Volume 6 Nomor 1 (2023)   551-557   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5296
Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Permasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan

## Lusi Rahmadhani Efendi, Zaid Alfauza Marpaung
Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Lusirahmadhani21@gmail.com, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
As indonesia citizens, of course we have rights that have existed since birth. Likewise for convicts who are serving their sentence in prison, women convicts should pay more attention to their rights when they are in prison because as women, they have the nature to conceive, give birth and breastfeed. pregnant women in correctional institutions and how to implement the rights of pregnant women inmates in prisons. The author uses the Juridical Empirical Method in this study using a purposive sampling approach. The results of the study are that pregnant female prisoners in the class IIA female correctional facility in Tanjung Gusta Medan have not all of their rights have been fulfilled where there is still a lack of facilities in correctional institutions and there are no doctors who are specifically in the correctional institution.
Keywords : rights of pregnant women convicts; legal arrangements in prison

## ABSTRAK
Sebagai warga negara Indonesia tentu saja kita mempunyai hak yang sudah ada sejak lahir.  demikian  pula  pada  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa  hukumannya  di  dalam lapas, narapidana wanita seharusnya lebih diperhatikan haknya ketika berada di dalam lapas karna sebagai wanita ia mempunyai kodrat mengandung, melahirkan serta menyusui. Tujuan diadakannya riset ini yaitu untuk mengetahui tata cara pengaturan hukum terhadap hak-hak narapidana  wanita  hamil  di  lembaga  permasyarakatan  serta  bagaimana  penerapan  hak narapidana  wanita  hamil  di  lapas.  Penulis  menggunakan  Metode  Yuridis   Empiris  dalam penelitian  ini  menggunakan  satu  pendekatan purposive  sampling. Hasil  penelitian  adalah narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan perempuan kelas IIA Tanjung Gusta Medan  haknya belum semua terpenuhi dimana masih kurangnya fasilitas di dalam lembaga permasyarakatan  serta  tidak  adanya  dokter  yang  secara  khusus  yang  berada  di  dalam lembaga permasyarakatan tersebut.
Kata Kunci: hak narapidana wanita hamil; pengaturan hukum di lapas

## PENDAHULUAN
Seiring  berjalannya  waktu  semakin  banyak  tekanan  untuk  bertahan  hidup. Tidak semua warga Negara Indonesia mampu untuk mengikuti semua aturan yang ada.  Hal  itu  bisa  membuat  seseorang  melakukan  tindak  pidana.  Menurut  Simons,
Volume 6 Nomor 1 (2023)   551-557   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5296
pengertian  kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana, dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  perbuatannya,  dan  menurut  hukum  pidana  di  artikan sebagai  perbuatan  yang  dapat  di  pidana.  Hak  dan  kewajiban  selalu  berkaitan  satu sama lain,  hak dan kewajiban harus seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki  sepenuhnya  oleh    seseorang  sejak  ia  berada  dalam  kandungan  ibunya. Sedangkan  kewajiban  bagi  warga  negara  adalah  menjalankan  peranannya  sebagai warga  negara  agar  hak-haknya  di  akui  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dipenuhi. Apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban maka akan terjadi suatu kerugian  atau  suatu  pelanggaran  hukum  dan  dapat  menjadi  satu  tindak  pidana hukum.(Rahmah, 2019)
Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, “sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode  pelaksanaan  fungsi  permasyarakatan  secara  terpadu”. Artinya,  apabila seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  ditetapkan  sebagai  terpidana  yang menjalani pidana yang ditetapkan oleh hakim, maka orang tersebut akan di masukkan ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dengan  harapan  ada  dampaknya.(suto wijoyo.2018) Sebagai seorang narapidana yang telah melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana dapat diabaikan. Negara harus menjamin seluruh hak narapidana dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Sebagai narapidana juga harus menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab.
Kesehatan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  dan masyarakat  sangat  membutuhkannya.  Menurut  Undang-undang  Nomor  36  tahun 2009 Pasal 4 yaitu “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Narapidana wanita adalah seseorang  yang  dapat  hamil  dan  melahirkan  yang  tidak  bebas  atau  bebas  setelah melakukan tindak pidana. Narapidana wanita yang hamil juga mempunyai hak dan tanggung  jawab.  Bedanya,  narapidana  wanita  hamil  mempunyai  hak  khusus  di lembaga  pemasyarakatan  dan  negara  memberikan  perhatian  terhadap  narapidana wanita hamil.
Hak-hak  wanita  di  atur  dalam  Undang-undang  hak  asasi  manusia  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  bagian kesembilan pasal 49 khususnya:
(1) Wanita  mempunyai  hak  untuk  memilih,  dipilih  dan  di  angkat  dalam pekerjaan,  jabatan  dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan  dan  peraturan perundang-undangan.
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam keselamatan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (Jhody Raehandi, 2021)
Undang-undang di atas menjelaskan bahwa fungsi reproduksi wanita dijamin dan  dilindungi  oleh  Undang-undang,  yaitu  narapidana  wanita  hamil  kehilangan kebebasannya  karena  kesalahan  yang  memaksa  seorang  wanita  untuk  menjalani hukumannya dan menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dalam keadaan hamil dapat mempengaruhi kesehatannya. calon ibu dan anak yang mempunyai risiko
Volume 6 Nomor 1 (2023)   551-557   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5296
gangguan kesehatan akibat fasilitas yang kurang memadai, aktivitas yang berat dan padat, serta pelayanan yang buruk bagi narapidana wanita hamil perlu di atur dengan baik agar hak yang dimiliki oleh narapidana wanita hamil tidak dilanggar hak asasi manusianya. (M. Aris Kurniawan, 2021.)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  dan  mengumpulkan informasi di lembaga permasyarakatan mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan dan cara  melaksanakan  haknya  narapidana  wanita  hamil  dilembaga  permasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  Hukum  yuridis  empiris  dalam penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  kajian  terhadap  peraturan  perundang- undangan  tertulis.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kasus ( case approach) . Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah materi sekunder dan primer.(Muhaimin, 2020) materi sekunder meliputi materi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, jurnal dan artikel. Sementara  itu,  materi  primere  turut  disertakan.  dilakukan  melalui  wawancara informan,  pencatatan  sumber  data  melalui  wawancara  merupakan  hasil  usaha gabungan upaya melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar dan teratur.  Kriteria  data  yang  digunakan  di  pertimbangkan  dari  keterkaitan  atau hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum terhadap Penerapan hak- hak narapidana wanita hamil di Lembaga Permasyarakatan
Peraturan mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana wanita tertuang dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  persyaratan  dan  tata  cara pelaksanaan hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga permasyarakatan. Pasal 20 memberikan perlindungan terhadap Narapidana Wanita, yaitu:
a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
b. Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan pekerjaan jenis tertentu.
c. Anak  dari  narapidana  wanita  dibawa  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan ataupun  yang  lahir  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  diberi  makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.
d. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.
e. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan  makanan  tambahan.  Perlindungan  khusus  bagi  narapidana
wanita  hamil  juga  dapat  dilihat  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia Narapidana Wanita.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Permasyarakatan  Pasal  9 Narapidana berhak atas:
a. menjalakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
c. Mendapatkan  pendidikan,  pengajaran  dan  kegiatan  rekreasional  serta kesempatan mengembangkan potensi.
d. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan gizi.
e. Mendapatkan layanan informasi.
f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan (Anita Ayu, 2018).
Serta Undang-undang kesehatan, Undang-undang hak asasi manusia tertuang dalam pasal 39 Tahun 1999 juga termasuk salah satu pengaturan hak-hak narapidana wanita hamil di dalam lapas.

## Bagaimana  Penerapan  Hak  Narapidana  Wanita  Hamil  di  Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan
Narapidana wanita yang sedang hamil mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Permasyarakatan pasal 61 ayat 2 bagian ke 3 tentang hak-hak yang dimiliki  narapidana  di  lembaga  permasyarakatan,  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap wanita, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Terpidana  berhak  menuntut  dan  menerima  jaminan  dari  pejabat  lembaga pemasyarakatan  agar  hak-haknya  terpenuhi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Narapidana  wanita  hamil  yaitu  Ibu  Atika  Syafitri  sebagai  narasumber menyampaikan  tanggapannya  bahwa  dalam  penelitian  ini  ia  mengatakan  bahwa narasumber tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan perempuan dalam kondisi hamil 5 bulan, dan di vonis hukuman penjara selama 1 tahun. Ia mengatakan bahwa  haknya  sebagai  narapidana  wanita  hamil  belum  cukup  terpenuhi  dimana kesehatan  dan  gizinya  kadang  diberikan  dan  bahkan  tidak  diberikan  sama  sekali. Seperti  petugas  berkata  bahwa  narapidana  wanita  hamil  tersebut  kerap mendapatkan susu formula hamil, namun Atika mengatakan tidak sepenuhnya hak- haknya di berikan oleh lembaga permasyarakatan wanita.(hasil wawancara terhadap narapidana Wanita hamil Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 6 September 2023)
Berikut hak-hak yang diberikan oleh pihak lapas kepada narapidana wanita hamil di lapas perempuan:
1. Pemberian fasilitas tempat bagi narapidana wanita hamil
Berdasarkan penyampaian KA. KPLP  ibu roma ia mengatakan bahwa narapidana wanita hamil mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana
lainnya,  narapidana  wanita  hamil  tersebut    kamarnya  dengan  narapidana yang  sudah  melahirkan.  Pemisahan  kamar  tersebut  merupakan  hak  yang diberikan lembaga permasyarakatan untuk memenuhi fasilitas yang memadai guna mencegah dari penularan penyakit yang diberikan kepada narapidana wanita  hamil  maupun  calon  bayi.(hasil  wawancara  dengan  KA.KPLP  di Lembaga  permasyarakatan  kelas  IIA  Tanjung  Gusta  Medan  pada  tanggal  5 September 2023).
2. Pemberian makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil Berdasarkan  penyampaian  ibu  Adawiyah  selaku  ketua  dapur,  ia mengatakan  bahwa  narapidana  wanita  hamil    dan  narapidana  wanita  yang tidak hamil sama-sama mendapatkan makanan 3 x dalam satu hari. Kegiatan makan tersebut dilakukan dikamar masing-masing mengingat belum adanya ruang makan di dalam lembaga permasyarakatan wanita kelas II A Tanjung Gusta  Medan  (Hasil  wawancara  dengan  ketua  dapur  di  Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 5 September 2023).
3. Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil Narapidana  wanita  hamil  akan  di  periksa  kesehatannya  untuk memeriksa bayi yang di dalam kandungnya .Berdasarkan  hasil wawancara,
Ibu  Adawiyah  berkata  setiap  narapidana  wanita  hamil  di  Lembaga Permasyarakatan  Tanjung  Gusta  Medan  mendapatkan  minimal  3  kali pengecekan  yang  dimana  pihak  lapas  mendatangkan  dokter  sebanyak  2 orang.  Dan    pada  saat  narapidana  wanita  hamil  tersebut  ingin  melahirkan maka pihak dari lapas perempuan tersebut untuk melahirkan di luar lapas. Hanya saja tetap berada di bawah pantauan petugas.

## Kendala  yang  di  Hadapi  Petugas  dalam  Memenuhi  Hak  Narapidana  Wanita Hamil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan
Ibu Nurmalia menyampaikan pendapatnya  selaku wali permasyarakatan ia mengatakan  bahwa  ada  beberapa  kendala  yang  kerap  terjadi  di  dalam  lembaga permasyarakatan yang berulang secara terus menerus. Salah satu contohnya adalah overnya kapasitas kamar yang membuat narapidana wanita hamil kurang terpenuhi. Dan  juga  tidak  adanya  kunjungan  keluarga  dari  pihak  narapidana  wanita  hamil tersebut  selama  ia  di  dalam  lapas  perempuan.  Bisa  dikatakan  juga  pihak  keluarga lepas  tanggung  jawab  terhadap  narapidana  tersebut.  Petugas  mengatakan bahwasanya  pihak  keluarga  narapidana  wanita  hamil  tersebut  ketakutan mengeluarkan  biaya  yang  cukup  besar  untuk  kebutuhan  ibu  dan  calon  sang  bayi. Bahkan ada narapidana wanita hamil yang di dalam lembaga permasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan tidak dijenguk sama sekali dengan keluarganya hingga dia melahirkan sang anak.
Ibu  Nurmalia  juga  berkata  petugas  sering  juga  menghadapi  kendala  dalam pemberian  susu  kotak  (formula)  terhadap  narapidana  wanita  hamil  di  Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan, dikarenakan  kurangnya  fasilitas dari  lapas  wanita  terhadap  susu  formula  untuk  ibu  hamil.  Ia  menyebutkan  bahwa narapidana  wanita  hamil  tersebut  kurangnya  melakukan  kegiatan  di  luar  kamar,
Volume 6 Nomor 1 (2023)   551-557   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5296
mereka tidak mau melakukan kegiatan seperti menganyam, merajut, menjahit, wirit di  mushola  (Hasil  wawancara  dengan  wali  permasyarakatan    di  Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 4 September 2023)

## KESIMPULAN
1. Penerapan  Undang-undang  tentang  hak-hak  narapidana  wanita  hamil dilaksanakan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Hal  ini  dibukti dengan  hasil  wawancara  terhadap  beberapa  petugas  lembaga permasyarakatan  kelas  IIA  Tanjung  Gusta  Medan.  Sehingga  mengetahui bagaimana  jangka  waktu  diberlakukannya  pemenuhan  hak  narapidana Wanita hamil. Serta diberikan toleransi atas dasar kemanusiaan.
2. narapidana wanita yang sedang hamil juga harus melakukan kegiatan yang tidak  terlalu  berat  karena  berdampak  pada  kesehatan  ibu  dan  bayi  yang dikandungnya.
3. Meskipun pemenuhan hak dan kewajiban serta diberikan toleransi terhadap kewajiban narapidana wanita hamil telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, fasilitas yang dimiliki negara bisa dikatakan masih kurang. Yaitu tidak memiliki dokter dari pihak lapas perempuan tersebut.
4. Serta kendala yang kerap di hadapi oleh petugas yang membuat kurangnya pemenuhan hak- hak narapidana wanita hamil dilembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan.

## SARAN
Dari isi pembahasan dan kesimpulan pada tulisan ini penulis berharap kepada lembaga  pemasyarakatan  perempuan  kelas  IIA  Tanjung  Gusta  Medan  dapat  lebih mengembangkan fasilitas yang ada di dalam lapas serta meningkatkan kualitas dan kuantitas dari petugas lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasil Wawancara dengan KA. KPLP di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 5 September 2023
Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  Dapur  di  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 5 September 2023.
Hasil  Wawancara  dengan  Narapidana  Wanita  Hamil  Lembaga  Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 6 September 2023
Hasil  Wawancara  dengan  Wali  Permasyarakatan    di  Lembaga  Permasyarakatan
Volume 6 Nomor 1 (2023)   551-557   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5296
Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 4 September 2023.
Jhody  Raehandi  Ramadhan.  (n.d.). Upaya  Pemenuhan  Hak-hak  Khusus  bagi Narapidana Perempuan dalam Keadaan Hamil .
Kurniawan,  M.  A.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 8 (2), 313-318.
M.  Aris  Kurniawan.  (n.d.). Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  terhadap Narapidana Wanita Hamil di Dalam Lapas .
Muhaimin,  M.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Dalam  S.  Dr.  Muhaimin,  Metode Penelitian  Hukum,  Mataram- NTB :  Mataram .  Perlakuan  yang  Sama  di Hadapan Hukum. (n.d.). Suto Wijoyo .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Rahmah,  S.  (n.d.). Implementasi  Hak  bagi  Narapidana  Wanita  Hamil  di  Lembanga Pemasyarakatan .
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia
Widyastuti,  Anita  A.  (2018). Implementasi  Hak  dan  Kewajiban  Bagi  Warga  Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga .