## PERANAN SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh:
Gede Agus Udayana 1 , I Nyoman Surata 2
(nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang  sangat  penting,  karena  hanya  dari  kesaksian  yang  disampaikan  oleh  saksi- saksi  hakim  dapat  melakukan  konstatering  dan  kualifisiring,  sehingga  dapat merekonstruksi  peristiwa  yang  telah  terjadi  yang  menjadi  alasan-alasan  bahwa perceraian  merupakan  pilihan  yang  terbaik.  Penelitian  ini  meneliti  peranan  saksi dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemeriksaan  saksi  pada  perkara perceraian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Peranan  saksi  dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  adalah:  untuk  membuktikan  bahwa  antara  suami-istri  terikat  dalam perkawinan yang sah, khususnya dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatat pada Kantor  Catatan  Sipil.  Untuk  membuktikan  bahwa  terdapat  alasan  untuk dilakukannya perceraian. Hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam pemeriksaan saksi  pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  antara  lain: keterbatasan  pihak  yang  dapat  menjadi  saksi,  keengganan  menjadi  saksi  dan kesaksian yang subyekstif.
Kata-kata Kunci: Saksi, Perkara Perceraian.

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tanga  yang  bahagia  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  menurut Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  bukan  hanya  sekedar  sebagai  suatu perbuatan  hukum  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, sehingga  oleh  karenanya  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat indonesia  (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Dalam  Agama  Hindu  juga  dinyatakan  bahwa  perkawinan  bukan  hanya ikatan  lahir  ( sekala )  ,  tetapi  juga  ikatan  batin  (niskala).  Dalam  Himpunan Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir  Terhadap  Aspek-aspek  Agama  Hindu  yang diterbitkan  oleh  Parisada  Hindu  Dharma  Pusat  1982-1983    disebutkan  bahwa: ”Perkawinan adalah ikatan skala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia dan kekal ( satya alaki rabi )” (Surpha, I Wayan, 2002: 224).
Meskuipun didasari  atas niat baik  dengan melibatkan keluarga besar kedua belah  pihak,  dengan  disaksikan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  ( prajuru  Desa Pakraman dan perangkat Desa Dinas) serta disahkan oleh pemuka agama ( pandita atau pinandita )  sebuah  ikatan  perkawinan  terkadang  menghadapi  masalah  yang tak terselesaikan, sehingga berujung pada perceraian.
Menurut  hukum  adat  perceraian  adalah  peristiwa  luar  biasa,  merupakan problem  sosial  dan  yuridis  yang  penting  dalam  kebanyakan  daerah  di  Indonesia. Di  masyarakat  Batak  dan  Lampung  terjadinya  perceraian  berarti  putusnya  atau renggangnya  hubungan  kekerabatan  antara  pihak  kerabat  yang  bersangkutan. Menurut  agama  Islam  perceraian  merupakan  perbuatan  yang  dibenci  Tuhan. Menurut  orang  Jawa  perceraian  adalah  suatu  hal  yang  tidak  disukai  karena  cita- cita  orang  Jawa  berjodohan  seumur  hidup  sampai  kakek-kakek  nenek-nenek. Menurut  pandangan  seluruh  seluruh  bangsa  Indonesia  maka  sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173).
Dalam Pasal  39  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak  yang  mana  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.
Pemeriksaaan  perkara  perceraian,  sebagai  suatu  perkara  perdata,  memang tidak  ditujukan  untuk  mencari  kebeneram  materiil  sehingga  keyakinan  hakim diabaikan,  tetapi  hakim  berusaha  memperoleh  kebenaran  yang  obyektif berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah.  M.  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa hukum  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata  menduduki  tempat  yang  amat
penting  dan  sangat  komplek  dalam  proses  litigasi.  Keadaan  kompleksitasnya makin  rumit,  karena  pembuktian  berkaitan  dengan  kemampuan  merekontruksi kejadian  atau  peristiwa  masa  lalu (past  event) sebagai  suatu  kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan  kebenaran  yang  bersifat  absolut (ultimate  absoluth), tetapi  bersifat kebenaran  relatif  atau  bahkan  cukup  bersifat  kemungkinan (probable), namun untuk  mencari  kebenaran  yang  demikian  tetap  menghadapi  kesulitan  (M.  Yahya Harahap,  2005: 498).
Hukum  Acara  Perdata  mengenal  bermacam-macam  alat  bukti,  dan  hakim terikat  pada  alat-alat  bukti  yang  sah,  artinya  hakim  hanya  boleh  mengambil keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  saja. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasa 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: (a) Bukti tulisan/bukti dengan surat; (b) Bukti saksi; (c) Persangkaan; (d) Pengakuan; (e)  Sumpah.  Bukti  tulisan/bukti  dengan  surat  merupakan  alat  bukti  yang  utama. Meskipun  demikian,  PTA  Pekanbaru  telah  pernah  memutus  perkara  dengan membatalkan putusan PA kelas  IA Pekanbaru, dimana PA Pekanbaru berpegang semata-mata kepada akta otentik (akta kelahiran) untuk menetapkan seorang anak menjadi  anak  kandung,  setelah  diperiksa  oleh  PTA,  ternyata  ada  7  orang  saksi mengatakan  bahwa  anak  itu  anak  angkat,  maka  PTA  berpendapat  (dikuatkan Mahkamah  Agung  RI)  akta  otentik  dilumpuhkan  dengan  alat  bukti  saksi,  maka akta otentik menjadi bukti permulaan, setelah diminta Penggugat menambah alat bukti  yaitu  dua  orang  saksi  ternyata  kedua  saksi  tersebut  tidak  mengetahui  asal usul anak sehingga gugatan sebagai anak kandung tidak terbukti (Marjohan Syam, 2010).
Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang sangat  penting,  karena  hanya  dari  kesaksian  yang  disampaikan  oleh  saksi-saksi hakim  dapat  melakukan  konstatering  dan  kualifisiring,  sehingga  dapat merekonstruksi  peristiwa  yang  telah  terjadi  yang  menjadi  alasan-alasan  bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik, dan   antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.
Hal  demikianlah  yang  mendorong  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  hal  ini, yang utamanya mengenai peran saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian, yang saban  hari  kecenderungannya  semakin  sering  terjadi.  Terlebih-lebih  umumnya yang  hadir  sebagai  saksi  adalah  keluarga  dekat,  yang  dalam  memberikan kesaksian  tentu  dipengaruhi  oleh  “perasaan”  terhadap  peristiwa  yang  dilihat, maupun yang didengar secara langsung.
Masalah-masalah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan  saksi  dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemeriksaan  saksi  pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus  dikarenakan  tiga  hal,  yaitu  (1)  Kematian,  (2)  Perceraian,  dan  (3)  Atas Keputusan  Pengadilan.  Kematian  merupakan  penyebab  putusnya  perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.
Dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9    Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perceraian  dapat terjadi karena alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam  Pasal  221  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  setiap  salinan  putusan perceraian  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  harus  didaftarkan  pada instansi  berwenang  guna  dicatatkan  oleh  Pejabat  Pencatat  pada  buku  register perceraian.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut,  maka  pengadilan  dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Dalam Pasal  39  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak  yang  mana  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.
Dalam  suatu  proses  persidangan  perceraian  dilalui  beberapa  tahapan. Mengenai  tahapan  persidangan  ini  pengaturannya  terdapat  pada  Pasal  15  sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:
a. Setelah  Pengadilan  menerima  surat  pemberitahuan  itu,  Pengadilan mempelajari surat tersebut.
b. Selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima  surat  itu, Pengadilan  memanggil  suami  dan  isteri  yang  akan  bercerai  itu,  untuk meminta penjelasan.
c. Setelah  Pengadilan  mendapat  penjelasan  dari  suami-isteri,  ternyata  memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri  yang  bersangkutan tidak mungkin  lagi  didamaikan untuk hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangganya,  maka  Pengadilan  memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan- alasan  untuk  perceraian  dan  setelah  berusaha  untuk  mendamaikan  kedua belah  pihak  dan  tidak  berhasil,  kemudian  menyaksikan  perceraian  yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
e. Sesaat  setelah  menyaksikan  perceraian  itu,  Ketua  Pengadilan  memberi  surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
f. Surat  keterangan  tersebut  dikirimkan  kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
g. Perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian  itu  dinyatakan  di  depan sidang.
Sebagai  suatu  perkara  perdata,  dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian keberadaan  alat-alat  bukti  sangat  penting.  Subekti  menyatakan:  “Bukti  adalah sesuatu  untuk  meyakinkan  kebenaran  suatu  dalil  atau  pendirian.  Alat  bukti,  alat pembuktian,  upaya  pembuktian  adalah  alat  yang  dipergunakan  untuk membuktikan  dalil-dalil  suatu  pihak  di  pengadilan,  misalnya:  bukti  tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain” (Subekti,  2003: 17).
Alat  bukti  dalam  perkara  perdata  yang  diatur  dalam  Pasal  1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:
1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah (Alfitra, 2011: 133).
Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139– 152 dan Pasal 162 – 172 HIR, Pasal 165  –  179  dan  Pasal  306  –  309  RBg,  serta  Pasal  1895  dan  Pasal  1902  –  1908 KUHPerdata.  Tidak  selamanya  sengketa  perdata  dapat  dibuktikan  dengan  alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:
a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau
b. Karena  alat  bukti  tulisan  yang  ada,  tidak  mencukupi  batas  minimal pembuktian  karena  alat  bukti  tulisan  yang  ada,  hanya  berkualitas  sebagai permulaan pembuktian tulisan.
Pembuktian  dengan  saksi  pada  umumnya  dibolehkan  dalam  segala  hal, kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  misalnya,  tentang  persatuan  harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.
Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:
1) Keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  (karena  perkawinan)  menurut  garis keturunan lurus dari salah satu pihak. Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak  mertua,  nenek/nenek  mertua,  dan  seterusnya.  Lurus  ke  bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu  tiri  termasuk  juga  keluarga  semenda  menurut  garis  keturunan lurus.  Akan  tetapi,  semua  yang  tersebut  di  atas,  tidak  boleh  ditolak  sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai  hal  ihwal  pribadi  seseorang  yang ditentukan dalam hukum perdata,  misalnya:  mengenai  kelahiran,  keturunan,  perkawinan,  perceraian, kematian,  dan  wali.  Mereka  tidak  berhak  untuk  minta  undur  diri  sebagai saksi.
2) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
3) belum  dipenuhi  atau  karena  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  tidak  dapat didengar  sebagai  saksi.  Termasuk  golongan  ini  ialah  anak  yang  belum
mencapai  umur  15  (lima  belas)  tahun  dan  orang  gila  meskipun  kadang- kadang ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR  atau  Pasal  172  ayat  (1)  RBg.  Terhadap  orang-orang  tersebut,  Hakim tidak  boleh  menggunakan  sebagai  alat  bukti,  namun  keterangannya  dapat digunakan  sebagai  petunjuk  ke  arah  peristiwa  yang  dapat  dibuktikan selanjutnya  dengan  alat  bukti  biasa,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1912 KUHPerdata.

## METODE PENELITIAN
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  secara  umum  berupaya  untuk  melihat  bagaimana penerapan  sebuah  aturan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undang    atau berdasarkan peraturan–peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataannya  dalam  prakteknya  yang  ada  di  masyarakat.  Penelitian  ini  meneliti tentang  pelaksanaan  norma  hukum  acara,  khusunya  mengenai  alat  bukti  saksi dalam perkara perceraian.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  atau menggambarkan, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara  suatu  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  menggambarkan peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yang  berada  di Jalan  Kartini  Nomor  2  Singaraja,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng. Adapun  pemilihan  lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  tujuan  memudahkan perolehan data. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga proses pengumpulan maupun klarifaikasi data relatif mudah dilakukan.
Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder, sedangkan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.
Data sekunder berpa bahan-bahan hokum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan  hukum  primer,  dalam  hal  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan terutama  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Hukum Acara Perdata.
2. Bahan  hukum  sekunder  berupa  karya  tulis  hukum  baik  yang  termuat  dalam jurnal hukum maupun berupa buku – buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal, keterangan-  keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen  populasi  yang  akan  menunjang  dan  mendukung  penelitian.  Dalam penelitian ini dapat menggunakan berapa teknik pengumpulan data antara lain :
1. Teknik  wawancara.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara dengan  menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan dipertanyakan kepada informan. Dalam proses tanya jawab tentunya akan ada pengembangan-  pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik  studi  dokumen  atau  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan - bahan hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku–buku,  literatur  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  kualitatif  yaitu keselurahan  data  yang  terkumpul  baik  data  primer  dan  data  sekunder  akan dianalisis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis  diklasifikasikan, dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  lainnya  kemudian  dilakukan interprestasi  selanjutnya  data  akan  disajikan  secara  deskriptif  (Burhan  Ashofa, 2004: 90).
Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara singkat tahapan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut.
1. Seorang  suami/istri  yang  akan  menceraikan  istri/suaminya,  mengajukan surat  gugatan  kepada  pengadilan  yang  berisi  pemberitahuan  maksudnya menceraikan  istri/suaminya  disertai  dengan  alasan-alasan  serta  meminta kepada  pengadilan  agar  diadakan  sidang  untuk  keperluan  permohonan perceraian  itu.  Gugatan  diajukan  ke  Pengedilan  Negeri  Singaraja  karena tergugat  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Singaraja. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada  pengadilan  di  tempat  kediaman  penggugat.  Jika  tergugat  bertempat kediaman  di  luar  negeri,  maka  gugatan  perceraian  diajukan  kepada pengadilan  di  tempat  kediaman  penggugat,  dan  ketua  pengadilan menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada  tergugat  melalui  Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Apabila  gugatan  perceraian  itu  disebabkan  karena  salah  satu  pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya,  maka  gugatan  perceraian  diajukan  kepada  pengadilan  di tempat  kediaman  penggugat  dan  gugatan  ini  baru  dapat  diajukan  setelah lampau  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tergugat  meninggalkan  rumah,  dan gugatan  ini  dapat  diterima  apabila  setelah  diumumkan  melalui  media  masa dua kali berturut-turut namun tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama
2. Pengadilan  menerima  surat  gugatan  perceraian  tersebut,  dan  setelah mempelajari surat gugatan percerian beserta alasan-alasan yang diajukannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil penggugat dan  juga  tergugat  untuk  meminta  penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  maksud  gugatan  perceraian  yang  diajukan  ke pengadilan itu.
3. Dalam  penyelesaian  gugatan  perceraian,  pengadilan  mengadakan  sidang pengadilan  untuk  menyaksikan  perceraian  sesuai  dengan  surat  permohonan yang  diajukan  penggugat  ke  pengadilan  disertai  dengan  alasan-alasan  yang diajukannya.
4. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan- alasan  untuk  perceraian  dan  setelah  berusaha  untuk  mendamaikan keduabelah  pihak  namun  tidak  berhasil,  kemudian  menyaksikan  perceraian yang  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  itu  dalam  sidang  tersebut.  Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk dapat diterima atau dikabulkannya permohonan  perceraian  yang  diajukan  penggugat  adalah  salah  satu  alasan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut  tanpa  ijin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.
Alasan perceraian  yang  diajukan oleh penggugat  yang disebabkan karena antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  serta tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  gugatan perceraian  diajukan  di  tempat  kediaman  tergugat.  Pengadilan  baru  dapat menerima  gugatan  penggugat  apabila  cukup  jelas  bagi  pengadilan  mengenai
sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  dan  setelah  mendengar  pihak keluarga  serta  orang-orang  terdekat  dengan  suami  istri  tersebut.  Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
Pasal  2  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dengan  tegas ditentukan  bahwa  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Dari  ketentuan  itu  jelas bahwa  kalau  perkawinan  itu  sudah  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan kepercayaan  masing-masing,  maka  perkawinan  itu  telah  dianggap  sah  secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat.
Dalam  hal  inilah  peranan  saksi-saksi  yang  melihat  atau  mendengar  secara langsung  adanya  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya, menjadi sangat penting. Dari kesaksian para saksi hakim  dapat  menyatakan  bahwa  keduabelah  pihak  terikat  perkawinan  yang  sah, meskipun tidak ditemukan adanya bukti surat.
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, di Bali didukung dengan  adanya  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  241 Tahun  1988  tertanggal  4  Juli  1988  yang  diganti  dengan  Keputusan  Gubernur Kepala  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  233  Tahun  1990  tentang  Penunjukkan Kepala  Urusan  Pemerintahan  Kecamatan  dan  Bendesa  Adat/Kelihan  Adat  di tingkat  desa  sebagai  pembantu  pencatatan  perkawinan  bagi  umat  Hindu  di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat  di  tingkat  desa  dapat  digunakan  sebagai  “surat  keterangan  lainnya” sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peranan  saksi  yang  lebih  penting  lagi  adalah  dalam  hal  pembuktian  bahwa terdapat  alasan  untuk  dilakukannya  perceraian,  khususnya  alasan  bahwa  antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Umumnya perselisihan yang terjadi  hanya  diketahui  oleh  orang-orang  tertentu,  terutama  keluarga  dari  pihak
suami atau istri. Sebagai permasalahan domestik  rumah tangga, keluarga  bahkan sering  terlibat  atau  dilibatkan  untuk  mencari  penyelesaian  atas  perselisihan  yang terjadi. Orang lain di luar keluarga  yang juga sering mengetahui secara langsung adanya  perselisihan  ini  adalah  orang-orang  yang  tinggal  serumah  seperti pembantu rumah tangga, saudara jauh yang menumpang, dan sebagainya.
Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Saksi pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:
1. Keterbatasan  pihak  yang  dapat  menjadi  saksi.  Saksi  yang  keterangannya memiliki  kekuatan  pembuktian  adalah  saksi  yang  melihat  dengan  mata sendiri  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  alasan  perceraian.  Perselisihan dalam keluarga yang terjadi umumnya tertutup sehingga orang yang melihat secara langsung jumlahnya terbatas.
2. Keengganan  menjadi  saksi.  Selain  yang  dapat  menjadi  saksi  perkara perceraian  terbatas,  juga  terdapat  keengganan  untuk  menjadi  saksi. Keengganan  ini  antara  lain,  karena  kekhawatiran  akan  dianggap  memihak salah satu pihak.
3. Kesaksian  yang  subyekstif.  Saksi  perkara  perceraian  umumnya  memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak. Terdapat kecenderungan saksi- saksi untuk melindungi kepentingan keluarganya. Bagi hakim yang bijak hal ini  tidak  menjadi  masalah  karena  kesaksian  bukanlah  suatu  alat  bukti  yang sempurna  dan  mengikat  hakim,  tetapi  terserah  pada  hakim  untuk menerimanya  atau  tidak.  Artinya,  hakim  leluasa  untuk  mempercayai  atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

## PENUTUP
Simpulan adalah jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peranan  saksi  dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri Singaraja adalah: untuk membuktikan bahwa antara suami-istri terikat dalam perkawinan  yang  sah,  dan  untuk  membuktikan  bahwa  terdapat  alasan dilakukannya perceraian, khususnya alasan bahwa antara suami dan istri terus
menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemeriksaan  saksi  pada  perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:
a. Keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi.
b. Keengganan menjadi saksi.
c. Kesaksian yang subyekstif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni.
Alfitra, 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia , Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Marjohan Syam. 2010. Alat-alat Buktidalam Perdata. Tanpa Penerbit. Tanpa Nama Kota.
M.  Yahya  Harahap.    2005. Hukum    Acara  Perdata:  Gugatan,    Persidangan, Penyitaan,Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan. Cet.  Kedua.  Jakarta  : Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
Subekti. 2003. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Surpha,  I  Wayan,  2002. Seputar  Desa  Pakraman  dan  Adat  Bali .  Denpasar:  PT Offset BP Denpasar. Lampiran 7.
Wilbert  D.  Kolkman  dkk.  2012. Hukum  tentang    Orang,  Hukum  Keluarga  dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia . Denpasar: Pustaka Larasan.