COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS LAGU CIPTAANNYA YANG DIPAKAI ORANG LAIN TANPA IZIN
Kolosse Bestanta Marbun 1 , Jeshanta Elshadai Purba 2 , Yanti Agustina 3 1,2,3 Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia kolose12345@gmail.com 1 , jeshanta.purba@gmail.com 2 , yantiagustina@unprimdn.ac.id 3
Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 28, 2023 Creating  a  work  of  music  that  has  economic  value  is  not  something  that everyone  can  do,  because  creation  requires  creativity,  effort,  and  costs, therefore  the  rights  of  the  person  who  creates  a  work  of  music  must  be protected and respected. This protection has been proven by the existence of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, the enactment of this law is due  to  the  many  copyright  violations  in  Indonesia  where  one  of  these copyright  violations  will  be  discussed  in  this  journal.  This  journal  uses research  methods  of  juridical  analysis  and  qualitative  data  analysis. Protection of the creator's rights has been formulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where the creator and the right holder are the authorities and have full control over their creation, therefore parties who wish to use the work belonging to the creator must obtain prior permission from the creator.
Keywords:
Creator, Creation, Copyright.

## Abstrak
Menciptakan  sebuah  karya  lagu  yang  memiliki  nilai  ekonomi  bukanlah  hal  yang  dapat dilakukan semua orang, karena Penciptaan itu membutuhkan kreativitas, usaha, dan biaya, maka dari itu orang yang menciptakan sebuah karya lagu harus dilindungi dan dihormati hak- haknya. Perlindungan itu telah dibuktikan dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  pemberlakuan  Undang  Undang  ini  dikarenakan  banyaknya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yang dimana salah satu pelanggaran Hak Cipta tersebut akan dibahas dalam jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis dan analisis  data  yang  bersifat  kualitatif.  Perlindungan  hak-hak  Pencipta  sudah  dirumuskan didalam  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  dimana  Pencipta  dan Pemegang  Hak  merupakan  pihak  yang  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  penuh  atas ciptaannya, oleh karena itu pihak-pihak yang ingin menggunakan karya milik Pencipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta.
Kata Kunci: Pencipta, Karya, Hak Cipta

## I. PENDAHULUAN
Hak  kekayaan  intelektual  (HAKI)  ialah  bentuk  dari  wewenang  dan  kekuasaan  atas kekayaan dari segala daya pikir individu maupun kelompok, hak cipta merupakan bagian dari HAKI yang didefinisikan sebagai “Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta secara otomatis timbul setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, melalui prinsip deklaratif”. Hak ini tetap  berlaku  tanpa  adanya  rasa  pembatasan,  namun  tetap  berjalan  sesuai  kaidah-kaidah hukum yang mengatur.
Hak cipta terdiri atas dua hak yang berperan sangat penting bagi Pencipta, hak ini ialah hak moral dan hak ekonomi. Hal ini merupakan aspek yang penting untuk dipertahankan mengingat  sebuah  karya  seringkali  dipergunakan  pihak  lain  yang  belum  mendapatkan  izin untuk  mencari  keuntungan  pribadi  atas  karya  tersebut.  Pesatnya  perkembangan  teknologi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dan industri belakangan ini, membuat pelanggaran terkait  hak cipta kerap terjadi dengan cara yang  tergolong  mudah,  pelanggaran  tersebut  membuat  pihak  lain  mendapat  keuntungan sementara Pencipta, pemilik hak, dan bahkan negara akan mendapat kerugian.
Salah  satu  pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  terdapat  di  putusan  Nomor  505 K/Pdt.Sus-HKI/2021  dimana  para  tergugat  telah  mendistribusikan  produk  mainan  boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll” yang dimana diisi dengan beberapa lagu, dan salah satu lagunya  berjudul “Aku Mau”  yang dilakukan Para Tergugat tanpa seizin Penggugat,  menurut  hukum  dan  Undang-Undang  yang  berlaku  tentu  hal  ini  merupakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan pelanggaran ini menghadirkan ketertarikan penulis untuk meneliti penerapan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta terkait Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dimana    pokok  masalah terkait  akan  dikaji  pada  penelitian  ini.  Metode  tersebut  merupakan  penelitian  yang berdasarkan keputusan hukum, dimana bahan kepustakaan, data sekunder, dan data tersier menjadi  sumber  data  dalam  penelitian.  Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  ini  akan menjelaskan dan menganalisa fakta-fakta hukum, serta peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada.
Pencipta  adalah  orang  yang  menciptakan  sebuah  karya  yang  dihasilkan  melalui pemikiran kreatif, dimana karya itu tercipta melalui pengorbanan pikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya oleh pencipta karya tersebut.
Pelanggaran hak cipta lagu merupakan tindakan ilegal yang merugikan pencipta lagu dan  pemegang  hak  cipta.  Ketika  seseorang  menggandakan,  mendistribusikan,  atau menggunakan  karya  musik  tanpa  izin  dari  pemilik  hak  cipta,  hal  itu  dapat  menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan pengakuan atas karya tersebut. Pelanggaran hak cipta lagu juga dapat menghambat perkembangan industri musik dan menciptakan ketidakadilan bagi para  artis  dan  komposer.  Penting  bagi  masyarakat  untuk  menghormati  hak  cipta  dan mematuhi hukum guna mendorong kreativitas dan perlindungan hak para pemilik karya musik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Lagu  Atas  Lagu  Ciptaanya  Yang  Dipakai  Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Negara  Indonesia  menghadirkan  upya  perlindungan  hukum  terhadap  para  Pencipta yang  bermaksud  untuk  menghargai  para  Pencipta  yang  telah  menciptakan  suatu  karya, dimana karya itu tercipta melalui pengorbanan pikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya. Segala pengorbanan  itu  sudah  sepantasnya  diapresiasi  dan  diakui  mengingat  tidak  semua  orang mampu menghasilkan sebuah karya cipta. Maka dari itu, ciptaan-ciptaan yang berasal dari aktifitas  manusia  itu  memiliki  nilai  yang  berharga.  Terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang ciptaan-ciptaan tersebut yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang  Undang  ini  ialah  bentuk  dari  upaya  pemerintah  Indonesia  dalah  memberikan perlindungan pada permasalahan Hak Cipta.
Aturan  hukum  yang  dijabarkan  dalam  UU  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, memberikan  kesadaran  bahwa  begitu  pentingnya  melakukan  Langkah  yang  tepat  dalam menjamin  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  para  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta,  guna memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  baik  mengingat  perkembangan  teknologi  dan industri yang demikian pesat. Hak Ekonomi dan Hak Moral, menjadi dua hak penting yang melekat dalam perihal Hak Cipta.
Hak ekonomi sendiri dapat ditelusuri dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana Pencipta berhak untuk menerima keuntungan yang diperoleh atas karya-karya yang dihasilkan. Hak ekonomi yang  dimiliki  perlu  mnedapatkan  persetujuan  izin  dari  pihak  Pencipta  untuk  dapat dipergunakan, hal ini seturut dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Jika  tujuan  penggunaan  karya  berkaitan  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan  dunia
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
komersial  atau  hiburan,  maka  pengguna  perlu  melakukan  pemberian  imbalan  atau pembayaran  royalty  terkait  karya  yang  dipergunakan  kepada  pihak  Pencipta.  Nominal  dari tanggungjawab  ini  disesuaikan  dengan  perjanjian  lisensi  yang  telah  diatur  oleh  pihak Pencipta.  Sebab  itu  pendisribusian,  penggandaan,  dan  pemanfaatan  secara  komersial merupakan hak ekonomi yang sepenuhnya dimiliki oleh Pencipta dan pemegang Hak Cipta.
Hak Moral merupakan hak lain yang turut melekat dalam identitas diri Pencipta. Hak ini memiliki keberadaan independen dan berdiri di luar konsep hak ekonomi. Oleh karena itu, Pencipta dalam tingkat atau level tertentu memiliki kendali atas hak moral tersebut, meskipun karya cipta tersebut dieksploitasi atau dipergunakan pada ranah komersial lewat pengalihan atas kepentingan terkait ekonomi dalam karya yang adaSebagai contoh, seorang pengarang lagu dapat menggunakan hak moral yang dimilikinya sepagai Pencipta untuk mengakuisisi dan  memastikan  bahwa  karya  tersebut  adalah  hasil  ciptaannya.  Hak  tersebut  juga  dapat digunakan  dalam  melakukan  pencegahan  atas  pertunjukkan  jika  dirasa  telah  melakukan terlalu  banyak  perubahan  atau  modifikasi,  maupun  terkesan  melakukan  penistaan,  untuk menghindari kerugian kehormatan diri dan reputasi yang dimiliki.
Kedua hak utama yang telah dijabarkan di atas, merupakan bentuk dari hak-hak yang telah  dilanggar  oleh  para  tergugat  yaitu  PT.  BINTANG  CAHAYA  KENCANA  (Tergugat  I) importir  dari  mainan  boneka  “Putri  Anisa  Hijab”  atau  “Putri  Anissa  Hijab  Perfumed  Doll” dimana boneka tersebut berisi beberapa lagu, dan salah satu lagunya  berjudul “Aku Mau”. Lagu  tersebut  merupakan  hasil  ciptaan  Inge  Christiane  yang  telah  dicatatkan  dalam  surat pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975, terhitung sejak tanggal 22, di bulan Januari, tepatnya pada tahun 2019. Lagu ini juga telah diterbitkan  oleh  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  pada  KEMENKUM  HAM  Republik Indonesia.
Tergugat I, membela diri dengan berdalil bahwasanya tidak melanggar hak cipta apapun dengan  alasan  merupakan  perusahaan  jasa  ekspor-impor  barang  antar  dalam  dan  luar negara,  dimana  dalam  hal  ini  memberikan  jasa  mengimpor  berbagai  macam  produk  atas permintaan pihak ketiga. Tergugat I juga mengakui bahwa pihaknya bukanlah pemilik ataupun produsen dari produk yang di gugat tersebut. Dalil tersebut sepenuhnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pn. JakPus., karena Tergugat I yang dalam hal ini ialah PT. BINTANG CAHAYA KENCANA, melakukan kegiatan impor hingga produksi mainan boneka tersebut, tidak bersesuaian dengan pasal terkait UU Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014,  tepatnya  di  Pasal  40  ayat  (1),  yang  mana  menjabarkan  tentang  perlindungan  atas ciptaan, yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (lagu ataupun musik, baik yang memiliki teks maupun yang tidak).
Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  turut  menyebutkan  bahwasanya  setiap  orang  yang menggunakan hak ekonomi dari sebuah ciptaan wajib melalui restu dari pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta karena pemilik ciptaan atau pengang hak cipta adalah pihak yang berhak melakukan pendistribusian. Pasal 8 ayat (3) berbunyi Melarang melakukan penggandaan dan pengkomersialan sebuah ciptaan tanpa seizin Pencipta.
Tergugat II yang dalam hal ini merupakan pihak dari UD. GO-TOYS,  merupakan pemilik barang impor berupa mainan anak-anak merek GO-TOYS tanpa seizin Penggugat, memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yakni PT. BINTANG CAHAYA KENCANA, pernyataan ini dikarenakan logo SNI GO-TOYS tercantum pada pada kemasan dan juga tercetak satu kesatuan dengan mainan boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll”, kemudian dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian yang disepakati dengan Surat Perjanjian Impor yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2018.
Sesuai  dengan  fakta  notulensi  pertemuan  mediasai  antara  Tergugat  II  dengan Penggugat, yang dimana pada kesempatan tersebut, Tergugat II mengakui dan menyatakan bahwa  benar  telah  mempergunakan  lagu  berjudul  “Aku  Mau”  yang  dalam  hal  ini  adalah ciptaan  atau  hasil  karya  dari  Penggugat,  dimana  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  telah memasarkannya. Atas hal tersebut, Tergugat menyanggupi untuk membayarkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,-, sebagai bentuk itikad atas perdamaian yang ingin dicapai. Atas dasar tersebut maka petitum penggugat secara hukum dapat dikabulkan.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Para  Tergugat  terbukti  telah  melakukan  kegiatan  menjual  hingga  pada  kegiatan distribusi boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll” secara komersial, dimana lagu berjudul “Aku Mau” telah ditanamkan atau diinput ke dalam badan boneka tanpa seizin  penggugat  selaku  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta  .  Kegiatan  menjual  hingga pendistribusian karya cipta orang lain tanpa adanya izin pencipta, tentunya merupakan bentuk dari  pelanggaran  hak  cipta.  Hal  ini  menimbulkan  kerugian  dari  segi  ekonomi  hingga  pada pelecehan  hak  moral  Pencipta  yang  dimana  telah  dilindungi  secara  hukum  dan  dijamin perlindungannya pada UU Hak Cipta di pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan terkait  penggunaan  karya  atau  ciptaan  tanpa  izin  pencipta  dapat  dipidanakan.  Pencipta maupun  Pemegang  Hak  Cipta  juga  dapat  mengajukan  perlindungan  lewat  jalur  hukum Perdata, yang nantinya melayangkan gugatan perihal tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya.

## Mekanisme Dalam Menggunakan Lagu Milik Orang Lain Terkait Kasus Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
Berikut adalah beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menggunakan karya lagu milik orang lain:
1.  Mencari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu Pihak  pengguna  lagu  atau  music  karya  pihak  lain,  perlu  untuk  benar-benar melakukan riset dan memastikan siapa Pencipta hingga Pemegang Hak Cipta atas lagu atau music yang hendak digunakan. Hal ini dapat ditemukan lewat bantuan DJKI apabila lagu tersebut telah dicatatkan dalam surat pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra
2.  Mendapatkan Lisensi dan Izin
Perjanjian  secara  lisan  memang  nyatanya  tidak  dapat  mengapuskan  hak  dan kewajiban kedua pihak terlibat, namun untuk meminimalisir masalah penafsiran dilain hari, maka  disarankan agar membuat perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan  untuk  memudahkan  pembuktian  ketika  terjadi  perselisihan  di  pengadilan, serta  sebagai  referensi  jika  terjadi  perbedaan  penafsiran  mengenai  isi  perjanjian. Lisensi  sendiri  berarti  suatu  izin  resmi  yang  dinyatakan  secara  tertulis,  yang  mana diberi oleh pihak pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta, kepada pihak lain. Izin ini memungkinkan penerima lisensi direstui oleh pemberi lisensi untuk menjalankan hak ekonomi  terkait  karya  cipta  atau  produk  yang  memiliki  hak  terkait,  namun  dengan catatan sesuai dengan koridor kesepakatan kedua belah pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Lisensi sendiri diatur dalam Pasal 80 UU Hak cipta, dimana pembuatannya harus mengidentifikasi secara jelas perihal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, hingga hak-hak yang dimiliki atas lagu yang dinyatakan dalam lisensi tersebut, selain itu, perlu juga untuk  memuat  masa  berlaku  lisensi,  cara  memperpanjangnya,  dan    tata  cara penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  di  masa  depan,  serta  turut  memuat  besaran royalti yang disepakati tiap pihak
3.  Pencatatan di DJKI Perjanjian  lisensi  haruslah  didaftarkan  kepada  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual, sesuai yang dimuat dalam Pasal 83 UU Hak Cipta, dimana penulisan ini sendiri  bertujuan  untuk  memudahkan  pencatatan  kepemilikan.  Pencatatan  lisensi dapat  dilakukan  oleh  pemegang  hak,  pemilik  ciptaan,  penerima  lisensi,  maupun pemberi lisensi. Selain itu DJKI juga akan mempertimbangkan apakah suatu ciptaan dan perjanjian lisensi berbanding lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  apabila  suatu  ciptaan  berlawanan  dengan  peraturan  perundang-undangan maka DJKI harus menolak melakukan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian lisensi tersebut.
Ketika segala ketentuan telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan,  maka  lagu  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  penerima  lisensi,  namun dengan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  lisensi  dan  ketentuan  perundang-undangan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
yang  ada.  Apabila  penerima  lisensi  ataupun  pemberi  lisensi  melakukan  tindakan  yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka sengketa ini dapat diterapkan sanksi melalui penerapan sanksi pidana (Pengadilan Negeri), penerapan sanksi perdata (Pengadilan Niaga), dan penyelesaian melalui jalur alternatif (Arbitrase).

## KESIMPULAN
Putusan  Nomor  505  K/Pdt.Sus-HKI/2021  tentang  perkara  perdata  kasus  Hak Kekayaan  Intelektual  menunjukan  bahwa  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  yang melekat kepada tiap Pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, perlindungan hak tersebut dinyatakan  dalam  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Apabila pelanggaran  Hak  Cipta  itu  terjadi  Sengketa  pelanggaran  Hak  Cipta  tersebut  dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Arbitrase.
Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tergugat membuktikan bahwasanya setiap pihak yang ingin menggunakan lagu ciptaan orang lain, perlu untuk memiliki izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Setiap  orang  yang  ingin  menggunakan  lagu  dengan  tujuan  distribusi  dan  komersil  harus membuat izin dan lisensi dari Pencipta maupun Pemegang Hak lagu tersebut dan izin tersebut harus berjalan lurus dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## REFERENSI
Agustin, N. L. (2023, April 10). Pendistribusian Ciptaan Tanpa Izin Pencipta Berakibat Sanksi Pidana .  Retrieved  from  Persekutuan  Perdata  Doni  Budiono  &  Rekan:  https://pdb- lawfirm.id/pendistribusian-ciptaan-tanpa-izin-pencipta-berakibat-sanksi-pidana/
Batoro,  A.  A.  (2005). Pelaksanaan  Perjanjian  Lisensi  Hak  Cipta  Atas  Lagu  Antar  Pencipta Dengan User di Indonesia . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
Lalamentik, H. L. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lex Privatum , 12-19.
Mashdurohatun,  A.  (2013). Hak  Kekayaan  Intelektual  dari  Perspektif  Sejarah  Indonesia. Semarang: Madina Semarang.
Oktavira, B. A. (2021, Februari 17). Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online . Retrieved  from  Hukum  Online:  https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara- pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i-cl4454/
Ronauli, K., Susiliwati, E., & Njatrijani, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara. Diponegoro Law Journal , 1-16.
Wibawa,  D.  G.,  &  Krisnawati,  I.  G.  (2019).  Upaya  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana , 1-15.