JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 5, No. 2 Desember 2022 DOI: 10.31314/jsap.4.2.47-56.2022
ANALISIS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  SESUAI  PERMENDAGRI  NOMOR  79  TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSKESMAS TOLANGOHULA
Lukfiah Irwan Radjak 1, Arita Taidi 2
1.  Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2.  Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id, aritataidi80@gmail.com
Info Artikel: Diterima: 20 Oktober 2022, Disetujui: 27 November 2022, Publish 25 Desember 2022

## Abstract:
This  research  aims  to  determine  whether  financial  management  is  in  accordance  with  Permendagri No.  79  of  2018  concerning  Regional  Public  Service  Agencies  at  Tolangohula  Health  Center.  In  this research, the researcher used a qualitative descriptive type of research. Tolangohula Health Center in its  financial  management  is  in  accordance  with  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  79  of  2018 concerning Regional Public Service Agency  at Tolangohula Health Center by complying with several financial governance principles, namely Transparency and Independence. However, the Tolangohula Health  Center  has  not  implemented  the  principles  of  accountability  and  responsibility.  However,  the Tolangohula  Health  Center  of  RPSA  has  been  independent  in  managing  the  organization  in  a professional manner without conflict of interest and influence or pressure from the other people that is not in accordance with the laws and regulations and sound business principles .

## Keywords: Financial Management , Permendagri No.79 of 2018

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan  keuangan  sudah  sesuai  dengan permendagri  Nomor  79  tahun  2018  tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Di  Puskesmas Tolangohula.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Puskesmas Tolangohula dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Permendagri No.79 Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  di  Puskesmas  Tolangohula  dengan  mematuhi beberapa  prinsip  tata  kelola  keuangan  yaitu  Transparansi  dan  Independensi.  Namun  Puskesmas Tolangohula  belum  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  Responsibilitas  Namun  BLUD  Puskesmas Tolangohula  telah  mandiri  dalam  pengelolaan  organisasi  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Permendagri No.79 Tahun 2018

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  pada  sekarang  ini, menuntut  sebuah  pemerintahan  yang  baik melalui  sistem  tata  kepemerintahan  yang  baik ( good  governance )  yaitu  dengan  cara  mencipta kan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efektivitas serta  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan negara.  Dalam  mewujudkan  suatu  sistem  tata kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ), perlu  adanya  perubahan  di  bidang  akuntansi pemerintah,  karena  melalui  proses  akuntansi dihasilkan  informasi  keuangan  untuk  berbagai pihak.
Regulasi pemerintahan merupakan pedoman  bagi  instansi  pemerintah  dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hal pengelolaan keuangan BLUD pemerintah mengeluarkan  regulasi  berupa  Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD mengantikan  Permendagri  Nomor  61  Tahun 2007  tentang  Penyelenggaraan  Pola  keuangan BLUD.  BLUD  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  79 Tahun 2018 merupakan SKPD dalam
lingkungan pemerintah yang tugasnya memberikan  pelayanan  yang  tidak  berorientasi pada  keuntungan.  BLUD  wajib  menerapkan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  yang  diatur  dalam Permendagri  Nomor  61  Tahun  2007  ataupun Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018.  BLUD diwajibkan memenuhi tugasnya dalam meyelenggarakan  pelayanan  terutama  layanan kesehatan. (Mawarni,dkk. 2020)
Pengelolaan keuangan yang baik menjadi acuan  kesuksesan  manajemen  keuangan  pada suatu  instansi.  Terutama  pada  pengelolaan
keuangan dari segi pendapatan dan pengeluaran adapun  beberapa  pendapatan  BLUD  sesuai dengan  permendagri  no.  61  tahun  2007  dapat bersumber  dari  jasa  layanan,  hibah,  hasil kerjasama  dengan  pihak  lain,  APBD,  APBN  dan lain-lain  yaitu  pendapatan  BLUD  yang  sah. Pendapatan  BLUD  yang  bersumber  dari  jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat serta BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat  sebagai  imbalan  atas  barang dan/atau  jasa  layanan  yang  diberikan  sesuai dengan  peraturan  daerah  mengenai  tarif  pada unit  layanan  dan  dapat  dikelola  langsung  untuk membiayai  pengeluaran  BLUD  sesuai  rencana biaya anggaran (RBA). (Permendagri,2007)
Berdasarkan fenomena yang ada Puskesmas  Tolangohula  ditahun  2020  sistem manajemen keuangan belum sesuai dengan alur pengelolaan  keuangan  dapat  di  lihat  dari penyetoran  pendapatan  retribusi  pembayaran yang  dapat  di  stor  ke  siapa  saja  tanpa  melalui kasir  dan  bendahara  penerimaan  padahal seharusnya  seluruh  pendapatan  puskesmas menjadi  tangung  jawab  bendahara  penerimaan. Selain  itu  permintaan  biaya  administrasi  atas pelayanan  puskesmas  tidak  terkontrol  dengan baik  yaitu  belum  sesuai  dengan  permendagri no.79 tahun 2018 terhadap pengelolaan pendapatan  terutama  pendapatan  asli  daerah (PAD)  karena  masih  ada  penerimaan  retribusi yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  daerah (Perda) karena biaya kesehatan yang cenderung meningkat  membuat  masyarakat  yang  tidak mampu  mengeluh  sehingga  biaya  perawatan  di kurangi  dari  biaya  yang  tertera  pada  perda retribusi.  Kurangnya  kontrol  dari  bendahara
penerimaan  ini  dapat  mengakibatkan  laporan keuangan  penerimaan  pada  laporan  arus  kas tidak  efektif  terutama  pada  kinerja  keuangan puskesmas  dalam  penerapan  pengelolaan keuangan sesuai permendagri no.61 tahun 2007 atapun permendagri no. 79 tahun 2018.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul :  “Analisis  Pengelolaan Keuangan  Sesuai  Permendagri  Nomor  79 Tahun  2018  Tentang  Badan  Layanan  Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula”.

## METODE PENELITIAN DF
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif.  jenis  pendekatan  penelitian ini adalah deskriptif. Kehadiran peneliti sendiri di lokasi  penelitian  diawali  dengan  melakukan observasi  awal,  turun  langsung  ke  lokasi penelitian  untuk  mengetahui  permasalahan yang sebenarnya. Lokasi penelitian di Puskesmas  Tolangohula  Desa  Sukamakmur Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo. Sumber data menggunakan data primer dengan informan  yang  diwawancarai  sebanyak  sebelas orang  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  di dapatkan oleh peneliti dari orang atau pihak lain.
Teknik analisis data dengan menggunakan  langkah-langkah  oleh  Miles  dan Huberman  dalam  Sugiyono  (2016)  sebagai berikut: Pengumpulan Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.
Dalam  mengecek  keabsahan  data  pada penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik Triangulasi  menurut  Patton  dalam  Afifuddin (2012).  Terdapat  4  macam  triangulasi  sebagai berikut:
1. Triangulasi Data
Triangulasi data merupakan teknik pengecekan keabsahan menggunakan berbagai
sumber  data,  antara  lain  dokumen,  arsip,  hasil wawancara, hasil observasi, atau juga melakukan  wawancara  lebih  dari  objek  yang berbeda.
2. Triangulasi Pegamat Triangulasi
pengamat merupakan
kehadiran  pengamat  diluar  peneliti  yang  turut memeriksa  hasil  pengumpulan  data.  Misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat ( Export Judgement )  yang  memberikan  arahan,  masukan terhadap hasil pengumpulan data.
3. Triangulasi Teori
Triangulasi  teori  merupakan  penggunaan dari  berbagai  teori  yang  berlainan  untuk memastikan  data  yang  dikumpulkan  sudah memenuhi syarat.
4. Triangulasi Metode Triangulasi metode merupakan
penggunaan  dari  berbagai  metode  dalam meneliti  suatu  hal.  sepeerti  metode  wawancara serta metode obsevasi.

## PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pemendagri  Nomor  79  Tahun  2018  dalam bagian  pertama  pasal  21  sebagai  acuan  guna Untuk mengetahui pengelolaan keuangan sesuai Permendagri  Nomor  79  tahun  2018  Tentang Badan  Layanan  Umum  Daerah  di  Puskesmas Tolangohula.
Prinsip Tata Kelola keuangan BLUD ada 4 yaitu:
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibiltas 4. independensi
Sebagaimana  yang  menjadi  fokus  peneliti difokuskan  pada  pengelolaan  Keuangan  Sesuai Permendagri  Nomor  79  tahun  2018  Tentang Badan  Layanan  Umum  Daerah  di  Puskesmas Tolangohula menunjukan bahwa:
1. Transparansi Secara
garis besar pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas  Tolangohula  dilihat  dari  prinsip  tata kelola  (Transparansi)  sudah  sesuai  dengan prinsip  yang  ditetapkan  dalam  pemendagri tersebut.  Sebagai  mana  hasil  observasi  awal peneliti  lakukan  di  Puskesmas  Tolangohula, peneliti  menemui  bahwa  Puskesmas  telah menyediakan  informasi  terkait  peraturan  biaya administrasi  pelayanan  sesuai  Perda  yang berlaku.
Kemudian berdasarkan keseluruhan wawancara  yang  peneliti  dapatkan  serta  hasil analisis  peneliti  bahwa  dalam  segi  transparansi Puskesmas  telah  benar-benar  sesuai  dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  BLUD  Puskesmas  Tolangohula  sudah sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola  sesuai permendagri nomor 79 tahun 2018 dimana Blud Puskesmas  Tolangohula  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayanya dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan  dengan  memasang  Baliho  biaya administrasi  sesuai  perda  yang  berlaku  dan pembuatan Laporan Keuangan setiap tahunnya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Nurningsih  (2018)  bahwa RSUD  Haji  Makassar  sudah  mengimplementasi kan/menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan berdasarkan  Permendagri  Nomor  61  Tahun
2007  dalam  hal  penerapan  mulai  dari  sistem perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan barang dan laporan keuangan.
2. Akuntabilitas
Berdasarkan  observasi  awal  yang  peneliti lakukan,  peneliti  menemukan  BLUD  Puskesmas Tolangohula telah menerima pertanggung jawaban  oleh  bendahara  penerimaan  berupa karcis,  SKRD  dan  SSRD  dalam  mengelola retribusi  namun  BLUD  Puskesmas  Tolangohula mengalami kendala yaitu penyetoran pendapatan  retribusi  pembayaran  yang  dapat distor  ke  siapa  saja  tanpa  melalui  kasir  dan bendahara penerimaan.
Kemudian berdasarkan keseluruhan wawancara  yang  peneliti  lakukan  serta  analisis peneliti, peneliti menemukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Puskesmas
Tolangohula belum sesuai dengan alur pengelolaan  keuangan  dimana  administrasi layanan  tindakan  diterima  oleh  perawat  dan kebidanan  tidak  secara  langsung  ke  bendahara penerimaan, padahal seharusnya seluruh pendapatan  Puskesmas  menjadi  tangung  jawab bendahara  penerimaan.  Adapun  penerimaan retribusi  oleh  penerimaan  retribusi  oleh  BLUD Puskesmas  Tolangohula  sudah  sesuai  perda yang  berlaku  akan  tetapi  masih  ada  pasien  atau masyarakat  yang  minta  toleransi  atau  berupa keringanan  pembayaran  untuk  pasien  kurang mampu  sehingga  yang  diterima  oleh  BLUD dibawah  dari  retribusi  yang  berlaku.  Kurangnya kontrol  dari  bendahara  penerimaan  ini  dapat mengakibatkan  laporan  keuangan  penerimaan pada  laporan  arus  kas  tidak  efektif  terutama pada kinerja keuangan Puskesmas.
Selain  ketidak  sesuaian  alur  penerimaan retribusi yang ada hal tersebut bertolak belakang
dengan salah satu tujuan pengelolaan keuangan menurut devas (2012) yaitu tanggung jawab  adapun  unsur-unsur  penting  dalam tanggung  jawab  adalah  mencakup  keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan  yaitu  tata  cara  yang  efektif  untuk menjaga  kekayaan  uang  dan  barang  serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan  yang  sah  benar-benar  terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Puskesmas  Tolangohula  belum  optimal dalam menerapkan prinsip indikator akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola keuangan sesuai permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yaitu akuntabilitas.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh syahril (2013) bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Permendagri  No.  61  Tahun  2007,  hal  ini  dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum  dipenuhi.  Rumah  Sakit  juga  belum menggunakan  semua  laporan  keuangan  yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran. 3. Responsibilitas Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara  tentang  indikator  Responsibilitas serta
hasil analisis peneliti, peneliti mendapatkan  bahwa  bahwa  BLUD  Puskesmas Tolangohula sebagian besar sudah menerapkan Permendagri  No  79  Tahun  2018  dibuktikan dengan  tersedianya  dokumen  RBA,  Dokumen Tata  Kelola,  yang  di  jelaskan  dalam  informasi non keuangan pada Dokumen Laporan Keuangan.  Tetapi  masih  ada  yang  belum
diterapkan  yaitu  pada  pengelolaan  sumber  daya manusia  dan  remunerasi  hal  itu  di  buktikan dengan  belum  ada  pemberian  insentif  ataupun bonus  pada  pegawai  berprestasi  karena  ada beberapa  pihak  yang  menolak  penerapannya terkait  peraturan  Remunerasi  pada  Permendagri nomor  79  tahun  2018  yaitu  dokter  selaku penanggung jawab layanan kesehatan. Puskesmas  Tolangohula  juga  sudah  memahami Permendagri  Nomor  79  tahun  2018,  akan  tetapi belum  sepenuhnya  terlaksana  karena  dalam pembukuan  kas  maupun  pembayaran  keuangan masih menggunakan sistem manual. Hal tersebut  di  karenakan  kurangnya  kepatuhan  di dalam pengelolaan keuangan BLUD.
Dari  uraian  diatas  dapat  di  simpulkan bahwa Badan layanan umum daerah Puskesmas Tolangohula  sudah  Menerapkan  Permendagri nomor  79  tahun  2018.  Namun  namun  ada beberapa  pihak  yang  menolak  penerapannya dan  pembukuan  kas  maupun  pembayaran keuangan  masih  menggunakan  sistem  manual hal  tersebut  di  karenakan  kurangnya  kepatuhan di dalam pengelolaan keuangan BLUD.
Kesimpulan diatas sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  syahril  (2013) yang  menunjukkan  bahwa  RSUD  Dr.  H.  Moh.
Anwar
Sumenep belum sepenuhnya menerapkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Permendagri  No.  61  Tahun  2007,  hal  ini  dapat diketahui  dengan  adanya  beberapa  aturan  yang belum  dipenuhi.  Rumah  Sakit  juga  belum menggunakan  semua  laporan  keuangan  yang ditetapkan  Permendagri  No.  61  Tahun  2007  hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran. 4.
Independensi Berdasarkan hasil keseluruhan
wawancara  di  atas  serta  hasil  analisis  peneliti, peneliti  mendapatkan  bahwa  BLUD  Puskesmas
Tolangohula  telah  mandiri  dalam  pengelolaan organisasi  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  dari pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip bisnis  yang  sehat.  Dari  uraian  diatas  dapat  di simpulkan bahwa BLUD Puskesmas Tolangohula  sudah  Menerapkan  Permendagri no.79  tahun  2018.  Sesaui  dengan  tujuan pengelolaan  keuangan  bahwa  Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan  petugas  pengawasan  harus  melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. (Devas,2012)
Kesimpulan diatas sesuai dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurningsi  (2018) tentang Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk- Blud)  bahwa  Pola  Pengelolaan  Keuangan berdasarkan  Permendagri  Nomor  61  Tahun 2007  mulai  dari  sistem  perencanaan  dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan  dan  belanja,  pengelolaan  barang dan  laporan  keuangan.  Hanya  saja  RSUD  Haji Makassar  belum  menerapkan  remunerasi  yang berdasarkan Pay for people, Pay foy performance  dan  Pay  for  position .  Diharapkan pihak  direksi,  dapat  melakukan  evaluasi  yang menyeluruh terhadap sistem remunerasi dengan membentuk  Tim  yang  diberikan  kewenangan memberikan  masukan  dan  membuat  formulasi sistem  remunerasi  yang  akurat  dan  tepat dengan memperhatikan proporsionalitas, kesetaraan,  kepatutan,  kinerja  dan  prinsip- prinsip pay  for  position,  pay  for  performance, pay for people.

## LITERATURE REVIEW
1. Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan  Kamus  Umum  Bahasa
Indonesia  (2011:34)  memberikan  pengertian pengelolaan sebagai (1) Proses, Cara, Perbuatan  mengelola,  (2)  Proses  melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga  orang  lain,  (3)  Proses  yang  membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,  dan  (4)  Proses  yang  memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapaian tujuan”.
Pengertian  Keuangan  Menurut  Barlian (2012:34)  pengertian  keuangan  adalah  ilmu  dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan  setiap  orang  dan  setiap  organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga,  pasar  dan  instrument  yang  terlibat dalam  transfer  uang  diantara  individu  maupun antara bisnis dan pemerintah.
2. Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 79 tahun 2018 merupakan pedoman  teknis  pengelolaan  keuangan  Badan Layanan  Umum  Daerah.  Dalam  Peraturan Menteri  ini  yang  dimaksud  dengan  Pola Pengelolaan  Keuangan  BLUD,  yang  selanjutnya disingkat  PPK-BLUD  adalah  pola  pengelolaan keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sebagai  pengecualian  dari ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah  pada umumnya.
Adapun Prinsip Tata kelola keuangan Blud sesuai permendagri Nomor 79 tahun 2018 ada 4 (Empat) yaitu :
a.
Transparansi Transparansi merupakan asas
keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.  Menurut  Standar  Akuntansi Pemerintah  transparansi  adalah  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayanya dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, slstem yang dipercayakan pada BLUD agar
pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.  Secara  garis  besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil  kesimpulan  bahwa  akuntabilitas  adalah merupakan  pertanggungjawaban  oleh  lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.
c. Responsibilitas Responsibilitas  merupakan  kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap  prinsip  bisnis  yang  sehat  serta perundang-undangan.
d. Independensi Independensi  merupakan  kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan  kepentingan  dan  pengaruh  atau tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan prinsip bisnis yang sehat.(Nurningsih,2018)

## 3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Definisi BLUD menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220 tahun
2016  pasal  1  yaitu  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  adalah  instansi  di  lingkungan Pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan  barang  dan/  atau  jasa  yang  dijual tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya tentang
Pengelolaan
Keuangan
Sesuai
Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018  Tentang Badan  Layanan  Umum  Daerah  di  Puskesmas Tolangohula  maka  dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa:
Puskesmas Tolangohula dalam
pengelolaan  keuangannya  sudah  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018  tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Puskesmas  Tolangohula  mematuhi  beberapa prinsip  tata  kelola  keuangan  yaitu  transparansi karena  Puskesmas  Tolangohula  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayanya serta  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan  dan  independensi  karena  Puskesmas Tolangohula  telah  mandiri  dalam  pengelolaan organisasi  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  dari pihak  manapun.  Namun  dalam  penerapan  tata kelola keuangan masih belum optimal yaitu pada prinsip  Akuntabilitas  karena  kurangnya  kontrol dari bendahara penerimaan sehingga mengakibatkan  laporan  keuangan  penerimaan
pada  laporan  arus  kas  tidak  efektif  terutama pada kinerja keuangan Puskesmas dan Responsilbilitas  karena  ada  beberapa  pihak yang  menolak  penerapan  remunerasi  akibat kurangnya  kepatuhan  di  dalam  pengelolaan keuangan BLUD.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan  di  atas  maka  saran  yang  dapat penulis  berikan  agar  Pengelolaan  Keuangan Sesuai  Permendagri  Nomor  79  tahun  2018 tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  di Puskesmas Tolangohula yaitu:
1. Pihak Puskesmas Diharapkan dalam Pengelolaan Keuangan Puskesmas harus menerapkan
prinsip  tata  kelola  keuangan  dengan  baik sehingga  dapat  memperbaiki  cara  pengelolaan Keuangan yang ada sesuai dengan
permendagri  Nomor  79  tahun  2018  di  Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas Tolangohula. 2. Pihak Pemerintah
Diharapkan  Pemerintah  perlu  ikut  andil dalam  pengawasan  penerapan  permendagri nomor  79  Tahun  2018,  agar  sistem  manjemen keuangan  puskesmas  berjalan  sesuai  prinsip penggelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas, responsilibitas dan independensi.
3. Pihak Mayarakat
Diharapkan masyarakat/pasien perlu mengetahui  penerapan  permendagri  nomor  79 Tahun  2018  tentang  badan  layanan  umum daerah,  agar  Puskesmas  dapat  memperbaiki sistem  manajemen  Keuangan  yang  ada  di BLUD Puskesmas Tolangohula.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan
Keuangan  sesuai  Permendagri  Nomor  79  tahun 2018  tentang  badan  layanan  umum  daerah disarankan  agar  lebih  fokus  mengkaji  masalah tentang penerapan remunerasi dalam pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah (BLUD).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agus,  S.  (2013). Manajemen  Keuangan  Teori dan  Apikasi,  Edisi  Keempat ,  Yogyakarta: BPFE.
Afifuddin. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: Pustaka Setia.
Barlian.  (2012). Manajemen  Keuangan,  edisi kelima, cetakan kedua, buku satu , Jakarta
: Literata Lintas Media.
Darsono. (2011). Manajemen Keuangan . Jakarta: Consultant Accounting.
Depdikbud.  (2011). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka Devas.  (2012). Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia  Jilid  II .  Penerbit  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Halim,  dkk.  (2012). Teori,  Konsep  dan  aplikasi sector  Publik.  Dari  anggaran  hingga Laporan Keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah . Jakarta: Salemba empat.
Musthafa. (2017). Manajemen Keuangan.
Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Suad  Husnan  dan  Enny  Pudjiastuti.  (2012).
Dasar –Dasar  Manajemen  Keuangan . Edisi Keenam Cetakan Pertama.
Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
Sugiyono.  (2016) Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif . R&B. Bandung: Alfabeta .
Sartono.  (2011). Manajemen  Keuangan  Teori dan Aplikasi .Yogyakarta: BPFE.
Wijaya,  Hendra  (2020). Pedoman  Pengelolaan keuangan badan layanan umum
daerah , Jakarta: Prenada Media Kencana
Qs.Annisa  ayat  85.  Menteri  Agama.  (2019).
Alqur’an dan Terjemahannya .  Jakarta:
Yayasan  Penyelenggara  pentafsiran
Al- qur’an. Jurnal : KSAP. (2015). Standar Akuntansi
Pemerintahan,  Pernyataan  Nomer  13. http://www.ksap.org/sap/wp- content/uploads/2012/08/PSAP-13- PLK-BLU-Ver-PMK-217.pdf  di  unduh pada tanggal 16 Februari 2021.
Syahril.  (2013).  Pola  Pengelolaan  Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD)  Pada  Rsud  Dr.  H.  Moh. Anwar  Sumenep.  Fakultas  Ekonomi Universitas Wiraraja. Jurnal
“PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi
Volume III, No.1, Maret 1013 Mawarni E.A,Wuryani E. (2020). Analisis Kinerja Puskesmas  Yang  Menerapkan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia. AKUNESA:
Jurnal  Akuntansi  Unesa.  Vol  09,  No
01, September 2020.
Nurningsi,dkk. (2018). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) Di  Rsud  Haji  Makassar.  Pascasarjana universitas  muslim  Indonesia.  Jurnal Ilmiah  Kesehatan  Diagnosis  Volume
12  Nomor  3  Tahun  2018  ●  eISSN  :
2302-2531
Tasya Rifanis Shovia. (2020). Analisis Penerapan  PSAP  No.  1  Tentang Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada Uptd Puskesmas Gunung Pati Semarang. JURNAL AKTUAL AKUNTANSI KEUANGAN BISNIS TERAPAN/VOL. 3, NO  1, NOVEMBER 2020 Undang-undang:
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.61  Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah
Kementerian  Dalam  Negeri.  2018.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun 2018  tentang  Badan  Layanan  Umum Daerah.