## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Praktek

## Penegakan Hukum
Dita Rosalia Arini 1
1 Peneliti dan Konsultan Hukum, Konsultan Hukum dan Keadilan 241,, Alamat Jalan Golo UH 3 No.1185A, Kota Yogyakarta, Kode Pos 55161, E-mail :  konsultanhukum241@gmail.com
Abstract— The content that contained in article 14 of the Corruption Act related to law enfocement is a legal corridor that must be condered in its implementation. The issue that will be raised is how does article 14 of the Corruption Act against the Law Enforcement Practices Exist? The method used in this journal is the normative juridicial method. The results of the study indicate that the existance of the regulations containd in the provisions of article 14 is a limiter and determinant of whether other criminal acts can be tried as a criminal act of corruption, so that not all criminal acts must be resolveds by corruption trial.
Keywords — : Law Enforcement, Criminal Law, Corruption

## I. PENDAHULUAN
Pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  melalui  tahapan  dan mekanisme  legislasi  yang  dilakukan  oleh  badan  legislatif  bersama  eksekutif.  Tujuan  pembentukan  suatu peraturan  dikodifikasi  dalam  bentuk  perundang-undangan  ialah  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum. Pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  memuat  nilai-nilai  yang berlandaskan  pada  nilai filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Selain  itu,  memuat  suatu  peraturan  kedalam bentuk  suatu  perundang- undangan  ialah  untuk  memudahkan  para  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  penegakan  hukum  di Indonesia.  Salah  satu  peraturan  yang  di  kodifikasi  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  ialah mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam suatu perundang-undangan yang diatur terpisah diluar KUHP sehingga dalam praktek penegakan hukumnya diperlukan sesuatu yang khusus dalam mengimplementasikannya.
Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tindak pidana korupsi kian meningkat baik dari jumlah kasus  hingga  nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  turut  meningkat.  Tindak  pidana  korupsi  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  gerak  dan  kewenangan  masyarakat  terutama  para  pejabat pemerintahan  yang memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  kian  meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara tentunya harus segera  ditindak  tegas  oleh  aparat penegak  hukum untuk memberantas perbuatan melawan hukum

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
tersebut.  Dalam  rangka  penegakan  hukum,  harus  diperhatikan  berbagai  peraturan  perundang-  undangan yang  memiliki  titik  singgung  dengan  perbuatan-perbuatan  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  tindak pidana  korupsi  tersebut,  misalnya  Undang-Undang  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi,  perdagangan, perbankan, pajak dan lain sebagainya. 1 Adanya tindak pidana lain atau pengenaan sanksi  pidana  terhadap suatu  perbuatan  yang  diatur  oleh  undang-undang  yang  beridiri  sendiri tentunya  memiliki  unsur-unsur yang harus dipenuhi, begitu juga terhadap tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang yang berdiri sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut juga dapat dikenakan dengan  perbuatan  tinda  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  Jo Undang-Undang  No.31  tahun  1999  dengan  syarat  adanya  muatan  Pasal  14  undang-undang  tindak  pidana korupsi dalam Undang- Undang yang berdiri sendiri tersebut, sehingga tidak selamanya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara dapat serta merta dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi.
Pada  praktiknya,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya  mendakwa  dengan  menerapkan undang-undang  tindak  pidana  korupsi  terhadap  tindak  pidana  lain  misalnya  terhadap  tindak  pidana perbankan atau bahkan terhadap perbuatan melawan hukum yang berasal dari hubungan keperdataan serta dari  bidang  hukum  administrasi  tanpa  memperhatikan  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  pidana terhadap tindak pidana korupsi tersebut betul-betul terpenuhi atau tidak. 2 Oleh sebab itu, terhadap perbuatan tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri harus memperhatikan penafsiran dari Pasal 14  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut.  Di  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  menyatakan  bahwa  “ setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  undang-undang  yang  secara  tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, berdasarkan muatan pasal 14 dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  juga  digunakan  untuk  mengadili  suatu  perbuatan pidana  pada  tindak  pidana  lain  seperti  tindak  pidana  pajak,  tindak  pidana  perbankan  atau  lainnya  selama ketentuan dalam Pasal  14 tersebut  betul-betul dapat  dibuktikan keberadaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka  ruang  lingkup  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  Bagaimanakah  Eksistensi  Pasal  14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum?
1 Irfani,” Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tinda Pidana Perbankan” , Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, , Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 hlm. 994
2 Muhammad Adiguna Bimasakti, onrechtmatig overheidsdaad oleh Pemerintah dari sudut Pandang Udang-Undang Admiistrasi Pemerintahan . Jurnal Hukum Peraturn, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018, hlm.231-242.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif yang mana penelitian normatif ini melakukan kajian-kajian  berbagai  kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  yang  positif  dengan  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  mengkaji  dan  melakukan  analisis  dengan  berbagai  literatur  hukum,  peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primernya  adalah  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  upaya  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  dan menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan pidana seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang terbukti melakukannya.  Terhadap perbuatan  tindak  pidana  korupsi,  di Indonesia  sendiri  mengaturnya  dalam  suatu  undang-undang  khusus  diluar  KUHP.  Permasalahan  dalam menafsirkan  unsur-unsur  yang  dimuat  dalam  undang-  undang Tindak Pidana Korupsi masih sering terjadi kekeliruan sehingga berdampak pada penerapan hukum dan kepastian hukumnya. Subjek hukum yang diatur dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut  tidak  hanya  berkaitan  dengan  subjek  hukum manusia  sebagai  individu  tetapi  juga  mengatur  mengenai  individu  yang  memegang  suatu  jabatan  dalam pemerintahan  yang  artinya  selaku penyelenggara  pemerintahan  termasuk  juga  subjek  hukum  korporasi. 3 Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana korupsi umumnya dimuat di dalam muatan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut TIPIKOR). Unsur-unsur dalam muatan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR seringkali digunakan sebagai pasal untuk mendakwa setiap orang yang diduga melakukan perbuatan korupsi. Muatan unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan oerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1000.000.000 ( satu miliar rupiah).
3 Firman Wijaya, Pengadilan korupsi Teori dan Praktik, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008, hlm.1

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Jika melihat muatan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diuraikan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam  Pasal  tersebut  antara  lain:  setiap  orang,  secara  melawan  hukum,  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  Pada  rumusan  delik  Pasal  2  ayat  1  tersebut  termasuk  delik  formil-materil maka  harus  dibuktikan dahulu  perbuatannya dan akibatnya apakah ada kausalitas sebagai  unsur pokok dalam perbuatan melawan hukum pidana. Seseorang dapat dikenai sanksi dan dipidana atas perbuatan korupsi apabila telah memenuhi unsur-unsur  dalam  Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang  TIPIKOR  tersebut.  muatan  melawan  hukum  dalam muatan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR tersebut sama dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal-pasal  lain  dalam  undang-  undang  tindak  pidana  lainnya,  yakni  adanya  perbuatan  melawan  hukum formil  dan  perbuatan  melawan  hukum  materil. 4 Dikarenakan  muatan  Pasal  2  ayat  1  adalah  delik  formil- materil maka diperlukan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si  pengelola  keuangan  negara  tersebut  dengan  dengan  terjadinya  akibat  berupa  kerugian  keuangan  negara dan  begitupun  sebaliknya,  kerugian  keuangan  negara  tersebut  semata-mata  ada  dan  disebabkan  karena terjadinya perbuatan melawan hukum oleh si pengelola keuangan negara.
Unsur  perbuatan  melawan  hukum  dalam  muatan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  TIPIKOR setelah dikeluarkannya SEMA menjadi perbuatan melawan hukum formil dan materil. Disamping perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, perbuatan tersebut juga tercela dan terkutuk di dalam kehidupan masyarakat. Pencelaan tersebut dijadikan dasar guna menentukan sifat jahatnya perbuatan pidana  tersebut.  Selain  itu,  terkait  dengan  hubungan  antara perbuatan  melawan  hukum  keperdataan  dan hukum  administrasi  dengan  timbulnya  kerugian  keuangan  negara  dan  hubungannya  dengan  perbuatan melawan  hukum  dalam  hukum  pidana,  menurut  Mudzakkir,  yang  merupakan  ahli  hukum  pidana menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada  5  kategori  perbuatan  tersebut  dapat  dilihat  dari  sudut  sikap  batinnya antara lain: 5
4 Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 No.1 September 2020
5 Dr.Mudzakkir,S.H.,M.H dalam Pendapat Hukum Penerapan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 (analisis hukum pidana penerapan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan hubungan kontrak pengadaan barang dan jasa), Yogyakarta, 24 November 2021, hlm.23

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
1) Itikad baik: yakni dilihat dari sikap batinnya apakah memiliki itikad yang baik untuk mentaati hukum Tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan hukum;
2) Itikad tidak baik: sikap batinnya tidak baik untuk mentaati huku, dan perbuatannya tidak sesuai dengan hukum, tetapi perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum lebih lanjut;
3) Itikad  buruk:  yakni  sikap  batinnya  buruk  atau  beritikad  buruk  melakukan  perbuatan  yang melanggar hukum  dan  perbuatan  tersebut  berakibat  timbulnya  kerugian  karenanya,  tetapi masih  dalam  domain hukum  keperdataan  atau  hukum  administrasi  yang  dapat  dikenai  sanksi  dalam  bidang  keperdataan atau sanksi administrasi;
4) Itikad  buruk  yang  kriminal:  perbuatan  yang  dialkukannya  dengan  beritikad  buruk  yang  melawan hukum  administrasi  atau  dalam  budang  hukum  keperdataan  tersebut  ternyata  sebagai  perbuatan persiapan  utuk  melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  maka  setelah melawan  hukum  keperdataan  atau administrasi  tersebut  dilanjutkan  dengan  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan  yang  diniati  atau yang dituju;
5) Itikad  kriminal:  adanya  niat  jahat  atau mens  rea guna  melakukan  perbuatan  pidana  dengan  cara melakukan perbuatan melawan hukum administrasi atau melakukan perbuatan hukum keperdataan.
Melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 24 Julli 2006 lalu dalam perkara Nomor 003/ PUU-IV/ 2006 yang mana juga mempersoalkan frasa kata “ dapat” yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni  “ setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  di pidana paling singkat 4 ( empat) tahun dan paling lambat 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar rupiah).”
Lingkup hukum administrasi umumnya bersifat publik karena melibatkan aparatur pemerintah dalam tindakan  hukumnya.  Keputusan  pejabat  pemerintah  dalam  rangka belid atau vrijsbestuur maupun  diskresi justru menjadi ajang perdebatan akademik guna menjadi alasan penolakan  ataupun  justifikasi  pemidanaan. 6
6 Amin Sapto Saputro. Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang , Indonesia Governance Journal Volume 05 No.01 April 2022, hlm. 454-464

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Hal  ini  dikarenakan  adanya  keterlibatan  aparat  pemerintah  yang  dianggap  melakukan  perbuatan  melawan hukum atau bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang yang nantinya kriteria dari penyalahgunaan atau perbuatan  melawan  hukum  tersebut  dijadikan  penetepan  untuk  dikualifikasi  sebagai  perbuatan  melawan hukum pidana korupsi. Artinya harus dipahami  betul bagaimana  yurisdiksi dari hukum administrasi dengan yurisdiksi  hukum  pidana  khususnya  tindak  pidana  korupsi. 7 Perdebatan  terkait  kriteria  atau  perdebatan yurisdiksi  antara  Hukum  Administrasi  Negara  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  terlepas dari  ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Muatan  unsur  melawan  hukum  dan menyalahgunakan  wewenang  menjadi  perdebatan  apakah  seharusnya  masuk  pada  yurisdiksi  perbuatan melawan  hukum  administrasi  atau  memang  yurisdiksi  nya  hukum pidana  korupsi.  Hal  ini  menjadi  penting karena akan berdampak terhadap proses hukum dan putusan hakim.
Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata “dapat” pada muatan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tentunya  menimbulkan  dampak  hukum  yakni berarti  secara  diam-diam  pada  prakteknya  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengubah  hukum materiil menjadi hukum  formil  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  lahirnya  putusan-putusan pengadilan  yang  menjadikan Pasal 2 ini menjadi melawan hukum formil. Perbuatan melawan hukum formil  yang  dilahirkan  dari  akibat adanya penetapan putusan inkonstitusional tersebut menjadikan melawan hukum yang termuat pada Pasal 2 tersebut identic dengan melawan hukum administrasi yakni melawan hukum administrasi keuangan negara yang  artinya  ini  tidak  sesuai  dengan  doktrin  hukumnya.  Karena  pada  dasarnya,  melawan  hukum  yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) tersebut menjadikan seolah-olah melawan hukum pidana korupsi sama dengan melawan hukum formil dan melawan hukum formil sama dengan melawan hukum administrasi. 8 Meskipun seiring  dengan  perkembangan  hukumnya,  saat  ini  sudah  terlihat  muatan  melawan  hukum  yang  termuat adalah  melawan hukum formil-materil. Disamping perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang perbuatan  tersebut  juga  tercela  atau  terkutuk  oleh  masyarakat,  pencelaan  inilah  menjadi  dasar  untuk menentukan sifat jahatnya perbuatan pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan atau keuangan negara dan dilakukan oleh pengelola keuangan kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, subjek hukum yang ditujukan pada
7 Kevin D.Zega, Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara, MaPPI FH UI, diakses pada April 2022
8 Suhendar dan Kartono, Kerugian Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, Jurnal Surya Kencana Satu Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pasal  2  ayat  (1)  ini  adalah  Pegawai  Negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  diberikan  kewenangan untuk  mengelola  keuangan  negara.  Karena  Pasal  2  ayat  (1)  ini  memiliki  hubungan  kausalitas  antara perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengelola  keuangan  negara  dengan  terjadinya  akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut  yakni akibat  berupa kerugian keuanagan negara dan sebaliknya bahwa kerugian keuangan negara tersebut semata-mata terjadi karena disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh si pengelola keuangan negara tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  antara  perbuatan  melawan  hukum  keperdataan  atau  perbuatan melawan  hukum  administrasi  dengan  adanya  akibat  hukum  berupa  kerugian  keuangan  negara  dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi, maka dapat dilihat dengan sudut pandang sikap batin si pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Lalu bagaimana domain perbuatan melawan  hukum  keperdataan  dengan  melawan  hukum  pidana  korupsi? Dalam  perbuatan  melawan  hukum tentunya  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bidang  hukum  dan  menjadi  domain  dari  bidang  hukum  yang bersangkutan.  Kasus  yang  paling  sering  terjadi  ketika  melibatkan  korporasi. Dalam  suatu korporasi maka berlaku  hukum  keperdataan  dan  berlaku  pula  undang-undang perseroan  terbatas.  Ketika  terdapat  dugaan adanya  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  maka  dalam  suatu  korporasi  berlaku  hukum  korporasi  dan diselesaikan  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sebagai  kekuasaan  tertinggi  dan  RUPS yang  nantinya  akan  menentukan  akan diselesaikan melalui mekanisme seperti apakah,  artinya perbuatan melawan hukum  dalam  domain hukum  perdata ataupun administrasi  tidak serta merta dapat  menggerakan hukum  pidana  sehingga  menjadi  perbuatan  melawan  hukum  pidana.  Seperti  halnya,  suatu  BUMN dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  tentunya  pasti  akan  melibatkan  banyak  perjanjian  bisnis  dengan rekan bisnisnya, apabila terjadi sengketa dalam kegiatan bisnis tersebut para subjek hukum yang bersengketa harus menyelesaikannya berdasarkan mekanisme keperdataan karena hubungan hukum yang terjadi berawal dari perjanjian yang merupakan domain hukum perdata sehingga meskipun ada dugaan kerugian akibat dari hubungan tersebut, haruslah melalui mekanisme keperdataan dan internal korporasi tersebut, hukum pidana berkedudukan  sebagai ultimum  remedium sehingga  tidak  diperkenankan  memasuki  area  privat  suat korporasi  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  overkriminalisasi.  Suatu  perbuatan  melawan  hukum dalam  hukum  perdata  ataupun  dalam  hukum  administrasi  tentu  saja  dapat  menjadi  perbuatan  melawan hukum  pidana  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  hal  ini  khususnya  tindak  pidana korupsi.  Namun,  tidak  semua  perbuatan  melawan  hukum  administrasi  ataupun  perdata  yang  merugikan keuangan  negara  sebagai  perbuatan  pidna  korupsi.  Disinilah  peran  aparat  penegak  hukum  untuk  dapat menentukan  dan  mengkualifikasi  suatu  kasus  hukum  apakah  ia  masuk  dalam  domain  hukum  perdata, apakah masuk

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
domain hukum administrasi atau domain hukum pidana korupsi, sehingga kedepannya tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. contoh dari penerapan bahwa perkara perdata yang tidak dapat dipidanakan adalah kasusnya  Eks  Direktur  Pertamina  Karen  Agustiawan  yang  divonis  lepas  oleh  Mahkamah  Agung  karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum perdata yakni terkait dengan business judgement rule. Contoh lainnya adalah kasus uang fee bumi putra yang juga tidak terbukti sebagai  perbuatan  melawan  hukum  pidana  korupsi  namun  adapula  kasus  uang fee yang  dipidanakan  yakni kasusnya  JASINDO  yang  terbukti  bersalah  dan  tebukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  diatas merupakan  perbuatan-perbuatan  dalam  domain  hukum  perdata  yang  di  proses  melalui  mekanisme  hukum pidana  dengan  undang-undang  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  ada  juga  kasus  perbuatan  melawan  hukum dalam  bidang  hukum  administrasi  yang  dipidanakan  dan  umumnya  berkaitan  dengan  penyelenggara pemerintahan seperti kasusnya  hidayat  yang  ditangkap  oleh  KPK  di  ternate,  hal-hal  yang  seharusnya  dapat diselesaikan  secara  administratif  karena  memang  merupakan  domain  hukum  administrasi  justru  di  proses melalui mekanisme hukum pidana sehingga dengan demikian seringkali penegakan dan penerapan hukum di Indonesia  melakukan  pelanggaran  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  asas-asas  melawan  hukum dalam hukum perdata dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 9
Hal  ini  tentunya  menjawab  hubungan  perbuatan  melawan  hukum  perdata  dan  perbuatan  melawan hukum  administrasi  kaitannya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  tindak  pidana  korupsi.  Bahwa  masing- masing  bidang  hukum  sudah  ada  domain  hukumnya  dan  mekanisme  proses  hukum  yang  sesuai  dengan domain  hukumnya.  Penerapan  hukum  pidana  tidak  dapat  diterapkan  tanpa  adanya  batasan.  Segala  bentuk perbuatan  penyelenggara  pemerintah  dalam  melakukan  kebijakan  publik  atau  membuat  kebijakan  publik dan  dijalankan  dengan  itikad  baik  tentunya  tidak  dapat  dikriminalisasi  begitupun  sebaliknya  dan  berlaku pula terhadap domain hukum perdataLahirnya undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur dan dimuat secara  khusus  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  tersendiri  memberikan  gambaran  bahwa  tindak pidana  korupsi  termasuk  dalam  tindak  pidana  yang  luar  biasa  dan  harus  diatasi  dan  diatur  secara  khusus diluar  KUHP.  Namun,jika  dilihat  dalam  penerapan  dan  penegakan  hukum  yang  terjadi,  aparat  penegak hukum terutama KPK memiliki kewenangan yang tampak begitu luas dan nyaris tanpa adanya check and
9 Nicken Sarwo Rini , Penyalahgyunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 No.2 Juni 2018.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
balances atau  control  terhadap  pelaksanaannya.  Dalam  diskusi  singkat  dengan  ahli  hukum  pidana Mudzakkir,  juga  mengatakan  bahwa  kewenangan  yang  terdapat  pada  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  ini  berlebihan  dan  membuka  peluang  terjadinya  pemberian  wewenang  yang berlebihan  kepada  aparat  penegak  hukum. 10 Selain  itu,  konstruksi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terkesan tidak adil. Jika melihat beberapa tahun belakangan, ada beberapa kasus yang  sebelumnya  tidak  masuk  kedalam  ranah  Tindak  Pidana  Korupsi  justru  dipaksakan  untuk  diproses  di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Salah  satu  kasus  yang  menarik  perhatian  public  ialah  kasus  dari  PT Chevron  Pacific  Indonesia  yang  pada  dasarnya  merupakan  kasus  Lingkungan  hidup,  namun  oleh  aparat penegak  hukum  justru  dikesampingkan  dan  dipaksakan  untuk  diselesaikan  dalam  ranah  Tindak  Pidana Korupsi.  Disinilah  peran  dari  Pasal  14  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memuat  ketentuan bahwa  “ setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku etentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” artinya eksistensi dari Pasal 14 harus diperhatikan karena pasal 14 ini menjadi salah satu penentu apakah suatu tindak pidana lain tersebut yang diatur dalam Undang-Undang lain  itu  dapat  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi  apabila  dalam  Undang-  Undang  lain  tersebut mengatur mengenai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut.
Dalam  beberapa  Undang-Undang  lain  seperti  yang  dialami  oleh  PT  CPI  diatas,  pelanggaran dalam bidang  lingkungan  hidup  harus  dapat  diselesaikan  secara  umum  dan  dalam  Undang-Undang  Lingkungan Hidup  juga  tidak  mengatur  muatan  yang  ada  dalam  Pasal  14  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut.  Tidak  hanya  terkait  lingkungan  hidup,  tetapi  sering  juga  perbuatan  pidana  dalam  tindak  pidana perbankan dan tindak pidana asuransi dikualifikasi menjadi tindak pidana korupsi terlebih jika para subjek hukumnya  atau  para  pihaknya  merupakan  BUMN/BUMD  yang  tentunya  memiliki  keterkaitan  dengan negara. Selain itu, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak boleh dilakukan secara ragu-ragu, hal ini dikarenakan penegakan hukum harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Yang menjadi unsur ada tidaknya korupsi dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah ada atau tidaknya kerugian negara  yang  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu.  Merujuk  pada  berbagai  penegakan  hukum  terhadap perbuatan  pidana  yang
10 Tulisan dalam https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi diakses pada 22 Desember 2021

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
seharusnya diselesaikan dalam pidana umum tetapi justru diselesaikan sebagai tindak pidana korupsi artinya kedudukan dan eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menjadi penting sebagai penentu apakah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau diselesaikan dalam peradilan tindak pidana  korupsi  atau  hanya  diselesaikan  sebagai  tindak  pidana  umum.  Muatan  dalam  Pasal  14  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi ini akan selalu dihubungankan dengan perbuatan pidana lain yang dianggap berpotensi dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara. Namun pada prinsipnya, tidak semua yang salah harus  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Muatan  yang  ada  dalam  Pasal  14  Undang-Undang Tindaka  Pidana  Korupsi  ini  sebagai  penentu  dan  tentunya  memegang  teguh  asas lex  specialis  systematic derogate  lex generali dan  jika  melalui  penafsiran a  contrario sudah  sangat  jelas  bahwa  Pasal  14  sebagai pasal yang dapat menentukan dapat berlaku atau tidak. 11
Eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penegakan hukumnya  akan  memunculkan  dualisme  pemberlakuan  Undang-Undang.  Selain  itu,  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  14  ini  juga  sebagai  pembatas  dari  pemberlakuan  UndangUndang Tindak  Pidana  Korupsi tersebut sehingga koridor hukum dari asasnya harus diperhatikan. Jika suatu aturan yang khusus dibenturkan dengan  aturan  khusus  lainnya,  maka  berlaku  asas Systematische  Specialiteit atau  kekhususan  yang sistematis  yakni  ketentuan  pidana  yang  bersifat  khusus  apabila  pembentuk  undang-undang  memang bermaksud  untuk  memberlakuan  ketentuan  tersebut  sebagai  suatu  ketentuan  pidana  yang  memiliki  sifat khusus  atau  bersifat  khusus  dari  khusus  yang  telah  ada. 12 Keberadaan  Pasal  14  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  ini  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  asas  kekhususan  yang  sistematis  tersebut  yakni sebagai sarana untuk membatasi dan mencegah adanya tumpeng tindih penerapan asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian tidak serta- merta suatu perbuatan melawan  hukum dalam bidang  pidana selalu berlaku pelanggaran  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Eksistensi  dan  kedudukan  dari  ketentuan  Pasal  14  yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berisi pengembangan asar dari lex specialis derogate legi  generali  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  yakni  menyatakan  bahwa  diberlakukan penerapan Undang-Undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses
11 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional , CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 45
12 Irfani, “ Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan ” , Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 5

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
penegakan hukumnya. 13 Adanya asas kekhususan sistematis seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 14 tentunya  memiliki  tujuan  dan  sebagai  suatu  bentuk  upaya  untuk  menjustifikasi  suatu  perbuatan  tersebut secara kuantitatif dan kualitatif atas efisiensi penerapan norma hukumnya dapat terwujud dengan maksimal dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  sebagaimana  sesuai  dengan  cita- cita  dari  penegakan  hukum  itu sendiri.

## IV. KESIMPULAN
Asas  hukum  merupakan  jantung  dari  suatu  peraturan  hukum,  muatan  yang  terdapat  dalam  suatu asas hukum  merupakan formulasi  dari pikiran dasar  yang mendasari suatu  norma hukum  yang di  kodifikasi  ke dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Pada  praktik  penegakan  hukum  yang  terjadi  di  Indonesia, seringkali terjadi dualisme penegakan hukum yang berakibat pada ketidak pastina hukum. Suatu perbuatan pidana  dapat  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi  harus  memerhatikan  unsur-unsur  yang  dimuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kedudukan Pasal 14 Undang-Undang  Tindak  Pidana  korupsi  menjadi  penting  karena  dalam  pasal  tersebut  memuat  ketentuan bahwa suatu tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang lain dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila  dalam  Undang-Undang  tersebut  menyatakan  hal  tersebut  adalah  tindak  pidana  korupsi  yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan  demikian, hadirnya  ketentuan  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  menunjukan  bahwa  tidak semata-mata  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  mengjangkau  semua  produk  perundang- undangan  lain  sehingga  segalanya  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara  atau  kewenangan  pemerintah dapat  secara  serta-merta  dikenakan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi penting sebagai factor penentu apakah perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  lain  dapat  dikenakan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi atau tidak.
13 Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi” , Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021 hlm.7

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Atmasasmita,  Romli, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional ,  Bandung:  CV Mandar Maju, 2004.
Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta: Pasc asarjana FH Universitas Indonesia, 2003 Djojodiharjo, M.A Mogeni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradya Paramita, 1982 E.  Sapardjaja,  Komariah, Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2013. Fuady,  Munir, Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer  (selanjutnya  disebut  Munir Fuady II) cet.2, Bandung: PT Citra Aditya, 2005
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Hafidz Arsyad, Jawade, Korupsi Dalam Perspektif HAN , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. O.S  Hiariej,  Eddy, Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum  Dslam  Hukum  Pidana, Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2009
Ridwan, Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Pustaka, 2010
Wijaya, Firman, Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik , Jakarta: Penaku, 2008

## B. Jurnal
Ahmad Muchlis, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara yang Kecil Dalam MEwujudkan Keadilan” Fiat Justisia Journal Law Volume 10 Issue 2, April-June 2016. Ali  Maulida,  dkk,  “ Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia  dan  Pidana  Islam” Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.08, No 1, Mei 2020.
Bagio  Kadaryanto.  “ Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Tiga  Periode Pemerintahan  di Indonesia ”. Jurnal Hukum Respublica 1, no. 2 (2011): 1-18.
Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  “ Asas  Lex  Specialis  Systematis  Dan  Hukum  Pidana  Pajak”, Jurnal Penelitian  Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1 Maret 2021
Husin  Wattimena,  “ Perkembangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Masa  Kini  dan  Pengembalian  Kerugian Keuangan Negara” , Jurnal Tahkim Vol. XII, No.2, Desember 2016. Irfani,” Grey  Area  Antara  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  Tinda  Pidana  Perbankan” ,  Jurnal  Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011
Irfani,  “ Penerapan  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Tindak  Pidana  Dibidang Kehutanan ”, Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember  2016

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Lakso  Anindito , “ Lingkup  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pembuktian  Kesalahan  Dalam  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Inggris  dan  Prancis ”  Jurnal  Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
Lilik Mulyadi, “ Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak  Pidana Korupsi Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dihubungkan  Dengan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003” Artikel Badilum Mahkamah Agung, 2014 Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi” , Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10,  Juli- Desember 2021 Mudzakkir,  “ Pengadilan  tindak  Pidana  Korupsi:  Tindak  Pidana  Biasa  Penanganannya  Luar  Biasa (Corruption  Court:  Common  Crime  With  Extreaordinary  Reduction)”, Jurnal  Legislasi  Indonesia, vol.8 No. 2, Juni 2011
Nurfaqih  Irfani,  “ Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis  Dan  Les  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  Dan Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi  Hukum”, Jurnal  Legislasi  Indonesia,  vol.
16,No.3, September 2020
Purwadi  Joko  Santoso,  “ Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan Wewenang” Jurnal JURIS Vol.2, No. 01, 2021.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001