Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial
Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Author’s Email Correspondence: farolmedeline04@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal mutlak yang tidak  bisa  dihindari.  Teknologi  hadir  dalam  kehidupan masyarakat  dan  membawa  perubahan  yang  merubah  dan membuat  kehidupan  sehari-hari  menjadi  lebih  mudah. Komunikasi merupakan aspek kehidupan yang ikut mengalami dampak  perubahan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi dalam kehidupan, dan media sosial merupakan salah satu media utama  bagi  masyarakat  untuk  berkomunikasi  dan  mendapat informasi. Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tidak  hanya  memfasilitasi  pertukaran  informasi,  tetapi  juga membawa masalah baru yang mengarah pada tindakan kriminal. Kebebasan  yang  dimiliki  seseorang  di  media  sosial  untuk mengekspresikan  dirinya  sering  kali  menghasilkan  ujaran kebencian yang diunggah sebagai konten media sosial tersebut. Sebagai kejahatan yang terjadi di media sosial, ujaran kebencian membutuhkan  mekanisme  forensik  digital  untuk  memeriksa bukti  digital  dan  elektronik  yang  ditemukan.  Memeriksa  bukti dalam  tindak  pidana  ujaran  kebencian  menggunakan  forensik digital penting merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah nama yang tercantum di akun media sosial adalah orang yang  melakukan  ujaran  kebencian  tersebut.  Digunakannya forensik  digital  dalam  proses  pembuktian  bertujuan  untuk mencapai  kebenaran  materil  sebagai  tujuan  hukum  acara pidana. Faktanya, penggunaan forensik digital untuk mengambil bukti  di  pengadilan  pada  tahap  peninjauan  seringkali  tidak digunakan.
Kata Kunci: Forensik Digital,
Pembuktian, Ujaran Kebencian.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 21-01-2023 Accepted: 21-01-2023 Publish: 31-03-2023
KEYWORDS: Digital Forensic, Hate Speech, Proof.

## ABSTRACT
The development of technology is inevitable. Technology exists in people's lives and brings changes that make everyday life easier. Communication  is  an  aspect  of  life  that  changes  with  the development of technology in our lives, and Social media is one of the  most  important  means  by  which  people  communicate  and receive information. The presence of social media in people's lives not only facilitates the exchange of information, but also brings new  problems  that  lead  to  criminal  activity.  One's  freedom  on social  media  often  results  in  hate  speech  being  uploaded.  As  a crime  that  takes  place  on  social  media,  hate  speech  requires digital forensics mechanisms to examine the digital and electronic evidence  found.  Detecting  hate  speech  using  digital  forensics  is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. The use of digital forensics in evidence aims to achieve material truth that is
the  goal  of  criminal  procedure  law.  In  fact,  the  use  of  digital forensics as forensic evidence during the investigative phase is not usually used.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  membawa  perubahan  pada  cara  manusia berperilaku,  dan  hampir  semua  perilaku  manusia  saat  ini  berkaitan  dengan  teknologi. Kebutuhan akan globalisasi penuh berarti bahwa masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan  teknologi.  Perubahan  teknologi  dalam  masyarakat  pada  dasarnya memudahkan manusia untuk berkomunikasi, karena saat ini manusia seolah tidak memiliki batasan ruang dan waktu dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi. Komputer atau ponsel merupakan  faktor  utama  dalam  menciptakan  perubahan  sosial,  yaitu  dengan  mengubah perilaku  berurusan  dengan  orang,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  bagian  lain  dari kehidupan sehari-hari sehingga menciptakan norma dan nilai baru. 1
Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak perubahan yang positif bagi kehidupan manusia, seperti inovasi yang memajukan kehidupan manusia, kemudahan akses  informasi,  dan  komputerisasi  di  segala  bidang  kehidupan,  tetapi  juga  berdampak negatif,  yakni  menjadi  masalah  baru  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kemajuan  teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak negatif, seperti kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dikenal dengan cybercrime . Istilah cybercrime pada dasarnya mengacu pada bentuk kejahatan yang dilakukan melalui berbagai peralatan komputer dan perangkat yang  terhubung  ke  internet 2 .  Ditinjau  dari  pengertiannya, cybercrime dapat  dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian sempitnya adalah perbuatan melawan hukum menyerang operasi elektronik dengan sasaran sistem keamanan komputer dan data yang diolah oleh sistem komputer, dan pengertian luas dari cybercrime adalah c ybercrime dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk atau sehubungan dengan sistem atau jaringan  komputer,  termasuk  kejahatan  memiliki,  menyediakan  atau  mendistribusikan informasi dari sistem atau jaringan komputer. Hate speech  merupakan salah satu bentuk kejahatan  dunia  maya  yang  sering  dijumpai  dalam  kehidupan  sosial  saat  ini  dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. 3
1 Eddy Army, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 141.
2 Ibid, hlm. 73.
3 Ibid, hlm.183.
Ujaran  Kebencian  (Hate  speech)  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  dunia  maya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial saat ini yang kehadirannya dipengaruhi oleh perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi.  Semula,  istilah  ujaran  kebencian berasal dari istilah kejahatan rasial,  yang didefinisikasn sebagai kata yang menunjukkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok orang lain berdasarkan ras. 4 Pada dasarnya, terdapat  banyak  pendapat  tentang definisi  ujaran  kebencian  dari  berbagai  sumber  yang berbeda,  salah  satu  definisi  menjelaskan  bahwa  ujaran  kebencian  dapat  dicapai  melalui banyak tindakan seperti menyinggung, menyakiti, merendahkan seseorang, minoritas, apa pun berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, disabilitas, asal negara, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.
Dalam  pengertian  umum  dari  definisi  di  atas,  ujaran  kebencian  dapat  diartikan sebagai  perilaku  lisan  dan  tertulis  dari  individu  atau  kelompok  tertentu  dalam  bentuk provokasi  atau  tindakan  menghasut  terhadap  seseorang  atau  kelompok  lain  dengan memperhatikan ras, agama, warna kulitnya, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, dan aspek lain yang dapat mengganggu ikatan. Sedangkan pengertian ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum dapat diartikan sebagai perkataan, perbuatan, sebuah tulisan atau pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu  tindakan  kekerasan,  permusuhan,  dan kerusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. 5
Kejahatan ujaran kebencian pada dasarnya bukanlah bentuk kejahatan yang baru diakui menurut hukum positif Indonesia. Ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dapat  ditemui  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Namun  dengan berkembangnya teknologi, yang menyebabkan media elektronik dan media sosial menjadi sarana  utama  masyarakat  untuk  berkomunikasi,  memperoleh  informasi  dan menyampaikan pendapat, ujaran kebencian telah berubah dari kejahatan umum menjadi kejahatan  dunia  maya.  Dengan  perkembangan  tersebut,  ujaran  kebencian  sebagai cybercrime juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE).  Kualifikasi  ujaran  kebencian  menurut  UU  ITE  adalah  penggunaan Internet  atau  sarana  elektronik  lain  yang  bertujuan  untuk  mempublikasikan  ujaran kebencian. Mengacu pada Pasal 28 ayat (2) ini, maka: 6
4 Hwian Christianto, Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2018), hlm.3.
5 Gusti Ayu Made Gita, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengatiran dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Mei 2018, hlm.6.
6 Pasal 28 UU ITE
“setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan  terhadap  individu  dan/atau  kelompok masyarakat atas dasar suku, agama, ras, suku, dan antar golongan melalui sarana elektronik penyediaan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan sanksi pidana.”
Dalam  mengkaji  suatu  perkara,  diperlukan  proses  pembuktian,  dan  hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian, sebagai inti dari suatu persidangan pidana, merupakan tahapan yang sangat  penting  dalam  menyimpulkan  suatu  perkara  pidana.  Eddy  Hiariej  menjelaskan bahwa arti penting alat bukti pidana berkaitan dengan pencarian kebenaran suatu perkara hukum,  dengan  arti  kejahatan  mencari  kebenaran  sejati  atau  kebenaran  materiil. 7 Pembuktian  dimaksudkan  untuk  menetapkan  bahwa  peristiwa  benar-benar  terjadi  dan untuk  memperoleh  putusan  yang  adil  dari  hakim.  Seorang  hakim  harus  yakin  bahwa sesuatu memang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan untuk mengambil keputusan.
Di Indonesia, sistem pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana adalah sistem  pembuktian negatief wettelijk  bewijstheorie,  yang  berarti  bahwa  ketika  seorang hakim mengambil keputusan, ia harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang sah dan yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim harus  mendasarkan  putusannya  pada  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan memperoleh keyakinan atas terjadinya dan pelaku  peristiwa tersebut.
Kejahatan  ujaran  kebencian  di  media  sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UUITE) merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Cybercrime dapat diartikan sebagai kejahatan  yang  menggunakan  fasilitas  internet  dan  oleh  karena  itu,  memerlukan  teknik khusus  dalam  proses  pencarian  dan  pengumpulan  barang  bukti  agar  unsur  pasal  yang terdapat  dalam  dakwaan  dapat  dibuktikan 8 .  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  dalam proses  persidangan,  proses  pembuktian  dikatakan  sebagai  jantung  dari  persidangan pidana. Ketika kejahatan dunia maya terjadi, maka perlu dilakukan pembuktian yang tepat
7 Eddy O. S. Hariariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.7.
8 Budi Kristian Bivanda Putra, Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia, Pamulang Law Review Vol.1 No.1, Augustus 2018, hlm. 6.
untuk  mengumpulkan  bukti  yang  benar-benar  mengungkapkan  siapa  pelakunya  dan memenuhi unsur dalam pasal.
Forensik  digital  diperlukan  dalam  pembuktian  kejahatan  ujaran  kebencian  yang terjadi di media sosial, karena dalam kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di media elektronik,  sehingga  akan  diperoleh  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik. Berdasarkan  apa  yang  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU- XIV/2016,  atas  permintaan  aparat  penegak  hukum,  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Penggunaan alat bukti  elektronik  dalam  proses  hukum  merupakan  reformasi  hukum  dari  hukum  positif Indonesia. Reformasi tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang  mengatur  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008.  Barang  bukti  elektronik  memiliki  karakteristik  yang signifikan,  yaitu  tidak  terlihat,  rapuh,  peka  terhadap  waktu,  mudah  dirusak,  mudah direkayasa, dan mudah dimusnahkan. 9 Berdasarkan sifat dan karakteristik bukti elektronik, pengumpulan  dan  peninjauan  memerlukan  pendekatan  terpisah,  yaitu  penggunaan forensik  digital.  Forensik  digital  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  mengambil, memulihkan,  menyimpan,  atau  memeriksa  dokumen  elektronik  atau  informasi  yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan berdasarkan alat dan metode ilmiah yang membantu proses pembuktian. 10
Dalam konteks ini, pentingnya membuktikan kepemilikan akun Facebook melalui forensik digital adalah bahwa memaksakan tanggung jawab pada seseorang dalam hukum pidana  berarti  tidak  hanya  seseorang  itu  secara  yakin  dan  sah  terbukti  melakukan kejahatan,  tetapi  juga  memiliki  keyakinan  penuh  bahwa  itu  benar  untuk  menjatuhkan persangkaan  kepadanya  dan  meminta  pertanggungjawabannya.  Tanggung  jawab  pidana berarti tidak hanya dihukum dengan benar, tetapi juga dituntut dengan benar. Jika tidak dapat  dibuktikan  apakah  subjek  hukum  yang  dihadirkan  di  muka  persidangan  adalah pemilik  akun  yang  menyebarkan  ujaran  kebencian,  maka  unsur  pasal  yang  didakwaan kepadanya dianggap tidak terpenuhi . 11
Urgensi  penggunaan  forensik  digital  untuk  pembuktian  erat  kaitannya  dengan banyaknya kejahatan yang melibatkan TIK, khususnya ujaran kebencian di media sosial.
9 Eddy Army, Op.Cit, hlm.141.
10 Agung Purnama Saputra, Analisis Digital Forensik pada File Steganography (Studi Kasus: Peredaran Narkoba), Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vol.2 No.1, April 2017. Hlm.180.
11 Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.64
Oleh karena itu, forensik digital diperlukan untuk mengungkap peristiwa kriminal dengan cara memeriksa, mengumpulkan, dan menguji bukti terkait perangkat elektronik dan digital dalam kejahatan. Dengan meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, kasus-kasus ini  harus  diselesaikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  baik.  (Yustia,  2010,  hal.  79). Pentingnya  penggunaan teknik forensik digital  untuk  membuktikan  tindak  pidana dapat dilihat dengan melihat kasus no.181/Pid.sus/2020/PN.Stg dan no.103/Pid.Sus/2020/PN.blg.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif ( library  research )  yang  dilakukan  oleh  peneliti  melalui  pengumpulan  dan  analisis  data sekunder.  Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  teori-teori hukum serta pendapat para ahli terkemuka.

## C. PEMBAHASAN
1. Pembuktian  Kepemilikan  Akun  Facebook  Dalam  Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Ujaran  kebencian  bukanlah  kejahatan  baru  yang  dikenal  masyarakat.
Semula,  istilah  tindakan  ujaran  kebencian  berasal  dari  istilah  hate  crime  yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok  orang  lain  berdasarkan  ras  (Christianto,  2018,  hlm.3).  Dalam  hukum positif Indonesia, ketentuan terkait tindak pidana ujaran kebencian dapat ditemukan dalam “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Undang-Undang  Nomor  2008. tentang UU No. 40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. ”
Surat  Edaran  Kapolri  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran  Kebencian memberikan  pengertian  bahwa  ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak  pidana menurut  KUHP  dan  tindak  pidana  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penghinaan, pencemaran  nama  baik,  penistaan,  perbuatan  tidak  menyenangkan,  provokasi, hasutan, serta penyebaran berita bohong untuk kategori perbuatan di luar KUHP. Ujaran  kebencian  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  dengan  media penyebarluasan  yang  kompleks  dan  berpotensi  menghasilkan  perpecahan  yang
merusak  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Hal  ini  menjadikan  pengaturan  dan penegakan  ujaran  kebencian  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata,  karena  tujuan kejahatan ini memiliki dampak yang sangat tinggi, seperti kekerasan, diskriminasi, hilangnya  nyawa  dan  konflik  sosial  yang  menghasut  dan  menghasut  kebencian terhadap individu atau kelompok.
Kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan  dunia  maya.  Sebagai  kejahatan  dunia  maya,  ujaran  kebencian  melalui media sosial mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (2)  pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Hal  ini  dikarenakan kejahatan  ujaran  kebencian  di  media  sosial  membutuhkan  perangkat  sistem  dan jaringan  komputer  yang  terhubung  dengan  internet.”Pengertian  cybercrime  pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu cybercrime yang sempit dan cybercrime  yang  luas.  Dalam  arti  sempit,  cybercrime  dapat  diartikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  terhadap  suatu  sistem  keamanan  komputer  atau manipulasi  data  elektronik  yang  terdapat  dalam  suatu  sistem  komputer.  Dalam pengertian  luas,  kejahatan  dunia  maya  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  kejahatan yang  berkaitan  dengan  sistem  komputer  atau  data  yang  terdapat  dalam  sistem komputer.”
Ujaran kebencian sebagai cybercrime membutuhkan media elektronik agar kejahatan  dapat  terjadi.  Akibatnya,  tahapan  pembuktian  yang  diperlukan  juga berbeda,  karena  diperlukan  mekanisme  pemeriksaan  khusus  untuk  memeriksa bukti yang ditemukan. Dalam tindak pidana jenis ini, barang bukti yang ditemukan adalah  barang  bukti  digital  dan  barang  bukti  elektronik  yang  memerlukan pemeriksaan  lebih  lanjut  terhadap  alat  bukti  tersebut.  Pembuktian  merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penutupan setiap perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting proses pembuktian pidana berkaitan dengan mencari  kebenaran  suatu  perkara  hukum,  dengan  ini  berarti  mencari  kebenaran sejati  atau  kebenaran  materiil 12 .  Proses  pembuktian  itu  sendiri  bertujuan  untuk memperoleh  kepastian  bahwa  peristiwa  memang  terjadi,  sehingga  dapat  diambil keputusan yang adil.
12 Eddy O. S. Hariariej, Loc.Cit.
Dalam  hal  pengakuan  adanya  barang  bukti  elektronik,  setiap  kasus kejahatan dunia maya atau kejahatan umum yang  ditemukan barang bukti digital atau  barang  bukti  elektronik  dalam  penyidikan  harus  dimulai  dari  tahap pengumpulan  barang  bukti  dan  menggunakan  forensik  digital  hingga  tahapan selanjutnya.  Kegunaan  digital  forensik  sejak  tahap  penyidikan  adalah  untuk berusaha  menemukan  kebenaran  materiil  dalam  setiap  proses  pembuktian  suatu tindak pidana, sehingga dapat mewujudkan asas due process of law. Dalam hukum acara  pidana,  pembuktian  adalah  suatu  mekanisme  mengatur  berbagai  jenis  alat bukti yang sah, sistem pembuktian, persyaratan dan tata cara pembuatan alat bukti, serta  kewenangan  hakim  untuk  menerimanya  sesuai  dengan  undang-undang, termasuk menolak dan menilai. (Rozi, 2019, p.5)
Kenyataannya,  hal  ini  belum  dilaksanakan  secara  optimal.  Terlebih  saat ujaran kebencian terjadi melalui media sosial Facebook. Dalam proses pembuktian, aparat  penegak  hukum  sering  ditemukan  mengidentifikasi  tersangka  hanya berdasarkan nama di akun media sosial, tanpa memeriksa kepemilikan akun. Bukti kepemilikan akun Facebook dalam pembuktian unsur setiap orang sebagai pelaku tindak  pidana  ujaran  kebencian  menjadi  penting,  karena  saat  membuat  akun Facebook, seseorang tidak perlu diautentikasi, sehingga sering ditemukan akun yang menggunakan akun palsu atas nama orang lain.
Sebagai  kejahatan  dunia  maya,  pemeriksaan  bukti  yang  ditemukan  oleh polisi  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tahap  yang  seharusnya  dilakukan,  yakni dengan  menggunakan  tekntik  digital  forensik  yang  merupakan  semua  tahapan pengambilan,  pemulihan,  penyimpanan,  pemeriksaan  informasi  dan  dokumen elektronik  dengan  menggunakan  metode  dan  alat  yang  bertanggung  jawab  untuk memperoleh bukti yang dapat dihadirkan di persidangan.
Penggunaan  alat ” bukti  elektronik  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Reformasi  hukum  ini  diwujudkan  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang salah satu ketentuannya  tentang  penggunaan  alat  bukti  elektronik  tersebut.  Pada  dasarnya, barang  bukti  elektronik  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  yaitu  tidak  terlihat, rapuh,  rapuh,  peka  terhadap  waktu,  rentan  terhadap  perusakan  atau  modifikasi ” Barang bukti elektronik meliputi alat berupa perangkat lunak atau perangkat keras untuk memudahkan pergerakan dan pembacaan barang bukti elektronik.
Sebuah  akun  Facebook  yang  ditemukan  selama  tinjauan  awal  pada pemeriksaan  kejahatan  ujaran  kebencian  adalah  bentuk  bukti  digital  yang  harus diperiksa  menggunakan  teknik  forensik  digital  yang  terkait  dengan  identifikasi kepemilikan  akun.  Aplikasi  Facebook    dalam  kebijakan  komunitas  standarnya mengharuskan bahwa semua akun yang ada dibuat berdasarkan nama dan identitas asli dan melarang penggunaan identitas orang lain dengan tujuan untuk membentuk komunitas yang bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak menghentikan munculnya akun palsu yang seolah-olah menjadi orang lain di aplikasi  facebook  tersebut. ” Forensik  digital  secara  sederhana  dapat  didefinisikan sebagai  keseluruhan  proses  pengambilan,  pemulihan,  penyimpanan,  pemeriksaan informasi elektronik atau dokumen yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan metode dan alat yang sehat secara ilmiah untuk tujuan pembuktian 13 . ”
“ Forensik  digital  dalam  kasus  kriminal  membantu  membuktikan  kasus kriminal secara digital. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetak  merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Dalam  melakukan  forensik  digital,  untuk  dapat  memastikan  bahwa barang bukti yang dianalisis dapat dijamin keasliannya dan diterima dalam proses persidangan,  maka  harus  didasarkan  pada  beberapa  prinsip  dasar,  diantaranya prinsip  chain  of  custody,  diuji  dan  disajikan,  bertanggungjawab,  dan  prinsip kompetensi 14 . ”
Menurut Kemmish yang dikutip Asrizal, terdapat 4 (empat) tahap yang akan dilakukan dalam pemeriksaan digital forensik untuk memeriksa barang bukti yang diperoleh dari suatu tindak pidana siber, yakni: 15

## 1. Identifikasi Bukti
Identifikasi  barang  bukti  merupakan  tahap  utama  dari  forensik  digital,  dan identifikasi yang dilakukan pada tahap ini umumnya berupa identifikasi terkait dimana barang bukti tersebut berada, dimana barang bukti tersebut disimpan, dan bagaimana penyimpanan barang bukti tersebut harus dilakukan, sehingga
13 Feri Sultana, Komputer Forensik, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm.2
14 Muhammad Nuh Al-Azhar, Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer, (Jakarta: Salemba Infotek, 2021), hlm.3.
15 Asrizal, Digital Forensik-Apa dan Bagaimana, http://edokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf, Pada 15 November 2021
data  yang  disimpan  dalam  bukti  memiliki  karakteristik  yang  sama, Pemeliharaan rentan terhadap perubahan.
2. Analisis Bukti
Pada tahap ini, bukti yang telah diperoleh dieksplorasi kembali dalam skenario terkait  investigasi,  termasuk  memeriksa  metadata.  Biasanya,  file  memiliki metadata di mana informasi tentang file ditambahkan, seperti berapa kali file diedit, jumlah sesi pengeditan, nama komputer, berapa kali disimpan, di mana file dicetak, dan tanggal dan waktu itu diubah. “ Kemudian, pada tahap ini juga dilakukan  proses  pemulihan  dengan  cara  memulihkan  file  dan  folder  yang terhapus,  memulihkan  kata  sandi,  membuat  ulang  partisi,  membuka  format drive, membangun kembali halaman web yang dikunjungi, memulihkan email yang terhapus, dll. ”
3. Presentasi
Tahap  presentasi  adalah  tahap  di  mana  bukti  yang  ada  divalidasi  dan hubungannya dengan kasus yang ada. Pada tahap ini, hasil tes akan ditampilkan pada bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa.
Dari hasil penelitian, berdasarkan keterangan narasumber idealnya setiap membuktikan  kasus  kejahatan  dunia  maya  perlu  melibatkan  ahli  digital  forensik, baik tahap investigasi perkara atau tingkat persidangan. Dalam hal penyidik tidak melibatkan ahli forensik digital pada investigasi perkara yang terjadi dalam dunia maya,  maka  kejaksaan  tidak  bisa  menerima  perkara  tersebut.  (Nadapdap,  2022) Selain  itu,  narasumber  juga  menerangkan  bahwa  penggunaan  forensik  digital merupakan  hal  yang  krusial  untuk  diterapkan,  karena  forensik  digitaldiperlukan untuk  menentukan  apakah  Unggahan  yang  mengandung  ujaran  kebencian  dibuat oleh Orang yang didakwa di persidangan.
2. Peran  dan  Fungsi  Digital  Forensik  Dalam  Membuktikan  Unsur  Setiap  Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial
Penggunaan  digital  forensik  dalam  pembuktian  tindak  pidana  ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial sangat berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur  yang  terdapat  pada  pasal  yang  mengatur  tindak  pidana  tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ujaran kebencian (hate speech) sebagai tindak pidana konvensional telah diatur dalam Pasal 156 KUHP yang menyatakan (Pasal 156 KUHP):
1 “Barang  siapa  di  muka  umum  menyatakan  permusuhan,  kebencian  atau meremehkan  (minacthing)  terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat Indonesia,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimum  empat  (4)  tahun  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2 Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian  dari  penduduk  Indonesia  yang  berbeda  dengan  bagian  atau  beberapa bagian  lainya  karena  suku-bangsa  (ras),  adat-istiadat,  agama,  daerah  asal, keturunan,  kebangsaan  (nasionalitas)  atau  kedudukan  menurut  hukum  tata Negara
3 Pada dasarnya, kualifikasi tindakan yang diatur dalam pasal 156 KUHP berkaitan dengan pasal 154 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rumusan tindakan yang dilarang merupakan tindakan yang sama. Hal pembeda antara pasal 156 KUHP dan pasal 154  KUHP  kepada  siapa  ujaran  kebencian  tersebut  ditujukan.  Pada  pasal  156 mengatur  ujaran  kebencian  pada  golongan  rakyat,  sedangkan  pada  pasal  154 mengatur mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintah.” Selain itu, hate speech atau ujaran kebencian melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat berdasarkan atas s uku, agama, ras dan antargolongan (SARA).” “
Dengan ancaman pidana yang diatur pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: ”
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah)” “ Kualifikasi  tindakan  hate  speech  yang  diatur  dalam  UndangUndang  ITE adalah  penyebaran  kebencian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  fasilitas internet atau media elektronik lain. Berdasarkan pasal ini, maka setiap orang yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  berdasarkan  atas  suku,  agama,  dan  ras. ” Untuk  memahami  peran  dan peran  forensik  digital,  perlu  dipahami  tujuan  dari  forensik  digital.  Tujuan  dari forensik digital adalah: 16
1. “Kegiatan yang dirancang untuk membantu pemulihan, analisa dan mensajikan sesuai materi digital atau elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan;
16 Synthiana Rachmie, Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website, Jurnal Litigasi (E-Journal) Vol. 21 No.1, April 2020, hlm.104-127.
2. Kegiatan  yang  dirancang  untuk  mendukung  identifikasi  bukti  secara  cepat, sehingga  mampu  memberikan  gambaran  potensi  dampak  yang  muncul  akibat suatu  kejahatan,  mengungkap  motif,  alasan  bertindak  yang  tujuannya  untuk menemukan pihak yang berhubungan dengan kejahatan itu.”
Dari dua tujuan diatas, diketahui bahwa peran dan fungsi  forensik digital dalam  proses  pemeriksaan,  khususnya  dalam  membuktikan  kejahatan  ujaran kebencian  di  media  sosial,  adalah  cara  untuk  menganalisis  bukti  digital  dan elektronik yang ditemukan dalam kejahatan tersebut untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga hukuman yang akan dijatuhkan. ditegakkan  dengan  benar.  Forensik  digital  dalam  proses  pembuktian  juga mendukung  pemenuhan  asas  due  process  of  law,  karena  realisasi  asas  ini  erat kaitannya  dengan  bagaimana  bukti  diperoleh,  dikumpulkan,  dan  disajikan selama persidangan.
Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sistem pembuktian yang  dianut  adalah  sistem  pembuktian  negatief  wettelijk  bewijstheorie,  artinya untuk menjatuhkan hukuman, hakim harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan  Pasal  183  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  yang menyatakan  bahwa  dalam  mengambil  suatu  putusan  hakim  harus  dipidana berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atas dasar urusan.
Pembuktian, sebagai inti dari peradilan pidana, merupakan bagian penting dari  peradilan  pidana.  Bukti  menyangkut  apakah  terdakwa  yang  muncul  di persidangan adalah orang yang tepat dan  melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan  alat  bukti,  nasib  terdakwa  akan  ditentukan  dan  diajukan  di  persidangan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jika hasil penggunaan alat  bukti  yang  diakui  undang-undang  sebagai  alat  bukti  tidak  cukup  untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman.  Namun  apabila  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dinyatakan “bersalah” dan terdakwa akan divonis bersalah.
Hasil  pemeriksaan  forensik  digital  yang  diuraikan  di  atas  pada  akhirnya akan  membantu  hakim  dalam  mengambil  keputusan  dengan  mengevaluasi  dan berdasarkan  kesesuaian  alat  bukti  yang  diajukan  dan  memeriksa  hubungannya dengan  setiap  unsur  pasal  yang  didakwakan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  Pasal  183 KUHAP yang menyatakan bahwa keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah. Hasil forensik digital menghasilkan barang bukti juga sejalan dengan tujuan alat
bukti itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, bukan sekedar mencari kesalahan.
Sebagai  ilmu  yang  mendasari  hukum  acara  pidana,  hasil  pemeriksaan forensik  digital  di  ruang  sidang  biasanya  dituangkan  dalam  surat.  Hasil  forensik digital  forensik  berupa  surat  antara  lain  BAP  laboratorium  forensik,  BAP  ahli, laporan  uji  forensik  digital  (misalnya  visum  et  repertum).  Menurut  Pasal  187  b KUHAP, hasil pemeriksaan forensik digital berupa BAP laboratorium forensik dan BAP  ahli  forensik  harus  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan atau undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa hasil uji forensik digital menghasilkan  surat  dari  seorang  pejabat  tentang  suatu  hal  yang  terdapat  dalam pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  dimaksudkan  untuk membuktikan suatu hal atau keadaan.
Hasil forensik digital di persidangan pengadilan tidak hanya menghasilkan bukti surat, tetapi juga bukti keterangan ahli. Ahli forensik digital harus memahami dan  mengikuti  ilmu  komputer  dan  prosedur  terkait  hukum  yang  diakui  secara nasional dan internasional. Ahli  forensik digital juga harus berpengalaman dalam teori yang terkait dengan bukti digital yang ditemukan dan memahami penggunaan perangkat  lunak  atau  aplikasi  forensik,  sehingga  barang  bukti  digital  dapat  diuji dengan  baik  dan  akurat.  Berdasarkan  Pasal  43  (5)  huruf  H  UU  ITE,  ahli  forensik digital  berarti  seseorang  dengan  keahlian  tertentu  di  bidang  teknologi  informasi yang bertanggung jawab secara akademis dan praktis tentang pengetahuan itu.
Pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti terkait tindak pidana ujaran  kebencian  akan  memandu  penyidik  dari  tahap  pemeriksaan  awal  hingga menemukan tersangka pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Forensik digital akan berperan dalam menemukan pelaku dan merekonstruksi perilaku. Forensik digital dalam  proses  forensik  akan  lebih  bertanggung  jawab  karena  merupakan  bentuk penerapan teknik ilmiah dan menganalisis bukti yang ada.
Salah  satu  contoh  fungsi  dan  peranan  penggunaan  forensik  digital  dalam
proses peradilan pidana dapat dilihat dalam perkara Nomor
181/Pid.Sus/2020/PN.Stg  dengan  terdakwa  Yeremia  Ridho  Tuah  Damanik  Anak Kristian  Damanik.  Dalam  kasus  ini,  tanggal  1  Juni  2020,  terdakwa  mengunggah komentar yang bermuatan ujaran kebencian melalui akun media sosial atas nama IYER. Konten yang dipunggah tersebut kemudian dilihat oleh saksi Dedi Suprianto dan  Himpunan  Pemuda  Sintang  yang  kemudian  melakukan  pelaporan  ke  Polsek Sungai Tebelian atas konten tersebut.
Peran  dan  fungsi  forensik  digital  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tahap investigasi.  Selama  fase  penyidikan,  polisi  menggunakan  forensik  digital  untuk menemukan  dan  mengumpulkan  barang  bukti  yang  ada,  yakni  berupa  akun facebook, telepon genggam, dan akun surel yang terhubung dengan telepon genggam milik tersangka.  Peran dan fungsi forensik digital dalam kasus ini juga dapat dilihat dari  alat  bukti  yang  dihadirkan  oleh  jaksa  dalam  tahap  persidangan.  Pada  tahap pembuktian,  penuntut  umum  menghadirkan  alat  bukti  berupa  saksi,  keterangan yang diberikan oleh ahli forensik digital, dan alat bukti tertulis (surat) sebagai hasil uji  forensik  digital.  Dalam  kasus  ini,  fungsi  forensik  digital  tercermin  dalam pertimbangan hakim, yakni:
“Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: - Laporan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nanda Diaz Arizona, S.Kom., M.M., pada tanggal 12 Juni 2020, dengan kesimpulan: 1. Akun Facebook  dengan  link  https://www.facebook.com/yeremia.sampoerna1  tersebut adalah  akun  asli  yang  dimiliki  oleh  Tersangka  dan  bukan  akun  Facebook  palsu dibuktikan  dengan  nomor  SIM  yang  terdaftar  di  dalam  Facebook;  2.  Bahwa screenshot percakapan yang berisi muatan ujaran SARA adalah screenshot asli dan tidak  dalam  proses  editing;  3.  Bahwa  terkait  hal  ini  Tersangka  dapat  dikenakan pasal; - Print out dari screenshot Profil akun Facebook atas nama Iyer; - Print out dari screenshot postingan/unggahan komentar akun Facebook atas nama Iyer;”
Dengan  pertimbangan  hakim  di  atas,  dapat  dilihat  bagaimana  Peran forensik  digital  dalam  memeriksa  bukti  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan  yang menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara.  Meskipun  forensik digital sangat penting dalam membuktikan kepemilikan akun facebook dalam tindak pidana  dunia  maya,  Pada  kenyataannya  masih  banyak  penyelesaian  kasus  yang tindak  menggunakan  forensik  digital,  salah  satu  contohnya  adalah  kasus No.103.Pid.Sus/2020/PN.Blg dengan terdakwa atas nama Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla.
Dalam kasus ini, akun facebook yang menjadi barang bukti, tidak diperiksa dengan  forensik  digital  baik  dalam  penyidikan  maupun  tingkat  pembuktian  di persidangan. Hal ini berdampak pada tidak ditemukannya kebenaran materiil yang berkaitan  dengan  subjek  yang  melakukan  kejahatan  kebencian  di  sosial  media. Dalam  kaitannya  dengan  keyakinan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara,  tidak digunakannya forensik digital juga berdampak pada kasus ini, yakni dalam kasus ini terdapat  dissenting  opinion  dari  hakim  anggota  I  yang  menyatakan  bahwa  akun facebook dalam perkara ini tidak dimiliki oleh terdakwa, karena dalam prosesnya tidak  dibuktikan  berkenaan  dengan  kepemilikan  akunnya.    Kedua  contoh  kasus
diatas, menunjukan peran dan fungsi forensik digital dalam penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian.

## D. SIMPULAN
Munculnya  media  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  telah  membawa perubahan pada kejahatan ujaran kebencian yang lebih umum di media sosial. Saat membuktikan  kejahatan  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial,  forensik  digital diperlukan  pada  tahap  pengumpulan  bukti  hingga  proses  pemeriksaan  bukti  di persidangan.  Teknik  forensik  digital  dalam  pembuktian  berkaitan  dengan pentingnya  alat  bukti  itu  sendiri,  yaitu  mencari  dan  mencari  kebenaran  suatu perkara  hukum.  Peran  dan  peran  forensik  digital  dalam  pembuktian  kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial pada dasarnya terkait dengan pemenuhan unsur  kejahatan.  Selama  fase  investigasi,  forensik  digital  akan  membantu menentukan siapa pelaku kejahatan ujaran kebencian.  Dalam tahapan persidangan forensik, forensik digital memiliki fungsi dan peran untuk memeriksa bukti-bukti yang  ditemukan,  sehingga  hasil  pengujian  forensik  digital  menghasilkan  paling sedikit  2  (dua)  alat  bukti,  yang  akan  membantu  membentuk  putusan  keyakinan hakim dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial.
Berkaitan  dengan  saran  terkait  permasalahan  hukum  yang  ada,  maka disarankan untuk menetapkan prosedur standar, bukti kepemilikan akun Facebook diperlukan dalam kasus ujaran kebencian dengan memeriksa bukti yang ditemukan. Kedepannya juga diharapkan fasilitas laboratorium forensik digital akan diperluas sehingga  penggunaan  teknologi  forensik  digital  untuk  melakukan  pembuktian dengan  teknik  forensik  digital  menjadi  standar  pembuktian  setiap  proses  dalam kasus  ujaran  kebencian dan  dalam  hal  terkait  permasalahan  fungsi  dan  peran forensik  digital,  instansi  khususnya  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan sumber daya manusia di dalam instansi tersebut  agar  lebih  banyak  lagi  penyidik  yang  dapat  menggunakan  teknologi forensik  digital  untuk  mengumpulkan  dan  mengkaji  barang  bukti  selama  tahap penyidikan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menggunakan forensik digital  dalam  proses  pembuktian  kejahatan  ujaran  kebencian  untuk  memenuhi unsur  setiap  orang  yang  menjadi  unsur  dalam  pasal  dan  mengidentifikasi pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  No.  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Buku
Al-Azhar, Muhammad Nuh. (2021). Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer, Jakarta: Salemba Infotek.
Army, Eddy. (2020). Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan Jakarta: Sinar Grafika. Hariariej, Eddy O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sultana, Feri. (2008). Komputer Forensik.Jakarta: Elex Media Komputindo.

## Jurnal
Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Pidana”,  Jurnal Yuridis Unaja Vol.1 No.2, 2019.
M.Yustia. 2010. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime. Jurnal Pranata Hukum Vol.5 No. 2. Juli.
Synthiana Rachmie, Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan
Website, Jurnal Litigasi (E-Journal) Vol. 21 No.1, April 2020.

## Internet
Asrizal, “Digital Forensik-Apa dan Bagaimana”
(http://edokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf)