## GERAKAN MAHASISWA PADA MASA ORDE LAMA: SUATU PERSPEKTIF HISTORIS
Oleh: Mohammad Maiwan*

## ABSTRACT
The  student  movement  in  the  post-independence  as  well  as  the  Old  Order  ups  and downs  along  with  the  socio-political  atmosphere.  During  the  revolutionary  period  students involved in the struggle for independence. While at the time of Liberal Democracy, student activism  changed.  At  first  they  are  more  academic  activism  alone  and  free  from  political interests outside the university. But in the elections of 1955 university and college students have politicized, making it applicable conflict and discord. In the Guided Democracy period (1959-1965)increasing  student  political  activity.  Occurs  strong  government  intervention against the university. In addition, the form is also the influence of leftist groups who cause strife  and  conflicts  between  student  organizations.  University  of  previously  fragmented worse.  These  circumstances  occur  until  1965  when  the  Communist  Party  of  Indonesia destroyed.
Key Words: Student movement, politics, Old Order era.

## Pendahuluan
Golongan
mahasiswa
merupakan  salah  satu  kekuatan penting  dalam  proses  pembangunan bangsa. Dalam perkembangan sejarah Indonesia moderen kelompok mahasiswa  terlibat  dalam  berbagai pasang  surut  kehidupan  politik. Keterlibatan tersebut sebagai bagian dari  wujud  kepedulian  mereka  akan perjalanan bangsa.
Meskipun
kedudukan  mahasiswa  tidak  dapat disamakan dengan kekuatan- kekuatan sosial politik formal dalam
percaturan  politik,  namun  suara mereka  menggambarkan  adanya aspirasi  dalam  masyarakat  yang perlu diperhatikan. Karena
bagaimanapun  suara  mahasiswa adalah  perpanjangan  dari  suara masyarakat.
Ketidakpekaan
pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa  hampir  dapat  dipastikan akan  mencetuskan  konflik  yang berujung pada kegaduhan politik.
Secara politis benturan antara mahasiswa dengan pemerintah menjadi  cermin  tidak  berjalannya
* Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
sebagian fungsi-fungsi dalam pemerintahan secara maksimal.
Begitu  pula  sebaliknya,  redamnya gerakan  mahasiswa  menunjukkan adanya  derajad  kepuasaan  terhadap fungsi-fungsi  pemerintahan.  Dalam konteks  gerakan  mahasiswa  di Indonesia,  relasi  antara  mahasiswa dan  pemerintah  dipengaruhi  oleh berbagai sebab sehingga menjadikan hubungan diantara keduanya berlangsung  secara  dinamis  sesuai dengan  atmosfer  sosial  politik  yang ada. Salah satu episode sejarah yang menunjukan hubungan paling dinamis  antara  gerakan  mahasiswa dan pemerintah adalah yang  terjadi pada  era  pasca  kemerdekaan  dan Orde  Lama.  Untuk  itu,  artikel  di bawah ini akan menjelaskan bagaimana dinamika gerakan
mahasiswa  pada  masa  tersebut.
Faktor-faktor
apa yang menyebabkannya,  isu-isu  apa  yang berkembang, serta bagaimana respon negara terhadapnya?
Gerakan Mahasiswa
Sesudah Kemerdekaan
Gerakan mahasiswa memasuki tahap baru  ketika  Indonesia  menyatakan  diri sebagai  negara  merdeka.  Pada  saat  itu, keadaan  pendidikan,  khususnya  lembaga pendidikan  tinggi  belum  berlangsung normal (Bachtiar 1968:183; Thomas 1973:40-86).  Para  mahasiswa  di  lembaga pendidikan  tinggi,  di  samping  belajar  juga terlibat  secara  aktif  dalam  penentangan bersenjata  melawan  Belanda.  Keterlibatan mahasiswa  diwujudkan  dalam  usaha-usaha yang lebih mendesak untuk mempertahankan kemerdekaan.
Sebagian  mahasiswa,  bersama-sama pelajar  sekolah  menengah  tergabung  ke dalam  organisasi  Tentara  Pelajar  (TP), Tentara  Republik  Indonesia  Pelajar  (TRIP), Tentara  Geni  Pelajar  (TGP).  Sementara sebagian  yang  lain  berjuang  bersama kelompok  laskar-laskar  perjuangan  lain berdasarkan hubungan-hubungan keagamaan  ataupun  golongan.  Mereka semua  dikenali  sebagai,  “pelajar  pejuang” (Susanto  1985).  Sementara  sebagian  yang lain  bergabung  ke  dalam  Corps  Mahasiswa (CM)  yang  kemudian  disebarkan  ke berbagai  front  dan  markas  sebagai  kader- kader  terdidik  untuk  mendampingi  para komandan, terutama dalam tugas pembinaan teritorial.  Tugas  mereka  adalah  ikut  aktif menjalankan  administrasi  pemerintah  di daerah-daerah  yang  masih  dikuasai  pihak republik. Hal itu wujud terutama pada tahap
gerilya  perang  kemerdekaan  (Notosusanto 1978: 402-403).
Di  luar  perjuangan  bersenjata, perkembangan  dalam  dunia  mahasiswa diwarnai  dengan  pembentukan  organisasi- organisasi  baru  serta  usaha-usaha  untuk mewujudkan  persatuan  di  antara  mereka atau  pemuda  dalam  rangka  menjayakan revolusi  nasional.  Dalam  kaitan  ini,  para mahasiswa dan pemuda mengambil langkah penting dengan menyelenggarakan Konggres  Pemuda  di    Yogyakarta  tanggal 9-11  November  1945,  yang  melahirkan organisasi federasi bernama, BKPRI (Badan Kongres  Pemuda  Republik  Indonesia) (Ranuwihardjo  1979:  153).  Namun  karena adanya  dominasi  kelompok  kiri  yang diwakili  oleh  Pesindo  (Pemuda  Sosialis Indonesia)  (Kahin  1980:201,  .339-368)  dan wujudnya  berbagai    perbedaan  pandangan politik  di  dalamnya,  BKPRI  mengalami perpecahan.
Sebagai  gantinya,  pada  bulan  April 1946  diadakan  pertemuan  mahasiswa seluruh  Jawa  yang  kemudian  berhasil mendirikan  organisasi  baru  yaitu,  Sarekat Mahasiswa  Indonesia  (SMI)  atau  nama lainnya Societas  Studisorum  Indonesiensis.
Kebanyakan  anggota  SMI  berhaluan  kiri dan  memiliki  hubungan  erat  dengan  tokoh- tokoh  komunis.  Organisasi  ini  kemudian pada tanggal 2 Februari 1948 bergabung ke dalam  Ikatan  Pelajar  Indonesia    (IPI) (Soebagijo  I.N.  1987:30-31,  65)  yang
sebagian  besar  anggotanya    adalah  pelajar- pelajar  sekolah  menengah  dan  sebagian kecil  mahasiswa.  Penggabungan  antara  dua organisasi    tersebut  melahirkan  Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) (Soebagijo I.N. 1987:202-222; Hindley 1966:195-196).
Selanjutnya  didirikan  organisasi- organisasi  mahasiswa  yang  rapat  dengan partai-partai  politik  yang  telah  wujud sebelumnya.  Pada  tanggal  5  Februari  1947 didirikan  Himpunan  Mahasiswa  Islam (HMI) (Tanja1983; Sitompul 1976), sebagai kelanjutan dari didirikannya partai Masyumi 7 November 1945; Perhimpunan Mahasiswa Kristen  Indonesia  (PMKI)  buntut  pendirian Parkindo  18  November  1945,  dan  tanggal 25  Mei  1947  didirikan  Perhimpunan Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia (PMKRI) buntut pendirian Partai Katholik 8 Desember 1945. Corak hubungan organisasi mahasiswa  dengan  partai  politik  ini merupakan gejala baru setelah kemerdekaan yang  merupakan  proses  awal  yang  akan membawa dampak pada politisasi mahasiswa.
Di  samping  wujud  organisasi- organisasi mahasiswa yang berhubung rapat dengan  partai-partai  politik,  muncul  pula organisasi-organisasi mahasiswa yang bercorak  fungsional,  professional  dan  lokal berdasarkan  semangat  kedaerahan,  dengan skop  komunitas  yang  terbatas  dan penekanan yang kentara kepada satu bidang kepakaran  (Martha  1985:1999).  Namun
sampai  sejauh  itu,  satu  model  organisasi
yang menghimpun semua kekuatan
mahasiswa secara nasional belum ada. Barulah dalam Konperensi
Mahasiswa  Indonesia  di  Malang  tanggal  8- 10  Maret  1947  tujuh  buah    organisasi mahasiswa  seperti:  HMI,  PMKI,  PMKRI, PMKH, PMD, PMJ, MMM bersetuju untuk mendirikan Perserikatan
Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) (Martha et al. 1985:  199).  Organisasi  ini  merupakan federasi  organisasi ekstra  universiter mahasiswa  Indonesia.  PPMI  kemudian berkembang  sebagai  organisasi  mahasiswa yang  penting  di  dalam  kancah  politik nasional (Anwar 1981:21-25).
Pada peringkat awal, PPMI memiliki hubungan  rapat  dengan  Presiden  Sukarno dan  Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta  dan secara langsung dapat memberikan pandangan-pandangannya  secara  efektif berkenaan  dengan  perkembangan  politik nasional  dalam  berbagai  diskusi  bersama. Bahkan  pada  masa  awal  tersebut,  tokoh- tokoh  PPMI  berani  memberikan  pandangan kepada  Presiden  Sukarno  berkaitan  dengan pembentukan kabinet pemerintah (Martha et al.  1985:  200).  PPMI  bertahan  cukup  lama dan  menjadi  bagian  dari  pasang  surut kehidupan  politik  pada  masa  Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

## Gerakan Mahasiswa Pada Masa Demokrasi  Liberal
Setelah Perang Kemerdekaan selesai dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada  bulan  Desember  1949,  dinamika gerakan  mahasiswa  memasuki  era  baru. Kehidupan  berjalan  semua  secara  normal, sementara  para  mahasiswa  ataupun  pelajar kembali ke universitas maupun sekolah.
Di  bidang  pendidikan,  khususnya lembaga  pendidikan  tinggi,  pemerintah membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan  tinggi  dengan  mendirikan beberapa universitas baru (Thomas 1973;96- 122;  Sanit  1989;20).  Sepanjang  awal  tahun 1950-an, kehidupan universitas berlangsung dalam  suasana  kegairahan  yang  tinggi  dan kenangan romantik atas revolusi perjuangan yang  baru  berlalu.  Nuansa  setelah  merdeka memberikan harapan tinggi akan tumbuhnya suasana yang kondusif dalam pengembangan  aktifitas    ilmiah.  Kalangan universitas dapat berkarya secara bebas dan memiliki  otonomi  yang  kuat.  Bahkan sebagian mahasiswa terlibat dalam program- program  pembangunan  secara  langsung (Hardjasoemantri 1983).
Pada  tahap  ini,  universitas  telah tumbuh  sebagai  lembaga  yang  netral  dan bertumpu  pada  tugas  utamanya,  yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Peluang kerja  dan  karier  lulusan  mereka  setelah
tamat  sangat  terbuka  luas  dalam  jabatan- jabatan pemerintah seiring dengan wujudnya perluasan  birokrasi  dalam  satu  negara  baru. Karena  itu,  tidaklah  mengherankan  jika generasi  mahasiswa  pada  masa  ini  setelah tamat  dari  universitas  dengan  mudah terserap ke dalam bidang  pekerjaan resmi di lembaga-lembaga pemerintah (Fischer 1965:105).
Dalam  konteks  ini,  menjadi  penting kenapa  pada  saat  itu  tidak  wujud  suatu gerakan mahasiswa yang bersifat keras yang berupaya  menantang  pemerintah  yang  baru wujud. Hal ini berlaku karena struktur yang sedia ada masih cukup luas dan akomodatif untuk menampung tamatan institusi pendidikan  tinggi  yang  masih  sedikit (Thomas  1973:92).  Di  samping    itu, sebagian dari mahasiswa pada masa tersebut adalah  juga  mantan  para  pejuang  yang pernah  terlibat  dalam  perang  kemerdekaan, yang notabene juga  ikut  menyumbangkan berdirinya  tatanan  yang  ada.  Mereka memiliki  hubungan-hubungan  pribadi  yang rapat  dengan  lapisan  elite  politik  nasional yang  memerintah  yang  juga  berjuang  pada jaman  penjajahan  dahulu,  maupun  ketika Perang Kemerdekaan. Lebih dari itu, secara sadar  para  mahasiswa  ini  menganggap bahwa  belajar  juga  merupakan  kewajiban mulia sebagai bagian  mengisi kemerdekaan (Fischer 1965:104).
Pada  dasarnya  boleh  dikatakan bahwa, kurangnya partisipasi politik
mahasiswa  tersebut  disokong  oleh  realitas, baik subyektif maupun obyektif yang secara mendasar tidak cukup menjadi alasan untuk menentang  sistem  yang  ada.  Generasi mahasiswa pada masa ini, tidak berhadapan dengan  masalah  yang  sukar,  sebagaimana generasi  mahasiswa  sesudahnya  yang berhadapan dengan masalah kemelut politik, ekonomi maupun sosial sehingga melahirkan  tantangan  tersendiri.  Meskipun mulai  muncul  kekecewaan  dari  sebagian kalangan  masyarakat    terhadap  arah  tujuan negara  baru  tersebut,  tetapi  hampir dipastikan  tidak  sebesar  daripada  harapan- harapan  mereka.  Selain  itu,  mereka  sadar bahwa masa pembangunan negara masihpun bermula.
Sementara itu, di lingkungan universitas,  dinamika  organisasi  mahasiswa mengalami  perkembangan  baru,  dalam bentuk  didirikannya  organisasi-organisasi internal  universitas  (Martha  1985:270-271). Meskipun  di  lembaga-lembaga  pendidikan tinggi  pada  saat  itu  terdapat  dua  jenis organisasi  mahasiswa  yang  berbeda,  yakni, intra dan ekstra universitas, namun keadaan masih tetap normal dan stabil. Aktifitas dan suasana    akademik  warga  kampus  masih tetap  terjaga  dan  berjalan  dengan  baik. Berbagai  aktifitas  mahasiswa  masihpun bersifat  akademik  semata  dan  terbebas  dari kepentingan-kepentingan  politik  di  luar universitas.  Namun  secara  perlahan  seiring dengan  berjalannya  waktu,  serta  semakin
dekatnya  waktu    Pemilihan  Umum  1955, maka kondisi tersebut berubah. Partai-partai politik  yang  sejak  awal  menyadari  potensi mahasiswa,  di  tengah  langkanya  tenaga- tenaga  terdidik  berkualitas  di  masyarakat, dengan  serta  merta  mulai  melakukan langkah-langkah  mobilisasi  politik  dengan melibatkan partisipasi warga kampus.
Wujudlah  kemudian  organisasi- organisasi  ekstra  mahasiswa  yang  baru yang  menjadi  cabang  ataupun  minimal memiliki  hubungan  emosional  yang  rapat dengan  partai-partai  politik.  PNI  (Parti Nasional  Indonesia)  mendirikan  GMNI (Gerakan  Mahasiswa  Nasional  Indonesia) pada  tahun  1954  (Rocamora  1975:265- 269),  NU  (Nahdlatul  Ulama)  mendirikan IPPNU  (Ikatan  Pelajar  Nahdlatul  Ulama), yang kelak di kemudian hari secara khusus mendirikan  PMII  (Persatuan  Mahasiswa Islam  Indonesia)  (Noer  1987:  93-94).  PSI (Parti Sosialis Indonesia) mendirikan  GPS (Gerakan Pemuda Sosialis). Seksi Mahasiswa  GPS  ini  di  kemudian  hari berdiri  sendiri  dengan  nama  Gemsos (Gerakan  Mahasiswa  Sosialis)  (Meyrs 1959:112).
Sementara itu, PKI (Partai Komunis Indonesia)  menggunakan  strategi  lain. Partai ini tidak secara langsung mendirikan organisasi  mahasiswa,    sebagaimana  yang ditempuh  partai-partai  politik  lain.  PKI baru  mendirikan  organisasi  mahasiswa, yakni CGMI (Consentrasi Gerakan
Mahasiswa  Indonesia)  tahun  1956  setelah pemilihan  umum.  CGMI  merupakan gabungan  dari  tiga  organisasi  mahasiswa lokal,  yang  telah  didirikan    sebelumnya tahun  1950,  yaitu  CMB  (Consentrasi Mahasiswa  Bandung),  CMY  (Consentrasi Mahasiswa Yogyakarta)  dan GMIB (Gerakan  Mahasiswa  Indonesia  Bogor) ditambah dengan Mahasiswa Progresif dan Persatuan Mahasiswa Demobilisan (Hindley 1966:196-1999; McVey 1990:19-
23).
Kewujudan organisasi-organisasi mahasiswa ekstra universitas yang baru ini, secara otomatik menambah jumlah barisan organisasi yang sama yang telah disebut di atas.  Terlihat  dengan  jelas  bahwa penyusunan kekuatan politik dari universitas  ini,  mengikuti  garis  atau kecenderungan  ideologi  politik,  yang menjadi  bagian  daripada  apa  yang  oleh Clifford  Geertz  disebut  sebagai  “politik aliran”,  di  mana  kelompok  mahasiswa secara  mendalam  diintegrasikan  ke  dalam satu  kekuatan  politik  berdasarkan  arus kebudayaan  utama  yang  berkembang  di dalam masyarakat (Geertz 1976).
Kewujudan
organisasi-organisasi mahasiswa tumbuh berdasarkan pemisahan ideologi  yang  tajam  yang  menjadi  dasar perjuangan  partai-partai  politik.  Ben Anderson (1990: 107) secara jitu menggambarkan  keadaan  ini  sebagai berikut:
“Partai -partai  besar  masa  itu  -- PKI, PNI, dan NU-- melebarkan sayap kekuatannya  bukan  saja  di  kalangan anggota-anggotanya  saja,  tetapi  juga ke  dalam  segenap  organ-organnya yang  mencakup  anak  muda,  wanita, pelajar,  petani,  pekerja,  sarjana,  dan lainnya…yang  saling  bersaing  dengan sengit  memperebutkan  pengaruh  di segenap lapisan kehidupan masyarakat.”
Karena  itu,  campur  tangan  partai- partai  politik  dalam  lapisan  kehidupan masyarakat, khususnya organisasi mahasiswa  terbuka  lebar  yang  ujung- ujungnya    menyeret  mahasiswa  ke  dalam kancah  politik  praktis.  Proses  tersebut secara  langsung  mempengaruhi  kehidupan universitas,  dengan  wujudnya  perpecahan dalam kehidupan mahasiswa yang semakin kentara, karena perbedaan-perbedaan asosiasi dan pandangan-pandangan politik. Mulai  saat  itulah  dunia  mahasiswa mengalami politisasi yang sesungguhnya.
Dalam  Pemilihan  Umum  1955, yang merupakan pemilihan umum pertama selepas  Indonesia  merdeka,  universitas menjadi  sala h  satu  tempat  “pertarungan kekuasaan”  dan  perebutan  pengaruh  di antara    partai-partai  politik,  yang  dengan segala  cara  berusaha  menarik  kalangan universitas.  Dalam  konteks  ini,  pola campur  tangan  politik  terhadap  kehidupan universitas  menampakkan  wajah  baru (Sanit  1989:21).  Para  pemimpin  politik sadar  bahwa,  universitas  merupakan
sumberdaya politik, karena di sana terdapat potensi  kepemimpinan  dan  keterampilan. Upaya kekuatan politik untuk mendapatkannya  menyebabkan  universitas terjebak  ke  dalam  proses  politik  (Sanit 1989: 24).
Selepas  Pemilihan  Umum  1955 yang  dimenangi  PNI,  Masyumi,  NU  dan PKI  yang  menghasilkan  peta  kekuatan politik  baru,  tidaklah  menghentikan politisasi  universitas.  Suasana  politik nasional,  yang  diliputi  konflik-konflik  di antara  elite  politik  semakin  berterusan, sehingga  tidak  menghasilkan  stabilitas sebagaimana diharapkan dan justru semakin  menyeret  mahasiswa  jauh  ke dalam  arus  politik  yang  berkembang. Organisasi-organisasi  mahasiswa  secara permanen  kemudian  menjadi  salah  satu benteng  dari  parti-partai  politik  di universitas.
Dalam  perkembangan  tersebut, kelompok  mahasiswa  menjadi  salah  satu sasaran  penting  perluasan  pengaruh  dalam rangka  penguasaan  massa  oleh  kekuatan- kekuatan  politik  utama  yang  sedang bersaing,  yaitu  Sukarno,  Angkatan  Darat dan partai-partai politik. Bahkan organisasi federasi  mahasiswa  ekstra  universitas, yakni PPMI juga tidak terlepas dari sasaran politisasi.
Untuk menyelamatkan mahasiswa  di  dalam  universitas,  sebagian tokoh-tokoh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1956
mempelopori pendirian Majelis Mahasiswa
Indonesia (MMI), yang merupakan federasi organisasi mahasiswa intra universitas.  Organisasi  ini  beranggotakan Dewan-Dewan Mahasiswa dan Senat-Senat Mahasiswa  seluruh  lembaga  pendidikan tinggi  di  Indonesia  yang  telah  ada sebelumnya.  Baik  PPMI  maupun  MMI berebut  kedudukan  untuk  mengakui sebagai  juru  bicara  yang  mewakili keseluruhan  mahasiswa  Indonesia  (Paget 1970:  161-163).  Mulai  saat  itu  muncul dualisme  dalam  organisasi  mahasiswa  di Indonesia,  yakni  antara  organisasi  ekstra universitas dan intra universitas.
Sementara  itu,  pada  tahun  1957 pihak  Angkatan  Darat  melakukan  langkah ofensif  dengan  mempelopori  pendirian BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer).  Organisasi  ini  merupakan  tempat untuk  menghimpun  kerjasama  di  antara institusi-institusi  sipil-militer,  termasuklah organisasi-organisasi  mahasiswa,  organisasi pemuda yang mempunyai hubungan dengan partai-partai  politik,  buruh,  petani,  wanita, agama  dan  lain-lain  (Lev  1966:  65). Pendirian  BKSPM  menandai  awal  peranan pemuda dan mahasiswa dalam arena politik nasional  atas  namanya  sendiri.  Ide  badan kerjasama  ini  bertujuan  melemahkan peranan partai-partai politik dengan menekankan  penyatuan  unsur-unsur  atas dasar  fungsinya.  Namun  tujuan  organisasi ini  gagal,  sebagian  karena  keberhasilan
partai-partai  politik  dalam  menyesuaikan diri  dengan  Demokrasi  Terpimpin  dan sebagian  lagi  karena  langkah-langkah Presiden  Sukarno  yang  ingin  menjadi pengimbang  kekuatan  tentara  dan  partai- partai politik (Magenda 1985: 136).

## Gerakan Mahasiswa Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Selanjutnya,  pada  masa  Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)
gerakan mahasiswa  telahpun  berkembang  lebih jauh  seiring  dengan  perkembangan  politik yang  dinamik  dan  cepat  yang  prosesnya sudahpun  dimulai  pada  tahun  1957  (Lev 1966).  Kalangan  universitas  yang  sebelum ini,  yaitu  pada  masa  Demokrasi  Liberal, telah  menerima  pengaruh  dari  kekuatan- kekuatan  politik  eksternal,  kini  semakin jauh  terlibat  ke  dalam  arus  politik. Universitas  bukan  saja  menjadi  salah  satu benteng  perjuangan  politik,  tetapi  juga menjadi  arena  perebutan  pengaruh  yang lebih  besar  yang  akan  digunakan  sebagai alat  untuk  melakukan bargaining politik. Dalam  hal  ini,  peranan  yang  lebih  besar dalam  gerakan  mahasiswa  tetap  dipegang oleh organisasi-organisasi mahasiswa eksternal  universitas,  yang  memiliki hubungan erat dengan partai-partai politik.
Akibatnya,  lembaga  universitas yang merupakan institusi ilmiah yang pada mulanya  independen  dan  netral    dari
berbagai  kepentingan  tidak  boleh  lagi dipertahankan.  Salah  satu  faktor  penting yang  menyumbang  pada  meningkatnya gerakan  mahasiswa  adalah  meluasnya partisipasi  pendidikan  tinggi.  Pada  masa Demokrasi Terpimpin, terutama pada awal tahun  1960-an  pemerintah  mendirikan universitas-universitas  baru  di  berbagai daerah,  khususnya  pada  setiap  ibukota provinsi (Lev 1966). Bertambahnya jumlah universitas secara otomatis juga menambah jumlah mahasiswa yang meningkat dengan pesat (Fischer
1965:92; Magenda 1985:137;  Bachtiar  1968:186,  210). Semakin  banyaknya  jumlah  mahasiswa yang  ada  di  lembaga  pendidikan  tinggi tersebut,  pada  prinsipnya  telah  menggeser persepsi  umum  akan  kedudukan  mereka sebagai  satu  “entitas  sosial”  yang  pada asalnya  bersifat  ekslusif  menjadi  lebih massal dan egaliter. Para mahasiswa harus berhadapan  dengan  realitas  bahwa  mereka adalah  sama  dengan  kelompok-kelompok sosial masyarakat lainnya.
Apatah  lagi  realitas  menunjukkan bahwa kedudukan mahasiswa setelah tamat belum  dapat  menjamin  masa  depan  yang cerah,  mengingat  banyaknya  lulusan lembaga  pendidikan  tinggi  tidak  cukup ditampung  dalam  sistem  politik  yang  ada, telah  mulai  menimbulkan  “pengangguran terdidik”  serta  bentuk -bentuk  kekecewaan dan frustasi di kalangan mereka. Meskipun
terdapat perluasan dalam birokrasi pemerintahan,  namun  besarnya  jumlah lulusan  tidaklah  sepadan  dengan  bidang yang  tersedia.  Dalam  keadaan  ekonomi negara  yang  kocar-kacir  serta  belum berkembangnya  sektor-sektor  swasta  yang kuat  dan  meluas,  maka  tumpuan  bekerja pada  jabatan-jabatan  dalam  pemerintah merupakan  satu-satunya  harapan  bagi mereka yang berpendidikan  tinggi.
Selain  itu,  meningkatnya  aktifisme mahasiswa sebagian besar juga dipengaruhi  oleh  perkembangan  politik nasional,  yang  diwarnai  usaha-usaha Presiden  Sukarno  untuk  mempromosikan satu ideologi nasional  dengan menekankan pada  tema- tema  “kebanggaan  nasional”, “persatuan  bangsa”,  “revolusi  belum selesai” dan lain -lain dengan harapan dapat memelihara  keseimbangan  di  antara  faksi- faksi  politik  yang  berbeda-beda.  Pada tahun  1959  Sukarno  mengemukakan gagasannya tentang Manipol-USDEK yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ide beliau  tentang  revolusi,  politik  dan ideologi negara (Feith 1968:594-595; Feith 1967:367-368).
Pada  tingkat  inilah  kemudian pemerintah  menjadikan  universitas  dan mahasiswa  menjadi  salah  satu  sasaran indoktrinasi politik  (Thomas  1973:181- 182). Meskipun ideologi  Manipol-USDEK ini  menarik  bagi  sebagian  mahasiswa, namun  indoktrinasi  itu,  untuk  sebagian,
disambut  dengan  sikap  permusuhan, sinisme dan sebelah mata, yang hanya akan mengancam  kebebasan  (Feith  1967:  370). Respon  sebagian mahasiswa terhadap ide- ide  politik  pemerintah    merentang  antara penentangan  terselubung  dan  kemauan umum  yang  tidak  dapat  ditolak.  Namun untuk  sebagian  yang  lain,  justru  disambut secara  antusias,  menjadi  tanda  kesetiaan yang  meluap-luap.  Para  mahasiswa  kiri segera menanggapi indoktrinasi ini sebagai kesempatan  untuk  mengambil  inisiatif dalam  memimpin  sekaligus  mendominasi wacana  dan  gerakan  politik  di  universitas- universitas serta konstelasi politik nasional.
Dalam perkembangan berikutnya
pemerintah juga menggerakkan  mahasiswa  untuk kepentingan  politik,  ketika  pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden
Sukarno  menyampaikan  maklumat Trikora (Tri Komando Rakyat), yang berisikan seruan untuk merebut Irian Barat.  Inisiatif  tersebut  disambut mahasiswa  yang  kemudian  bersama pihak  Angkatan  Darat  mewujudkan latihan-latihan  ketentaraan  (Martha 1985:319).  Langkah  ini  sekaligus ditempuh untuk membendung “Nasakomisasi” dan pengaruh
kelompok kiri di universitas. Karena itu,  para  mahasiswa  kiri  dengan keras menuduh tentara telah melakukan “militerisasi kampus”.
Namun  demikian,  selepas  itu, situasi  nasional  tidaklah  bertambah  baik. Kehidupan  ekonomi  masyarakat  secara umum  semakin  merosot.  Politik  Indonesia kemudian  bergeser  ke  kiri,  sehingga  lebih mendekatkannya  dengan  blok  komunis. Dalam  politik  luar  negeri,  Indonesia membentuk  poros  Jakarta-Phnom  Penh- Hanoi-Peking-Pyongyang,  sehingga  harus berhadapan dengan blok Barat. Puncak dari permasalahan ini adalah keluarnya
Indonesia dari organisasi PBB (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  pada  awal tahun  1965,  yang  menyebabkan  Indonesia semakin terkucil dari pergaulan masyarakat  internasional  (Leifer  1983: 103-105).
Dengan  bersandarkan  kepada ajaran-ajaran  Presiden  Sukarno faksi  kiri  berusaha  membenarkan langkah-langkah politiknya.
Serangan-serangan  PKI  semakin gencar  diarahkan  kepada  kekuatan- kekuatan  yang  dianggap  potensial sebagai  lawan  politik.  Melalui organisasi-organisasi  di  bawahnya, PKI, berusaha meningkatkan
pertentangan-pertentangan dalam masyarakat,  di  samping  secara berterusan  melakukan  penyusupan secara  sistematik  ke  dalam  pelbagai organisasi lain sebagaimana sebelumnya (Legge 2001:387-388).
Sementara  itu,  di  lingkungan organisasi mahasiswa, kelompok- kelompok  organisasi  mahasiswa  kiri  yang dipelopori  oleh  GMNI,  CGMI,  Germindo (Gerakan  Mahasiswa  Indonesia)  dan Perhimi
(Perhimpunan Mahasiswa
Indonesia)  (Maxwell  2001:140)  berusaha untuk meminggirkan lawan-lawan politiknya  dengan  berbagai  cara,  sehingga muncul  pertentangan  di  antara  mahasiswa yang  pro  dan  antikomunis.  Usaha-usaha untuk  mendominasi  kehidupan  universitas dilakukan bukan saja dengan melumpuhkan  organisasi-organisasi  ekstra universitas  saja,  tetapi  juga  menguasai organisasi-organisasi  intra  universitas, seperti  Dewan-Dewan  Mahasiswa  di berbagai  universitas,  serta  menyingkirkan para  dosen  yang  dianggap  sebagai  musuh politik.
Akibatnya,  universitas  berubah menjadi  semacam  ajang  “gimnastik - revolusioner”,  tempat  untuk  praktek “pertentangan  kelas”  seperti  dosen  versus mahasiswa,  ataupun screening mahasiswa dan retooling atau  pelucutan  jabatan terhadap  dosen  yang  tidak  disukai.  Dalam
konteks  ini,  mahasiswa  telahpun  muncul sebagai faktor politik di dalam universitas, bahkan  diakui  sebagai  kekuatan  sosial politik yang boleh mempengaruhi berbagai keputusan (Moechtar 1998:44-46).
Serangan-serangan  mahasiswa  kiri ini  juga  disertai  dengan  usaha-usaha mereka  yang  meningkat  dalam  menguasai organisasi  eksternal  maupun  internal universitas.  Sasaran  mereka  yang  pertama adalah  PPMI  yang  sebelumnya  telah berhasil  disusupi  (Martha  1985:304). Selain  menguasai  organisasi  eksternal universitas, mahasiswa-mahasiswa progresif  revolusioner  kiri  juga  berusaha keras  menguasai  perhimpunan  organisasi internal  universitas,  yaitu  MMI.  Puncak dari  kejadian  tersebut  adalah  dalam Kongres  MMI  yang  ke  IV  April  1964  di Malino  Sulawesi  Selatan,  di  mana kelompok mahasiswa  kiri pimpinan CGMI berhasil  memenangi  pertarungan  dengan menguasai MMI, yang kemudian mendapatkan  tantangan  dari  Dewan Mahasiswa  Universitas  Indonesia  (UI), Dewan  Mahasiswa  Institut  Teknologi Bandung  (ITB)  dan  Dewan  Mahasiswa Universitas  Padjajaran  (Unpad)  (Martha 1985:304).
Karena itu, segera setelah Konggres MMI  ke  IV  di  Malino  selesai,  terjadi pergulatan pada Dewan-Dewan Mahasiswa di  seluruh  lembaga  pendidikan  tinggi Indonesia.  Wujud  usaha-usaha  serius
mahasiswa  kiri  untuk  menjatuhkan  ketua- ketua  Dewan  Mahasiswa  di  lembaga pendidikan  tinggi.  Beberapa  universitas utama menjadi sasaran penting yang secara berterusan  berusaha  untuk  dikuasai. Meskipun  tidak  semua  tujuan  dari mahasiswa-mahasiswa progresif revolusioner  kiri  tersebut  berhasil,  namun realitanya  tindakan  mereka  menimbulkan “efek  psikologikal”  yang  luar  biasa terhadap  kelompok-kelompok  mahasiswa yang berseberangan, sehingga menyebabkan mereka bersikap defensif.
Bahkan,  pada  tahap  tertentu, keberhasilan tersebut semakin memperkuat keyakinan kelompok mahasiswa  kiri untuk meminggirkan  lawan-lawan  mereka.  Salah satu  organisasi  mahasiswa terpenting  yang dijadikan  sasaran  adalah  HMI.  Para mahasiswa  kiri  menuntut  agar  HMI dibubarkan  (Sitompul  1976:43).  Namun usaha  tersebut  gagal,  karena  tuntutan pembubaran  HMI  memperoleh  tantangan yang luas dari kelompok-kelompok antikomunis. Organisasi-organisasi mahasiswa  anti-PKI  seperti:  PMKRI, PMII,  GMKI,  dan  lain-lain  dengan  keras membela  HMI.  Mereka  melihat  bahwa, hancurnya  HMI  justru  akan  memperlemah barisan  sipil  yang  berada  di  universitas- universitas.  Karena  itu,  berbagai  usaha untuk  menyelamatkan  HMI  dilakukan  dan berhasil.  Presiden  Sukarno  menyatakan bahwa  organisasi  tersebut  boleh  terus
wujud, seraya mengingatkan agar organisasi  HMI  tidak  menjadi  sarang kontra-revolusi dan jiwa kekolotan (Rosihan  Anwar  1981:  468).  Meskipun demikian,  di  pihak  lain  CGMI  bersama organisasi-organisasi  kiri  lainnya  secara terus  menerus  mencari  jalan  dan  akhirnya berhasil memperalat PPMI, sebagai wadah federasi  organisasi  mahasiswa,  yang kemudian  menggantung  keanggotaan  HMI dari  PPMI,  pada  tanggal  21  Oktober  1964 (Sitompul 1976: 50).
Di  lingkungan  mahasiswa  serangan kelompok kiri, bukan saja berhenti kepada HMI  saja,  tetapi  diperluaskan  kepada berbagai organisasi mahasiswa nonkomunis  lainnya.  Bahkan  mereka merancang  untuk  menyerang  organisasi- organisasi mahasiswa yang lebih kecil dan netral,  yang  tidak  memiliki  hubungan dengan  partai  politik,  termasuklah  di dalamnya  organisasi-organisasi  mahasiswa lokal  seperti:  IMADA,  IMABA,  PMB  dan lain-lain.
Meskipun,  untuk  sebagian,  usaha kelompok revolusioner progresif kiri gagal mencapai  tujuannya  dengan  baik,  namun pada aspek lain mereka justru memperoleh beberapa  keberhasilan  penting.  Mereka misalnya, berhasil mendesak agar Manifesto  Kebudayaan  dilarang,  media pers  yang  pro  BPS  (Badan  Penyokong Sukarnoisme)  dan  antikomunis  dilarang, serta  partai-partai  politik  --seperti  Partai
Murba  pada  21  September  1965--  yang memungkinkan  Nasakomisasi  dapat  terus berlangsung dan PKI memiliki posisi yang kuat,  juga  dilarang.  Sepanjang  masa Demokrasi  Terpimpin  kelompok  kiri  telah berkembang  pesat  dan  untuk  sebagian berhasil memberikan pengaruh penting atas arena  politik  nasional.  Keadaan  tersebut berlangsung  sampai  dengan  tercetusnya peristiwa  30  S  PKI  tahun  1965  di  mana PKI  dituduh  sebagai  pelaku  percobaan kudeta  yang  gagal.  Organisasi  ini  beserta seluruh insitusi-institusi massa di dalamnya  kemudian  menjadi  sasaran kemarahan kelompok antikomunis, termasuk mahasiswa.
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat dikemukakan  kesimpulan  bahwa  gerakan mahasiswa  pada  masa  pasca  kemerdekaan serta  Orde  Lama  mengalami  pasang  surut seiring  dengan  suasana  sosial  politik  yang ada.  Gerakan  mereka  memasuki  dimensi baru  ketika  Indonesia  memproklamasikan kemerdekaan  tahun  1945.  Banyak  di  antara mahasiswa  yang  bergabung  pada  sejumlah organisasi  atau  lasykar  bersenjata  dan dikenali sebagai “pelajar pejuang”.
Sementara  pada  masa  Demokrasi  Liberal, corak aktifisme mahasiswa berubah. Seiring dengan  dinamika  politik  kebangsaan  yang meningkat  pesat,  khususnya  menjelang Pemilihan Umum 1955, mahasiswa
mengalami  politisasi  yang  tinggi,  terseret dalam  arus  kepentingan  partai-partai  politik yang menerobos memasuki dunia universitas.  Universitas  kemudian  menjadi salah  satu  tempat  “pergulatan  kekuasaan” dan perebutan pengaruh kekuatan eksternal.
Bahkan,  pada  masa  Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gerakan mahasiswa  telahpun  berkembang  lebih jauh  sejajar  dengan  perkembangan  politik nasional.  Kehidupan  universitas  yang sebelumnya  telah  terpecah-belah,  semakin parah.  Konflik  di  antara  kelompok  dan organisasi  mahasiswa,  khususnya  dengan mahasiswa  “kiri”  meningkat.  Pada  tahap ini,  kalangan  kiri,  dengan  berbagai  cara, berusaha mendominasi kehidupan universitas  dan  mahasiswa.  Akan  tetapi, keadaan    tersebut  berakhir  dengan antiklimaks  ketika  pada  tahun  1965  pihak Komunis  dituduh  terlibat  dalam  aksi kudeta yang gagal, sehingga seluruh sayap organisasi  kiri,  termasuklah  organisasi mahasiswanya dihancurkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Amstutz, J.B. 1958. The Indonesian youth movement 1908-1955. Tesis Ph.D. Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford.
Anwar, R. 1981. Sebelum prahara: pergolakan politik Indonesia 1961- 1965. Jakarta: Sinar Harapan.
Bachtiar,  H.W.  1968.  Indonesia.  Dlm. Emmerson,  Donald  K.  (pnyt.). Students  and  politics  in  developing nations, hlm.  180-214.  New  York:
Frederick A. Praeger, Inc., Publishers.
Coleman, J.S. (pnyt.). 1965. Education and political development. Princeton
New Jersey: Princeton University Press.
Dahm, B. 1988. Sejarah Indonesia abad kedua puluh. Terj. Abd. Aziz Hitam & Wan Azaham Wan Mohamad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Diah,  B.M.  1981. Angkatan  Baru  ’45. Jakarta: Masa Merdeka.
Feith,  H.  1967.    Dynamics  of  guided democracy.  Dlm.  McVey,  Ruth  T.
(pnyt.). Indonesia, hlm.  317-382.
New  Haven:  Human  Relations  Area Files.
Feith, H. 1968. The decline of constitutional democracy in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Fischer, J. 1965. Indonesia. Dlm. James S. Coleman  (pnyt.). Education  and political development, hlm. 92-122.
Princeton,  New  Jersey:  Pinceton University Press.
Geertz,  C.  1976. The  religion  of  Java.
Chicago: University  of  Chicago Press.
Hardjasoemantri,  K.  1983. Peranan  proyek PTM dalam pengembangan pendidikan. Jakarta: Balai Pustaka.
Hindley,  D.  1966. The  communist  party  of Indonesia  1951-1963. Berkeley: University of California Press.
Kahin,  G.M.T.  1980. Nasionalisme  dan revolusi  di  Indonesia. Terj.  Ismail bin  Muhammad  &  Zaharom  bin Abdul  Rashid.  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Legge, J.D. 2001. Sukarno, biografi politik. Terj.  Tim  PSH.  Jakarta:  Sinar Harapan.
Leifer, M. 1983. Indonesia’s foreign policy. London: George Allen & Unwin.
Lev,  D.S.  1966. The  transition  to  guided democracy: Indonesian politics 1957-1959. Monograph series. Ithaca, New York: Modern Indonesian  Project,  Southeast  Asia Program  Department  of  Asian
Studies Cornell University.
Magenda,  B.D.  1985.  Gerakan  mahasiswa dan  hubungannya  dengan  sistem politik. Dlm. Farchan Bulkin (pnyt.). Analisa  kekuatan  politik  Indonesia, hlm. 129-148. Jakarta: LP3ES.
Martha, A.G., Wibisono, C. & Anwar, Y. 1985. Pemuda Indonesia dalam dimensi sejarah perjuangan bangsa. Jakarta: Kurnia Esa.
Maxwell, J. 2001. Soe Hok Gie: pergulatan intelektual  muda  melawan  tirani. Terj.  Tri  Wibowo  Budi  Santoso. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
McVey, R.T. 1990. Teaching modernity: the PKI  as  an  educational  institution. Indonesia 50(Oktober):5-28.
Moechtar,  H.  1998. Mereka  dari  Bandung: pergerakan  mahasiswa  Bandung 1960-1967. Bandung: Alumni.
Myers,  R.J.  1959. The  development  of  the Indonesian  socialist  party. Tesis Ph.D.  University of Chicago.
Noer,  D.  1987. Partai  Islam  di  pentas nasional 1945-1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Padmodiwiryo,  S.  1995. Memoar  Hario Kecik: autobiografi seorang mahasiswa prajurit. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Paget,  R.  1970. Youth  and  the  wane  of Sukarno’s  government. Tesis  Ph.D. Cornell University, Ithaca.
Rocamora, J.E. 1975. Nationalism in search of ideology: the Indonesian nationalist party 1946-1965. Quezon City: University of the Philippines.
Sanit,  A.  1989. Mahasiswa,  kekuasaan  dan bangsa:  refleksi  dan  gagasan alternatif. Jakarta:  Lingkaran  Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia.
Sitompul,  A.  1976. Sejarah  perjuangan Himpunan  Mahasiswa  Islam  (1947- 1975). Surabaya: Bina Ilmu.
Soebagijo,  I.N.    (pnys.).  1987. Perjuangan pelajar  IPI-IPPI. Jakarta:  Balai Pustaka.
Susanto,  S.  1985. Perjuangan  tentara pelajar dalam perang kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Tanja,  V.  1982. Himpunan  mahasiswa Islam. Jakarta: Sinar Harapan.
Thomas, R.M. 1969. Effects of Indonesian population  growth  on  educational development,  1940-1968. Asian Survey. Vol.  IX,  No.  7(July):  498-
514. Thomas,  R.M.  1973. A  chronicle  of Indonesian higher education.
Singapore: Chopmen Enterprises.