## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( ONRECHTMATIGE DAAD ) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA

## LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING
Feby Aditya Hadisukmana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: febyadityahadisukmana@gmail.com
* Corresponding Author: febyadityahadisukmana@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 23/06/2023 Era  teknologi  digital  semakin  berkembang  hingga  saat  ini  membawa  dampak positif  pada  masyarakat,  terutama  bentuk  perkembangan  teknologi  dalam bidang  ekonomi  pada  sektor  keuangan  menjadi  salah  satu  yang  menonjol hingga  saat  ini.  Pemanfaatan  teknologi  dalam  bisnis  sektor  keuangan  ialah melalui  bentuk  usaha  perusahaan financial  technology ,  yang  memiliki  bentuk usaha  seperti Crowdfunding,  Microfinancing,  Peer  to  Peer  Lending  Service, Market  Comparison, dan Digital  Payment  System ,  tentunya  tiap  bentuk  usaha perusahaan financial  technology memiliki  nilainya  sendiri  dalam  membantu perkembangan ekonomi nasional. Salah satu bentuk usaha perusahaan financial technology yang  digemari  saat  ini  ialah Peer  to  Peer ( P2P ) Lending ,  dimana P2P  Lending sendiri  membawa  manfaat  yang  besar  dalam  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  melalui sistem pinjam  meminjam  yang dinilai  memiliki keunggulan  diatas  sektor  perbankan  konvensional.  Layanan P2P  Lending sendiri  menjadi  sarana  investasi  bagi  masyarakat,  melalui  perjanjian  yang disepakati  oleh  para  pihak,  serta  bagi  perusahaan financial  technology sebagai penyelenggara layanan P2P Lending pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terdapat jaminan adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri,  terdapat  perusahaan  penyelenggara yang  justru  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ) sehingga  timbul  kerugian  bagi  pengguna  layanan  keuangan,  sehingga diperlukan  pemahaman  mengenai  penegakan  hukum  atas  perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatige daad ) oleh perusahaan penyelenggara P2P Lending .
Direvisi, 06/07/2023 Dipublikasi, 07/07/2023
Kata Kunci: Perusahaan Financial Technology , Peer To Peer Lending , Otoritas Jasa Keuangan,
Perbuatan Melawan Hukum Abstract
Keywords: Financial
Technology Company, Peer To Peer Lending, Financial Services Authority, Acts Against The Law The era of digital technology is growing to the present day, bringing a positive impact  on  society,  especially  the  form  of  technological  development  in  the economic sector in the financial sector is one that stands out to date. The use of technology  in  the  financial  sector  business  is  through  financial  technology company  business  forms,  which  have  business  forms  such  as  Crowdfunding, Microfinancing,  Peer  to  Peer  Lending  Services,  Market  Comparison,  and Digital  Payment  Systems.  Of  course,  each  financial  technology  company business  form  has  its  own  value  in  fostering  development.  national  economy. One  of  the  most  popular  forms  of  business  in  financial  technology  companies today  is  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending,  where  P2P  Lending  itself  brings  great benefits  in  fulfilling  people's  needs  through  a  lending  and  borrowing  system which is considered to have advantages over the conventional banking sector. The P2P Lending service itself is an investment vehicle for the public, through agreements  agreed  upon  by  the  parties,  as  well  as  for  financial  technology companies  as  P2P  Lending  service  providers  are  also  supervised  by  the Financial Services Authority, so that there is a guarantee of legal protection for
users  of  financial  services.  However,  it  is  undeniable  that  there  are implementing  companies  that  actually  commit  acts  against  the  law (onrechtmatige  daad)  resulting  in  losses  for  users  of  financial  services,  so  an understanding  is  needed  regarding  law  enforcement  for  acts  against  the  law (onrechtmatige daad) by P2P Lending organizing companies.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang semakin pesat selaras dengan perkembangan era digital di  masyarakat  sekarang  ini,  dalam  hal  perkembangan  teknologi  itu  sendiri  dalam  sudut pandang  ekonomi  nasional  guna  terwujud  kehidupan  perekonomian  masyarakat  yang  lebih baik. 1 Bentuk  penggunaan  teknologi  dalam  bidang  ekonomi  sendiri  ialah  pada  bisnis keuangan  yang  mulai  banyak  yang  menggunakan  sistem  elektronik,  salah  satu  bisnis keuangan  yang  mulai  berkembang  ialah  perusahaan  penyelenggara financial  technology (berikutnya disebut dengan fintech ).
Definisi fintech menurut  Bank  Indonesia  merupakan  hasil  gabungan  antara  jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas,  kini  dapat  melakukan  transaksi  jarak  jauh  dengan  melakukan  pembayaran  yang  dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 2 Perlu diketahui pula penyelenggaraan fintech memiliki bentuk  yang  beragam,  antara  lain  yaitu Crowdfunding,  Microfinancing,  Peer  to  Peer (Berikutnya disebut dengan P2P ) Lending Service, Market Comparison, dan Digital Payment System . 3 Salah satu bentuk fintech yang digemari oleh masyarakat, terutama kalangan muda ialah P2P Lending Service , layanan fintech P2P Lending merupakan penyelenggara layanan jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan  jaringan  internet. 4 Layanan P2P  Lending sendiri  dapat  dikategorikan  sebagai salah  satu  investasi  online  yang  memiliki  karakteristik  unik  dalam  dunia  finansial  milenial saat ini.
Mudahnya  masyarakat  dalam  mengakses  sistem  layanan P2P  Lending guna mendapatkan  pinjaman  pun  menjadi  nilai  lebih  dari  layanan  tersebut  dibandingkan  sistem perbankan  konvensional. 5 Adanya fintech yang  mulai  berkembang  mendatangkan  manfaat praktis juga aman dalam proses transaksi keuangan di masyarakat. 6
1 Wahyuni, Raden Ani E, Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of  Micro  Small  Medium  Enterprise  To  Realize  The  Justice  Economy  (Research  Study:  The  Office  of Cooperative  and  Micro  Small  and  Medium  Enterprise  Province  of  Central  Java ),  Diponegoro  Law  Review, Vol. 04, No. 1, 2019, hal. 389.
2 Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Mengenal
Financial Teknologi, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx , 2018
3 Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun, 2021
4 Darman, Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia , Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No.2, 2009, hal. 13.
5 Raden  Ani  Eko  Wahyuni  dan  Bambang  Eko  Wahyuni, Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 383.
6 Chrismastianto,  Imanuel  Aditya,  W., Analisis  Swot  Implementasi  Teknologi  Finansial  Terhadap  Kualitas Layanan  Perbankan  di  Indonesia ,  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis,  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, No.1, 2017, hal. 137.
Tercatat  pada  laporan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (berikutnya  disebut  OJK)  tentang penyelenggara fintech lending berizin  per 9 Maret  2023 berjumlah 102 entitias,  yang terdiri dari 95 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. 7 Adapun pada laporan OJK tentang Statistik Fintech Lending Per Januari 2023 bahwa total aset yang ditaksir sebesar Rp. 6.415,16 miliar yang terdiri dari total liabilitas sebesar Rp. 3.367,39 miliar dan total ekuitas sebesar  Rp.  3.047,77  miliar.  Dibandingkan  dengan  tahun  lalu  pada  2022,  dimana  total  aset ditaksir  sebesar  Rp.  3.990.19  miliar  yang  terdiri  dari  total  liabilitas  sebesar  Rp.  1.612,53 miliar  dan  total  ekuitas  sebesar  Rp.  2.377,66  miliar.  Adapun  akumulasi  transaksi  pemberi pinjaman satuan akun per Januari 2023 berjumlah 373.658.513, kemudian adapun akumulasi transaksi  penerima  pinjaman  satuan  akun  per  Januari  2023  berjumlah  738.431.533. Dibandingkan pada 2022 lalu, akumulasi transaksi pemberi pinjaman satuan akun per Januari 2022  berjumlah  240.869.582,  kemudian  adapun  akumulasi  transaksi  penerima  pinjaman satuan  akun  per  Januari  2022  berjumlah  547.027.621.  Terhadap  akumulasi  dana  yang diberikan  oleh  pemberi  pinjaman  per  Januari  2023  senilai  Rp.  545.087,52  miliar,  dan akumulasi  penyaluran  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman  per  Januari  2023  senilai  Rp. 546.802,38  miliar.  Adapun  perbandingan  pada  Januari  2022,  terhadap  akumulasi  dana  yang diberikan  oleh  pemberi  pinjaman  per  Januari  2022  senilai  Rp.  256.917,50  miliar,  dan akumulasi  penyaluran  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman  per  Januari  2022  senilai  Rp. 310.773 miliar. 8
Meningkatnya  jumlah  pengguna  dan  nilai  pendanaan  dalam  aktivitas  pinjaman  online online  pada  dua  tahun  ini,  dapat  diartikan  sebagai  pertanda  meningkatnya  kepercayaan masyarakat  pada  pelayanan  sistem  keuangan online ,  terutama  pada  layanan P2P  Lending . Mayoritas  peminjam  yang  dilayani  pinjaman  online  berasal  dari  kelompok  pekerja,  petani, nelayan,  pengrajin,  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). 9 Dapat  diketahui, semakin tinggi  potensi  bisnis  pada bidang layanan P2P Lending , menjadi  daya tarik  sendiri bagi investor, dengan mulai meningkatnya aktivitas layanan P2P Lending , maka OJK sebagai lembaga  berwenang  dalam  mengawasi  kegiatan  lembaga  keuangan  di  Indonesia, mengeluarkan  Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  yang  mewajibkan  perusahaan  bisnis fintech mendaftarkan  perusahaannya.  Pembentukan  POJK  tersebut  semata-mata  untuk  memberikan kepastian hukum juga perlindungan bagi para pihak yang terlibat pada kegiatan P2P Lending , serta menjamin pelaksanaan layanan pinjam meminjam  yang sesuai dengan undang-undang. Melalui  website  OJK,  hingga  saat  ini  diketahui  bahwa  terdapat  5.791  entitas  perusahaan fintech pinjaman online yang harus diwaspadai. 10
Bentuk  layanan P2P  Lending sebagai  pilihan  kegiatan  investasi,  perlu  diketahui merupakan  bentuk  kegiatan  penanaman  modal  tidak  langsung  ( Indirect  Investment )  atau
7 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Penyelenggara  Fintect  Lending  Berizin  di  OJK  per  9  Maret  2023, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di- OJK-per-9-Maret-2023.aspx , diakses 27 Maret 2023.
8 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Fintech
Lending
Periode Januari 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Januari- 2022.aspx , diakses 27 Maret 2023.
9 Budiyanti, E., Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal , Jurnal Info Singkat, Vol XI, No. 04/II/Puslit, 2019, hal. 20.
10 Otoritas Jasa Keuangan, Alert Portal, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert- portal/Pages/default.aspx , diakses pada 27 Maret 2023.
dapat  disebut  dengan  penanaman  modal  jangka  pendek,  karena  secara  umum  pelaku  usaha kegiatan  penanaman  modal  jangka  pendek  melakukan  jual-beli  modal  dalam  jangka  waktu yang  relatif  singkat,  dimana  tempat  transaksi  pada  umumnya  ialah  pasar  modal  maupun perusahaan investasi. 11 Dalam hal  bentuk  layanan P2P Lending merupakan pilihan kegiatan investasi  yang  pada  umumnya  diselenggarakan  oleh  perusahaan fintech yang  terbuka  untuk kegiatan investasi, maka OJK memiliki otoritas untuk mengawasi segala kegiatan perusahaan fintech .
Mengingat  masih  adanya  entitas  perusahaan fintech yang  perlu  diwaspadai  oleh masyarakat,  sehingga  resiko  atas  kegiatan  investasi  ditanggung  oleh  masyarakat  itu  sendiri dikarenakan  fungsi  pengawasan  OJK  hanya  berlaku  bagi  perusahaan fintech terdaftar  dan berizin sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi. 12 Namun  adapun  ketidaktaatan penyelenggara layanan fintech P2P Lending yang telah terdaftar dan berizin baik itu karena kesalahan  yang  disengaja  ( dolus )  ataupun  kealphaan/kekhilafan  ( culpa )  yang  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  investor  selaku  penanam  modal  pada  perusahaan fintech bersangkutan. Sebab demikian, investor sewajarnya mempertimbangkan transparansi demi kepastian hukum atas proses dan tata cara kegiatan investasi pada  perusahaan penyelenggara layanan fintech , terutama atas layanan fintech P2P Lending . 13
Perlu diketahui dalam kegiatan fintech terutama pada layanan P2P Lending berdasarkan pada  perjanjian  pelaksanaan  layanan  pinjam  meminjam,  yang  mana  perjanjian  tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mana kedua perjanjian tersebut  berbentuk  dokumen online . 14 Sehingga  apabila  timbul  sengketa  atas  perjanjian tersebut  sewajarnya  merupakan  bentuk  wanprestasi/ingkar  janji,  namun  kemudian  apabila yang  timbul  merupakan  sengketa  atas  tindakan/perbuatan  yang  menyalahi  undang-undang atau  peraturan  terkait  sewajarnya  merupakan  bentuk  perbuatan  melawan  hukum/PMH ( onrechtmatige daad ).

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian  yuridis normatif.  Menurut Soerdjono  dan  Sri,  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka. 15 Penggunaan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dikarenakan  pada  penelitian,  penulis melakukan studi kepustakaan dimana sumber data  yang dipergunakan ialah bersumber pada produk-produk kepustakaan serta data-data pendukung dari penelitian yang bersangkutan.
Adapun spesifikasi  penelitian  yang digunakan ialah deskriptif analitis, dimana penulis memberikan gambaran mengenai sifat maupun karakteristik dari permasalahan  yang diteliti,
11 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 15.
12 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal 7.
13 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Op.Cit , hal. 8.
14 Ibid , Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1).
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.
adapun dikatakan analitis karena dari data yang diperoleh oleh penulis dianalisis berdasarkan teori hukum yang sesuai dengan masalah penelitian yang diharapkan bersifat obyektif. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Sebagai Sarana Investasi
Penanaman  modal  atau  pada  umumnya  seringkali  disebut  dengan  investasi,  memiliki definisi  yang  cukup  luas,  sehingga  untuk  “investasi”  memiliki  definisi  yang  mencakup investasi  langsung  ( direct  investment )  maupun  investasi  tidak  langsung  ( portopolio/indirect investment ), sedangkan untuk “penanaman modal” merupakan definisi yang pada umumnya dipergunakan  dalam  kegiatan  penanaman  modal  langsung  ( direct  investment ). 17 Sehingga penggunaan  kata  “investasi”  maupun  “penanaman  modal”  bergantung  pada  jenis  kegiatan penanaman  modal  yang  dilakukan,  dimana  jenis  kegiatan  penanaman  modal  atau  investasi terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu  penanaman  modal  langsung  ( direct  investment )  atau  yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang dan penanaman modal tidak langsung ( indirect investment ) atau yang dikenal juga sebagai portofolio investment /penanaman modal jangka pendek.
Pada  umumnya  kegiatan  investasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh orang  pribadi  ( natural  person )  ataupun  badan  hukum  ( juridical  person )  dalam  rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modal dari perusahaan penyelenggara kegiatan investasi, baik itu modal yang berbentuk tunai ( cash money ), peralatan ( equipment ), aset-aset tidak  bergerak  (tanah,  bangunan,  dan  lain-lain),  hak  atas  kekayaan  intelektual  ( intellectual property ),  maupun  keahlian  ( skills ). 18 Sehingga  terhadap  modal  kegiatan  investasi,  pada dasarnya  tidak  dibatasi  atas  modal  yang  bersifat  uang  tunai,  melainkan  juga  hal  lain  yang sekiranya memiliki nilai ekonomis.
Perlu  diketahui  pula  proses  investasi  yang  umumnya  ditempuh  oleh  perusahaan penyelenggara yaitu menetapkan sasaran investasi, penentuan kebijakan investasi perusahaan berdasarkan  pada  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ),  memilih  strategis  portofolio yang  dipergunakan  perusahaan  (dimana  perusahaan  penyelenggara  atas  portofolio  akan bertindak  aktif  atau  pasif),  menentukan  aset  dengan  harapan  memberikan  keuntungan ( return ) tertinggi, dan melakukan evaluasi kinerja perusahaan atas kinerja dalam kurun waktu tertentu. 19 Berdasarkan hal demikian, kemudian atas inovasi kegiatan bisnis modern, bentuk layanan kegiatan P2P Lending merupakan salah satu bentuk kegiatan investasi tidak langsung ( indirect  investment ),  karena  dalam  kegiatan  investasinya  terdapat  perusahaan  investasi sebagai penyelenggara kegiatan P2P Lending , yang mana sasaran perusahaan fintech bidang layanan P2P  Lending ialah  memberikan  kemudahan  pada  masyarakat  atas  kegiatan peminjaman uang untuk pemenuhan kebutuhan si peminjam. 20
16 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006), hal. 118.
17 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 10.
18 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Op.Cit. , hal. 3.
19 Irham Fahmi, Pengantar Pasar Modal , (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.7-8.
20 Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun, 2021, Loc.Cit.

## Perjanjian Dalam Kegiatan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending
Kegiatan  layanan P2P  Lending yang  diselenggarakan  oleh  perusahaan fintech , berdasarkan  pada  perjanjian,  yang  bila  merujuk  pada  POJK  No.  77/POJK.01/2016  disebut dengan  perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  elektronik.  Perlu  diketahui  pula pihak-pihak yang terikat pada perjanjian tersebut antara lain  yaitu pemberi pinjaman/ lender , perusahaan  penyelenggara  kegiatan,  dan  peneriman  pinjaman/ borrower .  Adapun  definisi pihak-pihak  dalam  perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  elektronik berdasarkan  pada  Pasal  1  POJK  No.  77/POJK.01/2016,  antara  lain  yaitu  pihak  pemberi pinjaman ialah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha  yang mempunyai piutang karena perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi,  kemudian  pihak penerima  pinjaman  ialah  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  mempunyai  utang  karena perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi,  serta  pihak penyelenggara  yaitu  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 21
Adapun  definisi  secara  umum  pemberi  pinjaman/ lender dalam  kegiatan  layanan P2P Lending merupakan orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform fintech lending (pinjaman online). 22 Diketahui terdapat 2 (dua) macam perjanjian perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  elektronik  yaitu  perjanjian  antara penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman,  dan  perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman,  dimana  kedua  perjanjian  tersebut  dituliskan  dalam  bentuk  dokumen elektronik, yang sekiranya memuat hal seperti nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman,  besarnya  komisi,  jangka  waktu,  rincian  biaya  terkait,  ketentuan  mengenai  denda (bila  ada),  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  dan  mekanisme  penyelesaian  dalam  hal penyelenggara  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  operasional,  dengan  tetap  memperhatikan prinsip transparansi/keterbukaan informasi bagi para pihak. 23
Pada  wawancara,  Bagas  Setiaji  sebagai  tim  riset  bagian  Direktorat  Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) menyampaikan bahwa kontrak/perjanjian antara para  pihak  dalam  kegiatan fintech ialah  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. 24 Sehingga  terkait  syarat  sah  perjanjian  tentunya  berdasarkan  pada  Pasal  1320 KUHPerdata,  dimana  perjanjian  harus  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya,  kecakapan membuat  suatu  perjanjian,  adanya  suatu  hal  tertentu,  dan  atas  suatu  sebab  yang  halal. 25 Namun  seringkali  dalam  perjanjian  antara  para  pihak,  terdapat  klausul  baku,  dalam wawancara, Bagas  Setiaji menyampaikan bahwa  terkait klausul baku dalam perjanjian  yang diselenggarakan oleh perusahaan fintech penyelenggara kegiatan layanan P2P Lending diatur dalam  Pasal  36  POJK  No.  77/POJK.  01/2016  bahwa  setiap  perjanjian  dengan  klausul  baku
21 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Op. Cit. , Pasal 1.
22 OCBC NISP, Apa Itu Lender? Ketahui Keuntungan dan Tips Suksesnya, https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/14/lender-adalah , diakses pada 18 Mei 2023.
23 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Op. Cit. , Pasal 18-20.
24 Wawancara bersama Pak Bagas bagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F), 5 Januari 2022.
25 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 339.
wajib  disusun  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan. 26 Pada  ujungnya  perjanjian- perjanjian yang dibentuk oleh para pihak dalam kegiatan layanan P2P Lending tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akibat  Hukum  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( Onrechmatige  Daad )  Dalam Kegiatan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending
Perbuatan  melawan  hukum  atau onrechtmatige  daad menurut  rumusan  Hoge  Raad sebelum  tahun  1919  ialah  sekedar  perbuatan  yang  melanggar  hak  subyektif  orang  lain  atau yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si  pembuat  sendiri. 27 Kemudian  dimuat dalam  Pasal  1365  BW/KUHPerdata  yang  menyebutkan  setiap  perbuatan  melawan  hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewaijbkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menganti kerugian. 28 Adapun syarat suatu perbuatan dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  perbuatan  yang  melawan hukum,  harus  ada  kesalahan,  harus  ada  kerugian  yang  ditimbulkan,  dan  adanya  hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. 29 Sehingga dapat diketahui dalam kegiatan layanan P2P Lending tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini ialah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  penyelenggara  kegiatan layanan P2P Lending atas POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Perlu  diketahui  beberapa  larangan  bagi  perusahaan fintech  P2P  Lending sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 77/POJK. 01/2016. Pada Pasal 36 ayat (2) menyebutkan terkait larangan  atas  perjanjian  baku  yang  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban penyelenggara  kepada  pengguna  dan  menyatakan  bahwa  pengguna  tunduk  pada  peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam  periode  pengguna  memanfaatkan  layanan,  kemudian  pada  Pasal  39  terkait  larangan memberikan  data  dan/atau  informasi  mengenai  pengguna  kepada  pihak  ketiga,  serta  pada Pasal 43 berisikan larangan penyelenggara dalam menjalankan usahanya melakukan kegiatan usaha  selain  kegiatan  usaha  penyelenggara  yang  diatur  dalam  peraturan  OJK,  bertindak sebagai  pemberi  pinjaman  atau  penerima  pinjaman,  memberikan  jaminan  dalam  segala bentuknya  atas  pemenuhan  kewajiban  pihak  lain,  menerbitkan  surat  utang,  memberikan rekomendasi  kepada  pengguna,  mempublikasikan  informasi  yang  fiktif  dan/atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana  komunikasi  pribadi  tanpa  persetujuan  pengguna,  dan  mengenakan  biaya  apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan. 30
Apabila  kemudian  perusahaan fintech sebagai  penyelenggara  kegiatan P2P  Lending melakukan  pelanggaran  baik  itu  atas  kesengajaan  ( dolus )  maupun  kealphaan/kekhilafan ( culpa )  menurut  POJK,  kemudian  akan  diberikan  sanksi  administrative  sebagaimana
26 Ibid.
27 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , (Bandung: Putra Abadin, 1999), hal. 76.
28 Subekti dan Tjitrosudibjo, Op. Cit ., hal. 75.
29 Setiawan, Loc. Cit.
30 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Op. Cit. , Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 43.
disebutkan  pada  Pasal  47  ayat  (1)  yaitu  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan  kegiatan usaha, dan pencabutan izin. 31
Namun  perbuatan  yang  kiranya  dilakukan  oleh  penyelenggara  kegiatan  layanan P2P Lending diluar  atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan  dalam  hal  ini  yaitu  POJK  No.  77/POJK. 01/2016,  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ). Hal  demikian  dikarenakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan fintech sebagai penyelenggara kegiatan layanan P2P Lending bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat peraturan itu sendiri  yaitu Lembaga OJK sebagai  regulator. 32 Sehingga sewajarnya atas  perbuatan  yang  dilarang  kemudian  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  layanan P2P Lending , perusahaan fintech bersangkutan tidak hanya diberikan sanksi-sanksi administratif, melainkan juga sanksi perdata berupa ganti kerugian kepada pengguna layanan P2P Lending ataupun  sanksi  pidana  sebagai  upaya  hukum  terkahir  ( ultimum  remedium )  apabila  memang terpenuhi  unsur-unsur  pidana  dari  suatu  kejahatan  dan/atau  pelanggaran  pidana  yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan layanan P2P Lending .

## KESIMPULAN
Mulai  berkembangnya  teknologi  selaras  dengan  perkembangan  bisnis  digital,  seperti yang  bergerak  pada  bidang  keuangan  yaitu financial  technology .  Perusahaan fintech sendiri sebagai inovasi bisnis digital pada umumnya memiliki beberapa bentuk yaitu Crowdfunding, Microfinancing,  Peer  to  Peer ( P2P ) Lending  Service,  Market  Comparison, dan Digital Payment  System .  Bentuk  perusahaan finctech sebagai  penyelenggara  layanan P2P  Lending yang  memiliki  daya  tarik  tersendiri  di  masyarakat,  hal  demikian  dikarenakan  mudahnya dalam  mengakses  sistem  layanan P2P  Lending guna  mendapatkan  pinjaman  yang  lebih mudah dibandingkan sistem perbankan konvensional. Sehingga secara bersamaan perusahaan fintech penyelenggara  layanan P2P  Lending sendiri  dapat  menjadi  sarana  investasi  bagi masyarakat.
Dengan menghubungkan pemberi pinjaman/ lender dengan penerima pinjaman/ borrower melalui perusahaan penyelenggara investasi, tentunya tidak akan terlepas dari  hal  perjanjian,  sebagaimana  disebutkan  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 7/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi. Mengingat  perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang diatur oleh POJK juga merujuk pada sifat perjanjian dalam KUHPerdata, sewajarnya bentuk akibat hukum yang timbul atas perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi  tersebut  sama  seperti  perjanjian  pada  umumnya.  Sehingga  kemudian  apabila memang terdapat wanprestasi/ingkar janji para pihak, maka sewajarnya para pihak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasinya, namun apabila kemudian atas perjanjian tersebut,  dari  pihak  penyelenggara  melakukan  suatu  perbuatan  baik  yang  dengan  sengaja ( dolus )  maupun  alpha/khilaf  ( culpa )  menyalahi  undang-undang  dalam  hal  ini  yaitu  POJK No.7/POJK.01/2016  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  layanan P2P  Lending , maka  berdasarkan  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  dirinya  bertanggungjawab  untuk memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa yang dirugikan.
31 Ibid , Pasal 47 ayat (1).
32 Setiawan, Loc. Cit.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.
Raja Garafindo Persada.
Fahmi, Irham. (2017). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Harjono,  Dhaniswara  K.  (2007).  Hukum  Penanaman  Modal,  Tinjauan  Terhadap  Undnag-
Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Rokhmatussa’dyah,  Ana  dan  Suratman.  (2018).  Hukum  Investasi  &  Pasar  Modal.  Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Abadin.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Subekti  dan  Tjitrosudibio.  (2012).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal. Jurnal Info Singkat, Vol XI, No. 04/II/Puslit.
Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017) Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap  Kualitas  Layanan  Perbankan  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, No.1.
Darman.  (2009).  Financial  Technology  (Fintech):  Karakteristik  dan  Kualitas  Pinjaman  pada Peer to Peer Lending di Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No.2.
Raden  Ani  Eko  Wahyuni  dan  Bambang  Eko  Wahyuni.  (2019).  Praktik  Finansial  Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum  Indonesia,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3.
Wahyuni, Raden Ani E. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order  To  Empowerment  Of  Micro  Small  Medium  Enterprise  To  Realize  The  Justice Economy  (Research  Study:  The  Office  of  Cooperative  and  Micro  Small  and  Medium Enterprise Province of Central Java). Diponegoro Law Review, Vol. 04, No. 1.
Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia.  (2018).  Mengenal  Financial  Teknologi. https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx. diakses pada tanggal 18 Mei 2023
Kabrina Rian Ferdiani. (2020). 4 Karakter Investasi Online P2P Lending. https://www.modalrakyat.id/blog/karakter-investasi-online-p2p-lending.  diakses  pada tanggal 18 Mei 2023.
OCBC  NISP.  (2022).  Apa  Itu  Lender?  Ketahui  Keuntungan  dan  Tips  Suksesnya. https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/14/lender-adalah.  diakses  pada  18  Mei 2023.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021).  Yuk  Mengenal  Fintech!  Keuangan  Digital  Yang  Tengah Naik Daun. diakses pada tanggal 18 Mei 2023
……………………….. . (2023). Penyelenggara Fintect Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023.  https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara- Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx. diakses 27 Maret 2023.
………………………...  .  (2023).  Statistik  Fintech  Lending  Periode  Januari  2022. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB- Periode-Januari-2022.aspx. diakses 27 Maret 2023.
………………………..  .  (2023).  Statistik  Fintech  Lending  Periode  Januari  2023. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech- Lending-Periode-Januari-2023.aspx. diakses 27 Maret 2023.
………………………..
. (2023). Alert Portal. https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx. diakses pada 27 Maret 2023.
Wawancara  bersama  Pak  Bagas  bagian  Direktorat  Pengaturan,  Perizinan,  dan  Pengawasan Fintech (DP3F). 5 Januari 2022.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.