INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8504-8514 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Strategi Komunikasi Dinas Sosial Tangerang Selatan Dalam Program Pelayanan Penyaluran Alat Bantu Disabilitas
Rindana Intan Emeilia 1 ✉ , Novalia² , Arina Muntazah³, Rosiana Andhikasari⁴
Universitas Bina Sarana Informatika
Email : rindana.rne@bsi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  strategi  komunikasi  Dinas  Sosial  Tangerang  Selatan  dalam program  pelayanan  penyaluran  alat  bantu  disabilitas.  Metode  yang  digunakan  kualitatif  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan Dinas Sosial Tangerang Selatan melibatkan tahapan sistematis dan kolaboratif. Tahapan sistematis strategi komunikasi yang dilakukan dimulai dari penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Selain itu, strategi komunikasi dalam program ini juga bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga lembaga sosial seperti Pertuni.
Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas

## Abstract
The problem of accessibility to assistive devices for people with disabilities is still a major challenge in Indonesia. The Social Service is one of the parties tasked with providing information and facilitating public access to service programs for the distribution of assistive devices for people with disabilities. Strategy is communication that is very important in the success of a program. This research aims to determine the communication strategy of the South Tangerang Social Service in the service program for distributing disability aids. The method used is qualitative descriptive. Data collection techniques include  interviews,  documentation  and  literature  study.  The  research  results  show  that  the communication  strategy  used  by  the  South  Tangerang  Social  Service  involves  systematic  and collaborative stages. The systematic communication strategy stages carried out start from research, planning, implementation, evaluation and reporting. Apart from that, the communication strategy in this program is also collaborative in nature, involving cooperation with various parties at the RT, RW, Village, District and social institutions such as Pertuni.
Keyword: Communication Strategy, Social Services, Persons with Disabilities

## PENDAHULUAN
Survei Sosial Ekonomi Nasional (2023) menyebutkan ada 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Sebanyak 6,1 juta jiwa dikategorikan sebagai penyandang disablitas berat  yang  terdiri  dari:  1,2  juta  jiwa  dengan  keterbatasan  fisik;  3,07  juta  jiwa  dengan keterbatasan sensorik; 149 ribu jiwa dengan keterbatasan mental dan 1,7 juta jiwa dengan keterbatasan intelektual (Bestianta 2022).
Laporan Bappenas (2021) menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke- 125 berdasarkan Indeks Inklusivitas Global 2020 dengan skor 26,5 berada di bawah Filifina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Penilaian ini berdasarkan pengukuran meyeluruh terkait pengembangan kebijakan inklusif yang berfokus pada kesetaraan ras atau etnis, agama, gender, dan disabilitas.
Hal tersebut menunjukan bahwa perwujudan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak termasuk  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  umum  untuk  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  dan  memberdayakan  semua  individu  tanpa  terkecuali (Statistik 2023).
Perhatian  pemerintah  Indonesia  terhadap  penyandang  disabilitas  tercermin  dalam kerangka  hukum  negara,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016.  Undang- Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib melindungi hak-hak penyandang disabilitas  dan  memastikan  kesamaan  kesempatan  bagi  mereka  dalam  segala  aspek penyelenggaraan  negara  dan  masyarakat.  Upaya  melindungi  dan  memastikan  hak-hak penyandang  disabilitas  juga  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang mencakup tingkat kementerian sampai pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap perlindungan penyandang disabilitas. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan  Wali  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  72  Tahun  2023  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  Selatan  mencatat  ada 1.343 orang penyandang disabilitas pada tahun 2022. Angka ini terdiri dari penyandang disabilitas  dengan kategori tunas fisik  sebesar 106; tuna netra 115; tuna rungu 231; tuna mental 783; tuna fisik dan mental 33 serta disabilitas lainnya sebesar 75 orang.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Disabilitas Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2022
Sumber: https://tangerangselatankota.go.id/
Salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah memberikan pelayanan  penyaluran  alat  bantuan  disabilitas.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat undang-undang. Alat bantu disabilitas adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas dalam menjalani  aktivitas  sehari-hari.  Pemberian  alat  bantu  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  dalam  pemenuhan  hak  dasar  penyandang  disabilitas.  Tujuan  lainnya  untuk membantu  penyandang  disabilitas  dalam  mengatasi  keterbatasan  fisik,  menjadi  lebih mandiri,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  secara  keseluruhan.  Pemberian  alat  bantu disabilitas juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Alat bantu disabilitas terbagi menjadi dua kategori yaitu medis dan adaptif. Alat bantu medis biasanya  dirancang untuk mengobati atau mengatasi  kondisi medis  yang  spesifik untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak atau tidak berfungsi seperti prothese dan orthese.  Alat  ini  biasanya  direkomendasikan  oleh  profesional  kesehatan  dan  sering  kali memerlukan resep medis. Alat bantu adaptif atau activity daily learning/ADL merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu individu dengan disabilitas dalam melakukan kegiatan  sehari-hari  dengan  lebih  mandiri  disesuaikan  dengan  kebutuhan  spesifik penggunanya. Beberapa alat bantu adaptif yaitu jam bicara, tablet bicara, buku bicara dan keybord braille (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).
Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional    (2021)  permasalahan terjadi ketika alat bantu disabilitas hanya dipersepsikan sebagai alat bantu kesehatan saja. Pendekatan medis tersebut membuat alat bantu sulit diakses dengan harga terjangkau. Padahal, alat bantu adaptif  juga  sangat  penting  bagi  penyandang  disabilitas.  Selain  itu,  Jaminan  Kesehatan Nasional di Indonesia cenderung tidak fleksibel dalam menyediakan alat bantu adaptif bagi
penyandang disabilitas. Sampai saat ini, hanya terdapat tujuh alat bantu kesehatan yang ditanggung BPJS dari 50 alat yang direkomendasikan Organisasi Kesejatan Dunia/WHO.
Penelitian yang dilakukan Dewi et al (2020)  juga menyebutkan bahwa  sebagian besar penyandang disabilitas harus membeli alat bantu dengan biaya sendiri. Ketika alat tersebut rusak,  biaya  perbaikan  menjadi  hambatan  utama.  Akses  terhadap  bantuan  alat  bantu disabilitas yang dilakukan pemerintah juga terbatas dan belum merata di seluruh Indonesia (Dewi et al. 2020). Padahal, dengan memberikan alat bantu disabilitas, pemerintah pusat dan  daerah  dapat  menunjukkan  komitmennya  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari.
Dinas  Sosial  Tangerang  Selatan  merupakan  pihak  yang  memiliki  tanggungjawab dalam  menyediakan  informasi  dan  memfasilitasi  akses  masyarakat  terhadap  program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas. Beberapa penelitian menunjukkan, pentingnya strategi  komunikasi  organisasi  (Rejeki  and  Negoro  2022).  Suksesnya  sebuah  program terletak  pada  strategi  komunikasinya.  Begitupun  sebaliknya,  kegagalan  suatu  program dapat dihubungkan dengan strategi komunikasi yang tidak tepat (Widodo and Permatasari 2020).
Perencanaan  dan  stretegi  komunikasi  merupakan  hal  yang  krusial  dan  diperlukan dalam proses pembangunan agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif (Wijaya 2015). Dinas Sosial Tangsel memainkan peran penting terkait strategi komunikasi dalam program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas. Strategi komunikasi adalah suatu cara untuk mengelola proses komunikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi demi mencapai  suatu  tujuan.  Strategi  komunikasi  bertujuan  agar  pesan  tersampaikan  dengan jelas  dan  mudah  dipahami,  membangun  hubungan  baik  dengan  penerima  pesan  serta memotivasi penerima pesan untuk terlibat dalam suatu kegiatan (Nur et al. 2018).
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Penelitian  pertama milik (Rizqia and Purnaweni 2021) yang menekankan pemberdayaan disabilitas. Selanjutnya penelitian (Ramadanti and Sahrul 2024) yang berfokus pada upaya pelayanan  pemenuhan  hak  pendidikan  anak  disabilitas  majemuk  dan  terkahir  penelitian (Tuti  2020)  mengenai  tata  cara  pencairan  bantuan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas. Berdasarkan  hal  tersebut,  belum  ada  penelitian  yang  membahas  mengenai  strategi komunikasi. Dengan demikian, peneliti ini berfokus pada Strategi Komunikasi Dinas Sosial Tangerang Selatan dalam Program Pelayanan Penyaluran Alat Bantu Disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan  gambaran  yang  sistematis,  faktual,  dan  terperinci  tentang  fenomena  yang diteliti  (Raihan  2017).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  memberikan  gambaran secara  sistematis  mengenai  strategi  komunikasi  Dinas  Sosial  Tangerang  Selatan  dalam Program Pelayanan Penyaluran Alat Bantu Disabilitas.
Penelitian  dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kota  Tangerang  Selatan  sebagai  instansi  yang menyelenggarakan  program  tersebut.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Wawancara mendalam dilakukan kepada dua orang informan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tangerang Selatan dan Staff Rehabilitasi Sosial Pada Program Pelayanan Penyaluran Alat Bantu Disabilitas.
Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Ruslan (2004), analisis data    merupakan  kegiatan  menyusun  catatan  hasil  penelitian  yang  bersumber  dari pengamatan, wawancara dan tahap lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fokus penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini analisis data dilakukan menggunakan tiga  alur menurut  Miles  dan  Huberman (2014). Pertama mereduksi  data yang diperoleh  melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  studi literatur.  Kedua, peneliti memaparkan hasil informasi yang dirangkum dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesuksesan program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas tidak terlepas dari strategi  komunikasi  yang  terencana.  Menurut  Anwar  Arifin  (1984),  strategi  komunikasi mencakup  seluruh  keputusan  kondisional  terkait  tindakan  yang  akan  diambil  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  merumuskan  strategi  komunikasi  berarti mempertimbangkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) saat ini dan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk mencapai efektivitas (Suryadi 2018).
Strategi komunikasi terdiri dari berbagai elemen mulai dari menetapkan komunikator, merancang pesan, memilih media, menentukan target audience dan mengukur efek atau dampak  dari  pesan  yang  disampaikan  (Wijaya  2015).  Adapun  tahapan  dalam  strategi komunikasi  menurut  Cangara  (2013)  terdiri  dari  penelitian,  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Berikut strategi komunikasi dinas sosial Tangerang Selatan dalam program penyaluran alat bantu disabilititas:
1. Penelitian
Tahap penelitian dalam strategi komunikasi merupakan tahapan pencarian fakta, data
atau permasalahan untuk memahami kondisi penyandang disabilitas. Pada tahap ini, Dinas Sosial Tangerang Selatan mengumpulkan data penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan  alat  bantu  dari  berbagai  sumber.  Pengumpulan  data  diperoleh  melalui  pekerja sosial  di  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan,  mitra  kerja  seperti  Persatuan  Tuna  Netra Indonesia  (Pertuni)  serta  masyarakat  umum  yang  langsung  mengajukan  permohonan kepada  Dinsos  Tangsel.  Data  selanjutnya  diverifikasi  untuk  memastikan  keakuratan  dan relevansinya. Anggota Dinas Sosial Tangerang yang terlibat dalam proses penelitian yaitu Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda,  Jabatan  Fungsional  Penelaah  Teknis kebijakan dan Staff Bidang Rehabsos Penyandang Disabilitas.

## 2. Perencanaan
Tahap  perencanaan  merupakan  adalah  tindakan  yang  akan  diambil  setelah  hasil penelitian  diperoleh.  Charles  R  Berger  (2015),  mendefinisikan  perencanaan  sebagai representasi  mental  yang  terorganisir  secara  hierarkis  dari  rangkaian  tindakan  yang menghasilkan pencapaian tujuan. Menurutnya,  komunikator dihadapkan  pada pemilihan strategi  demi  mencapai  hasil  komunikasi  yang  optimal.  Teori  ini  merupakan  respon terhadap pemahaman bahwa komunikasi adalah suatu proses pencapaian tujuan sehingga penting bagi seorang komunikator untuk menyusun pengiriman dan penyampaian pesan (Morissan, 2018)
Perencanaan strategi komunikasi terdiri dari berbagai elemen mulai dari menetapkan komunikator,  merancang  pesan,  memilih  media,  menentukan  target  audience  dan mengukur efek atau dampak dari pesan yang disampaikan (Suryadi, 2021; Wijaya, 2015).
Komunikator dalam program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas adalah Dinas Sosial Tangerang Selatan Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya Unit Layanan Penyandang Disabilitas.  Perancangan  pesan  yang  akan  disampaikan  merujuk  pada  tugas  dan  fungsi, standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum, akurat dan relevan dengan tujuan program. Adapun Tujuan program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Sasaran program adalah penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan yang membutuhkan alat bantu disabilitas.
Pemilihan media  yang digunakan untuk menyampaikan pesan  program  ini  melalui tatap muka dan media digital. Proses penyampaian pesan melalui tatap muka dilakukan melalui pelayanan langsung dan berkoordinasi dengan setiap kelurahan dan kecamatan di Tangerang Selatan. Adapun media digital yang digunakan yaitu Website Dinsos Tangsel, WhatsApp dan media sosial yaitu Instagram.

## 3. Pelaksanaan
Pelaksanaan  strategi  komunikasi  disebut  juga  tahap  aksi.  Program  pelayanan penyaluran  alat  bantu  disabilitas  yang  dilaksanakan  Bidang  Rehabilitasi  Dinsos  Tangsel merujuk  pada  landasan  hukum  yang  tersusun  dari  berbagai  tingkatan  perundang- undangan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Landasan hukum terdiri dari: Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia;  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial;  UU  No  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar  Pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Sosial  di  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Peraturan ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Keberadaan landasan hukum ini memastikan bahwa program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas dijalankan secara sistematis, terarah dan merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di Tangerang Selatan.
Pesan  atau  informasi  mengenai  program  ini  disampaikan  dengan  kolaborasi  dan berkoordinasi  dengan  berbagai  pihak  mulai  dari  RT,  RW,  kelurahan,  kecamatan  hingga kelurahan. Berikut keterangan dari staff Rehabsos:
“Dari  Dinas  Sosial  Tangsel  bersurat  ke  kecamatan  untuk  permohonan  data penyandang disabilitas. Nanti dari Kecamatan akan di dispoisisi ke Kelurahan. Setelah itu dari Keluraharan akan menugaskan staff dan perangkat RT/RW untuk melakukan verifikasi serta  input data melalui  google  form  (g-form). Setelah data terkumpul, pihak kelurahan mengirimkan  kembali  data  tersebut  ke  Dinsos  Tangsel.  Data  yang  diterima  kemudian dipadukan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Rehabsos untuk memastikan bahwa penerima bantuan  telah  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Jika data penerima terdaftar dalam DTKS dan P3KE maka staff Rehabsos Tangsel melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan yang dilapo rkan.”
Selain itu, informasi mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan program ini juga dapat diakses langsung melalui website dan media sosial Dinas Sosial Tangerang Selatan. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan dengan mendatangi kantor Dinas Sosial Tangerang Selatan dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan data dan verifikasi faktual
lapangan.
Kepala  Bidang  Rehabsos  Tangerang  Selatan  menyatakan  bahwa  Verifikasi  faktual lapangan  ini  sangat  penting  untuk  menilai  tingkat  kebutuhan  dan  urgensi  penerima. Pasalnya,  kebutuhan  alat  bantu  setiap  penyandang  disabilitas  memiliki  spesifikasi  yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setelah verifikasi lapangan selesai, Dinsos Tangsel akan menyelenggarakan rapat untuk menentukan prioritas penerima berdasarkan tingkat kebutuhan  yang  paling  mendesak.  Proses  ini  memastikan  bahwa  alat  bantu  disabilitas disalurkan  tepat  sasaran  kepada  pihak  yang  benar-benar  memerlukan  dan  berkategori miskin.
Adanya  prioritas  dalam  penyaluran  alat  bantu  disabilitas  disebabkan  keterbatasan anggaran yang tersedia. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Tangerang Selatan mengatakan: “Kami terus berupaya bersama tim anggaran pemerintah daerah mengajukan kebutuhan alat  bantu  disabilitas  melalui  APBD.  Mengingat  keterbatasan  anggaran,  kami  juga mengupayakan bantuan dari pemerintah provinsi termasuk kementerian sosial.”
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  bantuan  alat  bantu  disabilitas  tidak  hanya bersumber dari APBD saja. Namun tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak lain  seperti  pemerintah  provinsi  dan  kementerian.  Bantuan  alat  yang  diberikan  pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat seperti kursi roda, alat bantu dengar, kruk, kaki palsu dan lain sebagainya.
Penyaluran alat bantu disabilitas dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada penerima manfaat dengan membawa berita acara serah terima alat bantu disabilitas yang nantinya akan ditandatangi oleh Petugas Dinsos dan Penerima bantuan serta perwakilan RT atau RW sebagai saksi penyerahan alat bantu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  strategi  komunikasi  yang  dilakukan Dinas  Sosial  Tangerang  Selatan  melibatkan  tahapan  sistematis  dan  kolaboratif  dengan berbagai  pemangku  kepentingan.  Falkheimer  (2014)  menjelaskan  bahwa  strategi komunikasi  organisasi  memiliki  makna  yang  penting  karena  dapat  mempromosikan keterbukaan  dan  transparansi  antara  anggota  organisasi,  pemangku  kepentingan,  serta masyarakat umum. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tangerang Selatan menggunakan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa informasi terkait program pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas disampaikan secara transparan kepada semua pihak terkait.

## 4. Evaluasi
Evaluasi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil  akhir  dari kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi program penyaluran alat bantu disabilitas dilakukan secara rutin melalui rapat yang melibatkan Kepala Dinsos Tangsel, Kepala Bidang Rehabsos,
Staff Rehabsos Penyandang Disabilitas, dan Tim Lapangan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah  untuk  menilai  efektivitas  penyaluran  bantuan,  mengidentifikasi  kendala  yang dihadapi, serta merumuskan perbaikan pelayanan untuk kedepannya.

## 5. Pelaporan
Tahap  pelaporan  dalam  program  penyaluran  alat  bantu  disabilitas  mencakup penyampaian informasi kepada pihak terkait secara menyeluruh, baik melalui tatap muka maupun media digital. Mekanisme  pelaporan  dimulai dari  staf lapangan yang membuat laporan detail mengenai kegiatan yang telah dijalankan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada  pejabat  fungsional  (JF)  yang  bertanggung  jawab,  yang  meneruskannya  kepada kepala  bidang  rehabilitasi  sosial  (Kabid  Rehabsos).  Selanjutnya,  kepala  bidang menyampaikan  laporan  tersebut  kepada  Kepala  Dinas  (Kadis).  Proses  pelaporan  ini memastikan  bahwa  setiap  tahapan  program  tercatat  dengan  baik  dan  dapat  ditelusuri kembali jika diperlukan. Selain itu, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan berita acara serah terima bantuan juga dilakukan sebagai bagian dari pelaporan administrasi yang wajib. Laporan-laporan ini kemudian diaudit oleh Inspektorat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang ditetapkan.
Pelaporan internal dilakukan melalui Inspektorat yang bertugas untuk menilai kinerja dan hasil program secara mendetail. Audit internal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan. Selain audit internal, pelaporan  eksternal  juga  dilakukan,  melibatkan  lembaga  seperti  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah  provinsi,  atau Ombudsman untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program secara lebih luas. Melalui proses pelaporan yang terstruktur ini, Dinas Sosial Tangerang Selatan dapat memastikan bahwa program penyaluran alat bantu disabilitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN
Strategi  komunikasi  Dinas  Sosial  Tangerang  Selatan  dalam  program  pelayanan penyaluran  alat  bantu  disabilitas  melibatkan  tahapan  sistematis  dan  kolaboratif  yang dimulai  dari  tahap  penelitian,  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  pelaporan. Komunikasi  kolaboratif  dilakukan  Dinas  Sosial  dengan  melibatkan  aparatur  pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memastikan keakuratan data. Strategi komunikasi yang dilakukan pun tidak hanya melibatkan komunikasi secara tatap muka melainkan komunikasi digital baik melalui website, whatsaap dan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 1984. Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. Penerbit Armico.
Bappenas.  2021. Tinjauan  Peningkatan  Akses  Dan  Taraf  Hidup  Penyandang  Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis. Jakarta: Bappenas.
Bestianta, Orlando Raka. 2022. “Menilik Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.” Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief 2(10):1 – 6.
Cangara,  Hafied.  2013.  “Perencanaan  Dan  Strategi  Komunikasi.” Jakarta:  Raja  Grafindo Persada 33.
Dewi, Rika Kumala, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, R K Dewi, R P Pramana, And H Sadaly. 2020. “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas.” The Smeru Research Institute.
Milles,  Mathew  B.,  Michael  A.  Huberman,  And  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative  Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi).
Nasional, Badan Riset  Dan Inovasi. 2021. Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional Most-Unesco Indonesia. Jakarta: Brin.
Nur, Emilsyah, B. Besar, P. Sumber, And D. Manusia. 2018. “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota  Makassar  Dalam  Sosialisasi  Program  Makassar  Tidak  Rantasa  Communication Strategy  Of  Makassar  City’s  Government  On  Makassar  Tidak  Rantasa  Sosialization Program.” Jurnal Pekommas 3(1):103 – 16.
Raihan. 2017. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
Ramadanti, Rizka Ayu, And Muhammad Sahrul. 2024. “Upaya Unit Pelayanan Disabilitas Kota Tangerang  Selatan  Dalam  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Disabilitas  Majemuk.” Jurnal Hukum Dan Sosial Politik 2(2):394 – 401.
Rejeki, Ninik Sri, And Sherly Hindra Negoro. 2022. “Collaborative Governance Dan Strategi Komunikasi  Nilai- Nilai  Organisasi  Dalam  Membangun  Landasan  Kemitraan.” Jurnal Ilmu Komunikasi 19(1):69 – 86.
Rizqia, Alda Nurhaliza, And Hartuti Purnaweni. 2021. “Pemberdayaan Penyandang Disablitas Di  Kota  Tangerang  Selatan.” Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review 10(3):332 – 42.
Ruslan, Rosady. 2004. “Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi.” Raja Grafindo Persada 212.
Statistik,  Badan  Pusat.  2023. Buku  I  Analisis  Tematik  Kependudukan  Indonesia  (Fertilitas Remaja,  Kematian  Maternal,  Kematian  Bayi,  Dan  Penyandang  Disabilitas).  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Suryadi, Edi. 2018. “Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global.”

## Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
Tuti,  Retnowati  W.  D.  2020.  “Tata  Cara  Pencairan  Bantuan  Sosial  Bagi  Penyandang Disabilitas.”
Widodo,  Aan,  And  Diah  Ayu  Permatasari.  2020.  “Strategi  Komunikasi  Pemerintah  Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City.” Ettisal: Journal Of Communication 5(1):79 – 89.
Wijaya,  Ida  Suryani.  2015.  “Perencanaan  Dan  Strategi  Komunikasi  Dalam  Kegiatan Pembangunan.” Lentera 17(1).