Perspektif Akuntansi
Volume 4 Nomor 2 (Juni 2021), hal. 145-173 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p145-173 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Persepsi  Keadilan  dan  Kepatuhan  Pajak  pada  Wajib  Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga
Ferry Ayu Wardani 1

## CV. Primastar, Semarang
Received 05/04/2021 Revised 30/06/2021 Accepted 30/06/2021 Abstract. The purpose of this research is to provide a description of the  perception  of  tax  fairness  and  tax  compliance  on  taxpayer businessmen  and  employee  in  city  Salatiga.  The  samples  of  this research are businessmen and employees in Salatiga city which is using accidental sampling technique to choose the sample with. The data  used  in  this  research  is  primary  data  which  was  obtained directly  from  the  respondents  with  questionnaire  method.  The method used in this research is descriptive statistic and t-test with
5% significance level. The results of this research indicate that (1) generally there is no difference in perception between businessmen and employees in dimensions of general fairness, exchange with the government, special provisions, tax-rate structure and self interest
(2) employeess are more than compliance compared businessmen with with holding tax system.
Keywords: tax fairness, tax compliance
1 232014049@student.uksw.edu
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan deskripsi persepsi keadilan dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di kota Salatiga. Sampel dalam penelitian ini  adalah  pengusaha  dan  pekerja  yang  berada  di  kota  Salatiga dengan  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  accidental sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh  langsung  dari  responden  menggunakan  metode kuesioner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  statistik  deskriptif  dan  uji-t  dengan  tingkat  signifikansi 5%.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) secara umum tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  antar  kelompok  pengusaha dan  pekerja  pada  dimensi  keadilan  umum,  timbal  balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan  pribadi  (2)  Kelompok  pekerja  lebih  patuh  pajak dibanding  kelompok  pengusaha  dengan  pengenaan  pajak with holding tax system .
Kata kunci: keadilan pajak, kepatuhan pajak.

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  aliran  dana  yang  menyokong  pembangunan adalah  dari  sektor  perpajakan.  Pendapatan  perpajakan  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai alat untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi (Hardiningsih  dan  Yulianawati,  2011).  Kebijakan  pemerintah  dalam  mengambil keputusan  pembangunan  infrastruktur  maupun  layanan  publik  bergantung  pada besarnya pendapatan pajak. Ketika kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan  pajak  rendah,  maka  kapasitas  untuk  penyediaan  barang  dan  layanan akan terganggu (Gilligan dan Richardson, 2005).
Realisasi pendapatan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk tahun ke tahun terus  mengalami  peningkatan,  namun  belum  mencapai  jumlah  yang  ditargetkan. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ditampilkan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

## Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan pajak
Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2017)
Tahun Target ( Triliun Rupiah) Realisasi ( Triliun Rupiah) Persentase (%) 2013 1.148,3 1.077,3 93 2014 1.246,1 1.146,9 92 2015 1.489,3 1.240,4 83,3 2016 1.539,2 1.285,0 83,5
Penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan,  salah  satunya  dapat  ditentukan  oleh tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  pembayaran  pajak.  Penelitian  Suhendra (2010)  mengemukakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak.  Semakin  patuh  wajib  pajak  dalam melaporkan  dan  melunasi  kewajiban  perpajakannya,  maka  akan  meningkatkan pendapatan pajak. Sebaliknya, semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh pajak, dalam arti menggelapkan atau melakukan tindak kecurangan pajak, maka semakin rendah tingkat pendapatan pajak negara.
Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dapat dibentuk dari persepsi setiap wajib pajak mengenai keadilan sistem pajak. Ketika persepsi masyarakat tentang pajak negatif, maka  dapat  diikuti  adanya  penurunan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Namun,  ketika persepsi wajib pajak terhadap pajak positif, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Semakin baik persepsi keadilan sistem pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Witono, 2008).
Wajib pajak di Indonesia beragam karakteristiknya, dapat dilihat dari karakteristik wajib pajak pengusaha dan pekerja dengan sistem pengenaan pajak yang berbeda. Pengenaan  pajak  pada  wajib  pajak  pengusaha  sebagian  besar  menggunakan self assessment  system ,  dengan  sebagian  besar  keputusan  berperilaku  patuh  maupun tidak patuh ada di tangan wajib pajak. Sedangkan, bagi wajib pajak pekerja sebagian besar  pengenaan  pajaknya  menggunakan withholding  tax  system ketika  hanya sebagian  kecil  keputusan  untuk  berperilaku  patuh  atau  tidak  patuh  yang  ada  di tangan  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar  penghasilan  wajib  pajak pekerja  pada  umumnya  diperoleh  dari  pemberi  kerja  yang  pengenaan  pajaknya merupakan  with  holding  tax.  Perbedaan  karakteristik  kelompok  wajib  pajak pengusaha dan pekerja yang disertai dengan perbedaan peraturan undang-undang pajak  penghasilan  yang  berlaku,  menarik  untuk  dipelajari  bagaimana  persepsi keadilan pajak antar kelompok wajib pajak. Dan dengan adanya tingkat keputusan berperilaku patuh yang berbeda antar wajib pajak pengusaha dan pekerja, menarik untuk diteliti apakah adanya persamaan tingkat kepatuhan antar kelompok dengan perbedaan  tingkat  keputusan  berperilaku  patuh.  Dengan  tingkat  keputusan berperilaku patuh/tidak patuh yang rendah pada kelompok pekerja dapat dipelajari apakah adanya aspek perilaku tidak patuh pajak.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diteliti bagaimana persepsi keadilan dengan  kepatuhan  pajak  pada  wajib  pajak  pengusaha  dan  pekerja.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi persepsi keadilan dan kepatuhan pada wajib pajak pengusaha dan pekerja yang berada di kota Salatiga. Penelitian kali ini  diharapkan  dapat  dipakai  untuk  memahami  apakah  ada  perbedaan  persepsi mengenai  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  pada  kelompok  wajib  pajak  dengan karakteristik  yang  berbeda.  Penelitian  sebelumnya  pernah  dilakukan  mengenai persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  di  Australia  dan  Hong  Kong  dengan  garis budaya  yang  berbeda  (Gilligan  dan Richarson,  2005).  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  adanya  perbedaan  persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  masyarakat Australia  dan  Hong  Kong.  Namun,  penelitian  sebelumnya  belum  mengidentifikasi persepsi yang mengenai keadilan dan  kepatuhan pajak antar kelompok wajib pajak
yang berbeda. Oleh karenanya, penelitian kali ini mereplikasi penelitian (Gilligan dan Richarson,  2005)  mengenai  persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  dengan  objek kelompok wajib pajak pengusaha dan pekerja dengan karakteristik pengenaan sistem pajak  yang  berbeda . Studi  sebelumnya  meneliti  perbedaan  persepsi  keadilan  dan kepatuhan  pajak  pada  dua  kelompok  wajib  pajak  berdasarkan  yurisdiksi  hukum negara  yang  berbeda,  yaitu  Australia  dan  Hongkong.  Perbedaan  yurisdiksi  hukum akan juga  berperan dalam membentuk perbedaan  peraturan perpajakan di negara masing-masing,  sehingga  terdapat  celah  ketika  sebenarnya  kedua  kelompok  yang sudah diteliti terpapar oleh lingkungan perpajakan yang berbeda. Penelitian kali ini hendak  menutup  celah  tersebut,  hanya  dengan  berfokus  pada  setting  satu  negara yaitu Indonesia, untuk mengeliminasi perbedaan persepsi wajib pajak yang memang berkaitan dengan seting negara yang berbeda. Secara spesifik, penelitian kali ini akan mendeskripsikan persepsi antar kelompok dengan seting negara Indonesia, namun dipungut pajak dengan cara yang berbeda.
Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  DJP  untuk  memberikan informasi  bagaimana  persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  pada  wajib  pajak pengusaha  dan  pekerja,  sehingga  dapat  menjadi  salah  satu  masukan  dalam mengambil kebijakan upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga akan  memperkaya  pemahaman  mengenai  penelitian  di  bidang  keadilan  dan kepatuhan pajak, sehingga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## Telaah Pustaka

## Keadilan Pajak
Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan pajak adalah sifat  (perbuatan  atau  perlakuan)  yang  tidak  sewenang-wenang  atau  tidak  berat sebelah  atas  sistem  perpajakan  yang  berlaku  (Pris,  2010).  Keadilan  pajak  dapat membentuk  bagaimana  persepsi  wajib  pajak  terhadap  sistem  pajak.  Sedangkan, persepsi  keadilan  pajak  merupakan  suatu  penafsiran  untuk  menginterpretasikan keadilan pada sistem pajak. Ketika adanya keadilan dalam sistem pajak, maka akan muncul persepsi positif terhadap sistem pajak. Namun, ketika adanya ketidakadilan dalam  sistem  pajak,  maka  akan  muncul  persepsi  negatif  terhadap  sistem  pajak. Gerbing (1988) dalam Gilligan dan Richardson (2005) mengungkapkan lima dimensi dasar  keadilan  pajak,  yaitu:  keadilan  umum,  timbal  balik  pemerintah,  ketentuan- ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan keadilan pribadi.

## Keadilan Umum
Keadilan  umum  merupakan  keadaan  saat  wajib  pajak  merasakan  adanya pembebanan pajak yang sebanding dengan penghasilan atau kemampuan wajib pajak dalam membayar beban pajak. Keadilan umum dapat dirasakan pula ketika adanya kebijakan yang dibuat dengan adil tanpa manipulasi oleh petugas pajak. Ketika wajib pajak merasakan adanya keadilan dalam pembebanan pajak maupun kebijakan yang berlaku,  akan  membentuk  persepsi  bahwa  pajak  adalah  sesuatu  yang  tidak memberatkan  dan  adil.  Namun,  ketidakseimbangan  antara  beban  pajak  dengan pendapatan  dan  adanya  manipulasi  dalam  proses  pembayaran  pajak,  dapat
mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  sistem  pajak  yang membentuk  persepsi  bahwa  adanya  ketidakadilan  sistem  pajak.  Sehingga,  setiap kebijakan dan peraturan perpajakan yang berlaku antar kelompok wajib pajak akan membentuk  bagaimana  persepsi  dari  setiap  kelompok  atau  wajib  pajak  mengenai keadilan umum sistem perpajakan. Hasil penelitian Gilligan dan Richardson (2005) menyatakan  bahwa  ada  perbedaan  persepsi  keadilan  umum  antara  Australia  dan Hong Kong.

## Timbal Balik Pemerintah
Dimensi  timbal  balik  dengan  pemerintah  berkaitan  dengan  manfaat  yang  diterima sebagai  imbalan  timbal  balik  atas  pembayaran  pajak.  Dalam  proses  pembayaran pajak masyarakat berharap adanya timbal balik dari pemerintah disertai peningkatan kesejahteraan  dengan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  dalam  bentuk  proses kesinambungan  terhadap  penyediaan  layanan  publik  serta  perbaikan  birokrasi. Ketika masyarakat merasa manfaat berupa timbal  balik yang mereka terima wajar dan  sebanding  dengan  besarnya  pajak  yang  mereka  bayarkan,  akan  membentuk persepsi  bahwa  timbal  balik  yang  mereka  diterima  sudah  adil.  Namun,  ketika masyarakat  merasa  manfaat  yang  diterima  tidak  wajar  dan  tidak  sesuai  jika dibandingkan dengan  besarnya  pajak  yang  dibayarkan,  akan  membentuk  persepsi bahwa timbal balik pemerintah yang mereka diterima tidak adil. Sehingga, wajar dan tidak wajarnya manfaat yang diterima antar wajib pajak sebagai imbalan pembayaran pajak akan membentuk bagaimana persepsi dari setiap kelompok atau wajib pajak mengenai keadilan timbal balik pemerintah. Hasil penelitian Gilligan dan Richardson (2005) menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan persepsi timbal balik pemerintah antara Australia dan Hong Kong.

## Ketentuan-Ketentuan Khusus
Dimensi  ketentuan-ketentuan  khusus  berkaitan  dengan  ketentuan  khusus  yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak tertentu. Ketentuan khusus  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dapat  menimbulkan  gap,  karena  hanya dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak  tertentu.  Celah  penelitian  yang  ada  memicu munculnya paradigma bahwa pemerintah hanya peduli kepada wajib pajak tertentu. Ketika  wajib  pajak  merasa  bahwa  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  hanya memihak  pada  kelompok  tertentu  yang  menyebabkan  ketimpangan  pengenaan beban  pajak,  akan  menimbulkan  persepsi  tidak  adil  pada  ketentuan  khusus  yang berlaku. Namun, ketika ketentuan khusus yang ditetapkan pemerintah dirasa untuk kepentingan  bersama,  masyarakat  dapat  mentoleransi  dan  menganggap  bahwa ketentuan  khusus  yang  berlaku  adalah  adil.    Atas  dasar  tersebut,  setiap  ketentuan khusus  yang  berlaku  antar  kelompok  wajib  pajak  akan  membentuk  bagaimana persepsi  dari  setiap  kelompok  atau  wajib  pajak  mengenai  keadilan  ketentuan- ketentuan  khusus  yang  ada.  Hasil  penelitian  Gilligan  dan  Richardson  (2005) menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi ketentuan ketentuan khusus antara Australia dan Hong Kong.

## Struktur Tarif Pajak
Dimensi Struktur tarif pajak berkaitan dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai dan berlaku disuatu negara. Ketika struktur tarif pajak yang berlaku antar kelompok maupun  wajib  pajak  perhitungan  pembebanan  pajaknya  tidak  sesuai  dengan penghasilan,  maka  akan  membentuk  persepsi  bahwa  struktur  tarif  pajak  yang berlaku tidak adil. Namun, ketika struktur tarif pajak yang berlaku mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay) akan muncul persepsi bahwa struktur pajak yang berlaku adil. Sehingga, struktur tarif pajak yang berlaku antar kelompok wajib pajak  akan  membentuk  bagaimana  persepsi  dari  setiap  kelompok  maupun  wajib pajak mengenai keadilan struktur tarif pajak. Hasil penelitian Gilligan dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi struktur tarif pajak antara Australia dan Hong Kong.

## Kepentingan Pribadi
Dimensi  kepentingan  pribadi  berkaitan  dengan  perbandingan  pembayaran  pajak terhadap lingkungan sekitar, yaitu perbandingan jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lain. Wajib pajak akan merasa adanya  keadilan  kepentingan  pribadi  ketika  adanya  kesebandingan  pajak  yang dibayarkan sesuai dengan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lain. Namun, ketika adanya fenomena bahwa masyarakat berpenghasilan sama atau lebih tidak  jujur  dalam  pembayaran  pajak  akan  menimbulkan  persepsi  tidak  sebanding, dan  dapat  membuat  persepsi  ketidakadilan  kepentingan  pribadi.  Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada lingkungan antar kelompok wajib pajak akan membentuk bagaimana  persepsi  dari  setiap  kelompok  maupun  wajib  pajak  mengenai  keadilan kepentingan  pribadi  perpajakan.  Hasil  penelitian  Gilligan  dan  Richardson  (2005) menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi kepentingan pribadi antara Australia dan Hong Kong.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan serta ketentuan pajak yang berlaku di suatu Negara. Perilaku patuh dan tidak  patuh  pada  sistem  pajak  yang  berlaku  didorong  oleh  persepsi  wajib  pajak terhadap keadilan dan kebenaran dari sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adanya  keadilan  dan  kebenaran  sistem  pajak  dapat  menimbulkan  persepsi negatif terhadap  pajak  yang  membentuk  perilaku  kepatuhan  pajak.  Ketidakpatuhan  pajak yang  terjadi  mungkin  tidak  disengaja  akibat  ketidaktahuan,  kebingungan  dan kesalahan  dengan  kesengajaan  penghindaran  pajak.  Hal  ini,  akan  mengakibatkan kepatuhan  sistem  pajak  akan  semakin  rendah  dan  percaya  bahwa  ketidakpatuhan adalah hal biasa yang terjadi dan dapat diterima.
Peningkatan kepatuhan pajak diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai upaya, termasuk desain sistem pemungutan pajak. Pada awalnya, pemungutan pajak banyak didasarkan pada official  assessment system. Dalam sistem ini, negara memiliki peran sentral dalam menghitung serta memungut pajak dari warga negara. Sejak reformasi perpajakan,  Indonesia  lebih  banyak  menganut self  assessment  system ,  wajib  pajak
diberikan  kewenangan  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajaknya sendiri-sendiri.  Selain  itu,  juga  berkembang withholding  system ,  saat  pihak  ke-tiga yang dibebani tanggung jawab untuk memungut pajak.
Dalam konteks saat ini, wajib pajak orang pribadi di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni mereka yang wajib menghitung sendiri kewajiban pajaknya (yaitu pengusaha dan pekerja bebas), serta mereka yang murni kewajiban pajaknya sudah  dipenuhi  oleh  pihak  ke-tiga  (pegawai).  Perbedaan  mekanisme  pemungutan pajak  ini  menjadi  basis  yang  dapat  membedakan  persepsi  kedua  kelompok  ini terhadap keadilan dan kepatuhan pajak, karena mereka memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang berbeda. Pengusaha dan pekerja bebas yang memenuhi kewajiban pajak  dengan  basis self  assessment  system dapat  memiliki  motif  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Namun  demikian,  untuk  kelompok  wajib  pajak  orang  pribadi yang penghasilannya murni dari gaji pegawai, maka tidak ada motif untuk melakukan penghindaran  pajak,  sebab  kewajiban  pajaknya  diselesaikan  dengan  withholding system.
Dalam  penelitian  Yankelovich  et  al.,  (1984)  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  pajak dapat  diukur  dari  sikap  (attitude)  dan  perilaku  yang  dilaporkan.  Fenomena  yang terjadi dalam penelitian ini menjelaskan adanya sikap meremehkan dan tidak peduli terhadap pembayaran pajak yang didukung obyek kecurangan. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi kepatuhan pajak masyarakat di Washington. Kepatuhan pajak yang diukur dari sikap (attitude) diukur dengan lima belas item kuesioner, enam item kuesioner  tentang  perilaku  tidak  patuh  pajak  dan  sembilan  item  tentang  berbagai alasan perilaku tidak patuh pajak.

## Metoda

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini bersifat kuantitatif untuk memberikan deskripsi bagaimana persepsi keadilan  dan  kepatuhan  pajak  dengan  karakteristik  yang  berbeda  (wajib  pajak pengusaha dan pekerja). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha dan  pekerja  yang  ada  di  Salatiga.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak pengusaha  dan  pekerja  di  kota  Salatiga  dengan  kriteria  memiliki  NPWP.  Dalam pengambilan  sampel  peneliti  menggunakan  teknik  accidental  sampling  yaitu pengambilan  sampel  berdasarkan  kebetulan  atau  tidak  disengaja  bertemu  dengan peneliti dan sesuai dengan kriteria (ciri-ciri) yang ditentukan. Kelebihan dari teknik accidental  sampling  adalah  sampel  mudah  didapat.  Dalam  menentukan  ukuran sampel Roscoe (1975) memberikan pedoman yaitu jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel jumlah sampel minimum harus 30. Maka, dalam penelitian kali ini peneliti mengambil 60 sampel, 30 sampel untuk wajib pajak pengusaha dan 30 sampel untuk wajib pajak pekerja.

## Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh  secara  langsung  dari  narasumber/responden.  Sedangkan,  untuk  teknik
pengambilan data menggunakan metode kuesioner yang bersumber dari pengusaha dan pekerja di Salatiga.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Keadilan umum
Keadilan  umum  terkait  dengan  keadilan  sistem  perpajakan  dan  distribusi pembebanan pajak secara menyeluruh. Keadilan umum dikatakan adil atau tidak adil jika  pajak  yang  dibebankan  kepada  wajib  pajak  sebanding  atau  tidak  dengan penghasilan, dan ketika ada atau tidak adanya manipulasi dari petugas pajak.

## Timbal balik pemerintah
Dimensi  timbal  balik  dengan  pemerintah  berkaitan  atas  manfaat  yang  diterima sebagai imbalan timbal balik atas pembayaran pajak. Dimensi timbal balik dikatakan adil atau tidak adil dapat dilihat ketika ada atau tidak adanya perbaikan birokrasi dan penyediaan layanan publik.

## Ketentuan-Ketentuan Khusus
Dimensi ini terkait ketika adanya ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pembayaran pajak. Adil atau tidak adil ketentuan-khusus muncul  ketika  keadilan  yang  pemerintah  tetapkan  hanya  berlaku  bagi  kelompok tertentu.

## Struktur Tarif Pajak
Dimensi ini berkaitan dengan adanya struktur tarif pajak penghasilan yang berlaku. Struktur tarif pajak dikatakan adil atau tidak adil, dapat dengan struktur tarif yang memberatkan wajib pajak atau tidak.

## Kepentingan pribadi
Dimensi kepentingan pribadi berhubungan dengan perbandingan lingkungan sekitar. Dimensi kepentingan pribadi dikatakan adil atau tidak adil dengan membandingkan jumlah  beban  pajak  yang  dibayarkan  dengan  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  oleh wajib pajak lain.
Tabel 2. Indikator Empiris Keadilan Pajak Indikator Pernyataan Keadilan Umum (KU) Bagi  wajib  pajak  pada  umumnya, sistem pajak di Indonesia diatur secara adil (KU1) Masyarakat  umum  berpendapat  bahwa sistem  pajak  penghasilan  di  Indonesia adalah adil Sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil (KU2) Saya pribadi berpendapat bahwa sistem pajak  penghasilan  di  Indonesia  adalah adil Cara pembebanan pajak didistribusikan secara adil (KU3) Saya  meyakini  bahwa  pendistribusian cara  perhitungan  pajak  antar  kelompok wajib pajak di Indonesia telah dilakukan secara adil Pajak  penghasilan  dibebankan  secara adil (KU4) Saya  merasa  bahwa  pajak  penghasilan yang saya tanggung sudah adil Beban pajak penghasilan didistribusikan secara adil (KU5) Saya  meyakini  bahwa  besarnya  beban pajak  penghasilan  telah  dibagi  secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Wajib  pajak  penghasilan  menengah kebawah  membayar  pajak  lebih  dari beban pajak penghasilan (KU6) Menurut  saya,  kelompok  masyarakat ekonomi menengah kebawah membayar pajak  lebih  dari  porsi  yang  seharusnya dibebankan. Pembayaran  beban  pajak  yang  terlalu tinggi (KU7) Menurut  saya,  porsi  penerimaan  pajak pemerintah  dari  masyarakat  ekonomi menengah kebawah terlalu tinggi Timbal Balik Pemerintah (TB) Besarnya  manfaat  yang  diterima  dari pembayaran  pajak  adalah  sesuai  dan adil (TB1) Manfaat  berupa  timbal  balik  dari pemerintah, saya nilai wajar/masuk akal. Besarnya  pembayaran  pajak  adalah sesuai dan adil (TB2) Besarnya  pajak  penghasilan  yang  saya bayar  adalah  wajar,  jika  dibanding dengan manfaat/timbal-balik dari pemerintah. Pajak  penghasilan  yang  dibayarkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan manfaat yang diterima (TB3) Beban  pajak  penghasilan  yang  saya bayarkan terlalu tinggi bila dibandingkan  dengan  manfaat  yang diberikan oleh pemerintah Ketentuan-Ketentuan Khusus (KK) Ketentuan-ketentuan khusus yang ada tidak adil (KK1) Terdapat ketidakadilan berupa ketentuan-ketentuan khusus yang hanya dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak tertentu. Pengurangan  pajak  yang  hanya  dapat digunakan oleh wajib pajak penghasilan  tinggi  adalah  tidak  adil (KK2) Terdapat ketidakadilan berupa pengurangan  pajak  yang  hanya  dapat digunakan oleh wajib pajak penghasilan tinggi. Peraturan  pajak    penghasilan  yang berlaku saat ini (KK3) Peraturan pajak saat ini tidak menuntut saya  membayar  lebih  besar  dari  porsi saya seharusnya. Struktur Tarif Pajak (ST) Tarif pajak yang lebih tinggi bagi orang berpenghasilan tinggi (ST1) Orang  berpenghasilan  tinggi  sudah sepantasnya  membayar  pajak  dengan tarif  lebih  tinggi  daripada  orang berpenghasilan rendah.
Masyarakat penghasilan tinggi sewajarnya  dibebani  tarif  pajak penghasilan lebih besar (ST2) Menurut  saya,  keadilan  ada  jika masyarakat penghasilan tinggi dikenakan  tarif  pajak  lebih  tinggi dibanding  masyarakat  berpenghasilan lebih rendah. Sistem  tarif  pajak  proposional  adalah adil (ST3) Menurut  saya,  keadilan  ada  jika  tarif pajak dikenakan dengan persentase yang sama  baik  untuk  orang  berpenghasilan tinggi maupun rendah. Pembayaran  beban  pajak  oleh  wajib pajak  penghasilan  tinggi  adalah  wajar (ST4) Menurut  saya  total  pajak  penghasilan yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak penghasilan tinggi adalah wajar. Kepentingan Pribadi (KP) Sistem  perpajakan  adalah  sistem terbaik untuk penerimaan pemerintah (KP1) Sistem  pengenaan  pajak  penghasilan saat ini adalah sistem paling baik dalam mengumpulkan penerimaan negara. Perbandingan pembayaran pajak dengan  orang  berpenghasilan  lebih besar (KP2) Dibandingkan dengan orang berpendapatan lebih tinggi, saya merasa membayar lebih dari porsi wajar saya Membandingan  pembayaran  pajak dengan wajib pajak lain (KP3) Dibandingkan  dengan  wajib  pajak lainnya,  saya  membayar  pajak  sesuai porsi saya seharusnya.
Sumber: Gerbing (1988) dalam Gilligan dan Richardson (2005)

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  pajak  merupakan  perilaku  wajib  pajak  yang  tepat  waktu  dan  patuh terhadap peraturan serta ketentuan pajak yang berlaku di suatu Negara. Ketika wajib pajak  merasakan  adanya  ketidakadilan  dan  kebenaran  sistem  pajak  dapat menimbulkan  persepsi  negatif  terhadap  pajak  dan  akan  mempengaruhi  perilaku kepatuhan  pajak.  Indikator  menurut  Yankeovich  et  al.,  (1984),  dalam  Gilligan  dan Richardson (2005) yang berhubungan dengan kepatuhan pajak dan alasan perilaku ketidakpatuhan pajak adalah sebagai berikut tertera pada tabel 3:
Tabel 3 Indikator Empiris Kepatuhan Pajak
Indikator Pernyataan Perilaku Tidak Patuh Pajak (TP) Tidak melaporkan di SPT ketika adanya transaksi  perdagangan  atau  barter (TP1) Transaksi  barter  atau  pertukaran barang/jasa  dengan  seorang  teman tidak saya laporkan pada SPT. Tidak melaporkan pendapatan tambahan yang berjumlah kecil (TP2) Saya  melaporkan  seluruh  penghasilan utama, tetapi tidak melaporkan pendapatan  tambahan  yang  jumlahnya kecil Tidak  melaporkan  pendapatan  dari pekerjaan yang dibayarkan secara tunai (TP3) Pendapatan  yang  saya  peroleh  secara tunai tidak saya laporkan dalam SPT Tidak  melaporkan  pendapatan  dari investasi (TP4) Saya  tidak  melaporkan  pendapatan bunga  dari  investasi  yang  tidak  dapat ditemukan pemerintah Alasan perilaku tidak patuh pajak Membayar  pajak  lebih  sedikit  karena orang berpenghasilan lebih tinggi tidak membayar pajak (ATP1) Karena ada orang-orang berpenghasilan tinggi yang tidak membayar pajak, maka bukanlah  suatu  masalah  jika  saya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Membayar  pajak  lebih  sedikit  karena tarif pajak sudah tinggi (ATP2) Karena  tarif  pajak  terlalu  tinggi,  maka bukanlah  suatu  kecurangan  serius  jika saya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Kesempatan mengurangi pajak (ATP3) Karena adanya kesempatan mengurangi pajak,  maka  saya  tidak  serius  dalam menghitung  pajak.  Tujuan  utama  saya adalah  meminimalkan  pembayaran pajak. Memotong beban pajak untuk memenuhi kebutuhan (ATP4) Saya  mengurangi  setoran  pajak,  dan uangnya  saya  pakai  untuk  memenuhi kebutuhan saya yang lain. Menahan sedikit pajak (ATP5) Saya mengurangi setoran pajak, karena sudah  terlalu  banyak  pengeluaran pemerintah. Mengurangi  bagian  pajak  lain  dengan pemerintah tidak dapat menangkapnya (ATP6) Saat  hak  saya  untuk  memperoleh keringanan  pajak  tidak  diberikan pemerintah, maka saya akan mengurangi pembayaran saya di bagian pajak  lain  yang  tidak  diketahui pemerintah. Mengurangi pajak karena tidak merugikan siapapun (ATP7) Saya mengurangi setoran pajak, karena hal ini tidak akan merugikan siapapun. Mengurangi  pajak  karena  kecilnya risiko tertangkap (ATP8) Saya mengurangi setoran pajak, karena saya tahu bahwa risiko tertangkap oleh pemerintah sangat kecil. Kadang-kadang  mengurangi  setoran pajak karena merasa sudah loyal (ATP9)
Saya  pikir  tidak  masalah  jika  kadang- kadang saya mengurangi setoran pajak, karena  saya adalah  warga  negara  yang loyal dan patuh aturan.
Sumber: Yankelovich et al., (1984) dalam Gilligan dan Richardson (2005)

## Metode Analisis
Mengacu pada penelitian sebelumnya (Gilligan dan Richardson, 2005), penelitian ini bermaksud mendeskripsikan persepsi keadilan pajak pada dimensi keadilan umum, timbal  balik  pemerintah,  ketentuan-ketentuan  khusus,  struktur  tarif  pajak, kepentingan pribadi dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di kota Salatiga.

## Tahapan Analisis
Tahap-tahap analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Mengumpulkan data melalui kuesioner dari wajib pajak pengusaha dan pekerja di kota Salatiga; (2) Melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas;  (3)  Mengolah  data  yang  telah  terkumpul dengan  melakukan  pengujian  statistik  deskriptif  dan  uji-t  menggunakan  aplikasi SPSS;  (4)  Menampilkan  hasil  dari  pengolahan  data  dalam  bentuk  tabel  untuk mempermudah  dalam  memberikan  kesimpulan,  yang  berisi:  (a)  Analisis  statistik deskriptif  dan  uji-t  variabel-variabel  penelitian;  (b)  Mendeskripsikan  indikator- indikator  persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  pajak  untuk  masing-masing  kelompok wajib  pajak;  (5)  Menyusun  kesimpulan  dari  hasil  yang  telah  didapat  mengenai persepsi keadilan dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di kota Salatiga.
Kriteria range yang hendak di tetapkan dalam penelitian ini sebanyak lima klasifikasi yang dipaparkan pada Tabel 4.

## Tabel 4. Kriteria range pengukuran skor
Skor Kriteria range Keadilan pajak Kepatuhan pajak Perilaku tidak patuh pajak Alasan perilaku tidak patuh pajak 1,00 – 1,80 Sangat tidak adil Sangat tidak patuh Sangat tidak setuju 1,81 – 2,60 Tidak adil Tidak patuh Tidak setuju 2,61 – 3,40 Ragu-ragu Ragu-ragu Ragu-ragu 3,41 – 4,20 Adil Patuh Tidak setuju 4,21 – 5,00 Sangat adil Sangat patuh Sangat tidak setuju

## Hasil dan Pembahasan

## Objek Penelitian
Statistik  deskriptif  responden  dalam  penelitian  dilihat  melalui  usia,  jenis  kelamin, pendidikan terakhir dan pernah/tidaknya mengikuti pendidikan informal dibidang perpajakan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 82 kuesioner kepada wajib pajak  pengusaha  dan  pekerja  di  kota  Salatiga.  Dari  82  kuesioner  yang  disebar, sebanyak 77 (93,9 %) kuesioner kembali dan 60 (73 %) kuesioner yang dapat diolah. 17 kuesioner tidak dapat diolah karena jawaban tidak lengkap dan penulisan jawaban yang tidak serius.
Dari data Tabel 1 jika dikelompokan berdasarkan umur untuk pengusaha didominasi oleh  usia 40-59 tahun sebesar  67% dan untuk pekerja didominasi oleh usia 30-39 tahun  sebesar  47%.  Pengelompokan  berdasarkan  jenis  kelamin  didapat  data
pengusaha  didominasi  oleh  laki-laki  sebesar  90%,  begitu  juga  pekerja  didominasi oleh laki-laki sebesar 53%. Pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir untuk pengusaha didominasi dengan pendidikan terakhir SMA sebesar 57%, berbeda dengan  pekerja  yang  didominasi  dengan  pendidikan  terakhir  S1  sebesar  57%. Pengelompokan  berdasarkan  pernah/tidaknya  mengikuti  pendidikan  informal  di bidang perpajakan 10 dari 30 pengusaha atau sebesar 33% menjawab pernah, dan 13 dari 30 pekerja atau sebesar 43% menjawab pernah.

## Tabel 5. Ringkasan Data Responden
Variabel Pengusaha Pekerja Jumlah Responden Persentase (%) Jumlah Responden Persentase (%) Umur < 20 0 0 0 0 20-29 3 10 6 20 30-39 6 20 14 47 40-59 20 67 10 33 >60 1 3.3 0 0 Total 30 100 30 100 Jenis kelamin Laki-laki 27 90 16 53 Perempuan 3 10 14 47 Total 30 100 30 100 Pendidikan terakhir SD 1 3.3 0 0 SMP 6 20 0 0 SMA 17 57 3 10 D3 0 0 3 10 S1 6 20 17 57 S2 0 0 7 23 S3 0 0 0 0 Total 30 100 30 100 Pendidikan informal di bidang perpajakan Pernah 10 33 13 43 Tidak 20 67 17 57 Total 30 100 30 100
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif dimensi keadilan umum dengan melihat mean diperoleh informasi bahwa kelompok pengusaha menganggap adil  pada dua indikator pembayaran pajak kelompok ekonomi menengah kebawah dan beban pajak masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan skor masing-masing 3,47 dan 3,57. Serta  menganggap  tidak  adil  pada  lima  indikator,  sistem  pajak  bagi  masyarakat umum,  sistem  pajak  bagi  individu,  sistem  cara  pendistribusian  perhitungan  pajak antar kelompok, beban pajak yang ditanggung secara individu dan pendistribusian beban pajak antar kelompok wajib pajak.

## Tabel 6. Statistik Deskriptif  Dimensi Keadilan Umum
Namun,  kelompok  pekerja  menganggap  adil  pada tiga  indikator  yaitu  beban  pajak yang  ditanggung  secara  individu  dengan  skor  3,50,  pembayaran  pajak  kelompok ekonomi menengah kebawah dengan skor 3,53 dan beban pajak masyarakat ekonomi menengah  kebawah  dengan  skor  3,63.  Serta  menganggap  tidak  adil  pada  empat indikator sistem pajak bagi masyarakat umum, sistem pajak bagi individu, sistem cara pendistribusian perhitungan pajak antar kelompok dan pendistribusian beban pajak antar kelompok wajib pajak.
Kelompok pengusaha dan pekerja memiliki persamaan persepsi menganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia tidak adil baik secara umum maupun secara individu, sama  halnya  dengan  sistem  cara  pendistribusian  perhitungan  pajak  maupun pendistribusian  beban  pajak  antar  kelompok  wajib  pajak.  Persepsi  ketidakadilan dapat  dipicu  karena  adanya  isu  korupsi  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Seperti penelitian McGee (2009) dalam (Wicaksono, 2014) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi. Gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi  rendahnya  tarif  pajak  dan  kemanakah  iuran  pajak  yang  terkumpul,  apakah benar-benar  digunakan  untuk  pengeluaran  umum,  ataukah  justru  dikorupsi  oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak, memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan akan membayar atau tidak membayar pajak mereka.
Pada  dimensi  keadilan  umum  dari  pernyataan  kelompok  pengusaha  dan  pekerja terdapat  perbedaan  persepsi  pada  indikator  beban  yang  ditanggung.  Pengusaha menganggap  beban  yang  mereka  tanggung  tidak  adil  namun  pekerja  menganggap adil, dikonfirmasi dari uji-t perbedaan tersebut bersifat signifikan (t = -5,33, p < 0,00). Timbulnya  perbedaan  persepsi  dapat  terjadi  karena  pembebanan  pajak menggunakan  perhitungan  penghasilan  bruto  bagi  pengusaha  penghasilan  kurang dari 4,8M/tahun dengan tarif 1%. Peraturan tarif 1% sekilas terlihat memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin setiap pengusaha berbeda-beda (Syahdan,  2014).  Keadaan  ini  menimbulkan  persepsi  ketidak  sebandingan pembebanan  pajak  dengan  pendapatan  dan  menimbulkan  persepsi  bahwa  sistem pajak yang berlaku memberatkan dan tidak adil.
Pengusaha Pekerja Min  Max  Mean  Stdev  Kategori  Min  Max  Mean  Stdev Kategori KU1 2 4 2,23 0,43 Tidak adil 1 4 2,30 0,54 Tidak adil KU2 2 4 2,20 0,48 Tidak adil 1 4 2,37 0,81 Tidak adil KU3 1 4 2,47 0,86 Tidak adil 2 4 2,53 0,86 Tidak adil KU4 1 4 2,43 0,77 Tidak adil 2 4 3,50 0,78 Adil KU5 2 4 2,37 0,67 Tidak adil 2 4 2,47 0,73 Tidak adil KU6 2 4 3,47 0,77 Adil 2 5 3,53 1,04 Adil KU7 2 5 3,57 0,90 Adil 2 5 3,63 0,85 Adil

## Tabel 7. Statistik Deskriptif Dimensi Timbal Balik Pemerintah
Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif dimensi timbal balik pemerintah dengan melihat  mean  diperoleh  informasi  bahwa  kelompok  pengusaha  maupun  pekerja menganggap tidak  adil  pada  semua  indikator  yang  dilihat  dari  kewajaran  manfaat timbal  balik,  keadilan  manfaat  timbal  balik  serta  perbandingan  besar  pajak  dan manfaat  timbal  balik  dengan  skor  rata-rata  2,42  untuk  pengusaha  dan  2,50  untuk pekerja.  Kelompok  pengusaha  dan  pekerja  merasa  manfaat  dari  timbal  balik pemerintah  yang  mereka  terima  tidak  wajar  dan  tidak  adil,  serta  merasa  manfaat yang  mereka  terima  tidak  sesuai  jika  dibandingkan  dengan  besarnya  pajak penghasilan yang mereka bayarkan.
Pada  dimensi  timbal  balik  pemerintah  secara  umum  baik  kelompok  pengusaha maupun  pekerja  tidak  memiliki  perbedaan  pernyataan  pada  semua  indikator. Persamaan persepsi kedua kelompok pengusaha dan pekerja yang menyatakan tidak adil  atas  timbal  balik  pemerintah  dapat  terjadi  karena  dalam  proses  pembayaran pajak mereka merasa tidak memperoleh timbal balik secara maksimal dari pajak yang mereka  bayarkan  (Hanum,  2005).  Masyarakat  merasa  kurang  puas  terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, bahkan program yang dibuat pemerintah pun tidak dirasakan maksimal  seperti program kesehatan BPJS dan e-KTP (Liando, 2016). Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi kelompok pengusaha  dan  pekerja  adalah  fenomena  tidak  adanya  transparansi  pemerintah mengenai  bagaimana  uang  pajak  dikelola  dan  pendistribusian kepada  masyarakat. Penelitian Wulandari (2017) menyatakan hal yang serupa bahwa masyarakat merasa pemerintah  belum  transparan  mengenai  bagaimana  mengelola  uang  pajak  serta hasil-hasil  apa saja yang telah dicapai pemerintah untuk pembangunan. Fenomena tidak adanya transparansi pemerintah dapat membuat masyarakat merasa adanya kesenjangan kepentingan antara fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, dan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas  negara  sebesar  besarnya.  Di  lain  pihak,  masyarakat  sebagai  pihak  yang  harus membayar  pajak  tanpa  mendapatkan  pengembalian  jasa  secara  langsung  dari pembayaran yang dilakukannya (Ayu dan Hastuti, 2009).
Pengusaha Pekerja Min Max  Mean  Stdev  Kategori  Min  Max  Mean  Stdev  Kategori TB1 1 4 2,33 0,84 Tidak adil 2 4 2,50 0,77 Tidak adil TB2 2 4 2,43 0,77 Tidak adil 2 4 2,47 0,82 Tidak adil TB3 1 4 2,50 0,87 Tidak adil 2 4 2,53 0,86 Tidak adil

## Tabel 8. Statistik Deskriptif Dimensi Ketentuan-Ketentuan Khusus
Berdasarkan  hasil  dari  statistik  deskriptif  dimensi  ketentuan-ketentuan  khusus dengan melihat mean diperoleh informasi bahwa kelompok pengusaha menganggap adil  pada  indikator  kelonggaran  pajak  bagi  masyarakat  tidak  mampu  dengan  skor 3,43. Serta menganggap tidak adil pada indikator ketentuan khusus bagi wajib pajak tertentu,  ketentuan  khusus  bagi  wajib  pajak  penghasilan  tinggi  dan  perbandingan dengan wajib pajak berpenghasilan lebih tinggi. Kelompok pengusaha menganggap bahwa ketentuan khusus berupa kelonggaran pajak bagi masyarakat tidak mampu merupakan ketentuan yang adil.
Namun,  kelompok  pengusaha  menganggap  bahwa  ketentuan  khusus  yang  hanya dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak  tertentu  atau  masyarakat  penghasilan  tinggi merupakan ketentuan yang tidak adil, dan ketika dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi kelompok pengusaha merasa membayar lebih dari porsi seharusnya. Kelompok pekerja menganggap adil pada indikator perbandingan dengan wajib pajak berpendapatan lebih tinggi dengan skor 3,47 dan kelonggaran pajak bagi masyarakat tidak mampu dengan skor 3,50. Serta, menganggap tidak adil pada indikator ketentuan khusus bagi wajib pajak tertentu dan ketentuan khusus bagi wajib pajak penghasilan tinggi. Kelompok pekerja merasa adanya kewajaran ketika mereka membandingkan besarnya pajak yang mereka bayarkan dengan pekerja yang memiliki penghasilan lebih tinggi dan menganggap bahwa ketentuan khusus berupa kelonggaran  bagi  masyarakat  tidak  mampu  adalah  ketentuan  yang  adil.  Namun, menganggap  ketentuan  khusus  bagi  wajib  pajak  tertentu  atau  wajib  pajak penghasilan tinggi merupakan ketentuan yang tidak adil.
Persamaan persepsi kelompok pengusaha dan pekerja yang menganggap ketentuan khusus  berupa  kelonggaran  bagi  masyarakat  tidak  mampu  adalah  adil,  karena ketentuan  tersebut  sebagai  cerminan  bahwa  pemerintah  melindungi  masyarakat tidak mampu. Dalam memenuhi kebutuhanya kemampuan masyarakat tidak mampu masih  rendah,  jika  dikenakan  pajak  akan  lebih  menyulitkan  perekonomiannya. Bahkan,  ketika  tidak  dapat  membayar  pajak  dan  dikenakan  sanksi  akan  lebih memberatkan  dan  dirasa  tidak  adil.  Namun,  ketentuan  khusus  bagi  wajib  pajak tertentu atau wajib pajak penghasilan tinggi merupakan ketentuan yang tidak adil, karena ketentuan khusus yang ada hanya dapat digunakan oleh wajib pajak tertentu dan  membuat  gap  antar  wajib  pajak.  Penelitian  Berutu  dan  Hartono  (2012) menyatakan  gap  antar  wajib  pajak  mengenai  ketentuan  khusus  yang  hanya  dapat digunakan  oleh  wajib  pajak  tertentu  dapat  memicu  paradigma  bahwa  ketentuan- ketentuan khusus yang berlaku tidak adil.
Pengusaha Pekerja Min Max Mean Stdev Kategori Min Max Mean Stdev Kategori KK1 1 3 2,23 0,77 Tidak adil 1 4 2,27 0,69 Tidak adil KK2 1 5 2,30 0,84 Tidak adil 1 4 2,37 0,67 Tidak adil KK3 2 4 2,47 0,77 Tidak adil 2 4 3,47 0,90 Adil KK4 2 5 3,43 0,86 Adil 2 5 3,50 0,90 Adil
Pada dimensi ketentuan-ketentuan khusus dari pernyataan kelompok pengusaha dan pekerja  terdapat  perbedaan  persepsi  pada  indikator  perbandingan  dengan  wajib pajak  berpenghasilan  lebih  tinggi,  yaitu  pengusaha  menganggap  tidak  adil  namun pekerja  menganggap  adil.  Dikonfirmasi  dari  uji-t  perbedaan  tersebut  bersifat signifikan (t = -3.82, p < 0.00). Timbulnya perbedaan persepsi dapat terjadi karena perbedaan peraturan dan ketentuan perhitungan pajak penghasilan antar kelompok pengusaha  dan  pekerja.  Peraturan  pemerintah  nomor  46  tahun  2013  menetapkan pengusaha  dengan  omset  <  4,8M/tahun  dasar  pengenaan  perhitungan  pajak menggunakan  pendapatan  bruto.  Namun,  pengusaha  dengan  penghasilan  > 4,8M/tahun  dasar  pengenaan  pajaknya  menggunakan  penghasilan  neto,  bahkan adanya  ketentuan  khusus  seperti  fasilitas pengurangan tarif.  Perbedaan  ketentuan yang  ada  membuat  persepsi  bahwa  jika  dibandingkan  dengan  wajib  pajak berpenghasilan  lebih  tinggi  sepertinya  tidak  ada  kesembandingan.  Sedangkan kelompok  pekerja  dasar  perhitungan  pajaknya  menggunakan  peraturan  pajak penghasilan  pasal  17  dengan  tarif  progresif  yang  mencerminkan  keadilan  sesuai dengan kemampuan membayar. Wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih akan dikenakan  tarif dan  beban  pajak  lebih  besar  sesuai  tambahan  penghasilan  dengan peraturan yang ada dirasa adil oleh kelompok pekerja.

## Tabel 9. Statistik Deskriptif Dimensi Struktur Tarif Pajak
Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif dimensi struktur tarif pajak dengan melihat mean  diperoleh  informasi  bahwa  kelompok  pengusaha  menganggap  adil  pada indikator kemampuan membayar dengan skor 4,10, tarif progresif dengan skor 4,03 dan pembayaran pajak bagi masyarakat penghasilan tinggi dengan skor 3,47. Begitu pula  dengan  kelompok  pekerja  menganggap  adil  pada  indikator  kemampuan membayar dengan skor 4,17, tarif progresif dengan skor 3,93 dan pembayaran pajak bagi  masyarakat  penghasilan  tinggi  dengan  skor  3,43.  Namun,  baik  kelompok pengusaha  atau  pekerja  menganggap  tidak  adil  pada  indikator  tarif  pajak proposional. Pengusaha dan pekerja menganggap struktur tarif pajak yang adil adalah tarif  pajak  yang  dikenakan  berdasarkan  kemampuan  membayar  dengan menggunakan struktur tarif pajak progresif. Dengan tarif pajak progresif wajib pajak penghasilan tinggi membayar dan dikenakan tarif pajak lebih tinggi dibanding wajib pajak penghasilan rendah. Berbeda dengan struktur tarif pajak proporsional wajib pajak  penghasilan  tinggi  dikenakan  tarif  pajak  yang  sama  dengan  wajib  pajak penghasilan  rendah,  sehingga  kelompok  pengusaha  dan  pekerja  menganggap struktur tarif pajak proporsional tidak adil.
Pada  dimensi  struktur  tarif  pajak  kelompok  pengusaha  maupun  pekerja  tidak memiliki perbedaan pernyataan pada semua indikator, hal ini dikonfirmasi dari uji-t yang menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Persamaan persepsi
Pengusaha Pekerja Min Max Mean Stdev Kategori Min Max Mean Stdev Kategori ST1 2 5 4,10 0,66 Adil 3 5 4,17 0,46 Adil ST2 3 5 4,03 0,56 Adil 2 5 3,93 0,74 Adil ST3 1 5 2,43 0,97 Tidak adil 1 5 2,37 1,10 Tidak adil ST4 2 4 3,47 0,73 Adil 2 5 3,43 0,68 Adil
kedua kelompok pengusaha dan pekerja timbul karena struktur tarif pajak progresif mencerminkan  asas  keadilan  vertikal,  yaitu  orang-orang  dengan  tambahan kemampuan  ekonomi  dikenakan  pajak  penghasilan  yang  berbeda  setara  dengan tambahan  kemampuan  ekonomi  (Rahman,  2013).  Prinsip  keadilan  vertikal  berarti bahwa masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar harus membayar pajak lebih besar dan masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak  yang  sama.  Penelitian  Nugroho  (2014)  juga  menyatakan  bahwa  dengan struktur  tarif  pajak  progresif  terjadi  pemerataan  pembayaran  pajak  dan  sebagai cerminan pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay).
Kelompok  pengusaha  dan  pekerja  menganggap  struktur  tarif  pajak  proporsional tidak  adil,  meskipun  struktur  tarif  pajak  proporsional  mencerminkan  keadilan horizontal yaitu seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan  jenis  atau  sumber  penghasilan.  Namun,  struktur  tarif  pajak proporsional tidak mencerminkan konsep kemampuan membayar, dan keadilan yang terdapat pada struktur tarif pajak proporsional hanya bagi orang yang mempunyai penghasilan  sama.  Bagi  wajib  pajak  yang  mempunyai  penghasilan  berbeda  dirasa struktur tarif pajak proporsional tidak adil karena wajib pajak dengan penghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang sama dengan wajib pajak penghasilan rendah hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan vertikal (Carolina et al., 2013).

## Tabel 10. Statistik Deskriptif Dimensi Kepentingan Pribadi
Berdasarkan  hasil  dari  statistik  deskriptif  dimensi  kepentingan  pribadi  dengan melihat  mean  diperoleh  informasi  bahwa  kelompok  pengusaha  menganggap  adil pada  indikator  keadilan  pribadi  dengan  skor  3,57  dan  perbandingan  pembayaran pajak dengan wajib pajak penghasilan sama dengan skor 3,43. Namun, menganggap tidak  adil  pada  indikator  jumlah  pajak  yang  dibayarkan.  Sedangkan,  kelompok pekerja  menganggap  adil  pada  semua  indikator  kepentingan  pribadi  mengenai keadilan  pribadi,  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  dan  perbandingan  dengan  wajib pajak penghasilan sama.
Kelompok  pengusaha  dan  pekerja  menganggap  sistem  pajak  yang  berlaku  saat  ini adalah  sistem  yang  paling  baik  dalam  mengumpulkan  penerimaan  negara  sebagai keadilan  pribadi.  Ketika  mereka  membandingkan besarnya  pajak  yang  dibayarkan dengan  wajib  pajak  lain  yang  memiliki  penghasilan  sama  mereka  merasa  adanya kesebandingan  pembayaran  beban  pajak.  Persamaan  persepsi  kedua  kelompok dikarenakan pajak adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari yang sifatnya memaksa dan wajib, disertai adanya sanksi yang mengikat ketika tidak dilaksanakan dengan patuh. Dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku mendorong wajib pajak untuk  membayar  pajak  sebagai  penerimaan  negara  terlepas  dari  motivasi  setiap wajib pajak. Meskipun dalam peraturan pajak yang berlaku adanya ketentuan yang membuat  gap  antar  wajib  pajak,  namun  ketika  pengusaha  dan  pekerja
Pengusaha Pekerja Min Max Mean Stdev Kategori Min Max Mean Stdev Kategori KP1 2 5 3,57 0,86 Adil 1 5 3,50 0,86 Adil KP2 1 5 2,57 0,94 Tidak adil 2 4 3,47 0,86 Adil KP3 2 5 3,43 0,77 Adil 2 4 3,47 0,82 Adil
membandingkan  pajak  yang  mereka  bayarkan  dengan  wajib  pajak  yang  memiliki penghasilan  sama  mereka  merasa  adanya  kesebandingaan  dengan  dikenakan  tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
Pada dimensi kepentingan pribadi dari pernyataan kelompok pengusaha dan pekerja terdapat  perbedaan  persepsi  pada  indikator  jumlah  pajak  yang  dibayarkan, pengusaha menganggap peraturan perpajakan saat ini menuntutnya membayar lebih dari porsi seharusnya namun pekerja menganggap sebaliknnya. Dikonfirmasi dari uji- t perbedaan tersebut bersifat signifikan (t = -3,88, p < 0,00). Kondisi ini terjadi karena perubahan  ketentuan  pajak  yang  berlaku  sejak  tahun  2013,  yaitu  peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang menetapkan bahwa wajib pajak pengusaha yang  memiliki  penghasilan  <  4,8M/tahun  dikenakan  pajak  final  1%  dengan  dasar perhitungan penghasilan bruto.
Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008   wajib pajak yang melakukan usaha dengan  penghasilan < 4,8M/tahun boleh  menghitung penghasilan  neto  dengan  menggunakan  norma  penghitungan  penghasilan  neto. Dengan  tarif  1%  terlihat  kecil  dari  peraturan  pajak  sebelumnya,  namun  dengan perhitungan menggunakan peredaran bruto tarif 1%  masih belum adil terutama bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan neto yang rendah. Mungkin untuk beberapa pengusaha yang memiliki penghasilan neto tinggi akan menguntungkan, namun tidak semua pengusaha memiliki penghasilan neto yang tinggi. Peraturan tarif 1% tersebut membuat pengusaha menyatakan bahwa tarif pajak final 1% seharusnya lebih kecil (Ananda et al,. 2015) dan pengusaha merasa bahwa tarif final sebesar 1% dari omset masih terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak (Miratusholihah et al., (2014).

## Tabel 11. Statistik Deskriptif Kepatuhan pajak
Berdasarkan  hasil  dari  statistik  deskriptif  kepatuhan  pajak  dengan  melihat  mean diperoleh informasi bahwa kelompok pengusaha patuh pada indikator pendapatan tunai  dengan  skor  3,40.  Namun  tidak  patuh  pada  tiga  indikator  transaksi  barter, pendapatan tambahan dan pendapatan investasi. Dengan pengenaan self assessment system bagi kelompok pengusaha dapat disalahgunakan seperti tidak melaporkan ke dalam SPT ketika adanya transaksi barter/pertukaran barang, pendapatan tambahan yang  jumlahnya  kecil  dan  pendapatan  dari  investasi.  Dan  ketika  ada  kesempatan untuk mengurangi pajak maka pengusaha tidak seriusan dalam menghitung pajak, dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak.
Kelompok pekerja patuh pada dua indikator pendapatan tunai dengan skor 3,63 dan pendapatan investasi dengan skor 3,50. Dengan withholding tax system pekerja patuh terhadap  peraturan  perpajakan  dengan  membayar  sesuai  tarif  pajak  yang  berlaku dan  tidak  memotong  besarnya  beban  pajak  yang  ditangguhkan,  karena  dengan withholding  tax  system besarnya  pajak  yang  ditangguhkan  dihitung  langsung  oleh pemberi  kerja.  Namun,  meskipun  pada  kelompok  pekerja  tingkat  keputusan berperilaku patuh/tidak patuh kecil terdapat aspek perilaku tidak patuh dengan tidak melaporkan  transaksi  barter/pertukaran  barang  dan  jasa  serta  pendapatan tambahan yang jumlahnya kecil pekerja tidak melaporkan ke dalam SPT.
Perbedaan kepatuhan antar kelompok wajib pajak pengusaha dengan self assessment system dan pekerja dengan withholding tax system . Dari perbedaan yang signifikan
Pengusaha Pekerja Min Max Mean Stdev Kategori Min Max Mean Stdev Kategori Perilaku tidak patuh pajak (TP) TP1 2 5 2,37 0,80 Tidak patuh 2 4 2,43 0,63 Tidak patuh TP2 2 4 2,47 0,78 Tidak patuh 2 4 2,57 0,8 Tidak patuh TP3 2 4 3,40 0,68 Tidak patuh 2 4 3,63 0,73 Patuh TP4 1 4 2,50 0,73 Patuh 2 5 3,50 0,73 Patuh Alasan perilaku tidak patuhan pajak (ATP) ATP1 3 4 3,77 0,43 Tidak setuju 2 4 3,53 0,68  Tidakset uju ATP2 2 5 3,53 0,90 Tidak setuju 2 5 3,63 0,85 Tidak setuju ATP3 2 4 2,50 0,86 Setuju 2 5 3,70 0,84 Tidakset uju ATP4 2 4 3,47 0,90 Tidak setuju 1 5 3,80 0,85 Tidak setuju ATP5 2 5 3,60 0,72 Tidak setuju 3 5 3,83 0,60  Tidakset uju ATP6 2 5 3,43 0,86 Tidak setuju 2 5 3,67 0,66 Tidak setuju ATP7 2 5 3,57 0,86 Tidak setuju 2 5 3,77 0,68 Tidakset uju ATP8 2 4 2,40 0,77 Setuju 2 5 3,93 0,58 Tidak setuju ATP9 2 5 3,57 0,82 Tidak setuju 2 5 3,90 0,76 Tidak setuju
dapat  disimpulkan  bahwa  kelompok  pekerja  dengan withholding  tax  system lebih patuh  dibanding  kelompok  pengusaha  dengan self  assessment  system .  Penelitian sebelumnya  yang  mendukung  pernyataan  ini  dilakukan  oleh  Pasaribu  dan  Tjen (2016) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bekerja sebagai pekerja lebih patuh dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  sendiri  (pengusaha). Kepatuhan  antar  kelompok  pengusaha  dan  pekerja  dapat  dikaitkan  dengan perhitungan pajak self assessment system bagi pengusaha dan withholding tax system bagi  pekerja. Self  assessment  system memberikan  wewenang  wajib  pajak  untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, berarti sebagian besar keputusan berperilaku patuh maupun tidak patuh ada di tangan wajib pajak. Sistem tersebut membuka  peluang  dilaksanakannya  kecurangan-kecurangan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  (Hasan,  2008)  dalam  (Darmayani  dan  Herianti,    2017). Sedangkan, withholding tax system hanya sebagian kecil keputusan berperilaku patuh atau tidak patuh ada ditangan wajib pajak. Withholding tax system lebih menjamin kepastian  pajak  terbayar  sebab  yang  memotong  adalah  pemberi  penghasilan  yang cenderung lebih disiplin (Darmayasa et al., 2016).

## Analisis Tambahan

## Keadilan Umum
Secara  umum  pada  dimensi  keadilan  umum  baik  kelompok  pengusaha  maupun pekerja  tidak  terdapat  perbedaan  persepsi,  dikonfirmasi  dari  uji-t  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  (t  =  -0,61,  p  <  0,54).  Kelompok  pengusaha  dan  pekerja sama-sama  masih  ragu-ragu  mengenai  keadilan  umum  perpajakan  di  Indonesia, sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

## Tabel 12. Uji Sampel Independen
Mean difference t Sig Keadilan umum (KU) -0,34 -0,61 0,54 KU1 -0,07 -0,53 0,60 KU2 -0,17 -0,97 0,34 KU3 -0,07 -0,30 0,77 KU4 -1,07 -5,33 0,00 KU5 -0,10 -0,55 0,58 KU6 -0,07 -0,28 0,78 KU7 -0,07 -0,29 0,77

## Timbal Balik Pemerintah
Secara  umum  pada  dimensi  timbal  balik  pemerintah  baik  kelompok  pengusaha maupun  pekerja  tidak  terdapat  perbedaan  persepsi,  dikonfirmasi  dari  uji-t  tidak terdapat perbedaan  yang  signifikan (t  =  0,44,  p  <  0,66).  Kelompok  pengusaha  dan pekerja  sama-sama  menganggap  bahwa  timbal  balik  pemerintah  tidak  adil,  pada Tabel 13.

## Tabel 13. Uji Sampel Independen
Mean difference t Sig Timbal balik pemerintah (TB) -0,08 0,44 0,66 TB1 -0,17 -0,79 0,43 TB2 -0,03 -0,16 0,87 TB3 -0,03 -0,15 0,88

## Ketentuan-Ketentuan Khusus
Secara umum pada dimensi ketentuan-ketentuan khusus antar kelompok pengusaha dan  pekerja  terdapat  perbedaan  persepsi,  namun  perbedaan  tersebut  tidak signifikan. Dikonfirmasi dari uji-t tidak terdapat perbedaan yang signifikan (t = -1,92, p  <  0,60).  Kelompok  pengusaha  menganggap  bahwa  ketentuan-ketentuan  khusus yang berlaku tidak adil dan kelompok pekerja masih ragu-ragu mengenai keadilan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, disajikan pada Tabel 14.

## Tabel 14. Uji Sampel Independen
Mean difference t Sig Ketentuan-ketentuan khusus (KK) -0,29 -1,92 0,60 KK1 -0,03 -0,76 0,86 KK2 -0,6 -0,34 0,73 KK3 -1,00 -4,61 0,00 KK4 -0,67 -0,29 0,77

## Struktur Tarif Pajak
Secara umum pada dimensi struktur tarif pajak baik kelompok pengusaha maupun pekerja  tidak  terdapat  perbedaan  persepsi,  dikonfirmasi  dari  uji-t  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  (t  =  0,27,  p  <  0,79).  Kelompok  pengusaha  dan  pekerja sama-sama  menganggap  bahwa  struktur  tarif  pajak  dengan  tarif  progresif  adalah struktur tarif pajak yang paling adil, Tabel 15.

## Tabel 15. Uji Sampel Independen
Mean difference t Sig Struktur tarif pajak 0,03 0,27 0,79 ST1 -0,07 -0,45 0.65 ST2 0,10 0,59 0,56 ST3 0,07 0,25 0,80 ST4 0,03 0,18 0,86

## Kepentingan Pribadi
Secara  umum  pada  dimensi  kepentingan  pribadi  antar  kelompok  pengusaha  dan pekerja  adanya  perbedaan  persepsi,  namun  perbedaan  tersebut  tidak  signifikan. Dikonfirmasi dari uji-t tidak terdapat perbedaan yang signifikan (t = -1,89, p < 0,06), Tabel  16.  Kelompok  pengusaha  ragu-ragu  mengenai  keadilan  kepentingan  pribadi dan kelompok pekerja merasa adanya keadilan pada kepentingan pribadi.
Tabel 16. Uji Sampel Independen Mean difference t Sig Kepentingan pribadi -0,31 -1,89 0,06 KP1 0,07 0,30 0,76 KP2 -0,90 -3,88 0,00 KP3 -0,10 -0,49 0,63

## Kepatuhan Pajak
Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  pekerja  lebih  patuh dibandingkan kelompok wajib pajak pengusaha, ketika melihat aspek perilaku tidak patuh  pajak.  Dikonfirmasi  dari  uji-t  adanya  perbedaan  yang  signifikan  perilaku kepatuhan    kelompok  pengusaha  dan  pekerja  (t  =  -2,987,  p  <  0,04).  Kelompok pengusaha memberikan alasan atas perilaku tidak patuh pajak yaitu karena adanya kesempatan mengurangi pajak dan resiko tertangkap oleh pemerintah yang sangat kecil. Sedangkan pada indikator alasan perilaku tidak patuh pajak, kelompok pekerja menyatakan tidak setuju pada semua indikator. Berarti, pada indikator perilaku tidak patuh pajak kelompok pekerja dikarenakan adanya alasan lain, yang mungkin seperti ketidaktahuan  atau  karena  adanya  faktor  lingkungan  sesama  pekerja  yang  tidak membayar pajak.
Sebagaimana disajikan dalam Tabel 17.

## Tabel 17. Uji Sampel Independen
Mean difference t Sig Perilaku tidak patuh pajak (TP) 58 -2,987 0,04 TP1 -0,07 -0,36 0,72 TP2 -0,10 -0,49 0,63 TP3 -1,23 -1,35 0,18 TP4 -1,00 -5,30 0,00 Alasan perilaku tidak patuhan pajak (ATP) -0.44 -3.33 0,00 ATP1 0,23 1,59 0,12 ATP2 -0,10 -0,44 0,66 ATP3 -1,20 -5,47 0,00 ATP4 -0,33 -1,48 0,14 ATP5 -0,23 -1,37 0,18 ATP6 -0,23 -1,18 0,24 ATP7 -0,20 -1,00 0,32 ATP8 -1,53 -8,69 0,00 ATP9 -0,33 -1,64 0,11

## Simpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum pada dimensi keadilan umum  baik  kelompok  pengusaha  maupun  pekerja  ragu-ragu  mengenai  keadilan umum  sistem  perpajakan  yang  berlaku,  dan  menganggap  adanya  ketidakadilan timbal balik pemerintah. Pada dimensi ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah yang hanya dapat digunakan oleh wajib pajak tertentu, kelompok pengusaha  menganggap  tidak  adil  dan  kelompok  pekerja  menganggap  ragu-ragu mengenai keadilan ketentuan khusus yang berlaku. Dan pada dimensi struktur tarif pajak baik kelompok pengusaha  maupun pekerja berpersepsi bahwa struktur tarif
pajak yang adil adalah struktur tarif pajak yang dikenakan berdasarkan kemampuan membayar  dengan  menganggap  tarif  progresif  adalah  tarif  yang  paling  adil.  Serta pada  dimensi  kepentingan  pribadi  kelompok  pengusaha  menganggap  ragu-ragu mengenai  keadilan  dimensi  kepentingan  pribadi,  namun  kelompok  pekerja menganggap  adil  ketika  mereka  membandingkan  jumlah  pajak  yang  mereka bayarkan dengan besarnya jumlah pajak yang wajib pajak lain bayarkan. Dan secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan persepsi antar kelompok pengusaha dan  pekerja.  Pada  perilaku  kepatuhan  pajak  dapat  disimpulkan  bahwa  kelompok pekerja lebih patuh pajak dibanding kelompok pengusaha dengan pengenaan pajak with holding tax system .
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan persepsi  yang  signifikan  antar  kelompok  pengusaha  dan  pekerja  pada  dimensi keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.  Hasil ini sesuai dengan penelitian Berutu (2012) yang menyatakan bahwa baik pengusaha maupun pekerja sama-sama berpersepsi bahwa adanya ketidakadilan pajak. Pada perilaku kepatuhan pajak terdapat perbedaan yang signifikan antar kepatuhan kelompok pengusaha dan pekerja, yaitu kelompok pekerja lebih patuh pajak dibanding kelompok pengusaha. Hasil ini sesuai dengan penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bekerja sebagai pekerja lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki usaha sendiri (pengusaha).
Penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  DJP  sebagai  pertimbangan  dalam membuat  kebijakan  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan memperhitungkan  bagaimana  persepsi  keadilan  pajak  antar  kelompok  pengusaha dan  pekerja.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kelompok  pekerja  dengan withholding  tax  system lebih  patuh  dibanding  kelompok  pengusaha  dengan self assessment  system .  Dengan  demikian  DJP  harus  mengambil  tindakan  seperti pengawasan pajak yang lebih ketat terhadap kelompok pengusaha. Dan menetapkan kebijakan dengan memperhitungkan persepsi keadilan yang tidak membuat timpang pembebanan pajak namun menciptakan pemerataan pembebanan pajak.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel belum memastikan apakah pekerja berpenghasilan > PTKP, tidak memastikan pengusaha/pekerja adalah murni  pengusaha/pekerja  dan  hanya  meneliti  pengusaha  yang  mempunyai  usaha skala  kecil,  serta  tidak  menganalisis  pengusaha  /pekerja  sampai  demografinya. Sehingga  dalam  pengambilan  sampel  tidak  mengetahui  kebenaran  sampel  pada pekerja  apakah  berpenghasilan  >  PTKP,  dan  juga  kebenaran  pengusaha/pekerja adalah murni pengusaha/pekerja yang tidak memiliki dua sumber penghasilan. Serta, persepsi  yang  termuat  tidak  bisa  mewakili  pengusaha  skala  besar,  karena  hanya diperoleh responden usaha skala kecil saja. Sehingga, saran dari penelitian ini ketika dalam pengambilan sampel memastikan terlebih dahulu apakah sampel benar-benar sesuai  dengan  kriteria  yang  diperlukan,  serta  memperluas  profil  pengusaha  di berbagai kategori usaha dan menganalisis demografi untuk melihat persepsi keadilan dan kepatuhan pajak di berbagai aspek demografi.

## Daftar Pustaka
Ananda,  Dwi,  Rizki,  Pasca,  Srikandi  Kusmandji,  dan  Achmand  Husaini.  2015.  "Pengaruh Sosiolisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  pada  UMKM  yang  Terdaftar  Sebagai  Wajib  Pajak  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." Jurnal Perpajakan (JEJAK) 6 (2).
Ayu, Dyah, Stephana, dan Rini Hastuti. 2009. “Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diamentral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengelokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi).” Kajian Akuntansi 1 (1): 1-12.
Berutu, Dian Anggreani, dan Puji Hartono. 2012. “Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Diponegoro journal of accounting 2 (2): 1-10. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting.
Carolina, Verani, Meyta, and Riki Martusa. 2013. "Tax Culture : Dasar Pelaksanaan Reformasi Perpajakan  Menuju  Kepatuhan  Sukarela."  Proceeding  Simposium  Nasional perpajakan III "Road map reformasi perpajakan Indonesia menuju godd governance".
Darmayani, Diera, dan Eva Herianti. 2017. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  dengan  Penagihan  Pajak sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan).” Jurnal Infestasi 13 (1): 275-284.
Darmayasa, I Nyoman, Rizka, Yuyung Aneswari, dan Era, Elana Yusfita. 2016. “Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System.” Jurnal Infestasi 12 (2): 203-216.
Gerbing. 1988. “An Empirical Study of Taxpayer Perception of Fairness.” Unpublished PhD thesis. University of Texas Ausin.
Gilligan,  George,  dan  Grant  Richardson.  2005.  “Perceptions  of  Tax  and  Tax  Compliance  in Australia and Hongkong.” Journal of Financial Crime 12 (4): 331-343.
Hanum, Noviani, Ayu. 2005. “Permasalahan Pajak Indonesia.” Value Added 2 (1).
Hardiningsih,  Pancawati,  dan  Nila  Yulianawati.  2011.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” Dinamika Keuangan dan Perbankan 3 (1): 126-142.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. https://www.kemenkeu.go.id/node/34644.
Liando,  Daud.  2016.  “Manajemen  Rekrutmen  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  dalam  Hubungan dengan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kota  Manado.”  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan.
Miratusholihah.  2014.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Brawijaya
Morissan. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Prenadamedia Group.
www.prenadamedia.com.
Nugroho, Stefani Galung Widorini and Joko purwanto. 2014. "Pengaruh Pengetahuan, Persepsi tentang Tarif Pajak dan Penegakan Hukum Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Yogyakarta." Jurnal Bisnis dan Ekonomi 5 (1): 85-98.
Pasaribu,  Frisno,  Ganda,  dan  Christine  Tjen.  2016.  “Dampak  Faktor-Faktor  Demografi terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  di  Indonesia.”  Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia 1 (2): 145-162.
Pris,  Andarini.  2010.  “Dampak  Dimensi  Keadilan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.” Skripsi. Universitas Diponegoro.
Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. 2015. Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman,  Irma  Suryani.  2013.  “Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion).”  Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Roscoe.  1975.  Research  Methods  for  Business.  7.  Dialihbahasakan  oleh  Uma  Sakaran  dan Roger Bougie. A Skill Building Approach.
Sarjono, Haryadi, dan Winda Julianita. 2011. Spss Vs Lisrel (Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset). Jakarta: Salemba Empat.
Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” Skripsi. Universitas Gunadarma.
Syahdan, Saifhul, Anuar. 2014. “Dimensi Keadilan Pemberlakuan Pp No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” Jurnal Infestasi 10 (1): 64-72.
Witono,  Banu.  2008.  “Peran  Pengetahuan  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak.”  Jurnal Akuntansi dan Keuangan 7 (2): 196-208.
Wulandari, Soliyah. 2017. “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan  dalam  Memenuhi Kewajiban Perpajakan.” Jurnal Ekonomi Islam 8 (2): 239 - 268.
Yankelovich, Skelly, And White Inc. 1984. "Survey of Tax Attitudes." Internal Revenue Service.