## MENDIALOGKAN DIMENSI KEILMUAN USHUL FIQH
Oleh: H. A. Yasid 1
UIN Sunan Ampel Surabaya dan DPK IAI Ibrahimy Situbondo yazidabu@hotmail.com

## Abstract:
As  a  method  of  rational  thinking,  ushul  fiqh  not  purely  built  on  a foundation  of  logic,  but  also  based  on  wahyu.  The  Ulama  did  not take the rules of usul fiqh as adapted a formal logic, but they adapt and  changing  into  a  new  logical  thinking  which  covers  the  whole essence  of  religious  teachings.  The  colaboration  wahyu  and  logic that  makes  ushul  fiqh  survive  alot  of  time,  even  attracted  the attention  of  the  scientific  to  be  continuously  assessed. Epistemologically,  usul  fiqh  is  a  scientific  theory  that  to  see  work based  on  the  Islamic  arguments  law.  Ushul  fiqh  not  born  in  empty space,  but is  present  in accordance  challenges  and  legal  needs.  The science  of  fiqh  ushul  built  to  formulate  rules  to  get  an  Istinbath hokum according to the change and development of society.
Key words: logika, wahyu , filsafat, epistemologi, istinbath.
A. Pendahuluan
Dimensi  keilmuan  ushul  fiqh  menarik  dikaji  lantaran  memadukan dua  unsur  penting  secara  bersamaan,  wahyu  dan  logika.  Sebagai  sebuah disiplin  ilmu  yang  mempunyai  prosedur  dan  langkah-langkah  tertentu, ushul  fiqh  dibangun  selain  mengacu  pada  teks  wahyu  juga  didasarkan pada  logika  berpikir  secara  sistematis  dan  prosedural.  Berbeda  dengan disiplin  ilmu  pada  umumnya  yang  hanya  mengacu  pada  salah  satu  di antara wahyu dan logika, ushul fiqh justru mengapresiasi keduanya secara terintegrasi. Selain pijakan wahyu dalam wujud dalil-dalil kulli , ushul fiqh juga  mempunyai  basis  empirisme  ilmu  pengetahuan  dengan  beberapa proses  penyederhanaan  di  dalamnya.  Penyederhanaan  di  sini  dianggap perlu karena realitas kehidupan sebagai obyek hukum mempunyai watak begitu  kompleks  dengan  sampel  dari  berbagai  faktor  yang  terlibat  di dalamnya. Dalam konteks inilah ilmu ushul fiqh bertujuan menjembatani keberadaan  teks  wahyu  yang  banyak  mengungkapkan  persoalan  secara
1 Guru Besar bidang Filsafat Hukum Islam  dan Direktus Pascasarjana IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
global dengan realitas sosial masyarakat yang terus bergerak dinamis.
Penyederhanaan  ilmu  ushul  fiqh  berada  pada  bagaimana merumuskan  ketentuan  hukum  yang  kompatibel  dengan  realitas masyarakat.  Untuk  dapat  sampai  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  sebuah ilmu  membuat  beberpa  andaian  dan  asumsi  mengenai  obyek-obyek empiris.  Asumsi ini  perlu  karena  dapat  memberi  arah  dan  landasan  bagi kegiatan  penelitian  dan  penelaahan.  Sebuah  pengetahuan  baru  dapat dianggap  benar  secara  ilmiah  manakala  kita  bisa  menerima  asumsi  yang dikemukakannya.  Semua  teori  keilmuan  mempunyai  asumsi-asumsi  ini, tidak  terkecuali  ilmu  ushul  fiqh,  baik  yang  dinyatakan  secara  tersurat maupun yang tercakup secara tersirat. Asumsi yang bisa dikemukan dalam ilmu ushul fiqh adalah bahwa pada setiap peristiwa dan kejadian di tengah masyarakat  terdapat  ketentuan  hukumnya.  Yang  lalu  memunculkan persoalan,  teks  wahyu  yang  kebanyakan  bersifat dhanni (tidak  tegas indikasi  hukumnya)  seringkali  memunculkan  multi-interpretasi. Kenyataan  inilah  yang  meniscayakan  lahirnya  teori  hukum  dan  kaidah istinbath sebagai  perangkat  analisi  hukum  yang  kemudian  secara monografis disebut ilmu ushul fiqh.
Dimensi keilmuan ushul fiqh menemukan momentumnya pada era kemunculan madzhab-madzhab besar di abad ke-2 Hijriyyah. Pada era ini tantangan  untuk  merumuskan  kaidah-kaidan istinbath hukum  mulai muncul. Dinamika pemikiran hukum saat itu ditandai dengan munculnya kubu tradisionalis ( ahl al-hadith ) di satu pihak dan kubu rasionalis ( ahl al- ra’y ) di pihak lain. Untuk membingkai konten perdebatan pemikiran kedua kubu  di  atas  kemudian  dirasa  perlu  kehadiran  epistemologi  ushul  fiqh sehingga  materi intellectual  discourse yang  bergulir  saat  itu  bisa  diakses serta  dikembangkan  oleh  generasi  berikutnya.  Pentingnya  epistemologi ushul fiqh kian terasa kala itu seiring perkembangan zaman yang semakin pesat,  penyebaran  Islam  yang  semakin  meluas  ke  berbagai  daerah,  serta penetrasi  budaya  non-arab  yang  sedikit  banyak  mempengaruhi  keaslian penafsiran terhadap teks wahyu. Dalam kondisi seperti inilah umat Islam memerlukan  teori  hukum  agar  para  Mujtahid  dapat  melakukan  kegiatan istinbath
al-ahkam secara proporsional serta
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.
Di  tengah  kegelisahan  akademik  ini,  Imam  al-Syafi’i  (w.  204  H) kemudian  hadir  dengan  mengusung  teori-teori  hukum  yang  dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi kedua kubu pemikiran  yang  saling  berhadap-hadapan,  al-Syafi’i  mencermati  betul- betul  latar  perdebatan  yang  tengah  terjadi.  Suguhan  berupa  teori-teori
hukum  ini  tak  pelak  dapat  menurunkan  tensi  perdebatan  antara  kubu tradisionalis  dan  rasionalis.  Dengan  merujuk  pada  teori-teori  hukum  ini maka  semua  aspek  perdebatan  dapat  dilestarikan  secara  akademik lantaran satu sama lain saling memahami hakikat kebenaran yang hendak dicapai.  Lebih  dari  itu,  generasi  penerus  dapat  melestarikan  setiap  kali terjadi perdebatan dengan mengacu pada teori-teori hukum tadi. Sejak era inilah  epistemologi  ushul  fiqh  menemukan  momentumnya  untuk kemudian  dikembangkan  lebih  jauh  sesuai  tuntutan  zaman  dan peradaban.
Pada  perkembangan  berikutnya,  al-Ghazali  (w.  505  H)  telah berhasil  mengartikulasi  ilmu  ushul  fiqh  secara  lebih  paradigmatis. Persinggungan  al-Ghazali  dengan  perkembangan  filsafat  pada  masanya turut  mengondisikan  bagaimana  ushul  fiqh  dikerangkakan  secara  lebih sistematis  dan  rasioanal  dengan  tetap  menjunjung  kaidah-kaidah kebahasaan  yang  tertuang  secara  global  dalam  teks  wahyu.  Faktor perpaduan antara logika dan wahyu inilah yang mengantarkan ilmu ushul fiqh  bisa  terus survive dan  tak  mudah  lekang  dengan  waktu.  Gejala kebekuan  pemikiran  dan  stagnasi  hukum  dalam  bentangan  sejarahnya hingga  saat  ini  hampir  bisa  dipastiakan  bahwa  penyebabnya  adalah kurang  diberdayakannya  ushul  fiqh  sebagai  sebuah  epistemologi  hukum dalam deretan ilmu keislaman. Dengan belajar pada sejarah ini maka tidak ada  alasan  yang  bisa  diterima  untuk  tidak  mengembangkan  dan mengaplikasikan ilmu ushul fiqh demi dinamisasi pemikiran hukum Islam pada setiap generasi dan bentangan sejarah.

## A. Pembahasan
1. Persinggungan Ushul Fiqh dengan Filsafat Yunani
Dari aspek kesejarahan, pada masa-masa awal Islam filsafat Yunani memang pernah mendominasi kajian. Di Mesir dan Syria, misalnya, bahasa Yunani  digunakan  sebagai  wahana  kajian  sebelum  akhirnya  diganti dengan bahasa arab pada abad ke-7 Masehi. Hal itu terjadi ketika Khalifah Abdul  Malik  bin  Marwan  dari  kerajaan  Bani  Umayyah  memegang kekuasaan  di  daerah  tersebut.  Tak  pelak  lagi,  beberapa  kota  di  Mesir seperti Alexandria kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Pada abad itu juga pusat-pusat kebudayaan Yunani merambah ke beberapa kota di Irak. Sebagai bukti sejarah, ketika  Islam masuk ke  kota Jundishapur, kota yang letaknya tidak jauh dari Baghdad, di sana telah ada akademi dan rumah sakit. Ketika salah seorang raja Bani Abbasiyyah, yaitu al-Manshur,  menderita  sakait,  ia  segera  diobati  oleh  kepala  rumah  sakit
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
tersebut, Girgis Ibn Bukhyishu. 2
Pada masa khalifah  Harun al-Rasyid naik tahta  pada tahun  786  M buku-buku  ilmu  pengetahuan  Yunani  banyak  diterjemahkan  ke  dalam bahasa arab. Bahkan tidak sedikit orang yang sengaja dikirim ke Romawi di Eropa untuk membeli beberapa manuskrip. Pada mulanya penerjemah diutamakan dalam bidang kedokteran, tetapi kemudian ilmu pengetahuan lain  dan  filsafat  pun  diterjemahkan.  Buku-buku  tersebut  terlebih  dahulu diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Siriac,  bahasa  ilmu  pengetahuan  di Mesopotamia  waktu  itu,  kemudian  baru  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Arab.  Tapi  selang  beberapa  waktu  akhirnya  diadakan  penerjemahan secara  langsung  ke  dalam  bahasa  Arab.  Di  antara  para  penerjemah  yang termasyhur  pada  waktu  itu  ialah  Hunayn  bin  Ishaq  (w.  873  M),  seorang Kristiani yang pandai berbahasa Arab dan Yunani, anak Ishaq Hunayn (w. 910 M), Tsabit bin Qurra (w. 890 M) seorang penyembah binatang, Qusta bin  Luqa,  seorang  Kristiani,  Hubaisy  kemenakan  Hunayn,  dan  Abu  Bishr Matta bin Yunus (w. 939 M) yang juga seorang Kristiani. 3
Melalui  kegiatan  penerjemahan  inilah  sebagian  besar  karya Aristoteles,  beberapa  karangan  Plato  serta  karangan-karangan  mengenai Neo-Platoisme,  Galen  dan  karangan  di  bidang  kedokteran  serta  ilmu pengetahuan  Yunani  lainnya  dapat  dibaca  oleh  Ulama’  dan  Cendekiawan Islam.  Karangan  di  bidang  filsafat  banyak  menarik  perhatian  penganut paham  Mu’tazilah  sehingga  mereka  banyak  dipengaruhi  oleh  pemujaan daya  akal  yang  terdapat  dalam  filsafat  Yunani.  Tokoh-tokoh  Mu’tazilah yang  banyak  membaca  karangan  filsafat  Yunani  antara  lain,  Abu  al- Hudzail,  Ibrahim  al-Nadhdham,  dan  lain-lain.  Dalam  pembahasan Mu’tazilah  mengenai  teologi  (ilmu  kalam),  daya  akal  atau  logika  yang mereka  jumpai  dalam  filsafat  Yunani  banyak  digunakan.  Maka  tidak mengherankan  bila  teologi  Mu’tazilah  bercorak  rasional  dan  liberal.  Di samping  itu  pun  dari  kalangan  ummat  Islam  lainnya  muncul  para  Filsuf dan ahli ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran seperti Abu al- Abbas al-Sarkasyi pada abad ke-9 Masehi, al-Razi pada abad ke-10 Masehi dan  lain-lain.  Filsuf  Islam  yang  pertama,  baru  muncul  pada  abad  ke-9 Masehi,  yaitu  al-Kindi.  Belakangan  muncul  Filsuf  berikutnya  seperti  al- Razi,  al-Farabi,  Ibn  Sina  (Avecinea),  al-Ghazali,  Ibn  Rusyd  (Averoes),  dan lain  sebagainya.  Para  Filsuf  tersebut  kiranya  banyak  dipengaruhi  oleh
2 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika , hlm. 194 3 Ibid
Filsuf Yunani, terutama Aristoteles, Plato dan Plotinus. 4
Pembacaan  para  Ulama’  dan  Cendekiawan  Islam  terhadap  filsafat Yunani  pada  kurun-kurun  tersebut  amat  bersinggungan  dengan pengembangan  ilmu  ushul  fiqh  yang  juga  menjunjung  unsur  logika. Bedanya  dengan  ilmu-ilmu  lain,  ushul  fiqh  tidak  murni  dibangun  atas landasan  logika,  melainkan  juga  didasarkan  pada  wahyu  verbal  seperti tersirat  dalam  dalil-dalil kulli ajaran  agama.  Karena  itu,  para  Juris  serta kaum  teolog-skolastik  Islam  saat  itu  tidak  mengadopsi  begitu  saja  logika hellenistik dalam filasafa Yunani. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi dan  perubahan terhadap logika  Yunani menjadi sebuah logika baru yang mencakup seluruh esensi. Al-Ghazali, misalnya, memasukkan unsur logika dalam  mukaddimah masterpiece -nya, al-Mustashfa  min  ’Ilm  al-Ushul . Dalam  kata  pendahuluan  monografi  ushul  fiqh  ini,  al-Ghazali menyimplifikasi persoalan logika ke dalam dua sub pembahasan, yaitu al- hadd (batasan)  dan al-burhan (pembuktian). 5 Bahkan  beliau  juga mempunyai karya monografi bertajuk Mi’yar al-’Ilm dan Mahk al-Nadhar yang  memuat  pembahasaan  tentang  logika  secara  lebih  luas  dan komprehensif. Namun demikian, al-Ghazali akhirnya meninggalkan logika karena dinilainya tidak akan mampu mengantarkan ummat manusia pada nilai-nilai  keimanan.  Paparan  al-Ghazali  tentang  logika  tersebut  paling tidak menyiratkan adanya keterkaitan cukup kuat antara logika dan ushul fiqh.  Selain  mempunyai  pijakan  wahyu  agama,  ushul  fiqh  juga  dibangun atas dasar rumus-rumus logika formal.
Hubungan  ushul  fiqh  dengan  filsafat  Yunani  kuno  juga  dapat dijelaskan  dengan  pendekatan  analisis  Abid  al-Jabiri.  Menurut  Pemikir asal  Maroko  ini,  perkembangan  pemikiran  Islam  secara  epistemologis meliputi  tiga  tradisi,  yaitu bayani,  irfani dan burhani . 6 Tradisi bayani berkembang paling awal sebelum dunia Islam mengalami kontak budaya secara  massif  dengan  dunia  luar.  Bahkan  ditengarai  tradisi  ini  mulai tumbuh  dan  berkembang  sejak  masa  Nabi,  atau  paling  tidak  pada  era pembesar  Sahabat.  Hal  ini  dapat  ditandai  dengan  munculnya  tradisi interpretasi  terhadap  teks  wahyu  dan  sistematisasi  sastra  arab  dalam bentuk antologi ( diwan al-’arab ) yang diprakarsai oleh Ibnu ’Abbas (w. 68 H). Secara garis besar, tradisi ini dapat dipilah menjadi dua fase. Pertama, fase  interpretasi  teks  seperti  dipaparkan  di  atas,  sementara  yang  kedua adalah  fase  produktivitas  sastra  arab  yang  kelahirannya  dibarengi  oleh
4 Ibid , hlm. 194 - 195
5 Al-Ghazali, al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul , Juz I, hlm. 21 – 58.
6 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi , hlm. 9.
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
munculnya firqah-firqah politik  maupun  aliran-aliran  paham  dalam  ilmu kalam pasca peristiwa al-tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah. 7 Tradisi bayani menemukan  momentumnya  ketika  mampu membentuk  epistemologi  ilmu  dalam  kerangka  teori ushul (pokok)  dan furu’ (cabang).  Selain  itu,  tradisi  ini  juga  telah  menciptakan  suasana keberagamaan  yang  lebih  rasional  selain  juga  menelorkan  produk intelektual ilmu kebahasaan dan keagamaan. Dalam konteks ini, al-Syafi’i (w. 204 H) dinilai sebagai salah satu peletak teori formulasi tradisi bayani . Sumbangan penting al-Syafi’i dalam proses formulasi epistemologi bayani adalah  pemikiran  ushul  fiqh  sebagai  metode  artikulasi,  sebagaimana dituangkan  dalam masterpiece -nya al-risalah .  Al-Syafi’i  telah  berjasa mengangkat  reputasi  assunnah  pada  posisi  kedua  dan  berfungsi tasyri setelah Alqur’an. Secara lebih detail al-Syafi’i membagi tradisi bayani pada lima kategori, yaitu;
a. Bayan (penjelasan)  yang  tidak  memerlukan  penejelasan  lain,  seperti sejumlah teks Alqur’an yang tidak multi-interpretasi.
b. Bayan yang mempunysi bagian yang mujmal (global) dan memerlukan penjelasan dari Assunnah.
c. Bayan yang secara keseluruhan bersifat mujmal sehingga memerlukan penjelasan Assunnah.
d. Bayan  assunnah ,  yakni  substansi  Assunnah  yang  sesungguhnya merupakan  penjelasan  wahyu  Tuhan  dan  mutlak  harus  diapresiasi sesuai petunjuk Alqur’an.
e. Bayan al-Ijtihad yang dismplifikasi menjadi aktivitas qiyas (analogi). 8 Dalam epistemologi bayani , posisi teks sedemikian sentral sehingga aktivitas  intelektual  senantiasa  berada  dalam  wilayah  dan  lingkarannya serta berorientasi pada reproduksi teks secara lebih luas. Peradaban Islam yang  berkembang  pada  fase  ini  bisa  disebut  peradaban  teks.  Begitu pentingnya  posisi  teks  sehingga  mampu  mengembangkan  dasar-dasar peradaban  dan  ilmu  pengetahuan.  Namun  demikian,  bukanlah independensi  teks  yang  dapat  mengkrangkakan  lahirnya  sebuah epistemologi. Sebaliknya, kerangka budaya dan pantulan ilmu hanya bisa timbul  melalui  pergulatan  panjang  ummat  manusia  dengan  realitas sosialnya.  Teks  dalam  kaitan  ini  memiliki  pemaknaan  luas  menyangkut sesuatu  yang  terintegrasi  dengan  konteks  pengalaman  sejarah  ummat
7 Ibid , hlm. 20.
8 Ibid , hlm. 22 – 23; al-Syafi'i, al-Risalah , hlm. 505.

## manusia. 9
Setelah dunia Islam mengalami kontak massif dengan budaya luar dan  mengintrodusir  khazanah  ilmu-ilmu  klasik  maka  nalar  pun  mulai berkembang dalam diskursus intelektual Islam dan kemudian melahirkan epistemologi irfani .  Nalar irfani bertumpu  pada al-hikmah  al-isyraqiyyah (pengetahuan  yang  memancar).  Menurut  epistemologi  ini,  sistem istidlal yang  mengedepankan  nalar  tidak  akan  mampu  menerima  pengetahuan dari  sumber  aslinya  (Tuhan).  Sebaliknya,  ilmu  pengetahuan  dapat diperoleh melalui intuisi yang telah mengalami kondisi kasyf (terbukanya tirai  penghalang)  dan isyraq (terpancarnya  sinar). 10 Secara  hierarkhis, jenis pengetahuan semacam ini dianggap berada pada posisi paling tinggi lantaran  menyatu  dengan  hati  dan  intuisi.  Prasyarat  untuk  memperoleh pengetahuan  ini  pun  amat  bergantung  pada  tingkat  kesungguhan, ketulusan  dan  keistkamahan  seseorang.  Jika  epistemologi bayani dapat diraih  oleh  seorang  sastrawan  atau  juris  yang  tekun  dan  tulus,  maka epistemologi irfani hanya  bisa  disentuh  oleh  mereka  yang  mencapai derajat wilayah (kewalian). Orang-orang suci yang telah mencapai derajat ini diyakini memiliki indra mukasyafah sehingga sesuatu yang abstrak bagi kebanyakan orang, bisa terlihat jelas bagi mereka. 11
Tidak  seperti  epistemologi bayani dan irfani yang  datang bersamaan  dan  lebih  awal  sejak  masa-masa  awal  Islam,  epistemologi burhani datang  kemudian  berbarengan  dengan  masuknya  pengaruh filsafat  Yunani  kuno  ke  dalam  tradisi  pemikiran  Islam.  Tradisi burhani bertumpu  sepenuhnya  pada  perangkat  kemampuan  intelektual  dan  daya rasional  untuk  pemerolehan  pengetahuan.  Pengaruh  yang  ditimbulkan oleh masuknya pemikiran Yunani adalah introduksi nalar universal  yang kemudian  menjadi  basis  utama  epistemologi burhani .  Jika  bangunan metodologi bayani dan irfani sangat  mengapresiasi  teks  maka  tidak demikian  halnya  dalam  tradisi burhani .  Konstruk  metodologi burhani sangat  deduktif  dan  independen  mengedepankan  nalar  universal  untuk menggapai ilmu pengetahuan yang diyakini benar. 12
Dari jabaran epistemologi bayani, irfani dan burhani tersebut maka kombinasi teks, nalar dan intuisi sangat mewarani pembentukan struktur ilmu pengetahuan  dalam  Islam. Ushul  fiqh lahir dalam kondisi psikologis yang sangat dialektif dan interaktif seperti itu. Bangunan ushul fiqh yang
9 Nashr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nash: Dirasah fi Ulum al-Qur’an , hlm. 11.
10 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi , hlm. 252.
11 Ibid , hlm. 251.
12 Ibid , hlm. 415 – 416.
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
mula-mula  dikreasi  pada  tradisi bayani yang  sangat  mengapresiasi  teks tidak  bisa  dipisahkan  begitu  saja  dengan  tradisi burhani yang  kemudian membentuk  filsafat  skolastik  kalam  atas  pengaruh  pemikiran  Yunani. Begitu dekatnya tradisi bayani dan burhani dalam ilmu ushul fiqh sampai- sampai  pola  deduktif  ushul  fiqh  yang  dibangun  al-Syafi’i  sangat  populer dengan sebutan aliran mutakallimin lantaran penyusunannya mengadopsi pola yang biasa dilakukan kalangan filsafat kalam.
Ushul fiqh juga mempunyai  kedekatan nasab dengan tradisi irfani yang mengedepankan intuisi secara sufistik. Penggunaan ushul fiqh dalam upaya  merumuskan  hukum-hukum  operasioanal  mesti  dilandaskan  pada nilai-nilai  sufisme  atau  etika-moral  sesuai  prinsip  dalam  tujuan tasyri’ , yakni  untuk  menebar  kemaslahatan.  Karenanya,  dalam  tradisi  pemikiran jurisprudensi Islam, hukum dan moral dibangun secara integral dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Hukum tanpa moral bisa mengarah pada tirani, sementara moral saja tanpa dibingkai dengan postulat hukum bisa  disebut  utopia.  Pandangan  seperti  ini  berbeda  dengan  aliran  filsafat hukum  positivistik  yang  memosisikan  ketentuan  hukum  dan  moralitas sebagai  dua  hal  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  memiliki  keterkaitan  satu sama lainnya.
2. Wahyu dan Logika sebagai Pijakan Ushul Fiqh
Ushul fiqh selain mempunyai pijakan wahyu juga didasarkan pada dalil-dalil  logis-empiris  dalam  rangka  memunculkan  berbagai  ketentuan hukum operasional. Dengan
ungkapan lain, dalam proses pembentukannya  menjadi  sebuah  epistemologi,  ushul  fiqh  memadukan unsur teks normatif berupa wahyu verbal di satu pihak dan logika formal di pihak lain. Wahyu yang dimaksudkan sebagai dasar pijakan ilmu ushul fiqh  adalah  berupa  teks  Alqur’an  maupun  hadis  yang  memuat  aturan- aturan  hukum  secara  garis  besar  ( kulli )  dan  global  ( ijmali ).  Dari  hukum- hukum kulli-ijmali ini kemudian para Juris (Mujtahid) perlu merumuskan kaidah-kaidah  pengambilan  kesimpulan  hukum  ( istinbath )  untuk menelorkan hukum-hukum operasional yang sesuai dengan semangat teks wahyu  untuk  mengimplementasikan  prinsip  dan  tujuan tasyri’ ,  yakni untuk menebar kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.
Para Juris memerlukan dalil logika selain dalil wahyu dalam upaya merumuskan  kaidah-kaidah istinbath  al-ahkam .  Logika  yang  dimaksud adalah untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang  benar.  Logika  dengan  pengertian  ini,  mempelajari  metode-metode dan  prinsip-prinsip  yang  dipergunakan  untuk  membedakan  penalaran
yang lurus dan penalaran yang menyimpang. Logika berhubungan dengan kegiatan  berpikir,  tetapi  bukan  sekedar  berpikir  sebagaimana  kodrat rasional  yang  dimiliki  manusia.  Dalam  membahas  jalan  pikiran,  logika selalu mendasarkan aktivitasnya pada  patokan hukum-hukum pemikiran sehingga  dapat  menghindarkan  orang  dari  kesalahan  dan  kesesatan. Dalam konteks inilah logika disebut juga sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu ushul fiqh selain didasarkan pada wahyu verbal juga mempunyai dasar pijakan logika seperti dalam pengertian ini.
Komposisi  berimbang  antara  unsur  wahyu  dan  logika  dalam anatomi ushul fiqh memunculkan apresiasi dari banyak kalangan. Mereka menganggap bahwa ilmu ushul fiqh merupakan falsafah Islam faktual yang berfungsi mengawasi kehidupan manusia sebagai khalifah yang senantiasa beraktivitas  di  muka  bumi.  Tujuannya  adalah  agar  manusia  tidak menyimpang yang menyebabkan mereka bisa terseret dan terjerumus ke dalam  berbagai  ketimpangan,  kehilangan  fitrah,  dan  kebingungan  akal ketika  berhadapan  dengan  sejumlah  pendapat  dan  ijtihad  yang membutuhkan aturan hukum secara mengikat.  Atas dasar ini, ilmu ushul fiqh  merupakan  sebuah  epistemologi  hukum  sangat  penting  yang dihasilkan oleh peradaban Islam. 13
Kombinasi wahyu dan logika sebagai dasar pijakan ushul fiqh juga pernah  diapresiasi  Imam  al-Ghazali  (w.  1111  M)  dalam  karyanya al- Mustashfa  min  ‘Ilm  al-Ushul .  Ulama’ Ushuli dari  kalangan  Syafi’iyyah (Mutakallimin)  ini  membagi  ilmu  pengetahuan  menjadi  tiga  bagian. Pertama: ’aqli mahdl (nalar murni), yaitu ilmu pengetahuan yang semata- mata dilandaskan pada  akal manusia tanpa dasar  pijakan  wahyu, seperti ilmu matematika, ilmu tehnik, ilmu astronomi dan lain-lain. Kedua: naqli mahdl (wahyu murni), yakni ilmu pengetahuan yang bertumpu pada teks- teks wahyu tanpa ada intervensi nalar, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain.  Ketiga: izdiwaji (gabungan  logika  dan  wahyu),  yaitu  ilmu pengetahuan  yang  dasar  pijakannya  adalah  wahyu  dan  nalar  secara bersamaan  dan  berimbang.  Ilmu  fiqh  dan  ushul  fiqh  menurut  al-Ghazali termasuk dalam  kategori ketiga ini dan beliau menggolongkannya dalam level ilmu paling tinggi. 14
Apresiasi al-Ghazali ini tidaklah berlebihan lantaran Ilmu ushul fiqh telah  menorehkan  sejarahnya  melalui  perjalanan  panjang  yang  cukup mengesankan  dalam  penentuan  arah  dan  dinamika  perubahan masyarakat.  Ilmu  ini  juga  telah  memberikan  corak  yang  jelas  bagi
13 Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat , hlm. 160.
14 Ghazali, al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul , Juz I, hlm. 13 – 14
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
peradaban  Islam  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Telah  banyak pemikiran besar yang mencoba menggali sejumlah aturan dan kaidah fiqh dari berbagai teks wahyu. Para Juris Islam yang dikomandani oleh Imam al-Syafi’i  telah  berupaya  mengukuhkan  ilmu  ushul  fiqh  baik  secara partikular maupun universal sehingga  ummat merasa  yakin bahwa tidak ada satu celah pun yang tidak tersentuh oleh ilmu ini. 15
Di  balik  apresiasi  terhadap  keberadaan  ushul  fiqh,  bukan  berarti tidak  ada  kalangan  yang  hendak  menggugat  dilakukannya  pembaharuan terhadap  bangunan  ilmu  ini  sebagai  sebuah  metodologi  hukum  yang sudah  sedemikian establish .  Hasan  Turabi,  Pemikir  Islam  dari  Sudan, menyerukan  dilakukannya  reformasi  ushul  fiqh.  Turabi  pada  dasarnya dapat  mengakui  kegemilangan  ushul  fiqh  klasik  yang  telah  dibangun secara  susah  payah  oleh  Ulama’  terdahulu.  Akan  tetapi  seiring  dengan mundurnya  kehidupan  beragama  belakangan  ini  maka  praktis  ummat Islam  tidak  mampu  menelorkan  fiqh  baru  yang  cemerlang  setelah  fiqh menjadi  sebuah  disiplin  ilmu.  Dari  kenyataan  ini  Turabi  menengarai adanya  kejumudan  ushul  fiqh  sehingga  perlu  ada  langkah-langkah pembaharuan. 16
Untuk  meyakinkan  gagasannya  ini,  Hasan  Turabi  mengemukakan contoh  yang  dikembangkan  Imam  Ibnu  Hazm  tentang  konsep istishhab . Walaupun  Ibnu  Hazm  termasuk  salah  seorang  penganut  madzhab skriptualis dzahiriyyah , namun ia mampu membuka pintu perkembangan fiqh. Ibnu Hazm mempunyai perhatian cukup luas dalam masalah politik, hukum,  dan  persoalan-persoalan  sosial  kemasyarakatan.  Kasus-kasus seperti inilah yang sesungguhnya banyak dihadapi ummat Islam sekarang ketimbang kasus-kasus lain yang bersifat khusus. Aspek kehidupan ummat memerlukan  ijtihad  yang  amat  luas  dan  memerlukan  kesungguhan intelektual di dalam upaya memberikan penekanan yang kuat pada aspek- aspek tersebut dan pada sejumlah kaidah ushul fiqh yang relevan. 17
Bagi  Turabi,  terbatasnya  jumlah  teks  memunculkan  persoalan tersendiri dalam upaya pengembangan hukum. Dalam beragam persoalan yang  bersifat  umum  kita  mesti  merujuk  pada  teks-teks  wahyu  yang  ada melalui  sejumlah  kaidah  penafsiran  yang  mendasar.  Namun  demikian, pendekatan  seperti  ini  saja  belumlah  cukup  lantaran  sedikitnya  jumlah teks  wahyu.  Karena  itu,  kita  perlu  mengembangkan  metode  ijtihad  yang
15 Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat , hlm. 161.
16 Ibid , hlm. 150
17 Ibid .
akan memperluas pandangan yang dibangun di atas fondasi teks-teks yang jumlahnya  sangat  terbatas  tadi.  Dalam  konteks  ini,  Turabi  menawarkan penggunaan  qiyas  untuk  mengembangkan  teks  dan  memperluas materinya.  Menurutnya,  qiyas  merupakan  dimensi  paling  luas  dalam ijtihad. 18 Penilaian  seperti  ini  sesungguhnya  pernah  dilakukan  oleh  al- Syafi’i  dua  abad  belas  silam.  Dalam masterpiece -nya,  al-Risalah,  al-Syafi’i menyimplifikasi  persoalan  ijtihad  yang  mempunyai  cakupan  sangat  luas dengan  qiyas.  Artinya,  menurut  beliau qiyas itu  identik  dengan  seluruh aktivitas ijtihad dalam rangka menelorkan hukum-hukum operasional. 19 Masih menurut Turabi, qiyas yang dikembangkan selama ini sangat sempit  cakupannya.  Kondisi  seperti  ini  perlu  mendapatkan  perhatian sehingga  kita  bisa  mempolanya  serta  menjadikannya  sebagai  sebagian dari  sarana  kebangkitan  fiqh.  Penegrtian  qiyas  sesungguhnya  amat  luas mencakup  makna  signifikansi  spontan  dengan  persoalan  sebelumnya. Selain  itu,  ia  juga  mencakup  makna  teknis  yang  dibuat  oleh  para  Juris untuk  menyandarkan  hukum  asal  pada  hukum  turunannya.  Hal  ini dilakukan  dengan  mengompromikan illat hukum  yang  baku  kepada  hal lain  yang  mereka  syaratkan  di  dalam  pokok  dan  cabangnya  serta  objek hukumnya. Ini adalah bagian dari qiyas yang mencakup kasus-kasus baru yang  dinisbatkan  pada  kasus-kasus  lama  yang  jelas  dan  telah  ditetapkan hukumnya melalui teks wahyu. 20
Para Juris Islam atau Fuqaha’ dengan pendekataan seperti ini dapat menentukan hukum pada beberapa kasus yang benar-benar baru. Seperti inilah  gambaran  qiyas  terbatas  yang  barangkali  penafsirannya  perlu disempurnakan  sehingga  dapat  menjangkau  aneka  perkembangan  yang terus terjadi. Bidang yang luas dalam agama hampir tidak ditemukan pola penyelesaiannya  kecuali  melalui  qiyas  alami  yang  bebas  dari  sejumlah persyaratan  yang  mengikat  yang  sesungguhnya  hal  tersebut  dibuat  oleh para Filsuf Yunani dan kemudian dinukil oleh para Juris Islam. 21
Untuk  me landing kan  gagasan  pembaharuan  ilmu  ushul  fiqh  ini Turabi  menyusun  sebuah  buku  monografi  bertajuk tajdidu  ’ilmi  ushul  al- fiqh (Pembaharuan  Ilmu  Ushul  Fiqh).  Namun  jika  dicermati  lebih  dalam, seruan tersebut sesungguhnya kurang menyentuh esensi persoalan. Sebab pembaharuan  atau  reformasi  menuntut  adanya  tawaran  kaidah-kaidah baru sebagai wujud perbaikan dari kaidah-kaidah yang sudah melembaga
18 Ibid , hlm. 152. 19 Lihat al-Syafi'i, al-Risalah , hlm. 505.
20 Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat , hlm. 153.
21 Ibid .
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
selama  ini.  Hal  ini  belum  nampak  tersuguhkan  secara  elaboratif  dalam seruannya tersebut. Apa yang dilakukan Turabi sebenarnya seruan moral untuk  mengoptimalkan  penggunaan  ushul  fiqh  untuk  mereformasi bangunan fiqh yang sesuai dengan perkembangan. Atau dengan ungkapan lain,  apa  yang  dilakukan  Turabi  adalah  bagaimana  pengembangan  ilmu ushul fiqh bisa dilakukan baik dari segi teknis maupun materinya. Dengan pola  pengembagan  seperti  ini  maka  bangunan  ushul  fiqh  yang  sudah melembaga  sesungguhnya  masih  bisa  kita  pertahankan  dengan mengaplikasikannya  sesuai  persoalan-persoalan  kontemporer  yang dihadapi ummat belakangan ini. Pada kenyataannya, upaya pembaharuan apa  pun  yang  dilakukan  ujung-ujungnya  juga  tidak  keluar  dari  lingkup bangunan ushul fiqh yang telah dirumuskan sebelumnya.
Apa  yang  menjadi  seruan  Turabi  sesungguhnya  sama  dengan persepsi  kebanyakan  para  Juris  akhir-akhir  ini  menyangkut  kurang difungsikannya  ilmu  ushul  fiqh  untuk  menorehkan  ketentuan-ketentuan hukum  baru  sesuai  tingkat  perkembangan  masyarakat.  Keprihatinan seperti ini juga dilatari cara pandang sebagian besar masyarakat terhadap disiplin  ilmu  ushul  fiqh.  Mereka  mengapresiasi  ilmu  ushul  fiqh  sebatas sebagai  warisan  yang  mesti  dipelajari  dalam  bentuknya  yang  bersih  dan murni.  Selain  itu,  keterbatasan  metode  pengajaran  dan  kesulitan  bahasa yang terdapat pada sebagian sumber-sumber primer ilmu ushul fiqh turut mengondisikan  problem  pemberdayaan  ilmu  ini  di  tengah  kehidupan beragama. Karena itu, jika  kita menginginkan ilmu ini berkembang pesat secara alami dalam kehidupan beragama maka kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap disiplin ilmu ini selain juga harus mengembangkan metode  kajian  dan  pengajaran  sesuai  konteks  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi.
Jika dicermati lebih mendalam, kaidah-kaidah ushul  fiqh yang ada sesungguhnya diadopsi dari nilai-nilai universal ajaran agama, bukan dari aspek  partikulasi  ajaran  yang  sangat  teknis  dan  bersifat juz’i .  Dengan mengacu  pada  nilai-nilai  universal  atau  dalil  kulli  seperti  ini  maka  ushul fiqh  tidak  mudah  ketinggalan  zaman  dalam  menyikapi  aneka  persoalan yang  terus  berkembang.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  ilmu  ushul  fiqh mampu beradaptasi dengan perubahan adalah keterlibatan logika formal dalam  perumusan  kaidah-kaidah-nya.  Begitu  rasionalnya  bangunan kaidah  ushul  fiqh  sampai-sampai  banyak  kalangan  yang  berestimasi bahwa disiplin ilmu ini sebenarnya merupakan produk impor dari ancient greek (Filsafat Yunani Kuno).
Dalam  batas  tertentu,  Turabi  termasuk  pemikir  yang  mempunyai
anggapan  demikian.  Menurutnya,  persoalan  ushul  fiqh  semisal qiyas , istihsan , mashlahah mursalah , istishhab , dan lain-lain merupakan prinsip- prinsip yang berasal dari filsafat Yunani dan logika ilmiah. Jika semua itu dapat  berubah  maka  demikian  pula  dengan  ushul  fiqh.  Apabila  prinsip- prinsip logika Yunani mengalami perkembangan sebagaimana metodologi ilmu  alam  dan  ilmu  sosial  maka  ummat  Islam  mesti  pula  menggunakan prinsip-prinsip  tersebut  dalam  ijtihad.  Dengan  pendekatan  seperti  ini maka upaya pembaharuan ushul fiqh dapat dilakukan. 22
Gagasan  seperti  ini  juga  mempunyai  kelemahan  akademik  karena seolah-olah  Islam  tidak  mempunyai  metodologi  ilmiah  sama  sekali. Keterlibatan  logika  ilmiah  seperti  terperagakan  dalam  filsafat  Yunani memang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam rumusan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh. Namun untuk mengatakan ilmu ushul fiqh sepenuhnya produk impor  dari ancient greek juga  kurang  proporsional.  Sebab,  logika  ilmiah yang  diperagakan  dalam  ilmu  ushul  fiqh  dilandaskan  pada  esensi  ajaran wahyu  secara  universal  selain  juga  mengapresiasi  logika  ketika  hendak menghubungkan  teks  dengan  indikasi  hukumnya.  Dari  perpaduan  inilah kemudian  lahir  rumus-rumus  dan  metodologi  ilmiah  dalam  Islam  yang kemudian membentuk epistemologi ushul fiqh.
3. Ushul Fiqh sebagai Ilmu, Bukan Pengetahuan
Kata  ‘ilmu’  dalam  bahasa  arab  disebut ‘ilm dan  dalam  bahasa inggris  bisa  diterjemahkan  menjadi science . 23 Sedangkan  kata pengetahuan dalam bahasa arab bisa diterjemahkan menjadi ma’rifah dan dalam bahasa inggris biasa disebut knowledge . 24 Dengan pemetaan bahasa seperti  ini  maka  jelas  bahwa  ilmu  dan  pengetahuan  sesungguhnya merupakan  dua  hal  berbeda,  walaupun  dalam  pengungkapan  sehari-hari kata  ilmu  sering  dipadankan  dengan  pengetahuan  menjadi  ‘ilmu pengetahuan’.
Pengetahuan  merupakan  produk  kegiatan  berpikir  sehingga manusia  dapat  menemukan  dirinya  dan  menghayati  hidup  dengan  lebih sempurna.  Pengetahuan  dengan  pemaknaannya  ini  mempunyai  cakupan lebih  luas  ketimbang  ilmu.  Ilmu  tak  lain  merupakan  kumpulan pengetahuan yang dibatasi oleh ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan ilmu  dari  pengetahuan-pengetahuan  lainnya. 25 Atau  dengan  ungkapan
22 Ibid , hlm. 156.
23 Rohi al-Ba’albaki, al-Mawrid Qamus ‘Arabi-Inglizi , hlm. 775.
24 Ibid , hlm. 1070.
25 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif , hlm. 4.
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
lain, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan dengan sadar menuntut kebenaran. 26 Tidak  seperi  pengetahuan  yang  berwatak  umum,  ilmu mempunyai  ciri,  tahapan  dan  metode  tertentu.  Ilmu  bukan  merupakan tujuan, melainkan proses dan tahapan untuk menggapai sebuah tujuan itu sendiri.  Rangkaian  proses  tersebut  terikat  oleh  jalinan  hubungan  logis yang secara deduktif dapat dijabarkan menjadi langkah-langkah tertentu. Dalam  kaitan  ini,  ushul  fiqh  merupakan  metode  dan  langkah-langkah tertentu  yang  harus  dilalui  dalam  rangkaian  proses  penggalian  hukum ( istinbath al-ahkam ).
Ciri-ciri keilmuan didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap  beberapa  pertanyaan  pokok,  yaitu:  1)  apakah  yang  ingin  kita ketahui; 2) bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan; 3) apakah nilai pengetahuan  tersebut  bagi  kita.  Ilmu  merupakan  salah  satu  dari  buah pemikiran  manusia  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini.  Ilmu meerupakan  salah  satu  dari  pengetahuan  manusia.  Untuk  dapat menghargai  ilmu  sebagaimana  mestinya  sesungguhnya  kita  harus mengerti apakah hakekat ilmu itu sendiri. Berbagai buah pemikiran besar sebenarnya  merupakan  serangkaian  jawaban  yang  diberikan  atas  ketiga pertanyaan  tadi.  Pemikiran-pemikiran  besar  dalam  sejarah  kebudayaan manusia  dapat  dicirikan  dan  dibedakan  dari  cara  mereka  menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 27
Pada  kenyataannya  ilmu  telah  membentuk  peradaban  manusia dalam  bentangan  sejarahnya.  Namun  demikian,  kebenaran  yang ditorehkan  ilmu  pengethuan  bukanlah  kebenaran  mutlak  dan  satu- satunya. Sebaliknya, masih terdapat banyak sumber kebenaran lain  yang dapat  memperkaya  khazanah  kehidupan  ummat  manusia.  Semua kebenaran  dengan  bereneka  ragam  sumbernya  ini  mengandung kemanfaatan  bilamana  diletakkan  pada  konteknya  yang  tepat  dan  layak. Kehidupan  manusia  terlalu  rumit  dianaalisis  hanya  oleh  satu  jalan pemikiran. Sebaliknya, ia bisa dijabarkan melalui ragam pendekatan selain ilmu, misalnya agama, filsafat, seni  dan lain sebagainya. Semua ini saling berkolaborasi  dan  saling  membutuhkan.  Atas  dasar  ini  Ilmuwan  Albert Einstein  pernah  mengatakan  bahwa  ilmu  tanpa  agama  adalah  buta  dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. 28
Kembali  pada  pertanyaan  pokok  tentang  apa  yang  ingin  kita
26 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika , hlm. 11.
27 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif , hlm. 2 – 3.
28 Ibid , hlm. 3 – 4.
ketahui, ontologi-lah yang membahas persoalan ini. Kemudian, bagaimana cara  kita  mendapatkan  pengetahuan,  kita  mesti  berpaling  pada epistemologi.  Sedangkan  pertanyaan  menyangkut  nilai  kegunaan pengetahuan yang hendak diperoleh, kita mesti menggunakan pendekatan aksiologi.  Dengan  pemetaan  seperti  ini  maka  setiap  bentuk  pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi, epistemologi dan aksiologi.

## Dasar Ontologi Ilmu
Untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin kita ketahui, tentunya tidak  semua  pengetahuan  dapat  kita  peroleh  dan  kita  jabarkan.  Ontologi ilmu  membatasi  diri  pada  peristiwa  dan  kejadian  yang  bersifat  empiris. Faktanya,  kebanyakan  orang  dapat  memperoleh  pengetahuan  dari pengalaman yang diperoleh melalui indera yang dimiliki. 29 Fakta empiris adalah  fakta  yang  dapat  dialami  langsung  oleh  manusia  dengan menggunakan panca inderanya. Ruang lingkup kemampuan panca indera manusia  dan  peralatan  yang  dikembangkan  sebagai  pembantunya membentuk  apa  yang  dikenal  dengan  dunia  empiris.  Obyek  penelaahan ilmu  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  yang  dapat  diuji  oleh  panca indera  manusia.  Ilmu  mempelajari  berbagai  gejala  dan  peristiwa  yang menurut  anggapannya  mempunyai  manfaat  bagi  kehidupan  manusia. berdasarkan  obyek  yang  ditelaahnya,  ilmu  dapat  disebut  sebagai pengetahuan  empiris  di  mana  obyek-obyek  yang  berbeda  di  luar jangkauan manusia tidak termasak ke dalam bidang penelaahan keilmuan tersebut. 30
Dasar  ontologi  ilmu  seperti  ini  tentunya  berbeda  dengan  agama atau bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Jika yang menjadi dasar pijakan ilmu  adalah  pengalaman  empirik  maka  dalam  agama  hal  yang  menjadi pokok  sebagai  dasar  pijakan  adalah  kepercayaan  (iman).  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  anjuran  menggunakan  nalar  dan  logika  seringkali  kita temukan  dalam  lemabaran  teks  agama.  Namun  demikian  kebenaran agama  yang  mempunyai  nilai  absolut    tetap  berbeda  dengan  kebenaran ilmiah yang bersifat nisbi. Karena itu,  selain anjuran menggunakan  nalar dan  logika yang mempunyai perspektif ilmu pengetahuan tersebut,  tidak jarang  ajaran  agama  mengungkapkan  persoalan  yang  abstrak  dan  belum pernah teruji secara empiris. Sebut saja sebagai misal, keberadaan surga, neraka,  reinkarnasi,  serta  kisah-kisah  kaum  masa  lampau  maupun  yang
29 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika , hlm. 10
30 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif , hlm. 6
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
masih akan datang dan akan terjadi di kemudian hari. Intinya, betapa pun agama  mempunyai  dimensi  ilmu  seperti  dijabarkan  dalam  ayat-ayat kauniyyah -nya,  akan  tetapi  tidak  seluruhnya  dapat  diakses  dengan prosedur  pengetahuan.  Yang  menjadi  dominan  dalam  struktur  ajaran agama  tetaplah  kepercayaan  dan  keimanan  terhadap  dzat  pencipta beserta seluruh perangkat ajaran yang diturunkan melalui para RasulNYA.
Ontologi  ilmu  juga  berbeda  dengan  filsafat  walaupun  keduanya mempunyai hubungan sangat erat. Dikatakan mempunyai hubungan dekat karena  dengan  modal  empirik  yang  dimiliki,  ilmu  membekali  filsafat dengan  bahan-bahan  yang  deskriptif  dan  faktual  yang  sangat  penting. Setiap filsuf dalam bentangan sejarahnya condong untuk mengembangkan pandangan  ilmiahnya.  Sebaliknya,  ilmu  melakukan  pengecekan  terhadap filsafat  dengan  menghilangkan  ide-ide  yang  tidak  sesuai  dengan pengetahuan  ilmiah.  Bedanya,  ilmu-ilmu  tertentu  pada  umumnya menyelidiki  bidang-bidang  yang  terbatas,  sementara  filsafat  mencoba melayani  seluruh  kepentingan  manusia.  Dengan  demikian,  filsafat  lebih bersifat  inklusif  ketimbang  ilmu  karena  ia  selalu  berusaha  untuk mendapatkan  pandangan  yang  lebih  komprehensif  tentang  hakekat sesuatu.
Jika  ilmu  dalam  pendekatannya  lebih  analitis  dan  deskriptif  maka filsafat lebih sintetik dan sinoptik dalam menghadapi hakekat kehidupan. Ilmu  berusaha  untuk  menganalisis  seluruh  unsur  yang  menjadi  bagian- bagian  dan  anggotanya,  sedangkan  filsafat  berusaha  untuk mengembangkan  sintesa  hasil  interpretasi  untuk  menemukan  makna hakiki. Jika ilmu berusaha untuk menghilangkan faktor-faktor pribadi dan menganggap sepi nilai-nilai demi menghasilkan obyektivitas, maka filsafat lebih  mementingkan  personalitas  dan  nilai-nilai.  Ilmu  menggunakan pengamatan,  eksprimen,  dan  pengalaman  inderawi,  sedangkan  filsafat berusaha  menghubungkan  penemuan-penemuan  ilmu  dengan  maksud menemukan hakikat kebenarannya. 31
Dengan basis empiris yang dimiliki, ilmu sesungguhnya merupakan abstrak  yang  disederhanakan  dari  rangkaian  pengalaman  manusia. Penyederhanaan  seperti  ini  dianggap  perlu  karena  fakta  kejadian  alam yang begitu kompleks dengan sampel dari berbagai faktor yang terlibat di dalamnya.  Namun  demikian,  ilmu  tidak  bermaksud  memotret  dan memproduksi  suatu  kejadian  tertentu  lalu  mengabstarakkannya  begitu saja  dalam  bahasa  keilmuan.  Sebaliknya,  ilmu  bertujuan  untuk  mengerti
31 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika , hlm.13 – 14.
mengapa  hal  itu  terjadi  dengan  membatasi  diri  pada  hal-hal  yang  asasi. Dengan  ungkapan  lain,  proses  keilmuan  bertujuan  untuk  memeras hakekat  obyek  empiris  tertentu  untuk  mendapatkan  sari  berupa pengetahuan mengenai obyek tertentu. Untuk mendapatkan pengetahuan ini  ilmu  membuat  beberpa  andaian  dan  asumsi  mengenai  obyek-obyek empiris.  Asumsi ini  perlu  karena  dapat  memberi  arah  dan  landasan  bagi kegiatan  penelaahan.  Sebuah  pengetahuan  baru  dapat  dianggap  benar manakala kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Semua teori keilmuan  mempunyai  asumsi-asumsi  ini,  baik  yang  dinyatakan  secara tersurat maupun yang tercakup secara tersirat. 32
Dalam  konteks  ushul  fiqh,  penyederhanaan  ilmu  berada  pada bagaimana  merumuskan  ketentuan  hukum  yang  kompatibel  dengan realitas  masyarakat.  Asumsi  yang  bisa  dikemukan  adalah  bahwa  pada setiap  peristiwa  dan  kejadian  di  tengah  masyarakat  terdapat  ketentuan hukumnya.  Yang  lalu  memunculkan  persoalan,  teks  agama  kebanyakan mengungkapkan ketentuan secara global dan garis besar. Kenyataan inilah yang  meniscayakan  lahirnya  teori  hukum  dan  kaidah istinbath yang kemudian secara monografis disebut ilmu ushul fiqh. Pertanyaan ontologis yang bisa dikemukakan, apakah ketentuan hukum sudah ada sebelum para Juris  atau  Mujtahid  melakukan  kerja istinbath- nya?  Jika  jawabannya  iya maka  ketika  terjadi  diferensiasi  pendapat  hukum  di  anatara  para  Juris, yang memilki bobot kebenaran hanyalah satu yang sedia kala ada tersebut. Dalam kondisi seperti ini teori pluralisme hukum tidak dapat diterapkan lantaran  wujud  hukum  bersifat  tunggal.  Sebaliknya,  jika  entitas  hukum baru ada di saat terjadi aktivitas ijtihad maka semua perbedaan pendapat hukum yang sering mengemuka di anata para Mujtahid mempunyai bobot kebenaran  yang  merata  dan  saat  inilah  teori  pluralisme  hukum  bisa diterapkan.

## Dasar Epistemologi Ilmu
Epistemologi  adalah  teori  pengetahuan  yang  membahas  secara mendalam  segenap  proses  yang  terlihat  dalam  usaha  kita  untuk memperoleh  pengetahuan.  Ilmu  merupakan  pengetahuan  yang  didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang  membedakan  ilmu  dengan  buah  pemikiran  yang  lainnya.  Dengan perangkat metode yang dimiliki ilmu lebih merupakan kegiatan daripada sekedar  produk  yang  siap  dikonsumsikan.    Kata  sifat  ”keilmuan”  lebih mencerminkan  hakekat  ilmu  daripada  istilah  ilmu  sebagai  kata  benda.
32 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif , hlm. 6

## “Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
Kegiatan  dalam  mencari  pengetahuan  tentang  apa  pun  selama  hal  itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode  adalah sah untuk disebut keilmuan. Karena itu, kegiatan ilmu sesungguhnya bersifat dinamis menembus ruang dan waktu serta mengikuti perkembangan empirik. 33
Orang  bisa  membahas  suatu  kejadian  sehari-hari  secara  keilmuan asalkan  dalam  proses  pengkajian  masalah  tersebut  dapat  dipenuhi persyaratan  yang  telah  digariskan.  Sebaliknya  tidak  semua  yang diasosiasikan  dengan  eksistensi  ilmu  adalah  keilmuan.  Seorang  sarjana yang  mempunyai  profesi  bidang  ilmu  belum  tentu  mendekati  masalah ilmunya  dengan  menggunakan  prosedur  keilmuan.  Hakekat  ilmu  tidak berhubungan  dengan  titel  kesarjanaan,  profesi  dan  kedudukan. Sebaliknya,  hakekat  keilmuan  ditentukan  oleh  cara  berpikir  yang dilakukan menurut persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Karena itu ilmu  tidak  bisa  ditempatkan  pada  suatu  struktur  feodalisme  yang terselubung.  Sebaliknya,  ilmu  bersifat  terbuka,  demokratis  dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya. 34
Dari segi perkembangannya, ilmu merupakan gabungan dari cara- cara  manusia  sebelumnya  dalam  mencari  pengetahuan.  Pada  dasarnya, ditinjau dari sejarah cara berpikir manusia terdapat dua pola dalam upaya memperoleh  pengetahuan.  Pertama,  berpikir  secara  rasional  dengan menganggap kebenaran sesungguhnya telah ada sejak sedia kala. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan ungkapan lain, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar bagi pengetahuan diperoleh lewat berpikir  secara  rasional,  terlepas  dari  pengalaman  manusia.  Sistem pengetahuan  dibangun  secara  koheren  di  atas  landasan-landasan pernyataan yang sudah pasti. 35
Yang  kemudian  mengundang  pertanyaan,  dari  manakah  kita mendapatkan  kebenaran  yang  sudah  pasti  manakala  ia  tercerai  dari pengalaman  manusia  yang  nyata?  Di  sinilah  kaum  rasionalis  mulai mendapatkan  kesulitan  untuk  mendapatkan  konsensus  yang  dapat dijadikan landasan bagi kegiatan berpikir bersama. Tiap orang cenderung untuk percaya kepada kebenaran yang pasti menurut mereka sendiri. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada suatu konsensus bila hanya berdasarkan
33 Ibid , hlm. 9 34 Ibid 35 Ibid , hlm. 10

## pada penilaian benar secara sepihak.
36
Dari  kesulitan  ini  lalu  muncul  pola  berpikir  lain  yang  berlawanan dengan rasionalisme, yaitu empirisme yang melandaskan ilmu pada faktor pengalaman manusia. Pengalaman sehari-hari menunjukkan dengan jelas betapa  sulitnya  kita  sampai  pada  suatu  kesimpulan  yang  disetujui bersama  bila  hanya  berdasarkan  pada  rasio  dan  terlepas  dari  konteks pengalaman  manusia  sehari-hari.  Untuk  menghindari  debat  tidak berkesudahan,  kaum  empiris  menganjurkan  agar  kita  kembali  ke  alam nyata  untuk  mendapatkan  pengetahuan.  Menurut  mereka,  pengetahuan tidak  ada  secara  apriori  di  benak  kita,  melainkan  harus  diperoleh  dari pengalaman.  Kegelisahan  akademik  seperti  inilah  yang  kemudian melahirkan pola pikir empirisme yang semula berasal dari sarjana-sarjana Muslim dan kemudian terkenal di dunia barat lewat tulisan Francis Bacon (1561  -  1626)  dalam  bukunya Novum  Organum yang  terbit  pada  tahun 1620.  Sebelumnya,  pola  pikir  rasionalisme  juga  berasal  dari  sarjana- sarjana Muslim sebelum kemudian mewarnai khazanah keilmuan di dunia barat.  Pada  mulanya,  madzhab  ini    lahir  lewat  pembahasan  para  Filsuf Muslim terhadap filsafat  Yunani yang  dilakukan antara lain oleh  al-Kindi (809 - 873), al-Farabi (881 - 961), Ibnu Sina (980 - 1037), dan Ibnu Rusyd (1126 - 1198). 37
Selain ahli filsafat, mereka juga pakar di bidang keilmuan. Bahkan, filsafat  Ibnu  Rusyd  mempunyai  pengaruh  cukup  besar  terhadap pengembangan  ilmu  dan  pemikiran  di  barat.  pemikiran  Ibnu  Rusyd kemudian dikenal di dunia barat dengan sebutan Averoisme (Rusydiyyah). Sarjana  Islam  juga  menyumbang  kemajuan  ilmu  dengan  pengembangan aljabar  oleh  al-Khawarizmi,  goniometri  oleh  al-Battani,  astronomi  dan geografi oleh al-Biruni, ilmu optik oleh al-Haitam, serta penggunaan angka desimal  sebagaimana  kita  pergunakan  sekarang.  Dunia  timur  juga  ikut meletakkan  sendi-sendi  kemajuan  ilmu,  seperti  India  di  bidang matematika  dan  penemuan  angka  nol,  Cina  dengan  penemuan  kompas, mesiu dan mesin cetak. 38
Secara  umum,  keilmuan  ushul  fiqh  lahir  dan  tumbuh  berkembang hampir bersamaan dengan proses kemunculan aliran rasionalisme dalam pengembangan  ilmu.  Walaupun  dasar  dan  fondasi  ilmu  ushul  fiqh  telah dirumuskaan  al-Syafi’i  pada  abad  ke-7  namun  epistemologi  ushul  fiqh
36 Ibid 37 Ibid 38 Juhaya  S.  Praja, Aliran-aliran  Filsafat  &  Etika ,  hlm.  195:  Jujun  S.  Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif , hlm. 11
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
mencapai  momentum  keilmuannya  pada  era  al-Ghazali  yang  sezaman dengan  Ibnu  Rusyd  pada  abad  ke-12.  Bedanya  dengan  Ibnu  Rusyd  yang konsisten  dengan  pengembangan  ilmu  dan  filsafat,  al-Ghazali  dapat melampaui  filsafat  dan  juga  teologi  dengan  menembus  dunia  sufisme sebagai  puncak  pengembaraannya  dalam  pencarian  hakekat  makna kehidupan  manusia  sebagai  hamba  Tuhan.  Bagi  al-Ghazali,  tashawuf-lah yang mampu menjadi penjelas awal dan akhir kehidupan ummat manusia. Dalam karyanya di bidang ushul fiqh, al-Mustashfa min ’Ilm al-ushul , al-Ghazali  mampu  mengembangkan  kaidah istinbath hukum  yang  dasar- dasarnya telah diletakkan sebelumnya oleh  al-Syafi’i. Pada  era al-Ghazali ini  ushul  fqh  menemukan  momentumnya  menjadi  sebuah  epistemologi yang  memadukan  unsur  wahyu  dan  logika  dalam  bidang  penggalian hukum.  Jika  pada  era  al-Syafi’i  ushul  fiqh  mampu  menawarkan penyelesaian  akademik  menyangkut  rumitnya  perdebatan  antara kalanagan ahl  al-ra’yi dan ahl  al-hadith ,  maka  pada  era  al-Ghazali  ushul fiqh mulai diartikulasi ke dalam banyak monografi  sehingga bisa diakses lebih  luas  oleh  masyarakat.  Maraknya  penyusunan  buku  ushul  fiqh  di kalangan  madzhab  Mutakallimin  hingga  saat  ini  hampir  bisa  dipastikan merujuk  kepada  karya  al-Ghazali  al -Mustashfa selain  dua  kitab  induk lainnya, yaitu al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya Imam al-Haramain dan al- Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh karya Imam Abu al-Husain al-Bashri.
Dasar Aksiologi Ilmu
Pada prinsipnya, ilmu bersifat netral, tidak mengenal sifat baik dan buruk.  Apakah  ilmu    bernilai  sebuah  keberkatan  atau  sebaliknya,  yakni bermuara  pada  malapetaka,  semuanya  bergantung  pada  siapa  yang mengendalikan  dan  menggunakannya.  Dalam  bentangan  sejarah,  ilmu telah  banyak  berperan  dan  mengubah  wajah  dunia.  Mulai  dari memberantas  aneka  ragam  penyakit,  kelaparan,  kemiskinan,  hingga mengantarkan  ummat  manusia  menuju  kejayaan  teknologi  dan mempermudah  komunikasi  sehingga  dunia  yang  luas  ini  tak  ubahnya sebuah  desa  saja  yang  mudah  dijangkau  sarana  komunikasi  kapan  saja. Tetapi  apakah  ilmu  selalu  berimplikasi  positif  seperti  contoh  di  atas? Jawabannya  tentu  ”tidak”  karena  berbagai  peperangan  dan  pengeboman yang berpotensi memusnahkan manusia dan cagar alam juga berasal dari ilmu  yang  dikembangkan  manusia.  Karena  itu  sikap  ilmuwan  sebagai pemilik  ilmu  sangat  menetukan  bagaimana  ilmu  pengetahuan  dapat dimanfaatkan untuk menggapai kebajikan secara maksimal.
Dalam  konteks  ilmu  ushul  fiqh,  nilai  kegunaan  yang  mesti
diapresiasi  adalah  bagaimana  bisa  dirumuskan  kaidah-kaidah istinbath sehingga mampu menelorkan hukum-hukum operasional sebagai panduan setiap  manusia  mukallaf.  Dengan  ungkapan  lain,  tujuan  ilmu  ushul  fiqh dibangun  adalah  untuk  melahirkan  preskripsi  hukum  sebagai guide-line bagi  kehidupan  ummat  manusia  sehari-hari.  Ushul  fiqh  dan  fiqh merupakan dua jenis ilmu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ushul fiqh bertujuan merumuskaan kaidah dan metode istinbath atau prosedur penggalian hukum. Sedangkan fiqh identik dengan diktum-diktum hukum hasil istinbath yang dilakukan para Mujtahid. Satu kesatuan dari fiqh dan ushul  fiqh  dapat  disimplifikasi  tujuannya  yaitu  untuk  menebar kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan.
Secara  filosofi,  hukum  dibangun  memang  untuk  tujuan menatakelola  kehidupan  individu  maupun  masyarakat  sehingga  tercipta pranata  sosial  yang  berprikemanusiaan.  Kehadiran  hukum  bertujuan untuk  mengantarkan  ummat  manusia  menuju  kehidupannya  yang bermashlahah  dan  berkeadilan.  Dalam  tradisi  pemikiran  hukum,  tujuan semacam  ini  dikenal  dengan  sebutan maqashidus  syari’ah ,  yakni  tujuan akhir  disyari’atkannya  Islam.  Dengan  tujuan  seperti  ini  maka  dalam pembahasan  hukum,  unsur  “manusia”  menjadi  sangat  strategis  sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaannya baik di dunia maupun di  akhirat.  Lantaran  manusia  hidup  dalam  sebuah  ruang  komunitas  dan lingkungan  yang  sangat  dinamis  maka  proses  pembentukan  hukum  pun mengalami  eskalasi  perkembangan  cukup  pesat,  bahkan  cenderung berskala sangat progresif.
Teks  wahyu  sendiri  sebagai  sumber  inspirasi  hukum  turun  bukan dalam ruang yang kosong, melainkan  beriringan dengan  konteks realitas yang terus berkembang dan bergerak dinamis. Persinggungan teks wahyu dengan  realitas  masyarakat,  dengan  demikian,  memiliki  maknanya tersendiri  dalam  memunculkan  postulat-postulat  hukum.  Integrasi  teks dan  konteks  ini  perlu  dielaborasi  secara  sistematik  karena  sejatinya hukum  tuhan  tidak  lahir  kecuali  untuk  konteks  kesejahteraan  dan kemaslahatan  ummat  manusia  sepanjang  sejarahnya.  Teks  dan  konteks mempunyai hubungan komplementer dalam proses pergulatan pencarian wujud  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  ummat  manusia  sebagai  ending atau tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses pembentukan hukum.
Beragam  madzhab  pemikiran  hukum  tentunya  mempunyai persepsi relatif sebangun menyangkut tujuan akhir pembentukan hukum. Namun,  percikan  diferensiasi  pendapat  sering  mengemuka  lantaran mereka tidak sama dalam melihat pola hubungan antara hukum itu sendiri dengan  manusia  sebagai  subjeknya.  Sebagian  kalangan  berpandangan
“Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”
bahwa  hukum  bukanlah  institusi  yang  absolut  dan  final  melainkan bergantung pada manusia sebagai user . Dalam konteks ini, hukum sangat ditentukan  oleh  pertanyaan  bagaimana  manusia  melihat  dan menggunakannya.  Pada  kenyataannya,  beragam  teori  hukum  yang berkembang  selama  ini  bertumpu  kepada  kedua  faktor  ini,  hukum  dan manusia.
Oleh itu, jika bandul sebuah teori hukum bergeser ke arah manusia maka  teori  tersebut  memberikan  ruang  cukup  banyak  pada  faktor manusia. Sebaliknya jika bandul teori tadi banyak bergeser ke arah hukum maka  teori  tersebut  akan  menganggap  hukum  sebagai  sesuatu  yang mutlak,  otonom  dan  final.  Pengutuban  kedua  teori  hukum  ini  pada gilirannya  sangat  berimplikasi  pada  lahirnya  sejumlah  aliran  hukum dengan  berbagai  jenis  dan  karakternya,  mulai  dari  yang  normatif- tradisionalis,  empiris-positivistik  sampai  aliran  hukum  yang  bercorak liberal-rasionalis.

## B. Kesimpulan
Sebagai  sebuah  perangkat  metodologi istinbath hukum,  ushul  fiqh dapat dikaji dengan menggunakan perspektif ilmu pengetahuan. Dimensi keilmuan  ushul  fiqh  dapat  ditelusuri  menggunakan  tahapan  ontologi, epistemologi dan aksiologi.
Secara  ontologi,  ushul  fiqh  sebagai  sebuah  metodologi  sangat berkaitan  dengan  fiqh  sebagai  materi  atau  substansi.  Permulaan  wujud fiqh  masih  diperdebatkan  di  kalangan  para  Juris,  apakah  ia  sudah  ada sebelum  para  Juris  atau  Mujtahid  melakukan  kerja istinbath  al-ahkan (penggalian  huku).  Untuk  menggali  ketentuan  hukum  yang  dibutuhkan perlu perangkat metode dan prosedur yang dibenarkan dalam perspektif ilmu  pengetahuan.  Untuk  menjawab  pertanyaan  inilah  kemudian  ilmu ushul  fiqh  hadir  sebagai  sebuah  metodologi  hukum  yang  diupayakan dapat bekerjaa meng- update setiap ketentuan hukum sesuai konteksnya. Dari  aspek  epistemologi,  ushul  fiqh  merupakan  teori  ilmu  yang memvokuskan  pada  kerja  penggalian  hukum  berdasar  dalil-dalilnya. Menariknya,  sebagai  sebuah  teori  hukum,  ushul  fiqh  memadukan  unsur wahyu  dan  logika  secara  terintegrasi  dalam  merumuskan  metode  dan prosedur istinbath  al-ahkam .  Ilmu  ushul  fiqh  bukan  lahir  di  ruang  yang kosong,  melainkan  hadir  sesuai  tantangan  dan  kebutuhan  hukum  yang mengemuka. Dengan unsur logika yang dominan di dalamnya, ushul fiqh tidak  mudah  lekang  dengan  waktu  untuk  mengapdate  setiap  kebutuhan masyarakat di bidang hukum.
Dari sudut aksiologi, ilmu ushul fiqh dibangun untuk merumuskan kaidah-kaidah istinbath sehingga  mampu  melahirkan  preskripsi  hukum sebagai guide-line bagi kehidupan ummat manusia sehari-hari. Ushul fiqh dan fiqh merupakan dua jenis ilmu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.  Ushul  fiqh  merupakan  metodologi  hukum  yang  bertujuan  untuk merumuskan prosedur penggalian hukum dengan mengacu pada sumber- sumbernya  baik  yang  bersifat naqli berupa  teks  wahyu  maupun ’aqli berupa  perengakat  logika  dan  penalaran  ilmiah.  Sedangkan  fiqh  identik dengan  diktum-diktum  hukum  hasil istinbath yang  dilakukan  para Mujtahid.  Satu  kesatuan  dari  fiqh  dan  ushul  fiqh  ini  dapat  disimplifikasi muaranya  untuk  menebar  kemaslahatan  dan  menekan  terjadinya kerusakan.  Kehadiran  hukum  yang  digali  menggunakan  perangkat  ilmu ushul  fiqh  tak  lain  mempunyai  tujuan  mengantarkan  ummat  manusia menuju kehidupannya yang bermartabat, bermashlahah dan berkeadilan.

## “Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh”

## Daftar Pustaka
Abu  Zayd,  Nashr  Hamid,  Prof.  Dr., Mafhum  al-Nash:  dirasah  fi  Ulum  al- Qur’an . Kairo:  al-Hai’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah Li al-Kitab, 1993.
Ba’albaki (al-), Rohi, Dr., al-Mawrid Qamus ‘Arabi-Inglizi . Beirut:  Dar al’Ilm li al-Malayin, 1997.
Ghazali  (al-),  Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad, al-Mustashfa  Min ‘Ilm al-Ushul . Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Jabiri  (al-),  Muhammad  ‘Abid,  Dr., Bunyah  al-‘Aql  al-‘Arabi:  Dirasah Tahliliyyah  Naqdiyyah  li  Nudhum  al-Ma’rifah  fi  al-Thaqafah  al- ‘Arabiyyah . Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Arabi, 1993.
Praja,  Juhaya  S.,  Prof.  Dr. Aliran-aliran  Filsafat  &  Etika .  Jakarta:  Prenada Media, 2003.
Suriasumantri, Jujun S., Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Syafi'i  (al-),  Muhammad  bin  Idris, al-Risalah  (Tahqiq  wa  syarh  Ahmad Muhammad Syakir) . Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Uways,  Abdul  Halim,  Dr., al-Fiqh  al-Islami  Bayna  al-Tathawwur  wa  al- Thabat , dalam edisi Indonesia, Fiqh Statis-Dinamis . Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.