## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ( Studi Putusan Nomor: 78/PID.SUS-ANAK/2019/PN.
LBP ) ”.
Oleh:
Syarifuddin 1 syarifali1983@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  the  juvenile  criminal  justice system  is  basically  to  protect  the  dignity  of children,  especially  the  protection  of  the  law  in the  justice  system.  Therefore,  the  juvenile justice  system  is  not  only  emphasized  on imposing  sanctions  on  imprisonment  alone,  but also  on  children's  responsibilities.  The  research is  descriptive  in  nature  because  it  only  explains about  legal  arrangements,  the  application  of criminal  sanctions,  as  well  as  the  legal considerations  of  judges  in  deciding  cases  of perpetrators  of  sexual  abuse  in  the  Decision  of the  Lubuk  Pakam  Court  Number:  78  /  Pid.Sus- children / 2019 / PN-Lbp).
The  application  of  sanctions  which  is  found  in legal  arrangements  contained  in  Article  71  to Article  83  of  the  SPPA  Law  is  imprisonment for 3  (three)  years  6  (six)  months  and  job  training for 2 (two) months. Judge's legal considerations are  based  on  the  age  of  the  child  and  the potential of the child as the next generation who have knowledge and skills, so it is necessary to be  equipped  with  certain  knowledge  or  skills  or expertise in the hope that the child returns to the community  based  on  the  judge’s  believe.  The sustained  socialization  against  law  enforcement officers and the public need to do, thereby it can optimize  joint  commitment  in  handling  children dealing with the law.
Keywords :
Application of
Sanctions, Imprisonment  and  Training,  Child  Perpetrators, Sexual Abuse.
1 Dosen Fakultas Hukum UISU

## Abstrak
Tujuan  sistem  peradilan  pidana  pidana  anak pada  dasarnya  adalah  menjaga  harkat  dan martabat  anak,  terutama  perlindungan  hukum dalam  sistem  peradilan,  oleh  karena  itu  sistem peradilan  pidana  anak  tidak  hanya  ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana penjara semata, namun terhadap tanggungjawab anak. Penelitian  bersifat  deskriptif  analisis  karena hanya  menjelaskan  tentang  pengaturan  hukum, penerapan  sanksi  pidana,  serta  pertimbangan hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak pidana  pelaku  pencabulan  dalam  Putusan Pengadilan  Lubuk  Pakam  Nomor:  78/Pid.Sus- Anak/2019/PN-Lbp).
Pengaturan  hukum  terdapat  dalam  Pasal  71 sampai  dengan  Pasal  83  UU  SPPA,  penerapan sanksi  adalah  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun  6  (enam)  bulan  dan  pelatihan  kerja selama  2  (dua)  bulan.  Pertimbangan  hukum hakim  adalah  usia  anak  serta  potensi  anak sebagai generasi penerus yang  memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga berdasarkan  keyakinan  hakim  perlu  dibekali suatu  pengetahuan  atau  keterampilan  atau keahlian tertentu dengan harapan  anak kembali ke masyarakat. Sosialisasi berkelanjutan terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat,
sehingga mengoptimalkan komitmen  bersama  dalam  penanganan  anak berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pidana Penjara dan Pelatihan, Anak Pelaku, Pencabulan.

## I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang
Penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang yang  melakukan  perbuatan  pidana  menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan  hukum  di  negara  yang  berdasarkan hukum ( rechtstaat ). Hakim dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  corong  undang-undang  ( la bouche  de  la  loi )  harus  mampu  memilih  dan menerapkan  hukum  sesuai  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan  seseorang.  Peran  hakim sangat  menentukan  terpenuhinya  rasa  keadilan bagi masyarakat, salah satunya berupa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemidanaan yang dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan oleh  anak  disebabkan  oleh  berbagai  faktor antara  lain  adanya  dampak  negatif  dari perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan  gaya  hidup  yang  negatif  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak. Umumnya  anak  mengalami  krisis  identitas tergantung  pada  lingkungan.  Peran  lingkungan sangat  besar  dalam  menentukan  pembentukan karakter  anak  didasarkan  pada  baik  buruknya lingkungan tersebut, terutama lingkungan keluarga.
Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari  identitas  diri.  Anak-anak  demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar  hukum,  seperti  minum-minuman keras,  narkotika  dan  tindak  pidana  serta perbuatan kriminal lainnya 2 .
Penyebab  terjadinya  tindak  pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah  dengan  adanya  perkembangan  dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik  seperti  televisi,  VCD,  komputer  dan internet  mempunyai  pengaruh  sangat  besar terhadap  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.
Melihat begitu mudah orang mengakses gambar-gambar, video dan film erotik di internet,  maka  sudah  dapat  dipastikan bahwa  masyarakat  khususnya  dan kalangan  remaja  pada  umumnya  yang
2 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.5.
sering mengakses internet pernah melihat  gambar-gambar, video  atau film
tersebut 3 . Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dengan berbagai  macam  latar  belakang,  dorongan  dan penyebab. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku  pidana  berbeda  motif  dengan  orang dewasa,  perilaku  anak  dipengaruhi  emosi  yang labil  dalam  perkembangan  jiwa  dan  jasmani. Anak  sebagai  pelaku  yang  dijatuhi  pidana bertujuan  bukan  untuk  dihukum  tetapi  untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga perlu  mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya 4 . Peradilan pidana anak yang adil memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  baik sebagai  tersangka,  terdakwa,  maupun  sebagai terpidana  atau  narapidana,  sebab  perlindungan terhadap  anak  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  mewujudkan  peradilan  anak dalam  negara  hukum,  sebagaimana  asas  yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak bahwa  penjara  merupakan  tempat  terakhir  bagi anak.
Perbedaan  perlakuan  dan  ancaman pidana  terhadap  anak  dimaksudkan  pula  untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan  akan  diperoleh  jati  diri  anak  guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab  dan  berguna  bagi  keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Penerapan hukum terhadap anak dibawah  umur  mendapat  perhatian  yang  serius bagi  aparat  penegak  hukum,  penjara  bukanlah
3 RM.  Subanindyo  Hadiluwih, Nafas,  Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum, USU Press, Medan, 2015, hal.23.
4 I  Nyoman  Ngurah  Suwarnatha, Hukum  Pidana Anak  dan  Perlindungan  Anak ,  Universitas  Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012, hal.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tempat  yang  paling  tepat  dalam  memulihkan prilaku  negatif,  terutama  anak.  Pelatihan  kerja dapat  dilakukan  sebagai  bentuk  tanggungjawab anak  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya sekaligus  memulihkan  prilaku  negatif  anak menjadi prilaku yang positif dimasa mendatang.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  penulis menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Sanksi Pidana  Penjara  dan  Pelatihan  Kerja  Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Lbp) ”.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  dapat  ditarik  sebuah  permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  pidana penjara  dan  pelatihan  kerja  sebagai  sanksi pidana terhadap anak pelaku pencabulan ?
2.  Bagaimanakah  penerapan  pidana  penjara dan  pelatihan  kerja  terhadap  anak  yang pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan  Putusan  Nomor:  78/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Lbp ?
3.  Bagaimanakah  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana  pencabulan  berdasarkan  Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp?

## C.  Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  mengutamakan meneliti  bahan  pustaka  atau  dokumen  yang disebut  data  sekunder,  berupa  bahan-bahan
hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya  tetapi berupa  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam  menarik  kesimpulan  penulis menggunakan metode dedukatif yaitu merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.

## II.  Pembahasan
A.  Pengaturan  Hukum  Pidana  Penjara  dan Pelatihan  Kerja  Sebagai  Sanksi  Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan.
Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  sanksi  pidana  penjara  dan pelatihan  kerja  terhadap  anak  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Anak yang berhadapan  dengan  hukum  dibagi  menjadi  tiga klasifikasi,  yaitu  anak  berkonflik  dengan  hukum (usia 12 sampai dengan 18 tahun), anak korban dan anak saksi (usia sebelum 18 tahun).
Tindak  pidana  adalah  Perbuatan  yang oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu,  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut 5 .  Berbicara  mengenai  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  anak, tidak  terlepas  pada  pengaturan  hukum    (UU Formil  dan  UU  Materil),  anak  yang  melakukan tindak pidana mutlak harus tunduk dalam proses penegakan  hukumnya  terhadap  UU  SPPA
5 Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  UU  Formil.  Terdapat  aturan  tertentu dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  tentang jenis-jenis  sanksi  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  sebagaimana  disebutkan  pada Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yaitu: a.  Pidana peringatan; b.  Pidana dengan syarat:
1)  Pembinaan di luar lembaga;
2)  Pelayanan masyarakat;
3)  Pengawasan.
c.  Pelatihan kerja;
d.  Pembinaan dalam lembaga;
e.  Penjara. Mengenai pidana tambahan
berdasarkan  Pasal  71  Ayat  (2)  UU  SPPA  ada dua macam, yakni:
a.  Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh dari tindak pidana;atau
b.  Pemenuhan kewajiban adat.
Pidana  tambahan  berupa  perampasan keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam  putusan  hakim  terhadap hukuman  yang  diberikan  kepada  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Selain  hal  tersebut, pemenuhan  kewajiban  adat  harus  dilakukan berdasarkan norma adat setempat dengan tetap menghormati  harkat  dan  martabat  anak  serta tidak  membahayakan  kesehatan  fisik  dan mental  anak,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan pada  penjelasan  Pasal  71  Ayat  (2)  huruf  b  UU SPPA.  Apabila  dalam  hukum  materiil  diancam pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda, pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja. Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  anak  dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  tata  cara pelaksanaan  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1),  Ayat  (2),  dan  Ayat  (3)  diatur dengan peraturan pemerintah.
Pemeriksaan  anak  yang  berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan  anak.  Artinya,  terhadap anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa tidak  diinginkan  untuk  dijatuhi  pidana mati,  karena  anak  sangat  memerlukan
pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka  menjamin  pertumbuhan  yang menunjang  perkembangan fisik, mental, dan  sosialnya.  Karena  itu,  apabila diancamkan  pidana  mati,  maka  upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah  dapat  diberikan  sementara  usia yang  akan  dijalani  oleh  seorang  anak masih sangat panjang 6 .
Ancaman  pidana  seumur  hidup,  yang bermakna  bahwa  pelaksanaan  pidana  akan dilalui  sepanjang  hidup  anak  di  lembaga pemasyarakatan,  hal  tersebut  tidak  diinginkan UU SPPA ”.
UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum yang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana  atau  kejahatan  yang  diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan  kepada  anak  paling  lama  10 (sepuluh) tahun 7 .
Pidana pengawasan adalah jenis pidana baru yang khusus dikenakan untuk anak dengan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  penuntut umum  terhadap  prilaku  anak,  dan  pemberian bimbingan  yang  dilakukan  oleh  pembimbing kemasyarakatan.  Pidana  pengawasan  bukan merupakan  pidana  penjara  ataupun  kurungan yang  dilaksanakan  di  rumah  tempat  tinggal anak,  tetapi  berupa  pengawasan  terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.
Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana  Anak  tidak  menginginkan  anak  yang telah  melakukan  kenakalan  dijatuhi  pidana tambahan  berupa  Pengumuman  Keputusan Hakim.  Hal  ini  memang  dibenarkan,  karena anak  yang  walaupun  telah  divonis  pidana  yang
6 Maulana  Hassan  Madong. Pengantar  Advokasi dan  Hukum  Perlindungan  Anak ,  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal.44.
7 Shanty  Dellyana. Wanita  dan  Anak  Di  Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2018, hal. 18-19.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
akan  berpengaruh  terhadap  perkembangann fisik,  sosial,  dan  mentalnya,  akan  menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman  terhadap  putusan  yang  telah dijatuhkan  oleh  hakim  tersebut  yang  kemudian akan  diketahui  oleh  masyarakat  luas  termasuk teman-temannya 8 .
Hal  inilah  yang  tidak  dikehendaki  pada seorang  anak,  sekalipun  anak  telah  melakukan kejahatan,  jenis  sanksi  hukuman  yang  kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa  tindakan  sebagaiman  diatur  pada  Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan  kepada  orang  tua,  wali,  atau seseorang  bukan  berarti  sepenuhnya  dibawah pengawasan  orangtua  tersebut,  akan  tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.  Dalam  suatu  perkara  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  apabila  hakim berpendapat  bahwa  orang  tua,  wali,  atau seseorang  tidak  dapat  memberikan  pendidikan dan  pembinaan  yang  lebih  baik,  maka  hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)  sebagai  anak  sipil  untuk  mengikuti pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja. Latihan  kerja  dimaksudkan  untuk  memberikan bekal  ketrampilan  di  bidang  pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya,  sehingga  setelah  selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.
Prinsipnya  pendidikan,  pembinaan  dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen  sosial,  akan  tetapi  dalam  dalam kepentingan  anak  menghendaki,  hakim  dapat
8 Maidin Gultom, Op. Cit , hal.50.
menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial
kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial,  dan  lembaga  sosial  lainnya  dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan 9 .
Penjatuhan  sanksi  pidana  yang  berupa tindakan (non penal) yaitu:
a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi 10 .
Perbaikan  akibat tindak  pidana  tersebut pada  Ayat  (1)  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, mekanismenya  adalah  diajukan  oleh  penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh)  tahun.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) diatur  dengan  peraturan  pemerintah,  hal  ini sebagaimana  diatur  pada  Pasal  82  Ayat  (2), Ayat (3) dan Ayat( 4) UU SPPA.
Dimaksud  dengan  penyerahan  kepada seseorang  adalah  penyerahan  kepada  orang dewasa  yang  dinilai  cakap,  berkelakuan  baik, dan  bertanggung  jawab,  oleh  Hakim  serta dipercaya  oleh  anak.  Perawatan  dirumah  sakit jiwa  adalah  tindakan  yang  diberikan  kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita  gangguan  jiwa  atau  penyakit  jiwa, sedangkan  perbaikan  akibat  tindak  pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan
9 Ibid , hal.52.
10 Ibid , hal.53.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memulihkan  keadaan  sesuai  dengan  sebelum terjadinya tindak pidana 11 .
B.  Penerapan  Pidana  Penjara  dan  Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan
Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp. Penjatuhan pidana terhadap anak nakal ( delinkuen)
cenderung
merugikan
perkembangan jiwa anak di masa mendatang.
Kecenderungan  merugikan  ini  akibat dari  efek  penjatuhan  pidana  terutama  pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara  dapat  memberikan  stigma yang  akan terbawa  terus  walaupun  yang  bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan  stigma  bagi  anak  akan  membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik. 12
Anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  di Lembaga Pemasyarakatan Khsusus Anak (selanjutnya  disebut  LPKA)  apabila  keadaan dan  perbuatan  anak  akan  membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan  kepada  anak  paling  lama  ½  (satu perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  bagi orang  dewasa.  Jika  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  merupakan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup,  maka  pidana  yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di LPKA  sampai  anak  berusia  18  (delapan  belas) tahun  dan  jika  anak  telah  menjalani  ½  (satu perdua)  dari  lamanya  pidana  penjara  yang dijatuhkan  kepadanya  dan  berkelakuan  baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
11 Aminah  Aziz. Aspek Hukum Perlindungan  Anak . Universitas  Sumatera  Utara  USU  Pers.  Medan,  1998, hal.61.
12 Ibid , hal. 90.
Pidana  penjara  terhadap  anak  hanya digunakan  sebagai  upaya  terakhir  ( ultimum remedium ). Artinya upaya hukum yang terpaksa harus  ditempuh  jika  ternyata  tidak  ada  lagi upaya  hukum  lain  yang  lebih  menguntungkan bagi  anak  dibawah  umur  kecuali  harus  dijatuhi pidana,  misalnya  perbuatan  anak  tersebut sudah  sampai  pada  tingkat  kejahatan  yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan  itu  sudah  dilakukan  berkali-kali, bahkan  sudah  sering  dipidana,  dan  tidak  ada lagi  orang  tua/wali  yang  sanggup  membimbing dan mendidiknya 13 .
Berlakunya UU SPPA, ketentuan sanksi pidana  dan  tindakan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  sudah  ditentukan tersendiri  yang  berbeda  dengan  ketentuan KUHP  sebagai  wujud  dari  perlindungan  yang bersifat  khusus  kepada  anak.  Melaksanakan pembinaan dan  memberikan perlindungan terhadap  anak,  diperlukan  dukungan,  baik  yang menyangkut  kelembagaan  maupun  perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
Tujuan  dibuatnya  ketentuan  pidana  dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan  pidana  dalam  KUHP,  dimaksudkan untuk  lebih  melindungi  dan  mengayomi  anak. Menurut  penjelasan  umum  UU  SPPA  bahwa pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan  akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk menjadi manusia
yang mandiri, bertanggungjawab,  dan  berguna  bagi  diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Prilaku  kenakalan  yang  dilakukan  oleh anak  walaupun  sama  dengan  kejahatan  yang dilakukan  orang  dewasa,  tidak  berarti  sanksi yang  yang  diberikan  juga  sama.  Anak  tetaplah
13 Bunadi  Hidayat, Pemidanaan  Anak  Dibawah Umur , Alumni, Bandung, 2014, hal. 94.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anak  yang  tentu  saja  masih  mengalami  proses perkembangan  fisik,  mental,  psikis,  dan  sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa.  meskipun  pemidanaan  sebagai  upaya untuk  menyadarkan  para  pelaku  tindak  pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat yang  baik,  taat  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai dan  moral,  keagamaan,  sehingga  tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Mengingat  kekhususan  yang  dimiliki anak  atas  prilaku  dan  tindakannya,  maka haruslah diupayakan agar pemidanaan terhadap anak  terutama  penjatuhan  pidana  penjara merupakan upaya akhir apabila upaya lain tidak berhasil.
Pidana  bukanlah  satu-satunya  sanksi terbaik  yang  dapat  diberikan  kepada anak  dalam  upaya  menanggulangi kejahatan  yang  terjadi.  Disamping  itu, harus  mengakui  bahwa  sanksi  pidana dalam  menghadapi  kejahatan  telah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya dan penggunaan sanksi pidana untuk  menanggulangi  kejahatan  adalah cara  penanggulangan  yang  paling  tua. Khususnya terhadap kasus anak hendaknya  negara  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab  mulai  memikirkan suatu  langkah  ke  depan  yang  baru dalam upaya
penanggulangan kejahatan terjadap anak saat ini 14.
Seorang  anak  apabila  dalam  hukum materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti dengan  pelatihan  kerja.  Pidana  pelatihan  kerja dalam  Pasal  78  UU  SPPA  dijatuhkan  paling singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun.
Pelatihan  kerja merupakan  pidana  yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang
berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan,  misalnya  apabila  anak
14 Marlina, Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Jakarta, 2008, hal. 125.
tersebut  laki-laki  maka  pelatihan  kerja yg  diberikan  itu  berupa  pelatihan  dalam hal  kerja  di  bengkel.  Pelatihan  kerja diterapkan  agar  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  ini  setelah  selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan  sesuai  dengan  keahliannya sesuai  dengan  pelatihan  kerja  itu. Pelatihan  kerja  dilaksanakan  di  balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi  yang  dilaksanakan,  misalnya oleh  kementerian  yang  menyelenggara kan  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial 15 .
Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang  diselenggarakan,  baik  oleh  pemerintah maupun  swasta.  Pidana  pembinaan  dalam lembaga  dijatuhkan  apabila  keadaan  dan perbuatan anak tidak membahayakan masyatakat 16 .
Penjelasan  Pasal  79  UU  SPPA  bahwa pidana  ini  dapat  dijatuhkan  apabila  anak melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan terhadap orang dewasa.
Terdapat lima macam pendekatan yang bisa  digunakan  dalam  menangani  pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:
1.  Pendekatan  yang  murni  mengedepankan kesejahteraan anak.
2.  Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
3.  Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata. 4.  Pendekatan edukatif dalam pemberian
hukuman 5.  Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif 17 .
15 Ibid , hal. 126.
16 Ibid, hal. 143.
17 Ibid , hal. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Khusus  dalam  putusan  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam  Nomor  78/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Lbp  bahwa  anak  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tidak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal  jaksa penuntut  umum,  maka  terhadap  anak  selain dijatuhi  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun dan  6  (enam)  bulan  juga  dikenakan  pelatihan kerja  selama  2  (dua)  bulan.  Unsur  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
C.  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan  Kerja  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak  Pidana  Pencabulan  Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Lbp. Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor:
78/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lbp didakwa oleh penuntut  umum  dengan  surat  dakwaan  tunggal yaitu  :  Perbuatan  anak  diancam  pidana  dalam Pasal  82  Ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2014 Perubahan  Atas  UU  RI  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  jo  UU  RI  No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dari  berbagai  yurisprudensinya  memberikan batasan  yang  lebih  jelas  tentang  kesengajaan yang  bersumber  dari  sudut  formil  maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan  suatu  perbuatan  secara  sadar dengan  maksud  hendak  mencapai  tujuan tertentu  yang  sejak  awal  telah  disadari  dan memang dikehendaki.
Penulis  setuju  dengan  putusan  yang dijatuhkan hakim karena berdasarkan konsideran  huruf  a  UU  SPPA  bahwa  anak merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat sebagai  manusia  seutuhnya.  Lamanya  anak  di penjara  tidak  membuat  keadaan  anak  yang telah  melekat  dan  stigma  menjadi  seorang narapidana  menjadi  orang  yang  lebih  baik karena  anak  tersebut  masih  membutuhkan bimbingan  dan  kasih  sayang  dari  keluarganya. Penjatuhan  pidana  penjara  merupakan  upaya yang terakhir agar anak merenungkan kesalahannya  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih baik dikemudian hari.
Penjatuhan  pelatihan  kerja  menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) dan  Pasal  79  Ayat  (3)  UU  SPPA  yang  memuat ketentuan  bahwa  apabila  dalam  hukum  materiil diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan denda,  maka  pidana  denda  diganti  dengan pelatihan kerja.  Berdasarkan  kasus  yang  terjadi dan memperhatikan  usia  anak maka  anak  telah mampu  untuk  bekerja  dan  untuk  itu  anak  perlu dibekali  suatu  pengetahuan  atau  keterampilan atau  keahlian  tertentu  dengan  harapan  apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat,  maka  keahlian  yang  anak  peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan  yang  halal  untuk  melangsungkan kehidupannya.

## III.  Penutup

## A. Kesimpulan
1. Memperhatikan  pengaturan  pidana  penjara dan  pelatihan  kerja  sebagai  sanksi  pidana terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  terdapat  pada  Pasal  71  sampai dengan  Pasal  78  UU  SPPA.  Penjatuhan sanksi  terhadap  anak  yang  melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  harus  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  anak,  karena  sanksi yang  dijatuhkan  terhadap  anak  tidak  boleh merugikan  dan  membahayakan  anak  serta terlebih menjatuhkan
harkat dan martabatnya sebagai manusia serta berorientasi pada kekerasan dan
diskriminasi yang dapat memberikan pengaruh negatif pada masa depannya .
2.  Penerapan  pidana  penjara  dan  pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana  pencabulan  adalah  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan dan  pelatihan  kerja  selama  2  (dua)  bulan. Pidana  penjara  merupakan  upaya  terakhir bagi anak untuk bertanggungjawab atas apa yang  diperbuatnya,  sedang  pelatihan  kerja terhadap  anak  dilaksanakan  di  lembaga yang  melaksanakan  pelatihan  kerja  yang sesuai  dengan  usia  dalam  jangka  waktu paling lama 3 bulan.
3.  Pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana  pencabulan  adalah  anak  mampu untuk  bekerja  sehingga  anak  perlu  dibekali suatu  pengetahuan  atau  keterampilan  atau keahlian  tertentu  dengan  harapan  apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat dalam hal yang lebih posistif.

## B. Saran
Saran  penulis  agar  pengaturan  hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disosialisasikan  secara  berkelanjutan  kepada masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  dalam rangka  pemenuhan  hak-hak  anak  selama proses  peradilan  pidana  dapat  dilaksanakan secara  optimal,  karena  banyaknya  anak  yang berada  di  dalam  rutan/lapas  mengindikasikan
bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/  pemenjaraan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  bukan  lagi merupakan  upaya  yang  terakhir  ( ultimum remidium) .
Negara  harus  memaksmimalkan  sarana dan  prasarana  yang  dimanfaatkan  sebagai tempat  pelatihan  kerja  bagi  anak  dalam menjalani  pidana,  serta  majelis  hakim  harus memuat  dalam  putusannya  lembaga  mana dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kerja,  sehingga  pelaksanaan  pelatihan  kerja menjamin  perlakuan  kepada  setiap  anak  yang berhadapan dengan hukum dilakukan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  amanat undang-undang.
Memaksimalkan  sarana  pelatihan  kerja terhadap  anak  berkonflik  dnegan  hukum  di setiap  daerah  untuk  mempermudah  penerapan pidana  pelatihan  kerja  yang  akan  diterapkan tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Universitas  Sumatera  Utara  USU  Pers. Medan, 1998.
I  Nyoman  Ngurah  Suwarnatha, Hukum  Pidana Anak dan Perlindungan Anak , Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012. Maulana  Hassan  Madong. Pengantar  Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Gramedia Widiasarana
Indonesia,
Jakarta, 2000.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia, Bandung,  Refika Aditama, 2008.
Marlina, Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Jurnal
Equality, Jakarta, 2008.
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
RM.  Subanindyo  Hadiluwih, Nafas,  Nafsu, Erotika,  Sensualitas  dan  Seksualitas dalam  Tinjauan  Filsafat  Hukum, USU Press, Medan, 2015.
Shanty  Dellyana. Wanita  dan  Anak  Di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2018.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.