## Analisis Kinerja Anggaran...

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
Rahmah *1 , Zuraida 2 , Syukriy Abdullah 3
1 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dan Pemda Bireuen 2,3 Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh E-mail: 1 rahmah.koju@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  budget  performance  of  the  Regency  Work  Unit  (SKPK)  in  Bireuen District.  All  51  SKPK  in  Bireuen  District  during  the  period  of  2013-2015  were  investigated.  The secondary  data  utilized  in  this  study  were  gathered  from  the  District  Revenue  and  Expenditure Budgets(APBK)  translation  documents,  Qanun  on  the  APBK  Revision  and  the  Qanun  on Accountability  Report  of  APBK  in  the  SKPK  Bireuen  District.  Based  on  the  s  descriptive  analysis method,  the  study  documented  that  the  greater  the  budget  absorption  rate  would  lead  to  the  more optimal the budget performance, while the lower the level of budget absorption, the lower the budget performance of the SKPK of Bireuen District. The highest percentage of SKPK budget absorption for three  years  from  2013-2015  is  the  MPU  secretariat  with  an  average  of  99.50%,  the  Executive Agency for Counseling and Food Security. Meanwhile, SKPK with the lowest budget absorption is the Office of Youth and Sports (86.66%) and Education and Training Personnel Board (86.46%) and Agency  Mining  and  Energy  (88.81%)  and  the  Office  of  Dayah  Education  and  Empowerment (80.47%).
Keywords : SKPK, Qanun, APBK , Budget performannce

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  anggaran  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan pada 34 SKPK pada Kabupaten Bireuen  selama  periode  2013-2015.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  data  tersebut sudah  tersedia  berupa  dokumen  penjabaran  APBK,  Qanun  Perubahan  APBK  dan  Qanun  tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK  Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar   tingkat  penyerapan anggaran    semakin    optimal  kinerja  anggaran,  dan  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat penyerapan  anggaran  semakin  rendah  pula  kinerja  anggaran  pada  SKPK  Kabupaten  Bireuen. Persentase  serapan  anggaran  SKPK  paling  tinggi  selama  tiga    tahun    dari  tahun  2013-2015  adalah sekretariat  MPU  dengan  rata-rata  99,50%,  Badan  pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan. Sementara  SKPK  yang  serapan  anggarannya  paling  rendah  yaitu  Dinas  Pemuda  dan  Olah  Raga (86,66%)  dan  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  pelatihan  (86,46%)  dan  Dinas    Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%).
Kata Kunci :   SKPK, Qanun, APBK, Kinerja anggaran,

## PENDAHULUAN
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat

## Analisis Kinerja Anggaran...
dan  Pemerintah  Daerah  membuka  peluang  yang  luas  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  dan membangun  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritasnya  masing-masing.    Kedua undang-undang  tersebut    membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  dalam  bentuk pertanggungjawaban  atas  pengalokasian  dana  yang  dimiliki  secara    efisien  dan  efektif,  untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan  kepada masyarakat.
Hal  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan  menyusun  rencana  kerja  dan  anggaran  satuan  kerja perangkat  daerah  (RKA-  SKPD)  seperti  yang  disebut  dalam  Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  pasal  19  (1)  dan  (2)  yaitu,  pendekatan  berdasarkan  prestasi  kerja yang  akan  dicapai.  Dengan  membangun  suatu  sistem  penganggaran  yang  dapat  memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan  akan  terlihat  adanya  keterkaitan  antara  dana  yang tersedia  dengan hasil yang diharapkan (Sardjito dan Muthaher, 2007).
Dewasa  ini, kinerja pemerintah  menjadi sorotan publik  karena  belum menampakkan  hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  sebagai  perwujudan  konsep  otonomi daerah.  Di  sisi  lain,  kecilnya  penyerapan  anggaran  dalam  tahun  berjalan  dan  fenomena  penyerapan anggaran  besar-besaran  di  setiap  akhir  tahun  dapat  mempengaruhi  output  dan  outcome  yang diharapkan dari program yang dianggarkan pada tahun berjalan; mengganggu pertumbuhan ekonomi; serta  membuka  celah  penyalahgunaan  anggaran.  Oleh  sebab  itu,  semakin  besar  tingkat  penyerapan anggaran, maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran  akan  menghasilkan  dana  menganggur  ( idle  money )  yang  tidak  produktif  yang  seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain bagi masyarakat  (Fahlevi & Ananta, 2015)
Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah pencapaian target kinerja melalui alokasi  dan  pelaksanaan  belanja  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), sehingga  dapat  menyediakan  pelayanan  dan    membangun    infrastruktur  publik.    Salah  satu  tolok ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kinerja  anggaran yaitu didasarkan pada   pendekatan tingkat penyerapan anggaran. Semakin  besar   tingkat  penyerapan,   dianggap   semakin   optimal kinerja  anggaran,  dan  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat  penyerapan  semakin  rendah  pula kinerja  anggaran  suatu  pemerintah  daerah.  Penyerapan  belanja  APBD  mengindikasikan kecepatan  daerah  dalam    menggunakan  dananya  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat  (Dirjen Keuangan dan Perimbangan, 2014).
Penelitian  ini  terfokus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  Bireuen  karena dilatarbelakangi oleh tingkat capaian anggaran atas target yang ditetapkan di SKPK Bireuen masih

## Analisis Kinerja Anggaran...
tergolong rendah atau dengan kata lain serapan anggaran terdapat serapan anggaran dibawah target pada  setiap  tahunnya.  Peneliti  juga  ingin  mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana  Pemda  Kabupaten Bireuen  menggunakan  anggaran  yang  ada  untuk  pembangunan  melalui  tingkat  pencapaian pelaksanaan  atau  serapan  anggaran  pada  setiap  SKPK  Pemerintah  Kabupaten  Bireuen.  Penelitian terdahulu masih sangat terbatas cakupannya, beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah Faktor- faktor  rendahnya  Penyerapan  Belanja  Kementrian/Lembaga(Siswonto  &  Rahayu,  2010),  Analisis keterlambatan  penyerapan  anggaran    belanja  satker  kementrian  negara/lembaga  wilayah  KPPN Pekan  Baru(Maliasih,  Retno,  2012),  Analisis  realisasi  kinerja  anggaran  pendapatan  dan  belanja pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara(Daling Marchelinodaling, 2013) belum memberikan hasil yang konsisten. Oleh sebab itu, masih terbukanya peluang penelitian dengan  lokasi penelitian  yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Manfaat penelitian/signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, perencana anggaran, legislatif sebagai pengawas penggunaan anggaran dan memberikan masukan  bagi  aparatur  perangkat  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Bireuen  agar  lebih  menjunjung tinggi  prinsip-perinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  sehingga  anggaran  publik  dapat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan daya serap anggaran sesuai dengan target yang telah  ditetapkan.  Selain  itu  sebagai  pengembangan  literatur  dibidang  anggaran  sektor  publik  yang sampai saat ini masih sangat sedikit.Pembahasan selanjutnya penelitian ini dimulai dengan tinjauan teoritis  yang  berhubungan  dengan  kinerja  anggaran.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembahasan metode penelitian yang digunakan selanjutnya di ikuti dengan pembahasan hasil penelitian. Diakhiri dengan menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.

## TINJAUAN TEORITIS
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  tahun  2005  tentang pengelolaan  Keuangan  Daerah  Bab  I  pasal  1  menyebutkan  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan/program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran.  Kinerja anggaran adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian atas target anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui keberhasilan dengan adanya tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  selalu  dikaitkan  dengan  bagaimana  sebuah  unit  kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dengan alokasi anggaran yang tersedia (Ekawarna, et al., 2009).  Pemerintah  dikatakan  mempunyai  kinerja  baik  apabila  pemerintah  tersebut  mampu

## Analisis Kinerja Anggaran...
merealisasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sehingga  dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada masyarakatnya secara keseluruhan(Mahsun,2006:4).
Kinerja  anggaran  diukur  dari  penyerapan  anggaran  yang  merupakan    konsistensi  antara perencanaan  dan  implementasi  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  249  Tahun  2011).  Semakin tinggi  realisasi  anggaran  belanja    menunjukkan  semakin  tingginya  kinerja  atau  semakin  rendah realisasi anggaran belanja menunjukkan semakin rendahnya kinerja.  Kinerja anggaran dapat dilihat dari realisasi belanja anggaran selama satu tahun terhadap total anggaran setelah perubahan.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan  menilai kegagalan target penyerapan  anggaran    akan  berakibat  hilangnya  manfaat  belanja.  Karena  dana  yang  telah dialokasikan  ternyata  tidak  semuanya  dapat  dimanfaatkan  yang  berarti  terjadi  dana  yang menganggur.  Padahal  apabila  pengalokasian  anggaran  sesuai  dengan    yang  direncanakan,  maka pemerintah  masih  dapat  mengoptimalkan  pendanaan  untuk  kegiatan  strategis  lainnya.  Penyerapan anggaran  tetap  menjadi  indikator  penting  bagi  kinerja  birokrasi  karena  peranannya  terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Rendahnya  serapan  anggaran  menyebabkan  tingginya  varian  anggaran  ( budget  variance )” (Mayper, at al., 1991).  Ketika   penyerapan   anggaran   gagal   memenuhi   target,   berarti   telah menghambat  pertumbuhan  ekonomi  (Cardisiawan,  2009  dalam  Putri,  2014).  Seharusnya  dengan sudah  terpolanya  persoalan-persoalan  yang  mengakibatkan  rendahnya  penyerapan,  bisa  diperoleh solusi yang memuaskan sehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi dan tepat sasaran (Arif, 2012).
Sampai  saat  ini  pemerintah  pusat  maupun  daerah  belum  memiliki  definisi  baku  tentang standar  dari  berapa  persen  suatu  daerah  masuk  ke  dalam  kategorisasi  mengalami  keminiman penyerapan    APBD.  Namun,  ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  pakta  integritas  yang  kemudian ditanda-tangani    oleh  Kepala    SKPD,    bahwa    suatu  pemerintah  daerah  akan  tercatat  mengalami keminiman serapan anggaran  apabila  sampai  dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional  dengan  populasi  seluruh  SKPK  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bireuen  yang berjumlah 34 SKPK yang terdiri dari sekretariat, dinas,  badan, inspektorat dan kantor.Penelitian ini menggunakan  data  sekunder  untuk  menganalisis  kinerja  anggaran    yang  bersumber  dari  dokumen

## Analisis Kinerja Anggaran...
penjabaran  APBK,  Qanun  Perubahan  APBK  dan  Qanun  tentang  Laporan  Pertanggungjawaban APBK pada SKPK di Kabupaten Bireuen dari tahun 2013–2015.
Kinerja  anggaran  dianalisis  dengan  melihat  hasil  capaian  rata-rata  realisasi  anggaran  setiap tahunnya  pada  setiap  SKPK  di  Kabupaten  Bireuen.    Kinerja  anggaran  diukur  dari  penyerapan anggaran  yang  merupakan    konsistensi  antara  perencanaan/target  dan  implementasi/realisasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  anggaran    Kabupaten  Bireuen dapat dilihat fenomena dimana tingkat serapan anggaran belanja selama tiga tahun terakhir  masih berfluktuasi atau realisasi anggaran tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Tabel 1.1  menyajikan  informasi  tentang  jumlah  anggaran  setelah  perubahan  anggaran,  serapan  anggaran dan sisa anggaran belanja Kabupaten Bireuen untuk tahun 2013-2015.

## Tabel 1.1
Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen  2013–2015 Tahun Target Belanja Serapan  Anggaran Sisa Anggaran (Rp) % (Rp) % % 2013 1.066.757.374.810,00 100 1.002.112.663.411,99 93,94 6,06 2014 1.339.100.488.964,28 100 1.280.879.667.644,81 95,65 4,35 2015 1.481.558.764.539,00 100 1.370.545.209.247,41 92,51 7,49
Sumber: DPKKD Kab. Bireuen 2016 (data diolah)
Tabel 1.1 menunjukkan tren jumlah serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Bireuen Pada  tahun  2013  besaran  anggaran  setelah  perubahan  sebesar  Rp1.066.757.374.810,00  dengan serapan  anggaran  93,94%  atau  sisa  anggaran  6,06%;  tahun  2014  daya  serap  anggaran  mengalami kenaikan 1,71% yaitu 95,66%; dari jumlah anggaran Rp1.339.100.488.964,28 dengan sisa anggaran mengalami penurunan sebesar 4,35%; dan pada tahun 2015, serapan anggaran turun sebesar 3,15% dari  besaran  anggaran  Rp1.481.558.764.539,00  yang  terserap  hanya  92,51%  dengan  sisa  anggaran bertambah  sebesar  7,4%    Hal  ini  menunjukkan,  bahwa  daya  serap  anggaran  masih  mengalami fluktuasi  dimana  besar-kecilnya  anggaran  tidak  menunjukkan  daya  serap  anggaran  sesuai  dengan target  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga,  mengakibatkan  adanya  sisa  anggaran  setiap tahunnya pada pemerintah kabupaten Bireuen.
Kinerja  anggaran  atau  serapan  anggaran  pada  SKPK  Pemda  Kabupaten  Bireuen  merupakan akumulasi dari anggaran seluruh SKPK di Kabupaten Bireuen.  Pada Tabel 1.2 disajikan informasi

## Analisis Kinerja Anggaran...
tentang  rata-rata  serapan  anggaran  seluruh  SKPK  dengan  contoh  lima  SKPK  utama  di  Pemda Kabupaten Bireuen.

## Tabel 1.2

## Persentase Rata-Rata Serapan Anggaran SKPK Kabupaten Bireuen
Berdasarkan  Tabel  1.2,  dapat  kita  lihat  persentase  serapan  anggaran  SKPK  paling  tinggi selama tiga  tahun  dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan.  Sementara  SKPK  yang  serapan  anggarannya  paling rendah  (berada  di  bawah  90%)  yaitu  Dinas  Pemuda  dan  Olah  Raga  (86,66%)  dan  Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  pelatihan  (86,46%)  dan  Dinas    Pengairan,  Pertambangan  dan  energi (88,81%)  dan  Kantor  Pemberdayaan  dan  Pendidikan  Dayah  (80,47%).    Hal  ini  menunjukkan  rata- rata  serapan  SKPK  sudah  mendekati  100%,  meskipun  masih  ada  pencapaian  serapan  anggaran dibawah  target  yang  telah  ditetapkan,  hal  ini  dapat  disebabkan  karena  perencanaan  anggaran  yang tidak  tepat,  sumberdaya  manusia  yang  tidak  memadai,  dalam  pelaksanaannya  SKPK  mengalami beberapa  persoalan  dan  tidak  sepenuhnya  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  cenderung    untuk menampung kepentingan segelintir kelompok yang memanfaatkan kesempatan.

## Besaran Anggaran
Besaran  angaran  dialokasikan  dalam  APBK  dapat  memberikan  gambaran  ukuran  kinerja dalam  pengelolaan  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  besaran  semakin  meningkat

## Analisis Kinerja Anggaran...
besaran  anggaran  pada  tiap-tiap  SKPK  selama  tahun  2013-2015  maka  semakin  rendah  kinerja anggaran  SKPK  Kabupaten  Bireuen,  begitu  juga  sebaliknya  semakin  menurun  besaran  anggaran maka, kinerja anggaran akan lebih baik.  Beberapa alasan dikemukakan berikut ini :
Pertama, SKPK yang memiliki anggaran yang besar belum tentu memiliki serapan anggaran yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa SKPK dengan besaran anggaran yang lebih  sedikit  tetapi  serapan  anggarannya  masih  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan  SKPK  yang jumlah anggarannya lebih besar. Artinya SKPK yang memiliki jumlah anggaran yang besar belum tentu memiliki kapasitas yang memadai dalam menggunakan dana yang telah dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan penggunaanya.
Kedua,  di  Kabupaten  Bireuen  SKPK  yang  memiliki  anggaran  belanja  paling  besar  yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta karya dan perumahan dan BLUD RSU dr Fauziah. Dari data yang diperoleh dari masing-masing SKPK dengan jumlah belanja yang cukup besar  ini  jumlah  serapan  anggaran  belanjanya  berada  dibawah  dan  diatas  90%  setiap  tahunnya artinya, serapan anggaran  SKPK di Kabupaten Bireuen berfluktuasi setiap tahunnya.
Ketiga,  Besaran  anggaran  menceminkan  banyaknya  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh setiap  SKPK,  semakin  besar  anggaran  sebuah  SKPK  sebenarnya  tugas  yang  harus  dikerjakan semakin berat, lingkup pekerjaan semakin luas sedangkan kapasitas sumber daya manusia terbatas. Anggaran yang lebih besar  mencerminkan  tanggung jawab  dan  beban  kerja  pada  SKPK yang lebih  besar,  sehingga  tidak  mudah  dihabiskan.    Tingkat    keakuratan    penganggaran    untuk  jumlah anggaran    yang  besar  itu  lebih  rendah    dari    pada  jumlah    anggaran    yang    kecil    karena  jumlah program    dan  kegiatan  yang    dilakukan    lebih    besar    dan  kompleks.    Selain    itu,    pengendalian anggaran  lebih sulit dilakukan apabila jumlah  anggaran sebuah SKPK itu besar.

## Sisa Anggaran
Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (SILPA) yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun  anggaran  berikutnya  (SiLPA)  merupakan  indikator  dalam  menilai  kinerja  anggaran  pada pemerintah  daerah  (Abdullah,  2013).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  sisa anggaran tahun sebelumnya maka kinerja anggaran semakin rendah pada SKPK Kabupaten Bireuen. Beberapa alasan dikemukakan berikut ini :
Pertama, besar kecilnya sisa anggaran ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, yang tercermin dari kemampuan SKPK dalam melaksanakan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Tidak  selalu  sisa  anggaran  yang  berasal  dari  kegiatan yang tidak terealisasi 100% digambarkan sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan sebagai ukuran

## Analisis Kinerja Anggaran...
besarnya  penggelembungan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  SKPK  ( agency sebagai budget maximizer ).
Kedua,  besarnya  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  akan  membebani  pelaksanaan  anggaran tahun berjalan karena kegiatan yang tidak selesai dikerjakan di tahun sebelumnya akan dilanjutkan (sebagai kegiatan luncuran) untuk dikerjakan kembali di tahun anggaran berikutnya. Semakin besar sisa anggaran akan semakin sulit merealisasikan anggaran tahun berjalan karena harus mengerjakan kegiatan luncuran tahun lalu sehingga menyebabkan serapan anggaran rendah.
Ketiga, dengan adanya kegiatan lanjutan, beban dan tanggung jawab SKPK akan terasa lebih ringan, mereka merasa tidak perlu lagi harus menyelesaikan item pekerjaan secara terburu-buru di akhir tahun karena mereka merasa kalaupun tidak bisa selesai tahun ini tetap bisa dikerjakan untuk tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan fisik yang telah ditentukan pelaksana kegiatannya.
Keempat, dari tahun 2013-2015 semua SKPK di Kabupaten Bireuen memiliki sisa anggaran. Sebagian besar sisa anggaran tahun sebelumnya setiap SKPK di peroleh dari sisa anggaran belanja yang  berasal  dari  belanja  langsung.  Hal  ini  menunjukkan  pemerintah  Kabupaten  Bireuen  perlu melakukan  perbaikan  dalam  proses  perencanaan  anggaran  untuk  program  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan SKPK agar terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## Perubahan Anggaran
perubahan  anggaran  ( rebudgeting), dimana  pemerintah  melakukan  revisi  dan  memperbarui anggaran  selama  tahun  fiskal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  cepat  dilakukan penyesuaian  terhadap  anggaran  maka  semakin  baik  kinerja  anggaran.  Penelitian  ini  membuktikan bahwa  perubahan  anggaran  dapat  meningkatkan  kinerja  anggaran,  artinya  semakin  besar  nilai perubahan  anggaran  belanja,  maka  semakin  baik  kinerja  anggaran,  yakni  varian  anggaran  belanja akan  semakin  kecil.  Hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa  perubahan  anggaran  mampu  menjelaskan kinerja anggaran yang dilakukan oleh SKPK di Kabupaten Bireuen.
Perubahan anggaran sering terjadi karena adanya pergeseran anggaran kegiatan, jenis belanja, objek dan rincian belanja. Pergeseran biasanya tidak mendapat perhatian besar dari DPRK, sehingga sepanjang  jumlah  alokasi  untuk  SKPK  tidak  bertambah,  maka  pergeseran  yang  terjadi  tidak dipersoalkan. Misalnya, pergeseran dari belanja barang dan jasa ke jenis belanja modal, yang tidak menambah total belanja di SKPK.
Suatu  kegiatan  akan  efektif  apabila  tingkat  serapan  anggaran  dapat  dilakukan  dengan maksimal.  Untuk  mencapai  hasil  maksimal  tersebut,  SKPK  harus  melakukan  penyesuaian  melalui perubahan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.  Penyesuaian dari perubahan

## Analisis Kinerja Anggaran...
anggaran  baik  terhadap  pertambahan  atau  pengurangan  dari  rencana  sebelumnya  bertujuan  agar sebuah    program  dan  kegiatan  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  daya  serapan anggaran belanja rata-rata pada pemerintah Kabupaten Bireuen dalam tahun pengamatan 2013-2015 masih  menunjukkan  angka  dibawah  dan  masih  berfluktuatif  setiap  tahunnya.    Serapan  anggaran tertinggi selama tiga  tahun  dari tahun 2013-2015 yang hampir mendekati 100% adalah sekretariat MPU  dengan  rata-rata  99,50%,  Badan  pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan.  Sementara SKPK  yang  serapan  anggarannya  paling  rendah  (berada  di  bawah  90%)  yaitu  Dinas  Pemuda  dan Olah  Raga  (86,66%)  dan  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  pelatihan  (86,46%)  dan  Dinas Pengairan,  Pertambangan  dan  energi  (88,81%)  dan  Kantor  Pemberdayaan  dan  Pendidikan  Dayah (80,47%).Semakin  besar  tingkat    penyerapan  anggaran    semakin    optimal  kinerja  anggaran,  dan sebaliknya semakin  rendah  tingkat penyerapan anggaran semakin  rendah  pula  kinerja anggaran pada  SKPK  Kabupaten  Bireuen.  Tingginya  serapan  anggaran  dikarenakan  perencanaan  anggaran yang  baik,  penyesuaian  anggaran  yang  tepat  dansumber  daya  manusia  yang  berkualitas  sedangkan SKPK  yang  memiliki  serapan  anggaan  rendah  dikarenakan  perencanaan  anggaran  yang  kurang memadai, kualitas sumber daya manusia masih kurang dan dalam pelaksanaannya SKPK mengalami beberapa persoalan dan tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.
Ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:
1.  Menambahkan jumlah Populasi , yaitu dengan melakukan penelitian yang membandingkan antara kabupaten Bireuen dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh/Indonesia, menggunakan data SKPK dengan fungsi sama untuk banyak pemda, misalnya seluruh Indonesia, seperti penelitian khusus untuk SKPK pendidikan, dinas kesehatan atau pekerjaan umum.
2.    Menggunakan  data  keuangan  daerah  SKPK  dalam  bentuk  panel  atau  time  series  untuk  rentang waktu lebih lama.
3.      Data  dapat  dikembangkan  dengan  menggunakan  data  primer  misalnya  dengan  menggunakan kuisioner  dan  interview  dengan  Pengguna  anggaran  dan  Pejabat  Pengelola  Keuangan  (PPK). Data  primer  dapat  menjelaskan  fenomena  yang  tidak  terungkap  dalam  data  sekunder  sehingga pengguna data primer dapat memperkaya hasil penelitian tentang kinerja anggaran di SKPK.

## Analisis Kinerja Anggaran...

## REFERENSI
Abdullah, Syukriy. 2013. Belanja Modal dan Perubahan APBD. Laman Sumber: http:// syukriy.wordpress.com/2013/11/01/belanja modal dan perubahan-apbd/November. Diakses pada tanggal 14 November 2016.
Arif,  Emkhad.  2012.  Identifikasi  Faktor-Faktor  Penyebab  Minimnya  Penyerapan  anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jurnal Ekonomi dan Akuntansi 19(2): 41-61.
Ekawarna,  Shinta  Anjawati,  Iskandar  Sam,  &  Sri  Wahyu,  2009,  Pengukuran  Kinerja  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi 1(1): 49-66
Fahlevi,  Heru  &  Muhammad  Reza  Ananta.  2015.  Analisis  Efisiensi  dan  Efektifitas  Anggaran Belanja  Langsung-Studi  pada  SKPD  di  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik 1(2): 37-44.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja SektorPublik . Yogyakarta: BPFE
Mayper,  Alan  G.,  Michael  Granof  &  Gary  Giroux,  1991.  An  Anlysis    of  Municipal    Budget Variances. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 4(1):29-50.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  249  Tahun  2011  Tentang  Pengukuran  dan  Evaluasi  Kinerja Atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.
Putri, Carlin Tasya. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah provinsi Bengkulu, Skripsi . Bengkulu: Universitas BengkuluQanun Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2013.
Qanun Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2014.
Qanun Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2015.
Sardjito, Bambang & Osmad Mothaher, 2007.  Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja  Aparat  pemerintah  Daerah:  Budaya  Organisasi  dan  Komitmen  Organisasi  sebagai Variabel Moderating, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.