## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENERIMAAN  PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR ZONASI
Abstract: This study aims to determine the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City and to find out the factors that affect the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data were obtained directly through interviews from informants, namely the Riau Provincial Education Office, Public Relations of SMAN 8 Pekanbaru, teachers of SMAN 8 Pekanbaru, and parents of students. The results of this study indicate that the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City is good and is  in  accordance  with  the  regulatory  references  and  implementation  guidelines.  The  factors influencing the policy are appropriate as they should be.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru  Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru serta Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru  Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Humas SMAN 8 Pekanbaru, guru SMAN 8 Pekanbaru, dan orang tua peserta didik. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik dan sesuai acuan Peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan sudah sesuai sebagaimana mestinya.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, jalur zonali, peserta didik

## Nona Widyana
Dinas Pendidikan KotaPekanbaru

## PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dilaku- kan pemerintah. Hal ini pun telah dijamin dalam sistem perundang-undangan. Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Ne- gara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pem- baharuan sistem pendidikan. Peningkatan laya- nan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkat- kan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pe- merataan pendidikan. Perbaikan sistem pendidi- kan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas.
Pembaharuan  sistem  pendidikan  yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluar- kan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu- dayaan Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Mene- ngah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lainyang Sederajat. Kebijakan Jalur Zo- nasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan,  bukan  berdasarkan  Nilai  Ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang ber- kualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
Tujuan penerapan jalur zonasi dalam Pe- nerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pen- didikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan se- kolah dengan lingkungan keluarga, menghilang- kan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu ana- lisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: kemdikbud.go.id). Muhadjir Effendy menyampaikan, sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indo- nesia.
Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Ke- budayaan tersebut pada pelaksanaannya menim- bulkan pro dan kontra. Banyak orang tua dari peserta didik baru yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan zonasi peserta didik baru. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan secara optimal sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua peserta didik baru terkait aturan zonasi tersebut, sehingga meng- akibatkan orang tua peserta didik baru kebingu- ngan pada saat mendaftarkan anak-anaknya ke SMA/SMK Negeri dan orang tua ingin anak- anaknya bisa masuk sekolah favorite, sedangkan pemerintah sudah membuat program rujukan nasional, dan tidak adalagi sekolah-sekolah favo- rite.
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 8 Pekanbaru Tahun Ajaran 2019/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Mene- ngah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Se- kolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Terdapat 3 (Tiga) jalur dalam PPDB yaitu Jalur Zonasi yang didasarkan indikator zona jarak tempat domisili, Jalur Prestasi yang di- dasarkan pada Zona jarak domisili dan prestasi, dan Alasan khusus bagi siswa/i orang tuanya beprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI yang ber- tugas tidak berdasarkan domisili.
Pada Tahun 2019 SMA Negeri 8 Pekanbaru menerapkan kebijakan jalur zonasi sebagai salah
satu kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan ketentuan jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 8 Pekanbaru Tahun 2019 yaitu 80% berdasarkan Zona, 15 Berdasarkan Prestasi dan 5% Berdasarkan Alasan Khusus.
Jumlah SMA Negeri yang ada di kota Pe- kanbaru tergolong sedikit sekali dibandingkan dengan banyaknya jumlah lulusan SMP yang ada di kota Pekanbaru. Daya tampung SMA/SMK negeri hanya memiliki daya tampung 40% dari lulusan SMP, sehingga ada 60% yang tidak bisa ditampung. Kondisi ini terjadi disekolah yang penduduknya padat, sehingga daya tampungnya membludak salah satunya SMA Negeri 8 Pe- kanbaru dimana terdapat 8 kelurahan yang me- rupakan zonasi dari SMA Negeri 8 Pekanbaru..
Nugroho (2003) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tu- juannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan kebijakan publik tersebut. Selain itu menurut Edwards III me- ngatakan bahwa dalam implementasi kebija-kan ada  empat  faktor  yang  menentukan  keber- hasilan implementasi, yaitu Komunikasi (Tran- smisi, Kejelasan dan Konsistensi), Sumber Daya (Staff, Wewenang dan Fasilitas), Disposisi (Pe- mahaman Pelaksana, arah respon pelaksana dan insentif pelaksana), dan Struktur Birokrasi.
Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusankeputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan di- mulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap imple- mentasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Kebijakan publik berarti pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah pe- nelitian deskriptif kualitatif. Alasan penulis me- nggunakan metode ini adalah bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena  tentang  Implementasi  Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 kota Pekanbaru dan melihat serta mendeskripsikan implementasi yang dilakukan SMA Negeri 8 Pekanbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jalu Zonasi sesuai intruksi peraturan yang berlaku.
Lokasi penelitian berada dibeberapa lokasi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Sedangkan data se- kunder berasal dari dokumen mengenai Pene- rimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 ber- dasarkan jalur zonasi. Informan penelitian yang dipilih adalah  Waka Humas SMA Negeri 8 Pe- kanbaru,  Guru  SMA  Negeri  8  Pekanbaru, Kepala Bagian Pendaftaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Siswa dan orangtua siswa. Pe- ngumpulan data penelitian menggunakan tekhnik pengamatan/observasi, wawancara dan doku- mentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi yang saat ini diterapkan oleh SMA Negeri  8  Pekanbaru  mendapatkan  berbagai
respon baik pro dan kontra. Beberapa siswa/i dan  orangtua  yang  berada  di  Zonasi  SMA Negeri 8 Pekanbaru merasakan kebijakan ini menguntungkan, namun juga merugikan bagi siswa/i dan orangtua yang berprestasi namun tidak berada di radius zonasi SMA Negeri 8 Pekanbaru. Kebijakan PPDB Zonasi ini juga melunturkan status-status sekolah-sekolah favo- rite  dan  unggulan  yang  selama  ini  dicap  di beberapa sekolah termasuk SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru.
Sesuai  dengan  kebijakan  baru  yang menerapkan Penerimaan Peserta didik baru jalur zonasi SMA Negeri 8 Pekanbaru pun harus melaksanakan sistem zonasi. Selama ini SMA Negeri 8 Pekanbaru dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan dan favorite. Sistem pene- rimaan siswa baru berdasarkan tahapan  yang dilakukan dari nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik, serta tes tertulis.
Jalur Zonasi  ini mengatur bahwa yang akan menjadi calon peserta didik baru di SMAN 8 Pekanbaru adalah peserta didik yang berdomisili berada radius terdekat dari SMAN 8 Pekan- baru. Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru dipe- roleh data yang menyebutkan bahwa penerima siswa tahun pelajaran 2018/2019 adalah 382 siswa. Adapun sebaran zonasi domisili calon peserta didik baru SMAN 8 Pekanbaru tersebut adalah:
a. Kel. Cinta Raja b. Kel. Suka Maju
c. Kel. Simpang Empat
d. Kel. Jadi Rejo (RW 4)
e. Kel. Wono Rejo (RW 1 dan 5) f. Kel. Tengkerang Selatan g. Kel. Tangkerang Labuai
h. Kel. Tangkerang Utara
Mekanisme  dan  petunjuk  pelaksanaan peserta didik baru telah diatur didalam peraturan menteri tersebut. Sehingga, pihak sekolah tinggal melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi ini sesuai dengan yang telah diperintahkan. Adapun mekanisme dan Persyaratan dalam PPDB jalur zonasi ini adalah sebagai berikut:
(1)PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: a. dalam jaringan (daring); atau
b. luar jaringan (luring).
(2)Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis meka- nisme.
(3)Pelaksanaan PPDB diutamakan mengguna- kan mekanisme dalam jaringan (daring).
(4)Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui meka- nisme luar jaringan (luring).
Adapun Persyaratan Pendaftaran Peserta didik:
1. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
3. SMK bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian tertentu dapat menetap- kan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (se- puluh).
Disamping mekanisme Penerimaan peserta didik  baru yang  berubah  sesuai dengan  ke- bijakan, kondisi lain pun dengan otomatis akan mengalami perubahan seiring dengan diimple- mentasikan PPDB jalur zonasi ini.Imagesekolah- sekolah  yang  sebelumnya  menjadi  sekolah favorite yang diisi oleh peserta didik yang ber- prestasi akan menjadi merata. Pada saat ini peserta didik yang masuk sesuai dengan jalur zonasi lebih bervariatif, terdapat peserta didik yang berkemampuan baik dan terdapat pula peserta  didik  yang  kemampuannya  cukup. Dengan keadaan tersebut terdapat dua keadaan yang terjadi, keadaan pertama adalah bagi pe- serta didik baru yang memiliki kemampuan cukup akan meningkatkan motivasi belajarnya dengan tenaga pengajar dan fasilitas yang baik tersebut sehingga semakin mengasah kemam- puan peserta didik tersebut. Sedangkan keadaan
kedua justru sebaliknya, peserta didik yang hanya memiliki kemampuan cukup harus me- nyesuaikan diri dengan lingkungan yang menuntut harus memiliki kemampuan yang baik. Sehingga jika tidak memiliki kemampuan dengan sen- dirinya akan membuat peserta didik tersebut mengundurkan diri dari SMAN 8 Pekanbaru.
Menurut penulis, mengenai implementasi kebijakan secara umum sudah dilaksanakan sesuai  dengan  aturan-aturan  dan  petunjuk pelaksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya didalam acuan dasar Peraturan Menteri beserta turunannya. Namun ada beberapa persoalan yang muncul karena pertimbangan yang kurang dari pembuat kebijakan sehingga kedepan harus segera diperbaiki agar tidak merugikan terhadap objek  dari  kebijakan  tersebut.  Penulis  juga melihat bahwa kebijakan zonasi ini memang me- miliki dampak dari sisi positif dan negatif.
Dampak positif dari kebijakan adalah sama halnya dengan yang disampaikan oleh informan V bahwa dengan jalur zonasi ini, peserta didik yang bertempat tinggal dekat dengan SMAN 8 Pekanbaru akan memudahkan anak-anak dalam akses ke sekolah. Selanjutnya, dengan zona yang dekat akan memudahkan para orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anaknya. Sisi positif selanjutnya adalah dengan masuknya anak-anak ke SMAN 8 Pekanbaru, tentunya akan me- ningkatkan kemampuan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan kompetensi cukup dikarenakan segala sumber daya yang ada di SMAN 8 Pekanbaru mendukung hal tersebut.
Dari segi negatifnya, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan cukup selain meningkatkan motivasi hal sebaliknya pun akan terjadi yaitu menjadi tekanan terhadap diri mereka yang merasa dan mendapatkan nilai yang tidak baik. Sehingga  tekanan  tersebut  akan  mejadikan peserta didik down, bahkan juga ada yang sam- pai mengundurkan diri karena tidak siap untuk menghadapi tekanan tersebut. Tentunya hal ter- sebut kembali lagi kepada orang tua, peserta didik, hingga  tenaga  pengajar  untuk  menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan gairah belajar dari para peserta didik untuk menghasilkan gene-
rasi yang bermutu. Sehingga dengan adanya jalur zonasi ini diharapkan akan menciptakan haltersebut.
Tujuan dari kebijakan ini dibuat adalah untuk melakukan pemerataan pendidikan tanpa mem- bedakan status sekolah. Namun penulis memiliki pandangan  berbeda  jika  dikatakan  sebagai pemerataan terutama untuk kemajuan pendi- dikan. Penulis melihat memang ada benarnya, namun jalur zonasi ini lebih menekankan kepada pemerataan peluang yang didapat bagi peserta didik untuk mengenyam pendidikan di SMAN 8 Pekanbaru yang dahulunya termasuk kategori sekolah unggulan dengan tenaga pengajar yang baik dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk pemerataan pendidikan secara fisik, baik tenaga pengajarnya, hingga fasilitasnya masih sangat jauh jika ingin melakukan pemerataan dengan hanya mengacu pada aturan zonasi. Tenaga pengajar hingga fasilitias merupakan elemen yang sangat penting untuk dilakukan pemerataan agar semua peserta didik merasakan pengalaman belajar yang sama ataupun tidak jauh perbe- daannya. Sehingga alangkah baiknya pemerintah fokus terhadap pemerataan tenaga pengajar hingga fasilitas keseluruh sekolah di Indonesia agar  menghasilkan  generasi-generasi  yang berkualitas.
Peserta didik baru tahun 2019 berjumlah 399 peserta didik baru. Dengan rincian jalur zonasi radius 500 meter berjumlah 96 orang, luar radius 500 meter 267 orang dan jalur lain ber- jumlah 36 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Guru, siswa  dan  orang  tua  peserta  didik  sebagai narasumber penulis menganalisa bahwa, secara prosedur pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dengan detail sudah di tuangkan didalam peraturan menteri berserta turunanannya baik peraturan gubernur dan lain-lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah banyak masyarakat yang tidak secara utuh menerima informasi mengenai prosedural dan mekanisme penerimaan peserta didik baru tahun 2019 yang menerapkan jalur zonasi se- hingga menghasilkan berbagai informasi yang tidak sesuai ditengah-tengah masyarakat.

## Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

## Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan nara- sumber penulis mengenalisa bahwa komunikasi dari pelaksana Informasi mengenai kebijakan terbaru terkhusus kebijakan PPDB jalur zonasi sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat apalagi menyangkut hal-hal teknis. Penulis melihat bahwa informasi PPDB jalur zonasi sudah dimuat dibeberapa media milik SMAN 8 Pekanbaru. Mulai dari website hingga media sosial lainnya sudah memuat informasi seputar PPDB jalur zonasi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut diharap- kan selalu melakukan pembaharuan informasi yang ada. Masyarakat dapat melihat informasi tersebut dengan mengakses  situs website dan media sosial milik SMAN 8 Pekanbaru. Namun ternyata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui pesyaratan lebih rinci terkait PPDB Jalur zonasi ini. Masyarakat tidak lebih dahulu membaca aturan secara utuh kemu- dian membuat penafsiran sendiri. Penyebaran informasi yang aktif dan juga informasi yang dikemas harus praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat  harus  dilakukan  oleh  SMAN  8 Pekanbaru. Karena memang, tidak mungkin semua masyarakat memiliki waktu untuk mem- baca peraturan menteri tersebut.

## Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Narasumber dan data sekunder, Dalam tatanan sumber  daya  manusia  tentunya  diurutkan berdasarkan  tingkatannya,  tingkatan  yang pertama yang ada di SMAN 8 Pekanbaru yaitu kepala sekolah sampai guru dan staffnya. Me- reka inilah yang nantinya bertindak sebagai pemeran utama dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya kebijakan  PPDB  Zonasi.  Kepala  sekolahh bersama perangkat sekolah lainnya harus saling bersinergi dan bahu-membahu dalam pelak- sanaan kebijakan sehingga tercapailah tujuannya. SMAN  8  Pekanbaru  sendiri  dengan  status sebelumnya sebagai sekolah favorit hingga mas- yarakat menganggap sebagai sekolah titisan
internasional, tentunya memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mampu mencapai prestasi tersebut. Dengan predikat sekolah titisan inter- nasional sudah barang tentu segala sumber daya yang tersedia sangat mendukung sehingga men- dapatkan predikat tersebut. Dengan fasilitas tersebut, bukan hanya kegiatan PPDB yang akan berjalan dengan baik, perihal meningkatkan prestasi peserta didik pun sudah sangat memadai. Fasilitas yang tersedia di SMAN 8 Pekanbaru adalah ruang belajar, Laboraturium, fasilitas olahraga, perpustakaan dan ruang UKS.

## Sikap Aparatur Pelaksana
Berdasarkan  hasil  wawancaea  dengan Narasumber penulis menganalisa bahwa Birokrat menjadi  garda  terdepan  dalam  pelaksanaan kebijakan dan berhubungan langsung kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat mengenai PPDB zonasi akan menghasilkan feedback yang baik juga dari masyarakat.  Dengan  demikian  pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi akan terlaksana dengan baik. Bagi  SMAN  8  Pekanbaru  yang  mengatur pengangkatan birokrat menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan, namun beberapa juga di- angkat oleh Kepala sekolah sesuai dengan ke- butuhannya. Sikap yang baik dari pelaksana kebijakan, yang mampu dengan tenang meng- hadapi permasalahan yang tercipta dan berbagai protes dari masyarakat sehingga akan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mem- berikan penjelasan yang sesuai dengan aturan.

## Struktur Birokrasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Informan penulis menganalisa bahwa Sebagai mana yang kita ketahui, SMAN 8 Pekanbaru yang berstatus sekolah negeri tentu yang memiliki wewenang  terhadap  pembentukan  struktur birokrasinya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dinas Pendidikan yang dapat mengganti kepala sekolah, hingga perpindahan guru-guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Perpindahan guru-guru tidak didasarkan atas kehendak Dinas Pendidikan saja, namun juga sesuai dengan keinginan dari masing-masing guru.
Disamping itu, SMAN 8 Pekanbaru pun
memiliki wewenang dalam merekrut kebutuhan dari  kekurangan  sumber  daya  manusianya. Berbeda dengan guru dan staff yang berstatus pegawai negeri sipil, staf adan guru yang direkrut oleh internal SMAN 8 Pekanbaru akan mengisi kekurangan yang ada dengan status honor atau kontrak. SMAN 8 Pekanbaru juga memiliki wewenang dalam membentuk panitia Peneri- maan Peserta Didik Baru. Panitia ini sendiri diambil dari staff dan guru internal atau yang sudah ada, bukan merekrut dari luar staff dan guru dari luar lingkungan SMAN 8 Pekanbaru. Berikut ini struktur birokrasi SMAN 8 Pekan- baru.

## SIMPULAN
Implementasi Kebijakan Penerimaan Pe- serta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik. Meskipun dikalangan masyarakat berpan- dangan bahwa akan menghasilkan kecurangan- kecurangan, nyatanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 ten- tang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah mene- ngah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat beserta  turunannya  sudah  diatur  mengenai petunjuk pelaksanaan. Salah satu teknis pelak- sanaannya adalah persyaratan yang menjadi acuan dalam penilian zonasi peserta didik adalah Kartu Keluarga dengan lama terbit minimal 1 tahun atau Kartu Keluarga yang baru terbit di- karenakan terdapat perubahan namun dengan surat  keterangan  yang  menunjukan  bahwa memang pada kartu keluar tersebut terdapat perubahan. Tidak menjadikan surat keterangan domisili sebagai pedoman dalam penentuan zon peserta didik. Sehingga akan meminimalisir se- gala  tindakan  yang  akan  mengarah  kepada kecurangan.
Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8  Kota  Pekanbaru  berdasarkan  edward  III terdapat beberapa indikato yaitu Komunikasi, Sumber dayar, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi penulis bagi menjadi dua, pertama
komunikasi kebijakan kepada masyarkat yang sudah dilakukan dengan penyebaran informasi melalui  media  cetak  dan  media  elektronik. Masyarakat dapat melihat informasi PPDB jalur zonasi dari Koran, website SMAN 8 Pekanbaru dan  media  sosial  lainnya.  Kedua  adalah komunikasi  Kebijakan  kepada  pelaksana/ implementor, komunikasi ini sudah dibangun melalui diskusi-diskusi dan Briefing sebelum implementasi sehingga setiap elemen mengetahu dan mengerti tanggung jawabnya. Indikator selanjutnya adalah Sumber daya, sumber daya juga penulis bagi menjadi dua bagian. Pertama sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada di SMAN 8 Pekanbaru sudah sangat baik siap melaksanakan tugas PPDB jalur zonasi sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Kedua sumber daya pendukung teknis, segala fasilitas yang ada di SMAN 8 Pekanbaru sudah sangat memadai, baik untuk pelaksanaan PPDB Zonasi maupun Kegiatan belajar mengajar. Indikator selanjutnya adalah Disposisi, berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijakan.  SDM  di  SMAN  8  Pekanbaru melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dengan telah dilaksanakan tanggung jawab maka pelaksana pun harus diberikan motivasi-motivasi. Setiap panitian pelaksana PPDB akan diberikan insentif perharinya. Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, SMAN 8 Pekanbaru sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas. Melalui struktur organisasi ini akan jelas pembagian- pembagian tugas masing masing tingkatan dari kepala sekolah sampai staff pendukung kegiatan SMAN 8 Pekanbaru.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan

## Publik. Bandung: Alfabeta.
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik. Bandung: Pustaka Setia. Aini  Cahyani.  2018. Hubungan  Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  dengan  Minat  Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1  Bangun  Tapan  Bantul. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.
Desi Wulandari. 2017. Pengaruh penerimaan pesera didik baru melalui Sistem Zonasi terhadap  Prestasi  Siswa. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
Eka  Reza  Khadowmi.  2019. Implementasi kebijakan  system  zonasi  terhadap proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
Ekowati, Mas Roro Lili. 2005. Perencanaan,
Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau  Program  (Suatu  Kajian  Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra.
Lestari  dan  Weni  Rosdiana.  2017.
Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di  SMA Negeri  4  Kota  Madiun. Surabaya  : Universitas Negeri Surabaya.
Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.
Pasolong, Harbani 2008. Teori Administrasi
Publik. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharno.  2013. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak Dua.
Sujianto.  2008. Implementasi  Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.
Syaukani. 2002. Kebijakan Publik Menggapai
Masyarakat Madani. Yogyakarta: Media Pustaka.
Tangkilisan,  Hasel  Nogi.  2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balaiurung. Tangkilisan, Hasel Nogi. 2004. Kebijakan dan
Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta:
Balaiurung.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumu Aksara.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2002. Analisis Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara.
Jakarta : Bumi Aksara.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses
Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo.
Widodo,  Joko.  2008. Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing. Tahir, Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  &
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah. Bandung: Alfabeta.
Umi  Latifatul  Khasanah.  2018. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif  Stakeholder  Sekolah  (Studi multisitus di SMP Negeri  1 Malang dan SMP  3  Malang  di  Kota  Malang). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim