INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4703-4715 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi
Andika Adhyaksa 1 ✉ , Robert Lengkong Weku 2 , Isyana Kurniasari Konoras 3
Fakultas Hukum Universtas Khairun
Email: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pengakuan sistem noken sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat yang bertentangan dengan konsepsi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  normative  yang  memposisikan  hukum  sebagai  kumpulan  beberapa  norma  yang tersistematis  dan  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  tingkah  laku  masyarakat  ( fundamental  norm).  Teknik pengumpulan  data  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  dengan  menerapkan  penelitian kepustakaan  untuk  mencari,  mengumpulkan,  dan  memahami  berbagai  literatur  hukum,  Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya  dikaji  berdasarkan  cara  berfikir  deduktif  untuk  menguraikan  dan  menghubungkan  data akurat  dengan  permasalahan.  Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan umum dengan sistem noken tidak diatur secara tertulis melainkan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem noken telah bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yakni asas langsung, bebas, dan rahasia.
Kata Kunci: Sistem Noken, Pemilihan Umum, Asas Pemilu

## Abstract
This study aims to provide an analysis of the recognition of the noken system as a form of respect for indigenous peoples which is contrary to the conception of General Elections in accordance with laws and regulations. The type of research used in this study is normative legal research that positions law as  a  collection  of  several  systematic  norms  and  is  used  as  a  benchmark  for  community  behavior (fundamental norm). Data collection techniques are based on secondary legal materials by applying literature research to search, collect, and understand various legal literature, laws and regulations, and legal principles that are in accordance with the discussion. The data obtained is then studied based on deductive thinking to describe and relate accurate data to problems. The results of this study resulted that the holding of general elections with the noken system was not regulated in writing but respected for the unity of customary law communities. The noken system has contradicted the principles of direct, free, and secret elections.
Keywords: Noken System, General Elections, Election Principles

## PENDAHULUAN
Kedaulatan rakyat mengarah pada kekuasaan yang dianggap mutlak berada di tangan rakyat  yang  terpresentativekan.  Artinya  masyarakat  mempunyai  andil  besar  dalam menentukan corak pemerintahan  dan karakteristik bangsa yang disalurkan dalam bentuk partisipatif masyarakat. ide ini memberikan jaminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menjalankan  fungsi  kekuasaan  lainnya.  Hanya  saja  dalam  kebutuhan  praktis,  gagasan demokrasi  dianggap  dilakukan  melalu  prosedur  perwakilan.  Ini  merupakan  ide  lahirnya lembaga  perwakilan  atau  lembaga  parlemen  dalam  sejarah  perkembangan  kedaulatan rakyat atau representatif democracy.
Dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat itu sendiri maka sistematikanya adalah masyarakat  akan  diakui  haknya  dalam  Konstitusi  dengan  konteks  “warga  negara”  untuk memberikan  sumbangsi  dalam  keberlangsungan  bangsa  melalui  prosedur  pemilihan umum. Maka ada benarnya dengan perkataan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pengejewantahan  dari  konteks  kedaulatan  itu  sendiri  yang  terwujud  dalam  mekanisme pemilihan sebagai unsur pemenuhan hak konsitusional warga dan esensi kekuasaan berada di tangan rakyat.
Baik  pembuktian  dari  penelitian  ataupun  pada  konteks  kajian  ketatangeraan  tidak dapat dipungkiri hampir seluruh negara yang ada dimuka bumi ini mengakui negaranya sebagai  negara  demokrasi  dengan  pemilihan  umum  sebagai  salah  satu  sarana  dalam menciptakan  bentuk  partisipasi  warga  negaranya.  Pemilihan  umum  salah  satu  ciri  yang harus ada pada negara yang menganut paham demokrasi (Hasbi Umar, 2008). Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara
yakni dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.
Jimly  Asshiddiqie  berpendapat  bahwa  Pemilihan  Umum  merupakan  syarat  yang mutlak bagi Negara demokrasi, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga demokrasi juga membuka ruang bagi keterlibatan penuh warga Negara dalam penentuan pendapat politik (Jimly Ashiddiqie, 2008). Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokokna tujuan Pemilihan Umum (general election) ada empat :
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepimimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Jimly Ashiddiqie, 2008).
Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  dalam  konteks  sejarah  telah  lama memperlihatkan nilai-nilai demokrasi yang telah lama dianut seperti pemilihan kepala suku, penyelesaian  permasalahan  dengan  musyawarah  atau  dengan  prinsip  gotong  royong. Seketika hal demikian menandakan bahwa Negara ini sebelum mengakui kemerdekannya di Tahun 1945 telah menerapkan paham demokrasi.
Konsepsi  demokrasi  selalu  menempatkan  rakyat  pada  posisi  yang  sangat  strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tatanan implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai variasi implementasi maka  di  dalam  literature  kenegaraan  dikenal  dengan  beberapa  istilah  demokrasi  yaitu demokrasi  konstitusional,  demokrasi  terpimpin,  demokrasi  Pancasila,  demokrasi  rakyat, demokrasi  soviet,  demokrasi  nasional,  dan  beberapa  bentuk  demokrasi  sesuai  karakter ketatanegaraan masing-masing.
Dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan perwujudan kedaulatan rakyat akan membawa kesadaran politik masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif untuk ikut serta memeriahkan  pemilihan  umum.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  demokratis sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi    mengarahkan  penyelenggaraan  pemilu  harus dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  asas-asas hukum sebagai dasar fundamental penyelenggaraannya.
Pemilihan umum merupakan jalan dalam membentuk  pengakuan terhadap  negara yang  demokratis,  menciptakan  infrastruktur  politik,  mengoptimalisasi  sistem  perwakilan sehingga tatanan praktisnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam negara (masyarakat dan pemerintah).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas memberikan definisi terkait  implementasi  pemilihan  umum  yang  seyogyanya  dilaksanakan  secara  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melahirkan sistem ” representative democracy” (Pasal 22E ayat 1). Artinya bahwa dengan berbagai bentuk penerapan demokrasi, negara dengan  sendirinya  akan  menampakkan  kekhasan  pemilihan  umum  dengan  tujuan  yang sama untuk pencapaian tujuan bernegara.
Penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  Indonesia  di  dasari  oleh  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menghendaki pelaksanaan pemilihan umum  didasarkan  pada  asas-asas  fundamental  dan  menjadi  batu  ukur  dalam penyeragaman pelaksanaan pemilihan umum.
Asas  ini  pada  dasarnya  menjadi  sebuah  hal  yang  fundamental  sifatnya  untuk mengcover  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia.  Artinya  dalam  penyelenggaraan pemilihan umum dalam mencapai sebuah keutuhan kedaulatan rakyat, maka rakyat dengan seksama  akan  membatasi  dirinya  pada  kesepakatan  mereka  sehingga  terbawa  suasana hukum dalam penerapannya. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah menjadi sebuah landasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang  terkenal  dengan  keberagamannya  akan membutuhkan  batasan-batasan  yang  terjelma  dalam  sebuah  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan  sebagai  wadah  dalam  penyeragaman  atas  nilai-nilai  yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalam hal ini, keberagaman itu sendiri memiliki pengaruh besar dalam menentukan alur dan karakteristik tiap daerahnya.
Kemajemukan daerah dengan pengaruh adat dan budaya kerapkali menjadi momok yang mengiris penerapan-penerapan ilmu ketatanegaraan Karena membutuhkan analisis dalam  pengembangan  kebijakan  hukum  dan  kondisi  sosial  masyarakat.  seperti  halnya dalam konsep pemilihan umum yang terjadi di Tanah Papua. Masyarakat Indonesia merasa bukan hal yang baru lagi mendengar istilah pemilihan umum dengan sistem noken.
Sistem noken merupakan model pemilihan umum yang dimana menghendaki sebuah kesepekatan bersama antar masyarakat adat untuk menentukan pilihan mereka sebelum terselenggaranya pemungutan suara. Point kerahasian yang menjadi indikator terpenting dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  seketika  menjadi  hal  yang  tidak  perlu dipertimbangkan  mengingat  kesepakatan  itu  telah  lahir  dari  sebuah  musyawarah  yang dilaksanakan oleh masyarakat adat ( Wiwit Pratiwi, Sugiarto, dan Marlina, 2020).
Sistem noken bukan merupakan sebuah kesepakatan begitu saja oleh rakyat dengan mengenyampingkan  hukum  positif  di  Indonesia.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  47-81/PHPU.A- VII/2009  dinyatakan  :  “Menimbang  bahwa  Mahkamah  dapat
memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat papua yang khas  dalam menyelenggarakan  pemilihan umum dengan cara atau  sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif yang dimaksudkan yang telah diterima masyarakat Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dikhawatirkan akan  timbul  konflik  kelompok- kelompok  masyarakat  setempat” (Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009).
Ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  melemahkan  hukum  positif  di  Indonesia melainkan negara ini mengakui dirinya sebagai negara hukum. Artinya kontroversi yang disampaikan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi telah mengikis keutuhan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi Pasal 1 Ayat 3  UUD  1945  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  sehingga  segala  perbuatan  harus didasarkan pada Hukum yang berlaku.
Perbenturan antara ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan keragaman adat  yang  kental  dan  berkembang  dalam  tatanan  kehidupan  warga  negara  Indonesia. Kehendak  dalam  menentukan  fleksibilitas  masyarakat  dalam  mensinkronisasi  sistem pemilihan umum menjadi tujuan utama dalam penerapan sistem noken. Melihat dari proses noken yang demikian, tentu berbeda dengan sistem coblos yang diatur secara tertulis oleh peraturan perundangundangan pemilu atau pilkada. Sedangkan proses noken tidak diatur secara rigid dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Oly Viana Agustine, 2019).
Pertimbangan  atas  keberagaman  adat  menjadi  alasan  kuat  terlaksananya  sistem noken dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang perlu dikaji secara mendalam. Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  terkenal  dengan  kemajemukannya  sehingga masyarakat adat yang berkembang hampir diseluruh wilayah NKRI mengakui keberadaan adat istiadat. Apabila dalam menghormati proses pemilu yang didasarkan pada pandangan adat akan melahirkan polemik yang akan melahirkan pelaksanaan pemilu yang multiversi. Masyarakat akan menghendaki pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan adat mereka masing-masing dan hukum positif tidak ada artinya kendati polemik ini lahir.
Sah-sah  saja  dalam  menentukan  metode  pemilihan  umum  jika  dilaksanakan  tidak melupakan ketentuan adat istiadat selama ini ikut serta memberikan warna dalam politik hukum nasional, karena pada dasarnya demokrasi bukan ditentukan pada bentuk pemilihan melainkan pada andil masyarakat ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa mereka sebagai  bentuk  partisipatif.  Namun  dalam  hal  ini,  partisipasi  itu  akan  dibatasi  oleh kesepakatan  atas  nilai-nilai  demokrasi  yang  dibingkai  dalam  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.
Kegagalan pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah ketika pelaksanaan itu tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika dilihat dari konteks demokrasi era-sekarang dan berdasarkan asas-asas Pemilu, maka sistem noken melanggar aturan  perundang-undangan  karena  dalam  mekanisme  pemilihan  sistem  noken  akan mengenyampingkan  ketentuan  asas  sebagai  wujud  dasar  penyelenggaraan  pemilihan umum yang diakui secara hukum dalam bingkai hukum nasional.
Penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken masih menimbulkan tanda tanya besar oleh masyarakat mengenai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan tercatat dengan sistem noken, menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon memperoleh hasil penghitungan suara mencapai 100% sehingga dianggap oleh beberapa kalangan  sebagai  bentuk  pertentangan  dengan  demokrasi  dalam  pemilu.  Pemilu  yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan sistem demokrasi dalam pemilu.
Masalah  lain  yang  timbul  adalah  ketika  hal  ini  dianggap  sah  saja  dalam  proses pemenuhan  konsep  kedaulatan  rakyat,  maka  konteks  penyelenggaraan  yang mengenyampingkan  ketentuan  Perundang-Undangan  akan  menimbulkan  konflik kepentingan  antar  masyarakat  adat  dengan  dasar  rasa  fanatisme  antar  suku  terhadap pemimpin suku. Hal ini menggambarkan atas dilematisasi antara penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui dalan Negara Republik ini dengan Konsepsi Negara Hukum Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  normatif.  penelitian  hukum  yang  memposisikan  hukum sebagai  kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan  dijadikan  sebagai tolak ukur tingkah  laku  masyarakat  ( fundamental  norm).  Penelitian  hukum  normatif  berbasis  pada konsepsi  hukum  yang  dianalisis  berdasarkan  pada  Peraturan  Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Putusan, maupun Doktrin yang sesuai dengan kajian penelitian. Penelitian hukum normatif dianalisis dengan metode penelitian kepustakaan ( library research) dengan pendekatan Analisis, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-Undangan.
Teknik  pengumpulan  data  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  dengan menerapkan  penelitian  kepustakaan  untuk  mencari,  mengumpulkan,  dan  memahami berbagai  literatur  hukum,  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan  asas-asas  hukum  yang sesuai  dengan  pembahasan  dalam  memperoleh  data  yang  akurat.  Data  yang  diperoleh selanjutnya  dikaji  berdasarkan  cara  berfikir  deduktif  untuk  menguraikan  dan
menghubungkan data akurat dengan permasalahan sehingga pembahasan yang sifatnya umum akan menjadi pembahasan yang khusus dan identik dengan tujuan penelitian.
Bahan  Hukum  yang  telah  terkumpul  dan  tersusun  secara  sistematis  kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh kemudian  menuangkannya  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara  terperinci  dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Noken : Kekuatan adat dan Kekuatan Politis
Dalam  perkembangan  kehidupan  bernegara,  khususnya  negara-negara  hukum modern,  suatu  pemerintah  yang  ideal  adalah  pemerintahan  yang  demokratis  yang didasarkan  pada  suatu  konstitusi.  Menurut  Miriam  Budihardjo,  ciri  khas  dari  demokrasi konstitusonal adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut dalam negara-negara modern kebutuhan akan konstitusi menempati posisi yang sangat penting.
Sebagai perwujudan nilai-nilai ideal dalam suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional maka  penyelenggaraan  suatu pemerintahan  dapat  diwujudkan antara lain dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat, penguatan mekanisme kontrol antar lembaga  negara  (checks  and  balances  mechanism),  adanya  pengakuan  normatif  dan empirik akan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum  sebagai  pedoman  tertinggi.  Pengakuan  normatif  mengenai  supremasi  hukum adalah  pengakuan  yang  tercermin  dalam  rumusan  konstitusi,  sedangkan  pengakuan empirik  adalah  pengakuan  yang  tercermin  dalam  perilaku  sebagian  besar  masyarakat bahwa hukum itu memang supreme.
Pengaruh besar atas ajaran kedaulatan yang terkembangkan dalam berbagai tafsiran kemudian mengidealkan sebuah bentuk kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Ada yang  mengembangkan  kekuasaan  itu  mutlak  milik  tuhan,  ada  yang  berpikir  bahwa kekuasaan  itu  lahirnya  dari  tuhan  dan  raja  sebagai  penafsirnya  dan  peralihan  bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja, ataukah membahasakan supremasi hukum dengan menempatkan hukum diatas segalanya atau bentuk kompleks yang menyatakan kekuasaan tertinggi itu harusnya negara.
Ada satu hal yang menakutkan saat memulai memikirkan konsep kedaulatan itu lain daripada konsep yang  dibahas sebelumnya yakni sebuah kekuasaan tertinggi berada  di
tangan rakyat.  Jika menginterpretasikannya hanya dengan konsep  yang  lurus saja maka makna itu sangat menakutkan manakala seluruh masyarakat yang memegang kekuasaan tertinggi atau saat ini dikenal dengan konsep kedaulatan rakyat.
Ketakutan itu lahir karena pandangan praktis itu hanya memaknai bahwa masyarakat yang tidak kenal hukum atau tidak expert dalam mengelola pemerintahan akan memimpin dan  semulanya  raja  sebagai  pemimpin  akan  tertindas  dan  terhakimi  oleh  banyak masyarakat.
Pandangan  itu  kemudian  luntur  saat  embrio  lahirnya  pembagian  kekuasaan  yang ditegaskan  oleh  John  Locke  atas  pandangannya  selama  ini  selain  pada  tujuan  kritikan terhadap  kesewenang-wenangan  seorang  raja  terhadap  masyarakatnya.  Kekuataan  ini kemudian melahirkan tafsiran bahwa masyarakat tidak diminta untuk memimpin, melainkan masyarakatlah yang menjadi objek perhatian dalam kepemimpinan seorang raja dan Pada dasarnya konsep awal mengenai pembagian kekuasaan oleh John Locke dalam bukunya “ second Treaties of Civil Government ” bahwa kekuasaan tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya (Jimly Asshiddiqie, 2014).
Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tidak perlu dipahami sebagai hal yang monistik dan mutlak dalam artian yang tidak terbatas, karena dengan sendirinya kekuasaan tertinggi yang  ada  dalam  masyarakat  dengan  sendirinya  akan  dibatasi  oleh  kesepakatan  yang mereka buat sendiri sehingga kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan.  Kesepakatan itu akan dituangkan  dalam  rumusan  konsitusi  yang  mereka  susun  dan  sahkan  bersama  (kontrak sosial antar warga negara) (Jimly Asshiddiqie, 2011).
Konsep  ini  akan  mengarah  pada  sebuah  implementasi  norma  yang  substansinya berasal dari kesepakatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga secara kontekstual berada pada tataran implikasi atas lahirnya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak dapat teringkari.
Kondisi ini menghendaki bahwa segala perbuatan harus didasarkan pada keberadaan hukum itu sendiri dalam masyarakat sebagai konsekuensi negara yang mengakui dirinya sebagai  negara  hukum.  Kondisi  ini  akan  menghasilkan  sebuah  sistem  hukum  bahwa eksistensi dari Peraturan Perundang-Undangan akan bersifat mengatur dan membatasi.
Kedaulatan rakyat sebagai paham yang menghasilkan sistem demokrasi akan ter cover oleh  keberadaaan  hukum.  Semisalnya  dalam  ranah  Perundang-Undangan  Indonesia sebagai  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  mengeksplisitkan  bahwa  Indonesia mengakui  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan negara hukum.
Paham kedaulatan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim  bahwa  rakyatlah  yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983). rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  dan  pemerintahannya  itu.  Namun  untuk  masa sekarang  ini, sistem demokrasi langsung sudah sangat sulit untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenkana jumlah warga dari sebuah negara yang semakin banyak, wilayah yang sangat luas, tingkat kehidupan berkembang sangat dinamis dan kompleks (Romi Librayanto, 2010). Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan bahwa kedaulatan  rakyat  itu seharusnya dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan ( representation)  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  demokrasi  tidak  langsung  (indirect democracy).
Sistem perwakilan merupakan salah satu karakteristik dari penerapan demokrasi itu sendiri. Artinya bahwa dalam tatanan praktis, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang selalu  dapat  dipersamakan  begitu  saja,  negara  memiliki  kondisi  masing-masing  dalam menerapkan  demokrasinya.  Indonesia  dengan  karakter  sistem  perwakilan  yang  kuat menggambarkan  seperti  apa  model  demokrasi  yang  dianutnya,  salah  satunya  cerminan demokrasi itu dengan Pemilihan Umum (Eva Purnamawati, 2020).
Pelaksanaan konsep demokrasi akan terus mengalami perkembangan dan adaptasi dari praktek yang sifatnya prosedural menuju kepada yang sifatnya substantif. Begitu pula dengan  Pemilihan  umum  sebagai  wujud  pengakuan  negara  terhadap  sistem  yang dianutnya  bahwa  tidak  lagi  mementingkan  kuantitas  dalam  proses  demokrasi,  namun mengarah pada kualitas dari proses demokrasi itu sendiri dengan keinginan besar untuk menghasilkan suatu  pemilihan umum yang jujur  dan adil serta bebas  dari tekanan atau paksaan dari siapapun juga (Aminuddin Ilmar, 2014).
Ada yang menarik dan selalu menjadi perdebatan panjang oleh para Pakar Hukum terkait proses demokrasi itu sendiri yakni pemilihan umum yang dilakukan dengan sistem noken.  Secara  harfiah,  Noken  merupakan  sebutan  atas  tas  tradisional  yang  berasal  dari papua yang terbuat dari serat kayu. Penjabaran ini bisa saja tidak menimbulkan hal yang istimewa  tetapi  oleh  masyarakat  papua,  tas  ini  memiliki  fungsi  dan  nilai  lebih.  Bagi masyarakat papua, noken merupakan simbol kehidupan, perdamaian dan kesuburan yang dimana mengandung nilai filosofis, historis, moralis dan sosialis (Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad, 2020).
Noken  merupakan  nilai  budaya  lokal  papua  yang  telah  menjadi  peninggalan  atau warisan  dari  budaya  leluhur  yang  harus  dihormati  dan  junjung  tinggi  nilainya  dalam
kehidupan masyarakat. ini telah menjadi sebuah ciri khas yang melekat pada masyarakat papua  pegunungan.  Noken  ini  merupakan  sebuah  alternative  untuk  mengefektifkan penyelenggaraan  pemilihan  umum  mengingat  aspek  wilayah  disamping  juga  beriringan dengan pertimbangan terhadap penghormatan kultur masyarakat papua.
Dari aspek kewilayahan, ada sebagian wilayah di papua yang masih sulit dijangkau. Hal  ini  mempengaruhi  dalam  pemenuhan  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penyelenggaraan pemilu dan sekalipun terlaksana sesuai dengan sistem pemilihan umum akan sulit untuk  mendistribusikan hasil dari pemilihan umum. Sedangkan dalam aspek adat mendapat  pengakuan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B Ayat 2).
Dilemanya  sistem  hukum  Indonesia  saat  konkretisasi  atas  kehendak  pengakuan Negara  hukum  itu  sendiri.  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  tegasnya  menyempitkan pemaknaan  ganda  atas  substansi  Peraturan  Perundang-Undangan  atas  pengakuannya sebagai  negara  hukum  dan  paham  kedaulatan  rakyat  yang  indeksasinya  adalah  paham demokrasi  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  (negara  hukum demokrasi).  Artinya  bahwa  pemilihan  umum  yang  merupakan  pengejewantahan  sistem demokrasi seharusnya dapat disandarkan pada tatanan nilai atau norma yang terkodifikasi dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil dari consensus.
Sistem  noken  dalam  nilai  Perundang-Undangan  masih  menimbulkan  ambiguitas manakala  sebuah  tatanan  konsep  pemilihan  yang  tidak  diatur  secara  tertulis  sebagai Peraturan Perundang-Undangan dan memiliki pertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan. Noken merupakan sebuah konsep yang disebutkan sebagai hukum yang tidak tertulis yang diadopsi dari sebuah kebiasaan yang kemudian kokoh menjadi sebuah sistem pemilu di masyarakat papua.
Akan  sulit  untuk  mewujudkan  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  dibuat untuk  bertentangan  dengan  sistem  hukum  yang  telah  ada  sebelumnya.  Melihat  hukum yang tidak tertulis bukan hanya bernilai dari sisi pengakuan bahwa suatu sistem berada diluar  jangkauan  dari  hukum  tertulis,  akan  tetapi  lebih  pada  konversi  nilai-nilai  sosial masyarakat luas sebagai perwujudan atas kepastian hukum itu sendiri. Kebiasaan itu akan selalu diakui keberadaannya namun dalam tatanan “kepentingan bersama”.
Pengakuan  terhadap  sistem  noken  ditengahi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui putusannya Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 tertanggal 09 Juni 2009. Melalui putusannya, Mahkamah mengakui dan menghormati kesatuan masyaraat adat sesuai dengan prinsip
Negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain mengakui nilai budaya yang hidup  dikalangan  masyarakat  papua  dengan  ciri  dan  karakteristik  tersendiri  dalam menentukan  model  pemilihan  kolektif.  Namun  dalam  mengkaji  tentang  prinsip  negara kesatuan republic Indonesia, prinsip itu salah satunya adalah pengakuan negara sebagai negara  hukum.  Artinya  bahwa  negara  berprinsip  seluruh  perbuatan  atau  tindakan seyogyanya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
Kekhawatiran  Mahkamah  Konstitusi  dengan  mempertimbangkan  pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat papua dengan cara sebagaimana yang  berlaku  umum  akan  menimbulkan  konlik  antar  kelompok  masyarakat  setempat sebenarnya  telah  memunculkan  indikasi  konflik  antar  suku  karena  kebebasan  individual akan bergeser pada kesepakatan bersama (kolektif) dan  telah bertentangan dengan konsep negara hukum demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem atas penjunjungan kebebasan bagi masyarakat luas tanpa ada pengaruh dari pihak lain dalam menentukan pilihan mereka. Konsep kebebasan ini akan berbenturan dengan sistem noken karena yang memegang  pengaruh  besar  adalah  tetua  adat  yang  mewakili  masyarakat  untuk memberikan hak suaranya yang dimana suara dari masyarakat dimasukkan dalam sebuah tas  khas yang disebut noken. Kategori individu dalam posisinya sebagai subyek demokrasi akan hilang mengingat dalam sistem noken pengakuan terhadap kepentingan individual pada umumnya dalam pemilihan umum yang diakui oleh banyak kalangan masyarakat akan akan  melebur  pada  “kepentingan  kolektif”  yang  mengarah  pada  lunturnya  nilai -nilai demokrasi.
Secara umum, penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  yang  sec ara  eksplisit  diatur  bahwa  “Pemilu dilaksanakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil” (Pasal  2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).  Hal ini merupakan dasar dalam penyeragaman teknis  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Ada  pertentangan  saat  hal  ini  disesuaikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sistem Noken.
Berbicara tentang subyek demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok dengan umat manusia yang telah di-amini oleh banyak kalangan memposisikan individu sebagai instrumen tunggal yang bebas, merdeka dan sebagai “subyek”. Individu memiliki keleluasaan  dalam  hak  asasi  yang  dijamin  secara  universal  untuk  berhak  menentukan kehendak mereka dan pengakuannya dalam konstitusi. Artinya bahwa tidak ada satupun entitas yang dapat menghalangi individu dalam menentukan pilihan mereka. Keleluasaan itu akan sirna mana kalah terjadi peralihan atas kehendak bersama yang besar terpengaruh dari orang yang memegang alih keleluasan tersebut.
Hampir  disetiap  asas  pemilihan  umum  yang  terakomodir  dalam  Undang-Undang Pemilu justru bertentangan dengan pemilihan umum dengan sistem noken. Asas kerahasian yang  menghendaki  pemberian  suara  terhadap  calon  wakil  rakyat  tidak  akan terimplementasikan dikarenakan sistem noken menghendaki tetua adat sebagai pemimpin politik  yang  menghimpun  suara  masyarakat.  selanjutnya  asas  kebebasan  yang menghendaki  keleluasaan  individu  untuk  menentukan  pilihannya  tanpa  ada  intervensi sepertinya  akan  luntur  dimana  pergeseran  dari  kebebasan  individual  ke  kesepakatan kolektif.
Asas  kerahasiaan  menghendaki  jaminan  atas  kerahasiaan  pilihan  justru  akan terbantahkan dengan model pemilihan sistem noken. penentuan  pilihan yang dilakukan oleh  pemilih  dapat  dilihat  secara  langsung  oleh  masyarakat  lainnya.  Masyarakat  papua menganggap bahwa noken  itu sendiri merupakan simbol keterbukaan, transparansi dan kejujuran.  Itulah  mengapa  bentuk  noken  berlobang  dimana  isinya  dapat  dilihat  dan diketahui oleh orang yang melihatnya (Kholilullah P, 2016).
Pertentangan ini berindikasi pada paradigma masyarakat luas yang beranggapan ada ketidakseriusan  dalam  menciptakan  keseragaman  dalam  penyelenggaraan  pemilihan umum. Konflik antara pengakuan terhadap masyarakat adat dengan Peraturan Perundang- Undangan  mengakibatkan  lemahnya  konkretisasi  konsep  negara  hukum  dan  nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.
Dualisme dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah menjadi bahan analisis dari seluruh masyarakat Indonesia. Dilematisasi dalam penetapan konsep pemilihan umum akan bergeser pada tugas pengakuan terhadap metode-metode lain yang akan lahir. Jika negara mengakui bahwa hukum itu akan memberikan kebebasan dalam menentukan model  pemilihan  yang  dipertimbangkan  dengan  keberagaman  adat  dan  budaya  yang hidup  ditengah-tengah  masyarakat,  kekhawatiran  akan  munculnya  konsep-konsep pemilihan umum yang dapat diselenggarakan sesuai dengan adat/budaya masing-masing daerah sehingga konsistensi penyelenggaraan pemilihan umum dapat diperhitungkan.

## SIMPULAN
Implementasi  nilai-nilai  demokrasi  yang  diwujudkan  dalam  pemilihan  umum seyogyanya  didasarkan  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  konsekuensi pengakuan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Metode pemilihan umum dengan sistem noken secara hukum telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan. Dilematisasi kepastian hukum di Indonesia dibayangi oleh kekuatan adat dan kekuatan  politik  hukum  nasional.  Di  satu  sisi,  Negara  mengakui  dan  menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat, sementara di sisi lain, segala perbuatan dan tindakan harus didasarkan pada keberlakuan hukum itu sendiri. Pengakuan terhadap sistem noken oleh Mahkamah Konstitusi telah mengundang keragu-raguan dan pertentangan terhadap asas-asas pemilu yang tegas diatur dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Achbar Madya  Persada. Jayus.  Iwan  Rachmad.  2020. Sistem  Noken  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Papua  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  35/Php.Bup-Xvi/2018).
Interdisciplinary Journal of Law.  Volume 1 Issue 2.
Aminuddin Ilmar. 2014. Membangun Negara Hukum Indonesia. Makassar : Phinatama Media. Eva Purnamawati. 2020. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Solusi. Volume 18 Nomor 2. Hasbi  Umar.  2008.  “Paradigma  Baru  Demokrasi  di  Indonesia  :  Pendekatan  terhadap  Pemilu
DPR/DPRD. Jurnal innovation Vol. VII, No 14.
Jimly Ashiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
Jimly Asshiddiqie. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Jimly Asshiddiqie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Kholilullah P. 2016. Noken dan Konflik Pemilu : Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua. Jakarta
: Perludem.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan
Kelima). Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia.
Oly  Viana  Agustine.  2019. Implementasi  Noken  Sebagai  Hukum  Tidak Tertulis  dalam  Sistem Hukum Nasional. Jurnal RechtsVinding.  Volume 8 Nomor 1.
Romi Librayanto. 2010. Ilmu Negara (Suatu Pengantar). Makassar : Pustaka Refleksi.
Wiwit Pratiwi. Sugiarto. Marlina. 2020, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi Indonesia. University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Nomor 1.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  47-81/PHPU-A-VII/2009  Tentang  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009.