## KEDUDUKAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
Demi Teguh Aripianto Lembaga Pengkajian Hukum dan HAM Email: demian.joza1122@gmail.com

## Abstrak
Pembuktian  secara  umum  bisa  dibilang  suatu  proses  perbuatan  membuktikan dalam  artian  memberikan  atau  memperlihatkan  bukti,  melakukan  kebenaran, melaksanakan,  menandakan  dan  meyakinkan.  Dalam  proses  pemeriksaan persidangan  ada  beberapa  tujuan  pembuktian  secara  umum  bagi  para  pihak. Dalam  hal  pembuktian,  pelaku  diberikan  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia melakukan  tindak  pidana  ataupun  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum.  Berkaitan  dengan  pembuktian  terbalik  ini,  kasus  gratifikasi  merupakan kasus  yang  sering  terjadi  di  kalangan  masyarakat  dalam  urusan  memperlancar urusannya.  Gratifikasi  merupakan  suatu  kejahatan  khusus,  karena  tergolong  dari kejahatan  tindak  pidana  korupsi  dan  juga  bisa  disebut  sebagai  kejahatan  kera putih.  Dikatakan  kejahatan  keraputih  karena  kejahatan  ini  di  khususkan  bagi mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam suatu pemerintahan dan atau lembaga Negara lainnya.
Kata-Kunci: Pembuktian,  Pembuktian  Terbalik,  Gratifikasi,  Tindak  Pidana Khusus

## Abstract
Proof in general can be said to be a process of proving in the sense of giving or showing evidence, practicing the truth, carrying out, signifying and convincing. In the  course  of  the  examination  of  the  proceedings  there  are  several  general evidentiary purposes for the parties In terms of proof, the perpetrator is given the right to  prove that he committed a criminal act  or is not  in  accordance  with the demands of the Public Prosecutor. With regard to this reverse proof, gratification cases  are  cases  that  often  occur  among  the  public  in  matters  of  smoothing  their affairs.  Gratification  is  a  special  crime,  because  it  is  classified  as  a  crime  of corruption  and  can  also  be  called  the  crime  of  white  apes.  It  says  crimes  are common  because  these  crimes  are  specifically  for  those  who  have  offices  or positions in a government and or other State institutions.
Keywords: Proof, Reverse Proof, Gratification, Special Crimes

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Yahya  harahap  memberikan  definisi  pembuktian  yaitu  serangkaian ketentuan  yang  berisi  kaidah  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan undang-undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa. 1
Pembuktian  secara  umum  bisa  dibilang  suatu  proses  perbuatan membuktikan  dalam  artian  memberikan  atau  memperlihatkan  bukti,  melakukan kebenaran,  melaksanakan,  menandakan  dan  meyakinkan.  Dalam  proses pemeriksaan persidangan ada beberapa tujuan pembuktian secara umum bagi para pihak, yaitu;
Bagi  Penuntut  umum,  pembuktian  adalah  merupakan  usaha  untuk meyakinkan  Hakim  yakni  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,agar  menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
Bagi  terdakwa  atau  penasehat  hukum,  pembuktian  merupakan  usaha sebaliknya untuk  meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan  terdakwa  dibebaskan  atau  dilepas  dari  tuntutan  hukum  atau meringankan  pidananya.Untuk  itu  terdakwa  atau penasehat  hukum  jika  mungkin harus  mengajukan  alat  alat  bukti  yang  menguntungkan  atau  meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti  yang  ada  dalam  persidangan  baik  yang  berasal  dari  penuntut  umum  atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. 2
Terdapat pengecualian terhadap teori pembuktian yaitu yang diatur dalam Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Teori  pembuktuan  perkara korupsi  diatur dalam Pasal  12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal  37, Pasal  37 A dan Pasal 38B.
Korupsi  tergolong  pada  tindak  pidana  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary crime ).  Karena  telah  merusak,  tidak  saja  keuangan  negara  dan  potensi  ekonomi negara,  tetapi  juga  telah  memporak  porandakan  pilar-pilar  sosial  budaya,  moral, politik tatanan hukum dan keamanan nasional. Dimana kriteria dari kejahatan luar biasa  yaitu  meluas  dan  sukar  pemberantasannya.  Oleh  karena  itu  harus  dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Berdasarkan kajian dan pengalaman yang ada, setidaknya  ada  8  penyebab  terjadinya  korupsi  di  Indonesia  diantaranya:  sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan  yang  tidak  efektif,  tidak  ada  keteladanan  pemimpin,  budaya masyarakat yang kondusif KKN. 3
Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang- undang, gratifikasi merupakan  suatu  hal  yang  relatif  baru  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  di Indonesia. Akhir-akhir ini persoalan gratifikasi  menjadi masalah besar bagi  bangsa  Indonesia.  Angka  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  pun  semakin meningkat.  Gratifikasi    merupakan  salah  satu  bentuk  korupsi  yang  selama  ini
1 Yahya  Harahap, “Pembahasan  dan  Penerapan  KUHAP;  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding, Kasasi  dan Peninjauan  Kembali”, (  Jakarta  :  Sinar  Grafika,    2005),  hlm. 252.
2 H.S. Brahmana, SH.,MH, Teori  dan Hukum Pembuktian.
3 Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi penyakit Korupsi , (Jakarta: Penerbit Republika, 2004
banyak  dipraktikkan  dalam  birokrasi  oleh  pegawai  negeri    dan  penyelenggara negara,  tetapi  jarang  tersentuh  hukum.  Padahal  realitasnya,  mempengaruhi  sikap pegawai  negeri  dan  penyelenggara  negara  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya. 4
Tetapi  juga  banyak  kasus  gratifikasi  yang  sudah  menyeret  mereka  ke penjara  akibat  melanggar  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Gratifikasi  diatur dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Dalam  penjelasan  pasal tersebut,  gratifikasi  didefinisikan  sebagai  suatu  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan wisata,  pengobatan  cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 5
Tindak  pidana  gratifikasi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  sehingga membutuhkan cara-cara khusus dalam memberantasnya. Berbanding lurus dengan masalah  pemberantasannya  yang  sulit,  para  penegak  hukum  rupanya  juga kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana yang satu ini. Masalah pembuktian dalam  tindak  pidana  gratifikasi  juga  merupakan  masalah  yang  rumit,  karena pelaku  tindak  pidana  gratifikasi  ini  kebanyakan melakukan  kejahatannya  dengan sangat  rapi,  sistematis,  dan  terencana.  Serta  dilakukan  pula  oleh  oknum  yang berpendidikan terutama para birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. 6
Strict  Liability adalah  unsur  kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak penggugat  sebagai  dasar  ganti  rugi.  Ketentuan  ayat  tersebut  merupakan Lex Specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.
Pembuktian  terbalik  sepintas  bertentangan  dengan  asas  praduga  tak bersalah,  yang  mengandung  arti  bahwa  seseorang  yang  didakwa  melakukan korupsi harus mampu membuktikan bahwa harta benda yang diduga hasil korupsi itu bukan karena korupsi, tetapi kekayaannya itu didapatkan melalui usaha-usaha yang  sah.  Jadi  seseorang  dianggap  bersalah  sebelum  dia  membuktikan  hartanya diperoleh  secara  legal.  Pokok  permasalahan  yaitu  bagaimana  sistem  pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dalam penerapannya?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Normatif,  yaitu penelitian  yang  dapat  diartikan  sebagai  suatu  prosedur  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, 7
4 Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
5 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
6 Adami  Chazawi, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Bandung:  PT  Alumni, 2008)
7 Johnny  Ibrahim,  2012, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia, hal 57.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  penelitian  dengan  cara  analisis terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  hukum  dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum 8
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konseptual  ( Conceptual Approach ).
Penelitian  hukum  normatif  mengacu  pada  penggunaan  data  sekunder. Sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan  peneliti  bertumpu  pada  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier 9
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  berupa  bahan  hukum  primer dengan  mencari  dan  mengumpulkan  peraturan  perundang-undangan,  baik  berupa undang-undang  dan  peraturan  lain  yang  sifatnya  vertikal  maupun  horizontal. Kemudian  membaca,  memetakan  dan  menyusun  bahan-bahan  tersebut  ke  dalam suatu kerangka metodis yang padu.
Selain  itu,  pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  juga  dilakukan  dengan studi kepustakaan serta dengan cara mengunduh lewat internet. Penulis membaca buku-buku literatur, makalah, disertasi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier  terkumpul.  Setelah  bahan  hukum terkumpul  selanjutnya  diolah  melalui  tahapan  menstrukturkan,  mendeskripsikan, dan  mensistemasi  bahan  hukum  dan  selanjutnya  dianaliis  dengan  menggunakan preskriptif  Analitik,  yaitu  analisis  dimaksudkan  untuk  memberikan  argumentasi atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Argumentasi  dilakukan  untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian atau dengan argumentasi akan  hasil  penelitian  dengan  memberikan  preskripsi  atau  penilaian  mengenai benar  atau  salah  apa  yang  seyogyanya  menurut  hukum  terhadap  fakta  atau peristiwa  hukum. 10 Selanjutnya  dikaitkan  dengan  konsep  dan  teori  terkait  untuk mendapatkan  kejelasan  masalah  yang  diteliti,  melalui  penalaran  hukum  ( legal reasoning )  yang  logis,  sistemik,  dan  runtut  dengan  mengabstraksikan  peraturan perundang–undangan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  beban  pembuktian  terbalik  dalam  hukum  acara  pidana  korupsi, dapat  ditemukan  pada  norma  Pasal  37  jo.  12B  ayat  (1)  jo.  38A  dan  38B. Rinciannya sebagai berikut: 11
8 Peter  Mahmud  Marzuki,  2011, Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group, hal 24.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995 , Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 14-15.
10 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif- Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 184.
11 Titin  Ulfiah,  2017,  Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Terhadap  Tindak  Pidana Gratifikasi  di  Pengadilan  Tipikor  Semarang  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Positif,  Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
a. Pasal  37  merupakan  dasar  hukum  sistem  pembuktian  terbalik,  yang menyatakan bahwa;
1. “terdakwa  berhak  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi”
2. “dalam  hal  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana  korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.
b. Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  38B  merupakan  ketentuan  mengenai tindak  pidana  korupsi  (objeknya)  yang  beban  pembuktiannya  dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Pasal 12 B menyatakan bahwa; “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang berlawanandengan  kewajibannya  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Yang  nilainya  Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih,  pembuktian bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap  yang  dilakukan  oleh penerima gratifikasi;
2. Yang  nilai  lebih  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut umum.
Di  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 disebutkan:  “Ketentuan  mengenai  pembuktian  terbalik  perlu  ditambahkan dalam  undangundang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  ketentuan  bersifat  premium  remidium  dan  sekaligus mengandung  sifat  prevensi  khusus  terhadap  pegawai  negeri  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2  atau  terhadap  Penyelenggaraan  Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Pembuktian terbalik  ini  diberlakukan  pada  tindak  pidana  baru  tentang  gratifikasi  dan seterusnya” 12
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  183 menegaskan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Pasal  184  ayat  (1) menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah : 13
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. KeteranganTerdakwa.
Dalam ayat 2 menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.  Berdasarkan  alat-alat  bukti,  jaksa  mempunyai  beban  untuk membuktikan  ( burden  of  proof) unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan, atas dasar alat-alat bukti yang ada. Tanpa adanya alat bukti tidak mungkin ada
12 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika: Jakarta.
13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
pembuktian,  dua  hal  tersebut  akan  berkaitan  dengan  keyakinan  yang merupakan  kondisi  subyektif  yang  dihasilkan  melalui  proses  pembuktian. Secara  umum  beban  pembuktian  dalam  kasus  kriminal  berada  pada  jaksa penuntut umum.
Di  Indonesia  sistem  pembuktian  terbalik  ( reversing  the  burden  of proof ) sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa Pembuktian terhadap  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku  usaha  tanpa  menutup  kemungkinan  bagi  Jaksa  untuk  melakukan pembuktian.  Dalam  penjelasan  Pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  ketentuan  ini dimaksudkan  untuk    menerapkan  sistem  sistem  pembuktian  terbalik.  Akan tetapi  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tersebut lebih pada apa yang dinamakan strict liability ( liability without fault ), terdakwa (atau  tergugat  dalam  kasus  perdata)  bebas  dari  pertanggungjawaban  ( liability ) kesalahan,  apabila  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  yang  timbul  adalah akibat  kesalahan  korban/penggugat.  Hal  senada  juga  diatur  dalam  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Hal  ini tidak merupakan " Lex Specialis " dari  Pasal  163 HIR dan 1365 BW (kasus perdata) yang antara lain berbunyi… “Barangsiapa yang mengaku mempunyai  hak  atau  yang  mendasarkan  pada  suatu  peristiwa  untuk menguatkan  haknya  itu  atau  untuk  menyangkal  hak  orang  lain,  harus membuktikan  adanya  hal  atau  peristiwa  itu.  Kalau  dikatakan  "lex  specialis", maka  semestinya  tidak  terbatas  pada  masalah  kesalahan,  tetapi  terhadap keseluruhan  peristiwa,  misalnya  hubungan  kausalitas.  Dalam  studi perbandingan hukum  tidak dikenal  sistem pembuktian terbalik dalam arti luas dalam arti :
a. tanpa adanya dugaan adanya tindak pidana KKN, seorang harus membuktikan asal-usul kekayaannya.
b. tanpa adanya status tersangka atau terdakwa seseorang harus membuktikan asal usul kekayaannya. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab fungsi kekuasaan disamping  harus  mengendalikan  kejahatan  ( crime  control )  juga  tetap  harus melindungi hak-hak individu ( due process ). Dalam hal ini terkait asas praduga tidak  bersalah  (presumption  of  innocence)  sebagai  lawan  praduga  bersalah ( presumption  of  guilt ).  Pengaturan  hukum  pidana  tidak  boleh  mengesankan adanya kepanikan ( panic regulation ) yang menyimpang dari asas-asas hukum. Sikap  berkelebihan  justru  akan  menimbulkan  ketidakadilan  ( miscarriage  of justice )  dan  membuka  peluang  untuk  terjadinya  ekses  seperti  pemerasan ( extortion ), rasa was-was di masyarakat.
Sistem  pembuktian  terbalik  sudah  lama  diterapkan  oleh  beberapa  negara diantaranya  Malaysia,  Hongkong  dan  Singapura.  Di  Malaysia  dalam  Anti Corruption Act (ACA ) pada Pasal 42 menyatakan:
“bahwa  semua  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa” 14
Maksud ketentuan ini bahwa jaksa penuntut umum hanya membuktikan satu  bagian  inti  delik  yaitu  adanya  pemberian  ( gratification ),  selebihnya dianggap ada dengan  sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu  pertama  pemberian  itu  berkaitan  dengan  jabatannya (in  zijn  bediening) , kedua  adalah  berlawanan  dengan  kewajibannya  ( in  stryd  met  zijn  pliecth) Ini sama dengan Pasal 42, terutama ayat (2) Anti Corruption Act (ACA) Malaysia yang mengatakan unsur selebihnya dalam Pasal 161, 162, 163 atau 164 Penal Code (KUHP Malaysia):
......it ia  proved that such person has accepted or agreed to  accept, or obtained  or  accepted  to  obtain  any  clarification,  such  person  shall  be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in  the particulars of the offence, unless the contrary ia proved." Dari kata-kata...... as a motive or reward for the matters set out if? the particulars of the offence...." merupakan  bagian  inti  (bestanddelen) atau  unsur  yang  hares  dibuktikan sebaliknya  oleh  si  penerima.  Artinya  si  penerima  hares  dapat  membuktikan, bahwa  pemberian  ( gratification )  itu  bukan  motif  atau  imbalan  mengenai  hal- hal yang disebut dalam rumusan.
Selanjutnya dalam The Statutes of Prevention Of Corruption Act (1961) juga  diatur  mengenai Presumption  of  Corruption  in  Certain  Cases yang bunyinya sebagai berikut: 15
Where in any proceeding against a person for an offence under section 3 or 4 it ia proved that any gratification has been paid orgiven to or received by  a  person  in  the  employment  of  any  public  body,  the  gratification  shall  be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary ia proved.
Dalam The  Statutes  of  Prevention  Of  Corruption (1961)  tersebut  juga mengemukakan  bahwa  gratifikasi  yang  diterima  oleh  seseorang  atau  badan publik  karena  jabatannya  dapat  dianggap  korupsi  sampai  dibuktikan sebaliknya.
Di  dalam Prevention  of  Corruption  Act  (PCA )  di  Singapura  diatur mengenai  sistem  pembuktian  terbalik.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  antara Singapura  dan  Malaysia.  Pada  Anti Corruption  Act (ACA)  Malaysia mencantumkan  sistem  sistem  pembuktian  terbalik  pada  bagian  acara (pembuktian)  sedangkan Prevention  of  Corruption Act  Singapura  menjadikan sistem pembuktian terbalik bagian dari rumusan delik yang dimuat dalam Pasal 8 Prevention of Corruption Act (PCA) yang berbunyi: 16
Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it ia proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department thereof or any public body,  that  gratification  shall  be  deemed  to  have  been  paid  or  given  and received  corruptly  as  an  inducement  or  reward  as  hereinbefore  mentioned unless the contrary ia proved.
Pasal  ini  menyatakan  apabila  pemberian  seseorang  atau  badan  swasta kepada  pejabat  pemerintah  yang  melakukan  atau  mencari  kontak  dan
15 Op Cit. Hlm 40 Andi Hamzah
16 Op Cit. Hlm 64 Andi Hamzah
melakukan  perjanjian  dengan  pemerintah  atau  departemen  atau  badan  publik, tindakan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.
Berdasarkan  teori  ketaatan  hukum  H.C.  Kelman  tentang  efektivitas hukum, ada tiga hal yang dijadikan tolok ukur apakah suatu aturan perundang- undangan dapat berjalan efektif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu : 17 1. Compliance , orang taat hukum karena akan dikenakan sanksi.
2. Identification ,  orang  taat  hukum  karena  takut  hubungan  baiknya  dengan penegak hukum terganggu.
3. Internalization ,  orang  taat  hukum  karena  sadar  bahwa  hukum  sudah  sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maksudnya bahwa ketika dia taat hukum maka itu akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya.
Di Negara Indonesia dalam perkembangannya, beban pembuktian yang pada  mulanya  berada  pada  tangan  JPU  kemudian  bergeser  menjadi  beban terdakwa.  Dalam  hal  ini  terdakwa  yang  memiliki  peranan  aktif  dalam membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. 18 Pergeseran makna tersebut (Shifting of Burden Proof) di ikuti oleh Undang-undang No. 3 tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  pada  periode pemberlakuannya  ini  belum  terjadi  suatu  pembalikan  beban  pembuktian, karena asas tersebut berpotensi besar bertentangan dengan Hak Asasi manusia, lebih  eksplisitnya  terhadp  perlindungan  dan  penghargaan  atas  hak-hak terdakwa. Termuat dalam pasal 17:
Ayat  1:  Hakim  dapat  memperkenankan  terdakwa  untuk  kepentingan pemeriksaan  memberikan  keterangan  tentang  pembuktian  bahwa  ia  tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Ayat  2:  keterangan  tentang  pembuktian  yang  dikemukakan  oleh terdakwa  bahwa  ia  tidak  bersalah  seperti  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  hanya dapat di sebabkan hal-hal :
a.) Apabila  terdakwa  menerangkan  dalam  pemeriksanaan  bahwa  perbuatannya tersebut  menurut  keinsfafan  dan  kesadaran  yang  tidak  wajar  tidak  merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau
b.) Apabila  terdakwa  menerangkan  dalam  pemeriksaan  bahwa  perbuatannya  itu dilakukan demi kepentingan umum.
Ayat  3:  dalam  hal  terdajwa  dapat  memberikan  keterangan  tentang pembuktian  seperti  dimaksud  dalam  ayat  1  maka  keterangan  tersebut dipergunakan  sebagai  hal  yang  setidaknya  menguntungkan  bagi  terdakwa, dalam  hal  demikian  JPU  tetap  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan pembuktian yang berlawanan dengan pembuktian terdakwa.
Ayat  4:  apabila  terdakwa  tidak  dapat  memberikan  keteranfan  tentang pembuktian seperti dalam ayat  1 maka keterangan tersebut  dipandang sebagai hal  yang  merugikan  baginya.  Dalam  hal  demikian  JPU  tetap  diwajibkan memberikan  pembuktian  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi.
17 Op.cit., 166
18 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016,
Mesipun terdapat suatu perumusan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsu,  namun  kewajiban pembuktian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya  tindak  pidana  korupsi  ada  berada pada kewenangan JPU, sehingga ketentuan rumusan tersebut adalah pergeseran bukan suatu pembalikan beban pembuktian. 19
Menurut  Wantjik  Saleh,  asa  pembuktian  terbalik  menuntut  dari terdakwa untuk membuktikan dia bersalah atau sebaliknya dari JPU tidak perlu membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Dengan  demikian,  menurut  asa  tersebut apabila terdakwa bisa membuktikan ketidak bersalahannya, terdakwa dianggap bersalah.  Pasal  17  RUU  No.  3  tahun  1971  tidak  menganur  “ Omreking  Van Bewijslat/ Pembuktian  terbalik  melainkan  hanya  merupakan  penyimpangan dari aturan biasa mengenai pembuktian. 20
Dari sisi kebijakan formulatif pada tanggal 16 agustus 1999 diundangan Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No. 3 tahun 1971. 21
Penjelasan  umum  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  secara  detail  menyebut  bahwa  bila undang-undang  korupsi  di  indonesia  menganut  sistem  Pembalikan  beban Pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, dengan ketentuan yakni:
“disamping  itu,  Undang-undang  ini  juga  menerapkan  pembuktian terbalik  yang  memiliki  sifat  terbatas  atau  berimbang,  yakni  bahwa  terdakwa juga  memiliki  hak  untuk  membuktikan  bahwa  dia  tidak  melakukan  tindak pidana  korupsi  dan  juga  diwajibkan  memberikan  keterangan  tentang  seluruh harta  benda  yang  dimilikinya,  baik  yang  dimiliki  oleh  istri  atau  suaminya, anak-anaknya,  dan  juga  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga memiliki  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dan  JPU  tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya” 22
Indriyanto Seno Aji dalam bukunya mengatakan, jika: “istilah  yang  familiar  pada  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  tentang pembuktian  terbalik  adalah  suatu  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  yang terbatas dan berimbang. “terbatas”, karena pembalikan beban pembuktian tidak dapat  dilakukan  secara  total  dan  absolut  terhadap  semua  delik  yang  ada  pada Uu.  No.  31  tahun  1999  sedangkan  “berimbang”  memiliki  arti  beban pembuktian  terhadap  dugaan  adanya  tindak  pidana  korupsi  tetap  dilakukan oleh JPU. 23
Pendapat  lainnya  juga  dikemukakan  oleh  R.  Wiyono,  beliau menyatakan dalam bukunya,
“dikatakan  “terbatas”,  disamping  karena  terdakwa  hanya  diberikan  hak  dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak
19 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Diadit Mediia, Jakarta, 2009
20 Wantjik  Saleh  K., Tindak Pidana  Korupsi ,  dikutip  dari Lilik  Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya , Alumni, Bandung, 201
21 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, op, cit., hlm. 259
22 Aldo  Harjunanto,Skripsi  “penerapan  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  terhadap perkara tindak pidana korupsi.fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018
23 Ibid
pidana  korupsi,  juga  karena  terdakwa  hanya  dibewikan  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  tentang  keseluruhan  harta  bendanya  dan  keluarganya dan  juga  korporasi  yang  diduga  memiliki  hubungan  dengan  perkara  yang bersangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  37  ayat  1  dan  dikatakan “berimbang”  karena  meskipun  terdakwa  diberikan  hak  dan  kewajiban  seperti diatas,  JPU  masih  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat 3. 24
Kelebihan dan kelemahan dalam sitem pembuktian terbalik. Penerapan pembuktian  terbalik  bukan  untuk  mengurangi  isi  dan  ketentuan  Undang- undang  yang  menguasainya,  tetapi  ia  ada  dan  berdiri  di  atas  kepentingan negara  dan  hukum,  menuntut  pertanggungjawaban  dari  aparatur  atas kewenangan yang ada padanya. Jadi, yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang  didakwakan,  tetapi  kewenangan  yang  melekat  padanya,  bersumber  dari negara serta melaksanakan sesuai ketentuan itu. 25
Adapun  kelebihan  dalam  penerapan  pembuktian  terbalik  dilihat  dari  3 (tiga) aspek yaitu, antara lain: 26
1) Substansi hukum atau aspek perundang-undangan. Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang  dimaksud dengan  substansinya  adalah  aturan,norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia yang  berada  dalam  sistem  itu.  Jadi  substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Berbicara  mengenai  substansi  hukum  pembuktian  terbalik  terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya  kurang  terlindungi,  tetapi  di  lain  pihak  hal  ini  akan menguntungkan  bagi  banyak  orang  karena  dengan  adanya  penerapan pembuktian  terbalik  ini  dapat  mengurangi  tindak  pidana  korupsi  yang  bisa merugikan keuangan negara.
Tujuan  dan  fungsi  dari  pembuktian  terbalik  sama  seperti  tujuan pembuktian  pada  umumumnya  yang  diatur  dalam  KUHAP  bagi  para  pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:
a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim  yakni  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,  agar  menyatakan  seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
b. Bagi  terdakwa  atau  penasehat  hukum,  pembuktian  merupakan  uasaha sebaliknya  untuk  meyakinkan  hakim  yakni  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada, agar  menyatakan  terdakwa  dibebaskan  atau  dilepaskan  dari  tuntutan  hukum atau  meringankan  pidananya.  Untuk  itu  terdakwa  atau  penasihat  hukum  jika mungkin  harus  mengajukan  alat-alat  bukti  yang  menguntungkan  atau meringankan pohaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan.
24 R. Wiyono, “ Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
25 Lestari  Victoria  Sinaga,  dkk.  “Penerapan  Pembuktian  Terbalik  dalam  Perkara Gratifikasi”. USU Law Jurnal, Vol.4, No.2, Maret 2016
26 Ibid
c. Bagi  hakim,  atas  dasar  pembuktian  tersebut  yakni  dengan  adanya  alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.
2) Struktur hukum atau aspek penegakan hukum.
Ada  3  pilar  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  dalam  konteks integrated  criminal  justice  system yaitu  penyidik  (seperti  Polisi,  Jaksa,  dan KPK), penuntut umum serta hakim yang memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa.
Aparat  penegak  hukum  sebagai  alat  melaksanakan  undang-undang harus  mempunyai  integritas  kepribadian,  adil,  dan  jujur.  Aparat  penegak hukum  harus melaksanakan dengan baik  maksud dari  perundangundangan itu. Akan  tetapi  kondisi  semacam  ini  belum  secara  utuh  dimiliki  oleh  aparat penegak  hukum  yang  melakukan  penyimpangan  dalam  melaksanakan kewajibannya  sebagai  penegak  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  integritas kepribadian  yang  rendah,  sumber  daya  manusia  tidak  memadai  dan  tingkat kesejahteraan  yang  tidak  memnuhi  standar  minimum,  merupakan  fenomena tersendiri yang menimpa aparat penegak hukum.
Namun  secara  khusus  dalam  pembuktian  terbalik,  aspek  penegakan hukum  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  terdakwa  sendiri  untuk diberikan  kewajiban  membuktikan  bahwa  sumber  penerimaan  gratifikasi tersebut  bukan  berasal  dari  tindak  pidana  suap  yang  berlawanan  dengan jabatannya.
Kelebihan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dilihat dari sistem struktur hukum adalah:
a. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim  dalam  mengimplementasikan  aturan  mengenai  penggunaan  sistem pembuktian  terbalik  dalam  perkara  tindak  pidana  penerimaan  hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
b. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim  dalam  mengimplementasikan  aturan  mengenai  penggunaan  sistem pembuktian  terbalik  dalam  perkara  tindak  pidana  penerimaan  hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
c. Pada hukum acara pidana terdakwa dilindungi hakhaknya. Ada dua hal penting yang  ditujukan  untuk  melindungi  tersangka/terdakwa,  yaitu  :  pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau presumption  of innocence. Kedua,  tersangka/terdakwa  dilindugi  dari  keadaan  yang  dapat  menyebabkan mereka  menyalahkan  diri  meraka  sendiri  atau  non-self  incrimination.  Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;
d. Dengan  adanya  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  sendiri  dapat memperluas  sumber  alat  bukti  petunjuk.  Dalam  Pasal  26  A  Undang-undang Nomor  20 Tahun  2001  diatur  mengenai  perluasan  sumber  alat  bukti  petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP juga dapat diperoleh  melalui  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya atau dokumen yang berupa rekaman  data  yang  dapat  dibaca,  atau  didengar  dengan  bantuan  sarana  lain yang  tertuang  di  atas  kertas  dan  benda  fisik  lainnya  maupun  yang  terekam
secara elektronik  berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi, yang memiliki makna.
3) Budaya Hukum atau aspek kesadaran Hukum Masyarakat. Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap manusia  (termasuk  budaya  hukum  aparat  penegak  hukumya)  terhadap  hukum dan sistem hukum. dengan adanya pembuktian terbalik menurut kultur hukum terdapat  kelebihan  yaitu  pegawai  negeri  maupun  penyelenggara  negara  dapat mencegah  penerimaan  gratifikasi.  Karena  penerimaan  maupun  pemberian gratifikasi  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  mengenai kewenangan maupun jabatan yang ada padanya.
Menyangkut  kultur  hukum  tersebut,  praktik  gratifikasi  merupakan  salah satu kebiasaan pemberian hadiah yang berlangsung lama di masyrakat. Dengan adanya  pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan  adanya  pemberian  hadiah tersebut,  maka  timbulah  konflik  budaya  yang  menyatakan  bahwa  perbedaan nilai yang ada di dalam masyarakat dapat menimbulkan kejahatan.
Namun  pelaksanaan  pembuktian  terbalik  dalam  proses  pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengandung banyak kelemahan seperti: 27
1. Tersangka dan terdakwa menjadi objek sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting
2. Dalam  situasi  rendahnya  kapabilitas  dan  integritas  aparatur  penegak  hukum maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi  alat  block mailing yang efektif untuk  memperkaya diri  sendiri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.
3. Usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi  tidak  perlu  bila  sistem  pembuktian  terbalik  diterima.  Sebab  ia  hanya mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal nara pidanalah. Jadi aparatur penegak hukum seperti debt collector.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  diatas  adalah  :  gratifikiasi  merupakan  suatu penyakit yang di derita oleh manusia dalam memperlancar suatu  urusannya yang berkecimpung  dengan  pemerintah.  Seyogyanya  hal  tersebut  merupakan  suatu tindakan yang salah dan dapat dikenai  hukuman bagi  para pelakunya.  Gratifikasi merupakan suatu tindak pidana khusus yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi  dan  dalam  hal  pembuktian  haruslah  pelaku  bisa  membuktikan  apabila  ia tidak  bersalah.  Pembuktian  terbalik  ini  merupakan  hak  yang  di  dapatkan  oleh pelaku  tindak  pidana  yang  mewajibkan  ia  untuk bisa  membuktikan  tuntutan  dari Jaksa Penuntut Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu  Fida’  Abdur  Rafi’, Terapi  penyakit  Korupsi ,  (Jakarta:  Penerbit  Republika, 2004)
Adami  Chazawi, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Bandung:  PT Alumni, 2008)
Aldo  Harjunanto,Skripsi  “penerapan  sistem  pembalikan  beban  pembuktian terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi.fakultas  hukum  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
H.S. Brahmana, SH.,MH, Teori  dan Hukum Pembuktian. Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi  dan  Penegakan  Hukum ,  Diadit  Mediia,  Jakarta, 2009
Johnny  Ibrahim,  2012, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia
Mahrus  Ali, Hukum  Pidana  Korupsi, Cetakan  Pertama,  UII  Press,  Yogyakarta, 2016,
Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2014)
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif- Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Peter  Mahmud  Marzuki,  2011, Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana  Prenada Media Group.
R.  Wiyono,  “ Pembahasan  Undang  –  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Lestari  Victoria  Sinaga,  dkk.  “Penerapan  Pembuktian  Terbalik  dalam  Perkara Gratifikasi”. USU Law Jurnal, Vol.4, No.2, Maret 2016
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995 ,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Titin  Ulfiah,  2017,  Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Terhadap  Tindak Pidana  Gratifikasi  di  Pengadilan  Tipikor  Semarang  dalam  Tinjauan Hukum  Islam  dan  Positif,  Skripsi,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Wantjik  Saleh  K., Tindak  Pidana  Korupsi ,  dikutip  dari  Lilik  Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya , Alumni, Bandung, 2011
Yahya  Harahap, “Pembahasan  dan  Penerapan  KUHAP;  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi  dan Peninjauan Kembali”, ( Jakarta :  Sinar Grafika,  2005

## Perundang-undangan Indonesia
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi