Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA PERSEROAN TERBATAS
Nisa Afifa 1* , Abdul Halim Barkatullah 2 , Yulia Qamariyanti 3
1 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
2,3 Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia nisaafifa62@gmail.com 1 , ahbarkatullah@ulm.ac.id 2 , yulia.qamariyanti@ulm.ac.id 3

## Abstract
The goals to be accomplished in this composing are to analyze and criticize the presence of free commissioners in laws and controls and to analyze and criticize whether the presence of autonomous  commissioners  inside  the  company  can  ensure  the  usage  of  the  standards  of Great  Corporate  Administration.  In  composing  this  proposal,  the  author  employments regulating lawful investigate with the nature of investigate, specifically prescriptive research that  points  to  induce  proposals  approximately  what  ought  to  be  done  to  overcome  certain issues.  Lawful  materials  are  within  the  frame  of  essential  lawful  materials  and  auxiliary lawful materials gotten from writing thinks about. Processing and analysis of legal materials are carried out by analyzing legal materials from deductive to inductive. The research results are:  First.  Appointment  of  Independent  Commissioners  within  the  company  is  mandatory, this has been regulated as in one of the OJK regulations namely Financial Services Authority Regulation  Number  33/POJK.04/2014  concerning  Directors  and  the  Board  of Commissioners  of  Issuers  or  Public  Companies,  Independent  Commissioners  must  exist  in Limited  Liability  Companies  classified  as  Open/Public,  especially  in  PTs  that  collect  or manage public funds. Second. The Independent Commissioner guarantees the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the company if the selected Independent Commissioner  has  competence  and  experience,  in  the  selection  process  the  Independent Commissioner  has  applied  the  principles  of  Good  Corporate  Governance  and  has  fulfilled the Fit and Proper Test requirements by company regulations.
Keywords:  Appointment  of  Independent  Commissioner,  Good  Corporate  Governance, Limited Liability Company
 Alamat korespondensi Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia nisaafifa62@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  Dewan  Komisioner  diatur  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD),  dalam  KUHD  keberadaan  komisaris  tidak  wajib  karena  aturan  Pasal  44  KUHD terdapat. 1 Maka  berlaku  peraturan  perundang-undangan.  lahir  yaitu  Undang-undang Perseroan  Terbatas  No.  1  Tahun  1995,  yang  mengatur  bahwa  kehadiran  Pengurus  menjadi suatu  kewajiban  dan  menjadi  salah  satu  organ  perseroan  terbatas,  memperjelas  tugas  dan tanggung  jawabnya.  di  sisi  lain,  dan  peningkatan  komposisi  pejabat  dengan  pejabat independen  dan  pejabat  perwakilan. 2 Pejabat  dan  agen  independen  diatur  dalam  Pasal  120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan saham gabungan. Pejabat independen  adalah  pejabat  yang  berasal  dari  luar  Perusahaan  dan  tidak  terafiliasi  dengan pihak manapun. Acuan pejabat independen terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) keadilan, 4) Pertanggungjawaban.
Ada  sebuah  kasus  salah  satu  perseroan  terbuka  yang  besar  di  Indonesia  adalah  SULI dan berganti nama menjadi PT SLJ Global Tbk. SULI adalah perusahaan kehutanan, industri dan pertambangan  dengan  struktur  organisasi yang sempurna, namun  terjadi  pelanggaran di dalam  perusahaan  yang  merugikan  perusahaan. [3] Pada  Pasal  120  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menyebutkan  bahwa  Anggaran  dasar Perseroan  dapat  mengatur  adanya  1  (satu)  orang  atau  lebih  Komisaris  Independen  dan  1 (satu)  orang  Komisaris  Utusan.  Hal  tersebut  bagi  peneliti  terdapat  kekaburan  norma  hukum terhadap  eksistensi  Komisaris  Independen  di  dalam  Perseroan  Terbatas  sebab  pada  kalimat “dapat” pada Pasal  120 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menimbulkan kesimpangsiuran mengenai kewajiban adanya penunjukan Komisaris Independen  pada  sebuah  perseroan,  karena  pada  praktiknya  banyak  perseroan  yang mengangkat  Komisaris  Independen  namun  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang terjadi  di  dalam  perseroan  yang  sering  kali  menyebabkan  kerugian  pada  perseroan  salah satunya  PT  SLJ  Global  Tbk  tersebut,  selain  itu  muncul  berita  bahwa  seorang “musisi” yaitu  Abdee  Slank  diangkat  menjadi  Komisaris  PT Telkom  Indonesia (Persero)  Tbk (TLKM)  sebagai  Komisaris  Independen Telkom,  hal  tersebut  mengundang  pertanyaan kualifikasi  seperti  apa  yang  dapat  diangkat  menjadi  Komisaris  Independen  dan  pada  Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit penunjukan Komisaris Independen hanya bersifat fakultatif bukan imperatif. [4] Sehingga yang menjadi permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  apa  kepentingan  perseroan  terbatas  mewajibkan  adanya penunjukan komisaris independen dan apa dengan adanya penunjukan Komisaris Independen menjamin  prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  dalam  perseroan  dapat  terlaksana dengan baik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 5 Lalu  pada  pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan undang-undang ( statute aprroach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan
1 Moenaf H. Regar.Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
2 Moenaf H. Regar.Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
3 Agus  Riyanto  dan  Carolina  Malinda. Pelanggaran-Pelanggaran  Pt.  Sumalindo  Lestari  Jaya  Tbk  Dan  Kritik Terhadap  Pasal  138  –  141  UUPT .  2021.  https://business-law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran- pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-uupt-part-i/.
4 Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
5 5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . (Cet. 2. Kencana : Jakarta, 2008)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  didapat  dari  studi kepustakaan.  Pengolahan  dan  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menganalisa  bahan hukum  deduktif  ke  induktif  yaitu  menjelaskan  hal-hal  yang  bersifat  umum  menuju  hal  hal yang  bersifat  khusus  untuk  menarik  kesimpulan  yang  dapat  memberikan  jawaban  untuk permasalahan artikel ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan
Komisaris  Independen  menurut  Pasal  120  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  mempergunakan  istilah  “independen”  yang  berarti eksistensi dan kedudukan hukumnya dalam lingkungan organ Dewan Komisaris benar-benar diharapkan independen. [6] Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  mengandung  makna  atau  tujuan  sentral  pengertian  maupun  keberadaan Komisaris Independen, dititikberatkan pada syarat:
1. Tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan,
2. Tidak mempunyai afiliasi dengan anggota direksi perseroan,
3. Tidak mempunyai kaitan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya.
Komisaris  yang  bukan  merupakan  anggota  manajemen,  pemegang  saham  mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan, serta tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi. [7] . Kewajiban adanya Komisaris Independen telah diatur pada beberapa peraturan khusus yaitu:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik Negara
2. Salinan  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor:  Per  —  01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2018 Tentang Penunjukan  Dan Pemberhentian  Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
4. Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55  /POJK.03/2016  Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
5. Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33  /POJK.04/2014  Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
6. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  73  /POJK.05/2016  Tentang  Tata  Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

## Kepentingan Komisaris Independen Dalam Pengelolaan Suatu Perseroan
Di  negara-negara  yang  menganut one-tier  board  system seperti  Amerika,  Australia, juga  Jepang  tidak  ada  pemisahan  tegas  antara supervisory  board dan  dengan top management. Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan  tegas  menetapkan  pemisahan  di  antara  kedua  hoards  tersebut  Komisaris (supervisor board) dan Direksi (executive board). 8
6 Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
7 Hasnati. Komisaris Independen dan Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia. (Yogyakarta :Absolute Media, 2014)
8 I  Nyoman  Tjager,  Antonius  Alijoyo,  Subarto  Zaini. Komisaris  Independen  Penggerak  Praktik  GCG  di Perusahaan . (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2020)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Praktiknya, sering kali pemisahan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terkesan bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  menganut one-tier  board  system di  mana Komisaris atau Direksi mengendalikan perusahaan dengan sangat kuat, dan menjadikan salah satu  hanya  sebagai  pelengkap  penderita,  pajangan  artistik  untuk  memenuhi  kriteria  undang- undang, atau sebagai pembuka pintu bagi praktik praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Menurut  Bachtiar  Hasan  Mirasa  Utara  bahwa  dunia  usaha  di  Indonesia  kelihatannya belum menyiapkan warganya sebagai pengusaha yang baik, bahkan tumbuhnya dunia usaha di Indonesia berjalan secara alami tanpa didukung pengetahuan yang memadai atau lahir dari kesempatan  untuk  berusahan  yang  muncul  karena  situasi  politik  dan  kekerabatan.  Dan Menurut Anis  Baridwan  dari  BAPEPAM,  mengatakan  bahwa  isu  tentang  Komisaris Independen mencuat disebabkan karena adanya apa yang disebut sebagai 'conflict of interest' yaitu adanya benturan kepentingan, dan juga beragam tindakan organ korporasi yang dalam praktek  menimbulkan  kebingungan  tentang  bagaimana  para  pengurus  dan  organ  dari perseroan itu menafsirkan tanggung jawab dan kewenangan mereka masing-masing sehingga menimbulkan  konflik  di  dalam  perusahaan . 9 Hal  ini  membawa  perusahaan  jauh  dari  Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  dan  lebih  tepatnya  kepentingan  Komisaris  Independen  wajib ada pada Perseroan Terbatas yaitu pada PT yang berklasifikasi Terbuka/Publik terutama pada PT yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat.

## Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan
Implementasi prinsip Good Corporate Govemance pada Perseroan Terbatas, terdiri : 10

## 1. Kesetaraan/Keadilan ( Fairness )
Kesetaraan dalam perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas  maupun  pemegang  saham  minoritas  di  dalam  akses  terhadap  informasi Perseroan. Maupun kesetaraan di atas setiap organ Perseroan, sehingga tidak ada organ Perseroan yang menjadi "super power" yang mempengaruhi organ lain.
2. Keterbukaan ( Transparency )
Harus  ada  keterbukaan  mengenai  apa  yang  dikerjakan  Perseroan  dan  apa  yang dikerjakan  tersebut  adalah  dalam  rangka  untuk  kepentingan  dan  usaha  Perseroan Terbatas  sendiri,  bukan  untuk  kepentingan  individu  pemegang  saham  atau  pengurus Perseroan.  Dengan  adanya  keterbukaan  tersebut,  maka  pihak  yang  berkepentingan (stakeholder) terhadap Perseroan dapat menentukan sikapnya terhadap Perseroan.
3. Pertanggungjawaban (Accountability)
Sebagai  suatu  entitas  yang  mandiri  dan  tanggung  jawab  yang  terbatas.  Perseroan Terbatas  harus  memberi  pertanggung  jawaban  tentang  apa  yang  telah  dan  akan dikerjakan  Perseroan  Terbatas  dan  semua  yang  dikerjakan  tersebut  tidak  bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban tersebut  harus diberikan kepada  para pemegang saham  dalam bentuk  laporan tahunan  dan  perhitungan  tahunan  yang  harus  disetujui  dan  disahkan  oleh  RUPS Tahunan.  Sedangkan  pertanggung-jawaban  kepada "stakeholders" di  luar  pemegang saham diberikan dalam bentuk pengumuman di surat kabar atas laporan keuangan dan pendaftaran perhitungan di daftar perusahaan.
4. Tanggung Jawab ( Responsibility )
Sebagai  suatu  subjek  hukum  yang  mandiri,  maka  Perseroan  Terbatas  bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukan atas nama Perseroan Terbatas, dan  aset  Perseroan  Terbatas  merupakan  jaminan  atas  perbuatan  hukum  tersebut.
9 Emmy  Yuhassarie,  dan  Tri  Harnowo. Conflict  of  Interest  on  Corporate  and  Professional  Practies. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2002)
10 Prosiding. Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004)
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Walaupun pada prinsipnya para anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham  tidak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum  Perseroan  Terbatas  tersebut, namun pembebasan tanggung jawab hanya terbatas pada aset Perseroan Terbatas akan dapat  menimbulkan  ketimpangan  dan  atau  ketidak-adilan,  dan  pada  suatu  sisi  akan dapat  membuka  peluang  bagi  anggota  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  maupun pemegang  saham  untuk  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  perusahaan,  karena merasa berada di  luar jangkauan hukum  dalam  melakukan tindakan hukum  atas nama Perseroan Terbatas tersebut 11 . Oleh karena itu pada Pasal 96 ayat 2 juga membebankan tanggung jawab pribadi  kepada anggota Direksi,  serta Pasal  3 ayat  2  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yaitu  tanggung  jawab  pribadi  bagi pemegang saham.

## Pengaruh  Komisaris  Independen  Terhadap  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik
Komisaris  Independen  perlu  memiliki  kompetensi  tertentu  yang  memungkinkannya menjalankan  fungsinya  secara  efektif . Berikut  beberapa  kompetensi  yang  diharapkan  dari seorang Komisaris Independen a. Pemahaman yang memadai mengenai industri perusahaan, b.  Pemahaman  akan  aspek-aspek  legal  perusahaan,  c.  Pemahaman  akan  aspek-aspek keuangan.  Di samping itu, seorang Komisaris  Independen diharapkan memiliki  pengalaman dalam  aspek-aspek  berikut: [12] a.  Formulasi  strategi,  b.  Kepemimpinan,  c.  Pembuatan keputusan yang efektif, d. Penilaian kinerja perusahaan, e. Hubungan dan komunikasi antar- pribadi  Teamwork  dalam  konteks  Dewan  Komisaris.  Pada  proses  pemilihan  Komisaris Independen  juga  harus  menggunakan  prinsip Good  Corporate  Governance, Komisaris Independen memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper  Test) sesuai  dengan  peraturan  masing-masing  perusahaan  sehingga  Komisaris Independen  dapat  menjalankan  peran  khusus  terutama  diimplementasikannya  semua  prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan.

## IV.  KESIMPULAN
Hukum  perusahaan  di  Indonesia  belum  ada  mengatur  secara  umum  jenis  perseroan yang mewajibakan adanya Komisaris Independen dan tidak mengatur tata cara pemilihannya, namun  telah  ada  diatur  pada  peraturan-peraturan  khusus  seperti  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  54  Tahun  2017  Tentang  BUMD,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 33/POJK.04/2014  tentang  Direksi   dan  Dewan  Komisaris  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, lebih tepatnya Komisaris Independen wajib ada pada Perseroan Terbatas  berklasifikasi Terbuka/Publik terutama pada PT  yang  menghimpun  atau  mengelola  dana  masyarakat.  Isu  kewajiban  adanya  penunjukan Komisaris  Independen  juga  disebabkan  adanya  peluang  terjadi conflict  of  interest pada perseroan.  Pemilihan  Komisaris  Independen  harus  menerapkan  prinsip  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  kembali , Komisaris  Independen  yang  dipilih  harus  memiliki kompetensi,  pengalaman  dan  memenuhi  persyaratan  telah  lulus  Penilaian  Kemampuan  dan Kepatutan (Fit  and  Proper  Test) sesuai  dengan  standar  perusahaan  sehingga  adanya Komisaris Independen dapat menjamin terlaksanya prinsip Good Corporate Governance.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Ali,  Achmad 2002. Menguak Tabir  Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Jakarta  : Penerbit Toko Gunung Agung
Anonim. Tujuan  Penerapan  &  Dasar-Dasar  Pelaksanaan  GCG. https://sig.id/id/tujuan- penerapan-dasar-dasar-pelaksanaan-gcg/. Diakses pada tanggal 25/05/2022
Basir,  Saleh  “ Analisis  Hukum  Atas  Komisaris  Independen  dan  Komite  Audit  Dalam Penerapaan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  Pada  Perusahaan  Publik”. 2011. Skripsi.  Depok:  Universitas  Indonesia.  digital_2016-8_20325580-S24803-Saleh Basir.pdf Hlm. 58. Diakses pada tanggal 17/04/2022.
Budiarto.  2002. Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan  Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia
Forum  for  Corporate  Governanca  in  Indonesia .  Seri  Tata  Kelola  Perusahaan  (Corporate Governance) Jilid II Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan). Jakarta:  Forum  for  Corporate Governanca in Indonesia.
Hasnati., 2014. Komisaris Independen dan Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan Untuk  Mewujudkan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  di  Indonesia .  Yogyakarta: Absolute Media
Harahap, Yahya. 2013. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika Kurnia, Abi Jam'an . Aturan Seputar Komisaris Independen dan Piercing the Corporate Veil . 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-seputar-komisaris-independen- ipiercing-the-corporate-veil-i-lt4bf2cc7d1817b. Diakses pada tanggal 19/04/2022
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum . Cet. 2. Jakarta: Kencana Maria,  Mangkung  Amelia.  2009. “Efektivitas  Pasal  120  Uu  No  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  Mengenai  Adanya  Komisaris  Independen  Dan  Komisaris  Utusan Dalam  Perseroan  Terbatas  Terkait  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (Studi  Di  Pt.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk,  Jakarta)”. Universitas  Brawijaya: Malang.  Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/110445/1/050902943.Pdf.  Diakses  Pada Tanggal 19/04/2022.
Muhammad,  AbdulKadir.2010. Hukum  Perusahan  Indonesia. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti
Prosiding.  2004. Perseroan  Terbatas  dan  Good  Corporate  Governance. Jakarta:  Pusat Pengkajian Hukum.,
Mustafida,  Latifa. “Tugas  dan  Fungsi  Komisaris  dalam  Perusahaan”. 2021. https://legal2us.com/tugas-dan-fungsi-komisaris-dalam-perusahaan/. Diakses pada tanggal 10/02/2022.
Nasrum, M. Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia). 2018. https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx. Diakses pada tanggal 21/04/202.
Pratomo, Ricky Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sebagai Budaya Perusahaan . 2017.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-igood-corporate-governance- i-sebagai-budaya-perusahaan-cl6890#_ftn4. Diakses pada tanggal 15/01/2022
Regar, Moenaf H. 2000. Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ  Perseroan . Jakarta: Bumi Aksara
Rifai,  Badriyah Peran  Komisaris  Independen  Dalam  Mewujudkan  Good  Corprate Governance  Di  Perusahaan  Publik .  Jurnal  Hukum  No.  3  Vol.  16  Juli.  Makassar: Universitas Hasanuddin. https://media.neliti.com/media/publications/84511-none- f60aabff.pdf. Diakes pada tanggal 30/12/2021.
Riyanto, Agus dan Carolina Malinda. Pelanggaran-Pelanggaran Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk  Dan  Kritik  Terhadap  Pasal  138  –  141  UUPT .  2021.  https://business-
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk- dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-uupt-part-i/. diakses pada tanggal 20/02/2022 Rowa,  Ahmad  Aswar.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas  Perseroan Terbatas”. 2017. Disertasi. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Mmu3mtcyog q3n2fhytqwnzi1odg2nwjimdu5otg1nmmzywi1nzdhza==.Pdf.,  Hlm.  17.  Diakses  Pada Tanggal 19/04/2022.
Sajawie, Hasbullah F. 2013. Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Syahrani,  Riduan,  1999. Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Penerbit  Citra  Aditya Bakti
Soemitro, Rochmat 2005. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Pembimbing Masa
Subroto,  Bambang  SR.  2005. Professionally  Directing  People:  Inspirasi  Berharga  bagi Pengendali Perusahaan Unggul untuk Semakin Meraih Sukses. Jakarta: PT Elex media Komputindo.,
Susanto. Analisis  Hukum  Terhadap  Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Komisaris  Independen Dalam  Perseroan  Terbuka  (Studi  Pada  PT.  Toba  Pulp  Lestari  Tbk)”. 2013.  Tesis. Medan:
Universitas Sumatera Utara.
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42823. Diakses pada tanggal 30/12/2021 Tjager,  I  Nyoman  dan  Antonius  Alijoyo,  Subarto  Zaini.  2020. Komisaris  Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan . Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Widyana  P,  Sofie. Tanggung  Jawab  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dalam  Perseroan Terbatas. 2016. https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham- 2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas. Diakses pada tanggan 18/02/2022.
Yuhassarie,  Emmy  dan  Tri  Harnowo.2002. Conflict  of  Interest  on  Corporate  and Professional Practies. Jakarta: Perpustakaan Nasional