Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

## ABSTRAK
Rani Dewi Kurniawati 1

## Nurhadiansah
Manusia disebut mahkluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan  selalu  membutuhkan  manusia  lainnya.  Kehidupan  di  masyarakat  tentunya manusia  bersoalisasi  dengan  yang  lainnya  dan  itu  semua  merupakan  hal  yang penting,  karena  dengan  bersosialisasi  maka  kehidupan  akan  terasa  nyaman  dan tenang.  Ketika  manusia  berinteraksi  dalam  suatu  ikatan  di  masyarakat  di  situlah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum.  Tindakan  kekerasan  menjadi  salah  satu  contohnya  termasuk  tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, terkadang timbulah kesewenang  –  wenangan  dari  salah  satu  pihak  dalam  hal  mengadili  konflik tersebut.
Metode dalam penelitian ini menggunakan Deskriftif Analisis yaitu yaitu menggambarkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  dan terhadap  masalah  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  dikaitkan  dengan  peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Tindak  pidana  persekusi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Majalengka  adalah kekerasan  bisa  di  kategorikan  tindakan  persekusi  dan  melanggar  Pasal  170  Ayat satu  poin  satu  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang  – Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3),  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  juga  di langgar  karena  telah  mengambil  hak  –  hak  yang  di  miliki  korban.  Unsur  sifat melawan  Hukum  inilah  yang  menjadi  dasar  suatu  perbuatan  dinilai  sebagai melawan  Hukum  apabila  perbuatan  tersebut  memenuhi  seluruh  unsur  tindak pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  –  undang.  Berdasarkan  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  agar  dituntut  seberat  –  beratnya  menurut  perbuatan  yang terdakwa  lakukan  terhadap  korban.  Selain  itu,  Jaksa  juga  melihat  dari  teori pertanggungjawaban  pidana  salah  satunya Kesalahan dapat  juga  dihubungkan dengan  moralitas,  “salah”  atau  “kesalahan”  itu  adalah  perbuatan  yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Maka dengan apa  yang  dilakukan  Jaksa,  Kepolisian  Resort  Majalengka  harus  mengantisipati terhadap  tindak  persekusi  dan  wajib  mensosialisasikan  bahaya  dan  dampaknya kepada masyarakat.

## Kata Kunci : Masyarakat, Kekerasan, Main Hakim Sendiri
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020

## A. Latar Belakang
Masyarakat  adalah  sekelompok  orang  yang  membentuk  sebuah  sistem semi  tertutup  atau  semi  terbuka,  dimana  sejatinya  interaksi  antara  individu dengan  individu  yang  berada  dalam  kelompok  tersebut.  Dan  manusia  disebut mahkluk  sosial  karena  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri  dan  selalu membutuhkan  manusia  lainnya.  Dalam  kehidupan  di  masyarakat  tentunya manusia  bersoalisasi  dengan  yang  lainnya  dan itu  semua merupakan  hal  yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat disitulah dibutuhkan  Hukum.  Saat  ini  banyak  hal  yang  terjadi  di  masyarakat  di  luar aturan  Hukum.  Tindakan  kekerasan  menjadi  salah  satu  contohnya  termasuk tindakan  main  hakim  sendiri  tanpa  mengindahkan  aturan  yang  berlaku  pada saat  seseorang  atau  sekelompok  orang  dihadapkan  pada  konflik  dan  dianggap bersalah  oleh  kelompk  lainnya,  terkadang  timbulah  kesewenang  –  wenangan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut. Kesalahan langsung mendapat hujatan dan dihakimi oleh pihak yang dirugikan tanpa mengindahkan fungsi dari aparat penegak Hukum  yang ada. Kejadian ini dapat terjadi karena informasi yang dapat direspon dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi.  Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  satu  tempat  saja,  akan  tetapi terjadi  pula  diberbagai  daerah  diIndonesia  dan  telah  menjadi  trending  topik diberbagai  media.  Pada  dasarnya  semua  manusia  berhak  untuk  mendapatkan keadilan,termasuk  dalam  peradilan  ketika  ia  melakukan  kesalahan.Hal  ini terkait  dengan  HAM.  Hak  asasi  manusia  dalam  diri manusia  itu  sendiri  harus dihargai  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia. 2 Semakin banyak  ketidakadilan  akibat  dari  penanganan  kasus  yang  tidak  tepat, diantaranya  dengan  cara  main  hakim  sendiri  sehingga  menimbulkan  akibat yang tidak diharapkan.
Hal  –  hal  yang  disebutkan  diatas,  biasa  dikenal  dengan  istilah  tindakan
Persekusi .  Munurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Persekusi adalah Pemburuan  sewenang-wenang  terhadap  seseorang  atau  sejumlah  warga  dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. 3 Selain itu menurut bahasa  Latin Persekusi adalah persecution adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh  individu  atau  kelompok  terhadap  individu  lain,  khsusnya  karena  suku, agama, atau pandangan politik.
Adapun  dari  beberapa  ahli  menambahkan  pengertian  persekusi  menurut Damar  Junianto persekusi adalah  tindakan  memburu  seseorang  atau  golongan tertentu  yang  dilakukan  suatu  pihak  secara  sewenang-wenang  dan  sistematis juga  luas,  jadi  beda  dengan  main  hakim  sendiri. 4 Dan  menurut  Masyur Effendi Persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-
2 Andre  Sujatmoko  , Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter ,  Edisi1,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 2
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi4, PT.GramediaUtama ,Jakarta:2008, Hlm 134
4 Zakkyhttp://www.zonareferensi.com /pengertian/persekusi /diakses  [30september2018] [pukul20.43wib] Hlm 1
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
hak  dasar  dan  berhubungan  dengan  meniadakan  identitaskelompok  yang merupakan  pelanggaran  hukum  internasional. 5 Tindakan  tersebut  sudah  jelas dapat  dikategorikan  kedalam  kejahatan  dan  harus  dipertanggungjawabkan sesuai  aturan  pidana  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  pidana  menurut Moeljatno adalah suatu mekanisme apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan  atas  tindakan  yang  terjadi  atau  tidak.  Untuk  dapat dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya memenuhi  unsur  –  unsur  yang  telah  diatur  dalam  Undang  –  undang. 6 Para pelaku tindakan persekusi pun dapat dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1)  KUHP yang  berbunyi  “ barang  siapa  dengan  terang-terangan  dan  dengan  tenaga bersama  menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan ”. 7
Berdasarkan  pasal  ini  ,  unsur  “barang  siapa”  ditujukan  pada  pelaku, unsur  “terang-terangan”  maksudnya  secara  terbuka,  unsur  “dengan  tenaga bersama”  adalah  dilakukan  secara  bersama-sama,  dan  unsur  “kekerasan” adalah  melakukan  tindak  kekerasan  atau  tindak  pidana  penganiayaan.Secara umum  yang  terjadi  tindak  pidana  persekusi  ini  dilakukan  dengan  kekerasan. Dan yang dimaksud kekerasan itu adalah membawa kekuatan.
Pengertian  ini  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  diartikan  keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. 8
Dengan  demikian,  tindakan  persekusi  yang  marak  dewasa  ini,  apapaun alasannya, harus dapat diatasi. Meskipun hal ini membutuhkan waktu lama dan sulit dengan kondisi masyarakat majemuk, dengan sifat dan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Kembali lagi kepada pegangan bahwa  berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka semua tindakan kejahatan harusdiselesaikan berdasarkan Hukum yang berlaku.
Dalam  hal  ini  masyarakat  dituntut  menjungjung  tinggi  norma  -  norma Hukum  yang  berlaku  dimanapun  berada.  Solusi  untuk  mencegah  maraknya tindak  pidana  persekusi  di  masyarakat  dapat  dilakukan  oleh  semuapihak  baik pemerintah,  ataupun  tokoh  masyarakat,  salah  satunya  adalah  dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi Hukum, bahasannya tentang peraturan yang  berkaitan  dengan  persekusi,  sehingga  masyarakat  lebih  memahami  dan dapat menghindarkan hal tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  Tindak  Pidana  Persekusi  dengan  judul “TINJAUAN YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PERSEKUSI  YANG  TERJADI  DI KABUPATEN  MAJALENGKA  DIKAITKAN  DENGAN  PASAL  170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”.
5 Zakkyhttp://www.zonareferensi.com /pengertian-persekusi /diakses  [30september2018] [pukul20.48wib] Hlm 1
6 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Rineka  Cipta, Jakarta,1983,hlm 41
7 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP , Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011, hlm70
8 Marsana WIndu, Kekuasaan Dan Kekerasan , Kanisius, Bandung,, 1971, hlm 62
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  paparkan,  maka  dapat  ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Faktor  –  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana  upaya  hukum  yang  harus  dilakukan  Pemerintah  dalam menangani tindakan persekusi di Kabupaten majalengka ?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisisfaktor  –  faktor  apa  saja  yang  menjadi penyebab terjadinya tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  hukum  yang  dilakukan Pemerintah pada saat terjadinya tindakan persekusi.

## D. Kerangka Pemikiran
Dalam  penjelasan  diatas  masalah  Persekusi  menjadi  bahan  perhatian masyarakat  karena  tindakan  ini  dapat  dilakukan  dengan  sewenang  –  wenang oleh pelaku. Hal tersebut harus disadari bahwa aparat penegak Hukum lah yang lebih berwenang untuk mengadili apabila terjadi permasalahan tersebut.
Dalam  Pasal   1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan,  bahwa  “Negara  Indonesia negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang mengedepankan  supermasi hukum  yaitu  untuk  menegakkan  Hukum  dan  keadilan,  tidak  ada  kekuasaan yang  tidak  dipertanggungjawabkan. 9 MenurutKamus  besar  Bahasa  Indonesia Persekusi adalah  Pemburuan  sewenang-wenang  terhadap  seorang  atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. 10 Damar Junianto persekusi adalah tindakan  memburu  seseorang  atau  golongan  tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri. 11 Dan menurut Masyur Effendi Persekusi adalah  perampasan  dengan  sengaja  dan  kejam  terhadap  hak-hak  dasar  dan berhubungan  dengan  meniadakan  identitas  kelompok  yang  merupakan pelanggaran  hukum  internasional. 12 Tindakan  persekusi  yang  terjadi dimasyarakat mengakibatkan adanya kekerasan, dan menurut  Thomas Santoso teori  kekerasan  struktural  adalah  kekerasan  struktural  terbentuk  dalam  suatu sistem  sosial.  Dalam  teori  ini  dikemukakan  bahwa  kekerasan  tidak  hanya dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  semata,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh suatu struktur sosial. 13
9 Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.Cit , hlm 134
11 Zona Referensi, Loc.Cit ,hlm 1
12 Zona Referensi, Ibid ,hlm 1 13 Thomas Santoso, Social Conflict , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 129
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
Untuk  mempermudah  dan  mempertajam  pembahasan  penulis  mencoba menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam menghadapi persoalan tindak pidana  persekusi  seperti  Teori  tentang  Negara  Hukum  yaitu  negara  yang menegakkan  supermasi  hukum  untuk  menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dan tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak  dipertanggungjawabkan.  Teori  tentang  HAM (theory  human  rights)  yaitu  bahwa  ketika  manusia  berkeinginan  membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang – undang, dan Teori tentang Pidana yaitu dijatuhkan semata – mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

## E. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa jenis, diantaranyasebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriftif  analisis,  yaitu  menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis.
2. Metode Pendekatan Metode  yang  penulis  gunakan  pada  pendekatan  ini  adalah  Pendekatan secara  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  Hukum  dengan menggunakan  metode  pendekatan/teori/konsep  dan  metode  analisis  yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis. 14

## 3. Tahap Penelitian
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  menggunakan  tahap  penelitian  dengan Studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  yaitu  tahap  penelitian  utama sedangkan studi lapangan bersifat penunjang. 15

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan teknik pendekatan yuridis – normatif, teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  penelaah  dan  data  yang  dapat diperoleh  dalam  peraturan  perundang  -  undangan,  buku  teks,  jurnal,  hasil penelitian, ensiklopedia, bibiografi, indeks data dengan pendekatan   ini dilakukan terhadap berbagai literaratur (kepustakaan). 16
5. Analisis Data
Analisis  Data  yang  Penulis  gunakan  adalah  Deskriftif  kualitatif,  yaitu penganalisian  bertitik  tolak  dari  analisis yuridis  sistematis.  Pada  bagian  ini alat  analisis  yang  digunakan,  yaitu  silogisme  hukum,  interpretasi  hukum, dan konstruksi hukum. 17
14 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2
15 Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan  Penulisan  Hukum ,  Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018, hlm 20
16 Panduan Penulisan Hukum, Ibid, hlm 21
17 Untuk definisi dan pengertian masing-masing alat analisis sebagaimana dijelaskan di atas , hendaknya dilihat buku rujukan yang menjelaskan persoalan tersebut, Buku, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Gunung Agung,, Jakarta, 2002, hlm 34
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
6. Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi sebagai berikut:
a. Polres Majalengka.
b. Pengadilan Negeri Majalengka
c. Kejaksaan Negeri Majalengka
d. Perpustakaan Universitas Majalengka.

## F. Kedudukan Tindakan Persekusi Dalam Hukum Pidana
Dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana,  tindakan  Persekusi masuk  dalam  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan  dan  bisa  dikaitkan  dengan beberapa Pasal, diantaranya:
1. Pasal 368 KUHP
Menjelaskan tentang pemerasan  yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk memberikan  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  pemerasan  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan”.
2. Pasal 369 KUHP Menjelaskan  tentang  pengancaman  yaitu  “Barang  siapa  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum. dengan  ancaman  pencemaran  baik  dengan  lisan  maupun  tulisan,  atau dengan  ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa  seorang  supaya memberikan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
3. Pasal 351 KUHP Menjelaskan  tentang  Penganiayaan  yaitu  “(1)  Penganiayaan  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah,  (2)  Jika  perbuatan mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun.  (3)  Jika  mengakibatkan  mati,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun.  (4)  Dengan  penganiayaan disamakan  sengaja  merusak  kesehatan.  (5)  Percobaan  untuk  melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.
4. Pasal 170 KUHP Menjelaskan  tentang  Pengeroyokan  yaitu  “Barang  siapa  dengan  terang- terangan  dan  dengan  tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan  terhadap orang  atau  barang,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan”. 18
Dihubungkan dengan tindak pidana persekusi  yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka dilihat dari perspektif Hukum Pidana masuk kedalam Pasal 170  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dengan  Pasal  tersebut
18 Persekusi Menurut Hukum Pidana,.... Loc.Cit .
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
pelaku bisa di jerat dan dapat diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Perbuatan  pelaku  terhadap  korban  pada  saat  terjadinya  tindakan persekusi tersebut adalah dengan cara melakukan pemukulan. Melanggar  Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak Kodrati HAM adalah hak – hak yang dimiliki oleh  semua  orang  setiap  saat  dan  di  semua  tempat  oleh  karena  manusia  di lahirkan  sebagai  manusia.  Hak  –  hak  tersebut  termasuk  hak  untuk  hidup kebebasan. Dan Teori Positivisme, menurutnya secara luas dikenal dan percaya bahwa  hak  harus  berasal  dari  suatu  tempat.  Kemudian,  hak  seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, Hukum atau kontrak. 19
Seharusnya  sudah  jelas  si  pelaku  dalam  hal  ini  harus  sadar  bahwa tindakan yang dilakukannya itu sudah melanggar Hukum dan sudah di jelaskan dalam  Pasal  1  aya  (3)  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengedepankan supermasi  hukum,yaitu  untuk  menegakkan  Hukum  dan  keadilan,  tidak  ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. 20
Dengan  cara  melakukan  kekerasan  bersama  –  sama  yang  berujung  luka terhadap  korban,  Kemudian  dengan  kesal  pelaku  melakukan  tindak  pidana Persekusi kepada korban di dua tempat berbeda.

## G. Pertanggungjawaban  Pelaku  Terhadap  Tindakan  Persekusi  Dan  Sanksi Yang Dikenakan
Dalam  kasus  ini  Pelaku  di  jerat  dengan  Pasal  170  Kitab  Undang  – undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang paling mendekati kepada fakta  – fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Pasal 170 ayat 1 poin 1 yang unsur  – unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa.
2. Dimuka umum.
3. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
4. Dengan  sengaja  merusakan  barang  atau  jika  kekerasan  yang  dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.
a. Barang Siapa Bahwa  yang  dimaksud  dengan  barang  siapa  adalah  merujuk  kepada subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
b. Di Muka Umum Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah tindakan yang dilakukan  pelaku  itu  dapat  dilihat  dan  disaksikan  oleh  umum  atau khalayak (banyak orang).
c. Secara Bersama – Sama Bahwa melakukan kekerasan dalam delik ini bukan merupakan suatu alat atau  daya  upaya  untuk  mencapai  sesuatu  akan  tetapi  melakukan kekerasan  itu  sendiri  adalah  merupakan  suatu  tujuan  yang  ditujukan kepada orang atau barang.
19 Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Loc. Cit , Hlm 5 - 10
20 Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
Bahwa kekerasan tersebut harus pula secara bersama – sama atau dengan tenaga bersama, maksudnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar – benar turut melakukan kekerasan tersebut.
d. Dengan  Sengaja  Merusakan  Barang  Atau  Jika  Kekerasan  Yang Dilakukannya Menyebabkan Luka Terhadap Orang Lain.
Benar  akibat  pemukulan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  bersama temannya dan korban mengalami luka lecet di pipi kanan. Bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  ternyata  perbuatan  terdakwa  telah  memeuhi  seluruh unsur  Pasal  170  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  dengan demikian  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana  “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”. Perbuatan terdakwa  bisa  dijerat  dengan  sanksi  setinggi-tingginya  Lima  Tahun  Enam Bulan atas apa yang dilakukan kepada korban.
Melihat dari apa yang di lakukan terdakwa terhadap korban, seharusnya permasalahan ini dapat di selesaikan melalui jalur Hukum sesuai dengan Pasal 1  ayat  (3)  Undang  –  undang  Dasar  Tahun  1945,  bahwa  Indonesia  adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum. 21
Perbuatan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  persekusi  dengan  cara terdakwa  melakukan  perbuatan  atas  korban  melalui  cara  perampasan  dengan sengaja  dan  kejam  terhadap  hak-hak  dasar  dan  berhubungan  dengan meniadakan  identitas,memburu  seseorang  atau  golongan  tertentu  yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas. 22
Berdasarkan  faktor  tersebut,  maka  terdakwa  sudah  jelas  melakukan tindak pidana persekusi. Dengan adanya sifat melawan Hukum yang dilakukan atas dasar inilah sifat melawan Hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Undang  – undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang.
Adanya  unsur  sifat  melawan  Hukum  inilah  yang  menjadi  dasar  suatu perbuatan  dinilai  sebagai  melawan  Hukum  apabila  perbuatan  tersebut memenuhi  seluruh  unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  – undang.  Terpenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana  dinamakan  juga  dengan sifat melawan Hukum formil. 23
Maka  tindakan  persekusi  ini  sudah  masuk  kedalam  Pasal  170  Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang sudah jelas unsur – unsurnya adalah :
a. Barang siapa
b. Di muka umum
c. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
d. Dengan  sengaja  merusakan  barang  atau  jika  kekerasan  yang  dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.
21 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
22 Zona Referensi, Loc.Cit . 23 Hukum Pidana , Loc.Cit .
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
Setelah  melihat  faktor  –  faktor  dan  dikaitkan  dengan  unsurnya  maka perbuatan  terdakwa  Ravi  Fizriansyah  dan  Vicky  Zul  Vickar  berkaitan  dengan Pasal  170  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  sanksi  yang terdapat  dalam  Pasal  tersebut  adalah  setinggi  –  tingginya  Lima  Tahun  Enam Bulan.
H. Bentuk  –  Bentuk  Tindakan  Persekusi  Menurut  KUHP  (Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana)
Bentuk tindakan persekusi bisa dikategorikan beberapa jenis yaitu :
1. Pelaku  kejahatan  atau  terdakwa  secara  nyata  menghilangkan  hak  –  hak dasar korban dengan cara memukul.
2. Pelaku  kejahatan  atau  terdakwa  menargetkan  korban  orang  atas  dasar identitas yang berbeda.
3. Orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik,  budaya,  agama,  gender,  orientasi  seksual  atau  atas  alasan  lain  yang secara universal dilarang dalam hukum internasional.
4. Yang  harus  dipenuhi  untuk  dikategorikan  sebagai  kejahatan  persekusi, perbuatan  itu  dikaitkan  dengan  perbuatan  mana  pun  sebagaimana  diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi  atau  pemindahan  paksa  penduduk,  pemenjaraan  atau  tekanan- tekanan kebebasan fisik yang kejam.
Dari  kategori  tindakan  persekusi  yang  terdapat  diatas,  perbuatan terdakwa  pun  secara  nyata  menghilangkan  hak  –  hak  dasar  dengan  cara memukul  korban,  terdakwa  pun  mempunyai  niat  untuk  melakukan  kekerasan pada  korban  dengan  menyasar  pipi  sebelah  kanan  dengan  cara  memukul  dan mengancam pada si korban.
Perbuatan  terdakwa  pun  dengan  cara  yang  dilakukan  kepada  si  korban harus  menerima  pertanggungjawaban  nya,  dengan  melihat  dari  teori pemidanaan  yang  didalamnya  ada  pertanggungjawaban  pidana  yaitu mempunyai  sisi  sebagai  dasar  penjatuhan  Pidana,  dan  di  sisi  yang  lain merupakan  Pertanggungjawaban  Pidana  sebagai  fungsi  dari  pemidanaan.  Dari sisi  pengetahuan  Pidana,  orang  yang  bersalah  harus  dipidana,  tetapi  dari  sisi pemidanaan, Pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya. 24
Dengan  pidana  yang  dijatuhkan  setimpal  kepada  korban  mungkin  bisa mengurangi  tindakan  persekusi,  dan  pelaku  pun  mungkin  sadar  bahwa  setiap perbuatan  yang  dilakukan  akan  mendapat  pertanggungjawaban  di  depan Hukum sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuatnya.

## I.Kesimpulan
1. Faktor – faktor penyebab terjadinya persekusi yaitu :
a. Pelaku Persekusi tersinggung.
b. Pelaku Persekusi dendam.
24 Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya , Loc.Cit , Hlm 134 - 135
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020
c. Pelaku  Persekusi  merasa  korban  tidak  mempunyai  itikad  baik  dan  tidak mau meminta maaf.
2. Upaya  Hukum  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  dalam menanggulangi tindakan persekusi yaitu dengan cara :
a. Pemerintah  bisa  menjadi  pihak  ketiga  untuk  memberikan  jalan  mediasi kepada para pihak yang terkait dalam persekusi.
b. Pemerintah  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat  melalui  media massa dan memberikan pengarahan mengenai kejahatan persekusi.

## J. Saran
1. Untuk mencegah perbuatan tindakan persekusi perlu adanya kerjasama antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam  penanganan  tindak  pidana  persekusi,  di harapkan pemerintah bisa memberikan pemahaman tentang indakan persekusi kepada masyarakat.
2. Di  harapkan  masyarakat  agar  taat  dan  patuh  terhadap  Hukum.  Sehingga Pemerintah bisa lebih mudah dalam menindak para pelaku persekusi dan bisa menjadi  baris  terdepan  bersama  masyrakat  untuk  memerangi  tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Ali, Menguak Tabir Hukum , Gunung Agung,, Jakarta, 2002.
Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP , Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011.
Andre Sujatmoko , Hukum HAM dan Hukum Humaniter , Edisi1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan  Penulisan  Hukum ,  Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Edisi  4,  (PT.  Gramedia  Utama  ,Jakarta: 2008).
Marsana WIndu, Kekuasaan Dan Kekerasan , Kanisius, Bandung,, 1971.
Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana , Rineka Cipta, Jakarta,1983.
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Thomas Santoso, Social Conflict , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Sumber Perundang-Undangan :
Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Sumber Internet :
Zakkyhttp://www.zonareferensi.com /pengertian/persekusi /diakses[30september20 18] [pukul20.43wib]