## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI MEDIA PENGIKATAN JAMINAN PADA PROSES KREDIT TAKE OVER PADA PERUSAHAN PERBANKAN
Oleh Dhevi Nayasari Sastradinata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
agunan yang lazim dan banyak dijadikan jaminan dalam usaha kredit  perbankan adalah tanah dan atau bangunan, sehingga dalam pengikatan jaminan atas kredit yang telah diberikan berupa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang menjadi agunan tersebut.Perkembangan  dunia  sangat  kompetitif,  hal  itu  yang  menjadikan  adanya  perebutan calon  nasabah  (debitur),  penyebabnya  adalah  perkembangan  target  market,maka  tidak  bisa terhindarkan  adanya  proses  saling  take  over  nasabah  dari  bank  satu  ke  bank  lainnya.Untuk mengetahui lamanya jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  pada  pengikatan  atas  pengikatan  dan  pembebanan  jaminan  dan  mengenai  akibat hukum atas terbitnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).dengan tujuan untuk meghasilkan bahan pustaka dan gambaran mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT dan  Akibat  Hukum  terbitnya  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  pada proses  Take  Over.Dengan  menggunakan  type  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum sosiologis atau empiris.
Kata Kunci : Tinjauan yuridis, Surat Kuasa ,Membebankan Hak Tanggungan, kredit take over.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah perkembangan  dunia  perbankan terutama  pada  aspek  pemberian  kredit  di segment  small  and  micro  banking  sangat kompetitif.Saat ini semua berlomba melayani  kredit  pada  segment  small  and micro,  karena  dianggap  bahwa  segment small and micro banking sangat profitable, sehingga  hal  itu  yang  menjadikan  adanya perebutan  calon  nasabah  (debitur)  baik yang belum pernah menjadi nasabah suatu bank,  maupun  calon  debitur  yang  saat  ini masih  menjadi  nasbah  di  bank  lain, penyebabnya  adalah  perkembangan  target market  yang  relative  stagnant,  disisi  lain perkembangan  lembaga  keuangan  baik perbankan  maupun  non  perbankan  sangat cepat, maka tidak bisa terhindarkan adanya proses  saling  take  over  nasabah  dari  bank satu ke bank lainnya
Oleh  karenanya  pada  beberapa lembaga  perbankan  yang  bergerak  di segment  micro  saat  ini  banyak  yang membuat  aturan  internal  dan  kebijakan kredit  yang  intinya  mencegah  nasabah yang mempunyai historical loan yang baik untuk keluar/ melunasi fasilitas pinjamannya,  sehingga  hal  itu  pula  yang tidak jarang menjadi hambatan pada proses kredit take over pada suatu bank, terutama untuk  fasilitas  kredit  secure  loan  (fasilitas kredit dengan pinjaman), dimana seseorang  yang  saat  ini  menjadi  nasabah kredit  secure  loan  dari  bank  A,  ia  ingin pindah menjadi nasabah kredit secure loan pada bank B dengan cara bank B melunasi fasilitas  kreditnya  yang  ada  di  bank  A, karena  bank  B  akan  mengambil  alih jaminan  yang  ada  di  bank  A,  artinya  pada saat  bank  B  mencairkan  fasilitas  kredit dengan  cara  melunasi  kredit  yang  ada  di
bankA,  agunan  yang  akan  dijaminkan masih  berada  dan  masih  dalam  ikatan pembebanan di bank A, sedangkan bank B telah  melakukan  pengikatan  jaminan  yang sama  melalui  Surat  Kuasa  Membebankan Hak Tanggungan.

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian normatif digunakan  untuk  menemukan  hukum  bagi suatu perkara in concreto yaitu suatu usaha untuk  menemukan  apakah  hukumnya sesuai  untuk  diterapkan  dan  digunakan untuk  menyelesaikan  suatu  perkara. Oleh karena  itu  tipe  penelitian  yang  dilakukan dalam penelitian  ini adalah dilakukan secara normatif  mengenai Akibat  Hukum  yang timbul  dengan  penerbitan  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  yang tidak  dan  atau  menjadi  Akta  Pemberian Hak Tanggungan.

## Pendekatan Masalah
pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statue approach)  dalam  pendekatan  perundang- undangan peneliti perlu memahami hierarki,  dan  asas-asas  dalam  perundang- undangan.  Selain  itu  juga  digunakan pendekatan konsep (conseptual).
Pendekatan  konsep  ini  di  gunakan  dalam rangka  untuk  melihat  konsep-konsep Akibat  Hukum  yang  timbul  dengan penerbitan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  yang  tidak  dan  atau menjadi
Akta Pemberian Hak
Tanggungan.Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud  sebagai  statue  berupa  legislaasi dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan perundang-undangan  adalah  pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

## Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  digunakan data sekunder sebagai penyalur
kelengkapan data. Data sekunder merupakan  metode  pengumpulan  data yang  dilakukan  secara  tidak  langsung dengan  penelitian  kepustakaan,  guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa  pendapat  maupun  tulisan  para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik  dalam  bentuk  ketentuan  formal maupun  data  melalui  naskah  resmi  yang ada.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) , yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  yang mengikat, terdiri dari :
1. Undang-undang  Nomor  4  tahun  1996, tentang Hak Tanggungan
2. Undang-undang  UUPA  nomor  5  tahun 1960
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-undang  nomor  10  tahun  1998 tentang perbankan
b. Bahan Hukum Sekunder, yaittu bahan yang memberi  penjelasan  bagi  bahan  primer, terdiri dari :
1. Buku-buku  atau  hasil  penelitian  yang membahas tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 2. Majalah-majalah  atau  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengikatan Pengikatan Hak Tanggungan.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Baik  bahan  hukum  primer  maupun sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan  yang  dirumuskan  dan  di klarifikasi  menurut  sumber  untuk  dikaji secara komprehensif.
Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah  studi kepustakaan  aturan  perundang  undangan yang  penulis  uraikan  dan  dihubungkan sedemikian  rupa  sehingga  disajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis  guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan  dan  dilakukan  secara  deduktif yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jangka waktu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  tidak  diperlukan,  selama pemberi kuasa bisa hadir dan menandatangani  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  atas  jaminan  yang  diagunkan kepada  pihak  kreditur  di  hadapan  Notaris/ PPAT,  namun  ketika  proses  kredit  Take Over,  maka  pengikatan  jaminan  atas fasilitas  kredit,  memakai  media  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan, karena pada saat penandatanganan Perjanjian  Kredit,  jaminan  tidak  bisa langsung  diikat  dengan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan,  sehingga  pemberi  kuasa tidak  bisa  hadir  dan  menandatangani  Akta Pemberian Hak Tanggungan sendiri dihadapan  notaris,  karena  pada  saat penandatanganan  Perjanjian  Kredit  posisi jaminan  masih  berada  di  Bank  atau Lembaga Keuangan lain, atau Surat Kuasa
Membebankan  Hak  Tanggungan  ada dikarenakan fasilitas pinjaman pada plafon tertentu  dimana  menurut  aturan  internal Bank  pengikatan  jaminan  tidak  perlu dibebankan  Hak  Tanggungan,  sehingga sebagai  media  pengikatan  jaminannya  di lakukan melalui
Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan,  hal  itu didasarkan  atas  pasal  15  ayat  (5)  Undang- undang Hak Tanggungan
yang menyatakan:
“Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dan  ayat  (4)  tidak  ber-laku  dalam hal  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  diberikan  untuk  menjamin kredit  tertentu  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dimana  menurut  pasal  15  ayat (5) tersebut diatas, bahwa berlakunya Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan adalah menyesuaikan jangka waktu (tenor) kredit  yang  diberikan  kreditur  (Bank) kepada  debitur.  Sehingga  masa  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan
akan berakhir seiring dengan jangka waktu kredit berakhir.
Selain  itu,  masa  berlakunya Surat Kuasa Membebankan
Hak
Tanggungan  (SKMHT),  akan  berlaku selama  1  (satu)  bulan  dan  3  (tiga)  bulan sejak  ditandatanganinya  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan,  hal  itu seperti  yang  diatur  dalam  pasal  15 Undang-undang Hak Tanggungan, khususnya pada ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi: Pasal 15 ayat (3): Surat Kuasa
Membebankan  Hak  Tanggungan mengenai  hak  atas  tanah  yang sudah  terdaftar  wajib  diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan. Pasal 15 ayat (4): Surat Kuasa
Membebankan  Hak  Tanggungan mengenai  hak  atas  tanah  yang belum  terdaftar  wajib  diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
Akibat  Hukum  atas  Penerbitan  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak dilanjutkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  Dalam  pasal  15  ayat  2 Undang-undang  No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah berikut benda- benda  yang  berkaitan  dengan  tanah menyebutan  bahwa                ”  Kuasa  untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik  kembali  atau  tidak  dapat  berakhir oleh  sebab  apapun  juga  kecuali  karena kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  atau karena  telah  habis  jangka  waktunya sebgaimana  dimaksus  ayat  (3)  dan  ayat (4)”  dan  Pada  ayat  6  Pasal  15  Undang- undang  ini  menjelaskan  bahwa  “  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta
Pemberian  Hak  Tanggungan  dalam  waktu yang  ditentukan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (3)  atau  ayat  (4)  atau  waktu yang ditentukan menurut ketentuan seabagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat (5) batal demi hukum” .
Akibat  Hukum  atas  Penerbitan  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  yang  dilanjutkan  menjadi Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan
(APHT) Apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  dilanjutkan  untuk  dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),  maka  fungsi  dan  akibat  hukum yang  ditimbulkan  hanya  berlaku  sampai pada  saat  diterbitkan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT),  maka  akibat  hukum yang  terjadi  akan  beralih  menjadi  akibat hukum  pertanggungan,  dimana  akibat hukum tersebut ditimbulkan akibat terbitnya Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).
Akibat hukum yang terjadi karena  pengikatan  jaminan  dengan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT) adalah  antara  lain  seperti  yang  dinyatakan dalam  Undang-undang  nomor  4  tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Jangka  waktu  1  (satu)  bulan, SKMHT  ini  untuk  jaminan  yang  telah terdaftar,  SKMHT  ini  diperlukan  karena pada  saat  pemberian  kredit  jaminan  dalam proses  balik  nama  atau  jaminan  masih berada  di  bank  lain  karena  pemberian kredit  dengan  proses  Take  Over.Jangka Waktu  3  (tiga)  bulan,  SKMHT  ini  untuk jaminan  yang  belum  terdaftar  (proses sertifikat).Jangka waktu sesuai tenor kredit yang  diberikan  oleh  bank.  SKMHT  ini berlaku bagi plafon kredit tertentu menurut aturan internal bank.
Mengenai akibat hukum atas terbitnya  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  tidak  lepas  dari jenis  jangka  waktu  berlakunya  SKMHT,
karena  jika  SKMHT  akan  menjadi  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka akibat  hukum  adalah  sifat  dan  ketentuan yang  melekat  pada  APHT  termasuk  sifat eksekutorial.  Apabila  SKMHT  berlaku untuk  jangka  waktu  kredit,  maka  akibat hukum  yang  terjadi  adalah  seperti  Surat Kuasa lain yaitu beralihnya segala hal yang dikuasakan  ke  penerima  kuasa,  termasuk apabila  dikemudian  ditingkatkan  menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT).

## Saran
Setelah menganalisa data-data yang ada, maka saran penulis mengenai
Tinjauan  yuridis  terhadap  Surat  Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan
(SKMHT)  sebagai  media  pengikatan jaminan  pada  proses  kredit take  over  pada perusahaan perbankan, saran untuk perbankan sendiri agar memastikan kelengakapan  dan  keabsahan  dokument kredit,  mulai  dari  identitas  dari  calon debitor,  dokumen  keuangan  dan  dokumen legalitas  lainnya, terutama  mengenai dokumen jaminan, karena pada saat proses pemberian  kredit  dokumen  asli  jaminan masih  berada  di  bank  lain  (jika  proses Take  Over).  Dan    perbankan  lebih  teliti dalam membuat analisa kebutuhan keuangan  calon  debitur,  tujuan  pengajuan kredit, kelayakan calon debitur, mulai dari usaha,  kemampuan  dan  jaminan.Serta untuk Debitor atau Masyarakat Bagi calon debitor dan masyarakat agar lebih mempelajari dan mendalami tentang proses kredit  dan  pengikatan  jaminan  dengan benar, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan salah pemahaman, terutama tentang akibat pengikatan jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA Literatur
a. Soerjono Soekanto. pengantar penelitian  hukum.  penerbit  Universitas Indonesia (UIPress).Jakarta. 1986.
b. Peter    Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum.  Penerbit  Kencana  Prenada Media Group.

## Jakarta.2010.
c. Soerjono Soekanto.
Pengantar
Penelitian  Hukum.  penerbit  Universitas Indonesia             (UI-Press). 1986. d. KAMSIR, Bank dan Lembaga Keuangan  lainnya ,  Edisi  Revisi  2014,
Jakarta 17 Juni 2014.
e. KAMSIR,  Dasar-dasar Perbankan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta 2002.

## Peraturan Perundang-undangan
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b. Undang-undang  nomor  4  tahun  1996 tentang Hak Tanggungan
c. Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## Artikel
a. raypratama.blogspot.com/2012/02/pe ngertian-surat-kuasa-membebankan- hak.html
b. http://po- box2000.blogspot.co.id/2010/11/surat- kuasa.html
c. https://operasionalperbankan.wordpres s.com/2012/07/10/masaberlakuskmht/ ga daibpkbmobil.co.id/pengertian-dan- definisi-take-over-kredit/