## KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh: Rosalind Angel Fanggi 1

## Abstraksi
Indonesia  adalah  negara  berkeTuhanan.  Agama  adalah  unsur  yang  harus  ada  dalam national and character building . Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran  kandungan.  Tulisan  ini  hendak  menggali  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran kandungan  dalam  hukum  positif..  Kesimpulannya  adalah  kebijakan  kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih  tetapi  dalam  kondisi  membahayakan  kesehatan  sebaiknya  perlu  pengaturan  yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu  hamil,  perlu dirumuskan aturan  yang memberikan  kepastian  hukum  bagi  dokter-pasien,    pengaturan  kebijakan  kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.
Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum pidana

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati posisi sentral dan  merupakan  unsur  yang  harus  ada  dalam national  and  character  building .  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Alfred  Denning  bahwa “without  religion  there  can  be  no  morality  and without morality there can be no law” 2 Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat  antara  agama,  moral  dan  hukum.  Hukum  tidak  akan  ada  tanpa  adanya  masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada  dan  berlakunya  hukum  diperlukan  guna  menjaga  kelangsungan  ketertiban  dan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Berkaitan  dengan  pernyataan  di  atas  maka  munculnya  pengguguran  kandungan menunjukkan  adanya  faktor  kriminogen  antara  sistem  hukum  yang  ada  dengan  kenyataan yang  terjadi  di  masyarakat.  Walaupun  telah  ada  pengaturan  di  dalam  KUHP  tetapi  masih banyak  didapati  kasus-kasus  pengguguran  kandungan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Menurut
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip.
2 Eman  Sulaeman, Delik  Perzinaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia ,  2008, Semarang:  Walisongo  Press,  hlm  10-11.  Lihat  pula  Oemar  Senoadji, Mass  Media  dan  Hukum , 1977 Jakarta: Erlangga, hlm. 141.
data  yang  didapat  dari  berbagai  sumber  pertahun  terjadi  2.000.000  kasus  pengguguran kandungan di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh remaja di luar perkawinan 3 .
Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, ada saling keterkaitan antara delik pengguguran kandungan  dengan  delik-delik  kesusilaan  lainnya.  Pengguguran  kandungan  bukanlah  suatu kejahatan  yang  berdiri  sendiri  tetapi  merupakan  rentetan  kejahatan  yang  berawal  dari perzinahan  (Pasal  284  KUHP),  pelacuran,  perantara  (Pasal  295  KUHP),  germo  (Pasal  296 KUHP),  perdagangan  wanita  (Pasal  297  KUHP),  pembunuhan  bayi  (Pasal  341  KUHP), pengguguran  kandungan  (Pasal  346  KUHP  dst),  bunuh  diri  (membantu–Pasal  345  KUHP), dan  penyebaran  penyakit  kelamin 4 .  Khusus  dalam  penulisan  tesis  ini  penulis  hendak membahas pengguguran kandungan baik  yang dilakukan dalam lingkup perkawinan maupun di luar perkawinan.
Tulisan  ini  hendak  menggali  kembali  bagaimana  aturan  hukum  yang  hidup  di Indonesia  berkaitan  dengan  pengguguran  kandungan.  Bahwasanya  ada  hal  yang  lebih mendalam lagi berkaitan dengan pengguguran kandungan ini di mana bukan hanya berkaitan dengan  penghilangan  janin  semata  tetapi  pengguguran  kandungan  juga  mempunyai  dampak moral dan psikologis bagi generasi Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief 5 , keinginan dan usaha untuk melakukan kajian atau penggalian hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai- nilai hukum agama dan hukum tradisional/adat) telah dikemukakan dalam forum ilmiah. Hal yang  sama  juga  diutarakan  oleh  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya 6 bahwa,  reformasi  di  bidang hukum  dilaksanakan  dengan  tetap  memelihara  kelestarian  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar 1945,  serta  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Usaha  menangkal  atau  mengantisipasi  kejahatan di bidang peradilan dengan menggunakan hukum pidana berarti melaksanakan politik hukum
3 Kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai angka 2,5 juta. Pelaku aborsi umumnya berada pada  kisaran  usia  20-29  tahun.  "Data  2,5  juta  tersebut  belum  termasuk  kasus  aborsi  yang dilakukan di jalur nonmedis (dukun),"kata guru besar Universitas Yarsi Jakarta, Prof Dr H Jurnalis Uddin  PAK,  pada  seminar  dan  lokakarya  "Sosialisasi  Buku  Reinterpretasi  Hukum  Islam  tentang Aborsi  "di  Surabaya  Sabtu  (23/2/2008).  Menurut  Jurnalis,aborsi  di  perkotaan  dilakukan  secara diam-diam  oleh  tenaga  kesehatan  (70%).  Hal  yang  sama  di  pedesaan  dilakukan  oleh  dukun (84%).  Perempuan  tidak  menginginkan  kehamilan  lantaran  beberapa  faktor.  Ada  yang  karena hamil  akibat  perkosaan,  janin  dideteksi  punya  cacat  genetik,  alasan  sosial  ekonomi,  gangguan kesehatan,  KB  gagal,  dan  lainnya.  Berdasar  penelitian  WHO,sejak  awal  2008  hingga  kini,  di Indonesia  diperkirakan  ada  sekitar  20-60%  kasus  aborsi  yang  disengaja (induced  abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia juga memperkirakan sekitar 2 juta kasus  aborsi,  dengan  50%  terjadi  di  perkotaan.  Jurnalis  memaparkan,  dari  hasil  penelitian  di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan lain,fenomena aborsi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius.
Lihat:http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/02/24/1/86215/1/aborsi-di- indonesia-2-5-juta-tahun diakses tanggal 9 Juni 2009.
4 Bahan kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief tanggal 13 Juli 2009
5 Eman Sulaeman, op. Cit., hlm. 11
6 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 52-53.
pidana.  Menurut  Sudarto 7 ,  bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan  uraian  di  atas  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum/kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan Pancasila,  maka  pemerintah  dengan  segenap  kalangan  masyarakat  perlu  mengkaji  ulang kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  yang  diatur  dalam  KUHP  Indonesia,  oleh karena itu tesis ini diberi judul :

## KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## B. Perumusan Masalah
Berhubung  dengan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  dalam  hukum  positif  saat ini?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum pidana yang akan datang?
C. Metode Penelitian
1.     Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  terutama  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder 8 .  Selain  itu  digunakan  kajian  yuridis  komparatif yaitu  dengan  melakukan  kajian  perbandingan  terhadap  peraturan  hukum  pidana  diberbagai negara yang mengatur tentang pembaruan hukum pengguguran kandungan.
2.     Spesifikasi Penelitian
7 Ibid.,  hlm.  68.  Lihat  juga  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),…Op.cit, hlm.23. Periksa juga Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986. hlm 151 dan 153.
8 Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat  dinamakan  penelitian  hukum kepustakaan  (disamping  adanya  penelitian  hukum  sosiologis atau  empiris  yang  terutama  meneliti  data  primer).  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan tersebut mencakup:
1.  Penelitian terhadap asas-asas hukum
2.  Penelitian terhadap sistematika hukum
3.  Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4.  Perbadingan hukum
5.  Sejarah hukum
Lihat: Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , 1985, Jakarta: Rajawali, hal. 13-14.
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yang  merupakan penelitian  untuk  menggambarkan  dan  menganalisa  masalah  yang  ada  dan  termasuk  jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.
3.   Jenis Data
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif,  maka  jenis  data  yang  digunakan  adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  antara  lain:  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  beberapa  KUHP  Negara  asing;  dan  Beberapa  peraturan  perundang- undangan di luar KUHP yang memuat kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan, yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum  primer dan dapat membantu  dalam  menganalisis dan memahami  bahan hukum primer  antara lain Rancangan KUHP; Hasil Karya Ilmiah (makalah, tulisan di majalah hukum); Hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan; dan Sumber dari internet.
c. Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  penjelasan  lebih  mendalam  mengenai  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  :  Kamus  Bahasa  Inggris- Indonesia, Berbagai majalah maupun jurnal hukum
4.  Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan  mengolah  secara sistematis  bahan-bahan  kepustakaan  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan. Pengumpulan  data  ditempuh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  dan  studi dokumen
5. Metode Analisis Data
Data  dianalisis  secara  normatif  kualitatif  dengan  jalan  menafsirkan  dan  mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

## BAB II. PEMBAHASAN
2.1. Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Hukum Positif Saat Ini
Sudarto  mengemukakan  bahwa  kriminalisasi  berarti  suatu  proses  dimana  perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  kemudian  diancam  dengan  pidana  dalam  undang-undang. Kriminalisasi  dimaksudkan  proses  penetapan  suatu  perbuatan  orang  sebagai  perbuatan  yang
dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-undang dimana perbuatan itu diancam  dengan  suatu  sanksi  yang  berupa  pidana.  Seperti  halnya  yang  dikemukakan  oleh Sudarto 9 bahwa  dalam  menghadapi  masalah  sentral  dalam  kebijakan  kriminal  terutama masalah  pertama  yang    disebut  juga  masalah  kriminalisasi,  harus  diperhatikan  hal-hal diantaranya di mana:
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional yang  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata,  materiil,  spirituil berdasarkan  Pancasila;  sehubungan  dengan  hal  ini  maka  (penggunaan)  hukum pidana  bertujuan  untuk  mengangulangi  kejahatan  dan  mengadakan  pengugeran terhadap  tindakan  penanggulangan  itu  sendiri,  demi  kesejahteraan  dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle );
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya  kerja  dari  bagian-bagian  penegak  hukum,  yaitu  jangan  sampai  ada kelampauan beban tugas (overbelasting)
Pengguguran  kandungan  telah  diatur  dalam  KUHP  dan  beberapa  undang-undang  di luar  KUHP.  Tulisan  ini  sekali  lagi  lebih  mengkaji  kebijakan  kriminalisasi  secara  teoritik akademik  atau  ilmiah,  baik  yang  sudah  dijadikan  delik  (diatur  dalam  UU)  maupun  yang belum.  Jadi  bisa  saja  dibedakan  antara  kriminalisasi  yuridis  (menurut  UU)  dengan kriminalisasi  ilmiah  atau  teoritik,  apalagi  dilihat  dari  sudut "penal/criminal  policy ” 10 . Walaupun  penulis  mengkaji  secara  ilmiah  atau  teoritik  tetap  tidak  bisa  jika  tanpa  berpijak pada  dua  hal  yaitu  bagaimana  pengaturan  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan yang  telah  diatur  saat  ini  dan  kajian  tentang  bagaimana  pengaturan  yang  seharusnya  diatur pada pembaruan hukum positif mendatang. Jika berpijak pada salah satu kriteria yang dirinci oleh  Soedarto  agar  diperoleh  hasil  legislasi  yang  optimal  efeknya  dan  tidak  terjadi  over kriminalisasi bahwasanya pengguguran kandungan adalah perbuatan yang tidak dikehendaki , yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan kerugian (material  dan  atau  spiritual)  atas  warga masyarakat.  Berikut  ini  akan  diuraikan  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan dalam hukum positif saat ini
9 Barda Nawawi Arief, 2007, Ibid ,  halaman 30
10 Barda Nawawi Arief, materi kuliah Pembaruan Hukum Pidana

## 1. Perlindungan Anak menurut UUD 1945
Salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum” sebagaimana tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Begitu umumnya perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  yaitu  kepada  segenap  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada  umumnya,  tetapi  juga  kepada  anak  dalam  kandungan.  Dengan  demikian  anak  dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi.
Perlindungan  terhadap  anak  dalam  kandungan  lebih  jelas  lagi  dengan  adanya pernyataan  di  dalam  alinea  IV  Pembukaan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasarkan  Pancasila. Sila  pertama,  KeTuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan  sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  mempertegas  adanya  perlindungan  konstitusi  terhadap  anak  yang  masih  berada dalam  kandungan  yang  memperoleh  kehidupan  dari  Tuhan  Sang  Pencipta  dan  karena  itu manusia  sesuai  kodratnya  berkewajiban  melindungi,  mengasuh,  membesarkan  dan  menjaga kelangsungan hidupnya. 11
Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  muka  bahwa  dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  lebih dalam  sila  kedua  Pancasila  dalam  hubungannya  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia,  oleh karenanya berikut ini akan dipaparkan 10 butir-butir dari sila kedua Pancasila 12 yaitu:
1. mengakui  dan  memperlakukan  manusia  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa  membeda-bedakan  suku,  keturunan,  agama,  kepercayaan,  jenis  kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira
5. mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
7. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. berani membela kebenaran dan keadilan.
9. bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. mengembangkan  sikap  hormat  menghormati  dan  bekerja  sama  dengan  bangsa lain.
Dari  butir-butir  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  di  atas  secara  jelas  tersirat  tentang penghargaan  yang  tinggi  atas  nilai  kemanusiaan.  Oleh  karenanya  pengguguran  kandungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil
11 Paulinus Soge, loc. cit., hal. 241.
12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Surabaya: Penerbit  Apollo, hlm. 43
dan  beradab”.  Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  sumber  etika:  sebagai  dasar  filsafat  negara Pancasila  tidak  hanya  merupakan  sumber  derivasi  peraturan  perundangan,  melainkan  juga merupakan  sumber  moralitas  terutama  dalam  hubungannya  dengan  legitimasi  kekuasaan, hukum  serta  berbagai  kebijakan  dalam  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara.  Oleh karena  itu  secara  moralitas  kehidupan  negara  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Berkaitan dengan jaminan akan  hak  hidup  UUD  NRI  1945  dalam  Bab  XA  mengatur  tentang  Hak  asasi  manusia  pada Pasal 28A dan Pasal 28B. Walaupun dalam UUD NRI 1945 tidak dikenal redaksional ‘janin atau fetus’ tetapi digunakan istilah ‘anak’ tidak mengurangi makna perlindungan negara atas hak  hidup  janin.  Penulis  memaknai  bahwasanya  negara  dalam  pasal  28B  ayat  (1)  telah mengatur  bahwa  negara  juga  melindungi  setiap  orang  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.  Melanjutkan  keturunan  berarti mengindikasikan  adanya  proses  beregenerasi  (janin-bayi-anak)  dan  dilindungi  oleh  negara asal  dalam  proses  perkawinan  yang  sah.  Jadi  jelas,  bahwa  pengguguran  kandungan bertentangan  dengan  hak  yang  diatur  dalam  Pasal  28A  dan  Pasal  28B.  Jika  dalam perkawinan yang sah terjadi pengguguran kandungan dengan alasan kegagalan KB atau tidak ingin melanjutkan keturunan karena jumlah anak berlebih maka ini menjadi tanggung jawab negara untuk mencari jalan alternatif selain pengguguran kandungan. Lebih lanjut pasal 28 I UUDNRI  1945  ayat  (1)  mengatur  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dikurangi dalam keadaan apapun  (garis  bawah  oleh  penulis).  Hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  tidak  disiksa  menjadi fokus  penulis  bahwasanya  adanya  jaminan  hidup  dan  tidak  disiksa  atas  janin  sebab  dalam proses pengguguran kandungan dilakukan berbagai cara yang menyiksa janin. Tidak ada satu cara pengguguran kandungan yang tidak menyiksa janin.

## 2. KUHP
KUHP  telah  mengatur  masalah  pengguguran  kandungan  sebagai  kejahatan  dan pelanggaran yang diatur sebagai berikut:
a. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 299.
b. Bab  XIX,  Buku  II  KUHP  yang  mengatur  tentang  Kejahatan  terhadap  nyawa  orang, khususnya Pasal 346, 347, 348 dan 349.
c. Bab IV Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, khususnya Pasal 535.
Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling  lama  empat  tahun.  Unsur  sengaja  ditempatkan  di  depan  berarti  bahwa  semua  unsur yang ada di  belakang unsur sengaja harus diliputi  unsur sengaja. Kesengajaan pelaku dalam Pasal 346 KUHP ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. Artinya ialah bahwa  gugurnya  kandungan  atau  matinya  kandungan  haruslah  merupakan  hal  yang  diniati, dimaksud,  dituju,  dikehendaki  atau  dapat  dibayangkan  oleh  pelaku  bahwa  dengan perbuatannya akan berakibat gugur atau matinya kandungan 13 . KUHP hanya melihat pengguguran kandungan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa. Oleh  karenanya  lebih  banyak  pasal  yang  mengatur  tentang  pengguguran  kandungan  dalam Bab  XIX,  Buku  II  KUHP  yang  mengatur  tentang  Kejahatan  terhadap  Nyawa  sedangkan dalam  Bab    XIV  Buku  II  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  dan  Bab  IV  Buku  III  KUHP  yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan hanya diatur masing-masing dalam satu pasal saja. Sedangkan pengguguran kandungan tidak hanya berkaitan dengan penghilangan nyawa, tetapi jauh  dari  itu  terdapat  rangkaian  perbuatan  sebelumnya  yang  berujung  pada  tindakan pengguguran  kandungan.  Pengguguran  kandungan  adalah  hilir  dari  permasalahan,  jika  hulu permasalahan tidak diatasi maka pengguguran kandungan akan selalu terjadi.
Bagi pelaku pengguguran kandungan terdapat dua subyek yang dikenai pidana, yakni si  perempuan  sendiri  yang  hamil  serta  barangsiapa  yang  sengaja  membantu  si  perempuan tersebut  menggugurkan  kandungannya.  Seorang  perempuan  yang  hamil  dapat  terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu  untuk  menggugurkan  kandungannya.  Khusus  untuk  orang  lain  yang  disuruh  untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP.
Menurut  Njowito  Hamdani 14 ,  yang  terpenting  dari  Pasal  299  KUHP  adalah: “….diberitahukan  atau  ditimbulkan  harapan  bahwa  karena  pengobatan  itu  hamilnya  dapat digugurkan…” si perempuan menurut pasal ini tidak perlu hamil, tapi cukup bahwa ia merasa hamil.  Obat  diberikan  tidak  perlu  harus  mujarab,  dapat  diberikan  secangkir  air  yang  sudah diberi  mantra,  yang  penting  adalah  memberikan  atau  menimbulkan  harapan  bahwa  karena
13 Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya, Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Badan, 2001,        Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 27.
14 Ibid., Hlm. 72.
pengobatan  itu  hamilnya  dapat  digugurkan.  Barulah  jika  si  perempuan  betul-betul  hamil, maka yang berlaku adalah Pasal 346-349 KUHP.
Terkait  Pasal  346,  347,  348  KUHP  meliputi  perbuatan-perbuatan:  “menggugurkan kandungan (afdrijving  van  de  vrucht  atau  vrucht  afdrijving) dan  mematikan  kandungan (de dood  van  de  vrucht  veroorzaken  atau  vrucht  doden)”. KUHP  tidak  dberikan  penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri. Bahkan KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai  perbedaan  istilah  menggugurkan  dan  mematikan  kandungan.  Oleh  karena  itu, pengertian atau arti istilah-istilah tersebut harus dicarikan dari pendapat para ahli.
Musa  Perdanakusuma 15 memberikan  beberapa  kemungkinan  atas  pengertian kandungan (vrucht):
1. dalam  arti  janin  pada  umumnya,  yaitu  sejak  berusia  dua  minggu  sampai  dengan    40 minggu dalam kandungan
2. dalam arti embrio murni
3. dalam arti embrio lanjutan
4. dalam arti foetus murni
Pengertian kandungan (vrucht) ini amat penting artinya sebagai dasar analisis pasal 346, 347, 348  KUHP  untuk  menentukan  kapan  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht atau  vrucht afdrijving) atau kapan perbuatan dikatakan mematikan kandungan (de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden). Selain dapat dicari  dari  periodisasi  pertumbuhan  janin  seperti  tersebut  di  atas,  pengertian  istilah menggugurkan  atau  membunuh  (mematikan)  kandungan  juga  dapat  dicari  dari  segi  tata bahasa:
Menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya dengan  jatuh  atau  lepas.  Menggugurkan  kandungan  berarti  membuat  kandungan  menjadi gugur  atau  menyebabkan  gugur.  Pada  pengguguran  kandungan  perbuatan  yang  diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya  kandungan  tersebut  dari  tubuh  wanita  yang  mengandung.  Apakah  pengguguran kandungan menyebabkan mati atau tidaknya kandungan, tidaklah menjadi persyaratan.
Sedangkan  istilah  membunuh  atau  mematikan  mempunyai  arti  yang  sama,  yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa. Mematikan kandungan berarti menyebabkan kandungan  menjadi  mati  atau  menghilangkan  nyawa  kandungan.  Dengan  demikian  suatu perbuatan  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  mematikan  kandungan  jika  kandungan
15 Ibid., hlm. 72.
tersebut lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung serta kandungannya harus mati.
Sedangkan kandungan yang telah dapat disamakan manusia biasa adalah foetus murni karena foetus murni telah memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Berkaitan dengan isi Pasal 346-348 KUHP, maka pada foetus murni inilah yang berlaku istilah membunuh (mematikan) kandungan. Alasannya, secara logika segala sesuatu yang dapat dibunuh adalah segala sesuatu yang  bernyawa.  Dilihat  dari  uraian  proses  pertumbuhan  janin  tersebut  di  atas,  hanya  foetus murni sajalah (janin berusia antara 16-40 minggu dalam kandungan) yang telah bernyawa dan punya  tanda-tanda  kehidupan  seperti  adanya  sirkulasi  darah,  denyut  jantung  dan  janin  dapat bergerak-gerak di dalam rahim.
Terkait Pasal 346-348 KUHP terdapat dua istilah yang berbeda,  yaitu menggugurkan kandungan dan mematikan kandungan. Pengertian kedua istilah tersebut dari segi tata bahasa tidak sama. Tapi pidana yang diancamkan kepada masing-masing pelakunya tetap sama yakni paling  lama  empat  tahun  penjara  (Pasal  346  KUHP)  paling  lama  dua  belas  tahun  penjara (Pasal 347 KUHP) dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Oleh karena  itu  jika  berpegang  pada  periodisasi  pertumbuhan  janin  menurut  ilmu  kebidanan tersebut, sudah seharusnya kalau Pasal 346, 347, dan 348 KUHP hanya berlaku untuk istilah menggugurkan  kandungan,  yakni  menyebabkan  gugurnya  kandungan  yang  berupa  embrio murni dan embrio lanjutan (janin usia 0 sampai menjelang minggu ke-16). Sedangkan istilah mematikan kandungan berarti menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa kandungan yang berupa  foetus  murni.  Untuk  istilah  ini  haruslah  dikenakan  pasal-pasal  lain  tentang pembunuhan  (misalnya  pembunuhan  bayi,  karena  foetus  murni  sudah  dapat  disamakan dengan bayi).
3. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
Pengaturan  aborsi  dalam  UUK  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (1)  bahwa,  setiap  orang dilarang  melakukan  aborsi.  Tetapi  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  terdapat  pengaturan  tentang pengecualian larangan aborsi dengan indikasi tertentu yaitu:
1. kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi korban perkosaan.
Pasal 76 UUK memberikan perincian bahwasanya aborsi hanya dapat dilakukan :
a. sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
UUK  Indonesia  dapat  digolongkan  dalam  hukum  yang  membolehkan  aborsi  dengan  syarat yang  rumit  karena  keadaan  darurat  merupakan  kata  kunci  untuk  menggugurkan  kandungan dalam upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil. Berkaitan dengan masalah ini, salah satu laporan simposium di Surabaya tahun 1973 menyatakan bahwa kesepakatan mengenai indikasi medis atau  kesehatan  sebetulnya  belum  jelas  di  kalangan  medis  sendiri.  Hal  ini disebabkan  karena unsur-unsur non-medis memegang peranan dalam menentukan indikasi medis. Indikasi medis yang  tradisional  didasarkan  pada  kondisi  klinis  si  penderita  tanpa  memperhatikan  faktor- faktor sosial. Dalam arti sempit indikasi medis sangat terbatas pada indikasi vital yaitu aborsi yang  dilakukan  untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu  apabila  si  ibu  oleh  karena  mengandung terancam  bahaya  maut  yang  tidak  dapat  dielakkan  dengan  cara  apapun  kecuali  dengan  cara menggugurkan  kandungannya.  indikasi  medis  dalam  arti  luas  adalah  indikasi  demi keselamatan  atau  kesehatan  ibu.  Indikasi  ini  aborsi  dilakukan  apabila  nyata  bahwa kelangsungan kehamilan akan sangat mengganggu kesehatan si ibu 16 .
Baik  dalam  Pasal  75  maupun  Pasal  76  tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan kedaruratan  medis  sebagai  dasar  untuk  melakukan  tindakan  aborsi.  Padahal  seharusnya  ada penjelasan berkaitan dengan yang dimaksud dengan kedaruratan medis sehingga aborsi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan indikasi medis yang terjadi baik pada diri ibu atau janin. UUK  hanya  mengisyaratkan  tentang  kedaruratan  medis  yang  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan  pemerintah,  hanya  saja  sampai  saat  ini  peraturan  pemerintah  tersebut  belum  juga terbentuk.  Menurut  penulis,  setidaknya  ada  batasan  dari  pengertian  kedaruratan  medis  itu sendiri,  sebab  seiring  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  dunia  kedokteran  telah banyak kondisi-kondisi kesehatan ibu dan janin yang telah dapat diatasi atau sebaliknya justru adanya  kondisi-kondisi  kesehatan  ibu  dan  janin  yang  sama  sekali  baru  terjadi.  Dengan demikian penyalahgunaan tindakan aborsi yang mengatasnamakan ‘kedaruratan medis’ dapat diminimalisir.
Kedaruratan medis sendiri dapat dilihat dari dua sisi yaitu indikasi medis pada ibu dan indikasi  medis  pada  janin.  Indikasi  medis  pada  ibu,  yaitu  jika  si  ibu  menderita  berbagai penyakit  seperti  jantung,  ginjal,  hati,  atau  hipertensi.  Jika  kehamilan  diteruskan,  penyakit-
16 Paulinus Soge, loc. cit., hlm. 55.
penyakit tersebut dapat mengancam jiwa si ibu,  biasanya tim medis memberi alternatif pada wanita yang bersangkutan untuk tidak meneruskan kehamilannya yang penuh risiko tersebut.
Indikasi  medis  pada  anak  yang  akan  dilahirkan,  yakni  jika  diketahui  bahwa  si  anak yang  akan dilahirkan menderita cacat  berat  dan tidak punya harapan hidup, adanya kelainan kromosom  pada  anak  maupun  jika  si  ibu  menderita rubella (penyakit  campak  jerman). Dengan  semakin  majunya  teknologi  kedokteran  sekarang  ini  anak  dalam  kandungan  dapat diketahui  perkembangannya  lewat  pemeriksaan  USG (Ultrasonografi). Sebelum  anak dilahirkan,  dokter  maupun  orang  tuanya  sudah  tahu  bagaimana  kondisi  anak  yang  akan dilahirkan nanti, apakah cacat berat atau sempurna.
Pada  dasarnya  pemberian  informasi  mengenai  kesehatan  reproduksi  bukan  semata- mata  menjadi  beban  tanggung  jawab  pemerintah.  Tetapi  merupakan  tanggung  jawab  semua pihak baik itu orang tua, kalangan pendidik, para agamawan maupun remaja itu sendiri. Jika telah  mendapatkan  informasi  dan  edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi    tetapi  masih  saja terjadi  perilaku  yang  mengakibatkan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  maka  tetap  harus dilakukan beberapa langkah penyuluhan sebelum abortus elektif 17 menjadi alternatif terakhir.

## 4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran
Pembangunan  kesehatan  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan  praktik  kedokteran  yang  merupakan  inti  dari  berbagai  kegiatan  dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik  dan  moral  yang  tinggi,  keahlian  dan  kewenangan  yang  secara  terus-menerus  harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan  berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi,  serta  pembinaan,  pengawasan,  dan  pemantauan  agar  penyelenggaraan  praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini telah diatur dalam  Bab  II  Asas  dan  Tujuan  Pasal  2  bahwasanya  “Praktik  kedokteran  dilaksanakan berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  pada  nilai  ilmiah,  manfaat,  keadilan,  kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”.
Pada  prinsipnya  dibentuknya  undang-undang  ini  lebih  memberikan  jaminan perlindungan  kesehatan  kepada  pasien  dan  mengingatkan  para  dokter  untuk  senantiasa
17 Abortus  elektif  (volunter)  adalah  terminasi  buah  kehamilan  sebelum  janin  mampu  hidup  atas permintaan  wanita  yang  bersangkutan,  tetapi  bukan  atas  alasan  penyakit  janin  atau  gangguan kesehatan ibu.
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan medisnya untuk kesehatan masyarakat. Sehingga akan  menjadi  bertentangan  jika  para  dokter  dalam  melakukan    aktivitas  medisnya  hanya berorientasi  pada profit  oriented tanpa  mempertimbangkan  faktor  kesehatan  dan  kualitas hidup  masyarakat.  Lebih  lanjut  tujuan  pengaturan  praktik  kedokteran  diatur  dalam  Pasal  3 sebagai berikut:
a. Memberikan perlindungan kepada pasien
b. Mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh dokter dan dokter gigi; dan
c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

## 2.2. Kebijakan  Kriminalisasi  Pengguguran  Kandungan  Dalam  Hukum  Positif  Yang Akan Datang
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  dan  perbandingan pengaturan  pengguguran  kandungan  di  beberapa  negara  lain  dalam  rangkaian  pembaharuan hukum  pidana  Indonesia  berkaitan  dengan  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan yang  diatur  dalam  hukum  positif  yang  akan  datang.  Metode  memperbandingkan  hukum pidana  (KUHP)  hal  ini  menyangkut  ukuran  nilai  tiap  negara.  Hermann  Mannheim 18 mengatakan : penal code is the most faithful mirror of civilization of a nation (KUHP adalah cermin  yang  paling  terpercaya  mengenai  peradaban  suatu  bangsa).  Oleh  karenanya  dalam melaksanakan  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  dalam  hukum  positif  yang akan datang hendaknya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pendekatan/orientasi dalam melakukan kebijakan kriminalisasi
Sebagaimana  yang  pernah  dikaji  dalam  bab  sebelumnya  bahwa  dalam  melakukan kebijakan  kriminalisasi  dalam  pembaruan  hukum  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pendekatan yaitu pendekatan  kebijakan  dan pendekatan nilai. Pendekatan kebijakan  meliputi  pembaruan hukum  sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan  kebijkan  penegakan hukum. Ketiganya digunakan sebagai rangkaian yang nantinya dapat menunjang terwujudnya tujuan  nasional  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pembukaan  UUDNRI  1945  alinea  IV. Penulis  berpendapat  dengan  rendahnya  perhatian  terhadap  maraknya  kasus  pengguguran kandungan  sama  halnya  dengan  membiarkan  untuk  tidak  tercapainya  pembangunan  bangsa. Pembangunan  bangsa  bukan  semata  dari  segi  pembangunan  fisik  tetapi  juga  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya.  Perempuan  yang  melakukan  pengguguran  kandungan  tidak jarang  mengalami  gangguan    kesehatan  secara  fisik  tetapi  juga  secara  psikis.  Hal  ini  dapat
18 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga , 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6.
menurunkan  kualitas  hidupnya  yang  mau  tidak  mau  juga  berpengaruh  terhadap  tidak tercapainya tujuan pembangunan manusia Indonesia. Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, masyarakat Indonesia adalah masyarakat  yang religius di mana nilai dan norma agama sangat  kuat  dipegang.  Pengguguran  kandungan  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  dikecam. Walaupun dalam beberapa hal menurut pandangan beberapa agama, pengguguran kandungan dapat  dilakukan.  Masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  memandang  perzinahan  ataupun pengguguran  kandungan  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat.  Perzinahan  ataupun  pengguguran  kandungan  bukan  semata  menjadi urusan  pribadi  semata  tetapi  telah  mengusik  nilai-nilai  yang  selama  ini  dipegang  teguh masyarakat 19 . Dengan demikian pembaruan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“re-orientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Oleh karena itu pembaruan hukum berkaitan  dengan  pengguguran  kandungan  ini  hendaknya  dapat  dengan  cermat  dirumuskan dan  diaplikasikan.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi  lagi  praktek  pengguguran  kandungan secara ilegal yang sangat merugikan kesehatan reproduksi perempuan.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  awal,  bahwasanya  pengguguran  kandungan yang  terjadi  di  Indonesia  hampir  sebagian  besar  dilakukan  oleh  para  remaja  di  luar  ikatan perkawinan yang sah akibat pergaulan yang salah dan kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi,  incest,  atau  perkosaan.  Oleh  karenanya  pengaturan  kebijakan  kriminalisasi  bagi bangsa  Indonesia  hendaknya  berdasarkan  Pancasila  dan  garis  kebijakan  pembangunan nasionalnya  bertujuan  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Apabila  pidana  akan digunakan  sebagai  sarana  untuk  tujuan  tersebut,  maka  pendekatan  humanistik  harus  pula diperhatikan.  Pendekatan  humanistis  dalam  penggunaan  sanksi  pidana,  tidak  hanya  berarti bahwa  pidana  yang  dikenakan  kepada  si  pelanggar  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai kemanusiaan yang beradab ; tetapi juga harus dapat membangkitkan si pelanggar akan nilai- nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. 20
2. Ruang lingkup kebijakan formulasinya.
a. Pengaturan  pengguguran  kandungan  dimasukkan  ke  dalam  tindak  pidana  yang
19 Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, sepanjang 2011  terdapat  lima  juta  perempuan  yang  menggugurkan  kandungannya  karena  terjadi  di  luar nikah.  Lebih  lanjut  dikemukakan,  sekitar  62  persen  perempuan  yang  melakukan  pengguguran kandungannya itu berumur di bawah 16
tahun. Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/05/m3k26k-dilanda-euforia-kebebasan- lima-juta-perempuan-indonesia-aborsi diakses 8 Mei 2012
20 Barda Nawawi Arief, loc. Cit., hal.34

## berhubungan dengan moral
Hal  menarik  lain  yang  patut  dipertimbangkan  untuk  dimasukkan  dalam  pengaturan KUHP  yang  akan  datang  adalah  pengaturan  penamaan.  Seperti  halnya  yang  diatur  dalam KUHP  Fiji,  KUHP  Kepulauan  Fiji  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  part  1  berisi general provisions dan part II mengatur tentang Crimes . Sistematika pengaturan aborsi berada dalam chapter  XVII  tentang  Offences  Against  Morality. Sistematika  ini  pula  yang  sekarang  dianut RUU KUHP di mana tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran tetapi dalam satu nama  yaitu  Tindak  pidana  sehingga  RUU  KUHP  terdiri  dari  dua  buku  yaitu  Buku  I  Aturan Umum  dan Buku  II  berisi  Tindak Pidana. Dengan penamaan offences against morality jelas menunjukkan  perhatian  bahwasanya  pengguguran  kandungan  semata-mata  bukan  hanya berkaitan  dengan  gugurnya  janin  semata  tetapi  ada  faktor  moral  yang  dilanggar.  Maka menjadi  tidak  mengherankan  jika  dalam  pengaturan  pidananya  pun  KUHP  Fiji  memberikan pidana yang berat terhadap pelaku pengguguran kandungan.
b. Batasan pengguguran kandungan
Pengaturan  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  sebagaimana  diatur dalam  KUHP  masih  menimbulkan  celah.  Di  mana  dalam  KUHP  menggunakan  dua  istilah yang  berbeda  yaitu  menggugurkan  kandungan  dan  mematikan  kandungan.  Sebagaimana yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  secara  definisi  menurut  Gulardi  H. W. 21 , pengguguran kandungan adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu  (dihitung  dari  haid  terakhir)  atau  berat  janin  kurang  dari  500  g  atau  panjang  janin kurang  dari  25  cm.  Pada  umumnya  abortus  terjadi  sebelum  kehamilan  3  bulan.  Angka kejadian  abortus  spontan  ialah  15%.  Bahkan  bila  diselidiki  pada  seluruh  haid  yang  terjadi pada  kemungkinan  angka  tersebut  menjadi  40%  bila  mengikutsertakan  hasil  konsepsi  yang larut dengan haid. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20  minggu  dapat  dikatakan  sebagai  per      salinan  mengingat  janin  yang  dikeluarkan  sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis.
Pada  pengguguran  kandungan  perbuatan  yang  diancam  pidana  adalah  menyebabkan gugurnya  kandungan,  yakni  lepasnya  kandungan  dari  rahim  dan  keluarnya  kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran kandungan menyebabkan mati  atau  tidaknya  kandungan,  tidaklah  menjadi  persyaratan.  Sedangkan  istilah  membunuh atau  mematikan  mempunyai  arti  yang  sama,  yakni  menyebabkan  mati  atau  menghilangkan nyawa.  Mematikan  kandungan  berarti  menyebabkan  kandungan  menjadi  mati  atau
21 Ibid., hlm. 3-4
menghilangkan  nyawa  kandungan.  Dengan  demikian  suatu  perbuatan  dapat  dikualifikasikan sebagai perbuatan mematikan kandungan jika kandungan tersebut lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung serta kandungannya harus mati.
KUHP tidak membedakan dua akibat dari dua perbuatan ini tetapi memberikan pidana yang  sama.  Padahal  subyek  yang  dikenai  akibat  jelas  berbeda  di  mana  menggugurkan kandungan  subyek  yang  digugurkan  adalah  janin  sedangkan  mematikan  kandungan, subyeknya  adalah  bayi.  Jadi  pengaturan  yang  diatur  dalam  pasal  346,  347,  dan  348  KUHP hendaknya  hanya  diperuntukkan  dalam  terminologi  menggugurkan  kandungan.  Sedangkan untuk  terminologi  mematikan  kandungan  hendaknya  dikenai  pasal  yang  berkaitan  dengan pembunuhan bayi.
2. Ruang lingkup delik
a. pengaturan yang berkaitan dengan syarat-syarat diijinkannya pengguguran kandungan.
Sebagaimana diatur pada Pasal 346-348 KUHP bahwasanya pengguguran kandungan adalah  dilarang  tanpa  kecuali.  Hal  ini  berakibat  maraknya  praktek  pengguguran  kandungan secara  ilegal  yang  dilakukan  tanpa  standar  medis  sehingga  membahayakan  kesehatan reproduksi ibu.  Dalam kasus  di  mana ibu  hamil  mengalami  gangguan kesehatan baik  secara fisik  maupun  psikis  atau  kesehatan  janin  yang  mengalami  gangguan  maka  paramedis dihadapkan  pada  dilema  antara  menolong  ibu  atau  janin  dengan  aturan  larangan  melakukan pengguguran  kandungan.  Oleh  karenanya  penulis  berpendapat  dalam  batasan  kasus  dengan kondisi  kesehatan  janin  dan  kondisi  kesehatan  ibu  maka  pengguguran  kandungan  secara selektif  dapat  dilakukan.  Seiring  dengan  perkembangan  dunia  kedokteran  bahwa  beberapa penyakit tertentu yang dulunya belum dapat diatasi telah ditemukan cara pengobatannya saat ini  ataupun  sebaliknya  dengan  munculnya  beberapa  penyakit  generatif  baru  yang  belum ditemukan  cara  pengobatannya  maka  penulis  berpendapat  klausul  atau  redaksional  tentang diijinkannya  pengguguran  kandungan  jika  kesehatan  janin  dan  kesehatan  ibu  baik  secara psikis maupun fisik  tidak memungkinkan dilanjutkannya kehamilan. Hal  ini sebagai  batasan bahwa tanpa  alasan kesehatan  yang terkait pada janin  dan ibu maka pengguguran tidak bisa dilakukan.
Pengaturan yang demikian juga dapat dilihat pada KUHP Ethiopia 22 Pasal 551 ayat (1) dengan menggunakan batasan diijinkannya pengguguran kandungan (cetak tebal oleh penulis) jika :
a) the pregnancy is the result of rape or incest ; or
22 Proclamation  No.414/2004  The  Criminal  Code  Of  The  Federal  Democratic  Republic  of  Ethiopia diakses dari Perpustakaan Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
b) the continuance of the pregnancy endangers the life of the mother or the child or the health of the mother or where  the birth of the child is a risk to the life or health of the mother ; or
c) the child has an incurable and serious deformity ; or
d) the pregnant woman, owing to a physical or mental  deficiency she suffers  from or her minority, is physically as well as mentally unfit to bring up the child .
KUHP Romania 23 Art. 185
a) in order  to  save  the  pregnant  woman’s  life,  health  or  physical  integrity  against  a serious and imminent danger which could not have been avoided otherwise;
b) in the case mentioned in paragraph 1, when pregnancy interruption was a must due to therapeutical reasons , according to the legal provisions;
c) in  the  case  provided  in  paragraph  2,  when the  pregnant  woman  could  not  express her  will, and  pregnancy  interrupttion  was  imposed  by  therapeutical  reasons, according to the legal provisions.

## KUHP Vanuatu 24 Art. 117.
(1) It shall be a defence to any charge under subsections (1) and (2) if the person charged shall show that the miscarriage procured constituted a termination of pregnancy for good medical reasons.

## KUHP Jerman 25 Pasal 218a (2)
The termination of pregnancy performed by a physician with the consent of the pregnant woman shall not be unlawful, if, considering the present and future living conditions of the pregnant woman, the termination of the pregnancy is advisable to avert a danger to life or the danger of a grave impairment of the physical or emotional state of health of the  pregnant  woman  and  the  danger  cannot  be  averted  in  another  way  which  is reasonable for her

## KUHP Kepulauan Fiji 26
Tidak disebutkan dalam satu pasal tetapi dapat tersirat dalam Pasal 234 yang berbunyi:
A person is not criminally responseble for performing in good faith and with reasonable care and skill a surgical operation upon any person for his benefit, or upon an unborn child  for  the  preservation  of  the  mothers  life,  if  the  performance  of  the  operation  is reasonable, having regard to the patient's state at the time, and to all the circumstances of the case.
b. Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  peredaran  obat  atau  sarana  yang  digunakan  untuk
23 Romania Criminal Code diakses dari Perpustakaan Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
24 Laws of The Republic of Vanuatu Revised Edition 1988 diakses dari Perpustakaan     Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
25 German  Criminal  Code  diakses  dari  Perpustakaan  Komputer  S2  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro
26 Fiji Islands Penal Code diakses dari Perpustakaan Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
pengguguran  kandungan.  Seperti  halnya  yang  diatur  dalam  Pasal  219b  KUHP  Jerman  dan Pasal  174  KUHP  Fiji.  Tanpa  pengaturan  peredaran  obat  atau  sarana  yang  digunakan  untuk pengguguran  kandungan  maka  sama  saja  memberikan  celah  terjadinya  pengguguran kandungan yang dapat saja dilakukan tanpa jaminan keamanan dan kesehatan dan oleh siapa saja  (yang  mungkin  tidak  mempunyai  kualifikasi  di  bidang  kesehatan)  di  mana  hal  ini kembali  memberikan  celah  akan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  melindungi  kesehatan reproduksi ibu.
c. Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  pemberian  konseling  dan  informasi  tentang  prosedur penguguran  kandungan  hendaknya  diberikan  kepada  pasien  sebelum  dilakukan  tindakan medis  (pengguguran  kandungan).  Berkaitan  dengan  pengaturan  prosedur  pengguguran kandungan  hendaknya  sebelum  dilakukan  tindakan  medis  (pengguguran  kandungan),  ibu hamil diberikan informasi lengkap berkaitan dengan proses dan risiko dilakukannya tindakan pengguguran kandungan. Sebab tidak jarang pasien  yang berinisiatif sendiri bertanya terkait proses  ataupun  risiko  yang  diterima  setelah  dilakukannya  pengguguran  kandungan. Dibeberapa  negara  pengaturan  tentang  prosedur  pengguguran  kandungan  ini  diatur  dalam KUHP  seperti  pada  KUHP  Ethiopia  Pasal  552  dan  Pasal  218a  KUHP  Jerman.  Dengan diaturnya  prosedur  pengguguran  kandungan  pasien  (ibu  hamil)  diberikan  informasi selengkap-lengkapnya atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.
3. kebijakan pidana dan pemidanaannya
a. Jenis pidana dan lama pidana
Jenis  pidana (strafsoort) tentang  pengguguran  kandungan  sebagaimana  diatur  dalam KUHP berupa pidana tunggal. Meskipun jenis pidana penjara masih relevan digunakan dalam delik  pengguguran  kandungan,  tetapi  sistem  perumusannya  sangat  kaku,  absolut,  dan imperatif karena dirumuskan secara tunggal sehingga tidak sesuai dengan ide individualisasi pidana. Jenis pidana yang bisa dialternatifkan atau dikumulasikan terhadap delik pengguguran kandungan ini selain pidana penjara adalah pidana denda atau pidana kerja sosial.
Jika dikaji dari berat ringannya pidana (strafmaat) ancaman pidana penjara atas pelaku pengguguran  kandungan  cukup  tinggi.  Dilihat  dari  rumusan  Pasal  346  sampai  349  KUHP maka  paling  rendah  ancaman  pidana  penjara  adalah  selama  4  (empat)  tahun  (Pasal  346 KUHP), selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun (Pasal 347 KUHP), dan  selama-lamanya  5  (lima)  tahun  dan  7  (tujuh)  tahun  (Pasal  348  KUHP).  Apabila dibandingkan  dengan  beberapa  KUHP  asing  lain  maka  KUHP  Indonesia  dan  KUHP Kepulauan  Fiji  dapat  dikatakan  memiliki  ancaman  pidana  penjara  yang  lama.  serta  tidak
menggunakan  pola  minimum  khusus.  Tidak  digunakannya  pola  minimum  khusus  ini mengakibatkan dapat beragamnya penjatuhan pidana. Semisal  walaupun secara jelas diancam pidana  penjara  selama-lamanya  12  tahun,  hakim  dapat  saja  menjatuhkan  pidana  dalam hitungan bulan saja. Hal ini dapat saja mengakibatkan disparitas pidana yang tinggi yang pada akhirnya dapat saja menimbulkan faktor kriminogen dalam sistem peradilan pidana.
Dikaji  dari  cara  pelaksanaan  pidana (strafmodus) apabila  tidak  dapat  dihindari penggunaan perumusan pidana secara tunggal sebagaimana dirumuskan dalam konsep KUHP tahun 2008 dalam ketentuan umumnya perlu ada pedoman penerapan agar lebih fleksibel dan berorientasi  pada  individualisasi  pidana.  Pasal  58  RUU  KUHP  2008  memberikan  pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal sebagai berikut:
(1) Jika  seseorang  melakukan  tindak  pidana  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  penjara, sedangkan  hakim  berpendapat  tidak  perlu  menjatuhkan  pidana  penjara  setelah mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54  dan  Pasal  55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
(2) ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  orang  yang  pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan bedasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  adalah  pidana  denda  paling  banyak  menurut  Kategori  V  dan  pidana  denda paling sedikit menurut Kategori III
(4) Jika  tujuan  pemidanaan  tidak  dapat  dicapai  hanya  dengan  penjatuhan  pidana  penjara, maka  untuk  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  yang  hanya  diancam  dengan  pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori IV bersama-sama dengan pidana penjara.
b. Alasan  penghapus  pidana  berupa  pengaturan  tentang  perlindungan  kepada  dokter  yang melakukan  tindakan  medis  berupa  pengguguran  kandungan  karena  adanya  pertimbangan kesehatan janin dan ibu  untuk tidak dikenai pidana. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter sebagaimana yang juga diatur dalam KUHP Romania dan KUHP Jerman.
Selain itu juga berkaitan dengan penjatuhan pidana terdapat hal yang menarik yang diatur dalam  KUHP  Jerman  yang  dapat  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  diatur  dalam  RUU KUHP Indonesia di mana wanita hamil tidak dikenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 218c. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada ibu hamil akan haknya mendapatkan medical advice, perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Section 218c Breach of Medical Duties During a Termination of Pregnancy (1) Whoever terminates a pregnancy:
1. without having given the woman an opportunity to explain the reasons for her request for a termination of pregnancy;
2. without having given the pregnant woman medical advice about the significance of the intervention, especially about the order of events, after effects, risks, possible physical or psychic consequences;
3. in  cases  under  Section  218a  subsections  (1)  and  (3),  without  having  previously convinced  himself  on  the  basis  of  a  medical  examination  as  to  the  length  of  the pregnancy; or
4. although  he  counseled  the  woman  in  a  case  under  Section  218a  subsection  (1), pursuant to Section 219,
shall be punished with imprisonment for not more than one year or a fine if the act is not punishable under Section 218.
(2) The  pregnant  woman  shall  not  be  punishable  under  subsection  (1). (cetak  tebal oleh penulis)
c. Alasan pemberat pidana
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwasanya  terkait  dengan  pengguguran kandungan tidak hanya dilihat dari penghilangan janin semata tetapi jauh dari itu menyangkut masalah  moral,  rasa  kemanusiaan  yang  beradab,  kesehatan  reproduksi  serta  sisi  tujuan bernegara  di  dalamnya.  Oleh  karenanya  untuk  mencegah  terjadinya  praktek  ilegal  yang mengesampingkan sisi kemanusiaan yang beradab perlu ada pengaturan terkait praktek ilegal pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  oleh  dokter  atau  paramedis  yaitu  dengan memperberat pidana yang dijatuhkan. Sebab seharusnya dengan keahlian yang dimiliki dokter atau  paramedis  tersebut  mampu  mempertanggungjawabkan  segala  tindakan  medis  yang diambil  bukan  berorientasi  pada  profit  semata.  Pemberatan  pidana  dapat  dilakukan  dengan kerja sosial atau dengan pencabutan hak ijin praktek.
Pengaturan  pengguguran  kandungan  dalam  RUU  KUHP  ini  tidak  banyak  memberi perubahan  walaupun  memang  diatur  tentang  diperbolehkannya  dilakukan  pengguguran kandungan  jika  ditemukan  indikasi  medis,  di  mana  tindakan  medis  tertentu  dalam  keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya. Sejalan dengan hal  ini  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya 27 mengemukakan  bahwa  dalam  hubungannya  dengan pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  khususnya  pembuatan  Rancangan  Konsep  KUHP Nasional,  maka  nilai-nilai  Pancasila  harus  meresap  ke  dalam  pasal-pasal  konsep  KUHP Nasional.

## 3.PENUTUP

## A. KESIMPULAN
27 Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. UNSOED, dan UNTAG, 2007,  hlm. 12
Berdasarkan  uraian  yang  disajikan  dalam  tesis  ini  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif saat ini
Kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  saat  ini  yang  diatur  dalam  hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat khususnya berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi.  Kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan yang diatur dalam hukum positif secara garis dapat dikaji dalam dua bagian, yaitu:
a. Hukum positif yang secara tersurat mencantumkan redaksional pengguguran kandungan adalah  KUHP  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Kesehatan  Nomor  36 Tahun  2009  (UUK).  KUHP  tidak  merumuskan  secara  eksplisit  tentang  pengguguran kandungan  yang  bersifat medicinalis atau  abortus provocatus  therapeuticus .  Sedangkan UUK  dapat  digolongkan  dalam  hukum  yang  membolehkan  aborsi  dengan  syarat  yang rumit  karena  keadaan  darurat  merupakan  kata  kunci  untuk  menggugurkan  kandungan dalam upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil.
b. Hukum  positif  yang  secara  tersirat  mengatur  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran kandungan diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.  UUD  maupun  undang-undang  tersebut memang  mengatur  tentang  kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  secara eksplisit tetapi baik dalam UUD maupun UU tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap anak (definisi anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan)  dan menegaskan  kembali  tanggung  jawab  dokter  untuk  melakukan  praktik  kedokteran berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai  ilmiah, manfaat,  keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
2. Kebijakan  kriminalisasi  pengguguran  kandungan  dalam  hukum  positif  yang  akan datang
Kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif yang akan datang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengaturan pengguguran kandungan di beberapa KUHP  asing  sebagai  bahan  untuk  melakukan  pembaruan  hukum  dan  utamanya  mengingat kembali makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.  Berkaitan  dengan  hal  itu  penulis  melakukan  perbandingan  hukum  beberapa  negara yaitu  Ethiopia,  Romania,  Vanuatu,  Jerman,  dan  Kepulauan  Fiji.    Masing-masing  negara tersebut  memberikan  pengaturan  tentang  Nama  dan  letak  aturan  aborsi,  alasan  diijinkannya
aborsi,  pengaturan  prosedur  aborsi,  umur  kehamilan  yang  boleh  diaborsi,  pengaturan  iklan aborsi,  pengaturan  tentang  obat  atau  sarana  untuk  aborsi,  konseling  wanita  hamil  sebelum memutuskan aborsi dan alasan penghapus, peringan, dan pemberat pidana bagi pelaku aborsi

## B. SARAN
1. Pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dapat dipilih untuk diambil tetapi dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis baik bagi ibu hamil  ataupun  janin  maka  sebaiknya  perlu  ada  pengaturan  yang  dapat  memberi  rasa perlindungan  dan  jaminan  kesehatan  bagi  ibu  hamil  untuk  mendapatkan  konseling  atau fasilitas pengguguran kandungan yang aman.
2. Hendaknya  ada  pengaturan  tentang  peredaran  obat  atau  sarana  yang  digunakan  untuk melakukan  pengguguran  kandungan  sebab  tanpa  itu  maka  sama  saja  memberikan  celah terjadinya pengguguran kandungan yang tidak melindungi kesehatan reproduksi ibu.
3. Berkaitan  dengan  penamaan  bab  yang  mengatur  tentang  pengguguran  kandungan hendaknya  dapat  dipertimbangkan  untuk  dimasukkan  dalam  bab  tentang  tindak  pidana yang  bertentangan  dengan  moral.  Dengan  penamaan  demikian  jelas  menunjukkan perhatian  bahwasanya  pengguguran  kandungan  semata-mata  bukan  hanya  berkaitan dengan  gugurnya  janin  semata  tetapi  ada  faktor  moral  (kemanusiaan  yang  beradab)  yang dilanggar.
4. Perlu  dirumuskan  tindak  pidana  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kedua belah  pihak  dalam  hal  ini  dokter  dan  pasien  sehingga  dokter  merasa  nyaman  di  dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter tanpa adanya rasa takut yang berlebihan dan di pihak pasien  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  hal-hal  yang  menyimpang atau menimbulkan akibat tertentu yang merugikan pasien atau korban.
5. Pengaturan  kebijakan  kriminalisasi  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengguguran kandungan  hendaknya  berdasarkan  Pancasila  dan  garis  kebijakan  pembangunan nasionalnya  bertujuan  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Oleh  karena  itu pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Selain itu pula perlu diperhatikan sumber dari terjadinya pengguguran kandungan di mana pengguguran kandungan adalah salah satu rentetan  dari  beberapa  tindak  pidana  yang  bersumber  pada  masalah  perzinahan,  oleh karenanya  perlu  diubah  agar  masalah  perzinahan  tidak  diatur  dengan  delik  aduan  absolut tetapi cukup dengan delik aduan relatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah,  Andi,  2008, Perbandingan  Hukum  Pidana  Beberapa  Negara  Edisi  Ketiga , Sinar Grafika, Jakarta.
Keras, Gorys, 1997, Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.
_______, Pedoman Penulisan Tesis, 2008, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
Nawawi  Arief,  Barda, 2007, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia)  Pidato  Pengukuhan , Semarang, Universitas Diponegoro.
--------, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana .
Senoadji, Oemar, Mass Media dan Hukum , 1977 Jakarta: Erlangga.
Serikat  Putra  Jaya,  Nyoman,  2007, Bahan  Kuliah  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. UNSOED, dan UNTAG .
------- Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sulaeman,  Eman,  2008, Delik  Perzinaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia , Walisongo Press, Semarang.
Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali, Jakarta.
Soge,  Paulinus,  2010, Hukum  Aborsi  Tinjauan  Politik  Hukum  Pidana  Terhadap Perkembangan  Hukum  Aborsi  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Penerbit  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.

## Internet:
Proclamation  No.414/2004  The  Criminal  Code  Of  The  Federal  Democratic  Republic  of Ethiopia diakses dari Perpustakaan Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro diambil tanggal 5 Juni 2009.
Fiji  Islands  Penal  Code  diakses  dari  Perpustakaan  Komputer  S2  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro diambil tanggal 5 Juni 2009.
Romania  Criminal  Code  diakses  dari  Perpustakaan  Komputer  S2  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro diambil tanggal 5 Juni 2009.
Laws of The Republic of Vanuatu Revised Edition 1988 diakses dari Perpustakaan Komputer S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro diambil tanggal 5 Juni 2009.
German  Criminal  Code  diakses  dari  Perpustakaan  Komputer  S2  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro diambil tanggal 5 Juni 2009.
--------,dilanda-euforia-kebebasan-lima-juta-perempuan-indonesia-aborsi http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/05/m3k26k-dilanda-euforia- kebebasan-lima-juta-perempuan-indonesia-aborsi diakses 8 Mei 2012.
-------, aborsi-di-indonesia-2-5-juta-tahun http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/02/24/1/86215/1/aborsi-di- indonesia-2-5-juta-tahun diakses tanggal 9 Juni 2009.

## Undang-undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran