## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 19, No. 2, 2023, h. 411-434
(e-Journal)
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya
dalam Pernikahan Di Bawah Umur
Salma S. 1 , Jamaluddin 2 , Zulaeha 3
1,2 Institut Agama Islam DDI Polewali, 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: hjsalmamh@ddipolman.ac.id; jamaluddin@ddipolman.ac.id; zulaeha.1983@gmail.com
Author Correspondence: hjsalmamh@ddipolman.ac.id
Abstract: Marriage is something that has rules and mechanisms for carrying it out. One of these rules is the minimum limit for carrying out marriage. This research analyses the age limit of marriage based on Law Number 16 of 2019 which is an amendment  to  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage.  This  research  is literature research using an Islamic legal analysis approach. The results of the study show  that  the  existence  of  a  minimum  age  limit  for  marriage  regulated  in  Law Number  16  of  2019  article  7  paragraph  (1)  shows  one  form  of  the  government advocating for the interests of fostering a happy and harmonious household. This is in  Islamic  law  a  form  of  maslahat  (kindness),  as  well  as  a  form  of  obedience  of citizens to their leaders (ulil amri). Limiting the age of marriage has a positive impact on protecting children's rights and preventing underage marriage, which has many negative consequences.
Keywords: Marriage Age Limit; Marriage Law; Household Development; Protection of Children's Rights

## A Critical Analysis of Islamic Law on the Minimum Age Limit in the Marriage Law and its Consequences in Underage Marriage
Abstrak: Perkawinan adalah sesuatu yang memiliki aturan dan mekanisme di dalam melaksanakanannya. Salah satu aturan tersebut adalah batas minimal melaksanakan pernikahan. Penelitian ini menganalisis tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  yang merupakan perubahan atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  hukum  Islam.  Hasil penelitian menunjukkan adanya batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  pasal  7  ayat  (1)  menunjukkan  salah  satu bentuk pemerintah mengadvokasi kepentingan bagi pembinaan rumah tangga yang bahagia  dan  harmonis.  Hal  ini  dalam  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  bentuk maslahat, sekaligus bentuk ketaatan warga negara terhadap pemimpinnya ( ulil amri). Pembatasan  usia  perkawinan  memberikan  dampak  positif  terhadap  perlindungan hak-hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yang mengandung banyak konsekuensi yang negatif.
Kata  Kunci:  Batas  Usia  Perkawinan;  Undang-Undang  Perkawinan;  Pembinaan Rumah Tangga; Perlindungan Hak-Hak Anak

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw. yang selalu menarik didiskusikan, baik di forum formal maupun dalam suasana santai. Hal ini dikarenakan  pernikahan  mengandung  nilai-nilai  moral  yang  sangat  tinggi,  dapat menenangkan dan menetralkan pikiran serta mengendalikan kecenderungan biologis secara benar dan teratur, juga perkawinan termasuk salah satu pintu kebaikan dan kemuliaan,  bahkan  menjadi  kebutuhan  dasar (basic  demand)  bagi  setiap  manusia. Dengan kata lain, perkawinan merupakan salah satu unsur menyempurnakan hidup dan kehidupan seseorang.
Ikatan  dalam  perkawinan  dituntut  bagi  setiap  orang  untuk  melibatkan  dan mengikatkan  diri  secara  lahir  dan  batin.  Hal  ini  sejalan  dengan  makna  dari perkawinan itu sendiri yang  tercantum dalam undang-undang perkawinan, 1 bahwa individu  yang  telah  memasuki  bahtera  rumah  tangga  perkawinan  harus  mampu mengendalikan ego dan emosi masing-masing agar tercapai suasana rumah tangga yang  penuh  kesejukan  dan  kebahagiaan.  Kesiapan  mental  atau  kematangan psikologis menjadi sesuatu yang urgen dalam membina rumah tangga.
Menjadikan  keluarga  sebagai  tempat  menaruh  harapan  indah  dalam kehidupan  yang  aman  dan  tenteram  ( sakinah),  pergaulan  yang  saling  mencintai ( mawaddah)  dan  saling  menyantungi  (rahmah).  Untuk  mewujudkan  tujuan perkawinan yang dicita-citakan, calon mempelai laki-laki dan perempuan harusnya memiliki  kedewasaan  berpikir  dan  bertindak,  tidak  emosional  dan  tidak  kekanak- kanakan,  tidak  dalam  keadaan  dipaksa  dan  terpaksa,  melainkan  karena  kesiapan mental untuk menjalani suka duka berumah tangga. Sari dan Sunarti mengemukakan faktor-faktor kesiapan menikah di kalangan dewasa muda adalah emosional (kontrol emosi  dan  emosional  dan  empati),  sosial  (kemampuan  sosial,  kognitif  sosial,  dan toleransi), peran, komunikasi, usia, finansial, dan seksual. 2
1 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 1.
2 Fitra  Sari  dan  Euis  Sunarti,  “Kesiapan  Menikah  Pada  Dewasa  Muda  dan  Pengaruhnya terhadap Usia Menikah,” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 6, no. 3 (2013): 143-153.
Untuk kesiapan menikah tersebut, maka salah satu hal yang menarik dalam berbagai kajian adanya pengaturan batasan usia minimal laki-laki dan wanita yang hendak  melangsungkan  perkawinan.  Batasan  usia  perkawinan  dalam  perundang- undangan di Indonesia pada awalnya bagi laki-laki minimal berumur 19 tahun dan bagi wanita minimal berumur 16 tahun, 3 namun dalam perkembangannya mengalami perubahan batasan umur bagi laki-laki dan wanita, yaitu sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun. 4 Ini juga sejalan dengan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 5
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan salah satu putusannya dengan pertimbangan, yaitu   tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan  wanita  itu  berdampak  pada  atau  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang  seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. 6
Atas  dasar  hal  tersebut,  pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga 7 .  Dalam  hal  ini,  ketika  usia  minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Namun kemudian batas minimal umur bagi wanita dan pria yang hendak menikah disamakan, yaitu 19 tahun.
Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1).
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1.
6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017. 7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat (2)
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak- hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi  mungkin. Namun dari penelitian Sunarti, et.al. di Desa Bubulak diperoleh informasi kesiapan pernikahan  suami  istri  berkorelasi  dengan  pemenuhan  tugas-tugas  keluarga  dan berpengaruh signifikan terhadap tugas perkembangan keluarga, utamanya kesiapan perkawinan istri berpengaruh terhadap perkembangan anak. 8
Tentunya kesiapan perkawinan ini berhubungan dengan usia perkawinan. Ali menemukan dalam penelitiannya bahwa perkawinan pada usia muda atau di bawah umur  sering  menimbulkan  permasalahan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  kesiapan  mental,  kurang  dewasa  atau  cenderung  emosional  menyikapi perbendaan. Permasalahan lainnya misalnya terlalu gampang salah paham terhadap pasangannya  yang  berdampak  pada  kecemburuan  yang  berlebihan,  sehingga  tidak terjadi komunikasi yang baik. 9
Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada kaum remaja. Berbagai alasan  menjadi  penyebab  adanya  perkawinan  di  bawah  umur,  misalnya  faktor pendidikan, faktor ekonomi, akibat pergaulan bebas sehingga hamil, faktor keluarga, faktor  lingkungan  dan  lain  sebagainya. 10 Segala  persoalan  perkawinan  tidak  bisa dilepaskan  dari  batasan  umur,  baik  itu  kesiapan  melangsungkan  perkawinan, perkawinan  di  bawah,  dispensasi  pernikahan  dan  lain  sebagainya.  Olehnya  itu pembatasan usia minimal yang diatur dalam undang-undang bisa menjadi pedoman
8 Euis  Sunarti,  et.al.,  “Kesiapan  Menikah  dan  Pemenuhan  Tugas  Keluarga  Pada  Keluarga dengan Anak Usia Prasekolah,” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 5, no. 2 (2012): 110-119.
9 Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam  Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religious as Well as the Problem),” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (2015): 1-28. 10 Danik Suryan i dan Wahid Abdul Kudus, “Fenomena Menikah Muda di Kalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan,” Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora 13, no. 2 (2022): 260- 269.
dalam  melakukan  perkawinan,  dan  tentunya  sangat  menarik  untuk  diteliti  dari berbagai perspektif, utamanya dianalisis secara kritis berdasarkan hukum Islam.

## B. Pernikahan: Pengertian, Rukun dan Syaratnya
Pemahaman  tentang  arti  pernikahan  perlu  diketahui,  sehingga  tujuan  dari ikatan  pernikahan  dapat  bersinergi  dengan  arti  pernikahan  tersebut.  Al-Zuhaily mengemukakan  dalam  fikih  ada  2  istilah,  yaitu  kata nika>h}  dan kata  ziwa>j. Nikah secara  etimologi  (bahasa)  memiliki  2  makna,  baik  secara  hakikat  (sebenarnya) maupun  secara  majaz  (kiasan).  Makna  hakikatnya  adalah al-d}am  yang  berarti menghimpit, menindih dan berkumpul, sedangkan makna majaznya adalah al-wat}a yang berarti bersetubuh atau akad. 11 Pengertian nikah secara etimologi (bahasa) ini dapat  ditemukan  dalam  QS  an- Nisa’/4:  3  dengan  kata nakah}a,  dan  kata  ziwa>j ditemukan  dalam  QS  al-Ahzab/33:  37  dengan  penggunaan  kata zawjaka, zawwajna>kaha> dan azwa>jin.
Nikah secara terminologi (istilah) dikemukakan beberapa kalangan, misalnya Taqiyuddin menjelaskan pernikahan adalah sebuah ungkapan akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. 12 Ulama fiqh pengikut 4 mazhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hamb ali) sebagaimana dikutip al-Jaziri mengemukakan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang wanita dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. 13
Darwis mengemukakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan  kewajiban,  dan  dari  hubungan  itu  bertujuan  membentuk  keluarga  bahagia. 14
11 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 7 (Cet. 3; Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 30.
12 Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al- Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), 36.
13 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh ‘ala Madzahib al - Arba’ah, jil. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.
14 Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), 24; Rizal Darwis, Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015).
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
Abidin  juga  mengemukakan  perkawinan  adalah  suatu  akad  antara  seorang  calon mempelai  pria  dengan  calon  mempelai  wanita  atas  dasar  kerelaan  dan  kesukaan menurut  sifat  dan  syara ’ untuk  menghalalkan  percampuran  antara  keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup  dalam rumah tangga. 15
Undang-undang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga menjelaskan pengertian dari perkawinan tersebut, yaitu:
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. 16
Perkawinan  menurut  hukun  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. 17
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  perkawinan  dalam  fikih  Islam adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi  kebaikan  keduanya  dan  anak-anak  mereka  sesuai  dengan  batas-batas  yang ditentukan oleh hukum. Adanya ikatan lahir batin mengandung arti perkawinan itu perlu  ada  ikatan  yang  terjalin  kedua-duanya.  Ikatan  lahir  adalah  ikatan  yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
Perkawinan  merupakan  pertemuan  yang  teratur  antara  pria  dan  wanita  di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik yang bersifat biologis,  sosial,  ekonomi,  budaya  bagi  masing-masing,  baik  keduanya  secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup maupun bagi kemanusiaan secara keseluruhan.
Perkawinan  tidak  hanya  sekedar  dilangsungkan  semata,  namun  terdapat beberapa  aturan  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan  aturan  agama  dan  perundang-
15 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
16 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 1.
17 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, dalam Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).
undangan nasional. Misalnya syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  maupun  hukum  Islam. Undang-undang  perkawinan menyatakan  bahwa  perkawinan adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  agama masing-masing, 18 sedangkan hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya  adalah  terpenuhinya rukun dan syarat-syarat    perkawinan  berdasarkan  hukum  agama  Islam.  Ichsan  menjelaskan dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi. 19
Rukun  pernikahan  tersebut  mencakup,  yaitu:  calon  mempelai  laki-laki  dan perempuan; wali dari pihak mempelai perempuan; dua orang saksi; ijab kabul (sighat nikah) yang di ucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. 20 Selain rukun yang terpenuhi, juga ada syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut, yaitu:
1. Calon suami dengan syarat-syarat, yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki- laki,  ada  orangnya  atau  jelas  identitasnya,  setuju  untuk  menikah,  dan  tidak memiliki halangan untuk menikah.
2. Calon istri dengan syarat-syarat, yaitu: beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai  wanita  boleh  beragama  Nasrani  ataupun  Yahudi),  berjenis  kelamin perempuan,  ada  orangnya  atau  jelas  identitasnya,  setuju  untuk  menikah,  dan tidak terhalang untuk menikah.
3. Wali  nikah  dengan  syarat-syarat,  yaitu:  laki-laki,  dewasa,  mempunyai  hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak sedang berihram haji atau umrah.
18 Republik  Indonesia¸ Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974,  pasal 2 ayat (2).
19 Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sesiologi Hukum (Jakarta: Paradia Paramita, 1986).
20 Zaid ad- Din ‘Abd al-Aziz, Fath al- Mu’in (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), 99. Lihat juga Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, pasal 14.
4. Saksi nikah dengan syarat-syarat, yaitu: minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir  dalam  proses  ijab  qabul,  mengerti maksud  akad  nikah,  beragama  Islam, adil, dan dewasa.
5. Ijab qabul dengan syarat, yaitu: lafaz yang jelas, tidak boleh terputus, tidak boleh kontradiksi antara ijab dan qabul, ucapan ijab qabul harus kedengaran oleh kedua belah pihak. 21
Intinya adanya pengaturan rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan yang diatur  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penting dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang diridai Allah swt., dan memiliki legalitas dari agama dan negara.

## C. Batas  Umur  Minimal  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Perspektif  Hukum Islam
Kedewasaan  seseorang  dalam  konteks  agama  dan  undang-undang  terjadi perbedaan  perspektif.  Agama  melihat  dengan  kacamata  aqil  baligh,  sedangkan perundang-undangan  mencermati  dalam  konteks  psikilogis,  kesehatan  dan  lain sebagainya. Darwis mengutip dari Ensiklopedi Hukum Islam bahwa batasan waktu akil-balig antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, namun batas minimal 9 tahun untuk perempuan, dan anak laki-laki adalah 12 tahun. Jika  sampai umur 15 tahun belum terlihat tanda-tanda akil baligh mereka, maka batasan 15 tahun menjadi batasan maksimal dianggap baligh.
Hal itulah menurut pandangan ulama fiqh, 22 dan menurut Mustafa Ahmad al- Zarqa yang dikutip Dahlan bahwa mumayyiz adalah periode setelah masa al-thufulah (anak  kecil  yang  belum  mampu  membedakan  antara  yang  bermanfaat  dan  yang mudarat  buat  dirinya)  dan  menjelang  masa  balig.  Dalam  kondisi  normal,  masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu
21 Al-Jaziri, Kitab al- Fiqh ‘ala Mazhabib..., juz 4; Al-Zuhaily, Al-Fiqh al- Islamiy…, juz 7. Lihat juga Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, pasal 15- 29.
22 Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia,” Jurnal Al-Ulum 10, no. 1 (2010): 119-140.
dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak  laki-laki, 23 dan  ini  berimbas  pada  persoalan  batasan  usia  menikah  bagi seseorang.
Atas dasar itu jika menelusuri literatur fikih Islam, maka umur minimal tidak menjadi  salah  satu  syarat  seseorang  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan. Realitas  ini  kemudian  menjadi  alasan  klasik    bagi  masyarakat  untuk  menikahkan anaknya  meskipun  belum  memenuhi  syarat  undang-undang,  dengan  dalil  Islam sendiri tidak melarang. Diantara dasar argumentasi mereka bahwa dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat, tidak pernah ada batasan yang sangat jelas tentang usia kebolehan seseorang untuk  melangsungkan pernikahan.
Husein  Muhammad  misalnya  mengutip  sebuah  riwayat  bahwa  Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis} Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan an- Nasa’i yang artinya: “Na bi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama  saya pada usia 9 tahun”. Selain itu, pada zaman Sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Misalnya: Sahabat  Ali  bin  Abi  T}alib  yang  menikahkan  anak  perempuannya  yang  bernama Ummi Kuls|um dengan Sahabat Umar bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat  Urwah  bin  Zubair  yang  menikahkan  anak  perempuan  saudaranya  dengan anak laki-laki saudaranya yang lain di mana umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur. 24
Substansi  hukum  Islam  adalah  menciptakan  kemaslahatan  sosial  bagi manusia  baik  di  masa  sekarang  maupun di  masa  yang  akan  datang.  Hukum  Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.  Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya
23 Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, jil. 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.
24 K. H. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Cet. 1; Yogyakarta: IrCisSod, 2019), 92.
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
semua perbuatan orang muslim yang sudah akil balig tidak bisa terlepas dari hukum syara’.  Sala h  satu  dalil  yang  dapat  dijadikan  rujukan  tentang  perintah  menikah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:
ْ نَع َعَم يِشْمَأ َنََأ اَنْ يَ ب َلاَق َةَمَقْلَع
َِْللَّاِْد بَعْ
َلَع ُالله ىَّلَص ِيِبَّنلا َعَم اَّنُك َلاَقَ ف ُهْنَع ُالله َيِضَر ِهْي َلاَقَ ف َمَّلَسَو
ْ ْ َلْ نَمَوِْج رَف لِلُْنَص حَأَوِْرَصَب لِلُّْضَغَأُْهَنِإَفْ جَوَزَ تَ يْْ ةَءاَبْلَا ُْْمُك نِمَْعاَطَت ساِْنَمْ ْ ءاَجِوُْهَلُْهَنِإَفِْم وَصلِبِِْه يَلَعَ فْ عِطَت سَي )ىراخبلا هاور( 25

## Artinya:
Dari  ‘Alqamah  berkata  bahwa  ia  berjalan  bersama  ‘Abdullah,  ia berkata bahwa ia pernah bersama  Rasulullah dan bersabda: barangsiapa yang telah sanggup  melaksanakan  kehidupan  suami  isteri,  hendaklah  ia  kawin.  Maka sesungguhnya  kawin  itu  menghalangi  pandangan  mata  dan  memelihara kemaluan.  Dan  barangsiapa  yang  tidak  sanggup,  wajib  berpuasa,  maka sesungguhnya puasa adalah perisai bagimu (HR al-Bukhary).
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhary tergambar adanya perintah menikah  bagi  para  pemuda  dengan  syarat  jika  ia  telah  mampu  atau  siap  untuk menikah.  Habibi  menjelaskan  kesiapan  menikah  dalam  tinjauan  hukum  Islam meliputi 3 hal, yaitu:
1. Kesiapan  ilmu,  yaitu  kesiapan  pemahaman  hukum-hukum  fikih  yang  ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah  (melamar),  pada  saat  menikah  seperti  syarat  dan  rukun  akad  nikah, maupun  sesudah  menikah  seperti  hukum  menafkahi  keluarga,  thalak,  rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ‘ain hukumnya bagi seorang  muslim untuk  mengetahui  hukum  perbuatan  sehari-hari  yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  ( al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma’ruf ).
25 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 587.
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami,  tidak impoten.  Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten  untuk  berobat.  Ini  menunjukkan  bahwa  kesiapan  fisik  yang  satu  ini perlu mendapat perhatian serius. 26
Darwis juga mengemukakan kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan  mental  dan  ruhiyah  untuk  menanggung  beban  dan  tanggung  jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya. Lalu untuk bisa mengenali seseorang telah mampu atau siap untuk menikah, maka hanya akan dapat dikenali dan diketahui yang zahir saja.  Sementara  kesiapan  mental lebih  bersifat  batin  yang  ada  di  dalam  hati.  Jika melihat secara zahir telah siap, yaitu dari penampakan kesiapan yang bersifat lahir, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahir lainnya, maka dari sini bisa dikatakan  bahwa  seseorang  itu  telah  siap  nikah.  Selanjutnya  perlu  mengenali kesiapan mental dan rohaniyahnya. Hal itu bisa dianalisa dari penampakan lahirnya, misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya. 27
Di sisi lain adanya ketidakjelasan mengenai batasan umur ini juga dipertegas dengan  tidak  adanya nash  sharih  Alquran  dan  hadis  Nabi  saw.  yang  menjelaskan batasan  umur  boleh  menikah. Nash  hanya  menjelaskan  secara  global  tentang keharusan  dewasa  bagi  kedua  belah  pihak  yang  akan  melangsungkan  pernikahan. Olehnya itu dapat dipahami bahwa tidak adanya ketegasan nash mengenai batasan umur  bukan  berarti  hukum  Islam  tidak  membuka  ruang  untuk.  Ketika  terjadi persinggungan antara idealitas  teks yang statis dengan realitas empiris yang terus berkembang, maka diperlukan adanya analisis kemaslahatan teks untuk menemukan konsep hukum Islam yang ditempuh melalui jalur ijtihad.
26 Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam  2, no. 1 (2022): 57-66.
27 Darwis, ““Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan…,” 63.
Miswanto, et.al. mengemukakan bahwa walaupun tidak ada dalil sharih yang mengatur batasan minimal usia melangsungkan perkawinan, dengan hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019  tentang Perkawinan  yang mengatur batas minimal  usia  perkawinan  menujukkan  regulasi  ini  tidak  bertentangan  dengan semangat  hukum  Islam,  karena  merupakan  upaya  Pemerintah  untuk  mendorong tercapainya  tujuan  perkawinan,  yaitu  menciptakan  keluarga  sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum ( maqasid  as-syariah),  yaitu  hifz  al-nasf  (menjaga  jiwa)  dan  hifz  al-nasl  (menjaga keturunan). 28
Pada posisi inilah Islam sebagai ajaran yang shalih likulli zaman wa makan ( up  to  date  di    setiap  waktu  dan  tempat),  tidak  kaku  dalam  merespon  merespon perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat,  di  mana  tiga  unsur  pendukung  sehingga hukum Islam sangat responsif terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat, yaitu (1) adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam; (2) semangat ijtihad berdasarkan keahlian; dan (3) berijtihad dengan metodologi ushul al-fiqh. 29 Ketiga unsur tersebut hubungannya dengan diskursus batas usia minimal seseorang yang hendak menikah, maka  berijtihad  dengan  metodologi ushul  al-fiqh  dapat  dijadikan  sebagai  pintu masuk melalui teori al-maslahah al-mursalah.
Al-Mashlahah al-Mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik  penetapan  syariat  dan  tujuannya,  namun  tidak  terdapat  dalil  yang secara  spesifik  mengukuhkan  atau  menolaknya,  dengan  tujuan  mewujudkan kemashlahatan  dan  menghindarkan  kemafsadatan  (kerugian  atau  kerusakan). 30 Konsepsi al-maslahah  al-mursalah  mendiskripsikan  bahwa  walaupun  tidak  pernah disinggung  secara  metaforis  ataupun  secara  terang-terangan  ( sharih)  dalam  nash, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang dilaksankan oleh umat Islam.
28 Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu’in, “Maqashid al -Sharia Review of Marriage Age L imit in Law Number 16 of 2019,” Al-Mizan 18, no. 1 (2022): 123-138.
29 Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial  (Cet.  2;  Jakarta:
Penamadani, 2005), 3.
30 Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy (Bairut: Dar al-Fikr, 2003), 757.
Ijtihad dengan metodologi maslahah mursalah inilah  yang menjadi jawaban dari  ketidakjelasan  batasan  umur  yang  saat  ini  masih debatable  dan  kadang mengundang  perselisihan.  Dalam  Alquran  maupun al-hadits  tidak  ada  penjelasan yang  rinci  tentang  batasan  minimal  umur  untuk  menikah.  Ulama fiqh  pun  masih berbeda  pendapat  terkait  dengan  batasa  umur  baligh seseorang.  Menurut  jumhur ulama’ membatasi umur baligh 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa umur  baligh adalah 17 tahun, akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu, yaitu umur 19 bagi perempuan dan umur 19 bagi laki-laki.
Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam ( fiqh) bukan hanya aturan- aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nash Alquran dan al-hadits. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari  itu,  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  dinamis  dan  adaptif  terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang  dihasilkan  dari  ijtihad  para  ulama  dalam  kasus  tertentu,  baik  ijtihad  yang dilakukan oleh para ahli fiqh pada masa Khulafaurrasyidin, pada masa Khalifah Bani Umayyah  dan  Abbasiyah,  termasuk  juga  para  imam  madzhab  yang  empat  (Imam Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali ), maupun ijtihad ahli fiqh pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia.
Darwis mengemukakan hukum Islam diyakini sebagai hukum yang dinamis, responsif  dan  mudah  beradaptasi  dengan  tuntutan  perubahan.  Sebagaimana  Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam pemikiran hukumnya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap  pintu  ijtihad  dalam  merespon  perubahan  sebagai  realitas  yang  tidak terelakkan. Paradigma perubahan hukum tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, situasi,  niat  dan  adat  istiadat.  Teori  perubahan  hukum  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah merupakan sebuah konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam. Implikasi dari teori ini  kepada  masyarakat  demi  tercapainya  kemaslahatan  masyarakat  sebagai  tujuan hukum itu sendiri, 31 tak terkecuali batasan umur dalam pernikahan.
31 Rizal  Darwis,  “Pemikiran  Ibnu  Qayyim  Al -Jauziyah  Terhadap  Paradigma  Perubahan
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
Usia  minimal  yang  diatur  dalam  undang-undang  perkawinan  merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan lokalitas bangsa Indonesia, walaupun Alquran dan as- hadits  tidak menjelaskan tentang batasan umur, akan tetapi adanya batasan umur tersebut  sudah  merepresentasikan  hukum  Islam  yang  memperjelas  dan  membatasi umur  kedua  calon  mempelai  yang  akan  menikah.  Adanya  batasan  tersebut  demi terwujudnya  kepastian  hukum  dan  tercapainya  kemaslahatan  kedua  belah  pihak, suami dan istri.
Undang-undang ini dalam istilah fiqh disebut proses taqnin (legislasi), yaitu proses tranformasi fiqh, fatwa dan qadha’ menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh  warga  atau  rakyat.  Ketika fiqh  sudah  ditransformasikan  menjadi  undang- undang, maka sejatinya produk fiqh yang menjadi sumber materilnya harus tidak lagi menjadi  rujukan  utama.  Begitu  juga  terkait  dengan  hukum  perkawinan  Islam  di Indonesia, fiqh munakahat (hukum perkawinan) yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam  kitab-kitab  imam  mazhab  dan  pengikutnya,  sepanjang  telah  diatur  dalam pasal-pasal  tentang  perkawinan,  maka  tidak  lagi  menjadi  rujukan  secara  praktis. Rujukan satu-satunya tentang fiqh munakahat dalam konteks keindonesiaan adalah Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.
Kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang  merupakan  wujud  dari kepatuhan terhadap pemerintah, di mana diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang  dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.:
ُتْعَزاَنَ ت ْنِاَف ْْۚمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُاَو َلْوُسَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٓيللّا اوُعْ يِطَا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ ِٓيللّا  َلِِا ُهْوُّدُرَ ف ٍءْيَش ِْفِ ْم
َو ِٓيللِّبِ َنْوُ نِمْؤُ ت ْمُتْ نُك ْنِا  ِلْوُسَّرلاَو ًلْيِوَْتَ ُنَسْحَاَّو ٌْيَْخ َكِلٓذ  ِِۗرِخْٓلْا ِمْوَ يْلا ( ٥٩ )
Hukum,” Adzkiya:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah  5,  no.  1  (2017):  67-86.  Lihat  juga  Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al - Muwaqqi’in ‘an Rab al - ‘Alamin, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14.
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur ’ an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS an- Nisa’/4: 59) . 32
Kata ulil amri dalam QS an-Nisa’/4: 59 mempunyai makna yang luas seperti seseorang  yang  mempunyai  wewenang,  yang  berkuasa,  amir,  ulama, umara , ahlul halli  wal  aqdi (Majelis  Perwakilan  Rakyat;  MPR),  panglima  perang,  para  sahabat Nabi saw., hakim, dan seorang pemimpin yang menjadi tempat kembalinya manusia dalam  kemaslahatan  umum.  Menurut  Shihab  mengartikan  sebagai  seseorang  yang mempunyai wewenang mengatur segala urusan kaum muslim. Ulil amri tidak mutlak dipahami  sebagai  suatu  lembaga  yang  beranggotakan  banyaknya  orang,  tetapi  bisa terdiri  dari  orang-perorangan  yang  ia  mempunyai  hak  dan  wewenang  sah  dalam memerintahkan dalam setiap profesinya. 33
Relevansi ulil amri dalam konteks di Indonesia adalah sebagai seseorang yang menjadi rujukan umat dalam kebutuhan sosial, contohnya seperti pemimpin Negara, ahlul halli wal aqdi (MPR), para ulama, dan orang yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya  manusia  dalam  kemaslahatan  umum  dari  setiap  profesinya  seperti gubernur, walikota, bupati, serta jabatan lainnya yang mempunyi hak dan wewenang dalam segala profesi yang mereka pegang. 34
Perintah pada QS an- Nisa’/4: 59 sangat jelas dan tegas untuk patuh dan taat kepada Allah swt. dan kepada Nabi Muhammad saw. Selain itu, teks tersebut juga memerintahkan  untuk  mendengarkan,  mengikuti  dan  mematuhi  apa  yang  telah diundangkan oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur dengan pembatasan usia pernikahan, dimana
32 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat ), https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan/quran-kemenag.html
33 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur’an, vol.  2 (Cet. 4; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 479.
34 Fitriani,  “Konsep  Ulil  Amri  dalam  Perspektif  Tafsir  Al - Mishbah,” Skripsi  (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di  bawah  umur  hukumnya  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  syarat  umur  boleh menikah,  yaitu  umur  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  umur  19  bagi  perempuan. Tranformasi  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  positif  (undang-undang)  dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan.
Mencermati analisis kemaslahatan teks tersebut, maka dapat dipahami untuk mewujudkan  harapan  besar  dalam  bahtera  rumah  tangga  menjadi  bahagia  yang diliputi  cinta  dan  kasih  sayang  serta  berkah,  maka  hukum  Islam  secara  terbuka mengakomodir  ijtihad  pembatasan  usia  minimal  seseorang  untuk  menikah, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

## D. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur dan Relevansinya dengan Pembatasan Usia dalam Menikah
Praktik  pernikahan  di  bawah  umur  atau  pernikahan  usia  dini  masih  marak terjadi di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Fitriyani dan Abd. Basir bahwa di Indonesia terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya  terjadi  pada  usia  kurang  dari  18  tahun  (1,2  juta  jiwa).  Sedangkan perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan  perkawinan  pertama  sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3  ribu perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%. Data BPS Provinsi Sulawesi Utara misalnya menyebutkan 8,6%  laki-laki  milenial  melakukan  pernikahan  dini,  dan  perempuan  milenial sebanyak 3,92%; jika diuraikan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, maka laki-laki milenial di perkotaan sebesar 8,11% dan perempuan milenial di perkotaan sebesar  3,77%,  sedangkan  laki-laki  milenial  di  pedesaan  sebesar  9,09%  dan perempuan milenial di pedesaan sebesar 4,07%. 35
35 Fitriyani  dan  Abd.  Basir,  “ Dispensasi  Pernikahan  Dini  Pasca  Revisi  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” Al-Mizan (e-Journal) 18, no. 1 (2022): 21-36.
Jayadiningrat  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi pemicu pernikahan dini, antara lain:
1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat  kolot  orang  jawa  yang  tidak  mau  menyimpang  dari  ketentuan  adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. 36
Soerjono  mengungkapkan  pendapat  Hollean  bahwa  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau di bawah umur, yaitu masalah ekonomi keluarga,  atas  keinginan  orang  tua  dari  perempuan  untuk  mengawinkan  anak gadisnya  jika  telah  ada menyukainya. 37 Indanah,  et.al.  mengemukakan  pernikahan usia  dini  dapat  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  internal  dan  eksternal.  Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  orang  tua,  sosial  ekonomi  keluarga, wilayah/tempat  tinggal,  kebudayaan,  pengambilan  keputusan,  akses  informasi, pergaulan bebas. 38
Berdasarkan  beberapa  argumentasi  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur, maka dapat dirinci beberapa faktor, yaitu:

## 1. Faktor Psikologis
Menurut teori psikologi, masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur  18  tahun,  dengan  dimungkinkan  terjadi  percepatan  sehingga  masa  remaja datang  lebih  awal.  Percepatan  ini  disebabkan  oleh  stimulasi  sosial  yang  lebih mendewasakan,  serta  rangsangan-rangsangan  media  masa,  terutama  media  masa audio-visual.  Pada  usia  18  tahun,  seseorang  diharapkan  sudah  dapat  bertanggung
36 Akhmad Jayadiningrat, Perkawinan Pada Usia Muda (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).
37 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
38 Indanah,  et.  al.,  “Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pernikahan  Dini,” Jurnal  Ilmu Keperawatan  dan  Kebidanan,  Vol.  11,  No.  2,  2020;  280-290;  DOI:  http://dx.doi.org/10.26751/ jikk.v11i2.796
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18  tahun sampai 22  tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa paling lambat pada usia 22 tahun. 39
Perkawinan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang  baik  dan  sehat,  karena  mencegah  bahaya  harus  didahulukan  ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah, tetapi jika kawin muda sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih  baik  pencegahan  bahaya  itu  didahulukan  dan  agama  memang membenarkannya.

## 2. Faktor Biologis
Pernikahan  merupakan  ketetapan  alamiah  yang  belum  pernah  lenyap  dan tidak  akan  lenyap  dari  masyarakat  manusia.  Di  antara  kebutuhan  pokok  manusia adalah  kebutuhan  biologis,  yaitu  kebutuhan  laki-laki  dan  wanita  terhadap  lawan jenisnya  melalui  pernikahan  dan  pergaulan.  Dilihat  dari  tercipta  dan  terwujudnya manusia,  maka  tidak  dapat  diragukan  bahwa  ia  diharapkan  dapat  melangsungkan keturunan.  Allah  swt.  telah  menganugerahkan  kepadanya  potensi  syahwat  dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia.
Kelangsungan  ilmiah  ini  tidak  akan  mengalami  benturan  kecuali  dengan perbuatan  zina,  perbuatan  yang  terkuat  untuk  menghalangi  terwujudnya  rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan  mengarahkan  potensi  syahwatnya  kepada  perzinaan  yang  dapat  membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan.
Sementara  itu,  perkawinan  melahirkan  sangat  banyak  tanggung  jawab  dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu  ditanggung  oleh  seorang  remaja  putra  dan  remaja  putri,  meskipun  mulai merasakan  dorongan  seksual  di  masa  puber.  Polemik  yang  muncul  pada  saat  ini adalah  makin  memanjangnya  rentang  waktu  antara  masa  puber  yang  dialami  dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk berumah tangga.
Menjadi  sebuah  dilema  yang  terjadi  dalam  prakteknya  bahwa  tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka. 40

## 3. Faktor Sosial
Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan terjadinya perkawinan  di bawah  umur  adalah  pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Nabi Muhammad saw. telah melakukan tindakan preventif untuk menjaga hal-hal negatif yang terjadi dalam pergaulan bebas antara pria dan wanita, sebagaimana sabdanya:
Qutaibah  ibn  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan menceritakan  kepada kami dari Amru dari Abi Ba’bad dari Ibn Abbas berkata: aku mendengar Nabi saw.  bersabda:  janganlah  laki-laki  dan  perempuan,  dan  janganlah  perempuan bepergian  ditemani  kecuali  ditemani  muhrimnya,  maka  seseorang  laki-laki berdiri:  “ya  Ras ulullah,  isteriku  mau  pergi  haji  sedangkan  aku  mempunyai kewajiban untuk berperang. Rasulullah bersabda: pergilah haji bersama isterimu (HR al-Bukhary). 41
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas ra. dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. sangat melarang laki-laki dan perempuan berduaan  di suatu tempat atau ruangan tertentu,  karena  akan  menimbulkan  fitnah  di  antara  keduanya. Hadis  ini  menggambarkan  larangan  memandang  wanita,  menganjurkan  memakai jilbab, dan melarang berduaan  di  suatu  tempat  antara  pria  dan  wanita  yang bukan muhrim.

## 4. Faktor Pendidikan
Rendahnya  pendidikan  orang  tua  sangat  mempengaruhi  perilaku  mereka untuk  segera  menikahkan  anak-anaknya.  Mereka  beranggapan  untuk  anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tingi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu
40 Murtadha Muthahhari, The Right of Women in Islam, terj. M. Hashem, Hak-Hak Wanita dalam Islam (Bandung: Pustaka, 2000), 17.
41 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, juz 6 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 172.
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
rumah tangga. Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua segera menikahkannya.

## 5. Faktor Ekonomi
Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu faktor  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umum.  Hal  ini  untuk  meringankan  beban orang tua, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang atau keluarga yang dianggap  mampu.  Ini  mengambarkan  bahwa  faktor  sosial  yang  membawa  kepada pergaulan  bebas  antara  pria  dan  wanita  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  kawin muda di masyarakat. Secara moral, larangan untuk berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi dan muhrim merupakan tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dan tabu di masyarakat.
Menurut Rofiq menjelaskan bahwa secara tidak langsung perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda  atau di bawah usia yang ditentukan oleh undang- undang  perkawinan  dan  KHI  akan  menghasilkan  keturunan  yang  dikhawatirkan kesejahteraannya. 42 Selain itu, ada beberapa dampak yang bisa terjadi, antara lain:
1. Dampak Biologis
Anak  secara  biologis  alat-alat  reproduksinya  masih  dalam  proses  menuju kematangan  sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks  dengan  lawan jenisnya,  apalagi  jika  sampai  hamil  kemudian  melahirkan.  Jika  dipaksakan  justru akan  terjadi  trauma,  perobekan  yang  luas  dan  infeksi  yang  akan  membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan  seks  yang  demikian  atas  dasar  kesetaraan  dalam  hak  reproduksi  antara isteri  dan  suami  atau  adanya  kekerasan  seksual  dan  pemaksaan  (penggagahan) terhadap seorang anak.
2. Dampak psikologis
Secara  psikis  anak  juga  belum  siap  dan  mengerti  tentang  hubungan  seks, sehingga  akan  menimbulkan  trauma  psikis  berkepanjangan  dalam  jiwa  anak  yang
sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan  akan  menghilangkan  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

## 3. Dampak Sosial
Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan  ajaran  agama  apapun  termasuk  agama  Islam  yang  sangat  menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

## 4. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang
Adanya  perilaku  seksual  yang  menyimpang  yaitu  prilaku  yang  gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini  jelas  merupakan  tindakan  ilegal  (menggunakan  seks  anak),  namun  dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pada  pasal  81  yang ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila  tidak diambil tindakan hukum  terhadap  orang  yang  menggunakan  seksualitas  anak  secara  ilegal  akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.
Berdasarkan  faktor-faktor  dan  dampak  pernikahan  di  bawah  umur  jika dikaitkan dengan adanya batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, edukasi bagi berbagai pihak harus terus digalakkan agar tidak memberi ruang  untuk  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur,  walaupun  pada  kenyataannya dapat  diberikan  dispensasi  nikah  oleh  Pengadilan  Agama.  Namun  sebagai  bentuk
Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur
upaya preventif, maka perlu diperketat pernikahan di bawah umur dengan konsisten terhadap  penerapan  batasan  umur  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang perkawinan.

## E. Kesimpulan
Pengaturan terkait batasan umur untuk menikah dalam hukum Islam secara tekstual  tidak  dikenal  adanya  pembatasan  usia  minimal,  akan  tetapi  hukum  Islam bersifat  fleksibel  dan  tidak  melarang  untuk  mengatur  ketentuan  umur  tersebut dengan  pertimbangan  kemaslahatan  dan  keharmonisan  rumah  tangga.  Namun sebagai warganegara yang baik tentunya segala aturan yang telah diatur oleh Negara seharusnya ditaati sebagai bentuk ketaaatan kepada pemerintah ( ulil amri), karena Negara  tentunya  memiliki  pertimbangan  hukum  dalam  penetapan  hukum  di masyarakat, khususnya dalam pembatasan usia minimal untuk menikah.
Berbagai  faktor  dan  dampak  yang  timbul  akibat  ketidakmatangan  dalam menempuh  kehidupan  rumah  tangga,  khususnya  terkait  usia  menikah.  Banyaknya terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  dengan  segala  konsekuensi  persoalan hukumnya menjadi salah satu faktor dari kesiapan dalam menikah, dan salah satu indikator kesiapan menikah adalah umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pernikahan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abidin, Slamet. Fikih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Adhim, Mohammad Fauzil. Indahnya Pernikahan Dini. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002.
Ali,  Surmiati. “Perkawinan  Usia  Muda  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Negara  dan Agama  serta  Permasalahannya  (The  Teen  Marriage  in  Indonesia  on  the Country Perspective and Religious as Well as the Problem). ” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (2015): 1-28.
Al-Aziz, Zaid ad- Din ‘Abd . Fath al- Mu’in . Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
Al-Bukhary,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  al-Mugirah  bin Bardzbah. Sahih al-Bukhary. Juz 1. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
______. Sahih al-Bukhary. Juz 6. Bairut: Dar al-Fikr, t.th..
Dahlan, Abdul Azis, et.al. Ensiklopedi Hukum Islam. Jil. 4. Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Darwis, Rizal. “Fiqh Anak di Indonesia . ” Jurnal Al-Ulum 10, no. 1 (2010): 119-140. _____. Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Hukum  Perkawinan.  Gorontalo:  Sultan  Amai Press, 2015.
______. “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender. ” Disertasi. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
______. “Pemikiran  Ibnu  Qayyim  Al -Jauziyah  Terhadap  Paradigma  Perubahan Hukum. ” Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2017): 67- 86.
Fitriani. “Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al -Mishbah. ” Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
Fitriyani dan Abd. Basir, “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang -Undang Perkawinan di Indonesia,” Al-Mizan (e-Journal) 18, no. 1 (2022): 21-36.
Habibi,  Ahmad. “Pernikahan  Dini  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Psikologi . ” Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam  2, no. 1 (2022): 57-66.
Ichsan, Ahmad. Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sesiologi Hukum. Jakarta: Paradia Paramita, 1986.
Indanah,  et.  al.  “Faktor  yang Berhubungan  dengan  Pernikahan  Dini. ” Jurnal  Ilmu Keperawatan  dan  Kebidanan,  Vol.  11,  No.  2,  2020;  280-290;  DOI: http://dx.doi.org/10.26751/ jikk.v11i2.796
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. I’lam al- Muwaqqi’in ‘an Rab al - ‘Alamin . Juz III. Bairut:
Dar al-Fikr, t.th.
Jayadiningrat, Akhmad. Perkawinan Pada Usia Muda. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al- Fiqh ‘ala Madzahib al - Arba’ah . Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
Kementerian Agama RI. Qur’an Kemenag in Word v.3 . Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat, https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan/ quran-kemenag.html
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
Miswanto,  Muhammad  Syakir  Alkautsar,  dan  Fathul  Mu’in . “Maqashid  al -Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019. ” Al-Mizan 18, no. 1 (2022): 123-138.
Muhammad, K. H. Husein. Fiqh Perempuan. Cet. 1; Yogyakarta: IrCisSod, 2019.
Al-Munawar, Said Agil Husin. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Cet. 2; Jakarta: Penamadani, 2005.
Muthahhari, Murtadha. The Rights of Women in Islam. Terj. M. Hashem, Hak-Hak Wanita dalam Islam. Bandung: Pustaka, 2000.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
______. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1999  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
______. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  Kementerian  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
Sari,  Fitra,  dan  Euis  Sunarti. “Kesiapan  Menikah  Pada  Dewasa  Muda  dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. ” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 6, no. 3 (2013): 143-153.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur’an .
Vol. 2. Cet. 4; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Sunarti,  Euis, et.al.  “Kesiapan  Menikah  dan  Pemenuhan  Tugas  Keluarga  Pada Keluarga dengan Anak Usia Prasekolah. ” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 5, no. 2 (2012): 110-119.
Suryani Danik, dan Wahid  Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda di Kalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan. ” Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora 13, no. 2 (2022): 260-269.
Al- Syafi’i, Al -Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi.
Kifayah  al-Akhyar  fi  Halli  Ghayat  al-Ikhtisar.  Juz  2.  Semarang:  Usaha Keluarga, t.th.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz 7. Cet. 3; Bairut: Dar al- Fikr, 1989.
______. Ushul al-Fiqh al-Islamy. Bairut: Dar al-Fikr, 2003.