## Manajemen Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

## Irfan Setiawan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri; irfansetiawan@ipdn.ac.id * Correspondence: irfansetiawan@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia Received:18-03-2022; Accepted: 28-04-2022; Published: 29-04-2022
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan pandemi Covid di Kecamatan Wirosari, dan untuk mengkaji dan mengetahui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah . Penelitian ini menggunakan konsep manajemen Terry (1971) untuk mendeskripsikan penyelenggaraan manajemen pemerintahan kecamatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Guna memperoleh informasi yang jelas, peneliti menggunakan teknik pengumplan data melalui  wawancara, obeservasi dan dokumentasi terhadap sumber data yang berasal dari para aparat di Kantor Kecamatan Wirosari, pegawai Puskesmas, aparat instansi vertikal, lurah dan kepala desa desa serta masyarakat di Kecamatan Wirosari. Data Hasil penelitian menunjukkan Manajemen pemerintah an Kecamatan dalam mendukung penanganan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan di Kecamatan Wirosari. Dukungan pemerintah kabupaten berjalan dengan baik pada segi dukungan kebijakan, sementaraa untuk dukungan anggaran kegiatan tidak didukung secara khusus dengan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan.
Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan; Kecamatan; Protokol kesehatan; Pandemi Covid.
Abstract: This research aims to examine and analyze the management of the district government in supporting the implementation of the Covid pandemic health protocol in the Wirosari District, and to examine and determine the support of the local government in handling the Covid 19 pandemic in Wirosari District, Grobogan Regency, Central Java. This research uses the management concept of Terry (1971) to describe the implementation of sub- district government management. The research method used in this research is descriptive qualitative. In order to obtain clear information, researchers used data collection techniques through interviews, observation and documentation of data sources originating from officials at the Wirosari District Office, Puskesmas employees, vertical agency officials, sub district heads, village heads and the community in Wirosari District.. The results showed that the management of the district government in supporting the handling of health protocols in the Wirosari district went well. This can be seen from the implementation of the planning, organizing, movement and monitoring functions in the Wirosari District. The district government's support is going well in terms of policy support, while the budget support for activities is not specifically supported by the budget for implementing activities in the district.
Keywords: Government Management; District; Health Protocol; Pandemic covid

## 1. Pendahuluan
Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki unsur kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Kecamatan berfungsi untuik melayani kebutuhan  masyarakat di satuan wilayah tertentu. Sebagai institusi perangkat daerah kabupaten/kota, camat menyelenggarakan tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota termasuk sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum (Pratama, 2018). Kecamatan sebagai institusi yang strategis sebagai perangkat daerah, karena memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai aparat kewilayahan. Camat menyelenggarakan tugas pemerintahan umum Presiden yang dilimpahkan secara berjenjang di
wilyah kecamatan. Hal ini agak berbeda dengan paradigma peraturan perundang-undangan sebelumnya yang membatasi kewenangan camat sehingga para akademisi memandang kecamatan hanya sebagai pusat pelayanan masyarakat di kecamatan (Darmawan, 2008).
Pelaksanaan tugas camat semakin diperlukan dalam pengkoordinasian protokol kesehatan masyarakat di masa pandemi corona virus 19 (Covid 19). Dimana diperlukan peran aktif unsur kewilayahan pemerintahan terdekat dengan masyarakat untuk memantau, mengkoordinasikan dan mempromosikan protokol kesehatan di wilayahnya.
Hal ini terkait dengan fenomena kondisi terakhir per 3 Desember 2020 terdapat 49 kasus baru perhari, termasuk di Kecamatan Wirosari terdapat 2 orang (solopos.com, 2020). Sementara untuk data terakhir live update per 11 Desember 2020, di Kabupaten Grobogan terdapat positif 1084 orang, meninggal 107 orang, terduga 73 orang, dan probable 109 orang (Grobogan.go.id, 2020). Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan selama pandemik Covid 19 dan sosialisasi yang dilakukan masih kurang banyak dipatuhi oleh masyarakat.
Kecamatan Wirosari terdapat 6 pasar dan 1324 warung/kios, 478 tempat ibadah, dan 583 jenis industri dari yang besar hingga industri rumah tangga, sehingga pengawasan tempat kegiatan umum tersebut perlu sering dilakukan. Selain itu lokasi Kecamatan Wirosari yang merupakan terminal dan tempat perlintasan bus antar kota dan antar provinsi. Kondisi lainnya yang dapat menyebabkan keramaian yaitu aktivitas masyarakat dalam jual beli di pasar. Di Kecamatan Wirosari terdapat pasar tradisonal untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pasar hewan. Pasar Tradisional berlokasi di pusat kecamatan di Kelurahan Wirosari, yang terdiri dari lapak dan gedung pasar yang dapat menampung 135 pedagang.
Fenomena yang demikian menjadikan Kecamatan Wirosari sebagai tempat yang beresiko terhadap penularan pandemi Covid 19, mengingat banyaknya lalu lintas barang dan orang dari luar kabupaten bahkan provinsi. Banyaknya tempat dan fasilitas umum yang perlu dipantau dan diawasi tersebut membuat tugas camat sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan Wirosari semakin bertambah untuk menjaga wilayah tersebut tetap aman dan tertib.
Wasistiono dkk mengemukakan bahwa kecamatan sebagai salah satu entitas pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan langsung maupun tidak langsung serta mempunyai peran fungsional pada tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Wasistiono, Sadu; Nurdin, Ismail; Fahrurozi, 2009). Syueb juga mengatakan bahwa fungsi utama camat adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kewilayahan (Syueb. Sudono, 2008).
Kecamatan mempunyai wilayah kerja, dan dalam wilayah tersebut terdapat kelurahan yang seringkali jadi gerbang menyebarnya pandemi Covid-19. Sebab itu, kecamatan memiliki peran yang sangat strategis guna mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 (Edi Cahyono; Arison; Nur Anita Setyawati; Andriano Romadhona;, 2020). Peran strategis tersebut terkait pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pengendalian Pandemi Covid 19, karena masyarakatlah yang sangat terdampak baik dari segi kesehatan, ekonomi dan masalah sosial (Yayank Yolanda, 2019) . Contohnya, bila masyarakat kurang berpartisipasi mengikuti arahan pemerintah untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (physical distancing ) serta tidak menimbulkan kerumunan, maka upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di tingkat kecamatan kurang efektif  (Amin, 2020; Johannes, 2021).
Camat juga mempunyai tugas kewenangan atribut untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Ghifari M Farisi, 2018; Lantemona, Gerald Hard; Mantiri & Kasenda, 2020; Riski Wahyuni R, 2018), agar masyarakat dapat mengerti dan memahami bahaya pandemi Covid 19 sehingga masyarakat dapat lebh waspada terhadap penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh Covid 19. Selain hal itu Camat bertugas untuk konsolidasikan penyelenggaraan dan penegakan Perda dan Perkada (Nurhana, 2018; Saputri,  2019)  untuk mengawasi tempat berkumpulnya anak muda seperti di café/warung/kios maupun tempat lainnya yang rawan akan penyebaran penyakit Covid 19.
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kecamatan Wirosari tersebut dapat dijelaskan melalui  fungsi dasar manajemen yaitu; Planning , Organizing , Actuating dan Controlling (Terry, 1971). Keempat mejadi konsep dalam penelitian untuk mengkaji manajemen di bidang pemerintahan pada tingkat kecamatan. Manajemen pemerintahan merupakan faktor penting dalam tata kelola pemerintahan agar dapat mencapai tujuan program pemerintah dengan penggunaan sarana dan prasarana, organisasi, sumber dana dan daya yang tersedia (Ramto, 1997). Kinerja aparat pemerintah sebagai sumber daya organisasi terlihat dari kemampuannya dalam menjalankan program dan kegiatan perangkat daerah secara efektif dan efesien (Taufik & Ngatimin, 2021).
Sejak WHO mendeklarasikan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan menyatakan bahwa masalah virus Corona sebagai bencana nasional non alam. Virus Covid 19 adalah salah satu jenis penyakit yang menular secara langsung. Artinya virus corona mampu menyebar dari subyek satu ke subyek yang lainnya secara langsung, tanpa melalui perantara binatang atau vector lain seperti air, makanan dan sebagainya (Rahman & Utama, 2020).
Kecamatan sebagai organisasi pemerintahan daerah yang memiliki wilayah kerja dekat dengan masyarakat berperan guna mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, karena sebagai institusi terdekat dengan masyarakat serta berfungsi membina dan mengawasi desa. Menurut Schmid bahwa kecamatan dapat dipandang sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol sumber daya yang kinerjanya ditentukan oleh pola relasi dengan kabupaten dalam konteks otonomi daerah, dan pola relasi dengan desa dalam konteks otonomi desa (Schmid, 1987).
Beberapa peneliti sebelumnya menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mukoddimah yang meneliti kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Renah Pembarap. Terdapat faktor pendukung dan penghambat, dimana pemerintah dan masyarakat harus saling mentaati dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Mukoddimah, 2021).
Nafilah  dan Muflihah, yang meneliti masalah penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 dan Langkah pencegahan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah taktis dalam pencegahan penyebaran Covid-19 terbilang sukses sampai masa Transisi New Normal yang saat ini berjalan karena belum ada satupun yang dinyatakan positif Covid-19 yang dikarenakan Pemerintah Desa serta para relawan masih selalu menghimbau masyarakat desa khususnya tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan cuci tangan. (Nafilah, 2020).
Penelti lainnya yang meneliti masalah di Kecamatan dilakukan oleh Pontius, menganalisis pengaruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi 3 yaitu pengarahan, pembinaan dan pengawasan, secara umum di kategorikan cukup baik. Dari 3 faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat (faktor kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor anggaran), ketiganya memiliki hubungan yang linear dengn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pontius, 2015).
Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, dimana penelitian Mukoddimah mengkaji implementasi kebijakan Covid 19 di tingkat
kecamatan, dan Nafilah dan Muflihah membahas mengenai langkah taktis penanganan Covid- 19 di tingkat Desa, serta Pontius, yang menganalisis mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan namun bukan di masa pandemi Covid 19.
Dalam penelitian penulis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19 di Kecamatan, dan mengkaji dukungan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Wirosari. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Wirosari, mengingat kondisi yang ramai dengan perlintasan bus penumpang dari berbagai daerah dan antar provinsi, serta berbagai kondisi yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan kecamatan juga dapat mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Kecamatan memainkan berbagai peran mendukung pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara optimal dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, sehingga dipandang penting adanya manajemen pemerintahan yang dapat menata kelola pemerintahan guna mendukung penerapan protokol kesehatan  di Kecamatan Wirosari.

## 2. Metode
Penelitian ini dilaksanakan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, penulis mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan yang senyatanya mengenai Manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protocol kesehatan di masa pandemic covid-19, secara faktual dan akurat terkait fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan kunci dan data hasil observasi.
Data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi dengan Camat Wirosari, Sekretaris Kecamatan Wirosari, unsur Forkompincam, perangkat puskesmas, kepala desa/lurah di Kecamatan Wirosari, Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat Kecamatan Wirosari.
Kemudian data sekunder, diperoleh dari peraturan, dokumen dan arsip di Kecamatan Wirosari serta data yang relevan lainnya sesuai permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan cara 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, 2) membaca keseluruhan data, 3) menganalisis lebih detail dengan mene-coding data, 4) menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, 5) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, dan 6) menginterpretasi atau memaknai data (Creswell, 2014).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Wirosari  merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini terletak pada bagian Timur Kabupaten Grobogan yang berjarak 20 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Wirosari terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan, 498 RT, dan 93 RW  dengan pusat ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Wirosari. Kecamatan Wirosari-Cepu merupakan jalan tecepat untuk sampai ke kota Cepu atau menuju Bojonegoro (Jatim) dari Semarang, sehingga tidak perlu lewat Kota Blora yang jaraknya akan lebih panjang (perhubungan.jatengprov.go.id, 2017). Di Kecamatan Wirosari terdapat terminal bus yang berada di dalam Pasar Wirosari. Terminal tersebut melayani bus antar kota dan antar provinsi sehingga banyak masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut. Pasar dan terminal bus di Kecamatan Wirosari menjadi lokasi yang ramai kegiatan masyarakat yang rawan dengan penularan virus Covid 19.
Aktivitas masyarakat lainnya kelihatan seperti biasanya. Tempat perbelanjaan seperti minimarket dan beberapa toko-toko tadisional lainnya yang berada di pinggir jalan raya, tetap terbuka seperti biasanya dan terdapat beberapa pengunjung. Untuk masuk ke dalam minimarket diberi anjuran agar memakai masker, sementara di beberapa tempat warung-warung kecil terbuka seperti biasanya, pengunjung ada yang menggunakan masker dan ada juga yang tidak menggunakan masker.

## A.  Manajemen Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid Di Kecamatan Wirosari
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protocol kesehatan pada masa pandemic covid di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dilaksanakan dengan merujuk beberapa peraturan perundang-undangan.  Selain merujuk pada kebijakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, berbagai peraturan yang berkaitan dengan pandemic covid 19 seperti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Viruses Disease (Covid-19), kemudian diimplementasikan dengan beberapa peraturan, instruksi atau edaran menteri terkait.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut terlihat bahwa penanganan Covid 19 di Kecamatan Wirosari dapat dijelaskan melalui pelaksanaan manajemen pemerintahan kecamatan dan dukungan penerapan protokol kesehatan. Peran apparat kecamatan menjadi sangat penting, karena sebagai pelaksana pemerintahan yang relatif dekat dengan desa dan
kelurahan. Kecamatan dapat menjadi manager dalam kegiatan fasilitasi, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah-masalah sosial lainnya yang ditimbulkan oleh COVID-19 di wilayah kecamatannya, termasuk memastikan penerapan kebijakan pelaksanaan protocol kesehatan.
Peran yang diberikan tersebut membutuhkan manajemen yang baik oleh Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan. Hal ini sejalan dengan Suhardi yang menyatakan bahwa Camat perlu diberi tanggung jawab mengatasi pandemi covid-19. Diberi tanggung jawab karena kewenangan yang dimilikinya cukup luas sehingga camat sering pula disebut sebagai 'kepala daerah kecil'. Ia mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati atau wali kota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Camat juga melaksanakan tugas atributif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Meski tidak diminta, para camat sudah bekerja menangani covid-19 melampaui panggilan tugas. Mereka ialah pemimpin sesungguhnya, yang tangguh di lapangan sesuai dengan harapan Presiden (Suhardi, 2021).
1) Planning (perencanaan)
Planning atau perencanaan merupakan suatu proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang dilakukan Camat Wirosari dalam pelaksanaan kegiatan penerapan protokol kesehatan. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021 diruang kerja Camat Wirosari pukul 11.30 WIB sebagai berikut:
“Sewaktu awal pandemic tahun lalu, telah terbit Instruksi Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 untuk mencermati penyebaran virus di Grobogan, dan berbagai edaran lainnya sehingga kami di kecamatan segera tanggap dengan mengumpulkan para kades dan lurah serta Forkompimcam dalam rapat untuk membahas langkah-langkah kami dalam penanganan covid di Kecamatan Wirosari sebagaimana amanat Ibu Bupati.”
Sejak awal pandemi masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan persiapan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut mengamanatkan Camat untuk memonitor, menfasilitasi, dan mensupervisi aktivitas masyarakat serta berperan aktif dalam mensosialisasikan 5M dan 3T.
Penjelasan tersebut didukung oleh Kades Tambakselo, Bapak Joko dalam wawancara pada tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Desa bahwa:
‘Sejak adanya berita covid, kami awalnya merasa biasa saja seperti flu burung dulu. Tapi ini kan semakin lama semakin besar beritanya, bahkan ada amanat instruksi gubernur dan edaran bupati. Jadi kami rapat di kecamatan untuk mengambil langkah-langkah penerapan amanat instruksi gubernur dan edaran bupati tersebut”
Camat Wirosari menanggapi kebijakan tersebut dengan mengadakan rapat dengan aparat desa dan kelurahan untuk merencanakan pelaksaanan amanat instruksi gubernur dan edaran bupati. Adanya program kegiatan dan cara-cara pencapaiannya.
Dalam dokumen Program dan Kegiatan organisasi perangkat daerah Kecamatan Wirosari Tahun 2021. Dalam dokumen tersebut tidak terlihat adanya program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemic covid-19. Namun karena merupakan tanggung-jawab sebagai pemimpin di wilayah kecamatan, Camat Wirosari telah mengadakan rapat dalam merencanakan pelaksaanan amanat instruksi gubernur dan edaran bupati. Di tingkat kecamatan, pelaksanaan anggaran kecamatan untuk tahun 2021 berdasarkan Pagu Renja perubahan 2021 adalah sebesar Rp. 3,904,910,999,-. Dimana terjadi penurunan anggaran dari sebelumnya pada Renja Penetapan 2021 sebesar Rp. 5,835,799,178,-. Dari 3,9 Milliar tersebut juga termasuk anggaran 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kunden dan Kelurahan Wirosari.  Berdasarkan wawancara dengan Kepala sub bagian Keuangan Kantor Kecamatan Wirosari, Bapak Hartono pada tanggal 1 Juni 2021 diruang kerjanya pukul 14.30 WIB yang mengatakan bahwa:
“tidak ada anggaran kegiatan untuk penanganan covid di kecamatan, semua telah ditarik untuk refocusing di Kabupaten. Namun untuk mendukung kegiatan Pak Camat dalam sosialisasi, koordinasi, pengawasan dan pemantauan dalam protokol kesehatan diselaraskan dengan kegiatan dan program yang ada di anggaran kinerja kecamatan misalkan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan atau kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.”
Dalam pagu anggaran tersebut tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan dan program penanganan covid ataupun protokol kesehatan. Camat Wirosari beserta jajarannya merencanakan kegiatan baik dalam rangka penanganan pandemic covid 19 di wilayah kecamatan dan juga merencanakan kegiatan pendataan bagi warga yang terkena virus covid.

## 2) Organizing (pengorganisasian)
Dalam pengorganisasian secara umum pada tingkat Kabupaten Grobongan telah dibentuk Tim Satgas Penanganan Pandemi Covid oleh Bupati Grobogan, dan Gubernur Jawa Tengah pun telah membentuk Jogo Tonggo untuk penanganan dan pengendalian Pandemi Covid di Jawa Tengah dan secara khusus di Kabupaten Grobogan. Camat selaku pemimpin di Kecamatan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga dalam menata kelola pemerintahan di kecamatan, camat perlu mengorganisasi kegiatan dalam mendukung penerapan protocol kesehatan ke dalam lingkungan wilayah kecamatan. Dalam mendukung penerapan protokol kesehatan di lingkungan kecamatan Wirosari sebagaimana arahan Bupati Grobogan, Camat didukung dengan sumber daya perangkat kecamatan,
kelurahan/desa, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, tenaga kesehatan yang dari 2 Puskesmas yang berada di Kecamatan Wirosari. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Camat Wirosari Bapak Kurnia Sandi pada tanggal 1 Juni 2021 diruang kerja Camat Wirosari pukul 11.30 WIB yang mengatakan bahwa:
“dalam mendukung rencana kegiatan dalam mensosialisasikan 5M dan 3T di wilayah kecamatan, kami didukung dari aparat TNI, polri, dokter di puskemas, para kades/lurah serta Jogo Tonggo yang telah dibentuk di masyarakat. Jadi selama ini kegiatan sosialisasi terlaksana dengan dukungan mereka. misalkan bila kita merencanakan akan melakukan kegiatan sosialisasi ataupun untuk membubarkan kerumunan, kami misalnya akan sosialsasi di Kelurahan Kunden, maka kami menghubungi apparat forkompincam dan bu dokter di puskesmas serta Lurah Kunden, kemudian menentukan hari dan jam berapa.”
Untuk Kecamatan Wirosari, camat membentuk tim dengan struktur organisasi satgas penanganan covid-19 tingkat kecamatan sesuai dengan amanah dari Surat Edaran Menteri dalam Negeri melalui Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan satuan tugas penanganan Corona virus disease 2019 (covid-19) daerah. Struktur Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan Wirosari, terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, (satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan. Penugasan tanggung jawab tertentu di Kantor Kecamatan Wirosari berjalan dengan baik dengan dibentuknya Tim Posko Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, selain itu Camat menfasilitasi dan mengkoordinasikan terbentuknya posko-poski di tingkat desa/kelurahan dan rukun warga.

## 3) Actuating (penggerakan)
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan agar dapat memberikan pengertian dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pandemic covid 19. Peningkatan pemahaman masyarakat diharapkan dapat menerapkan gerakan 5 M 3 T dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya melakukan vaksinasi agar masyarakat dapat membentuk kekebalan kelompok di masyarakat, sehingga  masyarakat di Kecamatan Wirosari dapat terhindar dari pandemic covid ini.
Camat sebagai ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 di Kecamatan Wirosari mengintruksikan kepada Pak Sekcam untuk membentuk group whatssap yang melibatkan seluruh instansi yang menangani pandemic covid-19 di Kecamatan Wirosari, seperti Koramil, Polsek, Puskemas dam lainnya. Tujuannya untuk memperlancar penyampaian informasi penanganan covid 19 di Kecamatan Wirosasi. Baik itu infomasi kegiatan dan
laporan dari para petugas di secretariat dan lapangan, maupun arahan dan instruksi camat kepada anggota group terkait dengan penanganan covid 19 sebagaimana gambar berikut:

## Sumber: Dokumentasi Kecamatan 2021
Gambar 1. Group WhatsApp Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kecamatan Wirosari
Di lingkungan masyarakat, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di Kecamatan Wirosari juga telah aktif untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat agar menerapkan 5 M dan 3T di lingkungannya sehari-hari.  Hal ini di pertegas dengan wawancara kepada Pak Surono, masyarakat yang akan mengurus surat keterangan di Kantor Camat pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut: “iya pak, harus pakai masker kalau mau mengurus surat keterangan, sama dengan di desa, harus pakai masker. Itu sudah menjadi aturan pak camat katanya.” Berbagai cara yang dilakukan agar masyarakat mau menerapkan protocol kesehatan baik dengan cara memperingatkan dengan baik, mensosialisaikan, membagikan masker, melakukan operasi yustisi di jalanan, terminal dan sebagainya. Hal ini agar tim satgas penanganan covid dapat memperbaiki penerapan protocol kesehatan secara obyektif.

## 4) Controling (pengawasan)
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Wirosari dapat digambarkan melalui standarisasi protocol kesehatan, pelaksanaan pengawasan protocol kesehatan, menilai pelaksanaan protocol kesehatan, dan perbaikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dilakukan untuk mengetahui sebagaimana
standar protocol kesehatan dilakukan oleh kantor pemerintah maupun masyarakat. Kantor- kantor pemerintah yang ada di Kecamatan Wirosari telah melaksanakan penerapan protocol kesehatan. Sementara pengawasan standar protocol kesehatan masih belum terlalu maksimal mengingat jumlah sarana perekonomian (warung, kios, pasar, KUD, dll) di Kecamatan Wirosari berjumlah 1378 tempat usaha. Untuk tempat usaha seperti tempat makan setingkat restoran pada waktu penelitian berlangsung, terlihat tetap buka dan telah menerapkan standar protocol kesehatan yaitu terdapat tempat cuci tangan di depan, menyediakan 1 tempat kosong diantara 2 kursi, memisahkan jarak rombongan pengunjung yang 1 dengan lainnya. Masyarakat pengunjung pun dengan sadar mengikuti arahan tersebut dalam menerapkan protocol kesehatan.  Menurut Camat Wirosasi Pak Kurnia dalam wawancaranya pada hari Jumat 4 Juni 2021 menjelaskan bahwa:
“warung ataupun kios dan ruang public telah sebagian besar sudah sadar menerapkan protokol kesehatan, walaupun masih ada beberapa yang belum menerapkan atau sudah menerapkan tapi kemudian lupa atau abai. Namun semua itu tetap kami upayakan untuk mengawasinya. Kadang juga dari segi masyarakat yang mulai abai, karena tingkat penyebaran di wirosari termasuk rendah. Seperti orang di sawah, masih banyak yang tidak pakai masker, apalagi di pasar, terminal atau yang naik turun bus, jalur disini khan ramai, sangat sulit di himbau. Makanya kami ngenjot sosialisasi vaksin, agar orang-orang yang tiap hari beraktifitas dengan yang lain mau vaksin.”
Camat Wirosari selaku ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 rutin melakukan pengecekan terhadap penerapan protocol kesehatan di lingkungan kantor dan di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Wirosari. Selain melakukan monitoring perkembangan informasi melalui group WhatsApps, Camat juga melakukan pengawasan dengan datang langsung ke desa-desa, untuk melihat langsung penerapan protocol kesehatan di desa. Selain monitoring langsung ke desa-desa, Camat Wirosari juga rutin mengadakan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan bersama aparat gabungan TNI, Kepolisian dan Satpol PP di Kecamatan Wirosari. Pelaksanaan pengawasan melalui operasi gabungan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mengenakan masker, bukan untuk menindak masyarakat. Setelah dilakukan pengawasan dan monitoring, belum terlihat adanya penilaian secara terdokumentasi dengan baik. setelah pengawasan camat langsung menilai bahwa penerapan protokol kesehatan berjalan baik atau belum, bila belum langsung diarahkan untuk perbaikan.
Pengawasan dari Tim Satgas Penanganan Covid di Kecamatan Wirosari dapat berfungsi sebagai pengontrol kegiatan penerapan protokol kesehatan bila dilakukan dengan perbaikan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang belum berjalan dengan baik. Standar protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah perlu terjaga
dengan berkelanjutan. Makan dari itu perlu adanya perbaikan bila terdapat hal yang belum terlaksana dengan baik.
Tempat usaha seperti warung, pasar, dan terminal serta ruang publik merupakan tempat yang sering ramai oleh masyarakat yang melakukan aktifitas. Bila terdapat tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan, aparat tim operasi gabungan di Kecamatan Wirosari akan telah diberikan peringatan. Setelah dilakukannya operasi dan memberikan peringatan, tim gabungan koramil, polsek dan Satpol PP Kecamatan Wirosari melaporkannya melalui gruop WhatsApp Satuan Penanganan Pandemi Covid 19 Kecamatan Wirosari.
Berdasarkan uraian manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang dideskripsikan melalui fungsi-fungsi manajemen secara umum sudah berjalan baik. Manajemen pemerintahan Kecamatan Wirosari dalam mendukung penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Grobogan tidak termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pemerintahan daerah khussunya Pemerintah Kecamatan Wirosari. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan insidentil yang ditugaskan kepada pemerintah kecamatan dari pemerintah daerah.  Sementara beban tanggungjawab yang diberikan begitu besar kepada Camat sebagai pemimpin dalam wilayah lingkungan kerja Kecamatan dan sebagai Ketua Tim Satgas Penanganan Pandemi Covid di Kecamatan Wirosari.
Dari segi perencanaan, Pemerintah Kecamatan Wirosari melalukan perencanaan secra insidentil untuk kegiatan operasi penerapan protokol kesehatan, Misalkan, ada arahan dari pemerintah kabupaten, naiknya kasus positif pandemi covid-19, maraknya kerumunan yang abai protokol kesehatan dan lainnya. Setelah itu pemerintah kecamatan melakukan perencanaan dan rapat persiapan kegiatan bersama unsur Forkompimcam beserta unsur terkait untuk melakukan kegiatan seperti operasi gabungan ataupun sosialisasi.
Dari segi pengorganisasian atau organizing, Pemerintah Kecamatan Wirosari membentuk struktur organisasi tim satgas dan membuat posko khusus untuk penanganan pandemi covid, serta membentuk group WhatsApp Tim Penanganan Pandemi Covid untuk mengkonsilidasikan pelaksanaan kegiatan dan mempercepat arus informasi mengenai pandemic covid-19 di Kecamatan Wirosari. Sementara dari segi pelaksanaan juga berjalan dengan baik, dimana terlihat berbagai kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bersama unsur terkait dalam memberikan arahan, sosialisasi dan instruksi mengenai penanganan pandemic covid di Kecamatan Wirosari.
Kemudian dari segi pengawasan atau controlling , Pemerintah Kecamatan Wirosari melakukan berbagai kegiatan pengawasan bersama unsur terkait dan memberikan laporannya kepada Bupati Grobogan untuk tindak lanjut penanganannya. Walapun terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang belum teradministrasi dengan baik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa keterlibatan unsur kewilayahan dapat mendukung program pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Keterlibatan unsur kewilayahan diperlukan karena rentang kendali antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat terlalu jauh dan luas. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kecamatan tidak hanya sebagai kantor pelayanan adminstrasi tetapi juga penata kelola pemerintahan di lingkungan wilayahnya.
Kecamatan merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap suatu wilayah kerja dan isinya. Kecamatan tidak menjalankan satu jenis urusan pemerintahan tertentu baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan  pilihan. Kecamatan yang dipimpin oleh camat mengurusi semua urusan pemerintahan di wilayah kerjanya apabila menyangkut penduduk di dalamnya (Wasistiono, 2020).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan jenis urusan pemerintahan yang diselenggarakan Camat, yaitu urusan pemerintahan umum, kewenangan atributif, kewenangan delegatif, dan tugas pemerintahan lainnya. Namun dalam penanganan pandemi covid-19 tidak terdapat dalam Dokumen Program dan Kegiatan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021. Walaupun secara nyata Pemerintah Kecamatan melaksanakan berbagai tugas-tugas dalam penanganan covid-19 di wilayah kerjanya.
Camat Wirosari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menangani pandemi covid di wilayah kerjanya. Kewajiban dan tanggungjawab aparat tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya yang mempunyai resiko bila tidak dilaksanakan dengan baik, utamanya camat yang dapat saja di pecat atau dimutasi bila tida melaksanakan tugas denga baik. Sebagaimana yang terjadi di daerah lainnya, seperti di Kota Parepare dimana Camat Ulfa dimutasi usai memimpin operasi yustisi penegakan Perwali dan Surat Edaran Satgas COVID- 19 tentang pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan serta pelaksanaan protokol kesehatan  saat Natal dan tahun baru 2020 (news.detik.com, 2020). Hal yang sama juga disampaikan Bupati Malang H. M. Sanusi yang siap memberikan sanksi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat jika tak mampu melakukan penanganan Covid- 19. Ancaman itu disampaikan Sanusi saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PPKM Darurat pada beberapa kecamatan di Kota Malang pada Juli 2021 (newmalangpos.id, 2020).
Pendelegasian kewenangan diperlukannya juga adanya pendelegasian anggaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja kecamatan. Agar pelimpahan wewenang kepada camat dapat diiimplementasikan dengan efektif, maka diperlukan sejumlah prasyarat, salah satunya yaitu adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan (Koswara, 2007). Prasayarat tersebut diperlukan karena, Camat sebagai penerima delegasi, baik implicit maupun eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tangungjawab (Handoko, 2003). Kecamatan yang dipimpin Camat mengurusi semua urusan pemerintahan di wilayah kerjanya apabila menyangkut penduduk didalamnya (Wasistiono, 2020), sehingga terlihat jelas bahwa Camat memiliki  kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.

## B. Dukungan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Grobongan telah melakukan berbagai kegiatan dalam penanganan pandemi covid-19. Pemerintah Kabupaten Grobogan selalu mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Sejak awal pandemic masuk ke Indonesia, Pemerintah Kabupaten Grobogan menderivasi kebijakan pemerintah pusat melalui beberapa kebijakan di daerah. Kebijakan tersebut baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, edaran dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat terhindar dari penyebaran pandemi.
Dukungan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah baik pada level kantor pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Grobogan awalnya berupa peraturan yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Inpeksi Corona Virus Desease (COVID 19), Pada tanggal 16 Maret 2020. Kemudian pada 19 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020, Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Grobogan. Pada selanjutnya diterbitkan berbagai surat edaran Bupati Grobogan untuk mengatur pelaksanaan penerapan penanganan pencegahan Covid-19, termasuk berbagai arahan sosialisasi penerapan protokol kesehatan Pandemic Covid-19.
Pada Tahun 2020 hingga Bulan Juni 2021, berbagai aturan yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat juga diterbitkan guna menekan penyebaran pandemi covid 19. Kebijakan yang diterbitkan mulai dari aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) data terakhir penelitian di lapangan yaitu Surat Edaran Nomor 360/1170/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Grobogan.
Pada tingkatan masyarakat di Kecamatan Wirosari terlihat melalui obervasi penulis pada bulan Juni 2021 bahwa kebijakan PPKM tidak terlalu diterapkan secara keras pada aktivitas masyarakat di Kecamatan Wirosari. Masyarakat masih tetap dapat beraktivitas dengan kegiatan masing-masing. Namun kegiatan yang berpotensi kerumuanan atau keramaian tetap di pantau dan di awasi dengan ketat. Penerapan protokol kesehatan seperti memakasi masker masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Aktivitas masyarakat di ruang publik dan ruang usaha masih mengikuti penerapan protokol kesehatan walaupun masih terdapat beberapa warga masyarakat yang abai menggunakan masker.
Penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari tersebut tetap mendapatkan dukungan alokasi anggaran baik secara khusus untuk penanganan pandemi covid-19, maupun secara umum dalam kegiatan yang mendukung ekses dari pandemi covid-19. Pagu anggaran Kecamatan Wirosari untuk tahun 2021 sebesar Rp. 5.835.799.178,- yang terdiri dari 4 Program dan 7 Kegiatan serta 20 Sub Kegiatan. Namun pada Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, terdapat perubahan program dan kegiatan serta jumlah besaran anggaran. Pelaksanaan anggaran kecamatan untuk tahun 2021 berdasarkan Pagu Renja perubahan 2021 adalah sebesar Rp. 3,904,910,999,-. Dimana terjadi penurunan anggaran dari sebelumnya pada Renja Penetapan 2021 sebesar Rp. 5,835,799,178,- atau penurunan anggaran sebesar 32,3% setelah revisi. Terdapat perubahan program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2021 di Kecamatan Wirosari. Dari 4 Program menjadi 5 Program setelah perubahan namun hanya 3 Program yang memiliki anggaran, 2 Program lainnya dinihilkan anggarannya. Sementara dari Kegiatan dan sub kegiatan berubah menjadi 7 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
Perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan di Kabupaten Grobogan tersebut karena di antaranya ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih 8 persen untuk kebutuhan Vaksinasi dan Tenaga Kesehatan telah membawa konsekuensi terhadap komposisi APBD 2021 (radarkudus.jawapos.com, 2021). Anggaran Organisasi Pemerintahan Daerah diadakan perubahan dan pengurangan untuk digunakan dalam penanganan pandemic covid-19,
namun untuk organisasi kewilayahan baik itu kecamatan, kelurahan dan desa tidak tidak mengalami penambahan anggaran walaupun sebagai penanggungjawab operasional di wilayah.
Anggaran yang digunakan unsur kewilayahan untuk kegiatan operasional penerapan protokol kesehatan berasal dari anggaran kegiatan kantor sehari-hari. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, untuk kegiatan operasi gabungan Satpol PP, TNI dan Polri dapat digunakan dari  Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum khususnya pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Namun anggaran tersebut juga digunakan pada kegiatan penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum yang sering terjadi di tingkat wilayah kecamatan yang bukan atau tidak terkait dengan pandemi covid.
Arahan revisi/perubahan anggaran tidak berdampak pada penambahan anggaran untuk kegiatan penerapan protocol kesehatan di organisasi perangkat daerah khususnya di Kecamatan Wirosari. Dari tabel tersebut tidak terlihat adanya anggaran untuk penanganan pandemi covid- 19 khususnya pada penerapan protokol kesehatan.
Dari segi dukungan dapat terdeskripsikan bahwa dukungan Pemerintah Kabupaten Grobongan dapat dikatakan baik dalam hal dukungan kebijakan, dimana banyaknya aturan dan arahan yang di sampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan untuk penanganan pandemi covid-19. Namun sayangnya dukungan kebijakan ini tidak disertai dengan dukungan anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 di wilayah kecamatan. Malah anggaran yang ada di pemerintah kecamatan direvisi sebesar sebesar 32,3% dari anggaran penetapan program dan kegiatan. Sehingga terdapat beberapa program/kegiatan/sub-kegiatan yang dinihilkan.
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa tidak terlihat adanya dukungan dan bantuan anggaran terkait penanganan pandemi covid pada pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pemerintahan daerah. Sementara di lain pihak, Camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan termasuk dalam penanganan pandemi covid-19 sesuai surat keputusan sebagai ketua Tim Satuan Tugas Penanganan Covid memerlukan dukungan anggaran operasional.

## 4. Kesimpulan
Manajemen pemerintahan Kecamatan dalam mendukung penanganan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya fungsi perencanaan walaupun masih bersifat insidentil, fungsi organisasi kegiatan yang jelas karena
memiliki tugas dan fungsi serta didukung adanya ruangan khusus Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, fungsi pelaksanaan yang berjalan dengan baik dengan arahan, sosialisasi dan keteladanan, dan fungsi pengawasan yang didukung dengan adanya standarisasi terhadap penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan pengawasan yang berjalan dengan baik.
Dukungan pemerintah kabupaten berjalan dengan baik pada segi dukungan kebijakan melalui baerbagai aturan dan edaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkat kewaspadaan di Kabupaten Grobogan. Sementara untuk dukungan anggaran kegiatan, penanganan pandemi covid-19 tersebut bersifat kegiatan insidentil serta tidak masuk dalam program dan kegiatan organisasi pemerintahan Kecamatan Wirosari Tahun 2021, sehingga tidak didukung secara khusus dengan anggaran dalam  pelaksanaan kegiatan di kecamatan. Diharapkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Camat yang berdasarkan arahan peraturan perundangan. Urusan pemerintahan pemerintahan oleh camat yang memerlukan dukungan kebijakan dan dukungan yaitu urusan pemerintahan umum, Pewenangan atribut, kewenangan delegatif, dan tugas pemerintahan lainnya.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terlaksananya kegiatan penelitian hingga tersusunnya artikel ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak memberikan dukungan dan bantuan selama kegiatan, terutama Camat dan Lurah/Kepala Desa beserta para staf di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.

## 6. Daftar Pustaka
Amin, S. J. (2020). Inovatif Di Tengah Pandemi Covid-19 . IAIN Parepare Nusantara Press. http://repository.iainpare.ac.id/2895/1/%28Book Section%29 Inovatif di Tengah Pandemi Covud-19.pdf
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches . SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC&printsec
Darmawan, A. H. (2008). Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan, Review Implementasi dan Rekomendasi, Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan .
Edi Cahyono; Arison; Nur Anita Setyawati; Andriano Romadhona; (2020). Pedoman Bagi Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru . Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
https://kompak.or.id/storage/app/media/activity/8_covid19/Pedoman Kecamatan COVID-19 280920.pdf
GHIFARI M FARISI. (2018). Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta) [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6791
Grobogan.go.id. (2020). Informasi Terkini Perkembangan Covid-19 Di Kabupaten Grobogan.
Pemerintah Kabupaten Grobogan . http://corona.grobogan.go.id
Handoko, T. H. (2003). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Edisi Kedu). BPFE.
Johannes, A. W. (2021). Praja Mengabdi Di Masa Pandemi Covid 19: Sebuah Bunga Rampai . Rtujuh Mediaprinting. https://books.google.com/books/about/Praja_Mengabdi_Di_Masa_Pandemi_Covid_19.h tml?id=AGtMEAAAQBAJ
Koswara, E. (2007). Teori Pemerintahan Daerah . Institut Ilmu Pemerintahan Press.
Lantemona, Gerald Hard; Mantiri, M., & Kasenda, V. (2020). Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag. Jurnal Eksekutif ,
1 (1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20717
Mukoddimah. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin . http://repository.uinjambi.ac.id/9709/
Nafilah, Z. A. M. (2020). Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 360–370. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/ 28821/pdf
newmalangpos.id. (2020). Gagal Tangani Covid-19, Camat dan Lurah Siap-siap Dimutasi.
Malang Pos . https://newmalangpos.id/gagal-tangani-covid-19-camat-dan-lurah-siap- siap-dimutasi
news.detik.com. (2020). Bu Camat Parepare Dimutasi Usai Viral Video PKL Dimaki-maki. DetikNews . https://news.detik.com/berita/d-5315710/bu-camat-parepare-dimutasi-usai- viral-video-pkl-dimaki-maki
Nurhana, A. (2018). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahanyang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Burau [Institut Agama Islam Negeri(Iain) PALOPO].
http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/600/1/SKRIPSI A.NURHANA.pdf
perhubungan.jatengprov.go.id. (2017). Lewat Jalan Alternatif Cepu-Wirosari, Pemudik Dihimbau Tingkatkan Kewaspadaan. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah , Berita Detail. http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/read/lewat-jalan-alternatif-cepu- wirosari-pemudik-dihimbau-tingkatkan-kewaspadaan
Pontius, A. L. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Politico , 4 (1), 1–21. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ politico/article/download/8613/8186
Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 52–93. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/766
radarkudus.jawapos.com. (2021). Dewan Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD Grobogan 2021. Jawapos.Com . https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/08/24/284620/dewan- setujui-kua-ppas-perubahan-apbd-grobogan-2021
Rahman, A., & Utama, L. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 5 (2), 48– 71. https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i2.1398
Ramto, B. Y. (1997). Inovasi Kebijaksanaan Public sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial dan Global. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Pemerintahan .
Riski Wahyuni R. (2018). Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 11 (1), 26–34. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8023
SAPUTRI, R. N. (2019). Upaya Camat Dalam Membina Aparatur Desa (Studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin) [Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. http://repository.uinjambi.ac.id/2205/1/SIP141782_ROZA NANDA SAPUTRI_IP - roza nanda.pdf
Schmid, A. A. (1987). Property, Power, and Public Choice, an inquiry into law and economics (2nd editio). Praeger.
solopos.com. (2020). Meledak! Sehari Ada 49 Kasus Baru Covid-19 Di Grobogan. Berita Solopos.Com , diakses 11/12/2020 pukul 21.00 wib. https://www.solopos.com/ meledak- sehari-ada-49-kasus-baru-covid-19-di-grobogan-1095397
Suhardi, G. (2021). Jadikan Camat Komandan Perang. Dewan Redaksi Media Group , Berita Pilihan. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2215-jadikan-camat- komandan-perang
Syueb. Sudono. (2008). Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah . Mediatama.
Taufik, A., & Ngatimin. (2021). Manajemen Pemerintahan . Global Aksara Pers.
Terry, G. R. (1971). Principles of Management (6th ed.). Richard D Irwin Inc.
Wasistiono, Sadu; Nurdin, Ismail; Fahrurozi, M. (2009). Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa . Fokusmedia.
Wasistiono, S. (2020). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan, Bahan Ceramah Daring (Online) Pelatihan Camat Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru .
Yayank Yolanda. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8167- Full_Text.pdf
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).