## Legalitas

## Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Keselamatan Konsumen

## *M. Fachrurozy, Redyanto Sidi, dan T. Riza Zarzani
Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi *e-mail koresponden: hafzul27@gmail.com
Abstrak. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab  dan  seberapa  jauh  tanggung  jawab  dibebankan  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK, Pasal 19 sampai dengan 28,  yang  meliputi  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  (Liability  Based  On  Fault  Principle)  dan  prinsip  tanggung jawab  mutlak  (absolute  liability  principle)  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  aturan  hukum  bagi pengguna transportasi?on line legislasi,   Apa peran jalur transportasi pada penggunaan jalur transportasi,  Apa tanggung jawab perusahaan  transportasi  kepada  konsumen  Gojek  jika  terjadi  kecelakaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber berupa Buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Penelitian Lapangan (Field  Research).  Perusahaan  Go-jek  yang  bergerak  dalam  bisnis  jasa  transportasi  yang  menggunakan  media  internet  tunduk pada  peraturan  di  atas,  dan  melakukan  setiap  kewajiban  dalam  pemenuhan  jaminan  dan/atau  garansi  yang  disepakati  dalam perjanjian.  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.
Kata kunci : Perusahaan , Transportasi Online, konsumen
Abstract. In cases of consumer rights violations, careful analysis is required in analyzing who should be responsible and how far  the  responsibility  is  assigned  to  the  parties  concerned.  The  responsibility  of  business  actors  has  been  regulated  in  Law Number 08 of 1999 concerning consumer protection or UUPK, Articles 19 to 28, which include the principle of liability based on fault (liability based on fault principle) and the principle of absolute liability (absolute liability principle). The formulation of the  problem  in  this  research  is:  What  are  the  legal  rules  for  transportation  users?  On  line  legislation,  What  is  the  role  of transportation  lines  in  the  use  of  transportation  lines,  What  are  the  responsibilities  of  transportation  companies  to  Gojek consumers in the event of an accident. The research method used is library research (Library Research) with sources in the form of books, laws, government  regulations, and field research. Go-Jek companies engaged in the transportation service  business that  use  internet  media  are  subject  to  the  above  regulations,  and  carry  out  every  obligation  to  fulfill  the  guarantees  and/or guarantees  agreed  in  the  agreement.  Article  19  paragraph  (1)  of  Law  Number  08  of  1999  explains  that  business  actors  are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or consumer losses resulting from the consumption of similar goods and/or services produced or traded.
Keywords : Companies, Online Transportation, consumers

## PENDAHULUAN
Mobilisasi  sangat  mempengaruhi  perkembangan  dunia  dan  sebuah  bangsa.  Pesatnya  perkembangan  yang terjadi  di dunia,  termasuk  Indonesia  menuntut  penggunaan   teknologi  dalam  operasional  masyarakatnya.  Hal  yang tentunya  cukup  menyita  perhatian  masyarakat,  yaitu  transportasi  ojek  berbasis  aplikasi  (Gojek),  yaitu  transportasi untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan motor. Ojek online lebih populer di kalangan masyarakat selain memberikan manfaat juga  dapat meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu pendiri Gojek  adalah  Nadiem  Makarim.  Ia  menempuh  pendidikan  di  Brown  University,  sebuah  kampus  di  Rhode  Island, Amerika Serikat. Tak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan studi pascasarjananya di Harvard Business School dan meraih gelar Master  of Business Administration. Kembali ke  Indonesia, Nadiem sempat bekerja sebagai konsultan sebelum  mendirikan  Gojek.  Ia  pernah  mengaku  suka  menggunakan jasa  ojek  untuk  menerobos  kemacetan Jakarta. Muncul  dalam  pikirannya  untuk  memudahkan  penumpang  dan  ojek  untuk  terhubung  dengan  aplikasi  smartphone maka lahirlah aplikasi Gojek pada awal tahun 2015.
Namun  di  sini  sistem  Perusahaan  Gojek  online,  perusahaan  tidak  memberikan  modal  awal  kepada  driver Gojek, tetapi ada kesepakatan yang berbeda. Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, dalam Hukum Perburuhan Indonesia,  (2012),  driver  Gojek  tidak  mendapatkan  gaji  dari  perusahaan  berbasis  aplikasi  tersubut.  Berapa penghasilan  ojek  tergantung  dari  berapa  penumpang  yang  bisa  diantarkan.  Perintah  untuk  mengantar  penumpang juga  bukan  dari  perusahaan,  melainkan  dari  penumpang  dan  tentunya  membutuhkan  kesediaan  pengemudi  ojek. Karena  itu,  tidak  ada  hubungan  kerja  antara  driver  ojek  dengan  PT  Gojek,  namun  ada  hubungan  kemitraan  antara kedua belah pihak, maka driver ojek tidak berhak menuntut hak yang biasanya diterima oleh pekerja pada umumnya
seperti  upah  lembur,  jaminan  sosial,  dan  pesangon  jika  hubungan  kerja  sama  mereka  berakhir.  Pada  umumnya perjanjian  kerja  hanya  berlaku  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  yang  diatur  dengan  orang  lain  atau  pihak yang  tidak  terikat.  Perjanjian  kemitraan  antara  perusahaan  penyedia  aplikasi  dengan  pengemudi  ojek  berdasarkan prinsip  kebebasan  berkontrak.  Dalam  Pasal  1338  Hukum  Perdata  Indonesia,  para  pihak  dalam  kontrak  bebas menyetujui,    apapun  isinya  dan  apapun  bentuknya.  Seluruh  perjanjian  yang  dibuat  secara  hukum  berlaku  untuk hukum  dan  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Harus  diingat  bahwa  prinsip  kebebasan  berkontrak  tidak  boleh melanggar ketentuan keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata.
Menurut  Hartono  (1994),  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  tindakan  sewenang-wenang  oleh  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  berlaku,  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  ketenangan  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia.  Menurut  Hadjon  (1987),  perlindungan  hukum  adalah  sebagai  berikut: kumpulan  aturan  atau  kaidah  yang  dapat  melindungi  satu  hal  dari  yang  lain.  Tentang  konsumen,  artinya  undang- undang melindungi hak-hak pengguna atau konsumen. Dan apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka dapat disebut sebagai  pelanggaran  hak  dan  melanggar  hukum  karena  konsumen  juga  disebut  "Pengguna"  dan  Pengguna  adalah orang-orang yang memegang kendali atas kendaraan atau pengemudi dan awak kendaraan.
Tanggung  jawab  perusahaan  Gojek  kepada  penumpang  atau  konsumen  yang  dapat  dikaji  dengan menggunakan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- Undang Nomor Tentang Perseroan Terbatas. Tentang pengelolaan terhadap kemungkinan risiko yang terjadi, yang dapat dinilai dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam  menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang- Undang  Nomor  08  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  28,  yang  meliputi prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  Kesalahan  ( Liability  Based  on  Fault  Principle )  dan  prinsip  tanggung  jawab mutlak ( Absolute Liability Principle ).

## TINJAUAN TEORITIS Tanggungjwab
Tanggung  jawab  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  memiliki  arti  sebagai  syarat  wajib  menanggung  segala sesuatu  (jika  terjadi  sesuatu)  yang  dapat  digugat,  disalahkan,  ditaksir,  dan  sebagainya.  Dalam  kamus  hukum, tanggung  jawab  adalah  suatu  keharusan  bagi  seseorang  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah  dituntut  darinya. Menurut hukum yang berlaku, tanggung jawab adalah konsekuensi dari konsekuensi kebebasan seseorang mengenai tindakannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan. Tanggung jawab hukum  itu terjadi  karena  suatu  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak  yang  setuju,  serta  hal  itu  juga  membuat pihak  lain  menderita  kerugian  akibat  hak-haknya  tidak  dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak  tersebut.  Tanggung  jawab hukum memiliki beberapa arti.
Ridwan (1999) mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu yang lebih jauh dari hanya sekedar pelaksanaan peran, baik peran adalah hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Selanjutnya, menurut etos akuntabilitas pelayanan publik harus memiliki dasar, yaitu hal-hal yang  menimbulkan hak-hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain pada saat yang sama berupa hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.

## Perusahaan
Banyak  ahli  mengemukakan  defenisi  konsep  serta  pengertian  perusahaan,  sebagaimana  dipaparkan  oleh Absori (2014), bahwa perusahaan adalah keseluruhan aktivitas usaha yang dilakukan secara terus menerus, bertindak untuk  mendapatkan  penghasilan,  menggunakan  jual  beli  atau  perdagangan,  mengirimkan  barang  atau  mengadakan perjanjian perdagangan.  Sejalan dengan Molengraaff adalah pendapat yang diungkapkan oleh Yannizar et al (2020) yang  menyatakan  bahwa  dikatakan  perusahaan  jika  dalam  aktivitasnya  menghitung  laba  rugi  yang  dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.
Pendapat  yang  menambahkan  unsur  "pembukuan"  pada  unsur-unsur  lain  sebagaimana  dinyatakan  oleh Molengraaff. Perusahaan, menurut para legislator, adalah tindakan yang dilakukan tanpa henti, secara terbuka, dalam posisi untuk mencari keuntungan (profit). Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari manfaat tersebut, yang  termasuk  dalam  kegiatan  ekonomi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1997,  pengertian  Perusahaan adalah  segala  bentuk  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  secara  tetap  dan  berkesinambungan  dengan  maksud untuk  memperoleh  hasil  atau  keuntungan,  baik  yang  dimiliki  oleh  perorangan  maupun  oleh  badan  usaha  (asosiasi atau organisasi) baik dalam bentuk badan hukum maupun tidak, didirikan dan berdomisili di wilayah hukum suatu area.

## Transportasi On line (Gojek)
Transportasi  berasal  dari  bahasa  Latin,  yang  mengandung  arti  dimana trans berarti  sekarang  atau  sisi  lain dan portate yang berarti memindahkan atau membawa sesuatu ke sisi lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Jalur transportasi  merupakan  bentuk  pengembangan  potensi  dan  peran  transportasi  nasional  yang  sekaligus  mendukung pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah.  Definisi  jalur  transportasi  adalah  kendaraan  yang  digunakan sebagai  media  transfer  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  moda  tertentu  yang  bertanggung  jawab  atas kepemilikan atau pengoperasian transportasi terkait yang paling utama dari transportasi. Transportasi sebagai dasar untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan masyarakat serta industrialisasi.
Transportasi  merupakan  kegiatan  lapangan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia karena  pentingnya  transportasi  bagi  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  tersebut  antara lain  salah  satuny  adalah  situasi  geografis,  Definisi  jalur  transportasi  online  adalah  transportasi  umum  yang  biasa digunakan  yaitu  mesin-mesin  canggih  berbasis  aplikasi  yang  dilengkapi  dengan  fitur  pelacakan  posisi  tetapi  dapat dioperasikan secara mandiri, baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

## Konsumen
Definisi  terkait  konsumen  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pengertian  konsumen  adalah  setiap  orang  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan  untuk  diperdagangkan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  Pasal  1  nomor  1,  Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Sedangkan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berdomisili atau melakukan kegiatan di lingkungan wilayah hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  yang melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, prinsip hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui kegiatan penelitian kepustakaan, yaitu untuk memperoleh atau mencari konsepsi, teori, prinsip dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan penelitian lapangan,  yaitu dengan melakukan wawancara  dengan  informan.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen studi dokumen teori dan peundang-undangan. Tujuan studi dokumen adalah untuk mencari konsepsi, teori, pendapat dan  penemuan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dipelajari  dalam  suatu  penelitian  serta  pedoman  wawancara mencakup daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan.

## HASIL PENELITIAN Prosedur Penggunaan Aplikasi Gojek
Tata  cara  penggunaan  jalur  layanan  transportasi  online  ini  muncul  menjelang  pertengahan  tahun  2015, masyarakat  Indonesia  sangat  antusias  dengan  kehadiran  transportasi  umum  yang  tidak  biasa  pada  zamannya  ini. Gojek  memang  merupakan  layanan  transportasi  berupa  ojek  (kenderaan  roda  dua).  Namun,  yang  membuat  Gojek berbeda dengan ojek jenis lainnya adalah cara memesannya menggunakan aplikasi khusus, serta tarif sesuai dengan yang  tertera  di  aplikasi  pengguna.  Untuk  dapat  menggunakan  jasa  transportasi  secara  online  sesuai  prosedur  yang berlaku, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diketahui, yaitu:
1. Jika  mengirim  barang,  pengguna  harus  memberikan  informasi  yang  benar  dan  melengkapi  jenis  dan spesifikasi barang.
2. Gojek  tidak  menyediakan  kotak  pengiriman,  dan  Gojek  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan,  atau deformasi pada saat pengiriman barang tersebut.
3. Pengemudi telah diberikan arahan untuk mengemudikan kendaraan dengan baik, tetapi pengguna memiliki tanggung  jawab  penuh  atas  keselamatan  pribadi  itu  sendiri,  sehingga  memiliki  hak  untuk  mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati.
4. Gojek tidak menerima pengiriman barang berupa:
a. Barang yang dilarang oleh pihak berwenang untuk diedarkan dan dimiliki
b. Pengiriman barang ke dan dari penjara
c. Hewan peliharaan
d. Barang yang panjangnya lebih dari 70cm, lebar 50cm, tinggi 50cm, atau barang dengan berat lebih dari 20kg.
5. Gojek tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan pengemudi
6. Perusahaan  akan  memberikan  santunan  bagi  pengguna  aplikasi  konsumen  kecelakaan  sebesar  Rp. 10.000.000,00. untuk penggantian, dan Rp 5.000.000,00. untuk biaya rumah sakit
7. Gojek  akan  memberikan  ganti  rugi  atas  barang  yang  hilang  hingga  Rp  10.000.000,00.  sesuai  dengan informasi yang diberikan
8. Setiap kode voucher hanya dapat digunakan satu kali untuk satu akun pada satu waktu promosi Di bawah ini akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi sesuai dengan petunjuk penggunaan:
a. Pertama-tama,  konsumen  dapat  memesan  Gojek  melalui  aplikasi  dengan terlebih  dahulu  memasukkan alamat  penjemputan  dan  alamat  yang  akan  dituju  (Drop  off).  Konsumen  juga  dapat  memilih  metode pembayaran; apakah mereka ingin membayar dengan uang tunai atau useGoPay. Informasi tentang tarif pembayaran akan secara otomatis muncul setelah alamat kedua diisi.
b. Aplikasi  akan  segera  memproses  pesanan  menggunakan  algoritma  yang  rumit  untuk  melakukan pencariandriver terdekat untuk mengirimkan pelanggan potensial.
c. Kemudian,  penumpang  berhasil  mendapatkan  penumpang  sesuai  dengan  alamat  penjemputan  dan mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat.
d. Setelah  sampai  di  tempat  tujuan,  penumpang  wajib  membayar  kepada  pengemudi.  Jika  pada  saat pemesanan  penumpang  menggunakan  metode  pembayaran  useGo-pay/Credit/  uang  elektronik  lainnya maka penumpang tidak perlu membayar lagi.

## Aspek Hukum yang Menaungi Keberadaan Transportasi Online di Masyarakat
Sebuah  batasan  dalam  hal  kecelakaan  konsumen  secara  umum,  diketahui  bahwa  ada  empat  hak  dasar konsumen, yaitu: keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Layanan transportasi terkait  dengan  layanan  penumpang.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hak-hak  penumpang  (sebagai  konsumen)  untuk dihormati  oleh  penyedia  jasa  transportasi  pelanggan.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  perlindungan  Undang-undang  bagi pengguna  jasa  transportasi  dan  jenis  transportasi  lainnya  merupakan  unsur  keselamatan  transportasi  dan  tanggung jawab pengangkut.
Setiap  kecelakaan  transportasi  selalu  menimbulkan  kerugian  bagi  penumpang,  baik  secara  moral  maupun materiil,  yang  tentunya  menimbulkan  permasalahan  proses  hukum  yang  berkepanjangan,  khususnya  mengenai pertanggungjawaban  hukum  jalur  pendamping  layanan  transportasi  kepada  konsumen  apabila  terjadi  kecelakaan transportasi.  Melihat  gambar  di  atas,  merupakan  tanggung  jawab  yang  sangat  diperlukan  dari  penyedia  jasa transportasi  terhadap  keselamatan  dan  keamanan  penumpang.  Bentuk  Pertanggungjawaban  yang  diberikan  kepada pengguna  jasa  transportasi  online  dalam  hal  terjadi  kecelakaan  oleh  perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatannya, baik  dalam  investasi,  produksi,  distribusi,  dan  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengannya  akan  selalu berhubungan dengan pihak lain yang sering dikenal, pengguna atau konsumen.
Permasalahan  utamanya  adalah  ketika  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi konsumen  yang dapat mengakibatkan secara langsung  maupun tidak langsung.  Kerugian yang timbul dapat terjadi melalui transaksi yang dilakukan, yang dapat berupa kerugian fisik maupun ekonomi. Mengenai hal-hal seperti itu, apa  ketentuan  hukum  yang  mengatur  masalah  ini?  terutama  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  perusahaan. Suatu  bentuk  suatu  tindakan  yang  dapat  diminta  oleh  seseorang  atau  pengusaha  untuk  bertanggung  jawab  apabila terdapat konsekuensi akibat perbuatan atau kelalaian atau kecerobohannya dari pihak lain atau pihak lain.
Hasil  tanggung  jawab  karena  kesalahannya  pada  yang  bersangkutan  dapat  diminta  untuk  membayar  ganti rugi. Munculnya gerakan Perlindungan konsumen dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan sebagai akibat dari posisi  masyarakat  (konsumen)  dan  agresivitas  produsen  (korporasi)  dalam  menjalankan  aktivitasnya  dan menawarkan produknya, tanpa memperhatikan kualitas, etika, dan tanggung jawab perusahaan yang seringkali hanya menguntungkan  dirinya  sendiri  dan  menimbulkan  kerugian  di  pihak  konsumen,    yang  terkadang  bukan  hanya kerugian  materi,  cacat  fisik  tetapi  juga  mental  man.  Pola  hubungan  antara  lini  perusahaan  transportasi  dengan pengemudi adalah hubungan kemitraan.
Secara  hukum,  hubungan  kerja  sama  antar  perusahaan  melalui  pola  kemitraan  tidak  lepas  dari  hukum perjanjian  antara  para  pihak,  yang  didasarkan  pada  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Dengan  menyetujui  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  diketahui,  termasuk  akibatnya  apabila  ada  pihak  yang  melanggar  perjanjian  atau tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hubungan kemitraan antara Perusahaan Gojek dengan pengemudi maka Gojek  tidak  bertanggung  jawab  langsung  atas  kecelakaan  yang  terjadi  pada  orang  yang  terlibat,  baik  kerusakan kendaraan maupun cedera tubuh yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.
Bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  serta  segala  klaim  yang  mungkin  timbul  atas  kejadian  tersebut  akan menjadi  tanggung  jawab  personal  driver  Gojek.  Jika  ada  informasi  yang  bisa  membantu  proses  investigasi  seperti nomor  plat  motor,  maka  Gojek  hanya  bisa  membantu  sebagai  mediator  dalam  mempertemukan  kedua  belah  pihak untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Di sini undang-undang berfungsi untuk memberikan rambu-rambu
atau aturan agar kerjasama yang telah terjalin melalui akta kesepakatan bersama dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tanggung jawab yang diberikan kepada jalur pendamping transportasi kepada konsumen didasarkan pada hubungan manusia. Ketentuan hukum terkait tanggung jawab perusahaan timbul dari suatu tindakan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Hal  ini  dapat  diambil  alih  oleh  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dengan mewajibkan  perusahaan  membayar  ganti  rugi  dan  Pasal  1865  KUHPerdata  dengan  kewajiban  pihak  yang  telah dituduh  (konsumen)  untuk  membuktikannya.  Dalam  upaya  hukum  perdata  untuk  membuktikan  dan  menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan Menurut undang-undang, menurut ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata, prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan.

## Opini Konsumen/ Masyarakat Terhadap Kepuasan Penggunaan Jasa Gojek
Kepuasan  Konsumen  TransportasiOnline  adalah  ketika  konsumen  memenuhi  kebutuhannya,  itu  adalah konsumen  menilai  fitur  produk  atau  layanan,  atau  produk  atau  layanan  itu  sendiri.  Merupakan  kepuasan  yang diperoleh  konsumen  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan.  Menurut  Khairunnisa  (2008),  pentingnya  memberikan kualitas pelayanan yang baik karena pelayanan (service) tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Pelayanan berarti  pengertian,  pengertian,  dan  perasaan  sehingga  penyampaiannya  juga  mengenai  heart-share  konsumen  dan pada  akhirnya  memperkuat  posisinya  sebagai  mind-share  konsumen.  Seperti  halnya  kecintaan  yang  tertanam, loyalitas konsumen terhadap produk atau bisnis suatu perusahaan tidak diragukan lagi.
Konsekuensi  dari  kepuasan/ketidakpuasan  pelanggan  sangat  penting  bagi  bisnis,  pemerintah,  dan konsumen.  Bagi  bisnis,  kepuasan  dipandang  sebagai  salah  satu  dimensi  kinerja  pasar.  Peningkatan  kepuasan pelanggan  berpotensi  mengarah  pada  pertumbuhan  penjualan  jangka  panjang  dan  jangka  panjang  pendek,  dan pangsa  pasar  sebagai  hasil  dari  pembelian  berulang.  Bagi  pemerintah,  konsep  kepuasan/ketidakpuasan  pelanggan dapat  membantu  mereka  dalam  mengidentifikasi  dan  mengisolasi  produk  dan  industri  yang  memerlukan  tindakan pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  konsumen.  Bagi  konsumen,  konsep  kepuasan  pelanggan  berguna dalam memberikan informasi yang lebih jelas tentang seberapa puas atau tidak puasnya konsumen terhadap produk atau layanan tertentu.42Dan perusahaan jasa yang baik tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat.
Beberapa pendapat dari konsumen tentang kepuasan dan keluhan tentang penggunaan jasa transportasi on line:
1. Moh.  Rusliawan  13  Oktober  2017,  sangat  membantu  ketika  anda  membutuhkan  waktu  kecepatan.  Saya harap layanan menjadi lebih baik.
2. Nur Rizky 25 Maret 2016, sangat membantu, sukses bagi Gojek Indonesia.
3. Mandui  Bakumpai  15  Oktober  2018,  maaf  jika  hal  ini  memberatkan  anda  ya  sobat  gojek.  Kalau  bisa kendaraan yang mereka gunakan, jangan sampai terlambat menggunakan servis, agar kita konsumen nyaman saat  berkendara,  dan  tidak  seperti  sok  mati  sehingga  guncangannya  agak  keras,  mengetahui  jalan  di Kalimantan masih belum semulus di Jawa. Terima kasih Gojek telah membantu kami. Maaf, itu hanya saran saja. Sehingga Gojek akan lebih baik lagi kedepannya. Bravo gojek.
4. Rossy Penditiawati 16 Oktober 2018, pesan gojek tapi tidak ada respon kemudian cancel search repeat. Eh, dia mengirim SMS dengan marah? katanya maksud saya pesanan itu dibatalkan tapi dipesan lagi?
5. Ada  juga  beberapa  testimoni  dari  seniman  tanah  air  yang  menggunakan  jalur  transportasi  online,  Chelsea Islan, gojek ibarat teman yang selalu ada dan selalu setia, padahal dimanapun dan dimanapun gojek adalah sahabat saya setiap hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum bagi Pengendara Sepeda Motor dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. dengan semakin banyaknya kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari barang, luka-luka korban,  hingga  korban  jiwa.  Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  belum  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  faktor  hukum,  faktor penegakan  hukum,  faktor  fasilitas  atau  fasilitas,  faktor  respon  masyarakat,  dan  budaya.  Penegakan  hukum  yang maksimal terhadap pelanggaran lalu lintas penting dilakukan karena pelanggaran lalu lintas menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial.
Selain itu, perlu juga dilakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara preventif atau represif. Pihak  yang  berkepentingan  dalam  menangani  pelanggaran  lalu  lintas,  sebagai  konsekuensinya,  harus  melakukan sinkronisasi  tugas  dan  fungsi  masing-masing  lembaga  atau  kementerian.  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membuat dan mengesahkan peraturan atau kebijakan terkait dengan lalu lintas  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (selanjutnya  disebut  UU  LLAJ).  UU  54  55  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diundangkan  untuk
mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, aman, tertib, dan selamat. lancar, dan terintegrasi dengan  moda  transportasi  lain  untuk  mendorong  perekonomian  tingkat  nasional,  memajukan  kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa, serta mampu  menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu, tujuan diberlakukannya  UU  Lalu  Lintas  dan  Transportasi  Jalan  juga  untuk  mewujudkan  etika  lalu  lintas  dan  budaya nasional serta penegakan hukum, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Transportasi  Jalan  menjelaskan  bahwa pengguna  jalan  adalah  setiap  orang  yang  menggunakan  jalan  Road  to  Traffic.  Namun,  jalan  raya  tersebut  belum tentu  bebas  digunakan  oleh  setiap  pengguna  jalan.  Peraturan  lalu  lintas  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  pengguna jalan, yang diharapkan tidak menimbulkan masalah, oke untuk diri sendiri dan orang lain. Sebagai masyarakat yang baik,  kita  juga  harus  tahu  aturan  apa  yang  harus  dipatuhi,  agar  tidak  terjadi  kerugian,  baik  kepada  diri  sendiri maupun orang lain.45 Ada beberapa kerugian yang dialami oleh pengguna kendaraan bermotor selama perjalanan, salah  satunya  kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  peristiwa  dengan  cara  yang  tidak  terduga  dan tidak  disengaja  yang  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  menyebabkan  kerugian manusia dan/atau harta benda.
Bagi orang yang memiliki aktivitas lalu lintas, mungkin lebih baik untuk mematuhi aturan berikut. Jika tidak mematuhi  aturan  atau  melanggar  aturan  yang  ada,  maka  akan  dihukum.  Tak  hanya  itu,  masyarakat  juga  harus mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas berupa:
1. Harus  memiliki  SIM,  setiap  orang  wajib  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  yang  dikeluarkan  oleh Kepolisian.  Untuk  bisa  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  Jalan.  Prosedur  pembuatannya  mudah  dengan proses  yang  transparan.  Setiap  pelamar  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  seperti  persyaratan  usia, administrasi,  medis,  dan  lulus  ujian  untuk  bisa  mendapatkannya.  Berikut  ini  adalah  fungsi  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  berdasarkan  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, Pasal 86.
a. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
b. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai Pengemudi STNK Bermotor yang berisi informasi identitas lengkap Pengemudi.
c. Data  registrasi  Pengemudi  dapat  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  penyelidikan,  investigasi, dan identifikasi forensik polisi.
2. Jangan  naik  trotoar,  trotoar  merupakan  fasilitas  khusus  untuk  kaki  pejalan  kaki,  namun  masih  sering ditemukan  pengemudi  motor  yang  ugal-ugalan  mengendarai  motornya  di  trotoar  sehingga  membahayakan keselamatan pejalan kaki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 mengatur hak pejalan kaki di jalan raya:
a. Pejalan  kaki  berhak  atas  ketersediaan  fasilitas  penunjang  berupa  trotoar,  penyeberangan,  dan fasilitas lainnya.
b. Pejalan kaki memiliki prioritas saat menyeberang jalan di persimpangan.
c. Apabila  fasilitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  belum  tersedia  (1),  pejalan  kaki  berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.
3. Hormati  pejalan  kaki  dan  pesepeda,  Jalan  raya  bukan  hanya  untuk  dilalui  oleh  kendaraan  bermotor  saja. Pejalan  kaki  dan  pengendara  sepeda  memiliki  hak  untuk  menggunakannya.  Hal  ini  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam kegiatan usaha, terdapat hubungan timbal balik antara usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  (profit)dari  transaksi  dengan  konsumen,  sedangkan  kepentingan konsumen  adalah  untuk  memperoleh  kepuasan  melalui  pemenuhan  kebutuhannya  akan  produk  tertentu.  Dalam hubungan seperti itu sering terjadi ketidaksetaraan di antara keduanya. Konsumen adalah pihak yang selalu berada dalam  posisi  lemah  sehingga  dapat  menjadi  sasaran  eksploitasi  dari  pelaku  usaha  yang  secara  sosial  dan  ekonomi memiliki  posisi  yang  kuat.  Dengan  kata  lain,  konsumen  merupakan  pihak  rentan  yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Untuk  melindungi  atau  memberdayakan  konsumen,  seperangkat  aturan  hukum.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  intervensi  Negara  melalui  pembentukan  sistem  perlindungan  hukum  bagi  konsumen.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  08  Tahun  1999,  yang  dimaksud  dengan:  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk  hidup  lainnya,  maupun  bukan  untuk  diperdagangkan  (Pasal  1  UUPK).  Menurut  Mariam  Darus  Badrul Zaman, konsumen didefinisikan oleh: bagaimana mengambil alih makna yang digunakan oleh sastra Belanda, yaitu: semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan nyata".
Perlindungan  konsumen  diselenggarakan  sebagai  upaya  bersama  berdasarkan  lima  prinsip  yang  relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:
1. Prinsip  kemanfaatan,  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  Dalam  melaksanakan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Prinsip  keadilan,  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  masyarakat  dapat  terwujud  secara  maksimal  dan memberikan  kesempatan  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  hak-haknya  dan melaksanakan  kewajibannya  secara  adil.  Zulham,  undang-undang  perlindungan  konsumen,  Kencana, Jakarta, 2013, halaman 16 63
3. Prinsip  keseimbangan,  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara material dan spiritual.
4. Prinsip  keselamatan  dan  keamanan  konsumen,  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  barang  atau  jasa  yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Prinsip  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  taat  hukum  dan memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  dan  Negara  menjamin  kepastian hukum.  Prinsip-prinsip  hukum  dapat  dibedakan  pada  dua  tingkatan,  yaitu  prinsip  atau  asas  hukum  umum (asas umum hukum) dan asas atau asas hukum khusus (asas hukum spesialis). Prinsip-prinsip Hukum umum ini  berlaku  umum  untuk  semua  bidang  hukum  dan  biasanya  adalah  prinsip  perundang-undangan sebagaimana  diatur  dalamAlgemene  Bepalingen  van  Wetgeving  voor  Indonesia  (Peraturan  Umum  tentang Undangan Legislasi ke Indonesia).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  disampaikan  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Masyarakat  sebagai  pengguna  atau  konsumen  jasa  transportasi  ada  yang  dilindungi  undang-undang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
2. Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  konsumsi barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  atau  diperdagangkan.  Bentuk  ganti  rugi  tersebut  dijelaskan melalui  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  yang  dapat  berupa  pengembalian  uang, atau penggantian barang dan/atau jasa dengan nilai yang sama atau setara, atau pelayanan kesehatan dan/atau ganti  rugi.  Perusahaan  Go-jek  yang  bergerak  dalam  bisnis  jasa  transportasi  yang  menggunakan  media internet tunduk pada peraturan di atas, dan melakukan setiap kewajiban dalam pemenuhan jaminan dan/atau garansi yang disepakati dalam perjanjian. Perusahaan Gojek memberikan biaya ganti rugi atas barang yang hilang  hingga  dengan  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  yang  berlaku  untuk  jasa  kurir  dan  biaya santunan kecelakaan hingga Rp. 74 75 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seluruh pelanggan Gojek yang menggunakan wahana tersebut.
3. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  polusi,  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  barang  konsumsi  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  atau  diperjualbelikan,  sehingga Gojek  bekerja  sama  dengan  Allianz,  untuk  memberikan  perlindungan  asuransi  jiwa  berupa  asuransi kecelakaan diri bagi pengguna jasa transportasi Gojek. Perlindungan asuransi kecelakaan diri atau Personal Accident  hanya  berlaku  ketika  pengguna  layanan  transportasi  Gojek  menjadi  penumpang  Gojek  (selama durasi perjalanan sebagai penumpang Gojek). Manfaat yang diberikan bagi penumpang Gojek dari asuransi kecelakaan diri Santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan sampai dengan Rp.10.000.000, Penggantian Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan sampai dengan Rp5.000.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori,  2014,  Economic  Law  in  Indonesia  (Several  Aspects  of  Development  In  the  Era  of  Trade  Liberalization), Surakarta: Muhammadiyah University Press, p.75.
Ahmadi Miru and Sutarman Yudo, 2011, Consumer Protection Law, Grafino Perkasa, Jakarta, p. 26. Dr.  Abdul  R.  Saliman,  SH,  MM,  2005,  business  law  for  companies  (theory  and  case  examples)  fourth  edition, Kencana, Jakarta, page 182.
Fandy Tjiptono, et. Al.,2008, Strategic Marketing, Andi, Yogyakarta, p. 37.
Frank  and  Andre  Gunder,  1984,  Sociology  of  Development  and  Underdevelopment  Sociologi,  Social  Sciences Foundation, Jakarta.
Guus Heerma van Voss & Surya Tjandra, 2012, Indonesian Labor Law, Larasan Library Publisher, Hadjon Philipus M., 1987, Protection for the People in Indonesia, PT. Bina Science, Surabaya. 77
Hartono Sunaryati, 1994, Legal Research in Indonesiaat the end of the twentieth century 20, Alumni, Bandung. Kristiyanti and Celina Tri Siwi, 2011, Consumer Protection Law, Ray Graphics,  Jakarta.  Khairunnisa,  2008,  Position,  Roles  and  Responsibilities  Law,  Board  of  Directors,  Postgraduate, Medan.
Muhammad, Abdul Kadir, 1998, LegalTransportationCommercial, CitraAditya Bakti, Bandung. Nur Syam Aksa,2014, Introduction to Regional and City Transportationcet. I Alauddin University, Makassar. Ridwan, Machsun, 1999, Ery and Djohari, Introduction to Commercial Law 1, Gamma Media, Yogyakarta, p. 201. Yannizar,  et  al.  (2020).  Analysis  of  Good  Corporate  Governance,  Free  Cash  Flow,  Leverage  towards  Earning Management,  and  Shareholder  Wealth  in  Service  Sector  Companies  Listed  on  the  Indonesia  Stock Exchange.  Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal).P.  2567j- 2567v.