Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## Tentang Perkawinan
Meilya Nur Prianjani 1 , Sugeng 2 , Esther Masri 3 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 123 sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

## ABSTRAK
Berita nikah yang sah atau nikah siri seringkali menjadi polemik yang mengakibatkan tidak jelasnya status perkawinan, hal ini berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Dimana secara jelas diatur dalam Kompilasi Undang-Undang Pasal 5 dan 6 bahwa perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pencatat Nikah (PPN) dan didaftarkan ke KUA. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2)  menyatakan  bahwa:  Setiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  karena  perkawinan  harus  dilaksanakan  sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yang kemudian disahkan di hadapan hukum melalui pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena nikah nikah siri secara online di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah nikah siri secara online dan mengkaji nikah nikah siri dengan menggunakan penyedia jasa nikah nikah  yang  tersebar  melalui  media  sosial.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan. Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  penulis  menyarankan  perlunya  kesadaran  masyarakat  untuk  dapat memahami bahwa apapun alasannya, dampak negatif nikah siri lebih besar daripada manfaatnya. Isu perkawinan yang sah atau nikah siri seringkali menjadi polemik yang mengakibatkan ketidakjelasan status perkawinan  yang  terjadi,  hal  ini  berdampak  negatif  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat,  baik  istri,  suami maupun anak.
Kata kunci: nikah siri online, penyedia jasa

## ABSTRACT
News of legal marriages or unregistered marriages often becomes a polemic that results in unclear marital status, this  has  a  negative  impact  on  the  parties  involved,  both  wives,  husbands  and  children. Where  it  is  clearly regulated in the Compilation of Law Articles 5 and 6 that marriages must be registered before the Marriage Registrar (PPN) and registered with the KUA. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 paragraph (2) states that: Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. This is because marriages must be carried out in accordance with the applicable terms and pillars which are then ratified before the law through marriage registration. This study aims to identify and analyze the phenomenon of online unregistered marriages in Jakarta in particular and the various legal problems caused by the online practice of unregistered marriages and examines unregistered marriages by using unregistered marriage service providers spread through social media. The target to be achieved in this research is to provide ideas in the development of legal science, especially in the field of marriage law. Based on these conclusions, the authors suggest the need for public awareness to be able to understand that whatever the reason, the negative impacts of unregistered marriages outweigh the benefits. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in the unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children.
Keywords: online serial marriage, service provider

## A. Pendahuluan
Saat ini kemajuan teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah komunikasi dan berita.
Terbukti saat ini di dunia maya terdapat berbagai  macam  situs  terkait  dengan penggunaan  konsep  ritual  keagamaan khususnya  kepercayaan  Islam  yaitu menggunakan  situs  terkait  kasus praktik nikah siri yang dilakukan secara online .  Perkawinan  dilakukan  melalui akad nikah, yaitu kesaksian yang dibuat oleh wali perempuan, diikuti oleh calon suami,  dan  dari  masing-masing  pihak perempuan  dan  laki-laki  membawa  1 saksi. Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan
menurut hukum Islam adalah perkawinan  yang  akadnya  relatif  kuat. Nikah siri tidak memiliki aspek hukum karena  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2) menyatakan bahwa: Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 1 Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia. 2 Kata “siri” berasal dari Bahasa Arab  yang  berarti  rahasia,  sembunyi- sembunyi,  serta  diam-diam.  Kawin bawah  tangan  “kawin siri ”  atau  nikah
1 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
siri , adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan  aturan  agama  atau  adat istiadat  dan  tidak  dicatatkan  di  kantor pegawai pencatat nikah (KUA).
Masalah nikah siri secara online ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang  berwenang,  karena  mereka menikah  tanpa  sepengetahuan  pihak berwenang tersebut dengan
menggunakan  jasa  yang  ditawarkan melalu situs-situs pernikahan siri secara online yang  belum  jelas  legalitas keberadaanya. Praktik nikah siri secara online tidak  memberikan  nilai  edukasi dalam  pembentukan  keluarga  sakinah sebagaimana  yang  diprogramkan  oleh pemerintah.  Pandangan  para  ulama dalam  menafsirkan,  kaitan  dengan perkembangan  dan  kemajuan  zaman. Ketika  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi pernikahannya  akan  menjadi  sah  dan sebaliknya  akan  tidah  sah  ketika  itu tidak  terpenuhi.  Dengan  munculnya nikah secara online ini pengaruh media sosial yang semakin berkembang.
Contohnya  adalah  Nikah  Siri  di Jasa  nikah siri .com.   Layanan  yang mempromosikan  pernikahan  formal yang  tidak  terdaftar.  Layanan  ini berkantor  pusat  di  Jakarta  dan  telah
2 Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-maslah Krusial.( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.25.
aktif  sejak  2015.  Layanan  ini memungkinkan  pernikahan  sesuai dengan keinginan  kedua  mempelai.
Jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai  dengan  aturan,  maka  hal-hal yang dampak pernikahan tidak sanggup diselesaikan  secara  aturan.  Sebagai contoh,  hak  isteri    menerima  nafkah lahir  dan  batin,  akte  kelahiran  anak sering kali terkendala, hak pengasuhan anak,  hak  pendidikan  anak,  hak  waris isteri,  hak  perwalian  bagi  anak  wanita yangg akan menikah dan masih banyak masalah-masalah  lain. 3 Kompleksitas perkara  tadi  berdampak  negatif  bagi kaum  wanita  menjadi  pihak  yang dinikahi,  sedangkan  pihak  pria  tidak terbebani  terhadap  tanggungjawab formal.  Bahkan  jika  pihak  pria
melakukan pengingkaran sudah
terjadinya  pernikahan,  dia  tidak  akan menerima  hukuman  apapun  secara aturan,  memang  tidak  terdapat  bukti autentik  bahwa  pernikahan  sudah terjadi.  Kondisi  ini  menciptakan kerentanan bahkan penelantaran
terhadap wanita.
Berdasarkan  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI),  konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak
3 Fuad Syakir Muhammad, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendekia, 2002), hlm.55-58.
dicatatkan  dibedakan  antara  3  (tiga) bentuk:
1) Perkawinan yang tidak dicatatkan
(nikah siri ) yang bersifat eksploitatif berbentuk  “kawin  kontrak”  yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga  negara  asing  dengan perempuan lokal.
2) Perkawinan yang tidak dicatatkan karena  tidak  memiliki  akses terhadap pelayanan publik.
3) Perkawinan yang tidak dicatatkan yang  bertujuan  hanya  sebagai pelampiasan hasrat seksual semata. 4
Akibat  maraknya  berbagai macam  situs  penyedia jasa  pernikahan siri secara  online  yang  bermunculan.
Dimana  Situs  Pernikahan siri secara online yang  berdampak  negatif  dan
merugikan dapat dilakukan
pemblokiran  sesuai  dengan  ketentuan pasal 1 ayat (1) Permen Kominfo  UU Nomor  19  Tahun  2004  berbunyi  : Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif  yang  selanjutnya  disebut Pemblokiran  adalah  upaya  yang dilakukan agar situs internet bermuatan
4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2013. Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6,
2013, diakses 5 Desember 2021.
negatif  tidak  dapat  diakses. 5 Pasal  2 Permen  Kominfo  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2004  juga menjelaskan :
Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. Memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan  negatif  dan  peran bersama dalam penanganannya; dan
2. Melindungi kepentingan umum dari konten  internet  yang  berpotensi memberikan  dampak  negatif  dan atau merugikan.
Ketakutan yang dirasakan masyarakat akibat dampak perkembangan teknologi ini ditimbulkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan  teknologi  oleh  orang yang tidak bertanggung jawab.
Penggunaan teknologi internet sebagai suatu  kebutuhan  umum  bagi  banyak orang  saat  ini.  Berdasarkan  aturan tersebut  dapat  diketahui  bahwa  suatu perkawinan  ini  tetap  harus  dicatatkan demi  terciptanya  suatu  ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
Meskipun  suatu  perkawinan  itu  sudah disebut sah secara agama.
5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomro 19 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

## Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian yang berjudul  tentang  Analisis  Hukum Terhadap  Penyedia  Jasa  Pernikahan Sirri Secara online menurut  Kompilasi dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974,  Penulis  menggunakan  jenis penelitiann Yuridis-Normatif .    Metode penelitian  hukum yuridis-normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktriner  atau  penelitian  kepustakaan. Penelitian dalam kepustakaan merupakan  metode  atau  cara  yang digunakan  melalui  pustaka  yang  ada. 6
Pendekatan  penelitian  yang  penulis gunakan  yaitu  dengan  menggunakan pendekatan  Undang-undang  ( Statute Approach )  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  bahan  hukum  berupa peraturan perundang-undangan sebagai  acuan  dasar  dalam  melakukan penelitian.  Pendekatan  perundang- undangan  biasanya  digunakan  untuk mengkaji regulasi perundang-undangan yang  masih  kurang  dalam  standarisasi atau  bahkan  berpihak  pada  praktik- praktik  yang  menyimpang  baik
6 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 27-28
ditingkat  teknis  maupun  ketika diterapkan  dilapangan.  Maka  dari  itu, untuk  memecahkan  isu  hukum  yang sedang  diteliti  atau  dihadapi  harus dengan  menggunakan  bahan  hukum sebagai  sumber  dalam  penelitian hukum. 7
Dalam  penelitian  ini,  sumber bahan  hukum  yang  digunakan  oleh penulis  yaitu  bersumber  dari  data sekunder.  Data  sekunder  adalah  Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih  dahulu  dan  baru  didapatkan oleh  peneliti  dari  sumber  yang  lain sebagai  tambahan  informasi  dengan cara  membaca,  mempelajari  dan memahami  melalui  media  lainya  yang bersumber  dari  literatur,  buku  serta dokumen.
Dalam  penelitian  ini,  metode pengolahan dan analisis bahan hukum penulis  menggunakan  Bahan  hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian, selanjutnya dianalisis yang menekankan pada  sebuah  gambaran  baru  terhadap data  yang  telah  terkumpul  yang bertujuan  untuk  menggambarkan secara  subyektif  tentang Penyedia  jasa perkawinan siri online yang ditinjau dari perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam
7 Dyah Ochtorina Susanti,A’aan efendi,
Penelitian Hukum (Legal Research ), Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 48
(KHI) dan Undang-undang
perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Bahan-bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpijak  pada  metode  kualitatif,  yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan  informasi  deskriptif- analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan  fakta  yang  telah  ada dalam  penelitian  ini  kemudian  ditarik suatu  kesimpulan  dan  saran  dengan memanfaatkan  cara  berfikir  deduktif yaitu menarik diangkat dari hal-hal yang bersifat  umum  menuju  hal-hal  yang bersifat khusus.
Dengan  itu  penelitian  ini  dapat menguraikan  dan  menganalsis  suatu gambaran  yang  berkaitan  dengan situasi  keadaan,  fenomena,  maupun kejadian  atau  fakta  yang  terjadi  dalam penelitian ini. 8

## Hasil dan Pembahasan
Di  era  digital  yang  semakin canggih  kemajuan  teknologi  telah membuka jalan untuk mempermudah komunikasi  dan  berita.  Sehingga kadang berita lebih banyak didominasi pada  tampilan  atau  penyediaan  yang lebih  dinilai  negatif.  Terbukti  dalam
8 Albi Anggito,John Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Sukabumi : CV Jeja,2018) hlm.11
waktu  ini  didunia  maya  ada  berbagai macam situs yang berkaitan menggunakan konsep ritual keagamaan,  khususnya  kepercayaan islam,  yaitu  menggunakan  situs  yang berkaitan dengan kasus praktik nikah siri yang  dilaksanakan  secara online.
Munculnya  websitu  atau  situs  nikah siri sudah  menaruh  tantangan tersendiri  terhadap  Hukum  Islam pada Negeri ini.
Didalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No.71  Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik menjelaskan bahwa : Pasal 3 1. Setiap  Penyelenggara  Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik  secara  andal  dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 Tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik
3. Ketentuan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak berlaku  dalam  hal  dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,  kesalahan,  dan/  a tau  kelalaian  pihak  Pengguna Sistem Elektronik. 9
Terlihat  bahwa  praktik  nikah siri     online adalah  perbuatan  melawan hukum, karena semua unsur pernikahan ini tidak jelas. Mulai dari orang  yang  dinikahi  wali  dan  saksi, tidak  dapat dijelaskan  bahwa wali  dan saksi  bukan  dari  perempuan.  Akibat kenyataan  tersebut,  maka  timbul semacam  dualisme  hukum  yang berlaku  di  negara  Indonesia,  yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam)  namun  tidak  mendapat kekuatan  hukum  resmi  negara  atau tidak diakui negara. 10 Dapat dijelaskan bahwa  akad  nikah siri melalui Jasanikahresmi.com  hanyalah  akad palsu  atau   palsu,   dalam   arti hanya palsu  karena  penyedia  jasa  dan  calon pengantin  belum  memenuhi  atau menegakkan  semua  rukun,  dan perwakilan dianggap sebagai
pernikahan  yang  sah  menurut  agama agar      memiliki      hubungan  biologis
10 Burhanuddin , Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri , Yogyakarta : MedPress Digital, 2012 hlm. 18.
bebas dengan lawan jenis. Berdasarkan jumhur  ulama,  praktik  perkawinan  ini menjadi  alasan  bagi  para  pelakunya untuk membuktikan perzinaan dengan alasan  telah  memenuhi  akad  nikah sehingga dapat  bebas  memiliki
hubungan  biologis  dengan  lawan jenis.  Bisa  dikatakan  akad  dalam perkawinan siri ini  tidak  tepat,  atau gagasan ulama saraf tentang akad yang harus  dilaksanakan  dalam  majelis tidak ada kaitannya.
Setiap  perkawinan  harus  dicatat agar  terjamin  ketertiban  perkawinan bagi  masyarakat  Islam.  Pencatatan perkawinan  tersebut  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang No.  22  Tahun  1946  jo.  Undang- Undang  No.  32  Tahun  1954.  Untuk memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5, Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan  dan  dibawah  pengawasan Pegawai.  Perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah.
Sedangkan perkawinan yang
dilaksanakan  dihadapan  pejabat  yang tidak  berwenang,  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  karena  persyaratan
yang  ditentukan  oleh  peraturan  yang berlaku tidak terpenuhi.
Kompilasi Hukum Islam juga  memuat masalah  pencatatan  perkawinan  ini, pada Pasal 5  sebagai berikut :
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat. 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana yang  diatur  dalam  undang- undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 1954. 11
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan  pada  Pasal  6  terkait pencatatan  perkawinan  dijelaskan bahwa 12 :
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2. Setiap perkawinan harus dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
3. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Menurut  Pasal  14  KHI  ini,  untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 13
a) Calon Mempelai
b) Wali Nikah
c) Saksi Nikah
d) Akad Nikah (ijab qabul)
e) Mahar
Tiga  indikator  yang  harus  selalu menyertai perkawinan tercatat:
1. Subyek  hukum  akad  nikah,  yg terdiri  dari  calon  suami  dan calon  istri,  dan  wali  nikah adalah  yg  berhak  sebagai  wali, dua orang  saksi
2. Kepastian hukum dari perkawinan  tersebut  yaitu  ikut hadirnya  Pegawai  Pencatat Nikah  pada  saat  akad  nikah dilangsungkan
3. Walimatul  ‘ur sy ,  yaitu  suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk  menunjukkan  kepada masyarakat  luas  bahwa  di antara  kedua  calon  suami  dan calon  istri  tadi  telah  resmi menjadi suami istri.
Indikator yang paling banyak tidak dipenuhi  dalam  pernikahan  siri  secara online  yaitu indikator 2 dan 3. Dalam
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan    kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum.” Dengan itu praktik pernikahan siri secara  online  ini memberikan  Surat  Nikah  yang menyatakan  bahwa  benar  adanya pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki tersebut.
Tentu saja dengan adanya Statment yang disampaikan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H,.M.H Selaku dirjen Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (KEMENDAGRI) pada saat seminar 6 November  2021  yang  selenggarakan oleh  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Beliau menyampaikan bahwa Pasangan  yang  belum  mencatatkan pernikahan kepada KUA/Catatan Sipil bisa  membuat  Kartu  Keluarga  dan Akte  Kelahiran  untuk  Anak  mereka nanti  ketika  lahir  nanti.  Rapat
Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga  Pembahasan
Pasangan  Menikah  Yang  Belum Memiliki  Akta  Perkawinan/Buku Nikah  dilaksanakan  pada  hari  Senin tanggal  1    November  2021  bertempat di  Ruang  Bima  Lantai  II  Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Penerbitan  Kartu  Keluarga
baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Syarat pendaftarannya  juga  cukup  mudah,
yakni hanya dengan surat pernyataan tanggung  jawab  mutlak  (SPTJM) kebenaran  pasangan  suami  istri diketahui  dua  orang  saksi.  Nanti  di dalam  kartu  keluarga  akan  ditulis nikah  belum  tercatat  atau  kawin belum tercatat. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ( SPTJM )kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung  jawab  penuh  atas  status hubungan  perkawinan  seseorang,
dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. 14
Hal  mendasar  dalam  Pemberlakuan Surat  Pertanggung  Jawaban  Mutlak (SPTJM)  yaitu :
1. Pemberlakuan  SPJM  bagi penduduk  yang  tidak  dapat memenuhi persyaratan berupa; a) Foto  Copy  surat keterangan  kelahiran
14 Prof,Dr. Zulfan Zudan Arif Fakrulloh,Final kawin belum tercatat ( Yang disampaikan pada
yaitu  dari  rumah sakit/puskesmas/fasil itas kesehatan/dokter/bi
dan  atau  kelahiran dari tempat di b) Foto copy buku nikah/kutipan akta perkawinan/ bukti
lain yah sah
2. SPTJM  sepenuhnya  menjadi tanggung jawab pemohon
3. Penambahan  Frasa  “  Yang perkawinanya  belum  tercatat sesuai  peraturan  perundang- undangan”  dalam  rangka register  dan  kutipan  akta kelahiran, apabila tidak memiliki  akta  nikah/  akta perkawinan  tetapi  status hubungan  dalam  keluarga pada kartu keluarga menunjukan  sebagai  suami istri.
Pembahasan terkait pernikahan di bawah  tangan  ini  cukup  alot. Terhadap kasus tersebut, para ijtima’ sepakat  bahwa  pernikahan  di  bawah tangan  hukumnya  sah,  jika  telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
Seminar Universitas Brawijaya 6 November 2021 Pukul 08.00.
Namun,  nikah  tersebut  menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan,  seperti  istri  dan anaknya  telantar.  KH,  Ma’ruf  Amin yang    juga  sebagai  Ketua  Komisi Fatwa  MUI  menegaskan  bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah, akan menjadi haram karena ada yang menjadi  kor ban.  Jadi,  ”Haramnya datang  belakangan.  Pernikahannya sendiri  tidak  batal,  tapi  menjadi berdosa  karena  ada  orang  yang ditelantarkan,  sehingga  dia  berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Perkawinannya  sah  tapi  haram  kalau sampai  terjadi  korban.  Meski    sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Untuk mengantisipasi dampak buruk perkawinan  di  bawah  tangan, khususnya  perlindungan  terhadap isteri,  maka  dalam  Fatwa  MUI menganjurkan  agar  pernikahan  di bawah  tangan  itu  harus  dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.
Bila perkawinan di bawah tangan telah sudah terjadi, maka upaya yang dapat  dilakukan  agar  perkawinan  di bawah  tangan  tersebut  sah  menurut hukum  perkawinan  nasional,  adalah mencatatkan perkawinan dengan isbat
nikah  dan  melakukan  perkawinan ulang.

## Kesimpulan Dan Saran
Penerapan  peraturan  terkait penyedia  jasa  pernikahan siri secara online belum  jelas  dituangkan  didalam Undang-undangan. Namun, Fenomena perkawinan siri secara online saat  ini terbilang banyak, baik  di pusat maupun di  daerah,    yang  dilakukan  oleh kalangan  masyarakat  ekonomi  bawah, menengah  dan  bahkan  ke  atas.  Di dalam  Undang-Undang  Perkawinan No.  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu.  Pada  ayat  (2) disebutkan,  Tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  perundang-undangan yang  berlaku.  Setiap  perkawinan  yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan  agama  yang  dianut  oleh kedua  mempelai,  maka  wajib  dicatat oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kementerian  Agama  RI,  dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil.  Tujuan  pencatatan  perkawinan adalah  untuk  melindungi  hak-hak  dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun  isteri)  sebagai  akibat  hukum
yang  ditimbulkan  oleh  adanya  ikatan perkawinan,  yang  menyangkut  harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan
sebagainya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi  terjadinya nikah  siri , diantaranya  adalah:  faktor  ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai  efek  pergaulan  bebas,  faktor kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat tentang pencatatan
pernikahan,  faktor  sulitnya  aturan berpoligami,  faktor  sosial  dan  faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas. Sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri secara online melalui  situs  yg  disediakan  oleh penyedia  jasa  yaitu  Tidak  adanya kekuatan  hukum  yang  tetap  terhadap legalitas  perkawinan,  kemaslahatan keturunan  karena  dengan  tidak tercatatnya  akad  nikah,  anak  yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas.

## Saran
Bagi  Pemerintah  hendaknya membuat peraturan mengenai penyedia jasa  nikah siri  online agar  tidak disalahgunakan oleh para oknum yang berniat  jahat.  Dengan  maraknya fenomena  kawin siri atau  kawin  di
bawah  tangan  di  Negara  Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa aturan  atau  regulasi  yang  mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan  bagi  pelaku  kawin siri yang memanfaatkan  alasan  agama  namun tidak  dapat  bertanggung  jawab  secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan.
Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai sanksi  pelaku  perkawinan  yang merugikan,  agar  dapat  menimbulkan efek  jera    dan  agar  masyarakat  dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi  kawin siri .  Serta  Pemerintah juga  perlu  memperhatikan  terkait Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
(PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun  2019  tentang  persyaratan  dan
Tata  cara  pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil  yang  mana  pasangan yang  menikah  secara siri bisa mendapatkan  Kartu  Keluarga  hanya dengan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban  Mutlak)  yang mana  nantinya  akan  membuat  praktik nikah siri secara online ini  banyak dilakukan ditengah masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan  perkawinan  dan  kesadaran hukum  tentang  perkawinan  perlu
ditingkatkan  lagi,  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  adanya  penyuluhan hukum  kepada  masyarakat  tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin siri , dan adanya edukasi yang tersistem secara  baik  tentang  pentingnya membangun  keluarga  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah  dan  memiliki legalitas  yang  kuat  untuk  memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum  yang  tepat.  Agar  masyarakat tidak  lagi  tergiur  dengan  Pernikahan yang disediakan melaui situs-situs yang akan  berdampak  kurang  baik  untuk kehidupan nantinya.
Referensi
Buku
Anshary MK, (2010), Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah- maslah Krusial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Bambang
Sugono,(2007). Metodologi Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada).
Dyah Ochtorina Susanti,A’aan efendi,(2014) Penelitian Hukum (Legal Research ), (Jakarta : Sinar Grafika).
Fuad  Syakir  Muhammad,  (2002)
Perkawinan  Terlarang, (Jakarta:
Cendekia)

## Undang-Undang
Undang-Undang    Nomor    1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Undang-Undang Nomro  19  Tahun  2004  Pasal  1 ayat  (1)  Tentang  Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia KPAI  2013. Perkawinan  Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6, 2013, diakses 5 Desember 2021.
Zulfan  Zudan  Arif  Fakrulloh,Final kawin  belum  tercatat  (Yang disampaikan pada Seminar Universitas Brawijaya 6 November 2021 Pukul 08.00.