Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
Homol Prima Sitompul 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: Homol.primas@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The case of the use of chemical weapons in the Syrian war raises a concern for the international world in the  effort  to  maintain  world  peace.  The  use  of  chemical  weapons  is  a  crime  and  also  a  violation  of humanitarian law. This is because Syria does not heed humanitarian law as a cornerstone of rules in terms of war. Material  and immaterial  losses must  be immediately accounted for due to  the use of chemical weapons in the war. Here is needed how the real law enforcement to resolve violations of humanitarian law, and also the responsibility of Syria to the victims so that cases like this can not be repeated again. This research aims to find out and analyze humanitarian law such as what was violated by Syria, and find solutions to legal settlement to provide certainty and accountability to victims in the war that occurred in Syria.
Keywords : humanitarian law; legal responsibility; suriah war.

## ABSTRAK
Kasus  penggunaan  senjata  kimia  dalam  perang  Suriah  menimbulkan  suatu  kekhawatiran  bagi  dunia internasional dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Penggunaan senjata kimia tersebut adalah tindak kejahatan  dan  juga  merupakan  pelanggaran  hukum  humaniter.  Hal  ini  dikarenakan  Suriah  tidak mengindahkan  hukum  humaniter  sebagai  landasan  aturan  dalam  hal  berperang.  Kerugian  materil  dan imateril harus segera dipertanggungjawabkan akibat penggunaan senjata kimia dalam perang tersebut. Disini diperlukan bagaimana penegakan hukum secara nyata untuk  menyelesaikan pelanggaran hukum humaniter, dan juga tanggung jawab Suriah kepada para korban agar kasus seperti ini tidak dapat terulang lagi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  hukum  humaniter  seperti  apa  yang dilanggar  oleh  Suriah,  serta  menemukan  solusi  terhadap  penyelesaian  hukum  untuk  memberikan kepastian dan pertanggungjawaban kepada korban dalam perang yang terjadi di Suriah.
Kata Kunci : hukum humaniter; pertanggungjawaban hukum; perang suriah.

## PENDAHULUAN
Perang adalah suatu kondisi tertinggi dari sebuah konflik antar manusia. 1 Oleh karena konflik  yang  tidak  terselesaikan,  maka  hanya  ada  satu  cara  untuk  menyelesaikannya yaitu  dengan  berperang.  Namun  dalam  berperang  pun  terdapat  aturan-aturan  yang
1 Denny Ramdhany Ambarwati and R ina Rusman, ‘Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional’, Jakarta: Rajawali , 2009, 2.

## Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia (Homol Prima Sitompul)
berfungsi  untuk  menghindari  tindakan-tindakan  yang  tidak  perlu  dilakukan  ataupun yang dapat menimbulkan kerugian maupun korban yang tidak terlibat dalam perang.
Suriah  merupakan  salah  satu  negara  yang  terjadi  konflik  berkepanjangan  sehingga menimbulkan perang di negara tersebut. Perang Suriah pertama kali meletus pada bulan Maret 2011, demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab ( Arab Spring )  meletus  di  kota  selatan  Deraa.  Awal  mula  perang  Suriah  terjadi  setelah penggunaan  kekuatan  mematikan  pemerintah  untuk  menghancurkan  perbedaan pendapat  yang  memicu  demonstrasi  nasional  yang  menuntut  pengunduran  diri presiden. 2 Perang  yang  terjadi  di  Suriah  merupakan  perang  saudara  dan  bukan merupakan  perang  antar  negara,  karena  perang  Suriah  terjadi  di  dalam  negara  itu sendiri.
Penyebab konflik  Suriah dimulai  ketika  kerusuhan  menyebar,  tindakan  kekerasan semakin  meningkat.  Para  pendukung  oposisi  mengangkat  senjata,  pertama  untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulihkan kontrol  atas  negara. 3 Tidak  dapat  dipungkiri  pembiayaan  dan  persenjataan  oposisi pemerintah  dibantu  oleh  pihak  asing  yang  memiliki  kepentingan  di  negara  tersebut. Pemberontak  dan  pasukan  pemerintah  Suriah  melakukan  perang  di  segala  daerah  di Suriah. Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang  saudara,  sekaligus  menjadi  awal  mula  perang  Suriah  karena  ratusan  brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah. 4
Akibat  perang  tersebut  maka  berbagai  macam  senjata  digunakan.  Munculnya penggunaan senjata kimia ( chemical weapons ) dalam peperangan yang terjadi di Suriah, telah  membuat  negara-negara  di  dunia  prihatin.  Karena  pengunaan  senjata  kimia merupakan  salah  satu  kejahatan  perang  yang  tentu  juga  melanggar  aturan  Hukum Internasional. Tindak kejahatan perang tersebut, termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan  ( crimes  againts  humanity ), kejahatan terhadap  Hak  Asasi Manusia  yang selanjutnya disebut HAM berat ( gross violation of human rights ), kejahatan perang ( war crimes ), dan kejahatan genosida ( genoside ) karena kejahatan tersebut sudah melampaui batas  kemanuisaan  dengan  tujuan  memusnahkan  para  kombatan  dan  penduduk  sipil dengan  cepat  dan  efisien.  Dari  beberapa  berita  di  media  seperti  SOHR  ( Syrian Obesrvatory  for  Human  Rights )  dalam  sebagian  perang  Suriah  yang  terjadi, menyebutkan  korban  tewas  sejumlah  58  orang,  termasuk  11  anak-anak,  tetapi  Moh. Rasoul  sebagai  salah  satu  penduduk  sipil,  melaporkan  bahwa  yang  tewas  adalah  67 orang dan 300 orang luka-luka. 5
2 ‘Sejarah Perang Suriah:  Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah  Bisa Terjadi?’ <https://www.matamatapolitik.com/sejarah/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik- panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi> [accessed 8 December 2021].
3 ‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’
4 ‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’
5 ‘Serangan  Kimia  Suriah  Enam  Hal  Yang  Perlu  Anda  Ketahui,  2017,  DetikNews.Com,  23  Maret Https://News.Detik.Com/Bbc-World/d-3465423/Serangan-Kimia-Suriah-Enam-Hal-Yang-Perlu-Anda- Ketahui,, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 20.43 WITA. - Bing’ <https://www.bing.com/search?q=Serangan+Kimia+Suriah+Enam+Hal+Yang+Perlu+Anda+Ketahui%2C+ 2017%2C+DetikNews.com%2C+23+Maret+https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fbbc-world%2Fd-

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 32-40
Akibat  penggunaan  senjata  kimia  tersebut,  perhatian  dunia  langsung  tertuju  kepada pemerintah  Suriah.  Donald  Trump  melalui  pernyataannya,  tidak  segan-segan  akan meluncurkan  serangan  udara  ke  Suriah. 6 Namun  itu  tidaklah  menjadi  solusi  bagi permasalahan  yang  ada  di  Suriah. Pada  dasarnya  dalam  suatu  konflik  peperangan, haruslah  menggunakan  senjata  yang  sudah  diatur  dalam  Hukum  Humaniter  melalui kovensi-konvensi  yang  telah  dibuat  agar  tidak  terjadi  perang  secara  tidak  terkontrol. Dalam konvensi-konvensi tersebut, mengatur hal-hal yang berkaitan mengenai metode dan  alat-alat  berperang.  Terjadi  kejahatan  dalam  perang  Suriah  karena  penggunaan senjata  kimia  yang dilakukan  Suriah  tidak  mengindahkan  Hukum  Humaniter  dan  juga penggunaan  senjata  kimia  tersebut  telah  menyebabkan  korban  memiliki  luka  yang seharusnya  tidak  perlu  didapatkan.  Oleh  karena  itu,  Suriah  harus  bertanggung  jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan mengingat banyaknya korban yang jatuh dalam peperangan tersebut.

## METODE
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan doctrinal . Pendekatan doctrinal dimaksud  adalah  pendekatan  yang  berbasiskan  ketentuan konvensi dan perjanjian internasional ( black letter law ). Metode yang digunakan penulis akan  menggabungkan  dan  mengkomparasikan  antara black  letter  law dan  teori-teori hukum yang memiliki keterkaitan dalam merumuskan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, seperti asas dalam berperang dan konvensi internasional.

## PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Negara Pelanggar Hukum Humaniter
Suriah  sebagai negara  yang  terjadi peperangan di  negara  tersebut,  sudah  pasti  harus bertanggung jawab untuk para korban dari kerugian materil dan imateril. Namun yang jauh  lebih  penting  adalah  bagaimana  hal-hal  yang  dilakukan  Suriah  tidak  terjadi  lagi dikemudian hari.
Dalam kaitannya dengan kejahatan perang Hukum humaniter menyebutkan beberapa kewajiban Negara. Kewajiban pertama adalah untuk membentuk aturan dalam hukum nasional  yang  melarang  dilakukannya  kejahatan  perang  serta  menyediakan  aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejatan perang serta menyediakan aturan  yang  menghukum  setiap  kejahatan  perang  yang  dilakukan.  Aturan  tersebut mencakup setiap orang tanpa memandang kewarganegaraannya yang telah melakukan atau  memerintahkan  kejahatan  perang  baik  yang  dilakukan  di  dalam  atau  wilayah Negara  tersebut.  Aturan  tersebut  tercakup  dalam  beberapa  instrumen  internasional, yaitu salah satunya dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang  yang  menyatakan  “ The  High  Contracting  Parties  undertake  to  enact  any
3465423%2Fserangan-kimia-suriah-enam-hal-yang-perlu-anda- ketahui%2C%2C+diakses+Pada+Tanggal+18+Februari+2019+Pukul+20.43+WITA.&cvid=0b9dc935edeb49 03994d587049fde4cb&aqs=edge..69i57.1594j0j4&FORM=ANAB01&PC=DCTS>  [accessed  8  December 2021].
6 ‘Reaksi Dunia Atas Serangan Udara Koalisi Terhadap Suriah’ <https://www.voaindonesia.com/a/reaksi - dunia-atas-serangan-udara-koalisi-terhadap-suriah/4348764.html> [accessed 8 December 2021].
legislation  necessary  to  provide  effective  penal  sanction  for  persons  commiting,  or ordering be commited, any of the grave breaches of present Convention defined in the following  Article ”, Para  Pihak  berjanji  untuk  menetapkan  undang-undang  yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat terhadap Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konevsi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I. Dalam hal ini pemerintah Suriah harus membuat aturan dalam hukum nasional mereka agar dapat meminimalisir  perbuatan  kejahatan  terkait  penggunaan  senjata  kimia  dalam  perang internal mereka, karena kejahatan ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Dan  juga  kesadaran  pihak-pihak  terkait  harus  segera  dituangkan  ke  dalam  hukum nasional agar menjadi peringatan siapapun yang melanggar hukum tersebut.
Kewajiban kedua, negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang- orang  yang  didakwa  melakukan  kejahatan  perang.  Kewajiban  ini  dituangkan  dalam beberapa  instrument  hukum  humaniter  internasional  yaitu  dalam  Keempat  Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi “ Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have commited, or to have ordered to be commited, such grave  breaches,  and  shall  bring  such  persons,  regardless  of  their  nationality,  before itsown courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation,  hand  such  persons  over  for  trial  to  another  High  Contracting  Party Concerned, provided such High Contracting Party has made out aprima facie case ”, Para Pihak  berkewajiban  untuk  mencari  orang-orang  yang  disangka  telah  melakukan  atau memerintahkan  untuk  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. Para  Pihak  dapat  juga,  jika  dikehendakinya,  dan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan perundang-undangannya  sendiri,  menyerahkan  orang-orang  demikian  kepada  Para Pihak lain yang berkepentingan untuk diadili, asal saja Para Pihak itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie sebagaimana dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konevsi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I.
Kewajiban ketiga, negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya  kejahatan  perang.  Keempat,  negara  harus  menyediakan  setiap  bantuan yudisial dalam setiap prosedur, yang berkaitan dengan kejahatan perang. 7 Kewajiban- kewajiban  negara  tersebut  dinyatakan  dalam  Keempat  Konvensi  Jenewa  yang menyebutkan bahwa, “ Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the proviosions of the present Convention other than grave breaches defined in the following Article ”, tiap Para Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan  ketentuanketentuan  Konvensi  ini,  selain  pelanggaran  berat  yang  ditentukan dalam  Pasal  Pasal  146  Konvensi  Jenewa  IV,  Pasal  129  Konvensi  Jenewa  III,  Pasal  50
7 ‘Analysis of the Punishments Applicabl e to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide) in Domestic Law and Practice | International Committee of the Red Cross’, 2008 <https://www.icrc.org/en/document/analysis-punishments-applicable-international-crimes-war-crimes- crimes-against-humanity-and> [accessed 7 March 2022].

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 32-40
Konevsi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I. Disini peran komandan ataupun pimpinan militer sangat berpengaruh besar terhadap situasi perang. Karena para kombatan tidak mungkin dapat menggunakan senjata kimia apabila tidak diperintah ataupun mendapat persediaan senjata kimia tersebut dari pimipinannya.
Dari  aturan  internasional  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  kewajiban  negara  berkaitan dengan kejahatan perang adalah terutama untuk membentuk hukum pidana nasional yang dapat mencegah dan menghukum kejahatan perang seperti penggunaan senjata kimia.  Hukum  perjanjian  internasional  memberikan  kebebasan  sekaligus  tanggung jawab  kepada  negara  untuk  menentukan  perbuatan  pidana  kejahatan  perang  dalam wilayah  hukum  nasionalnya  dan  memberikan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kejahatan perang.
Suatu  sanksi  dalam  setiap  jenis perturan  perundang-undangan  selalu  memiliki  tujuan tertentu.  Paling  tidak,  suatu  sanksi  terkait  erat  dengan  upaya  perlindungan  terhadap kepentingan  hukum  yang  hendak  diaturnya.  Suatu  sanksi  bukan  sekedar  bertujuan praktis an sich, melainkan lebih dari itu mengandung suatu tujuan filosofis. Pada Focus Group Discussion untuk Revisi Undang- Undang Pengadilan HAM”, diselenggarakan oleh Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  di  Hotel  Santika  Bogor,  21-24  Desember 2009 Solehuddin menyebutkan bahwa Tujuan praktisnya adalah memberikan jaminan kepada  masyarakat  atau  negara  untuk  mengembalikan  keseimbangan  kepentingan kehidupan sosial sebagai akibat terjadinya pelanggaran norma. Secara filsofis bertujuan memberikan penyadaran pentingnya nilai sebuah tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar norma untuk mewujudkan rasa keadilan. Namun dalam perang Suriah tidak ditemukan hal-hal seperti itu karena penggunaan senjata kimia yang dilakukan Suriah masih terus terjadi.
Apabila  negara  pelanggar  hukum  humaniter  ingin  diberikan  sanksi,  maka  dibutuhkan peran dari negara lain. Sejauh ini sulit untuk memberikan sanksi kepada Suriah karena perang  Suriah  tidak  melibatkan  negara  manapun.  Tetapi  jika  negara  netral  ingin membantu  Suriah  untuk  mengurangi  penggunaan  senjata  kimia,  negara  netral  dapat melakukan  ancaman  seperti  embargo  ataupun  pemutusan  hubungan  politik.  Namun tentu saja hal seperti ini tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

## Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Bagi Individu Sebagai Bagian dari Negara
Individu-individu bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan sendiri atau  mereka  perintahkan  atau  membantu  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan tersebut.  Istilah  yang  digunakan  dalam  Kovensi  Jenewa  adalah  ‘ persons ’  yang  dapat diterjemahkan  sebagai  ‘orang - orang’.  Pengertian  orang -orang  ini  adalah  baik  warga negaranya  sendiri  maupun  warga  negara  musuh  (negara  lain)  yang  terikat  untuk mematuhi  ketentuan  Konvensi.  Apabila  mereka  melakukan  pelanggaran  ataupun memerintahkan untuk melakukan pelanggaran maka mereka akan diadili, dan apabila terbukti  bersalah  maka  akan  diberi  sanksi  pidana  efektif.  Berdasarkan  ketentuan Konvensi  Jenewa  tersebut,  yang  terikat  bukan  hanya  orang-orang  yang  melakukan pelanggaran,  tetapi  juga  orang-orang  yang  memerintahkan  untuk  melakukan
pelanggaran. 8 Pertanggungjawaban  secara  bersama-sama  di  antara  mereka  sudah ditentukan, namun demikian tidak ada ketentuan yang menyebut pertanggungjawaban bagi orang-orang yang gagal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol-Protokol  Tambahannya  tidak  memuat  sanksi pidana  yang  diterapkan  pada  pelaku  kejahatan  karena  instrument-instrumen  ini memberikan  kewajiban  pada  hukum  nasional  untuk  diterapkan.  Lain  halnya  dengan Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  1977,  Statuta  Roma  memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan perang. Dalam Sta tuta Roma masalah “Hukuman” diatur pada Bagian 7. Pasal 77  menyebutkan  bahwa  Mahkamah  dapat  menerapkan  hukuman  penjara  maupun denda.  Pasal  77  ayat  (1)  hanya  mengenal  hukuman  penjara  maksimal  bukan  (tidak menyebutkan) minimal. Disebutkan dalam ayat tersebut hukuman penjara maksimal 30 tahun,  namun  apabila  dibenarkan  oleh  gawatnya  kejahatan  dan  keadaan-keadaan pribadi dari orang yang terhukum maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup.
Selain  Pasal  77  tersebut  Pasal  78  juga  mengatur  penetapan  hukuman.  Dalam menentukan  hukuman,  Mahkamah  harus  memperhitungkan  faktor-faktor  misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Di samping itu,  dalam  menjatuhkan  hukuman  penjara,  Mahkamah  harus  menguranginya  dengan waktu, yang dilewatkan yang dilewatkan sebelum masa penahanan. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap  hukuman  bagi  setiap  kejahatan  dan  hukuman  bersama  yang  menyebutkan keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77 ayat, 1 (b).
Dalam  ketentuan-ketentuan  instrumen  internasional  di  atas,  aspek  mental  menjadi pertimbangan  dalam  hal  menentukan  adanya  pertanggungjawaban  pidana  bagi seseorang  terhadap  kejahatan  perang  yang  dilakukannya.  Artinya  seseorang  hanya bersalah  melakukannya  dengan  sengaja  dan  sadar.  Pasal  30  statuta  Roma  1998 menetapkan  bahwa  seseorang  tertuduh  hanya  akan  dituntut  jika  pelanggarannya dilakukan secara niat dan sadar. Tertuduh mempunyai niat dalam hubungannya dengan perbuatan jika dia bermaksud ikut melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan akibat jika dia bermaksud menimbulkan akibat tersebut atau menyadari akibat tersebut  akan  timbul  jika  tindakan-tindakan  tersebut  dilakukan.  Sedangkan  dengan sadar berarti sadar bahwa akibat tersebut akan timbul. 9 Oleh karena itu, sebelum suatu kejahatan perang dapat ditentukan maka harus dibuktikan dulu bahwa tertuduh tidak hanya berbuat tindakan-tindakan yang dimaksud tetapi bahwa dia bermaksud atau ingin menimbulkan konsekuensi dari perbuatannya. Niat ini biasanya disebut sebagai mens
8 Jean Pictet , ‘ACHR: American Convention on Human Rights, 1969 AfCHPR: African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981 American Declaration: American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948 Beijing Platform: Beijing Platform for Action, Adopted by the Fou rt’, World , 1995, p. 364.
9 N Ponikvar, K Zajc Kejžar, and D Peljhan, ‘The Role of Financial Constra ints for Alternative Firm Exit Modes’, Small Business Economics , 51.1 (2018), 85 – 103 (p. 248) <https://doi.org/10.1007/s11187-017- 9918-y>.

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 32-40
rea ,  maksudnya  niat  untuk  melakukan  kejahatan  seperti  kasus  penggunaan  senjata kimia di Suriah.
Istilah dengan sengaja mencakup suatu kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang  dilarang  dan  kehendak  untuk  tidak  melakukan  kewajiban  menghentikan perbuatan-perbuatan  yang  dilarang.  Tanggung  jawab  pidana  timbul  jika  adanya kegagalan  bertindak  untuk  memenuhi  kewajiban.  Kegagalan  bertindak  baik  yang disengaja  maupun  yang  disebabkan  kelalaian  mempunyai  konsekuensi  yang  sama. Kelalaian yang tidak cukup untuk memicu suatu tindakan kejahatan perang masih bisa dituntut tindakan disipliner berdasarkan hukum militer nasional. 10 Sejauh yang terjadi di  Suriah  tidak  dapat  disebutkan  sebagai  kelalaian  karena  penggunaan  senjata  kimia terus terjadi walaupun berbagai macam alasan yang dikatakan pemerintah Suriah salah satunya  adalah  kelalaian  mereka  dalam  menyimpan  senyawa  kimia  yang  seharusnya mereka musnahkan.
Kemudian  fakta  bahwa  kematian  atau  kerusakan  disebabkan  oleh  kecelakaan  bisa menjadi  pembelaan  terhadap  suatu  tuntutan  kejahatan  perang.  Demikian  juga  fakta bahwa seseorang bertindak di bawah paksaan juga merupakan pembelaan jika orang itu bertindak seperlunya dan logis untuk menghindari ancaman terhadap dirinya dan tidak dimaksudkan  untuk  menimbulkan  kerugian  yang  besar  dari  kerugian  lain  yang  harus dihindarkan.  Paksaan  biasa  berupa  ancaman  kematian  atau  ancaman  luka  serius terhadap orang yang diancam atau orang lain. Hal itu dapat berupa ancaman langsung atau melalui paksaan situasi dimana orang yang berada dibawah paksaan tidak dapat mengatasinya. 11
Pengabaian  hukum  bukanlah  pembelaan  terhadap  kejatan  perang  tetapi  jika  hukum tidak jelas, tertuduh harus mendapat manfaat karena keraguan hukum yang ada atau hanya  akan  diganjar  dengan  hukuman  rendah.  Pasal  32  Statuta  Roma  menegaskan bahwa pengabaian hukum bukanlah pembelaan, tetapi membuka kemungkinan bahwa suatu  kesalahan  hukum  bisa  mengabaikan  elemen  mental  untuk  kejahatan  perang tertentu. 12 Pengabaian  hukum  telah  terjadi  pada  perang  Suriah  mengingat  konvensi internasional  sudah  mengatur  cara  dan  juga  metode  berperang  yang  tidak menggunakan senjata kimia.
Kesalahan fakta adalah pembelaan jika kesalahan itu mengabaikan elemen mental yang dibutuhkan  untuk  suatu  kejahatan.  misalnya  komandan  artileri  diperintahkan menembak pos komando musuh di suatu gedung tertentu dan dia sangat yakin bahwa gedung  itu  adalah  pos  komando,  tetapi  kemudian  ternyata  bahwa  di  luar sepengetahuannya  gedung  itu  adalah  sebuah  sekolah,  maka  dia  tidak  akan  dituduh bersalah  melakukan  kejahatan  perang  karena  dia  tidak  bermaksud  menyerang sekolah. 13
10 Ponikvar, Zajc Kejžar, and Peljhan.
11 Ponikvar, Zajc Kejžar, and Peljhan, p. 249.
12 Desita Citra Resmi, ‘Dasar -Dasar Hukum Humaniter Internasional, Sanksi Dan Pandangannya Terhadap Aksi Terorisme’
<https://www.academia.edu/11534128/DASAR_DASAR_HUKUM_HUMANITER_INTERNASIONAL_SANKS I_DAN_PANDANGANNYA_TERHADAP_AKSI_TERORISME> [accessed 7 March 2022].
13 Desita Citra Resmi.
Perintah  atasan  bukanlah  merupakan  pembelaan  untuk  tuntutan  kejahatan  perang, tetapi  bisa  digunakan  untuk  pembelaan  lain  seperti  tidak  adanya  niat  kriminal, kesalahan fakta atau paksaan bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Pasal 33 Statuta Roma menyatakan bahwa perintah atasan tidak membebaskan sesorang dari tanggung jawab pidana kecuali: 14
a. Orang itu dibawah kewajiban untuk mematuhi pemerintah atau atasannya;
b. Orang itu tidak mengetahui perintah itu melawan hukum; dan
c. Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.
Dilihat dari  bunyi  Pasal 33 tersebut,  persyaratan  untuk  membebaskan  seseorang  dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah atasan bersifat kumulatif yang terlihat dari kata ‘dan’. Artinya seseorang bawahan dapat m enggunakan pembelaan atas dari perintah  atasan  jika  ketiga  persyaratan  disebut  dalam  Pasal  33  dipenuhi  semuanya secara bersama-sama.
Dari penjelasan diatas sebuah negara sulit untuk diberikan sanksi. Hanya “orang” atau persons yang ada didalam negara itu yang dapat diberikan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum humaniter salah satunya kejahatan kemanusiaan. Dan juga penyelidikan untuk pembuktian akan sulit dilakukan mengingat perang yang terjadi merupakan konflik di dalam negara.
Sanksi  yang  ada  tidak  termuat  didalam  konvensi  internasional,  melainkan  termuat  di dalam  Statuta  Roma  dalam  pasal  77  dan  78.  Bentuk  sanksi  dalam  pasal  tersebut menyebutkan  hukuman  penjara  dan  juga  ganti  rugi  apabila  terjadi  kerugian  materil. Suriah sejauh ini sewajibnya menghukum orang yang melanggar aturan tersebut, namun belum  ada  ditemukan  seseorang  yang  dihukum  karena  aturan  nasional  yang  belum mereka  buat  dan  juga  tidak  adanya  pengawasan  dari  pihak  netral  di  dalam  negara mereka.

## SIMPULAN
Suriah yang telah terbukti menggunakan senjata kimia harus bertanggung jawab secara penuh  atas  kerugian  dan  dampak  yang  timbul  dari  permasalahan  tersebut.  Ini disebutkan  dalam Pasal  146  Konvensi  Jenewa  IV, yang  pada  inti  pasal  tersebut menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  HAM  berat, wajib diadili melalui hukum nasional negara itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab negara  agar  memenuhi  rasa  keadilan  para  korban.  Perbandingan  kasus  di  Indonesia dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum  humaniter  secara  nasional,  kemudian  Mahkamah  Pidana  Internasional  dapat digunakan  sebagai  penyelesaian  pelanggaran  hukum  humaniter  secara  mekanisme internasional.

## REFERENSI
Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, ‘Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional’, Jakarta: Rajawali , 2009, 2
14 Desita Citra Resmi.

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 32-40
‘Analysis of the Punishments Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide) in Domestic Law and Practice | International Committee of the Red Cross’, 2008 <https://www.icrc.org/en/document/analysis - punishments-applicable-international-crimes-war-crimes-crimes-against- humanity-and> [accessed 7 March 2022]
Des ita Citra Resmi, ‘Dasar -Dasar Hukum Humaniter Internasional, Sanksi Dan Pandangannya Terhadap Aksi Terorisme’ <https://www.academia.edu/11534128/DASAR_DASAR_HUKUM_HUMANITER_IN TERNASIONAL_SANKSI_DAN_PANDANGANNYA_TERHADAP_AKSI_TERORISME> [accessed 7 March 2022]
Pictet, Jean, ‘ACHR: American Convention on Human Rights, 1969 AfCHPR: African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981 American Declaration: American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948 Beijing Platform: Beijing Platform for Action, Ad opted by the Fourt’, World , 1995
Ponikvar, N, K Zajc Kejžar, and D Peljhan, ‘The Role of Financial Constraints for
Alternative Firm Exit Modes’, Small Business Economics , 51.1 (2018), 85 – 103 <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9918-y>
‘Reaksi Dunia Atas Serangan Udara Koalisi Terhadap Suriah’ <https://www.voaindonesia.com/a/reaksi-dunia-atas-serangan-udara-koalisi- terhadap-suriah/4348764.html> [accessed 8 December 2021]
‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’ <https://www.matamatapolitik.com/sejarah/in-depth-awal-mula-konflik-suriah- bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi> [accessed 8 December 2021]
‘Serangan Kimia Suriah Enam Hal Yang Perlu Anda Ketahui, 2017, DetikNews.Com, 23 Maret Https://News.Detik.Com/Bbc-World/d-3465423/Serangan-Kimia-Suriah- Enam-Hal-Yang-Perlu-Anda-Ketahui,, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 20.43 WITA. - Bing’
<https://www.bing.com/search?q=Serangan+Kimia+Suriah+Enam+Hal+Yang+Perl u+Anda+Ketahui%2C+2017%2C+DetikNews.com%2C+23+Maret+https%3A%2F%2 Fnews.detik.com%2Fbbc-world%2Fd-3465423%2Fserangan-kimia-suriah-enam- hal-yang-perlu-anda- ketahui%2C%2C+diakses+Pada+Tanggal+18+Februari+2019+Pukul+20.43+WITA.& cvid=0b9dc935edeb4903994d587049fde4cb&aqs=edge..69i57.1594j0j4&FORM= ANAB01&PC=DCTS> [accessed 8 December 2021]