## PENGENDALIAN INTERN PADA PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH

## PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SULAWESI SELATAN
MUHAMMAD ADIL 1*
1 Universitas Muhammadiyah Makassar
* muh.adil@unismuh.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to find out the application of internal controls to the receipt and distribution of zakat,  infaq,  and  sadaqah  funds.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  and  the  object  of  the research used is a procedure for the receipt and distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds. This research looks at internal control, in the procedure for the receipt and distribution of zakat, infaq, and shadaqah funds at the South Sulawesi BAZNAS. The results showed that internal control and the receipt and distribution of zakat,  infaq,  and  shadaqah  funds  at  BAZNAS  in  South  Sulawesi  had  some  weaknesses  but  overall  internal control had gone well.
Keywords: internal control, procedure system, revenue, expenditure.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap penerimaan dan  penyaluran  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif dan objek dari penelitian yang digunakan adalah sistem prosedur penerimaan dan penyaluran dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah.  Penelitian  ini  melihat  pengendalian  internal,  dalam  sistem  prosedur penerimaan  dan  penyaluran  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  pada  BAZNAS  Sulawesi  Selatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq,  dan  shadaqah  pada  BAZNAS  Sulawesi  Selatan  memiliki  beberapa  kelamahan    namun  secara keseluruhan pengendalian internal sudah berjalan dengan baik.
Kata kunci : pengendalian internal, sistem prosedur, penerimaan, pengeluaran

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  momok  yang sangat  ditakuti  oleh  setiap  manusia.  Krisis ekonomi  yang  melanda  bangsa  Indonesia pada  akhir  1997  hampir  meruntuhkan perekonomian yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun. Dunia usahapun ikut limbung,  tak  kuasa  menahan  besarnya guncangan  yang  telah  ditimbulkannya. Akhirnya banyak bidang usaha yang gulung tikar, dan Indonesia pun masuk dalam krisis ekonomi yang sangat dalam.
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS), menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia  per  Maret  2016  mencapai  28,01 juta  orang,  turun  0,50  juta  dibandingkan September  2015  yang  tercatat  28,51  juta orang.  Jumlah  penduduk  miskin  atau penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita per  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan  di Indonesia  mencapai  28.01  juta  orang  atau
10.86  %.  Selama  periode  September  2015- Maret  2016,  jumlah  penduduk  miskin menjadi  8,22  juta  orang  menjadi  7,79  juta orang.  Sedangkan  di  daerah  pedesaan kurang 0,22 juta orang dari 17,89 juta orang menjadi 17,67 juta orang pada maret 2016. Sehingga  terjadi  krisis  moneter  yang berakibat  pada  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan  yang  dirasakan  selama  ini jika  ditelusuri,  salah  satu  penyebabnya adalah  gaya  hidup  masyarakat  yang materealistis.  Gaya  hidup  semacam  ini ditandai  dengan  kurangnya  kepekaan  nilai- nilai  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat, yakni  keanggenan  masyarakat  untuk berzakat,  berinfak,  dan  ber- shadakah , hilangnya rasa ukhuwa , hilangnya solidaritas dan timbul kebathilan didalam diri.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengentaskan
kemiskinan  namun  belum  berhasil,  oleh karena  itu  Islam  menawarkan  salah  satu solusi  dengan  mewajibkan  umatnya  untuk pemerintah  dan  pengeluaran  kas  yang memenuhi  prinsip-prinsip  pengendalian intern  serta  metode  pencatatan  yang  baik yang dikenal dngan istilah Badan Amil Zakat (BAZ).  BAZ  adalah  sebuah  organisasi pengelolah zakat yang  dibentuk  oleh Pemerintah  sebagai  pelaksana  amanat Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat .
LAZISMU melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang disalurkan kepada mustahiq, tetapi yang benar menurut PSAK 109 pada paragaraf 17 dan 29 bahwa, “ ZIS  yang  diakui  sebagai  pengurangan  dana zakat  sebesar  jumlah  yang  diserahkan,  jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk  aset  nonkas.  Tika  Widiastuti  dan Suherman  Rosyidi  (2015)  meneliti  tentang Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh
Lembaga Zakat dalam Peningkatan
Pendapatn  Mustahiq.  Menyatakan  bahwa, melalui program PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan  Komunitas)  PKPU  berusaha memberdayakan  ekonomi  usaha  kecil melaui kelompok suatu masyarakat.
Dengan melihat betapa pentingnya pengendalian  intern,  utamanya  sistem prosedur  penerimaan  dan  pengeluarannya, maka  dilakukan  penelitian  pada  BAZ  agar dapat menentukan sistem prosedur penerimaan dan pengeluaran kas mana yang cocok untuk dipergunakannya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian zakat secara  Etimologi, zakat adalah  menyucikan,  memperbaiki, berkembang,  dan  memuji. Zakat adalah berkembang,  barakah,  dan  tambahan kebaikan. Zaka Al-Zuru’. Artinya tumbuhan berkembang. Zakat Al-Nafaqah , artinya yaitu nafkah itu diberi  barakah..  Secara Terminologi ,  zakat merupakan  nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu .
Pengertian zakat menurut  dalam  bukunya Zakat Dalam  Sistem  Hukum  Pemerintahan Aceh (2016), Zakat adalah  suatu  kewajiban bagi umat Islam yang telah di tetapkan dalam Al-Qur’an,  Sunnah  Nabi  dan Ijma parah ulama.
Penunaian zakat merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  yang  mampu sesuai  dengan  syariat  Islam. Zakat merupakan  pranata  keagamaan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil  guna ,  zakat harus  dikelola  secara melembaga  sesuai  dengan  syariat  Islam, amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas sehingga  dapat  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan zakat .  Selama  ini  pengelolaan zakat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang  diatur  dalam Undang-Undang  ini  meliputi  kegiatan perencanaan, pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat , dibentuk BAZNAS yang  berkedudukan  di  ibu  kota  negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.
BAZNAS  merupakan  lembaga  pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan zakat secara  nasional.  Untuk  membantu BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat , masyarakat  dapat  membentuk  Lembaga Amil Zakat (LAZ).    LAZ  wajib  melaporkan secara  berkala  kepada  BAZNAS  atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan .
Salah  satu  yang  menunjang  kesuksesan manajemen zakat dalam  merealisasikan tujuan
kemasyarakatan
adalah
pendistribusian  dan  penerapan  yang  baik. Hal pertama dalam penyaluran zakat adalah dengan  melakukan  distribusi  lokal  atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang  berada  dalam  lingkungan  terdekat lembaga zakat, dibandingkan  penyaluran untuk  wilayah  lainnya,  hal  ini  disebut  juga sebagai “ centralistic” atau hubungan dengan lingkungan  sekitar.  Selain  itu  pengendalian intern  badan  penyaluran  zakat  juga  sangat mempengaruhi  kesuksesan  manajemen zakat.
Menurut Mulyadi (2013) menyatakan bahwa pengendalian  intern  adalah  bagian  dari sistem  yang  meliputi  struktur  organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan  data  akuntansi,  mendorong efesiensi  dan  mendorong  dipatuhinya kebijakan manajemen.
Tujuan  dari  sistem  pengendalian  intern  itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013) dibagi menjadi dua macam yaitu : (1) Pengendalian Intern Akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan  terutama  untuk  menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi.
Pengendalian  intern  akuntansi  yang  baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang di tanamkan dalam perusahaan  yang  akan  menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. (2) Pengendalian  Intern  Administratif  meliputi metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan  di  kantor  BAZNAS Sulawesi  Selatan  yang  bertempat  di  Jalan Mesjid  Raya  No.  55,  Baraya,  Bontoala,  Kota Makassar,  dan  dilakukan  dari  bulan  April sampai dengan Mei 2017. Adapun  jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.  Data  kualitatif  diperoleh dengan  cara  mengadakan  observasi secara  langsung  di  lokasi    dan wawancara dengan pimpinan, serta staf dan karyawan BAZNAS Sulawesi Selatan yang terkait dengan keperluan informasi untuk  memperoleh  data  yang  akurat. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen laporan  penerimaan,  pengeluaran  dana kas pada BAZNAS Sulawesi Selatan serta arsip-arsip pada BAZNAS Sulawesi, serta dokumen-dokumen BAZNAS pusat.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  metode analisa  secara  kualitatif  yaitu  analisis deskriptif yang menekankan pada pemahaman  mengenai  pengendalian  intern yang  dilakukan  dalam  penerimaan  dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.  Secara  kompleks  dan  rinci  yang sifatnya  menjelaskan  secara  uraian  dalam bentuk kalimat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat  islam  memiliki  potensi  zakat  yang sangat  besar  namun  potensi  ini  belum dimanfaaatkan  dan  dikelola  secara  terpadu dan optimal. Bahkan pelaksanaannya masih banyak  dikelola  secara  individual,  oleh karena  itu  dibentuklah  BAZNAS  sebagai suatu badan yang bertugas untuk mengelola dana zakat secara  berencana  di  wilayah Sulawesi Selatan.
BAZNAS  Sulawesi  Selatan  yang  bertugas mengkoordinir, mengumpulkan dan mengawasi pelaksanaan zakat serta menyalurkannya kepada mustahik menurut
ajaran  islam  dalam  wilayah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dan  untuk  mencapai maksud dan tujuan tersebut maka dibentuk BAZNAS  ditiap  desa/kelurahan,  kecamatan, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga pemerintah  maupun  swasta  dan  wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan adanya pembentukan BAZNAS pada setiap  desa/kelurahan  sampai  dengan tingkat  kabupaten/kota  tersebut  maka teknis  pengumpulan  dana  penyaluran dikelola  langsung  oleh  yang  dibentuk tersebut.  Dalam  artian  bahwa  BAZNAS Sulawesi  Selatan  hanya  menerima  laporan secara  administrasi  dari  yang  dibentuk tersebut  tentang    hasil  pengelolaan  dana zakat, infaq, dan shadaqah pada wilayahnya dan  kemudian  dana zakat,  infaq, dan shadaqah pada  Provinsi  Sulawesi  Selatan merampungkan laporan tersebut dan setelah itu  disosialisasikan  kepada  masyarakat tentang  hasil  pengelolaan  dan zakat,  infaq, shadaqah tersebut.
Disamping  kegiatan  tersebut  BAZNAS Sulawesi  Selatan  mempunyai  kegiatan dengan  melakukan  sosialisasi  yang  sesuai dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2011  kepada semua  instansi  pemerintah  atau  swasta DPRD,  BUMN  tingkat  Provinsi  dan masyarakat  umum,  merencanakan  strategi pengumpulan zakat, mendistribusikan zakat dengan  prestasi  30%  konsumtif,  dan  70% produktif serta
mempersiapkan
perlengkapan  administrasi  berupa  formulir Nomor  Pokok  Wajib Zakat (NPWZ),  Bukti Setor Zakat (BSZ) dalam rangka memperlancar  pengelolaan  dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terdiri dari empat rangkap  yang  akan  diterima  oleh muzakki, tempat  penyetoran,  BAZNAS  Sulawesi Selatan, dan Arsip Pajak.
Dalam  mempermantap  mekanisme  kerja menyebarluaskan penghayatan dan
pengamalan masyarakat mengenai BAZNAS dan zakat serta  untuk  mengidentifikasi pengumpulan zakat,  infaq, dan shadaqah. Maka BAZNAS juga mengadakan pertemuan
berupa  orientasi  pelaksanaan zakat,  infaq, dan shadqah dengan menghadirkan muballiq dan pengurus BAZNAS.
Dengan  adanya  surat  keputusan  gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 420 tahun 2011  tentang  pengurus  BAZNAS  maka BAZNAS Sulawesi Selatan sebagai salah satu bentuk usaha yang bertugas mengelola dana zakat. maka untuk mempermudah pengelolaan  dananya  BAZNAS  Sulawesi Selatan  memberikan  atau  melimpahkan kewenangan BAZNAS Daerah untuk melaksanakan operasional kegiatan pengumpulan  dan  penyaluran  dana zakat tersebut di wilayahnya masing-masing agar pengelolaanya  dapat  dilakukan  dengan maksimal sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Setelah  BAZNAS  di  tingkat  daerah melakukan kegiatan
operasional pengumpulan  dan  penyaluran  dana zakat, maka  BAZNAS  di  daerah-daerah  dalam  hal ini  BAZNAS  kabupaten/kota  menyusun laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan  dana zakat diwilayahnya masing-masing baik dalam bentuk
pengumpulan maupun penyalurannya kepada yang berhak menerimanya. BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Selatan  menerima  hasil laporan pertanggungjawaban kabupaten/kota  madya  setelah  itu  BAZNAS
Sulawesi Selatan merampungkan hasil-hasil tersebut  dengan  membuatkan  laporan tentang realisasi pengumpulan dan penyaluran dan zakat Sulawesi Selatan dan untuk  selanjutkan  dikirim  kepada  daerah tingkat  II  dan  ketua-ketua  BAZNAS sekabupaten/kota  Sulawesi Selatan.
Untuk mencegah tidak terjadinya penyimpangan  progran  dalam  suatu organisasi,  maka  pengawasan  dilakukan denga  cara  pemantauan,  pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan  oleh  dewan  pertimbangan  dan komisi pengawas yang dibentuk, sedangkan pengawasan  eksternal  oleh  pengawas pemerintah.  Pemantauan  dan  pengendalian
dilakukan  oleh  pemerintah  yaitu  dengan cara  mengirim  laporan  pelaksanaan  tugas dan pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban  BAZNAS  Provinsi  dan Kabupaten/Kota      selama  satu  periode kepada  Gubernur  dan  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama    Provinsi  Sulawesi Selatan.  Adapun  sistem  prosedur  dalam penerimaan  dan  penyaluran  dana  ZIS  pada BAZNAS dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan sistem  akuntansi biaya penerimaan  dan  panyaluran  dana  ZIS disertai flowchart (Gambar 1) , tanpak tidak adanya  pemisahan  tugas  antara  bagian- bagian  yang  ada.  Dalam  artian  bahwa sekretariat  bertindak  sebagai  penerima sekaligus  melakukan  pencatatan,  oleh karena  itu  untuk  menghindari  hal-hal  yang bisa menimbulkan kecurangan perlu adanya
pembagian job dalam  hal  pengelolaan keuangan  yakni  penerima  orang  tersendiri, dan  pencatatan  tersendiri  sehingga  dalam struktur  organisasi  perlu  ditambahkan bagian akuntansi.
Selanjutnya  dalam  pengumpulan  dan penyaluran  dana  ZIS  telah  disediakan formulir,  namun  formulir  yang  digunakan untuk  pengumpulan  dana  ZIS  tidak dirangkap dibagian terkait, dan tidak adanya formulir  penerimaan  dan  pengeluaran  kas. Hal  ini  jika  dipraktekkan,  bisa  juga  dapat menimbulkan manipulasi data, karena hanya satu bagian yang memegang bukti tersebut. Oleh  karena  itu  dalam  hal  pengumpulan dana  zakat  formulir  tersebut  harus dirangkap  dan  dibagikan  kebagian-bagian yang terkait, sehingga mudah diawasi.
Sekertariat Bendahara
Bank

## MUZAKKI
Gambar 1. Sistem dan Produser Penerimaan Dana ZIS. FBSZ
(Formuli  Bukti  Setor Zakat ), DPZ (Daftar Penerimaan Zakat ), BPK (Buku  Penerimaan Kas), NPWZ (Nomor  Pokok Wajib Zakat )
Star Menerima FBSZ 3 2 FBSZ 4 Membuat NPWZ NPW Membu at LPZ LPZ NPW FBSZ N LPZ Mencat at LPZ BPn Stop Sebelumnya disahkan oleh pihak BAZ yang Disahkan oleh ketua
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana zakat  telah  dilaksanakan  berdasarkan  UU Nomor  23  Tahun  2011.  Untuk  melihat pengendalian intern dalam BAZNAS Sulawesi  Selatan,  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  dan yang  berwenang  dalam  BAZNAS  Sulawesi Selatan.  Adapaun  hasil  wawancara  yang kami dapatkan dari parah karyawan dan staf BAZNAS Sulawesi Selatan.
Menurut DR. dr. H. Muh. Khidri Alwi, M. Kes (Wakil Ketua III BAZNAS Sulawesi Selatan), Pengendalian  Intern  BAZNAS  Sulawesi Selatan sudah tersusun dengan baik, semua karena  ada  lima  orang  komsioner  itu memiliki  proporsi  masing-masing,  ketua umum  dibantu  oleh  dengan  empat  ketua. Yaitu ketua 1 (bagian pengumpulan), ketua 2 (bagian  pendistribusian),  ketua  3  (bagian pelaporan),  dan  ketua  4  (bagian  human). Keempat ketua melakukan proporsi masing- masing  dan  membuat  program  masing- masing. Beliau juga mengemukakan Pengendalian  Intern  BAZNAS  Seulawesi Sealatan telah berjalan sesuai dengan sistem prosedur  yang  telah  dibuat  oleh  BAZNAS Sulawesi  Selatan,  karena  telah  dilakukan paripurna, semua pengurus baru semuanya memulai  proporsi  masing-masing  apa  yang harus  dilakukan.  Prosedur  dilakukan berdasarkan  pedoman  struktur  apa  yang dilakukan  oleh  BAZNAS  Pusat,  itulah  juga yang BAZNAS Sulawesi Selatan. Berdasarkan empat  ketua  itu,  mereka  harus  bekerja dengan apa yang mereka buat, menyamakan program  yang  berbedah  tetapi  tujuannya tetap sama.
Pengendalian  intern  pada  BAZNAS Sulawesi  Selatan  sudah  berjalan  sesuai dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2011.  Telah sesuai  karena  UU  harus  dijalankan  mulai pasal 1 sampai dengan 36, dengan keluarnya peraturan  pemerintah  14  tahun  2014 sebagai  pedoman  pelaksanaan  UU  ini,  dan
keluar  inpres  semua  lembaga-lembaga negara  itu  harus  diundang-undangkan. Berdasarkan  Pedoman  UU  23  Tahun  2011 pengurusan  BAZNAS  harus  dilakukan ship improfonted karena  itu  dibahasakan  oleh undang-undang.  Adapun  Yang  dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Sulawesi Selatan jika karyawan  dan  staf  tidak  menjalankan peraturan dan kebijakan sistem pengendalian intern yang sudah  ditetapkan yaitu, mengistrusikan langsug kepada semua karyawan apa yang harus dilakukan. Rasmudin (Kepala Sekretariat
BAZNAS  Sulawesi  Selatan)  menjelaskan bahwa Peranan PSAK 109 BAZNAS Sulawesi Selatan belum di aplikasikan karena BAZNAS Sulawesi  Selatan  masih  menggunakan  cara manual.  Bakri, SE. I (Staf BAZNAS Sulawesi Selatan  bagian  Administrasi)  menjelaskan hal  yang  sama  bahwa,  Peranan  sistem akuntansi dalam hal ini belum diaplikasikan pada  BAZNAS  Seulawesi  Selatan  karena masih menggunakan cara manual dan belum diatur  oleh  PSAK  109.  Beliau  juga menjelaskan  bahwasanya  Pengumpulan dana ZIS sudah dijalankan dengan baik oleh karyawan  yang  bertanggungjawab.  Rusman (Staf  BAZNAS  Sulawesi  Selatan  bagian Administrasi)  mengatakan  bahwa  sistem pengendalian intern pada penerimaan dana ZIS  yaitu  langsung  dan  tidak  langsung  dan sistem  pencatatan  Sistem  pencatatan laporan penerimaan dana ZIS yaitu List, Print rek  koran  laporan  BAZNAS  perbulan,  dan Rekap.
Komaruddin,  S.  Ag  (Staf  BAZNAS  Sulawesi Selatan bagian Pendistribusian) mengatakan bahwa peranan sistem akuntansi pengeluaran  kas  dalam  hal  ini  belum diaplikasikan  pada  BAZNAS  karena  masih menggunakan cara manual dan belum diatur oleh  PSAK  109,  dalam  pendistribusian dilakukan oleh semua karyawan.  Rasmudin (Kepala  Sekretariat  BAZNAS  Sulawesi Selatan) menjelaskan bahwa Sistem
pelaporan  pada  BAZNAS  Sulawesi  Selatan pertama-tama  dirapatkan  guna  melihat berapa penerimaan dana ZIS, melihat sesuai dan  tidak  kesesuaian  kemudian  proposal. Komaruddin,  S.  Ag  (Staf  BAZNAS  Sulawesi Selatan bagian Pendistribusian) mengatakan bahwa  sistem  pengendalian  intern  pada BAZNAS  Sulawesi  Selatan  sudah  berjalan dengan  baik  dan  penyalurannya  selalu  di survei  oleh  staff  dan  karyawan.  Putri Maharani  Mutiara  dan  Nur  Safinah  Dewi ( Muztahik), mengemukakan  pendapatnya tentang  BAZNAS  Sulawesi  Selatan.  BAZNAS Sulawesi  Selatan  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat,  karena  masyarakat  yang  tidak mampu akan dibantu oleh BAZNAS Sulawesi Selatan.  Contohnya  saja  BAZNAS  Sulawesi Selatan  telah  mendirikan  sekolah  tanpa adanya  pungutan  biaya  sama  sekali.  beliau juga  sudah  berkali-kali  menerima  dana  ZIS beberapa  kali  sampai-sampai  dia  sendiri tidak bisa menghitungnya.
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengendalian intern pada pencatatan pelaporan  penerimaan  dan  pengeluaran dana  ZIS  masih  menggunakan  cara  manual dan  belum  di  atur  oleh  PSAK  109.  Namun ketertiban  di  BAZNAS  Sulawesi  Selatan sudah  tersusun  dengan  baik  karena  ketua umum  dibantu  oleh  empat  ketua  dengan proporsi  masing-masing  dengan  program
yang berbedah-bedah tetapi tujuannya tetap sama.  Kegiatan  BAZNAS  dilapangan  tidak langsung  di  tinjau  oleh  karyawan,  karena BAZNAS  Sulawesi  Selatan  memiliki  badan penanggulangan  bencana  yang  langsung turun kelapangan dan memberikan informasi  kepada  staf  dan  karyawan BAZNAS Sulawesi Selatan

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengendalian  internal  BAZNAS  Sulawesi Selatan  terhadap  penerimaan  dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara keseluruhan  telah  diterapkan  dengan  baik berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Dan masih  menggunakan  sistem  prosedur manual dan belum menerapkan PSAK 109.
BAZNAS Sulawesi Selatan memiliki kelebihan dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian  intern.    Kelebihan  BAZNAS Sulawesi Selatan berdasarkan hasil observasi  karyawan  dan  parah muzakki menyatakan  sistem  prosedurnya  sudah tertata dengan baik.  Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Sulawesi Selatan adalah masih menggunakan  cara  manual  sehingga  butuh proses untuk beradaptasi dengan ketidaksesuainnya dengan PSAK 109

## DAFTAR PUSTAKA
Atyanto  Mohatmyo,  S.E.,  M.M.,  AK,  2014. Sistem  Informasi  Akuntansi  Suatu Pengantar. Yogyakarta : Deepublish.
Adhadi,  I.,  Kertahadi,  dan  Siti  R.  H.,  2015. Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern Atas  Penerimaan  Zakat,  Infaq  dan Sedekah  (Studi  Pada  Yayasan  Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang). 28 (2): 4-5.
Ghufraanaka,  Dina  F.  S.,  2016.  Pengakuan, Pengukuran,
Penyajian, dan
Pengungkapan  Aset  Kelolaan  Pada Lembaga Amil Zakat . 3 (5): 381-385. Istutik, 2013. Analisis Implementasi Akuntansi  Zakat  dan  Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang . 2 (10):  22.
Irham  Fahmi,  2014. Perilaku  Organisasi  : Teori,  Aplikasi,  dan  Kasus .  Bandung.:
Penerbit Alfabeta. Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Membangun Peradaban Zakat Nasional. Jakarta. Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Standarisasi  Amil  Zakat  di  Indonesia .
Jakarta.
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Panduan  Pengembangan  Usaha  bagi Mustahik. Jakarta. Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Komplikasi  Peraturan  dan  Standar Pengawasan  Umum  Lembaga  Zakat .
Jakarta. Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat . Jakarta.
M  Nur  R.  Al  A.  2011.  Efek  Multiplier  Zakat Terhadap Pendapatan di Provinsi Dki Jakarta .  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam Indonesia 4 (1): 56-64.
Muhammad  A.,  S.  2013. Zakat  Infaq,  Dan
Sedekah  :  Modal  dan  Model  Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern . 5 (2): 273.
Nurul  H.,    Abdul  G.,  2012. Analisis  Intensi Muzakki  Dalam  Membayar  Zakat Profesi. 4 (2): 225.
Rahman,  P.  2013. Pengantar  Akuntansi  1: Pendekatan  Siklus  Akuntansi .  Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R  dan  D. Bandung: Alfabeta.
Sabrina,  S.  2015. Penerapan  Psak  No.  109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi  Zakat,  Infaq/Sedekah  Pada Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Sulawesi Utara. 3 (4): 318-319.
Siti,  M.  W.  dan  Siska  P.  U.  2015.  Analisis Pengendalian  Intern  Coso  Pada Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq,  dan Shadaqah  (ZIS). Journal  Of  Social Science And Religion . 22 (2): 232-233. Tika,  W.,  S.  Rosyidi.  2015. Model
Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Oleh Llembaga  Zakat  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. 1(1): 94-97.
Yulianarti, L. A. F. Ekaningsih, dan A. Roziq. 2012. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember . Jurnal CBAM-FE . 1(1):  1193-1212.