## TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN

## Hadziqotun Nahdliyah, SH, MH.
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan Jalan Veteran No.53A, Lamongan.
Lia.asyari@ymail.com

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, mudah dan canggih memliki peran penting dalan bidang pekerjaan dan komunikasi online. Salah satu manfaat komunikasi online  adalah  dengan  munculnya  beragam  situs  pada  media  sosial.  Media  sosial  dianggap tempat  paling  mudah  untuk  mengakses  berita,  mengedit,  atau  menambahkan  baik  tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya dengan tidak membutuhkan alat dan biaya yang besar. Pengguna media sosial yang dimudahkan dalam membuat opini atau pendapat hanya dengan memposting di akun yang dimiliki menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang terutama dalam  hal  pencemaran  nama  baik.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma  dalam  hukum  positif  dan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/PT.MDN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  telah  diatur  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 310 ayat (1) dan  (2) juga telah diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Dan hasil pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara banding tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  sebelumnya  yang  dimintai  banding  melalui pertimbangan berdasar alat bukti yang sah dan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan.
Kata kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi yang  semakin  canggih,  mudah  dan  cepat mengakibatkan  pengaruh  yang  besar  bagi kehidupan  manusia  pada  jaman  sekarang tak terkecuali masyarakat indonesia. Di era globalisasi  tentu  teknologi  informasi berperan  penting  dalam  banyak  hal contohnya  dalam  bidang  pekerjaan  dan komunikasi online. Salah satu manfaat dari teknologi  informasi  adalah  munculnya
beragam  situs  pada  jejaring  sosial  (sosial media).
Sosial media adalah alat dimana para penggunanya  bisa  saling  berkomunikasi dan  berinteraksi  secara  online  melalui jaringan  internet.  Beragam  media  sosial seperti  path,  twitter,  instagram,  snapgram, facebook,  dan  lain-lain  mengakibatkan banyak pengguna bingung karena banyaknya  pilihan  pada media  sosial  akan tetapi pada intinya semua situs media sosial
adalah  untuk  komunikasi  online.  Dengan mudah banyaknya akses pada media sosial menjadikan  penggunanya  bukan  hanya anak muda saja akan tetapi menyebar luas hingga  orang  tua  atau  bahkan  dari  segala umur.  Pada  zaman  sekarang  media  sosial seakan  menjadi  candu  atau  bisa  dibilang menjadi  kebutuhan  pokok  untuk  sebagian orang  yang  mana  akan  merasa  aneh  bila tidak  membuka  situs  jejaring  sosial  dalam sehari.
Kemajuan  pada  internet  dan  mobile phone  membuat  media  sosial  bertumbuh dengan  pesat.  Kini  semua  orang  bisa mengakses media sosial dimanapun mereka berada  dengan  menggunakan  mobile phone. Karena kecanggihan dan kecepatannya  media  sosial  juga  beralih fungsi yang tadinya hanya untuk berkomunikasi  online  sekarang  media sosial  juga  digunakan  untuk  menyebarkan berita-berita.  Dahulu  untuk  memperoleh berita  orang-orang  menggunakan  media televise    atau  koran  yang  mana  dianggap tidak lagi efisien untuk era sekarang.
Media  sosial  dianggap  sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses  berita  bahkan  sebagian  orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada  media  sosial  yang  mana  tidak membutuhkan  alat  yang  mahal  dan  biaya yang besar.  Semua pengguna media sosial
juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu  tulisan,  gambar  atau  video  dan  lain- lainnya.  Kita  sebagai  pengguna  media sosial  dimudahkan  dengan  ketika  mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak  perlu  untuk  memuatnya  di  koran ataupun majalah karena media sosial sudah mewadahi  itu  semua.  Akan  tetapi  dengan mudahnya memberikan opini yang menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang  mulai  dari  menyebarkan  berita bohong,  pencemaran  nama  baik  ataupun untuk menjatuhkan orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari diberbagai  bidang  masyarakat  Indonesia juga tidak lepas dari aspek positif dan aspek negatif di dunia media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
Sebagai  negara  hukum  yang  sudah tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  hasil amandemen  ke-empat  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyatakan  “Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum”  yang berarti  semua  aspek  kehidupan  baik dibidang  sosial,  politik,  ekonomi  dan budaya  diatur  dan  dibatasi  oleh  norma- norma hukum yang berlaku .
Belakangan  ini  masalah  hukum pidana  yang  paling  sering  disoroti  adalah tentang  tindak  pidana  pencemaran  nama baik.  Dikarenakan  banyaknya  kasus-kasus yang  bermunculan  tentang  pencemaran nama  baik  terutama  pada  jejaring  media
sosial.  Pencemaran  nama  baik  umumnya merupakan  delik.  Seseorang  yang  nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang  bisa  mendapatkan  ganti  rugi.
Hukuman  pidana  penjara  juga  bisa diterapkan  kepada  pihak  yang  melakukan pencemaran nama baik.
Dalam delik pencemaran nama baik terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan yaitu : 1
1. pertama  delik  dalam  pencemaran nama  baik  merupakan  delik  yang bersifat  subyektif  yang  artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya delik dalam pencemaran nama  baik  merupakan  delik  aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Kedua  pencemaran  nama  baik merupakan delik penyebaran artinya substansi yang berisi pencemaran disebar luaskan kepada umum  atau  dilakukan  di  depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga  orang  yang  melakukan pencemaran  nama  baik  dengan menuduh  suatu  hal  yang  dianggap menyerang  nama  baik  seseorang atau  pihak  lain  harus  diberi kesempatan  untuk  membuktikan tuduhan itu.
1 Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsesl Pidana, Tindak Pidana, Dasar Penia dan  Pidana,  Pembera  tandan  Peringanan, Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  dan  Ajaran
Kausalitas,  cet.5  PT  Raja  GrafindoPersada. Jakarta. 2011., h.27
Ketentuan  pengaturan  hukum  dalam penghinaan  bersifat  delik  aduan  yaitu perkara  penghinaan  bisa  terjadi  jika  ada pihak yang mengadu. Dalam hal masyarakat atau orang yang dirugikan atau yang merasa nama baiknya dicemarkan bisa mengadu  pada  pihak  yang  berwajib  agar perkaranya  bisa  diselidiki  yang  berarti adalah  apabila  tidak  ada  aduan  dari  pihak yang  merasa  dirugikan  perkara  tersebut tidak akan diselidiki atau diusut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah dengan menggunakan  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  difokuskan  pada penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif. 2 Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis  normatif  adalah  menggunakan pendekatan case approach atau pendekatan kasus  pada  Pengadilan  Tinggi  Nomor
487/PID.SUS/2017/PT.MDN dan juga pendekatan perundang-undangan atau statue  approach.    Pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan
ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan pokok permasalahan, dan pendekatan perundang-undangan yang
2 Peter,  Mahmud  Marzuki.    Penelitian  Hukum. Kencana  Media  Pranada  Media  Grup. Jakarta. 2010, h. 17
berkaitan  dengan    hukum  pidana  tentang pencemaran nama baik.

## III. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Pidana  berasal  dari  kata straf
(Belanda)  yang  biasanya  juga  disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan  sebagai  suatu  penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada  seseorang atau beberapa orang sebagai  akibat  hukum  atau  sanksi  atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. 3
Tindak  pidana  menurut  J.E  Jonkers adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang berhubungan  dengan  kesengajaan  dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. 4
Pencemaran  nama  baik  berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal
310 ayat :
1.  Menyerang  nama  baik  seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal.
2.  Menyerang  nama  baik  seseorang secara lisan maupun tertulis.
Undang-undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun
2008 Jo Undang-undang 19 Tahun 2017.
Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa : “setiap  orang  mentransmisikan ataupun membuat suatu Informasi Elektronik dan
3 Mahrus, Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.h.23
4 Ibid. h.34
Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  “Penghinaan  atau  pencemaran nama baik””.
Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap orang dengan yang menyebarkan informasi  yang  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan antar individu/kelompok masyarakat tertentu, yang bersifat “SARA”.
Pertimbangan  hakim  adalah  hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan  hakim  dalam  memutus suatu  perkara  tindak  pidana.  Sebelum memutuskan  sebuah  perkara  hakim  harus memperhatikan  setiap  hal-hal  penting dalam suatu persidangan.
Menurut Barda Nawawi Arief dalam mengambil suatu putusan dalam persidangan  di  pengadilan  hakim  dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : 5
1. Kesalahan pelaku tindak pidana.
2. Motif dan tuduhan dilakukannya suatu tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4.  Sikap baik pelaku tindak pidana.
5.  Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
6.  Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah melakukan tindak pidana.
7.  Pengaruh  pidana  terhadap  masa depan pelaku.
8.  Pandangan masyarakat terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku.
Hakim dalam memutus suatu perkara
harus mempertimbangkan kebenaran
secara yuridis (hukum) kebenaran filosofis
5 Adami, Chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisis Revisi). Media Nusa Creative.
Malang. 2016., h.27
(keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan)
agar  bisa  membuat  suatu  keputusan  yang adil dan bijaksana dengan tetap mempertimbangkan  dampak  hukum  dan dampak yang terjadi di masyarakat.
Mengenai  pertimbangan  hakim  pada pengadilan tingkat banding terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama  baik  tersebut  akan  dikaji  terlebih dahulu  dan  dipertimbangkan  oleh  majelis hakim  apakah  akan  menerima  permintaan banding dari terdakwa Togar Lubis setelah membaca  putusan  Pengadilan  Negeri
Stabat  Nomor  852/Pid.Sus/2016/PN  Stb tanggal  29  Mei  2017  yang  amarnya berbunyi sebagai berikut :
1.  Menyatakan  terdakwa  Togar  Lubis, S.H.  M.H.,  telah  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN  TANPA  HAK  MEMBUAT DAPAT  DIAKSES  INFORMASI
ELEKTRONIK DENGAN
MUATAN PENGHINAAN”;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  tersebut  dengan  pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3.  Menetapkan barang bukti berupa : -7  (tujuh)  unit  lembar  print  out bernama TOGAR LUBIS K-Semar;
-2 (dua) lembar status akun facebook an. TOGAR  LUBIS dengan alamat website
https//www.facebook.com/togar.lu bis;
-  5  (lima)  piagam  penghargaan  dan ucapan  terima  kasih  dalam  rangka memeriahkan  Hari  Ulang  Tahun Kabupaten Langkat yang ke-265; Tetap terlampir dalam berkas perkara : 4.  Membebani terdakwa untuk membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Akta  permintaan  banding  yang dibaca  pada  tanggal  11  Juli  Tahun  2017 Nomor 24/Akta.Pid/Bdg/2017/PN Stb permintaan  tersebut  telah  diberitahukan dengan  seksama  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  akan  tetapi  dari  pihak  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  mengajukan  kontra memori banding terhadap memori banding tersebut.
Menimbang, bahwa permintaan banding  dari  penasihat  hukum  terdakwa telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan menurut  tata  cara  serta  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  Undang-undang,  oleh karena  itu  permohonan  banding  tersebut secara yuridis formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa  menolak  putusan  Pengadilan
Negeri Stabat Nomor
852/Pid.Sus/2017/PN.Stb  pada  tanggal  29 Mei  Tahun  2017  yang  mengatakan  bahwa majelis  hakim  telah  melahirkan  putusan yang subjektif dan sangat jauh rasa keadilan dengan alasan dalil sebagai berikut :
1.  Majelis  hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  tersebut  tidak mempertimbangkan  keterangan  dari
saksi  dr.  Sadikun  Winato  yang menerangkan sebelum
dirinya
berteman dengan terdakwa saksi tidak dapat  mengakses  atau  melihat  akun facebook terdakwa maka tidak mungkin  saksi  Jam’an  saputra  alias
Jam maupun saksi Mas’ud alias dimas membaca potingan terdakwa di facebook miliknya;
2.  Bahwa  majelis  hakim  juga  tidak mengutip dan mempertimbangkan keterangan saksi ahli bahasa Indonesia Dr.  Wisman  Hadi  M.Hum  yang menerangkan  bila  pernyataan  itu, sesuai dengan realitas, kalimat-kalimat itu logis/benar;
3.  Bahwa  majelis  hakim  juga  dalam putusan  tersebut  tidak  mengutip  atau mempertimbangkan  keterangan  saksi Jam’an  Saputra  alias  jam  bahwa kepada  saksi  Jam’an  alias  Jam,  saksi Mas’ud  alias  dimas  pernah  bercerita bahwa  pendidikannya  adalah  paket  B dan paket C;
4.  Bahwa  dipersidangan  saksi  Mas’ud alias  Dimas  juga  tidak  membantah postingan  terdakwa  di  akun  facebook miliknya  maka  berarti  postingan terdakwa  tersebut  adalah  fakta  yang sesungguhnya;
5.  Bahwa  jika  keterangan  saksi  Jam’an Saputa alias jam tersebut dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim maka  postingan  terdakwa  di  akun facebook  miliknya  adalah  merupakan fakta  dan  bukan  penghinaan  atau pencemaran nama baik;
Dengan itu penasihat hukum terdakwa  memohon  kepada  majelis  hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
1.  Mengabulkan  permohonan  banding penasihat  hukum  terdakwa  ini  untuk seluruhnya;
2.  Membatalkan  putusan  Pengadilan Negeri  Stabat  tanggal  29  Mei  2017 Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN Stb;
3.  Menyatakan  terdakwa  bebas  dan lepas  dari  segala  dakwaan  dan tuntutan hukum (Vrijs praacht);
4.  Memulihkan  nama  baik,  harkat  dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
5.  Membebankan  biaya  yang  timbul kepada negara.
Menimbang, bahwa memori banding
penasihat  hukum  terdakwa  majelis  hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan pada memori  banding  tersebut.  Sebab  pada postingan  rangkaian  kalimat  tersebut  “si sood  itu  kan  pendidikan  formalnya  cuma tamat  SD  maka  dia  akan  angkat  orang- orang yang menjadi anggota yang berpendidikan  di  bawahnya”  maka  dapat diketahui dengan jelas bahwa maksud atau tujuan dari terdakwa adalah untuk merendahkan  dan  meremehkann  si  sood karena  pendidikannya  suma  tamat  SD, dengan  adanya  kata-kata  “cuma”  maka tujuan  kalimat  tersebut  adalah  untuk merendahkan  si  sood  apalagi  dimuat  di facebook yang dapat dibaca oleh khalayak umum.
Menimbang,  bahwa  setelah  majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara  yang dimohonkan oleh  penasihat  hukum  dan  salinan  resmi dari  putusan  Pengadilan  Negeri  Statb Nomor  852/Pid.Sus/2016/PN.Stb  maka majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama  yang  mendasari  putusannya  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
kesalahan  terdakwa  telah  tepat  dan  benar.
Oleh  karena  itu  majelis  hakim  tingkat banding  dapat  menyetujui  dan  mengambil alih  sebagai  pertimbangan  hukum  sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding.
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan  azas  keadilan,  kepatuhan dan  kemanfaatan  serta  hal-hal  yang memberatkan dan meringkan sebagaimana dalam  putusan  majelis  hakim  tingkat pertama  menurut  majelis  hakim  tingkat banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis  hakim  tingkat  pertama  telah  tepat dan sesuai dengan kesalahan terdakwa serta telah  memnuhi  rasa  keadilan  dalam masyarakat.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Stabat Nomor
852/Pid.Sus/2016/PN.Stb,  tanggal  29  Mei
Tahun 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan  dan  dikuatkan  ditingkat banding.
Menimbang, bahwa berdasarkan
Pasal  222  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa tetap  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana  maka  kepadanya  harus  dibebankan untuk  membayar  biaya  perkara  dalam kedua tingkat peradilan.
Berdasarkan amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus mengadili :
1.  Menerima  permintaan  banding  dari terdakwa tersebut;
2.  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb  tanggal  29 Mei 2017, yang dimintai banding; 3.  Membebankan  biaya  perkara  kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  untuk  tingkat  banding sebesar  Rp.2.500,-  (dua  ribu  lima ratus rupiah);
Sebelumnya,  perlu  dibedakan  antara diseminasi  informasi  yang  bermuatan pencemaran  nama  baik,  serta  yang berkaitan  dengan  SARA.  Dalam  UU  ITE, ketentuan  penghinaan  dan  pencemaran nama  baik  diatur  dalam Pasal  27  ayat  (3) UU ITE, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Berdasarkan Pasal  43  ayat  (1)  UU 19/2016, delik-delik tersebut dapat dilaporkan atau diadukan kepada Penyidik POLRI  atau  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (“PPNS  ITE”).  Sanksi  dapat dijatuhkan  apabila  pelaku  memenuhi seluruh  unsur  dan  telah  melalui  proses peradilan  pidana  yang  berdasarkan  pada ketentuan hukum acara pidana.
Pasal  yang  mengatur  mengenai penghinaan,  pencemaran  nama  baik  dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE:
Bunyi  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE adalah sebagai berikut:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
Sedangkan  bunyi  Pasal  28  ayat  (2)

## UU ITE adalah sebagai berikut:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA).
Ancaman  pidana  bagi  orang  yang melanggar  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh juta rupiah).
Kemudian  ancaman  pidana  bagi orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  28
ayat  (2)  UU  ITE,  adalah  sebagaima  diatur dalam Pasal  45A  ayat  (2)  UU  19/2016, yakni:
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008  dan
Nomor  2/PUU-VII/2009,  tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik dalam  bidang  Informasi  Elektronik  dan Transaksi  Elektronik  bukan  semata-mata sebagai  tindak  pidana  umum, melainkan sebagai  delik  aduan.  Penegasan  mengenai delik  aduan  dimaksudkan  agar  selaras dengan  asas  kepastian  hukum  dan  rasa keadilan masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam  memutus  perkara  banding  tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus tersebut  adalah  dengan  mengkaji  posisi kasus,  dakwaan  dari  penuntut  umum  dan
tuntutan  dari  penuntut  umum  serta    fakta yang  terbukti  bahwasanya  terdakwa  telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pembuktian berdasarkan alat- alat bukti yang sah dan dengan memperhatikan  azas  keadilan,  kepatuhan dan  kemanfaatan  serta  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.
Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri  Stabat  yang dimintai banding. Apabila ada kalimat atau kata  yang  menjelekkan  dan  mencemari nama baik orang lain, melontarkan kalimat yang  bersifat  menyinggung  SARA,  serta memprovokasi  pengguna  media  sosial dapat dipidana bersarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Ancama  pidana  jika  melakukan tindakan mencemarkan nama baik seseorang  adalah  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp 750 juta.  Tindakan  ini  adalah merupakan  delik  aduan.  Sehingga  untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan  aduan  korban  pada  pejabat  yang berwenang  menerima  pengaduan  yaitu Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE.
Sedangkan  tindakan  yang  bersifat menyinggung  SARA  juga  dapat  dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Tindakan  ini  dapat  dilaporkan  pada Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsesl Pidana,  Tindak Pidana,  Dasar  Penia  dan  Pidana, Pembera tandan Peringanan, Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  dan Ajaran  Kausalitas,  cet.5  PT  Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2011. ------------------. Hukum Pidana
Positif  Penghinaan  (Edisis  Revisi). Media Nusa Creative. Malang. 2016. Ahmad, Ali. Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan teori Peradilan ( Judicial Prudence ),  Kencana  Prenada  Media Grup. Jakarta. 2010.
Mahrus,  Ali.  Dasar-dasar  Hukum  Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
Peter,  Mahmud  Marzuki.    Penelitian Hukum.  Kencana  Media  Pranada Media Grup. Jakarta. 2010.