## Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Mardalena Hanifah, Aprilian Saputra, Meidana Pascadinianti, Maulidya Triyananda. Faculty of Law, Universitas Riau . e-mail : mardalena.h@lecturer.unri.ac.id , aprilian.saputra4844@student.unri.ac.id .
Abstract This  study  aims  to  determine  the  occurrence  of  unlawful  acts  by  creditors  in  the  execution  of fiduciary  guarantees.  The  research  method  used  is  sociological  legal  research  method.  This  research  is descriptive analytical which provides an explanation of the description of the circumstances and conditions regarding Unlawful Acts by Creditors in the Execution of Fiduciary Guarantee Objects. Data collection by means  of  interviews,  and  literature  study.  Data  analysis  used  is  qualitative  analysis.  The  actions  of  the creditor  who  continues  to  withdraw  the  fiduciary  security  object  even  though  the  debtor  objects  to voluntarily surrendering the fiduciary security object are unlawful because they are contrary to the rights of the debtor and the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. The debtor suffers a loss where  the  debtor  loses  the  right  to  control the object  of  fiduciary  guarantee.  The  creditor  must be  held accountable for his actions by providing compensation to the debtor in accordance with Article 1365 of the Civil Code.
Key Words  : Unlawful Acts ; Execution ; Fiduciary Guarantee.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum  sosiologis.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  memberikan  penjelasan  mengenai gambaran keadaan dan kondisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia.  Pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara,  dan  studi  kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Perbuatan kreditur yang tetap melakukan penarikan objek  jaminan  fidusia  padahal  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  bertentangan  dengan  hak-hak  debitur  dan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Akibatnya debitur mengalami kerugian dimana debitur kehilangan  hak  untuk  menguasai  objek  jaminan  fidusia.  Kreditur  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  debitur  sesuai  Pasal  1365 Kitab  Undang-undang Hukum Perdata .
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum ; Eksekusi ; Jaminan Fidusia;.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  jaminan  kebendaan  yang  dapat  dijaminkan  dalam  perjanjian  utang piutang adalah Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia(Yani, 2001), untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menerangkan  Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak begerak khususnya bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan

## UIR LawReview
bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Meliala, 2012). Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian  tambahan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  dan tanggungjawab  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi  sebagai  akibat  dari  suatu perikatan (Usman, 2009).
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tempat pendaftaran jaminan fidusia berada di Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  sesuai  dengan  Kepres  RI  No  139  Tahun 2000  tentang  Pembentukan  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  setiap  Ibu  Kota  Provinsi  di Wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum (Kamelo, 2006). Sesuai ketentuan Pasal  14  ayat  (3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  bahwa  Jaminan  Fidusia  lahir  pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan tanda bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (HS, 2014). Kreditur dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi objek jaminan  fidusia  tanpa  harus  melalui  pangadilan  dan  bersifat  final  serta  mengikat  para pihak untuk melaksanakannya.
Eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  Pasal 34  Undang- Undang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia karena debitur  atau  pemberi  fidusia  cidera  janji  atau  tidak  memenuhi  prestasinya  tepat  pada waktunya  kepada  penerima  fidusia,  walaupun  pemberi  fidusia  telah  diberikan  somasi. Pada Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia eksekusi terhadap benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dengan  pelaksanaan  titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia secara parate  executie .  Pelaksanaan parate  executie berarti  eksekusi  tanpa  harus  melalui gugatan ke pengadilan.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor:  18/PUU-XVII/2019,  menyatakan Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia,  sepanjang  frasa  “kekuatan eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap”  bertentangan  dengan  Und ang-Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945  dan  tidak

## UIR LawReview
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan parate  executie dapat  dilaksanakan  sepanjang  debitur  telah  mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian  fidusia,  maka  menjadi  kewenangan  sepenuhnya  kreditur  untuk  dapat melakukan  eksekusi  sendiri  ( parate  eksekusi ).  Sebaliknya,  jika  debitur  tidak  mengakui adanya wanprestasi dan  keberatan  untuk  menyerahkan  secara  sukarela  benda  yang menjadi objek dalam perjanjian  fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri  melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  eksekusi  kepada pengadilan negeri.
Putusan  ini  demi  memberikan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  antara  pihak kreditur  dengan  debitur  serta  mencegah  tindakan  kesewenang-wenangan  dalam pelaksanaan eksekusi oleh kreditur.  Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi dan debitur secara  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia,  maka  parate  eksekusi  dapat dilakukan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  menggugurkan  kekuatan  eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak  terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan. Pembangunan  kekuatan  pemegang  fidusia  akan  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh kewajibannya untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan kreditur dan debitur.
Faktanya  di  lapangan  masih  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penerima fidusia  sebagai  kreditur  yang  apabila  debitur  melakukan wanprestasi pihak  kreditur secara  sepihak  melakukan parate  executie terhadap  objek  jaminan  fidusia  kepada debitur. Banyak kreditur melakukan penarikan kendaraan secara paksa tanpa meminta persetujuan  terlebih  dahulu  kepada  debitur.  Tindakan  kreditur  ini  mengarah  kepada perbuatan melawan hukum.
Istilah  perbuatan  melawan  hukum  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan Onrechtmatige Daad .  Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  menentukan  sebagai  berikut  “Tiap  perbuatan  melawan  hukum,  yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian ter sebut” (Hanifah, 2016).  Dari ketentuan Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ini,  dapat  diketahui  bahwa  suatu  perbuatan melawan  hukum  baru  dapat  dituntut  penggantian  kerugian  apabila  telah  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Simanjuntak, 2017):
1.  Adanya Suatu Perbuatan
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum.
3.  Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4.  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
5.  Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).
Permasalahan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang  menyebabkan  gugatan perbuatan  melawan  hukum  terjadi  dalam  putusan  Perkara  Perdata  Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr tanggal 13 Agustus 2020 antara penggugat ES sebagai debitur yang  menggugat PT. CMP sebagai kreditur.
Berdasarkan  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor  41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr,  kasus berawal ketika ES selaku penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan 1 unit mobil  dari PT. CMP selaku tergugat dengan jaminan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Daihatsu No. Polisi BM. 1063 VT Type Sigra 1.2 R MT Tahun 2018 kepada  tergugat      dengan  angsuran  sebesar  Rp3.403.000,00  selama  60  bulan,  yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor:
003892/068361/PBR/06/18M.
Pada  tanggal  17  Maret  2020  tergugat  PT.  CMP  berdasarkan  Surat  Tugas No.001/CMD-PBR/III/2020  melalui  karyawannya  datang  ke  rumah  penggugat  menarik dan  mengambil  mobil  penggugat,  awalnya  penggugat  tidak  mengizinkan  akan  tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada penggugat, mobil  penggugat  mau  dititip  dulu  supaya  tugasnya  keliatan  di  kantor.  Pada  saat melakukan  eksekusi  tersebut  tergugat  tidak  memperlihatkan  Sertifikat  Fidusia  kepada penggugat.  Penggugat  merasa  dirugikan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat, karena  mobil  penggugat  tersebut  juga  digunakan  sebagai  mata  pencarian  transportasi online.  Pada  petitumnya,  penggugat  menuntut  ganti  rugi  materiil  sebesar Rp50.000.000,00 dan imateriil sebesar Rp60.000.000,00 kepada tergugat.
Dalam  Putusan  perkara  perdata  Nomor  41/Pdt.G.S/2020/PN  Pbr,  Hakim  melalui putusannya  menyatakan  eksekusi    terhadap    objek    jaminan  fidusia  adalah  perbuatan melawan  hukum.  Hakim  memerintahkan  kepada  tergugat  untuk  mengganti  kerugian materil  kepada  penggugat  sebesar  Rp50.000.000,00  dan  menghukum  tergugat  untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp216.000,00.
Berdasarkan  perkara  di  atas,  tergugat  menarik  dan  mengambil  mobil  penggugat, telah dilakukan upaya eksekusi objek jaminan fidusia oleh tergugat secara sepihak yang padahal  awalnya  penggugat  tidak  mengizinkan  untuk  menyerahkan  objek  jaminan tersebut.  Sikap  penggugat  yang  tidak  mengizinkan  berarti  penggugat  keberatan  untuk menyerahkan  secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  apabila  debitur  keberatan  untuk  menyerahkan

## UIR LawReview
secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia  kreditur  tidak  boleh  melakukan  eksekusi  sendiri melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  eksekusi  kepada  Pengadilan terlebih  dahulu.  Akibat  upaya  eksekusi  tersebut  menyebabkan  debitur  mengalami kerugian,  karena  mobil  debitur  tersebut  digunakan  sebagai  mata  pencarian.  Eksekusi yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  dan  mengakibatkan  debitur mengalami kerugian.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah  membatasi  kekuatan  eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak kreditur untuk memperbaharui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, dan bagi pihak debitur untuk lebih mencermati prosedur eksekusi apakah telah sesuai dan tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.
Terhadap  penelitian  yang  sejenis,  beberapa  penelitian  penulis  uraikan  sebagai berikut yakni, Pertama, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019 Tentang  Objek  Jaminan  Fidusia.”  Diteliti  oleh Ayu  Frizcha  Sari  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau.  Penelitian  ini  mengkaji  Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tentunya berbeda dengan penelitian penulis   yang   membahas tentang perbuatan  melawan  hukum  oleh  kreditur  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan fidusia.  Kedua,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Eksekusi  Objek Jaminan  Fidusia  Oleh  Perusahaan  Pembiayaan  Pasca  Keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.” diteli ti oleh Rinaldi Aidil Oswan, Universitas Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif membahas perlindungan terhadap konsumendalam eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019.   Hal   ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang penerapan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  dalam  pelaksanaan  Eksekusi Jaminan Fidusia oleh kreditur Ketiga, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang.” Diteliti oleh Misnar Syam, Universitas Andalas. Penelitian ini membahas Eksekusi objek jaminan pada masa pandemi Covid 19 di kota Padang. Hal   ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang membahas Perbuatan Melawan Hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Permasalahannya  adalah  Bagaimanakah  Perbuatan Melawan Hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## 2. Metode

## UIR LawReview
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah suatu  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  yang  sedang  berlaku  ataupun  penelitian terhadap  identifikasi  hukum  (Waluyo,  2002).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis memberikan  penjelasan  tentang  suatu  gambaran  keadaan  dan  kondisi  mengenai Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Kreditur  Dalam  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia. Pengumpulan  data  menggunakan  beberapa  metode,  yaitu:  wawancara  adalah  sebuah dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  untuk  memperoleh  informasi  dari terwawancara.  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  langsung  untuk  mengajukan pertanyaan  seputar  masalah  penelitian  kepada  Collector  PT.  Buana  Finance,  Tbk, Collector  PT  Adira  Dinamika  Multi  Finance,  Tbk,  dan  Administrator  PT  Cakrawala Citramega  Multifinance  atau  melakukan  tanya  jawab  langsung  dengan  pihak  yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data  berdasarkan  kualitasnya  lalu  dideskripsikan  dengan  menggunakan  kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat   yang sistematis dan dapat  dimengerti,  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Peneliti  menarik  suatu  kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal- hal yang bersifat khusus.

## 3. Pembahasan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memberikan  perubahan  secara  mendasar dalam  melaksanakan  eksekusi  jaminan  fidusia  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  tentang  Kekuatan  Eksekutorial  Dalam  Sertifikat  Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia (Hadisaputro, 2021) .  Pasca berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019, istilah  “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan  jaminan  fidusia,  maka  pelaksanaan  prosedur  hukum  pelaksanaan  jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sebaliknya,  jika  perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat  langsung  melaksanakan  eksekusi  sendiri  tanpa  melalui  pengadilan.  Sehingga setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  kreditur  tidak  dapat  lagi  melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur,  dan  debitur  secara  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  tersebut kepada kreditur.
Mengenai  alasan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  jika  debitur wanprestasi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deny Manurung  (Collection Buana Finance, 04 November 2021), beliau menyatakan Setelah debitur tidak merespon teguran tertulis (SP 1, SP 2, SP 3, dan Somasi) kami pihak Buana Finance selaku kreditur mengeluarkan
surat  penarikan  yang  menyatakan  bahwa  debitur  telah  melakukan wanprestasi , kemudian dengan surat penarikan dan sertifikat jaminan fidusia kami melakukan eksekusi berupa penarikan kendaraan. Sebagai bentuk penerapan putusan Mahkamak Konstitusi terbaru, buana finance dalam pelaksaan eksekusi jaminan fidusia melakukan pendekatan negosiasi  sehingga  debitur  sepakat  telah  melakukan  wanprestasi  dan  menyerahkan kendaraanya  dengan  sukarela.  Tapi  jika  debitur  keberatan  untuk  menyerahkan kendaraanya  secara  sukarela  kami  pihak  kreditur  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan.
Berdasarkan  hasil wawancara dengan Ibu Yulia Fitri  (Administrator PT Cakrawala Citramega Multifinance, 07 November 2021), beliau menyebutkan “Apabila debitur telat membaya angsuran dan setelah diberikan SP 1, SP 2, SP 3, dan Somasi debitur juga tidak membayar  angsuran  maka  kami  akan  menunjuk  kolektor  untuk  melakukan  penarikan terhadap kendaraan yang dijadikan jaminan”.
Wawancara  dengan  Bapak  Haris  Failah  (Collector  Clusterhead  Adira  Finance,  20 November  2021) ,  beliau  menyebutkan  “Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  di  Adira Finance  sepenuhnya  tunduk  pada  putusan  terbaru  Mahkamah  konstitusi.  Kami  dalam melakukan  penarikan  kendaraan  jamian  mengedepankan  kesepakatan  dengan  debitur seperti  kesepakatan  untuk  menyerahkan  kendaraan  dan  kesepakatan  tentang wanprestasi,  tanpa  ada  kesepakatan  ini  makna  kami  perlu  membuat  permohonan  ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi.”
Permasalahan yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 ialah pihak kreditur dalam menarik kendaraan sebagai suatu upaya eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi syarat-syarat seperti adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cidera janji dan adanya debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela.  Seharusnya  jika  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  kreditur  tidak  boleh melakukan  eksekusi  sendiri  melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa titel eksekutorial hanya memberikan hak yang  bersifat  eksklusif  kepada  kreditur  dan  terjadi  pengabaian  hak  debitur  yang seharusnya  juga  mendapat  perlindungan  hukum  yang  sama,  yaitu  hak  untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji ( wanprestasi )  dan  kesempatan  mendapatkan  hasil  penjualan  objek  jaminan  fidusia dengan  harga  yang  wajar.    Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dalam pertimbangannya  mempermasalahkan  konstitusionalitas  Pasal  15  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yaitu  ketidak  pastian  hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum mengenai waktu  kapan  debitur  dapat  dinyatakan  cidera  janji/ wanprestasi ,  apakah  sejak  jatuh

## UIR LawReview
tempo  pinjaman  debitur  yang  sudah  harus  dilunasinya  atau  penentuan  sejak  adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
Bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Sebab  sertifikat  fidusia  mempunyai  titel eksekutorial  yang  memberikan  arti  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  sebuah  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  prosedur  atau  tata-cara  eksekusi terhadap  sertifikat  fidusia  dimaksud  harus  mengikuti  tata-cara  pelaksanaan  eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan  damai,  maka  fihak  yang  menang  memasukkan  permintaan,  baik  dengan  lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal  195,  buat  menjalankan  keputusan  itu  Ketua  menyuruh  memanggil  fihak  yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama- lamanya delapan hari”.
Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  sepanjang  frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertenta ngan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakan sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian  fidusia,  maka  menjadi  kewenangan  sepenuhnya  kreditur  untuk  dapat melakukan eksekusi sendiri (kekuatan eksekutorial).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  berimplikasi  pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penetapan cidera janji harus dengan persetujuan debitur atau keputusan/penetapan dari suatu upaya hukum terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka eksekusi objek jaminan  dilakukan  melalui  pengadilan  sebagaimana  eksekusi  putusan  pengadilan berkekuatan hukum.  Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya (Karelina  dkk.,  2022).  Proses  tersebut  dimulai  dari  permohonan  eksekusi,  aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi (Supianto & Rumawi, 2022).

## UIR LawReview
Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua komponen dalam suatu negara baik penyelenggara negara maupun warga negara. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji  Undang-Undang  yang  mengikat  secara  umum.  Setiap  pihak  yang  berkaitan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  harus  melaksanakan  isi  putusannya. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  membuat  penafsiran  makna Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menjadi  berbeda  dengan sebelum  dikeluarkannya  putusan  tersebut.  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  masih  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sepanjang  dimaknai sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Angelica Janwarin dkk., 2023).
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  masih terbuka  peluang  untuk  pihak  kreditur  melaksanakan  titel  eksekutorial  dalam  eksekusi jaminan fidusia apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari pihak debitur, maka selesailah proses eksekusi jaminan  fidusia  tanpa  memerlukan  bantuan  pengadilan  untuk  menjalankan  putusan secara paksa.  Jika debitur tidak menyerahkan secara sukarela maka kreditur tidak boleh melakukan  eksekusi  sendiri  melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima  fidusia  melalui  pengajuan  upaya  hukum  pada  Pengadilan  Negeri  guna memperoleh  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  kepastian  hukum  atas peristiwa  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  debitur  sebagai  pemberi  fidusia  (Bouzen  & Ashibly,  2021).  Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tanpa  mengikuti  proses tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum.
Istilah  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah ” onrechmatige  daad ”  atau  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah  “ tort ” (Fuady, 2014) .  Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  bentuk  perikatan  yang  lahir  dari Undang-Undang  sebagai  akibat  dari  perbuatan  manusia  yang  melanggar  hukum,  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.    Perbuatan  kreditur  sebagai penerima fidusia merupakan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur- unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  “Tiap  perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  karena  kesalahannya  untukmenggantikan  kerugian tersebut.”  Pasal 1365 Kitab Unda ng-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum diartikan  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut (Halipah dkk., 2023).

## UIR LawReview
Ketentuan  perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  1366  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut  menegaskan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  tidak  saja  mencakup  suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  mengatur  tentang  “perbuatan”  dan  Pasal  1366  Kitab  Undang -Undang  Hukum Perdata mengatur tentang “tidak berbuat.”
Permasalahan  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  terjadi  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Nomor  41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr  pada  permasalahannya penggugat  sebagai  debitur  melakukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  kepada tergugat selaku kreditur. Para pihak pada putusan ini penggugat adalah ES selaku debitur, dan tergugat adalah PT. CMP selaku kreditur.
Kronologi  kasus  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor  41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, berawal ketika ES selaku penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan 1 unit mobil  dari PT. CMP selaku tergugat dengan jaminan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Daihatsu No. Polisi BM. 1063 VT Type Sigra 1.2 R MT Tahun 2018 kepada tergugat   dengan angsuran sebesar Rp3.403.000,00 selama 60 bulan.
Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, hubungan para  pihak  penggugat  dan  tergugat  adalah  debitur  dan  kreditur  yang  terikat  dalam Perjanjian  Pembiayaan    dengan  pembayaran  secara  angsuran  Nomor  Kontrak 003892/068361/PBR/06/18/M, dan tercatat dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Nomor : W4.00129344. AH. 05.01 TAHUN 2018.
Setelah Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif penggugat selalu tertib membayar angsuran selama 19 bulan berturut-turut. Kemudian terjadi penunggakan pembayaran terhitung pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 16 Maret 2020 penggugat datang ke kantor  tergugat.  Pada  saat  itu  penggugat  membuat  surat  pernyataan  akan  membayar semua tunggakan pada akhir bulan Maret 2020. Selama masa keterlambatan angsuran, penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari tergugat.
Pada  tanggal  17  Maret  2020  tergugat  PT.  CMP  berdasarkan  Surat  Tugas No.001/CMD-PBR/III/2020  melalui  karyawannya  datang  ke  rumah  penggugat  menarik dan  mengambil  mobil  penggugat,  awalnya  penggugat  tidak  mengizinkan  akan  tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada penggugat, mobil penggugat mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor.

## UIR LawReview
Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, karena mobil  penggugat  tersebut  juga  digunakan  sebagai  mata  pencarian  transportasi  online. Pada petitumnya, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 dan imateriil sebesar Rp60.000.000,00 kepada tergugat.
Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila unsur-unsur Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dipenuhi  secara  kumulatif  maka  perbuatan tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  (Mantili,  2022). Ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  yang  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum  yang melahirkan perikatan adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.  Adanya Suatu Perbuatan
Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Unsur perbuatan sebagai unsur pertama umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).  Contoh dari tidak berbuat sesuatu yaitu pelaku yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  suatu  hal  tetapi  tidak  melakukan sesuai dengan kewajiban itu. Kewajiban itu biasanya muncul dari adanya perjanjian antara pelaku dan korban.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, menurut peneliti terdapat suatu perbuatan yang dilakukan para pihak yakni perbuatan kreditur mengeksekusi jaminan fidusia berupa penarikan objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Terhadap penarikan objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan debitur mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pengadilan Negeri.
2.  Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Hoge Raad menafsirkan secara luas bahwa suatu perbuatan melawan hukum itu tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan  undang-undang  atau  kewajiban  hukum  pelaku  yang  diatur  oleh  undang- undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan  kesusilaan,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kehati-hatian  atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
Proses  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  Nomor  41/Pdt.G.S/2020/PN  Pb,  bahwa  pada  tanggal  17  Maret  2020 kreditur melalui karyawannya menarik  dan  mengambil  mobil  debitur,  ternyata  telah dilakukan  upaya paksa eksekusi  objek  jaminan  oleh  pihak kreditur secara  sepihak yang    awalnya    debitur    tidak    mengizinkan    akan  tetapi    dengan    alasan    dan mengatakan  dan  membohongi  serta  bujuk  rayu kepada debitur, mobil debitur mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor.   Sikap debitur yang tidak mengizinkan merupakan suatu sikap bahwa debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara  sukarela.  Maka  tidak  terpenuhinya  klausul  mengenai  “penyerahan  secara sukarela  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia”  dari  debitur  kepada  kreditur. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  eksekusi jaminan  fidusia  dengan  kekuatan  eksekutorial  hanya  bisa  dilakukan  jika  debitur menyetujui adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur mau menyerahkan secara sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia.  Jika  salah  satu  klausul  tidak  tepenuhi kreditur  tidak  boleh  melakukan  eksekusi  sendiri  melainkan  harus  mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Kreditur menganggap dengan  memaksa  debitur  untuk  menandatangani  surat  berita  acara  eksekusi  objek jaminan, debitur dianggap telah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Dengan  demikian  kreditur  tidak  perlu  lagi  melakukan  permohonan  eksekusi  ke pengadilan negeri. Perbuatan kreditur yang tetap melakukan penarikan objek jaminan fidusia padahal debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan  fidusia  dan  memaksa  debitur  untuk  menandatangani  surat  berita  acara eksekusi  objek  jaminan  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3.  Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
Dalam suatu perbuatan melawan hukum mesnyaratkan adanya unsur kesalahan ( schuld ). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsut-unsur yaitu, adanya  unsur  kesengajaan,  atau  adanya  unsur  kelalaian,  dan  tidak  ada  alasan pembenaran atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, dan tidak waras.  Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Dalam hal ini hukum  menafsirkan  kesalahan  sebagai  suatu  kegagalan  seseorang  untuk  hidup dengan  sikap  ideal,  yakni  sikap  yang  biasa,  dan  normal  dalam  suatu  pergaulan masyarakat.
Bersadarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN, dalam eksepsinya debitur menyatakan, bahwa saat dilakukan eksekusi mobil tersebut, debitur  yang  diwakili  karyawannya  telah  dilengkapi  Surat  Tugas  No.001/CMD-

## UIR LawReview
PBR/III/2020  ,Surat  Kuasa,  Sertifikat  Fidusia  serta  surat  -  surat  lainnya  yang berhubungan  dengan  eksekusi  mobil  tersebut  dari  debitur.  Terkait  eksekusi  mobil tersebut telah dibuat berita acara eksekusi sebagaimana Tanda Terima Sementara PBR No.001599,  tertanggal  17  Maret  2020  yang  ditandatangani  debitur  dan  suaminya. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  kreditur  dalam  eksesekusinya  dilakukan berdasarkan  surat  tugas.  Sehingga  perbuatan  kreditur  dalam  mengeksekusi  jamina fidusia dilakukan dengan sengaja. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur  kesalahan  sehingga  dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya  secara  hukum  jika memenuhi  unsut-unsur  yaitu,  adanya  unsur  kesengajaan.  Sehingga  kreditur  dalam kesalahan dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur.
4.  Adanya Kerugian
Adanya  kerugian  ( schade )  dapat  berupa  kerugian  materiil  dan  kerugian immateriil.  Kerugiaan  materiil  merupakan  kerugian  yang  senyatanya  diderita  dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Immateriil menurut  terminologi hukum  diartikan  “tidak  bisa  dibuktikan”  sehingga  kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  dan  atau  menyebabkan  terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat  dihitung  berdasarkan  uang (Mantili,  2022) .  Maka,  kerugian  yang  ditimbulkan karena  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada  kerugian  yang ditujukan  kepada  kekayaan  harta  benda,  tetapi  juga  kerugian  yang  ditujukan  pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.
Bersadarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr, debitur yang mana disini sebagai korban dari adanya perbuatan melawan hukum yang  dilakukan  oleh    kreditur  mendapatkan  kerugian  akibat  adanya    perbuatan  ini, debitur dapat dikatakan menderita kerugian materiil dimana debitur kehilangan hak penguasaan  kendaraan  objek  jaminan  fidusia.  Akan  tetapi,  selain  kerugian  materiil korban  juga  bisa  saja  terancam  mengalami  kerugiaan  imateriil  yang  mana  kerugian immaterial  ialah  kerugian  atas  manfaat  yang  kemungkinan  akan  diterima  oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima  oleh  pemohon  dikemudian  hari.  Seperti  kendaraan  debitur  digunakan sebagai mata pencarian Transportasi online, tapi tidak bisa dilakukan karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh kreditur. Penghitungan ganti rugi pada korban dalam perbuatan melawan hukum dapat didasarkan adanya kemungkinan tiga unsur, yakni biaya,  kerugian  yang  sesungguhnya,  dan  keuntungan  yang  diharpakan.  Kerugian tersebut dihitung menggunakan sejumlah uang.

## 5.  Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan kerugian
Hubungan  kausal  merupakan  hubungan  sebab-akibat  antara  perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengatakan,  bahwa  perbuatan  yang karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian.  Dengan  demikian,  kerugian  itu  harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya). Apabila ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugiandan pihak yang menderita kerugian, makadapat diajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum (Rusli  dkk.,  2022) .  Hubungan  Kausal  ini  dapat dikatkan  sebagai  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  yang  dilakukan dengan akibat yang muncul. Kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan  melawan  hukum  tersebut.    Dengan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  apabila debitur  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yakni  pelaksanaan  eksekusi jaminan fidusia secara paksa tanpa persetujuan debitur menyerahkan secara sukarela objek  jaminan  fidusia,  memiliki  keterkaitan  dengan  kerugian  yang  dialami  debitur. Serta apabila pihak kreditur tidak melakukan eksekusi paksa karena debitur keberatan menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela  dan  mengajukan  permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, maka debitur tidak akan mengalami kerugian.  Menurut  peneliti  antara  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh kreditur dan kerugian yang dialami oleh debitur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Konsep  “melawan  hukum”  sejak  tahun  1919  hingga  sekarang  telah  ditafsirkan secara  luas,  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  merupakan  perbuatan  yang bertentangan  atau  melanggar  undang-undang  (hukum  yang  tertulis)  saja,  tetapi  juga merupakan perbuatan yang bertentangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam  pergaulan  masyarakat  (Waluyo,  2022).  Tujuan  dibentuknya  hukum  adalah mencapai keadilan dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat, konsep “melawan hukum”  yang  ditafsirkan  secara  luas  tersebut,  kiranya  lebih  mencerminkan  keadilan masyarakat dan dengan terciptanya keadilan tersebut, akan tercapai kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat (Waluyo, 2022).
Faktor  penyebab  terjadinya  gugatan  ganti  kerugian  dalam  perkara  perbuatan melawan  hukum  oleh  PT.  CMP  kepada  debitur  berdasarkan  Putusan  Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr adalah Kreditur telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  Kreditur  tidak  berwenang  melakukan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  jika  debitur  tidak  menyetujui  adanya  cidera  janji  dan debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi

## UIR LawReview
harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika terjadi penarikan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa adanya persetujuan cidera janji dari debitur  dan  debitur  tidak  menyerahkan  secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia,  itu merupakan perbuatan melawan hukum.
Bentuk perbuatan melawan hukum pada Perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr adalah Pada tanggal 17 Maret 2020 kreditur berdasarkan  tanda terima sementara PT. CMP Nomor 001599 Nomor Polisi BM 1063 VT Merk Sigra atas nama debitur ES yang menyatakan jelas bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Kreditur menarik dan mengambil mobil  debitur,  ternyata  dilakukan  upaya  paksa  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  oleh kreditur  secara  sepihal  yang  awalnya  debitur  tidak  mengizinkan  akan  tetapi  dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada debitur, mobil debitur mau  dititip  dulu  supaya  tugasnya  keliatan  di  kantor,  perbuatan  kreditur  merupakan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan uraian diatas dalam praktik eksekusi jaminan fidusia pihak kreditur tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia padahal debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur merupakan suatu  perbuatan  paksaan  yang  melanggar  hak  debitur  menyerahkan  objek  jaminan fidusia  secara  sukarela.  Eksekusi  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  dengan  paksaan melahirkan  tindakan  sewenang-wenang  merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan, Sertifikat fidusia mempunyai title eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap,  tetapi  prosedur  eksekusi  terhadap  sertifikat  fidusia  harus  mengikuti  tata  cara pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap  jaminan  fidusia  harus  melalui pengadilan  apabila  debitur  tidak  menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cidera janji.

## 4. Kesimpulan
Perbuatan  melawan  hukum  oleh  kreditur  dalam  eksekusi  objek  jaminan  fidusia adalah  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  tidak  atas  dasar  kesukarelaan  debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia karena bertentangan dengan hak debitur dan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Akibat  eksekusi  tersebut menyebabkan debitur mengalami kerugian dimana debitur kehilangan hak penguasaan objek  jaminan  fidusia.  Kreditur  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan mengganti kerugian terhadap debitur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 5.Daftar Pustaka
Angelica  Janwarin,  K.  Z.,  Mulyati,  E.,  &  Suryamah,  A.  (2023).  Eksekusi  Jaminan  Fidusia Tanpa  Melalui  Putusan  Pengadilan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 2/Puu-Xix/2021. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 8 (2). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379
Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur
Yang  Wanprestasi  Setelah  Keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02). https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907
Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata . PT Rajagrafindo Persada.
Hadisaputro,  P.  (2021). Jaminan  Fidusia,  Eksekusi  dan  Permasalahannya .  Adhi  Sarana Nusantara.
Halipah,  G.,  Purnama,  D.  F.,  Pratama,  B.  T.,  Suryadi,  B.,  &  Hidayat,  F.  (2023).  Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM , 16 (01). https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923
Hanifah, M. (2016). Pengantar Hukum Perdata . Alaf Riau.
HS, S. (2014). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika.
Kamelo,  T.  (2006). Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan .  PT. Alumni Bandung.
Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  18/PUU/XVII/2019  DAN  Penegasannya  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan  Perumusan  Klausula  Perjanjian. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 5 (2), 187 – 201. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738
Mantili, R. (2022). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460
Meliala, D. S. (2012). Hukum Perdata dalam Perspektif BW . Nuansa Aulia .
Rusli, T., Ainita, O., & Martawan, I. N. (2022). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian  Pembiayaan  Dan  Pengakuan  Hutang  Oleh  Pt.  Finansia  Multi Finance  (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk). Jurnal Pro Justitia (JPJ) , 3 (1). https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.556
Simanjuntak, P. N. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia . Kencana.
Supianto,  S.,  &  Rumawi,  R.  (2022).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia. DIVERSI : Jurnal Hukum , 8 (1). https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181
Usman, R. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan . Sinar Grafika.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika.
Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Cakrawala  Hukum:  Majalah  Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma , 24 (1). https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186
Yani, A. (2001). Jaminan Fidusia . PT. Raja Grafindo Persada.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.