## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (53-60) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Ferina Ardhi Cahyani
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Banten E-mail: ferinaac@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488
Info Artikel |Submitted : 19 Mei 2019 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How  to  cite:  Ferina  Ardhi  Cahyani,  “Upaya  Peningkatan  Daya  Dukung  Lingkungan Hidup  Melalui  Instrumen  Pencegahan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 53-60.

## ABSTRACT
Development  that  carried  out  every  day  requires  policies  to  limit  and  regulate  these  activities. Development that still relies on natural  resources is still abundant in Indonesia. Continuous development will have a positive impact, but it cannot be denied if the development also has a negative impact. One of them is the declining capacity of the environment. If this happens continuously it can have an impact on the survival  of  all  living  things,  not  only  humans.  Therefore,  a  policy  that  regulates  permits  related  to  the development is needed.  Indonesia has  a legal basis relating to environmental destruction instruments that regulate about the types of environmental-related permits such as Environmental Impact Analysis. If there are  legal  rules,  the  rules  are  also  important.  Implementation  of  Environmental  Permits  that  will  have  an impact on maintaining the carrying capacity of the environment.
Keywords: Carrying Capacity, Environment, Natural Resources.
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## ABSTRAK
Pembangunan  yang  dilakukan  setiap  hari  memerlukan  kebijakan  untuk  membatasi  dan mengatur  kegiatan  tersebut.  Pembnagunan  yang  masih  mengandalkan  sumber  daya  alam  masih banyak  terdapat  di  Indonesia.  Pembangunan  yang  terus  menerus  dilakukan  akan  membawa dampak  positif,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  jika  pembangunan  tersebut  juga  membawa dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Jika hal ini terjadi  secara  terus  menerus  maka  dapat  berdampak  pada  keberlangsungan  kehidupan  seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mengatur tentang  izin  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  tersebut.  Indonesia  memiliki  dasar  hukum berkaitan dengan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang  berbagai  jenis  perizinan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  seperti  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan.  Jika  sudah  terdapat  aturan  hukumnya,  maka  pelaksanaannya  juga  tidak kalah  penting.  Pelaksanaan  izin  lingkungan  yang  baik  akan  berdampak  pada  terjaganya  daya dukung lingkungan hidup.
Kata Kunci: Daya Dukung, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam.
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan
Pada  abad  ke-21  ini  lingkungan hidup  mendapat  perhatian  yang  besar dimana  bahaya  linkungan  hidup  global telah meningkat tanpa diduga
sebelumnya.  Lingkungan  hidup  yang pada  awalnya  hanya  dipandang  sebagai masalah  lokal  atau  masalah  dari  suatu negara saja, kini sudah menjadi masalah global.
1 Eksistensi  lingkungan  sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga  kelestariannya  perlu  dijaga. Masalah  lingkungan  saat  ini  bahkan disejajarkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan  demokrasi.  Lingkungan yang  baik  akan  membuat  penduduk berbahagia,  sebaliknya,  jika  lingkungan rusak  maka  akan  membuat  penduduk menderita. 2 Pemanfaatan  sumber  daya alam  saat  ini  cenderung  berorientasi pada  kapital  dan  ekonomi,  dan  tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan  ekologi  dan  nilai-nilai sosial  budaya  masyarakat  pengguna sumber daya alam. 3 Mahkamah
Internasional pernah menyoroti masalah pentingnya  lingkungan  hidup  bagi seluruh dunia dengan menyatakan:
“The  environment  is  not  an abstraction  but  represents  the living  space,  the  uality  of  life and  the  very  health  of  human beings, including the generation unborn …” (lingkungan  hidup  tidaklah abstrak,  tetapi  menunjukkan
1 Andreas  Pramudianto, Hukum Lingkungan Internasional, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 16.
2 A’an  Efendi, Hukum  Lingkungan ,
Instrumen  Ekonomik  dalam  Pengelolaan  Lingkungan di  Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan  beberapa Negara ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2014, hlm. 2.
3 Efendi, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dalam  Peraturan  Perundang- undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 58, (Desember 2012), hlm. 346.
ruang kehidupan, kualitas hidup,  dan  juga  kesehatan kehidupan  manusia,  termasuk untuk  generasi  yang  akan datang). 4
Buruknya  kondisi  lingkungan hidup  dan  pentingnya  perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  membuat lingkungan  hidup  semakin  mendapat perhatian.  Selain  itu,  lingkungan  juga mendapat perhatian yang penting dalam perumusan  kebijakan. 5 Permasalahan lingkungan  hidup  yang  semakin  hari menunjukan  peningkatan,  hal    ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan  hidup  belum  berhasil. Eksploitasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  telah  menyebabkan semakin  buruknya  kualitas  lingkungan sumber  daya  alam. 6 Penggunaan  yang rasional  atas  sumber  daya  hayati  yang pada mulanya hanya berlangsung dalam praktik  yang  singkat.  Namun  kini  telah menjadi  hukum  kebiasaan  internasional yang  bahkan  sekarang  menjadi  elemen penting dalam setiap perjanjian internasional  di  bidang  lingkungan hidup. 7
Tata  ruang  dan  Amdal  menjadi instrumen yang dapat digunakan dalam mencegah  kerusakan  lingkungan  hidup. Pelaksanaan  kebijakan  yang  serius  oleh pemerintah dapat menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan hidup, seperti daya  dukung  lingkungan  hidup  yang terjaga.  Daya  dukung  memiliki  pengaru terhadap kelangsungan kehidupan manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.
4 A’an Efendi, Op. Cit ., hlm. 3.
5 Andri  G.Wibisana,  “Pembangunan
Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan , No. 1, (Januari-Maret 2013), hlm. 55.
6 Risno  Mina,  “Pelaksanaan  Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai Upaya Perlindungan    dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 1, No. 2, (April, 2017), hlm. 208
7 Andreas  Pramudianto, Op.  Cit., hlm.
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lantas  bagaimanakah  hubungan  antara instrumen pencegahan kerusakan lingkungan  seperti  tata  ruang  dan Amdal terhadap daya dukung lingkungan?

## B. Pembahasan
Dalam hukum administrasi negara,  negara  memiliki  fungsi  dan kewenangan untuk menguasai,
mengatur,  mengawasi  dan  mengelola sumber-sumber  produksi  yang  ada  di seluruh  wilayah  negara  Indonesia.  Hal tersebut  merupakan  tugas  negara sebagai  salah  satu  langkah  preventif dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup sebagai imbas pembangunan ekonomi. 8 Langkah
preventif  tersebut  dituangkan  dalam Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tetang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pasal tersebut  berisi  tentang  instrumen  yang digunakan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas: 1. KLHS  (Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis) 2. Tata ruang 3. Baku mutu lingkungan hidup 4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 5. Amdal (Analisis mengenail dampak lingkungan) 6. UKL-UPL  (Upaya  Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) 7. Perizinan 8. Instrumen  ekonomi  lingkungan hidup 9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
8 Handayani,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi dan Edi As’Adi, Hukum Administrasi Negara dalam
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  Energi  Berbasis Lingkungan ,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,
2019, hlm. 20.
10. Anggaran  berbasis  lingkungan hidup 11. Analisis risiko lingkungan hidup 12. Audit lingkungan hidup 13. Instrument  lain  sesuai  dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Ketigabelas  instrumen  di  atas merupakan  kebijakan  yang  dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup.  Masing- masing  instrumen  memiliki  aturan  dan tujuan  lebih  rinci.  Salah  satunya  adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau sering  disebut  KLHS.  KLHS  merupakan rangkaian  anaisis  yang  sistematis, menyeluruh,  dan  partisipatif  untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan  suatu  wilayah  dan/atau kebijakan,  rencana,  dan/atau  program. 9 Penyelenggaran KLHS meliputi:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program  yang  wajib  dibuat  dan dilaksanakan KLHS 2. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS 3. Penjaminan kuaitas dan pendokumentasian KLHS 4. Validasi KLHS 5. Pembinaan, pemntauan dan evaluasi KLHS. Penyelenggaraan  KLHS  di  atas diatur secara lebih rinci dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/20 17  tentang  Pelaksanaan  Peraturan
Pmerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penyelenggaraan  Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis.  KLHS wajib  dibuat  baik  oleh  pemerintah maupun  pemerintah  daerah.  KLHS memuat enam kajian yaitu:
9 Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolan Lingkungan Hidup
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. kapasitas  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan  hidup  untuk pembangunan
2. perkiraa  mengenai  dampak  dan resiko lingkungan hidup 3. kinerja layanan/jasa ekosistem 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 5. tingkat  kerentanan  dan  kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. tingkat  ketahanan  dan  potensi keanekaagaman hayati. Seperti  yang  sudah  ditulis sebelumnya,  KLHS  digunakan  untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan  suatu  wilayah  dan/atau kebijakan,  rencana,  dan/atau  program. Prinsip  pembangunan  berkelanjutan atau  sering  disebut  dengan sustainable development merupakan prinsip pembangunan  yang  menyeimbangkan tiga  aspek yaitu  aspek  ekonomi,  soasial, dan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan  terdiri  dari  17  tujuan dengan  169  target  dan  240  indikator, yaitu sebagai berikut: 10
1. Aspek  sosial,  terdiri  dari  6  tujuan, yaitu:
a. Penghapusan kemiskinan
b. Penghapusan kelaparan
c. Kesehatan dan kesejahteraan
d. Pendidikan yang berkualitas
e. Kesetaraan gender
f. Air bersih dan sanitasi
2. Aspek  ekonomi,  terdiri  dari  5 tujuan, yaitu:
a. Energi yang bersih dan terjangkau
b. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak c. Infrastruktur  tangguh,  industri inklusif dan inovatif
d. Penurunan kesenjangan
e. Kota inklusif dan berkelanjutan
3. Aspek  lingkungan,  terdiri  dari  4 tujuan, yaitu:
10 Andreas Pramudianto, Op. Cit. , hlm. 120-121.
a. Konsumsi dan produksi berkelanjutan b. Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana c. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut d. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem  darat 4. Aspek  inklusif  dan  pelaksanan, terdiri dari 22 tujuan, yaitu: a. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh b. Kemitraan  untuk  semua  tujuan pembangunan
Jika  hasil  KLHS  meyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah  terlampaui,  maka  kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan  wajib  diperbaikisesuai dengan  rekomendasi  KLHS.  Selain  itu, segala  usaha  dan/atau  kegiatan  yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung  lingkungan  hidup  juga  tidak diperbolehkan lagi. 11
Instrumen  lain  yang  digunakan dalam
pencegahan pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup adalah tata ruang. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun 2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Nasional  disebutkan  bahwa ruang  merupakan  wadah  yang  meliputi ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang udara,  termasuk  ruang  di  dalam  bumi sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat manusia  dan  makhluk  lain  hidup, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan  hidupnya.  Ruang  yang terdapat  di  wilayah  negara  Indonesia sangat  terbatas,  jumlah  penduduk  terus meningkat, 12 namun tidak dengan ruang.
11 Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12 Badan  Pusat  Statistik  Indonesia, “ Penduduk Indonesia menurut Provinsi” , https://www.bps.go.id/  9  Juli  2012,  (diakses pada 18 Mei 2019 pukul 18.28 WIB).
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan  ruang  di  Indonesia diklasifikasikan  berdasarkan  sistem,
fungsi utama kawasan, wilayah administratif,  kegiatan  kawasan,  dan nilai strategis kawasan. Secara lebih rinci kalsifikasi  penataan  ruang  dijelaskan sebagai berikut:
13 1. Penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri dari
a. sistem wilayah
b. sistem internal perkotaan
2. penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, terdiri dari:
a. kawasan lindung
b. kawasan budi daya
3. penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, terdiri dari:
a. penataan ruang wilayah nasional
b. penataan ruang wilayah provinsi
c. penataan ruang wilayah kabupaten/kota 4. penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri dari: a. penataan ruang kawasan perkotaan b. penataan ruang kawasan perdesaan 5. penataan  ruang  berdasarkan  nilai strategis kawasan, terdiri dari:
a. penataan  ruang  kawasan  strategis nasional
b. penataan  ruang  kawasan  strategis provinsi
c. penataan  ruang  kawasan  strategis kabupaten/kota Dalam  pelaksanaan  tata  ruang, selain  kondisi  fisik  Indonesia  yang rentan bencana, juga harus memperhatikan  potensi  sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup.  Salah  satu kawwasan peruntukan yang memerlukan  perhatian  adalah  kawasan peruntukan  industri  yang  merupakan salah  satu  bagian  dari  kawasan  budi daya.  Kawasan  peruntukan  industri  ini erat  kaitannya  dengan  standar  kualitas
lingkungan. Standar kualitas lingkungan diantaranya adalah baku mutu lingkungan  dan  ketentuan  pemanfaatan ruang  yang  berkaitan  dengan  ambang batas  pencemaran  udara,  ambang  batas pencemaran  air,  dan  ambang  batas tingkat kebisingan.
Salah  satu  instrumen  yang menjadi bagia dari pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan  hidup  adalah  perizinan. Dalam  hal  ini  akan  dibahas  mengenai izin  lingkungan.  Izin  lingkungan  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2012. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan  yang  wajib  Amdal  atau  UKL- UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan pengelolaan izin usaha dan/atau kegiatan.  Izin  lingkungan  didapatkan melalui  penyusunan,  penilaian,  dan pemeriksaan  Amdal  dan  UKL-UPL terlebih dahulu.
Jenis  kegiatan  yang  memerlukan Amdal  ditetapkan  berdasarkan  potensi dampak  penting  dan  ketidakpastian kemampuan  teknologi  yang  tersedia untuk  menanggulangi  dampak  penting negatif  yang  akan  timbul.  Potensi dampak penting ditetapkan berdasarkan: 14
1. besarnya  jumlah  penduduk  yang akan  terkena  dampak  rencana usaha dan/atau kegiatan
2. luas wilayah penyebaran dampak
3. intensitas  dan  lamanya  dampak berlangsung 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak 5. sifat kumulatif dampak;
14 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  5 Tahun  2012  tentang  Jenis  Rencana  Usaha dan/atau  Kegiatan  yang  Wajib Memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. berbalik  atau  tidak  berbaliknya dampak
7. kriteria  lain  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 8. referensi internasional yang diterapkan  oleh  beberapa  negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal. Kegiatan  yang  wajib  memiliki
Amdal  juga  diatur  dalam  peraturan menteri yang sama, diantaranya adalah: Tabel 1 No. Bidang Jenis kegiatan 1. Multisektor  a. Reklamasi wilayah  pesisir dan pulau- pulau kecil b. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan c. Pengambilan air  bersih  dari danau,  sungai, mata  air,  atau sumber air lain d. dan sebagainya. 2. Pertahanan   a. Pembangunan pangkalan  TNI AL b. Pembangunan pangkalan  TNI AU c. Pembangunan pusat latihan tempur 3. Pertanian a. Budidaya tanaman pangan  dengan atau  tanpa  unit pengolahannya b. Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya c. Budidaya
tanaman perkebunan d. dan sebagainya. 4. Bidang Perikanan dan Kelautan Usaha budidaya perikanan Sumber: Lampiran Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  5 Tahun  2012  tentang  Jenis  Rencana  Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Jenis  kegiatan  di  atas  hanya sebagian dari keseluruhan kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Kegiatan tersebut tentunya  memiliki  dampak  bagi  daya dukung  lingkungan.  Selain  dipengaruhi oleh  hal  tersebut,  daya  dukung lingkungan  juga  dipengaruhi  oleh  tata ruang.  Rencana  tata  ruang  wilayah  atau yang lebih sering disebut dengan RTRW wajib  dimiliki  oleh  semua  daerah  baik provinsi  dan  kabupaten/kota.  Dalam RTRW,  wilayah  di  suatu  daerah  dibagi berdasarkan  peruntukannya,  seperti permukiman,  industri  serta  pertanian. Kebijakan  yang  mengatur  tentang pembagian  wilayah  tersebut  tentunya perlu  dilaksanakan  dengan  baik  agar agar  kualitas  daya  dukung  lingkungan tetap  terjaga.  Kemampuan  lingkungan untuk  mendukung  kehidupan  mausia dan makhluk hidup lainnya perlu dijaga kualitasnya.

## C. Kesimpulan
Instrumen pencegahan
pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup  memegang  peranan  penting  bagi kelestarian  lingkungan  hidup.  KLHS, tata ruang, serta Amdal merupakan tiga dari sekian banyak instrumen. Ketiganya memiliki  peran  dalam  menjaga  dan meningkatkan  daya  dukung  lingkungan hidup.  Jika  ketiga  instrumen  tersebut dilaksanakan dengan baik maka kelestarian  lingkungan  hidup  akan terjaga  pula.  Produktivitas  tanah  aalah salah  satu  contoh  dari  daya  dukung
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
lingkungan.  Jika  perizinan  industri sudah  sesuai  dengan  peruntukan wilayah  dalam  RTRW  dan  sudah memiliki  Amdal  maka  diharapkan  daya dukung lingkungan akan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Indonesia. “Penduduk  Indonesia  Menurut Provinsi,” 2019. Efendi.  “Penerapan  Prinsip  Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan  Perundang-Undangan Bidang  Sumber  Daya  Alam (Kajian  Dari  Perspektif  Politik
Pembangunan  Hukum).” Kanun
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  no.  58  (2012): 346. Efendi, A’an. Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Handayani  I.  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi, Edi  As’adi. Hukum  Administrasi Negara  Dalam  Pegelolaan  Sumber Daya  Alam  Dan  Energi  Berbasis Lingkungan . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019. Mina, Risno. “Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.” Jurnal  Bina Hukum Lingkungan 1, no. 2 (2017): 208. Pramudianto, Andreas. Hukum Lingkungan  Internasional .  Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada, 2017.
Wibisana,  Andri  G.  “Pembangunan
Berkelanjutan:  Status  Hukum Dan Pemaknaannya.” Jurnal Hukum  Dan  Pembangunan ,  no.  1
(2013): 55.