## ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP  ORANG YANG SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## ARTICLE LEGAL ARGUMENTATION ARTICLE 131 Law NO.35 OF 2009 CONCERNING Narcotics AGAINST PEOPLE WHO DELIBERATELY DO NOT REPORT THE CONCEPT OF CRIMINAL DRUG USE

## Bruce Anzward, Darwis
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Penyidikan  tehadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekusor  narkotika dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  namun  persoalannya adalah  apabila  seseorang  yang  tidak  mengetahui  jika  di  dalam  rumahnya  atau  keluarganya adalah pemakai atau bahkan pengedar narkoba, tentu ini persoalan yang rumit sebab mereka cenderung untuk menutup diri, sehingga oleh hukum tetap dijadikan telah melakukan tindak pidana  kejahatan  narkotika.  Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis sosiologis (sociological research) yaitu suatu  penelitian  dalam  disiplin  hukum  berdasarkan  kenyataan  yang  terjadi  dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam  memutus perkara seorang dalam  satu rumah dapat  vonis  bersalah  karena  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  penyalahgunaan Narkotika,  terdapat  dua  unsur,  yakni pertama ;  unsur  setiap  orang  artinya  siapa  saja  dan kedua; Unsur  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  tanpa  hak  atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Kata Kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pelapor, Argumentasi Hukum

## Abstract
Investigations into the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors are carried out based on applicable laws, but the problem is if someone who does not know if in his  house  or  family  is  a  drug  user  or  even  a  drug  dealer,  this  is  certainly  a  complicated problem  because  they  tend  to  close  themselves,  so  that  by  law  they  are  still  made  to  have committed  narcotics  crimes.  The  problem  approach  method  used  in  this  study  is  a sociological research methodology approach, namely a research in legal discipline based on the  reality  that  occurs  in  society.  Basic  considerations  of  judges  in  deciding  a  case  of  a person in a house can be found guilty of not reporting a criminal act of abuse of Narcotics, there are two elements, namely first; the element of everyone means anyone and second; The element  intentionally  does  not  report  criminal  acts  without  rights  or  against  the  law  of owning, storing, controlling, or providing Narcotics Group I not plants.
Keywords: Narcotics Abuse, Reporting, Legal Arguments

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  upaya  pemerintah  menurunkan  jumlah  narkoba  di  Indonesia adalah  meminta  peran  masyarakat  dari  masyarakat  untuk  melaporkan  kepada pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika.
Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu  sendiri.  Keluarga  maupun  pecandu  narkoba  diingatkan  untuk  tidak  ragu melapor  ke  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  agar  dapat  direhabilitasi.  Sebab, BNN  menjamin  bebas  hukum  bagi  pengguna  narkoba  yang  melaporkan  diri. Dengan  adanya  laporan  yang  diberikan,  para  korban  akan  direhabilitasi  hingga sembuh,  tanpa dipenjara. Hal  ini sesuai  dengan ketentuan Undang Undang (UU) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri  ke BNN untuk  direhabilitasi,  maka terhadapnya tak akan dijerat hukum.
Masyarakat  dapat  berupaya  melakukan  pengawasan  terhadap  semua aktivitas  warga  masyarakatnya  agar  tidak  melakukan  peredaran  dan menyalahgunakan  penggunaan  narkotika  secara  ilegal.  Hal  ini  bertujuan  untuk membangun  sistem  pengendalian  sosial  tersebut  melalui  proses  belajar.  Proses belajar  inilah  yang  nantinya  akan  membawa  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik, sehingga  masyarakat  benar-benar  menyadari  betul  akan  bahaya  dari  peredaran gelap  dan  tindak  pidana  narkotika  yang  tengah  beredar  di  sekitar  lingkungan kehidupan mereka
Terhadap  tindakan  masyarakat  yang  tidak  melaporkan  adanya  peredaran narkotika  memang  sangat  dilematis,  disatu  sisi  masyarakat  takut  akan  dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku  sendiri  sehingga  masyarakat  lebih  banyak  diam,  namun  yang  menjadi pokok  permasalahan  adalah  apabila  di  dalam  satu  rumah  salah  seorang  dalam anggota  keluarga  merupakan  pengedar  narkotika  inilah  yang  sangat  dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkotika, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya perederan narkotika di dalam rumahnya.
Kondisi tersebut  yang membuat masyarakat serba salah dengan peredaran narkotika,  seperti  contoh  seorang  istri  tidak  mengetahui  jika  suaminya  adalah pengedar  narkotika,  namun  saat  ditangkap  suami  berhasil  kabur  sehingga  polisi menahan  istri  karena  dianggap  tidak  melapor  jika  suaminya  adalah  pengedar narkotika. Hal  inilah menurut penulis sangat  tidak adil bagi  istri  sebab sang istri tidak mengetahui kegiatan/pekerjaan suaminya. Oleh karena itu, dasar polisi tetap menangkap  dan  menahan  istri  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  131  UU  No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal  115,  Pasal  116,  Pasal  117,  Pasal  118,  Pasal  119,  Pasal  120,  Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),  Pasal  128  ayat  (1),  dan  Pasal  129  dipidana  dengan  pidana  penjara
paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak  pidana  narkotika  wajib  melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwajib. Rumusan pasal  131 UU  No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menimbulkan beberapa  penafsiran  di  dalamnya,  mengenai  apakah  seseorang  yang  diwajibkan melapor  ini  haruslah  melihat  secara  langsung  ataukah  atau  cukup  hanya  dengan menerima  informasi  dari  orang  lain  pun  ia  harus  melaporkannya  kepada  pihak yang berwajib terlebih terhadap seorang istri yang tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan sang suami.
Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian  yang jelas tentang kategori pembiaran  tindak  pidana  di  dalam  pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup  dengan  mengetahui  informasi  tentang  terjadinya  tindak  pidana  tersebut sehingga  seseorang  dapat  di  kategorikan  melakukan  perbuatan  pembiaran  tindak pidana  narkotika  terkait  dengan  pasal  131  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika ini. Ketidak tahuan seseorang terhadap peredaran narkotika dalam satu rumah  seharusnya  pihak  kepolisian  tidak  menjerat  dalam  berita  acara pemerikasaan  dengan  menggunakan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Menghadapi  permasalahan   narkoba  yang  cenderung  terus  miningkat,
Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI) mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  yang  telah diperbaharui  dengan  Undang  -  Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Pemerintah  membentuk  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional (BKNN),  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  116  Tahun  1999.  BKNN  adalah suatu    Badan    Koordinasi  penanggulangan  narkoba  yang  beranggotakan  25 Instansi Pemerintah terkait.
BKNN  sebagai  badan  koordinasi  dirasakan  tidak  memadai  lagi  untuk menghadapi  ancaman  bahaya  narkoba  yang  makin  serius.  Oleh  karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah  lembaga  forum  dengan  tugas  mengokordinasikan  25  instansi  pemerintah terkait  dan  ditambah  dengan  kewenangan  operasional,  mempunyai  tugas  dan fungsi:
1.  Mengoordinasikan  instansi  pemerintah  terkait  dalam  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2.   Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan Narkotika  Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi  (BNP)  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota  (BNK),  memiliki  kewenangan  operasional  melalui  kewenangan Anggota  BNN  terkait  dalam  satuan  tugas,  yang  mana  BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan  mitra  kerja  pada  tingkat  nasional,  Provinsi  dan  kabupaten/kota  yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan
Bupati/Walikota,  dan  yang  masing-masing  (BNP  dan  BN  Kab/Kota)  tidak mempunyai hubungan  struktural-vertikal dengan BNN.
Berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota.  Di  Provinsi  dibentuk  BNN  Provinsi,  dan  di  Kabupaten/Kota dibentuk  BNN  Kabupaten/Kota.  BNN  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  BNN  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh   Presiden.  BNN   berkedudukan  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Presiden.  Saat  ini,  BNN  telah  memiliki  perwakilan daerah di 33 Provinsi, yang salah satunya adalah BNN Kota Balikpapan.
Jumlah  kasus  yang  meningkat  menunjukkan  pentingnya  peran  Badan Narkotika  Nasional  dalam  mendukung  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  Narkoba,  dan  demi  tercapainya  visi “Indonesia  Bebas  Narkoba  Tahun  2015”.  Oleh  karena  itu,  upaya  prefentif  dan kuratif  harus  terus  dilakukan.  Peran  serta  dari  warga  masyarakat  menjadi  bagian penting  dalam  menunjang  keberhasilan  pemerintah,  dalam  hal  ini  BNN  untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah  keberadaannya.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika hanya  melarang  terhadap  penggunaan  narkotika  tanpa  izin  Undang-undang  yang dimaksud.Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  daripada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang menjajikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya  mental,  baik  fisik  maupun  psikis  bagi  pemakainya. 1 Penggunaan narkotika  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  sangat  diperlukan  dan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan  ilmu  farmasi  dalam  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  sehingga ketersediaannya  perlu  ada  pengaturan  dan  pengawasan  secara  ketat.  Masyarakat dewasa  ini  merasa  resah  dengan  banyaknya  beredar  obat-obat  terlarang  seperti narkotika,  sehingga  situasi  ini  akan  mengancam  keselamatan  generasi  muda  dan juga kaum wanita  yang secara langsung atau tidak telah menyebabkan  terjadinya berbagai kasus kriminal.
Narkotika  telah  menjadi  momok  di  era  reformasi  dan  menjadi problematika utama bangsa karena banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas  manusia  dan  memporak-porandakan  pondasi  moralitas  masyarakat. Betapa  dahsyatnya  kehancuran  yang  telah  ditebarkan  dan  banyak  nyawa  yang telah  direnggut  oleh  penyalahgunaan  narkotika,  yang  banyak  terjadi  di  kota-kota besar  seperti  di  Kota  Balikpapan.  Peredaran  obat-obat  terlarang  tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menggerogoti  moral  bangsa  dan  menyentuh  seluruh  stratifikasi  sosial  hingga  ke anak-anak,  orang  dewasa  dan  kaum  wanita.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
1 Siswanto  Sunarso,  2004,  Penegakan  Hukum  Psikotropika,Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 15
2009  tentang  Narkotika  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  kecenderungan  yang meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja  dan  generasi  muda  pada umumnya.Selain  itu  untuk  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika.
Aparat  penegak  hukum  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mencegah dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekusor narkotika  yang  modus  operandinya  semakin  canggih,  yang  dilakukan  secara terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Salah satu unsur  penegak  hukum  yang  juga  mempunyai  peranan  penting  terhadap  adanya kasus tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku alat Negara dituntut untuk  mampu melaksanakan tugas penegakan hukum  secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan  instansi  terkait  dalam  memberantas  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika, dimana pengungkapan kasus narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif- Polri dalam mencari dan menemukan pelaku secara senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  dengan  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika,  diatur  mengenai  perluasan  teknik  penyidikan penyadapan  ( wiretapping ),  teknik  pembelian  terselubung  ( under  cover  Buy ),  dan teknik penyerahan yang diawasi ( controlled delivery ), serta teknik penyidikan lain guna  melacak  dan  mengungkap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika dan  precursor  narkotika.  Penyadapan  adalah  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan penyelidikan  atau  penyidikan  dengan  cara  menyadap  pembicaraan,  pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
Penyidikan  tehadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan prekusor  narkotika  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, namun persoalannya adalah apabila seseorang yang tidak mengetahui jika di  dalam  rumahnya  atau  keluarganya  adalah  pemakai  atau  bahkan  pengedar narkoba,  tentu  ini  persoalan  yang  rumit  sebab  mereka  cenderung  untuk  menutup diri,  sehingga  oleh  hukum  tetap  dijadikan  telah  melakukan  tindak  pidana kejahatan narkotika.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: Setiap orang  yang dengan  sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal  127  ayat  (1),  Pasal  128  ayat  (1),  dan  Pasal  129  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  mengandung  tiga  unsur,  yaitu  unsur  setiap  orang,  unsur  dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika, sehingga hal ini sangat  menarik  untuk  diteliti  lebihh  jauh  terhadap  seseorang  yang  tidak mengetahui  apabila  dalam  satu  rumah  sebagai  pemakai  atau  bahkan  pengedar narkotika.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu :
1. Apakah  seseorang  yang  tidak  mengetahui  adanya  kejahatan  narkotika  dalam satu  rumah  dapat  di  vonis  bersalah  berdasarkan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seorang dalam satu rumah  dapat  divonis  bersalah  karena  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika?

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  sosiologis (sociological  research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menekankan  pada  praktik  dilapangan  yang berkaitan  dengan  aspek  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku berkenaan  dengan  objek  penelitian  yang  dibahas  dan  melihat  norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 2

## C. Tinjauan Pustaka
a. Konsep Penangkapan
Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan  sebagai  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penangkapan.
Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan.  KUHAP  hanya  memberikan  kewenangan  kepada  penyidik: untuk  melakukan  penangkapan.  Tapi  untuk  kepentingan  penyelidikan, penyidik  dapat  memerintahkan  penyelidik  untuk  melakukan  penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyelidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika  tidak  ada  perintah  oleh  penyidik,  penyelidik  tidak  berwenang melakukan penangkapan.
Kedua,  alasan  penangkapan.  Berdasarkan  definisi  penangkapan  di atas,  penangkapan  diperbolehkan  jika  memang  ‘terdapat  cukup  bukti’. Dengan  mengacu  kepada  Pasal  17  KUHAP,  frase  ini  dimaknai  sebagai ‘seseorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup’.  Tidak  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  bukti permulaan  yang  cukup  itu,  sehingga  dalam  praktik  hal  itu  diserahkan
2 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.
sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna  bukti  permulaan  yang  cukup,  misalnya  penangkapan  hanya  boleh dilakukan  oleh  penyidik  atau  penyelidik  atas  perintah  penyidik  jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal  184  KUHAP.  Alasannya,  selain  meminimalisir  penggunaan subjektifitas  penyidik  atau  penyelidik  dalam  melakukan  penangkapan,  juga agar  penangkapan  yang  dilakukan  penyidik  tetap  memperhatikan  dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa. 3
Ketiga , tata  cara  penangkapan.  Penyidik  atau  penyelidik  yang melakukan  penangkapan  memperlihatkan  surat  tugas,  memberikan  kepada tersangka  surat  perintah  penangkapan  yang  mencantumkan  identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan  yang  dipersangkakan  serta  tempat  ia  diperiksa.  Jika  tertangkap tangan, surat  perintahpenangkapan tidak diperlukan. Tapi,  penangkap harus segera  menyerahkan  tertangkap  beserta  barang  bukti  yang  ada  kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).
Keempat , jangka waktu  penangkapan.  Pasal  17  KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.Ini artinya, penyidik  atau  penyelidik  dapat  menangkap  seseorang  kurang  dari  24  jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24  jam  harus  dinyatakan  batal  demi  hukum  dan  melanggar  hak  asasi manusia.
b. Konsep Penyelidikan dan Penyidikan
Pengertian  penyidikan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tantang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang  menjelaskan  pengertian  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
Dalam  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  2 KUHAP  tersebut,  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyidikan adalah  setiap  tindakan  penyidik  untuk  mencari  bukti-bukti  yang  dapat menyakinkan  atau  mendukung  keyakinan  bahwa  perbuatan  pidana  atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan  bahan  keterangan  untuk  mendukung  keyakinan  bahwa perbuatan  pidana  itu  telah  terjadi,  harus  dilakukan  dengan  cara mempertimbangkan  dengan  seksama  makna  dari  kemauan  hukum  yang sesungguhnya,  dengan  parameter  apakah  perbuatan  pidana  atau  peristiwa pidana  (kriminal)  itu  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  pada komunintas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-
3 Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.
nyata  diluar  kesepakatan  telah  mencederai  kepentingan  pihak  lain,  dan  ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu. 4

## II. Pembahasan

## Argumentasi hukum Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Proses  penegakan  hukum  dalam  kejahatan  narkotika  mengandung  sebuah ironi.  Bayangkan,  seorang  pelaku  kejahatan  narkotika  yang  dikategorikan pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  bisa  menghindar  dari  hukuman  penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi, sedangkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa masuk penjara.
Padahal,  saksi  yang tak  melaporkan kasus narkotika mungkin  orang  yang tidak  ada  hubungannya  sama  sekali  dengan  tindak  pidana  itu.  Mungkin  juga orang  yang  tahu  ada  tindak  pidana  tetapi  tidak  berani  melapor  karena  alasan tertentu.  Bagaimana  mungkin  pemakai  narkotika  tak  dihukum  penjara, sedangkan orang yang tak terlibat sama sekali bisa terancam pidana penjara, hal inilah  memberikan  suatu  konsep  berpikir  harus  membedakan  terhadap  yang mengetahui dan yang tidak mengetahui.
Penerapan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sebagai salah  satu  pasal  tentang  narkotika  yang  menyatakan  setiap  orang  yang  dengan sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal ini setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya. Akan tetapi dari kasus saksi  yang mengetahui tindak kejahatan narkotika banyak yang lolos dari  jeratan  pasal  ini  dikarenakan  beberapa  sebab,  bisa  jadi  lemahnya  penyidik dalam  melakukan  penyelidikan  secara  mendalam  kasus  saksi  yang  mengetahui ini atau beberapa faktor yang lain.
Dasar  argumen  penyidik  terhadap  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  menganggap  bahwa  apabila  seseorang  tidak  melaporkan adanya  kegiatan  peredaran  narkotika  sekalipun  tidak  mengetahui  yang  berada dalam  satu  rumah  dianggap  telah  menyalahi  ketentuan  Pasal  131  UU  No.35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  sehingga  mereka  dapat  dikenakan  pasal tersebut.
Pemahaman  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika menyiratkan  bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  terjadinya  tindak  pidana narkotika  wajib  melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwajib.  Rumusan  pasal 131    UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ini  menimbulkan  beberapa penafsiran  di  dalamnya,  mengenai  apakah  seseorang  yang  diwajibkan  melapor
4 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 32
ini  haruslah  melihat  secara  langsung  ataukah  cukup  hanya  dengan  menerima informasi  dari  orang  lain  pun  ia  harus  melaporkannya  kepada  pihak  yang berwajib.  Oleh  karena  itu  di  butuhkan  pengklasifikasian  yang  jelas  tentang kategori  pembiaran  tindak  pidana  di  dalam  pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  ini,  antara  lain  seperti  apakah  seseorang  harus  melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana  tersebut  sehingga  seseorang  dapat  di  kategorikan  melakukan  perbuatan pembiaran  tindak  pidana  narkotika  terkait  dengan  pasal  131  UU  No.  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.
Dengan demikian dapat dianalisis makna Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  adalah  bahwa  seseorang  yang  dapat  dikatakan  melakukan pembiaran  tindak  pidana  dan  dapat  di  jerat  dengan  pasal  131  ini  adalah  orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di  katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat  di  jerat  dengan pasal 131  UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesuai  dengan pendapat  dari R.  Soesilo  mengatakan  bahwa  menurut  Pasal  45 Herzien  Inlandsch  Reglement (H.I.R), maka orang  yang kena atau mengetahui  peristiwa pidana berhak  untuk memberitahukan  hal  itu  pada  yang  berwajib.  Ini  berarti  bahwa  hal memberitahukan  itu  adalah  suatu  hak,  bukan  suatu  kewajiban  yang  apabila diabaikan  ada  ancaman  hukumannya.  Pasal  164  dan  Pasal  165  KUHP,  orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.
Seseorang  Yang  Tidak  Mengetahui  Adanya  Kejahatan  Narkotika  Dalam Satu  Rumah  Dapat  Di  Vonis  Bersalah  Berdasarkan  Pasal  131  UU  No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Ketidaktahuan seseorang terhadap peredaran narkotika membawa dampak terhadap pemberlakukan yang sama kepada mereka pengedar narkotika sehingga pihak  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  kepolisian  berpegang  teguh pada  prinsip  penegakan  hukum  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika sekalipun seseorang tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu  rumah  apakah  keluarga,  anak,  bahkan  suami  sendiri  sebagai  pengedar narkotika.  Penjeratan  terhadap  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  ini  justru  memberikan  rasa  ketidak  adilan  khususnya  seorang  istri yang tidak tahu sama sekali pekerjaan/kegiatan dari suaminya.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  seharusnya memperhatikan  sisi  keadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  hukum  plato  yang menyebutkan hukum  sebagai  sarana keadilan. Plato  di  sini menjelaskan hukum sebagai instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Dalam  sistem  tirani,  ketidakadilan  sering  timbul  dalam  bentuk  kesewenang- wenangan. Aturan  yang baik  itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si pelaksananya  juga  bermutu  secara  intelektual  dan  intergeritasnya.  Bahkan  di tangan  si  pelaksana  yang  arif  dan  bijaksana  itu,  aturan  yang  tidak  mutu  dan
buruk  bukan  jadi  halangan  untuk  mendatangkan  keadilan  dan  kemaslahatan, begitu juga sebaliknya 5 .
Sesuai  dengan  teori  tujuan  hukum  juga  yang  di  dalamnya  menciptakan suatu  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum,  menjadi  salah  satu  tujuan terpenting  guna  menunjang  berjalannnya  sistem  peradilan  pidana  dengan  baik. Adil  disini  tentu memiliki  makna  yang luas, terlepas dari makna keadilan  yang begitu subjektif tetapi  juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannnya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi.
Proses hukum yang adil adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu  kewajiban  dari  sub-sub  sistem  peradilan  pidana  untuk  memenuhinya  agar semua  orang  mendapatkan  keadilan  sesuai  haknya  termasuk  kepada  mereka yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika dalam satu rumah seharusnya memberikan  rasa  keadilan,  sekalipun  undang-undang  mengatakan  demikian bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  peredaran narkotika  dapat  dipidana,  kalimat  ini  memiliki  makna  bahwa  siapa  saja sekalipun itu keluarga dalam satu rumah jika tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dapat dibeikan sanksi pidana.
Oleh  karena  itu,  ketidaktahuan  seseorang  dalam  satu  rumah  terhadap adanya  perederan  narkotika  karena  pebuatannya  dapat  dipidana  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, jika  ditelaah  berdasarkan  teori  utilities  yang  dicetuskan  oleh  Jeremy  Bentham hendaknya  dapat  memberikan  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  sebagian  besar masyarakat (the  greates  happiness  for  the  greatest  number). Jadi  yang diutamakan  dalam  teori  Jeremy  Bentham  adalah  mewujudkan  kebahagian  yang sebesar-besarnya.
Berdasarkan  teori  ini,  tentu  penangkapan  seseorang  yang  dijerat berdasarkan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  tidak membawa  kebahagiaan  khususnya  bagi  keluarga  dalam  satu  rumah  karena ketidaktahuan  mereka  adanya  peredaran  narkotika  dalam  rumahnya,  selain  itu tentu akan membawa dampak penderitaan bagi anak-anaknya.
Berdasarkan uraian teori Jeremy Bentham di atas, maka dalam penagkapan seseorang  yang  diangap  tidak  melaporkan  adanya  peredaran  narkotika  dalam rumahnya  dapat  dikatakan  tidak  adil, karena  dapat  menghilangkan  kebahagiaan individu  dalam  masyarakat  maupun  dalam  satu  rumah,  meskipun  terdapat beberapa  individu-individu  masyarakat  yang  merasa  tidak  adil  terhadap ketidaktahuan  adanya  kewajiban  melapor  jika  ada  peredaran  narkotika  yang akibatnya dapat dipidana.
Dilain  pihak,  keadilan  yang  dicetuskan  oleh  John  Rawls  memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur  keadilan  yang  substantif/nilai  keadilan  hukum  dan  unsur  keadilan prosedural/keadilan  kepastian  hukum.  Keadilan  substansial  dimaknai  sebagai keadilan  yang  secara  riil  diterima  dan  dirasakan  oleh  semua  orang,  sementara
5 Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan ketiga, Genta Publhising, Yogyakarta, 2010, hlm 41-43
keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban.  Artinya  bahwa,  hukum  akan  menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang diru- muskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Berkaitan dengan itu, maka berdasarkan teori keadilan terhadap seseorang yang ditangkap karena ketidaktahuan mereka adanya peredaran narkotika dalam satu  rumah  maka  keadilan  substansi  harus  memperhatikan  hak  dasar  seseorang yang  tidak  mengetahui  adanya  tindak  pidana  untuk  dipertimbangkan  upaya penagkapan dengan dalil Pasal  131  UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan  keadilan  secara  prosedural  berorientasi  pada  nilai  kepastian  hukum yakni apa yang telah dirumuskan oleh hukum, sehingga penangkapan seseorang dalam  satu  rumah  yang  tidak  melaporkan  adanya  peredaran  narkotika  dalam rumah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum, namun keadilan ini memberikan makna  bahwa  rumusan  dalam  pasal  tersebut  justru  menurut  peneliti  tidak memberikan nilai kepastian hukum atau membingungkan sebab apakah rumusan kata  “setiap  orang  dengan  sengaja”  memberikan  keadilan  prosedural  sesuai dengan makna setiap orang artinya apakah orang itu melihat atau tidak melihat, mengetahui  atau  tidak  mengetahui,  disini  tidak  memberikan  kepastian  hukum yang  pasti,  sehingga  undang-undang  secara  prosedural  tidak  memberikan  nilai keadilan secara prosedural.
Dengan demikian makna dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  memberikan  pengertian  bahwa  siapa  saja  baik  yang  mengetahui maupun  tidak  mengatahui  sepanjang  mereka  berada  dalam  lingkup  keluarga, masyarakat  dapat  dijerat  dengan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Alasan  ini  di  dasarkan  bahwa  pembuat  undang-undang  tetap mengklasifikasikan  perbuatan  seseorang  yang  tidak  mengetahui  adanya  tindak pidana  peredaran  narkotika  dianggap  mereka  bahagian  dari  peredaran  tersebut. Tujuan  adanya  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  semata mata bertujuan penghapus adanya peredaran narkotika di Indonesia.
Namun    dari  sisi  keadilan,  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni equal liberty (prinsip kebebasan yang sama) dan equal opportunity (kesempatan yang sama). Equal liberty yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (liberty) yang sama dengan hak orang lainnya. Equal opportunity yakni memberikan kesempatan yang sama bagi  semua  orang  dengan  persyaratan  yang  adil.  Dengan  demikian  apa  bila dikaitkan  dengan  seseorang  yang  tidak  mengetahui  sama  sekali  bahwa  dalam satu  rumah  ada  peredaran  narkotika,  maka  dari  sisi  keadilan,  seseorang  yang tidak  mengetahui  adanya  peredaran  narkotika  tetap  dihukum  tentu  merasakan ketidakadilan bagi dirinya sebab, setiap orang bebas berhubungan dengan siapa pun,  tetapi  tetap  dalam  arti  seseorang  memeng  tidak  mengetahui  adanya perederan  narkotika  itu,  kecuali  seseorang  tersebut  mengetahui  namun  tidak melaporkan itu yang oleh undang-undang tetap dianggap bersalah.
Oleh  karena  itu,  dalam  memahami  keterlibatan  seseorang  maupun  tidak seharusnya  dalam  melakukan  pemeriksaan  lebih  mengkedepankan  adanya
prinsip  keadilan.  Lebih  lanjut  bahwa  dikatakan  oleh  john  rawls  bahwa  untuk mencapai  suatu  keadilan  yang  nyata  harus  memperhatikan  adanya  unsur  ke- adilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness).
Keadilan substansial dimaknai  sebagai  keadilan  yang  secara  nyata diterima  oleh  semua  orang,  sementara  keadilan prosedural lebih  berorientasi pada  keadilan  yang  telah  dirumuskan  oleh  hukum  dalam  bentuk  hak  dan kewajiban.  Artinya  bahwa,  hukum  akan  menjadi  adil  apabila  kedua  macam keadilan  tersebut  dapat  tercapai.  Keadilan  yang  dirumuskan  hukum  dalam bentuk  hak  dan  kewajiban  harus  mencerminkan  keadilan  yang  diterima  dan dirasakan  oleh  seseorang  yang  memang  tidak  mengetahui  adanya  perederan narkotika baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Seorang Dalam Satu Rumah  Dapat  Vonis  Bersalah  Karena  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak Pidana Penyalaggunaan Narkotika
Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sebagai  salah  satu pasal  tentang  narkotika  yang  menyatakan  setiap  orang  yang  dengan  sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal  127  ayat  (1),  pasal  128  ayat  (1),  dan  pasal  129,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Rumusan  pasal  tersebut  sangat  jelas  dalam  memberikan  hukuman terhadap  siapa  saja  jika  tidak  melaporkan  adanya  peredaran  narkotika dilingkungannya  tidak  terkecualidi  di  dalam  rumah,  sehingga  bagi  masyarakat adanya kewajiban melapor tehadap perbuatan peredaran narkotika.
Rumusan terhadap semua pasal yang terdapat dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada subyek hukum dan adanya Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman.  Terhadap  kedua  unsur  tersebut,  sering digunakan  oleh  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  atas  putusan  yang diberian kepada seseorang yang dengan sengaja melanggar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan,  seharusnya  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  atas  putusan tersebut, hakim harus memperhatikan bukan saja terhadap pertimbangan yuridis namun  harus  juga  memperhatikan  pertimbangan  keadilan  bagi  diri  seseorang yang  ditangkap  dengan  alasan  sebagaimana  dalam  Pasal  131  UU  No.35  Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Terpenuhinya  unsur  dalam  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, oleh hakim akan selalu memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tersebut. Adapun usnur yang dimaksud adalah:
1. Unsur setiap orang
Yang  dimaksud  setiap  Orang  adalah  orang  atau  siapa  saja  subyek  hukum yang  dapat  dipertagungjawabkan  secara  hukum  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya,   identitas secara  Iengkap sebagaimana  diuraikan dalam Berita Acara  pemeriksaan  Tersangka,  serta  saksi-saksi  yang  tertuang  dalam  berkas perkara  sebagai  manusia  dewasa,  sehat  jasmani  maupun  rohani  sehingga dapat  dan  mampu  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  atas  perbuatannya, disamping  itu  di  dalam  diri  terdakwa,  oleh  hakim  biasanya  tidak  ditemukan adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghapus tindak  pidana  yang  terdakwa  lakukan.  OIeh  karenanya  unsur  ini  telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis, atau dengan kata lain Setiap orang  dalam  Undang-undang  ini  adalah  siapa  saja  tanpa  terkecuali  dan  oleh karena  itu  sejajar  dengan  yang  dimaksud  dengan  istilah  barang  siapa sebagaimana  beberapa  rumusan  tindak  pidana  dalam  KUHP.  Setiap  orang menurut  Wirjono  Prodjodikoro  haruslah  yang  menampakan  daya  berpikir sebagai  syarat  bagi  subjek  tindak  pidana,  untuk  itu  hanya  orang  yang  sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabakan 6 .
2. Unsur  dengan sengaja  tidak  melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Terhadap  unsur  ini  harus  dapat  dibuktikan  Berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  dipersidangan  baik  keterangan  saksi-saksi,  keterangan terdakwa,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  "tanpa  hak  atau  melawan  hukum". Adapun  sifat  melawan  hukum  adalah  apabila  perbuatan  itu  bertentangan dengan  hukum,  yakni  berkenaan  dengan  larangan  atau  perintah.  Bisa  jadi tanpa  hak  dan  melawan  hukum  dilakukan  sekaligus  demikian  juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi  dengan  melawan  hukum  di  sisi  lain,  meskipun  melawan  hak  sudah termasuk  dalam  sifat  melawan  hukum.  Perbedaan  antara  tanpa  hak  dan melawan  hukum  adalah  apabila  tanpa  hak  tersebut  melekat  pada  diri seseorang  sedangkan  melawan  hukum  keberadaanya  di  luar  diri  seseorang, melawan hukum sudah bergerak/ action 7 .
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah dijelaskan  tentang  pemanfaat  narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  kesehatan  pelayanan  kesehatan  dan/  atau  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  diatur  dalam  Pasal  8.  Untuk  mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan  dari  Menteri  sebagai  pejabat  yang  berwenang  atas  rekomendasi dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud  dengan  “tanpa  hak”  atau  “melawan  hukum”  dalam  kaitannya dengan  Undang  undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah
6 A.R.  Sujono  dan  Bony  Daniel,  2011, Komentar  &  Pembahasan  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 227
7 Tri agus gunawan, 2013, Tesis, analisis yuridis terhadap ketentuan pasal 112 ayat  (1)  Undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  Pada  pecandu dan penyalahguna narkotika, hlm, 57
tanpa  izin  dan  atau  persetujuan  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  itu,  yaitu Menteri  atas  rekomendasi  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  atau pejabat  lain  yang  berwenang  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.
Apabila  kedua  unsur  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  unsur  inilah  oleh hakim dijadikan sebagai  dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap  seseorang  (terdakwa)  yang  terbukti  melanggar  Pasal  131  UU  No.35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  namun  jika  dipahami  makna  kalimat  dalam unsur  tersebut  sangat  tidak  jelas  makna  kalimatnya  atau  kepada  siapa  pasal  ini ditujukan, sebab pasal ini menuliskan setiap orang yang mana dalam penjelasan pasal  ini  pun  tertulis  cukup  jelas.  Sehingga  setiap  orang  di  sini  bisa  dikenakan kepada siapa saja baik itu yang memang terlibat  dalam tindak pidana narkotika maupun yang tidak terlibat pada tindak pidana narkotika.
Unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  pun  masih bersifat  general  sehingga  pecandu  atau  penyalahguna  ketika  tertangkap  tangan kedapatan  memegang  barang  pasti  terpenuhi  unsur  minimal  yaitu  menguasai. Oleh karena itu rumusan pasasl  131  UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hakikatnya  masih  bersifat  luas,  kecenderungan  hakim  dalam  pertimbangannya selalu  menggunakan  Pasal  131  tersebut,  sehingga  kalimat  setiap  orang  dengan sengaja sebagai pasal menjebak.
Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  sangat  membingungkan  dan  penafsiran  yang  berbeda karena  sangat  meluas  dan  tidak  jelas  kepada  siapa  pasal  ini  ditujukan.  Karena unsur  setiap  orang  yang  artinya  bisa  mengenai  siapa  saja  dan  unsur  memiliki, menguasai,  menyimpan  dan  menyediakan  di  mana  unsur  ini  bersifat  alternatif sehingga  dapat  menjerat  siapa  saja  yang  kedapatan  memegang  atau  memiliki narkotika  secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  khususnya  melawan  hukum formil atau Undang-undang.
Oleh  karena  itu,  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang  sedang  ada  dalam  dirinya  atau  dalam  rumahnya  untuk  dikriminalisasi mengetahui  adanya  peredaran  narkotika  meskipun  dalam  tes  seseorang  yang disangkakan  tidak  positif  mengunakan  narkotika.  Belum  lagi  terhadap  pecandu atau penyalahguna  yang  memakai  barang ini bisa terkena pasal  ini sebab unsur siapa  saja  berarti  termasuk  mereka  yang  tidak  mengetahui  sama  sekali  adanya peredaran narkotika di dalam rumahnya atau anggota keluarganya.
Penetapan  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika menyamakan  kepada  semua  orang  artinya  siapa  saja  baik  mengetahui  maupun tidak  mengetahui  adanya  peredaran  narkotika  akan  dikenakan  sanksi  pidana sesuai  dengan  Pasal  131  tersebut,  dimana  setiap  pertimbangan  yang  diberikan oleh hakim dalam putusannya pada dasarnya sama yakni:
”bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,  Majelis  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan terdakwa  dari  pertanggungan  jawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Terdakwa  harus
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa  semua  unsur  Pasal  131  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika jo  Pasal  55 ayat  (1) ke-1 KUHP telah  terpenuhi,  maka Majelis Hakim  berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  tidak melaporkan  adanya  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
Alasan  pertimbangan  hakim  di  atas,  hemat  penulis  semata-mata memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika,  namun  tidak  ditemukan  sifat  pertimbangan  berdasarkan keyakinan  hakim  bahwa  seseorang  yang  sama  sekali  tidak  mengetahui  adanya peredaran  narkotika  seharusnya    dibebaskan  dari  tuntutan  Pasal  131  khususnya terhadap istri yang mana kegiatan/pekerjaan suaminya sebagai pengedar narkoba dalam  rumahnya  tidak  diketahui  oleh  sang  istri,  disini  hakim  harus  lebih memperhatikan pertimbangan rasa keadilan bagi seorang istri, kecuali sang istri benar-benar  mengetahui  perbuatan  suaminya  sebagai  pengedar  dan  tidak melaporkannya atas pekerjaan suaminya.
Oleh  karena  itu,  terhadap  Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  seharusnya  memberikan  perluasan  makna  dalam  penafsirannya artinya  hanya  orang  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap orang  yang  betul-betul  diyakinin  tidak  mengetahui  sama  sekali  adanya  tindak pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  terbebas  dari  jeratan  Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  uraian  prinsip  keadilan  yang  diisyaratkan  oleh  John  Rawls dan  Jeremy  Bentham,  untuk  mengukur  keadilan  yang  diterima  oleh seseorang/masyarakat  yang  ditangkap  karena  dengan  sengaja  tidak  melapor adanya tindak pidana perederan narkotika seharusnya dibedakan dengan mereka yang  tidak  mengetahui  sama  sekali  adanya  tindak  pidana  peredaran  narkotika dalam  menjerat  dengan  Pasasl  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa teori John Rawls yang mengisyaratkan unsur  keadilan  substantif  dan  prosedural  sangat  relevan  digunakan.  Keadilan yang  diharapkan  seharusnya  keadilan  yang  substantif  dan  prosedural.  Artinya, keadilan  yang  dimaknai  sebagai  keadilan  yang  secara  nyata  yang  diartikan mereka  tidak  mengetahui  sama  sekali  peredaran  tersebut  dan  dirasakan  oleh seseorang  yang  disangkakan  karena  tidak  dengan  sengaja  tidak  melapor, sementara keadilan prosedural berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh  hukum  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban  tanpa  mengorbankan  orang  yang tidak  mengetahui  sama  sekali  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

## III. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya  mengenai Penerapan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap  orang yang  sengaja  tidak  melaporkan  terjadinya  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  tetap  di  vonis  bersalah  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Seseorang yang  tidak  mengetahui  adanya  kejahatan  narkotika  dalam  satu  rumah  dapat  di vonis bersalah berdasarkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat  penafsiran  yang  kabur  terhadap  makna  kalimat  ”setiap  orang  dengan sengaja” apakah  seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain. Oleh  karena  itu  di  butuhkan  pengklasifikasian  yang  jelas  tentang  kategori pembiaran  tindak  pidana  di  dalam  Pasal  131  ini,  antara  lain  seperti  apakah seseorang  harus  melihat  langsung  ataukah  cukup  dengan  mengetahui  informasi tentang  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  sehingga  seseorang  dapat  di kategorikan  melakukan  perbuatan  pembiaran  tindak  pidana  narkotika  terkait dengan  Pasal  131  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ini.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  setiap  orang  dimaknai  adalah  orang  yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  seorang  dalam  satu rumah  dapat  vonis  bersalah  karena  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika,  terdapat  dua  unsur,  yakni pertama ;  unsur  setiap orang  artinya  siapa  saja  dan kedua; Unsur  dengan  sengaja  tidak  melaporkan adanya  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Penetapan Pasal  131  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menyamakan  kepada semua  orang  artinya  siapa  saja  baik  mengetahui  maupun  tidak  mengetahui adanya  peredaran  narkotika  akan  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Pasal 131  tersebut,  dimana  setiap  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam putusannya  pada  dasarnya  sama  yakni  ”bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang  dapat  melepaskan  terdakwa  dari  pertanggungan  jawaban  pidana,  baik sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;  Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri terdakwa  semua  unsur  Pasal  131  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

## B. Saran
1. Perlu  melakukan  rekontruksi  ulang  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  khususnya  terhadap  Pasal  131,  dimana  makna pasal  tersebut  sangat  sangat  ambigu  terhadap  masyarakat  yang  sama sekali tidak mengetahui tetapi tetap dikenakan dengan ancaman pidana
2. Seharusnya  para  hakim  dalam  memutus  perkara  dengan  ketentuan  Pasal 131  lebih  mempertimbangkan  keadilan  bagi  masyarakat  yang  tdk mengetahui secara betul adanya peredaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief Barda Nawawi, 2001. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahana Seminar Kriminologi VI,Semarang.
Adi  Hamzah  dan  Surachman,2004.Kejahatan  Narkotika  dan  Psikotropika.Sinar Grafika, Jakarta.
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang    Pressindo, Yogyakarta, 2010
Dosminikus  Rato,  Filasafat  Hukum  Mencari  dan  Memahami  Hukum,  PT  Presindo, Yogyakarta, 2010,
Dwi  Yanny,2002.Narkotika,Pencegahan  dan  Penanggulangannya,Elex  Media, Jakarta.
Gatot Supramono,2008.Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan,Jakarta.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  diterjemahkan  oleh  Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
Hendro Satmoko,2001,Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika,MABES POLRI,Jakarta.
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar  Grafika, Jakarta, 2010
L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh  enam, 1996
John  Rawls, A  Theory  of  Justice London  :  Oxford  University  Press,  1973  yang sudah  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006.
Muh  Sulchan,2001,  Mari  Bersatu  Memberantas  Bahaya  Penyalahgunaan Narkotika (NAZA). Jakarata:BP.Dharma Bakti.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008 Ridwan  HR,  2008, Hukum  Administrasi  Negara, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Bandung
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003
Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya Bakti,Bandung, 1999
Sajipto  Raharjo,  Masalah  Penegakan  Hukum  suatu  tijawan  sosiologis,  penerbit. PT.Sinar Baru, Bandung
Siswanto  Sunarso,  2004,  Penegakan  Hukum  Psikotropika,Dalam  Kajian Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Penerbit.binacipta, Jakarta
-----------, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 Suwandi, Sarwiji. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta: Media Perkasa
Sumarno Ma’Sum,2000.Islam Melawan Narkotika,Pustaka Madani,Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia 1945

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## C. Sumber Lain
Alwi, hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka
Sutanto. 2008. Bandar Narkoba Dieksekusi http://majalahlacak.co.id/home/index. php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=123
Fitang Budhi Adhitia. 2017. Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba.  https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang- tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full