INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8220-8229 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia
Josua Ignatius Manik 1 ✉ , M. Irfan Islami Rambe 2

## Universitas Asahan
Email: Josuaignatiusmanik@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Latar belakangnya meliputi kebutuhan mendesak akan perlindungan  lingkungan  yang  terancam  akibat  eksploitasi  berlebihan.  Metode  kualitatif  digunakan untuk  mendalaminya  melalui  analisis  dokumen  kebijakan  dan  wawancara  dengan  para  pemangku kepentingan.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literature  dalam  mengkaji  hasil, Hasilnya  dalam  penelitian  ini  mengungkap  penerapan  prinsip-prinsip  seperti  kehati-hatian  dalam pengambilan  keputusan,  integrasi  pembangunan  berkelanjutan,  serta  keterlibatan  aktif  masyarakat dalam proses pengelolaan. Prinsip penanggung jawaban dan prinsip polluter pays juga terbukti relevan dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan lingkungan di berbagai sektor industri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam konteks nasional. Kata Kunci: Hukum, Lingkungan, Sumber Daya Alam

## Abstract
This research aims to investigate the implementation of environmental law principles in natural resource management in Indonesia. The background includes the urgent need for environmental protection that is threatened by overexploitation. Qualitative methods were used to explore this through analysis of policy documents and interviews with stakeholders. The results in this study reveal the application of principles  such  as  prudence  in  decision-making,  integration  of  sustainable  development,  and  active involvement  of  the  community  in  the  management  process.  The  principle  of  responsibility  and  the polluter pays principle also proved relevant in upholding environmental responsibility and justice in various industrial sectors. This research provides insights into the effectiveness of environmental law implementation in the national context.
Keywords: Law, Environment, Natural Resources

## PENDAHULUAN
Hukum  lingkungan  adalah  cabang  dari  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan lingkungannya, serta berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Ariadno, 2019). Hukum lingkungan mencakup berbagai  peraturan,  kebijakan,  dan  standar  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan manusia tidak merusak ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup.  Ini  mencakup  segala  sesuatu  mulai  dari  pengelolaan  sumber  daya  alam, pengendalian polusi, hingga perlindungan spesies yang terancam punah. Dengan adanya hukum  lingkungan,  diharapkan  dapat  tercipta  keseimbangan  antara  perkembangan ekonomi  dan  kelestarian  lingkungan,  sehingga  kebutuhan  generasi  sekarang  dapat dipenuhi  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Pada  tingkat  internasional,  hukum  lingkungan  berkembang  pesat  melalui  berbagai konvensi dan perjanjian yang mengikat negara-negara untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan.  Contohnya  adalah  Protokol  Kyoto  dan  Perjanjian  Paris  yang  fokus  pada pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  untuk  mengatasi  perubahan  iklim.  Negara-negara peserta diwajibkan untuk mengadopsi kebijakan domestik yang sejalan dengan komitmen internasional  ini.  Selain  itu,  ada  juga  berbagai  konvensi  yang  bertujuan  melindungi keanekaragaman hayati, mengelola limbah berbahaya, dan melestarikan laut dan ekosistem pesisir.  Implementasi  dari  perjanjian-perjanjian  ini  memerlukan  kerja  sama  lintas  batas negara  dan  pengawasan  yang  ketat  untuk  memastikan  bahwa  setiap  negara  mematuhi komitmen mereka (Siombo, 2019).
Hukum  lingkungan  juga  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pelestarian lingkungan.  Masyarakat  dapat  berpartisipasi  melalui  berbagai  cara,  seperti  pelaporan
pelanggaran  lingkungan,  mengikuti  program-program  konservasi,  dan  terlibat  dalam proses  pembuatan  kebijakan  lingkungan.  Partisipasi  masyarakat  diatur  dalam  berbagai regulasi  yang  memberikan  hak  kepada  warga  negara  untuk  mendapatkan  informasi, berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  memperoleh  keadilan  dalam  isu-isu lingkungan.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  good  governance  yang  menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan (Satmaidi, 2019).
Pada akhirnya, hukum lingkungan bukan hanya sekedar kumpulan aturan dan regulasi, tetapi juga merupakan  instrumen  penting untuk mencapai pembangunan  berkelanjutan. Dengan adanya hukum lingkungan yang efektif, diharapkan dapat tercipta harmoni antara pembangunan ekonomi  dan perlindungan lingkungan. Ini akan memungkinkan manusia untuk  menikmati  kemajuan  teknologi  dan  ekonomi  tanpa  merusak  lingkungan  yang menjadi sumber kehidupan (Pitaloka,  2021). Selain itu, hukum lingkungan  juga berperan penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi tanah, dan hilangnya  keanekaragaman  hayati.  Oleh  karena  itu,  penguatan  dan  penegakan  hukum lingkungan  menjadi  sangat  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan  planet  kita  bagi generasi yang akan datang.
Hukum  lingkungan  Indonesia  mengacu  pada  berbagai  undang-undang,  peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun  daerah.  Salah  satu  undang-undang  utama  yang  mengatur  masalah  ini  adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Sumber  daya  alam  di  Indonesia  sangat  melimpah  dan  beragam,  meliputi  hutan tropis,  lahan  pertanian,  perairan,  serta  kekayaan  mineral  dan  energy  (Sompotan,  2021). Pengelolaan sumber daya alam ini sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan besar dalam hal keberlanjutan dan konservasi. Eksploitasi sumber daya  alam  seringkali  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  signifikan,  seperti deforestasi,  pencemaran  air  dan  udara,  serta  degradasi  tanah.  Oleh  karena  itu,  hukum lingkungan di Indonesia juga bertujuan untuk mengatur dan membatasi kegiatan eksploitasi ini agar tidak merusak lingkungan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Salah satu isu utama dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah deforestasi. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia, namun  laju  deforestasi  yang  tinggi  mengancam  keberlanjutan  ekosistem  ini.  Hukum lingkungan berupaya untuk menanggulangi masalah ini melalui berbagai regulasi, seperti pemberian  izin  pengelolaan  hutan  yang  lebih  ketat,  penegakan  hukum  terhadap pembalakan  liar,  serta  program  reboisasi  dan  konservasi  hutan.  Meskipun  demikian,
penegakan  hukum  seringkali  menghadapi  tantangan,  termasuk  korupsi  dan  kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah (Amarulah et al., 2019).
Selain  itu,  masalah  pencemaran  air  dan  udara  juga  menjadi  fokus  penting  dalam hukum lingkungan di Indonesia. Aktivitas industri, pertambangan, dan pertanian seringkali menyebabkan pencemaran yang merusak kualitas air dan udara, berdampak negatif pada kesehatan  masyarakat  dan  ekosistem.  Undang-undang  lingkungan  menetapkan  standar kualitas lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, serta mekanisme pengawasan dan  penegakan  hukum  untuk  memastikan  kepatuhan.  Program  pemantauan  kualitas lingkungan  dan  upaya  pengurangan  emisi  juga  menjadi  bagian  penting  dari  strategi pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam,  partisipasi  masyarakat  dan  kerja  sama  internasional  juga  sangat  diperlukan. Pendidikan  dan  kesadaran  lingkungan  di  kalangan  masyarakat  perlu  ditingkatkan  agar masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  menjaga  lingkungan  (Wati,  2021).  Selain  itu, Indonesia  juga  dapat  belajar dari  praktik terbaik di negara lain  dan berpartisipasi dalam kerjasama regional  dan  global untuk  mengatasi masalah lingkungan  yang bersifat  lintas batas. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.
Penelitian  berjudul  "Implementasi  Prinsip-Prinsip  Hukum  Lingkungan  dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" merupakan kajian yang sangat menarik dan relevan dalam konteks upaya global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di  Indonesia,  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  isu  mengenai  pengelolaan lingkungan menjadi sangat krusial. Kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang mineral, hingga keanekaragaman hayati laut, menuntut adanya pengelolaan yang bijaksana  dan  berkelanjutan.  Namun,  di  tengah  potensi  tersebut,  Indonesia  juga menghadapi  berbagai  tantangan  serius  seperti  deforestasi,  degradasi  lingkungan,  dan pencemaran  air.  Latar  belakang  ini  membuat  penelitian  tentang  implementasi  hukum lingkungan  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  menekankan  pada pemahaman  mendalam  terhadap  fenomena  yang  diteliti  melalui  interpretasi  data  yang bersifat  deskriptif  dan  analitis.  Penelitian  ini  menggunakan  tinjauan  literature  dalam
mendapatkan informasi data. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip tersebut  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Objek  penelitian  dalam  studi  ini  mencakup berbagai regulasi, kebijakan,  dan praktik  yang terkait dengan  pengelolaan sumber daya alam  di  Indonesia.  Objek  tersebut  meliputi  undang-undang,  peraturan  pemerintah, kebijakan  daerah,  serta  program  dan  proyek  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini juga mencakup studi kasus pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti daerah tambang, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi prinsip- prinsip hukum lingkungan di berbagai konteks.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  studi  literatur,  wawancara mendalam, dan  observasi  lapangan. Studi literatur  dilakukan  dengan mengkaji berbagai sumber  yang  relevan,  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  dokumen  kebijakan,  dan  laporan pemerintah. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan  sumber  daya  alam,  termasuk  pejabat  pemerintah,  aktivis  lingkungan, akademisi,  dan  masyarakat  lokal.  Observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mendapatkan pemahaman langsung tentang praktik pengelolaan sumber daya alam di lokasi penelitian. Kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan beragam.
Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui teknik yang  telah dijelaskan sebelumnya. Tahap  kedua adalah pengorganisasian  data,  di mana data  yang  telah  dikumpulkan  disusun  dan  diatur  sesuai  dengan  kategori  yang  relevan. Tahap  ketiga  adalah  interpretasi  data,  di  mana  peneliti  menganalisis  data  untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia menghadapi  tantangan  besar  dalam  mengelola  dan  melindungi  lingkungan  hidupnya. Hukum  lingkungan  bertujuan  untuk  mengatur  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  pencegahan  pencemaran,  dan  konservasi
keanekaragaman hayati. Pentingnya prinsip hukum lingkungan ini  semakin terasa dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, polusi air dan udara, serta perubahan iklim yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan ekosistem (Candrakirana, 2020).
Bentuk prinsip dalam hukum lingkungan adalah prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan di Indonesia menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi dampak negatif pada lingkungan. Prinsip ini mengharuskan setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi  menimbulkan  dampak  lingkungan  untuk  terlebih  dahulu  melalui  proses penilaian  dan  evaluasi  yang  ketat.  Ini  termasuk  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL)  yang  merupakan  instrumen  penting  dalam  memastikan  bahwa  setiap  rencana kegiatan yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan harus dievaluasi secara menyeluruh  (Sonjaya  et  al.,  2020).  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  mencegah  kerusakan lingkungan sebelum terjadi, dengan meminimalisir risiko melalui tindakan pencegahan yang tepat. Selain itu, prinsip kehati-hatian ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi  ramah  lingkungan  dan  praktik  terbaik  dalam  operasional  mereka,  guna mengurangi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Selanjutnya,  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  pilar  utama  dalam hukum  lingkungan  Indonesia,  yang  menekankan  keseimbangan  antara  pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa  pembangunan  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kemampuan  generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan, rencana,  dan  program  pembangunan  harus  dirancang  untuk  meminimalkan  dampak negatif terhadap lingkungan serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.  Prinsip  ini  juga  mendorong  pengintegrasian  pertimbangan  lingkungan dalam  pengambilan  keputusan  di  semua  tingkat  pemerintahan  dan  sektor  ekonomi. Implementasi  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ini  diatur  melalui  berbagai  regulasi seperti  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Silalahi, 2019).
Lalu,  partisipasi  masyarakat  adalah  prinsip  penting  dalam  hukum  lingkungan  di Indonesia,  yang  mengakui  hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  terlibat  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik dalam proses AMDAL, dimana masyarakat  dapat  memberikan  masukan,  pendapat,  dan  keberatan  terhadap  rencana
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Prinsip ini juga mendorong keterlibatan  masyarakat  dalam  pemantauan  dan  pelaporan  kerusakan  lingkungan,  serta mendukung inisiatif lokal dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Prinsip penanggung jawaban mutlak atau strict liability adalah konsep dalam hukum lingkungan  Indonesia  yang  menetapkan  bahwa  pelaku  pencemaran  atau  perusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha atau individu yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib  memperbaiki  dan  mengkompensasi  dampak  yang  ditimbulkan  (Risqi,  2022). Penerapan prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  dan  berbagai  peraturan  pemerintah  terkait.  Prinsip  ini  memberikan perlindungan  lebih  bagi  korban  pencemaran  lingkungan  dan  mendorong  pelaku  usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam operasional mereka.
Prinsip polluter pays merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum lingkungan di Indonesia yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan penanggulangan dampak lingkungan tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  dan  individu,  serta  memastikan  bahwa  biaya pengelolaan  dan  pemulihan  lingkungan  tidak  dibebankan  kepada  masyarakat  atau pemerintah.  Implementasi  prinsip  ini  terlihat  dalam  berbagai  kebijakan  dan  regulasi, termasuk penerapan denda, sanksi administratif, dan kewajiban rehabilitasi lingkungan bagi pelaku  pencemaran.  Prinsip  ini  juga  mendukung  pengembangan  mekanisme  ekonomi seperti  pajak  lingkungan  dan  sistem  perdagangan  emisi  untuk  menginternalisasi  biaya lingkungan dalam operasional bisnis.
Prinsip  hukum  lingkungan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  ini memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjaga  keseimbangan  antara  pemanfaatan  dan  pelestarian  lingkungan.  Hal  ini  berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan SDA harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, sehingga setiap penggunaan SDA dapat dilakukan secara bijaksana  dan  bertanggung  jawab  (Warlina,  2019).  Tanpa  adanya  prinsip-prinsip  ini, pengelolaan  SDA  di  Indonesia  dapat  berjalan  tanpa  arah  yang  jelas,  yang  berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.
Pengelolaan  SDA  yang  efektif  membutuhkan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk melindungi lingkungan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
hukum lingkungan berfungsi sebagai  pedoman dan batasan yang mengatur bagaimana SDA harus dikelola. Kerangka hukum yang kuat memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan  dengan  SDA  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  ekonomi  semata,  tetapi  juga mempertimbangkan  dampak  lingkungan  dan  social  (Jihan,  2022).  Dengan  demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kerangka  hukum  ini  juga  memberikan  kekuatan  kepada  pemerintah  dan  instansi  terkait untuk menegakkan aturan dan sanksi bagi pelanggar, sehingga menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan.
Prinsip hukum lingkungan menjadi dasar dalam upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah  prinsip  pencegahan,  di  mana  tindakan  pencegahan  diambil  untuk  menghindari kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga diterapkan, yang menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mengelola SDA, terutama ketika ada  ketidakpastian  ilmiah  mengenai  dampak  dari  aktivitas  tertentu.  Prinsip  ini menggarisbawahi  pentingnya  mengambil  tindakan  konservatif  untuk  melindungi lingkungan dari potensi bahaya yang belum sepenuhnya dipahami.
Dengan adanya hukum lingkungan yang ketat, berbagai aspek seperti pencegahan pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dapat  diatur  dengan  lebih  baik.  Hukum  lingkungan  memberikan  landasan  bagi implementasi kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk spesies yang terancam punah dan habitat alami mereka (Jazuli, 2019). Dengan adanya aturan yang jelas, pemanfaatan SDA dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.
Secara  keseluruhan,  prinsip  hukum  lingkungan  di  Indonesia  berperan  sebagai landasan  penting  dalam  upaya  pengelolaan  SDA  yang  berkelanjutan  dan  bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan  bahwa  pengelolaan  SDA  dilakukan  dengan  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat (Nurlinda, 2020). Dengan kerangka hukum yang kuat dan penerapan prinsip- prinsip yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan bahwa SDA yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem yang ada.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  ekologis,  sosial,  dan  ekonomi  dalam jangka panjang.

## SIMPULAN
Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip kehati-hatian, prinsip preventif, prinsip pemulihan, dan prinsip tanggung jawab mutlak  memainkan  peran  penting  dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  alam  di Indonesia.  Prinsip  kehati-hatian  menggarisbawahi  pentingnya  pencegahan  kerusakan lingkungan sebelum terjadi, sementara prinsip preventif menekankan tindakan proaktif untuk  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Selain  itu,  prinsip  pemulihan menyoroti pentingnya memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi, sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak menegaskan kewajiban para pihak untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan.. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amarulah,  M.,  Trihastuti,  N.,  &  Samekto,  F.  X.  A.  (2019).  Implementasi  Prinsip – Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 6(3), 1 – 26.
Ariadno, M. K. A. (2019). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 29(2).
Candrakirana,  R.  (2020).  Penegakan  hukum  lingkungan  dalam  bidang  pengelolaan sampah  sebagai  perwujudan  prinsip  good  environmental  governance  di  kota Surakarta. Yustisia, 4(3), 581 – 601.
Jazuli, A. (2019). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan  berkelanjutan. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 4(2), 181 – 197.
Jihan,  L.  N.  (2022).  Pembangunan  Berkelanjutan  Melalui  Penerapan  Produksi  Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan. Jurnal Juristic, 3(01), 13 – 29.
Nurlinda, I. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bina Hukum Lingkungan, 1(1), 1 – 9.
Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 6(2).
Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian), 6(2),
39 – 44.
Satmaidi,  E.  (2019).  Konsep  deep  ecology  dalam  pengaturan  hukum  lingkungan. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 24(2), 105 – 192.
Silalahi, D. (2019). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang  Berbasis  Pembangunan  Sosial  dan  Ekonomi. Seminar  Dan  Lokakarya Pembangunan Hukum , 14 – 18.
Siombo, M. R. (2019). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(3), 428 – 443.
Sompotan, H. B. (2021). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Jurnal Hukum Unsrat, 22(7).
Sonjaya,  T.,  Heryanto,  B.,  Mulyana,  A.,  &  Aridhayandi,  M.  R.  (2020).  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip Pembangunan. Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2), 203 – 214.
Warlina,  L.  (2019).  Prinsip-prinsip  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan  dan Pengelolaan Lingkungan. Jounal Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan, 1(1),
1 – 38.
Wati, E. P. (2021). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan, 3(1), 119 – 126.