## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Konstruksi  Hukum  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint

## Harry Setya Nugraha
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia.
E-mail: harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

## Abstract:
During the ongoing academic debate regarding the authority to decide on constitutional complaint cases by the Constitutional Court, this study tries to explain the reasons for authority to decide constitutional complaint cases by the court, and how legal construction can be built to become the basis for the Constitutional Court in deciding constitutional complaints. This study uses a normative juridical research method. The approach used is  statutory  and  conceptual,  and  the  analysis  is  carried  out  in  a  qualitative  descriptive  manner.  This  result shows four fundamental reasons for the need for the Constitutional Court to be given the authority to decide on constitutional complaints in Indonesia. Hence, three alternatives can be done: First, make formal changes to the constitutional basis of the Court; Second, make changes to the construction of Article 24C paragraph (1) of the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  through  the  Decision  of  the  Constitutional  Court  (judicial interpretation);  Third,  carry  out  the  meaning  or  interpretation  of  Article  29  paragraph  (1)  letter  e  of  Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.
Keywords: Constitutional Complaint; Constitutional Rights; Constitutional Court

## Abstrak:
Di  tengah  perdebatan  akademik  yang  masih  terjadi  soal  kewenangan  memutus  perkara  constitutional complaint  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  penelitian  ini  mencoba  menguraikan  alasan  perlunya  kewenangan untuk  memutus  perkara  constitutional  complaint  dan  bagaimana  konstruksi  hukum  yang  dapat  dibangun untuk dapat menjadi dasar bagi MK dalam memutus constitutional complaint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual,  serta  analisis  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat empat  alasan  mendasar  perlunya  MK  diberikan  kewenangan  untuk  memutus  constitutional  complaint  di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga alternatif yang dapat dilakukan: Pertama, melakukan perubahan  formal  terhadap  landasan  konstitusional  Mahkamah;  Kedua,  melakukan  perubahan  terhadap konstruksi  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (judicial interpretation);  Ketiga,  melakukan  pemaknaan  atau  penafsiran  terhadap  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kata Kunci: Constitutional Complaint; Hak Konstitusional; Mahkamah Konstitusi

## 1. Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  satu  dari  dua  pelaksana  kekuasaan  kehakiman menurut  Pasal  24  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Selain MK, terdapat pula suatu Mahkamah Agung (MA) yang juga diberi mandat konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Meski  sama-sama  pemegang  kekuasaan  kehakiman,  sebagai  lembaga  yang  yang disebut-sebuts  sebagai  lembaga  yang  “merdeka”,  MA  dan  MK  memiliki  wewenang yang berbeda dan diantaranya tidak terdapat hubungan yang hierarkis.
Secara  normatif,  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  secara tegas  menyebutkan  dan  memberikan  limitasi  terhadap  kewenangan  serta  kewajiban MK. Kewenangan tersebut yakni:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
2. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran parpol; dan
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.
Selain  empat  kewenangan  tersebut,  MK  juga  memiliki  satu  kewajibannya  untuk memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wapres  diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945  yakni  penghianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.
Dalam perkembangannya, meskipun Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) telah memberikan limitasi  terhadap  kewenangan  dan  kewajiban  MK,  tetapi  gagasan  berkenaan  dengan perluasan kewenangan MK masih terus bermunculan dan menjadi perdebatan publik. Salah  satu  gagasan  tersebut  adalah  soal  kewenangan  memutus  pengatudan konstitusional ( constitutional complaint ). Dalam kerangka konseptual, umum dipahami bahwa constitutional  complaint merupakan  suatu  pengaduan  atau  gugatan  atas perbuatan  atau  kelalaian  suatu  lembaga  publik  yang  mengakibatkan  terlanggarnya hak-hak  dasar  atau  hak  hak  konstitusional  warga  negara  yang  diajukan  oleh perseorangan warga negara kepada MK. 1 Pada praktiknya, MK baru dapat menerima perkara Constitutional  complaint hanya  apabila  tidak  tersedia  lagi  proses  peradilan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 2
Kewenangan constitutional  complaint sebenarnya  hingga  saat  ini  masih  menimbulkan perdebatan akademik. Satu kelompok berpendapat bahwa benar saja MK tidak dapat menerima  permohonan constitutional  complaint karena  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak memberikan  kewenangan  tersebut  kepada  MK.  Namun  bagi  kelompok  yang  lain, sekalipun  MK  tidak  secara  tegas  diberikan  kewenangan  tersebut  tetapi  dengan kedudukan dan perannya sebagai the guardian of constitution maka sudah seharusnya MK bertindak bijak untuk dapat menerima permohonan constitutional complaint.
Terhadap  dua  kelompok  yang  berbeda  pendapat  secara  diametral,  penulis  adalah bagian  dari  kelompok  yang  mendukung  dilakukannya  perluasan  terhadap kewenangan  MK  agar  kedepan  MK  dapat  memutus constitutional  complaint .  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  mencoba  menguraikan  beberapa  alasan  perlunya  MK diberikan  kewenangan  untuk  memutus  perkara constitutional  complaint .  Tidak  hanya itu, yang paling penting dari penelitian ini adalah penulis juga akan menguraikan soal bagaimana  konstruksi  hukum  yang  dapat  dibangun  untuk  dapat  menjadi  dasar bagi MK dalam memutus constitutional complaint .
1 I  Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint) (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013), hal. 1.
2 Ibid.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  disusun  dengan  metodologi  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder  (bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengkedepankan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Selayang Pandang Mahkamah Konstitusi
Sebelum  berbicara  mengenai  pembahasan  utama  dari  penelitian  ini,  terlebih  dahulu akan  diuraikan  beberapa  hal  yang  penting  mengenai  MK.  Berkenaan  dengan  hal tersebut,  sebagaimana  diketahui  bahwa  lembaran  sejarah  pertama  MK  di  Indonesia dibuka  dengan  disetujuinya  pembentukan  MK  dalam  amandemen  konstitusi  yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945  hasil  perubahan  ketiga. 3 Lebih  lanjut, Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 memerintahkan dibentuknya MK selambat- lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. 4 Dengan kata lain,  MK adalah sebuah lembaga di dalam struktur kelembagaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III aturan Peralihan Perubahan UUD NRI 1945. 5
Jimly  Asshidiqie  menjelaskan  bahwa  pembentukan  MK  pada  setiap  negara  memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan  politik  kekuasaan  yang  otoriter  menuju  yang  lebih  demokratis. Pembentukan  MK  dalam  konteks  Indonesia  setidaknya  dilatarbelakangi  dengan  tiga alasan 6 , yaitu:
a. Alasan  filosofis.  MK  dihadirkan  untuk  menegaskan  bahwa  tidak  ada  lagi supremasi  parlemen  atau  eksekutif  tanpa  adanya  kontrol  dari  hukum.  Hal  ini sesuai  dengan  ajaran  konstitusionalisme  yang  menghendaki  adanya perlindungan terhadap HAM serta mekanisme checks and balances yang seimbang antara  lembaga-lembaga  kekuasaan  yang  dibentuk,  dan  penegasan  sebagai negara hukum dalam konstitusi;
b. Alasan  politis.  Perkembangan  realitas  politik  telah  menimbulkan  banyak persoalan  yang  sebagian  tidak  mampu  diselesaikan  melalui  pengaturan  dan mekanisme yang ada dalam UUD NRI 1945.
c. Alasan  sosio-historis.  Kebutuhan  akan  lembaga  ini  sesungguhnya  sudah  lama ada, pengujian UU terhadap UUD ( judicial review ) yang menjadi wewenang MK telah  diusulkan  oleh  Mohammad  Yamin  dalam  sidang  BPUPKI,  namun  usulan ini kemudan ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan untuk Indonesia  tidak  cocok  apabila  menggunakan trias  politica murni  dengan  ahli hukum yang masih sedikit.
3 Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Oleh Mahkamah Konsttusi 2003-2004; Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, n.d.), hal.3.
4 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitus Republik Indonesa (Mahkamah Konstitusi Republik Indoneesia, 2006), hal .10.
5 Ikhsan  Rosyada  P, Mahkamah  Konstitusi:  Memahami  Keberadaannya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal.18.
6 Firmansyah Arifin, “Urgensi Mahkamah Konstitusi: Pemetaan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya,” Media Hukum Dan Keadilan Teropong II, no. 10 (2003), hal. 13.
Atas  ketiga  dasar  tersebutlah  pada  akhirnya  disadari  bahwa  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  demokratis  dan  konstitusional,  dibutuhkan  lembaga  yang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kontrol  yudisial.  MK  akhirnya  disepakati dibentuk di Indonesia pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan pada 10 Agustus  2002.  Keempat  kewenangan  dan  satu  kewajiban  MK,  sesungguhnya merupakan  pengejawantahan  dari  empat  fungsi  yang  melekat  pada  MK  sejak pembentukannya. Keempat fungsi tersebut yaitu sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia. 7
Lebih  lanjut  mengenai  fungsi  MK, pertama dalam  hal  pengawal  konstitusi.  Perlulah diketahui bahwa istilah penjaga konstitusi adalah istilah resmi yang digunakan dalam Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi. Istilah tersebut di dalam berbagai literatur asing lazimnya disebut sebagai the guardian of constitution (penjaga/pengawal konstitusi). Berkenaan istilah ini, Muktie Fajar mengingatkan dengan mengemukakan, bahwa penting untuk dicamkan sebagai warning, sebab  bisa  saja  jika  tidak  hati-hati  MK  terpeleset,  bukan  menjadi penjaga konstitusi , melainkan menjadi penjagal atau penjegal konstitusi . 8 Peringatan ini, tentunya merupakan sesuatu hal yang serius. Bagaimana tidak, fungsi MK sebagai The Guardian of  Constitution akan  mengalami  banyak  kendala  apabila  tidak  terdapat  aturan  main yang baik bagi MK dalam menjalani fungsi tersebut.
Kedua, dalam  hal  fungsi  MK  sebagai  penafsir  konstitusi.  Istilah  penafsir  konstitusi merupakan  terjemahan  dari constitutional  interpretation 9 . Penafsiran  konstitusi  atau constitutional interpretation merupakan penafisiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  konstitusi  atau  undang-undang  dasar,  atau interpretation  of  the  Basic Law . 10 Penafsiran  konstitusi  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari  aktivitas judicial review . Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menyatakan:
The  American  experience  demonstrates  that  constitutional  interpretation  is inseparable  from  judicial  review  of  the  constitutional  of  government  actions, practiculary legislative enactment. Such judicial review was first estabilished by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803). 11
Ketiga, fungsi  MK  dalam  hal  penegak  demokrasi.  Fungsi  MK  sebagai  penegak demokrasi  dapat  dilihat  dalam  kewenangannya  memutus  sengketa  pemilu.  Karena betapapun, tanpa adanya ketentuan hukum yang memberikan jalur dan rambu-rambu yang tepat, pemilihan umum (pemilu) hanya akan menjadi legitimasi otoritarianisme status quo, atau berubah menjadi anarki. Dalam konteks yang lain, peran MK sebagai penegak  demokrasi  juga  dapat  dilihat  dari  kewenangannya  untuk  memutus permohonan pembubaran partai politik di Indonesia.
Keempat ,  MK  sebagai  penjaga  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  konsitusi  sebagai dokumen  yang  berisi  perlindungan  hak  asasi  manusia  merupakan  dokumen  yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif
7 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi (Jakarta: Total Media, 2009), hal.108.
8 Latif.
9 “Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.Pdf,”  n.d  [Diakses  pada  9 April 2021).
10 “Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.Pdf.”
11 “Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.Pdf.”
maupun eksekutif secara institusional telah mencederai konstitusi, maka disinilah MK memainkan  perannya  memecahkan  permasalahan  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain, fungsi  MK  dalam  hal  menjaga  hak  asasi  manusia  dapat  terlihat  manakala  MK membatalkan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif ketika itu tidak menjunjung tinggi nilai-nila hak asasi manusia.

## 4. Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint
Secara  normatif,  MK  tidak  diberi  mandat  konstitusional  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945 untuk  memutus  perkara constitutional  complaint . 12 Hal  ini  pada  akhirnya  membuat tidak  terdapat  mekanisme  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  setiap  warga  negara apabila  terdapat  hak-haknya  yang  dilanggar  sebagai  akibat  dari  perbuatan  atau kelalaian  suatu  lembaga  publik  selain  dari  inkonstitusionalitas  materi  muatan  atau pembentukan  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  Akibatnya,  tidak sedikit  permohonan constitutional  complaint yang  pernah  dajukan  kemudian  diputus tidak  dapat  diterima  “niet  ontvankelijk  verklaard).  Alasannya  karena  MK  tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Apabila  kondisi  yang  demikian  itu  terus  berlangsung  tanpa  adanya  alternatif  jalan keluar,  tentu  akan  menjadi  kontradiktif  dengan  salah  satu  gagasan  pokok  yang mendasari  dilakukannya  perubahan  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  yakni  gagasan negara  hukum.  Oleh  sebab  itu,  pada  pokoknya  penulis  memandang  bahwa  perlu dikonstuksi sebuah kewenangan bagi MK untuk memutus constitutional complaint . Hal ini  setidaknya  didasarkan  oleh  beberapa  alasan.  Pertama,  gagasan  memberi kewenangan  kepada  MK  untuk  memutus constitutional  complaint pada  dasarnya merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan  terhadap  hak  warga  negara  secara  utuh  sebagaimana  dijamin  dan dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  meski  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  mengakui, menjamin, dan bahkan mengatur hak konstitusional warga negara, akan tetapi bentuk- bentuk  pelanggaran  atas  hak  konstitusional  warga  negara 13 tidak  saja  terjadi  sebagai akibat  dari  hasil  kerja  pelaksana  kekuasaan  legislatif  saja  (pembentukan  undang- undang).  Pada  praktiknya,  tidak  jarang  pelanggaran  terhadap  hak  konstitusional warga negara justeru sebagai akibat dari hasil kerja pelaksanaan kekuasaan eksekutif (melalui  pembentukan  berbagai  produk  hukum  dan  kebijakan)  maupun  yudikatif (melalui putusan pengadilan). Hal ini kemudian membuat perlunya suatu mekanisme hukum  dalam  bentuk  formalnya  adalah  pengaduan  konstitusional  guna  menjamin pelindungan,  pemenuhan  dan  penghormatan  atas  hak  warga  negara  secara  utuh sebagaimana secara tegas dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kedua, constitutional complaint menjadi penting karena Indonesia adalah sebuah negara hukum  modern  yang  demokratis.  Dalam  sebuah  negara  hukum  modern  yang demokratis, segala proses penyelenggaraan negara harus dapat dipastikan dan dijamin
12 Oktavani  Yenny,  “Expanding  the  Authority  of  the  Constitutional  Court  as  the  Guardian  of  the Constitution,” Tanjungpura Law Journal 4, no. 1 (2020), hal. 41.
13 “Pasal 28A - 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
tidak  melanggar  hak  konstitusional  warga  negara. 14 Kaitannya  dengan  hal  tersebut, constitutional complaint adalah salah satu mekanisme hukum yang dapat dikonstruksi untuk menjamin agar proses penyelenggaraan negara dilakukan secara konstitusional. Ketiadaan  mekanisme  hukum  berupa constitutional  complaint tentu  memberi  dampak terhadap  legitimasi  dan  eksistensi  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  modern yang  demokratis.  Hal  ini  disebabkan  tidak  terdapat  ruang  konstitusional  lain  bagi warga  negara  untuk  menuntut  hak  konstitusionalnya  yang  dilanggar  sebagai  akibat dari proses penyelenggaraan negara yang dilakukan secara inkonstitusional.
Ketiga, ditemukan sejumlah perkara constitutional complaint dengan kemasan pengujian undang-undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa terdapat kebutuhan hukum yang mendesak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut  beberapa  perkara constitututional  complaint yang  dimohonkan  kepada  MK dengan kemasan pengujian undang-undang: 15
1. Perkara Nomor 016/PUU-1/2003;
2. Perkara Nomor 061/PUU-11/2004;
3. Perkara Nomor 004/PUU/III/2005;
4. Perkara Nomor 013/PUU/III/2005;
5. Perkara Nomor 018/PUU/III/2015;
6. Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006;
7. Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006;
8. Perkara Nomor 026/PUU-V/2007; dan
9. Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  I  Dewa  Gede  Palguna  yang  pada  pokoknya menyampaikan  bahwa  perkara-perkara  yang  masuk  ke  MK  cenderung  dapat  dilihat sebagai  perkara-perkara constitutional  complaint yang  dibungkus  melalui  metode judicial  review karena  belum  terdapat  sarana  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut. 16 Terbaru,  bukan  tidak  mungkin  pengabaian  yang  dilakukan  oleh  KPK terhadap  Putusan  MK  Nomor  70/PUU-XVII/2019  yang  berujung  pada  pemecatan terhadap  75  pegawai  KPK  karena  dianggap  tidak  lolos  dalam  Tes  Wawasan Kebangsaan  (TWK)  juga  akan  diajukan  kepada  MK  melalui  mekanisme constitutional complaint .  Dapat  dipastikan  pula  MK  tidak  akan  menerimanya  karena  MK  tidak memiliki kewenangan untuk memutus constitutional complaint .
Selain  dikemas  dengan  kemasan  pengujian  undang-undang,  ditemukan  pula  fakta bahwa  terdapat  sejumlah  perkara constitutional  complaint yang  dimohonkan  oleh pemohon  dengan  Sengketa  Kewenangagn  Konstitusional  Lembaga  Negara  (SKLN). Salah  satunya  adalah  Perkara  Nomor  1/SKLN-VI/2008  terkait  dengan  temuan sejumlah  pelanggaran  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daearah  yang  tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. 17
14 V.  Krisdanar,  “Menggagas  Constitutional  Complaint  Dalam  Memproteksi  Hak  Konstitusional Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  Dan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia,” Jurnal  Konstitusi 7,  no.  3 (2010), hal. 190.
15 Hamdan Zoelva, “Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional,” Jurnal Media Hukum 19, no. 12 (2012), hal. 160.
16 Heru  Setiawan,  “Mempertimbangkan  Constitutional  Complaint  Sebagai  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Lex Jurnalica 14, no. 1 (2017), hal. 15.
17 Setiawan.
Keempat, gagasan memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus constitutional complaint adalah  ikhtiar  guna  mewujudkan  kepastian  atas  pelindungan,  pemenuhan dan  penghormatan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  terlanggar  oleh  perbuatan atau  kelalaian  suatu  lembaga  publik  selain  dari  inkonstitusionalitas  materi  muatan atau  pembentukan  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  Berkenaan dengan hal ini, meskipun tidak sedikit perkara pengaduan konstitusional yang tidak diterima  oleh  MK  tetapi  dalam  praktiknya  juga  ditemukan  beberapa  perkara pengaduan  konstitusional  yang  dibungkus  melalui  mekanisme  pengujian  undang- undang  yang  tidak  saja  ditangani  oleh  MK  tetapi  juga  dikabulkan  oleh  MK.  Sebagai contoh  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh  Machica  Mochtar  dan  diputus  MK lewat  Putusan  Nomor  46/PUU-VII/2010.  Dari  permohonan a  quo, dapat  diketahui bahwa pemohon meminta MK agar menyatakan bahwa anak diluar perkawinan yang tidak  dicatatkan  oleh  negara  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya melalui  pengujian  terhadap  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Melalui  Putusan  46/PUU-VII/2010,  MK  kemudian  menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  bukti  lain  menurut  hukum ternyata  mempunyai  hubungan  darah  dengan  bapaknya. 18 Secara  substansi,  dapat diketahui  bahwa  permohonan  a  quo  adalah  permohonan  constitutional  complaint hanya secara formil dikemas dan dimohonkan melalui pengujian undang-undang.
Harus  selalu  disadari  bahwa  keberadaan  MK  sebagai  lembaga  yang  didesain  untuk tidak  saja  berfungsi  sebagai the  guardian  of  constitutions ,  tetapi  juga  lembaga  yang memiliki  fungsi constitutional  review tidak  dapat  dipisahkan  dengan  persoalan- persoalan constitutional  complaint .  Harus  disadari  pula  bahwa constitutional  complaint adalah  mekanisme  yang  paling  kuat  untuk  melindungi  hak  konstitusional  warga negara dibandingkan dengan pengujian undang-undang. 19 Kenapa demikian? Karena melalui  mekanisme constitutional  complaint ,  semua  pelanggaran  terhadap  hak konstitusional warga negara dapat langsung dibawa oleh para pemohon ke MK.

## 5. Kontruksi Hukum Kewenangan Constitutional Complaint
Meskipun menurut penulis keempat alasan sebagaimana diuraikan diatas telah cukup menjadi  dasar  untuk  memberikan  kewenangan constitutional complaint kepada  MK, namun  pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana  caranya  untuk membangun konstruksi hukum sebagai dasar bagi MK dalam memutus constitutional complaint ?  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  alternatif  dapat dilakukan. Pertama ,  memberikan  kewenangan  kepada  MK  untuk  dapat  memutus pengaduan constitutional  complaint dapat  dilakukan  dengan  melakukan  perubahan formal terhadap konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
18 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” n.d.
19 Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), hal. 309.
Berikut Ius Constituendum konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Tidak cukup itu, perubahan terhadap konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  juga  perlu  ditindaklanjuti  dengan  perubahan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berikut Ius Constituendum konstruksi Pasal 10 ayat (1) undang- undang a quo :
(1) Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
b. memutus pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Berkenaan  dengan  alternatif  yang  pertama,  meskipun  hal  ini  bukan  tidak  mungkin terjadi namun dapat disadari bahwa perubahan formal terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukanlah  perkara  mudah  untuk  dilakukan  baik  secara  politis  maupun  prosedural. Sulit  juga  rasanya  diterima  oleh  nalar  logik  akademik  ketika  harus  melakukan perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  hanya  untuk  memperluas  kewenangan  salah  satu lembaga  negara.  Hal  tersebut  justru  pada  akhirnya  akan  menjadi  suatu  bentuk tindakan desakralisasi terhadap konstitusi. Disisi yang lain, jika perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga membuka ruang terhadap perubahan pada berbagai materi muatan lainnya justru dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan konstitusional baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.
Alternatif kedua yang dapat dilakukan adalah perubahan konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Model yang demikian itu sering disebut sebagai perubahan melalui judicial interpretation . 20 Berkenaan dengan hal  tersebut,  K.C  Wheare  menyebut  bahwa  terdapat  dua  kekuatan  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  perubahan  konstitusi.  Pertama,  kekuatan  yang  dapat mengakibatkan  perubahan  kondisi  pada  suatu  negara.  Kekuatan  sebagaimana dimaksud memang secara formil tidak merubah secara eksplisit kalimat-kalimat yang terdapat  dalam  konstitusi,  akan  tetapi  kekuatan  sebagaimana  dimaksud  pada praktiknya  mampu  menciptakan  kondisi  tertentu  yang  dapat  merubah  makna  atau stabilitas supremasi konstitusi. 21
20 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Cet 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hal. 116.
21 K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 104.
Kekuatan  yang  kedua  adalah  kekuatan  yang  dapat  mengakibatkan  kondisi  tertentu sehingga  terjadinya  perubahan  konstitusi  baik  secara  formal,  interpretasi  hakum, konvensi  maupun  kebiasaan  ketatanegaraan.  Dalam  hal  perubahan  konstitusi  yang terjadi  melalui  penafsiran  hakim,  hakim  tidak  melakukannya  secara  tekstual  pada original inten materi muatan dalam konstitusi. Hakim melakukannya dengan merubah makna  materi  muatan  ( tekstual  meaning )  dalam  konstitusi  melalui  penafsiran- penafsiran  tertentu. 22 Metode  ini  adalah  metode  perubahan  konstitusi  dalam  arti mengurangi, menambah, atau bahkan memperbaiki makna yang terdapat dalam teks konstiusi.
Di Indonesia, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim pernah terjadi terhadap Pasal  20  ayat  (2)  dan  Pasal  22D  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Perubahan  tersebut terdapat dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Berikut persandingan Pasal 20 ayat (2) sebelum diputus MK dan makna Pasal 20 ayat (2) setelah diputus MK. 23 Pasal 20 ayat (2) Makna Pasal 20 ayat (2) Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU- X/2012 24 Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,  sedangkan  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan daerah;  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan daerah;  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya;  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  pembahasannya  melibatkan  DPD  sejak  memulai pembahasan  pada  Tingkat  I  oleh  komisi  atau  Pansus  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  menyampaikan  pendapat  pada Pembahasan  Tingkat  II  dalam  rapat  paripurna  Dewan Perwakilan  Rakyat  sampai  dengan  sebelum  tahap persetujuan.

## Adapun persandingan Pasal 22D ayat (2) sebelum diputus MK dan makna Pasal 22D ayat (2) setelah diputus MK adalah sebagai berikut:
Pasal 22D ayat (2) Makna Pasal 22D ayat (2) Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 25 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah; pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan  daerah;  pengelolaan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta perimbangan  keuangan  pusat  dan
Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas  rancangan undang-undang sejak Pembahasan Tingkat I oleh komisi atau Pansus  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  menyampaikan pendapat pada Pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna Dewan  Perwakilan  Rakyat  sampai  dengan  sebelum  tahap persetujuan  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah; hubungan  pusat  dan  daerah;  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan  daerah;  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi
22 Feri  Amsari, Perubahan  UUD  1945  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi , Cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 23.
23 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,” n.d.
24 Allan Fatchan Gani Wardhana, “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/Puu-X/2012,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 2 (2014): 251–71, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art5. hal. 268-270.
25 Wardhana.
daerah;  serta  memberi  pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan ranacngan undang-undang yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan, dan agama.***) lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberi  pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat atas  rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan belanja negara dan ranacngan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Belajar  dari  pengalaman  tersebut  dan  menghubungkannya  dengan  berbagai yurisprudensi  MK,  maka  dapat  diketengahkan  bahwa  untuk  memberi  kewenangan kepada  MK  dalam  memutus constitutional  complaint dapat  dilakukan  tapa  harus melakukan  perubahan  formal  UUD  NRI  Tahun  1945  atau  bahkan  melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan a  quo dapat  dilakukan  dengan  cara  memperluas  tafsir  kewenangan  MK  dalam  hal pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  MK  bisa  saja  membuat interpretasi  dinamis  dan  luas  atas  hak  konstitusional  dan legal  standing pemohon sehingga pada akhirnya MK dapat memutus permohonan constitutional complaint . Hal ini  dimungkinkan  apabila  penafsiran  konstitusi  oleh  sembilan  atau  setidak-tidaknya mayoritas hakim MK tidak hanya berpegang pada aspek legalitas formal dari original intent ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih apabila Hakim MK  dapat  mengaitkannya  dengan  kebutuhan  praktik  dan  manfaat  yang  akan dirasakan saat ini hingga pada waktu-waktu mendatang. 26
Hal ini setidaknya dapat dijadikan sebagai “batu loncatan” bagi MK untuk kemudian menerima  dan  mengabulkan  perkara constitutional  complaint kedepannya.  Apabila terdapat  satu  saja  permohonan constitutional  complaint yang  diterima  dan  dikabulkan oleh MK, maka hal ini dapat menjadi pintu masuk perubahan konstruksi Pasal 10 ayat (1)  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  untuk  kemudian  memberikan  kepastian hukum terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-udangan  yang  pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa  “ materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”. 27
Alternatif yang ketiga adalah dengan memaknai/menafsirkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Uundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan dalam Pasal a quo bahwa:
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang .
26 Zoelva, “Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional.", hal. 164.
27 “Lihat  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.
Berkenaan dengan rumusan tersebut, penulis memandang bahwa keberadaan Pasal a quo dapat menjadi pembenar atau landasan hukum untuk memberikan tambahan atau setidak-tidaknya  perluasan  kewenangan  kepada  MK  sepanjang  hal  tersebut  tidak bertentangan dan sejalan dengan hakikat MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam  sejarahnya,  hal  ini  dapat  diduga  terjadi  terhadap  perluasan  kewenangan  MK untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun  1945  serta  kewenangan  MK  untuk  mengadili  dan  memutus  sengketa  hasil pemilihan kepala Daerah. Dengan kata lain, penulis ingin mengatakan bahwa dengan memaknai Pasal a quo, semestinya dapat dilakukan penambahan atau setidak-tidaknya perluasan  kewenangan  MK  dalam  mal  memutus constitutional  complaint mengingat kewenangan a  quo sejalan  dengan  pelaksanaan  fungsi  MK  sebagai the  guardian  of constitution.

## 6. Penutup
Penelitian  ini  berkesimpulan  bahwa  setidaknya  terdapat  empat  alasan  mendasar perlunya  MK  diberikan  kewenangan  untuk  memutus constitutional  complaint di Indonesia.  Guna  memberikan  kewenangan a  quo kepada  MK,  tedapat  tiga  alternatif yang dapat dilakukan, yakni pertama , merubah konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun  1945  melalui  perubahan  formal; kedua ,  melakukan  perubahan  terhadap konstruksi  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi  ( judicial  interpretation ).  Apapun  pilihan  yang  ditempuh,  hal  tersebut kemudian  juga  harus  ditindaklanjuti  dengan  perubahan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi;  dan ketiga melakukan pemaknaan/penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Referensi
Arifin, Firmansyah. “Urgensi Mahkamah Konstitusi: Pemetaan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya.” Media Hukum Dan Keadilan Teropong II, no. 10 (2003): 13.
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Cet  3.  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011.
Buku  II  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  MPR  Oleh  Mahkamah  Konsttusi  2003-2004;  Satu Tahun  Mahkamah  Konstitusi  Mengawal  Konstitusi  Indonesia .  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi, n.d.
Feri  Amsari. Perubahan  UUD  1945  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi . Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
“Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.Pdf,” n.d.
Ikhsan  Rosyada  P. Mahkamah  Konstitusi:  Memahami  Keberadaannya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern . Bandung: Nusa Media, 2011.
Krisdanar,  V.  “Menggagas  Constitutional  Complaint  Dalam  Memproteksi  Hak Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  Dan  Kebebasan  Beragama  Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2010): 185–208.
Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi . Jakarta: Total Media, 2009.
Oktavani  Yenny.  “Expanding  the  Authority  of  the  Constitutional  Court  as  the Guardian of the Constitution.” Tanjungpura Law Journal 4, no. 1 (2020): 39–58.
Palguna,  I  Dewa  Gede. Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint) .  Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” n.d.
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,” n.d.
Setiawan, Heru. “Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Lex Jurnalica 14, no. 1 (2017): 11–23.
Siahaan,  Maruarar. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Mahkamah Konstitus Republik Indonesa . Mahkamah Konstitusi Republik Indoneesia, 2006.
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,” n.d.
Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/Puu-X/2012.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 2 (2014): 251–71. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art5.
Zoelva,  Hamdan.  “Constitutional  Question  Dan  Perlindungan  Hak-Hak Konstitusional.” Jurnal Media Hukum 19, no. 12 (2012): 152–65.