## Model Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Program CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Dika Hanjaya Anwar Sasmito Jati Utama M. Husni Thamrin Universitas Hang Tuah

## Abstract
This research is a collaborative model in the implementation of the community development program of green village in Jagir Wonokromo. The purpose of this study is to describe the Collaborative Model in the implementation of PKBL CSR program between  PT  Pertamina  (Persero)  MOR  V  Surabaya  and  Jagir  Wonokromo  Green Village  in  Surabaya.  It  applies  Agranoff  and  Mc  Guire's  theories  which  propose  six collaboration  models,  namely  a)  Jurisdiction-Based  Model  b)  Abstinence  Model  c) Top-Down Model d) Donor-Recipient Model e) Reactive Model f) Contented Model. The  study  uses  descriptive  qualitative  method  and  the  aim  is  to  find  out  the collaboration  model  in  the  implementation  of  cooperation  between  PT  Pertamina (Persero) and green village in Jagir Wonokromo for the distribution of environmental assistance.  Data  collection  is  obtained  through  observation,  interview,  and documentation. The results indicate that the collaboration model in the Green Village environmental assistance distribution is included in the Top-Down Model.

## Keywords : Collaborative Model, Corporate Social Responsibility (CSR)

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  bidang  ekonomi  di  Indonesia  berjalan  setelah  kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian Negara yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”.  Hal  tersebut  telah  memberikan perubahan dalam masyarakat Indonesia pada roda pembangunan ekonomi. Adanya dukungan dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menggantikan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang diaharapkan mampu menjamin terselenggaranya iklim usaha yang  kondusif,  dimana  Perseroan  Terbatas  sebagai  suatu  pilar  pembangunan perekonomian perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional.
Hal  ini  juga  berhubungan  dengan  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  sebagai  salah  satu  pilar  perekonomian  Indonesia  didasarkan  kepada penggarisan  UUD  1945,  disamping  keberadaan  usaha  swasta  dan  koperasi. Keterlibatan  Negara  dalam  kegiatan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan pencerminan  dari  substansi  pasal  33  UUD  1945  ayat  (2),  yang  menyatakan  bahwa “cabang -cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan di ayat (3) menyatakan “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”.  Salah  s atu  perwujudan      yang  sejalan dengan  penerapan Good  Corporate  Governance sebagai  pilar  utama  kesuksesan dalam  bisnis  maupun  untuk  perkembangan  sebuah  perusahaan  kearah  yang  lebih baik,  perlu  memperhatikan  pedoman-pedoman  untuk  ditanggapi  secara  serius. Dimana aspek Responsibility atau pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG oleh perusahaan, maka hal ini terus mendorong pergerakan atau  pelaksanaan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  yang  pada  akhirnya  akan sangat  banyak  bermanfaat  bagi  kepentingan  pembangunan  masyarakat  pada umumnya, dan pembangunan masyarakat setempat pada khususnya. Pada akhirnya juga akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development ). Payung  hukum  BUMN  dalam  menjalankan  CSR  adalah  Program  Kemitraan  Bina Lingkungan (PKBL). UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 2 menyebutkan salah satu maksud dan tujuan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan  kepada  pengusaha  golongan  ekonomi  lemah,  koperasi,  dan  masyarakat. Wujud  dari  pelaksanaan  pasal  2  UU  No.  19  Tahun  2003  tersebut  adalah dilaksanakannya PKBL oleh seluruh BUMN. Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan CSR. Dalam penyaluran program PKBL di wilayah kerja PT Pertamina MOR V yaitu JATIM (Jawa Timur) dan BALINUS (Bali & Nusa Tenggara) memang bukan sesuatu yang mudah dalam pelaksanaannya.
Ada salah satu tempat yang menjadi kampung binaan terbaik PT Pertamina (Persero)  MOR  V  yaitu  Kampung  Hijau  Jagir  Wonokromo  RW  04 (www.pertamina.com/csr-news). Dulunya, kampung ini sangat jauh dari kata bersih. Banyak  sampah-sampah  berserakan  dan  sangat  jarang  dijumpai  pepohonan  atau tanaman hijau. Hal ini lantaran kurangnya kepedulian warga sekitar akan lingkungan sehingga kurang terawat. Melihat keadaan tersebut, Pertamina turun tangan untuk menjalankan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dengan  menjadikan kampung-kampung  binaan  yang  kemudian  dinamakan  dengan  Kampung  Hijau. Sekitar 1.000 tanaman produktif dan pohon lindung yang dikelola warga. Sekarang kampung tersebut mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Tanaman hijau mulai menghiasi  di  setiap  sudut  kampung  dan  banyak  tumbuh  dalam  pot  yang digantungkan  pada  tembok-tembok  yang  kosong  serta  dilengkapi  dengan  sarana penyiraman air yang ditata sedemikian rupa. Pertamina berharap Kampung Hijau ini dapat menjadi awal kemandirian kawasan atau kampung yang  nantinya akan terus berkembang.
Kampung  Hijau  semakin  menunjukkan  perkembangan  yang  baik  setelah menjadi  desa  binaan  Pertamina.  Tidak  hanya  memperbaiki  lingkungan,  Pertamina memberikan  sejumlah  bantuan  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  setempat.  Bantuan  senilai  Rp299  juta  diberikan  untuk renovasi gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Persmin Jagir. Renovasi dilakukan untuk  memacu  semangat  belajar  para  murid  sekolah  tersebut.  Dari  fenomena
tersebut menarik untuk membahas dan mengetahui bagaimana Kampung Hijau Jagir Wonokromo  RW  04  berkolaborasi  dalam  pelaksanaan  program  CSR  PKBL  PT Pertamina (Persero) sampai menjadi kampung binaan terbaik (www.pertamina.com/csr-news).  Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah Bagaimana  model  kolaborasi  penyaluran  bantuan  lingkungan  dalam  program  CSR PKBL antara PT Pertamina (Persero) MOR V Surabaya dengan Kampung Hijau Jagir Wonokromo  RW  04  Kota  Surabaya.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui Model Kolaborasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bina lingkungan program CSR  PKBL  antara  PT  Pertamina  (Persero)  MOR  V  Surabaya  dengan  Kampung  Hijau Jagir Wonokromo RW 04 Kota Surabaya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  metode penelitian kualitatif. Peneliti harus memberikan penjelasan mengenai analisis Model Kolaborasi  dalam  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  bina  lingkungan  program  CSR PKBL antara PT Pertamina (Persero) MOR V Surabaya dengan Kampung Hijau Jagir Wonokromo  RW  04  Kota  Surabaya.  Secara  sederhana  dapat  dinyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati Moleong (2007). Penelitian ini berlokasi di Kantor PT Pertamina (Persero) MOR V di Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data  adalah  cara  atau  startegi  untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  untuk menjawab  pertanyaan  (Moleong,  2005:58).  Peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yaitu:  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik  penarikan informan  yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara purposive  yaitu teknik  penentuan  informan  sebagai  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008). Adapun informan dalam penelitian ini adalah: (1) Informan kunci yaitu Kepala Bidang SME & SR PT Pertamina (Persero) MOR V. (2) Informan pendukung yaitu a. Karyawan bidang SME & SR PT Pertamina (Persero) MOR V, b. Ketua RW 04 Kelurahan Jagir Kota Surabaya.  Analisis data menurut  (Sugiyono, 2014)  adalah proses menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  3  tahap  yaitu:  (1)  Reduksi  data,  (2)  Data  Display,  (3) Conclusion Drawing / Verivication (Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014)).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini ditinjau dari teoritis yang digunakan oleh penulis yaitu menurut Antonio  Bar  Cendon  (1999)  mengenai  akuntabilitas  administratif  dan  akuntabiltas profesional  untuk  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menganalisis  teori  yang  digunakan penulis.

## Basis Prinsip Operasional
Analisis  terhadap  indikator  basis  prinsip  operasional  dengan  sub  indikator legalitas  dan  prosedur  sebagai  karakter  akuntabilitas  administratif  menunjukkan bahwa  PP46/2011  tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai aturan utama dalam pelaksanaan SKP. Indikator basis prinsip operasional dengan sub indikator  aturan  teknis  dan  praktis  sesuai  bidang  profesi  yaitu  Perka  BKN  1/2013, Perka BKN 3/2016, dan Permenpan RB. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa, berdasar  indikator  basis  prinsip  operasional,  Pelaksanaan  SKP  di  Kanreg  II  BKN Surabaya  memiliki  tipe  akuntabilitas  administratif  dan  akuntabilitas  professional yang didukung dengan adanya legalitas dan prosedur serta keberadaan aturan teknis dan praktis sebagai pedoman sesuai dengan bidang profesi apartur sipil negara.

## Akuntabilitas internal
Analisis  terhadap  indikator  akuntabilitas  internal  dengan  sub  indikator otoritas politik  yang  lebih tinggi  sebagai  karakter  akuntabilitas  administratif  dalam pelaksanaan  SKP  adalah  pejabat  penilai.  Lebih  lanjut  telaah  terhadap  otoritas lembaga administratif sebagai karakter akuntablitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pelaksanaan SKP adalah Badan Kepegawaian Negara.  Hasil kajian lapangan  menunjukkan  bahwa,  berdasar  indikator  akuntabilitas  internal, Pelaksanaan SKP di Kanreg II BKN Surabaya memiliki tipe akuntabilitas administratif yang didukung dengan adanya otoritas politik yang lebih tinggi, dan otoritas lembaga administratif yang lebih tinggi.

## Akuntabilitas Eksternal
Analisis terhadap indikator akuntabilitas eksternal dengan sub indikator pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal sebagai karakter akuntabilitas adminsitratif dan akuntabilitas profesional dalam pelaksanaan SKP adalah inspektorat. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa, berdasar indikator akuntabilitas eksternal, pelaksanaan SKP di Kanreg II BKN Surabaya memiliki tipe akuntabilitas profesional yang didukung dengan adanya pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal.

## Subyek Urusan
Analisis terhadap indikator subyek urusan dengan sub indikator eksistensi bentuk dan  prosedur  sebagai  karakter  akuntabilitas  administratif  dalam  pelaksanaan  SKP menunjukkan PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut telaah sub indikator aturan profesi dan petunjuk teknis yang dijalankan sebagai karakter akuntabilitas  profesional  dalam  pelaksanaan  SKP  adalah  Perka  BKN  1/2013,  Perka  BKN 3/2016,  dan  Permenpan  RB.  Analisis  terhadap  sub  indikator  hasil  kinerja  sesuai  bidang sebagai karakter akuntabilitas profesional dalam pelaksanaan SKP adalah bidang pekerjaan,
bidang pengangkatan dan penempatan, bidang pengembangan, bidang penghargaan dan bidang disiplin.
Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa, berdasar indikator subyek urusan, Pelaksanaan  Sasaran  Kerja  Pegawai  di  Kanreg  II  BKN  Surabaya  memiliki  tipe akuntabilitas  administratif  dan  akuntabilitas  professional  yang  didukung  dengan adanya  bentuk prosedur,  aturan profesi  dan petunjuk  teknis  yang dijalankan  serta hasil dari kinerja sesuai bidang.

## Kriteria
Analisis terhadap indikator kriteria dengan sub indikator kesesuaian dengan aturan dan  prosedur  yang  ditetapkan  sebagai  karakter  akuntabilitas  administratif  dalam pelaksanaan SKP adalah PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Analisis  terhadap  sub  indikator  kesesuaian  dengan  aturan  dan  petunjuk  teknis  yang ditetapkan sebagai karakter akuntabilitas profesional dalam pelaksanaan SKP menunjukkan bahwa pelaksanaan SKP di Kanreg II BKN Surabaya sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yaitu Perka BKN 1/2013, Perka 3/2016, dan Permanpan RB.  Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa, berdasar indikator kriteria, Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai di Kanreg II BKN Surabaya memiliki tipe akuntabilitas administratif dan akuntabilitas professional  yang  didukung  adanya  kesesuaian  dengan  aturan  dan  prosedur  yang ditetapkan dan kesesuaian dengan aturan petunjuk teknis yang ditetapkan.

## Mekanisme
Analisis terhadap indikator mekanisme dengan sub indikator pengawasan eksternal dan mekanisme pengendalian sebagai karakter akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional  dalam  pelaksanaan  SKP  adalah  inspektorat.  Analisis  terhadap  indikator mekanisme  dengan  sub  indikator  adminsitrasi  komplain  sebagai  karakter  akuntabilitas administratif dalam pelaksanaan SKP adalah administrasi komplain dalam Validasi Standar Teknis  Kegiatan  SKP  diatur  dalam  Perka  BKN  3/2016.  Admnsitrasi  komplain  dalam  hasil penialain prestasi kerja diatur dalam PP 46/2011 dan Perka BKN 1/2013. Analisis terhadap indikator mekanisme dengan sub indikator prosedur hukum sebagai karakter akuntabilitas dalam pelaksanaan SKP adalah PP 46/2011, Perka BKN 3/2016, Perka BKN 1/2011. Lebih lanjut analisis terhadap sub indikator pengawasan internal dan mekanisme pengendalian sebagai karakter akuntabilitas profesional dalam pelaksanaan SKP adalah pejabat penilai dan TIM  PSTK  SKP.  Hasil  kajian  lapangan  menunjukkan  bahwa,  berdasar  indikator mekanisme, pelaksanaan SKP di Kanreg II BKN Surabaya memiliki tipe akuntabilitas administrasi didukung dengan adanya administrasi komplain dan prosedur hukum, dan pengawasan internal dan mekanimse pengendalian.

## Konsekuensi
Analisis  terhadap  indikator  konsekuensi  dengan  sub  indikator  sanksi  atau penghargaan terhadap pejabat pelaksana sebagai karakter akuntabilitas administratif dan profesional adalah apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya 25% - 50% maka ASN tersebut  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin  sedang  meliputu:  a)  penundaan  kenaikan  gaji berkala  selama  satu  tahun,  b)  Penundaan  kenaiakan  pangkat  selama  satu  tahun,  c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah satu tahun. Apabila pencapaian SKP pada akhir
tahun  kurang  25%  maka  ASN  tersebut  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin  berat  meliputi:  a) Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  tiga  tahun  b)  Pemindahan  dalam  rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, c) pembebasan dari jabatan, e) pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN, f) Pemberhentian dengan tidak hormat  sebagai  ASN.  Analisis  terhadap  indikator  konsekuensi  dengan  sub  indikator perbaikan  tindakan  administratif  sebagai  karakter  akuntabilitas  administratif  dalam pelaksanaan SKP adalah pembinaan berupa diklat. Hasil  kajian  lapangan  menunjukkan bahwa,  berdasar  indikator  konsekuensi,  pelaksanaan  Sasaran  Kerja  Pegawai  di Kanreg  II  BKN  Surabaya  memiliki  tipe  akuntabilitas  administratif  dan  akuntabilitas profesional yang didukung dengan adanya sanksi dan penghargaan kepada pejabat pelaksana dan perbaikan tindakan administratif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  pembahasan  yang  dilakukan  penulis  terhadap analisis akuntabilitas administratif dan profesional dalam pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai  di  Kantor  Regional  II  Badan  Kepegawaian  Negara  Surabaya,  penulis mengambil  kesimpulan  untuk  tipe  akuntabilitas  lebih  dominan  tipe  akuntabilitas administratif  dan  profesional  yang  ditunjukkan  pada  indikator  basis  prinsip operasional, subyek urusan, kriteria dan mekanisme. Kedua dilihat dari sub indikator, tipe akuntabilitas yang dominan adalah akuntabilitas administratif yang memiliki 11 (Sebelas)  karakteristik  sedangkan  akuntabilitas  profesional  memiliki  9  (Sembilan) karakteristik. Ketiga, hasil tersebut tidak terlepas dari keberadaan faktor pendukung kesesuaian  akuntabilitas  administratif  dan  profesional  yaitu  regulasi,  pengawasan, sistem  aplikasi, uraian  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  jelas, pemberian  penghargaan dan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bar  Cendon,  Antonio.  1999. Accountability  and  Public  Administration: Concepts,  Dimensions,  Developments , Conference  Proceedings,  Openness  and Transparency  in  Governance : Challenges  and  Opportunities,  Maastricht .  The Netherlands.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial,  Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif , Penerbit Erlangga, Ciaracas – Jakarta.
J.  Moleong,  Lexy.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Miles,  Matthew  dan  Huberman,  A.  Michael.  1992. Analisis  Data  Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru . Jakarta:UI Press.
Prasojo,  E.,  dan  Kurniawan,  Teguh.  2008. Reformasi  Birokrasi  dan  Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia . Prosiding pada 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin.
Republik Indonesia, 1945. Undang – Undang Dasar.
Republik  Indonesia.  2003.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No mor 66 Tahun 2003 tentang “Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya”.

## Republik  Indonesia.  2006  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2006 tentang “Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya”.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor:  PER/15/M.PAN/7/2008  tentang  “Pedoman  Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara”.

## Republik  Indonesia.  2011.  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor 34 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dl Lingkungan Badan Kepegawaian Negara” .
Republik  Indonesia.  2011.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011 tentang “ Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”.
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang “Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya”.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang “Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”.
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  19  Tahun  2014  tentang  “Organisas i  dan  Tata  Kerja  Badan  Kepegawaian Negara”.

## Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya”.

## Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang “Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya”.
Republik  Indonesia.  2016.  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  3  Tahun  2016  tenta ng  “Pedoman  Penyusunan  Standar  Teknis  Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai”.

## Republik  Indonesia.  2017.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis”.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”.