## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Model Kolaborasi antar Stakeholder dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan: Studi Kasus pada Pilkada Serentak DIY 2020
Model of Collaboration between Stakeholders in Creating Environmentally Friendly Elections: A Case Study in the 2020 Yogyakarta Simultaneous

## Regional Elections
Sri Sulastri 1 , Laras Lingganingrum 2 , Annisa Risky Ramadan 3 ,Tyas Hadi Angesti 4 , Widiyastuti Setiabudi 5 , Ridho Al-Hamdi 6
1,2,3,4,6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia
Email Korespondensi: sri.sulastri.isip20@mail.umy.ac.id
Diterima: 22 Agustus 2022 Direvisi:  6 Desember 2022 Disetujui: 30 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.332
Abstrak: Penyelenggaraan pemilu selalu berkonotasi pada perebutan jabatan dan kekuasaan, tetapi tidak memperhatikan  aspek  lingkungan.  Padahal  lingkungan  merupakan  hal  yang  penting  dalam keberlangsungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  pemilu  harus  menerapkan  konsep  pemilu  ramah  lingkungan. Namun,  pasca  Pilkada  Serentak  belum  mencerminkan  pemilu  ramah  lingkungan  tetapi  menimbulkan sampah  visual.  Dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  maka    memerlukan  kolaborasi  antar stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari model kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder sebagai upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  dianalisis menggunakan Qualitative Data Analysis Software Nvivo 12 Plus . Hasil penelitian ini adalah dalam proses tatap muka antar stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar stakeholder terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  bahwa  model  kolaborasi  yang  dijalankan  oleh stakeholder belum  efektif  dan  efisien  serta  model kolaborasi yang dijalin adalah non -formal. Oleh karena itu, peneliti mengajukan bentuk kerja sama dengan perjanjian  formal  dan  model  kolaborasi  menurut  Ansel  dan  Gash  (2007)  serta  merekomendasikan mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilu Ramah Lingkungan serta menjadi rujukan dalam proses penyelenggaraan kampanye di Indonesia.
Kata Kunci: Model Kolaborasi, Pemilu Ramah Lingkungan, Sampah Visual.
Abstract:  The  holding  of  elections  usually  connotes  the  struggle  for  office  and  power  but  does  not  pay attention  to  environmental  aspects.  Even  though  the  environment  is  important  in  survival.  Therefore, elections  must  apply  the  concept  of  environmentally  friendly  elections,  however,  post-Simultaneous Regional  Elections  have  not  reflected  environmentally  friendly  elections  but  caused  visual  waste. Therefore, this study aims to find a model of collaboration carried out by stakeholders as an effort to create environmentally friendly elections. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach and analyzed using the Nvivo 12 Plus Qualitative Data Analysis Software. The result of this study is that in the face-to-face process between stakeholders have different roles and do not yet have the same perspective regarding the issue of environmentally friendly elections. Then in building trust between  stakeholders  there  are  obstacles  in  communication,  so  that  it  becomes  an  obstacle  to  the

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
collaboration process. The conclusion of this study is that the collaboration model run by stakeholders has not  been  effective  and  efficient  and  the  collaboration  model  established  is  non-formal.  Therefore, researchers propose forms of cooperation with formal agreements and collaboration models according to Ansel  and  Gash  (2007)  and  recommend  encouraging  the  government  to  issue  laws  governing Environmentally  Friendly  Elections  and  become  a  reference  in  the  process  of  organizing  campaigns  in Indonesia.

## Keywords: Collaboration Models, Green Election, Visual Trash

## Pendahuluan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DIY diselenggarakan pada awal bulan Desember 2020 (Kurniawan, 2020). Pilkada serentak ini merupakan cerminan dari pemilu di Indonesia (Sintani et al., 2020). Sebagai unsur kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya terlihat dari kuantitas penyelenggaraan  Pilkada,  melainkan  juga  melihat  aspek  kualitas  seperti  aspek  lingkungan (Nugraha,  2019). Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  pemilu  ramah  lingkungan  perlu  untuk dilakukan agar tidak mencemari lingkungan hidup (Amrurobbi, 2021). Pemilu ramah lingkungan memiliki  arti  aktivitas  demokrasi  yang  bertujuan  menciptakan  kedaulatan  rakyat  dengan memperhatikan  aspek  lingkungan  dan  mengusahakan  minimnya  dampak  buruk  terhadap lingkungan. Menurut Baharuddin Kamba, aktivis sosial DIY pasca Pilkada belum mencerminkan pemilu  ramah  lingkungan  tetapi  menimbulkan  sampah  visual (Mustaqim,  2021). Salah  satu penyebabnya  adalah  adanya  kampanye  politik  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  negara  yang demokratis (Hernimawati et al., 2019).
Kampanye  politik  merupakan  kegiatan  bersifat  persuasif  yang  dikemas  dalam  bentuk verbal  dan  visual (Ridwan,  2015). Kampanye  dapat  berupa  pengumpulan  masa,  kampanye langsung, dan iklan serta pemasangan baliho dengan berbagai pesan politik (Yandra et al., 2022). Namun,  dalam  pelaksanaannya  kampanye  politik  justru  menimbulkan  permasalahan  baru  yaitu memunculkan adanya sampah visual. Hal ini karena banyaknya poster, banner , baliho, stiker, dan alat peraga kampanye serta iklan politik yang dipasang tidak sesuai etika. Sehingga berakibat pada merusak keindahan kota dan hilangnya nilai artistik serta komunikatif yang ada.  Lebih jauhnya, sampah  visual  kampanye  berpotensi  meningkatkan  penumpukan  sampah  di  DIY (Amrurobbi, 2021). Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan aturan pemasangan APK yang dijelaskan  dalam  Peraturan  KPU  No.  23  tahun  2018  tentang  Kampanye.  Berdasarkan  data  dari Bawaslu di Kabupaten Sleman DIY tahun 2020 ditemukan sebanyak 2.649 pelanggar alat peraga kampanye (Kukuh, 2020).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  mendorong stakeholder yang  memiliki  kepentingan terhadap pemilu untuk menanggulangi permasalahan sampah visual pasca Pilkada dengan tujuan terciptanya  pemilu  ramah  lingkungan.  Bawaslu  dan  KPU  memiliki  peran  penting  dalam berjalannya pelaksanaan pemilu. Selain itu diperlukan juga NGO sebagai pendukung Pemerintah melancarkan jalannya pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu KISP. KISP merupakan singkatan dari  Komisi  Independen  Sadar  Pemilu  yang  bergerak  dalam  nilai  kepemiluan  dan  demokrasi (KISP, 2019) . KISP berperan dalam pemantauan tahapan kampanye Pilkada DIY 2020. Salah satu upaya  yang  dilakukan  KISP  adalah  meningkatkan  kesadaran  mengenai  kepemiluan  dengan mendorong isu ramah lingkungan (KISP, 2021).
Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait model kolaborasi antara stakeholder dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu yang  meneliti  terkait  pemilu  ramah  lingkungan  dapat  ditemui  dalam  sejumlah  penelitian,  salah satunya  penelusuran  menggunakan  analisis  bibliometrik  VOSviewer  dengan  menganalisis  32 penelitian terdahulu bereputasi tinggi. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 1. Analisis Bibliometrik VOSviewer Sumber: Bibliometrik VOSviewer
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  dapat  diketahui  bahwa  penelitian  terahulu  menfokuskan kajian  pada  topik election,  environmental  politics,  political  ideology, dan political  system. Selanjutnya,  di  klaster  yang  berbeda  penelitian  sebelumnya  hanya  menfokuskan  kajian  pada political geography, green movement , dan political parties . Dengan demikian, minim penelitian yang mengkaji tentang konsep green election, green campaign, dan zero waste politicts . Padahal penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  upaya-upaya stakeholder dalam  upaya menciptakan  pemilu  yang  ramah  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengisi  kekosongan  penelitian  dengan  memfokuskan  kajian  pada  model  kolaborasi  yang dilakukan  oleh stakeholder. Penelitian  ini  juga  memiliki  urgensi  bagi  dunia  perpolitikan  dan kepemiluan yaitu untuk menciptakan politik lingkungan yang lebih baik sebagaimana dalam buku Green  Constitution menjelaskan  bahwa  “Masa  Depan  Pemilu  Indonesia  ini,  Konsep  Konstitusi hijau sangat mungkin menjadi pijakan pelaksanaan pemilu” Alasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) telah mengatur perlunya penciptaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak masyarakat.
Landasan  teori  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  kolaborasi  dari  tinjauan collaborative  governance .  Menurut  Ansell  dan  Gash (2007), menjelaskan  bahwa collaborative governance meliputi  semua  institusi  pemerintahan  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik (Saksono, 2020). Collaborative governance dapat diartikan sebagai kerja sama antar stakeholder dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menyelesaikan permasalahan publik (Ansell, 2007) . Selain  itu, collaborative governance disebut  sebagai  pengaturan  pemerintahan  yang  terdiri  dari beberapa  lembaga  yang  terlibat  langsung  dengan  para stakeholder non negara  dalam  proses pembuatan  kebijakan  kolektif  formal,  berorientasi  pada  konsensus  dan deliberative guna tercapainya implementasi kebijakan publik (Islamy, 2018).
Model Ansel dan Gash merupakan model kolaborasi yang memiliki empat variabel yaitu kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan,  dan  proses  kolaborasi.  Variabel-variabel tersebut memiliki sub variabel yaitu face to face dialogue , trust building , commitment to process , shared  understanding ,  dan intermediate  outcome (Habibah,  2021) .  Variabel  proses  kolaborasi merupakan  inti  dari  model  ini.  Sedangkan  variabel  kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  dan kepemimpinan  merupakan  variabel  pendukung  yang  memberikan  peran  penting  dalam  proses kolaborasi.
1. Kondisi awal

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sebuah  organisasi  sangat  menentukan  dasar  tingkat  kepercayaan,  konflik,  dan  peluang serta tantangan dalam kolaborasi.
2. Desain kelembagaan
Desain kelembagaan berfungsi sebagai aturan dasar dalam berkolaborasi.
3. Kepemimpinan
Kepemimpinan berfungsi sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan  memudahkan  peneliti  dalam  menganalisis  lebih  detail  terkait  model  kolaborasi  antar stakeholder dalam  upaya  menciptakan  pemilu  ramah  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu DIY, KISP dan KPU DIY (Anggara, 2019). Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi dua yaitu  data  primer  dan  sekunder. Pertama ,  data  primer  didapatkan  dengan  cara  melakukan wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ).  Wawancara  yang  peneliti  lakukan  adalah  dengan membuka  obrolan  dengan  narasumber  melalui  media chatting aplikasi WhatsApp untuk menetapkan  waktu  wawancara.  Pertama,  wawancara  dengan  Ketua  Bawaslu  DIY  yang dilaksanakan  secara offline pada  tanggal  16  Juni  2022  di  Kantor  Bawaslu  DIY.  Sedangkan wawancara  yang  kedua  dilakukan  dengan  Koordinator  Umum  KISP  yang  dilaksanakan  pada tanggal 25 Juni 2022 secara offline di Taman Langit Resto. Peneliti juga melakukan wawancara dengan KPU DIY sebagai pihak penyelenggara pemilu yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 secara offline di Kantor KPU DIY.
Kedua , data sekunder didapatkan dengan cara desk study terhadap kajian terdahulu yang memiliki  kesamaan  topik  dengan  model  kolaborasi  pemerintah  dan  NGO  dalam  menciptakan pemilu  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berupa  artikel  dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Data  yang  didapatkan  kemudian  dianalisis melalui proses interactive model. Dalam melakukan kegiatan analisa ini, yang pertama peneliti lakukan  adalah  menyusun  reduksi  hasil  wawancara  setiap  narasumber  yang  kemudian  peneliti analisis menggunakan teori model kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), dilanjutkan dengan pengolahan data penelitian menggunakan software Nvivo 12 Plus.
Setelah masing-masing reduksi hasil wawancara dianalisis, selanjutnya peneliti melakukan penggabungan hasil analisis tersebut menjadi satu untuk kemudian diambil kesimpulan. Setelah dilakukan hal tersebut, peneliti menguji dengan menggunakan teori  model kolaborasi Ansell dan Gash (2007) untuk mendapatkan kesimpulan dari temuan yang peneliti dapatkan. Sehingga  secara keseluruhan, data yang sudah peneliti dapat dibagi ke dalam tiga tahap analisa yaitu melakukan reduksi data untuk tetap berada pada fokus penelitian, melakukan display data  untuk  menyajikan data  secara  deskriptif, terakhir menganalisisnya secara komprehensif  untuk menarik kesimpulan atas  kolaborasi  dua instansi.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor Pengaruh Proses Kolaborasi Antar Stakeholder 1. Starting Condition (Kondisi Awal)
Pada  tahap  kondisi  awal  dalam  relasi  antar stakeholder, masing-masing  aktor  memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan yang baik dalam kolaborasi yang dijalankan. Dari stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY memiliki latar belakang dan peran yang berbeda. Dengan demikian, power resources  imbalance ,  sejarah  konflik, institutional  design, dan facilitative  leadership akan mempengaruhi kinerja pemangku kepentingan dalam berkolaborasi.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
a. Power Resources Imbalance
Dalam  poin power  resources  imbalance apabila stakeholder tidak  memiliki  kapasitas organisasi, status, atau sumber daya yang baik untuk berpartisipasi dengan pemangku kepentingan lainnya  maka  akan  menyebabkan  proses  kolaboratif  rentan  untuk  dimanipulasi (Bustomi  et  al., 2022).
Tabel 1. Peran masing-masing Stakeholder Stakeholder Peran Bawaslu DIY Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu  serta  melakukan  pengawasan  jalanan  proses penyelenggaraan pemilu. KISP Melakukan kampanye media sosial terkait nilai kepemiluan dan demokrasi, melakukan pemantauan pemilu serta mengupayakan kesadaran kepemiluan masyarakat. KPU DIY Lembaga  penyelenggara  pemilu  dan  pemilihan,  tidak  hanya fokus  pada  aturan  perundang-undangan  tetapi  berupaya memperkuat demokrasi melalui proses pemilu.
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  peran  antar stakeholder . Namun, ketiganya terdapat tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik.

## b. Sejarah konflik
Sejarah konflik  antara aktor  yang terlibat  dalam  sebuah kepentingan dapat  menghambat atau justru mendukung kolaborasi antar stakeholder (Amelia Novita, 2018). Bawaslu DIY, KISP, dan  KPU  DIY  memiliki  catatan  konflik  yang  terjadi  selama  berkolaborasi.  Berdasarkan  hasil wawancara pihak Bawaslu DIY merasa sangat beruntung dapat berkolaborasi dengan KISP karena menganggap KISP merupakan sebuah lembaga yang baik dari segi pengetahuan, data riset yang aktual,  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Namun,  terdapat  perbedaan  pendapat  dari pihak KISP yang menyatakan bahwa  kendala yang terjadi selama berkolaborasi yang disebabkan minimnya  komunikasi.  Sedangkan,  hambatan  yang  dirasakan  oleh  pihak  KPU  DIY  adalah hambatan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dilaksanakan  pada  masa  pandemi Covid-19 sehingga adanya regulasi yang harus disesuaikan atau dipertimbangkan.

## c. Facilitative Leadership
Proses  pelaksanaan  sampai  evaluasi,  KPU  DIY  memiliki  peran  yang  sangat  penting sebagai aktor utama penyelenggaraan Pilkada DIY 2020 terutama dalam hal regulasi pemilu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan KISP yang menyatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU belum menyentuh  perihal  teknis-teknis  pemilu  ramah  lingkungan  sehingga  KISP  hanya  melakukan strategi mengembangkan perundang-undangan serta menjadi agenda bersama.

## d.  Institutional Design
Proses kolaborasi dapat dianggap sukses apabila melibatkan semua pemangku kepentingan yang sadar tentang masalah  yang didiskusikan. Sebagaimana  yang dijelaskan oleh  Gray (1989) menyatakan  bahwa  suksesnya  kolaborasi  tergantung  pada  luasnya  keterlibatan  pemangku kepentingan  dalam  memandang  permasalahan.  Adapun  pihak  yang  terlibat  dalam  proses kolaborasi dalam isu penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY yang dilatar belakangi oleh perbedaan peran dan memiliki kesamaan tujuan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Analisis Indikator Collaborative Governance Menurut Ansel dan Gash (2007)
a. Analisis Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)
Collaborative  governance dibangun  melalui  dialog  secara  langsung  antar  pemangku kepentingan  yang  terlibat (Ismail  et  al.,  2020). Proses  yang  dilakukan  berorientasi  pada  proses mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi (Astari et al., 2019). Dialog yang  dilakukan  secara  tatap  muka  langsung  juga  bertujuan  meminimalisir  antagonisme  dan disrespect dari antar stakeholder (Garvera et al., 2021) . Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan tiga  narasumber  yaitu  Bawaslu  DIY,  KISP,  dan  KPU  DIY  memiliki  perspektif  berbeda  terkait peluang  dan  keuntungan  dalam  proses  tatap  muka.  Berikut  analisis  data  terkait  peluang  dan keuntungan dapat diuraikan melalui data di bawah ini.
Gambar 2. Analisis Peluang dari Dialog Tatap Muka
Berdasarkan  gambar  di  atas,  diketahui  bahwa  tiga  narasumber  memiliki  sudut  pandang yang  berbeda  dari  hasil  identifikasi  peluang  dalam  upaya  menciptakan  pemilu  yang  ramah lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bawaslu yakni pencopotan pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh para partai politik. Kegiatan ini dibantu bersama Satpol PP DIY dalam merapikan sampah visual pemilu. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak KISP yakni berupa seminar tentang kampanye digital dan manfaat penggunaan media massa pada saat kampanye pasangan calon  kandidat. Sementara itu, upaya  yang dilakukan oleh pihak KPU yakni  melakukan  perbaikan  terhadap  sistem  pelaksanaan  pemilu  serta  memberikan  edukasi- edukasi terkait kampanye terhadap partai politik.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kemudian,  dari  analisis  peluang  di  atas  maka  akan  diperoleh  keuntungan  oleh  masing- masing stakeholder . Keuntungan dari internal Bawaslu lebih mengarah pada pengawasan jalannya kampanye  yang  akan  berjalan  dengan  lancar  dengan  minimnya  sampah  pemilu.  Kemudian, internal  KISP  lebih  mengarah  pada  masifnya  sosialisasi  kampanye  melalui  media online . Sedangkan, internal KPU lebih mengarah lahirnya regulasi yang mengatur tentang pemilu ramah lingkungan, agar proses jalannya kampanye dapat berjalan dengan baik.
Pada  indikator face  to  face  dialog ¸  Bawaslu  dan  KISP  pernah  mengadakan  pertemuan melalui zoom meeting . Namun, pembahasan yang terjadi yaitu seputar anti politik uang dan berita hoax pada  saat  jalannya  rangkaian  pemilu.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  dalam  indikator face to face dialogue belum berjalan secara baik. Karena, ketiga stakeholder belum ada sensitivitas dan kesepahaman serta negosiasi terkait isu pemilu yang ramah lingkungan.  Hal ini dikarenakan dalam  pelaksanaan  pemilu,  lingkungan  belum  menjadi  salah  satu  aspek  yang  diutamakan melainkan hanya berfokus pada kekuasaan dan perebutan jabatan.

## b. Analisis Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Pada  indikator trust  building dalam  proses  kolaborasi  tidak  hanya  terbatas  pada  upaya negosiasi (Sulaiman,  2021). Melainkan  juga  upaya  saling  membangun  kepercayaan  antara pemangku  kepentingan.  Dalam  proses  ini  membutuhkan  komitmen  yang  kuat  sehingga  dapat menciptakan hasil kolaborasi (Rahmawati, 2016). Hal  yang dapat  dilakukan untuk  membangun kepercayaan  yaitu  dengan  menjalin  komunikasi,  kolaborasi  secara  langsung,  melakukan perjanjian, dan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Proses ini menjadi acuan yang harus ditekankan kepada stakeholder agar mencapai hasil kolaborasi yang baik (Yasintha, 2020). Berikut analisis data terkait trust building dapat diuraikan melalui data di bawah ini.

## Gambar 4. Analisis Trust Building
Berdasarkan hasil olah data Nvivo, dapat diketahui bahwa dalam membangun kepercayaan antar stakeholder memiliki  kendala  dalam  berkomunikasi.  Kendala  tersebut  disebabkan  karena jalannya  Pilkada  Serentak  DIY  2020  bersamaan  dengan  pandemi Covid-19 .  Karena  sebelum adanya  pandemi  Covid-19  kerja  sama  yang  dilakukan  seperti  pemantauan  dan  pengawasan terhadap  jalannya  pemilu  di  DIY  serta  seminar  edukasi  terhadap  partai  politik  berjalan  dengan lancar.  Namun,  setelah  adanya  pandemi,  aktivitas  yang  biasa  dilakukan  mengalami  berbagai kendala. Oleh karena itu, dalam proses membangun kepercayaan, ketiga stakeholder memerlukan komunikasi dalam bentuk kerja sama secara langsung seperti perjanjian secara formal MoU untuk tercapainya  sebuah  tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  indikator trust  building atau  membangun  kepercayaan  ketiga stakeholder dalam  berkolaborasi  belum menjalankan komunikasi dengan baik.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## c. Analisis Commitment to Process (Komitmen terhadap proses)
Komitmen  dapat  dibangun  dalam  proses  mencapai  kepentingan  bersama  melalui  rasa kepemilikan  bersama  antar stakeholder (Rahmawati,  2021) . Maka  dapat  disimpulkan  bahwa semakin banyak kelompok yang terlibat dalam proses kolaborasi maka semakin kuat juga untuk mencapai  keberhasilan bersama. Selain itu, komitmen dalam kolaborasi  merupakan bagian dari hasil proses face to face dialogue dan trust building (Gunawan, 2020) . Dalam penelitian ini teknis, sosialisasi,  regulasi,  dan  digitalisasi  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  menciptakan komitmen. Berikut analisis data terkait komitmen terhadap proses dapat diuraikan melalui data di bawah ini.
Gambar 5. Analisis Commitment to Process
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses membangun komitmen atau proses  kolaborasi  bersama stakeholder memiliki  kendala  yang  berbeda. Pertama, upaya  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  DIY  dalam  menciptakan  pemilu  ramah  lingkungan  adalah  membuat sistem  pengalokasian  sampah  visual  akibat  pelanggaran  alat  peraga  kampanye.  Upaya  ini memberikan  dampak  pada  berkurangnya  alat  peraga  kampanye  yang  tidak  sesuai  dengan  etika pemasangan  APK.  Kemudian,  upaya  yang  sedang  dilakukan  oleh  pihak  KISP  adalah  membuat rancangan sebuah website terkait edukasi pemilu yang ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai media kampanye digital bagi pasangan calon kandidat. Sementara itu, Upaya yang telah dilakukan oleh KPU adalah melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan terhadap aspek lingkungan.

## d. Analisis Shared Understanding (Membangun Kesepahaman Bersama)
Dalam  konteks  penelitian  ini,  para stakeholder harus  paham  terkait  pemahaman  konsep dari  pemilu  ramah  lingkungan.  Sehingga  menghasilkan  komunikasi  dan  kolaborasi  yang  untuk menciptakan pemilu ramah lingkungan. Pemahaman bersama dapat dibangun melalui identifikasi masalah. Stakeholder harus  dapat  memahami  cita-cita  yang  menjadi  tujuan  menyelesaikan masalah  bersama (Budiarti,  2020). Berikut  analisis  data  terkait  berbagi  kesepahaman  dapat diuraikan melalui data di bawah ini.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Gambar 6. Analisis Shared Understanding
Berdasarkan  hasil  analisis  data  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  identifikasi  masalah  dari pihak  Bawaslu  adalah  permasalahan  teknis.  Oleh  karena  itu,  dalam  membangun  kesepahaman bersama  Bawaslu  condong  pada  upaya  kolaborasi  secara  langsung  di  lapangan  dengan menggandeng stakeholder yang terkait. Kemudian, pihak KISP mengidentifikasi adanya masalah dalam pemasifan informasi. Oleh karena itu, pihak KISP lebih merekomendasikan adanya bentuk jalinan kerja sama dan komunikasi secara intens antar stakeholder. Sedangkan, dari pihak KPU mengidentifikasi masalahnya berada pada regulasi yang mengatur terkait jalannya pemilu. Oleh karena itu, pihak KPU merekomendasikan adanya  FGD untuk  mencapai kesepahaman bersama dan membentuk sebuah regulasi pemilu ramah lingkungan.
e. Analisis Intermediate Outcomes (Hasil Jangka Menengah)
Intermediate outcomes disebut juga hasil kritis yang terjadi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam membangun kepercayaan (Molla et al., 2021). Selain itu, intermediate outcomes merupakan  lanjutan  dari  proses  kolaborasi  yang  terwujud  dalam  bentuk output dari  proses kolaborasi.  Dalam konteks  penelitian ini, melibatkan Bawaslu  DIY, KISP, dan KPU DIY  yang menghasilkan model kolaborasi yang belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses tatap muka antar stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar stakeholder terdapat kendala dalam komunikasi,  sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Sehingga  model  kolaborasi  yang  terjalin  selama  ini  adalah  bentuk  kolaborasi  yang non -formal sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak. Dengan demikian, bentuk kerja sama yang tepat dilakukan oleh ketiga stakeholder adalah perjanjian formal karena lebih tepat dilakukan dalam  kasus  pemilu  yang  sifatnya  momentum.  Maka  dalam  sebuah  kolaborasi  sangat membutuhkan  komunikasi  baik  secara  formal  maupun  non-formal  untuk  mendukung  adanya kesinambungan dan saling mengisi peran satu  sama lain untuk  memperkuat  kemampuan dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan.

## Model Ajuan Kolaborasi dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  maka  peneliti  mengajukan  model  kolaborasi berdasarkan teori Ansel dan Gash (2007) yang tepat untuk menjalankan kolaborasi. Berikut model ajuan kolaborasi yang peneliti ajukan, antara Bawaslu DIY dan KISP dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar. 7 Model Ajuan Kolaborasi antara Bawaslu DIY dan KISP dalam Menciptakan Pemilu yang Ramah Lingkungan
Hasil  kajian  riset  ini,  menghasilkan  ajuan  model  kolaborasi  berdasarkan  teori Collaborative  Governance menurut  Ansel  dan  Gash (2007) yang  peneliti  nilai  tepat  untuk diterapkan  oleh  pemangku  kepentingan  dalam  melakukan  kolaborasi  dalam  menciptakan  atau mengupayakan pemilu yang ramah lingkungan seperti model yang tampak pada gambar 7 di atas. Adapun Pertama , dalam proses face to face dialogue atau tahap tatap muka, Bawaslu DIY, KISP, dan KPU melakukan pertemuan bersama untuk melakukan pembagian peran dan mengidentifikasi permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kampanye dan pemilu. Dengan  adanya  identifikasi  permasalahan  tersebut  maka  dibutuhkannya  solusi  untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang pemilu ramah lingkungan.  Karena pada Peraturan Perundang-undangan pemilu sekarang belum ada peraturan yang mengatur tentang pemilu ramah lingkungan. Selain itu, juga melakukan peninjauan kembali pada Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye. Oleh karena itu, dalam tahap ini KPU berperan penting untuk melahirkan kebijakan pemilu ramah lingkungan.
Kedua , pada tahap trust building membangun kepercayaan maka dilakukannya perjanjian formal  dengan  adanya  MoU  antar stakeholder agar  saling  terikat.  Kemudian  melakukan  FGD untuk menjalankan kolaborasi serta melakukan sosialisasi ke Partai Politik dengan menggandeng Dinas  Lingkungan  Hidup  DIY  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  isu  lingkungan  dan peringatan akan pencemaran lingkungan. Ketiga, pada tahapan commitment to process atau proses komitmen  maka melakukan kolaborasi dengan Panwascam untuk ikut serta dalam memberikan punishment kepada  Partai  Politik  yang  melakukan  pelanggaran  kampanye  dan  berkolaborasi dengan  Dinas  Kominfo  DIY  dalam  membentuk website yang  akan  dikelola  oleh  KISP  dan Bawaslu  yang  bertujuan  untuk campaign di  media  digital.  Keempat,  pada  tahap shared understanding atau  berbagi  kesepahaman,  para stakeholder perlu  melakukan  monitoring  dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa ketercapaian kolaborasi dan melihat progres serta kendala dalam berkolaborasi. Sehingga dalam tahap intermediate outcomes atau hasil dapat menghasilkan model kolaborasi yang efektif dan efisien dijalankan oleh para stakeholder .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kesimpulan
Pada kajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa model kolaborasi yang telah dilakukan oleh stakeholder dalam penelitian ini yaitu Bawaslu, KISP, dan KPU belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses tatap muka antar stakeholder memiliki peran  yang berbeda-beda dan belum  memiliki  perspektif  yang  sama  terkait  isu  pemilu  ramah  lingkungan.  Kemudian  dalam membangun kepercayaan antar stakeholder terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan  proses  kolaborasi.  Sehingga  model  kolaborasi  yang  terjalin  selama  ini  adalah  bentuk kolaborasi yang non -formal sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak.  Maka dalam sebuah kolaborasi sangat membutuhkan komunikasi baik secara formal maupun non -formal untuk  mendukung  adanya  kesinambungan  dan  saling  mengisi  peran  satu  sama  lain  untuk memperkuat kemampuan dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Oleh karena itu, peneliti  mengajukan  bentuk  kerja  sama  dengan  perjanjian  formal  dengan  dilakukannya  MoU karena  lebih  tepat  dilakukan  dalam  kasus  pemilu  yang  sifatnya  momentum.  Peneliti  juga mengajukan  model  kolaborasi  berdasarkan  teori  dari  Ansel  dan  Gash  yang  tepat  untuk menjalankan  kolaborasi.  Rekomendasi  peneliti  dalam  kasus  ini  adalah  mendorong  Pemerintah untuk  mengeluarkan Undang-undang dan kebijakan  yang mengatur tentang pemilu  yang  ramah lingkungan tidak hanya fokus pada pemenangan calon saja. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan Pemerintah dalam menjalankan pemilu di tahun selanjutnya.

## Ucapan Terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada  Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  dan  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  yang  telah memberikan pendanaan terhadap penelitian ini. Penulis juga mengucapkan  terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pendamping yang telah  memberikan  dukungan  terhadap  program  ini,  serta  narasumber  yang  berkenan  untuk memberikan diwawancarai dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Amelia  Novita,  A.  (2018).  Collaborative  Governance  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di
Kawasan Pertambangan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 4 (1), 27–35. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4
Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang : Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual : Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations . 4 (2), 66–78. Anggara, D. S. (2019). Modul Metode Penelitian (S. Anwar (ed.)). UNPAM PRESS. Ansell, C. and A. G. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 .
Astari,  M.  M.,  Mahsyar,  A.,  &  Parawangi,  A.  (2019).  Kolaborasi  Antarorganisasi  Pemerintah Dalam  Penertiban  Moda  Transportasi  Di  Kota  Makassar  (Studi  Kasus  Kendaraan  Becak Motor). JPPM: Journal of Public Policy and Management , 1 (1), 1–8. Bappeda DIY. (2020). Pengelolaan Sampah Pekerjaan Umum . Http://Bappeda.Jogjaprov.Go.Id/. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=77
Budiarti,    novi  yulia.  (2020).  Peran  Public  Relationsdalam  Meningkatkan  Citra  Lembaga PendidikanThe Public Relations.
Sustainability (Switzerland) , 4 (1), 1–9.
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl- 20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887- 9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884- z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.p hp/IJAST/article
Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di  Kota  Bandung. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi , 13 (Vol.  13  No.  1),  48–64. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037
Fairuza,  M.  (2017).  Kolaborasi  antar  Stakeholder  dalam  Pembangunan  Inklusif  pada  Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ). Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume , 5 (3), 1–13.
Garvera, R. R., Arifin, F. S., Fazrilah, A. N., Galuh, U., Cijeungjing, K., & Mandiri, D. (2021).
Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa . 8 , 502–513.
Gunawan.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Upaya  Merespon  Pengaduan  Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar …. Publika . https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/33502 Habibah,  E.  N.  (2021). COLLABORATIVE  GOVERNANCE:  Konsep  &  Praktik  dalam Pengelolaan Bank Sampah . Pustaka Rumah C1nta.
Hernimawati, H., Asyar, Y., Faridhi, A., & Yandra, A. (2019). Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang  Disabilitas  Tuna  Grahita  Pada  Pemilihan  Umum  2019  Di  Provinsi  Riau.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (31), 11–20.
https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7802 Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi . CV Budi Utama. Ismail, B. R., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman  Kumuh  di  Kota  Tanjungpinang  2018  (Studi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di Kelurahan Kampung Bugis). Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 1 (2), 49–58.
KISP. (2019). Tentang KISP . KISP-Id.Org. https://kisp-id.org/tentang/ KISP.  (2021). PEMILU  RAMAH  LINGKUNGAN,  TANGGUNG  JAWAB  SIAPA? Kisp-Id.Org. https://kisp-id.org/10/2021/kegiatan/pemilu-ramah-lingkungan-tanggung-jawab-siapa/ Kukuh.  (2020). Ribuan  Pelanggaran  Pilkada  di  DIY,  Tak  Ada  yang  ke  Pidana .  Gatra.Com. https://www.gatra.com/news-497500-politik-ribuan-pelanggaran-pilkada-di-diy-tak-ada- yang-ke-pidana.html
Kurniawan, B. (2020). Pilkada Serentak, Tiga Kabupaten di Yogyakarta Buka Pendaftaran Hari Ini . https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25718036/pilkada-serentak- tiga-kabupaten-di-yogyakarta-buka-pendaftaran-hari-ini
Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (2), 140–148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790
Mustaqim, Y. (2021). Banner Iklan dan Kampanye Pilur di Sleman Berpotensi Timbulkan Sampah Visual .  Harianmerapi.Com.  https://www.harianmerapi.com/news/pr-401503985/banner- iklan-dan-kampanye-pilur-di-sleman-berpotensi-timbulkan-sampah-visual Nugraha,  I.  (2019). Bagaimana  Isu  Lingkungan  dalam  Pemilu  2019?  Begini  Hasil  Riset  CSIS . Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/bagaimana-isu-lingkungan- dalam-pemilu-2019-begini-hasil-riset-csis/
Nurhanisah,  Y.  (2021). Batas  Alat  Peraga  Kampanye  di  Pilkada  2020 .  Indonesiabaik.Id. https://indonesiabaik.id/infografis/batas-alat-peraga-kampanye-di-pilkada-2020
Rahmawati.  (2021).  Collaborative  Governace  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui Pengembangan  Desa  Perempuan  Indonesia  Maju  Mandiri  (Desa  PRIMA)  di  Yogyakarta. IJPA-The Indonesian
Journal of Public Administration , 7 (2), 2021. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex
Rahmawati, A. (2016). Kolaborasi Antar Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Nelayan Di Perairan Pacitan, Wonogiri Dan Gunungkidul. PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi , 5 (2), 1–17. http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/68

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 218-230 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Ridwan,  M.  (2015).  Komunikasi  Politik  dan  Diplomasi  Berbasis  Kearifan  Lokal  dalam  Masa Kampanye  Pemilukada  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2011. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 12 (2), 123. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2906 Saksono,  H.  (2020).  INNOVATION  HUB :  MEDIA  KOLABORASI  MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 . Sintani, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Kaderisasi Dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai  Politik  (Studi  Dpd  Partai  Nasional  Demokrat  Seram  Bagian  Barat  2019). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 75. https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848 Sudirman,  F.  A.,  Basri,  M.,  Huda,  K.,  &  Upe,  A.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Sebagai  Upaya  Pencapaian  Sustainable
Development Goals (SDGs). Neo Societal , 5 (4), 381–394.
http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/14500
Sulaiman,  A.  L.  (2021).  Proses  Kolaborasi  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Melalui  Program Kota  Tanpa  Kumuh  (  Kotaku  )  di  Kota  Bandung  (  Studi  Kasus :  Kelurahan  Tamansari Kecamatan Bandung Wetan ). Majalah Media Perencana , 2 (1), 1–23. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10
Yandra,  A.,  Faridhi,  A.,  &  Husna,  K.  (2022).  Demokrasi  di  Tengah  Pandemi  COVID-19.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 70–84. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.255
Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di
Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 1.
https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219