## Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka: Refleksi Identitas Etnik Lokal

## Ilyas Lampe
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Tadulako, Jalan Seokarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako Tondo, Palu Telp. (0451) 422611 Email: ilyaslampe7@gmail.com

## Abstract
This study aims to reveal the communication patterns of social community movements that seek to gain economic access to oil and gas mining operation in Tiaka. The social movement of the local community stems from the ban of fishers, originated from the coastal villages in the oil and gas circle of Tiaka, to enter Sapa Mataha, the coral reefs that become fishing ground that promises life for fishermen families around mainly Bajo ethnic for decades. The research method used is interpretative perspective with case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations and document reviews. The results show that community leaders (actors) build solidity and collective narratives that unite different ethnic groups around the affected areas of Tiaka oil and gas mining operation. The main messages that arise in the communication activities from the awareness, socialization, and advocacy stages are the idioms of sapa mataha, tanah ulayat, indigenous peoples and CSR. The discourse is constructed from the ethnic identity of Bajo and Taa’. The actors’ awareness and advocacy efforts utilize a variety of communication media including face to face meetings, community meetings, focus group discussions (FGD), pamphlet, blogs on the internet and Facebook. This communication process then spawned community awareness, thus forming ethnic-based forums and regional associations for mobilizing, rallies and up to sabotage efforts.
Keywords: Communication Pattern, Social Movement, Local Community, Oil and Gas Mine

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengungkap pola komunikasi gerakan sosial komunitas yang berupaya memperoleh akses ekonomi atas eksploitasi minyak dan gas di Tiaka. Gerakan sosial komunitas lokal bermula dari tertutupnya akses nelayan yang berasal dari desa pesisir di lingkar tambang migas Tiaka ke Sapa Mataha. Gugusan karang yang selama puluhan tahun menjadi fishing  ground yang menjanjikan kehidupan bagi keluarga nelayan sekitar terutama etnik Bajo. Metode penelitian yang digunakan adalah perspektif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh komunitas (aktor) membangun soliditas dan narasi bersama yang menyatukan etnik yang berbeda di sekitar wilayah terdampak dari eksploitasi migas Tiaka. Pesan utama yang muncul dalam aktivitas komunikasi  dari tahap penyadaran, sosialisasi dan advokasi adalah idiom “sapa mataha”, “tanah ulayat”, masyarakat adat dan CSR. Wacana tersebut dikonstruksi dari identitas etnik Bajo maupun Taa’. Upaya penyadaran dan advokasi yang dilakukan aktor menggunakan beragam media komunikasi baik pertemuan face to face, pertemuan warga, focus group discussion (FGD), media famplet, blog di internet dan media sosial facebook . Proses komunikasi ini kemudian melahirkan kesadaran  komunitas  sehingga  membentuk  forum­forum  paguyuban  berbasis  etnik  dan  wilayah guna memobilisasi aksi unjuk rasa hingga upaya sabotase.
Kata Kunci: Pola Komunikasi, gerakan sosial, komunitas lokal dan tambang Migas

## Pendahuluan
Ide dasar penelitian ini diilhami dari pengamatan lapangan terkait maraknya konflik sumberdaya alam di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang cukup
menonjol, meski tidak banyak diliput media nasional, adalah konflik antara komunitas lokal dengan korporasi di Kabupaten Morowali Utara. Tepatnya di sekitar wilayah tambang minyak dan gas (migas) Tiaka, sejak 2006-
2016. Munculnya isu komunitas etnik lokal dalam upaya memperoleh akses ekonomi pada tambang Migas Tiaka menguatkan dugaan menonjolnya isu identitas etnik. Identitas etnik sejatinya banyak dikaji dalam konteks konflik sosial  dan  agama,  tetapi  fakta  di  lapangan menunjukkan kecenderungan bahwa identitas etnik lokal juga menjadi arena pertarungan bagi komunitas berhadapan dengan perusahaan (Lampe, 2010). Karena itu penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pola komunikasi gerakan sosial komunitas yang mengembangkan wacana identitas etnik sebagai basis issu dalam membangun soliditas komunitas dalam menunjukkan resistensinya kepada korporasi.
Identitas etnik adalah wacana umum yang muncul dalam setiap proses komunikasi antara orang atau kelompok dalam komunitas yang multietnik. Identitas etnik adalah simbolisasi yang merujuk kepada identitas yang terbentuk melalui komunikasi, menekankan dimensi pengakuan dan asal usul (Martin & Nakayama, 2007:155). Identitas adalah sesuatu yang terus mengalami perubahan sebagai suatu fungsi dari pengalaman kehidupan. Perspektif Barth (1988) memandang bahwa identitas etnik adalah sesuatu yang situasional sehingga dapat dikonstruksi tergantung kepentingan seseorang dan dalam situasi seperti apa yang dihadapi.  Perpektif  inilah  yang  kemudian menegaskan bagaimana identitas etnik menjadi wacana dalam gerakan sosial komunitas sekitar tambang migas Tiaka.
Konflik tambang migas  Tiaka bermula ketika perusahaan patungan PT. Pertamina dengan PT. Medco Internasional
mereklamasi gugusan karang yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan Sapa Mataha (karang panjang; bahasa Bajo). Reklamasi atas gugusan karang seluas 24 Ha yang muncul setiap kali surut, di perairan 12 mil laut dari Desa Kolo Bawah menjadi sebuah pulau yang dikenal dengan nama Tiaka. Di atas pulau itulah anjungan minyak  milik  PT.  JOB (Joint Operations Body) Pertamina Medco Tiaka Senoro atau biasa  disebut  PT.  JOB  PMTS  dibangun sejak tahun 2006. Pengeboran minyak di gosong Tiaka, dioperasikan melalui kontrak kerja pengusahaan sumur di wilayah “Tiaka Field” dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC). Kontrak PSC tersebut dilakukan antara pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi) dengan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
JOB PMTS mengembangkan lapangan minyak di gosong karang Tiaka dan gas di Senoro, Blok Senoro Toili. Khusus di lapangan minyak Tiaka, JOB PMTS miliki 6 sumur yakni Tiaka 5, Tiaka 6, Tiaka 7, Tiaka 8, Tiaka 9, Tiaka 10. Sejak awal pengeboran tahun 2005, Tiaka 7 memiliki kandungan gas sehingga ditutup. Cadangan minyak di Tiaka menurut hasil perhitungan seismik mencapai 7 juta barrel dengan produksi minyak mentah sebesar 3.500 barrel perhari di awal produksi.
Munculnya gerakan sosial komunitas lokal bermula dari tertutupnya akses nelayan ke Sapa Mataha, daerah yang selama puluhan tahun bahkan sepanjang keberadaan etnik Bajo menjadi fishing

## 862 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
ground yang menjanjikan kehidupan bagi keluarga mereka. Perusahaan melarang nelayan dari manapun mendekat hingga di radius 1 km dari kilang migas Tiaka. Mereka akan dihalau oleh aparat keamanan perusahaan atau polisi yang ditugaskan di intalasi tersebut jika ada yang mendekat (Lampe, dkk, 2017:1967). Gugusan terumbu karang tersebut dulunya dianggap sebagai sarang ikan paling besar karena sangat kaya akan tangkapan hasil laut, seperti Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus), Teripang, Lobster, Gurita, Kerang Laut, dan kerang Kima Raksasa (Tridcna Spp). Sepanjang tahun, para nelayan sangat bergantung pada sumber daya laut di wilayah Tiaka (Sangadji, 2011).
Beragam bentuk aksi yang dilakukan komunitas lokal dalam upaya memperoleh akses ekonomi, seperti; aksi demonstrasi, pengorganisasian masyarakat, kampanye perlawanan melalui media online dan bahkan secara terang-terangan mereka ingin melakukan kekerasan. Salah satu aksi yang paling berbekas dalam relasi antara komunitas lokal dengan perusahaan adalah tewasnya dua orang pemuda dan mahasiswa  bernama  Yurifin  dan  Marten Datu Adam pada tanggal 21 Agustus 2011 akibat tertembak oleh aparat Polisi yang berjaga menghalau aksi demonstrasi yang mulai anarkis (Lampe dan Christin, 2015). Dari  perspektif  gerakan  sosial  komunitas tampaknya aksi-aksi tersebut, seringkali bersilangsengkarut dengan identitas etnik. Terutama yang terkait dengan identitas Taa- Wana  dan etnik Bajo. Beberapa bentuk publikasi yang disebarluaskan oleh salah
seorang tokoh gerakan masyarakat melalui media sosial menunjukkan hal tersebut.
Misalnya disebutkan bahwa karang Tiaka yang menjadi tempat pembangunan kilang JOB  PMTS  tersebut  adalah  tanah  ulayat bagi orang Bajo. Juga banyak didengungkan bahwa wilayah di sekitar proyek Tiaka adalah wilayah adat To Taa Wana, sehingga menjadi hak adat mereka untuk memperoleh kehidupan atas tanah, laut dan segala isinya. Hal yang kemudian melahirkan forum-forum paguyuban masyarakat berbasis etnik, seperti keberadaan Forum Komunikasi Masyarakat Taa (FKMT). Pada titik ini, penting mencermati pola komunikasi yang dibangun komunitas lokal dalam  membangun  kohesifitas  kelompok dan upayanya memperoleh akses ekonomi dan Corporate Social Responsibility (CSR). Gerakan sosial komunitas tidak akan terjadi tanpa adanya proses komunikasi yang terencana, yang ditandai dengan adanya pesan bersama (wacana komunitas), jaringan komunikasi dan media yang digunakan. Mobilisasi komunitas dalam organisasi- organisasi yang berperan telah membentuk pola komunikasi yang khas, sebagaimana juga terjadi di sekitar tambang migas Tiaka. Istilah gerakan sosial ini merujuk pada upaya komunitas lokal memperoleh akses ekonomi pada tambang migas Tiaka. Secara sederhana gerakan sosial (social movement) diartikan sebagai aktivitas sosial, berupa gerakan atau tindakan sekelompok orang, merupakan  kelompok  informal  berbentuk organisasi atau individu dalam jumlah besar yang secara spesifik mengusung isu-isu sosial dan politik dengan melaksanakan, menolak
atau mengkampanyekan perubahan sosial (Sukmana, 2016:28-30).
Gerakan perlawanan atau menuntut “hak”  komunitas  adalah  tindakan  kolektif untuk mencapai tujuan yang sifatnya kolektif. Aksi atau tindakan kolektif merupakan salah satu jenis gerakan sosial. Aksi biasanya diawali dengan adanya sekelompok orang yang berkumpul dan melakukan aksi secara bersama. Dalam konteks Tiaka, penyebab dan pemicu gerakan sosial ini adalah faktor akses ekonomi yang terbatas dan hilangnya atau berkurangnya sumber mata pencaharian komunitas sekitar tambang migas milik JOB  PMTS.  Akumulasi  kekecewaan  telah melahirkan aksi demonstrasi, sabotase dan penyerangan.
Studi terkait gerakan sosial pada sektor pertambangan, misalnya disajikan oleh Muhammad (2017) yang menemukan bahwa perlawanan Kerukunan Wawo’inia Asli Sorowako (KWAS) terhadap  keberadaan PT. Vale (tbk) yang dahulu bernama PT. Inco  (tbk)  tidak  berdampak  signifikan terhadap perubahan sosial komunitas, tetapi berhasil mempertahankan relasi kuasa yang  relatif  berimbang  antara  masyarakat dan perusahaan. Periodisasi perlawanan masyarakat sudah berlangsung lama sejak berdirinya PT. Inco sejak tahun 1968, tetapi tampaknya pola perlawanan tidak menonjolkan identitas lokal. Kehadiran KWAS yang terbentuk tahun 1998, memulai babak baru gerakan sosial masyarakat sekitar tambang. Gejala ini menurutnya adalah bagaimana masyarakat di lingkar tambang berperan sebagai “subjek” secara sosial, politik, dan kultural yang berjuang untuk
mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Sementara studi terkait pola komunikasi pada gerakan sosial masyarakat ditulis oleh  Darmastuti,  dkk  (2016)  yang  fokus mengkaji gerakan penolakan komunitas Samin terhadap pembangunan pabrik semen. Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan dalam gerakan adalah gethok tular , sebuah bentuk kearifan lokal  yang  berdasarkan  pada  budaya  Jawa yang menekankan pada keselarasan  dan keserasian yang teraplikasi melalui hidup rukun dan hormat. Gethok tular merupakan strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan secara berantai.
Pada ranah teoritis, Tilly (1978;56) mengembangkan model mobilisasi dalam tindakan kolektif menjelaskan bahwa; .... the main determinants dan mobilisasi kelompok itu meliputi; organisasi, interest , peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok dalam  menyikapi  represi  atau  fasilitasi... Kemampuan kelompok atas tindakan represi merupakan  fungsi  pokok  atas  berbagai sifat  interest  yang  muncul.  Lebih  lanjut Tilly (dalam Mawardi, 2016) menjelaskan bahwa situasi revolusioner yaitu ketika beberapa  jenis  tindakan  kolektif  yang melawan  pusat  kekuasaan.  Jenis  tindakan ini dapat berupa demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial, revolt (perlawanan), perang sipil  atau  manifestasi  antagonisme  lain terhadap negara. Situasi revolusioner akan muncul ketika para pembangkang berhasil memobilisasi  sumber-sumber  finansial, organisasional, dan coercive resources.
Perlawanan atau gerakan sosial yang berhasil apabila ada dukungan dari

## 864 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
pengikutnya, oleh sebab itu perlu adanya mobilisasi partisipasi dan pengkanalisasi serta penggiringan pemikiran para pengikutnya. Apa yang kemudian dapat mendukung sebuah gerakan sosial  adalah  adanya  identitas  kolektif. Klandermans (1995; dalam Mawardi, 2016) mendefinisikan  identitas  kolektif  sebagai saling interaksi dan berbagi yang diproduksi oleh beberapa individu (atau kelompok pada level yang lebih kompleks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala di mana aksi terjadi.
Etnik sebagai identitas lalu menjadi modal simbolik dalam memperoleh akses ekonomi dan CSR bagi komunitas lokal.  Pola hubungan yang terbangun dalam industri migas dapat dijelaskan bagaimana negara, korporasi dan masyarakat (baca: komunitas lokal) bersaing untuk memperoleh kontrol atas sumber daya pada porsi masing-masing. Dalam hal ini, relasi yang terbangun selalu terkait dengan bagaimana sumberdaya alam  dimanfaatkan  dan  bagaimana  pola pembagiannya secara adil. Tanah, laut, hutan dan sumberdaya lainnya menjadi ruang perebutan kontrol dan akses dengan segala klaim pembenarannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif interpretif  (kualitatif)  dengan  pendekatan studi kasus (Cresswell, 2014:138). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan lapangan selama beberapa periode penelitian lapangan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Peneliti juga mempelajari beberapa dokumentasi terkait topik yang diperoleh  dari  informan  lapangan  maupun
dari  instansi  terkait.  Informan  penelitian dipilih berdasarkan kepentingan penelitian (purpossive) diantaranya berasal dari tokoh masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato, kepala desa Kolo Bawah, Kepala Desa Baturube, tokoh adat Taa’, Tokoh adat Bajo, pemimpin organisasi paguyuban dan tokoh agama  yang  terlibat  aktif  dalam  gerakan sosial komunitas yang menuntut akses ekonomi kepada perusahaan. Penelitian dilaksanakan pada desa-desa lingkar tambang migas Tiaka yang terdampak di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato di Morowali Utara.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Gerakan Sosial Komunitas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kelompok komunitas yang muncul dan mengorganisasikan diri dalam upaya memperkuat bargaining atas akses ekonomi dan pembagian dana CSR (Salman, dkk. 2014; 322). Diantaranya, berdiri  Forum Komunikasi Pemuda Ta’a di Mamosalato, Forum Komunikasi Masyarakat Bungku Utara (FKMB) dan Laskar Anak Bangsa (LAB) yang berdomisili di Desa Baturube. Organisasi sosial yang dibentuk elemen masyarakat, unsur kepala pemerintahan desa, ketua adat dan mahasiswa ini menjadi corong bagi kepentingan kelompok masing- masing dalam melakukan negosiasi dan aksi untuk memperoleh bagian dari aktivitas industri tambang migas di Tiaka.
Gerakan sosial atau “perlawanan” komunitas lokal, bermula dari kekecewaan masyarakat sekitar tambang migas Tiaka yang merasa tidak lagi memiliki akses atas wilayah yang selama ini menjadi sumber
mata pencaharian mereka. Sebagaimana model mobilisasi sebagai tindakan kolektif yang dikembangkan Tilly (1978) gerakan sosial komunitas muncul sebagai bentuk respon atas represi korporasi atas penguasaan akses ekonomi komunitas lokal. Di sisi yang lain, di awal perusahaan memulai eksplorasi, diikuti beragam studi terkait kelayakan (feasibility study) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses sosialisasi masyarakat banyak diterpa informasi yang menjanjikan harapan besar. HL, mantan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bungku Utara (FKMB) menyatakan bahwa:
“Jadi  tahun  1992  itu  baru  pengeboran  lepas pantai. Nanti selesai itu baru penimbunan, ta- hun  1997-1998  dilanjutkan  dengan  PT.  Expan yang melakukan peledakan bawah laut, nah kantornya itu di Baturube.Jadi mereka melem - par bahasa ke depan nanti kalau sumber minyak ini sudah terolah tidak menutup kemungkinan Baturube menjadi Bontang kedua” (Wawancara dengan HL, 2 Desember 2016).
Apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan dan konsultan AMDAL yang melaksanakan sosialisasi untuk kepentingan studi menyebutkan bagaimana perusahaan nanti akan memberikan dana bagi hasil dan kegiatan pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR. Seperti yang dituturkan oleh Datu, mantan Kepala Desa Kolo Bawah:
“Masyarakat kami di Kolo Bawah awalnya ti- dak begitu resisten dengan keberadaan tambang Migas di Tiaka. Kami banyak memperoleh in- formasi  dari  pihak  perusahaan  maupun  dari konsultan Amdal yang melakukan sosialisasi di desa ini yang menggambarkan bagaima- na perusahaan ketika sudah berproduksi akan mempekerjakan orang lokal, dana bagi hasil atas setiap produksi dan dana CSR yang jum- lahnya cukup besar. Nyatanya hampir semua itu tidak ada realisasinya, kecuali setelah aksi-aksi demonstrasi” (Wawancara dengan Datu, 10 De- sember 2016)
Kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan semakin meluasnya kemiskinan akibat; naiknya kebutuhan pokok, hilangnya pekerjaan utama, dan akses yang semakin sempit atas ruang hidup, dihadapkan pula pada kekecewaan atas janji perusahaan yang tidak kunjung terealisasi, harapan yang tinggi atas pekerjaan dan jaminan kesejahteraan yang ternyata semu menjadi rajutan utuh munculnya gerakan sosial. Pemantik munculnya aksi-aksi sosial tersebut lalu direkatkan dengan identitas kolektif  yang ascribed ataupun melalui proses konstruksi yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan sosial di Bungku Utara dan Mamosalato.
Sejak awal gerakan sosial komunitas lokal di Bungku Utara dan Mamosalato tampak dipelopori oleh aktor-aktor dari kalangan intelektual; mahasiswa, aktivis, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa. Pola keterlibatan mereka dapat dilihat dalam beberapa lapis, yang nampak dari masing-masing peran para aktor. Aktor utama yang membangun wacana  dapat  diindentifikasi  berasal  dari kalangan mahasiswa dan aktivis lokal. Merekalah yang paling awal menyuarakan adanya ketidakadilan dan perampasan atas hak komunitas lokal pada karang Tiaka. Advokasi, pendidikan rakyat dan sosialisasi dilakukan secara face to face pada kalangan berpengaruh di desa terdampak. Terutama di Kolo Bawah, yang memang paling merasakan dampak keberadaan kilang migas Tiaka. Aktor-aktor intelektual sudah bekerja melakukan penyadaran atas hak-hak komunitas pada awal JOB PMTS beroperasi.

## 866 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
Mereka mengorganisir mahasiswa asal Kolo Bawah untuk melakukan advokasi dan kampanye menuntut dana CSR dan Comdev. Jejaring yang terbangun begitu cepat melalui serangkaian pertemuan-pertemuan, rapat- rapat dan sosialisasi sehingga kalangan pemuda paling banyak yang ikut terlibat.
Jaringan-jaringan  yang  terbangun tersebut, bahkan sudah melakukan aksi-aksi demonstrasi sejak awal tahun 2007, meski belum membentuk organisasi-organisasi berbasis etnik dan wilayah. Proses pematangan isu-isu yang diangkat dalam gerakan sosial komunitas ini dilakukan oleh aktor-aktor lokal, melalui beberapa media komunikasi.
Kampanye dan sosialisasi gerakan perlawanan komunitas menggunakan media internet dengan membangun blog khusus seperti www.moriwanafuture.com , twitter dengan nama @andrisondeng dan juga melalui media facebook . Aktor-aktor lokal, baik mahasiswa maupun pemuda yang memiliki  akun  media  sosial  dan  aktif  di internet, dengan mudah mengakses setiap informasi  yang  disebarkan  melalui  akun tersebut.  Informasi  dan  data  tersebut  lalu disampaikan secara lisan kepada warga lokal, baik yang di Kolo Bawah maupun di Baturube melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di desa.
Spektrum gerakan sosial komunitas ini berpusat di Kolo Bawah dan Baturube yang kemudian menyebar ke desa-desa lain disekitarnya. Sebagai daerah yang masuk dalam kategori Ring I kedua desa ini paling merasakan  dampak  negatif  keberadaan kilang Tiaka. Karenanya ketika perusahaan
tidak memberikan perhatian sewajarnya kepada kepentingan mereka maka aksi-aksi yang muncul adalah demonstrasi, sabotase dan ancaman pengrusakan. Desa lain yang masuk dalam ring II lalu merasa punya hak pula yang harusnya tidak dibedakan dengan desa Ring I meskipun dengan perhitungan besaran bantuan dana CSR tidak sama. Belakangan isu akan adanya realisasi kegiatan CSR, desa lain yang tidak terdampak sekalipun (berada di pegunungan) juga menuntut pembagian dana. Di Mamosalato misalnya 14 desa lain ikut serta menuntut, demikian juga di Bungku Utara 23 desa ikut dalam gerakan.
Terbentuknya kesadaran baru atas posisi komunitas lokal dalam relasinya dengan tambang migas Tiaka, lalu mendorong para tokoh-tokoh pemuda membentuk organisasi yang tujuannya untuk menjadi media perjuangan dan juga menegaskan adanya tekanan kepada perusahaan. Misalnya, tahun 2008 aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Mamosalato (FKPM), hingga mendatangi Tiaka. Dalam perjalanannya di Bungku Utara atau tepatnya di Baturube juga telah terbentuk organisasi bernama Forum Komunikasi Masyarakat Bungku Utara (FKMB). Dalam konteks mobilisasi dan identitas kolektif (Tilly, 1978; Muhammad, 2017) upaya yang dilakukan oleh aktor- aktor lokal dalam memperluas dukungan dan partisipasi pada gerakan adalah mengkanalisasi serta menggiring pemikiran para pengikutnya. Wujud penggiringan tersebut dapat dilihat dari serangkaian wacana yang berkembang, seperti “sapa
mataha” , “tanah ulayat”, “masyarakat adat”, Bajo dan Ta’a.  Bangunan identitas kolektif  dengan  mengembangkan  wacana tersebut terkapitalisasi dalam gerakan- gerakan berbasis paguyuban etnik maupun organisasi kedaerahan, sejalan dengan apa yang ditemukan Mawardi  (2016).

## Pola Komunikasi Komunitas Lokal
Konsolidasi dan aksi demonstrasi yang menuntut kehadiran massa dalam jumlah besar tentu membutuhkan jejaring komunikasi yang baik. Di Bungku Utara, setiap kali demonstrasi massa yang dikumpulkan bisa mencapai ratusan orang, demikian halnya di Mamosalato. Massa yang berjumlah ratusan orang tersebut adalah prosentase yang sudah cukup besar mengingat jarak antar desa bisa mencapai puluhan kilometer. Sebagaimana dituturkan oleh informan, HL berikut ini:
“Pada awal tahun 2011 saya yang pimpin demo karena ketidakadilan ini. Kita duduki Tiaka itu kurang lebih 9 jam. Pada waktu itu kita berger- ak perhitungan kurang lebih 200 orang tetapi begitu pagi semua desa-desa tahu bahwa yang kendalikan aksi damai ini saya maka memblu- dak massa sampai kurang lebih 700 orang, kita bawa dua kapal”(Wawancara dengan HL, 2 De- sember 2016).
Berdasarkan pengakuan tersebut, tampaknya peran handphone sebagai media komunikasi yang digunakan dapat dengan segera menggerakkan jejaring yang sudah terbentuk pada masing-masing desa. Keterlibatan para kepala desa, dengan motif ekonomi dan bargaining untuk memperoleh bagian dana CSR menjadi alasan yang tidak bisa ditampik. Iming-iming dana bagi hasil yang keliru dipahami oleh warga lokal, seolah-olah akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada setiap kepala keluarga juga menjadi magnet lain keikutsertaan warga.
Informan Hsb, menyebut, ada asumsi warga bahwa dana bagi hasil itu berjumlah Rp. 1.800.000 perbulan per kepala keluarga.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa simpul-simpul jejaring komunikasi yang terbentuk dari proses-proses yang berlangsung dari tahapan penyadaran, advokasi dan kampanye gerakan sosial dapat dipetakan pada masing-masing desa. Simpul-simpul inilah yang kemudian menjadi penggerak dan sekaligus aktor-aktor yang terlibat dalam negosiasi pelaksanaan CSR dan Comdev. Sebagian dari tokoh tersebut pernah ikut menikmati benefit dari perusahaan, entah menjadi humas lokal, suplier atau menjadi penyalur dana CSR kepada komunitas lokal atau organisasi sosial di kedua kecamatan.
Apabila kita melihat apa yang terjadi dari proses munculnya gerakan sosial tampak nyata bahwa para aktor menyadari pentingnya membangun soliditas komunitas dengan membangun narasi bersama tentang komunitas yang terpinggirkan pada ruang kultural yang sejak dahulu berada di bawah kontrol mereka.
Identitas Bajo dan Ta’a yang muncul bukan untuk menegaskan posisi kedua etnik tersebut, tetapi untuk menarik narasi tanah adat, komunitas adat dan tanah ulayat dalam arena aksi-aksi perlawanan. Sebab identitas Bajo maupun identitas Ta’a, masing-masing bukanlah identitas tunggal, Bajo bisa saja diberi label “pendatang” demikian halnya Ta’a masih menyisakan persoalan “desa modern” atau “pegunungan-pedalaman”. Di tambah lagi kenyataan, para penggerak gerakan aksi sosial justeru merasa memiliki identitas lain, misalnya sebagai Bugis.

## 868 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
Bangunan  identitas  kolektif  komunitas lokal terbangun dari pemahaman atas hak-hak komunitas melalui advokasi dan pendidikan warga yang dilakukan oleh para aktor gerakan terkait dengan bagaimana operasionalisasi industri migas, dana bagi hasil dan tanggungjawab sosial. Sementara pada aspek ketertarikan dan posisi kelompok yang kemudian harus berhadapan dengan korporasi didorong oleh kesamaan interest warga lokal untuk memperoleh akses ekonomi, sebagai restitusi dari apa yang direbut dari kontrol mereka ( sapa mataha ).
Demikian halnya dengan partisipasi dalam  identitas-identitas  kolektif  tersebut karena ternyata perusahaan seperti tidak mempedulikan kondisi sosial di wilayah sekitar operasinya. Maka yang muncul adalah aksi-aksi demontrasi, sabotase dan perlawanan fisik.
Hasil penelitian lapangan menunjukkan identitas etnik lokal yang menguat adalah Ta’a Wana dan Bajo, masing-masing dengan kekhasan isu strategis yang menyertainya dalam mendorong gerakan sosial komunitas lokal. Etnik Ta’a dan Bajo menjadi wacana utama dalam melihat relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang migas Tiaka yang mengalami dampak. Etnik Ta’a menguat karena terkait dengan status komunitas Ta’a Wana yang masuk dalam kategori komunitas adat yang diakui oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dengan demikian ada justifikasi  bagi  para  aktor  gerakan  sosial untuk menetapkan hak-hak komunitas adat atas wilayah tertentu yang sering disebut dengan tanah ulayat atau wilayah ulayat.
Sementara etnik Bajo, memiliki kekuatan wacana karena secara turun-temurun orang Bajo yang hidup di laut menjadikan karang sebagai bagian dari ruang ekologis mereka. Ada relasi yang tidak terpisahkan antara orang Bajo dengan karang/laut sehingga Tiaka bagi orang Bajo di Kolo Bawah, Baturube, Ueruru dan Rata adalah tempat mereka bermata pencaharian. Aspek kultural inilah yang mengaitkan identitas etnik Bajo dengan klaim atas akses pulau reklamasi Tiaka, yang menjadi kilang migas.
Kapitalisasi identitas etnik Ta’a dan Bajo sebagai wacana dalam gerakan sosial komunitas tergambar dari munculnya organisasi-organisasi paguyuban berbasis etnik dan wilayah dalam menyuarakan kepentingan atas akses ekonomi. Organisasi- organisasi itu muncul dan dibentuk oleh aktor- aktor yang memiliki modal pengetahuan dan ketokohan (simbolik) untuk memobilisasi dan konsolidasi gerakan sosial komunitas. Kendati temuan lapangan menunjukkan bahwa terjadi perebutan pengaruh antartokoh lokal dalam kepemimpinan organisasi gerakan tetapi terdapat kepentingan yang sama sebagai latar belakangnya, yaitu akses ekonomi.
Akses atas program CSR adalah isu utama yang selalu berkait dengan isu hak masyarakat adat/tanah ulayat adalah, selain akses tenaga kerja dan suplier. CSR menjadi wacana lain yang paling penting dalam konteks konsolidasi dan kampanye gerakan sosial komunitas karena posisinya yang melekat dalam perusahaan, baik karena aspek legalitas; Undang-Undang Penanaman Modal No 40 tahun 2007 maupun karena
komitmen perusahaan terhadap komunitas sekitar yang terkena dampak. Oleh komunitas lokal CSR adalah bentuk restitusi atas hilang dan terganggunya livelihood mereka, baik yang di laut maupun di darat. CSR adalah hak komunitas yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena telah merubah kehidupan ekonomi, sosial dan budaya komunitas lokal.
Pertautan isu CSR dengan tanah ulayat menjadi wacana penting dalam proses penyadaran komunitas lokal dalam memahami posisi keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial mereka akibat keberadaan kilang migas Tiaka. Dimana pada awalnya dihinggapi harapan dan imajinasi akan hadirnya kesejahteraan dari minyak dan gas yang keluar dari wilayah hidup mereka. Kenyataan yang tersaji di depan mereka adalah kesulitan ekonomi yang menghimpit, terbelenggu oleh larangan pada ruang yang puluhan tahun diakses bebas dan janji perusahaan yang tidak kunjung ditepati. CSR adalah bahan  kampanye  efektif  bagi  aktor  untuk melakukan konsolidasi dalam menguatkan dukungan etnik lokal yang merasa bernasib sama yang tergabung dalam organisasi- organisasi paguyuban wilayah dan etnik. CSR dan comdev menjadi pemintal dari kelompok-kelompok komunitas berbasis etnik dan wilayah untuk bersama mendukung gerakan komunitas lokal.
Pertautan wacana CSR dengan kepentingan komunitas lokal atas akses penghidupan kemudian menegaskan konstruksi identitas sebagai isu seksi dan memiliki “power” baik dari aspek “simbolik”, “kultural” bahkan “politik”.
Secara simbolik identitas etnik Bajo dan Ta’a merupakan representasi kelompok komunitas yang memiliki kekhasan dan karenanya memiliki hak ulayat. Basis klaim simbolik ini kemudian semakin tegas setelah pemerintah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat Ta’a Wana Posangke seluas 6.212 hektar yang sebagian diantaranya masuk dalam kawasan cagar alam Morowali (Bustan, 2017). Pada aspek kultural relasi antara orang Bajo dengan Tiaka yang menjadi obyek dalam rebutan akses ekonomi, adalah relasi kehidupan laut orang Bajo. Eksistensi orang Bajo di perairan teluk Tolo tidak lepas dari posisi Tiaka sebagai bagian dari kehidupan dan peradaban Bajo terutama yang bermukim di Kolo Bawah. Pada aspek politis, etnik Ta’a dan Bajo di sekitar wilayah operasi Job PMTS adalah kekuatan politik mayoritas baik dari sisi kuantitas maupun statusnya yang diidentifikasi sebagai orang lokal.
Terdapat peran yang vital dari aktor- aktor lokal yang berasal dari etnik Bugis yang menjadi penggerak gerakan sosial komunitas lokal di sekitar Tiaka. Identitas Bugis sebagaimana temuan penelitian, muncul (dikonstruksi) seiring kepentingan aktor baik dalam hal konsolidasi internal maupun untuk memperoleh dukungan dari luar. Aktor-aktor Bugis dalam berbagai variasinya, menggunakan identitas ke-Bugis- an baik dalam upaya identifikasi diri sebagai ingroup maupun outgroup, tergantung pada kepentingan dan situasi yang dihadapi aktor.  Beberapa  informan  (aktor)  yang diwawancarai tidak menunjukkan identitas Bugis tetapi lebih menonjolkan identitas

## 870 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
sebagai orang Bungku Utara, orang Baturube atau orang Mamosalato yang berarti mereka mengidentifikasi  diri  sebagai  bagian  dari etnik Ta’a. Pada kesempatan yang lain diantara aktor tersebut dengan percaya diri menyebut diri mereka sebagai keturunan Bugis atau orang Bugis yang lahir di Bungku Utara atau Mamosalato. Permainan identitas, sebagaimana hal tersebut di atas oleh Barth (1988) disebut sebagai situational ethnicity.
Pada  konteks  ini,  sebagaimana  Afif (2012:183) bahwa perubahan identitas yang berujung pada semakin diterimanya seseorang dalam masyarakat pribumi dan organisasi-organisasi sosial baik yang  formal  maupun  informal,  telah mendatangkan apa yang disebut dengan “modal identitas” (identity capital) , atau semakin meningkatkan beberapa aspek penting identitas dalam dirinya. Modal identitas ini merupakan basis sumber daya dalam interaksi sosial seseorang. Semakin terakumulasinya modal identitas dalam kehidupan seseorang akan berdampak pada semakin banyaknya keuntungan dan kekuasaan yang dia dapatkan.
Batas-batas identitas yang demikian cair ini terjadi karena kepentingan menegaskan klaim atas wilayah Tiaka. Klaim wilayah Tiaka berarti “bargaining” memperoleh akses ekonomi yang mewujud dalam bentuk kesempatan kerja, peluang usaha (supplier) dan CSR. Akses sebagaimana Ribot & Peluso (2003) adalah kemampuan untuk memperoleh  manfaat  dari  sesuatu,  yang dalam hal ini kilang Migas Tiaka.
Ribot & Peluso menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan untuk
memperoleh akses adalah negosiasi antara pihak yang mengontrol akses sumberdaya dengan pihak yang mempertahankan sumberdaya. Dalam proses negosiasi inilah masing-masing pihak mengembangkan strategi yang berbeda dengan tujuan mempertahankan akses sumberdaya dan juga  aliran  manfaatnya.  Aktor-aktor  lokal, terutama yang beretnik Bugis membangun jaringan komunitas lokal melalui proses- proses komunikasi yang terencana untuk memperoleh  aliran  manfaat  melalui  klaim wilayah (Tiaka) dan klaim etnik.
Permainan identitas ini, sebagaimana Armstrong (dalam Mulyana 2016:267) merujuk kepada lingkungan umum hubungan antaretnik, terutama pada distribusi sumberdaya dan pada gilirannya, menyangkut keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperkirakan diakibatkan oleh penggunaan identitas oleh seseorang. Untuk mendorong terjadinya mobilisasi dibutuhkan sebuah perangkat “frame” (pigura) meminjam istilah  Goffman,  di  mana  para  aktor melukiskan situasi sebagai sebuah masalah, menyodorkan solusi dan melontarkan seruan untuk melakukan gerakan perlawanan.
Frame yang dikembangkan tersebut dalam konteks lokal lebih banyak menggunakan identitas etnik atau primordialisme sehari- hari (Klinken: 2007:116).
Para aktor menyadari bahwa wacana CSR yang dikembangkan dalam gerakan komunitas lokal baik melalui advokasi, kampanye dan aksi-aksi demonstrasi kendati dianggap “seksi” tetapi kurang memiliki daya “pressure” kepada JOB PMTS maupun
kepada pemerintah tanpa wacana etnik lokal yang menyertai. CSR awalnya menjadi wacana untuk membangun kesadaran posisi komunitas lokal dengan relasinya dengan korporasi dan negara, tetapi tidak begitu kuat tanpa disertai dengan identitas etnik lokal. Maka pilihan menonjolkan identitas etnik Bajo dan Ta’a adalah strategi menguatkan  kohesifitas  komunitas  lokal dengan  resiko  terjadi  konflik  kepentingan antar etnik yang ditandai dengan gerakan yang terpecah belakangan.
Gerakan sosial komunitas terutama pada aras lokal, sangat tergantung pada pengelolaan komunikasi terutama pada strategi dan wacana gerakan. Pada aspek penyadaran melalui kampanye dan advokasi aktor strategi dan wacana gerakan telah menumbuhkan kesadaran bahkan militansi komunitas lokal memperjuangkan hak-hak komunitas yang diabaikan perusahaan. Hal ini tergambar dari pemahaman yang hampir seragam terkait persoalan hak etnik lokal atas pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR dan dana
bagi hasil pada warga lokal di sepanjang Baturube hingga ke Rata. Pemahaman atas entitas masyarakat adat, yang sejatinya masih sebatas wacana tetapi selayaknya dipahami sebagai realitas yang exist.
Sepanjang perjalanan gerakan sosial komunitas, pola komunikasi para aktor dapat dilihat dalam tahapan tindakan gerakan sosial. Mulai dari proses penyadaran komunitas atas hak dan klaim terhadap sumberdaya alam dalam hal ini Tiaka, sosialisasi dan advokasi, konsolidasi aksi hingga pada aksi-aksi demonstrasi dan sabotase. Masing-masing aktor komunikasi dalam setiap tahapan tindakan tersebut megembangkan isu, pesan, wacana dan idiom-idom dalam memperoleh dukungan dan menyatukan tindakan bersama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

## Simpulan
Munculnya gerakan sosial komunitas yang kemudian menunjukkan adanya pola- pola komunikasi antar aktor lokal dalam membangun soliditas komunitas dalam mamperoleh akses ekonomi disebabkan
Gambar 1. Deskripsi Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka

## 872 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 860-873
oleh; 1) kondisi sosial masyarakat sekitar yang bertambah miskin, 2) hilangnya pekerjaan utama (terutama nelayan), 3) akses yang semakin sempit atas ruang hidup baik sosial dan kultural 4) kekecewaan akan janji perusahaan yang tidak kunjung direalisasi serta, 5) harapan yang tinggi atas lapangan pekerjaan dan peluang untuk berusaha.
Para tokoh komunitas (aktor) menyadari pentingnya membangun soliditas dan narasi bersama yang dapat menyatukan etnik yang berbeda di sekitar wilayah terdampak dari eksploitasi migas Tiaka. Pesan utama yang muncul dalam aktivitas komunikasi baik pada tahapan penyadaran, sosialisasi dan advokasi adalah “sapa mataha”, “tanah ulayat”, masyarakat adat dan CSR.
Aktor membangun gerakan melalui penyadaran dan advokasi dengan menggunakan beragam media komunikasi baik pertemuan face to face, pertemuan warga, focus group discussion (FGD), media famplet, blog di internet dan media sosial facebook . Proses komunikasi ini kemudian melahirkan kesadaran komunitas sehingga membentuk forum-forum paguyuban berbasis etnik, wilayah dan kepentingan sebagai wadah komunikasi dan mobilisasi aksi demonstrasi hingga sabotase.
Pola komunikasi yang muncul dan digunakan pada gerakan sosial komunitas sekitar tambang migas Tiaka adalah komunikasi kultural berbasis isu komunitas Bajo dan Taa’. Sebuah pola yang terikat dengan budaya lokal dan berkembang pada komunitas sekitar tambang migas Tiaka sebagai bagian dari strategi komunikasi gerakan sosial.
Pada setiap aktivitas industri per- tambangan, selalu ditemukan masalah khas dan unik terkait relasi korporasi dengan komunitas lokal. Gerakan sosial atau perlawanan komunitas adalah bentuk ekspresi kekecewaan atas kehadiran korporasi yang meng eksploitasi sumberdaya alam, sementara komunitas lokal mengalami kemiskinan akibat akses ekonomi yang terbatas.
Karena itu, korporasi seharusnya menjadikan komunitas lokal sebagai penopang eksistensi perusahaan melalui kegiatan Community Relations dan CSR dengan pendekatan kultural. Dalam konteks penelitian ini kearifan lokal terkait pengelolaan sumberdaya laut, terutama karang (coral) “Sapa Mataha” menjadi perhatian dan menjadi basis pemahaman dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan dan komunikasi sosial di sekitar kawasan tambang Tiaka.
Hasil penelitian ini juga berpotensi untuk dikembangkan dengan riset terapan lanjutan terkait bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat sekitar yang saat ini terus mengalami degradasi sosial dan ekonomi.

## Daftar Pustaka
Afif,  Afthonul  (2012), Identitas Tionghoa Muslim Indonesia . Penerbit Kepik. Depok
Barth, Fredrik (1988), Ethnic Groups and Boundaries . Translated by Nining I Susilo. Jakarta. UIP.
Bustan, M Taufan. 2017. Pengakuan Negara atas Hutan Adat Wana Posangke Diapresiasi .  http://mediaindonesia. com/news/read/86003/pengakuan- negara-atas-hutan-adat-wana-posangke- diapresiasi/2017-01-04
Cresswell,  John  W  (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di
Antara Lima Pendekatan (Translation) . Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Darmastuti, Rini, dkk.  (2016). Gethok Tular, Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Sukolilo. Jurnal  ASPIKOM,
Volume  3  Nomor  1,  Juli  2016,  hlm 104-118
Klinken, Gerry Van. (2007). Perang Kota Kecil; Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia .  Jakarta. Buku Obor-KITLV.
Lampe, Ilyas, (2010) Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik. Jurnal  Ilmu Komunikasi  UPN  Veteran  Jogjakarta. Volume 8 No.3 Edisi September- Desember 2010
Lampe, Ilyas; Christin, Maylanny (2015) Tuntutan atas Akses Ekonomi dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Komunitas Etnik Lokal pada Tambang Migas Tiaka, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Prosiding Konferensi Nasional
Kedaulatan Komunikasi- ISKI, Solo
Lampe, Ilyas; Mulyana, Deddy; Bajari, Atwar;
Sjafirah,  Nuryah  A  (2017), Identity Struggling of Local Communities in Tiaka Oil and Gas Mining, North Morowali Regency, Indonesia .  The Social Sciences. Volume 12 Issue 11,
2017
Martin,  J.N.,  Nakayama,  T.K  (2007), Intercultural Communication in Contexts .
New York: McGraw-Hill.
Mawardi, M (2016), Perlawanan Petani Terhadap Ketidakadilan Agraria dalam
Stigma Gerombolan Pengacau Keamanan (Studi Pada Masyarakat Talangsari Lampung Timur) . Disertasi pada sekolah Pascasarjana Intitute Pertanian Bogor.
Muhammad, Sawedi (2017), Gelombang Perlawanan Di Tepian Matano: Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT. Inco. Makassar. Ininnawa
Mulyana, Deddy (2016), Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung. Remaja Rosdakarya
Ribot,  JC  and    Peluso , Nance Lee (2003), A Theory of Acsess ,  Rural  Sociology  Jun 2003; 68, 2; ProQuest pg. 153
Salman, Darmawan, dkk (2014), Kajian Stakeholders dan Resiko Sosial dalam Rangka Public Consultation and Disclosure Plan (PCDP) . Palu. P2KP Untad-Medco.
Sangadji, Arianto (2011), Penembakan Tiaka dan Akumulasi Primitif . Dimuat di www. indoprogress.com. 26 September 2011
Sukmana, Oman. (2016), Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang. Instrans Publishing
Surat Keputusan Nomor: 6747/Menlhk- pskl/kum.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Wana Posangke. http:// mediaindonesia.com/news/read/86003/ pengakuan-negara-atas-hutan-adat-wana- posangke-diapresiasi/2017-01-04
Tilly, Charles (1978). From Mobilazation to Revolution . Amerika Serikat. Addison- Wesley Publishing Company.