Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2697

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MEMBANGUN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT

## Dedi Supandi
Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dedisupandi07@gmail.com
Sadu Wasistiono
Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sadu_ws@yahoo.com
Udaya Madjid
Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri udayamadjid@ipdn.ac.id
Andi Pitono
Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri andipitono70@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggambarkan  Strategi  Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Membangun  Desa  di  Provinsi Jawa  Barat,  Masalah  penelitian:  1)  Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Membangun  Desa.  2)  Faktor determinan yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 3) Upaya mengatasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  Gerakan  Membangun  Desa  di  Provinsi  Jawa Barat  dan  4)  Alternatif  strategi  implementasi  kebijakan  yang  harus  dilakukan  agar  Kebijakan  Gerakan Membangun  Desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  efektif.    Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  pembahasan  penelitian  adalah  Kebijakan  gerakan membangun  desa  telah  diimplementasikan  di  seluruh  Kabupaten  di  Jawa  Barat,  diindikasikan  dengan adanya  penurunan  jumlah  desa  tertinggal  dan  desa  berkembang  di  Provinsi  Jawa  Barat,  dan  meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa barat  dipengaruhi  oleh  faktor  produktivitas,  linearitas,  dan  efisiensi,  Sedangkan  faktor  determinan  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  mencakup  subtansi  kebijakan,  prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk  mengatasi  kendala  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga  faktor  dominan  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  gerakan  membangun  desa  yaitu  waktu, regulasi,  dan  kehati-hatian.  Analisis  Strategi  SOAR  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  gerakan membangun  desa  menghasilkan  strategi  koleborasi  penta  helix,  strategi  transparansi  dan  strategi peningkatan  inovasi  desa  melalui  didigalisasi  desa,  gerbang  desa  dan  one  vilage  one  prodauct.  Hasil temuan  penelitian  ini  adalah  model  implementasi  kebijakan  Muchlis  Hamdi  (2014)  masih  relevan  untuk digunakan,  namun  demikian  dalam  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  di  Provinsi  Jawa Barat, model implementasi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan kolaborasi (melalui skema penta helix), transparansi program  (melalui  edukasi  masyarakat, komunitas mitra, dan pemantauan  kebijakan), dan peningkatan inovasi untuk mewujudkan desa juara di Provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Gerakan Membangun Desa.

## Abstract
This  study  describes  the  Implementation  Strategy  of  the  Village  Building  Movement  Policy  in  West  Java Province,  Research  problems:  1)  Implementation  of  the  Village  Building  Movement  Policy.  2)  The
determinant factors influencing the implementation of the Village Development Movement Policy. 3) efforts to overcome the factors that influence the implementation of the Village Building Movement policy in West Java  Province  and  4)  Alternative  policy  implementation  strategies  that  must  be  implemented  so  that  the Village  Building  Movement  Policy  in  West  Java  Province  is  effective.  The  research  method  used  by researchers  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  result  of  the  research  is  that  the  village development movement policy has been implemented in all districts in West Java, indicated by a decrease in the  number  of  underdeveloped  villages  and  developing  villages  in  West  Java  Province,  and  increased  to become developed villages and independent villages. The implementation of the village building movement policy in West Java Province is influenced by productivity, linearity, and efficiency factors. Meanwhile, the determinant  factors  that  influence  the  implementation  of  the  village  building  movement  policy  include policy  substance,  behavior  of  executors,  network  interactions,  target  group  participation  and  resources. While efforts to overcome obstacles that affect the implementation of the village building movement policy are  institutional  readiness,  program  readiness,  and  HR  readiness  as  well  as  penta  helix  collaboration. There  are  three  dominant  factors  that  become  obstacles  in  the  implementation  of  the  village  building movement, namely time, regulation, and caution. SOAR Strategy Analysis related to the implementation of village building  movement  policies resulted in  a  penta  helix collaboration strategy, transparency strategy and strategies for increasing village innovation through village digalization, village gates and one village one product. The findings of this study are that Muchlis Hamdi's (2014) policy implementation model is still relevant  to  use,  however,  in  the  implementation  of  the  village  building  movement  policy  in  West  Java Province, the policy implementation model needs to be complemented by a collaborative approach (through the penta  helix  scheme), program transparency  (through community  education, partner  communities, and policy monitoring), and increasing innovation to create champion villages in West Java Province. Keywords: Implementation of Village Building Policies and Movements.

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  istimewa  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia. 1 Reformasi pemerintahan daerah dengan memilih model desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah dipertegas dengan terbitnya tiga UU Pemerintahan Daerah dalam rentang waktu 15 tahun belakang  ini.  Ketiga      UU  tentang  pemerintahan  daerah  tersebut  yakni  UU  No.  22  Tahun  1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah   UU No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Hal  tersebut  sekaligus  menandakan  sistem  pemerintahan daerah  di  Indonesia  memasuki  babak  baru,  yakni  pergeseran  dari  corak  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  sentralistik  mengarah  ke  sistem  pemerintahan  daerah  yang desentralistik.
Perhatian  pemerintah  terhadap  desa  semakin  hari  semakin  meningkat  seiring  dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Disadari benar oleh pemerintah bahwa  masyarakat  desa  hingga  saat  ini  belum  merasakan  secara  optimal  apa  yang  menjadi
1 Baharuddin Thahir, Sadu Wasistiono, Prio Teguh, dan Arwanto H. Ginting, Penggunaan Gerakan membangun  desa  Tahun  2015-2018  dan  Strategi  Pendampingannya  (Studi  Di  Kabupaten  Garut  Provinsi Jawa Barat), Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, Mei 2020, hlm 280-290.
harapan  dan  tujuan  negara  yaitu  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera  sebagaimana diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945. 2 Upaya  peningkatan  kesejahteraan  menurut Nurcholis,  masyarakat  pedesaan  tidak  hanya  difokuskan  pada  pemenuhan  anggaran  dana  yang tersedia melainkan juga pemecahan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  antara  lain  kualitas  SDM  masyarakat  yang  relatif  rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya  terealisasikan dengan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  keterbatasan  dalam  pengelolaan  dan  minimnya  sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia. 3
Pembangunan  Desa  di  Indonesia  pada  dasarnya  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  Sebagai  upaya mendukung  pencapaian  sasaran  pembangunan  desa  dan  kawasan  perdesaan,  dikembangkan Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  yaitu  kuatnya  masyarakat  desa  dalam  keberdayaan  kehidupan dan proses kemajuan desa dengan memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.  Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam 5 (lima) status, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan  desa mandiri. Klasifikasi desa dalam 5 (lima) status tersebut  untuk  menajamkan  penetapan  status  perkembangan  desa  dan  sekaligus  rekomendasi kebijakan  yang  diperlukan.Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang  dibentuk  pada  tahun 1950  atas  penghapusan  Pemerintah  Daerah  Karesidenan  Banten,  Jakarta,  Bogor,  Priangan  dan Cirebon  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  1950  Tentang  Pembentukan  Provinsi Jawa  Barat.  Luas  wilayah  provinsi  Jawa  Barat  sebesar  35.377,76  Km2  yang  terdiri  dari  18 kabupaten  dan  9  kota,  627  kecamatan,  645  kelurahan  dan  5312  desa.  Provinsi  Jawa  Barat memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk di  Provinsi  Jawa  Barat  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2019  mencapai 49.316.712 jiwa atau 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ikhtiar dan langkah-langkah untuk pembangunan di Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2018  –  2023  yang  memuat  janji  politik  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  terpilih.  Visi Pembangunan  Jangka  Menengah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2018-2023  ditetapkan  sebagai berikut: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
2 Amir  Muhiddin, Evaluasi  Kebijakan  Publik (Studi  Kesiapan  Desa  Menerima  Gerakan membangun desa Di Kabupaten Gowa), Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2017, hlm 1 3 Desy  Amelia  Nurgiarta  dan  Weni  Rosdiana,” Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Labuhan Kecamatan Berondong Kbupaten Lamongan ”,jurnal Ilmu sosial dan Hukum, Vol,7,No.1( 2019),Universitas Negri Surabaya, hlm. 1-8.
Prioritas Pembangunan Daerah ini salah  satu pendukungan terhadap pencapaian  visi dan misi.  Prioritas  Pembangunan  Daerah  Tahun  2018-2023,  meliputi:  1.  Akses  pendidikan  untuk semua  dan  pengembangan  budaya;  2.  Desentralisasi  pelayanan  kesehatan;  3.  Pertumbuhan ekonomi  umat  berbasis  inovasi;  4.  Pengembangan  destinasi  dan  infrastruktur  pariwisata;  5. Pendidikan  agama  dan  tempat  ibadah  juara;  6.  Infrastruktur  konektivitas  wilayah  ;  7.  Gerakan membangun  desa  (Gerbang  desa);  8.  Subsidi  gratis  golongan  ekonomi  lemah  (golekmah);  9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Salah satu prioritas kepala daerah yang didukung oleh DPM-Desa adalah Gerakan membangun desa (Gerbang desa). Gerbang Desa adalah sebuah gerakan  untuk  mewujudkan  Desa  yang  mandiri  yaitu  Desa  yang  mampu  membangun  dan memberdayakan  masyarakat  Desa  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  seluruh  potensi  desa, baik  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sarana  prasarana  Desa,  melalui  kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Gerbang Desa meliputi: 4
1. Satu Desa Satu BUMDes
Satu  Desa  Satu  BUMDes  adalah  upaya  membentuk  atau  mengembangkan  BUMDes  di seluruh desa Jawa Barat.
2. One Village One Company (OVOC)
OVOC adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan mengoptimalkan peran BUMDesa dalam mengelola potensi Desa.
3. Desa Digital
Desa digital sebagai upaya membangun jaringan internet di desa khususnya desa blank spot untuk  memastikan  akses  informasi  yang  setara  dalam  pengembangan  potensi  desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi.
4. Patriot Desa
Patriot Desa adalah pemuda Jawa Barat yang lulus pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pendamping  desa  dalam  melakukan  pemberdayaan  melalui  asistensi,  pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.
5. CEO BUMDesa ( Chief Executive Officer )
CEO  BUMDesa  adalah  sarjana  lulusan  PTN/PTS  (fresh-graduate)  yang  bertugas mendampingi BUMDesa untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Kampung Keluarga Juara
Kampung  Keluarga  Juara  merupakan  upaya  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Jawa Barat melalui penurunan angka kelahiran dan meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) Warga desa.
4 Rencana Strategis (RENSTRA) DPM- Desa Tahun 2018-2023 Hal 39
7. Desa Sejahtera Mandiri
Desa  sejahtera  mandiri  adalah  masyarakat  desa  yang  mampu  menciptakan  kreativitas  dan inovasi  untuk mewujudkan swasembada, berpartisipasi  secara aktif dalam membangun desa dan  memiliki  kesetiakawanan  sosial  yang  tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan mengembangkan  penghidupan  secara  berkelanjutan,  serta  menciptakan  nilai  tambah  bagi produktifitas desa.
8. Desa Wisata
Desa wisata adalah upaya mendorong desa yang memiliki Potensi alam yang bagus menjadi daerah  wisata  melalui  pengelolaan  daerah  wisata  sebagai  destinasi  yang  menjadi  daya  tarik wisatawan melalui pengembangan Desa Wisata.
9. Sapa Warga
Sapa  Warga  merupakan  bentuk  inovasi  dari  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam menampung aspirasi warga Jabar melalui pengembangan IT dan Media Sosial.

## 10. Mobil Siaga
Mobil  siaga  yang  berganti  nama  menjadi  mobil  aspirasi  masyarakat  juara (MASKARA)  adalah  bantuan  mobil  bagi  desa  dengan  konsep  multifungsi  untuk memenuhi  kebutuhan  primer  warga  desa  antara  lain;  mengantar  jenazah,  mobil hiburan, angkutan pertanian, serta panggung untuk hajatan.
Program  Gerakan  Membangun  Desa  merupakan  pembangunan  dengan  konsep  Desa Unggul dan Berkelanjutan yang diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan sebutan Program Desa Juara untuk menjawab berbagai permasalahan  yang ada di desa. Desa di Provinsi Jawa  Barat  merupakan  wilayah  yang  penting  yang  wajib  dijamin  kesejahteraaanya  karena  dari total  penduduk  Jawa  Barat  yaitu  48.037.827 jiwa  di  tahun  2018,  34,31  %  diantaranya  tinggal  di perdesaan.  Untuk  mewujudkan  Desa  Juara,  desa-desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  telah  memiliki beberapa modal dasar berupa sumber daya. Modal dasar sumber daya tersebut adalah terdapatnya 51.415  Unit  Posyandu,  5.957  LPM,  PKK,  DS/Kel,  2.785  Bumdes,  1.844  Pasar  Desa,  296.855 Kader  Poyandu,  17  Ribu  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat,  835.476  Kader  Umum  PKK,  dan 2.929 Pendamping Desa. Namun demikian, perkembangan program Desa Juara di Provinsi Jawa Barat  masih  menyisakan  permasalahan.  Kondisi  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Barat  berada  pada angka 7,45 % yang merupakan angka kemiskinan yang tinggi.
Berikut ini adalah gambar potensi sumber daya di Provinsi Jawa Barat:
Tabel 1. Potensi Sumber Daya Kelembagaan Masyarakat Desa di Provisi Jawa Barat
626 KECAMATAN INDEKS DESA MEMBANGUN JAWA BARAT 5.312 DESA 586 MANDIRI 2.102 MAJU 2.606 BERKEMBANG 18 DESA TERTINGGAL 0 DESA
SANGAT TERTINGGAL
645 KELURAHAN
KLASIFIKASI DS/KEL TK. PERKEMBANGAN DS/KEL 175 SWASEMBA DA 936 SWAKARY A 4000 SWADAYA 1099 CEPAT BERKEMBAN G 3286 BERKEMBA NG 940 KURANG BERKEMBA NG 51415 UNIT POSYANDU 5957 LPM, PKK, DS/KEL 2785 BUMDES 1844 PASAR DESA 296.855 KADER POSYANDU 673 PENDAMPING KADER POSYANDU 17 ribu KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 835.476 KADER UMUM PKK 2928 PENDAMPING DESA
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar, Tahun 2021
Tingkat  perkembangan  desa  melalui  klasifikasi  desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  juga menunjukkan isu empiris tentang perkembangan program Gerakan Membangun Desa. Klasifikasi desa menunjukkan tingkat kemajuan yang ada di desa tersebut. Desa dengan klasifikasi tertinggal memiliki  permasalahan  yang  jauh  sangat  kompleks  dibandingkan  desa  dengan  klasifikasi  maju. Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari 5312 desa di Provinsi Jawa Barat terdapat 11,03 persen Desa Mandiri,  39,57  persen  Desa  Maju,  45,06  persen  Desa  Berkembang,  dan  0,33  persen  Desa Tertingal. Berikut tabel 1.2. perkembangan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Barat:

## Tabel 2. Indeks Desa Membangun di Jawa Barat
Kabupaten/Kota Jumlah Desa per Kategori Mandiri Desa Maju Berkembang   Tertinggal Kab. Bogor 48 188 180 - Kab. Sukabumi 19 156 206 - Kab. Cianjur 10 115 223 6 Kab. Bandung Barat 40 95 30 - Kab. Bandung 86 129 55 - Kab. Garut 19 117 285 - Kab. Tasikmalaya 22 65 256 8 Kab. Ciamis 45 120 93 - Kab. Kuningan 36 160 165 -
Kabupaten/Kota Jumlah Desa per Kategori Mandiri Desa Maju Berkembang   Tertinggal Kab. Cirebon 42 185 185 - Kab. Majalengka 63 180 87 - Kab. Sumedang 31 103 136 - Kab. Indramayu 26 151 132 - Kab. Subang 22 123 100 - Kab. Purwakarta 16 62 105 - Kab. Karawang 12 79 202 4 Kab. Bekasi 22 32 126 - Kab. Pangandaran 11 42 40 - Kota Banjar 16 0 0 - Jumlah 586 2,102 2,606 18
Sumber: https://portaldatadesa.jabarprov.go.id/ diakses 20 Oktober 2022
Kondisi  klasifikasi  desa  di  atas  juga  diperparah  dengan  belum  semua  desa  memiliki manajemen  ekonomi desa yang mampu mendukung kemandirian ekonomi desa. Dari total 5.312 desa  di  Jawa  Barat,  hanya  2.785 desa  yang  telah  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Sementara itu,  50  %  desa  dari  total  5.312  desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  belum  menerapkan  SISKEUDES (sistem  keuangan  Desa),  walaupun  pemerintah  telah  memberikan  bantuan  gerakan  membangun desa tapi masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2021 bantuan untuk gerakan membangun  desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebasar  Rp5.990.622.942.000.  Alokasi  gerakan membangun desa per Kota/ Kabupaten se Provinsi Jawa Barat terlihat dalam tabel 3. berikut :
Tabel 3. Rekapitulasi Alokasi Gerakan membangun desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat (dalam ribuan rupiah)
NO KOTA/ KABUPATEN ALOKASI GERAKAN MEMBANGUN DESA 1 Kab. Bandung 334.046.576 2 Kab. Bekasi 264.332.147 3 Kab. Bogor 523.393.765 4 Kab. Ciamis 263.615.735 5 Kab. Cianjur 430.246.084 6 Kab. Cirebon 454.574.807 7 Kab. Garut 506.831.553 8 Kab. Indramayu 396.162.113 9 Kab. Karawang 349.344.485 10 Kab. Kuningan 305.029.334 11 Kab. Majalengka 391.668.514 12 Kab. Purwakarta 170.355.883
NO KOTA/ KABUPATEN ALOKASI GERAKAN MEMBANGUN DESA 13 Kab. Subang 220.076.242 14 Kab. Sukabumi 377.384.015 15 Kab. Sumedang 227.319.620 16 Kab. Tasikmalaya 402.887.661 17 Kota Bandung - 18 Kota Bekasi - 19 Kota Bogor - 20 Kota Cirebon - 21 Kota Depok - 22 Kota Sukabumi - 23 Kota Tasikmalaya - 24 Kota Cimahi - 25 Kota Banjar 25.369.574 26 Kab. Bandung Barat 257.381.269 27 Kab. Pangandaran 90.603.565 JUMLAH 5.990.622.942
Sumber: Kementrian Keuangan, Daftar Alokasi Gerakan membangun desa Prov. Jabar 2021
Berdasarkan  berbagai  pandangan  para  ahli  yang  menegaskan  arti  penting  pembangunan desa,  hasil  penelitian  para  peneliti  terdahulu  yang  menunjukkan  beragam  permasalahan  dalam praktek  kebijakan  pembangunan  desa,  dan  adanya  fakta  penyelenggaraan  gerakan  membangun desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  menjadi  daya  tarik  bagi  penulis  untuk  melakukan  kajian  mendalam dengan topik: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Ilmu Pemerintahan.
Ilmu  pemerintahan  adalah  sebuah  cabang  ilmu  dari  kajian  ilmu  politik.  Pemerintahan merupakan  suatu  ilmu  dan  seni,  dikatakan  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  pengetahuan  karena pemerintahan  sudah  memenuhi  syaratsyarat  ilmu  pengetahuan  seperti  dapat  dipelajari  dan diajarkan,  memiliki  objek  baik  material  maupun  formal,  bersifat  universal  dan  sistematis  serta spesifik  (khas). 5 Sedangkan  menurut  Surya  Ningrat,  pemerintahan  adalah  sekelompok  individu yang  memiliki  wewenang  tertentu  untuk  melaksanakan  kekuasaan  pemerintah  adalah  perbuatan atau  urusan  atau  memerintah. 6 Secara  etimologi,  maka  pengertian  pemerintahan  adalah  sebagai berikut:  1.  Perintah  berarti  melakukan  pekerjaan  menyuruh  (2  pihak  yaitu  yang  memerintah  dan
5 Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 8.
6 Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 11.
yang  diperintah).  2.  Pemerintah  (Pe)  berarti  badan  yang  melakukan  kekuasaan  memerintah  3. Pemerintahan  (akhiran  an)  berarti  perbuatan,  cara  atau  urusan  dari  badan  yang  memerintah tersebut.  Berdasarkan  aspek  statistika,  maka  “pemerintah”  adalah  lembaga  atau  badan-badan publik  yang  mempunyai  fungsi  untuk  melakukan  upaya  mencapai  tujuan  negara.  Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.
Tujuan  utama  dibentuk  pemerintahan  adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat  mengembangkan  kemampuan  dan  kreatifitasnya  demi  kemajuan  bersama. 7 Secara strukturnya,  pemerintahan  di  Indonesia  terbagi  atas  pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Pemerintah  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Sedangkan  pemerintah daerah  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya.  Hakekat  dari  tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi  yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service ), Pemberdayaan (empowerment ),  dan  Pembangunan  ( development ).  Pelayanan  akan  membuahkan keadilan  dalam  masyarakat,  pemberdayaan  akan  mendorong  kemandirian  dalam  masyarakat  dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 8

## A. Teori Manajemen Pemerintahan Daerah.
Secara  pengertian,  menurut  Budi  Supriyanto,  manajemen  pemerintahan  adalah  suatu proses  kegiatan  melakukan  tatakelola  atau  pengelolaan  pemerintahan  oleh  penguasa  atau penyelenggara  pemerintah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. 9 Istianto  dalam  bukunya  Manajemen  Pemerintahan  dalam Perspektif  Pelayanan  Publik 10 mengatakan  bahwa  manajemen  pemerintahan  diartikan  pada bagaimana  secara  organisasional  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik.  Dengan demikian  manajemen  pemerintahan  lebih  terfokus  pada  alat-alat  manajerial,  teknis  pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.
7 Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 2002 Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.
8 Riyaas Rasyid, op. cit, hal. 59.
9 Goran Hayden & Julius Court. 2002. Governance and Development: World Government Survey, Discussion Pape r 1. New York: United Nation University.
10 Bambang Istianto, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Jakarta: Mitra Wacana Media.

## B. Teori Kebijakan Publik.
Pengertian  kebijakan  publik  diungkap  oleh  A.  Hoogerwert  adalah  unsur  penting  dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga  menurut  Anderson  Kebijakan  publik  adalah  hubungan  antar  unit-unit  pemerintah  dengan lingkungannya. 11 Selanjutnya  Gerston  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  pada  setiap  tingkatan  pemerintahan  untuk  memecahkan masalah  publik. 12 Lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  proses  penentuan  suatu  kebijakan  mencakup lima  tahapan,  yaitu  (1)  mengidentifikasikan  isu-isu  kebijakan  public,  (2)  mengembangkan proposal kebijakan public, (3) melakukan advokasi kebijakan public, (4) melaksanakan kebijakan publik,  (5)  mengevaluasi  kebijakan  yang  dilaksanakan.  Sedangkan  menurut  Dunn  kebijakan publik  merupakan  pola  yang  kompleks  dari  pilihan  kolektif  yang  saling  begantungan  yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah. 13

## C. Teori Kebijakan Publik.
Kata  strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ strategos ”,  yang  berarti a  general  set  of maneuver  carried  out  to  overcome  an  enemy  during  combat ,  yaitu  sekumpulan  senjata  yang digunakan  untuk  memerangi  musuh  selama  peperangan.  Jadi,  memang  istilah  strategi  semula bersumber  dari  kalangan  militer  dan  secara  popular  sering  dinyatakan  sebagai  “kiat  yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah strategi  sudah  digunakan  oleh  semua  jenis  organisasi,  dan  ide-ide  pokok  yang  terdapat  dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang  menerapkannya.  Strategi  adalah  pendekatan  secara  keseluruhan  yang  berkaitan  dengan gagasan,  perencanaan,  daneksekusi,  sebuah  aktivitas  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Di  dalam strategi  yang  baik  terdapat  kordinasi  tim  kerja,  memiliki  tema  mengidentifikasi  faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 14

## D. Teori Implementasi Kebijakan Publik.
Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pada  suatu  waktu  tertentu  dalam  kaitannya  dengan  suatu
11 Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003, h.6
12 Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engaagement (New York: M.E Sharp, inc, 1992), p.5
13 William  N.  Dunn,  Public  Policy  Analysis:  An  Introduction  (New  Jersey:  Prentice  Hal,  inc.,, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003) h.98.
14 Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17
subyek  atau  sebgai  respon  terhadap  suatu  keadaan  yang  kirisis. 15 Adapun  kebijakan  publik menurut  George  C.  Edward  III  dan  shakansky  dalam  buku  wahab  mengatakan  “apa  yang  di katakana dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak di lakukan oleh pemerintah adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Dengan  kata  lain,  berdasarkan  dengan  pandangan  tersebut  kebijakan  public  yang  merupakan keputusan yang diambil dan dibuat tidak  hanya oleh  satu aktor saja melainkan juga dapat  dibuat oleh  beberapa  aktor  yang  saling  berkaitan  dan  saling  terlibat  dalam  kepentingan  dari  sesuatu kebijakan  public  yang  dibuat  tersebut.  Implementasi  merupakan  tahapan  penting  adanya kebijakan publik, pada tahap ini kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah dengan baik kemudian  akan  dilaksanakan  sehingga  juga  mampu  menghadapi  permasalahan  yang  ada  di masyarakat.  Gambaran  tahapan  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  Matland  adalah  sebagai berikut :
Gambar 1. Dimensi dan Determinan Implementasi Kebijakan
Sumber: Hamdi  Muchlis,  Kebijakan  Publik:  Proses,  Analisis  dan  Partisipasi,  Bogor,  Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 107.
Berdasarkan keseluruhan penjelasan mengenai model implementasi model alternatif milik Matland  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  poin  utama  dalam  proses  implementasi  terletak pada kerjasama antar pelaksana maupun pendamping lapang. Baik pelaksana ditingkat pusat atau perumus  kebijakan,  pelaksana  mitra  hingga  kelompok  sasaran  memiliki  partisipasi  yang  penting guna  mencapai  keberhasilan  implementasi.  Faktor-faktor  tersebut  kemudian  mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dilihat dari tiga dimensi yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi.
15 Wahab, solichin abdul. Analisis Pengantar kebijakan Publik. Malang: UMM pres 2008. Hal. 51

## E. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Konsep Model Helix
Pada  tahun  1995,  Etzkowitz  dan  Leydesdorff  memperkenalkan  model Triple  Helix . Berdasarkan  gagasan  yang  sama  mengenai  interaksi  antara  kontributor  inovasi,  yang  disebut sebagai bidang kelembagaan (Universitas,  Industri, dan Pemerintah), Etzkowitz dan  Leydesdorff mengembangkan  model Triple  Helix yang  mengadopsi  model  inovasi  spiral  (versus  linier tradisional)  yang  menangkap  beberapa  hubungan  timbal  balik  antara  pengaturan  kelembagaan (publik,  swasta  dan  akademis)  pada  tahap  yang  berbeda  dalam  kapitalisasi  pengetahuan  "( Viale dan Ghiglione ).  Pendekatan  baru  interaksi  ditandai  oleh:  i)  peran  kunci  universitas  sebagai produsen  pengetahuan  utama;  ii)  misi  strategis  perusahaan  dalam  menghasilkan  inovasi  melalui peningkatan  proses  organisasi  dan  penempatanproduk  dan  layanan  yang  ada  di  pasaran;  dan  iii) peran  penting  pemerintah  dalam  mendukung  pengembangan  teknologi  berbasis  sains  dan  dalam merumuskan  kebijakan  yang  ditargetkan  inovasi.  Model Triple  Helix menyiratkan  kompleksitas yang  meningkat  dalam  hal  elemen  operasional  utama,  atau  komponen,  dan  hubungan  di  antara elemenelemen  ini  dengan  mempertimbangkan  fungsinya.  Ranga  dan  Etzkowitz  mendefinisikan sebagai  komponen  dasar  (yaitu  aktor)  inovator  individu  dan  lembaga  inovator,  Penelitian  dan Pengembangan  dan  Non-Riset  Inovator  Pengembangan,  dan  lembaga  hibrida 'single-sphere' dan 'multi-sphere' .
Carayannis  dan  Campbell  menyatakan  pentingnya  kebijakan  dan  praktik  pemerintah, universitas dan industri serta masyarakat sipil saling berinteraksi secara cerdas, efektif dan efisien. Secara  paralel,  konsep Quadruple  Helix dikembangkan  dengan  mempertahankan  interaksi  dari lingkungan  TH  (UNI,  IND,  dan  GOV)  dan  dengan  meresmikan  peran  masyarakat  sipil. Akademisi  dan  perusahaan  menyediakan  kondisi  yang  diperlukan  untuk  ekosistem  inovasi terpadu. Pemerintah menyediakan kerangka  peraturan dan dukungan finansial untuk definisi dan implementasi  strategi  dan  kebijakan  inovasi.  Carayannis  dan  Campbell  menyatakan  pentingnya kebijakan  dan  praktik  pemerintah,  universitas  dan  industri  serta  masyarakat  sipil  saling berinteraksi  secara  cerdas,  efektif  dan  efisien.  Secara  paralel,  konsep Quadruple  Helix dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan TH (UNI, IND, dan GOV) dan dengan  meresmikan  peran  masyarakat  sipil.  Akademisi  dan  perusahaan  menyediakan  kondisi yang  diperlukan  untuk  ekosistem  inovasi  terpadu.  Pemerintah  menyediakan  kerangka  peraturan dan  dukungan  finansial  untuk  definisi  dan  implementasi  strategi  dan  kebijakan  inovasi. Masyarakat sipil tidak hanya menggunakan dan menerapkan pengetahuan, dan menuntut  inovasi dalam  bentuk  barang  dan  jasa,  namun  juga  menjadi  bagian  aktif  dari  sistem  inovasi.  Teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  bekerja  sebagai  faktor  pendukung  partisipasi bottom-up
masyarakat  sipil. 16 Pendekatan Quadruple  Helix (QH)  jauh  dari  dianggap  sebagai  konsep  yang mapan dalam penelitian dan kebijakan inovasi.
Quintuple Helix adalah model inovasi yang dapat mengatasi tantangan pemanasan global yang ada melalui penerapan pengetahuan dan pengetahuan karena berfokus pada pertukaran sosial dan  pertukaran  pengetahuan  di  dalam  subsistem  negara  atau  negara  tertentu.  Model  inovasi 'nonlinier'  dari Quintuple Helix ,  yang  menggabungkan  pengetahuan,  pengetahuan,  dan  sistem lingkungan  alami  bersama-sama  ke  dalam  kerangka  'interdisipliner'  dan  'transdisipliner',  dapat memberikan  model  langkah  demi  langkah  untuk  memahami  Manajemen  berbasis  kualitas pembangunan  yang  efektif,  memulihkan  keseimbangan  dengan  alam,  dan  membiarkan  generasi masa depan memiliki kehidupan pluralitas dan keragaman di bumi. Singkatnya, Quintuple Helix mewakili  model  yang  sesuai  dalam  teori  dan  praktik  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  untuk memahami  kaitan  antara  pengetElemen  penyusun  paling  penting  dari Quintuple  Helix -  terlepas dari  'agen  manusia'  aktif  -  adalah  sumber  pengetahuan  ',  yang,  melalui  sirkulasi  (yaitu  sirkulasi pengetahuan)  antara  subsistem  sosial  (begitu  kaya),  Perubahan  inovasi  dan  pengetahuan  dalam masyarakat  dan  ekonomi. Quintuple  Helix ,  dengan  demikian,  memvisualisasikan  interaksi kolektif  dan  pertukaran  pengetahuan  dalam  sebuah  negara  ( nation-state )  melalui  lima  sistem subsistem berikut (yaitu, heliks): (1) sistem pendidikan, (2) sistem ekonomi, 3) lingkungan alam, (4) masyarakat berbasis media dan berbasis budaya (juga masyarakat sipil), (5) dan sistem politik. Untuk  menganalisis  keberlanjutan  dalam Quintuple  Helix dan  untuk  membuat  penentuan pembangunan  berkelanjutan  untuk  kemajuan,  berarti  masing-masing  dari  kelima  subsistem  yang dijelaskan  ( helix )  memiliki  aset  ahuan  dan  inovasi,  untuk  mempromosikan  pembangunan  yang langgeng.

## F. Konsep Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dalam  system  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah  kabupaten.  Definisi  Desa, dengan keluarnya Undang-undang tentang desa telah berubah maknanya, yang dimaksud dengan Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  pengertian  desa  tersbut telah  menempatkan  desa  sebagai  organisasi  campuran  ( hybrid )  antara  masyarakat
16 Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and  how  do  knowledge,  innovation  and  the  environment  relate  to  each  other?  International  Journal  of Social Ecology and Sustainable Development , 1(1), 41–69. https://doi.org/10.4018/ jsesd.2010010105.
berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal ( local self government ), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat  atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak  identik  dengan  pemerintah  desa  dan  kepala  desa.  Desa  mengandung  pemerintahan  dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan ( entitas ) hukum. 17

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  penulisan  yang  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung, data yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka-angka  namun  data  tersebut  berasal  naskah,  wawancara, catatan  lapangan,  dokumen  pribadi,  catatan  memo,  dan  dokumen  lainnya.  Prinsip  penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variable  secara  lepas,  tidak  menghubungkan  antara  variable  yang  satu  dengan  varibel  yang lainnya  secara  sistematik  oleh  karena  itu  metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokan antara data yg sebenarnya  dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Rumusan masalah yang akan  diteliti menentukan pengamatan dan penelitian  secara mendalam. Data penelitian diperoleh dari  sumber primer dan sumber sekunder.
Data primer diperoleh dari infoman yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat.  Data  yang diperlukan dalam penilitan ini adalah data yang berkaitan dengan  Kebijakan Gerakan Membangun Desa. Data dimaksud berupa bagaimana implementasi  kebijakan  Gerakan  Membangun  Desa,  kendala  yang  dihadapi,  serta  upaya  yang dilakukan  untuk  mencapai  target  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  di  Provinsi Jawa  Barat.  Pemilihan  informan  dapat  didasarkan  pada  dua  aspek  yaitu  teori  dan  praduga,  yang keduanya  berlandaskan  pada  kedalaman  pemahaman  atau  pengalaman  dari  responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling  cocok  dilakukan  jika  tujuan  utama  pengumpulan  data  adalah  untuk  mengembangkan teori  secara  substantif.  Untuk  penelitian  kualitiatif,  analisis  data  dilakukan  dengan open  coding dan axial  coding . Open  coding adalah  proses  membaca  data  dari  hasil  wawancara,  lalu  melalui beberapa  data  tersebut  yang  memiliki  makna,  serta  mengkategorisasi  data-data  bermakna berdasarkan label yang kita berikan. Sedangkan axial coding adalah proses mengidentifikasi relasi
17 Eko  Sutoro,  dkk.,  Desa  Membangun  Indonesia,  cetakan  pertama,  (Yogyakarta:  Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), h. 34
antar  kategori  yang  telah  kita  labeli  pada  tahap open  coding .  Analisis  SOAR  bagi  perencanaan strategis dimulai dengan inisiatif (keputusan untuk memilih SOAR) kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan  ( inquiry )  yang  menggunakan  pertanyaan  positif  guna  mempelajari  nilai-nilai  inti, visi,  kekuatan,  dan  inquiry  gunakan  pertanyaan  positif  guna  mempelajari  nilai-nilai  inti,  visi, kekuatan, dan peluang potensial setiap anggota organisasi. Imajinasi merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan alternative strategy dan rekomendasi untuk di umumkan.
Berikut tahapan analisis SOAR:
Gambar 2. Tahap Analisis SOAR
Sumber: Stavros, 2007
Selanjutnya ditentukan matrix Analisis SOAR dibagi menjadi 4 kondisi sebagai berikut:
Tabel 4.  Matrik SOAR

## Sumber: Stavros, 2007

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampai  tahun  2021  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  di  Provinsi  Jawa Barat  masih  menyisakan  18  desa  tertinggal  yang  pada  tahun  2019  jumlahnya  929  desa. Implementasi  Gerakan  Membangun  Desa  di  Provinsi  Jawa  Barat  digunakan  parameter  Indeks Desa Membangun dengan berpedoman kepada Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016. Indeks desa membangun  merupakan  Indeks  Komposit  yang  dibentuk  berdasarkan  tiga  indeks,  yaitu:  Indeks Ketahanan  (IK)  Sosial,  IK  Ekonomi  dan  IK  Lingkungan/  Ekologi.  Perangkat  indikator  yang dikembangkan  dalam  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  dikembangkan  berdasarkan  konsepsi bahwa  untuk  menuju  Desa  Maju  atau  Desa  Mandiri  perlu  kerangka  kerja  Pembangunan Berkelanjutan  di  mana  Aspek  Sosial,  Aspek  Ekonomi,  dan  Aspek  Ekologi/Lingkungan  menjadi kekuatan,  yang  saling  mengisi  dan  menjaga  potensi  serta  kemampuan  Desa  untuk “Mensejahterakan  Kehidupan  (Masyarakat)  Desa”. 18 Berikut  jumlag  desa  tertinggal  di  Provinsi Jawa Barat sampai pada tahun 2021:
Tabel 5. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
No Kabupaten Kecamatan Desa Nilai IDM 2021 Strata Desa 2021 1 Kab. Cianjur Cidaun Cibuluh 0,5421 TERTINGGAL 2 Kab. Cianjur Cidaun Gelarpawitan 0,5840 TERTINGGAL 3 Kab. Cianjur Cidaun Gelarwangi 0,5981 TERTINGGAL
18 Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016
4 Kab. Cianjur Cidaun Jayapura 0,5897 TERTINGGAL 5 Kab. Cianjur Cikadu Sukamanah 0,5984 TERTINGGAL 6 Kab. Cianjur Leles Sirnasari 0,5432 TERTINGGAL 7 Kab. Karawang Ciampel Tegallega 0,5640 TERTINGGAL 8 Kab. Karawang Cibuaya Cemarajaya 0,4940 TERTINGGAL 9 Kab. Karawang Cibuaya Gebangjaya 0,5443 TERTINGGAL 10  Kab. Karawang Cilamaya Wetan  Muarabaru 0,5824 TERTINGGAL 11  Kab. Tasikmalaya Bojonggambir Campakasari 0,5952 TERTINGGAL 12  Kab. Tasikmalaya Cigalontang Cidugaleun 0,5452 TERTINGGAL 13  Kab. Tasikmalaya Cigalontang Parentas 0,5489 TERTINGGAL 14  Kab. Tasikmalaya Cigalontang Sirnagalih 0,5697 TERTINGGAL 15  Kab. Tasikmalaya Cipatujah Nagrog 0,5395 TERTINGGAL 16  Kab. Tasikmalaya Cipatujah Pameutingan 0,5894 TERTINGGAL 17  Kab. Tasikmalaya Cipatujah Sukahurip 0,5581 TERTINGGAL 18  Kab. Tasikmalaya Mangunreja Margajaya 0,5848 TERTINGGAL
Sumber: Sumber: https://idm.kemendesa.go.id/ 2023
Berdasarkan data pada tabel 5. diperoleh gambaran dari 18 desa tertinggal tahun 2021 ada 3  desa  yang  memiliki  nilai  terendah  dari  3  Kabupaten  Desa  Cibuluh  Kecamatan  Cidaun Kabupaten  Cianjur,  Desa  Cemarajaya  Kecamatan  Cibuaya  Kabupaten  Karawang  dan  Desa Nagrog  Kecamatan  Cipatujah  Kabupaten  Tasikmalaya . Dengan  demikian  desa  yang  dijadikan lokus penelitian ini di fokuskan kepada 3 desa tertinggal dengan raihan indeks desa membangun paling rendah di 3 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berikut Desa dengan IDM Terendah:
Tabel 6. Desa Tertinggal IDM Terendah di Provinsi Jawa Barat No Kabupaten Kecamatan Desa Nilai IDM 2021 Strata Desa 2021 1 Kab. Cianjur Cidaun Cibuluh 0,5421 TERTINGGAL 2 Kab. Karawang Cibuaya Cemarajaya 0,4940 TERTINGGAL 3 Kab. Tasikmalaya Cipatujah Nagrog 0,5395 TERTINGGAL
Sumber: Sumber: https://idm.kemendesa.go.id/ , diolah, 2023
Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di 3 desa terendah dalam raihan indeks desa membangun (IDM) adalah sebagai berikut:
Tabel 7.  Deskripsi Setiap Indikator Pelaksanaan Gerbang Desa, Desa Tertinggal IDM

## Terendah di Provinsi Jawa Barat.
No Kegiatan Gerbang Desa Kelompok Sasaran Penjelasan Informan
1 EKONOMI One Village One Company (OVOC) BUMDes sudah dibentuk sejak 2019, dan saat ini masih berjalan. One Pesantren One Product (OPOP) Tidak terdapat pesantren sehingga OPOP tidak terbentuk. Patriot Desa Sudah dibentuk tahun 2021 dan aktif menjalankan fungsinya. CEO BUMDes CEO BUMDes sudah definitif dan menjalankan fungsinya Kredit Masyarakat Sejahtera Belum ada program yang diajukan. 2
PENDIDIKAN
Desa Literasi Skala formal/besar belum ada. Namun ada inisiasi dari masyarakat dengan membuka pojok baca untuk meningkatkan literasi mesyarakat desa. Satu Desa Satu Hafizh (Sadesha) Sudah ada Desa Digital Belum karena ada kendala jaringan ( blank spot ) di beberapa dusun. Ini karena kontur tanah/ topografi desa (daerah pegunungan) dan luasnya wilayah desa. 3 KESEHATAN Layad Rawat Program dari provinsi belum ada, namun sudah ada inisiasi dari Kabupaten Cianjur. Mobile Puskesmas (MPUS) Tidak ada, karena belum memiliki puskesmas. 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa Tangguh Bencana Belum ada. Baru sosialisasi untuk mengikuti pelatihan BPBD Provinsi, termasuk pengamanan dan asesmen
No Kegiatan Gerbang Desa Kelompok Sasaran Penjelasan Informan kerugian. Sekoper Cinta Sudah ada, oleh ibu-ibu PKK. Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) Belum ada, karena status desa belum masuk kriteria. Pendamping Kader Posyandu (PKP) Sudah ada. Motekar Sudah ada. 5 INFRASTRUKTUR
Jalan Desa Mulus (Jamu) Belum mulus, akses keluar masuk hanya satu jalan, dari jalan provinsi masuk ke desa sangat jauh, dalam kondisi hujan jalan provinsi dan jalan kabupaten hancur/ makadam atau masih berbatu sehingga menyulitkan lintas jalan. Jalan di dalam desa masih sangat tidak mendukung. Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa) Jembatan gantung tersedia sumbangan dari Provinsi Jawa Barat. Kampung Caang Sudah tercapai 100%. 6 PEMERINTAHAN Jabar Quick Response (JQR) Sudah berjalan, inisiatif masyarakat bahkan sudah tinggi sehingga laporan sering dilakukan oleh masyarakat langsung. Si Rampak Sekar Ada dan berjalan. Sapa Warga Sudah ada. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa Sudah ada, tercermin dalam struktur organisasi desa.
Sumber:  Transkrip  Wawancara  Dengan  Kepala  Desa  Cibuluh,  Cemarajaya  dan  Nagrog,  2023 diolah
Dari  transkrip  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  seluruh  kelompok sasaran  telah  memenuhi  kriteria  implementasi  Gerakan  Membangun  Desa.  Selain  wawancara, melalui kuesioner yang diisi dengan self-administered terkait implementasi Gerakan Membangun Desa  di  Desa  Cibuluh  dan  kedua  desa  tertinggal  lainnya  juga  terungkap  beberapa  fakta  dari informan, yang dikelompokkan berdasar beberapa dimensi  diantaranya pada  Tingkat Kesesuaian
Implementasi, Efektivitas Penggunaan Aset, Kompetensi Aparat Desa, dan Ketersediaan Alat dan Teknologi.
Tingkat  kesesuaian  implementasi  mencakup  empat  dimensi,  yaitu  kesesuaian  dengan prosedur, kesesuaian dengan  waktu, kesesuaian dengan biaya, dan  kesesuaian dengan pelaksana. Penggambaran  tingkat  kesesuaian  implementasi  Gerakan  Membangun  Desa  di  Desa  Cibuluh, Cemarajaya,  dan  Nagrog  diukur  dengan  skala  Likert  dengan  rentang  1  (sangat  tidak  sesuai) sampai 5 (sangat sesuai).

## Gambar 3. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

## Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah
Gambar  di  atas  menunjukanbahwa  pada  tingkat  sasaran  kebijakan  (desa),  seluruh indikator  atau  kelompok  sasaran  telah  memenuhi  kebutuhan  Desa  Cibuluh,  Cemarajaya,  dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi. Tingkat kesesuaian implementasi rata-rata mencapai 4.0 dari skala 5.
Efektivitas  Penggunaan  Aset  Desa  yang  mencakup  sumber  daya  manusia  (SDM) pelaksana, aset fisik desa, dan teknologi dalam implementasi Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh,  Cemarajaya,  dan  Nagrog  tersebut  diukur  dengan  skala  Likert  dengan  rentang  1  (sangat tidak efektif) sampai 5 (sangat efektif) menunjukan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa), pendayagunaan  asset  desa  telah  mencapai  efektivitas  yang  tinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan Desa  Cibuluh,  Cemarajaya,  dan  Nagrog  untuk  meningkatkan  statusnya  dari  Desa  Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Kesesuaian dengan
prosedur Kesesuaian dengan waktu Kesesuaian dengan biaya Kesesuaian dengan pelaksana 5 5 4
5

## Gambar 4. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

## Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tingkat  sasaran  kebijakan  (desa), pendayagunaan  asset  desa  telah  mencapai  efektivitas  yang  tinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan Desa  Cibuluh,  Cemarajaya,  dan  Nagrog  untuk  meningkatkan  statusnya  dari  Desa  Tertinggal menuju  status  desa  yang  lebih  tinggi.  Tingkat  efektivitas  pendayagunaan  aset  desa  rata-rata mencapai 4.67 dari skala 5.
Kompetensi  aparat  desa  mencerminkan  kemampuan  aparat  desa  dalam  melaksanakan Gerakan  Membangun  Desa.  Kompetensi  aparat  desa  mencakup  motivasi  kerja  aparat  desa, kemampuan  pembelajaran  aparat  desa,  dan  tingkat  penerimaan  terhadap  manfaat  kegiatan Gerakan  Membangun  Desa  bagi  desa.  Kompetensi  apparat  desa  dalam  implementasi  Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog tersebut diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).
0 1 2 3 4 5 Pendayagunaan pelaksana Pendayagunaan aset desa
Pendayagunaan teknologi 5 5 4

## Gambar 5. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

## Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tingkat  sasaran  kebijakan  (desa),  ketersediaan dan  ketepatan  alat  dan  teknologi  dalam  memenuhi  kebutuhan  Desa  Cibuluh,  Cemarajaya,  dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi adalah tersedia cukup dan tepat. Ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi rata-rata mencapai 4.33 dari skala 5.
Ketersediaan  alat  dan  teknologi  mencerminkan  kecukupan  dan  ketepatan  alat  dan teknologi  serta  informasi  dalam  melaksanakan  Gerakan  Membangun  Desa.  Ketersediaan  dan ketepatan  tersebut  mencakup  kecukupan  peralatan  yang  dimiliki  desa,  ketepatan  teknologi  yang digunakan,  dan  ketersediaan  informasi  dalam  melaksanakan  Gerakan  Membangun  Desa. Ketersediaan  dan  ketepatan  tersebut  diukur  dengan  skala  Likert  dengan  rentang  1  (sama  sekali tidak ada atau sama sangat tidak tepat) sampai 5 (sangat cukup atau sangat tepat). Hasil penelitian menunjukan bahwa diatas menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa),
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Motivasi kerja aparat desa
Kemampuan pembelajaran aparat desa Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan bagi desa
5 4 5

## Gambar 6. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

## Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukan  bahwa  ketersediaan  dan  ketepatan  alat  dan teknologi  dalam  memenuhi  kebutuhan  Desa  Cibuluh,  Cemarajaya,  dan  Nagrog  untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi adalah kurang tersedia dengan ideal. Ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi rata-rata mencapai 2.33 dari skala 5.

## KESIMPULAN
Berdasar  hasil  pengolahan  data  pembahasannya,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kebijakan  gerakan  membangun  desa  telah  diimplementasikan  di  seluruh  Kabupaten  di  Jawa Barat,  diindikasikan  dengan  adanya  penurunan  jumlah  desa  tertinggal  dan  desa  berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Pengembangan desa  wisata  melalui  aspek  atraksi,  amenitas,  dan  aksesibilitas  serta  penguatan  Bumdes merupakan  bentuk  implementasi  yang  diyakini  memberikan  penguatan  untuk  peningkatan status desa menjadi meningkat.
2. Dimensi  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  mencakup  produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Dari sisi produktivitas, implementasi kebijakan gerakan membangun desa masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana implementasi tersebut. Dimensi linearitas tercermin  dalam  pemenuhan  pedoman  standar  gerakan  membangun  desa  yang  dielaborasi kedalam  program  Desa  Juara,  mencakup  aspek  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Kecukupan peralatan desa Ketepatan teknologi yang digunakan
Ketersediaan informasi 4 4 5
pemberdayaan  masyarakat,  infrastruktur  dan  pemerintahan.  Sedangkan  dimensi  efisiensi tercermin  dalam  kemampuan  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  dalam  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  Provinsi  Jawa  Barat. Efisiensi  implementasi  telah  tercapai  yang  diindikasikan  oleh  optimalnya  peran  pelaksana, pemanfaatan asset, dana, dan teknologi.
3. Implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  kesiapan kelembagaan,  kesiapan  program,  dan  kesiapan  SDM.  Terdapat  tiga  faktor  dominan  yang mempengaruhi  kesiapan  penerima  kebijakan  dalam  implementasi  gerakan  membangun  desa; waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Dalam implementasinya, kecukupan waktu sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang sering dipersepsikan  tidak  konsisten (sering  berubah-ubah),  redundansi  (tumpang  tindih),  dan  kesulitan  pemahaman  di  tingkat pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.  Selanjutnya masih terdapat  persepsi  di  tingkat  pelaksana  kebijakan  (para  Kepala  Desa)  dan  masyarakat  bahwa peningkatan  status  desa  akan  menghilangkan  peluang  untuk  mendapatkan  bantuan  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Provinsi.  Faktor  kehati-hatian  yang  berlebihan  menghilangkan potensi kreativitas, kontra produktif dengan salah satu tujuan gerakan membangun desa yakni meningkatkan  kreatifitas  dan  kemandirian  desa.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pelatihan, pendampingan  dan  sosialisasi  program,  disamping  akomodasi  usulan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  terhadap  dana  afirmasi  untuk  disebar  kepada  strata  Desa  Mandiri,  Maju, Berkembang oleh Pemerintah Pusat.
4. Analisis  SOAR  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  gerakan  membangun  desa menghasilkan sebelas rumusan strategi sebagai berikut:
a. Penguatan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.
b. Penguatan  pendampingan  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  melalui  kolaborasi dengan pendekatan peta helix.
c. Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
d. Peningkatan SDM lembaga kemsyarakatan desa dan Badan Permusyawaratan desa.
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Inovasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa secara
f. Pemanfaatan  sumber  daya  teknologi  dan  informasi  tanpa  mengabaikan  budaya masyarakat desa setempat.
g. Kolaborasi  penta  helix  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
h. Peningkatan SDM Aparatur desa untuk mewujudkan desa mandiri yang cerdas.
i. Dukungan  regulasi  harus  terimplementasi  dalam  kebijakan  anggaran  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara transparan.
j. Peningkatan  sumber  daya  aparatur  desa  dan  lembaga  kemsyarakatan  desa  dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
k. Pemanfaatan  sumber  anggaran  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  harus  berdampak terhadap kemadirian desa.
Model  implementasi  kebijakan  Muchlis  Hamdi  masih  relevan  untuk  digunakan  dalam perumusan kebijakan. Namun demikian dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di  Provinsi  Jawa  Barat,  model  implementasi  kebijakan  perlu  dilengkapi  dengan  pendekatan kolaborasi  (melalui  skema  penta  helix),  transparansi  program  (melalui  edukasi  masyarakat, komunitas  mitra,  dan  pemantauan  kebijakan),  dan  peningkatan  inovasi  untuk  mewujudkan  desa juara  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Maka,  berdasarkan  penelitian  dan  terkait  dengan  keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:  1)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu  menguatkan  pengawasan  implementasi kebijakan  gerakan  membangun  desa  berkolaborasi  dengan  mitra  pemangku  kepentingan  melalui model  penta  helix,  termasuk  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  kebijakan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa;  2)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu menguatkan  peran  pendamping  masyarakat  desa  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  sumber daya  masyarakat  dan  lembaga  kemasyarakatan  desa;  3)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu meningkatkaan  kompetensi  SDM  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa;  4)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu  menyusun  kebijakan  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan inovasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi  kebijakan  inovasi  desa  juara  di  Provinsi  Jawa  Barat;  5)  Pemanfaatan  sumber  daya teknologi  dan  informasi  baik  oleh  perumus  kebijakan  maupun  pelaksana  kebijakan  gerakan membangun  desa  agar  dilakukan  tanpa  mengabaikan  budaya  masyarakat  desa  setempat;  6) Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  selaku  pelaksana  implementasi gerakan  membangun  desa  perlu  meningkatkan  kompetensi  SDM  Aparatur  Desa  untuk mewujudkan desa mandiri yang cerdas; 7) Dukungan regulasi baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat  maupun  Pemerintah  Kabupaten  harus  terimplementasi  dalam  kebijakan  anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara transparan; 8) Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  perlu  menyusun  rumusan  standar  dampak pemanfaatan  sumber  anggaran  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  terhadap  kemadirian  desa; 9)  Teori  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Muchlis  Hamdi,  mencakup  dimensi produktivitas,  linearitas,  dan  efisiensi,  relevan  dalam  menyusun  strategi  kebijakan  yang  perlu
dirumuskan  oleh  Penentu  Kebijakan  Publik/Pemerintah.  Dalam  implementasinya,  perlu melibatkan  faktor  kolaborasi,  transparansi  program,  dan  peningkatan  inovasi  untuk  menjamin kebijakan  diimplementasikan  sesuai  standar.  Penelitian  selanjutnya  perlu  mengembangkan parameter dan standar kolaborasi, transparansi dan inovasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi k, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19 Amabile, T.M. 1983. The Social Psychology of Creativity . New York: Springer-Verlag.
Barzelay, M. & Armajani, B.J. 1992. Breaking through Bureaucracy . In Shafritz, Jay M., Albert C.Hyde., & Sandra J.Parkes. 2004. Classics of Public Administration. Fifth edition. USA: Thomson & Wadsworth.
Bintarto, R. 1986. Desa-Kota . Bandung: Alumni.
Calzada,  I.  (2016).  (Un)Plugging  smart  cities  with  urban  transformations:  Towards  multi- stakeholder  city-regional  complex  urbanity. Journal  of  Urban  Studies  and  Social Sciences, Vol. 6 No. 2), 37 , 25-45.
Carayannis, E.G & Campbell, D.F.J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how  do  knowledge,  innovation  and  environment  relate  to  each  other? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol. 1 No. 1 , 41-69.
Carayannis, E.G., Barth, T.D. & Campbell, D.F.J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global  warming  as  a  challenge  and  driver  for  innovation. Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship, Vol. 1 No. 1 , 1-12.
Denzin, N. K. 1970. The Research Act in Sociology . Chicago: Aldine.
Dunn,  W.N.  2003. Public  Policy  Analysis:  An  Introduction .  New  Jersey:  Prentice  Hall. Terjemahan ISIPOL.Yogyakarta: Gajak Mada University Press.
Eggers,  W.D.  &  Singh,  S.K.  2009. The  Public  Innovator’s  Playbook :  Nurturing  bold  ideas  in government. Deloitte. Harvard Kennedy School of Government.
Etzkowitz,  H.  &  Leydesdorff,  L.  (1995).  The  Triple  Helix  --  University-Industry-Government Relations:  A  Laboratory  for  Knowledge  Based  Economic  Development. EASST  Review, Vol. 14 No. 1 , 14-19.
Fardani,  I.,  Rochman,  G.P.,  Akliyah,  L.S.  &  Burhanuddin,  H.  2021. Digitalisasi  Desa  Di  Desa Cikole Lembang , Jurnal Resona, Vol. 5 No. 2, pp. 181-197.
Frederickson,  H.G.  &  Smith,  K.B.  2003. The  Public  Administration  Theory  Primer .  USA: Westview Press.
Gerston,  L.N.  1992 Public  Policy  Making  in  A  Democratic  society :  A  Guide  to  CIVIC Engagement. New York: M.E Sharp.
Gilang,  P.  2013. Pembangunan  Fisik  dan  Non-fisik  di  Desa  Badak  Mekar  Kecamatan  Muara Badak  Kabupaten  Kutai  Kertanegara (Studi  Evaluasi  PP  No.  76  Tahun  2001  Pasal  2 Ayat 2 Tentang Pemekaran Desa). Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, Nomor 1, pp. 584-598.
Glor,  E.D.  1998. What  Do  We  Know  About Enhancing  Creativity  and  Innovation?  A Review  of Literature .  The  Innovation Journal:  The Public  Sector  Innovation Journal, Vol. 3 No. 1, pp. 1-11.
Hayden,  G.  &  Court,  J.  2002. Governance  and  Development:  World  Government  Survey, Discussion Paper 1 . New York: United Nation University.
Halibas,  A.S.,  Sibayan,  R.O.  &  Maata,  R.L.R.  (2017).  The  Penta  Helix  Model  of  Innovation  in Oman:  An  HEI  Perspective. Interdisciplinary  Journal  of  Information,  Knowledge,  and Management, Vol. 12 , 159-173.
Hamdi, M. 2014. Kebijakan Publik; Proses Analisis dan Partisipasi . Bogor: Ghalia Indonesia. Heap,  B.  2015. Smart  Village:  New  Thinking  for  off-grid  communities  worldwide .  Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge.
Irawan, S. & Hasan, H. 2015. Kebijakan Publik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Istianto, B. 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ivanova,  I.  (2014).  Quadruple  helix  systems  and  symmetry:  a  step  towards  helix  innovation system classification. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 5 No. 2 , 357-369.
Jaya, A. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Tugas Individu Semeseter Ganjil 2004 . Pengantar Falsafah Sains (PPS-702).
Kanaha, I. 2019. Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan,  Kecamatan  Tobelo  Utara,  Kabupaten  Halmahera  Utara .  Journal  of  Public Administration and Local Governance, pp. 94-104.
Kartohadikoesoemo, Soetardjo; 1953. Desa ; Tanpa Penerbit; Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
...........,  2008. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Jakarta.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2021. Daftar  Alokasi  Gerakan  membangun  desa Provinsi Jabar 2021 .
Labolo, M. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Kelapa Gading Permai,
Legino,  S.  2009. Menjawab  Tantangan  Reformasi  Birokrasi:  Kepemimpinan  Transformasional dan Organisasi Lateral . Jakarta: Indonesia Press.
Mintzberg,  H.,  1979. The  Structuring  of  Organizations  a  Synthesis  of  the  Research .  Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Mulgan,  G.  &  Albury,  D.  2003. Innovation  in  the  Public  Sector .  Working  paper  version  1.9, October, Strategy Unit UK Kabinet Office.
Muslimin, A. 1986. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah . Bandung: Alumni.
Nasir,  N.  2021. Akuntabilitas  Pengelolaan  Gerakan  membangun  desa  (Studi  Kasus  Di  Desa Bulusuka  Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto).  Disertasi,  Program  Doktor Ilmu  Adminitrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin , Makassar.
Ningrat, B.S. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Rineka Cipta.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation . New York: Oxford University Press.
Osborne,  S.P.  &  Brown,  K.  2005. Managing  Change  and  Innovation  in  Public  Service Organizations .  New York: Routledge.
Pariangu,  U.  2014.  Memoles  Wajah  Kapasitas  dan  Integritas  Aparatur  Desa  dalam  Bingkai  UU
Desa. TRANSISI 9: 49
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  2019.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  15  Tahun  2019 Tentang  Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  desa  Provinisi  Jawa Barat Tahun 2018-2023.
............,  2021.  Rencana  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Provinsi  Jawa  Barat, Tahun 2021.
Rasyid,  R.  1997.  Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  Politik  Orde  Baru.  Jakarta:  Yarsif Watampone,
............,  2002. Makna  Pemerintahan  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan  Kepemimpinan .  Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
Shafritz, J.M. & Russell, E.W. 1999. Introducing Public Administration . London: Longman.
Simangunsong, F. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan . Alfabeta.
Supriyanto, B. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: Media Brilian.
Suryono, A. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan . Malang: UB Press.
Syafiie, I.K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta Tamin,  F.  2004. Reformasi  Birokrasi:  Analisis  Pendayagunaan  Aparatur  Negara .  Jakarta: Belantika.
Thahir,  B.  2020. Penggunaan  Gerakan  membangun  desa  Tahun  2015-2018  dan  Strategi Pendampingannya  (Studi  Di  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat) ,  Disertasi  Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2021.
Tiza,  A.L.,  Hakim,  A.  &  Haryono.  A.L. Implementasi  Program  Pembangunan  Desa  Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara) , Wacana– Vol. 17, No. 2, 2014, hlm. 58-67.
Thoha, M. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Tonković,  A.M.,  Veckie,  E.  &  Veckie,  V.W.  (2015).  Applications  of  Penta  Helix  Model  in Economic Development. Economy of Eastern Croatia Yesterday, Today, Tommorow, Vol. 4 , 385-393.
Wahab,  S.A.  2002. Masa  Depan  Otonomi  Daerah:  Kajian  Sosial,  Ekonomi,  dan  Politik  untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah . Surabaya: SIC.
White, L.D. 1926 Introduction to the Study of Public Administration . New York: McMillan.
Widodo.  2013. Analisis  Kebijakan  Public:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Public . Malang: Bayu Media.