NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018

## PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT KENEGARAAN ISLAMI

## Tobibatussaadah
Institut Agama Islam Negeri Metro tobibah_saadah@yahoo.com
Abstract
Discussions  about  Islam  and  Pancasila  are  always  accompanied  by  a  slightly  sensitive nuance. Sometimes there are contents that contain conflict and lead to political action in a certain direction. Even since the beginning of independence, this dialectic gave rise to a long enough dispute, almost a stumbling block to Indonesia's independence. Can not be denied  until  now,  the  theme  is  also  still  often  discussed.  Armed  with  that,  this  article unravels the study of Pancasila with philosophical reasoning, which is to see internal and external  factors  that  affect  it.  It  appears  that  the  birth  of  Pancasila  based  on  the excavation  of  the  nation  will  characterize  the  heritage  and  heritage  of  Indonesia. Moreover, the external conditions that are being overwhelmed by the fear of the tragedy of the collapse of the Islamic Caliphate and the World War. So Pancasila is present as a basic alternative  to  a  country  that  tries  to  be  neutral  and  contains  local  content.  It  also confirms Indonesian Muslims to become Islamic Nationalists.
Keywords : Pancasila, Islam, Islamic Nationalis

## Abstrak
Perbincangan  tentang  Islam  dan  Pancasila  selalu  saja  disertai  dengan  nuansa  yang sedikit  sensitif.  Terkadang  ada  muatan  yang  mengandung  pertentangan  dan  berujung pada  aksi  politik  ke  arah  tertentu.  Bahkan  sejak  dulu  awal  kemerdekaan,  dialetika  ini menimbulkan sebuah percekcokan yang cukup panjang, nyaris menjadi batu sandungan kemerdekaan Indonesia. Tak dapat dipungkiri sampai saat ini, tema tersebut juga masih sering diperbincangkan. Berbekal itu, artikel ini mengurai kajian Pancasila dengan nalar filsafat, yaitu melihat faktor internal maupun eksternal yang memengaruhinya. Nampak diketemukan bahwa, faktor lahirnya Pancasila berdasarkan penggalian tokoh bangsa akan ciri khas dan warisan leluhur Indonesia. Ditambah lagi, kondisi eksternal yang sedang dirundung  kecemasan  akan  tragedi  runtuhnya  Khilafah  Islam  dan  Perang  Dunia. Sehingga  Pancasila  hadir  sebagai  alternatif  dasar  negara  yang  berusaha  netral  dan mengandung muatan lokal. Hal ini juga mempertegas muslim Indonesia untuk menjadi Nasionalis Islam.
Kata Kunci : Pancasila, Islam, Nasionalis Islam.

## Pendahuluan
Mengurai  hubungan  antara  Islam  dan  Pancasila  merupakan  jalinan hubungan yang sering memancing perdebatan dinamis. 1 Tak jarang perdebatan tersebut  terjebak  pada  sebuah  pertentangan  tekstual  tiada  ujung. 2 Nampaknya dialetika  Islam  dan  Pancasila  juga  merupakan  warisan  leluhur  Indonesia  sejak
1 Hamdan  Zoelva,  ―Relasi  Islam,  Negara,  Dan  Pancasila  Dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia,‖ Journal de Jure 4, no. 2 (2012), h. 99.
2 Fokky  Fuad,  ―Islam  Dan  Ideologi  Pancasila,  Sebuah  Dialektika,‖ Lex  Jurnalica 9,  no.  3 (2012), h.164.
masa  penyusunan  falsafah  negara. 3 Problem  yang  berkembang  seiring  waktu, 4 sampai  kepada  level  aksi  perjuangan  politik  dengan  adanya  dua  kubu  Islamis (kelompok yang  melihat hubungan antara agama dan negara secara total) dan kubu  sekuleris  (kelompok  yang  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  pemisahan secara tegas antara wilayah agama dan negara). Berhenti di sini, polemik tersebut sering menimbulkan kealpaan akan substansi filosofis kenegaraan. 5
Di  sisi  lain,  Pancasila  merupakan  dasar  negara  yang  paling  fundamental dalam  keberlangsungan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Bahkan ditempatkan  sebagai  pilar  yang  paling  utama  dalam  berbangsa  maupun bernegara. 6 Sehingga, mendorong dialetika Islam dengan Pacasila menjadi lebih menarik,  terlebih  berkaca  pada  fenomena  sebagian  kelompok  yang mempertentangkan kedua hal tersebut.
Artikel  ini  kemudian  difokuskan  membahas  filsafat  Pancasila  dengan menelisik  kandungannya  serta  faktor  eksternal  yang  memengaruhinya. Analisisnya  dimulai  dari  sejarah  Pancasila,  kandungan  filosofis,  serta  relasinya dengan Islam. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Tujuan penelitian ini mengungkap Islam Dan Pancasila.

## Sejarah Pancasila
Lahirnya  Pancasila  tidak  terlepas  dari  sifat  heterogen  komponen  bangsa Indonesia. 7 Namun  pola  gerakan  Indonesia  dengan  misalnya  bangsa  Barat, memiliki  perbedaan  yang  sangat  jauh,  sebab  Indonesia  berlandaskan nasionalisme yang menentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang kental  dengan  dehumananisasi. 8 Memerhatikan  sikap  Barat  yang  kontradiktif selama  era  penjajahan. 9 Dalam  pandangan nasionalisme  yang  berbeda  tersebut, Pacasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa bersama ragamnya kondisi aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia. 10
Pancasila  muncul  dari  penghayatan  bangsa  pada  tahun  1945,  dalam kesempatan dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara persiapan kemerdekaan  Indoensia.  Seperti  yang  telah  diketahui,  dalam  sidang  tersebut sempat terjadi perselisihan anggota sidang antara kelompok yang menginginkan
3 Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia modern, 1200-2004 (Jakarta: Penerbit Serambi, 2005),
h., 424.
4 Ismah Tita Ruslin, ―Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis),‖ JPP (Jurnal Politik Profetik) 3, no. 2 (2015), h. 2, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825.
5 Abdullah Zawawi, ―Politik Dalam Pandangan Islam,‖ Ummul Qura 5, no. 1 (2015), h. 85–86.
6 Hastangka  Hastangka,  Armaidy  Armawi,  dan  Kaelan  Kaelan,  ―EMPAT  PILAR  MPR  RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa),‖ CIVIS 6, no. 2 (2017), h. 1–5.
7 Soekarno, Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila , ed. oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), h. 87–92.
8 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia (Malang: Intans Publishing, 2014), h.83–92.
9 Hariyono, h. 47–58.
10 Soekarno, Revolusi Indonesia , h. 90–91.
dasar  negara  berdasarkan  Islam  dengan  kelompok  yang  cenderung  memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Dalam proses yang cukup alot, kondisi seperti ini mendorong Ir. Soekarno untuk menginisiasi jalan tengah agar Indonesia tidak secara utuh dianggap sebagai negara agama atau pun negara sekuler. 11
Di  kesempatan  yang  lain,  pada  akhir  Mei  1945  di  kediaman  Muhammad Yamin,  telah  terjadi  diskusi  panjang  antar  beberapa  tokoh  bangsa  yaitu  KH. Wahid  Hasyim,  KH.  Masykur,  KH.  Kahar  Muzakkir,  Muhammad  Yamin,  dan Soekarno  dalam  rangka  menyiasati  dasar  negara  yang  pada  awalnya  ingin berdasarkan  Islam,  tetapi  tidak  ingin  membuat  Indonesia  pecah.  Dengan harapan umat Islam tetap membela tanah air. Pembahasan yang panjang tersebut menghasilkan  lima  nilai  luhur  yang  dinisbatkan  kepada  lima  rukun  Islam, dipertegas  pula  hitungan  tersebut  untuk  sepakat  tidak  boleh  ditambah  dan hanya  boleh  dikembangkan  konten  masing-masing  sila.  Para  tokoh  Islam  juga menambahkan  bahwa  sila-sila  tersebut  adalah musamma -nya  Islam.  Dari kesepakatan  ini,  Soekarno  kemudian  menegaskan  untuk  tidak  ada  yang  boleh mengacau dari para tokoh yang mengikuti diskusi itu, ketika ia mengusulkannya di  sidang  BPUPKI,  sebaliknya  tokoh-tokoh  tersebut  harus  mendukung  dan menyetujui ide Soekarno di persidangan. 12 .
Solusi  yang  ditawarkan  oleh  Soekarno  adalah  negara  yang  berdasarkan Pancasila.  Pancasila  yang  diusulkan  Soekarno  dalam  sidang  BPUPKI  pada tanggal  1  Juni  1945  disebut philosofische grondslag ,  suatu  pijakan  filsafat  di  atas negara Indonesia didirikan. 13
Pancasila memberikan suntikan semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  secara  utuh  dan  menyeluruh.  Dalam  keadaan  realitas  masyarakat Indonesia  yang  terjajah  serta  diperlakukan  tidak  manusiawi,  Pancasila membawa  semangat  untuk  tidak  membeda-bedakan  manusia  berdasarkan agama,  ras,  warna  kuit  atau  budaya.  Tatanan  masyarakat  modern  sebagai percontohan masyarakat dunia. 14 Bayangkan ketika bangsa barat sedang gencar mengkampanyekan  Hak  Asasi  Manusia,  pada  saat  yang  sama  mereka melakukan  penjajahan  kepada  bangsa  yang  lain.  Betapa  itu  adalah  hal  yang sangat  kontradiktif.  Namun  Pancasila  sangat  berbeda  dengan  falsafah  negara penganut demokrasi yang lain.
Dalam  perkembangannya,  pokok  pikiran  Pancasila  oleh  pendiri  bangsa dijabarkan dalam UUD yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat regulasi  dan  kebijakan  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 15 Bahkan, Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1983  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara dalam bidang politik telah menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan
11 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , h. 138–43.
12 Ahmad  Yani  Anshori, Tafsir  Negara  Islam  Dalam  Dialog  Kebangsaan  Di  Indonesia (Yogyakarta: Siasat Press, 2008), h. 38–42.
13 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , h. 138–43.
14 Hariyono, h. 128–130.
untuk  lebih  memantapkan  perwujudan  demokrasi  Pancasila.  Dengan  definisi, Demokrasi  Pancasila  ialah  ―Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/  perwakilan‖,  yang  merupakan  sila keempat Pembukaan UUD 1945. Secara umum, segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila. 16
Sebagian  besar  pemerintah  Indonesia,  dari  masing-masing  periode  telah menggunakan  Pancasila  sebagai  petuah  politik  pemerintahan,  meski  ada  pula pihak  tertentu  yang justru  menyalahgunakan.  Namun,  secara  umum,  Pancasila dapat  menjadi  salah  satu  penggerak  bangsa  yang  cukup  manjur,  ketika  publik kehilangan kepercayaan.

## Filsafat Kenegaraan Pancasila
1. Faktor Internal Bangsa Indonesia
dalam rangka meniliki fenomena lahirnya Pancasila, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah faktor internal bangsa Indonesia. Nampak jelas bahwa  Pancasila  merupakan  penghayatan  budaya  hidup  nenek  moyang masyarakat  Nusantara.  Pancasila  bahkan  dianggap  satu-satunya  yang tersedia  bagi  Indonesia  dalam  membangun  bangsa  yang  adil,  maju  dan sejahtera  ke  depan. 17 Sejak  dari  sejarahnya  Pancasila  dihadirkan  sebagai salah satu jembatan pertemuan antara kelompok agamis dengan kelompok sekuleris,  di  tengah  perdebatan  yang  nyaris  menggagalkan  kemerdekaan Indonesia. 18 Dengan  kalimat  lain,  Pancasila  muncul  sebagai  solusi  filosofis untuk  menjaga multi-etnis dan multi-kepercayaan yang ada di Indonesia. 19 Terlepas  bahwa  Pancasila  juga  dinilai  sedang  terancam  akibat berhadapan  dengan  kelompok  radikal  maupun  liberal. 20 Pancasila  diyakini sebagai  landasan nasionalisme  Indonesia  yang  bersifat  terbuka,  manusiawi dan adil dalam bingkai ― bhineka tunggal ika ‖. Nilai Pancasila yang luhur ini, 21 sangat kental dengan nuansa religusitas ketika Sila Pertama dihayati secara seksama.  Pancasila  secara  filosofis  justru  hadir  mengagamiskan  atau mengislamkan  pola  kenegaraan  Indonesia,  sebab  dasar  negaranya mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, dengan penuturan yang umum ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖. Pembahasaan yang tidak kentara mengistimewakan kelompok tertentu, namun substansi religiusitasnya jelas disematkan.
16 C.S.T.  Kansil  dan  Cristine  C.S.T  Kansil, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Revisi  (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 107–8.
17 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , h. 150.
18 Muhammad  Sawir, ―Empat Pilar  Kehidupan  Berbangsa  Dan Bernegara,‖ JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, no. 1 (2016), h. 1–5. 19 Hastangka  Hastangka,  Armaidy  Armawi,  dan  Kaelan,  ―Empat  Pilar  MPR  RI:  Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa),‖ CIVIS 6, no. 2 (2017): 10.
20 Ngainun  Naim,  ―Islam  Dan  Pancasila:  Rekonstruksi  Pemikiran  Nurcholish  Madjid,‖
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 10, no. 2 (2015),h. 436–347.
21 Robby H. Abror, ―Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila),‖ ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, no. 1 (2012), h. 19–21.
Dalam penjelasan yang lain, Ketuhana Yang Maha Esa juga dimaknai sebagai Tuhan yang memiliki sifat luhur yang mulia, antara lain cinta kasih sayang,  memaafkan  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  sifat  keluhuran  yang melekat  pada  Tuhan  tersebut  menjadi  spirit  Manusia  untuk  melakukan kegiatan  keseharian.  Dalam  refleksinya  rakyat  NKRI  seharusnya  memiliki sifat saling sayang dan tidak lagi arogan kepada satu sama lain. 22
Dengan  siasat  di  atas,  hasil  kerja  kolektif  tokoh-tokoh  bangsa Indonesia  yang  sebagian  besar  beragama  Islam, 23 sebenarnya  menjunjung tinggi  nilai  Keislaman  yang  melindungi  setiap  pemeluk  agama  untuk melaksanakan  ajaran  agamanya  masing-masing, 24 dengan  tidak  eksplisit menyebutkan  Islam  sebagai  inspirasi  nilai  luhur  tersebut.    Diketemukan pula  bahwa  umat  Islam  Indonesia  ternyata  sudah  mempunyai  hubungan positif dengan proses perpolitikan sejak dalam kurun waktu yang lama. 25
Padahal, pada masa peralihan abad ke-19 ke abad ke-20 di Indonesia, Islam    diidentikkan  dengan  kebangsaan.  Pada  waktu  itu  orang  yang beragama Islam selalu digolongkan sebagai penduduk pribumi, baik  orang itu merupakan Melayu, Jawa maupun yang lainnya. Bahkan di antara orang- orang  Batak  awalnya  berkepercayaan  perbegu  lalu  meninggalkan kepercayaannya  dengan  masuk  Islam,  maka  dikatakan  mengubah ―kebangsaan‖ atau ―kesukuan‖-nya menjadi Melayu. Demikian pula dengan orang-orang Cina di Sumatera yang masuk Islam−disebut menjadi Melayu. Tak jauh beda daerah Jawa, semua orang bumiputera disebut dengan orang Islam.  Serikat  Islam  (SI)  juga  merupakan  partai  politik  kebangsaan  yang berpengaruh besar dalam tahun belasan di abad ke-20. 26
Tidak  berhenti  di  situ,  perjuangan  bangsa  Indonesia  juga  banyak diinspirasi  dari  pemahaman  religius  Islam.  Sebagai  contohnya,  dalam memaknai kebersihan tauhid, Serikat Islam sempat mengartikannya sebagai tindakan  yang  mengharuskan  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah Belanda.  Serikat  Islam  menilai  Belanda  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Qur’an dan  lebih  mementingkan  kepentingan  golongan  kapitalis.  Hijrah  juga dimaknai  sebagai  suatu  arah  gerakan  untuk  tidak  bekerjasama  dengan pemerintah  Belanda,  sebab  kerjasama  dengan  Belanda  hanya  akan menyebabkan lebih jauh dari tujuan kemerdekaan. Hijrah dilakukan dengan
22 Agus Fauzi, ―Agama, Pancasila Dan Konflik Sosial Di Indonesia,‖ e-Journal Lentera Hukum 4, no. 2 (2017), h. 129.
23 Sri  Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan) ,  ed.  oleh  Hikmat Kusumaningrat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 65.
24 Novita  Siswayanti,  ―REVIEW  BUKU:  SYARAH  KONSTITUSI  UUD  1945  DALAM PERSPEKTIF ISLAM,‖ HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 10, no. 2 (2013), h. 382.
25 Kiki  Muhamad  Hakiki,  ―Islam  dan  Demokrasi:  Pandangan  Intelektual  Muslim  dan Penerapannya di Indonesia,‖ Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, no. 1 (2016), h. 14– 16.
26 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942 (LP3ES, 1980), h. 8–9.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
non-kooperasi  terhadap  pemerintah  Belanda  dan  lebih  fokus  mensolidkan bangsa sendiri dalam membangun kehidupan: sosial, ekonomi dan politik. 27 Namun, uniknya dasar negara yang disetujui tidak menyertakan kata yang  menunjukkan  bahwa  agama  Islam  memiliki  kedudukan  istimewa, sekalipun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Dengan maksud bahwa negara  Indonesia  bukan  negara  sekuleris  atau  tidak  memisahkan  agama dengan  negara. 28 Seperti  halnya,  Piagam  Madinah,  di  dalamnya  juga  tidak mencantumkan  kata  Islam,  tapi  tentu  menjadi  keyakinan  umum  bahwa konstitusi Madinah ini dibuat dalam misi kenabian Rasululah Saw. 29
Jika saja Piagam Madinah yang sama sekali tidak memuat kata Islam dalam  redaksinya  adalah  sebuah  kesalahan,  lalu  tidakkah  pasti  ada  Allah SWT  yang  memberi  peringatan  kepada  Rasulullah  Saw,  terlepas  golongan shabat yang senantiasa menyertai Nabi Muhammad Saw. Karenanya, tentu semua muslim percaya bahwa Piagam Madinah dibuat dan disetujui adalah kesepakatan  yang  terencana  sebagaimana  adanya  visi  dan  misi  kenabian yang  sedang  dibawa  oleh  Rasulullah  Saw.  Tidaklah  mungkin  Rasulullah Saw mau menyetujui jika itu sudah sesuai dengan misi kenabian, sedangkan Rasulullah Saw memiliki kecerdasan politik yang tinggi.
Pemahaman  akan  hal  tersebut  di  atas  juga  menghantarkan  kepada penerimaan  redaksi  Pancasila  yang  dibuat  dan  disetujui  tokoh  bangsa Indonesia dengan tanpa kalimat Islam menyertainya. Sebab yang dianggap paling  penting  pada  waktu  itu  adalah  substansi  tujuannya  bukan  redaksi kalimatnya.  Terlebih,  mengingat  komponen  bangsa  Indonesia  yang  sangat heterogen,  sedang  dalam  masa  menarik  simpati  untuk  dapat  mensolidkan barisan dalam kemerdekaan.
2. Faktor Eksternal Bangsa Indonesia
Alternatif dasar negara berupa Pancasila ini juga muncul dipengaruhi oleh    kondisi  geopolitik  dunia  yang  sedang  mencari  pola  baru  akibat runtuhnya  Khilafah  dan  meledaknya  Perang  Dunia.  Tragedi  besar  yang terjadi  pada  masyarakat  dunia,  pada  akhirnya  menyebabkan  beberapa negara  berkembang  seperti  Turki,  India,  Mesir,  dan  Indonesia,  membuat format  negara  dengan  menghindari  pengulangan  rekaman  ingatan  akan tragedi tersebut. 30 Pemikiran Filsafat tokoh bangsa pada saat itu, kemudian beri’tikad menemukan pola yang lebih netral dan melokal dari hiruk-pikuk suhu perpolitikan dunia. 31
27 Noer, h. 158–65. 28 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian  Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 80– 90.
29 Sukardja, h. 80–90.
30 Yudian  Wahyudi, Maqashid  Syariah  Dalam  Pergumulan  Politik (Yogyakarta:  Pesantren Nawasea Press, 2007), h. 18–48.
31 Yudian  Wahyudi, Hukum  Islam  Antara  Filasafat  Dan  Politik (Yogyakarta:  Pesantren Nawasea Press, 2015), h. 21–82.
Sesungguhnya  hadirnya  konsep  baru  sebagaimana  Pancasila  di Indonesia,  merupakan  langkah  keberanjakan  masyarakat  dunia  akan kecanggungan  hubungan  agama  dengan  negara,  hal  ini  jika  dibandingkan dengan langkah Turki dalam menempatkan dasar negaranya paska Perang Dunia.  Pada  tahun  1924,  Mustafa  Kamal  Attaturk,  membubarkan Daulah Khilafah  Islamiyah yang  berpusat  di  Turki  Utsmani  yang  telah  berhasil menjadi  negara  Islam  terbesar  lebih  kurang  selam  enam  abad.  Setelah  itu dunia Islam berkeping-keping, negara Asia-Afrika yang dulunya merupakan negeri yang dekat dengan Daulah Khilafah Islamiyah menjadi lebih menderita karena  sasaran  Penjajahan.  Sehingga  hampir  semuanya  beralih  kepada  ide nasionalisme. 32
Adapun Pancasila merupakan penetrasi agama yang dilakukan tokoh Islam  kepada  keberlangsungan  negara  di  Indonesia  dengan  kemasan  yang cantik  dari  pada  negara  yang  lain. 33 Berbeda  dengan  Turki,  bagi  Indonesia agama dan negara merupakan kesatuan nilai kebangsaan. Semua agama di Indonesia  membangun  dialog  kebangsaan  yang  tertuang  dalam  Pancasila. Seperti  Sila  Pertama  yang  mendasarkan  akar-akar  berketuhanan  sebagi prinsip  paling  dasar  kehidupan  bangsa.  Dengan  begitu,  maka  jelas  bahwa Indonesia  adalah  ―negara  beragama‖,  tidak  mesti  negara  agama. 34 Titik tekan  tujuan  Pancasila  sebagai  filsafat  kenegaraan  adalah  mendorong masyarakatnya  sadar  dan  mengamalkan  agamanya  secara  damai,  tanpa harus  menggunakan  simbol  eksplisit  berupa  agama  tertentu  yang  justru menimbulkan kecemburuan sosial.
Betapa  pun,  Pancasila  menjadi  sebuah  falsafah  bangsa  yang  sangat fundamental,  tetapi  bukan  berarti  Pancasila  menggantikan  kedudukan agama.  Tidak  pula  Pancasila  menjadi  ―Tuhan‖  baru  yang  diyakini  agama- agama. Dengan kalimat lain, dalam menjalin hubungan baik antar pemeluk agama,  untuk  saling  toleran,  maka  diperlukan  kekuatan  yang  memiliki muatan kultur mendalam yang dapat diterima semua agama. Dalam hal ini, Pancasila  memiliki  kedudukan  sebagai  basis  nilai  yang  membangun kebersamaan  tersebut.  Penghayatan  falsafah  negara  Pancasila  yang menempatkan  Indonesia  sebagai  ―negara  beragama‖  akan  melahirkan kekuatan  yang  begitu  mendasar  terkait  hubungan  lintas  agama  dalam menjaga kedaulatan bangsa. 35
Bisa  dipahami  bahwa  Pancasila  sebenarnya  merupakan  buah  pikiran kreatif  tokoh  bangsa  era  kemerdekaan  yang  terdiri  sebagian  besar  umat  Islam, yang memadukan doktrin Islam, kearifan lokal dengan trend model sekuler yang
32 Irfan Ardian Syah, ―Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam,‖ UIR LAW REVIEW 1, no. 02 (2017), h. 201–2.
33 Syah, h. 201–202.
34 Febri Hijroh Mukhlis, ―Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama,‖ FIKRAH 4, no. 2 (31 Desember 2016), h. 175–77, https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885.
35 Mukhlis, h. 178.
masih merambah di dunia. Islam bukan menjadi anti tesis Pancasila, sebaliknya Pancasila  merupakan  hasil  doktrin  Islam  yang  dikemas  dalam  kepentingan nasional. 36 Selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari  bahaya ketimbang kekeh dengan egoisme keagamaan. Mengingat hiruk-pikuk ketidaksetujuan dari sebagian  komponen  bangsa  Indonesia,  serta  krisis  masyarakat  dunia  pada  saat itu. 37
Ijtihad  dalam  persoalan-persoalan  politik  hakikatnya  memang mengharuskan istimbath hukum-hukum ijdtihadiyah baru  yang  mengikuti perkembangan  zaman  dan  memerhatikan  maslahat  manusia  secara  lebih  luas. Tidak jarang ijtihad tersebut harus menafikan hukum-hukum ijtihad terdahulu, jika  nampak  bahwa  hanya  mendapatkan  mudharat. 38 Hal  ini  bisa  ditangkap, bahwa  para founding  fathers Indonesia  saat  menyiapkan  kemerdekaan  sangat terpengaruh dengan perang besar yang berkecamuk dalam kancah Internasional, sehingga  Pancasila  muncul  sebagai  alternatif  guna  mewujudkan  kemerdekaan dengan  tidak  menyinggung  aspek-aspek  yang  sensitif  dalam  ingatan  pendek masyarakat dunia. Pancasila justru hadir dengan tujuan luhur sebagai siasat baru dalam  mengagamiskan  sebuah  negara.  Dengan  kalimat  lain,  paradigma  Islam bertemu  dengan  pandangan  sekuleris  menghasilkan  Pancasila  sebagai  rumah bersama  yang  selanjutnya  mempertegas  posisi  kaum  Nasionalis  Islam  di Indonesia.
Pada  gilirannya,  bagi  kaum  Nasionalis  Islam,  Pancasila  adalah  sebuah falsafah  yang  menjadi  pijakan    dasar  untuk  bernegara  secara  Islami,  meski redaksi  naskahnya  menggunakan  bahasa  yang  umum,  tetapi  substansinya menggunakan  doktrin  Islam  sebagai  inspirasinya.  Eksistensi  Pancasila  bisa menjadi  jembatan  bagi  umat  Islam  untuk  mengamalkan  agamanya  secara khidmat dalam aspek kebangsaan dan kenegaraan.
Dalam  rangka  memahami  Pancasila  yang  dapat  menjadi  wahana implementasi prinsip syariat Islam, perlu kiranya memerhatikan uraian masing- masing  Sila  yang  kesemuanya  selaras  dengan  ajaran  islam. 39 Dengan  begitu, pemahaman  akan  sampai  pada  sebuah  keyakinan  bahwat  Tidak  diketemukan alasan  yang  tepat  bagi  umat  Islam  untuk  mempertentangkan  antara  doktrin agama Islam dengan dasar negara Pancasila. Sebab,  jika nalar pertentangan itu terjadi, sama saja telah melupakan faktor atau asbab lahirnya Pancasila.
Maka  melihat  alur  berpikir  kritis  di  atas,  seyogyanya  umat  Islam  tidak perlu  menentang  dan  memperburuk  citra  Pancasila,  karena  jauh  di  dalamnya terkandung maksud yang Islami, serta bertujuan pada kemaslahatan umat. Alih- alih  memancing  panasnya  suhu  pertikaian  dunia,  namun  tokoh  bangsa
36 J. M. Muslimin, ―Islamic Law in the Pancasila State,‖ AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 1
(2012), h. 15–25.
37 Ali Haidar, ―Al-Islām wa al-Pancasila fī Daw’i Kifāh Nahdlatul Ulama (NU),‖ Studia Islamika 1, no. 3 (1994), h.86–87.
38 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h.  41–43.
39 Andar Nubowo, ―Islam Dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi,‖ Jurnal Keamanan Nasional 1, no. 1 (2015), h.  74–76.
Nasionalis  Islam  justru  membungkus  misinya  dengan  bahasa  yang  lebih disetujui  oleh  khalayak  ramai.  Pemahaman  terkait  maksud  tersebut  akan  sulit didapatkan  jika  tidak  melalui  proses  yang  melewati  uraian  faktor  internal  dan eksternal dari proses lahirnya Pancasila.

## Simpulan
Berdasarkan  kajian  filosofis  terkait  Pancasila,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Dalam sejarahnya, Pancasila lahir dari penghayatan bangsa Indonesia akan nilai  budaya  kuno  nusantara  yang  didorong  faktor  internal  masyarakat Indonesia sangat heterogen.  Selain itu, kondisi bangsa Indonesia saat persiapan kemerdekaan  adalah  sedang  dalam  masa  konsolidasi  secara  keseluruhan.  Hal yang  paling  ditakutkan  adalah  terjadinya  sebuah  kecemburuan  sosial  lalu berpeluang untuk memecah kesatuan bangsa.
Adapun faktor eksternal yang mendorong lahirnya Pancasila, yaitu berupa ingatan  masyarakat  dunia  terkait  runtuhnya  Khilafah  serta Perang  Dunia  yang kebanyakan dipicu aspek  politik. Sehingga, Pancasila  muncul  sebagai  alternatif baru  yang  berusaha  keluar  dari  lingkaran  sensitif  tersebut.  Dengan  harapan bangsa Indonesia dapat membuat negara dengan dasar yang netral namun juga memiliki pijakan lokal yang kuat.

## Referensi
Abror,  Robby  H.  ―Bangsa  Indonesia  Di  Tengah  Fenomena  Kekerasan  Dan Ketidakadilan  (Perspektif  Filsafat  Pancasila).‖ ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, no. 1 (2012): 19–38. Anshori,  Ahmad  Yani. Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia . Yogyakarta: Siasat Press, 2008.
Fauzi,  Agus.  ―Agama,  Pancasila  Dan  Konflik  Sosial  Di  Indonesia.‖ e-Journal Lentera Hukum 4, no. 2 (2017): 122–130. Fuad, Fokky. ―Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika.‖ Lex Jurnalica 9, no. 3 (2012).
Haidar,  Ali.  ―Al-Islām  wa  al-Pancasila  fī  Daw’i  Kifāh  Nahdlatul  Ulama  (NU).‖ Studia Islamika 1, no. 3 (1994).
Hakiki,  Kiki  Muhamad.  ―Islam  dan  Demokrasi:  Pandangan  Intelektual  Muslim dan  Penerapannya  di  Indonesia.‖ Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, no. 1 (2016): 1–17. Hariyono. Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme  Indonesia .  Malang:  Intans Publishing, 2014.
Hastangka,  Hastangka,  Armaidy  Armawi,  dan  Kaelan.  ―Empat  Pilar  MPR  RI: Politik  Bahasa  Dan  Delegitimasi  Makna  Pancasila  (Suatu  Telaah  Filsafat Bahasa).‖ CIVIS 6, no. 2 (2017).
Hastangka, Hastangka, Armaidy Armawi, dan Kaelan Kaelan. ―EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa).‖ CIVIS 6, no. 2 (2017). Kansil,  C.S.T.,  dan  Cristine  C.S.T  Kansil. Sistem  Pemerintahan  Indonesia .  Revisi.
Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Mukhlis, Febri Hijroh. ―Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama.‖ FIKRAH 4, no. 2 (31 Desember 2016): 171. https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885. Muslimin, J. M. ―Islamic Law in the Pancasila State.‖ AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah
12, no. 1 (2012).
Naim,  Ngainun.  ―Islam  Dan  Pancasila:  Rekonstruksi  Pemikiran  Nurcholish Madjid.‖ Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 10, no. 2 (2015): 435– 456.
Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942 . LP3ES, 1980.
Nubowo,  Andar.  ―Islam  Dan  Pancasila  di  Era  Reformasi:  Sebuah  Reorientasi Aksi.‖ Jurnal Keamanan Nasional 1, no. 1 (2015): 61–78. Ricklefs,  Merle  Calvin. Sejarah  Indonesia  modern,  1200-2004 .  Jakarta:  Penerbit Serambi, 2005.
Ruslin,  Ismah  Tita.  ―Eksistensi  Negara  Dalam  Islam  (Tinjauan  Normatif  Dan Historis).‖ JPP  (Jurnal  Politik  Profetik) 3,  no.  2  (2015).  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825.
Samuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi . Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
Sawir,  Muhammad.  ―Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara.‖ JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, no. 1 (2016). Siswayanti,  Novita.  ―REVIEW  BUKU:  SYARAH  KONSTITUSI  UUD  1945 DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM.‖ HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 10,  no.  2 (2013): 381–398.
Soekarno. Revolusi  Indonesia:  Nasionalisme,  Marhaen,  Dan  Pancasila .  Diedit  oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo. Yogyakarta: Galang Press, 2007. Soemantri,  Sri. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Pemikiran  Dan  Pandangan) .  Diedit oleh Hikmat Kusumaningrat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Syah,  Irfan  Ardian.  ―Pergeseran  Dari  Sistem  Khilafah  Ke  Nation  State  Dunia Islam.‖ UIR LAW REVIEW 1, no. 02 (2017): 201–212. Wahyudi,  Yudian. Hukum  Islam  Antara  Filasafat  Dan  Politik .  Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
———. Maqashid  Syariah  Dalam  Pergumulan  Politik .  Yogyakarta:  Pesantren Nawasea Press, 2007.
Zawawi,  Abdullah.  ―Politik  Dalam  Pandangan  Islam.‖ Ummul  Qura 5,  no.  1 (2015): 85–100.
Zoelva,  Hamdan.  ―Relasi  Islam,  Negara,  Dan  Pancasila  Dalam  Perspektif  Tata Hukum Indonesia.‖ Journal de Jure 4, no. 2 (2012).