## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 04 | Nomor 02| Desember 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Formulasi  Hukum  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah
Ahmad Ropei 1 , Endah Robiatul Adaiyah 2
1 STAI Miftahul Huda Subang│ahmadropei88@gmail.com
2 STEI Al-Amar Subang │endahrobiatuladawiah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi hukum hak kekayaan intelektual  melalui  konstruksi  pengembangan  teori Maqoshid  as-Syari’ah sebagai kajian dalam usaha menggali tujuan-tujuan hukum Islam. Penelitian ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yang digunakan  adalah content  analysis (analisis  isi).  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian menunjukan bahwa formulasi yang dikembangkan melalui kontruksi Maqoshid as-Syari’ah di dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual  didasarkan pada  adanya  kemaslahatan  yang  bersifat  dhoruriyat  berkenaan  dengan perlindungan  terhadap  harta  ( hifdz  al-Maal )  dan  akal  ( hifdz  al-‘Aql )  dengan argumentasi  hukum  yang  dibangun  bertolak  dari  pandangan  bahwa  hak kekayaan  intelektual  dapat  dinilai  sebagai  hasil  cipta  dan  karsa  manusia  dan menjadi  bagian  dari  bentuk  kekayaan  intelektualitas  yang  harus  diberikan pelindungan  hukum  dalam  rangka  menjaga  kemaslahatan  yang  terkandung  di dalamnya  berupa  adanya  kemanfaatan  ( al-Manfaat )  yang  dihasilkan  dari kekayaan inteletual. Karena hak kekayaan intelektual didudukkan sebagai harta, maka  prinsip  pelarangan  memakan  harta  orang  lain  dengan  jalan  bathil  harus dihindarkan. Karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah  sejalan  dengan  paradigma  kemaslahatan  di  dalam  kontruksi Maqoshid as-Syari’ah sekaligus sebagai modal dasar bagi pengembangan hukum Islam.
Kata  Kunci:  Maqoshid  as-Syari’ah,  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan Hukum.

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  formulation  of  intellectual  property  rights  law through  the  development  of  the  Maqoshid  as-Syari'ah  theory  as  a  study  in  an effort to find the objectives of Islamic law. This research belongs to the type of qualitative  research  with  the  approach  used  is  content  analysis  (content analysis). Data collection was carried out by using library research techniques (library research). The results show that the formulation developed through the construction  of  Maqoshid as-Syari'ah  in  the protection  of  intellectual  property rights is based on the existence of dhoruriyat benefits with regard to protection of property (hifdz al-Maal) and reason (hifdz al-'Aql) with arguments. law that is  built  on  the  view  that  intellectual  property  rights  can  be  the  result  of copyright  and  human  initiative  and  become  part  of  a  form  of  intellectual property  that  must  be  given  legal  protection  in  the  context  of  maintaining  the benefits  contained  therein  in  the  form  of  benefits  (al-Benefits)  resulting  from intellectual property. Since intellectual property rights are placed as assets, the principle  of  prohibiting  other  people's  assets  in  an  immoral  way  must  be avoided.  Therefore,  legal  protection  of  intellectual  property  rights  is  at  the same  time  in  line  with  the  benefit  paradigm  in  the  Maqoshid  as-Shari'ah construction as the basic capital for the development of Islamic law .
Keywords: Maqoshid  as-Syari'ah,  Intellectual  Property  Rights,  Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Di  antara  persoalan  yang  tidak lepas  dari  aspek  kehidupan  manusia adalah  ekonomi.  Ekonomi  sejatinya adalah sebuah aktivitas yang menggambarkan  bagaimana  manusia melakukan  berbagai  kegiatan  dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan  hidup  manusia  itu  sendiri. Karena  itu,  persoalan  ekonomi  tidak dapat  dilepaskan  dari  masalah  harta kekayaan  yang  menjadi  bagian  dari objek  sasaran  dilakukannya  praktek ekonomi.  Sebagai  agama  paripurna, Islam  memberikan  kerangka  hukum yang sempurna dan mampu mengakomodir segala aspek kehidupan manusia,  termasuk  di  dalam  masalah harta kekayaan. Bahkan Islam
memberikan pandangan berkenaan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi,  seperti  prinsip  persaudaraan ( ukhwah ),  tolong-menolong  ( ta’awun ) dan  lain  sebagainya  (Huda,  2008:  2). Selain  itu  dimensi  yang  ditanamkan dalam  ekonomi  Islam  tidak  hanya bertumpu  pada  persoalan  pemenuhan kebutuhan  hidup  semata,  melainkan juga  adanya  aspek religiusitas di dalamnya. Ekonomi Islam memberikan pijakan penting bagaimana menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sebuah jalan menuju kehidupan akhirat  dimana  semua  manusia  akan dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatannya kelak. Ini mengapa  sebabnya  aktivitas  ekonomi bagi seorang muslim harus menjadikan
nilai  ibadah  bagi  pelakunya,  yakni dengan  jalan  menggunakan  sumber syari’at  sebagai  panduan  aktivitas ekonomi yang dijalankannya.
Sebagaimana  dikemukakan  di atas, bahwa di antara perhatian penting hukum  Islam adalah  menyangkut  harta kekayaan.  Perihal  kekayaan  itu  sendiri bahkan  masuk  ke  dalam  salah  satu kategori  kemaslahatan  pokok  yang sifatnya dharuriyat dan harus diberikan perlindungan hukum berkenaan dengan penegakan  prinsip-prinsip Maqoshid as-Syari’ah . Oleh sebab itu konseptualisasi Maqoshid  as-Syari’ah sebagai orientasi pengembangan hukum  Islam  menjadi  sangat  penting berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan. Permasalahan mengenai  paradigma  terhadap  harta kekayaan pun saat ini sudah mengalami banyak  perubahan.  Dewasa  ini  sejalan dengan  perkembangan  zaman,  harta kekayaan  tidak  hanya  bertumpu  pada sesuatu  yang  bersifat  harta  dalam konteks al-Maal saja,  melainkan  juga apa  yang  dihasilkan  dari  olah  pikir seperti  hak  cipta  telah  melahirkan konsepsi  mengenai  harta  kekayaan intelektual.  Kekayaan  intelektual  ini sudah menjadi sesuatu yang umum dan dapat diterima oleh pandangan masyarakat  luas  sebagai  bagian  dari harta  kekayaan.  Karena  itu,  segala sesuatu yang bersifat penggunaan hasil daripada  kekayaan  intelektual  tidak bisa  sembarangan  digunakan  oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.
Dari  sisi  hukum  Islam,  hal  ini tidak  lah  bertentangan  mengingat
tujuan  hukum  Islam  sendiri  adalah untuk mewujudkan kemaslahatan- kemaslahatan pada berbagai segi kehidupan.  Bahkan  Islam  memberikan tempat  istimewa  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  harta  kekayaan ( hifdz  al-Maal ),  sekalipun  itu  berasal dari  produktifitas  intelektual.  Hal  ini kemudian  juga  turut  dikuatkan  dengan perhatian  serius  yang  diberikan  hukum Islam  berkenaan  dengan  pemeliharaan terhadap  akal  manusia  ( hifdz  al-‘aql ). Karena  itu  hukum  Islam  melalui kerangka Maqoshid as-Syari’ah memberikan formulasi bagi perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual. Urgensi mengenai perlindungan hukum  yang  diberikan  terhadap  hak kekayaan  intelektual  telah  menjadi kajian menarik untuk dibahas. Terlebih bahwa  dewasa  ini  berbagai  kasus pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual seperti  masalah  pembajakan  hak  cipta, merek  dagang  dan  lain  sebagainya massif  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat. Pengaturan mengenai perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual ini sebenarnya sudah diterbitkan oleh pemerintah, di antaranya  adalah  Undang-undang  No. 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Undang-undang  No.  13  Tahun  2016 tentang  Paten,  Undang-undang  No.  15 Tahun  2001  tentang  Merek,  dan  lain sebagainya.  Tidak  hanya  itu,  Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa
Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI),  telah  memberikan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pernyataannya bahwa
kekayaan intelektual  tergolong  kepada  harta kekayaan  yang  wajib  untuk  diberikan perlindungan hukum. Atas dasar uraian tersebut  di  atas,  maka  penelitian mengenai formulasi hukum hak kekayaan intelektual dalam pengembangan  paradigma Maqoshid al-Syari’ah menjadi  penting  untuk dilakukan.  Karena  itu  penelitian  ini akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai formulasi yang diberikan  oleh  kerangka Maqoshid  as- Syari’ah terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian
kualitatif ( kualitatif research )  dengan  metode  yang  dipakai adalah content  analysis (analisis  isi), yaitu  suatu  metode  yang  dilakukan untuk menela’ah melakukan kajian dari berbagai  sumber  literatur.  Metode  ini secara  operasional  akan  melakukan analisis mengenai formulasi hukum hak kekayaan  intelektual  dalam  kerangka Maqoshid  as-Syari’ah. Sesuai  dengan metode  yang  digunakan,  maka  jenis data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini  adalah  jenis  data  kualitatif.  Data kualitatif  ini  adalah  data-data  yang berupa  uraian  atau  deskripsi  mengenai permasalahan  yang  diangkat  di  dalam penelitian (Moleong, 2007: 4).
Kemudian  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan teknik studi kepustakaan ( library  research ),  yaitu  suatu  teknik pengumpulan data dengan mengadakan
pemahaman terhadap bahan-bahan yang  tertuang  dalam  berbagai  literatur atau sumber seperti buku-buku pustaka dan  kitab-kitab  pustaka  yang  memiliki keterkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas.
Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif,  yakni  suatu  teknik analisis  yang  dilakukan  dengan  cara membaca,  mempelajari,  menelaah  dan memahami  berbagai  data  yang  sudah terkumpul untuk dilakukan analisis dan selanjutnya
menarik sebuah kesimpulan  sebagai  hasil  yang  didapat dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Kerangka Hukum Positif
Menyoal hak kekayaan intelektual  yang  biasa  disebut  dengan singkatan HKI atau Intellectual Property Rights (IPR) dalam pengaturan  hukum  positif  berangkat dari  sebuah  pemahaman  terhadap  apa yang  disebut  dengan  hak  eksklusif yang  diberikan  kepada  seseorang  atau sekelompok  orang  atas  hasil  karya intelektual yang diciptakannya  (Triana, 2018:  178).  Hasil  karya  intekektual  ini dipandang  sebagai  buah  daripada kreativitas seseorang yang mengandung nilai ekonomis di
dalamnya.  Karena  itu  sebagai  sebuah hasil  karya,  hak  kekayaan  intelektual tergolong  ke  dalam  hak  hukum  privat ( private  rights )  berupa  penghargaan terhadap hasil karya yang diciptakannya  tadi  ( Andrian  Krisnawati  dan
Gazalba  Sakeh,  2004:  14 ). Bentuk nyata dari
kemampuan  karya  intelektual  tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan,  maupun  seni  dan  sastra
(Djubaedillah, 2003: 21). Usaha dalam menghasilkan kekayaan  intelektual sesungguhnya
memerlukan  olah  pikir  dan  kreativitas dari  seorang  kreator  sebaga  pelakunya. Karena  itu  penggunaan  hak  kekayaan intelektual  milik  orang  lain  tanpa seizinnya  dapat  dikatakan  sebagai tindakan yang melanggar ajaran moral. Landasan  moralitas  inilah  yang  dalam dunia  filsafat  dikenal  dengan  teori hukum alam yang di dalamnya di kenal doktrin  pelarangan  mengambil  apa yang  bukan  menjadi  hak  milik  pribadi (Triana, 2018: 179).
Secara  substansial  apa  yang disebut hak kekayaan intelektual sebenarnya adalah harta kekayaan yang tidak  berwujud  yang  bersumber  dari hasil kemampuan intelektual seseorang yang  berupa  ide  dan  menjelma  ke dalam  suatu  ciptaan  atau  penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan kepemilikan yang di dalamnya  melekat  suatu  hak  yang bersumber  dari  akal  manusia  (Asri, 2020:  134).  Karena  itu  perlindungan hukum  yang  dibangun  berkenaan dengan hak kekayaan intelektual
mempunyai nilai komersial atau
ekonomi.  Pada  tahap  berikutnya  hak kekayaan  intelektual  ini  baru  ada  bila kemampuan  intelektual  manusia  itu telah  membentuk  sesuatu  yang  bisa dilihat,  didengar,  dibaca,  maupun digunakan secara praktis dan memberikan  nilai  komersial.  Nilai
komersial  ini  diperoleh  karena  pada dasarnya  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  memberikan  hak  kepada pemiliknya  untuk  memonopoli  karya ciptaannya  sehingga  mendatangkan manfaat  ekonomi  (Sofyarto,  2018: 154).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat  diambil  sebuah  pemahaman bahwa  hak  kekayaan  intelektual  ialah hak  yang  timbul  dari  olah  pikir  otak manusia  yang  menghasilkan  suatu produk  yang  berguna  untuk  manusia. Penjelasan  ini  memberikan  informasi bahwa  hak  kekayaan  intelektual  lahir dari  ide-ide  yang  keluar  dari  fikiran manusia  dan  menjelma  menjadi  suatu ciptaan  yang  berguna  di  berbagai bidang  seperti  kesusasteraan,  ilmu pengetahuan,  dan  lain-lain,  maka ciptaan tersebut kemudian telah berubah  menjadi  benda  berwujud ( tangible ) dan karenanya dapat
mendatangkan nilai komersial.
Pengaturan  yang  diberikan  oleh kerangka  hukum  positif  mengenai  hak kekayaan intelektual, sebenarnya sudah cukup  banyak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  Indonesia  sudah mempersiapkan  dalam  menghadapi kemajuan  ekonomi  yang  ditandai dengan banyaknya jumlah perlindungan  hak  kekayaan  intelektual yang  dimilikinya  (Nugroho,  2015: 166).  Setidaknya  terdapat  7  buah undang-undang yang mengatur
masalah  hak  kekayaan  intelektual  ini, yaitu:  (1)  Undang-undang  No.  30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang; (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2000
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
tentang  Desain  Industri;  (3)  Undang- undang  No.  32  Tahun  2000  tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; (4) Undang-undang  No.  29  Tahun  2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman  (PVT);  (5)  Undang-undang No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten;  (6) Undang-undang  No.  15  Tahun  2001 tentang Merek; dan (7) Undang-undang
No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta
(Imaniyati, 2010: 163) Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya  menandakan  bahwa  hak kekayaan intelektual adalah bagian dari harta  kekayaan  yang  dilindungi  oleh undang-undang (Akbar, 2014: 6).
Adanya  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  disebutkan  di atas  adalah  dasar  hukum  atau  legal formal yang mengatur masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  hak kekayaan  intelektual  di  Indonesia.  Di samping peraturan
perundang- undangan  tersebut  di  atas,  peraturan lainnya  yang  juga  dapat  diidentifikasi mengenai  pengaturan  hukum  hak kekayaan  intelektual  di  Indonesia adalah  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005
tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI).  Dalam  fatwa  ini MUI memberikan
pernyataannya
bahwa  kekayaan  intelektual  tergolong
kepada harta yang wajib untuk
diberikan perlindungan hukum.
Kemudian  mengenai  macam- macam  kekayaan  intelektual,  maka merujuk pada pngaturan hukum positif, dapat  digolongkan  sebagai  berikut: Pertama , hak cipta dan segala hak yang
berkaitan  dengannya,  seperti  hak  seni pertunjukan,  produser  rekaman  suara dan  organisasi  penyiaran; kedua ,  hak merek.  Hak  ini  biasanya  timbul  di dunia  perindustrian  berkaitan  dengan merek  dagang  dan  lain  sebagainya; ketiga ,  indikasi  geografis; keempat , desain  industri; kelima, hak  paten; keenam ,  desain  tata  sirkuit  terpadu; ketujuh ,  rahasia  dagang  dan  data mengenai  test  (test  data);  kedelapan, varietas tanaman baru (Margono, 2010: 12).
Dengan demikian kerangka pengaturan yang diberikan oleh hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual sudah sangat jelas. Berbagai hak tersebut telah mendapatkan perlindungan  hukum  berkaitan  dengan sejumlah  tata  aturan  mengenai  hak kekayaan intelektual, mulai dari mendaftarkannya, menggunakannya, mengalihkannya  dan  lain  sebagainya. Dasar  pemikiran  yang  dikembangan dalam  pemberian  perlindungan  hukum ini  tidak  lain  bahwa  hak  kekayaan intelektual yang sudah berwujud menjadi sebuah produk pemikiran yang nyata  dan  dapat  digunakan  dapat disejajarkan dengan
hak-hak kebendaan  lainnya  yang memiliki  nilai komersial  sehingga  bisa  dijadikan sumber keuntungan.
Paradigma Perlindungan Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Pengembangan Hukum Islam Hukum Islam merupakan seperangkat  aturan  hidup  yang  harus dipegang  oleh  masyarakat  muslim
secara  luas  sebagai  petunjuk  yang diberikan  oleh  Allah  Swt.  Allah  Swt menurunkan aturan dan hukum melalui washilah nabi  Muhammad  Saw  untuk manusia  sebagai  pegangan  dalam kehidupan  di  dunia.  Tata  aturan  dan hukum  ini  bermaksud  agar  manusia mendapat kebaikan ( maslahah ). Maslahah sebagai persyariatan berkedudukan terdepan dalam penetapan hukum Islam yang membawa  kebaikan  yang  bersumber pada dua kaidah dasar yakni memberikan  manfaat  dan  menolak akan  bahaya.  Berawal  dari  Islam datang  hingga  masa  kontemporer banyak tokoh ulama yang mencurahkan gagasan,  pemikiran  dan  kontribusinya untuk  perkembangan  hukum  Islam  di berbagai  bidang  termasuk urusan muamalah.
Untuk  mengetahui  tujuan-tujuan dibalik  pensyari’atan  segala  hukum- hukum  yang  ditetapkan  Allah  Swt, maka  prinsip Maqoshid  as-Syari’ah memiliki kedudukan yang sangat urgen sebagai  unsur  pokok  tujuan  hukum yang harus dikembangkan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan  sosial  di  masyarakat.  Maka dari  itu,  konseptualisasi Maqoshid  as- Syari’ah menjadi  sangat  bermanfaat untuk  dijadikan  instrumen  analisis dalam  mengistinbatkan  hukum  dengan melihat  fenomena  sosial  yang  terus berlangsung  secara  dinamis. Secara substansial Maqoshid as-Syari'ah merupakan  paradigma  bagi  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  syari’at dalam  mewujudkan  kehidupan  umat
yang maslahat. Karena itu, inti daripada konseptualisasi yang dibangun  dalam Maqoshid  as-Syari’ah tidak  lain  adalah  untuk  memelihara segala bentuk kemaslahatan bagi kehidupan  manusia,  dalam  rangka pemeliharaan tersebut kemudian segala hal  yang  mafsadat  harus  dihindari (Syufa’at, 2013: 147).
Dari sinilah akan nampak terlihat bahwa orientasi daripada Maqoshid al- Syari’ah adalah  kemaslahatan  ( al- Maslahah ).  Kemaslahatan  dimaksud adalah meliputi segala aspek kehidupan manusia,  termasuk  di  dalamnya  adalah kemaslahatan  di  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  harta  kekayaan ( hifdz  al-maal )  dan  akal  pikiran manusia ( hifdz al-‘aql ). Kehidupan manusia saat ini telah semakin berkembang, berbagai penemuan baru sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada adanya pergeseran cara pandang dan pola pikir melahirkan  konsekuensi  logis  bagi kemunculan  norma  baru  di  dalam kehidupan masyarakat. Dalam menyikapi  itu  semua,  maka  tidak semestinya kemajuan ilmu pengetahuan  sebagai  legitimasi  dari kemajuan peradaban manusia dihadapkan  secara  konfrontatif  dengan nash saja,  melainkan  harus  dicarikan solusi pemecahannya yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan peradaban  manusia  dan  tidak  bertolak belakang  dengan  substansi  tujuan hukum  Islam  itu  sendiri.  Karena  itulah berbagai persoalan mengenai
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
bagaimana menyikapi penemuan- penemuan baru tersebut harus dicarikan solusi  pemecahannya  melalui  jalan ijtihad (Syufa’at, 2013: 145).
Di  antara  bentuk  penemuan  baru tersebut salah satunya adalah mengenai hak kekayaan intelektual yang di dalam kerangka  hukum  positif  dipandang sebagai salah satu bentuk dari kekayaan yang bisa dijadikan hak milik dan  oleh  karenanya  terhadap  hak kekayaan intelektual diberikan perlindungan hukum. Pada dasarnya,
persoalan mengenai  hak  milik  adalah  sesuatu yang  paling  mendasar  di  dalam  urusan ekonomi.  Mengenai  harta  kekayaan, Islam  bahkan  menyoroti  bagaimana harta  kekayaan  itu  didapatkan  dan kemana  harta  kekayaan  itu  digunakan sebagai  konsekuensi  logis  dari  aspek kepemilikan atas harta kekayaan tersebut.  Di  samping  kedudukan  harta sebagai  aspek  yang  cukup  esensial dalam  bidang  ekonomi,  perkembangan ilmu pengetahuan yang juga diprakarsai oleh hasil pemikiran manusia dalam perkembangannya telah melahirkan  berbagai  produk  yang berkontribusi  bagi  keberlangsungan manusia. Dengan kemampuan intelektual  yang  dimiliki,  manusia dapat menghasilkan karya-karya intelektual  yang  mempunyai  nilai  dan manfaat  ekonomi  yang  pada  akhirnya muncul lah gagasan pemikiran mengenai  hasil  karya  cipta  intelektual yang didudukkan sebagai harta kekayaan  yang  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum.  Selain  itu  atas
hasil  karya  tersebut  kemudian  yang menciptakan  mendapatkan  apa  yang disebut dengan kepemilikan, dan karenanya  boleh  menguasai  hak  atas hasil karyanya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Persoalan  berkenaan  dengan  hak atas  kekayaan  intelektual  memang belum mendapatkan pembahasan secara  eksplisit  dari  para  ulama fiqh klasik  secara  jelas.  Namun  demikian, usaha  menggali  formulasi  hukum perlindungan hak atas kekayaan intelektual  sangat  mungkin  untuk dilakukan melalui penggunaan pendekatan Maqoshid as-Syari’ah mengingat  pendekatan Maqoshid  as- Syari’ah menempati posisi yang sangat sentral  dan  vital  dalam  merumuskan metodologi pengembangan hukum
Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Pengunaan  pendekatan Maqoshid  as- Syari’ah dalam kajian ekonomi merupakan  salah  satu  usaha  logis dalam menggali prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam masalah ekonomi  yang  salah  satunya  adalah berkenaan  hak  kekayaan  intelektual yang memiliki nilai komersial.
Salah satu konsepsi yang dibangun  di  dalam  hukum  ekonomi Islam mengenai hak kekayaan intelektual  adalah  berkaitan  dengan al- Manfaat (Hulaify, 2014: 23). Konsepsi al-Manfaat ini dapat dilihat dari adanya fungsi  monopoli  bagi  hak  kekayaan intelektual  bagi  kehidupan  manusia dapat dijadikan jalan dalam mendapatkan  harta  kekayaan.  Tidak hanya  itu  bahwa al-Manfaat yang
terdapat  di  dalam  hak  kekayaan intelektual  nampaknya  sejalan  dengan kebutuhan hidup manusia sekarang ini.
Dalam Islam sendiri, manfaat digolongkan sebagai harta sebagaimana berlakunya  sifat  kehartaan  kepada benda.  Maka  dari  itu  terhadap  manfaat juga  berlaku  hak  milik  sebagaimana yang  terdapat  di  dalam  benda  dengan catatan  sejauh  pemanfaatan  tersebut sesuai  dengan  aturan syara’ (Quraisy, 2011:  48).  Selain  itu  harus  dipahami bahwa  kekayaan  intelektual  dilahirkan melalui  sebuah  proses  panjang  yang melibatkan  kerja  keras  di  bidang pemikiran  untuk  mengahsilkan  suatu produk  pemikiran  yang  bermanfaat bagi  manusia.  Dari  sinilah  kemudian penting bagi seorang yang menghasilkan kekayaan intelekual diberikan penghargaan berupa perlindungan hukum atas hasil ciptaannya sebagai sebuah kepemilikan. Konsekuensi dari pemikiran  ini  berdampak  pada  adanya batasan  di  dalam  menggunakan  dan memonopoli  hak  kekayaan  orang  lain. Karena  itu  pelanggaran  terhadap  hak kekayaan  intelektual,  dalam  ekonomi Islam dapat dipandang sebagai kegiatan memperoleh  harta  milik  orang  lain dengan jalan yang bathil yang dilarang di  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  sejalan dengan  firman  Allah  Swt  di  dalam  al- Qur’an  surat  al-Baqoroh  ayat  188 sebagai berikut:
َلَاإ  اَابِ  اوُلْدُتَو  الاطاَبْلابِ  ْمُكَنْ يَ ب  ْمُكَلاَوْمَأ  اوُلُكَْتَ   َلََو ْنام اًقيارَف اوُلُكْأَتال اماَّكُْلْا ْمُتْ نَأَو اْثْاْلْابِ اساَّنلا الاَوْمَأ َنوُمَلْعَ ت
“ Dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan  harta  sebahagian  yang  lain di  antara  kamu  dengan  jalan  yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian  daripada  harta  benda orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ” (Q.S. Al-Baqoroh: 188).
Perwujudan  harta  kekayaan  dari masa  ke  masa  terus  mengalami perkembangan,  jika  dahulu  bentuk harta  hanya  dibatasi  pada  aspek  uang atau barang lainnya, maka sekarang ini tidak lagi demikian. Apa yang dihasilkan  dari  olah  pikir  dewasa  ini telah dipandang sebagai harta kekayaan di bidang intelektual dan telah mendapatkan  legitimasi  hukum  dari berbagai  perangkat  peraturan  hukum positif.  Dalam  hukum  Islam  formulasi hukum bagi perlindungan hak kekayaan  intelektual dapat digali melalui kerangka pendekatan Maqoshid as-Syari’ah yang di dalamnya berisikan sasaran kemaslahatan  yang  menjadi  tujuan hukum  Islam  itu  sendiri . Dalam  hal memandang  hak  kekayaan  intelektual, Islam  memberikan  perhatian  mengenai pemeliharaan  terhadap  harta  kekayaan ( hifdz al-Mal ) dan pemeliharaan
terhadap akal ( hifdz al-‘Aql ).
Oleh  sebab  itu  kontruksi  yang dikembangkan  oleh Maqoshid  as- Syari’ah dalam hukum Islam berkenaan dengan hak kekayaan intelektual bertolak dari urgensi memberikan perlindungan hukum
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
terhadap  harta dan akal yang termasuk ke dalam salah satu kemaslahatan yang bersifat dharuriyat .
Paradigma  yang  dibangun  di dalam  hukum  Islam  ini  didasarkan pada  adanya  aspek al-Manfaat yang terkandung  di  dalam  hak  kekayaan intelektual.  Melalui  aspek al-Manfaat ini  hak  kekayaan  intelektual  dapat dijadikan  objek  aktivitas  ekonomi  dan memiliki  nilai  kegunaan.  Selain al- Manfaat tersebut, aspek lain yang juga menjadi paradigma pengembangan hukum  Islam  dalam  hal  kekayaan intelektual  adalah  justivikasi  dari pelarangan  memakan  harta  orang  lain dengan  jalan  yang  bathil.  Karena  itu hak  kekayaan  intelektual  yang  secara hukum  telah  dipandang  sebagai  harta dan kepemilikan, tidak
bisa sembarangan  digunakan  oleh  yang bukan  pemiliknya,  melainkan  harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan di dalam mendapatkan harta kekayaan.
Maqoshid as-Syari’ah Sebagai Formulasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebelum  lebih  jauh  menyoal tentang Maqoshid  as-Syrai’ah sebagai formulasi bagi konseptualisasi perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual,  perlu terlebih  dahulu  untuk disampaikan mengenai
definisi Maqoshid  as-Syrai’ah itu  sendiri.
Istilah Maqoshid  al-Syari’ah dilihat dari  segi  etimologis  terdiri  dari  dua suku kata, yakni “ Maqoshid” dan “as- Syari’ah ” . Kata Maqoshid merupakan bentuk plural ( jama’ ) dari kata
Maqshad, Qashd, Maqshud atau
Qushud yang  mempunyai arti  yang cukup  beragam,  seperti  menuju  suatu arah,  tujuan,  tengah-tengah,  adil  dan tidak  melampaui  batas,  jalan  lurus (Mawardi,  2010:  178-179).  Dengan demikian  kata Maqashid memiliki  arti “beberapa  tujuan”.  Adapun  kata Syari’ah berasal dari suku kata Syir’ah dan Syari’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil  air  secara  langsung  tanpa bantuan alat lain (Qardhowi, 2003: 13).
Pemaknaan  kata Syari’ah ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti Syari’ah ,  ia  akan  mengalir dan  bersih  jiwanya.  Allah  menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana  dia  menjadikan Syari’ah sebagai  penyebab  kehidupan  bagi  jiwa manusia (Syarifudin, 2003: 2-3).
Dalam  hal  ini  Allah  Swt  berfirman sebagaimana  terdapat  dalam  al-Qur’an surat  al-Jatsiyah  ayat  18  sebagai berikut:
َلََو اَهْعابَّتٱَف ارْمَْلْٱ َنا م ٍةَعيارَش َٰىَلَع َكََٰنْلَعَج َُّثْ َنوُمَلْعَ ي  َلَ َنياذَّلٱ َءاَوْهَأ ْعابَّتَ ت
“ Kemudian Kami jadikan kamu berada di  atas  suatu  syariat  (peraturan)  dari urusan  (agama  itu),  maka  ikutilah syariat  itu  dan  janganlah  kamu  ikuti hawa  nafsu  orang-orang  yang  tidak mengetahui ” (Q.S. al-Jatsiyah: 18). Pada prinsipnya, Syari’ah
berisikan  muatan  etik,  seperti  keadilan ( justice ), kasih sayang ( mercy ),
kebijakan  ( wisdom )  dan  kebajikan ( goodness )  yang  membawa  manusia
pada  kesejahteraan  hidup  (Maulidi, 2015: 8). Kesejahteraan dimaksud tidak lain  adalah  kemaslahatan  itu  sendiri. Oleh  sebab  itu  berbagai  kerangka  etik tersebut  memberikan  tuntunan  yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam  menjalani  kehidupannya  agar mendapatkan  kesejahteraan  hidup  atau kemaslahatan di dunia dan akhirat.
Kemudian  mengenai  terminologi Maqoshid al-Syari’ah, memiliki makna berkaitan dengan tujuan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum- hukum syara’ .  Tujuan-tujuan  tersebut dapat  digali  melalui  ayat-ayat  al- Qur’an dan hadits nabi yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia  (Zein,  2005:  233).  Karena  itu Al-Syatibi  berpendapat  bahwa  hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan  umat  manusia,  baik  di dunia  maupun  di  akhirat  (Asy-Syatibi, 2003: 195). Berdasarkan informasi di atas di
atas,  sekiranya  dapat  dipahami  bahwa
Maqoshid al-Syari’ah dimaknai sebagai  tujuan-tujuan  syari’at  Islam yang dikehendaki oleh pembuat syari’at  yaitu  Allah  Swt  untuk memberikan  kemaslahatan  bagi  umat manusia.  Oleh  sebab  itu,  secara seksama  bahwa  semua  aturan  yang ditetapkan  Allah  Swt  memiliki  garis hubungan dengan
nilai-nilai kemaslahatan  sebagai  rahmat  bagi kehidupan  manusia.  Hal  ini  sejalan dengan  apa  yang  ditegaskan  al-Qur’an surat al-Anbiya ayat 107:
َيامَلََٰعْلا ل ًةَْحَْر  َّلَاإ َكََٰنْلَسْرَأ اَمَو
“ Dan  Kami  tidak  mengutus  engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi)  rahmat  bagi  seluruh  alam” (Q.S. al-Anbiya ayat 107).
Firman  Allah  Swt  pada  kalimat yang  berarti  “rahmat  bagi  seluruh alam” dapat dimaknai dengan kemasalahatan umat. Dan dalam hal ini para  ulama  sependapat  bahwa  hukum syara’, di dalamnya terkandung kemaslahatan  bagi  umat  manusia (Syarifudin,  1999:  206).  Kemaslahatan itulah  sesungghunya  yang  kemudian menjadi  aspek  paling  fundamental dalam Maqoshid  as-Syari’ah. Sebagai sebuah  konsepsi  keilmuan  mengenai penggalaian tujuan-tujuan syara’,
Maqoshid as-Syari’ah menempati teori penting  dalam  bidang  keilmuan  ushul fiqh.  Karena  itu  para  ulama  ushul  fiqh mendudukkan wawasan tentang Maqoshid  as-Syari’ah sebagai  salah satu  kriteria  ilmu  yang  harus  dikuasai oleh seorang mujtahid dalam melakukan  ijtihadnya(Syufa’at,  2013: 145). Dalam perkembangannya,
Maqoshid  as-Syari’ah sebagai  sebuah metodologi  semakin  menampakkan urgensinya bagi penetapan  hukum Islam  khususnya  dalam  mersepon berbagai problematika hukum
kontemporer.  Pionir  kajian  mengenai Maqoshid  as-Syari’ah, adalah  Abu Ishaq  asy-Syatibi  (Maulidi,  2015:  5). Sebelum  Imam  asy-Syatibi  kajian mengenai Maqoshid as-Syari’ah sebenarnya sudah lebih dahulu dikenalkan  oleh  Imam  al-Juwaini, bahkan  beliau  dapat  dikatan  sebagai
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ulama  ahli  ushul  fiqh  yang  pertama memberikan pandangan akan pentingnya  memahami Maqoshid  as-
Syari’ah dalam  menetapkan  hukum Islam (Syufa’at, 2013: 144).
Selanjutnya  berkenaan  dengan Maqoshid  as-Syari’ah ,  Imam  asy- Syatibi  membagi  tingkatan maqoshid atau  tujuan  syari’ah,  menjadi  tiga bagian penting, yaitu: Pertama , Maqoshid al-Daruriyat ; Kedua , Maqoshid  al-Hajiyat ,  dan Ketiga ,
Maqoshid  al-Tahsiniyat ( Abu  Ishaq  al-
Syatibi, 2003: 8-10 ). Maqoshid al-
Daruriyat dimaksud  untuk  memelihara lima  unsur  pokok  dalam  kehidupan manusia,  yakni  agama  ( al - Din ),  jiwa ( an - Nafs ),  akal  ( al-‘Aql ),  harta  ( al- Maal ), dan keturunan ( an-Nasl ). Kemudian Maqoshid al-Hajiyat ditujukan untuk menghilangkan kesulitan  atau  menjadikan  pemeliharan terhadap  lima  unsur  pokok  agar menjadi  lebih  baik  lagi.  Sedangkan Maqoshid  al-Tahsiniyat dimaksudkan agar  manusia  dapat  melakukan  yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Menyoal tentang bagaimana formulasi  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  dalam  kerangka Maqoshid al-Syari’ah, hal  penting  yang  tidak boleh  dilepaskan  adalah  bagaimana hukum  Islam  memberikan  perhatian serius  terhadap  persoalan  perlindungan harta  kekayaan  dan  juga akal manusia. Hal ini tampak nyata dari digolongkannya  perlindungan  terhadap harta  dan  akal  ke  dalam  kebutuhan- kebutuhan  yang  bersifat dharuriyat
(pokok)  yang  terdiri  dari  lima  elemen penting,  yakni:  agama  ( al-Din ),  jiwa ( al-Nafs ), akal ( al-‘Aql ), harta ( al-Mal ) dan keturunan (al-Nasl). Kelima elemen  tersebut  merupakan  aspek pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam. Dengan  demikian,  keberadaan  syari’at Islam di samping bertujuan memberikan  perlindungan  terhadap agama,  jiwa,  dan  keturunan,  juga ditujukan  memberikan  perlindungan terhadap  akal  dan  harta  sebagai  bagian dari aspek pokok kebutuhan daruriyat . Untuk  lebih  jelasnya,  dalam konteks  negara  Indonesia,  perspektif hukum  Islam  yang  dapat  digunakan dalam  melihat  kedudukan  dan  status hukum hak kekayaan intelektual adalah dapat  dilihat  dalam  fatwa  yang dikeluarkan oleh Majelsi Ulama
Indonesia  (MUI)  Nomor:  1/MUNAS
VII/MUI/5/2005  tentang  Perlindungan
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2015 yang  didasarkan  atas  respon  terhadap sejumlah persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan maraknya kasus pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  kasus- kasus tersebut, Majelis Ulama
Indonesia  memandang  bahwa  dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual  telah  sampai  pada  tingkat kemadharatan,  pelanggaran  tersebut telah  merugikan  dan  membahayakan banyak pihak, terutama para pemegang hak,  negara  dan  masyarakat  secara umum. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia  kemudian  memandang  perlu untuk  menetapkan  fatwa tentang  status
hukum  Islam  mengenai  hak  kekayaan intelektual, agar bisa dijadikan pedoman  bagi  umat  Islam  dan  pihak- pihak  yang  memerlukannya.  Fatwa tersebut  memberikan  penjelasan  yang cukup  jelas  terkait  dengan  persoalan hak  kekayaan  intelektual  dalam  sudut pandang hukum Islam.
Perbuatan  pelanggaran  hukum hak  kekayaan  intelektual  seperti  kasus pembajakan  hak  cipta,  merek  dagang dan  lain  sebagainya  dipandang  oleh hukum sebagai Islam sebagai perbuatan merugikan orang lain. Hal ini kemudian  dipertegas  dengan  kaidah ushuliah bahwa:
ُلاَزُ ي ُرَرَّضلا
“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan” (Al-Fadani, t.th.,: 257).
Mengacu  pada  kaidah  tersebut maka segala bentuk kemadharatan baik yang  menimpa  diri  sendiri  maupun orang  lain  adalah  harus  dihilangkan. Kaidah  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikehendaki  Allah  Swt  di  dalam  al- Qur’an surat al-A’raf ayat 56:
ُهوُعْدٱَو اَهاحََٰلْصاإ َدْعَ ب اضْرَْلْٱ  افِ اوُداسْفُ ت  َلََو
اًعَمَطَو  اًفْوَخ ۚ َنا م  ٌبيارَق  اَّللَّٱ  َتَْحَْر  َّناإ َياناسْحُمْلٱ “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya  dengan  rasa  takut  (tidak akan  diterima)  dan  harapan  (akan dikabulkan).  Sesungguhnya  rahmat Allah  amat  dekat  kepada  orang-orang yang berbuat baik ” (Q.S. al-A’raf: 56).
Dalam  konteks  pelanggarana  hak kekayaan  intelektual,  maka  bentuk kemadharatannya  direduksi  sebagai bentuk  kerugian  yang  dialami  oleh orang  lain  karena  adanya  pelanggaran hukum yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu kemadharatan tersebut berdasarkan kerangka  metodologi  hukum  Islam haruslah  dihindarkan  sebisa  mungkin. Usaha menghindari kemadharatan tersebut  salah  satunya  adalah  dengan jalan memberikan perlindungan hukum hukum kepada hak kekayaan intelektual.  Perlindungan  hukum  ini akan memberikan kerangka pengendalian  bagi  timbulnya  berbagai persoalan  pelanggaran  hukum  hak kekayaan intelektual sehingga kemadharatan yang dimungkinkan timbul  dari  pelanggaran  hak  kekayaan intelektual bisa diminimalisir.
Paradigma  ini  sesuai  dengan  kehendak syari’at  dalam  usahanya  mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk  menyelamatkan  harta  dalam konteks  hak  kekayaan  intelektual,
Islam memberikan perlindungan melalui kerangka Maqoshid al- Syari’ah yaitu memelihara harta kekayaan ( hifdz al-Maal ) dan memelihara akal ( hifdz al-‘Aql ) sebagai bagian dari kebutuhan pokok ( daruriyat ).  Dalam  kaitan  ini  secara tegas Islam telah memberikan perangkat  aturan  dalam  menjalankan urusan muamalah seperti tidak diperbolehkannya melakukan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kecurangan,  memalsukan  barang,  dan lain  sebagainya.  Dalam  konteks  hak kekayaan intelektual
adalah terlarangnya tindakan pembajakan atau memalsukan  hasil  karya  orang  lain,
menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut  tanpa  seizin  pemiliknya,  dan lain-lain. Selain itu memberikan perlindungan  terhadap  hasil  olah  fikir manusia  dinilai  menjadi  sesuatu  yang sangat  urgen  bagi  kehidupan  saat  ini. Dengan  demikian  prinsip  berkaitan dengan kerangka Maqoshid al-Syari’ah sebagai  formulasi  perlindungan  hukum hak kekayaan intelektual sejalan dengan prinsip dan asas dasar perekonomian  Islam  yang  menjadi kebutuhan bersifat mendesak ( daruriyyat )  sebagai  upaya  menjaga
harta kekayaan dan memberikan perlindungan  hukum  terhadap  hasil kreatifitas akal manusia dalam menghasilkan karya intelektual.

## KESIMPULAN
Formulasi  perlindungan  hukum  hak kekayaan  intelektual  dalam  kerangka Maqoshid  as-Syari’ah merujuk  pada adanya  substansi  kemaslahatan  yang terkandung  di  dalam  hak  kekayaan
intelektual. Kemaslahatan tersebut dapat  diidentifikasi  dari  adanya  unsur kemanfaatan  ( al-Manfaat )  berkaitan dengan melekatnya fungsi dan kegunaan  hak  kekayaan  intelektual yang  dihasilkan  bagi  kepentingan kehidupan  manusia.  Selain  itu  sebagai sebuah harta kekayaan, maka legitimasi atas  hak  kekayaan  intelektual  di dalamnya  mengikat  terhadap  aspek kepemilikan seseorang berkaitan dengan adanya justifikasi nash
pelarangan  memakan  harta  orang  lain dengan  jalan  yang  bathil.  Maka  untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual  sebagai  jalan  yang  tidak dibenarkan  di  dalam  mendapatkan harta  kekayaan,  rumusan  mengenai perlindungan  hak  kekayaan  intelektual menjadi  bagian  kemaslahatan  yang bersifat dhoruriyat di dalam pengembangan  hukum  Islam  berkaitan dengan  perlindungan  terhadap  harta
( hifdz  al-Maal )  dan  perlindungan terhadap  akal  manusia  ( hifdz  al-‘Aql ) sebagai  hasil  cipta  dan  karsa  manusia yang  telah  bertranformasi  menjadi harta  kekayaan  intelektualitas  manusia yang  di  dalamnya  memiliki  hak perlindungan hukum.

## DAFTARPUSTAKA
Akbar, F. A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  di  Indonesia.
JOM: Jurnal Fakultas Hukum , III (2), 1–15.
Al-Fadani,  A.  A.-Q.  M.  Y.  I.  I.  (t.th.). Al-Fawaid  Al-Janiyyah .  Beirut:  Dar  al- Rasyid.
Asri,  D.  P.  B.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Bagi
Produk  Kreatif  Usaha  Kecil  Menengah  di  Yogyakarta. Jurnal  JH  Ius  Quia
Lustum , 27 (1), 130–150. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7
Asy-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah . : Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah.
Djubaedillah,  M.  D.  dan  R.  (2003). Hak  Milik  Intelektual:  Sejarah,  Teori  dan Pratkteknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Huda, N. (2008). Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis . Jakarta: Kencana.
Hulaify, A. (2014). Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai  Harta  Kekayaan  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Al  Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah , 1 (1), 21–35.
Imaniyati, N. S. (2010). Media Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni. Jurnal Media Hukum , 17 (1), 162–176.
Margono, S. (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Nuansa Aulia.
Maulidi.  (2015).  Maqasid  Syariah  Sebagai  Filsafat  Hukum  Islam:  Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. Jurnal Al-Mazahib , 3 (1), 1–19.
Mawardi, A. I. (2010). Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari’ah dari konsep ke pendekatan . Lkis.
Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  S.  (2015).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Upaya Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  di  Era  Pasar  Bebas  Asean. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum , 24 (2), 164–178.
Qardhowi, Y. (2003). Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai . Pustaka Mizan.
Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual ( HaKI ) dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Muqtasid , 2 (1), 39–56.
Sofyarto,  K.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  atas Pengetahuan  Tradisional  Terhadap  Perolehan  Manfaat  Ekonomi. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 149–162.
Syarifudin, A. (1999). Ushul Fiqh . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Syarifudin, A. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana.
Syufa’at.  (2013).  Implementasi  Maqasid  Al-Shari’ah  dalam  Hukum  Ekonomi Islam. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , 23 (2), 143–166.
Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke  Dalam  Hukum  Nasional. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , XII (2), 177–192.
Zein, S. E. M. (2005). Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana.