Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19
Ichsanoodin Mufty Muthahari, M Almudawar Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Email: malmudawar@gmail.com

## Abstrak
Bentuk keamanan suatu negara merupakan hal yang menjadi dasar dari salah satu instrumen negara yang dimana ancaman berasal dari eksternal negara harus sangat diperhatikan. Dengan menjalani  instrument  keamanan  negara  berasal  dari  ancaman  luar  tersebut  perlu  adanya kerjasama dari berbagai Instrumen negara baik lembaga yang bernaung pada tugas Eksekutif, Legislatif  dan  Yudikatif.  Salah  satu  Instrumen  lembaga  negara  yang  berwenang  dan melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimana selain dari selain Pelayanan  Keimigrasian,  Penegakan  Hukum  dan  fasilitator  Pembangunan  Kesejahteraan Masyarakat  ada  juga  salah  satu  fungsi  yang  di  maksud  pada  pembahasan    di    atas  adalah Keamanan negara. Adapun landasan hukum yang di pegang oleh Keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa instrumen hukum lainnya terhadap keamanan dan pengawasan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan beberapa  Instansi  lain  yang  berkaitan  dengan  tugas  instrumen  keamanan  negara.  Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait Keamanan negara pada akhir-akhir ini adalah dengan adanya keberadaan populasi Pengungsi dan Pencari Suaka di negara Indonesia yang dimana  negara  yang  paling  banyak  jumlah  Pengungsi  ( Refugees )  di  Indonesia  adalah Pengungsi  yang  berasal  dari  Warga  Negara  Afganishtan.  Alasan  negara  tersebut  banyak pergerakan  migrasi  pengungsian  secara  besar-besaran  dikarenakan  negara  tersebut  telah mencapai  konflik  internal  di  negara  mereka,  dan  banyak  terjadinya  fenomena-fenomena pelanggaran HAM seperti Kekerasan, pemberontakan, dan Kesenjangan terhadap kaum wanita yang menjadi suatu dasar kebebasan hak dasar seseorang. Negara Indonesia secara yuridis dan hukum  tidak  menangani  permasalahan  terhadap  Pengungsi  ( Refugees )  karena  Negara Indonesia  tidak  menandatangani  Konvensi  1951  dan  Protokol  1962  di  Jenewa  Swiss  yang secara  intens  membahas  tentang  Penanganan  Pengungsi  yang  di  adopsi  oleh  Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai  bentuk penjabaran dari United Nations (UN) Charter dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimana konvensi bermaksud untuk menangani dan melihat permasalahan  pengungsi  baik  dari  ancaman  kekerasan  pemberontakan,  pembunuhan  karena adanya berbagai hal alasan karena suku, ras, agama dan kepentingan politik lainnya.
Kata Kunci: Keamanan Negara, Pengungsi, Pencari Suaka, Hak Asasi Manusia.

## Abstract
The form of a state is the basis of one of the state instruments whose threats originating from external  to  the  state  must  be  considered.  With  state  security  instruments  originating  from external  threats,  it  is  necessary  to  have  cooperation  from  various  state  instruments,  both institutions that are under the auspices of the executive, legislative and judicial tasks. One of
the  instruments  of  state  institutions  that  have  security  and  carry  out  these  tasks  is  the Directorate General of Immigration, which apart from the services of Kei, Law Enforcement and  Facilitator  of  Community  Welfare  Development,  one  of  the  functions  referred  to  in  the above discussion is the state. The legal basis held by Immigration is Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and several other legal instruments for security and other supervision. The Directorate General of Immigration detected several other agencies related to the duties of  state security instruments.  The state problems that have occurred in  Indonesia  related to security lately are the presence of a population of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, the largest number of Refugees (Refugees) in Indonesia are Refugees who come from Afghan citizens.  The  reason  the  country  has  many  large-scale  refugee  movements  is  because  the country has reached an internal conflict in their country, and there are many phenomena of human rights violations such as violence, and inequality against women which is a basis for the freedom of a person's rights. The State of Indonesia legally and legally does not handle problems against Refugees (Refugees) because the State of Indonesia does not have the 1951 convention  and  the  1962  Protocol  in  Geneva,  Switzerland  which  intensively  discusses  the handling of Refugees which was adopted by the United Nations as a form of elaboration of the United Nations (UN) Charter. and the Universal Declaration of Human Rights, in which the agreement intends to address and address the problems of Refugees, whether from threats of violence,  rebellion,  murder  for  various  reasons  due  to  ethnicity,  race,  religion  and  other political interests.
Keywords: State Security, Refugees, Asylum Seekers, Human Rights.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………

## PENDAHULUAN
Dunia  kita  tidak  begitu  menderita dari krisis pengungsi sebagai dari krisis politik  defisit  kepemimpinan  dan  visi dan, yang paling mendasar  kekurangan kemanusiaan  dan  empati.  Pemimpin menyusut  dari  intervensi  ketika  konflik adalah  dapat  dicegah,  dan  menolak untuk menahan pelaku untuk bertanggung  jawab  ketika  mereka melakukan kejahatan terhadap
pengungsi dan pengungsi internal (IDPs) Adapun pendanaan ke Badan Pengungsi PBB  (UNHCR)  sepenuhnya  bersifat sukarela  dan  tidak  pernah  cukup. Hasilnya  adalah  jutaan  orang  dibiarkan menderita,  sedangkan  aturan  berbasis internasional ketertiban di mana stabilitas global tergantung terus- menerus dirusak.
Pengungsi ( Refugees ) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers )  merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan dan beberapa  kasus  seringkali  mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Isu dari Pengungsi kerap  sekali  menjadi  perhatian  penting dari  masing  masing  suatu  negara  di seluruh  dunia,  di  karenakan  popularity Pengungsi  luar  negeri  ini  bisa  juga berpotensi terhadap ancaman inner suatu negara di karenakan populasi kedatangan Warga Negara tersebut tidak memiliki  perizinan  masuk  secara  sah karena tidak memiliki visa dan dokumen perjalanan  seperti  paspor  yang  berlaku dan Pengungsi ( Refugees ) tersebut tidak masuk  ke  wilayah  Indonesia  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  secara felony.  Pernyataan  tersebut  berarti bahwa  Pengungsi  tidak  mendapatkan perlindungan  dari  Negara  asal  ataupun Negara  penerima,  perlindungan  yang ada dari Negara penerima masih sangat minim dan begitupun dengan Indonesia, ada beberapa faktor yang
1 Yuliana  Primawardani  and  Arief  Rianto  Kurniawan, “Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri  Oleh  Petugas
mengakibatkan  para  Pengungsi  dan Pencari  Suaka  tidak  mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia faktor- faktor  ini  antara  lain  kurangnya perlindungan  hukum,  lamanya  masa tunggu  untuk  proses  penempatan  ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya  bantuan  kebutuhan  dasar seperti  hak  atas  tempat  tinggal  dan kesehatan)  serta  keberadaan  institusi (baik  kapabilitas  dan  kapasitas)  Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan  Pengungsi  dari  luar  negeri dalam  kerangka  penghormatan    Hak Asasi  Manusia 1 .  Menurut  Konvensi  di Jenewa  1951  dan  Protokol  1962  yang dimana  mengatur  secara  intens  dan signifikan
terhadap Hukum Internasional  Pengungsi  dan  Pencari Suaka. Adapun perbedaan dari Pengungsi ( Refugees ) dan Pencari Suaka ( Asylum  Seekers )  bisa  dilihat  sebagai berikut,  Pengungsi  ( Refugees )  adalah orang-orang  yang  statusnya  berada  di luar  negara  kebangsaannya  atau  tempat tinggal  sehari-hari,  yang  mempunyai ketakutan    mendapat  penganiayaan dikarenakan keadaan atau repute negaranya  masih  terdapat  ancaman  ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok  sosial  tertentu  atau  pendapat politik  tertentu,  berada  diluar  negara kebangsaanya,  yang  tidak  dapat,  atau dikarenakan ketakutan tidak mau meminta  perlindungan  dari  negaranya itu, penyebab terjadinya Pengungsian di negara  asalnya  tersebut  bisa  juga  di karenakan adanya konfik internal negara yang  tidak  kunjung  usai  atau  adanya ketimpangan-ketimpangan  sosial  yang terjadi terhadap suatu  ras, etnis, agama dan  sebagainya,  sedangkan  Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) adalah seseorang  yang  telah  mengajukan permohonan  sebagai  Pengungsi,  dan. sedang menunggu permohonannya
Rumah  Detensi  Imigrasi  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 179.
diterima  atau  ditolak,  yang  dimana popularity Pencari  Suaka  ini  masih berada  pada  proses  atau  tahap  untuk dinyatakan sebagai Pengungsi atau tidak sesuai dengan ketentuan UNHCR 2 . Bisa kita  lihat  beberapa  tahun  yang  lalu dimana  adanya  keberadaan  Pengungsi Rohingya  yang  berasal  dari  negara Myanmar tiba di Provinsi Aceh tepatnya di  Kota  Lhokseumawe.  Pengungsi Rohingya berdasarkan information yang tersedia  hampir four  hundred warga Rohingya  tiba  di  Indonesia  dalam  dua gelombang  tahun  2020,  adapun  alasan Pengungsi tersebut mendarat di Wilayah Indonesia  dikarenakan  beberapa  faktor salah satunya karena sekelompok Pengungsi  tidak  bisa  mendarat  di Malaysia  yang  merupakan  negara tujuannya,  dan  juga  dikarenakan  faktor keadaan  transportasi  yang  terkendala sehingga  menurut  berita  media  massa yang  beredar  bahwasanya  beberapa Pengungsi  Rohingnya  telah  kabur  dari kamp  Pengungsian  di  Lhokseumawe Aceh  yang  di  bangun  oleh  Pemerintah Daerah  setempat  dengan  kerjasama UNHCR  dimana  Pengungsi  tersebut kabur tidak secara serentak keseluruhan melainkan berangsur-angsur. Justru polemik  ini  yang  menjadi  perhatian khusus  oleh  UNHCR  dan  menganalisis dampak  kedepan  terjadinya  Pengungsi yang  secara  sengaja.  Di  generasi Pandemi  Covid-19  yang  mewabah hampir  di  seluruh  dunia  menimbulkan banyak  keresahan  dan  banyak  menelan korban jiwa sehingga Pemerintah membuat kebijakan terhadap peningkatan  kesehatan  dan  sosialisasi terhadap pembatasan mobilitas kegiatan baik di dalam negeri maupun luar negeri dan  penerapan Social  Distancing pada setiap  kegiatan.  Munculnya  Pandemi Covid  19  ini  sangat  berdampak  pada
2 Princen  Simatupang,  “Peran  United  Nations  High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan  Warga  Negara  Asing  (Pengungsi)  Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru),” JOM Fakultas Hukum II, no.
berbagai  sektor  baik  politik,  sosial  dan kestabilan  ekonomi.  Pemerintah  di seluruh  dunia  terutama  di  Indonesia melakukan  analisa  kebijakan  terhadap pembatasan  dan  pelarangan  Orang Asing  sementara  untuk  masuk  ke Wilayah  Indonesia  yang  dikaji  dan dipertegas pada Permenkumham Nomor 27  Tahun  2021  tentang  Pembatasan Orang  Asing  Masuk  ke  Wilayah Indonesia  dalam  Masa  Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
Dan  bagaimana  bentuk  kerentanan terhadap Pengungsi pada masa pandemi saat  ini  terutama  di  Indonesia.  Di  era pandemi  saat  ini  Pengungsi  ( Refugees ) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) kini penanganannya tidak mendapatkan perhatian  khusus  yang  dimana  hal  ini beredar  fakta  bahwa  Warga  dari  suatu negara  tidak  mendapatkan  penanganan yang  baik  mengingat  kondisi  Pandemi saat  ini  yang  terus  meningkat  dan Pengungsi  juga  merupakan  salah  satu kelompok  yang  paling  rentan  terhadap pandemi  dan  berbagai  macam  faktor yang mempengaruhi kelompok pengungsi  tersebut.  Menurut  kenyataan dari UNHCR pada tanggal 25 September 2020,  jumlah  Pengungsi  di  Indonesia sebenarnya  kurang  lebih  sekitar  14.000 (Empat  belas  ribu)  orang,  dibanding jumlah keseluruhan global yang mencapai  70,8  juta  orang.  Adapun jumlah  tersebut  terdiri  dari  41,3  juta internally displaced peoples (IDPs) atau pengungsi  inner  negara,  25,9    juta pengungsi  (antarnegara),  5  juta  pencari suaka, dan termasuk di dalamnya 39 juta pengungsi  tanpa  warga  negara  dan dilihat  untuk  kondisi  di  Indonesia sendiri,  hanya  sekitar  9  ribu  pengungsi berada dalam rumah penampungan yang
March
(2015): 1–15, https://www.neliti.com/publications/34390/peran-united- nations-high-commissioner-for-refugee-unhcr-dalam- perlindungan-warg#cite.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………
dikelola  oleh  International  Business Enterprise for Migration (IOM), sedangkan  sekitar  lima  ribu  pengungsi tidak  berada  dalam  penampungan  dan tidak  mendapatkan  fasilitas  apapun, Besarnya  angka  pengungsi  mandiri terjadi karena sejak 15 Maret 2018 IOM menghentikan bantuan
kepada
pengungsi dan pencari suaka yang tidak masuk  dalam  penampungan  resmi,  dan adanya penghentian terhadap pemberian bantuan  tersebut  di  tujukan  kepada Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Kantor Imigrasi sejak tahun 2018, yang dimana di  Kelola  dan  di  bantu  oleh  Lembaga IOM  untuk  menampung  kelompok Pengungsi. Banyak dari Pengungsi yang secara  mandiri  mencari  pencaharian sendiri dikarenakan situasi sulit yang di hadapi  untuk  mempertahankan  hidup serta  melakukan  preventif  terhadap pandemi Covid-19 3 .

## RUMUSAN MASALAH
Dari bentuk  latar belakang yang di akan  di  bahas  pada  pembahasan  maka pencakupan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk Penanganan Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  yang di  atur  pada  Peraturan  Presiden
Nomor  125  Tahun  2016  tentang
Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri serta peran Pemerintah pada berbagai Lembaga khususnya Rumah Detensi dalam perlindungan pemenuhan  berbasis  HAM  serta peran  UNHCR  dalam  menangani polemik permasalahan Pengungsi di era Pandemi Covid-19?

## METODE PENELITIAN
3 The  UN  Refugee  Agency,  “UNHCR -  Figures  at  a Glance,” Unhcr ,  2020, https://www.unhcr.org/figures-at- a-glance.html.
Dalam penelitian jurnal ini pendekatan  penelitian  yang  digunakan yaitu pendekatan secara Normatif, serta penelitian  dilakukan  secara  kualitatif dengan melakukan pengkajian terhadadap  bahan  pada  daftar  Pustaka atau data yang bersifat sekunder.

## PEMBAHASAN
Penanganan  Dan  Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  Terhadap  Pengungsi (Refugees) Sesuai Pengkajian
Peraturan  Presiden  125  Tahun  2016 Dan  Implementasi  Peran  Rumah Detensi  Imigrasi  dalam  Penanganan Pengungi Luar Negeri Masa Pandemi Covid-19
Dewasa  ini  Pemerintahan  di  seluruh dunia  sedang  melakukan  rancangan terhadap  pengendalian  dan  penanganan terhadap Pandemi Covid-19 yang dimana  Tindakan  yang  dilakukan  baik secara  Represif  dan  preventif  terutama terkait permasalahan terhadap penanganan  Pengungsi  (Refugees)  di
Indonesia,  secara  kondisi  Indonesia mengalami beberapa kali defisit beberapa bulan terakhir selama Pandemi terhadap ekonomi di karenakan Mobilitas  kegiatan  masyarakat  yang dibatasi,  kondisi  ini  tidak  hanya berdampak pada masyarakat saja, tetapi Pengungsi yang statusnya rentan terhadap  situasi.  Meskipun  Indonesia tidak  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi Tahun  1951,  Peranan  serta  komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi  dapat  dilihat  dari  aspek kemaslahatan  perlindungan  HAM  serta perspektif Indonesia terhadap penanganan bencana alam. Terbentuknya regulasi terhadap penanganan  pengungsi  diatur  pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  di  luar Negeri  menunjukkan  bentuk  negosiasi
politik  Indonesia  soal  penanganan pengungsi dan bentuk perhatian Pemerintah Indonesia dalam menegakkan  hak  terhadap  pengungsi sesuai dengan pokok berbasis HAM, dan kepedulian  Indonesia  terhadap  mereka dilakukan sebagai negara yang menjunjung  tinggi  kemanusiaan,  serta adapun  fenomena  yang  di  perlihatkan adanya  kisah  sukses  yang  diukir pemerintah    dan  masyarakat  Indonesia ketika  peristiwa  krisis  Laut  Andaman, Indonesia  secara  sigap  dan  sistemis memberikan  bantuan  kepada  migran paksa  dari  Bangladesh  dan  Rohingya, yang  kemudian  diketahui,  diliput,  dan mendapat apresiasi di tingkat
internasional. Indonesia juga merupakan salah  satu  negara  yang  memberikan dukungan dan komitmennya atas Deklarasi  big  apple  tentang  pengungsi dan migran. Artinya, dukungan Indonesia juga diberikan kepada kesepakatan  WHO  tentang Promoting the  fitness  of  Refugees  and  Migrants tahun 2019 yang salah satunya mendorong organisasi internasional dan lembaga  non-pemerintah  melakukan pengawalan  atas  kesehatan  pengungsi dan UNHCR memang telah mengklaim bahwa  pengungsi  yang  ada  dalam penampungan  mendapat  pendampingan yang  dilakukan  melalui  kolaborasi dengan pihak berwenang di tingkat lokal dan  dengan  mitra  UNHCR,  seperti Church global provider (CWS), Catholic comfort services (CRS),
Dompet  Dhuafa,  IOM, Jesuit  Refugee service (JRS),  Pos  Keadilan  Peduli
Ummat- Human  Initiative (PKPU-hi), dan  Selasih.  Namun  demikian,  hal  ini tidak  dapat  dirasakan  oleh  hampir sepertiga  dari  general  pengungsi  yang ada  di  Indonesia  karena  mereka  tidak masuk dalam rumah penampungan 4 .
4 TRI  NUKE  PUDJIASTUTI,  “Politik  Internasional: Kerentanan Pengungsi Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” last modified 2020, accessed October 2, 2021,
Masalah  terkait  dengan  Pengungsi merupakan polemik penting yang harus di  selesaikan  guna  menegakkan  HAM dan hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup manusia. Walaupun  Indonesia  belum  menjadi Negara  pihak  dari  Konvensi  1951 tentang  status  Pengungsi  dan  Protokol 1967,  serta  belum  memiliki  sebuah sistem penentuan popularity Pengungsi, tetapi Indonesia merupakan negara yang fokus terhadap kiat penanganan terhadap Pengungsi  dengan  adanya  kerjasama antara  Instansi  Pemerintahan  terkait dengan  lembaga  UNHCR  dan  IOM dalam mengkaji dan menangani permasalahan  Pengungsi  dan  Pencari Suaka  yang  dimana  UNHCR  diberi mandat untuk menjalankan misi perlindungan  Pengungsi  dan  untuk menangani  permasalah  Pengungsi  di Indonesia,    dan  perlindungan  yang diberikan  UNHCR,  dimulai  dengan memastikan  bahwa  Pengungsi  dan Pencari Suaka terlindung dari refoulement  (yakni  perlindungan  dari pemulangan  kembali  secara  paksa  ke tempat  asal  mereka di  mana hidup  atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan Pengungsi lebih  jauh  mencakup  proses  verifikasi identitas  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi agar  mereka  dapat  terdaftar  dan dokumentasi  person  dapat  dikeluarkan. namun, krisis Pengungsi worldwide saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh  dunia  melakukan  perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain,
termasuk  cara –  cara  sementara bagaimana
Pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri  hingga  solusi  jangka  panjang yang  sesuai  ditemukan  dan  solusi pelengkap  seperti  beasiswa  universitas dan  kemungkinan  penyatuan  keluarga
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik- internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa- pandemi-covid-19-di-indonesia.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………
yang  difasilitasi  Negara 5 .  Adapun Kerjasama  antara  negara  dan  UNHCR sangat  penting,  Pemerintah  setempat khususnya  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan kontribusi bersama  UNHCR dalam berbagai cara, dengan melakukan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban  Internasional  mereka  dan dengan menyediakan dana untuk operasi
UNHCR  di  seluruh  dunia  UNHCR memastikan  bahwa  Negara  menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya dengan memantau  kegiatan  praktik  nasional, serta  peran  dari  Pemerintah  secara inklusif  dalam  memperhatikan  kondisi dari  pengungsi,  dan  di  beberapa  negara ini  mungkin  berarti  bahwa  UNHCR menilai klaim suaka individu 6 . Kemudian  Pemerintah  Indonesia  fokus menanggapi  permasalahan  Pengungsi dan Pencari Suaka dilihat dari Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,  yang  dimana  isi  dari  Peraturan ini  memfokuskan  terhadap  kiat-kiat penanganan Pengungsi di Indonesia baik kegiatan penemuan, penampungan,
Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian 7 .  Adapun  alur  dan  skema dari  bentuk  penanganan  Pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu:
1. Penemuan , bentuk penemuan Pengungsi  seperti  yang  dijelaskan pada  beberapa  pasal  yaitu  pasal  5,  6 dan  7  yang  dimana  menjelaskan bentuk penanganan terhadap pengungsi  apabila  dalam  keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia
5 M.Suryono,  “UNHCR  Di  Indonesia  -  UNHCR Indonesia,” UNHCR  Indonesia ,  last  modified  2020,
accessed August 15, 2021,
https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia.
6 Iin  Karita  Sakharina,  “Perlindungan  Negara  Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian
dikoordinasikan  dan  dilaksanakan oleh lembaga yang menyelen urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan, kemudian dengan melaksanakan koordinasi dengan beberapa Lembaga  atau  Instansi  yang  terkait dalam  menyelenggarakan  urusan  di bidang Operasi pencarian dan pertolongan seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  keamanan dan  keselamatan  laut  atau  yang disebut dengan nama Badan Keamanan  Laut  (Bakamla),  dan Kementerian  lembaga  pemerintah nonkementerian  terkait  lainnya  yang melaksanakan  tugas  di  perairan wilayah  Indonesia,  Adapun  setelah dilakukannya  pencarian  dan  upaya pertolongan  dan  mengidentifikasi Kesehatan  dari  Pengungsi  tersebut secara  medis  dengan  melibatkan Tenaga  Kesehatan  yang  bertugas pada  Kementerian/Lembaga  yang terkait. Pengungsi luar negeri tersebut di  tampung  terlebih  dahulu  dan  di tangani  oleh  Pemerintah  Daerah setempat bekerjasama dengan UNHCR  untuk  dilakukan  Analisa dan  pendataan  terhadap  jumlah Pengungsi serta tingkat kerawanannya  sebelum  diserahkan kepada  pihak  Keimigrasian  tepatnya pada  Rumah  Detensi  Imigrasi,  dan apabila daerah setempat tidak memiliki  Rumah  Detensi  Imigrasi, maka  dilimpahkan  kepada  Kantor Imigrasi sesuai wilayah kerja Pengungsi  tersebut  tiba,  kemudian
Hukum  Internasional,” Al-Azhar  Islamic  Law  Review 2 (2020): 66–77 Hlm 72.
7 Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri , Presiden (Republik Indonesia, 2016).
dilakukannya pendataan melalui Pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan, status  Keimigrasian  dan  dilakukan pengecekan  apakah  Orang  Asing tersebut masuk dalam kriteria
Pengungsi atau tidak 8 .
2. Penampungan, berdasarkan pasal 24 dan  25,  tugas  dari  penampungan
Pengungsi luar negeri ini dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat untuk membawa dan menempatkan
Pengungsi dari tempat  ditemukan ke tempat  penampungan,  dan  apabila tempat  penampungan  tersebut  tidak tersedia, maka Pengungsi tersebut di tempatkan  di  lokasi  akomodasi sementara  dengan  Kerjasama  dari beberapa pihak baik Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga Non Pemerintahan apabila jumlah
Pengungsi terlalu banyak, dan fasilitas  yang  digunakan  dengan memanfaatkan  barang  milik  daerah pada  Pemerintah  Daerah  setempat. Adapun  prosedur  dari  pembinaan terhadap Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan beberapa prosedur yaitu:
a) Penyerahan Pengungsi oleh Rumah  Detensi  Imigrasi  kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota disertai  dengan  berita  acara  serah terima Pengungsi dengan melampirkan  bukti  tanda  terima barang  milik  Pengungsi  kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen  perjalanan,  dokumen  izin tinggal, dan visa;
b)  Penerimaan  Pengungsi  di  tempat penampungan  dicatat  dalam  buku register penampungan;
8 Ibid, Pasal 5,6,7.
9 Ibid, pasal 24 dan 25.
c)  Penyimpanan  dan  penyerahan barang  milik  Pengungsi  di  catat dalam  buku  register  penyimpanan dan penyerahan barang;
d)  Pencatatan  Pengungsi  bagi  yang meninggalkan  tempat  penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
e)  Penempatan  Pengungsi  dalam ruangan  didasarkan  pada  aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
f) Pemisahan Pengungsi yang menderita  penyakit  menular  dan berbahaya  untuk  dirujuk  ke  rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
g)  Pemberian  kartu  identitas  khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi 9 .
3. Pengamanan , menurut pasal 31 dan 32 bentuk fungsi dan tugas
Pengamanan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,  dan  Instansi  Pemerintah lain  serta  masyarakat  setempat  yang juga turut melaksanakan tugas Pengamanan  dengan  berkoordinasi dan  melaporkan  secara  keseluruhan kepada  pihak  Kepolisian,  Kemudian bentuk  Pengamanan  ini  merupakan wujud terhadap antisipasi dan Tindakan  Represif,  Preventif  dalam menjaga  keamanan  kedaulatan  suatu negara. Adapun tugas dari pengamanan  tersebut  yaitu  dengan menjaga agar Pengungsi tetap berada di tempat
penampungan, menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat
penampungan,  dan  membuat  dan menyosialisasikan  tata  tertib  yang memuat kewajiban dan larangan bagi Pengungsi 10 .
10 Ibid, pasal 31 dan 32.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………
4. Pengawasan Keimigrasian , Petugas Rumah  Detensi  Imigrasi  melakukan pengawasan  keimigrasian  terhadap Pengungsi dan Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan pada saat ditemukan,  di  tempat  penampungan dan  diluar  tempat  penampungan,
diberangkatkan  ke  negara  tujuan,
Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Adapun Pengawasan Keimigrasian yang dilaksanakan pada  tempat  penampungan  yaitu dengan prosedur
• memeriksa  ulang  identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan  foto  dan  sidik jari
• memeriksa  ulang  identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan  foto  dan  sidik jari.
• memberikan  surat  pendataan atau  kartu  identitas  khusus bagi Pengungsi yang diterbitlan oleh kepala Rumah Detensi setempat yang berlalu selama  1  (satu)  tahun  dan dapat  diperpanjang  setiap tahun 11 .
Orang  asing  sebagai  salah  satu rangkaian  kegiatan  yang  pada  dasarnya telah  di  simpulkan  sebagai  bentuk kepedulian dan komitmen negara dalam pertimbangannya melaksankan ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan  Luar  Negeri,  khususnya menangani  masalah  Pengungsi  serta komitmen Pemerintahan Republik Indonesia  dalam  menghormati  dan melindungi  Hak  Asasi  Manusia  dan berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.125
Tahun 2016, bahwa penanganan
Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri yang berwenang, serta menurut
11 Ibid, Pasal 33,35.
12 Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri , Presiden (Republik Indonesia, 2016) .
Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  yang menyatakan Penanganan Pengungsi dan Organisasi  Intemasional  di  bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan  yang  memiliki  perjanjian dengan pemerintah pusat 12 .
Lembaga  yang  mengatur dan menampung Pengungsi dan menangani  Pengungsi  asal  asing  yaitu UNHCR,  UNHCR  yaitu United  Nation High Commissioner for Refugees adalah Komisi  Tinggi  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa untuk Pengungsi yang
memberikan  perlindungan  dan  bantuan kepada  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia 13 .  Keimigrasian  dilibatkan terhadap penanganan masalah
Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  yang dimana Keimigrasian melihat sisi
Pengungsi dan Pencari Suaka asing dari segi aspek Administratif serta pengawasan  dan  keamanan  yang  telah berlandaskan pada ketentuan Kebijakan
Keimigrasian  Yang  harus  diperhatikan. Berdasarkan kebijakan selektif ( selective  policy )  yang  menjunjung tinggi  nilai  Hak  Asasi  Manusia,  diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia,  demikian  pula  bagi  orang asing  yang  memperoleh  Izin  Tinggal diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah  Indonesia.  Pada  prinsipnya, teori kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:
1. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah Indonesia;
2. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum   yang diperbolehkan
13 M.Suryono,  “UNHCR  Di  Indonesia  -  UNHCR Indonesia.”
masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3. orang  asing  harus  tunduk  pada peraturan hukum di Indonesia;
4. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya 14 .
Hak  Asasi  Manusia  secara  luas dianggap  sebagai  hak-hak  moral  yang essential dan setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat, dengan demikian, menghormati  Hak  Asasi  Manusia  dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia.  Hak  Asasi  Manusia  dapat  pula dimaknai  sebagai  seperangkat  pedoman ethical dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan,  untuk  memastikan  sebuah standar  hidup  yang  layak  atau  hak-hak dasar  kemanusiaan.  Hak  Asasi  Manusia adalah standar dasar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan 15 . Terutama Hak Asasi terhadap Pengungsi yang dimana statusnya  akan  melaksanakan  kewajiban serta  memperoleh  hak  atas  perlindungan bagi  dirinya  dan    haknya  tadi  dijunjung dan diakui berdasarkan hukum Internasional  juga  Nasional,  walaupun Indonesia tak secara fokus serta konvensi 1951  tidak  dimandatkan  pada  Indonesia atau  tidak  diratifikasi,  tetapi  Indonesia menganut  peran  serta  prinsip  krusial terhadap  kandungan  dari  kesepakatan 1951  wacana  Pengungsi  yaitu  adanya prinsip  non-refoulement  yang  sebagai dasar krusial pada perlindungan
14 Indonesia, Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian , vol. 16 (Indonesia, 2011)  Pasal 75 ayat (1) dan Bagian Kesatu Penjelasan.
15 Umar  Suryadi  Bakry, Dasar-Dasar  Hubungan Internasional  Edisi  Pertama ,  ed.  Irfan  Fahmi  and  Miya Damayanti,  Pertama.  (Depok:  Prenadamedia  Group, 2017),  https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=- BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+ S.+(2017).+Dasar-
Internasional serta proteksi HAM terhadap  Pengungsi  serta  Pencari  Suaka. Maksud asal prinsip asal non-refoulement itu  sendiri  bisa  dijelaskan  bahwasanya embargo  bagi  suatu  negara  buat  men denied atau mengusir pengungsi ke negara Asalnya atau suatu daerah yang terindikasi  berhadapan  dengan  hal  yang bisa  membahayakan  serta  menimbukan threat  bagi  gerombolan    pengungsi  itu sendiri  dikarenakan  beberapa  alasan terhadap  agama,  ras,  dan    suku,  yang dimana  prinsip  ini  sangat  menerima positif  baik  asal  negara  seluruh  global yang tidak meratifikasi kesepakatan  1951 ihwal  Pengungsi  dikarenakan refocusing terhada  proteksi  Hak  Asasi  insan  dan prinsip non-refoulement ini dibahas lebih jelas  dalam  Pasal  33  konvensi  liga Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi serta Orang Tanpa Kewarganegaraan 16 .
Peraturan
Presiden Republik Indonesia  angka  125  tahun  2016  wacana Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri ditinjau asal implementasi serta penerapannya  masih  kurang  memadai dalam  hal  perlindungan  Hak  Asasi  insan bagi Para Pencari Suaka dan  hak hak para Pencari  Suaka  mirip  pendidikan  dan pekerjaan  layak,  dan    penghidupan  yang layak  lainnya  buat  diatur  sehingga  para Pengungsi  harus  menjalani  hidup  dalam ketidakpastian  tentang  masa  depan,  dan tanpa pekerjaan serta rutinitas, berpotensi menghasilkan  para  Pengungsi  menderita, dikarenakan Orang Asing sesuai menggunakan  ketentuan  keimigrasian tidak diperkenankan buat bekerja jika izin Tinggalnya tidak sesuai, dan  ini tentunya menjadi  polemik  tersendiri  terhadap keberlangsungan  hidup  serta  eksistensi
Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kenca na+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38- 6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redir_esc=y#v=onepag e&q&f=false.
16 Alicia  Angel  Mangensihi,  “Tinjauan  Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia,” Lex Et Societatis 7, no. 3 (2019): 5–15 Hlm 10.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………
Pengungsi  luar  negeri  yang  berada  pada Indonesia 17 .  Peranan    UNHCR  wajib melindungi  Pengungsi  yang  berada dibawahnya  dari  ketentuan  yang  tertulis dalam  dokumen  tertulis  serta  UNHCR pula  bertugas  buat  melengkapi  kiprah negara  dan    berkontribusi  terhadap perlindungan Pengungsi
dengan mendukung penyertaan serta pelaksanaan dari  suatu  konvensi  dan    aturan Pengungsi, mengklaim supaya Pengungsi diperlakukan sinkron standar serta aturan Internasional  yag  diakui,  menjamin supaya  Pengungsi  diberikan  suaka  serta tidak  dipaksa  untuk  pulang  ke  negara darimana  mereka  lari,  dan    mendukung diterapkannya, prosedur-mekanisme yang sesuai  buat  memilih  apakah  seorang artinya  Pengungsi  berdasarkan  definisi kesepakatan    1951  serta/atau  menurut defenisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi  regional  serta  mencari  solusi tetap/berkelanjutan terhadap duduk perkara Pengungsi 18 .
Adapun  pencapaian  yang  baik  dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa adalah pembentukan  badan  hukum  Hak  Asasi Manusia  yang  komprehensif,  Perserikatan Bangsa-Bangsa
secara normatif memperluas regulasi Undang-Undang Hak Asasi  Manusia  untuk  mencakup  standar khusus  untuk  perempuan,  anak-anak, penyandang  cacat,  pekerja  migran  dan keluarga mereka, Pengungsi, minoritas dan kelompok-kelompok  lain  yang  rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi  Manusia  di  banyak  masyarakat  dan membutuhkan perlindungan untuk menikmati Hak Asasi mereka 19 .
17 Suaka Dan et al., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi  Manusia  Terhadap  Para  Pencari  Suaka  Dan Pengungsi Di Indonesia,” Lex Et Societatis 7, no. 3 (2019): 5–15 hal 9.
18 UNHCR,  “Penandatanganan  Dapat  Membuat  Seluruh Perbedaan” (UNHCR, n.d.) hal 6.
19 Alicia  Angel  Mangensihi,  “Tinjauan  Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.”
Pada  hakikatnya trouble yang  di bebankan oleh pengungsi dan pencari suaka di  samping  masalah  kemanusiaan  juga masalah  hubungan  antar  beberapa  negara dan  bentuk  penanganan  masalah  ini dilakukan  dengan  semaksimal  mungkin terhadap isu Pengungsi dan pencari suaka. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri,  dalam  menangani  pengungsi  dan pencari  suaka  ini  Pemerintah  Indonesia melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait, dalam hal ini UNHCR dan  IOM 20 .    Kemudian  adapun  tugas  dan wewenang Pemerintahan yang di mandatkan  kepada  Direktorat  Jenderal Imigrasi  melalui  Rumah  Detensi  Imigrasi yang  dimana  petugas  dari  Rumah  Detensi Imigrasi  melakukan  pendataan  melalui pemeriksaan  dokumen  perjalanan,  status keimigrasian, dan identitas dan dalam hasil pemeriksaan  terdapat  orang  asing  yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imgrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa 21 .
Menurut UNHCR di tengah endemi pandemi  COVID-19  yang  hampir  seluruh negara  di  dunia  terkena  dampaknya  baik berasal  segi  kesehatan,  ekonomi,  sosial, serta  Sektor  Pengungsi  pada  negara  itu sendiri sebagai akibatnya sejumlah Negara guna  memutus  mata  rantai  penyebaran Virus  COVID-19  menerapkan  hukum  / kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  WHO yaitu  dengan  metode  “ Lockdown ”  atau “ Physical Distancing ”  yang  dimana penerapannya  tidak  hanya  bagi  warga Negara itu saja melainkan Termasuk aspek
Refugee /Pengungsi didalamnya 22 .
20 Rahayu  Rahayu,  Kholis  Roisah,  and  Peni  Susetyorini, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 2 (2020): 202–212 Hlm 210.
21 Alicia  Angel  Mangensihi,  “Tinjauan  Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.”
22 Karita  Sakharina,  “Perlindungan  Negara  Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional.Hlm 73”
Pengungsi berkontribusi terhadap kepedulian terhadap Kesehatan dan melakukan  perhatian  penuh  terhadap Pandemi dan  dukungan buat upaya mereka pada  perlindungan  serta  penjangkauan terutama  buat  yang  paling  rentan  pada komunitas  mereka  dapat diupayakan maksimal , lalu para pengungsi juga berhak buat diberikan donasi buat kebutuhan hidup sehari-hari  juga  hak  untuk  memperoleh perawatan menggunakan fasilitas kesehatan yang baik apabila dalam keadaan yang kurang sehat atau terserang virus pada tengah wabah pandemi
COVID-19 dibawah supervisi UNHCR pada negara.
Peran Pemerintah Indonesia khususnya Keimigrasian dimandatkan pada Rumah  Detensi  Imigrasi  dan    Kantor
Imigrasi  dengan  Kerjasama  UNHCR terhadap bentuk penanganan dan perawatan pengungsi bahwasanya disediakan  kebutuhan  logistik  Kesehatan mirip  masker  serta  pembersih  tangan terhadap  pengungsi  yang  rentan  dengan membangun  kawan  kerja  dan    komunitas pengungsi,  Selama  setiap  masyarakat negara  pada  seluruh  dunia  melanjutkan usaha  melawan  COVID-19,  UNHCR  di Indonesia  buat  menyampaikan  proteksi bagi  pengungsi.  pada  masa  masa  sulit seperti  ini,  setiap  orang  membutuhkan perlindungan,  termasuk  pengungsi,  yang mana  banyak  diantaranya  mempunyai resiko tertular yang tinggi akibat banyaknya keterbatasan terkait situasi mereka menjadi pengungsi, sesuai pengakuan berasal ketua Perwakilan  UNHCR  pada  Indonesia, bahwa  peningkatan  pengungsi  ini  secara signifikan  telah  mensugesti  daya  tahan Pengungsi serta bentuk kerentanan
terhadap  Komunitas Pengungsi  pada Indonesia,  sebagai  akibatnya  UNHCR berafiliasi  secara  baik  dengan  Pemerintah
23 UNHCR,  “PRESS  RELEASE  UNHCR  Tingkatkan Ketahanan  Pengungsi  Ditengah  Pandemi  COVID-19 Yang  Tidak  Menentu”  (Jakarta,  June  12,  2020), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so urce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS 6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=htt ps%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fid%2Fwp- content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%2
Indonesia buat memastikan serta menjamin tidak terdapat
Pengungsi yang terdiskriminasi  serta  tertinggal  dalam respon  terhadap  Pandemi  Covid  19  ini, serta Pengungsi mendapatkan akses secara penuh terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan  Indonesia  tanpa  diskriminasi, dan    sangat  krusial  bagi  UNHCR perwakilan pada Indonesia pada melanjutkan  aktivitas  kemanusiaan  yaitu perlindungan  dan    hadiah  donasi  pada Pengungsi,  dan    mencari  solusi  pada Pengungsi seperti penempatan pada negara ketiga 23 .
Adapun  kemudian  berasal  sisi negatif serta hambatan yang dihadapi sang UNHCR serta pemerintah Indonesia dalam hal  ini  pemerintah  Indonesia  menangani konflik  Pengungsi  orang  asing  pada Indonesia yaitu antara lain:
1. Seberapa lama   aparat  yang membantu disana  bisa  mengklaim  penampungan ad interim , sebagai akibatnya persoalan penampungan ini sangat lah sensitif terkait dengan kapasitas yang memadai; tiga.  Jumlah Capacity terhadap  Pengungsi yang berbanding jauh menggunakan (jumlah  personil)  yang  sedikit  dan    wajib menuntaskan tugas yang cukup berat;
4.Adapun tindak gegabah dan  tidak tabah asal pihak Pengungsi yang ingin berpindah ke negara tujuannya atau negara ketiga; lima.  tingkat  Respon  yang  kurang  pada Pengungsi  yang  asal  berasal  lokal  yang mengalami  tingkat  kurang  simpati  berasal warga lokal, serta menyebabkan pemerintah sulit buat melakukan Tindakan secara cepat 24 .

## PENUTUP
FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengungsi-Bilingual- FINAL.pdf&usg=AOvVaw2eD4zEBZGhOemvpAb0fjh1 . 24 Simatupang, “Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan  Warga  Negara  Asing  (Pengungsi)  Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru).”
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………

## KESIMPULAN
Pengungsi (Refugees) dan  Pencari Suaka  (Asylum  Seekers)    artinya  salah satu  grup  masyarakat  rentan  serta beberapa masalah tak jarang mengalami perlakuan diskriminatif dan
pelanggaran Hak Asasi manusia. isu dari Pengungsi kerap sekali menjadi perhatian  penting  dari  masing  masing suatu  negara  pada  seluruh  global,  di karenakan  status  Pengungsi  luar  negeri ini  mampu  jua  berpotensi  terhadap ancaman  internal.  problem  terkait menggunakan
Pengungsi
adalah polemik  krusial  yang  wajib    di selesaikan guna menegakkan HAM serta hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup insan. Walaupun Indonesia belum menjadi  Negara  pihak  asal  konvensi 1951.  Pada  prinsipnya,  teori  kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:
• hanya  orang  asing  yang  berguna yang diperbolehkan masuk serta berada di daerah Indonesia;
• hanya  orang  asing  yang  tak membahayakan keamanan serta
ketertiban  umum      yang  diperbolehkan masuk serta berada di wilayah Indonesia;
• orang  asing  wajib    tunduk  pada peraturan aturan pada Indonesia;
• orang asing yang masuk dan  berada pada  wilayah  Indonesia  harus  sinkron menggunakan maksud serta tujuannya
Adapun  pencapaian  yang  baik  dari perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pembentukan  badan  aturan  Hak  Asasi manusia
yang komprehensif,
perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif  memperluas  regulasi  Undang- Undang  Hak  Asasi  manusia  buat meliputi  standar  spesifik  buat  wanita, anak-anak,  penyandang  stigma,  pekerja migran dan keluarga mereka, Pengungsi, minoritas serta gerombolan -
kelompok  lain  yang  rentan  terhadap subordinat serta pelanggaran Hak Asasi manusia pada poly rakyat dan membutuhkan  proteksi  buat  menikmati Hak  Asasi  mereka,  dari  UNHCR  pada tengah  endemi  pandemi  COVID-19 yang hampir seluruh negara pada dunia terkena  dampaknya  baik  asal  segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan  Sektor Pengungsi  di  negara  itu  sendiri  sebagai akibatnya sejumlah Negara guna memutus  mata  rantai  penyebaran  Virus COVID-19 menerapkan hukum / kebijakan yang dikeluarkan sang  WHO yaitu menggunakan metode “Lockdown” atau “Physical Distancing” yang dimana penerapannya tidak hanya bagi  masyarakat  Negara  itu  saja melainkan Termasuk aspek Refugee/Pengungsi didalamnya.
Adapun  lalu  berasal  sisi  negatif serta  hambatan  yang  dihadapi  oleh UNHCR  serta  pemerintah  Indonesia dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia menangani  konflik  Pengungsi  orang asing pada Indonesia yaitu diantaranya:
1.  Koordinasi  yang  kurang  berasal informan  yang  ada  dilapangan  pada pihak pemerintah, serta berita pencarian terhadap  orang  asing  sebagai  akibatnya sulitnya  menerima  data  yang  valid  soal informasi  yang  ada  (datanya  seringkali berubah-ubah);
2.  Kapasitas tidak sebanding menggunakan  pekerjaan  yang  harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan  wajib  merampungkan pekerjaan yang berat dan  banyak;
3.  Banyaknya  Pengungsi  yang  tidak tabah  buat  menunggu  penempatan  ke Negara tujuan ataupun ke Negara ketiga;

## SARAN
Dalam  menyikapi  polemik  serta perseteruan terhadap berita Pengungsi serta pencari  suaka,  Perlu  adanya  pengkajian terhadap  penanganan  dan    bentuk  peran
Pemerintah Indonesia serta UNHCR dalam mengatasi  isu  Pengungsi  ini,  perlu  adanya analisis  serta  pengkajian  ulang  terhadap regulasi  atau  kebijakan  asal  Pemerintah dalam  penanganan  Pengungsi  bagaimana taraf  pengawasannya  dan    intensitas terhadap taraf kerawanan melihat Pandemi Covid-19  ketika  ini  yang  sangat  cukup meluas penyebarannya.

## DAFTAR BACAAN

## Alicia  Angel  Mangensihi.  “Tinjauan
Yuridis  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.” Lex Et Societatis 7, no. 3 (2019): 5–15.
Bakry, Umar Suryadi. Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama .  Edited  by  Irfan  Fahmi  and Miya  Damayanti.  Pertama.  Depok: Prenadamedia Group, 2017. https://books.google.co.id/books?hl=e n&lr=&id=-
BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8 5&dq=Bakry,+U.+S.+(2017).+Dasar- Dasar+Hubungan+Internasional+Edis i+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots= ARb8iqefEt&sig=38- 6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redi r_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Indonesia. Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian . Vol. 16. Indonesia, 2011.
Karita  Sakharina,  Iin.  “Perlindungan
Negara  Bagi  Pengungsi  Pada  Masa
Pandemi  Global  COVID-19:  Kajian
Hukum Internasional.” Al-Azhar Islamic Law Review 2 (2020): 66–77. M.Suryono.  “UNHCR  Di  Indonesia  - UNHCR Indonesia.” UNHCR Indonesia . Last modified 2020. Accessed August 15, 2021. https://www.unhcr.org/id/unhcr-di- indonesia.
Primawardani,  Yuliana,  and  Arief  Rianto Kurniawan.  “Penanganan  Pengungsi
Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 179.
PUDJIASTUTI,  TRI  NUKE.  “Politik Internasional:  Kerentanan  Pengungsi
Pada  Masa  Pandemi  COVID-19  Di Indonesia.”  Last  modified  2020.
Accessed October 2, 2021. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/k olom-1/politik-internasional/1384- kerentanan-pengungsi-pada-masa- pandemi-covid-19-di-indonesia.
Rahayu,  Rahayu,  Kholis  Roisah,  and  Peni Susetyorini. “Perlindungan Hak Asasi Manusia  Pengungsi  Dan  Pencari Suaka  Di  Indonesia.” Masalah- Masalah  Hukum 49,  no.  2  (2020):
202–212.
Republik  Indonesia. Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016  Tentang Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri . Presiden . Republik Indonesia, 2016.
Simatupang,  Princen.  “Peran  United
Nations  High  Commissioner  For Refugee (UNHCR) Dalam
Perlindungan  Warga  Negara  Asing (Pengungsi)  Di  Indonesia  (Kajian Warga  Negara  Asing  Di  Rumah Detensi  Imigrasi  Kota  Pekanbaru).”
JOM  Fakultas  Hukum II,  no.  March (2015):
1–15. https://www.neliti.com/publications/3 4390/peran-united-nations-high- commissioner-for-refugee-unhcr- dalam-perlindungan-warg#cite.
The  UN  Refugee  Agency.  “UNHCR - Figures  at  a  Glance.” Unhcr ,  2020. https://www.unhcr.org/figures-at-a- glance.html.
UNHCR. “Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan,” n.d. ———.  “PRESS  RELEASE  UNHCR Tingkatkan Ketahanan Pengungsi
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari,  M  Almudawar,  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka ( Asylum Seekers ) di Indonesia………………………
Ditengah  Pandemi  COVID-19  Yang Tidak  Menentu.”  Jakarta,  June  12,
2020. https://www.google.com/url?sa=t&rct =j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzf S6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAW egQIERAB&url=https%3A%2F%2F www.unhcr.org%2Fid%2Fwp- content%2Fuploads%2Fsites%2F42 %2F2020%2F06%2FPress-Release- Distribusi-bantuan-pengungsi- Bilingual- FINAL.pdf&usg=AOvVaw2eD4zEB ZGhOemvpAb0fjh1.