Jurnal Administrasi Bisnis Volume 8, Nomor 1, Maret 2019, pp. 15-22 P-ISSN: 2252-3294 E-ISSN: 2548-4923

## Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Surakarta
Johan Bhimo Sukoco
Program Studi Administrasi Perkantoran, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Indonesia Email: johanbhimo@live.undip.ac.id
Abstract: Micro, Small, and Medium Scale Enterprises (SMEs) building is often due to the weak institutional capacity.  Limited  capital  ownership,  poor  business  knowledge,  and  narrow  business  network  make  SME performers less powerful in improving their business. This research studied the SMEs building in Surakarta City,  viewed  from  indicator  of  empowerment  according  to Mardikanto  (2013),  Institutional  Building.  This research  employed  a  descriptive  qualitative  method.  Data  collection  was  carried  out  using  interview, observation,  and  document  analysis.  Technique  of  analyzing  data  used  was  purposive  sampling,  data validation was carried out using method triangulation, and data analysis was conducted using an interactive model of analysis. The result of research showed that institutional capacity of SMEs in Surakarta City was still  weak.  SMEs  performers  (actors)  still  understood  poorly  the  procedure  and  requirement  of  business licensing.  This  made  them  dealing  with  business  licensing  reluctantly,  leading  to  the  weak  business institution.
Abstraksi:  Pembinaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  seringkali  dikarenakan  lemahnya kapasitas  kelembagaan.  Kepemilikan  modal  yang  minim,  pengetahuan  usaha  yang  rendah,  serta  kurang luasnya  jejaring  usaha  membuat  pelaku  UMKM  menjadi  kurang  berdaya  dalam  meningkatkan  usahanya. Penelitian ini mengkaji pembinaan UMKM di Kota Surakarta dilihat dari indikator pemberdayaan menurut Mardikanto  (2010),  yaitu  Bina  Kelembagaan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  purposive  sampling,  validitas  data  menggunakan  triangulasi  metode,  dan  analisis  data menggunakan  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kapasitas  kelembagaan  UMKM  di  Kota Surakarta masih lemah. Pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur dan persyaratan perizinan usaha. Hal  ini  mengakibatkan  pelaku  UMKM  enggan  melakukan  pengurusan  perizinan  usaha  yang  berakibat lemahnya kelembagaan usaha.
Keywords: institution, SMEs, capacity; kelembagaan, UMKM, kapasitas

## Pendahuluan
Kemandirian masyarakat secara ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kewirausahaan  melalui  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Badan  Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah UMKM di  Indonesia  mengalami  peningkatan  sejak tahun 2013 sampai 2015 sebesar 17,2 persen. Pada tahun 2013 jumlah usaha mikro sebesar 2.887.015  unit,  kemudian  pada  tahun  2014 meningkat  sebesar  3.220.563  unit,  dan  terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 3.385.851 unit.
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  ini  menarik  dikaji.  Kecepatan dalam  bertumbuh  kembang  ini  menjadi potensi  unggulan  yang  menjadi  karakteristik
UMKM.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan Reijnders  dan  Verstappen  (Rahab,  2009) yang  menyebutkan  bahwa  UMKM  memiliki keunggulan dalam pemasaran berupa kecepatan bereaksi, fleksibilitas dan kemampuan melihat peluang pasar.
Kuantitas  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  yang  tinggi  ini  sayangnya  tidak diikuti  dengan  pembinaan  yang  baik  oleh pemerintah.  Kota  Surakarta  yang  dipilih dalam  riset  ini  memiliki  jumlah  UMKM yang  cukup  besar  pula,  yaitu  sebanyak 43.804 unit. Kuantitas ini terdiri  dari 41.512 usaha  berskala  mikro,  2.197  usaha  berskala kecil,  dan  95  usaha  berskala  menengah. Ironisnya,  dari  kuantitas  yang  cukup  besar ini,  hanya  sebanyak  2.978  usaha  saja  yang sudah  menjadi  UMKM  Binaan  pemerintah
setempat.  Jadi,  masih  ada  sekitar  40.826
UMKM yang belum tersentuh pendampingan pemerintah. Berikut ini untuk lebih  memahami  kondisi  di  lokasi  penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1.
Gambar  1  tersebut  menunjukkan  masih terdapat 93 persen UMKM di Kota Surakarta yang  belum  mendapatkan  pendampingan dari pemerintah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa  pemerintah  belum  serius  dalam melakukan  pembinaan  UMKM  di  Kota Surakarta.  Pemerintah  Kota  Surakarta  perlu menyadari  potensi  UMKM  ini,  mengingat penyerapan tenaga kerja dari UMKM Binaan cukup besar. Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Kota  Surakarta Tahun  2017,  menunjukkan  terdapat  sekitar 13.217  tenaga  kerja  yang  terserap  melalui UMKM  Binaan.  Kuantitas  ini  terdiri  dari 7.213 tenaga  kerja berjenis  kelamin laki-laki dan  6.004  tenaga  kerja  berjenis  kelamin perempuan.
Kajian  yang  dilakukan  Pusat  Layanan Usaha  Terpadu  (PLUT)  Koperasi,  Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah Kota Surakarta, menunjukkan  UMKM  di  Kota  Surakarta masih  terkendala  masalah  pemasaran.  Hal tersebut dikarenakan masih banyak, ritel-ritel modern  yang  belum  bersedia  menerima produk-produk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah. Kebanyakan ritel modern memberikan  persyarakat  berupa  ijin  produk dimana  hal  ini  seringkali  sulit  dipenuhi  oleh pelaku UMKM. Kebanyakan pelaku UMKM belum  memiliki  ijin  usaha  maupun  ijin produk,  sehingga  produknya  tidak  dapat
diterima oleh ritel modern.
Permasalahan  lainnya  yang  dihadapi dalam  pengembangan  UMKM  selama  ini ialah  pembinaan  yang  dilakukan  pemerintah belum  menerapkan  prinsip  keberlanjutan. Pelatihan  bagi  pelaku  UMKM  seringkali hanya  berhenti  saat  program  berakhir. Pembinaan  UMKM  belum  menerapkan prinsip
Sustainable
Development (pembangunan keberlanjutan). Hal ini berlawanan  dengan  prinsip  pemberdayaan yang  dikemukakan  Subedjo  dan  Supriyanto (Mardikanto  dan  Soebianto,  2015)  bahwa pemberdayaan  sangat  memiliki  keterkaitan dengan  Sustainable  Development,  dimana pemberdayaan  ibarat  sebagai  gerbong  yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan  ekonomi,  sosial,  dan  ekologi yang dinamis.
Beranjak  dari  berbagai  permasalahan ini,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji kapasitas  kelembagaan  dalam  pembinaan UMKM  di  Kota  Surakarta.  Penelitian- penelitian  lain  terkait  UMKM  sudah  banyak
UMKM Binaan; 2978; 7% UMKM Non Binaan;
40826; 93%
Gambar 1. UMKM di Kota Surakarta Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, diolah.
diteliti  oleh  penelitian  lain  (Greenbank, 2001;  Devins,  et.al,  2005;  Hidayat,  2013; dan Daroin, 2014). Keempat peneliti ini telah mengkaji  mengenai  pengembangan  UMKM dari berbagai aspek. Namun demikian, belum banyak  penelitian  yang  mengkaji  mengenai aspek kelembagaan secara spesifik. Penelitian  ini  mengkaji  pembinaan  UMKM menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat  menurut  Mardikanto  (2010), yaitu Bina Kelembagaan. Bina Kelembagaan ini  meliputi  ketersediaan  modal  dan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai, pengembangan jejaring usaha, serta perizinan  usaha  pelaku  UMKM.  Bina Kelembagaan  ini  digunakan  peneliti  dalam menggambarkan pembinaan UMKM di Kota Surakarta.

## Tinjauan Pustaka
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  telah  didefinisikan  dengan  jelas dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang
UMKM.
Usaha Mikro merupakan    usaha  produktif  milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam perundang- undangan.  Lebih  lanjut,  Usaha  Kecil  adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.
Di  sisi  lain,  Usaha  Menengah  adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur dalam perundang-undangan.
Fajar (2016), menyebut bahwa terdapat dua  alasan  yang  menjadikan  UMKM  perlu mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah, yaitu:  Pertama,  besarnya  jumlah  pengusaha UMKM  di  Indonesia  yang  cukup  banyak. Hasil  pengukuran  dan  analisis  ekonomi tahun  2007  bahkan  menunjukkan  sebanyak 637  unit  usaha  mikro  dan  kecil  mengalami kenaikan omzet, sehingga berpindah kategorinya menjadi usaha menengah. Kedua,  adanya  berbaagai  kelemahan  atau kekurangan  UMKM  ketika  masuk  dalam sistem  persaingan  pasar  bebas.  Sistem  pasar bebas justru menjadi ancaman dari keberlanjutan  UMKM,  karena  pemerintah kurang memberikan proteksi terhadap masuknya  produk-produk  dari  program internasionalisasi UMKM negara-negara maju.  Padahal  dari  sisi  kualitas  tidak  jauh berbeda.  Oleh  karena  itu,  UMKM  perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Penelitian-penelitian  bertopik  UMKM banyak diteliti oleh penelitian lain (Greenbank,  2001;  Devins,  et.  al,  2005; Hidayat, 2013; dan Daroin, 2014).
Greenbank  (2001)  melalui  penelitiannya mengkaji  penetapan  tujuan  dalam  usaha mikro,  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM memiliki  kecenderungan  yang  minim  dalam meningkatkan  keuntungan  dan  mengejar laba.  Lebih  lanjut,  Devins,  et.  al.  (2005) melalui penelitiannya mengkaji model konseptual  manajemen  usaha  mikro  melalui implikasi  penelitian  dan  kebijakan.  Hasil kajiannya menunjukkan pendekatan intervensi  dalam  hubungan  antara  manajer mikro  dan  agen  intervensi  sangat  penting dalam keberhasilan perancangan  usaha.
Hidayat  (2013)  mengkaji  pembinaan UMKM  di  Kota  Surakarta  melalui  analisis peran  dinas.  Riset  ini  menemukan  fakta bahwa pemerintah telah melakukan pembinaan  bagi  pelaku  UMKM  dengan optimal melalui program peningkatan kapasitas,  permodalan  dan  fasilitas.  Daroin (2014) melalui risetnya mengkaji pengembangan UMKM di Kabupaten
Bojonegoro,  dimana  temuan  penelitiannya menunjukkan  strategi  yang  paling  strategis dalam pengembangan  UMKM yaitu inovasi, pameran, dan pemasaran online.
Beberapa  penelitian  ini  bermanfaat dalam  menambah  referensi  bagi  penulis dalam  memahami  permasalahan  dalam pembinaan  UMKM.  Namun  demikian, belum  banyak  penelitian  yang  mengkaji mengenai aspek kelembagaan secara spesifik.  Penelitian  ini  mengkaji  pembinaan UMKM menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2010), yaitu Bina
Kelembagaan.  Kelembagaan  sosial  atau organisasi  sosial  yang  tersedia  dan  dapat berjalan  efektif  akan  dapat  mendukung terselenggaranya Bina Manusia, Bina Usaha, Bina  Lingkungan.  Suatu  bentuk  relasi  sosial dapat  disebut  sebagai  sebuah  kelembagaan jika,  memenuhi  4  (Empat)  komponen  yaitu: (1)  Komponen  Personal;  (2)  Komponen Kepentingan;  (3)  Komponen  Aturan;  (4) Komponen Struktur.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Travers  (Sevilla,  et  al., 1993),  menuliskan  metode  deskriptif  ini digunakan  dalam  menggambarkan  sifat keadaan  yang  berjalan  pada  saat  penelitian dilakukan,  dan  memeriksa  sebab-sebab  dari gejala  tertentu.  Di  sisi  lain,  Slamet  (2006), menuliskan  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang bertujuan memberikan uraian mengenai  gejala  sosial  yang  diteliti,  dengan mendiskripsikan  gejala  tersebut  berdasarkan pada  indikator-indikator  yang  dijadikan dasar ada tidaknya suatu gejala yang  diteliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif  dengan  memaparkan  pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di  Kota  Surakarta  dilihat  dari  kapasitas kelembagaannya.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  wawancara,  observasi,  dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan  data menggunakan purposive sampling. Sugiyono (2009), menuliskan bahwa purposive sampling  merupakan  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti kompetensi  informan.  Informan  kunci  atau key  informan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Surakart, Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  (PLUT)
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta, dan pengelola UMKM.
Teknik  validitas  data  menggunakan triangulasi  metode.  Pada  penelitian  ini, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan  hasil  wawancara antara  key informan  dan  membandingkan  antara  hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sutopo  (2002)  menuliskan  bahwa  data  yang sama  atau  sejenis  akan lebih  teruji kebenarannya  apabila  dikaji  dari  beberapa sumber  data  dan  metode  yang  berbeda. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  model  analisis  interaktif menurut Milles & Huberman (Sutopo, 2002), yang    dilakukan  dengan  memperhatikan  3 (tiga)  komponen  utama,  meliputi:  Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan kesimpulan serta verifikasinya

## Pembahasan dan Hasil
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menegah (UMKM)  di Kota Surakarta masih  menemui kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini terlihat dari pemodalan usaha,  ketersediaan  tenaga  kerja,  dan perizinan  usaha.  Permodalan  yang  dimiliki pelaku  UMKM  masih  terbatas.  Selain  itu, permasalahan  terkait  minimnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas menjadi problem yang serius dalam pengembangan  UMKM.  Di  sisi  lain,  masih banyak  UMKM  yang  belum  memiliki  ijin usaha,  sehingga  lemah  dalam  pemasaran  ke ritel-ritel  modern  yang  mempersyaratkan perijinan produk/usaha. Berikut ini penjelasan dari masing-masing permasalahan tersebut:

## Pemodaan Usaha
Permodalan menjadi permasalahan mendasar dalam pembinaan  UMKM di Kota Surakarta. Padahal, pemerintah telah menganggarkan bantuan permodalan melalui Kementerian  Koperasi  dan  UMKM.  Hasil penelitian  menunjukka,  pada  tahun  2002 sampai dengan 2006 lalu bahkan pemerintah setempat sudah terlihat sangat antusias dalam menggelontorkan  bantuan  permodalan  untuk UMKM.  Tahun  2002,  misalnya,  pemerintah
memberikan  dana  modal  sejumlah  Rp 200.000.000,-,  kemudian  secara  fluktuasi terdapat  kenaikan  nominal  hingga  tahun 2006 sebanyak Rp 950.000.000,-.
Kuantitas penerima modal juga cenderung  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  dimana  tahun  2002  sebanyak  40 unit  UMKM  penerima  bantuan  modal, hingga  meningkat  secara  fluktuasi  pada tahun  2006  sebanyak  151  UMKM  yang memperoleh  bantuan  permodalan.    Hal  ini seperti  terlihat  dalam  Tabel  1  yang menunjukkan  bantuan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Surakarta untuk pembinaan UMKM.
Tabel 1.  Bantuan APBD untuk Pembinaan  UMKM  di  Kota Surakarta Tahun Dana Kuantitas UMKM Penerima Bantuan Modal (1) (2) (3) 2002 300.000.000 40 2003 390.000.000 52 2004 413.691.000 60 2006 950.000.000 151 2007 300.000.000 79 2008 450.000.000 91
Sumber: Data Primer dan Sekunder
Namun,  data  dari  Tabel  1  tersebut menunjukkan  penurunan  nominal  bantuan dari tahun 2006 hingga tahun 2008 lalu. Pada tahun  2006  bantuan  yang  digelontorkan sebesar Rp 950.000.000,-, kemudian menurun  drastis  pada  tahun  2007  sejumlah Rp 300.000.000,-, dan pada tahun 2008 naik lagi  namun  tidak  mencapai  setengah  dari nominal tahun 2006 sejumlah Rp 450.000.000,-  .  Hal  ini  indikasi  pemerintah kurang serius melakukan pembinaan UMKM.  Pemerintah  belum  secara  konsisten memberikan bantuan dana untuk permodalan sebagai  pondasi  dasar  dalam  peningkatan kapasitas  kelembagaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah.

## Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Problem  berikutnya  ialah  ketersediaan tenaga  kerja.  Untuk  mengkaji  hal  ini,  maka penulis mengkaitkannya dengan ketersediaan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  instansi yang  menaungi  persoalan  UMKM  di  Kota Surakarta, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Institusi  ini  diperkuat  oleh  39  personel.  Hal ini  menjadi  peluang  bagi  pemerintah  dalam melakukan  pembinaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah.  Berikut  ini  dapat  dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2.  Kuantitas  Pegawai  di  Dinas
Koperasi & UMKM Kota Surakarta No. Satuan Kerja Jumlah (1) (2) (3) 1. Kepala Dinas 1 2. Kepala Bagian Tata Usaha 1 3. Kepala Sub Bagian 3 4. Kepala Sub Dinas 3 5. Kepala Seksi 6 6. Staff Sub Bag. Tata Usaha 8 7. Staff SubBag. Bina Program 4 8. Staff Sub Dinas Bina Kelembagaan,  Koperasi  dan UMKM 6 9. Staff  Sub.  Dinas  Usaha  dan Permodalan 7 Total 39 Sumber: Data Sekunder Ketersediaan  SDM  dalam  peningkatan kapasitas  kelembagaan  UMKM  di  Kota Surakarta  ini  bukan  hanya  dilihat  dari memadainya kuantitas pegawai di lingkungan  unit  kerja  yang  menangani permasalahan  UMKM.  Lebih  dari  itu, penelitian  ini  mengkaji  pula  mengenai ketersediaan  SDM  dalam  hal  tenaga  kerja yang  bekerja  pada  UMKM  bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM  di  Kota  Surakarta  cenderung menggunakan  tenaga  kerja  dari  internal keluarga dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja professional dari luar keluarga.
Hal  ini  seperti  yang  dikatakan  B07 sebagai  pemilik  usaha  Jamu  Puteri  Solo, yang  memberikan  pernyataan  bahwa  usaha yang  dirintisnya  merupakan  usaha  turun temurun  keluarga  besar.  Berlandaskan  hal ini,  ia  meyakini  bahwa  usaha  yang dirintisnya  hanya  boleh  mempekerjakan pekerja  dari  lingkungan  keluarga  besar.  Hal ini    dilakukan  guna  untuk  menjalin kerukunan  antar  keluarga  dan  menjaga kekompakan keluarga. Berikut ini pernyataan  B07:  “Proses  pembuatan  jamu saya hanya berjumlahkan  lima  orang  dan  itu sudah  termasuk  saya  sendiri  dikarenakan usaha  yang  kami  jalani  merupakan  warisan turun  temurun,  maka  yang  boleh  mengolah usaha  ini  bahkan  pekerjannya  tidak  boleh selain anggota keluarga.”
Hasil  penelitian  menunjukkan  tidak semua  pemilik  UMKM  lebih  nyaman menggunakan  tenaga  kerja  dari  lingkungan internal  keluarga.  Beberapa  UMKM  lain lebih  memilih  menggunakan  tenaga  kerja dengan  memberdayakan  masyarakat  di lingkungan sekitar usaha. Hal ini diperlihatkan B02 selaku pemilik usaha daur ulang  limbah  koran  di  Kota  Surakarta,  yang lebih memilih untuk memberdayakan masyarakat  di  sekitar  usaha  khususnya  ibu- ibu  rumah  tangga.  Berikut  ini  pernyataan B02:  “Iya,  karena  dapat  dilihat  dari  tenaga kerja  yang  memberdayakan  tenaga  kerja yang  berasal  dari  lingkungan  sekitar, khususnya ibu – ibu rumah tangga.”
Pernyataan  B02  ini  diperkuat  oleh  B06 selaku  pemilik  UMKM  Tambah  Tumbuh, sebuah usaha kerajinan tangan yang berlokasi  di  Kelurahan  Purwosari,  Kota Surakarta. B06 bahkan memberdayakan pula narapidana  yang  masih  berada  dalam kurungan penjara melalui aktivitas usaha ini. Berikut  ini  pernyataan  B06:  “UMKM  saya memberdayakan  masyarakat  sekitar,  seperti ibu    rumah  tangga.  Selain  ibu  rumah  tangga saya  juga  memberdayakan  para  narapidana yang  berada  didalam  penjara,  agar  mereka saat mereka dikeluarkan dari penjara mereka tidak  melakukan  hal  yang  buruk.  Melainkan bisa  menambah  penghasilan  dengan  ilmu yang sudah diberikan.”
Jadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di Kota Surakarta diperkuat dengan memberdayakan  masyarakat  sekitar  lokasi usaha.  Beberapa  pelaku  UMKM  memilih menggunakan tenaga kerja dengan memberdayakan  masyarakat  sekitar  untuk memperkuat kapasitas kelembagaan usahanya.  Namun,  di  sisi  lain,  beberapa pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah lainnya  memilih  menggunakan  tenaga  kerja dari  internal  keluarganya  untuk  memperkuat usahanya.

## Perizinan usaha
Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM  dapat  dilakukan  dengan  pengurusan perizinan  usaha  UMKM.  Hal  ini  sangat penting dikarenakan melalui pengurusan izin usaha  tentu  akan  dapat  memperkuat  peluang pelaku UMKM dalam mendapatkan berbagai skim  bantuan  dari  pemerintah.  Selain  itu, UMKM  yang  sudah  memiliki  izin  usaha maupun  izin  produk  tentu  akan  lebih  mudah dalam  memasarkan  produknya  ke pasar  ritel modern.
Hasil  penelitian  menunjukkan  masih banyak  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah yang belum melakukan pengurusan  izin  usaha.  Hal  ini  dikarenakan prosedur  perizinan  yang  belum  dipahami dengan  baik  oleh  para  pelaku  UMKM. Beberapa  pelaku  UMKM  beranggapan bahwa  pengurusan  izin  usaha  membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang panjang, sehingga mereka enggan melakukan pengurusan  izin  usaha  maupun  izin  produk hasil usahanya.
Tabel  3.  Data  Skala  Formal  dan  Non
Formal UMKM di Kota Surakarta Skala Jumlah UMKM (1) (2) Formal 6.075 Non Formal 48.582 Jumlah 54.582 Sumber: Data Sekunder
Padahal, data kuantitas UMKM ini akan dapat terpantau dengan baik jika para pelaku UMKM  melakukan  pengurusan  izin  usaha. Selama ini, data yang dikeluarkan oleh dinas terkait  berbeda-beda  dikarenakan  masih banyak  UMKM  di  Kota  Surakarta  yang belum  melakukan perizinan usaha. Beberapa UMKM yang belum melakukan perizinan ini seringkali  ada  pada  skala  non  formal, dikarenakan usaha skala non formal ini tidak terikat oleh persyaratan perizinan usaha yang terlalu menikat. Padahal, kondisi di lapangan terdapat  sekitar  48.582  unit  usaha  skala  non formal  di Kota Surakarta, dimana  jumlah  ini tentu  saja  lebih  rawan  diindikasikan  belum melakukan  izin usaha. Berikut ini data skala formal  dan  non  formal  UMKM  di  Kota Surakarta.

## Kesimpulan
Beranjak  dari  hasil  penelitian,  maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  di  Kota  Surakarta  masih  lemah, utamanya  dalam  permodalan.  Selain  itu, pelaku  UMKM  masih  kurang  memahami prosedur  dan  persyaratan  perizinan  usaha. Hal  ini  mengakibatkan  pelaku  UMKM enggan  melakukan  pengurusan  perizinan usaha yang berakibat lemahnya kelembagaan usaha.
Namun demikian, dari segi ketersediaan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  institusi yang  menangani  permasalahan  UMKM  ini, yaitu  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  sangat memadai.  Hal  ini  idealnya  menjadi  peluang bagi  Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam melakukan  pembinaan  UMKM.  Di  sisi  lain, ketersediaan  tenaga  kerja  pada  UMKM  di Kota Surakarta diperkuat dengan
memberdayakan  masyarakat  sekitar  lokasi usaha  maupun  menggunakan  tenaga  kerja dari  internal  keluarganya  untuk  memperkuat usahanya.

## Daftar Referensi
Daroin,  Ana  Dhaoud.  (2015). Upaya
Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  Handycraft  Kayu
Jati  di  Dusun  Bandar  Desa  Batokan
Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Thesis. Surakarta: Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
Devins,  David,  Jeff  Gold,  Steve  Johnson, and Rick Holden. (2005). A Conceptual Model  of  Management  Learning  in Micro Business: Implications for Research  and  Policy.  Education  + Training,  Vol.  47,  Issue  8/9,  pp.  540- 551.
Fajar,  Mukti.  (2016).  UMKM  di  Indonesia (Perspektif
Hukum Ekonomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Greenbank,  Paul.  (2001).  Objective  Setting in  the  Micro-Business.  International Journal  of  Entrepreneurial  Behavior  & Research, Vol.7 Issue 3, pp.108-127.
Hidayat,  Wahid  Anggih.  (2013).  Pembinaan UMKM  Kota  Surakarta  oleh  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  Kota  Surakarta.  Skripsi. Surakarta:  Ilmu  Administrasi  Negara, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Sebelas Maret.
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik. Bandung: Alfabeta.

## Mardikanto,  Totok.  (2010).  Konsep-Konsep Pemberdayaan  Masyarakat.  Surakarta:
Fakultas  Pertanian  UNS  dengan  UPT Penerbitan  dan  Percetakan  UNS  (UNS Press).
Rahab. (2009). Penerapan Manajemen Merek pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi
(JBE), Vol. 16 No.1, 18-25.
Sevilla, Consuelo G, Jesus A. Ochave, Twila G.  Punsalan,  Bella  P.  Regala,  dan Gabriel  G.  Uriarte.  (1993).  Pengantar Metode  Penelitian  (Edisi  terjemahan Alimuddin  Tuwu).  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
22 | Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 8, Nomor 1, Maret 2019
Slamet,  Y.  (2006).  Metode  Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Penerbit ALFABETA.