DOI: https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.2
Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas

## Aparatur Sipil Negara
Rezkia Reisa Dora
Kata kunci Abstrak Peran, Tenaga Honorer, Efektivitas Salah satu faktor terlaksananya tugas Aparatur Sipil Negara adalah adanya  peran    tenaga  honorer  di  setiap  intansi  Pemerintahan.    Di Kantor  Kecamatan  Rangsang  Barat  sebagian  tugas  Aparatur  Sipil Negara  diserahkan  kepada  tenaga  honorer.    Namun,  adanya ketidakjelasan tugas pada setiap tenaga honorer menyebabkan peran tenaga honorer ini tidak efektif. Permasalahan peran tenaga honorer ini telah penulis angkat ke dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor – faktor lain yang menyebabkan tidak  efektifnya  peran  tenaga  honorer  serta  memberikan  solusi  dari permasalahan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  Dalam  menganalisis  peran  tenaga  honorer  di  Kantor Kecamatan  Rangsang  Barat,  peneliti  melihat  dari  tiga  faktor,  yaitu tugas  pokok  Aparatur  Sipil  Negara,  kriteria  dan  prosedur pengangkatan  tenaga  honorer,  dan  pelaksanaan  tugas  tenaga honorer di Kantor Kecamatan Rangsang Barat. Berdasarkan ketiga faktor  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  tenaga  honorer  di Kantor Kecamatan Rangsang Barat kurang efektif. Keywords Abstract role, honorary personnel, effectiveness One of the factors of the implementation of the task of the State Civil Apparatus  is  the  role  of  honorary  personnel  in  each  Government agency. In the Rangsang Barat District Office, part of the State Civil Apparatus  task  was  handed  over  to  honorary  personnel.  However, there  is  a  lack  of  clarity  in  the  assignment  of  each  honorary  staff, causing the role of honorary personnel to be ineffective. The issue of the  role  of  honorary  workers  has  been  raised  by  the  authors  in  the research.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  other  factors that  cause  ineffectiveness  of  the  role  of  honorary  personnel  and provide solutions to problems. This study used descriptive qualitative method. In analyzing the role of honorary personnel in the Rangsang Barat District Office, researchers looked at three factors, namely the main tasks of the State Civil Apparatus, the criteria and procedures for  the  appointment  of  honorary  personnel,  and  the  implementation of  the  duties  of  honorary  personnel  at  the  Rangsang  Barat  District Office. Based on these three factors it can be concluded that the role of  honorary  workers  in  the  Rangsang  Barat  District  Office  is  less effective.

## JAPS
Volume 1, Nomor 1 April 2020
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  43  tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1974  tentang  Pokok  –  Pokok  Kepegawaian  Pasal  2 ayat  (3)  diakui  tentang  peran  tenaga  honorer  yang  diimplementasikan  dalam  struktur sumber  daya  aparatur  Indonesia,  yang  berfungsi  membantu  pelaksanaan  tugas  –  tugas pemerintahan  dan  pelayanan  pada  masyarakat  khususnya  di  daerah.  Tenaga  honorer dibutuhkan  di  setiap  instansi  Pemerintahan  atau  Pemerintah  Daerah  untuk  membantu tugas  –  tugas  Aparatur  Sipil  Negara  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara  profesional,  jujur,  adil  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas  negara, pemerintahan dan pembangunan.
Tenaga  honorer  dalam  pengertiannya  banyak  yang  menafsirkan  lain  tanpa mengarah  kepada  dasar  hukum  yang  ada  saat  ini,  seperti  halnya  yang  terjadi  dalam paradigma  sekarang  tenaga  honorer  ada  yang  mengartikan  sebagai  Tenaga  Honorer APBD/APBN  dan  Tenaga  Honorer  Non-APBD/APBN  serta  Pegawai  Tidak  Tetap (PTT)  itu  sendiri.  Apalagi  setelah  munculnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  diubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Pemerintah Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  CPNS  dari  Tenaga  Honorer.  Adapun berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang Pengangkatan  CPNS  dari  Tenaga  Honorer  yang  dimaksud  dengan  tenaga  honorer adalah:  Sampai  saat  ini  masyarakat  masih  tergiur  dengan  pekerjaan  sebagai  tenaga honorer  di  kantor-  kantor  Pemerintahan.  Masyarakat  masih  berpikir  dengan  menjadi tenaga  honorer  maka  kesempatan  untuk  diangkat  menjadi  CPNS  akan  lebih  besar. Kebijakan  penerimaan  tenaga  honorer  di  setiap  daerah  berbeda  –  beda,  sesuai  dengan kebutuhan. Sejalan dengan tugas Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik, maka peran  tenaga  honorer  yang  memiliki  pendidikan  tinggi  dan  kemampuan  dalam menyelesaikan segala pekerjaan juga sangat tinggi.
“Seseorang  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau  yang  penghasilannya  menjadi  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” 1
Tenaga  honorer  dalam  perkembangannya  bertujuan  untuk  membantu  kinerja PNS  yang  mana  PNS  tersebut  sudah  kewalahan  dalam  menjalankan  fungsi  dari pemerintah  daerah  yaitu  salah  satunya  dalam  hal  pelayanan  publik  yang  merupakan fungsi  dari  Pemerintah  Daerah  itu  sendiri. 2 Dari  hasil  pengamatan  peneliti  sejauh  ini, seringkali  dijumpai  penerimaan  tenaga  honorer  khususnya  di  daerah  tidak  melalui prosedur  yang  jelas.  Istilah  “orang  dalam”  sangat  melekat  jika  dihubungkan  dengan pengangkatan  tenaga  honorer.  Tidak  adanya  syarat-syarat    khusus  seperti  jenjang
pendidikan  minimal  yang  harus  dimiliki  calon  tenaga  honorer  menyebabkan banyakanya tenaga honorer yang hanya memiliki jenjang pendidikan SMA atau setara.
Padahal  jika  dihubungkan  dengan  tugas  pokok  Aparatur  Sipil  Negara,  tenaga honorer  juga  harus  memiliki  jenjang  pendidikan  yang  memadai  karena  peran  tenaga honorer dalam membantu tugas Aparatur Sipil  Negara baik  di  kantor  atau di  lapangan setidaknya  tenaga  honorer  harus  memiliki  pemahaman  tentang  manajemen,  IT,  sistem pelayanan publik dan sebagainya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa tenaga honorer hanya membantu tugas Aparatur Sipil Negara bukan menggantikan peran ataupun tugas pokok Aparatur Sipil Negara.
Di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti, sampai  tahun  2019  masih  ditemukan  penerimaan  tenaga  honorer  yang  diangkat  oleh masing – masing kantor atau satuan kerja tanpa melalui prosedur yang jelas dan syarat – syarat  yang  ditetapkan.  Padahal  peraturan    dari  Pemerintah  Daerah,  sejak  tahun  2015 ditegaskan  tidak  ada  penerimaan  bagi  pegawai  honorer  lagi.  Jumlah  tenaga  honorer yang  terlalu  banyak  disetiap  kantor  atau  satuan  kerja  menyebabkan  peran  tenaga honorer  sudah  tidak  efektif  lagi.  Seringkali  tenaga  honorer  hanya  datang  saja  tanpa mengerjakan apapun. Salah satu kantor yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi  objek  penelitian  peneliti  adalah  Kantor  Kecamatan  Rangsang  Barat.  Kantor kecamatan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  merupakan  salah  satu pelaksana  penyelenggara  pelayanan  publik  di  Kecamatan  dari  tahap  permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

## Metode

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif  kualitatif  yang  dimaksudkan  untuk memberi  gambaran  mengenai  fenomena  dan  menganalisa  peran,  kendala,  dan  solusi untuk  meningkatkan  peran  pegawai  honorer  terhadap  efektivitas  tugas  Aparatur  Sipil Negara.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Kecamatan  Rangsang  Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi penelitian ini dipilih karena didasarkan kondisi yang sesuai dengan tema penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data   primer  dan  sekunder.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lokasi  penelitian  melalui wawancara  dengan  informan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  dan  juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  uraian. Dalam  penelitian  ini  data  –  data  sekunder  yang  diperlukan  antara  lain  :  literatur  yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen  - dokumen dari kantor
Kecamatan  Rangsang  Barat  serta  buku  –  buku  dan  karya  ilmiah   yang  relevan  dengan penelitan.  Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh penulis dalam  memperoleh  data  –  data  yang  di  butuhkan  yaitu  melalui  beberapa  teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Pengamatan (observation)
Observasi  yaitu  melakukan  pengamatan  secara  langsung  ke  objek  penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan . Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia (kejadian – kejadian yang terjadi)
2. Wawancara
Wawancara  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk memperoleh  informasi  langsung  dari  sumbernya.  Pewawancara  adalah  pengumpul informasi  yang  diharapkan  dapat  meyampaikan  pertanyaan  dengan  jelas  dan kemudian menulis semua jawaban dari pemberi informasi (Informan)
3. Dokumentasi
Data  ini  dikumpulkan  dengan  melalui  berbagai  sumber  data  yang  tertulis  baik yang  berhubungan  dengan  masalah  kondisi  objektif,  juga  silsilah  dan  pendukung data lainnya.

## Fokus Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  peran  Tenaga    Honorer  terhadap efektivitas tugas Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Rangsang Barat

## Hasil dan Pembahasan
Dalam melakukan analisis peran tenaga honorer di Kantor Kecamatan Rangsang Barat, penulis melihat dari beberapa faktor yang diuraikan sebagai berikut :

## Uraian Tugas Pegawai Negri Sipil di Kantor Kecamatan Rangsang Barat
Salah  satu  tugas  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor  Camat  tertuang  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  uraian  tugas  pelaksana  pelayanan administrasi  terpadu  Kecamatan  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  diuraikan  tentang pejabat  penyelenggara PATEN (Pelayanaan Administrasi  Terpadu Kecamatan). Dalam pasal 9 disebutkan bahwa pelaksana teknis PATEN meliputi :
a. Petugas Informasi
b. Petugas Loket/ Penerima Berkas
c. Petugas operator computer
d. Petugas pemegang kas
e. Petugas lain sesuai kebutuhan
Pelaksana  teknis  sebagaimana  dimaksud  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat. Adapun personil pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2015 terdiri dari :
a. Petugas informasi, 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan;
b. Petugas  loket/  penerima  berkas,  maksimal  8  (delapan)/  8  (delapan)  loket  atau disesuaikan dengan kondisi daerah Kecamatan;
c. Petugas  operator  komputer,  maksimal  2  (dua)  orang,  diperlukan  cadangan  bila ditunjuk berhalangan hadir;
d. Petugas pemegang kas, 1 (satu) orang
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dengan  beberapa  pegawai  negeri  sipil serta  tenaga  honorer,  semua  pelaksana  PATEN  dilakukan  oleh  tenaga  honorer  kecuali pemegang kas.

## Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Honorer di Kantor Camat Rangsang Barat
Kriteria  dalam  pengangkatan  pegawai/  karyawan  sangat  diperlukan  dalam sebuah  instansi  baik  Pemerintah  maupun  swasta.  Hal  ini  akan  berpengaruh  kepada kinerja  para  pegawai/  karyawan  dalam  melaksanakan  setiap  pekerjan  yang  diemban. Kriteria  meliputi  tingkat  pendidikan,  umur,  kecakapan,  disiplin,  kemampuan  bekerja dalam  tim,  hasil  tes  baik  secara  lisan  ataupun  tulisan,  dll.  Dari  hasil  pengamatan  dan wawancara dengan kepala bagian umum di  Kantor Kecamatan Rangsang  Barat,  dalam melakukan  perekrutan/  penerimaan  tenaga  honorer  di  Kantor  Kecamatan  Rangsang Barat  tidak  melalui  prosedur  ataupun  dari  kriteria  –  kriteria  yang  jelas  dan  ditetapkan. Semua tenaga honorer yang ada merupakan “titipan orang dalam”.
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Tenaga Honorer di Kantor Kecamatan Rangsang Barat
No Pendidikan Jumlah 1 SLTP 2  orang 2 SLTA 15 orang 3 D3 3  orang 4 S1 - Total 20 0rang
Berdasarkan Data yang didapat dari Kantor Camat Rangsang Barat di bawah ini di  atas  dapat  dilihat  bahwa  hampir  seluruhnya  tenaga  honorer  hanya  memiliki  jenjang pendidikan  SLTA.  3  (tiga)  orang  yang  memiliki jenjang  pendidikan  Diploma  3  inipun ketika  diangkat  menjadi  tenaga  honorer  hanya  memiliki  jenjang  pendidikan  SLTA. Pendidikan  D3  diambil  ketika  para  tenaga  honorer  sudah  bekerja  di  Kantor  tersebut. Rendahnya  tingkat  pendidikan  tenaga  honorer  yang  ada  berpengaruh  kepada  proses pelaksanaan  dan  penyelesaian  tugas.  Tenaga  honorer  ini  seringkali  tidak  mengerti dengan  tugas  yang  diberikan.  Akibatnya  tenaga  honorer  hanya  diberikan  tugas menerima berkas, memfotocopy surat atau dokumen, atau hanya mengantar surat.

## Pelaksanaan Tugas Tenaga Honorer Di Kantor Camat Rangsang Barat
Berdasarkan informasi  dan data  yang diperoleh dari informan di  Kantor  Camat Rangsang  Barat,  berdasarkan  Peraturan  Bupati  sejak  tahun  2015  sudah  tidak  ada  lagi penerimaan  tenaga  honorer.  Namun  pada  kenyataannya,  di  Kantor  Camat  Rangsang Barat,  pada  tahun  2019  masih  ada  pengangkatan  tenaga  honorer.  Tenaga  honorer  ini diangkat  oleh  kantor.  Dalam  melakukan  perekrutan  tenaga  honorer  tidak  ada  prosedur dan syarat - syarat yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan kualitas calon tenaga honorer tidak dapat terukur pada saat penerimaan.
Tenaga honorer ini bekerja atas perintah dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor  Camat.  Namun  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab,  tenaga  honor seharusnya bekerja sesuai denga tupoksi dari SK yang telah ditetapkan oleh kantor yang dalam  hal  ini  adalah  Camat  sebagai  penanggung  jawab.  Kenyataan  di  lapangan,  para tenaga honorer ini bekerja tidak sesuai dengan SK yang mereka diterima. Dapat dilihat dari data berikut :
Tabel 2. Jumlah Tenaga Honorer di Kantor Kecamatan Rangsang Barat
No Bidang Jumlah Tenaga Honorer 1 Jasa Paten 6 orang 2 Jasa Kebersihan 7 orang 3 Jasa Keamanan 7 orang
Sumber : Data Tenaga Honorer Kantor Camat Rangsang Barat 2019
Dari  data  di  atas,  diakui  oleh  Kepala  Bagian  Umum,  tenaga  hororer  jasa  paten yang  sekarang  disebut  tenaga  lepas  harian  berdasarkan  SK  berjumlah  6  orang  yang membantu  tugas  pegawai  negeri  yang  ada  di  Kantor  Camat.  Para  tenaga  honorer  ini diperbantukan  di  bagian  informasi,  loket  penerima  berkas,  dan  operator  komputer. Tenaga honorer di bidang kebersihan dan jasa keamanan masing – masing berjumlah 7 orang.  Namun  dalam  kenyataan  dalam  pekerjaan,  tenaga  honorer  ini  bukan  sebagai petugas  kebersihan  dan  keamanan.  Tenaga  honorer  ini  bekerja  sebagai  tenaga  jasa paten. Tenaga honorer di bagian jasa kebersihan dan jasa keamanan yang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing hanya 2 orang.
Jika  diteliti,  jumlah  tenaga  honorer  yang  bertugas  di  bidang  jasa  paten  terlalu banyak,  mengingat  Kantor  Kecamatan  Rangsang  Barat  bukan  kantor  besar.  Kantor  ini hanya  memiliki  1  (satu)  loket  pelayanan  penerima  berkas.  Jumlah  komputer  di  kantor ini  juga  sangat  sedikit,  tidak  semua  ruangan  memiliki  komputer.  Bahkan  beberapa ruangan  tidak  memiliki  komputer/  laptop.  Dari  pengamatan  langsung  yang  dilakukan peneliti,  tenaga  honorer  di  kantor  kecamatan  Rangsang  Barat  ini  sangat  tidak  efektif. Sebagian besar hanya datang dan duduk  saja tanpa melakukan pekerjaan apapun. Para tenaga  honorer  ini  hanya  melakukan  perintah  ketika  pegawai  memberikan  perintah tugas.
Efektivitas  peran  tenaga  honorer  sangat  terkait  dengan  kebijakan  Camat  atau kepala  bagian  umum  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kepegawaian  dan  pelaksanaan tupoksi  tenaga  honorer/  tenaga  pembantu  pelaksana  PATEN.  Seharusnya  tenaga honorer yang ada diberikan tugas sesuai dengan SK yang diterbitkan. Selain itu, tenaga honorer  sebaiknya  dibagi  di  setiap    bagian/  ruangan  dan  hanya  melakukan  tugas  pada bagian/ ruangan yang telah ditatapkan. Selain yang dijelaskan di atas, di Kantor Camat juga terdapat beberapa bagian/ unit yaitu PMD, Kesosbud, Pemerintahan, Program dan Perencanaan, Keuangan, ketentraman & Ketertiban. Dalam pelaksanaan tugas, dari hasil pengamatan yang dilakukan dan wawancara dengan para pegawai, sampai saat ini tidak ada  peraturan  ataupun  kebijakan    dari  Camat  tentang  pembagian  tugas  kepada  tenaga honorer.  Tenaga  honorer  yang  ada.  Peran  Pegawai  Negeri  Sipil/  ASN  juga  sangat penting.  Mengingat  para  tenaga  honorer  ini  bertugas  membantu  pekerjaan  para  PNS agar dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Para PNS sebaiknya mendampingi para tenaga honorer dalam melaksanakan tugas – tugas yang diberikan.

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  beberapa  temuan penting, yaitu :
1. Pelaksana  PATEN  di  kantor  Camat  Rangsang  Barat  adalah  tenaga  honorer kecuali  pemegang  kas,  seharusnya  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  16 tahun  2015,  pelaksana  PATEN  haruslah  pegawai  negeri  sipil/  ASN.  Tenaga honorer hanyalah sebagai pembantu atau tenaga pendamping saja.
2. Perekrutan atau pengangkatan tenaga honorer tidak melalui prosedur yang jelas serta  tidak  ada  kriteria  –  kriteria  khusus  yang  ditetapkan.  Rendahnya  tingkat pendidikan  tenaga  honorer  menyebabkan  kurangnya  kemampuan  para  tenaga honorer dalam memahamai dan melaksanakan tugas.
3. Jumlah tenaga honorer di bagian kebersihan dan keamanan yang terlalu banyak serta tidak ada pembagian tugas  yang jelas  menyebabkan peran tenaga honorer dalam membantu pegawai negeri di Kantor Camat kurang efektif

## Referensi

## Buku  penulis tunggal
Barata. 2003. Manajemen Pelayanan di Indonesia , Gramedia, Jakarta.
Sedarmayanti.  2004. Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance , Mandar Maju, Bandung.

## Buku dengan dua sampai tujuh penulis
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2008. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Artikel Jurnal:
Dwiyanto,  Agus  dkk. 2007. Reformasi Birokrasi di  Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus.  2008. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Nurhasyima. 2000. Jurnal Mengenai Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia , Jakarta. Pramusinto, Agus dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia, Gava Media, Yogyakarta.
Saputro,  Dicky  Agus,  dkk, Kedudukan  dan  perlindungan  hukum  Tenaga  Honorer setelah berlakunya UU No.5 tahun 2014 , Jurnal, hal 3.
Sriastuti,  Baiq, Kedudukan  Tenaga  Honorer  Berdasarkan  Undang  -  Undang  No.  5 Tahun 2014 , Jurnal IUS, 2017, Volume V, Nomor 2, hal 285.