## Menelisik Sumbangan Islam Bagi Peradaban Modern

## Wahyudin Noor
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia wahyudinnoor@gmail.com

## Abstract
Islamic contributions to modern civilization, include: first, the contribution of Islam in modern science in a system of belief based on monotheism; secondly, in the political sphere, that Islam and democracy are essentially compatible, viable, and should be seen as a continuation or development of  the  Islamic  "democratic"  model;  thirdly,  for  Islamic  economics,  starting  from  pioneering thinking to the continued to application of the system as part of the economic development of Islamic contributions to modern civilization; fourth, for social issues divided over human rights and  women's  status  in  Islam  it  opens  up  a  golden  opportunity  for  the  Muslim  community  to radically revise the whole system of traditional thought toward a new system of thought, both in the  Islamic  horizon  and  the  historical  horizon  of  comparison;  comparisons  between  Islam, Christianity, and Judaism, and specifically the comparison between Islam and modern Western achievements to the present day.

## Keywords: Islamic contributions, modern civilization
Received: 05-06-2017; accepted: 16-06-2017; published: 01-07-2017 Citation: Wahyudin Noor, ‘Menelisik Sumbangan Islam bagi Peradaban Modern’, Mawa’izh , vol. 8, no. 1 (2017), pp. 55-74.

## A. Pendahuluan
unia sedang berubah, setiap hari manusia nampak terus maju ke tingkatan otonomi yang lebih besar, sebagaimana ia juga mengupayakan kemerdekaan yang  lebih  besar.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  penemuan-penemuan teknologi  telah  memberi  dua  tanda  mata  bagi  masa  kita  berupa  rasionalisasi  dan efisiensi.  Begitu  berlebihannya  sehingga  orang  sering  sekali  mendistorsi  fakta modernitas  dengan  apa  yang  semestinya  lebih  merupakan  ideologi  modernisme. Namun, harus dipahami disini bahwa tetap saja gagasan modernisasi pada masa kini mempunyai konotasi yang paling positif. Untuk mencapai makna itu, kita juga harus menerima prinsip-prinsip modernitas: rasionalitas, perubahan dan kemerdekaan.
Tentu  saja,  ini  merupakan  persoalan  yang  belum  selesai  di  awal  millennium ketiga dalam rangka mengetahui apakah Islam dan kaum muslim akan ikut serta dalam kereta  kemajuan.  Membandingkan  dunia  Barat  yang  secara  permanen  dikendalikan oleh ledakan sains dan teknologi, dengan dunia Islam yang tak pelak lagi masih terpaku pada masa-masa gemilang, berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang mencampurkan kebudayaan lokal dengan rujukan-rujukan Qur’anik –tentu sangat menarik. Seorang mungkin bertanya apakah menolak kemajuan modernitas tidaklah inhern dalam Islam itu  sendiri.  Yang  demikian  itu  kontras,  seperti  dinyatakan  sebagian  orang,  bahwa merupakan  kewajiban  “memodernisasi  Islam”  jika  ada  kesempatan  menyaksikan kaum muslimin hidup dalam harmoni dengan masa mereka, dan agar mereka mampu, pada akhirnya, menyesuaikan diri.
Persoalannya  kemudian  adalah,  akankah  dapat  dunia  Islam  memasuki modernitas  tanpa  mengabaikan  prinsip-prinsip  dasar  ajaran  Islam?  Apakah  dunia Islam mempunyai sarana-sarana untuk membangun hubungan dengan dominasi Barat yang modern dalam menghadapi kekinian sebagai langkah awal dalam memberikan sumbangan Islam terhadap peradaban modern?

## B. Sekilas tentang Peradaban Modern
Sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri. Tidak mungkin berbicara tentang (sejarah) perkembangan manusia –yang membentang di seluruh peradaban, dari  Sumeria  Kuno  dan  Mesir  hingga  peradaban  klasik,  dari  Meso-Amerika  hingga peradaban Kristen, dalam peradaban-peradaban Islam dan pengejawantahan suksesif

## D
peradaban  Cina  dan  Hindu-  melalui  term-term  lain.  Seluruh  sebab  kemunculan, perkembangan,  saling  keterkaitan-saling  keterkaitan,  pencapaian-pencapaian, kemunduran dan kejatuhan peradaban telah tereksplorasikan melalui para sejarawan, sosiolog,  dan  antropolog.  Meskipun  terdapat  perbedaan-perbedaan  perspektif, metodologi,  titik  tekan,  konsep,  tetapi  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  terdapat kesepakatan  dalam  kaitan  dengan  proposisi-proposisi  sentral  mengenai  hakikat, identitas, dan dinamika dari masing-masing peradaban.
Bagi  Braudel,  peradaban  adalah  sebuah  wilayah  kultural  yang  meliputi sekumpulan karakteristik dan fenomena kultural. Dawson, mendefinisikannya sebagai produk  dari  suatu  proses  tertentu  dari  kreatifitas  budaya  sehingga  hasil  karya  dari sekelompok  orang  (masyarakat)  tertentu.  Sementara  Durkheim  dan  Mauss,  adalah suatu  corak  wilayah  moral  yang  melingkupi  sejumlah  bangsa,  dengan  kebudayaan masing-masing yang hanya menjadi suatu bentuk tertentu dari keseluruhan. Intinya peradaban  adalah  entitas  paling  luas  dari  budaya.  Perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah,  kelompok-kelompok  etnis,  nasionalitas-nasionalitas,  pelbagai kelompok  keagamaan,  seluruhnya  memiliki  perbedaan  kultur  pada  tingkatan  yang berbeda dari heterogenitas kultural. 1
Sementara kata “modern” dalam sejarah Eropa dipergunakan untuk menyebut suatu periode terakhir dari periodisasi sejarah dunia (Barat). Periode ini bermula dari pergantian  abad  15-16,  saat  ditemukannya  daerah-daerah  baru  oleh  orang  Eropa, sampai sekarang. Sejak saat itu orang tidak mau lagi untuk terikat dengan pendapat gereja.  Dengan  gerakan  berpikir  bebas  ini,  terutama  dalam  masalah-masalah  ilmu pengetahuan, kemajuan banyak dicapai dalam kemudahan-kemudahan material. Maka modern pun mengandung arti kemajuan. 2
Orang dapat dan telah banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang “modern”, tetapi semuanya tidak terlepas dari makna kata kerjanya yang menunjuk kepada “masa kini” dan perbedaan itu terletak pada apa yang sebenarnya menjadi ciri dari manusia atau sesuatu “masa kini” itu. 3
1 Samuel P. Huntington, Benturan Peradaban Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, terj. M. Sadat Ismail, (Jakarta : Al-Qalam, 2006), pp. 37-42
2 H.M.Wajiz Anwar, Islam dan Modernisasi, (Yogyakarta : Ratu Ibu, 1980), pp. 13-18
3 Machasin, Kumpulan Naskah Perkuliahan Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), p. 90.
Jadi,  yang  dimaksud  dengan  peradaban  modern  adalah  entitas  kultural  yang mencakup  nilai-nilai,  norma-norma,  institusi-institusi  dan  pola-pola  pikir  yang menjadi bagian terpenting dari suatu masyarakat terkini yang maju dan terwariskan dari generasi ke generasi.

## C. Sumbangan Islam

## 1. Ilmu Pengetahuan
Ilmu  pengetahuan  modern  selama  ini  diartikan  dengan  banyak  makna,  tapi untuk memudahkan pembahasan, kita batasi pengertian kata itu sebagai definisi untuk tingkat mutakhir perkembangan peradaban umat manusia secara keseluruhan yang karena berbagai hal, kebetulan, dimulai oleh bangsa-bangsa dari kawasan Eropa Barat Laut.  Ciri  peradaban  mutakhir  itu  ialah  teknologi.  Teknologi  ini,  pada  gilirannya, ditopang oleh suatu sistem kognitif yang dilandasi oleh empirisme, dan inilah yang kita masudkan dengan ilmu pengetahuan modern. Selain empirisme yang amat menonjol, ilmu  pengetahuan  modern  juga  berbeda  dengan  ilmu  pengetahuan  klasik  karena sikapnya yang selalu memandang ke depan, sehingga ilmu pengetahuan menjadi tidak berhenti pada suatu tapal batas ( frontier ). Karena itu, eksplorasi dan riset merupakan bagian mutlak ilmu pengetahuan modern.
Meskipun  abad  modern, kebetulan, dimulai  oleh  Eropa  Barat  Laut,  namun sesungguhnya  bahan-bahan  pembentuk  kemodernan  itu  berasal  dari  pengalaman hampir  seluruh  umat  manusia  –dari  Cina  di  timur  sampai  Spanyol  di  barat.  Karena rentang  daerah  peradaban  umat  manusia  pra  modern  itu  berpusat  pada  kawasan Timur  Tengah  dengan  budaya  Islamnya,  maka  yang  paling  banyak  memberi sumbangan  bahan  klasik  bagi  timbulnya  abad  modern  itu  ialah  peradaban  Islam. Dalam kosa kata ilmu pengetahuan modern dapat kita temukan berbagai “jejak kaki” yang menunjukkan bahwa sumbangan Islam itu terutama berwujud berbagai bahan yang merupakan high culture umat manusia saat itu –dan sampai batas tertentu, juga saat sekarang – sebagaimana tercermin pada istilah-istilah ilmiah, seperti aljabar ( al- jabr ), alkohol ( al-kuhul ), asimut ( al-sumt ), logaritma ( al-khawarizmiyyah ), cipher ( al- sifr ),  dan  lain-lain.  Tidak  seluruh  bahan  peradaban  Islam  itu  dihasilkan  oleh  kreasi umat  Islam  sendiri.  Selain  berkreasi,  umat  Islam  klasik  juga  berfungsi  sebagai “penengah”  dan  “saksi”  keseluruhan  umat  manusia.  Fungsi  itu  dijalankan  dengan menerapkan  sikap  terbuka  terhadap  ilmu  pengetahuan  dan  peradaban  umat-umat
lain. Sikap ini melahirkan sikap-sikap lebih lanjut yang tidak segan mengambil sesuatu yang baik dan bermanfaat dari umat lain. Dalam perspektif inilah bisa dipahami sabda- sabda Nabi bahwa “hikmah (ilmu pengetahuan, wisdom ) adalah barang hilang kaum beriman,  sehingga  siapa  pun  dari  mereka  menemukannya,  hendaknya  ia mengambilnya”, dan hendaknya kita menuntut ilmu pengetahuan, meskipun harus “ke negeri Cina”.
Karena itu, sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah kelompok umat manusia yang pertama menginternasionalkan ilmu pengetahuan. Jika sebelumnya suatu cabang ilmu  pengetahuan  hanya  merupakan  kekayaan  nasional  bangsa  tertentu,  seperti Yunani, Persia, India dan Cina, maka sejak Islam dan dalam peradaban Islam, ilmu-ilmu itu  tumbuh  menjadi  kekayaan  bersama  umat  manusia.  Penjelasan  mendasar  atas kenyataan-kenyataan  itu  terdapat  dalam weltanscahung Islam,  yang  memandang bahwa umat manusia (anak cucu Adam) adalah makhluk Tuhan, yang ditunjuk untuk menjadi khalifah bagi-Nya  di  bumi.  Dalam  al-Qur’an  diterangkan  bahwa  kelebihan Adam atas para malaikat, sehingga ia berhak dijadikan khalifah, ialah bahwa Tuhan memberinya  ilmu  pengetahuan  dan  kemampuan  mengenali  lingkungannya.  Dan lingkungan itu ialah seluruhjagat raya (langit dan bumi) yang ditegaskan sebagai yang diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia.
Jadi, memahami lingkungan hidup, baik yang fisik maupun yang sosio-kultural, dapat dipandang sebagai pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia. Hal itu juga berarti usaha  memahami sunatullah (hukum-hukum  Tuhan)  yang  telah  ditetapkan-Nya. Semua itu melahirkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan modern. Maka bertindak  dengan  berpedoman  pada  hasil-hasil  penemuan  ilmiah  adalah  bertindak sesuai  dengan sunatullah. Dengan  kata  lain,  hal  itu  merupakan  suatu  bentuk ketundukkan kepada Allah, dan berarti pula suatu bentuk keislaman. Oleh karena itu, al-Qur’an menyebutkan bahwa dosa terbesar manusia yang tak terampuni ialah syirik. Sebab  syirik,  yang  sebenarnya  merupakan  takhayul  itu,  menghalangi  manusia  dari kemungkinan memahami alam dan masyarakat lingkungannya secara obyektif. 4
Dalam hemat penulis menjadi jelas, bahwa sumber sumbangan Islam bagi ilmu pengetahuan  ialah  paham tauhid: monoteisme  yang  tegas  dan  tidak  mengenal
4 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1998), cet. ke- XI, pp. 274-276.
kompromi. Tauhid  – juga  bisa  disebut  sebagai  paham  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  – adalah  ajaran  yang  menegaskan  bahwa  tuhan  adalah  asal-usul  dan  tujuan  hidup manusia, termasuk peradaban dan ilmu pengetahuannya.
Namun, kini muncul banyak kritik kepada peradaban modern dengan teknologi dan  ilmu  pengetahuannya  itu.  Seperti  halnya  muncul  budaya hippies  &  vegabond, dimana  kemajuan  ilmu  dan  teknologi  yang  selama  ini  mendomonasi  kehidupan masyarakat modern ternyata harus dibayar dengan social cost, yakni berupa pelarian melalui  minum-minuman  keras,  sex  bebas,  obat-obat  terlarang  dan  lain  sebagainya. Dari  sudut  pandang  Islam,  hanya  segi  metode  dan  empirisme  ilmu  pengetahuan modernlah yang nampaknya absah ( valid ). Sedangkan dalam hal moral dan etika, ilmu pengetahuan  modern  amat  miskin.  Disinilah  letak  inti  sumbangan  Islam  –dengan sistem  keimanan  berdasarkan tauhid itu,  kaum  muslimin  diharapkan  mampu menawarkan penyelesaian atas masalah moral dan etika ilmu pengetahuan modern.

## 2. Politik
Dalam wacana pemikiran Islam tentang politik, salah satu yang menjadi tema sentral  pada  masayarakat  modern  saat  ini  adalah  tentang  demokrasi.  Demokrasi, dalam  pengertian  seperti  itu,  sebagaimana  dikatakan  John  L.  Esposito  dan  James  P. Piscatory, paling tidak ada tiga kelompok pemikiran. Yaitu, kelompok yang menolak, yang  menyetujui  prinsip-prinsipnya  tetapi  mengakui  adanya  perbedaan,  dan  yang menerima sepenuhnya. Bagi kelompok yang menolak demokrasi, demokrasi tidak bisa dipadukan  dengan  Islam, impossible, bahkan  merupakan  ancaman  yang  perlu diwaspadai. Yang menganut pemikiran seperti itu antara lain Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid  Quthb,  al-Sya’rawi,  Ali  Benhadj  dan  Thabathabai.  Alasan  keberatan  mereka adalah karena  prinsip  persamaan  demokrasi  yang  dalam  kenyataan  tidak mungkin; kesempurnaan  Islam  sebagai  jalan  hidup  yang  karenanya  tidak  perlu  legislasi  lain; kedaulatan Tuhan di bumi ini, baik sunnatullah (hukum alam) maupun hukum-hukum wahyu-Nya; syura tidak dengan sendirinya demokrasi; prinsip mayoritas tidak berarti benar dan adil, demokrasi hanya sebagai alat Barat semata, dan dalam sejarah seperti dikutip  al-Qur’an  mayoritas  manusia  menolak  kehadiran  agama-agama  besar  yang sebab  itu  mayoritas  tidak  berarti  benar  dan  adil  secara  moral.  Sedangkan  bagi kelompok kedua, Islam (sistem syura ) dan demokrasi memang ada kemiripan dalam prinsip-prinsipnya.  Misalnya  keadilan,  persamaan,  musyawarah,  dan  akuntabilitas
penguasa.  Akan  tetapi  keduanya  berbeda  dalam  soal  kedaulatan  rakyat.  Jika  dalam demokrasi, kedaulatan rakyat bersifat mutlak, maka dalam Islam kedaulatan mereka dibatasi  oleh  kedaulatan  Tuhan  atau  hukum-hukum-Nya (syari’ah). Islam  menurut kelompok  ini  berada  di  antara  sistem  theo-krasi  dan  demo-krasi.  Jelasnya  sistem politik yang dikehendaki Islam adalah Theo-Demokrasi dalam bahasa al-Maududi atau Theistik demokrasi dalam bahasa Mohammad Natsir. Ini tidak berarti tidak ada ruang sama  sekali  bagi  legislasi,  mengingat  dalam  soal  yang  tidak  diatur syari’ah berlaku ijtihad dan itu adalah wewenang parlemen.
Berbeda dengan dua kelompok yang tidak bisa melakukan sintesa yang viable antara  Islam  dan  demokrasi  itu,  maka  kelompok  ketiga  melihat  sebaliknya.  Ajaran Islam tentang politik dan paham demokrasi bisa dipadukan. Kedua-duanya sama, baik dalam prinsip atau prosedur kenegaraan. Bahkan, menurut kelompok ini demokrasi pertama kali dicanangkan Islam. Alasan yang mereka kemukakan adalah, sebagaimana dinyatakan Fahmi Huwaidi, bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya; penolakan Islam terhadap kediktatoran; pemilu sebagai kesaksian rakyat; negara Islam adalah negara keadilan yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme; demokrasi berarti upaya mengembalikan sistem politik yang dipraktekkan Nabi dan khalifahnya yang sempat hilang di tangan Mu’awiyah dan khalifah Islam setelahnya; dan  dalam  tradisi  pemikiran  Islam, imamah (kepemimpinan  politik)  merupakan kontrak sosial. 5
Dalam  pandangan  penulis,  kelompok  pertama  dan  sebagian  kelompok  kedua dalam  melakukan  upaya  sintesa  yang viable dan compatible antara  Islam  dan demokrasi  tampaknya  terbelenggu  penafsiran  klasik,  mengalami  psikologi  protes terhadap  yang  berbau  Barat.  Karena  itu,  penolakan  mereka  terhadap  demokrasi sebenarnya  bukanlah  penolakan  terhadap  demokrasi  keseluruhan,  tetapi  terhadap pengaruh kolonialisme Barat dan karakter sekuler demokrasi. Sedangkan kelompok ketiga,  satu  hal  yang  mencolok  dari  mereka,  selain  perannya  dalam  mempertegas kompatibilitas  Islam  dan  demokrasi,  adalah  juga  kecenderungannya  untuk mengadaptasi  Islam  dengan  modernitas  seperti  demokrasi  yang  terkadang  agak
5 Sukron  Kamil, Islam  dan  Demokrasi;  Telaah  Konseptual  dan  Historis (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2002), pp. 195-197.
berlebihan.  Islam  terkesan  sebagai  alat  justifikasi  semata  terhadap  demokrasi  versi Barat.

## 3. Ekonomi
Kegiatan  ekonomi  adalah  sesuatu  yang  jarang  terlepas  kaitannya  dengan politik.  Jika  usaha  untuk  membangun  negara  dengan  tatanan  Islam  sulit  terpenuhi, demikian pula dengan tatanan ekonominya. Oleh sebab itu tidak ada suatu negeri Islam pun yang telah merdeka dari penjajahan yang kemudian kembali menggunakan atribut Islam  sebagai  metode  penyusunan  lembanganya.  Bahkan  nama “Baitul  Maal” pun sudah  tersingkir  dari  kosa  kata  pemerintahan  mereka.  Yang  tertinggal  oleh  mereka adalah negara bekas jajahan yang meniru penjajahnya dengan pemerintah yang baru dan berasal dari mereka sendiri. Mereka merdeka secara politik, tetapi tidak secara sistem, terutama sistem ekonomi. Tanpa diketahui, sistem yang mereka wariskan juga membawa penyakit yang inhern dalam sistem itu, seperti inflasi, pengangguran, resesi dan sebagainya.
Dengan  teknologi  yang  jauh  tertinggal,  mereka  bahkan  tidak  pernah  bisa bersaing  dengan  negara  penjajahnya  sehingga  hubungan  antar  keduanya  bukan sebagai  kompetitor,  tetapi  sebagai sentral-periferal ,  pusat  dan  pinggiran.  Hal  ini kemudian  orang  mulai  mencari  sistem  baru  yang  bisa  menyelamatkan  masyarakat terutama di negeri-negeri Islam. Meskipun relatif tidak sukses dalam gerakan politik- ideologis, mereka mencoba membuat terobosan dengan menggunakan idiom ekonomi.
Gerakan lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian tutup karena masalah manajemen, bank lokal ini mencatatkan sejarah yang amat berarti, karena mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic  Development  Bank/ IDB)  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari rekomendasi yang lahir dari konferensi ekonomi tersebut. Setelah itu muncul bank- bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.
Munculnya  bank-bank  swasta  Islam  baik  tingkat  desa  maupun  internasional, diiringi  dengan  keperluan  akan  lembaga-lembaga  pendukungnya  seperti  asuransi. Karena itu biasanya jika ada bank Islam di suatu negara, maka muncul pula asuransi
Islami (takaful). Tetapi tidak sampai disitu saja. Karena pada saat bersamaan muncul keperluan  akan  adanya  pasar  modal  yang  Islami.  Oleh  karena  itu  muncul  pula fund manager-fund  manager Islam  dengan  kriteria  investasi  yang  sesuai  dengan  syariat Islam. Langkah ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga oleh  orang  lain.  Baru-baru  ini  Dow  Jones  misalnya  mengeluarkan  apa  yang  disebut Islamic Index yang memuat index saham yang diperdagangkan secara Islam.
Meskipun  usia  masih  sangat  belia,  sistem  keuangan  Islam  tampaknya  begitu cepat berkembang dan tumbuh. Jika kelahiran Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 dipakai sebagai tonggak lahirnya sistem keuangan secara empiris, maka rentang  waktu  27  tahun  kemudian  sistem  ekonomi  Islam  telah  menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Kini telah berdiri lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi Islam.
Setelah tiga  dasawarsa,  sistem  keuangan  Islam  telah  menarik perhatian  para investor  Barat  terutama  Eropa.  Metode  pembiayaan  Islam  telah  dipandang  sebagai suatu  tantangan  sekaligus  peluang  bagi  mereka  yang  berkecimpung  dalam  bisnis keuangan  modern  di  Barat.  Hal  ini  dimungkinkan  terutama  adanya  fenomena masyarakat industri yang didorong oleh tuntutan klien dalam nuansa bisnis modern. Dalam  masyarakat  demikian,  selalu  timbul  kesediaan  dari  pihak  pengelola  lembaga keuangan untuk senantiasa mendengarkan dan terus mempelajari perkembangan dan pengalaman  bank-bank  Islam  yang  diperkirakan  akan  menjadi  sebuah  trend  baru dalam sistem keuangan dunia.
Menurut  Rodney  Wilson,  kini  sudah  ada  sembilan  lembaga  keuangan multinasional  yang  membuka  unit  usaha  syari’ah  di  London.  Sembilan  lembaga keuangan  multinasional  itu  adalah  ANZ  International,  Al-Rahji  Banking,  Citibank International,  Dresdner  Klienworth  Benson,  Hongkong  &  Shanghai  Banking Corporation, National Commercial Bank, Riyadh Bank Europe, Standar Chartered Bank dan United Bank of Kuwait. Diperkirakan akan terjadi perkembangan lebih besar di masa yangh akan datang sekalipun perkembangan itu mungkin agak terbatas.
Dorongan  untuk  mengkaji  sistem  keuangan  Islam  secara  umum  terus meningkat  tidak  saja  pada  tingkat  bisnis  empiris,  melainkan  juga  pada  tingkat akademis  dan  kesarjanaan.  Kini  banyak  lembaga  pendidikan  Islam  di  Barat  yang
menawarkan  program  studi  ekonomi  dan  keuangan  Islam  seperti  Loughborough University of Durham di Inggris. 6
Namun  demikian,  sistem  ekonomi  Islam  menurut  hemat  penulis  bukanlah sesuatu  yang  memang  betul-betul  baru,  tapi  lebih  dari  pada  sistem  alternatif  dari kapitalisme Barat yang mengidolakan individu maupun untuk ekonomi terencana dari sosialisme Timur yang mengidolakan negara.
Di samping itu, penulis juga melihat sistem ekonomi Islam  yang berkembang saat ini masih banyak berkutat pada permasalahan ekonomi tentang boleh tidaknya sesuatu  untuk  dilakukan  dan  tentang  bagaimana  mengedepankan  prinsip  barakah dalam menjalankan kehidupan yang tidak identik dengan jumlah materi yang dimiliki seseorang.  Dalam  hemat  penulis,  masih  jarang  sekali  tawaran  yang  diberikan  oleh sistem  ekonomi  Islam  dalam  memberikan  penekanan  pada  pendekatan  yang  lebih komprehensif, seperti bagaimana seharusnya meningkatkan kesejahteraan umat bisa dilakukan. Sebab pendekatan yang seperti ini akan lebih banyak memberikan warna yang mendekati permasalahan ekonomi yang secara riil dihadapi oleh umat.

## 4. Isu-isu sosial
Masalah HAM merupakan persoalan aktual yang muncul jauh setelah syari’at dirumuskan;  sehingga  sudah  barang  tentu  di  dalam  Qur’an  dan  Sunnah  tidak  akan ditemukan kata HAM secara harfiah. Hal yang ada hanyalah norma-norma yang sejalan atau dinilai berhubungan dengan berbagai hak asasi manusia sebagai terdapat dalam deklarasi HAM PBB itu. Untuk keperluan ini diperlukan interpretasi terhadap kedua sumber hukum itu.
Formula syari’at yang berkembang luas di dunia Islam selama ini lebih diwarnai oleh  ayat-ayat  dan  faham-faham  yang  mendukung  adanya  perbedaan  hak  dan perlakuan  hukum  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  demikian  halnya  dengan  hak dan  kewajiban  antara  muslim  dan  non-muslim.  Perbedaan  hak  dan  kewajiban  itu dipandang  sebagai  sesuatu  yang  seharusnya  demikian  menurut syari’at ;  sebagai sesuatu yang qat’I yang tidak mungkin lagi untuk diubah. Barulah belakangan muncul gugatan  dan  tuntutan  agar  formula syari’at yang  demikian  itu  direformasi  atau direaktualisasi karena dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan dinilai tidak kondusif bagi penegakan HAM yang menjadi tuntutan global dewasa
ini. Gugatan dan tuntutan itu, dilakukan antara lain oleh Abdullahi Ahmed al-Na’im, seorang  aktivis  HAM  asal  Sudan,  yang  saat  ini  menjadi  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  di Emory University Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.
Syari’at demikian, yang selama ini dikatakan syari’at oleh kaum muslimin pada umumnya,  oleh  al-Na’im  disebut  sebagai syari’at  histories ,  yang  merupakan  produk sejarah kaum muslimin abad ke-7 sampai 9 Masehi. Menurutnya, syari’at histories ini dibangun  dari  ayat-ayat  Qur’an  (dan  Sunnah)  periode  Madinah  ( madaniyah ),  yang secara umum dinilai tidak egaliter dan tidak demokratis, tidak kondusif dengan norma- norma HAM. Ketika sistem syari’at dirasa sudah tidak relevan atau tidak memadai lagi, sistem tersebut dapat saja diubah dan disesuaikan dengan sistem syari’at baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam kaitan inilah  muncul  gagasan nash, sebagai  metode  untuk  memilih  ayat-ayat  mana  yang relevan dengan kebutuhan kontemporer itu.
Menurut  al-Na’im  dan  Taha  (guru  al-Na’im), nash merupakan  metode  yang memungkinkan untuk memilih atau menunda ayat-ayat tertentu, atas pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Konsep nash yang  demikian  itu  berbeda  dengan  teori  yang  ada  selama  ini,  yang  lebih memperhatikan  pada  waktu  turunnya  ayat.  Bagi  Taha  dan  al-Na’im, nash itu  lebih menekankan  pada  hakikat  dan  kondisi  pewahyuan,  sehingga  bagi  mereka pemberlakukan ayat-ayat itu sangat kondisional dan kontekstual. Karena itu, ayat yang sudah mansuh pada  waktu  tertentu  dapat  dipergunakan  lagi  bila  kondisinya menghendaki. 7
Isu sosial lain yang menjadi perhatian masyarakat modern saat ini adalah status wanita  dalam  Islam.  Masalah  ini  sering  diperbincangkan  oleh  masyarakat  muslim sendiri dalam polemik-polemik yang seru dan kontroversial. Namun, hingga sekarang belum  memunculkan  pemikiran  baru  dan  serius.  Jika  ada  usaha-usaha  baru  untuk merevisi status wanita yang ditetapkan oleh syari’at , segera muncul suara-suara yang tidak  hanya  menolak,  tapi  bahkan  mengkafirkan.  Fatima  Mernissi,  Guru  Besar  di Universitas  Rabat,  merupakan  contoh  paling  populer.  Mernissi  yang  melontarkan
7 Adang Djumhur S, ‘Reformasi Syari’ah untuk Penegakkan HAM: Perspektif Ahmed Al-Na’im’, Jurnal Khazanah , vol. 2, no. 7 (2005), pp. 128-139.
gagasan-gagasan baru tentang status wanita di dunia Islam, kini menghadapi banyak tantangan dari para ulama.
Dalam membicarakan status wanita dalam Islam, menurut Mohammed Arkoun -Guru Besar Sejarah Pemikiran Islam di Universitas Sorbonne Paris, kaum muslimin harus bersedia keluar dari pelbagai klise dan pra-anggapan –baik yang positif maupun yang  negatif  –  menuju  tataran  yang  sama  sekali  baru.  Kaum  muslimin  tidak  boleh menepiskan  problem  ini  dengan  berkata  bahwa  al-Qur’an  telah  mengangkat  status wanita sejajar dengan pria. Selain itu, kaum muslimin juga tidak boleh termakan oleh pandangan Barat yang menyatakan bahwa Islam merendahkan status wanita. Hanya dengan  cara  keluar  dari  kedua  bentuk  klise  inilah,  kaum  muslimin  akan  berhasil melihat fakta-fakta umum mengenai status wanita di seluruh masyarakat manusia. 8

## D. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  penulis  simpulkan berkaitan  dengan  sumbangan  Islam  bagi  peradaban  modern; pertama, sumbangan Islam dalam ilmu pengetahuan modern terletak pada sistem keimanan berdasarkan tauhid, dimana  manusia  harus  kembali  disadarkan  atas  fungsinya  sebagai  ciptaan Tuhan, yang dipilih untuk menjadi khalifah-Nya, dan harus mempertanggungjawabkan seluruh  tindakannya  di  muka  bumi  ini  kepada-Nya.  Ilmu  pengetahuan  berasal  dari Tuhan  dan  harus  digunakan  dalam  semangat  mengabdi  kepada-Nya. Kedua, dalam ranah  politik,  salah  satu  yang  menjadi  tema  sentral  belakangan  ini  adalah  tentang hubungan  Islam  dengan  demokrasi,  baik  secara  konseptual  maupun secara  historis. Jika  secara  pemikiran, demokrasi  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  nilai-nilai Islam, kendati dalam Islam konsep demokrasi tidak tunggal tetapi terdapat paling tidak tiga atau tepatnya dua mazhab atau konsep, dan itu adalah sesuatu yang absah, maka secara  historis  ternyata,  prinsip-prinsip  demokrasi  secara  esensial  telah  juga dipraktekkan Islam sejak dini.
Namun  demikian,  meskipun  konsep  yang  dipahami  masyarakat  muslim  dan sejarah politiknya tidaklah selamanya berjalan dengan demokrasi liberal Barat yang berkembang dalam setting historis mereka, tetapi kesimpulan yang diperoleh adalah
8 Suadi Putro, Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), pp. 93-94.
bahwa Islam dan demokrasi pada esensinya compatible, dapat viable, dan mesti dilihat sebagai  kelanjutan  atau  pengembangan  saja  dari  model  “demokrasi”  Islam. Ketiga, untuk ekonomi Islam, berawal dari pemikiran yang bersifat pioneer hingga berlanjut pada penerapan sistem sebagai bagian dari pengembangan ekonomi bagi sumbangan Islam  untuk  peradaban  modern,  perlu  ditegaskan  kembali  bahwa  sistem  ekonomi Islam  harus  melangkah  lebih  maju  –tidak  lagi  berkutat  pada  permasalahan  boleh tidaknya melakukan sesuatu atau lebih mengedepankan konsep barokah, untuk lebih memperhatikan bagaimana seharusnya meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang keempat, untuk isu-isu sosial yang terbagi atas HAM dan status wanita dalam Islam ini membuka kesempatan emas bagi masyarakat muslim untuk merevisi secara radikal seluruh sistem pemikiran tradisional menuju suatu sistem pemikiran baru, baik dalam cakrawala  Islam  maupun  cakrawala  sejarah  perbandingan;  perbandingan  antara Islam,  Kristen,  dan  Yahudi,  serta  secara  khusus  perbandingan  antara  Islam  dengan capaian-capaian Barat yang modern hingga kini.
Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa modernitas adalah suatu tujuan yang  mesti  diupayakan  dicapai;  ia  bersifat  intrinsik  bagi  logika  manusia  dan  bukan sesuatu  yang  diimpor  dari  bekas  penjajah  atau  pun  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip dasar ajaran Islam. Karena itu, salah satu yang menjadi tantangan masyarakat muslim dalam usaha mendorong modernisasi adalah membebaskan diri dari suasana psikologis  masa  lalu  yang  serba  traumatis,  dan  menggantinya  dengan  kesanggupan untuk melihat keadaan secara obyektif, tanpa pertentangan dan kesalahpahaman.
Tidak  dapat  dimungkiri,  modernitas  terkait  erat  dengan  dominasi  Barat, terutama  setelah  kolonialisme  ratusan  tahun  bangsa  Barat.  Untuk  menjadi  modern, kita tidak harus menjadi kebarat-baratan atau kita tidak perlu menjadi Barat untuk bisa  modern.  Ilmu  pengetahuan,  teknologi,  kreativitas,  inovasi,  dan  pembaruan merupakan “bahan dasar” modernisasi bukan monopoli peradaban tertentu.
Untuk itu, sumbangan Islam bagi peradaban modern harus dilakukan bersama- sama  dengan  Barat.  Dan  oleh karenanya,  dibutuhkan  dialog  antara  dunia  Islam  dan Barat. Dialog di forum internasional, seperti PBB, merupakan tempat yang ideal untuk mempertemukan  kedua  peradaban  ini.  Makna  penting  dialog  ini  adalah  untuk membangkitkan apresiasi terhadap kebenaran Islam di benak pihak Barat. Dialog ini akan berhasil jika Barat menerima bahwa Islam bukanlah agama semata, namun jalan
hidup  untuk  semua  pemeluknya.  Barat  harus  memahami  kenyataan  ini  dan mengadopsi sikap Islam termasuk sejarahnya dan pentingnya Islam dalam kehidupan semua muslim.
Dunia  Islam  harus  melakukan  tindakan  nyata  untuk  membangun  kebenaran bahwa Islam dapat berkembang dan memberikan sumbangsih terhadap modernisasi. Ummat Islam harus melakukan itu agar tercapai persamaan antara dunia Islam dan Barat. Ini merupakan cara terbaik untuk mendapatkan penghargaan Barat terhadap Islam. Akhirnya, sikap ini dipilih agar tercipta pemahaman dan harmoni antara dunia Islam  dan  dunia  Barat  untuk  kepentingan  perdamaian  dunia  dan  stabilitas internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, H.M. Wajiz, Islam dan Modernisasi, Yogyakarta: Ratu Ibu, 1980.
Djumhur S, Adang, ‘Reformasi Syari’ah untuk Penegakkan HAM: Perspektif Ahmed Al- Na’im’, Jurnal Khazanah , vol. 2, no. 7 (2005), pp. 128-39.
Huntington, Samuel P., Benturan Peradaban Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, terj. M. Sadat Ismail, Jakarta: Al-Qalam, 2006.
Kamil, Sukron, Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Machasin, Kumpulan Naskah Perkuliahan Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
Madjid, Nurcholish, Islam, Kemodenan dan Keindonesiaan¸ cet. ke- XI, Bandung: Mizan, 1998.
Muhamad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Putro, Suadi, Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998.