## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2023

## OPTIMALISASI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK TERINTEGRASI PERGUB NO. 45 TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEDAGANG PASAR RANGKASBITUNG
OPTIMIZATION OF INTEGRATED PLASTIC WASTE REDUCTION EFFORTS PERGUB NO. 45 OF 2019 IN THE ENVIRONMENT OF RANGKASBITUNG MARKET TRADERS
1 Hj. Yunita, 2 Ratu Diah Wulansari 1 STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, 2 STISIP Setia Budhi Rangkasbitung
1 uu_nita@yahoo.co.id, 2 Ratudiahwulansari2@gmail.com Kata Kunci:

## ABSTRAK
Sampah Plastik, Pedagang Pasar Tradisional, Implementasi Kebijakan
Keywords :
Plastic Waste, Traditional Market Traders, Policy Implementation
Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  optimalnya  pengelolaan sampah  plastik  yang  terletak  di  wilayah  Pasar  Tradisional, Rangkasbitung,  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  Optimalisasi  Upaya  Pengurangan  Sampah Plastik  Terintegrasi  Pergub  No.  45  Tahun  2019  Dilingkungan Pedagang Pasar Rangkasbitung Pada saat yang sama, untuk menelaah persoalan  ini  secara  komprehensif,  penulis  menggunakan  metode kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  teoritik  yang  telah dikemukakan  oleh  Donald  van  Metter  dan  Carl  van  Horn  dalam Agustino  (2020:150),  yang  menjelaskan  ada  sejumlah  hal  penting untuk dijadikan sebagai analisis yang mencakup beeberapa hal, yaitu, ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  agen pelaksana,  sikap  atau  kecenderungan  (disposition)  para  pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik.  Secara  faktual,  penelitian  ini menunjukkan bahwa Implementasi
Kebijakan Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Rangkasbitung ini dalam  pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  dengan  dengan  baik karena peraturan tersebut belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun  dapat  diketahui  pasar  tradisional  merupakan  salah  satu penyumbang sampah terbesar, lalu masih kurangnya kerjasama antar pemerintah  dengan  masyarakat,  kurangnya  kesadaran  masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja.

## ABSTRACT
The problem in this study is  the non-optimal management of plastic waste located in the Traditional Market area, Rangkasbitung, while the purpose of this study is to find out how to Optimize Integrated Plastic Waste Reduction
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Efforts Pergub No. 45 of 2019 In the Environment of Rangkasbitung Market Traders  At  the  same  time,  to  examine  this  problem  comprehensively,  the author  uses  qualitative  methods  and  uses  the  theoretical  approach  that has been  proposed    by  Donald  van  Metter  and  Carl  van  Horn  in  Agustino (2020:150), which explains that there are a number of important things to be used  as  an  analysis  that  includes  several  things,  namely,  the  size  and objectives  of  policies,  resources,  characteristics  of  implementing  agents, attitudes  or  tendencies  (dispositions)  of  implementers,  communication between organizations and implementing activities, and the economic, social and  political  environment.  Factually,  this  study  shows  that  the Implementation  of  the  Policy  to  Reduce  the  Use  of  Plastic  Bags  in  the Traditional  Market  of  Rangkasbitung  is  still  not  going  well  because  the regulation has not been implemented in the traditional market, although it can be known that the traditional market is one of the largest contributors to waste, then there is still a lack of cooperation between the government and the community,  lack  of  public  awareness  of  cleanliness    environment  so  that people are still in the old habit of using plastic bags in shopping.

## A. PENDAHULUAN
Dengan  semakin  berkembangnya  kehidupan  manusia  dengan  tuntutan  kehidupan  yang semakin kompleks dan serba dituntut serba cepat sehingga banyak sisi kehidupan yang digunakan oleh  masyarakat  untuk  menunjang  kebutuhan  hidupnya,  guna  mencukupi  segala  kebutuhan tersebut,  masyarakat  dituntut  untuk  dapat  mengakses  dengan  cepat  dan  mudah.  Dari  tututan cepat  dan  mudah  tersebut  munculah  segala  cara  dan  benda  yang  diciptakan  demi  kemudahan hidup masyarakat. Akan tetapi dibalik semua akses dan benda penunjang dalam mempermudah kehidupan manusia, tercipta pula kekurangan yang dengan pasti tidak dapat terhindarkan, dan masyartakat pula ditintut untuk meminimalisir dampak negative tersebut sehingga tidak terjadi ketidak seimbangna ekosistem kehidupan di dunia. Dan salah satu hal negative yang terjadi pada saat ini adalah jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarkat dari kemjuan zaman dan semua produk yang dibuat untuk manusia, sampah pun merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling  signifikan  (Kurniawan  &  Santoso,  2020)  terlebih  untuk  sampah  jenis  plastik  yang merupakan  Salah  satu  bahan  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  berbagai keperluan adalah sampah plastik  (Putri, 2022)termasuk membawa barang belanjaan di pasar.
Plastik pun merupakan salah bahan yang selalu bersentuhan dengan manusia (Khaerani et al.,  2021)  selain  itu  Penggunaan  kantong  plastik  membuat  pengelolaan  sampah  berisiko (Abdurahman et al., 2022) tidak dapat dipungkiri bahwa Masalah dengan sampah plastik adalah berpotensi  membahayakan  lingkungan  jika  jumlahnya  lebih  banyak  di  ekosistem  (Pramiati Purwaningrum, 2016)  Perlu diingat bahwa sifat disintegrasi plastik akan memakan waktu lebih dari  20  tahun  dan  terkadang  bahkan  100  tahun  di  tanah  yang  dalam,  yang  dapat  mengurangi kesuburan tanah. Plastik juga akan sulit terurai dalam air
Mengacu pada data yang disebutkan oleh Kementrian Lingkunag Hidup dan Kehutanan serta dari SWI (Sustsinable Waste Indonesia) bahwa samapah yang ada di Indonesia di tahun 2017 menyumbangkan sampah sebesar 64 juta ton, sebagai penyumbang sampah terbanyak ke dua di dunia  dan  baru  7  persen  yang  baru  didaur  ulang,  sementara  69  persen  masih  menumpuk  di Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA).  Lebih  parahnya  24  persen  sampah  dibuang  sembarangan mencemari  lingkungan  dan  dikategorikan  sebagai  Ilagal  Dumping.  Dan  semakin

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
memperihatinkan  ternyata  sampah  plastik  yang  sifatnya  susuah  diurai  oleh  tanah  merupakan penyumbang  jenis  sampah  terbanyak  dengan  jumlah  16  persen.  Merujuk  data  dari  Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesai (INAPLAS) dari 2.7 juta ton sampah plastik baru sekitar 61.5 persen yang didaur ulang, masih ada sekitar 1 juta ton sampah palstik yang belum terdaur  ulang.  Meskipun  komposisi  sampah  organik  masih  mendominasi  yakni  mencapai  60 persen, sampah plastik menempati posisi kedua dengan 14 persen disusul sampah ketras 9 persen dan  karet  5.5  persen.  Tidak  jauh  berbeda  kondisi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lebak  yang menghasilkan sampah 50 ton per hari. Hal tersbut merupaka pekerjaan rumah dinas terkait dan masyarakat tentunya, untuk mengurangi produksi sampah plastik khususnya, karena masyarakat Lebak khususnya masih belum bisa lepas dari penggunaan plastik. Dan banyak pihak yang harus memahami  dan  mau  kerjasama  dalam  mengurangi  sampah  plastik  masyarakat  dan  penjul  di Kabupaten Lebak.

## B. METODE
Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150),

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  analisisnya  penulis  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Agustino 2020) dimana disampaikan ada 6 (enam) unsur indikator  diantaranya  adalah  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  Sumber  daya,  Karakteristik  agen pelaksana,Sikap  atau  kecenderungan  (disposition)  para  pelaksana,Komunikasi  antar  organisasi dan aktivitas pelaksana, serta Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Salah  satu  indikator  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn dalam Agustino (Agustino 2020) disampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat diketahui oleh  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tersebut.  Ketika  ukuran  kebijakan  atau  tujuan  kebijakan terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis)  untuk  dilaksanakan  di  tingkat  warga,  maka  akan  sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
Sebagaimana  mana  apa  yang  di  utarakan  oleh  Kepala  Bidang  II  (kabid  II)  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:
“Maksud  dan  tujuan  dari  Peraturan  Bupati  no  45  tahun  2019  terkait  denga n  penggunaan pengurangan kantong plastik yang pertama dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik  disumber  penghasil  sampah  karena  sampah  plastik  itu  sangat  sulit  terurai,  jadi  butuh waktu lama. Tujuannya melindungi wilayah daerah dari pencemaran atau kerusakan lingkungan salah  satunya  itu,  yang  kedua  melindungi  kelangsungan  hidup  makhluk hidup dan  kelestarian ekosistemnya,  jadi  harus  dijaga  kelestarian  ekosistemnya.  Kemudian  melindungi  keselamatan, kesehatan,  dan  kehidupan  masyarakat  dari  ancaman  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan, menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan,  mencapai  keserasian  dan  keselarasan  keseimbangan lingkungan hidup, itu mungkin salah satu maksud dan tujuan dari peraturan Bupati No 45.”
Dapat  dilihat  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  mengutamakan  kebersihan lingkungan dimana kebijakan tersebut dibuat agar dapat mengurangi peredaran sampah dan untuk  melestarikan  lingkungan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh (Kadji,  2015) bahwa  kebijakan  publik  adalah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumberdaya-sumberdaya  yang  ada  untuk  memecahkan  masalah-masalah  publik  atau pemerintah. Secara realitas, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan  secara  sistemik  oleh  pemerintah  demi  kepentingan  kelompok  yang  kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang  pembangunan  dan  kemasyarakatan  salah  satunya  adalah  bagaimana  pengelolaan sampah  tersebut,  dan  dapat  dilihat  berdasarkan  data  yang  ada  bahwa  terjadi  kesenjangan antara  jumlah  produksi  sampah  dengan  sampah  yang  mampu  tertangani  artinya  masih banyak  beberapa  sampah  yang  belum  tertangani  khsusunya  di  Kecamatan  Rangkasbitung, berdasarkan  hasil  penelitian  dari    (Ifrani,  2020) dengan  judul  Pengelolaan  Sampah  Plastik Dalam  Rangka  Menjaga  Kelestarian  Lahan  Basah  Di  Kalimantan  Selatan,  dimana  hasil penelitiannya  adalah  sebagai  berikut  :  Pengolahan  sampah  meliputi  kegiatan  mengubah karakteristik,  komposisi,  dan/  atau  jumlah  sampah  dengan  cara:  (1)  pemadatan:  (2) pengomposan:  (3)  daur  ulang  materi  dan  (daur  ulang  energi)  Sedangkan  pemrosesan  akhir sampah dilakukan  dengan menggunakan: (1) metode lahan urug terkendali: (2) metode lahan urug. saniter: dan/atau (3) teknologi ramah lingkungan.  Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa Sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di Pasar belum memberikan hasil  yang  optimal  hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari  (Madani,  2011)  yang menyimpulkan  bahwa  tidak  optimalnya  pengelolan  sampah  dikarenakan  kurangnya ketersediaan TPS, pengangkutan sampah ke TPA belum dilaksanakan secara rutin, penyediaan infrastruktur  persampahan  yang.  masih  minim  oleh  instansi  terkait.  Sementara  Partisipasi pedagang masih rendah,  ditandai dengan kurangnya keterlibatan pedagang mulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  pengelolaan  sampah    Sehingga  mengakibatkan sampah menjadi kurang terkendali, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

## Grafik 1. Perbandingan antara Jumlah Produksi Sampah dengan Sampah yang tertangani
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (2022).
Proses  polimerisasi,  atau  penggabungan  beberapa  molekul  kecil  (monomer)  melalui reaksi kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih besar, menghasilkan jenis makromolekul yang dikenal  sebagai plastik.(Fitri &  Ferza, 2020) yang merupakan salah satu  kategori  yang membutuhkan  waktu  lama  untuk  terurai  dan  tidak  merusak  lingkungan  (Andriyati,  2022) selain itu pun dapat mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat maka dengan dikeluarkannya kebijakan ini akan berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungan, karena pada perinsipnya Salah satu tujuan dari dibuatknya kebijakan adalah mampu mengatasi permasalahan yang ada
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 M ali n g p in g Pang g ara n g an Ba y ah Cip a n as M u n ca n g Leu wid am ar Bo jo n g m a n ik Gu nu ng … Ban jars ari Cil eles Cim a rg a S aji ra M aja Ra n g k as b it u n g W aru n g g u n u n g Cij ak u Cik u lu r Cib a d ak Cib e b er Cil o g ra n g Wan asa lam S o b an g Cu ru g Bit u n g Ka la n g an y ar Leb ak Ge d o n g
Cih a ra Ciri n ten Cig e m b lo n g
JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI (TON/PERTAHUN)
JUMLAH VOLUME PRODUKSI SAMPAH (TON/PERTAHUN)

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
sebagaimana apa yang dikemukakan menurut Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:
“ dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati no 45 tahun 2019 ini sangat berpengaruh  untuk pengurangan  sampah  di  Kabupaten  Lebak  hampir  mencapai  10%  ini  bisa  berkurang  dengan adanya Peraturan Bupati ini untuk sampah plastik.”
Pada  pernyataan  di  atas  penulis  mengambil  kesimpulan  kebijakan  tersebut  memang berpengaruh terhadap volume sampah tetapi yang penulis amati langsung bahwa kebijakan tersebut  memang  dapat  mengurangi  tetapi  tidak  bisa  menghentikan  peredaran  sampah plastik,  apalagi  kantong  plastik  ini  sudah  menjadi  barang  atau  alat  yang  digunakan  oleh masyarakat  dalam  kegiatan  sehari-hari  terlebih  lagi  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pasar tradisional  merupakan  salah  satu  penyumbang  sampah  terbesar  di  Kabupaten Lebak,  disisi lain untuk peraturan itu  sendiri belum bisa diberlakukan di pasar tradisional .  Hal tersebut senada  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bidang  II  (kabid  II)  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Berikut jawabannya:
“ Karena isi dalam peraturannya sudah jelas bahwa peraturan tersebut sasarannya retail-retail, supermarket, minimarket, dan toko-toko modern lainnya, cukup sulit juga untuk menangani dan mengatur  masyarakat  yang  ada  di  pasar,  tetapi  memang  ada  kemungkinan  untuk  menambah sasaran  pelaksaannya  ke  pasar  tradisional,  bisa  jadi  tahun  depan  akan  dibuat  peraturan  baru khususnya untuk penanganan sampah plastik yang ada di Pasar Tradisional Rangkasbitung”.
Dapat  dilihat  bahwa  memang  sudah  seharusnya  pemerintah  lebih  memperhatikan penanganan  sampah  plastik  yang  ada  di  Pasar  Tradisional  Rangkasbitung  karena  menurut data yang penulis ketahui bahwa setiap bulannya sampah dari Pasar Rangkasbitung mencapai 120  ton,  Beberapa  pola  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  adalah  percepatan sistem  pengangkutannya  yang  dilakukan  sebanyak  enam  kali  dalam  sehari.  Bahkan  Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan bak truk ditiga titik di Pasar Rangkasbitung. Khusus sampah yang berserakan bekas para pedagang kaki lima dikumpulkan oleh petugas sampah di  Jalan  Sunan  Kalijaga,  lalu  langsung  diangkut,  serta  dibuang  ke  TPA  Dengung. ( https://www.bantenraya.com/daerah/pr-1272410000/tonase-sampah-perhari-di-pasar- rangkasbitung-capai-18-ton )
Idealnya  pemerintah  membuat  peraturan  khusus  untuk  pengurangan  penggunaan sampah  plastik  di  Pasar  Tradisonal  Rangkasbitung  atau  mungkin  dapat  mengubah  bahkan menambahkan sasaran dari Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2019, jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah seakan menutup mata dengan keadaan dan kondisi yang ada , di lapangan bahwa sumbangan sampah dari Pasar Rangkasbitung mencapai 18 ton perharinya pada tahun 2022,  jadi  seharusnya  pemerintah  menerapkan  kebijakan  tersebut  bukan  hanya mensosialisasikannya  saja,  dengan  benar-benar  diterapkannya  kebijakan  tersebut  di  pasar Rangkasbitung  maka sampah kantong plastik akan dapat sedikit terkendali, para pedagang juga  harusnya  menyediakan  kantong  belanja  ramah  lingkungan  dan  masyarakat  juga seharusnya mendukung kebijakan tersebut agar lingkungan menjadi lebih bersih. Hal ini dapat dilihat  dari  beberapa  pedagang  yang  belum  mengetahui  tentang  peraturan  ini  dan  dapat disimpulkan bahwa masyarakat terutama pedagang dan pembeli yang berada dilingkungan Pasar  Tradisional  Rangkasbitung  kurang  mengetahui  adanya  Peraturan  Bupati  nomor  45 tahun  2019  tentang  pengurangan  penggunaan  kantong  plastik,  dan  dapat  dipastikan kurangnya sosialisasi dari pemerintah langsung.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## 2. Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Maka  dari  itu  untuk  mengetahui  sejauhmana Implementasi  Kebijakan  Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik  bisa  berjalan  atau tidaknya. Tentunya faktor indikator kedua ini yaitu sumber daya dimana tahap-tahap tertentu dari  keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik(Agustino, 2020).
Menyikapi teori diatas Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengatakan bahwa:
“ Sumber  daya  manusia  sangat  mempengaruhi  daripada  proses  berlangsungnya  peraturan  ini dimana kita membutuhkan SDM yang berkualitas karena kebijakan ini melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Dimana harus adanya kerjasama agar kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik, perlu adanya kesadaran juga dari semua pihak agar lingkungan kita menjadi lebih tertata rapih. Ya intinya SDM merupakan bagian terpenting dari proses berjalannya kebijakan ini karena masalah sampah plastik terutama, bukanlah masalah yang harus disepelekan melainkan harus adanya kerjasama dan strategi untuk bisa mengurangi dari dampak sampah plastik.”
Sumber daya manusia memang menjadi hal terpenting dalam di berlakukannya sebuah kebijakan  akan  tetapi  dilihat  langsung  di  lapangan  bahwa  sumber  daya  manusi  yang  ada masih belum optimal dilihat dari masih banyaknya orang yang menggunakan kantong plastik dalam berbelanja, fenomena sampah yang masih menjadi masalah krusial dan juga pemerintah yang  masih  belum  tegas  pada  masyarakat  ataupun  pelaku  usaha  dalam  proses  berjalannya kebijakan ini.
Dapat  dilihat  pula  bahwa  beberapa  pembeli  di  pasar  lebih  memilih  kantong  pelastik sebagaimana apa yang di kemukakan oleh seorang pembeli, bahwa:
“ Karena kantong plastik sangat gampang untuk di temukan dan lebih parktis juga dalam belanja, terlebih saya juga jarang membawa tas belanja (papper bag) jadi mencari yang mudah ditemukan saja  daripada  harus  susah  membawa  barang-barang  belanjaan,  serta  karena  toko  juga  masih menyediakan kantong plastik jadi saya sebagai pembeli hanya ikut menggunakannya saja, saya juga kan sehabis berbelanja di toko itu jadi apa yang diberikan saya terima saja. ”
Pernyataan  di  atas  membuat  penulis  berkesimpulan  bahwa  masyarakat  masih  pada kebiasaan  yang  lama,  kebiasaan  menggunakan  kantong  plastik  membuat  masyarakat  atau para pembeli lebih terbiasa dalam menggunakan kantong plastik dari para penjual dan para pembeli yang berpergian jarang membawa tas belanja dari rumah itu sebabnya mereka masih terbiasa menggunakan kantong plastik yang diberikan secara percuma oleh para penjual. Di Pasar Rangkasbitung pun masih belum teratur dalam pengelolaan sampahnya hal ini sejalan dengan hasil kajian dari (Marlina, 2021)bahwa tidak ada proses pemilahan sampah dan proses penimbangan sampah, masih dijumpai sampah yang berserakan diarea pasar, tidak ada perca tentang  pengelolaan  sampah,  belum  adanya  penerapan  sanksi,  jumlah  SDM  (Petugas Kebersihan) masih kurang, tidak ada pelatihan atau seminar bagi Petugas Kebersihan tentang pengelolaan  sampah,  peningkatan  sarana  prasarana  pengelolaan  sampah  masih  belum maksimal,  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya  masih rendah. Jadi ini merupakan masalah yang memang sulit untuk di ubah karena kebiasaan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah plastik.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Pengurangan  Kantong Plastik ini  berjalan  maka  demi  keberhasilan  kebijakan  ini  dibutuhkan  karakteristik  agen  pelaksana yang  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi  informal  yang  akan  terlibat pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja  implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para  agen  pelaksananya.  Misalnya,  implementasi  kebijakan  publik  yang  berusaha  untuk merubah  perilaku  manusia  secara  radikal,  maka  agen  pelaksana  projek  itu  haruslah berkarakteris-tik  tegas,  keras,  dan  ketat  dalam  melaksanakan  aturan  sesuai  dengan  sanksi hukum yang telah ditetapkan.(Agustino, 2020).
Merujuk  teori  atas  maka  timbul  pertanyaan  “Apa  yang  menjadi  karakter  dari  para pelaksana  dalam  mewujudkan  imple mentasi  kebijakan  pengurangan  kantong  plastik?” berdasarkan  hal  tersebut  Kepala  Bidang  II  (kabid  II)  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Lebak mengemukakan bahwa:
“Jadi  untuk  karakter  para  pedagang  mereka  harus  bisa  mensosialisasikan  karena  di  Peraturan Bupati ini ada sanksi administratif ketika peraturan ini tidak diindahkan jadi mereka mau tidak mau suka tidak suka harus tidak menggunakan kantong plastik, karena sanksinya sangat tegas disini sudah dituangkan dalam mendapat sanksi administratisf. Sanksi administratifnya pelaku yang  melanggar  ketentuan  yang  sebagaimana  dimaksud  pasal  5  itu  dikenakan  sanksi administratif berupa, pertama teguran tertulis apabila masih ditemukan menggunakan kantong plastik kemudian ijinnya bisa tidak diperpanjang bahkan bisa pencabutan ijin usaha untuk pelaku usaha .”
Dari kutipan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi memang sudah diterapkan tetapi hanya untuk pelaku usahanya saja tidak ada sanksi untuk masyarakat yang melanggar.  Keberhasilan  kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong  plastik  dengan  satu faktor yaitu bagaimana masyarakat, produsen pasar atau pedagang, dan konsumen pasar atau pembeli  dapat  memiliki  kesadaran  betapa  mentingnya  menjadi  ekosistem  lingkungan  agar terjaga bersih, dengan cara mengikuti imbauan atau sosialisasi yang di lakukan  pemerintah daerah.  Akan  ada  danpak  positif  bila  kebijakan  tersebut  diikuti  oleh  masyarakat  lebak, lingkungan menjadi lebih bersih dan sampah plastik akan lebih berkurang.
Pertanyaan berikutnya masih diberikan kepada masyarakat atau para pembeli yang ada di  lingkungan  Pasar  rangkasbitung,  pertanyaannya  adalah  “Kesulitan  apa  yang  akan  anda rasakan bila nanti peraturan ini benar-benar diterapkan dan pembeli tidak diperbolehkan lagi memakai kantong plastik?”. Jawaban para pembeli di utarakan sebagai berikut:
“Ya tentunya sulit untuk membawa barang belanjaan dikarenakan saya sering lupa membawa tas belanja dari rumah, mungkin di pasar banyak yang menjual tas belanja yang terbuat dari kain tetapi harganya menurut saya tidak terjangkau lebih murah kantong plastik.”
Berbeda  dengan  pembeli  pertama,  dimana  untuk  pembeli  kedua  mengemukakan sebagai berikut:
“ Menurut saya tidak ada kesulitan selama penjual menyediakan tas belanja yang lain walaupun sedikit lebih mahal harganya tetapi jika lebih baik daripada memakai kantong plastik pasti saya akan membelinya, saya juga tidak ada keluhan apapun karena kebijakan tersebut memang pantas untuk di terapkan agar sampah plastik berkurang. ”
Kebijakan  ini  memang  berdampak  bagi  sebagian  masyarakat  yang  masih  terbiasa memakai kantong plastik yang disediakan oleh penjual, faktor harga tas belanja ( papper bag )

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
lebih  mahal  daripada  kantong  plastik  membuat  masyarakat  kesulitan,  tetapi  sebagian masyarakat juga ada yang mendukung kebijakan ini dan tidak merasa kesulitan  atau tidak ada keluhan. Ini membuat suatu polemik apakah kebijakan ini memang harus di terapkan di lingkungan  pasar  tradisional  atau  hanya  di  minimarket  atau  toko  yang  lebih  modern  saja. Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  melihat  bahwa  untuk  sampah  pasar  sendiri  harusnya dimasukan ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

## 4. Sikap Atau Kecenderungan ( Disposition ) Para Pelaksana
Dalam  indikator  berikutnya  adalah  sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana  yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksankan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalhan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor  laksanakan  adalah  kebijakan  dari  atas  ( top  down )  yang  sangat  mungkin  para pengambil  keputusannya  tidak  pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu  menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. (Agustino 2020).
Untuk  mengetahui  jawaban  sebagaimana  yang  disampaikan  diatas,  maka  penulis melakukan  wawancara  langsung  dengan  masyarakat  atau  pada  para  pedagang  dan  para pembeli  itu  sendiri.  Adapun  pertanyaannya  penulis  berikan  kepada  para  pedagang  dan pembeli yang ada di lingkungan Pasar Rangkasbitung.
Pertanyaannya  adalah  “Apakah  anda  mendukung  peraturan  ini?  apa  alasannya?” jawaban beragam diberikan oleh para informan, berikut kutipan hasil wawancara: Pedagang (IT 1)
“Saya mendukung, karena dampaknya bagus bagi lingkungan tetapi saya berharap p emerintah juga mempersiapkan kantong belanja yang ramah lingkungan agar para penjual tidak kesulitan dalam berjualan. (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022).
Pedagang (IT 2)
“Saya  kurang  mendukung  peraturan  ini  karena  kami  para  penjual kesulitan  jika  ada  yang membeli pasti para pembeli meminta kantong plastik untuk membawa barang belanjaan mereka, sedangkan jika tidak ada kantong plastik bagaimana saya berjualan, dan melihat kondisi pasar juga masih banyak yang menjual kantong plastik secara bebas itu menjadikan peraturan ini sulit untuk di terapkan di lingkungan pasar”. (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022). Pembeli (IT 1)
“Kalau saya setuju saja terlebih melihat kondisi pasar yang menurut saya kurang bersih serta masih  banyak  sampah  yang  berserakan,  jika  adanya  peraturan  ini  maka  sampah  plastik  akan berkurang dan lingkungan juga akan bersih dan tidak akan terjadi banjir akibat tersumbatnya selokan oleh sampah, kalau masalah tas belanja saya kan bisa membawanya dari rumah jadi tidak ada kesulitan bagi saya sendiri”. (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022). Pembeli (IT 2)
“ Saya mendukung saja kalau peraturan ini diterapkan apabila pemerintah juga bisa menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan tetapi juga terjangkau oleh masyarakat, untuk masalah sampah saya juga merasa prihatin dengan kondisi pasar yang mana sampah plastik itu masih ada dimana mana, jadi intinya saya setuju saja tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab seperti menyediakan  kantong  belan ja  yang  ramah  lingkungan”.  (Sumber:  wawancara,  hari  selasa,  02 Agustus 2022).

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  masyarakat  mendukung  dengan  diterapakannya peraturan  bupati  ini  tetapi  para  pedangang  dan  pembeli  meminta  pemerintah  agar bertanggungjawab dengan  mengeluarkan kantong plastik atau kantong belanja yang ramah lingkungan selaras dengan diterapkannya peraturan ini. Suatu kebijakan akan berjalan apabila dilakukan  bukan  hanya  oleh  pemerintah  saja  namun  peran  dari  masyarakat  pun  sangat berperan penting, karena sebagik apapun kebijakan apabila tidak dijalankan akan percuma, disini  penulis  menyimpulkan  bahwa  untuk  masalah  pengelolaan  sampah  di  Pasar Rangkasbitung tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat dalam hal ini baik pembeli ataupun penjual pun wajib bekerjasama dan bahu-membahu dalam menjaga kebersihan demi menjaga lingkungan sehat.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Dalam pelaksanaan implementasi koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi,  maka asumsinya  kesalahan-kesalahan  akan  sangat  kecil  terjadi,  dan  begitu  pula  sebaliknya (Agustino 2020).
Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas  maka  pertanyaan  yang  muncul  adalah “Bagaimana para pelaksana dapat mengkoordinasikan kebijakan ini dengan masyarakat yang sudah cukup lama memakai kantong plastik untuk berbelanjamenyikapai pernyataan tersebut Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebakmenyampaikan bahwa:
“Jadi para pengusaha retail itu mereka mensosialisasikan juga kepada konsumen bahwa suda h tidak disediakan kantong plastik dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kantong platik berdasarkan  Peraturan  Bupati  no  45  tahun  2019,  jadi  setiap  ada  yang  belanja  mereka mensosialisasikan terkait peraturan bupati ini bahwa tidak ada penggunaan kantong plastik. Jadi kantong belanja harus bawa sendiri dan sebetulnya boleh menggunakan kantong plastik tetapi yang  ramah  lingkungan,  contohnya  plastik  yang  mudah  hancur,  beberapa  retail  itu  sudah menggunakan kantong plastik ramah lingkungan. ”
Dapat dilihat bahwa Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, hal ini penting agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  Seharusnya ada kerjasama yang di buat pemerintah dengan para pelaku usaha bukan sekedar melakukam sosialisasi kepada para pembeli  namun  harusnya  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat  umum  seperti  memasang spanduk  di  toko-toko  ataupun  di  jalan-jalan  yang  sering  dilewati  oleh  masyarakat  yang sekiranya  juga  terlihat  oleh  masyarakat  umum.  Pada  kesempatan  berikutnya  penulis memberikan pertanyaan kembali guna untuk mencari tahu lebih mendalam, pertanyaannya adalah  “Bagaimana  komunikasi  yang  sudah  dilakukan  antara  pemerintah dengan masyarakat?”  dan  “Apakah  para  pelaksana  sudah  mengamati  secara  langsung  dalam berjalannya kebijakan tersebut?” Jawaban kembali diberikan oleh Kepala Bidang II ( Kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang mengatakan bahwa:
“Komunikasi yang dilakukan adalah mens osialisasikan, sudah dari tahun 2019 Peraturan Bupati ini  sudah  di  sahkan,  Peraturan  Bupati  no  45  tahun  2019  pun  sudah  disosialisasikan  kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha sudah disosialisasikan, sudah berjalan hampir tahun ketiga dalam melaksanakan Peraturan Bupati no 45 ini”.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Dari  jawaban  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan komunikasi  dengan  baik  dengan  cara  mensosialisasikan  peraturan  atau  kebijakan  tersebut kepada  masyarakat  namun  secara  langsung  juga  penulis  mengamati  bahwa  masih  banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini dan hanya mengikuti alur dari kebijakan ini saja tetapi tidak mengetaui isi dari peraturannya.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Hal  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan  guna  menilai  kinerja  implementasi  publik dalam  perfektif  yang  ditawarkan  oleh  van  Metter  dan  van  Horn  adalah  sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan  yang  dimaksud  termasuk  lingkungan  social,  ekonomi,  dan  politik.  Dan lingkungan  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino 2020).
Menyikapi  hal  tersebut  diatas  Kepala  Bidang  II  (kabid  II)  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:
“Dampak  ekonomi  masyarakatnya  sebetulnya  untuk  kantong  plastik  tidak  dibebankan  untuk masyarakat kepada konsumen, tetapi lebih ke  pelayanan dari pelaku usaha jadi secara ekonomi masyarakat tidak dibebankan untuk kantong plastik ini bahkan masyarakat dengan sendirinya mereka sadar ketika mau belanja mereka membawa kantong belanja sendiri dari rumah karena sudah tahu bahwa tidak menyed iakan kantong plastik”.
Dari  jawaban  diatas  penulis  menggambarkan  bahwa  pemerintah  kurang  begitu mengerti  bahwa  tidak  semua  mayarakat  selalu  membawa  tas  belanja  pada  saat  ingin berbelanja, dimana masih banyak pembeli yang jarang membawa tas belanja, itu menyebabkan pembeli  harus  membeli  tas  belanja  yang  disediakan  oleh  toko  yang  harganya  sedikit  lebih mahal daripada kantong plastik, itu yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Saran dari penulis seharusnya pemerintah ataupun pelaku usaha menyediakan kantong belanja yang nilai ekonomisnya lebih rendah.
Pada kesempatan selanjutnya penulis kembali bertanya pada informan, pertanyaannya adalah  “Apakah  ada  upaya  dari  pemerintah  untuk  mengolah  atau  mendaur  ulang  sampah sehingga dapat menghasilkan keuntungan dibidang ekonomi?”
Jawaban  pun  diberikan  kembali  oleh  Kepala  Bidang  II  (kabid  II)  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:
“Upaya dari pemerintah kita sudah membentuk bank sampah bahkan bank sampah ini sudah ada Peraturan  Daerah  nomor  4  terkait  pengelolaan  sampah  sekala  desa,  jadi  setiap  desa  itu  wajib membentuk bank sampah. Tujuann dibentuknya bank sampah itu untuk memilah sampah yang kira-kira bisa menghasilkan  rupiah atau yang laku terjual, salah satunya sampah plastik yang bisa dijual sehingga sampah itu tidak 100% terbuang ke TPA (tempat pembuangan akhir) jadi masuk bank sampah dulu dipilih kira-kira yang bisa dijual yang mana, setelah itu baru dibuang ke TPA. Jadi yang baru tertangani itu sebesar 32% yang sudah terkelola di bank sampah. Untuk itu  saya  berharap  kepada  rekan-rekan  di  pemerintahan  desa  segera  membentuk  bank  sampah karena ini sudah diamanatkan di Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 bahwa sampah sekala desa itu wajib dikelola oleh desa salah satunya membentuk bank sampah. ”
Dengan jawaban di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk saat ini pemerintah sudah cukup baik dalam menangani masalah sampah, dengan adanya bank sampah ini dapat menambah nilai ekonomi untuk negara dan masyarakat itu sendiri, selain itu dengan adanya

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
bank sampah ini di setiap desa diharapkan lingkungan yang masyarakat tempati dapat terlihat bersih  dan  tertata  rapih.  Sampah  plastik  memiliki  bahaya  yang  cukup  besar  bagi keberlangsungan  hidup  manusia,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  usaha  yang  serius  oleh berbagai pihak untuk mengelolanya, Karena disamping. bahaya yang diitimbulkannya, sampah plastik sekaligus memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai produk dan jasa  kreatif.  (Putra  dan  Yuriandala  2010).  Kedepan  mungkin  akan  digalakan  beberapa pemberdayaan komunitas guna meminimalisir sampah tersebut

## Pembahasan
Pembahasan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian itu sendiri dimana isi dari hasil analisis  data  dan  fakta  yang  penulis  dapatkan  dilapangan  serta  kesesuaian  dengan  teori  yang penulis  gunakan.  Dalam  pembahan  ini  penulis  akan  membahas  tentang  fokus  penelitian  yang dimana  menggunakan  model  pendekatan top  down yang  dirumuskan  oleh  van  Metter  dan  van Horn disebut dengan istilah a model of the policy implementation . Proses implementasi ini merupakan sebuah  abstraksi  atau  performansi  dari  suatu  pelaksaan  kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja  implementasi  kebijakan  publik  yang  tinggi  yang berlangsung  dalam  hubungan  dengan  berbagai  variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. (Agustino 2020).
Ada  enam  variabel,  menurut  van  Metter  dan  van  Horn,  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:
1) Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan,  keberhasilan  suatu  kebijakan  jika  ukuran  dan  tujuan  dari kebijakan  memang  realistis  dengan  sosio-kultur,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan tujuan dari kebijakan ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup  masyarakat dimana  dimaksudkan  untuk  mengurangi  tingkat  peredaran  sampah  plastik.  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  ini  pun  bertujuan  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  agar mendapatkan  keserasian  dan  keselarasan  demi  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan pemerintah sebagai pondasi utama dapat menjadi penyeimbang,  dan  pemerintah  juga  sebagai  pengatur  dari  berjalannya  kebijakan  ini  tetapi tidak  lupa  pemerintah  juga  lebih  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat.  Untuk memaksimalkan  pelaksaan  peraturan  ini  pemerintah  seharusnya  menambah  sasaran  atau membuat  peraturan  pengurangan  penggunaan  kantong  plastik  khususnya  di  Pasar Tradisional Rangkasbitung.
2) Sumber  Daya,  dalam  suatu  kebijakan  sumber  daya  manusia  sangat  amat  penting  dalam berjalannya  peraturan  itu  sendiri,  dimana  banyak  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan pelaksanaannaya.  Hasil  dari  penelitian  ini  penulis  melihat  bahwa  kerjasama  antara  semua pihak  masih  belum  berjalan  optimal  dimana  masyarakat  masih  kurang  kesadaran  untuk mengurangi  penggunaan  kantong  plastik,  kebiasaan  yang  sulit  untuk  diubah  membuat kebijakan ini sedikit terhambat.
3) Karakteristik Agen Pelaksana, keberhasilan kebijakan  ini pun akan berjalan baik  jika semua pihak  mempunyai  karakter  yang  dapat  merubah  pandangan  masyarakat  untuk  mematuhi peraturan ini, pemerintah harus bertindak tegas pada semua pihak yang terkait bukan hanya pada pelaku usahanya saja tetapi pada masyarakat juga harus ada teguran agar dengan adanya kebijakan  ini  dapat  membuat  perubahan  untuk  lingkungan  sehingga  sampah  plastik  dapat berkurang. Pemerintah juga harus memahami karakter dari masyarakat yang memang cukup sulit  untuk  mendapat  teguran  karena  pola  pikir  masyarakat  yang  berbeda-beda  membuat banyak stigma terhadap pelaksaan kebijakan ini.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
4) Sikap  atau  Kecenderungan  ( Disposition )  Para  Pelaksana,  sikap  penerimaan  atau  penolakan menjadi hal penting dan tolak ukur dalam pelaksaan kebijakan, dimana dukungan masyarakat sangat penting demi berjalannya kebijakan ini. Hasil dari analisis yang penulis temukan bahwa kurang lebih sebagian masyarakat ada yang kurang setuju dengan kebijakan ini tetapi tidak sedikit  masyarakat  juga  yang  setuju  dengan  kebijakan  ini.  Kebanyakan  masyarakat  kurang setuju beralasan bahwa mereka sulit untuk berbelanja, banyak juga yang mengeluh saat ingin membeli berbelanja lupa membawa papper bag atau tas belanja dari rumah, itu yang membuat masyarakat  kurang  setuju.  Tetapi  ada  juga  masyarakat  yang  setuju  dimana  mereka berpendapat  bahwa  sampah  plastik  kian  hari  kian  meningkat  yang  mana  dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi peraturan ini memang  seharusnya  di  terapkan  tetapi  harus  adanya  rasa  tanggungjawab  dari  pemerintah dengan  membuat  kantong  plastik  atau  kantong  belanja  yang  ramah  lingkungan  agar masyarakat tidak ada keluhan dan kesulitan lagi.
5) Komunikasi  Antar  Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana,  komunkasi  yang  dilakukan pemerintah dengan cara bersosialisasi dengan para pelaku usaha, tetapi penulis melihat fakta bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peraturan ini, dimana masyarakat hanya mengikuti arus saja bahwa jika ingin berbenaja ke minimarket tidak menyediakan kantong plastik. Tetapi masyarakat tidak mngetahui tentang kebijakan dan isi dari  pertauran  itu  sendiri.  Saran  dari  penulis  kepada  pemerintah  agar  dapat  bersosialisasi langsung  kepada  masyarakat  tentang  isi  peraturannya  bisa  dengan  memasang  spanduk  di badan  jalan  atau  pemerintah  bisa  menyiarkannya  di  media  sosial  agar  masyarakat  bukan hanya  mengikuti  arus  saja  tetapi  paham  juga  dengan  peraturan  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah.
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dari hasil penelitian yang penulis amati dan analisis bahwa  kebijakan  ini  tidak  begitu  berpengaruh  terhadap  ekonomi,  sosial,  dan  politik. Pemerintah  sendiri  sudah  memikirkan  bagaimana  cara  agar  sampah  plastik  dapat  dikelola dengan baik sehingga menghasilkan nilai ekonomi untuk pemerintah maupun masyarakatnya, dengan membuat bank sampah pada setiap desa membuat sampah sedikit demi sedikit bisa terkendali. Bank sampah sendiri bertujuan untuk memilah jenis sampah yang memiliki nilai jual  atau  tidak  sehingga  jumlah  sampah  yang  dibuang  di  TPA  tidak  begitu  banyak.  Untuk dampak  ekonomi  pada  masyarakat  tidak  begitu  berpengaruh  dan  pemerintah  tidak membebankan  pada  masyarakat  tetapi  lebih  ke  pelayanan  dari  para  pelaku  usahanya  saja. Namun dimana masih banyak pembeli yang jarang membawa tas belanja, itu menyebabkan pembeli  harus  membeli  tas  belanja  yang  disediakan  oleh  toko  yang  harganya  sedikit  lebih mahal daripada kantong plastik, itu yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Saran dari penulis seharusnya pemerintah ataupun pelaku usaha menyediakan kantong belanja yang nilai ekonomisnya lebih rendah.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas dan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, penulis sudah mengamati dan melihat hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan  Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik  (studi  kasus  di  Pasar  Tradisional Rangkasbitung), maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada indikator-indikator di atas    bahwa  dalam  pelaksaannya  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  belum  berjalan  optimal, berdasarkan  informasi  yang  penulis  dapatkan  dari  beberapa  sumber  yaitu  dari  informan  kunci Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan informan tambahan yaitu  pedagang  dan  pembeli  di  lingkungan  Pasar  Rangkasbitung,  ataupun  pihak-pihak  yang terkait dalam penelitian ini.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Pada  prinsipnya  tujuan  akan  dibentuknya  penelitian  ini  memang  sangat  bagus  dimana untuk  mengurangi  peredaran  sampah  plastik  bagi  lingkungan  masyarakat,  namun  dalam pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  dengan  baik  karena  peraturan  tersebut  belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun dapat diketahui pasar tradisonal meruapakan salah satu penyumbang sampah terbanyak hampir setiap harinya sebanyak 4 ton atau dalam sebulan mencapai  120  ton,  lalu  masih  kurangnya  kerjasama  antar  pemerintah  dengan  masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja. Pemerintah merupakan sebagai  pengatur  dalam  berjalannya  kebijakan  ini,  pemerintah  juga  harus  mengingkatkan pengawasan dan bertindak tegas pada para pelaku usaha ataupun pada para pembeli sehingga kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
Jika peraturan ini diterapkan pada pelaku usaha tetapi masyarakatnya tetap menggunakan kantong plastik yang mereka bawa sendiri dari rumah lalu apa kebijakan ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan yang ada, itu menjadi pertanyaan sekaligus tindakan yang harus pemerintah pikirkan dan lakukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Lebak ini.

## REFERENSI
Abdurahman,  H.,  Suryadi,  B.,  Fitri,  M.  H.,  &  ...  (2022).  DAMPAK  KEBIJAKAN  PENGURANGAN PENGGUNAAN  KANTONG  PLASTIK  PADA  PASAR  TRADISIONAL  DI  KOTA BANJARMASIN. PROSIDING  SEMINAR  … .  https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb- lit/article/view/755 Agustino, L. (2020). Dasar Dasar Kebijakan Publik . CV. Alfabeta. www.cvalfabeta.
Andriyati, A. (2022). … PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR MODERN TERHADAP  PENURUNAN  VOLUME  SAMPAH  ANORGANIK  DI  KOTA  BOGOR.  In STATMAT:
JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA . https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220207090001.pdf
Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Plastik Di Daerah. Jurnal Kebijakan Pembangunan . http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/40
Ifrani, A. M. A. S. M. Y. L. N. (2020). Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (Vol. 5).
Kadji. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas .
Khaerani,  T.  R.,  Anggraeny,  R.,  &  ...  (2021).  INOVASI  KEBIJAKAN  PENGURANGAN  SAMPAH PLASTIK  DI  KOTA  BALIKPAPAN.  In … :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  … .  repository.unmul.ac.id. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/18624/INOVASI
KEBIJAKAN
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN.pdf?sequence=1
Kurniawan,  D.  A.,  &  Santoso,  A.  Z.  (2020).  Pengelolaan  Sampah  di  daerah  Sepatan  Kabupaten
Tangerang. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat . https://adi-
journal.org/index.php/adimas/article/view/247
Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar Di Kota Makassar. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 , 1 – 14.
Marlina, T. J. dkk. (2021). Evaluasi   Aspek   Pengelolaan   Sampah   Pasar   Tradisional   Kedunggalar Kecamatan
Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur. MKMI , 1 – 9. https://doi.org/10.14710/mkmi.20.5.308-316

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Pramiati  Purwaningrum.  (2016).  Upaya  Mengurangi  Timbulan  Sampah  Plastik. Upayah  Mengurangi Timbulan Sampah Plasti K Di Lingkuangan , 8 (2), 141 – 147. Putri,  F.  E.  (2022). Implementasi  Pengurangan  Penggunaan  Sampah  Plastik  Di  Kabupaten  Lumajang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan … . repository.unmuhjember.ac.id. http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/13432