## Legalitas

## Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan

## M. Zen Abdullah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@gmail.com
Abstrak. Perkembangan  industri  perbankan  dengan  memasuki  era  globalisasi  dan  liberalisasi  pasar  keuangan  saat  ini,  telah mengakibatkan meningkatnya persaingan di antara bank- bank terutama dalam penghimpunan dana. Untuk itu, manajemen bank dituntut  mempunyai  ketrampilan    mengelola  kekayaan,  utang  dan  modal  bank  yang  tercermin  dalam  neraca  bank  dengan  baik. Suatu  hal  yang  lebih  mendasar  dari  keahlian  dan  ketrampilan  di  dalam  mengelola  bank,  diperlukan  prinsif  kehati-  hatian  dan diikuti dengan adanya itikad baik pengurus bank, mulai dari dewan komisaris, direksi dan karyawan bank. Artinya, pengurus bank seharusnya  adalah  pihak  yang  selalu  menjun-jung  tinggi  kode  etik  perbankan  dan  mematuhi  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  bidang  perbankan.  Namun  dalam  praktiknya,  tidak  selamanya  hal  itu  dapat  dijalankan  dengan  baik adakalahnya  tidak  tertutupi  kemungkinan  terjadi  penyim-pangan  yang  mengarah  pada  tindakan  fraud  dengan  melakukan pembobolan  dana  nasabah  yang  dilakukan  internal  bank  itu  sendiri.  Dari  permasalahan  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  yang mendasar, yaitu (1) Hal- hal apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan, dan (2) Bagaimana penyelesaian terhadap terja-dinya tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan. Untuk men- jawab kedua pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian yang bersifaf yuridis normatif ( legal research ). Pendekatan yuridis normatif ( legal research ), yaitu penelitian terhadap hukum positif  dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan. Pendekatan ini mengindentifikasikan dan mengkon-sepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang ber-laku yang dikaitkan dengan tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan.
Kata Kunci :  Perbankan, Nasabah, Tindak pidana pembobolan dana nasabah.
Abstract.  The  development  of  the  banking  industry  by  entering  the  current  era  of  globalization  and  liberalization  of  financial markets, has resulted in increased competition among banks, especially in fund raising. Therefore, bank management is required to have the skills to manage the bank's wealth, debt and capital reflected in the bank's balance sheet well. A more fundamental of the expertise and skills in managing the bank, it is necessary to be careful and followed by the good faith of the bank management, ranging  from  the  board  of  commissioners,  directors  and  employees  of  the  bank.  This  means  that bank  managers  should  be  the party that always adheres to the high code of banking ethics and complies with all applicable laws and regulations in the banking sector. But in practice, it is not always possible to run well if it is not covered by the possibility of food-storage that leads to fraud by breaking customer funds conducted internally by the bank itself. Of these problems raises fundamental questions, namely (1) What  causes  the  criminal  breach  of  customer  funds  in  the  banking  industry,  and  (2)  How  to  resolve  the  criminal  breach  of customer funds in the banking industry. To answer both questions, legal research methods are used. Normative juridical approach (legal research), namely research on positive laws by evaluating the relevant  rule of law. This approach identifies and codified the law as the norm, rules, regulations related to the criminal breach of customer funds in the banking industry.
Keywords: Banking, Customer, Criminal acts of breach of customer funds.

## PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian global saat ini telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga keuangan,  perbankan  memegang  peranan  yang  sangat  pen-ting  dalam  suatu  sistem  keuangan  negara.  Bahkan kontribusi  perbankan  dalam    pereko-nomian  suatu  negara  sangat  signifikan.  Untuk  itu,  setiap  ketentuan  yang  dibuat bertujuan  untuk  menghasilkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  stabil,  menjadi  suatu  keharusan  agar  bank  dapat menjalankan fungsi financial intermediary (perantara keuangan) secara optimal. 1
Sistem  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  efisien  perlu  diwujudkan  dalam  mencapai  kestabilan  dan kesinambungan  sistem  keuangan  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi  nasional.  Untuk  itu,  Bank  Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dengan tujuan, yaitu untuk menciptakan good corporate governance , yaitu suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  untuk  mengarahkan  sekaligus  mengelola  bisnis  perusahaan  kearah peningkatan pertumbuhan  serta pertanggung jawabannya, membentuk sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang epektif serta efisien, mewujudkan infra-struktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan
1 Burhanuddin Abdullah, Membangun Reputasi Perbankan Melalui Kerjasama Kehumasan,
http://www.bi.go.id.retrieved , April 2005.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
yang  sehat,  mendorong  efisiensi  operasional  sistem  perbankan  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  untuk  mewujudkan pemberdayaan serta memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan. 2
Di dunia modern  saat ini, peran perbankan sangat besar  sekali dalam mendorong dan menopang pertumbuhan perekonomian suatu  negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor indutri besar, menengah, kecil, sektor perdagangan,  pertanian,  perke-bunan,  pertambangan,  jasa  dan  perumahan  sangat  membutuhkan  bank  sebagai  mitra dalam  melakukan  transaksi  keuangannya. 3 Boleh  dikatakan  industri  perbankan  memiliki  fungsi  yang  cukup  penting bagi  dunia  usaha,  pelaku  bisnis  dan  masyarakat    dalam  me-nunjang  kelancaran  transaksi  keuangan  yang dibutuhkannya dan sekaligus untuk men-dukung kelancaran usahanya.
Lembaga  perbankan  sebagai  lembaga financial  intermediasi (perantara  keuangan)  dalam  peranannya  tersebut, terdapat hubungan  antara bank dengan nasabahnya dida-sarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu unsur hukum dan  kepercayaan.  Suatu  bank  hanya  dapat  melakukan  kegiatan  dan  mengembangkan  banknya,  apabila  masyarakat percaya  untuk  menempatkan  uangnya  dalam  produk-  produk  perbankan  yang  ada  pada  perbankan  tersebut. Berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  dimaksud,  perbankan  dapat  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  untuk ditempatkan di perbankan dan menyalurkannya  kembali dalam bentuk pemberian  kredit serta memberikan jasa- jasa perbankan lainnya. 4
Kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  (nasabah)  penyimpan  dana,  agar  dapat  dija-lankan  secara  maksimal, lembaga  perbankan  dituntut  dapat  menerapkan  prinsif  kehati-  hatian.  Artinya,  dalam  mengelola  bisnis  perbankan manajemen  bank  harus  bertindak  se-cara  cermat  dan  teliti  dalam  memasarkan  produk  serta  layanan  jasanya,  harus tetap  selalu  konsisten  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-  undangan  di  bidang  perbankan  berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. 5
Penerapan  prinsif  kehati-  hatian  dilakukan  oleh  industri  perbankan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  tingkat keamanan, tingkat kesehatan bank agar dapat dijaga dan terkendali dengan baik serta kestabilan sistem perbankan itu sendiri. 6 Dengan  menerapkan  prinsif  kehati-  hatian  agar  bank  tetap  berada  dalam  keadaan  sehat,    stabil  dan likuid (kemampuan  memenuhi  kewajibannya)  yang  dengan  demikian  diharapkan  dapat  menumbuhkan  keper-cayaan masyarakat  terhadap  industri  perbankan,  dengan  tumbuhnya  kepercayaan  masya-rakat  terhadap  industri  perbankan mengakibatkan bank dapat berperan dengan aktif dalam menjalankan fungsi intermediasi (perantara antara penyimpan dengan peminjam uang). 7
Perkembangan  industri  perbankan  dengan  memasuki  era  globalisasi  dan  liberalisasi  pasar  keuangan  saat  ini, telah mengakibatkan meningkatnya persaingan di antara bank- bank terutama dalam penghimpunan dana.  Untuk itu, manajemen bank dituntut mempu-nyai ketrampilan  mengelola kekayaan, utang dan modal bank yang tercermin dalam neraca bank dengan baik. Suatu hal yang lebih mendasar dari keahlian dan ketrampilan tersebut adalah adanya itikad baik.  Artinya,  pengurus  bank  seharusnya  adalah  pihak  yang  selalu  menjunjung  tinggi  kode  etik  perbankan  dan mematuhi segala peraturan perundang- undangan di bidang perbankan yang berlaku. 8
Industri perbankan sebagai salah satu lembaga perantara aktivitas keuangan di dalam sistem perekonomian juga sering  dinamakan  sebagai  lembaga  bisnis  pengelola  resiko  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/8/PBI/2005  jo  Nomor 11/25/PBI/  2009. 9 Sebagai  lembaga  bisnis  pengelola  risiko,  dituntut  peran,  kemampuan  dan keahlian dalam mengelola manajemen bank  yang selalu memiliki  itikad baik dan dalam  menja-lankan  tugas pokok, fungsi dan wewenangnya selalu mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang perbankan yang berlaku.
Etika  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  menjalankan  aktivitas  bisnis  perbankan,  eksistensi  hukum  yang menjadi rambu- rambu yang menggariskan aturan main ( rule of game ) bagi setiap masyarakat (dunia perbankan) tanpa kecuali,  agar  prilaku  dan  kon-struksi  sosial,  politik,  ekonomi  dan  aspek-  aspek  kehidupan  lainnya  berjalan  di  jalur yang  benar,  aturan  hukum  harus  ditegakkan  supaya  masing-  masing  pihak  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  termasuk  kehidupan  dalam  dunia  perbankan  dapat  menik-mati  kehidupan  damai,  aman  dan  tertib  tidak saling menganggu dan merugikan di antara satu dengan yang lainnya. 10
2 H. Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Sinar Grafika : Jakarta, 2010,Halaman 17.
3 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi , Kencana :Jakarta,2010, Halaman 2.
4 Johannes Ibrahim, Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Refika Aditama : Bandung, 2004, Halaman 1.
5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia , Prenada Media Group : Jakarta, 2012, Halaman 135.
6 Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi ,  PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005, Halaman 293.
7 Sutan Remy Sjahdeini, Sudah Memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana , Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Univ. Airlangga : Surabaya, Oktober 1994, Halaman 13.
8 Zulkarnaen  Sitompul, Tindak  Pidana  Perbankan  dan  Pencucian  Uang  (Money  Loundering), sippm.unas.ac.id,2004, Halaman 2.
9 Rudjito, Kegunaan  Penerapan  Risk  Management  Untuk  Perbankan ,  Artikel,  Jurnal  Hukum  Bisnis,  Jakarta,  2004, Halaman 12.
10 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , Mitra Wacana Media : Jakarta, 2012, Halaman 3.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
Industri  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  seringkali  dihadapi  dengan  berbagai  persoalan  yang  mendasar. Bukan  hanya  menghadapi  persoalan  internal  yang  menyangkut  meminimalkan  pengendalian  berbagai  manajemen risiko  yang  mungkin  dan  akan  terjadi  di  lingkungan  perbankan,  terkait  dengan  ’risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko operasional,  risiko  likuiditas,  risiko  hukum,  risiko  reputasi  dan  risiko  kepatuhan’. 11 Namun  demikian,  lebih  dari  itu industri perbankan dihadapi pula dengan beraneka ragam beban tugas dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Beban tugas dimaksud, meliputi mulai dari kegiatan memasarkan produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan rekening giro, tabungan, deposito berjangka, perdagangan surat berharga, produk kredit dalam bentuk penyaluran dana kredit konsumtif dan juga kredit produktif/komersial, produk jasa layanan di luar penghimpunan dana dan penyaluran kredit  dalam  rangka  menghimpun  pendapatan  non  bunga  ( fee  based  income ),  yaitu  layanan  pembayaran  rekening titipan ( payment point ) listrik, air bersih, layanan transper  (pengiriman uang) dan layanan pertukaran/jual beli valuta asing  ( money  changer )  hingga  layanan  menggunakan  perban-kan  elektronik  ( electronic  banking )  yang  mencakup ATM banking , kartu debit, kartu kredit dan lainnya. 12
Jasa- jasa perbankan  lainnya  yang meliputi penyewaan kotak penyimpan  harta  atau surat-  surat berharga ( safe deposit box ), inkaso (layanan bank untuk penagihan pem-bayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat lain), kustodian (pihak  yang memberikan jasa penitipan efek dan  harta lain  yang berkaitan dengan  efek serta jasa  lain,  termasuk  menerima  deviden,  bunga  dan  lainnya,  menyeleaikan  transaksi  efek  dan  mewakili  pemegang rekening yang menjadi nasabahnya), referensi bank (keterangan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan  kepada  seseorang  atau  badan  usaha  yang  menjadi  nasabahnya  berisikan  identitas  seseorang  atau  badan usaha) dan lainnya. 13
Kompleks    dan  beragam  serta  variatifnya  layanan  produk  dan  layanan  jasa-  jasa  per-bankan  yang  ditawarkan dan dipasarkan industri perbankan pada masyarakat, dengan jumlah dana yang dikelola  aktivitas bisnis cukup besar, melibatkan  banyaknya  nasabah  dari  berbagai  jenis  produk,  termasuk  aktivitas  penyaluran  kredit  yang  bervariatif, dengan  layanan-  layanan  jasa  beragam,  penggunaan  tehnologi  ( electronic  banking )  yang  jang-kauannya  cukup  luas dan  memudahkan  dalam  transaksi  antar  nasabah,  lemahnya  sistem  pengawasan  internal  ( internal  control )  yang dilakukan  bank  yang  bersangkutan  maupun  pengawasan  otoritas  yang  berwenang  (Otoritas  Jasa  Keuangan),  adanya moral hazard (prilaku  jahat), mengakibatkan  industri  perbankan  rentan  akan  terjadi  penyimpangan- penyimpangan/penyalahgunaan  kewenangan  yang  mengarah  pada  perbuatan  melanggar  hukum,  baik  pelanggaran yang  berakibat  dijerat  dan/  atau  diterapkan  sanksi  perdata,  sanksi  administratif  maupun  yang  berupa  sanksi  pidana yang berkaitan dengan menja-lankan bisnis bank. 14
Penyimpangan-  penyimpangan  yang  mengarah  pada  suatu  perbuatan  dan/atau  “tindak  pidana  di  bidang perbankan”  memiliki  istilah  dan  pengertian  serta  cakupan  yang  cukup  luas,  tidaklah  identik  dan/  atau  sama  dengan “tindak  pidana  perbankan”  karena  keduanya  memiliki  pengertian  dan  cakupan  yang  berbeda  dilihat  dari  dimensi materi  dan  penga-turannya.  Apabila  tindak  pidana  perbankan  diartikan  setiap  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang- undang Nomor 10  Tahun  1998,  sedangkan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  diartikan  setiap  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan yang diatur di dalam dan di luar ketentuan Undang- undang Perbankan. 15
Di  dalam  ketentuan  pasal  46  hingga  pasal  50A  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat beberapa jenis tindak pidana perbankan, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  dan  tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi. 16
Selain  tindak  pidana  perbankan  yang  terdapat  dan  diatur  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat juga tindak pidana yang berkaitan dengan  kegiatan  perbankan  lainnya,  seperti  tindak  pidana  pemalsuan  warkat  dan/  atau  dokumen  bank  dalam  pem- berian kredit, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah dan lainnya yang diatur dalam pasal 263, pasal 264, pasal  372  dan  pasal  374  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Nomor  1  Tahun  1946.  Penyalahgunaan wewenang/jabatan  sebagai  direk-si,  pejabat  dan  pegawai  bank  dengan  menerima  imbalan,  hadiah  dan  lainnya  yang dijerat  dan  diatur  dalam  Undang-  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999  yang
11 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mahdar Maju : Bandung, 2000, Halaman 58.
12 Try Widiyon, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2006, Halaman 195.
13 Ibid , Halaman 219.
14 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan , Nuansa Aulia : Bandung, 2013, Ha-laman 185.
15 H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana  di Bidang Perbankan , Alumni : Bandung, 1986, Halaman 45.
16 Zulkarnaen Sitompul, Memberantas Kejahatan Perbankan : Tantangan Pengawasan Bank , zulsitompul.files.wordpress.com, 2005, Halaman 2.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun  2001,  tindak  pidana  yang  berkaitan  bank  sebagai  kustodian dan  tindakan  bank  sebagai  wali  amanat,  dimana  bank  tidak  memiliki  izin  dan  tidak  terdaftar    di  pasar  modal  yang melanggar  Un-dang-  Undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun  1995,  tindak  pidana  menyimpan  uang  hasil  kejahatan (kejahatan korupsi, narkotika, perdagangan senjata gelap, perampokan) yang dananya ditempatkan di perbankan yang diatur dengan Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang nomor 8 Tahun 2010 dan lainnya.
Tindak  pidana  perbankan  baik  yang  diatur  di  dalam  Undang-  undang  Perbankan  maupun  yang  berada  di  luar Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang di-perbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam praktiknya dapat ter-jadi salah  satunya tindak pidana pembobolan dana  nasabah dengan modusnya bervariasi, seperti pada kasus pemalsuan dokumen yang terjadi di Bank Syariah Mandiri tahun 2014- 2015 yang melibatkan dua orang karyawan Bank Syariah Mandiri yaitu Manager Marketing dan Trade Specialist Officer Cabang Gatot Subroto dengan  nilai  kerugian  mencapai  50  milyar.  Kasus  lainnya  adalah  penawaran  bilyet  deposito  palsu  oleh  oknum karyawan  berstatus  kepala  Kantor  Kas  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  total  kerugian  nasa-bah  akibat  bilyet  deposito palsu  mencapai  256  Milyar,  dengan  menawarkan  tingkat  bunga  cukup  tinggi  melebihi  yang  ditetapkan,  dengan memalsukan  spesimen  tanda  tangan  dan  data  nasabah.  Pembobolan  dana  nasabah  terjadi  juga  di  Bank  Permata, pelakunya  mantan  kepala  cabang  Bank  Permata  Kenari  Jakarta  Pusat  bekerja  sama  dengan  Direktur  Keuangan  PT. Bali  Tour  Development  Corporation,  kedua  tersangka  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dengan  mencairkan  dana deposito  berjangka  palsu  tanpa  konfirmasi  dengan  pemilik  deposito  milik  perusahaan.  Kerugian  dari  perbuatan  ini sebesar 6 milyar. 17
Kasus  pmbobolan  dana  nasabah  terjadi  juga  di  Bank  Mega  yang  melibatkan  PT.  Elnusa.  Dana  deposito berjangka dalam bentuk on call milik PT. Elnusa sebesar 111 Milyar yang tersimpan di brankass Bank Mega Jababeka Cikarang, Bekasi dinyatakan hilang secara  sepihak oleh Bank Mega. Modus raibnya  sejumlah dana tersebut melalui pemalsuan bilyet deposito dan spesimen tanda tangan pejabat Elnusa yang dilakukan oleh kepala cabang Bank Mega Jababeka. 6 orang jadi tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Keuangan PT. Elnusa dan kepala  cabang Bank Mega  Jababeka.  Begitu  juga  yang  terjadi  di  Bank  CIMB  Niaga  Cabang  Jemursari  Surabaya  yang  sempat  menjadi Relationship  Manager,  dengan  membuat  aplikasi  pengajuan  rekening  baru  atas  nama  seorang  nasabah  lalu memindahkan  dana  melalui e-banking .  Sebagai  seorang  manajer,  ia  memiliki  akses  untuk  melihat  data  pribadi nasabah,  sementara    tanda  tangan  nasabah  yang  dibobol  rekeningnya  dipalsukan.  Kasus  pembobolan  dana  nasabah yang  cukup  fenomenal  dan  membuat  gempar  publik  adalah  pembobolan  rekening  nasabah  yang  kemudian  ber- kembang  menjadi  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  Inong  Malinda  man-tan Relationship  Manager Citibank di kantor cabang Citibank Landmark Jakarta Selatan. Modus operandi yang dilakukan adalah memindahkan sejumlah  dana  milik  nasabah  tanpa  seizin  pemilik  dana  ke  beberapa  rekening  yang  dikuasai  termasuk  rekening  adik kan-dung,adik  ipar  serta  suaminya.    Dalam  melakukan  transper  dana  dari  rekening  nasabah Citigold  Citibank Landmark dengan cara meminta  tanda tangan nasabah dalam formulir transper  yang masih kosong  atau belum diisi. Kolom  tanda  tangan  dalam  formulir  transper  bahkan  sering  diisi  sendiri  oleh  Malinda  Dee  tanpa  persetujuan  atau permintaan dari nasabah. Data- data yang ditulis dalam formulir adalah data yang tidak sah atau palsu. 18
Kasus lainnya yang terbaru pembobolan dana nasabah yang menimpa Winda Earl alias Atlet e-sport Winda D Lunardi dan ibunya Floletta Lizzy Wiguna, yang kehilangan uangnya sejumlah 22 milyar di Maybank Indonesia, yang dilaporkannya pada pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0239/V/2020Bareskrim tanggal 8 Mei 2020. Kasus raibnya uang  tersebut bermula  saat  korban datang  ke Maybank  Indonesia di Cipulir Ja-karta  Selatan. Winda ditawari pelaku berinisial  A  selaku  kepala  cabang  untuk  membuka  simpanan  berupa  rekening  berjangka,  korban  tergiur  karena ditawari  bunga  yang  cukup  tinggi  dibanding  produk  bank  lainnya.  Belakangan  diketahui  pelaku  A  benar-  benar membuat  rekening  berjangka  sesuai  dengan  yang  dijanjikannya  di  Maybank  Indonesia.  Pelaku  memalsukan  semua data-  data  untuk  membuat  korban  percaya  bahwa  dirinya  sudah  dibuatkan  rekening  berjangka  tersebut.  Uang  milik korban selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari korban, pelaku mentransper uang milik korban ke rekan- rekannya,diputar  dengan  harapan  bisa  mendapat  untung.  Korban  baru  menyadari  uang  miliknya  disalahgunakan pelaku saat dirinya mendapatkan saldo di rekening hanya tersisa 600 ribu rupiah dan rekening ibunya tersisa 17 juta rupiah.  Kasus  pengurasan  rekening  Winda  terjadi  sejak  Mei  2016  hingga  komplain  ke  Maybank  pada  17  Februari 2020 dan berakhir dengan penyidikan polisi pada Mei 2020. 19
Tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah  yang  terjadi  sering  melibatkan  orang  dalam  bank  itu  sendiri. Sebenarnya, sulit  sekali membobol dana nasabah  jika bukan dilakukan oleh orang di dalam bank itu sendiri, apalagi sistem  kontrol  berjalan  dengan  baik.  Modus  pemalsuan,  penipuan  dan  penggelapan  atas  dana  nasabah,  masih berpeluang  terjadi  di  era  digital  ini.  Menariknya  untuk  dicermati  adalah  bahwa  sebagian  besar  tindak  pidana
17 Pembobolan Bank dan Bagaimana Penjahat Kerah Putih Beraksi,ppatk.go.id, Juni 2018.
18 Ibid.
19 Kompas.com, Kronologi Lengkap Kasus Uangnya 22 Milyar Winda Earl dan pembelaan Maybank.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
pembobolan dana nasabah selalu melibatkan oknum orang dalam bank itu sendiri, mulai dari teller sampai dengan top level di perbankan tersebut.
Permasalahan  yang  beragam  dan  variatif  serta  modus  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perbankan  yang terjadi  saat  ini,  terlihat  secara  kasat  mata  bahwa  perkembangan  tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah  kian  hari makin meningkat, baik dari sisi kuali-tas maupun kuantitasnya. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga dapat dilakukan oleh orang di dalam bank itu sendiri (dewan komisaris, direksi, pejabat dan  pegawai  bank  dan  pihak  teralifiasi)  dan  dapat  pula  terjadi  kerja  sama  antara  orang  dalam  maupun  orang  di  luar bank. Dengan demikian, beragam  variatif dan modus tindak pidana pembobolan dana  nasabah di industri perbankan yang terjadi yang dilakukan terhadap bank sebagai korporasi dapat diklasifikasikan jenisnya, 20 yaitu  yang menjadikan bank  sebagai  sarana  ( crime  through  the  bank ),  bank  sebagai  sasa-ran/  objek  kejahatan (crime  against  the  bank )  dan bank  sebagai  pelaku  kejahatan  ( crime  by  the  bank ).  Dari  kasus  tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah,  sehingga yang men-jadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut : 1. Hal- hal apakah yang menyebabkan terjadi tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan ?, dan 2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri per-bankan  tersebut ?

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  bersifat  yuridis  normatif  ( legal  research ).  Pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  terhadap  hukum  positif    dengan  cara  melakukan  evaluasi  terhadap  kaidah  hukum  yang  relevan. 21 Pendekatan  ini  mengindentifikasikan  dan  mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  pera-turan  perundang- undangan  yang  berlaku. 22 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan legal  research digunakan  untuk mengkaji  kaidah-kaidah  hu-kum  berlaku  terutama  yang  dikaitkan  dengan  penyelesaian  tindak  pidana  pem-bobolan dana nasabah di industri perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hal- hal Yang Menyebabkan Terjadi Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah
Tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah  di  industri  perbankan  dapat  terjadi  se-tiap  saat    disebabkan  oleh beberapa hal, di antaranya ;

## Lemahnya pengawasan internal oleh manajemen bank
Pengawasan  penting  untuk  dilaksanakan,  mengingat  pengawasan  tersebut  da-pat  mempengaruhi berkembangnya  organisasi  atau  tidak  dan  lebih  penting  lagi  untuk  menelaah  apakah  pelaksanaan  pekerjaan  telah sesuai  rencana,  perintah,  tu-juan  dan  kebijaksanaan  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Artinya, kehadiran  pengawasan  sebagai  suatu  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. 23 Dengan adanya  pengawasan internal merupakan alat yang dapat membantu pimpinan bank dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik.
Satuan  pengawasan  internal  merupakan  proses  kebijaksanaan  atau  prosedur  yang  dijalankan  dewan komisaris,direksi,  manajemen  dan  personel  lainnya  dalam  suatu  organisasi  yang  dirancang  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  mengenai  keandalan  pelaporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peratu-ran  yang berlaku,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi  serta  untuk  menjaga  aktiva  perusahaan.    Sistem  pengendalian  intern  harus diberdayakan  agar  kegiatan  opera-sional  bank  dapat  berjalan  secara  sehat,  aman  dan  terkendali.  Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan epektif menjadi tanggungjawab jajaran manajemen bank. Selain itu, manajemen  bank  juga  berkewajiban  untuk  meningkatkan risk  culture yang  epektif  pada  organisasi  bank  dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.
Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dan kecurangan. Sebaliknya,  apabila  pengendalian  internal  cu-kup  kuat  dan  baik,  maka  kemungkinan  akan  terjadinya  kecurangan peluangnya  sangat  kecil.  Keepektifan  pengendalian  internal  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam  upaya
20 M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan , Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, Volume 9, No. 21, 2002, Halaman 9.
21 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Radja  Grafindo Persada, 1994, halaman 13.
22 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  “ Perbandingan  Antara  Penelitian Hukum  Normatif  dengan Penelitian  Hukum  Empiris”, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991, halaman 45.
23 Sujamto, Aspek- aspek Pengawasan di Indonesia , Rineka Cipta : Bandung, 1987, Halaman 53.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
pencegahan  kecenderungan  kecurangan.  Dengan  adanya  pengen-dalian  internal  sehingga  pengecekan  akan  terjadi secara otomatis terhadap pe-kerjaaan seseorang oleh orang lain. 24
Fungsi  satuan  pengawasan  internal  dan  sistem  pengendalian  intern  di  dalam  penerapan  tata  kelola  perusahaan perbankan,  apabila  belum  optimal  dijalankan  perusahaan  yang  dilakukan  manajemen  bank,  sehingga  hal  ini  dapat membuka  peluang  terjadinya  kecurangan  dan  penyimpangan  yang  mengarah  kepada fraud yang  dilakukan  oleh manajemen bank itu sendiri, mulai dari level tingkat karya-wan bawah sampai level tingkat atas. Belum maksimalnya tata kelola perusahaan dapat dimanfaatkan pengurus bank untuk memperkaya diri sendiri tanpa mem-perhatikan kode etik perbankan yang berlaku.
Berbagai kasus pembobolan dana nasabah bank yang melibatkan karyawan bank merupakan pertanda karyawan bank yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola dana masyarakat (nasabah), jika belum maksimal diperhatikan dan/ atau dipantau aktivitas kesehariannya dari satuan pengawasan internal, termasuk gerak gerik dan sikapnya setiap saat oleh pengawas internal bank, dapat mem-buka celah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan untuk memper-kaya diri sendiri.
Diakui  dalam  praktiknya  penerapan  prinsif know  your  customer (prinsif  mengenali  nasabah)  yang  selama  ini dilakukan oleh pengurus bank  boleh dikata-kan sudah berjalan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari penerapan prinsif kehati- hatian dalam dunia perbankan yang dimaksudkan untuk menjaga keper-cayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Prinsif mengenal nasabah ini dijalankan bank berdasarkan Peraturan Bank Indo-nesia  (PBI)  Nomor  3/10/PBI/2001  sebagaimana  yang  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/21/PBI/2003,  tentang  Penerapan  Prinsif  Mengenal  Nasabah.  Prinsif  mengenal  nasabah  yang  diterapkan  untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurikan. 25 Aktivitas ini dilakukan oleh manajemen bank, agar bank ti-dak dipergunakan oleh  nasabahnya  sebagai tempat untuk menyembunyikan uang hasil dari berbagai macam kejahatan.
Jika  prinsif  mengenal  nasabah  sudah  dilakukan  oleh  manajemen  bank.  Namun  demikian  lain  halnya  dengan prinsif  mengenal  karyawan  ( know  your  employee ),  prinsif  ini  belum  diberdayakan  secara  maksimal  oleh  pengurus bank.  Padahal  prinsif  mengenal  karyawan  itu  merupakan  mata  rantai  yang  cukup  penting  dilaksanakan  sedemikian rupa, untuk memperkecil risiko terjadinya tindak pidana pembobolan dana nasabah oleh karyawan (orang dalam bank itu  sendiri).  Prinsif  mengenal  karyawan  ( konow  your  employee )  di  lingkup  perusahaan  perbankan,  harus  ditata  dan dikelola  secara  baik,  Bagaimana  menciptakan  agar  karyawan  yang  bekerja  di  industri  perbankan  memiliki  rasa tanggungjawab  yang    begitu  besar  untuk  menjaga  kredibilitas  nama  baik  perbankan  tersebut  dan  selalu  terjaga integritasnya, sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminilisir.
Begitu  juga  peran  kepatuhan (compliance  unit )  yang  dilakukan Internal  Audit jika  belum  berfungsi  dengan baik, hal ini dapat  menjadi celah dan membuka peluang  terjadinya pembobolan dana nasabah di industri perbankan yang  dila-kukan  pengurus  bank. Internal  Auditor apabila  berfungsi  dan  berjalan  dengan  baik,  seharusnya  mampu mendeteksi  tindak  pidana  yang  terjadi  termasuk  pem-bobolan  dana  nasabah  yang  melibatkan  orang  dalam  dan kemudian  mendis-kusikannya  dengan  manajemen  masalah  yang  dihadapi  dan  langkah-  langkah  yang  diperlukan secara  dini  untuk  mencegah  dan  memperbaikinya.  Peran  unit  ke-patuhan  harus  dimaksimalkan.  Untuk  itu,  beberapa prinsip  yang  diterbitkan  oleh basel  commitee  on  banking  supervision untuk  mengefektifkan  fungsi  unit  kepa-tuhan pada bank harus diterapkan secara baik oleh pengurus bank.
Peran  kepatuhan  dalam  lingkup Internal  Audit sangat  penting  untuk  ditingkatkan  fungsinya  yang  diharapkan dari  fungsi  tersebut  untuk  membantu  semua  tingkatan  manajemen  dalam  mengamankan  kegiatan  operasional  bank yang melibatkan dana dari masyarakat. Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana merupakan misi dari Internal Audit bank, sehingga berbagai macam kepentingan pihak terkait, pemilik, manajemen, pe-gawai dan nasabah,  walaupun terdapat perbedaan  kepentingan pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya  bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 26
Penerapan prinsip keterbukaan penting untuk dilakukan oleh  pengurus bank, agar pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan maksimal. Bukti yang tersedia bahwa pasar memberikan peringatan dini yang  sangat baik tentang  adanya  bank  bermasalah.  Perlunya  penerapan  prinsip  keterbukaan  mengingat  kompleksitas  bisnis  perbankan menuntut keterbukaan tentang manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan  mengenai  permodalan,  sehingga  dapat  memfasilitasi  disiplin  pasar.  Keterbukaan  yang  tepat  waktu mengenai  informasi  tersebut  memungkinkan  pengawas  dan  peserta  pasar  melakukan  penilaian  yang  lebih  sempurna tentang bagaimana suatu bank memelihara kesehatan dan mengamankan dana nasabahnya dengan baik.
24 Wilopo, Pengaruh Keepektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi,Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi Serta Moralitas Manajemen Terhadap Prilaku Tindak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia), Disertasi Universitas Airlangga, 2006.
25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.
26 H.R. Daeng Naja, Legal Audit Operasional Bank , PT. Citra Adytia Bakti : Bandung, 2006, Halaman 23.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri Perbankan

## Pengawasan ekternal oleh otoritas yang berwenang belum optimal
Berbeda  dengan  sektor  usaha  lain,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  ter-tentu  bukanlah  merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri serta terlepas dari kepercayaan terhadap bank lainnya dan sistem perbankan secara keseluruhan.  Dalam  beberapa  kejadian,  hilangnya  kepercayaan  terhadap  suatu  bank  seringkali  menjalar  secara  cepat kepada  bank  lainnya  yang  secara  jelas-  jelas  tidak  mempu-nyai  hubungan  sedikitpun  dengan  bank  yang  pertama. Untuk dapat memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan diperlukan sinergitas penga-wasan oleh otoritas yang berwenang.
Di  Indonesia,  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  industri  per-bankan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011  adalah  Otoritas  Jasa  keuangan.  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk mengendalikan  atau  mengawasi  merupakan  kewenangan  yang  paling  mendasar  yang  diperlukannya,  agar  perbankan tetap  sehat  dan  terkendali  dalam  menjalankan  aktivitas  bisnisnya.  Pengawasan  bank  yang  dilakukan  otoritas  yang berwenang    dapat  dilakukan  me-lalui  pengawasan  tidak  langsung  ( off  site  supervision )  dan  pengawasan  secara langsung (on site examination ). 27
Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan otoritas  yang berwenang  yang dapat dilakukan melalui  alat pantau,  seperti  ;  laporan  berkala  yang  disam-paikan  oleh  bank,  laporan  hasil  pemeriksaan  dan  informasi  lainnya. Dengan  data  yang  diperoleh  melalui  alat  pantau  tersebut  otoritas  pengawas  melakukan  peni-laian  terhadap  keadaan usaha dan kesehatan bank. Sedangkan pemeriksaan secara langsung dilakukan otoritas yang berwenang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan secara langsung ini bertujuan untuk mem-peroleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik- praktik yang tidak sehat yang membaha-yakan kelangsungan usaha bank. 28
Pelaksanaan  pengawasan  yang  diikuti  dengan  pemeriksaan  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  meyakini kebenaran  data  yang  dilaporkan  bank,  menggali  lebih  lanjut  informasi/kesalahan  yang  dihadapi,  melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan action program serta untuk tujuan- tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini. Kegiatan pemeriksaan tidak dilakukan sepanjang waktu, namun pada waktu yang tidak tertentu tergantung pada  sejauhmana  suatu  bank  dipandang  mengandung  potensi  problem  yang    memerlukan  pemeriksaan.  Cakupan pemeriksaan  meliputi  aspek  keuangan  dan  manajemen  bank  serta  aspek-  aspek  lainnya,  baik  yang  bersifat  intern maupun yang bersifat ektern yang di-pandang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja  dan kelangsungan usaha bank.  Beberapa  contoh  dari  kegiatan  pemeriksaan  antara  lain  pemeriksaan  umum,  pemeriksaan  kualitas  aktiva produktif, foreign exchage  and money market dan pemeriksaan tehnologi sistem informasi.
Hasil  kedua  jenis  pengawasan  bank,  baik  pengawasan  secara  tidak  langsung  dan  pengawasan  langsung dipadukan dengan judgement pengawas bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank digolongkan ke  dalam  em-pat  katagori,  yaitu  sehat,  cukup  sehat,  kurang  sehat    dan  tidak  sehat.  Tingkat  ke-sehatan  bank  secara otomatis diturunkan menjadi tidak sehat ketika ditemukan satu atau lebih kondisi- kondisi, seperti ; perselisihan intern dalam  kepemilikan/  kepengurusan  bank,  campur  tangan  pihak  ketiga  dalam  pengelolaan  bank, window  dressing dan praktik bank dalam bank. 29
Dari  berbagai  kasus  tindak  pidana  perbankan  yang  terjadi  di  Indonesia,  se-perti  ;  penipuan,  pencurian,  kredit fiktif,  penggelapan  dana  nasabah  dan  kasus  perbankan  lainnya,  diharapkan  perlu  lebih  dioptimalkan  lagi  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  otoritas  yang  berwenang  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  dalam  mela-kukan  pemantauan  dan pengawasan  terhadap  industri  perbankan,  baik  penga-wasan  secara  tidak  langsung  maupun  pengawasan  secara langsung.  Pengawasan  secara  langsung  lebih  diberdayakan  lagi  dengan  melakukan  inpeksi  dan  inves-tigasi  terhadap manajemen  pengelola  usaha  bank,  dengan    mengedukasi  manaje-men  bank  (dewan  komisaris,  direksi  dan  manager bank),  agar  perlu  terus  menerus  ditingkatkan  pengawasan  yang  dilakukan  manajemen  bank  secara  berlapis,  sistem pengelolaan manajemen risiko yang  handal dan  penerapan sistim anti fraud .
Untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil  berbagai  terobosan  dengan  mem-perkuat  regulasi  sektor  perbankan.  Dari  internal  bank,  sudah  diatur kewenangan  komisaris,  dibawah  komisaris  ada  komite-  komite  (komite  manajemen  risiko,  komite  audit,  komite nominasi dan renuminasi). Di level direksi ada juga risk management. Artinya, ring satu  pencegahan fraud sudah ada di  internal  bank,  mulai  dari  komisaris,  ada  komite-  komite  yang  membantu  dewan  komisaris, risk  management maupun unit anti fraud yang berada di bawah direksi perbankan.  Untuk ring kedua pencegahan fraud yang dilakukan internal  bank,  yang  masih  belum  memadai  dan  perlu  ditingkatkan  pengawasannya.  Dalam  proses  Pengatu-ran mengenai  pencegahan  fraud  di  industri  perbankan  telah  berlaku  sejak  tahun  2011  dan  terakhir  disempurnakan  pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  39/POJK.03?2019,  tentang  Penerapan  Strategi  Anti  Fraud. Diharapkan  dengan  adanya  pengawasan  berlapis  dari  setiap  unit  kerja  organisasi  manajemen  bank,  minimal  dapat
27 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses : Jakarta, 2014, Halaman 152.
28 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia , Prenada Media Group : Jakarta, 2020, Halaman167.
29 Andrian Sutedi, Op, Cit , Halaman  155.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
dicegah  terjadinya  fraud/penyimpangan  dalam  pengelolaan  usaha  bank  termasuk  tindak  pidana  pembobolan  dana nasabah.
Terhadap  manajemen  bank  yang  pengawasannya  lemah  di  lingkup  usaha  bank  yang  dijalankannya,  sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan karyawannya, yang merugikan kepen-tingan  nasabah  dari  berbagai  kasus  yang  terjadi  seperti  ;  penipuan,  pencurian,  kredit  fiktif,  penggelapan  dana nasabah  dan  lainnya.  Perlu  diambil  tindakan  tegas  oleh  otoritas  pengawasan  yang  berwenang  dengan  memberikan sanksi  yang  te-gas,  baik  berupa  pemberian  sanksi  administratif  dan  sanksi  denda  lainnya    terha-dap  bank  tersebut sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun 1998,tentang Perbankan atas segala penyimpangan dan kesalahan yang terjadi yang dilakukan karyawannya.

## Penyelesaian Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah di Industri Perbankan
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, salah satu jenis nasabah ada-lah nasabah penyimpan dana, yaitu  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan nasabah.  Hubungan  antara  nasabah  dengan  bank  adalah  hubungan  antara    konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  diatur dalam  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan  Kon-sumen.  Hubungan  tersebut  dapat memberikan  jaminan  kepada  nasabah  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  yang  diberikan  oleh  bank sebagai lembaga keper-cayaan.
Perlindungan  hukum  tersebut  dalam  bentuk  bank  wajib  “memberikan  kompen-sasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya  (pasal  4  hurup  h  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999)”.  Bank  sebagai  pelaku  usaha  juga bertanggungjawab  “memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (pasal 19 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999)”. Ganti rugi dapat berupa “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara  nilainya  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku”.
Pemberian  ganti  rugi  tidaklah  menghapuskan,  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsure  kesalahan.  Namun  demikian,  pemberian  ganti  rugi  tidak  berlaku  jika  pelaku usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan  konsumen..  Jika    salah  satu  penyebab terjadinya  pembobolan  dana  nasabah  yang  dialami  merupakan  kesa-lahan  dari  pihak  bank,  naabah  berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak bank tersebut.
Dalam  ranah  hukum,  seseorang  tentu  harus  bertanggungjawab  terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Hal  ini  disebut  dengan  tanggungjawab  kualitatif,  yaitu  orang  yang bertanggungjawab  karena  orang  itu  memiliki  suatu  kualitas  tertentu.  Sesuai  dengan  penerapan  hukum  di  Indonesia, seorang  konsumen  yang  mengalami  kerugian  dari  pelaku  usaha,  termasuk  nasabah  kepada  bank,  dapat  menggugat pihak  yang  menimbulkan  kerugian  atas  produk  dan  jasa  yang  dipasarkannya.  Kualifikasi  gugatan  yang  lazim dipergunakan adalah wan-prestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum. Dalam  gugatan  adanya  wanprestasi,  maka  terdapat  hubungan kontraktual antara  konsumen  dan  pelaku usaha/produsen.  Kerugian  yang  dialami  nasabah  tidak  lain  adalah  karena  tidak  dilaksanakannya  prestasi  oleh  bank sebagai  pelaku  usaha.  Apa-bila  tidak  terdapat  hubungan kontraktual antara  nasabah  dengan  bank,  maka  tidak  ada tanggungjawab  (hukum)  pelaku  usaha  terhadap  nasabah.  Hal  inilah  yang  dikenal  dengan  doktrin  yang  mengandung prinsif “tidak ada hubungan kontraktual , tidak ada tanggungjawab”.
Di  dalam  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan  Konsu-men,  dalam  konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah diatur ada beberapa ketentuan, 30 yaitu : a. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Subjek  hukum  tindak  pidana  Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  pelaku  usaha.Pelaku  usaha  yang termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah  perusa-haan,  korporasi,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  koperasi,  importir, pedagang,  distri-butor  dan  lainnya.  Dalam  hal  ini  termasuk  juga  bank  pemerintah  maupun  swasta  dan  juga  bank perkreditan rakyat.
b. Hak gugat lembaga konsumen
Lembaga konsumen atas nama kepentingan konsumen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku  usaha  yang  merugikan  kepentingan  konsumen  (pasal  46  ayat  1  hurup  c  UUPK).  Disini  lembaga perlindungan  kon-sumen  mempunyai  hak  gugat  ( legal  standing  to  sue )  kepada  pelaku  usaha,  lepas  ada  tidaknya surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.
c. Gugatan kepentingan kelompok
30 Az. Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Pustaka Yustisia : Jogya-karta, 2011, Halaman 127.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
Terhadap sangketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar. Padahal ini persoalan menyangkut hal  yang  sama,  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  kepentingan  kelompok  ( class  action )  kepada  pelaku  usaha (pasal 46 ayat 1 hurup b UUPK). d. Beban pembuktian terbalik
Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencema-ran dan/atau kerugian konsumen akibat  menggunakan  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan  (pasal  19  ayat  1  UUPK).  Ganti  rugi dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  da/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya  atau perawatan  kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan yang  berlaku.  Pada  umumnya  nasabah  akan  mengalami  kesulitan  untuk  membuktikan  unsur  ada  tidaknya  kesa- lahan  atau  kelalaian  pelaku  usaha.  Untuk  itulah  dianut  doktrin producliability ,  dimana  tergugat  dianggap  telah bermasalah  ( premsumption  of  guilty )  kecuali  ia  mampu  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  kelalaian  atau kesalahan,  maka  ia  harus  memikul  risiko  kerugian  yang  dialami  pihak  lain  karena  mengkomsumsi  atau menggunakan produknya.
Sedangkan  dalam  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar/melawan  hukum,  hubungan  kontraktual  tidaklah diisyaratkan jika dilihat dari aspek  hukum perdata. Dari aspek  hukum perdata dengan menggunakan  ketentuan pasal 1365  KUHPerdata,  yg  mengatur  mengenai  kewajiban  mengganti  kerugian  apabila  perbuatan-  perbuatan  tersebut merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  suatu  perbuatan  dapat  dinyatakan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum apabila  memenuhi  beberapa  unsur,  yaitu  ;  (a)  Adanya  suatu  perbuatan,  (b)  Perbuatan  melawan  hukum,  (c)  Adanya kesalahan  dari  pihak  pelaku,  (d)  Adanya  kerugian  bagi  korban,  dan  (e)  Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. 31
Dalam  pasal  1365  KUHPerdata,  ditegaskan  “Setiap  orang  bertanggungjawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang disebabkan  karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaian  atau  kurang  hati- hatinya”. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dalam kasus pembobolan dana nasabah, unsur- unsurnya ;
a. Adanya  suatu  perbuatan,  dalam  kasus  pembobolan  dana  nasabah  yang  dilakukan  salah  satu  karyawan  bank dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan dan lainnya yang seolah asli ditanda tangani nasabah,
b. Unsur  perbuatan  melawan  hukum  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan  yang  dilakukan  salah  satu  karyawan  telah melakukan    perbuatan  melawan  hukum  yang  ber-tentangan  dngan  hak  orang  lain  dan  bertentangan  dengan kewajiban sebagai kar-yawan, yaitu dengan melakukan pengalihan dana tanpa sepengetahuan dan kon-firmasi dari nasabahnya,
c. Unsur  kesalahan  telah  terpenuhi  oleh  salah  satu  karyawan  bank  karena  mela-kukan  perbuatan  melawan  hukum tersebut  secara  sengaja,  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  memindahkan  dana  nasabah  ke  rekening  pribadi  atau pihak lain,
d. Unsur  kerugian  adalah  mengenai  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  perbuatan  melawan  hukum  melakukan pembobolan  dana  nasabah,  sehingga  menimbulkan  kerugian  hilangnya  uang  nasabah  yang  dilakukan  salah  satu karyawan bank, dan
e. Hubungan  sebab  akibat  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan.  Unsur  ini  telah  terpenuhi  karena  akibat perbuatan  salah  satu  karyawan  bank  yang  me-lakukan  pembobolan  dana  nasabah  telah  mengakibatkan  kerugian bagi nasa-bahnya.
Terpenuhinya unsur- unsur tersebut menunjukkan telah terjadi perbuatan mela-wan hukum yang mengakibatkan adanya  kewajiban  bank,  untuk  mengganti  kerugian  kepada  nasabahnya  yang  menjadi  korban  pembobolan  dananya. Ketentuan  pasal  1365  KUHPerdata  saling  keterkaitan  dengan  pasal  1367  KUHPerdata,  yang  me-nyatakan  “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan ka-rena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang  disebabkan  karena  per-buatan  orang-  orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  orang-  orang yang  berada  dibawah  pengawasannya”.  Bank  sebagai  pelaku  usaha  yang  mengangkat  karyawannya  untuk  bertindak mewakili  urusan  bank  adalah  pihak  yang  ber-tanggungjawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  terhadap  nasabah  yang dananya  dibobol  karyawannya.  Pengembalian  dana  nasabah  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengem-balikan kepercayaan  yang  telah  diberikan  nasabah  kepada  bank  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  yang bersangkutan.  Bank  dapat  menghindari  dan/atau  menolak  pengembalian  dana  nasabahnya,  apabila  bank  dapat membuktikan bahwa terjadinya pembobolan dana nasabah bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian oleh karyawan bank, akan tetapi kesalahan dan/atau kelalaian dari nasabahnya sendiri.
Tindak pidana pembobolan dana nasabah yang merupakan bagian dari tindak pidana perbankan yang berkaitan erat dengan usaha bank, sehingga penyelesaiannya dapat mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, yaitu :
31 Ibid, Halaman 126.

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri Perbankan
Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. Membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan  maupun  dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan-nya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam do-kumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
c. Mengubah,  mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus  atau  meng-hilang-kan  adanya  suatu  pencatatan  dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporang kegiatan usaha, laporan transaksi, atau re- kening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, mnghi-langkan,menyembunyikan atau merusak catatan  pembukuan  tersebut,  dian-cam  dengan  pidana  penjara  sekrang-  kurangnya  5  tahun  dan  paling  lama  15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
Walaupun  dalam  pasal  dimaksud  maupun  pada  ketentuan  umum  dari  Undang-  undang  perbankan  tidak menyebutkan secara eksplisit nama dari tindak pidana ini, akan tetapi penggunaan frasa “ pembobolan dana nasabah ” telah bersifat umum. Artinya, ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan dapat diberlakukan terhadap orang dalam bank itu sendiri  yang melakukan tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana pembobolan dana nasabah (anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank) yang dengan sengaja: a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu,
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan,
c. Mengubah,  mengaburkan,  menyembunyikan,  merusak  atau  menghilangkan  ada-nya  suatu  pencatatan  atau  catatan pembukuan.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah  yang  dilakukan  oleh orang  dalam  bank  itu  sendiri  (anggota  dewan  komisaris,  direksi  dan  pegawai  bank),  maka  tindak  pidana  ini  disebut dengan tindak pidana  yang pelakunya orang dalam bank itu sendiri, sehingga pelakunya di samping dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Per-bankan juga terhadap pelakunya dapat  dijerat , yaitu ;
a) Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana.  Ketentuan  KUHP  yang  bisa  diterapkan  seperti  ;  pasal  263  (pemalsuan), pasal 372 (penggelapan), pasal 374 (penggelapan dalam jabatan), pasal 378 (penipuan dan pasal 362 (pencurian),
b) Pasal 81 Undang- Undang Nomor  3 Tahun  2011, tentang  Tansper Dana,  yang menyatakan  “Setiap orang  secara melawan  hukum  mengambil  atau  memindah-kan  sebagian  atau  seluruh  dana  milik  orang  lain  melalui  perintah transper  dana  palsu,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling  banyak  lima milyar”.
c) Undang-  undang  Nomor  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  biasanya  pada  kasus  yang  menimpa  bank-  bank pemerintah  yang  dirasakan  Undang-  undang  ini  dengan  mudah  untuk  menjerat  pelakunya,  dengan  ancaman hukuman yang berat dan membayar uang pengganti atas kerugian negara.
Namun  demikian,  di  dalam  praktik  peradilan  pidana  penggunaan  Undang-  undang  Tindak  Pidana  Korupsi dalam tindak pidana perbankan khususnya pembobolan dana nasabah masih mengundang perdebatan. Dalam beberapa kasus  Undang-  undang  Tindak  Pidana  Korupsi  mendapat  tempat  yang  lebih  utama  dibanding  dengan  Un-dang- undang  Perbankan  dalam  penuntutan  dan  putusan  pengadilan.  Jika  ini  ter-jadi  beberapa  pakar  menggangap  terjadi penyimpangan  terhadap systematische  spe-cialiteit atau  azas  kekhususan  sistematis.  Tindakan  memprioritaskan penuntutan dan putusan pengadilan menggunakan Undang- undang Tindak Pidana Korupsi dianggap mendelegitimasi Undang- undang Perbankan yang pada dasarnya disusun Undang- undang Perbankan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di sektor per-bankan.

## SIMPULAN
1. Tindak  pidana  pembobolan  dana  nasabah  di  industri  perbankan  dapat  terjadi  dise-babkan  karena  lemahnya pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh  bank,  Walaupun  ada  deregulasi  berbagai  aturan  yang  memperketat terjadinya penyimpangan yang mengarah ke fraud di internal bank, tetapi sistemnya belum sepenuhnya diterapkan secara  optimal  dari  satuan  pengawasan  internal,  pengendalian  manajemen  risiko,  tingkat  kepatuhan  dan  lainnya. Begitu juga pengawasan ekternal yang dilakukan otoritas yang berwenang dirasakan masih perlu ditingkatkan baik pengawasan  secara  tidak  langsung  maupun  pengawasan  langsung,  termasuk  peningkatan  pembinaan  terhadap pengurus bank.
2. Penyelesaian tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan, dapat dilakukan melalui penyelesaian secara  internal  antara  bank  dengan  nasabah  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  pasal  1365  dan  pasal  1367 KUHPerdata,  bank  ber-tanggungjawab  untuk    mengembalikan  dana  nasabah  yang  menderita  kerugian  akibat kesalahan/kelalaian dari pengurus/karyawan bank. Terkecuali bank dapat membuk-tikan bahwa

## M.  Zen  Abdullah,  Tindak  Pidana  Pembobolan  Dana  Nasabah  dapat  Mengurangi  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Industri
Perbankan
kesalahan/kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  itu  ada  pada  nasabah  yang  bersangkutan.  Jika  hal  ini  belum membawa hasil dan disepakati antara bank dengan nasabah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara ekternal dengan  menggugat  bank  melalui  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlin-dungan  Konsumen  dan dapat juga diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pasal 49  Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku- buku
Ali, Zainuddin, H, Hukum Perbankan Syariah , Sinar Grafika : Jakarta, 2010. Anwar, H.A.K, Moch, Tindak Pidana  di Bidang Perbankan , Alumni : Bandung, 1986. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia , Prenada Media Group : Jakarta, 2012. Ibrahim,  Johannes, Cross  Default  and  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,  Refika Aditama : Bandung, 2004.
Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi , Kencana :Jakarta,2010. Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan , Nuansa Aulia : Bandung, 2013. Naja, Daeng,H.R, Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005. ______________, Legal Audit Operasional Bank , PT. Citra Adytia Bakti : Bandung, 2006. Santiago, Faisal, Pengantar Hukum Bisnis , Mitra Wacana Media : Jakarta, 2012. Az. Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Pustaka Yustisia : Jogyakarta, 2011. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan , Mahdar Maju : Bandung, 2000. Sutedi, Andrian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses : Jakarta, 2014. Sujamto, Aspek- aspek Pengawasan di Indonesia , Rineka Cipta : Bandung, 1987.
Widiyon,Try, Aspek  Hukum  Operasional  Transaksi  Produk  Perbankan  di  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia  :  Jakarta, 2006.

## Karya Ilmiah Dari Artikel/Jurnal/Majalah
M.  Arief  Amrullah, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang Perbankan , Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, Volume 9, No. 21, 2002. Ronny  Hanitijo  Soemitro, Perbandingan  Antara  Penelitian  Hukum  Normatif  dengan Penelitian  Hukum Empiris, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9, 1991.
Rudjito, Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan , Artikel, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2004. Sutan  Remy  Sjahdeini, Sudah  Memadaikah  Perlindungan  Yang  Diberikan  Oleh  Hukum  Kepada  Nasabah Penyimpan Dana , Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Univ. Airlangga : Surabaya, Oktober 1994.

## Bahan Ilmiah Dari Internet
Burhanuddin Abdullah, Membangun Reputasi Perbankan Melalui Kerjasama Kehuma-san,
http://www.bi.go.id.retrieved , April 2005. Zulkarnaen Sitompul, Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Loundering), sippm.unas.ac.id,2004. __________________,
Memberantas Kejahatan Perbankan : Tantangan Pengawasan Bank , zulsitompul.files.wordpress.com, 2005.

## Peraturan Perundang- undangan
------- Undang- undang Nomor 8 Tahun 1998, tentang Perbankan ------- Undang- undang Nomor 11 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan
------- Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
-------Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/  2009,  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  di  Lingkungan Perbankan
-------Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, tentang Penerapan Prinsif Mengenal Nasabah -------Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, tentang Penerapan Strategi Anti Fraud