MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License
( CC  BY-SA  4.0 ).
MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.12(2) 2022, 77-86
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX
Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087- 2836 and e-ISSN: 2580-9482

## Menguak  Penerapan  Akuntansi  pada  BUM  Desa  di  Indonesia  (Studi Kasus pada BUM Desa di Kabupaten Jember)
Tomy Rizky Izzalqurny 1 , Nurus Shobah 2 , Lisya Faidlotur Rohmah 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

## Info Article
_______________ History Article: Submitted: 10 Agustus
2022
Revised: 24 September
2022 Accepted: 25 Oktober 2022 _______________
Keywords:
BUM Desa; Accounting; Implementation ___________________ JEL classifications: O10 H79 M4

## Abstract
____________________________________________________________
This study aims to explore the application of accounting to previous research on the  application  of  accounting  in  BUM  Desa  in  Indonesia.  This  research  is  also strengthened  by  examining  several  BUM  Desa  in  the  Jember  area  to  get  real information related to how accounting is applied in several regions in Indonesia. This research is an interpretive qualitative research. The focus of this research is BUM  Desa.  This  study  uses  academic  literature  and  surveys  in  BUM  Desa  in Jember Regency. The data used in this study are primary data and also secondary data  originating  from  journals,  articles,  news,  books,  websites  and  resource persons  related  to  Bum  Desa  accounting.  The  data  analysis  technique  of  this research  uses  an interactive  analysis  model.  The  results  of  this  study  are BUM Desa have accounting standards in accordance with government regulations, and there  are  several  BUM  Desa  that  have  tried  to  apply  accounting  standards  and more  BUM  Desa  are  unable  to  apply  because  of  the  lack  of  competent  human resources,  limited  market  access,  complexity  of  rules  and  institutions,  support from  the  village  government  that  has  not  been  optimal,  synergies  between communities  and  groups,  limited  access  to  capital,  low  commitment  of  human resources,  unorganized  management  systems,  public  accountability  and accountability  that  have  not  been  considered, and  there  is  no  awareness  of  the risks of environmental impacts.
How to Cite: Izzalqurny, T.R., Shobah, N., & Rohmah, L.F. (2022). Menguak Penerapan Akuntansi pada BUM Desa di Indonesia (Studi Kasus pada BUM Desa di Kabupaten Jember). MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.12 (2),77-86

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan suatu wujud dari perencanaan daerah terbawah ke yang paling atas dan dari daerah teratas ke yang paling bawah (Mahmudah, 2018). Fokus  pembangunan  di  daerah  terbawah  dimulai  dari  desa.  Perlu  adanya  fokus pembangunan agar arah pembangunan menjadi jelas. Desa dipandang strategis untuk menciptakan negara makmur yang menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global (Warkula  &  Lambyombar,  2021).  Pembangunan  desa  ini  menjadi  agen  terdepan pembangunan yang dapat menjangkau masyarakat secara riil melalui pembentukan BUM Desa  (Situmorang,  2020).  BUM  Desa  adalah  suatu  organisasi  atau  lembaga  yang menaungi  beragam  kegiatan  ekonomi  dari  pengelolaan  sumber  daya  didesa  yang sepenuhnya  dimiliki  oleh  pemerintah  serta  masyarakat  dari  desa  dengan  tetap berdasarkan potensi yang dimiliki setiap desa (Fithriyana, 2020). Pendirian BUM Desa bertujuan melayani kebutuhan masyarakat desa melalui PADesa dengan mengelola aset- aset  dan  sumber  daya  ekonomi  desa  (Lumintang  &  Waani,  2020).  Sehingga,  dengan keberadaan BUM Desa diharapkan mampu menjadi poros kegiatan ekonomi masyarakat.
Keberadaan BUM Desa diakui dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa  desa  berhak  dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengurusan  pembangunannya secara mandiri untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa melalui pendirian BUM Desa  (Endah,  2019).  Adanya  UU  ini  menjadi  tantangan  untuk  pemerintah  dan masyarakat desa untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini, keberadaan desa yang dikenal sebagai daerah terkecil dan miskin, kini berubah dengan keberadaan BUM Desa. Namun, untuk hanya sekedar mendirikan BUM Desa saja adalah perkara yang mudah. Diperlukan adanya kajian komprehensif untuk meminimalkan risiko dengan melakukan pemetaan dari beragam potensi yang ada di desa, sehingga dapat memilih beragam jenis usaha  yang  sesuai  dalam  mempertahankan  keberlanjutan  BUM  Desa  (Widiastuti, Kresnawati,  &  Utami,  2019).  Untuk  itu,  penting  bagi  BUM Desa  untuk mengenali  dan menggali potensi desanya. Pada saat ini BUM Desa semakin berkembang dengan 28.002 BUM Desa diseluruh Indonesia yang saat ini terverifikasi namanya, sesuai pada website https://BUM Desa.kemendesa.go.id. Hal ini menunjukkan banyak dari potensi yang ada didesa yang sudah dikelola secara baik oleh BUM Desa diseluruh Indonesia.
Berbagai macam potensi desa yang dikembangkan dari BUM Desa, BUM Desa wajib mengelolanya dengan maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari suatu  desa  tersebut.  Sebab,  untuk  memperkuat  ekonomi  desa  tidak  cukup  hanya memperhatikan  potensi  apa  yang  dikelola  BUM  Desa.  Namun,  perlu  juga memperhitungkan  PADesa  yang  diterima  dari  potensi  desa  tersebut  (Warkula  & Lambyombar,  2021). Menurut  Erlina  dan  Sirojuzilam  (2020), untuk menstimulus  desa dalam  berbenah  diri,  desa  mendapatkan  alokasi  dana  yang  bersumber  dari  APBN. Kemampuan BUM Desa dalam mengelola alokasi dana tersebut akan berbanding lurus dengan  kemampuan  BUM  Desa  mengelola  potensi  desa  dalam  menghasilkan  PADesa. Oleh  karena  itu,  diperlukan  penerapan  akuntansi  pada  BUM  Desa  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian alokasi dana dari pemerintah tersebut.
Penerapan akuntansi pada BUM Desa meliputi kegiatan pencatatan, mengolah, dan menyajikan  informasi  yang  relevan  (Irawati  &  Martanti,  2018).  Beberapa  studi mendokumentasikan  penerapan  akuntansi  pada  BUM  Des.  Studi  yang  dilakukan  oleh Situmorang (2021), Jumaidi, Inapti, & Kartikasari (2019), dan Raflis, Wijaya, & Rahmi (2019),  mendokumentasikan  bahwa  pengurus  berpartisipasi  aktif  mulai  awal  hingga akhir  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  penerapan  akuntansi  pada  BUM  Des.  Mereka sadar  bahwa  penerapan  akuntansi  pada  BUM  Desa  penting  untuk  menyediakan informasi kepada masyarakat desa dan menghindari beberapa hal yang tak diinginkan, seperti  penyelewengan  dana.  Namun,  penerapan  akuntansi  pada  BUM  Desa  tersebut masih terkendala dengan minimnya kemampuan SDM yang kompeten.
Dengan  beberapa  hal  tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan menggali  penerapan  akuntansi  terhadap  riset-riset  sebelumnya  mengenai  penerapan akuntansi di BUM Desa di Indonesia. Penelitian ini juga diperkuat dengan meneliti pada
beberapa  BUM  Desa  di  wilayah  Jember  untuk  mendapatkan  informasi  secara  nyata terkait bagaimana akuntansi yang diterapkan pada beberapa wilayah di Indonesia.

## Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Perekonomian  desa  sering  dianggap  lamban  daripada  perekonomian  kota.  Untuk menghilangkan stigma tersebut, perlu adanya dua hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dari suatu masyarakat sebagai upaya terjadinya perubahan serta kemauan pemerintah dan masyarakat desa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut melalui BUM Desa (Mahmudah, 2018). BUM Desa merupakan lembaga hasil dari inisiasi pemerintah dan masyarakat desa untuk memanfaatkan kekayaan-kekayaan desa dan menghasilkan PADesa agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera baik baik dari bidang ekonomi, sosial, dan politik (Kurniawan, 2016). PADesa yang dihasilkan BUM Desa ini nantinya digunakan untuk  pembangunan  desa  yang  meliputi  pemberdayaan  masyarakat,  pengembangan usaha  BUM  Desa,  dan  pemberian  bantuan  kepada  masyarakat  masyarakat  miskin (Prasetyo, 2016). Adapun jenis usaha BUM Desa, yaitu yaitu 1) Melayani, 2) Perbankan, 3) Sewa, 4) Perantara, 5) Perdagangan, dan 6) Holding (Furqon & Fahmi, 2018).  Oleh karena itu, keberadaan BUM Desa diyakini mampu menjadi lokomotif perekonomian desa dan menjadi desa mandiri.
Alokasi dana desa didasarkan dari jumlah dari penduduk, luas dari suatu wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan desa (Laurentya, 2017). Sehingga, alokasi dana desa yang  dituangkan  dalam  APBDesa  perlu  dijalankan  dengan  akuntabel  untuk  dapat menjadi desa mandiri. BUM Desa merupakan bentuk tanggung jawab keuangan desa atas pemakaian  dana  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Menurut  Permendagri  No.113  Tahun 2014  mengungkapkan  keuangan  desa  merupakan  kewajiban  maupun  hak  desa  yang dinilai dengan uang serta beragam hal baik berupa barang maupun uang yang memiliki hubungan dengan pelaksaan dari kewajiban serta hak desa. Pengelolaan dari keuangan desa  merupakan  kegiatan  yang  meliputi  beragam  hal  baik  dari  perencanaan,  sampai pertanggungjawaban dari alokasi penggunaan dana desa (Agus & Madya, 2015).
BUM Desa memiliki dua peranan, yaitu social institution dan economic institution (Ihsan  &  Setiyono,  2018).  BUM  Desa  sebagai  social  institution  dengan  menyediakan pelayanan  sosial  yang  berpihak  kepada  masyarakat,  sedangkan  BUM  Desa  sebagai economic  institution dengan  mencari  keuntungan  melalui  PADesa.  Menurut  Prasetyo (2016),  dengan  mengutamakan  prinsip  gotong  royong,  BUM  Desa  diyakini  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Peningkatan  PADesa  yang  dipupuk dengan semangat solidaritas dan self help untuk membangun desa akan bergerak seiring dengan tergeraknya kegiatan usaha yang berada dibawah naungan BUM Desa. UU  No.  6  Tahun  2014  secara  tegas  dan  jelas  mengakui  eksistensi  BUM  Desa sebagai  lembaga  ekonomi  desa  dengan  tetap  menghormati  beragam  kesatuan masyarakat, hukum adat istiadat maupun hak dari tradisional (Qosjim, 2017). Menurut Yani et al (2019), pendirian BUM Desa sendiri merupakan kesepakatan dari musyawarah desa. Ada hal-hal penting yang dibahas dalam musyawarah desa, yaitu 1) pendirian BUM Desa harus menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya setempat, 2) struktur organisasi dari pengurus BUM Desa, 3) modal kegiatan BUM Desa, dan 4) AD/ART BUM Desa. Hasil musyawarah desa diatas menjadi suatu pedoman dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Perdes pendirian BUM Desa.
Keberadaan  BUM  Desa  ini  menjadi  suatu  satu  harapan  bagi  masyarakat  suatu desa. Pemerintah dan masyarakat desa harus sama-sama sadar bahwa pendirian BUM Desa  tidak  hanya  untuk  memenuhi  amanat  UU  Desa.  Namun,  BUM  Desa  harus mempunyai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Sehingga, pendirian  BUM Desa harus benar-benar dari kesadaran masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat harus berpartisipasi  aktif  dalam  pendirian  BUM  Desa  dan  pemerintah  desa  pun  juga  harus berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. METODE
Penelitian ini mmenggunakan penelitian kualitatif yang mengutamakan pemahaman masalah  yang  mendalam.  Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  interpretatif.  Fokus  dari penelitian  ini  merupakan  BUM  Desa.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  ini,  digunakan dengan mencari dan memahami literatur akademik terkait aplikasi akuntansi BUM Desa dan  survei  pada  penerapan  akuntansi  BUM  Desa  Kabupaten  Jember.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur dan pemilihan sampel dengan purposive sampling dengan  informan  yaitu  pengelola  BUM  Desa  di  wilayah  jember  yang  terdiri  dari  ketua forum komunikasi BUM Desa Jember, dan beberapa pengelola BUM Desa Jember.
Data  pada  penelitian  ini  merupakan  data  primer  dengan  wawancara  dan  survei maupun data sekunder dari jurnal, artikel, berita, buku, website . Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  interaktif  (Miles  dan  Huberman 1984:15).  Kegiatan  analisis  data  kualitatif  dibagi  menjadi  tiga  tahap,  yaitu: mengumpulkan  bahan  serta  merumuskan  berbagai  ide  penelitian,  mengumpulkan maupun mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan, dan menganalisis kerangka analisis  untuk  fakta-fakta  yang  ditemukan.  Uji  keabsahan  data  dengan  triangulasi sumber data dengan menambahkan penelitian pada studi kasus Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jember.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN BUM DESA
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2009:1)  menunjukkan  laporan  keuangan  umumnya terdiri  dari “ neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan ” . Diperlukan pemahaman akuntansi dasar yang baik dan juga dukungan SAK agar proses akuntansi dapat berjalan dgn optimal. Indormasi laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara (Haeruddin & Lina Mariana, 2021).
Laporan  keuangan  yang  valid  serta  akuran  harus  dihasilkan  dengan  melakukan prinsip  dasar  akuntansi  dengan  memiliki  struktur  yang  baik,  serta  prosedurnya memenuhi  PABU.  Prinsip  akuntansi  tersebut  dengan  demikian  dapat  memberikan banyak  manfaat  dengan  dapat  dibandingkan  dan  memnuhi  beragam  kebutuhan stakeholders.  BUM  Desa  harus  membuat  laporan  keuangan  dengan  menggunakan prinsip  PABU.  Untuk  membuat  laporan  keuangan  BUM  Desa,  membutuhkan pemahaman prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum yang terdiri dari (Ervina, dkk, 2022):  prinsip  entitas  ekonomi,  prinsip  periode  akuntansi,  prinsip  satuan  moneter, prinsip  kesinambungan  usaha,  prinsip  biaya  historis,  prinsip  pengungkapan  penuh, prinsip  pengakuan  pendapatan,  prinsip  mempertemukan,  prinsip  konsistensi,  dan prinsip materialitas.
Haeruddin  dan  Mariana  (2021)  menganalisa  bahwa  BUM  Desa  merupakan  salah suatu  usaha  yang  didirikan  di  masing  masing  desa  dan  menjadi  motor  perekonomian desa yang memiliki tujuan dalam memberikan kontribusi PADesa dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca),  dan laporan kinerja keuangan atau yang disebut laporan laba rugi yang  menginformasikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh BUM Desa kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah desa, masyarakat, manajemen dan investor. Laporan keuangan agar menjadi laporan  yang  baik  harus  disusun  berdasarkan  SAK  yang  berlaku  umum.  SAK  ini kemudian menjadi landasan bagi BUM Desa untuk merumuskan kebijakan akuntansi, sehingga  BUM  Desa  dapat  dilandasi  oleh  sistem  akuntansi  yang  baik  dalam melaksanakan  pengelolaan  usaha  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan.    Laporan keuangan juga didukung oleh adanya peraturan pemerintah.
Berdasarkan PP RI No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, maka wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan semesteran dan juga laporan tahunan.
“ Laporan  semesteran  terdiri  atas  laporan  posisi  keuangan  semesteran  dan perhitungan  laba  rugi  semesteran  serta  penjelasannya,  serta  rincian  masalah yang timbul selama satu semester.
Laporan tahunan terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun dan laba rugi, beserta  penjelasannya.  Laporan  mengenai  keadaan  dan  jalannya  BUM  Desa, serta  kegiatan  utama  BUM  Desa  selama  tahun  buku,  rincian  masalah  yang timbul  selama  tahun  buku,  serta  laporan  mengenai  tugas  pengurusan  oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas dan nasihat dari penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku ” .
Dengan demikian maka terdapat laporan keuangan yang wajib ada dalam laporan BUM Desa yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta penjelasannya. Kedua laporan ini merupakan laporan wajib dari BUM Desa. Dalam menjamin BUM Desa pada saat  ini  menerapkan  laporan  keuangan  yang  baik,  maka  pada  tahun  2021  maka diterbitkan Permendes No. 3 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut maka BUM Desa wajib mendaftarkan  ke  dalam  website  resmi  pemerintah  sehingga  menjadi  organisasi  resmi berbadan  hukum.  Penerapan  laporan  keuangan  yang  baik  ini  diwujudkan  pada  saat pendaftaran terdapat beberapa laporan keuangan yang perlu dibuat untuk menjadi acuan antara lain: proyeksi laba rugi tahun mendatang, proyeksi beban pokok penjualan tahun mendatang,  proyeksi  neraca  tahun  mendatang,  proyeksi  arus  kas  tahun  mendatang, proyeksi investasi dan pembiayaan tahun mendatang, proyeksi sumber dan penggunaan dana, proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun mendatang.
Beragam persyaratan terkait keuangan yang perlu dipenuhi oleh BUM Desa pada saat pendaftaran maka, mengakibatan BUM Desa harus memahami keuangan yang baik, sehingga dalam pertanggungjawaban yaitu melaporkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta penjelasannya dapat dipenuhi dengan baik. Dengan demikian pengurus BUM Desa terutama  yang bertgas sebagai bendahara karena memiliki tanggung jawab terhadap asset ,  liabilitas  maupun  ekutitas,  maka  harus  memahami  standar  dan peraturan  tersebut.  BUM  Desa,  karena  menjadi  badan  usaha  berbadan  hukum  maka memiliki  kewajiban  melakukan  proses  akuntanbilitas  setiap  akhir  tahun.  Laporan keuangan  setelah  melakukan  penyerahan  maka  dipertanggung  jawabkan  melalui pengurus BUM Desa kepada stakeholders desa, dengan melaporkan  laporan laba rugi, neraca, maupun pembagian sisa hasil usaha (Haeruddin dan Mariana, 2021).

## PENERAPAN AKUNTANSI BUM DESA
Beberapa  studi  mendokumentasikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  dapat mempengaruhi  kemandirian  desa.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Laurentya  (2017)  dan Puspayanthi et al (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dalam desa terkait keuangan yang  dilakukan  menyesuaikan  dengan  tahap-tahap  yang  tepat,  mulai  dari  melakukan suatu  perencanaan  sampai  akhirnya  melakukan  pertanggungjawaban  sudah mencerminkan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  akuntabilitas  yang  baik  serta transparan,  sehingga  akan  berdampak  pada  meningkatnya  taraf  hidup  masyarakat. Namun, untuk dapat mengelola keuangan desa perlu adanya penerapan akuntansi yang tepat pada BUM Desa.
Di Indonesia mayoritas terbagi secara merata mengenai akuntansi pada BUM Desa, BUM Desa itu sendiri memiliki peluang yang besar untuk desa dalam bidang ekonomi, terutama di bidang akuntansi. BUM Desa termasuk sarana yang tepat bagi masyarakat di  desa  dalam  menggerakkan  perekonomian  masyarakat,  dan  tentunya  hal  tersebut sangat membantu dalam menaikan perekonomian di Indonesia. BUM Desa di Indonesia sendiri  secara  umum  telah  berusaha  memenuhi  laporan  keuangan  sesuai  dengan ketentuan standar dari akuntansi.
Ada beberapa BUM Desa yang mencoba menerapkan standar akuntansi BUM Desa yang relevan. BUM Desa di Desa Jinengdalem, Kabupaten Buleleng, menurut Utama dan Giulianto (2021), memperkenalkan inovasi mutakhir seperti penggunaan aplikasi PAMS Meter online digital yang dapat memasukkan data pengguna, pengaturan grup, tingkat
tarif meteran. , pembayaran tagihan air. dan aplikasi Sedan Dimat, dengan fungsi aplikasi yang dapat mencatat transaksi simpan pinjam yaitu simpan pinjam, registrasi nasabah dan  laporan  keuangan.  Namun  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  BUM  Desa Kabupaten  Buleleng,  seperti  kurangnya  akses  ke  sistem  internet,  dan  sistem  sering mengalami error .  Mengingat  BUM  Desa  yang  berada  di  Desa  Jinengdamel  Kabupaten Buleleng  termasuk  daerah  yang  dianggap  cukup  sulit  dijangkau  oleh  sistem  internet, maka kami berharap BUM Desa Jinengdamel dapat menggunakan provider jaringan yang kuat seperti Biznet atau provider lain yang lebih mumpuni untuk mendukung kecepatan aplikasi. sistem.
Menurut  Sahra  dkk.  (2022),  masalahnya  hampir  sama  dengan  di  Kabupaten Buleleng:  aplikasi  yang  digunakan  di  BUM  Desa  bernama  Sedana  Dimata  saat  ini digunakan, namun belum maksimal oleh pengguna administrasi keuangan di BUM Desa karena  kurangnya  akses  ke  sistem  Internet,  dan  sistem  sering  memiliki  kesalahan. Pengurus BUM Desa Lumintu diharapkan dapat menggunakan akses Internet yang lebih cepat  saat  menjalankan  Sistem  Informasi  Akuntansi  menggunakan  penyedia  jaringan yang terpercaya seperti Biznet atau provider lain yang lebih mumpuni untuk mendukung kinerja sistem aplikasi bisnis.
Selain  beberapa  wilayah  tersebut,  pada  wilayah  Jember  peneliti  juga  melakukan survei  dan  terdapat  beberapa  BUM  Desa  yang  menerapkan  standar  akuntansi  yang sesuai. BUM Desa di wilayah Balung Kulon sudah menerapkan akuntansi dengan sesuai standar  yang  berlaku.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  menggunakan  strategi  yaitu  para pemuda dan pemudi desa yang memiliki kemampuan untuk mendukung kesuksesan dari BUM  Desa.  Dengan  demikian  maka  BUM  Desa  menggunakan  SDM  lulusan  sarjana akuntansi  sebagai  tim  keuangan  dari  BUM  Desa.  Pemilihan  pihak  yang  memiliki kemampuan terbukti mendorong BUM Desa untuk semakin maju dan berkembang.
Banyak  juga  BUM  Desa  yang  tidak  menerapkan  standar  akuntansi  yang  baik, seperti BUM Desa yang berada di desa Kerto Raharjo menurut Sirait, dkk (2021) Desa Kerto  Raharjo  dalam  pencatatan  transaksi  yang  tidak  mengikuti  standar  akuntansi dimana desa menggunakan uang kas. buku harian dan neraca saldo. Sedangkan untuk pencatatan  transaksi  sesuai  dengan  standar  akuntansi,  dengan  menggunakan  jurnal umum  dan  pembukuan,  serta  kode  dan  nama  akun,  laporan  keuangan  tidak  sesuai dengan SAK ETAP, demikian pula praktik akuntansi yang diterapkan terkait dengan SAK ETAP.
BUM  Desa  di  Kabupaten  Takalar  masih  menggunakan  sistem  pembukuan  yang sederhana  dan  masih  belum  menunjukkan  pelaporan  keuangan  yang  sistematis  dan akurat. Karena BUM Desa masih belum memiliki standar sistem akuntansi yang benar sesuai dengan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang masih salah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas yang meliputi (a)  adanya  komitmen  dari  manajemen  dan  seluruh  staf  untuk  mengelola  organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab, (b) adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan undang-undang dan sesuai, (c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan tugas yang ditetapkan, (d) fokus pada visi, misi, hasil dan manfaat yang diterima organisasi, (e) mengikuti nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi.
Menurut Iusravata, dkk (2021), BUM Desa Rokan Hilir biasanya menyimpan catatan sederhana tentang arus kas masuk dan keluar serta laporan keuangan. Namun aplikasi pembukuan di BUM Desi tidak dilaksanakan sesuai dengan pembukuan dan diperlukan pendampingan secara berkala bagi rekanan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan  jenis  usahanya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  terhadap laporan keuangan rekanan, karena pendidikan direksi dan staf yang bekerja di BUM Desi bukan dari akuntansi.
Menurut Amin dan Astuti (2021), BUM Desa di Desa Jenemading Kabupaten Gowa biasanya  menangani  pembayaran  tunai,  penerimaan  kas,  akuntansi  penjualan, akuntansi  pembelian,  dan  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan pengetahuan peserta yang sebelumnya  tidak  memiliki  pengetahuan  akuntansi  di  BUM
Desa,  didukung  oleh  Maheasy  (2018)  yang  melaporkan  bahwa  pengetahuan  para pengelola BUM Desa dan Perangkat Desa masih rendah mengenai pengelolaan BUM Desa yang  baik.  Salah  satu  tantangan  dalam  mengelola  BUM  Desa  adalah  kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan di BUM Desa.
Menurut Saputra (2021), BUM Desa Kecamatan Kelayan Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BUM  Desa, terutama  BUM  Desa  tidak  menyimpan  buku  besar,  buku  besar  dan  buku  besar penyesuaian,  serta  piutang  tidak  menyediakan  penyisihan  piutang  dan  hutang. Kemudian,  saat  menghitung  aset  tetap,  BUM  Desa  mengabaikan  pembelian  aset  tetap dan  menghitung  penyusutan  aset  tetap  yang  dimiliki.  Saat  menyampaikan  laporan keuangan,  BUM  Desa  hanya  melaporkan  posisi  keuangan  dan  pendapatannya. Penerapan akuntansi di BUM Desa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena staf masih kurang pengalaman akuntansi.
Kemudian  berdasarkan  kajian  terhadap  beberapa  BUM  Desa  di  wilayah  Jember sebagian  besar  tidak  digunakan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  relevan,  dan untuk  setiap  BUM  Desa  banyak  terdapat  permasalahan  terkait  kepatuhan  terhadap standar yang relevan.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  analisis  (Hanifah  &  Praptoyo,  2015), Sirait, dkk (2021), Situmorang (2021), Jumaidi, dkk (2019) dan Raflis, dkk (2019). Ada ribuan  desa  di  mana  lembaga  ini  belum  didirikan.  BUM  Desa  biasanya  menghadapi banyak  tantangan  antara  lain  pendidikan  yang  rendah  dan  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  kompeten  seperti  teknologi  sehingga  akuntansi  masih  belum maksimal, ekonomi  skala  kecil  dan  akses  pasar  yang  terbatas,  kompleksitas  kebijakan  dan kelembagaan,  dewan  pendukung  desa.  belum  optimal,  sinergi  antar  masyarakat  dan kelompok, keterbatasan akses permodalan, rendahnya komitmen sumber daya manusia, sistem  pengelolaan  yang  tidak  teratur,  kurangnya  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas sosial,  mengabaikan  risiko  dampak  lingkungan.  Permasalahan  di  atas  merupakan permasalahan utama yang menghambat perkembangan BUM Desa.
Sementara penggunaan akuntansi BUM Desa penting dalam memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan akurat, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis  hasil  keuangan  masa  lalu  untuk  membuat  keputusan  keuangan  masa depan.  Dengan  demikian,  penggunaan  akuntansi  BUM  Desa  sangat  penting  untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat pedesaan. BUM Desa perlu lebih terbuka  terhadap  penggunaan  akuntansi  agar  masyarakat  lebih  percaya  bahwa pengelolaan keuangan dilaporkan dan tercermin secara transparan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
BUM Desa memiliki standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah, antara lain laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba semesteran beserta penjelasannya,  serta  rincian  permasalahan  yang  timbul  selama  semester  dan  laporan tahunan. Laporan akhir posisi keuangan dan hasil, dengan penjelasan. Laporan tentang status  dan  operasional  BUM  Desa,  serta  kegiatan  utama  BUM  Desa  selama  tahun anggaran,  rincian  masalah  yang  timbul  selama  tahun  anggaran,  serta  laporan  fungsi manajemen  dari  promotor  operasional,  pengawasan  dan  saran  dari  pengawas.  Dari konsultasi yang dilakukan selama tahun buku.
Sudah  banyak  BUM  desa  yang  sudah  mencoba  menerapkan  standar  akuntansi BUM  desa  yang  sesuai  antara  lain  BUM  Desa  Jinengdalem,  BUM  Desa  Lumintu  Desa Kepayang,  Kecamatan  Lemrub,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  BUM  Desa  di  Wilayah Balung  Kulon  dan  masih  banyak  lagi  desa-desa  yang  termasuk  BUM.  Desa  BUM  juga banyak yang belum menerapkan standar akuntansi yang baik, seperti BUM desa yang terletak di desa Kerto Raharjo, desa BUM di kabupaten Takler, desa BUM di kabupaten
Rokan Hilir, desa BUM di desa Jenemading, kabupaten Goa, desa BUM. Desa Beberapa desa BUM di Kecamatan Kelyang, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Jember. BUM Desa secara umum menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya sumber daya  manusia  yang  berkualitas  seperti  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  keahlian  di bidang  teknologi,  sehingga  akuntansi  masih  belum memenuhi regulasi,  skala  ekonomi yang kecil. oleh pemerintah desa. Belum teradaptasi, koordinasi antar masyarakat dan kelompok, keterbatasan akses permodalan, rendahnya komitmen sumber daya manusia, sistem  pengelolaan  yang  tidak  teratur,  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  publik  yang tidak dinilai, dan tidak adanya kesadaran akan risiko dampak lingkungan. Permasalahan diatas  merupakan  permasalahan  utama  yang  dapat  menghambat  perkembangan  BUM desa.

## KETERBATASAN
Penelitian  ini  memiliki  keterbasan  yaitu  pada  saat  survei  hanya  bisa  melakukan pada  sebagian  BUM  Desa  di  Jember,  karena  masih  banyak  BUM  Desa  yang  tidak teradministrasi secara baik di Jember, serta banyak BUM Desa yang tidak berkembang karena banyak permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian lebih lanjut, maka dapat melakukan  penelitian  dengan  melakukan  survei  yang  lebih  mendalam  terhadap permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masing  masing  BUM  Desa.  Dengan  demikian  akan banyak  hal  yang  bisa  dikuak  dari  masing  masing  BUM  Desa  yang  dapat  menjadi pandangan untuk BUM Desa yang lain.

## REFERENSI
Agus,  P.,  &  Madya,  W.  2015.  Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Sistem  dan  Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Online), ( https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi- pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan- desa-2019-11-05-6e15d0e3/ ), diakses 20 Juli 2021 Amin, A., & Astuti, P., N. 2021. Akuntansi BUM Desa di Desa Je’nemadinging Kabupaten Gowa.  Jurnal  Komunitas  :  Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Vol.  3,  No.  2, Januari 2021, pp. 137-142.
Endah, K. 2019. Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4(4), 25-33. Erlina,  E.,  &  Sirojuzilam,  S.  (2020).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Pencatatan  Dan Pelaporan Keuangan BUM Desa Sistem Akuntansi BUM Desa Berbasis Web. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 4(1), 282-287.
Ervina, N., Zuhra, S., dkk. 2022. TEORI AKUNTANSI. Media Sains Indonesia. Fithriyana, F. A. 2020. Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) oleh Badan Usaha Milik Desa  (BUM  Desa)  untuk  peningkatan  pendapatan  desa  dalam  analisis  maslahah mursalah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Furqan,  A.  M.,  &  Fahmi,  R.  A.  (2018).  Peluang  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Haeruddin, Mariana, L. 2021. Analisis Sistem Akuntansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa).  E-Jurnal  Institut  Teknologi  dan Bisnis Nobel Indonesia e-ISSN : 2621-4377 & p-ISSN : 1829-8524
Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes).  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi (JIRA), 4(8).
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009. Salemba Empat. Jakarta.
Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUM Desa  terhadap  pelaporan  aset  desa  (Studi  fenomenologi  pada  BUM  Desa  Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ e-Proceeding , 41-51.
Ihsan, A. N., & Setiyono, B. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies, 7(04), 221-230.
Jumaidi, L. T., Inapti, B. A., & Kartikasari, N. (2019). Mewujudkan Desa Wisata Masmas Yang Berkelanjutan (Suistanabality) Dengan Penerapan Akuntansi Jasa. Prosiding PEPADU , 1(1), 42-55.
Kurniawan,  A.  E.  (2016).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (Desa  Lanjut  Kecamatan  Singkep  Pesisir Kabupaten  Lingga  Tahun  2015).  Jurnal.  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji. TanjungPinang.
Laurentya, V. M. (2017). Akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDesa aan  implikasinya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten SidoarJo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Lumintang, J., & Waani, F. J. 2019. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The Studies of Social Sciences, 2(1), 15-21.
Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUM Desa Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Ecopreneur. 12: Journal Economic and Business, 1(2), 32-36.
Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: SAGE Publications Inc.
Prasetyo,  R.  A.  (2016).  Peranan  BUM  DESA  dalam  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Pejambon  Kecamatan  Sumberrejo  Kabupaten  Bojonegoro. Jurnal Dialektika, 11(1), 86-100.
Puspayanthi,  N.  L.  P.  A.  D.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Prayudi,  M.  A.  (2018).  Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUM Desa untuk kemandirian desa  pada  desa  di  Kabupaten  Jembrana.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
Qosjim,  A.  (2017).  Analisis  Kinerja  BUM  DESA  di  Kabupaten  Lumajang.  Jurnal Ekuilibrium, 1(1), 10-17.
Raflis, R., Wijaya, R. S., & Rahmi, Y. Y. (2019). Pelatihan Penerapan Akuntansi Dan Pajak Pada  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Barokah  Lamo  Kabupaten  Sijunjung. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3. Sahri,  Y.,  Nurhadianto,  T.,  Afrida,  A.  2022.  Implementasi  Sistem  Informasi  Akuntansi pada BUM Desa Lumintu. Jurnal Manajemen dan Sains, 7(1), April 2022, 250-253. Saputra,  D.  2021.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum Desa) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. VALUTA Vol. 7 No. 2, ISSN: 2502-1419 / E-ISSN: 2622-6081, Oktober 2021.
Sirait Udur, A., A., Sopanah, A., N., Dewi, I. 2021. Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM desa. Volume 3, 2021 Hal.157-172.
Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada  BUM Desa Di Kabupaten Bengkayang. Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2(1), 58-66. Utami, R., M., P, & Julianto, P., I.  2021. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BUM  Desa  Dwi  Amertha  Sari  Desa  Jinengdalem.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Humanika, Vol. 11 No. 1, Januari-April 2021.
Warkula,  Y.  Z.,  &  Lambyombar,  Y.  2021.  Pentingnya  Ekonomi  Desa  Melalui Terselenggaranya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  pada  Desa  Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur. Accounting Research Unit (ARU Journal ), 2(1), 29-36.
Widiastuti,  H.,  Kresnawati,  E.,  &  Utami,  E.  R.  (2019).  Pemetaan  Potensi  Desa  dalam Rangka Mewujudkan BUM Desa Di Kecamatan Moyudan. Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, 7(1), 1-13.
Yani, A., Heriyadi, Rosnan, T., Listiana, E., & Panggabean, M. 2019. Peran dan Fungsi Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kegiatan  Ekonomi  Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). Prosiding SATIESP, 165-170
Yusrawati, Siska, Hastuti, P., I., Pratami, Y. 2021. Sosialisasi Penerapan Akuntansi Pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Barokah  di  Desa  Pujud  Kecamatan  Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Prosiding Buletin Pembangunan Berkelanjutan Vol. 5 No. 3 (2021).