Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## AKIBAT HUKUM PERUBAHAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM RENOVASI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

## Mohd. Dedy Aprilan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: del.dedy@gmail.com

## ABSTRACT
The  Government's  renewal  of  Government  Procurement  of  Goods  and  Services regulations  continues  to  be  carried  out  to  achieve  the  ideal  goal  of  Government Procurement  of  Goods  and  Services,  namely  to  ensure  efficiency,  transparency  and fairness in  the implementation  of  development  activities by the Government.  Of the many Government  Goods  and  Services  Procurement  work,  the  procurement  of  construction works  is  complicated  by  a  large  budget.  In  this  work  it  is  usually  very  vulnerable  to irregularities  and  conflicts.  One  of  the  construction  works  is  the  renovation  work  of Government office buildings.
Kata  Kunci :  Regulasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  Renovasi  Bangunan Gedung Kantor

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  sedang  membangun  (developing  country), dimana  pada  saat  ini  sedang  giat  melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang. Pembangunan  adalah  usaha  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat. 1 Oleh  karena  itu  hasil-  hasil  pembangunan  harus  dapat  dinikmati  seluruh  rakyat sebagai  peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan  batin  secara  adil  dan  merata.  Dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut.
1 Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, PT Rhineka Cipta,Jakarta,1996 hlm 1
Sebagai  negara  hukum,  maka  pembangunan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari peraturan-  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut.  Dan  dari  waktu  ke waktu,  peraturan  perundang-undangan  akan  mengalami  perubahan  seiring  dengan perubahan  dinamika  masyarakatnya.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  Jasa konstruksi di tahun 2017 megalami perubahan  yang semula diatur dalam  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dimana aturan lama dirasa  belum  dapat  memenuhi  tuntutan  kebutuhan  tata  kelola  yang  baik  dan  dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraaan  Jasa Konstruksi juga mengalami perubahan  yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  mendefenisikan bahwa  Bangunan  gedung  adalah  wujud  fisik  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu dengan  tempat  kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnyaberada  di  atas  dan/atau  di  dalam tanah  dan/atau  air,  yang  berfungsi  sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik untuk  hunian  atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Berdasarkan  SK  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  SK  KMA No.  143/KMA/SK/VIII/2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan  Bidang  Pola  Kelembagaan  Peradilan  Administrasi  Kepegawaian  Peradilan, Administrasi  Perencanaan, Administrasi  Tata Persuratan, Tata Kersipan dan Administrasi Keprotokolan  Kehumasan  dan  Keamanan,  Administrasi  Perbendaharaan,  Prototype Gedung  Pengadilan  dan  Rumah  Dinas  dan  Pola  Klasifikasi  Surat  Mahkamah  Agung  RI, maka  hakikatnya  gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  belum  memenuhi  kriteria gedung  sesuai prototype yang  distandarkan  oleh  Mahkamah  Agung  RI.  Untuk  itu  perlu dilakukan  renovasi  gedung  Kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  dengan  tujuan  untuk merenovasi bagian depan gedung dan perluasan area kantor.
Selain  belum  sesuai  dengan prototype ,  ada  beberapa  hali  yang  mendasari dilakukannya renovasi gedung Pengadilan Agama Pariaman, yaitu :
1. Usia bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman.
Gedung  Pengadilan  Agama  Pariaman  diresmikan  pada  tahun  2006,  yang  berarti  usia gedung  sudah  mencapai  10  tahun.  Sesuai  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  73  tahun  2011  tentang  Pembangunan  Bangunan  Gedung  Negara,  usia  gedung antara  10  sampai  15  tahun  sudah  mengharuskan  untuk  dilakukan  renovasi  secara mendalam.
2. Hasil  dari  penelitian  Tim  Uji  Kelayakan  Gedung  dari  Dinas  PU  Kota  Pariaman  yang menyatakan  bahwa  kondisi  kelayakan  gedung  Pengadilan  Agama  Pariaman  sudah berkurang 30 %, artinya kondisi layak pakai gedung kantor tinggal 70 %. Hal ini sangat rawan  bagi  pengguna  gedung  kantor  apalagi  untuk  daerah  Kota  Pariaman  yang daerahnya masih sering terjadi gempa bumi.
3. Pengadilan Agama Pariaman  sudah mengalami  kenaikan kelas  dari kelas  II.a menjadi kelas  I.b.  Hal  ini    mengharuskan  renovasi  hampir  untuk  keseluruhan  gedung  agar gedung kantor sesuai dengan prototype gedung pengadilan kelas I.b.
Dalam pasal  1 Peraturan Presiden  Nomor 73 Tahun 2011 dinyatakan bahwa  yang dikatakan  gedung  negara  adalah  bangunan  gedung  untuk  keperluan  dinas  yang  menjadi barang  milik  negara/daerah  dan  diadakan  dengan  sumber  pembiayaan  yang  berasal  dari dana  APBN,  dan/atau  APBD,  atau  perolehan  lainnya  yang  sah.  Pembangunan  bangunan gedung negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui  tahap  perencanaan  teknis,  pelaksanaan  konstruksi,  dan  pengawasannya,  baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
Renovasi  adalah  memperbaiki  bangunan  yang  telah  rusak  berat  sebagian  dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur  maupun  utilitas  bangunannya.  Pekerjaan  renovasi  ini  menjadi  sangat  penting mengingat  fungsi  dari  gedung  kantor  yang  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan aktivitas  perekonomian.  Pekerjaan  dalam  perkantoran  yang  utama  adalah  dalam  kegiatan penanganan  informasi  dan  kegiatan  manajemen  maupun  pengambilan  keputusan berdasarkan informasi tersebut.
Dalam struktur APBN, komponen belanja pemerintah pusat diantaranya terdiri dari belanja  modal.  Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  aset  tetap/inventaris  yang  memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Berdasarkan  Sistem  Akuntasi  Pemerintah,  belanja  modal  salah  satunya  adalah belanja  modal  gedung  dan  bangunan.  Belanja  modal  gedung  dan  bangunan  adalah
pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk  pengadaan/  penambahan/  penggantian,  dan termasuk  pengeluaran  untuk  perencanaan,  pengawasan  dan  pengelolaan  pembangunan gedung dan bangunan  yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam  kondisi  siap  pakai.  Salah  satu  dari  pekerjaan  belanja  modal  gedung  dan  bangunan adalah pekerjaan renovasi gedung kantor pemerintah.
Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan/gedung  negara  yang  berlokasi  dalam  negeri,  dasar  alokasinya  adalah penghitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung Negara atau yang sejenis  dari  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  atau  Dinas  Pekerjaan Umum  setempat.  Berdasarkan  DIPA  Pengadilan  Agama  Pariaman  di  dapatkan  bahwa alokasi  dana  anggaran  untuk  pekerjaan  pembangunan  gedung  kantor  Pengadilan  Agama Pariaman ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan tahun yaitu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.
Proses  pembangunan  gedung  adalah  kegiatan  mendirikan  bangunan  gedung  yang diselenggarakan  melalui  tahap  perencanaan  teknis,  pelaksanaan  konstruksi  dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi,  renovasi,  restorasi).  Berdasarkan  definisi  tersebut,  pembangunan  mencakup seluruh  tahapan  dari  perencanaan  sampai  dengan  berfungsinya  suatu  gedung.  Dalam pekerjaan  pembangunan  juga  meliputi  pekerjaan  perawatan  gedung  bangunan  negara. Pekerjaan  ini  dilaksanakan  dengan  berpedoman  kepada  perutaran  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.
Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah dewasa ini merupakan isu strategis dan penting, baik  dalam  perspektif  perdagangan  internasional  maupun  dari  perspektif  hukum  nasional dan  implikasinya  terhadap  hukum  Indonesia.  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  untuk kepentingan  pemerintah  merupakan  salah  satu  alat  untuk  menggerakkan  roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan kehidupan  rakyat  Indonesia,  karena  pengadaan  barang  dan  jasa  terkait  erat  dengan penggunaan anggaran negara. Salah satu yang menjadi titik penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan  pengadaan  yang  efektif  dan  efisien  serta  ekonomis  untuk  mendapatkan
manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik melalui APBN maupun non- APBN.    Pengadaan  barang  dan  jasa  harus  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien serta  dapat  dipertanggung  jawabkan,  karena  potensi  kerugian  negara  sangat  besar  dalam proses pengadaan ini.
Isu  tersebut  sesuai  dengan  konsepsi  dasar  pembentukan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945)  sebagai landasan hukum tertinggi Bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bagi pemerintah untuk  mewujudkan kesejahteraan umum bagi  warga negaranya sebagai  wujud  penjabaran tujuan  pembentukan  bangsa  yang  tertuang  dalam  alinea  keempat  pembukaan  UUD  NRI 1945. Pembangunan di segala bidang pada umumnya dan pembangunan infrastruktur pada khususnya  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil dan  makmur  yang  merata  secara  material  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan amanat UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Mengacu pada konsepsi pembangunan tersebut, seiring dengan perkembangan  sosial,  budaya  dan  perekonomian  masyarakat,  berkembang  pula  berbagai pembangunan  dalam  bidang  infrastruktur  yang  diakomodir  dengan  jasa  dalam  bidang konstruksi. 2 Produk akhir jasa konstruksi yang berupa bangunan fisik, baik berupa sarana maupun  prasarana  mempunyai  peran  untuk  mendukung  tumbuh  kembangnya  berbagai industri  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  konstruksi. 3 Maka keberadaan  jasa  konstruksi  dapat  ditandai  sebagai  salah  satu  bukti  nyata  berkembangnya pembangunan  di  Indonesia  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  pencapaian  berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan.
Eksistensi jasa konstruksi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan implikasi  dari  adanya  sifat  terbuka (open  system) buku  ke-III  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  yang  menjadi  dasar  paham  hukum  akan  asas  kebebasan berkontrak  yang menyatakan bahwa para pihak  bebas untuk  mengadakan kontrak dengan
2 Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah.. Perencanaan Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 275
3 Amari,  Mohammad  dan  Asep  N.  Mulyana, Kontrak  Kerja  Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi , Aneka Ilmu, Semarang,  2010, hlm 12
siapa  pun,  menentukan  syarat-syaratnya,  pelaksanannnya,  dan  bentuk  kontrak  baik  lisan ataupun  tertulis,  baik  yang  telah  tercantum  dalam  KUH  Perdata  ataupun  diluar  KUH Perdata.  Melihat  betapa  kompleksnya  bidang  konstruksi,  maka  diperlukanlah  sebuah payung hukum yang sifatnya lebih khusus (specialist) tentang jasa konstruksi di Indonesia sebagai  penjabaran  dari  konsepsi  Negara  Indonesia  yang  berdasar  pada  hukum sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  sehingga  pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum terkait 4 .
Senada  dengan  isu  Strategis  tersebut,  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk melakukan  deregulasi  dan  percepatan  pembangunan  dalam  rangka  memaksimalkan penyerapan  anggaran  yang  salah  satunya  terkait  Peraturan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  Keputusan  Presiden  No.  11  Tahun  2016  tentang  Program  Penyusunan Peraturan  Presiden  Tahun  2016,  mengamanatkan  Perubahan  Peraturan  Presiden  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  harus  diselesaikan  pada  tahun  2016  dan  tindak  lanjut hasil  Rapat  Terbatas  Kabinet  pada  tanggal  29  Desember  2016  yang  membahas  mengenai Revisi  Peraturan  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah  mendasari diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tahun  2016  sampai  bulan  Juni  tahun  2018,  pekerjaan  renovasi  gedung  kantor Pengadilan  Agama  sudah  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun 2010.  Dengan  keluarnya  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  yang  mulai diberlakukan  bulan  Juli  2018  maka  proses  akhir  dari  pekerjaan  ini  harus  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.  Didalam  sosialisasi  Peraturan  Presiden No. 16 Tahun 2018, terdapat pokok perubahan berupa simplifikasi Peraturan Presiden yang hanya mengatur  hal  yang  bersifat  normative,  sedangkan  hal-hal  yang  bersifat  procedural, pelaksanaan tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP Peraturan Kemetrian Sektoral lainnya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perubahan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Renovasi Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Pariaman “.
4 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan kontrak , Cet. II, Sinar Grafika, , Jakarta, 2004, hlm 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer yang dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  lapangan  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Hasil  dari  Pelaksanaan  pegadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dalam  renovasi bangunan  gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  adalah  ditemukan  pelaksanaan perencaan  awal  pekerjaan  konstruksi  yang  tidak  matang  yakni  adanya  revisi  terhadap perencanaan  awal  yang  diusulkan  sebelum  keluarnya  anggaran.  Revisi  ini  terjadi  pada pekerjaan konstruksi tahap pertama dan tahap kedua.
Kendala  interen  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  pegadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  dalam  renovasi  bangunan  gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  adalah keterbatasan  dana  yang  tersedia  di  Mahkamah  Agung  yang  mengakibatkan  terjadinya revisi  perencanaan  awal  pekerjaan  konstruksi  sehingga  kebutuhan  dirancang  berdasarkan anggaran,  sedangkan  yang  seharusnya  “anggaran  berbasis  kinerja  bukan  kinerja  berbasis anggaran”. Selain itu juga terjadi keterlambatan pelaksanaan lelang karena revisi anggaran dilakukan  menjelang  pelaksanaan  pengadaan.  Kendala  eksteren  yang  dihadapi  adalah keterlambatan  datangnya  bahan  dan  material  pekerjaan  konstruksi  yang  berakibat  pada ketrlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
Didalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini  yang  menjadi  kendala  utama  adalah keterbatasan  dana  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung,  sehingga  mengharuskan terjadinya  revisi  perencanaan  awal  pekerjaan  konstruksi  setelah  keluarnya  pagu  dana anggaran  yang  akan  dilaksanakan.  Revisi  ini  dilakukan  karena  dana  yang  diberi  untuk pekerjaan  konstruksi  sangat  jauh  lebih  kecil  dari  dana  dalam  Perencanaan  awal  yang diusulkan.  Hal  ini  terjadi  akibat  keterbatasan  dana  yang  tersedia  di  Mahkamah  Agung, sehingga  untuk  menyelesaikan  pembangunan  1  (satu)  unit  gedung  kantor  harus dianggarkan dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran.
Revisi  ini  mengakibatkan  kurang  matangnya  perencanaan  umum  pengadaan pekerjaan  konstruksi,  yang  semula  direncanakan  untuk  membangun  1  (satu)  unit  gedung kantor harus dibagi sesuai dengan dana yang tersedia. Ketidak matangan perencanaan awal ini akan sangat berbahaya pada saat dilakukan audit.  Karena berdasarkan pengalaman dari berbagai  sumber,  perencanaan  awal  yang  tidak  matang  dapat  menimbulkan  berbagai masalah seperti kasus mark up dan penentuan peyedia yang sudah diatur.
Setelah  dilakukan  wawancara  dengan  pengawas  pekerjaan  dan  PPK  serta pengamatan  langsung  ke  lapangan  penulis  tidak  menemui  adanya  kasus  mark  up  dan penentuan  pemenang  yang  diatur  tetapi  yang  terjadi  adalah  kebutuhan  dirancang berdasarkan anggaran, sehingga yang seharusnya anggaran berbasis kinerja malah berbalik menjadi  kinerja  berbasis  anggaran.  Selain  itu  penulis  juga  melihat  akibat  dari  revisi perencaan  awal  ini  adalah  proses  lelang  yang  tertunda,  karena  revisi  anggaran  dilakukan menjelang  pelaksanaan  pengadaan.  Salah  satu  penyebab  dilakukannya  revisi  adalah pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian pemaketan pekerjaan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pengadaan barang/jasa, utamanya untuk memenuhi kualifikasi dari penyedia barang/jasa.

## PENUTUP
Pelaksanaan  pegadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dalam  renovasi  bangunan gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  sudah  memenuhi  amanat  dalam  Perpres  No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta  Undang-Undang No. 18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi.    Pelaksanaan  pegadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  dalam  renovasi  bangunan  gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman dilaksanakan  dalam  3  (tiga)  kontrak  jasa  konstruksi  dengan  3  (tiga)  tahap  anggaran  dana yaitu pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 serta 3 (tiga) penyedia yang berbeda.
Kendala  interen  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  pegadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  dalam  renovasi  bangunan  gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Pariaman  adalah keterbatasan  dana  yang  tersedia  di  Mahkamah  Agung  yang  mengakibatkan  terjadinya revisi  perencanaan  awal  pekerjaan  konstruksi  sehingga  kebutuhan  dirancang  berdasarkan anggaran,  sedangkan  yang  seharusnya  “anggaran  berbasis  kinerja  bukan  kinerja  berbasis anggaran”. Selain itu juga terjadi keterlambatan pelaksanaan lelang karena revisi anggaran
dilakukan  menjelang  pelaksanaan  pengadaan.  Kendala  eksteren  yang  dihadapi  adalah keterlambatan  datangnya  bahan  dan  material  pekerjaan  konstruksi  yang  berakibat  pada ketrlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amari,    Mohammad    dan    Asep    N.    Mulyana, Kontrak    Kerja    Konstruksi  Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi , Aneka Ilmu, Semarang,  2010.
Djumialdji, Hukum  Bangunan  Dasar-Dasar  Hukum  Dalam  Proyek  dan  Sumber  Daya Manusia, PT Rhineka Cipta, Jakarta,1996.
LKPP,  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  (modul)  “ Pelatihan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa pemerintah ” Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, 2010
Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumah.. Perencanaan  Pembangunan  Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan kontrak , Cet. II, Sinar Grafika, , Jakarta, 2004.
Tim  Penyusun  Kamus  –  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Ahmad, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 24 Juli 2018, http://id.ahmad.wikia.com/wiki/ Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pen gadaan ,  (13.20). Diakses pada tanggal 02 Januari 2019.