ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )

## STRATEGI COMMUNITY PRACTICE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT
Oleh:
Dr.Risna Resnawaty, S.Sos., M.P

## ABSTRAK
Industri  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  dapat  membantu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Industri  pariwisata  mendorong  tumbuhnya  ekonomi  produktif  di masyarakat.  Industry  pariwisata  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  berbagai jenis  usaha  seperti  usaha  penginapan,  katering,  kerajinan,  dan  lainnya.  Pengelolaan  pariwisata yang baik adalah ketika sektor pariwisata dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut  dapat  dilihat  ketika  usaha-usaha  kecil  yang  ada  di  masyarakat  ikut  dilibatkan  dalam industri  pariwisata.  Kepulauan  Seribu  memiliki  tiga  karakteristik  khusus  sebagai  daerah  wisata pantai  yang  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan  untuk  datang  berkunjung.  Ketiga  karakteristik wisata ini antara lain wisata pantai (pulau wisata umum) berjumlah 45 pulau, wisata cagar alam berjumlah  2 (dua) pulau  dan wisata sejarah berjumlah 4 (empat) pulau.  Dari keseluruhan pulau terdapat 11 pulau wisata yang merupakan pulau permukiman,. Salah satu pulau yang menjadi objek wisata favorite di kepulauan Seribu adalah Pulau Tidung. Pulau Tidung merupakan salah satu pulau pemukiman  yang  memiliki  potensi  alam  yang  dapat  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan.  Potensi tersebut merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Tidung, yang apabila dikembangkan akan  dapat  mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Diawali  dengan  kebijakan pemerintah  pusat  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam  kegiatan  pengembangan  pariwisata berhasil  mendorong  pulau  Tidung  sebagai  salah  satu  tujuan  wisata  utama  di  Kepulauan  Seribu. Dalam proses pengembangan pariwisata ini Masyarakat Pulau Tidung turut bergerak aktif sebagai pelaku  utama  dari  perubahan  yang  awalnya  masyarakt  nelayan  menjadi  masyarakat  pariwisata. Kesadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata didukung dengan langkah-langkah  strategis  dalam  mengembangkan  keterampilan  dan  mengembangkan  jejaring untuk mendukung kemajuan pariwisata Pulau Tidung, serta keterlibatan antar actor.

## Keywords: community practice, community development, community based tourism

## Latar Belakang Penelitian
Pengembangan  usaha-usaha  kecil  di masyarakat  yang  berkaitan  dengan  industri pariwisata  menjadi  salah  satu  strategi  untuk mensejahterakan  masyarakat  yang  bertujuan untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi nasional.  Usaha  perekonomian  merupakan aset  yang ada di  masyarakat  atau komunitas.
Dalam  pengembangan  sektor  wisata  ini diperlukan  intervensi  khusus  yang  dilakukan secara  bersama-sama  baik  oleh  pemerintah beserta  masyarakat  guna  pencapaian  tujuan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Glen (1993)  menyebutkan  bahwa  pencapaian tujuan  bersama  harus  dilakukan  secara terintegrasi  melibatkan  semua  komponen  di
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
dalam  masyarakat  termasuk  pemerintah  dan kelembagaan  terkait,  yang  disebut  sebagai praktik  bersama  komunitas  ( community practice ).  Salah  satu  bentuk community practice adalah community  development (pengembangan masyarakat). Pengembangan masyarakat  dapat  dipandang  sebagai  usaha yang  terencana  untuk  membangun  aset  yang meningkatkan  kapasitas  penghuni  untuk memperbaiki  kualitas  hidup  mereka  (Green and  Haines,  2002:8).  Sedangkan,  Kretzmann and McKnight (1993:25) mendefinisikan aset sebagai  bakat,  keterampilan,  dan  kapasitas dari  individual,  asosiasi,  dan  institusi  dalam suatu  komunitas.  Lima  tipe  aset  yaitu  fisik, manusia,  sosial,  finansial,  dan  lingkungan. Namun lebih lanjut dari pengembangan usaha ekonomi,  pengembangan  masyarakat  juga berbicara  mengenai  bagaimana  perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai  perubahan  atas  perkembangan industri wisata di daerahnya.
Pengembangan masyarakat pada dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua kategori  yaitu  pengembangan  tempat  ( place ) dan pengembangan orang ( people ).
Pengembangan  masyarakat  yang  berfokus pada people akan berupaya untuk meningkatkan  kapasitas  setiap  individu  yang ada  di  wilayah  miskin.  Namun,  setelah kapasitas  individu  meningkat,  apakah  ada jaminan  akan  lapangan  pekerjaan  di  wilayah miskin  tersebut.  Akibatnya  individu  yang
sukses (dengan kemampuan yang meningkat) akan berpotensi meninggalkan  wilayah miskin tersebut untuk mencari lapangan kerja yang lebih menjanjikan di wilayah yang baru. Sedangkan,  pengembangan  masyarakat  yang memfokuskan  kepada place ,  memungkinkan komunitas untuk dapat menawarkan investasi baru di wilayah mereka.

## Perumusan Masalah
Kepulauan Seribu merupakan ditetapkan  sebagai  Kabupaten  Administratif di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  sejak  tahun 2001.  Sejak  saat  itu,  pemerintah  kabupaten aktif  dalam  melakukan  pembangunan  di Kepulauan  Seribu.  Salah  satu  sasaran pembangunan  di  Kepulauan  Seribu  tersebut adalah  pengembangan  pariwisata.  Dari  110 pulau  yang  berada  di  wilayah  administratif Kabupaten  Seribu,  Pulau  Tidung  merupakan salah  satu  pulau  yang  dikembangkan  untuk menjadi sasaran wisata.
Pulau  Tidung  merupakan  destinasi utama kunjungan wisata di Kepulauan seribu, karena  semakin  banyaknya  wisatawan  yang berkunjung di Pulau Untung Jawa menjadikan Pulau  Tidung  tujuan  utama  para  pecinta  laut yang  tidak  terlalu  suka  dengan  keramaian, walaupun jarak yang cukup jauh dari daratan Jakarta.  Kegiatan  yang  diberikan  oleh  Pulau Tidung  ialah  memancing  dan  berenang. Adanya  dermaga  yang  terdapat  di  Pulau Tidung  digunakan  sebagai  tempat  untuk memancing,  selain  juga  disediakan  kapal
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
untuk  disewa  ke  tengah  laut.  Selain  itu kegiatan  berenang, snorkeling serta diving juga  menjadi  daya  tarik  di  Pulau  ini.  Daya tarik  lainnya  yaitu  pada  pulau  ini  terdapat jembatan yang menghubungkan Pulau Tidung Besar  dengan  Pulau  Tidung  Kecil,  sehingga pada  lokasi  ini  sering  dijadikan  lokasi  untuk foto karena keindahannya.
Pengembangan  pariwisata  di  Pulau Tidung  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh pemerintah,  akan  tetapi  juga  melibatkan masyarakat  secara  penuh  dalam  proses tersebut. Masyarakat dipandang sebagai aktor utama  dalam  pengembangan  pariwisata, pemerintah  mendukung  hal  tersebut  dengan berbagai  regulasi yang  mengatur  dan melindungi  kepentingan  dari  masyarakat. Pemusatan pada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan strategi praktik bersama komunitas ( community practice ).
Melihat pada hal tersebut, akan dilihat mengenai  bagaimana  strategi community practice dalam  pengembangan  pariwisata  di Pulau Tidung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Seribu.
Community  Practice  dan  Community Development
Istilah community practice
dipopulerkan oleh Banks, Buctcher,
Henderson, dan Robertson (2003).
Penekanannya terminologi ini seperti dikemukakan  oleh  Banks  adalah  bahwa
community  practice memiliki  cakupan  lebih luas  dari community  development ataupun community  work .  Thornton  (1996)  dalam Butcher (2003 ) mengemukakan:
In  essence  a  distinction  was  made between  community  development  as  a specific  set  of  skills,  community  work as professional discipline and community practice – the latter being a wider practice that draws on community  development  and  may employ  community  workers,  but  in neither case exclusively. Other professions would also have an interest in community practice, and skills other than community development might be used (p.3)
Glen  (1993)  menjelaskan  bahwa community development merupakan salah satu strategi  dari community  practice (praktek dalam mengembangkan masyarakat). Pendekatan community  development di  masa lalu seringkali dijadikan sebagai  acuan dalam usaha  paska  perang  dunia  II  atau  masa  post- jaman penjajahan oleh  Inggris. Pada masa itu pendekatan community development digunakan  oleh  badan-badan  internasional untuk  meningkatkan  kondisi  sosial  dan ekonomi  di    negara-negara  bekas  jajahan dengan kewenangan pemerintah. Namun pada masa  kini  pengertian  mengenai community development telah  berkembang  menjadi pendekatan  yang  mengedepankan  otoritas masyarakat lokal dalam menentukan orientasi dan  masa  depan  hidupnya,  memotivasi berkembangnya sektor volunteer dalam mempromosikan pembangunan sosial.
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
Community  development dapat  dilihat sebagai  usaha  untuk  menterjemahkan  gaya paternalistik  dalam  meningkatkan  penentuan nasib  dari  komunitas  lokal  sekaligus  juga menumbuhkan kemandirian pada diri masyarakat  terutama  di  negara  berkembang agar  mereka  mampu  terjun  dalam  cara-cara demokrasi  yang  positif  mengenai  “di  mana posisi  manusia”  dalam  masyarakat  industri (urban)  yang  merupakan  masyarakat  multi kultur. Pendekatan community development ini memiliki karakteristik utama yaitu:
- Usaha yang dilakukan untuk masyarakat dengan tujuan
mendefinisikan kebutuhan pribadi masyarakat dan mengkondisikan masyarakat.
- Proses yang dilakukan meliputi pengembangan  jaringan  yang  kreatif dan  kooperatif  antar  manusia  dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- Akan selalu melibatkan praktisi komunitas yang memiliki keterampilan mengoperasikan secara tidak langsung.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merujuk pada penjelasan Creswell (2002 : 4) tentang asumsi pendekatan kualitatif  dengan  mempertimbangkan  realitas subyektif  yang  dianut  oleh  obyek  penelitian, dalam  hal  ini  strategi community  practice dalam  pengembangan  pariwisata  di  Pulau Tidung.  Pemilihan  pendekatan  kualitatif digunakan  untuk  mencari  informasi  yang mendalam  tentang  praktik  pengembangan masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Administrif Kepulauan Seribu.
Informasi  yang  mendalam  mengenai strategi community  practice tersebut  dilihat dari pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang didukung oleh kebijakan  pemerintah  daerah.  Pemahaman mengenai  pelibatan  masyarakat  tersebut kemudian  dimaknai  sehingga  memperoleh data  kualitatif  mengenai  strategi community practice .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  seperti  yang  dikemukakan  oleh Neuman (2006:35) bahwa descriptive research presents  a  picture  of  the  spesific  details  of  a situation, social setting, or relationship...descriptive  study  presents  a picture  of  types  of  people  or  of  social activities ”.  Penelitian  ini  mendeskripsikan mengenai  strategi community  practice dalam pengembangan  pariwisata,  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah administratif Kabupaten Kepulauan Seribu. Strategi tersebut dilihat  dari  kebijakan  pemerintah  daerah  dan pelibatan  masyarakat  dalam  pengembangan pariwisata daerah.
Untuk  memperoleh  data  yang  utuh, proses  pengumpulan  data  baik  itu  observasi, studi  dokumentasi  dan indepth  interview menggunakan  landasan  waktu  tersebut  untuk mempelajari dan mengetahui fenomena pengembangan  pariwisata  di  Pulau  Tidung. Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan beberapa  teknik,  yaitu:  1)  Pengamatan (observasi)  mengenai  pariwisata  yang  ada  di Pulau  Tidung.  Observasi  pada  program- program  pelayanan  yang  sudah  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Administratif Kepulauan  Seribu.  2) Indepth Interview,
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
informasi  yang  mendalam  mengenai  strategi community  practice dalam  pengembangan pariwisata  di  Pulau  Tidung.  Wawancara mendalam  terhadap  3  orang  pemerintah daerah.  Informasi  yang  didapatkan  mengenai kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  dengan pengembangan  pariwisata,  serta  pelibatan masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata. Sementara  jumlah  tokoh  informal  yang dijadikan informan sejumlah 8 informan  yang terdiri  dari  nelayan,  tokoh  pemuda,  pelaku usaha, dan wisatawan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pulau Tidung,  Kabupaten  Administratif  Kepulauan Seribu  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pulau  Tidung merupakan salah satu pulau berpenghuni yang ada di Kepulauan Seribu. Pulau tersebut sejak tahun  2008  ditetapkan  sebagai  salah  satu kawasan wisata di Kepulauan Seribu. Karakter tersebut  menjadi  khas  ketika  masyarakat  di Pulau  Tidung,  yang  sebelumnya  merupakan masyarakat nelayan, berubah menjadi masyarakat wisata. Waktu yang dipergunakan untuk melakukan penelitian strategi community  practice dalam  pengembangan pariwisata di Pulau Tidung ini adalah selama 5 bulan
Strategi Community Practice dalam

## Pengembangan Pariwisata
Pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu strategi  yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan  daerah.  Strategi  ini  umumnya diterapkan  oleh  daerah-daerah  yang  memiliki
sumber  daya  alam  yang  dapat  menjadi  daya tarik wisata. Di Indonesia, banyak daerah yang memiliki  potensi  alam  yang  indah  dan  telah dikembangkan  menjadi  objek  wisata  yang diandalkan oleh pemerintah daerah. Salah satu daerah  yang  mengembangkan  sumber  daya alamnya  menjadi objek  wisata adalah pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta.  Salah  satu sumber  daya  alam  yang  dikembangkan menjadi  objek  wisata  oleh  Pemprov  DKI adalah  Kepulauan  Seribu.  Kepulauan  Seribu merupakan  gugusan  pulau  yang  berada  di sebelah utara wilayah DKI Jakarta, dan terdiri dari 342 pulau dan 11 di antaranya merupakan pulau  yang  berpenghuni.  Dengan  berbagai potensi  yang  ada,  pengembangan  kawasan wisata  menjadi  kunci  utama  yang  dilakukan pemerintah  daerah  dalam  membangun  daerah Kepulauan Seribu ini.
Pengembangan  wisata  Pulau  Tidung dapat dieskripsikan dalam tiga proses kegiatan besar  antara  lain  mendefinisikan  kebutuhan dan mengkondisikan masyarakat, pembentukan  jaringan  kreatif,  dan  pelibatan praktisi  yang turut memiliki kontribusi dalam proses pengembangan wisata.
Sebuah  Langkah  Awal:  Mendefinisikan Kebutuhan dan Pengkondisian Masyarakat
Pada  awalnya  wisata  pulau  Tidung maupun  pulau-pulau  penduduk  di  Kepulauan Seribu belum terorganisir dengan baik,  setiap usaha berdiri sendiri-sendiri, sampah bertebaran,  pola  hidup  tidak  teratur,  dan masyarakat  malas  untuk  menjaga  kebersihan
wilayahnya.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat belum  memahami  pentingnya  menjaga  aset pantai,  dan  belum  memahami  potensi  wisata yang  mereka  miliki.  Salah  seorang  penduduk yang sekarang menjadi penggiat pariwisata di Pulau  Tidung  menyatakan  bahwa  pada  tahun 1990-an  wisatawan  belum  banyak  yang datang.  Jika  ada  wisatawan  yang  datang mereka tidak banyak merasakan dampak yang signifikan  dalam  pendapatan  mereka,  selain masyarakat yang memiliki usaha menyewakan rumahnya untuk penginapan.
Melihat  potensi  pemandangan  yang sangat indah dan air laut yang jernih di pantai Pulau  Tidung,  seiring  dengan  komitmen pemerintah untuk mengembangkan Kepulauan Seribu  sebagai  destinasi  Wisata  terbaik  di Indonesia,  pemerintah  mulai  serius  untuk mengembangkan wilayah pariwisata termasuk di Pulau Tidung.
Pemerintah Kepulauan seribu menyadari  bahwa  Pulau-pulau  yang  mereka miliki merupakan aset yang dapat dikembangkan  untuk  menarik  wisatawan. Sebenarnya  Kepulauan  seribu  telah  dikenal menjadi  destinasi  wisata  bagi  turis  domestik maupun  asing  sejak  tahun  1980an.  Dalam kesehariannya  masyarakat  telah  terbiasa dengan  keberadaan  turis  di  tengah-tengah masyarakat  mereka.  namun  pada  masa  1980 hingga  1990-an  belum  semua  masyarakat memahami  potensi  alam  yang  mereka  miliki dan  mampu  menjadikan  hal  tersebut  sebagai
aset  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan bagi mereka.
Proses pengkondisian masyarakat mulai  dilakukan  pada  awal  tahun  2000an. Masyarakat Pulau Tidung menyatakan bahwa pada  awalnya  pihak  pemerintah  mulai mendatangi  beberapa  pelaku  usaha  di  bidang pariwisata  yang  ada  di  pulau  Tidung.  Upaya untuk  mengembangkan  pariwisata  berbasis masyarakat tentu harus melibatkan masyarakat yang  tinggal  di  kepulauan  tersebut.  Langkah awal  yang  dilakukan  untuk  mengembangkan pariwisata dimulai dengan memahami potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Pulau  Tidung baik  potensi  alam  maupun  sumber  daya manusia  yang ada. Dengan adanya sosialisasi pemerintah mengenai visi dan misi Kepulauan Seribu, masyarakat Pulau Tidung lambat laum memahami  bahwa  mereka  memiliki  potensi alam yang sangat indah yang mampu menarik wisatawan  untuk  datang.  Setelah  masyarakat memahami  potensi  yang  mereka  miliki, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat setempat  untuk  menjaga  kebersihan  kawasan mereka. Upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan pemikiran: “ pantai yang bersih akan memberikan berkah yang banyak. Jika pantai  tidak  terjaga  maka  wisatawan  akan enggan datang sehingga rezeki  (uang) akan sulit untuk datang .”
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu  maupun  pemerintah  Pulau  Tidung menyatakan bahwa untuk mengajak masyarakat memahami korelasi antara
kebersihan  dan  pengembangan  wisata  pantai bukan  merupakan  hal  yang  mudah.  Pada awalnya masyarakat setempat masih menganggap bahwa kewajiban untuk menjaga kebersihan  pantai  hanya  kewajiban  bagi  para pelaku  usaha  pariwisata.  Namun  pemerintah tak  hentinya  melakukan  penyadaran  pada masyarakat  setempat  lewat  sosialisasi  secara formal  di  kelurahan  maupun  secara  informal dari mulut ke mulut. Bahwa pulau Tidung ini secara  keseluruhan  merupakan  aset  wisata yang  dapat  memperbaiki  kondisi  ekonomi masyarakat.
Upaya  untuk  mendefinisikan kebutuhan  masyarakat  ini  mulai  menemukan titik  temu  dengan  adanya  penyadaran  dari pemerintah mengenai korelasi menjaga lingkungan  dengan  peningkatan  pendapatan. Masyarakat menyadari bahwa ada kepentingan yang  sama-sama  mereka  rasakan  yaitu keinginan meningkatkan kualitas hidup mereka.  masyarakat  mulai  menyadari  bahwa jika  seluruh  warga  di  wilayah  mereka  hanya mengandalkan  pendapatan  sebagai  nelayan maka  kehidupan  mereka  akan  stagnan.  Atas kesadaran  tersebut  masyarakat  kemudian menerima  konsep-konsep  pariwisata  yang disosialisasikan pemerintah Kepulauan Seribu. Masyarakat  merasakan  bahwa  mereka  butuh akan adanya perubahan yang perlu diupayakan secara bersama-sama. Kebutuhan ini mendorong masyarakat untuk terus ikut dalam peningkatan  kapasitas  yang  dilakukan  oleh
pemerintah khususnya dalam mencapai tujuan mereka bersama.
Pengkondisian masyarakat ini kemudian  dilanjutkan  dengan  peningkatan kapasitas mayarakat agar memiliki kemampuan dalam menunjang sektor kepariwisataan di Pulau Tidung ini. Peningkatan  kapasitas  masyarakat  dilakukan dengan dua cara yakni peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan.  Pengetahuan mengenai  perubahan  yang  akan  dilakukan serta  peluang-peluang  usaha  yang  dapat dimanfaatkan  masyarakat.  Pemerintah  mulai melakukan  berbagai  macam  peningkatan keterampilan  masyarakat  dalam  mengolah makanan,  mengelola  sampah  dan  menjaga kebersihan,  serta  keterampilan  wisata  air seperti snorkling, diving, dll. Berdasarkan hal tersebut  masyarakat  mulai  terbiasa  untuk mematuhi nilai-nilai baru yang muncul, antara lain  etos  kerja  untuk  mencapai  visi  dan  misi bersama yaitu menjadi daerah wisata unggulan yang  menjadi  tujuan  utama  dari  destinasi wisatawan.

## Langkah Kedua : Pengembangan Jaringan Kreatif dan Kooperatif antar actor   dalam Pengelolaan Wisata
Upaya sosialisasi dari pemerintah yang membuahkan  kesadaran  akan  kepentingan bersama  dari  masyarakat  pulau  Tidung, menggerakkan  motivasi  masyarakat  untuk melakukan kerjasama dan usaha-usaha kreatif. Ragam usaha yang ada di Pulau Tidung seperti usaha penginapan, usaha catering , penyewaan
sepeda, penyewaan tenda, penyewaan perlengkapan  menyelam,  penyewaan  perahu, jasa  pemandu,  serta  usaha  permainan  air. Usaha-usaha  ekonomi  tersebut  muncul  dari kreatifitas  masyarakat  Pulau  Tidung  sendiri, dengan  kata  lain  pesmilik  usaha  pada umumnya  merupakan  masyarakat  asli  Pulau Tidung.  Hanya  sedikit  usaha  yang  dimiliki oleh  investor  yang  berasal  dari  luar  Pulau Tidung.  Berkembangnya  usaha  pariwisata  di masyarakat Pulau Tidung, dapat terjadi karena masyarakat  Pulau  Tidung  memiliki  sifat  mau belajar.  Umumnya  mereka  belajar  dari masukan  yang  disampaikan  oleh  wisatawan yang  pernah  datang  ke  Pulau  Tidung.  Seperti misalnya mengenai layanan kamar/penginapan,  wisatawan  banyak  yang memberikan saran mengenai pelayanan kamar yang  baik  dan  memuaskan.  Sebelumnya, pelayanan kamar di Pulau Tidung masih jauh dari  standar  layanan  wisata.  Kamar  tidak memiliki fasilitas seperti pendingin ruangan, tv layar  datar,  kamar  mandi  yang  seadanya, maupun kasur busa. Dari masukan dan keluhan wisatawan  tersebut,  maka  masyarakat  sedikit demi sedikit mulai membenahi fasilitas kamar penginapan untuk wisatawan. Saat ini, hampir semua  kamar  penginapan  memiliki  layanan kamar setara dengan hotel bintang satu, seperti kamar mandi dengan kloset duduk, pendingin ruangan, tv layar datar, serta kasur pegas.
Usaha-usaha  kreatif  masyarakat  ini kemudian  membuka  mata  masyarakat  untuk membangun  jejaring  dengan  usahawan  dari
luar  pulau  Tidung  terutama  agen-agen  wisata yang  berada  di  Jakarta  Pusat.  Agen-agen wisata  ini  memiliki  peranan  penting  untuk mempromosikan pulau Tidung sebagai destinasi  wisata  melalui  promosi  di  internet dan membuat paket-paket wisata yang menarik bagi  wisatawan.  Untuk  menyentuh  berbagai kalangan  wisatawan,  untuk  paket  wisata  ke pulau  Tidung  dibuka  tiga  rute  perjalanan menuju  pulau  Tidung  yang  menentukan fasilitas dan harga. Dengan harga dan fasilitas yang  variatif  ini  diharapkan  semakin  banyak wisatawan  yang  akan  datang  mengunjungi Pulau Tidung. Sebagai contoh paket perjalanan dengan  Ferry  yang  berangkat  dari  Muara Angke  memiliki  harga  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  paket  perjalanan  wisata dengan speed boat dari Pantai Marina Ancol.
Semakin  banyaknya  wisatawan  yang datang,  mendorong  masyarakat  untuk  terus belajar  mengenai  bagaimana  memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Masyarakat  lokal  kemudian  membentuk asosiasi wisata yang menjadi payung pelaksanaan  bisnis  masyarakat  lokal  di  Pulau Tidung baik dalam hal penginapan, wisata air, katering dan lain sebagainya.

## Langkah  Ketiga:  Keterlibatan  Praktisi dalam Pengembangan Kawasan Wisata
Praktisi  dalam  penelitian  ini  dapat  di pilah  dalam  tiga  kategori  antara  lain masyarakat,  pemerintah,  dan  organisasi  non pemerintah  (baik  organisasi  laba  maupun nirlaba).  Masyarakat  menjadi  titik  sentral dalam  pengembangan  pariwisata,  karena masyarakat  yang  akan  merasakan  secara langsung manfaat dari berkembangnya industri
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
pariwisata di daerahnya. Selain itu, tidak dapat dilepaskan peran dari pemerintah daerah dalam memberikan  dukungan  dan  fasilitasi  kepada masyarakat  untuk  mengembangkan  potensi alam  di  daerahnya.  Peran  pemerintah  dapat dilihat dari arah pembangunan yang mengedepankan  potensi  lokal.  Salah  satunya adalah melalui program pengembangan budidaya  perikanan  yang  bersinergi  dengan pariwisata.  Hal  tersebut  dilihat  dari  beberapa indikator antara lain : tingginya ketergantungan  masyarakat  terhadap  sumber daya  laut  dan  pesisir;  tingginya  permintaan perikanan;  rendahnya  penguasaan  teknologi budidaya;  kualitas  perairan  yang  layak ( feasible ) untuk budidaya; dan luasnya wilayah perairan untuk budidaya.
Selain  dari  pembelajaran  masyarakat, pengembangan  usaha  ekonomi  di  sektor pariwisata tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari  peran  pemerintah  daerah  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pariwisata. Kebijakan dan program tersebut merupakan turunan dari visi dan misi yang disusun oleh pemerintah daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yaitu Ladang dan Taman Kehidupan Bahari yang
Berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Adminsitrasi Kepulauan
Seribu juga menunjukkan komitmen pengembangan pariwisata  dengan  membangun  infrastruktur
pendukung.  Pemerintah  membangun  dan merenovasi  dermaga-dermaga  yang  ada  di pulau-pulau tujuan wisata dan pulau pemukiman.  Pemerintah  juga  menyediakan layanan  transportasi  antar  pulau  gratis  untuk memudahkan perpindahan orang serta perputaran uang antar pulau. Di Pulau Tidung misalnya,  pemerintah  selain  membangun dermaga  baru,  juga  merenovasi  jembatan penghubung  antara  Pulau  Tidung  Besar  dan Pulau  Tidung  Kecil.  Belakangan,  jembatan tersebut  dikenal  dengan  sebutan  Jembatan Cinta,  dan  menjadi ikon Pulau  Tidung. Pemerintah  juga  membangun  akses  jalan  di pulau, dengan menggunakan paving block dan diperuntukkan untuk sepeda.
Selain  itu,  terdapat  pula  upaya-upaya yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Salah satu  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Pulau  Tidung  adalah  dengan membentuk lembaga-lembaga lokal. Lembaga lokal yang bergerak di bidang pariwisata yang berasal  dari  masyarakat  adalah  Asosiasi Pariwisata  Pulau  Tidung  (APPTI).  Asosiasi tersebut selain bergerak sebagai perkumpulan para  pengusaha  atau  penyedia  layanan  jasa pariwisata,  juga  berfungsi  sebagai  koperasi yang mengatur layanan pariwisata masyarakat. Penentuan  harga  tiket  kapal  penyeberangan serta  penentuan  batas  harga  maksimal  dan minimal  penginapan  masyarakat,  menjadi bagian  dari  kewenangan  asosiasi  tersebut. Besaran harga tiket kapal ojek yang ditetapkan oleh  asosiasi  yaitu  sebesar  Rp  37.000
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
perorang.  Meskipun  hal  tersebut  masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku usaha pariwisata, akan tetapi hal ini menjadi indikasi bahwa adanya inisiatif untuk mengorganisasikan  diri  yang  muncul  dari masyarakat.
Berdirinya asosiasi pariwisata tersebut menunjukkan  adanya  lembaga  lokal  yang terkait  dengan  pengembangan  pariwisata. Asosiasi  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai lembaga lokal yang juga organisasi lokal. Hal ini  dilihat  dari  hasil  lapangan  bahwa  asosiasi pariwisata  tersebut  sudah  berkembang  dan sudah melembaga di masyarakat.
Selain  itu,  asosiasi  ini  juga  didukung oleh  lembaga  lokal  lain  yang  ada  di masyarakat,  seperti  Lembaga  Musyawarah Kelurahan (LMK) Pulau Tidung. Keberadaan asosiasi  tersebut  dipandang  memiliki  fungsi kontrol  dalam  pengembangan  pariwisata  di Pulau Tidung. Asosiasi juga akan memperkuat para  pelaku  jasa  wisata  di  Pulau  Tidung, sehingga  akan  membantu  ketika  muncul persoalan-persoalan  di  masyarakat.  Jika merujuk  pada  pandangan  Esman  dan  Uphoff, lembaga-lembaga lokal yang ada di masyarakat tersebut memiliki peran antara lain membantu menyediakan informasi yang akurat mengenai  kondisi dan kebutuhan masyarakat, terlibat  dalam  kegiatan  pembangunan  yang dirancang  pemerintah  daerah,  memobilisasi sumber daya manusia yang ada di masyarakat, serta  pemeliharaan  dan  pemanfaatan  fasilitas atau infrastruktur yang mendukung pariwisata.
Dari  asosiasi  tersebut  dapat  diketahui mengenai  karakter  masyarakat  di  Kepulauan Seribu,  yang  secara  umum  tidak  dapat dilepaskan  dari  karakter  masyarakat  nelayan. Begitu  pula  dengan  masyarakat  di  Pulau Tidung, yang mayoritas merupakan masyarakat  nelayan.  Masyarakat  nelayan memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan masyarakat  pertanian.  Dimana,  masyarakat nelayan  cenderung  memiliki  sifat  instan, karena  mereka  terbiasa  dengan  sistem mencari/menangkap  ikan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Berbeda dengan masyarakat petani, yang harus melalui proses  panjang  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  yang  dimulai  dari  penyiapan  lahan sampai memanen.
Melihat karakter tersebut, dalam upaya pengembangan  pariwisata  di  Kepulauan Seribu, pemerintah daerah menetapkan industri pariwisata bahari  sebagai bagian dari visi  dan  misi  pemerintah.  Terutama  misi tentang  mewujudkan  pariwisata  kepulauan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah  daerah  tersebut  sejalan  dengan program  pariwisata  nasional.  Kepulauan Seribu  sejak  tahun  2015  dicantumkan  dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut, akan menimbulkan perubahan  sosial  di  masyarakat  terutama perubahan  pada  kebiasaan  masyarakat.  Dari masyarakat nelayan, berubah menjadi
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
masyarakat pariwisata. Perilaku dan kebiasaan masyarakat nelayan, sangat bertolak belakang dengan  perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat pariwisata. Hal tersebut tentunya tidak mudah, akan  tetapi  pemerintah  daerah  berkomitmen untuk  membantu  masyarakat  supaya  mereka siap  untuk  menghadapi  perubahan  tersebut. Dukungan  pemerintah  dapat  dilihat  dari program-program pembangunan yang diarahkan  untuk  pengembangan  industri pariwisata,  seperti  salah  satunya  pendirian koperasi  simpan  pinjam  berbasis  komunitas. Koperasi  tersebut  akan  membantu  perubahan perilaku  masyarakat,  dari  masyarakat  yang instan  ke  arah  masyarakat  yang  menjalani proses.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mulai mengembangkan  program  perikanan  tambak bagi masyarakat nelayan tangkap. Program ini secara  tidak  langsung  juga  akan  membantu penyesuaian  perubahan  perilaku  masyarakat, dari  masyarakat  nelayan  ke  masyarakat pariwisata.  Jika  dikaitkan  dengan  misi  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  daerah,  maka program-program yang dikembangkan tersebut akan mewujudkan masyarakat nelayan moderen yang berbasis pariwisata.
Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga meyakini  bahwa  keterlibatan  masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan daerah. Pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan pariwisata di Kepulauan Seribu tersebut, dapat dilihat  dari  penempatan  masyarakat  sebagai aktor  utama  dalam  pembanguan  pariwisata.
Pemerintah daerah terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kondisi alam  yang  indah  tersebut  merupakan  milik (aset)  masyarakat,  sehingga  yang  akan mengelola  dan  mendapatkan  manfaat  dari pengelolaan  tersebut  adalah  masyarakat  itu sendiri. Peran pemerintah hanya pada fasilitasi dan dukungan kepada masyarakat.
Hal  ini juga disadari oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Tidung. Sejak tahun  2008,  masyarakat  Pulau  Tidung  secara perlahan mulai bertransformasi dari masyarakat  nelayan  menjadi  masyarakat wisata. Satu persatu rumah tinggal masyarakat berubah  menjadi  penginapan  ( homestay ),  dan sekarang  sudah  banyak  penginapan  mandiri ( resort )  yang  dibangun  oleh  masyarakat. Selain  penginapan,  masyarakat  juga  sudah banyak  yang  beralih  profesi,  dimana  mereka tidak  lagi  mengandalkan  hasil  laut  sebagai mata  pencahariannya.  Masyarakat  mulai merintis  profesi  sebagai  pemandu  wisata, pengelola  wahana  wisata,  dan  juga  usaha- usaha  turunan  lainnya  seperti  pemilik penginapan ( resort ), usaha makanan, souvenir, maupun jasa layanan lainnya.
Industri  pariwisata  yang  tumbuh  di masyarakat tersebut, secara langsung membawa pada perubahan tingkat pendapatan masyarakat. Meskipun tingkat pendapatan dari hunian langsung bervariasi, akan tetapi ketika dirata-ratakan,  pendapatan  masyarakat  untuk homestay berkisar di angka Rp. 450.000,- per bulan.  Selain  dari  penginapan,  pendapatan
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
masyarakat  juga  diperoleh  dari  jasa  angkutan antar  pulau,  yang  rata-rata  mencapai  Rp. 1.500.000,- per bulan. Sedangkan, pendapatan dari  jasa  lain  seperti guide dan  penyewaan sepeda  mencapai  Rp.  700.000  per  bulan. Tentunya hal tersebut dapat menjadi landasan untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata  di Pulau  Tidung.  Pengembangan  tersebut  dapat dilakukan  secara  terpadu  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta.  Pengembangan tersebut seperti penambahan kapasitas homestay , penyediaan infrastruktur, peningkatan  tenaga  kerja,  dan  jasa  lainnya. Sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung, sekitar  293  orang  per  hari,  akan  terus mengalami peningkatan.
Pendapatan  dari  sektor  pariwisata tersebut  dapat  menjadi  sumber  penghasilan tambahan bagi masyarakat nelayan. Dari hasil tangkapan  seperti  ikan  tongkol,  kembung, kurisi,  dan  cumi,  rata-rata  pendapatan  yang diperoleh nelayan tidak lebih dari Rp. 55.000,- per  hari  terguntung  pada  musim  angin.  Jadi dalam satu bulan jika dirata-ratakan, pendapatan  nelayan  kurang  lebih  mencapai Rp.  1.500.000,-.  Dengan  demikian,  apabila masyarakat  nelayan  memaksimalkan  potensi yang  ada  (dari  sektor  perikanan  dan pariwisata),  rata-rata  penghasilan  yang  akan diperoleh setiap bulannya mencapai antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-.
Selain peningkatan pendapatan, industri  pariwisata  juga  membawa  pada perubahan  perilaku  masyarakat.  Dimana,
masyarakat  menjadi  semakin  peduli  menjaga lingkungan  sekitarnya.  Lingkungan  yang bersih dan tertata tentunya akan memiliki nilai jual tersendiri bagi wisatawan. Demikian pula dengan  pemeliharaan  terumbu  karang,  yang menjadi  tempat  tinggal  ikan-ikan  hias. Terumbu  karang  yang  terawat  dan  populasi ikan  hias  yang  besar  menjadi  daya  tarik  bagi wisatawan  yang  mengambil  paket  wisata  air seperti snorkeling .
Selain  upaya  yang  muncul  dari masyarakat,  dapat  dilihat  pula  peran  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam pengembangan industri pariwisata. Dukungan dan  fasilitasi  yang  dilakukan  pemerintah daerah  antara  lain  adalah  pembangunan infrastruktur  (jalan,  dermaga,  jembatan,  dan transportasi  laut),  peningkatan  sumber  daya manusia  (pelatihan  dan  pendampingan), sampai dengan dukungan kebijakan.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa pengembangan  pariwisata  di  Pulau  Tidung dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama. Penempatan masyarakat  ini  berarti  bahwa  keterlibatan masyarakat  menjadi  tujuan  utama  dalam pengembangan  industri  pariwisata.  Pelibatan ini dilihat dari program-program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat  memiliki  kemampuan  untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Aktor ketiga yang terlibat dan memiliki peranan penting dalam perkembangan
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
pariwisata  di  Pulau  Tidung  adalah  lembaga swasta. Antara lain perusahaan yang melaksanakan  CSR  seperti  Koran  Kompas, Tempo,  dan  Pertamina.    Lembaga  penerbitan dalam  hal ini  memiliki fokus  untuk meningkatkan  skill  dari  masyarakat  untuk menguasai  bahasa  Inggris.  Meskipun  sulit untuk  mengajak  masyarakat  untuk  berbicara bahasa Inggris dengan fasih, namun masyarakat  pulau  Tidung  mulai  bisa  untuk berbicara  dalam  bahasa Inggris  untuk percakapan  sederhana  dengan  wisatawan asing.  Sementara  itu  perusahaan  BUMN seperti  pertamina  memberikan  pelatihan pemeliharaan dan konservasi terumbu karang, sehingga  keindahan  terumbu  karang  di  Pulau Tidung dapat terjaga dengan baik dan menjadi daya  tarik  bagi  wisatawan  asing  maupun domestik  yang  ingin  menikmati  keindahan  di dasar laut.

## Penutup
Pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat diakui masyarakat dapat meningkatkan  kesejahteraan  hidup  mereka, terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan peningkatan terhadap berbagai system sumber penghidupan  seperti  pendidikan,  ekonomi, maupun  kesehatan.  Di  antara  keberhasilan pelaksanaan  community  practice  tersebut terdapat  beberapa  tantangan  yang  harus dipikirkan bersama oleh seluruh actor di Pulau Tidung,  antara  lain  dampak  negatif  dari pariwisata,  seperti  misalnya  minuman  keras,
maupun  prostitusi  terselubung.  Masyarakat pada  akhirnya  menjadi  permisif  meskipun pada  awalnya  melakukan  penolakan  terhadap dampak  negatif  dari  pariwisata  tersebut. Beragam  upaya  dilakukan  oleh  masyarakat untuk mencegah munculnya dampak tersebut. Upaya-upaya tersebut seperti melakukan razia minuman  keras,  pelarangan  menjual  dan membawa minuman keras di pulau, mengeluarkan  peraturan  mengenai  pasangan yang akan menginap di pulau, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut ternyata mengakibatkan  penurunan  jumlah  wisatawan yang  berkunjung  ke  pulau.  Dan  secara  tidak langsung, kondisi ini mengakibatkan penurunan  pendapatan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  masyarakat  kemudian  mencoba untuk  melakukan  cara-cara  lain  dalam  upaya pencegahan  munculnya  dampak  negatif  dari pariwisata.  Cara-cara  tersebut  antara  lain membebaskan setiap wisatawan untuk membawa minuman keras, akan tetapi dengan jumlah  tertentu.  Kemudian,  membebaskan pasangan  yang  datang  menginap  di  pulau, apakah pasangan resmi atau tidak. Hal tersebut dipahami  masyarakat  sebagai  kondisi  yang tidak  dapat  ditolak,  sebagai  dampak  dari adanya  pariwisata  itu  sendiri.  Sehingga,  saat ini  masyarakat  lebih  cenderung  bersikap permisif  terhadap  dampak  negatif  dari pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Adamson, D. 2010. Community empowerment: Identifying The Barriers to
"purposesful" Citizen Participation. International Journal of Sociology vol. 30 3/4 , 114-126. Adi,  I.  R.  2003.  Empowerment,  Community Development and Community Intervention. Jakarta: FE-Universitas Indonesia. Babbie,  A.  R.  2005.  Research  Methods  for Social Work. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
Cary, L.J. 1970. Community Development As a Process. Columbia: University of Missouri Press
Dubois, Brenda. Karla Krogsrud Miley. 1992. Social Work : An Empowering Profession. Boston: Pearson Education Inc.
Glen, Andrew (1993), “Methods and Themes in Community Practice” in Butcher, H., et all (eds). Community  And Public Policy.
London: Pluto
Hikmat,  H.  2001.  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat . Bandung:  Humaniora  Utama Press.
Ife,  J.  1995.  Community  Development:
Creating Community Alternatives - Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Longman.
Ife,  J.  2000.  Community  Development: Community-Based  Alternatives  in  Age  of Globalization. Melbourne: Longman.
Ife,  J.  2002.  Community  Development. 2nd.ed.,  Pearson  Education  Australia  Pty
Ltd. Ife,  Jim.,    F.  T.  2007.  Community Development : Communit-based alternatives  in  age  of  globalization. Melbourne: Longman.
Midgley,  James.  1995.  Social  Development  : The  Developmental  Perspective  in  Social Welfare. London : SAGE Publications Ltd.
Razak, Abdur. Rimadewi Suprihardjo. Pengembangan  Pariwisata  Terpadu  di Kepulauan  Seribu.  Jurnal  Teknik  Pomits, Vol 2 No 1 2013.