## PROGRAM KURSUS PRA NIKAH DITIJAU MENURUT TEORI MASLAHAH
Oleh: Irwansyah Muhammad Jamal

## Abstrak
Kajian tentang kursus pra nikah menjadi pembahasan yang penting dalam  masalah hukum perkawinan. Pemerintah sudah menjadikan bimbingan tentang hokum-hukum yang berkaitan dengan berumahtangga, yang diwujudkan dalam suatu kursus, yaitu kursus  pra nikah. kemudian pemerintah menetapkan kursus tersebut menjadi syarat untuk dapat dilakukan akad nikah.   Dilihat dari segi kemaslahatan, kursus pra nikah memiliki  kebaikan  yang  banyak  bagi  peserta  kursus,  yaitu  pengarahan  tentang hokum  berkeluarga  bagi  calon  suami  dan  isteri.  Materi  yang  disampaikan  dalam kursus  ini  banyak  bermanfaat  bagi  seorang  suami  dan/atau  isteri.    Mereka  dituntut pengetahuan  yang  memadai  tentang  hokum  berkeluarga,  supaya  keluarga  mereka akan terwujud nilai-nilai kemaslahata yang tinggi. Pentingnya memiliki pengetahuan tentang hokum berkeluarga tersebut, maka diwajibkan kepada calon suami  dan/atau isteri untuk mengikuti program bimbingan ini.

## Kata Kunci: Kursus–Pra–Nikah

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  membahas  tentang  bimbingan  pra  nikah  yang  diprogramkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas  Islam No. D.J.II/542 Tahun 2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah.  Dalam  aturan  ini  disebutkan kursus  pra  nikah  dilaksanakan  oleh  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Dasar pemikiran  penyelenggaran  kursus  ini  adalah  banyaknya  angka  perceraian  dalam masyarakat  disebabkan  factor  kurang  ilmu  dan  pengetahuan  tentang  pernikahan,
sehingga  tujuan  dari  berumah  tangga  tidak  terwujud  dengan  baik.  Program dicanangkan pemerintah sebagai upaya perbekalan bagi calon suami dan isteri dalam membangun rumah tangga yang lebih baik.
Beberapa  tulisan  sudah  disampaikan  oleh  para  ahli  tentang  kursus  pra  nikah ini.
Zakyyah  Iskandar  menulis  kajian  ini  dengan  judul  “Peran  Kursus  Pra  nikah  dalam mempersiapkan  pasangan  Suami  Isteri  menuju  keluarga  sakinah”.  Fokus  tulisan Zakyyah  tentang  payung  hukum  kursus  pra  nikah  yang  dilakukan  pemerintah  dan membandingkannya  dengan  kursus  pra  nikah  yang  ada  di  Negara  tetangga [Malaysia].  Kedua  Islakhul  Amri  menulis  artikel  dengan  judul  “pelaksanaan  kursus pra nikah dan kursus calon penganti perspektif hukum Islam”.   Kajian ini mengambil lokasi  di  kecamatan  Pleret  di  Yogyakarta.  Menurut  Amri,  kursus  pra  nikah  belum dilaksanakan  dengan  sempurna  di  Pleret.  Pelaksanaan  kursus  pra  nikah  hanya dilakukan apabila ada dukungan dan kerja sama dengan pihak lain seperti puskesmas.
Berbeda  dengan  dua  tulisan  yang  telah  disebutkan,  artikel  ini  mencoba  analisa program  kursus  pra  nikah  dari  sisi  teori maslahah.  Hal  ini  dilakukan  atas  pemikiran bahwa  kursus  pra  nikah  dijadikan  sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon suami dan isteri sebelum dilaksanakan akad nikah di satu sisi. Dan di sisi lain, sudah barang pasti ketentuan itu mempunyai tujuan  yang  maslahah dalam berumah tangga nanti  bagi  pasangan  suami  dan  isteri.  Melihat  dua  sisi  inilah,  kajian  tentang  kursus pra  nikah  perlu  dipahami  dari  sisi  maslahah.  Kajian  ini  tentu  saja  akan  bermanfaat bagi penyempurnaan program kursus pra nikah kea rah yang lebih baik.

## A. PEMBAHASAN
1. Pemahaman Umum tentang Kursus Pra Nikah
a. Pengertian Kursus Pra Nikah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kursus diartikan dengan pelajaran tentang  suatu  pengetahuan  atau  keterampilan  yang  diberikan  pada  waktu  singkat. 1
Sementara  pra  nikah  adalah  sebelum  perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 2 Sementara pengertian kursus pra nikah menurut istilah dapat dilihat dalam  Purtusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam Pasal  1  putusan  Dirjen  ini  disebutkan  pengertian  Kursus  Pran  Nikah  adalah pemberian  bekal  pengetahuan,  pemahaman,  ketrampilan,  dan  penumbuhan keasadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
Usia  nikah  yang  dimaksud  dalam  definisi  disesuaikan  dengan  usia  pernikahan yang  disebutkan  dalam    UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  7  UU Perkawinan  tersebut  dikatakan  bahwa  usia  nikah  adalah  laki-laki  Muslim  berunur sekurang-kurangnya  19  tahun  dan  perempuan  Muslimah  16  tahun.  Dalam  pasal  7 Peraturan  Dirjen  No.  542  diperjelaskan  bahwa    peserta  kursus  pra  nikah  adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
b. Latar Belakang Lahirnya program Kursus Pra Niakh
1 Departemen Pendidikan Nasioanl, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 617
2 Departemen Pendidikan Nasioanl, Kamus Besar…, hal. 782
Fenomena  perceraian  dalam  masyarakat  sekarang  ini  sepertinya  menjadi persoalan  yang  biasa  dilakukan,  sehingga  tidak  mendapatkan  sanksi  social  dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan ini tidak sesuai dengan tradisi dalam masyarakat Islam,  baik  masa  generasi  awal  Islam  ataupun  nilai-nilai  bermasyarakat  dalam kehidupan social sekarang.
Perceraian  dalam  masyarakat  Indonesia  disebutkan  Lukman  Hakim  saifuddin bahwa  “grafik  perceraian  terus  meningkat.  Adanya  kecenderungan  generasi  muda menganggap  pernikahan  sesuatu  yang  biasa  saja…hilangnya  kesucian  dari pernikahan  yang  seharusnya  dimaknai  dengan  baik  sehingga  tetap  terjaga”. 3 Apa yang  disampikan  Lukman  Hakim  sesuai  dengan  data  lapangan.  Sebagai  contoh,  di Aceh,  data  yang  diperoleh  dari  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  menyebutkan  bahwa perceraian  yang  ditangani  di  berbagai  daerah  di  Aceh  cenderung  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Tabel  berikut  ini  menggambarkan  jumlah  perkara  perceraian  yang terjadi dari tahun 2015 samapi dengan tahun 2018, seperti berikut ini;
Tahun Perkara cerai Perkara gugat Keterangan 2015 1.430 3.850 - 2016 1.484 3. 944 - 2017 1. 515 3.948 - Jan-Juli 2018  163 484 -
3 http//.mediaindonesia.com. diakses 1 November 2019
Penyebab  utama  perceraian  atau  gugutan  yang  dilaporkan  adalah  hilangnya tanggungjawab  pada  pihak  tertentu,  sehingga  hak  dan/atau  kewajiban  yang  telah dibebankan kepadanya tidak dilaksanakan dengan baik. Hilangnya tanggungjawab itu disebabkan  beberapa  hal.  Abdul  Manan  Hasyim,  hakim  tinggi  Mahkamah  Syar‟iah menerangkan lebih kongkret penyebab perceraia tersebut.
Mayoritas  perceraian  yang  terjadi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang terjadi  secara  terus-menerus,  sehingga  membuat  istri  menggugat  cerai suaminya. Faktor lainnya diakibatkan pernikahan di usia muda… pihak ketiga dengan  istilah  PELAKOR  (Perebut  Lelaki  Orang),  yang  dapat  menjadi  awal sebabnya  suami  tidak  pulang-pulang  dan  pergi  dengan  wanita  lain….  alasan utama pasangan di Aceh bercerai, karena lepasnya tanggung jawab, hubungan yang  dijalanin  sudah  tidak  harmonis  lagi,  kehadiran  pihak  ketiga  dan  juga faktor ekonomi. 4
Mannan  Hasyim  mengakui,  bahwa  perkara  yang  sering  ditangani  karena  suami yang meninggalkan istrinya dan suami menikah lain, tidak pulang kerumah itu yang sering terjadi. Tambahnya bahwa usia yang ingin menggugat beragam, ada yang 50, 40 atau usia muda. Ada yang sudah punya anak 6 ada yang dibawahnya bahkan ada yang belum punya anak. 5
4 http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh- meningkattajam-5-300-kasus-di-tahun-2015
5 http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkattajam- 5-300-kasus-di-tahun-2015
Untuk  mengantisipasi  gejala  perceraian  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat,  pemerintah  telah  mengeluarkan  suatu  regulasi,  yaitu  peraturan  Dirjen Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.  II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah didasari pada gejala kesadaran remaja usia nikah belum mencukupi untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang baik.
Peraturan  ini  menghendaki  para  pasangan  suami  dan  isteri  perlu  mendalami pengetahuan berumah tangga dan kehidupan keluarga yang sepatutnya. Regulasi yang telah disebutkan dituntut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang diberi  kewenangan  oleh  pemerintah  diperintahkan  untuk  melakukan  pelatihan mengwujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah  bagi  setiap  orang  yang  mekukan pernikahan.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  kursus  tersebut  terlihat  belum  maksimal dilakukan oleh kantor urusan agama, khususnya di Aceh.

## B. Kursus Pra Nikah Dilihat dari Teori Maslahat

## 1. Teori Maslahah Dalam Hukum Islam
Hasbi  Ash-Shiddieqy  mengutip  perndapat  Ibnu  Qayyim  menjelaskan  tentang maslahah dalam hukum Islam. Seraya mengatakan bahwa, kemaslahatn adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum Islam. Pendapat beliau dapat dilihat berikut ini:
“Orang  yang  mempunyai  rasa  dalam  mencicipi  syariat  dan  memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan-nya  dan  tentang  mengandungnya  bagi  tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan
keadilan  yang  sempurna  yang  memutuskan  perkara  di  antara  makhluk  yang mengatasi keadilan syariat Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari  yang dikandung  oleh  syariat  Islam,  nyatalah  kepadanya  bahwa  politik  yang  adil adalah suatu suku dari suku-suku syariat dan suatu cabang dari cabang-cabang syariat. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syariat dan tentang pembuatan maksud-maksud  itu serta pandai pula memahaminya, tiadalah  ia  memerlukan  kepada  sesuatu  siasat  selama,  daripada  siasat  syariat Islam.” 6
Ungkapan  ini  mengisyarahkan  bahwa  hukum  Islam  yang  syariatkan  oleh Allah swt. kepada umat manusia bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 7 Dalam satu kaidah fikih disebutkan, دسافملا عفدو حلاصملا بلج (meraih  kebaikan  dan  menolak  kemafsadatan). 8 Prinsip  yang  terkandung  dalam kaidah  ini  merupakan  dasar  berbagai  aturan  dalam  hukum  Islam.  Nilai-nilai kemanusiaan  dan  kebaikan  lainnya  menjadi  focus  dalam  berbagai  aturan  hukum Islam.  Oleh  karena  itu,  kandungan  hukum  Islam  menjadi  petujuk  kebaikan  bagi makhluk, baik  umat manusia dan makhluk lain  di muka bumi ini. Di antara hikmah yang  dibawa  hukum  Islam  adalah  menperoleh  kehidupan  yang  baik,  serta  hak
6 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 124
7 Ibnu Qayim mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Asy-Syathibi mengatakan  dibuat  hukum  hanyalah  untuk  kemaslahatan  hamba  di  dunia  dan  di  akhirat.  Mu‟tazilah sepakat  bahwa  hukum-hukum  Allah  diillatkan  dengan  keharusan  memelihara  kemaslahatan  hamba. Ibid, hal.80
8 H. A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih , Jakarta: Kencana, 2006, hal. 6.
kepribadian  lainnya.  Oleh  karena  itu,  hukum  ini  dipandang  sesuatu  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  moralitas,  menjadi  norma  kesopanan  dan  kesusilaan  dalam bertingkah laku dengan makhluk lain dalam kehidupan di muka bumi ini. 9
Meskipun  sebagian  hukum  Islam  terkesan  keras  lagi  kasar  terlihat  dengan kasad  mata.  Namun,  maksud  pokok  aturan  itu  tidak  kurang  dari  kemaslahatan  juga bila  dikaji  lebih  dalam.  Sebagai  contoh,  Jihad yang  dilakukan  beresiko  besar merupakan  suatu  hukum  yang  disyariatkan  untuk  memelihara  agama  dan  jiwa  umat Islam.  Seperti  dimaksud  dalam  asas  umum  yang  digunakan  dalam  memahami masalah  ini  adalah  tujuan  peperangan  dalam  Islam  hanyalah ta’minul  aqidah dan himmayatud da’wah al-Islamiyah dan daf’ul i’tidaa-i ‘anil muslimin wa biladihim. 10
Jadi, jihad yang terlihat berat toh juga mempunyai makna yang tinggi bagi kehidupan manusia. Karena dengannya agama dan jiwa akan terjamin dan terpelihara.
Izzuddin  Ibn  Abdi Salam membagi maslahat kepada tiga tingkatan; maslahat yang  utama,  kurang  utama,  dan  pertengahan.  Yang  utama  adalah  maslahat  yang menolak  segala  kerusakan  yang  paling  buruk,  dan  mendatangkan  maslahatnya  yang paling kuat. Bahagian ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan. 11 Ada pun yang kurang  utama  dan  pertengahan  ia  menyebutnya  dengan  perbuatan  yang  sunat  dan mubah  dikerjakan.  Selain  itu,  menurut  Salam  dalam  hal-hal  yang  dilarang,  tujuan utama hukum Islam adalah menolak kefasadan dan mencegah kemudharatan. Apabila
9 Fathurrahman Djamil, Filsafat… hal. 154
10 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat… hal 149
11 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat… , hal. 192
kefadatannya besar maka wajib ditinggalkan. Sebagi contoh, keharaman zina didasari pada  pemikiran  bahwa  tindakan  itu  termasuk  perbuatan  yang  hina  maka  wajib ditinggalkan. 12
Selanjutnya,  kemaslahatan  dalam  hukum  Islam  dikelompokkan  dalam  tiga tingkatan, yaitu dharuriat, hajian dan tahsiniat. Menurut Alyasa‟, dharuri mempunyai arti  sebagai  keperluan  dan  perlindungan  yang  bersifat  asasiah,  dasariah,  primer, elementer dan fundamental. Sementara haji adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat  sekunder,  suplementer.  Terakhir  tahsini  adalah  keperluan  dan  perlindungan yang  bersifat  tersier,  komplementer. 13 Pengertian  lebih  lengkap  dari  ketiga  istilah tersebut diuraikan dibawah ini.
Dharuri  adalah  segala  sesuatu  yang  harus  ada  untuk  tegaknya  kehidupan manusia, baik diniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila dharuri itu tidak berdiri (terwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah  atasnya  azab  yang  pedih  di  akhirat  nanti.  Jadi,  unsur  yang  keberadaanya sebagai  pokok  bagi  keberadaan  agama  dan  kehidupan  manusia,  menjadi  bagian  dari dharuri.  Demikian  juga,  persoalan  yang  memungkinkan  hancurnya  agama  dan kehidupan  dengannya,  maka  memelihara  keduanya  dari  gangguan  menjadi  bagian dharuri juga. 14
12 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat… . hal. 194-195
13 Alyasa‟ Abubakar, Metode Istilahiyah, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 80.
14 Abi  Ishaq  Al-Syatibi, Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syari’ah, jilid  2,  Qahirah:  Maktabah Taufiqaiyah, 2003, hal. 6
Pengertian  tersebut  mengisyarahkan  dharuri  dapat  dilihat  dari  dua  factor:
Pertama ,  mengwujudkan  segala  yang  mengokohkan  perwujudannya,  yakni  yang meneguhkan  sendi-sendinya  dan  mengokohkan  fondasi-fondasinya,  dengan memeliharanya  daripada  keberadaannya. Kedua ,  mengerjakan  segala  sesuatu  yang bersifat menolak kecedaraan  yang mungkin atau diduga menimpa pada unsur pokok. Artinya menolak segala yang terjadi daripadanya atau khawatir akan merusak dengan terjadinya.  Hal  itu  ibarat  memeliharanya  dari  segala  ketiadaan  (menghindari  segala hal yang memberi efek hilang atau musnahnya sendi-sendi sebagai fondasi itu). 15
Adapun haji adalah segala yang dihajatkan masyarakat untuk menghindarkan masyaqah,  dan  menghilangkan  kesulitan.  Namun,  apabila  suatu  hajiyat  ini  tidak terwujud,  kehidupan  manusia  tidak  merusak,  hanya  saja  menimbulkan  kekurangan dan  kesempitan an  sich.  Haji  ini,  berlaku  dalam  bidang  ibadah,  bidang  adat,  bidang mu‟amalat,  dan  jinayat. 16 Ada  juga  yang  mengartikan  haji  dengan  sesuatu  yang mempengaruhi  pada  yang  pokok,  sehingga  kesulitan  ( masyaqah )  dan  kepayahan ( haraj )  akan  terhindari.  Kedua  makna  itu  intinya  sama,  yakni  menghindari kemusyakatan dalam menjaga yang pokok. Secara sederhana dapat dikatakan, dengan adanya hajiyat perbuatan yang dharuri akan lebih sempurna.
Sedangkan tahsini diartikan dengan sesuatu yang menjadikan perbuatan yang kedua  sebelumnya;  dharuri  dan  tahsini  lebih  baik,  dan  pantas  yang  oleh  adat
15 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat… hal. 187
16 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat , hal. 190
kebiasaan  dipandang  baik,  yang  kesemuanya  dicakup  dalam  bagian  makarimul akhlak. 17 Umumnya tingkatan tahsini dikelompokkan dalam sisi akhlakul karimah. 18
Penulis  memandang,  akhlakul  karimah  di  sini  tidak  saja  bersifat  fertikal,  namun dalam  hubungan  horizontal  akhlakul  karimah  juga  diperlukan.  Dan  term  ini nampaknya  semakna  dengan  istilah  ihsan  yang  disebut  dalam  dialog  jibril  dengan Nabi saw. ketika ditanya ma huwa islam,  iman, dan ihsan.
Berbagai  kemaslahatan  dalam  hukum  Islam  pada  dasarnya  bertujuan  pada lima elemen  utama.  Ada  lima  hal  pokok yang  harus  dipelihara agar  kebaikan  hidup umat  manusia  terwujud  dengan  baik,  yaitu;  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta yang  disebut  sebagai  acuan  pensyariatan  segala  hukum.  Kelima  hal  yang  pokok  itu dipahami  sebagai  dasar ruh  maslahah. 19 Kelima  aspek  yang  disebut  berkaitan  erat dengan  berbagai  hukum  yang  dibeban  kepada  mukallaf.  Artinya,  segala  perbuatan yang  dibebankan  kepada  umat  manusia  tidak  terlepas  dari  klasifikasi  tiga  tingkatan yang telah disebutkan, yaitu; dharuri, haji dan tahsini 20
Berkaitan  dengan  itu,  Imam  Ghazali  seperti  disebut  Hasbi  Ash-Shiddieqy mengatakan, bahwa:
“Maslahat-maslahat  yang  lima  memeliharanya  terletak  dalam  martabat dharuri,  ialah  sekuat-kuat  martabat  kemaslahatan,  contohnya  ialah  syara‟
17 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat , hal. 191 18 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat . hal. 8-9
19 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat …, hal. 192
20 .  Syaikh  al-Said  Muhammad  al-Thahir  bin  „Asyur, Maqasid  al-Syari’ah  al-Islamiyah, Tunis: Maktabah al-Istiqamah, t.t. hal. 12
menetapkan  supaya  orang  kafir  yang  menyesatkan  orang  lain  dibunuh, demikian  juga  penganut  bid‟ah  yang  mengajak  orang  lain  kepada  bid‟ahnya karena  yang  demikian  ini  merusakkan  keagamaan  terhadap  masyarakat.  Dan seperti  syara‟  menetapkan  kewajiban  qisas  terhadap  pembunuhan    untuk memelihara  jiwa  dan  seperti  mewajibkan  hukuman  minuman  memabukkan karena dengan hukuman itulah dipelihara akal yang menjadi sendi taklif, dan seperti  mewajibkan  hukuman  zina  karena  dengan  hukuman  itulah  dipelihara keturunan  dan  mewajibkan  kitamendera  pembongkar  kuburan  dan  pencuri, karena dengan dialah terpelihara harta yang menjadi kejahatan hidup manusia sedang mereka memeliharakannya. wal hasil menolak segala yang karenanya lenyap sesuatu maslahat dari maslahat-maslahat yang lima, dipandang dharuri juga.  Karenanya  syara‟  memgizinkan  makanan  yang  haram  untuk  dimakan ketika keadaan dharurat terjadi.” 21
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  disebutkan  dapat  dipahami  bahwa  hukum Islam  menggutamakan  kemaslahatan  bagi  manusia  dalam  kehidupan  ini,  dan  tidak menginginkan umat manusia berada dalam kedhaliman. Cita-cita dimaksud dianggap sebagai  pendorong  dan  pengarah  terhadap  segala  tindakan  manusia  dan  berbagai
21 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat… hal. 189
aktifitas  yang  dilakukannya  sehingga  memperoleh  hasil  yang  berdaya  guna  bagi dirinya dan masyarakat. 22

## 2. Pandanga teori Maslahah tentang Kursus Pra Nikah
Di atas sudah disebutkan bahwa salah satu tujuan pensyariatan  hukum Islam adalah  memelihara  keturunan.  Dan  pernikahan  merupakan  cara  paling  baik  untuk mendapatkan  keturunan  secara  sah.  Aspek  ini  merupakan  salah  satu  dari  hikmah pelaksaaan  pernikahan.  Dalam  berbagai  referensi  disebutkan  beberapa  hikmah pernikahan  lain  selain  mendapatkan  keturunan.  Hikmah  berikutnya  dari  pernikahan terdiri  atas  1)  menyalurkan  naluri  seksual  secara  sah  dan  benar;  2)  menyalurkan naluri  kebapakan  dan  keibuan;  3)  memupuk  rasa  tanggungjawab  dalam  rangka memelihara dan mendidik anak; 4) membagi rasa tanggungjawab antara suami isteri yang  selama  ini  dipikul  masing-masing  pihak;  5)  menyatukan  keluarga  masing- masing pihak; 6) memperpanjang usia. 23
Berbagai  hikmah  pernikahan  yang  telah  disebutkan  menjadi  harapan  dari setiap pernikahan. Setiap pasangan suami dan isteri menginginkan kebersamaan dan kesatuan  yang  harmonis.  Cita-cita  tersebut  akan  terwujud  apabila  suami  dan  isteri memiliki  kecakapan  yang  baik  dalam  membangun  rumah  tangga.  Dalam  kursus  pra nikah  akan    dibimbing  para  calon  suami  dan  isteri  yang  akan  membangun  rumah
22 Abdullah Ahmed An-Na‟im, Dekonsruksi Syari’ah, terj.Ahmad Suaedi dan Amruddin Al- Rany, Yogyakarta: LKis, 2004, hal. 249
23 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1329-1330.
tangga  baru  dengan  berbagai  pengetahuan  tentang  berumah  tangga,  supaya  hikmah- hikmah yang telah disebut dapat terinternalisasikan dalam jiwa masing-masing calon mempelai.
Di antara materi inti yang disampaikan kepada peserta kursus pra nikah adalah delapan fungsi keluarga; fungsi keagamaan, fungsi social-budaya, fungsi cinta kasih, fungsi  perlindungan,  fungsi  reproduksi,  fungsi  sosialisasi  dan  pendidikan,  fungsi ekonomi  dan  fungsi  pembinaan  lingkungan. 24 Selain  dari  inti  itu,  dalam  kursus tersebut  juga  disampaikan  materi  dasar, yaitu  berbagai  regulasi  yang  telah  disahkan pemerintah  tentang  kehidupan  berkeluarga,  seperti  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dan  aturan  lain  yang  dikelurkan  oleh  kementerian  agama.  Berbagai komponen  yang  telah  disebutkan  di  atas,  mempunyai  nilai  maslahah  yang  tinggi untuk dipahami oleh setiap peserta kursus.
Selanjutnya,  tiga  tingkatan  kemaslahatan  yang  disampaikan  dalam  hokum Islam,  yaitu  dharuriat,  hajiat  dan  tahsiniat  dapat  dijelaskan  juga  dalam  program kursus  pra  nikah  yang  dicanangkan  pemerintah. 25 Uraian  tentang  hal  tersebut  akan disampaikan berikut ini;
1. Maslahah Dharuri
24 Departemen Agama RI, Buku pegangan Bagi BP4 tentang Kursus Pra Nikah t.t ,hal. 24 25 Makna ketiga tingkatan dharuri, haji dan tahsini pada jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak disebutkan  lagi.  Karena  makna  keempat  bagian  itu  dapat  diikuti  dari  pengertian  yang  diberikan  dari penjelasan  pemeliharaan  agama.  Makna  yang  diberikan  dikaitkan  sesuai  dengan  bagian  masing- masing. Selanjutnya, penjelasan empat bagian berikut ini diawali dengan contohnya.
Aspek  dharuriat  dari  kursus  pra  nikah  adalah  para  calon  mempelai  wajib mengetahui  segala  hokum  dalam  pernikahan.  Pengetahuan  tentang  pernikahan merupakan  fondasi  bagi  kecakapan  pada  seorang  suami  atau  isteri.  Dengan pengetahuan yang diberikan dalam materi kursus, maka dapat diyakini peserta kursus mempunyai bekal yang memadai untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan dengan  pengetahuan  itu  pula,  mereka  dapat  memelihara  keturunan  dengan  baik, seperti  telah  disyariatkannya.  Dengan  pernikahan  baik  maka  akan  melahirkan keturunan yang baik pula.
2. Maslahah Hajiat
Setelah  mendapatkan  pengetahuan  yang  mendalam  tentang  aturan berkeluarga,  poin  berikutnya  yang  perlu  diketahui  dan  direalisasikan  oleh  peserta kursus  adalah  mendapatkan  dokumen  dan  materi  yang  dapat  dipelajari  lebih  lanjut dari  materi  yang  telah  diberikan  dalam  kegiatan  kursus.  Hal  ini  penting  dilakukan agar  dalam  membangun  keluarga  baru  dapat  dipelajari  lebih  mendalam  secar kontinyu.
3. Maslahah Tahsiniat
kelompok  tahsini  dari  program  kursus  pra  nikah  adalah  mendokumentasikan berbagai kegiatan selama kursus berlangsung yang akan menjadi kenangan indah bagi
masing-masing pasangan suami dan isteri. Dokuntasi ini akan mengingatkan mereka tentang keindahan selama program kursus berlangsung. Lebih dari itu, dokuntasi akan menjadi bukti bahwa kursus pra nikah yang pernah dilakukan akan mendorong untuk menciptakan  keluarga  yang  akan  lebih  baik,  dan  menyempurnakan  sisi  kekurangan dalam kehidupan berkeluarga.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan, bahwa kursus pra nikah yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan dapat dilakukannya akad  nikah  mengandung  prinsip-prinsip  maslahah  yang  tinggi  dalam  membangun rumah tangga yang berkualitas. Dari sisi tujuan dan materi yang dikembangkan dalam kursus  ini  menunjukkan  peserta  akan  memiliki  kedalaman  ilmu  dan  pengetahuan yang  banyak  tentang  aturan  dan  prinsip  berkeluarga.  Bahwasanya,  pengetahuan tentang  keluarga  merupakan  basis  utama  dalam  mengwujudkan  keluarga  yang bahagia  dan  sakinah.  Oleh  karena  itu,  aspek  pengetahuan  ini  menjadi  kebutuhan dharuriat  bagi  suami  dan  isteri.  Dengan  adanya  pengetahuan  dimaksud,  maka permasalahan  dalam  pernikahan  ,  seperti  berbagai  hubungan  hukum  atau  hak  dan kewajiban  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Untuk  itulah,  seorang  mempelai  perlu mempunyai  kecakapan  yang  matang,  agar  segala  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  I.  Doi, Perkawinan  dalam  Syariat  Islam, terj.  Basri  Iba  Asghari  dan Wadi Mustari, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
-------, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah, Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2002
Abu Bakar Jabir, Pedoman Hidup Muslim, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003
Ali  Afandi. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian, Jakarta:  Reneka Cipta, 1997.
al-Jaza‟iri,  Abu  Bakar  Jabir, Pedoman  Hidup  Muslim, terj.  Hasanuddin  dan  Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid I, Jakarta: Kencana, 2008.
-------, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indoensia, Jakarta: Kencana, 2004.
Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
Atho‟  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution, Hukum  Kelurga  di  Dunia  Islam  Modern, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Agama, Bandung: Refika Aditama, 2007.
-------, Pilar-pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2005.
Fathi  Muhammad  ath-Thahir  , Beginilah  Seharusnya  Suami  Isteri  Saling  Mencintai, terj. Nashirul Haq, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Fyzee,  Asaf  A.A, Pokok-pokok  Hukum  Islam  I, terj.  Arifin  Bey,  Jakarta:  Tintamas, 1965.
Ismail Muhammad Syah, dkk. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Muhammad Daud Ali,. Hukum Islam, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan, 2007.
Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
Soerjono  Soekanto, Beberapa  Cara  Dan  Mekanisme  Dalam  Penyuluhan  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
Syahatah, Husain, Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga, terj. Faizal Asdar Bakri, Jakarta: Amzah, 2005
Syamsu  Yusuf  LN, Psikologi  Perkembangan  Anak  dan  Remaja, Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005.
Zaidan,  Abdul  Karim, Pengantar  Studi  Syari’ah, terj.  M.  Misbah,  Jakarta:  Rabbani Press, 2008