Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

## Fahrudin Sukarno
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

## Abstract
Economic growth is a crucial problem in many countries. De-coupling between macroeconomics and microeconomics has resulted simultaneously effects of GDP level and created unemployment and poverty numbers. Based on, law enforcement significantly influenced economic growth. Nation-state as regulatory law has functioned to harmonize market and government rules. State has to set up economics activities and policies to provide ideal
fundamental of economic growth.
Keywords: Pertumbuhan ekonomi, paradox of growth , sektor makro dan mikroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hukum permintaan-penawaran, akumulasi kapital, PMA, investasi luar negeri, Gross Domestic Product , Production Possibilities Frontier , Mixed Economy, Regulatory Law , Law enforcement, Good Corporate Governance

## Abstrak
Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan penting di banyak negara. Ketidakharmonisan antara sektor makroekonomi dan mikroekonomi menghasilkan efek simultan terhadap GDP serta menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini diulas sejauhmana payung hukum mampu memberikan koridor positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara berfungsi untuk mengharmoniskan aturan hukum pasar dan aturan hukum khusus (regulasi pemerintah). Dan negara harus mampu meramu dan menciptakan kegiatan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam upaya membangun fundamen ideal pertumbuhan ekonomi.
Kata  Kunci: Pertumbuhan  ekonomi, paradox  of  growth ,  sektor  makroekonomi  dan mikroekonomi,  kebijakan  fiskal,  kebijakan  moneter,  hukum  permintaan-penawaran,  akumulasi kapital,  PMA,  investasi  luar  negeri, Gross  Domestic  Product , Production  Possibilities  Frontier , Mixed Economy, Regulatory Law , Law enforcement, Good Corporate Governance
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## I. PENDAHULUAN
Di  sejumlah  negara  berkembang,  pertumbuhan  ekonomi  masih  menyisakan permasalahan.  Salah  satunya  adalah  tidak  harmonisnya  hubungan  sektor  makro  dan  mikro ekonomi.  Ekonom  menyebutnya paradox  of  growth yaitu  stabilitas  sektor  keuangan (makroekonomi)  tidak  mampu  memberi  stimulus  positif  bagi  peningkatan  produktivitas masyarakat  (sektor  riil)  sehingga  muncul  divergensi  ekonomi  dan  masalah  sosial. Sederhananya, pergerakan pasar uang dan pasar modal tidak menetes ke bawah.
Sektor  makroekonomi  berkaitan  dengan  stabilitas  keuangan  seperti  nilai  tukar,  tingkat inflasi, peran lembaga perbankan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Model makroekonomi memiliki dua  sisi  yaitu  permintaan  ( demand )  dan  penawaran  ( supply ).  Permintaan  ditunjukkan  oleh kinerja  pasar  modal  ( capital  market ),  pasar  uang  ( money  market ),  dan  pasar  komoditas ( comodity market ). Sedangkan penawaran melalui pasar tenaga kerja ( labor market ). Stabilitas pada  sektor  ini  menentukan  total input dan output secara  nasional.  Adapun  mikroekonomi berkenaan  dengan  perilaku  ekonomi  oleh  perusahaan  ( firm ),  rumah  tangga  ( household ),  dan individu dalam kaitannya dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.
Indonesia  dewasa  ini  mengalami decoupling sektor  makro 1 dan mikroekonomi. Kondisi ini  ditunjukkan  dengan  tidak  harmonisnya  tingkat  GDP 2 ( Gross  Domestic  Product )  di  antara keduanya. Semenjak tahun 2000, GDP kedua sektor itu bergerak tidak seimbang. GDP sektor riil (mikro ekonomi) adalah RP. 1.290 triliun, sedangkan GDP sektor finansial (makro ekonomi) adalah Rp. 10.913 triliun. Dalam perkembangannya tahun 2008, kesenjangan itu semakin lebar yaitu sektor riil Rp. 3.338 triliun dan sektor finansial Rp. 27.764 triliun 3 .
Ketidakharmonisan  kedua  sektor  ini  mengakibatkan  lambannya  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  Sekitar  30  persen  aktivitas  ekonomi  di  sektor  riil  tidak  mampu  diserap  sehingga angka  pengangguran  dan  kemiskinan  meningkat  tajam.  Disparitas  ini  menyebabkan  tidak meratanya  distribusi  pendapatan,  berkurangnya  pasar  kerja  informal,  serta  turunnya  kualitas pembangunan  manusia.  Berdasarkan  prediksi  APBN,  setiap  kenaikan  1  persen  pertumbuhan mampu  menyerap  sekitar  400  ribu  tenaga  kerja.  Dalam  laporan  terbaru  BPS  (Badan  Pusat Statistik)  2008  ditengarai  target  pertumbuhan  ekonomi  dalam  APBN-P  (APBN  Perubahan) sebesar 6,36 persen yang hanya mampu menyerap 200 ribu angkatan kerja 4 .
Sedangkan  kondisi  harmonis  ditunjukkan  melalui  indikator  berfungsinya  fundamen makroekonomi  untuk  menstimulus  kapasitas  produksi  nasional  taraf  hidup  masyarakat meningkat  melalui  indikator  GDP,  laju  produktivitas,  dan  berfungsinya  lembaga  intermediasi perbankan. Misalnya harga saham yang “anjlok” mengurangi akses pengusaha terhadap kredit dan  pasar  modal,  volatilitas  pasar  uang  mengakibatkan  pengusaha  kesulitan  mencari  kredit (dana),  dan  kesulitan  likuiditas  perbankan  mempengaruhi  pengucuran  kredit  terhadap pengusaha 5 . Dalam hal ini, kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengendalikan tingkat inflasi, menjaga stabilitas pertumbuhan, serta mengurangi angka pengangguran.
Sebagaimana  dialami  oleh  sebagian  besar  negara  dunia  ketiga,  Indonesia  juga menghadapi kendala akumulasi kapital ketika saving tidak mampu memenuhi kebutuhan modal. Salah  satu  solusi  yang  tidak  bisa  dielakkan  adalah  investasi  dari  luar  negeri  ( foreign investment ).  Pemerintah  membutuhkan  investasi  luar  negeri  untuk  menumbuhkembangkan
1 Sektor makro ekonomi fokus pada peningkatan agregat seperti GDP, harga barang/jasa rata-rata ( average price level ), tingkat pengangguran, dan tingkat bunga. “introduction to macroeconomics” dalam www.prenhall.com 4-11- 2008 2 GDP ( Gross Domesticl Product ) atau Produk Domestik Bruto adalah pendapatan seluruh masyarakat dalam satu negara baik warga negara itu maupun warga negara asing yang berdomisili di negara itu.
3 Harian Republika edisi 14 Maret 2008.
4 Laporan BPS Juli 2008
5 Imam Sugema “Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil” dalam Harian Republika edisi 20 Oktober 2008.
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
sektor  produksi  nasional.  Iklim  investasi  tahun  2008  menunjukkan  tingkat foreign  direct investment (FDI)  sangat  potensial.  Indonesia  masuk  dalam  peringkat  ke-21  dari  25  negara tujuan  investor  asing.  Jumlah  investasi  pun  meningkat  dari  target  semula  BKPM  (Badan Koordinasi  Penanaman  Modal)  sebesar  US$  9,92  miliar  menjadi  US$  16,08  miliar.  Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari US$ 10,13 miliar menjadi US$ 14,2 miliar (40,4 persen).
Untuk  menjaga  kesinambungan  dan  stabilitas  penanaman  modal  asing  di  Indonesia, payung  hukum  sektor  investasi  dapat  dipertegas.  Misalnya  dalam  mengendalikan  investasi jangka  pendek  ( hot  money )  yang  tidak  banyak  memberi  pengaruh  positif  bagi  pertumbuhan ekonomi  (pengurangan  angka  pengangguran  dan  kemiskinan).  Untuk  itu  dibutuhkan  Undang- Undang  Investasi  (UU  No.  25 Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal)  yang  memberikan red carpet bagi investor asing, sekaligus menata imbal bagi hasil yang tidak merugikan pemerintah. Investor dari  negara Timur  Tengah  juga  memerlukan  payung  hukum  instrumen  syariah dalam bentuk obligasi syariah (sukuk). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat  Berharga  Syariah  Negara  (UU  SBSN)  dapat  dipertegas  implementasinya  dalam memberikan  koridor  positif  bagi  iklim  investasi  di  Indonesia.  Dalam  makalah  ini  akan  diulas sejauhmana  aturan-aturan  hukum  mampu  memberikan  koridor  positif  bagi  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  dikaitkan dengan  sejumlah  produk hukum yang berkaitan  dengan hal  di atas.  Dengan  harapan,  partisipasi  aktif  bidang  hukum  mampu  menaungi  stabilitas  dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## II. PERTUMBUHAN EKONOMI
Simon  Kuznets  menyebutkan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningkatan  kemampuan negara  dalam  jangka  panjang  untuk  menyediakan  barang  kebutuhan  ekonomi  penduduknya 6 . Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan upaya peningkatan produksi barang dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  periode  tertentu 7 ,  biasanya  diproyeksi  selama  satu  tahun. Indikatornya adalah peningkatan output potensial dari GDP ( Gross Domestic Product ) berupa a) meningkatnya  penawaran  atau  kebutuhan  tenaga  kerja  ( increasing  in  the  supply  of  labor ),  b) meningkatnya  persediaan  modal  ( increasing  in  the  capital  stock ),  dan  meningkatnya produktivitas  ( increasing  in  productivity  both  labor  or  capital ).  Peningkatan  penawaran  tenaga kerja  mempengaruhi  jumlah output yang  diproduksi  dan  persediaan  modal  yang  dibutuhkan. Peningkatan  modal  akan  mempengaruhi  produktivitas  tenaga  kerja.  Peningkatan  modal  SDM ( human  capital )  bermakna  meningkatnya  kesehatan,  keahlian,  dan  pengetahuan  yang mempengaruhi  tingkat  produktivitas.  Selanjutnya,  produktivitas  dapat  ditingkatkan  melalui  alih teknologi,  pengetahuan  manajerial,  tingkat  upah  (kesejahteraan),  kesehatan,  kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.
Ekonomi  suatu  negara  dikatakan  tumbuh  jika  PPF  ( production  possibilities  frontier ) menunjukkan  peningkatan grafik  kombinasi  produksi  barang  dan  jasa melalui  pendayagunaan sumber daya ( resources ) secara optimal dan efisien 8 . Masyarakat memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan standar hidupnya (kesejahteraannya) atau menemukan cara yang  lebih  efisien  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  itu.  Ketika  masyarakat  memiliki kemampuan  untuk  mendayagunakan  sumber  daya  dan  meningkatkan  standar  hidupnya berimbas pada peningkatan output total ekonomi negara. Dalam hal ini, inefisiensi pertumbuhan dapat  bermakna  banyak sumber  daya  yang tidak  dioptimalkan  pemanfaatannya.  Dengan kata
6 Michael P.Todaro. Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang Jilid I . terj. Agustinus Surbekti Jakarta: Bumi Aksara. 1992: 163
7 “economic-growth” dalam http//: www.prenhall.com. 16-10-2008
8 “the production process: the behavior of profit maximizing firms” dalam www.prenhall.com. 4-11-2008
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
lain,  peningkatan  produksi  satu  unit  barang  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pengurangan produksi  barang  lain.  Dapat  juga  bermakna  meningkatnya  angka  pengangguran  sehingga banyak barang modal yang tak terpakai.
Indikator  nyata  pertumbuhan  ekonomi  adalah  meningkatnya  pendapatan  per  kapita masyarakat melalui  akumulasi  kapital  dalam  jenis  investasi  baru,  pertumbuhan  penduduk dan angkatan  kerja,  serta  alih  teknologi.  Akumulasi  modal  dilakukan  dengan  diversifikasi  sumber daya  ekonomi  dan  potensi foreign  direct  investment (FDI).  Diversifikasi  dilakukan  dengan memperbesar  produktivitas  dan  pendapatan  melalui  kebijakan  kredit  mikro,  pajak,  dan kemudahan  akses  pengusaha.  FDI  bisa  diarahkan  untuk  membangun  infrastruktur  (jalan, pembangkit  listrik,  pelabuhan,  bandar  udara)  serta  pengelolaan  sumber  daya  potensial  untuk meningkatkan  penerimaan  negara.  Angka  pertumbuhan  penduduk  tinggi  juga  tidak  lagi dianggap  sebagai  beban  pembangunan  melainkan  pasar  domestik  potensial  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  menjaga  daya  beli  masyarakat  dan  harga kompetitif  maka  pertumbuhan  pasar  domestik  diharapkan  mampu  menopang  pertumbuhan yang dinamis.
Dalam  konteks ini  terlihat  bahwa  penguatan pasar  domestik  ternyata mampu menahan Indonesia  dari  krisis keuangan  global.  Pertumbuhan  yang  ditopang  konsumsi  masyarakat  dan pemerintah akan menjaga kinerja industri yang berorientasi pasar domestik. Dengan demikian, sektor ekspor yang hanya menyumbang 20  persen terhadap GDP  tidak  terlalu mempengaruhi kinerja  perekonomian  Indonesia  tahun  2008.  Yang  harus  dilakukan  adalah  a)  memperkuat pasar  domestik  dari  “serangan”  produk  luar  dengan  menetapkan  sistem  kuota  (pembatasan jumlah barang  impor yang masuk, b) meningkatkan daya saing  produk lokal agar  kompetitif  di pasar domestik dan pasar ekspor internasional, c) mempermudah akses kredit bagi UKM untuk menggerakkan produksi barang kebutuhan dalam negeri ( inward looking ).
Indonesia menekankan intervensi pemerintah sedari awal dalam kegiatan ekonomi. Hal ini  terbukti  ampuh  dalam  menata  landasan  pertumbuhan ekonomi  yang  dinamis.  Serangkaian kebijakan  moneter  (yang  dijalankan  Bank  Indonesia)  dan  fiskal  (dijalankan  Kementerian Keuangan) saling melengkapi untuk memperkuat fundamen ekonomi masyarakat. Berdasarkan data ekonomi 2008, defisit APBN turun 0,1 persen (Rp. 4 triliun) dari GDP, lebih kecil daripada patokan awal sebesar 2,1 persen. Kondisi ini disebabkan meningkatnya anggaran penerimaan negara  menjadi  Rp.  981  triliun, sedangkan  anggaran  belanja  sebesar  Rp.  985  trilun 9 .  Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi pada semester I-2009 sebesar Rp. 50 triliun.
Salah satu  kebijakan  yang mendesak dilakukan adalah mengharmoniskan sektor  fiskal dan moneter (serta instrumen pendukungnya), sektor finansial dan sektor riil. Gambar berikut ini dapat  menjelaskan  bagaimana  efektivitas  kebijakan  pemerintah  dalam  mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui model PPF ( Production Possibilities Frontier /batas kemungkinan produksi) dan model permintaan-penawaran agregat ( aggregate demand-aggregate supply ).
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Model Makroekonomi
9 Harian Republika edisi 5 Januari 2009
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Consumer goods A C B Output A C B or AS AD 1 AD 2 (a) (b)
Pada gambar di atas, pertumbuhan  jangka pendek  terjadi  dalam  kondisi ekonomi  yang sedang  tumbuh.  PPF  menunjukkan  perdagangan  terhenti  dalam  periode  antara  investasi  dan konsumsi.  Pada  masa  resesi,  ekonomi  berada  pada  titik  A.  Kebijakan  pemerintah  dapat memindahkan ekonomi dari titik A ke titik B atau C dengan memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneternya  dengan  menggeser  kurva  permintaan  agregat  ke  kanan  dalam  periode output rendah.  Pada  diagram  b,  tidak  ada  perbedaan  apakah  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan fiskal  maupun  moneter  untuk  menggeser  kurva  AD.  Berdasarkan  gambar  ini,  kebijakan pemerintah  (instrumen  fiskal  atau  moneter)  akan  menentukan  apakah  ekonomi  akan  berakhir pada titik B atau C. Penggunaan kebijakan moneter mengakibatkan ekonomi bergerak pada titik C.  Sedangkan  penggunaan  instrumen  fiskal menggerakkan  ekonomi  ke  titik  B.  Dua  kebijakan ini  akan  mampu  meningkatkan output dengan  jumlah  yang  sama  dalam  jangka  pendek  tapi implikasinya  berbeda  dalam  jangka  panjang.  Gambaran  di  atas  menunjukkan  pentingnya tabungan  ( saving )  dan  peran  lembaga  intermediasi  untuk  menghidupkan  sektor  produksi masyarakat.  Peran  perbankan  sangat  signifikan  untuk  membiayai  sektor  produktif  dalam menumbuhkembangkan investasi sehingga full-employment dapat tercapai.

## III. KAITAN HUKUM DAN EKONOMI
Analisis  ekonomi  memerlukan  kajian  multidispliner  agar  satu  kebijakan  dapat implementatif  dalam  bidangnya.  Upaya  meningkatkan  penerimaan  negara  melalui  kebijakan fiskal tidak akan tercapai manakala pihak terkait tidak melakukan reform secara internal. Untuk melakukan  reformasi,  payung  hukum  dalam  menata  administrasi  sangat  diperlukan.  Dengan demikian,  pengaruh  produk  hukum  dapat  memberikan  stimulus  yang  signifikan  bagi pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Misalnya  dalam  bidang  investasi  di  mana  investor  akan melakukan  studi  kelayakan  untuk  memperoleh  informasi  tentang opportunity investasi, investment  cost ,  stabilitas  sosial-politik,  birokrasi  investasi,  dan  lain  sebagainya.  Jika  situasi dapat  berjalan  secara  kondusif  melalui  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  ( good  corporate governance ) maka investor akan berminat menanamkan modalnya. Indonesia  yang  menerapkan mixed  economy mengharuskan  keterlibatan  negara sebagai regulatory  law dengan  mengharmoniskan  aturan  hukum  pasar  dan  aturan  hukum khusus  (regulasi  pemerintah).  Dalam  konteks  ini,  hukum  memiliki  fungsi  untuk  menyusun koridor  aktivitas  ekonomi  (kontrak, tort ,  dan  hak  kepemilikan) 10 .  Dengan  demikian,  kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan mekanisme pasar tapi juga dukungan produk hukum. Misalnya kenyamanan  investor  menanamkan  modalnya di  Indonesia  disebabkan  adanya regulatory  law
10 “ The creation of law can supplement and enhance the abilities …to order the private investments ” Frank B. Cross “Law and Economic Growth”.
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
terhadap  perlindungan  hak  milik,  hukum  kontrak,  dan  prosedur  administratif-nya.  Keberadaan produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  ekonomi  memberikan  landasan  ideal  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kapabilitas  pertumbuhan  ekonomi.  Sebagaimana  Amartya  Sen 11 menyebutkan  keterlibatan  negara  dalam  mengatur  aktivitas  ekonomi  dan  partisipasi  politik melalui penguatan hukum dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Dalam  konteks  penanaman  modal  asing  terlihat  kebingungan  para  investor  tentang wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  mengenai  siapa  yang  memiliki  otoritas  lebih dalam melangsungkan mekanisme investasi tersebut. Investor hanya mencari ketegasan sistem administrasi pemerintah. Misalnya penanaman modal asing (PMA) dalam sektor pertambangan yang notabene beroperasi  di  daerah  mencari  perlindungan  operasional  kepada  pemerintah daerah.  Di  samping  itu,  PMA  juga  mengajukan  hak  untuk  mendapat  jaminan  dalam  transfer keuntungan  dan  modal  pokoknya  kepada  repatriasi.  Lahirnya  UU  No.  25 Tahun 2007  tentang Penanaman  Modal  memberikan  payung  hukum  tentang  mekanisme  investasi  di  Indonesia 12 . Berdasarkan  UU  tersebut,  sistem  birokrasi  investasi  dipangkas  sesederhana  mungkin  untuk mempermudah  kelangsungan  penanaman  modal  (PMA  atau  PMDN)  di  mana  daerah  tujuan investasi  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengelola  investasi  demi kepentingan  nasional,  daerah,  dan  masyarakat.  Dengan  demikian,  setiap  daerah  memiliki wewenang  untuk  mengatasi  persoalan  ekonomi  dan  sosial  daerahnya  terutama  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Permasalahan  yang  muncul  selanjutnya  adalah  tidak  semua  investor  menanamkan modalnya secara langsung ( direct investment ), ada sebagian yang menanamkan modal dalam bentuk  portofolio. Wilayah  ini  cenderung tidak  tersentuh  hukum  karena  belum  adanya  payung hukum yang menaunginya. Begitu juga dengan sektor-sektor tertentu yang tidak dapat dimasuki oleh penanam modal asing.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  ditopang  sektor  riil  juga  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum sehingga terdapat kepastian dalam berusaha. Spirit yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah membuktikan  hal  itu.  Melalui  UU  ini, pengusaha  kecil  dipermudah  akses  kreditnya.  Sedangkan  lembaga  perbankan  sebagai lembaga  intermediasi  diharuskan  meningkatkan  volume  pembiayaan  terhadap  usaha  mikro. Tidak  bisa  dipungkiri,  keengganan  lembaga  perbankan  untuk  membiayai  proyek  kecil  pada pengusaha UMKM. Selain jumlah pinjaman yang kecil dan bersifat individual, pengembaliannya pun  tidak  terlalu  menguntungkan  bagi  industri  perbankan.  Mereka  lebih  suka  berhubungan dengan  korporasi  yang  meminjam  dalam  jumlah  besar.  Diharapkan  dengan  adanya  UU  ini maka  fungsi  intermediasi  perbankan  dapat  menstimulus  pengembangan  sektor  riil  yang berkaitan  dengan  masyarakat  bawah.  Adanya  jaminan  pemerintah  terhadap  kelangsungan UMKM  juga  memberikan  titik  cerah  pengembangan  sektor  yang  tidak terimbas  krisis  ekonomi dan keuangan ini.
Begitu  juga  dengan  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara yang berkaitan dengan investasi dari negara-negara Timur Tengah. Kelebihan likuiditas negara penghasil  minyak  ini  mengakibatkan  upaya  mencari  saluran  investasi  ke  negara  Asia  cukup tinggi.  Salah  satunya  Indonesia.  Dengan  adanya  UU  ini,  investor  Timur  Tengah  memiliki landasan hukum untuk berinvestasi di  Indonesia.  Yang harus diantisipasi dalam  UU ini adalah kebijakan pemerintah yang menargetkan sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen mengatasi defisit APBN. Padahal secara umum, dana investasi sukuk dapat diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
11 Amartya Sen. Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1999: 55
12 Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1993 tentang jangka waktu izin PMA dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Dengan  upaya law  enforcement dalam  kegiatan  ekonomi  tidak  hanya  berfungsi melindungi  aset  masyarakat  dari  “keserakahan”  para profit  seeker tapi  juga  meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam membangun citra sebagai “macan Asia”.
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Sen, Amartya. 1999. Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia . Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.
Sugema, Imam “Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil” dalam Harian Republika edisi 20 Oktober 2008.
Todaro  P,  Michael.  1992. Ekonomi  Untuk  Negara-Negara  Berkembang .  (terjemahan Agustinus Surbekti) Jakarta: Bumi Aksara.
Harian Republika edisi 14 Maret 2008.
Harian Republika edisi 5 Januari 2009.
Laporan BPS Juli 2008.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1993  Tentang  Jangka  Waktu  Izin  Penanaman  Modal Asing.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1994  Tentang  Kepemilikan  Saham  Dalam  Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA.
Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013  pp. 172-180 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Website :
“Introduction to Macroeconomics” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 4-11-2008.
“Economics Growth” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 16-10-2008.
“the  production  process:  the  behavior  of  profit  maximizing  firms”  dalam  http//: www.prenhall.com. Unduhan 4-11-2008.