## TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

## Gregorius Sahdan
Mahasiswa Doktor Ilmu Sosial FISIP Universitas Diponegoro Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD) korespondensi: gorissahdan@gamail.com

## ABSTRAK
Otoritas  politik  Desa  untuk  mengelola  kewenangannya  telah  digerus  oleh  pemerintah  melalui berbagai  kebijakan  Kementerian  sektoral  yang  anti  Desa.  Desa  telah  kehilangan  otoritasnya sebagai subyek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat menempatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi “ilmiah”, melalui teknokratisasi yaitu memberlakukan aplikasi yang menyesatkan desa. Desa tidak dikelola secara politik, tetapi secara teknokratis yang menyebabkan demokrasi  Desa  tidak  berjalan.  Negara  bahkan  melakukan  neo  korporatisme  atas  Desa  dengan tujuan  agar  transformasi  desa  lebih  mengarah  kepada  pewujudan  kepentingan  Negara,  bukan kepentingan masyarakat. Transformasi telah menguatkan involusi dan formalisme demokrasi Desa yang menyebabkan pemerintahan Desa kembali ke model state led government atau pemerintahan yang dijalankan oleh Negara, atas instruksi Negara, bukan berdasarkan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat.  Munculnya  berbagai  peraturan  Pemerintah  seperti  Permendes  No.21  Tahun  2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tidak hanya  membuat  desa  makin  teknokratis,  tetapi  juga  mematikan  demokrasi  Desa,  sebagaimana dimandatkan oleh UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kata Kunci: transformasi, penyelenggaraan, pemerintahan, desa

## ABSTRACT
Village political authority to manage its authority has been eroded by the government through various sectoral  ministry  policies  that  are  anti-village.  The  village  has  lost  its  authority  as  the  subject  of village administration. The central government places village administration as "scientific", through technocratization,  namely  applying  applications  that  mislead  villages.  Villages  are  not  managed politically,  but  technocratically  which  causes  village  democracy  to  not  work.  The  state  has  even carried out neo-corporatism over villages with the aim that village transformation is more directed towards realizing the interests of the state, not the interests of the community. The transformation has  strengthened  the  involution  and  formalism  of  village  democracy,  also  causing  village administration to return to the state-led government model or government run by the state, on state instructions, not based on community initiatives. The emergence of various government regulations such as Permendes No. 21 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Village Development and  Empowering  Village  Communities,  not  only makes  villages more  technocratic,  but  also  kills village democracy, as mandated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages.
Keywords: transformation, administration, governance, village

## Informasi Artikel:
Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Desa  di  bawah  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  harusnya  sudah banyak mengalami transformasi atau perubahan dari state led government atau pemerintahan
desa  yang  dikendalikan  oleh  negara,  ke  pemerintahan  Desa  yang  dikendalikan  oleh masyarakat atau society led government. UU Desa juga menempatkan pemerintahan Desa sebagai  unit  pemerintahan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus dirinya sendiri. Namun yang terjadi adalah teknokratisasi dan korporatisasi terhadap Desa melalui  berbagai  kebijakan  sektoral  yang  membebani  Desa,  tidak  hanya  mengebiri pemerintahan Desa sebagai subyek dan unit pemerintahan, tetapi juga menyebabkan matinya prakarsa  masyarakat  dalam  mengatur  dan  mengurus  Desa.  Meminjam  istilah  Foucault (1926-1984),  Desa  sebagai  subjek  telah  mati  atau  mengalami the  death  of  the  subject. Kematian  pemerintahan  Desa  sebagai  subyek  dan  sebagai  unit  pemerintahan,  disebabkan oleh  banyaknya  instruksi,  aplikasi  dan  program  lintas  sektoral  yang  membebani penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sebut saja di antaranya adalah program stunting dari Kementrian Kesehatan, program SDGs dari Kementerian BAPPENAS, Program BLT Dana Desa dari Kementerian Sosial dan sebagainya. Di samping berbagai program ini, Desa juga dibebani  dengan  berbagai  aplikasi  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  kementerian sektoral seperti aplikasi sistem informasi desa, sistem perencanaan desa, sistem efaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagainya (Pahlevi, 2022).
Melalui  teknokratisasi  dan  korporatisasi  terhadap  Desa,  pemerintahan  Desa  telah dijadikan  sebagai  obyek  pelaksanaan  program  dan  kepentingan  pemerintah  pusat.  Dalam suatu  momentum  diskusi  di  Yogyakarta  dengan  seorang  Kades  dari  pedalaman  Provinsi NTT mengatakan bahwa saat ini pemerintah Desa sibuk melayani berbagai program yang dibuat  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  sektoral.  Kami  sebagai  Kepala  Desa bahkan tidak punya waktu untuk melayani masyarakat dan kami setiap bulan selalu diundang ke Ibukota Kabupaten, untuk mengisi berbagai aplikasi yang diminta oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Robert W, 2022). Seorang Kepala Desa dari pedalaman Kalimantan yang  memiliki jarak  yang  cukup  jauh  dengan  Ibukota  Kabupaten,  bahkan  kami  ini  setiap bulan  harus  ke  kota  untuk  mengisi  dan  membuat  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan Desa,  termasuk  mengisi  aplikasi  sistem  informasi  Desa,  karena  di  tempat  kami  tidak  ada jaringan  internet,  sehingga  terkadang  kami  harus  menginap  beberapa  hari  di  Kota  untuk mengisi aplikasi sistem informasi Desa yang diminta oleh pemerintah (Sager Satria, 2022). Seorang  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Klaten  bahkan  mengatakan  bahwa  “Kami  hanyalah obyek dari Pemerintah Pusat yang harus melakukan apa yang mereka minta. Padahal, kami ini seharusnya bekerja untuk melayani masyarakat” (Minardi, 2022).
Kisah  kesulitan  Kepala  Desa  dalam  mengisi  dan  memenuhi  permintaan  Pemerintah Pusat  tentu  saja  bukan  merupakan  kisah  yang  baru.  Kisah  serupa  pernah  juga  terjadi  di bawah  pemerintahan  Orde  Baru,  terutama  ketika  pemerintah  Desa  dijadikan  sebagai pemerintahan yang bekerja untuk melayani pemerintahan di atasnya yang disebabkan oleh meluasnya  praktik  politik  massa  mengambang  dan  Desa  dijadikan  sebagai floating government yang  dibebaskan  dari  subyek  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  hanya dijadikan  sebagai  obyek  pemerintah  supra  Desa  dan  dikendalikan  sepenuhnya  oleh pemerintah  pusat.  Pemerintahan  Desa    tidak  mempunyai  anggaran  yang  bersumber  dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bisa digunakan untuk mengelola dan menggerakkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa (Sahdan, 2005). Pemerintah Desa hanya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan proyek Pemerintah Pusat yang sama  sekali  tidak  partisipatif  dan  tidak  melibatkan  masyarakat  Desa,  baik  dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan desa yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  Desa  bersusah  payah  membuat  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  atau  Musrenbangdes,  tetapi  pelaksanaannya  ditentukan oleh pemerintah Kabupaten dan  mereka selalu berulah dengan mengatakan tidak ada uang untuk membiayai perencanaan pembangunan Desa (Sahdan, 2005).
Dalam  riset  yang  dilakukan  oleh  Sumarjono  dan  Sahdan  2021,  pemerintahan  Desa dibawah  UU  No.6  Tahun  2014,  sebenarnya  telah  bertransformasi  menjadi  pemerintahan yang memiliki otoritas politik yang tinggi karena diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus  desa.  Di  samping  itu,  Sumarjono  dan  Sahdan  memaparkan  bahwa  Desa  juga diarahkan untuk mengembangkan demokrasi Desa yang semakin inklusif dengan partisipasi politik  warga  Desa  yang  makin  tinggi.  Namun  sayangnya,  ada  berbagai  instruksi  dan kebijakan  pemerintah  supradesa  yang  membelenggu  otoritas  politik  Desa  dan  mematikan demokrasi  Desa  (Sumarjono  dan  Sahdan,  2021).  Di  antara  kebijakan  tersebut  adalah Permendes  No.21 Tahun 2020 tentang Pedomaan Pembangunan  Desa dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Dalam  Permendes  tersebut,  Pemerintah  Pusat  membebani  desa  dengan berbagai program kementerian sektoral dengan pembiayaan yang dibebankan kepada Desa (Firdaus, 2022).
Permendes  ini  tentu  saja  berlebihan  dan  bertentangan  dengan  UU  Desa  yang memberikan  kewenangan  kepada  Desa  untuk  membuat  program  kerja  Desa  berdasarkan perencanaan Desa yang sudah dirumuskan bersama dalam Musyawarah Desa (MUSDES) sesuai  dengan  empat  bidang  kewenangan  Desa,  yaitu:  bidang  penyelenggaraan
pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  dalam  bidang  sosial kemasyarakatan  desa.  Sutoro  Eko  (2021)  melukiskan  kebijakan  ini  sebagai  strategi menciptakan “desa ilmiah” yang tidak ilmiah dan tidak bermartabat (Eko, 2021). Fenomena ini bisa juga disebut sebagai “perampokan kementerian sektoral terhadap dana desa”. Karena dana desa seharusnya digunakan untuk  membiayai  urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Dsa, pemberdayaan masyarakat Desa dan sosial kemasyarakatan Desa, tetapi  diambil  oleh  kementerian  sektoral  untuk  membiayai  program  mereka  yang  masuk Desa. Padahal dalam UU Desa dipaparkan bahwa Desa berhak menolak program supradesa yang tidak disertai dengan biaya, tenaga dan fasilitas, sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pahlevi dalam diskusi di gorissahdantv memaparkan bahwa disamping Kementerian sektoral ini menciptakan berbagai aplikasi yang membebani Desa, juga patut dipertanyakan kemana anggaran mereka yang jumlahnya trilyunan rupiah untuk membiayai berbagai program Kementerian itu (Pahlevi, 2022).

## TINJAUAN TEORITIS
Istilah transformasi sering dipahami sebagai perubahan bentuk dan perubahan menuju sesuatu  yang  baru.  Sedangkan  transformasi  pemerintahan  merupakan  perubahan  bentuk pemerintahan  dari  pemerintahan  otoriter  ke  pemerintahan  demokratis  atau  sebaliknya. Menurut  Samuel  P.  Huntington,  transformasi  pemerintahan  terkait  dengan  perubahan gelombang demokratisasi yang dialami oleh negara-negara di Amerika Latin, Eropa Selatan dan Asia yang mengalami transisi dari rezim pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan demokratis  (Huntington,  1991).    Huntington  menggambarkan  transformasi  pemerintahan melalui  tiga  gelombang  yakni  :  (1)  gelombang  pertama  yang  ditandai  dengan  revolusi Prancis dan Amerika Serikat abad-19 dan 20 yang berakhir dengan kemunculan fasisme di Italia tahun 1920-an;  (2) gelombang demokratisasi  kedua yang berlangsung pasca Perang Dunia  II  yang  ditandai  munculnya  negara-negara  baru  seperti  Yugoslavia,  Jerman  Barat- Timur,  China  dan  sebagainya  yang  memperoleh  kemerdekaan,  karena  keruntuhan kolonialisme seperti Indonesia, India, Algeria dan sebagainya. Negara-negara baru merdeka ini sangat tergantung pada peluang politik dan ekonomi warisan pemerintahan kolonial yang membuat mereka kembali ke pemerintahan otoriter; (3) gelombang ketiga yang menghantam negara-negara  yang  dipimpin  rezim  militer,  seperti  negara-negara  di  Amerika  Latin  dan Eropa  Selatan  yang  kemudian  membawa  kehancuran  rezim  militer  dan  digantikan  oleh pemerintahan baru yang lebih demokratis (Nurhadi, 2020, Sahdan, 2004).
Dalam  tulisan  ini,  transformasi  pemerintahan  dipahami  sebagai  perubahan  bentuk pemerintahan dari feodalisme ke kolonialisme, dari kolonialisme ke otoritarianisme dan dari otoritarianisme  ke  demokrasi.  Transformasi  pemerintahan  Desa  merupakan  perubahan pemerintahan  Desa  dari  feodalisme  ke  kolonialisme,  dari  kolonialisme  ke  otoritarianisme dan  dari  otoritarianisme  ke  demokrasi.  Transformasi  pemerintahan  Desa  dilihat  dari  tiga indikator utama, yaitu: (1) aspek otoritas politik, (2) inklusi demokrasi dan dari (3) aspek tradisi governance dalam pemerintahan. Otoritas politik dilihat dari kewenangan Desa yang didefinsikan sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Desa sendiri secara mandiri. Inklusi demokrasi dilihat dari voice, access dan control masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  tradisi governance dilihat  dari  kemampuan  untuk menjalankan pemerintahan dan dalam membangun relasi antara Lembaga yang satu dengan yang lain.
Secara umum, transformasi pemerintahan Desa dibagi ke dalam lima periode yakni: (1)  periode  pemerintahan  feodalisme  (sebelum  1511);  (2)  periode  pemerintahan kolonialisme (1511-1945); (3) periode pemerintahan Orde Lama (1945-1965); (4) periode pemerintahan Orde Baru (1966-1998); dan (5) periode pemerintahan pasca Orde Baru (1999- sampai sekarang). Pertama , periode pemerintahan feodalisme ditandai  oleh pemerintahan Desa yang digerakkan oleh otoritas politik yang bersumber dari adat-istiadat dan kebiasaan- kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan corak inklusi demokrasi yang tinggi dan beragam, dan memiliki tradisi governance yang berbasis pada adat-istiadat dan kebudayaan lokal.  Pemerintahan  desa  pra  kolonial  mulai  berkembang  di  Indonesia  sebagai  unit pemerintahan pada tahun 1350 M di Jawa Barat dan 1381 M di Jawa Timur (Djaenuri, 2015). Berikut ini merupakan gambaran pemerintahan desa pra kolonial dilihat dari otoritas politik, inklusi demokrasi dan tradisi governance. Untuk jelasnya lihat Tabel 1. sebagai berikut:

## Tabel 1. Pemerintahan Desa Feodalisme
Otoritas Politik Inklusi Demokrasi Tradisi Governance Desa memiliki otoritas politik yang bersumber  dari  adat-istiadat  dan memiliki variasi nama yang berbeda-beda di setiap daerah
Demokrasi Desa sangat pluralistik  yang  bersumber  dari tradisi,  kebudayaan  dan  adat- istiadat yang bercorak lokalitas. Desa memiliki tradisi governance untuk  mengatur  dan mengurus pemerintahannya, termasuk  dalam  mengangkat siapa pemimpin yang paling tepat bagi  mereka  berdasarkan  tradisi yang ada.
Sumber : John Gerring dan Strom C.Thacker (2008), Mark Bevir (2008) dan Susmayanti (2012)
Kedua ,  periode  Desa  dibawah  kekuasaan  pemerintahan  kolonial  (1511-1945).  Pada masa  Kolonial  Belanda,  Desa  diatur  dengan  pasal  118  jo.  Pasal  121  I.S  yaitu  Undang- Undang Dasar Hindia Belanda. Pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan Desa, diatur
dalam  IGOB ( Inlandesche Gemeente Ordonantie Buitengewesten ) LN 1938 No.490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa, di Karesidenan  Palembang  disebut  Marga,  Nagari  di  Minangkabau,  sedangkan  di  bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pemerintahan  desa  dipertahankan  sesuai  dengan  keasliannya.  Dalam  periode  kekuasaan pemerintahan kolonial, Desa tidak memiliki otoritas politik dan dipaksa tunduk pada otoritas politik pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial mengatur dan mengurus Desa berdasarkan kepentingan  politik  pemerintah  kolonial,  terutama  Desa  diarahkan,  agar  menyediakan sumberdaya  bagi  kebutuhan  pemerintah  kolonial.  Pemerintah  kolonial  tidak  membiarkan inklusi  demokrasi  Desa  berkembang  untuk  menghindari  munculnya  pembangkangan  dan pemberontakan  terhadap  pemerintah  kolonial.  Tradisi governance desa  diawasi  oleh pemerintah  kolonial  untuk  menghindari  munculnya  pemimpin  Desa  yang  berpeluang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk Jelasnya lihat tabel berikut.

## Tabel .2 Pemerintahan Desa di bawah Pemerintahan Kolonialisme
Otoritas Politik Inklusi Demokrasi Tradisi Governance Desa  tidak  memiliki  otoritas politik. Pemerintah kolonial melakukan kontrol dan pengendalian  terhadap  desa  untuk menghindari pembangkangan. Pemerintah
kolonial tidak membiarkan  demokrasi  desa berjalan, karena ketakutan terhadap pemberontakan masyarakat desa. Tradisi governance dalam pemerintahan  desa  diintervensi oleh  pemerintah  kolonial  dan diarahkan sesuai dengan kepentingan politik mereka.
Sumber : John Gerring dan Strom C.Thacker (2008), Mark Bevir (2008) dan Susmayanti (2012),
Ketiga ,  periode  pemerintahan  Desa  di  bawah  Orde  Lama.  Pada  masa  Pemerintahan Orde Lama (1945-1965), pemerintahan Desa diatur oleh UUD 1945 pasal 18 yang dalam Penjelasan II berbunyi:
“Dalam  territorial  Negara  Indonesia,  terdapat  kurang  lebih  250 Zelfbesturendelandschappen dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan  Bali,  negeri  di  Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan sebagainya. Daerah-daerah itu, mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara  Republik Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenal daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut” (Penjelasan II UUD 1945).
Penjelasan II pasal 18 UUD 1945 ini menunjukkan bahwa (1) negara mengakui dan menghormati susunan asli pemerintahan Desa dan dianggap bersifat istimewa; (2) Negara
perlu  membuat  peraturan  yang  menempatkan  pemerintahan  Desa  memiliki  hak  asal-usul yang  tidak  bisa  diabaikan  di  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemerintahan Desa, diatur dalam UU No.19 Tahun 1965 tentang Pembentukan  Desa  Praja  atau  Daerah  Otonom  Adat  yang  setingkat  di  seluruh  Indonesia. Undang-undang  ini  dianggap  bertentangan  dengan  Penjelasan  II  Pasal  18  UUD  1945, karena; (1) menghilangkan susunan keaslian pemerintahan  Desa di seluruh Indonesia; (2) menciptakan keseragaman terhadap semua  Desa  di  Indonesia dengan sebutan Desa Praja. Karena  situasi  politik  1965  yang  penuh  dengan  pergolakan  dan  pemerintah  tidak  bisa menjalankan program pembangunan, maka kemudian lahirlah pemerintahan Orde Baru yang mengusung  dirinya  sebagai  pemerintahan  yang  mengembalikan  Indonesia  sesuai  dengan Pancasila dan UUD 1945.
Transformasi pemerintahan desa di  bawah Orde  Lama,  diatur dalam pasal  18 UUD 1945 yang mencerminkan kuatnya mandat konstitusi terhadap otoritas politik Desa, inklusi demokrasi  dan  tradisi governance Desa.  Namun  sayang,  negara  Orde  Baru  yang  sibuk dengan state  making melalui  pembentukan  Lembaga-lembaga  politik  negara  modern, pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menghadapi  berbagai  kendala, negara  Orde  Lama,  bahkan  terlalu  sibuk  mengurus  pemerintahan  supra  Desa.  Ditambah dengan proses state making yang disertai dengan tekanan Internasional dan gejolak politik domestik, menyebabkan negara Orde Lama, kurang memperhatikan transformasi Desa dan gagal  menempatkan  Desa  sebagai  fondasi  dasar  pembentukan  Indonesia  sebagai nation state. Penjelasan rinci selanjutnya, lihat tabel .3. sebagai berikut:

## Tabel 3. Pemerintahan Desa di bawah Pemerintahan Orde Lama
Otoritas Politik Inklusi Demokrasi Tradisi Governance Desa  memiliki  otoritas  politik yang bersumber dari adat-istiadat dan  memiliki  variasi  nama  yang berbeda-beda di setiap daerah Demokrasi Desa sangat pluralistik  yang  bersumber  dari tradisi,  kebudayaan  dan  adat- istiadat yang bercorak lokalitas. Desa memiliki tradisi governance untuk  mengatur  dan mengurus pemerintahannya, termasuk  dalam  mengangkat siapa pemimpin yang paling tepat bagi  mereka  berdasarkan  tradisi yang ada.
Sumber : John Gerring dan Strom C.Thacker (2008), Mark Bevir (2008) dan Susmayanti (2012),
Keempat , periode pemerintahan Desa Orde Baru. Di bawah pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Desa diatur dengan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Sahdan, 2004).  Undang-Undang  ini  lahir  dengan  tujuan  untuk  menyeragamkan  nama,  bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Dalam UU No.5 Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa  -  Desa  adalah  suatu  wilayah  yang  ditempatkan  oleh sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  ikatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Desa, tidak dikenal sama sekali dan hanya mengenal pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.  Ketentuan  ini  tentu  saja  mengandung  makna  bahwa  pemerintahan  Desa  bukan merupakan unit pemerintahan tersendiri, tetapi merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kendali pemerintahan daerah yang langsung berurusan dengan Camat. Model UU Pemerintahan  Desa,  menempatkan  Desa  sebagai  unit  pemerintahan  yang  tidak  memiliki otoritas  politik  dan  langsung  dikendalikan  di  bawah  Camat.  Orde  Baru  memberlakukan inklusi  demokrasi  yang  terbatas  dengan  politik  massa  mengambang  atau floating  mass terhadap Desa. Tradisi governance Desa dihancurkan dengan sistem Desa yang seragam di seluruh Indonesia. Untuk jelasnya, lihat Tabel .4., sebagai berikut:
Tabel .4 Pemerintahan Desa di bawah Pemerintahan Orde Baru
Otoritas Politik Inklusi Demokrasi Tradisi Governance Desa  tidak  memiliki  otoritas politik  dan  Desa  dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Demokrasi Desa
sangat homogen di bawah politik floating  mass Orde  Baru  yang mengebiri kedaulatan Desa. Tradisi governance Desa dihancurkan negara dengan penyebutan  desa  yang  seragam untuk seluruh Indonesia.
Sumber : John Gerring dan Strom C.Thacker (2008), Mark Bevir (2008) dan Susmayanti (2012),
Kelima , periode pemerintahan pasca Orde Baru. Di bawah pemerintahan pasca Orde Baru,  Desa  diatur  oleh  tiga  Undang-Undang,  yaitu  UU  No.22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Dalam  UU  No.22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dalam Undang-Undang, Desa dimandatkan untuk membentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Undang-Undang ini dianggap sebagai Undang-Undang yang sangat demokratis, karena menempatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut dengan  nama  lain  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat  Peraturan  Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena  BPD  ditempatkan  sebagai  pengawas  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa, dalam praktiknya kerap terjadi konflik antar Pemerintah Desa dengan BPD. Pengawasan BPD  bahkan  sangat  meluas  dan  terdapat  kasus  dimana  BPD  juga  mengawasi  kehidupan pribadi  dari  Kepala  Desa.  Di  Kabupaten  Magelang  bahkan  terdapat  kasus  dimana  BPD menggiring Kepala Desa yang ketahuan berselingkuh dibawa ke Balai Desa untuk diadili bersama  dengan  perwakilan  masyarakat  (Sahdan,  2005).  Karena  besarnya  pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan meluasnya konflik antar Kepala Desa dengan BPD, maka pemerintah menerbitkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Di  samping  nama  BPD  diganti  dari  Badan  Perwakilan  Desa  menjadi  Badan Permusyawaratan  Desa,  BPD  juga  kehilangan  fungsinya  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  209  UU No.32  Tahun  2004  tersebut,  BPD  hanya  berfungsi  untuk  menetapkan  peraturan  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Kelemahan  utama  UU  No.32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak adanya pengakuan yang disertai dengan dukungan  anggaran  atau  dana  Desa  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  Desa  sebagai  unit  pemerintahan.  Karena  itu,  sejak  tahun  2004,  telah berkembang  berbagai  wacana  dan  gerakan  di  kalangan  NGO (non  government organization) dan perguruan tinggi yang membela Desa, terutama STPMD “APMD”, agar diterbitkan UU khusus tentang Desa. Melalui berbagai riset, publikasi gagasan dan gerakan parlemen  dan  ekstra  parlemen  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  terutama  oleh  Guru Desa Sutoro Eko yang tergabung di IRE, FPPD dan STPMD “APMD” dengan dukungan para  aktivis  pro  desa,  maka  lahirlah  UU  Desa  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang- Undang  Desa  sebenarnya  memberikan  otoritas  politik  yang  kuat  terhadap  Desa  dan mendorong  Desa  untuk  berkembang  secara  demokratis  melalui  MUSDES,  namun  yang terjadi desa dibajak oleh kepentingan supra desa yang sangat tinggi dan ruang gerak Desa untuk  menjalankan  kewenangannya  diamputasi  pemerintah  melalui  berbagai  kebijakan kementerian sektoral.
Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  Desa  sebenarnya  adalah  unit  pemerintahan  yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri, tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya. Ada pun hubungan dengan pemerintahan supradesa hanyalah  hubungan  fasilitasi  dan  koordinasi  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  Desa,  pembangunan  Desa,  pemberdayaan  masyarakat  dan  urusan  sosial kemasyarakatan.  Tetapi  dalam  praktiknya,  pemerintah  supra  Desa  mengambil  kembali kewenangan Desa dengan memasukkan berbagai program dan kebijakan supra Desa yang membuat  Desa  terpasung  melayani  kepentingan  pemerintah  supra  Desa.  Desa  yang sejatinya  bertransformasi  menjadi  subyek  yang  berperan  besar  dalam  menyelenggarakan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  dalam  urusan  sosial kemasyarakatan, telah berubah menjadi obyek yang harus menyukseskan berbagai program pemerintah supra Desa.

## Tabel .5 Pemerintahan Desa Pasca Orde Baru
Otoritas Politik Inklusi Demokrasi Tradisi Governance Desa  memiliki  otoritas  politik yang bersumber dari adat-istiadat dan  memiliki  variasi  nama  yang berbeda-beda di setiap daerah Demokrasi Desa sangat pluralistik  yang  bersumber  dari tradisi,  kebudayaan  dan  adat- istiadat yang bercorak lokalitas. Desa memiliki tradisi governance untuk  mengatur  dan mengurus pemerintahannya.
Sumber : John Gerring dan Strom C.Thacker (2008), Mark Bevir (2008) dan Susmayanti (2012),
Tetapi berdasarkan riset yang kami lakukan di beberapa Desa, lima (5) tahun terakhir, kami  menemukan  bahwa  pemerintahan  Desa  telah  mengalami  beberapa  problem utama,yaitu  :  (1)  lenyapnya  otoritas  politik  pemerintahan  desa  dalam  menyelenggarakan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  dalam  urusan  sosial kemasyarakatan desa; (2) hilangnya inklusi demokrasi Desa; (3) menguatnya teknokratisasi atas Desa; (4) meningkatnya korporatisme negara terhadap Desa; dan (5) melemahnya tradisi konstitusionalisme  Desa.  Bagan  berikut  menggambarkan  bagaimana  problem  tersebut terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini. Lihat Tabel .6., sebagai berikut:
Tabel .6 Problem dan Kasus Desa No. Problem Desa Kasus Desa 1. Melemahnya  Otoritas  Politik Desa Musyawarah Desa yang merupakan pewujudan kewenangan  desa  hanya  dijadikan  sebagai  arena  untuk menetapkan kebijakan kementerian sektoral. 2. Hilangnya  Inklusi  Demokrasi Desa Terdapat  perencanaan  teknokratis  di  Desa  yang menyebabkan  suara  warga  dan  kepentingan  masyarakat Desa tidak diakomodasi. 3. Menguatnya teknokratisasi Desa  Masuknya berbagai aplikasi ke Desa yang menyebabkan Desa  menjadi  sibuk  mengisi  aplikasi  yang  kurang bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat Desa. 4. Menguatnya korporatisme negara terhadap Desa Desa  melayani  berbagai  program  kementerian  sektoral yang menjadikan Desa sebagai obyek untuk kepentingan pemerintah pusat. 5. Melemahnya tradisi konstitusionalisme Desa Menguatnya keinginan untuk memperpanjang kekuasaan pemerintah  Desa  dari  6  tahun  menjadi  9  tahun,  karena lenyapnya  warga  desa  yang  terbiasa  mengkritik penyimpangan kekuasaan di Desa.
Sumber : diolah  dari berbagai sumber, penelitian Sahdan, Firdaus dan Minardi (2022)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  kualitatif  eksploratif dengan  studi  komparasi  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  Desa.  Data dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal dan artikel yang tersebar di internet. Analisis data menggunakan  teknik  analisis  kritis interpretatif  neomarxian .  Analisis  kritis  interpretatif neomarxian  merupakan  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengklasifikasi elemen  yang  sangat  berpengaruh  atau  yang  paling  menentukan  dalam  transformasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Karena itu, analisis dilihat dari tiga indikator utama dalam tulisan ini, yang menentukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu otoritas politik, inklusi demokrasi dan tradisi governance. Penggunaan teknik analisis ini, memungkinkan  penulis  untuk  melihat  masalah  secara  terfokus,  walaupun  terdapat kelemahan yaitu kurang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Otoritas politik Desa atau yang sering disebut dengan kewenangan Desa menjadi kata kunci transformasi Desa. Pemerintah Pusat melalui kebijakan Kementerian sektoral seperti stunting dari  Kementerian  Kesehatan , SDGs  Kementerian  BAPPENAS,  BLT  Dana  Desa dari  Kementerian  Sosial  dan  sebagainya,  telah  berkontribusi  besar  melemahkan  otoritas politik Desa dalam mengatur dan mengurus Desa dan bahkan membebani keuangan Desa yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan masyarakat dan dalam urusan sosial kemasyarakatan.
Otoritas  politik  Desa  juga  dilemahkan  dengan  menguatnya  teknokratisasi  terhadap Desa melalui berbagai aplikasi yang diciptakan oleh Kementerian sektoral seperti aplikasi sistem  informasi  Desa  yang  hanya  menjadikan  Desa  mengurus  administrasi  pelayanan pemerintah  dan  abai  dalam  mengurus  kepentingan  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan pemerintah Desa lebih siap melayani Negara, ketimbang melayani masyarakat. Di sisi yang lain,  Negara  juga  melakukan  korporatisasi  atas  Desa  dengan  menciptakan  agregasi  dan deliberasi  semu  terhadap  ruang  publik  Desa  seperti  MUSDES  yang  telah  bergeser  dari kebiasaan  membicarakan  dan  membahas  urusan  masyarakat,  menjadi  semata-mata  hanya membicarakan  dan  memuluskan  program  Kementerian  sektoral  yang  dipaksakan dilaksanakan Desa dan diambil dari dana Desa (Minardi, 2022). Korporatisasi terhadap Desa ini  oleh  Lucio  Baccaro  (2002)  disebut democratic  corporatism ,  karena  telah mentransformasikan  dirinya  dari  strategi  bifrontal  dan  segmenter  ke  strategi  agregasi  dan deliberasi  yang  dipandu  oleh  Negara  (Sahdan,  2022).  Hal  tersebut  berkontribusi  terhadap inklusi  demokrasi  Desa  yang  terbatas  dan  melemahnya  tradisi governance Desa.Bagan berikut menggambarkan bagaimana otoritas politik Desa yang dimandatkan oleh UU Desa, diambil oleh negara  dengan  menciptakan otoritas poliitik  baru yang mengendalikan desa. Untuk keterangan selanjutnya lihat Tabel .7., sebagai berikut:

## Tabel .7 Otoritas Politik Desa
Norma Otoritas Politik Berdasarkan UU Desa Otoritas Politik Baru Pemerintahan Pemerintahan Desa memiliki kewenangan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berbasis  pada prakarsa dan inisiatif masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa dipandu oleh aplikasi seperti sistem  informasi  Desa  yang dibuat oleh pemerintah. Pembangunan Pembangunan  Desa  dijalankan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan  Desa  dijalankan berdasarkan  standar  yang  dibuat oleh  kementerian  sektoral  seperti stunting,  SDGs ,  BLT  Dana  Desa dan sebagainya. Pemberdayaan  Masyarakat Desa Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan sesuai  dengan  kondisi  obyektif  yang dialami oleh masyarakat Desa dengan memberi mereka power berupa kewenangan Desa. Pemberdayaan  masyarakat  Desa dilakukan oleh kementerian sektoral yang bertentangan dengan kondisi obyektif masyarakat  dan  menyebabkan masyarakat menjadi powerless. Sosial Kemasyarakatan Pemerintahan Desa memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap masyarakat desa. Pelayanan  terhadap  masyarakat Desa diabaikan dengan mengutamakan pelayanan
terhadap pemerintah supra Desa.
Sumber : Disarikan dari UU Desa dan dikonfrontasikan dengan temuan di Desa.
Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa tradisi konstitusionalisme Desa juga tidak berkembang  ke  arah  memperkuat  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  yang  demokratis. Tradisi konstitusionalisme adalah tradisi yang melampaui konstitusi, dimana Desa memiliki
kebiasaan untuk mendiskusikan dan membicarakan banyak hal terkait dengan penggunaan kekuasaan,  tanggungjawab  pemerintah  dalam  mengurus  masyarakat  dan  akomodasi terhadap  hak  masyarakat  dalam  memperoleh  layanan  dan  informasi  pemerintah  (Sahdan, 2022).
Melemahnya  tradisi  konstitusionalisme  ini  membuat  Desa  kurang  kritis  terhadap berbagai  kebijakan  kementerian  sektoral  yang  membebani  Desa.  Pemerintah  Desa  dan masyarakat  Desa,  terpaksa  tunduk  dan manut terhadap  berbagai  kebijakan  teknokratis pemerintah  yang  membelenggu  masyarakat  Desa.  Dalam  berbagai  forum  diskusi  dan konsultasi dengan pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, terutama oleh kampus,  Desa  sangat  mengharapkan  bantuan  advokasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh kampus untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit Desa saat ini. Di sisi yang lain, melemahnya  tradisi governance seperti  dalam  hubungan  Kepala  Desa  dengan  BPD, melahirkan  rendahnya  pertanggungjawaban  kekuasaan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini  juga menimbulkan praktik korupsi yang sebenarnya digerakkan oleh negara.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  perlu  diselamatkan  dari state  led  government dikembalikan ke society led government untuk memperkuat self governing community desa yang  selama  ini  telah  diambilalih  oleh  negara.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang dipandu oleh negara, telah mengebiri demokrasi Desa dan menjadikan desa sebagai obyek program  dan  kebijakan  Kementerian  sektoral.  Untuk  itu,  diperlukan  langkah-langkah sebagai  berikut:  (1)  mengembalikan  otoritas  politik  Desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kewenangan Desa, bukan pada pedomaaan dan petunjuk pemerintah; (2) membuat  trobosan  kebijakan  yang  berbasis  pada  prakarsa  dan  inisiatif  masyarakat  Desa, agar  Desa  keluar  dari  beban  menjalankan  program  pemerintah  yang  bertentangan  dengan kebutuhan  desa;  (3)  mengembalikan  desa  sebagai  subyek  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan obyek sebagaimana dilakukan dan dipraktekkan oleh pemerintah selama  ini;  (4)  mentransformasi  desa  dari floating  government yang  dikendalikan  oleh pemerintah supra desa, ke society government yang memberikan ruang lebih besar terhadap masyarakat desa dalam mengatasi berbagai persoalan desanya.
Perubahan desa yang kita lihat sekarang ini, didominasi oleh kepentingan negara yang tidak  hanya  dalam  kerangka  untuk  mengatur  dan  menundukkan  desa,  tetapi  juga  dalam rangka merebut dan mengendalikan semua sumberdaya ekonomi politik yang ada di desa.
Jika  ini  terus  terjadi,  maka  pemerintahan  desa  yang  berfungsi  untuk  memakmurkan  dan mensejahterakan  masyarakat  desa  akan  sulit  terwujud.  Desa  bahkan  akan  terus  menjadi obyek pemerintah di atasnya. Pemerintah supra desa sampai dengan saat ini bahkan belum sepenuhnya menempatkan desa sebagai subyek yang berfungsi sama dengan pemerintahan lain di atasnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi dan Lembaga swadaya masyarakat, perlu mengambil posisi untuk menyuarakan dan terus menggaungkan keberpihakan  terhadap  desa.  Tradisi governance desa,  perlu  dilestarikan  dan  diberikan panggung untuk menimbulkan efek “malu” terhadap praktik pennyelenggaraan kekuasaan dalam  pemerintahan  desa  yang  mengabaikan  kedaulatan  rakyat.  Di  sisi  yang  lain,  kita berharap  bahwa  inklusi  demokrasi  desa  terus  diperkuat  agar  ruang  demokrasi  desa  terus tumbuh dan berkembang kea rah yang makin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Baccaro, Lucio,2002. The Construction of Democratic Corporatism in Italia . Max  Planck Institute for the Study and Sosieties
Bevir, Mark dkk,2003. Traditions and Governance . UC Berkeley
Burgess, R. G.,1982. Field Research: a Sourcebook and Field Manual . London: Unwin Hyman. Kerr, J. (2008)
Djaenuri,  Aries,  2014.  Sistem  Pemerintahan  Desa-Sejarah  Terbentuknya  Desa.  Jakarta; Universitas Terbuka
Eko, Sutoro,2019. Desa Membentuk Negara, Negara Memperalat dan Melemahkan Desa- Desa Kuat Negara Berdaulat. IPD Press, Yogyakarta
Eko, Sutoro,2005. Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta, STPMD “APMD” Press Eko, Sutoro, 2022. Menantang SDGs Desa. Yogyakarta, youtube sutoroeko. Eko, Sutoro,2015. Regulasi Baru Desa Baru. Kementerian Desa, Jakarta.
Fasenfest,  David,2010.  Government,  Governing  and  Governance”  dalam  Jurnal  Sagepub, 2010 halaman, 771-774.
Firdaus, Mohammad,2021. Negaranisasi Desa. Yogyakarta, youtube gorissahdantv.
Foucault,  Michel,1966.  The  Order  of  Things:  An  Archaeology  of  the  Human  Sciences.
Routledge Classics
Fukuyama,  Francis,2013.    “What  is  Governance?”  Working  Paper  313  Center  for  Global Development”, halaman 1-22
Gerring, John and Strom C. Thacker,2015.  A Centripetal Theori of Democratic Governance, Cambridge, 2015, halaman 17
Moleong, Lexy J,2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Mona,  Nailu,2020.  Konsep  Isolasi  Untuk  Meminimalisasi  Efek  Contagious  (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020, halaman 117-118
Mudhoff,  A.  Mughis,  2011.  Governmentality  dan  Pemberdayaan  dalam  Advokasi Lingkungan:  Kasus  Lumpur  Lapindo”  Jurnal  Sosiologi  UI,  Vol.  16,  No.  1,  Januari 2011: 49-75
Muhtar,2019. Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. Desa Kuat Negara Berdaulat. IPD Press, Yogyakarta
Neuman, W. L. ,2003. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition. Boston: Pearson Education
Nurdiani,  Nina,2014.    Teknik  Sampling  Snowball  Dalam  Penelitian  Lapangan”,  Comteh Binus University, Vol.5 Nomor 2 Desember 2014
Pahlevi, Oktav,2022. Negaranisasi Desa . Yogyakarta, Youtube GorissahdanTV
Patton,  M.,1990. Qualitative  Evaluation  and  Research  Methods .  California:  Sage Publications
Russell, Betrand,2002. Sejarah Filsafat Barat dan Kaitanya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang , Pustaka Pelajar, 2002, hal 146-193
Sahdan,  Gregorius,2004. Transisi  Demokrasi  Indonesia  Pasca  Soeharto .  Yogyakarta  : Pondok Edukasi
Sahdan, Gregorius (Editor),2005. Transformasi Ekonomi Politik Desa . Yogyakarta, STPMD “APMD” Press
Sahdan,  Gregorius,  Firdaus  Mohammad  dan  Minardi,2022. Korporatisme  Negara  Dalam Perencanaan Pembangunan Desa . APMD, Yogyakarta
Sahdan, Gregorius,2022. Tradisi Konstitusionalisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Makalah Seminar The  Indonesian  Power  for  Democracy (IPD): “Mengembangkan Tradisi Konstitusionalisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, IPD, Yogyakarta
Sahdan,  Gregorius,2019. Perubahan  Paradigma  Pembangunan:  Involusi  dan  Distorsi Demokrasi  Dalam  Pembangunan  Desa-Desa  Kuat  Negara  Berdaulat .  IPD  Press, Yogyakarta
Susmayanti,  Riana,2012. Hukum  Pemerintahan  Daerah:  Sistem  Pemerintahan  Desa . Malang: Universitas Brawijaya