2015), sedangkan  logistik

## ISSN 2549-7197 (cetak), ISSN 2549-564X (online)
menurut  Peraturan  BNPB  Nomor  10  Tahun  2012,  suatu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  berwujud  dapat  digunakan terdiri  atas  pangan,  sandang  dan  papan  atau  turunannya.  Pengelolaan  bantuan  logistik  pada  status  keadaan  darurat menurut  Perka  BNPB  Nomor  10  Tahun  2012  merupakan  suatu  kegiatan  mengelola  barang  bantuan  penanggulangan bencana  yang  dilakukan  secara  terpadu.  Pendekatan  terpadu  terdiri  dari  pencarian  sumber,  pengadaan  logistik, penjaminan  kualitas,  pengemasan,  pengiriman  pengangkutan,  penyimpanan  di  gudang  dan  pengelolaan  persediaan logistik,  dimana  banyak  melibatkan  pelaku  yang  memiliki  aktivitas  berbeda.  Dengan  keadaan  tersebut,  setiap  pelaku yang  terlibat  harus  terkoordinasi,  perlu  ditetapkannya  pengelolaan  dan  dilakukan  pemantauan  yang  tepat  guna memastikan  bahwa  semua  bantuan  dijaga  hingga  bantuan  tersebut  didistribusikan  sampai  pada  penerima  di  tingkat rumah  tangga  (kepala  keluarga).  Hellingrath  &  Widera  (2011)  dan  Widener  &  Horner  (2011)  menyatakan  bahwa infrastruktur, politik dan pemerintah menjadi tantangan utama dalam logistik. Salah satu masalah dalam logistik yaitu banyaknya  infrastruktur  yang  belum  memadai  dari  jalan  yang  rusak  hingga  minimnya  pelabuhan  untuk  kapal  logistik yang masuk.Peran pemerintah serta lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan menjadi hal penting dalam  sistem  penanggulangan  bencana.Hal  ini  menunjukkan  peran  koordinasi  yang  efektif  sangatlah  penting  dalam pelaksanaan  pengelolaan  logistik  berdasarkan  pendapat  Rossem  dan  Krukkert  (2010)  bahwa  koordinasi  antara  semua pihak    yang  terlibat  dalam  kegiatan  bantuan  logistik  menjadi  faktor  penting  dalam  logistik  bencana.  Indonesia  dalam menanggulangi  bencana  memiliki  sistem  yang  di  atur  dalam  UU  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  penanggulangan bencana  yang  menyebutkan  BPBD  bertindak  sebagai  koordinator  dalam  suatu  bencana.  Untuk  mengendalikan  dan menanggulangi  risiko  dan  dampak  bencana  khususnya  gempa,  BPBD  Sumbawa  memiliki  Tim  Tanggap  Darurat Bencana (TAGANA)  yang bertugas dalam pengelolaan logistik di posko  darurat  bencana.Dihimpun dari berita online Republika.co.id yang diakses pada 10 Desember 2018, pada saat terjadi bencana gempa 2018, BPBD mulai melakukan pendistribusian  bantuan  yang  tersedia.Kendati  demikian  BPBD  dan  pihak  terkait  masih  kekurangan  bantuan  di Kabupaten Sumbawa, dan yang menjadi kebutuhan paling mendesak adalah tenda, terpal dan logistik. Masalah lainnya yaitu  pendistribusian  bantuan  di  setiap  daerah  tidak  merata.Tidak  meratanya  pendistribusian  disebabkan  karena kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga bantuan yang memberikan bantuan di daerah tersebut.
Dalam  operasi  darurat  pengelolaan  bantuan  logistik  membutuhkandukungan  organisasidan  pelaksanaan  operasi  status keadaan darurat dengan tujuan memastikan ketepatan waktu dan efisiensi. Dukungan bantuan logistik sesuai prinsipnya harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas dan sesuai kebutuhan. Pengelolaan bantuan logistik  menjadi salah satu  unsur penting  yang harus diperhatikan  sehingga dapat dilakukan  secara efektif dan  efisien pada saat status keadaandarurat bencana.
Penelitian  terdahulu  terkait  logistic  oleh  Moh.  Apriawan  (2016)  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi pengendalian logistik bencana di Sulawesi Tengah serta untuk mengetahui faktor yang menjadi prioritas pengendalian  logistik  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  Analytical  Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 5 kriteria yang mempengaruhi penanganan logistik bencana di  Provinsi Sulawesi  Tengah    yaitu  (1)  Sumber  Daya  Manusia  (2)  Ketidakpastian  (3)  Kolaborasi  dan  kerjasama  (4)  Sarana Prasarana dan (5) Pendanaan, yang menjadi prioritas utama adalah sumber daya manusia.
Selain itu, ada penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh  Stella dan Djazuly (2018), dengan tujuan penelitian persediaan obat  di  apotek  logistik  Rumah  Sakit  Siti  Khodijah  Sepanjang.  Penelitian  tersebut  adalah  penelitian  deskriptif  dengan desain  cross  sectional  dengan  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kegiatan  perencanaan, pengadaan,  distribusi,  dan  penyimpanan  dilakukan  tidak  cukup  efektif  sehingga  menyebabkan  stagnan  dan  kehabisan obat, juga evaluasi yang tidak memadai.
Sedangkan penelitiannya lainnya terkait logistik oleh Raden (2017) menunjukkan kegiatan pergudangan logistik dengan tujuan  mengetahui  jumlah  dan  jenis  persediaan  logistik  dan  peralatan  di  gudang  dengan  cepat  dan  tepat  untuk  masa tanggap  bencana,  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kegiatan  pengelolaan pergudangan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  pedoman  pergudangan  oleh  BNPB  telah  sesuai  dengan  peraturan BNPB.
Berdasarkan  analisa  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  kegiatan  pengelolaan  logistiksaat  bencana gempa  bumi  2018  di  Kabupaten  Sumbawa  dengan  tujuan  melihat  kesesuaian  kegiatan  di  lapangan  dengan  peraturan kebencanaan.

## II. METODE
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara serta penelahaan dokumen berupa peraturan  kebencanaan.  Metode  ini  digunakan  sebagai  pembanding  kegiatan  di  lapangan  dengan  standar  peraturan kebencanaan.
Teknik  penentuan  informan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara purposive  sampling yakni  mencari orang-orang  yang  lebih  mengetahui,  memahami,  atau  dapat  memberikan  informasi  tentang  informasi  yang  diketahui lebih banyak dalam memberikan informasi yang dibutuhkan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.   Pengelolaan Logistik
Hasil analisis kegiatan pengelolaan logistik BPBD Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2018 disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil Analisis Kegiatan Pengelolaan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Indikator Hasil wawancara Peraturan terkait kebencanaan Kebijakan “Dalam  penanganan  darurat  bencana Kabupaten Sumbawa mempunyai kebijakan  berupa  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sumbawa  Nomor  5  Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam peraturan  tersebut  saat  terjadi  bencana BPBD memanfatkan sumber daya yang ada, mengerahkan sumber daya manusia,  pengerahan  peralatan  dan logistik  sehingga  lebih  memudahkan saat penanganan darurat bencana”
Kebijakan  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Sumbawa  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan  pedoman  dan  pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah,  namun  dalam  Peraturan  Daerah yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Sumbawa belum  menjelaskan  secara  rinci  tahap pengelolaan logistk saat bencana terjadi. Keterampilan “Saat  itu  kita  melakukan  perencanaan untuk  menentukan  kebutuhan  apa  saja yang dibutuhkan lalu melakukan pengadaan barang logistik dari bantuan pemerintah  ditambah  dengan  APBD daerah,  dari  dunia  usaha  juga  dari masyarakat,  setelah  ada  bantuan  di simpan  di  gudang.  Untuk  gudang penyimpanan,  BPBD  memiliki  gudang yang luasnya terbatas sehingga kebutuhan  lainnyadisimpan  di  gudang- gudang  posko,  gudang  Pemda,  dan Bulog. Pendistribusian bantuan menggunakan moda transportasi” Berdasarkan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2018  tentang  Sistem  Manajemen  Logistik dan  Peralatan,  dalam  menanggulangi bencana
yang memuat kegiatan perencanaan,  pengadaan,  pergudangan, dan pendistribusian, bahwa BPBD Kabupaten  Sumbawa  menjadi  pihak  yang bertanggungjawab kemudian bantuan disalurkan ke kecamatan-kecamatan terdampak lalu kepala desa dan menyalurkan  bantuan  ke  posko-posko pengungsian, namun pendapat dari masyarakat,  mereka  cukup  lama  dalam menerima  bantuan  dan  bantuan  yang datang  menumpuk  di  suatu  pos  komando penanggulangan bencana. Perencanaan  merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan  data,  dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Saat bencana gempa BPBD Kabupaten Sumbawa  menugaskan  Tim  Reaksi Cepat untuk
mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat  serta  banyak pihak  yang  ikut  serta  membantu  saat penanganan  gempa  Sumbawa,  untuk logistik  di  Posko  ada  TAGANA,  TNI, Polisi, Pramuka
Kegiatan  perencanaan  yang  dilakukan telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Perka BNPB  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana, dimana  inventarisasi  kebutuhan  dihimpun dari Tim Reaksi Cepat juga bidang logistik yang beranggotakan para

## ISSN 2549-7197 (cetak), ISSN 2549-564X (online)
Proses pengadaan/penerimaan bantuan  logistik  pada  status keadaan darurat bencana dimulai  dengan  melakukan pencatatan  dan  pengecekan, sumber bantuan yang diperoleh,  waktu  diterimanya bantuan,  jenis  dan  jumlah bantuan,  cara  penyimpanan, transporter  yang  digunakan, serta sasaran penerima bantuan,  yang  dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik. Pengadaan barang logistik dari bantuan pemerintah  ditambah  dengan  APBD daerah,  juga  dari  lembaga  usaha, namun    kendala  yang    dihadapi  yaitu pihak pendonor tidak melakukan pencatatan  dan  beberapa  pihak  yang langsung  menyalurkan  bantuan  ke tenda pengungsian korban tanpa melakukan  pelaporan  terlebih  dahulu pada pihak posko darurat/BPBD. petugas perwakilan dari instansi, dinas/lembaga/organisasirelawan sesuai
dengan  Perka  BNPB  Nomor  10  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Bantuan  Logistik  pada Status  Keadaan  Darurat  Bencana.  Kegiatan pengadaan bantuan diperoleh dari Pemerintah  serta  lembaga  usaha  sesuai dengan  Perka  BNPB  Nomor  10  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Bantuan  Logistik  pada Status  Keadaan  Darurat  Bencana  yang menyebutkan  sumber  penerimaan  logistik dapat  diperoleh  dari  dalam  dan  luar  negeri terdiru  dari  masyarakat,  pemerintah  dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Pergudangan merupakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan,  pemeliharaan, dan  pengeluaran  logistik  dan peralatan di gudang. Bantuan  yang  datang,  disimpan  di gudang  BPBD,  gudang-gudang  posko, gudang Pemda, dan Bulog Kegiatan  pergudangan  yang  dilaksanakan telah  sesuai  dengan  Perka  BNPB  10  Tahun 2012  yaitu  tentang  Pengelolaan  Bantuan Logitstik  pada  Status  Keadaan  Darurat Bencana, dengan memperhatikan penempatan penyimpanan yang aman Pendistribusian merupakan sistem penyaluran dan penyerahan logistik dan peralatan  dari  daerah  asal  ke daerah  tujuan  sampai  pada sasaran yang dituju. Pendistribusian dilakukan oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Sumbawa menggunakan  truk  didistribusikan  ke kecamatan, kepala  desa  lalu  ke masyarakat. Kendala pada ketersediaan kendaraan  distribusi  yang  digunakan serta ukuran truk yang tidak mencukupi pengangkutan
logistik
sehingga bantuan yang datang sedikit terhambat
Kegiatan  pendistribusian  yang  dilakukan sesuai dengan Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Bantuan  Logistik pada  Status  Keadaan  Darurat  Bencana, dimana  setelah  mendapat  persetujuan  dari pejabat berwenang. bantuan logistik disalurkan  ke  tempat  tujuan  selanjutnya didistribusikan  kepada  korban  sesuai  dengan data permintaan. Pengawasan “Mekanisme  pemantauan  dan  evaluasi dilakukan  oleh  semua  pihak  terkait, misalnya  ada  pasien  yang  harus ditangani, namun untuk bantuan logistik  pemberi  bantuan  biasanya langsung  memberikan  bantuan  ke  satu tempat  pengungsian  tanpa  melapor terlebih dahulu ke pihak posko sehingga satu tempat kelebihan bantuan dan tempat lainnya kekurangan bantuan” Kegiatan pengawasan  terkait  logistik  tetap  dilakukan oleh  BPBD  agar  terjaminnya  kebutuhan korban pengungsi,  namun karena kurangnya kerja  sama  antara  pemberi  bantuan  serta petugas penerima bantuan menjadi salah satu kendala  dalam  pengawasan  pengelolaan bantuan.
Analisis temuan pada pelaksanaan pengelolaan logistik yang telah dilakukan di BPBD Kabupatem Sumbawa meliputi :

## 1. Kebijakan
Kebijakan menurut Titmuss (2010) sebagai prinsip-prinsip yang telah diatus dalam tindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan  tertentu.  Dalam  pengelolaan  logistik  bencana  telah  diatur  dalam  beberapan  kebijakan  diantaranya Perka  BNPB  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Bantuan  Logistik,  Perka  BNPB  Nomor  10  Tahun  2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana, Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang  Sistem  Manajemen  Logistik  dan  Peralatan.  Kabupaten  Sumbawa  memiliki  kebijakan  terkait  bencana namun  tidak  memuat  secara  rinci  kegiatan  dalam  pengelolaan  logistik  sehingga  dibutuhkan  pembaruan  dalam membuat kebijakan.

## 2. Keterampilan
Katz (2009) menyatakan keterampilan secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu technical skill, conceptual  skill  and  human  skill . Technical  skill adalah  kemampuan  untuk  menggunakan  alat-alat,  prosedur  dan teknik suatu bidang  khusus.Petugas  yang  melaksanakan tugasnya harus  memiliki kemampuan teknis  yang cukup,
sedangkan  keterampilan  konseptual  adalah  kemampuan  mental  untuk  melakukan  koordinasi  dan  memadukan semua  kepentingan  dan  kegiatan  pengelolaan  logistik.Adapun  keterampilan  dalam  pengelolaan  logistik  dilakukan oleh petugas terdiri dari kegiatan perencanaan sampai pendistribusian bantuan.

## 1) Perencanaan
Strategi  untuk  perencanaan  pengelolaan  logistik  dilakukan  dengan  identifikasi  dan  analisis  kebutuhan  serta pengerahan sumber daya. Identifikasi  dan analisis kebutuhan, kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan logistik, ini dilakukan guna mengetahui jumlah dan jenis bantuan dan peralatan yang dibutuhkan, mengetahui  jumlah  korban  terdampak  bencana  yang  membutuhkan  bantuan,  metode  pendistribusian  yang digunakan, serta menentukan waktu penyampaian bantuan.

## 2) Pengadaan dan /penerimaan logistik
Kegiatan  ini  dimulai  dengan  pencatatan  atau  inventarisasi  kebutuhan  logistik  maupun  peralatan,  sumber bantuan  yang  diterima,  jenis  dan  jumlah  bantuan  yang  diberikan,  namun  dalam  pengadaan  logistik  masih terdapat  kekurangan  pada  banyak  hal,  yaitu  pengadministrasian  logistik  masih  dilakukan  seadanya  tanpa mengikuti ketentuan, pihak pendonor yang memberikan bantuan tanpa ada pencatatan serta pihak-pihak yang langsung menyalurkan bantuan pada tenda pengungsian tanpa ada koordinasi dengan pihak yang menangani logistik.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  akan  menghambat  kelancaran  operasi  pengelolaan  logistik. Untuk penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Sumbawa  telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  53  Tahun  2010  dan  telah  dirubah  dengan Peraturan  Bupati  Nomor  10  Tahun  2012.  Adapun  lembaga  yang  terlibat  dalam  kegiatan  logistik  antara  lain Taruna  Siaga  Bencana    (TAGANA),  Pramuka,  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  Kabupaten  Sumbawa,  serta relawan kabupaten dan forum pengurangan risiko bencana di Desa Tangguh Bencana (Destana)

## 3) Pergudangan
Merupakan  proses  penyimpanan  dengan  menempatkan  logistik  dan  peralatan  yang  diterima.  Dalam  hal  ini BPBD Kabupaten Sumbawatelah mengikuti ketentuan penyimpanan dan pergudangan bantuan logistik yang disesuaikan  dengan  pemilihan  tempat,  kapasitas  gudang  yang  tersedia  dan  fasilitas  penyimpanan,  serta melakukan pengamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4) Pendistribusian
Menurut  Perka  BNPB  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Manajemen  Logistik  dan  Peralatan Penanggulangan Bencana, perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa sajapihak yang akan menerima bantuan,  bantuan  logistik  dan  peralatan  yang  diprioritaskan,  waktu  penyampaian  bantuan  yang  dilakukan, lokasi,  cara  penyampaian,  transportasi  yang  digunakan,  siapa  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas penyampaian  tersebut.  Dalam  hal  ini  pendistribusian  dilakukan  oleh  Pusdalops  BPBD  dengan  transportasi yang digunakan truk distribusi, jumlah dan ukuran truk dapat menjadi penghambat kegiatan distribusi dimana bantuan yang diterima tidak tepat waktu.

## 3. Pengawasan
Untuk mengetahui jalannya suatu pekerjaan serta perbaikan yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dibutuhkan pengawasan.  Pengawasan  menjadi  ruang  lingkup  pedoman  bantuan  logistik  penanggulangan  bencana.Apabila pengawasan tidak dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai BPBD Kabupaten Sumbawa dengan membandingkan kegiatan di lapangan  dengan  peraturan  kebencanaan  tentang  pengelolaan  logistik,  telah  dilaksanakan  sesuai  aturan  mulai  dari pengadaan  bantuan  sampai  pendistribusian  dan  BPBD  menjadi  pihak  yang  bertanggungjawab  kemudian  bantuan disalurkan ke kecamatan-kecamatan terdampak lalu kepala desa dan menyalurkan bantuan ke posko-posko pengungsian masyarakat dan berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dilaksanakan  dengan  prinsip  tepat  jenis,  tepat  jumlah,  tepat  kualitas,  tepat  waktu,  tepat  sasaran,  tepat  biaya  dan  tepat pelaporan.  Tahapan  manajemen  logistik  bantuan  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Sumbawa  belum  berjalan sesuai dengan prinsip standar peraturan BNPB yaitu tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat pelaporan karena tidak semua pihak  yang  terlibat  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  penerimaan  bantuan  dan  kendaraan  transportasi  untuk distribusi bantuan  yang digunakan  masih kurang  sehingga  bantuan  yang diterima  mengalami  keterlambatan.  Kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumbawa berdasarkan rencana kontijensi banjir Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.

## ISSN 2549-7197 (cetak), ISSN 2549-564X (online)
Dari Tabel  1 dilihat  bahwa  kegiatan  penangan  darurat  dalam  bidang  logistic  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten Sumbawa  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  BNPB  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Penggunaan  Dana  Siap  Pakai,  namun  kegiatan  pengelolaan  logistik  tersebut  khusus  bencana  banjir  sehingga  saat bencana gempa terjadi kegiatan pengelolaan tidak begitu  mengacu pada rencana kontijensi  yang dimiliki karena tidak memuat kegiatan saat bencana gempa.
Tabel 2 . Kegiatan yang Dilakukan BPBD Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rencana Kontijensi Banjir 2018
No Jenis Kegiatan Pelaku Waktu Pelaksanaan Durasi Instansi / Lembaga Penanggungj awab Waktu dimulai  Waktu Berakhir 1 Menyediakan  tempat pengungsian yang layak Dinas Sosial, BPBD, PMI, PRAMUKA, Bulog, Dinas Pendidikan BPBD Setelah aktivasi posko Berakhirnya masa tangapdarurat 14 hari 2 Menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan peralatan bayi Dinsos Setelah ada pengungsian Selama masa tanggapdaruat 14 hari 3 Menyediakan obat- obatan dan pelayanan kesehatan Dinkes Setelah ada pengungsian Selama masa tanggap daruat 14 hari 4 Menyediakan peralatan untuk pendidikan darurat (pensil, buku, penghapus) Dikbud Setelah kejadian Selamamasa tanggap darurat 14 hari 5 Menyediakan perlatan memasak, peralatan mandi, selimut, dan kebutuhan khusus wanita PMI, tagana, BPBD Dinsos Setelah kejadian Pengungsian selesai Menyesuai kan

## IV. KESIMPULAN
Kegiatan  pengelolaan  logistik  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Sumbawa  belum  memiliki  rencana  kontijensi khusus  gempa  sehingga  penanganan  logistik  yang  dilakukan  dilapangan  seadanya  sehinggaperlunya  dibuat  rencana kontijensi  lainnya  yang  memuat  bencana  gempa.  Sepanjang  melakukan  kegiatan  pengelolaan  logistik  saat penanganangan  darurat  gempa  2018,  BPBD  Kabupaten  Sumbawa  sebagian  besar  telah  mengikuti  peraturan  terkait logistik.  Pengawasan  menjadi  indikator  yang  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  pihak  yang  terlibat,  karena  kurangnya koordinasi dari pihak pendonor dalam melakukan pencatatan bantuan logistik yang diberikan langsung ke suatu wilayah tertentu  tanpa  melakukan  pelaporan  kepada  BPBD  menjadi  penghambat  kelancaran  operasi  pengelolaan logistik.Sehingga  pengawasan  dan  pengendalian  dengan  teliti  dan  obyektif  perlu  ditingkatkan  lagi  agar  tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai.Serta perlu dilakukan pengusulan penambahan kendaraan distribusi  bantuan  agar  pengelolaan  logistik  dapat  dilaksanakan  secara  cepat,  tepat,  terpadu,  efektif,  efisien,  dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Hellingrath, B., dan Widera, A. (2011). Survey On Major Challenge in Humanitarian Logistics. Proceedinga of the 8th International ISCRAM Conference , 1-5.
Irmawati,  L.  I.,  &  PGDHS,  A.  S.  M.  (2015).  Manajemen  Logistik  Farmasi. Buku  Ajar :  Pedoman  Praktis  S1 Administrasi Rumah Sakit. Institut Ilmu Kesehatan-University Press.
Katz, R.L. (2009). Skill of an effective administrator . Harvard Business Review Press.
Kusumastuti,  R.D.,  Wibowo,  S.S.,  dan  Insanita,  R..  (2010). Relief  logistics  practices  in  Indonesia:  A  survey. Diakses pada 4 November 2019, dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_1681217
Moh. Apriawan. (2016). Analisis Penentuan Prioritas Pengendalian Logistik Bencana di Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu Manajemen, 2 (1). Universitas Tadulako.
Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Perka BNPB Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat
Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik.
Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan.
Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan.
Raden  Didiet,  RH.,  dkk.  (2017).  Pengelolaan  Gudang  Logistik  Kemanusiaan  BNPB. Jurnal  Manajemen  Industri  dan Logistik , 1 (2). Politeknik APP Jakarta.
Rossum,  J.V.,  &  Krukkert,  R.  (2010).  Disaster  Manajement  in  Indonesia:  Logistical  coordination  and  cooperation  to create effective relief operations. Journal of Industrial Engineering , 12 (1).
Stella  Herliantine  Febreani  dan  Djazuly  Chalidyanto.2018.  Pengelolaan  Sediaan  Obat  pada  Logistik  Farmasi  Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Timur. Jurnal Adminitrasi Kesehatan Indonesia, 4 (2).
Widener,  M.  J.,  dan  Horner,  M.  W.  (2011).  A  Hierarchical  Approach  to  Modeling  Hurricane  Disaster  Relief  Goods Distribution . Journal of Trasport Geography , 19, 821-828.