Volume 1 Issue 02
July 2019
JALREV 1 (2) 2019
ISSN Print  : 2654-9266
ISSN Online : 2656-0461

## Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak

## Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children”
Ariefulloh 1 Abd. Asis 2 Maskun 3
1 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andwarni@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
3 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
Info Artikel Abstrak
Kata Kunci : Sanksi; Pelanggaran Lalu Lintas; Anak .
Cara mengutip  (APA Citation Style): Ariefulloh, et al. (2019). “Dilema Penerapan  Sanksi  Pelanggaran Lalu  Lintas  Terhadap  Anak”. Jambura  Law  Review,  JALREV  1 (2): 192 - 211
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi pelanggar  lalu  lintas  oleh  anak  pasca  penerapan  e-tilang  dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical  research).  Dalam  rangka  memperoleh  data  yang relevan  dengan  kebutuhan  penelitian  ini,.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak,  dilakukan  dengan  meneruskan  berkas  pelanggaran  anak yang  bersangkutan  ke  Pengadilan  dan  dijatuhi  sanksi  berupa denda.  Penindakan  lanjutan  oleh  aparat  penegak  hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi Pidana Denda. Aparat penegak hukum masih belum  menerapkan  UU  SPPA  khususnya  dalam  penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

## Article Info Abstract
Keywords: Sanctions; Traffic violations; Child
How to cite (APA Citation Style): Ariefulloh, et al. (2019). “Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to  Children”.  Jambura  Law Review, JALREV 1 (2): 192 - 211 The  aims  of  this  study  are  to  determine  the  application  of traffic  violators  sanctions  by  children  after  the implementation  of  e-ticket  and  as  follow-up  by  law enforcement  officers  against  children  who  are  ticketed.  This research  is  empirical  legal  research.  In  order  to  obtain relevant data that is to needs of this research. The results show that the application of traffic violators sanctions by children is not  in  accordance  to  the  provisions  of  the  law  on  juvenile justice systems and government regulations on the Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 (Twelve) Years. The enforcement of child offenders is carried out by forwarding the violation file of the child concerned to the  Court  and  given  the  fines  sanction.  The  subsequent prosecution by law enforcement officials on children who were trafficked  in  Konawe  District  were  in  the  form  of  criminal penalties.  Law  enforcement  officials  still  have  not implemented  the  specifical  law  to  handle  traffic  violations committed by children.
© 2019–Ariefulloh, Asis, A., Maskun. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Transportasi,  pada  hakikatnya  merupakan  kegiatan  pergerakan  atau  perpindahan barang  dan  manusia  pada  ruang  dan  suatu  waktu  melalui  moda  tertentu. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya  sarana  dan  prasarana  transportasi,  urbanisasi  yang  cepat,  tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia setiap harinya, dan  mungkin  juga  sistem  perencanaan  transportasi  yang  kurang  baik.  Akibatnya, kemacetan dan kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.
Transportasi  sesungguhnya  memiliki  sisi  positif,  akan  tetapi  disisi  lain  juga memberikan  konsekuensi  lain,  di  antaranya  penyediaan  jalan  yang  memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih sangat rendah, sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. 1 Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan  helm.  Mobil  menerobos  lampu  merah,  hingga  angkutan  umum  yang berhenti tidak pada tempatnya.
Tiga sampai empat orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, serta didominasi usia pelajar. Menurut data Kementerian Perhubungan selama 2016 terjadi 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebanyak 73,9 persennya melibatkan sepeda motor.  Dirjen Perhubungan Darat mengatakan pada tahun 2016, lebih dari 175 ribu sepeda motor mengalami  kecelakaan.  Korbannya  sebagian  besar  berada  pada  rentang  usia  15-60 tahun.  Pelajar  pada  rentang  usia  10-19  tahun  menjadi  korban  kecelakaan  urutan kedua. Pada 2016 jumlah korban pada usia tersebut mencapai 14.214 orang. Tahun berikutnya turun menjadi 8.906 orang. Korban kecelakaan tertinggi berada pada usia 20-29  tahun.  Jumlahhnya  mencapai  14.214  orang  pada  2016.  Sedangkan  2017
1 Sugiantari,  A.A.P.  (2017).  “Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik”. Jurnal Hukum Advokasi, Vol. 7 No. (1).
jumlahnya menjadi 13.441 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, korban kecelakaan dengan pendidikan SMA sebanyak 138.995 orang pada 2016. Jumlah itu hanya berkurang pada  2017 menjadi 132.423  orang. Jumlah kecelakaan yang tinggi juga  dialami  pelajar  SMP.  Sebanyak  31.106  siswa  SMP  menjadi  korban  pada  2016. Jumlah itu turun menjadi 29.783 pada 2017. Fakta itu sejalan dengan data kecelakaan lalu  lintas  di  seluruh  dunia.  Sebanyak  1,25  juta  orang  di  dunia  meninggal  akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Korban meninggal paling tinggi berusia sekitar 15-29 tahun. 2
Melihat  data  tersebut  di  atas,  maka  penindakan  terhadap  penyebab  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  harus  menjadi  prioritas  utama.  Penindakan  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  saat  ini  telah  diupayakan  dengan  menggunakan  aplikasi elektronik  tilang  (e-tilang),  dengan  mekanisme  atau  proses  kerja  aplikasi  tilang elektronik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Apabila  ada  seorang  pengendara  yang  menerobos  lampu  merah,  jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan.
2. Nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem e-Tilang. Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK.
3. Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau  bukti  sudah  dilunasi.  Sistem  tersebut  juga  bisa  mempermudah  proses tilang tanpa harus datang sidang.
4. Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi e-Tilang menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.
2 Pikiran Rakyat. (edisi 2 Agustus 2018). “Korban Kecelakaan Sepeda Motor di Dominasi Usia Pelajar”. Diakses  dari  http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/02/korban-kecelakaan-sepeda- motor-didominasi-usia-pelajar-428201
Terkait dengan pembayaran besaran denda ini pun masih menjadi kontroversi dalam tataran penerapan hukum. Meskipun dikatakan bahwa dana yang diserahkan hanyalah di  titipkan  ke  pihak  Bank,  namun  penjatuhan  sanksi  tersebut  bertentangan  dengan asas  Presumption  of  Innocence  atau  asas  praduga  tak  bersalah.  Presumption  of innocence adalah salah satu unsur dari "Rule of Law" sebagaimana tercantum dalam Pasal  66  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP):  "Tersangka  atau  terdakwa  tidak dibebani kewajiban pembuktian".
Dalam Penjelasan dari pasal 66 dikatakan pula bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini diperkuat oleh Pasal 158 KUHAP yang berbunyi, "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa". Menurut Romli Atmasasmita, asas praduga tak bersalah seharusnya berbunyi: ”Seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai  dapat  dibuktikan  sebaliknya”.  Di  dalam  sistem  peradilan  pidana  (criminal justice system) berdasarkan sistem hukum Common Law, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law). 3
Penerapan  pidana  denda  terhadap  pelanggar  lalu  lintas  oleh  anak,  bertentangan dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  71  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana hanya  dapat  dikenakan  kepada  Anak  Berhadapan  Hukum  dengan  usia  14  (empat belas) tahun ke atas, yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan tidak ada sanksi terhadap anak berupa denda.
Di samping itu, apabila Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, berdasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA tersebut hanya  dikenakan  pidana  tindakan  antara  lain:  pengembalian  kepada  orang  tua, penyerahan kepada seseorang dan lain lain. Di Kabupaten Konawe sendiri, tilang juga
3 Kompasiana.  (edisi  Desember  2018).  “Proses  Hukum  yang  Berkeadilan”.  Diakses  dari: https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a6408075e137315837d76e6/proses-hukum-yang- berkeadilan
dilakukan terhadap anak. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat total 214 anak  di  bawah  umur  17  tahun  yang  dikenakan  sanksi  denda  tilang  terhitung  sejak Januari 2018 sampai dengan Juni 2018.
Dengan adanya penerapan tilang eletronik, maka mewajibkan semua pelanggar lalu lintas  untuk  melakukan  pembayaran  denda,  termasuk  juga  anak-anak.  Namun demikian  untuk  daerah-daerah  yang  masih  terkendala  akses  internet,  persoalan  ini masih  perlu  dipertimbangkan,  mengingat  segala  inovasi  yang  berkaitan  dengan  IT harus pula di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu dasar hukum  penerapan  denda  terhadap  anak  juga  masih  menjadi  perdebatan  apabila dikaitkan  dengan  perlindungan  anak.  Namun  demikian,  untuk  mewujudkan ketertiban,  diperlukan  penegakan  hukum  berkesinambungan  dan  ketegasan  aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  ditarik  muncul  permasalahan  tentang  bagaimana penerapan  sanksi  pelanggar  lalu  lintas  oleh  anak  pasca  penerapan  e-tilang  dan bagaimana  bentuk  tindak  lanjut  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  anak  yang ditilang tersebut.

## 3. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  (empirical  research). 4 Dalam rangka  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  kebutuhan  penelitian  ini,  penulis melakukan  penelitian  di  Polres  Konawe.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa Polres Konawe merupakan salah satu daerah pelaksana teknis pelanggaran E-tilang (Tilang Elektronik) yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Konawe.
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara
4 Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2011). “Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 142
kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan  pelaksanaan  E-tilang  (Tilang  Elektronik)  yang  ada  di  wilayah  Hukum Kepolisian Resor Konawe.

## 4. Penerapan Sanksi Pelanggar Lalu Lintas Oleh Anak di Kab. Konawe
Lalu-lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Lalulintas  dan  angkutan  jalan  sebagai  bagian  dari sistem  transportasi  nasional  harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu-lintas  dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Perkembangan  lingkungan  strategis  nasional  dan  internasional  menuntut penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  sesuai  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggraan Negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  penyelenggraan  berlalu-lintas  ada  4  (empat)  faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: 5
1) Keamanan  lalu-lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  suatu  keadaan  terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang  berlangsung  secara  teratur  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  setiap pengguna jalan.
4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
Kepolisian  Republik  indonesia  (Polri)  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
5 Pasal 1 angka 30, 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu,  Polri  dituntut  untuk  terus  berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan  Polri  dalam  organisasi  negara  memiliki  pengaruh  dominan  dalam penyelenggaraan  kepolisian  secara  proporsional  dan  profesional  yang  merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). 6
Pada  dasarnya  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  perkara  yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara  perkaranya mencapai  ribuan  perkara  dan  harus  disidangkan  di Pengadilan  dalam  waktu  sehari, senyatanya  telah  menimbulkan  problema. Dalam  mengatasi  problema  tersebut, perbaikan    penanganan    dan  penyelesaian  perkara  pelanggaran    lalu    lintas  di Pengadilan adalah hal  yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas  di  luar  Pengadilan  yaitu  melalui  penerapan  diversi  patut dijadikan salah  satu  alternatif  cara  mengurangi  beban  perkara  dan  problema  di Pengadilan.  Secara  fungsional,  penerapan  diversi  dijadikan  sebagai  bagian dari edukasi  dan  sistem  pembinaan  serta  sistem  perlindungan  masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur).
Eksistensi  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui  restoratif  justice  atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga  konsekuensinya  menjadi  beban  bagi  pengadilan  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara  sesuai  asas  “peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan”  tanpa harus  mengorbankan  pencapaian  tujuan  peradilan  yaitu  kepastian  hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan
6 Sadjijono.  (2008).  “Seri  hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Governance”.  Surabaya:  Laksbang Mediatama. hal. 22
diselesaikan  dimuka  pengadilan,  ataukah  ada  perkara-perkara  tertentu,  yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.
Secara  normatif,  UU  LLAJ  mengatur  mengenai  mekanisme penyelesaian  perkara pelanggaran  lalu  lintas.  Dalam  penanganan  perkara pelanggaran  lalu  lintas,  sama seperti  penanganan  perkara  pidana  pada umumnya  yang  melibatkan  Kepolisian dan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil (PPNS),  Kejaksaan,  dan  Pengadilan.  Kewenangan penyidikan  diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan  (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian. Setiap pelanggaran  lalu  lintas  yang  diperiksa  menurut  acara pemeriksaan  cepat  dapat dikenai  pidana  denda  berdasarkan  penetapan pengadilan.  Acara  pemeriksaan  cepat dapat    dilaksanakan    tanpa    kehadiran  pelanggar.  Pelanggar  yang  tidak dapat  hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.  Adapun  jumlah denda  yang  dititipkan kepada  bank  adalah sebesar  denda  maksimal  yang dikenakan untuk  setiap pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.  Bukti penitipan  uang denda wajib  dilampirkan  dalam  berkas  bukti  pelanggaran.  Dalam  hal  putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa  uang  denda  harus  diberitahukan  kepada  pelanggar  untuk diambil. Terhadap sisa  uang  denda  yang  tidak  diambil  dalam  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
Pada proses pelaksanaan  acara  cepat, terdapat beberapa  karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan  dengan  bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara  cepat  adalah  proses  pelimpahan  perkara  tidak  dilakukan  melalui  aparat penuntut  umum,  namun  penyidik  bertindak  sebagai  Kuasa  Penuntut    Umum,  tidak diperlukan  adanya    surat    dakwaan,  dilakukan  dengan  hakim  tunggal,  saksi  tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. 7 Adapun  terkait dengan  persidangan,  ketentuan  dalam    UU    LLAJ    hanya    menyangkut    mengenai pemeriksaan    cepat    dan  pemeriksaan    tanpa    kehadiran    pelanggar.    Minimnya
7 C.S.T.Kansil, Christine Kansil. (2007). “Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Jakarta: Pradya Paramita. hal. 29.
pengaturan  mengenai penanganan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di  pengadilan juga    terlihat  dalam    peraturan    turunan    Undang-Undang    tersebut,    baik    dalam Peraturan  Pemerintah   Nomor    80    tahun    2012    tentang    Tata    Cara    Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan5    maupun    Surat    Kesepakatan    Bersama    antara    Ketua  Mahkamah    Agung, Menteri    Kehakiman,    Jaksa    Agung    dan    Kepala  Kepolisian  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.
Diversi  saat  ini  menjadi  salah  satu  sarana  hukum  yang  dinilai  sangat  akomodatif terhadap    kepentingan    para    pihak    (penegak    hukum,    Pelaku,  Korban    dan masyarakat)  dalam  melakukan  penyelesaian  suatu  perkara pidana  di  luar  dan  saat di    pengadilan.  Secara    normatif,  diversi    diatur    dan  diterapkan    dalam    sistem peradilan    pidana    anak.    Pengertian    diversi  tercantum    dalam    Pasal    1    angka    7 Undang-Undang  No.11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA)  yaitu  pengalihan penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana ke    proses    di    luar  peradilan  pidana.  Pada    ketentuan  Pasal  7    ayat    (1)  UU  SPPA menyebutkan pada setiap  tingkat penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan perkara Anak di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan  Diversi.
Dalam    UU    SPPA    juga  diatur  mengenai  proses  diversi  yang  dilakukan  melalui musyawarah  dengan  melibatkan    Anak    dan    orangtua/Walinya,    korban    dan/atau orangtua/ Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Dalam hal  diperlukan, musyawarah dapat    melibatkan    Tenaga    Kesejahteraan    Sosial,    dan/atau  masyarakat.    Proses Diversi  wajib  memperhatikan  kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggung jawab  Anak,  penghindaran  stigma  negatif, penghindaran  pembalasan,  keharmonisan masyarakat  dan  kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Diversi, menurut Marlina merupakan wewenang  dari aparat penegak hukum  yang menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan meneruskan  perkara atau  menghentikan  perkara,  mengambil  tindakan tertentu  sesuai  dengan  kebijakan
yang    dimiliknya.  Adapun  tujuan    dari  diversi    adalah    untuk    mendapatkan    cara menangani  pelanggaran  hukum  di luar  pengadilan  atau  sistem  peradilan  yang formal.    Ada    kesamaan    antara  tujuan    diskresi    dan  diversi.    Pelaksanaan  diversi dilatarbelakangi    keinginan  menghindari    efek    negatif    terhadap    jiwa    dan perkembangan    anak    oleh  keterlibatannya    dengan    sistem    peradilan    pidana. Pelaksanaan  diversi  oleh aparat  penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan  aparat penegak  hukum yang disebut discretion. 8
Berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi penanganan  dan penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  melalui penerapan  diversi  adalah cukup    relevan    dan    urgen    baik    ditinjau    dari  perspektif  filosofis,    teoritis,    dan soiologis. Ditinjau dari perspektif filosofis, melalui penerapan diversi  lebih  terjamin aktualisasi  restoratif  justice. 9
Namun demikian, berebeda halnya dengan apa yang terjadi pada penegakan hukum berlalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Konawe,  dimana  pola  diversi  dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak dilakukan dengan efektif. Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh,  penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak  masih  mengenyampingkan  diversi.  Berikut  Tabel  1,  data penanganan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Konawe.

## Tabel 1. Daftar Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Konawe Berdasarkan Kualifikasi Usia Pelanggar Periode Januari-Juni 2018
No.  Periode
(Bulan) Jumlah Pelanggaran Usia Pelanggar <17 18-27 28-50 51-70 >70 1 Januari 310 35 211 57 7 0 2 Februari 491 59 257 163 12 0
8 Marlina. (2010). “Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”. Medan: USU Press. hal. 1
9 Andi  Hamzah. “Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia”.  Makalah yang  disampaikan  pada Seminar  IKAHI tanggal 25 April  2012
3 Maret 145 23 154 72 2 0 4 April 267 21 135 105 6 0 5 Mei 673 35 356 265 16 1 6 Juni 284 41 144 97 2 0 Total 2170 214 1257 759 45 1

## Sumber data: Polres Konawe, 2018
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penindakan  pelanggaran  lalu lintas di tahun 2018 pada Bulan Januari sebanyak 310 pelanggaran, Februari sebanyak 491 Pelanggaran, Maret sebanyak 145 Pelanggaran, April sebanyak 267 Pelanggaran, Mei  Sebanyak  673  Pelanggaran,  Juni  sebanyak  284  Pelanggaran.  Adapun  jumlah pelanggaran  selama  periode  Januari-Juni  2018  di  Wilayah  Hukum  Polres  Konawe adalah Sebanyak 2170 pelanggaran.
Selanjutnya, data pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada Bulan Januari sebanyak 35 pelanggaran, Februari sebanyak 59 Pelanggaran, Maret sebanyak 23 Pelanggaran, April  sebanyak  21  Pelanggaran,  Mei  Sebanyak  35  Pelanggaran,  Juni  sebanyak  41 Pelanggaran. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak selama periode Januari- Juni 2018 di Wilayah Hukum Polres Konawe adalah Sebanyak 214 pelanggaran. Angka ini  cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  para  pelanggar  lainnya  yakni  dengan presentasi 9.7%.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  dengan  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Konawe Bapak Sumarlang, pada tanggal 24 Januari 2019, mengemukakan bahwa:
“Pada  dasarnya  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  telah  dilakukan dengan baik sesuai prosedur, yakni mengacu pada ketentuan  Perma No 12 Tahun 2016. Perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang  diputus  oleh Pengadilan  menurut    Peraturan    Mahkamah    Agung    ini    adalah pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  316  ayat  (1),  tidak termasuk  di  dalamnya  pelanggaran  dalam  Pasal  274  ayat  (1) dan (2),  Pasal  275  ayat  (1),  Pasal  309,  dan  Pasal  313  Undang-  Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Di dalam  perma  tersebut,  tidak  ada  ketentuan  pembedaan  penindakan terhadap pelanggaran khusus yang dilakukan oleh anak”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  melakukan  penelusuran  berkaitan dengan Perma 12 Tahu 2016. Dalam ketentuan perma tersebut, memang tidak diatur berkaitan  dengan  penindakan  terhadap  anak.  Pengadilan  menyelenggarakan  sidang perkara  pelanggaran  lalu  lintas  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.  Pengadilan  menerima  berkas  perkara  yang  disertai  surat  pengantar  dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar  pelanggar,  jenis  pelanggaran,  barang  bukti,  waktu  dan  tempat  penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang  melakukan  penindakan  pelanggaran.  Petugas  melakukan  verifikasi  data  dan Panitera  Muda  Pidana  melalui  Panitera  menyampaikan  formulir  penetapan  Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera  pada  hari  yang  sama  baik  secara  manual  maupun  elektronik  melalui  SIPP. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti  untuk  dikeluarkan  penetapan/putusan  denda  oleh  Hakim.  Hakim  yang ditunjuk  membuka  sidang  dan  memutus  semua  perkara  tanpa  hadirnya  pelanggar. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari
itu juga. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran  yang  telah  diputus Hakim ke  dalam  SIPP  dan  setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat  nama  pelanggar,  pasal  pelanggaran,  tanggal  putusan,  besaran  denda  yang dijatuhkan,  barang  bukti,  biaya  perkara,  catatan  pelanggaran,  dan  status  kehadiran pelanggar.  Petugas  mengunggah  data  pelanggaran  ke  laman  resmi  Pengadilan  pada hari yang sama dengan persidangan.  Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah  diputus  kepada  Jaksa  pada  hari  yang  sama  dengan  persidangan.  Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua  Pengadilan.  Petugas  mengunggah  laporan  rekapitulasi  hasil  sidang  ke  laman resmi Pengadilan.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  penulis  memang  tidak  menemukan  bagaimana  bentuk penindakan  terhadap  pelanggar  anak  dalam  peraturan  tersebut.  Dalam  pandangan penulis perlu dilakukan pngklasifikasian berkaitan dengan penindakan terhadap anak. Namun demikian, dalam UU SPPA, Pasal 69, secara tegas menentukan bahwa:
(1) Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat dikenai tindakan.
Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang belum berusia 14 tahun tidak  dapat  dijatuhi  pidana  dan  hanya  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  tindakan. Selanjutnya berkaitan dengan pidana terhadap anak, diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU SPPA menentukan bahwa:
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari  tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaan  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam ketentuan tersebut, yang harus diperhatikan adalah ketentuan pada ayat  (3), yakni  apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini harus menjadi perhatian bagi aparat dalam menerapkan pidana denda terhadap anak. Karena berdasarkan UU SPPA,  anak  tidak  dapat  dikenai  sanksi  pidana  denda,  melainkan  hanya  berupa penindakan saja.
Berkaitan dengan diversi terhadap anak, penulis juga menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dimana dalam Pasal 7 ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:
(1) Kesepakatan  Diversi  dapat  dilakukan  tanpa  persetujuan  korban  dan/atau keluarga Anak Korban, jika:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat.
(2) Kesepakatan  Diversi  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  tanpa  persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dilakukan  oleh  Penyidik  bersama  Anak  dan/atau  keluarganya,  dan Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(4) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Menurut  penulis,  diversi  terhadap  perkara  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak harus diselesaikan dengan proses diversi. Sanksi yang paling efektif diberikan kepada anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP 65 Tahun 2015 tersebut di atas.  Berdasarkan  pemaparan  berbagai  peraturan  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam penindakan lalu lintas yang dilakukan  oleh  Anak  di  Wilayah  Hukum  Polres  Konawe.  Dimana,  dalam  dapat  yang penulis peroleh masih banyak penindakan terhadap pelanggar yang belum berusia 17 tahun.  Tentunya  hal  ini  perlu  segera  dibenahi,  dalam  pandangan  penulis,  bagi pelanggar yang  belum  berusia  18  tahun,  penanganannya  wajib  diselesaikan  dengan upaya  diversi.  Jika  dikaitkan  dengan  ketentuan    Perma  No  12  Tahun  2016,  maka penulis berpendapat diversi dapat dilakukan pada suatu hari tertentu secara bersama- sama terhadap anak pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan berorientasi pada restoratif justice. 10

## 5.   Penindakan  Lanjutan  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Ditilang
Penindakan  lanjutan  terhadap  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,  tidak dibedakan  antara  pelanggar  anak  dan  pelanggar  dewasa.  Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan Bapak xxx selaku Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Konawe menjelaskan bahwa upaya  dan  peranan  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian  dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak di  bawah umur yaitu  untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  sekolah,  yaitu  dengan  cara  melakukan sosialisasi  penyuluhan tertib  berlalu  lintas  di  sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. Jika masih ada yang melanggar, maka di lakukan Upaya represif, upaya ini diambil  oleh  aparat  kepolisian  untuk  menindak  langsung  anak  dibawah  umur  yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna  untuk  memberi  efek  jera  terhadap anak  dibawah  umur  yang melakukan pelanggaran.
10 Sukardi.  (2014).  “Legitimacy  of  the  Restorative  Justice  Principle  in  the  Context  of  Criminal  Law Enforcement”. Indonesia Law Review, Vol. 4 No. 2: 196-214
Dalam  beberapa  wawancara  yang  penulis  lakukan,  terlihat  bahwa  beberapa  aparat kepolisian  masih  salah  kaprah  dalam  menerapkan  tindakan  terhadap  anak  yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan keseluruhan berkas perkara tilang,  tidak  pernah  dikualifir  berdasarkan  usia.  Melainkan  langsung  diproses  dan keseluruhannya  dijatuhi  sanksi  berupa  pembayaran  sejumlah  denda.  Hal  ini  tentu bertentangan  dengan  nafas  UU  SPPA  dimana  penanganan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  haruslah  mengedepankan  penerapan  restoratif  justice, dimana anak yang melanggar ditindak dengan mengedepankan diversi.
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non  penal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  seseorang  untuk  memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. 11
Pertimbangan  dilakukannya  diversi  didasarkan  pada  alasan  untuk  memberikan keadilan  kepada  pelaku  yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak  pidana  serta memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  memperbaiki  dirinya.  Diversi  juga salah  satu  usaha  untuk  mengajak  masyarakat  untuk  taat  dan  menegakan  hukum Negara,  pelaksanaannya  tetap  mempertimbangkan  rasa  keadilan  sebagai  prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. 12 Tujuan  Diversi  dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana,  adalah untuk:
a) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
11 Soerjono Soekanto. (2008). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 13
12 Sukrdi. Loc. Cit.
Diversi  dalam Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  merupakan  proses  restorative  justice.  Artinya,  dalam  pelaksanaan  diversi tersebut  segala  pihak  ikut  ambil  andil  untuk  menyelesaikan  perkara  anak  terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Proses diversi pada dasarnya harus dengan persetujuan korban. Akan tetapi terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan pelaksanaan diversi tanpa persetujuan korban. Kondisi-kondisi  yang  dimaksud  adalah:  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak berupa  pelanggaran;  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  masuk dalam  kategori  tindak  pidana  ringan;  atau  tindak  pidana  tanpa  korban;  atau  tindak pidana yang nilai kerugiannya kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pasal 7 (1) UU No.11 Tahun 2012 atau UU tentang SPMA, menegaskan bahwa upaya Diversi  wajib  dilaksanakan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  perkara,  yaitu  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri,  terhadap  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  dan  bukan merupakan pengulangan , terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas. Proses yang dimaksud: Pertama, di tingkat Penyidikan,   tindak pidana  dilakukan  oleh  anak  diserahkan  ke  polisi  (penyidik),  polisi  mengupayakan diversi  dengan  melibatkan  pihak  terkait.  Jika  para  pihak  setuju,  maka  dibuatkan kesepakatan diversi, dan kasus selesai.  Tetapi jika para pihak tidak setuju atau tidak tercapai  kesepakatan,  maka  kasus  dilimpahkan  ke  kejaksaan;  Kedua,  di  tingkat Kejaksaan, kasus yang dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan , jaksa mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihat terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal di kejaksaan, maka kasus  dilimpahkan  ke  pengadilan;  Ketiga,  di  tingkat  Pengadilan,  kasus  yang dilimpahkan  oleh  kejaksaan  ke  pengadilan,  sebelum  proses  peradilan  dilaksanakan, hakim mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal , maka proses peradilan berlanjut hingga ada putusan hakim.

## 6. Kesimpulan
Penerapan  sanksi  pelanggar  lalu  lintas  oleh  anak  di  Kab.  Konawe  dilakukan  tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  Dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun. Penindakan  terhadap  pelanggar  anak,  dilakukan  dengan  meneruskan  berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda. Padahal menurut UU SPPA anak yang melakukan tindak pidana dengan sanksi denda, harus diganti dengan sanksi berupa tindakan. Demikian pula berdasarkan PP 65 tahun 2015, mewajibkan dilakukan diversi terhadap anak yang melakukan pelanggaran.
Penindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe  adalah  dalam  bentuk  penjatuhan  sanksi  Pidana  Denda.  Aparat  penegak hukum  masih  belum  menerapkan  UU  SPPA  khususnya  dalam  penanganan  tindak pidana  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak.  Dengan  demikian,  perlu dilakukan  penyamaan  presepsi  terkait  dengan  penanganan  anak  yang  melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap aparat kepolisian. Penyaaan presepsi ini harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang  dilakukan oleh anak cukup tinggi di  wilayah  hukum  Polres Konawe Perlu  di  bentuk  tim  kerja  khusus  dalam  kesatuan  lalu  lintas  Polres  Konawe,  yang bertugas khusus menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif dengan mengedepankan terwujudnya restoratif justice.

## Referensi
A.A.P, Sugiantari. (2017). “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik”. Jurnal Hukum Advokasi, Vol. 7 No. (1).
Irianto,  Sulistyowati  dan  Shidarta.  (2011).  “Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  & Refleksi”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kansil,  C.S.T  &  Kansil,  Christine.  (2007).  “Memahami  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan”. Jakarta: Pradya Paramita.
Kompasiana. (edisi Desember 2018). “Proses Hukum yang Berkeadilan”. Diakses dari https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a6408075e137315837d76e6/proses- hukum-yang-berkeadilan
Marlina,  Marlina.  (2010).  “Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam Hukum Pidana”. Medan: USU Press.
Pikiran Rakyat. (edisi Oktober 2018). “Korban Kecelakaan Sepeda Motor di Dominasi
Usia Pelajar”.
Diakses
dari http://www.pikiran- rakyat.com/pendidikan/2018/08/02/korban-kecelakaan-sepeda-motor- didominasi-usia-pelajar-428201
Mulyadi,  Lilik.  (2007).  “Hukum  Acara  Pidana:  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan Permasalahannya (1 st edition)”. Bandung: PT. Alumni.
Sadjijono,  Sadjiono.  (2008).  “Seri  hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Governance”.
Surabaya: Laksbang Mediatama.
Soekanto, Soerjono. (2008). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sukardi, Sukardi. (2014). “Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement”. Indonesia Law Review, Vol. 4, No. 2