## RELEVANSI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

## Amelia Silvanti
Universitas Bengkulu, ameliasilvanti25@gmail.com
Rio Andrian Universitas Bengkulu, reyokn29@gmail.com
Pipi Susanti Universitas Bengkulu, pipi@unib.ac.id

## ABSTRAK
Pemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari suatu Negara yang demokrasi, dengan adanya pemilu maka prinsip kedaulatan rakyat terpenuhi, dimana rakyat bebas dalam hal menentukan pilihan dan  dapat  menjadi  perwakilan  rakyat  untuk  mengambil  bagian  dalam  suatu  pemerintahan.  Pada pemilihan  umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  sebelum  dipilih  oleh  rakyat,  setiap  partai  yang akan  mencalonkan  sebagai  peserta  pemilu  haruslah  mencapai  ketentuan  ambang  batas  yang  telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  pada  pasal  414  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  Partai  politik  peserta  pemilu  dapat memperoleh kursi di DPR ketika sudah memenuhi ambang batas sebesar 4%. Ambang batas adalah salah  satu  bentuk  cara  yang  dinilai  efektif  dalam  penyaringan  secara  berkualitas  untuk  menduduki kursi DPR tersebut. Dalam putusan Mahkama Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan ambang batas dalam parlemen yakni yang semula adalah 4% menjadi tidak ada, jadi setiap partai  mana  saja  diperbolehkan  untuk  menduduki  kursi  DPR  tersebut,  untuk  itu  hal  ini  tentunya menimbulkan beberapa polemik ditengah-tengah masyarakat dan jika merujuk pada sejarah pemilu di Indonesia putusan tersebut dianggap tidak relevan.

## Kata Kunci: Ambang batas parlemen, legislative, kedaulatan rakyat, pemilihan umum

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  kedaulatan  penuh  diatas  rakyat,  untuk  itu  pada sistem  pemilihan  lembaga  pemerintahan  dilakukan  dengan  cara  pemilihan  umum  serentak disetiap daerah yang ada di Indonesia. Sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilihan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah sistem proporsional terbuka, maksud dari sistem proporsional  terbuka  ini  adalah  sistem  pemilihan  dengan  cara  memilih  partai  serta  kandidat yang diinginkan pada saat pemilihan umum diselenggarakan secara terbuka atau transparan. Kemudian Indonesia mempunyai aturan terkait dengan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum yakni pada pasal 22E ayat (3) yang menjelaskan mengenai peseta pemilihan umum anggota DPR yakni berasal dari partai politik, artinmya disini adalah bahwa keterlibatan partai politik adalah suatu kewajiban atau keharusan dari suatu calon anggota DPR saat pemilihan umum. Lalu dalam Undang-Undang Pemilu juga menyebutkan bahwasannya, ada beberapa tahapan syarat dalam mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, khususnya dalam pembahasan ini adalah mengenai proses pemilihan umum  pada  lembaga  Legislatif,  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Didalam  aturan  tersebut menyebutkan  bahwasannya  ketika  ingin  menduduki  kursi  DPR  maka  partai  politik  yang
menjadi  penggusung  haruslah  mempunyai  suara  minimal  4%  atau  sebutan  lainnya  adalah ambang batas parlemen. Ketentuan ambang batas ini termaktub dalam pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: “Partai  Politik  Peserta  Pemilu  harus  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan  perolehan  kursi  anggota  DPR”. 1 Undang-Undang  ini  menegaskan  secara  jelas mengenai ketentuan yang harus diperoleh dari suatu partai untuk dapat memperoleh kursi di parlemen.
Pemilihan  DPR  diwajibkan  berasal  dari  sebuah  partai  politik,  dan  tidak  boleh mencalonkan diri secara indenpenden, hal ini telah dipertegas dalam pasal 240 ayat (1) huruf (n)  yang  mengatakan  bahwa  sebagai  bakal  calon anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten haruslah menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Jelas dalam aturan ini telah memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai seorang anggota parlemen, merek haruslah menjadi anggota partai atau sudah menjadi anggota partai. Kemudian partai yang yang ingin lebih banyak menduduki kursi parlemen tersebut harus sudah memperoleh suara rakyat sebanyak 4% seperti yang telah dijelaskan pada pernyataan diatas. Dengan menjadikan partai politik sebagai langkah awal menuju  kursi parlemen adalah salah satu perwujudkan terhadap partisipasi politik, dimana, partisipasi polik ini merupakan suatu kebebasan  berpendapat  oleh  masyarakat  yang  dibentuk  menjadi  sebuah  organisasi  yang berorientasi pada hak dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan  ketentuan dalam  pasal  28E  ayat  (3)Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Artinya peran Partai politik sangatlah penting terutama untuk menjadi dasar seleksi pemilihan calon anggota di lembaga legislative yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota.
Dalam membahas masalah dalam penulisan ini, jenis penulisan yang dilakukan adalah melalui metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  dimana  dalam  proses  penelitian dilakukan bersasarkan  hasil  research  dari  kepustaaan  atau  literatur  online,  baik  berupa  artikel,  buku elektronik,  berita,  serta  berdasarkan  pada  pendapat  hukum  terdahulu  atau  berdasarkan metodologi  penelitian  hukum  doktrial.  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  doktrinal  yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan  mengkaji  aspek-aspek  (untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif 2 . Untuk itu pada penelitian ini  mengkaji  terkait  dengan  suatu  perubahan  dalam  peraturan  perundang-undangan berdasarkan  sejarah  atau  pendapat  hukum  terdahulu  mengenai  implikasi  dan  relevansi perubahan yang dilakukan, sehingga penelitian hukum yang dikaji juga didasarkan pada hasil bacaan melalui jurnal dan buku-buku yang tersedia.

## PEMBAHASAN

## A. Kesesuaian Penghapusan Ambang Batas Parlemen (Parlianmentary Treshold) Pada Konsep Demokrasi Melalui Pemilu Di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat menrupakan lembaga dengan tugas untuk membuat sebuah aturan  yang  merupakan  aspirasi  masyarakat  dalam  mengatur  mengenai  aktivitas  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Peran  lembaga  legislative  sangatlah  penting  disebuh Negara  dengan  bentuk  pemerintahan  Republik.  Indonesia  termasuk  dalam  bentuk
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2 Benuf Kornelius, Azhar Muhamad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I. Hlm. 23.
pemerintahan  Republik,  dimana  bentuk  pemerintahan  republik  merupakan  bentuk pemerintahan  yang  pemerintahan  yang  mandatnya  berasal  dari  rakyat  dan  mekanisme pemilihannya  melalui  pemilihan  umum.  Sejalan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republim  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara kesatuan,  yang  berbentuk  Republik.  Oleh  karena  itu  mandat  kekuasaan  yang  diterima  oleh lembaga pemerintah itu adalah berdasarkan pilihan dari rakyat yang dimana rakyat diberikan kebebasan dalam hal memilih calon pemimpin dan calon anggota legislatif di Indonesia melalui sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Peran Fraksi di DPR sangatlah penting dalam hal ini fraksi berfungsi sebagai proses penghubung bagi kebijakan pemerintah  baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Maka penting untuk dipahami bahwasanya setiap kursi yang  tersedia  di  parlemen  merupakan  point  utama  dalam  menyaring  bakal  calon  yang menduduki kursi tersebut dan diharapkan dapat menjadi perwakilan rakyat yang berinegritas dan  merakyat.  Kemudian  partai  politik  juga  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  sejarah  perkembangan  partai  politik  pasca  reformasi  ialah  berfungsi  sebagai pendidikan  politik,  menyerap,  menyalurkan  dan  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan 3 .
Dalam sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia, pada pemilu pertama yaitu tahun 1955 telah menerapkan sistem pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, tetapin pada tahun ini belum memngatur secara tegas dalam sebuah aturan atau ketentuan yang dimana mengatakan bahwa anggota DPR haruslah berasal dari  sebuah partai, tetapi saat zaman orde lama ini partai politik ini sudah ada dan telah terbentuk 36 partai politik yang resmi mengikuti pemilihan  umum  ditahun  ini.  Kemudian  setelah  orde  lama,  bergantinya  presiden  Republik Indonesia  pada  saat  itu  yaitu  dari  Ir.  Soekarno  menjadi  Soeharto  merupakan  tonggak  awal sebuah partai politik diharuskan menjadi syarat dalam mengikuti calon anggota DPR dan hal tersebut tertuang dalam TAP MPRS No.  XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan  Kekaryaan,  lalu  didalam  konsiderant  menimbang  TAP  MPRS.  Dalam  TAP  MPRS  ini mengatakan  bahwa  konsideran  menimbang  anggota  lembaga  permusyawaratan/perwakilan yang  akan  dipilih  melalui  pemilihan  umum  harus  disi  oleh  anggota  yang  dapat  mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa dan golongan karya.
Disinilah kemudian peran partai politik sangatlah penting dalam hal untuk mengisi kursi yang ada di lembaga legislatif. Dan pada era orde baru ini mulai ada penyerhanaan partai politik yakni hanya menjadi 3 partai saja yaitu partai Golongan Karya (GORKAR), Partai Demokrat Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini sudah merupakan dari  gabungan  beberapa  partai-partai  yang  ada  pada  saat  itu  dan  kemudian  partai  tersebut gabung dalam masing-masing ketiga partai tersebut. Akan tetapi pada zaman orde baru atau zaman pemerintahan Soeharto, yang paling mendominasi kemenangan dari pemilu DPR pada saat  itu  adalah  partai  GOLKAR,  hal  ini  dikarenakan  adanya  prinsip  monoloyalitas  pegawai negeri sipil (PNS) yang bertujuan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru dengan mewajibkan PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum. Oleh karena itu setiap tahunnya mulai dari pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, sampai dengan tahun 1997 telah memasukkan ketentuan wajib berasal dari anggota partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dan pada tahun 1997 inilah
3 M.A. Fathan. 2020. Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi . Jurnal Konstitusi. Volume 17, Nomor 2. Hlm. 438.
yang kemudian terjadi penyederhanaan partai atau penggabungan para partai-partai menjadi satu partai yakni yang telah disebutkan diatas yaitu 3 partai besar tersebut.
Seiring berjalannhya waktu dan semakin banyak perubahan kebijakan terhadap peraturan pemilihan  umum,  pada  Tahun  2008  keluarlah  kemudian  ketentuan  mengenai  ambang  batas dalam parlemen, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 202  yang  mengatakan  bahwa  partai  politik  peserta  pemilu  harus  memenuhi  sekurang- kurangnya 2,5% suara dari jumlah suara yang sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam pemilihan  umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  beberapa  kali  mengalami  perubahan ketentuan  ambang  batas  parlemen  yaitu  mulai  dari  2%  pada  pemilu  tahun  2009,  kemudian berubah menjadi 3,5% pada pemilu tahun 2014, hingga sampai pada pemilu tahun 2024 tetap memberlakukan  ambang  batas  parlemen  sebesar  4%.  Ambang  batas  parlemen  ini  bertujuan agar  dilakukannya  penyederhaaan  partai  politik  yang  memperkuat  sistem  pemerintahan presidensil. Awal mulanya diberlakukan ambang batas ini karena pada zaman pasca reformasi masyarakat  sangat  antusias  dalam  berserikat  dan  menyatakan  pendapat  atau  aspirasinya melalui  pembentukan  partai  politik, terbukti  pada  tahun  1999  jumlah  partai  yang mengikuti pemilihan  umum  pada  tahun  ini  adalah  48  partai  politik.  Tentunya  hal  itu  dianggap  tidak mungkin akan efektif dan relevan lagi ketika masyarakat akan dihadapkan kebingungan dalam memilih  calon  anggota  legislatif  secara  efisien.  Maka  penyederhanaan  partai  ini  dianggap relevan untuk menyaring partai-partai yang begitu banyak terbentuk pada tahun itu dan supaya partai-partai yang telah terbentuk tidak mengalami penyimpangan.
Salah satu alasan dikeluarkannya ketentuan mengenai ambang batas ini sendiri adalah untuk  mengefisiensikan  perolehan  pengambilan  keputusan  saat  proses  pelaksanaan  pemilu. Penerapan  ambang  batas  (threshold)  memungkinkan  parpol  bersaing  secara  sehat  untuk memperoleh  suara  dalam  pemilihan  umum.  Di  sisi  lain,  threshold  ini  diharapkan  dapat mendidik parpol mengenai bagaimana pemberlakuan regenerasi agar tidak terpinggirkan dalam proses  pemilu  berikutnya.  Selain  itu  juga  hadirnya  ambang  batas  ini  akan  mengajarkan bagaimana memenangkan suara di lembaga perwakilan secara efektif dan relevan. Sementara itu  sifat  penerapan  ambang  batas  (threshold)  parlemen    tidak    diskriminatif    dalam    hal tujuannya,  karena  peraturan ambang batas (threshold) mengakui semua partai politik besar maupun yang baru berdiri. 4 Tentunya hal ini tidak melanggar konsep demokrasi di Indonesia karena pada padasarnya kebebasan kedaulatan penuh oleh rakyat tidak ada dibatasi, tetapi jika ambang  batas  ini  dianggap  sebagai  penghalang  atau  pembatas  bagi  para  pihak  yang  ingin mencalonkan dirinya dilembaga legislatif tentunya hal ini tidak boleh dipandang sebagai hal negatif tetapi tetap mempertimbangan keadaan demokrasi di Indonesia dan tetap berorientasi pada sistem pemilihan umum secara terbuka, maka sebenarnya putusan Mahkama Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dianggap telah keluar dari tujuan awal diberlakukannya threshold yang ada di Indonesia. Jika dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah telah melanggar  hak  konstitusi  rakyat  dan  telah  melanggar  prinsip  kedaulatan  rakyat  untuk  dapat dipilih dalam proses pemilihan umum tidak sejalan dengan kondisi demokrasi yang saat ini, walaupun ketentuan penghapusan ambang batas ini baru berlaku pada pemilu 2029 nanti, tetapi tetap    saja  harus  melihat  pada  kondisi  yang  saat  ini  dan  pemilu  sebelumnya,  karena  selama berjalannya pemilu di Indonesia mengenai ketentuan ambang batas parlemen ini tidak pernah mengalami  kesalahan  ataupun  kegagalan  dalam  proses  pemilihan  umum  pada  lembaga
4 Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. Akibat Hukum  Regulasi Tentang Threshold Dalampemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden . Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1. Hlm. 28
legislatif  DPR  hal  ini  telah  dianggap  lebih  relevan  untuk  era  demokrasi  mapan.  Umumnya terdapat  dua  karakter  negara  demokrasi, yaitu   negara   demokrasi   transisi   dan   negara demokrasi mapan. Biasanya, negara demokrasi transisi,   terutama   yang   sedang   bergerak dari   situasi  dan  gejolak  konflik  yang  mendalam, lebih  memerlukan  keterikatan  di  antara semua  pihak.
Dengan  demikian,  dibutuhkan  threshold yang  rendah  bagi  partai  peserta  pemilu agar  bisa  menyuarakan  aspirasinya.  Sementara  untuk  negara demokrasi mapan, biasanya lebih  memilih  threshold  yang  lebih  tinggi 5 .  Semua  didasarkan  atas  kondisi  Negara  masing- masing, dan permasalahan yang sedang dihadapi, sejauh ini Indonesia dianggap sebagai Negara yang  mapan  Demokrasi,  dan  melihat  kondisi  politik  yang  terjadi  pada  akhir-akhir  ini sebenarnya  tidak  ada  partai  politik  yang  dibentuk  dianggap  menyimpang  dan  menciderai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi hal ini disebabkan supaya penyeleksian serta penyaringan anggota parlemen agar lebih berkompeten dan  berintegritas  yang  tinggi,  sehingga  setiap  partai  akan  menyiapkan  bakal  calon  anggota dengan  baik  dan  berusaha  untuk  menjadi  sorotan  masyarakat  untuk  dapat  dipilih  melalui pemilihan umum. Untuk itu sebenarnya penghapusan ambang batas parlemen ini seharusnya tidak  dilakukan  karena  akan  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  pembentukan  partai baru yang mungkin akan menyimpang daripada konsep Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Yang dikhawatirkan bahwa setiap partai akan bersaing secara tidak  sehat,  semakin  banyaknya  peleburan  partai  yang  semulai  dari  multi-partai  menjadi individual  partai.  Dan  akan  mengalami  gejolak  politik  yang  singnifikan  ketika  banyaknya partai yang dibentuk berdasarkan visi-misi masing-masing partai yang akan membuat rakyat semakin bingung dalam penentuan calon anggota legislatif terbaik berdasarkan latar belakang partainya.
Jika konsep Negara demokrasi adalah memberikan kebebasan secara luas maka dalam hal  ini  ambang  batas  mungkin  tidak  dihapuskan  tetapi  dikurangi  jumlahnya  karena  akan memberikan  kesempatan  yang  mudah  juga  untuk  partai-partai  kecil  yang  sudah  terbentuk sebelumnya. Jadi dengan pengurangan tersebut kebebasan rakyat dalam hal untuk dipilih tidak dibatasi tetapi hal tersebut dimaknai sebagai upaya untuk penyaringan calon anggota DPR yang berkompeten  dan  berintegritas  yang  tinggi,  karena  tugas  dan  wewenang  DPR  ini  sendiri sangatlah  berpengaruh  terhadap  masyarakatnya  dimana  setiap  keputusan  dibuat  berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan lembaga legislatif khususnya DPR.

## B. Implikasi negatif terhadap dihapuskannya ambang batas parlemen di Indonesia yang didasarkan pada putusan Mahkama Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
Pemilihan Umum  sebagai sarana mewujudkan cita-cita demokrasi tidak semata mata menentukan  siapa  yang  akan  duduk  di  parlemen  melainkan  Harus  dapat  merepresentasikan kedaulatan  rakyat. 6 Berdasarkan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan    ambang  batas  parlemen atau parliamentary threshold 4% (empat persen) suara sah secara nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu),dalam putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023,  parliamentary  threshold  4%  dinilai  tidak  sejalan  dengan  prinsip demokrasi,  keadilan,  dan  melanggar  kepastian  hukum  yang  dijamin  oleh  konstitusi.Maka ambang  batas  parlemen  tersebut  konstitusional  sepanjang  tetap  berlaku  dalam  Pemilu  DPR
5 Ibid , hlm. 23.
6 F.U.  Sunny.  2011. Relevansi  Perliamentary  Treshold terhadap Pelaksanaan  Pemilu yang Demokratis . Jurnal  Konstitusi. Volume 8, Nomor 2. hlm. 91
2024  dan  konstitusional  bersyarat  untuk  diberlakukan  pada  Pemilu  DPR  2029  dan  pemilu berikutnya. 7 Namun  dengan  dihapuskannya  parliamentary  threshold  4%  justru  akan berimplikasi  buruk  pada  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Tujuan  dari  diberlakukannya parliamentary  thereshold  adalah  untuk  menselaraskan  sistem  pemerintahan  dan  antar kelembagaan  agar  jauh  lebih  efektif  dan  stabil.  Dengan  adanya  parliamentary  threshold  ini merupakan bentuk check and balances antara pemerintah dan parlemen.
Selain itu,jika parliamentary threshold ini dihapuskan maka dapat menurunkan standar kualitas dari partai politik itu sendiri.Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya pembatasan akan muncul banyak partai politik baru yang secara track record nya pun masih sangat awam dalam dunia politik dan tujuan,visi dan misi partai politik itu juga masih belum dapat terjustifikasi. sehingga  paslon  yang  diusulkan  untuk  maju  ke  pemilu  belum  tentu  memiliki  kualitas  yang sepadan  dengan  paslon  yang  diusulkan  oleh  partai  yang  sudah  besar.  Dalam  hal  ini,bukan mendiskriminasi antara partai baru dan juga partai besar, namun partai besar itu sudah pasti akan mencalonkan paslon yang berkualitas serta berintegritas, hal ini dikarenakan track record dari partai besar itu sudah terkualifikasi dengan jelas dan telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Selain  itu  dengan  muncul  nya  banyak  partai  baru,  akan  menimbulkan  conflict  of interest,dikarenakan  partai-partai  baru  ini  pasti  tujuan  mereka  adalah  untuk  duduk  di parlemen,namun tidak mengedepankan integritas mereka sebagai wakil rakyat. Sehingga akan menimbulkan maraknya  serangan  fajar  pada  saat  pemilu  nantinya,  dikarenakan  partai-partai baru  itu  membutuhkan  suara  terbanyak  dari  rakyat,karena  pembatasan  suara  sudah  tidak diberlakukan  lagi,sehingga  cara  kotor  seperti  ini  akan  marak  terjadi  dan  mengganggu  pesta demokrasi pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partai-partai baru dalam bersaing melawan partai yang sudah besar adalah dengan cara memperoleh suara terbanyak,sehingga kepentingan agar dapat duduk di parlemen adalah dengan melakukan pendekatan dengan masyarkat secara instan,seperti  apa  contoh  pemberian  serangan  fajar  kepada  masyarakat.Mengingat  culture pemilih di Indonesia rentan sekali menerima serangan fajar menjelang pemilu.
Kemudian, jika dalam putusan MK menyatakan parliamentary threshold ini bertentangan dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  karena  suara  rakyat  terbuang  sia-sia,  bahkan  dengan  di hapuskan parliamentary threshold itu justru akan membuat prinsip-prinsip demokrasi makin tidak berjalan. Karena adanya keinginan yang sangat tinggi dari partai-partai baru untuk duduk di  parlemen,sehingga  akan  menggunakan  cara-cara  kotor  seperti  serangan  fajar,money politic,dan lain-lain,karena berdasarkan suara terbanyak dan tidak ada pembatasan.Sehingga euphoria  dalam  pemilu  yang  harusnya  berfokus  pada  siapa  yang  berintegritas  malah  akan berfokus pada siapa yang memperoleh suara terbanyak.Sehingga integritas pemimpin sebagai wakil rakyat akan menghilang.
Maka dari itu, penghapusan Parliamentary Threshold ini bukanlah hal yang urgent serta dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi sistem pemerintahan, parlemen maupun dalam masyarakat.Justru dengan adanya pembatasan ini diperlukan dalam rangka check  and balances antar lembaga legislatif baik pemerintah maupun parlemen. Penerapan ambang batas parlemen  ini  sebelumnya  juga  telah  dianggap  memenui  syarat  konstitusionalitas,  yaitu kebijakan pembentukan Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik pada hakikatnya tergantung pada syarat konstitusionalitas yang pada analisis akhir ditegakkan oleh Mahkamah  Konstitusi.  Terkait  dengan  itu  maka  hal  prinsip  yang  harus  diperhatikan  adalah
7 Diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2 ,Juni 2024
sebagai  kebijakan  pembentuk  Undang-Undang  yang  dikaitkan  dengan  pasal  22E  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka  Mahkamah  Konstitusi  telah memberikan jaminan bahwa hal itu adalah ranah kebebasan dari pembentuk Undang-Undang sepanjang  dilakukan  tidak  melanggar  HAM  atau  bertentangan  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat,  prinsip  persamaan,  prinsip  keadilan  dan  prinsip  non  diskriminasi.  Artinya  untuk menaikan secara sah ambang batas yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dalam penerapan parliamentary threshold masih terbuka. 8
Mengenai pembatasan kedaulatan rakyat yang dianggap suara rakyat terbuang sia-siang ketika  mereka  memilih  seseorang  dari  partai  yang  tidak  memenuhi  ambang  batas  parlemen tersebut. Justru perlu ditekankan bahwasannya penentuan besaran ambang batas ini sendiri ada berdasarkan kehendak masyarakat itu sendiri yang menginginkan para wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan integritas tinggi, dimana tidak mudah untuk memperoleh kursi di DPR hanya berdasarkan  pembentukan  partai  baru  dan  kemudia  ia  lolos  dalam  pemilihan  umum  tetapi belum  ada  dasar  pembekalan  politik  karena  partainya  masih  baru  dibentuk  terlebih  apabila pembetukan  partai  tersebut  masih  berusia  bulan  saja,  maka  perlu  menjadi  pertanyaan  baru apakah itu merupakan permaianan politik yang baru atau malah menyebabkan kericuhan antar partai politik yang sudah berdiri lebih lama dan berkualitas. Pembentukan partai baru memang merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat dan berkumpul tetapi tetap saja harus ada pengalaman atau pencapaian dibidang politik yang dianggap dapat menjadi penilaian lebih dan dapat menyakinkan masyarakat dalam memilih terlebih pilihan tersebut adalah pilihan yang tidak main-main, melainkan untuk memilih perwakilan rakyat dalam perolehan kursi di DPR RI.
Beberapa  ahli  hukum  yang  memberikan  keterangan  atau  pendapat  hukumnya  dalam sidang    putusan  MK  Nomor  116/PUU/-XXI/2023  yakni  salah  satunya  adalah  ahli  yang bernama  Philips  J.  Vermonte  mengatakan  bahwa  ambang  batas  parlemen  juga  akan  sangat berpengaruh  kepada  seberapa  proporsional  hasil  pemilu  di  Indonesia.  Ini  penting,  karena memang  Indonesia  di  dalam  penyelenggaraan  pemilu  menganut  sistem  pemilu  proporsional yang  pada  dasarnya  harus  mengedepankan  keberimbangan  antara  perolehan  suara dan  kursi yang didapatkan di parlemen. Kemudian satu aspek penting yang perlu untuk ditekankan dalam upaya  untuk  melakukan  penyederhanaan  partai  politik  adalah,  cara  satusatunya  bukanlah dengan  terus  menaikkan  angka  ambang  batas  parlemen.  Tetapi  juga  ada  cara  lain  untuk mewujukan penyederhaan partai politik dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Inilah yang disebut dengan ambang batas tersembunyi. 9 Setelah dianalisa lebih lanjut mengenai keterangan ahli Philips J. Vermote ini bahwa semestinya penghapusan terhadap ambang batas ini tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia yaitu proporsional dikarenakan partisipasi rakyat dalam perolehan suara terhadap partai politik ini sudah dihapuskan, dan juga apabila dilihat dari sistem penyerderhanaan partai  melalui konsep ambang batas threshold ini memang sebetulnya angka 4% sangatlah besar untuk ketentuan bagi daerah yang jumlah penduduknya masih sedikit disbanding dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak seperti perkoaan yaitu daerah Jakarta.
Untuk itu seharusnya ketentuan terhadap ambang batas parlemen ini tidak dihapuskan melainkan  hanya  mengurangi  besaran  angkanya  saja  yaitu  menjadi  1%  atau  2%  dilihat berdasarkan  pada  jumlah  penduduk  yang  ada  disetiap  daerah.  Jika  dihapuskan  maka  tujuan
8 A.P. Yusuf. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat . (2021). Hlm. 29
9 Putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023
awal diterapkannya ketentuan ambang batas parlemen ini akan melahirkan partai-partai baru yang  tentunya  belum  partai  tersebut  berbadan  hukum  dan  memenuhi  syarat  sebagai  peserta pemilu. Jadi dampak yang paling singnifikan terhadap penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold ini adalah pada kebebasan secara tidak efisien bagi masyarakat yang  ingin  membentuk  atau  mendirikan  partai  baru  di  Indonesia.  Terlihat  bahwa  semakin banyak  partai  yang  akan  maju  untuk  pemilihan  maka  semakin  terlihat  kepentingan  partai politiklah yang sebenarnya diutamakan bukan kepentingan rakyat pada umumnya.
Dampak yang telah disebutkan diatas kemudian haruslah menjadi pertimbangan untuk melandasi  sebuah  keputusan  terkhususnya  untuk  kepentingan  masyarakat  umum  yang  akan merasakan  akibat  dari  diputuskannya  sebuah  keputusan  yang  akan  mengubah  ketentuan didalam  suatu  peraturan,  oleh  karena  itu  jangan  sampai  konsep  kesejahteraan  rakyat  yang seharusnya lebih tinggi daripada konsep kebebasan rakyat untuk dipilih lebih kuat sehingga hal ini  akan  menimbulkan  kepentingan  secara  individual  dan  menyampingkan  kesejahteraan rakyat yang seharusnya. Rakyat juga me4nginginkan Negara yang sejahtera, aman, dan damai, ketika terjadi sebuah kericuan apalagi didunia perpolitikan maka yang akan kena imbabasnya adalah  semua  lapisan  masyarakat,  belum  lagi  apabila  aturan  yang  dibuat  lembaga  DPR  RI tersebut  berdasarkan  atas  kepentinggan  orang  yang  ada  didalamnya  maka  hal  ini  akan menimbulan dampak yang singnifikan bagi masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya sebenarnya perolehan suara untuk ambang batas lembaga parlemen ini sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kegaduhan politik akibat munculnya partai-partai baru yang dianggap belum sepenuhnya utuh menguasasi dunia perpolitikan tetapi sudah mencalonkan diri di lembaga DPR hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi tadi. Maka sebetulnya harus ada tolak ukur suatu partai untuk dapat memperoleh kursi yang ada di DPR  RI  supaya  juga  jangan  sampai  partai  yang  baru  dibentuk  secara  belum  matang  dapat memperoleh kursi terbanyak di DPR RI hanya karena hasil usaha serangan fajar seperti yang dimaksudkan pada penjelasan diawal tadi.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka sdapat disimpulkan bahwa relevansi dari penghapusan  ambang  batas  parlemen  (Parliamentary  Threshold)  yang  diputuskan  oleh Mahkama  Agung  berdasarkan  putusan  Nomor  116/PUU-XXI/2023  yang  menghapuskan ambang batas parlemen dari 4% menjadi dihapuskan dan mulai diberlakukan pada pemilu 2029 yang dianggap bahwa penetapan ambang batas parlemen sebesar 4%  tersebut tidak sejalan  dengan  konsep  demokrasi  dan  kebebasan  masyarakat  dalam  hal  ini  untuk  dapat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, serta suara rakyat yang dianggap telah sia-sia dalam proses pemilihan yang mengakibatkan Mahkama Agung memutuskan penghapusan terkait dengan perolehan ambang batas parlemen ini. Akan tetapi berdasarkan hasil analisa diatas  menjelaskan  bahwa  ambang  batas  parlemen  ini  sangatlah  diperlukan  guna  untuk memperoleh penyederhanaan partai yang dimana ini juga akan memudahkan rakyat dalam memilih  sehingga  tidak  merasa  kesulitan  mengetahui  partai-partai  yang  ada  dan  ini  juga merupakan salah satu wadah penyaringan dalam konteks upaya untuk menuju tahap seleksi pemilihan umum, bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk memperoleh kursi parlemen apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  maju  dalam  pemilihan  umum  tersebut,  pada akhirnya  akan  terseleksi  orang-orang  yang  berkompeten  dan  berintegritas  tinggi  untuk
menjadi perwakilan rakyat dalam mengaspirasikan suara rakyat tersebut. Maka alternative yang  seharusnya  diputuskan  oleh  Mahkama  Agung  dalam  putusannya  tersebut  adalah dengan  menurunkan  ambang  batas  parlemen  buka  malah  membuka  seluas  luasnya kesempatan  kepada  rakyat  untuk  membentuk  partai  baru  yang  bisa  saja  partai  tersebut dibntuk tidak berbadan hukum atau mempunyai visi misi yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia.
Indonesia berada dalam posisi bahwasannya demokrasi di Indoensia sudah dinilai matang dan dapat diberikan pembatasan terhadap partai politik yang menjadi batu loncatan calon anggota DPR untuk dapat dipilih, penyeleksian ini juga berguna untuk memberikan dampak positif bagi para anggota dan seluruh lapisan masyarakat agar memperoleh calon - calon anggota DPR yang berjiwa merakyat dan juga berintegritas terhadap nusa dan bangsa sesuai  dengan  landasan  hukum  dan  Negara  republic  Indonesia.  maka  kemudian  partai adalah  salah  satu  wadah  untuk  setiap  calon  anggota  membentuk  karakter  berjiwa  politik dan  merakyat itu  diperoleh melalui  partai  yang  diikuti,  partai  juga  dapat  disebut  sebagai pendidikan  awal  dalam  penitihan  karir  untuk  menjadi  seorang  negarawan  yang  mampu membawa Indonesia kea rah yang lebih maju dan berkeadilan. Selagi visi dan misi partai tersebut tidak menyimpang dari landasan hukum Negara Indoensia maka, sah-sah saja jika partai  tersebut  disebut  sebagai  pendidikan  awal  bago  para  calon  anggota  lembaga legislative  maupun  eksekutif  yang  keduanya  dipilih  harus  didasarkan  pada  keanggotaan partainya  tidak  boleh  secara  indenpenden,  karena  dalam  UUD  Tahun  1945  juga menyebutkan hal demikian pula.

## SARAN
Mengenai  penghapusan  ambang  batas  parlemen  di  Indonesia  memang  merupakan salaah  satu  bentuk  perwujudan  bahwa  kebebasan  rakat  tidak  dibatasi  atau  prinsip kedaulatan  rakyat  ini  tidak  dibatasi  karena  adanya  ambang  batas  tersebut,  tetapi  perlu diperiksa kembali apakah dengan menghapuskan ambang batas parlemen pada pemilihan umum lembaga legislative yaitu DPR RI sudah tepat dan sudah menjamin kepastian hukum serta  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat,  dan  apabila  ternyata  dengan  tidak  diberlakukan kembali mengenai ambang batas parlemen untuk partai politik ini malah akan menimbulkan konflik kepentingan yang dimana konflik kepentingan dimaksud adalah kepentingan partai politiknya terlebih lagi untuk mewujudkan visi misi partai untuk dapat meningkat dan dapat mendominasi  kekuasaan  dibidang  pemerintahan  dan  memasukan  kepentingan  individual didalamnya.  Maka  putusan  Mahkama  Konstitusi  Nomor  116/PUU-XXI/2023  seharusnya lebih mempertimbangkan mengenai dampak yang akan terjadi jika ambang batas parlemen ini dihapuskan, mungkin ada baiknya jika putusan tersebut memutuskan bahwa penurunan besaran  ambang  batas  di  Indonesia  bukan  malah  menghapuskan,  karena  ini  akan berimplikasi  pada  kebebasan  yang  seluas-luasnya  tanpa  adanya  pengaturan  untuk mencegah  terjadinya  konflik  polotik  di  Indonesia,  dan  akan  membuka  peluang  hadirnya partai-partai yang berdiri secara tidak memenuhi prosedur untuk pembentukan partai politik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER JURNAL:
Al-Fatih,  Sholahuddin.  2019 Akibat  Hukum    Regulasi  Tentang  Threshold  Dalampemilihan  Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden . Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1.
A.P. Yusuf. 2021. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat . Benuf Kornelius, Azhar Muhamad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I.
F.U. Sunny. 2011. Relevansi Perliamentary Treshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis . Jurnal Konstitusi. Volume 8, Nomor 2.
M.A.  Fathan.  2020. Kedudukan  Fraksi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Pasca Reformasi . Jurnal Konstitusi. Volume 17, Nomor 2.

## SUMBER LAIN:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2 Putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023
SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum