## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578

## Konsep Konstitusi Beserta Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Anisa Rahmah 1 , Budi Kristanto 2 , Jamaluddin 3
123 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Anisa262626@gmail.com 1

## ABSTRACT
Based on the developments that have occurred in Indonesia since August 18, 1945, this research explains how the idea of the constitution was born. The author's goal is to delve into various  ideas  and  laws  related  to  the  Indonesian  constitution.  This  research  uses  normative juridical  methodology;  qualitative  descriptive  analysis  and  secondary  data  collection  are  the backbone  of  the  research.  The  research  results  show  that  the  Indonesian  Constitution  has undergone four changes, namely from the 1945 Constitution to the RIS Constitution, the 1950 Constitution, and back to the 1945 Constitution. These changes have been influenced by internal and external factors, as well as different political and legal situations in Indonesia. Therefore, Indonesia's  state  system  continues  to  evolve.  In  conclusion,  in  Indonesia,  the  constitution continues  to  undergo  revisions.  Several  factors  contribute  to  the  evolution  of  the  Indonesian constitution. One of them is the hasty and imperfect drafting of the BPUPKI document. Another example  is  the  pressure  from  the  Netherlands,  which  led  to  the  amendment  of  the  1945 Constitution, changing the  legal politics of the state and  the constitutional framework of the Republic of Indonesia.
Keywords: constitution, concept, Indonesia

## ABSTRAK
Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945, makalah penelitian ini menjelaskan bagaimana lahirnya gagasan konstitusi.  Tujuan penulis adalah  untuk  mendalami  berbagai  gagasan  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan konstitusi  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  yuridis  normatif;  Analisis deskriptif  kualitatif  dan  pengumpulan  data  sekunder  menjadi  tulang  punggung  penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD Indonesia telah mengalami empat kali perubahan, yaitu  UUD  1945  ke  UUD  RIS,  UUDS  tahun  1950,  dan  kembali  ke  UUD  1945.  Perubahan- perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta situasi politik dan hukum yang berbeda di Indonesia. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami perkembangan. Kesimpulannya,  di  Indonesia,  konstitusi  terus  mengalami  revisi.  Sejumlah faktor berkontribusi terhadap evolusi konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah penyusunan dokumen  BPUPKI  yang  terburu-buru  dan  tidak  sempurna.  Contoh  lainnya  adalah  tekanan Belanda yang berujung pada amandemen UUD 1945 yang mengubah politik hukum negara dan kerangka konstitusi negara Republik Indonesia.
Kata kunci: konstitusi, konsep, Indonesia

## PENDAHULUAN
Jelas sekali, ada hubungan yang disebut konsumsi di setiap negara di dunia. Konstitusi  adalah  dokumen  sejarah  yang  pertama  kali  dirancang  pada  awal peradaban manusia dan kini dianggap sebagai komponen penting dan mendasar dari setiap  negara  yang  berdaulat.  Karena  perannya  yang  sentral  di  suatu  negara,

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
konstitusi juga dikenal sebagai kerangka kehidupan politik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar negara menginginkan bentuk pemerintahan negara konstitusional,  yang  melarang  otokrasi,  meningkatkan  keterlibatan  warga  negara dalam  politik,  dan  memberikan  hak  lebih  besar  kepada  warga  negara  dalam pengambilan  kebijakan  (Adnan  Buyung  Nasution,  1955:  16).  Dalam  rangka membangun  pemerintahan  yang  konstitusional,  mempelajari  catatan  sejarah terbentuknya negara hukum secara bertahap selalu menarik. Kita dapat menelusuri asal usul negara kita sejak zaman Aristoteles di Yunani, yang mengumpulkan banyak sekali koleksi konstitusi nasional. Tujuan awal konstitusi adalah untuk menetapkan seperangkat norma dan standar bagi suatu masyarakat, kemudian, maknanya lebih dari itu ketika ditafsirkan sebagai kodifikasi dekrit kekaisaran.
Konstitusi  tidak  hanya  mencakup  peraturan  yang  diumumkan  oleh  Kaisar,
namun juga mencakup pandangan dan pernyataan para pakar hukum, politisi, serta adat  istiadat  dan  hukum  setempat.  Pada  abad  pertengahan,  konsep  demokrasi perwakilan cukup kuat sehingga memunculkan gagasan nasionalisme dan konstitusi, yang pada gilirannya menjadi cikal bakal konstitusionalisme modern di suatu negara, berkat pengaruh luas konstitusi Romawi.
Dalam mendirikan sebuah negara, sedikit banyaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya wilayah tertentu
2. Rakyat
3. Pemerintahan yang diakui (Muh. Kusnardi & Bintan Saragih, 1985 : 91)
4. Perbatasan darat, laut, dan udara suatu negara membentuk wilayahnya. Berbeda  dengan  makhluk  hidup  lainnya,  manusia  merupakan  kumpulan manusia yang mempunyai habitat yang sama. Sementara itu, pemerintahan negara berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memajukan  kepentingan  rakyat  dan  mewujudkan aspirasinya.  Untuk  keperluan  mempelajari  hukum  suatu  negara  dan  sebagai  alat pemerintahan, harus ada batas-batas yang ditetapkan secara permanen yang disebut Konstitusi.
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tentu mempunyai konstitusi yang menjadi  landasan  penyelenggaraan  negara.  Setelah  mendapat  janji  dari  Jepang, Badan  Penyidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  yang  juga dikenal  dengan  nama  Dokuritsu  Zumbi  Choosakai  dalam  bahasa  Jepang,  didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan resmi dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945, dan dengan terbentuknya bangsa Indonesia secara formal mempersiapkan kemerdekaannya dengan menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991: 26). Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mulai berfungsi.
Karena konstitusi menyatakan pemerintah membentuk pemerintahan, maka Indonesia  tidak  bisa  menjadi  negara  merdeka  tanpa  terlebih  dahulu  membentuk UUD.  Hal ini  digaungkan dalam  pembukaan UUD 1945  alinea  ke-4  yang  berbunyi: “maka untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dsb….” Agar Indonesia Jika

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
ingin mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan ambisinya, maka negara tersebut harus meratifikasi konstitusinya terlebih dahulu.
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.” Kalimat tersebut muncul baik dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 versi asli maupun perubahan yang menjelaskan siapa yang berwenang dalam pemerintahan. Hal  ini  terlihat  dari  pembacaan  UUD  1945  sebagai  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  yang  memuat  ketentuan-ketentuan  pokok  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Karena  konstitusi  juga  menyebutkan kekuasaan-kekuasaan lain, maka konstitusi dan kemerdekaan suatu  negara sangat diperlukan.  Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Asas legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi
7. Asas konstitusional (Mukhti Fajar, 2005: 43). Legitimasi dan asas ketatanegaraan merupakan ciri suatu negara yang sah, dan  peraturan  tertulis,  baik  dalam  bentuk  konstitusi  maupun  UUD,  memberikan semacam  legalitas.  Oleh  karena  itu,  konstitusi  dan  supremasi  hukum  merupakan syarat-syarat  yang  diperlukan  bagi  negara  hukum  seperti  Indonesia,  karena keduanya  juga  merupakan  ciri  khas  negara  tersebut.  Sementara  itu,  bentuk konstitusional merupakan jendela menuju keadaan demokrasi pada era tertentu. Hukum  tertinggi  di  Indonesia,  sebagaimana  ditetapkan  oleh  UUD  1945,
merupakan  produk  politik,  sebagaimana  halnya  semua  produk  hukum;  Alhasil, gagasan para politisi tentang bagaimana menyelenggarakan negara terealisasi dalam bentuk undang-undang (M Agus Santoso, 2009: 9).
UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan sejak  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dan Pengesahan  UUD  1945  hingga  saat  ini.  Perubahan-perubahan  ini merupakan  hasil dari sifat politik demokratis yang terus berkembang. Konstitusi berkembang sebagai respons  terhadap  pergeseran  kepentingan,  namun  pergeseran  ini  pada  akhirnya mengarah pada undang-undang yang sama. Sistem politik pada masa itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap evolusi konstitusi Indonesia. UUD 1945 disahkan namun tidak dilaksanakan pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan sistem parlementer. Akhirnya UUD 1945 disahkan dan kemudian mengalami revisi dan  pemberlakuan  kembali.  Untuk  itu,  esai  ini  mengajukan  pertanyaan  sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia dan bagaimana konsep konstitusi di Indonesia?” Penulis, yang menganggap mempelajari evolusi konstitusi Indonesia sebagai topik yang menarik, memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Menemukan solusi atas permasalahan tersebut menjadi kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Memiliki tujuan yang selaras dengan permasalahan yang teridentifikasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mencari tahu bagaimana dan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
apa  konstitusi  Indonesia  serta  bagaimana  terbentuknya  adalah  tujuan  utama  dari penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, sentral kajiannya merupakan perkembangan konstitusi di Indonesia  yang  merupakan  kajian  Hukum  Tata  Negara.  Pada  penelitian  ini  juga termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif  dikarenakan  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dan locks dan doktrin para ahli dalam ilmu hukum. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  Bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Dalam  penelitian  ini  juga  menggali  mengenai  perkembangan  konstitusi yang ada di Indonesia yang merupakan penelitian sejarah mengenai konstitusi dan UUD  yang  berlaku  di  Indonesia  sejak  kemerdekaan  dengan  cara  penelitian  adalah mengkaji UUD 1945 dan UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia guna sebagai bahan  hukum  primer  serta  perundang-undangan  lainnya  juga  mengkaji  beberapa literatur yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi di Indonesia sebagai bahan hukum  sekunder  dan  menganalisisnya  dan  menuangkan  dalam  tulisan  Ini  dengan bentuk deskriptif analistis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Konstitusi
Dalam  bahasa  Yunani  Kuno,  kata  “konstitusi”  sudah  digunakan.  Karena Konstitusi belum dibuat di atas kertas, maka konstitusi tetap diperlakukan sebagai sebuah karya seni. Kata “konstitusi” dalam bahasa Prancis (dari caitu konstituer yang berarti  “membentuk”)  berasal  dari  kata  “konstitusi”  dalam  bahasa  Inggris,  yang merupakan nama yang sama untuk dokumen hukum di Indonesia. Baik dalam arti yang  lebih  sempit  dibandingkan  pengertian  konstitusi  maupun  dalam  pandangan pihak yang memandangnya identik dengan konstitusi (Dahlan Thaib, 2008: 7). Dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Latin, konstitusi pada hakikatnya adalah deklarasi tujuan suatu  negara  serta  ekspresi  pembentukan  dan  pendirian  negara  tersebut.  (Jazim Hamidi,  2009:  87)  yang  dipersiapkan  baik  sebelum  maupun  sesudah  berdirinya negara yang bersangkutan.
Selain definisi yang lebih sempit yang diberikan di atas, ada cara yang lebih umum  untuk  melihat  konstitusi  dari  sudut  pandang  terminologis.  Hal  ini  karena seiring dengan semakin rumitnya permasalahan suatu negara, hukum tata negara— salah  satu  cabang  hukum—menyediakan  kerangka  kerja  untuk  menganalisis dokumen  tersebut.  Oleh  karena  itu,  bahwa  konstitusi  akan  memuat  lebih  banyak ketentuan  politik  daripada  hukum,  bukanlah  hal  yang  tidak  terduga  dari  sudut pandang ilmu politik.
Para  sarjana  dan  ilmuwan  yang  mempelajari  hukum  tata  negara  juga menggunakan terminologi yang berbeda ketika merujuk pada dokumen tersebut. Di satu  sisi,  banyak  yang  berpendapat  bahwa  konstitusi  tertulis  merupakan  hukum dasar karena semua peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis. Di

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa kedua hal tersebut berbeda, dengan alasan  bahwa  hal  pertama  harus  memuat  hanya  unsur-unsur  pemerintahan  yang paling  mendasar  dan  bahwa  hal  kedua  tidak  harus  memuat  semua  hal  penting. Adanya kelompok yang menganggap undang-undang dasar sama dengan konstitusi dan kelompok lain mengkaji isi undang-undang tersebut berarti pandangan mereka pada hakikatnya sama (Dasril Radjab, 2005: 45).
Sudah  jelas  bahwa  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  harus  mengatasi setiap dan semua perbedaan pendapat, betapapun kecilnya. Akibatnya, keberagaman pendapat tidak menjadi pedoman dalam menafsirkan UUD.
Menurut  tafsiran  Jazim  Hamidi  terhadap  C.F.  Definisi  konstitusi  menurut  Strong, suatu dokumen harus mempunyai tiga komponen sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah Baik  aspek  formil  maupun  materiil  konstitusi  ada.  Dalam  bentuknya  yang paling formal, konstitusi adalah dokumen pedoman yang mengatur suatu negara. Dari sudut pandang ini, konstitusi yang baru diundangkan, seperti konstitusi tahun 1945, mempunyai arti; Sebaliknya, konstitusi material adalah konstitusi yang substansinya terutama  menyangkut  persoalan-persoalan  mendasar  atau  vital  bagi  mayoritas penduduk. bangsa, menurut Tutik Quarterly Point (2006: 2).
Meskipun  konstitusi  tertulis  pada  dasarnya  merupakan  kodifikasi  undang- undang dasar suatu negara, konstitusi tertulis juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan iklim politik pada saat itu, serta undang-undang itu sendiri. Sejak kemerdekaan Indonesia, konstitusi negara ini telah berkembang seiring dengan sistem politiknya, sebagaimana lazim di setiap negara. Hal ini karena, seperti halnya negara mana pun, sistem politik selalu mengalami perubahan.
Perkembangan  konstitusional  suatu  negara  bergantung  pada  pasang surutnya kekuatan politik; Indonesia tidak terkecuali; urusan konstitusional negara telah berkembang sebagai respons terhadap pergeseran dinamika kekuasaan politik. Pembahasan berikut ini merinci perkembangan dan revisi konstitusi Indonesia yang sejalan dengan perkembangan tersebut:
1. Pertama, waktu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, saat UUD 1945 resmi diberlakukan
Pada tahap awal inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan undang-undang dasar pertama yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah disusun oleh BPUPKI mulai berlaku. Rakyat mempunyai  kedaulatan  sebagaimana  tercantum  dalam  UUD  1945,  dan lembaga tertinggi negara, MPR, bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam  menjalankan  kedaulatan  rakyat,  MPR  yang  berdasarkan  UUD  1945 terdiri atas utusan daerah DPR dan utusan golongan. Bertanggung jawab atas penetapan  UUD,  GBHN,  pemilihan  dan  pengangkatan  presiden  dan  wakil presiden,  serta  amandemen  UUD.  Selain  MPR  sendiri,  MPR  membawahi sejumlah  lembaga  tinggi  negara  lainnya,  antara  lain  lembaga  eksekutif

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
(Presiden),  lembaga  legislatif  (DPR),  lembaga  yudikatif  (MA),  dan  Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Selama periode ini, konstitusi tidak ditegakkan secara ketat dan konsisten; sistem sering mengalami perubahan. Misalnya pada tahun 2006: 67, melalui Keputusan Wakil Presiden Nomor menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama presiden juga menetapkan undang-undang, dan dibentuk badan kerja yang bertanggung jawab sehari-hari dan dilaporkan kepada Komite Nasional Pusat.
2. Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, ketika Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) diundangkan Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  akhirnya  diputuskan  setelah  agresi bersenjata Belanda pada tahun 1947 dan 1948 menyatakan ketidakpuasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan keinginan untuk membaginya menjadi negara federal agar mudah dikendalikan kembali. dekat dengan Den Haag, Belanda.
Dengan  adanya  revisi  UUD  1945  menjadi  UUD  RIS  1949,  Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal atau serikat pada tahun 1949. Negara federal atau serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian yang dulunya  merdeka  namun  kemudian  membentuk  koperasi  yang  kuat.  Ikatan satu sama lain.
Di Negara Republik Indonesia Serikat, pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat menjalankan kekuasaan kedaulatan Republik. Pemerintahan telah  beralih  dari  sistem  presidensial  ke  sistem  parlementer,  di  mana  para menteri  mempunyai  tanggung  jawab  bersama  dan  masing-masing  atas kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Namun konstitusi RIS belum efektif dilaksanakan karena tidak terbentuknya lembaga negara sesuai amanah. Kerangka hukum.
3. Periode  17  Agustus  1950-5  Juli  1959,  masa  berlaku  Undang-undang  Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950)
Konstitusi  RIS  ternyata  tidaklah  berumur  panjang.  Hal  ini  disebabkan karena  isi  konstitusi  tidak  berakar  dari  kehendak  rakyat  dan  bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke  NKRI.  Satu  persatu  negara  bagian  menggabungkan  diri  menjadi  negara Republik Indonesia dan kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.
Bentuk  negara  pada  konstitusi  ini merupakan  negara  kesatuan  di mana Negara yang tersusun tunggal dan tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal  1  ayat  1  UUDS  1950  yang  menyatakan  bahwa  Republik  Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.  Pelaksanaan  konstitusi  ini  merupakan  penjelmaan  dari  NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang di dalamnya juga menjalankan otonomi  atau  pembagian  kewenangan  kepada  daerah-daerah  di  seluruh

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena  tugas-tugas  eksekutif  dipertanggungjawabkan  oleh  menteri-menteri baik  secara  bersama  maupun  sendiri-sendiri  kepada  DPR.  Kepala  negara sebagai  pucuk  pimpinan  pemerintahan  tidak  dapat  diganggu  gugat  karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan maka apabila DPR dianggap  tidak  representatif  maka  Presiden  berhak  membubarkan  DPR (Dasril Radjab, 2005: 202).
4. Sejak  tanggal  5  Juli  1959  sampai  dengan  tanggal  19  Oktober  1999,  saat berlakunya UUD 1945
Pada  masa  ini,  UUD  1945  diberlakukan  kembali  melalui  Keputusan Presiden  tanggal  5  Juli  1959.  Situasi  negara  yang  memprihatinkan  ini dibenarkan oleh ketentuan konstitusi dalam dekrit tersebut. Pada tanggal 17 Agustus  1945  dinyatakan  bahwa  bangsa  dan  negara  memerlukan  tindakan penyelamatan  dari  Presiden  dan  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Bersenjata. Presiden  yang  tadinya  hanya  menjabat  sebagai  kepala  negara,  kini  juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, berkat bantuan para menteri kabinet yang bertanggung jawab kepadanya, berkat berlakunya kembali UUD 1945.
Setelah bertahun-tahun pemerintahan parlementer, negara ini beralih ke bentuk  pemerintahan  presidensial.  Implementasi  UUD  1945  secara  utuh ternyata  baru  terjadi  pada  tahun  1966.  Namun  bisa  saja  patah  karena lembaga-lembaga negara yang didirikan hanya bersifat sementara dan tidak mempunyai landasan konstitusional. Hal ini menimbulkan kejanggalan yang pada  akhirnya  menyebabkan  meletusnya  Gerakan  30  September—sebuah gerakan  anti  Pancasila.  Pada  masa  ini,  Presiden  Soekarno  digantikan  oleh Soeharto, menyusul serangkaian peristiwa yang dimulai dengan Perintah 11 Maret  1966  dan  mencapai  puncaknya  pada  pemilihan  umum  kedua  pada tahun 1972.
Pemilihan  umum  diadakan  setiap  lima  tahun  sekali  pada  masa pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan konstitusi. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun kediktatoran yang luar biasa diterapkan untuk menjamin  stabilitas  nasional  dan  pembangunan  ekonomi,  sehingga  sistem demokrasi  yang  diamanatkan  oleh  UUD  1945  menjadi  tidak  efektif.  Sangat baik.
Dengan  hanya  tiga  partai  politik  besar  yang  dapat  dipilih,  demokrasi Belanda tampak tidak bernyawa dan warga negara tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini terlepas dari fakta bahwa lembaga legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  memang  ada,  namun  mereka  gagal menjalankan  tugasnya,  dan  presiden  memegang  kendali  penuh  dalam  hal negara  Belanda.  akibatnya,  protes  besar-besaran  yang  menuntut  reformasi terjadi  pada  tahun  1998,  yang  menyebabkan  pergantian  kepemimpinan nasional.
5. Jangka  waktu  sejak  tanggal  19  Oktober  1999  sampai  dengan  tanggal  10 Agustus 2002, amandemen UUD 1945 telah sah dilaksanakan.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Dokumen pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 memerlukan  pemutakhiran  guna  memenuhi  tuntutan  reformasi  yang dikumandangkan pada tahun 1998. Pasal 3 ayat 37 UUD 1945 memberikan landasan  hukum  bagi  amandemen  yang  dilaksanakan  MPR  dalam kewenangannya  untuk  menjamin  terlaksananya  nilai-nilai  demokrasi  dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Antara tahun 1999 dan 2002, teks resmi UUD 1945 telah direvisi sebanyak empat  kali  sehingga  menghasilkan  lima  bagian:  teks  asli  UUD,  revisi  yang dilakukan, dan UUD 1945 itu sendiri. Revisi tersebut berdampak pada proses kehidupan demokrasi Indonesia. Tahun 1945, tiga tahun pertama, dan tahun keempat, menjadi landasan negara dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. UUD 1945 hasil amandemen berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang
UUD 1945 sebanyak empat kali telah direvisi dan menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, dan tentu saja kehidupan demokrasi yang lebih  terjamin  karena  revisi  yang  dilakukan  dilakukan  secara  hati-hati  dan metodis. serupa dengan proses tergesa-gesa dan masih bersifat kolonial yang dilakukan BPUPKI ketika menulis UUD pada masa itu.
Baru  pada  tahun  1970-an  pembahasan  revisi  UUD  1945  benar-benar marak, setelah gagasan tersebut ditolak oleh faksi-faksi politik dominan. Pada masa  reformasi,  amandemen  UUD  1945  menjadi  tujuan  utama.  Tujuan tersebut  tercapai  pada  Sidang  Umum  MPR  tahun  1999  yang  menetapkan amandemen  pertama.  Amandemen  selanjutnya  yang  berjumlah  tiga  sampai empat juga berhasil dilaksanakan. Dengan amandemen pertama pada tahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi runtuh (Muh, Mahfud MD, 2003: 176). Sebelumnya, usulan perubahan UUD 1945 dianggap salah dan cenderung melemahkan negara dan pemerintahan.
Setelah direvisi pada tahun 1945, Konstitusi memberikan lingkungan yang lebih  stabil  bagi  demokrasi  dengan  memastikan  bahwa  tiga  cabang pemerintahan—eksekutif,  legislatif,  serta  yudikatif  dan  auditif—berjalan berdampingan  secara  erat.  Dibandingkan  era  sebelumnya,  fungsi  lembaga- lembaga  negara  tersebut  lebih  terlihat.  Akibat  pemilihan  umum,  presiden hanya dapat menjabat paling lama dua periode berturut-turut.
Untuk  menjamin  agar  seluruh  daerah  mempunyai  akses  yang  sama terhadap  pembangunan  di  segala  bidang,  UUD  1945  setelah  amandemen memberikan  kerangka  yang  sangat  terstruktur  dan  rinci  bagi  pelaksanaan otonomi  daerah.  Undang-undang  tentang  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  mengatur  lebih  lanjut  proses  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk bersuara dalam memilih pemimpinnya. UUD 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia yang lebih baik dan rinci, yang pada gilirannya memperkuat kehidupan demokrasi dan menghapus pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pada era sebelumnya

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
terhadap partai politik. Secara khusus, masyarakat bebas membentuk partai politik sesuai keinginannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, atau penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.

## Klasifikasi Konstitusi
Sebagai aturan, setiap negara di dunia  memiliki  konstitusi tertulis. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi tertulis, namun tidak ada dua negara yang sama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konstitusi sering kali memuat ketentuan- ketentuan  yang  dimaksudkan  untuk memandu  pembangunan  dan  kemajuan  suatu negara. Ada tiga hal berguna yang dapat dipelajari tentang klasifikasi konstitusi:
1. Pertama,  memahami  metode  yang  digunakan  untuk  menafsirkan  konstitusi dapat dibantu dengan pemahaman terhadap konstitusi itu sendiri.
2. Klasifikasi  konstitusi  dikaitkan  dengan  implikasi  hukumnya;  misalnya, perbedaan  antara  konstitusi  negara  federal  dan  konstitusi  negara  kesatuan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.
3. Kepada penyusun konstitusi: Kerangka dan pola penyusunan konstitusi dapat dipermudah jika diketahui klasifikasi konstitusi.
Adanya teks menunjukkan bahwa suatu konstitusi tertulis, sedangkan tidak adanya teks menunjukkan bahwa suatu konstitusi tidak tertulis. Di sini kita berada di Inggris, sebuah negara yang konstitusinya saat ini dianggap “tidak tertulis” karena konstitusinya bukan sebuah teks. Namun demikian, jika diteliti lebih dekat, menjadi jelas bahwa sebagian besar konstitusi Inggris terdiri dari dokumen tertulis.
1. Konstitusi tidak ada artinya karena sudah tertulis Ada  dua  cara  untuk  mengklasifikasikan  konstitusi:  Konstitusi  tertulis adalah  konstitusi yang bersifat tekstual, dan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak bersifat tekstual tetapi secara substansial dibentuk oleh tradisi dan konvensi.
2. Konstitusi yang kaku dan fleksibel Pengkategorian  konstitusi  sebagai  fleksibel  atau  kaku  didasarkan  pada pandangan  James  Bryce,  yang  pertama  kali  mengusulkan  istilah  tersebut. Elastisitas  (memungkinkan  penyesuaian  yang  mudah)  dan  pemberlakuan dengan cara yang sama seperti undang-undang merupakan ciri khas konstitusi ini. Sebaliknya,  sebuah  konstitusi dianggap  tidak fleksibel  jika  tidak  tunduk pada  proses  legislatif  biasa  dan  menunjukkan  ciri-ciri  otoritas  yang  lebih tinggi.
3. Gelar konstitusional dan gelar nonkonstitusional Konstitusi lebih formal dan lebih tinggi dibandingkan undang-undang dan peraturan lainnya; selain itu, persyaratan untuk mengubahnya lebih ketat dan unik. Konstitusi tidak terlalu rumit; dengan kata lain, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah suatu peraturan sama dengan langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  mengubah  peraturan  lainnya,  termasuk  undang- undang.
4. Konstitusi kesatuan dan konstitusi kesatuan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Ada keterkaitan antara jenis negara yang disebut negara kesatuan dengan penerapan  konstitusi  kesatuan.  Pemisahan  kekuasaan  antara  pemerintah federal dan masing-masing negara bagian diuraikan dalam konstitusi setiap negara bagian.

## Sifat Konstitusi
Sifat  konstitusi  dalam  buku  teori  konstitusi  mengungkapkan  paling  tidak enam sifat konstitusi, yaitu:
1. Konstitusi luwes
Konstitusi tidak boleh terlalu ketat atau kaku untuk bertahan lama, kata GS Diponolo. Tidak ada sesuatu yang abadi dan tidak berubah. Konstitusi tidak hanya  harus  tahan  terhadap  segala  keadaan,  tetapi  juga  memerlukan pemahaman  yang  mendalam,  perhitungan  yang  cermat,  dan  kebijaksanaan untuk  bertindak.  Konstitusi  juga  harus  memberikan  kesempatan  untuk berkembang  dan  berubah  seiring  berjalannya  waktu.  Jika  konstitusi  terlalu keras  dan  terlalu  kaku,  maka  konstitusi  tidak  akan  menjangkau  segala- galanya.
2. Konstitusi tegas
Konstitusi  harus  disusun  secara  jelas  dan  tandas  sehingga  tidak  dapat ditafsirkan secara berbeda, apalagi bertentangan, karena jika tidak, konstitusi akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. Para pembela konstitusi tegas berpendapat bahwa konstitusi harus tegas, kokoh, kuat, dan bertahan untuk waktu yang lama.
3. Konstitusi realistis
Realistis  berarti  bahwa  orang  dan  negara  tidak  hanya  hidup  dari kenyataan;  jika  mereka  hanya  hidup  dari  kenyataan,  mereka  akan  menjadi stagnan dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, orang harus melihat ke depan dan  memanfaatkan  peluang  untuk  berkembang.  Dengan  berpegang  teguh pada kenyataan dan tidak melepaskan diri dari cakrawala idealisme yang luas, seseorang  dapat  mencapai  sebuah  ideal,  mengubah  ideal  itu  menjadi kenyataan  baru,  dan  ini  adalah  apa  yang  disebut  hidup,  yang  juga  harus menjadi dinamika nasional.
4. Konstitusi idealistis Berkaitan  dengan  konstitusi  realistis  orang  ataupun  negara  tidak  hidup hanya dari kenyataan.
5. Konstitusi konservatif Konstitusi  harus  konservatif  dalam  arti  bahwa  ia  harus  mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara dan rakyat, yang tidak boleh diubah oleh mode atau perasaan, dan harus dilindungi dari perubahan situasi.
6. Konstitusi progresif Konstitusi harus progresif karena harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak takut pada perkembangan.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## Hakikat Konstitusi
Konstitusi  suatu  negara  berperan  dalam  melindungi  prinsip-prinsip fundamentalnya dari dampak berbagai perkembangan yang berubah dengan cepat. Konstitusi yang ideal adalah hasil modifikasi dan penyempurnaan untuk mengikuti segala kemajuan, terutama yang menyangkut hati nurani masyarakat.
Bagi  banyak  orang,  kata “konstitusi”  tentu  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  kita, terutama  dalam  kaitannya  dengan  proses  amandemen  UUD  1945  yang  sedang berlangsung,  yang  menjadi  perhatian  utama  dalam  penyelenggaraan  negara  di Indonesia. Fondasi, atau pilar pertama, untuk mempertahankan struktur besar yang disebut  negara  diuraikan  dalam  konstitusi.  Agar  bangunan  negara  tetap  berdiri, sambungan-sambungan tersebut harus kokoh dan tidak mudah roboh. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dituangkan dalam konstitusi juga harus lolos pengawasan dan tidak boleh ada celah yang dapat disalahpahami atau bahkan digantikan oleh pihak lain. pihak yang menentang pembangunan negara yang kuat.
Sistem politik dan hukum yang dihasilkan dari pembentukan pemerintahan suatu  negara  dikodifikasikan  ke  dalam  dokumen  tertulis  yang  dikenal  sebagai konstitusi. Dalam hal pembentukan suatu negara, konstitusi memuat kaidah-kaidah dan  asas-asas  badan  politik  dan  hukum,  khususnya  mengacu  pada  pembentukan konstitusi nasional karena asas-asas politik dan hukum yang mendasar dimasukkan ke  dalam  pembentukan  struktur  dan  prosedur  serta  pembentukan  negara.  Tugas umum pemerintahan negara bagian.
Konstitusi dapat diterapkan pada semua undang-undang yang menentukan peran pemerintah suatu negara, dan secara umum mengacu pada jaminan hak-hak warga negara dan masyarakat. Konstitusi mengacu pada hukum dasar yang tertulis dan  tidak  tertulis.  Hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  atau  adat  istiadat  atau  aturan dasar ketatanegaraan yang muncul dan ditegakkan dalam penyelenggaraan negara, disebut dengan konvensi. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai konstitusi. Terwujudnya  keadilan  dalam  suatu  bangsa  sehingga  warga  negara  dapat memperoleh kesejahteraan dan peraturan merupakan hakikat konstitusi, dan salah satu  tujuan  konstitusi  adalah  untuk  dilaksanakan dalam  negara.  Karena  konstitusi dianggap  sebagai  hukum  tertinggi,  maka  salah  satu  tujuannya  sebagai  hukum tertinggi  adalah  untuk  mencapai  dan  mewujudkan  tujuan  terbesar.  Sebagaimana dikemukakan oleh para founding fathers negara, tujuan akhir negara adalah keadilan, ketertiban, dan terwujudnya nilai-nilai ideal  seperti kebebasan,  kemerdekaan, dan kesejahteraan  bersama.  Untuk  menegakkan  ketertiban  baik  dalam  masyarakat maupun  negara,  otoritas  negara  harus  mempertahankan  kekuasaannya  sambil menjamin  kebebasan  individu  warga  negara.  Ketika  kekuasaan  yang  efektif menjunjungnya dan kebebasan warga negara tidak terpengaruh, maka tatanan inilah yang akan terwujud.

## Fungsi dan Bentuk Konstitusi
Dalam  kehidupan  ketatanegaraan  suatu  bangsa,  konstitusi  merupakan dokumen yang sangat fundamental. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin ada  tanpa  konstitusi.  Hampir  tidak  ada  negara  dalam  sejarah  yang  tidak  memiliki

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
konstitusi hingga awal abad ke-21. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai alat pemerintahan. Negara dan konstitusi ibarat dua mata uang yang tidak dapat  didamaikan.  Berdasarkan  perannya  masing-masing,  konstitusi  dapat  dibagi menjadi dua kategori:
1. Secara Vertikal
Fungsi vertikal konstitusi adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai pembagian  kekuasaan  teritorial,  atau  kekuasaan  menurut  tingkatannya. Pemisahan  kekuasaan  antara  negara  kesatuan,  negara  federal,  dan konfederasi  terlihat  jelas.  Berbagai  fungsi  konstitusi  yang  membedakan berbagai  tingkat  pemerintahan  satu  sama  lain  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  pendekatan  konstitusional.  Seperti  disebutkan sebelumnya, konstitusi juga mengatur alokasi kekuasaan dalam suatu negara.
Selain  itu,  ada  konstitusi  vertikal,  yang  mencakup  konstitusi  konfederasi, federalis, dan unitaris.
2. Secara Horizontal.

## Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Terdapat lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan  menafsirkan  konstitusi  antara  lain  dalam  sistem  hukum  yang  dianut  oleh berbagai  negara.  Kewenangan  tersebut  digunakan  oleh  badan  yang  menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dapat berkedudukan di dalam lingkup Mahkamah Agung atau di luar lingkupnya. Baru 78 negara yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi secara independen  sehingga  merupakan  fenomena  yang  relatif  baru  dalam  bidang ketatanegaraan. Negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengakui keberadaan lembaga  Mahkamah  Konstitusi  yang  independen.  Tugasnya  biasanya  mencakup pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di setiap negara, Amerika Serikat adalah salah satu  contohnya.  Uji  materi  dalam  rangka  menilai konstitusionalitas  suatu  undang- undang,  baik  secara  formil  maupun  materil,  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu fungsi  Mahkamah  Konstitusi.  Proses  ini  erat  kaitannya  dengan  kewenangan Mahkamah Agung.
Konsep  pentingnya  Mahkamah  Konstitusi  pertama  kali  muncul  pada  masa pra-kemerdekaan penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam perdebatan rancangan Undang-undang  Dasar  di  BPUPKI  itu,  seorang  anggota  bernama  Prof.  Muhammad Yamin menyatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya mempunyai kewenangan untuk  mengajukan  banding,  namun  gagasan  tersebut  ditolak.  oleh  Prof.  Soepomo karena dua alasan: pertama, lulusan hukum pada saat itu belum banyak, dan mereka yang belum mempunyai pengalaman dalam hal semacam ini; kedua, UUD yang sedang disusun tidak menganut paham trias politica.
Banyak  orang  mendengar  pentingnya  Mahkamah  Konstitusi  kembali mengemuka ketika membahas amandemen UUD 1945 di era reformasi. UUD 1945 mengalami  modifikasi  pada  masa  reformasi  yang  menyebabkan  MPR  kehilangan kedudukannya  sebagai  lembaga  negara  terpenting  dan  supremasi  konstitusi menggantikan  MPR.  Mengingat  perubahan  mendasar  ini,  sangatlah  penting  untuk membangun  perlindungan  kelembagaan  dan  konstitusional,  serta  keberadaan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
lembaga-lembaga  negara  yang  dapat  menengahi  perselisihan  di  antara  lembaga- lembaga negara yang kini setara, saling memperkuat, dan mandiri. Selain itu, terdapat keinginan yang kuat untuk meningkatkan praktik pengujian peraturan hukum, baik yang  berdasarkan  Undang-undang  maupun  yang  bertentangan  dengan  Konstitusi. Pengadilan  lain  yang  bukan  bagian  dari  Mahkamah  Agung  berwenang  menguji undang-undang yang melanggar Konstitusi. Atas dasar itu, Mahkamah Agung harus didukung oleh MK yang independen.
Konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat sambutan baik pada awal  berdirinya  dan  dianggap  MPR  sebagai  salah  satu  bahan  potensi  amandemen konstitusi.  Setelah  melalui  proses  perdebatan  yang  berlarut-larut,  IDMK  akhirnya disahkan  pada  tanggal  9  November  2001,  pada  ST  MPR  2001  sebagai  bagian  dari amandemen ketiga UUD 1945. Dengan disahkannya kedua pasal tersebut, Indonesia menjadi  negara  pertama  pada  abad  ke-21  yang  mendirikan  lembaga  kekuasaan kehakiman, dan menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.
Sejak  Soepomo  dan  Muhammad  Yamin  membahas  Rancangan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pada  masa  pendiriannya,  muncul perdebatan  mengenai judicial  review .  Hingga  berakhirnya  masa  Orde  Baru, pembahasan  mengenai judicial  review masih  menjadi  wacana  sosial.  Gagasan peninjauan  kembali  coba  dirintis  dan  diakomodir  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru, antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun  1970  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman.  Namun semua  hal  tersebut  masih  jauh  dari  cukup  karena  hanya  mengatur  peninjauan material  terhadap  peraturan  yang  diwajibkan  secara  hukum.  Pada  rapat  kedua Panitia  Ad  Hoc  1  Pokja  MPR  RI,  disampaikan  konsep  pembentukan  Mahkamah Konstitusi  era  reformasi.  Hal  ini  terjadi  setelah  seluruh  anggota  kelompok  kerja melakukan analisis komparatif terhadap konstitusi 21 negara antara bulan Maret dan April 2000. Kami belum melakukan apa pun terhadap gagasan ini. muncul pada saat amandemen  pertama  UUD  1945,  dan  tidak  ada  satu  kelompok  pun  di  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengemukakan usulan tersebut.
Konsep  mahkamah  konstitusi  pertama  kali  diadopsi  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada tahun 2001, dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal  24  Ayat  2  dan  Pasal  24  C  serta  Pasal  7B  UUD  1945.  Perubahan  ketiga  yang disahkan  pada  tanggal  9  November  2001  ini  menghasilkan  terbentuknya  lembaga Mahkamah  Konstitusi  MK.  Salah  satu  inovasi  pemikiran  hukum  dan  konstitusi modern abad ke-20 adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Sebaliknya,  setelah  disahkannya  amandemen  ketiga  UUD  1945,  MPR menunjuk  Mahkamah  Agung  untuk  sementara  menjalankan  fungsi  Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud  dalam pasal  3 aturan peralihan UUD 1945 hasil amandemen  keempat.  Sambil  menunggu  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi. Selanjutnya  DPR  dan  pemerintah  menyusun  undang-undang  tentang  Mahkamah Konstitusi.  Setelah  melalui  pembahasan  yang  panjang,  mereka  bersama-sama menyetujui  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, dan Presiden mengesahkannya pada hari yang sama. Presiden pertama kali mengangkat hakim konstitusi keesokan harinya, yaitu tanggal

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
15 Agustus 2003, melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2003. Pada tanggal 16  Agustus  2003,  hakim  konstitusi  diambil  sumpah  jabatannya  di  istana  negara. Peralihan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi menandai awal perjalanan  Mahkamah  Konstitusi.  pada  tanggal  15  Oktober  2003  yang  menandai dimulainya  berfungsinya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  sesuai dengan  ketentuan  UUD  1945.  UUD  1945  menegaskan  bahwa  kedaulatan  dipegang oleh rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan dokumen tersebut. Ditegaskan juga bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan segala tindakan yang  dilakukan  penguasa  harus  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas  atau  sah menurut hukum tertulis dan tidak tertulis.
Sesuai dengan asas ketatanegaraan tersebut di atas, salah satu unsur pokok amandemen  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  dibentuknya Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  yang  bertugas  mengadili  perkara- perkara  tertentu  yang  berkaitan  dengan  masalah  ketatanegaraan  dalam  rangka melindungi  konstitusi.  dan  memastikan  bahwa  hal  tersebut  dilaksanakan  secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  keinginan  dan  cita-cita  masyarakat.  demokrasi. Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  dua  tujuan:  Pertama,  mencegah terbentuknya  pemerintahan  negara  yang  stabil;  Kedua,  mengoreksi  pengalaman sejarah  kehidupan  ketatanegaraan  yang  diakibatkan  oleh  beragam  penafsiran terhadap dokumen tersebut.
Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  selain  Mahkamah Agung.  Artinya,  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  Mahkamah  Konstitusi dibatasi oleh prinsip menyeluruh dalam menjalankan kewenangan kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh lembaga lain. Menurut Pasal 24c ayat 1 dan 2 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara dan lainnya dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Dengan  penyelesaian  sengketa  pilkada  yang  sebelumnya  berada  di  bawah kewenangan  Mahkamah  Agung,  maka  Mahkamah  Konstitusi  mendapat  tambahan kewenangan dalam perkembangannya. Berdasarkan ketentuan pasal 236 C Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi. Yurisdiksi konstitusional Mahkamah Konstitusi  menempatkan  seluruh  lembaga  negara  pada  kedudukan  yang  setara dengan menempatkannya sejalan dengan konsep checks and balances, yaitu menjaga keseimbangan  dalam  penyelenggaraan  negara.  Pengangkatan  dan  pemberhentian

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
hakim  konstitusi  sesuai  dengan  ketentuan  lain  mengenai  Mahkamah  Konstitusi diatur dengan undang-undang, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah  nyata  untuk  dapat  saling  mengoreksi  kinerja  lembaga  negara.  Undang- undang ini merupakan pelaksanaan pasal 24c ayat 6 UUD 1945. Undang-undang ini mengatur  kualifikasi  calon  hakim  konstitusi  untuk  memilih  negarawan  yang  ahli dalam penyelenggaraan negara dan konstitusi, serta individu yang memiliki standar moral tertinggi. Di dalamnya juga diatur ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan  pemberhentian.  pencalonan,  keterlibatan,  dan  seleksi  hakim  konstitusi  yang tidak memihak, akuntabel, dan transparan. Hukum acara yang diatur dalam undang- undang ini mencakup pedoman hukum untuk hadir di hadapan Mahkamah Konstitusi serta aturan-aturan khusus berdasarkan kekhususan setiap perkara yang berada di lingkungan  Mahkamah  Konstitusi.  Untuk  menjamin  kelancaran  pelaksanaan  tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan hukum  acara  sesuai  dengan  undang-undang.  menyampaikan  undangan.  Asas penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  sederhana  dan  cepat  tanggap  tetap dicantumkan  dalam  konstitusi  dalam  proses  pemeriksaan,  persidangan,  dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 3 Aturan Peralihan UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Segala kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  harus  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung sebelum  dibentuk.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  pengalihan  perkara  dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi setelah terbentuknya.

## Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  terdiri  atas  tujuh  orang  anggota  hakim  konstitusi lainnya,  seorang  wakil  ketua  yang  merangkap  anggota,  dan  seorang  ketua  yang merangkap anggota. Untuk masa jabatan tiga tahun, hakim konstitusi memilih ketua dan  wakil  ketua.  Hakim  konstitusi  yang  paling  tua  umurnya  memimpin  rapat pemilihan  ketua  dan  wakil  ketua  Mahkamah  Konstitusi  sebelum  diresmikan jabatannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3.  Mahkamah  Konstitusi  mengatur lebih  lanjut  tata  cara  pemilihan  ketua  dan  wakilnya.  ketuanya,  sebagaimana dimaksud  pada ayat 3.  Sembilan orang hakim konstitusi, yang dipilih  berdasarkan proklamasi presiden, merupakan anggota Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, DPR,  dan  Presiden  masing-masing  mengangkat  tiga  hakim  konstitusi  yang  akan diangkat melalui keputusan presiden.
Hakim konstitusi adalah pegawai negeri yang mempunyai jabatan protokoler dan hak keuangan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  penyelenggara  negara.  Hak-hak  ini  berlaku  bagi  anggota  badan  peradilan serta  ketua  dan  wakil  ketua.  Hakim  konstitusi  hanya  dapat  dikenakan  tindakan kepolisian  atas  perintah  Jaksa  Agung  dengan  persetujuan  tertulis  dari  Presiden, dengan pengecualian sebagai berikut:
1. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
2. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  tindak  pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
Sekretariat jenderal dan kantor panitera mendukung Mahkamah Konstitusi dalam  menjalankan  mandatnya  secara  efisien.  Anggaran  Mahkamah  Konstitusi dibebankan  pada  periode  anggaran  tersendiri  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  APBN,  sedangkan  ketentuan  mengenai  susunan  organisasi,  fungsi, serta tanggung jawab dan wewenang sekretariat jenderal  dan kepaniteraan diatur lebih  lanjut.  diatur  dengan  keputusan  presiden  atas  usul  Mahkamah.  Keputusan Presiden  Nomor  51  Tahun  2004  tentang  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  dikeluarkan  oleh  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  pada tanggal 22 Juni 2004. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam bidang teknis administrasi dan teknis penyelenggaraan peradilan, dan  dipandang  perlu  untuk  membentuk  struktur  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  yang  dalam Keputusan  Presiden  disebut  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, adalah pegawai pemerintah yang menjalankan tugas langsung di bawah pengawasan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  dan  berada  di  bawah  wewenang langsungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun  2004.  Sekretaris  Jenderal  membawahi  sekretariat  jenderal,  dan  seorang panitera membawahi kepaniteraan. Kepaniteraan bertugas memberikan dukungan teknis  administratif  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  sedangkan  sekretariat  jenderal menangani  dukungan  teknis  administratif  bagi  seluruh  unsur  di  lingkungan Mahkamah. Dalam rangka tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
2. Koordinasi pelaksanaan teknis administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
3. Penciptaan dan pelaksanaan keuangan, administrasi, peralatan, administrasi kepegawaian, dan rumah tangga
4. Mewujudkan  hubungan  masyarakat  yang  kooperatif  dan  hubungan  antar lembaga
5. Membangun fasilitas penunjang kegiatan uji coba
6. Melaksanakan  tugas  tambahan  yang  dilimpahkan  oleh  Ketua  Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidangnya
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  ayat  2
kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan administratif yustisial dan teknis
2. Melatih dan melaksanakan administrasi perkara
3. Melatih dan melaksanakan kegiatan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
4. Melatih  dan  melaksanakan  kegiatan  pengambilan  keputusan  mengenai sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  diberikan  oleh  UUD  1945,

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden

## Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi
Secara sederhana, judicial review merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada badan penegak kekuasaan kehakiman dan badan lain  yang  ditunjuk  oleh  konstitusi  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  atau pengujian  ulang  melalui  penafsiran  undang-undang  dan  konstitusi  untuk menghasilkan  upaya  hukum.  Doktrin judicial  review telah  berkembang  seiring berjalannya  waktu  di  berbagai  negara  karena  adanya  perbedaan  sistem  hukum  di negara-negara tersebut. Misalnya, meskipun Amerika Serikat dan Inggris merupakan bagian  dari  keluarga  hukum  yang  sama,  pandangan  mereka  mengenai  program peninjauan kembali berbeda. Hal serupa juga terjadi di sejumlah negara lain, antara lain Prancis, Belanda, Australia, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya. Dua model judicial review yang diperkenalkan oleh doktrin ilmu hukum adalah sebagai berikut:
1. Judicial review bidang pengadilan Merupakan  peninjauan  kembali  terhadap  tuntutan  keadilan  yang mendasarinya oleh lembaga peradilan tertinggi karena berbagai sebab, seperti kesalahan  yang  dilakukan  oleh  hakim  pada  pengadilan  yang  lebih  rendah dalam menerapkan undang-undang, sehingga hakim pada pengadilan tertinggi dapat mengkaji secara substantif cara penerapan hukum tersebut.
2. Judicial review bidang konstitusi
Badan  negara  meninjau  atau  memeriksa  keputusan  yang  dibuat  oleh lembaga eksekutif dan legislatif pemerintah. Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah  badan  yang  mempunyai  yurisdiksi  atas  peninjauan  kembali  dalam bidang ini.
Peraturan  perundang-undangan  pengertian  basah  yang  timbul  pasca amandemen  UUD  NRI  merupakan  satu-satunya  sumber  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  RI  dalam  melakukan judicial  review .  Peraturan  perundang-undangan sebelumnya  tidak  memberikan  kewenangan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk melakukan judicial review . Di sisi lain, Mahkamah  Konstitusi telah mengemukakan fakta empiris. terobosan dalam membela konstitusionalisme. Dilihat dari sejarahnya, judicial revi ew di bidang hukum tata negara sangat erat kaitannya dan merupakan perkembangan  alamiah  dari  sejarah  mahkamah  konstitusi,  yang  fungsi  utamanya adalah menentukan apakah standar hukum yang lebih rendah dapat sejalan dengan standar hukum yang lebih tinggi.
Sebagai upaya penafsiran konstitusi, judicial review biasanya dilakukan oleh badan peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia. Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat dilaksanakan, artinya dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila terjadi penafsiran terdapat pelanggaran konstitusionalitas. Mahkamah  Konstitusi  merupakan  organ  negara  yang  relatif  baru  dalam  ranah penyelenggaraan negara, sehingga masuk akal jika kita  mencari negara demokrasi yang sudah mapan dan tidak membentuk lembaga baru, yaitu mahkamah konstitusi yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  bergantung  pada  Mahkamah  Agung.  memberikan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali sebagai salah satu fungsinya. Dari sudut pandang negara-negara berkembang dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis, sudah lazim kita melihat pembentukan mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan judicial review untuk memeriksa kasus-kasus dari berbagai negara, termasuk Amerika Selatan, Korea Selatan, Thailand, dan lain- lain.
Dilihat dari sejarahnya, konsep lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi sudah ada di Indonesia sebelum negara ini merdeka. Hal ini terlihat pada pembahasan Rancangan  Undang-undang  Dasar  oleh  BPUPKI,  ketika  salah  satu  anggota  BPUPKI mengusulkan  dibentuknya  suatu  organisasi  yang  bertugas  melakukan  uji  materi undang-undang  untuk  menentukan  konstitusionalitasnya.  Pak  Moh  Yamin memberikan  saran  ini.  serta  diatur  oleh  Konstitusi.  Namun  Soepomo  tidak sependapat dengan pandangan Moh Yamin mengenai hal ini. Ia berpendapat bahwa keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  bertentangan  dengan  konsepsi  supremasi parlemen UUD yang menjadikan MPR sebagai lembaga superordinat negara. Gagasan perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali muncul setelah Amandemen UUD 1945 mengawali era reformasi, dan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena  supremasi  konstitusi  telah menggantikan supremasi  MPR.  Oleh  karena  itu, Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  lembaga  peradilan  yang  berbeda  dengan Mahkamah Agung perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian hukum terhadap  Konstitusi.  Gagasan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  mendapat sambutan  baik  pada  masa  perkembangan  amandemen  dan  masuk  dalam  agenda materiil perubahan UUD 1945 yang diputuskan MPR melalui proses yang matang dan penuh  pertimbangan.  Gagasan  pembentukan  konstitusi  diwujudkan  dengan disahkannya Pasal 24 Ayat 2 Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.
Pasal  24  ayat  2  dan  Pasal  24  C  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjadi  landasan  konstitusional  bagi  pembentukan  dan pertumbuhan  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  berfungsi  sebagai  landasan  hukum operasional. Pasal ini juga menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain melakukan  judicial  review.  Masuk  akal  untuk  menyimpulkan  bahwa  fungsi  utama Mahkamah  Konstitusi  adalah  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap undang-undang  yang  melanggar  UUD  mengingat  struktur  kewenangan  Mahkamah diatur  secara  metodis  baik  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Konstitusi. Mahkamah yang mengutamakan pengujian undang-undang terhadap UUD.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review berpusat pada  pengajuan  konstitusi  oleh  militer  terhadap  undang-undang  yang  melanggar Konstitusi; Dalam  ranah  ketatanegaraan atau  konstitusionalisme,  model  pengujian seperti  ini  biasa  disebut  dengan judicial  review .  Ruang  lingkup  pengujian  atau pengujian  undang-undang  tidak  hanya  mencakup  pengujian  konstitusionalitas materiil, tetapi juga mencakup pengujian formil suatu undang-undang, sehingga jika undang-undang yang diuji ternyata bertentangan dengan konstitusi, maka undang-

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
undang tersebut tidak mengikat masyarakat dalam artian undang-undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi. bahwa hal itu tidak akan ada lagi dalam pengertian yuridis formal. Begitu pula apabila uji materiil terhadap salah satu undang-undang yang  dimohonkan  pengujian  undang-undang  ternyata  bertentangan  dengan  asas keadilan.

## Mahkamah Konstitusi dan Aksi dalam Hukum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perkembangan penegakan hukum di negeri ini. Awalnya, polisi, kejaksaan, bahkan kejaksaan menjadi pusat  perhatian.  Mahkamah  Konstitusi  ditambahkan  sebagai  pemain,  yang meningkatkan fokus peta penilaian. Hingga bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan tiga dari empat kewenangannya: mengevaluasi undang-undang yang  melanggar  Konstitusi,  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  mengenai  hasil pemilu,  dan  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  mengenai  yurisdiksi  lembaga negara  yang  dilindungi  konstitusi.  Salah  satu  contoh,  kewenangan  MK  belum terlaksana karena hingga saat ini belum ada permintaan kepada MK mengenai konsep tersebut,  yaitu  memutuskan  apakah  partai  politik  akan  dibubarkan.  Seiring berjalannya  waktu,  tanggung  jawab  MK  juga  belum  terlaksana  karena  DPR  belum mengajukan  permintaan  yang  berisi  pendapat  lembaga  legislatif  tersebut  terkait pemakzulan presiden atau wakil presiden.
Hingga  tanggal  7  April  2008,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menangani  21 perkara, 17 di antaranya merupakan judicial review dan 4 di antaranya menyangkut perbedaan pendapat mengenai legitimasi lembaga negara. Delapan dari 21 perkara masih  menjalani  pemeriksaan,  sedangkan  13  perkara  di  antaranya  sudah  diputus. Terdapat  140  perkara  yang  diajukan  antara  tahun  2003  hingga  2008,  khususnya permohonan  pengujian  Undang-Undang  UUD  1945  yang  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi dan didaftarkan hingga tanggal 7 April 2008. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan  132  perkara  di  antaranya,  dan  8  perkara  sisanya  adalah  masih menjalani pemeriksaan. Sejumlah kasus tersebut dijadwalkan untuk segera diambil keputusannya, namun sebagian besar kasus tersebut telah diputus, dan diperkirakan hanya 1/10 dari total jumlah kasus yang diajukan menunjukkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang secara umum berkualitas tinggi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perkembangan penegakan hukum di negeri ini. Awalnya, polisi, kejaksaan, bahkan kejaksaan menjadi pusat  perhatian.  Mahkamah  Konstitusi  ditambahkan  sebagai  pemain,  yang meningkatkan fokus peta penilaian. Hingga bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan tiga dari empat kewenangannya: mengevaluasi undang-undang yang  melanggar  Konstitusi,  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  mengenai  hasil pemilu,  dan  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  mengenai  yurisdiksi  lembaga negara  yang  dilindungi  konstitusi.  Salah  satu  contoh,  kewenangan  MK  belum terlaksana karena hingga saat ini belum ada permintaan kepada MK mengenai konsep tersebut,  yaitu  memutuskan  apakah  partai  politik  akan  dibubarkan.  Seiring berjalannya  waktu,  tanggung  jawab  MK  juga  belum  terlaksana  karena  DPR  belum

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
mengajukan  permintaan  yang  berisi  pendapat  lembaga  legislatif  tersebut  terkait pemakzulan presiden atau wakil presiden.
Hingga  tanggal  7  April  2008,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menangani  21 perkara, 17 di antaranya merupakan judicial review dan 4 di antaranya menyangkut perbedaan pendapat mengenai legitimasi lembaga negara. Delapan dari 21 perkara masih  menjalani  pemeriksaan,  sedangkan  13  perkara  di  antaranya  sudah  diputus. Terdapat  140  perkara  yang  diajukan  antara  tahun  2003  hingga  2008,  khususnya permohonan  pengujian  Undang-undang  UUD  1945  yang  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi dan didaftarkan hingga tanggal 7 April 2008. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan  132  perkara  di  antaranya,  dan  8  perkara  sisanya  adalah  masih menjalani pemeriksaan. Sejumlah kasus tersebut dijadwalkan untuk segera diambil keputusannya, namun sebagian besar kasus tersebut telah diputus, dan diperkirakan hanya 1/10 dari total jumlah kasus yang diajukan menunjukkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang secara umum berkualitas tinggi.
Ketika  partai  politik  kehilangan  kursi,  seperti  Partai  Demokrat  kehilangan dua  kursi  DPR  dan  Partai  Golkar  kehilangan  satu  kursi,  maka  putusan  Mahkamah Konstitusi atas perkara yang diajukan partai tersebut berdampak pada upaya partai tersebut untuk merebut kursi DPR. Namun, beberapa partai politik, termasuk Partai Vanguard  dan  Partai  Bintang  Reformasi,  mendapat  kursi  tambahan.  Satu-satunya upaya banding atas perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang  diajukan  pasangan  calon  Wiranto  dan  Salahuddin  Wahid  juga  telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini mengajukan petisi  dengan  tuduhan  adanya  kesalahan  penghitungan  suara  di  KPU  karena hilangnya sekitar 5 juta suara yang diberikan pendukungnya. Namun data pemohon tidak  dibuktikan  kebenarannya  dalam  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi,  dan pada  akhirnya  permohonan  ditolak  karena  dalil-dalilnya  tidak  terbukti.  Selain menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan di jalanan atau, yang lebih penting, politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang dilakukan Mahkamah Konstitusi telah membawa kasus politik ke mekanisme hukum. Hal ini merupakan penegasan bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  hukum  dan  wujud  supremasi hukum.  Mahkamah  Konstitusi  untuk  pertama  kalinya  menjalankan  mandat konstitusionalnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, namun berbagai putusan Mahkamah dalam kasus ini diterima secara luas oleh pemohon dan pemohon serta oleh pemilih dan sebagian besar basis partai politik. Hal ini juga ditunjukkan oleh  sangat  rendahnya  jumlah  penolakan  atau  penolakan  terhadap  keputusan tersebut,  termasuk  melalui  protes,  yang  biasanya  terjadi  setelah  keputusan  yang berkaitan  dengan  partai  politik.  Faktanya,  fenomena  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  menilai  kinerja  Mahkamah  Konstitusi  sangat  baik  dalam  memberikan putusan yang adil dan akurat.
MK  telah  berhasil  mengawasi  proses  demokratisasi  di  tanah  air,  terbukti dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2004 secara damai, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan elit maupun masyarakat umum. Lancar dan tertibnya pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara hasil pemilu 2004 seperti DPR,  DPD  DPRD,  serta  wakil  presiden  dan  wakil  presiden  sebagian  besar  berkat

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
kinerja baik Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan sepuluh permohonan  terkait  kasus  sengketa  kewenangan  di  lingkungan  lembaga  negara. Sepuluh kasus di antaranya telah mencapai keputusan; dua di antaranya ditolak, lima tidak diterima, dan tiga lainnya ditarik. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Prof DR  Ir  Ginanjar  Kartasasmita  menyampaikan  salah  satu  dalil  terkait  kewenangan lembaga negara. Menanggapi Keputusan Presiden Megawati tentang pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK masa jabatan 2004-2009, DPD mengajukan permohonan.  DPD  menilai  hak  konstitusionalnya  dilanggar  karena  proses pengangkatannya  tidak  memperhatikan  pertimbangan  DPD  sebagaimana disyaratkan UUD 1945. Ini merupakan kasus pertama yang diperiksa, disidangkan, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan menolak permohonan pemohon dalam putusannya. Dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi  menyelesaikan  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  negara  guna mencegah  konflik  politik  yang  berkepanjangan  antar  lembaga  dan  ketidakstabilan politik yang dapat merugikan kepentingan negara dan negara.
Terlihat  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  merupakan salah satu lembaga peradilan yang kewenangannya bersumber pada pasal 24 ayat 2. Pasal 24 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. memberikan keputusan yang bersifat  final,  dan  meninjau  undang-undang  yang  melanggar  Konstitusi.  Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat konklusif dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, agar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tetap  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan, mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum, maka harus berpijak pada prinsip filosofis dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat. Faktor utama yang  idealnya  menjadi  pedoman  dalam  pengambilan  keputusan  Mahkamah Konstitusi adalah keadilan. Semangat mewakili kepentingan manusia dalam hukum, tidak  sekadar  kepentingan  formal,  hadir  dalam  keadilan  substantif  ini.  Sebagai landasan dasar suatu negara, konstitusi berfungsi sebagai hukum fundamentalnya. Oleh karena itu, masyarakat berbangsa dan bernegara harus mengakui keberadaan konstitusi yang merupakan kerangka hukum tertinggi dalam negara.
Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Peraturan  ini  tidak  hanya  menetapkan  standar  tertinggi  namun  juga berfungsi sebagai seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh warga negara dalam konteks  ini.  Sebagai  penguasa,  rakyat  juga  harus  dengan  sengaja  memasukkan Konstitusi  ke  dalam  perilaku  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dengan  demikian, sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  24  ayat  1  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi mempunyai peran dan fungsi antarlembaga.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pihak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya pihak-pihak yang berperkara di sana saja. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  tersebut  harus  dilaksanakan secara  konsisten.  Fakta  bahwa  low  in  book  merupakan  pilihan  terbaik  semakin menunjukkan  sifat  final  dan  mengikat  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Sebagai lembaga peradilan tertinggi di antara lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi wajib mengambil keputusan. Konsekuensinya, kekuasaan Mahkamah Konstitusi terancam

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
ketika  putusan-putusannya  hanya  menjadi  macan  kertas,  sehingga  Mahkamah Konstitusi  hanya  dapat  menjalankan  fungsinya  di  atas  kertas  dan  tidak  dapat dipraktikkan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  dari  sudut  pandang  filosofis yakni  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  didirikan  untuk  menjunjung  tinggi  semangat supremasi  hukum  ketidakmampuan  untuk  melaksanakan  putusan  Mahkamah Konstitusi  merupakan  suatu  keprihatinan  yang  serius,  karena  hal  tersebut  pada dasarnya  merupakan  pengkhianatan  terhadap  nilai-nilai  fundamental.  dari  sistem hukum.
Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun  2011,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  uji  materiil  bersifat  final. Artinya, tidak ada upaya hukum yang dapat diambil setelah Pengadilan mengambil putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tetap sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap mengikat menurut undang-undang ini. Pihak- pihak yang bersengketa tidak hanya mendapat manfaat dari keputusan Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  namun  semua  pihak  juga  terkena dampaknya.  Oleh  karena  itu,  segala  keputusan  harus  berlandaskan  filosofi  dan mempunyai  asas  keadilan  serta  kepastian  hukum.  Karena  putusan  Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak baik warga negara maupun lembaga negara seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilannya, maka seluruh lembaga penegak hukum, khususnya  pengadilan,  wajib  menghentikan  penegakan  undang-undang  yang dinyatakan  tidak  sah.  Ahmad  Syahrizal  berpendapat,  langkah  terpenting  dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pembatasan terhadap  tindakan  aktor  dan  lembaga  negara.  Untuk  memastikan  bahwa  individu atau lembaga negara bertindak segera, perintah pengadilan yang ditujukan kepada mereka  harus  disertakan  dalam  keputusan  akhir  yang  mengikat.  Menindaklanjuti putusan  Mahkamah  Konstitusi,  perlu  dipahami  langkah  konstitusional  yang memungkinkan  pemerintah  dan  DPR  meminta  agar  produk  yang  dinyatakan inkonstitusional  direvisi  oleh  mayoritas  anggotanya.  Persoalan  utama  adalah ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan keputusan akhir, yang sangat penting karena respon positif pemerintah dan DPR terhadap keputusan tersebut merupakan komponen  penting  dalam  pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Revisi  tersebut  harus berpedoman pada keputusan yang diambil dan sejalan dengan pilihan konstitusi yang dibuat  oleh  lembaga  konstitusi.  Sebelum  melaksanakan  putusan  Mahkamah Konstitusi,  penting  untuk  mengkaji  alasan  dibalik  masih  belum  dilaksanakannya putusan-putusan tersebut dalam sejumlah putusan tersebut.

## Penundaan keberlakuan putusan
Perlunya  tambahan  perangkat  hukum  untuk  menjalankan  proses pengambilan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab  putusan  Vina  yang  mengikat  Mahkamah  belum  diterapkan  secara konsisten. Harus diakui bahwa pembentuk undang-undang memerlukan waktu untuk merancang dan merevisi undang-undang agar sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah  Konstitusi,  dan  menunda  pelaksanaan  putusan  merupakan  tindakan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
terbaik dalam situasi ini. Bentuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat langsung dilakukan setelah Mahkamah mengeluarkan keputusan dalam sidang paripurna  yang  terbuka  untuk  umum  dan  memerlukan  proses  yang  bersifat prosedural formal. Oleh karena itu, diperlukan jeda waktu yang cukup sebagai ruang untuk  menjalani  proses  formal  dan  prosedural  tersebut.  Banyak  negara,  termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan beberapa negara Eropa seperti Italia,  Jerman,  Austria,  dan  Rumania,  menunda  penerapan  putusan  Mahkamah Konstitusi.
Putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pasal 53 undang-undang nomor  30  tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah pada prinsipnya diperbolehkan  untuk  menunda  pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Merujuk  pada penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pembentukan peradilan pidana tindak pidana korupsi tidak dapat terjadi begitu saja setelah putusan diambil; sebaliknya,  diperlukan  waktu  untuk  menyelesaikan  prosesnya.  Meski  demikian, hakikat  putusan  Mahkamah  yang  bersifat  final  dan  mengikat  tidak  akan  bisa dikompromikan karena kepastian hukum telah tercermin dalam bentuk batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah melalui praktik penundaan putusan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan ulasan di atas, dapat dikatakan bahwa hampir setiap negara di dunia mempunyai konstitusi, namun satu sama lain berbeda-beda. Hal ini sebagian disebabkan  karena  negara-negara  yang  berbeda  memerlukan  konstitusi  mereka untuk memungkinkan pertumbuhan dan pembangunan. Proses modifikasi konstitusi untuk  memenuhi  kebutuhan  perkembangan  zaman  merupakan  bidang  lain  yang tumbuh  dan  berkembang,  di  samping  muatan  sebenarnya.  Di  Indonesia,  undang- undang  berfungsi  untuk  menegakkan  dan  melaksanakan  konstitusi;  fungsi  hukum dalam suatu  negara  ditentukan  oleh  kerangka  hukum  yang  dipilih  dan  diterapkan oleh negara tersebut.
Betapapun  bagusnya,  setiap  konstitusi  tertulis  atau  undang-undang  dasar pasti mempunyai kekurangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat terus berkembang,  dan  perubahan  terus  terjadi  pada  dinamika  dan  strukturnya.  Oleh karena itu, undang-undang dasar menawarkan cara-cara untuk mengubah undang- undang  dasar  dalam  satu  atau  lebih  pasal  dengan  mempertimbangkan  dinamika perubahan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sejarah.
Kemampuan lembaga peradilan untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi disebut dengan judicial review . Argumentasi filosofis ini mengemuka di Indonesia pada saat Pembahasan Konstitusi BPUPKI, meski saat itu belum  dicermati  atau  dibahas  secara  menyeluruh.  Ini  menyangkut  independensi peradilan.  Namun  para  anggota  BPUPKI  kini  memahami  bahwa  proses penyelenggaraan  pemerintahan  memerlukan  pembentukan  kekuasaan  kehakiman. Rancangan perubahan UUD 1945 akhirnya diusulkan oleh PaH 1 dalam rancangan keputusan MPR RI ST MPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 7–18 Agustus 2000.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  kajian  materi  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang telah dibahas pada era reformasi.
Tujuan  utama  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  untuk  menguji undang-undang yang berkaitan dengan Konstitusi, yang merupakan salah satu dari empat  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Hans Kelsen,  ahli  hukum  pertama  yang berpendapat bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan tujuan legislatif  yang  negatif,  membenarkan  hal  ini.  Jika  undang-undang  terbukti bertentangan  dengan  konstitusi,  hal  terpenting  yang  harus  dilakukan  adalah memeriksa dan mencabutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adonara,  F.  F.  (2015).  Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2), 217-236.
Agustine,  O.  V.  (2018).  Keberlakuan  yurisprudensi  pada  kewenangan  pengujian undang-undang  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi, 15(3), 642-665.
Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Prinsip  the  Guardian  of  the Constitution. Jurnal Konstitusi, 16(4), 785-808.
Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. Jurnal Konstitusi, 7(1), 067-090.
Ali,  M.  (2010).  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Sarana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, 7(6), 119-146.
Ali,  M.  M.,  Hilipito,  M.  R.,  &  Asy’ari,  S.  (2015).  Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru. Jurnal Konstitusi, 12(3), 631-662.
Andalas,  P.  S.  K.  F.  (2010).  Perkembangan  pengujian  perundang-undangan  di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7(6), 147-224.
Anindyajati,  T.,  Rachman,  I.  N.,  &  Onita,  A.  A.  D.  (2015).  Konstitusionalitas  Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang- undangan. Jurnal Konstitusi, 12(4), 872-892.
Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(3), 257- 314.
Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), 515-537.
Asy’Ari,  S.,  Hilipito,  M.  R.,  &  Ali,  M.  M.  (2013).  Model  dan  Implementasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang-undang  (Studi  Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, 10(4), 675-708. Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(5), 113-150.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. Jurnal Konstitusi, 18(1), 219-239.
Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.
Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: sebuah Catatan atas  Kecenderungan  Defisit  Negara  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Konstitusi, 7(5), 151-174.
Eddyono,  L.  W.  (2010).  Penyelesaian  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7(3), 001-048. Fahmi,  K.  (2010).  Prinsip  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Penentuan  Sistem  Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 119-160.
Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, 6(1), 135-149.
Faiz,  P.  M.  (2016).  Dimensi  Judicial  Activism  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions). Jurnal Konstitusi, 13(2), 406-430.
Faiz, P. M.  (2016).  Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental  Protection  in  Constitutional  Perspective). Jurnal  Konstitusi, 13(4), 766-787.
Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang (Strengthening the Principle of Regular,  Free  and  Fair  Elections  Through  Constitutional  Review). Jurnal Konstitusi, 14(3), 672-700.
Faiz, P. M., & Collins, J. S. (2018). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Upaya  untuk  Melindungi  Hak-hak Konstitusional  Warga  Negara  (Expanding  the  Authority  of  Constitutional Question  in  the  Constitutional  Court  as  an  Effort  for  Protecting  Citizens’ Constitutional Rights). Jurnal Konstitusi, 15(4), 688-709.
Faqih,  M.  (2010).  Nilai-nilai  Filosofi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  Final  dan Mengikat. Jurnal Konstitusi, 7(3), 097-118.
Fariz,  D.  (2020).  Pembatasan  Hak  Bagi  Mantan  Terpidana  Korupsi  Menjadi  Calon Kepala Daerah . Jurnal Konstitusi, 17(2), 309-329.
Fauzi,  S.  I.,  &  Ningtyas,  I.  P.  (2018).  Optimalisasi  pemberian  bantuan  hukum  demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Jurnal Konstitusi, 15(1), 50-72.
Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 19(1), 202-224.
Gaffar,  J.  M.  (2013).  Peran  putusan  Mahkamah Konstitusi  dalam  perlindungan  hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi, 10(1), 1-32. Ghoffar,  A.  (2018).  Problematika  Presidential  Threshold:  Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. Jurnal Konstitusi, 15(3), 480-501.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
Hadi,  F.,  &  Ristawati,  R.  (2020 ). Pemindahan  ibu  kota  Indonesia  dan  kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi. Jurnal Konstitusi, 17(3), 530-537. Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12(1), 57-74. Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774-802. Huda, N. M. (2010). Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 7(5), 73-92.
Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. Jurnal Konstitusi, 19(4), 794-818.
Iryadi,  I.  (2018).  Kedudukan  Akta  Otentik  dalam  Hubungannya  dengan  Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi, 15(4), 796-815. Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal konstitusi, 11(3), 409-427.
Jati,  W.  R.  (2012).  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal konstitusi, 9(4), 743-770. Jati,  W.  R.  (2012).  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal konstitusi, 9(4), 743-770. Kamasa,  F.  (2014).  Kejahatan  kerah  putih,  kontraterorisme  dan  perlindungan  hak konstitusi warga negara dalam bidang ekonomi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 782- 804.
Kania,  D.  (2015).  Hak  asasi  perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734.
Krisdanar, V. D. A. (2010). Menggagas constitutional complaint dalam memproteksi Hak  Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  dan  kebebasan beragama di indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(3), 185-208. Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Konstitusi, 11(4), 714-736.
Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18-42.
Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam proses hukum yang adil. Jurnal Konstitusi, 7(1), 049-066.
Maladi, Y. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu- Iv/2006). Jurnal Konstitusi, 7(2), 001-018.
Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi, 14(1), 213-233. Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi, 7(4), 001- 008.
Marzuki,  M.  L.  (2010).  Pemakzulan  Presiden/Wakil  Presiden  menurut  Undang- undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, 7(1), 015-028.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. Jurnal Konstitusi, 16(2).
Nggilu,  N.  M.  (2019).  Menggagas  Sanksi  atas  Tindakan  Constitution  Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 16(1), 43-60.
Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2),
333-354.
Nugroho,  W.  (2016).  Politik  Hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilukada  di  Indonesia. Jurnal  Konstitusi, 13(3), 480-502.
Penulisan, K. (2009). Konstitusi Jurnal . Jurnal Konstitusi, 2(1), 170. Perangin-angin,  R.  B.  B.,  Nababan,  R.,  &  Siahaan,  P.  G.  (2020).  Perlindungan Pengetahuan  Tradisional  sebagai  Hak  Konstitusional  di  Indonesia .  Jurnal Konstitusi, 17(1), 178-196.
Prabowo,  B.  S.  (2022).  Menggagas  Judicial  Activism  dalam  Putusan  Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(1), 073-096.
Priyanta,  M.  (2010).  Penerapan  Konsep  Konstitusi  Hijau  (Green  Constitution)  di Indonesia  sebagai  tanggung  jawab  negara  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal Konstitusi, 7(4), 113-130.
Qamar,  N.  (2012).  Kewenangan  Judicial  Review  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1(01), 1-15.
Rahman,  F.,  &  Wicaksono,  D.  A.  (2016).  Eksistensi  dan  Karakteristik  Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(2), 348-378. Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. Jurnal Konstitusi, 11(2), 233-255. Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(1), 001-021.
Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1), 49-82. Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Periode  2003-2008  dan  2009-2013. Jurnal Konstitusi, 14(2), 234-261.
Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan . Jurnal Konstitusi, 6(2), 83- 104.
Satriawan,  I.,  &  Lailam,  T.  (2019).  Open  Legal  Policy  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-undang. Jurnal Konstitusi, 16(3), 559- 584.
Siahaan,  M.  (2010).  Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang-undangan  Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi, 7(4), 009-048. Simanjuntak,  E.  (2019).  Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Jurnal Konstitusi, 16(1), 83-104.
Sirait,  T.  M.  (2017).  Menilik  akseptabilitas  perkawinan  sesama  jenis  di  dalam konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(3), 620-643.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1578
Soeroso, F. L. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(1), 64-84.
Subiyanto,  A.  E.  (2011).  Perlindungan  Hak  Konstitusional  melalui  Pengaduan Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 8(5), 707-732.
Subiyanto,  A.  E.  (2020).  Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(2), 355-371. Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi, 13(1), 171-190.
Sujatmoko,  E.  (2010).  Hak  warga  negara  dalam  memperoleh  pendidikan. Jurnal konstitusi, 7(1), 181-212.
Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(6), 025-050. Syafi’ie, M. (2011). Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(5), 675-706. Wibowo,  M.  (2015).  Menakar  konstitusionalitas  sebuah  kebijakan  hukum  terbuka dalam pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi , 12(2), 196-216. Widiarto,  A.  E.  (2019).  Implikasi  Hukum  Pengaturan  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 16(1), 23-42.
Widjaja,  A.  H.,  Wijayanti,  W.,  &  Yulistyaputri,  R.  (2020).  Perlindungan  Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan . Jurnal Konstitusi, 17(1), 197-223. Wijayanti,  W.  (2013).  Eksistensi  Undang-undang  sebagai  Produk  Hukum  dalam Pemenuhan  Keadilan  bagi  Rakyat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). Jurnal Konstitusi, 10(1), 179-204.
Yani,  A.  (2022).  Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 19(2), 456-478.
Yusa,  I.  G.,  &  Hermanto,  B.  (2018).  Implementasi  Green  Constitution  di  Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Jurnal Konstitusi, 15(2), 306-326.
Zazili,  A.  (2012).  Pengakuan  Negara  terhadap  Hak-hak  Politik  (Right  to  Vote) Masyarakat  Adat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Studi  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu. A-Vii/2009). Jurnal Konstitusi , 9(1), 135-162.
Zoelva,  H.  (2013).  Problematika  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilukada  oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10(3).