YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (199-213) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X Surabaya

## Irbah Maysun Anwar
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: irbahmaysun28@gmail.com
Sri Maharani M.T.V.M
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: runnei2014@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 06 Maret 2022 |Revised : 13 November 2022 |Accepted : 17 November 2022
How to cite: Irbah Maysun Anwar, Sri Maharani M.T.V.M, “Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh  Travel  X  Surabaya”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  3, (Desember, 2022), hlm. 199-213.

## ABSTRACT:
Implementation  of  the  hajj  pilgrimage,  especially  in  plus  hajj  pilgrimage  travel,  still  has incompatibility in the fulfillment of achievement as business actors, such as Travel X in Surabaya that does not fulfill its achievement to the Hajj pilgrims plus as consumers, as mutually agreed in the hajj departure agreement. This has violated several articles in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to identify and analyzing the forms of violations by Travel X Surabaya to their pilgrims as well as  forms  of  legal  protection  for  hajj  pilgrims  plus  who  failed  to  leave  due  to  the  cancellation  by  Travel  X Surabaya. This research is a normative juridical with the statutory approach, case approach and theoretical approach. Data in this study were obtained from official documents, books related to research objects, research results in the form of reports, theses, legislation and interviews. The results of this study showed that Travel X Surabaya has violated the rights of hajj pilgrims plus, which is the cancellation of hajj departure. Legal protection to hajj pilgrims plus who are failed to leave because due to the cancellation by Travel X Surabaya is carried out through non-litigation way by using the negotiation. The settlement of the non-litigation is one of legal protection for hajj pilgrims plus that is carried out through non-litigation way has been regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords : Legal Protection, Plus Pilgrimage, Hajj Travel

## ABSTRAK:
Penyelenggaraan  ibadah  haji,  khususnya  travel  ibadah  haji  plus  masih  terdapat ketidaksesuaian  dalam  pemenuhan  prestasinya  selaku  pelaku  usaha,  seperti  travel  X  Surabaya yang tidak memenuhi prestasinya terhadap jemaah haji plus selaku konsumen seperti yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemberangkatan haji. Hal ini telah melanggar beberapa pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Penelitian  ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk pelanggaran oleh Travel X Surabaya kepada para jemaahnya, serta bentuk perlindungan hukum terhadap  para jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  yuridis  normatif dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus dan  pendekatan  teori.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  dokumen  resmi,  buku  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian,  hasil  penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  thesis, peraturan perundang-undangan dan wawancara.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa travel X  Surabaya  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  jemaah  haji  plus  yakni  melakukan pembatalan  keberangkatan  haji  kepada  para  jemaahnya.  Perlindungan  hukum  terhadap  jemaah haji  plus  yang  gagal  berangkat  karena  pembatalan  oleh  travel  X  Surabaya  ini  ditempuh  melalui jalur  non-litigasi, dengan  melakukan  upaya negosiasi.  Penyelesaian  jalur  non-litigasi  merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  jemaah  haji  plus  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Haji Plus, Travel Haji

## Pendahuluan
Penyelenggara  ibadah  haji  di
Indonesia dapat dilakukan oleh
pemerintah  atau  biasa  disebut  dengan haji  reguler  serta  dapat  diselenggarakan oleh  masyarakat,  yang  dalam  hal  ini adalah  travel  haji  dan  umrah  yang penyelenggaraan  hajinya  biasa  disebut dengan haji plus. Ketertarikan
masyarakat  Indonesia  untuk  segera menjalankan  ibadah  haji mengakibatkan daftar  tunggu  untuk  haji  regular  juga semakin  panjang.  Program  ibadah  haji plus  yang  diselenggarakan  oleh  travel- travel atau yayasan penyelengara ibadah haji  plus  dapat  berubah  menjadi alternatif  pilihan  bagi  calon  jemaah  haji yang  tidak  ingin  mengantre  dengan masa tunggu keberangkatan yang sangat panjang. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh  Anggoro  Husni  pada  website Kementerian  Agama,  pada  musim  haji tahun  2019  saja  jumlah  jemaah  haji reguler,  sebanyak  529  kelompok  yang berasal  dari  13  embarkasi  haji  serta untuk  jemaah  haji  khusus  sendiri berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yakni sebanyak 270 PIHK.
Sebelum dilakukan
pemberangkatan  terhadap  calon  jemaah haji  oleh  travel  penyelenggara  ibadah haji  plus  dengan  calon  jemaahnya terdapat  sebuah  perjanjian  yang  timbul diantara  keduanya.  Perjanjian  sendiri telah diatur dalam Pasal 1313
KUHPerdata,  bahwa  suatu  perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang  ataupun  lebih  akan  mengikatkan diri  terhadap  satu  orang  yang  lain  atau lebih.  Dengan  adanya  sebuah  perjanjian ini,  maka  diantara  para  pihak  akan timbul suatu perikatan.
Terjadi  suatu  perikatan  yang disebabkan  oleh  adanya  perjanjian diantara  biro  travel  penyelenggara  haji plus  dengan  calon  jemaahnya  yang didalamnya  termuat  syarat,  hak  serta kewajiban  masing-masing  pihak.  Selain itu, akibat dari suatu perjanjian ini maka
timbullah  suatu  perikatan  yang  terjadi antara  biro  travel  penyelenggara  haji plus dengan calon jemaahnya yang juga memuat  ketentuan,  kebebasan  dan komitmen  masing-masing  pihak.  Suatu perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disahkan  antar  pihak  tersebut,  akan memunculkan komitmen diantara masing-masing pihak. Para pihak dalam suatu perjanjian nantinya akan
mempertanggungjawabkan segala akibat yang  timbul  dalam  sebuah  perjanjian yang dibuat. 1
Jemaah  haji  sebagai  seorang konsumen  merupakan  pihak  yang lemah, dan  rentan  untuk  dilanggar  hak- haknya  sebagai  seorang  konsumen. Maka dari itu, perlulah untuk dilindungi hak-haknya,  sehingga  meminimalisir kondisi  yang  tidak  diinginkan.  Tidak jarang dijumpai dimasyarakat bahwasannya  masih  terdapat  kasus pelanggaran  terhadap  hak  jemaah  haji plus  yang  dalam  hal  ini  sebagai  pihak konsumen  yang  tidak  terpenuhi  akibat tidak adanya suatu komitmen dari salah satu  pihak  yakni  travel  penyelenggara selaku pelaku usaha. Travel penyelenggara ibadah haji plus ini tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya  seperti  tidak  adanya keberangkatan  ibadah  umrah  atau  haji sehingga mengalami kegagalan keberangkatan,  tidak  sesuainya  fasilitas- fasilitas  yang  telah  disepakati  bersama, dan sebagainya.
Berdasarkan kenyataan di lapangan, masih terdapat travel atau biro penyelenggara  ibadah  haji  plus  yang tidak  memenuhi  suatu  kewajibannya berdasarkan  dengan  kesepakatan  yang telah disetujui para pihak secara bersama dalam  perjanjian  yang  telah  dibuatnya. Seperti  pada  kasus  yang yang  menimpa salah  satu  jemaah  haji  plus  di  Surabaya
1 Lukman Santoso, Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011) hlm 76-77.
serta  melibatkan  travel  haji  plus  di Surabaya,  yakni  kasus  yang  menimpa Ibu Sinta Dewi yang telah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji plus  pada  salah  satu  travel  X  di  Kota Surabaya  pada  tahun  2017,  dan  akan dijadwalakan  keberangkatannya  pada Agustus 2019, namun hingga kini belum terlaksana  keberangkatan  hajinya.  Maka berdasarkan  fakta  yang  ada  dilapangan masih  terdapat  travel  yang  tidak memenuhi  prestasinya  atau  tidak terpenuhinya prestasinya sebagai pelaku usaha  maka  dapat  dikatakan  telah melakukan wanprestasi. 2
Berdasarkan  problematika  yang telah  dipaparkan  diatas,  maka  penulis bermaksud  untuk  melakukan  sebuah penelitian mengenai bentuk
perlindungan  hukum  bagi  jemaah  haji plus  yang  gagal  berangkat  karena pembatalan oleh travel haji dengan judul “Analisis  Yuridis  Kritis  Perlindungan Hukum  Jemaah  Haji  Plus  Yang  Gagal Berangkat  Karena  Pembatalan  Oleh Travel X Surabaya”.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan,  pendekatan  kasus  serta pendekatan teori. Yuridis normatif yakni hukum dianggap sebagai apa yang telah tertulis dalam suatu perundang- undangan (law  in  books) atau  hukum dikonseptualisasikan  dalam  kaidah  atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia.
3 Yuridis
normatif juga merupakan  bentuk  penelitian  hukum
2 Jeremi  Korayan,  “Tanggung  Jawab Hukum  Biro  Perjalanan  Umrah  Terhadap Calon Jemaahnya,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 8.
3 Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.
yang  menempatkan  hukum  sebagai sebuah struktur norma. 4
Sumber  data  pada  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan yang  meliputi  buku,  jurnal  ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian.  serta  ditunjang  oleh  data primer  yang  diperoleh  dari  wawancara kepada jemaah haji yang gagal berangkat pada  salah  satu  travel  di  Surabaya sebagai informan, dan Yayasan Lembaga Perlindungan  Konsumen  Jawa  Timur (YLPK Jatim). Kemudian data yang telah diperoleh  pada  penelitian  ini  akan dilakukan  penganalisisan  data.  Pada penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  deskriptif  analisis  dengan memaparkan  dan  menganalisis  data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar  konsep,  peraturan  perundang- undangan,  teori,  wawancara  serta pandangan  peneliti  sendiri  untuk kemudian  disusun,  dijabarkan  serta dilakukan  interprestasi  guna  mendapat jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan  penulis  kepada salah  satu  jemaah  haji  yang  mengalami gagal  berangkat  yakni  Ibu  Sinta  Dewi memaparkan bahwasannya beliau mendaftar  haji  plus  pada  salah  satu travel  X  di  Kota  Surabaya  pada  tahun 2017, dan akan dijadwalakan keberangkatannya  pada  Agustus  2019, namun  hingga  kini  belum  terlaksana keberangkatan hajinya. Ibu Sinta tertarik menggunakan  travel  tersebut  karena biayanya  relatif  lebih  murah  yakni kurang  lebih  sebesar  Rp.  105  juta  saja dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan  serta  masa  tunggunya  juga
4 Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 34.
tidak  terlalu  lama.  Pada  mulanya  Ibu Sinta  tidak  menaruh  kecurigaan  pada travel  haji  tersebut,  hingga  3  minggu sebelum jadwal keberangkatan ibu Sinta belum mendapatkan visa haji. Kemudian beliau  menghubungi  pihak  travel  guna mengetahui  keberlanjutan  penyerahan visa.  Pihak  travel  sendiri  memberi tanggapan  bahwa  memang  visa  untuk para jemaah masih belum bisa dikeluarkan,  dengan  dalih  kurangnya jumlah Jemaah yang diberangkatkan.
Pada  kasus  ini,  Ibu  Sinta  selaku jemaah  haji  juga  tidak  menerima tawaran  oleh  travel  tersebut  untuk bergabung dengan Penyelenggara Ibadah  Haji  Khusus  (PIHK)  lain,  agar bisa berangkat di tahun tersebut. Setelah adanya  kejadian  tersebut,  biro  travel telah  menjanjikan  kepada  ibu  Sinta untuk  melakukan  penyerahan  visa paling  lambat  hingga  akhir  tahun  2019 dan  akan  melakukan  pemberangkatan haji di tahun depan. Namun hingga saat ini visa tersebut belum diterima oleh Ibu Sinta.  Setelah  terjadi  permasalahan tersebut, pihak travel memberi pernyataan  bahwasannya  belum  bisa mengeluarkan  visa  untuk  jemaah  yang seharusnya  berangkat  di  tahun  2019 dengan  dalih  masih  terdapat  slot  yang kosong  serta  masih  dalam  situasi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
Ibu  Sinta  dan  beberapa  jemaah telah  melakukan  upaya  musyawarah atau  negosiasi  dengan  pihak  travel tersebut, yang juga dihadiri oleh manager operasional dan beberapa staff.
Berdasarkan  hasil  dari  negosiasi  yang telah  berlangsung  diantara  para  pihak, menghasilkan  beberapa  hal  yakni  akan dijanjikan  untuk  keberangkatan  tahun berikutnya jika pemerintah telah membuka  akses  untuk  melakukan perjalanan  ibadah  haji  serta  visa  bagi para  jemaah  akan  diberikan  paling lambat  3  minggu  sebelum  jadwal keberangkatan.  Selain  itu  para  jemaah juga  mengajukan  keinginan  untuk bergabung  dengan  travel  lain  jika
nantinya  slot  pada  travel  X  tersebut hingga tahun keberangkatan haji berikutnya masih tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan. 5 Pelanggaran Hak-hak Konsumen Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena  Pembatalan  oleh  Travel  X  di

## Surabaya
Travel haji plus merupakan suatu badan  penyelenggara  ibadah  haji  plus yang menyedikaan layanan publik guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang meliputi
serangkaian kegiatan pemenuhan  jasa  yang  mana  dalam proses  memenuhi  kebutuhan  tersebut telah  diatur  baik  pendiriannya  maupun tata cara operasionalnya dalam peraturan  perundang-undangan.  Dalam proses kegiatan penyelenggaraan ibadah haji plus terdapat suatu hubungan antara pihak  Penyelenggara  Ibadah  Haji Khusus (PIHK) selaku pelaku usaha dan jemaah haji plus selaku pihak konsumen yang  akan  didahului  oleh  kesepakatan pembuatan  perjanjian  penyelenggaraan ibadah haji plus. Perjanjian tersebut akan mengikat  para  pihak  apabila  para  pihak telah  mencapai  kata  sepakat,  sehingga para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut harus  memenuhi  janji-janjinya. 6 Jemaah haji  plus  selaku  pihak  konsumen  jasa pelayanan publik, yakni sebagai pengguna  jasa  travel  ibadah  haji  plus yang  diselenggarakan  oleh  suatu  travel haji  plus  memiliki  hak-hak  yang  wajib untuk dipenuhi oleh travel haji plus atau
5 Wawancara  dengan  Ibu  Sinta  selaku jemaah  haji  yang  terkait  kasus  ini,  Pada  2 November 2021 pukul 18.45 (n.d.).
6 Raden Noorman Dermawan, “Akibat Hukum  Gagalnya  Keberangkatan  Haji  Yang Dilakukan Oleh PT . Djahidin Universal Tour (  DUT  )  Berdasarkan  Undang-Undang  No  . 13  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  Dihubungkan  Dengan  Buku  III KUHPerdata”  2,  no.  1  (2019):  219, https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4680
.
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dalam  proses  penyelenggaraan ibadah  haji  plus  yang  diselenggarakan oleh  travel  Penyelenggara  Ibadah  Haji Plus  nyatanya  masih  terdapat  hal-hal yang  merugikan  jemaah  haji  seperti kegagalan keberangkatan, tidak sesuanya fasilitas dan sebagainya. Faktor penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji plus oleh travel Penyelenggara  Ibadah  Haji  Plus  (PIHK) disebabkan  mulai  dari  terkendalanya visa yang tidak keluar, kelalaian jemaah, harga  paket  haji  plus  yang  ditawarkan oleh  travel  Penyelenggara  Ibadah  Haji Plus  (PIHK)  dibawah  harga  yang  telah ditetapkan Kementerian Agama. Diantara  faktor  penyebab  gagalnya keberangkatan  jemaah  haji  plus  diatas terdapat kasus kegagalan keberangkatan ibadah  haji  yang  menimpa  salah  satu jemaah  haji  plus  pada  travel  X  di Surabaya  yakni  Ibu  Sinta  Dewi  yang tidak  dapat  diberangkatkan  haji  pada musim  haji  tahun  2019,  dikarenakan tidak keluarnya visa milik beliau.
Visa  merupakan  salah  satu dokumen  kelengkapan  dalam  proses pelaksanaan  keberangkatan  ibadah  haji yang  harus  ada  dan  dimiliki  oleh masing-masing calon Jemaah haji. Proses pembuatan  visa  biasanya  akan  selesai dalam jangka waktu 4 (empat) hari, akan tetapi  jangka  waktu  tersebut  juga  dapat berubah sesuai dengan keadaan dilapangan.  Jika  visa  tersebut  terlambat atau  belum  keluar  hingga  waktu keberangkatan yang  telah direncanakan, maka  menyebabkan  jemaah  haji  plus tidak  dapat  melakukan  perjalanan ibadah  haji.  Dalam  praktiknya  tidak jarang  pembuatan  visa  bagi  jemaah  haji plus  akan  dikoordinir  oleh  pihak  travel. Namun jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak  diinginkan,  maka  pihak  travel haruslah bertanggungjawab dengan cara menjadwalkan kembali
untuk
keberangkatan  jemaah  tersebut  hingga visa diterbitkan. 7 Bila dikaitkan dengan pembatalan  keberangkatan  jemaah  haji seperti  kasus  yang  menimpa  Ibu  Sinta Dewi, yang mana seharusnya keberangkatan  hajinya  dilaksanakan pada  Tahun  2019,  namun  hingga  kini belum  juga  diberangkatkan  karena belum  keluarnya  visa  yang  disebabkan belum terpenuhinya kuota haji plus pada tahun  2019.  Dalam  kenyataanya  pihak penyelenggara  ibadah  haji  plus  yakni Travel  X  Surabaya,  mereka  kurang terbuka  mengenai  informasi  yang sebenarnya terjadi dengan para jemaahnya.  Pihak  travel  X  Surabaya  ini tidak  memberikan  informasi  secara transparan kepada jemaahnya mengenai berapa  jumlah  jemaah  yang  telah tergabung dan yang akan diberangkatkan  pada  musim  haji  2019. Hal  ini  mengakibatkan  pada  saat mendekati  waktu  keberangkatan  ibadah haji  barulah  diketahui  bahwasannya pada  travel  X  Surabaya  tersebut  belum memenuhi  kuota  yang  telah  disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan Umrah,  yang  mana  Penyelenggara Ibadah  Haji  Khusus  (PIHK)  diwajibkan untuk  memberangkatkan  jemaah  haji plus  dengan  jumlah  minimal  45  (empat puluh  lima)  jemaah.  Namun  travel  X Surabaya  tersebut  jumlah  jemaahnya belum  memenuhi  kuota  yang  telah ditetapkan,  sehingga  berdampak  pada kegagalan  keberangkatan  ibadah  haji pada  tahun 2019  bagi  para  jemaah yang telah terdaftar serta melakukan pelunasan biaya haji plus. Selain itu, dalam proses penyelenggaraan  ibadah  haji  plus  ini, travel  X  Surabaya  tersebut  juga  telah
7 Wawancara dengan Pak Emir selaku staff marketing PT. Al-Amanah Sidoarjo, pada 10 Januari 2022, Pukul 13.10 WIB. (n.d.).
melanggar  beberapa  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen 8 yang  mana menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yakni antara lain: 1. Melanggar  Pasal  4  ayat  (2),  yang mana  dalam  ayat  (2)  ini  pada pokonya menjelaskan bahwa konsumen memiliki suatu hak untuk memilah  barang  ataupun  jasa berdasarkan  nilai  tukarnya  serta kondisi  dan  berhak  untuk  jaminan yang  sudah  dijanjikan  oleh  pelaku usaha.  Hal  tersebut  dapat  dilihat bahwasannya  travel  X  Surabaya selaku pelaku usaha, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap  jemaah  haji  selaku  pihak konsumen  sesuai  dengan  jaminan yang  telah  disepakati  bersama dalam  perjanjian  yang  telah  dibuat oleh  para  pihak  yakni,  jaminan untuk  melakukan  pemberangkatan ibadah  haji  pada  tahun  2019.  Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pada proses pemberangkatan ibadah haji trevel X Surabaya  ini  telah  melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2).
2. Melanggar Pasal 4 ayat (3), yakni melanggar  hak  konsumen  yakni jemaah  haji.  Dalam  ketentuan  Pasal 4  ayat  (3)  konsumen  memiliki  hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai  suatu  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hak atas  informasi  mengenai  kondisi barang dan/atau jasa disini sangatlah penting, hal ini dikarenakan hak atas informasi yang benar dan jelas pada suatu jasa yang ditawarkan  oleh  travel  X  Surabaya tersebut  memiliki  maksud  agar seorang  konsumen  mendapatkan
8 “UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,”  Pub.  L.  No.  3821  (n.d.), https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/83 2971.
suatu  kebenaran  didalam  memilih suatu  jasa  penyelenggaraa  ibadah haji  plus  yang  dipilihnya.  Selain  itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,  bahwasannya  travel  X Surabaya  ini  tidak  berperilaku  jujur mengenai kondisi jasa yang ditawarkannya yakni, belum
terpenuhinya  kuota  jemaah  haji pada  trevel  tersebut  mengakibatkan tidak keluarnya visa milih Ibu Sinta Dewi  selaku  jemaah  pada  travel  X Surabaya tersebut serta tertundanya keberangkatan  ibadah  haji  para jemaahnya.  Maka  dari  sini  menurut pendapat  penulis  travel  X  Surabaya telah  jelas  melakukan  pelanggaran dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).
3. Melanggar  Pasal  4  ayat  (7)  yang mana telah melanggar hak konsumen  yang  dalam  hal  ini adalah  jemaah  haji  plus  untuk diperlakukan  atau  dilayani  dengan baik,  jujur,  serta  tidak  melakukan Tindakan diskrimantif. Namun dalam  proses  pelaksanaan  ibadah haji plus, travel X Surabaya ini tidak memberikan  pelayanan  yang  baik serta terbuka terhadap para jemaahnya  salah  satunya  yakni  Ibu Sinta.  Untuk  bisa  dilakukannya pemberangkatan  ibadah  haji  oleh travel  Penyelenggara  Ibadah  Haji Plus  (PIHK),  pihak  travel  harus memberangkatkan sekurang- kurangnya  45  jemaah,  berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji dan Umrah. Namun kenyataan dilapangan,  pihak  travel  yang  tidak memberikan  keterangan  maupun pemberitahuan  mengenai  jumlah jemaah  yang  akan  diberangkatkan oleh travel tersebut. sehingga terjadi kegagalan  keberangkatan  haji  pada musim haji tahun 2019.
4. Selain  itu,  travel  X  Surabaya  juga melanggar  ketentuan  pada  Pasal  8 ayat  (1)  huruf  f,  yang  menjelaskan
bahwasannya pelaku usaha dilarang untuk menghasilkan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa  yang:  “tidak  sesuai dengan  janji  yang  telah  dinyatakan dalam  label,  iklan  atau  promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut”.  Trevel  haji  plus  X Surabaya telah melanggar ketentuan dalam hal yang dilarang bagi pelaku usaha.  Trevel  X  Surabaya  selaku pelaku  usaha  tidak  meberikan  janji yang telah tertuang dalam keterangan,  ataupun  iklannya  serta promosi  dalam  penjualan  jasa keberangkatan  haji.  Dalam  promosi atau  iklan  yang  ditawarkan,  para jemaah akan direncanakan pemberangkatan  ibadah  haji  dalam jangka  waktu  2  (dua)  tahun  setelah pendaftaran. Sedangakan masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji plus ini yakni 5-6 tahun. 9 Maka disini  telah  jelas  bahwa  travel  X Surabaya  telah  melanggar  Pasal  8 ayat  (1)  huruf  f  yakni  tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
Travel  haji  plus  X  Surabaya  juga melanggar  ketentuan  pada  Pasal  26 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang berbunyi sebagai berikut :
“pelaku  usaha  yang  memperdagangkan jasa wajib untuk memenuhi jaminan atau garansi  yang  telah  disepakati  bersama dan/atau yang telah diperjanjikan”. Bahwasannya  travel  haji  X  Surabaya tidak memenuh jaminan akan dilakukan keberangkatan  haji  plus  kepada  para jemaahnya  setelah  masa  tunggu  kurang lebih  2  (dua)  tahun,  dengan  alasan kurangnya  jemaah  dan  belum  bisa merbitkan  visa  jemaah  haji.  Maka menurut  pendapat  penulis  berdasarkan
9 Admin,  “Haji  Kanomas  Tour  & Travel,”  accessed  January  18,  2022,  pukul 20.30 WIB.  http://web.kanomas.com/haji/.
uraian diatas travel haji X Surabaya telah jelas  melakukan  pelanggaran  terhadap hak  jemaah  haji  plus  selaku  konsumen yakni  hak  untuk  dipenuhi  jaminan  atau garansinya
setelah terjadinya kesepakatan  bersama  dalam  perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X Surabaya
Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi  manusia  yang  mana  hak  tersebut dirugikan  orang  lain.  Perlindungan hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum guna  memberi  keamanan,  baik  secara pikiran  ataupun  fisik  dari  gangguan maupun  ancaman  pihak  manapun. 10 Bentuk dari perlindungan hukum sendiri menurut  Muchsin  dibedakan  menjadi  2 (dua)  macam,  yakni  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan hukum  represif.  Oleh  karena  itu, berdasarkan rumusan masalah ke 2 (dua) dalam  penulisan  ini,  maka  akan diperinci  ke  dalam  2  (dua)  sub  tema yakni :
1. Perlindungan  Hukum  bagi  Jemaah Haji Plus secara Preventif.
Perlindungan  hukum  secara preventif dilakukan guna mencegah timbulnya suatu pelanggaran.
Perlindungan  hukum  preventif  juga diartikan  sebagai  suatu  bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dengan maksud mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.  Istilah  perlindungan berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  yakni  memiliki  makna tempat bernaung atau melindungi.
10 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2000) hlm.74.
Maka  berdasarkan  pemaparan diatas,  perlindungan  hukum  secara preventif bagi Jemaah haji plus yang gagal  berangkat  karena  pembatalan oleh  travel  X  Surabaya  dapat dilakukan dengan cara  :
a. Jemaah  haji  plus  yang  akan melakukan  perjalanan  ibadah haji,  haruslah  meminta  dan memastikan kepada pihak travel  penyelenggara  ibadah haji bahwasannya sebelum terjadi  kesepakatan  diantara para  pihak  haruslah  didahului dengan  pembuatan  perjanjian secara  tertulis  yang  nantinya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Selain itu, dalam proses pembuatan perjanjian pemberangkatan ibadah  haji,  sudah  seharusnya memuat mengenai hak maupun kewajiban  dari  masing-masing pihak,  risiko  yang  didapat  oleh travel tersebut apabila melanggar  ketentuan  isi  dalam perjanjian serta bentuk pertanggungjawaban travel apabila  pihak  travel  melakukan atau  melanggar  ketentuan  atau isi  dalam  perjanjian  yang  telah disepakati.
b. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan  Konsumen  Jawa Timur  Bapak  M.  Said  Sutomo, yang  mana  beliau  menuturkan bahwasannya untuk melakukan perlindungan  hukum  secara preventif  bagi  jemaah  haji  plus yakni berasal dari diri konsumen itu sendiri. Maksudnya  yakni,  konsumen yang  dalam  hal  ini  adalah jemaah  haji  plus  harus  bisa kritis  dalam  segala  hal.  Kritis dalam  segala  hal  disini  yakni memiliki  arti  sebagai,  kritis sebelum  membeli  jasa  yang ditawarkan oleh travel
Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK). 11
c. Konsumen dalam hal ini adalah jemaah  haji  dituntut  harus berperan  lebih  aktif  untuk mencari  dan  menyaring  travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK) yang telah mendapatkan izin  dari  Kementerian  Agama untuk melakukan kegiatan pemberangkatan haji plus. Pemerintah  dalam  hal  ini melalui  Kementerian  Agama juga  telah  membuat  aplikasi yang memudahkan para jemaah untuk mencari atau menemukan informasi  termasuk  travel  yang memiliki  izin  operasi  serta berbagai  hal  seputar  kegiatan haji  maupun  umrah,  yakni melalui  aplikasi  “Haji  Pintar Kemenag” yang tersedia di play store maupun App  Store untuk pengguna Ios.
d. Sebagai  seorang  konsumen, jemaah  haji  plus  diharuskan untuk  bisa  teliti  sebelum membeli  sebuah  jasa  yang ditawarkan. Teliti disini mencakup  berbagai  hal  yakni mengenai  travel  yang  akan dipilih  untuk  digunakan  dalam melaksanakan ibadah haji, yakni  baik  teliti  mengenai Sumber  Daya  Manusia  (SDM) nya, teliti terhadap manajemennya serta teliti terhadap  legalitas  dari  travel
yang  akan  digunakan  untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. 12
11 Bapak  Said  Sutomo  Wawancara dengan  Ketua  YLPK  Jawa  Timur,  pada  20 Januari 2022 Pukul 10.15 WIB. (n.d.).
12 Perlindungan  Konsumen,  “Diakses Pada 2 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB,” n.d., https://bpkn.go.id/uploads/document/994 27398FAQs.pdf.
e. Perlindungan  hukum  secara preventif  juga  telah  dilakukan oleh  negara  atau  pemerintah dalam penanganan kasus pembatalan  haji  terkhusus  haji plus  yang  mana  dalam  proses penyelenggaraanya  dilakukan oleh travel Penyelenggara Ibadah  Haji  Plus  (PIHK),  yakni dengan dibuatnya suatu peraturan perundang- undangan. 13 Adapun  peraturan perundang-undangan  tersebut meliputi Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Isi dalam  undang-undang  tersebut mencakup  hak  dan  kewajiban konsumen  yang  dalam  hal  ini adalah  jemaah  haji,  hak  dan kewajiban pelaku usaha,
perbuatan  yang  dilarang  untuk dilakukan  bagi  pelaku  usaha, tanggung  jawab  pelaku  usaha, hingga  penyelesaian  sengketa apabila terjadi sengketa konsumen,  serta  sanksi  yang akan  dijatuhkan  untuk  pelaku usaha apabila terbukti melakukan  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Jemaah  haji plus  yang  berperan  sebagai seorang  konsumen  pengguna jasa  layanan  penyelenggaraan ibadah  haji  plus,  maka  sudah selayaknya mendapat perlindungan melalui peraturan perundang-undangan  ini,  guna melindungi  hak-haknya,  agar terhindar dari pelanggaran yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.
Selain itu, terdapat juga 13 Sihabudin  Mukhlis,  “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah,” Jurnal Asy- Syari’ah 20,
no. 1 (2018): 52, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/a
s.v20i1.3011.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji dan  Umrah,  yang  merupakan perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2008 Tentang  Penyelenggaraan  Haji. Dalam  Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  2019  telah  banyak mengatur dan mengalami penyesuaian  dengan  kondisi saat  ini  guna  mendukung penyelenggaraan  ibadah  haji dan  umrah  agar  berjalan  sesuai dengan  sebagaimana  mestinya. Dari  sini,  dapat  disimpulkan bahwasannya  pemerintah  telah berupaya  untuk  menangani permasalahan  seputar  haji  plus dengan  cara  membuat  suatu peraturan perundang-undangan sebagai  payung  hukum  serta telah  melakukan  perubahan terhadap Undang-Undang yang dinilai  sudah  tidak  sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. 2. Perlindungan Hukum secara Represif Selain  perlindungan  secara preventif, perlindungan secara represif  juga  sangat  diperlukan dalam  proses  melindungi  hak jemaah  haji  plus  yang  mengalami kegagalan  keberangkatan  ibadah haji  yang  disebabkan  oleh  pihak travel.  Perlindungan  hukum  secara represif sendiri adalah suatu bentuk perlindungan  akhir,  yakni  berupa sanksi baik denda, penjara, maupun hukuman  tambahan  apabila  suatu sengketa  atau  pelanggaran  telah terjadi.  Perlindungan  hukum  bagi jemaah  haji  plus  secara  represif dimaksudkan  untuk  menyelesaikan atau bentuk penyelesaian atas suatu sengketa  yang  timbul  atau  terjadi diantara  konsumen  dengan  pelaku usaha.
Pemerintah  dalam  hal  ini telah berperan aktif dalam mengatur proses  penyelesaian  sengketa  yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha  yang  dituangkan  dan  telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk penyelesaian  sengketa  yang  timbul antara  konsumen  dan  pelaku  usaha dapat  diselesaikan  melalui  2  (dua) cara  yakni  secara  litigasi  (melalui pengadilan)  dan  non  litigasi  (diluar pengadilan).
1. Penyelesaian  sengketa  secara litigasi (melalui pengadilan).
Penyelesaian sengketa secara  litigasi  atau  yang  biasa dikenal  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan merupakan  salah  satu  bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak  yang  sedang  bersengketa guna menyudahi sengketa yang terjadi.  Berdasarkan  Pasal  46 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, bentuk  penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  dilakukan dengan  cara  mengajukan  suatu tuntutan gugatan kepada pelaku  usaha  dengan  cara sebagai berikut :
a. Konsumen  yang  dirugikan atau  ahli  waris  dari  yang bersangkutan;
b. Kelompok  kosnumen  yang memiliki  kepentingan  yang sama;
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  yang  memenuhi syarat, yakni berbentuk badan  hukum  atau  yayasan, yang mana tujuan pembentukannya tertuang dalam anggaran dasar, yakni untuk kepentingan
perlindungan
konsumen serta  telah  melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar;
d. Pemerintah dan/atau instansi
terkait apabila barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi menimbulkan kerugian  materi  yang  besar serta  menimbulkan  korban yang tidak sedikit.
Konsumen  dapat  melakukan gugatan  yang  ditujukan  bagi pelaku usaha melalui peradilan umum, dengan dasar  pelaku  usaha  telah melakukan wanprestasi karena tidak  memenuhi  janji  seperti yang telah  disepakati  bersama dalam perjanjian pemberangkaatan  haji  plus. Dalam proses pengajuan gugatan tersebut harus dengan menyertakan bukti-bukti pendukung  yang  menjadi dasar gugatannya.
2. Penyelesaian  sengketa  secara non-litigasi (diluar pengadilan). Proses penyelesaian suatu sengketa konsumen selain dapat ditempuh  melalui  jalur  litigasi, juga  dapat  ditempuh  dengan jalur non-litigasi (diluar pengadilan).  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  telah mengatur  mengenai  bentuk penyelesaian  suatu  sengketa konsumen  jika  ditempuh  diluar pengadilan.
Pengaturan mengenai  hal  tersebut  terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang pada  pokoknya  menjelaskan bahwa :
“penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan
bertujuan untuk mencapai kesepakatan perihal bentuk dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau mengenai suatu tindakan tertentu  guna  menjamin  tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.”
Ketika  terjadi  sengketa konsumen,  sudah  seharusnya pelaku  usaha  menunjukkan itikad  baiknya  selama  masa proses  penyelesaian  sengketa konsumen  yang  terjadi.  Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, berbanding terbalik dengan  apa  yang  diharapkan. Tidak  jarang  masih  terdapat pelaku  usaha  yang tidak memiliki  itikad  baik  selama proses  penyelesaian  sengketa konsumen berlangsung.
Pada  kasus  yang  terjadi diantara  jemaah  haji  plus  yakni Ibu  Sinta  dengan  salah  satu travel di Kota Surabaya, travel X Surabaya  selaku  pelaku  usaha pada mulanya tidak menunjukkan  adanya  suatu itikad  baik,  dan  tidak  adanya kesepakatan yang terjadi diantara  kedua  belah  pihak perihal keberlanjutan pemberangkatan  ibadah  haji yang gagal di tahun 2019. Maka jika  terjadi  hal  yang  demikian, jemaah  haji  dapat  melakukan suatu upaya hukum baik secara litigasi  maupun  non-litigasi. Apabila  konsumen  yang  dalam hal  ini  adalah  jemaah  haji memilih untuk melalukan penyelesaian sengketa konsumen  secara  non-litigasi, maka dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK),  maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pada  kasus  kegagalan pemberangkatan haji yang dialami  oleh  Ibu  Sinta  Dewi, para  pihak  yakni  jemaah  haji selaku  konsumen  dan  travel  X Surabaya  selaku  pelaku  usaha, telah bersepakat untuk melakukan penyelesaian
sengketa  konsumen  secara  non- litigasi,  yakni  dengan  upaya negosiasi.  Negosiasi  berarti musyawarah  atau  berunding. Negosiasi ini merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa guna merundingkan penyelesaian tanpa  harus  melibatkan  pihak ketiga. 14 Penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  ini  dipilih para  pihak  karena,  dinilai  lebih menguntungkan  kedua  belah pihak, selain itu, proses penyelesaian  sengketa  relatif lebih cepat dibandingkan dengan  penyelesaian  secara litigasi,  serta  guna  mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besar  ganti  rugi  atau Tindakan tertentu untuk menjamin  tidak  akan  terjadi kembali  kerugian  yang  diderita konsumen.    Namun  perlu diingat  bahwasannya  selama proses negosiasi ini berlangsung para  pihak  harus  terus  hadir serta mengikuti seluruh rangkaian proses negosiasi yang telah  ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses
penyelesaian sengketa  melalui  jalur  non-
14 Artikel  DJKN  "Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  “Diakses Pada  1  Maret  2022,  Pukul  12.00  WIB,”  n.d., https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan- Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html,.
litigasi  dengan  upaya  negosiasi atau  permusyawaratan  yang ditempuh dalam kasus ini, telah dihadiri oleh kedua belah pihak yakni travel haji yang diwakilkan oleh manager operasional ,  serta  beberapa staff dan  perwakilan  dari  jemaah haji.    Dalam  proses  negosiasi tersebut,  mereka  membahas mengenai bagaimana keberlanjutan proses pemberangkatan haji yang mengalami kegagalan keberangkatan  di  tahun  2019. Travel  X  selaku  pelaku  usaha selama  proses  negosiasi  telah memiliki  itikad  baik  dalam penyelesaian kasus ini, sehingga travel X Surabaya akan bersedia melakukan  bentuk  ganti  rugi berupa penjadwalan ulang keberangkatan ditahun berikutnya  serta  melakukan pengalihan  jemaahnya  kepada travel lain dengan cara melakukan penggabungan apabila  kuota  jemaah  haji  plus pada  travel  X  Surabaya  belum terpenuhi  hingga  pembukaan jadwal pelaksanaan ibadah haji. Travel X Surabaya juga bersedia untuk memenuhi segala tuntutan hukum yang diberikan kepadanya apabila tidak memenuhi  prestasi-prestasinya. Maka  berdasarkan  apa  yang telah dipaparkan diatas, apabila terjadi suatu sengketa konsumen,  sebaiknya  upaya penyelesaian  sengketa  tersebut lebih  baik  jika  dilakukan dengan  penyelesaian  di  luar pengadilan (non-litigasi).
Penutup Berdasarkan uraian tersebut diatas  dapat  disimpulan  bahwasannya terdapat  beberapa  permasalahan  pada travel X Surabaya yakni telah melakulan
pelanggaran terhadap hak-hak konsumen  yakni  jemaah  haji  plus. Adapun  hak-hak  jemaah  haji  plus  yang dilanggar  oleh  travel  X  Surabaya  yakni Pasal 4 ayat (2), ayat (3) serta Pasal 4 ayat (7)  Tentang  Hak  Konsumen  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu  trevel  X  Surabaya  juga  melakukan pelanggaran  terhadap  Pasal  8  ayat  (1) huruf  f  Tentang  Perbuatan  Yang Dilarang  Bagi  Pelaku  Usaha,  serta  Pasal 26  mengenai  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum bagi jemaah  haji  plus  yang  gagal  berangkat karena  pembatalan  oleh  travel  X  di Surabaya,  yakni  dengan  perlindungan secara preventif guna mencegah timbulnya  suatu  pelanggaran.  Selain  itu terdapat  juga  perlindungan  hukum secara  represif  bagi  jemaah  haji  plus, yang mana perlindungan secara represif ini merupakan suatu bentuk perlindungan  akhir  bagi  jemaah  haji selaku  konsumen.  Adapun  bentuk pengaturan  perlindungan  hukum  secara represif  ini  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  yang  mana terbagi menjadi 2 (dua) cara yakni secara litigasi  (melalui  pengadilan)  yang diajukan  melalui  peradilan  yang  berada di  wilayah  peradilan  umum  dan  non litigasi  (diluar  pengadilan)  melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  atau  melakukan  aduan  melalui Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Saran Dalam proses penulisan penelitian  ini  memang  masih  terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam hal perolehan data, baik data wawancara dengan  jemaah  haji  maupun  dengan Lembaga berwenang. Penulis menyadari pada  penulisan  ini  juga  masih  kurang
mengeksplorasi  teori  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini.  Maka dari  itu,  diperlukan  suatu  penelitian lebih lanjut dengan melakukan
pembaharuan  atau  pengeksploran  baik dari  segi  teori  maupun  narasumber terutama  yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan  ibadah  haji  untuk mencapai  kesempurnaan  penelitian  di bidang  haji  plus.  Walaupun  penelitian ini masih belum sempurna, peneliti akan memberikan  saran  semata-mata  hanya untuk kemajuan penelitian berikutnya.
Bagi  Penyelenggara  Ibadah  Haji Plus,  travel  haji  selaku  pelaku  usaha, diharapkan  selalu  terbuka  kepada jemaahnya  mengenai  berbagai  hal  serta informasi  yang  menyangkut  proses pelaksanaan  ibadah  haji.  Keterbukaan tersebut  akan  sangat  membantu  apabila terdapat  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terjadi, agar dapat dilakukan perundingan guna menyelesaikan
permasalahan  tersebut  bersama-sama. Lalu  bagi  jemaah  haji  selaku  pihak konsumen harus lebih berhati-hati dalam hal yang menyangut proses pelaksanaan ibadah haji plus. Bagi masyarakat yakni, diharapkan selalu berhati-hati dalam hal pemilihan  travel  penyelenggara  ibadah haji  plus  dengan  cara  mengetahui terlebih  dahulu  latar  belakang  travel yang  akan  dipilihnya.  Serta  serta mencari  tahu  terlebih  dahulu  mengenai travel  Penyelenggara  Ibadah  Haji  Plus (PIHK) melalui website maupun aplikasi haji  pintar  dari  Kementerian  Agama Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Admin. “Haji  Kanomas Tour  &  Travel,” n.d. http://web.kanomas.com/haji/.
Artikel  DJKN  "Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa.  “Diakses Pada  1  Maret  2022,  Pukul  12.00
WIB,” n.d. https://www.djkn.kemenkeu.go.id
/kpknl-manado/baca-
artikel/13628/Arbitrase-Dan- Alternatif-Penyelesaian- Sengketa.html,. Asikin, Zainal dan, Amirudin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Dermawan,  Raden  Noorman.  “Akibat Hukum  Gagalnya  Keberangkatan Haji  Yang  Dilakukan  Oleh  PT  . Djahidin  Universal  Tour  (  DUT  )
Berdasarkan  Undang-Undang  No  . 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dihubungkan  Dengan  Buku  III
KUHPerdata”  2,  no.  1  (2019):  219. https://doi.org/10.29313/aktualita. v2i1.4680.
Fajar,  Mukti. Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif  Dan  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Konsumen, Perlindungan. “Diakses Pada 2  Februari  2022,  Pukul  13.00  WIB,”
n.d.
https://bpkn.go.id/uploads/docu ment/99427398FAQs.pdf. Korayan,  Jeremi.  “Tanggung  Jawab Hukum  Biro  Perjalanan  Umrah Terhadap Calon Jemaahnya.” Jurnal
Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 8. Mukhlis, Sihabudin.
“Perlindungan Hukum  Jemaah  Umrah  Dalam Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah.” Jurnal  Asy-Syari’ah 20,  no.  1  (2018): 52. https://doi.org/https://doi.org/10 .15575/as.v20i1.3011.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Santoso,  Lukman. Hak  Dan  Kewajiban Hukum  Nasabah  Bank .  Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
UU  No.  8  Tahun  1999  Perlindungan Konsumen,  Pub.  L.  No.  3821  (n.d.). https://jdihn.go.id/search/pusat/ detail/832971.
Wawancara  dengan  Ibu  Sinta  selaku jemaah  haji  yang  terkait  kasus  ini. Pada 2 November 2021 pukul 18.45 (n.d.).
Wawancara  dengan  Ketua  YLPK  Jawa
Timur, Bapak Said Sutomo. pada 20 Januari  2022  Pukul  10.15  WIB. (n.d.).
Wawancara  dengan  Pak  Emir  selaku staff  marketing  PT.  Al-Amanah
Sidoarjo.  pada  10  Januari  2022,
Pukul 13.10 WIB. (n.d.).