Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Oleh :
Gomgom TP Siregar gomgomsiregar@gmail.com Universitas Darma Agung

## Abstract
Crimes against children continue to be rampant in Indonesia, the government also does not remain silent  in  prevention  efforts,  the  community  also  participates  in  showing  its  concern  for  victims  who afflict  children.  Many  experts  propose  that  perpetrators  of  crimes  against  children,  especially pedophilia, be sentenced to death, castration or at least life in prison. Child sexual abuse can include contact or interaction between a child and an adult, where the child is used for sexual stimulation by the  perpetrator  or  another  person  in  a  position  of  power  or  control  over  the  victim,  including inappropriate physical contact, making  pornography or exposing the vital/genital  organs  of an adult to  a  child.  Pedophilia  as  a  disorder  or  mental  disorder  in  a  person  to  act  by  making  children  the instrument or target of that action. Generally, the form of action is in the form of sexual lust. This act of  sexual  abuse  is  very  troubling  because  the  victims  are  children.  This  sexual  abuse  causes psychological  trauma  that  cannot  be  healed  in  a  short  time.  The  results  of  the  study,  namely  the regulation  of  criminal  acts  of  pedophilia  on  children  used  in  imposing  sanctions  on  pedophile offenders in Indonesia in accordance with Indonesian Criminal Law, namely the  Criminal Code and Law  No.  35  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  No.  23  of  2002  concerning  Protection  of Children.
Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Pedophilia

## Abstrak
Tindak kejahatan terhadap anak terus marak terjadi di Indonesia, pemerintah juga tidak tinggal diam dalam  upaya  pencegahan,  masyarakat  juga  berpartifiasi  menunjukan  keprihatinannya  terhadap korban yang  menimpah anak. Banyak kalangan ahli yang  mengusulkan pelaku kejahatan terhadap anak  khususnya  dengan  pedofilia  dihukum  mati,  dihukum  kebiri  atau  paling  tidak  dihukum  seumur hidup  dalam  penjara.  Pelecehan  seksual  pada  anak  dapat  mencakup  kontak  atau  interaksi  antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang  lain yang berada dalam  posisi memiliki kekuatan atau kendali  atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak  dengan  menjadikan  anak-anak  sebagai  instrumen  atau  sasaran  dari  tindakan  itu. Umumnya  bentuk  tindakan  itu  berupa  pelampiasan  nafsu  seksual.  Tindak  pelecehan  seksual  ini sangat  meresahkan  karena  yang  menjadi  korban  adalah  anak-anak.Pelecehan  seksual  ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Hasil penelitian yaitu pada  pengaturan  tindak  pidana  pedofilia pada anak  yang dipergunakan  dalam memberikan  sanksi pada pelaku pedofilia di Indonesia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP serta Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pedofilia

## A.  Pendahuluan
Permasalahan  perlindungan  anak  di Indonesia  belakangan  ini  memang  cukup menjadi keseriusan pemerintah dan masyarakat  secara  keseluruhan,  bagaimana tidak  sebab  kasus  asusila  yang  terjadi terhadap  anak  terus  saja  terjadi,  anak  terus menjadi  korban  dari  perilaku  tindak  asusial tersebut. Meskipun banyak didijumpai berbagai
peraturan yang mengatur perlindungan anak dari perilaku-perilaku yang mengarah  pada  tindak  pidana,  namun  tetap saja  pelaku  seakan  tidak  mengkhawatirkan sanksi yang akan diterima .
Secara global perhatian terhadap permasalahan  perlindungan  anak  sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa  pertemuan  berskala  internasional yang  antara  lain  Deklarasi  Jenewa  tentang Hak-hak  Anak  tahun  1924  yang  diakui  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights  tahun 1948.  Kemudian  pada  tanggal  20  November 1958,  Majelis  Umum  PBB  mengesahkan Declaration  of  the  Rights  of  the  Child (Deklarasi Hak-Hak Anak). 1 Kemudian instrument  internasional  dalam  perlindungan anak  yang  termasuk  dalam  instrument  HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah  UN  Rules  for  The  Protection  of Juveniles  Desprived  of  Their  Liberty,  UN Standard  Minimum  Rules  for  Non-Custodial Measures  (Tokyo  Rules),  UN  Guidelines  for The  Prevention  of  Juvenile  Delinquency  (The Riyadh Guidelines). 2 Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari  pertemuan  tersebut  nampaknya  belum memperlihatkan  hasil  yang  signifikan  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  anak. Padahal  sebagaimana  diutarakan  dalam Deklarasi  Hak- Hak  Anak,  "….the  child,  by reasons of his physical and mental immaturity, needs  special  safeguards  and  care,  including appropriate legal protection, before as well as after birth…" Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan  oleh  Konferensi  Dunia  tentang Hak-Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  kembali mengemukakan prinsip "First Call for Children,"  yang  menekankan  pentingnya upaya-upaya  Nasional  dan  Internasional
1 Muladi,  Barda  Nawawi  Arief,  Bunga Rampai  Hukum  Pidana,  Alumni,  Bandung,  1992, hal. 108
2 Moch.  Faisal  Salam,  Hukum  Acara Peradilan  Anak  di  Indonesia,  Mandar  Maju, Bandung, 2005, hal. 15
untuk  memajukan hal-hak  anak  atas "survival protection, development and participation”. 3 Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan  seperangkat  hak  anak  dan kewajiban negara-negara yang
menandatangani  dan  meratifikasinya  untuk melindungi  anak  dalam  hal  pekerja  anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan  anak,  pengungsi  anak,  eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  ekonomi, sosial  dan  budaya  yang  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak yang rentan menjadi korban (victim). 4 Selain dari instrument-instrumen internasional  tersebut,  perlindungan  terhadap anak  sebagai  objek  kejahatan  ini  sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan  perdagangan  anak  dan  kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan  dan  perbuatan  cabul)  sebagai salah  satu  dari  kejahatan  internasional (international crimes). 5
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi  pedoman  secara  khusus  dalam memberikan  perlindungan  anak  kemudian lahirlah Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang – Undang ini  lahir  untuk  memberikan  jaminan  terhadap
3 Arif  Gosita,  Masalah  Perlindungan  Anak (Kumpulan  Karangan),  BIP  Kelompok  Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43
4 Victims  means  are  persons  who  mental injury  individually  or  collectively,  have  suffered harm,  including  physical  or  mental  injury, emotional  suffering,  economic  loss  or  substantial impairment  of  their  fundamental  rights,  through acts  or  omissions  that  are  in  violation  of  criminal laws  operative  within  member  states,  including those  laws  proscribing  criminal  abuse  of  power. Mandelsohn  membagi  lima  tipe  korban,  yaitu korban  dari  penjahat,  korban  dari  dirinya  sendiri, korban  dari  teknologi,  korban  dari  lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial.
Faktorfaktor  inilah  yang  merupakan  penyebab utama  terjadinya  viktimisasi.  Sehingga  untuk menemukan  cara-cara  yang  efektif  haruslah  dikaji dari  akar  viktimisasi  tersebut  di  atas.  ,  Paulus Hadisuprapto, Lingkup Viktimologi, Bahan Kuliah Mata  Kuliah  Viktimologi  Magister  Ilmu  Hukum Undip, Semarang, 2006
5 Romli  Atmasasmita,  Pengantar  hukum Pidana internasional, Eresco, Bandung. hal. 50-57
pemenuhan  hak-hak  anak  serta  adanya perlakuan  tanpa  diskriminasi,  sehingga  anak mendapatkan  kesempatan  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dan berakhlak  mulia.  Selain  itu  juga  peraturan  ini lahir sebagai bentuk dukungan.
Kasus yang pernah terjadi dan terungkap  di  Indonesia  adalah  kasus  mantan diplomat  Australia  William  Stuart  Brown,  atas kasus  kejahatan  seksual  yang  dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang  beberapa  pihak  sebagai  langkah maju  bagi  penegakan  hukum  perlindungan anak  di  Indonesia.  Terlepas  dari  penyesalan dan  simpati  atas  kasus  bunuh  diri  Brown  di Lembaga  Pemasyarakatan  Amlapura,  sehari setelah  keputusan  vonis  itu,  ada  beberapa pelajaran  penting  yang  bisa  diambil  dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana  phedofilia  dan  kejahatan  seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat
hukum kita meresponsnya.
Beberapa polemik yang muncul selama persidangan  kasus  Brown,  seperti  klaim  tidak terjadi  kasus  pelanggaran  Undang-Undang Perlindungan  Anak  (UUPA)  dalam  kasus  ini dengan  klaim  tidak  terjadi  kekerasan  dan paksaan  terhadap  korban,  menunjukkan betapa  phedofilia  masih  sering  dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik  masih  sering  dijadikan  kriteria  untuk mengategorikan  tindak  pelecehan  seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan
seksual terhadap
anaksendiri  masih  cenderung  disempitkan artinya,  terbatas  pada  bentuk  kontak  seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak  seksual,  seperti  exhibitionism  dan pornografi.  Ada  tidaknya  unsur  paksaan sebenarnya  tidak  signifikan  dalam  kasus kejahatan  seksual  terhadap  anak  karena adanya  kesenjangan  pemahaman  tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. 6 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,
6 sendiri  masih  cenderung  disempitkan artinya,  terbatas  pada  bentuk  kontak  seksual dengan  menafikan  bentuk  pelecehan  nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak  karena  adanya  kesenjangan  pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.
khususnya dalam pasal 59, dinyatakan bahwa “setiap  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  eksploitasi  secara  ekonomi  dan seksual  serta  korban  penculikan,  penjualan dan perdagangan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lembaga negara  lainnya,  khususnya  lembaga  penegak hukum.” Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap
anak karena mengakibatkan  dampak  buruk  bagi  korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas  Anak)  Seto  Mulyadi,  para  korban pedofilia  akan  mengalami  gejala  kehilangan rasa  percaya  diri  dan  memiliki  pandangan negatif  terhadap  seks.  Para  pedofilis  memiliki kecenderungan  untuk  melakukan  hubungan seksual dengan anakanak. Baik anak laki-laki dibawah umur (pedofilia homoseksual) ataupun  dengan  anak  perempuan  dibawah umur (pedofilia heteroseksual). 7
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  rangka melindungi  anak  dari  objek  kejahatan  sudah diterapkan  dalam  KUHP. 8 Di  dalam  KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan  persetubuhan  dengan  wanita diluar  perkawinan  dan  belum  berusia  lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan  cabul  bagi  orang  dewasa  dengan orang  lain  sesama  jenis  kelamin  dan  belum dewasa  (Pasal  292);  larangan  berbuat  cabul dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak  angkat, atau  anak  dibawah  perwalian  yang  belum dewasa
(Pasal 294); 9 larangan
menelantarkan  anak  berusia  dibawah  tujuh tahun  dengan  maksud  untuk  melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan
7 Sawitri  Supardi  Sadarjoen¸Bunga  Rampai Kasus  Gangguan  Psikoseksual,  Refika  Aditama Bandung 2005, hal. 15
8 Mulyana  W  Kusuma,  Perumusan  Tindak Pidana  Kesusilaan  (Perzinaan  dan  Pemerkosaan) dalam  Rancangan  KUHP  Baru  di  Tinjau  dari Aspek  Kebijakan  Kriminal  dan  Aspek  Sosial Budaya,  Makalah  disampaikan  pada  seminar sehari  tentang  Tinjauan  Terhadap  Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan,  Fak.  Hukum  Universitas  Katolik Soegijapranata,  Semarang,  20  Februari  1993,  hal.
1.
9 Roeslan  Saleh  dalam  Tongat,  Hukum Pidana  Materiil  Tinjauan  atas  Tindak  Pidana Terhadap SubyekHukum Dalam KUHP, Djambatan Jakarta, 2003. hal. 109
Pasal  307);  larangan  merampas  nyawa seorang  anak  segera  setelah  dilahirkan  oleh ibu  (Pasal  341  Jo  Pasal  342).25  Rambu rambu  hukum  tersebut  ternyata  belum  cukup memadai  untuk  mencegah  dan  mengatasi bentuk  perlakuan  atas  anak  sebagai  bukan objek kejahatan. Kemudian ketentuan tentang perlindungan  anak  dari  objek  kejahatan tersebut  dilengkapi  dan  ditambah  dengan lahirnya  Undang –  Undang  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang termuat  dalam  Bab  XII  yaitu  mulai  dari  Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. 10
Hukum  pidana 11 seringkali  digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat,  satu  bentuk  patologi  sosial. 12 Penegakan hukum
pidana untuk
menanggulangi  pedofilia  sebagai  perilaku yang  menyimpang  harus  terus  dilakukan.  Hal ini  sangat  beralasan  karena  pedofilia 13 merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan  individual  maupun  ketegangan- ketegangan sosial. Pedofilia merupakan
ancaman
riil atau potensiil
bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 14 Pedofilia  harus  diwaspadai.  Karena secara  fisik,  para  pedofilis  tidak  ada  bedanya dengan  anggota  masyarakat  lain.  Pedofilis bisa  berbaur,  bergaul,  tanpa  ada  yang  tahu pelaku  adalah  seorang  pedofilis,  sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan  korban.  Umumnya  yang  banyak menjadi  korban  adalah  anak-anak  yang berada  ditempat  pariwisata16  karena  dari berbagai kasus yang ada, pelakunya
10 Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut  dalam  Pasal  tersebut  diatas  adalah termasuk  kategori  delik-delik  kesusilaan.  Leden Marpaung,  Kejahatan  Terhadap  Delik  Kesusilaan dan  Masalah  Prevensinya,  Sinar  Grafika:Jakarta, 1996. hal. 2
11 Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57 12 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Relevansi Hukum  Pidana  Adat  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4
13 Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan  Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148
kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.17 Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia  ditengarai  banyak  terjadi.  Namun masih  sedikit  terungkap  dan  diketahui  publik. Menurut  Adrianus  Meliala,  itu  tidak  semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia  sebagai  orang  timur,  tapi  juga perilaku  para  pedofilis  yang  makin  canggih dan  meninggalkan  pendekatan  kekerasan. Penderita  pedofilia  bahkan  banyak  dari kalangan menengah ke atas

## B.  Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam kajian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Sesuai  dengan  tipe  penelitian  hukum  yang digunakan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif,  suatu  penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan yang berusaha  menelaah  kaidah-kaidah  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat,  terutama untuk mengkaji ketentuan yang permasalahan yang  diteliti.  Pada  penelitian  ini  dikaji  aspek hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pedofilia.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini  adalah:  pertama,  bahan  hukum  primer, yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan. Studi  kepustakaan  adalah  suatu  bentuk penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, menganalisis bahanbahan  tertulis  dan  dilakukan  untuk  hal- hal  yang  sifatnya  teoretis  mengenai  asas- asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  hukum  yang  meliputi: Pasal  290  KUHP  dan  UndangUndang  Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Kedua,  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer  dan  berbentuk literatur-literatur,  artikel  jurnal-jurnal,  buku- buku,  artikel  serta  surat  kabar.  Ketiga,  bahan hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang memberikan  informasi  tentang  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya  dengan  tindak  pidana  pedofilia. Bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari  seumber di  luar  hukum  yang  sedang  dipergunakan untuk  melengkapi  atau  menunjang  data penelitian,  seperti  internet,  situs  website, kamus hukum dan ensiklopedia.
C.  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan Upaya
1. Pencegahan      dan      Perlindungan oleh      Pemerintah      dalam
Menangani Tindak Pidana Pedofilia Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan  luka    fisik    maupun    psikis mereka.    Korban    pedofilia    masih    harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya      tidak      dibayangi      bayangan ketakutan akan adanya   tindakan   kekerasan seksual      yang      terjadi      pada      masa      lalu. Tumbuh  kembang    para    anak-anak    korban pedofilia    dapat    terganggu,    lebih    dari    itu para  korban    berkemungkinan    mendapatkan trauma    yang    menjadikan    dirinya    sebagai pelaku  pedofilia  di  usia  dewasa.  Hal  ini sangatlah  menjadi  perhatian  penting  bagi para    pihak    khususnya    pemerintah    untuk melakukan    perlindungan,    terlebih    lagi pencegahan    agar    tidak    terjadi    tindakan berulang.    Kesehatan    anak-anak    korban pedofilia        sangatlah        penting        untuk segera        disembuhkan.        Namun        sebuah pencegahan    juga    sama    pentingnya    agar tidak    menimbulkan    korban  selanjutnya  dan memutus mata rantai pedofilia. 15 Upaya      pencegahan      atau      preventif dirasa      sangat      penting      sama      dengan penjatuhan  hukuman  yang  berat  bagi  para pelaku    kekerasan    seksual    terhadap  anak. Selain    itu,    perlindungan    hukum    sangatlah dibutuhkan  bagi  para  korban pedofilia  agar dapat    menyembuhkan    luka    lahir    maupun batin    yang    mereka  terima.    Tidak    mudah bagi  para  korban  untuk  bisa  sembuh  total maka  dari  itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan serius bagi mereka. 16 Dalam  menghadapi  kasus  kekerasan seksual  tersebut  anak  sebagai  korban  perlu mendapatkan  perlindungan  hukum.  Hal  ini dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang terdapat  dalam  pasal  59  A  mengenai perlindungan  khusus  pada  anak  yang  berisi bahwa  anak  mendapat  perlindungan  dan pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan. Dan  pada  pasal  tersebut  juga  dijelaskan bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap
15 Muhammad  Zubedy  Koteng,  Upaya Pencegahan  Dan  Penangnan  Kejahatan  Seksual Terahadap  Anak,  Warta  Hukum  dan  HAM, Humanis Volume 1 XII Juli 2016, hlm. 9.
16 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 19-22.
anak korban kejahatan seksual adalah berupa pendampingan psikososial. 17
Penanganan kasus kekerasan terhadap anak  khususnya  kekerasan  seksual  masih sangat jauh dari  pemenuhan hak-hak korban, dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah  untuk  memberi  perlindungan  bagi korban  kekerasan,  seperti  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A),  Unit  Pelayanan  Perempuan dan  Anak  (UPPA)  di  sejumlah  Polres,  dan Pusat  Krisis  Terpadu  (PKT)  yang  berbasis rumah  sakit,  masih  belum  optimal  dalam menjalankan  tugas  pokoknya.  Jika  UU perlindungan  anak  mempunyai  aturan  detail tentang  klasifikasi  apa  saja  yang  digolongkan kekerasan  terhadap  anak,  sanksi  yang  jelas serta  perlindungan  para  pelapor  kekerasan terhadap  anak  dalam  keluarga,  tentu  semua tindakan  kejahatan  yang  memangsa  anak- anak tidak akan berkembang sejauh ini.
Sikap  empati  terhadap  penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya  terhadap  korban,  bukan  saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun  juga  dapat  mengengembalikan  rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan  modal  untuk  memikirkan  upaya perlindungan  secara  berkelanjutan  kepada korban.
Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia,  akan  tetapi  tidak  ada  suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan  tidak  ada  kesamaan  dalam kategori anak, karena masing-masing Undang batasan umur berbeda. Pada UndangUndang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  menyebutkan  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas), sedangkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, yang  disebut  anak  adalah  orang  yang  batas
17 La  Jamaa,  PERLINDUNGAN  KORBAN KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, Jurnal Cita Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 263
usianya  sebelum  mencapai  umur  21  tahun dan  belum  pernah  kawin.  Antara  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  dan  KUHP tidak  sama  batasan  definisi  tentang  anak, sehingga  menyulitkan  bagi  aparatur  penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya.  Keberadaan  Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mempertegas Undangtentang perlunya pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak. Tujuan
dan dasar
pemikiran
perlindungan  hukum  terhadap  anak  tidak dapat  dilepaskan  dari  tujuan  bagaimana mewujudkan  kesejahteraan  anak  sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan  sosial  secara  menyeluruh5  . Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa karena  di  pundaknya  terletak  terletak  tugas tugas  bangsa  yang  belum  terselesaikan  oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi  penerus  cita-cita  bangsa  dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang  menjadi  manusia  dewasa  yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan.
Perlindungan  Hukum  merupakan  unsur yang  di  dalamnya  sangat  penting  yaitu  untuk mengatur  warga  negaranya  yang  menjadi korban  para  pelaku  tindak  pidana.  Dalam UndangUndang  Dasar  1945  Pasal  1  Ayat  3 yang  berbunyi:  Indonesia  adalah  negara hukum.  Ini  berarti  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi  dalam  negara  hukum  dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.  Perlindungan  Hukum  dimaksud adalah  upaya  hukum  yang  harus  diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  atas  gangguan  dan  berbagai ancaman  dari  pihak  manapun.  Pelaku  tindak pidana  pedofilia  ada  yang  dilakukan  secara terstruktur,  sistematis  dan  luas  yang  juga dilakukan  pihak-pihak  pelakunya  yang  masuk dalam  jaringan  pedofilia  internasional.  Hal  ini membuat  terkejut  setelah  melihat  banyaknya pemberitaan  dari  berbagai  media  baik  itu media  cetak,elektronik  maupun  media  online yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual  pedofilia  tidak  hanya  terjadi  di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara  luas  di  kelompok  tempat-tempat  tidak terduga seperti di lingkungan keluarganya.
Tindak  pidana  ini  sudah  Indonesia kekerasan  seksual  Pedofilia  saat  menjadi ringan  internasional  dan  merupakan  salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia. Anak pada dasarnya  merupakan  amanah  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak.  Dari  sisi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta tempat  peribadatan,  di  dunia  Pendidikan internasional  di  Indonesia  dan  juga  di pariwisata.  Oleh  karena  itu  terhadap  tempat tindak  kekerasan  seksual  pedofilia  harus segera  digolongkan  ke  dalam  kejahatan  luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga segala daya upaya dan perhatian penegakan hukumnya  tidak  setengah-tengah  seperti terjadi pada kejahatankejahatan biasa lainnya.
Praktik kejahatan Pedofilia ini sangatlah akan  berdampak  buruk  bagi  anak.  Bukan hanya  akan  merusak  masa  depan  anak secara  fisik  saja,  tetapi  juga  akan  merusak mental  dan  kejiwaan  pada  anak.  Gangguan depresi  berat  akibat  pengalaman  pahit  yang dialaminya  bisa  jadi  akan  terbawa  hingga kelak  dewasa.  Apalagi  Anakanak  yang menjadi  korban  juga  banyak  yang  tidak  mau menceritakan  kasus  yang  menimpa  dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan  berdampak  mengalami  gangguan  psikis dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan anak masih peka terhadap orang lain  di  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual  (dari Pelaku  Pedofilia  dan  Pelaku  bisnis  Prostitusi anak)  dalam  Memperoleh  Jaminan  Hukum yang  Dapat  Meringankan  Kerugian  Telah Dialaminya  yang  1.  Perlindungan  hukum terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekeraan Seksual  Dari  Pelaku  Pedofiia  Perlindungan Hukum  merupakan  unsur  yang  di  dalamnya sangat  penting  yaitu  untuk  mengatur  warga negaranya  yang  menjadi  korban  para  pelaku tindak pidana.
Dalam  UndangUndang  Dasar  1945 Pasal  1  Ayat  3  yang  berbunyi:  Indonesia
adalah  negara  hukum.  Ini  berarti  bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan atas  hukum.  Dengan  sendirinya  perlindungan hukum  menjadi  unsur  esensial  serta  menjadi konsekuensi  dalam  negara  hukum  dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.  Perlindungan  Hukum  dimaksud adalah  upaya  hukum  yang  harus  diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  atas  gangguan  dan  berbagai ancaman  dari  pihak  manapun.  Pelaku  tindak pidana  pedofilia  ada  yang  dilakukan  secara terstruktur,  sistematis  dan  luas  yang  juga dilakukan  pihak-pihak  pelakunya  yang  masuk dalam  jaringan  pedofilia  internasional.  Hal  ini membuat  terkejut  setelah  melihat  banyaknya pemberitaan  dari  berbagai  media  baik  itu media  cetak,elektronik  maupun  media  online yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual  pedofilia  tidak  hanya  terjadi  di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara  luas  di  kelompok  tempat-tempat  tidak terduga seperti di
lingkungan keluarganya.Tindak pidana ini sudah Indonesia  kekerasan  seksual  Pedofilia  saat menjadi  ringan  internasional  dan  merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia.
Pada Undang-Undang Nomor 39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga secara  tegas  mengakui  eksistensi  anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum  menikah  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila hal  tersebut  adalah  demi  kepentingannya. Selanjutnya dalam  Pasal 52 Ayat 1  mengatur bahwa  perlindungan  terhadap  anak  harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat,  dan  negara.  Sedangkan  Pasal 58 Ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan  orang  tua  atau  walinya,  atau pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuh anak.
Permasalahan pedofilia sudah menjadi    suatu    permasalahan    yang    nyata. Perilaku    pedofilia    sebagai    bentuk    patologi sosial
yang
diderita oleh
seseorangmemberikan    sebuah    ancaman yang    nyata    dan    potensial    bagi keberlangsungan  hidup    dan    tumbuh kembang  anak-anak,  karena  yang  menjadi sesuatu    tersebut  tidak      normal      adalah
kelainan      perkembangan      psikoseksual berupa  individu  memiliki    dorongan    seksual yang  tidak  normal  terhadap  anak-anak.15
Anak-anak dirayu  dengan   halus  atau bahkan  dipaksa  dengan  berbagai  ancaman oleh    orang  dewasa  yang  memiliki  kelainan seksual  tersebut.  Jadi  dapat  dipahami  bahwa dari sisi  perilaku  maupun  aktivitas  seksual, pedofilia    merupakan  kejahatan    yang  hanya menyasar anak-anak sebagai korban.16Dalam      konteks      Negara Kesatuan      Republik      Indonesia,      konstitusi telah  membuat    peraturan    secara    tegas mengenai    perlindungan    anak.    Undang- Undang  Dasar    1945    Pasal    28B    ayat    (2) menyebutkan    bahwa    “Setiap    anak    berhak ataskelangsungan    hidup,    tumbuh    dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara Indonesia dalam
perkembangannya  juga  membuat  peraturan yang  lebih  khusus  mengenai  perlindungan anak dengan mengeluarkan  Undang-Undang Nomor    4    Tahun    1979    tentang Kesejahteraan Anak. Upaya untuk menangani    perlindungan    anak    semakin terlihat    setelah    di  1990,        pemerintah Indonesia        secara        resmi        melalui Keppres        No.        36/1990  meratifikasi konvensi    tentang    hak-hak    anak    yang menyampaikan  amanat  bahwa setiap   anak berhak      hidup      sejahtera,      perlindungan hukum   untuk   mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh negara.
Peraturan    mengenai    perlindungan anak  di  Indonesia  yang  lebih  lengkap pada saat    ini    secara    umum    mengacu    pada Undang-Undang    Nomor    35    Tahun  2014 yang    merupakan    penyempurnaan    atas Undang-Undang    Nomor    23    Tahun2002 tentang      Perlindungan      Anak.      Selanjutnya disempurnakan      lagi      dengan  Undang- Undang    No.    17    Tahun    2016    tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang    No.    1    Tahun    2016 tentang    Perubahan    Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. 18
Dalam  undang-undang  tersebut  pada ketentuan  Pasal  1  angka  2  dijelaskan  bahwa perlindungan  anak    adalah    segala    kegiatan
18 Sawatri  Supardi,  Bunga  Rampai  Kasus
Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71
untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya      agar      dapat      hidup,      tumbuh, berkembang,      dan      berpartisipasi      secara optimal      sesuai      dengan      harkat      dan martabat      kemanusiaan,      serta      mendapat perlindungan    dari    kekerasan    dan diskriminasi.    Anak    dalam    undang-undang tersebut    yaitu    seseorang    yang    belum berumur    18    tahun,    termasuk    anak    yang masih dalam kandungan. 19 Peraturan   yang   ada   dalam   KUHP belum      spesifik      mengatur      mengenai kejahatan    pedofilia    namun    dapat diaplikasikan    pada    penjatuhan    hukuman pada pelaku pedofilia. Namun dalam ketentuan  pasal  KUHP  belum  tercantum adanya  upaya      pecegahan      yang      dapat dilakukan.      Selain      KUHP      di      Indonesia juga  menggunakan    peraturan    yang    khusus mengenai    perlindungan    anak    yaitu    pada Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2014 yang merupakan penyempurnaan atasUndang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  76D Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 menjelaskan  mengenai:  “Setiap      orang dilarang      melakukan      kekerasan      atau ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.” 20

## 2. Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014  atas perubahan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  ditetapkan  bahwa  Perlindungan  Anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Kejahatan  kesusilaan  secara umum  merupakan  perbuatan  atau  tindakan melanggar  kesusilaan  atau  immoral  yang
19 ini  Rusmini  Gorda,  Hukum  Perlindungan Anak  Korban  Pedofilia,  Setara  Press,  Malang, 2017, hlm. 91.
20 Dikdik    M.    Arief    Mansur    &    Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan  korban  Kejahatan antara  Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41.
sengaja  merusak  kesopanan  di  muka  umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, tetapi  dengan  paksaan  dan  melalui  ancaman kekerasan.
Pedofilia  merupakan  suatu  bentuk patologi  sosial.  Pedofilia  menjadi  ancaman yang  nyata  atau  potensial  terhadap  norma- norma  sosial  sehingga  bisa  mengancam berlangsungnya  ketertiban  sosial.  Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan,  melanggar  kesusilaan  karena adanya kepuasan ketika
melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.
Walaupun  Undang-Undang  sudah  mengatur tentang  tindak  pidana  tersebut,  yakni  dengan menggunakan  Pasal  290  KUHP  dan  UU  No. 35  Tahun  2014  jo.  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata  pasal-pasal  tersebut  sangat  lemah, karena  ternyata  tidak  menimbulkan  efek  jera bagi  pelaku  dan  bagi  orang  lain,  sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak. 21
Masalah  ekonomi  dan  sosial  yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan  skala  dan  komplesitas  masalah yang  dihadapi  anak  Indonesia  yang  ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang diperdagangkan, penelantaran,  disamping  anak-anak  yang tinggal  di  daerah  rawan  konflik,  rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.
Dampak  nyata  yang  berkaitan  dengan memburuknya  kondisi  perekonomian  dan krisis  moneter  adalah  meningkatnya  jumlah anak  di  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  milik masyarakat  lebih  diperberat  lagi  dengan menurunnya  pendapatan  masyarakat  yang merupakan  salah  satu  sumber  dana 22 .  Kasus yang  pernah  terjadi  dan  terungkap  di Indonesia  adalah  kasus  mantan  diplomat Australia, William Stuart Brown, yakni kejahatan  seksual  yang  dilakukan  terhadap
21 Tongat,  R.  S.  dalam.  (2003). Hukum Pidana  Materiil  Tinjauan  atas  Tindak  Pidana Terhadap Subyek Hukum  Dalam  KUHP .
Djambatan, h. 15
22 Jaya,  N.  S.  P.  (2005). Relevansi  Hukum Pidana  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional .  PT. Citra Aditya Bakti, H. 87
dua anak di Karangasem. Kasus tersebut oleh beberapa  pihak  dipandang  sebagai  langkah maju  bagi  penegakan  hukum  perlindungan anak  di  Indonesia.  Terlepas  dari  penyesalan dan  simpati  atau  kasus  bunuh  diri  Brown  di Lembaga  Permasyarakatan  Amlapura,  sehari setelah  keputusan  vonis  itu,  ada  beberapa pelajaran  penting  yang  bisa  diambil  dari. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia  dan  kejahatan  seksual  terhadap anak  dipahami  masyarakat  serta  bagaimana perangkat hukum meresponnya
Dilihat  dari  berbagai  bentuk  dan karakteristik,  dalam  perbuatan  kaum  pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai  korban.  Anak-anak  sebagai  korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab  adalah  ekploitatornya  atau pelakunya.  Selama  ini  Undang-Undang  yang sering digunakan untuk mengadili penjahat ini adalah  KUHP  Pasal  292  juncto  Pasal  64 tentang Pencabulan. Tuntutannya ialah maksimal  5  tahun  dan  ini  dipandang,  oleh banyak aktivis perlindungan anak, sudah tidak relevan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  si pelaku.  Selain  itu,  dalam  Pasal  287  KUHP disebutkan  sanksi  maksimal  9  tahun  penjara. Namun  dalam  hal  tidak  ada  pengaduan, penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi  titik  lemah  dalam  KUHP  tersebut, karena  dalam  realitanya,  korban  terkadang memang  tidak  melaporkan  kejadian  tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.
Berdasarkan kenyataan tersebut, kejahatan anak, khususnya kejahatan seksual pada  anak  (pedofilia)  harus  ditanggulangi dengan  hukum  pidana.  Kebijakan  hukum pidana  dalam  rangka  melindungi  anak  dari objek  kejahatan  sudah  diterapkan  dalam KUHP.  Di  dalam  KUHP  terdapat  ketentuan tentang  larangan  melakukan  persetubuhan dengan  wanita  di  luar  perkawinan  dan  belum berusia  lima  belas  tahun  (Pasal  287); larangan  melakukan  perbuatan  cabul  bagi orang  dewasa  dengan  orang  lain  sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292)
Jika  dicermati  lebih  jauh,  kejahatan pedofilia  ini  tergolong  dalam  kejahatan terhadap  kesusilaan.  Makna  kesusilaan  ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam  penguasaan  norma-norma  kepatutan bertingkah  laku  dalam  pergaulan  masyarakat
tidak  hanya  berkaitan  dengan  pengertian kesusilaan dalam bidang seksual 23 . Menentukan  materinya  atau  subtansinya harus  bersumber  dan  mendapat  sandaran kuat  dari  moral  agama 24 .  Senada  dengan pendapat  tersebut,  Kusuma  menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut  seks  (sexrelated  crimes)  yang dirumuskan  dalam  hukum  pidana  sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual  dalam  hubungannya  dengan perkembangan budaya dan perubahan- perubahan  struktur  sosial  yang  ada  di masyarakat.
Berikut  ini  meliputi  pengaturan  tindak pidana  pedofilia  yang  dapat  digunakan  untuk menjerat  pelaku  pelecehan  seksual  pada anak  termasuk  para  pedofilia  di  Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia:
a.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
1. Pasal  29  KUHP  “Barang  siapa  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seseorang  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukannya  perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan  yang  menyerang  kehormatan, kesusilaam, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. 2) Pasal 290 ayat
2. KUHP  “Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  tujuh  tahun;  barang  siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang  padahal  diketahuinya  atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya  belum  lima  belas  tahun  atau kalau  umumnya  tidak  jelas,  bahwa  yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
3. Pasal  290  ayat  (3)  KUHP  “Diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun:
“Barang siapa membujuk (menggoda)  seseorang  yang  diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang  itu  belum  cukup  lima  belas  tahun atau  kalau  tidak  nyata  berapa  umurnya,
23 Nawawi, B. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan  Kejahatan .  PT.  Citra  Aditya Bakti. h. 36
24 Agus  Rai  Mahardika,  Sanksi  Pidana  Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Pedofilia  Terhadap  Anak, Jurnal  Konstruksi  Hukum  |  ISSN:  XXXX  |  E- ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 19-25|A
bahwa  ia  belum  mampu  dikawini,  untuk melakukan  atau  membiarkan  perbuatan cabul  atau  bersetubuh  di  luar  perkawinan dengan orang lain.”
4. Pasal  292  KUHP  “Orang  dewasa  yang melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang lain  sesama  kelamin,  yang  diketahuinya atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum dewasa,  diancam  pidana  penjara  paling lama lima tahun.”
5. Pasal  293  ayat  (1)  KUHP  “Barang  siapa dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang atau  barang,  dengan  menyalahgunakan perbawa  yang  timbul  dari  hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja  menggerakkan  seorang  belum dewasa  dan  baik  tingkah  lakunya  untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan  cabul  dengan  dia,  padahal belum  cukup  umurnya  atau  selayaknya diduganya  belum  cukup  umur,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun.”
6. Pasal  294  ayat  (1)  KUHP  “Barang  siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,  anak  tirinya,  anak  angkatnya, anak  di  bawah  pengawasannya  yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan  atau  penjagaannya  diserahkan kepada  ataupun  dengan  bujangnya  atau bawahannya yang belum dewasa, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun.”
b.Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari a.  Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.  Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.  Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.  Pelibatan dalam
peristiwa yang
mengandung unsur kekerasan; e.  Pelibatan dalam peperangan; dan f.  Kejahatan seksual Pasal 82: a.  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam  pasal  76E  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)
tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
b.  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Orang  Tua,  Wali,  Pengasuh  Anak, Pendidik,  atau  Tenaga  Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## D.  Kesimpulan
Dari  deskripsi  hasil  penelitian  yang  diuraikan di  atas,  juga  dari  rumusan  masalah  yang dirumuskan,  dapat  ditarik  simpulan  di  bawah ini:
1.  Pengaturan tindak pidana pedofilia terhadap  anak  yang  digunakan  untuk menjerat  pelaku  pelecehan  seksual  pada anak, termasuk para pedofilia, di Indonesia berdasarkan  Hukum  Pidana  Indonesia adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  dan  UU  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana pedofilia  terhadap  anak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang
Perlindungan Anak yang menjelaskan  bahwa  perbuatan  memaksa kehendak  orang  dewasa  terhadap  anak  di bawah  umur  yang  dilakukan  tanpa  atau dengan kekerasan dijerat dengan hukuman  antara  3  (tiga)  sampai  10 (sepuluh)  tahun  penjara.  Selain  itu,  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman  maksimal  15 (Lima  Belas) tahun penjara.