## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Rahmat Bagus Setiawan & Achmad Hariri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: rahmatfajar453@gmail.com & achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
Village  governance  is  overseen  by  a  representative  institution  called  the  Village Consultative Body (BPD). However, in real life, the BPD often faces problems in carrying out its oversight  function.  One  factor  is  that  the  BPD  is  considered  to  be  under  the  leadership  or subordination  of  the  village  head.  Therefore,  the  purpose  of  this  research  is  to  study  how  the Village Consultative Body is responsible for the operation of the village government. Normative juridical method was used in this research. It takes into account the requirements of Law number 6  of  2014  on  Villages  and  provides  a  thorough  explanation  of  previous  research  on  village government supervision systems. The study shows that the Village Government and the Village Consultative  Body  must  have  the  ability  to  do  so  because  they  are  authorized  to  do  so.  This includes  requesting  information,  assessing,  and  examining  all  matters  relating  to  the performance  of  the  village  administration.  However,  the  existence  of  the  Village  Consultative Body in carrying out the supervisory function is still constrained by several factors, namely the lack  of  support  from  the  community  and  village  government,  as  well  as  the  inability  to understand  that  the  village  government  is  supervised  by  the  Village  Consultative  Body. Therefore, the function of the Village Consultative Body must be improved through training and coaching.  In  addition,  the  community  and  village  government  should  be  more  aware  of  their important role as supervisors of village government.

## Keywoords: Existence, Village Consultative Body, supervision, village government

## Abstrak
Pemerintahan  desa  diawasi  oleh  lembaga  perwakilan  yang  disebut  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam kehidupan nyata, Badan Permusyawaratan Desa sering  menghadapi  masalah  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasannya.  Salah  satu  faktornya adalah  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  dianggap  berada  di  bawah  kepemimpinan  atau subordinasi kepala desa. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Badan  Permusyawaratan  Desa  bertanggung  jawab  atas  operasi  pemerintahan  desa.  Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Memperhatikan persyaratan Undang-Undang nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan  memberikan  penjelasan  menyeluruh  tentang  penelitian sebelumnya  tentang  sistem  pengawasan  pemerintahan  desa.  Studi  menunjukkan  bahwa Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  memiliki  kemampuan  untuk melakukannya  karena  diberi  wewenang  untuk  melakukannya.  Hal  ini  termasuk  meminta keterangan,  menilai,  dan  memeriksa  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kinerja  pemerintahan desa.  Namun  demikian,  keberadaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan  tersebut  masih  terkendala  oleh  beberapa  faktor  yaitu  kurangnya  dukungan  dari
masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa  diawasi  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Karena  itu,  fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa  harus  ditingkatkan  melalui  pelatihan  dan  pembinaan.  Selain  itu,  masyarakat  dan pemerintah  desa  harus  lebih  menyadari  peran  pentingnya  sebagai  pengawas  Pemerintahan Desa.
Kata Kunci: Eksistensi, Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pemerintah desa

## A. PENDAHULUAN
Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang berfokus pada desa. Kepala desa, yang dipilih secara umum oleh warganya, bertanggungjawab atas pemerintahan desa.  Pemerintah  desa  bertanggungjawab  untuk  mengelola  urusan  desa  seperti pembangunan,  kesejahteraan  masyarakat,  dan  penyelesaian  permasalahan  masyarakat desa. Kepala desa bertanggungjawab serta mengambil sebuah keputusan yang dimana terkait  atas  pemerintahan  desa.  Keputusan  yang  signifikan  seringkali  melibatkan musyawarah  desa  dengan  lembaga  perwakilan  dari  masyarakat  desa.  Hal  ini mewujudkan demokrasi yang dimana aspirasi  dari  masyarakat desa terwujud  dengan lebih  baik.  Indonesia  memiliki  struktur  pemerintahan  desentralisasi  dengan pemerintahan  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa 1 .  Sebelumnya  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Dasar  pasal  18A,  bahwa  Pasal  18A  ayat  (1)  dari  Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai Perundang-undangan  mengatur  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  atau  antara  provinsi  dan kabupaten dan kota. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri dan keragaman masing-masing  daerah 2 .  Pemerintah  desa  juga  berperan  dalam  kerjasama  dengan pemerintahan tingkat lebih tinggi, seperti pemerintahan kabupaten atau provinsi, untuk memastikan koordinasi dengan lebih baik terhadap pelaksaan rencana pembangunan.
Pemerintahan  desa  memiliki  lebih  banyak  wewenang  untuk  mengawasi pengelolaan  sumber  daya  desa  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  pedesaan sejak  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  disahkan.  Bahwa
1 H. Mansyur Achmad Km., M.Si, “Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa,” Pt Balai Pustaka 7, No. 1 (2018): 82–95.
2 Dewi Setyowati, Nurul Hudi, And Levina Yustitianingtyas, “Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang- Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional,” Perspektif Hukum 16, No. 2 (2017): 202, Https://Doi.Org/10.30649/Phj.V16i2.65.
menekankan  peran  aktif  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa,  suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan urusan Pemerintahan Desa untuk menghentikan  penyalahgunaan  kekuasaan  di  pemerintahan  desa  serta  menerapkan sistem pemantauan dan juga mengatur tentang kewenangan pemerintahan desa, diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  yang  mencakup pelaksanaan  pembangunan  desa,  dua  pengembangan  masyarakat  desa,  dan  tiga pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kewenangan  ini  harus  didasarkan  pada  prinsip- prinsip Pancasila 3 .
Badan Permusyawaratan Desa turut serta dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan  pemerintahan  desa,  fungsinya  adalah  sebagai  perwakilan  masyarakat  desa yang  bertugas  melindungi  kepentingan  kolektif  masyarakat  desa.  Salah  satu  tugas utama Badan Permusyawaratan Desa adalah memastikan bahwa kebijakan diterapkan dan  program  desa  dilaksanakan  dengan  benar.  Badan  Permusyawaratan  Desa  serta kepala  desa,  perangkat  desa,  dan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  saling  bekerja sama. Mengawasi pemerintah desa mengenai penggunaan anggaran desa, pelaksanaan Pembangunan  desa,  dan  penyediaan  layanan  umum.  Dalam  Pengawasan  untuk menjalankan  fungsi  pengawasannya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai berbagai  mekanisme  pengawasan.  Salah  satu  cara  BPD  dalam  mejalankan  tugasnya ialah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan aparat desa dan kepala desa untuk mendiskusikan  serta  mengawasi  implementasi  program  dan  kebijakan.  Selain  itu, fungsi BPD memiliki hak untuk meminta dan menerima laporan dan Hasil pemeriksaan keuangan desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Badan  Permusyawaratan  Desa  bekerja  sama  dengan  organisasi  lain  untuk menerapkan  sistem  pengawasan  pemerintah  di  tingkat  desa 4 .  Selain  itu,  Badan Permusyawaratan  Desa  juga  ikut  berkerjasama  terhadap  Tim  Pengawas  Dana  Desa (TPDD)  yang  bertugas  mengawasi  penggunaan  anggaran  untuk  desa 5 .  Dalam
3 M.Si Dr. Rahyunir Rauf, M.Si & Sri Maulidiah. S.Sos, Pemerintahan Desa, N.D.
4 Fitrah  Agung  Sabda  Pamungkas  And  Anang  Dony  Irawan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dimasa Pandemi  Covid-19,”  Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum  5,  No.  1 (2021): 99–108, Https://Doi.Org/10.30656/Ajudikasi.V5i1.3390.
5 Dinda Lestari  Bunga  And  Muridah  Isnawati,  “Pertanggungjawaban  Pidana Tni  Dalam  Tindak  Pidana Penganiaya,” Widya Yuridika 5, No. 1 (2022): 127, Https://Doi.Org/10.31328/Wy.V5i1.3587.
melakukan  tugasnya  sebagai  pengawas  kepada  pihak  pemerintahan  desa,  BPD berperan  sebagai  perwakilan  dari  warga  desa  yang  bertanggung  jawab  mendukung serta merealisasikan aspirasi masyarakat. Keberhasilan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan desa sangat tergantung pada kredibilitas dan independensi.
Badan  Permusywaratan  Desa  berperan  sebagai  perwakilan  masyarakat  desa yang  bertanggung  jawab  untuk  mendukung  dan  merealisasikan  aspirasi  masyarakat. Kredibilitas  dan  independensi  Badan  Permusyawaratan  Desa  sangat  penting  untuk keberhasilan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan desa.  Salah satu faktor  yang  memengaruhi  permasalahan  ini  adalah  posisi  Badan  Permusyawaratan Desa yang selalu berada di bawah arahan langsung pemerintah desa atau kepala desa. Dengan  kondisi  tersebut  akan  berpotensi  terjadinya  penyelewengan  kekuasaan 6 . Keberadaan  BPD  yang  berada  di  bawah  arahan  pemerintah desa  dapat menimbulkan potensi  konflik  kepentingan.  Ketergantungan  BPD  terhadap  pemerintah  desa  tentang sumber  daya  serta  anggaran  desa  dapat  mempengaruhi  situasi  ini 7 .  Namun,  dalam praktiknya,  hal  ini  dapat  menghambat  Badan  Permusyawaratan  Desa  melakukan pengawasan  netral  serta  objektif  terhadap  kebijakan  dan  kegiatan  pemerintah  desa. Pada situasi tersebut, diperlukan kebijakan yang jelas untuk menjamin keberadan BPD untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas.
Adanya  peneliti  terdahulu  Indra  Rahmatullah  (2013)  Menyatakan  bahwa, kurangnya  pemahaman  dari  para  penyelenggara  negara  terkait  dengan  tujuan  check and  balances  yang  menitikberatkan  pada  kepentingan  pentingnya  hal  tersebut  adalah penyebab  tergerusnya  tujuan  tersebut  di  Indonesia,  yang  kemudian  berujung  pada timbulnya ketegangan antar lembaga negara. Kerjasama antar berbagai lembaga negara untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga tersebut 8 . Sedangkan bagi Gerry Armando (2013) ialah hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah serta pengawasan  keuangan  wilayah,  menggunakan  nilai  berita  pada  laporan  keuangan
6 Fahrul Muzaqqi, “Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia,” Jurnal Review Politik 03 (2013): 1.
7 Agus Supriyo Vima Septia, “Legal Protection Of Confidentiality Of Personal Data Of Local Taxpayers Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Pada Wajib Pajak Daerah Vima” 4, No. 6 (2023): 31–41.
8 Indra  Rahmatullah,  “Rejuvinasi  Sistem  Checks  And  Balances  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia,” Jurnal Cita Hukum 1, No. 2 (2013): 215–26.
pemerintah  akan  mempengaruhi  nilai  berita  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hal  ini berdampak  positif  dalam  mendapat  informasi  terkait  laporan  keuangan  pemerintah. Meskipun  hasil  kajian  menunjukkan  adanya  hambatan  seperti  minimnya  sarana  dan kesadaran serta petunjuk teknis yang harus diberikan pemerintah 9 .
Bagaimana  eksistensi  Badan  Permusyawaratan  Desa  mengenai  pelaksanaan fungsinya  sebagai  pengawasan  kepada  pemerintahan  desa,  serta  Bagaimana  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Kehadiran  BPD  melakukan  forum  musyawarah  desa  bertujuan  untuk memperkuat  aspek  demokrasi  dan  juga  memastikan kebijakan  dari  pemerintah desa, dalam menerima aspirasi warga
desa. Ketergantungan BPD kepada kepemimpinan pemerintah desa juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  bisa  melaksanakan  fungsinya  sebagai pengawasan 10 .  Dalam  permasalahan  Pemerintahan  desa  bergantung  pada  Badan Permusyawaratan  Desa,  yang  memberi  mereka  lebih  banyak  kekuasaan  dalam  proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan yang efektif mungkin terbatas, karena mengevaluasi kebijakan dan  kegiatan  pemerintah  desa 11 .  Bagaimana  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,Gunanya  untuk meningkatkan  efektivitas  tugas  BPD  dalam  melaksanakan  pengawasan,  diperlukan penetapan  aturan yang mengatur ruang lingkup prioritas antara  BPD dan pemerintah desa. Selain itu, peraturan tersebut juga harus memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan  Desa  agar  berjalannya  fungsi  pengawasannya  tanpa  adanya intervensi dari pihak pemerintah desa.

## A. METODE PENELITIAN
9 Gerry Armando, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah,” Jornal Universitas Negeri Padang, 2013, Hal.27. 10 R J Puspitasari And A Q P Sulistyo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk  Pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,”  Eksaminasi:  Jurnal  Hukum  2,  No.  1  (2022):  1–8, Http://Jurnal.Umpwr.Ac.Id/Index.Php/Eksaminasi/Article/View/2088%0ahttp://Jurnal.Umpwr.Ac.Id /Index.Php/Eksaminasi/Article/Download/2088/1213.
11 Aulia  Virgistasari  And  Anang  Dony  Irawan,  “Pelecehan  Seksual  Terhadap  Korban  Ditinjau  Dari Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021,”  Media  Of  Law  And  Sharia  3,  No.  2  (2022):  106–1123, Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V3i2.14336.
Penelitian  hukum  normatif  melihat  peraturan  hukum  dari  sudut  pandang hierarki  perundang-undangan  (vertikal)  dan  hubungan  harmoni  antarperundang- undangan  (horizontal) 12 . Setelah  mengumpulkan  berbagai  bahan,  penulis  kemudian menyimpulkan  hasil  penelitian  ini 13 .  Penulis  menggunakan  pendekatan  Metode  studi yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan dalam penelitian hukum di mana sumber data utamanya adalah contoh kasus dan sumber data sekundernya adalah peraturan yang berlaku.
Penulis  menggunakan  Metode  Penelitian  Hukum  Yuridis  Normatif  dalam penyusunan  tulisan  ini.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  yang melibatkan  sumber  data  utama  berupa  contoh  kasus,  serta  sumber  data  tambahan berupa  peraturan  yang  berlaku.  Proses  ini  dilakukan  dengan  memprioritaskan  pada materi  hukum  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  bisa  menjadi  landasan utama  pada  penelitian.  Metode  penelitian  hukum  Normatif  artinya  metode  penelitian ilmiah  yang  bertujuan  buat  mendapatkan  kebenaran  sesuai  nalar  keilmuan,  terutama berasal  perspektif  normatif.  Aspek  normatif  dalam  konteks  ini  tidak  terbatas  pada peraturan  perundang-undangan  semata.  Karena  sistem  hukum  yang  bersifat  normatif menggambarkan  undang-undang,  aturan,  dan  peraturan  yang  berlaku  di  masyarakat, penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Jika  pemerintah  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  berselisih,  ada  banyak  peraturan  dan  undang-undang  yang dapat diterapkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab 14 .
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Berdasarakan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014

## A. Pemerintahan Desa
Kepala  desa,  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum,  bertanggung  jawab  atas pemerintahan desa. Salah satunya adalah membuat peraturan desa, menjaga keamanan
12 Mh. Hum Dr.Muhaimin, Sh., Metode Penelitian Hukum, 2008.
13 Puspitasari And Sulistyo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”
14 Maya Novira Purwanti And Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, No. 1 (2022): 1, Https://Doi.Org/10.51825/Sjp.V2i1.15055.
dan  ketertiban,  merencanakan  perlindungan  masyarakat,  membuat  pernyataan,  dan mengelola  wilayah  desa 15 .  Pemerintah  desa  mempunyai  kewenangan  untuk merencanakan  serta  melaksanakan  program  pembangunan  desa,  mengelola  sumber daya  desa,  dan  menjalankan  berbagai  tugas  yang  bersangkutan  dengan  pemerintahan daerah.  Pemerintah  desa  juga  bekerja  Bersama  dengan  BPD  untuk  mewakili  aspirasi serta  kepentingan,  serta  untuk  merumuskan  peraturan-peraturan  desa 16 .  Eksistensi Pemerintah  desa  berperan  dalam  hal  pengambilan  keputusan  dan  pengawasan tindakan  pemerintah  desa.  Dalam  pemerintahan  desa  penting  karena  mendekatkan kepada  pelayanan  publik,  memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan 17 .  Sumber  daya  dan  program pembangunan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  masing-masing  desa. Sehingga, perlu dilakukan musyawarah di tempat tinggal kita dalam masyarakat, baik itu di tingkat pemerintahan bawa sampai pusat.
Sistem  pemerintahan  desa  yang  meliputi  kepala  desa  dan  anggota  organisasi desa.  bahwa  telah  di  jelaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  mengenai  menghasilkan  perubahan  yang  signifikan  bagi  desa.  Sebagai  unit operasional dalam pemerintahan desa,  BPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa.  Pemerintah  regional  mempunyai  wewenang untuk menetapkan kapan dan sejauh mana lembaga-lembaga ini bisa dimanfaatkan dan menentukan  batasan  tanggungjawabnya 18 .  BPD  juga  berperan  dalam  pelaksaan pengambilan  keputusan  dan  juga  mengawasi  tindakan  pemerintah  desa.  Pemerintah bertanggung  jawab  akan  kebutuhan  masyarakat  desa  dalam  bidang  pemberdayaan ekonomi,  pembangunan  infrastruktur,  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  pengelolaan lingkungan hidup  serta keamanan, keselamatan dan ketertiban desa. Undang-Undang
15 Dodi  Jaya  Wardana,  Potik  Hukum  Pemerintahan  Desa,  Jurnal  Justiciabelen,  Vol.  1,  2019,  34, Https://Doi.Org/10.30587/Justiciabelen.V1i2.827.
16 Zola  Agustina  Zola  Agustina  And  Achmad  Hariri,  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Atas  Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan,” Iblam Law Review 2, No. 2 (2022): 108–28, Https://Doi.Org/10.52249/Ilr.V2i2.79.
17 Muzaqqi, “Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia.”
18 Made Jayantara, “Instrumen Rekomendasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah  Daerah,”  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal)  4,  No.  3  (2015), Https://Doi.Org/10.24843/Jmhu.2015.V04.I03.P07.
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pedoman kepada perangkat desa agar bisa  merancang  dan  mengelola  desa  dengan  pendekatan  yang  lebih  profesional,  serta memenuhi  kebutuhan  masyarakat  desa.  Pemerintah  desa  harus  mampu  melakukan inovasi  dan  meningkatkan  kinerjanya  secara  berkelanjutan  demi  kemajuan  dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan  keputusan  akan  meningkatkan  kedaulatan  masyarakat  desa  dan kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa.  Pemerintahan  desa  beroperasi  berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang merupakan inti dari sistem administrasi daerah Indonesia 19 . Dalam  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  desa,  kepala  desa  bekerja  sama  dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana eksekutif.

## B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  ialah  suatau  lembaga  yang  berada  pada  tingkat desa,  yang  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa, Berlandaskan perundang- undangan  yang  berlaku,  BPD,  bertanggung  jawab  dan  memiliki  wewenang  untuk mengadakan  musyawarah  desa 20 .  Selain  itu,  BPD  berfungsi  sebagai  perwakilan masyarakat  desa  dalam  mengawasi  rencana  pembangunan,  pemanfaatan  dana,  dan pelaksanaan  pemerintahan  desa.  BPD  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengkoordinasikan  keinginan  dan  kepentingan  dari  penduduk  desa  dalam  proses pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah  desa 21 .  BPD  juga  melakukan  pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa, pembangunan ini dikelola oleh kepala desa sebagai  pemimpin  pemerintah  desa.  BPD  juga  mempunyai  kewajiban  memberikan masukan  dan  pendapat  terhadap  kepada  kepala  serta  merumuskan  kebijakan  dalam program pembangunan. BPD memiliki tugas untuk merancang kerangka  peraturan di desa (Perdes) yang perlu dibicarakan bersama pemerintah desa sebelum disahkan.
19 Nezar Abdillah Awi, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nezar,” 2008, 282.
20 Achmad  Hariri  Umar  Sholahudin  ,  M. Hari  Wahyudi  And  Dosen,  “Pemerintah  Desa  Pasca  Uu No. 6 Tahun  2014  (Studi  Tentang  Implementasi  Otonomi  Desa  Di  Desa  Paciran  Kabupaten  Lamongan),” Cakrawala Jurna Litbang Kebijakan 11, No. 2 (2017): 145–55.
21 Karlos Mangoto, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam,” 2015, 11.
Peran  BPD  sangat  penting  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan pemerintahan  desa.  BPD  juga  memegang  fungsi  yang  sangat  penting  dalam menjalankan pemerintahan desa berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diatur juga dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa BPD adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan  desa.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  konklusinya  adalah  bahwa BPD  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mengontrol  kinerja  pemerintah  desa.  Lebih  rinci diatur tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Pasal 79  Nomor  47  Tahun  2015  yang  merupakan  perubahan  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  bahwa  menjelaskan  peran  dan  kewenangan  BPD  dalam melaksanakan  tugasnya,  yang  diatur  dalam  peraturan  menteri  bidang  nasional. Sementara  itu,  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  110 Tahun  2016  pasal  31  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa,  menjelaskan  peran  BPD yang meliputi pembahasan dan persetujuan usulan kepala desa dalam peraturan desa serta mengkomunikasikan keinginan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab pada pelaksaan berbagai tugas penting  dalam  pemerintahan  desa.  Beberapa  dari  fungsi-fungsi  tersebut  melibatkan musyawarah  penduduk  desa  dan  pengambilan  keputusan  musyawarah  terhadap pemerintahan desa, pemantauan pelaksanaan program dan anggaran desa, perwakilan kepentingan  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  fasilitasi  hubungan  antara pemerintah  desa  dan  organisasi  luar,  serta  memastikan  keterbukaan  dan  transparansi dalam kegiatan pemerintah desa. Fungsi BPD juga mencakup pengawasan pelaksanaan pemerintahan  desa  serta  identifikasi  unsur-unsur  yang  mendukung  penyelenggaraan fungsi utama dan juga mengawasi pelaksanaan pemerintah lokal desa.
Fungsi-fungsi  tersebut  menjadikan  BPD  sebagai  organisasi  utama  untuk menerapkan  prinsip  demokrasi  dan  pemerintahan  desa.  Bahwa  BPD  ialah  hasil  nyata pemerintahan,  dengan  prinsip  bahwa  pelaksanaan  pemerintah  serta  pembangunan perlu  memperhitungkan  keinginan  penduduk  yang  disampaikan  dan  diwujudkan melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Keinginan  masyarakat  dalam  pertimbangan
keputusan  yang  diambil  oleh  BPD  dapat  direalisasikan  pada  program  kerjanya. Pelaksanaan penemuan aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengacu pada panduan kegiatan  yang  mencakup  sasaran,  waktu,  dan  deskripsi  kegiatan.  Dalam  hasil  dari penemuan keinginan penduduk desa telah dijelaskan atas pembahasan tentang BPD.

## 2. Eksistensi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan Pemerintahan Desa
Ketidak  maksimalan  fungsi  pengawasan  BPD  disebabkan  karena  permasalahan hukum yang terkait dengan pengawasan terhadap pemerintah desa.  Salah satu fungsi sentral  yang  menimbulkan  kekhawatiran  dan  menjadi  perbincangan  semua  kalangan adalah fungsi pengawasan 22 . Dalam BPD masih terkait pada kepemimpinan pemerintah desa  dan  juga  bisa  memengaruhi  efektivitas  Badan  Permusyawaratan  Desa  atas pelaksaan  peran  sebagai  pengawasan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penyempurnaan peraturan  untuk  memberikan  kejelasan  hukum,  menjamin  kondisi  BPD  serta memastikan  BPD  dapat  melaksanakan  peran  pengawasan  pemerintahan  desa  dengan baik.  Dengan  mempertimbangkan  pemisahan  kekuasaan,  Badan  Permusyawaratan Desa  memiliki  otoritas  untuk  mengawasi  pemerintah  desa.  Teori  pengawasan  dapat dikaitkan dengan prinsip keselarasan kewenangan, atau checks and balances.
Perlu  diperhatikan,  dasar  hukum  yang  mengatur  keselarasaan  kekuasaan  atau pertanggungjawaban  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  kepada  pemerintah  desa. Peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  seperti  Undang-Undang  tentang  Desa dan  Peraturan  Pemerintah  Desa,  harus  menetapkan  hak,  wewenang,  dan  tanggung jawab  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  menjalankan  tugas  pengawasan  kepada pemerintahan  desa,  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  tugas  ini  dilaksanakan dengan  baik.  Kedetailan  hukum  menjadi  krusial  agar  BPD  dapat  menjalankan  fungsi pengawasannya dengan keyakinan penuh dan sesuai dengan ketentuan.
Menurut  teori  pengawasan,  penting  untuk  memastikan  bahwa  lembaga pengawasan  seperti  Badan  Permusyawaratan  Desa  mampu  mengetahui  pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap hukum oleh pemerintah desa, serta melakukan kegiatan
22 Liky Faizal, “Fungsi Pengawasan Dprd Di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Tapis 7, No. 13 (2011): 15–30.
pemantauan  penuh  untuk  mencegah  dan  menyelesaikan  masalah.  Pandangan  yang lebih  mendukung  pendekatan  berbasis  partisipasi  sebagai  landasan  utama  dalam pengelolaan  di  masa  yang  akan  datang  membuat  penerapan  pendekatan pengawasan menjadi kurang relevan 23 . Badan Permusyawaratan Desa juga harus mempunyai akses penuh  terhadap  informasi  dan  data  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan pengawasannya.  Badan  Permusyawaratan  Desa  melaksanakan  tugas  pengawasan kepada  pemerintahan  desa,  penting  untuk  memastikan  bahwa  badan  pengawas mempunyai  kemandirian,  keadaan  dan  kapasitas  yang  cukup  untuk  menjalankan fungsi pengawasannya. Terkait dengan teori pengendalian dan pemisahan kekuasaan, BPD  harus  sejajar  dengan  tingkat  pemerintah  desa  untuk  saling  mengawasi  dan menjamin penghormatan terhadap hukum dan kepentingan umum.
Pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen, merujuk pada  tindakan-tindakan  kepemimpinan  yang  diterapkan  untuk  memastikan  bahwa organisasi bisa mencapai tujuan, sasaran, dan fungsinya sesuai pada rencana, kebijakan, pedoman,  serta  juga  aturan  yang  telah  diatur  dan  dijalankan.  Oleh  karena  itu,  fungsi pengawasan  terletak  pada  memastikan  kesesuaian  pelaksanaan  dengan  rencana  dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dijelaskan sebagai tindakan pemantauan dengan cermat untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang tidak sesuai 24 . Revrisond (2000) menjelaskan  tentang  pengawasan  sebenarnya  mencakup  aspek  pengendalian  dan pemeriksaan  terhadap  pihak  atasan  atau  pemimpin  dengan  bawahannya  atau anggotanya 25 .  Dalam  Pasal  55  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Dijelaskan  bahwa  BPD  bertanggung  jawab  untuk  menanggapi  dan  menyampaikan keinginan  warga,  memantau  kinerja  kepala  desa,  dan  mendiskusikan  dengan  kepala desa  serta  menyetujui  kerangka  peraturan  desa.  Sementara  itu  bahwa  Permendagri Nomor  110  tahun  2016  Pasal  51  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa,  menjelaskan
23 Eko  Raharjo,  “Teori  Agensi  Dan  Teori  Stewarship  Dalam  Perspektif  Akuntansi,”  Enterprise  Risk Management, 2015, 31–41, Https://Doi.Org/10.1142/9789814632775_0003.
24 M. Agus Santoso, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, No. 4 (2011): 604–20, Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol18.Iss4.Art7. 25 Arif  Fuadi,  “Pengaruh  Pengawasan  Preventif  Dan  Pengawasan  Detektif  Terhadap  Efektifitas Pengendalian  Anggaran  (Studi  Empiris  Pada  Skpd  Di  Kota  Bukittinggi),”  Artikel  Skripsi,  2013,  1–22, Http://Www.Economicsbosowa.Unibos.Id/Index.Php/Eb/Article/View/224%0ahttp://Www.Economi csbosowa.Unibos.Id/Index.Php/Eb/Article/Download/224/226.
bahwa  peran  dari  BPD  sangat  berwenang  untuk  memberikan  umpan  balik  tentang bagaimana  kinerja  pemerintahan  desa  dilaksanakan,  dan  memiliki  hak  dalam melaksanakan pengawasan serta meminta klarifikasi terkait pelaksanaan pemerintahan desa.
Pemahaman  tentang  pengawasan,  juga  dinyatakan  para  ahli  yaitu  menurut Porter  (1992)  Mengungkapkan  bahwa  penggunaan  jenis  pengawasan  preventif  sangat penting  karena  mampu  mencegah  timbulnya  masalah 26 .  Bahwa  tentang  pengawasan menunjukkan  bahwa  perencanaan  dan  pengawasan  adalah  dua  elemen  yang  saling terhubung,  seperti  dua  aspek  dari  satu  kesatuan  yang  utuh.  Kedua  fungsi  ini  saling melengkapi  satu  sama  lain,  di  mana  pengawasan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa dukungan  dari  perencanaan,  dan  sebaliknya,  perencanaan  juga  memerlukan pelaksanaan  fungsi  pengawasan.  Dalam  konteks  ini,  keduanya  berperan  dalam mendukung rencana yang telah diatur dan diimplementasikan dengan baik. Pentingnya pengawasan  yang  efektif  menjadi  terlihat  dalam  kerja  sama  harmonis  antara perencanaan  dan  pelaksanaan 27 .  Mengawasi  dan  mengatur  peran  masyarakat  dalam melaksanakan  pemerintahan  daerah  memegang  peranan  yang  krusial  dalam meningkatkan tingkat profesionalisme, kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Peraturan  hukum  juga  dengan  jelas  mengatur  bahwa  partisipasi  masyarakat  sebagai bentuk  kontrol  sosial  memiliki  peran  yang  optimal 28 .  Pengendalian  ini  dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan salah, penyalahgunaan kekuasaan,  korupsi dan perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  kepentingan  umum.  Pengawasan  internal  ialah pengawasan  yang  dilaksanaka  dengan  pihak  badan  atau  departemen  internal  dalam kelompok,  sedangkan  dalam  pengawasan  eksternal  yang  dilakukan  terhadap  pihak lembaga  yang  beroperasi  diluar  organisasi 29 .  Dalam  melakukan  Pemantauan  atas
26 Elieser  Yohanes,  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (Apip)  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan,” Jurnal Paradigma (JP) 7, No. 2 (2018): 55–64.
27 Yohanes.
28 Muhammad  Fatchuriza  And  Achmad  Nurmandi,  “Partisipasi  Publik  Deliberatif  Berbasis  Website Dalam  Perumusan  Kebijakan  Daerah  (Studi  Kasus  Di  Dinas  Perizinan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman Tahun 2014),” Journal Of Governance And Public Policy 2, No. 3 (2015),
Https://Doi.Org/10.18196/Jgpp.2014.0044.
29 Achmad  Hariri,  “Legal  Reconstruction  Of  Local  Government  Supervision  Toward  Good  Local Governance” 436 (2020): 71–74, Https://Doi.Org/10.2991/Assehr.K.200529.015.
Kebijakan  Pemerintah  di  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  tugas  untuk mengamati  kebijakan  yang  diformulasikan  kepada  pemerintah  desa  guna memverifikasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan kepentingan dan keinginan warga desa, karena itu Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan saran atau masukan terkait kebijakan yang diajukan oleh pemerintah desa.
Konsep  pemisahan  kekuasaan  yang  dimana  dikemukakan  oleh  Montesquieu berarti  dalam  kekuasaan  pemerintah  tidak  boleh  terkonsentrasi  di  tangan  satu organisasi  atau  individu.  Dalam  konteks  ini,  lembaga  kontrol  seperti  Badan Permusyawaratan  Desa  memiliki  peranan  krusial  dalam  menjaga  keseimbangan  dan memastikan  kontrol  atas  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa.  Efektivitas fungsi pengawasan dapat dianggap optimal apabila dilakukan tindakan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan 30 . Pengawasan yang  efektif  memastikan  bahwa  pemerintah  desa  tidak  menyalah  gunakan kekuasaannya, namun bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai lembaga pengawas, perlu memiliki tugas  dan  kewenangan  yang  setara  dengan  pemerintah  desa.  Pengawasan  perlu diterapkan  secara  konsisten  di  setiap  bagian  organisasi,  khususnya  dalam  struktur pemerintahan,  guna  membangun  keyakinan  masyarakat  terhadap  berbagai  layanan yang  disediakan 31 .  Hal  ini  bertujuan  agar  Badan  Permusyawaratan  Desa  mampu melakukan  pemantauan  secara  independen  dan  tanpa  intervensi  atau  pengaruh  yang tidak semestinya dari pihak yang sedang diawasi. Adanya pembagian kekuasaan antara BPD dan juga pemerintahan desa ialah agar menjaga integritas  serta efektivitas dalam proses  melaksanakan  pengawasan.  Apabila  Badan  Permusyawaratan  Desa  diarahkan atau keadaan berada di bawah pemerintah desa, maka terdapat kecenderungan untuk mengorbankan  keadaan  dan  ketidak  netralan  dalam  fungsi  pengawasannya.  Badan Permusyawaratan  Desa  harus  mempunyai  kedudukan,  wewenang  dan  sumber  daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan objektif.
30 Syofyan Hadi, “Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Terhadap Studi Perubahan Uud Nri 1945),” Mimbar Keadilan Januari-Ju (2014).
31 Dr.Rahmawati Sururama, S, Stp, S.Ap, M.Si & Rizki Amalia, S.Stp,Map. "Pengawasan Pemerintah", N.D., 121.
Keberadaan BPD pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, memiliki fungsi sebagai organisasi independen dengan mandat untuk memastikan bahwa  kegiatan  perangkat  desa  sejalan  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Badan  ini juga  bertugas  mengawasi  penggunaan  anggaran  desa  dan  operasional  pemerintahan desa  untuk  memastikan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,  pembangunan,  dan  pengelolaan  sumber  daya  desa  demi  kepentingan masyarakat  desa.  BPD  memiliki  tanggung  jawab  yang  mencakup  tiga  aspek.  Satu, melakukan diskusi dan menyetujui format  peraturan desa yang disetujui  kepala desa. Kedua,  menerima  dan  menyampaikan  pendapat  serta  harapan  penduduk  desa,  tiga, menjalankan pengawasan terhadap tugas Kepala Desa 32 .
Dengan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, BPD menjadi bagian utama untuk bisa melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan desa sebagai pencegahan  tindakan  korupsi  atau  penyalahgunaan  kekuasaan 33 .  Melalui  kegiatan pemantauan, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengawasi penggunaan dana desa, termasuk dalam proses penentuan pembangunan dan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian,  Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  kemampuan  untuk  mengurangi risiko penyelewengan dana desa yang dapat merugikan masyarakat. BPD juga berperan dalam  memastikan  keterbukaan  dan  transparansi  Pemerintahan  Desa. Badan Permusyawaratan  Desa  memiliki  wewenang  untuk  mengumpulkan  data  tentang kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk melaksanakan fungsi  pengawasannya,  memiliki  wewenang  untuk  meminta  penjelasan  dari pemerintah  desa  terkait  kebijakan  yang  telah  diambil,  pertanggungjawaban  keuangan desa, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Pentingnya  hal  ini  adalah  agar  penduduk  desa  mendapatkan  akses  informasi yang lengkap dan akurat tentang kebijakan serta kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.  Kegiatan  musyawarah  Desa  merupakan  pertemuan  yang  dimana  BPD  dan
32 Achmad  Hariri,  “Eksistensi  Pemerintahan  Desa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Asas  Subsidiaritas  Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 26, No. 2 (2019): 253, Https://Doi.Org/10.22219/Jihl.V26i2.7799.
33 Vavirotus  Sholichah  And  Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  “Analisis  Keadaan  Tertentu  Tentang Penerapan  Pidana  Mati:  Studi  Kasus  Korupsi Bansos  Covid-19,”  Jurnal  Komunikasi  Hukum  (Jkh)  8, No.  2 (2022): 173–98, Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V8i2.48292.
pemerintah  tingkat  desa  serta  warga  desa,  dalam  pertemuan  ini  diadakan  oleh  BPD dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan  optimal 34 .  Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat berperan  sebagai  alat  untuk  mengajak  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  tata kelola  pemerintahan  desa.  Anggota  BPD  dipilih  secara  umum  yang  dimana  dari perwakilan masyarakat desa. Melalui BPD kepentingan serta harapan dari warga desa agar disampaikan kepada pihak pemerintah desa. Keterlibatan BPD dalam mengawasi kebijakan serta program yang diterapkan oleh pemerintah desa memiliki peranan yang penting. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Pengawasan tidak hanya diperlukan pada tingkat yang kecil,  tetapi  juga  penting  untuk  organisasi  pada  tingkat  nasional  juga  memerlukan pengawasan 35 . Namun, dalam mengawasi pemerintahan desa, ada beberapa hambatan yang  dapat  memengaruhi  efektivitas  Badan  Permusyawaratan  Desa,  salah  satunya adalah  minimnya  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  anggota  dapat menjadi  hambatan  pada  pelaksanaan  pengawasan.  Maka  dari  itu,  diperlukan  inisiatif program pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan keahlian anggota PBD dalam  melakukan  tugasnya  sebagai  pengawas  dengan  efektif.  Selain  itu,  BPD  dalam mengawasi pemerintahan desa juga dapat terbatas oleh campur tangan atau pengaruh dari pihak pemerintah desa yang memiliki kepentingan tertentu.
Ketergantungan  BPD  terhadap  pihak  pemerintahan  desa,  baik  hal  tentang sumber  daya  dan  anggaran  desa,  dapat  mengancam  Badan  Permusyawaratan  Desa yang  dimana  pelaksanaannya  sebagai  pengawas.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  yang  kuat  terhadap  eksistensi  BPD.  Tugas pengawasan  tersebut  mencakup  pencegahan  pelanggaran  hukum,  penerapan transparansi  dalam  pemerintahan,  dan  keterlibatan  masyarakat.  Meskipun  demikian, beberapa hambatan dapat mengurangi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan  tugas  pengawasannya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perlindungan  dan pengakuan  yang  kuat  terhadap  peran  mereka  melalui  pengawasan  pemerintah  desa, sekaligus melakukan upaya peningkatan keterampilan anggota BPD.
34 Mangoto, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam.”
35 Agung  Suseno,  “Eksistensi  Bpkp  Dalam  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan”  17,  No.  1988 (2010): 15–30.

## D. PENUTUP
Salah satu tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa adalah melaksanakan tanggung  jawab  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  47  tahun  2015  tentang  perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  mencakup memberikan  masukan  serta  juga  rekomendasi  kepada  Pemerintah  Desa  dalam  usaha meningkatkan dan memajukan desa. Selain itu, Badan ini juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun peraturan desa, mengawasi proyek pembangunan desa, dan menjadi forum  bagi  warga  untuk  menyuarakan  aspirasi  serta  berpartisipasi  dalam  pembuatan kebijakan  desa  telah  diatur  pada  Pasal  55  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014  tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa membantu pemerintah desa membuat keputusan yang berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk desa.
Berdasarkan teori sistem pengawasan dan keberadaan dalam BPD terlibat dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas kepada pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa  BPD  sangat  penting  dalam  melaksanakan  fungsinya  pengawasannya  terhadap pemerintahan.  Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  wewenang  untuk  memantau, mengawasi,  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemerintah  desa agar  sesuai  dengan  rencana  pembangunan  desa.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa tidak hanya sekedar memperluas pemerintahan desa, namun juga mewakili masyarakat dalam  menyampaikan  kepentingannya  kepada  pemerintah  desa.  BPD  akan  menjadi kuat  dan  fungsi  pengawasan  pengelolaan  desa  yang  sangat  baik  akan  membantu kemajuan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad KM., M.Si, H. Mansyur. “Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.” PT
Balai Pustaka 7, no. 1 (2018): 82–95.
Armando, Gerry. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.” Jornal Universitas Negeri Padang, 2013, Hal.27.
Awi,  Nezar  Abdillah.  “PELAKSANAAN  FUNGSI  BADAN  PERMUSYAWARATAN

## DESA  DI  DESA  KALANG  KECAMATAN  SIDOREJO  KABUPATEN  MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Nezar,” 2008, 282.
Bunga, Dinda Lestari, and Muridah Isnawati. “Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak  Pidana  Penganiaya.”  Widya  Yuridika  5,  no.  1  (2022):  127. https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587.
Dr. Rahyunir Rauf, M.Si & Sri Maulidiah. S.Sos, M.Si. PEMERINTAHAN DESA, n.d. Dr.Muhaimin, SH., MH. Hum. Metode Penelitian Hukum, 2008.
Dr.Rahmawati  Sururama,  S,  STP,  S.AP,  M.Si  &  Rizki  Amalia,  S.STP,  MAP.

## PENGAWASAN PEMERINTAH, n.d.
Faizal, Liky. “Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah.” Jurnal TAPIs 7, no. 13 (2011): 15–30.
Fatchuriza,  Muhammad,  and  Achmad  Nurmandi.  “Partisipasi  Publik  Deliberatif Berbasis  Website  Dalam  Perumusan  Kebijakan  Daerah  (Studi  Kasus  Di  Dinas Perizinan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  Tahun  2014).”  Journal  of  Governance  and Public Policy 2, no. 3 (2015). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044.
Fuadi,  Arif.  “Pengaruh  Pengawasan  Preventif  Dan  Pengawasan  Detektif  Terhadap
Efektifitas  Pengendalian  Anggaran  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Di  Kota Bukittinggi).” Artikel Skripsi, 2013,1–22.
http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/224%0Ahtt p://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/224/226.
Hadi,  Syofyan.  “Prinsip  Checks  And  Balances  Dalam  Struktur  Lembaga  Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Terhadap Studi Perubahan UUD NRI 1945).” Mimbar Keadilan Januari-Ju (2014).
Hariri,  Achmad.  “Eksistensi  Pemerintahan  Desa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Asas Subsidiaritas  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.”
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 26, no. 2 (2019): 253.
https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799.
Hariri, Achmad. “Legal Reconstruction of Local Government Supervision Toward Good Local Governance” 436 (2020): 71–74. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.015. Indra  Rahmatullah.  “Rejuvinasi  Sistem  Checks  and  Balances  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (2013): 215–26.
Jayantara, Made. “Instrumen Rekomendasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan  Oleh  Pemerintah  Daerah.”  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) 4, no. 3 (2015). https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07. Mangoto, Karlos. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam,” 2015, 11. Muzaqqi, Fahrul. “Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia.” Jurnal Review Politik 03 (2013): 1.
Pamungkas,  Fitrah  Agung  Sabda,  and  Anang  Dony  Irawan.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.”
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 99–108.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390.
Purwanti,  Maya  Novira,  and  Achmad  Hariri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Atas  Kelangkaan  Minyak  Goreng  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.”  Sultan  Jurisprudence:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055.
Puspitasari,  R  J,  and  A  Q  P  Sulistyo.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Penipuan Online  Shop  Dengan  Merujuk  Pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016.”
Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://j urnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213.
Raharjo,  Eko.  “TEORI  AGENSI  DAN  TEORI  STEWARSHIP  DALAM  PERSPEKTIF
AKUNTANSI.” Enterprise Risk Management, 2015, 31–41.
https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003.
Santoso,  M.  Agus.  “Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Menjalankan Fungsi  Pengawasan.”  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  18,  no.  4  (2011):  604–20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7.
Setyowati, Dewi, Nurul Hudi, and Levina Yustitianingtyas. “Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional.” Perspektif Hukum 16, no. 2 (2017): 202. https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65.
SUSENO, AGUNG. “EKSISTENSI BPKP DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN” 17, no. 1988 (2010): 15–30.
Umar  Sholahudin  ,  M.  Hari  Wahyudi,  Achmad  Hariri,  and  Dosen.  “PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan).” Cakrawala Jurna Litbang Kebijakan 11, no. 2 (2017): 145–55.
Vavirotus Sholichah, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Analisis Keadaan Tertentu Tentang  Penerapan  Pidana  Mati:  Studi  Kasus  Korupsi  Bansos  Covid-19.”  Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022): 173–98.
https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292.
Vima  Septia,  Agus  Supriyo.  “LEGAL  PROTECTION  OF  CONFIDENTIALITY  OF PERSONAL  DATA  OF  LOCAL  TAXPAYERS  PERLINDUNGAN  HUKUM KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA WAJIB PAJAK DAERAH Vima” 4, no. 6 (2023): 31–41.
Virgistasari,  Aulia,  and  Anang  Dony  Irawan.  “Pelecehan  Seksual  Terhadap  Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” Media of Law and Sharia 3, no. 2 (2022): 106–1123. https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336.
Wardana,  Dodi  Jaya.  Potik  Hukum  Pemerintahan  Desa.  Jurnal  Justiciabelen.  Vol.  1,  2019. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827.
Yohanes,  Elieser.  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (Apip)  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan.” Jurnal Paradigma (JP) 7, no. 2 (2018): 55–64.
Zola Agustina, Zola Agustina, and Achmad Hariri. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian  Diagnosa  Oleh  Dokter  Hingga  Mengakibatkan  Kematian  Anak  Dalam
Kandungan.” Iblam Law Review 2, no. 2 (2022): 108–28.
https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79.