## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BANDUNG
Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N dr.asephi@uinsgd.ac.id , afrahasna29@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  know  the  strategy  of  the  Government  in  the  implementation  of  the programme of PTSL and to find out how big a success rate of Program execution PTSL in Bandung. The results showed that the Government strategy of Bandung Bandung in BPN through program implementation through the preparation of PTSL ripe includes socialization, the determination of the location, planning effort, and the establishment of the Committee ajudikasi acceleration, training and outreach. The success rate of execution of PTSL in Bandung from the target amount of the targeted land certificate 93,000 just 7,234 certificate or reached only 7.78% of the data that researchers get. This is caused by a number of working groups, the situation is not comparable with the volume so that the targets set in the achievement of the targets still not be met.
Keywords : Implementation Of Policy, PTSL, BPN, Land.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pelaksanaan Program PTSL dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PTSL di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui BPN Kota Bandung dalam pelaksanaan program PTSL yaitu melalui persiapan yang matang mencangkup sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, dan pembentukan panitia ajudikasi percepatan, pelatihan dan penyuluhan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kota Bandung yaitu dari jumlah target 93.000 sertifikat tanah yang ditargetkan hanya 7.234 sertifikat atau hanya mencapai  7,78  %  dari  data  yang  peneliti  dapatkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah kelompok  kerja  dilapangan  tidak  sebanding  dengan  volume  target  yang  ditetapkan sehingga dalam pencapaian target masih belum bisa terpenuhi.
Kata  Kunci  :  Implementasi  Kebijakan;  Pendaftaran  Tanah  Sistematis        Lengkap;    Badan Pertanahan Nasional; Tanah.

## A. PENDAHULUAN
Secara umum Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki hasil bumi  yang  melimpah  dan  negara  kepulauan  yang  memiliki  hasil  laut  yang  beraneka ragam, Indonesia juga kaya akan hasil tambang sehingga apabila diolah secara efektif dan efesien dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam konteks pertanahan, tanah  merupakan  permukaan  bumi  yang  berupa  daratan  tempat  manusia  berdiri, bertempat  tinggal,  bercocok  tanam  dan  segala  jenis  usaha  untuk  mempertahankan
kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk  melindungi,  mengayomi  rakyatnya  dan  untuk  mencapai  tujuan  hidup  yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah.
Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia sehingga menjadi kebutuhan yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat  dihargai  dan  bermanfaat  tanah  untuk  kehidupan  manusia,  bahkan  tanah  dan manusia  tidak  dapat  dipisahkan.  Manusia  hidup  dan  berkembang  serta  melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah (M.P. Siahan, 2003: 1). Tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam penghasil barang dan  jasa  serta  berperan  penting  sekali  bagi  penghidupan  dan  kehidupan  manusia, bahkan  menentukan  peradaban  suatu  bangsa.  Peradaban  itu  akan  berlangsung kebesarannya  selama  bangsa  itu  menggunakan  tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya secara bijaksana (Soedjarwo Soemihardjo, 2009: 105).
Pertanahan  (tanah)  adalah  sesuatu  yang menjadi  suatu  kebutuhan yang  pokok dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia selalu berkaitan dengan  tanah,  mulai  dari  tanah  untuk  tempat  tinggalnya,  tempat  usahanya,  hingga sampai ujung kehidupannya di dunia (kuburan/pemakaman) selalu berkaitan  dengan pertanahan.  Disebabkan  oleh  alasan  tersebut,  tanah  menjadi  suatu  hal  yang  sangat berharga  dan  penting  bagi  manusia,  sehingga  sering  menyebabkan  perselisihan  dan pertikaian  antar  sesama  manusia,  bahkan  antara  keluarga  sering  menyebabkan perpecahan karena masalah pertanahan ini. Lebih kompleks lagi, pertikaian pertanahan ini juga bisa terjadi antara negara-negara yang saling berbatasan.
Tanah  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Secara  ekstrim  dapat dikatakan bahwa tanpa tanah tidak ada kehidupan, dalam kata lain tanah memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sementara Bangsa Indonesia yang  pada  saat  ini  sedang  giat-giatnya  melaksanakan  pembangunan  sangat  banyak membutuhkan tanah atau lahan tempat untuk membangun, dimana tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan peranan itu akan dirasakan semakin  penting  sejalan  dengan  tuntutan  laju  pembangunan  diberbagai  bidang  dan tingkat kemajuan dalam masyarakat itu sendiri.
Menyadari betapa pentingnya tanah bagi hidup dan kehidupan manusia maka dari itu  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  melalukan  Program  Percepatan  Pelaksanaan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  sesuai  dengan  perencanaan  yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Objek Pendaftaran PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum bersertifikat ataupun yang bersertifikat (tetapi belum terpetakan) sehingga tercipta peta lengkap.
Peningkatan persentase tanah terdaftar yang saat ini masih di bawah 50% (secara nasional),  adapun  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  yang  meliputi  wilayah  satu kabupaten/kota  akan  dilaksanakan  di  3  kota  yaitu  Kota  Bandung  sebanyak  93.000 sertifikat, Kota Cimahi sebanyak 40.000 sertifikat dan Kota Sukabumi sebanyak 11.000 sertifikat.  Kota  Bandung  menjadi  salah  satu  pemerintah  daerah  yang  melaksanakan Percepatan PTSL melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung.

## B. Tinjauan Teori
Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia sehingga menjadi kebutuhan yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat  dihargai  dan  bermanfaat  tanah  untuk  kehidupan  manusia,  bahkan  tanah  dan manusia  tidak  dapat  dipisahkan.  Manusia  hidup  dan  berkembang  serta  melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah (M.P. Siahan, 2003: 1). Tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam penghasil barang dan  jasa  serta  berperan  penting  sekali  bagi  penghidupan  dan  kehidupan  manusia, bahkan  menentukan  peradaban  suatu  bangsa.  Peradaban  itu  akan  berlangsung kebesarannya  selama  bangsa  itu  menggunakan  tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya secara bijaksana (Soedjarwo Soemihardjo, 2009: 105).
Tahapan percepatan pelaksanaan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Pasal  3  yaitu penetapan lokasi kegiatan Percepatan PTSL, pembentukan panitia ajudikasi percepatan, pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah,  pembuktian  hak  serta
pembukuan  hak  atas  tanah,  dan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  bagi  yang memenuhi syarat.

## C. PEMBAHASAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang melalukan Program Percepatan Pelaksanaan PTSL, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  yang  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak  yang  meliputi  semua  objek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam suatu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu.  Objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum bersertifikat ataupun yang bersertifikat (tetapi belum terpetakan) sehingga tercipta peta lengkap.
Tahapan percepatan pelaksanaan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Pasal  3  yaitu penetapan  lokasi  kegiatan  Percepatan  Pelaksaaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap, pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, pengumpulan data fisik dan data yuridis  bidang  tanah,  pembuktian  hak  serta  pembukuan  Hak  Atas  Tanah,  dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi yang memenuhi syarat.
Mengimplementasikan  kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan  langkah  yang  ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. rangkaian implementasi kebijakan dapat  diamati  dengan  jelas  yaitu  dimulai  dari  program  dan  ke  kegiatan.  Merilee  S. Grindle  yang  menyebutkan  bahwa  keberhasilan  implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variabel  besar,  yakni  isi  kebijakan  dan  lingkungan  implementasi.  Pengunaan  teori tersebut dapat membantu peneliti unjuk menganalisis Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Peranahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua
Pelaksana PTSL Kota Bandung, Pelaksana Teknis,  dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisi data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapat,  dapat  diketahui  setelah  berjalannya Percepatan Pelaksanaan PTSL di Kota Bandung bahwa jumlah sertifikat bidang tanah bersertifikat namun belum terdaftar (K4) sebanyak 12.082 sertifikat, kemudian data yuridis memenuhi syarat namun subjek tidak memenuhi syarat (K3) sebanyak 35.679 subjek, dan sertifikat yang sudah terbit (K1) sebanyak 7.234 atau hanya mencapai 7,78 % dari target yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebanyak 93.000 sertifikat tanah di Kota Bandung. Hal ini diakibatkan karena jumlah kelompok kerja dilapangan tidak sebanding  dengan  volume  target  yang  ditetapkan,  sehingga  kinerja  kelompok  kerja dalam  pelaksanaannya  tidak  berjalan  dengan  maksimal.  Sertifikat  kepemilikan  tanah sangat penting bagi masyarakat, karena sebagai bukti jaminan kepastian hukum atas hak tanah.
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  Daerah  yang  telah  melaksanakan kebijakan  atau  program  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap. Target yang telah ditetapkan dalam menjalankan program tersebut berjumlah 93.000 sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, bahwa strategi yang telah  dijalankan dalam menunjang program tersebut, BPN Kota Bandung menerapkan strategi  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  PTSL. Strategi  tersebut  yaitu,  persiapan  mencangkup  sosialisasi,  penetapan  lokasi, perencanaan  tenaga,  dan  pembentukan  panitia  ajudikasi  percepatan,  pelatihan  dan penyuluhan.
Sosialisasi  dalam  persiapan  ini  dilakukan  oleh  seluruh  jajaran  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  memberikan  informasi akan  dilaksanakannya  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  kepada  masyarakat  secara langsung  melalui  media.  Penetapan  lokasi  dan  jumlah  bidang  ditetapkan  dengan memperhatikan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal panitia dan  satgas,  juga  lokasi  diupayakan  agar  desa  yang  menjadi  obyek  PTSL  letaknya berdekatan.
Perencanaan tenaga panitia dan Satgas Yuridis juga sebagai salah satu persiapan dalam  Pelaksanaan  Percepatan  PTSL.  Satu  panitia  dalam  Pelaksanaan  Percepatan PTSL  disebut  panitia  ajudikasi  percepatan,  berjumlah  4  orang  pegawai  Badan Pertanahan Nasional ditambah satu dari Kelurahan/Desa, dan kenaggotaannya dapat ditambah  sesuai  kebutuhan.  Setelah  pembentukan  panitia  ajudikasi  untuk mempersiapkan  kelancaran  Pelaksanaan  PTSL,  perlu  dilakukan  pelatihan  teknis “Pendaftaran Tanah Sistematis Bidang Yuridis”, bagi panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis yang meliputi materi pengumpulan data yuridis, pengolaan data yurudis dan  tata  laksana  kegiatan  PTSL,  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
Penyuluhan  sangat  penting  dilakukan  dalam  mempersiapkan  Pelaksanaan PTSL, penyuluhan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan kedua (B.2). penyuluhan dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  beserta  Panitia  Ajudikasi  Percepatan  dan  Satgas Yuridis bersama Satgas fisik. Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan PTSL, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, kluster hasil akhir  kegiatan  ajudikasi  percepatan.  Mengajak  partisipasi  masyarakat  dalam Pelaksanaan PTSL dengan memperhatikan Hak dan Kewajibannya. Serta menjelaskan tentang  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  melalui  kegiatan  PTSL  dan kemungkinan biaya/bea/pajak yang akan ditanggung oleh peserta.
Strategi yang dilakukan oleh BPN dalam Percepatan Pelaksanaan PTSL sangat tertata, sesuai aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini dirasa hasil dari pencapaian target yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian dari  jumlah  target  93.000  sertipikat  tanah  yang  ditargetkan  oleh  Pemerintah  hanya mencapai 7.234 atau hanya mencapai 7,78 % dari data yang peneliti dapatkan. Hal ini disebabkan oleh jumlah kelompok kerja dilapangan tidak sebandung dengan volume target yang ditetapkan sehingga dalam pencapaian target masih belum bisa terpenuhi.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  bahwa  implementasi  kebijakan Menteri Agrararia dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:
Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui BPN Wilayah Kota Bandung  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  yaitu  melalui  persiapan  yang  matang mencangkup  sosialisasi,  penetapan  lokasi,  perencanaan  tenaga,  dan  pembentukan panitia ajudikasi percepatan, pelatihan dan penyuluhan.
Tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  PTSL  di  Kota  Bandung  yaitu  dari  jumlah target  93.000  sertifikat  tanah  yang  ditargetkan  hanya  7.234  sertifikat  atau  hanya mencapai  7,78  %  dari  data  yang  peneliti  dapatkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah kelompok  kerja  dilapangan  tidak  sebanding  dengan  volume  target  yang  ditetapkan sehingga dalam pencapaian target masih belum bisa terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Engkus.  (2017).  Administrasi  Kepegawaian  Indonesia  Pada  Sektor  Publik  (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara). Bandung : FISIP UNPAS PRESS. Harsono, Budi. (2009). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatam Keban,  Yeremias  T. (2008).  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep,
Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia
Moleong, M.A. (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani. (2014.)Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Prastowo, Andi. (2010). Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: DIVA Press
Siahan, M.P. (2003). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Jakarta: Rajawali Pers
Sinambela,  Lijan  P.  (2006).  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Soemihardjo, Soedjarwo  (2009). Mengkritisi Undang-undang Pokok Agraria. Meretas Jalan  Menuju  Penataan  Kembali  Politik  Agraria  Nasional.  Jakarta:  Cerdas Pustaka
Subarsono,  A.G.  (2005).  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
-------------------.  (2011).  Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta Supriadi. (2010). Hukum Agraria. Cet IV. Jakarta : Sinar Grafika
Urip  Santos.  (2009).    Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah,  Cet.V.  Jakarta  :
Kencana
Usman & Akbar. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
Waskito  dan  Hadi  Arnowo.  (2015).  Cara  Praktis  Memahami  Bidang  Agraria (Pertanahan). Jakarta Timur : Media Adji Internasional
Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan  Publik:  Teori  Dan  Proses.  Edisi  Revisi.  Jakarta  :
Buku Kita

## ARTIKEL
Jurnal
Andi  Armansyah  Akbar  (2017).  Surat  Keterangan  Tanah  Sebagai  Syarat Penyertipikatan Tanah
Skripsi
Dimas Yoga Pangestu (2016). Evektifitas Proses Dalam PRONA (Program Nasional Agraria) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
Eko  Budi  Wahyono  (2017).  Implementasi  Regulasi  Tentang  Surveyor  Kadaster Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Muhammad Iqbal (2016). Evektifitas Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Dalam  Kegiatan  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Demi  Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.

## Jurnal:
Engkus.(2017)  “Implementasi  Undang-undang    Perdagangan  :  Implikasinya  Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat”dalam Jurnal LITIGASI 18 (1). pp. 1-144. Bandung: UNPAS Bandung.
Engkus.(2017) “Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong” dalam Jurnal Ilmiah seni dan budaya Panggung Vol.27 No.2 Juni 2017.Bandung:ISBI Bandung.
Engkus. (2017). “Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di Kalangan Remaja Pelajar dan Upaya  Penanggulangannya  di  Wilayah  Bandung  Timur”.Dalam  Jurnal Penelitian  Komunikasi  Vol  20  No  2  Desember  2017:Bandung:  BPPKB Bandung.
Chotim, E. R. (2018). KEBIJAKAN BANDUNG TRANSIT AREA (BTA) UNTUK PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 1(1), 33-57.
Sari,  A.  L.  (2017).  THE  ROLE  OF  SOCIAL  WORKERS  IN  THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan Nasional
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadasteral Berlisensi
Internet
http://abdiprojo.blogspot.co.id/2010/04/model-model-impementasi- kebijakan_05.html (Tanggal 12 Agustus 2012) Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.3, http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/(tanggal  10 November 2016)