## PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG  BERKEADILAN
KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Dwi Edi Wibowo Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan e-mail: unikaljaya2018@gmail.com
Abstrak: Peranan  internet  dalam  teknologi  informasi  telah  digunakan  untuk mengembangkan  industri  keuangan    (financial  industry)    melalui  modifikasi  dan  efisiensi layanan  jasa  keuangan  yaitu  dikenal  dengan  istilah  Financial  Technology  atau  Fintech. Fintech  jenis  pinjam-miminjam  uang  berbasis  teknologi  atau  peer  to  peer  lending  (P2P- lending)  merupakan  jenis  Fintech  yang  tumbuh  pesat  di  Indonesia,  kelebihan  pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses  yang  cepat  dibandingkan  meminjam  uang  melalui  Lembaga  Bank.  Namun kemudahan  transaksi  yang  ditawarkan  oleh  layanan  P2P-  lending  justru  memperlemah posisi  dari  konsumen.  Permasalahan  Bagaimanakah  Penerapan  Konsep  Utilitarianisme Untuk  Mewujudkan  Perlindungan  Konsumen  Fintech.  (Financial  Technology)  Yang Berkeadilan,  Tujuan    untuk  mengetahui  bagaimanakah  penerapan  konsep  utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan
. Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan
Abstrak: The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process  compared  to  borrowing  money  through  Bank  Institution.  But  the  ease  of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems  How  to  Implement  the  Utilitarianism  Concept  to  Realize  Fintech  Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the  concept  of  utilitarianism  is  to  realize  the  protection  of  fintech  consumers  (equitable technology finance.
Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

## Pendahuluan
Perkembangan  globalisasi  yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap  pola  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Perkembangan    globalisasi informasi  tersebut  antara  lain  ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.
1 Peranan internet dalam teknologi  informasi  telah  digunakan untuk mengembangkan industri
keuangan    (financial  industry)    melalui modifikasi  dan  efisiensi  layanan  jasa keuangan  yaitu  dikenal  dengan  istilah Financial  Technology  atau  Fintech.  . Fintech  jenis  pinjam-miminjam  uang berbasis  teknologi  atau  peer  to  peer lending (P2P-lending)  merupakan jenis Fintech  yang  tumbuh  pesat  di Indonesia.
P2P-lending atau Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan konsumen.Perusahaan peer-to- peer (P2P) lending atau  pinjaman  online
1 1  Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo,  2005,  Bisnis  E-commerce:  Studi Sistem  Keamanan  dan  hukum  di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1.
marak  beroperasi  di  Indonesia  sejak 2013. Kasus pinjol sempat mendapatkan  pemberitaan  yang  cukup meluas pada Juni 2018 karena cara-cara penagihan yang tidak patut. Sejak bulan Mei  yang  lalu  LBH  Jakarta  telah menerima  pengaduan  dari  283  korban pinjol dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum., dan
mengakibatkan    seseorang  di  kenai PHK  oleh  perusahaan  tempatnya bekerja,  diceraikan  oleh  suami/istri mereka  (karena  menagih  ke  mertua), trauma (karena pengancaman, kata-kata kotor,  dan  pelecehan  seksual).  Akibat bunga  yang  sangat  tinggi  misalnya, banyak  peminjam  yang  tidak  mampu membayar  akhirnya  frustasi,  mereka kemudian  berupaya  menjual  organ tubuh (ginjal) sampai pada upaya bunuh diri. 2 Permasalahan bagaimanakah penerapan  konsep  utilitarianisme  untuk mewujudkan  perlindungan  konsumen fintech.  (Financial  Technology)  yang berkeadilan.  Tujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen fintech. (Financial Technology) yang
berkeadilan.Konsep
Utilitarianismeberkembang
pada pertengahan abad ke-17 sampai dengan abad  ke-18.  Adapun  tokoh  pemikir utama dari konsep ini antara lain Jeremy Bentham  1748-1832)  dan  John  Stuart Mill (1806-1873). Pandangan utilitarianisme berangkat dari dua factor yang  mempengaruhi  perilaku  manusia, yakni  rasa  sakit/penderitaan  dan kepuasan/kebahagiaan.  Faktor  tersebut menentukan  tindakan  individu,  terkait benar tidaknya tindakan yang dilakukan, serta  sebab  akibat  dari  tindakan  itu sendiri.  Dikatakan  pula  bahwa  setiap individu selalu menginginkan kebahagiaan dan
menghindari
penderitaan. 3 ,  dengan  demikian  sebuah kebijakan    yang  berkeadilan  sosial adalah kebijakan yang mampu
menghasilkan  pleasure  atau  total  utility terbesar bagi masyarakat. Mill
menegaskan  bahwa  tujuan  utama  suatu kebijakan adalah untuk memaksimalkan utilitas  (kebahagiaan)  bagi  mayoritas masyarakat, dikarenakan setiap individu memiliki  tujuan  kebahagiaan  yang berbeda,  maka  kebahagiaan  bagi  yang
3 Betham,  Jeremy,  An  Introduction  to  the Principle  of  Morals  and  Legislation,  Batoche Books, Kitchener, 2000)
banyak  (masyarakat)  menjadi  lebih penting daripada kebahagiaan bagi yang lebih  sedikit  (individu). 4 Perlindungan Konsumen  Menurut  Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 bahwa  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.Fintech berasal  dari  istilah  financial  technology atau  teknologi  finansial.  Menurut  The National  Digital  Research  Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan  fintech  sebagai  “ innovation  infinancial  services”  atau “inovasi  dalam  layanan  keuangan fintech”merupakan  suatu  inovasi  pada sektor finansial yang mendapat sentuhan  teknologi  modern.Transaksi keuangan  melalui  fintech  ini  meliputi pembayaran,investasi, peminjaman uang,  transfer,rencana  keuangan  dan pembanding produk keuangan. 5
Pembahasan
4 Mill,  John  Stuart,  Utilitarianisme,  Batoche Books, Kitchener, 2001)
5 Irma  Muzdalifa,  Inayah  Aulia  Rahma,  Bella
Gita Novalia, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia,  Jurnal Masharif  al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1,
1. Tujuan Hukum Utilitarianisme
Tujuan  hukum  adalah  hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada  orang  banyak. ” the  greatest happiness of the greatest number ”
(kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya  orang).  Prinsip  ini harus  diterapkan  secara  kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama,
untuk mewujudkan kebahagiaan
individu dan masyarakat maka
perundang-undangan  harus  mencapai empat tujuan:
a. to  provide  subsistence  (untuk memberi nafkah hidup);
b. to  Provide  abundance  (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
c. to provide security (untuk memberikan perlindungan); dan
d. to  attain  equity (untuk  mencapai persamaan).
Undang-undang  yang  banyak memberikan  kebahagiaan  pada  bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang  yang  baik.  Lebih  lanjut
Bentham
berpendapat bahwa keberadaan  negara  dan  hukum  semata- mata  sebagai  alat  untuk  mencapai
manfaat  yang  hakiki  yaitu  kebahagiaan mayoritas  rakyat. Ajaran  Bentham  yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan
masyarakat,  agar  kepentingan  idividu yang  satu  dengan  individu  yang  lain tidak  bertabrakan  maka  harus  dibatasi tidak  terjadi homo  homini  lupus . Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki  sikap  simpati  kepada  individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan  individu  dan  kebahagiaan masyarakat  akan  terwujud.  Bentham menyebutkan“ The aim of law is the greatest happines for the greatest number” 6
2.
3. Teori Perlindungan Konsumen
Prinsip-prinsip mengenai
kedudukan  konsumen  dalam  hubungan dengan  pelaku  usaha  berdasarkan doktrin  atau  teori  yang  dikenal  dalam perkembangan sejarah hukum
perlindungan konsumen, antara lain :
a. Let  the  buyer  beware  (caveat emptor)  Doktrin  let  the  buyer beware atau caveat emptor merupakan  dasar  dari  lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen.  Asas  ini  berasumsi
bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah  dua  pihak  yang  sangat seimbang,  sehingga  konsumen tidak  memerlukan  perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan,
bahwa dalam perkembangan
konsumen    tidak    mendapat informasi    yang    memadai    untuk menen  tukan  Pilihan  terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.  Hal  tersebut  dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau
ketidakterbukaan  pelaku  usaha terhadapproduk  yang  ditawarkan- nya.  Dengan  demikian,  apabila konsumen  mengalami  kerugian, maka  pelaku  usaha  dapat  berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.
b. The  due  care  theory  Doktrin  ini menyatakan  bahwa  pelaku  usaha mempunyai      kewajiban  untuk berhati-hati  dalam  memasarkan produk,  baik  barang  maupun  jasa. Selama  pelaku  usaha  berhati-hati dengan  produknya,  maka  ia  tidak dapat  dipersalahkan.  Pada  prinsip ini  berlaku  pembuktian  siapa mendalilkan  maka  dialah  yang
membuktikan.  Hal  ini  sesuai dengan  jiwa  pembuktian  pada hukum  privat  di  Indonesia  yaitu pembuktian  ada  pada  penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara  tegas  menyatakan  bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai  suatu  hak  atau  untuk meneguhkan haknya atau membantah  hak  orang  lain,  atau menunjuk   pada   suatu   peristiwa, maka      diwajibkan      membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
c. The privity of contract  Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melindungi  konsumen,  tetapi  hal itu  baru  dapat  dilakukan  jika diantara  mereka  telah  terjalin  suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha  tidak  dapat  disalahkan  diluar hal-hal  yang  dperjanjikan.  Dengan demikian konsumen dapat
menggugat
berdasarkan wanprestasi.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  dalam  pasal  1340  BW yang  menyatakan  tentang  ruang lingkup berlakunya perjanjian
hanyalah  antara  pihak-pihak  yang membuat perjanjian saja. 7
4.

## 5. Teori Keadilan
Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum  alam  sejak  Socrates  hingga Francois  Geny,  tetap  mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum  Alam  mengutamakan  “the search  for  justice”.7  Terdapat  macam- macam  teori  mengenai  keadilan  dan masyarakat  yang  adil.  Teori-teori  ini menyangkut  hak  dan  kebebasan, peluang  kekuasaan,  pendapatan  dan kemakmuran.  Diantara  teori-teori  itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam  bukunya  nicomachean  ethics, teori  keadilan  sosial  John  Rawl  dalam bukunya  a  theory  of  justice  dan  juga Ahmad  Ali  dalam  Menguak  Teori Hukum dan teori Peradilan.
Pandangan  Aristoteles  tentang keadilan    terdapat  dalam  karyanya nichomachean  ethics,  politics,  dan rethoric.  Lebih  khususnya,  dalam  buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan yang  berdasarkan  filsafat  umum
7 5Shidarta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hal 61
Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya dengan keadilan” 8
Dari  pandangan  Aristoteles diatas  yang  sangat  penting  bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting  antara  kesamaan  numerik  dan kesamaan  proporsional.  Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia  sebagai  satu  unit.  Inilah  yang sekarang  lazim  di  pahami  tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan  bahwa  semua  warga  adalah sama  di  depan  hukum.  Kesamaan proporsional  memberi  tiap  orang  apa yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.  Dari pembedaan  ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi  dan  perdebatan  seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif  dan  keadila  korektif.  Yang pertama  berlaku  dalam  hukum  publik, yang  kedua  dalam  hukum  perdata  dan
8 Carl  Joachim  Friedrich,  Filsafat  Hukum Perspektif  Historis,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004, h. 25
pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama  rentan  terhadap  problema kesamaan  atau  kesetaraan  dan  hanya bisa  dipahami  dalam  kerangkanya. Dalam  wilayah  keadilan  distributif,  hal yang penting ialah bahwa imbalan  yang sama-rata  diberikan  atas  pencapaian yang  sama  rata.  Pada  yang  kedua,  yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan  yang  disebabkan  oleh, misalnya,  pelanggaran  kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.
Keadilan  distributif  menurut Aristoteles  berfokus  pada  distribusi, honor,  kekayaan,  dan  barang-barang lain  yang  sama-sama  bisa  didapatkan dalam  masyarakat.  Dengan  menge- sampingkan  “pembuktian”  matematis, jelaslah  bahwa  apa  yang  ada  dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang  berharga  lain  berdasarkan  nilai yang berlaku dikalangan warga.
Distribusi  yang  adil  boleh  jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai  kebaikannya,  yakni  nilainya  bagi masyarakat.
Di  sisi  lain,  keadilan  korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.  Jika  suatu  pelanggaran  dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan
korektif berusaha memberikan kompensasi  yang  memadai  bagi  pihak yang  dirugikan;  jika  suatu  kejahatan telah  dilakukan,  maka  hukuman  yang sepantasnya  perlu  diberikan  kepada  si pelaku.  Bagaimanapun,  ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan”  yang  sudah  mapan  atau telah  terbentuk.  Keadilan  korektif bertugas membangun kembali kesetaraan  tersebut.  Dari  uraian  ini nampak  bahwa  keadilan  korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. 9
Dalam  membangun  argument- nya,  Aristoteles  menekankan  perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan  keadilan  pada  sifat  kasus dan  yang  didasarkan  pada  watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis  yang  berlandaskan  pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan  ini  jangan  dicampuraduk- kan  dengan  pembedaan  antara  hukum positif yang ditetapkan dalam undangundang  dan  hukum  adat. Karena, berdasarkan pembedaan
9 Carl  Joachim  Friedrich,  Filsafat  Hukum Perspektif  Historis,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004, h. 25
Aristoteles,  dua  penilaian  yang  terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang  hanya  mengacu  pada  komunitas tertentu,  sedangkan  keputusan  serupa yang  lain,  kendati  diwujudkan  dalam bentuk  perundang-undangan,  tetap merupakan  hukum  alam  jika  bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.
Sedangkan Rawls dalam bukunya a  theory  of  justice  menjelaskan  teori keadilan  sosial  sebagai  the  difference principle  dan  the  principle  of  fair equality  of  opportunity.  Inti  the difference  principle,  adalah  bahwa perbedaan  sosial  dan  ekonomis  harus diatur  agar  memberikan  manfaat  yang paling  besar  bagi  mereka  yang  paling kurang beruntung.
Istilah perbedaan sosial-
ekonomis  dalam  prinsip  perbedaan menuju  pada  ketidaksamaan  dalam prospek  seorang  untuk  mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan  otoritas.  Sementara  itu,  the principle of fair equality of opportunity menunjukkan  pada  mereka  yang  paling kurang  mempunyai  peluang  untuk mencapai prospek
kesejahteraan, pendapat  dan  otoritas.  Mereka  inilah yang harus di beri perlindungan khusus.
Rawls
mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama  sebagai  alternatif  bagi  teori utilitarisme  sebagaimana  dikemukakan Hume,  Bentham  dan  Mill.  Rawls berpendapat  bahwa  dalam  masyarakat yang  diatur  menurut  prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan  harga  diri,  lagi  pula  bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan  lenyap.  Rawls  juga  berpendapat bahwa  sebenarnya  teori  ini  lebih  keras dari  apa  yang  dianggap  normal  oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan  demi  kepentingan  umum, tetapi  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa pengorbanan  ini  pertamatama  diminta dari  orang-orang  yang  sudah  kurang beruntung dalam masyarakat.
Menurut
Rawls, situasi ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan yang  sedemikian  rupa  sehingga  paling menguntungkan  golongan  masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua  syarat  dipenuhi.  Pertama,  situasi ketidaksamaan  menjamin  maximum minimum  bagi  golongan  orang  yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus  sedemikian  rupa  sehingga dihasilkan  untung  yang  paling  tinggi
yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil. Kedua, ketidaksamaan  diikat  pada  jabatan- jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan  peluang  yang  sama  besar dalam  hidup.  Berdasarkan  pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan  ras,  kulit,  agama  dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.
Selanjutnya  Rawls  menegaskan, The  first  statement  of  the  two principles  reads  as  follows  in  a  natural way.  First,    each  person  is  to  have  an aqual  right  to  the  most  extensive  basic liberty compatible  with a similar liberty for others. Second, social and economic inequalities  are  to  be  arranged  so  that they are both (a) reasonably expected to be  to  everyone ‟ s  advantage,  and  (b) attached  to  positions  and  offices  open to  all.Program  penegakankeadilan  yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan  dua  prinsipkeadilan, yaitu,  pertama,  memberi  hak  dan kesempatan  yang  sama  atas  kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang  sama  bagi  setiap  orang.  Kedua, mampu  mengatur  kembali  kesenjangan
sosial  ekonomi  yang  terjadi  sehingga dapat  memberi  keuntungan  yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits)  bagisetiap  orang,  baik  mereka yang  berasal  dari  kelompok  beruntung maupun tidak beruntung 10
Dengan  demikian,  perbedaan menuntut  diaturnya  struktur  dasar masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga kesenjangan  prospek  mendapat  hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang  yang  paling  kurang beruntung.  Ini  berarti  keadilan  sosial harus  diperjuangkan  untuk  dua  hal.: Pertama,  melakukan  koreksi  dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan  yang  dialami  kaum  lemah dengan  menghadirkan  institusi-institusi sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang memberdayakan.  Kedua,  setiap  aturan harus  memposisikan  diri  sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan  untuk  mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah
10 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University  press,  1971,  p.60.  Lihat  pula terjemahan  ke  bahasa  Indonesia  oleh  Uzair Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,2006,  Teori Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam Negara,   cet-1,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar., h.
6.
7. Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013
Tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Otoritas  Jasa  Keuangan  atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan merupakan  lembaga  yang  independen dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan,
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang  Otoritas  Jasa  Keuangan tersebut. Pendorong
dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang  salah  satunya    Otoritas  Jasa Keuangan  yakni  untuk  sektor  jasa keuangan  yang  bekerja  secara  efisien sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan masa  sekarang. 11 Oleh  sebab  itu berdasarkan  Pasal  4  Undang  –Undang
Otoritas Jasa Keuangan tujuan
pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan ini  dipertegas  yakni  agar  keseluruhan
11 Theresia  Anita  Christiani,  2016,  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Perspektif  Hukum,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81. pencegahan
kegiatan  jasa  keuangan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel, serta  mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang  – Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa :“Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki  tujuan  yakni  agar  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan dapat :
a. Terselenggara secara teratur, adil , transparan, dan akuntabel
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil
c. Mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.” Tujuan pembentukan dari Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan  yakni  diharapkan  agar Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan  pengawasan  terhadap sektor jasa keuangan dan
mengoptimalkan
perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. 12
Perlindungan  Konsumen  dilihat dari Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan Pasal  1  Angka  1  Undang  –  Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentabg Perlindungan  Konsumen  adalah  suatu upaya  untuk  menjamin  kepastian hukum  terhadap  Konsumen  yang  telah melaksanakan  kewajibannya  sebagai
akibat telah dilanggarnya hak Konsumen  oleh  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan (PUJK). Tujuan perlindungan  Konsumen  di  sektor  jasa keuangan berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan  Konsumen  yang  andal,
meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaranPelaku Usaha Jasa Keuanganmengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga
12 onker Sihombing, 2012, Jurnal Hukum Bisnis ”Analisis  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan Pengawasan  Pasa  Modal”,  Volume  31  No.1 Tahun 2012, hlm.16.
mampu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  arti penting  Perlindungan  Konsumen  bagi Sektor  Jasa  Keuangan  yakni  untuk meningkatkan  kepercayaan  Konsumen terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (PUJK) dalam menggunakan produk/jasa di sektor jasa keuangan. 13 Penyelesaian sengketa Konsumen  di  sektor  jasa  keuangan dapat  diselesaikan  melalui  beberapa upaya yang dapat ditempuh, diantaranya:
a. Penyelesaian  pengaduan  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Jasa
Keuangan  (LJK)  disebut  dengan
Internal Dispute Resolution (IDR)
b. Penyelesaian  sengketa  melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution), apabila Internal Dispute Resolution tidak tercapai.
c. Otoritas  Jasa  Keuangan  akan memfasilitasi penyelesaian sengkta
13 Jonker Sihombing, 2012, Jurnal Hukum Bisnis ”Analisis  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan Pengawasan  Pasa  Modal”,  Volume  31  No.1 Tahun 2012, hlm.16.
Konsumen  yang  tidak  dapat diselesaikan melalui Internal Dispute Resolution, apabila Lembaga  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa (LAPS) belum terbentuk atau sudah terbentuk namun tidak mampu  melaksanakan  tugasnya untuk  menyelesaikan  sengketa  di sektor jasa keuangan.
Aturan  mengenai  jangka  waktu menanggapi  aduan  dari  Konsumen sendiri  menurutnya  akan  berproses dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan  belum  adanya  aturan  yang berlaku  secara  publik  khususnya  di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa  Keuangan    perihal  jangka  waktu dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan tanggapannya atas
aduan  yang  telah  diterima  dari Konsumen  .  Beliau  mengatakan sebenarnya  sudah  ada  aturan  yang mengatur  hanya  saja  baru  berlaku  di bulan  Januari  awal  tahun  2017  yakni  di dalam  aturan  internal  Otoritas  Jasa Keuangan berdasarkan
Peraturan
Dewan Komisioner (PDK). Berlakunya aturan  tersebut  di  awal  bulan  Januari
2017 pun bukanlah aturan yang berlaku secara  publik,  karena  aturan  tersebut merupakan  aturan  internal.  Aturan tersebut menjelaskan bahw
a  Otoritas  Jasa  Keuangan  akan memproses  Pengaduan  Konsumen dalam  Jangka  Waktu  30  hari  untuk Kantor Pusat dan 40 hari untuk Kantor Regional  /  Daerah  sejak  dokumen lengkap.    Dampak  dari  tidak  diaturnya mengenai  jangka  waktu  pemberian tanggapan atas aduan oleh Otoritas Jasa
Keuangan  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yakni hak  Konsumen  untuk  memperoleh kenyamanan  dan  kepastian  Informasi atas  aduan  yang  telah  disampaikan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk penyelesaian  sengketa  menjadi  tidak tercapai, sehingga tidak tercapainya hak tersebut  menyebabkan  menurunnya tingkat kepercayaan
Konsumen terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagai  suatu  institusi  atau  lembaga yang  memiliki  tujuan  untuk  melindungi
kepentingan  Konsumen  di  sektor  jasa keuangan. 14
8.
9. Penerapan  Konsep  Utilitarianisme Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan Dengan Melakukan Kajian Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  :  1/POJK.07/2013  Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan )
Sejak  Januari  2018,  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima lebih dari 50 pengaduan kredit online. Kebanyakan dari keluhan yang  disampaikan  adalah  cara  menagih hingga  sistem  perhitungan  bunga  dan denda  yang  tidak  jelas.  Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan  cara  mengancam  hingga menagih  lewat  orang  yang  nomor selulernya  ada  di  daftar  kontak konsumen.
LBH  Jakarta  mengaku  telah menerima  pengaduan  dari  283  korban
14 Theresia  Anita  Christiani,  2016,  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Perspektif  Hukum,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta.
pinjaman online ,  hingga  Mei  2018  lalu.
Meskipun  sudah  diatur  pemerintah melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJP), nyatanya  masih  banyak  pihak  yang mendatangi LBH
Jakarta dan mengeluhkan  berbagai  macam  hal terkait  kasus  pinjaman online ini. Misalnya  saja  seperti  kasus  pinjaman online yang sempat menggegerkan publik karena  cara  penagihan  yang  tidak pantas, dari  pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, terdapat sejumlah temuan awal terkait kasus pinjaman online yang kerap terjadi.
Dilansir TribunWow.com dari website resmi LBH Jakarta,
bantuanhukum.or.id berikut  ini  temuan awal  LBH  Jakarta  mengenai  kasus tersebut.
a. Penagihan  dengan  berbagai  cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
b. Penagihan  dilakukan  kepada seluruh  nomor  kontak  yang  ada di  ponsel  konsumen/peminjam (ke  atasan  kerja,  mertua,  teman SD, dan lain-lain);
c. Bunga  pinjaman  yang  sangat tinggi dan tidak terbatas;
d. Pengambilan data pribadi (kontak,  sms,  panggilan,  kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel)
konsumen/peminjam;
e. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu;
f. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman  online yang tidak selalu tersedia;
g. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman  online yang tidak jelas;
h. Aplikasi  pinjaman  online  yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama berhari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan  nama  tersebut  terus berjalan. Dengan  adanya  kasus  Financial Technology  dalam  bentuk  pinjaman online yang sangat merugikan konsumen  dan  menyeret  konsumen dalam  kedudukan  yang  rendah,  maka dikeluarkan  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  OJK  (  Otoritas  Jasa  Keuangan  ) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor  :  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  diharapkan  dengan  adanya peraturan  tersebut  maka  kepentingan konsumen  khususnya  di  sektor  jasa keuangan    akan  terlindungi  ,  peraturan atau  kebijakan  yang  di  buat  oleh pemerintah  atau  lembaga  di  dalamnya harus  dimasukkan  suatu  konsep  ,  yang kita kenal dengan konsep utilitarianisme, dimana konsep
utilitarianisme berangkat dari dua factor yang  mempengaruhi  perilaku  manusia, yakni  rasa  sakit/penderitaan  dan kepuasan/kebahagiaan.  Faktor  tersebut menentukan  tindakan  individu,  terkait benar tidaknya tindakan yang dilakukan, serta  sebab  akibat  dari  tindakan  itu sendiri.  Dikatakan  pula  bahwa  setiap individu selalu menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan,  dengan  demikian  sebuah kebijakan    yang  berkeadilan  sosial adalah kebijakan yang mampu menghasilkan  pleasure  atau  total  utility terbesar bagi masyarakat. Mill menegaskan  bahwa  tujuan  utama  suatu kebijakan adalah untuk memaksimalkan utilitas  (kebahagiaan)  bagi  mayoritas masyarakat, dikarenakan setiap individu
memiliki  tujuan  kebahagiaan  yang berbeda,  maka  kebahagiaan  bagi  yang banyak  (masyarakat)  menjadi  lebih penting daripada kebahagiaan bagi yang lebih sedikit (individu).
Penutup Simpulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa  Keuangan  ditinjau  dari  tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada  Konsumen  masih  belum optimal, karena tidak diaturnya mengenai  jangka  waktu  pemberian tanggapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari  aduan  yang  telah  disampaikan Konsumen  dalam  peraturan  tersebut. Pengaturan  mengenai  jangka  waktu tersebut  dapat  ditemukan  di  dalam aturan Internal  Otoritas  Jasa  Keuangan yakni  berdasarkan  Peraturan  Dewan Komisioner  (PDK).  Peraturan  Dewan Komisioner  (PDK)  merupakan  aturan yang  tidak  berlaku  secara  publik  atau tidak  dipublikasi  terhadap  masyarakat, sehingga dampak yang timbul dari tidak diaturnya  jangka  waktutersebut  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor
1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan  yakni  tidak  tercapainya  hak Konsumen untuk memperoleh kenyamanan  dan  kepastian  informasi mengenai tindak lanjut atas aduan yang telah  disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk  penyelesaian  sengketa
Konsumen,  tidak  tercapainya  hak tersebut  menyebabkan  menurunnya tingkat kerpercayaan
Konsumen terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagai  institusi  atau  lembaga  yang memiliki  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  Konsumen  di  sektor  jasa keuangan, dari kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan belum maksimal memasukan konsep utilitarianisme, kalau di lihat dari tujuan  peraturan  tersebut  memang sudah untuk kenyaman dan kebahagaian konsumen  secara  luas  ,  tidak  hanya konsumen secara individual , luas di sini bisa diartikan konsumen yang meminjam  uang  dengan  pinjaman online,  tetapi  dalam  peraturan  tersebut belum  diatur    mengenai  jangka  waktu pemberian tanggapan oleh Otoritas Jasa
Keuangan  dari  aduan  yang  telah disampaikan Konsumen
dalam peraturan  tersebut,  inilah  yang  bisa disimpulkan  konsep  utilitarianisme belum  maksimal  diterapkan  karena belum  mampu  menghasilkan  pleasure atau total utility terbesar bagi konsumen
. Saran Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yakni  tidak  tercapainya  hak Konsumen untuk memperoleh kenyamanan  dan  kepastian  informasi
mengenai tindak lanjut atas aduan yang telah  disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk  penyelesaian  sengketa Konsumen,  tidak  tercapainya  hak tersebut  menyebabkan  menurunnya
tingkat kerpercayaan Konsumen
terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagai  institusi  atau  lembaga  yang memiliki  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  Konsumen  di  sektor  jasa keuangan, dari kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan belum maksimal memasukan konsep utilitarianisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh
Prasetyo,  2005,  Bisnis  E- commerce:
Studi Sistem Keamanan  dan  hukum  di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1. Betham, Jeremy, An Introduction to the Principle of Morals and
Legislation,  Batoche  Books, Kitchener, 2000)
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif  Historis,  Bandung: Nuansa  dan  Nusamedia,  2004, h. 25
Irma  Muzdalifa,  Inayah  Aulia  Rahma, Bella  Gita  Novalia,  Peran Fintech  Dalam  Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia, Jurnal Masharif al- Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018
John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge,
Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard  University  press,  1971,  p.60. Lihat  pula  terjemahan  ke  bahasa Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan Heru  Prasetyo,2006,  Teori  Keadilan, Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial dalam  Negara,      cet-1,    Yogyakarta: Pustaka Pelajar., h. 72
Jonker  Sihombing,  2012,  Jurnal  Hukum Bisnis  ”Analisis  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  Pengawasan  Pasar Modal”, Volume 31 No.1 Tahun 2012, hlm.16.
Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No.  77/POJK.01/2016 1998 tentang
Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
Mill,  John  Stuart,  Utilitarianisme,  Batoche
Books, Kitchener, 2001)
Shidarta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hal 61
Sumber dari LBH Jakarta,  Nopember , 2018
Theresia  Anita  Christiani,  2016,
Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif  Hukum,  Cahaya Atma  Pustaka,  Yogyakarta,
hlm. 81.