## PEMBERIAN SANKSI BERJENJANG
SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN CIVIC DISPOSITION BERUPA SIKAP JUJUR DAN DISIPLIN PADA SANTRI (STUDI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN)
Dewi Ayu Ningsih, Winarno, Muhammad Hendri Nuryadi Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta E-mail: ningsih_99@student.uns.ac.id , winarno.ppknuns@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  pelaksanaan    pemberian  sanksi berjenjang sebagai upaya membangun civic disposition sikap jujur dan disiplin; dan 2)  tingkat  kejujuran  dan  kedisiplinan  santri  antara  santri  yang  pernah  menerima sanksi  berjenjang  dengan  santri  yang  tidak  menerima  sanksi  berjenjang.  Metode yang  diguakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen dan angket. Wawancara dilakukan terhadap pengasuh,  pengurus  dan  santri.  Observasi  terhadap  pengurus  ketika  pemberian sanksi berjenjang dan pemberian pemahaman mengenai karakter kewarganegaraan terhadap santri. Studi dokumen terhadap data pelanggaran  yang dilakukan santri, tata tertib pesantren, jenis pelanggaran dan sanksi, daftar kegiatan dan foto ketika pemberian  sanksi  berjenjang.  Angket  berupa  tingkat  kejujuran  dan  kedisiplinan santri. Pengujian validitas data memakai trianggulasi data dan metode. Analisis data memakai  model  analisis  interaktif.  Simpulan  hasil  penelitian:  1)  pelaksanaan pemberian  sanksi  berjenjang  sesuai  dengan  prosedur  pemberian  sanksi  yaitu:  a) hukuman  diberikan  sesuai  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  santri;  b) hukuman diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kesan positif bagi  santri;  c)  pemberian  hukuman  harus  memperhatikan  dampak  yang ditimbulkan. 2) tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri antara santri yang pernah menerima  sanksi  berjenjang  dengan  yang  tidak  menerima  sanksi  berjenjang berbeda. Santri yang pernah menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kejujuran dan kedisiplinan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang.
Kata Kunc i: Sanksi Berjenjang, Civic Disposition , Jujur, Disiplin

## Abstract
This study aims to determine: 1) the implementation of tiered sanctions as an effort to build civic disposition in the form of honesty and discipline; and 2) the level of honesty  and  discipline  of  students  between  students  who  have  received  tiered sanctions and students who have not received tiered sanctions. This research is a descriptive  qualitative  research.  Collecting  data  using  interviews,  observations, document  studies  and  questionnaires.  Interviews  were  conducted  on  caregivers, administrators and students. Observation of the administrators when giving tiered sanctions and providing an understanding of the citizenship character of students. Document  studies  on  data  on  violations  committed  by  students,  boarding  school rules, types  of violations  and sanctions, list  of  activities and photos when giving tiered sanctions. Questionnaire in the form-of the level of honesty and discipline of
students. Testing the validity of the data using the data triangulation analysis model and method  triangulation. Data analysis uses an interactive analysis  model.  The conclusions  of  the  research  are:  1)  the  implementation  of  tiered  sanctions  is  in accordance with the procedures for providing sanctions, namely: a) punishments are given according to the level of violations committed by students; b) punishment is given based on mutual agreement and has a positive impression on the santri; c) the  provision  of  punishment  must  take  into  account  the  impact.  2)  the  level  of honesty  and  discipline  of  students  between  students  who  have  received  tiered sanctions  and  those  who  have  not  received  tiered  sanctions  are  different.  Santri who  have  received  tiered  sanctions  have  a  lower  level  of  honesty  and  discipline when compared to students who have not received tiered sanctions.
Keywords: Tiered Sanctions, Civic Disposition, Honest, Discipline

## PENDAHULUAN
Banyaknya permasalahan yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan membuat  sumber  daya  manusia menjadi  kurang  berkualitas,  terlebih lagi diketahui bahwa jumlah penduduk  di  Indonesia  yang  banyak menjadikan pendidikan kurang merata di setiap daerahnya. Untuk itu, usaha yang dapat dilakukan sehingga dapat  mewujudkan  potensi  manusia yang memadai dan  berkarakter diperlukannya pendidikan yang kuat. Pendidikan  yang  diajarkan  bukan semata-mata hanya digunakan sebagai  sarana  untuk  menyalurkan ilmu  pengetahuan  melainkan  juga sebagai sarana pembentukan karakter. Karakter seseorang harus ditamamkan sejak dini karena apabila karakter ditanamkan sejak dini maka karakter tersebut memiliki kecenderungan  untuk  lebih  mudah dibentuk. Menurut Muhammad Alhadika,  dkk  (2021:  149)  keadaan lingkungan dalam lingkup pendidikan karakter mempunyai kedudukan esensial  karena  pergantian  perilaku peserta didik akibat proses pendidikan  karakter  yang  sangat ditentukan  oleh  faktor  lingkungan, atau  dapat  disebut  bentuk  dan
implementasi lingkungan yang meliputi lingkungan fisik dan budaya. Dalam  pendidikan  nasional pun juga terkandung fungsi pendidikan  yaitu  sebagai  alat  untuk meningkatkan kekuatan dan penciptaan  karakter  serta  peradaban yang  berkedudukan  yang  nantinya digunakan sebagai sarana mencerdasakan  kehidupan  bangsa. Menurut Winarno (2014: 186) “Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan karakter, atau pendidikan budi pekerti, meskipun ada sementara pihak  yang  menyatakan  pendidikan nilai  lebih  luas  dari  pendidikan moral”. Dalam pendidikan ada istilah civic education . Dimana civic education memiliki  tiga  komponen, komponen  tersebut  perlu  dimiliki seseorang  agar  menjadi  warga  yang cerdas,  berkarakter  dan  partisipatif, yaitu civic knowledge , civic skills , dan civic  disposition (Winarno,  2014:
176). Civic disposition adalah bagian
dari komponen pendidikan kewarganegaraan,  yang  juga  disebut sebagai  sikap,  watak  atau  karakter kewarganegaraan.  Branson  (1999: 23)  memberikan  pengertian  terhadap sikap kewarganegaraan yang
menunjukkan  pada  karakter  privat dan  karakter  publik  yang  penting untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional  (Witman  Syahroni, dkk.,  2016:  91).  Ciri-ciri  karakter privat  seperti  disiplin  diri,  tanggung jawab  moral  dan  penghormatan terhadap nilai dan martabat dari setiap orang  dan  hal  tersebut  merupakan keharusan.  Ciri-ciri  karakter  publik juga tidak kalah penting. Ciri-cirinya yaitu  kesopanan,  semangat  publik, pemikiran kritis, penghormatan terhadap aturan hukum dan kemauan untuk mendengarkan dan bernegoisasi  serta  kompromi  yang diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Pendidikan  karakter  yang
akan  dibahas  dikerucutkan  menjadi dua  yaitu  berkaitan  dengan  karakter privat  yang  ada  dalam  komponen civic  disposition ,  dua  hal  tersebut berkaitan  dengan  sikap  jujur  dan disiplin. Jujur merupakan sikap yang dimiliki  seseorang  dimana  ketika  ia berhadapan  dengan  sesuatu  maka  ia akan  menceritakan  kejadian  yang terjadi tanpa melakukan perubahan/modifikasi sedikitpun atau dengan kata lain akan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi sesuai dengan  realita  yang  ada.  Sedangkan disiplin  merupakan  sikap  seseorang yang  mampu  patuh  kepada  aturan dalam instansi atau lembaga tertentu, baik lembaga yang ada di masyarakat,
bangsa dan negara. Untuk membangun  karakter  atau  watak kewarganegaraan  pada  seseorang memang  bukanlah  suatu  hal  yang mudah karena dalam upaya membangun  karakter  atau  watak kewarganegaraan  pada  seseorang membutuhkan  proses  yang  terbilang cukup rumit. Selain di sekolah, upaya membangun  karakter  atau  watak
kewarganegaraan juga dapat
dilakukan  di  lembaga  lain,  salah satunya  adalah  lembaga  masyarakat yaitu pesantren. Pondok Pesantren Darussalam  merupakan  salah  satu lembaga  masyarakat  yang  mendidik para santrinya untuk memiliki karakter atau watak kewarganegaraan.  Salah  satu  upaya yang  ditempuh  pihak  pesantren adalah dengan menerapkan hukuman atau sanksi bagi santri yang melakukan kesalahan, utamanya berkaitan  dengan  sikap  jujur  dan disiplin. Sanksi yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darussalam adalah sanksi  berjenjang.  Sanksi  berjenjang berasal dari dua kata yaitu sanksi dan berjenjang.
Sanksi merupakan hukuman,  tindakan  paksaan  atau pelanggaran (Sofiyah Ramdhani, 2002:  49).  Sedangkan  berjenjang bermula dari kata jenjang atau janjang yang artinya tingkat atau tangga. Jadi berjenjang  adalah  bertingkat-tingkat. Sehingga,  sanksi  berjenjang  dapat disebut  sebagai  hukuman,  ganjaran yang bertingkat.
Pemberian sanksi berjenjang pada santri disebabkan masih banyak santri  yang  melakukan  kesalahan berkaitan  dengan  tata  tertib  atau peraturan  yang  berlaku  pesantren, utamanya  berkaitan  dengan  sikap jujur dan disiplin.  Berdasarkan wawancara  dan  observasi  awal  yang dilakukan  di  Pondok  Pesantren Darussalam  masih  dijumpai  kasus pelanggaran  yang  berkaitan  dengan sikap  jujur  dan  disiplin  pada  santri. Salah  satu  kasus  pelanggaran  yang berkaitan  dengan  sikap  jujur  yaitu ditemukannya  kasus  pencurian  dan pelanggaran  terhadap  sikap  displin yaitu  berupa  kasus  terlambat  santri dalam  mengikuti  kegiatan  pesantren. Selaras  dengan  hasil  wawancara
dengan pengurus yang ada di Pondok Pesantren  Darussalam  bahwa  kasus pencurian yang dilakukan oleh santri dapat terjadi kurang lebih 1 sampai 2 orang  setiap  bulannya,  sedangkan untuk  kasus  pelanggaran  tata  tertib berkaitan dengan sikap disiplin santri yaitu  terlambat  mengaji  dengan persentase  terlambat  hingga  50% setiap bulannya serta terlambat sholat berjama’ah  hingga  mencapai  70% setiap bulannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan di  Pondok  Pesantren  Darussalam Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.  Penelitian  ini  memakai metode kualitatif, sebab hasil penelitian  menampilkan  obyek  yang diteliti  berupa  orang,  lembaga  atau yang  lainnya  yang  berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menampilkan data deskriptif berbentuk  informasi  atau  tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen yang memiliki hubungan  dengan  objek.  Penelitian ini  memiliki  fokus  pada  pemberian sanksi  berjenjang  sebagai  usaha dalam menumbuhkan watak kewarganegaraan  berupa  sikap  jujur dan disiplin pada santri.
Sumber  data  penelitian  ini didapatkan  dari  informan,  tempat, peristiwa  serta  dokumen  terkait. Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan yaitu purposive sampling. Goetz  dan  Le  Compte  menyatakan bahwa  “ Purposive  Sampling yaitu teknik  mendapatkan  sampel  dengan memilih individu-individu yang dianggap  mengetahui  informasi  dan masalahnya  secara  mendalam  dan dapat dipercaya untuk menjadi
sumber  data”  (H.B  Sutopo,  2002: 185).
Menurut  uraian  di  atas, penelitian  ini  memakai  informan kunci  atau key  informan yaitu informasi yang diperoleh berasal dari orang-orang yang dipercaya
mengetahui  informasi  yang  akan diteliti  yaitu  pengasuh  atau  kepala pesantren,  ketua  pesantren,  seksi keamanan pesantren serta para santri. Sedangkan untuk teknik pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan  beberapa  teknik  yaitu dengan  wawancara,  observasi,  dan studi  dokumen.  Wawancara  dalam penelitian  ini  dilakukan  terhadap pengasuh atau kepala Pondok Pesantren Darussalam, ketua Pondok Pesantren Darussalam, seksi keamanan Pondok Pesantren Darussalam  serta  santri  di  Pondok
Pesantren  Darussalam.  Selanjutnya, observasi    penelitian  dilakukan dengan  cara  mengamati  kegiatan belajar  mengajar  di  dalam  kelas, kegiatan  yang  diamati  yaitu  ketika ngaji  bersama  yaitu ngaji  amsilati . Selain  kegiatan  belajar  mengajar observasi  juga  dilakukan  ketika  para pengurus  memberikan  sanksi  kepada santri  yang  berbuat  kesalahan  pada aturan  yang  berlaku  di  pesantren. Dokumen  yang  dianalisis  dalam penelitian ini adalah data pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh santri,
tata tertib Pondok Pesantren
Darussalam,  jenis  pelanggaran  dan sanksi, daftar kegiatan pesantren dan foto-foto pelanggaran tata tertib oleh santri di Pondok Pesantren
Darussalam.
Teknik  uji  validitas  data dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  trianggulasi  sumber  dan trianggulasi  metode.  Hal  tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekurangan data dari salah
satu  sumber  atau  salah  satu  metode, sehingga  dapat  dilengkapi  dengan data dari sumber atau metode lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  Pondok  Pesantren  Darussalam untuk  membangun civic  disposition utamanya  berkaitan  dengan  sikap jujur  dan  disiplin  pada  santri  yaitu dengan melakukan pemberian hukuman terhadap santri yang berbuat  kesalahan,  sanksi  yang digunakan  yaitu  sanksi  berjenjang.
Pemberian  sanksi  berjenjang  kepada santri  berlangsung  saat  santri  ada  di pesantren  dan  saat  santri  ada  di masyarakat.  Sanksi  berjenjang  yang diberikan  bagi  pelanggar  dibuat dalam  sebuah  aturan  yang  sekaligus digunakan sebagai pranata pembelajaran civic disposition utamanya  berkaitan  dengan  sikap jujur  dan  disiplin.  Adapun  mengenai pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang sebagai upaya membangun civic  disposition berupa sikap  jujur  dan  disiplin  pada  santri yaitu sebagai berikut:
1. Hukuman  Diberikan  Sesuai Tingkat Pelanggaran yang Dilakukan oleh santri Hukuman diberikan kepada  santri  yang  berbuat kecurangan terhadap aturan yang berlaku,  mulai  dari  yang  paling kecil yaitu berupa teguran sampai yang  paling  besar  berupa  di keluarkan  dari  pesantren  secara hormat. Hukuman diberikan sesuai  dengan  tingkat  kesalahan yang  diperbuat,  memiliki  tujuan agar  tidak  menimbulkan  konflik antar  santri.  Pemberian  sanksi juga  tidak  boleh  menyalahi aturan  yang  berlaku,  sehingga tidak  menimbulkan  kecurangan
antara  santri  yang  menerima sanksi  dengan  pengurus  yang memberikan  sanksi.  Hukuman yang  diberikan  kepada  santri memang  bukan  hukuman  secara lisan saja melainkan juga hukuman secara fisik, hal tersebut  memiliki  tujuan  agar santri sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan tidak melakukan  perbuatannya  lagi. Hukuman  secara  fisik  diberikan kepada  santri  apabila  dirasa perbuatan  yang  dilakukan  sudah sangat  berat  dan  tidak  bisa  di toleransi  lagi.  Seperti  hasil wawancara  dengan  salah  satu pengurus yang memberikan penjelasan bahwa ketika hukuman hanya diberikan secara lisan, maka santri akan memiliki potensi  untuk  melanggar  tata tertib  lebih  besar  karena  akan banyak santri yang tidak menghiraukan  hukuman  lisan tersebut. Sejalan dengan pendapat  Ahmad  Tafsir  (Muh Judrah, 2016: 50) bahwa hukuman dapat digunakan dalam pendidikan  apabila  dirasa  sudah sangat terpaksa. Memberikan  hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dapat  dijadikan  sebagai  sarana untuk membangun civic disposition ,  karena  pada  saat pemberian hukuman santri diberikan  pemahaman  mengenai karakter yang
seharusnya dimiliki oleh santri yaitu karakter yang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Aturan  tersebut  berisi larangan  dan  perintah  yang dijadikan  sebagai  sarana  untuk membangun civic  disposition utamanya berkaitan dengan sikap jujur  dan  disiplin.  Mulai  dari
hukuman  yang  paling  ringan yaitu teguran secara lisan. Ketika diberikan  teguran,  santri  akan diberikan  pemahaman  mengenai sikap  baik  dan  buruk,  diberikan kesempatan  untuk  menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran.  Sehingga  secara tidak langsung akan dapat melatih  santri  untuk  berkata jujur,  selain  sikap  jujur  yang dibangun,  pemberian  hukuman kepada  santri  juga  memberikan efek  jera  yang  membuat  santri tidak  mengulangi  perbuatannya lagi  dan  dapat  bersikap  lebih disiplin.
2. Hukuman Diberikan Berdasarkan Kesepakatan Bersama  dan  Memiliki  Kesan Positif Bagi Santri Tata  tertib  yang  dibuat oleh pengurus dengan persetujuan  dari  pengasuh  atau kepala Pondok Pesantren Darussalam,  berisi  larangan  dan perintah  yang  wajib  ditaati  oleh para santri, baik santriwan maupun  santriwati.  Pembuatan tata tertib atau peraturan pesantren bertujuan untuk menghindari  kecurangan  ketika pemberian hukuman yang dilakukan  penghukum  kepada terhukum. Tata tertib yang dibuat juga berisi jenis pelanggaran dan hukuman yang diberikan, kemudian dijadikan sebagai dasar operasional pemberian sanksi berjenjang sekaligus pranata pembelajaran civic disposition terutamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Pemberian hukuman juga bertujuan untuk memberikan  dampak  atau  kesan positif  bagi  santri,  salah  satunya
yaitu  membuat  santri  menyadari kesalahan  yang  telah  mereka perbuat  dan  menimbulkan  efek jera  pada  santri  sehingga  tidak mengulangi  lagi  perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Schultz (Azam Syukur  Rahmatullah,  2021:  75) bahwa  hukuman  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  alat  untuk mengubah  diri  individu  yang berperilaku  tidak  sesuai  dengan aturan  dan  menjadikan  pribadi seseorang  tersebut  lebih  sehat dan positif. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan memberikan  hukuman  sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah dibuat bersama dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.  Selanjutnya,  juga dapat  memberi  dampak  positif untuk santri seperti, lebih menaati  aturan  yang  ada  dan tujuan  dari  adanya  pemberian sanksi  berjenjang  dapat  lebih mudah untuk diwujudkan.
3. Pemberian  Hukuman  Harus
Memperhatikan Dampak yang Ditimbulkan Pemberian hukuman kepada santri harus tetap memperhatikan  dampak  yang ditimbulkan utamanya yaitu dampak  positif,  meskipun  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  setiap hukuman  akan  menimbulkan dampak  negatif.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Arigbo  &
Adeogun (Azam Syukur
Rahmatullah,  2021:  75)  bahwa hukuman dapat diberikan kepada siapa pun dan instansi mana pun, baik  itu  instansi  berbasis  islam atau  pun  tidak  karena  hukuman yang  diberikan  pada  ahkhirnya
akan  memberikan  sebuah  hal yang bermakna.
Berikut  ini  merupakan dampak  positif  yang  timbulkan dari pemberian sanksi berjenjang di Pondok Pesantren Darussalam:
a. Menyadarkan santri akan kesalahan yang telah dilakukan Hukuman berupa sanksi berjenjang yang diberikan kepada santri bukan semata-mata  untuk  membuat santri takut, melainkan bertujuan untuk membuat santri  menyadari  kesalahan yang  telah  mereka  perbuat. Apabila  santri  sudah  mampu menyadari  kesalahan  yang mereka  perbuat,  maka  santri akan memiliki kecenderungan untuk  mau  berubah  menjadi individu yang lebih baik  lagi. Banyak dari santri yang ketika mereka melakukan suatu kesalahan tetapi tidak diberikan teguran maka mereka  tidak  akan  menyadari bahawa perbuatan yang lakukan  itu  salah,  sehingga mereka  dapat  mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari. Sejalan dengan pendapat Kartini Kartono (M. Wisnu Khumaidi,  2020:  140)  yang memberikan  beberapa  tujuan hukuman  dalam  pendidikan yaitu  salah  satunya  adalah mengubah pribadi yang bersangkutan  agar  sadar  akan kesalahannya  dan  tidak  akan mengulangi perbuatannya lagi.  Oleh  karena  itu,  dapat diketahui  dengan  jelas  bahwa pemberian hukuman atau sanksi kepada santri memiliki dampak  positif  yaitu  agar santri mampu menyadari kesalahan  yang  telah  mereka lakukan.
b. Menimbulkan  rasa  jera  pada santri  sehingga  santri  tidak mengulangi kesalahannya lagi
Pemberian  hukuman berupa sanksi berjenjang juga memiliki  dampak  lain,  selain menyadarkan santri akan perbuatan  yang  dilakukan  itu salah. Pemberian sanksi berjenjang  juga  memberikan dampak  membuat  santri  jera dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Hal tersebut  sejalan  dengan  yang diungkapkan oleh Rahmatullah  (Azam  Syukur Rahmatullah, 2021: 77) bahwa  hukuman  di  pesantren merupakan upaya untuk memperbaiki diri para pelanggar  agar  kembali  lurus ke  jalan  yang  benar.  Setelah santri  sadar  akan  kesalahan yang  diperbuat  tentu  santri akan  berpikir  lagi  apabila hendak melakukan kesalahan, selain  itu  dengan  adanya hukuman santri akan merasakan dampak yang tidak mereka  inginkan.  Sehingga dengan  hal  tersebut  santri akan  lebih  patuh  terhadap aturan yang berlaku.
Seperti yang telah dipaparkan  di  atas  pemberian sanksi  berjenjang  kepada  santri mampu  memberikan  dampak positif bagi santri, tetapi ternyata pemberian sanksi berjenjang kepada  santri  juga  memberikan dampak  negatif  bagi  santri. Dampak  negatif  tersebut  antara lain sebagai berikut:
a. Akan timbul rasa dendam dari santri terhadap penghukum
Dampak negatif yang pertama yaitu akan timbul rasa dendam dari diri santri kepada penghukum, hal tersebut dikarenakan santri tidak terima apabila dirinya mendapatkan hukuman. Namun,  perasaan  dendam yang  dimiliki  santri  bukanlah perasaan  dendam  yang  hebat melainkan  hanya  rasa  kesal karena mendapatkan hukuman.  Perasaan  dendam yang  timbul  dari  diri  santri berawal  dari  santri  yang melakukan  kesalahan  tetapi tidak  mau  untuk  mengakui kesalahannya. Sehingga mereka  akan  berkelit  dan akhirnya terjadi cekcok antara penghukum  dengan  santri yang  terhukum.  Tetapi  tidak sedikit dari santri yang ketika mendapatkan hukuman mereka  juga  dengan  lapang dada  menerima  dan  mau menanggung resiko atas perbuatan  yang  telah  mereka dilakukan.  Sejalan  dengan pendapat  Purwanto  (Syaiful Arif & Sma’i, 2015:13) bahwa tidak  dapat  dipungkiri  jika dalam  pemberian  hukuman dapat menimbulkan rasa dendam dari terhukum kepada penghukum  apabila  hukuman yang  diberikan  tidak  sesuai dengan aturan dan mengandung sebuah ancaman.  Oleh  sebab  itu, ketika  memberikan  hukuman kepada santri, baik dari terhukum maupun penghukum  harus  sama-sama dalam  keadaan  yang  tenang dan  memiliki  emosi  yang stabil.  Selain  itu,  pemberian hukuman  juga  harus  sesuai
dengan  prosedur  pemberian sanksi  agar  tidak  terjadi kecurangan serta menimbulkan  rasa  takut  dan dendam dari diri santri. b. Santri  akan  lebih  pandai dalam menyembunyikan kesalahan dan tidak menimbulkan efek jera Selain  menimbulkan rasa  dendam  pada  diri  santri, pemberian  sanksi  berjenjang juga  memberikan  dampak negatif  lain  yaitu  membuat santri pandai dalam menyembunyikan  kesalahan yang  pada  akhirnya  tidak menimbulkan  efek  jera  pada santri.  Biasanya  ini  terjadi pada  santri  yang  sudah  biasa mendapatkan  hukuman  atau lebih sering dihukum. Apabila pada  kasus  santri  yang  baru mendapatkan hukuman
biasanya  mereka  akan  lebih jujur terhadap kesalahan yang telah  mereka  lakukan.  Selain itu,  untuk  santri  yang  sudah biasa  melakukan  pelanggaran biasanya mereka juga menggampangkan  kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak merasa jera dan memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari. c. Akan menimbulkan rasa takut yang berlebih pada diri santri Dampak yang selanjutnya yaitu akan timbul rasa  takut yang berlebih  pada diri  santri.  Rasa  takut  yang terjadi  ini  bukan  rasa  takut untuk tidak mengulangi perbuatannya  lagi,  melainkan rasa  takut  berlebihan  yang tidak  wajar.  Memang  tidak
semua  santri  yang  pernah dihukum akan merasakan takut  yang  demikian  namun bagi  santri  yang  memiliki mental yang lemah tentu akan membuat  mereka  menjadi takut. Sejalan dengan pendapat Rohmad (Azam Syukur  Rahmatullah,  2021: 81) bahwa tidak semua santri yang  mendapatkan  hukuman akan menerima dengan lapang dada, tidak sedikit yang malah menjadi  takut,  tidak  nyaman dan pada akhirnya keluar dari pesantren.  Oleh  karena  itu,
ketika  memberikan  sanksi berjenjang kepada santri harus memperhatikan prosedur pemberian sanksi dengan baik dan dilakukan tanpa ada unsur emosi  sehingga  santri  tidak takut namun tetap memberikan  efek  jera  pada santri. Tingkat Kejujuran dan Kedisiplinan  Santri  antara  Santri yang  Pernah  Menerima  Sanksi Berjenjang  dengan  Santri  yang Tidak Menerima Sanksi Berjenjang Tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri, antara santri yang pernah  menerima  sanksi  berjenjang dengan  santri  yang  tidak  menerima sanksi  berjenjang  memang  memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut memang  tidak  terlalu  signifikan, berikut  merupakan  perbedaan  antara santri  yang  pernah  menerima  sanksi berjenjang  dengan  santri  yang  tidak menerima sanksi berjenjang.
1. Tingkat Kejujuran antara Santri  yang  Pernah  Menerima Sanksi Berjenjang dengan Santri  yang  Tidak  Menerima Sanksi Berjenjang Kejujuran merupakan sikap  yang  ditampilkan  seseorang dengan mampu berkata dan bertindak  sesuai  dengan  keadaan yang sebenarnya, baik secara niat, lisan  dan  perbuatan.  Kejujuran dapat  dibangun  dari  dalam  diri seseorang  maupun  dari  luar  diri seseorang  atau  dengan  kata  lain pengaruh  dari  lingkungan  sekitar. Seperti  diungkapkan  oleh  Elfindri (Maulida Balqis Nafisa, 2020: 23) bahwa  jujur  berarti  tidak  ada kebohongan dan kecurangan
sehingga  jujur  berarti  hati  yang lurus. Upaya  yang  dilakukan oleh  pihak  Pondok  Pesantren Darussalam dalam rangka membangun civic disposition
berupa  sikap  jujur  pada  santri adalah  melalui  pemberian  sanksi atau  hukuman.  Hukuman  yang digunakan  oleh  pihak  Pondok Pesantren Darussalam adalah hukuman  yang  bertingkat  atau berjenjang sehingga disebut sebagai  sanksi  berjenjang.  Sanksi berjenjang  merupakan  sanksi  atau hukuman yang bertingkat, diberikan  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga  tingkat  kejujuran  santri dapat  dilihat  dari  santri  yang pernah menerima sanksi berjenjang  dengan  santri  yang tidak menerima sanksi berjenjang. Perbedaan sikap antara santri yang pernah menerima sanksi
berjenjang  dengan  santri  yang tidak  menerima  sanksi  berjenjang memang  tidak  terlalu  signifikan. Perbedaan  tersebut  ditunjukkan dengan  beberapa  kasus  yang sebagian  besar  berasal  dari  santri yang  pernah  menerima  sanksi berjenjang,  baik  dengan  kasus pelanggaran  yang  sebelumnya
pernah  dilakukan  maupun  yang belum  pernah  dilakukan.  Sebagai contoh, si A sebelumnya melakukan  pelanggaran  tata  tertib berupa  kasus menggosop atau meminjam  barang  tanpa  izin,  dan selang waktu beberapa bulan si A melakukan  pelanggaran  tata  tertib berupa  kasus  pencurian.  Memang tidak  semua  santri  yang  pernah menerima  sanksi  berjenjang  akan melakukan pelanggaran lagi, tetapi kebanyakan  kasus  pelanggaran yang  terjadi  di  Pondok  Pesantren Darussalam  dilakukan  oleh  santri yang sebelumnya pernah menerima sanksi berjenjang. Oleh  sebab  itu,  baik  dari
santri maupun dari pihak pesantren harus  saling  bekerjasama  dalam menjalankan segala kegiatan yang ada  pesantren.  Santri  harus  lebih taat pada aturan yang berlaku dan pihak  pesantren  harus  mampu memberikan  contoh  kepada  santri terkait  perilaku  yang  baik  dan sesuai  dengan  tata  tertib  atau perturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar watak atau karakter  santri  dapat  terbangun dengan mudah dan bersifat permanen atau tidak hanya bersifat sementara.
2. Tingkat  Kedisiplinan  antara Santri  yang  Pernah  Menerima Sanksi Berjenjang dengan Santri  yang  Tidak  Menerima Sanksi Berjenjang Disiplin adalah sikap yang ditunjukkan seseorang dengan mampu menaati segala tata tertib atau peraturan yang berlaku. Sesuai  dengan  pendapat  Soegeng Prijodarminto  (Arif  Rakhman, 2011: 43) bahwa disiplin merupakan perilaku yang terbentuk  dari  berbagai  macam proses  yang  ditunjukkan  dengan
nilai-nilai  kepatuhan,  ketaatan, ketertiban dan keteraturan.
Tidak jauh berbeda dengan  sebelumnya,  upaya  yang digunakan  oleh  pihak  Pondok Pesantren Darussalam dalam
membangun  sikap  disiplin  pada santri  adalah  melalui  pemberian sanksi  berjenjang.  Selain  sikap jujur,  sikap  disiplin  pada  santri juga  terdapat  sedikit  perbedaan, perbedaan  tersebut  terjadi  antara santri  yang  pernah  menerima sanksi  berjenjang  dengan  santri yang  tidak  menerima  sanksi berjenjang. Kasus pelanggaran tata tertib  berkaitan  dengan  sikap disiplin  memang  lebih  besar  jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran berkaitan dengan sikap jujur. Hal tersebut
ditunjukkan  dengan  banyaknya kasus  pelanggaran  yang  berkaitan dengan sikap disiplin, seperti tidak ikut  sholat  jamaah,  tidak  ikut dzikiran  bersama,  terlambat  saat kegiatan  ngaji  bersama  dan  lain sebagainya,  jika  dibandingkan dengan  pelanggaran  terkait  sikap jujur seperti mencuri, tidak membayar uang jajan sesuai harga, berbohong  kepada  penjual,  dan lain  sebagainya.  Pelanggaran  tata tertib  berkaitan  dengan  sikap disiplin juga kebanyakan dilakukan oleh santri yang sebelumnya  pernah  mendapatkan hukuman.  Seperti  contoh,  si  B melakukan  pelanggaran  tidak  ikut sholat  jamaah,  dikemudian  hari  si B  melakukan  pelanggaran  lagi dengan tidak ikut dzikiran bersama.  Memang  tidak  semua santri yang pernah melanggar tata tertib akan melanggar lagi,
biasanya pelanggaran yang
terulang  kembali  hanya  dilakukan oleh  santri  yang  memang  benar-
benar  tidak  bisa  dinasehati  dan memiliki sifat yang membangkang, sehingga diperlukan bimbingan khusus untuk  santri  yang  memiliki  sifat tersebut. KESIMPULAN Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan serta dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian  sanksi  berjenjang  di
Pondok  Pesantren  Darussalam  sudah cukup  baik  dan  dapat  digunakan sebagai  upaya  untuk  membangun membangun civic  disposition berupa sikap  jujur  dan  disiplin  pada  santri.
Selain  itu,  pemberian  sanksi  di
Pondok  Pesantren  Darussalam  juga sudah sesuai dengan prosedur pemberian sanksi. Adapun pelaksanaan  dan  tingkat  kejujuran dan kedisiplinan santri dapat diuraikan  secara  singkat  sebagai berikut: 1. Pelaksanaan  pemberian  sanksi berjenjang sebagai upaya membangun civic disposition berupa  sikap  jujur  dan  disiplin pada santri, yaitu: a. Hukuman diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri Hukuman yang diberikan  kepada  santri  berupa sanksi  berjenjang  diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran  yang  diperbuat. Pemberian  hukuman  di  mulai dengan  memberikan  teguran hingga di keluarkan dari pesantren dengan hormat. Ketika  memberikan  teguran kepada  santri  tentu  santri  akan diberi  pemahaman  mengenai sikap  yang  baik  dan  buruk, memberikan  kesempatan  santri
untuk  menjelaskan  kronologi terjadinya
pelanggaran. Sehingga secara tidak langsung akan dapat melatih santri untuk berkata jujur, selain sikap jujur yang dibangun, pemberian hukuman  kepada  santri  juga memberikan  efek  jera  yang membuat santri tidak mengulangi  perbuatannya  lagi dan dapat bersikap lebih disiplin. b. Hukuman diberikan berdasarkan kesepakatan bersama  dan  memiliki  kesan positif bagi santri. Hukuman berupa sanksi berjenjang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama  antar  pengurus  yang kemudian disahkan oleh pengasuh atau kepala pesantren. Setelah disahkan, sanksi berjenjang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tata tertib yang kemudian  dijadikan  sebagai dasar  operasional  pemberian sanksi  berjenjang  sekaligus pranata pembelajaran civic disposition terutamanya berkaitan  dengan  sikap  jujur dan disiplin. c. Pemberian hukuman harus memperhatikan  dampak  yang ditimbulkan. Pemberian  Hukuman kepada santri akan menimbulkan  dampak  positif bagi  santri,  yaitu  menyadarkan santri akan kesalahan yang telah dilakukan  dan  menimbulkan efek jera pada santri yang pada akhirnya santri tidak mengulangi kesalahannya lagi. 2. Tingkat kejujuran dan kedisiplinan antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang
dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang, yaitu:
a. Santri  yang  pernah  menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kejujuran yang cenderung  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  santri yang  tidak  pernah  menerima sanksi berjenjang.
b. Santri  yang  pernah  menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kedisiplinan yang cenderung  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  santri yang  tidak  pernah  menerima sanksi berjenjang.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa saran  yang  diberikan,  yaitu  sebagai berikut:
1. Bagi Santri
a. Santri perlu meningkatkan kedisiplinan diri untuk menaati tata  tertib  atau  peraturan  yang berlaku  sehingga  usaha  dalam membangun civic  disposition pada  santri  dapat  terwujud dengan baik.
b. Santri harus bersungguh- sungguh dalam mengikuti semua kegiatan belajar- mengajar di pesantren utamanya  berkaitan  dengan pemberian pemahaman terhadap karakter kewarganegaraan  yang  baik yang harus dimiliki oleh setiap santri. 2. Bagi pengurus dan pengasuh
Pengurus  dan  pengasuh  perlu memberikan  pemahaman  yang lebih kepada santri agar mempermudah  upaya  pesantren dalam membangun civic disposition utamanya  berkaitan
dengan  sikap  jujur  dan  disiplin pada santri. 3. Bagi Pesantren Pesantren perlu menjalin hubungan  dengan  orang  tua/wali untuk bekerja sama dalam membangun civic disposition pada santri  utamanya  berkaitan  dengan sikap jujur dan disiplin, jadi ketika santri  berada  di  rumah  orang tua/wali santri dapat berpartisipasi dalam  upaya membangun  civic disposition pada  santri,  baik  itu dengan  memberikan  pemahaman terhadap santri hingga pengawasan agar santri tidak melakukan perilaku  menyimpang  sehingga pelaksanaannya dapat lebih maksimal. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini memiliki kekurangan  yaitu  peneliti  hanya membahas mengenai civic disposition berupa sikap jujur dan disiplin  pada  santri,  sehingga karakter privat yang lain pada civic disposition belum  sepenuhnya diteliti oleh peneliti. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat  meneliti  bagian  lain  dari civic disposition sehingga karakter kewarganegaraan  yang  ada  pada objek penelitian dapat dijelaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhadika,  M.,  Suryono,  H.,  &
Nuryadi,  M.  H.  (2021, February). Cultivating Character  Education  Based on Values Culturalin Students in the Globalization Era. In 1st International Conference  on  Character Education (ICCE 2020) (pp. 146-150). Atlantis Press. Arif,  S.,  Sama’i.  (2015).  Dampak Psikologis Pelaksanaan Sanksi  Terhadap  Santri  di
Pondok  Pesantren  Al-Ishlah Sendang Agung, Kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Jurnal Kesejahteraan Sosial UNEJ ., I(1):1-15. Judrah,  M.  (2016).  HUKUMAN; (Tinjauan  Perilaku  Anak
Didik). AL-QALAM  Jurnal Kajian Islam & Pendidikan ., 8(2): 48-57.
Khumaidi  M.  W.  (2020).  Pemberian
Hukuman  dalam  Perspektif Pendidikan  Islam. Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian Pendidikan Islam , 3(2): 134-
149. Nafisa, M. B. (2020). Pengembangan Instrumen  Penilaian  Sikap Jujur  Pada  Pembelajaran Bahasa  Prancis  Berbasis Kurikulum  2013  di  SMA Negeri 2 Wonosobo . Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta. Rahmatullah, A., Z. (2021). Hukuman dalam  Perspektif  Santri  dan Pendidikan Pondok Pesantren. Ta’dibuna: Jurnal  Pendidikan  Islam , 10(1): 74-87.
Rakhman,  A.  (2011). Peningkatan Disiplin  Sekolah  Melalui Sanksi Berjenjang Pada Siswa Kelas III SDN Wonodadi  01  Kecamatan Bandar  Kabupaten  Batang .
Skripsi,  Universitas  Negeri
Semarang.
Sofiyah,  Ramdhani  ES.  (2002).
Kamus Lengkap  Bahasa
Indonesia.  Surabaya:  Karya
Agung. Sutopo,  H.B.  (2002). Metodologi
Penelitian  Kualitatif:  Dasar teori  dan  terapannya  dalam penelitian . Surakarta:
Universitas Sebelas Maret.
Syahroni,  W.,  Abdulkarim,  A.,  & Komalasari,  K.  (2016).  The Influence Of The Use Of The Textbook  Based  On  Value As  Resource  Learnig  Of Civic  Education  Towards Student`S Civic Disposition.
Jurnal  Civicus .  Vol.  16(1):
88-100. Winarno, ( 2014). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: PT Bumi Aksara. Winarno, (2015). Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi . Termuat di Jurnal Humanika  Vol  21  No  1
(2015).  Tersedia  di  laman https://ejournal.undip.ac.id/i ndex.php/humanika/article/v iew/9065