Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## KEKOSONGAN HUKUM &
PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

## Gamal Abdul Nasir
Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Tangerang Email : gamalnasir@ymail.com

## Abstrak
Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat konkrit dari undang-undang tersebut diserahkan kepada Hakim  untuk  menafsirkannya,  disamping  itu  pembentuk  undang-undang  sering ketinggalan  dalam  mengikuti  perkembangan  di  dalam  lingkungan  masyarakat, sehingga Hakim sering  menambahkan  kekurangan  yang  ada  dalam  undang-undang tersebut.  Apabila  Hakim  tersebut  melakukan  hal  demikian,  artinya Hakim telah mengisi kekosongan hukum. Teori pengisian kekosongan hukum tersebut baru dapat diterima  pada  abad  19  seiring  dengan pendapatnya  Scholten  bahwa  hukum  itu merupakan  sistim  yang  terbuka,  dan  pendapat  ini  muncul  seiring  pesatnya perkembangan  masyarakat  sehingga  potensi  terjadinya  kekosongan  hukum  makin terbuka.  Dalam  konstruksi  tentang  hukum  menurut  Scholten  terdapat  tiga  bentuk yaitu  analogi  penafsiran  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan,  penghalusan hukum  dan  argumentum  a  contrario.  Masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari membutuhkan  aturan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  dapat  menciptakan keadilan,  kepastian  dan  manfaat  bagi  kehidupannya.  Tetapi  dalam  praktik penyelenggaraan  negara  sering  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan  dan  juga  manfaatnya  bagi  masyarakat,  hal  ini  dipengaruhi  dari  berbagai faktor,  seperti  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor penegak  hukum,  faktor  sarana  dan fasilitas,  faktor  masyarakatnya  serta  faktor  kebudayaan.  Supaya  hukum  itu  efektif, maka kekosongan sebaiknya tidak terjadi dan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu di luar ilmu  hukum  dapat  mempercepat  penemuan  hukum  untuk  menyelesaikan permasalahan dalam pertumbuhan masyarakat yang semakin dinamis.

## Kata Kunci : Kekosongan Hukum

## I. PENDAHULUAN
Pengertian  kekosongan  atau  kehampaan  hukum  secara  harfiah  dapat  diartikan sebagai berikut : Hukum atau rect menurut kamus hukum, rect secara objektif  berarti undang-undang  atau  hukum.  Grotius  dalam  bukunya De  Jure  Belli  ac  Pacis (1625) menyatakan, bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.  Adapun  Van  Vollenhoven  dalam ”Het  Adatrecht  van  Ned  Indie” mengungkapkan  bahwa  “hukum  adalah  suatu  gejala  dalam  pergaulan  hidup  yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala- gejala lainnya.”
Menurut  pendapat  Surojo  Wignjodipuro,  S.H  dalam Pengantar  Ilmu  Hukum dalam  bukunya  Dr.  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  M.A.  cs. Hukum  Dalam Pendekatan Filsafat memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan  atau  izin  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  serta  dengan  maksud untuk  mengatur  tata-tertib dalam  kehidupan  masyarakat.”  Dengan  peraturan - peranturan  yang  tertulis  dalam  peraturan    perundang-undangan  maupun  yang  tidak tertulis (adat atau kebiasaan).
Kekosongan  atau vacuum,  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, ”kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan,” yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacum yang diterjemahkan atau di artikan sama  dengan  “kosong  atau  lowong“  Dari  penjel asan  tersebut  maka  secara  sempit “kekosongan  hukum”  dapat  diartikan  sebagai  ”suatu  keadaan  kosong  atau  ketiadaan peraturan  perundang-undangan  (hukum  yang  mengatur  tata tertib (tertentu)  dalam masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang -undang atau peraturan perundang- undangan.”
Penyebab  terjadinya  kekosongan  hukum  yaitu,  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan    baik  dari  legislatif  maupun  eksekutif  pada  kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan  perundang-undangan itu dinyatakan    berlaku  maka  hal-hal  atau  keadaan  yang  hendak  diatur  oleh  peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau  sekalipun  telah  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  namun  tidak jelas  atau  bahkan  tidak  lengkap.  Hal  ini  sebenarnya  selaras dengan  pameo  yang
menyatakan  bahwa  ”terbentuknya  suatu  peraturan    perundang -undangan  senantiasa tertinggal  atau  terbelakang  dibandingkan  dengan  kejadian-kejadian  dalam perkembangan masyarakat.
Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku  pada  suatu  negara  dalam  suatu  waktu  tertentu  merupakan  suatu  sistem  yang formal,  yang tentunya  agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun tidak sesuai    lagi  dengan  perkembangan  masyarakat  yang  harus  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan tersebut. 1
Hukum berada di ruang hampa, ketika hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan.  Ketika  potensi  tak  diberdayakan  atau  digunakan,  maka  hukum  masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya  gravitasi,  dan belum melekat  untuk  kemudian  digunakan    mengatur  atau  menciptakan  ketertiban.  Hukum yang masih diruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tritujuan  hukum,  yaitu  keadilan,  ketertiban  dan  kepastian.  Tujuan  hukum  tersebut sekaligus  menjadi daya  gravitasi  untuk  mengikat  atau  melekatkan  hukum  terhadap situasi  sosialnya.  Situasi  sosial  menjadi  wahana  bagi  hukum  untuk  menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tritujuan hukum. 2
Teks    tertulis  yang  di  tuangkan  dalam  aneka  peraturan  perundang-undangan akan terus melayang di ruang hampa apabila tidak ada gravitasi yang menarik hukum tersebut. Pertama,  hukum  hanya  menjadi  teks  tertulis  dan  menjadi  mati  sejak diundangkan manakala hukum tidak diterapkan atau tidak digunakan. Kedua, hukum yang di terapkan mengalami pergemulan dalam tercapainya tritujuan hukum.
Dalam  hal  demikian,  hukum  yang  tidak  mampu  mewujudkan  tujuan  hukum  dapat dilihat  sebagai  hukum  yang  melayang  belum  mengetahui  tujuan  keberadaannya. Tolak-tarik  ketiga  tujuan  hukum  menjadi  salah  satu  isu  sentral  dari  kajian  hukum. Keberadaan  hukum  untuk  manusia  di  letakkan  pada  bandul  yang  terarah  dari pencapaian  tujuan  hukum.  Ketika  bandul  tujuan  hukum  hanya  mengarah  pada pencapaian  ketertiban,  dan  mengabaikan  dua  tujuan  yang  lain  maka  hukum  akan mudah  tergelincir pada penghambaan pemegang kekuasaan (baik mayoritas maupun minoritas).  Demikian  pula  apabila  hukum  diterapkan  untuk  tujuan  kepastian  hukum, maka akan terjebak pada penerapan hukum yang prosedural.
1 http://tiarramon .wordpress.com.
2 DR. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,  (Jakarta: Kencana, 2016),  hlm.287.
Hukum  yang  masih  di  ruang  hampa  ditarik  oleh  tritujuan  hukum  dengan pemaknaan  yang  progresif  akan  menempatkan  hukum  tidak  lagi  berada  diruang hampa. Keberadaan hukum dengan progresivitas penerapannya tetap perlu  mengacu pada  realisasi  tritujuan  hukum  secara  simultan.  Meski  progresif,  tetap  harus diletakkan pada tujuan hukum. Karena apabila tercerabut dari tritujuan tersebut, maka hukum yang progresif akan berada diruang hampa. Situasi demikian akan melahirkan kehampaan  hukum,  dan  kemudian  terkoreksi  lagi  dengan  pertanyaan  apa  keguanaan hukum yang progesif bagi pencapaian tritujuan hukum.
Konsep  pembangunan  hukum,  ide  pembangunan  hukum  untuk  mengisi kekosongan  hukum  menjadi  salah  isu  yang  harus  terus  diangkat  agar  tercapai sinergitas  perkembangan  hukum  dan  perkembangan  masyarakat.  Hukum  bukan sebagai  alat,  melainkan  sarana  untuk  pembaharuan  hukum  dan  apabila  membahas pembanguan  hukum,  maka  pendapat  Kusumatmadja  dengan  teori  hukum pembangunannya  sangat  tepat  untuk  menjadi  salah  satu  mengisi  kekosongan  hukum yang terjadi.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep  yang di dalamnya terdapat perihal  usul  tentang  perubahan  perilaku  manusia  yang  diinginkan,  maka  dapat disimpulkan bahwa hakikat pembangunan hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia  kearah  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  dan diberlakukan  dalam  masyarakat.  Agar  hukum  dapat  melaksanakan  perannya  di masyarakat, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati dan diikuti oleh masyarakat.

## II. PEMBAHASAN
Penulis  akan  memaparkan  apa  yang  yang  telah  dirumuskan  dalam  rumusan masalah lebih detail untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Adapun kajian dan bahasannya sebagai berikut :

## A. Akibat Kekosongan Hukum
Akibat  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  kekosongan  hukum,  terhadap  hal-hal atau  keadaan  yang  tidak atau  belum  diatur  itu  dapat  terjadi  ketidakpastian  hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang  lebih  jauh  lagi  akan  berakibat  kepada  kekacauan  hukum  (rechtsverwarring). Dalam  arti  bahwa  selama  tidak  diatur berarti  boleh,  selama  ada  tata-cara  yang  jelas
dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingunan (kekacauan)  dalam  masyarakat  mengenai  aturan  apa  yang  harus  dipakai  dan diterapkan.  Dalam  masyarakat  menjadi  tidak  ada  kepastian  aturan  yang  diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.
Adapun  solusi  apabila  terjadi  kekosongan  hukum  sebagaimana  telah diungkapkan  sebelumnya,  bahwa  perkembangan  masyarakat  selalu  lebih  cepat  dari perkembangan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana  yang  boleh  dan  mana  yang  tidak  boleh.  Hukum  yang  stabil  dapat  menjadi ukuran  yang  pasti  di  masyarakat,  namun  hukum  yang  jalan  di  tempat  pada kenyataannya  akan  menjadi  hukum  yang  usang  dan  tertinggal  jauh  oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu,sangat diperlukan perkembangan masyarakat.

## B. Pengisian Kekosongan Hukum
Pekerjaan  pembuatan  undang-undang  mempunyai  dua  aspek,  yaitu  pertama pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum, pertimbangan-pertimbangan  tentang  hal  hal  konkret  diserahkan  kepada  hakim  dan kedua  adalah  pembuat  undang-undang  selalu  ketinggalan  dengan  kejadian  kejadian sosial  yang  timbul  kemudian  di  dalam  masyarakat,  maka  hakim  sering  menambah undang-undang itu.
Jika  hakim  menambah  peraturan  perundan-undangan,  berarti  bahwa  hakim mengisi  kekosongan  (leemten)  dalam  sistem  hukum  formal  dari  tata  hukum  yang berlaku.  Pengisian  ruang  kosong  dalam  undang-undang  oleh  hakim  baru  dapat  di terima  dalam  bagian  kedua  abad  ke-19.  Scholten  berpendapat  bahwa  hukum  itu merupakan  suatu  sistem  terbuka  (open  system).  Pendapat  ini  timbul  berdasarkan pertimbangan  tentang  pesatnya  kemajuan  dan  pertumbuhan  masyarakat.  Oleh karenanya  dalam  hukum  yang  ketinggalan  itu  terdapat  banyak  kekosongan  didalam sistem  hukum  yang  terpaksa  harus  diisi  oleh  hakim,  asalkan  pengisian  atau penambahan  itu  tidak  membawa  perubahan  prinsipiel  pada  sistem  hukum  yang berlaku.
Konstruksi  hukum  tidak  boleh  dilaksanakan  secara  sewenang-wenang  harus didasarkan  atas  pengertian  hukum  yang  ada  di  dalam  undang-undang  yang
bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh di luar sistem material positif (Scholten). Dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga bentuk, yaitu:
1. Analogi penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dimasukkan,  lalu  dianggap  sesuai dengan  bunyi  peraturan  tersebut,  misalnya  “menyambung  aliran  listrik” dianggap  sama  dengan  “mengambil  aliran  listrik”.  Analogi  hukum  pada prinsipnya berlaku untuk masalah-masalah perdata (privat), terutama sekali dalam  hukum  prikatan  (verbinterissenrecht),  sedangkan  dalam  hukum publik tidak boleh digunakan analogi.
2. Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehinga  seolah-olah  tidak  ada  pihak  yang  disalahkan.  Penghalusan  hukum ialah  dengan  cara  mempersempit  berlakunya  suatu Pasal yang  merupakan kebalikan  dari  analogi  hukum. Sifat  dari  pada  penghalusan  hukum  yaitu tidak mencari kesalahan dari pada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketengangan.
3. Argumentum a contrario penafsiran undang-undang  yang di dasarkan atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal dalam undang-undang.

## C. Fungsi Efektivitas Hukum dalam Masyarakat
Masyarakat  memerlukan  suatu  aturan  untuk  menciptakan  suatu  suasana  yang harmonis didalam kehidupan masyarakat.  Ituran  itu berupa hukum, hukum  yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini  hendaknya  memiliki  suatu  dasar  hukum  yang  menjiwai  dari  keadaan  seluruh masyarakat,  memiliki  fungsi  yang  ideal  dengan  memiliki  unsur  keadilan,  kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dibuatnya  suatu  produk  hukum  yang  nantinya  akan  hidup  bersama  didalam masyaratkat,  maka  hukum  yang  dibuat  itu  memiliki  suatu  sifat  dinamis  yang  berarti mengikuti  perkembangan  dari  masyarakat.  Hukum  yang  dibuat  dan nantinya  akan berlaku  di  masyarakat  hendaknya  mampu  berlaku  secara  efektif.  Sehingga  tidak terjadi  sesuatu    pemborosan  yang  nantinya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di
dalam  masyarakat.  Maka  hendaknya  ketika  hukum  didalam  suatu  masyarakat  itu dibuat, maka memperhatikan berbagai aspek yang berada di masyarakat.
Sering  kali  kita  mengetahui,  bahwa  di  dalam  masyarakat  hukum  yang  dibuat ternyata  tidak  efektif  di  dalamnya,  menurut  Dr.  Syamsuddin  Pasamai,  S.H.,  M.H., dalam  bukunya Sosiolog  dan  Sosiologi  Hukum,  persoalan  efektifitas  hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
Apabila membicarakan  masalah  efektif  atau  berfungsi  tidaknya  suatu  hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran di  arahkan  pada  kenyataan  apakah  hukum  tersebut  benar-benar  berlaku  atau  tidak dalam  masyarakat.  Dalam  teori-teori  hukum  biasanya  dibedakan  antara  tiga  hal berlakunya  hukum  sebagai  kaidah.  Mengenai  pemberlakuan  kaidah  hukum  menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23) bahwa: 3 .
1. Kaidah  hukum  berlaku  secara  yuridis  apabila  penentuannya  didasarkan pada  kaidah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  atau  lebih  berbentuk  menurut cara  yang  telah  di  tetapkan  atau  apabila  menunjukan  hubungan  keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
2. Kaidah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif, artinya  kaidah tersebut  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa walaupun  tidak  di  terima  oleh  warga  masyarakat  atau  kiadah  tadi  berlaku karena di terima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Maka  untuk  berfungsi  atau  efektifnya  suatu  hukum  haruslah  memenuhi ketiga  unsur  tersebut.  Sejalan  dengan  hal  itu  agar  suatu  peraturan  atau kaidah  hukum  benar-benar  berfungsi  harus  memenuhi  beberapa  faktor (menurut Soerjono  Soekanto),  yaitu: hukumnya  sendiri, penegak hukum, sarana maupun fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
a. Faktor Hukum
Hukum  berfungsi  untuk keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan.  Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  dilapangan  ada  kalanya  terjadi
3 Soerjano Soekanto dan Mustafa, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:Rajawali, 1982).
pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  hukum sifatnya  konkrit  berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak sehingga  ketika  seseorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara  sarana  dan penerapan  undang-undang  saja  maka  ada  kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak tercapai.  Maka  ketika  melihat  suatu  permasalahan  mengenai  hukum setidaknya  keadilan  menjadi  perioritas  utama.  Karena  hukum  tidaklah semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja.  Masih  banyak  aturan yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  mampu  mengatur  kehiduapan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan maka kesulitan karena  keadilan  itu  bersifat  subjektif,  sangat  tergantung  pada  nilai-nilai intrinsik  subjektif  dari  masing-masing  orang.  Menurut  Prof.  Acmad  Ali, apa yang adil bagi si Baco belum dirasakan adil bagi si Sangkala.
b. Faktor Penegak hukum
Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting.  Kalau  peraturan  sudah  baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  yaitu  mentalitas  kepribadian penegak  hukum  dengan  mengutip  pendapat  J.E.  Sahetapy  yang mengatakan:
“Dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum, bahwa  penegakan  keadilan  tanpa kebenaran  adalah  suatu  kebijakan. Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam kerangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum  keadilan dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  harus  terasa  dan  terlihat,  harus  dapat diaktualisasika n”
Di dalam konteks di atas, yang menyangkut keribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecendrungan yang kuat di kalangan masyarakat  untuk  mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak  hukum,  Sayangnya  dalam  melakukan  wewenang  sering  timbul persoalan,  karena  sikap  atau  perlakuan  yang  di  pandang  melampui wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang  dianggap  melunturkan  citra  dan
wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
c. Faktor Saran dan Fasilitas
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  maju  yang  memiliki sarana  lengkap  dan  teknologi  canggih  didalam  membantu penegakan hukum.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah  pernah mengemukakan, bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak  dilengkapi  dengan  kendaraan  dan  alat-alat  komunikasi  yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat  penting  didalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.
d. Faktor Masyarakat
Masyarakat  dalam  hal  ini  menjadi  satu  faktor  yang  cukup memengaruhi  juga  di  dalam  efektivitasnya  hukum.  Apabila  masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran  hukum  merupakan  konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia, tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman  yang  di  kehendaki atau  sepantasnya.  Kesadaran  hukum  sering  di  kaitkan  dengan  pentaatan hukum,  pembentukan  hukum,  dan  efetivitas  hukum.  Kesadaran  hukum merupkan  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  manusia  tentang hukum yang ada tentang hukum yang diharapkan.
e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  menurut  Soerjano  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat  yaitu  mengatur  agar  manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya  kalau  mereka  berhungan  dengan  orang  lain.  Dengan  demikian, kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang menetapkan  peraturan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang harus dilarang.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

## D. Efektivitas Hukum dan Upaya Menyelaraskan Kekosongan Hukum
Tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik atau kacamata sosiologis  dari  pada  optik  normatif,  namun  bukan  berarti  optik  normatif  terlupakan sebab terlebih dahulu harus mengetahui perihal kaidah hukum itu sendiri  dan tujuan hukum tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu efektif atau tidak. 4
Salah satu  aspek  pembicaraan  efektifitas  hukum  sering  kali  dikaitkan  dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat ini dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, yaitu  pola  perilaku  warga  masyarakat  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  atau telah diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau  dikenhendaki  oleh  hukum,  hal  ini  dinamakan hukum efektif.
Selanjutnya menurut  Adam  Podgorecky  (Ahmad  Ali,  1998.198)  menyatakan, bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif yaitu :
1. Penggambaran situasi yang baik yang sedang dihadapi.
2. Melakukan  analisis terhadap  penilaian-penilaian  tersebut  ke  dalam  tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan  atau  pedoman,  apakah  penggunaan  suatu  sarana  menghasilkan sesuatu  yang  positif,  artinya  penggunaan  sesuatu  sarana  penyembuhannya tidak lebih buruk daripada penyakitnya.
3. Verifikasi  terhadap  hipotesis  yang  diajukan  menjamin  tercapainya  tujuan- tujuan yang dikehendaki atau tidak.
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan.
5. Identifikasi  terhadap  faktor-faktor  yang  akan  menetralisir  efek-efek  yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
6. Pelembagaan  peraturan-peraturan  di  dalam  masyarakat,  sehingga  tujuan pembaharuan hukum berhasil dicapai.
4 Ray Pratama S iadari,  “ Fungsi Hukum dalam Masyarakat,  http://www.google.com.
Suatu  aturan  dianggap  efektif  berlakunya  jika  sebagian  besar  masyarakat menaati aturan tersebut dengan kata lain aturan hukum tersebut efektif, maka kualitas efektifiktas  hukum  tersebut  berbeda.  Semakin  banyak  warga  masyarakat  menaati suatu  aturan  hukum  karena  faktor internalization, 5 maka  kualitas  efektivitas  hukum semakin tinggi, sedangkan ketaatan masyarakat terhadap suatu  aturan hukum karena faktor identification dan compliance, maka kualitas efektifitasnya masih rendah.
Pada  posisi  yang  lain,  jika  hukum  tidak  efektif  maka  dapat  dikatakan  sebagai penyakit hukum yaitu penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan  fungsinya.  Penyakit  hukum  dapat  menyerang  stuktur  yang  terkait dengan kualitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum, substansi yang terkait dengan  nilai-nilai  yang  diatur  serta  dapat  diterjemahkan  dalam  berbagai  aktifitas masyarakat  atau  kultur  hukumnya  yang  terkait  dengan  budaya  masyarakat,  yang merupakan suatu sistem hukum.
Dengan  demikian,  agar  dapat  efektif  sebagai  sarana  kontrol  masyarakat  maka sistem hukum yang  dimansud  perlu  diperbaiki  disamping  juga  harus  terus  menjaga kekosongan  hukum  dengan  membuat  ilmu  hukum  yang  menganut  sistem  terbuka dalam pengisian kekosongan hukum yang terus terjadi dari waktu ke waktu.
Adapun  perbaikan  hukum  dapat  ditinjau  dari  sisi  struktur  hukum,  substansi hukum  dan  kultur hukum.  Dalam  hal  struktur  lebih  dititik  beratkan  kepada  institusi pembuat  dan  penegakan  hukum,  demikian  juga  substansi  harus  dilihat  apa  yang dikerjaan dan dihasilkan dari mesin tersebut dan kultur hukum menyangkut apa saja atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin tersebut.

## III. PENUTUP
Kekosongan  atau  kehampaan  ilmu  hukum  dapat  terjadi  karena  berbagai penyebab  disamping  tradisi  penemuan  hukum  kita  yang  mendasarkan  kepada  tardisi jurisprudence dimana  tidak  termasuk  dalam  alur  legal  science  sehingga perkembangannya sangat lambat juga disebabkan oleh karena pesatnya kemajuan dan pertumbuhan  dinamika  masyarakat  yang  tidak  dapat  diimbangi  oleh  pengisian  atau penambahan hukum dengan tardisi jurisprudence yang saat ini terjadi.
5 Ahmad Ali,  “ Sosiologi Hukum ” ,  bahwa ketaatan yang bersifat Internalization yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianuti, Jakarta, Pradya Pratama, 1998.
Efektivitas  hukum  tidak  akan  terjadi  apabila  di  dalam  dinamika  masyarakat tidak  sadar  hukum  atau  tidak  patuh  hukum,  karena  kesadaran  hukum  merupakan konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia,  tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan ketentraman yang di kehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering di kaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efetivitas hukum.
Upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  segenap  stakeholder  ilmu  hukum yaitu harus mulai merubah paradigma penemuan hukum yang lebih berkolaborasi dan bersinergi dengan ilmu-ilmu lainnya diluar ilmu hukum untuk merangsang percepatan pemikiran penemuan hukum bagi seluruh masyarakat hukum dan khusunya bagi para pengstudi  hukum  dimanapaun  berada  yang  pada  akhirnya  akan  tidak  terjadi  lagi kekosongan atau kehampaan hukum yang sampai saat ini masih terus terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Albani,  Muhammad  Sy ukri,  Cs.,  “Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat”,  Kencana,

## Jakarta, 2016
Soekanto,  Soerjono,  Mustafar,  “Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat”,  Rajawali,
Jakarta 1982.
Ali, Ahmad, “ Sosiologi Hukum” . Pradya Paramita, Jakarta 1998.
Internet https://www.negarahukum.com https://yuokysurinda.wordpress.com https://tiarramon.wordpress.com