The Dualism of Competences in The Settlement of Child Abusement Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs
(Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di Aceh: 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)
Rispalman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Syahrizal Abbas
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Desi Ariani
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh rispalmanmj@gmail.com
Abstract: There is a dualism of competencies in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competencies occurs in the settlement of cases  of  criminal  acts  of  sexual  abuse  against  children  in  Aceh  where  case  Number 231/Pid.Sus/2018/PN  Bna  was  resolved  in  the  Banda  Aceh  District  Court  and  case Number  005/JN/2017/Ms-Lgs  was  resolved  in  the  Mahkamah  Syar'iyah  Langsa.  The research questions are why there is the dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Mahkamah Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses  normative  juridical  research.  Dualism  occurs  because  the  Qanun  Jinayat  and  the Child Protection Law (UUPA) regulate the sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children  in  case  Number  231/Pid.Sus/2018/PN  Bna  uses  Law  Number  35  of  2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement  cases  of  criminal  acts  of  sexual  abuse  against  children  in  case  Number 005/JN/2017/Ms-Lgs  using  Article  47  of  Aceh  Qanun  Number  6  of  2014  concerning Jinayat  Law.  The  judicial  process  against  Aceh  Qanun  Number  6  of  2014  concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat.
Keywords: Dualism of Competences, Child Abuse Cases, Jinayat Law.
Abstrak:  Terdapat  dualisme  kewenangan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  di  Aceh.  Praktiknya  dualisme  kewenangan  terjadi  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  Aceh  dimana  pada perkara  Nomor  231/Pid.Sus/2018/PN  Bna  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri  Banda Aceh  dan  perkara  Nomor  005/JN/2017/Ms-Lgs  di  selesaikan  di  Mahkamah  Syar’iyah Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Langsa  dalam  mengadili  perkara  pencabulan  terhadap  anak.  Penelitian  ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dualisme terjadi dikarenakan Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur pencabulan terhadap anak. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan  terhadap  anak  pada  perkara  Nomor  231/Pid.Sus/2018/PN  Bna menggunakan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  pada  perkara  Nomor  005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Proses  peradilan  terhadap  Qanun  Aceh Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.
Kata Kunci: Dualisme Kewenangan, Pencabulan Anak, Qanun Jinayat

## A.  Pendahuluan
Dalam  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 1 Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai  kompetensi  yang  berbeda  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan suatu  perkara.  Kompetensi  absolut  atau  kewenangan  mutlak  adalah  kewenangan  suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
Kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum
1 Adi  Sulistiyono  dkk., Sistem  Peradilan  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 1–2.
maupun niaga. 2 Kewenangan Peradilan umum juga diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam mengatur tentang kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  yaitu  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  pada  tingkat  pertama  dalam  bidang al-ahwal  al-shakhsyiyah, muamalah,  dan jinayah. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa  pelaksanaan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  di  bidang  jinayah  akan diwujudkan  secara  bertahap  sesuai  kemampuan,  kompetensi,  dan  ketersediaan  sumber daya manusia.
Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  pengembangan  dari  Peradilan  Agama  yang diresmikan  pada  4  Maret  Tahun  2003  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2003. 3 Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengadilan  bagi  setiap  orang  yang  beragama Islam  dan  berada  di  Aceh.  Mahkamah  Syar’iyah  berwenang  memeriksa,  mengadili perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana), yang didasarkan atas syariat Islam. 4
Kekuasaan  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat  tertentu,  yaitu  orang-orang  yang  beragama  Islam  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah di ubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  bahwa  pengadilan agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,
2 Erlis Setiana Nurbani, Penerapan Teori  Hukum pada Peneletian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 193.
3 Zulkarnain  Lubis  dan  Bakti  Ritonga, Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Jinayah (Jakarta:  Kencana, 2016), 11–18.
4 Pasal  128  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh.
wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  sedekah,  dan  ekonomi  syariah.  Aceh  adalah  daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  ada  sebuah  Undang-undang lain  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam  di  Aceh,  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah,  sebagai  bagian  dari  sistem peradilan  nasional.  Kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  kewenangan  Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan  kehidupan  masyarakat  dalam  bidang  ibadah,  jinayah,  dan  syiar  Islam  yang ditetapkan dalam qanun. 5
Tindak  Pidana  pencabulan  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  pada  Bab  XIV  Buku  II.  Tindak  Pidana  kesusilaan  mengenai  perbuatan  cabul dirumuskan  dalam  Pasal:  289,  290,  292,  293,  294,  295,  dan  296,  yang  semuanya merupakan  kejahatan  tindak  pidana  kesusilaan. Tindak  pidana  pencabulan  tidak  hanya diatur dalam KUHP saja namun juga diatur  pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam peperangan
5 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: Sina Grafika, 2009), 54.

## f. Kejahatan seksual
Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan  Qanun Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Pasal  47  Qanun  tersebut  berbunyi:  “Setiap  orang yang  sengaja  melakukan  Jarimah  Pelecehan  Seksual  sebagaimana  dalam  Pasal  46 terhadap  anak,  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  90  (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.” Pasal 47 Qanun Jinayat memberikan wewenang mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada Mahkamah Syar’iyah. 6
Pada  kenyataannya  sekarang  perkara  pencabulan  terhadap  anak  masih diselesaikan  di  Pengadilan  negeri.  Adapun  Perkara  pencabulan  yang  di  selesaikan  di Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dengan  Nomor  Perkara:  231/Pid.Sus/2018/PN  Bna, dengan terdakwa Rc Bin Bt, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan  secara  berlanjut  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum.  Dengan menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh) tahun   dan  denda  sejumlah  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan dasar hukum Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 7
Namun  dalam  perkara  yang  terjadi  di  Langsa  Tindak  Pidana  pencabulan diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa, dengan Nomor Perkara: 005/JN/2017/Ms- Lgs,  dengan  terdakwa  Gn  Bin  Tn  yang  berprofesi  sebagai  penarik  becak  terbukti melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  anak  di  bawah  umur.  Pada  perkara  ini  terdakwa melakukan bukan terhadap satu anak, terdakwa melakukan terhadap beberapa orang anak yang  berlangganan  terhadap  terdakwa  yang  mengantar  jemput  sekolah  anak-anak tersebut. Dia melakukan aksi bejatnya pada tanggal 07 Maret 2017. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  Jinayat.  Menyatakan  terdakwa  Gn  Bin  Tn  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  Pencabulan,  dengan  menghukum  terdakwa
6 Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
7 Direktori Putusan Pengadilan Banda Aceh kelas IA, di akses melalui: http://pn-bandaaceh.go.id/
Gn  Bin  Tn  dengan  pidana  (uqubat)  cambuk  sebanyak  60  (enam  puluh)  kali  di  depan umum. 8

## B.  Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Anak bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan  sumber  daya  manusia  ke  depan.  Anak  adalah  seorang  yang  dilahirkan  dari perkawinan  antar  seseorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki,  tanpa  menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak. 9
Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak diatur secara tegas, pengertian anak menurut  berbagai  peraturan  hukum tidak  sama,  dapat  kita  lihat  dalam  beberapa  uraian berikut ini:
a. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dalam  Pasal  330  menentukan,  yang  belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 10
b. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Perkawinan  (UU Perkawinan), tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat beberapa pasal yaitu:
1. Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan  orangtuanya.
2. Pasal  50  ayat  (1)  menentukan  bahwa  anak  yang  belum  berumur  18  tahun  atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 11
c. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  (Undang- Undang Kesejahteraan Anak), pada Pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawin.
8 Direktori Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa.
9 Laurensius  Arliman  S, Komnas  HAM  dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 1.
10 “Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Bab  XV  tentang  Kebelumdewasaan  dan  Perwalian” (n.d.).
11 Beniharmoni  Harefa, Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak (Jakarta:  Budi  Utama, 2019), 8.
d. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Undang-Undang SPPA), pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
f. Pasal 1 ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun termasuk yang ada dalam kandungan. 12 Dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Hukum  Jinayat,  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  orang  yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
g. Hukum Adat
Menurut Hukum Adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut Hukum Adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa adalah :
1. Dapat bekerja sendiri,
2. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat,
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri,
4. Telah kawin (menikah)
5. Berusia 21 tahun. 13
h. Hukum Islam
Menurut  Hukum  Islam  seseorang  yang  belum  dewasa,  apabila  belum  baligh. Artinya laki-laki belum  mimpi basah dan wanita belum haid. Biasa hal ini belum dialami  sebelum  berumur  15  tahun  kecuali  apabila  sebelumnya  itu  sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun. 14

## C.  Anak Berhadapan dengan Hukum
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksud  anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum
12 Pasal 1 Ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
13 Ibid.
14 Ibid., hlm.9
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 15 Sementara dalam Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  pada  dasarnya  anak-anak  yang  bermasalah  dikategorikan  dalam  istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkan UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. 16
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  maksudnya  adalah  anak  sebagai  pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam  Pasal  66  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  menjelaskan:  apabila  anak  yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah,  maka  terhadap  anak  tersebut  dilakukan  pemeriksaan  berpedoman  kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. 17
b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  yang  dimaksud  anak  korban  ialah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Konsep korban dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Selain  di  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang
15 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
16 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 34.
17 Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Sistem  Peradilan  Anak,  yang  dimaksud  anak  korban  juga  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 18
c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## D. Penyelesaian Perkara Pidana Anak antara Undang-Undang dan Qanun Jinayat
1. Penyelesaian Perkara Anak dalam Undang-undang
Sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan.
a. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak
Pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja  sosial  atau  tenaga  kesejahteraan  sosial  setelah  tindak  pidana dilaporkan.  Selanjutnya  terhadap  anak  yang  di  ajukan  sebagai  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  (ABH)  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.
b. Proses Pemeriksaan Anak
Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  atau pemberian bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan
18 Antonius PS Wibowo dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam  Perspektif  Nasional  dan  Internasional (Jakarta:  Universitas  Katolik Indonesia  Atma  Jaya,  2020), 133.
didampingi  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  atau  pendamping  dengan ketentuan yang berlaku. 19
c. Proses Pemeriksaan pada sidang pengadilan
Pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, ada beberapa ketentuan:
1) Hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar.
2) Dalam  hal  anak  korban  atau  anak  saksi  tidak  dapat  memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban  atau  anak  saksi  didengar  keterangannya    di  luar  persidangan melalui  perekaman  elektronik  yang  dilakukan  oleh  pembimbing kemasyarakatan  dengan  dihadiri  penyidik  atau  Penuntut  Umum  dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jara jauh atau teleconference.
2. Penyelesaian perkara anak dalam Qanun Jinayat
Dalam menangani Kasus Pidana Anak Mahkamah Syar’iyah berpedoman sebagai berikut:
a. Mahkamah  Syar’iyah  dalam  mengadili  anak  yang  melanggar  ketentuan hukum jinayat harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak. 20
b. Pengadilan  anak  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah.
c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
d. Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan Keadilan Restoratif . 21
e. Pemeriksaan Perkara:
1) Hakim  yang  mengadili  perkara  anak,  adalah  hakim  yang  ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah  Syar’iyah  yang  bersangkutan  melalui  ketua  Mahkamah Syar’iyah Aceh
2) Dalam  hal  belum  ada  hakim  anak,  maka  ketua  Mahkamah  Syar’iyah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa
19 Ibid.
20 Pasal 222 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
21 Sitti Mawar dan Azwir, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak,” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 7, no. 2 (2018).
f. Persidangan  terhadap  anak  dilaksanakan  dengan  hakim  tunggal,  dan  dapat dilakukan  dengan  Hakim  majelis  dalam  hal  apabila  ancaman uqubat atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  atau  hukum ta’zir lain  yang  setara  dan  sulit pembuktiannya.
“Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.” 22
g. Acara Persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
“Persidangan dilakukan secara tertutup.”
h. Putusan
a. Sebelum  mengucapkan  putusannya,  hakim  memberikan  kesempatan kepada  orang  tua  asuh  untuk  mengemukakan  segala  sesuatu  yang bermanfaat bagi anak.
b. Putusan  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

## E.   Dualisme Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum
Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan  Otonomi  Khusus,  salah  satunya  kewenangan  Pemerintahan  Aceh  dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk  pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan  tetap  menjaga  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama.  Ketentuan  pelaksanaan Undang-undang  tersebut  yang  menyangkut  dengan  kewenangan  Pemerintahan  Aceh ditetapkan dengan Qanun.
Berdasarkan  Pasal  125  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana ) merupakan bagian dari Syariat Islam yang  dilaksanakan  di  Aceh.  Pada  tanggal  22  Oktober  2014  Pemerintah  Aceh mengesahkan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Proses  peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah.  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  pengadilan  selaku  pelaksana  kekuasaan kehakiman  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  merupakan  bagian  dari  sistem peradilan nasional.
Terjadi  dualisme  kewenangan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencabulan terhadap anak di Aceh ialah pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna
yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  pada  perkara  Nomor  005/JN/2017/Ms-Lgs diselesaikan  di  Mahkamah  Syar’iyah  menggunakan  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan dari kedua pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak:
Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 23
Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  76E  dipidana  dengan  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling
23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 menyebutkan:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  pelecehan  seksual,  diancam dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh  lima)  kali  atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.
Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan:
“Setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  terhadap  anak,  diancam  dengan  ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.
Dari kedua aturan yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak antara Undang-udang perlindungan anak dan Qanun jinayat dapat kita lihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah  dibandingkan  dengan  sanksi  yang  diatur  di  dalam  Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Seperti yang dikatakan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha yang dikutip dari Agus Setyadi –detiknews Ryan menyebutkan Polresta Banda Aceh tetap menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap para  pelaku.  Tujuannya,  agar  para  pelaku  bisa  mendapat  hukuman  maksimal,  mereka tidak menggunakan  Qanun  Jinayah  karena  kejahatan  anak  terutama  pencabulan  sangat meresahkan,  tidak  bisa  dikenakan  Qanun,  tetapi  UUPA  supaya  ada  efek  jera  terhadap pelaku dengan hukuman maksimal. 24
Menurut anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin (Dek Gam) yang dikutip dari Kumparan-news mengatakan  hukuman  menggunakan  Qanun  Jinayah  dinilai  tidak memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  dan  berpotensi  menimbulkan  perbuatan  yang
24 https://news.detik.com/berita/d-5232341/polisi-tak-pakai-qanun-ayah-perkosa-anak-di-aceh- terancam-belasan-tahun-bui#top
sama, bahkan hukuman itu membuat korban semakin terpuruk dan trauma, dikarenakan setelah pelaku dicambuk dia akan bebas kembali di tengah-tengah masyarakat. 25
Secara  praktis  terjadinya  dualisme  pilihan  hukum  bagi  aparat  penegak  hukum, khususnya  di  tingkat  penuntutan,  sebagian  Penuntut  Umum  tidak  mau  melimpahkan perkara  jinayat  anak  ke  Mahkamah  Syar’iyah  dikarenakan  sarana  dan  prasarana  bagi sistem peradilan pidana anak lebih memadai di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan Mahkamah  Syar’iyah.  Dr.  H.  Zulkarnain  Lubis,  M.H.,  selaku  ketua  majelis  yang menyidangkan perkara anak di Mahkamah Syar’iyah Takengon mengungkapkan fasilitas persidangan belum ideal, belum ada ruang dan perlengkapan khusus anak. Di Mahkamah Syar’iyah. 26 Hakimnya juga belum ada yang bersertifikasi hakim anak, maka dilimpahkan perkara anak tersebut pada Pengadilan Negeri. 27 Seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim ialah:
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
Dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:
“Dalam  menangani  perkara  anak,  anak  korban,  dan/anak  saksi,  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional  dan  tenaga  kesejahteraan  sosial, penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  dan  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum lainnya  wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  mengusahakan suasana kekeluargaan tetap
Dari  penjelasan  tersebut,  dalam  menangani  perkara  anak  harus  yang  sangat memahami masalah  anak  dan telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  anak. Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga khusus yang menangani perkara-perkara jinayat yang termuat dalam Qanun Jinayat, yang didalamnya juga termasuk menangani perkara anak,  segera  untuk  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  dan  pendidikan  sertifikasi  Hakim
25 https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-dpr-kritik-hukuman-cambuk-pelaku- pencabulan-anak-di-aceh-1uNm0iOy902
26 https://ms-takengon.net/mahkamah-syariyah-takengon-mulai-sidangkan-perkara-jinayat-anak/
27 Fadhilah  Halim,  “Sertifikasi  Hakim  Anak  di  Lingkungan  Mahkmah  Syar’iyah,  Perlukah,” https://badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.
Anak  bagi  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah,  dengan  adanya  hakim  anak  yang  telah mempunyai sertifikasi di Mahkamah Syar’iyah, sehingga tidak terjadi lagi pilihan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan.

## F. Landasan  Yuridis  Pengadilan  Negeri  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Mengadili Perkara Anak
1. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri
Dasar Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap  anak  menggunakan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Pada  Pasal  76D  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak menyebutkan :
“Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E  dipidana  dengan  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000.00  (lima  miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari  ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam  perkara  Nomor  231/Pid.Sus/2018/PN  Bna,  Terdakwa  dijatuhi  pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun  dan  denda  sejumlah  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.

## 2. Landasan Yuridis Mahkamah Syar’iyah
Mahkamah Syar’iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. Di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar’iyah. Sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh,  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  nasional.  Undang-undang  ini  juga memperkenalkan  peradilan  syariat  Islam  di  Aceh,  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Syar’iyah,  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  nasional.  Kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  adalah  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah, dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun
Perkara  pencabulan  diatur  pada  Pasal  46  dan  Pasal  47  Qanun  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pada Pasal 46 menyebutkan:
“setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda  paling  banyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni  atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

## Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan:
“Setiap  orang  dengan  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.
Dalam perkara 005/JN/2017/Ms-Lgs, Majelis Hakim menghukum terdakwa Gn Bin  Tn  dengan  pidana  (uqubat)cambuk  sebanyak  60  (enam  puluh)  dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal  47  jo.  Pasal  1  ke  27  Qanun  Nomor  6  tahun  2014,  serta  dalil-dalil  Syara’  yang berkaitan dengan perkara ini.
Dari  dua  landasan  yuridis  di  atas  antara  Pengadilan  Negeri  dan  Mahkamah Syar’iyah,  di  Aceh  secara  Norma  yang  berwenang  mengadili  perkara  tindak  pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat, seperti yang dikatakan Ipda Lilis yang dikutip di Kompas.com “ Qanun ialah ketentuan khusus, dimana kita berada di situ langit di junjung. Kalau di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu Qanun, maka kita menggunakan Qanun”. 28

## G. Kesimpulan
Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh sekaligus  menggantikan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001.  Undang-undang  ini lahir atas pertimbangan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut  Undang-undang  Dasar  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. 29
28 https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan- santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga
29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan  Pasal  125  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana ) merupakan bagian dari Syariat Islam yang  dilaksanakan  di  Aceh.  Pada  tanggal  22  Oktober  2014  Pemerintah  Aceh mengesahkan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Proses  peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah.

## Daftar Kepustakaan
Antonius PS Wibowo dkk. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional . Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
Azwir, Sitti Mawar dan. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak.” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 7, no. 2 (2018).
Beniharmoni  Harefa. Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak .  Jakarta:  Budi Utama, 2019.
Bijl, Charnelle Van der. “Parental Criminal Responsibility for the Misconduct of Their Children: A Consideration.” Potchefstroom Electronic Law Journal 21 (2018): 1– 21.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Forde, Louise. “Realising the Right of the Child to Participate in the Criminal Process.”
Youth Justice 18, no. 3 (2018).
Gómez  Barrera,  Alejandra  Marlene.  “Marco  internacional  del  derecho  penal  para menores de edad.” Anuario Mexicano de Derecho Internacional 1, no. 20 (2020):
395–415.
Halim,  Fadhilah.  “Sertifikasi  Hakim  Anak  di  Lingkungan  Mahkmah  Syar’iyah, Perlukah.” https://badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Bab  XV  tentang  Kebelumdewasaan  dan Perwalian (n.d.).
Laurensius  Arliman  S. Komnas  HAM  dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana . Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
Malekian,  Farhad. International  Criminal  Law  of  Children .  Nova  Science  Publishers,

## 2020.
Mathew,  Lina  Acca.  “Right  to  Sexual  Autonomy  of  Children—Implications  of  the UNCRC upon the Indian Law on the Age of Consent.” International  Journal  for Crime, Justice and Social Democracy 8, no. 2 (2019): 121–34.
Mathews, Ben. “A taxonomy of duties to report child sexual abuse: Legal developments offer new ways to facilitate disclosure.” Child Abuse & Neglect 88 (2019): 337–47.
Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama . Jakarta: Sina Grafika, 2009.
Mubarok,  Zakki,  Sulchan,  Achmad.  “The  Roles  Of  Investigator  In  Implementing Diversion  On  Children  Criminal  Action.” International  Journal  of  Law Reconstruction 2, no. 1 (2018): 41–53.
Nugroho,  Feddy  Hantyo,  Rodliyah,  Amiruddin.  “Law  Enforcement  against  Children’s Criminal Action Based On Law Number 11 of 2012 Concerning Children Criminal Justice Systems.” International Journal of Scientific Research and Management 8, no. 6 (2020): 226–35.
Nurbani,  Erlis  Setiana. Penerapan  Teori  Hukum  pada  Peneletian  Tesis  dan  Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
O’Brien, Wendy, Fitz-Gibbon, Kate. “Can Human Rights Standards Counter Australia’s Punitive Youth Justice Practices?” The International Journal of Children’s Rights 26, no. 2 (2018): 197–227.
Ritonga,  Zulkarnain  Lubis  dan  Bakti. Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Jinayah .  Jakarta: Kencana, 2016.
Romeo,  Graziella.  “The  Conceptualization  of  Constitutional  Supremacy:  Global Discourse  and  Legal Tradition.” German  Law  Journal 21,  no.  6  (2020):  904–23. https://doi.org/10.1017/glj.2020.50.
Setyowati,  Indah,  Musofiana,  Ida.  “Juridical  Studies  Against  Diversion  In  Criminal Justice System.” Jurnal Pembaharuan Hukum 6, no. 2 (2020).
Sulistiyono, Adi, dkk. Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik . Depok: Prenadamedia Group, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.