M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105

## Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri , Ika Kurnia Hardianty Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Depok briliantoandhika@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan  prinsip Non-Refoulement ,  apakah  penerapan prinsip Non-Refoulement itu  mutlak  atau  tidak,  bagaimana  urgensi  bagi  Indonesia  untuk menerapkan  prinsip Non-Refoulement ,  dan  bagaimana  kedudukan  pengungsi  Afghanistan  di Indonesia  bila  ditinjau  dari  prinsip Non-Refoulement serta  apakah  ada  sanksi  yang  didapat  oleh Indonesia  jika  mengusir  pengungsi  Afghanistan  dari  wilayahnya.  Hal  yang  menarik  untuk  dikaji adalah bagaimana kedudukan pengungsi Taliban di Indonesia ditinjau dari asas Non-Refoulement , karena  keberadaan  pengungsi  ini  menjadi  bagian  dari  hukum  dan  masyarakat  internasional  yang secara  tidak  langsung  melibatkan  Indonesia.  Kebaharuan  penelitian  ini  terletak  pada  objek  yang dikaji  yaitu  pengungsi  Afghanistan  dan  asas Non-Refoulement tanpa  melibatkan  aspek  hukum interdisipliner  lainnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  asas Non-Refoulement merupakan  prinsip  pelarangan  untuk  pengusiran pengungsi,  penerapan  asas Non-Refoulement tidak  mutlak  berdasarkan  Pasal  33  ayat  2  Konvensi 1951,  dan  Indonesia  tidak  memiliki  urgensi  untuk  menerapkan  prinsip Non-Refoulement .  Lebih lanjut, kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia adalah sebagai pengungsi yang singgah dan memiliki  hak-hak  sesuai  dengan  10  poin  kedudukan  pengungsi  yang  tercantum  pada  Konvensi 1951,  serta  tidak  ada  sanksi  yang  diterapkan  apabila  Indonesia  tidak  menerima  kedatangan pengungsi ke negaranya.
Kata kunci: Hukum Imigrasi; Non-Refoulement ; Pengungsi
The Position of Taliban Refugees in Indonesia Assessed From The Principle of Non-Refoulement

## Abstract
The purpose of this study is to describe the principle of Non-Refoulement, whether the application of the principle of Non-Refoulement is absolute or not, how urgent it is for Indonesia to apply the principle of Non-Refoulement, and how the position of Afghan refugees in Indonesia when viewed from the principle of Non-Refoulement and whether there are any sanctions obtained by Indonesia if it expels Afghan refugees from its territory. What is interesting to study is how the position of the Taliban refugees in Indonesia is viewed from the principle of Non-Refoulement, because the existence  of  these  refugees  is  part  of  the  law  and  the  international  community  which  indirectly involves Indonesia. The novelty of this research lies in the object studied, namely Afghan refugees and the principle of Non-Refoulement without involving other interdisciplinary legal aspects. The research  method  used  is  deductive  qualitative.  The  results  showed  that  the  Non-Refoulement principle  is  a  prohibition  principle  for  expulsion  of  refugees,  the  application  of  the  Non- Refoulement principle is not absolute based on article 33 paragraph 2 of the 1951 Convention, and Indonesia  has  no  urgency  to  apply  the  Non-Refoulement  principle.  Furthermore,  the  position  of Afghan  refugees  in  Indonesia  is  as  a  transiting  refugee  and  has  rights  in  accordance  with  the  10 points of refugee position listed in the 1951 Convention, and no sanctions are applied if Indonesia does not accept the arrival of refugees to its country.
Keywords: Immigration Law; Non-Refoulement; Refugees
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  di  dunia  internasional  adalah  adanya  pengungsi  masuk ke  negara  tujuan  tanpa  membawa  dokumen  perjalanan,  seperti  paspor. 1 Masalah pengungsian  ini  berupaya  diatasi  oleh  negara-negara  di  dunia  dengan  Protokol 1967  pada  tanggal  31  Januari  1967. 2 Hal  ini  merupakan  dari  kelanjutan  dari Konvensi  1951  yang  disahkan  pada  tanggal  28  Juli  1951  yang  dikenal  dengan Konvensi  Pengungsi. 3 Hukum  Internasional  memiliki landmark yang  umum digunakan,  yakni  prinsip Non-Refoulement sebagai  ketentuan  untuk  melarang tindakan pengusiran pengungsi.
Indonesia telah konstan untuk mengimplementasikan  prinsip Non-Refoulement meskipun  bukan  sebagai  negara yang terlibat dan memprakarsai Konvensi 1951. 4
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat fakta menarik yang berkaitan dengan keberadaan  pengungsi  dari  negara  Afghanistan,  yakni  pada  24  Agustus  2021  di Kebon  Sirih,  Menteng,  Jakarta  terdapat  aksi  demonstrasi  di  kantor  UNHCR (Badan Pengungsi  PBB) oleh para pengungsi  asal  Afganistan  yang telah  8 tahun menetap  di  Indonesia.  Terdapat  tuntutan  dari  para  pengungsi  bahwa  mereka berkeinginan  untuk  dipindahkan  ke  Australia,  Kanada,  dan  Amerika  Serikat sebagai negara tujuan pengungsi karena telah memprakarsai Konvensi 1951.
Pada  kasus  ini,  para  pengungsi  tersebut  hanya  menetap  sementara  di Indonesia  dan  terdapat  larangan  bagi  pencari  suaka  tersebut  untuk  memperoleh pekerjaan di  Indonesia.  UNHCR bukanlah pihak  yang memberikan jawaban atas penerimaan  pengungsi,  sehingga  negara  tujuan  yang  berhak  untuk  menerima pengungsi  atau  tidak.  Namun  dalam  kasus  ini,  UNHCR  tetap  turut  membantu pengungsi untuk mencari negara penempatan permanen ketiga. 5 Indonesia sebagai negara  penampung  sementara  masih  belum  menunjukkan  sikap  terkait  dengan demonstrasi yang dilakukan pengungsi Afghanistan. Meski belum menandatangani  Konvensi  1951,  Indonesia  tetap  menerima  pengungsi  dari berbagai  latar  belakang  dan  negara,  sehingga  dalam  hal  ini  Indonesia  tidak bertanggung  jawab  atas  demonstrasi  penuntutan  hak  dimukimkan  bagi  para pengungsi  Afghanistan.  Adanya  demonstrasi  tersebut  terdapat  polemik-polemik yang juga dapat merugikan Indonesia, seperti diadakannya demonstrasi di tengah pandemi  dapat  membawa  risiko  bagi  perkembangan  harian  Covid-19.
1 Noor ‘Ashikin Hamid And Others, ‘Boko Haram And Humanitarian Crisis In North-East Nigeria’, World Applied Sciences Journal, 35.9 (2017) <Https://Doi.Org/10.5829/Idosi.Wasj.2017.1777.1782>.
2 Prahoro  Yudo  Purwono,  “Representasi  Perempuan  Dalam  Dua  Ilustrasi  Jerman  Bertema  Hari Perempuan Sedunia Karya Johannes Geisthard,” Kredo : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra 5, no. 1 (2021): 222–38, https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.5948.
3 Ryan Bubb, Michael Kremer, And David I. Levine, ‘The Economics Of International Refugee Law’, Journal  Of  Legal  Studies ,  40.2  (2011)  <Https://Doi.Org/10.1086/661185>;  Imrul  Sheikh,  ‘Human  Rights Implications Of The Nonrefoulement & Development’, International Journal For Empirical Education And Research , 2018 <Https://Doi.Org/10.35935/Edr/25161>.
4 Alise Coen, ‘International Order, The Rule Of Law, And Us Departures From Refugee Protection’, International Journal Of Human Rights, 22.10 (2018) <Https://Doi.Org/10.1080/13642987.2018.1454910>.
5 Mohamad  Iqbal  Jamilurir  Rachman,  “Kerjasama  Indonesia  Dengan  Lembaga-Lembaga  Terkait Dalam Penanganan Pengungsi,” Jurist-Diction 1, no. 1 (2018): 262, https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9745.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
Kemungkinan terjadinya kerusuhan, hingga citra yang mungkin saja memburuk di dunia internasional.
Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian oleh Syahrin yang berjudul “Dimensi Hak  Asasi  Manusia  dalam  Pelanggaran  Kasus  Pengungsi  Rohingya:  Pendekatan Hukum  Interdisipliner”.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  para  pengungsi Myanmar  tersebut  diterapkan  prinsip Non-Refoulement sebagai  bentuk menghormati  hak  asasi  manusia.  Terdapat  instrumen  HAM  seperti  Perjanjian Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Hak  Politik  tahun  1966  dalam  Pasal  13, Konvensi  Jenewa  IV  tahun  1949  dalam  Pasal  45  ayat  4,  dan  Pasal  3  Konvensi Anti Penyiksaan sehingga tidak hanya Konvensi 1951 saja yang memiliki prinsip Non-Refoulement secara  implisit.  Hukum  kebiasaan  internasional  merupakan payung  hukum  dari  asas  tersebut.  Sehingga,  prinsip Non-Refoulement harus dihormati oleh berbagai negara yang tidak turut serta atas terbentuknya Konvensi Tahun  1951.  Terdapat  hak  pencari  suaka  dan  prinsip  yang  harus  dipegang  teguh dalam QS. Al Hasyr: 9 sebagai sumber hukum Islam yang mengatur perlindungan pengungsi  hukum  Islam.  Berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam,  pencari  suaka harus  memenuhi  berbagai  persyaratan  sebelum  memperoleh  hak  menetap  dan sebagainya. 6
Kemudian,  terdapat  penelitian  kedua  yang  berjudul  “Pelanggaran  Prinsip Non-Refoulement Terhadap  Pengungsi  Dan  Pencari  Suaka  Pada  Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi  Indonesia Sebagai Negara Transit”. 7 Penelitian  dari  Anggriawan  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  dalam implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  terdapat  prinsip Non-Refoulement yang dilanggar  Australia.  Australia  juga  diduga  melakukan  pelanggaran  HAM pengungsi dan pencari suaka. Sedangkan dampak lain yang timbul dari penerapan kebijakan  OSB  adalah  munculnya  ketegangan  politik  antara  Australia  dan Indonesia.
Lebih  lanjut,  terdapat  juga  penelitian  selanjutnya  yang  relevan  berjudul “ Hard protection through soft courts? non-refoulement before the united  nations treaty  bodies ”. 8 Hasil  penelitian  dari  Basak  Cali  ini  menunjukkan  bahwa berdasarkan analisis multidimensi Non-Refoulement di seluruh data lebih dari 500 kasus Non-Refoulement UNTB,  UNTB  cenderung  lebih  mengarah  pada  respon lebih  keras  untuk  perlindungan  kepada  pengungsi,  sementara  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia  Eropa  kadang-kadang  menunjukkan  respon  untuk  jauh  lebih
6 M.  Alvi  Syahrin,  “Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pelanggaran  Kasus  Pengungsi  Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner,” Lex Librum 5, no. 2 (2019): 897–912.
7 Danang  Fery  Anggriawan,  “Pelanggaran  Prinsip  Non-Refoulement  Terhadap  Pengungsi  Dan Pencari  Suaka  Pada  Kebijakan  Operation  Sovereign  Borders  Serta  Implikasinya  Bagi  Indonesia  Sebagai Negara  Transit,” Journal  of  International  Relations 2,  no.  4  (2016):  250–60,  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http//www.fisip.undip.ac.id.
8 Basak  Cali,  Cathryn  Costello,  and  Stewart  Cunningham,  “Hard  Protection  Through  Soft  Courts? Non-Refoulement Before The United Nations Treaty Bodies,” German Law Journal 21, no. 3 (2020): 355– 84, https://doi.org/10.1017/glj.2020.28.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
membatasi bagaimana menanggapi topik mengenai kehadiran pengungsi di negara bersangkutan.  Analisis  ini  memperumit  pandangan  bahwa  pengadilan  PBB cenderung  menjadi  penafsir  yang  lebih  progresif  daripada  pengadilan  nasional. Lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  variasi  dalam  interpretasi Non-Refoulement dalam  bidang  yang  ramai  dari  penerjemah  internasional  menghadirkan  risiko penghindaran  akuntabilitas,  di  mana  otoritas  domestik  di  Eropa  lebih  menyukai interpretasi  yang  lebih  nyaman,  terutama  di  lingkungan  yang  tidak  bersahabat dengan Non-Refoulement .
Menurut  deskripsi  penjelasan  di  atas,  terdapat  kesimpulan  bilamana  studi mengenai  bagaimana kedudukan pengungsi  Taliban di  Indonesia apabila ditinjau dari  asas Non-Refoulement menjadi  semakin  menarik,  sekaligus  menunjukan perbedaan  penelitian  dengan  penelitian  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk mendeskripsikan penerapan prinsip Non-Refoulement itu mutlak atau tidak, mendeskripsikan  urgensi  bagi  Indonesia  untuk  menerapkan  prinsip Non- Refoulement ,  dan  mendeskripsikan  kedudukan  pengungsi  Afghanistan  di Indonesia bila ditinjau dari prinsip Non-Refoulement serta apakah ada sanksi yang didapat oleh Indonesia jika mengusir pengungsi Afghanistan dari wilayahnya.
2. METODE
Asas-asas  hukum  dikaji  dalam  studi  ini,  sehingga  hukum  normatif merupakan jenis penelitian ini. 9 Selanjutnya, penelitian ini akan membandingkan hukum  dan  sejarahnya,  melaksanakan  pengkajian  tentang  sinkronisasi  horizontal dan vertikal, dan membahas sistematika hukum terkait sebagai prinsip dasar studi hukum  normatif.  Bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  primer  merupakan data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan terdapat pendekatan asas-asas  hukum,  pendekatan sistematika hukum,  dan pendekatan sejarah hukum sebagai  jenis  pendekatan  yang  digunakan  penulis.  Penelitian  ini  juga menggunakan  analisa  argumentatif,  analitis,  dan  deskriptif  dalam  menganalisa bahan hukum yang diperoleh. 10
Studi  kepustakaan  merupakan  teknik  memperoleh  data  sekunder  yang digunakan  penulis  karena  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  termasuk dalam  jenis  penelitian  normatif.  Metode  penelitian  normatif  merupakan  satu- satunya  teknik  yang  dapat  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan. 11 Analisis informasi berbasis kualitatif deduktif merupakan aktivitas menganalisis data yang digunakan penelitian ini. 12 Metode kualitatif berfokus pada ketentuan umum yang berperan  sebagai  acuan  yang  dimiliki  khayalak  umum,  sehingga  terdapat  sebuah
9 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” Bandung: Alfabeta , 2016.
10 Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, 2018, Ii.
11 Bachtiar, Metode  Penelitian  Hukum ,  ed.  Oksidelfa  Yanto,  1st  ed.  (Tangerang  Selatan:  UNPAM Press, 2018).
12 I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” Teori Metodologi Penelitian A. , 2017.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
pola atau sistem yang dapat dianalisa. 13 Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji dan  memperoleh  berbagai  informasi  dalam  studi  kualitatif  ini  yakni  gagasan, kemaknaan,  dan  pola  pikir  individu  pada  kejadian  yang  berperan  sebagai  topik studi ini. 14

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Prinsip Non-Refoulement
Berdasarkan  Konvensi  Tahun  1951  terdapat  pengertian  status  pengungsi yaitu  sekelompok  individu  yang  menetap  diluar  negara  asalnya  atau  lokasi menetapnya  yang  asli,  sehingga  terdapat  rasa  takut  akan  memperoleh  tindakan kekerasan dari pihak lain karena perbedaaan pendapat politik, anggota kelompok sosial,  status  sosial,  keanggotaan,  kebangsaan,  agama,  dan  ras  tertentu.  Imigran asing  yang hendak memasuki suatu wilayah tentu tidak diterima secara langsung pada  umumnya  karena  harus  melalui  tahap  tertentu.  Akan  tetapi  terdapat pengecualian  dari  peraturan  tersebut  kepada  para  pengungsi  internasional. Berdasarkan  asas Non-Refoulement yang  terdapat  pada  Status  Pengungsi  Tahun 1951 dalam Pasal 33 Konvensi terdapat pedoman peraturan yang melarang negara untuk  melakukan  tindakan  pengusiran  dan  pengembalian  sekelompok  orang  ke negara  asal  sehingga  terdapat  ancaman  bagi  hak  asasi  manusianya  sehingga peraturan  ini  harus  dipatuhi  oleh  seluruh  negara  yang  berpartisipasi  dalam Konvensi  1951.  Di  lain  pihak,  terdapat  kejadian  dimana  para  imigran  asing tersebut  memutuskan  untuk  memasuki  suatu  negara  tanpa  mengetahui  apakah negara yang dituju adalah negara yang terikat dari Konvensi 1051 atau tidak. Hal ini terjadi karena keadaan yang terdesak yang dialami oleh para pengungsi. 15
Kebiasaan  hukum  internasional  merupakan  pengembangan  dari  hukum pengungsi  yang  didasari  oleh  prinsip Non-Refoulement .  Sehingga  negara  yang tidak  turut  berpartisipasi  dalam  perundingan  Konvensi  1951,  tetap  harus mematuhi  ketentuan  yang  terdapat  dalam  prinsip  tersebut.  Negara  penerima merupakan  pihak  utama  yang  berkaitan  erat  terhadap  penerapan  asas Non- Refoulement ini  sehingga  terdapat  larangan  untuk  mengalihkan  bantuan kemanusiaan atau mengusir para pengungsi dengan alasan militer atau politik. Hal ini  terjadi  karena  tindakan  diskriminasi  dan  keberpihakan  merupakan  hal  yang ditentang  dalam  prinsip  tersebut.  Sedangkan,  seluruh  negara  diikat  oleh  hukum kebiasaan  internasional  berdasarkan  ketetapan  yang  tercantum  dalam  Konvensi Wina  1969  dalam  Pasal  38  sehingga  penerapan  hukum  kebiasaan  internasional mengacu  pada  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Sasaran  utama  kebencian  rasial
13 Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal  USM  Law  Review 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
14 Yasmirah  Mandasari  Saragih,  Ahmad  Zaharuddin  Sani,  and  Roziya  Abu,  “Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Penyelundupan  Manusia  Ke  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review  Law  Review 4,  no.  1 (2021): 161, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311.
15 Skolastika  G.  Maing  and  M.  Elfan  Kaukab,  “Dilema  Politik  Luar  Negeri  Australia  Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 8, no. 1 (2021): 28–39, https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i1.1529.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
merupakan dialami pengungsi karena berperan sebagai sekelompok imigran yang tidak berdaya.
Pendatang  asing  memiliki  berbagai  masalah  karena  adanya  perdebatan politik  di  negara  tujuan.  Pendatang  asing  yang  dimaksud  terkadang  diartikan sebagai pekerja musiman, imigran, pekerja migran, pengungsi, dan pencari suaka. Terdapat tindakan ekstrim dan kompleks yang dilakukan pihak imigrasi. Terdapat kerumitan  karena  hal  tersebut  merupakan  kumpulan  permasalahan  yang  terjadi karena  masalah  finansial,  kebenaran  apakah  kelompok  tersebut  merupakan pengungsi yang membutuhkan bantuan, atau karena alasan lain. Sehingga, negara tujuan  memperoleh  kesulitan  untuk  membedakan  berbagai  kumpulan  orang tersebut dan upaya baik yang harus dilakukan kepada para pengungsi  yang benar sehingga  terdapat  tindakan  dan  proses  yang  tepat  kepada  pencari  suaka.  Secara umum,  seluruh  negara  mempunyai  rasa  tanggungjawab  untuk  memberikan perlindungan  pada  penduduk  yang  menetap  di  areanya,  yakni  penduduk  asli negara  tersebut  atau  penduduk  asing  yang  sedang  menetap  di  area  kedaulatan negara  tersebut,  meliputi  juga  pihak  yang  sedang  berupaya  memperoleh perlindungan,  seperti  pencari  suaka    maupun  pengungsi  internasional. Memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pencari  suaka  dan  pengungsi internasional  merupakan  wujud  perlindungan  yang  diharapkan  mereka  sehingga terdapat  potensi  untuk  memperoleh  berbagai  hak  hukum  yang  dimiliki  oleh  tiap umat manusia.
Lebih lanjut, berkaitan dengan asas Non-Refoulement itu sendiri, asas Non- Refoulement juga mempunyai  arti bahwa sebuah negara dilarang untuk  mengusir pengungsi  secara  paksa  dari  warga  negara  asing  ke  wilayah  yang  bisa membahayakan  kehidupan,  serta  tindakan  eksekusi  atas  alasan  perbedaan keanggotaan kelompok tertentu, politik, kebangsaan, agama, dan ras. Prinsip Non- Refoulement secara  umum  berperan  sebagai  pedoman  ketentuan  terhadap  upaya melindungi para pengungsi atas larangan negara tujuan dalam tindakan pengusiran para  pengungsi  seperti  perbuatan  persekusi  oleh  berbagai  pihak  yang  berada  di lokasi  mereka  menetap.  Selaras  terhadap  perkembangan  HAM  dan  hukum  yang berlaku  di  seluruh  negara,  prinsip Non-Refoulement berperan  sebagai  teknik pemberian  dan  perlindungan  HAM  yang  tidak  mampu  dipenuhi  di  masa sebelumnya,  yakni  upaya  untuk  memberikan  kebebasan  dari  tindakan  keji  yang merendahkan  manusia,  tidak  manusiawi,  tindakan  kejam,  dan  penyiksaan. Hierarki Hukum Internasional, terdapat status norma jus cogens, yakni penerapan prinsip Non-Refoulement yang  dapat  diterapkan  tanpa  pengecualian.  Sehingga, terdapat  kesulitan  yang  dialami  oleh  berbagai  negara  di  dunia  bahwa  mereka memiliki  pilihan  rumit  dalam  menghadapi  ancaman  teror,  seperti  upaya mendeportasi  kepada  kelompok  yang  dicurigai  memiliki  keterkaitan  dengan aktivitas terorisme.
Masyarakat  Internasional  merupakan  pihak  yang  akan  bertanggungjawab atas  pengalihan  dan  penerimaan  pengungsi  internasional  yang  ditolak
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
kedatangannya  oleh  negara  tujuan  atau  ketidakmampuan  negara  asal  dalam memberikan kebebasan hak dasar penduduknya. Hak-hak dasar tiap individu akan dihormati  dan  dilindungi  berdasarkan  jaminan  dan  kepastian  yang  diupayakan oleh  masyarakat  internasional.  Dalam  keadaan  genting  tersebut,  individu  yang memiliki  status  pencari  suaka  dan  pengungsi,  harus  memperoleh  perlindungan dalam pemenuhan HAM. Hak dasar pada penerimaan para pengungsi dan pencari suaka  diupayakan  agar  terpenuhi  melalui  perlindungan  HAM  yang  diberikan. Permasalahan  tersebut  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab  masyarakat internasional,  namun  juga  menjadi  tanggung  jawab  negara  tujuan.  Hukum Internasional  mengecam  berbagai  tindakan  yang  secara  paksa  memulangkan kembali pengungsi ke negara asal sebagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh negara  tujuan.  Penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  terhadap  pengungsi diupayakan  memperoleh  penyelesaian  berkat  kontribusi  dan  komitmen masyarakat  internasional.  Pada  tanggal  25  Juli  1951  terdapat  pertemuan  yang dihadiri  oleh berbagai  negara dengan nama “Konvensi  Pengungsi  1951” sebagai bagian  dari  acara  yang  dimiliki  oleh  PBB  dan  merupakan  bukti  atas  kontribusi masyarakat internasional terhadap penyelesaian masalah pengungsian internasional. Perbuatan yang dilaksanakan oleh sebuah negara seperti melakukan pengusiran  pada  pencari  suaka  dan  pengungsi  ialah  upaya  pelanggaran  hukum internasional.  Terdapat  larangan  untuk  mendeportasi  kedua  kelompok  tersebut karena terdapat potensi bahaya dan mengancam keselamatan mereka. 16
Telah memiliki peran sebagai jus cogens merupakan sifat yang dimiliki oleh prinsip Non-Refoulement berkat  berbagai  negara  yang menandatangani  Konvensi 1951.  Terdapat  tanggungjawab  oleh  tiap  negara  guna  menghormati  kewajiban agar  tidak  melakukan  agresi  pada  negara  lainnya,  menghormati  HAM,  dan menghormati wilayah teritorial milik negara lain. Sehingga, prinsip tersebut harus dipatuhi oleh berbagai negara yang tidak mengadaptasi Konvensi tersebut menjadi ketentuan  nasional.  Pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional  merupakan  pihak yang memperoleh keuntungan dari penerapan asas Non-Refoulement . Suaka ialah upaya melindungi sekelompok individu pada area di sebuah negara  pada imigran yang  berasal  dari  luar  negeri  karena  terdapat  bahaya  besar,  pengejaran,  dan ancaman  lain  dari  negeri  asalnya.  Sedangkan,  terdapat  arti  lain  dari  suaka,  yaitu pemenuhan  hak  hak  dasar  yang  diberikan  negara  tujuan  pada  sekelompok  orang yang sedang mengungsi, suatu  pengertian  yang dikutip  dari UNHCR. 17 Terdapat dua  tahap  dalam  proses  yang  menentukan  suatu  individu  memiliki  status pengungsi.  Pertama,  terdapat  upaya  menetapkan  bilamana  suatu  individu  yang dimaksud  adalah  benar-benar  pengungsi.  Tahap  selanjutnya  ialah,  proses
16 Brayen  Antow,  “Perlindungan  Terhadap  Agen  Diplomatik  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Hukum Di Negara Penerima,” Lex Et Societatis 6, no. 10 (2018):
2019, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22824.
17 Ninin  Ernawati,  “Konsekuensi  Hukum  Penerapan  Dua  Kebijakan  Australia  Selaku  Anggota Konvensi  Pengungsi  Tahun  1951  Di  Tinjau  Dari  Konvensi  Wina  1969,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan Keadilan 7, no. 1 (2019): 14–31, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
menghubungkan  syarat-syarat  pengungsi  terhadap  Protokol  1967  dan  Konvensi 1967.  Sehingga,  terdapat  kesimpulan  apakah  pihak  yang  dimaksud  telah memenuhi  persyaratan  sebagai  pengungsi  sehingga  memperoleh  hak-hak  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar.  Pada  bulan  Desember  1950,  Majelis  Umum  PBB memutuskan untuk  membentuk  Badan Pengungsian PBB (UNHCR). Sedangkan, 1  Januari  1951  merupakan  awal  mula  kegiatan  atas  organisasi  itu  dimulai. Terdapat berbagai permasalahan yang dimiliki para pengungsi sehingga UNHCR memiliki  kewajiban  guna  menetapkan  berbagai  kebijakan  untuk  menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan jumlah pengungsi dan  berbagai  masalahnya  seiring  perkembangan  waktu.  Resolusi  Majelis  Umum PBB  No  428  (V),  terdapat  mandat  UNHCR  tentang  penyesahan  regulasi  yang mengatur tentang permasalahan tersebut.  Di lain pihak, terdapat rancangan kerja nasional  yang telah disusun dan didukung oleh UNHCR sebagai  organisasi  yang dibentuk  PBB  untuk  menangani  kasus  pengungsian.  Sehingga,  pemerintah Indonesia  diperboleh  untuk  menerapkan  rancangan  tersebut  sebagai  prosedur dalam  menghadapi  sekelompok  individu  yang  berupaya  meminta  perlindungan, salah satunya ialah perlindungan HAM.
Terdapat  ketentuan  yang  berbunyi  bahwa  tiap  individu  memiliki  hak  guna mendapatkan suaka dari negara lain yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No 39 tahun  1999.  Pembentukan  Komisi  Nasional  secara  mandiri,  peranan  pemerintah dalam menegakkan HAM, dan payung hukum HAM merupakan isi dari Undang- Undang  tersebut. 18 Wewenang  mengenai  RSD  atau  “ Refugee  Status Determination ” yaitu penentuan status pengungsi, tidak dimiliki oleh Pemerintah Indonesia  karena  tidak  berpartisipasi  dalam  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951. Sehingga,  berdasarkan  Statuta  UNHCR  tahun  1950,  terdapat  mandat  yang mengatur  tentang  permasalahan  pengungsian  yang  dilakukan  oleh  UNHCR sebagai badan PBB. Hukum Internasional Umum tentang perlindungan pengungsi harus dijunjung tinggi oleh setiap negara yang tidak mengadaptasi Konvensi 1951 sebagai  UU  Nasional.  Sehingga,  pengungsi  tidak  boleh  untuk  dikembalikan  ke negara  asal  karena  terdapat  ancaman  kebebasan  dan  hak-hak  mendasar  sebagai manusia,  hal  tersebut  telah  menjadi jus  cogens berdasarkan  isi  dari  Konvensi 1951. 19
Lebih  lanjut, meski  kelompok  pengungsi  tidak mampu kembali  negeri asal dan Konvensi 1951 telah menjadi jus cogens bagi negara lain, peranan asas Non- Refoulement sendiri dalam prakteknya tidak bersifat mutlak bila dikaitkan dengan Pasal  33  ayat  (2)  Konvensi  1951.  Pasal  ini  mejelaskan  bahwa  asas Non- Refoulement tidak  berlaku  apabila  keberadaan  pengungsi  ( refugee )  ini  dapat
18 Loura Hardjaloka, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia  Dan  Negara  Lainnya,” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 1 (2015): 1–31, https://onesearch.id/Record/IOS3876.article-1952?widget=1.
19 Rahayu  Rahayu,  Kholis  Roisah,  And  Peni  Susetyorini,  ‘Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia’, Masalah-Masalah Hukum, 49.2 (2020)
<Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.49.2.2020.202-212>; Maing And Kaukab.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
membahayakan  keamanan  wilayah  nasional  dan  menggangu  ketertiban  umum  di wilayah  nasional.  Pasal  33  ayat  (2)  Konvensi  1951  juga  menjelaskan  bahwa walaupun  pengungsi  mengancam  keamanan  nasional  atau  bahkan  telah melakukan  kejahatan  serius,  suatu  negara  tidak  dapat  mengembalikan  pengungsi di  negara  ia  dapat  terancam  hak  asasinya.  Pemberian  suatu  perlindungan  kepada para pengungsi atau pencari suaka harus mengikuti beberapa prosedur yang sudah di  tetapkan  oleh  UNCHR,  yaitu  terdapat  verifikasi  diri  atas  dasar  menentukan Refugees  Status  Deretemination (RSD),  dimana  dalam  putusannya  dapat dilakukan secara pengajuan ulang atau banding. 20
3.2 Urgensi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Indonesia
Pemindahan  paksa  atau  deportasi  bukanlah  arti  dari Non-Refoulement .
Pengusiran  maupun  deportasi  dapat  terjadi  bilamana  suatu  individu  asing  telah ditentukan  bersalah  terhadap  tindakan  yang  melawan  hukum  sehingga  berusaha untuk  menghindari  proses  hukum  dari  negeri  tersebut.  Asas Non-Refoulement tidak saja ditemui pada Konvensi 1951 namun juga terdapat secara implisit dalam Pasal 26-28 UU No. 37/ 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 28 Ayat 1 dan 2, Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945, Pasal 24 Konvensi  Ketetapan  MPR  No.  XVII/1998  tentang  HAM,  Pasal  13  Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  1966,  dan  Pasal  3  Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 45 ayat 4 Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949.
Surat Dirjen Imigrasi No. F-IL.01.10-1297 merupakan dasar regulasi dalam pelaksanaan  asas Non-Refoulement .  Pada  19  April  2016  merupakan  tanggal penandatanganan Peraturan Dirjen  Imigrasi  No.  IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal.    Ketentuan  tersebut  memiliki  tujuan  agar berperan  sebagai  acuan  tentang  pemberian  layanan  kepada  individu  asing  yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka. Tindakan deportasi ke negeri asal yang  memberikan  ancaman  kekerasan  dan  kehidupan,  akan  dihindari  untuk diterapkan  kepada  individu  asing  yang  telah  menyatakan  dan  bertujuan memperoleh suaka sesaat  sampai di  Indonesia. Hal  ini diatur dalam Surat  Dirjen Imigrasi  yang  menjelaskan  bahwa  penanganan  pengungsi  dan  asas Non- Refoulement harus selaras. 21
Terdapat  prosedur  bahwa  pejabat  yang  berwenang  untuk  berkomunikasi pada  Badan  Pengungsi  PBB  guna  menentukan  status  pengungsi  atau  pencari suaka  apabila  terdapat  imigran  asing  yang  mengaku  membutuhkan  bantuan pengungsian  atau  suaka  berdasarkan  isi  dari  surat  tersebut.  UNHCR  akan mengirim  perwakilan  untuk  mendatangi  lokasi  pencari  suaka  dan  juga berkoordinasi  serta  berkomunikasi  terhadap  pihak  yang  bertanggungjawab  di
20 Iin Karita Sakharina, ‘Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global Covid-19: Kajian Hukum Internasional’, Al-Azhar Islamic Law Review , 2.2 (2020) <Https://Doi.Org/10.37146/Ailrev.V2i2.27>.
21 Ernawati;  Ida  Tutia  Rakhmi,  Mujibussalim  Mujibussalim,  And  Mahfud  Mahfud,  ‘Tindak  Pidana Yang  Dilakukan  Pengungsi  Internasional  Di  Indonesia’,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  21.1  (2019) <Https://Doi.Org/10.24815/Kanun.V21i1.11383>.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
lokasi tersebut apabila para pengungsi dan pencari suaka di periksa di lokasi yang jauh  dari  kantor  UNHCR.  UNHCR  akan  melindungi  individu  dan  kelompok pengungsi  yang  telah  memperoleh  surat  keterangan,  berdasarkan  isi  dari  surat tersebut. Sehingga, mereka tidak akan dipersoalkan mengenai status izin menetap saat  berlokasi  di  Indonesia.  Terdapat  regulasi  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia agar  dipatuhi  oleh  pengungsi  dan  pencari  suaka  saat  mereka  telah  mendapatkan status  UNHCR.  Berdasarkan  UU  No  6  Tahun  2011  dalam  Pasal  75  mengenai Keimigrasian  menjelaskan  bahwa  perbuatan  imigrasi  yang  diterapkan  pada penduduk  asing  yang  menetap  di  Indonesia  harus  mematuhi  ketentuan  hukum yang  berlaku  sehingga  apabila  tidak  menghormati,  menganggu  ketertiban, membahayakan  keamanan,  dan  melaksanakan  aktivitas  berbahaya  lainnya  dapat diproses  sesuai  dengan  hukum  di  Indonesia.  Prinsip Non-Refoulement harus dipertimbangkan  penerapan  hukumnya  oleh  pemerintah  Indonesia  berdasarkan aturan hukum  yang ada. Sehingga,  pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi  Internasional  yang  selaras  terhadap  UUD  1945,  harus  memperhatikan HAM, seperti regulasi hukum mengenai penolakan dan deportasi penduduk asing di Indonesia.
Di  lain  pihak,  adanya  kebutuhan  tentang  implementasi  prinsip Non- Refoulement ke  sudut  pandang  yang  berbeda,  sehingga  terdapat  pemenuhan tanggung  jawab  pemerintah  guna  melindungi  hak-hak  dasar  manusia.  Seperti, keadaan  pengungsi  yang  memperoleh  perlindungan  berdasarkan  penerapan  asas Non-Refoulement yang  telah  diperluas  eksistensinya.  Prinsip Non-Refoulement dapat  berperan  sebagai  komponen  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasar  manusia, seperti  kebebasan  dari  ancaman,  bahaya,  dan  tindakan  kejam  yang  merendahkan derajat individu dan tidak manusiawi. Hal ini dilakukan agar prinsip tersebut tidak hanya  berperan  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional  dan  memiliki  ketentuan hukum  yang  berdiri  sendiri.  Beberapa  preseden  yang  dikelola  oleh  EctHR ( European    Court    of    Human    Rights )  dan  ICCPR  yang  dimonitor implementasinya oleh HRC ( Human  Rights  Committee ), terdapat pandangan dan dukungan  yang  dikemukakan  oleh  kedua  badan  tersebut.  Terdapat  hak-hak  yang harus  diberikan  sehingga  terdapat  kategori  sebagai non  derogable  rights pada ketiga  hak  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Hal  tersebut  bahkan  berlaku  pada keadaan  darurat  sehingga  hak-hak  dasar  tersebut  tidak  dapat  dikecualikan sehingga  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  dapat  bebas  dari  direndahkan martabatnya  sebagai  manusia,  diperlakukan  tidak  manusiawi,  dan  bebas  dari tindakan kejam. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ICCPR. Penerimaan status sebagai  norma jus  cogens dan  berlaku  sebagai  kewajiban  yang  tidak  dapat dikecualikan  merupakan  intisari  dari  prinsip  asas Non-Refoulement .  Akan  tetapi, hal  tersebut  memberikan  dampak  dilematis  kepada  berbagai  negara  yang menerapkan  tanggungjawab Non-Refoulement ,  khususnya  sesudah  kejadian  11
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
September  2001  yang  merupakan  tindakan  teroris  modern  sebagai  ancaman keamanan dunia. 22
3.3 Kedudukan Pengungsi Afghanistan di Indonesia Dan Sanksi Yang Ada
Kedudukan  pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  dari Konvensi  1951.  Pengungsi  secara  sederhana  bukan  merupakan  warga  negara Indonesia,  namun  dalam  beberapa  hal  mereka  diberikan  kesempatan-kesempatan seperti warga negara. Status sebagai pengungsi tidak selamanya berlaku, di mana hal  ini  menandakan  bahwa  status  pengungsi  bisa  berhenti.  Berawal  dari pernyataan ini, maka permasalahan yang muncul ialah tindakan sewenang-wenang pada para pengungsi harus dihindari sehingga mereka tidak akan dirugikan selama menetap  di  negara  transit  atau  tujuan.  Di  lain  pihak,  menurut  Konvensi  1951 terdapat  berbagai  aturan  yang  mengatur  tentang  penghentian  status  pengungsi. Sedangkan, di bawah ini ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dasar pengungsi, yakni:
a. Berbagai negara yang berpartisipasi dalam konvensi dilarang untuk bertindak diskriminasi  pada  pencari  suaka  dan  pengungsi  karena  adanya  perbedaan warna  kulit,  agama,  ras,  dan  politik  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan dalam  menjalani  pemenuhan  kebutuhan  dan  hak-hak  dasarnya  seperti memiliki  tempat  tinggal,  memperoleh  pendidikan  bagi  anak-anaknya,  dan bebas  untuk  menjalankan  perintah  agama  (Pasal  3  dan  4).  Hak  non- diskriminasi merupakan istilah penjelasan tersebut.
b. Tentang  status  individu  setiap  pengungsi  yang  mengacu  terhadap  ketentuan hukum  dimana  mereka  tinggal.  Sehingga,  hukum  dimana  pengungsi  itu tinggal  merupakan  regulasi  yang  mengatur  status  individunya.  Hal  tersebut berlaku  apabila  para  pengungsi  tidak  memiliki  domisili  tetap.  Ketentuan tentang  pernikahan  juga  harus  di  akui  oleh  negara  penerima  sehingga  hak status  pribadi  merupakan  istilah  dalam  situasi  tersebut  (Pasal  12  Konvensi 1951).
c. Pasal  13,  14,  dan  30,  setiap  pengungsi  memiliki  hak  yang  sama  tentang kepemilikan  barang  yang  dimilikinya  dalam  bentuk  bergerak  atau  tidak bergerak  sehingga  diperbolehkan  untuk  menyimpan  barang  tersebut  seperti individu  lainnya  dan  juga  boleh  mentransfer  berbagai  asetnya  ke  negara tujuan. Ketentuan ini dinamakan dengan hak kesempatan mengenai hak milik.
d. Berdasarkan Pasal  15, terdapat  hak  yang dimiliki pengungsi  untuk  membuat himpunan  dan  kelompok,  asalkan  kelompok  tersebut  memiliki  sifat  non politik  dan  non  profit,  sehingga  hak  tersebut  harus  dipenuhi  oleh  negara peserta  konvensi.  Hak  berserikat  merupakan  intisari  dalam  uraian  pasal tersebut.
22 Desi  Yunitasari,  “Analisis  Kemampuan  Indonesia  Dalam  Membuat  Perjanjian  Internasional Menurut Hukum Internasiona(Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 Dan Protokol 1967),” Jurnal Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan 1,  no.  2  (2019):  30–45, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.45.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
e. Pasal  16,  terdapat  kesamaan  hak  dan  kewajiban  di  depan  hukum  dengan warga  negara  lain,  sehingga  jika  terdapat  masalah  yang  dimiliki  pengungsi maka  mereka  dapat  mengatasinya  melalui  pengadilan.  Hak  berperkara  di pengadilan  merupakan  intisari  uraian  tersebut.  Sehingga,  mereka  memiliki hak untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan dan juga hak memperoleh bantuan hukum.
f. Berdasarkan Pasal  17, 18, dan 19, terdapat  ketentuan bahwa para pengungsi memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk berwirausaha, serta mendirikan    bisnis  lainnya,  dimana  pekerjaan  ini  wajib  selaras  terhadap peraturan yang dimiliki, yakni adanya bukti sertifikat profesi dan sebagainya, untuk  membuktikan  keahlian  yang  dimiliki  pengungsi  tersebut.  Hak  atas pekerjaan merupakan intisari dari pasal tersebut.
g. Berdasarkan  Pasal  22,  terdapat  hak  yang  dimiliki  pengungsi  yaitu memperoleh  perlakuan  sama  dengan  warga  negara  lain  dalam  mengenyam pendidikan  dasar.  Sehingga,  mereka  memperoleh  hak  dalam  pembebasan biaya  pendidikan  tertentu,  seperti  beasiswa  pendidikan.  Hal  ini  merupakan uraian dari hak pendidikan dan pembelajaran.
h. Berdasarkan  Pasal  26,  terdapat  hak  yang  dimiliki  pengungsi  untuk menentukan  area  dimana  akan  menetap  selama  masih  berada  di  teritorial negara tersebut. Hak kebebasan bergerak merupakan intisari pasal tersebut.
i. Berdasarkan  Pasal  20  dan  22,  terdapat  hak  yang  dimiliki  pengungsi  guna memperoleh  kesejahteraan  sosial  seperti  memperoleh  upah  dari  pekerjaan, memiliki perumahan, dan memilih pekerjaan yang cocok dengan mereka. Hak atas kesejahteraan sosial merupakan intisari penjelasan ini.
j. Tiap  pengungsi  memiliki  hak  tentang  kepemilikan  dokumen  perjalanan  dan berbagai  surat  identitas  yang  dibutuhkan  guna  mencapai  negara  tujuan, kecuali  karena  alasan  kepentingan  dan  keamanan  umum.  Negara  peserta konvensi  telah merumuskan berbagai  ketentuan tersebut  dalam  Pasal  27  dan 28  sehingga  terdapat  pengakuan  yang  dimiliki  atas  dokumen  perjalanan tersebut. Hak atas dokumen perjalanan dan tanda pengenal merupakan intisari dalam pasal tersebut.
k. Pasal  31,  32,  dan  33,  terdapat  hak  yang  dimiliki  para  pengungsi  tentang jaminan  bebas  dari  tindakan  pengungsiran  ke  area  yang  mengancam kehidupan  mereka.  Mereka  juga  memiliki  hak  untuk  tidak  memperolehan hukuman  atas  tindakan  pengungsi  karena  berusaha  memasuki  suatu  negara secara  tidak  sah,  kecuali  terdapat  dampak  berbahaya  yang  mengancam keamanan  nasional.  Hak  untuk  tidak  diusir  merupakan  intisari  penjelasan  di atas.
Sedangkan,  dalam  Pasal  2  dalam  Konvensi  1951  terdapat  kewajiban  yang harus  dipatuhi  para  pengungsi,  yaitu:  “Setiap  pengungsi  berkewajiban  kepada negara dimana tempat  ia tinggal  untuk mematuhi ketentuan hukum  yang berlaku
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
dan menjaga ketertiban umum”. 23 Hak asasi manusia yang diatur dalam Universal Declaration  of  Human  Rights di  atas  merupakan  pengaturan  umum.  Pengaturan yang  lebih  rinci  dapat  dilihat  di  dalam International  Convenant  on  Oconomic, Social  and  Cultural  Rights  dan  International  Convenant  on  Civil  and  Political Rights serta protokol-protokol tambahannya.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa  jika  pengungsi  sudah  ditempatkan  di  negara  permanen  ketiga,  maka pengungsi  harus  diperlakukan  sama  seperti  warga  negara  lainnya.  Namun,  di negara  transit,  dalam  hal  ini  seperti  pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia,  maka kedudukan pengungsi adalah sama seperti yang telah disebutkan dalam Konvensi 1951,  yaitu  sebagai  pengungsi.  Meski  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi 1951,  namun  karena  Indonesia  adalah  bagian  dari  hukum  internasional  dan masyarakat  internasional  serta menerima pengungsi  di  negaranya sebagai tempat singgah,  maka  secara  otomatis  pengungsi  memiliki  hak  sesuai  dengan  10  poin dalam  Konvensi  1951.  Kemudian,  berkaitan  dengan  sanksi  yang  akan  diterima jika  Indonesia  tidak  menghormati  Konvensi  1951  dan  mengusir  pengungsi  dari wilayahnya, tidak ada sanksi khusus  yang diterapkan. Hal ini dikarenakan dalam Konvensi  tidak  tercantum  secara  tertulis  mengenai  sanksi  yang  akan  diberikan bagi  negara  non-peserta  konvensi  yang  menolak  kedatangan  pengungsi  dan mengusir mereka dari wilayah negaranya.
4. PENUTUP
Penerapan  asas Non-Refoulement ini  sendiri  tidaklah  mutlak,  karena berdasarkan  pada  Konvensi  1951  pasal  33  ayat  2  telah  dijelaskan  bahwa  negara berhak  menolak  kedatangan  pengungsi  ke  wilayahnya  jika  menurut  negara tersebut  kehadiran  pengungsi  akan  mengancam  dan  membahayakan  kedaulatan atau keamanan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerapan asas Non- Refoulement di  Indonesia  sendiri  tidaklah  mutlak,  dan  urgensi  penerapannya  di Indonesia  juga  dapat  disebut  bergantung  pada  pemerintah  Indonesia.  Kedudukan pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia  tetaplah  menjadi  pengungsi  yang  singgah sementara di Indonesia, sebelum mereka ditempatkan di negara permanen ketiga. Hak-hak mereka sebagai pengungsi yang transit di Indonesia tercantum dalam 10 poin  Konvensi  1951.  Sementara  bagi  Indonesia  sendiri,  tidak  ada  sanksi  yang diberlakukan apabila Indonesia menolak atau mengusir pengungsi yang datang ke negaranya,  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  tertulis  mengenai  adanya  sanksi tersebut, selama bukan dikembalikan ke negara asal pengungsi. Berkaitan dengan temuan atas studi ini, ke depannya diharapkan akan ada pengembangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan asas Non-Refoulement , khususnya berkaitan dengan bagaimana  kedudukan  pengungsi  dan  penerapan  asas Non-Refoulement di  suatu negara jika dikomparasikan dengan konstitusi negara terkait, terutama jika negara tersebut bukan peserta Konvensi 1951.
23 H.  Storey,  ‘The  1951  Convention  Relating  To  The  Status  Of  Refugees  And  Its  1967 Protocol:  A Commentary’, International Journal Of Refugee Law, 23.4 (2011) <Https://Doi.Org/10.1093/Ijrl/Eer031>.
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zaenal,  Soegianto Soegianto,  and  Diah Sulistyani.  “Perlindungan  Hukum Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Bachtiar. Metode  Penelitian  Hukum .  Edited  by  Oksidelfa  Yanto.  1st  ed. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
Brayen  Antow.  “Perlindungan  Terhadap  Agen  Diplomatik  Yang  Melakukan Pelanggaran  Hukum  Di  Negara  Penerima.” Lex  Et  Societatis 6,  no.  10 (2018): 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22824. Bubb,  Ryan,  Michael  Kremer,  and  David  I.  Levine.  “The  Economics  of International  Refugee  Law.” Journal  of  Legal  Studies 40,  no.  2  (2011). https://doi.org/10.1086/661185.
Cali,  Basak,  Cathryn  Costello,  and  Stewart  Cunningham.  “Hard  Protection Through Soft Courts? Non-Refoulement Before The United Nations Treaty Bodies.” German Law Journal 21, no. 3 (2020): 355–84. https://doi.org/10.1017/glj.2020.28.
Coen,  Alise.  “International  Order,  the  Rule  of  Law,  and  Us  Departures  from Refugee  Protection.” International  Journal  of  Human  Rights 22,  no.  10 (2018). https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1454910.
Diantha,  I  Made  Pasek.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.” Teori Metodologi Penelitian A. , 2017. Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris . Kencana . Vol. 2, 2018.
Ernawati,  Ninin.  “Konsekuensi  Hukum  Penerapan  Dua  Kebijakan  Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Di Tinjau Dari Konvensi WINA  1969.” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 7,  no.  1  (2019). https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.591.
Fery  Anggriawan,  Danang.  “Pelanggaran  Prinsip  Non-Refoulement  Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta  Implikasinya  Bagi  Indonesia  Sebagai  Negara  Transit.” Journal  of International  Relations 2,  no.  4  (2016):  250–60.  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http//www.fisip.undip.ac.id.
Hamid,  Noor  ‘Ashikin,  Mohd  Afandi  Salleh,  Nasa’i  Muhammad  Gwadabe,  Abd
Majid Hafiz Mohamed, and Abdullahi Ayoaede Ahmad. “Boko Haram and Humanitarian  Crisis  in  North-East  Nigeria.” World  Applied  Sciences Journal 35, no. 9 (2017). https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2017.1777.1782. Hardjaloka,  Loura.  “Studi  Perbandingan  Ketentuan  Perlindungan  Pencari  Suaka Dan  Pengungsi  Di  Indonesia  Dan  Negara  Lainnya.” Jurnal  Legislasi Indonesia 12, no. 1 (2015): 1–31. https://onesearch.id/Record/IOS3876.article-1952?widget=1.
M.  Alvi  Syahrin.  “Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pelanggaran  Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner.” Lex Librum 5, no. 2 (2019): 897–912.
Maing,  Skolastika  G.,  and  M.  Elfan  Kaukab.  “Dilema  Politik  Luar  Negeri Australia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  Dan  Pencari  Suaka.” Jurnal
M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNSIQ 8,  no.  1  (2021):
28–39. https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i1.1529.
Purwono,  Prahoro  Yudo.  “Representasi  Perempuan  Dalam  Dua  Ilustrasi  Jerman Bertema  Hari  Perempuan  Sedunia  Karya  Johannes  Geisthard.” Kredo : Jurnal  Ilmiah  Bahasa  Dan  Sastra 5,  no.  1  (2021):  222–38. https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.5948.
Rachman,  Mohamad  Iqbal  Jamilurir.  “Kerjasama  Indonesia  Dengan  Lembaga- Lembaga  Terkait  Dalam  Penanganan  Pengungsi.” Jurist-Diction 1,  no.  1 (2018): 262. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9745.
Rahayu, Rahayu,  Kholis Roisah, and Peni  Susetyorini.  “Perlindungan Hak Asasi Manusia  Pengungsi  Dan  Pencari  Suaka  Di  Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 2 (2020). https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212.
Rakhmi,  Ida  Tutia,  Mujibussalim  Mujibussalim,  and  Mahfud  Mahfud.  “Tindak Pidana  Yang  Dilakukan  Pengungsi  Internasional  Di  Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383. Sakharina, Iin Karita. “Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global  Covid-19:  Kajian  Hukum  Internasional.” Al-Azhar  Islamic  Law Review 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.27. Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  Ahmad  Zaharuddin  Sani,  and  Roziya  Abu. “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyelundupan  Manusia  Ke Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  161. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311.
Sari,  Ratna  Silvana.  “Peran  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (Unhcr)  Dalam  Menangani  Pengungsi  Suriah  Di  Turki.” EJurnal  Ilmu Hubungan Internasional 6, no. 2 (2017).
Sheikh,  Imrul.  “Human  Rights  Implications  of  the  NonRefoulement  & Development.” International  Journal  for  Empirical  Education  and Research , 2018. https://doi.org/10.35935/edr/25161. Storey, H. “The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary.” International Journal of Refugee Law 23, no. 4 (2011). https://doi.org/10.1093/ijrl/eer031.
Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif.” Bandung: Alfabeta , 2016. Yunitasari,  Desi.  “Analisis  Kemampuan  Indonesia  Dalam  Membuat  Perjanjian
Internasional Menurut Hukum Internasiona(Studi Kasus Tidak
Diratifikasinya  Konvensi  1951  Dan  Protokol  1967).” Jurnal  Media Komunikasi  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (2019):
30–45. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.45.