## VISI KEPALA DAERAH DAN PELIBATAN STAKEHOLDER :

## IMPLIKASINYA DALAM PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Adi Winarno, Savitri CIO Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

## Abstrak
Strategi  SI/TI  di  pemerintahan  kerap  hanya  merupakan  strategi  yang  dangkal dan sempit jika dibandingkan dengan strategi bisnis pemerintahan yang sudah mapan dan  dirumuskan  dengan  baik.  Paper  ini  mengulas  tantangan  penyelarasan  strategi bisnis dengan strategi SI/TI dalam locus pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan visi kepala daerah di bidang SI/TI dan sejauh mana visi tersebut bisa dituangkan dalam kondisi  strategi  SI/TI  dan  keselarasannya  dengan  strategi  bisnis  pemerintah  di Kabupaten  Banyumas  dan  bagaimana  melibatkan  stakeholder  untuk  memperoleh strategi SI/TI yang berlandaskan pada prinsip Good Governance.
Kata kunci : strategi bisnis pemerintah, visi kepala daerah,  Good Governance

## 1. PENDAHULUAN
Di  tahun  2008,  untuk  pertama  kalinya  Kabupaten  Banyumas  melaksanakan pemilukada  dengan  memilih  Bupati  dan  Wakil  Bupati  secara  langsung.  Visi pimpinan daerah yang terpilih adalah “Menyejajarkan Banyumas dengan daerah lain yang lebih maju, bahkan melebihinya.” Visi ini mengandung implikasi bahwa segala hal  yang  menjadi  urusan  (=bisnis)  pemerintah  harus  mempunyai  keunggulan dibandingkan  dengan  daerah  lainnya.Istilah  bisnis  seringkali  hanya  dilihat  dalam skala sempit dan jauh dari penggunaan di bidang pemerintahan. Padahal istilah bisnis ini  bukan  melulu  “how  to  make  money”,  sehingga  dalam  pemerintahanpun  istilah bisnis bisa digunakan dalam deskripsi tugasnya.
Dalam studi yang dilakukan Peter Drucker (1974) disampaikan definisi bisnis atau usaha dalam tiga  pertanyaan mendasar. Yaitu  “ What  is  our business ?”, “ What will  it  be ?”,  dan  “ What  should  it  be ?”.  Maka  di  Banyumas,  sesuai  visi  pimpinan daerah,  ketiga  pertanyaan  ini  dijawab  berturut-turut  sebagai  berikut:  “Pelayanan masyarakat”,  “Pelayanan  Masyarakat  yang  dilaksanakan  dengan  berbagai keunggulan”,  dan  “Menyejajarkan  diri  bahkan  melebihi  daerah  lainnya  yang  lebih maju”.
Menurut  definisi  Jones  (1995),  masyarakat  ini  dapat  dikategorikan  sebagai outside  stakeholders .  Ini  berarti  bahwa  mereka  bukan  bagian  langsung  dari operasional birokrasi pemerintahan, namun memiliki kepentingan terhadap jalannya pemerintahan  dan  dipengaruhi  keputusan  serta  tindakan  yang  dilakukan  organisasi pemerintahan.    Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  karena  masyarakat  berkontribusi
kepada  pemerintah  dalam  bentuk  pajak,  maka  pemerintah  wajib  membantu menyelesaikan  masalah  masyarakat.  Sehingga  visi  kepala  daerah  yang  merupakan strategi  bisnis  pemerintah  daerah  termasuk  strategi  turunannya  harus  mampu memberikan penyelesaian atas masalah masyarakat.
Dalam  konteks  pelayanan  Sistem  Informasi  (SI)  -  Teknologi  Informasi  (TI) Pemerintah Kabupaten Banyumas, visi pimpinan daerah ini pun harus direalisasikan dan  diselaraskan.  Hal  ini  membutuhkan  proses  manajemen  strategi  yang  menurut David (1999) ada tiga tahap, yakni:
1. Formulasi Strategi: tahap merumuskan, menyusun, atau memformat strategi yang dimulai  dengan  pengembangan  suatu  visi,  misi  organisasi,  mengidentifikasi dengan analisis SWOT,
2. Implementasi Strategi: membuat strategi menjadi operasional, dan
3. Evaluasi  Strategi:  tahapan  final  dari    manajemen  strategi  yang  meliputi pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi  dasar untuk strategi saat ini, ukuran kinerja, adanya tindakan korektif.
Manajemen strategi penting dilalui, karena strategi bidang SI/TI yang terjebak pada  definisi  sarana  prasarana  baik  perangkat  keras  maupun  perangkat  lunak seringkali  membuatnya  tidak  dipikirkan  secara  mendalam  dalam  sebuah  konsep strategi  yang  matang.Karena  menyangkut  masyarakat,  maka  perancangan  dan nantinya  pelaksanaan  serta  pengelolaan  strategi  SI/TI  ini  juga  harus  berlandaskan pada prinsip Good Governance, yang merupakan tujuan penting dalam meningkatkan pengelolaan  pelayanan  publik  secara  bertanggungjawab.  Hal  ini  berarti  ada keterlibatkan  masyarakat  sebagai  salah  satu stakeholder dalam  merumuskan  dan menentukan ruang lingkup dari strategi SI/TI yang akan dibuat.
Makalah ini mengulas keselarasan strategi bisnis dan strategi SI/TI dan upaya menyusunnya sesuai prinsip Good Governance di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai contoh organisasi yang dipilih.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Strategi  bisnis  Kabupaten  Banyumas  seperti  disampaikan  di  bagian Pendahuluan merupakan titik awal bagi penetapan strategi SITI yang selaras dengan strategi bisnis tersebut.
Dalam  bidang  SI/TI,  sesuai  Abell  (1980),  untuk  menjawab  “ What  is  our business ?” yang merupakan inti dari definisi bisnis ada sekurang-kurangnya ada tiga dimensi, yaitu:
1. Who is being satisfied (what customer groups)
2. What is being satisfied (what customer needs)
3. How  customer’s  needs  are  being  satisfied  (by  what  skills,  knowledge,  or distinctive competencies)
Sehingga  apapun  strategi  SI/TI  yang  dibuat  perlu  diarahkan  kepada kebutuhan pelanggan (customer oriented) sebagai sebuah tujuan yang searah dengan visi daerah.
Pemerintah  Kabupaten  menyadari  bahwa  perumusan  strategi  SI/TI  akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik internal maupun eksternal.
Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Wheelen  dan  Hunger  (2004)  yang menyatakan bahwa model manajemen strategik yang terdiri dari empat tahap proses
yaitu pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan  pengendalian.  Penjelasan  masing-masing  dalam  konteks  penyusunan  strategi SI/TI adalah sebagai berikut:

## 2.1. Pemindaian Lingkungan
Tujuan  dari  pemindaian  lingkungan  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor- faktor  strategis,  yaitu  elemen-elemen  eksternal  dan  internal  yang  mempengaruhi masa  depan  organisasi.  Cara  paling  umum  yang  dipakai  adalah  SWOT Analysis . SWOT  adalah  akronim  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  dari Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats yang merupakan faktor strategis dari sebuah organisasi.  Lingkungan  eksternal  terdiri  dari  variabel-variabel  ( opportunities dan threats ) yang berada diluar organisasi dan khususnya ( typically ) tidak dalam kendali jangka pendek manajer tingkat atas. Lingkungan internal terdiri dari varibel-variabel ( strenghts dan weaknesses ) yang berada dalam organisasi dan biasanya ( usualy ) tidak dalam kendali jangka pendek manajer tingkat atas.

## 2.2. Formulasi Strategi
Pada  tahap  formulasi  strategi,  organisasi  secara  berkala  mengembangkan rencana  jangka  panjang  untuk  dapat  mengelola  organisasi  secara  efektif,  mencari peluang, dan menghadapi ancaman dari lingkungan dengan memanfaatkan kekuatan dan  mengurangi  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  organisasi.  Elemen  ini  juga melibatkan  pendefinisian  misi  ( mission )  organisasi,  menspesifikasikan  tujuan ( objective )  yang  dapat  dicapai,  mengembangkan  strategi  ( strategies )  dan  membuat kebijakan ( policy )..

## 2.3. Implementasi Strategi
Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan  kebijakannya  dalam  tindakan  melalui  pengembangan  program,  anggaran,  dan prosedur.  Proses  tersebut  mungkin  meliputi  perubahan  budaya  secara  menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.
Perlu ditekankan bahwa tujuan dan strategi organisasi yang telah dibuat akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila tujuan dan strategi tersebut dituangkan ke  dalam  rangkaian  kegiatan  berbentuk  program  yang  terjadwal  jelas  dan memperoleh alokasi sumber daya yang memadai yang telah dituangkan dalam bentuk anggaran yang akan mendukung setiap program.

## 2.4. Evaluasi dan Pengendalian
Pada  tahap  evaluasi,  organisasi  akan  membandingkan  kinerja  aktual  (actual performance)  yang  dicapai  dengan  standar  kinerja.  Hasil  evaluasi  akan  dijadikan dasar bagi organisasi dalam melakukan pengendalian yakni apakah kesenjangan yang terjadi  antara  kinerja  aktual  dengan  kinerja  standar  masih  berada  dalam  tolerasi ataukah perbedaaan antara kinerja aktual dengan kinerja standar sudah menyimpang sangat  jauh  sehingga  perlu  dilakukan  tindakan  koreksi.  Hasil  evaluasi  dan pengendalian  selanjutnya  akan  menjadi  umpan  balik  bagi  organisasi  yang memungkinkannya  melakukan  perbaikan  dalam  setiap  langkah  proses  manajemen strategik sejak pemindaian lingkungan sampai tahap evaluasi dan pengendalian.
Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer  yang akan mendukung organisasi  dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI/TI mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah  strategis.  Selain  itu,  perencanaan  strategis  SI/TI  juga  menjelaskan berbagai  tools,  teknik,  dan  kerangka  kerja  bagi  manajemen  untuk  menyelaraskan strategi  SI/TI  dengan  strategi  bisnis,  bahkan  mencari  kesempatan  baru  melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward & Peppard, 2002).
Beberapa  karakteristik  dari  perencanaan  strategis  SI/TI  antara  lain  adalah adanya  misi  utama:  Keunggulan  strategis  atau  kompetitif  dan  kaitannya  dengan strategi  bisnis;  adanya  arahan  dari  eksekutif  atau  manajemen  senior  dan  pengguna; serta  pendekatan  utama  berupa  inovasi  pengguna  dan  kombinasi  pengembangan bottom  up dan  analisa top  down (Pant  &  Hsu,  1995).Sementara  konsep    Good Governance menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi hal-hal adanya partisipasi berbagai  pihak,  berorientasi  pada  kesepakatan  bersama,  akuntabel,  tranparan, rensponsif, efektif dan efisien, ekuitabel, dan inklusif selain tentu saja taat hukum. World Bank mempunyai definisi mengenai good governance ini sebagai: “ the traditions and institutions by which authority in a country is exercised for common good.  This  includes  (i)  the  process  by  which  those  in  authority  are  selected, monitored, and replaced, (ii) the capacity of the government to effectively manage its resource and implements sound policies, and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them .” Bebeberapa  definisi  tersebut  menekankan  pelibatan stakeholder sebagai bagian  penting  dalam  mencapai  Good  Governance.  Dalam  makalah  ini  akan diperlihatkan bagaimana stakeholder dilibatkan dalam penyusunan rencana strategis SI/TI  di  Kabupaten  Banyumas.  Menurut  ISO  10006  [16],  ada  tujuh  konsep  kunci dalam  prinsip  pelibatan stakeholder yaitu:  identifikasi  dan  analisis stakeholder , Publikasi  informasi,  berkonsultasi  dengan stakeholder, berunding  dan  bermitra, manajemen  pengaduan,  pelibatan stakeholder dalam  memantau  proyek,  dan pelaporan kepada stakeholder .
Dalam  makalah  ini  akan  dikhususkan  pada  point  nomor  dua  dan  tiga walaupun  secara  garis  besar  tujuh  matra  tersebut  secara  umum  sudah  dilaksanakan dalam konteks birokrasi di pemerintahan pada umumnya.

## 4. PEMBAHASAN
Pada perencanaan strategis SI/TI di Pemerintah Kabupaten Banyumas, selain diselaraskan dengan rencana bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga ditujukan bagi  pelayanan  masyarakat  sebagai  salah  satu stakeholder .  Ini  merujuk  kepada prinsip good governance.

## Gambar 1. Piramida Proses Penyusunan Rencana Strategis
Dengan mengacu pada prinsip tersebut, kegiatan perumusan  strategi SI/TI diarahkan  untuk  menghasilkan  peraturan  daerah  dan  rencana  induk  penerapan  e- Government yang mengikuti langkah-langkah sebagaimana gambar 1 dan dijelaskan sebagai berikut:
1. Laporan  pendahuluan  atas  hasil  penyebarluasan  kuisioner  kepada stakeholder internal:  tahapan  ini  memetakan  kondisi  nyata  yang  ada  di  lingkup  internal Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang SI/TI baik dari sisi infrastruktur SI/TI, sumber daya manusia dan pendukungnya, anggaran, maupun manajemen dan  operasionalnya.  Laporan  ini  menjadi  salah  satu  dasar  untuk  menentukan dimensi  ruang  lingkup,  waktu,  dan  pendanaan  yang  dibutuhkan  dalam  tahapan pengembangan SI/TI di Kabupaten Banyumas.
2. Analisis laporan dan pembuatan naskah akademik: berdasarkan laporan tersebut di  atas,  dilakukan  analis  untuk  membuat  naskah  akademik  yang  didukung prosesnya  oleh stakeholder akademisi  di  Kabupaten  Banyumas.  Hal  ini menjadikan  laporan  kondisi  nyata  di  lapangan  dapat  dikaji  secara  ilmiah  dan menemukan  landasan  yang  kuat  bagi  pengembangan  SI/TI  di  Kabupaten Banyumas.  Naskah  akademik  juga  mempertimban  gkan  strategi  bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sejatinya merupakan visi Kepala Daerah dalam  rangka  mencapai  keselarasan  strategi  sehingga  visi  yang  menekankan keunggulan yang ingin dicapai juga dipenuhi dalam strategi SI/TI ini.
3. Survey:  berdasarkan  analisis  laporan  dan  naskah  akademik  yang  telah  dibuat, maka dilakukan survey sebagai persiapan mengundang stakeholder eksternal di tahapan  berikutnya.  Survey  ini  memindai  lingkungan  misalnya  sisi  demografi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Dill  (Bourgeois,  1980)  yang  menyatakan  bahwa  berbagai  faktor  di  luar organisasi  yaitu  lingkungan  umum  (general  environment)  akan  mempengaruhi organisasi dalam merumuskan strategi organisanya. Lebih lanjut menurut Grant (1999),  lingkungan  umum  ini  relatif  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  organisasi. Dalam  analisisnya  bisa  digunakan  analisis  STEEPLE  (Social/Demographic, Technological, Economics, Environmental/Natural, Political, Legal, dan Ethical) yang merupakan analisis terhadap lingkungan umum untuk mengidentifikasikan
sejumlah  ancaman  dan  peluang  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  lingkungan umum oganisasi.
4. Penyelenggaraan Focus Group Discussion  (FGD) dengan stakeholder eksternal dan  terbatas.  FGD  selaras  dengan  konsep  Martin  (1995),  yang  menyatakan bahwa ada 5 C’s yang berperan dalam aspek perencanaan berbasis wawasan ke depan.  Yaitu:  communication  –  sebuah  proses  untuk  mendudukkan  bersama akademisi,  pemerintah,  pengusaha,  dan  pihak  lain  yang  perlu  dilibatkan, concentration  pada  jangka  panjang,  coordination  –  yang  memungkinkan  para peserta  mengkonsolidasikan  rencana  mereka,  consensus  –  pernyataan  bersama atas  berbagai  aspek  perencanaan  yang  menjadi  kesepakatan  bersama,  dan commitment  –  yang  merupakan  perwujudan  rasa  memiliki  dan  mendukung pelaksanaan perencanaan yang telah disepakati bersama.
5. FGD  di  Kabupaten  Banyumas  dilaksanakan  juga  untuk  mengkomunikasikan strategi bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas  yang diacu bagi  strategi  SI/TI pemerintah.  Hal  ini  penting  agar  tercipta  keselarasan  strategi  SI/TI  dengan strategi bisnis sehingga tercipta keunggulan yang juga pada awalnya merupakan visi kepala daerah.
6. Pelibatan stakeholder salah satunya dalam acara FGD juga sesuai dengan prinsip ISO  10006  [16],  yang  telah  disebutkan  di  atas  mengenai  tujuh  konsep  kunci dalam  prinsip  pelibatan stakeholder khususnya  publikasi  informasi  dan konsultasi dengan stakeholder .
7. Secara umum, FGD dapat memberikan fasilitasi bagi para analis strategi untuk mendapatkan  informasi  dari  para  ahli,  akademisi,  dan  pihak  yang  tertarik  atau berkepentingan  (specific stakeholder group)  dengan  perancangan  rencana strategis  SI/TI  ini  sehingga  diperoleh  informasi  yang  khas,  bersifat  target- oriented information.
8. FGD juga merupakan langkah lanjutan untuk mengkomunikasikan hasil survey sekaligus melakukan beberapa validasi atas hasil tersebut.
9. Analisis  hasil  penyelenggaraan  FGD:  dalam  tahapan  ini  dilakukan  analisis strategik  yang menilai berbagai pilihan strategi jangka panjang dan turunannya beserta  manfaat  dan  biayanya.  Hal  yang  mempengaruhi  analisis  misalnya kebutuhan  dan  ancaman  perubahan  sosial  ekonomi  serta  demografi, kekuatan/manfaat  dan  kelemahan  yang  dipengaruhi  perubahan  sosial  ekonomi serta demografi, dan tentu saja perubahan teknologi terkait SI/TI. Di tahapan ini dilaksanakan  interpretasi  dan  penilaian  prospek  dari  banyak  unsur  yang  dinilai bisa  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  strategi  SI/TI  di  Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Penyusunan rencana strategi utama (grand strategy) SI/TI Kabupaten Banyumas. Output  dari  analisis  dalam  tahap  ini  dituangkan  dalam  bentuk  draft  rancangan peraturan  daerah  dan  rencana  induk  e-Government.  Draf  ini  selain  berisi keselarasan  (alignment)  terhadap  strategi  bisnis,  juga  berisi  pula  perhitungan terhadap  perubahan  nilai  (value  delivery)  yang  memungkinkan  SI/TI  juga mengubah  tata  nilai  dan  budaya  pelayanan  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Banyumas, manajemen risiko (risk management) yang mengikat para pimpinan dan  staf  untuk  meminimalisasi  risiko-risiko  dan  dampaknya  bagi  pelaksanaan strategi  SI/TI  di  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas,  manajemen  sumber  daya
(resource  management)  yang  meyakinkan  bahwa  investasi  SI/TI  dilaksanakan secara optimal dengan pengawasan dan pengendalian manajemen, terutama pada sumber daya SI/TI yang penting bagi jalannya layanan di Pemerintah Kabupaten Banyumas,  dan  yang  terakhir  adalah  manajemen  kinerja  (performance management)  yang  penting  bagi  pengukuran  dan  pengawasan  kinerja  atas pelaksanaan  strategi  dan  rencana  SI/TI  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Banyumas.
11. Penyampaian  dan  tanggapan  DPRD:  sebagai  salah  satu stakeholder sekaligus unsur pembuat kebijakan daerah, DPRD menjadi faktor kunci dalam suksesnya penerapan  strategi  SI/TI  ini.  DPRD  akan  memberikan  tanggapan  terkait  draft strategi  SI/TI  sebagai  bagian  dari  fungsi  kendali  dan  pengawasan  yang  sesuai pulai dengan 5 C’s dari Martin (1995).
12. Jawaban  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas:  setelah  DPRD  memberikan tanggapan,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  memberikan  jawaban  atas arahan  strategi  yang  disampaikan  oleh  DPRD  sehingga  memenuhi  unsur koordinasi yaitu dapat saling mengkonsolidasikan pemahaman dan rencana tiap pihak.
13. Pembahasan  bersama  dengan  DPRD:  pemerintah  dan  DPRD  duduk  bersama membahas  draft  yang  telah  disempurnakan  sehingga  diharapkan  draft  strategi SI/TI  ini  semakin  mengakomodasi  berbagai  pandangan  dan  kepentingan stakeholder .
14. Public  hearing  draft  rancangan  peraturan  daerah  dan  rencana  induk  e- Government: disebut tahapan FGD yang kedua dengan melibatkan lebih banyak stakeholder dengan  tujuan  pemaparan  draft  rencana  strategis  SI/TI  dan memperoleh  masukan  akhir  dari  beragam  latar  belakang  peserta  yang  hadir.
Pemaparan  kepada  lebih  banyak  audiens  diharapkan  bisa  membuat  mereka terkomunikasikan  dan  pada  akhirnya  turut  menjadi  pihak  yang  peduli,  merasa memiliki,  melaksanakan  sesuai  porsinya,  serta  mengawasi  pelaksanaannya (commitment and control). Sehingga selain sebagai validation and completion of result  dari  tahapan  sebelumnya,  tahapan  ini  diharapkan  membangun  konsensus dan penerimaan bersama (consensus building and acceptance).
15. Finalisasi  draft  rancangan  peraturan  daerah  dan  rencana  induk  e-Government: dari hasil masukan tahapan sebelumnya, dilakukan penyempurnaan draft rencana strategis  SI/TI  beserta  rencana  induk  SI/TI  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas sebagai cetak biru pengembangan SI/TI daerah. Salah satu yang paling mendasar adalah  perumusan  visi  SI/TI  yang  berbunyi:  “Mewujudkan  e-Government unggul  dalam rangka Good Government.” Nilai keunggulan ini sejalan  dengan visi  pimpinan  daerah  seperti  disebutkan  di  awal  tulisan,  dan  sekaligus  sesuai dengan  harapan stakeholder yang  diperoleh  dari  tahapan-tahapan  konsultasi sebelumnya.
16. Proses  legalisasi  draft  rancangan  peraturan  daerah  dan  rencana  induk  e- Government  sehingga  resmi  menjadi  Peraturan  Daerah  dan  Rencana  Induk  e- Government:  merupakan  proses  legalisasi  untuk  menjadikan  draft  rencana strategis  SI/TI  menjadi    produk  hukum  daerah  yang  mengikat  dalam pelaksanaannya  sekaligus  menjadi  acuan  bagi  produk  hukum  di  bawahnya misalnya peraturan petunjuk pelaksanaan teknis.
Langkah-langkah  di  atas  sejalan  dengan  konsep  manajemen  strategik dimana  terjadi  penyebaran  informasi  strategis  secara  lebih  luas  kepada  para stakeholder baik  internal  maupun  eksternal  dari  berbagai  lapisan  yang  merupakan bagian penerapan Good Governance.
Hal  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  upaya  untuk  mencapai  keselarasan antara strategi bisnis, dalam hal ini strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bentuk visi daerah dan strategi SI/TI yang menekankan pada kata “keunggulan”.
Jika menyesuaikan dengan beberapa parameter penting dalam perencanaan strategi  bidang  pemerintahan  menurut  Shahkooh  dan  Abdollahi  (2007)  yang  bisa disarikan dalam beberapa point sebagai berikut:
1. Strategi:  Poin  utama  dari  keberhasilan  e-government  terletak  strategi pemerintah.  Hal  ini  penting  untuk  menentukan  arah  strategis  pemerintah,  serta penerapannya  terhadap  e-government.  Setelah  strategi  diidentifikasi,  hal terpenting  lain  yaitu  memastikan  untuk  menggunakan  metode  e-government yang  kompatibel  dengan  strategi  yang  ada.  Masalah  akan  timbul  ketika  suatu organisasi  tidak  konsisten  dalam  menggunakan  e-government.  Agar  penerapan e-government  bisa  sukses,  pemerintah  harus  memiliki  komitmen  untuk melakukan perubahan pada tingkat strategis.
2. Keuangan:  Penerapan  e-government  membutuhkan  anggaran  yang  tidak  murah untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.    Oleh  karena  itu  perlu pengalokasian  anggaran  yang  cukup  agar  strategi  e-government  penganggaran dapat membantu penerapan e-government.
3. Manajemen:  Penerapan  e-government  nasional  yang  efektif  dimulai  dengan pembuatan  kebijakan  terpusat.  Penyediaan  aturan  dari  tingkat  pusat  sangat penting  karena  dalam  transaksi  dan  transformasi,  banyak  lembaga  dan departemen  saling  terkait.  Beberapa  transaksi  dapat  melibatkan  lebih  dari  satu departemen.  Sehingga  antardepartemen  harus  mengikuti  standar  yang  sama dalam merancang sistem database dan website-nya.
4. Tindakan  hukum:  Hukum  bertanggung  jawab  terhadap  isi,  pengumpulan  data dan yurisdiksi. Dalam e-government, strategi perencanaan masalah hukum harus dipertimbangkan.
5. Logistik  atau  Pengadaan  barang/jasa:  Logistik  meliputi  rencana,  implementasi dan  mengontrol  aliran  secara  efisien  dan  efektif.  Penyimpanan  data  dan informasi  terkait  dari  titik  asal  dengan  kebutuhan  program.  Untuk  itu  strategi yang tepat untuk logistik harus dipertimbangkan.
6. Keamanan:  Masih  kurangnya  kepercayaan  terhadap  keamanan  elektronik komunikasi,  merupakan  salah  satu  kendala  penerapan  e-government.  Ancaman keamanan muncul dari serangan terhadap informasi atau serangan terhadap situs menyimpan  informasi.  Oleh  karena  itu,  baik  fisik  dan  langkah-langkah keamanan logis harus dipertimbangkan.
7. Teknologi:  Dua  hal  yang  berhubungan  dengan  keberhasilan  penerapan  sistem informasi  adalah  fungsionalitas  dan  kemudahan  penggunaan.    Untuk  itu diperlukan  staf  teknis  berkualitas  yang  dapat  membantu  dalam  menangani masalah ini.
8. Marketing: Pemasaran tidak sama dengan 'menjual' atau 'iklan'. Pemasaran yang dimaksud  di  sini  didefinisikan  sebagai:  Proses  perencanaan  dan  pelaksanaan
konsepsi, harga, promosi dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu (pelanggan) dan tujuan organisasi.
9. Budaya:  Budaya  merupakan  parameter  penting  dalam  perencanaan    e- government. Organisasi harus  mengubah budaya staf, pelanggan
(masyarakatnya) dan organisasi dalam rangka menerapkan e-government.
10. Sumber  daya  manusia:  Pemerintah  tidak  bisa  menerapkan  e-government  tanpa memiliki staf ahli. Hal ini berarti sumber daya manusia merupakan salah satu isu utama dalam e-government
11. Infrastruktur  teknis:  Implementasi  e-government  tanpa  infrastruktur  yang memadai tidak mungkin dapat diterapkan.
12. Data  dan  informasi:  Pengumpulan  data  dan  informasi  membutuhkan  rencana yang  menyeluruh  untuk  memenuhi  kebutuhan  sistem.  Diperlukan  kepatuhan untuk  mendukung  pelaksanaan  program  agar  bisa  berjalan  efektif.  Diperlukan mitra  dalam  pengembangan  dan  adopsi  umum  struktur  dan  standar.  Secara umum,  adanya  kualitas  yang  baik  dan  informasi  yang  homogen  menjadi  salah satu faktor keberhasilan yang penting.
Maka  dapat  dipaparkan  bahwa  di  Kabupaten  Banyumas,  sesuai  dokumen perencanaan  strategi  SI/TI  yang  dihasilkan,  yaitu  Peraturan  Daerah  Rencana  Induk Pengembangan  e-Government,  telah  mencukupi  sebagian  besar  point  di  atas. Sebagian point  yang belum  muncul akan diatur  dalam produk hukum  di bawahnya misalnya peraturan petunjuk pelaksanaan teknis.

## 5. SIMPULAN
Dalam  makalah  ini,  disajikan  studi  kasus  mengenai  penyusunan  rencana strategis SI/TI yang diselaraskan dengan visi kepala daerah sebagai visi bisnis daerah dengan  melibatkan stakeholder dalam  beberapa  tahapan.  Diharapkan  dengan keselarasan  strategi  SI/TI  dengan  strategi  bisnis  daerah  akan  dicapai  keunggulan yang  berdaya  saing  dalam  melayani stakeholder .  Keterlibatan stakeholder dalam menyusunnya  akan  menyempurnakan  hasil,  membangun  konsensus,  dan meningkatkan  penerimaan  sehingga  diharapkan  akan  meningkatkan  kesuksesan dalam pelaksanaan strategi SI/TI ini di Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Drucker,  P.F.  1974,  “ Management  :  Tasks,  Responsibilities,  Practises ”,  Harper and Row, New York.
[2]. David,  F.R.  1999,  “ Strategic  Management  :  Concepts  &  Cases.  Seven  Edit. ”, Prentice Hall, New Jersey.
[3]. Abell,  D.F.  1980,  “ Defining  The  Business:  The  Starting  Point  of  Strategic Planning ”, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
[4]. Wheelen,  T.L.,  dan  Hunger,  D.J.  2004,  “ Strategic  Management  and  Business Policy Nine Edit .”, Prentice Hall, New Jersey.
[5]. Bourgeois III, L.J. 1980, “ Strategy and Environment: A Conceptual Integration ”, The Academy of Management Review Vol. 5 No. 1..
[6]. Shahkooh,  K.A.,  dan  Abdollahi,  A.  2007,  “ A  Strategi-based  Model  for  e- Government Planning ”, Proceeding on ICCGI.
[7]. Grant, R.M. 1999, “ Contemporary Strategy Analysis 2nd Ed ”, Oxford.
[8]. Jones, G.R. 1995, “ Organizational Theory: Text and Cases ”, Adison-Wesley.
[9]. Martin,  B.  1995,  “ Foresight  in  Science  and  Technology ”,  Technology  Analysis and Strategic Management Vol. 7 No. 2.