## Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan  SAK EMKM Tahun 2018 Pada UKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Bandung
Irene Sukma Lestari Barus irene.sukma@widatama.ac.id Universitas Widyatama
Harry Suharman harry.suharman@unpad.ac.id Universitas Padjajaran

## ABSTRACT
This research contributes to the Small and Medium Enterprises in recording business transactions using the  Small  and  Medium  Entity  Financial  Accounting  Standards  (SAK  EMKM)  in  2018.  Financial statements  are  made  in  the  form  of  a  Balance  Sheet,  Income  Statement  and  Notes  to  Financial Statements . This is a qualitative study conducted to MSEs in Bandung Regency. Sources data from Interview  Unstructure  and  Focus  Gorup  Discussion.  The  recording  system  that  has  been  conducted generally  uses  a  cash  basis  rather  than  an accrual  basis.  The  results  of  this  study  propose  that  the recording system carried out consists of a periodic system and an accrual-based pepertual system. Keywords:  Accounting;  Financial  Statement;  Small  and  Medium  Entity  Financial  Accounting Standards (SAK EMKM) .

## INTRODUCTION
Selain  pembangunan  infrastruktur,  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan pemerataan  ekonomi  bangsa  dengan  menyalurkan  dana  desa  agar  melalui  dana  desa  diharapkan Pemerintah  dapat  memberdayakan  ekonomi  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disebut  dengan BUMDes.  Padahal  jika  perekonomian  ingin  maju,  UMK  milik  masyarakat  harus  disokong  dengan manajemen  yang  maju  dan  terorganisir.  Berdasarkan  Listing  Sensus  EKonomo  di  tahun  2016, mengklasifikasikan jenis usaha menurut skalanya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar. Dari Listing ini diperoleh bahwa di tahun 2016, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh UMK  dengan  jumlah  26,26  Juta  usaha  atau  98,33%  dari  total  perusahaan  di  Indonesia (www.kompasiana. Com, diakses 2 Agustus 2017 pukul 06.49). Sehingga disimpulkan, peranan UMK masih sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai Program Agenda Prioritas Nawacita  ke  -3  Jokowi-Jusuf  Kalla  pada  Periode  2014  –  2019  yaitu  “Membangun  Indonesia  dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Program ini
dilaksanakan  dengan  menyalurkan  dana  desa  setiap  tahun  yang  jumlahnya  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat alokasi anggaran dana desa mencapai IDR. 248 Triliun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ke seluruh desa yang ada di Indonesia dimana setiap desa rata-rata menerima dana  desa  kisaran  sekitar  IDR  500  Juta  hingga  IDR  1  Milyard  (Sumber  :  Economy.okezone.com, diakses 14  Januari  2019, pukul 09.42  WIB).  Menurut  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bandung,  Teddy Kusdiana,  mengungkapkan  BumDes  dapat  mendorong  dan  menggerakan  usaha  desa  yang  dikenal dengan  UMKM  yang  disertai  keterlibatan  pengusaha  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  (25  April  2019). Keberadaan  desa  ini  diperkuat  dengan  diberlakukannya  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa.  Beliau juga  mengatakan  bahwa  terdapat  270  jumlah  BumDes  yang  ada    di  Kabupaten  Bandung.  Hampir semua desa di Kabupaten Bandung telah memiliki BUmDes yang dimana terdapat 85 BumDes yang berkembang  sedang  sisanya  sebagai  BumDes  pemula.  Jadi  antara  BumDes  dan  UMKM  merupakan satu bagian penggerak sektor ekonomi lokal di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung. Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, kabupaten bandung memiliki 348.858 UMK dan 4.419 UMB.
Tentunya kalau dilihat dari data yang ada, Kabupaten Bandung menempati posisi nomor 2 di tahun  2016  terbanyak  UMK  setelah  Bogor.  BumDes  juga  mengucurkan  dana  nya  untuk  membantu mengembangkan usaha bagi pelaku UMK. Menurut Agun Gunandjar Sudarsa (2018) sebagai Anggota DPR RI Komisi XI,  Dana desa tidak hanya digunakan untuk infrastruktur namun juga dapat digunakan untuk  permodalan  bagi  para  pelaku  usaha  mikro  di  desa  karena  sulitnya  mencari  permodalan  bagi pelaku  usaha  mikro  tersebut.  Dengan  berkembangnya  UMKM  di  desa  dapat  menciptakan  banyak lapangan  pekerjaan  dan  penghasilan  sehingga  gerak  ekonomi  rakyat  semakin  efektif.    Adapun berdasarkan  wawancara  yang  diperoleh,  pelaku  UMK  terbanyak  bergerak  di  sektor  dagang.  Dana BumDes  dapat  digunakan  untuk  membantu  pengadaan  alat-alat  produksi  yang  mampu  menaikkan jumlah  produksi  selain  itu  dapat  berfungsi  sebagai  tempat  mengusahakan  permodalan,  pemasaran, pengemasan  barang  dan  branding.  Desa  memiliki  potensial  selain  alamnya  yang  indah  yakni  usaha desanya berupa industri rumah yang dikenal dengan UMKM. Sehingga antara UMKM dengan BumDes sebaiknya  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (KUKM) menyatakan,  kuantitas dan  kualitas  UMKM  terus  mengalami  peningkatan.  Pada tahun  2010  terdapat sebanyak 12,7 juta unit usaha, dan pada  Juni  2011  meningkat menjadi  53,2 juta unit usaha. Adapun sektor UMKM telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Data Dinas Koperasi dan UMKM  pada  tahun  2013  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  ekonomi,  hal  ini  tentu memberikan dampak yang positif jika dilihat dari total nilai yang diperoleh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 9.014,9 Triliun. Tentu peran UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.
5.440 Triliun atau 60,34 persen dari total PDB Indonesia.mlah populasi UMKM Indonesia pada tahun 2013 mencapai 57,89 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha Indonesia, sementara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114,14  juta  orang  atau  96,99 persen terhadap seluruh tenaga kerja  Indonesia.  (Kementerian  Koperasi.  www.  depkop.go.id).  Tapi  ironisnya,  banyak  UMKM  yang masih belum tersentuh jasa perbankan. Padahal masalah mendasar UMKM adalah modal usaha. Fakta yang terjadi  tingkat  kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah serta SAK ETAP masih dirasa memberatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penyebabnya karena para pelaku UMKM tidak memiliki  pengetahuan  akuntansi,  dan  banyak  yang  belum  memahami  pentingnya  pencatatan  dan pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka. Proses akuntansi dipandang tidak terlalu penting untuk diterapkan  oleh  beberapa  pengusaha  kecil,  sehingga  pengelolaan  laporan  keuangan  di  dalam perusahaan  terkesan  apa adanya.  Hal  tersebut akan berdampak pada keberhasilan  pengelola  usaha kecil  menjadi  berantakan  dan  akan  menyulitkan  manajer  dalam  mengontrol  tentang  informasi akuntansinya.
Inilah  yang  menjadi  permasalahan  UMKM  pada  saat  ini,  khususnya  di  bidang  keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam rangka membantu  UMKM  memenuhi  kebutuhan  pelaporan  keuangannya,  DSAK  IAI  pada  tahun  2016  telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).  SAK  EMKM  merupakan  standar  akuntansi  keuangan  yang  lebih  sederhana  dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BumDes, pelaku UMKM dibawa binaan BumDes mendapat kesulitan dalam membuat laporan keuangan dikarenakan kekurangan pengetahuan pelaku UMKM di bidang akuntansi dalam  pencatatan  akuntansi  untuk  membuat  laporan  keuangan  mereka  sebagai  bentuk  laporan pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dana  BumDes  yang  dikelola  oleh  pelaku  UMKM.  Selama  ini sistem  pencatatan  kebanyakkan  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  adalah  berbasis  kas  bukan  berbasis akrual. Adapun laporan pertanggungjawaban UMKM ini harus berdasarkan SAK EMKM.  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa  yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: a) usaha mikro  adalah  usaha  produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, b) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c) usaha menengah
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Mikro, Kecil, Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan  (UU  No  20 Tahun  2008, bab  2,  pasal  3).  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 20 BAB I pasal 1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik  orang  perseorangan  dan/atau  bahan  usaha  perorangan  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
(1) Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
(2) Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima  ratus  juta rupiah) tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria  Usaha  Menengah  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  rupiah) tidak  termasuk tanah dan  bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari  Rp  2.500.000.000  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  jumlah  tenaga  kerja  UMKM  kurang  dari  100  orang,  dengan rincian  kategori  sebgai  berikut  :  usaha  rumah  tangga  dan  mikro  terdiri  dari  1-4  tenaga  kerja,  usaha kecil terdiri dari 5-19 tenaga kerja, usaha menengah terdiri dari 20-99 tenaga kerja, dan usaha besar memiliki  tenaga  kerja  sebanyak  100  tenaga  kerja  atau  lebih.  Berdasarkan  Standar  Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2018 yang diterbitkan oleh IAI pada bab  1,  paragraf  1  dijelaskan  bahwa  Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Mikro  Kecil  dan Menengah  (SAK  EMKM)  dimaksudkan  untuk  digunakan  oleh  entitas  mikro,  kecil,  dan  menengah. Selanjutnya dalam bab 1 paragraf 2 SAK EMKM, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan entitas mikro,
kecil,  dan  menengah  adalah  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  yang  signifikan,  sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  setidak-  tidaknya  selama  dua  tahun  berturut-turut. Pada  bab  1  paragraf  3  dijelaskan  juga  bahwa  SAK  EMKM  dapat  digunakan  oleh  entitas  yang  tidak memenuhi  definisi  dan  kriteria  dalam  paragraf  1.2,  jika  otoritas  mengizinkan  entitas  tersebut  untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. SAK EMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Menurut SAK EMKM (2016: 1) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas  publik  yang  signifikan,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  SAK  ETAP,  yang  memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.
SAK EMKM ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau  setelah  1  Januari  2018  namun  penerapan  dini  diperkenankan.  Apabila  SAK  EMKM  ini  telah berlaku efektif, maka perusahaan mikro, kecil, dan menengah tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP. Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada  periode  akuntansi  yang  menggambarkan  kinerja  perusahaan  tersebut.  Laporan  keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisi serta menginterpretasikan  kinerja  keuangan  dan  kondisi  perusahaan  (Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2009). Laporan  keuangan  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  menyediakan  informasi  keuangan  suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi.  Laporan  Keuangan  terdiri  dari  lima  macam,  yaitu  Laporan  Laba/Rugi,  Neraca,  Perubahan Modal, Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (Isnawan 2012 : 60) Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah  besar  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomik  oleh  siapapun  yang  tidak  dalam posisi  dapat  meminta  laporan  keuangan  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor.
Dalam  memenuhi  tujuannya,  laporan  keuangan  juga  menunjukkan  pertanggungjawaban manajemen  atas  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya.  (SAK  EMKM,2016)  Tujuan  laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012:24) : 1) Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan  tentang  kondisi  suatu  perusahaan  dari  sudut  angka-angka  dalam  satuan  moneter.  2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang  ada  dan  yang  profesional,  kreditur,  manajemen,  pemerintah,  dan  pengguna  lainnya.  3) Menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan
suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalan  pengambilan  keputusan ekonomi. 4) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya. Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus  akan  memudahkan dalam  penerapan  dan  kenyataanya.  Ikatan Akuntansi  Indonesia  telah  mengesahkan Exposure    Draft Standar  Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ Exposure Draft SAK EMKM ”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan  berlaku  efektif  1  Januari  2018.
Exposure Draft SAK EMKM ini merupakan standar   akuntansi   keuangan   yang   jauh lebih sederhana  bila  dibandingkan  dengan  SAK  ETAP.  Diterbitkannya  SAK  EMKM  bertujuan  untuk implementasikan pada entitas mikro, kecil,  dan menengah (tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),  yang  memenuhi  definisi  dan  kriteria  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sebagaimana  diatur dalam    peraturan    perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.    Ruang  Lingkup  SAK  EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas  publik  yang  signifikan  mengizinkan  entitas  tersebut  untuk  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan dasar akrual yang dipergunakan. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut (SAK EMKM, 2016) a. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya  mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber daya  entitas  yang  mengandung  manfaat  ekonomik  c.  Ekuitas  adalah  hak  residual  atas  asset  entitas setelah  dikurangi  seluruh  liabilitasnya. Informasi  kinerja  entitas  terdiri  dari  informasi  mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.
a) Penghasilan ( income ) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang  tidak  berasal  dari  kontribusi  penanam  modal.  Penghasilan  ( income )  meliputi  pendapatan ( revenues )  misalnya:  penjualan,  imbalan,  bunga,  dividen, royalty ,  dan  sewa  dan  keuntungan mencerminkan  pos  lain      yang      memenuhi  definisi    penghasilan      namun  tidak  termasuk  dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.
b)  Beban  (expenses)  adalah  penurunan  manfaat  ekonomik  selama  periode  pelaporan  dalam  bentuk arus kas keluar  atau penurunan asset atau kenaikkan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas
yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya: beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan  serta  kerugian      mencerminkan      pos  lain  yang  memenuhi  definisi  beban  namun  tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.
Dasar  Pengukuran  unsur  laporan  keuangan  dalam  SAK  EMKM  adalah  biaya  historis.  Biaya historis  suatu  asset  adalah  sebesar  jumlah  kas  atau  setara  kas  yang  dibayarkan  untuk  memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang  diterima  atau  jumlah  kas  yang  diperkirakan  akan  dibayarkan  untuk  memenuhi  liabilitas  dalam pelaksanaan  usaha  normal.    Pengakuan  unsur  laporan  keuangan  merupakan  proses  pembentukan suatu  pos  dalam  laporan  keuangan  atau  laporan  aba  rugi  yang  memenuhi  kriteria  :  1)  Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos asset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas 2) Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat dikukur dan andal. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan  kinerja  keuangan  entitas.  Penyajian  wajar  laporan  keuangan  mensyaratkan  entitas  untuk menyajikan informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman.
Entitas  menyajikan  secara  lengkap  laporan  keuangan  pada  akhir  setiap  periode  pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari :
1. Laporan  posisi  keuangan  pada  akhir  periode.  Laporan  posisi  keuangan  menyajikan  informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. (SAK 2016: 9): Kas dan setara  kas,  Piutang,  Persediaan,  Aset  tetap,  Utang  usaha,  Utang  bank  dan  Ekuitas.  Entitas menyajikan  pos  dan  bagian  dari  pos  dalam  laporan  posisi  keuangan  jika  penyajian  tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek  dan  liabilitas  jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi selama periode SAK  EMKM  mensyaratkan  entitas untuk  menyajikan  laporan laba rugi yang  meruakan  kinerja  keuangan entitas untuk suatu periode. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam    laporan    laba    rugi    jika penyajian   tersebut   relevan   untuk memahami kinerja keuangan entitas.    Laporan   laba   rugi   entitas dapat   mencakup   pos-pos sebagai berikut (SAK EMKM, 2016: 11): Pendapatan, Beban keuangan dan Beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain
3. Catatan      atas      laporan     keuangan,  yang berisi  tambahan  dan  rincian pos-pos  tertentu  yang relevan.  Catatan  atas  laporan  keuangan  memuat  (SAK  EMKM  (2016:  13)  Suatu  pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi dan Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan  tansaksi penting dan material sehingga  bagi  pengguna  untuk  memahami  laporan  keuangan.  Jenis  informasi  tambahan  dan rincian    yang  disajikan    bergantung  pada  jenis  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos  dalam  laporan  keuangan  merujuk-silang  ke  informasi  terkait  dalam  catatan  atas  laporan keuangan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pospos berikut : a) Kas dan setara kas, b) Piutang c) Persediaan d) Asset tetap e) Utang usaha f) Utang bank g) Ekuitas Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut : a) Pendapatan b) Beban keuangan c) Beban pajak Catatan atas  laporan  keuangan  memuat  :  a)  Suatu  pernyataan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disusun sesuai SAK EMKM b) Ikhtisar kebijakan akuntansi c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang  menjelaskan  transaksi  penting  dan  material  sehingga  bermanfaat  bagi  pengguna  untuk memahami  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab  solusi  yang  dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung.
Diharapkan  melalui  penelitian  ini  dapat  membantu  para  UMKM  dalam  menjurnal  pencatatan transaksi  akuntansi  yang  diterapkan  untuk  UMK  sektor  perdagangan  hingga  menyusun  laporan keuangan  untuk  sektor  dagang  berbasis  SAK  EMKM.  Kusuma  dan  Lutfiany  (2018),  Hasil  penelitian menunjukan bahwa besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK  EMKM yaitu sebesar 57,5%. Pemahaman akuntansi merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM. Ningtyas (2017) hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UMKM Bintang malam berupa laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Penelitian  yang dilakukan oleh Prajanto dan Septriana (2018) menunjukkan bahwa persepsi pengusaha akan laporan keuangan masih sangat rendah sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha  UMKM  tidak  berpengaruh  pada  besaran  kredit  yang  diperoleh  UMKM.  Prospek impelementasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat ini masih sangat minim karena pengusaha  masih  rendah  dalam  memahami  pembukuan  sesuai  dengan  SAK  EMKM.    Warsadi,  dkk.
(2017) melakukan  studi  kasus  dengan  obyek  penelitian  sebuah  UKM  yang  belum  menerapkan penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  SAK  EMKM.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Berdasarkan permasalahan yang
terjadi  maka  kami  memberikan  judul  penelitian  ini  yaitu  :  “Pencatatan  Dan  Penyusunan  Laporan Keuangan  Berdasarkan  Sak  Emkm  Tahun  2018  Pada  Ukm  Sektor  Perdagangan  Di  Kabupaten Bandung”.

## METHODS

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  jumlah  UMKM  yang  ada di  Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung pada tahun 2018 sebesar 1.700 UMKM di 10 Kecamatan pada Kabupaten Bandung.  Sampel  pada  penelitian  ini  diambil  sebanyak  25  peserta  UMKM  se-Kabupaten  Bandung. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  UMKM  Se-Jawa  Barat.  Sedangkan  sampel  yang  diambil  pada penelitian ini menggunakan teknik cuplikkan yang bersifat purposive , karena itu sampel pada penelitian ini  dianggap  yang  dipandang  cukup  sahih  atau valid dan  mampu  dijangkau  atas  dasar  kondisi kemampuannya  sebagai  peneliti  dengan  segala  keterbatasan  yang  dimiliki  yang  bertujuan  untuk mendapatkan data yang lebih lengkap representative dan lebih bersifat mewakili informasinya daripada populasinya.  Karena  itu  sampel  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  informan  UMKM  yang  telah  lama berkecimpung dan lebih lama berpengalaman dalam menyusun laporan keuangan UMKM di Kabupaten Bandung.  Data  penelitian  yang  dikumpulkan  secara  langsung  merupakan  informasi  yang  diperoleh berdasarkan perspektif para subjek yang diteliti dalam konteks yang alami ( natural setting ).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  berasal  dari narasumber atau informant melalui teknik pengumpulan data wawancara yang tidak terstruktur dimana perihal  waktu  bertanya  dan  memberikan  respon  yang  lebih  bebas  selain  itu,  informan  atau narasumbernya  terbatas  hanya  yang  dipilih  saja,  yaitu  yang  dipandang  memiliki  pengetahuan  dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan. Selain itu juga data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  dokumen  pencatatan  dan  laporan keuangan yang disajikan oleh para UMKM Se-Kabupaten Bandung. Sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Se-Kabupaten Bandung yang terdiri dari 25 pelaku UMKM.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  penelitian  ini  merupakan soft data  yaitu  data  data  lunak  ( soft data)  yang  berupa  kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data keras ( hard data) yang berupa angka-angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas data agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan  sebagai  titik  tolak  penarikan  simpulan.  Menurut  Subroto  (1992:34),  kredibilitas  data penelitian dapat dilihat dari tingkat kesahihan ( validitas ) dan keajegan ( reliabilitas ) data tersebut. Tanpa
memenuhi  syarat  tersebut,  penelitian  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  ilmu  pengetahuan. Validitas data  pada  penelitian  ini  berupa  validitas  data  dilakukan  melalui  informant review dan kecukupan  referensi. Informant  review artinya  sebelum  data  disajikan,  didiskusikan  terlebih  dahulu dengan informant sebagai  sumber  datanya  sehingga  data  yang  ditemukan  tidak  diragukan keabsahannya,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  dasar  pijakan  dalam  menarik  simpulan penelitian.  Sedangkan  kecukupan  referensi  merupakan  alat  untuk  menampung  dan  menyesuaikan dengan kritik tertulis maupun kepentingan evaluasi. Dengan demikian, bahan-bahan yang tercatat atau terekam  dapat  digunakan  sebagai  patikan  untuk  menguji  sewaktu-waktu  dilakukan  analisis  dan penafsiran  data. Reabilitas data  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui  uraian  rinci  ( Thick  Description ) yang artinya uraian secara teliti, dan cermat, mengenai gambaran konteks tempat dan peristiwa dalam penelitian  yang  dilaksanakan.  Dalam  uraian  rinci  ini  peneliti  melaporkan  hasil  penelitiannya  dengan terfokus, dan menggambarkan dengan jelas temuan-temuan penelitian dalam kejadian yang nyata dan kontekstual. Untuk dapat memberikan uraian rinci ini, peneliti sangat membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang masalah yang menjadi fokus kajiannya.
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  digunakan  dengan  pendekataan  kepustakaan  melalui berbagai literatur atau penelitian Pustaka atau adekuasi. Selain itu peneltiian ini menggunakan Focus Group  Discussion.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memahami  fenomena  dalam pencatatan  akuntansi  yang  diterapkan  UMK  sektor  perdagangan  dan  untuk  mengetahui  penyusunan laporan keuangan sektor perdagangan yang berbasis SAK EMKM. Penelitian ini dilakukan pada UMK di Wilayah  Selatan  Kabupaten  Bandung  yang  mendapatkan  bantuan  modal  dari  BumDes  Kabupaten Bandung. Metode analisis  data sekunder dilakukan dengan content analysis , menurut Yin (2000:109), kegiatan dalam menganalisis isi dokumen, sebab dalam kegiatan itu peneliti bukan sekedar mencatat isi penting  yang  tersurat  dalam  dokumen,  tetapi  juga  memahami  makna  yang  tersirat  dalam  dokumen dengan hati-hati, teliti, dan kritis.

## RESULTS

## Data Primer
Data primer yang diperoleh dari narasumber atau informant melalui teknik pengumpulan data wawancara yang tidak terstruktur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya serta melalui Focus Group Disccussion , diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pencatatan  Akuntansi  untuk  UMK  Sektor  Perdagangan.  Pada  penelitian  ini  membahas  tentang perusahaan  dagang.  Hal  ini  terlihat  dari  siklus  operasi  bisnis.  Aktivitas  bisnis  jasa  berbeda  dari kegiatan  bisnis merchandising .  Perbedaan-perbedaan  ini  tercermin  dalam  siklus  operasi  bisnis
jasa  dan perdagangan  serta  dalam  laporan  keuangannya. Siklus  Operasi  Siklus operasi adalah proses  di  mana  perusahaan  membelanjakan  uang  tunai,  menghasilkan  pendapatan,  dan menerima  uang  tunai  baik  pada  saat  pendapatan  dihasilkan  atau  nanti  dengan  mengumpulkan piutang  usaha.  Siklus  operasi  layanan  dan  bisnis merchandising berbeda  karena  bisnis merchandising harus membeli barang dagangan untuk dijual kepada pelanggan. Ada dua sistem untuk  akuntansi  untuk  transaksi  barang  dagangan:  pepertual  dan  periodik.  Dalam  sistem persediaan  pepertual,  setiap  pembelian  dan  penjualan  barang  dagang  dicatat  dalam  akun persediaan  dan  buku  besar  pembantu  terkait.  Dengan  cara  ini,  jumlah  barang  dagangan  yang tersedia  untuk  dijual  dan  jumlah  yang  dijual  terus  diperbarui  (terus-menerus)  dalam  catatan persediaan.  Dalam  sistem  persediaan  periodik,  persediaan  tidak  menunjukkan  jumlah  barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual. Sebagai gantinya, daftar inventaris yang ada, yang disebut inventaris fisik, disiapkan pada akhir periode akuntansi. Inventaris fisik ini digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.
2. Penyusunan  laporan  keuangan  sektor  perdagangan  berbasis  SAK  EMKM . Peneliti    meyusun laporan keuangan UMKM Kabupaten Bandung dengan beberapa tahapan yaitu tahap pencatatan, tahap pengihtisaran dan tahap pelaporan keuangan.
1) Tahap  Pencatatan.  Tahap  pencatatan  meliputi  sebagai  berikut  :  perusahaan    melakukan transaksi- transaksi, pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam buku harian (jurnal), pemindah bukuan    (posting)    dari  buku  harian  ke  buku  besar  dengan  perkiraan  yang  dirancang perusahaan. Penjurnalan ialah meringkas transaksi secara urut waktu (kronologis). Penjurnalan harus tetap mencantumkan informasi penting yang bermanfaat untuk proses akuntansi. Jenis informasi  yang  terekam  di  penjurnalan  tergantung  pada  kebutuhan  UMKM.  Misalkan  UMKM membayar honorarium berdasarkan jumlah penjualan yang dihasilkan tenaga pemasaran pun pasti memerlukan informasi tentang para karyawan yang terlibat di setiap transaksi penjualan, bukan  semata  nilai  transaksi  dari  penjualan  tersebut. Informasi  penting  suatu  transaksi  yang lazim dicantumkan pada penjurnalan antara lain :
A. Tanggal Transaksi, menunjukkan periode terjadinya transaksi. Informasi ini penting karena akuntansi  menganut  konsep  periodisasi  sehingga  perlu  penentuan  periode  yang  jelas tentang keterjadian setiap transaksi.
B. Akun-akun  yang  berubah,  yang  menunjukkan  akun-akun  terpengaruh  akibat  terjadi transaksi. Informasi ini penting karena output akuntansi adalah informasi keuangan yang
disajikan berbasis akun.
C. Nilai  Rupiah  Transaksi,  yang  menunjukkan  besarnya  rupiah  yang  disajikan  pada  satuan moneter.  Informasi  ini  penting  karena  akuntansi  menyajikan  informasi  dalam  satuan moneter.
D. Deskripsi  singkat  transaksi  dan  kode  akun,  yang  membantu  memberian  informasi tambahan yang dianggap penting dan meminimalkan kesalahan.
E. Buku  besar  berisikan  kumpulan  perkiraan.  Setelah  jurnal  umum  selesai  selanjutnya membuat  buku  besar,  proses  pemindahan  dari  jurnal    umum  ke  buku  besar  disebut posting  (Firdausi,  2016).  Pemindahbukuan  dapat  dilakukan  akhir  hari/minggu/bulan  atau saat penjurnalan transaksi diselesaikan (Wijaya, 2018). Terdapat 2 (dua) jenis buku besar antara  lain  :  Buku  Besar  Utama  ( General  Ledger )  yang  memuat  kumpulan  akun  yang tercantum  pada  laporan  keuangan  dan  Buku  Besar  Pembantu  ( Subsidiary  Ledger )  yang memuat kumpulan akun yang merupakan rincian dari salah satu akun yang ada pada buku besar utama.
2).  Tahap  pengikhtisaran.  Tahap  pengikhtisaran  meliputi  neraca  saldo,  penyesuaian  dan  kertas kerja. Data pencatatan neraca saldo bersumber dari saldo-saldo sementara akun buku besar yang  dibuka  oleh  perusahaan.  Neraca  saldo  berfungsi  untuk  menguji  keseimbangan  dan kebenaran  pencatatan  dalam  jurnal  dan  pemindahbukuan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Penyesuaian  dilakukan  adalah  data  pemakaian  perlengkapan,  persediaan  barang  dagang, terkait pengakuan biaya penyusutan, pengkuan biaya bahan habis pakai, pengakuan sebagian biaya  dibayar  dimuka  yang  berubah  menjadi  biaya,  pengakuan  biaya  yang  belum  dibayar secara tunai, pengakuan sebagian pendapatan diterima dimuka yang sudah berubah menjadi pendapatan,  pengakuan  pendapatan  yang  belum  diterima  kas.  Pos-pos  yang  dilakukan penyesuaiaan  antara  lain  :  biaya  yang  masih  harus  dibayar,  pendapatan  yang  masih  harus diterima,  beban  dibayar  di  muka,  pendapatan  diterima  di  muka,  pemakaian  atau  biaya persediaan  dan  penyusutan  aset  tetap.  Setelah  neraca  saldo  disusun  dan  yang  mengalami penyesuain dibuatkan ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya untuk mempermudah mendapatkan data  neraca  saldo  disesuaikan  sebagai  dari  penyusunan    laporan    keuangan  maka  perlu dibuatkan kertas kerja.  Kertas kerja meliputi Neraca Saldo, Ayat Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo  Penyesuaian,  Laporan  Laba/Rugi,  Ayat  Jurnal  Penutup,  Neraca  Lajur,  Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3) Tahap pelaporan. Tahap pelaporan adalah tahap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan SAK EMKM berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, neraca,  dan catatan atas laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK  UMKM.  Tahapan  Pelaporan  meliputi:  Laporan Posisi  Keuangan  adalah  laporan  yang  menunjukkan  posisi  aset,  kewajiban  dan  ekuitas perusahaan  pada  saat  tertentu.  Pos-pos  yang  terdapat  di  dalamnya  kas  dan  setara  kas, piutang,  persediaan,  aset  tetap,  utang  usaha,  utang  bank  dan  ekuitas.  Selain  itu  membuat Laporan  Laba  Rugi  yang  menginformasikan    tentang    laba  atau  rugi  bersih  yang  diperoleh perusahaan  selam  periode  tertentu.  Pos-pos  yang  terdapat  di  dalamnya  pendapatan,  beban keuangan dan beban pajak.
4). Jurnal penutup. Menurut Priyati (2013: 67), “jurnal penutup adalah jurnal yang umumnya dibuat pada  akhir  periode  untuk  menutup  atau  men-nol-  kan  saldo  perkiraan-perkiraan nominal/temporer”. UMKM juga memperhitungkan pengembalian ekuitas (di dalam UMKM yang berbadan  hokum  perseorangan  ditampung  di  akun  pribadi)  kea  kun  ekutias  dengan  cara memindahkan  akun  pengembalian  ekuitas  yang  dilakukan  selama  periode  berjalan  ke  akun ekuitas. Agar memudahkan akun-akun tersebut, maka UMKM melakukan pencatatan penutup ( Closing  Entries )  (Wijaya,  2018).  Beberapa  perkiraan  yang  termasuk  ke  dalam  perkiraan nominal yang perlu ditutup adalah sebagai berikut: pendapatan-pendapatan, biaya-biaya, saldo laba  rugi,  saldo  prive  (bagi  perusahaan  perorangan),  dan  saldo    deviden  (bagi  Perseroan Terbatas). Tujuan dilakukannya pencatatan penutup (Wijaya, 2018), antara lain :
a. Memindahkan akun-akun pendapatan dan biaya ke akun ekuitas. Hal ini dilakukan agar UMKM dadpat memperoleh informasi keuangan tentang pengukuran kinerja UMKM.
b. Memindahkan laba/rugi yang terdapat di akun ikhtisar laba/rugi kea kun ekuitas. Akun ikhtisar laba/rugi ini menunjukkan besarnya laba atau rugi yang dialami UMKM dalam satu  periode.  Penutupan  akun  pendapatan  dan  biaya  ke  ikhtisar  laba/rugi  agar mengetahui  langsung  berapa  besarnya  laba/rugi  UMKM.  Akuntansi  itu  memindahkan laba/rugi melalui pencatatan penutup ke akun ekuitas.
c.  Memindahkan  akun  pengembalian  ekuitas  ke  akun  ekuitas.  Selama  periode  berjalan transaksi yang terkait dengan pengembalian ekuitas di catat di akun yang terpisah dari akun  ekuitas.  Pada  akhir  periode,  UMKM  dapat  memperhitungkan  pengembalian ekuitas  ke  akun  ekuitas  melalui  penutupan  akun  dari  akun  pengembalian  ekuitas.  Di UMKM  yang  berbadan  hokum  perusahaan  perseorangan  dan  persekutuan,  akun pengembalian  ekuitas  yang  lazim  adalah  akun  pribadi  atau  prive.  Jurnal  penutup
merupakan jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan   pengambilan pribai      dari      masing-  masing perkiraan ke dalam perkiraan modal.  Pendapatan akan menambah modal pemilik dan beban serta prive akan mengurangi modal pemilik.

## Data Sekunder
Berdasarkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  dokumen  pencatatan  dan  laporan keuangan yang disajikan oleh para UMKM Se-Kabupaten Bandung melalui Focus Group Discussion , maka diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :
1. Pencatatan  Akuntansi  untuk  UMK  Sektor  Perdagangan.  Beberapa  akun  penjurnalan  sistem pencatatan periodik untuk perusahaan dagang antara lain :
2) Penyusunan  laporan  keuangan  sektor  perdagangan  berbasis  SAK  EMKM.  Penyusunan  laporan keuangan  dalam  penelitian  ini  menyarankan  hanya  dalam  3  bentuk  laporan  sesuai  SAK  EMKM yang disarankan yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas  Laporan Keuangan.

## DISCUSSION Pencatatan Akuntansi
Pada  umumnya  mengelola  keuangan  sebagai  tingkat  pemula  pada  bisnis  UMK  di  sektor perdagangan  di  sarankan  untuk  menggunakan  metode  sistem  pencatatan  periodik  karena  itu stock opname atau  pemeriksaan  fisik  atas  barang  perlu  di  lakukan  namun  jika  tingkat  pemahaman  sudah pada  tingkat  mahir  disarankan  untuk  menggunakan  metode  sistem  pencatatan  pepertual  dengan menggunakan  kartu  stock  saja  namun  sesekali  disarankan  pada  penelitian  ini  perlu  dilakukan pengecekkan secara fisik juga untuk mengecek kesesuaian jumlah barang antara kartu stock dengan jumlah  fisik  barang  yang  ada  di  gudang.  Sedangkan  dalam  sistem  persediaan  pepertual,  setiap pembelian  dan  penjualan  barang  dagang  dicatat  dalam  akun  persediaan  dan  buku  besar  pembantu terkait.  Dengan  cara  ini,  jumlah  barang  dagangan  yang  tersedia  untuk  dijual  dan  jumlah  yang  dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan persediaan.

## Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Perdagangan berbasis SAK EMKM
Kode  akun  transaksi  ini  sangat  diperlukan  saat pelaporan  keuangan  dilakukan, dimana  kode akun  ini  sangat  dibutuhkan  saat  menjurnal,  memposting  ke  buku  besar.  Karena  nilai  akhir  masing- masing  dari  transaksi  yang  dipostingkan  ke  buku  besar  akan  dimasukkan  ke  neraca  saldo  yang
merupakan  bagian  dari  neraca  lajur.  Adapun  neraca  lajur  merupakan  kumpulan  dari  perkiraan  mulai dari  neraca  saldo,  ayat  jurnal  penyesuaian,neraca  saldo  setelah  penyesuaian  serta  perkiraan  Rugi/ Laba.  Setelah  kumpulan  neraca  lajur  dilakukan  ditutup  dengan  jurnal  penutup  di  akhir  tahun. Pada penelitian  ini  menambahkan  Laporan  Perubahan  Modal  yang  karenanya  nilai  dari  tambahan  modal pemilik usaha UMK harus diinput atau diperhitungkan pada saat pembuatan Laporan Posisi Keuangan di Akhir Periode. Laporan posisi keuangan yang dimaksud laporan posisi keuangan yang sering disebut dengan  neraca  lajur  setelah  menyesuaikan  antara  nilai  neraca  saldo  dengan  ayat-ayat  jurnal penyesuaian  yang  terjadi.  Untuk  metode  sistem  pencatatan  pepertual  tidak  perlu  membuat  jurnal penyesuaian jika jumlah antara hasil stock opname lebih kecil dibandingkan dengan jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan namun jika sebaliknya hasil stock opname lebih besar dibanding jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan maka perlu dilakukan jurnal pembalik dengan mendebitkan akun persediaan dan mengkreditkan akun HPP. Selain itu jangan lupa memasukkan laporan perubahan modal untuk memberikan informasi apakah ada tambahan modal atau malah terjadi penurunan modal pemilik UMK di akhir tahun periode. Pada laporan laba rugi periodik, perlu menghitung besarnya jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual. Hal ini dikarenakan  pada  sistem  pencatatan  transaksi  nya  tidak  menunjukkan  hal  ini  sehingga  perlu menginventarisir fisik barang di dengan melakukan stock opname di Gudang. Hal ini digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut. Pada laporan laba rugi pepertual, dalam sistem persediaan pepertual, setiap pembelian  dan  penjualan  barang  dagang  dicatat  dalam  akun  persediaan  dan  buku  besar  pembantu terkait.  Dengan  cara  ini,  jumlah  barang  dagangan  yang  tersedia  untuk  dijual  dan  jumlah  yang  dijual terus  diperbarui  (terus-menerus)  dalam  catatan  persediaan.  Sehingga  tidak  perlu  melakukan  stock opname  di  Gudang  melainkan  menggunakan  kartu  stock  serta  tidak  perlu  menentukan  biaya  barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.
Jurnal penutup di lakukan di akhir periode. Untuk sistem pencatatan periodik harus membuat jurnal  penutup  pada  akhir  periode  akuntansi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menutup  akun-akun  nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut berubah nilainya menjadi nol (0) pada awal periode  akuntansi.    Akun  yang  ditutup  merupakan  akun  nominal  dan  akun  pembantu  modal.  Akun nominal meliputi pendapatan dan beban sedangkan akun pembantu modal meliputi prive dan ikhtisar laba/rugi.  Saldo  akun  modal  menunjukkan  jumlah  yang  sesuai  dengan  keadaan  di  akhir  periode sehingga  nilainya  akan  sama  dengan  jumlah  modal  akhir  yang  dilaporkan  pada  neraca  setelah penyesuaian. Memisahkan akun nominal pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah akun nominal dan pendapatan di periode selanjutnya. Setelah jurnal penutup di posting ke setiap akun
maka  yang  tersisa  adalah  perkiraan  riil  berupa  asset,  kewajiban  jangka  pendek,  kewajiban  jangka panjang dan modal. Melalui jurnal penutup ini, kita dapat menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah  dilakukan  penutupan  buku  periode  sekarang  sehingga  dapat  mudah  dilakukan  pengecekkan atau  pemeriksaan  karena  telah  dilakukan  pemisahan  transaksi  yang  terjadi  antara  periode  sekarang dengan periode akuntansi selanjutnya. Pada sistem pencatatan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan  dilakukan  dengan  cara  yang  sama  dengan  sistem  pepertual  pada  setiap  kali  terjadi penjualan.  Namun  harga  pokok  penjualan  tidak  ikut  dicatat  setiap  kali  terjadi  penjualan.  Sedangkan pada jurnal penutup sistem pepertual persediaan barang, potongan  pembelian, retur pembelian dan jumlah barang yang dibeli dan dijual dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan  cara  ini,  jumlah  barang  dagangan  yang  tersedia  untuk  dijual  dan  jumlah  yang  dijual  terus diperbarui  (terus-menerus)  dalam  catatan  persediaan  sehingga  secara  otomatis  jumlah  harga  pokok penjualan dapat diketahui jumlah nilai uangnya. Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam catatan atas laporan  keuangan  (CALK),  berisikan  informasi-informasi  yang  tertera  berupa  informasi  tentang  Akta Pendirian Entitas, pernyataan kepatuhan dalam Good Governance secara kualitatatif, Informasi tentang asset tetap, besarnya jumlah giro, besarnya jumlah deposito, besarnya jumlah utang bank, jumlah laba yang  diperoleh  serta  pajak  penghasilan,  di  dalam  laporan  keuangan  berdasarkan  SAK  EMKM  tahun 2018 seperti besarnya piutang tidak tertagih, metode persediaan yang digunakan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang disajikan berikut ayat jurnal penyesuaian jika menggunakan  sistem  pencatatan  periodik  seperti  biaya  yang  masih harus dibayar,  pendapatan  yang masih  harus  diterima,  beban  dibayar  di  muka,  pendapatan  diterima  di  muka,  biaya  persediaan, penyusutan asset tetap.

## CONCLUSIONS

## Simpulan
Simpulan pada penelitian ini antara lain :
1. Sistem pencatatan yang disarankan ada 2 yaitu sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan pepertual.  Dalam  sistem  persediaan  pepertual,  setiap  pembelian  dan  penjualan  barang  dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan  persediaan.  Dalam  sistem  persediaan  periodik,  persediaan  tidak  menunjukkan  jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual. Sebagai gantinya, daftar inventaris yang ada,  yang  disebut  inventaris  fisik,  disiapkan  pada  akhir  periode  akuntansi.  Inventaris  fisik  ini
digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.
2. Untuk  metode  sistem  pencatatan  pepertual  tidak  perlu  membuat  jurnal  penyesuaian  jika  jumlah antara  hasil stock  opname lebih  kecil  dibandingkan  dengan  jumlah  persediaan  akhir  di  neraca saldo  yang  belum  disesuaikan  namun  jika  sebaliknya  hasil  stock  opname  lebih besar  dibanding jumlah  persediaan  akhir  di  neraca  saldo  yang  belum  disesuaikan  maka  perlu  dilakukan  jurnal pembalik  dengan  mendebitkan  akun  persediaan  dan  mengkreditkan  akun  HPP.  Sedangkan metode sistem pencatatan periodik wajib membuat jurnal penyesuaian.
3. Pada  laporan  laba  rugi  periodik,  perlu  menghitung  besarnya  jumlah barang  yang  tersedia  untuk dijual  dan  jumlah  yang  terjual.  Pada  laporan  laba  rugi  pepertual,  dalam  sistem  persediaan pepertual,  setiap  pembelian  dan  penjualan  barang  dagang  dicatat  dalam  akun  persediaan  dan buku besar pembantu terkait.
4. Pada  jurnal  penutup,  Pada  sistem  pencatatan  periodik,  pencatatan  pendapatan  dari  penjualan dilakukan  dengan  cara  yang  sama  dengan  sistem  pepertual  pada  setiap  kali  terjadi  penjualan. Namun  harga  pokok  penjualan  tidak  ikut  dicatat  setiap  kali  terjadi  penjualan.  Sedangkan  pada jurnal  penutup  sistem  pepertual  persediaan  barang,  potongan    pembelian,  retur  pembelian  dan jumlah  barang  yang  dibeli  dan  dijual  dicatat  dalam  akun  persediaan  dan  buku  besar  pembantu terkait. Dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), berisikan informasi-informasi yang tertera berupa informasi tentang Akta Pendirian Entitas, pernyataan kepatuhan dalam Good Governance secara kualitatatif, Informasi tentang asset tetap, besarnya jumlah giro, besarnya jumlah deposito, besarnya jumlah utang bank, jumlah laba yang diperoleh serta pajak penghasilan, di dalam laporan keuangan  berdasarkan  SAK  EMKM  tahun  2018  seperti  besarnya  piutang  tidak  tertagih,  metode persediaan  yang  digunakan  dan  ikhtisar  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan keuangan  yang  disajikan  berikut  ayat  jurnal  penyesuaian  jika  menggunakan  sistem  pencatatan periodik seperti biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, biaya persediaan, penyusutan asset tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Prajanto  dan  Ira  Septriana.  2018.  Implementasi  Penerapan  SAK  EMKM  serta  Dampaknya pada  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  UMKM (Studi  Kasus  Pada  UMKM  Se  Kota Semarang). Vol. 20 No. 2. P. 79-89. ISSN 1693-928X.
Carl  S.  Warren,  James  M.  Reeve,  Jonathan  E.  Duchac,  Ersa  Tri  Wahyuni,  Amir  Abadi  Jusuf.  2017. Accounting. Volume 1. Penerbit Erlangga. Cengage Learning.
Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta.
Feni  Dwi  Anggraeni,  Imam  Hardjanto,  Ainul  Hayat.  2013.    Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah (UMKM)  Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok  Usaha  “Emping  Jagung”  di  Kelurahan  Pandanwangi    Kecamatan  Blimbing,  Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295.
Hermi  Sularsih,  Amar  Sobir.  2019.  Penerapan  Akuntansi  SAK  EMKM  Dalam  Penyusunan  Laporan Keuangan  pada  UMKM  Kecamtan  Lowokwaru  Kota  Malang.  JAMSWAP;  Jurnal  Akuntansi dan Manajemen. ISSN : 2086-3659 (P), Volume 4, Nomor 4 (2019): 10-16.
I.C. Kusuma, V. Lutfiany. 2018. Persepsi UMKM dalam Memahami SAK EMKM SMEs Perceptions In Understanding The Accounting Standard For SMEs. JURNAL  AKUNIDA. Volume 4 Nomor 2. P. 1 -16. ISSN 2442-3033.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 01 Revisi 2009.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2018.  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil  dan  Menengah. Isnawan, Ganjar. 2012. Akuntansi Praktis Untuk UMKM. Jakarta: Laskar Aksara.
Jilma  Dewi  Ayu  Ningtyas.  2017.  Penyusunan  Laporan  Keuangan  UMKM  Berdasarkan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (SAK-EMKM)  (Study  Kasus  Di UMKM Bintang Malam Pekalongan).Riset & Jurnal Akuntansi. Politeknik Pusmanu. Volume 2 Nomor 1. P. 11-17. e – ISSN : 2548-9224.p–ISSN : 2548- 7507.
Ketut Ari Warsadi,  Nyoman  Trisna  Herawati,  I  Putu  Julianto.  2017.  Penerapan Penyusunan  Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,
Kecil  dan  Menengah  Pada  PT.  Mama  Jaya.  e-Journal S1  Ak Universitas  Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 8 Nomor 2.
Undang-Undang Republik  Indonesia.  2008.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Yananto Mihadi Putra. 2018. Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan. Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Volume 11 No.2. P. 201 – 2017. p-ISSN: 2086-7662. e-ISSN: 2622-1950.
Yin,  Robert  K.  2000.  Case  Study  Research:  Design  and  Methods  (Edisi  Terjemahan  M.  Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.