## PENGEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL GURU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
Astuti astuti01@gmail.com Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## Abstract
Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding,  directing,  training,  evaluating,  and  evaluating  students  in  early childhood education through formal education, basic education, and secondary education.  Teachers  are  positions  or  professions  that  require  special  skills  as teachers  .  Furthermore,  in  exercising  its  professional  authority,  teachers  are required to have a diverse set of abilities. Therefore, it is necessary to improve the  professional  standard  of  a  teacher  in  carrying  out  his  duties  and responsibilities  as  a  teacher,  educator,  and  trainer  so  as  to  be  able  to  realize the  goals  of  national  education,  namely  people  who  have  faith  and  fear  and have knowledge. Thus, the ideals of national development can be realized with the existence of quality human resources .
Keywords: professional standard of teacher, human resources

## PENDAHULUAN
Dunia modern, khusunya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia  (SDM)  yang  bermutu.  Sumber  daya  manusia  dihasilkan  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Sudah  tentu  untuk  menghasilkan  SDM  yang  dimaksud  perlu  proses  dan  hasil pendidikan  yang  bermutu.  Untuk  itu  perlu  tenaga  pendidikan  atau  guru  yang  memenuhi persyaratan  kemampuan  professional  baik  sebagai  pendidik  maupun  sebagai  pengajar  dan
pelatih.  Disinilah  letak  pentingnya  standar  mutu  professional  guru  untuk  menjamin  proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu.
Pengembangan  standar  kemampuan  professional  guru  memerlukan  pemikiran  yang mendasar,  sistematis  dan  sistemik,  serta  upaya  yang  konsisten  dan  berkesinambungan. Pengembangan standar tersebut dan penerapannya merupakan sebuah proses yang panjang. Mulai  dari  identifikasi  dasar  pemikiran  dan  acuan  pengembangan  yang  digunakan  dan menganalisa  tugas-tugas  pokok  guru  sebagai  pendidik,  pengajar,  dan  pelatih.  Kemudian menyusun  standar  mutu  professional  guru  termasuk  kemampuan  dasarnya  sebagai  tenaga pendidik,  kemampuan  umum  dan  kemampuan  khususnya  sebagai  pengajar  dan  pelatih. Akhirnya  perlu  dijabarkan  implikasi  dan  implementasi  standar  professional  itu  bagi kelembagaan  dan  program  pendidikan  guru  termasuk  pendidikan  pra-jabatan,  penempatan dan pendidikan lanjutan serta pembinaan kariernya.
Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia  penyelenggaraan pendidikan sekolah  didasarkan  pada  standar  mutu  tertentu    dituangkan  dalam  kurikulum  sekolah. Kurikulum tersebut menuntut standar kemampuan professional para pelaksananya, terutama guru  dalam  penguasaan  materi  pelajaran,  penguasaan  didaktik  metodik  umum,  metodik khusus  tiap  mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah,  kemahiran  guru  dalam  perencanaan, pembelajaran  termasuk  pengelolaan  kelas,  penilaiaan  (program,  proses,  kegiatan  dan  hasil belajar).
Tidak  kurang  pentingnya  adalah  kemampuan  guru  mengadakan  inovasi  secara kareatif  dalam  mengatasi  masalah-masalah  pembelajaran  sehari-hari.  Semua  tuntutan  itu memberikan  ciri  profedional  terhadap  pekerjaan  guru  sehingga  dapat  menghilangkan anggapan  bahwa  tanpa  melalui  pendidikan  guru,  siapa  saja  dapat  menjadi  guru.  Memang sangat  menyedihkan  bahwa  anggapan  serupa  itu  endemik  di  kalangan  masyarakat,  baik awam maupun terpelajar. Padahal untuk mendidik anak-anak menjadi pintar haruslah diajar oleh guru dan berkemampuan professional sebagai guru.

## A. Konsep Profesional Guru
Istilah  profesi  dan  professional  mengandung  berbagai  makna  (konotasi).  Profesi sering diartikan sebagai mata pencaharian (pekerjaan) untuk memperoleh nafkah, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tetapi terutama mengandalkan tenaga saja seperti pemulung,  tukang  becak  sampai  kepada  pekerjaan  yang  memerlukan  pendidikan  keahlian (spesialisasi)  seperti  bidang  perekayasaan  (engineering),  kedokteran,  hukum  dan  keguruan
(Tirtusudiro,  1997:34).  Dalam  kehidupan  sehari-hari  merupakan  hal  biasa  bila  kita mendengar  orang  mengatakan  bahwa  profesi  seseorang  adalah  sebagai  ahli  hukum, pengacara, dokter, guru, sopir, tukang becak, copet, dan sebagainya.
Istilah  kemampuan  professional  dalam  tulisan  ini  dimaksudkan  sebagai  tingkat keahlian (kemahiran) yang dipersyaratkan (dituntut) untuk dapat melakukan suatu pekerjaan (jabatan)  yang  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  dengan  tingkat  keahlian  yang  tinggi dalam mencapai tujuan pekerjaan (jabatan) tersebut. Untuk mencapai keahlian itu, seseorang harus  melalui  proses  pendidikan  spesialisasi  tertentu  (pada  jenjang  pendidikan  tinggi). Seseorang  hanya  dapat  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pekerjaan  itu  apabila  ia berhasil  mencapai  standar  kemampuan  minimum  keahlian  atau  kemahiran  yang dipersyaratkan.  Sebaliknya  mereka  yang  tidak  mencapai  standar  itu,  tidak  akan  diberikan kewenangan yang dimaksud.
Ada empat ciri jabatan atau pekerjaan yang di sebut professional, yaitu:
Pertama, tingkat  pendidikan  spesialisasinya  menuntut  sesorang  melaksanakan jabatan  (pekerjaan)  nya  dengan  penuh  tanggung  jawab,  kemandirian  dalam  pengambilan keputusan (independent  judgement ),  mahir  dan  terampil  dalam  mengerjakan  pekerjaannya.
Biasanya pendidikan professional itu setingkat spesialisasi pendidikan tinggi.
Kedua, motif  dan  tujuan  utama  seseorang  memilih  jabatan  (pekerjaan  itu  adalah pengabdian kepada kemanusiaan, bukan imbalan kebendaan (bayaran) yang menjadi tujuan utama.
Ketiga, terdapat  kode  etik  jabatan  yang  secara  sukarela  diterima  menjadi  pedoman perilaku  dan  tindakan  kelompok  professional  yang  bersangkutan.  Jadi  dalam  menjalankan pekerjaannya,  kode  etik  itulah  yang  menjadi  standar  moral  perilaku  anggotannya. Pelanggaran  terhadap  kode  etik  dapat  menyebabkan  seseorang  mendapat  teguran  dari pimpinan  (organisasi)  profesinya,  bahkan  mungkin  dipecat  (dikeluarkan)  dari  organisasi professional tersebut.
Keempat, terdapat  semangat  kesetiakawanan  seprofesi  (kelompok),  misalnya  dalam bentuk  tolong  menolong  antara  anggota-anggotanya,  baik  dalam  suka  maupun  duka (Tirtusudiro, 1997 : 34).
Berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya, jabatan guru bukan hanya menuntut kemampuan  spesialisasi  keguruan  dalam  arti  menguasai  pengetahuan  akademik  dan kemahiran  professional  yang  relevan  dengan  bidang  tugasnya  sebagai  guru,  tetapi  juga tingkat  kedewasaan  dan  tanggung  jawab  serta  kemandirian  yang  tinggi  ( independent
judgement )  dalam  mengambil  keputusan.  Kemampuan-kemampuan    itu  membuat  guru memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya.
Sesuai  dengan  nilai  social-budaya  kita,  secara  histories  kedudukan  guru  itu  tinggi dalam  masyarakat  kita.  Guru  adalah  seseorang  yang  patut  digugu  (dipatuhi)  dan  ditiru (diteladani)  kata  dan  perbuatannya.  Motif  utama  menjadi  guru  bukan  imbalan  gaji (kebendaan),  tetapi  adalah  panggilan  ( calling )  untuk  mengabdi  kepada  tuhan,  masyarakat dan kemanusiaan.
Karena  menjadi  tokoh  yang  digugu  dan  ditiru,  maka  dalam  memerankan  status (kedudukannya),  guru  selalu  berusaha  merealisasikan  norma-norma  dan  nilai-nilai kependidikan  dan  keguruan  dalam  dirinya.  Dengan  kata  lain,  ia  terikat  dengan  kode  etik guru, apakah itu tertulis atau tidak. Dengan berusaha mewujudkan norma dan nilai keguruan dalam dirinya, seseorang guru menjadi berwibawa terhadap siswa atau muridnya.
Kesetiakawanan  guru-guru  dapat  berwujud  organisasi  guru,  baik  itu  dalam  bentuk asosiasi  (persatuan)  seperti  PGRI  (Persatuan  Guru  Republik  Indonesia)  maupun  serikat sekerja  ( trade  union ),  sebagai  wahana  kerja  sama  untuk  dapat  saling  membantu  dan berusaha  meningkatkan  kemampuan  profesionalnya  serta  memperjuangkan  kesejahteraan para anggotanya.
Ciri-ciri  keprofesionalan  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  memang  masih  merupakan sesuatu  yang  ideal,  yang  masih  perlu  diusahakan  dan  diperjuangkan  perwujudannya,  di negeri kita. Kenyataan menunjukan bahwa kondisi guru-guru kita sekarang, dari segi ijasah formal  sebagai  syarat  minimum  untuk  diberi  kewenangan  menjadi  guru,  maupun kemampuan pembelajaran dan pengelolaan kelas masih jauh dari ciri-ciri ideal tersebut.
Upaya  pengembangan  standar  professional  guru  dapat  dianggap  sebagai  langkah awal  dalam  rangka  menuju  standar  kemampuan  professional  guru-guru  di  masa  yang  akan datang.  Dengan  standar  itu  kita  akan  dapat  menata  kembali  lembaga-lembaga    pendidikan tenaga  keguruan  (LPTK),  pendidikan  lanjutan  (in-dan  on-service)  dan  pembinaan  karier guru.
Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan professional maka untuk menjadi guru harus pula  memenuhi  pensyaratan  yang  berat.  Menurut  Hamalik  (2001:  118),  beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Harus memiliki bakat sebagai guru.
2. Harus memiliki keahlian sebagai guru.
3. Memiliki kepribadian yang baik dan integritas.
4. Memiliki mental yang sehat.
5. Berbadan sehat.
6. Memiliki pengalaman yang luas.
7. Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila ,dan
8. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

## B. Acuan Pemikiran dan pengembangan Standar Profesional Guru
Hakikat  pembangunan  nasional  dalam  GBHN  dinyatakan  bahwa  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya,  dengan pancasila sebgai dasar, tujua, dan pedoman pembangunan nasional (Hamalik, 2001: 29).
Jadi,  sebenarnya  yang  menjadi  subyek  dan  obyek  pembangunan  nasional  adalah manusia  Indonesia  .  Ketentuan  ini  memberikan  kepastian  bahwa  standar  perilaku  setiap manusia  dan  masyarakat  indonesia  yang  menjadi  inti  pembangunan  nasional  itu  adalah filsafat  dan  pandangan  hidup  pancasila.  Hal  ini  dengan  sendirinya  berarti  bahwa  standar perilaku dan kemampuan professional  guru  yang bertugas mendidik, mengajar dan melatih manusia Indonesia seutuhnya adalah filsafat dan pandangan hidup pancasila.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20  Tahun  2003,  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  adalah  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai  suatu  system,  pendidikan  nasional  mempunyai  tujuan  yang  jelas,  seperti yang  dicantumkan  pada  undang-undang  pendidikan  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  berbudi  pekerti  luhur, memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  yang mantap  dan  mandiri  serta  tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan  (Ihsan,  1996  : 115).
Berdasarkan  tujuan  pendidikan  nasional  itulah  dilaksanakan  proses  pendidikan  di Indonesia.  Setiap  lima  Tahun  sekali  biasanya  ditetapkan  tujuan  pendidikan  nasional  itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sasaran  umum  Pembangunan  Nasional  Jangka  Panjang  adalah  terciptanya  kualitas manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  maju  dan  mandiri  dalam  suasana  tentram  dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan pancasila,  dalam  suasana  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  serba  berkeseimbangan  dan selaras  dalam  hubungan  antara  sesama  manusia,  manusia  dengan  masyarakat,  manusia dengan alam dan lingkugannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Titik  berat  pembangunan  jangka  panjang  kedua  diletakkan  pada  bidang  ekonomi, yang  merupakan  penggerak  utama  pembangunan  seiring  dengan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  didorong  dengan  saling  memperkuat,  saling  terkait  dan  terpadu  dengan pembangunan bidang-bidang lainnya  yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi  dengan keberhasilan  pembangunan  bidang  ekonomi  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran pembangunan nasional.
Oleh  karena  hakikat  pembangunan  Nasional  adalah  pembangunan  manusia Indoenesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka sebenarnya pembangunan di  bidang  ekonomi bukanlah sasaran utama melainkan hanya sasaran antara. Maka itu keberhasilan pembangunan nasional bukan diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross national Product (GNP) atau indicator-indikator ekonomi lain, melainkan dengan  mutu  kehidupan  manusia  Indonesia  termasuk  kesejahteraan  hidupnya  baik  pribadi maupun masyarakat seluruhnya  (Tirtusudiro, 1997 : 30).
Dalam  GBHN  disebutkan  bahwa  pembangunan  pendidikan  diarahkan  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia dan  memperluas  serta  meningkatkan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan termasuk  di  daerah  terpencil.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  harus  dipenuhi  melalui peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  lainnya, pembaharuan  kurikulum  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknoloigi, tuntutan  zaman  dan  tahapan  pembangunan,  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan yang memadai.
Hal  itu  berarti  dalam  pengembangan  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang berkualitas, diperlukan sumber daya Pembina dan pendidik manusia yang berkualitas, yang dapat  dihasilkan  pendidikan  yang  berkualitas  pula.Peningkatan  kualitas  pendidikan  dicapai dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. Semuanya itu menuntut kita untuk mengembangkan  standar  kualitas  professional  tenaga  pendidik,  khususnya  kemampuan
professional guru. Tanpa standar mutu, tidak mungkin kita mendidik tenaga pendidik  yang bermutu.

## C. Tugas dan Fungsi Guru
Pendidikan  berlangsung  melalui  kegiatan  belajar  mengajar  berupa  bimbingan, pengajaran  dan  atau  latihan.  Kegiatan  bimbingan  lebih  ditekankan  pada  proses pengembangan  mental  dan  spiritual  (rohaniah,  moral  dan  social).  Kegiatan  pengajaran ditekankan  pada  proses  pengembangan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan,  kognitif). Sedangkan  kegiatan  latihan  ditekankan  pada  pengembangan  keterampilan  (intelektual  dan motorik). Guru sebagai pendidik yang professional harus memiliki kemampuan (kemahiran) dalam mengelola kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Guru dan  Dosen  disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional  dengan tugas utama mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih,  menilai, dan mengevaluasi  peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Tugas  guru  dalam  bidang  kemanusiaan  di  sekolah  harus  dapat  menjadikan  dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehinngga ia menjadi idola para siswanya.  Pelajaran  apapun  yang  diberikan,  hendaknya  dapat  menjadi  motivasi  bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para  siswanya.  Para  siswa  akan  enggan  menghadapi  guru  yang  kurang  menarik.  Pelajaran tidak  dapat  diserap  sehingga  setiap  lapisan  masyarakat  dapat  mengerti  bila  menghadapi guru.
Masyarakat menenmpatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena  dari  seorang  guru  diharapkan  masyarakat  dapat  memperoleh  ilmu  pengetahuan.  Ini berarti  bahwa  guru  berkewajiban  mencerdaskan  bangsa  menuju  pembentukan  manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila.
Tugas  dan  peran  guru  tidaklah  terbatas  di  dalam  masyarakat,  bahkan  guru  pada hakikatnya  merupakan  komponen  strategis  yang  memilih  peran  yang  penting  dalam penentuan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan condisio sine quanon  yang  tidak  mungkin  digantikan  oleh  komponen  manapun  dalam  kehidupan  bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.
Keberadaan  guru  suatu  bangsa  amatlah  penting,  apalagi  bagi  suatu  bangsa  yang sedang  membangun,  terlebih-lebih  bagi  keberlangsungan  hidup  bangasa  di  tengah-tengah lintasan  perjalanan  zaman  dengan  teknologi  yang  kian  canggih  dan  segala  perubahan  serta pergeseran  nilai  yang  cenderung  memberi  nuansa  kepada  kehidupan  yang  menuntut  ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.
Semakin  akurat  guru  melaksanakan  fungsinya,  semakin  terjamin  tercipta  dan terbinanya kesiapan dan  keandalan seseorang  sebagai  manusia pembangunan. Dengan kata lain potret  wajah diri  bangsa di  masa depan tercermin dari potret  diri para  guru masa kini, dan  gerak  maju  dinamika  kehidupan  bangsa  berbanding  lurus  dengan  citra  para  guru  di tengah tengah masyarakat.
Sejak dulu, dan mudah-mudahan sampai sekarang, guru menjadi anutan masyarakat. Guru  tidak  hanya  diperlukan  oleh  para  murid  di  ruang-ruang  kelas,  tetapi  juga  diperlukan oleh  masyarakat  lingkungannya  dalam  menyelesaikan  aneka  ragam  permasalahan  yang dihadapi masyarakat.
Menurut Usman (1996 : 13), dilihat dari segi dirinya sendiri ( self oriented ), seorang guru berperan sebagai berikut:
1. Petugas  sosial,  yaitu  seorang  yang  harus  membantu  untuk  kepentingan  masyarakat. Dalam  kegiatan-kegiatan  masyarakat  guru  senantiasa  merupakan  petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.
2. Pelajar  dan  ilmuwan,  yaitu  senantiasa  terus  menerus  menuntut  ilmu  pengetahuan. Dengan  berbagai  cara  setiap  saat  guru  senantiasa  belajar  untuk  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Orang  tua,  yaitu  mewakili  orang  tua  murid  di  sekolah  dalam  pendidikan  anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga guru berperan sebagai orang tua dari siswa-siswannya.
4. Pencari  teladan,  yaitu  yang  senantiasa  mencarikan  teladan  yang  baik  untuk  siswa bukan  untuk  seluruh  masyarakat.  Guru  menjadi  ukuran  bagi  norma-norma  tingkah laku.
5. Pencari  keamanan,  yaitu  yang  senantiasa  mencari  rasa  aman  bagi  siswa.  Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di  dalamnya  Dari  uraian  diatas  ,  maka  dapat  diketahui  bahwa  begitu  besar  peranan guru baik untuk siswa maupun untuk masyarakat pada umumnya.
Guru  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pendidik  harus  memenuhi  standar kualitas pribadi tertentu, yaitu:
1. Penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam  arti  mengetahui  dan  memahami  nilai  dan  norma moral  dan  sosial  serta  berusaha  berperilaku  dan  berbuat  sesuai  dengan  nilai  dan norma tersebut, terutama di depan murid-muridnya.
2. Berwibawa  dalam  arti  memiliki  kelebihan  dalam  merealisasikan  nilai  dan  norma moral, social dan intelektual dalam diri paribadinya, serta memiliki kelebihan dalam penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  hendak  diajarkannya  kepada murid-muridnya.
3. Dewasa  dan  mandiri  dalam  mengambil  keputusan  (independent  judgement).  Dalam mendidik dan mengajar, terutama dalam pembelajaran dan proses belajar mengajar, seorang  guru  senantiasa  perlu  mengambil  berbagai  macam  keputusan  untuk  dapat bertindak  sesuai  dengan  kondisai  murid-muridnya,  oleh  karena  itu  tugas  guru memang  harus  demikian.  Seorang  guru  yang  professional  harus  dapat  secara  cepat dan  tepat  mengambil  keputusan  dan  bertindak  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab dalam  menghadapi  dan  mengatasi  berbagai  masalah  pembelajaran  dan  pengelolaan kelas.
4. Berdisiplin  dalam  arti  taat  kepada  aturan  dan  tata  tertib  kelas  dan  sekolah  secara konsisten atas kesadaran sendiri. Hanya dengan cara demikian ia dihormati dan dapat mengharapkan kepatuhan murid-murid terhadap pelaksanaan peraturan dan tata tertib kelas dan sekolahnya.
5. Berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan guru sebagai panggilan. Baginya jabatan guru  bukan  hanya  sekedar  sebagai  pekerjaan  untuk  mencari  nafkah  tetapi  sebagai pengabdian (ibadat) kepada Allah, kepada masyarakat dan bangsa serta kemanusiaan (Tirtusudiro, 1997 : 37).

## D. Upaya peningkatan Standar Profesional Guru
Profesionalisasi  berhubungan  dengan  profil  guru,  walaupun  potret  guru  yang  ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari  keseimbangan  antara  penguasaan  aspek  keguruan  dan  disiplin  ilmu.  Keduanya  tidak perlu  dipertentangkan  melainkan  bagaimana  guru  tertempa  kepribadiaanya  dan  terasah aspek penguasaan materi. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari  sinilah  muncul  tanggung  jawab  professional  sekaligus  menjadi  inti  kekuatan
professional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi  peserta  didik  dan  mengajarnya  supaya  belajar.  Guru  tidak  membuat  peserta  didik pintar tetapi guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah merupakan kejelian professional.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  maka  upaya  peningkatan  profesi  guru  di  Indonesia sekurang-kurangnya  menghadapi  dan  memperhitungkan  empat  faktor  (Nurdin  dkk, 2003:24), yaitu;

## 1. Ketersediaan dan Mutu Calon Guru
Secara  jujur  kita  akui  bahwa  pada  masa  lalu  dan  masa  kini  profesi  guru  kurang memberikan  rasa  bangga  diri.  Bahkan  ada  guru  yang  malu  disebut  sebagai  guru.  Rasa inferior  terhadap  potensi  lain  masih  melekat  di  hati  banyak  guru.  Masih  jarang  kita mendengar dengan suara lantang guru mengatakan  “inilah aku”.
Kurangnya  rasa  bangga  ini  akan  mempengaruhi  motivasi  kerja  dan  citra masyarakat  terhadap  profesi  guru.  Banyak  guru  yang  secara  sadar  atau  tidak  sadar mempromosikan  kekurang  banggaannya  kepada  masyarakat.  Ungkapan  cukuplah  saya sebagai  guru  sering  masih  terdengar  dari  mulut  guru.  Ungkapan  ini  lalu  diterjemahkan sebagai profesi yang kurang  menjajikan masa depan yang cerah. Muramnya masa depan itu  sering  didendangkan  secara  berlebihan  seolah-olah  merupakan  profesi  termalang  di bumi tercinta ini.
Jabatan  fungsional  diharapkan  menjadi  daya  pikat  tersendiri  terhadap  profesi guru. Daya pikat itu merefleksikan masyarakat untuk memberikan makna tersendiri baik dalam  upaya  membangkitkan  rasa  bangga  diri  maupun  dalam  usaha  mencari  bibit-bibit guru yang berkualitas.
2. Pendidikan Pra Jabatan
Pekerjaan  guru  hanya  pantas  memperoleh  penghargaan  khusus  apabila  jajaran guru memberikan layanan ahli yang hanya bisa diberikan melalui pendidikan Pra-Jabatan. Sebaliknya  mereka  yang  tidak  pernah  melalui  jenjang  pendidikan  Pra-Jabatan,  tidak mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan layanan yang khas dimaksud. Dengan kata lain ada dua langkah yang perlu di ambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki.
Untuk  meyakinkan  pemilikan  kemampuan  professional  awal,  saringan  calon peserta pendidikan pra-jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial,  aspek-aspek  kepribadian  yang  relevan,  maupun  motivasi.  Di  samping
mempersyaratkan  mekanisme  saringan  yang  efektif,  bidang  pekerjaan  guru  akan memperoleh calon yang bermutu jika saringan yang dilakukan terhadap calon yang relatif bermutu  pula. Dengan kata lain, keadaan demikian didukung  oleh system  imbalan  yang membuat putra-putri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru. Kedua. Pendidikan pra-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan professional (Nurdin dkk, 2003: 27).
Dengan  demikian  pendidikan  pra-jabatan  maka  guru  harus  berhasil  membentuk penghayatan  tentang  manusia  dan  masyarakat  masa  depan  Indonesia  yang  dikehendaki. Di  samping  menguasai  bahan  serta  prosedur  pengajaran  yang  mendidik  yang  dipandu oleh  ketanggapan  yang  berlandaskan  kearifan,  sehingga  lulusannya  mampu  mengelolah program  belajar  mengajar  demi  perwujudan  manusia  dan  masyarakat  masa  depan Indonesia yang dicita-citakan.
3. Mekanisme Pembinaan dalam Jabatan
Ada  tiga  upaya  dalam  penyelenggaraan  pelbagai  aspek  dan  tahap  penanganan pembinaan dalam jabatan professional guru , yaitu:
Pertama, mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan.  Berlainan  dengan  jenjang  pendidikan  tinggi  yang  telah  memberlakukan mekanisme ini dalam waktu yang relatif lama, jenjang pendidikan dasar menengah sama sekali belum berpengalaman dalam hal ini. Bukan hanya itu, apabila jenjang pendidikan tinggi mempunyai kultur kolegial  yang telah bertradisi cukup panjang, sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan struktur hierarkis yang mantap. Dengan perkataan  lain,  penilaiaan  ahli  kesejawatan  masih  belum  membudaya  sedangkan penilaiaan  secara  hierarkis  administratif  yang  selama  ini  berlaku,  justru  bertentangan dengan hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan ahli professional.
Kedua, sistem penilikan di jenjang SD dan juga system kepengawasan di jenjang SMTA  yang  berlaku  sekarang  jelas  memerlukan  penyesuaian-penyesuaian  yang mendasar.  Tidak  lagi  dibenarkan  seorang  kepala  satu  jenis  SMTA  yang  lain.  Bahkan untuk jenjang SMTA mungkin sudah harus dipikirkan kebutuhan mengadakan pengawas bidang studi, meskipun hubungan hierarkisnya dengan para guru di lapangan memerlukan banyak  penyesuaian.  Ketiga,  keterbukaan  informasi  juga  mempersyaratkan  keluasaan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1 dan bahkan S2 dan S3 (Nurdin dkk, 2003: 29).

## 4. Peranan Organisasi Profesi
Di  atas  telah  dikemukakan  bahwa  pengawasan  mutu  layanan  suatu  bidang professional  dilakukan  secara  kesejawatan,  baik  melalui  perorangan  maupun  melalui organisasi  profesi.  Dengan  perkataan  lain,  pengawasan  dilakukan  bukan  atas  dasar kekuasaan  seperti  yang  terjadi  di  lingkungan  serikat  buruh,  melainkan  pengawasan dilakukan  oleh  kelompok  ahli  yang  dipandu  oleh  nilai-nilai  profesi  yang  sejati,  yaitu pengabdian dan keahlian kemaslahatan orang banyak.
Organisasi Profesi adalah pendukung, Pembina, dan berupaya agar profesi setiap pendidik berkembang secara berkelanjutan (Pidarta, 1997: 285).
Jadi keberadaan organisasi profesi pendidikan sesungguhnya sangat menguntungkan pengembangan profesi para pendidik manakala ia berfungsi dengan baik.
PGRI  adalah  organisasi  profesi  pendidikan  yang  paling  besar  di  Indonesia,  yang kedua adalah ISPI, dan ada lagi sejumlah organisasi profesi yang kecil yaitu spesialisasi- spesialisasi tertentu dalam bidang pendidikan. Tujuan dan tugas organisasi itu tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan dengan pengembangan profesi pendidik organisasi-organisasi profesi berkewajiban, yaitu:
a. Menciptakan kriteria pendidik yang professional.
b. Menampung  para  pendidik  yang  telah  memenuhi  syarat  tertentu  untuk  menjadi organisasi profesi.
c. Mencaari peluang untuk memajukan profesi para anggota, antara lain untuk studi lanjut.
d. Mengadakan  pembinaan  profesi,  antara  lain  dalam  bentuk  tim-tim  Pembina  ke daerah-daerah.
e. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
f. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik.
g. Meneliti  dan  menilai  konsep-konsep  dan  praktek-praktek  pendidikan  di  tingkat mikro maupun makro.
h. Mengadakan  pertemuan-pertemuan  secara  berkala  atau  incidental  untuk mengkomunikasikan imfoarmasi-imformasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
i. Membentuk  konsep-konsep  pendidikan  melalui  hasil-hasil  penelitian  pendidikan di tanah air.
j. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai jabatan professional.
Meningkatkan  kesejahteraan  pendidik  agar  bisa  berpenghasilan  layak  sebagai orang professional (Pidarta, 1997: 285).
Penanganan  yang  tepat  terhadap  semua  aspek  dan  tahap  system  pengadaan  guru, yaitu perekrutan, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengankatan dan pembinaan dalam jabatan  ( in  service  training )  maupu  dengan  adanya  organisasi  profesi  akan  berdampak posistif dalam profesionalisasi jabatan guru.
Oleh karena  itu, kita berharap  mudah-mudahan pengambilan keputusan, organisasi profesi  ,  jajaran  keguruan,  dan  masyarakat  luas  diberi  kejernihan  pikiran  dan  keteguhan pendirian  dalam  mengupayakan  segala  yang  perlu  untuk  mewujudkan  dan  meningkatkan upaya profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  perlu  sekali  adanya  standar  kualitas  kemampuan  professional  mengajar  guru agar  dapat  dijadikan  pegangan  (acuan)  dalam  menyusun  program  pendidikan    pra-jabatan dan lanjutan ( in dan on service ) guru serta pembinaan karier  tenaga kependidikan lain.
Standar kualitas mengajar itu harus mengacu pada tugas utama guru sebagai tenaga pendidik  dengan  kemampuan  dasarnya  sebagai  pendidik,  sebagai  tenaga  pengajar,  dan pelatih  dengan  kemampuan  umum  dan  khusus  sebagai  pengajar/pelatih,  yang  kesemuanya dipadukan  secara  utuh  dalam  diri  pribadi  guru  sehingga  mampu  menghasilkan  sumber- sumber daya manusia yang berkualitas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Guru  merupakan  jabatan  atau  profesi  yang  memerlukan  keahlian  khusus  sebagai guru.  Selanjutnya  dalam  melakukan  kewenangan  profesionalnya,  guru  dituntut  memiliki seperangkat  kemampuan  yang  beraneka  ragam.  Oleh  karena  itu,diperlukan  peningkatan standar  professional  seorang  guru  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai  pengajar,  pendidik,  dan  pelatih  sehingga  mampu  menwujudkan  tujuan  pendidikan nasional,  yakni  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa    serta  memiliki  ilmu  pengetahuan. Dengan  demikian,  cita-cita  pembangunan  nasional  dapat  terwujud  dengan  adanya  sumber daya manusia yang berkualitas.
Guru  sebagai  pendidik  professional  dengan  tugas  utamanya  sebagai  pendidik, mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai  dan  mengevaluasi  peserta  didik.
Semakin  akurat  guru  melaksanakan  fungsinya,  semakin  terjamin  tercipta  dan  terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai pembangun.

## Saran
Diharapkan baik dari pihak guru maupun dari pihak pemerintah perlu memperhatikan upaya  peningkatan  standar  professional  guru.  Begitupula  diharapkan  adanya  penelitian lanjutan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan keprofesionalan guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar. 2001 . Proses Belajar Mengajar . Jakarta: Bumi Aksara.
Ihsan, Fuad. 1996. Dasar-Dasar Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Nurdin,  Syafruddin  dkk.  2003.  Guru  Profesional  dan  Implementasi  Kurikulum.  Jakarta:
Ciputat Press.
Pidarta, Made. 1997 . Landasan Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Tirtosudiro, Ahmad. 1997. Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional . Jakarta: Intermasa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005. Undang-Undang  Guru  dan Dosen . Jakarta: Cemerlang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003. Tentang  sistem  Pendidikan Nasional.
Usman, User. 1996. Menjadi Guru Profesional . Bandung: Remaja Rosdakarya.