## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
Kadek Indra Adi Pranata 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { pranataindra023@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1)  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  pembuangan  bayi  di  wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng,  (2)  upaya  mengatasi kendala  terjadinya  tindak  pidana  pembuangan  bayi  di  wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng. Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng,  yaitu  di  Kepolisian  Resor  Buleleng, Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  dan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B.Jenis  Penelitian  ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik non  probability  sampling dengan  cara  yang  digunakan  dalam  menentukan subjek  penelitian  adalah  dengan  teknik Purvosive  Sampling .  Untuk  teknik  pengolahan  dan analisis  data,  menggunakan  cara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembuangan  bayi  di  wilayah  hukum  Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan  dengan  proses  penangkapan,  penuntutan  dan  pelaksanaan  di  depan  pengadilan dengan mengacu pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembuangan Bayi  Baru  Lahir  Dalam  Keadaan  Mati.  Adapun  upaya  mengatasi  kendala  terjadinya  tindak pidana pembungan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng  adalah dengan menanamkan pendidikan  secara  moral  dan  formal,  memberikan  penyuluhan-penyuluhan,dan  penegakan regulasi yang digunakan secara maksimal
Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembuangan Bayi

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  (1)  law  enforcement  against  perpetrators  of  criminals  acts  of babies  disposal  in  the  jurisdiction  of  the  Buleleng  Regency,  (2)  Efforts  to  overcome  the occurrence of criminal acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency. The location of this research was carried out in Buleleng Regency, namely at the Buleleng Resort Police,  State  Prosecutor  Buleleng,  and  The  Singaraja  District  Court  Class  1B.  This  type  of research  is  empirical  legal  research. The  sampling  technique  used  in  this  research  is  a  non- probability  sampling  technique  in  a  way  that  used  in  determining  the  research  subject  is  the purposive technique sampling. For data processing  analysis techniques, using the qualitative research  result  show  that  law  enforcement  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  illegal logging  have  gone  well,  which  carried  out with the  investigation  process,  the  investigator  will continue  with  the  arrest,  prosecution  and  execution  before  a  court  with  refers  to  Pasal  181 KUHP about Dead Conditions As for the efforts overcoming the occurrence of criminal acts of babies  disposal  in  the  jurisdiction  of  the  Buleleng  Regency  is  to  instill  moral  and  formally, providing counseling, and enforcing relevant regulations used to the fullest.
Keywords:  Enforcement, Felonies, Disposal of Babies

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  anugerah  yang tidak  terhingga  dari  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Bentuk  eksistensi  manusia  sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan memiliki keturunan.  Keturunan  sebagai  generasi penerus  yang  dapat  menjaga  sekaligus mengangkat  eksistensi  manusia.  Perihal sifatnya  dalam  cakupan  yang  lebih  luas lagi,  keturunan  sebagai  generasi  penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi  suatu  kumpulan  masyarakat  yang hidup dalam  satu  tujuan yang sama yang disebut negara).
Terhadap  anak,  perlindungan  hukum lebih  diutamakan  karena  sifat  alamiah anak  yang  cenderung  masih  belum  dapat menjadi  pribadi  yang  seutuhnya.  Oleh sebab  itu  perlindungan  terhadap  anak sudah  dimulai  sejak anak tersebut  berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Burgelijk  Wetboek (BW)  menyatakan bahwa  seorang  anak  yang  masih  dalam kandungan  ibunya  dianggap  sebagai subyek  hukum  sepanjang  kepentingan  si anak itu menghendakinya. Tidak ada atau belum  adanya  peraturan  perundang- undangan  khusus  yang  mengatur  tentang bayi    menjadikan  dalam  pembahasan, karena  bayi  dianggap  sama  dengan  anak dengan alasan memiliki persamaan konsep  yaitu  sama-sama  belum  dewasa. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya.
Tindak  pidana  pembuangan  bayi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  diklasifikasikan  menjadi dua tindakan yaitu bayi baru lahir dibuang dalam  keadaan  hidup  dan  bayi  baru  lahir dibuang dalam keadaan mati.
Pembuangan  bayi  baru  lahir  dalam keadaan  hidup  diatur  dalam  Pasal  308 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :
“Jika  seorang  ibu  karena  takut  akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya,  tidak  lama  setelah  melahirkan, menempatkan  anaknya  untuk  ditemukan atau  meninggalkan  dengan  maksud  untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum  pidana  tersebut  dalam  pasal 305  dan  306  dikurangi  separuh.  Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 305 KUHP adalah lima tahun enam  bulan.  Sedangkan  ancaman  pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat  (1)  KUHP  adalah  tujuh  tahun  enam bulan ”.
Sedangkan  pembuangan  bayi  baru lahir  dalam  keadaan  mati  diatur  dalam pasal  181  KUHP  yang  menyatakan sebagai berikut :
“Barang siapa mengubur,
menyembunyikan,  membawa  lari  atau menghilangkan  mayat  dengan  maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pembuangan bayi  yang  menyebabkan  kematian  yang dilakukan oleh orangtuanya (ibunya) dalam  hal ini dapat masuk dalam kategori pembunuhan berancana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP ”. Merujuk  dari  isi  dalam  Pasal  308 KUHP  dan  Pasal  181  KUHP  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pembuangan bayi merupakan perbuatan yang dilakukan orangtuanya dengan maksud untuk menelantarkan, membuang meninggalkan, mengubur,  menyembunyikan  membawa lari  atau  menghilangkam  mayat  yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk  menyembunyikan  kelahiran  atau kematiannya.
Beberapa  tahun  terakhir  banyak diberitakan  kasus  pembuangan  bayi  baik di  media  lokal  maupun  media  nasional. Kasus  pembuangan  bayi  akhir-akhir  ini marak  terjadi  khususnya  di  Bali.  Tercatat sejak  tahun  2017  terdapat  40  kasus
pembuangan  bayi  di  Bali.  Tindak  pidana pembuangan  bayi  banyak  terjadi  di beberapa  Kabupaten  yang  ada  di  Bali, salah satunya terjadi Kabupaten Buleleng. Kasus  pembuangan  bayi  di  Kabupaten Buleleng terjadi di beberapa kecamatan.
Berdasarkan jumlah data yang diperoleh  dari  Polres  Buleleng  bahwa terdapat  peningkatan  kasus  tindak  pidana pembuangan  bayi  di  pertengahan  tahun 2020  hingga  Juni  2021.  Dari  sekian banyak  kasus  pembuangan  bayi  yang terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  ada  3  (tiga) kasus  yang  masih  diproses  dan  sedang dalam  penyerahan  berkas  perkara,  dan terdapat  1  (satu)  kasus  yang  baru mencapai  putusan  Pengadilan  di  tahun 2021,  dan  sementara  kasus  yang  lainnya masih  mengalami  hambatan  khususnya kendala dalam biaya dan penyidikan.
Melihat banyaknya kasus pembuangan  bayi  ini,  berdasarkan jumlah data  tindak  pidana  pembuangan  bayi diwilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng yang  tidak  terselesaikan  berada  pada posisi  lebih  besar  ketimbang  dengan bentuk  penanganan  kasus  yang  mampu untuk  diproses  pidana  oleh  kepolisian, sehingga  menjadi  sebuah  permasalahan terhadap  sejauh  mana  efektivitas  kinerja kepolisian  dalam  menangani  kasus  tindak pidana pembuangan bayi.
Proses  penegakan  hukum  tindak pidana  pembuangan  bayi  yang  dilakukan di  luar  ketentuan  perundang-undangan berdasarkan atas asas kemanfaatan kedua belah pihak (baik itu pelaku atapun korban).  Sehingga  sikap  tindak  yang dilakukan  kepolisian  dalam  penyelesaian perkara  di  luar  jalur  hukum  dalam  hal  ini secara  damai  tidak  dapat  dibenarkan  dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris,  Penelitian  hukum  empiris adalah  jenis  penelitian  hukum  yang memberikan  gambaran  mengenai  faka- fakta  yang  ada  (empiris)  serta  analisis yang akurat mengenai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum
dan  praktik  dari  pelaksanaan  aturan hukum  yang  ada  (Soekanto,  2005:32). Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Deskriptif,  dimana dalam  hal  ini  penelitian  dedskriptif  adalah penilitian  yang  mendeskripsikan  secara factual, sistematis, akurat dan menggambarkan  dengan  jelas  mengenai keadaan-keadaan  atau  gejala-gejala  yang terjadi  di  kehidupan  masyarakat.  Untuk data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber  dari  Data  Primer  dan  Data Sekunder  yan  dimana  Data  Primer  di peroleh  dari  sumbernya  melalui  hasil wawancara, untuk Data Sekunder diperoleh  dari  menelaah  studi  pustaka. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  data  yang  di dapat  dari  UUD  1945,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Bahan hukum sekunder bersumber  dari  jurnal-jurnal,  doktrin,  dan hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak pidana  pembuangan  bayi.  Untuk  Bahan Hukum  Tersier  yang  digunakan  yaitu bahan  hukum  yang  mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan  memberikan  pemahaman  dan pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya. Dalam Teknik Pengumpulan Data penelitian  ini  menggunakan  Teknik  Studi Dokumen  dengan  cara  menelaah  bahan- bahan  pustaka  yang  relevan  dengan penelitian  berupa  literatur-literatur,  karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi  dari  berbagai  instansi  yang terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Waluyo,  2008:8).  Teknik  Observasi  yang dibedakan  menjadi  dua  yaitu  teknik observasi  langsung  dan  teknik  observasi tidak  langsung.  Teknik  wawancara  yang dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke lapangan  melakukan  wawancara  dengan pihak-pihak  yang  terkait  dengan  masalah yang menjadi materi pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNGAN BAYI

## DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
Dalam  perkara  pidana,  tata  cara penegakan hukum dimulai sejak
penyelidikan  sampai  dengan  pelaksanaan putusan bahkan sampai seorang narapidana kembali ke masyarakat. Untuk melaksanakan  proses  penegakan  hukum tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum  seperti  di  lembaga  kepolisian maupun lembaga peradilan. Dalam penelitian  ini  akan  dijabarkan  mengenai upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  instansi-instansi  terkait  dalam  hal  ini oleh  penyidik,  dan  penegakan  hukum yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan, dalam hal ini oleh hakim.
1.  Kepolisian Resor Buleleng Proses  penyidikan  terhadap  tindak pidana  pembuangan  bayi  di  wilayah hukum Kabupaten Buleleng yang dilakukan  oleh  penyidik  sama  seperti proses  penyidikan  pada  tindak  pidana lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  di  dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak  pidana  terkait  penelantaran  bayi yaitu  baik  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  maupun  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tidak  mengatur secara khusus mengenai proses penyelesaian  perkara  pidana.  Oleh sebab  itu  maka  proses  penyidikan tindak  pidana  terkait  penelantaran  bayi dilaksanakan dengan berdasarkan pada  hukum  acara  pidana  dalam KUHAP dan didukung dengan mekanisme penyidikan yang ada dalam Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana.
Penyidikan  tehadap  tindak  pidana terkait  pembuangan  bayi  dilakukan setelah  penyidik  mengetahui  terjadinya tindak  pidana  tersebut maupun  adanya laporan  mengenai  terjadinya  tindak pidana  tersebut.  Ketika  penyidik  telah mulai  melakukan  penyidikan  terhadap adanya tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan tersebut melalui adanya Surat
Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan (SPDP)  yang  dibuat  dan  dikirimkan
kepada  penuntut  umum.  Dalam  proses penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan upaya  paksa  terhadap  Pelaku  tindak pembuangan  bayi  sebagaimana  yang tercantu dalam Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana yaitu meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Selanjutnya adalah  proses  pemeriksaan  dilakukan oleh  penyidik  terhadap  saksi,  ahli,  dan tersangka guna membuat terang perkara  sehingga  peran  seseorang maupun  barang  bukti  dalam  peristiwa pidana  yang  terjadi  menjadi  jelas.
Pemeriksaan dibagi menjadi pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli, pemeriksaan terhadap tersangka. Setelah  penyidikan  selesai  dilakukan, penyidik  segera  menyelesaikan  berkas perkara  dan  diserahkan  kepada  jaksa penuntut umum.
2.  Kejaksaan Negeri Buleleng Berkas  perkara  yang  oleh  penyidik telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, apabila diterima dan dinyatakan lengkap  oleh  Penuntut  Umum  serta dapat  dilakukan  upaya  penuntutan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan surat dakwaan oleh
Penuntut Umum. Setelah selesai menyusun surat dakwaan, tahap selanjutnya yaitu penuntutan oleh
Penuntut  Umum.  Penuntutan  adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan  Negeri  yang  berwenang. Penuntut  Umum  melimpahkan  berkas perkara  kepada  Pengadilan  Negeri dengan  membuat  surat  pelimpahan perkara yang disertai surat dakwaan.
3.  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Setelah  pengadilan  negeri  menerima pelimpahan  perkara  pidana  terkait tindak  pidana  pembuangan  bayi  di wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri  mempelajari  apakah  perkara  itu termasuk dalam wewenang pengadilannya. Setelah Ketua Pengadilan Negeri tersebut
menyatakan  bahwa  perkara  itu  masuk dalam wewenang pengadilan negerinya,  maka  ia  menunjuk  hakim yang  akan  melakukan  pemeriksaan  di persidangan. Penunjukan hakim tersebut  berdasarkan  penilaian  dari Ketua Pengadilan Negeri apakah hakim yang ditunjuk tersebut mampu menangani  kasus  terkait  penelantaran bayi.  Hakim  yang  ditunjuk  untuk menyidangkan  perkara  tersebut  akan menetapkan hari
persidangan.
Kemudian  hakim  akan  memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil  terdakwa  dan  saksi  untuk hadir di sidang pengadilan.
Proses  persidangan  perkara  pidana terkait  tindak  pidana  pembuangan  bayi di  wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng sama  dengan  proses  persidangan perkara  pidana  pada  umumnya.  Pada hakikatnya  proses  persidangan  adalah terbuka untuk umum. Namun berdasarkan kebijaksanaan hakim, pada  proses  persidangan  terkait  kasus pembuangan  bayi  dapat  dilakukan secara  tertutup  agar  terdakwa  maupun saksi tidak malu menceritakan kejadian yang  sebenarnya,  karena  di  dalam persidangan  hanya  ada  hakim,  jaksa, penasihat hukum dan panitera.
Proses  persidangan  perkara  pidana terkait  tindak  pidana  pembuangan  bayi di  wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng: Ketua  majelis  hakim  menanyakan identitas  terdakwa;  Penuntut  umum membacakan  surat  dakwaan;  Ketua majelis  hakim  menanyakan  kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang  dakwaan  penuntut  umum.  Jika terdakwa belum mengerti maka penuntut  umum  akan  menjelaskannya; Atas  pembacaan  (penjelasan)  surat dakwaan  tersebut,  terdakwa  maupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi).
Apabila terdakwa/penasihat hukum mengajukan  eksepsi,  maka  penuntut umum  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan  pendapatnya  tentang eksepsi  tersebut.  Ketua  majelis  hakim dapat memutuskan diterima atau
tidaknya eksepsi tersebut; Jika
terdakwa/penasihat  hukumnya  tidak
mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti; Untuk
kepentingan pembuktian penuntut umum  akan  mengajukan  barang  bukti dan  menghadirkan  saksi-saksi  yang akan  memberikan  keterangan  (saksi yang biasanya memberatkan
terdakwa/saksi a  charge ).  Hakim  ketua sidang  dan  hakim  anggota  meminta keterangan kepada saksi yang dipandang  perlu  untuk  mendapatkan kebenaran. Kemudian diberi kesempatan  kepada  penuntut  umum dan penasihat hukum untuk mengajukan  pertanyaan  kepada  saksi dengan perantaraan hakim ketua sidang (Pasal 164 KUHAP) (Marpaung, 2009).  Setelah  persidangan  selesai mendengar  keterangan  para  saksi, kemudian didengar keterangan ahli dan barang  bukti  berupa  surat  dan  barang atau benda diperlihatkan kepada terdakwa  dan  menanyakan  apakah terdakwa mengenalnya. Selanjutnya adalah
mendengar keterangan terdakwa dan dapat menghadirkan  saksi  yang  meringankan terdakwa  (saksi a  de  charge );  Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; Terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan  pembelaan  (pledoi).  Atas pledoi  tersebut  dapat  ditanggapi  oleh penuntut  umum  dengan  mengajukan replik  dan  dapat  ditanggapi  oleh terdakwa/penasihat  hukumnya  melalui duplik; Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan  ketentuan  dapat  dibuka  sekali lagi;  Hakim  mengadakan  musyawarah terakhir  untuk  mengambil  keputusan dan  apabila  perlu  musyawarah  itu diadakan  setelah  terdakwa,  saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin  meninggalkan  ruang  sidang (Pasal 182 ayat (3) KUHAP).
Dalam  musyawarah  tersebut  hakim ketua  majelis  mengajukan  pertanyaan dimulai  dari  hakim  yang  termuda sampai  hakim  yang  tertua,  sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua
majelis  dan  semua  pendapat  harus disertai pertimbangan
beserta alasannya (Pasal 182 ayat (5) KUHAP). Sedapat  mungkin  musyawarah  majelis merupakan  hasil  permufakatan  bulat, kecuali  jika  hal  itu  telah  diusahakan sungguh-sungguh  tidak  dapat  dicapai, maka ditempuh dengan dua cara yaitu:
a. Putusan  diambil  dengan  suara terbanyak;
b. Jika  yang  tersebut  pada  huruf  a tidak  juga  dapat  diperoleh  putusan, yang  dipilih  ialah  pendapat  hakim yang  paling  menguntungkan  bagi terdakwa  (Pasal  182  ayat  (6) KUHAP)
Pembacaan putusan pengadilan.
Putusan  pengadilan  negeri  dapat dijatuhkan  dan  diumumkan  pada  hari itu  juga  atau  pada  hari  lain  yang sebelumnya harus diberitahukan kepada  penuntut  umum,  terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP).
Penegakan  hukum  pidana  terhadap tindak pidana pembuangan bayi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum  pidana  formil  yang  ada  dalam KUHAP. Mengenai alat bukti, di dalam
Pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  Sedangkan  di  dalam peraturan khusus yakni Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004, memang ada ketentuan khusus berkaitan dengan alat bukti yang diatur dalam  Pasal  55  yang  berbunyi: “Sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang sah,  keterangan  seorang  saksi  korban saja  sudah  cukup  untuk  membuktikan bahwa  terdakwa  bersalah,  apabila disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang sah lainnya.”
Namun dalam kasus pembuangan bayi ketentuan tersebut tidak dapat digunakan  karena  bayi  sebagai  saksi korban belum dapat memberikan keterangannya.  Di  dalam  ketentuan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tidak  ada  ketentuan  khusus mengenai  hukum  pidana  formil  terkait tindak pidana pebuangan bayi. Sehingga  pembuangan  bayi  yang dijerat dengan ketentuan dalam KUHP maupun  kedua peraturan  khusus
tersebut penyelesaian perkaranya tetap  menggunakan  hukum  pidana formil dalam KUHP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas  terlihat  bahwa  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan  bayi  di  wilayah  hukum kabupaten Buleleng terlihat berjalan dengan  baik  namun  belum  maksimal.
Ketidakmaksimalan  penegakan  hukum tersebut dikarenakan terdapatnya beberapa  hambatan  sebagaimana  yang telah  dinyatakan  oleh  beberapa  instansi bahwa terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Adapun  hambatan  yang  dialami  sebagai berikut: 1. Ketika diperiksa oleh penyidik, tersangka  pembuangan  bayi  dinilai tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan  dari  penyidik serta tersangka tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat yang memberikan  informasi  terkait  adanya penelantaran bayi yang terjadi, sehingga penyidik tidak dapat menemukan tersangka atau pelaku dari penelantaran bayi.
UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM

## KABUPATEN BULELENG
Ada  dua  jenis  kendala  yang ditemukan  dalam  upaya  mengatasinya yang  pertama  kendala  upaya  preventif yaitu masyarakat yang memiliki pemikiran yang  sempit  dan  tidak  mau  berkembang dan  juga  pemikiran  seseorang  yang menganggap hal yang dilakukanna benar. Kemudian  kendala  upaya  represif  yaitu dalam  hal  ini  polisi  sulit  menemukan tersangka karena karena terkadang orang
yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembuyikan kehamilannya dari keluarga, teman maupun  masyarakat  dan  pembuangan bayi  tidak  berada  di  sekitar  wilayah tersangka  tinggal,  kemungkinan  dibuang di wilayah yang jauh.
Dalam  mengatasi  kendala  dalam penanganan tindak pidana semua instansi setuju bahwa Kepolisian
merupakan ujung tombak dalam
penegakan  hukum,  sehingga  dituntut optimal dalam penanganannya. Kepolisian  akan  berkoordinasi  dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan mengenai upaya dalam mengatasi kendala penanganan tindak pidana pembuangan bayi tersebut.
Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu : 1.  Upaya Preventif a.  Menanamkan      pendidikan      moral dan      agama      sejak      dini      untuk memperkuat iman seseorang.
Yang  sangat  berpengaruh  disini adalah  peran  orang  tua  dan  juga masyarakat.
b.  Memberikan    pendidikan    formal yang    akan    menambah  dan memperluas wawasan berpikir seseorang.
c.  Memberikan  penyuluhan  hukum dengan  media  untuk  mempertinggi kesadaran hukum masyarakat.
d.  Memberikan penyuluhan- penyuluhan  kepada  masyarakat akan  bahaya  serta  dampak  dari seks bebas.
e.  Pengawasan  dari  masyarakat  juga sangat  penting  terhadap  warganya yang  kumpul  kebo  yaitu  tinggal dalam  satu  rumah  tanpa  terikat perkawinan.
2. Upaya Represif Menegakkan regulasi yang digunakan untuk menjerat para pelaku
pembuangan  bayi  yang  terdapat dalam :
(1) Pasal  181  KUHP  yang  berbunyi “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau  menghilangka  mayat,  dengan maksud  hendak  menyembunyikan kematian  dan  kelahiran  orang  itu,
dihukum  penjara  selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- ”
(2) Pasal  304  KUHP  yang  berbunyi “Barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan  atau  membiarkan orang dalam
kesengsaraan, sedang ia wajib memberi
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- ”
(3) Pasal  305  KUHP  yang  berbunyi “Barang  siapa  menempatkan  anak yang  umurnya  belum  tujuh  tahun untuk ditemukan atau meninggalkan  anak  itu  dengan maksud  untuk  melepaskan  diri daripadanya, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan.”
(4) Pasal  306  KUHP  :  (1)  Jika  salah satu  perbuatan  berdasarkan  pasal 304  dan  305  mengakibatkan  luka- luka  berat  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh  tahun  enam  bulan”  (2)  Jika mengakibatkan kematianpidana penjara paling lama sembilan tahun”
(5) Pasal  307  KUHP  yang  berbunyi “Jika  yang  melakukan  kejahatan berdasarkan  pasal  305  adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana  yang  ditentukan  dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”
(6) Pasal  308  KUHP  yang  berbunyi “Jika  seorang  ibu  karena  takut akan diketahui orang tentang kelahiran  anaknya,  tidak  lama sesudah melahirkan,
menempatkan anaknya untuk ditemukan  atau  meninggalkannya dengan  maksud  untuk  melepaskan diri  daripadanya,  maka  maksimum pidana  tersebut  dalam  pasal  305 dan 306 dikurangi separuh”
(7) Pasal  76A,  Pasal  76B,  Pasal  77, Pasal  77B  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Dalam  ketentuan  pasal sebagaimana  tersebut  di  atas mengenai  ketentuan  pidana  dalam perlindungan  anak  bertujuan  untuk melindungi  hak  anak.  Perbuatan- perbuatan  yang  yang  termasuk dalam  tindak  pidana  perlindungan anak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan adalah; 1. Diskriminatif
2. Aborsi
3. Pembiaran  dan  penelantaran anak
4. Pengangkatan anak 5. Penganiayaan  dan  kekerasan terhadap anak 6. Eksploitasi anak.
Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan oleh  korporasi,  maka  pidana  dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana  yang  dijatuhkan  terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda.
(8) Pasal  9  Ayat  1  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tanggayang  menyatakan “Setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, padalal menurut hukum yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan keada  orang  tersebut.”,  Pasal  49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga yang  menyatakan  “setiap  orang yang melakukan penelataran rumah  tangga  dapat  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

## SIMPULAN
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  pembuangan  bayi  di wilayah  hukum  Kabupaten  Buleleng sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  aturan  dan  regulasi  yang berlaku.
2. Terdapat  beberapa  hambatan  dalam proses  pemeriksaan  seperti  kurang kooperatifnya tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari  penyidik  yang  membuat  proses penegakan  hukum  tindak  pidana pembuangan  bayi  menjadi  belum maksimal.
3. Penyelesaian  perkara  tindak  pidana pembuangan bayi menggunakan
hukum pidana formil dalam KUHP. 4. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana  pembuangan  bayi  di  wilayah hukum Kabupaten
Buleleng menggunakan  Upaya  Preventif  dan Upaya Represif.

## SARAN
1. Disarankan  bagi  pembuat  undang- undang  untuk  membuat  undang- undang  yang  lebih  spesifik  mengatur tentang  tindak  pidana  pembuangan bayi mengingat maraknya kasus yang terjadi dari tahun ke tahun.
2. Disarankan bagi intansi-instansi terkait  yang  menangani  masalah tindak pidana pembuangan bayi untuk lebih  giat  mengadakan  sosialisasi hukum  terhadap  remaja  mengingat tindak pidana pembuangan bayi banyak  dilakukan  oleh  remaja  yang belum berstatus menikah.
3. Disarankan  bagi  masyarakat  untuk bekerja  sama  dalam  mengungkap kasus  tindak  pidana  pembuangan bayi  mengingat  sulitnya  penyidik untuk  mengungkap  karena  sulitnya mengidentifikasi warganya.

## DAFTAR RUJUKAN A.  BUKU :
Marpaung,  Laden.  2009.  Proses Penanganan  Perkara  Pidana Buku 1. Jakarta: Sinar Grafika.
M.Sudrajat,  Bassar.  2013.  Tindak-
Tindak Pidana Tertentu Di Dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV Nashriana. 2014. Perlindungan Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di Indonesia. Jakarta: Rajawali
R.  Soesilo.  2013  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea Soekanto,  Soerjono.  2019. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum .  Jakarta:  UI Press B.  ARTIKEL : Wahyudi S. 2002. “Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan  Anak  dan  Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa”. Makalah, dalam rangka  Hari  Anak  Tahun  2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitawan)  Unsoed  Tanggal 31 Januari 2002 Yati  Purnama.  2019.  “Kronologis Kasus  Dan  Faktor  Penyebab Aborsi, Pembunuhan
Dan
Pembuangan/Penguburan  Bayi” Jurnal  Syntax  Idea.  Volume  1
Nomor 7
C.  PERATURAN

## PERUNDANG-
UNDANGAN : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomoe  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga