## STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
THE STRATEGY OF TRADITIONAL OIL MINING COMMUNITY AMID THE WIDESPREAD STATE CONTROL OVER NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA

## Rio Heykhal Belvage
Sekolah Pascasarjana Antropologi Unversitas Gadjah Mada rio.belvage@gmail.com

## Abstrak
Tambang minyak adalah salah satu sektor industri ekstraktif bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sewu Jati yang  terletak  di  perbatasan  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  terdapat  tambang  minyak  bekas  perusahaan Belanda.  Sejak  perusahaan  tersebut  melakukan  kapitalisasi  terhadap  sumber  minyak  di  Sewu  Jati,  yang kemudian  dilanjutkan  oleh  rezim  elit  desa  dan  koperasi,  masyarakat  terus  mengalami  peminggiran. Berkaitan  dengan  meluasnya  kontrol  negara  terhadap  sumber  daya  alam  yang  berdampak  pada merosotnya  akses  masyarakat  terhadap  usaha  penambangan  di  daerahnya,  tulisan  ini  menggambarkan strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya.
Kata Kunci : tambang minyak, kontrol negara, strategi bertahan

## Abstract
Oil mine is one of the extractive industries with high economic value. In Sewu Jati Village located on the border  of  East  Java  and  Central  Java,  there  is  an  oil  mine  well  formerly  owned  by  a  Netherlands’ company. Since the company began to capitalize the oil resources in Sewu Jati, followed by local village elite regime and cooperative business, local mining community is marginalized continuously. Widespread state  control  over  natural  resources  undeniably  has  impacts  on  the  mining  community’s  access  of production in  Sewu  Jati.  This paper  draws the  strategy  of local  mining  community  in  maintaining their business.

## Keywords: oil mine, state control, survival strategy

## Latar Belakang
Di  perbatasan  Provinsi  Jawa  Timur  dan Jawa  Tengah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya alam  minyak  dan  gas  bumi  yang  sebagian  besar dikelola  oleh  perusahaan  asing,  terdapat  sebuah desa  bernama  Sewu  Jati.  Di  sana  warga mengusahakan  sendiri  persediaan  minyak  yang dimiliki oleh wilayahnya. Minyak diproduksi oleh penduduk  bersama  dengan  warga  dari  luar  desa, bahkan  sampai  menciptakan  rantai  distribusi sendiri.  Letaknya  tidak  jauh  dari  area  tambang Blok  Cepu  yang  merupakan  bekas  perusahaan Belanda, Dordtsche  Petroleum  Maatschappij (DPM).
Atas  aktivitas  ekonomi  yang  mereka lakukan,  oleh  negara  mereka  dicap  melakukan aktivitas ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah  daerah  setempat  (dikutip  dari  artikel “Penambang  Minyak  Tradisional”,  www.sakti.tv). Pendapat  berbeda  diajukan  oleh  film  dokumenter berjudul Gubug Reyot di atas Minyak Internasional yang  merekam  aktivitas  ekonomi penambangan  di  desa  itu:  hingga  kini  (tahun 2008-2009)  aktivitas  ekonomi  penambangan minyak  itu  tidak  memperoleh  perlindungan hukum.
Terdapat dua pandangan berbeda mengenai  aktivitas  ekonomi  penambangan,  satu pihak  melihat  kegiatan  tersebut  sebagai  aktivitas ilegal  karena  tidak  mengantongi  izin,  pihak  lain melihat aktivitas ekonomi tersebut tidak mendapat perlindungan  hukum.  Sementara  dari  persepsi masyarakat  sendiri,  yang  sedikit  banyak  terwakili oleh penelitian Juhadi, dkk (2013) dalam “Persepsi Masyarakat  Penambang  Tradisional  terhadap Sumberdaya  Minyak  Bumi  di  Kawasan  Cepu” menyatakan  bahwa  aktivitas  ekonomi  penambangan tradisional  di  desa-desa  Blok  Cepu  merupakan cara  untuk  mempertahankan  budaya  dengan menyesuaikan kondisi sosial dan lingkungan alam. Dengan  berlarut-larutnya  proses  pengaturan  tata kelola ladang minyak tersebut proses secara ilegal pengelolaan  minyak  mentah  yang  dilakukan  para penambang,  penyuling  dan  pedagang  engkrek, bisa  dipastikan  masih  terus  berjalan  (Sudarmojo, 2011).
Pernah  suatu  kali  di  tahun  2006,  karena rendahnya  imbal  jasa  yang  diterima  oleh  buruh dan pemilik sumur minyak, penambang tradisional ini  secara  bersama-sama  melakukan  aksi  boikot terhadap  sebuah  koperasi  yang  dibentuk  oleh Pertamina  (Yudhanto,  2011:  8).  Sejak  saat  itu operasi  penambangan  kemudian  berjalan  di  luar campur  tangan  Pertamina  (catatan  lapangan,  18 Mei  2014).  Para  penambang  lebih  memilih menjual  sendiri  minyaknya  daripada  menjual  ke Pertamina, tetapi dengan harga murah.
Sebagaimana  yang  marak  terjadi  di berbagai  wilayah  di  Indonesia  akhir-akhir  ini, terdapat  kecenderungan  di  mana  kontrol  terhadap sumber  daya  alam  yang  diterapkan  oleh  negara merangsang  munculnya  berbagai  bentuk  protes sosial,  dan  bahkan  lebih  jauh  lagi,  menstimulus lahirnya  aksi-aksi  perbanditan  di  beberapa  daerah (lihat, misalnya, studi Suhartono W. Pranoto (2010) yang  berjudul  “Bandit-bandit  Perdesaan:  Studi Historis 1850-1942”).
Di  sekitar  wilayah  operasi  tambang  Blok Cepu, di sela-sela tempat itu berlangsung kegiatan produksi dan distribusi minyak dalam skala lokal. Menariknya,  dalam  aktivitas  produksi  skala  lokal ini, para pelaku memiliki beragam julukan seperti; penambang  liar,  penambang  ilegal,  penambang tanpa  izin  (PETI),  penambang  rakyat,  penambang tradisional,  hingga wong  samin (salah  satu
komunitas  dengan  kearifan  lokal  Jawa  yang memiliki nilai atau pandangan hidup yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya).

## Permasalahan
Sewu  Jati  sebagai  sebuah  desa  penghasil minyak  memiliki  sejarah  eksploitasi  yang  sangat panjang.  Eksploitasi  telah  berlangsung  bahkan  sejak masa  kolonial.  Meluasnya  kontrol  negara  terhadap sumber  daya  alam  tentu  memberi  dampak  pada merosotnya  akses  masyarakat  terhadap  usaha ekonomi  penambangan  di  daerahnya.  Kenyataan semacam  ini  mengantarkan  penulis  pada  dua pertanyaan: Pertama ,  seperti  apa  dinamika  sosial masyarakat penambang dalam sejarah ladang minyak di Sewu Jati? Kedua , bagaimana strategi masyarakat penambang  menjaga  kelangsungan  usaha  di tengah  meluasnya  kontrol  negara  terhadap pengelolaan sumber daya alam?

## Tinjauan Pustaka
Dalam penelitiannya di wilayah pertambangan di  Jawa  Barat,  Iskandar  Zulkarnain,  dkk  (2003) melihat secara umum konflik yang berkembang di daerah  pertambangan  di  Indonesia  muncul  karena adanya sifat yang khas dari kawasan pertambangan.  Kawasan  pertambangan  biasanya berlokasi  di  daerah  yang  relatif  terpencil  dan belum begitu berkembang termasuk masyarakat di sekitarnya.  Sementara  itu,  kegiatan  pertambangan yang  dilakukan  memerlukan  teknologi  yang  maju dengan  fasilitas  memadai.  Akibatnya  jurang kesenjangan  antara  perusahaan  pertambangan dengan  masyarakat  lokal  menganga  demikian lebar  dan  ini  selalu  melahirkan  konflik  antara perusahaan dengan masyarakat sekitar (Zulkarnain dkk., 2003: 5).
Telah  banyak  penelitian  yang  dilakukan mengenai  aktivitas  ekonomi  penambangan  ilegal. Beberapa di antaranya penelitian Isa Ansari (2007) berjudul  “Penambangan  Emas  Tanpa  Izin: Eksploitasi  dan  Kerusakan  Ekologi  di  Mandor, Kalimantan  Barat”.  Dalam  penelitian  tersebut, Ansari  menampilkan  dampak  aktivitas  penambangan terhadap  lingkungan  dan  kultur  masyarakat  lokal. Dengan  berangkat  pada  asumsi  bahwa  wilayah pertambangan  sebagai frontier ,  yakni  wilayah “kosong  tak  bertuan”  yang  mengandung  potensi ekonomi  tanpa  batas,  Ansari  menemukan  bahwa
penambangan  tanpa  izin  telah  mengakibatkan kerusakan  budaya  dan  lingkungan  ( Lihat ,  Isa Ansari, 2007: 13-14). Penambangan ilegal tersebut terus  berlangsung  karena  selain  menguntungkan, juga  karena  adanya  kolaborasi  antara  penambang dengan  masyarakat  lokal  yang  cenderung  resisten terhadap negara.
Yudhanto (2011) dalam penelitian di Blok Cepu  berjudul  "Strategi  Perlawanan  Petani Tambang  Tradisional  dalam  Menjaga  Kelangsungan Hidup  di Tengah  Rendahnya  Imbal  Jasa",  melihat lebih jauh. Ia  menemukan  adanya unsur resistensi dalam  konflik  yang  berlangsung  antara  penambang dan negara yang dipicu rendahnya imbal jasa yang diterima  penambang  dari  negara.  Resistensi masyarakat lokal lebih dikarenakan oleh kebutuhan bertahan hidup. Perlawanan memuncak ditandai  dengan  aksi  boikot  setoran  minyak  pada tahun  2006  kepada  koperasi  bentukan  Pertamina. Aksi  itu  berlanjut  dengan  membangun  jaringan pasar lokal/ilegal sebagai cara untuk menjual hasil produksi  minyak.  Inilah  yang  dilihat  oleh Yudhanto sebagai strategi perlawanan. Akan tetapi, penulis  melihat  perlawanan  yang  dimaksud Yudhanto masih sebatas “aksi-aksi terbuka” tanpa melihat  lebih  dalam  lagi,  seperti  misalnya, bagaimana  strategi  boikot  itu  bekerja,  apakah boikot  tersebut  bersifat  spontan  atau  terorganisir, jika terorganisir siapakah yang menggerakkan aksi boikot  hingga  mampu  membentuk  jaringan  dan rantai  distribusi  sendiri?  Pembahasan  dalam tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  melengkapi  studi Yudhanto tersebut.
Tulisan  lain,  dari  Widodo  (2013)  dalam buku  berjudul  "Menanam  adalah  Melawan!". Dalam tulisan tersebut, ia memaparkan bagaimana kebijakan  negara  yang  berencana  membuka tambang  pasir  besi  di  Kulon  Progo  yang mengatasnamakan  pembangunan,  pada  praktiknya justru mengancam kelangsungan hidup masyarakat tempatan.  Sebagai  saksi  sekaligus  pelaku  (petani) di  Kulon  Progo,  Yogyakarta,  Widodo  menceritakan latar  belakang  perlawanan  yang  dilakukan  para petani  di  Kulon  Progo.  Di  lahan  pertanian  yang telah  lama  menjadi  sumber  ekonomi  petani,  akan dibangun  pertambangan  pasir  besi.  Karena  lahan mereka  terdesak  oleh  rencana  pembangunan, muncullah  penolakan  di  kalangan  petani.  Reaksi perlawanan bermula dari sini, dengan membentuk paguyuban  petani,  membangun  solidaritas  dan
jaringan  bersama  para  aktivis,  akademisi,  bahkan sebagaimana  disebutkan  olehnya,  jejaring  solidaritas itu  hingga  lintas  negara,  seperti Melbourne Anarchist  Club dari  Australia  dan Casual Anarchist  Federation (CAF)  yang  berpusat  di Inggris.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperbesar kapasitas suara dalam menolak rencana pembangunan  tambang  pasir  besi.  Selain  dengan membangun  jaringan,  perlawanan  juga  dilakukan secara  simbolik  oleh  Widodo  sendiri  -  melalui tulisannya  yang  mewakili  sudut  pandang emic - dengan memperkenalkan slogan "Menanam adalah Melawan!" sebagai judul bukunya. Secara metode, tulisan  Widodo  ini  menarik  karena  selain  sebagai penulis,  ia  juga  merupakan  orang  yang  terlibat langsung dalam aksi-aksi perlawanan. Ia memiliki lahan  pertanian  yang  terancam  oleh  agenda pembangunan.
Berbagai  studi  di  atas  memperlihatkan upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan  sumber  hidup  yang  terancam, karena  kebijakan  yang  berubah  dinilai  dapat mengganggu proses produksi (Sarmini, 2003: 262), yang  akhirnya  menyudutkan  aktivitas  ekonomi masyarakat  tempatan.  Namun,  penulis  belum mendapati perhatian para penulis pada cerita-cerita dari  sudut  pandang  penambang  guna  menjaga usahanya.  Mustahil  perlawanan  sebagai  usaha mempertahankan  diri  dilakukan  tanpa  adanya strategi  untuk  menjaga  kelangsungannya.  Perhatian Iskandar  Zulkarnain,  dkk.  (2003)  misalnya, berhenti  pada  pemetaan  sumber  konflik  dan konstruksi  identitas  penambang  yang  disebut sebagai  Penambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  -  yang jika diletakkan dalam formasi diskursif Foucaultian,  akan  terlihat  bahwa  pemunculan istilah  PETI  oleh  Zulkarnain  dkk.  tersebut  tidak lain  merupakan  bagian  dari  contoh  kecil  tentang bagaimana  wacana  identitas  diproduksi  oleh lembaga  yang  memiliki  akses  pengetahuan  (dan kekuasaan)  guna  menciptakan  legalitas  tentang pengelolaan sumber daya alam.

## Kerangka Berpikir
Pada  bagian  ini  penulis  menguraikan  alur berpikir  penelitian  ini  dengan  berangkat  dari pembacaan  geopolitik.  Penambang  minyak  di Sewu  Jati  dikenal  sebagai  penambang  minyak tradisional  yang  mengacu  pada  penggunaan teknologi produksi yang masih sederhana. Namun
begitu,  berkaitan  dengan  kelangsungan  aktivitas ekonomi, seperti dinyatakan oleh Eric Wolf (1983), bahwa  untuk  mengatakan  sebuah  masyarakat “tradisional”,  atau  bahwa  penduduknya  terikat oleh tradisi, tidak menjelaskan mengapa tradisi itu dapat  bertahan  terus,  atau  mengapa  mereka  terus melekat  pada  tradisi  itu.  Mitos  desa  “tradisional” Jawa  yang  tertutup  dan  komunal  adalah  ciptaan negara  koloni  Belanda  dan  dilestarikan  terus  oleh negara  modern  Indonesia  untuk  memudahkan klasifikasi  tanah  dan  mengabsahkan  penguasaan negara  atas  tanah-tanah  tertentu,  termasuk  tanah hutan  (Peluso,  2006:  44).  Oleh  karena  itu  untuk mendefinisikan  suatu  daerah,  masyarakat,  dan praktik  tertentu  sebagai  pinggiran,  tidak  tertib, “tradisional”,  dan/atau  memerlukan  “pembangunan” tidak  hanya  melalui  pengungkapan  dunia  sosial yang ada, tetapi juga berarti membeberkan wacana tentang kekuasaan (Tania Li, 2002: 21).
Wacana dipahami sebagai peristiwa bahasa  yang  di  dalamnya  berlangsung  bentuk kuasa  yang  saling  berkonfrontasi  satu  sama  lain, sebuah  pertarungan  antarwacana  melalui  wacana, teks  beredar  dan  saling  menanggapi,  memberi kunci  untuk  memahami  pola  hubungan  kuasa, dominasi,  dan  konfrontasi  di  mana  wacana  hadir serta  berfungsi  (Ricoeur,  2003;  Setyobudi,  2005: 9). Dalam konfrontasi tersebut berlangsung strategi dominasi dan siasat bertahan dari struktur dominan. Apa  yang  dimaksud  sebagai  strategi  dipahami sebagai  pola-pola  yang  dibentuk  oleh  berbagai usaha yang direncanakan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Sumintarsih, 2003:  152-153)  -  dalam  kaitannya  dengan  upaya untuk  mempertahankan  serta  melangsungkan kehidupan,  yang  oleh  karena  itu  setiap  makhluk hidup  (baca:  manusia)  perlu  melakukan  adaptasi (Raharjana, 2003: 71).
Proses dominasi pada praktiknya terwujud dalam  bentuk-bentuk  eksploitasi  terhadap  kelompok minoritas.  Tidak  dapat  dihindari  bahwa  konfrontasi yang  berlangsung  sebagai  perseteruan  antarkelas melahirkan  resistensi  dari  pihak  yang  kalah. Resistensi  ini  terdiri  atas  ideologi,  struktur  sosial lokal, dan sejarah merupakan konfigurasi kontekstual dari tanggapan petani umumnya terhadap pengendalian  pihak  luar  dan  pengambilan  sumber daya  oleh  negara  (Peluso,  2006:  22).  Di  sinilah ekonomi  moral  memainkan  peran  penting  sebagai bagian dari sistem nilai yang menentukan tindakan
petani. Meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam dan desakan kekuatan pasar menjadikan ekonomi  moral  sebagai  pilihan  rasional  untuk menjaga struktur tradisional. Situasi ini mengingatkan  pada  apa  yang  pernah  diulas Polanyi (1971) tentang kehidupan petani di Inggris dan  Perancis  pada  abad  ke-17,  di  mana  kekuatan lokal  berusaha  menghalangi  atau  setidak-tidaknya membatasi permainan kekuatan pasar dengan jalan menghidup-hidupkan ekonomi  moral ( lihat , Scott, 1994:  13-14).  Dalam  hal  ini  ekonomi  moral memusatkan  perhatian  pada  apa  yang  dipikiran dan  diyakini  petani  mengenai  dunianya,  pada pandangan hidup yang digunakan untuk menjelaskan  tindakan  mereka  ( lihat ,  Scott,  1994; Ahimsa-Putra,  2003).  Bila  dalam  perseteruan tersebut  penambang  menghidup-hidupkan  ekonomi moral  sebagai  strategi  untuk  menyiasati  keadaan, maka  posisi  negara  dalam  hal  ini,  seperti digambarkan Scott;
“Dalam  drama  ini  negara  merupakan  pelaku pula,  sama  halnya  dengan  para  pemilik faktor-faktor  produksi  yang  langka.  Tidak hanya  negara  menyediakan  sarana-sarana hukum  dan  paksaan  yang  diperlukan  untuk menjamin  agar  kontrak-kontrak  ditaati  dan ekonomi pasar dipertahankan, malahan negara sendiri  merupakan  salah  satu  pihak  yang menuntut  haknya  atas  penghasilan  petani (Scott, 1994: 12)”.
Di  sinilah  dalam  perspektif  Scottian tentang resistensi menjadi strategi bertahan karena struktur  dominan  memposisikan  petani  dekat dengan  “garis  bahaya”.  Oleh  karena  itu  sejalan dengan  asumsi  Scott,  melalui  prinsip  “dahulukan selamat”  penambang  memperkuat  ekonomi moralnya dengan menjalin hubungan patron-klien. Namun  lebih  dari  itu,  sesuai  kondisi  di  lapangan penelitian  yang  rentan  konflik,  penulis  membawa konsep resistensi ala Scott dengan bersandar pada konsep  Hobsbawm  (1972)  yang  dikembangkan oleh  Pranoto  (2010)  dalam  melihat  dunia perbanditan Jawa di masa lalu;
“Dalam  hal  ideologi  perbanditan  perdesaan letaknya  ada  di  tengah  antara  resistensi petaninya Scott dengan mesianismenya Sartono Kartodirdjo.., Perbanditan sosial lebih merupakan  kombinasi  antara everyday  forms of  peasant  resistance dan peasant  revolt . Ideologi  gerakan  perbanditan  memang  anti- penguasa yang ekstraktif dengan latar
belakang  sekuler  lebih  dominan  daripada religius.  Memang  pada  dasarnya  gerakan  itu muncul karena terdesak oleh ekspansi perkebunan  yang  mempersempit  lahan  dan hajat  hidup  petani.  Dari  sinilah  timbul perasaan tidak senang dan dilampiaskan dalam bentuk  gerakan  perbanditan.  Gerakan  ini bertujuan mengembalikan miliknya yang telah diserobot “penguasa”. Dipandang dari ideologinya,  perbanditan  perdesaan  lebih menitikberatkan  hal-hal  yang  sifatnya  riil  dan ekonomis,  artinya  menghadapi  kepentingan primer  yang  merupakan  hajat  hidup  bersama dalam  masyarakat  perdesaan  (Pranoto,  2010: 117-118)”.
Perlu digarisbawahi bahwa bandit yang dimaksudkan  oleh  Pranoto  di  sini  (dan  juga pada  tulisan  ini)  bukanlah  bandit  kriminal seperti  banyak  dipahami  oleh  media  dan masyarakat  umum  dewasa  ini,  bukan  pula bandit  berdasi  yang  biasa  diciduk  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  melainkan bandit  yang  berpihak  pada  rakyat, Maling Aguna yang melakukan perbuatan mulia karena mendapatkan dukungan dari masyarakat perdesaan  ( lihat ,  Pranoto  2010:  vi).  Pranoto melihat  bahwa  gerakan  bandit  merupakan ekspresi perlawanan masyarakat yang terpinggirkan  oleh  struktur  kolonial  yang dominan.  Dengan  demikian  melalui  pijakan kerangka  berpikir  historis  tersebut,  penulis menggunakannya  sebagai  alur  untuk  menuntun uraian tulisan ini.

## Metodologi Analisis Data
Sewu Jati dipilih sebagai lokasi penelitian karena  desa  tersebut  dapat  mewakili  gambaran mengenai dinamika resistensi penambang tradisional terhadap negara, yang dilakukan melalui “aksi pelanggaran terus-menerus” (penambangan ilegal), terlebih Sewu Jati berada dekat dengan perusahaan penambangan  legal  skala  global.  Pemilihan  Sewu Jati  sebagai  lokasi  penelitian,  didasarkan  salah satunya  karena  faktor  historis.  Dalam  konteks historis, masyarakat di sana memiliki pengalaman kolektif  yang  membedakan  dirinya  dengan masyarakat desa lain. Perbedaan ini terkait dengan aktivitas  ekonomi  penambangan  yang  telah ditekuni  sejak  tahun  1942  (Yudhanto,  2011:  8), yang  berarti  aktivitas  tersebut  telah  ada  sejak sebelum  Indonesia  sebagai  negara  baru  hadir
dengan regulasi dan kebijakan yang baik langsung maupun  tidak,  berpengaruh  pada  kelangsungan hidup  penambang  minyak  tradisional.  Wacana historis  ini  direproduksi,  baik  melalui  lisan ataupun  tulisan,  yang  seiring  dengan  pesatnya teknologi,  dapat  ditemukan  di  berbagai  laman  di internet, seperti misalnya pada laman www.jonegoroan.com  yang  berjudul  Sejarah Industri Minyak di Bojonegoro.
Untuk  memperoleh  sumber  sejarah  lisan ( oral  history ),  penulis  melakukan  wawancara kepada beberapa tetua desa yang berusia di atas 60 tahun.  Sejarah  lisan  menjadi  penting  karena dengan begitu dapat diketahui bagaimana representasi  ingatan  kolektif  masyarakat.  Dalam hal  ini,  ingatan  mencerminkan  suatu  persepi manusia  tentang  dunia,  dan  panggung  tempat manusia mengoreksi lakon yang telah dimainkannya.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  observasi  yang  memfokuskan  pada orang-orang  yang  terlibat  di  dalam  aktivitas ekonomi  penambangan  tradisional.  Beberapa metode  tersebut  dimaksudkan  untuk  mendapatkan mozaik  tentang  aktivitas  penambangan  di  Sewu Jati.  Keduanya  menjadi  data  primer  yang dianalisis  secara  kualitatif.  Selain  itu,  terdapat sumber  data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Data  sekunder  antara  lain  yaitu sumber  literatur  yang  mengulas  wacana  ekonomi penambangan tradisional yang berupa buku, jurnal ilmiah, koran elektronik, majalah, film dokumenter, maupun  wacana-wacana  yang  berasal  dari  media online .
Penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis wacana  yang  didasarkan  pertama-tama  dari  data yang  diperoleh  di  lapangan.  Selanjutnya  data tersebut  direfleksikan  dengan  wacana  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  data  sekunder untuk  memperoleh  gambaran  tentang  relasi wacana  aktivitas  penambangan  di  Sewu  Jati. Wacana yang dimaksud di sini terdiri dari berbagai macam  topik  yang  dinilai  memiliki  titik  singgung dengan  aktivitas  ekonomi  penambangan.  Melalui serangkaian  metode  penelitian  inilah  selanjutnya data  yang  terkumpul  dianalisis  untuk  menjawab pertanyaan penelitian.
Meniru  penamaan  lokasi  etnografi  Geertz dalam penyebutan Pare sebagai Mojokuto, penulis
sengaja membuat nama lain dari daerah sebenarnya  tempat  penelitian  ini  dilakukan, berikut  beserta  nama-nama  tokoh  yang  hadir  di buku  ini.  Hal  itu  dilakukan  selain  agar  tidak menyinggung  subjek  bilamana  ada  penjelasan yang  kurang  mengenakkan,  juga  sekaligus  untuk menghindari  kemungkinan  lain  yang  bisa  saja timbul  dari  tulisan  ini.  Persoalan  bukanlah  nama orang  atau  nama  tempat,  tetapi  bagaimana kebijakan  yang  dibuat  oleh  negara  tanpa mempertimbangkan aspek lokalitas dapat mengakibatkan masyarakat mendapat getah pembangunan. Tulisan ini  ditujukan  sebagai  refleksi  bahwa  fenomena yang diulas dalam pembahasan ini bukan hal yang bersifat  “unik”,  melainkan  terjadi  di  banyak tempat di Indonesia, terutama di daerah yang oleh logika ekonomi kapitalisme global dilihat mengandung  potensi  sumber  daya  ekstraktif  yang besar.

## Pembahasan
Sewu Jati terletak di kawasan pegunungan dengan  permukaan  tanah  berbukit-bukit.  Secara admistratif,  Sewu  Jati  adalah  salah  satu  desa  dari lima  desa  yang  terdapat  di  Kecamatan  Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Sewu Jati berada di atas bukit  dan  diapit  dua  perbatasan  provinsi  dan kabupaten.  Di  sisi  barat  Sewu  Jati  berbatasan dengan  daerah  Cepu  yang  masuk  ke  dalam Provinsi Jawa Tengah, dan di sisi timur berbatasan dengan  Tuban  yang  menjadi  bagian  dari  wilayah Provinsi  Jawa  Timur.  Tandusnya  jenis  tanah lempung  berkapur  menyebabkan  Desa  Sewu  Jati kurang  mendukung  untuk  ditanami  jenis  tanaman padi.  Satu-satunya  penopang  ekonomi  masyarakat Sewu  Jati  disandarkan  dari  ladang  minyak  di sumur  tua.  Potensi  sumur  minyak  tua  inilah  yang membuat  Sewu  Jati  bertahan  dari  berbagai keterbatasan dan bahkan kian bergairah menghadapi  pasang  surut  dinamika  sosial  dewasa ini.

## a. Sejarah Tambang Minyak di Sewu Jati
Pada  zaman  dulu  Sewu  Jati  merupakan bagian  dari  daerah  operasi  tambang  minyak Belanda yang pada masa selanjutnya lebih dikenal dengan  Blok  Cepu.  Di  samping  narasi  sejarah umum  tentang  pertambangan,  masyarakat  juga memiliki catatan sejarah menurut versinya sendiri. Sejarah  tersebut  dituturkan  oleh  para  pelakunya,
yakni  leluhur  dari  masyarakat  Sewu  Jati  sendiri dan  kemudian  ditransliterasikan  ke  dalam  tulisan tangan  huruf  latin.  Sebagaimana  yang  ada  di bawah ini;
“Sekedar cerita hak sumber tani minyak Sewu Jati sebelum ada Belanda datang di Desa Sewu Jati.  Rakyat  Desa  Sewu  Jati  situ  sudah  punya sumber  ( belik )  Sumur  belikan/  lantung.  Cara menggunakan hasil sumber itu untuk gilir-bergilir Rakyat seluruhnya Desa Sewu Jati itu.  Untuk  mencari  sandang  pangan  Rakyat seluruhnya. Dan kalau menjualnya Lantung itu jauh sekali, di blantaran Cepu, Ngawi, Madiun, di Pacitan, di Maospati dan lain-lainnya. Dijual pakai  jan  belum  ada  Blik  adanya  baru  jan dipikul.  Lalu  lama  kelamakan  ada  Belanda datang  2  orang  yang  bernama  Tuan  Rain  dan Tuan Marfis. Belanda itu punya peraturan. Seb. Rakyat  tidak  diperbolehkan  ambil  lantung tetapi  sumber  itu  disewa  tiap  minggu  dibayar atau diberi sewa dengan yang sebanyak Rp.10- tapi  Desa  Sewu  Jati  Rakyatnya  belum  begitu banyak baru 25 penduduk/KK.
Sumur tersebut lama kelamakan menjadi ramai, bisa  dikatakan  pabrik.  Tahun  1942  Jepang datang,  Belanda  mundur.  Sumuran  sewa bayaran  sudah  tidak  diurusi  dengan  Belanda. Belanda  sudah  kalah  sama  Jepang.  Semua Rakyat  di  Desa  Sewu  Jati  kembali  ambil lantung  lagi  sebab  sawa  ladangnya  hanya  itu. Jepang  tidak  mengurusi  sumuran  sebab Belanda  akan  lari  atau  mundur  semua. Sumuran  sumbernya  di  barit/disemen  dan dirusak  dan  yang  masih  ketinggalan  tidak dirusak sedikit-sedikit masih keluar minyaknya diambil Rakyat Desa Sewu Jati untuk  mencari sandang  pangan  lagi.  Tetapi  kalau  tahu  sama Jepang  ditembak  mati.  Banyak  orang  yang mati.  Dengan  Jepang  mundur  Rakyat  kerja seperti  biasa  mencari  sumber  yang  masih  bisa digali untuk makan penduduk Sewu Jati situ.
Tahun  1949  Belanda  datang  lagi  (AGRESI). La  ini  Bapak  Pemrintah  mengalami  susah payah.  Mulai  th  1942-1949  hidup  mati  setiap harinya.  Semua  Rakyat  Indonesia  hidup menderita  seperti  Anak  Ayam  ketinggalan hinduknya  makan  sak  adanya.  Lebih-lebih  di Desa  Sewu  Jati  sawa  ladang  sangat  mines. Sangat sempit waktu itu di Desa Sewu Jati dari daerah pendudukan Belanda.
Walaupun  Desa  Sewu  Jati  tanah  mines  tetapi diduduki  Tentara  yang  sebanyak  82  orang. Yang menjadi kepala desa orang yang bernama
Somowijoyo/Sarijan jadi Kepala Desa P.D.T.H 1942-TH.1951 menjadi Kepala Desa di situ.
Sudah  disebutkan  diatas  ladang  sawah  sangat mines.  Untuk  melayani  Tentara  Gerliya  yang sedikit.  Untuk  Rakyat  Di  Desa  Sewu  Jati sedikit.  Kepala  desa  berjuang  mintak  supaya hasil  Rakyat  dari  sumber  tani  minyak  itu  bisa disahkan  sama  Rakyat  atas  nama  tanah (Gerliya).
Kepala  desa  yang  bernama  Somowijoyo (Sarijan) ketika ikut berontak melawan Jepang di pasar juat. Di Semarang. Gerliya di Cepu dia juga  ikut.  Bahkan  hasil  senjata  sebanyak  14 senjata.  2  Belanda  saksi  Gerliya  teman  masih ada  teman  Duduk  di  daerah  Lamongan. Bahkan  Tentara  dapat  pensiun.  Orang  Sewu Jati lalu tahun 1951 sudah aman. Kepala Desa Sewu  Jati  mintak  dihentikan  dengan  hormat dan  dia  mohon  dengan  hormat  kalau  bisa  atau boleh  sebelum  sebelum  kepala  desa  berhenti, Bapak Pemrintah mengesahkan adanya sumber tani minyak dimasukan Sumber Gerliya (Tanah Gerliya).  Sebab  di  waktu  bangsa  kita  atau Rakyat  Sewu  Jati  montrang-mantring  seperti pohon  ditimpa  angin.  P.D.T.H  1950  Bulan September  permohonan  dilaksanakan  dan disahkan denga Sah.
Pertengahan Bulan September Bapak
Pemrintah  langsung  meninjo  dipabrik.  Lain hari Kepala Desa dipanggil dikantor Gubernur di  Surabaya.  Gubernur  di  waktu  itu  Bapak Pamuji  tetapi  baru  dipanggil  sekali  panggilan yang  ke  II  sudah  Bapak  Gubernur  Samadikun yang  menerima  panggilan.  Sampai  III  kali, yang  isinya  Kepala  Desa  Somowijoyo/Sarijan tidak boleh berhinti diajak bekerja yang sampai jaman tentram tetapi Kepala Desa Somowijoyo maksa  mintak  berhenti  saja  dan  tidak  ditrima seluruh  Pejabat  yang  berwajib  tidak  mau dikembalikan di Kepala Desa lagi.”
Berdasarkan  arsip  sejarah  yang  disimpan oleh  Koperasi  Unit  Desa  (KUD)  di  Sewu  Jati, pada  tahun  1950,  seluruh  wilayah  yang  meliputi Sewu  Jati,  termasuk  sumur lantung (minyak mentah)  peninggalan  Belanda  yang  berada  di dalamnya  mendapat  pengesahan  pembebasan lahan  sebagai  bentuk  tanda  penghormatan  kepada warga  Sewu  Jati.  Surat  pengesahan  ini  dikenal dengan  nama  “Sertifikat  Tanah  Gerilya”,  yang diketahui  oleh  Kepala  Desa  di  masa  itu, Somowidjoyo alias Saridjan dan Panglima Perang Sudirman.

## Gambar 1.
Tiga arsip di atas, satu arsip menerangkan kepemilikan tanah melalui “sertifikat tanah gerilya”, dua arsip lain  adalah  fotokopi  dokumen  yang  berasal  dari  masa  pendudukan  Belanda  (berbahasa  Belanda)  dan Jepang (berbahasa Jepang) (Sumber: Rio Heykhal Belvage). Dari dua arsip berbahasa asing tersebut, satu arsip  berbahasa  Jepang  berhasil  diketahui  terjemahannya.  Setelah  melalui  pelacakan  lebih  lanjut  untuk memastikan isi dari  arsip tersebut, diketahui bahwa arti dari  arsip  yang berhuruf  kanji di  atas bukanlah sebagaimana  yang  dinyatakan  di  awal.  Secara  ringkas  arsip  Jepang  itu  menerangkan  tentang  surat pengunduran diri Lurah Kasiman di  masa lalu (tahun 1944) di bawah  wewenang Jepang. Atas bantuan dan ketelatenannya melacak huruf kanji lama, penulis berterima kasih pada Ben, mahasiswa sastra Jepang yang pada saat penelitian ini dilangsungkan, ia sedang melanjutkan studi di Sanata Dharma, Yogyakarta.
b. Perbanditan Kaum Pembangkang
“ Aku opo wae dek biyen tak lawan mas (saya apa aja  dulu  saya  lawan,  mas), wes  pokok’e  koyo nduwe  nyawa  rangkep (pokoknya  sudah  seperti punya  nyawa  rangkap), lha  piye  neh,  urip  e  yo susah,  arep  mangan  ae  angel (lha  mau  gimana lagi, hidup aja susah, mau  makan susah), anakku wedok  dek  biyen  sek  cilik,  tak  gendongi  neng ndi-ndi  karo  mergawe (anak  perempuanku  dulu masih  kecil,  kemana-mana  saya  gendong  sambil bekerja)”.
Seorang  informan  yang  dulu  mengalami masa-masa  sulit  bercerita  kepada  penulis.  Demi memenuhi  tanggung  jawab  untuk  mencukupi kebutuhan  keluarga,  ia  merangkap  dua  pekerjaan sekaligus,  sebagai  penambang  dan  pencuri  kayu  di hutan.  Apa  yang  dikisahkan  oleh  informan  di  atas menegaskan  betapa  susahnya  hidup  di  zaman  itu. Beratnya kondisi ekonomi yang harus dihadapi ketika itu, bahkan sampai memunculkan istilah tersendiri. Di desa  yang  tidak  jauh  dari  desa  tempat  penelitian  ini dilangsungkan, terdapat tanah yang dijuluki “Magersaren”.  Dalam  pengertian  umum,  istilah Magersaren  merujuk  pada  daerah  yang  sebenarnya merupakan  tanah  yang  dimiliki  oleh  pihak  Perhutani dan  dimanfaatkan  masyarakat  desa  hutan  untuk ditanami  jenis  tanaman  kebutuhan  pokok,  seperti jagung,  padi  dan  ketela  untuk  membantu  mencukupi kebutuhan  hidup.  Namun  bagi  warga  di  sana, Magersaren juga memiliki arti lain yang merepresentasikan  kondisi  ekonomi  yang  mereka hadapi.  Magersaren,  kurang-lebih  dimaknai  sebagai “ Mergawe  terus  sego  ra  leren (Kerja  terus  nasi terus-terusan). Keringat keluar terus untuk menyambung  hidup,  tetapi  makan  nasi  saja  susah. Kurang-lebih demikianlah artinya.
Pada  bulan  Oktober  tahun  2006  aksi-aksi yang  dilakukan  oleh  para  penambang  meluap  dan menggerakkan aksi mogok oleh penambang di Sewu Jati  terhadap  Koperasi  Unit  Desa  (KUD)  dengan alasan  rendahnya  imbal  jasa.  Kesadaran  rendahnya imbal jasa yang didapat oleh para pekerja tambang ini menandai  transisi  masyarakat  ke  arah  yang  lebih rasional.  Mereka  mulai  berhitung  dan  memutuskan untuk  mengambil  resiko  dengan  menjual  sendiri minyak yang dihasilkannya ke pihak luar yang dapat menghasilkan untung lebih besar daripada menjualnya ke KUD.
Aksi mogok yang dilakukan oleh masyarakat penambang  tersebut  sekaligus  menandai  runtuhnya
KUD  Bogo Sasono. Peristiwa ini sempat diulas pula oleh  Yudhanto  (2011)  dalam  strategi  perlawanan petani tambang tradisional. Bila mengingat momen di mana  mereka  masih  bekerja  di  bawah  pengelolaan KUD,  ada  sentimen  dan  kemuakan  yang  penulis temukan  dari  orang-orang  yang  ditemui,  di  mana mereka bercerita  secara ironik betapa susah hidup  di masa itu, ketika minyak dihargai teramat rendah. Hal tersebut  dapat  dilihat  secara  historis  dari  harga  jual lantung yang mereka produksi setiap harinya. Dulu, di zaman  Lurah  Sentono  Warto  harga lantung setiap drum  berkapasitas  200  liter  mendapat  harga Rp.11.000,00.  Ketika  pindah  ke  KUD  naik  menjadi Rp.47.000,00  setiap  drum.  Namun,  penambang menilai  harga  yang  diberikan  oleh  KUD  masih  jauh dari standar yang mereka inginkan. Sampai kemudian setelah  KUD  runtuh  dan  mereka  mengolah  sendiri lantung yang  mereka  produksi,  setiap  drum lantung yang mereka hasilkan memperoleh harga Rp.85.000,00,  hampir  dua  kali  lipat  dari  harga  yang didapat sebelumnya.
Di  tengah  kekosongan  peran  KUD  dan masyarakat yang mengusahakan sendiri lantung yang diproduksi  inilah,  pihak  Pertamina  masuk  hendak melakukan penertiban tata kelola produksi minyak di Sewu Jati. Memang di masa sebelumnya, ketika KUD Bogo  Sasono  masih  bekerja  sebagaimana  mestinya, lantung yang  dibeli  dari  warga  ini  oleh  pihak  KUD disetorkan  ke  Pertamina.  Tetapi,  setelah  masyarakat memilih  untuk  menjual  sendiri  minyak  mentahnya, Pertamina  keberatan  karena  ia  tidak  memperoleh setoran lantung dari  warga.  Di  masa  ini,  Pertamina memaksa  warga  untuk  menyerahkan  semua  hasil lantung mereka ke Pertamina. Bentuk pemaksaan ini dilakukan  dengan  memperkenalkan  istilah  “ilegal” dan  mempekerjakan  pihak  aparat  keamanan  untuk berjaga  di  perbatasan  dan  melakukan  patroli  rutin supaya minyak mentah tidak sampai dibawa ke luar.
Salah  seorang  informan  bercerita  kepada penulis,  bahwa  di  masa  itu,  pihak  warga  juga  tidak kekurangan  akal  menghadapi  desakan  Pertamina. Mereka  melakukan  pembagian  kerja,  ada  yang bertugas sebagai mata-mata untuk mengintai di mana saja posisi para aparat ini beroperasi melakukan razia. Pembagian  kerja  yang  menugaskan  seseorang  untuk menjadi  mata-mata  ini  lagi-lagi  mengingatkan  pada penggambaran  dunia  bawah  tanah  perdesaan  Jawa yang diulas Pranoto (2010) dengan mengutip Simmel dalam penelitiannya tentang perbanditan di Jawa;
“Dunia bawah tanah penuh rahasia, bohong, dusta, tipuan,  jebakan,  dll.  Karena  itu,  tugas  mata-mata penting  sekali  dan  ia  memegang  penting  pula sebelum kelompoknya melakukan operasi. Hal ini dimaksudkan  agar  usahanya  sukses  dan  tidak terbongkar  sebelum  dan  sesudah  menjalankan aksinya (Simmel dalam Pranoto, 2010: 113)”.
Dengan  mempekerjakan  mata-mata  untuk mengawasi  gerak-gerik  aparat,  para  pekerja  yang bertugas mengangkut minyak mentah dapat lolos dari patroli  keamanan.  Alasan  mereka  melakukan  hal  ini sederhana dan rasional secara ekonomi. Perbandingan harga jual yang mereka peroleh dari mendistribusikan secara  gelap  jauh  lebih  tinggi  dari  harga  pembelian pihak Pertamina, bahkan mencapai tiga kali lipat. Kini untuk  setiap  drum lantung bermuatan  200  liter biasa dihargai  antara  400  ribu  hingga  600  ribu,  tergantung kualitas lantung yang diproduksi.
Selain tugas menjadi mata-mata, untuk dapat lolos dari razia di tengah perjalanan ke luar kota, para penambang  juga  mempekerjakan  marinir  untuk mengawal  perjalanan.  “ Lek  podho-podho  aparat  e kan  sungkan  arep  nangkep (Kalau  sama-sama aparatnya  kan  ada  rasa  tidak  enak  kalau  mau menangkap),”  kata  informan  yang  juga  pernah menjual sendiri minyak mentah sampai ke daerah Pati, Jawa Tengah. Lantung-lantung ini, biasanya diangkut dengan  menggunakan  truk.  Distribusi  minyak  pun semakin  lama  semakin  meluas,  bahkan  sampai  ada yang  dibawa  ke  Jakarta  dan  diangkut  dengan menggunakan  peti  kemas.  Tetapi  baru-baru  ini, sebuah berita yang dilayangkan dari koran elektronik Tempo pada tanggal 14 Mei 2015 menampilkan berita berjudul “Polisi  Bojonegoro  Sita  15  Ribu  Liter Solar  Ilegal” .  Dalam  peristiwa  tersebut,  seorang Kepala  Kepolisian  Resor  Bojonegoro  pada  saat diwawancara menyebutkan barang sitaan sejumlah 15 ribu  liter  tersebut  adalah  hasil  dari  lima  tangkapan dalam  razia  yang  dijalankan  selama  satu  bulan terakhir.  Minyak-minyak  itu  diduga  berasal  dari proses tradisional di daerah sumur tua di Bojonegoro. Sebelumnya,  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro memang telah membentuk tim untuk “menyelesaikan”  masalah  sumur  tua  ini.  Tim  yang terdiri  atas Pertamina,  Perhutani,  Kepolisian, perangkat  kecamatan,  serta  Dinas  Energi  Sumber Daya Mineral (ESDM) Bojonegoro ini dibentuk pada pertengahan Maret 2015 lalu (dikutip dari www.nasional.tempo.co).
Dari berita tersebut di atas, tergambar seperti apa  pola  kepengaturan  yang  diterapkan  oleh  negara melalui  institusinya  sama  sekali  tidak  menyertakan warga penambang sebagai objek dari kebijakan. Bila mencermati kata “menyelesaikan” dalam pemberitaan media  tersebut  dapat  dipahami  kemudian  bagaimana kehadiran para penambang ini semata-mata diposisikan  sebagai  sumber  segala  masalah  yang harus  “diselesaikan”.  Dalam  formasi  diskursif semacam  inilah,  dengan  dibantu  oleh  media,  para penambang  menempati  posisi  sebagai  objek  dari kekuasaan yang berkehendak mendisiplinkan perilaku ekonomi sesuai dengan aturan yang telah dikreasi oleh negara, namun pada saat bersamaan beberapa institusi yang bersangkutan tersebut justru berpaling muka dan tidak  mau  tahu  ketika  dihadapkan  dengan  latar belakang  yang  mendasari  perilaku  ekonomi  mereka. Hal  ini  terlihat  bila  kita  menengok  kembali  ucapan salah seorang informan pada bagian  awal tulisan ini: “ Aku opo wae dek biyen tak lawan mas (saya apa aja dulu  saya  lawan,  mas), wes  pokok’e  koyo  nduwe nyawa rangkep (pokoknya sudah seperti punya nyawa rangkap), lha piye neh, urip e yo susah, arep mangan ae angel (lha mau gimana lagi, hidup aja susah, mau makan susah).

## c. Reproduksi Kekerasan oleh Negara
Sebuah  media  elektronik  berlaman www. news.detik.com menulis berita konflik antara negara dengan  rakyat  pada  5  Februari  2014.  Dalam  berita berjudul  “Penertiban  Sumur  Minyak  Ilegal  di Bojonegoro  Mendapat  Perlawanan”,  ditulis  berita sebagai berikut;
“Operasi  penertiban  sumur  minyak  ilegal  di wilayah Kawengan, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, yang dilakukan Pertamina mendapat perlawanan.  Massa  menghadang  akses  jalan masuk  lokasi  sumur  minyak  tua Kawengan  yang sedang ditertibkan. Bahkan, massa juga memaksa masuk  ke  Gedung  Power  Plant  milik  Pertamina EP,  dan  melakukan  penghentian  paksa  aktivitas listrik,  serta  menyita  alat  berat  milik  kontraktor Pertamina.”
Pada  hari  yang  sama,  dalam  sebuah  media elektronik  lain kanalbojonegoro.com melayangkan berita berjudul “Pasca Penertiban, Penambang Sumur Tua di Malo Resah”, seorang warga yang terlibat aksi perlawanan  mengungkapkan  kekesalannya  kepada pihak  aparat  yang  seenaknya  melakukan  penertiban tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Kalau  memang  itu  dikatakan  ilegal,  seharusnya kami diberitahu dulu. Apa alasannya itu ilegal dan kami  harus  bagaimana  karena  warga  sudah berpuluh-puluh tahun menjadi penambang disitu,” tegas Danddy.
Jauh sebelum peristiwa perlawanan itu terjadi, yakni sekitar satu tahun sebelumnya, media elektronik suarabanyuurip.com meliput berita  berjudul “Polisi Dilema  Tangani  Sumur  Minyak  Tua”.  Dalam  berita tersebut  Kapolres  Bojonegoro  AKBP  Rakhmat Setyadi  menceritakan  posisinya  yang  serba  dilematis dalam penyelesaian kasus minyak ilegal.
“Lalu  apa  yang  harus  kita  lakukan?  Apakah membumihanguskan  orang-  orang  di  sana?  Usir semua  orang,  atau  diberdayakan?”  tandas Rakhmad  Setyadi  (dikutip  dari  www.suarabanyu urip.com).
Dalam  berita  tersebut,  terlihat  bahwa  pihak aparat  sendiri  sebetulnya  juga  telah  menyadari posisinya  yang  berada  di  tengah  benturan  konflik kepentingan antara negara dan rakyat.
“Selama  ini  harga  minyak  yang  diberikan  oleh Pertamina EP sangat murah, sedangkan kehidupan mereka  bergantung  dari  itu.  Di  sini  hukum  alam terjadi,  di  mana  mereka  menjual  minyak-minyak tersebut  ke  tempat lain  dengan  harga  yang  lebih tinggi,” tandas Kapolres Bojonegoro (dikutip dari www.suarabanyuurip.com ) .
Di lain waktu, ketika penulis berada di lokasi penelitian  pada  akhir  minggu  bulan  Oktober  2014, penulis  menjumpai  peristiwa  penyegelan  sumur minyak  di alas etan . Alas etan adalah  wilayah lahan milik Pertamina yang menjalin kontrak karya dengan perusahaan Kerja Sama Operasional (KSO). Kejadian itu bermula dari pihak KSO yang melaporkan kepada pihak  kepolisian  karena  merasa  lokasi  sumur tinggalan  Belanda  yang  baru  saja  mereka  perbaiki, diduduki oleh beberapa orang warga lokal. Pertamina sendiri merasa minyaknya dicuri. Padahal sebelumnya telah  ada  kesepakatan  bersama  antara  Pertamina  dan warga  tentang  pembagian  wilayah  produksi  minyak. Masyarakat  boleh  memanfaatkan  sumur  yang  ada  di alas barat,  tetapi  untuk alas timur  menjadi  wilayah milik Pertamina.
Karakter  sumur-sumur  di alas timur  milik Pertamina  dan  sumur-sumur  di alas barat  memang berbeda. Sumur di alas barat memiliki kedalaman 300 sampai 500 meter, yang karena saking banyak jumlah sumurnya,  menyebabkan  jumlah  minyak  yang
diproduksi  tidak  stabil  antara  sumur  satu  dengan sumur lainnya. Di alas barat, semua produksi lantung dikerjakan  secara  tradisional  dengan  menggunakan tenaga  manusia  untuk  teknologi  pengolahannya. Sementara di alas timur, sumur milik pihak Pertamina yang  berada  di  kawasan  Perhutani  memiliki kedalaman  antara  800  sampai  3000  meter  dengan jumah  sumur  yang  sangat  sedikit  bila  dibandingkan dengan  sumur  di alas barat  yang  jumlahnya  sampai ratusan.  Sumur  milik  Pertamina  dikerjakan  dengan mewarisi teknologi dari zaman Belanda, penambangan dilakukan  dengan  mesin-mesin  yang telah diperbarui dengan hasil minyak yang langsung dialirkan melalui pipa  tua  melewati  hutan  dan  desa  yang  bermuara langsung ke pengolahan Pertamina.
Konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat lokal bermula ketika mesin penambang di sumur alas timur rusak dan tidak dapat dapat berproduksi. Sebuah sumur  yang  sudah  tidak  beroperasi  cukup  lama kemudian  diperbaiki  oleh  pihak  Pertamina  dan dikontrak oleh KSO. Setelah sumur selesai diperbaiki dan akan dioperasikan, beberapa orang (yang menurut keterangan  informan  adalah  orang-orang  kuat) memfungsikan sumur tersebut. Pihak aparat keamanan  tadinya  biasa  saja.  Sebab  antara  aparat keamanan  dan  orang-orang  yang  menduduki  sumur tersebut  sudah  saling  “sama-sama  tahu”.  Menurut keterangan  informan,  mereka  telah  bertemu  sebelum menduduki sumur secara berkelompok. Tetapi, ketika pihak Pertamina melapor - dan entah suatu kebetulan atau  bukan,  pada  saat  itu  Kapolres  Bojonegoro  baru saja diganti. Hal ini membuat aparat keamanan yang menduduki  posisi  bawahan  tidak  dapat  berbuat banyak. Mereka hanya bisa menjalankan perintah dari atasan barunya. Dari desas-desus yang penulis dengar, bila pihak Polres tidak dapat menangani kejadian itu, Markas  Besar  (Mabes)  akan  turun  langsung  untuk menyelesaikannya.  Ultimatum  semacam  itu  tentu membuat  pihak  Polres  merasa  ditekan  untuk  segera menyelesaikan  masalah  yang  sebelumnya  -  menurut informan  -  telah  diketahui  bersama alias “tahu  sama tahu”.
Salah  seorang  informan  mengatakan  kepada penulis  bahwa  para  pemilik  sumur  di  kawasan Pertamina  adalah  “orang-orang  kuat”.  Sementara informan  lain  yang  merupakan  pemilik  sumur bercerita  kepada  penulis  bahwa  pada  saat  itu  dirinya dan  para  pemilik  lainnya  merasa  “ dilena (ditipu)”. Biasanya  di  sumur alas timur  selalu  ada  yang  jaga secara bergantian dan membuat aparat “tidak berani”
mendekat.  Penyegelan  itu  bermula  ketika  suatu  kali semua  pemilik  sumur  sedang  menonton tayuban di desa  sebelah.  Di  daerah  yang  dikelilingi  jati  ini  seni pertunjukan  tayub  memang  menjadi  hiburan  bagi warga  desa  di  segala  usia,  terutama  bagi  para penambang  lokal.  Ketika  semua  penambang  pergi menonton tayub, tanpa diduga para aparat datang pada subuh  dini  hari  dan  menyebar  garis  polisi  pada mesin-mesin produksi lantung milik warga. Keesokan harinya  saat  hendak  bekerja  seperti  biasa,  mereka kaget  bukan  kepalang  karena  tanpa  sepengetahuan mereka  sumur-sumur  yang  didudukinya  telah dilingkari garis polisi.
Sejak  peristiwa  penyegelan  di  akhir  bulan Oktober  sampai  pertengahan  November  ketika penulis  berada  di  lapangan,  masalah  tersebut  belum juga  tuntas.  Garis  polisi  masih  mengelilingi  satu sumur  di  alas  timur.  Setiap  hari,  di  sebuah  gubug  di tepi jalan yang tidak jauh dari tempat di mana sumur itu  berada,  selalu  ada  orang  yang  berjaga.  Mereka adalah  para  penambang  yang  merasa  memiliki  hak terhadap sumur milik Pertamina. Penjagaan dilakukan untuk melindungi mesin-mesin produksi supaya tidak diangkut oleh pihak aparat keamanan.
Masyarakat  Sewu  Jati  sendiri,  baik  yang terlibat  maupun  tidak  terlibat  dalam  peristiwa  itu, beranggapan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  warga dengan  menduduki  sumur  milik  Pertamina  itu bukanlah  tindak  pencurian,  karena lantung yang dihasilkan dari sumur itu juga ujungnya disetorkan ke pihak Pertamina.  Peristiwa penyegelan tersebut tentu membuat  hubungan  antara  warga  penambang  dan aparat yang semula baik-baik saja kemudian berubah menjadi  sedikit  tegang.  Selama  beberapa  hari,  setiap pagi  penulis  melihat  dua  mobil  bak  tentara  melintas melewati desa menuju lokasi penambangan.
Lurah  Sewu  Jati  sendiri  yang  juga  salah seorang  pemilik  sumur  minyak  datang  langsung  ke Polres  setelah  kejadian  penyegelan  itu.  Sampai  saat penulis  berada  di  lapangan,  sudah  hampir  lima minggu  berjalan,  para  pemilik  sepertinya  merelakan begitu saja sumur minyak Pertamina yang didudukinya.  Melihat  kejadian  tersebut,  seorang informan  yang  tidak  ada  sangkut-pautnya  dengan kepemilikan  sumur  di alas timur  seolah  mendukung dengan  mengakui  bahwa  aktivitas  yang  dilakukan oleh  kelompok  pemilik  sumur  itu  memang  bukanlah suatu  tindak  pencurian,  lagi-lagi  dengan  argumen
yang  sama  bahwa  hasilnya toh juga  disetorkan  ke Pertamina.
Rupanya  ada  perbedaan  pandangan  tentang pemahaman  mengenai  ‘mencuri’  antara  pihak Pertamina  dengan  warga  pemilik  sumur.  Dengan argumen  yang  dilontarkan  pemilik  sumur  sebagai pembenar atas tindakannya itu, tentu pihak Pertamina merasa dikelabui. Entah pemahaman tentang mencuri ini sengaja diciptakan oleh pemilik sumur atau tidak, tetapi  pada  titik  ini  setidaknya  diketahui  bagaimana benang  merah  ideologi  samin  yang  resisten  terhadap represi  kapitalisme  kolonial  tercermin  melalui penguasaan bahasanya yang khas.

## Kesimpulan
Seperti  apa  dinamika  sosial  masyarakat penambang dalam sejarah ladang minyak di Sewu Jati? Tulisan  ini  menggambarkan  bahwa  sejarah  ladang minyak  di  Sewu  Jati  adalah  sejarah  eksploitasi. Eksploitasi  berlangsung  sejak  rezim  kolonial  Hindia Belanda.  Inilah  yang  mendasari  perilaku  masyarakat penambang  di  Sewu  Jati  melakukan  tindakan- tindakan tidak patuh hukum.  Datangnya  Tuan  Rain dan Tuan Marfis sebagaimana dicatat dalam arsip, menjadi  awal  dimulainya  peminggiran  ruang hidup masyarakat melalui alienasi faktor produksi. Menjawab  pertanyaan  kedua  penelitian  ini, “Bagaimana  strategi  masyarakat  penambang menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol  negara  terhadap  pengelolaan  sumber  daya alam?” Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol negara, masyarakat penambang mengembangkan ekonomi  moral.  Hal  ini  dilakukan  demi  menjaga kelangsungan  usahanya.  Ekonomi  moral  yang diulas pada tulisan ini terekspresikan melalui kisah aksi  perbanditan,  yang  tidak  lain  merupakan strategi masyarakat untuk bertahan dari eksploitasi turun-temurun. Perhitungan ekonomi moral seperti ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  James  Scott (2000)  tentang  ekonomi  moral  petani  di  Asia Tenggara  yang  menyatakan  bahwa  struktur ekonomi masyarakat petani ditopang salah satunya oleh  prinsip  “dahulukan  selamat”.  Namun  yang membedakan  dengan  Scott,  ekonomi  moral  yang diterapkan  masyarakat  penambang  di  Sewu  Jati tidak  lain  adalah  rasionalisasi  dalam  menjaga kelangsungan  usaha  di  tengah  meluasnya  kontrol negara  yang  bisa  mempersempit  akses  mereka untuk  memperoleh  sumber  penghidupan.  Dengan
demikian  berdasarkan  kajian  ini,  maka  dapat dimengerti  bahwa  aksi-aksi  berupa  perlawanan terhadap  negara  dengan  bersiasat  terhadap  aturan yang  diberlakukannya,  tidak  lain  merupakan upaya  penambang  untuk  bertahan  dari  kegagalan negara  melakukan  redistribusi  sumber  daya  yang melimpah di negeri ini.

## Daftar Pustaka
Ahimsa-Putra, H.S. (Ed.). (2003). Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa . Yogyakarta: Kepel Press.
____________________.  (2006). Strukturalisme Levi-Strauss,  Mitos  dan  Karya  Sastra . Yogyakarta: Kepel Press.
Ansari, I. (2007). Penambangan Emas Tanpa Ijin: Eksploitasi  dan  Kerusakan  Ekologi  di Mandor,  Kalimantan  Barat .  Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
Bachriadi, D. (1998). Merana di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran-pelanggaran  HAM  Pada Industri  Pertambangan .  Jakarta  Selatan: Lembaga  Studi  Advokas  Masyarakat (ELSAM).
Batubara, M., dkk. (2006). Tragedi dan Ironi Blok Cepu:  Nasionalisme  yang  Tergadai .  Jakarta:
PT Bening Citra Kreasi Indonesia.
Delfi, M. (2005). Dari Desa ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
Dwiyanto,  A.  (2007). Peranan  Penambangan Minyak  Tradisional  dalam  Pembangunan Masyarakat  Desa .  Semarang:  Jurusan
Teknik  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,
UNDIP.
Juhadi, dkk. (2013). Persepsi Masyarakat
Penambang Tradisional Terhadap Sumber Daya  Minyak  Bumi  di  Kawasan  Cepu (hlm. 14-22), diterbitkan oleh Geo-Image . Jurusan  Geografi,  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

## Laporan  Akhir  Kajian  Permasalahan  Sosial
Kemasyarakatan  Sektor  Pertambangan tahun  2004,  Kerja  sama  Pusat  Studi Perdesaan  dan  Kawasan  Universitas
Gadjah  Mada  (PSPK-UGM)  dengan Indonesian Mining Association (IMA).
L.  Popkin,  S.  (1986). Petani  Rasional .  Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
Li,  T.M.  (2002). Keterpinggiran,  Kekuasaan,  dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman , dalam Proses Transformasi Daerah  Pedalaman  di  Indonesia .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Negoro,  P.  S.  (2012). Kearifan  Lokal  Masyarakat Samin  untuk  Mendukung  Konservasi Sumber  Daya  Hutan  di  Desa  Baturejo, Kecamatan  Sukolilo,  Kabupaten  Pati, Jawa Tengah . Yogyakarta: Fakultas Kehutananan, UGM.
Pranoto,  S.W.  (2010). Jawa:  Bandit-bandit Perdesaan: Studi Historis 1850-1942 . Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Prayogo,  D.  (2010).  “Anatomi  Konflik  Antara Korporasi  dan  Komunitas  Lokal  pada Industri Geometral di Jawa Barat”, Jurnal MAKARA,  Sosial  Humaniora,  14 (1), 25-34.
Peluso, N.L. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan
Perlawanan  di  Jawa .  Yogyakarta:  Insist Press.
Raharjana, Destha T. (2003). “Siasat Usaha Kaum Santri:  Ekonomi  Moral  dan  Rasional dalam Usaha  Konfeksi di  Mlangi, Yogyakarta,  dalam  Ahimsa-Putra,  Heddy Shri, dkk. 2003. Ekonomi Moral, Rasional dan  Politik  dalam  Industri  Kecil  di  Jawa . Yogyakarta: Kepel Press.
Ricoeur, Paul. (2003). The Rule of Metaphor: The Creation  of  Meaning  in  Language . London & New York: Routledge.
Sarmini.  (2003). Politik  Usaha  Pengusaha  Islam: Kiat Manipulatif dalam Industri Penyamakan Kulit  di  Magetan  Jawa  Timur dalam Ahimsa-Putra, Heddy Shri (Ed.). Ekonomi Moral,  Rasional  dan  Politik  dalam  Industri Kecil di Jawa (hlm. 251-386). Yogyakarta: Kepel Press.
Scott,  J.C.  (1994). Moral  Ekonomi  Petani: Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia
Tenggara  (Cetakan  Keempat) .  Jakarta: LP3S.
____________.  (2000). Senjatanya  Orang-orang Kalah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Setyobudi,  I.  (2005). Analisis  Wacana:  Kasus Polemik  Teks  Menyegarkan  Kembali Pemahaman  Islam  di  Koran  Kompas  (18 November-13  Desember  2002) . Yogyakarta: FIB, UGM.
Sumintarsih. (2003). “Merajut Kerjasama, Menjangkau Pasar:  Siasat  Resiprositas  dalam  Usaha Kerajinan Agel di Kulon Progo, Yogyakarta” dalam  Heddy  Shri  Ahimsa-  Putra  (ed). Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri  Kecil  di  Jawa  (hlm.  139-250). Yogyakarta: KEPEL Press.
Tabloid Blok Bojonegoro , Edisi Januari 2013.
Tauchid,  M.  (2009). Masalah  Agraria  Sebagai Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran Rakyat  Indonesia .  Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN Press).
Widodo.  (2013). Menanam  adalah  Melawan! .
Yogyakarta:  Paguyuban  Petani  Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) dan Tanah Air Beta.
Wolf.  E.R.  (1983). Petani:  Suatu  Tinjauan Antropologis .  Jakarta:  Yayasan  Ilmu-ilmu Sosial
Yudhanto.  2011. Strategi  Perlawanan  Petani Tambang  Tradisional  dalam  Menjaga Kelangsungan  Hidup  di  tengah  Rendahnya Imbal  Jasa ,  dalam  Jurnal  Fisip  UMRAH Vol.1 No.1, 2011: 75 - 91.
Zulkarnain,  I.,  dkk.  (2003). Potensi  Konflik  di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok . Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

## Sumber Video
Film  Dokumenter  "Gubug  Reot  di  atas  Minyak Internasional"

## Sumber Laman
Tambang  Minyak  Rakyat, http://www.solopos. com/2013/12/04/tambang-minyak-rakyat-
470761  (diakses  pada  19  maret  2014, Pukul 21.45).
Liputan6.com,  Bojonegoro, http://news.liputan6.com/ read/30078/tambang-minyak-tradisional-Sew uJati,  (diakses  pada  19  maret  2014,  pukul 22.00),
Sejarah  Industri  Minyak  di  Bojonegoro, http:// www.jonegoroan.com/sejarah-industri-mi nyak-di-  bojonegoro.html,  (diakses  pada 15 April, Pukul 18.00).
Sudarmojo,  Slamet  Agus. Berkah  Pedagang "Engkrek"  Minyak  Sulingan  Mengalir, http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68 363/berkah-pedagang-engkrek-minyak-sul ingan-mengalir,  (diakses  pada  7  April 2014, Pukul 12.00).
Penertiban  Sumur  Minyak  Ilegal  di  Bojonegoro Mendapat  Perlawanan, http://news.detik. com/surabaya/read/2014/02/05/202754/ 2488557/475/penertiban-sumur-minyak-il egal-di-bojonegoro-mendapat-perlawanan ?nd772204btr,  (diakses  pada  17  April, Pukul 11.00).
Pasca  Penertiban,  Penambang  Sumur  Tua  di  Malo Resah, http://kanalbojonegoro.com/pasca- penertiban-penambang-sumur-tua-di-malo-re sah/, (diakses pada 17 April, Pukul 11.00).
Polisi  Bojonegoro  Sita  15  Ribu  Liter  Solar  Ilegal, http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/14/ 058666354/Polisi-Bojonegoro-Sita-15-Ribu-Lit er-Solar-Ilegal?utm_medium=twitter&utm_sou rce=twitterfeed,  (diakses  pada  22  Mei  2015, Pukul11.00).
Polisi  Dilema  Tangani  Minyak  Sumur  Tua, http://www.suarabanyuurip.com/kabar /baca/polisi-dilema-tangani-minyak-sumur -tua, (diakses pada 17 April, Pukul 11.00).
Jejak  Hitam  Keraton  di  Kulon  Progo, http:// indoprogress.com/2014/04/jejak-hitam-ker aton-di-  kulonprogo/,  (diakses  pada  15 Agustus 2014, Pukul 13.00).
Konflik  Tambang  Bersama  Korban-korbannya, http://bisnis.liputan6.com/read/2055595/k onflik-tambang-dan-korban-korbannya, (diakses  pada  16  Agustus  2014,  Pukul 10.00).
Penambang Minyak Tradisional, http://www.sakti. tv/penambang-minyak-tradisional/, (diakses  pada  22  September  2014,  Pukul 22.00).
Potensi Tersembunyi Kaum Samin Margomulyo, https://winwinfaizah.wordpress.com/ca tegory/  bojonegoro/,  (diakses  pada  27 Oktober 2014, Pukul 11.00).
Sejarah  Perminyakan  di  Indonesia, http://id. wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perminyakan _di_Indonesia,  (diakses  pada  14  Januari 2015, Pukul 10.00).