## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1577-1581 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3582

## Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam

## Suci Kumala Sari, Timbul Dompak
Universitas Putera Batam Correspondence: Timbul.Dompak@puterabatam.ac.id, pb181010046@upbatam.ac.id
Abstrak. Badan Pengawas  Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah pusat non kementerian di Indonesia  yang  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Pasal  2  No  80  Tahun  2017  yang  melaksanakan  tugas pemerintahan  di  bidang  pengendalian  peredaran  obat  dan  makanan  di  seluruh  Indonesia.  .  Keputusan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dibentuk Balai. Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  yang  berada  di  setiap  provinsi  di  Indonesia  untuk  memudahkan pengawasan  obat  dan  makanan  di  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  pertama  untuk  mendeskripsikan pengawasan  BPOM  Kepri  Batam  terhadap  obat  dan  makanan  ilegal  di  Kota  Batam,  dua  faktor  yang mempengaruhi  BPOM  Kepri  dalam  pengendalian  obat  dan  makanan  ilegal  di  Kota  Batam.  Metode  penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan  adalah  sumber  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  data  dan  data  sekunder  yang diperoleh secara tidak langsung melalui website, laporan tahunan, dan laporan kinerja. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, pelaku usaha dan masyarakat. hasil penelitian adalah Pengawasan BPOM Kepri terhadap obat dan makanan ilegal di Kota Batam. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM  Kepri  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pengawasan  pra  pasar  dan  pengawasan  pasca  pasar,  baik pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  produk  beredar  maupun  sebelum  beredar,  dalam  hal  ini  BPOM  dalam melakukan  pengawasan  teknis  dengan  3  (  tiga)  lini  yaitu BPOM  sebagai  lini  pertama  sebagai  pemerintah,  lini kedua.  produsen/distributor  dan  ketiga  lapisan  masyarakat  sebagai  kontrol  terhadap  kinerja  BPOM  Kepri khususnya di Kota Batam.
Kata kunci : Pengawasan, BPOM, Pangan.
Abstract. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial central government agency in Indonesia,  which  is  based  on  Presidential  Regulation  Article  2  No  80  of  2017  which  carries  out  government duties in the field of controlling the distribution of drugs and food throughout Indonesia. Decree of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning the  organization  of  work  procedures  for  implementing  technical  units  within  the  drug  and  food  regulatory agency,  a  Balai  was  formed.  Food  and  Drug  Supervisory  (BPOM)  located  in  every  province  in  Indonesia  to facilitate  the  supervision  of  drugs  and  food  in  the  regions.  The  purpose  of  this  study  is  first  to  describe  the supervision of BPOM Kepri Batam against illegal drugs and food in Batam City, the two factors that influence BPOM  Kepri  in  controlling  illegal  drugs  and  food  in  Batam  City.  The  research  method  is  qualitative.Data collection  techniques  are  interviews,  observation  and  documentation.  Sources  of  data  used  are  primary  data sources  which  are  obtained  directly  from  data  sources  and  secondary  data  which  are  obtained  indirectly through  websites,  annual  reports,  and  performance  reports.  This  research  was  carried out  by  the  Kepri  Food and  Drug  Supervisory  Agency  (BPOM),  business  actors  and  the  community.  the  result  of  the  research  is  the Supervision  of  BPOM  Kepri  on  illegal  drugs  and  food  in  Batam  City.  The  supervision  carried  out  by  BPOM Kepri  is  carried  out  in  two  ways,  namely  pre  market  and  post  market  supervision,  both  supervision  that  is carried  out  before  the  product  is  circulated  and  before  it  is  circulated,  in  this  case  BPOM  in  conducting technical  supervision  with  3  (three)  lines,  namely  BPOM  as  the  first  line  as  the  government,  the  second  line. producers / distributors and the thirt line of society as control of the performance of BPOM Kepri, especially in Batam City.
Keywords : Supervision, BPOM, Food.

## PENDAHULUAN
Obat  dan  makanan  merupakan  suatu kebutuhan utama dari masyarakat yang sangatlah  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah.
Di  kota  batam  sendiri  terdapat  banyak supermarket  dan  minimarket  yang  mana merupakan  sarana  yang  menjadikan  target sasaran dari distributor dan perusahaan makanan
untuk memasarkan semua jenis produk makanan kemasan  (Parei  &  Andraini,  2018).  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM) merupakan suatu lembaga dari pemerintah pusat yang  non  kementrian  di  Indonesia,  yang  mana pada  Perpres  No  80  tahun  2017  Pasal  2  bahwa yang  melakukan  dan  melaksanakan  tugas pemerintah di bidang pengawasan dan peredaran obat  dan  makanan  seluruh  wilayah  yang  ada  di Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh pada  presiden  melalui  mentrei  penyelenggaraan urusan  pemerintah  di  bidang  kesehatan,  serta memiliki  fungsi  penyusunan  kebijakan  nasional pada bidang pengawasan obat dan makanan.
Permasalahan  konsumsi  dan  bahan pangan tidak layak edar masih menjadi masalah di kota batam. Secara detail masih ada beberapa didapati di di swalayan atau pasaran kota batam yang  sudah  expired  atau  kadaluarsa  pada kemasan  pangan,  lalu  kemasan  pangan  yang rusak  serta  terdapat  produk  pangan  yang  tidak memiliki  izin  edar.  Menurut  Mariani  sangatlah penting  dalam  melakukan  peninjauan  dan pengambilan  sampel  bahan  pangan  pada beberapa  swalayan  yang  ada  di  lapangan. Dengan  adanya  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  kepri  mendapatkan  hasil  bahwasannya telah  menemukan  edaran  ribuan  produk  pangan yang  tidak  memenuhi  ketentuan  (TMK)  atau tidak  layak  edar  yang  tentunya  tidak  memenuhi standar  untuk  di  konsumsi  masyarakat.  Pihak BPOM  Kota  Batam  telah  merazia  atau  sidak semua  minimarket  dan  swalayan  di  pasar  puja bahari  dan  mendapatkan  bahan  pangan  tidak layak edar sebanyak 41.306 pcs produk. Adapun target pengawasan dari sidak ini meliputi produk pangan tanpa izin edar (TIE) atau illegal, pangan kadaluarsa dan pangan rusak (Cahya Puteri Abdi Rabbi, 2021).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan saat  ini  merupakan  penelitian  kulitatif  dengan melakukan  pendekatan  secara  deskriptif  serta melakukan  upaya  untuk  memperoleh  secara faktual  mengenai  teori  yang  digunakan  serta fakta-fakta  di  lapangan  agar  penelitian  mampu berkembang.  Maksud  penulis  menggunakan metode  tersebut  untuk  mendiskripsikan  dan mendapatkan  pemahaman  yang  jelas  dan mendalam  tentang  pengawasan  bahan  pangan tidak  layak  edar  yang  dilakukan  oleh  Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri di Kota  Batam.  Dalam  penelitian  deskriptif,
pendekatan  tipe-tipe  umumnya  menggunakan  3 (tiga)  metodologi,  antara  lain  metode  studi kasus,  metode  survei,  dan  metode  eksperimen. Penelitian  ini  memilih  jenis  pendekatan  studi kasus,  mengingat  masalah  yang  diselidiki didasarkan pada gejala dan kenyataan dilapangan.
Ada  2  (dua)  sumber  data  yang dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini  untuk memperoleh  informasi,  yaitu:  data  primer  yang didapatkan  secara  secara  langsung  terhadap seseorang  yang  telah  ditentukan  sebagai informan  dalam  suatu  penelitian  ( purposive samplin g).  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi sumber  data  primer  yaitu  pejabat  BPOM  Kepri di  Kota  Batam  dan  Data  sekunder  merupakan data  yang  didapatkan  dari  beberapa  teor-teori website,  buku,  serta informasi  meliputi:  laporan kinerja  BPOM  Kepri  (laporan  kinerja,  laporan tahunan,  laporan  indikator  kinerja  2018,  2019 dan  profil  BPOM).  Teknik  pengumpulan  data adalah  salah  satu  metode  yang  digunakan  dan dilakukan  untuk  mengumpulkan  berbagai  data dan  info-info  terbaru  yang  mana  untuk kedepannya  berguna  sebagai  fakta  pendukung dalam  memaparkan  penelitiannya.  Pengambilan data terdapat 4 (empat) teknik pengambilan data meliputi:  wawancara  secara  langsung, observasi ke lapangan, dokumentasi berupa foto, gabungan/triangulasi  (Sugiyono,  2012).  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  reduksi,  data display (penyajian data)  dam conclusion  drawing/verification (penarikan kesimpulan).

## HASIL

## Penetapan Standar
Penetapan  standar  pelaksanaan  sebagai suatu  “patokan”  untuk  penilaian  hasil-hasil, tujuan,  sasaran,  kouta  dan  target  pelaksanaan dapat  digunakan  sebagai  standar.  Penetapan standar yang telah ditetapkan dan menjadi acuan untuk seluruh aktivitas dari BPOM RI baik pusat maupun  daerah  sebagaimana  yang  termuat dalam  Keputusan  Kepala  BPOM  RI  Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296  tahun  2020  tentang pentetapan indikator kinerja. Dalam kepka yang berisikan  penetapan  standar  BPOM,  yaitu:  (1) tercapainya  obat  dan  makanan  yang  baik,  aman serta  bermutu;  (2)  tercapainya  obat  tradisional, suplemen  kesehatan  dan  kosmetik  yang  baik, aman  dan  berkhasiat;  (3)  tercapainya  makanan yang  baik,  serta  memberi  manfaat  bagi  tubuh; dan  (4)  memperketat  dan  mempertegas  hukum
bagi  pelaku  nakal  dalam  edaran  obat  dan makanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  penetapan standar BPOM mengacu pada sistem manejemen mutu ( quality management system – QMS) yang digunakan  pada  seluruh  aktivitas  pengawasan BPOM  RI  baik  pusat  dan  daerah  sebagaimana termuat  dalam  Keputusan  Kepala  BPOM  RI Nomor  HK.041.23.11.11  Tahun  2011  tentang penerapan sistem mutu. QMS pada BPOM juga memiliki  sertifikat  ISO  9001:2015.  Yang  mana sertifikat  ISO  9001:2015  merupakan  sertifikat yang  menjadi  standar  berkelas  internasional  di bidang  sistem  manajemen  mutu  untuk  standar laboratorium  yang  ada  di  BPOM  Kepri.  Dalam setiap  pengawasan  dilakukan  dengan  standar yang  telah  ditetapkan  baik  dalam  pemeriksaan dan  penindakan  oleh  BPOM  Kepri  untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  saat  beredar,  maka  harus  dilakukan pengawasan oleh BPOM Kepri.

## Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Menentukan  pengukuran  pengawasan agar  terarah  dan  tercapainya  secara  tepat pengawasan yang dilakukan. Pengawasan sebelum  produk  dipasarkan  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  dari  produk  yang  tidak memenuhi  syarat,  untuk  menjamin  konsistensi produk  pasca  pemasaran,  dan  mendeteksi  dini produk palsu, ilegal/legal. Pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu post market dan pre  market.  (  BPOM,  2019).  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui bahwa BPOM Kepri telah melakukan pengawasan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu pengawasan  rutin  dan  pengawasan  non  rutin yang  ditetapkan  mengenai  sarana  yang  akan diawasi  yang  terjadwal  dan  terdata  oleh  BPOM kepri  sehingga  dalam  1  tahun  kedepan  akan dicek  kemudian  untuk  pengawasan  non  rutin yang dilakukan seksi penindakan yaitu pengawasan  yang  tidak  boleh  diberitukan  dan hanya sebatas internal dari seksi penindakan.dari hasil  wawancara  yang  diuraikan  diatas  dapat disimpulkan  pengawasan  yang  dilaksanakan oleh  BPOM  Kepri  sudah  terjadwal  dan  rutin dilakukan  selama  satu  tahun  sesuai  dengan standar yang diberlakukan.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan BPOM  Kepri  yaitu  dibagi  menjadi  pengawasan atau  disebut  sabagai  3  pilar  utama  pengawasan
yaitu,  pemerintah,  produsen,  masyarakat,bentuk pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  yang diwakili  BPOM  sendiri  untuk  melakukakan kegiatan,  pengawasan  produsen  para  pelaku usaha baik distributor dan produsen, pengawasan produsen sendiri adalah memastikan  bahwa  produk  yang  di  hasilkan sudah  baik  untuk  dierdar  dengan  cara  mentaati peraturan  yang  sudah  ditetapkan,  pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai kontrol yaitu berupa  aduan  terhadap  temuan  produk-produk yang membahayakan kepada BPOM, pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat  sendiri dengan  cara  meningkatkan  pengetahuan  serta kesadaran mengenai produk yang akan digunakan  serta  cara-cara  yang  tepat  dan rasional, dengan demikian, konsumen dalam hal ini  masyarakat  dapat  memproteksi  diri  dari berbagai  produk-produk  yang  membahayakan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikonsumsi dan dibeli. Sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.
Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata Pengukuran Pelaksanaan Dilakukan
Kegiatan yang berkelanjutan dan berulang-ulang  dalam  menentukan  kegiatan dalam pengawasan, BPOM Kepri di kota Batam melakukan kegiatan pengukuran kegiatan dalam pelaksanaan  dilakukan  setiap  evaluasi  triwulan (per  3  bulan)  dan  bahkan  tiap  minggu.  Dalam melakukan  pengukuran  standar  pelaksanaan pengawasan  telah  dilakukan  dengan  penetapan sarana yang akan diperiksa dilakukan berdasarkan  analisa  resiko  dan  skala  prioritas dari  evaluasi  pemeriksaan  sebelumnya,  laporan bulanan  dan  triwulan  yang  disampaikan  oleh sarana  distribusi  ke  BPOM  Kepri  telah dilakukan  pada  tahun  2020.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui bahwa  dalam  upaya  penguatan  dan  pengawasan obat  dan  makanan  berdasarkan  Peraturan Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor  41  Tahun 2018  mengenai  peningkatan,  pembinaan  dan pengawasan  obat  dan  makanan  yang  berada  di daerah,  sangat  berperan  untuk  melakukan peningkatan  hasil  capaian  kinerja  BPOM  Kepri dalam menjalankankegiatan nyata dengan berbagai  instansi  di  daerah  dalam  kegiatan pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan di Kepri khususnya di Kota Batam.
Perbandingan  Pelaksanaan  Dengan  Standar Dan Penyimpangan
Perbandingan secara nyata sangat penting  untuk  melihat  apakah  sesuai  dengan pelaksanaan  yang  direncanakan  atau  standar yang  telah  di  tetapkan  BPOM  Kepri  dalam melakukan  pengawasan  setiap  seksi  berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  rencana  dan target yang ditetapkan oleh BPOM kepri di Kota Batam  sudah  terlaksana  cukup  baik  dari  target 11  perkara  dan  realisanya  100%  Sebanyak  4 (empat)  berkas  perkara  yang  telah  mendapat penetapan  pengadilan  negeri,  1  (satu)  berkas perkara sudah lengkap (P21) dan 2 (dua) berkas perkara  telah  dilakukan  penyerahan  tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri (Tahap II), serta 4 (empat) berkas perkara tahap SPDP Pada tahun 2020.

## Pengambilan Koreksi
Evaluasi  pasti  ada  dalam  hal  keuangan, standar pengawasan dalam hal target pencapain, juga  di  evaluasi  tiap  bulan  berupa  laporan  dan meeting  evaluasi.  Dalam  kegiatan  evaluasi memerlukan pelaksanaan akuntabilitas mengenai standar  pelaksaan  dan  melakukan  kewajiaban dari  setiap  karyawan  atau  individu  dalam organisasi  untuk  dipercaya  dalam  mengeolah sumber  daya  yang  ada  yang  menyangkut pertanggung jawaban control (IqbalFadhlurrohman  et  al.,  2021).  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui  bahwa  dalam  melakukan  pengawasan BPOM telah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan  dan  evaluasi  tidak  dilakukan  hanya sekali, melainkan dilakukan berulang-ulang agar tercapainya  tujuan  terkait  pengawasan  obat  dan makanan  wilayah  Kepri.  Adapun  Faktor-Faktor Mencegah  Penyalahgunaan  kekuasan  menurut Syafiie (2011) yang mana agar supaya berperan dalam mengendalikan dna mencegah penyalahgunaan kekuasan, termasuk:
1. Kebijakan  diterapkan.  Kebijakan  adalah berbagai  rangkaian  dari  tindakan  yang diususlkan  oleh  seseorang  atau  kelompok, atau  pemerintah  dimana  terdapat  hambatan. Kebijakan  memiliki  tujuan  terntentu  yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  sekelompok orang guna untuk memecahkan dan menemukan  titik  tengah  dari  suatu  masalah yang  ada  dalam  sebuah  organisasi  berbagai macam  dampak  dari  perubahan  lingkungan sering  terjadi  serta  adanya  peraturan  dan kebijakan  baru  dari  pemerintah  dan  lain
sebagainya  yang  mana  sangat  berpengaruh terhadap  berjalannya  kebijakan  yang  ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat  diketahui  bahwa  BPOM  kepri  dalam kebijakan  yang  diterapkan  sudah  berjalan dengan  baik  dan  tepat  sasaran.  Penetapan kebijakan  yang  ada  telah  diterapkan  oleh seluruh  pegawai  BPOM.  Kebijakan  yang ditetapkan juga tidak luput dari visi dan misi dari  BPOM  yang  salah  satunya  adalah mewujudkan  kualitas  hidup  manusia  yang tinggi, maju, dan sejahtera.
2. Mendukung Anggaran Pembiayaan Anggaran adalah rencana yang telah disusun secara  rinci  dalam  bentuk  angka  yang meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan  untuk jangka  waktu  tertentu  kedepannya.  Dengan adanya  dukungan  anggaran  pembiayaan maka  tingkat  keberhasilan  dari  usaha-usaha organisasi  akan  lebih  besar  yang  mana dibantu dengan kebijaksanaan dan perencanaan  yang  terarah  (Paramitha  & Gayatri,  2016)  dalam  mendukung  anggaran pembiayaan  yang  diperlukan  maka  harus adanya  persetujuan  dari  pihak  terkait  dan ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar anggaraan  yang  dikeluarkan  terarah  dan tepat  sasaran.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa anggaran pembiayaan dalam kegiatan pengawasan  selalu  ada  dan  anggaran  yang diterima  juga  sesuai  dengan  perencanaan yang  telah  ditentukan  dan  ditetapkan sebelumnya.  Dalam  melakukan  kegiatan pengawasan dukungan anggaran pembiayaan  juga  berperan  penting  dalam melancarkan segala kegiatan pengawasan.
3. Penempatan  Karyawan  dan  Prosedur  Kerja. Penempatan  karyawan  dilakukan  dalam organisasi oleh  pihak  yang  berwenang  guna melancarkan  segala  bentuk  tugas  yang akan dilkakukan  dan  penempatan  karyawan ditempatkan  sesuai  dengan  latar  belakang pendidikan atau skillnya. Dalam penempatan  karyawan  mempunyai  tujuan agar  karyawan  yang  ditempatkan  sesuai dengan minat serta kemampuannya sehingga karyawan tersebut produktif. Dengan penempatan karyawan yang tepat dan sesuai dengan latar belakang, minat, serta kemampuanya  maka  akan  mempermudah dalam  prosedur  kerja,  karna  para  karyawan yang ditempatkan sesuai denga kemampunnya  sehingga  dapat  memini- malisir kesalahan untuk kedepannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat  diketahui  bahwa  seluruh  SDM  atau karyawan  yang  ada  di  BPOM  sudah ditempatkan  sesuai  dengan  latar  belakang pendidikan  serta  kemampuannya  sehingga prosedur  kerja  yang  ada  akan  berjalan dengan  baik,  lancar  dan  tidak  ada  kendala yang  dapat  menghambat  dalam  kegiatan pengawasan nantinya

## SIMPULAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM  dalam  mengendalikan  dan  mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  kota  Batam  yakni menetapkan  dan  melakukan  kebijakan  yang sudah  diputuskan  oleh  pusat  pemerintahan  lalu menyalurkan  segala  bentuk  anggaran  sesuai dengan  kegiatan  yang  telah  terjadwal  dalam proposal kegiatan. Menempatkan karyawan yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga  akan  meminimalisir  kesalahan  untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM, 2019. Laporan Indikator Kinerja . Badan Pom Batam. Iqbalfadhlurrohman, M., Khairina, E., & Others.
2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah  Daerah  (Studi  Komparatif Pemerintah  Kabupaten  Bantul  dan
Kabupaten  Sleman). Moderat:  Jurnal
Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  7(2),  242– 256. Katadata, 2023, BPOM Temukan 41.036 Produk Makanan  Tak  Layak,  Kedaluwarsa
Hingga
Rusak , diakses melalui https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61 c6a7208edd4/bpom-temukan-41036- produk-makanan-tak-layak- kedaluwarsa-hingga-rusak Parei.,  Atin  Carolina,  Andraini.,  Fitika,  2018,
Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan  yang  Mengandung  Bahan Berbahaya di Kota Semarang, Dinamika Hukum , 21(2), 1-9 Paramitha,  I.  A.  M.  D.,  &  Gayatri.  2016.
Pengaruh  Ketepatan  Sasaran  Anggaran, Sistem  Pengendalian  Manajerial  Sektor Publik  dan  Sistem  Pelaporan  pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana ,  16(3),
2457–2479.
Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Syafiie., Inu Kencana, 2011, Sistem Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta  :  PT Rineka Cipta