## KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM
(Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)

## Ali Mutakin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung-Bogor Jl. Nurul Iman No. 01 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor
e-mail : nabilamandor@gmail.com
Abstrak: Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  kepustakaan  (library  reseach),  dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah  rumusan metode  Nahdlatul  Ulama  dalam  penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi’i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun.  Ketergantungan  pada  kitab  kuning  dalam  aktifitas  intelektualnya  lebih  disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui  dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode  Pertama, metode taqrîîr jamâ’i (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ’irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu.
Kata kunci : NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset.
Abstract: This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow  Book  and  the  Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama  (NU)  in  Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article,
1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence  on  yellow  books  as  a  hereditary  intellectual  base.  Dependence  on  the  book  of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses  three  methods.  First,  the  method  of  taqrîir  jamâ'i  (collective  law  setting).  Second,  the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which  according  to  NU  view  was  inappropriate  and  not  feasible,  because  qiyas  was  a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.
Keywords : NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  kegiatan  ijtihad  adalah pengerahan  segala  kemampuan  oleh seorang mujtahid dalam rangka memperoleh  hukum syar’i yang  bersifat praktis ( ‘amalî ) melalui jalan istinbâth.
Kata  mujtahid,  dalam  pengertian  di atas,  menunjukan  bahwa  kegiatan  ijtihad harus  dilaksanakan  oleh  orang  yang mempunyai kreteria atau pangkat mujtahid, 1 tidak  semua  orang  boleh  melaksanakan kegiatan  tersebut.  Sedangkan  untuk memperoleh  pangkat  mujtahid  diperlukan sejumlah  syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh jumhur ‘ulama.
Nahdlatul  Ulama  (NU)  mempunyai istilah  tersendiri  untuk  jenis  kegiatan tersebut,  karena  bagi  komunitas  NU, kegiatan  ijtihad  adalah  merupakan  hak otoriter  para  imam  mazhab,  karena merekalah  yang  mempunyai  kualifikasi keilmuan  sebagai  mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak.
Nahdlatul  ‘Ulama  yang  berarti kebangkitan para ‘ulama merupakan sebuah organisasi  keagamaan  yang  didirikan  oleh sejumlah  tokoh  ‘ulama  dan  usahawan  di desa Kertopaten Surabaya pada tahun 1926
1 Imam  Syâthibî  memberikan  kreteria  untuk seseorang  bisa  dikatakan  sebagai  mujtahid.  Kreteria tersebut adalah, pertama dapat memahami maqâsyid al- syari’ah secara sempurna. Apa bila seseorang mampu memahami maqâsyid al-syari’ah dalam segala persoalan dengan rincianya, berarti ia telah mencapai pada level pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa  dan  menetapkan  hukum  sesuai  dengan hukum yang diturunkan Allah Swt. Kedua kemampuan menarik  kandungan  hukum  atas  dasar  pengetahuan dan pemahaman maqâsyid al-syarî’ah itu adalah dengan bantuan  pengetahuan  bahasa  Arab,  al-Qur’an  dan Sunnah. Lihat Al-Syâthibî, Al-Muawafaqat Fi Ushul al- Syari’ah, (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah,  Juz  II, 2003), 105-107
2 Martin Van Bruinessen, Traditionalist Muslims in A  Modernizing  World:  The  Nahd}atul  Ulama  and Indonesia’s New Order Politics, Factional Conflict and The
melalui  gagasan  KH.  Abdul  Wahhab Chasbullah setelah mendapatkan restu dari KH. Hasyîm ‘Asy’âri. 2
Sebagai  organisasi  kumpulan  para ‘ulama, NU dalam memahami ajaran Islam sangat hati-hati. Permasalahan-
permasalahan  yang  dihadapi  baik  urusan
‘aqîdah , tasyawwuf maupun fikih, diselesaikanya  tidak  langsung  merujuk kepada  kedua    sumber  utama  yakni  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Hal  ini  dilaksanakan agar terhindar dari pemahaman yang keliru atas  kedua  sumber  tersebut,  mengingat banyak  persyaratan  yang  harus  dipenuhi bagi  seseorang  yang  hendak  memahami kedua sumber ajaran Islam tersebut  secara langsung.  Disamping  alasan  tersebut,  juga didasari  prinsip  NU  yang  menyatakan bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Maksudnya  matarantai  ( sanad ) ilmu agama Islam harus diketahui  dengan baik dan benar. 3
Menurut NU, matarantai ( sanad ) 4 ilmu agama  Islam,  dapat  diketahui  dengan  baik dan  benar,  manakala  umat  Islam menjalankan  aktifitas  keagamaanya  dengan
Search  for  A  New  Discourse, Pent.  Farid  Wajidi (Yogyakarta: LkiS, Cet: IV, 2004), 13.
3 Zamakhsyari  Dlofier, Tradisi  Pesantren,  Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai (Jakarta: LP3ES, 1984), 149-153 4 Matarantai  dalam  transfer  ajaran  tersebut dikenal  dengan  istilah sanad, sebuah  istilah  yang diadopsi  dari  istilah  matarantai  dalam  periwayatan Hadits  yang  dikaji  dalm  ilmu dirâyah  al-hadîth. Lihat Muhammad  ‘Ajaj  al-Khatib, Ushûl  al-Hadîth  Ulûmuh wa  Musythalahuh, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2006),  200. Menurut istilah hadits sanad adalah silsilah matarantai orang-orang  yang  menghubungkan  kepada  matan Hadits. Lihat Muhamad Ma’syum Zainy al-Hasyimiy, Pengantar  Memahami  Nadham  Baiqûniyyah (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 14. Sedangkan yang dimaksud matarantai atau sanad di sini adalah silsilah orang-orang  yang  menghubungkan  kepada mu’allif (pengarang kitab).
cara  ikut    ( taqlîd )  atau  bermazhab 5 kepada salah  satu  pendapat  empat  mujtahid mazhab,  yang  keberadaanya  telah  tersohor dan aliran mazhabnya sudah dikodifikasikan. Selain itu, bermazhab bagi NU  adalah  hukumnya  wajib,  hal  ini dilakukan karena dikhawatirkan umat Islam mencampur-kan  antara  yang haq dan  yang bâthil , atau tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil serta mengamalkan ajaran Islam yang mudah-mudah saja. 6 Oleh karena itu, dalam  pandangan  NU,  tansmisi  keilmuan atau matarantai keilmuan dianggap sebagai sebuah  aspek  integral  dari  konsep wasîlah , keperantaan spiritual. Matarantai yang terus bersambung dari seorang guru, hidup atau mati,  melalui  guru-guru  terdahulu  dan sampai  kepada  Nabi  Saw.  dan  karenaya kepada  Tuhan,  dianggap  penting  untuk keselamatan.  Bahkan  konsep sanad atau matarantai  keilmuan  agama  sebagai  aspek penting  bagi  kalangan  Islam  tardisional (NU). 7
Menurut Hasyim Asy’ari  dengan cara mengikuti  pendapat  salah  satu  imam mazhab yang empat, maka umat Islam akan mendapatkan  kemaslahatan  dan  kebaikan yang lebih besar, sebab hukum Islam tidak akan dapat dipahami kecuali dengan proses
5 Kata mazhab ( بهذم )  menurut  ilmu  syaraf merupakan syighat isim makan (isim yang menunjukan kata  tempat)  yang  diambil  dari  kata  dasar dhahaba ( ََبَهَذ ) yang berarti tempat berjalan. Maksudnya suatu tempat  berpijak  para  imam  mazhab  dalam  rangka mencurahkan  pikiranya  untuk  menetapkan  hukum Allah  atas  suatu  persoalan,  yakni  meliputi  empat macam dalil, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Lihat  Misbah  Mustofa, Anda  Ahlussunnah?  Anda Bermadzhab? (Tuban: al-Misbah, 2006), cet. Ke I, 12 6 Tentang  fatwa  diwajibkanya  mengikuti  salah satu dari empat mazhab diputuskan pada Muktamar ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabî’ al-Thânî 1345 H./21 Oktober 1926 M. Dan pada Muktamar ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumâdî al-‘Ulâ 1358 H./1 Juli  1939  M.    Fatwa  ini  merujuk  ke  beberapa  kitab
istinbâth  al-ahkâm (penggalian  hukum) melalui  sumber-sumbernya  dengan  benar. Sedangkan  untuk  memperoleh  kebenaran dalam  proses istinbâth  al-ahkâm harus mengenali  pendapat-pendapat  sebelumnya supaya  tidak  keluar  dari  ijma’.  Dalam pengantar    Undang-Undang  Dasar  NU disebutkan bahwa barang siapa menyebutkan ilmu dengan tidak menyebutkan  sanadnya  maka  dia  seperti pencuri. 8 Hal  itu  menunjukkan  bahwa mengikuti
pendapat-pendapat imam mazhab sangat penting untuk memutuskan suatu perkara, terutama untuk mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan ijtihad.

## Pembahasan Hakikat Ijtihad Menurut NU
Pada dasarnya term. ijtihad tidak begitu popular  di  kalangan  NU,  karena  menurut NU kegiatan ijtihad merupakan hak otoritas seorang  mujtahid  yang  telah  mempunyai beberapa  persyaratan  yang  telah  ditetapkan oleh  ulama  ahli  ushul.  Banyak  persyaratan yang  harus  dipenuhi  bagi  seseorang  yang berhak  dan  layak  menjadi  mujtahid,  seperti mampu menguasai Al-Qur’an dan ilmu-ilmu yang  terkait  dengannya,  mampu  menguasai
karangan  ulama-ulama  salaf,  diantara  kitab-kitab tersebut  adalah: Al-Mizân  Al-Kubrâ karangan  Abdul Wahhab Al-Sya’rani; Al-Fatawa Al-Kubrâ Al-Fiqhiyyah karangan  Ibn  Hajar  Al-Haitamî; Sullam  Al-Wusûl Syarah  Nihâyah  Al-Sûl karangan  Muhammad  Bahîth Al-Mu’thî; Bughyah Al- Mustarsyidîn karangan ‘ Abd Al- Rahmân Ba’alawî. Lihat Nahd}atul Ulama, Ahkâm al- Fuqâhâ;  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas  dan  Konbes  Nahd}atul Ulama  1926-2010. (Surabaya:  Khalista  dan  Lajnah Ta’lif Wa Al-Nasyr, 2011), 2-3 dan 248-250.
7 Muhammad  Iqbal, Hukum  Islam  Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), cet. I, 61
8 Hasyîm  Asy’ari, Ihyâ’  ‘Amal  al-Fud}âla; Muqaddimah Anggaran Dasar NU (Kendal: tp., 1969), 37-38
Hadits beserta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya,  menguasai  bahasa  Arab  beserta ilmu-ilmu  yang  berkaitan  dengannya, menguasai  ilmu  usyul  fiqh,  menguasai maqâsyid al-syarî’ah dan lain sebagainya. Oleh  karena  itu,  NU  melalui  Lajnah Bahtsul  Masail  dalam  menyelesaikan  suatu masalah,  tidak  pernah  menggunakan  istilah ijtihad  untuk  kegiatan  tersebut  yang  mana ijtihad  sudah  diyakini  sebagai  hak  otoriter mujtahid  terdahulu,  melainkan  memakai term Istinbâth (penggalian  dan  penetapan) hukum  dengan  pendekatan mazhabî . 9
Maksudnya  para  ulama  yang  tergabung dalam  bahtsul  masail,  ketika  menyelesaikan suatu masalah berorientasi kepada salah satu mazhab  empat,  baik  pendapat-pendapatnya tentang suatu masalah yang disebut dengan bermazhab secara qawlî maupun jalan pikiran yang  digunakan  oleh  imam  mazhab  dalam menyelesaikan  suatu  masalah  yang  disebut dengan bermazhab secara manhajî.
Dalam  tradisi  NU,  ijtihad seakan-akan telah tertutup dan tidak mungkin dilakukan oleh  ulama-ulama  sekarang  karena  tidak mempunyai  kompetensi  sebagaimana  para mujahid  terdahulu. 10 Melalui  kerangka bermazhab  inilah,  maka  pintu  ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran bermazhab. 11
Sebenarnya  istilah Istinbâth merupakan istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama-ulama NU. Secara esensial kedua istilah  tersebut  adalah  sama.  Kedua  istilah tersebut lebih dikonotasikan kepada istikhrâj al-hukm min al-nushûsh (mengeluarkan hukum
9 Ahamad Zahro, Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. Ke I, 17 10 Husein Muhammad, “Tradisi Isinbat Hukum NU: Sebuah Kritik”, dalam M. Imdadun Rahmat (ed), Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma  Bahtsul Masail (Jakarta:  LAKPESDAM  NU,  2002),  27-28. Bandingkan dengan Syaista P. Ali-Karamali and Fiona
dari teks-teks primer; al-Qur’an dan Sunnah) yang  mana  kegiatan  tersebut  hanya  bisa dilakukan  oleh  seorang  mujtahid  mutlak, yang  menurut  NU  kegiatan  tersebut  sangat berat  untuk  dilakukan  ulama  sekarang dengan  segala  keterbatasannya  baik  dalam ilmu  pokok  yaitu  penguasaan  ilmu  tentang al-Qur’an  dan  Sunnah  maupun  ilmu  bantu yaitu penguasaan dalam bidang ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya.
Menurut  K.H.  Sahal  Mahfud, istinbâth hukum  langsung  dari  sumber  primer  yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU, masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari terutama dalam ilmu-ilmu pokok  dan  ilmu  penunjang  yang  harus dikuasai  oleh  seorang  mujtahid.  Sementara jika  ijtihad  dilakukan  dalam  batas  mazhab yang  lebih  praktis,  maka  dapat  dilakukan oleh  semua  ulama  NU  yang  telah  mampu memahami  ‘ ibârat kitab-kitab  fikih  sesuai dengan terminologinya yang baku. 12
Istinbâth hukum  di  kalangan  NU diartikan  bukan  untuk  mengambil  hukum secara  langsung  dari  kedua  sumber  hukum yang  asli  yakni  Al-Qur’an  dan  Sunnah, melainkan  –sesuai  dengan  sikap  dasar bermazhab-  melakukan tathbîq (penerapan) secara dinamis terhadap nasy-nasy (teks-teks) yang  telah  dielaborasi  ulama  fikih  priode klasik  dan  menengah    kepada  persoalan waqi’iyyah (kasuistik)  yang  dicari  hukumnya. Sedangkan istinbâth dalam  pengertian  yang pertama  (menggali  hukum  secara  langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah) cenderung kea
DunneSource,  “The  Ijtihad  Controversy”,  dalam Journal Arab Law Quarterly , Vol. 9, No. 3 (1994), pp. 238-257  Publisyed  by:  BRILL  Stable  URL: http://www.jstor.org/stable/3381568. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014
11 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU;… 117 12 Muhammad  Sahal  Mahfudh, Nuansa  Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), 27
rah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa  sangat  sulit  karena  keterbatasan- keterbatasan  yang  disadari  oleh  mereka. Terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.  Sedangkan istinbâth menurut pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu  memahami ‘ibârat-‘ibârat kitab  fikih sesuai denga terminologinya yang baku. Oleh karena  itu,  di  kalangan  NU  istilah istinbâth dalam kerja bahth al-masail nya Syuriyyah tidak popular karena istilah tersebut sudah popular dikalangang  NU  dengan  konotasinya    yang pertama  yaitu  ijtihad.  Sebagai  gantinya dipakai  istilah  bahtsul  masail  yang  artinya membahas masalah-masalah waqi’iyyah (yang terjadi) melalui refernsi ( marâji’ ) yaitu al-kutub al-mu’tabarah . 13
Secara  definitif,  NU  memberikan definisi Istinbâth hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan  hukum  syara’  dengan qawâid usyûliyyah dan qawâid  fiqhiyyah , 14 baik  berupa adillah  ijmâliyyah , adillah  tafsyîliyyah maupun adillah  al-ahkâm. Dengan  demikian  produk hukum  yang  dihasilkan  merupakan  hasil ijtihad  ulama  atas  nasy-nasy  al-Qur’an  dan Sunnah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ijtihad  yang  digunakan  para  mujtahid  masa lalu.
13 Sahal Mahfudh,  “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum  NU:  Sebuah  catatan  pendek”  dalam  A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), Ahkâm al- Fuqâhâ:  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam Keputusan  Muktamar,  Munas  dan  Konbes  1926-2010 (Surabaya:  Khalista  dan  Lajnah  Ta’lif  Wan  Nasyr (LTN) PBNU, 2011), viii-ix
14 Nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ,… 470 15 NU dikategorikan sebagai Islam Tradisionalis karena  pola  pikirnya  yang  cenderung  menaruh penghormatan  dan  penghargaan  yang  berlebihan terhadap  karya-karya  ulama  terdahulu,  sehingga berimbas  kepada  cara  mereka  menyelesaikan  suatu masalah  yaitu  mereka  perlu  berkonsultasi  dengan kitab-kitab  yang  dianggap mu’tabarah (diakui)  yang

## Hubungan Ijtihad NU dengan Fikih Empat Mazhab
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa, NU  dalam  menjalankan  segala  aktifitasnya, baik  yang  praktis  maupun  teoritisnya, menggunakan  sistem  bermazhab.  Hal  ini dilakukan karena untuk mencapai kebenaran dalam menjalankan ajaran Islam agar sesuai dengan  tuntunan  syarî’at,  maka  seorang muslim  harus  mengikuti  apa  yang  sudah pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, karena untuk zaman sekarang ini, sulit ditemukan orang-orang yang mempunyai kemampuan setingkat mujtahid yang mampu langsung memahami ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits.
Zamakhsyari  Dlofier  menyebutkan bahwa, pemikiran Islam Tradisional 15 adalah pemikiran-pemikiran yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama ahli fiqh, Hadits,  tasawwuf,  tafsir  dan  tauhid  yang hidup antara abad ke-7 M hingga abad ke-13 M. 16 Dalam konteks fikih, pengambilan dasar hukum Islam tidak langsung merujuk kepada sumber aslinya yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, melainkan dilakukan oleh ulama-ulama tradisonalis  (NU)  dengan  berpegang  teguh terhadap apa yang telah dibangun oleh para imam  Hanafi 17 ,  Maliki 18 ,  Syafi’i 19 dan
ditulis  ulama  mazhab  empat.  Lihat  Ahmad  Zahro, Tradisi Intelektual NU,… 116 16 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren  Studi tentang  Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. Ke-6, 1 17 Nama aslinya adalah  al-Nu’mân  ibn Thâbit ibn Zauti, lahir di Kufah tahun 80 H.
18 Nama aslinya adalah  Malik ibn Anas ibn Abi ‘Amir, lahir di Madinah tahun 93 H.
19 Nama  aslinya  adalah  Abu  ‘Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-‘Abbas ibn ‘Uthman ibn Syafi’  al-Syâfi’i  al-Muthallibi  (keturunan  dari  al- Muthallib  ibn  Abdi  Manaf,  lahir  di  Ghuzah  pada tahun 150 H.
Hanbali). 20 Hal  ini  terjadi,  karena  NU merupakan  komunitas  para  ulama  yang sangat  menghargai  dan  menghormati  karya ulama-ulama  terdahulu,  namun  kurang mempertanyakan relevansi pemikiran- pemikiran tersebut dengan kondisi sekarang ini.
Ahmad  Arifi  mengemukakan  tiga alasan mengapa penganut mazhab (termasuk NU) memegangi pemikiran mazhab mereka. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemikiran mazhab telah terbukukan secara  sistematis  sehingga  mudah mempelajarinya.
b. Kredibilitas  imam  mazhab  dan kehebatan  pemikiranya  telah  teruji oleh sejarah. Hal ini terbukti dengan diikutinya  para  imam  mazhab  oleh sebagian besar umat Islam di seluruh penjuru dunia.
c. Mengikuti  pemikiran  imam  mazhab memiliki nilai praktis dan pragmatis. Dengan mengikuti pemikiran mazhab  tidak  perlu  bersusah-susah untuk  memulai  dari  awal  dalam mencari  solusi  dan  menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, apalagi  ketika  masalah  tersebut
20 Nama  aslinya  adalah  Ahmad  ibn  Hanbal  ibn Hilâl al-Zihli al-Syaybani al-Maruzi al-Baghdadi, lahir tahun 163 H. dan wafat tahun 241 H.
21 Ahmad  Arifi,  “Pergulatan  Fiqh  dalam  fikih Nahdlatul  Ulama:  Analisis  Paradigma  atas  fikih Tradisi”.  Disertasi,  (Yogyakarta:  PPs  UIN Yogyakarta, 2007), 156
22 Abdurrahman  Wahid, Prisma  Pemikiran  Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000), 153. 23 Nama  lengkapnya  Abu  al-Hasan  Ibn  Isma’il al-Asy’ari lahir di Basrah 873 M, wafat di Baghdad 935 M. Pada mulanya ia adalah murid al-Juba’i dan salah seorang tokoh  terkemuka dalam golongan Mu’tazilah sehingga,  menurut  al-Husain  Ibn  Muhammad  al- Asykari, al-Juba’i berani mempercayakan perdebatan dengan lawan kepadanya. Lihat Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa dan  Perbandingan (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 1986), 65.
menghendakisegera untuk diperoleh jawabanya. 21
Sistem bermazhab bagi komunitas NU merupakan  sebuah  keniscayaan  sebagai tradisi  keilmuan  yang  selalu  dipegangi  baik dalam  tataran  individu  maupun  dalam tataran organisasi NU. Tradisi keilmuan yang dianut  komunitas  NU  dengan  mengikuti pola  bermazhab  seperti  ini  sesungguhnya telah dikemukakan secara terbuka oleh warga NU  sendiri  sejak  permulaan  berdirinya, dalam AD/ART NU dijelaskan bahwa asas organisasi NU adalah berakidah Islam ahl al- sunnah wa al-jamâ’ah . 22
Secara operasional akidah Islam ahl al- sunnah  wa  al-jamâ’ah dijelaskan  dengan berpangkal  pada  tiga  panutan  yaitu  dalam bertauhid  mengikuti paham Abu Hasan al- Asy’ari 23 dan  Abu  Mansur  al-Maturidi 24 , dalam berfikih mengikuti salah satu madhab fikih empat yang terkenal dengan sebutan al- madhāhib  al-arba’ah (Hanafi,  Maliki,  Syâfi’i, dan  Hanbali),  dan  dalam  bertasawuf mengikuti  cara  yang  ditetapkan  dan dirumuskan al-Junaid al-Baghdadi 25 dan Abu Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al- Ghazali. 26 Pada  dasarnya  Inti  dari  tradisi keilmuan yang dianut NU adalah perpautan
24 Nama  lengkapnya  adalah  Abu  Mansur Muhammad  Ibn  Muhammad  Ibn  Mahmud  al- Maturidi, lahir di Samarkand pada pertengahan ke-2 dari abad  ke-9 M. dan meninggal pada tahun 944 M. Ia  adalah  pengikut  Abu  Hanifah  dan  paham teologinya banyak persamaannya dengan paham yang dimajukan  oleh  Abu  Hanifah.  Sistem  pemikiran teologi  yang  ditimbulkan  Abu  Mansur  termasuk dalam  golongan  teologi ahl  al-sunnah dan  dikenal dengan nama al-Matūridiah . Lihat Harun Nasution, Teologi Islam,… 72.
25 Nama  aslinya  adalah  Junaid  ibn  Muhammad Abu al-Qâsim al-Khazzaz al-Baghdadi
26 Lihat  AD/ART  NU  Pasal  6.  Nama  aslinya adalah  Abu  Hamid  al-Ghazāli  Muhammad  ibn Muhammad  al-Ghazāli  al-THūsi,  dia  berkebangsaan Persia asli, lahir pada tahun 450H./1058M. di T{usi (dekat  Mesyed)  sebuah  kota  kecil  di  Khurisan (sekarang  Iran),  di  sini  pula  A1-Ghazâli  wafat  di
organis  antara  tauhid,  fikih,  dan  tasawuf secara  integral,  yang  dalam  jangka  panjang dapat menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri  antara  dimensi duniawî dan ukhrawî dari  kehidupan.  Perpautan  antara  dimensi duniawî yang  profane  dan  dimensi ukhrawî yang  sakral  dari  kehidupan  ini  merupakan mekanisme  kejiwaan  yang  lazim  dan berkembang  di  kalangan  warga  NU  untuk menghadapi  tantangan  sekularisme  terang- terangan yang timbul dari proses modernisasi dan westernisasi. 27
Penjelasan tentang akidah Islam ahl al- sunnah  wa  al-jamâ’ah diperjelas  lagi  oleh al - Hāsyiah al - Syanwani sebagaimana  dikutib Syaykh  Hasyim  Asy’ari  dalam Risâlah Ahlussunnah  wal  jamaah . 28 Dan  dipertegas ulang  oleh  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul Ulama  (PWNU)  Jawa  Timur  dalam  sebuah buku  saku  yang  berjudul Aswaja  An- Nahdliyyah:  Ajaran  Ahlussunnah  wal  jama’ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama . 29
Dalam  konteks  berfikih,  NU  pada dasarnya  tidak  hanya  mengakui  empat mazhab  saja  yang  boleh  diikuti  oleh  umat Islam.  Mazhab-mazhab  lainnya  pun  boleh diikuti, seperti Sufyan al-Thauri, Sufyan bin ‘Uyainah, Isyaq bin Rahawaih serta Daud al- DHâhiri.  Hanya  saja,  karena  mereka  tidak memiliki  pengikut  yang  setia  yang mengembangkan mazhab mereka dan tidak banyak  literature  yang  memuat  pemikiran- pemikiran  mereka  secara  khusus,  sehingga
Nazran  tahun  505H./1111  M.  Tentang  biografinya, dapat dilihat antara lain: Sulaiman Dunya, al-Haqîqah Fî  Nazhr  al-Ghazâli ,  cet.  III  (Mesir  Dar  al-Ma’arif, 1971).
27 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur… 155 28 KH. M. Hasyim Asy’ari, Risalah Ahl Assunnah wa al-Jamā’ah: fi Hadīth  al-Mauta wa Asyrāt  as-Sā’ah wa Bayān  Mafhū  as-Sunnah  wa  al-Bid’ah (Jombang: Maktabah  at-Turas  al-Islami  bi  Ma’had  Terbuireng, 1418 H), 23.
matarantai pemikiran serta keilmuan mereka menjadi terputus. 30
Keempat mazhab fikih yakni Hanafi, Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali  merupakan mazhab  fikih  yang  menjadi  pegangan  bagi umat Islam aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah . Hal  ini  pernah  ditegaskan  oleh  Khalifah Malik al-DHâhir yang hanya memberlakukan empat  mazhab  yang  boleh  dijadikan pegangan umat Islam.  Begitu juga Khalifah al-Qadir  juga  memberlakukan  keempat mazhab  fikih  sebagai  mazhab    resmi  juga diikuti  dengan  pembakuan  aliran Ahl  al- Sunnah  wa  al-Jamâ’ah sebagai  paham  resmi Negara. 31
Ketentuan  NU  yang  mengharuskan mengikuti  salah  satu  diantara  keempat mazhab  fikih  tersebut,    sebagaimana  yang tertuang  dalam  AD/ART  NU  pasal  6, ternyata  belum  sepenuhnya  mencerminkan keseimbangan  dalam  setiap  pengambilan keputusan hukum bahtsul masail NU. Dalam praktiknya  NU  mempunyai  kecenderungan mengikuti  mazhab  Syafi’i  secara  lebih dominan  dibandingkan  dengan  ketiga mazhab  yang  lain.  Hal  ini  tampak  dalam setiap  keputusan  bahtsul  masail.  Teks-teks dasar  yang  dijadikan  rujukan  dalam pengambilan  keputusan  kebanyakan  fatwa NU masih didominasi pendapat dari mazhab Syafi’i, seperti kitab Minhâj al-THalibîn karya al-Nawawi, al-Muharrar karya  al-Dimasyqi,
Fath al-Mu’în karya Syamsuddin al-Malibari, I’ânah  al-THâlibîn karya  Sayyid  Bakri  al-
29 Masyhudi Muchtar dkk, Aswaja An-Nahdliyyah: Ajaran  Ahlussunnah  wal  jama’ah  yang  berlaku  di lingkungan  Nahdlatul  Ulama (Surabaya:  Khalista  dan Lajnah  Ta’lif  Wa  al-Nasyr  (LTN)  NU  Jawa  Timur) cet. Ke-II, 2007, 11-30
30 Saifullah  Ma’syum, Karisma  Ulama,  Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU (Bandung: Mizan, 1998), 80 31 George Makdisi, “The Sunni Revival”, dalam Islamic Ciilization 950-1150 (Papers on Islamic History III), ed. D.H. Ricards (Oxford: Cassier-The Near East Center Unviersity of Pannsylvania, 1973), 164
Dimyatî, Kanz al-Râghibîn karya Jalaluddin al- Mahallî, Syarh  Kanz  al-Raghibin karya  al- Qulyubî, Tuhfah al-Muhtâj karya Ibn Hajar al- Haitamî, Mughny al-Muhtâj karya Syarbinî dan Nihâyah al- Muhtâj karya al-Ramlî. 32
Bahkan,  kecenderungan  mengikuti mazhab  Syafi’i  secara  lebih  dominan dibanding  dengan  tiga  mazhab  lain, sesungguhnya  sering  “tidak  konsisten” karena tidak hanya terbatas mengikuti pada pandangan  imam  mazhab,  tetapi  juga pendapat  ulama-ulama  turunannya  yang telah  mengembangkan  tidak  hanya  literatur keputusan hukum agama dalam skala massif, melainkan  juga  cara-cara  untuk  menyusun pemikiran hukum, menentukan bentuk akhir keputusan  hukum  yang  akan  diambil  jika kondisinya dan persyaratan yang melatarbelakangi  sesuatu  masalah  yang tadinya  sudah  diputuskan  ternyata  telah mengalami  perubahan.  Di  sinilah  letak dinamika  perkembangan  hukum  Islam melalui  fikih  dapat  dilakukan,  walaupun dalam  batasan-batasan  yang  tetap  masih ketat  karena  harus  tidak  boleh    keluar  dari lingkup bermazhab. 33
Kecenderungan  mengikuti  mazhab Syafi’i  tersebut  dikarenakan  keterbatasan referensi di luar mazhab Syafi’i dan kebiasaan para  pengkajinya  yang  mayoritas  di lingkungan pesantren yang diasuh oleh para kyai yang mengajarkan kitab-kitab syafi’iyyah seperti Fath  al-Qarîb  al-Mujîb,  Fath  al-Mu’în, Fath al-Wahhâb dan lain sebagainya. Terhadap  kemungkinan  pengambilan keputusan  dengan  menggunakan  pendapat ulama  yang  paling  dominan,  Sistem Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail NU (SPKBMNU)  mengikuti  cara  baku  yang
32 M.B. Hooker,Islam Mazhab Indonesia: Fatwa- fatwa  dan  perubahan  Sosial,  terj.  Iding  Rassyidin Hasan (Jakara: Teraju, 2002), 88
telah disepakati di kalangan ulama NU yang telah  memberikan  alternative  pilihan  yang disusun secara hirarkhis. Pertama, kesepakatan  pendapat  Nawâwî  dan  Râfi’î; kedua, pendapat  Nawâwî; ketiga, pendapat Râfi’î; keempat, pendapat  yang  didukung mayoritas  ulama; kelima, pendapat  ulama terpandai dan keenam , pendapat ulama paling wara’. 34 Diantara pendapat para ulama yang sering  digunakan  selain  pendapat  Nawâwî dan  Râfi’î  adalah  al-Muzanî,  al-Ramlî,  ibn Hajar  al-Haitamî,  Zakaria  al-Ansyârî  dan sebagainya.  Pendapat  ulama-ulama  tersebut lebih banyak digunakan dari pada pendapat Imam  Syafi’i  sendiri.  Dengan  kata  lain, sebenarnya  NU  dalam  sistem  bermazhab lebih  mengikuti  pendapat “syafi’iyyah” dari pada “Syafi’i”.
Jika dilihat dari frekuensi penggunaan kitab-kitab dalam bahtsul masail, maka akan tampak  jelas  bahwa  NU  lebih  cenderung kepada mazhab Syafi’i dibandingkan dengan ketiga  mazhab  yang  lain.  Kitab-kitab  yang dimaksud  adalah  kitab-kitab  yang  dianggap mu’tabarah oleh  kalangan  NU,  yaitu  kitab- kitab dari madhâhib al-arba’ah (Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hanbali) dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria fikrah nahdliyyah . 35
Menurut  Ahmad  Zahro,  kitab-kitab yang  dianggap  masyhur  dalam  mazhab Hanafi  ada  28  jenis  kitab.    Namun  yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bahtsul masail hanya 4 kitab.  Sedangkan  kitab-kitab  yang  dianggap masyhur dalam mazhab Maliki ada 19 jenis kitab,  tetapi  yang  digunakan  dalam  bahtsul masail hanya 2 kitab. Kemudian kitab-kitab yang  di  anggap  masyhur  dalam  mazhab Syafi’i ada 26 jenis kitab, dari 26 jenis kitab
33 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur… 154 34 Nahdlaul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ….. 472
35 Nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ…. 862
yang digunakan dalam bahtsul masail ada 15 kitab. Sedangkan dari mazhab Hanbali kitab- kitab  yang  dianggap  masyhur  ada  16  jenis kitab, dari sederetan jenis kitab tersebut yang digunakan dalam bahtsul masail hanya ada 2 jenis kitab. 36
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  kitab-kitab Syafi’iyyah adalah  kitab  yang  paling  banyak  digunakan dalam bahtsul masail dibanding dengan kitab mazhab yang lain. Hal ini asumsikan ada dua faktor. Pertama, Lajnah  Bahtsul  Masail merasa  tidak  perlu  mengikutsertakan pendapat-pendapat  dari  mazhab  lain  dalam keputusan-keputusannya karena tidak berguna  bagi  kehidupan  praktis  sehari-hari, mengingat mayoritas warga NU bermazhab Syafi’i. Kedua, kebanyakan  anggota  Lajnah Bahtsul Masail tidak mempunyai kitab-kitab tersebut. Sedangkan
dominannya penggunaan  kitab-kitab syafi’iyyah bukanlah suatu  hal  yang  mengherankan,  mengingat mayoritas  anggota  Lajnah  Bahtsul  Masail adalah  para  ulama  yang  latar  belakang pendidikannya  berasal  dari  pesantren  yang hampir  seratus  persen  kitab  fikih  yang diajarkan  di  dalam  pesantren  adalah  kitab- kitab  yang  bermazhab  Syafi’i.  Konsekuensi logisnya  adalah  bahwa,  kitab-kitab  yang mereka  miliki  maupun  perhatian  dan pemikiran fikih mereka tentu berada dalam kawasan fikih Syafi’i. 37
Lembaga Ijtihad (Lajnah Bahtsul Masail) NU dan Kitab Kuning
a. Lajnah Bahtsul Masail (LBM) dalam Lintasan Sejarah
36 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU…. 84-95 37 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU…. 93 38 Sebagai  organisasi  sosial-keagamaan,  NU mempunyai tujuan untuk mengembangkan kegiatan- kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
NU sebagai organisasi sosial-keagamaan ( jam’iyyah  dîniyyah-ijtimâ’iyyah ), 38 yang  berada dibawah kepemimpinan para ulama dan kyai, sebagian  besar jam’iyyah nya  tersebar  luas  di daerah pedesaan Jawa – Madura. Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi  kelompok  marginal  yang  kurang diperhitungkan  dalam  wacana  pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai organisasi yang berada  di  bawah  naungan  para  kyai  dan ulama,  NU  berusaha  mempertahankan tradisi keagamaan yang sedang berlangsung dianut oleh masyarakat dengan mengakomodir  seluruh  tradisi  masyarakat tanpa  mengurangi  akselerasi  nilai-nilai universal Islam. 39
NU  sebagai  organisasi  sosial  – keagamaan  mempunyai rasa tanggungjawab moral  terhadap  persoalan  yang  terjadi  di masyarakat. Atas dasar inilah, kemudian NU membentuk lembaga yang membahas segala persoalaan  mulai  dari  politik,  ekonomi, sosial,  budaya.  Forum  itu  disebut  Lajnah Bahtsul  Masail  (LBM),  yang  dikoordinatori oleh  lembaga Syuriyah (legislatif).  LBM merupakan  lembaga  atau  Forum  yang bertugas  mengambil  keputusan  tetang hukum-hukum  Islam  baik  yang  berkaitan dengan masâ'il  fiqhiyah (masalah  fikih) maupun  masalah  ketauhidan  dan  bahkan masalah-masalah tasawwuf (tarekat). Seperti yang  tertuang  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir F pasal  16  menyatakan  bahwa,  tugas  bahtsul masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan  masalah-masalah  yang mawqûf
39 Winarno  “Pergesaran  Ijtihad  dalam  Bahtsul Masail  Nahdlatul  Ulama”.  Resensi  buku  “Dinamika Ijtihad  NU”  penulis  Imam  Yahya,  penerbit: Semarang:  Walisongo  Press,  2009.  Dalam  jurnal SUHUF, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009,
dan waqî’iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. 40
Forum  ini  biasanya  diikuti  oleh Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar  struktur  organisasi  termasuk  para pengasuh  pesantren.  Masalah-masalah  yang dibahas  umumnya  merupakan  kejadian ( waqi’iyyah )  yang  dialami  oleh  anggota masyarakat  yang  diajukan  kepada Syuriyah oleh  organisasi  ataupun  perorangan. Masalah-masalah itu setelah di inventarisasi oleh Syuriyah lalu  diadakan  skala  prioritas pembahasannya.  Dan  apabila  dalam pembahasan  itu  terjadi  kemacetan  ( mawquf ) maka  akan  diulang  pembahasannya  dan kemudian  dilakukan  ke  tingkat  organisasi yang  lebih  tinggi:  dari  Ranting  ke  Cabang, dari  Cabang  ke  Wilayah,  dari  Wilayah  ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar. 41
Forum bahtsul masail di kalangan NU diyakini merupakan  tradisi intelektual yang berkembang  sejak  lama,  bahkan  forum bahtsul  masail  ini  sudah  ada  sebelum  NU berdiri.  Sebetulnya  forum  bahtsul  masail telah  berkembang  di  tengah  masyarakat muslim  tradisional  pesantren  jauh  sebelum tahun  1926  dimana  NU  didirikan.  Saat  itu sudah  ada  tradisi  diskusi  di  kalangan pesantren  yang  melibatkan  kiai  dan  santri yang  hasilnya  diterbitkan  dalam  buletin LINO  (Lailatul  Ijtima  Nahdlatul  Oelama). Dalam  buletin  LINO,  selain  memuat  hasil, bahtsul  masa'il  juga  menjadi  ajang  diskusi interaktif  jarak  jauh  antar  para  ulama. Seorang  kiai  menulis  ditanggapi  kiai  lain, begitu seterusnya. 42
40 Imam  Yahya, Dinamika  Ijtihad  NU , (Semarang:  Walisongo Press, 2009), cet. Ke-I, 39 41 Sahal Mahfudh ” Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek”,… vi
42 Lihat  Sahal  Mahfudh  ”  Bahtsul  Masail  dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek”,…vii. Bandingkan Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU… 42
Menurut  Martin  van  Bruinessen, forum  tradisi  bahtsul  masail  yang berkembang  di  kalangan  NU  bukanlah murni dari gagasan para kyai dan ulama NU. Melainkan  tradisi  yang  diimpor  dari  Tanah Suci Makkah. Tradisi tersebut sudah ada di Tanah  Suci  Makkah  yang  disebut  dengan tradisi halaqah . 43 Tradisi halaqah inilah  yang diadopsi  oleh  para  santri  Indonesia  yang belajar di Tanah Suci Makkah, ketika mereka pulang ke tanah air Indonesia, sistem halaqah diterapkan di lembaga pendidikan pesantren guna  mengkaji  persoalan-persoalan  yang terjadi di masyarakat.
Pendapat  Martin  van  Bruinessen tentang adopsi sistem halaqah yang dilakukan oleh  para  santri  Indonesia  bisa  dipahami, mengingat  bahwa  pada  akhir  abad  ke  19 ketergantungan  umat  Islam  Indonesia terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Timur  Tengah,  terutama  ulama  dari  Kairo dan Makkah sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan  adanya  sebuah  buku  yang  berjudul Muhimmat  al-Nafâis .  Buku  tersebut  berisi fatwa-fatwa yang mengacu kepada beberapa isu  yang  berkembang  di  Nusantara (Indonesia)  pada  saat  itu.  Buku  tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1892 di Makkah.  Kemudian  pada  tahun  1913  buku tersebut  banyak  dijual  di  toko-toko  kitab Muslim di Indonesia. 44
Usaha  para  santri  lulusan  Timur Tengah  dalam  rangka  mengadopsi  sistem halaqah adalah mendirikan forum Tasywîr al- Afkâr pada  tahun  1919  di  Surabaya  atas inisiatif KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah  menimba  ilmu  beberapa  tahun  di
43 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1996), 34 44 Nadirsyah  Hosen,  “Nahdlatul  Ulama  and Collective Ijtihad”  dalam journal New Zealand Journal of Asian Studies 6,1 (Juni 2004), 5
Tanah Suci Makkah. Awal mulanya forum ini ditujukan  untuk  membahas  tema-tema keagamaan, walaupun pernah juga membahas beberapa peristiwa sosial politik yang  sedang  berkembang  saat  itu. 45 Atas dasar  itulah,  dapat  dikatakan  bahwa  forum Taswîr al-Afkâr merupakan embrio tumbuhnya  bahtsul  masail  di  dalam organisasi NU.
Pada awalnya bahthul masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi  yang  mempunyai  struktur organisaai dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan  bahthul  masail  menjadi  wadah yang lebih dinamis, maka pada Muktamar ke 28 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi bahthul masail merekomendasikan  kepada  PBNU  untuk mendirikan “ Lajnah Bahthul Masâil Diniyyah ” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama)  sebagai  lembaga  permanen  yang khusus  menangani  persoalan  keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah yang diadakan di  Pesantren  Mamba’ul  Ma’arif  Denanyar Jombang  pada  tanggal  26-28  Januari  1990 yang merekomendasikan dibentuknya “ Lajnah  Bahthul  Masâil  Diniyah ”  sebagai wadah  berkumpulnya  ulama  dan  intelekual NU  untuk  melakukan ijtihad  jamâ’î (ijihad kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denanyar  tersebut,  maka  pada tahun  1990  dibentuklah  Lajnah  Bahtsul Masâil secara legal formal berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990. 46
LBM  bukanlah  satu-satunya  forum yang mempunyai wewenang dalam menjawab  segala  permasalahan  keagamaan yang dihadapi oleh umat muslim yang ada di
45 Abdul  Mun’in  DZ,  “Bahtsul  Masail  Tradisi Akademik  Muslim  Tradisionalis”,  dalam Jurnal Gerbang , vol. 12, tahun 2002, 108
Indonesia.  Kalau  NU  mempunyai  forum kajian  keilmuan-keagamaan  yang  disebut Lajnah  Bahtsul  Masail  (LBM),  maka organisasi  Islam  lainnya  pun  juga mempunyai  forum  untuk  menyelesaikan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan dengan LBM. Di SI (Sarikat  Islam)  forum  tersebut  dinamakan Majlis  Syuro, di  Muhammadiyah  forum tersebut  dinamakan Majlis  Tarjih (MT),  di PERSIS  (Persatuan  Islam)  forum  tersebut dinamakan Dewan Hisbah, di al-Jam’iyyah al- Wasliyyah forum tersebut dinamakan Dewan Fatwa, sementara  di  MUI  (Majlis  Ulama Indonesia) forum tersebut dinamakan Komisi Fatwa. 47
Bahtsul  masail  yang  merupakan aktivitas  santri  untuk  merespon  dan memberikan solusi atas berbagai problematika  aktual  yang  muncul  dalam kehidupan  masyarakat,  secara  formal pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa  bulan  setelah  NU  didirikan. Tepatnya  pada  Kongres  atau  Muktamar  I NU,  yaitu  pada  tanggal  21-23  Oktober 926/13-15 Rabi’ al-Thâny 1345 di Surabaya. Sejak  tahun  1926  sampai  2010  telah diselenggarakan bahtsul masail NU sebanyak 43  kali.  Namun  ada  beberapa  bagian  hasil bahtsul  masail  dalam  Muktamar  yang dokumennya masih belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak,  hanya ditemukan 37 kali  pelaksanaan  bahtsul  masail  yang
46 Lihat:  Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU; Lajnah Bahthul Masâil 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), cet. 1, 68.
47 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU…. 73-74
menghasilkan  501  keputusan  atau  fatwa. 48
Secara garis besar dari 501 keputusan dibagi menjadi  tiga  bagian,  dengan  perincian sebagai  berikut:  sejak  tahun  1926  sampai 2010  telah  memutuskan  456  keputusan masail al-diniyyah al-waqi’iyyah. Sejak Muktamar NU ke-29 di Tasikmalaya, Rajab 1415/Desember 1994 sampai Muktamar ke- 32 di Makasar, 7-11 Rabi’ul Akhir 1431/22- 27  Maret  2010  telah  menghasilkan  31 keputusan masail  al-diniyyah  al-maudlu’iyyah. Dan sejak Munas NU di Surabaya 27-30 Juli 2006 sampai Muktamar ke-32 di Makasar 7- 11  Rabi’ul  Akhir  1431/22-27  Maret  2010 menghasilkan 14 keputusan masail al-diniyyah al-qanuniyyah. 49
b. LBM dan Rumusan Metode Ijtihad LBM  merupakan  forum  resmi  milik NU  yang  mempunyai  wewenang  untuk menjawab  segala  permasalahan  keagamaan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  muslim khususnya  warga  Nahdliyyin.  Kegiatan bahtsul  masail  pada  dasarnya  merupakan tradisi akademik yang selalu melekat dalam organisasi NU. Bahkan tradisi keilmuan NU banyak  terpengaruh  oleh  hasil  keputusan forum  ini,  karena  semua  masalah
48 Bandingkan  dengan  Ahmad  Zahro  yang menurut  penghitunganya  sejak  tahun  1926  sampai tahun 1999 telah dilaksanakan 39 kali Bahtsul Masail, namun enam hasil Bahtsul Masail dokumennya belum bisa  dilacak  sehingga  yang  ditemukan  hanya  33  kali pelksanaan  Bahtsul Masail dengan memutuskan 505 keputusan.  Lihat  Ahmad  Zahro, Tradisi  intelektual NU….. 69 49 Nahdlatul Ulama, Ahkam al-Fuqaha… xvii 50 Pada kurun waktu 1926 sampai dengan 1940 kegiatan BM dilaksanakan sekali dalam setiap  tahun pada muktamar I sampai Muktamar XV. Pada waktu perang  dunia  II,  pelaksanaan  BM  mengalami ktidakstabilan  mengiringi  tersendatnya  Muktamar, seperti  Muktamar  XVI  dan  XVII  (1946-1947), Muktamar  XVIII  dan  Muktamar  XIX  (1950-1951), Muktamar  XX  dan  Muktamar  XXI  (1954-1956. Begitu juga kegiatan BM yang menyertai Konferensi Besar.  Rapat  Dewan  Partai  maupun  Musyawarah
keagamaan yang masuk, dikaji dan diberikan jawabanya  serta  hasilnya disebarluaskan  ke warganya.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  NU secara berkala dalam kurun waktu tertentu, baik  di  tingkat  Cabang,  Wilayah,  maupun Pusat. 50
Biasanya  permasalahan  yang  akan diangkat  ke  forum  BM  (bahtsul  masail) dimulai  dari  tingkat  ranting  (desa).  Jika terjadi ke musykil an, maka diangkat ke tingkat Anak  Cabang  (kecamatan).  Jika  masih terjadi  ke musykil an,  maka  diangkat  ke  BM yang  lebih  tinggi  yaitu  tingkat  Cabang (kabupaten).  Jika  terjadi mawquf lagi,  maka diteruskan  ke  BM  tingkat  Wilayah (provinsi).  Jika  masih  terjadi mawquf lagi, maka  permasalahan  dibawa  ke  BM  tingkat nasional  dalam  forum  BM  Muktamar PBNU atau Munas ‘Alim Ulama. 51
Adapun  mekanisme  penyelesaian masalah yang dilakukan oleh LBM sebagian besar  adalah  langsung  merujuk  kepada kitab-kitab mu’tabarah 52 dari kalangan empat mazhab,  terutama  mazhab  Syafi’i. 53
Sehingga  memberikan  kesan  bahwa  BM cenderung  kepada  penyelesaian  masalah dengan cara penerapan harfiyyah (tekstualis) hukum-hukum fikih yang ditetapkan ulama-
Nasional  Alim  Ulama  terselenggara  kurang  stabil selama  kurun  waktu  1957  sampai  1979.  Selama kegiatan  tersebut  kegiatan  BM  hanya  terlaksana sebanyak delapan kali. Kemudian pada dekade 1980an dan  1990an  kegiatan  BM  baru  dapat  berlangsung secara periodik sekali dalam kurun waktu 2-3 tahun secara  bergantian  antara  Muktamar,  Munas  dan Konferensi  Besar.  Lihat  Ahmad  Zahro, Tradisi Intelekual NU… 69 51 Abdul  Mughits, kritik  Nalar  Fiqih  Pesantren (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 180 52 Kitab-kitab mu’tabarah adalah kitab-kitab yang diakui oleh kalangan ahl al-sunnah wa al-jama’ah.
53 Jika dilihat hasil bahtsul masail, maka mazhab syafi’i  mendominasi  keputusan  bahtsul  masail tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  terlepas  dari kultur Islam Indonesia  sendiri yang mayoritas adalah penganut mazhab Syafi’i.
ulama  besar  terdahulu.  Menurut  Rifyal Ka’bah  sebagaimana  dijelaskan  Ahmad Zahro bahwa  fenomena ini terjadi karena NU  gigih  mempertahankan  dan  menaruh penghormatan  yang  besar  terhadap  karya ulama-ulama  terdahulu.  Hal  ini  berbeda dengan kaum modernis seperti Muhammadiyah yang cenderung menyelesaikan  masalah  langsung  merujuk kepada al-Qur’an dan Hadits. Bahkan dalam keadaan  tertentu  dapat  menggunakan rasional  untuk  menyelesaikan  suatu masalah. 54
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  kritik kemandegan  dan  kejumudan  pemikiran keagamaan,  NU  melakukan  transformasi tradisi  bahtsul  masail.  NU  lewat  MUNAS Alim  Ulama  yang  dilaksanakan  di  Bandar Lampung  pada  tanggal  16-20  Rajab  1412 H./21-25 Januari 1992 M. telah menetapkan prosedur ijtihad yang menjadi pegangan NU dalam  merespon  berbagai  permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat akibat dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  NU sudah  mulai  beranjak  dari  hanya  sekedar bermazhab  secara qawlî (verbalis)  menjadi menerima  juga  model  bermazhab  secara manhajî (metodologis) . 55
Prosedur ijtihad yang telah ditetapkan pada  MUNAS  Alim  Ulama  di  Bandar Lampung,  merupakan  tindak  lanjut  dari gagasan-gagasan  para  pemikir  produktif muda NU dalam sebuah  forum “ Halaqah ”
(sarasehan)  untuk  merumuskan  kerangka teoritik berfikih yang produktif dan matching bahkan  sesuai  dengan  perkembangan
54 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU…79 55 M.  Ikhsanudin,  “Gerakan  Pembaharuan Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  Model Pembaharuan  Metode  Penemuan  Hukum  di Muhammadiyah dan NU” dalam jurnal Mukaddimah , Vol. 16, No. 2, 2010, 162
zaman. Salah satu hasil konkerit dari forum “ Halaqah ” tersebut adalah munculnya istilah bermadzhab  secara manhajî .    Pada  tahun 1987  dan  1998  atas  dukungan  K.H.  Sahal Mahfudh dan K.H. Imron Hamzah, mereka mempolulerkan  istilah  tersebut  dengan mengadakan seminar di Pondok Pesantren Watu  Congol,  Muntilan  Magelang  dengan tema  “Telaah  Kitab  Secara  Kontekstual”. Pada  pertengahan  bulan  Oktober  tahun 1989  diadakan halaqah mengenai  “Masa
Depan NU” dengan salah satu pembicaranya  A.  Qodri  Azizi,  beliau menegaskan perlunya redefinisi bermazhab yang  pada  akhirnya  dicetuskan  istilah bermazhab fî al-manhaj (mengikuti metodologinya  para  imam  mujtahid). 56
Kemudian pada tanggal 26-28 Januari 1990, di kalangan pesantren telah diadakan diskusi untuk mencari metode bahtsul masail yang lebih maju. Hal ini tercermin dalam halaqah di  Pondok  Pesantren  Manba’ul  Ma’arif Denanyar Jombang. 57
Adapun prosedur ijtihad NU sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  pada MUNAS  Bandar  Lampung  1992  adalah sebagai berikut: Keputusan bahtsul masail di lingkungan  NU  dibuat  dalam  kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang  disepakati  dan  mengutamakan bermazhab secara qawlî dengan menggunakan  rujukan  dari al-kutub  al- mu’tabarah (kitab-kitab  standard  yang dianggap realiable ).  Dalam  MUNAS tersebut,  diputuskan  tentang  “Sistem Pengambilan  Keputusan  Hukum  dalam Bahtsul Masail di Lingkungan NU.” Dalam MUNAS  ini  dibahas  dua  tema  besar.
56 Mahsun
Mahfudz dan Baedhowi, “Mencermati  Perkembangan  Pemikiran  Hukum Islam Di Indonesia; Studi Apresiatif Atas Pemikiran KH.  Sahal  Mahfudh  tentang  Fikih  Sosial”  dalam Jurnal Edisi 7 Vol. IV, April 2008, 59 57 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU…129
Pertama, tentang  sistem  pengambilan keputusan hukum yang terperinci dalam tiga pembahasan  yaitu  prosedur  menjawab masalah, hierarkhi dan sifat keputusan dan kerangka  analisis  masalah. Kedua, tentang prosesi  pelaksanaan  deduksi  hukumnya yang  terdiri  dari  pembahasan  prosedur pemilihan qawl/wajah ,  prosedur ilhâq dan prosedur istinbâth. Dan  MUNAS  tersebut juga  memutuskan  penjelasan  tentang beberapa  istilah  terkait  dengan  sistem pengambilan  keputusan  hukum  dalam Bahtsul  Masail  dalam  uraian  ketentuan umum, penjelasan istilah tersebut adalah:
a. Yang  dimaksud  dengan al-kutub  al- mu’tabarah adalah  kitab-kitab  tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahl  al-sunnah  wa  al-jamâ’ah (rumusan Muktamar NU ke XXVII) 58
b. Yang  dimaksud  dengan  bermazhab secara qawlî adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu.
c. Yang  dimaksud  bermazhab  secara manhajî adalah  bermazhab  dengan mengikuti  jalan  pikiran  dan  kaidah penetapan  hukum yang  telah  disusun oleh imam mazhab.
d. Yang dimaksud dengan istinbâth adalah mengeluarkan  hukum  syara’  dari dalilnya  dengan qawâid  usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah.
e. Yang  dimaksud  dengan qawl adalah pendapat imam mazhab.
58 Menurut  penulis,  rumusan  itu  bukan  pada Muktamar ke XXVII melainkan pada MUNAS Alim Ulama yang dilaksanakan di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Rabi’ul  Awal 1404  H./21 Desember 1983 M. Dalam rumusan tersebut dijelaskan bahwa al-Kutub al-Mu’tabarah  fî  Masail  al-Diniyyah  ‘indanâ ialah  kitab- kitab ‘alâ al-Madhahib al-Arba’ah. Perumusan tersebut didasarkan pada kitab; 1) Bughyah al-Mustarsyidîn karya Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi (Indonesia: al- Haramain,  t.th.),  8.  2) I’ânah  al-THâlibîn karya Muhammad  Syaththâ  al-Dimyâthi  (Indonesia:  Dar
f. Yang  dimaksud  dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab.
g. Yang  dimaksud  dengan taqrîr  jamâ’i adalah  adalah  upaya  secara  kolektif untuk  menetapkan  pilihan  terhadap satu diantara beberapa qawl atau wajah.
h. Yang dimaksud dengan ilhâq ( ilhâq al- masâil bi nadhâ’irihâ ) adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa
i. Yang  telah  dijawab  oleh  kitab (menyamakan  dengan  pendapat  yang sudah “jadi”). 59
Lebih  lanjut,  keputusan  MUNAS Bandar  Lampung  tersebut  dipertegas  dan diperjelas kembali pada  MUKTAMAR NU XXXI  di  Asrama  Haji  Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah pada tanggal 16- 18  Syawal  1425  H./29  Nopember-1 Desember  2004  M.  Seperti  bermazhab secara qawlî yang  hanya  dalam  lingkup mazhab  tertentu,  dipertegas  menjadi  salah satu al-madhâhib  al-arba’ah. Bermazhab secara manhajî yang  diartikan  dengan mengikuti  jalan  pikiran  dan  kaidah penetapan  hukum  yang  telah  disusun  oleh imam  mazhab,  dipertegas  menjadi  imam mazhab  dari al-madhâhib  al-arba’ah. Istilah istinbâth yang  diartikan  mengeluarkan hukum dari dalilnya melalui qawâid usyûliyyah dan qawâid  fiqhiyyah diperjelas  menjadi istinbâth  jamâ’i untuk  menghindari  pelaku tunggal. Qawl dan wajah yang  diartikan
Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th.), jilid I, 17. 3) al- Fawâid al-Makkiyah dalam Majmû’ah Sab’ah al-Kutub al- Mufîdah karya Alawi al-Saqqaf  (Mesir:  Musythafâ al- Halabi, t. th.), 50. Lihat Nahdlatul Ulama, Ahkâm al- Fuqâhâ… 386-387 59 Ilhâq merupakan sebuah metode yang hampir mirip  dengan  metode qiyâs, hanya  saja  sumber  dari metode ilhâq bukanlah  Al-Qur’an  dan  Sunnah melainkan al-kutub  al-mu’tabarah .  Lihat  nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ… 470
pendapat  imam  mazhab  dan  pendapat ulama  mazhab,  dipersempit  lingkupnya sebatas  pendapat  imam  Syafi’i  dan  ulama mazhab  Syafi’i.  Begitu  juga  dengan taqrîr jamâ’i, lingkupnya  juga  dibatasi  hanya menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qawl/wajah dalam mazhab Syafi’i. 60
MUNAS  Alim  Ulama Bandar Lampung 1992, selain menjelaskan ketentuan umum, juga menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan pengambilan keputusan.  Adapun  prosedur  pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1) Prosedur Pemilihan Qawl/Wajah
a) Ketika dijumpai beberapa
qaul /wajah  (pendapat)dalam  satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
b) Pemilihan  salah  satu  pendapat dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
(1) Dengan  mengambil  pendapat  yang lebih mashlahah dan  atau  yang  lebih kuat.
(2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan  ketentuan  Muktamar
NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
(a) Pendapat  yang  disepakati  oleh al- Syaykhân (al-Nawâwy dan al-Râfi’y)
(b) Pendapat  yang  dipegangi  oleh  al- Nawâwy saja
(c) Pendapat  yang  dipegangi  oleh  al- Rafi’y saja
(d) Pendapat  yang  didukung  oleh mayoritas ulama
(e) Pendapat ulama terpandai
(f) Pendapat ulama yang paling warâ’
60 Lihat Nahdlatul Ulama, Ahkâm al- Fuqâhâ… 846 61 Lihat Nahdlatul Ulama, Ahkâm al- Fuqâhâ… 472-473
62 Menjawab permasalahan fikih dengan merujuk pendapat tunggal pada hakikatnya hampir tidak ada,

## 2) Prosedur Ilhâq
Dalam  hal  ketika  suatu  masalah  atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah  atau  kasus  tersebut  diselesaikan dengan prosedur Ilhāq al-Masā’il Bi nadhā’irihā (mempersamakan  hukum  suatu  kasus  yang belum  ada  ketentuan  hukumnya  dengan kasus  yang  mirip  yang  telah  ada  ketentuan hukumnya  dalam  kitab  fikih)  secara jamâ’i (kolektif).
Ilhâq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih (kasus yang telah ada  ketentuan  hukumnya  dalam  kitab-kitab fikih) , mulhaq ilayh (kasus yang hendak dicari hukumnya  atau  dipersamakan  hukumnya) dan wajh al-ilhâq (sifat yang mempertemukan antara mulhaq bih dengan mulhaq ilayh ) oleh para mulhiq (ulama  penggali  hukum) yang ahli.

## 3) Prosedur Istinbâth
Dalam  hal  ketika  tak  mungkin dilakukan ilhâq karena  tidak  adanya mulhaq bih dan wajh al-ilhāq (sisi persamaannya) sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbâth secara jamâ’i ,  yaitu  dengan  mempraktekkan qawā’id  usyūliyyah dan qawā’id  fiqhiyyah oleh para ahlinya. 61
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pengambilan keputusan  dalam  bahtsul  masail  Nahdlatul Ulama  dirumuskan  dalam  tiga  prosedur. Pertama, prosedur taqrîr  jamâ’i, 62 (penetapan hukum  secara  kolektif). Taqrîr  jamâ’i merupakan  upaya  secara  kolektif  untuk menetapkan  pilihan  terhadap  satu  diantara beberapa qawl atau wajah, dengan  cara
kecuali jika sudah menjadi ijmâ’. Ini berkaitan dengan pemahaman  fikih  yang  berdasarkan  dalil ‘âm maka sebagai konsekuwensinya akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya.
permasalahan  dicarikan  jawabanya  yang terdapat  dalam al-kutub  al-mu’tabarah . Dengan demikian, taqrîr jamâ’i pada dasarnya hanyalah  menetapkan  saja  apa  yang  sudah ada dalam al-kutub
al-mu’tabarah.
Kemungkinan, ini disebabkan oleh pandangan yang menjadi keyakinan mereka bahwa  apa  yang  sudah  menjadi  keputusan para  ulama  baik qawl atau wajah dianggap selalu  memiliki  relevansi  dengan  konteks kehidupan  masa  kini  dan  bisa  digunakan tanpa  ada  kritikan. Qawl atau wajah yang terdapat  dalam al-kutub  al-mu’tabarah dianggap sebagai kata final.
Lebih  lanjut,  sistem  pengambilan keputusan  bahtsul  masail  NU  yang mengikuti  cara  baku  yang  telah  disepakati dikalangan  ulama  NU,  yang  telah memberikan alternative pilihan yang disusun secara  hierarkis,  memberikan  kesan  bahwa keputusan  ini Syafi’i sentris .  Cara  baku  yang telah  ditetapkan  ulama  NU  tersebut  adalah pertama, pendapat  yang  disepakati  oleh al- Syaykhân . Kedua, pendapat  yang  dipegangi oleh  imam  Nawawî  saja. Ketiga, pendapat yang  dipegangi  oleh  imam  Râfi’î  saja. Keempat, pendapat  yang  didukung  oleh mayoritas  ulama. Kelima, pendapat  ulama terpandai dan keenam, pendapat ulama yang paling warâ’ .  Ada  beberapa  alasan  yang melatarbelakangi  kenapa  imam  Nawawî didahulukan  atas  imam  Râfi’î  sebagaimana yang  terjadi  atas  Ibn  H{ajar  yang  lebih diutamakan  dari  pada  imam  al-Ramlî.
Pertama, berdasarkan pertimbangan penampilan karya ilmiahnya yang ahsan (lebih berbobot)  dan  ‘alimnya  orang  itu. 63 Kedua, Nawawî dikenal sebagai muharrir (penyeleksi) mazhab  Syafi’i,  di  tangan  ulama  inilah pemikiran-pemikiran imam Syafi’i terseleksi.
63 Ahmad Zahro, Tadisi Intelektual NU ;…171
Ketiga, Nawawî  selain faqîh (ahli  fikih)  juga dipandang sebagai muhaddith ‘âqil (ahli Hadits yang  cerdas)  sedangkan  Râfi’î  hanya faqîh (ahli  fikih).  Nawawi  mempunyai  banyak karya dalam bidang Hadits, di antaranya al- Manhâj, Syarh al-Muslim, al-Adhkâr, Arba’în al- Nawawî,  Khulâsyah  fi  al-Hadîth dan  lain-lain. Keempat, Nawawi  memiliki  kecenderungan sikap asketis lebih tinggi dari Râfi’î. 64
Kedua, prosedur ilhâq  al-masâil  bi nadhâ’irihâ. Prosedur  ini  digunakan  untuk menggantikan  istilah qiyas, yang  menurut pandangan  NU  tidak  layak  dan  tidak  patut dilakukan,  karena qiyâs merupakan  suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid.  Hal  ini  menunjukan  atas  sikap kehati-hatian NU agar tidak terjebak dalam melakukan  kajian-kajian  langsung  terhadap sumber-sumber ajaran Islam yakni al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam ilhâq yang  mesti  diperhatikan adalah harus adanya mulhaq bih, mulhaq ilayh dan wajah ilhâq. Ilhâq adalah mempersamakan persoalan  fikih  yang  belum  ditemukan jawabanya  dalam  kitab  secara  tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabanya. Dalam praktiknya, metode ilhâq menggunakan  prosedur  dan  persyaratan mirip qiyâs, hanya saja,  dalam ilhâq yang dijadikan mulhaq  bih adalah  pendapat  atau qawl/wajah para  ulama  yang  terdapat  dalam al-kutub  al-mu’tabarat sedangkan  dalam qiyâs mulhaq bih adalah sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
Ketiga, prosedur istinbâth . Istinbâth merupakan metode terakhir yang digunakan oleh  bahtsul  masail  NU,  manakala pertanyaan  atau  kasus  tidak  terdapat jawabanya  (sama  sekali)  dalam  kitab-kitab standart  ( al-kutub  al-mu’tabarah )  baik  berupa
64 Husein Muhammad, “ Tradisi Istinbat Hukum NU ”,…29
qawl atau wajah ,  dan  tidak  memungkinkan untuk  melakukan ilhâq, maka  langkah  yang dilakukan  adalah istinbâth secara  kolektif dengan  mepraktikkan qawâid  usyûliyyah dan qawâid  fiqhiyyah sebagaimana  yang  telah dirumuskan  oleh  para  mujtahid  terdahulu. Dengan demikian, maka produk hukum yang dihasilkan  merupakan  hasil  ijtihad  ulama- ulama  NU  atas  nasy-nasy  al-Qur’an  dan Sunnah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ijtihad  yang  digunakan  oleh  para  mujtahid terdahulu.
Jadi, istinbâth merupakan langkah  dan alternative  terakhir  dalam  bahtsul  masail. Maksudnya istinbâth dapat  digunakan manakala  suatu  masalah  atau  kasus  tidak terdapat  jawabanya  dalam al-kutub  al- mu’tabarah sehingga  tidak  dapat  dilakukan pemilihan qawl atau wajah dan  tidak memungkinkan untuk dilakukan ilhâq karena tidak  adanya mulhaq  bih dan wajah ilhâq . Istinbâth dilakukan  dengan  cara  kolektif dengan  mengaplikasikan qawâid  usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah oleh para ahlinya.

## Kesimpulan
NU  sebagai  ormas  Islam  yang berhaluan ahl  al-sunnah  wa  al-jamâ’ah dalam menjalankan  ajaran  Islam  berpangkal  pada tiga  panutan  yaitu  dalam  bertauhid mengikuti paham Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu  Mansur  al-Maturidi;  dalam  berfikih mengikuti  salah  satu  mazhab  fikih  empat yang terkenal dengan sebutan al-madhâhib al- arba’ah (Hanafi, Maliki, Syâfi’i, dan Hanbali); dan  dalam  bertasawuf  mengikuti  cara  yang ditetapkan  dan  dirumuskan  al-Junaid  al- Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.
Sedangkan  tradisi  intelektual  NU diwadahi  dalam  forum  Bahtsul  Masail dengan  menggunakan  kitab  kuning  yang
diakui  ( al-kutub  al-mu’tabarah )  sebagai rujukannya. Adapun metode yang digunakan  dalam  risetnya  pertama taqrîr jamâ’i (penetapan  hukum  secara  kolektif). Taqrîr  jamâ’i ini  merupakan  suatu  upaya secara  kolektif  untuk  menetapkan  pilihan terhadap satu di antara beberapa qawl atau wajah, dengan  cara  permasalahan  dicarikan jawabanya yang  terdapat dalam al-kutub al- mu’tabarah . Kedua ilhâq  al-masâil  bi  nadhâ’irihâ, prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas.  Ilhâq adalah  mempersamakan persoalan  fikih  yang  belum  ditemukan jawabanya  dalam  kitab  secara  tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabanya dalam kitab. Dalam praktiknya, metode ilhâq menggunakan  prosedur  dan  persyaratan mirip qiyâs, hanya saja,  dalam ilhâq yang dijadikan mulhaq  bih adalah  pendapat  atau qawl/wajah para ulama yang terdapat dalam al-kutub al-mu’tabarat sedangkan dalam qiyâs mulhaq bih adalah sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
Ketiga istinbâth yang  merupakan metode  terakhir  yang  digunakan  oleh bahtsul  masail  NU,  manakala  pertanyaan atau  kasus  tidak  terdapat  jawabanya  (sama sekali)  dalam  kitab-kitab  standart  ( al-kutub al-mu’tabarah )  baik  berupa qawl atau wajah , dan tidak memungkinkan untuk melakukan ilhâq, maka  langkah  yang  dilakukan  adalah istinbâth secara kolektif dengan
mepraktikkan qawâid  usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu.

## Daftar Pustaka
Arifi, Ahmad. “Pergulatan Fiqh dalam fikih Nahdlatul Ulama: Analisis Paradigma  atas  fikih  Tradisi”.
Disertasi.  Yogyakarta:  PPs  UIN Yogyakarta, 2007
Asy’ari,  Hasyîm. Ihyâ’  ‘Amal  al-Fud}âla; Muqaddimah  Anggaran  Dasar  NU , Kendal: tp., 1969 Asy’ari, M. Hasyim. Risalah Ahl Assunnah wa al-Jamā’ah:  fi  Hadīth  al-Mauta  wa Asyrāt  as-Sā’ah  wa  Bayān  Mafhū  as- Sunnah  wa  al-Bid’ah .  Jombang:
Maktabah  at-Turas  al-Islami  bi Ma’had Terbuireng, 1418 H Bruinessen,  Martin  Van. Kitab  Kuning, Pesantren  dan  Tarekat:  Tradisi-tradisi Islam  di  Indonesia. Bandung:  Mizan, 1996 Bruinessen, Martin Van. Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahd}atul Ulama  and  Indonesia’s  New  Order Politics, Factional Conflict and The Search for  A  New  Discourse, Pent.  Farid Wajidi,  Yogyakarta:  LkiS,  Cet:  IV, 2004\\\
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai . Jakarta:
LP3ES, 1994
Dlofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren, Studi Tentang  Pandangan  Hidup  Kiyai . Jakarta: LP3ES, 1984 DZ, Abdul Mun’in. “Bahtsul Masail Tradisi Akademik  Muslim  Tradisionalis”, dalam Jurnal  Gerbang ,  vol.  12,  tahun 2002
Hosen,  Nadirsyah.  “Nahdlatul  Ulama  and Collective Ijtihad”  dalam journal New
Zealand  Journal  of  Asian  Studies 6,  1. Juni 20045 Iqbal,  Muhammad. Hukum  Islam  Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia. Tangerang:
Gaya Media Pratama, 2009
Karamali,  Syaista  P.  Ali  and  Fiona
DunneSource, “The Ijtihad
Controversy”,  dalam Journal  Arab Law  Quarterly ,  Vol.  9,  No.  3  (1994), pp.  238-257  Publisyed  by:  BRILL Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/33815
68. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014
al-Khatib, Muhammad ‘Ajaj. Ushûl al-Hadîth Ulûmuh wa Musythalahuh, Beirut: Dar al-Fikr, 2006 al-Hasyimiy, Muhamad Ma’syum Zainy. Pengantar Memahami Nadham  Baiqûniyyah .Jombang:  Darul Hikmah Jombang, 2008
M.  Ikhsanudin,  “Gerakan  Pembaharuan Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi Model Pembaharuan Metode Penemuan Hukum di Muhammadiyah  dan  NU”  dalam jurnal Mukaddimah ,  Vol.  16,  No.  2, 2010
M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa- fatwa  dan  perubahan  Sosial ,  terj.  Iding Rassyidin  Hasan.  Jakara:  Teraju, 2002
Ma’syum, Saifullah. Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas  26  Tokoh  NU .  Bandung: Mizan, 1998 Mahfudh,  Muhammad  Sahal.  “Bahtsul Masail  dan  Istinbath  Hukum  NU: Sebuah  catatan  pendek”  dalam  A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), Ahkâm  al-Fuqâhâ:  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam Keputusan  Muktamar,  Munas  dan Konbes 1926-2010 . Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 2011 Mahfudh,  Muhammad  Sahal. Nuansa  Fikih Sosial. Yogyakarta: LKiS, 1994 Mahsun.  dan  Baedhowi,  “Mencermati Perkembangan  Pemikiran  Hukum Islam Di Indonesia; Studi Apresiatif Atas Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang  Fikih  Sosial”  dalam Jurnal Edisi 7 Vol. IV, April 2008 Makdisi,  George.  “The  Sunni  Revival”, dalam Islamic  Ciilization  950-1150
(Papers  on  Islamic  History  III),  ed. D.H.  Ricards.  Oxford:  Cassier-The Near  East  Center  Unviersity  of Pannsylvania, 1973 Muchtar  ,  Masyhudi.  Dkk. Aswaja  An- Nahdliyyah:  Ajaran  Ahlussunnah  wal jama’ah  yang  berlaku  di  lingkungan Nahdlatul  Ulama. Surabaya:  Khalista dan Lajnah Ta’lif Wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2007 Mughits, Abdul. kritik Nalar Fiqih Pesantren . Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Muhammad,  Husein.  “Tradisi  Isinbat Hukum NU: Sebuah Kritik”, dalam M.  Imdadun  Rahmat  (ed), Kritik Nalar  Fiqih  NU:  Transformasi Paradigma  Bahtsul  Masail .  Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002 Mustofa,  Misbah. Anda Ahlussunnah? Anda Bermadzhab? Tuban: al-Misbah, 2006 Nahd}atul  Ulama. Ahkâm  al-Fuqâhâ;  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas  dan Konbes  Nahd}atul  Ulama  1926-2010. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta’lif Wa Al-Nasyr, 2011. Nasution,  Harun. Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah  Analisa  dan  Perbandingan.
Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986.
Al-Syâthibî. Al-Muawafaqat  Fi  Ushul  al- Syari’ah, Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- Ilmiyah, Juz II, 2003 Wahid, Abdurrahman. Prisma Pemikiran Gus Dur . Yogyakarta: LKiS, 2000 Winarno. “Pergesaran Ijtihad dalam Bahtsul Masail  Nahdlatul  Ulama”.  Resensi buku “Dinamika Ijtihad NU” penulis Imam  Yahya,  penerbit:  Semarang: Walisongo Press, 2009. Dalam jurnal SUHUF, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009,
Yahya,  Imam. Dinamika  Ijtihad  NU , Semarang:  Walisongo Press, 2009 Zahro, Ahamad. Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004 Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahthul Masâil 1926-1999.
Yogyakarta:  LKiS  Pelangi  Aksara Yogyakarta, 2004