## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Efektifitas  Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan
Marselina C.L.Lbn Tobing 1 , Budi Halim 2 , Antony Jaya 3 , Muhammad Ali Adnan 4
1 Universitas Prima Indonesia, Indonesia. E-mail: marselinaloren@gmail.com
2 Universitas Prima Indonesia, Indonesia.
3 Universitas Prima Indonesia, Indonesia.
4 Universitas Prima Indonesia, Indonesia.
Abstract: Narapidana adalah seseorang di anggap bersalah karena Tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh  Putusan  Pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  Hukum  tetap  sehingga  bisa  dikatakan  sudah menjadi Narapidana atau Terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang  tahanan  atau  lebih  akrab  disebut  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS).  Lembaga Pemasyarakatan  adalah  Lembaga  yang  bertujuan  untuk  memberikan  Pembinaan  kepada  Narapidana termasuk  Narapidana  Wanita.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang  dimana menggunakan data yang diperoleh dari gejala sosial yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan berdasarkan  kepada  norma  yang  berlaku.  Pelaksanaan  pembinaan  terhadap  Wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan  berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang mana telah dijelaskan bahwa seorang Narapida yang walaupun telah hilang kemerdekaannya, akan tetapi didalam  Lembaga  pemasyarakatan  masih  memiliki  hak-hak  sebagai  warga  Negara  dan  hak-haknya tersebut telah dijamin oleh Negara. Didalam Pelaksanaan – Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Tanjung  Gusta  Medan  ini  sudah  efektif  dilihat  dari program-program  kerja  yang  telah  dilaksanakan  untuk  mengembangkan  keterampilan  baik  itu  dari kesenian  atau  bahkan  keagamaannya.  Peraturan  perundang-undangan  telah  banyak  mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan dalam aspek Berbangsa dan Bernegara. Peraturan pembentukan perundang-undangan baik untuk perundang-undangan ditingkat pusat  mapun  ditingkat  daerah  perlu  mempunyai  pemahaman  yang  sama  dalam  pengimplementasikan pengintegritasan kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi buatan sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan.
Keywords: Efektifitas; Pembinaan; Narapidana; Wanita; Tanjung Gusta.
How to Site: Marselina C.L.Lbn Tobing, Budi Halim, Antony Jaya, Muhammad Ali Adnan (2022). Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan. Jurnal hukum to-ra , 8(2), pp 226-243. DOI.10.55809

## Introduction
Lembaga  Pemasyarakatan  yang  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan Pembinaan  dan  anak  didik  Pemasyarakatan.  Pemerintah  telah  merumuskan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  dimana  menjelaskan
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas 1 ; pengayoman; persamaan perilaku dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia;  kehilangan  penderitaan  satu-satunya  kemerdekaan;  terjaminnya  hak  untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.
Lapas  sebagai  salah  satu  wadah  Pembinaan  Narapidana  yang  pada  Hakikatnya  harus berperan didalam pembangunan manusia yang seutuhnya agar yang terpidana menjadi manusia  yang  berkualitas,  untuk  itu  LAPAS  dapat  berfungsi  sebagai  wadah  Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan. Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana tidak terlepas  pulak  dari  aspek  Birokrasi,  karena  sebagai  Narapidana  yang  direnggut kebebasaanya  oleh  Negara  atas  Dasar  Hukum  merupakan  kelompok  yang vunrenable dalam masyarakat.
Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  ruang  untuk  para  Narapidana.  Pengertian  dari Narapidana  adalah  seorang  yang  telah  melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita.  Maka  dalam  hal  ini  Lembaga  Pemasyarakatan  sangat  berperan  aktif  didalam pembentukan karakter seorang narapidana. 2
Pelaksanaan Pembinaan bagi para narapidana yang ada di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan yang bertujuan untuk membina narapidana Wanita menjadi Wanita. Salah satu contoh pembinaan narapidana wanita di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan adalah dengan  melatih  keterampilan  menjahit,  yang  dimana  ini  sangat  bermanfaat  baginya setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  dan  pastinya  sudah  menyelesaikan  masa tahanannya.  Memiliki  keterampilan  menjahit  akan  memberikan  dia  bantuan  untuk kelangsungan hidupnya dengan menjadi seorang penjahit, tak hanya itu di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan juga melatih para narapidana wanita nya membuat kue, hal ini juga  sama  bermanfaatnya  seperti  keterampilan  menjahit,  membuat  kue  akan membantunya dalam menjalani kehidupannya menjadi seorang penjual kue 3
Hak  seorang  narapidana  wanita  juga  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  syarat dan  tata cara  pelaksanaan  hak  warga binaan  pemasyarakatan  juga  menjelaskan  hak-hak  narapidana  wanita  secara  spesifik dimana terdapat pa da Pasal 7 huruf B “ dua stel seragam, dua stel pakaian kerja, 1 stel mukena, dua buah BH, dua buah celana dalam, 1 (satu) unit pembalut, 1 (satu) pasang sendal  jepit”  dan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  wanita  juga  mendapatkan  hak  nya terdapat  pada  pasal  7 huruf  B”  dua  stel  pakaian  seragam,  dua  stel  pakaian  seragam sekolah,  1  (satu)  stel  seragam  pakaian  Pramuka,  dua  buah  BH,  sepasang  sendal  jepit, sepasang sepatu sekolah dan mukena” . 4
1 Wilsa, Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 8
2 Diah Irawati, Menuju Lembaga Pemasyarakatan yang Berwawasan Hak Asasi Manusia (Jakarta: UKI PRESS, 2005), hlm. 6
3 utanperempuanmedanhttps://rutanperempuanmedan.com/ (diakses pada tanggal 18 Desember
4 Widyo Pramono, Kopendium Undang-Undang untuk Penegak Hukum, (Bandung: PT. alumni, 2015), hlm. 219
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar penyesali perbuatannya mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik,  taat  kepada  hukum, menjungjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  serta  keagamaan  serta  tercapai  kehidupan masyarakat  yang  tertib,  aman  dan  damai.  Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  untuk menyiapkan  warga  lembaga  pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali  dengan  masyarakat  yang  bebas dan bertanggung jawab. Hak-hak bagi mereka yang terpidana untuk pria ataupun wanita adalah  sama  seperti  menghubungi  dan  didampingi  pengacara;  menghubungi  dan menerima  kunjungan  pihak  keluarga;  menghubungi  ataupun  menerima  kunjungan dokter  pribadi;  menghubungi  atau  menerima  kunjungan  sanak  saudara,  kunjungan  ini dilakukan  secara  langsung  ataupun  dengan  peranatara  penasehat  hukum,  baik  untuk kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara; mengirim surat atau menerima surat dari pensehat hukum. 5

## Discussion

## Pengaturan Hukum Mengenai Hak Narapidana Wanita
Pemenuhan hak merupakan usaha yang dilakukan untuk terpenuhnya suatu kebutuhan hak  bukan  hanya  diperoleh  oleh  orang-orang  yang  tidak  terjerat  hukum,  karena seseorang  yang  melanggar  hukum,  seseorang  yang  sedang  berproses  dalam  peradilan bahkan  seseorang  yang  tengah  menjalani  hukuman  di  Lembaga  pemasyarakatan  juga mempunyai hak-hak yang dilindungi dan harus terpenuhi. Seperti narapidana wanita yang mempunyai haknya dan juga berhak mendapatkan pembinaan khusus karena narapidana wanita sejak lahir sudah mempunyai hak kodrati yang tidak bisa ditentang oleh apapun. 6
Khusus  membahas  mengenai  narapidana  wanita,  ada  beberapa  hak  dari  mereka  yang harus dilindungi. Pada dasarnya hak narapidana wanita dan laki-laki adalah sama, hanya saja dalam hal ini sangatlah berbeda dikarenakan, hak yang mendapat perlakuan khusus itulah sehingga narapidana wanita yang berbeda dalam beberapahal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki yaitu minstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita sangat perlu mendapat perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun perlakuan dari petugas lembaga pemasrakatan.
Pada Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan itu menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan  perlakuan  yang  sama  dalam  artian  benar-benar  memperlakukan  sama,  tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan
5 Anggun Melinda Perempuan dalam System Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 28
6 Heningtias Gahas Rukmana, Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta , hlm.
10
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
kekhususan  serta  proporsionalitas  di  dalamnya,  apa  yang  menjadi  hal-hal  yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan 7
Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama  meskipun  sebagian  dari  hak-haknya  sementara  dirampas  oleh  negara.  Pedoman PBB  mengenai  Standard  Minimum  Rules  untuk  perlakuan  narapidana  yang  sedang menjalani  hukuman (Standard  minimum  Rules  For  The  Treatment  Of  Prisoner ,  31  Juli 1957), yang meliputi: 8 Buku register, Pemisahan kategori narapidana, Fasilitas akomodasi yang  harus  memiliki  ventilasi,  Fasilitas  sanitasi  yang  memadai,  Mendapatkan  air  serta perlengkapan  toilet,  Pakaian  dan  tempat  tidur  yang  layak,  Makanan  yang  sehat,  Hak untuk  berolahraga  diudara  terbuka,  Hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  dokter  umum dan dokter gigi, Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diriapabila dianggap  indisipliner,  Tidak  diperkenankan  pengurungan  pada  sel  gelap  dan  hukuman badan,  Borgol  dan  jaket  penjara  tidak  boleh  dipergunakan  narapidana,  Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan  menyampaikan  keluhan,  Hak  untuk  berkomunikasi  dengan  dunia  luar,  Hak  untuk mendapatkan  bahan  bacaan  berupa  buku-buku  yang  bersifat  mendidik,  Hak  untuk mendapatkan pelayanan agama, Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang- barang berharga, Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.
Berdasarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:
Narapidana berhak:
a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e) menyampaikan keluhan;
f) mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang tidak dilarang;
g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7 Yunitri Samarauw, Narapidana Perempuan dalam Penjara , hlm. 4
8 Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 74
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Pengaturan  mengenai  pelaksanaan  hak  narapidana  wanita  tertuang  dalam  peraturan pemerintah  Nomor:  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dalam  Pasal  20  mengatur  perlindungan  terhadap narapidana wanita yang berbunyi antara lain:
1.Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
2.Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3.Anak dari narapidana yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi  makanan  tambahan  atas  petunjuk  dokter,  paling  lama  sampai  berumur  2  (dua) tahun
4.Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  telah  mencapai  umur  2  (dua) tahun,  harus  diserahkan  kepada  bapaknya  atau  senak  keluarga,  atau  pihak  lain  atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.
5.Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  kepada  LAPAS  dapat  menentukan  makanan tambahan.
Bentuk perlindungan hak-hak narapidana wanita adalah sebagai berikut:

## 1.Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya
Setiap  narapidana  berhak  untuk  melakukan  ibadah.  Hal  ini  dilakukan  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaan  narapidana  yang  bersangkutan.  Ibadah  yang  dilakukan  oleh narapidana,  dapat  dilaksanakan  di  dalam  ataupun  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan. Selain  dalam  konsep  ritual  keagamaan,  ibadah  yang  dimaksud  disini  adalah  termasuk mendapatkan  pendidikan  dan  bimbingan  keagamaan.  Proses  pendidikan  dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga  Pemasyarakatan.  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  juga  mengadakan kerja  sama  dengan  instansi,  badan  kemasyarakatan  atau  perorangan  yang  mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan.
2.Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani
Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam  pelaksanaannya,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  bekerja  sama  dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan  budi  pekerti.  Perawatan  jasmani  yang  didapatkan  oleh  setiap  narapidana meliputi  pemberian  kesempatan  melakukan  olahraga  dan  rekreasi,  pemberian perlengkapan  pakaian,  dan  pemberian  perlengkapan  tidur  dan  mandi.  Pemberian- pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai didaftar.
3.Hak Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Pendidikan  dan  pengajaran  bagi  narapidana  adalah  hal  yang  penting.  Hal  tersebut digunakan  untuk  meningkatkan  pengetahuannya.  Petugas  pendidikan  dan  pengajaran disediakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  hal  dilaksanakannya  pendidikan  dan pengajaran  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  bekerja  sama  dengan  instansi pemerintah  yang  bertugas  dibidang  pendidikan  dan  kebudayaan,  atau  badan-badan kemasyarakatan  yang  bergerak  dibidang  pendidikan  dan  pengajaran.  Pelaksanaan program  pendidikan  dan  pengajaran  dilaksanakan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Namun,  jika  narapidana  membutuhkan  pendidikan  dan  pengajaran  yang  lebih  lanjut karena  fasilitas  yang  tidak  tersedia  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  program pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4.Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak
Pelayanan  kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  semua  orang,  tidak terkecuali untuk narapidana wanita. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi  penyakit-penyakit  yang  diderita  oleh  narapidana  wanita.  Pemeriksaan kesehatan  itu  kemudian  dicatat  dalam  kartu  kesehatan.  Jika  terdapat  keluhan  dari narapidana  wanita,  maka  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  wajib  melakukan pemeriksaan.
Jika  dalam  pemeriksaan  kesehatan  terhadap  narapidana  ditemukan  penyakit  yang menular  atau  membahayakan,  maka  narapidana  yang  menderita  penyakit  itu  harus dirawat secara khusus. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi  narapidana  wanita  yang  sedang  sakit,  hamil,  menyusui,  atau  narapidana  yang melakukan  jenis  pekerjaan  tertentu,  berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib keserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

## 5.Hak Dalam Menyampaikan Keluhan
Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakukan petugas  atau  sesama  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  dirinya  yang menyangkut  hak  asasi  atau  hak-hak  narapidana wanita.  Keluhan  tersebut  disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat  maupun  tersurat  dengan  memperhatikan  tata  tertib  yang  berlaku  di  Lembaga Pemasyarakatan.
6.Hak Mendapatkan Bahan Bacaaan dan Siaran Media Masa
Bahan  bacaan  dan  siaran  media  merupakan  hal  yang  penting  bagi  seseorang  untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah menunjang program pembinaan
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
kepribadian  dan  kemandirian  narapidana  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7.Hak-Hak Lain
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak-hak lain yang  terkait  dengan  hak-hak  Narapidana  adalah  hak  politik,  hak  memilih,  dan  hak keperdataan  lainnya.  Hak  politik  bagi  narapidana  adalah  hak  menjadi  anggota  partai politik  sesuai  dengan  aspirasinya.  Sedangkan  hak  memilih  bagi  narapidana  merupakan suatu  hak  yang  diberikan  kepada  narapidana  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan  juga  merupakan  suatu  hak  yang  harus  didapatkan  oleh  narapidana.  Hak keperdataan ini meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya dan Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa. 9

## Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita
Tujuan  diberikannya  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  adalah  untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian  hukum  bagi  si  pelaku,  serta  menghindari  perlakuan  sewenang-wenang  dan tidak wajar. 10
Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  (tersangka  atau  terdakwa)  dalam  sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut: 11
1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya (Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP).
2) Hak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  maupun  rehabilitas,  apabila  penangkapan penahanan  ataupun  penjatuhan  pidana  terhadap  dirinya  tidak  didasarkan  hukum (Pasal 95, Pasal 97 KUHAP).
3) Hak  untuk  mengeluarkan  pendapat  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  (60,  Psal  61, Pasal 62 KUHAP).
4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau hak atau diam (Pasal 52 KUHAP).
5) Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi (Pasal 153, Pasal 158 KUHAP).
9 Ibid, hlm. 113
10 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, Urgensi Perlindungan Korban Kejejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20
11 Kompasiana. Pengertian Media Massa Menurut Nurmalina Prihantiny. https://www. kompasiana.com. Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 17:55 WIB
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
6) Hak  untuk  didampingi  oleh  penasihat  hukum.  Hak  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.
Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak yakni:
1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2) Untuk  menerima  kunjungan  dokter  pribadinya  selama  penahanan  untuk pentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupu tidak
3) Untuk  menerima  kunjungan  dokter  keluarga  untuk  mendapat  jaminan  bagi penangguhan  penahanan  ataupun  untuk  usaha  mendapatkan  bantuan  hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dan rohaniawan
5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

## Kedudukan Narapidana Wanita Dalam Hukum Indonesia
Wanita  merupakan  sebutan  yang  digunakan  untuk  manusia  yang  berjenis  kelamin perempuan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  wanita  merupakan  perempuan dewasa. 12 Perempuan  dalam  konteks  gender  didefinisikan  sebagai  sifat  yang  melekat pada  seseorang  untuk  menjadi  feminim.  Sedangkan  perempuan  dalam  pengertian  sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan adanya alat reproduksi berupa rahim,  sel  telur  dan  payudara  sehingga  perempuan  mempunyai  fungsi  yang  dapat membuat perempuan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Menurut Undang- undang  Dasar  1945  tertulis  bahwa  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. 13
Melalui hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum antara satu dengan yang lain. Pemerintah dalam memberikan perlakuan yang sama tetap memperhatikan  kekhususan  serta  proporsionalitas  didalamnya  dengan  menilai  hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang harus di tonjolkan. Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kejahatan kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki  hal  itu  di  lihat  melalui  faktor  psikologis  bahwa  seorang  laki-laki  mempunyai tingkat emosional yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ada juga wanita yang berpotensi
12 https://kbbi.web.id. Wanita Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 18:01 WIB
13 Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
melakukan kejahatan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya karna faktor ekonomi dan faktor sosial. Narapidana sebagai subyek hukum juga diberikan dan dilindungi  hak-haknya  secara  hukum,  dalam  penerapan  memberikan  perlindungan hukum tidak ada perbedaan perlakuan antara Narapidana Wanita dan Narapidana Pria.
Akan  tetapi  tetap  ada  perlakuan  yang  istimewa  terhadap  Narapidana  mengingat fungsinya  secara  gender  yang  dapat  menstruasi,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui sehingga ada hak-hak Narapidana Wanita yang sedikit berbeda dengan Narapidana Pria misalnya dengan  adanya  pemberian  makanan  tambahan  bagi  narapidana  yang sedang hamil dan menyusui serta memberikan vitamin atau susu untuk perkembangan bayi yang ada didalam kandungan Narapidana Wanita, serta memperbolehkan Narapidana Wanita untuk membawa anak yang dilahirkannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ketika sedang menjalani masa pidananya paling lama dua tahun.

## Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  institusi  dari  sub  sistem  peradilan  yang mempunyai  fungsi  sebagai  pelaksanaan  pidana  penjara  sekaligus  sebagai  tempat pembinaan  bagi  narapidana.  Lembaga  Pemasyarakatan  bukanlah  suatu  wadah  untuk membalas  dendam  perbuatan  orang-orang  yang  telah  melakukan  kejahatan,  tetapi sebagai tempat untuk membina orang-orang yang melakukan kejahatan agar menyadari kesalahannya dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dan lebih tertib. Oleh karena itu,  Lembaga  Pemasyarakatan  menganut  Sistem  Pemasyarakatan.  Dalam  melakukan pemasyarakatan,  ada  tiga  hal  penting  yang  harus  terlebih  dahulu  di  pahami,  yaitu: 14 Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan, Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga (intramural dan extramural) , Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapadana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.
Sistem  pemasyarakatan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka  untuk  membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  kembali  ke  masyarakat  umum dan  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga negara yang baik dan bertanggungjawab. 15
Menurut  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, Sistem  Pembinaan  Pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  asas  : 16 pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan,  terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu.
14 Marlina, Hukum Penitensier , PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124
15 Ibid , hlm. 126
16 Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Melalui  Sistem  Pembinaan  Pemasyarakatan  ini  dapat  kita  lihat  peranan  Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita, yaitu:

## a. Pengayoman 17
Pengayoman  merupakan  bentuk  perlindungan  atau  sebagai  perlakuan  kepada narapidana wanita dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh narapidana wanita dengan cara memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan  perannya  sebagai  warga  masyarakat  yang  baik  dan  berguna.  Bentuk perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu dengan melakukan pendekatan kepada narapidana wanita dan memberikan bimbingan kepada narapidana wanita untuk dapat berkelakuan dengan baik.
b. Mendapat perlakuan yang sama
Persamaan perlakuan merupakan memperlakukan narapidana dengan adil tanpa adanya perlakuan  perbedaan  atau  perlakuan  khusus  terhadap  satu  narapidana  terhadap narapidana lainnya baik dalam tindakan maupun dalam pemberian fasilitas yang memang harus  didapatkan  narapidana.  Setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang sama dari petugas serta mendapatkan fasilitas dengan tidak adanya membedakan antara narapidana wanita yang satu dengan narapidana wanita lainnya.

## c. Pendidikan dan Pembimbingan 18
Pendidikan  dan  pembimbingan  merupakan  bentuk  penyelenggaraan  untuk  mendidik nilai-nilai pancasila kepada narapidana wanita, misalnya kesadaran untuk menjaga hak- hak oranglain atau nilai kekeluargaan maupun nilai kerohanian. Pendidikan juga berupa mengajar narapidana wanita agar dapat mempunyai pikiran dan wawasan yang luas dan pembimbingan juga berupa memberikan bimbingan kerohanian agar narapidana wanita dapat menjadi manusia yang lebih baik melalui ajaran-ajaran agama.
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
Hal ini merupakan bentuk tetap dihargainya narapidana waniya sebagai seorang manusia, meskpun  narapidana  wanita  telah  melakukan  kejahatan  di  masyarakat,  tidak  boleh dipandang sebagai manusia hina sehingga di perlakukan dengan tidak layak. Terutama dikarenakan  narapidana  wanita  merupakan  wanita  yang  memiliki  peranan  dan kedudukan  yang  dianggap  lebih  istimewa  di  banding  narapidana  pria  sehingga kehormatan dan kedudukan wanita tidak boleh di lecehkan atau dijatuhkan.
17 Op. Cit. Marlina hlm. 126
18 Ibid
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan narapidana 19
Bahwa  sebagai  seorang  manusia,  narapidana  wanita  juga  mempunyai  hak-hak  lain, misalnya  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  selama  masa  binan,  dapat  menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya, tetap mendapatkan infoemasi atau berita tentang situasi diluar Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Hak yang dicabut hanyalah hak  kemerdekaannya  saja,  hak  untuk  dapat  berbaur  dengan  lingkungan  umum  atau keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan, tetapi hak-hak lainnya sebagai manusia tetap harus dijalankan. 20

## Proses Persidangan Terhadap Narapidana Wanita
a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
Pemeriksaan  dalam  sidang  di  pengadilan  dilakukan  oleh  hakim  secara  langsung,  arti langsung  di  sini  adalah  langsung  kepada  terdakwa  dan  para  saksi.  Hal  tersebut  sangat berbeda  dengan  acara  perdata  yang  di  mana  tergugat  dapat  diwakili  oleh  kuasanya. Pemeriksaan  oleh  hakim  juga  dapat  dilakukan  secara  lisan,  artinya  bukan  tertulis sebagaimana  antara  hakim  dan  terdakwa.  Dasar  hukum  mengenai  ketentuan  di  atas diatur  dalam  Pasal  154,155  KUHAP,  dan  seterusnya.  Dari  asas  langsung  tersebut  yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa  hadirnya  terdakwa  sendiri  yaitu  putusan  verstek  atau  in  absentia.  Perlu digarisbawahi  bahwa  ini  merupakan  pengecualian  yaitu  dalam  acara  pemeriksaan perkara  pelanggaran  lalu  lintas  jalan  yang  diatur  dalam  Pasal  213  KUHAP  berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. 21
Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan  verstek  tersebut.  Ada  pula  dalam  Hukum  Acara  Pidana  khusus  seperti Undang-Undang  Nomor  7  (Darurat)  Tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi,  dan dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  dikenal  pemeriksaan  pengadilan  secara  in  absentia  atau  tanpa  hadirnya terdakwa. 22
b. Asas  Fair,  Impartial,  Impersonal,  and  Objective  (peradilan  yang  cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)
Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan  dengan  cara  efisien  dan  efektif.  “Biaya  ringan”  artinya  adalah biaya  perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. 23 Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan  cepat  sangat  diperlukan  terutama  untuk  menghindari  penahanan  yang  lama
19 Ibid
20 Ibid
21 Pasal 213 KUHAP
22 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia . Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 25-26
23 M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia , UB Press, Malang, 2011, hlm. 148
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia.  Begitu  pula  dengan  peradilan  bebas  yang  jujur,  dan  tidak  memihak  pihak manapun  sebagaimana  ditonjolkan  dalam  undang-undang  tersebut. 24 Selain  itu  hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.
c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)
Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. 25 Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan  hakim  ketua  sidang  membuka  sidang  dan  menyatakan  terbuka  untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. 26
d. Asas equality before the law (asas persamaan di muka hukum)
Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan  sebagainya. 27 Maksud  perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum dengan  tidak  mengadakan  pembedaan  perlakuan  adalah  bahwa  di  depan  pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas  tersebut  dinyatakan  dalam  pasal  4  ayat  1  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuas aan  Kehakiman  menentukan  bahwa,  ”Pengadilan mengadili  menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang”.
Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak – hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana  yang  memungkinkan  sanksi  hukum  bagi  yang  melakukannya  baik  itu  dilakukan oleh  pejabat  negara  atau  masyarakat  biasa,  apabila  mereka  melakukan  perbuatan hukum.  Maka  digunakan  sanksi  hukum  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Ada  juga untuk  asas  ini  juga  sering  dipakai bahasa  Sansekerta  “tan  hana  dharma manrua”  yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa). 28

## Persidangan Terbuka dan Tertutup Untuk Umum
Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa,  yakni  hak  untuk  diadili  di  sidang  pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum. 29
24 Andi Hamzah, Opcit., hlm. 12-13
25 M. Bakri, Opcit., hlm. 148
26 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 20
27 Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11
28 Andi Hamzah, Opcit., hlm. 22
29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”):  “Untuk  keperluan  pemeriksaan  hakim  ketua sidang  membuka  sidang  dan  menyatakan  terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam  perkara mengenai  kesusilaan  atau  terdakwanya  anak- anak.”  Tidak  dipenuhinya  ketentuan  ini mengakibatkan  batalnya  putusan  demi  hukum. 30 Menurut  Yahya  Harahap,  hal  ini bertujuan  agar  semua  persidangan  pengadilan  jelas,  terang  dilihat  dan  diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. 31 Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal  13  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:
1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang- undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Jika  dilihat  dari  penjelasan  diatas  menurut  penulis  sidang  terbuka  untuk  umum  dapat dilakukan untuk memriksa semua kasus tindak pidana kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan  atau  terdakwanya  anak-anak.  Maka  dari  itu  untuk  memudahkan  pembaca, penulis memberikn contoh seperti tindak pidana penculikan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.
Pengecualian  sidang  terbuka  untuk  umum  (sidang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum) pada  umumnya  adalah  untuk  kasus-kasus  dalam  ranah  hukum  keluarga,  pidana  anak, kasus  kesusilaan  dan  beberapa  kasus  tertentu  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam beberapa ketentuan berikut: 32
a. Pasal  70  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  “Apabila  Majelis  Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
b. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU  Peradilan  Agama”)  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang - Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
30 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
31 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110
32 https://klikhukum.id/curkum-98-perbedaan-sidang-terbuka-dan-sidang-tertutup/ WIB
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243

## Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup.”
c. Pasal  141  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradila n Militer (“UU Peradilan Militer”): “Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”
d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”): “Hakim memeriksa perk ara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”.
Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar definisi sidang tertutup untuk umum. Pertama, sidang tertutup tidak memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke ruang sidang, makna lainnya adalah sidang tertutup juga tidak boleh dipublikasikan kepada publik. “Maknanya sidang tertutup untuk umum itu jangan dipublikasi ke umum juga.
Jika melihat penjelasan di atas maka dapat dilihat sidang tertutup untuk umum artinya proses  persidangan  tersebut  hanya  diikuti  dan  dihadiri  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan yaitu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, panitera, terdakwa dan saksi. Dimana dalam sidang tertutup untuk umum ada larangan untuk masyarakat umum  menghadiri  sidang  tersebut  serta  terdapat  larangan  untuk  dipublikasi  ke  publik ataupun  ke  umum.  Meskipun  pelaksanaan  pemeriksaan  dalam  persidangan  dilakukan menggunakan  persidangan  tertutup  untuk  umum,  tetap  suatu  putusan  hakim  harus menggunakan  persidangan  terbuka  untuk  umum.  Karena  suatu  putusan  pengadilan hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

## Alur Proses Dalam Persidangan
Dalam  hal  proses  persidangan  baik  itu  laki-laki  atau  perempuan  mempunyai  hak  yang sama, prosesnya juga sama dalam persidangan baik terpidana laki-laki atau perempuan.
Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua Dimana dalam pembukaan sidang harus dilakukan menggunakan  persidangan  terbuka  untuk  umum  namun  dalam  perkara  tertentu mengenai kesusilaan atau terdaknya adalah seorang anak-anak.
Pemeriksaan  Identitas  Terdakwa  Kemudian  hakim  melakukan  pemeriksaan  identitas dengan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tempat tinggal dan pekerjaan.
Pembacaan dakwaan Dalam hal ini ketua hakim meminta kepada JPU untuk membacakan surat  dakwaan.  Setelah  JPU  membaca  surat  dakwaan,  hakim  ketua  bertanya  kepada terdakwa apakah mengajukan eksepsi atau tidak
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Eksepsi Setelah pembacaan dakwaan, apabila terdakwa mengajukan eksepsi maka hakim memberi  kesempatan dan  sidang  ditunda.  Kemudian  JPU  memberikan  tanggapan  atas eksepsi  tersebut,  selanjutnya  dibacakan  putusan  sela.  Apabila  eksepsi  tersebut  ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.
Pembuktian Selanjutnya hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti terbagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Pembacaan  Surat  Tuntutan  Setelah  pembuktian,  JPU  membacakan  surat  tuntutan. Setelah  dibacakan  tuntutan  giliran  terdakwa/Penasehat  hukumnya  membacakan pembelaannya  (Pledoi).  Kemudian  dilanjutkan  tanggapan  JPU  (Replik),  setelah  replik, dilanjutkan dengan tanggapan terdakwa/Penasehat hukum atas tanggapan JPU (duplik).
Putusan  Hakim  Dan  yang  terakhir  yaitu  pembacaan  putusan  hakim.  Dimana  putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

## Conclusion
Pelaksanaan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  agar  dapat  dikembangkan  potensinya kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi  lebih  baik  dari  sebelum  menjalani  pemidanaan.  Pemberian  kegiatan  untuk pengembangan  keterampilan  bagi  warga  binaan,  melalui  petugas  lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku. Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang  mulia  ini,  belum  dapat  sepenuhnya  terimplementasi  secara  berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Tanjung  Gusta  Medan,  hasil  wawancara  Informan  A  menjelaskan  bahwa:  Rendahnya minat  dan  kepedulian  dari  lembaga  atau  perusahaan  untuk  berperan  serta  dalam memberikan binaan kepada warga binaan di   lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena  tugas-tugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  dapat  memberikan  kontribusi secara timbal balik, dan tidak dapat menumbuhkan rasa kebanggaan. Hal ini disebabkan, masalah  dukungan  pendanaan  dalam  pembinaan  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang bersifat keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan sendiri atau dapat bekerja pada pihak lain sesuai keterampilan yang dimiliki.
Sudarto  mengatakan  bahwa  Hukum  pidana  merupakan  penderitaan  yang  sengaja dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu.  Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
masyarakat  dimana  individu  itu  hidup.    Dalam  suatu  konsep  pembinaan  terhadap narapidana wanita di Lapas yang menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian narapidana wanita kemasyarakat, dengan demikian bentuk  pola  pembinaan  yang  diberikan  terhadap  narapidana  wanita  sangat  besar pengaruhnya  terhadap  keberhasilan  maupun  kegagalan  pengembalian  narapidana kemasyarakat.
Untuk  mencapai  keberhasilan  pembinaan  tidak  jarang  ditemui  beberapa  hambatan dalam  memberikan  pembinaan  narapidana  wanita  di  Lapas,  hambatan  persoalan  yang ditemukan di Lapas berarti pula hambatan yang menyertai narapidana nantinya setelah narapidana mendapatkan kebebasannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan B  diketahui  bahwa  sebenarnya  selama  ini  tidak  ada  masalah  yang  cukup  serius  dalam pembinaan narapidana hanya kapasitas yang overload yang ada di Lapas Kelas IIA Medan.
Namun  hambatan-hambatan  tersebut  tidak  membuat  petugas  Lapas  menyerah  dan putus  asa  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pembinaan  narapidana.  Karena  kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembinaan dan  agar  dapat  berguna  bagi  narapidana  serta  dapat  kembali  ke  dalam  kehidupan masyarakat.
Selain  hal  itu  berdasarkan  dampak  model  pembinaan  nya  diadakannya  pembinaan beragama  bagi  para  narapidana  yang  tidak  pandai  sholat,  menjadi  pandai  dan  paham tentang sholat yang baik dan benar, bagi narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Medan  menjadi  pandai  mengaji  bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain setelah yang bersangkutan keluar  dari Lapas Medan,  upaya  yang  dilakukan  untuk  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Medan  dalam  Mengatasi Over  Capacity ,  mengajukan permohonan  untuk  merenovasi  atau  memperbaharui  bangunan  yang  sudah  ada, mengurangi  atau  membatasi  narapidana  ke  lembaga  pemasyarakatan/rumah  tahanan negara, hal-hal yang dapat dilakukan melalui program antara lain yaitu, mengintensifkan bentuk  Tahanan  Rumah  dan  Tahanan  Kota,  kegiatan  ini  dapat  dilakukan  dalam  setiap tingkat  penahanan  yaitu  pada  tingkat  penyidikan,  tingkat  penuntutan  dan  tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan. Bentuk penahanan rumah dan penahanan Kota ini secara tegas  diatur  dalam  pasal  22  ayat  (1)  KUHAP.  Mengintensifkan  bentuk  penjatuhan Hukuman  Pidana  Bersyarat.  Mengintensifkan  Pemberian  Pidana  Denda  sebagaimana yang  diatur  pasal  10  huruf  a  angka  4c  KUHP.  Mengoptimalkan  pemanfaatan  hasil Penelitian  Kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Bapas,  menyurati/menghubungi pihak  kejaksaan  agar  segera  mengirim  putusan/vonis  ke  Lembaga  Pemasyarakatan. Mempercepat  pengeluaran  Narapidana.  Proses  pemasyarakatan  narapidana  akan berjalan  efektif  apabila  narapidana  diberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat melalui Proses Asimilasi dan Integrasi.
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243

## References
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi  dan  Muladi,  Pidana  dan  Pemidanaan,  Badan  Penyediaan  Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1984.
Diah  Irawati,  Menuju  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  Berwawasan  Hak  Asasi  Manusia (Jakarta: UKI PRESS, 2005).
Wilsa,  Lembaga  Pemasyarakatan  Sejarah  dan  Perkembangannya  (Yogyakarta:
Deepublish, 2020).
Widyo  Pramono,  Kopendium  Undang-Undang  untuk  Penegak  Hukum,  (Bandung:  PT. alumni, 2015).
Anggun Melinda Perempuan dalam System Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Garudhawaca,
2016).
Heningtias  Gahas  Rukmana,  Hak-Hak  Narapidana  Wanita  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
Panjaitan  dan  Simorangkir,  LAPAS  Dalam  Prespektif  Sistem  Peradilan  Pidana,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 226-243
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, Urgensi Perlindungan Korban Kejejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Marlina, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana;  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 2014.
Nugroho,  Warta  Pemasyarakatan  no.  24,  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Jakarta,
2007.
Adami  Chazawi,  Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia,  Bayu  Media,
Malang, 2005.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, UB Press, Malang, 2011.
Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Jurnal
Desmawanti  dan  Adhi  Wibowo,  Perlindungan  Hukum  Narapidana  Wanita  di  Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Padang, http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/14 ”, Jurnal Vol 1
No.2, 2017
Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Kedudukan  Hukum  dan  Perempuan  di  Indonesia,  Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, CV. Ami global Indonesia, 2010
Luthvi  Febryka  Nola,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Secara  Terpada  Bagi  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1 Juni 2016
Nandang  Sambas,  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Berdasarkan  UU  No.11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 4 Nomor 1, 2013
Rotua  Lilis,  “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”, Jurnal Hukum UNRI, Vol.1 No.2 Oktober 2014
Website
https://kbbi.web.id. Wanita Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 18:01 WIB
https://klikhukum.id/curkum-98-perbedaan-sidang-terbuka-dan-sidang-tertutup/ diakes pada 13 Juli 2022 pukul 18:13 WIB
Kompasiana.  Pengertian  Media  Massa  Menurut  Nurmalina  Prihantiny.  https://www. kompasiana.com. Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 17:55 WIB
Rutanperempuanmedan.https://rutanperempuanmedan.com/  (diakses  pada  tanggal  1 Mei 2022, Pukul 16:00)