## PENGARUH SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN MEREK YANG ADA DI INDONESIA DENGAN NILAI EKONOMI MEREK
GUFTA ALVIAN IRSYADA 1 , ELFRIDA RATNAWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti 1,2 guftaalvian@gmail.com 1 , Elfrida@trisakti.ac.id 2
Abstract: Trademark is a sign used in trade to differentiate goods and services on the market. Trademark  have  economic  value  which  is  indicated  by  how  well  the  product  with  the trademark  sells  in  the  market.  Trademark  that  sells  well  in  the  market  have  a  good  brand image.  Trademark  with  a  good  brand  image  is  prone  to  branding  infringement  practices therefore  we  need  a  legal  system  to  protect  the  trademark  form  infringement  practices.  This makes the author interested in conducting research on the legal system that protects trademark and their effect on the economic value of trademark. The legal system that the writer wants to research  is  the  legal  system  according  to  Friedman  which  consists  of  legal  substance,  legal structure and legal  culture. The research method used by the author is a normative research method  with  secondary  data.  The  secondary data are  from  primary  legal  sources,  secondary legal sources and tertiary legal sources. The approach used is the statutory approach and the theoretical approach. Data is collected from literature study that will be used to describe the trademark  protection  legal  system  in  Indonesia  and  its  impact  on  the  economic  value  of brands.
Keywords: Economic value of trademark, Trademark Protection, Legal System.
Abstrak: Merek adalah tanda yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan produk barang  dan  jasa  yang  ada  di  pasaran.  Merek  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  ditunjukan  dari seberapa  laku  merek  tersebut  dipasaran.  Merek  yang  laku  dipasaran  mempunyai  citra  merek atau Brand Image yang bagus. Merek dengan brand image yang bagus rawan terhadap praktek pendomplengan  merek  oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  sistem  hukum  untuk  melindungi merek  tersebut.  Hal  tersebut  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang sistem hukum yang melindungi merek dan pengaruhnya terhadap nilai ekonomi merek. Sistem hukum  yang  hendak  penulis  teliti  adalah  sistem  hukum  menurut  Friedman  yang  terdiiri  dari subtansi,  struktur  dan  budaya  hukum.  Metode  penelitian  yang  dipakai  penulis  adalah  metode penilitian normatif dengan data  sekunder yaitu data dari sumber  hukum primer, sekunder  dan tersier.  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  Undang-undang  dan  pendekatan  teori. Data dikumpulkan dari studi kepustakaan yang akan digunakan untuk mendeskripsikan sistem hukum perlindungan merek di Indonesia dan pengaruhnya terhadap nilai ekonomi merek. Kata Kunci: Nilai ekonomi merek, Perlindungan merek, Sistem Hukum

## A. Pendahuluan
Sektor perdagangan meningkat pesat dan menjadi sektor utama yang menggerakan roda perekonomian suatu Negara Perdagangan pada era globalisasi ini menjadi sektor utama dalam meningkatkan kemakmuran negara. Hal tersebut disebabkan oleh kemjuan teknologi informasi dan  komunikasi  di  era  globalisasi  ini.  Sebagaimana  terlihat  dari  57%  GDP  dari  Belanda  dan 53%  GDP  Afrika  Selatan  bergantung  pada  sektor  perdagangan  global.  “Memajukan kesejahteraan umum” adalah salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan  UUD  1945  alinea  4.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Indonesia  wajib  memberikan kesejahteraan kepada warganya dalam dunia perdagangan global tersebut. Negara tidak boleh membiarkan  dunia  perdagangan  berjalan  sendiri  dengan  alasan  perdagangan  adalah  sektor privat  seperti  yang  dijelaskan  dalam  ajaran  hukum  klasik  ( liberale  rechstaat ),  namun  negara harus ikut berperan menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perdagangan tersebut.
Salah satu instrument penting perdagangan adalah merek. Merek merupakan tanda yang dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama  ,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang digunakan sebagai daya pembeda barang dan/atau jasa yang
diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dan  digukan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan/atau  jasa.  Ditinjau  dari  pelaku  usaha,  merek  menunjukkan  kualitas  suatu  produk  yang dimiliki  untuk  menarik  minat  konsumen,  sedangkan  dari  sudut  pandang  konsumen,  merek merupakan  salah  satu faktor konsumen dalam  memilih barang dan  jasa yang akan dibeli  atau digunakan.  Merek  juga  dapat  memunculkan  “ brand  image” bagi  konsumen  sehingga konsumen  akan  terbangun  kepercayaan  terhadap  merek  tersebut.  Setelah  konsumen  percaya terhadap  merek  tersebut  maka  konsumen  akan  menggunakan  barang  dan  jasa  dengan  merek tersebut  secara  terus  menerus.  Tentunya  hal  tersebut  akan  menguntungkan  pihak  yang mempunyai  “ brand  image ”  atau  citra  merek  yang  bagus  karena  konsumen  percaya  terhadap produknya  sehingga  produknya  akan  laku  dipasaran  (Dyah,  2018).  Menurut  Aaker  dalam (Yulianti  2020)  konsumen  juga  sering  membeli  produk  dengan  merek  terkenal  karena  citra merek  atau  brand  image  yang  memang  bagus  dan  merasa  lebih  nyaman  dengan  hal-hal  yang sudah diketahui (Rani, 2020).
Merek yang sudah masuk kategori terkenal akan menambah nilai ekonomis pada produk barang atau jasanya. Dengan kehadiran merek terkenal pada pasar global membuat para pelaku usaha  lain  mengininkan  mereknya  juga  masuk  kategori  merek  terkenal  (dikenal  khalayak umum).  Namun  untuk  menjadikan  suatu  merek  menjadi  merek  terkenal  dengan  jaminan kualitas  mutu  yang  sudah  baik  dan  nilai  ekonomi  yang  tinggi  bukanlah  hal  yang  mudah. Diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar bagia pengusaha untuk membangun “” brand  image ””  dari  merek  sampai  menjadi  merek  terkenal.  Perjalanan  bagi  seorang pengusaha dalam membangun mereknya sampai menjadi merek terkenal pastinya tidak selalu lancar pasti banyak hambatan yang dilalui oleh pengusaha tersebut. Salah satu  hambatan  dari pengusaha  tersebut  adanya  praktik  persaingan  tidak  sehat  yaitu  seperti  mendompleng  merek dari  si  pengusaha  tersebut  sehingga  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  si  pengusaha (Sismarwoto, 2022).
Persaingan  usaha yang semakin ketat pada era golobalisasi membuat para pelaku usaha menggunakan  berbagai  cara  agar  produknya  laku  dipasaran.  Akibatnya  banyak  pelaku  usaha menggunkan  cara  instan  dengan  membonceng  ketenaran  atau  reputasi  dari  merek  terkenal. Pemboncengan  reputasi  merek  inilah  salah  satu  bentuk  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat (Wijaya,  2020).  Pemboncengan  merek  mengakibatkan  pemilik  merek  mengalami  kerugian. Kerugian tersebut terjadi karena ada pihak yang bukan haknnya menjual produk dengan merek milik  pemilik  merek  tersebut.  Tindakan  tersebut  akan  membuat  kebingungan  terhadap konsumen.  Konsumen  akan  bingung  membedakan  mana  produk  asli  dan  mana  produk  hasil boncengan  sehingga  penjualan  produk  tersebut  menurun. Common  law mengatikan pemboncengan  merek  sebagai  pemboncengan  reputasi  dan  citra  merek  atau  “ brand  image ” dari suatu merek yang sudah ada terlebih dahulu dan lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh  dan  membuat  bingung  konsumen  sehingga  konsumen  akan  salah  dalam  memilih produk (Joesoef, 2020).
Salah  satu  contoh  kasus  pemboncengan  merek  adalah  kasus  merek  Smirnoff  milik perusahaan  asing  Diageo  dengan  Smirnoff  milik  Stephen  Rudy.  Smirnoff  milik  Diageo terdaftar pada kelas 33 yaitu minuman beralkohol. Smirnoff milik Diageo ini merupakan salah satu  merek  terkenal  pada  minuman  beralkohol.  Oleh  karena  itu  ketika  Stephen  Rudy mendaftarkan  merek  Smirnoff  meskipun  berbeda  kelas  dan  jenis  barang  Perusahaan  Diageo keberatan  dengan  pendaftaran  merek  tersebut.  Diageo  menganggap  bahwa  Smirnoff  milik Stephen  Rudy  membonceng  keterkenalan  merek  miliknya  (Horman,  2019).  Dalam membangun  merek  Simrnoff  miliknya  perusahaan  dari  Amerika  ini  memerlukan  biaya  yang besar. Diageo melakukan promosi besar-besaran ke seluruh dunia dengan biaya yang mencapai miliyaran dollar. Diageo juga pernah menjadi sponsor  tur  Asia  klub bola Manchester United. Tidak hanya itu Diageo pernah menjadi sponsor film James Bons Quantum of Solace. Dengan biaya  sebesar  itu  Diageo  tidak  terima  ada  pihak  yang  berusaha  membonceng  nama  Smirnoff miliknya. Oleh karena itu Diageo mengajukan gugutan ke pengadilan niaga terkait pembatalan pendaftaran  merek  Smirnoff  milik  Stephen  Rudy.  Akhirnya  pada  putusan No. 62/Merek/2009/PN.Niaga.JKT.PST  Majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  dari  Daigeo  dan membatlkan merek Smirnoff milik Stephen Rudy.
Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pemboncengan  suatu merek  akan merugikan nilai ekonomi  dari  merek.  Oleh  karena  itu  Negara  harus  melindungi  merek.  Salah  satu  bentuk negara memberikan perlindungan merek adalah dengan membentuk suatu sistem hukum yang melindungi  merek.  Menurut  Lawrence  M  friedman  dalam  (Femilya  Herviani  2022)  sistem hukum terdiri dari tiga aspek yaitu struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Sistem hukum  yang  dibentuk  ini  diharapkan  mampu  melindungi  pengusaha  dalam  membangun mereknya sehigga dapat meningkat nilai ekonomi dari merek tersebut (Yasin, 2022). Penelitian sistem  hukum  berdasarkan  teori  Friedman  yang  melindungi  kekayaan  intelektual  juga  pernah dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti tersebut bernama Taufik H. Simatupang yang dituangkan dalam  artikel  yang  berjudul  “Sistem  Hukum  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Dalam Rangka  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat”.  Artikel  tersebut  di  publikasikan  pada jurnal  DE  JURE  pada  tahun  2017. Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dan  Saudara Simatupang  terletak  pada  cakupan  Kekayaan  Intelektual.  Saudara  Simatupang  membahas Sistem  hukum  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  secara  menyeluruh  artinya  terdapat  (paten, merek,  desain  industry,  indikasi  geografis  dan  lain  lain)  sedangkan  penlitian  saya  membahas system hukum hanya pada merek saja (Simatupang, 2019).

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  yang  dipakai  oleh  penulis  dalam  penelitian ini.  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menghubungkan masalah  dalam  penelitian  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendekatan  konseptual atau teori adalah pendekatan dengan menganalisis masalah dengan teori-teori hukum yang ada. Data  yang  dikumpulkan  pada  penelitian  normatif  adalah  data  sekunder  yang  berupa  bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder (literatur tentang hukum baik berupa buku, jurnal, karya tulis dan lain lain), bahan hukum tersier (kamus besar  Bahasa  Indonesia).  Data-data  tersebut  kemudian  akan  dianalisis  secara  kualitatif menggunakan  teori  dan  pearutan  perundang-undangan  yang  ada.  Hasil  dari  analisis  data tersebut  berupa  deskripsi  mengenai  jawaban  dari  rumusan  masalah  penelitian  (Kurniawan, 2020).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pentingnya Perlindungan Merek
Kekayaan  Intelektual  adalah  hasil  dari  pikiran  manusa  yang  dituangkan  dalam  ciptaan, penemuan  dan  karya.  Kekayaan  intelektual  terdiri  dari  beberapa  jenis  seperti:  paten,  merek, hak  cipta,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  dan  rahasia  dagang.  Penemuan  atau  karya tersebut dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Kekayaan Intelektual juga mempunyai nilai ekonomi  dari  hasil  kreativitas  si  penciptanya.  Oleh  karena  itu  kekayaan  intelektual  harus  di lindungi  oleh  negara  untuk  melindungi  hasil  kreativitas  dari  pencipta  (Jaya,  2020).  Merek adalah  salah  satu  Kekayaan  Intelektual  yang  dilindungi  di  Indonesia.  Seperti  yang  dijelaskan pada bagian pendahuluan diatas merek menurut UU nomor 20 tahun 2016 adalah suatu tanda yang  berupa  gambar,  logo,  kata,  nama,  huruf  symbol,  warna  dan  susunan  warna  yang  dapat direpresentasikan  secara  grafis  dalam  bentuk  dua  dimensi  untuk  membedakan  barang  dan jasayang  diproduksi  ole  baik  perorangan  atau  merupakan  badan  usaha.  Dari  definisi  UU tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  merek  digunakan  untuk  membedakan  kualitas  barang  dan jasa dari satu produser ke produser lain (Jaya, 2022).
Pada  dasarnya  merek  mempunyai  dua  fungsi.  Fungsi  yang  pertama  adalah  untuk mengidentifikasi  suatu  produk  dari  produsen  tertentu.  Oleh  karena  itu  merek  harus  dapat menunjukkan asal dari produk tersebut.  Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan barang atau jasa. Maksud dari fungsi yang pertama adalah dengan merek, produsen dapat menunjukan bahwa produk tersebut hasil dari produsen tersebut  sedangkan pada fungsi  kedua  adalah agar konsumen  dapat  membedakan  barang    dipasar  sehingga  konsumen  akan  terlindungi  dari barang  palsu.  Kedua  fungsi  ini  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Konsumen  memilih produk  dengan  merek  yang  menunjukan  dari  mana  barang  atau  jasa  tersebut  diproduksi
(Sardjono, 2019). Selain kedua fungsi diatas merek mempunyai fungsi lain yaitu menunjukan kualitas  dari  produk.  Merek  tidak  perlu  mencamtumkan  informasi  mengenai  komposisi  atau karakteristik dari sebuah produk. Akan tetapi konsumen dapat mendapatkan informasi kualitas dari produk dari pengalaman pribadi. Hal tersebutlah fungsi merek dalam menunjukan kualitas yang didapat dari hasil pengalaman  konsumen menggunakan produk tersebut. Karena dengan pengalaman  yang  diperoleh  konsumen,  akan  cenderung  untuk  membeli  produk  tersebut  lagi agar  dapat  mendapatkan  pengalaman  yang  sama.  Dengan  informasi  ini  dan  promosi  dari produsen  konsumen  akan  mengetahui  bagaimana  sifat  asal  dan  kualitas  dari  produk  sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai yang dibutuhkan (Marlyna, 2019).
Pada  bagian  tinjauan  teori  sudah  dijelaskan  bahwa  merek  mempunyai  nilai  ekonomi. Nilai  ekonomi  merek  ditunjukan  dari  seberapa  terkenal  atau  laku  merek  tersebut  dipasaran. Merek  yang  terkenal  dan  laku  dipasaran  memiliki  kualitas  yang  baik  sehingga  konsumen percaya  pada  kualitas  produk  dari  merek  tersebut.  Hal  tersebut  berdampak  pada  peningkatan pendapatan  bagi  produsen.  Ada  indikator  yang  menunjukan  seberapa  laku  merek  dipasaran. Salah  satu  indikator  tersebut  adalah Brand  Image atau  citra  merek.  Menurut  Setiadi  (2013), citra  merek  adalah  representasi  dari  semua  presepsi  konsumen  terhadap  merek  tersebut. Presepsi  konsumen  tersebut  didapat  dari  pengalaman  konsumen  dalam  menggunakan  merek tersebut.  Citra  merek  berhubungan  dengan  keyakinan  dan  pilihan  konsumen  dalam  memilih merek.  Apabila Brand image atau citra merek dari suatu produk positif bagi konumen makan konsumen  akan  cenderung  memilih  produk  dengan  merek  tersebut.  Jadi  apabila  citra  suatu merek itu baik atau positif dimata konsumen. Produk dari merek tersebut akan laku dipasaran (Subrata, 2022).
Teori dari setiadi ini  yang menyatakan bahwa citra merek positif merek mempengaruhi keputusan  konsumen  dalam  memilih  produk  dengan  merek  tertentu  sudah  dibuktikan  di penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh saudari Siska Dwi Rachmawati dan Anik  Lestari  Andjarwati.  Penelitian  tersebut  ditulis  dalam  sebuah  artikel  yang  berjudul “Pengaruh  Kesadaran  Merek  dan  Citra  Merek  Terhadap  Keputusan  Pembelian  (Studi  pada Pengguna  JNE  Express  di  Surabya  Selatan)”dalam  jurnal e-Journal Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi yang dipublikasikan pada tahun 2020 (Rachmawati, 2020). Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah ada pengaruh antara citra merek terhadap putusan pembelian? dalam hal ini  yang  diteliti  adalah  para  pengguna  JNE  Express  di  wiliayah  Surabaya  Selatan.  Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris (menyebar angket ke para pengguna jasa  ekspedisi di  Surabaya)  dan  menggunakan  metode  analisis  regresi  linear.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menunjukan  bahwa  para  responden  lebih  memilih  menggunakan  JNE  Express  sebagai  jasa ekspedisi  karena  Merek  JNE  mempunyai  citra  yang  baik  di  masyarakat  dan  sudah  cukup terkenal di kalangan masyarakat.
Citra  merek  yang  baik  akan  membuat  nilai  ekonomi  merek  meningkat.  Hal  ini disebabkan  merek  dengan  citra  yang  baik  akan  laku  dipasaran  sehingga  menghasilkan pendapatan yang besar.  Akan tetapi dalam membangun citra merek tersebut pengusaha harus mengeluarkan biaya tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu ada beberapa orang yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  memilih  jalan  pintas  agar  mereknya  bisa  laku dipasaran  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya  tenaga  dan  waktu  yang  lama.  Jalan  pintas  yang dimaksud  adalah  mendompleng  merek  dari  merek  yang  sudah  terkenal  (Sismarwoto,  2022). Pendomplengan  merek  tersebut  tentu  sangat  merugikan  bagi  pemilik  merek  yang  asli  karena citra  merek  yang  sudah  dibangunnya  akan  rusak  oleh  produk  palsu  yang  meniru  merek  yang asli.  Konsumen  juga  akan  dirugikan  karena  produk  dari  merek  palsu  kualitasnya  jelas  lebih buruk  dari  merek  yang  asli.  Selain  itu  produk  dengan  merek  tersebut  bisa  ditinggalkan  oleh konsumen  karena  konsumen  menganggap  bahwa  kualitas  barang  menurun  dan  itu  akan berdampak  dari  pendapatan  pemilik  merek  yang  asli.  Oleh  karena  itu  penting  dibuat  suatu sistem hukum yang bersifat memaksa untuk melindungi merek (Joesoef, 2020).

## 2.Sistem Hukum Perlindungan Merek
Seperti  yang  sudah dijelaskan pada bagian tinjauan teori, Friedman berpendapat bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum tergantung kepada fungsi dari komponen sistem hukum. Komponen  tersebut  adalah  Substansi  hukum  ,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Substansi
hukum dalam hal perlindungan merek adalah aturan-aturan mengenai merek. Struktur  hukum dalam hal ini perangkat-perangkat pemerintah (ASN) yang mengurusi tentang merek.  Budaya hukum  disini  adalah  kebiasaan  masyarakatnya  sendiri  yang  berhubungan  dengan  merek (Basworo, 2020).
Pertama  tinjau  terlebih  dahulu  substansi  hukum  tentang  merek  di  Indonesia.  Peraturan perundangn-undangan  tentan  merek  yang  pertama  ada  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang nomor  21  tahun  1962  tentang  merek  perusahaan  dan  komersial.  UU  tersebut  mengganti  UU yang  berlaku  sebelumnya  yaitu  Industriele  Eigendom  Kolonien  Regulation  Stb.1912  Number 545 jo. Stb. 1913 Number 214. Perbedaan kedua UU tersebut adalah perbedaan masa berlaku merek  pada  UU  nomor  21  tahun  1961  masa  berlaku  perlindungan  merek  sepuluh  tahun sedangkan  pada  UU  dari  belanda  (RIE  1912)  masa  berlaku  merek  adalah  dua  puluh  tahun. Kemudian  UU  nomor  21  tahun  1961  diganti  oleh  Undang  Undang  Merek  nomor  19  tahun 1992.  Beberappa  perbedaan  UU  nomor  1992  dan  UU  nomor  21  tahun  1961  adalah  asas perlindungan dan dibentuknya komisi banding merek. Asas perlindungan UU pada tahun 1992 adalah  asas first  to  file  sedangkan asas  UU  pada  tahun  1961  adalah first  to  use (Mustafa, 2019).
Kemudian  UU nomor 19 tahun 1992 diubah oleh UU nomor 14 tahun 1997. Perubahan ini  dilakukan  untuk  menyesuaikan  UU  merek  dengan  TRIPS  dan  TLT  (trademark  Law Treaty).  Contoh  perubahan  peraturan  dari  UU  1992  ke  UU  1997  yaitu:  pertama dimasukkannya  perlindungan  merek  terkenal,  dimungkinkan  perlindungan  merek  jasa, dimungkinkan  perlindungan  merek  lebih  dari  satu  kelas  barang  atau  jasa.  Selanjutnya  UU nomor 14 tahun 1997 oleh UU nomor 15 tahun 2001. Perbedaan UU tahun 2001 dengan  UU 1997  adalah:  Adanya  aturan  perlindungan  tentang  Indikasi  Geografis,  penyelesaian  sengketa merek pada UU 2001 diselesaikan pada pengadilan niaga (peradilan khusus),atau bisa dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir adalah perubahan UU nomor 15  tahun  2001  ke  UU  nomor  20  tahun  2016.  Perubahan  pada  UU  2016  yang  tidak  ada  UU tahun  2001  adalah  percepatan  prosedur  pendaftaran,  peraturan  mengenai  merek  non- tradisional, pendaftaran merek internasional menggunakan madrid protocol (Mustafa, 2019). Penjelasan diatas adalah substansi hukum yang pernah berlaku tentang merek. Kemudian tinjau  peran  struktur  hukum  dalam  menjalankan  substansi  hukum  merek.  Asas  hukum perlindungan  merek  yang  berlaku  sekarang  adalah  asas  first  to  file  artinya  siapa  yang mendaftarkan  mereknya  terlebih  dahulu  maka  dia  akan  mendapatkan  perlindungan  merek tersebut  (hak  merek  tersebut).  Pendaftaran  merek  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Artinya  disini  struktur  hukum  yang  berperan adalah  semua  ASN  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (yang  selanjutya  disebut DJKI) yang mengurusi pendaftaran merek. Selain dari ASN DJKI ada satu lagi struktur hukum yang  bertugas  membantu  pemohon  dalam  melakukan  pendaftaran  struktur  hukum  tersbut adaah kuasa hukum atau dalam hal ini Konsultan Kekayaan Intelektual.
Peran dari ASN DJKI ini sebagai struktur hukum yang menjalankan perlindungan merek secara Preventif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mencega terjadinya pelanggaran atau sengketa. Pencegahan tersebut dilakukan oleh Pemeriksa Merek.  Menurut  UU  nomor  20  tahun  2016  Pemeriksa  Merek  adalah  struktur  hukum  yang bertugas  memeriksa  merek  secara  substantif.  Pemeriksaan  substantif  ini  berdasarkan  subtansi hukum  yaitu  UU  nomor  20  tahun  2016  pasal  20  dan  pasal  21.  Apabila  ada  merek  diajukan permohonan  pendaftarannya  akan  tetapi  memenuhi  kriteria  pasal  20  dan  21.  Maka  merek tersebut ditolak.  Akan tetapi apabila merek yang hendak didaftarkan tidak memenuhi kriteria pasal 20 dan pasal 21 maka merek tersebut akan didaftarkan. Sebagai bukti pendaftaran merek, DJKI  akan  mengeluarkan  sertifikat  merek.  Meskipun  permohonan  telah  ditolak  pemohon pendaftaran  merek  masih  bisa  melakukan  upaya  agar  merek  tersebut  dapat  didaftar.  Upaya tersebut adalah melakukan banding ke Komisi Banding Merek. Komis Banding Merek adalah salah  satu  struktur  hukum  yang  bertugas  memeriksa  permohonan  banding  merek.  Apabila permohonan  banding  diterima  maka  merek  tersebut  akan  didaftar  dan  Menteri  hukum  dan HAM  melalui  DJKI  akan  memberikan  sertifikat  merek.  Akan  tetapi  apabila  permohonan
banding  masih  ditolak  maka  usaha  selanjutnya  bagi  pemohon  merek  adalah  menggugat  ke pengadilan niaga.
Langkah  pemohon  mengajukan  gugatan  sengketa  ke  pengadilan  ini  adalah  salah  satu perlindungan  hukum  merek  secara  represif.  Pengajuan  gugatan  dilakukan  karena  pemohon merasa  merek  yang  dijadikan  dasar  penolakannya  yaitu  merek  yang  terdaftar  di  DJKI mempunyai  itikad  tidak  baik  dan  meniru  merek  miliknya  sehingga  pemohon  mengajukan gugatan pembatalan merek yang terdaftar tersebut. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga dan bisa  dilakukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebutrtuang  pada  UU  merek  nomor  20 tahun 2016 pasal 76-79. Struktur hukum yang berperan disini Hakim, sebagai pemutus perkara (baik pada , DJKI sebagai pihak terkait  (saksi ahli), Kuasa  hukum  sebagai  (wakil dari pihak- pihak  yang  bersengketa).  Selain  dari  gugatan  sengketa  pengadilan  yang  bersifat  perdata tersebut. Pemilik merek yang sudah terdaftar dapat mempidanakan seseorang yang melanggar hak  merek  miliknya.  Hal  tersebut  tertuang  pada  UU  nomor  20  tahun  2016  padal  100-103. Delik  pelanggaran  merek  bersifat  delik  aduan  jadi  pemilik  merek  harus  melaporkan  ke  pihak berwajib dalam hal ini kepolisian atau Direktorat Penyidikan dan peneyelesaian sengketa dari DJKI.  Struktur  Hukum  yang  berperan  dengan  hal  tersebut  adalah,  kepolisian,  jaksa,  hakim, Penyidik dan saksi ahli dari DJKI, kuasa hukum.
Setelah membahas  subtansi dan struktur  hukum perlindungan mereka,  selanjutnya akan dibahas  mengenai  budaya  hukum  merek.  Budaya  hukum  menurut  Friedman  diibaratkan sebagai  pihak  yang  menggerakan  struktur  dan  subtansi  hukum.  Budaya  hukum  pada perlindungan  merek  ditunjukan  dari  seberapa  banyak  pendaftaran  merek  yang  diajukan  oleh masyarakat  Indonesia. Berikut adalah tabel  permohonan merek lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tanggal tiga belas November 2022.
Tabel 1 Data permohonan pendaftaran merek lima tahun terakhir 2018 2019 2020 2021 2022 76205 89935 95475 106036 93098
Dari  tabel  1  tersebut  menunjukan  tren  yang  naik  atau  positif.  Hal  ini  disebabkan  peran  DJKI dalam melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek ke daerah daerah. Melalui program unggulan  DJKI  yaitu  roving  seminar, Mobile  Ip  clinic, Yasonna  Mendengar  DJKI  terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan mereknya.
Selain  dari  banyak  pendaftaran  merek,  budaya  hukum  perlindungan  merek  juga  bisa ditunjukan  dari  seberapa  banyak  kasus  sengketa  merek  yang  terjadi.  Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya sengketa merek bersifat delik aduan artinya harus ada yang melaporkan tindakan  pelanggaran  tersebut  ke  pihak  berwajib.  Berikut  adalah  data  Sengketa  Merek  dalam lima tahun terakhir.
Tabel 2 Data sengketa merek lima tahun terakhir 2018 2019 2020 2021 2022 23 41 25 17 8
Dari  data  tersebut  menunjukan  budaya  hukum  masyarakat  dalam  melindungi  merek  cukup baik.  Artinya  masyarakat  tersebut  sadar  bahwa  merek  miliknya  penting  untuk  dilindungi sehingga sampai dibawa ke pengadilan untuk bersengketa.
3.Pengaruh Sistem Perlindungan Hukum dan Nilai Ekonomi Merek
Seperti  yang  telah  disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  merek  mempunyai  nilai  ekonomi. Nilai ekonomi merek ditujukan dari brand image atau citra merek. Semakin bagus citra merek maka  produk  akan  semakin  laku.  Pengusaha-pengusaha  yang  tidak  bertanggung  jawab menggunakan  merek  dengan  citra  merek  yang  bagus  sehingga  produknya  bisa  cepat  laku  di pasaran.  Oleh  karena  itu  Merek  tersebut  harus  dilindungi  oleh  negara.  Merek  tersebut  akan mendapatkan perlindungan dari negara apabila mendaftarkan mereknya ke DJKI.
Setelah  didaftarkan  pemilik  merek  mempunyai  beberapa  keuntungan  yang  pertama pemilik  merek  mempunyai  hak  merek  yang  bersifat  ekslusif.  Dari  sini  si  pemilik  merek  bisa menindak  dan  menggugat  siapapun  yang  tanpa  hak  menggunakan  mereknya  sehingga kerugian-kerugian  dari  pendomplengan  merek  bisa  dikurangi.  Kemudian  keuntungan  kedua dari  sisi  pendaftaran  merek  DJKI  akan  dengan  otomatis  menolak  memberikan  hak  merek kepada siapapun yang hendak mendaftarakan merek akan tetapi mempunyai kemiripan dengan
merek  yang  sudah  didaftarakn  tersebut.  Keuntungan  ketiga  si  pemilik  merek  dapat memberikan  lisensi  mereknya  ke  orang  lain  untuk  memperoleh  royalti  sehinga  akan menambah pemasukan dari pemilik merek.

## D. Penutup
Merek merupakan suatu tanda yang dijadikan  sebagai pembeda produk barang dan jasa yang digunakan dalam perdagangan. Merek mempunyai nilai ekonomi yang dapat dilihat dari citra  merek  yang  bagus.  Semakin  bagus  citra  merek  semakin  laku  merek  dipasaran.  Agar pemilik  merek  dapat  berusaha  dengan  tenang  tanpa  takut  mereknya  didompleng  maka diperlukan  sistem  hukum  yang  melindungi  merek.  Sistem  hukum  menurut  Friedman  terbagi menjadi  tiga  komponen  yaitu:  subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Subtansi hukum  perlindungan  merek  adalah  peraturan  perundangan-undangan  yang  mengatur  tentang pendaftaran merek yaitu UU nomor 20 tahun 2016 dan Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Menurut  UU  nomor  20  tahun  2016  agar  merek  mendapat  perlindungan  maka  merek  tersebut harus  didaftarkan  pada  DJKI.  Struktur  hukum  yang  berperan  dalam  sisitem  hukum  tersebut adalah  semua  ASN  DJKI  yang  mengurusi  pendaftaran  merek,  Kuasa  hukum  atau  konsultan kekayaan  intelektual  yang  membantu  pndaftaran  merek,  dan  Komisi  Banding  merek.  Selain dari  segi  pendaftaran  merek  sistem  hukum  perlindungan  merek  juga  mencakup  penyelesaian sengketa  di  pengadilan  baik  perdata  maupun  pidana.  Substansi  hukumnya  sama  yaitu  UU nomor  20  tahun  2016.  Untuk  struktur  hukumnya  adalah  hakim,  jaksa,  kuasa  hukum,  dan kepolisian.  Budaya  hukum  menurut  friedman  adalah  pihak  yang  menggerakan  subtansi  dan strutur hukum. Budaya hukum tentang merek digambarkan dari jumlah pendafatran merek dari tahun  ke  tahun  dan  jumlah  kasus  sengketa  merek  dari  tahun  ke  tahun.  Merek  apabila didaftarkan akan mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama pemilik merek mempunyak  hak  ekslusif  merek  tersebut.  Pemilik  merek  dapat  melarang  semua  pihak menggunkan merek miliknya sehingga kerugian akibat pendomplengan merek bisa dikurangi. Keuntungan  kedua  pemilik  merek  bisa  meberikan  lisensi  ke  pihak  lain  untuk  mendapatkan royalti  sehingga  meningkatkan  pendapatan  dari  merek  tersebut.  Ketiga  pemilik  merek  akan merasa  aman  dalam  menjalankan  usahanya  bisa  dengan  tenang  mengembangkan  mereknya tanpa takut mereknya didompleng.Dari  keuntungan-keuntungan  tersebut  akan  membuatnnilai ekonomi  merek  akan  naik.  Dengan  demikian  sistem  hukum  perlindungan  merek  dapat meningkatkan nilai ekonomi merek.

## Daftar Pustaka
Balqis, Wizna Gania.  "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan  Intelektual:  Studi di Kota Semarang, Indonesia." Journal of Judicial Review (41-56), 2021: 48.
Chandra,  Dendy  Widya,  Budi  Santoso,  Novira  Maharani  Sukma.  "Perlindungan  Merek Terkenal  Asing  Yang  Belum  Terdaftar  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Sengketa  Merek KEEN)." Notarius , 2020: 315.
Femilya  Herviani,  Erfaniah  Zuhriah,  Raden  Cecep  Lukman  Yasin.  "Pertimbangan  Hakim Dalam  Pemberian  Dispensasi  Nikah  Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M. Friedman  di  Pengadilan  Agama  Malang." Jurnal  Intelektualita:  Keislaman, Sosial, dan Sains , 2022: 119.
Hakim,  Miftahur  Rahman,  and  Nur  Kholidah.  "Hak  Merek  Sebagai  Jaminan  Gadai  Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik." Pena Justisia , 2019: 83-84. Henny  Marlyna,  Agus  Sardjono.  "Does  the  Trademark  Protection  Regulation  Protect Consumers  against  Counterfeit  Products?  Analyzing  the  Theories  of  Trademark  and Indonesian Trademark Law." Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities , 2019. Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: NusaMedia, 2019. Jaya,  Dedi,  and  Hari  Sutra  Disemadi.  "Prospects  of  Trademark  Registration  To  Recover  The Economic  of  MSMEs  Actors  in  Service  Sector  after  The  Pandemic." Widya  Yuridika: Jurnal Hukum , 2022: 265-276.
Kurniawan,  I  Gede  AGus.  "Valuasi  Merek  sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan:  Relevansi dalam  Pembentukan  Lembaga  Penilai  Kekayaan  Intelektual." Jurnal  Magister  Hukum Udayana , 2020: 771.
Nadya  Valerie,  Edbert  Seligshan  Horman.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal Christian  Dior  Ditinjau  Dari  Konsep  Trademark  Dilution*." Jurnal  Cendekia  Hukum , 2019: 240.
Prisca  Oktaviani  Samosir,  Aida  Mustafa.  "Legal  Protection  Implications  on  Trademark  in Indonesia  by  Comparing  the  First  to  Use  and  First  to  File  Principles." International Conference on Law Reform (INCLAR 2019), Atlantis Press , 2019: 143. Retno  Saraswati,  Aprista  Ristyawatib,  Rigan  Sasunu  Basworo.  "Recent  developments  and changes  in  the  governance  of  regional  legal  products  in  Indonesia:  Supervision, evaluation  and  clarification  mechanisms." International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change. , 2020: 7.
Satya Lejar Wijaya, Budi Santoso, Edy Sismarwoto. "Pembuktian Asas Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman”  Antara Dc Comics Melawan Pt  Marxing  Fam  Makmur  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN NIAGA JKT.PST)." Diponegoro Law Jurnal , 2022.
Sekar  Ayuning  Pramewari,  Iwan  Erar  Joesoef.  "Tanggung  Jawab  Pemboncengan  Produk Kesehatan Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Produk Kesehatan Pada Situs Online Yang  Memanfaat  Kankeadaan  Masa  Pandemi  Covid-19." National  Conference  on  Law Studies , 2020: 205.
Simatupang,  Taufik  H.  "Sistem  Hukum  kekayaan  Intelektual  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 2017: 195-208. Siska  Dwi  Rachmawati,  Anik  Lestari  Andjarwati.  "Pengaruh  Kesadaran  Merek  dan  Citra Merek  Terhadap  Keputusan  Pembelian." E-Journal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Akuntansi , 2020: 25-29.
Sri  Gustini,  Faisal  Subrata.  "Pengaruh  Brand  Image  Terhadap  Keputusan  Konsumen  Dalam Membeli  Motor  Honda  Merek  Genio  (Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Rantau  Panjang Kecamatan Lawang Wetan)." Jurnal Manajemen Kompeten , 2022: 9-28.
Sudarsono. "Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek." RECHTSVINDING , 2018: 49-65. Sukmadewi,  Yudhitiya  Dyah.  "Kajian  Legalitias  Dan  Manajemen  Merek  Pada  UMKM Munaku Sulam." Jurnal Law Reform , 2018: 275-290. Wijaya,  Evelyn  Larissa  Florentia.  "Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas  Kesamaan  Bunyi Merek  Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sejenis." JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) ,  2020: 191-192.
Yulianti,  Ni  Made  Dhian  Rani.  "Pengaruh  Brand  Image,  Green  Marketing  Strategy,  Dan Emotional  Desire  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Produk  Mcdonald’s." Jurnal  Ilmiah Manajemen dan Bisnis , 2020: 71. Agung, Mahkamah. PUTUSAN REGISTER PER TAHUN.
2022.https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/kategori/ merek.html (accessed 11 13, 2022).
DJKI. 16  Program  Unggulan  DJKI  Dukung  Program  Prioritas  Nasional  2022. 8  4,  2022. https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/16-program-unggulan-djki-dukung- program-prioritas-nasional-2022?kategori=agenda-ki (accessed 11 13, 2022).
WIPO. Global  Brand  Database. 2022.  https://branddb.wipo.int/branddb/en/  (accessed  11  13, 2022).