Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita ( Trafficking ) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat
Herlan 1 , Agus Sikwan 2
12 Program Studi Sosiologi, Universitas Tanjungpura surel: herlan@fisip.untan.ac.id / agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Praktek perdagangan wanita ( trafficking ) merupakan masalah sosial dan isu gender yang sudah lama  terjadi  serta  mengalami  perubahan  bentuk  dan  pola  penjaringan  korban  dari  waktu kewaktu. Sehubungan dengan hal tersebut, kasus perdagangan wanita ( trafficking ) antar negara secara terselubung dengan kedok pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih banyak terjadi pada beberapa daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah perbatasan negara Indonesia - Malaysia, khususnya di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, yakni selain jumlah korban yang semakin besar dari tahun ke tahun, juga terbentuk jaringan antarpelaku  ( trafficker ) yang cukup rapi  ( organized )  sehingga  sulit  untuk  mendeteksi  dan  menemukan  ujung  pangkal  tindak kejahatan  kemanusiaan  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  salah  satu  strategi  yang dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  masalah trafficking dan  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  para  wanita  diwilayah  perbatasan  adalah  dengan  melakukan transfer pengetahuan dan teknologi berbasis pada potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada diri para wanita yang sangat potensial menjadi korban trafficking tersebut.
Kata kunci: Perdagangan Wanita dan Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia

## PENDAHULUAN
Kasus
perdagangan wanita ( trafficking ) antar negara secara terselubung  dengan  kedok  pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih banyak terjadi pada beberapa  daerah  yang wilayahnya  berbatasan  langsung  dengan negara  lain.  Hal  ini  seperti  yang  terjadi  di Kecamatan  Jagoi  Babang  Kabupaten Bengkayang  Propinsi  Kalimantan  Barat (Kalbar)  yang  wilayahnya  berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Perdagangan wanita ( traficking) merupakan  suatu  fenomena  global,  dan kasus trafficking antar negara ini umumnya dilakukan  oleh  jaringan  sindikat  yang terorganisir  secara  rapi.  Kasus trafficking
antar  negara  ini  mencuat  dan  menjadi masalah besar di daerah Propinsi Kalimantan  Barat  (Kalbar),  khususnya yang  terjadi  di  Kecamatan  Jagoi  Babang Kabupaten Bengkayang (perbatasan Negara  Indonesia  –  Malaysia),  seiring dengan maraknya wanita yang berasal dari Kecamatan Jagoi Babang ini  berangkat  ke luar  negeri  (Malaysia)  sebagai  buruh migran  untuk  bekerja  mencari  nafkah  di sana  yang  dibawa  oleh  seorang  calo/agen, dengan  berangkat    melalui  jalan  pintu masuk  Pos  Lintas  Batas  (PLB)  Jagoi Babang.  Adapun  letak  PLB  Jagoi  Babang yang  strategis  inilah  yang  mendorong semakin  maraknya  praktek trafficking ke luar  negeri  secara  terselubung  yang
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
dilakukan  oleh  calo/agen  dengan  kedok bahwa wanita-wanita itu akan dipekerjakan pada berbagai perusahaan dengan dijanjikan gaji yang besar.
Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh dari Kepolisian Resort Bengkayang (2011), maka dapat diketahui bahwa Tahun 2009  jumlah  wanita  yang  telah  menjadi korban trafficking ke  luar  negeri  melalui Pos  Lintas  Batas  (PLB)  Jagoi  Babang Kabupaten Bengkayang terdapat 50 kasus, dan  pada  Tahun  2010  meningkat  menjadi 75  kasus.  Pada  kasus-kasus trafficking tersebut,  ditemui  banyak  wanita  yang berasal dari daerah Kabupaten Bengkayang dan  sekitarnya  yang  dipekerjakan  oleh majikan  di  Malaysia  pada  tempat-tempat hiburan  malam  di  sana  dengan  dipaksa untuk melayani tamu yang umumnya laki- laki  hidung  belang,  yang  apabila  mereka menolak  untuk  melayani  tamu  tersebut, mereka  akan  dianiaya,  disiksa,  disekap tanpa  diberi  makan,  diintimidasi,  serta tindakan  lainnya  yang  merugikan  wanita (kekerasan  gender)  dan  melanggar  Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh majikannya.
Dilihat dari pendekatan legitatif, sebenarnya  cukup  banyak  instrumen hukum  yang  dapat  dijadikan  landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan wanita  di  Indonesia,  terutama  untuk menjerat  pelaku  perdagangan  wanita  di Indonesia, terutama untuk menjerat pelaku perdagangan  meskipun  sejauh  ini  belum ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan  wanita.  Berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  lahir atas prakarsa pemerintah Indonesia maupun berdasarkan  ratifikasi  yang  dilakukan Pemerintah  Indonesia  terhadap  Konvensi Internasional tentang penghapusan perdagangan wanita, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Konvensi
Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 2. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Hak Anak;
3. Undang-Undang  No.19  tahun  1999 tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO Nomor105  Tahun  1957  mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
4. Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun 2002  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan ( Traficking ) Perempuan dan Anak;
5. KUHPidana Pasal 297, Pasal 298 ayat 1 dan 2, dan Pasal 35 KUHP butir 1 – 5.
6. Berbagai  Konvensi  &  Protokol  yg belum  diratifikasi  (Lapian  dan  Geru, 2006: 56).
Banyaknya  perangkat  peraturan  dan perundang-undangan sebagaimana tersebut di  atas  umumnya  belum  dibarengi  dengan kesungguhan dalam implementasinya.
Berdasarkan  laporan US  Department  of State (2002),  kondisi  penanggulangan perdagangan  wanita  di  Indonesia  dalam aspek penindakan hukum belum maksimal. Ada  3  (tiga)  hal  yang  menjadi  indikator lemahnya  penindakan  hukum  bagi  pelaku trafficking di Indonesia, khususnya trafficking yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia (khususnya  Kecamatan  Jagoi  Babang Kabupaten  Bengkayang),  yaitu  belum adanya  undang-undang  untuk  melawan segala  bentuk  perdagangan  wanita;  hakim jarang  memberikan  hukuman  maksimum dalam  kasus-kasus  perdagangan  wanita; dan  adanya  keterbatasan  dana  pemerintah. Di sisi lain kondisi ini diperparah lagi oleh kecenderungan  penanggulangan  masalah atau isu trafficking oleh aparat pemerintah di  wilayah  perbatasan  Entikong  dilakukan tidak  secara  terpadu.  Permasalahan  sosial berupa trafficking selanjutnya  menuntut semua  pihak,  baik  pemerintah  ditingkat pusat,  propinsi  maupun  kabupaten,  dan seluruh lapisan masyarakat termasuk LSM
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
untuk  bersinergi  dalam  mencegah  dan menanggulangi  masalah trafficking secara terselubung  yang marak  terjadi  di  wilayah perbatasan  Entikong    melalui  berbagai alternatif  kebijakan  serta  program  yang dapat mengatasi masalah trafficking tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka identifikasi fokus penelitian ini dapat dirumuskan  dalam  bentuk  pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut: “Mengapa  masalah  perdagangan  wanita ( trafficking )  di  wilayah  perbatasan  negara Indonesia  –  Malaysia,  khususnya  di Kecamatan  Jagoi  Babang  Kabupaten Bengkayang  Propinsi  Kalbar  sangat  sulit untuk  dicegah  dan  ditanggulangi  secara tuntas? “
Dari  masalah  pokok  penelitian tersebut maka diturunkan menjadi beberapa masalah penelitian, yakni sebagai berikut : 1). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemerintah Propinsi  dan  Kabupaten)  selama  ini dalam  mencegah  dan  menanggulangi masalah  perdagangan  wanita  secara terselubung di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kebijakan yang ada ?
2). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya masalah
perdagangan wanita
( trafficking )  di  wilayah  perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang?
3). Bagaimana dampak sosial yang dialami oleh  para  wanita  yang  telah  menjadi korban trafficking ke luar negeri?
4). Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam  mencegah  dan  menanggulangi masalah  perdagangan  wanita  secara terselubung di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang?

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara  umum  masalah  perdagangan wanita  ( trafficking )  sangat  berkaitan  erat dengan  masalah  ekonomi,  sosial,  budaya, politik,  dan  hukum  baik  secara  nasional
maupun internasional. Dampak dari trafficking ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh individu  siwanita  sebagai  korban,  tetapi juga  oleh  keluarga,  dan  masyarakat  yang lebih  luas.  Pada  tingkat  individu,  terjadi eksploitasi  dan  tindak  kekerasan  terhadap wanita  yang  bersangkutan,  dan  membawa aib bagi keluarga. Sedangkan pada tingkat masyarakat, selain berdampak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat,  juga  semakin  meningkatnya pelacuran  dan  berbagai  perbuatan  yang mengarah pada tindak asusila lainnya.
Menurut  Soesilo  (1994:  20),  yang dimaksud  dengan  perdagangan  wanita (trafficking )  adalah  melakukan  perbuatan- perbuatan  dengan  maksud  menyerahkan wanita kepada pihak lain untuk kepentingan  pelacuran.  Termasuk  pula  di sini adalah mereka yang biasanya mencari wanita-wanita muda untuk  dikirim ke luar negeri dan dijadikan pelacur.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mendefinisikan perdagangan wanita
( trafficking ) sebagai perekrutan, pengiriman,  pemindahan,  penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman,  penggunaan  kekerasan,  atau bentuk-bentuk  pemaksaan  lain  seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan  kekuasaan,  posisi  rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang  mempunyai  wewenang  atas  orang lain,  untuk  tujuan  eksploitasi  (Komnas Perempuan, 2000).
Selanjutnya Global  Alliance  Against Traffic in  Women (GAATW, 1997) dalam definisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep perdagangan wanita ( trafficking ), yaitu rekrutmen, transportasi, dan  lintas  batas  negara.  Namun  dalam perkembangannya, Human Rights Workshop (GAATW, Juni 1997) mempertanyakan dan mencoba
memperluas pengertian ketiga unsur tersebut, bahkan menambahkan satu unsur
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
lain  yang  diadopsi  dari Convention  on  the Elimination of All Form of Descrimination Against  Women (CEDAW,  1999),  yaitu unsur persetujuan ( consent ).
Dalam  praktek  perdagangan  wanita ( trafficking ), umumnya perlakuan terhadap wanita  hanya  dianggap  sebagai  barang dagangan  yang  dapat  dibeli  dan  dinikmati oleh  orang  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Dellyana  (1988:  118)  yang menyatakan bahwa wanita dalam masyarakat  modern  sekarang  ini  diperalat untuk kepentingan perdagangan dan sebagainya.  Wanita  tidak  lagi  dipingit, tetapi  disuruh  mempertontonkan  tubuhnya yang  telanjang.  Wanita  dianggap  sebagai barang  yang  dapat  dibeli.  Menurut Soewondo  (1984:  307),  keadaan  sosial ekonomi  keluarga  yang  serba  kekurangan mengharuskan wanita untuk bekerja di luar rumah  tangga  sebagai      tenaga  kerja produktif dalam rangka menambah penghasilan keluarga mereka. Ironisnya, di sektor produktif itu, wanita sebagai tenaga kerja  cenderung  diperlakukan  sebagai barang dagangan yang memiliki nilai jual. Kenyataan  ini  tidak  terlepas  dari  adanya nilai-nilai materialisme dan individualisme yang  dijunjung  tinggi  dalam  keluarga modern.
Sementara  itu  menurut  Sikwan (2004:  12),  bahwa  pendidikan  rendah  dan kemiskinan  dalam  keluarga  merupakan faktor  pendorong  yang  menyebabkan migrasi  wanita  WNI  keturunan  Cina (Amoi) berangkat ke negara Taiwan/Hongkong.  Sehubungan  dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial  ekonomi  keluarga  Amoi  yang tergolong  miskin,  mereka  diharuskan bekerja  di  luar  rumah  untuk  menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dengan tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah, mereka  harus  mau  untuk  bekerja  apa  saja dan dalam kondisi apapun. Keadaan seperti inilah  yang  menyebabkan  wanita  sering mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  wajar,
seperti  ditipu  untuk  dijadikan  objek  seks dalam trafficking .
Berdasarkan  berbagai  pandangan atau  pemikiran  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  faktor-faktor  penyebab terjadinya trafficking adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya  angka  perceraian,  dan  lemahnya tata nilai dalam keluarga. Dengan demikian, akar penyebab terjadinya trafficking bukan  semata-mata  karena faktor  ekonomi  saja,  melainkan  produk mata rantai dari  faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
Kebijakan tentang larangan terhadap perdagangan  wanita  ( trafficking )  dalam bentuk  apapun  yang  berlaku  secara nasional  diatur  dalam  pasal  296,  297,  dan 506  KUHP.  Namun  implementasinya  di lapangan,  kebijakan trafficking tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan atas  hak-hak  wanita,  terutama  yang menyangkut perlindungan atas hak kebebasan  wanita,  kesehatan  reproduksi, serta  harkat  dan  martabat  mereka  sebagai manusia.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan karena selain kebijakan yang berlaku secara nasional tersebut tidak sensitif gender, juga kebijakan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi  pada  saat  ini.  Menurut  Syaifudin (1996: 40), kebijakan yang sensistif gender adalah  kebijakan  yang  mencerminkan kepentingan pria dan wanita secara setara. Oleh  karena  kebijakan  tentang  larangan perdagangan wanita ( trafficking ) yang ada dan  berlaku  secara  nasional  selama  ini diatur  dalam  KUHP  tidak  bersifat  sensitif gender,  maka  dalam  prakteknya  banyak merugikan kaum wanita, dan menguntungkan kaum pria.
Untuk itu diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah agar lebih serius dalam menanggulangi masalah perdagangan wanita yang terjadi di daerahnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan yang dapat mencegah dan menghapus masalah perdagangan wanita. Hal ini sejalan dengan
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
pendapat Nuh (2005: 13) yang menyatakan bahwa :
Pemerintah daerah memegang peran penting di dalam upaya penghapusan tindakan perdagangan manusia.  Sebagai  agen  publik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai  tindakan  dalam  rangka memberantas perdagangan manusia.  Peran  pemerintah  dalam upaya  penghapusan  perdagangan manusia  harus  dilakukan  secara lebih  terencana,  terkoordinasi,  dan sungguh-sungguh  pada  kegiatan prevention , protectio n, dan
prosecution .  Kegiatan prevention
(pencegahan) menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mengambil langkah-langkah,
seperti pendidikan masyarakat dalam rangka mencegah perdagangan manusia. Kegiatan protection (perlindungan) menunjuk pada peran pemerintah di dalam melindungi dan memberikan bantuan  kepada  korban trafficking . Kegiatan prosecution (penindakan hukum)  adalah  tindakan  yang diambil  oleh  pemerintah  untuk menyelidiki dan menindak kegiatan-kegiatan trafficking dan mengekstradisi tertuduh pelaku.
Dalam pada itu, maka untuk merealisasaikan ketiga kegiatan pemerintah tersebut  di  atas,  pemerintah  daerah  tidak harus melakukannya sendirian, tetapi perlu bekerja  sama  dengan  lembaga  lain.  Di dalam  era  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  perlu  mengajak,  mendorong,  dan bekerja  sama  dengan  LSM  atau  berbagai lembaga  dan  institusi  lain  untuk  ikut menanggulangi  masalah trafficking .  Jadi, ada  dua  hal  penting  yang  mendasari pentingnya  pemerintah  daerah  melakukan kolaborasi  dengan  instansi  lain,  yaitu
Pertama , pemerintah daerah perlu melakukan  kolaborasi  dengan  instansi  di luarnya  karena  keterbatasan  pemerintah daerah  untuk  menanggulangi  masalah trafficking sendirian. Kedua, LSM tampaknya lebih fleksibel untuk melakukan penanggulangan trafficking karena  tidak terikat  dengan sistem prosedur yang rumit sebagaimana  yang  banyak  dialami  oleh intansi pemerintah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  Pemerintah  Daerah  Setempat Dalam  Mencegah  Dan  Menanggulangi Masalah Trafficking
Pada umumnya masalah perdagangan wanita  (trafficking)  merupakan  masalah kemanusiaan yang sangat mendasar. Semua pihak,  terutama  instansi  penyelenggara negara  dan  atau  pemerintahan  ikut bertanggungjawab  dan  semua  pihak  harus peduli.  Sebagai  nwujud  dari  kepedulian pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan wanita  (trafficking),  telah  diterbitkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Pencegahan  dan  penanggulangan perdagangan  orang  sebagaimana  termuat dalam  UU  Nomor  21  Tahun  2007 merupakan  tanggungjawab  pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.  Untuk  mewujudkan  langkah- langkah  yang  komprehensif  dan  terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan  tersebut  perlu  dibentuk gugus  tugas,  sebagaimana  yang  telah dituangkan  dalam  Pasal  57  ayat  1  dan  2 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007, yakni antara lain menyebutkan:
(1) Pemerintah  pusat,  Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
terjadinya tindak
pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah  dan  pemerintah daerah wajib membuat kebijakan,  program,  kegiatan, dan  mengalokasikan  anggaran untuk melaksanakan pencegahan  dan  penanganan perdagangan orang. Gugus  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 dan 3 UU Nomor 21
Tahun 2007 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
1) Mengkoordinasikan  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  tindak  pidana perdagangan orang;
2) Melaksanakan  advokasi,  sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
3) Memantau  perkembangan  pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan,
dan reintegrasi sosial;
4) Memantau  perkembangan  pelaksanaan penegakan hukum; serta
5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
Tim  Gugus  Tugas  yang  telah dibentuk  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bengkayang  memiliki  fungsi  dan  tugas melakukan koordinasi dan kerjasama lintas instansi  dan  pemerintah,  penegak  hukum, LSM,  dan  pihak  swasta  dalam  upaya pencegahan dan penanggulangan trafficking,  perlindungan  dan  rehabilitasi korban  serta  penindakan  terhadap  pelaku tindak pidana perdagangan wanita.
Tim  Gugus  Tugas  pencegahan  dan penanggulangan  trafficking  yang  telah dibentuk oleh Pemkab Bengkayang tersebut  dalam  melaksanakan  tugasnya terdiri  dari  beberapa  bagian  sub  gugus tugas,  yaitu  sub  gugus  tugas  pencegahan, sub  gugus  tugas  penanggulangan,  sub gugus tugas advokasi dan bantuan hukum, sub gugus tugas rehabilitasi dan pemulangan  korban.  Laporan  sub  gugus tugas penanggulangan trafficking
dilakukan  setiap  3  bulan  sekali.  Dengan dibentuknya  Tim  Gugus  Tugas  ini diharapkan dapat mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya tindak  pidana trafficking ,  khususnya  yang dialami oleh kaum wanita.
Sehubungan dengan hal itu, maka ada beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemkab Bengkayang dalam mencegah dan menanggulangi  masalah trafficking yang terjadi  di  wilayah  perbatasan  Entikong, yakni sebagai berikut:
Melakukan  Kegiatan  Advokasi  dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Pada umumnya pihak Pemkab Bengkayang melakukan kegiatan advokasi dan  sosialisasi  dengan  membentuk  tim gugus  tugas  merupakan  salah  satu  bagian dari upaya mencegah terjadinya trafficking yang  ditujukan  kepada  masyarakat  luas, dengan  maksud  agar  masyarakat  memiliki pemahaman  akan  bahaya trafficking ,  dan terhindar  dari  kasus  trafficking  tersebut. Adapun  tujuan  dibentuknya  tim  gugus tugas oleh Pemkab Bengkayang ini adalah sesuai  dengan    kebijakan  Rencana  Aksi Nasional (RAN) dan UU Nomor 21 Tahun 2007.  Namun  oleh  karena  masalah penanganan  trafficking  ini  ditangani  oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang tanpa  dilakukan  melalui  tim  gugus  tugas yang telah dibentuk oleh Pemkab Bengkayang,  maka  dalam  realisasinya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## Melakukan  Kerjasama  Dengan  Pihak Lain
Ditinjau  dari  hubungan  kerjasama antara Pemkab Bengkayang dengan aparat Kepolisian  dan  LSM  dalam  penanganan masalah trafficking masih  bersifat  parsial.
Dikatakan  demikian  karena  selama  ini dalam  penanganan  masalah trafficking dilakukan  secara  sendiri-sendiri,  tanpa
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
adanya koordinasi dan struktur yang jelas di antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Oleh karena  itu,  dalam  penyelesaian  masalah trafficking sebagaimana  informasi  yang penulis  peroleh  di  lapangan  seringkali terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan siapa  yang  menangani  masalah  tersebut. Dimana  masing-masing  pihak  (Pemkab Bengkayang,  Kepolisian  dan  LSM)  saling melemparkan  tanggungjawab,  terutama dalam masalah pemulangan dan penyembuhan  diri  wanita  yang  telah menjadi korban trafficking . Hal ini tentunya tidak perlu terjadi apabila dalam penanganan trafficking dilakukan  secara terpadu dan terprogram.
Dalam hal penindakan hukum kepada para  trafficker,  Pemkab  Bengkayang bekerjasama  dengan  pihak  Kepolisian Bengkayang. Dan sesuai dengan kewenangan  yang  diberikan  kepada  pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian Bengkayang dalam hal ini Polres Bengkayang selaku pihak berwajib melaksanakan tugasnya di bidang penindakan  terhadap  para trafficker .  Akan tetapi  mengingat trafficking merupakan kejahatan  yang  terselubung,  sehingga pelakunya sering lolos dari jeratan hukum.
Memberikan  Perlindungan  Terhadap Korban Trafficking Pada  umumnya perlindungan  yang diberikan  oleh  Pemkab  Bengkayang  yang dalam  hal  ini  dipercayakan  kepada  Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Bengkayang  terhadap  para wanita yang telah menjadi korban trafficking meliputi kegiatan: penampungan  dalam  tempat  yang  aman, pemulangan  (ke  daerah  tempat  tinggal asal),  termasuk  upaya  pemberian  bantuan hukum  dan  pendampingan,  rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya
atau lingkungan
masyarakatnya),  dan  upaya  pemberdayaan (ekonomi,  pendidikan)  agar  korban  tidak lagi  terjebak  atau  menjadi  korban  dalam praktek trafficking yang  dilakukan  oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab secara terselubung dengan  kedok  pengiriman  TKW  ke  luar negeri.
Adapun  proses  pemulangan  korban trafficking  yang  pernah  dilakukan  oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bengkayang sebagaimana  dikemukakan  oleh  informan wanita  korban  trafficking  bernama  Sn  (16 th),  yakni  pada  saat  ia  sudah  dinyatakan sehat  oleh  pihak  Rumah  Sakit,  ia diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dalam proses pemulangan ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang  bekerjasama  dengan  LSM sebagai  mediator  dan  bertanggungjawab untuk  mengantarkannya  pulang  ke  rumah. Dalam  proses  pemulangan  tersebut  pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bengkayang memberikan  sedikit  bantuan  dana  bagi proses  pengobatan  selanjutnya,  meskipun bantuan dana yang diberikan itu relatif kecil jumlahnya.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka  dapat  difahami  bahwa  dalam  proses pemulangan  wanita  korban  trafficking, pihak  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
bekerjasama dengan LSM telah menjalankan  perannya    masing-masing, yakni dengan melakukan tindakan memberikan  bantuan  dana  untuk  proses pengobatan selanjutnya  dan mengantarkan korban sampai pulang kembali ke rumahnya atau ke tempat asalnya. Meskipun  jumlah  bantuan  dana  untuk pengobatan  wanita  yang  menjadi  korban trafficking relatif  kecil  jumlahnya  (Rp 500.000,-), namun hal ini sudah menunjukkan  kepedulian  terhadap  korban trafficking.
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Wanita ( Trafficking )
Praktek trafficking antar  negara melalui jalur Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang  ke  luar  negeri  (negara  Malaysia) tidak  terjadi  dengan  sendirinya,  tetapi dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi setempat.  Namun  berdasarkan  hasil  data lapangan  yang  penulis  peroleh,  terdapat beberapa  faktor  yang  secara  prinsip menyebabkan timbulnya praktek perdagangan  wanita  ( trafficking ),  yakni  : faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan,  faktor budaya,  serta  adanya  faktor  persetujuan ( consent ).
1). Faktor Ekonomi
Pada  umumnya  para  wanita  yang menjadi korban trafficking yang dilakukan oleh  calo/agen  di  wilayah  perbatasan Kecamatan  Jagoi  Babang  adalah  wanita yang berusia relatif muda (15 – 19 tahun), dan  berasal  dari  lima  desa  di  Kecamatan Jagoi Babang, yakni Desa Jagoi, Desa Jagoi Sekida,  Desa  Kumba,  Desa  Sinar  Baru, Desa  Gersik,  Desa  Semunyin  Jaya  dan desa-desa lainnya di luar Kecamatan Jagoi Babang.  Adapun  orang  tua    mereka umumnya  tergolong  keluarga  kurang mampu  (miskin),  bermata  pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh serabutan, dan nelayan dengan penghasilan perbulannya tidak menentu. Kondisi kehidupan ekonomi orang tua atau keluarga yang  serba  kekurangan  inilah,  membuat anak  wanita  mereka  berkeinginan  keras untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW ilegal  (tidak  terdaftar  di  Depnaker).  Oleh karena  keinginan keras  dari  wanita-wanita desa  ini  untuk  bekerja  ke  luar  negeri sebagai TKW ilegal, maka kesempatan ini umumnya  dipergunakan  oleh  calo/agen untuk  menawarkan  jasa  pekerjaan  di  luar negeri. Dan  biasanya  perempuan- perempuan  desa  ini  jarang  yang  menolak untuk  diajak  bekerja  ke  luar  negeri  oleh calo/agen.
Perdagangan perempuan ( traffickin g) dengan  kedok  sebagai  TKW  ilegal  di Kecamatan  Jagoi  Babang  sudah  menjadi rahasia  umum,  karena  sudah  meluas keberbagai daerah. Dan menurut informasi yang penulis peroleh dari informan, bahwa wanita yang telah menjadi korban trafficking dengan kedok pengiriman TKW itu, umumnya berasal dari keluarga miskin dengan  jumlah  anggota  keluarga  yang masih  menjadi  tanggungan  di  dalam  satu rumah  rata-rata sekitar 5 - 6 orang. Dengan kondisi  kehidupan  keluarga  yang  relatif sangat miskin inilah, yang membuat wanita berkeinginan keras untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKW, demi untuk membantu  meringankan  beban  hidup keluarga.

## 2).  Faktor Pendidikan
Pendidikan  formal  merupakan  salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan  dan  kemampuan  seseorang dalam  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Karena dengan tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi, maka orang  tersebut  dapat  bersaing  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  baik  yang jumlahnya  relatif  terbatas.  Demikian  pula sebaliknya,  dengan  tingkat  pendidikan formal  yang  dimiliki  seseorang  relatif rendah,  maka  sulit  bagi  orang  tersebut untuk bersaing di pasaran kerja. Kenyataan ini seperti terjadi pada diri para wanita yang telah  menjadi  korban  trafficking.  Relatif rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para wanita yang berasal dari desa  di  Kecamatan  Jagoi  Babang,  maka tidak  mengherankan  jika  mereka  mudah ditipu  oleh  calo/agen  yang  berkedok sebagai  jasa  penyalur  tenaga  kerja  ke  luar negeri. Karena di samping mereka memang berkeinginan  untuk  bekerja,  mereka  juga umumnya tidak mengetahui tentang peraturan  ketenagakerjaan  atau  prosedur untuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Menurut mereka yang penting dapat diterima untuk
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
bekerja  ke  luar  negeri,  dan  tidak menggunakan  berbagai  persyaratan  yang terlalu rumit.

## 3).  Faktor Budaya
Dalam kehidupan budaya masyarakat desa  di  Kecamatan  Jagoi  Babang  pada umumnya,  pandangan  orang  tua  terhadap anak  laki-laki  dan  wanita  jauh  berbeda. Menurut  pandangan  orang  tua  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  desa  di Kecamatan  Jagoi  Babang,  anak  laki-laki lebih tinggi nilai ekonominya dibandingkan dengan  anak  wanita.  Anak  laki-laki  selain dipandang  dapat  meneruskan  keturunan, mengikatkan  tali  persaudaraan  di  antara mereka, juga merupakan penopang keluarga  apabila  orang  tua  sudah  tidak mampu  lagi  untuk  mencari  nafkah. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian  dalam  kehidupan  masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang, orang tua lebih memilih tinggal bersama dengan anak laki-laki mereka, meskipun kehidupan anak laki-laki mereka itu miskin. Para orang tua menganggap bahwa dirinya merasa terhormat dan lebih dihargai apabila tinggal dengan anak laki-lakinya, karena anak laki- laki  adalah  pencari  nafkah.  Pandangan demikian  berlaku  sebaliknya  bagi  anak wanita.  Anak  wanita  yang  sudah  dewasa dan  kawin  dianggap  milik  orang  lain. Orang  tua  menganggap  dirinya  hina  jika tinggal  bersama  anak  wanitanya,  kendati anak  wanitanya  tergolong  mampu.  Dalam pandangan  mereka,  anak  wanita  mereka juga  dinafkahi  oleh  suaminya.  Sehingga orang  tua  berpandangan  bahwa  apabila mereka  tinggal  bersama  anak  wanitanya, maka  hal  itu  berarti  mereka  diberi  makan oleh  orang  lain  sungguhpun  anak  wanita mereka bekerja mencari nafkah.
Berdasarkan  pandangan  tersebut, maka  tidak  mengherankan  jika  orang  tua pada masyarakat desa di  Kecamatan Jagoi Babang  lebih  mudah  untuk  menikahkan anak  wanita  mereka  kepada  orang  lain
dibandingkan dengan anak laki-laki mereka, dan lebih mau untuk menyekolahkan anak laki kejenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada anak wanita. Orang tua menyuruh anak wanitanya untuk segera kawin apabila ada laki-laki  yang  melamarnya  atau  disuruh cepat  bekerja  mencari  nafkah  untuk membantu  ekonomi  orang  tua.  Mereka menganggap  memelihara  anak  wanita merupakan  beban  ekonomi  keluarga, karena  anak  wanita  dipandang  lebih konsumtif daripada anak laki-laki. Sehingga tidak mengherankan ada kecenderungan  para  orang  tua  pada masyarakat  desa  di  Kecamatan  Jagoi Babang untuk lebih cepat untuk menikahkan  anak  wanita  mereka  daripada anak laki-laki. Adapun dengan anak wanita mereka menikah dengan orang lain, berarti beban ekonomi mereka berkurang.
4). Faktor Persetujuan ( Consent )
Perdagangan  wanita  ( trafficking ) antarnegara secara terselubung yang dilakukan  oleh  calo/agen,  pada  dasarnya tidak mendapat persetujuan ( consent ) sama sekali oleh para wanita yang sudah terlanjur menjadi korban.
Adapun mereka memberikan persetujuannya ketika calo/agen  menawarkan  jasa  untuk  bekerja di  luar  negeri  (Malaysia)  sebagai  TKW bukan untuk diperdagangkan. Oleh karena kurangnya  informasi  tentang  pekerjaan yang  akan  ditekuni  di  luar  negeri,  dan ditambah  lagi  dengan  tingkat  pendidikan formal  yang  tidak  mendukung,  membuat para  wanita  tidak  ada  pilihan  lain  selain menyetujui  calo  yang  mengajaknya  untuk bekerja ke luar negeri.
Pada  dasarnya,  persetujuan  yang didasarkan atas kesadaran ataupun keterpaksaan  dari  para  wanita  desa  di Kecamatan  Jagoi  Babang    tidak  terlepas dari  adanya  persetujuan  orang  tua  yang terdesak masalah ekonomi keluarga. Faktor ini  juga  yang  selanjutnya  menyebabkan
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
perdagangan  wanita  ( trafficking )  antar negara  secara  terselubung  yang  dilakukan oleh  calo/agen  dengan  kedok  sebagai pengiriman TKW sulit untuk diberantas.
Pada  umumnya  para  perempuan berada pada posisi sulit untuk menolak atau mengungkapkan  ketidaksetujuan  atas  apa yang  akan  dilakukan  pada  dirinya.  Begitu calo/agen  mengajak  para  wanita  untuk bekerja  ke  luar  negeri  (Malaysia)  sebagai TKW dengan cara datang kerumah siwanita dan meminta persetujuan kepada orang tua siwanita  yang  bersangkutan  dan  orang  tua setuju,  maka  tidak  lama  kemudian  wanita dan calo/agen biasanya langsung berangkat Malaysia  untuk  mempertemukan  wanita yang  dibawa  calo/agen  tersebut  kepada majikan/tauke di Malaysia.
Dampak  Trafficking Terhadap  Wanita Yang Menjadi Korban

## 1. Dampak Yang Bersifat Positif
Menurut  persepsi  sebagian  wanita yang  telah  menjadi  korban  trafficking, bahwa keberangkatan mereka ke Malaysia sebagai TKW ilegal itu,  selain berdampak negatif juga terdapat pula dampak positifnya bagi diri wanita yang bersangkutan  dan  keluarganya  baik  secara ekonomi, sosial, maupun secara psikologis dalam kehidupan mereka dimasyarakat.
Secara  ekonomi,  dengan  wanita berangkat ke Malaysia sebagai TKW ilegal, berdampak pada penghasilan siwanita yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan  mereka  sebelumnya  sewaktu berada  di  Indonesia.  Dengan  penghasilan yang  relatif  besar  itu,  mereka  dapat membantu  meringankan  beban  ekonomi orang  tua/keluarga,  memperbaiki  rumah, dan  membiayai  adik-adik  yang  masih duduk  dibangku  sekolah,  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dapat meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga,  yang  pada  gilirannya  dapat
meningkatkan harkat dan martabat keluarga dimasyarakat.
Secara sosial, keberangkatan siwanita ke  Malaysia  sebagai  TKW  ilegal  dapat menambah  pengalaman,  pengetahuan,  dan keterampilan  selama  mereka  tinggal  di negara  Malaysia,  yang  selanjutnya  semua itu  dapat  menjadi  bahan  cerita  untuk keluarga,  kerabat,  dan  tetangga  sewaktu kembali  ke  Indonesia.  Bagi  siwanita, selama  tinggal  di  Malaysia  menjadikan pergaulan  mereka  juga  semakin  luas, karena di sana mereka umumnya bertemu, bersahabat, dan saling bertukar pengalaman dengan  banyak  orang,  baik  yang  sama- sama  berasal  dari  Indonesia  maupun  yang bukan berasal dari Indonesia.
Sementara  itu  secara  psikologis, dampak  positif  yang  dirasakan  siwanita pada  waktu  kembali  ke  Indonesia  adalah ketenangan hidup dan keyakinan akan masa depan yang lebih terjamin, terutama karena keadaan  ekonomi  mereka  yang  telah membaik,  sebagai  akibat  adanya  tabungan yang  dapat  dijadikan  modal  usaha.  Si wanita  juga  lebih  mandiri  dan  merasa bangga karena dapat membantu keluarganya  yang  secara  ekonomi  relatif kurang mampu (miskin).

## 2. Dampak Yang Bersifat Negatif
Meskipun perdagangan wanita ( trafficking ) secara terselubung ke Malaysia dengan kedok sebagai pengiriman TKW ilegal membawa dampak positif bagi si wanita  dan keluarganya, namun terdapat pula dampak negatifnya. Pengalaman hidup yang berat dan pahit membuat banyak para wanita  yang  tidak  bersedia  lagi  atau  jera untuk berangkat ke Malaysia. Berpedoman pada pendapat Lewis (Tamtiari, 1999: 30), pendekatan pertumbuhan asimetris menganggap  bahwa  migrasi  tenaga  kerja internasional memiliki konsekuensi negatif bagi  daerah  asal.  Menurut  pendekatan  ini, yang justeru diuntungkan dengan kegiatan migrasi adalah daerah tujuan. Kenyataan ini
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
nampaknya terjadi juga di daerah penelitian,  yaitu  Kecamatan  Jagoi  Babang Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil penulis  himpun  di  lapangan,  para  wanita yang  telah  menjadi  korban  trafficking banyak  mengalami  perlakuan  yang  tidak manusiawi  selama  berada  di  Malaysia, seperti  dihina,  dipukul,  disiksa,  disekap, diintimidasi,  dan  berbagai  macam  tindak kekerasan  diluar  batas-batas  kemanusiaan jika menolak untuk disuruh melayani tamu di  tempat  hiburan  malam  dimana  mereka bekerja.  Sementara  itu,  bagi  wanita  yang terpaksa mau untuk disuruh melayani tamu laki-laki hidung belang, umumnya mereka banyak  yang  terjangkit  penyakit  menular seksual (PMS), kehamilan tidak dikehendaki  (KTD),  dan  bahkan  ada  yang disinyalir  telah  tertular  virus  HIV/AIDS yang berdampak pada kesehatan reproduksinya.
Akibat berbagai dampak yang bersifat  negatif    sebagaimana  tersebut  di atas,  maka  pada  umumnya  wanita  yang telah menjadi korban trafficking itu, banyak yang  mengalami  tekanan  psikologis  yang cukup  berat,  seperti  stres,  depresi,  dan trauma  yang  berkepanjangan  apabila mereka mengingat peristiwa yang dialaminya  selama  berada  di  Malaysia. Selama penelitian ini berlangsung, banyak wanita yang telah menjadi korban trafficking yang tidak bersedia diwawancarai karena malu dan takut setiap kali melihat laki-laki yang datang berkunjung  ke  rumahnya.  Mereka  hanya mengurung diri di dalam kamar dan selalu termenung.
Adapun  kepulangan  mereka  ke Indonesia,  pada  umumnya  adalah  lari  dari tempat  mereka  bekerja  dan  melaporkan peristiwa  yang  mereka  alami  tersebut  ke Konsulat  Jenderal (Konjen) RI yang ada di Kuching,  dan  dari  Konjen  RI  yang  ada  di Kuching  ini,  mereka  lalu  dipulangkan  ke Indonesia.  Namun  ada  juga  dari  mereka
yang  secara  diam-diam  nekat  untuk mengambil  kembali  paspor  miliknya  dari kamar  majikan,  dan  lalu  lari  dengan membawa  uang  dan  pakaian  seadanya sambil minta tolong kepada orang lain atau tetangga  dekat  untuk  dapat  pulang  ke Indonesia.
Berdasarkan  pengakuan  dari  para wanita yang telah menjadi korban trafficking  antar  negara  yang  dilakukan oleh  calo/agen  secara  terselubung  ke Malaysia,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa praktek trafficking melalui jalur PLB Jagoi Babang  yang  terjadi  di  Kecamatan  Jagoi Babang  dan  sekitarnya,  selain  berdampak positif bagi diri  siwanita dan keluarganya, seperti  keadaan  ekonomi  yang  lebih  baik, bertambahnya  wawasan,  dan  terangkatnya status  sosial  keluarga  dimata  masyarakat, juga  membawa  dampak  negatif  seperti mengalami berbagai tindakan kekerasan di luar  batas-batas  kemanusiaan.  Adapun wanita yang berangkat ke Malaysia dengan tujuan  akan  diperkerjakan  di  sana  dengan status  sebagai  TKW,  pada  umumnya mengalami  penipuan  yang  dilakukan  oleh calo/agen. Para wanita yang diberangkatkan sebagai TKW oleh calo ke Malaysia,  umumnya  disuruh  melakukan pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang dijanjikan  dan  tidak  pernah  dibayangkan sebelumnya  oleh  wanita  tersebut,  yakni diperdagangan oleh majikannya.
Apabila dikaji lebih lanjut, beberapa kasus yang menimpa wanita asal Kecamatan  Jagoi  Babang  dan  sekitarnya yang  telah  menjadi  korban  trafficking, maka  secara  langsung  menunjukkan  tidak adanya  perlindungan  hukum  bagi  wanita yang  telah  menjadi  korban  trafficking tersebut.  Sampai  saat  ini,  masalah  yang menimpa  para  wanita  yang  berasal  dari Kecamatan Jagoi Babang belum ditempatkan  sebagai  masalah  publik  dan mendapatkan  penanganan  hukum  yang semestinya, melainkan masih dilihat sebagai masalah pribadi semata.
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang telah penulis paparkan secara panjang lebar sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :
1. Bahwa  upaya  Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Bengkayang dengan
membentuk  Satuan  gugus  tugas  dalam rangka  mencegah  dan  menanggulangi masalah trafficking yang  terjadi  di wilayah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, khususnya di daerah Kecamatan  Jagoi  Babang  dengan  cara memberikan  advokasi  dan  sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan LSM,  serta  memberikan  perlindungan terhadap  wanita  yang  telah  menjadi korban trafficking kurang  berhasil dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  selain disebabkan  oleh  karena  kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi, keterbatasan dana untuk operasional di lapangan,  sarana  dan  prasarana  yang kurang  memadai,  juga  kurangnya partisipasi aktif dari warga masyarakat itu sendiri dalam membantu pemerintah setempat  (Pemkab  Bengkayang)  untuk mencegah dan menanggulangi masalah trafficking yang  marak  terjadi  di wilayah tempat tinggal mereka.
2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan  wanita  ( trafficking )  di wilayah  perbatasan  Jagoi  Babang, adalah  selain  karena  adanya  penipuan dokumen  milik  wanita  baik  dalam pembuatan  KTP  maupun  paspor  yang dilakukan  oleh  calo/agen,  juga  faktor lainnya  yang  sangat  dominan  adalah karena kehidupan ekonomi orang tua di desa  yang  serba  kekurangan  (miskin), tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh wanita yang relatif rendah, adanya nilai  budaya  di  masyarakat  yang menganggap  nilai  anak  perempuan
lebih  rendah  dari  anak  laki-laki,  serta adanya desakan dari orang tua siwanita (korban) yang cenderung untuk menyuruh  anak  wanitanya  itu  bekerja ke luar negeri sebagai TKW sementara sianak wanita itu tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan orangtuanya. Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa saran/masukan, yakni sebagai berikut :
1. Pemerintah  kabupaten  Bengkayang
(Pemkab  Bengkayang)  dan  aparat penegak hukum harus segera menertibkan dan menindak secara tegas para calo/agen baik mereka itu individu maupun badan hukum yang melakukan praktek perdagangan wanita ( trafficking )  di  wilayah  perbatasan secara  terselubung  dengan  berkedok sebagai  agen  penyalur  tenaga  kerja wanita  (TKW),  yang  secara  ilegal membawa wanita desa asal Kecamatan Jagoi  Babang  dan  sekitarnya  ke  luar negeri  dengan  menjanjikan  kepada mereka  pekerjaan  yang  baik  dengan gaji yang besar.
2. Perlu segera dibentuk kerja sama antara pemerintah setempat (Pemkab
Bengkayang),  instansi  yang  terkait, LSM, dan Biro PJTKI  di Bengkayang dalam  rangka  memberikan  informasi yang baik dan benar kepada para wanita dan  keluarganya  mengenai  prosedur jika  ingin  bekerja  ke  luar  negeri, berbagai  resiko  yang  bisa  muncul  di negara  tujuan,  bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  ketika  sudah bekerja di luar negeri, serta resiko jika wanita berangkat ke luar negeri sebagai TKW  ilegal.  Dengan  informasi  yang diberikan  kepada  para  wanita  dan keluarganya itu, setidak-tidaknya dapat mencegah keinginan para wanita untuk menjadi  TKW  ilegal,  yang  pada gilirannya  dapat  memutuskan  mata
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
rantai  atau  menghapsukan  praktek perdagangan wanita ( trafficking ) secara terselubung  ke  luar  negeri  yang dilakukan oleh calo/agen.
3. Perlunya penegakan prosedur keimigrasian sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting dilakukan guna menghindari  penyelewengan  prosedur yang  sering  dilakukan  oleh  calo/agen yang  berkedok  sebagai  biro  jasa pengerah tenaga kerja wanita (TKW) ke luar  negeri,  sekaligus  memberikan sanksi  yang  tegas  kepada  sipelanggar sehingga secara tidak langsung
membantu memutus mata rantai praktek
perdagangan
perempuan
( trafficking) secara terselubung.
4. Pemerintah  perlu  segera  membuat peraturan  perundang-undangan  yang secara khusus mengatur tentang larangan  perdagangan  wanita  dengan perspektif gender, dalam arti peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  itu harus  dapat    melindungi  hak-hak perempuan  yang  telah  menjadi  korban praktek trafficking secara  terselubung, terutama  hak  kebebasan  dan  hak  yang menyangkut  kesehatan  reproduksinya dari  tindakan  sewenang-wenang  pihak lain,  karena  peraturan  perundang- undangan  atau  kebijakan  yang  berlaku selama  itu  sebagaimana  yang  diatur dalam  KUHP  sudah  jauh  ketinggalan jaman.  Di  samping  itu,  peraturan peraturan  peundang-undangan  yang baru  dibuat  tersebut  harus  dapat mengikat semua pihak, dalam arti harus dapat menindak secara tegas siapa saja pelakunya  (tidak  pandang  bulu),  baik yang  terlibat  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  praktek trafficking tanpa terkecuali.

## REFERENSI
A. Buku Teks
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)  Departemen  Kehakiman. 1985. Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sinar Harapan.
Dellyana, Shanty. 1988. Wanita dan Anak Dimata Hukum . Yogyakarta : Liberty. Garna, Judistira K. 1999. Ilmu-Ilmu Sosial
: Dasar-Konsep-Posisi , Bandung: Primaco Akademika.
Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).  1997. Pratical  Guide  to Assisting Trafficked Wome n. Bangkok.
Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1997. “Gender dan Kesehatan
Reproduksi”.
Dalam: Makalah  Pada  Peringatan Hari  Ulang  Tahun  Ikatan  Bidan Indonesia  ke-46  dan  Hari  Bidan Indonesia  ke  46  dan  hari  Bidan Nasional . Jakarta.
Hull, Teerence H. Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones. 1997. Pelacuran di
Indonesia : Sejarah dan Perekembangannya . Jakarta: Pustaka  Sinar  Harapan  bekerja sama dengan Ford Foundation.
Irianto,
Sulistyowati, dkk. 2005.
Perdagangan  Perempuan  Dalam Jaringan  Pengedaran  Narkotika ,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. 1982. Asas-
Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat:
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan ,  Jakarta  :  PT.  Pustaka Cidesindo. Komisi Nasional Perempuan. 2000. Perdagangan  Perempuan,  Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap  Perempuan:  Penyebab dan  Akibatnya .  Seri  Dokumen
Kunci.  Jakarta:  Publikasi  Komnas Perempuan.
Lapian,  Ghandi,  L.M  dan  Geru,  Hetty  A. 2006. Trafficking  Perempuan  dan Anak ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Mc Ardle, J. 1989. Community Development  Tools  of  Trade. Community Quartely Journal.
Vol.16.
Nasution,  Zulkarnain.2000. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan  Penerapannya ,  Jakarta:  PT.
Rajawali Press.
Nawawi,  Hadari.  2005. Metode  Penelitian Ilmu  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press.
Nuh,  Mohammad.  2005. Jejaring  Anti
Trafficking:  Strategi  Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan
Anak . Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan PSKK UGM.
Miles, B. Mathew dan Huberman, A.Michael.  1992. Analisis  Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Murray,  Alison  J. Pedagang  Jalanan  dan Pelacur  Jakarta:  Sebuah  Kajian Antropologi Sosial . Pengantar Parsudi Suparlan. Jakarta: LP3ES.
Pranarka  dan  Vidhyandika  M.  1996. Pemberdayaan,  dalam  Onny  S.P. dan  A.M.W.  Pranarka  (ed).  1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan
dan Implementasi , Jakarta : CSIS Pemerintah  Kecamatan  Entikong.  2009.
Monografi  Kecamatan  Entikong Tahun 2009
Saptari,  Ratna  &  Brigitte  Holzner.  1997. Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial . Jakarta: Grafiti.
Sikwan, Agus. 2004. Tragedi Perdagangan Amoi  Singkawang .  Yogyakarta  :
PSKK UGM  bekerja sama dengan Ford Foundation.
Soesilo.  R.  1994. Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-Komentarnya .  Bogor  : Politica.
Soewondo, Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia  Dalam  Hukum  dan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia. Syaifudin,  Hetifah.  1996.  “Sensitivitas Gender Dalam Perumusan Kebijakan  Publik”  dalam Jurnal
Analisis  Sosial (4):  37-  48,
November.
Tamtiari,  Wini.  1998.  “Dampak  Sosial Perdagangan Wanita Asal Lombok Timur  Dengan  Kedok  Sebagai Migrasi  Tenaga  Kerja  Wanita  Ke Malaysia”,  dalam Jurnal  Populasi , Volume  10  Nomor  2  Tahun  1999: 39-56.
Tim  Pusat  Studi  Wanita  (PSW)  Untan. 2003. Perdagangan  Wanita  Di Kalimantan  Barat  (Studi  Kasus Terhadap  Wanita  WNI  Keturunan Cina Di Kabupaten Sambas . Laporan Hasil Penelitian, Pontianak: PSW Untan.
Triantoro,  Bambang  Wicaksono.  1998.
Herlan dan Sikwan,  hal 103-117
“Migrasi Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Perdagangan Wanita Internasional  Di  Pulau  Lombok, NTB”,  dalam
Jurnal  Populasi ,
Volume 10 Nomor 2 Tahun 1999 : 3-16.
Truong, Thanh-Dam. 1992. Seks Uang Dan Kekuasaan, Pariwisata Dan Pelacuran  di  Asia  Tenggara .
Jakarta : LP3ES.
Yentriyani, Andy. 2004. Politik Perdagangan Perempuan , Pengantar Mely G.Tan, Yogyakarta: Galang Press.

## B.  Dokumen  dan  Peraturan  Perundang Undangan Lainnya
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang: Pengakuan  Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang: Perlindungan Anak .
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang: Pemberantasan  Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  88  Tahun  2002  tentang  : Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

## Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahuin  2004  tentang:
Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  Indonesia  Tahun  2004  – 2009.

## Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
tentang: Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau
Korban Tindak Pidana

## Perdagangan Orang
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008 tentang: Gugus  Tugas  Pencegahan dan  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  Nomor  1  Tahun  2009 tentang: Standar  Pelayanan  minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan
Ekdploitasi  Seksual  pada  Anak  dan Remaja di Kabupaten/Kota.