## PERAN BIROKRASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DASAR DAN MENENGAH FORMAL ERA ORDE BARU
Ahmad Ali Riyadi, Khoiriyah IAI Tribakti Kediri IAIN Sur akarta ahmadaliriyadi@gmail.com , khoiriyahali@gmail.com

## Abstract
This paper analyzes the implementation of New Order government bureaucracy in relation  to  elementary  and  secondary  Islamic  education  policy.  The  aim  is  to uncover the extent of the role of government bureaucracy in managing Islamic and primary education institutions.
This study method used in this study is by searching literature, both primary and secondary  data,  with  a  historical  approach.  Analysis  of  this  research  data  with analytical content.
The results show that, first, New Order government issued a policy of primary and secondary Islamic education strictly by issuing educational laws and  government regulations as well as derived regulations. Secondly, Islamic education institutions at the elementary and secondary levels experience the formalization of government bureaucracy so that Islamic education that does not follow bureaucratic rules  is not formally recognized.
Key Word : Bureaucracy, Islamic primary and secondary education policies, and the New Order

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  sistem,  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari atmosfir  kebijakan  politik  suatu  negara.  Antara  keduanya  mempunyai  hubungan yang sangat erat, sehingga bentuk dan perubahan sistem politik suatu negara dapat memberikan  dampak    fundamental  dalam  bidang  pendidikan.  Dalam  pendidikan tersalur  kemauan-kemauan  politik  atau    kemauan  kekuasaan  negara  atau masyarakat 1 . Maka dari itu, dalam menentukan arah kebijakan pendidikan,  negara mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  proses  pendidikan  dan  telah menjadikan pendidikan sebagai upaya untuk melestarikan status-quo kekuasaan 2 .Bahkan,  dapat  dikatakan  sistem  pendidikan  yang  ada  dapat mencerminkan bentuk dari suatu sistem negara yang bersangkutan. Jadi, pendidikan merupakan porsi negara atau menjadi fungsi negara karena negara punya kekuasaan untuk mengarahkan sistem pendidikan dan menduduki posisi ideal secara ekonomis maupun politis untuk mendukung misi dan visi pembangunan yang dibangun oleh suatu negara.
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  tersebut,  dalam  sejarah  Islam  hubungan antara  pendidikan  dan  kebijakan  politik  dapat  ditelusuri  sejak  masa  awal pertumbuhan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang diprakarsai dan disponsori oleh penguasa. Contoh yang paling popular adalah Madrasah Nizamiyah di Bagdad yang  didirikan  sekitar  tahun  1064  M    oleh  Wazir  Dinasti  Saljuk  Nizam  al-Mulk sebagai  pendukung  mazhab  Sunni  (Syafi’i). Lembaga  ini  merupakan  lembaga tandingan  Madrasah  al-Azhar  di  Mesir  yang    pada  awalnya  didirikan  Dinasti Fatimiyah untuk mendukung dan menyebarkan mazhab Syi’ah 3 .
1 H.A. R. Tilaar, Kekuasaan Dan Pendidikan (Magelang: NDONESIATERA, 2003). 2 Persoalan tersebut juga dapat dilihat dari berbagai karya Paulo Freire yang menyoroti secara tajam tentang  peran  strategis  negara  dalam  membentuk  pendidikan.  Secara  kritis  Paulo  Freire mengkritik  bahwa  pendidikan  di  negara-negara  berkembang  didirikan  atas  kemauan pemerintah di suatu negara. Dalam hal ini lihat berbagai karya Paulo Freire, Cultural Action For  Freedom (New  York:  Penguin  Books,  1977)  juga;  Paulo  Freire, Politik  Pendidikan: Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Pembebasan ,  trans.  oleh  Agung  Prihantoro  dan  Fuad  Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: Pustaka PElajar, 1999) juga; Paulo Freire, Pedagogy of Opressed (New York: Penguin Books, 1978).
3 Keterangan tentang madrasah Nizamiyah dapat dilihat lebih lanjut lewat tulisan W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London: ; Sidgwick & Jackson, 1976); Untuk lembaga Al
Fenomena tersebut, menurut Azyumardi Azra, signifikansi implikasi politik dan  pengembangan  madrasah  (pendidikan  Islam)  pada  umumnya  bagi  penguasa Muslim  sudah  jelas,    madrasah-madrasah  tersebut  didirikan  untuk  menunjang kepentingan-kepentingan  politik  tertentu  dari  penguasa  Muslim,  yakni  untuk mendukung, menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang  mempunyai    kesalehan  dan  kepedulian  kepada  kepentingan  umat  sebagai pembelaan  ortodoksi Islam.  Hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi penguasa vis a vis rakyat 4 .
Pada  abad  ke-20,  arah  kebijakan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  sangat terkait  erat  dengan  kebijakan  politik  pemerintah,  khususnya  masa  pemerintahan Orde  Baru  berkuasa.  Pada  era  ini  perkembangan  dan    pertumbuhan  pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial politik umat Islam itu sendiri dalam konteks  sistem  politik.  Ada  hubungan  yang  erat  antara  umat  Islam,  pendidikan Islam dan sistem politik pemerintah yang berkuasa. Jika hubungan Islam dan politik pemerintah  mengarah  pada  konflik  maka  perkembangan  pendidikan  Islam mengalami kendala, tetapi jika hubungan penguasa dan Islam bersifat akomodatif, maka  akan  berdampak  positif  bagi  kemajuan  pendidikan  Islam.  Pemerintah mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  menentukan  arah  kebijakan pendidikan  Islam.  Tulisan  berikut  mengkaji  fenomena  peran  birokrasi  dalam mengelola lembaga pendidikan Islam formal era Orde Baru.

## Metode
Kajian ini termasuk kategori kajian kepustakan dengan pendekatan sejarah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang bersifat primer maupun sekunder. Data  primer berupa undang-undang pendidikan beserta  turunan  undang-undang  berupa  keputusan  menteri,  sedangkan  data sekunder  berupa  kritik  dan  analisis  sejarah  pendidikan  Islam  yang  ditulis  para akademisi  pemerhati  kebijakan  pendididikan  Islam  era  Orde  Baru,  berupa  buku, artikel dan journal.
Azhar dapat dicermati lewat karyaBayard Dodge, al-Azhar: a Millenium of Muslim Learning (Washington D.C: The Mindle East Institute, 1961).
4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: logos, 2002), 62.
Pendekatan  sejarah  digunakan  untuk  menganalisis  peristiwa  sejarah  pada masa pemerintahan Orde Baru antara tahun 1960 sampai keruntuhannya pada tahun 1998. Sedangkan analisis data menggunakan metode konten analisis.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Orde Baru dan Islam Politik
Sejak  berdirinya,  Orde  Baru  telah  menerapkan  sistem  politik  yang  ketat terhadap Islam 5 . Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk menata sistem politik multipartai menjadi beberapa partai. Harapan pemerintahan baru agar masa depan politik  pemerintahan  tidak  ditandai  dengan  konflik  ideologis  seperti  yang  terjadi pada sistem politik pemerintahan era  Orde Lama. Pemerintahan baru melakukan konsep  politisasi,  deideologisasi  dan floating  mass .  Kemudian  pemerintah melakukan  restrukturisasi  dengan    adanya  fusi  partai  dengan  menyederhanakan partai politik dari berbagai partai yang ada menjadi tiga partai yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan munculnya Undang-Undang Kepartaian dan Golkar No. 3 tahun 1975 6 . Pada 1977 pemerintah  orde baru mengajukan Pedoman Penghayatan dan  Pengamalan  Pancasila  (P4),    kemudian  ditetapkan  melalui  Ketetapan  Garis- Garis  Besar  Halauan  Negara  (GBHN)  pada  tahun  1978.  Restrukturisasi  system negara  semakin  terlihat  dengan  adanya  upaya  penetapan  asas  tunggal  Pancasila. Penetapan asas tunggal ini berlaku bagi semua pihak, baik partai politik dan semua organisasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 7 .
Dari  skenario  kebijakan  politik  pemerintahan  tersebut  muncul  berbagai macam respons tokoh-tokoh Islam dalam menyikapi kebijakan represif pemerintah.
5 Keterangan lebih lanjut  baca  Abdul  Aziz Thaba, Islam  Dan  Negara  Dalam Politik  Orde Baru (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996);  Bandingkan  dengan  M.  Rusli  Karim, Negara  Dan Peminggiran Islam Politik (yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
6 Lihat  “Undang  Undang  Nomor  3  tahun  1975,”  t.t.tentang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya. Yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  tiga  organisasi  kekuatan  sosial  politik  tersebut, diharapkan  agar  partai-partai  politik  dan  Golongan  Karya  benar-benar  dapat  menjamin terpilihnya persatuan dan kekuatan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan
7 Tentang perdebatan respon Islam terhadap penerapan asas tunggal Pancasila silahkan baca lebih lanjut  karya  Faisal  Isma’il, Islam  And  Pancasila:  Indonesian  Politics  1945-1995 (Jakarta: Litbang  Agama  dan  Diklat  Keagamaan,  2001);  Imam  Rosyadi,  penerj., Ideologi,  Hegemoni dan Otoritas Agama: Mencari  Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
Hegemoni  politik  terhadap  umat  Islam,  telah  membawa  dampak  perubahan orientasi  berdakwah  umat  Islam.  Seiring  kemajuan  pembangunan,  sebagian  dari mereka tidak lagi mempertahankan Islam politik sebagai satu-satunya perjuangan aspirasi umat, mereka lebih memilih jalan melebur dan mengikuti arus keinginan pemerintah. Ada perubahan aksi sebagian umat Islam dalam menyikapi persoalan Islam politik dan negara 8 .
Realisasi  pembangunan  Orde  Baru,  diakui  telah  membawa  dampak kemajuan  bagi  sosial  umat  Islam.  Kemajuan  di  bidang    pembangunan  ekonomi telah membawa pengaruh bagi munculnya perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat. Berkat pembangunan ekonomi, Indonesia telah berhasil melaksanakan revolusi  yang  berdampak  luas  bagi  pertumbuhan  dan    perkembangan  lapisan menengah terpelajar serta angkatan kerja terdidik. Berkat pendidikan modern pula mereka  akhirnya  mampu  mengembangkan  kecakapan  intelektual  dan profesionalisme. Sementara mobilitas vertikal telah mengantarkan mereka mengisi lapisan-lapisan birokrasi yang mendorong tumbuhnya iklim dan suasana kondusif bagi berkembangnya Islamisasi birokrasi 9 .
Golongan terpelajar atau golongan intelegensia dapat tampil dalam berbagai posisi dan peranan di kalangan birokrasi. Sebelum lebur dalam kekuasaan mereka dapat  berperan  sebagai  intelektual  bebas,  tetapi  setelah  masuk  birokrasi  mereka berperan  sebagai  kelas  penguasa.  Mereka  juga  dapat  bertindak  sebagai  golongan profesional yang tidak memperdulikan soal politik, apalagi ideologi. Mereka hanya ingin menyumbangkan keahliannya atau mengabdikan keahliannya kepada pemilik kekuasaan dengan tujuan agar golongan yang kedua itu dapat berubah sikap dengan mengakui  dan  menghargai  peranan  golongan  tersebut.  Lebih  jauh,  golongan
8 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Indonesia: Pemikiran Dan Aksi Politik  Abdurrahman  Wahid,  M.  Amin  Rais,  Nurcholish  Madjid,  dan  Jalaluddin  Rakhmat (BAndung: Zaman Wacana Mulia, 1998); Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru  Islam:  Rekonstruksi  Pemikiran  Islam  Indonesia  Masa  Orde  Baru (BAndung:  Mizan, 1986);  Moeslim  Abdurrahman, Islam  Transformatif (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  1995);  M. Syafi’i  Anwar, Pemikiran  Dan  Aksi  Islam  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Politik  Tentang Cendekiawan  Muslim  Orde  Baru (Jakarta:  Paramadina,  1995);  Bahtiar  Effendy, Islam  Dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998).  Karya  tersebut  banyak  memotret  perubahan  orientasi  dakwah  tokoh  Islam  dalam mengadapi hegemoni pemerintah
9 Abdul  Munir  Mulkhan, Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri:  Strategi  Kebudayaan  Dalam  Islam (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), 37.
terpelajar  atau  golongan  berpendidikan  dapat  bertindak  sebagai  pengabdi kekuasaan 10 . Tujuan mereka hanyalah ikut serta dalam kekuasaan, walaupun hal itu harus dilakukan dengan mengabdi kepada pemegang kekuasaan militer. Mereka itu bukan  merupakan  penguasa  tertinggi  melainkan  hanya  menjadi  bagian  dari kekuasaan atau berada di bawah kekuasaan yang lebih tinggi.
Kebangkitan intelektualisme Islam dalam proses perkembangannya sangat penting  untuk  dicatat.  Ada  sejumlah  cendekiawan  muslim  yang  berhasil menyemarakkan dinamika intelektual di Indonesia 11 . Pemikiran-pemikiran mereka yang  populer  dan  tersosialisasi  dengan  baik  di  masyarakat  berdampak  luas  bagi pengembangan  wawasan  berpikir  dan  persepsi  religio-politik  baik  umat  Islam maupun pemerintah. Kegairahan intelektual dalam memberikan respons terhadap masalah-masalah  aktual  sosial-kemasyarakatan  menjadi  semakin  subur  dan berkembang pesat pada dekade setelah  era 1990-an.
Karena sifat kulturalnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencurigai atau  mengkhawatirkan  kegiatan  intelektual  itu.  Malahan,  fenomena  tersebut dipandang  sebagai  hal  yang  positif  karena  ikut  serta  mencerdaskan  kehidupan bangsa yang mempertemukan gagasan-gagasan keislaman dan  kenegaraan antara Islam  dan    pemerintah.  Selain  itu,  kebangkitan  intelektualisme  juga  semakin memberi  peluang  bagi  para  cendekiawan  muslim  dengan  mengartikulasikan prinsip-prinsip  Islam  untuk  dikontribusikan  dalam  proses  pembangunan  yang sedang  berlangsug.  Hal  ini  tentunya  berpengaruh  bagi  terjadinya  pergeseran pemikiran  dan  orientasi  umat  dari  Islam  politik  kepada  Islam  kultural,  sebuah pergeseran yang memberi dampak bagi semakin membaiknya hubungan Islam dan negara  menjelang  akhir  dekade  tersebut  dan  semakin  suburnya  perkembangan pemikiran Islam.
10 M.Dawam  Rahardjo, Intelektual,  Intelegensia  Dan  Perilaku  Politik  Bangsa:  Risalah Cendekiawan Muslim (BAndung: Mizan, 1999), 69.
11 Dalam  era  pemerinahan  Orde  Baru  ada  beberapa  kata  kunci  sebagai  lokomotif  gerakan pemberdayaan,  sekedar  contoh  Nurcholish  Madjid  dikenal  dengan  gagasannya  sekularisasi Islam,  Abdurrahman  Wahid  dengan  gagasannya  pribumisasi  Islam,  Jalaluddin  Rakhmat dengan  gagasan  Islam  alternatif,  Amien  Rais  dengan  gagasan  tauhid  sosial,  Djohan Effendi dengan  gagasan  teologi  kerukunan,  dan  Moeslim  Abdurrahman  dengan  gagasan  Islam transformatif Nurcholish Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan (BAndung: Mizan, 1987); Muntaha Azhari dkk, ed., Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1986); Jalaluddin  Rakhmat, Islam  Alternatif (BAndung:  Mizan,  1993);  Amin  Rais, Tauhid  Sosial (BAndung: Mizan, 1996); Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif .

## Kebijakan Pendidikan Islam Formal
Birokrasi pendidikan formal termasuk di dalamnya pembinaan pendidikan Islam  di  jalur  sekolah  adalah  dengan  keluarnya  UU  No.  2    tahun  1989  tentang Sisdiknas. Pada Bab IV pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) secara garis besar menjelaskan adanya  2  sistem  pendidikan,  yaitu  pendidikan  sekolah  yang  dilakukan  secara berjenjang, dan pendidikan pendidikan di luar sekolah 12 . Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan secara lebih detail tentang model model pendidikan sekolah, termasuk  di  dalamnya  menyebut  tentang  pendidikan  keagamaan 13 .  Pendidikan agama dapat diakui sebagai pendidikan formal, tentunya berdasarkan standarisasi dan strukturisasi model pendidikan umum (baca sekolah model  pemerintah) secara ketat.  Pendidikan  Islam  yang  berkembang  di  luar  model  pendidikan  pemerintah tidak diakui eksistensinya.
Pendidikan  keagamaan  dengan  dengan  system  berjenjang  seperti  model pendidikan  umum  dikenal  dengan  sebutan  madrasah.  Sejak  kapan  kemunculan system  madrasah  tidak  diketahui  secara  pasti  dan  masih debatable .  Karel  A. Steenbrink,  dalam  penelitiannya  berkesimpulan,  bahwa  madrasah  merupakan respon  kalangan  pondok  pesantren  terhadap  keberadaan  system  pendidikan  baru secara berjenjang buatan pemerintah colonial Belanda 14 . penelitian Steenbrink ini ditolak  oleh  Maksum.  Maksum  berpendapat  pertumbuhan  madrasah  pada  awal abad  ke-20  merupakan  imbas  gerakan  pembaharuan  Islam  di  Indonesia,  dan memiliki  hubungan  dengan  gerakan  pembaharuan  di  timur  tengah 15 . Dari perdebatan  ini,  ada  dua  kemungkinan  historis  kemunculan  system  pendidikan madrasah,  yakni  karena  pembaharuan  Islam  dan  karena  pengaruh  kebijakan pendidikan  pemerintah  kolonial  Belanda.  Terlepas  dari  dua  teori  ini,  menurut penulis,  madrasah  merupakan  salah  satu  model  lembaga  pendidikan  Islam,  dan
12 lihat “Undang Undang No. 2  tahun 1989 tentang Sisdiknas,” t.t.
13 “Undang Undang No. 2  tahun 1989 tentang Sisdiknas.”
14 Yang menarik dari karya Karel A. Steenbrink adalah dari judul karyanya. Ia mencantumkan tiga institusi  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  secara  berurutan,  yakni  pesantren,  madrasah  dan sekolah.  Dari  sini  seolah-olah  ada  kesan  bahwa  kemunculan  lembaga  sekolah  merupakan evolusi dari madrasah. Sedangkan lembaga madrasah merupakan evolusi dari pesantren. Lebih jauh lihat karya Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1986).
15 Informasi selanjutnya tentang perkembangan madrasah baca karya Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: logos, 1996), 81–82.
kemunculannya  perlu  mendapat  perhatian  berbagai  kalangan  sebagai  model pendidikan Islam murni dari tradisi Indonesia.
Pada  decade  tahun  1970-an  sampai    tahun  1980-an,  madrasah  hanyalah lembaga  pendidikan  otonom  di  bawah  pengawasan  Departemen  Agama. Keberadaannya  belum  dipandang  sebagai  salahsatu  system  pendidikan  nasional. Alasan  utamanya  karena  kurikulum  pendidikan  madrasah  didominasi  mata pelajaran bermuatan agama, tidak menggunakan standar kurikulum, struktur tidak seragam, dan manajemenya tidak dapat dapat dikontrol pemerintah 16 .
Berbagai upaya dilakukan Departemen Agama sebagai pemegang otonom pengelolaan  madrasah  untuk  mengembangkan  madrasah,  dengan  melakukan formalisasi dan strukturisasi. Formalisasi dilakukan dengan mendirikan madrasah negeri baru dan menegrikan sejumlah madrasah yang sudah memenuhi kriteria dan standar baku dari pemerintah. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan penjengan dan  perumusan  kurikulum  yang  sesuai  dengan  kurikulum  sekolah  di  bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada  tahun  1975  pemeritah  menggulirkan  kebijakan  berupa  SKB  (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, antara  Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  sebagai  upaya  membenahi  madrasah . Point  penting  dari  keputusan  ini  yaitu  penyetaraan  ijazah  madrasah,  tidak  hanya diakui  oleh  Depratemen  Agama,  tetapi  juga  diakui    Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  departemen-departemen  lain,  serta  implikasi  lain  yang  sifatnya menguntungkan lulusan madrasah.
Sejumlah  poin  penting  diatur  dalam  SKB  tersebut,  diantaranya pertama ; penjenjangan  madrasah  menjadi  tiga  tingkatan  (Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Aliyah), kedua pengakuan  dan  penyetaraan  ijazah  madrasah ketiga Lulusan madrasah  dapat  melanjutkan  pendidikan  ke  sekolah  umum,  dan keempat siswa madrasah  dapat  berpindah  ke  sekolah  umum  yang  setingkat 17 . Tentunya  hal  ini membawa  konsekuensi  bagi  madrasah,  berupa  penyesuaian  kurikulum  dan  jam
16 Mastuki, “Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia” (Jakarta, 2001), 23, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
17 “Keputusan  Bersama  Menteri  Agama;  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Serta  Menteri Dalam  Negeri  No.  6  tahun  1975  No.  037/U  tahun  1975  dan  No.  36  tahun  1975  tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah,” t.t., lihat pasal 1 bab I dan pasal 2 bab II.
pelajaran dengan system dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan tetap mempertahankan ciri khas madrasah berupa pengajaran agama Islam.
Eksistensi  madrasah  semakin  meningkat  dengan  disahkannya  UU  No 2/1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  di  dalamnya  ada  upaya pengintegrasian madrasah ke dalam system pendidikan nasional. Meskipun belum secara  tegas mengatur  tentang  pendidikan  Islam,  tetapi  undang-undang  ini memberikan ketentuan umum jenis dan kurikulum pendidikan Islam . Implikasinya dapat dilihat pada tingkat penjenjangan dan  kurikulum madrasah. Jenjang MI, MTs dan MA parallel dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Kurikulum madrasah juga sama  dengan  kurikulum  sekolah  umum,  tetapi  dengan  pengembangan  kurikulum agama Islam
Integrasi  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional  semakin  dikuatkan dengan  PP.  No.  28    tahun  1990    dan  SK  Mendikbud  No.  0487/U/1992  tentang Sekolah  Dasar  dan  No.  054/U/1993  tentang  Sekolah  Lanjutan  Pertama,  yang ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368  dan 369 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah . Untuk jenjang aliyah diperkuat dengan  PP No. 29  tahun 1990  tentang Pendidikan Menengah, SK Mendikbud  No.  0489/U/1992 t entang  Sekolah  Menengah  Umum  dan  diikuti dengan SK Menteri Agama No. 370  tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Dengan pengakuan iniberarti tidak ada pembeda antara madrasah dengan sekolah, selain ciri khas pendidikan agama Islam. Dengan penyetaraan ini lulusan MI semakin terbuka untuk melanjutkan ke SMP, lulusan MTs bisa melanjutkan ke SMU, dan lulusan MA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pada  pendidikanpra  sekolah  Departemen  Agama  menyelenggarakan Raudlatul  Athfal/Bustanul  Athfal  (RA/BA)  berdasar  pada  Keputusan  Menteri Agama No. 367/1993. Keputusan ini pada hakekatnya merupakan respon terhadap Peraturan  Pemerintah  No.  27  tahun  1990  tentang  Pendidikan  Prasekolah  dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-Kanak .

## 1. Raudlatul Athfal (RA)  atau TK Islam
Raudlatul Athfal merupakan satuan pendidikan pra sekolah dengan berciri khas ajaran agama Islam 18 di bawah lingkungan Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama. RA memiliki tiga tingkatan yaitu A, B, C untuk anak usia 3-6 19 . Tujuan pendidikan RA sebagaimana termaktub Keputusan Menteri Agama No. 367/1993 secara garis besar mencakup aspek, pendidikan keimanan, pendidikan dasar terkait sikap,  pengetahuan,  ketrampilan,  dan  pemberian  bekal  anak  untuk  menempuh pendidikan  di  tingkat  MI  atau  SD 20 .  Kurikulum  pendidikan  RA  pun  meliputi pendidikan  keagamaan,  pendidikan  pancasila,  pendidikan  kebangsaan  yang terangkum  dalam  pendidikan  sejarah  perjuangan  bangsa,  pendidikan  bahasa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kemasyarakatan. 21
Usaha  pembinaan  dilakukan  dengan  pembinaan  yang  dapat  menunjang pelaksanaan pendidikan Raudlatul Athfal, yakni, pertama , pembinaan kemampuan guru  antara  lain  dengan  penataran. Kedua ,  menyediakan  sarana  dan  prasarana.
Ketiga ,  pembinaan    administrasi  pendidikan. Keempat ,  supervisi  pelaksanaan pendidikan  RA  yang  dilakukan  oleh  semua  pengelola  pendidikan  tingkat  pusat maupun daerah.

## 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Keberadaan  MI  didasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  368 tahun  1993  tentang  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  tertanggal  22    Desember  1993. Secara definisi lembaga Madrasah Ibtidaiyah ditetapkan dalam Pasal 1 Bab I  dan pada pasal 3 ayat 1 keputusan tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa lembaga MI setingkat  dengan  Sekolah  Dasar,  dan  MI  merupakan  lembaga  pendidikan  yang menjadikan mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran umum sebagai bentuk
18 “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  367  tahun  1993  tentang  Raudlatul Athfal,” t.t., lihat Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 1.
19 “Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah,” t.t.
20 lebih  jelasnya  lihat  “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  367  tahun  1993 tentang Raudlatul Athfal.”
21 “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  367  tahun  1993  tentang  Raudlatul Athfal.”
kurikulumnya,. 22 Tujuan dilaksanakannya pendidikan MI dinyatakan dalam Bab II Pasal  2  ayat  (1) 23 . inti  dari  tujuan  keberadaan  MI  adalah  menjadikan  anak  didik manusia muslim dan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila , memberi bekal  siswa  untuk  jenjang  pendidikan  selanjutnya  dan  memberiken  bekal pengembangan  diri  sesuai  bakat  siswa  untuk  hidup  di  masyarakat.  Sedangkan Tanggungjawab pengelolaan MI sepenuhnya dilimpahkan kepada Menteri Agama . Seluruh hal terkait MI baik pengadaan, dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum,  bahan  ajar,  dan  peralatan  pendidikan  seluruhnya  diatur  oleh  Menteri Agama, akan tetapi tentu saja dengan pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 24
Di  samping  pembinaan  mutu  MI  secara  kelembagaan,  pemerintah  juga melakukan pembinaan sumber daya pengajarnya dengan program penyetaraan. Hal ini didasarkan dalam rangka meningkatkan kualitas guru agama  pada SD dan MI. Kebijakan ini didasarkan Kepmenag No. 63 tahun 1990 dengan mengelenggarakan penyetaraan  D-2.  Dengan  mengikuti  program  tersebut  para  guru  agama  akan mendapatkan kualifikasi pendidikan D-2. Lama pendidikan program penyetaraan adalah  3  tahun  yang  diselenggarakan  melalui  belajar  jarak  jauh  dengan  sistem tutorial  dan  bahan  belajar  modul.  Program  penyetaraan  ini  diselenggarakan  oleh Ditjen Binbaga Agama Islam bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) dan dilaksanakan  oleh  Kelompok  Kerja  Daerah  (POKJADA)  terdiri  dari  IAIN  dan Kanwil  Departemen  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Dengan  program  ini  di  tahun 1990/1991  jumlah  guru  agama  yang  disetarakan  sebanyak  2.730  guru.  Di  tahun 1991/1992 jumlah itu bertambah menjadi 40.000 orang dan tahun 1992/1993 ada 20.000 orang 25 .
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
22 Lebih  lanjut  lihat  “Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  368  Tahun  1993  tentang  Madrasah Ibtidaiyah”  Keberadaan  surat  Keputusan  ini  didasarkan  pada  UU  No  2  tahun  1989  tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan PP No 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No 39 tahun 1992 tentang Peran Serta MAsyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional, Kepres RI  No  44  tahun  1974  jo  No  15  tahun  1984  tentang  Pokok-Pokok  Organisasi  Depag  dan Kepmen P dan K No 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
23 “Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.”
24 Lihat “Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah” pada Bab V tentang Pengelolaan di dalam Pasl 5.
25 “Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.”
Dasar hukum keberadaan  MTs adalah Kepmenag RI No. 369 tahun 1993 tentang  Madrasah  Tsanawiyah 26 .  Madrasah  Tsanawiyah  dapat  dipahami  sebagai pendidikan  lanjutan  setara  SMP,  menggunakan  perpaduan  kurikulum  SMP  dan penambahan  kurikulum  agama  keagamaan  sebagai  identitas  kelembagaan.  MTs setara dengan SMP dan bagi lulusannya berhak mendapatkan ijazah/Surat Tanda Tamat  Belajar  (STTB)  yang  setara  dengan  ijazah/STTB  SMP.  Dengan  adanya Kepmenag RI No. 369 tahun 1993 tersebut memberikan peluang bagi peserta didik MTs  dapat  berpindah  ke  SMP,  dan  memberikan  kesempatan  bagi  lulusan  MTs melanjukan  pendidikann  ke  jenjang  SMA  atau  MA.  Sedangkan  tujuan  kebijakan dioperasionalkannya  pendidikan  MTs  secara  garis  besar  adalah  meliputi peningkatan  cakrawala  pengetahuan,    agama,  ketrampilan  yang  diperoleh  di  SD atau  MI,  mempersiapkan  diri  untuk  jenjang  pendidikan  lebih  lanjut,  dan mempersiapkan anak didik hidup dalam masyarakat.
Tanggungjawab  atas  pengelolaan  Madrasah  Tsanawiyah  sama  dengan madrasah  Ibtidaiyah  menjadi  tanggung  jawab  manteri  Agama. 27 .  tetapi  dalam pengelolaan  MTs  terdapat  perbedaan,  antara  MTs  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  (MTs  Negeri),  dan  MTs  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  atau MTs swasta. Untuk MTs Negeri, kepala sekolah bertanggungjawab kepada Menteri Agama  terhadap    penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan,  administrasi  sekolah, pembinaan  tenaga  kependidikan  lainnya,  serta  pendayagunaan  sarana  dan prasarana . Sedangkan  Kepala  MTs  swasta  bertanggung  jawab  kepada  pihak penyelenggara pendidikan MTs. 28 .
26 “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  369  Tahun  1993  tentang  Madrasah Tsanawiyah,” t.t. Kepmenag tersebut didasarkan pada PP RI No. 28 Tahun 1990 jo. Kepmen P dan K No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, UU No. 2 tahun 1989, PP  No.  28  tahun  1990  tentang Pendidikan  Dasar jo.  PP  No.  38  tahun  1992  tentang  Tenaga Kependidikan  jo.  PP  No.  36  tahun  1992  tentang  Peranserta  Masyarakat  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional,  Keppres  RI  No.  44  tahun  1974  tentag  Pokok-Pokok  Organisasi Departemen jo. Keppres No. 15 tahun 1984 dan No. 63 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Departemen, Kepmenag No. 18 tahun 1975 dan Kepmenag No. 75 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depag, dan Kepmen P dan K RI No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.   .
27 “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  369  Tahun  1993  tentang  Madrasah Tsanawiyah” lihat konsideran poin a dan b.
28 “Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  369  Tahun  1993  tentang  Madrasah Tsanawiyah” lihat pada Bab V tentang Pengelolaan di pasal 6, 7 dan 8.
MTs  yang  berkembang  di  Indonesia  mengenal  adanya  dua  status  yakni status  negeri  dan  swasta.  Madrasah  negeri  biasanya  diklaim  sebagai  bentuk madrasah  percontohan  yang  harus  diikuti  oleh  madrasah  swasta.  Dalam  kurun waktu  30  tahun  perkembangan  lembaga Mts  cukup  menggembirakan.  Walaupun dalam  kenyataannya  jumlah  madrasah  Mts  swasta  lebih  menonjol  dibandingkan Mts Negeri. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat yang begitu besar dalam  berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

## 4. Madrasah Aliyah /MA
Jenjang pendidikan MA merupakan pendidikan lanjutan tingkat atas yang berdasar  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No. _ 370  tahun _ 1993. 29
Selain Keputusan tersebut sebelumnya juga ada SKB Tiga _ Menteri tahun 1975 dan SK  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  0489/U/1992  tentang  Sekolah Menengah  Umum  (SMU) . MA  setingkat  dengan  SMU.  Siswa  MA  mempunyak hak yang sama dengan siswa SMU, baik pengakuan ijazah, kegunaan ijazah untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  pendidikan  tinggi,  maupun  perpindahan sekolah, siswa MA dapat berpindah ke Sekolah Menengah Umum 30 .
Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) menjadi tanggungjawab Kantor Wilayah Departemen Agama tingkat Propinsi, dalam hal ini menjadi tugas Kepala  Bidang  Pembinaan  Perguruan  Agama  Islam  atau  Kepala  Bidang Kelembagaan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimas dan Kelembagaan Agama Islam,  berdasar  Keputusan  Menteri  Agama  No.  17  tahun  1978    tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri, . 31
Usaha peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah terus dilakukan oleh Menteri Agama dengan menyelenggarakan jurusan spesialisasi, sebagai persiapan
29 Lebih lanjut lihat “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah  Aliyah,”  t.t.  Keputusan  ini  didasarkan  pada  PP  RI  No.  29  tahun  1990  tentang Pendidikan  Menengah  jo.  Kepmen  P  dan  K  No.  0489/U/1992  tentang  Sekolah  Menengah Umum, UU RI No. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP RI No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, PP RI No. 38 tahun  1990  tentang  Peranserta  Masyarakat  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Keppres  RI No.  44  tahun  1974  jo.  No.  15  tahun  1984  tentang  Susunan  Organisasi  Departemen  Agama, Kepmenag No. 18 tahun 1975 jo. Kepmenag No. 75 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
30 Lihat misalnya “Keputusan Menteri Agama No. 5 tanggal 28-1-1997 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta Dengan Ijazah Madrasah Negeri,” t.t.
31 “Kepmenag RI No. 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri,” t.t. Pada Pasal 1 Bab I tentang Kependudukan, Tugas dan Fungsi.
awal siswa Aliyah melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi . Bulan Mei tahun  1980  keluarlah    Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  24  tahun  1980  tentang Kurikulum Madrasah Aliyah sebagai penyempurna Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1976 tentang Kurikulum _ Madrasah _ Aliyah . Keputusan Menteri agama no 24  tahun  1980  lebih  menjelaskan  kepada  spesifikasi  madrasah  aliyah  dengan membuka beberapa jurusan yaitu, pertama jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang menitik beratkan bidang ilmu eksakta. Kedua ,  jurusan Bahasa, yang menitik beratkan  pengetahuan  bahasa. Ketiga ,  jurusan  Ilmu _ Pengetahuan _ Sosial  (IPS), yang menitikberatkan bidang studi ilmu sosial. Keempat , jurusan Syari’ah/Agama, yang  menitik  beratkan  bidang  studi  agama. Kelima ,  jurusan  Qadla/Peradilan Agama, yang menitik beratkanbidang studi qadla/ peradilan agama. 32 . kelima jenis jurusan ini biasa disebut dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK).
Pengembangan  program  IPA,  IPS  dan  Bahasa  bertujuan  mempersiapkan siswa  madrasah  untuk  melanjutkan  jenjang  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  baik jurusan akdemik maupun jurusan profesi. Program ini juga memberikan bekal skill siswa untuk langsung hidup dan bekerja di masyarakat. Ketiga program ini  secara umum memiliki jenis mata pelajaran yang sama,  yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terbagi menjadi tiga mata pelajaran Qur’an-Hadits, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa  Arab,    Bahasa  Inggris,  Pendidikan  Jasmani  dan  Kesehatan.  Tetapi  pada progam  khusus  atau  programpenjurusan    ketiganya  mempunyai  perbedaan.  Pada Program  Bahasa,  mata  pelajaran  yang  ditekankan  pada  penguasaan  bahasa  dan sastra Indonesia serta bahasa Inggris, untuk program IPA penekanannya pada ilmu- ilmu eksak seperti Fisika, Biologi, Kimia dan Matematika, sedangkan program IPS lebih menekankan pada ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, tata negara dan antropologi 33 .
Inovasi  untuk  kemajuan  madrasah  terus  dilakukan  pemerintah,  dengan membuka  program  baru  bernama  Madrasah  Aliyah  Keagamaan  (MAK)  dengan
32 “Keputusan Menteri Agama RI No. 24 tahun 1980 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah,” t.t. Bab I tentang Umum Pasal I ayat j. .
33 “Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah,” t.t. Lebih jelasnya lihat Bab III tentang Program Pengajaran Madrasah.
keluarnya Kepmenag No. 371 tahun 1993. MAK merupakan program pendidikan setara  aliyah  dengan  tujuan  penguasaan  khazanah  keilmuan  Islam. Masa  studi MAK  berlangsung  selama  tiga  tahun  dan  diselenggarakan  dalam  sistem  pondok pesantren  atau  asrama.  Visi  MAK    adalah  penguasaan  ilmu  pengetahuan  khusus tentang  ajaran  agama  Islam  yang  diperlukan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang perguruan  tinggi  dan  mampu  beradaptasi  dengan  anggota  masyarakat  serta memiliki kemampuan memasuki dunia kerja. 34
Secara garis besar tujuan dibukanya MAK adalah, menciptakan kader ahli bidang  Agama  Islam  yang  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  nasional,  untuk menyiapkan kader kader Islam yang bisa menjadi ulama dan intelektual muslim, serta menyiapkan  lulusan  MAK  menjadi  mahasiswa  IAIN  atau  PTAI  lainnya, maupun  pendidikan  tinggi  luar  negeri  seperti  universitas  Al  Azhar. 35 Hal  yang membedakan program ini dengan MAPK adalah seluruh siswa diharuskan tinggal di asrama. Asrama ini berperan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar supaya  dapat  dikontrol  lebih  intensif.  Sehingga  asrama  didesain  untuk  dapat menunjang  proses  belajar  siswa  yang  dilengkapi  dengan  beberapa  fasilitas penunjang.
Pemerintah juga mengembangkan program Madrasah Aliyah Keterampilan atas kerja sama Departemen Agama dengan UNDP/UNESCO. Asumsi dasar yang melandasi program ini adalah membekali siswa dengan skill yang sesuai dengan potensinya sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja, ataupun berwirausaha secara mandiri.. Secara definisi, madrasah program ini dipahami sebagai Madrasah Aliyah Umum  bermuatan  kurikulum  yang  sama  dengan  MA,    dengan  penambahan ekstrakurikuler    berbagai  bidang  keterampilan  yang  terstruktur. Out  put dari program ini diarahkan untuk mampu memasuki lapangan kerja  dengan keahlian yang dipelajari dari program ini. 36

## 5. Madrasah Terpadu
34 Asep  Abdul  Qohar,  “,  Madrasah  Aliyah  Keagamaan,”  2001,  9–10,  Bagian  Proyek  EMIS Perguruan  Agama  Islam  Tingkat  Dasar  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  islam Departemen agama RI.
35 Asep Abdul Qohar, 6.
36 Saiful  Ma’arif,  “Madrasah  Aliyah  Program  Keterampilan,”  2001,  3,  Bagian  Proyek  EMIS Perguruan  Agama  Islam  Tingkat  Dasar  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam Departemen Agama RI.
Sebagai  lembaga  yang  mempunyai  otoritas  pengembangan  dan pengelolaan,  Departemen  Agama  mengembangkan  sistem  lembaga  madrasah dengan  membuat    berbagai  macam  bentuk  madrasah  yang  membedakan  dengan madrasah  konvensional.  Misalkan,  munculnya  istilah  Madrasah  Terpadu  sebagai upaya  untuk  mendongkrak  citra  madrasah  di  masyarakat.  Madrasah  Terpadu dipahami  sebagai  sebuah  format  madrasah  yang  mencoba  mengintegrasikan  tiga jenjang madrasah mulai tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah dalam satu lokasi, di mana di antara madrasah itu terdapat madrasah yang menjadi unggulan. Masa studi madrasah terpadu ini menjadi 12 tahun. Melalui format Madrasah Terpadu, ketiga  jenis  jenjang  madrasah  secara  kualitatif  menjadi  unggulan,  baik  kualitas input,  proses,  maupun  out  putnya.  Diharapkan  pula  ketiga  jenis  jenjang  tersebut dapat  menjadi  motor  penggerak  bagi  madrasah  lain  di  sekitar 37 .  Fungsi  lain  dari Madrasah  Terpadu  adalah  untuk  menghilangkan  ketimpangan  yang  terjadi  antar jenjang  pendidikan  madrasah  dalam  lokasi  yang  berdekatan  karena  perbedaan kualitas . Kekuatan  dari  ketiga  jenjang  yang  akan  disatukan  tersebut  tidak  mesti berada pada level yang lebih tinggi. Misalkan di Malang Jl. Bandung Jawa Timur, dari  ketiga  jenjang  madrasah  yang  berada  dalam  satu  lokasi  justru    Madrasah Ibtidaiyah merupakan madrasah unggulan, disusul MtsN kemudian MAN. Sebagai lembaga unggulan, MIN 1 Malang telah menjadi lembaga pendidikan dasar paling bergengsi di Malang, berbanding terbalik dengan jenjang MtsN dan MAN  masih terkesan pinggiran. Kondisi ini tentunya tidak menggembirakan. Pasalnya, alumni MIN  tersebut  enggan  melanjutkan  ke  MtsN  begitu  juga  dari  MtsN  ke  MAN. 38
Dalam  konteks  inilah  perlu  usaha  kesinambungan  madrasah  secara  keseluruhan. Sebagai bentuk percobaan, Departemen Agama telah menunjuk delapan Madrasah Ibtidaiyah, delapan Madrasah Tsanawiyah dan delapan Madrasah Aliyah sebagai Madrasah  Terpadu,  yaitu  Madrasah  Terpadu  Malang,  Madrasah  Terpadu Yogyakarta,  Madrasah  Terpadu  Palembang,  Madrasah  Terpadu  Aceh,  Madrasah Terpadu  Jakarta,  Madrasah  Terpadu  Padang,  Madrasah  Terpadu  Jambi  dan Madrasah Terpadu YASUCI Jakarta.
37 Ahmad  Sodiq,  “Madrasah  Terpadu,”  2001,  5,  Bagian  Proyek  EMIS  Perguruan  Agama  Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
38 Ahmad Sodiq, 6.
Madrasah  Terpadu  merupakan  dinamika  lebih  lanjut  dari  madrasah konvensional  yang  diujicobakan  untuk  menjawab  tantangan  yang  ada  dengan memaksimalkan  segenap  potensi  yang  dimiliki.  Madrasah  Terpadu  mempunyai karakteristik  yang  tidak  dimiliki  oleh  lembaga  madrasah  lainnya. Pertama , merupakan karakteristik yang paling menonjol dari keberadaan Madrasah Terpadu adalah  ketiga  jenjang  madrasah  yang  ada,  MI,  Mts  dan  MA,    berada  dalam  satu lokasi.  Dipilihnya  madrasah  dari  ketiga  jenjang  dalam  satu  lokasi  ini  untuk memudahkan proses organisasi dan manajemennya. Organisasi Madrasah Terpadu ini  disusun  berdasarkan  prinsip  ekonomis,  efektif,  dan  efisien  guna mengkoordinasikan  antar  jenjang  secara  fleksibel  dan  saling  menguntungkan diantara  ketiga  jenjang. Kedua ,  adanya  integralitas  kurikulum  diantara  ketiga jenjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketumpangtindihan kurikulum dari ketiga jenjang. Ketiga , adanya integrasi personal. Yang dimaksud integrasi personal adalah  keterpaduan  dalam  masalah  ketenagaan.  Artinya,  para  guru  dari  berbagai jenjang di Madrasah Terpadu dapat secara bergantian mengajar di jenjang lainnya sesuai prinsip profesionalisme. Keempat , integrasi sarana dan prasarana dan kelima adalah integrasi kesiswaan. 39
Selanjutnya,  merujuk  pada  SK  Ditjen  Binbaga  No.  E  IV/PP.066/17-A/98 muncullah  istilah  Madrasah  Model.  Madrasah  Model  merupakan  madrasah percontohan  untuk  madrasah-madrasah  yang  telah  ada.  Madrasah  model merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas madrasah.
Secara garis besar tujuan, program dan kegiatan madrasah model tidak jauh berbeda dengan madrasah lainnya, hanya saja ada beberapa program yang menjadi pembeda dengan system madrasah lainnya. Tiga program khusus madrasah model yang  menjadi  unggulan,  adalah pertama ,  menjadi  pusat  sumber  belajar  bersama. Kedua ,  sebagai  pusat  pelatihan  bagi  madrasah  sekitarnya, Ketiga ,  menjadikan madrasah  model  sebagai  agen  pencerahan  bagi  madrasah  lain  di  sekitarnya 40 . Dengan ketiga program khusus tersebut, madrasah model dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pelatihan yang dapat mendorong kemajuan bagi madrasah
39 Ahmad Sodiq, 15–16.
40 Farhatin Ladia, “Madrasah Model: Meraih Prestasi Mendongkrak Citra,” t.t., 14, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,.
lain,  dapat  meminjamkan  kelebihan  fasilitas  yang  dimiliki,  seperti  laboratorium, untuk  digunakan  secara  bersama-sama.  Diharapkan,  berbagai  program  yang diselenggarakan  oleh  madrasah  model  dapat  menjadi  inspirasi  dan  memacu semangat  madrasah  di  sekelilingnya  untuk  terus  meningkatkan  kualitas pendidikan. 41 Tidak  banyak  yang  penulis  ketahui  tentang  jumlah  data  Madrasah Model. Menurut pengamatan penulis hanya ada beberapa madrasah model yaitu; MtsN  Model  Babakan  Tegal,  MtsN  Model  Kebumen,  MIN  Model  Panyiuran Amuntai. MIN Model Praya Lombok Tengah, MtsN Model Panyiuran Hulu Sungai Utara  Kalimantan  Selatan,  MIN  Model  Kawistolengi  Lamongan,  MIN  Babakan Tegal, dan MTsN Model Pare Kediri.

## Penutup
Praktek  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  terimenasi dalam kebijakan birokrasi yang ketat. Walaupun demikian praktek birokrasi yang diterapkan  telah membawa  dampak  adanya    kemajuan  kualitas  pendidikan  Islam yang  signifikan  dari  waktu  ke  waktu  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif. Kemajuan  yang  dicapai  ini,  tentunya tidak  hanya  semata-mata  dipengaruhi   oleh faktor sistem birokrasi politik tetapi juga  kondisi masyarakat Islam itu sendiri. Jika hubungan  Islam  dan  politik  pemerintah  mengarah  kepada  konflik  maka  sudah dipastikan perkembangan pendidikan Islam mengalami kendala yang cukup berarti. Pada  sisi  yang  lain,  jika  hubungan  politik    pemeritah  dan  Islam  mengalami “kemesraan”  sudah  dipastikan  akan  berdampak  positif    bagi  perkembangan pendidikan Islam.
Praktek  birokrasi  pendidikan  Islam  diawali  dengan  dimunculkannya kebijakan pengelolaan pendidikan Islam dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 dan pasca UU No. 2 tahun 1989. Pada periode ini, masa munculnya undang-undang pendidikan,  kondisi  pendidikan  Islam    masih  mengalami bargaining  position dengan  sistem  pendidikan  nasional.  Secara  sosiologis,  kasus  ini  dapat  dicermati antara  tahun  70-an  sampai  era  80-an  dengan  adanya  pergulatan  yang  seru  antara kedua  lembaga  tersebut.  Secara  politis,  kondisi  ini  juga  sangat  dipengaruhi  oleh
kondisi  politik  pada  periode  tersebut,  pada  era  tahun  70-an  hubungan  Islam  dan negara  mengarah  kepada  hubungan  saling  mencurigai,  bahkan  mengarah  kepada hubungan yang bercorak antagonistik.
Hubungan  yang  antagonistik  ini,  diidentifikasikan  dengan  sikap  politik hegemonistik  pemerintah  terhadap  Islam  politik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan kemampuan  pemerintah  untuk  mengembangkan  sistem  politik  yang  dapat mengontrol  masyarakat  sipil,  termasuk  kalangan  Islam,  dengan  manuver  politik deideologisasi, depolitisasi, floating mass , dan penerapan asas tunggal (Pancasila) bagi kekuatan-kekuatan sosial dan politik pada masanya. Skenerio politik ini, telah membawa dampak pada menguatnya posisi negara atas masyarakat sipil dan telah berhasil  pula  menjinakkan  kekuatan-kekuatan  politik  radikal  lainnya.  Sehingga kekuatan-kekuatan yang berada di luar birokrasi tidak mampu lagi mengembangkan peran  sosial  politik  secara  kritis.  Birokrasi  yang  identik  dengan  negara  menjadi kekuatan yang dominan dalam menentukan tujuan politik negara dalam mengambil kebijakan nasional. Dengan posisi ini, pengambilan kebijakan negara lebih bersifat sentralistis  sedangkan  peran  daerah  menjadi  diminimalisir  dengan  alasan  demi kesatuan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Keberagaman potensi nasional yang dimiliki kurang dapat dihargai oleh pemerintahan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz Thaba. Islam  Dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru .  Jakarta:  Gema Insani Press, 1996.
Abdul  Munir  Mulkhan. Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri:  Strategi  Kebudayaan Dalam Islam . Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
Ahmad Sodiq. “Madrasah Terpadu,” 2001. Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
Amin Rais. Tauhid Sosial . BAndung: Mizan, 1996.
Asep Abdul Qohar. “, Madrasah Aliyah Keagamaan,” 2001. Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama islam Departemen agama RI.
Azyumardi  Azra. Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium Baru . Jakarta: logos, 2002.
Bahtiar Effendy. Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1998.
Bayard Dodge. al-Azhar: a Millenium of Muslim Learning . Washington D.C: The Mindle East Institute, 1961.
Dedy  Djamaluddin  Malik,  dan  Idi  Subandy  Ibrahim. Zaman  Baru  Indonesia: Pemikiran  Dan  Aksi  Politik    Abdurrahman  Wahid,  M.  Amin  Rais,  Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat . BAndung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
Fachry  Ali,  dan  Bahtiar  Effendy. Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru . BAndung: Mizan, 1986.
Faisal  Isma’il. Islam  And  Pancasila:  Indonesian  Politics  1945-1995 .  Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001.
Farhatin Ladia. “Madrasah Model: Meraih Prestasi Mendongkrak Citra,” t.t. Bagian Proyek  EMIS  Perguruan  Agama  Islam  Tingkat  Dasar  Direktorat  Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,.
H.A. R. Tilaar. Kekuasaan Dan Pendidikan . Magelang: NDONESIATERA, 2003.
Imam  Rosyadi,  trans.  oleh. Ideologi,  Hegemoni  dan  Otoritas  Agama:  Mencari Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Jalaluddin Rakhmat. Islam Alternatif . BAndung: Mizan, 1993.
Karel  A.  Steenbrink. Pesantren,  Madrasah,  Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam Kurun Modern . Jakarta: LP3ES, 1986.
“Kepmenag  RI  No.  17  tahun  1978  tentang  Susunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Madrasah Aliyah Negeri,” t.t.
“Keputusan Bersama Menteri Agama; Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 No. 037/U tahun 1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah,” t.t.
“Keputusan  Menteri  Agama  No.  5  tanggal  28-1-1997  tentang  Persamaan  Ijazah Madrasah Swasta Dengan Ijazah Madrasah Negeri,” t.t.
“Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  367  tahun  1993 tentang Raudlatul Athfal,” t.t.
“Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah,” t.t.
“Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  370  tahun  1993 tentang Madrasah Aliyah,” t.t.
“Keputusan Menteri Agama RI No. 24 tahun 1980 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah,” t.t.
“Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah,” t.t.
“Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah,” t.t.
M.  Rusli  Karim. Negara  Dan  Peminggiran  Islam  Politik .  yogyakarta:  Tiara Wacana, 1999.
M.  Syafi’i  Anwar. Pemikiran  Dan  Aksi  Islam  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru . Jakarta: Paramadina, 1995.
Maksum. Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya . Jakarta: logos, 1996.
Mastuki. “Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia.” Jakarta, 2001. Bagian Proyek  EMIS  Perguruan  Agama  Islam  Tingkat  Dasar  Direktorat  Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
M.Dawam  Rahardjo. Intelektual,  Intelegensia  Dan  Perilaku  Politik  Bangsa:
Risalah Cendekiawan Muslim . BAndung: Mizan, 1999.
Moeslim Abdurrahman. Islam Transformatif . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
Muntaha  Azhari  dkk,  ed. Islam  Indonesia  Menatap  Masa  Depan .  Jakarta:  P3M, 1986.
Nurcholish  Madjid. Islam,  Kemoderenan  dan  Keindonesiaan .  BAndung:  Mizan, 1987.
Paulo Freire. Cultural Action For Freedom . New York: Penguin Books, 1977.
———. Pedagogy of Opressed . New York: Penguin Books, 1978.
———. Politik  Pendidikan:  Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Pembebasan . Diterjemahkan  oleh  Agung  Prihantoro  dan  Fuad  Arif  Fudiyartanto.  Yogyakarta: Pustaka PElajar, 1999.
Saiful Ma’arif. “Madrasah Aliyah Program Keterampilan,” 2001. Bagian Proyek EMIS  Perguruan  Agama  Islam  Tingkat  Dasar  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
“Undang Undang No. 2  tahun 1989 tentang Sisdiknas,” t.t.

## “Undang Undang Nomor 3 tahun 1975,” t.t.
W.  Montgomery  Watt. The  Majesty  That  Was  Islam .  London:  ;  Sidgwick  & Jackson, 1976.