## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian
Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek

## Desi Nuryatul Safitri
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung desinuryatul@gmail.com

## Lantip Susilowati
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung lantip_susilowati@yahoo.co.id

## Abstract
This study aims to examine village original income and allocation of village funds as factors affecting village financial independence in Trenggalek Regency. The research approach used is a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of aAPBDes realization report of the Trenggalek Regency for the 2020 period. The data was obtained from the Trenggalek Regency Community and Village Empowerment Service. The population in this study amounted to 152 villages covering all villages located in Trenggalek Regency. From  the  total  population,  a  saturated  sample  is  taken  (total  sampling)  with  the  aim  that  the  information obtained is accurate. Some of the data obtained by the researcher contains extreme data that must be removed (outliers), so that the total sample used is 127 samples. Testing data using the IBM SPSS Statistic 25 program. This  study  obtained  the  following  results:  Village  original  income  (PADes)  affects  village  financial independence  positively  and  significantly,  Village  fund  allocation  (ADD)  affects  village  financial independence  negatively  and  significantly,  Simultaneously  allocation  of  funds  village  (ADD)  and  village original income (PADes) significantly affect village financial independence.
Keywords : Village Original Income, Village Fund Allocation, Village Financial Independence

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasanya desa mempunyai otoritas  yang  luas  dalam  mengelola  urusan  pemerintahannya  untuk  menumbuhkan  tingkat kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  masyarakatnya.  Dengan  demikian,  desa  memiliki  kesempatan untuk  lebih  mandiri  dan  otonom.  Manajemen  keuangan  yang  sehat  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang otonom. Dalam hal ini, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola potensi desanya dengan baik dan optimal untuk mencapai kemandirian desa.
Kemandirian  desa  merupakan  hal  yang  perlu  diwujudkan  dalam  pemerintahan  desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai kebutuhannya sendiri yang dapat diwujudkan dengan upaya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di desa serta kemampuan masyarakat  desa  sehingga  desa  tidak  lagi  bergantung  dengan  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat. Kemandirian desa ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya, baik dari

## Volume 18 Nomor 1, Juni 2022

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
segi ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya. Kemandirian desa dapat diukur melalui kemampuan desa dalam membiayai belanjanya sendiri. Desa yang mandiri menjadi pilar utama kemajuan sebuah negara. Negara dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahtera. Desa dapat menjadi mandiri apabila potensi-potensi yang ada di desa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan desa akan menjadi sejahtera. Kemandirian desa dapat diukur  melalui  kemampuan  desa  dalam  membiayai  belanjanya  sendiri.  Kemampuan  desa  dalam mengelola  keuangannya  dapat  diukur  dari  pendapatan asli  desa  (PADes)  yang  merupakan  sumber utama dalam penyelenggaraan otonomi desa. Desa yang mampu mengandalkan pendapatannya untuk membiayai  pembangunannya  sendiri  tidak  lagi  bergantung  dengan  bantuan  dana  dari  pemerintah pusat, sehingga desa dapat dikategorikan sebagai desa yang mandiri.
Dalam sistem pemerintahan desa, desa berhak untuk mengelola anggaran dari pemerintah untuk digunakan  dalam  berbagai  kegiatan,  termasuk  infrastruktur,  pemberdayaan  masyarakat, pembangunan ekonomi, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (Atmadja et  al.,  2018).  Keuangan  desa  yang  berasal  dari  PADes,  dana  pemberian  dari  pemerintah,  dan pendapatan lain-lain yang sah harus dikelola dengan optimal oleh pemerintah desa. Kekayaan desa juga harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Dengan pengelolaan keuangan serta kekayaan desa yang baik dan optimal dapat mendukung kemandirian keuangan desa. Jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi dibanding total dana yang diperoleh dari pemerintah pusat menunjukkan semakin tingginya  kemandirian  suatu  daerah  (Andriani  &  Wahid,  2018).  Oleh  sebab  itu,  diperlukan manajemen  keuangan  serta  kekayaan  yang  baik  dan  optimal  untuk  mengurangi  tingkat ketergantungan desa terhadap anggaran keuangan dari pemerintah pusat sehingga desa dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera.
Program  alokasi  dana  desa  (ADD)  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  mewujudkan kemandirian desa. ADD yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) pemerintah pusat menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar  dalam keuangan desa  (Yulihantini et al., 2018). Salah satu  tujuan  adanya  ADD  yang  tercantum  dalam  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007  ialah  untuk menumbuhkan  perekonomian  desa  dan  masyarakatnya.  Pelaksanaan  program  alokasi  dana  desa (ADD)  dapat  dikatakan  berhasil  jika  belanja  desa  sudah  terealisasi  secara  optimal  serta  kinerja keuangan  desa  efisien.  Keberhasilan  dan  ketepatan  alokasi  dana  desa  ini  dapat  mendukung peningkatan kemandirian desa.
Adanya  otonomi  desa  memberikan  peran  serta  tugas  yang  lebih  besar  bagi  pemerintah  desa yang  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  melakukan  tata  kelola  pemerintahannya. Dalam hal ini, pemerintah desa dituntut untuk lebih inovatif dalam sistem pemerintahannya agar desa

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
menjadi lebih baik dan mandiri. Kemandirian desa dapat terwujud jika tingkat ketergantungan desa terhadap  dana  transfer  pemerintah  pusat  rendah.  Strategi  pengembangan  desa  sangat  dibutuhkan dalam  upaya  pengoptimalan  potensi  sumber  daya  di  desa.  Kerjasama  antara  masyarakat  dan pemerintah  dalam  memberdayakan  potensi  yang  terdapat  di  desa  dapat  mendukung  peningkatan kemandirian desa (Endah, 2018).
Dalam  bidang  keuangan  daerah,  permasalahan  yang  umum  terjadi  dan  harus  diatasi  oleh pemerintah  daerah  yaitu  masih  rendahnya  kontribusi  PAD  dibandingkan  kontribusi  dana  bantuan yang didapatkan dari Pemerintah Pusat  (Ernawati & Riharjo, 2017). Sejalan dengan hal itu, dalam keuangan desa total PADes juga masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat dikatakan bahwa desa masih sangat tergantung dengan pemberian  dana  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Anggaran  dana  desa  yang  digelontorkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2020  secara  berturut-turut  dana  desa  yang  disalurkan  yaitu  Rp  45,61  triliun,  Rp  57,56  triliun,  Rp 56,90 triliun, Rp 67,26 triliun, Rp 72,42 triliun. Namun, dari besarnya dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan di desa. Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  dalam  dialog  interaktif  Diseminasi Dana  Desa  di  Kabupaten  Magelang  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2017). Tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah ini harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa  agar  dapat  tercapai  desa  yang  mandiri.  Ketepatan  alokasi  dana  desa  juga  diperlukan  untuk mencapai kemandirian desa.
Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek masih terasa belum ada peningkatan. Banyak jalan di desa yang sudah lama rusak tapi belum diperbaiki, saluran irigasi yang  tidak  terawat,  dan  masih  ada  masyarakat  desa  yang  mengalami  kesulitan  ekonomi.  Potensi- potensi yang ada di desa pun juga belum diberdayakan secara baik oleh pemerintah desa. Fenomena tersebut dapat terjadi karena kurangnya kemandirian desa dalam mengatur dana yang didapatkannya. Alokasi  dana  desa  yang  dapat  digunakan  dalam  mengembangkan  potensi  desa  belum  terealisasi dengan  baik,  terbukti  dengan  jumlah  alokasi  dana  desa  di  hampir  semua  desa  yang  berada  di Kabupaten Trenggalek masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli desa. Hal itu berarti bahwa  mayoritas  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  masih  bergantung  dengan  bantuan  dana  dari pemerintah  pusat/kabupaten.  Ketergantungan  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  terhadap  pembiayaan dari  pemerintah  Kabupaten  ini  dapat  berdampak  pada  kinerja  keuangan  desa  jika  terjadi keterlambatan pemberian ADD dari pemerintah Kabupaten/Kota.

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Andriani  &  Wahid  (2018) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah.  Sedangkan,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triganda  (2018) menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Sedangkan,  menurut  penelitian  Raun,  Amran,  dan Hanly  (2021)  menemukan    Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Halmahera  Tengah.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan sebelumnya yaitu dengan menambah variabel pendapatan asli desa terhadap kemandirian keuangan desa. Selain itu, pada objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triganda (2018) dan Kristina, et al. (2021) berpusat pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan objek pada penelitian ini berpusat pada desa di Kabupaten Trenggalek.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Kemandirian Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Trenggalek”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh pendapatan  asli  desa  dan  alokasi  dana  desa  terhadap  kemandirian  keuangan  desa  di  Kabupaten Trenggalek. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Desa  di Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah   Pendapatan Asli Desa (PADes)  dan Alokasi Dana Desa (ADD)  secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Stewardship
Teori  Stewardship  mendeskripsikan  kondisi  dimana  para  manajer  tidak  termotivasi  oleh tujuan individu, namun lebih termotivasi dengan hasil untuk kepentingan organisasi. Dalam teori ini manajer berperan sesuai dengan tugasnya dengan lebih mementingkan kebutuhan bersama daripada kebutuhan pribadinya (Davis & Donaldson, 1991). Ketika steward dan pemilik memiliki keinginan yang  berbeda,  maka  steward  akan  memilih  untuk  bekerjasama  daripada  melakukan  pertentangan, karena  steward  lebih  mengutamakan  usaha  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan bertindak sesuai dengan tindakan pemilik.

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek

## Pendapatan Asli Desa
UU  No.  6  Tahun  2014  Pasal  71  tentang  Desa  mendeskripsikan  PADes  sebagai  dana  yang diperoleh atas segala kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dalam perwujudan  pemerintahan  desa  yang  otonom.  Kategori  PADes  menurut  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia (2020) adalah sebagai berikut:
a. Hasil usaha,
b. Hasil aset atau kekayaan desa,
c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dikelola  melalui  APBDes  yang  ditentukan  setiap  tahun. Indikator dalam manajemenn PADes yaitu sebagai berikut (Almaherani, 2021):
a. Transparan,  yaitu  keuangan  desa  dikelola  dengan  asas  keterbukaan  dimana  semua  masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetauhi pengelolaan keuangan desa tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan.
b. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk mecapai tujuan yang telah ditentukan.
c. Partisipatif, yaitu semua lembaga dan unsur masyarakat desa ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
d. Tertib dan disiplin, yakni keuangan desa dikelola berasaskan pedoman atau aturan yang ada.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi dana desa (ADD) ialah perolehan dana dari Kabupaten dan bagian dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten dari pemerintah pusat dan daerah. (Susila, 2019). ADD memiliki fungsi untuk  mendanai  program  pemerintah  desa  dalam  upaya  memberdayakan  masyarakat.  Peningkatan kemampuan  organisasi  masyarakat  desa  mulai  dari  perencanan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian pembangunan desa menjadi tujuan dari adanya ADD.
Adanya ADD merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa sebagai desa yang otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  tata  kelola  pemerintahannya.  Menurut  Irmawati,  (2015), prinsip manajemen ADD mengikuti prinsip good governance sebagai berikut:
a. Prinsip  partisipatif,  yakni  dalam  proses  pengelolaan  ADD  mulai  dari  awal  hingga  akhir  harus mengikutsertakan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah  desa,  BPD,  pengurus  LPM/RT/RW, maupun masyarakat lain.
b. Prinsip transparan, yaitu seluruh proses penyelenggaraan ADD harus terbuka dan dapat diketahui

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
oleh semua pihak.
c. Prinsip  akuntabel,  yaitu  seluruh  proses  dalam  penggunaan ADD  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, khususnya masyarakat desa.
d. Prinsip kesetaraan, yaitu seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan alokasi dana desa memiliki kesetaraan hak dan kedudukan.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  harus  memihak  masyarakat,  dengan  penggunaan  ADD minimal 70% untuk penyelenggaraan pembangunan, baik pembangunan fisik, non fisik, sumber daya manusia,  ekonomi,  maupun  sosial  budaya.  Sedangkan  30%  digunakan  untuk  biaya  belanja operasional  yang  berupa  Biaya  Operasional  sekretariat  Desa,  Bantuan  Tunjangan  Anggota  BPD, Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (BTAPD), dan lain sebagainya.

## Kemandirian Keuangan Desa
Menurut  Endah  (2019),  kemandirian  desa  merupakan  kemampuan  pemerintah  serta masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan desa melalui seluruh potensi yang ada di desa. Kemandirian desa dapat terwujud apabila pemerintah dan  masyarakat  desa  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  melakukan  perubahan  terhadap ketergantungan desa dengan pemerintah pusat. Kemandirian desa dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan  kemampuan  masyarakat  dan  memanfaatkan  potensi  yang  terdapat  di  desa.  Rasio kemandirian  keuangan  desa  dapat  diukur  dengan  perbandingan  PADes  dibagi  total  penerimaan keuangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat kontribusi masyarakat  terhadap  pembangunan  desa.  Tingginya  rasio  kemandirian  daerah  dapat  menunjukkan kemakmuran suatu daerah yang ditandai dengan tingginya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Triganda, 2018).
Kemandirian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:
a. Potensi ekonomi daerah, dimana PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) digunakan sebagai indikator dalam mengukur potensi ekonomi daerah.
b. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Upaya meningkatkan kemandirian suatu daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan lembaga serta pemanfaatan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa
PADes  berperan  dalam  mewujudkan  kemandirian  keuangan  desa.  Triganda  (2018)  dan Kristina,  et  al.  (2021)  mengungkapkan  bahwa  terdapat  pengaruh  PAD  terhadap  kemandirian

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
keuangan  daerah  secara  positif  signifikan.    Pendapatan  asli  desa  dapat  menunjang  kegiatan operasional  desa  dalam  membiayai  kebutuhan  belanja  desa.  Manajemen  keuangan  desa  yang  baik dan  optimal  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa,  sehingga  mendukung  desa  untuk  lebih sejahtera serta tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah akan lebih rendah. Semakin besar total pendapatan asli desa dibanding total bantuan yang diterima dari pemerintah maka semakin  tinggi  kemandirian  keuangan  desa.  Sebaliknya,  semakin  kecil  total  pendapatan  asli  desa dibanding total bantuan keuangan dari pemerintah maka tingkat kemandirian desa semakin rendah. Pengoptimalan  keuangan  desa  tergantung  dengan  kemampuan  pemerintah  desa,  sehingga  penting bagi  pemerintah  desa  dalam  memahami  pengelolaan  desanya  dengan  baik  (Saputra  et  al.,  2019). Pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi PADes. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan PADes sehingga dapat dicapai desa mandiri (Arini et al., 2021).
Besarnya  pendapatan  asli  desa  menunjukkan  bahwa  desa  telah  mampu  mengelola  dan memanfaatkan dengan baik dana desa yang telah didapatkan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli desa  merupakan  penerimaan  dana  yang  berasal  dari  usaha  desa  itu  sendiri  sehingga  dapat mencerminkan konsisi riil suatu desa. Jika pendapatan asli desa besar maka desa tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:
H 1 : Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek

## Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa
Andriani  &  Wahid  (2018)  mengemukakan  bahwa  dana  perimbangan  mempengaruhi kemandirian  keuangan  daerah  secara  negatif  signifikan.  Selain  itu,  Elmiza  &  Arza  (2020) menemukan bahwa dana transfer juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa dengan arah negatif. Jadi, semakin tinggi dana transfer atau total bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah tingkat  kemandirian  desa  serta  kinerja  keuangan  pemerintah  semakin  menurun.  Hal  itu  karena tingginya  total  bantuan  dari  pemerintah  mengakibatkan  suatu  daerah  semakin  bergantung  dengan pemerintah  pusat.  Alokasi  dana  desa  merupakan  implementasi  desentralisasi  menuju  kemandirian desa  (Kalontong  et  al.,  2019).  Besarnya  ADD  yang  diberikan  kepada  desa,  dapat  mempengaruhi tingkat pembangunan desa yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat  (Handayani & Badrudin, 2019).  Kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pengendalian pengelolaan ADD sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa (Purnama, 2019).

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Ketepatan alokasi dana desa dapat meningkatkan kemandirian keuangan desa. Dana desa yang dimanfaatkan dengan baik seperti menggunakan dana desa untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memberdayakan potensi-potensi dan usaha yang ada di desa akan dapat menambah pendapatan asli desa,  sehingga  ketergantungan  desa  terhadap  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat akan  berkurang, atau  dapat  dikatakan  tingkat  kemandirian  desa  meningkat.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:
H 2 : Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  secara  simultan  terhadap Kemandirian Keuangan Desa
Sulistiyoningtyas  (2017)  menemukan  PADes  dan  ADD  secara  bersama-sama  dapat mempengaruhi  tingkat  belanja  desa.  ADD  mempengaruhi  PADes  secara  positif  signifikan  dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  bentuk  kemandirian  desa  (Susanto  et  al.,  2021).  ADD dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa jika pemerintah desa mampu memajukan potensi desa melalui perolehan dana dari pemerintah Kabupaten. Untuk mencapai desa yang mandiri diperlukan peningkatan manajemen keuangan desa yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes).  Keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  menyusun  APBDes  dapat mempengaruhi keberhasilan tahap pengelolaan keuangan desa selanjutnya (Handayati & Palil, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:
H 3 : Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa.
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## C. METODE PENELITIAN
Pendapatan Asli Desa (X 1 ) Alokasi Dana Desa (X 2 ) Kemandirian Keuangan Desa (Y) H 1
H 2
H 3

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dimana  PADes  dan  ADD  digunakan sebagai  variabel  yang  memberikan  pengaruh  kepada  kemandirian  keuangan  desa  sebagai  variabel terikat. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes Kabupaten Trenggalek  periode  2020.  Data  ini  didapatkan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Trenggalek.  Populasi  berjumlah  152  desa  meliputi  seluruh  desa  yang  berlokasi  di Kabupaten Trenggalek. Dari total populasi diambil sampel jenuh ( total sampling ) dengan tujuan agar informasi  yang  diperoleh  akurat.  Jumlah  sampel  yang  banyak  akan  lebih  mencerminkan  populasi (Alwi,  2012).  Namun,  dari total  sampel  tersebut  terdapat  beberapa  data ekstrim  sehingga  harus  di outlier .
Tabel 1. Pengambilan Sampel Keterangan Jumlah Data yang diperoleh dari seluruh desa di Kabupaten Trenggalek 152 Data ekstrim yang harus di outlier (25) Total sampel yang digunakan 127
Dari tabel diatas, diperoleh total sampel sebanyak 127 sampel. Analisis data dilakukan dengan menguji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi dalam asumsi klasik  tidak  digunakan  dalam  analisis  data,  karena  uji  autokorelasi  digunakan  untuk  menguji  data time series atau runtut waktu (Mauludi, 2020). Sedangkan, data dalam penelitian ini menggunakan 1 tahun periode.  Data yang diperoleh diuji menggunakan program IBM SPSS Statistic 25.

## Definisi Operasional Variabel
1. Pendapatan Asli Desa (X 1 )
Pendapatan asli desa ialah penerimaan dana dari seluruh usaha desa yang berguna untuk membiayai kegiatan desa dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠          = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 + 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 + 𝑆𝑤𝑎𝑑𝑎𝑦𝑎,
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑦𝑜𝑛𝑔 + 𝐿𝑎𝑖𝑛 2 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎

## 2. Alokasi Dana Desa (X 2 )
Alokasi dana desa (ADD) ialah keuangan yang diperoleh dari APBD Kabupaten yang diberikan guna membiayai kebutuhan desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
𝐴𝐷𝐷              = 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  ( 𝐷𝐴𝑈, 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘, 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝐷𝐴
) − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖

## 3. Kemandirian Keuangan Desa (Y)
Kemandirian desa ialah kemampuan pemerintah serta masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui sumber daya dan potensi yang terdapat di desa.
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑥 100%

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PADes 127 ,00 30608,09 11961,3947 6027,70671 ADD 127 22526,34 29005,19 25445,7336 1440,80206 Kemandirian Keuangan Desa 127 ,00 ,77 ,2940 ,15556
Valid N
(listwise) 127

## Sumber: Data diolah, 2022
Tabel  2  tersebut  memberikan  informasi  diantaranya,  nilai  terendah  variabel  kemandirian keuangan desa sebagai variabel terikat (Y) ialah 0,00, nilai tertinggi 0,77, nilai rata-rata 0,2940, dan nilai  standar  deviasi  0,15556.  Sedangkan  pada  variabel  bebas  pendapatan asli  desa  (X 1 )  diperoleh nilai terendah ialah 0,00, nilai tertinggi 30608,09, nilai rata-rata 1196,3947, dan nilai standar deviasi 6027,71. Sementara itu, variabel bebas alokasi dana desa (X 2 ) mempunyai nilai terendah 22526,34, nilai tertinggi 29005,19, nilai rata-rata 25445,7, dan standar deviasi 1440,8.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Uji  normalitas  berguna  untuk  menguji  normal  atau  tidaknya  distribusi  data.  Data  dapat dikatakan normal jika data yang menyebar atau bisa mewakili populasi (Sujarweni, 2015). Pengujian normalitas  menggunakan one-sample  kolmogorov-smirnov  test. Dari  data  sebanyak  127  sampel, diperoleh  hasil asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0,066  >  0,05,  sehingga  data  diasumsikan  menyebar secara normal.

## b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  ialah  uji  yang  berguna  untuk  mengetahui  dalam  suatu  model  data terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak (Sujarweni, 2015).
Tabel 3. Uji Multikolinieritas Model Tolerance VIF Pendapatan Asli Desa 0,989 1,011 Alokasi Dana Desa 0,989 1,011
Sumber: Data diolah, 2022
Tabel diatas menunjukkan α hitung > α dan VIF hitung < VIF yakni 0,989>0,10 dan 1,011<10, artinya dalam data penelitian ini tidak ditemukan masalah multikolinieritas sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  ialah  uji  yang  berguna  untuk  mengetahui  ketidaksamaan  residual pengamatan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (Sunyoto,  2012).  Jika  terjadi  kesamaan  maka  terjadi masalah heteroskedastisitas. Alat uji heteroskedastisitas yang digunakan ialah uji glejser .
Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas
Unstandardized Coefficient B Std. Error Standardized Coefficient Beta t Sig. (Constant) -,019 ,020 -,960 ,339 Pendapatan Asli Desa 2,621E-8 ,000 ,013 ,144 ,885 Alokasi Dana Desa 1,261E-6 ,000 ,148 1,661 ,099
Sumber: Data diolah, 2022

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Mengacu pada tabel 4 diatas, hasil perhitungan heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi > 0,05 yakni pada variabel Pendapatan Asli Desa 0,885>0,05 dan pada variabel Alokasi Dana Desa (ADD) 0,99>0,05.  Artinya, dalam data penelitian tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis

## a. Uji t
Uji t berguna untuk mengukur besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat secara parsial (Sujarweni, 2015).
Tabel 5. Uji t Unstandardized Coefficients Std. Error Standardized Coefficients Beta T Sig. (Constant) 0,282 0,30 9,496 0,000 Pendapatan Asli Desa 2,520E-5 ,000 ,976 92,138 0,000 Alokasi Dana Desa -1,137E-5 ,000 -,105 -9,935 0,000

## Sumber: Data diolah, 2022
Mengacu informasi pada tabel 5 diatas yang menunjukkan bahwa:
1) PADes  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan  desa  yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, serta nilai t-hitung  92,138 yang lebih besar dari t-tabel 1,97928.
2) ADD  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan  desa  yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, serta nilai t hitung -9,935 yang lebih kecil dari t tabel 1,97928.
b. Uji f
Tabel 6. Uji f Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek Regression 3,007 2 1,504 4439,737 ,000 b Residual ,042 124 ,000 Total 3,049 126
Sumber: Data diolah, 2022
Mengacu informasi tabel 6 diatas, diketahui f-hitung 4439,737 lebih besar dari f-tabel 3,07, dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan PADes dan ADD terhadap kemandirian keuangan desa.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2)
Tabel 7. Analisis Koefisien Determinasi
R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate 0,993 a 0,986 0,986 0,01840
Sumber: Data diolah, 2022
Mengacu  informasi  dari  tabel  7  diatas,  diketahui  bahwa Adjusted  R  square memiliki  nilai sebesar 0,986, yang artinya 98,6% kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh PADes dan ADD. Sedangkan  sisanya  sebesar  1,4%  mengindikasikan  presentase  kemandirian  keuangan  desa dipengaruhi oleh elemen lain.

## Pembahasan Hipotesis

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa
Mengacu informasi pada tabel 5, yang menunjukkan bahwa PADes mempunyai nilai t-hitung sebesar  92,138  lebih  besar  dari  t-tabel  sebesar  1,97928  dan  mempunyai  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  PADes  mempengaruhi  kemandirian  keuangan  desa  secara signifikan  dengan  arah  positif  di  Kabupaten  Trenggalek.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa hipotesis  pertama  (H 1 )  diterima,  yang  artinya  semakin  besar  total  PADes  akan  membuat  tingkat kemandirian  keuangan  desa  juga  semakin  tinggi,  dan  berlaku  sebaliknya.  Dengan  demikian, pemerintah  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  harus  mengoptimalkan  strategi  pengembangan  dan

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
pemanfaatan  potensi  desanya,  sehingga  pendapatan  desa  akan  bertambah  dan  desa  tidak  terlalu bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Potensi yang ada di desa harus benar-benar digali dan dimanfaatkan  dengan  baik.  Kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  desa  di  Kabupaten Trenggalek dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa dapat mendukung peningkatan kemandirian  keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  Triganda  (2018)  dan Kristina et al. (2021)  yang juga mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh PAD.

## Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa
Mengacu  informasi  pada  tabel  5,  yakni  alokasi  dana  desa  memiliki  nilai t-hitung  sebesar  - 9,935  lebih  kecil  dari  t-tabel  sebesar  1,97928  dan  nilai  signifikansinya  0,000  <  0,05.  Jadi,  dapat dikatakan  terdapat  pengaruh  ADD  terhadap  kemandirian  keuangan  desa  dengan  arah  negatif  yang mengindikasikan bahwa hipotesis kedua (H 2 ) diterima. Artinya, jumlah alokasi dana desa yang besar mengakibatkan kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek semakin rendah, dan berlaku sebaliknya.  Dengan  demikian,  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  perlu  melakukan pengendalian  dalam  manajemen  dana  yang  didapatkan  dari  pemerintah  Kabupaten.  ADD  yang diterima  oleh  pemerintah  desa  harus  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  mengembangkan  potensi desa, sehingga dapat menambah penghasilan desa dan dapat tercapai kemandirian desa. Jumlah ADD di  setiap  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  mayoritas  lebih  besar  dibandingkan  dengan  PADes. Sehingga,  untuk  mencapai  kemandirian  keuangan  desa,  maka  pemerintah  desa  di  Kabupaten Trenggalek harus melakukan upaya atau strategi agar ADD di setiap desa di Kabupaten Trengggalek bisa lebih kecil dibanding pendapatan asli desa. Karena jika ADD lebih kecil dibanding PADes, maka desa tersebut memiliki kemampuan pembiayaan  yang kuat sehingga ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat menurun dan kemandirian keuangan desa meningkat.
Hasil  penelitian ini mendukung  penelitian  Andriani  &  Wahid  (2018)  yang  mengemukakan dana perimbangan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara negatif signifikan. Hasil ini juga selaras dengan penelitian Elmiza & Arza (2020) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan dana transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  terhadap  Kemandirian  Keuangan Desa
Mengacu informasi pada tabel 6, diperoleh f-hitung > f-tabel, yaitu 4439,737>3,07, dan nilai signifikansi diperoleh 0,000 < 0,05. Jadi, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama PADes dan
ADD memberikan pengaruh signifikan kepada kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek, sehingga  hipotesis  yang  diajukan  peneliti  (H 3 )  diterima.  Hasil  perhitungan Adjusted  R  square menunjukkan nilai sebesar 0,986, yang artinya 98,6% kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh PADes  dan  ADD  di  Kabupaten  Trenggalek.  Sedangkan  sisanya  sebesar  1,4%  mengindikasikan presentase  kemandirian  keuangan  desa  dipengaruhi  oleh  elemen  lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam penelitian  ini.  Hal  ini  berarti  PADes  dan  ADD  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen keuangan yang optimal di setiap desa di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan desa yang mandiri dan  tidak  tergantung  dengan  keuangan  pemerintah  pusat.  Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan penelitian Sulistiyoningtyas (2017)  yang  mengemukakan bahwa secara simultan PADes dan  ADD mempengaruhi tingkat belanja desa.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  pendapatan  asli  desa  mempengaruhi  secara  signifikan kemandirian  keuangan  desa  dengan  arah  positif  di  Kabupaten  Trenggalek.  Artinya  semakin  besar jumlah PADes maka dapat membuat tingkat kemandirian keuangan desa  di Kabupaten Trenggalek akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini karena semakin besar PADes, maka desa tidak terlalu  bergantung  dengan  dana  pemerintah  serta  kebutuhan  belanja  desa  dapat  dibiayai  oleh pendapatan asli desa yang diperoleh desa itu sendiri.
Sedangkan, alokasi dana desa mempengaruhi kemandirian keuangan desa secara signifikan dengan  arah  negatif  di  Kabupaten  Trenggalek.  Artinya  semakin  besar jumlah  ADD  yang  diterima desa  maka  dapat  membuat  tingkat  kemandirian  keuangan  desa  di  Kabupaten  Trenggalek  semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena ADD termasuk dalam dana bantuan dari pemerintah. Sehingga semakin banyak ADD, maka desa semakin tergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga desa menjadi tidak mandiri.
Selain  itu,  PADes  dan  ADD  juga  memberikan  pengaruh  signifikan  secara  bersama-sama terhadap  kemandirian  keuangan  desa  di Kabupaten  Trenggalek  dengan  nilai  koefisien  determinasi 0,986. Artinya 98,6% kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh PADes dan ADD. Sedangkan, 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti PADes dan ADD  memiliki pengaruh  yang kuat terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. Sehingga, perlu dilakukan manajemen keuangan yang optimal di setiap desa

## Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
di  Kabupaten  Trenggalek  untuk  mewujudkan  desa  yang  mandiri  dan  tidak  tergantung  dengan keuangan dari pemerintah pusat.

## 2. Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan desa yang baik agar desa di Kabupaten Trenggalek bisa mandiri. Pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan baik untuk menciptakan kemandirian keuangan desa. Alokasi dana desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pemberdayaan potensi- potensi desa dan usaha desa harus lebih digencarkan agar pendapatan desa semakin meningkat dan ketergantungan desa terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat semakin rendah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek dalam memberdayakan potensi desa juga diperlukan untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni penggunaan sampel terbatas satu Kabupaten. Hal ini karena terdapat keterbatasan waktu dan akses informasi bagi peneliti untuk mendapatkan lebih banyak  sampel.  Keterbatasan lainnya  yaitu  periode  yang  digunakan  dalam  penelitian  terbatas  satu tahun  saja.  Peneliti  berikutnya  dapat  menambah  jumlah  sampel  dan  periode  untuk  mengkaji  lebih dalam serta agar hasil penelitian mencakup jangkauan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Almaherani,  R.  (2021). Pengelolaan  Sumber  Pendapatan  Asli  Desa  Mattirowalie  Kecamatan Libureng Kabupaten Bone . Universitas Bosowa.
Alwi,  I.  (2012).  Kriteria  Empirik  dalam  Menentukan  Ukuran  Sampel  Pada  Pengujian  Hipotesis Statistika  dan  Analisis  Butir. Formatif:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  MIPA , 2 (2),  140–148. https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.95
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30–39.
Arini, F. R., Icih, I., & Putri, T. E. (2021). Determinant Factors That Influence the Original Income of  the  Village. ACCRUALS  (Accounting  Research  Journal  of  Sutaatmadja) , 5 (01),  89–102. https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.686
Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability,  village  facilitator competency  and  commitment  of local  government  on the success of budget management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 22 (1).
Davis, J. H., & Donaldson, L. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and
Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek
Shareholder Returns. Australia Journal of Manajemen , 16 (1).
Elmiza,  E.,  &  Arza,  F.  I.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Finansial  Dan  Faktor  Non  Finansial  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Desa. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (2),  2807–2825. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250
Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Moderat , 4 (4), 25–33. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat
Ernawati,  &  Riharjo,  I.  B.  (2017).  Pengaruh  Kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (2), 531–545.
Handayani,  A.  P.,  &  Badrudin,  R.  (2019).  Evaluation  of  Village  Fund  Allocation  on  Indonesia. Journal of Accounting and Investment , 20 (3). https://doi.org/10.18196/jai.2003129
Handayati, P., &  Palil, M. (2020). The Village  Financial Management System:  A  Policy Towards Independent Villages. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 12 (1), 1–9. https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p001
Irmawati.  (2015). Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  di Kabupaten Jeneponto . Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kalontong,  E.,  Anggraeni,  A.,  &  Tiawon,  H.  (2019).  Analysis  Of  Village  Fund  Management  On Regional Development. Jejak , 12 (2), 498–519. https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.21660
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017). Dana  Desa  Belum  Turunkan  Kemiskinan . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-desa-belum-turunkan-kemiskinan/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat . DJPK. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17351
Kristina,  S.  R.,  Naukoko,  A.  T.,  Siwu,  H.  F.  D.  J.,  Pendapatan,  P.,  Daerah,  A.,  Dan,  P.  A.  D., Perimbangan, D., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu,  H.  F.  D.  J.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (1), 453–461.
Mauludi, A. (2020). Analisis Data Dengan Statistik . Jakarta: Alim’s Publishing.
Purnama, D. B. (2019). Implementation of Internal Control of Village Fund Allocation Management on  Village  Perfomance  Accountability  (Case  Studies  in  All  Villages  of  Padangan  District, Bojonegoro Regency in 2019). International Journal of Economics, Business and Accounting Research , 4 (4), 1224–1256. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR
Saputra,  K.  A.  K.,  Sara,  I.  M.,  Jayawarsa,  A.  A.  K.,  &  Pratama,  I.  G.  S.  (2019).  Management  of Village  Original  Income  in  The  Perspective  of  Rural  Economic  Development. International Journal of Advances in Social and Economics , 1 (2), 52. https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40
Sujarweni. (2015). Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Baru.
Sulistiyoningtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendatan Asli Desa Terhadap Belanja
Desa di Kecamatan Baron. Simci-Ekonomic , 1 (3), 1–14.
http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0328
Sunyoto, D. (2012). Analisis Validitas & Asumsi Klasik . Yogyakarta: Gava Media.
Susanto, A. W., Khusaini, M., & Badriyah, N. (2021). The Role of Village Funds in Village Financial Independence. Journal of Indonesian Applied Economics , 9 (1), 32–40. http://doi.org/10.21776/ub.jiae.2021.009.01.4
Susila,  I.  (2019).  An  Analysis  of  The  Effectiveness  of  Allocation  of  Village  Fund  Policy Implementation  and  Its  DeterminingFactors  in  Gorontalo  Regency. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik , 9 (2), 191–202. http://ojs.unm.ac.id
Triganda,  R.  (2018). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2015 . Universitas Sumatera Utara.
Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desa Di Kabupaten Jember. Bisma , 12 (1), 37. https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7600