e-ISSN 2528-2581
Vol 3 No 2, Juli 2018

## Susunan Redaksi

## Penanggungjawab Iwan Setya Putra

## Pemimpin Editor
Sulistya Dewi Wahyuningsih

## Sekretaris Editor
Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari

## Manajemen
Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581

## Daftar Isi
Obi Banamtuan Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wpop Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 ..................................... 1-10 Annafi Indra Tama Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Dan  Keuangan  Rumah  Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Blud ........................................................................................ 11-25 Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa  (Sikades) 1.0 Berbasis Android ............................................................... 26-48 Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah Laporan  Keuangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. .............................................................................. 49-58 Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna Analisis  Pemeriksaan  Internal  Terhadap  Pengelolaan  Aset
Tetap  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Pendayagunaan  Aset
Tetap. ……….. 59-71 Abid Muhtarom, Iskandar Strategi  Pengembangan  Program  Ekowisata  Kabupaten Lamongan Jawa Timur ........................................................... 72-82 Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh Evaluasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Pendapatan  Dan Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari ............................................ 83-92
Vol. 3 No. 2, Juli 2018 Hal 1-10
PENGARUH  SOSIALISASI  PERPAJAKAN  TERHADAP KEPATUHAN WPOP DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh 21
Obi Banamtuan Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Universitas Merdeka Malang, Terusan Dieng 62-64, Malang
Surel: obi.banamtuan@gmail.com
Abstrak. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pemenuhan  Kewajiban  Pph  21. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  dan  pemahaman  prosedur perpajakan  terhadap  kepatuhan  WPOP  baik  secara  simultan  maupun  parsial serta untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan diantara kedua variabel bebas  tersebut.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  secara  signifikan  variabel sosialisasi  perpajakan  dan  pemahaman  prosedur  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  WPOP  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Hasil penelitian jugamembuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap kepatuhan WPOP.
Kata kunci : Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Prosedur  Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.
Abstract. The Effect of Taxation Socialization on Personal Tax Payers Compliance in Pph  21. The  purpose  of  this  study  to  determine  whether  there  is  influence  of  taxation socialization and understanding of taxation procedures to Personal Taxpayer compliance either simultaneously or partially and to determine the most dominant influence between the  two  independent  variables.  The  result  of  research  proves  that  significant  variable  of taxation socialization and understanding of taxation procedure influence to compliance of individual  taxpayer  either  partially  or  simultaneously.  The  research  results  also  proved that the variable of tax socialization has a dominant effect on the compliance of individual taxpayer.
Keywords: Taxpayer  Compliance,  Understanding  of  Tax  Procedures,  Socialization  of Taxation.
Pembangunan merupakan kegiatan  yang  berkesinambungan dengan  tujuan  utama  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil dan  makmur  yang  merata  baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu  memperhatikan  masalah pembiayaan. Karena pembangunan dapat berjalan dengan  lancar  apabila  ada  sumber dana yang mendukung.
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Juli  2018 Pembangunan  ekonomi  yang  baik harus diimbangi dengan penerimaan  yang  sehat  juga. Sumber penerimaan negara Indonesia  yang  sangat  potensial adalah  penerimaan  dari  sektor pajak.  Tidak  dipungkiri  bahwa negara  Indonesia  memiliki  potensi pajak yang luar biasa. Sektor pajak penyumbang  nomor  satu  terbesar untuk komposisi pendapatan nasional.  Pajak  memiliki  peran yang  sangat  besar  dan  semakin diandalkan  untuk  kepentingan pembangunan  dan  meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pajak menurut Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,  adalah kontribusi  wajib  kepada  Negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak Penghasilan merupakan  pajak  yang  dipungut pada  objek  pajak  atas  penghasilan yang diterimanya. Undang- Undang  yang  dipakai  untuk mengatur  tarif  pajak,  tata  cara pembayaran,  dan  pelaporan  pajak adalah Undang-Undang Nomor 36
Tahun  2008  yang  merupakan penyempurnaan dari  Undang- Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi pemahaman tentang  pajak  adalah  adanya reformasi  pajak.  Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menetapkan  sistem  pemungutan pajak  secara selft  assessment ,  yaitu memberikan  kepercayaan  penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor  dan  melaporkan  seluruh pajak  yang  menjadi  kewajibannya. Dengan  kata  lain  wajib  pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang  terutang.Sedangkan  di  sini fiskus  beperan  dalam  memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi  terhadap  kesalahan  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Oleh karena  itu  masyarakat  dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan  yang  sangat  besar kepada  wajib  pajak  ini  selayaknya perlu  diimbangi  dengan  instrumen pengawasan  yang  memadai  agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan  oleh  wajib  pajak.
Faktor  terpenting  dari  sistem tersebut  adalah  adanya  kesadaran dan  kepatuhan  yang  tinggi  dari wajib  pajak.  Harahap  (2004:42) menyatakan  bahwa  dianutnya sistem self assessment membawa misi dan  konsekuensi  perubahan  sikap (kesadaran)  warga    masyarakat untuk  membayar  pajak  secara sukarela  ( voluntary compliance ). Wajib  pajak  bertanggung  jawab menetapkan  sendiri  kewajiban perpajakan  dan  kemudian  secara akurat  dan  tepat  waktu  membayar dan  melaporkan  pajak  tersebut (Devano, 2006:110).
Isu  kepatuhan  menjadi  penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan  akan  menimbulkan upaya  menghindari  pajak,  seperti tax  evasion dan tax  avoidance ,  yang
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Juli  2018 mengakibatkan berkurangnya penyetoran  dana  pajak  ke  kas negara. Kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) dapat diidentifikasi dari kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk  menyetorkan  kembali  Surat Pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran  pajak  terutang  serta kepatuhan  dalam  pembayaran tunggakan (Tarjo dan Indra, 2006).
Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak dalam  melaporkan  SPT  dapat dikarenakan kurangnya pemahaman  Wajib  Pajak  atas peraturan  perpajakan  baik  itu tentang prosedur pelaporan maupun  maupun  perubahan  atas besarnya  nilai  pajak  yang  harus dihitung.  Hal ini  didukung dengan pendapat Pekerti dkk (2015) bahwa Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh.Penelitian Wijayanto (2017)menjelaskan  bahwa  Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya  karena  Wajib  Pajak tidak memahami prosedur perpajakan,  hal  ini  dikarenakan kurangnya  perhatian  dari  fiskus berupa  minimnya  sosialisasi  yang berakibat  pada  Wajib  Pajak  takut dan  tertekan  saat  konsultasi pajaknya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Pekerti  dkk  (2015),  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi perpajakan  dapat  meningkatkan pemahaman  Wajib  Pajak,hal  ini berdampak  pada  meningkatnya kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil penelitian Pekerti dkk (2015)membukikan sosialisasi perpajakan  memiliki  pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak,  hasil penelitiannya  juga  membuktikan bahwa  pemahaman  Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian  Wijayanto  (2017) membuktikan  bahwa  sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak,  yang  berarti  semakin  tinggi frekuensi  sosialisasi  perpajakan, dan pemahaman prosedur perpajakandapat meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Menurut Pohan  (Tene et.al ,  2017),  Wajib Pajak  yang  tidak  memahami prosedur  perpajakan  akan  keliru dalam  mengambil  keputusan  hal ini membuat Wajib pajak menghindari  kewajibannya  untuk melaporkan pajaknya.
Penerimaan  negara  dari  sektor pajak  perlu  ditingkatkan,  hal  ini dimaksudkan  untuk  mengurangi ketergantungan  negara  pada  dana bantuan  luar  negeri  yang  dapat membawa dampak terhadap kondisi  perekonomian  negara. Oleh  karena  itu  kesadaran  dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku perlu  ditumbuhkan  secara  terus- menerus. Hal tersebut adalah salah satu  upaya  untuk  mencapai  target penerimaan  pajak  yang  maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh  sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  baik  secara  simultan maupun parsial serta untuk mengetahui  pengaruh  yang  paling
Obi, Banamtuan
dominan  diantara  kedua  variabel bebas tersebut.

## TELAAH LITERATUR
1. Teori Perilaku ( Behavioral
Theory )
Perilaku  bermula  dari  niat,  dan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor:
Behavioral  Beliefs yaitu  keyakinan individu  akan  hasil  dari  suatu perilaku dan evaluasi yang dilakukan  atas  hasil  pencapaian tersebut; Normative  beliefs ,  yaitu keyakinan tentang harapan normatif  orang  lain  dan  motivasi untuk memenuhi harapan tersebut;
dan Control Beliefs , yaitu keyakinan tentang  keberadaan  hal-hal  yang mendukung  atau  menghambat perilaku yang akan dilakukan, dan persepsinya  tentang  hal-hal  yang mendukung atau justru menghambat perilaku yang dilakukan (Cameron dkk, 2012). 2. Pajak Penghasilan (PPh 21) Pengertian pajak menurut Soemitro  (Mardiasmo,  2011:  1) adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara berdasarkan undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukan  dan  digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak  Penghasilan  (PPh)  21
adalah pajak  atas  penghasilan  berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan dan  pembayaran  lain  dengan  nama dan dalam bentuk apapun sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang dilakukan oleh Orang Pribadi (Mardiasmo, 2011:168) 3. Sosialisasi
Pengertian  sosialisasi  menurut
Mustofa  (2007:  10),  sosialisasi adalah  suatu  konsep  umum  yang dimaknakan sebagai proses dimana kita  belajar  melalui  interaksi dengan  orang  lain,  tentang  cara berfikir,  merasakan  dan  bertindak dimana kesemuanya itu merupakan  hal-hal  yang  sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. 4. Pemahaman Prosedur Perpajakan Pemahaman  Wajib  Pajak  disini adalah pemahaman mengenai prosedur atau tata cara perpajakan.
Seacara  garis  besar,  sistematika dari  tata  cara  perpajakan  meliputi sembilan  tahap  (Sambodo,  2005), meliputi:
a. Ketentuan mengenai pengelolaan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak.
b. Tata  cara  pengambilan  Surat Pemberitahuan  (SPT),  pengisian SPT,  penyampaian  SPT  dan pembetulan SPT.
c. Tata cara pembayaran  pajak, yang mencakup  tata  cara  membayar pajak  sendiri,  menyetor  pajak orang  lain,  tata  cara  penundaan pajak,  tata  cara  penghapusan piutang  pajak,  dan  tata  cara pengembalian kelebihan pajak.
d. Tata  cara  yang  menyangkut keberatan  pajak  dan  banding. Termasuk  tahap  ini  antara  lain, tata  cara  penyampaian  keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan, sasaran,  batas  waktu  penyelesaian keberatan dan pengambilan keputusan  keberatan.  Mengenai banding,  meliputi  tata  cara  dan syarat  mengajukan  banding  ke badan peradilan pajak.
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Juli  2018 e. Tata cara penyelenggaraan pembukuan  dan  pencatatan  atas pembukuan sederhana. Pembukuan  merupakan  sarana pokok  yang  digunakan  sebagai dasar  perhitungan  pajak.  Karena pada  dasarnya  setiap  Wajib  Pajak yang  melakukan  kegiatan  usaha atau  pekerjaan  bebas  di  Indonesia wajib melakukan pembukuan.
f. Tahap  pemeriksaan  oleh  aparat pajak,  yang  meliputi  tata  cara pemeriksaan,  tujuan,  kelengkapan, petugas  dan  kewajiban  Wajib Pajak yang diperiksa.
g. Tahap penerbitan surat ketetatapan pajak  dengan  berbagai  ketentuan dan tata caranya.
h. Tata cara dan kewenangan penyidik  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
i. Kewajiban menjaga rahasia perpajakan dan tata cara membuka rahasia perpajakan tersebut. 5. Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi dari kepatuhan perpajakan  adalah  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya (Nurmantu, 2003:148).
METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan  penelitian explanatory dengan menggunakan metode kuantitatif.Sampel    penelitian  ini menggunakan  metode purposive
sampling , dimana penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria seperti:  1)  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang memenuhi UU Pajak
Penghasilan  Pasal  21.  2)  Wajib
Pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga diperoleh  sebanyak  50  orang. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah kuesioner,  dan  kuesioner  yang digunakan adalah kuesioner penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Antikasari  (2011). Metode analisa data yang digunakan  adalah  regresi  linier berganda dengan pengujian hiptesis menggunakan uji t (parsial) dan  uji  F  (simultan)  dengan persamaan  regresi  sebagai  berikut = Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  regresi  linier  berganda digunakan untuk mengetahui besarnya  pengaruh  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Dalam analisis dengan menggunakan SPSS  untuk  analisis  regresi  linier sederhana  pada  penelitian  ini hasilnya  adalah  sebagai  berikut.
Tabel 1 Analisis Regresi Linier Sederhana
Variabel Unstandardized Coefficients (B) Standardized Coefficients (Beta) t- hitung Sig Keterangan Konstanta 8,201 5,999  0,000  Signifikan (X 1 ) 0,569 0,377 4,068  0,001  Signifikan (X 2 ) 0,518 0,246 2,572  0,004  Signifikan R Square = 0,638 Sumber: Diolah, 2018 BerdasarkanTabel 1,
maka didapatkan  model  persamaan  regresi sebagai berikut.
Y = 8,201 + 0,569 X 1 + 0,518 X 2
Dengan  demikian  makna  dari  nilai regresi (pengaruh) masing-masing variabel  dan  indikatornya  adalah sebagai  berikut:  nilai  konstanta  8,201 mempunyai  makna  bahwa  jika  nilai variabel sosialisasi perpajakan(X 1 ) sebesar  0,569  dan  nilai  variabel pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ) sebesar 0,518 maka variabel kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  adalah 8,201.
X. 1 = 0,569  nilai  ini  merupakan  arah hubungan  serta  pengaruh  yang positif  dari  variabel  Sosialisasi Perpajakan  (X 1 )  terhadap  tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y), artinya  jika  variabel  Sosialisasi Perpajakan  (X 1 )  nilainya  sebesar 0,569  maka  variabel  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y) nilainya 8,201.
X. 2 = 0,518  nilai  ini  merupakan  arah hubungan  serta  pengaruh  yang positif  dari  variabel  Pemahaman Prosedur Perpajakan (X 2 ) terhadap tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  (Y),  artinya  jika variabel  Pemahaman  Prosedur Perpajakan  (X 2 )  nilainya  sebesar 0,518  maka  variabel  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y) nilainya 8,201.
Berdasarkan  Tabel  1  juga  diketahui R Square sebesar 0,638, yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh  antara  variabel  sosialisasi perpajakan(X 1 ) dan variabel pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ) terhadap  kepatuhanWajib  PajakOrang Pribadi(Y)  sebesar  63,8%,  sedangkan sisanya  (100%-63,8%)  yaitu  36,2% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak  diteliti  (selain  variabel  sosialisasi perpajakan dan pemahaman pemahaman prosedur).
Pengujian Hipotesis
1. Uji Parsial (Uji t)
Uji  dilakukan  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  secara  parsial variabel  bahwa  terdapat  pengaruh antara variabel
sosialisasi perpajakan(X 1 ) dan
variabel pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ) terhadap kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi(Y),  dengan  membandingkan t hitung dan t tabel sebagai berikut.
Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Januari  2018

## Tabel 2 Uji t (Parsial)
Variabel t hitung t tabel Sig t (X 1 ) 4,046 2,021 0,001 (X 2 ) 2,572 0,004 Sumber : Diolah, 2012 BerdasarkanTabel 2,diketahui
bahwa  nilai  t hitung ≥t tabel yaitu  variabel sosialisasi  perpajakan  (X 1 )  sebesar 4,046> 0,021 dan variabel pemahaman prosedur perpajakan (X 2 ) sebesar 2,572 ≥ 2,021 dengan nilai signifikan masing- masing  variabel  ≤  0,05.Maka  dapat dikatakan  bahwa  variabel  sosialisasi perpajakan  (X 1 )  dan  pemahaman prosedur  perpajakan(X 2 )  berpengaruh secara  parsial  terhadap  Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi (Y).

## 2. Uji Simultan (Uji F)
Uji  dilakukan  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  secara  simultan variabel  sosialisasi  perpajakan  (x 1 )  dan pemahaman  prosedur  perpajakan  (x 2 ) berpengaruh  secara  simultan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Y)F hitung dan F tabel sebagai berikut:
Tabel 3 Uji F (Simultan)
Variabel F hitung F tabel
Sig t
X 1 , X 1 18,937  3,180  0,002
Sumber : Diolah, 2012
BerdasarkanTabel
3,diketahui bahwa nilai F hitung ≥F tabel (18,937 ≥ 3,180) dengan nilai signifikan 0,005 (p value ≤
0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan  (X 1 )  dan  pemahaman prosedur  perpajakan  (X 2 )  berpengaruh
secara  simultan  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## 3. Uji Dominan
Uji ini dilakukan untuk mengetahui manakah  variabel  gaya  kepemimpinan yang  berpengaruh  dominan.  Untuk menentukan variabel yang berpengaruh dominan adalah
dengan membandingkan  nilai Beta ,  variabel yang mempunyai nilai Beta lebih besar membuktikan  bahwa  variabel  tersebut berpengaruh dominan.

## Tabel 4 Hasil Uji Dominan
Variabel Beta Sig.  Keterangan X 1 0,377  0,001  Dominan X 2 0,246  0,004 -
Sumber : Diolah, 2012
BerdasarkanTabel4,diketahui bahwavariabel  sosialisasi  perpajakan (X 1 )  mempunyai  nilai  Beta  lebih  besar jika  dibandingkan  dengan  variabel pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ). Dengan  demikian  maka  hipotesis membuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X 1 ) berpengaruh dominan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  disajikan  dalam  penelitian  ini diketahui  bahwa  variabel  sosialisasi perpajakan  (X 1 )  dan  pemahaman prosedur  perpajakan  (X 2 )  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  Wajib PajakOrang  Pribadi  (Y)  dengan  nilai Unstandardized  Coefficients (B)  untuk
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Januari  2018
variabel sosialisasi perpajakan(X 1 )
sebesar 0,569 dan pemahaman prosedur perpajakan(X 2 ) sebesar 0,518. Hasil  analisis  koefisien  determinasi membuktikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X 1 ) dan Pemahaman  Prosedur  Perpajakan  (X 2 ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  PajakOrang  Pribadi  (Y)  sebesar 63,8%.
Hasil  uji  t  membuktikan  bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X 1 ) dan pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ) berpengaruh  secara  parsial  terhadap kepatuhan  Wajib  PajakOrang  Pribadi (Y)  dengan  nilai  variabel  sosialisasi perpajakan  (X 1 )  sebesar  4,068  dan pemahaman  prosedur  perpajakan  (X 2 ) sebesar
2,572.Pengujian hipotesis dengan  uji  F  membuktikan  bahwa terdapat  pengaruh  secara  simultan variabel sosialisasi perpajakan (X 1 ) dan pemahaman  prosedur  perpajakan(X 2 ) terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Y)  dengan  nilai  F sebesar 18,937.
Dalam  penelitian  ini  didapatkan hasil bahwa variabel Sosialisasi
Perpajakan  (X 1 )  berpengaruh  dominan terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi (Y) dengan nilai Beta 0,377.
Mengingat variabel
sosialisasi perpajakan(X 1 ) dan pemahaman prosedur  perpajakan(X 2 )  berpengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  dan  variabel Sosialisasi  Perpajakan(X 1 )  berpengaruh dominan  terhadap  kepatuhan  Wajib PajakOrang Pribadi (Y) maka kegiatan sosialisasi  sangat  diperlukan  karena
akan  memberikan  dampak  terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak  (Y).  Artinya  semakin  jelas sosialisasi  yang  dilakukan  maka  akan semakin  bagus  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sosialisasi  harus  dilakukan  dengan efektif  dan  efisien,  untuk  itu  dapat dilakukan  dengan  beberapa  upaya yaitu:  1)  Meningkatkan  kemampuan sumber daya manusia (aparatur) karena dengan  kemampuan  aparatur  yang lebih  baik  akan  memberikan  manfaat yang  besar  dalam  melaksanakan kegiatan  sosialisasi.  2)  Melakukan  dan meningkatkan  kerjasama  lintas  sektor, yaitu  dengan  melakukan  kerjasama dengan  pihak-pihak  yang  terkait (Seperti  Kelurahan,  RW  dan  RT) sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam sosialisasi.
Berdasarkan  penyajian  tersebut didapatkan  suatu  konsep  bahwa kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  dapat ditingkatkan  jika  kegiatan  sosialisasi dilakukan  dengan  tepat,  untuk  itu maka  diperlukan  upaya  kegiatan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kerjasama lintas sektor yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama, secara  parsial  variabel  sosialisasi perpajakan  dan  pemahaman  prosedur perpajakanberpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Januari  2018 Pajak Orang Pribadi dengan nilaivariabel  sosialisasi  perpajakan sebesar 4,068 dan pemahaman prosedur sebesar 2,572.
Kedua,  Secara  simultan  simultan variabel  sosialisasi  perpajakan  dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak  dengan nilai F sebesar 18,937. Ketiga, variabel sosialisasi  perpajakan  berpengaruh dominan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y)  dengan  nilai  Beta  0,377  ≥ 0,246.

## DAFTAR RUJUKAN
Antikasari,  Intan.  2011. Pengaruh
Sosialisasi  Perpajakan  dan  Tingkat
Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewaiban PPh  21. Skripsi,  Akuntansi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
Cameron, Rebecca., Harvey Ginsburg., Michael  Weshoff  and  Roque  V. Mendez. Ajzen’s Theory of Planned Behavior  and  Social  Media  Use  by College Students . American Journal of Psychological Research, Vol.8, No.1.
https://www.mcneese.edu/f/c/6
f37dd6a/AJPR%2012-
01%20Cameron%20Ginsburg%20 8-17%20Revised.pdf. Askes tanggal 2 April 2018.
Devano  Sony,  Siti  Kurnia  Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep Teori dan Isu. Jakarta:  Penada  Media Group.
Harahap,  S.S.  2004. Analisis  Laporan Keuangan . Edisi Pertama,
Cetakan  Keempat.  Jakarta:  Raja Grafindo.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi Revisi  Tahun  2011 .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mustofa,  Abdullah.  2007. Kesadaran Hukum  dan  Kepastian  Hukum . Jakarta: Rajawali.
Nurmantu,  Safri.  2003. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
Pekerti,  Titi  Cahya.,  Wilopo.,  Mirza Maulinahardi  R.  2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap
Pemahaman  Wajib  Pajak  yang Mendukung Kepatuhan Wajib pajak (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Hotel  atas Rumah  Kos  Terdaftar  di  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Malang) . Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.7, No.1 https://media.neliti.com/media/
publications/193555-ID- pengaruh-sosialisasi-perpajakan- terhadap.pdf.  Akses  tanggal  2 April 2018.
Sambodo,  Agus.  2004. Pengaruh Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak pada  Pengusaha  Kecil  di  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa Bagian  Timur  II. Tesis,  Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
Tarjo  &  Indra  Kusumawati.  2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi  terhadap  Pelaksanaan  Self Assessment  System:  Suau  Studi  di Bangkalan .  JAAI,  Vo.10,  No.1,
Obi, Banamtuan Jurnal PETA Vol. 3 No. 2 , Januari  2018 Juni 2006, 101-120. http://journal.uii.ac.id/JAAI/art icle/view/802.    Akses  tanggal  2
April 2018.
Tene,  Johanes  Herbert.,  Jullie  J. Sondakh.,  Jessy  D.L.  Warongan. 2017. Pengaruh  Pemahaman  Wajib Pajak,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi Pajak,  dan  Pelayanan  Fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di KPP  Pratama  Manado) .  Jurnal EMBA,  Vol.5,  No.2,  Juni  1017, Hal.443-453,  ISSN  2303-1174. http://journal.uii.ac.id/JAAI/art icle/view/802.  Akses  tanggal  2
April 2018. Undang-Undang    Republik  Indonesia. Nomor 36. Tahun 2008. Perubahan  Keempat  atas  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Wijayanto, Guntur Jati. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman  prosedur  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB  P2)  di  Kota Magelang  Tahun  2015 .  Jurnal Profita,  Edisi  1,  Tahun  2017. http://journal.student.uny.ac.id/ ojs/index.php/profita/article/vie wFile/9634/9288.  Akses  tanggal 2 April 2018.