JURNAL AL-IJTIMAIYYAH ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e) Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2022: 278-304 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2
 Corresponding author: Email Address: tirmidzi93mez@gmail.com Received: August 3, 2022; Accepted: December 5, 2022; Published: December 31, 2022 Copyright © 2022 Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641

## HAK  WARIS  ANAK  LUAR  NIKAH  PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM HANS KELSEN DAN WARIS SUNNI (STUDI PMK NOMOR 46/PUU-VIII/2010)
Ahmad Tirmidzi*  , Zaenul Mahmudi**, Moh. Toriquddin***
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: tirmidzi93mez@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id
***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstract
The constitutional court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 was passed in response to the judicial  review  submissions  of  Mochicha  Mochtar  and  Iqbal  Ramdan  who  felt  that  their constitutional rights were hindered by the law, namely article 43 paragraph (1) of the Law. No. 1 of 1974 on Marriage. Under the article, every children born out of wedlock does not have a civil law relationship with his father. The condition of children born out of wedlock can be analogous like a person who is exposed to sap without eating the fruit, meaning that the children born out of wedlock is not the actor of violations of legal action, but he is exposed to the burden of law for violations committed by both parents. Though every child is born without carrying  the  burden  of  sins  committed  by  both  parents  and  remains  in  a  fitrah.  The constitutional court's decision aims to uphold justice for the inheritance rights of children born out of wedlock who are considered hindered by one of marriage law articles in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the principle of justice related to the civil rights of children born out of wedlock in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 perspective of  legal  justice  Hans  Kelsen  and  coherence  with  Sunni  inheritance  law.  This  research  is normative-descriptive research with library research methods. The constitutional court's ruling has a coherence with the opinion of Abu Hasan Al-Mawardi who said an illegitimate child can be descended of a man as his father after a blood relationship can be proven. After being analyzed with the legal justice of Hans Kelsen, the Constitutional Court's verdict has contained the value of justice. So that parties who have interests related to the civil rights of children born out of wedlock must be obedient to the content of the ruling.
Keywords:  Inheritance  of  Children  Born  Out  of  Wedlock;  Sunni  Inheritance Law; Hans Kelsen's Legal Justice.

## Abstrak
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 disahkan sebagai respon atas pengajuan judicial review Mochicha  Mochtar  dan  Iqbal  Ramdan  yang  merasa  hak  konstitusionalnya dihalangi oleh undang-undang yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut setiap anak luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Posisi anak dapat dianalogikan seperti orang yang terkena getah tanpa memakan buahnya, artinya anak yang terlahir di luar nikah bukan pelaku pelanggaran tindakan hukum, namun ia terkena beban hukum atas pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya. Padahal setiap anak terlahir tanpa membawa beban dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya dan tetap dalam keadaan fitrah. Putusan MK tersebut bertujuan menegakkan keadilan atas hak-hak keperdataan anak luar nikah yang dinilai terhalangi oleh salah satu pasal dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisi prinsip keadilan terkait hak waris anak luar nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 perspektif keadilan hukum Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan  penelitian  normatif-deskriptif  dengan  metode library  research .  Putusan MK tersebut mempunyai koherensi dengan pendapat Abu Hasan Al-Mawardi yang mengutarakan anak luar nikah dapat nasab dengan laki-laki sebagai ayahnya setelah hubungan darah dapat dibuktikan. Setelah dianalisis dengan keadilan hukum Hans Kelsen,  Putusan  MK  tersebut  telah  memuat  nilai  keadilan.  Sehingga  pihak  yang mempunyai  kepentingan  terkait  hak  keperdataan  anak  luar  nikah  harus  bersikap patuh terhadap isi putusan tersebut.
Kata Kunci: Waris  Anak  Luar  Nikah;  Hukum  Waris  Sunni;  Keadilan  Hukum Hans Kelsen.

## PENDAHULUAN
Perempuan seringkali menerima perlakuan sewenang-wenang dan menempati posisi sebagai  pihak  yang  dirugikan  dalam  praktik  pernikahan  tidak  dicatatkan.  Pernikahan merupakan peristiwa hukum, sebenarnya apapun yang muncul akibat pernikahan harus memperoleh  perlindungan  hukum.  Namun  apabila  suatu  pernikahan  tidak  dicatatkan, maka  apapun  akibat  adanya  pernikahan  itu  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum, seperti kelalaian seorang suami dalam memberi nafkah tidak dapat dituntut. Demikian juga hukum  tidak  mengakomodir  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan  tidak  dicatatkan  seperti  akte  lahir,  hak  nafkah,  hak  pengasuhan  dan perlindungan, hak perwalian serta hak waris anak.
Memandang  urgensi  perlindungan  hukum  tersebut,  pemerintah  mewajibkan pencatatan pernikahan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun masyarakat Indonesia dalam melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya tunduk pada  peraturan  perundang-undangan.  Memang  harus  diakui  bahwa  pernikahan  tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di beberapa tempat. Salah satunya disebabkan persepsi bahwa  pernikahan dapat mengantisipasi pergaulan bebas terlepas secara  moril, materiil, mental dan psikis belum siap menjalani dunia pernikahan formal.
Pernikahan tidak dicatatkan apabila dimaksudkan untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang dapat berakibat kehamilan dan kelahiran anak luar nikah menjadi usaha sia-sia, karena tidak mampu melepas status anak yang dilahirkan sebagai anak luar nikah dalam pandangan hukum positif. Hal ini disebabkan perintah undang-undang terkait pencatatan pernikahan tidak terpenuhi yang berdampak signifikan pada status kewarganegraan anak luar nikah dan hak-hak perdatanya, tidak terkecuali terhadap hak waris anak luar nikah yang tidak diperoleh dari ayahnya. Padahal setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak waris,  baik  ia  dilahirkan  dalam  proses  legal  secara  hukum  atau  tidak.  Sehingga  hak kewarisan merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari bagi anak yang terlahir ke dunia.
Namun dalam tatanan hukum di Indonesia dan hukum kewarisan Sunni, anak luar nikah 1 hanya dapat menuntut hak kewarisan dari jalur ibunya saja. Sedangkan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tidak mendapat beban dan kewajiban apapun, termasuk hak kewarisan  anak  luar  nikah  yang  tidak  dapat  diperoleh  atas  harta  peninggalan  ayahnya.
Sebab kewarisan dalam hukum waris Sunni memiliki ketergantungan besar terhadap proses legal pernikahan sesuai dengan tuntutan agama  dan konstruksi nasab seorang anak hanya dapat dibangun di atas pondasi pernikahan kedua orang tuanya. Maka setiap anak luar nikah hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibunya saja karena ayah biologisnya ketika membenihkan tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan ibunya.
1 Perspektif hukum Islam mengenai anak luar nikah lebih cenderung sebagai sinonim dari anak zina, baik  zina muhsan maupun  zina ghairu  muhsan .  Zina muhsan adalah  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  berstatus  bujang  dan  gadis.  Sedangkan  zina ghairu  muhsan adalah  perbuatan  zina  yang dilakukan oleh seseorang yang pernah menikah atau sedang terikat pernikahan.  Sedangkan dalam undang- undang, anak luar nikah adalah anak yang lahir dalam kondisi orang tuanya tidak terikat pernikahan yang legal secara hukum negara dan agama. Definisi ini mengakibatkan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatan tergolong dalam kategori anak luar nikah, sekalipun secara agama ia merupakan anak sah. Harun Nasution, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 112.
Menurut mayoritas Madzhab Syafi’i anak luar nikah yang tidak mempunyai ikatan nasab  dengan  ayah  biologisnya  apabila  sampai  pada  masa  persalinan  ayahnya  tidak melangsungkan  pernikahan  dengan  ibunya  atau  melangsungkan  pernikahan  dengan ibunya  akan  tetapi  jarak  persalinan  dengan  akad  nikah  tidak  mencapai  enam  bulan. 2
Pendapat ini merupakan pendapat yang menggantungkan nasab anak dengan orang tuanya atas pernikahan orang tuanya. Meniadakan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya merupakan  upaya  menutup  pintu  perzinahan  ( sadd  al-dzari'ah ) 3 menurut  Wahbah  aZ- Zuhailiy. 4 Islam mempunyai semangat tinggi dalam mencegah  perzinahan ditandai dengan memberikan  larangan  terhadap  perbuatan  apapun  yang  mengarah  pada  terjadinya perzinahan seperti khalwat 5 . Selain tergolong dalam perbuatan dengan konsekuensi beban dosa besar, perzinahan dapat mengancam kerancuan nasab anak.
Peniadakan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana di atas, juga terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Ketentuan  tersebut  dapat  menghambat  efektivitas  penerapan  beberapa undang-undang  mengenai  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak.  Bahkan  tindakan menghilangkan hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melalui Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menginginkan tegaknya hukum yang adil dan merata untuk siapapun sebagai upaya mengikis  tindakan  diskriminatif.  Selain  itu  pemerintah  juga  memotori  urgensi kesejahteraan  anak  dengan dikeluarkannya  Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Pemerintah juga menegaskan keinginan tersebut dengan menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  seperti  Pasal  1  yang  berisi  tentang  jaminan
2 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th), hlm. 221.
3 Sadd al-dzari'ah berasal dari kata saddu dan zara’i . Saddu mempunyai arti menutup, sedangkan zara’i berarti perantara. Maka sadd al-dzari'ah adalah usaha penetapan hukum oleh mujtahid yang didasarkan atas pemikiran  dan  pertimbangan  dampak  hukum  yang  muncul  dari  pebuatan  tersebut,  melalui  pencegahan timbulnya  ke- mafsadat -an,  seperti  keharaman  melihat  aurat  lain  jenis  karena  keharaman  dan  pencegahan terjadinya perzinahan, perintah wajib meninggalkan aktifitas menjelang shalat Jumat disebabkan perintah wajib melaksanakan shalat Jumat. Muaidi, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam.”
4 Wahbah Mustofa Az-Zuhailiy, Ahkamu Al-Auladu Al-Natijina ‘an Al-Zina, (Makkah Al-Mukarramah: Rabithah al-'Alam Al-Islamiyyah, 2010).
5 Khalwat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang halal menikah (bukan mahram) berduaan di tempat sepi yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat.  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898;  Bukhari, “Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Syari'ah 4 (2): 192, 2017.
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak harus berjalan secara optimal, normal dan layak.
Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi batu  sandungan  dan  mengotori  konstitusi  untuk  menjamin  perlindungan  dan kesejahteraan anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mampu mengurai pertentangan dalam ranah perundang-undangan di atas. Namun putusan tersebut menjadi tidak relevan dengan paradigma masyarakat terkait status dan kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia menanggapi putusan tersebut dengan mengusulkan adanya pengkajian ulang atas isi putusan. Menurut MUI, menghubungkan keperdataan anak luar nikah tidak dapat dibenarkan mempertimbangkan bahwa KHI telah memberikan aturan yang jelas terkait nasab anak luar yang hanya boleh dibangun dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sehingga hak waris anak luar nikah hanya dapat diperoleh dari jalur ibunya saja, sedangkan dari ayahnya dapat disiasati dengan pemberian wasiat wajibah 6 untuk menjamin kebutuhan anak luar nikah.
Hubungan  keperdataan  anak  luar  nikah  terus  bergulir  dalam  perdebatan  panjang tanpa kesepakatan. Bahkan tudingan dan klaim bahwa terdapat perbedanan antar hukum waris  Sunni  dan  Putusan  MK.  No.  46/PUU-VIII/2010  seakan  tidak  dapat  dihilangkan yang berdampak pada kepastian hukum mengenai hak waris anak luar nikah. Maka sangat diperlukan  adanya  penelitian  dan  pengkajian  mendalam  mengenai  hak  waris  anak  luar nikah  baik  dalam  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  maupun  dalam  hukum  waris Sunni untuk menemukan koherensi antara keduanya agar tercipta kepastian hukum dalam penegakan hak waris anak luar nikah di tengah masyarakat.
Pentingnya  penelitian  Putusan  MK.  No.  46/PUU-VIII/2010  dan  koherensinya dengan  waris  Sunni  adalah  upaya  memberikan  kepastian  hukum  dengan  mengurai tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  waris  anak  luar  nikah. sehingga  hak  waris  anak  luar  nikah  mendapatkan  penegasan  payung  hukum  yang  adil. Semestinya pembentukan suatu hukum tentu harus didasarkan atas pencapaian nilai-nilai keadilan  sebagai  barometer  penentu  hukum  tersebut  efektif  atau  inefisien  dalam
6 Wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman sebagai dikutif oleh Ahmad Rofiq adalah upaya hukum yang dilakukan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia memberikan wajib wasiat kepada orang tertentu  dalam  kondisi  tertentu.  Facthur  Rahman, Ilmu  Warits , (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1979),  hlm.  63; Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia , (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 371.
penerapannya  di  tengah  masyarakat.  Hukum  dan  keadilan  mempunyai  hubungan  yang sangat  dekat,  membicarakan  hukum  secara  ekplisit  membicarakan  masalah  keadilan. karena  itu  konsep  keadilan  diperlukan  dalam  praktik  analisis  suatu  hukum  perundang- undangan.  Menurut  Peter  Mahmud,  perundang-undangan  dinilai  sah  sekalipun merupakan  proses  negosiasi  politik,  akan  tetapi  hukum  memandang  tidak  pernah  ada apabila peraturan tersebut tidak memuat nilai keadilan. 7
Maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga dipandang perlu diadakan analisis terkait muatan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Akan tetapi karena teori keadilan sangat beragam dan sebuah penelitian perlu dipusatkan pada satu teori keadilan. Pemilihan teori keadilan  hukum  Hans  Kelsen  dirasa  tepat  karena  Hans  Kelsen  mempunyai  merupakan pemikir dan inteletual hukum dengan pengalaman luas dalam bidang hukum, di antaranya terlibat dalam membangun Pemerintah Austria, Dekan Fakultas  Hukum Universitas Of Vienna dan guru besar dalam bidang hukum di Universitas Harvard. Sehingga artikel ini merupakan  upaya  analisis  hak  waris  anak  luar  nikah  persepktif  keadilan  hukum  Hans Kelsen  dalam  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  dan  koherensinya  dengan  hukum waris Sunni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Waris Sunni
1. Pengertian Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengertian  anak  luar  nikah  dalam  beberapa  undang-undang  harus  merujuk  pada pengertian  anak  sah.  Analisis  terkait  definisi  anak  luar  nikah  dengan  merujuk  pada pengertian anak sah termasuk tindakan yang dibenarkan mengingat istilah anak luar nikah adalah  antonim  anak  sah.  Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Pasal  2  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  setidaknya memberikan dua syarat agar suatu pernikahan sah dan anak yang dilahirkan menjadi anak sah  menurut  perundang-undangan. Pertama, pelaksanaan  pernikahan  dilakukan  sesuai
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 144.
tuntutan agama. Sehingga pernikahan menjadi sah, apabila teknis, tata cara, persyaratan dan rukun-rukunnya yang telah menjadi ketetapan suatu agama telah terpenuhi. Kedua, pernikahan  dilaksanakan  di  hadapan  petugas  pencatat  nikah  untuk  mendapatkan pengakuan secara yuridis atas terlaksananya pernikahan tersebut. Pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak  pihak  yang  terlibat,  suami,  istri,  dan  anak  yang  dilahirkan  serta  pernikahan menjadi jelas, baik bagi pihak yang terlibat maupun pihak-pihak lain. 8
Namun kewajiban pencatatan suatu pernikahan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan delima kedudukan dan status anak sah menurut agama karena kedua orang tuanya telah terikat pernikahan sah karena dianggap telah memenuhi ketetapan agama terkait syarat dan rukun. Dengan demikian  anak  tersebut  merupakan  anak  sah  dalam  pandangan  agama,  akan  tetapi berstatus anak luar nikah di mata hukum karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan.
Adapun anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 99. 9 Sekalipun pada  bagian  (a)  dalam  mengungkap  definisi  menggunakan  bahasa  yang  sama  dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada bagian (b) KHI lebih mampu mengadopsi kemajuan zaman dengan mengkategorikan pembuahan seorang anak yang  dilakukan  di  luar  rahim  merupakan  anak  sah  selama  dilahirkan  dari  isteri  yang mempunyai  ikatan  pernikahan  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya.  Sehingga  praktik  bayi tabung yang dihasilkan dari sel telur dan sperma suami isteri dan dilahirkan oleh isteri tersebut dibenarkan oleh KHI dan kelahiran bayi tersebut berstatus anak sah. Sedangkan apabila bayi tersebut tidak dilahirkan oleh isteri tersebut maka berstatus anak luar nikah.
Berdasarkan  definisi  anak  sah  baik  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  maupun  KHI,  terdapat  toleransi  terhadap  anak  hasil  pembuahan  di  luar pernikahan sebagai anak sah, apabila persalinan anak tersebut terjadi setelah orang tuanya terikat dalam pernikahan sah. Pengambilan pemahaman ini dikuatkan oleh Pasal 53 KHI Bab  Kawin  Hamil  yang  membolehkan  wanita  hamil  dinikahi  tanpa  harus  menunggu
8 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahroni, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 16.
9 “Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah; b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.
pesalinan  anak  yang  dikandung  dan  tidak  ada  permintaan  untuk  melangsungkan pernikahan ulang pasca anak tersebut dilahirkan. Sehingga peluang besar bagi anak hasil pembuahan di luar pernikahan untuk menjadi anak sah karena tidak ada limitasi redaksi yang jelas. Sedangkan Pasal 101 KHI mengelompokkan anak yang terlahir melebihi 300 hari dari perceraian orang tuanya sebagai anak luar nikah apabila suami yang menceraikan melakukan pengingkaran dan menuduh kehamilan tersebut sebagai hasil dari hubungan seksual dengan orang lain.
Sedangkan  KUH  Perdata  memberikan  pernyataan  tegas  melalui  Pasal  272  terkait perbedaan definisi anak zina dan anak luar nikah. Perbedaan tersebut berasal dari status orang  tuanya  yang  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  terikat  pernikahan  sah,  apabila orang tuanya merupakan bujang dan gadis, maka anak yang dilahirkan disebut anak luar nikah.  Sedangkan  apabila  salah  satu  atau  kedua-duanya  pernah  atau  sedang  terikat pernikahan dengan orang lain, maka anak hasil hubungan seksual tersebut disebut anak zina. Berbeda dengan hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa pernikahan disebut perzinahan, terlepas salah satunya keduanya terikat pernikahan dengan orang lain maupun tidak. Maka pengertian anak luar nikah dalam Islam menjadi sempit dan tertuju pada anak zina saja.
Ketentuan  dalam  hukum  Islam  juga  memberikan  toleransi  terhadap  anak  hasil pembuahan di luar pernikahan berstatus anak sah jika waktu persalinan melewati masa 6 bulan  dari  akad  nikah  orang  tuanya.  Bahkan  Imam  Abu  Hasan  Al-Mawardi  mengutip pendapat yang membuka pintu toleransi lebih luas di antaranya Imam Abu Hanifah hanya mencukupkan  jarak  persalinan  sehari  setelah  akad  nikah  untuk  menghubungkan  anak hasil pembuahan di luar nikah (zina) dengan ayahnya. Antara pendapat pertama dan kedua di  atas  sama-sama  menyandarkan  hubungan  nasab  anak  luar  nikah  dengan  ayahnya terhadap  pelaksanaan  pernikahan  orang  tuanya,  sekalipun  ketentuan  jarak  persalinan dengan  hari  akad  nikah  berbeda.  Sedangkan  Imam  Al-Bashri,  Ibnu  Syirin,  Ishaq  Ibn Ruhawaih  berpendapat  bahwa  pengakuan  disertai  bukti  menyebabkan  anak  luar  nikah mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan anak sah, sekalipun ayahnya tidak menikahi  ibunya.  Menurut  Imam  Ibrahim  An-Nakha’i,  pelaksanaan  hukuman had terhadap  pelaku  perzinahan  menyebabkan  anak  hasil  perzinahan  keduanya  mempunyai
hubungan nasab dengan ayahnya sekalipun ketika hukuman dijatuhkan, keduanya belum terikat pernikahan. 10
Menimbang keberagaman dalam mendefiniskan anak luar nikah, maka diperlukan pengutaraan  pendapat  pakar  hukum,  baik  pakar  hukum  Islam  maupun  hukum  positif untuk memperoleh kejelasan pemahaman. Menurut A. Rofiq, anak luar nikah (anak zina) adalah  seorang  anak  yang  kelahirnya  tidak  didasarkan  pada  adanya  pernikahan  sah keduanya orang tuanya sesuai aturan agama. 11 Sehingga alat barometer seorang anak lahir berstatus sah atau luar nikah adalah agama. Melalui pernikahan sah sesuai tuntutan syariah, maka terlahir anak sah. Sedangkan apabila ada perempuan yang mengandung janin tanpa diketahui pernah melaksanakan pernikahan sebelumnya, demi kepentingan yuridis formal dicarikan laki-laki untuk menikahinya. 12 Sedangkan pengertian anak luar nikah menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy adalah anak yang dikandung seorang perempuan tanpa pernikahan sesuai tuntutan agama dengan laki-laki yang menggaulinya. 13
Sedangkan menurut Anisitus Amanat, anak yang terlahir sebab tindakan seseorang yang belum mempunyai ikatan sah dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dan menyebabkan  pembuahan  dan  kelahiran.  Kemudian  laki-laki  dan  perempuan  tersebut diperbolehkan  melangsungkan  pernikahan  atau  tidak  maupun  masing-masing  dapat menikah dengan orang lain. Sehingga suami atau isteri mendapatkan peluang mempunyai anak luar nikah. 14
Selanjutnya  diskusi  pengertian  anak  luar  nikah  yang  dimaksud  Putusan  MK. No.46/PUU-VIII/2010 dibutuhkan penegasan agar memperoleh pemahaman yang benar. Maksudnya anak luar nikah yang dimaksud dalam isi putusan adalah anak dari penikahan yang tidak dicatatkan atau anak zina.  Pengertian anak luar nikah di sini dipandang lebih tepat dimaknai dan ditujukan kepada anak hasil perzinahan. Sebab kasus mengenai anak yang  lahir  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  telah  diberikan  solusi  dan  naungan
10 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz VIII, Cet. I, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 162.
11 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 131. 12 Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)". Al-Risalah 2 (1): 88, 2011.
13 Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqy, Fiqh Mawaris , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), hlm. 188.
14 Anisitus  Amanat, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW ,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 1984), hlm. 14.
hukum untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya melalui pengajuan istbat nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf  e Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila terjadi peristiwa hukum pernikahan tidak dicatatkan yang mengakibatkan kelahiran seorang anak, istbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh guna anak  mendapatkan  status  dan  kedudukan  sebagai  anak  sah  di  depan  hukum.  Tentu langkah  ini  akan  lebih  efisien  dibangkan  harus  melalui  pembuktian  hubungan  darah dengan IPTEK (DNA). Di sini menjadi jelas bahwa lahirnya Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 ditujukan untuk melindungi dan menjamin secara hukum terkait hak perdata anak luar nikah (zina) yang dapat dituntut dari ayahnya, dengan demikian statusnya sama di  depan  hukum  dengan  anak  sah  apabila  adanya  hubungan  darah  tersebut  dapat dibuktikan.

## 2. Hubungan Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Hukum terkait aturan individu dalam masyarakat disebut sebagai hukum perdata.
Sehingga hubungan perdata adalah ketentuan mengenai hubungan timbal balik individu- individu  dalam  masyarakat,  dengan  demikian  hubungan  anak  dengan  orang  tua  dan sebaliknya  dikategorikan  hubungan  perdata.  Adanya  hubungan  perdata  menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut Subekti, hukum perdata adalah seluruh  ketentuan  yang  di  dalamnya  mengatur  kepentingan-kepentingan  pribadi. Sedangkan  menurut  Srie  Sodewi  Mascjoen  yang  dikutip  oleh  Ridwan  Syahroni,  aturan yang  menitik  beratkan  pada  keperluan  setiap  pribadi  terkait  aturan  satu  warga  negara dengan warga negara lain. 15
Pernikahan yang sah berakibat hukum timbulnya hubungan keperdataan antara anak tersebut  dengan  ibunya  dan  ayahnya.  Sedangkan  anak  lahir  tanpa  dasar  pernikahan, hubungan perdatanya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebelum PMK. No. 46/PUU-VIII/2010. Dampaknya,  hak keperdataan  anak  luar  nikah  tidak  dapat  ditunaikan  oleh  hukum  dan  berpeluang menimbulkan tindakan diskriminatif dengan menempatkan anak luar nikah sebagai pihak yang  dirugikan  akibat  perbuatan  orang  tuanya.  Maka  hak  pengasuhan,  perwalian,
15 Ridwan Syahroni, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 89.
kewarisan  anak  luar  nikah  tidak  dapat  diperoleh  dari  ayahnya.  Maka  seluruh  tanggung jawab terhadap anak luar nikah dipikul sendiri oleh ibunya sejak dilahirkan sampai dewasa. Keprihatinan kondisi ini lebih mengkhawatirkan ketika ibunya tidak mampu memenuhi seluruh  kewajiban  terhadap  anaknya.  Sehingga  ketentuan  seperti  ini,  selain  merugikan anak  luar  nikah,  juga  merugikan  ibunya  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  secara mandiri atas anak yang dilahirkan.
Peraturan  mengenai  hubungan  perdata  anak  luar  nikah  dapat  ditemukan  dalam Pasal  100  KHI  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang sepertinya mengadopsi istilah dalam Pasal 280 KUH Perdata. Namun amar PMK No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Bahwa seluruh hubungan perdata anak tersebut dapat  diperoleh  dari  ibunya  dan  ayahnya  apabila  antara  anak  tersebut  dengan  ayahnya terbukti memiliki hubungan darah di hadapan hukum.
Berdasarkan  amar  putusan  dipahami  bahwa  seluruh  hak  perdata  anak  luar  nikah dapat diperoleh dan dapat dituntut dari ayahnya, sebagaimana dapat diperoleh dari ibunya, meliputi hak pengakuan, hak pengasuhan dan pemeliharaan, hak perwalian serta hak waris mewarisi  sebagai  akibat  adanya  hubungan  perdata.  Apalagi  amar  putusan  tidak menyebutkan  bahwa  anak  luar  nikah  hanya  memperoleh  sebagai  hak  perdatanya  dari ayahnya,  sehingga  secara  otomatis  seluruh  hak  dan  kewajiban  sebagai  akibat  jalinan hubungan perdata dengan ibunya, diperoleh juga dari ayahnya apabila hubungan darah dapat terbukti secara hukum.

## 3. Analisis Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Peraturan di Indonesia mengenai perlindungan anak masih terbatas dalam lingkup perbincangan formal terkait hak dan kewajiban, hak diakui, hak diasuh, hak dipelihara, pengasuhan dan pemeliharaan, dan beberapa hal yang diatur dalam perundang-undangan, baik  UUD  1945,  KUH  Perdata,  KHI,  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Aspek  perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  pembahasan  yang  patut didiskusikan  dan  menarik  diperbincangkan,  tanpa  terkecuali  terhadap  anak  luar  nikah.
Ketentuan-ketentuan terkait hubungan perdata anak luar nikah terjalin dengan ibunya saja berimplikasi luas pada hilangnya seluruh hak keperdataan anak luar nikah dari ayahnya. Sehingga  hak  pemeliharaan  dan  pengasuhan,  pengakuan,  perwalian,  perlindungan  dan jaminan dari bahaya lingkungan hanya dapat diperoleh dari ibunya dan undang-undang menuntut  ibunya  untuk  melaksanakan  secara  mandiri.  Kebutuhan  materi  dan  psikis sepenuhnya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayahnya terlepas dari seluruh tanggung jawab  tersebut  yang  seharusnya  menjadi  tulang  punggung  dalam  adat  masyarakat Indonesia.
Padahal  syariat  agama  mengajarkan  bahwa  setiap  anak  dilahirkan  dalam  kondisi fitrah,  tanpa  memikul  beban  dosa  sedikitpun. 16 Apabila  anak  luar  nikah  mendapat perlakuan hukum berupa peniadaan hubungan perdata dengan ayahnya karena dilahirkan tanpa  proses  pernikahan  yang  sah,  maka  anak  luar  nikah  semenjak  lahir  telah  ikut bertanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Perlakuan berbeda oleh hukum terhadap anak  yang  terlahir  sebagai  anak  luar  nikah  dengan  anak  sah  akan  melahirkan  sikap diskriminatif  oleh  hukum  salah  satunya  tidak  mendapat  pengakuan  dan  pengabsahan berupa akta kelahiran yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya sebagai warga negara.
Sebenarnya semangat pemerintah dalam membentuk aturan mengenai perlindungan anak  dapat  dilihat  dalam  UUD  45  Pasal  34  bahwa  hukum  menginginkan  adanya perlindungan  terhadap  fakir  miskin  dan  anak  terlantar.  Penegasan  atas  spirit  tersebut melalui disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak seperti pada Pasal 2 dinyatakan setiap anak mempunyai hak hidup dan melangsungkan hidupnya, berhak mendapatkan jaminan pertumbuhan secara baik semenjak di kandungan sebagai janin  sampai  dewasa.  Peraturan  serupa  juga  terdapat  pada  Pasal  28B  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak bahwa hak untuk dapat hidup selayaknya manusia dinaungi oleh undang-undang.
16 Dalam Islam terdapat hadits yang masyhur menyatakan bahwa setiap anak terlahir belum memiliki dosa  dan  dalam kondisi suci,  yaitu “setiap  anak  yang lahir  dalam kondisi suci/fitrah”.  Melalui hadits ini terbangun pemahaman yang jelas bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan, sekalipun orang tuanya adalah pezina, suka pecandu miras, panjang tangan, perampok, dan lain-lain, makanya tetap terlahir suci tanpa dosa. Abu Bakar Abdullah bin Zubair, Musnad Humaidi, Juz II, (Damaskus: Dar al-Saqo, 1996), hlm. 267.
Ketentuan-ketentuan Undang-undang yang meniadakan hubungan anak luar nikah dengan ayahnya dapat menjadi batu sandungan penegakan dan efektifitas undang-undang perlindungan  anak.  Terutama  mengingat  kasus  anak  luar  nikah  dibuang,  ditelantarkan bahkan  dibunuh  tergolong  tinggi  di  negara  ini.  Maka  pemerintah  dituntut  lebih  serius dalam  memaksimalkan  terwujudnya  perlindungan  anak  sebab  hak  untuk  hidup  dan berkembang melekat pada setiap bayi yang dilahirkan.
Lahirnya PMK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi sinyal pertanda bahwa pemerintah melalui hukum masih mempunyai semanagat yang tinggi dalam memberikan perlindungan anak luar nikah. Sikap kepedulian pemerintah dapat dilihat dengan amar putusan adanya hubungan  anak  luar  nikah  dengan  ayahnya,  sehingga  keduanya  dibebani  oleh  hukum untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun tidak semua kalangan merespon  positif  putusan  tersebut.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tidak  menyepakati amar putusan dan secara tegas menyatakan bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan perdata. Seharusnya wasiat wajibah menurut MUI merupakan solusi tepat dalam menjamin kebutuhan  anak  luar  nikah  sebagai  ganti  dari  ketiadakan  hak  waris  mewarisi.  Sikap  ini belum  secara  totalitas  menyamakan  anak  luar  nikah  dengan  anak  sah,  sekalipun  sudah mampu meminimalisir tindakan diskriminatif oleh hukum terkait hak keperdataan anak luar  nikah.  Sedangkan  Komnas  HAM,  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  merespon positif mengingat anak luar nikah mempunyai hak untuk hidup dengan wajar.
Memahami  putusan  yang  menyatakan  adanya  hubungan  keperdataan  anak  luar nikah dengan ayah biologisnya sebagai tindakan melegalkan perbuatan perzinahan terkesan kesimpulan  yang  tergesa-gesa.  Melainkan  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  mencoba menekan kasus perzinahan dengan cara memberikan beban tanggung jawab bagi laki-laki atas  perbuatannya  yang  menyebabkan  kehamilan  dan  kelahiran  seorang  anak.  Sehingga seluruh hak dan keperluan anak luar tidak lagi menjadi kewajiban ibunya secara mandiri, akan tetapi ayahnya juga dituntut untuk mengganggung. Dengan demikian ibunya tidak dirugikan  dengan  menanggung  sendiri  keperluan  anak  luar  nikah  dan  keduanya memperoleh naungan hukum untuk menuntut tanggung jawab laki-laki sebagai ayahnya atas seluruh konsekuensi perbuatan yang dilakukan.

## 4. Analisis  Keadilan  Hukum  Bagi  Anak  Luar  Nikah  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi
Hukum  dan  keadilan  mempunyai  kedekatan  hubungan,  bahkan  sulit  dipisahkan. Sebab efektifitas suatu hukum di tengah masyarakat tergantung dari seberapa besar nilai keadialan dalam hukum tersebut. Sehingga peranan keadilan dapat diposisikan sebagai ruh suatu  hukum  yang  menentukan  hukum  tersebut  dapat  hidup  atau  mati  di  masyarakat. Diskusi mengenai suatu hukum merupakan diskusi mengenai keadilan. Maka merupakan suatu  keniscayaan  apabila  suatu  hukum  harus  memuat  dan  menjamin  keadilan.  Yusuf A.W.  berpendapat  bahwa  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tujuan  akhir bermasyarakat, yaitu keadilan. 17 Maka suatu hukum yang adil konsisten menjunjung tinggi kedudukan  warga  negara  sebagai  manusia  agar  terwujud  kesejahteraan  lahir  dan  batin masyarakat.
Para  tokoh  filsafat  Yunani  sudah  berabad-abad  tahun  yang  lalu  mempunyai ketertarikan  dalam  mendiskusikan  topik-topik  yang  berhubungan  dengan  keadilan. Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Domikus Rato, definisi keadilan ialah fiat justitia bereat mundus , menunaikan hak kepada setiap individu atas apa saja yang menjadi haknya. 18
Pendapat  lain Aristoteles juga dikutip  oleh O. Notohamdjojo, keadilan ialah  perlakuan proporsional, maka perlakuan sama terhadap segala hal yang sama, perlakuan tidak sama untuk sesuatu yang tidak sama (justice consist in treating equals equally and unequall unequally in proportion to their inequality) . 19
Ada empat prinsip keadilan menurut Murtadlo Mutahhari, yaitu 1) Keseimbangan, meskipun  tidak  sama,  segala  sesuatu  di  dalam  masyarakat  harus  sesuai  kadarnya.  2) Kesamaan, memelihara kesamaan atas hak memiliki yang sama dan menafikan perbedaan. 3)  Pemeliharaan  terhadap  hak  setiap  individu  dan  menunaikan  kepada  pemilik  hak.  4) Memelihara  hak  keberlanjutan  eksistensi. 20 Adapun  menurut  Madjid  Khadduri,  sikap menempatkan  sesuatu  sesuai  tempatnya,  memberikan  beban  pikul  sesuai  kekuatan
17 Yusuf A.W, "Hukum dan Keadilan". Jurnal Ilmu Hukum 2 (1): 1-13, 2015.
18 Domikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum , (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011), hlm. 64.
19 O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan , (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm. 7.
20 Murtadlo Mutahhari, Keadilan Ilahi-Asas Pandangan Dunia Islam , (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 53-58.
penerima beban, menunaikan hak kepada pemilik hak merupakan konsep keadilan yang dibangun dalam Islam. 21
Sebagian orang tidak memperoleh kepuasan atas makna keadilan yang sudah ada dan menyebabkan keadilan menjadi rumusan bersifat relatif. Akan tetapi berdasarkan definisi keadilan  dapat  disimpulkan  bahwa  adil  berarti  menunaikan  hak  seseorang  atas  segala apapun  yang  menjadi  haknya  secara  proporsional,  sikap  tidak  berat  sebelah  dan  tidak tebang pilih. Termasuk sikap tidak netral adalah menghilangkan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayahnya. Sebab sejatinya setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci dan hak  hidup  dan  berkembangnya  dengan  layak  sama  sekali  tidak  dibedakan. 22 Adanya undang-undang  yang  mengatur  anak  luar  nikah  dan  ayahnya  terlepas  dalam  hubungan perdata,  dapat  mencegah  anak  luar  nikah  sebagai  anak  yang  semestinya  diterima  dari ayahnya.
Sedangkan  akibat  hukum  dari  pengesahan  PMK  No.  46/PUU-VIII/2010  adalah timbulnya  hubungan  keperdataan  si  anak  dengan  ayahnya.  Maka  hukum  telah memberikan  beban  dan  tanggung  jawab  kepada  ayahnya  selayaknya  ayah  bertanggung jawab kepada anaknya serta anak luar nikah dapat memperoleh haknya sebagai anak. Maka putusan tersebut telah sejalan dan memuat nilai keadilan, setidaknya selaras dengan konsep keadilan  ketiga  yang  disampaikan  oleh  Murtadlo  Mutahhari,  yaitu  adil  dalam  arti menunaikan hak kepada orang yang berhak memilikinya. Bahkan mempunyai keselarasan dengan konsep keadilan Madjid Khadduri. Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah ada, pemerintah telah mampu membentuk hukum yang memuat nilai keadilan atas apapun yang menjadi hak anak luar nikah dengan lahirnya PMK No. 46/PUU-VIII/2010.
5. Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Waris Sunni serta Koherensinya
Pasca pengesahan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 perundang-undangan di Indonesia yang  mengatur  masalah  keluarga  mengalami  perubahan  besar.  Hukum  pada  mulanya memposisikan berbeda antara anak luar nikah dengan anak sah. Tidak sama dengan anak
21 Madjid Khadduri, Teologi Keadilan, Persepektif Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) 199-201.
22 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya”. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, anak luar nikah hanya  terjalin  hubungan  keperdataannya  dengan  ibunya.  Semenjak  putusan  tersebut disahkan,  ada  kesetaraan  kedudukan,  dengan  demikian  kelahirannya  dianggap  oleh hukum (persona ini judicio) .
Anak  luar  nikah  berhak  atas  harta  peninggalan  ayahnya  sebagai  akibat  adanya hubungan  perdata  keduanya  dengan  metode  pembuktian  IPTEK  terhadap  dimilikinya pertalian darah dibenarkan oleh hukum. MK memandang pernikahan bukan jalan tunggal yang mengakibatkan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayahnya, melainkan bisa ditempuh  melalui  pembuktian  adanya  hubungan  darah.  Menimbang  bahwa  setiap kehamilan  merupakan  akibat  percampuran  sel  telur  dengan  sperma  melalui  hubungan seksual  maupun  melalui  pembuahan  luar  rahim.  Maka  seharusnya  memang  timbul konsekuensi bagi kehamilan sebab hubungan seksual, yaitu lahirnya hak dan kewajiban para pihak, yaitu ayah, ibu dan anak.
Namun amar putusan ini bagi sebagian orang dianggap menyalahi ketentuan dalam hukum Islam, terutama terhadap tatanan hukum yang mengatur kewarisan dalam Sunni. Berdasarkan  pada  salah  satu  ketentuan  sebab-sebab  seseorang  dapat  mewarisi  adalah hubungan darah (nasab haqiqiy) yang hanya dapat diperoleh dari adanya pernikahan, maka tanpa pernikahan sebab kewarisan ini tidak terpenuhi. Ketentuan ini berdampak pada hak waris seorang anak sangat tergantung pada pernikahan orang tuanya. Menurut pendapat Madzhab Syafi’iyyah yang dikutip Ibnu Qadamah, anak zina adalah ajnabiyyah (orang asing) bagi  ayahnya  apabila  lahir  di  luar  pernikahan.  Sehingga  mereka  diperbolehkan melangsungkan pernikahan meskipun tingkatan hukum makruh. 23
Ketentuan  ini  menandakan  bahwa  sama  sekali  tidak  ada  hubungan  nasab  yang terjalin, dengan demikian satu sama lain tidak dikenakan hak dan kewajiban. Sedangkan apabila  anak  zina  itu  terlahir  di  dalam  pernikahan,  maka  antara  anak  tersebut  dengan ayahnya mempunyai hubungan nasab. Istilah lahir di luar pernikahan diukur berdasarkan persalinan  terjadi  kurang  dari  masa  paling  sedikitnya  kehamilan,  yaitu  enam  bulan dihitung  mulai  pelaksanaan  akad  nikah.  Apabila  melebihi  masa  enam  bulan,  maka termasuk anak zina yang lahir di dalam pernikahan.  Namun ketentuan ini masih terdapat perbedaan  di  kalangan  ulama,  menurut  Madzhab  Hanabilah  yang  dikutip  Imam  Al-
23 Ibnu Qadamah, Al-Mugniy li Ibni Qadamah, Juz 7, (Kairo: Maktabah Qahirah, t.th), hlm. 345.
Mawardi,  anak  zina  yang  lahir  setelah  orang  tuanya  menikah  termasuk  lahir  dalam pernikahan sekalipun jarak persalinan hanya sehari dari akad nikah dilangsungkan. 24
Islam juga mengakui ada cara lain selain pernikahan yang dianggap sah oleh hukum untuk menasabkan anak luar nikah kepada ayahnya, yaitu pengakuan (iqrar al-nasab) dan persaksian (al-bayyinah) .  Apabila  ada  seorang  anak  yang  mengakui  seorang  lelaki  sebagai ayahnya  atau  ada  seorang  laki-laki  mengakui  seorang  anak  sebagai  anaknya,  apabila pengakuan  itu  dapat  dibuktikan  dengan  keterangan  dua  laki-laki  sebagai  saksi  atau  tiga orang saksi yang terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan,ketika kebenaran pengakuan itu dapat dibuktikan maka keterikakan nasab keduanya terbangun. 25 Sebagaimana Imam Al-Mawardi juga mengutip pendapat  Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Syirin dan Ishaq Ibnu Rahawaih menyatakana bahwa pengakuan disertai pembuktian mengakibatkan anak luar nikah dapat mempunyai keterikatan nasab dengan ayah biologisnya, selama ibunya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu penegakan hukuman had kepada pelaku perzinahan mengakibatkan anak yang dilahirkan akibat perzinahan itu terbangun nasab dengan  ayahnya,  sekalipun  tidak  mendapat  pengakuan  ayahnya  menurut  Ibrahim  An- Nakha’i. 26
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  hak  waris  anak  luar  nikah  dalam  kewarisan  Sunni dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Madzhab Hanafi
Anak luar nikah mempunyai hak waris atas harta peninggalan ayahnya apabila ayah  biologisnya  melangsungkan  pernikahan  dengan  ibunya,  sekalipun  persalinan terjadi setelah sehari akad nikah dilaksanakan. Artinya, hanya anak luar nikah yang terlahir  dalam  pernikahan  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ayahnya  (laki-laki  yang menikahi ibunya) sebagai akibat adanya hubungan perdata antara keduanya.
b. Madzhab Maliki
Anak  luar  nikah  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ayahnya,  apabila  ayah biologisnya melangsungkan pernikahan dengan ibunya. Persalinan anak luar nikah
24 Imam Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir…, hlm. 162.
25 Wahbah Mustofa Az-Zuhaili, Ahkam al-Aulad…, hlm. 7-8.
26 Imam Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir …, hlm. 162.
harus mencapai masa enam bulan dihitung semenjak akad nikah ibunya dan ayah biologisnya.
c. Madzhab Syafi’i
Status ajnabiyyah (orang asing) menandakan bahwa sama sekali tidak terdapat keterikana  nasab  dengan  ayah  biologisnya  apabila  ayah  biologisnya  tidak melangsungkan pernikahan dengan ibunya sampai waktu persalinan. Artinya, anak luar  nikah  dalam  kasus  ini  tidak  berhak  atas  apapun  dari  ayah  biologisnya. Sedangkan apabila ayah biologisnya menikahi ibunya dan persalinan terjadi setelah pernikahan  tersebut  mencapai  masa  minimal  kehamilan  (enam  bulan)  maka terbangun  pertalian  nasab,  dengan  demikian  berhak  mewarisi  harta  peninggalan ayah biologisnya. Pendapat ini merupakan qaul masyhur ulama Syafi’iyyah.
Namun  sebagian  ulama  madzhab  ini  yang  menyetujui  bahwa  pernikahan bukan satu-satunya jalan untuk membangun nasab anak luar nikah dengan ayahnya. Imam  Abu  Hasan  Al-Mawardi  mengutip  pendapat  Imam  Hasan  Al-Bashri,  Ibnu Syirin dan Ishaq Ibnu Rahawaih menyatakan bahwa pengakuan disertai pembuktian mengakibatkan anak luar nikah dapat mempunyai keterikatan nasab dengan ayah biologisnya, selama ibunya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu penegakan hukuman had kepada pelaku perzinahan mengakibatkan timbul nasab, sekalipun  ayahnya  tidak  melakukan  pengakuan  dalam  pandangan  Ibrahim  An- Nakha’i. 27
d. Madzhab Hanabilah
Madzhab  ini  mempunyai  pendirian  yang  sama  dengan  pendapat  mayoritas ulama Syafi’iyyah, bahwa anak luar nikah  berhak  atas hak-haknya sebagai seorang anak dari laki-laki yang menikahi ibunya enam bulan sebelum waktu persalinan, baik ayah biologis atau ayah yuridis. Sehingga bagi anak yang kelahirannya tidak mencapai batas  waktu  sebagaimana  disyaratkan,  maka  anak  tersebut  tidak  mempunyai  hak sama sekali atas apapun dari ayahnya.
Mengamati  dan  menganalisis  hak  waris  anak  luar  nikah  dalam  Putusan  MK  No. 46/PUU-VIII/2010 dan  koherensinya  dengan  ketentuan waris  Sunni perlu memetakan
27 Imam Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir…, hlm. 162.
analisis beberapa pendapat di atas. Amar putusan menghendaki bahwa kemajuan IPTEK juga dapat dijadikan alat untuk membuktikan seseorang mempunyai pertalian darah atau tidak, bahwa pernikahan bukan jalan tunggal membangun hubungan keperdataan. Maka penegakan  bukti  adanya  pertalian  darah  seseorang  dengan  orang  lain  akan  menuntut tegaknya  perlindungan  hukum  terkait  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  tanpa terkecuali  anak  luar  nikah  yang  dapat  menengakkan  pembuktian  adanya  hubungan pertalian darahnya dengan ayahnya di hadapan hukum.
Amar  putusan  ini  mempunyai  kedekatan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Imam Abu Hasan Al-Mawardi dengan mengutip pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin dan Ishaq ibnu Rahawaih yang menguatkan bahwa tidak hanya melalui pernikahan seorang anak dapat mempunyai ikatan nasab dengan ayahnya, melainkan pengakuan disertai bukti diakui oleh hukum Islam dapat berdampak  pada timbulnya pertalian nasab. Selanjutnya Ibrahim An-Nakha’i menyatakan dengan penegakan had kepada kedua orang tuanya yang terbukti  melakukan  pezinahan,  anak  yang  dilahirkan  akibat  perzinahan  tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sekalipun ayahnya tidak mengakuinya.
Melalui upaya mengkoherensi kedua peraturan ini, dapat dipahami bahwa hukum menginginkan  adanya  bukti  yang  valid  dalam  kasus  penasaban  anak  luar  nikah  dengan ayah biologisnya. Ketika hubungan darah dapat dibuktikan secara valid di hadapan hukum, maka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sekalipun tidak terjadi pernikahan antara ibunya dan ayah biologisnya.

## Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen
Masalah  kedudukan  anak  luar  nikah  dalam  masyarakat  tidak  jarang  menjadi problematika.  Bahkan  respon  pro  dan  kontra  tidak  dapat  dihindari  terkait  pengesahan Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010.  Sebab  implikasinya  sangat  besar  terhadap keterikatan  hubungan  keperdataan  dan  seluruh  dampak  hukum  yang  ditimbulkan. Semenjak itu juga hak waris anak luar nikah dari ayah biologisnya perlu ditunaikan jika hubungan  darah  sudah  terbukti  di  pengadilan,  mengingat  dampak  adanya  hubungan perdata adalah lahirnya hak saling mewarisi para pihak.
Munculnya respon bervariatif atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, menuntut adanya  penelitian  terutama  terkait  nilai  keadilan  yang  dikandung.  Sebab  nilai  keadilan
merupakah ruh suatu hukum yang menentukan hukum dapat berjalan efektif atau tidak di tengah masyarakat. Hans Kelsen merumuskan teori keadilan hukum yang didasarkan atas pengalama panjang bergulat dalam dunia hukum. Setidaknya menurut Hans Kelsen suatu aturan merupakan hukum yang adil apabila memenuhi tiga hal, yaitu hukum yang adil menjamin  kepentingan  dasar  dan  kebahagiaan,  menciptakan  perdamaian  masyarakat secara lahir maupun batin, dan memperoleh legalisasi oleh negara. 28

## 1. Hukum Harus Menjamin Kepentingan Dasar dan Kebahagiaan
Suatu peraturan adalah adil apabila mampu memberikan jaminan atas kepentingan semua  manusia.  Hal  ini  memerlukan  upaya  serius  karena  sering  sekali  kepentingan individu  satu  dengan  individu  lain  tidak  dapat  dikompromikan.  Maka  pemenuhan keinginan individu dengan kelas tertentu yang menurut Hans Kelsen mendapat kepastian jaminan oleh hukum. Semakin banyak orang yang merasa keinginan dan kepentingannya dijamin  oleh  suatu  hukum,  maka  hukum  tersebut  mengandung  keadilan. 29 Artinya, keadilan terbesar adalah menjamin kebahagiaan banyak individu.
Pembuatan suatu hukum tidak boleh dilepakan dari cita-cita awal untuk menjamin pemenuhan  kepentingkan  dan  kebahagian  semua  pihak  yang  mempunyai  kepentingan. Hukum perlu menjamin beberapa kebutuhan utama yang oleh pemerintah dinilai perlu ditunaikan seperti kebutuhan primer. Pendapat sejalan disampaikan oleh Jeremy Betham dalam kutipan Frederikus Fios bahwa suatu peraturan dapat disebut sebagai hukum yang adil  apabila  menjamin  kebahagian  terbesar  bagi  orang  banyak.  Sebab  memperoleh kebahagian merupakan cita-cita tertingggi setiap individu. 30
Fitrah manusia dilahirkan ke dunia sebagai makhluk yang suci, termasuk anak luar nikah. Mereka juga mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh secara layak. Sebagai warga negara, anak luar nikah juga berhak atas jaminan kebutuhan dasar dan kebahagian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan hak perdata anak luar nikah adalah menghilangkan hak konstitusi mereka setara dengan hukum tidak menganggap kehadiran, sehingga  haknya  tidak  perlu  dilindungi.  Ketentuan  seperti  ini  dapat  mengotori  cita-cita
28 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 7.
29 Mukhlisin dan Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Qur’an." Media Keadilan: Jurnal Ilmu dan Hukum 1 (4): 62, 2020.
30 Frederikus  Fios,  "Keadilan  Hukum  Jeremy  Betham  dan  Relevansinya  Bagi  Praktik  Hukum Kontemporer" HUMANIORA 3 (1): 304, 2012.
konstitusi dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap anak seperti Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal pemerintah melalui konstitusi sejak lama telah mengawali semangat dalam menjamin dan melindungi setiap anak dan hak-haknya seperti Pasal 28B dan 34 UUD 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah memandatkan secara hukum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28B bahwa setiap anak mempunyai kesetaraan hak di depan hukum dalam  memperoleh  perlindungan  atas  kelangsungan  hidup  dengan  baik  sejak  dalam kandungan  sampai  dilahirkan.  Sedangkan  Pasal  34  UUD  1945  merupakan  upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak dasar fakir miskin dan anak- anak terlantar.
Penegasan secara konstitusi tentang semangat perlindungan anak dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang disahkan seperti Pasal 2 31 Undang-undang No. 4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan kesejahteraan hidup merupakan hak setiap anak, dirawah dan diasuh dengan penuh kasih saying dengan tujuan menjamin perkembangan mereka  tetap  dengan  layak  semenjak  lahir  sampai  dewasa,  bahkan  berhak  memperoleh perlindungan dari bahaya sekitar yang dapat mengganggu tumbuh kembang seorang anak. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. menjadi Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa undang-undang menaungi mereka untuk untuk melangsungkan hidup, berkembang dan tumbuh secara layak sebagai manusia.
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mencoba memberikan jaminan kepada anak luar  nikah  secara  hukum  atas  hak-haknya  sebagai  anak.  Sebab  anak  luar  nikah  juga mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup bahagia, tumbuh berkembang secara layak dalam  keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Maka  putusan  ini  telah  memenuhi  prinsip
31 “(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan meupun sesudah dilahirkan; (4) Anak berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  dan  menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”, Pasal 2 Undnag-undang  No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
keadilan hukum pertama Hans Kelsen, yaitu hukum harus menjamin kebutuhan dasar dan kebagiaan.  Jaminan  dan  perlindungan  kebutuhan  dasar  hanya  dapat  terealisasi  dengan memberikan  jalinan  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya,  sehingga  dapat  hidup sebagaimanan  anak  pada  umumnya  yang  melahirkan  peluang  besar  masa  depan  anak terjamin dan lebih baik.

## 2. Hukum Harus Menciptakan Perdamaian
Cita-cita  keadilan  dalam  hukum  dapat  digeser  oleh  cita-cita  perdamaian,  artinya hukum harus mampu menciptakan situasi damai masyarakat. Perdamaian yang dimaksud dapat  dihasilkan  dengan  mendahulukan  kepentingan  pihak  tertentu  dan  menggeser kepentingan  pihak  lain,  terkadang  juga  dapat  diadakan  upaya  kompromisasi  antara kepenting-kepentingan  para  pihak.  Perdamaian  sebagai  cita-cita  tertinggi  dalam  hukum dapat  dilihat  dalam  Buku  II  tentang  Perikatan  Pasal  1851  sampai  Pasal  1864,  Pasal 130HIR/Pasal 154 32 RBg KUH Perdata, Pasal 10 Ayat (1) 33 Undang-undang No. 4 tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  PMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan 34 .
Hukum sebagai seperangkat aturan harus menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam  masyarakat  secara  nyata  agar  seluruh  elemen  masyarakat  memperoleh  manfaat hukum yang bersifat universal. Upaya menciptakan perdamaian dan  ketentraman dapat dilakukan  dengan  membentuk  hukum  yang  memberikan  perlindungan  terhadp  jiwa manusia, kepentingan, kemerdekaan dan harta benda dari unsur-unsur membahayakan. Maka hukum harus menciptakan kondisi dan situasi imbang kepentingan manusia, baik sebagai individualis dan sosialis. Sekalipun seringkali kepentingan pribadi berbeda dengan kepentingan  umum.  Menurut  Sudikno  Metokusumo,  hukum  harus  menjadi  media perdamaian yang mempu mempertimbangkan dengan cermat berbagai kepentingan agar tercipta keseimbangan antara kepenting-kepentinga tersebut. 35
32 “(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan kedua mencoba akan mendamaikan mereka; (2) Jika perdamaian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuat surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan yang biasa”.
33 Hakim dibebani kewajiban untuk mencoba mendamaian sengketa sebelum putusan dijatuhkan.
34 Kewajiban hakim mendamaikan suatu sengketa dapat dilakukan dengan mediasi pada setiap sidang pemeriksaan perkara.
35 Sudikno Metokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 57.
Hukum yang adil harus mampu menciptakan ketenangan dan kedamaian masyarakat dalam  interaksi  sosial  baik  lahir  atau  batin.  Maka  hukum  yang  adil  dapat  diwujudkan dengan pembentukan hukum yang mengedepankan keadilan, keteraturan, ketertiban dan kedamaian  agar  tercipta  kesejahteraan  masyarakat  totalitas  lahir  dan  batin. 36 Artinya, hukum  harus  menjunjung  tinggi  martabat  setiap  waga  negara  sebagai  manusia.  Karena perdamaian sulit dicapai apabila terdapat perlakuan berbeda oleh hukum, ketidaksetaraan kedududukan  dan  tindakan  diskriminasi  yang  merendahkan  harga  diri  warga  negara sebagai manusia. Maka tujuan utama pembentukan hukum adalan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi agar proses-proses kemasyarakatan berjalan dengan baik. Sehingga keadilan hukum adalah memberi peluang yang sangat luas kepada setiap individu agar potensi yang dimiliki diolah dan dikembangkan, selama tidak menggangu hak orang lain, setiap orang dapat menjalankan apa yang dianggap sebagai kebenaran, mendapatkan perlakuan manusia, wajar dan adil sekalipun dalam saat melakukan kesalahan.
Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 dapat juga dinilai sebagai usaha negara dan pemerintah dalam menjamin dan melindungi jiwa dan martabat, keadilan, harta benda dan  kepentingan  anak  luar  nikah  sebagai  warga  negara  dari  tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat mengganggu ketanangan dan stabilitas sosial. Maka hukum yang menjamin anak luar nikah mendapatkan kesempatan untuk dapat menjalani pertumbuhan dan perkemangan secara wajar sebagai manusia dan warga negara disebut sebagai hukum yang adil. Sedangkan apabila peniadaan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayahnya dapat menghambat tumbuh dan kembangnya karena kehadirannya tidak dianggap oleh hukum. Bahkan hukum meniadakan hubungan perdata yang menyebabkan hak-hak perdata  anak  luar  nikah  tidak  dapat  diperoleh  dari  ayahnya  termasuk  dalam  tindakan merendahkan martabat anak luar nikah sebagai manusia yang hakikatnya dilahirkan suci.

## 3. Legalitas Hukum
Menurut Hans Kelsen, keadilan juga bermakna sebagai legalitas hukum, yaitu suatu tindakan  adil  atau  tidak  adil  dapat  diukur  apakah  perbuatan  tersebut  sesuai  atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sah. Maka suatu perbuatan adalah adil apabila
36 Bobby  Briando,  “Prophetical  Law:  Membangn  Hukum  Berkedailan  dengan  Kedamaian",  Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (1) (September, 2017), hlm. 330.
berdasarkan  hukum,  sebaliknya  menjadi  tidak  adil  apabila  tidak  berdasarkan  hukum. 37
Unsur  keadilan  hukum  ketiga  yang  dibangun  Hans  Kelsen  ini  lebih  mengarah  pada penerapan  hukum  oleh  penegak  hukum,  tidak  sama  sekali  berkaitan  dengan  isi  suatu hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa legalitas hukum merupakan faktor eksternal yang tidak memberikan pengaruh apapun terhadap isi hukum yang sudah adil. Suatu aturan tetap  menjadi  hukum  yang  adil  apabila  hukum  tersebut  mampu  menjamin  kebutuhan dasar,  kebahagiaan  banyak  orang  dan  mampu  mencipatakan  perdamaian  dan  stabilitas sosial.
Pentingnya  unsur  legalitas  hukum  dalam  keadilan  hukum  ini  merupakan  upaya melepaskan keadilan dari lingkaran subyektifitas dan menegakan secara mandiri di atas pondasi yang kuat berupa ketentuan hukum yang berlaku sah. Menurut Jimly Assiddiqie dan  M.  Ali  Syafaat,  dua  unsur  keadilan  hukum  di  atas  mempunyai  peluang  keadilan bersifat  subyektifitas  yang  akan  menyebabkan  keadilan  menjadi  relatif  apabila  tidak diimbangi  dengan  unsur  keadilan  hukum  ketiga  ini. 38 Legalitas  suatu  hukum  akan melahirkan  kepastian  hukum.  Sedangkan  kepastian  hukum  menurut  Peter  Mahmud Marzuki adalah memberi perlindungan kepentingan-kepentingan individu supaya mereka mengetahui  batasan  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  dilarang  sehingga  terlepas  dari tindakan kesewang-wenangan. 39
Keadilan  dalam  arti  legalitas  suatu  hukum  dapat  diterima  sebab  suatu  putusan hukum adalah adil karena didasarkan pada tatanan hukum yang sah yang meminimalisir adanya  perbedaan  putusan  hukum  pada  kasus  yang  sama.  Sebab  suatu  putusan  hukum menjadi tidak adil apabila kasus yang sama diputuskan secara berbeda. Keadilan ini sejalan dengan pendapat Radburch yang dikutip oleh O. Notohamidjojo bahwa suatu ketentuan cukup adil apabila kasus-kasus yang sama mendapatkan perlakuan yang sama. 40
Unsur keadilan dalam makna legalitas ini berkaitan dengan tindakan aparat hukum dalam memutuskan kasus-kasus anak luar nikah dengan menguji konsistensi aparat hukum putusan  yang  disahkan  dalam  persidangan.  PMK  No.  46/PUU-VIII/2010  termasuk
37 Hans Kelsen, Theory of Law and State..., hlm. 16-17.
38 Asshiddiqie, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum , (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 15.
39 Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum…, hlm. 39.
40 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 34.
hukum legal, diakui, mengandung sifat final dan mengikat. Maka kasus-kasus anak luar nikah yang diputuskan berdasarkan aturan ini adalah adil. Maka kasus hak waris dari ayah biologisnya  harus  diberikan  kepada  anak  luar  nikah  sebagai  akibat  adanya  hubungan perdata  antara  keduanya.  Dengan  demikian  memasukkan  anak  luar  nikah  sebagai  ahli waris  harta  peninggalan  ayah  biologisnya  setelah  pembuktian  adanya  hubungan  darah dilakukan adalah adil karena didasarkan pada hukum yang berlaku sah di Indonesia.

## SIMPULAN
Pasca  pengesahan  PMK  No.  46/PUU-VIII/2010  tatanan  hukum  keluarga  di Indonesia mendapatkan dampak perubahan luar biasa, salah satunya anak luar nikah dan ayah biologisnya dapat saling mewarisi apabila hubungan darah keduanya dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan adanya hak dan kewajiban saling mewarisi ini disebabkan adanya hubungan  perdata  keduanya  yang  diakui  dan  dibenarkan  dalam  hukum  melalui pembuktian  ilmu  pengatahuan  dan  teknologi.  Sekalipun  putusan  ini  banyak  dinilai menabrak  koredor  norma  katergori  penerima  waris  dalam  hukum  waris  Sunni,  namun keputusan ini mempunyai kedekatan dengan pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Ishaq  ibn  Rahawaih  yang  dikutip  oleh  Imam  Abu  Hasan  Al-Mawardi  salah  satu  ulama Syafi’iyyah,  bahwa  mereka  mengakui  keterikatan  nasab  anak  luar  nikah  dengan  ayah biologisnya  tidak  hanya  dapat  diperoleh  dengan  pernikahan,  melainkan  dapat  juga diperoleh dengan jalan pengakuan yang disertai pembuktian. Selain itu Imam Ibrahim An- Nakha’i berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman had kepada kedua orang tua anak luar nikah dapat berakibat hukum adanya hubungan nasab keduanya sekalipun tidak terdapat pengakuan.
Berdasarkan pada pendapat bahwa selain pernikahan nasab anak luar nikah dalam Islam dapat diperoleh dengan pengakuan disertai pembuktian atau dengan menjatuhkan hukuman had kepada orang tuanya dan membuktikan secara valid anak tersebut adalah anak dari hasil perzinahan mereka, maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak lantas diklaim berlawanan. Sebab pembuktian adanya hubungan darah di sini dituntut valid dan kuat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum. Selanjutnya  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  telah  memenuhi  nilai-nilai keadilan hukum, dengan demikian merupakan hukum yang adil dalam perspektif Hans Kelsen.  Karena  unsur-unsur  keadilan  hukum  telah  dipenuhi, Pertama, hukum  harus
menjamin  kebutuhan  dasar  dan  kebahagian  yang  dapat  diperoleh  dengan  menjamin tumbuh  kembang  anak  luar  nikah  secara  layak  dan  melindungi  hak-hak  perdata  anak tersebut dari ayahnya sebagai seorang anak. Kedua, hukum harus menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial, sedangkan perdamaian hanya dapat ditegakkan apabila tidak terdapat tindakan  diskirminasi  hukum  pada  anak  luar  nikah  dengan  tidak  menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Ketiga, PMK No. 46/PUU-VIII/2010 termasuk hukum legal, maka setiap keputusan hukum yang didasarkan pada hukum yang berlaku sah adalah adil.

## DAFTAR PUSTAKA
A.W, Yusuf. 2015. "Hukum dan Keadilan". Jurnal Ilmu Hukum 2 (1): 1-13.
Abdurrahman  dan  Riduan  Syahroni.  1986. Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia. Bandung: Alumni.
Al-Shiddiqy,  Tengku  Muhammad  Hasbi.  1977. Fiqih  Mawaris. Semarang:  Pustaka  Rizki Putra.
Amanat,  Anisitus.  1984. Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW. Jakarta: Rajawali Pers.
Assiddiqie, Jimly. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Az-Zuhailiy,  Wahbah  Mustofa.  2010. Ahkam  al-Aulad  al-Natijina  'an  al-Zina. Makkah  Al- Mukarramah: Rabithah al-'Alam Al-Islamiyyah.
Bafadhal,  Faizah.  2014.  "Itsbat  Nikah  dan  Implikasinya  Terhadap  Status  Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum (3): 5.
Briando,  Bobby.  2017.  " Prothecal  Law :  Membangun  Hukum  Berkeadilan  dengan Kedamaian." Jurnal Legislasi Indonesia 14 (1): 330.
Bukhari.  2017.  "Khalwat  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  HUkum  Positif." Jurnal Syari'ah 4 (2): 192.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve.
Fios, Frederikus. 2012. "Keadilan Hukum Jeremy Betham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer" HUMANIORA 3 (1): 304.
Gani,  Ruslan  Abdul;.  2011.  "Status  Anak  Luar  Nikah  dalam  Hukum  Waris  (Studi Komperatif  Antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan  Kompilasi Hukum Islam)." Al-Risalah 2 (1): 88.
Kelsen, Hans. 2014. General Theory of Law and State, Terj Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
Khadduri, Madjid. 1999. Teologi Keadilan, Perspektif Islam. Suabaya: Risalah Gusti.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Metokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Mukhlisin dan Sarip. 2020. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Qur’an." Media Keadilan: Jurnal Ilmu dan Hukum 1 (4): 62.
Mutahhari, Murtadlo. 1995. Keadilan Ilahi-Asas Pandangan Dunia Islam. Jakarta: Mizan. Nasution, Harun. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Notohamidjojo, O. 1971. Masalah Keadilan. Semarang: Tirta Amerta.
Notohamidjojo, O. 2011. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.
Qadamah, Ibnu. Al-Mugniy li Ibn al-Qadamah. Kairo: Maktabah Qahirah.
Rahman, Fatchur. 1979. Ilmu Waris. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
Rato,  Domikus.  2011. Filsafat  Hukum,  Mencari,  Menemukan,  dan  Memahami  Hukum.
Surabaya: LaksBang Yustisia.
Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rofiq, Ahmad. 2017. Hukum Perdata Islam Indonesia . Depok: Rajawali Pers.
Syahroni, Ridwan. 2013. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.