INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan
Tamara Sujarwo Putri 1 ✉ , Sri Setyadji 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: tamarasujarwo1312000133@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia memiliki kekayaan alam yang bernilai ekonomi tinggi yang terdapat didalam sumber daya alam pada sektor pertambangan. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan bahan tambang yang melimpah salah satunya yaitu mineral dan batubara. Berbagai bentuk badan usaha saling bersaing melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber alam pada sektor tambang yang menjadi bahan produksinya.  dengan  kegiatan  tersebut  dapat  menimbulkan  banyaknya  badan  usaha  tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan yang sejatinya mengharuskan  pelaku  usaha  memperoleh  izin  usaha  pertambangan  sebelum  melakukan  kegiatan pertambangan.  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  tanpa  izin  pertambangan melakukan kegiatan eksploitasi belum jelas diatur didalam UU Minerba. Hal ini harus dipertimbangkan kembali guna menghindari permasalahan yang dapat mempengaruhi dari aspek hukum serta kerugian negara dan masyarakat sebab kekayaan alam yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran  rakyatnya.  Mengenai  pelaku  usaha  tanpa  izin  usaha  pertambangan  pemerintah seharusnya  memiliki  peranan  penting  dalam  hal  pengawasan  seperti  mengarahkan,  mengawasi, mengurus, mengawasi  terhadap semua kegiatan usaha pertambangan agar menindak tegas secara hukum pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin.
Kata Kunci: Pertambangan, Pelaku Usaha, Eksploitasi

## Abstract
Indonesia has natural wealth with high economic value, which includes natural resources in the mining sector. This wealth of natural resources produces abundant mining materials, one of which is minerals and coal. Various forms of business entities compete with each other to carry out exploration and exploitation  activities  of  natural  resources  in  the  mining  sector  which  are  the  materials  for  their production. This activity can give rise to many business entities that are not recreational and do not have permits but carry out mining activities which actually require business actors to obtain a mining business permit before carrying out mining activities. Legal liability for business actors who carry out exploitation activities without a mining permit is not yet clearly regulated in the Minerba Law. This must be reconsidered in order to avoid problems that could have an impact from a legal aspect as well as losses to the state and society due to natural resources which should be able to provide welfare and  well-being  for  its  people.  Regarding  the  business  of  perpetrators  without  a  mining  business permit,  the  government  should  have  an  important role  in  terms  of  supervision,  such  as  directing, supervising, administering, supervising all mining business activities in order to take firm legal action against perpetrators who carry out mining without a permit.

## Keywords: Mining, Business Actors, Exploitation

## PENDAHULUAN
Indonesia menjadi negara yang kepulauannya memiliki banyak sekali kekayan alamnya yang melimpah. Asetnya yang bernilai ekonomi tinggi ini ada pada sumber daya alam di sektor  pertambangan  Indonesia.  (Hartana,  2017)  mineral  serta  batu  bara  ialah  satu  dari sekian hasil alam yang kaya dari bahan tambang. Mengingat salah satunya ialah mineral serta batubara yang menjadi kelimpahan alami yang melimpah di muka bumi yang menjadi ciri  khas  yang  tidak  ada  habisnya,  maka  dalam  mengolahnya  seharusnya  dilakukan seoptimal mungkin, efektif, sewajarnya agar tidak berbahaya bagi ekosistem dan sungguh- sungguh untuk mendapatkan manfaat yang maksimal bagi individu-individu yang sedang berkembang secara berkelanjutan.
Aktivitas bisnis tambang mineral serta batubara menjadi aktivitas bisnis tambang yang memiliki peran utama dalam memberi  manfaat tambahan bagi perkembangan keuangan masyarakat  dan  pengelolaan  secara  berkelanjutan.(Nicodemus  Wisnu  Pratama,  2019) Kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggung jawab yang tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan. Perkembangan pertambangan  di  Indonesia  sebenarnya  diharuskan  semua  pelaku  usaha  untuk mendapatkan  izin  pertambahan  sebelumnya  untuk  beroperasi  sebelum  menjalankan kegiatan  tambang  yang  pada  dasarnya  harus  memenuhi  berbagai  macam-macam  izin
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas  UU  No.  4  Tahun  2009  mengenai  Pertambangan  Mineral  serta  Batubara  (kemudian dinamakan  UU  Minerba)  yaitu  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP):  Izin  untuk  melaksanakan Usaha  Pertambangan;  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK):  izin  guna  menjalankan bisnis tambah di daerah izin usaha pertambangan khusus; IUPK menjadi Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:  izin  bisnis  yang  diberi  menjadi  ekstensi  sesudah  tuntasnya penyelenggaraan  Kontrak  Karya  ataupun  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan Batubara; Izin Pertambangan Rakyat (IPR): izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah tambang  rakyat  dengan  luas  daerah  serta  investasi  terbatas;  Surat  Izin  Penambangan Batuan  (SIPB):  izin  yang  diberi  guna  menjalankan  aktivitas  bisnis  pertambangan  batuan golongan tertentu ataupun untuk kebutuhan kategoris.; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan serta Penjualan: izin usaha yang diberi kepada Perusahaan guna membeli, memuat, serta menjualkan produk tambang mineral  maupun batubara; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):  izin  yang  diberi  guna  menjalankan  aktivitas  bisnis  jasa  tambang  inti  yang berhubungan  pada  bagian  aktivitas  bisnis  tambang;  dan  IUP  yang  berguna  dalam penjualan.
Sebagai bentuk jaminan atas kekayaan alam dan merupakan kekayaaan yang berada didalamnya seharusnya negara membatasi hal tersebut, maka dalam UU Minerba terdapat pengaturan yang mengarahkan kepada pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin. Selanjutnya, penelitian ini berencana membedah berbagai peraturan dan pedoman terkait masalah  ini  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  hukum  pelaku  tanpa  izin pertambangan.  Negara  juga  mempunyai  hak  penguasaan  yang  berisi  kekuasaan  untuk mengarahkan,  mengawasi,  mengurus,  mengawasi  serta  kewajiban  dalam  memperoleh manfaat yang bersar bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, dalam kegiatan pertambangan tanpa izin mempengaruhi permasalahan dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kegiatan pertambangan tanpa izin merugikan negara dan  masyarakat  sebab  seharusnya  kekayaan  alam  Indonesia  yang  dimiliki  oleh  negara mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. (Novita Sari, 2023) Dilihat dari satu sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang diabaikan dalam mencari keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerusakan dalam lingkungan  hidup  akibat  pertambangan  tanpa  izin  yang  semakin  banyak  menghabiskan aset-aset biasa yang dibatasi. (Herry Liyus, 2019).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian memakai metode  normative yang  bisa  diartiakn  dalam hal untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum agar  bisa menyelesaikan berbagai isu yang sedang dihadapi dengan menggunakan bahan aturan tertulis atau hukum normatif lainnya. Manfaat dalam metode ini mempermudah menyelesaikan permasalahan dengan mencari jawaban dari bahan yang tertulis dalam peraturan undang-undang atau hukum yang merupakan atuean atau norma yang bisa diterima oleh perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini juga bisa disebut penelitian kepustakaan dikarenakan diperlukannya bahan  untuk  melengkapi  penelitian  ini  seperti  kamus,  jurnal,  buku  dan  lainnya.  (peter mahmud, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambangan dan Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Bidang Pertambangan
Pertambangan  menurut  UU  Minerba  mencirikannya  dalam  berbagai  atau  semua tahapan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penyelidikan,  pengelolahan  yang  meliputi pemeriksaan  umum,  penyelidikan,  kajian  ketercapaian,  pengembangan,  penambangan, penanganan  serta  purifikasi,  pengantaran  serta  kesepakatan,  beserta  aktivitas  setelah penambangan. Definisi ini menjelaskan bahwasanya Tindakan tambang merupakan sebuah Tindakan  besar  yang  tentunya  juga  mampu  memberi  utilitas  yang  sangat  tinggi  untuk pengelolanya. (Gocha Narcky Ranggalawe, 2023) Pertambangan  adalah  sejenis tindakan pengelolahan mineral dan bahan pertambang lainnya yang berasal dari dalam bumi. Bahan mineral disebut juga sumber daya alam yang tak terbaharui, artinya setelah mineral digali, mineral tersebut tidak dapat dipulihkan atau kembali ke kondisi aslinya. Pertambangan ini melibatkan pengambilan material yang dapat diambil dari bumi.
Usaha  pertambangan  merupakan  suatu  gerakan  untuk  meningkatkan  penggunaan hasil bahan tambang  yang  berada pada bumi. Usaha tersebut dapat  dirumuskan  dalam berbagai kegiatan seperti Pemeriksaan umum usaha pertambangan adalah pemeriksaan geografis atau geofisika secara menyeluruh, baik dari darat, perairan, maupun dari udara yang bertujuan untuk memberikan peta daratan secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk  menentukan  indikasi  keberadaan  bahan  hasil  galian;  Eksplorasi  adalah  usaha pemeriksaan tanah pertambangan untuk menentukan secara lebih lengkap atau tegas sifat dan luas suatu bahan hasil galian; Eksploitasi ialah Upaya dari tambang yang bertujuan guna menciptakan  bahan  hasil  galiannya  serta  pemanfaatannya;  Penanganan  serta  purifikasi pertambangan ialah usaha guna menggarap sifat-sifat subjek galian dan memanfaatkannya
agar  mendapatkan  komponen-komponen  yang  termuat  pada  subjek  hasil  galiannya; Pengangkutan ialah semua Upaya pindahya subjek galian dari daerah penyelidikan, daerah transaksi  ganda,  atau  dari  tempat  penanganan    ke  tempat  lain;  Penjualan  adalah  bisnis transaksi apa pun yang timbul karena  penanganan atau pemurnian bahan galian. (M. T. Toha, 2019; Muhammad Agus Fajar Syaefudin, 2020)
Dalam banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang dijelaskan diatas  dapat juga mengakibatkan  munculnya  berbagai  kejahatan  dalam  bidang  pertambangan.  Kejahatan yang  pertama  yakni  kegiatan  suatu  bisnis  pertambangan  tidak  diserta  Izin  Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang kedua, penyampaian laporan yang palsu ataupun distorsi ataupun data palsu. Dari berbagai banyaknya kejahatan dalam pertambangan yang seirng terjadi yakni kegiatan usaha yang tidak disertai izin melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. (Hesti Endrawati, 2023)
Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Usaha  Tanpa  Izin  Melakukan  Kegiatan  Usaha Pertambangan
Di  Indonesia,  banyak  sekali  dilakukan  ekplorasi  dan  eksploitasi  baik  di  sektor pertambangan  maupun  non-tambang.  Beragamnya  jenis  badan  usaha  yang  ada menyebabkan para pelaku berlomba-lomba melakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi sumber  daya  alam  dalam  sektor  tambang  yang  menjadikan  bahan  baku  produksinya. Eksplorasi dan Eksploitasi adalah dua istilah yang terkait erat dengan tujuan suatu kegiatan pertambangan.  Pasal  1  angka  15  UU  Minerba  menjelaskan  pengertian  eksplorasi  yaitu aktivitas  bisnis  tambang  guna  mendapatkan  informasi  dengan  lengkap  serta  cermat mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebarannya, kualitas serta sumber daya yang diukur dari subjek galiannya, beserta informasi terkait lingkungan sosial serta lingkungan hidup. (Novi Yanti Sandra Tutuarima, 2022)
Pengertian Ekploitasi sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 9 UU No 22 Tahun 2001 mengenai minyak serta gas bumi ialah deretan aktivitas yang tujuannya guna menciptakan minyak serta gas bumi dari daerah kerja yang ditetapkan, yang meliputi pengeboran serta penangan  sumur,  membangun  sarana  pengangkut,  menyimpan  serta  mengolah  guna memisahkan  serta  memurnikan  minyak  maupun  gas  bumi  di  lapangan  beserta  aktivitas lainnya  yang  membantu.  Pengertian  eksploitasi  ini  mempunyai  kemiripan  dengan pengertian  operasi  produksi  dalam  UU  Minerba,  bahwa  menurut  Pasal  1  angka  17  UU Minerba  Operasi  produksi  ialah  deretan  aktivitas  bisnis  tambang  yang  mencakup pengembangan,  menambang,  penanganan  serta  purifikasi  maupun  mengembangkan
maupun  memanfaatkan  yang  mencakup  pengiriman  serta  penjualan,  beserta  cara mengendalikan imbas ekologis selaras pada hasil kajian kemungkinan.
Mengingat kekhawatiran baru-baru ini sehubungan dengan kegaiatan eksplorasi dan eksploitasi  membuat  badan  usaha  berlomba-lomba  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut yang dapat menimbulkan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Maka harus di tindak lanjuti sesuai ketentuan dalam  UU Minerba. Sanksi pidana pada pelaku bisnis eksplorasi tidak disertai izin diurus dalam Pasal 160 UU Minerba yang berbunyi “Setiap individu yang memiliki  IUP  ataupun  IUPK  di  tahapan  aktivitas  Eksplorasi  namun  menjalankan  aktivitas Operasi Produksi dipidana penjara terlama 5 (lima) tahun serta denda terbanyak sejumlah Rp. 100.000.000 (serratus miliar rupiah)”. Pasal 158 UU Minerba bunyinya “Setiap individu yang  melaksanakan  penambangan  tidak  berizin  sesuai  maksud  dari  Pasal  35  dipidana penjara  terlama  5  (lima)  tahun  serta  denda  terbanyak  Rp.  100.000.000  (serratus  miliar rupiah)” Pengaturan mengenai sanksi pidana pada undang -undang tersebut belum cukup untuk memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tanpa izin pertambangan yang melakukan eksploitasi tambang, sebab ketetapan pada Pasal 158 UU Minerba hanya mengurus sanksi pidana untuk pelaku tanpa izin pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan sementara pada Pasal 160 UU Minerba hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi tambang dengan izin eksplorasi.
Ketentuan pidana pada Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwasanya pelaku tanpa izin  menjalankan  aktivitas  pertambangan  dipidana  penjara  terlama  5  tahun  serta  denda maksimal  seratur  milliar  rupiah.  Akan  tetapi,  kegiatan  penambangan  berbeda  dengan kegiatan eksploitasi. Dalam Pasal 1 Angka 19 UU Minerba, yang dimaksud penambangan ialah aktivitas guna menghasilkan mineral maupun batubara ataupun ikutan mineral lainnya. (Yuwono  Prianto,  2019)maksud  dari  penambangan  sesuai  Pasal  1  angka  19  UU  Minerba hanya menyangkut kegiatan produksi, sedangkan eksploitasi adalah suatu perkembangan pembangunan,  penambangan,  penanganan,  purifikasi  ataupun  perbaikan,  serta pemanfaatan, pengiriman serta penjualan barang-barang penambangan.(Sanawiah, 2022) Maka pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan eksploitasi karena kegiatan ini sering terjadi di dalam sektor pertambangan sendiri.
Kegiatan eksploitasi pertambangan tanpa izin juga merugikan negara dan masyarakat sebab seharusnya kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara mampu memberikan kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  masyarakatnya.  (Herman,  2022)Dilihat  dari satu  sudut  pandang,  ada  beberapa  sudut  pandang  yang  diabaikan  dalam  mencari
keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerugian lingkungan hiup akibat pertambangan  tanpa  izin  yang  semakin  banyak  menghabiskan  aset-aset  biasa  yang dibatasi.

## SIMPULAN
Kekayaan  sumber  daya  alam  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  di  Indonesia  ialah  di sektor pertambangan Hasil dari bahan tambang tersebut salah satunya adalah mineral dan batu bara. Melihat bahwasanya mineral serta batubara menjadi kekayaan alam yang melimpah  membuat  badan  usaha  berlomba  lomba  melakukan  kegiatan  usaha pertambangan  seperti  kegaiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  yang  menjadikan  kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggung jawab yang  tidak  mempunyai  izin  tetapi  melakukan  kegiatan  pertambangan.  Perkembangan pertambangan  di  Indonesia  sejatinya  mengharuskan  semua  pelaku  usaha  untuk memperoleh izin bisnis penambangan sebelum melakukan aktivitas bisnis penambangan, namun  pada  UU  minerba  hanya  mengatur  pertanggungjawaban  terhadap  kegiatan eksplorasi  sedangkan  kegiatan  eksploitasi  belum  jelas  diatur  dalam  undang-undang tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Gocha Narcky Ranggalawe. (2023). Dilema Penegakan Hukum
Penyelesaian  Pertambangan Tanpa Izin. Marwah Hukum, 1(1), 29 – 40.
Hartana.  (2017).  Hukum  Pertambangan   (Kepastian  Hukum  Terhadap  Investasi  Sektor Pertambangan  Batubara Di Daerah). 3(1).
Herman. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan  Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. Halu Ole0, 4(2Herman).
Herry  Liyus.  (2019).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pertambangan Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Inovatif, 7(1).
Hesti Endrawati.
(2023). Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan   Pertambangan  Illegal  Bahan  Galian  C   (Studi  Kasus  Di  Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). Restorica, 9(1), 37 – 43.
M. T. Toha. (2019). SIMULASI BERM TERHADAP KESTABILAN LERENG FINAL  TAMBANG BATUBARA METODE PSEUDO-STATIK. Jurnal Pertambangan, 3(4).
Muhammad Agus Fajar Syaefudin. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. Diktum, 8(1).
Nicodemus  Wisnu  Pratama.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku Penambangan Tanpa Izin  Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara  (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). 8(1).
Novita Sari. (2023). Antroposentrisme Pada Kegiatan Eksplorasi  Pertambangan Ilegal Di Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 4(1), 60 – 100.
Novi  Yanti  Sandra  Tutuarima.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin. Tatohi, 1(12).
peter mahmud. (2005). Penelitian Hukum (edisi revisi).
Sanawiah. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin  Berbasis Transendental.
Setya Dharma, 5(1).
Yuwono  Prianto.  (2019).  Penegakan  Hukum  Pertambangan  Tanpa  Izin  Serta Dampaknya   Terhadap  Konservasi  Fungsi  Lingkungan  Hidup.  Bina  Hukum Lingkungan, 4(1).