## TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH

## Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Email : arikhasaputra@gmail.com , dr.dyahlistyorini@gmail.com

## ABSTRAK
Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan  antar  pihak  serta  adanya  prinsip  itikad  baik.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa pengajuan  klaim  asuransi  ialah  sebuah  permohonan  resmi  kepada  pihak  penanggung  guna memintakan  sejumlah  pembayaran  yang  didasari  oleh  ketentuan  polis  asuransi.  Pengajuan pertanggungjawaban  asuransi  yang  diusulkan  dengan  melakukan  tinjauan  oleh  perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah piha k dalam bentuk suatu  perjanjian  asuransi  harus  didasari  adanya  kepatuhan  dari  para  pihak  terhadap  isi  dari perjanjian yang dibuat.
Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang  dilakukan  bersifat  deskriptif,  yang  bermaksud  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan mengenai mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah  disepakati  secara  bersama  oleh  tertanggung  dan  penanggung  serta  telah  dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban  utama  dalam  memberi  ganti  kerugian  apabila  terjadinya  peristiwa  yang  belum  pasti terjadi (evenemen) sebagaimana  yang  tertuang  dalam  polis  asuransi.  Dalam  mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang  berkaitan  dengan  perjanjian  asuransi.  Berkaitan  dengan  adanya  pelaporan  kejadian  klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi  yang  berkaitan  dengan  pemberitahuan,  bahwa  dalam  mekanisme  pengajuan  klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerusakan dan/atau kerugian. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal  11  Polis  Standar  Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Indonesia  mengenai  kewajiban  oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim  kendaraan  yang  telah  melakukan  kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak sebagaimana  yang  tercantum  pada  isi  polis  asuransi,  sebagai  berikut  :  Apabila  kendaraan  si tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan, segera membuat pelaporan perihal kejadian klaim baik secara lisan disertai tertulis atau menghubungi call center / kantor paling lambat 5 hari saat terjadinya peristiwa, dapat pula datang secara langung ke kantor, dan mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen tambahan dalam proses klaim, kemudian petugas akan melaksanakan survey dan analisis klaim,  dan nantinya petugas akan memberikan keputusan berupa perbaikan, penolakan, ataupun pergantian atas klaim yang diajukan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menimbulkan  kerugian  sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam  polis  asuransi  maka  pihak penanggung  bertanggung  jawab  secara  mutlak  dengan  melakukan  kewajibannya  untuk menanggung  kerugian  tersebut.  Dengan  adanya  perlindungan  yang  diatur  dalam  polis  asuransi maka  memberikan  tanggungjawab  kepada  pihak  penanggung  dalam  hal  menyelesaikan  dan penetapan  ganti  kerugian  terhadap  tertanggung.  Perihal  mengenai  ganti  kerugian,  sebagaimana tecantum pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
Kata Kunci: Perjanjian, Tanggungjawab, Asuransi .

## ABSTRACT
Dasar  dari  pengajuan  klaim  asuransi  berdasarkan  polis  asuransi  yang  dibuat  berdasarkan kesepakatan  antar  pihak  serta  adanya  prinsip  itikad  baik.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pengajuan klaim asuransi adalah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nantinya pada akhirnya akan berdasarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah piha k dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari oleh pihak pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.
Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara  deskriptif,  yang  menggambarkan  dan  menjelaskan  tentang  pernyataan  yang  berjanji  asuransi berdasarkan prinsip itikad baik.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah menjawab pembayaran premi oleh  pihak  penanggung  sehingga  terjadi  peralihan  risiko  serta  timbul  hak  dan  kewajiban  diantara. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi kerugian kerusakan yang terjadi peristiwa yang belum pasti) yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung  tinggi  kejujuran  dalam  memberikan  hal  penting  yang  berkaitan  dengan  jaminan  asuransi. Berkaitan dengan pelaporan kejadian klaim yang buruh dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat syarat perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam proses pengajuan tuntutan mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan kejadian yang membuat timbulnya kerugian dan / atau kerugian yang terjadi. Hal ini merupakan hal yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung dalam hal kerugian dan / atau kerusakan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berada pada isi polis asuransi, sebagai  berikut:  Apabila  kendaraan  si  tertanggung  mengalami  kerusakan  atau  kehilangan,  segera membuat pelaporan perihal kejadian klaim baik secara lisan Tulis atau menghubungi call center / kantor paling lambat 5 hari saat peristiwa, dapat pula datang secara langsung ke kantor, dan mengisi formulir klaim  dan  melengkapi  dokumen  tambahan  dalam  proses  klaim,  kemudian  petugas  akan  melaksanakan survei dan analisis klaim, dan kemudian petugas akan memberikan keputusan berupa perbaikan, laporan, atau pergantian atas permintaan yang diajukan. Apabila peristiwa peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian  yang  diperjanjikan  dalam  polis  asuransi  maka  pihak  penanggung  bertanggung  jawab  secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan pengaturan yang diatur  dalam  polis  asuransi  maka  memberikan  tanggung  jawab  kepada  pihak  penanggung  dalam  hal menyelesaikan dan menetapkan kerugian terhadap kerugian. Perihal mengenai ganti kerugian, mengemudi kendaraan pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
Keywords: Agreements, Responsibilities, Insurance.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021)

## Pendahuluan
Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti selalu menimbulkan berbagai resiko. Resiko merupakan kerugian yang dialami, akibat dari timbulnya suatu bahaya yang terjadi, namun belum  dapat  diketahui  terlebih  dahulu  terkait  waktu  kapan  terjadinya.  Sehingga  resiko  dapat diartikan sebagai kerugian yang belum pasti muncul atau terjadi (uncertainty of financial loss) , yang  dimana  terdapat  unsur  ketidakpastian  dan  kerugian.  Oleh  karena  itu,  pentingnya menggunakan  asuransi  sebagai  proteksi  terhadap  kejadian-kejadian  yang  belum  diketahui  dan terjadi di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa asuransi sebagai transfer yang wajar atas segala resiko yang terjadi yang didasari dengan munculnya kerugian yang diderita  oleh  seseorang.  Dapat  dikatakan  bahwa,  asuransi  merupaka  suatu  sistem  yang  dibuat dengan tujuan untuk melakukan perlindungan bagi orang, kelompok dan aktivitas usaha terhadap resiko  yang  akan  muncul  dengan  timbulnya  kerugian  finansial  dengan  cara  mengalihkan  atau membagi resiko melalui pembayaran sejumlah premi. Pengalihan resiko yang semula dipikul oleh pemilik  secara  otomatis  beralih  kepada  perusahaan  asuransi  bilamana  terjadi  kerugian  yang muncul akibat sesuatu hal yang telah disepakati dalam perjanjian polis, kerugian yang dialami oleh pemilik  diwujudkan  dalam  bentuk  pembayaran  klaim  asuransi  dari  pihak  perusahaan  asuransi. Dengan  adanya  pengalihan  resiko  maka  perlu  di  imbangi  dengan  pembayaran  sejumlah  premi kepada  perusahaan  asuransi  sebagai  wujud  kewajiban  tertanggung  kepada  penanggung,  yang nantinya akan diwujudkan dalam pengembalian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung apabila terpenuhinya resiko yang ditertuang di dalam suatu perjanjian asuransi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  perasuransian  yang menyebutkan  mengenai  definisi  asuransi  yang  tecantum  di  dalam  pasal  1,  asuransi  adalah perjanjian  antara  dua  belah  pihak,  yaitu  antara  pemegang  polis  asuransi  dengan  perusahaan asuransi  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan untuk :
1. Memberikan  pergantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang besarannya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana 1
Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi memiliki tujuan utama sebagai pengalihan resiko dari tertanggung yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak dikehendaki itu terjadi  kepada  penanggung 2 .  Berdasarkan  pandangan  mengenai  fungus  asuransi  menurut  Sri Redjeki  Hartono  ialah  segala  bentuk  upaya  yang  bertujuan  sebagai  penanggulangan  perihal ketidakpastian  terhadap  sejumlah  kerugian  khusus  untuk  kerugian  murni,  dan  bukan  untuk kerugian  yang  bersifat  spekulatif 3 .  Sehingga  pentingnya  asuransi  dalam  hal  penanggulangan berbagai resiko yang muncul memberikan rasa aman dan perlindungan yang tertuang di dalam perjanjian  asuransi  yang  dimiliki  oleh  pihak  tertanggung  akan  memberikan  keamanan  dari timbulnya  resiko,  apabila  resiko  tersebut  terjadi  maka  si  tertanggung  memiliki  hak  atas  nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  antara  tertanggung  dan  penanggung.  Polis  dalam  asuransi  dapat  dikatakan  sebagai  bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi. Polis asuransi merupakan suatu perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun serta dokumen lain sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian
1 Pasal 1Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 8.
3 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 44.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung  dan  pihak  pemegang  polis  atau  tertanggung 4 .  Berdasarkan  buyi  pasal  255  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan mengenai asuransi yang dibuat tertulis dan berbentuk akta perjanjian yang bernama polis. Pasal 255 KUHD perlu dihubungkan dengan Pasal 257  dan  258  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Berdasarkan  pasal  257  ayat  (1) KUHD dinyatakan bahwa:
"Perjanjian  pertanggungan  (asuransi)  ada  seketika  setelah  diadakan  ;  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani".
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadinya  perjanjian  asuransi  jika  telah ditandainya  dengan  adanya  kesepakatan  oleh  para  pihak,  walaupun  akta  polis  asuransi  belum diterbitkan ataupun dibuat. Dengan hal ini, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensuil, yang terkait karena adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terdapat di dalam suatu perjanjian tersebut yang memunculkan kewajiban dan hak diantara keduanya dengan saling keterkaitan dari masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi polis dipergunakan sebagai tanda bukti. Mengenai hal ini diperjelas dalam bunyi Pasal 258 ayat (1) KUHD :
"Untuk  membuktikan  hal  ditutupnya  perjanjian  asuransi  diperlukan  pembuktian  dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juhga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".
Makna tulisan dalam kalimat pertama pada pasal 258 ayat (1) KUHD adalah polis, namun pengertian  tulisan  yang  terdapat  pada  kalimat  terakhir  dimaksudkan  bukan  polis  melainkan pembuktian permulaan dengan menggunakan surat atau tulisan, nota penutupan dan sebagainya. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  polis  tidaklah  menjadi  syarat  utama  dari  sebuah  perjanjian dalam asuransi tetapi berguna sebagi bukti bagi kepentingan penanggung. Meskipun polis tidak menjadi syarat mutlak dalam sebuah perjanjian asuransi. Kedudukan polis tetaplah penting hal ini dikarenakan di dalam sebuah polis terdapat isi lengkap dari perjanjian yang dibuat dan diadakan termasuk  didalamnya  mengenai  pelaksanaan  klaim  termasuk  melekatnya  kewajiban  serta  hak kedua belah pihak.
Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa klaim asuransi  sebagai  permohonan  secara  resmi  kepada  pihak  asuransi,  guna  memintakan  sejumlah pergantian kerugian yang didasari oleh ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Pengajuan  klaim  asuransi  yang  diusulkan  akan  dilakukan  peninjauan  oleh  perusahaan  asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang telah  dilakukan oleh para pihak yang berbentuk suatu  perjanjian  asuransi  harus  didasari  adanya  kepatuhan  dari  para  pihak  terhadap  isi  dari perjanjian yang dibuat. Hal senada dikemukakan pula oleh Hoge Raad yang menyatakan bahwa suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  kewajaran  dan  keadilan (volgens  de  eisen  van redelijkheid en billijkheid) yang hidup dan berkembang dimasyarakat 5 . Hoge Raad dengan tegas menyatakan  mengenai  prinsip  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tidak  lain  adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kepatuhan dan keadilan 6 . Perjanjian yang dibuat didari dengan pretium  iustum (kepantasan  menurut  hukum)  yang  mengacu  pada reason (alasan)  dan equity (keadilan) yang mensyaratkan keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua
4 Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  422/KMK.06/2003  Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5 P.L. Wery, Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland , Percetakan Negara, Jakarta, 1990, Hlm 11.
6 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 177.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
belah pihak yang terdapat didalam perjanjian. Prinsip itikad baik ( utmost good faith) merupakan landasan pokok paling dasar yang berkaitan dengan kepercayaan dari seluruh perjanjian termasuk pula dalam perjanjian di dalam asuransi.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu perumusan permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai _ berikut :
1. Bagaimana  Tanggungjawab  Asuransi  Dalam  Mekanisme  Klaim  Pada  Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith ?

## Metode Penelitian
Penelitian tentang “Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith ” menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan deskriptif analitis, dalam penelitian ini bermaksud  menggambarkan  dan  menjelaskan  mengenai  mekanisme  klaim  perjanjian  asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith, dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kaitannya  dengan  permasalahan  mengenai tanggungjawab asuransi dalam mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith, serta akan ditinjau pula dengan teori-teori di dalam hukum asuransi.

## Pembahasan
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal 7 . Perjanjian dalam bahasa Belanda sering dikenal  dengan  sebutan overeenkomstenrecht 8 .  Perjanjian  dikatakan  sebagai  salah  satu  sumber yang  akan  menerbitkan  suatu  perikatan  bagi  dua  orang  yang  telah  membuat  suatu  perjanjian. Hubungan yang muncul antara keduanya yang telah melaksanakan perjanjian akan menimbulkan hubungan yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi  dari  perjanjian  yang  dibuat.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan 9 . Berdasarkan asas konsensualitas disebutkan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan hal yang menjadi pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian 10 . Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan merupakan perjanjian yang mucul dari kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak.
Sebagaimana  yang  tertuang  pada  pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  atau  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Sehingga  jelas  terlihat  dari  maksud  yang  terkandung  dalam  bunyi  pasal  1313  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dimana telah terjadi perikatan yang dikarenakan telah diperolehnya izin atau kehendak (toestemming) dari mereka yang terikat dengan suatu perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan 11 .
Berdasarkan  pada  pasal  255  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  yang menegaskan bahwa asuransi dibuat secara tertulis dengan berbentuk akta yang dinamakan polis. Namun hal ini dirasa tidaklah cukup menganggap bahwa polis dijadikan sebagai alat bukti pada perjanjian dalam asuransi. Pasal 255 KUHD harus dikaitkan dengan pasal 257 dan pasal 258, yang tidak boleh terlepaskan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Pasal 257 KUHD menyebutkan bahwa :
7 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm 1.
8 C. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 10.
9 Subekti, Op.Cit , hlm 1
10 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, Hlm 26.
11 Komar  Andasasmita, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  Dan  Penjelasannya,  Cetakan  2 ,  Ikatan  Notaris  Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, Hlm 430.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
"Perjanjian  pertanggungan  (asuransi)  ada  seketika  diadakan,  hak  dan  kewajiban,  timbal balik  dari  penanggung  dan  tertanggung  dimulai  sejak  saat  itu,  bahkan  sebelum  polis ditandatangani"
Dengan demikian, berdasarkan pada pasal 257 KUHD perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian yang konsensuil. Pada polis asuransi dikatakan telah terjadi antara penanggung dan tertanggung disaat kedua belah pihak mencapai kata sepakat membuat perjanjian, dimana si tertanggung  menyanggupi  dan  mengisi  formulir  permohonan  asuransi  sebagai  persetujuan mengikatkan  diri  kepada  penanggung  meskipun  polis  asuransi  belum  dikeluarkan.  Hal  ini menandakan bahwa polis tidaklah menjadi syarat esensial yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :
"Untuk  membuktikan  hal  ditutupnya  perjanjian  diperlukan  pembuktian  dengan  tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakalah sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan"
Perjanjian  yang  telah  disepakati  dan  ditanda  tangani  oleh  tertanggung  dan  penanggung dapat berlaku apabila disaat itu juga tertanggung membayarkan premi yang tercantum di dalam perjanjian asuransi atau polis asuransi. Apabila mekanisme tersebut seluruhnya telah dilakukan maka dengan demikian, sejak saat itu pula mulai berlakunya perjanjian asuransi. Hal ini ditandai dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung maka disaat itu pula penanggung telah terikat untuk menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Polis asuransi tersebut melekat pada para pihak yang memiliki konsekuensi yakni timbulnya kewajiban dan hak bagi para pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 246 KUHD, dimana tertanggung melakukan kewajibannya membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus ataupun dengan cara angsuran sebagai  wujud  kontraprestasi  dari  pengalihan  resiko  tertanggung  kepada  penanggung  dan sebaliknya  si  penanggung  juga  berkewajiban  membayarkan  uang  kepada  tertanggung  secara bertahap atau sekaligus apabila terjadi atau terpenuhinya suatu kerugian yang diakibatkan adanya kerusakan ataupun kehilangan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (evenemen). Di dalam asuransi mengenal istilah evenemen , atau sering disebut sebagai peristiwa yang tidak  pasti  terjadi. Evenemen diartikan  sebagai  peristiwa  yang  menurut  nalar  manusia  bahwa peristiwa atau kejadian tesebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan  oleh  manusia  khususnya  oleh  tertanggung.  Namun  apabila  peristiwa  tersebut  benar terjadi  pada  perjanjian  asuransi  yang  masih  berlaku  secara  sah  maka  penanggung  wajib  untuk melakukan  pemenuhan  kewajibannya  guna  membayar  sejumlah  kerugian  yang  dirasakan  oleh tertanggung.  Namun  apabila  yang  terjadi  sebaliknya  jika  tertanggung  mengetahui  tentang peristiwa yang akan terjadi maka tertanggung tidak dapat memintakan haknya untuk menuntut pembayaran ganti kerugian kepada penanggung.
Oleh  karena  itu,  peristiwa  yang  belum  terjadi (evenemen,  onzeker  voorval) yang merupakan hal yang terdapat dalam polis asuransi dikarenakan evenemen dijadikan sebagai unsur ditutupnya  suatu  perjanjian  asuransi,  sebagaimana  yang  sesuai  dengan  sifat  perjanjian  asuransi yang  memiliki  sifat  sebagai  perjanjian  aletair (aletary) dan juga  bersifat  sebagai  perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat aletair dimana prestasi dari penanggung harus digantungkan dengan suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan prestasi yang nantinya dilakukan oleh penanggung sudah pasti, sedangkan perjanjian bersyarat  memiliki  arti  sebagai  perjanjian  yang  prestasi  penanggung  dapat  terlaksana  apabila syarat di dalam suatu perjanjian terpenuhi. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 256 tentang isi dan bentuk  suatu  polis  yang  harus  memenuhi  yang  telah  ditentukan  (kecuali  polis  asuransi  jiwa), bahwa semua polis harus menyebutkan :
1. Hari ditutupnya pertanggungan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Nama  orang  yang  menutup  pertanggungan  atas  tanggungan  sendiri  atau  atas tanggungan orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
4. Jumlah uang untuk diadakannya pertanggungan
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6. Saat  pada  mana  hanya  mulai  berlaku  untuk  tanggungan  si  penanggung  dan  saat berakhirnya
7. Premi pertanggungan
8. Pada  umumnya  semua  keadaan  yang  kiranya  penting  bagi  si  penanggung  untuk  di ketahuinya dan segala yang diperjanjikan antara para pihak.
Perjanjian asuransi memiliki sifat perjanjian khusus, ketentuan yang diatur khusus dalam KUHD  namun  tidak  terlepas  pada  ketentuan  aturan  yang  terdapat  pada  syarat  sah  perjanjian berdasarkan KUHPerdata yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdata namun syarat khusus dalam perjanjian asuransi terdapat pada Pasal 250 dan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dengan demikian, terdapat 6 (enam) unsur syarat sah dari perjanjian asuransi :
1. Sepakat
Para pihak (tertanggung dan penanggung) terlebih dahulu mencapai kata sepakat dalam hal terkait perjanjian asuransi. Kesepakatan diantara kedua belah pihak meliputi benda yang  menjadi  objek  asuransi,  peralihan  resiko,  premi,  evenemen  dan  pergantian kerugian.  Kesepakatan  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dibuat  berdasarkan kebebasan,  yang  diartikan  bahwa  para  pihak  tidak  mendapatkan  tekanan,  pengaruh ataupun  paksaan  oleh  pihak  lain.  Para  pihak  telah  bersepakat  untuk  saling mengikatkatkan diri, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang telah melakukan kesepakatan.
2. Kecakapan
Kedua  belah  pihak  baik  pernanggung  dan  tertanggung  harus  masuk  dalam  kategori cakap atau dewasa dan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. Kewenangan dalam  melakukan  perbuatan  hukum  memiliki  sifat  subjektif  dan  objektif 12 . Kewenangan subjektif memiliki arti bahwa para pihak telah berusia dewasa, sehat fisik dan  psikis,  dan  tidak  dibawah  pengampuan.  Seseorang  dianggap  dewasa  menurut KUHPerdata apabila seseorang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah.
3. Objek tertentu Objek  yang  terdapat  didalam  perjanjian  asuransi  dapat  berupa  harta  kekayaan,  serta kepentingan yang melekat pada harta tersebut serta dapat pula jiwa atau raga seseorang. Hal  yang  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  maka  haruslah  secara  jelas  dan  pasti mengenai identitas dari objek asuransi tersebut misalnya ukuran, jumlah, letak dan nilai barang.

## 4. Klausal yang halal
Terkait  dengan  klausal  yang  halal  dimaksud  bahwa  pembuatan  dan  isi  dari  suatu perjanjian tidak melanggar ataupun dilarang menurut ketentuan perundang-undangan, tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Di  dalam  asuransi  tidak mencantumkan benda yang melanggar dari ketentuan perundang-undangan misalnya barang dari hasil curian, sengketa, barang terlarang atau narkoba.
5. Kepentingan yang dapat diasuransikan dan
12 Mulhadi, Op.Cit , Hlm 46
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pada syarat ini masih terdapat korelasi dengan objek asuransi yang sebagaimana diatur dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa "apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau  apabila  seorang  yang  untuknya  telah  diadakan  suatu  pertanggungan,  pada  saat diadakannya  pertanggungan  itu  tidak  mempunyai  suatu  kepentingan  terhadap  objek yang  dipertanggungkan,  maka  penanggung  tidak  diwajibkan  memberikan  ganti kerugian"
6. Pemberitahuan Pihak tertanggung memiliki keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak penanggung terkait kondisi ataupun keadaan objek asuransi dengan sebenar-benarnya. Jika tertanggung tidak melakukan hal tersebut atau lalai, maka akibat hukumnya adalah pembatalan  asuransi.  Sebagaimana  yang  tercantum  pada  bunyi  Pasal  251  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  yang  menyebutkan  bahwa  "semua pemberitahuan  yang  salah  atau  tidak  benar,  atau  penyembunyian  keadaan  yang diketahui  oleh  tertanggung  tentang  objek  asuransi  mengakibatkan  asuransi  menjadi batal".  Kewajiban  tentang  pemberitahuan  berlaku  pula  bilamana  terjadi  pemberatan atau perubahan resiko dari objek asuransi wajib disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung.
Suatu  kerugian  yang  timbul  akibat  dari  suatu evenemen maka  penanggung  harus melaksanakan  kewajibannya  dengan  memberi  ganti  kerugian  kepada  pihak  tertanggung.  Oleh karena  itu,  perusahaan  asuransi  memberikan  batasan  yang  dapat  ditanggung  oleh  penanggung sebagaimana yang tercantum di dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan  kerugian  sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam  polis  asuransi  maka  pihak penanggung  bertanggung  jawab  secara  mutlak  dengan  melakukan  kewajibannya  untuk menanggung kerugian tersebut. Pada asuransi kerugian tercantum perihal perlindungan terhadap resiko yang dijaminkan oleh penanggung sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menegaskan bahwa :
1. Kerugian . dan/atau  kerusakan  pada  kendaraan  bermotor  dan/atau  kepentingan  yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
1.1 Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
1.2 Perbuatan jahat
1.3 Pencurian  termasuk  pencurian  yang  didahului  atau  disertai  atau  diikuti  dengan kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
1.4 Kebakaran . termasuk :
1.4.1 Kebakaran  akibat  kebakaran  benda  lain  yang  berdekatan  atau  tempat penyimpanan kendaraan bermotor
1.4.2 Kebakaran akibat sambaran petir
1.4.3 Kerusakan  karena  air  dan/atau  alat-alat  lain  yang  dipergunakan  untuk mencegah atau memadamkan kebakaran
1.4.4 Dimusnahkannya  seluruh  atau  sebagian  kendaraan  bermotor  atas  perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
Dengan  adanya  perlindungan  yang  diatur  dalam  polis  asuransi  maka  memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada  tertanggung  yang  didasari  dengan  batasan  atau  kriteria  yang  tercantum  di  dalam  polis asuransi. Evenemen yang  tercantum  di  dalam  polis  menjadi  tanggungjawab  penanggung sepenuhnya,  namun  apabila  kejadian  atau  kerugian  muncul  diluar  dari  polis  asuransi  si penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti kerugian. Perihal mengenai ganti kerugian,  sebagaimana  yang  tecantum  pada  bunyi  pasal  16  Polis  Standar  Asuransi  Kendaraan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bermotor  Indonesia  yang  mengatur  tentang  cara  penyelesaian  dan  penetapan  ganti  kerugian disebutkan bahwa :
1. . Dalam  hal  terjadi  kerugian  dan/atau  kerusakan  atas  kendaraan  bermotor  dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
1.1 Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh penanggung
1.2 Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro transfer atau dengan cara lain
1.3 Penggantian  suku  cadang  atau  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan  merek,  tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam polis
2. Tanggungjawab  penanggung  atas  kerugian  dan/atau  kerusakan  terhadap  kendaraan bermotor  dan/atau  kepentingan  yang  dipertanggungkan  adalah  sebesar  harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  penanggung  dalam  hal  pembayaran  ganti kerugian didasari pada ketentuan Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menyebutkan bahwa :
"Penanggung  wajib  menyelesaikan  pembayaran  ganti  kerugian  dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar".
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut :
Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur  klaim  mengisyaratkan  tentang  syarat  sah  perjanjian  asuransi  yang  berkaitan  dengan pemberitahuan  yang  tertera  dalam  Pasal  251  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) yang berbunyi :
"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal- hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenernya, perjanjian  itu  tidak  akan  ditutup  atau  tidak  ditutup  dengan  syarat-syarat  yang  sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan".
Dengan demikian, pentingnya tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan.
Apabila terjadi kerusakan
atau kehilangan bagian dari kendaraan Laporkan kejadian klaim secara lisan disertai tertulis melalui call center / kantor terdekat paling lambat 5 hari kalender saat terjadinya kejadian
Datang ke kantor terdekat, mengisi formulir klaim dan menyerahkan dokumen pendukung klaim Petugas akan melakukan survey dan analisis klaim Petugas akan memberikan keputusan berupa penolakan, perbaikan,
maupun pergantian atas klaim yang diajukan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. . Tertanggung  setelah  mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui  adanya  kerugian dan/atau  kerusakan  atas  kendaraan  bermotor  dan/atau  kepentingan  yang dipertanggungjawabkan wajib :
1.1 Memberitahu  penanggung  secara  tertulis  atau  secara  lisan  yang  diikuti  dengan tertulis  kepada  penanggung  selambat-lambatnya  (5)  lima  hari  kalender  sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan
1.2 Melaporkan  kepada  dan  mendapat  surat  keterangan  dari  serendah-rendahnya Kepolisian  Sektor  (Polsek)  di  tempat  kejadian,  jika  terjadi  kerugian  dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada  atau  dari  pihak ketiga.
1.3 Melaporkan  kepada  dan  mendapat  surat  keterangan  dari  Kepolisian  Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
Persesuaian kehendak yang terdapat dalam perjanjian asuransi kerugian dilakukan dengan cara  pemberitahuan  terlebih  dahulu  yang  kemudian  dilanjutkan  pengisian  formulir  pengajuan klaim oleh tertanggung serta menyerahkan dokumen pendukung klaim kepada penanggung. Hal ini didasari dengan itikad baik (Utmost Good Faith) yang merupakan kewajiban dari tertanggung guna  memberitahukan  ataupun  melakukan  penyampaian  semua  informasi  secara  benar  (fakta materiil)  tentang  objek  asuransi  kepada  si  penanggung.  Berlaku  juga  hal  yang  sama  mengenai itikad  baik (Utmost  Good  Faith) bagi  pihak  penanggung  juga  memiliki  kewajiban  dalam menjelaskan resiko yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam asuransi.
Prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) dijadikan sebagai dasar kepercayaan diantara para pihak,  tertanggung  dan  penanggung  yang  terdapat  pada  perjanjian  asuransi  dimana  pihak penanggung harus berkata jujur dalam menjelaskan mengenai syarat yang terdapat dalam asuransi serta  memberikan  informasi  detail  terkait  pertanggungan  perihal  ganti  kerugian  kepada tertanggung.  Hal  tersebut  juga  berlaku  kepada  tertanggung  yang  harus  mengutarakan  terkait keterangan  yang  detail  dan  seuai  dengan  obyek  serta  terhadap  kepentingan  yang  menjadi pertanggungan  serta  tertanggung  bersikap  jujur  dalam  memberikan  terkait  keterangan  yang diperlukan,  tidak  menyembunyikan  keterangan  yang  sebenararnya  terkait  sebab  terjadinya kerugian. Sehingga dari prinsip itikad baik ( utmost good faith) inilah bahwa tertanggung memiiki kewajiban  untuk  menginformasikan  kepada  penanggung  perihal  fakta  keadaan  objek  asuransi. Kewajiban  untuk  megungkapkan  fakta  yang  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  6  dalam  Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia bahwa :
1. . Tertanggung wajib :
1.1 Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang memperngaruhi pertimbangan penanggung dengan menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
1.2 Membuat pernyatan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi Yang  disampaikan  baik  pada  waktu  pembuatan  perjanjian  asuransi  maupun jangka waktu pertanggungan
2. Jika  tertanggung  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1) diatas,  maka  Penanggung  tidak  wajib  membayar  kerugian  yang  terjadi  dan  berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  dari  hasil  pembahasan  mengenai  “Tanggungjawab  Asuransi Dalam  Mekanisme  Klaim  Pada  Perjanjian  Asuransi  Berdasarkan  Prinsip Utmost  Good  Faith ” dapat disimpulkan sebagai berikut :
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi  peralihan  resiko  serta  timbul  hak  dan  kewajiban  diantara  keduanya.  Perjanjian asuransi  memiliki  kewajiban  utama  dalam  memberi  ganti  kerugian  apabila  terjadinya peristiwa  yang  belum  pasti  terjadi (evenemen) sebagaimana  yang  tertuang  dalam  polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat mengikatkan diri pada perjanjian  asuransi,  dimana  para  pihak  harus  menjunjung  tinggi  kejujuran  dalam memberikan  hal  penting  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  asuransi.  Berkaitan  dengan adanya  pelaporan  kejadian  klaim  yang  sebagaimana  tercantum  dalam  prosedur  klaim mengisyaratkan  tentang  syarat  sah  perjanjian  asuransi  yang  berkaitan  dengan pemberitahuan,  bahwa  dalam  mekanisme  pengajuan  klaim  mewajibkan  tertanggung melakukan  pemberitahuan  apabila  mengalami  kejadian  yang  menimbulkan  kerugian dan/atau kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Indonesia  mengenai  kewajiban  tertanggung  pada  saat terjadinya hal yang berakibat timbulnya suatu kerugian dan/atau kerusakan.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  penanggung  wajib  melalui  mekanisme  prosedur klaim kendaraan yang menjadi kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut :
Apabila  suatu  peristiwa  yang  terjadi  dan  menimbulkan  kerugian  sebagaimana  yang diperjanjikan  dalam  polis  asuransi  maka  pihak  penanggung  bertanggung  jawab  secara mutlak  dengan  melakukan  kewajibannya  untuk  menanggung  kerugian  tersebut.  Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada tertanggung.  Perihal  mengenai  ganti  kerugian,  sebagaimana  yang  tecantum  pada  bunyi pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 Andi Hamzah, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , Bumi Aksara, Jakarta, 2001 C.  Kansil, Modul  Hukum  Perdata  Termasuk  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2006
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2004 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Apabila terjadi kerusakan
atau kehilangan bagian dari kendaraan Laporkan kejadian klaim secara lisan disertai tertulis melalui call center / kantor terdekat paling lambat 5 hari kalender saat terjadinya kejadian
Datang ke kantor terdekat, mengisi formulir klaim dan menyerahkan dokumen pendukung klaim Petugas akan melakukan survey dan analisis klaim Petugas akan memberikan keputusan berupa penolakan, perbaikan,
maupun pergantian atas klaim yang diajukan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kanon Armiyanto, "Fraud Dalam Industri Asuransi : Suatu Tinjauan Hukum" , Makalah, Seminar sehari  "Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Jaminan/Asuransi  Kesehatan"  diselenggarakan  oleh PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia) di Hotel Bumi Karsa, pada 13 Desember 2007
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta, PT. (Persero) Penerbitan dan Percetakan, 2005 Komar  Andasasmita, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  Dan  Penjelasannya ,  Cetakan  2,  Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990 M, Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam , Kencana, Jakarta, 2003
Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi , Depok, Raja Grafindo Perkasa, 2017 P.L. Wery, Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland , Percetakan Negara, Jakarta, 1990
Radiks Purba, Memahami Asuransi Di Indonesia , Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 2004 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta, 1999 ------------------------, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan Ketujuh , PT. Intermasa, Bandung 1983 ----------, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2002 TItik Triwulan, Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  422/KMK.  06/2003  Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.