INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9954-9974 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik
Audie C. Wibisana 1 ✉ , Siswantari Pratiwi 2 , Mardani 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: acw96@live.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  (UUP)  dan  bahkan  banyak  ketentuan- ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pornografi, hal tersebut jauh berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative, bahkan secara terbuka, yang dikatakan sebagai terbuka adalah hakim boleh menambahkan ketentuan pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP, hal tersebut bisa terjadi ketika kalimat yang  merinci  bentuk- bentuk  pornografi  terdapat  kalimat  “atau  pesan  lainnya.  Bagaimana  efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pronografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan  adalah  Dalam  melakukan  penelitian  kiranya  diperlukan  untuk  menguraikan  cara  untuk melakukan penelitian, dalam penelitian tesis ini metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Hasil  Penelitian  adalah  Melalui  efektifitas  penegakan  hukum  yang  baik  akan  terciptanya  kepastian hukum  yang  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  korban  adalah  solusi  dalam  menyelesaikan permasalahan  hukum  tindak  pidana  pornografi  dengan  cara  membuat  dan  menyebarkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi.  namun  perlu  diingat  bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial

## Abstract
Law No. 44/2008 on Pornography (UUP) and even many provisions of the law that are regulated other than those contained in the Criminal Code. The Criminal Code does not explicitly mention what is meant by pornography; this is much different from the UUP, which details pornography in a limitative manner, even openly. What is said to be open is that the judge may add provisions for pornography other than those mentioned in the UUP. This can happen when the sentence detailing the forms of pornography contains  the  phrase  “or  other  messages.”  This  is  because  the  sentence  that  details  the  forms  of pornography  is  “or  other  messages."  How  is  the  effectiveness  of  law  enforcement  against  the perpetrators of the crime of pronography by creating and disseminating electronic information and/or electronic documents containing decency? The research method used is In conducting research, it is necessary  to  describe  how  to  conduct  research.  In  this  thesis  research,  the  method  to  be  used  is normative-legal. The result of the research is that the effectiveness of good law enforcement will create legal certainty that provides a sense of security and comfort for victims, which is a solution to solving the legal problems of criminal acts of pornography by making and disseminating electronic information and/or  electronic  documents  containing  pornography.  However,  it  should  be  remembered  that  the effectiveness of law enforcement does not only ensure punitive sanctions and fines against perpetrators of pornography crimes.
Keywords: Crime of Pornography, Social Media

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  ialah  negara  yang  menjalankan  pemerintahannya  berdasarkan  atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.  Negara hukum mengandug prinsip bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan Lembaga-lembaga  yang  ada  harus  menjalankan  Tindakan  sesuai  dengan  aturan  hukum yang ada sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Mengutip pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa istilah negara Hukum menjamin adanya ketertiban hukum yang artinya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.  Negara  berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of law) mengandung makna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above to the law).  Maka dengan demikian tidak  boleh  ada  kekuasaan  yang  sewenang-wenang  dan  melakukan  Penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam tindakannya harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Pasal 1 pada ayat 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 secara substansial sumber hukum dibedakan menjadi dua bagian yaiatu sebagai beikurt:
a) Sumber hukum materil atau tidak tertulis
Merupakan faktor yang memberikan konstribusi bagi isi hukum yang mencakup faktor ideal  dan  kemasyarakatan.  Faktor  ideal  mencakup  tema  universal  seperti  keadilan seharusnya ditaati oleh si pembentuk hukum, sedangkan faktor kemasyarakatan meliputi struktur  ekonomi  dan  kebutuhan  masyarakat  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  berlaku dimasyarakat  serta  gejala-gejala  yang  sudah  menjadi  peristiwa  maupun  belum  menjadi peristiwa.
b) Sumber hukum formal atau tertulis
1) Undang-Undang;
2) Konvensi ketatanegaraan;
3) Yurisprudensi;
4) Traktat, kovenan (perjanjian antar Negara atau perjanjian Negara pihak);
5) Perjanjian  (overeebjinst)  yang  menimbulka  hubungan  hukum  sebagai  perikatan (Verbintenis);
6) Doctrine dan pendapat pakar hukum;
Keberlakuan  Asas  lex  specialis  derogate  legi  generali  (hukum  khusus mengenyampingkan hukum umum) di Indonesia ada berbagai macam ketentuan yang lebih khusus seperti halnya Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tinak  Pidana  Korupsi,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Tranksasi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  melalui  Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  Undang-undang  Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang- Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.” Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undnag -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Berkaitan dengan pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam Blak’s Law Dictionary dikatakan bahwa pornografi berasal dari Bahasa latin pornos  adalahh suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul, sedangkan
grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat utuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.  Dalam Encarta Refrency Liblary,  Pornografi  berasal  dari  kata  porne  (“prostitute  atau  pelacuran")  dan  graphein (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua yang secara material baik itu berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.
Pengertian pornografi menurut UUP lebih luas dari pengertian dari sudur pandang etimologi, dalam Batasan pornografi menurut UUP menerangkan banyal hal, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
1) Pornografi menurut UUP jauh lebih luas dari KUHP, objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggurkan kehamilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283,  534,  535  KUHP, sedangkan  objek  dalam  UUP  telah  diperluas  sedemikian  rupa,  sehingga  termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai macam media komunikasi;
2) Tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi meliputi, Pertama, memuat kecabulan, Kedua, eksploitasi seksual, dan Ketiga, melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,  inilah  sifat  lain  yang  menjadi  isi  pornografi  menurut  UUP,  sedangkan dalam KUHP menyebutkan dengan sifat melangga kesusilaan.
Kejaksaan Agung pada talum 1970 membentuk sebuah tim yang diberi nama "Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung" dibawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intel, Prijatna, Abdulrasjid, S.H. Tim yang terdiri dari unsur-unsur agama, pendidikan, dan ilmuwan itu terutama bertugas untuk mencari batasan tentang Pornografi yang memiliki jangkauan (scope) nasional. Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung berpendapat, bahwa pada hakikatnya, segala sesuatu di dunia ini bukanlah porno, karenanya semuanya itu  langs ung  atau  tidak  langsung  adalah  ciptaan  Tuhan.  “Hanya  bagaimana  caranya menggunakan atau menyajikannya, itulah yang akan menentukan porno atau tidaknya dan oleh karena itu kita sering berada pada titik marginal dari masalah pornografi”.
Pemanfaatan  teknologi  khususnya  pada  saran  media  elektronik  dapat  menjadikan manusia dapat mengenal satu sama lain di berbagai belahan dunia baik melalui jaringan nasional maupun internasional, yang dapat diakses melalui Facebook, Twitter, Instagram,
Vine,  Line,  WhatsAp,  Bee  Talk,  Skype,  dan  masih  banyak  media  lainnya  pada  prinsipnya dapat  dijadikan sebagai indicator  untuk  mempermudah segala kegiatan dan mengakses data termasuk didalamnya gambar-gambar,/film, yang dapat dikosumsi oleh orang dewasa.
Pinsipnya kemajuan teknologi bisa diibaratkan sebagai dua mata pisau, satu sisi sangat menguntungkan disisi yang lain juga dapat dampak negatif. Salah satu dampak negative adalah banyaknya penyebaran, pada era perkembangan saat ini pornografi sangat mudah untuk diakses melalui media internet, tidak hanya itu terdapat pula buku, majalah, film dan komik yang secara sengaja maupun memuat unsur-unsur yang berbau pornografi.
Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya penyebaran, dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Ruipia) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE.
Karena  banyaknya  penyebaran  informasi  yang  berbau  pornografi  atau  kesusilaan penulis dalam hal ini mencoba menguraikan suatu peristiwa hukum yang telah diproses melalui  Pengadilan  Negeri  Limboto,  Gorontalo  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut dalam perkara ATFATUL PAKAYA alias APAY berusia 19 (Sembilan belas) tahun (Terdakwa) telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Mendistribusikan  dan/atau  m embuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusialaan  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dimana  dalam  melakukan penelitian hukum akan dikonsepkan sebagai apa yang sudah dinyatakan dalam undang- udang  (law  in  books)  hukum  diformulasikan  sebagai  suatu  norma  atau  kaedah  yang dijadikan  sebagai  acuan  atau  pedoman  terhadap  semua  orang  dalam  bertindak  di masyarakat. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Pendekatan  Perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu  dimana  peneliti  akan menelaan Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan langsung dengan objek
yang diteliti.  Hal yang sama disampaikan oleh Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  menyebutkan  pendekatan Perundang-undangan  adalah  diharuskan  menggunakan  peraturan  Perundang- undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.  Dalam hal ini UUP dan UUITE dijadikan sebagai batu  uji  untuk  memahami  penegakan  hukum  tindak  pidana  pornografi  dan penanganan penyebaran tindak pidana pornografi melalui sarana media elektronik;
b) Pendekatan  kasus  (case  approach)  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Penggunaan pendekatan  kasus  dalam  penelitian  akan  dipahami  dengan  ratio  decidendi  atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk  keperluan  praktik  maupun  untuk  kajian  akademis,  ratio  decidendi  atau reasoning  tersebut  merupakan  referensi  bagi  penyusunan  argumentasi  dalam pemecahan  isu  hukum.    Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  tersebut akan membahas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  Atfatul  Pakaya  Alias  Apay  yang  telah  diputus  di Pengadilan Negeri Limboto.
Metode yuridis normatif maka akan mengkaji maupun menguji bahan-bahan hukum primer, skunder maupun tersier diantaranya sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer dapat terdiri dari:
a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik;
d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  dapat  terdiri  dari  buku  buku  hukum,  karya  hukum  ilmiah tentang tindak pidana korupsi dan buku-buku tentang teori-teori hukum pidana;
3) Bahan  Hukum  Tersier  dapat  berupa  artikel,  makalah,  tesis,  jurnal  ilmiah,  disertasi, bahan-bahan  seminar,  surat  kabar  (berita  cetak  maupun  internet)  termasuk  kamus Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris  dan  Kamus  Hukum  yang  ada  kaitannya dengan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan Melalui Sarana Media Elektronik
UUITE tindak pidana pornografi menggunakan teknologi dan disebarluaskan melalui media social dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang dengan sengaja tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pronografi  yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UUITE, dalam UUITE juga  mengatur  bagi  setiap  orang  agar  tidak  mendistribusikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  Penegakan  hukum  terhadap  Pembuat  dan  penyebar  dokumen  elektronik  yang bermuatan pornografi akan dikaji melalui pendekatan UUP dan UUITE yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Penegakan hukum pidana memiliki bidang yang sangat luas, penegakan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa hukum yang sudah terjadi akan tetapi terhadap kemungkinan- kemungkinan peristiwa hukum yang mungkin timbul dikemudian hari. Oleh sebab itu untuk mengtasi berbagai kemungkinan-kemunginan yang timbul dikemudian hari dapat diartikan sebagai berikut:
a) Dalam arti sempit, merupakan suatu merupakan suatu metode atau reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi;
b) Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari apparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
c) Dalam  arti  paling  luas,  keseluruhan  kebijakan,  yang  dilakukan  melalui  Perundang- undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma hukum didalam masyarakat.
Penanggulangan kejahatan pidana pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap Pembuat dan penyebar dokumen elektronik  yang  bermuatan  pornografi  dapat  dilakukan  degan  menggunakan  jalur  penal yang lebih memfokuskan pada pencegahan yang bersifat prefentif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan pada prinsip sosialisi penerapan Perundang- undangan khususnya terhadap UUP, selanjutnya jalur penal yang lebih menitik beratkan pada  sifat  refresif  (pemberantasan  setelah  terjadinya  kejahatan)  dengan  ditindak  lanjuti melalui proses hukum melalui tahap pengadilan.
Kelemahan dalam UUP terdapat dalam pasal 1 angka 1 mengenai definisi “Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan  di  muka  umum,  yang  dapat  membangkitkan  hasrat  seksual  dan/atau melanggar nilai nilai kesusilaan dalam masyaraka”.
Kelemahan  tersebut  berangkat  dari  argumentasi  hukum  bahwa  definisi  tersebut dianggap  multitafsir,  karena  khusunya  di  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  ragam  budaya seperti  halnya  aceh,  papua,  Kalimantan  dan  bahkan  masih  banyak  lagi.  Mengacu  atas banyaknya budaya di Indonesia definisi pornografi menjadi sangat relative sehinggat sangat terbuka dan dapat ditafsirkan secara berbeda.
Ketentuan hukum pidana dalam UUP diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 39. Pada  dasarnya  ketentuan  pidana  dalam  UUP  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku cyberporn khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media social seperti video, live streaming, seperti dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatan sebagai berikut:
a) Pasal 29, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
b) Pasal 30, menyediakan jasa pornografi;
c) Pasal 34, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
d) Pasal  36,  mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  dalam  pertunjukan  atau  di  muka umum  yang  menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual,  persenggamaan, atau perbuatan pornografi.
Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang  dirumuskan  kedalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  bentuk KUHP maupun ketentuan-ketentuan diluar dari KUHP. Kasus tindak pidana pornografi yang dijadikan  topik  penelitian  dalam  tesis  ini  dapat  mencakup  beberapa  ketentuan  regulasi, beberapa regulasi tersebut dapat mencakup KUHP, UUITE, UUP, ketiga regulasi tersebut prinispnya  mengatur  mengenai  tindak  pidana  pornografi  yang  sejatinya  penerapan hukumnya dapat diterapkan dalam pembahasan penelitian ini.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah  sebagai  berikut:  "Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Menurut  Pasal  1  angka  15  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35/2014), kekerasan adalah :
"Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."
Pasal  76  c  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  yaitu:  "Setiap  orang  dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  Tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta ruapiah)
Anak  pada  usia  remaja  merupakan  fase  usia  yang  rentan  untuk  terjerumus  dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja juga menjadi mudah tergoda ketika dalam keadaan frustasi atau depresi sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Remaja adalah kelompok usia yang rentang dipengaruhi narkoba. Padahal sosialisasi anti narkoba sudah dikampanyekan oleh berbagai pihak. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjauhkan remaja dari narkoba.
Berbagai faktor dapat mengakibatkan remaja menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pertama kali menggunakan narkoba, biasanya dimulai dengan mudahnya akses dalam  konsumsi  alkohol.  Penggunaan  yang  berkelanjutan  terjadi  karena  perasaan  tidak aman  atau  keinginan  untuk  diterima  di  kehidupan  sosialnya.  Remaja  akan  memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.
Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para generasi muda saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini  bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum  muda  dari  bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seringkali berawal dari coba-coba. Namun bila sudah kecanduan akan sangat sulit untuk mengobati kecanduan tersebut.
Tindak  pidana  pornografi  apabila  dikaitkan  dengan  teori  penegakan  hukum,  pada prinsipnya  dapat  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,
penegakan  hukum  berfungsi  untuk  menjaga  agar  perlindungan  hukum  dapat  dirasakan oleh  masyarakat.  Dalam  perlindungan  hukum  ini  hukum  harus  dijalankan  sebagaimana mestinya sesuai degan aturan hukum yang telah ditentukan.
Seperti halnya peristiwa hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dilakukan  ATFATUL  PAKAYA  alias  APAY  yang  menjalin  pacaran  dengan  Cindrawati  Sino (Korban)  keduanya  melakukan  hubungan  badan  yang  kemudian  direkam  oleh  ATFATUL PAKAYA alias APAY, disebarluaskan melalui story whatsaap dan dibagikan kepada teman- temannya. Rekaman video tersebut dijakikan sebagai ancaman oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY  agar  Cindrawati  Sino  (Korban)  selalu  mengikuti  kemauannya  untuk  melakukan hubungan badan, atas perbuatannya pelaku ATFATUL PAKAYA alias APAY dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Apabila  peristiwa  hukum  tersebut  dikaji  berdasarkan  unsur-unsur  penting  dalam penegakan hukum, Pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum kiranya hukum itu harus memiliki kepastian hukum dalam menunjang penegakan hukum pada peristiwa hukum yang telah  terjadi  di  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  Utara    yang  dilakukan  oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY yang didakwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP.
Dalam  penegakannya  hakim  tidak  seutuhnya  menerapkan  pasal  tersebut  karena dalam hal ini hakim hanya melihat dari satu arah saja, seolah-olah tidak terjadi peristiwa hukum walaupun pada faktanya dalam persidangan dan telah terjadi persetubuhan degan paksaan, dalam peristiwa hukum tersebut dilihat juga dampak dari adanya tindak pidana pornografi oleh Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi.
Kepastian hukum yang merupakan elemen penting dalam penegakan hukum tersebut seolah-olah telah dinodai dengan tidak berjalannya penegakan hukum secara sempurna. Penegakan  hukum  yang  sempurna  tidak  cukup  dengan  memasukan  pelaku  kedalam kurungan  penjara  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  penegakan  hukum  yang  sempurna  yaitu melakukan atau menerapkan norma hukum secara konkrit dan nyata berupa memberikan ancaman hukuman yang maksimal sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku khusunya dalam tindak pidana yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY.
Kedua  dalam  penegakan  hukum,  hukum  itu  harus  memiliki  manfaat  atau (Zweckmassigkeit) manfaat hukum dalam hal ini harus diwujudkan kedalam bentuk yang konkrit,  pelaku  dalam  hal  ini  telah  nyata  dengan  niatan  jahat  agar  selalu  mengikuti kemauannya pelaku mengancan akan menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang sebelumnya telah direkam oleh keduanya.
Untuk  memberikan  dampak  nyata  kepada  masyarakat  kiranya  penegakan  hukum tindak pidana pornografi tidak harus dilakukan setelah terjadinya tindak pidana akan tetapi dilakukan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  berupa  adanya  edukasi  kepada  masyarakat berupa seminar-seminar diberbagi sekolahan atau perguruan tinggi untuk membekali dan menyampaikan  bahwa  betapa  pentingnya  untuk  memerangi  perilaku  seks  bebas  dan terhindar dari penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi, sebab untuk memerangi  dan  memberantas  tindak  pidana  pornografi  bukan  hanya  dilakukan  oleh pemerintah  dan  kepolisian  akan  tetapi  perlu  adanya  komitmen  bersama  dan  gerakan bersama dari berbagai kalangan di masyarakat.
Ketiga  dalam  melakukan  penegakannya  hukum  itu  diberlakukan  terhadap  semua orang  artinya  hukum  itu  tidak  boleh  memihak  kepada  salah  satu  pihak  saja  karena kerberlakuan hukum itu sendiri ditegakan dan diberlakukan terhadap semua orang, dalam hubungannya  dengan  peristiwa  hukum  yang  telah  terjadi  di  Daerah  hukum  Pengadilan Negeri Gorontalo Utara  yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY, bahwa dalam penegakan  hukumnya  tidak  sepenuhnya  memberikan  keadilan  kepada  korban,  hal  ini seolah-olah  korban  telah  mendapatkan  intimidasi  dari  penegak  hukum  karena  tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban dengan mempertimbangkan latar belakang seksual dari korban itu sendiri, tetapi tidak secara utuh membuktikan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini sangat jelas terlihat dari putusannya yang memberikan ancaman hukuman kepada pelaku hanya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Dari ancaman hukum tersebut tentunya hal ini sangat berbanding terbalik  dengan yang  telah  diamanatkan  dalam  undang-udang  karena  dengan  adanya  undang-undang yang mengatur Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum sehingga jika kepastian hukumnya sudah terjamin  keberlakunnya  maka  akan  terciptanya  keadilan  bagi  masyarakat  khususnya terhadap korban.
Seperti yang kita ketahu Bersama bahwa ancaman pidana yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana sangatlah jauh dari kata sempurna mengapa karena ancaman hukum tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  pidana  kurungan  karena  pada  dasarnya  pidana kurungan  dapat  diberikan  hanya  terhadap  Tindakan-tindakan  yang  sifatnya  seperti pelanggaran,  seperti  halnya  dalam  Pasal  18  KUHP,  pidana  kurungan  diberikan  kepada pelaku  paling  sedikit  satu  hari  dan  paling  banyak  satu  tahun,  kemudian  jika  terdapat pemberatan pidana, maka dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
Ancaman hukum tersebut jika dikaitkan dalam kasus yang menimpa korban dalam pembahasan  tesis  ini  tentunya  bukan  digolongkan  sebagai  perbuatan  yang  sifatnya
pelanggaran oleh sebab itu seharusnya dalam menjatuhkan putusannya setidak-tidaknya minimal sepertiga dari ancaman hukum yang terdapat dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP, sehingga dengan ancaman sepertiga yang diberikan kepada pelaku setidaknya dapat menciptakan keadilan baik untuk korban pada khusunya umumnya bagi masyarakat jika mengalami hal yang serupa dengan korban.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  yang  telah  terjadi  di  Daerah  hukum  Pengadilan Negeri Gorontalo Utara  yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY ini ada beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  pertama  adalah  faktor  hukumnya seperti  yang  telah  diuraikan  pada  Bab  II  tesis  ini  bahwa  pada  prinsipnya  hukum  itu merupakan suatu norma atau kaidah yang mengatur mengenai tingkah laku masyarakat kaitannya dengan pembahasan tesis ini bahwa pada prinsipnya tindak pidana pornografi pada pembahasan tesis sudah diatur dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP sehingga jika hukumnya sudah jelas maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana penerapan dari hukumnya itu sendiri, penerapan hukum dalam pembahasan tesis ini sangat menjadi persoalan karena apa yang telah dituliskan dalam undang-undang tidak berjalan sesuai dengan putusan yang sudah ada.
pasal  10  KUHP  terdapat  klasifikasi  ancaman  pidana  yang  dapat  diterapkan  dalam upaya penegakan hukum khusunya dalam tesis ini, mengenai penerapannya dilihat atau disesuaikan  dengan  peristiwa  hukum  yang  yang  telah  terjadi,  dalam  memberikan  sanksi pidana pada pembahasan tesis ini tentunta tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga kepastian hukum, keadilan  dan kemanfaatan  dari hukum sendiri telah dicedrai dengan tidak sesuainya penerapan hukum pada pembahasan dalam tesisi ini.
Kedua mengenai faktor dari penegak hukum, baik atau buruknya penegakan hukum dapat  dilihat  dari  bagaimana  cara  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  hukum, dengan kata lain bahwa aparat penegak hukum pada dasarnya mempunyai kedudukan dan peranan  nyata,  oleh  karenanya  dengan  kedudukannya  sebagai  penegak  hukum  untuk melakukan  penegakan  hukum  dan  peranannya  wajib  memiliki  bekal  terkait  pemahaman yang sangat luas apabila hendak memutus dalam kasus tindak pidana pornografi.
Tindak pidana pornografi sangat kompleks karena tidak hanya melihat tindak pidana yang  telah  terjadi  malainkan  akibat  yang  ditimbulkan  kepada  korban  juga  harus diperhatikan  karena  hal  tersebut  juga  merupakan  unsur  penting  yang  tidak  boleh dipisahkan dalam  melakukan penegakan hukum khususnya dalam  pembahasan tesis  ini. Ketiga faktor sarana dan fasilitas pendukung sebagai unsur pennunjang dalam penegakan hukum  dalam  pembahasan  tesis  ini  bisa  saja  menghadirkan  ahli  psikologi,  mengapa
demikian karena hal tersebut sangat diperlukan karena korban tidak akan dengan mudah untuk dapat menceritakan tindak pidana yang menimpanya
2. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektornik
Pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  megakibatkan  banyaknya penyalahgunaan konten yang illegal, oleh sebab itu saat ini sangat diperlukan pengaturan terhadap pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Dalam UUITE berkaitan dengan pengaturan terhadap pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang  bermuatan  pornografi  setidak-tidaknya  didasari  atas  dua  hal,  Pertama,  kebutuhan akan  perlindungan  hukum  dalam  dunia  nyata,  Kedua,  dengan  adanya  internet  semua informasi dapat langsung didistribusikan dan disebarluaskan ke berbagai belahan dunia.
UUITE  tindak  pidana  pornografi  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  1  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
A ncaman pidana dalam UUITE terdapat dalam pasal 45 ayat 1 UUITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Beranjak  dari  ketentuan  pasal  tersebut  ancaman  hukuman  pidana  dalah  selama  6 (enam)  tahun  dan  denda  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  namun  nyatanya terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan hanya diberikan hukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Dalam Putusan majelis hakim terhadap ATFATUL PAKAYA alias APAY pada Pengadilan Negeri  Gorontalo  Utara  tentunya  tidak  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan pelaku  dan  juka  terhadap  dampak  yang  akan  ditimbulkan  kepada  korban.  Aspek  yang memberatkan  tersebut  berupa  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan  dengan  ancaman untuk melakukan hubungan badan dengan Cindrawati Sino (Korban) serta dengan sengaja mempublikasikan melalui story whatsaap dan membangikan kepada teman-temannya.
Perlindungan  terhadap  kehormatan  korbann  merupakan  suatu  hal  yang  sangat diperlukan maka kehadiran UUITE diakui keberadaannya karena digunakan untuk menjaga, memelihara,  dan  melindungi  kehormatan  diri  korban  dan  masyarakat  sebagai  hak  asasi dalam  prinsip  dasar  kemanusian.  Oleh  sebab  itu  penegakan  hukum  terhadap  pelaku Pembuat  dan  penyebar  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi  harus dimaksimalkan  oleh  apparat  penegakan  hukum  guna  guna  memberikan  efek  jera. Penegakan hukum yang maksimal didasari pada akibat yang ditimbulkan dan merupakan aib yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh korban mengingat dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang sudah tersebar tidak akan mudah dihapus dan akan sangat sulit untuk dikendalikan.
Efektifitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pronografi  dengan  Cara Membuat  dan  Menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang Bermuatan Kesusilaan
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu  proses  penegakan  atau  usaha  untuk  mengaktifkan  fungsi-fungsi  norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman dengan memberi sanksi pidana, melainkan juga melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.
Selain  penjelasan  mengenai  penegakan  hukum,  penulis  juga  telah  membahas mengenai  Kepastian  Hukum.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kepastian  hukum  di  sini merupakan sebagai suatu perlindungan terhadap semua orang untuk dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan berdasarkan aturan hukum yang ada.  Tanpa kepastian hukum orang  tidak  akan  mengetahui  apa  yang  harus  diperbuatnya  dan  pada  akhirnya  akan menimbulkan  keresahan,  terlalu  menitik  beratkan  pada  kepastian  hukum,  terlalu  ketat mentaati peraturan hukum maka akan mengakibatkan hukum itu menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Kepastian Hukum dapat ditafsirkan sebagai sebuah kaedah tentang apa yang baik (Goodness) dan yang buruk (Evilness).
Jika  penegakan  hukum  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  penegakan  hukum  akan menghasilkan kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Poin ini sangat lah penting, mengingat banyak sekali problematika-problematika hukum  yang  terjadi  dan  terus  menerus  terulang,  bukannya  berkurang  bahkan  justru bertambah.  Hal  demikian  terjadi  salah  satunya  karena  penegakan  hukum  yang  belum maksimal sehingga tidak terciptanya kepastian hukum di sana.
Salah satu problematika hukum yang saat ini sedang marak terjadi dan sulit diberantas adalah  Tindak  Pidana  pornografi  dengan  cara  membuat  dan  menyebarkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi  yang  kemudian diunggah ke media sosial. Data telah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi berkisar antara 980.533 (sembilan ratus delapan  puluh  ribu  lima  ratus  tiga  puluh  tiga)  kasus,  sementara  sepanjang  tahun  2021 meningkat menjadi kisaran 1.109.416 (satu juta serratus sembilan ribu empat ratus enam belas) konten pornografi yang tersebar di internet.
Salah  satu  penyebab  meningkatnya  jumlah  konten  pornografi  di  internet  adalah penegakan  hukum  yang  lemah  yang  masih  mengedepankan  kompromi.  Padahal  tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi  bukanlah  tindak  pidana  yang  bisa dikompromi dengan mudah, apalagi korban yang menerima sanksi moral dan sosial seumur hidup dari masyarakat hingga memberikan ancaman masa depan bagi korban. pasal 29 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2 008  Tentang  Pornografi  menyatakan  “Setiap  orang yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan, atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupia h)”. Sementara menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribus ikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Berdasarkan  2  (dua)  aturan  pasal  di  atas  menunjukan  adanya  keseriusan  atas penegakan hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan  menyebarkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan pornografi. Namun sayangnya yang terjadi saat ini justru sebaliknya, banyak sekali terdapat kasus-kasus  Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang belum maksimal
dalam penegakan hukumnya seperti halnya sanksi pemidanaan yang tidak maksimal, sanksi denda tidak diterapkan, mengedepankan kompromi atau restorative justice dan lain-lain.
Melalui eefektifitas penegakan hukum yang baik agar terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak  hanya  memastikan  sanksi  pemidanaan  dan  denda  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana pornografi  dengan  cara  membuat  dan  menyebarkan  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi  dijalankan  secara  maksimal,  melainkan diperlukan adanya hal-hal lain yang mendukung penegakan hukum ini seperti contohnuya kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten- konten  pornografi,  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  memberikan edukasi bahaya konten-konten pornografi disebar di media digital, mengadakan seminar dan/atau workshop dan lain-lain sebagainya.
Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan  menyebarkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan pornografi tidak boleh dianggap mudah dan abai, karena disisi lain dampak atas perbuatan Tindak  Pidana  pornografi  dengan  cara  membuat  dan  menyebarkan  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi terhadap korban yang menerima moral dan sosial seumur hidup dari masyarakat hingga memberikan ancaman masa depan bagi korban.

## SIMPULAN
Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:
1) Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  dan  penyebar  dokumen  elektronik  yang bermuatan  pornografi  yang  dilakukan  oleh  ATFATUL  PAKAYA  alias  APAY  yang didakwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  Utara  tidak  dilakukan  secara maksimal karena hanya memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Pelaku menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan pornografi melalui story whatsaap dan diberikan kepada teman-temannya dilakukan dengan sengaja disertai  dengan  ancaman  kepada  korban  agar  tetap  mau  melakukan  hubungan badan.  Penegakan  hukum  dilakukan  tidak  secara  maksimal  karena  tidak memperhatikan niat jahat dari pelaku, kondisi psikologis dan dampak buruk yang diterima  oleh  korban  karena  sulitnya  menghapus  dan  mencegah  penyebaran dokumen  elektronik yang bermuatan  pornografi, sehingga oleh karenanya dapat
dimungkinkan  peristiwa  hukum  yang  sama  akan  terulang  kembali  karena  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  penyebar  dokumen  elektronik  yang bermuatan pornografi.
2) Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  korban  adalah  solusi  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  tindak  pidana  pornografi  dengan  cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan  pornografi.  namun  perlu  diingat  bahwa  efektifitas  penegakan  hukum tidak  hanya  memastikan  sanksi  pemidanaan  dan  denda  terhadap  pelaku  Tindak Pidana  pornografi  dengan  cara  membuat  dan  menyebarkan  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  pornografi  dijalankan  secara maksimal, melainkan diperlukan adanya hal-hal lain yang mendukung penegakan hukum  ini  seperti  contohnya  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  pemerintah untuk  mengontrol  penyebaran  konten-konten  pornografi,  kerjasama  dengan lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  memberikan  edukasi  bahaya  konten-konten pornografi disebar di media digital, mengadakan seminar dan/atau workshop dan lain-lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, “Asas - asas Penting dalam Hukum Acara Pidana”, Surabaya: FH Universitas
Hasanuddin;
Adami Chazawi, “Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan Umum Mengenai  Tegaknya  Tatanan  Kehidupan  Ahlak  dan  Moral  Kesusulaan  yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradad”, Ctk. 1, Malang: Bayumedia Publishing, 2013;
Amiruddin & Zainal asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo

## Persada, 2012;
Asikin zainal, “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press, tahun 2012; A. Ridwan Halim, “Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum”, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987; Bagir Manan, “Lembaga Kepresidenan”, Jakarta: FH UII Press, 2003;
Barda  Nawawi  Arief,  “Perbandingan  Hukum  Pidana”,  Ctk.  9,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo

## Persada, 2011;
Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002; Chidir Ali, “Badan Hukum”, Bandung: PT. Alumni, 2005;
Dellyana Shanty, “Konsep Penegakan Hukum”, Daerah Istimewa Yogyakarta: Liberty, 1998;
Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009;
Erlyn  Indarti,  “Hukum  &  Masyarakat  Sejarah,  Politik,  dan  Perkembangannya”,  Ctk.  1,

## Yogyakarta: Thapa Media, 2018;
Eddy  O.S.  Hirraej.  “Hand  Out  Mata  Kuliah  Teori  Hukum  Semester  Ganjil  2010/2011”, Yogyakarta,  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada, Universitas Gajah Mada, 2011;
Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip - Prinsip Hukum Pidana”, Edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016;
Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, “Buku Ajar Tindak Pidana Khusus”, Sumatera Utara: Usu Press, 2023;
Harun  M.Husen,  “Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia”,  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 1990;
Ishaq,  “Metode  Penelitian  Hukum  Penulisan  Skripi,  Tesis,  serta  Disertasi”,  Bandung:

## Alfabeta, 2017;
Isharyanto, “Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
Krisna Harahap, “Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke–5”, Bandung; Grafiti, 2009;
K. Wantjik Saleh, “Tindak Pidana Korupsi dan Suap”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983);
Lexi J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Rosda Karya, 2008;
Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008; Masri singarimbun dan sofyan effendi, “Metode Penelitian Sosial”, Jakarta: LP3ES, 2004;
Moeljanto,  “Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggunga  Jawab  dalam  Hukum  Pidana,  Pidato diucapkan dalam Uparaca Peringatan Dien Natalis Ke VI Universiras Gajah Mada, di Sitihinggil”, Yogyakarta: pada tanggal 19 Desember 1995;
Moeljatno, “Asas - Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta, 2000;
Mulyana  W,  Kusumah,  “Kejahatan  dan  Penyimpangan:  suatu  Perspektif  Kriminologi”,

## Jakarta: YLBHI, 1988;
M.  Scheitern,  De  “Rechtsstaat”,  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Marwan  Effendy, “Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005;
Miriam Budiardjo, “Dasar - Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008;
Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014;
Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi”,  Bandung:  PT.  Kharisma  Putra
Utama, 2015;
Prajudi Atmosudirjo, “Konstitusi Soviet”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;
Richard West, “Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi”, Jakarta: PT Salemba
Humanika, 2008;
R. Otje Salman Sumodiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung,

## Alumni, 2002;
Rommy Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1992; Renggong Ruslan, “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - Delik di Luar KUHP”, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016;
Sedarmayanti  dan  Syarifudin  Hidayat,  “Metodologi  Penelitian”,  Bandung:  PT  Mandar Maju, 2001;
Sedarmayanti  &  Syarifudin  Hidayat,  “Metodologi  Penelitian”,  Bandung:  Mandar  Maju, 2001;
Satochid Kartanegara,  dan Pendapat- Pendapat Para Ahli  Hukum Terkemuka, “Tentang Hukum Pidana”, Ctk.1, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001;
Soedarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Bandung: Alumni Bandung, 1981;
Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011;
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat”, Jakarta; PT. Raja Gafindo Persada, 2011;
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004;
Soerjono  Soekanto,  “Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”,  Jakarta:

## Rajawali, 1983;
Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006; Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum”, Yogyakarta, Liberty, 1999;
Sudikno  Mertokusumo,  “Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar”,  Ctk.  Ketiga,  Yogyakarta:

## Liberty, 2007;
Sudikno  Mertokusumo,  dan  Mr.  A.  Pitlo,  “Bab - bab  Tentang  Penemuan  Hukum”,
Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993;
Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi”, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2015; T.N. Syamsah, “Tindak Pidana Perpajakan”, Bandung: Alumni, 2011;
Wiryono Prodjodikroro, “Azas - Azas Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Eresco, 1986;
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
undang Hukum Pidana;
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Tranksasi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Alat Sudrajat, “Pornografi Dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal Humanika, Vol. 6, No. 1, Maret 2006;
Euis Supriati, “Efek Paparan Pornografi Pada Remaha SMP Negeri Pontianak Pada Tahun 2018” Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 13 No. 1, 2009;
Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut
Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, Jurnal Ilmu Hukum
Fiat Justitia, Vol. 8, No. 4, Oktober 2014;
Ferdricka  Nggeboe  dan  Ibrahim,  “Penegakan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyebaran Pornografi”, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, Nomor 1, Juni 2022;
Haposan  Siallagan,  “Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  di  Indonesia”,  Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2, Juli 2016;
Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui  Omnibus  Law”,  Jimea  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  dan Akuntansi), Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020;
Masalah Porno, Catatan Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung RI, Harian Abadi, 4 Mei 1970.
Muh. Fakhrihun Na’am dan Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Eyika Berbusana Serta Batasan Ponografi dan Pornoaksi Sebagai Pencegahan kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Teknobuga, Vol. 01, No. 01, 2014;
Wiwik  Widayanti,  “Perang  Orangtua  dalam  Upaya  Pencegahan  Pornografi  Bagi  Anak Melalui Internet Sehat”, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 42, No. 02, 2018;
Sri Mulyani DKK, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -undang dalam Perspektif Restoratif Justice”, De Jure, Vol. 16, No. 3, September 2016;
Suci Flambonita DKK, “Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, Jurnal Abdibas, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik;
https://hot.detik.com/celeb/d-6745710/nasib-nahas-rebecca-klopper-video-syur- disebar-hingga-diperas-rp-30-juta;
https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/;
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id= 7398#:~:text=Secara%20definitif%2C%20hukum%20pidana%20umum,yang%20m engubah%20dan%20menambah%20KUHP;
https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/;
https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-
umum/#:~:text=Tindak%20pidana%20umum%20adalah%20tindak,KUHAP%20seb agai%20sumber%20hukum%20formil;
https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus- lt632846554090f/;
https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-
baru-lt647f0ac6d6a99/;
Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya - Klinik Hukumonline;
Maraknya Kasus Pornografi yang Tersebar di Media Sosial Halaman all - Kompasiana.com; Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021 (suara.com); https://news.bsi.ac.id/2021/09/11/revenge-porn-di-mata-akademisi/ https://www.bernas.id/2023/04/161264/waspada-rekam-jejak-digital-dapat- mempengaruhi-masa-depan-anda/;
Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021 (suara.com).