Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 1, No. 6 Oktober 2019

## AKIBAT  HUKUM  TERHADAP  HARTA  KEKAYAAN  YANG  DITIMBULKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Ratu Mawar Kartina
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Email: ratumawar86@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  masih  mengenal  perkawinan  siri,  yaitu  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  oleh  Pegawaian  Pencatat  Nikah  yang  tidak  memiliki  kekuatan  dan perlindungan  hukum.  Sehingga  berpengaruh  terhadap  kedudukan  harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat  hukum  perkawinan  siri  terhadap  harta  kekayaan  dan  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  mendapatkan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  terkait  harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul  dari  perkawinan  siri  dan  upaya  agar  mendapatkan  perlindungan  dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif  didukung  dengan  yuridis  empiris.  Adapun  bahan  hukum  yang digunakan  yaitu  bahan  sekunder  berupa  perundang-undangan  tentang  akibat hukum  terhadap  harta  kekayaan  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  siri  dan didukung  dengan  bahan  hukum  primer.  Penelitian  dalam  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  bahan  hukum  yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum  atas  perkawinan,  kepastian  hak  dan  kewajiban  orang  tua  dan  anak  tidak dapat  sepenuhnya  dilindungi  oleh  Undang-Undang,  penyelesain  masalah  harta kekayaan  dalam  perkawinan  siri  sulit  untuk  diselesaikan  karena  tidak  ada  pihak yang  berwenang  dalam  mengurus  pembagian  harta  kekayaan  dalam  perkawinan siri.  Dengan  demikian  nikah  siri  adalah  pernikahan  yang  tidak  memperoleh perlindungan  dan  pelayanan  hukum  dan  perkawinan  siri  berdampak  buruk  bagi kelangsungan  rumah  tangganya.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  untuk dapat  memperoleh  kekuatan  dan  perlindungan  hukum  yaitu  dengan  Itsbat  nikah atau dengan cara perkawinan ulang.
Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.

## Pendahuluan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  undang- undang Perkawinan. Berkaitan dengan pengertian perkawinan, al-Qur’an juga menyebut
dalam  surat  an-Nisa  (4):  21,  bahwa  perkawinan  sebagai  mitsaqan  galidhan,  yakni sebuah ikatan yang kokoh (Yani, 2017).
Perkawinan  merupakan  aspek  penting  dalam  kehidupan  manusia  karena  hal tersebut  memang mutlak terjadi pada makhluk hidup. Selain itu dalam hal  perkawinan juga harus memperhatikan norma yang ada dimasyarakat karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga.  Indonesia  memiliki  variasi  dalam  bentuk  pelaksanaan  perkawinannya.  Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hingga perkawinan yang cukup dikenal  oleh  masyarakat  dengan  perkawinan  bawah  tangan  atau  perkawinan  siri. Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  kawin  siri  yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  lahir  pada  tahun 1974, maka sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, di Indonesia berlaku  berbagai  macam  hukum  perkawinan.  Dengan  demikian,  hal  itu  tidak  bisa terlepas  dari  sifat  pluralisme  dalam  bidang  hukum  perkawinan  yang  beraneka  ragam. Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara  Indonesia,  karena  memang  biasanya  nikah  siri  dilakukan  hanya  dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu (Nomor, 1AD). Selain itu, pernikahan  siri  ini  sangat  sulit  untuk  diketahui  bahkan  dipantau  oleh  pihak yang berwenang. Sedangkan dimasyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon masih ada ditemukannya  perkawinan  yang  belum  dicatatkan  di  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan Agama.
Maka jelas bahwa pasangan suami istri  yang tidak  mencatatkan perkawinannya tidak  akan  mempunyai  Buku  Nikah  serta  tidak  mempunyai  kepastian  dan  kekuatan hukum  dan  karenanya  tidak  pula  dilindungi  oleh  hukum.  Persoalan  mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak  mengenal  adanya  istilah  perkawinan  siri  serta  tidak  mengatur  secara  khusus mengenai  perkawinan  siri  dalam  sebuah  peraturan.  Namun,  secara  umum,  istilah  ini diberikan  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Hal ini  juga  akan  berpengaruh  terhadap  bagaimana  kedudukan  harta  perkawinan  dalam perkawinan siri. Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti
tentang “Akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam”.

## Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif didukung  dengan  yuridis  empiris.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan sekunder  berupa  perundang-undangan  tentang  akibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  siri  dan  didukung  dengan  bahan  hukum  primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Akibat Hukum Perkawinan Siri
1. Kedudukan Harta Kekayaan
Perkawinan  mempunyai  akibat  hukum  tidak  hanya  terhadap  diri  pribadi mereka  yang  melangsungkan  pernikahan,  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat pribadi  suami  isteri,  mempunyai  akibat  hukum  pula  terhadap  harta  suami  isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan begitu eratnya,  sehingga  keduanya  memang  dapat  dibedakan  tetapi  tidak  dapat dipisahkan.  Hubungan  hukum  kekeluargaan  menentukan  hubungan  hukum kekayaannya  dan  hukum  harta  perkawinan  tidak  lain  merupakan  hukum kekayaan keluarga.
Seperti  hal  nya  yang  terjadi  pada  salah  satu  pelaku  nikah  siri  di  daerah kabupaten Cirebon, dimana pada pasangan suami istri ini melakukan perkawinan siri  karena  beberapa  faktor  yaitu  salah  satunya  mengenai  faktor  ekonomi,  yang mana  pernikahan  tersebut  dapat  dilakukan  secepatnya  dan  cukup  dilakukan secara  agama  saja  sehingga  perkawinan  siri  dianggap  lebih  ekonomis  dan membantu karena cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama setempat saja.  Selain  untuk  menghemat  biaya  pernikahan  juga  dapat  menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-bellit. Hal tersebut juga didukung dengan  rendahnya  pemahaman  mengenai  akibat  yang  ditimbulkan  dalam perkawinan sehingga mereka melakukan perkawinan siri.
Dampak  dari  perkawinan  siri  berpengaruh  ketika  terjadi  permasalahan harta  antara  suami  istri  yang  mana  si  istri  mempunyai  penghasilan  dengan bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  di  luar  negeri,  sedangkan  suami  hanya menjadi buruh bangunan.
Ketika  perkawinan  siri  tersebut  mengalami  permasalahan  seperti perceraian  maka  akan  menimbulkan  masalah  baru  khususnya  mengenai  harta perkawinan,  dalam  hal  ini  upaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut akan  mengalami  kesulitan.  Karena  memang  dalam  hal  pengurusan  pembagian harta  bersama  tersebut  tidak  ada  pihak  yang  berwenang  untuk  membantu menyelesaikan persoalan.
Dalam  perkawinan  siri  tidak  ada  pencampuran  harta  perkawinan. Sehingga  begitu  sulit  untuk  memecahkan  persoalan  mengenai  harta  bersama dalam perkawinan siri.
Pada  dasarnya  setiap  perkawinan,  masingmasing  pihak  dari  suami  atau isteri  mempunyai  harta  yang  dibawa  dan  diperoleh  sebelum  melakukan  akad perkawinan.  Suami  atau  isteri  yang  telah  melakukan  perkawinan  mempunyai harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  yang  disebut  harta  bersama  (Idris, 2006).
Suami  maupun  isteri  mempunyai  hak  untuk  mempergunakan  harta bersama  yang  telah  diperolehnya  tersebut  untuk  kepentingan  rumah  tangganya tentunya  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  berbeda  dengan  harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakan tanpa harus ada persetujuan  dari  keduanya  atau  masingmasing  berhak  menguasainya  sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Hilman, 1990).
Sedangkan  dalam  kasus  tersebut  diatas  suami  lebih  dominan  menguasai harta  istri,  hal  tersebut  akan  sangat  merugikan  pihak  isteri.  Karena  memang dalam perkawinan siri merupakan hal  yang sudah pasti bahwa perempuan yang dinikah siri akan mengalami dampak besar untuk dirugikan.
Pada  dasarnya  penyelesain  masalah  harta  kekayaan  dalam  perkawinan siri  sulit  untuk  diselesaikan  karena  memang  tidak  ada  pihak  yang  berwenang dalam  mengurus  pembagian  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  siri.  Selain  itu, upaya yang biasanya dilakukan untuk pembagian harta kekayaan ditempuh oleh
perempuan/isteri  dengan  pendekatan  persuasif  dengan  melibatkan  keluarga pihak  suami.  Karena  memang  untuk  penyelesaian  harta  bersama  lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun, pada umumnya salah satu upaya yang biasa ditempuh yaitu dengan cara kekeluargaan.
Sehingga  akibat  hukum  perkawinan  siri  terhadap  harta  kekayaan perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  akan  sangat  sulit  untuk mengatur  mengenai  harta  bersama  dalam  perkawinan  siri.  Dampak  dari perkawinan siri juga akan berpengaruh terhadap kedudukan istri dan status anak
2. Kedudukan Isteri
Secara hukum perempuan yang dinikah siri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu isteri siri  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  harta  warisan  suami  jika  suami  meninggal dunia.  Isteri  siri  tidak  berhak  atas  harta  gono  gini  jika  terjadi  perceraian.  Isteri siri tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami.
Sedangkan  secara  sosial,  isteri  siri  akan  sulit  bersosialisasi  karena perempuan  yang  melakukan  perkawinan  bawah  tangan  sering  dianggap masyarakaat  tinggal  serumah  dengan  laki-laki  tanpa  ikatan  perkawinan  (alias kumpul kebo) dan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apapun,  mudah  ditelantarkan,  tidak  diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah siri tidak diakui oleh hukum.
Isteri dalam perkawinan  siri  tidak mempunyai  bukti otentik  yang diakui hukum sebagai isteri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan.  Sehingga  dalam  hal  ini  tidak  dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan.
Para pihak baik suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal  perlindungan  hukum  atas  perkawinan  yang  mereka  jalani.  Hak  suami  atau isteri  dapat  dilindungi  oleh  UndangUndang  setelah  mereka  memiliki  alat  bukti otentik  tentang  perkawinannya.  Maka  untuk  mendapatkan  kepastian  dan
perlindungan  hukum  salah  satu  caranya  yaitu  harus  dilakukan  Itsbat  nikah seperti yang diatur melalui Pasal 7 KHI.
3. Kedudukan Anak
Kejelasan  status  perkawinan  suami  isteri  melalui  bukti  otentik  tentang perkawinan  mereka,  menjadi  landasan  bagi  kejelasan  status  hukum  seorang anak.  Seperti  untuk  kepengurusan  akta  kelahiran  si  anak,  landasannya  adalah surat nikah. Jika suami isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka  ketika  lahir  anak  dan  memerlukan  akta  kelahiran,  kantor  kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran tersebut (Anshary, 2010).
Selain itu, dengan perkawinan yang tidak dicatatkan maka kepastian hak dan  kewajiban  orang  tua  dan  anak  pun  tidak  dapat  sepenuhnya  dilindungi  oleh UndangUndang.
Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran yang  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  atau  oleh Pengadilan  Negeri  setelah  melakukan  pemeriksaan  yang  teliti  atas  permohonan yang bersangkutan (Pasal 55) anak  yang sah adalah anak  yangdilahirkan dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Sedangkan  bilamana  perkawinan  siri (tidak  dicatatkan)  maka  kejelasan  mengenai  status  anak  tersebut  akan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

## B. Upaya Hukum
1. Itsbat Nikah
Upaya  hukum  pertama  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah  melalui pengajuan penetapan nikah (Itsbat nikah).  Itsbat  nikah adalah perkawinan  yang semula  tidak  dicatatkan  menjadi  tercatat  dan  disahkan  oleh  negara  serta memiliki  kekuatan  hukum  (Salikin,  2008).  Itsbat  nikah  merupakan  istilah  baru dalam  fiqh  munakahat,  yang  secara  harfiah  berarti  “penetapan”,  atau “pengukuhan”  nikah.  Secara  substansial  konsep  ini  difungsikan  sebagai  ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.
Dasar Itsbat nikah Pasal 7 KHI :
a. Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah.
b. Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas.
d. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian;  hilangnya Akta Nikah.
2) Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat 4  Adang  Djumhur  Salikin,  Itsbat  Nikah,  Adjumhur.blogspot.,  2008, diunduh pada 20 Juli 2018 pukul 6.00 perkawinan.
3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974.
4) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.
e. Yang  berhak  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ialah  suami  atau  istri, anak-anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan perkawinan itu.
Dari  klausul  Pasal  7  KHI  tersebut,  permohonan  Itsbat  nikah  bagi perkawinan  siri  yang  dilakukan  pada  saat  sebelum  pengesahan  UU  No.  1/1974 (UUP) sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan.  Namun  demikian  permohonan  Itsbat  nikah  bagi  perkawinan  siri yang  dilakukan  pada  saat  setelah  disahkan  UUP  tersebut  memang  cukup  sulit dikabulkan  kecuali  pengajuan  Itsbat  nikah  dalam  rangka  peerceraian.  Tentu  ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalaninya pun akan memakan waktu yang lama (Undip, n.d.).
Dalam  memahami  KHI  Pasal  7  tersebut,  secara  umum  itsbat  nikah diperlukan  agar  perkawinan  memiliki  kekuatan  hukum.  Namun,  prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan siri masih berlangsung, dengan tujuan untuk  mengukuhkan  dan  meningkatkan  kualitas  ikatan  perkawinan  itu  sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah tidak dapat  dilaksanakan  ketika  perkawinan  sudah  tidak  ada,  atau  ketika  perceraian sudah  terjadi.  Sebab,  apa  yang  mau  diitsbatkan  ketika  perkawinannya  sendiri sudah  tidak  ada.  Selambatlambatnya  itsbat  nikah  mungkin  dilakukan  ketika
proses  peceraian  dimulai  dan  ikatan  perkawinan  masih  ada.  Ketika  perceraian sudah terjadi, apalagi sesudah habis masa  idah, itsbat nikah sudah tidak relevan lagi.
Ada beberapa prosedur dalam pengajuan itsbat nikah, yaitu:
1. Menyerahkan surat  permnohonan itsbat nikah ke  Pengadilan Agama. Surat keterangan dari KUA setempat.
2. Surat  keterangan  dari  kepala  desa  atau  lurah  yang  menerangkan  bahwa pemohon telah menikah.
3. Fotocopy KTP pemohon Itsbat Nikah.
4. Membayar biaya perkara,
5. Dan lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.
Tujuan  diadakannya  itsbat  nikah  yaitu  digunakan  dalam  rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut  agama  sehingga  perkawinan  tersebut  berkekuatan  hukum.  Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus  disertakan  bersamaan  dengan  pengajuan  Itsbat  nikah  agar  mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya
2. Perkawinan Ulang
Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (Tajdid).  Tajdid  ini  bukan  karena  menganggap  pernikahan  pertama  tidak  sah akan  tetapi  dilakukan  untuk  melengkapi  kekurangan  yang  ada  pada  pernikahan pertama (siri). Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh  pejabat  yang  berwenang  (KUA).  Pencatatan  perkawinan  ini  penting  agar ada  kejelasan  status  bagi  perkawinan  suami  isteri.  Namun,  jika  telah  ada  anak, status  anakanak  yang  lahir  dalam  perkawinan  siri  (sebelumnya)  akan  tetap dianggap  sebagai  anak  diluar  kawin,  karena  perkawinan  ulang  tidak  berlaku surut  terhadap  status  anak  yang  dilahirkan  sebelum  perkawinan  ulang dilangsungkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  akte  kelahiran  anak  yang  lahir  sebelum perkawinan  ulang  tetap  sebagai  anak  luar  kawin,  sebaliknya  anak  yang  lahir setelah  perkawinan  ulang  statusnya  sebagai  anak  sah  yang  lahir  dalam perkawinan.
Karena Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI menyebutkan anak  yang lahir di  luar  pernikahan  yang  sah  (menurut  hukum  positif)  hanya  mempunyai hubungan  nasab/perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  maka  upaya perkawinan ulang menjadi tidak berati bagi kepentingan status hukum anaknya, kecuali belum ada anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang.

## Kesimpulan
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo.  Pasal  4  dan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut Hukum Agama juga harus dicatat  oleh Pejabat  yang berwenang. Dengan demikian nikah siri  adalah pernikahan  yang  tidak  memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan  hukum perkawinan,  mereka  tidak  diakui  dalam  daftar  kependudukan,  bagi  anak-anak mereka  tidak  dapat  memperoleh  akta  kelahiran  dan  tidak  dapat  menyelesaikan masalah harta perkawinan melalui lembaga peradilan.
2. Perkawinan  siri  banyak  menimbulkan  dampak  buruk  bagi  kelangsungan  rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah tidak dapat melakukan tindakan hukum baik mengenai status para pihak (suami istri), status anak dan juga mengenai harta perkawinan.

## BIBLIOGRAFI
Anshary,  H.  M.  (2010). Hukum  perkawinan  di  Indonesia:  masalah-masalah  krusial . Pustaka Pelajar.
Hilman, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju .
Idris,  R.  M.  (2006). Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam . Sinar Grafika, Jakarta.
Nomor,  U.-U.  R.  I.  (1AD).  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum Islam.(2007). Bandung, ID: Citra Umbara Kay .
Salikin, A. D. (2008). Itsbat Nikah.
Undip. (n.d.). Dullah Wasian. Retrieved from
http://eprints.undip.ac.id/24443/1/AB%0ADULLAH_WASIAN.pd
Yani,  E.  A.  (2017).  Peranan  Wali  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif Di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (11), 40– 49.