## IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

## Oleh :
Erdiansyah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dalam  perkembangan  kaedah hukum  pidana  Indonesia,  korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban  pidana  atau dapat  dikatakan  sebagai  subjek hukum pidana. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan Lahan  di  Provinsi  Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan lingkungan  dapat  dijadikan  sebagai landasan hukum untuk membebankan criminal  liability terhadap korporasi, namun Pengadilan  Pidana  sampai  saat  ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan- peraturan tersebut. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan Lahan  di  Provinsi  Riau, beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum  dan  perangkat  peraturan perundang undangan; b) Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan,dan; c) Kesadaran hukum  masyarakat  dan  sarana  yang mendukung penegakan hukum. In  the  development  of  the Indonesian criminal law methods, the corporation can be subjected to criminal liability or it can be said to be the subject of criminal  law.  Implementation of  Corporate  Criminal  Liability Land  and  Forest  Burning  in Riau province, although the law forestry  and  the  environment can  be  used  as  a  legal  basis  to impose  criminal  liability  on corporations, however Criminal Court  to  date appears  to  be reluctant  to  recognize  and utilize these regulations. Obstacles  in  Implementation  of Corporate  Criminal  Liability Land  and  Forest  Burning  in Riau  province,  some  obstacles such  as:  a)  intemperance  legal instruments and devices legislation;  b) Professionalism enforcement  of  environmental laws,  and;  c)  Awareness  of  the legal  community  and  the  tools that support law enforcement.
Kata  Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban  Pidana, Korporasi

## A. Pendahuluan
Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha  perkebunan  skala  besar  dalam  pembukaan  lahan.  Termasuk  juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah  yang  tidak  terkendali.  Hal  ini  menunjukan  pengawasan  dan pencegahan terhadap  kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih sangat lemah. Lebih dari 300 titik api yang ada di Riau tahun ini berada dalam  wilayah  konsesi  HTI  dan  perkebunan.  Ini  menunjukkan,  proses pengeluaran  izin  usaha  perkebunan  dari  pemerintah  tidak  dilakukan berdasarkan kajian  yang  memadai.  Sebagai  bentuk  tanggung  jawab, pemerintah  seharusnya  segera  mencabut  izin  usaha  di  titik-titik  konsesi yang mengalami kebakaran tersebut.
Menurut Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia, mensinyalir 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan  dan  lahan  di  Riau.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  asap  hingga mengakibatkan  tewasnya  3  warga  akibat  sesak  napas  dan  terbakar  saat memadamkan  api.  Dari  9  Perusahaan  itu,  seperti PT  Multi  Gambut Industri,  PT  Udaya  Loh  Dinawi, PT  Adei  Plantation,  PT  Jatim  Jaya Perkasa,  PT  Mustika  Agro  Lestari,  PT  Rakksa  Sejati,  PT  Tunggal  Mitra Plantation,  PT  Langgam  Inti  Hiberida,  dan  PT  National  Sagu  Prima.
Namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National Sagu Prima. 1
Kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut  selama  musim  kering  dapat disebabkan  atau  dipicu  oleh  kejadian  alamiah  dan  kegiatan  perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain  melanggar  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999 jo
1 Riau Pos 1 Maret 2014.
Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2004 tentang  Kehutanan,  juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.
Dalam  perkembangan  kaedah  hukum  pidana  Indonesia,  korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai  subjek  hukum  pidana.  Korporasi  benar-benar  eksis  dan menduduki  posisi  yang  penting  di  dalam  masyarakat  kita  dan berkemampuan  untuk  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  dalam masyarakat  seperti  halnya  manusia.  Memperlakukan  korporasi  seperti manusia  ( natural  person )  dan  membebani  pertanggungjawaban  atas tindak  pidana  yang  dibuat  oleh  korporasi,  sejalan  dengan  asas  hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum ( principle of eqality before the law ).
Korporasi-korporasi  tersebut,  yang  dapat  memberikan  dampak yang  besar  bagi  kehidupan  sosial,  seharusnya    diwajibkan  juga  untuk menghormati  nilai-nilai  fundamental  dari  masyarakat  kita  yang ditentukan  oleh  hukum  pidana. 2 Namun, selama  ini eksistensi pertanggungjawaban  korporasi  dalam  undang-undang  lingkungan  hidup diakui  di  dalam  prakteknya  ternyata  tidak  pernah  ditemukan  kasus pencemaran  lingkungan  yang  menghukum  korporasi misalnya  dalam kasus kebakaran hutan di Riau yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Riau.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Implementasi
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau?
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, PT.Grafiti  Pers, Jakarta: 2007. hlm. 55.
2. Apa  saja  yang  menjadi  Hambatan  Dalam Implementasi Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan Lahan di Provinsi Riau?

## C. Pembahasan

## 1. Pertanggungjawaban Pidana
Didalam  hukum,  tanggungjawab  atau  pertanggungjawaban pidana  berkaitan  dengan  dasar  untuk  dapat  memberikan  sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Didalam hal pertanggungjawaban  pidana,  maka  pertanggungjawaban  hukum yang  harus  dibebankan kepada  pelaku  pelanggaran  hukum  pidana berkaitan  dengan  dasar  untuk  menjatuhkan  hukum  pidana.  Dilihat dari  sudut  terjadinya  suatu  tindakan  yang  terlarang  (diharuskan), seseorang  akan  dipertanggungjawab-pidanakan  atas            tindakan- tindakan  tersebut  apabila  tindakan-tindakan  tersebut  bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechvaardingingsground atau alasan pembenaran untuk itu. 3
Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  dilakukan  atas  dasar  hukum  tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP  asas  ini  mendapat  penegasan.  Pasal  35  rancangan  KUHP menentukan,  “tidak  seorang  pun  dapat  dipidana  tanpa  kesalahan”. Tiada  pidana  disini  berarti  tiada  pertanggungjawaban.  Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang  melakukan  tindak  pidana,  maka  asas  ini  selain  harus dipahami  bahwa  “tiada  pemidanaan  tanpa  kesalahan”  tetapi  juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”. 4
3 Moeljatno  dalam  Erdianto,  ”Pertanggungjawaban  Pidana  Presiden  Republik  Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Tesis S2 UNSRI, Palembang: 2001, hlm. 42.
4 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.
Menurut  Mulyadi  dan  Dwija  Priyatno,  dalam  masalah pertanggungjawaban pidana terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan monistis dan  pandangan dualistis. Pandangan monistis antara  lain dikemukakan oleh simons yang merumuskan “ Strabaarfeit ” sebagai “ Eene  Strafbar  geste/de,  onrechamatige,  met  schuld  in  verband staande  hendeling  van  een  orekeningvatbaar ”  (Suatu  perbuatan yang  oleh  hukum  diancam  dengan  hukuman,  bertentangan  dengan hukum,  dilakukan  oleh seseorang  yang  bersalah  dan  orang  itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya). 5
Menurut  pandangan Monistis tentang Strabaarfeit atau criminal  act berpendapat  bahwa  unsur-unsur  pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: 6
a) Kemampuan bertanggungjawab;
b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
c) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.
Dari  ucapan-ucapan  para  sarjana  kiranya  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  untuk  adannya  kemampuan  bertanggungjawab harus ada: 7
a) Kemampuan  untuk membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang baik  dan  yang  buruk;  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  yang melawan hukum;
b) Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
2. Teori Korporasi
1. Teori Identifikasi
Dalam  rangka  mempertanggungjawabkan  korporasi  secara pidana,  di  negarab  Anglo  Saxon  seperti  di Inggris  dikenal  teori direct  corporate  criminal  liability atau  pertanggungjawaban pidana  langsung.  Menurut  teori  ini  korporasi  bias  melakukan
5 Moeljatno dalam Erdianto, Op.Cit, hlm. 43.
6 Ibid.
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 165.
sejumlah  delik  secara  langsung  melalui  orang-orang  yang  sangat berhubungan  erat  dengan  korporasi  dan  dipandang  sebaghi perusahaan  itu  sendiri.  Dalam  keadaan  demikian,  mereka  tidak sebagai  pengganti  dan  oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. 8
Teori  identifikasi  pada  dasarnya  mengakui  bahwa  tindakan dari  anggota  tertentu  dari  korporasi,  selama  tindakan  itu berkaitan  dengan  korporasi,  dianggap  sebagai  tindakan  dari korporasi  itu  sendiri.  Teori  ini  juga  berpandangan  bahwa  agen tertentu  dalan  sebuah  korporasi  dianggap  sebagai  “ directing mind” atau “ alter ego” . Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian  dikaikan  dengan  korporasi.  Jika  individu  diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis  korporasi, mens  rea para  individu  merupakan mens  rea korporasi. 9
2. Teori Strict Liability Strict Liability diartiakan sebagai suatun pertanggungjawaban  pidana  dengan  tidak  mensyaratkan  adanya kesalahan  pada  diri  pelaku  terhadap  satu  atau  lebih  dari actus reus . Strict  Liability ini  merupakan  pertanggungjawaban  tanpa kesalahan  ( liability  without  faulti ).  Pelaku  perbuatan  pidana sudah  dapat  dipidana  jika  ia  telah  melakukan  perbuatan  yang dilarang  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  undang- undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.
Dapat  ditegaskan  bahwa  dalam  perbuatan  pidana  yang bersifat strict  liability hanya  dibutuhkan  dugaan  atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut
pertanggungjawaban  pidana  dari  padanya.  Jadi,  tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok sreict liability
8 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 50-51.
9 Ibid, hlm. 51.
adalah actus  reus (perbuatan)  sehingga  yang  harus  dibuktikan adalan actus reus, bukan mens rea. 10

## 3. Teori Vicarious Liability
Selain doktrin strict liability, din negara-negara Anglo Saxon dan  Anglo  Amerika  dikenal  pula  konsep  pertanggungjawaban pidana  yang  disebut Vicarious  Liability .  Yang  dimaksud  dengan
Vicarious  Liability adalah  suatu  konsep  pertanggungjawaban seseorang  atas  kesalahan  yang  dilakukan  orang  lain,  seperti tindakan yang  dilakukan seseorang uang masih  ada dalam ruang lingkup  pekerjaannya. Vicarious  Liability diartikan  oleh  Henry Black    sebagai  pertanggungjawaban  pengganti  adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban  majikan  atas  tindakan  dari  pekerja;  atau pertanggungjawaban  principil  terhadapn  tindakan  agen  dalam suatu  kontrak. Vicarious  Liability adalah  pertanggungjawaban menurut  hukum  seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan oleh  orang  lain.  Kedua  orang  tersebut  harus  mempunyai hubungan  majikan  dan  buruh  atau  hubungan  pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup  pekerjaannya.  Secara  singkat  pertanggungjawaban  ini disebut pertanggungjawaban pengganti. 11 Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa teori pertanggungjawaban pidana ada tiga teori : 12 a. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  Langsung (Direct Liability  Doctrine )  atau  Teori  Identifikasi (Identification
Theory)
10 Ibid, hlm. 54.
11 Ibid, hlm. 62-63.
12 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 233.
Perbuatan/kesalahan  ”pejabat  senior”  diidentifikasi  sebagai perbutan  kesalahan  korporasi;  disebut  juga  teori ”alter  ego” atau ”teori organ” teori ini terbagi dua :
1) Arti  Sempit  (Inggris)  hanya  perbuatan  pejabat  senior  (otak korporasi)  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada korporasi;
2) Arti  Luas  (Amerika  Serikat)  tidak  hanya  pejabat senior/direktur, tetapi agen dibawahnya.
b. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengganti (Vicarious Liability); teori ini terdiri dari :
1) Bertolak dari doktrin ”respondeat superior”
2) Didasarkan  pada  ” employmen  principle” bahwa  majikan adalah  penanggungjawab  utama  dari  perbuatan  para buruh/karyawan; jadi ” the servant’s act is the master’s act in law” 3) Juga  bisa  didasarkan ”the  delegation  principle”. Jadi ” aguilty mind ” dari buruh/karyawan dapat  dihubungkan ke majikan  apabila  ada  pendelegasian  kewenangan  dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.
c. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  yang  ketat  Menurut Undang-Undang (Strict Liability)
Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasrkan undang-undang, terlepas dari doktrin nomor 1 dan 2  di  atas (Identification  Theory, dan Vicarious  Liability), yaitu
dalam  hal  ini  korporasi  melanggar  atau  tidak  memenuhi kewajiban  kondisi/situasi  tertentu  yang  ditentukan  oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu  oleh  korporasi  ini  dikenal  dengan  istilah ”Companies Offence” ” situational  offence” atau  strict liability  offences”.
Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:
1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
2) Korporasi  pemegang  izin  yang  melanggar  syarat-syarat
(kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
3) Korporasi  yang  mengoperasikan  kendaraan  yang  tidak diasuransikan di jalan umum. 3. Implementasi Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi

## Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
Dalam  hubungan  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan  hukum  terutama  dalam  rangka  menjaga  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Sehubungan  dengan  hal  ini  maka penegakan  sanksi  administrasi  merupakan  garda terdepan  dalan penegakan  hukum  lingkungan  ( primum  remedium ).  Jika  sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas ( ultimum remedium ).
Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu  tindak  pidana  lingkungan  hidup  baru  dapat  dimulai  apabila aparat  yang  berwenang  telah  menjatuhkan  sanksi  administrasi  dan telah  menindak  pelanggar  dengan  menjatuhkan  suatu  sanksi administrasi  tesebut.  Apabila  ternyata  tidak  mampu  menghentikan pelanggaran  yang  terjadi  maka  diupayakan  penyelesaian  sengketa melalui  mekanisme  altenatif  di  luar  pengadilan  dalam  bentuk
musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan  menemui  jalan  buntu  baru  dapat  digunakan  instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 13
Di  Provinsi  Riau  pelaku kebakaran  hutan  dan  lahan  yang dilakukan  oleh  beberapa  perusahan  sampai  saat  ini  masih  dalam proses penyidikan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dengan  mendatangkan  ahli  yaitu  ahli  di  bidang  lingkungan  seperti ahli  kerusakan  tanah,  kebakaran  hutan,  ahli  gambut,  serta  ahli hukum  lingkungan.  Sifat  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  ahli tersebut  yaitu  menurut  pengetahuannya  pada  bidang  lingkungan hidup.  Sehingga  dengan  keterangannya  tersebut  dapat  memberikan kelengkapan  pemeriksaan  kepada  penyidik  dalam  mencapai kesuksesan proses penyidikan. 14
Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh  penyidik  Subdit  IV  Ditreskrimsus  Polda  Riau  dalam  4  (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan kasus. Angka penindakan kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  semakin  meningkat  pada  tahun 2014  menjadi  9  (sembilan)  kasus  yang  ditangani  oleh  penyidik Subdit  IV  Ditreskrimsus  Polda  Riau,  selain  itu  peristiwa  kebakaran hutan  dan  lahan  tersebut  disertai  tindak  pidana  lainnya  seperti illegal logging dan perambahan hutan. Di mana proses pemeriksaan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 belum sepenuhnya selesai.
Oleh  karena  itu  implementasi pertanggungjawaban  pidana korporasi  pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau, ada  9 Perusahaan  di  Riau  diduga  terlibat  melakukan  pembakaran  hutan dan  lahan  di  Riau.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  asap  hingga mengakibatkan  tewasnya  3  warga  akibat  sesak  napas dan  terbakar
13 Eggi Sudjana Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis  di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm.45.
14 Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL YS.  Widodo Direktur Subdit IV Reskrimsus Polda  Riau.  Hari  Selasa  Tanggal 4  November    2014,  Bertempat  di  Ditreskrimsus  Kepolisian Daerah Riau.
saat  memadamkan  api.  Dari  9  Perusahaan  itu,  seperti PT  Multi Gambut  Industri,  PT  Udaya  Loh  Dinawi,  PT  Adei  Plantation,  PT Jatim  Jaya  Perkasa,  PT  Mustika  Agro  Lestari,  PT  Rakksa  Sejati,  PT Tunggal  Mitra  Plantation,  PT  Langgam  Inti  Hiberida,  dan  PT National  Sagu  Prima. Namun  baru 1  (satu)  perusahaan  ditetapkan sebagai  tersangka  atas  nama  perusahaan  PT  National  Sagu  Prima sedang  PT  Adei  Plantation sudah  diputus  oleh  Pengadilan Pelalawan. 15
Korporasi  sebagai  badan  hukum  sudah  tentu  memiliki identitas  hukum  tersendiri. Identitas  hukum  suatu  korporasi  atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata ( civil  law ),  jelas  ditetapkan  bahwa  suatu  korporasi  atau  badan hukum merukapan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta  dapat  menuntut  dan  dituntut  di  pengadilan  dalam  hubungan keperdataan.  Para  pemegang  saham  menikmati  keuntungan  yang diperoleh  dari  konsep  tanggung  jawab  terbatas,  dan  kegiatan korporasi  berlangsung terus-menerus,  dalam  arti  bahwa keberadaannya  tidak  akan  berubah  meskipun  ada  penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota- anggota yang ada.
Namun sampai  saat  ini,  konsep  pertanggungjawaban  pidana oleh  korporasi  sebagai  pribadi  ( corporate  criminal  liability ) merupakan  hal  yang  masih  mengundang  perdebatan.  Banyak  pihak yang  tidak  mendukung  pandangan  bahwa  suatu  korporsi  yang wujudnya  semu  dapat  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  serta memiliki criminal  intent yang  melahirkan  pertanggungjawaban pidana. Disamping  itu,  mustahil  untuk  dapat  menghadirkan  di
15 Wawancara  dengan Bapak  Kejaksaan  Tinggi  Riau Hari  Rabu  Tanggal  5  November 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Daerah Riau.
korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.
Baik  dalam  sistem  hukum common  law maupun civil  law , sangat  sulit  untuk dapat  mengatribusikan  suatu  bentuk  tindakan tertentu ( actus reus atau guilty act ) serta membuktikan unsur mens rea ( criminal  intent atau guilty  mind )  dari  suatu  entitas  abstrak seperti  korporasi. 16 Di  Indonesia,  meskipun  undang-undang  diatas dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  untuk  membebankan criminal  liability terhadap  korporasi,  namun  Pengadilan  Pidana sampai  saat  ini  terkesan  enggan  untuk  mengakui  dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari  sedikitnya  kasus-kasus  kejahatan  korporasi  di  pengadilan  dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi. 17
Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban  korporasi  tersebut.  Sebab  meskipun korporasi  dinyatakan  dapat  melakukan  tindak  pidana,  untuk menjatuhkan  sanksi  pidana  harus  dapat  ditentukan  kesalahannya, dan  kesalahan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap korporasi  tersebut.  Apabila  kedua  syarat  ini  tidak  terpenuhi  atau tidak  dapat  ditentukan,  maka  korporasi  tidak  dapat  dijatuhi  sanksi pidana.
Sedangkan terhadap pelaku pembakaran  hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  dalam  perkebunan  atau kecerobohan  manusia,  ini  dapat  dijerat  dengan Pasal  50  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.
16 L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia, http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf, di askse, tanggal, 2 April 2014
17 Ibid
Penyelesaian  secara  yuridis  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap si pelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran  hutan.  Dengan  alasan  telah  melakukan  pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu : a) Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang  bertentangan  dengan  aturan  di  dalam  hukum  perundang- undangan yang berlaku; b) Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek  hukum  sebelumnya  telah  dirumuskan  di  dalam  undang- undang  yang  mengandung  pidana  khusus  antara  lain  ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.
Selanjutnya pasal-pasal  dalam Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat di katagorikan terkait  dengan  tindak  pidana  korporasi  antara  lain  dapat  dilihat pada: Pasal  50  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  dapat  dikatagorikan  sebagai tindak  pidana  korporasi.  Hal  ini  mengingat  dalam  penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek  hukum  baik  secara  pribadi,  badan  hukum,  maupun  badan usaha.  Prasarana  perlindungan  hutan,  misalnya  pagar-pagar  batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana  perlindungan  hutan  misalnya  alat  pemadan  kebakaran, tandatangan  dan  alat  angkut. Dengan  demikian  pada  Pasal  50  ayat (1),  (2),  dan  (3),  bisa  dikatagorikan  tindak  pidana  korporasi,  jika setiap  orang  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  itu  menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1).
Sedangkan  untuk  Pasal  50  ayat  (4),  termasuk  tindak  pidana biasa.  Perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  di  Indonesia, ternyata  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  tidak  hanya  manusia, tetapi  juga  korporasi.  Khusus  mengenai  pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam
cara  perumusannya  yang  ditempuh  oleh  pembuat  undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :  1)  Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;  3)  Korporasi  sebagai  pembuat  dan  yang bertanggunjawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2004,  pertanggujawaban  tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama  badan  hukum  atau  badan  usaha,  tuntutan  dan  sanksi pidananya  dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama,  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang  dijatuhkan”. Tanggung  jawab  korporasi  pada  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2004,  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh dan  atau  atas  nama  badan  hukum  atau  badan  usaha,  yang bertanggujawab  adalah  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  Ini  maksudnya  dapat  ditafsirkar  bahwa  pengurus atas  nama  pribadi  atau  sendiri  dapat  diminta  pertanggungjwaban atau  pengurus  yang  melakukan  secara  bersama-sama  bisa  diminta pertangggujawaban. 18
Dengan  demikian  bukan  badan  hukum  yang  bisa  diminta pertanggujawaban  dalam  tindak pidana  korporasi  ini,  hanya  pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban. Dengan  demikian  Pasal  50  ayat  (1),  (2),  dan  (3),  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004, dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korporasi.  Hal  ini mengingat  dalam  penjelasan  pasal  50  ayat  (1)  dirumuskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  orang  adalah  subjek  hukum  baik  secara
18 Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, Artikel Tablod  Saksi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.
pribadi,  badan  hukum,  maupun  badan  usaha.  Tanggung  jawab korporasi  pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2004,  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang  bertanggungjawab  adalah  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2004.  secara  tersurat  tidak  ditemukan  yang  menyatakan  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  penuntutan  dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan  lingkungan  hidup  seperti  Ordonansi  Ganguan  Stb.  Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan. 19
Untuk masalah sanksi pidana, bahwa: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan; 2) Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang  terkandung  dalam  undang-undang  lingkungan  hidup  guna memudahkan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan;  3)  Ketentuan pidana  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lingkungan perlu  ditinjau  kembali  dan  disesuaikan  dengan  pasal  22  Undang- undang Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup  secara  terpadu  memerlukan  kerjasama  yang  serasi  antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hubungannya dengan sanksi pidana,  tindak  pidana  korporasi  pada Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) Undang- Undang Nomor  19  Tahun  2004,  yang  dapat  dikategorikan  dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angaka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa.  Pasal  78  angka  14  dirumuskan  bahwa  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan
19 Ibid
usaha,  tuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan  terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana  sesuai  dengan  ancaman  pidana  masing-masing  ditambah dengan  1/3  (sepertiga)  dari  pidana  yang  dijatuhkan.  Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ke depan, dalam penegakan hukum  untuk kasus-kasus  pembakaran  hutan,  aparat  penegak hukum  harus  lebih  tegas  dan  berani  menerapkan  pasal-pasal korporasi  yang  sudah  ada  pada  UU  Nomor  41  Tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. 20
Maka  untuk  itu  perlu  dilakukannya  suatu  langkah  konkrit dalam  penyelesaian  masalah  tersebut,  salah  satunya  ialah  berupa tindakan  penegakan  hukum  yang  tegas  terutama  dalam implementasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  pembakaran hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  oleh  karena  itu aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut.
Di dalam penerapan sistem s trict liability (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan/disandarkan pada kualitas kesalahan, melainkan  titik  fokusnya  ada  pada  telah  terjadinya  perbuatan pidana/kejahatan. Artinya sistem strict liability tidak ada kaitannya dengan  konsep  kesalahan,  tetapi  langsung  berkaitan  dengan perbuatan  pidana.  Berbeda  dengan  konsep strict liability,  maka  di dalam  konsep geen  straf  zonder  schuld ,  bahwa  orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  belum  tentu  dipidana.  Karena  untuk
20 Ibid
memidana  seseorang  tergantung  pada  ada  atau  tidaknya  kesalahan. Sedangkan  pada  sistem strict  liability badan  hukum  yang  terbukti melakukan perbuatan pidana langsung dipidana.
Dalam  kaitannya  dengan  masalah  pembakaran  hutan,  secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  disebutkan, “pemegang  hak  atau  izin  bertanggung jawab  atas  terjadinya  kebakaran  hutan  di  areal  kerjanya” . Ketentuan  dalam  Pasal  49  ini  adalah  merupakan  contoh pertanggungjawaban  pidana  dengan  sistem strict  liability .  Artinya,
jika  terjadi  kebakaran  lahan  di  areal  HPH  yang  dikuasai  oleh  suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab,  tanpa  harus  melihat kesalahan,  artinya  apakah  kebakaran  yang  terjadi  itu  dilakukan dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja/kealpaan,  hal  ini  tidak  relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana strict liability .
Satu  hal  perlu  diingat  oleh  aparat  penegak  hukum,  bahwa sebagai sebuah badan hukum maka pertanggungjawaban pidananya bukanlah  ditujukan  pada  pribadi  manusia,  entah  itu  Direktur Utamanya  atau  Wakil  Direkturnya,  tidak.  Melainkan  yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri, bukan manusia secara pribadi. Sehingga yang harus didudukan dalam posisi sebagai tersangka  bukan  manusia  (baik  Direktur  Utamanya  atau  Wakil Direkturnya),  melainkan  adalah  badan  hukum  itu  sendirilah  yang disebut sebagai tersangka.
Namun  perlu  diketahui,  bahwa  untuk  mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili oleh manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu  dia  (orang  yang  mewakili  tersebut)  diberi  status  sebagai tersangka,  dia  sekedar  mewakili  badan  hukum  dalam  proses pemeriksaan.  Dengan  memposisikan  kedua  Direktur  PT  tersebut  di
atas  sebagai  tersangka  yang  dipandang  janggal  dan  bertentangan dengan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  badan  hukum  yang menggunakan sistem strict liability .
Pada  tahun  2014  meminta  pertanggungjawaban  pidana korporasi  pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau, Dari  9 Perusahaan  itu,  seperti PT  Multi  Gambut  Industri,  PT  Udaya  Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti  Hiberida,  dan  PT  National  Sagu  Prima. Namun  baru 2  (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT. Adei  Plantation  &  Industry dan  PT  National  Sagu  Prima.  Dari  9 perusahaan tersebut baru perusahaan PT. Adei Plantation & Industry sampai  ke  tingkat  Peradilan  itupun  pada  tahun  2013  dan PT.  Adei Plantation  &  Industry dijatuhi  sanksi  oleh  Pengadilan  Negeri Pelalawan, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan mengadili; 21
1) Menyatakan  terdakwa PT.  Adei  Plantation  &  Industry  tidak terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  Alternatif  ketiga  Primair Jaksa Penuntut umum;
2) Membebaskan  terdakwa  PT.  Adei  Plantation  &  Industry  dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut;
3) Menyatakan  terdakwa PT.  Adei  Plantation  &  Industry  telah terbukti secara sah dan menyakikan bersalah melakukan tindak pidana  “Karena  kelalaiannya  mengakibatkan  dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000,- (satu  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan; 5) Menjatuhkan  pidana  tambahan  terhadap  terdakwa  PT.  Adei Plantation  &  Industry  berupa  perbaikan  akibat  tindak  pidana untuk  memulihkan  lahan  yang  rusak  akibat  kebakaran  lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu  juta  delapan  ratus  dua  puluh  enam  ribu  tujuh  ratus  tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).
21 Putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2013/PN Plw

## 4. Hambatan  Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  di Provinsi Riau
Tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi  terhadap pencemaran  lingkungan  sangat  sulit  sekali  diketahui.  Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan  hukum,  karena  kesulitan  dalam  mencari  bukti-bukti berdasarkan  hukum  dan  sulit  menentukan  siapa yang  harus pertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi tersebut.
Kesulitan  dalam  penegakan  hukum  akibat  tindak  pidana korporasi  ini  menurut  Mardjono  Reksodiputro,  Pertama,  korporasi sebagai  pelaku  kejahatan  yang  pontensial  pada  umumnya mempunyai  lobby  yang  efektif  dalam  usaha  perumusan  delik maupun  cara-cara  menanggulangi  kejahatan  korporasi.  Kedua, menentukan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  maupun menentukan  kesalahan  korporasi  tidaklah  mudah.  Lebih  lanjut Mardjono  mengatakan,  bahwa  kerugian  yang  diakibatkan  oleh kejahatan  korporasi  ini  bagi  individu,  terlihat  hanyalah  puncak gunung  es  saja.  Contonya  adalah  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari. 22
Sejalan  dengan  perkembangan  dunia  internasional  salah satunya  adalah  yang  menempatkan  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana lingkungan hidup, maka lembaga legislatif telah menepatkan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dan menuangkannya  dalam  Undang-undang  tentang  Pengelolaan lingkungan hidup.
22 Marjono Reksidiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi..Op.Cit, 1994, hlm. 68.
Pada  awal  bab  ini  telah  dikemukakan  bahwa  berdasarkan ketentuan  Undang-undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:
a. Badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau organisasi lain;
b. Mereka  yang  memberikan  perintah  untuk  melakukan  tindak pidana  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam perbuatan itu; atau
c. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus. Namun dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan antara lain:
a. Ketidaksederhanaan  perangkat  hukum  dan  perangkat  peraturan perundang undangan.
Materi  hukum  merupakan  pilar  yang  utama  dalam penegakan  hukum.  Dalam  posisi  yang  demikan,  maka  sarana hukum harus lengkap, sistematik dan sinkron baik secara vertikal, horizontal  maupun  diagonal.  Hukum  lingkungan  yang  ada  pada saat ini Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat  parsial,  sektoral  dan  tersebarnya  ketentuan-ketentuan pidana  lingkungan  dalam  berbagai  produk  perundang-undangan. Selain  itu  perubahan  yang  ada  di  dalam  Undang-undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak  menyeluruh  pada perundang-undangan  sektoral, sedangkan  implementasi  dari undang-undang  payung  itu  sendiri  dimasa  lalu  banyak  megalami kendala.  Kenyataan  inilah  yang  menyebabkan  kesimpangsiuran penafsiran,  ketidaksamaan  persepsi  dalam  menangani  dan menyelesaikan  kasus-kasus  lingkungan  terutama  yang  dilakukan oleh korporasi.
Ketidaksederhanaan  perangkat  peraturan  perundangan  di bidang  lingkungan,  dimana  Undang-undang  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan  setiap  usaha  dan/atau kegiatan  dilarang  melanggar  baku  mutu  dan  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup.  Meskipun  rumusan  pasal  ini memakai  kata  "dilarang  ",  namun  jika  terjadi  pelanggaran  baku mutu  lingkungan  (BNC)  maupun  kriteria  baku  kerusakan Iingkungan (KBKL) tidak ada sanksi pidananya.
Di  samping  itu  peraturan-peraturan  hukum  yang  bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan  lingkungan  yang  rusak  akibat  tindakan  perseorangan maupun  korporasi,  ketentuan  mengenai  pidana  denda  apabila tidak  dibayar  oleh  terpidana,  tidak  dimungkinkan  adanya pertanggungjawaban  pidana  mutlak  ( strict  liability )  dan pertanggungjawaban  pidana  pengganti  ( vicarious  liability )  bagi korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup, merupakan kendala dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Selanjutnya  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  administrasi  yang  dapat  menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak diatur dalam Undang- undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan
Kuantitas dalam arti tercukupinya person l aparat penegak hukum,  kualitas  dalam  arti  kemampuan  dan  kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus- kasus  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap  efektifitas penegakan hukum lingkungan.
Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif  maupun  represif,  masih  kekurangan  aparat  PPNS  pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan
maupun peringatan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspek pidana,  mereka  tidak  memiliki  wewenang  untuk  mengambil tiridakan hukum. Selain itu masih dirasakan keterbatasan jumlah penyidik  POLRI,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  yang  memiliki kecakapan  dan  keterampilan  teknis  dalam  penanganan  kasus- kasus  lingkungan,  disamping  adanya  kelemahan  dalam pengimplementasian  peraturan  perudang-undangan  yang  sudah ada.  Kelemahan  di  bidang  implementasi  ini sangat  dipengaruhi oleh  kapasitas  profesionalisme  para  pelaksana  dan  penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa  pencemaran  (khususnya)  dan  kerusakan  lingkungan biasanya  terkait  pada  suatu  zat  (kimia)  tertentu,  bukan merupakan  persoalan  yang  dapat  ditetapkan  secara  yaridis  yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  kurang  berhasilnya  penegakan hukum lingkungan juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan  integritas  para  penegak  hukum. Artinya  semakin  kuat  moral dan  integritas  para  penegak  hukum,  terutama  dalam  mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin  kuat  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia. Memperhatikan  praktek  peradilan  saat  ini,  masih  sangat memprihatinkan  dan  perlu  mendapatkan  perhatian  serta penanganan  yang  lebih  serius.  Selengkap  apapun  peraturan perundang-undangan  dan  seterampil  apapun  para  penegak hukumnya,  hanya  akan  menjadi  benda  mati  apabila  tidak diimbangi  dengan  moral  dan  integnitas yang  tinggi  dari  para penegak hukumnya.
c. Kesadaran  hukum  masyarakat  dan  sarana  yang  mendukung penegakan hukum.
Kepatuhan  dan  ketaatan  masyarakat  pada  hukum lingkungan  merupakan  indikator  efektivitas  berlakunya  hukum
lingkungan  tersebut  di  tengah  tengah  masyarakat.  Keterbatasan tingkat  akan  kualitas  kesadaran  hukum  masyarakat  antara  lain disebabkan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan,  sementara  di  sisi  lain  mereka  hanya  memikirkan keuntungan besar bagi korporasi (seperti yang dilakukan PT. Adel Plantation  tersebut).  Sebenarnya  para  pengusaha  tersebut mengetahui  atau  setidak  tidaknya  dapat  memperkirakan  akibat yang  akan  timbul  dari  aktivitasnya,  karena  pengelolaan  limbah maupun  pembukaan  lahan  perkebunan  memerinkan  teknologi tinggi  dan  dukungan  para  ahli  di  bidangnya,  maka  pekerjaan  itu menjadi  mahal  dan  akan  mengurangi  tingkat  provit.  Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan  jalan  pintas  yang dipandang  lebih  sederhana dengan biaya rendah.
Selain  kesadaran  hukum  masyarakat,  kelengkapan  sarana atau  fasilias  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum.  Hal  ini  akan  berakibat  bahwa  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  diragukan,  dan mungkin  dibantah  oleh  pelaku  pencemaran  maupun  perusakan lingkungan  dengan  cara  mengajukan  hasil  pemeriksaan  di lapangan atau laboratoriurn yang berbeda, untuk menguntungkan diri dan korporasi. Seperti yang terjadi pads PT. Adei Plantation, pembakaran  lahan  yang  dilakukan  pada  malam  hari  selalu dipadamkan  pagi  harinya  oleh  karyawannya  di  lapangan.  Dari sejumlah  saksi  yang  dihadirkan  selama  persidangan,  termasuk saksi  ahli,  tak  seorangpun  dapat  membuktikan  bahwa  Mr.  Gobi adalah  pelaku  maupun yang  menyuruh  membakar  lahan.. Keadaan  demikian  tentu  saja  merugikan  ditinjau  dari  sudut kepentingan pembuktian, dan akan menimbulkan keraguan pada hakim  tentang  terpenuhi  tidaknya  unsur  tercemar  rusaknya
lingkungan  hidup  sebagaimana  dituduhkan  jaksa  kepada terdakwa.  Kita  tentunya  tidak  menginginkan  karena  keadaan ragu-ragu,  hakim  kemudian  menerapkan  asas in  Dubio  Proreo sehingga  menjatuhkan  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala tuntutan  hukum  kepada  terdakwa,  seperti  yang  pernah  terjadi dalam penanganan kasus Sidoardjo beberapa tahun yang lain. Di sinilah  dituntut  kesiapan  dari  aparat  penegak  hukum,  dalam  hal ini  POLRI  sebagai  penyidik  dalam  perkara  pidana  untuk menemukan  dan  mengajukan  alat  bukti,  yang  dapat  meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh korporasi.
Mengenai  kendala  penegakan  hukum  lingkungan  ini, penulis berpendapat bahwa POLRI (sebagai penyidik) disibukkan dengan  masalah  penanggulangan  tindak  pidana  konvensional, selama  ini  perkara  yang  mendapat  prioritas  untuk  diselesaikan adalah  tindak  pidana  korupsi,  subversi  disamping  tindak  pidana ekonomi  (penyelundupan).  Dengan  demikian  kedudukan  hukum pidana  di  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hanya  sebagai anak tiri, artinya jika terjadi kasus lingkungan cukup diselesaikan dengan  musyawarah  antara  pemerintah  setempat  dengan korporasi  melalui  pengurusnya.  Kemungkinan  ini  teijadi,  karena kasus lingkungan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sekitarnya. Dengan  demikian  membuktikan  bahwa  di  Indonesia,  tindak pidana  yang  dipandang  serius  dan  rnembahayakan  negara  ialah korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi (penyelundupan).
Meskipun ada beberapa kendala di dalam implementasinya, apabila  dikaji  lebih  lanjut  pengaturan  Undang-undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sudah  diusahakan  untuk mengadopsi dan mengadaptasi pada kecenderungan-
kecenderungan  intenasional  yang  terjadi.  Hal  ini  nampak  dari beberapa  hal  penting  yang diatur  dalam  Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, antara lain:
a. Keberadaan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  sebaga  rnana dimaksud  dalam  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana
(Pasal 40). b. Pengaturan mengenai “generic crimes” yang bersifat tindak pidana  materiil  dalam  Pasal  41,  42  dan  43,  serta "specific
crimes" yang bersifat tindak pidana formil dalam Pasal 44. c. Dimuatnya  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45,
46 dan 47.
d. Apabila  ketentuan  pidana  hanya  diatur  satu  pasal  dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dengan  dimuatnya  beberapa  hal  baru  seperti  tersebut  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  tuntutan  internasional  untuk meningkatkan  peran  hukum  pidana  guna  menanggulangi  tindak pidana  lingkungan  hidup  telah  ditanggapi  secara  proporsional melalui  Undang-undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Namun seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,
menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya  untuk  mengantisipasi  jika  terjadi  dampak  negatif dalam  perjalanannya.  Kemampuan  teknis  yang  terbatas,  dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat  penyidikan  sampai  dengan  proses  pengadilan maupun pelaksanaan  penegakan  hukum  administrasi.  Tinggi  rendahnya tingkat  keberhasilan  penegakan  hukum  terkait,  baik  dan  segi personil  maupun  sarana  atau  fasilitas  pendukung  yang  mereka miliki.  Dalam  hal  ini  POLRI  sebagai  ujung  tombak  dalam  sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menemukan  dan  mengajukan  alat  bukti  tentang  telah  terjadinya pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu  POLRI harus  dapat  menemukan  alat-alat  bukti  dengan  cara  yang  benar dan sesuai dengan undang-undang.

## D. Penutup
1. Implementasi Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pembakaran Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau, meskipun  undang-undang kehutanan dan lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk  membebankan criminal  liability terhadap  korporasi,  namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan  mempergunakan  peraturan-peraturan  tersebut. Hal  ini  dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan  tentu  saja  berdampak  pada  sangat  sedikitnya  keputusan pengadilan  berkaitan  dengan  kejahatan  korporasi  di  Provinsi  Riau ada  9  Perusahaan  di  Riau  diduga  terlibat  melakukan  pembakaran hutan dan lahan di Riau, namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National  Sagu  Prima  dan baru  perusahaan Adei  Plantation  & Industry sampai  ke  tingkat  Peradilan  itupun  pada  tahun  2013 dimana PT.  Adei  Plantation  &  Industry, dijatuhi  sanksi  oleh Pengadilan  Negeri  Pelalawan;  Menyatakan  terdakwa PT.  Adei Plantation  &  Industry  tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  Alternatif ketiga  Primair  Jaksa  Penuntut  umum;  Membebaskan  terdakwa  PT. Adei  Plantation  &  Industry  dari  dakwaan  Alternatif  Ketiga  Primair tersebut; Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti  secara  sah  dan  menyakikan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Karena  kelalaiannya  mengakibatkan  dilampauinya  kriteria baku  kerusakan  lingkungan  hidup”;  Menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.
1.500.000.000,- (satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana  kurungan  yang  diwakili  oleh  Sdr.  Tan  Kei  Yoong  selama  5 (lima) bulan; menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. Adei  Plantation  &  Industry  berupa  perbaikan  akibat  tindak  pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan  seluas 40  ha  melalui  pemberian  kompos,  dengan  biaya  sebesar  Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).
2. Hambatan  Dalam Implementasi Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau, tindak pidana  yang  dilakukan  korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan sangat  sulit  sekali  diketahui.  Meskipun  diketahui,  untuk membuktikannya  di  pengadilan  masih  menghadapi  permasalahan hukum,  karena  kesulitan  dalam  mencari  bukti-bukti  berdasarkan hukum  dan  sulit  menentukan  siapa  yang  harus  pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  pembakaran hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau mengalami  beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan  perundang  undangan;  b)  Profesionalisme  aparat  penegak hukum lingkungan,dan; c) Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

## E. Daftar Pustaka

## 1. Buku
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2008.
Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
Eggi Sudjana Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika  Bisnis  di  Indonesia .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1999.
Mahrus  Ali, Kejahatan  Korporasi, Arti  Bumi  Intaran,  Yogyakarta, 2008.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta , Jakarta, 2000. Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,
PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

## 2. Jurnal/Tesis/Surat Kabar/Artikel
Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, Artikel Tablod Saksi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.
Sudarto  dalam  Erdianto  Effendi, 2004. “Pertanggungjawaban  Dalam
Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Lex Spesialis,
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 1 No. 3,

## Agustus
Moeljatno  dalam  Erdianto,  ”Pertanggungjawaban  Pidana  Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”, Tesis S2 UNSRI , Palembang: 2001.
Riau Pos 1 Maret 2014.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946  Tentang  Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2004  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- UndangNomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  menjadi Undang-Undang Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 29.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2001 Tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan  Dengan  Kebakaran  Hutan dan atau Lahan
Putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2013/PN Plw