## Pengendalian operasional transportasi becak motor di wilayah hukum Polres Bojonegoro

## Operational control of motorcycle transportation in the Bojonegoro police law area
Prianggo Parlindungan
Program Studi Magister Studi Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: prianggo.parlindungan-2019@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  membuat  inovasi  dengan  cara  memodifikasi  motor  becak  dalam konsep  yang berbeda. Pengoperasionalan becak motor di Kabupaten Bojonegoro  juga didiukung oleh koperasi becak  motor  di  samping  pelegalan  becak  motor  oleh  dinas  setempat.  Beroperasinya  bentor  di  Kabupaten Bojonegoro,  membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bojonegoro  adalah keberadaan  kendaraan  taksi  Pedi  yang  dimodifikasi  menggunakan  mesin  sehingga  mereka  menjadi  bermotor. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kontrol  operasional  transportasi  taksi  Pedi  bermotor  di wilayah hukum kepolisian Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik  dan  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  akibat  pengoperasian transportasi  taksi  Pedi  bermotor  di  wilayah  hukum  kepolisian  Bojonegoro  adalah  kecelakaan  lalu  lintas  yang disebabkan  oleh  becak  bermotor  sebagai  akibat  dari  tidak  memiliki  lampu  belakang  pada  becak,  atau  bagian kendaraan yang tidak lengkap pada becak bermotor. Jumlah kecelakaan taksi Pedi bermotor selama tiga tahun dari  2016-2018  adalah  52  kasus.  Kontrol  operasional  transportasi  taksi  Pedi  bermotor  di  wilayah  hukum Kepolisian Daerah Bojonegoro dilakukan dengan upaya preemptive, preventif, dan represif.
Kata kunci: pedi cab; legal; kendaraan; transportasi; kecelakaan

## Abstract
The Bojonegoro Regency Government in this case the Transportation Department of Bojonegoro Regency tries and  modifies  this  pedicab  motor  in  a  different  concept.  So  that  supports  this  motorcyclist  cooperative  as  a driving force supporting the Regional Regulation which will legalize the operation of this pedicab motorcycle. The operation of the conflict in Bojonegoro Regency has both positive and negative impacts. The phenomenon that  occurs  in  Bojonegoro  Regency  is  the  existence  of  modified  Pedi  cab  vehicles  using  engines  so  that  they become  motorized.  The  aim  of  the  study  was  to  analyze  the  operational  control  of  motorized  Pedi  cab transportation  in  the  Bojonegoro  police  jurisdiction.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method approach.  The  results  showed  that the characteristics  and number  of  traffic  accidents  due  to the  operation  of motorized  Pedi  cab  transportation  in  the  Bojonegoro  police  jurisdiction  were  traffic  accidents  caused  by motorized tricycles as a result of not having taillights on rickshaws,  or incomplete vehicle parts on motorized tricycles.  The  number  of  motorized  Pedi  cab  accidents  for  three  years  from  2016-2018  is  52  cases.  The operational  control  of  motorized  Pedi  cab  transportation  in  the  Bojonegoro  Regional  Police  jurisdiction  is carried out with preemptive, preventive and repressive efforts.
Keywords: pedi cab; legal; vehicle; transportation; accident

## Pendahuluan
Perkembangan  transportasi  di  Indonesia  melaju  sangat  pesat,  bahkan  seolah-olah  tidak  terpengaruh terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi belakangan ini. Di kota-kota besar yang setiap hari identik dengan  kemacetan  yang  sangat  padat,  ternyata  tidak  mempengaruhi  para  pelaku  usaha  untuk memproduksi, menjual atau memodifikasi sarana transportasi yang sudah ada (Pujiastutie et al 2015).
Modernisasi  dan    perkembangan  di  bidang  teknologi  membawa  pengaruh  bagi  kehidupan  manusia dalam  berbagai  segi  tidak  ketinggalan  pula  di  bidang  transportasi.  Berkembangnya  teknologi  mau tidak  mau  mempengaruhi  pola  pikir  masyarakat.  Kondisi  ini  pula  yang    mengakibatkan  becak  mulai mengalami  perubahan.  Becak  termasuk  ke  dalam  salah  satu  alat  transportasi  darat  yang  masih
tradisional.  Walaupun  becak  sudah  hampir  punah  dan  mulai  ditinggalkan  oleh  masyarakat,  namun becak  adalah  salah  satu  alat  transportasi  yang  mempunyai  nilai  tersendiri  serta  masih  diminati  oleh sebagian orang. Sebagai transportasi tradisional, becak dikenal selama ini sebagai kendaraan roda tiga dengan  menggunakan  tenaga  manusia,  bebas  polusi  asap  maupun  polusi  udara.  Namun,  akibat kemajuan pola pikir  manusia kendaraan tradisional ini mengalami perubahan, baik perubahan bentuk hingga perubahan modifikasi mesinnya.
Seiring perkembangan zaman, di beberapa wilayah tertentu terdapat beberapa becak yang dimodifikasi dengan menggunakan peralatan mekanik berupa mesin (Wibowo et al 2008). Ada yang menggunakan mesin  sepeda  motor,  ada  yang  menggunakan  mesin  diesel,  mesin  parut  kelapa,  mesin  penggiling tepung  dan  jenis  lainnya  (Yudiantyo  &  Suhardja  2013).  Namun  sayangnya,  terkadang  faktor keselamatan  terabaikan  dalam  berbagai  hal  ini.  Menurut  penelitian  Desmawanto  et  al  (2014) menemukan bahwa persyaratan  teknis  dan  laik  jalan masih diabaikan olen pengguna becak motor, padahal  ini  terkait  dengan  keselamatan    dan    keamanan    pengemudi    serta    penumpang  becak bermotor itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang optimal dalam penanganannya.
Hal  serupa  juga  tredapat  di  Kabupaten  Bojonegoro  di  mana  masyarakat  setempat  melakukan modifikasi  becak  menjadi  becak  motor.  Kendaraan  modifikasi  ini  menjadi  pilihan  para  pengemudi becak yang rata-rata sudah berumur lanjut, walaupun ada juga beberapa yang masih berusia produktif kerja. Di  balik  manfaatnya  juga  terdapat  pro  dan  kontra  terhadap  becak bermotor terutama pihak yang kontra bersal dari kalangan ojek pangkalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini akan bertindak melalui tahapan - tahapan preemtif, preventif dan represif.
Menurut  hasil  kajian  Desmawanto  et  al  (2014)  menunjukkan  bahwa  dalam  Undang-Undang    Nomor 22  Tahun  2009  tidak  mengatur  tentang  becak  bermotor,    suatu    daerah    bisa    mengacu  pada    hal tentang  modifikasi  kendaraan  bermotor    karena  becak  bermotor  juga  termasuk  modifikasi  kendaraan bermotor. Banyak    hal  yang perlu  diatur suatu daerah  jika  ingin  mengakomodir beroperasinya becak bermotor  di  daerah  tersebut.  Di  antaranya  persyaratan  administrasi  becak    bermotor  yang  diperlukan guna  mencegah  pembuatan  becak  bermotor  dari  barang-barang  curian  baik  sepeda  motornya  atau mesin  penggeraknya.    Persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  juga  diperlukan  supaya  keselamatan  dan keamanan pengemudi serta penumpang becak bermotor bisa terjamin.  Pengoperasian becak bermotor, tarif,  retribusi  serta  tempat  pangkalan  juga  perlu    diatur  guna  menjamin  ketertiban  becak  bermotor serta  keberadaan  becak  bermotor  tidak  mengganggu  pengguna  jalan  lain  (Desmawanto  et  al  2014; Lintang et al 2017).
Di wilayah Kabupaten Bojonegoro bentor beroperasional di kecamatan kota Bojonegoro dan tersebar juga  di  beberapa  kecamatan  lainnya  (Sakti  2015).  Modifikasi  yang  dimaksud  adalah  menggunakan mesin  sepeda  motor,  mesin  diesel,  mesin  parut  kelapa,  mesin  penggiling  tepung  dan  jenis  lainnya. Namun  yang  perlu  diketahui,  ada  beberapa  faktor  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan dalam  mendukung Pemerintah sesuai yang terkandung dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  mencoba  dan  menguji  modifikasi  becak  motor  ini  dalam konsep  yang berbeda. Bahkan telah dibentuknya koperasi pengemudi becak  motor ini sebagai  wadah dalam  mendukung  Peraturan  Daerah  yang  akan  melegalkan  pengoperasionalan  becak  motor  ini. Beroperasinya  bentor  di  Kabupaten  Bojonegoro,  tentunya  membawa  dampak  positif  dan  negatif seperti  halnya  menambah  volume  kemacetan  lalu lintas, sebab lebar kendaraan dengan  kecepatannya tidak  seimbang,  serta  dapat  pula  mengakibatkan  kecelakaan  karena  becak  motor  tidak  memenuhi persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  serta  tidak  mempunyai  standarisasi  keamanan  untuk  beroperasi  di jalan  raya.  Oleh  karena  itu,  pengeoperasional  becak  motor  masih  perlu  pengawasan  dari  satlantas  di mana  dalam  hal  ini  sebagai  petugas  yang  bertanggung  jawab  akan  keamanan  dan  kenyamanan  serta ketertiban lalu lintas. (Nugroho & Astuti 2015).
Untuk  mengawasi  sekaligus  mendukung  operasional  becak  motor,  diperlukan  upaya  pengendalian yang  dilakukan  pihak-pihak  berwajib.  Pengendalian  adalah  upaya  yang  sistematis  agar  proses  dan

## Parlindungan: “Pengendalian operasional transportasi becak motor”
hasil pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Fungsi pengendalian adalah mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan serta pengevaluasian penampilan yang diikuti dengan tindakan perbaikan  yang  harus  diambil  terhadap  penyimpangan  yang  terjadi  (Arsana  2016).  Sementara  itu, Charles T Hongren dan Gary L. Sundem yang menjelaskan apabila pengendalian merupakan aktivitas yang  menyangkut tindakan dan  evaluasi, yang berarti dari perencanaan dan penggunaan umpan balik supaya sasaran dicapai secara tepat (Horngren & Sundem 1990).
Selain  itu,  pengendalian  adalah  usaha  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  melalui  perilaku  yang diharapkan.  Oleh  karena  tidak  semua  anggota  organisasi  mampu  dan  mau  mencapai  tujuan  tertentu organisasi  melalui  perilaku  yang  diharapkan  oleh  organisasi,  maka  pengendalian  diperlukan. Singkatnya,  pengendalian  adalah  suatu  tindakan  untuk  memastikan  pelaksanaan  agar  sesuai  dengan perencanaan. Pengendalian terdiri dari  mengukur kualitas hasil membandingkan antara hasil terhadap standar  kualitas,  mengevaluasi  penyimpangan  yang  terjadi,  memberikan  saran  dan  koreksi  atau perbaikan, menyusun laporan kegiatan (Arsana 2016).
Di  samping  itu,  tindakan  yang  juga  termasuk  dalam  tahapan  pengendalian  antara  lain  menetapkan standar  pelaksanaan  yang  didasarkan  pada  perencanaan,  melakukan  pengarahan,  instruksi  dan koordinasi  pelaksanaan,  menentukan  pelaksanaan  pengukuran  yaitu  terkait  dengan  cara  atau  sistem dan frekuensi pengukuran.
Dengan  demikian,  hasil-hasil  pengendalian  menjadi  umpan  balik  ( feed  back )  pelaksanaan  kegiatan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hasil pengendalian menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi perencanaan di masa depan. Oleh karena itu, fungsi pengendalian adalah memperkecil kemungkinan  kesalahan  yang  terjadi  baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas,  biaya  maupun  waktu.  Setiap organisasi memerlukan pengendalian untuk menjamin bahwa setiap anggota organisasi berusaha untuk mencapai tujuan  organisasi (bukan tujuan pribadi personel)  melalui perilaku yang  diharapkan (bukan perilaku yang disukai oleh personel secara pribadi) (Mulyadi 2001).

## Modifikasi becak motor berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Becak  motor  adalah  becak  yang  digerakkan  dengan  mesin  kendaran  bermotor.  Becak  motor  ini merupakan  moda  yang  sangat  populer  untuk  perjalanan  dari  pintu  ke  pintu  ( door to  door  service ). Pada  awalnya  digunakan  mesin  dua  langkah  Rex  buatan  Jerman  yang  sederhana  berukuran  silender kecil yang dipasang pada becak dayung. Kemudian berkembang menggunakan sepeda kumbang Gobel yang  dikayuh  untuk  menghidupkannya  dan  beberapa  merek  lainnya,  sekarang  digunakan  motor produksi baru yang banyak dipasarkan di Indonesia untuk menggerakkan becak tersebut.
Modifikasi  motor  merupakan  gabungan  dua  kata  yang  terdiri  “modifikasi  berarti  ubah,  pengubahan, perubahan”  dan  kata  motor  yang  berarti;  1)  mesin  yang  menjadi  tenaga  penggerak;  2)  sepeda  yang digerakkan  oleh  mesin  sehingga  dapat  bejalan  dengan  pengendaraan  orang”.  Apabila  dua  kata modifikasi dan motor digabungkan maka menimbulkan makna yang baru yaitu pengubahan kendaraan bermotor. Makna dari pengubahan  kendaraan bermotor yaitu sepeda  motor standar pabrikan  menjadi bentuk  baru  dengan  melakukan  inovasi  pada  bagian  tertentu  sesuai  dengan  desain  atau  konsep perancangannya atau pemodifnya (Imanto 2014).
Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan  daya  angkut  kendaraan  bermotor.  Setiap  kendaraan  bermotor  yang  dimodifikasi  yang menyebabkan  perubahan  tipe  berupa  dimensi,  mesin,  dan  kemampuan  daya  angkut  akan  dilakukan penelitian  rancang  bangun  dan  rekayasa  kendaraan  bermotor.  Adapun  penelitian  tersebut  meliputi aspek:  Rancangan  teknis,  susunan,  ukuran,  material,  Kaca,  pintu,  engsel,  dan  bumper.  sistem  lampu dan alat pemantul cahaya dan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.
Khusus  mengenai  modifikasi  sebagaimana  tersebut  di  atas  hanya  dapat  dilakukan  setelah  mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum  yang  ditunjuk  oleh  menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  industri.  Hal  ini  diatur  dalam
Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012. Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara  lain  modifikasi  dimensi  hanya  dapat  dilakukan  pada  perpanjangan  atau  pemendekan  landasan ( chassis ) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut, modifikasi mesin dilakukan  dengan  mengganti  mesin  dengan  mesin  yang  merek  dan  tipenya  sama,  modifikasi  daya angkut  hanya  dapat  dilakukan  pada  kendaraan  bermotor  dengan  menambah  sumbu  bagian  belakang tanpa  mengubah  jarak  sumbu  aslinya  dan  sumbu  yang  ditambahkan  harus  memiliki  material  yang sama dengan sumbu aslinya  dan  harus dilakukan perhitungan sesuai  dengan  daya  dukung  jalan  yang dilalui.
Selain  dari  pada  itu,  merujuk  pada Pasal  50  ayat  (1)  UU  No. 22  Tahun  2009 mensyaratkan  bahwa setiap kendaraan yang  dilakukan  modifikasi  dengan  mengakibatkan perubahan tipe  maka diwajibkan untuk  dilakukan uji  tipe.  Uji  tipe  dimaksud  terdiri  atas  pengujian  fisik  untuk  pemenuhan  persyaratan teknis  dan  laik  jalan  yang  dilakukan  terhadap  landasan  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  bermotor dalam  keadaan  lengkap  dan  penelitian  rancang  bangun  dan  rekayasa  kendaraan  bermotor  yang dilakukan  terhadap  rumah-rumah,  bak  muatan,  kereta  gandengan,  kereta  tempelan,  dan  kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
Dalam  hal  mengenai  izin  pembelian onderdil  atau  aksesori  variasi   atau  untuk  dimodifikasi  tidak memerlukan  izin.  Akan  tetapi,  bilamana  onderdil  atau  aksesori  tersebut  mengubah  tipe,  bentuk,  dan hal-hal  lain  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 22/2009  dan  PP  No. 55/2012  maka  pihak  tersebut wajib  untuk  melakukan  registrasi  ulang  untuk  melakukan  Uji  Tipe  atas  kendaraan  bermotor  yang dimodifikasinya tersebut.
Adapun  kendaraan  bermotor  yang  dimodifikasi  sehingga  mengubah  persyaratan  konstruksi  dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu  lintas,  mengganggu  arus  lalu  lintas,  serta  merusak  lapis  perkerasan/daya  dukung  jalan  yang dilalui.  Selanjutnya,  dalam  hal  kendaraan  bermotor  akan  melakukan  modifikasi  maka  wajib  untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  sehingga  apabila  kemudian  kendaraan  dimaksud  telah  diregistrasi  uji  tipe maka  instansi  yang  berwenang  akan  memberikan sertifikat  registrasi  uji  tipe,  dalam  hal  ini kementerian perhubungan.
Adapun  sertifikat  uji  tipe  diterbitkan  oleh  menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  sarana  dan prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Sedikitnya  pada  sertifikat  uji  tipe  nantinya  memuat  tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No.55 Tahun 2012. Berdasarkan hal-hal kami sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan  modifikasi  atas  kendaraan  bermotornya,  diwajibkan  untuk  memiliki  izin  atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.22 Tahun 2009 dan PP No.55 Tahun 2012. Jika  modifikasi  dilakukan  tanpa  memiliki  izin,  maka  pihak  yang  melanggar  dapat  dikenakan  sanksi pidana  berupa  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).
Peraturan  Kapolri  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  regident  ranmor  dalam  pasal  2  ayat  3  menjelaskan bahwa  regident  ranmor  bertujuan  mempermudah  penyidikan  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  dalam bentuk  penyediaan  data  forensik  kepolisian  untuk  mendukung  penyidikan  kejahatan  yang  terkait dengan ranmor  dan penyediaan  data untuk  dukungan  proses penegakan  hukum terhadap pelanggaran lalu  lintas.  Jadi  penertiban  becak  motor  yang  menggunakan  mesin  dari  jenis  sepeda  motor  sangat diperlukan  guna  mempermudah  penyidikan  apabila  sepeda  motor  tersebut  terindikasi  terlibat  atau sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan (Firdausy 2017; Wijaya 2016).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan pada pasal 3 ayat 1  disebutkan  bahwa  kendaraan  bermotor  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  huruf  a  berdasarkan jenis  dikelompokkan  ke  dalam  jenis  sepeda  motor,  mobil  penumpang,  mobil  bus,  mobil  barang  dan

## Parlindungan: “Pengendalian operasional transportasi becak motor”
kendaraan khusus.Untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 4 dikelompokkan ke  dalam  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  tenaga  orang  dan  kendaraan  yang  ditarik  oleh  tenaga hewan.  Kendaraan  yang  digerakkan  oleh  tenaga  orang  terdiri  atas  sepeda,  becak  dan  kereta dorong.Kemudian  dalam  pasal  120  tentang  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis  dan  penggunaan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Daerah.
Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa yang diatur dengan Peraturan Daerah adalah kendaraan tidak bermotor,  yang  mengandung  pengertian  yakni  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  tenaga  manusia maupun tenaga hewan.Hal ini berarti kendaraan becak motor, becak modifikasi, becak inovasi maupun istilah lainnya yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin baik mesin diesel maupun jenis mesin lainnya tidak dapat diatur dalam Peraturan Daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi  wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman  video  dan lain-lain  (Hamidi  2010;  Moleong  2007).  Penelitian  ini  bersifat  empiris,  dimana  peneliti  ingin menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengendalian operasional transportasi becak bermotor  di  wilayah  hukum  Polres  Bojonegoro.  Teknik  pengumpulan  data  digunakan  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Subjek  penelitian  ini  menjadi  informan  yang  akan memberikan  berbagai  informasi  yang  diperlukan  selama  proses  penelitian.  Adapun  informan  yang dimaksud  adalah  waka  Polres  Bojonegoro,  Ka/anggota  Dishub  Bojonegoro;  Kasat  Lantas  Polres Bojonegoro; Pengendara Becak Bermotor di Wilkum Polres Bojonegoro dan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

## Perizinan becak motor di Kabupaten Bojonegoro
Bentor  atau  becak  motor  merupakan  alat  transportasi  yang  mempunyai  kemampuan  menjangkau seluruh  wilayah  kota/pedesaan,  waktu  tempuh  dan  operasi,  serta  biaya  yang  terjangkau  oleh masyarakat.  Namun  keberadaan  bentor  di  Kabupaten  Bojonegoro  saat  ini  mulai  menyebabkan terjadinya  tumpang  tindih  trayek  antara  berbagai  jenis  model  angkutan  umum.  Di  beberapa  tempat, bentor sudah beroperasi pada jalan utama, dan menjadi faktor pemicu konflik sosial.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bojonegoro  melihat  hal  ini  ikut  andil  untuk  pengendalian  tersebut, termasuk  di  dalamnya  adalah  Polres  Bojonegoro.  Andil  kegiatan  perijinan  tersebut  bertujuan  untuk mengatur  pengguna  bentor  agar  tetap  tetib  dan  mengikuti  jalur  yang  telah  ditetapkan  karena keleluasaan para pemilik bentor selama ini dalam mengoperasikan kendaraannya di dalam Kabupaten Bojonegoro  dinilai  juga  sebagai  salah  satu  penyebab  kemacetan  dan  kecelakaan  lalu  lintas.  Pada awalnya,  perijinan  becak  motor  ini  tidak  disetujui  baik  oleh  Polres  Bojonegoro  maupun  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  karena  dinilai  menyalahi  Undang-Undang  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas.
Akan  tetapi,  pelarangan  tersebut  dianggap  mendiskriminasi  para  pengendara  becak  motor  sehingga becak  motor  dapat  atau  dijinkan  untuk  beroperasional,  namun  dengan  syarat  becak  motor  harus mengangkut penumpang di samping pengemudi bukan di depan seperti yang selama ini ada.  Tempat untuk  penumpang  disamping  pengemudi  ini  lebih  menjamin  keselamatan  penumpang  daripada  di depan. Selain syarat modofikasi pada becak, syarat lain yang harus dipenuhi adalah uji kir. Uji kir ini dilakukan  untuk  mengetahui  kelayakan  penggunaan  becak  motor  tersebut.  Salah  satu  fakta  adanya syarat-syarat perijinan becak motor karena operasional becak motor di Bojonegoro terus bertambah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  apabila  perijinan  operasional  becak  motor dilakukan  oleh  pengemudi  becak  motor  ke  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro.  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  telah  menyesuaikan  izin  operasi  becak  motor  dengan  Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Becak  motor pada umumnya diperbolehkan  beroperasi  dengan  ketentuan  kecepatan  tidak  melebihi  20  kilometer  per  jam  sehingga mesin yang digunakan bukan mesin motor yang kemudian ditempelkan, tetapi mesin parut. Sehingga cc  (rasio  kecepatan  kendaraan)  rendah,  kemudian  diwajibkan  juga  pelaksanaan  uji  kelayakan kendaraan bermotor setiap 3 (tiga) bulan di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

## Rasio kecelakaan lalu lintas akibat operasional becak motor
Kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  hal  yang  sering  terjadi  seiring  berkembangnya  moda  transportasi  di Kabupaten  Bojonegoro  seperti  becak  motor.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Satlantas  Polres Bojonegoro, jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan becak motor berdasarkan usia yang paling dominan  pada  kisaran  usia  35-45  tahun,  sebanyak  19  orang,  kemudian  selanjutnya  paling  banyak adalah pada kisaran usia 28-35 tahun yaitu 10 orang dan kemudian yang paling banyak ketiga adalah pada  kisaran  19-27  sebanyak  9  orang.  Jika  pada  kisaran  usia  tersebut  maka  dapat  dipastikan  bahwa kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  becak  motor  di  Kabupaten  Bojonegoro  disebabkan  oleh kelompok usia produktif atau yang memiliki pekerjaan.

## Karakteristik kecelakaan lalu lintas akibat operasional becak motor
Faktor  kecelakaan  yang  paling  dominan  di  mana  terkait  dengan  becak  motor  adalah  akibat  faktor kendaraan.  Faktor  kendaraan  adalah  kendala  utama  bagi  pengemudi  becak  motor,  di  mana  adanya perubahan  komponen  kendaraan  menjadi  berlebihan  atau  justru  malah  banyak  yang  dikurangi. Sehingga  mempengaruhi  fungsi  dari  kendaraan  itu  sendiri.  Hal  ini  kemudian  meningkatkan  potensi kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  kendaraan  modifikasi  seperti  becak  motor.  Kecelakaan  lalu lintas  yang  melibatkan  becak  motor  di  Bojonegoro  disebabkan  oleh  faktor  kendaraan,  dimana  unsur faktor  kendaraan  yang  paling  dominan  adalah  akibat  lampu  belakang  tidak  berfungsi/  tidak  ada,  di mana  hal  ini  terjadi  sebanyak  19  kasus,  sementara  penyebab  kedua  adalah  lampu  depan  tidak berfungsi dan penerangan yang kurang baik.

## Pengendalian  operasional transportasi becak motor di wilayah hukum Polres Bojonegoro

## Upaya Preemtif
Perijinan untuk mengendalikan operasional transportasi becak motor yang sudah disebutkan mengacu pada  UU  LLAJ  dan  PP  55  Tahun  2012  mengenai  kendaraan  bermotor,  sehingga  peraturan  ini  harus dilaksanakan  oleh  pengendara  bentor  di  Bojonegoro.  Terkait  perizinan  becak  motor,  pihak  Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Pihak  Dinas  Perbuhungan  Kabupaten  Bojonegoro  mengklaim  bahwa  setiap  becak  motor  yang beroperasi di jalan harus memiliki izin. Akan tetapi, masih perlu bentuk suatu regulasi dari Pemerintah Daerah mengenai becak motor tersebut.
Banyak    hal    yang    perlu    diatur    suatu    daerah    jika    ingin  mengakomodir  beroperasinya  becak bermotor di daerah tersebut di antaranya  persyaratan  administrasi  becak  bermotor  yang diperlukan guna    mencegah    pembuatan    becak    bermotor    dari  barang-barang    curian    baik    sepeda    motornya atau  mesin penggeraknya.  Persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  juga  diperlukan supaya  keselamatan dan  keamanan  pengemudi  serta  penumpang becak  bermotor  bisa  terjamin.
Pengoperasian    becak    bermotor,  tarif,  retribusi    serta    tempat    pangkalan    juga    perlu    diatur    guna menjamin    ketertiban    becak    bermotor    serta    keberadaan    becak  bermotor  tidak  mengganggu pengguna  jalan  lain. Upaya  lain  yang  dilakukan  Polres  Bojonegoro  adalah  melakukan  kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro,  karena dishub tidak serta langsung  memantau ke lapangan  mengenai  perijinan  tersebut,  maka  pihak  Polres  Bojonegoro  membantu  melalui  anggota Satlantas di masing-masing Polsek.

## Upaya Preventif
Upaya  preventif  dilakukan  dengan  cara  upaya  sosialisasi  terhadap  budaya  tertib  lalu  lintas.  warga Bojonegoro  yang  memiliki  kendaraan bermotor wajib  taat terhadap peraturan serta rambu lalu  lintas, termasuk  pada  pengendara  becak  motor.  Meskipun  kendaraannya  modifikasi,  namun  perlu diperhatikan  kelengkapan  komponen  kendaraan  yang  sesuai  dengan  syarat  dari  perijinan  Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
Upaya  preventif  lanjutan  adalah  dengan  peningakatan  fasilitas  dan  rambu  peringatan  bagi  becak motor.  Upaya  pencegahan  dilakukan  melalui  peningkatan  pengawasan  kelaikan  jalan,  sarana  dan prasarana  jalan,  serta  kelaikan  kendaraan,  termasuk  pengawasan  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  yang  lebih  intensif.  Upaya  pengaturan  meliputi  menejemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  dan modernisasi  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas.  Upaya  penegakan  hukum  dilaksanakan  lebih  efektif melalui perumusan  ketentuan  hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang  lebih tegas. Untuk menangani  masalah  kecelakaan  lalu  lintas,  pencegahan  kecelakaan  yang  melibatkan  becak  motor dilakukan  melalui  partisipasi  para  pemangku  kepentingan,  pemberdayaan  masyarakat,  penegakan hukum,  dan  kemitraan  global.  Pencegahan  kecelakaan  dilakukan  dengan  pola  penahapan,  yaitu program  jangka pendek,  jangka  menengah,  dan jangka panjang. Selain  itu, untuk  menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.
Di  samping  itu  juga  dilakukan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Adapun  tujuan  uji  Kir  salah  satunya adalah untuk menjamin keselamatan secara teknis terhadap pengguna angkutan umum, dan menjamin kelaikan  teknis  kendaraan  untuk  beroperasi.  Terjadinya  kecelakaan  yang  melibatkan  becak  motor  di wilayah  hukum  Polres  Bojonegoro  diakibatkan  salah  satunya  karena  kendaraan  tidak  melakukan pengujian kir.

## Upaya Represif
Kegiatan represif  merupakan tugas pokok  kepolisian  dalam aspek penegakan  hukum, namun langkah ini  sebagai  langkah  terakhir  setelah  pre-emtif  dan  preventif  dilakukan.  Penegakan  hukum  ini  berupa pelaksanaan  penindakan  pelanggaran  potensial  laka  lantas  di  wilayah  hukum  Polres  Bojonegoro, dimana  terdapat  operasional  becak  motor.    Tujuan  utama  dari  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas dengan  menggunakan  tilang  yang  dilaksanakan  oleh  personel  Satlantas  Polres  Bojonegoro  adalah menekan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  yang  merupakan  awal  terjadinya  kecelakaan.  Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan  menggunakan tilang yang dilaksanakan oleh personel Satlantas Polres Bojonegoro  merupakan  penindakan  hukum  secara  yuridis  dengan  menggunakan  blangko  tilang  yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

## Simpulan
Jenis  transportasi  jalan  raya  di  Kabupaten  Bojonegoro  tidak  hanya  didominasi  oleh  sepeda  motor, mobil,  truk,  dan  bus,  tetapi  juga  becak  motor  menjadi  moda  transportasi  di  wilayah  tersebut. Penggunaan  becak  motor  adalah  hasil  modifikasi  dari  becak  tradisional  yang  menggunakan  mesin untuk  pengoperasiannya.  Penggunaan  becak  motor  di  Kabupaten  Bojonegoro  sering  kali  tidak mengindahkan aturan lalu lintas sehingga kerap menyebabkan kecelakaan.
Maka  dari  itu  Polres  dan  Dinas  Perhubungan  Bojonegoro  melakukan  pengendalian  terhadap operasional  becak  motor.  Upaya  yang  dilakukan  Polres  dan  Dishub  Bojonegoro  adalah  dengan  cara melakukan  pengendalian  dengan  berasaskan  aturan  yang  berlaku.  Di  samping  itu  pengaturan  hal-hal teknis seperti rambu dan uji kir dilakukan untuk menjamin keselamatan dalam berkendara. Polres dan Dishub  Bojonegoro  juga  berupaya  melakukan  penindakan  hukuman  kepada  pengemudi  bentor  yang menyalahi aturan.

## Daftar Pustaka
Arsana IP (2016) Manajemen Pengadaan: Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish. Desmawanto  MH,  Sudarsono  &  Hadiyantina  S  (2014)  Eksistensi  peraturan  daerah  tentang  becak bermotor. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya 15:1-20.
Firdausy AR (2017) Penertiban Kendaraan Becak Bermotor (Bentor)  di Kota Yogyakaerta oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Hamidi  (2010)  Metode  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi.  Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang Press.
Horngren  CT  &  Sundem  GL  (1990)  Introduction  to  Management  Accounting,  Eight  Edition.  New York: Prentice-Hall Inc.
Imanto T (2014) Proses Visualisasi Modifikasi Motor. Jakarta: Media Press.
Lintang  TVA,  Supardjo  S  &  Karongkong  H  (2017)  Evaluasi  pelayanan  transportasi  bentor  di  Kota Kotamobagu  berdasarkan  persepsi  pengguna.  Dalam:  e-jounal  Universitas  Sam  Ratulangi Makasar. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/13742/13323
Moleng LJ (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosadi Karya.
Mulyadi  (2001)  Sistem  Perencanaan  dan  Pengendalian  Manajemen:  Sistem  Pelipatganda  Kinerja Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Nugroho EA & Astuti P (2015) Penegakan hukum atas larangan mengendarai sepeda motor tidak laik jalan pada becak motor di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Jurnal Novum 2 (4):1-6.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
Pujiastutie  ET,  Sazuatmo  &  Antoro  ED  (2015)  Karakteristik  kecelakaan  dan  solusi  penangan  untuk mengurangi angka kecelakaan di Kota Bengkulu. Jurnal Elektronik 6:20-21.
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.
Sakti (2015) Becak
Motor di depan Stasiun KA Bojonegoro. Dalam: https://beritabojonegoro.com/read/5092-becak-mesin-bojonegoro.html.  Diakses  30  September 2017.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wibowo A, Suradi M & Mulyadi M (2008) Pengembangan desain konstruksi kendaraan becak motor (bentor). Jurnal Teknik Mesin Sinergi 6 (2):25 -34.
Wijaya  I  (2016)  Upaya  Dinas  Perhubungan  Terhadap  Penertiban  Becak  Bermotor  di  Kota  Malang (Studi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Angkutan  Umum  di Jalan dengan Kendaraan Bermotor. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta.
Yudiantyo  W  &  Suhardja  C  (2013)  Perancangan  becak  motor  ditinjau  dari  segi  ergonomi.  Jurnal Integra 3 (2):139-155.