## POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA
Nurjamil 1 , Siti Nurhayati 2
12 Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Jl. Raya Bandung-Sumedang km 20,5 Sumedang-Jawa Barat, Indonesia 40600 kankjameel@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengelaborasi  ajaran  Islam  kulutral  dan pengaruhnya  dalam  membentuk  corak  politik  hukum  Islam  di  Indonesia  serta menentukan  arah  kebijakan  politik  hukum  Islam  di  Indonesia  dihubungkan dengan  diberlakukannya  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Koperasi Syariah.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Data  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan ( library research ) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran  Islam  kulutral  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru  nilai-nilai  Islam  diterapkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  lebih rendah  dan  teknis,  yakni  peraturan  menteri  dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- MUI.
Kata  Kunci :  Ajaran  Islam  Kultural,  Koperasi  Syariah,  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

## Abstract
This research was conducted to elaborate the teachings of culutral Islam and  its  influence  in  forming  the  Islamic  legal  political  in  Indonesia  as  well  as determining  the  direction  of  Islamic  legal  political  policies  in  Indonesia associated with the enactment of legislation concerning Sharia Cooperatives. The research  conducted  is  an  analytical  descriptive  study  with  a  normative  juridical approach.  Data  obtained  from  library  research  is  analyzed  qualitatively  and finally concluded that the teachings of culutral Islam have a very large influence in  giving  a  heterogeneous  form  of  Islamic  legal  politics  in  Indonesia  but  the teachings  of  cultural  Islam  did  not  look  so  thick  in  the  Law  of  Cooperatives,  in fact,  Islamic  values  are  applied  in  lower  and  technical  regulations,  namely ministerial  regulations  and  fatwa  of  The  National  Sharia  Council  of  the Indonesian ulama assembly
Keywords:  Teachings  of  Cultural  Islam,  Sharia  Cooperative,  Fatwa  of  The National Sharia Council of the Indonesian ulama assembly

## I. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang
memiliki  penganut  mayoritas  di
Indonesia  merupakan  sebuah  realita. Tentu  saja  hal  tersebut  tidak  dapat terjadi seketika, akan tetapi disinyalir
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
ada beberapa penyebab yang melatarbelakanginya.  Salah  satunya adalah  adanya  akulturasi  budaya lokal  Indonesia  yang  kental  dengan adat ketimuran dengan budaya Islam, yang  boleh  jadi  dianggap  memiliki corak atau bahkan konsep yang tidak jauh  berbeda,  paling  tidak  dalam esensinya (Amir Syarifuddin:2005).
Dikarenakan karakternya
yang fleksibel, dalam tataran praktik, tidak dapat dipungkiri apabila kemudian  muncul  dua  aliran  besar mengenai  konsep  Islam  itu  sendiri, termasuk  di  dalamnya  pemkiran mengenai  penerapan  hukum  Islam. Pertama yaitu pandangan yang tekstual yang mengutamakan simbolik  formal.  Islam  menurut pandangan ini tidak cukup dilaksanakan  oleh  individu  sebagai ajaran  agama,  akan  tetapi  harus menjadi  aturan  resmi  bahkan  jika perlu Islam menjadi simbol dan dasar negara.  Dan  kedua,  golongan  yang berpaham  konstekstual  atau  dikeal dengan Islam kultural, yang
menginginkan  hukum  Islam  berlaku tetapi  tidak  mengutamakan  simbol-
simbol struktural. Menurut pandangan  ini,  yang  paling  penting adalah  sesensi  dari  ajaran  Islam  itu sendiri yang mewarnai konsep sebuah aturan, tanpa harus menyertakan  label  Islam  di  luarnya (Amir Syarifuddin:2005).
Dalam  tataran  sistem  hukum nasional  yang  menggunakan  konsep mix  system ,  artinya  percampuran antara hukum aliran Eropa
Kontinental ( Civil Law ), hukum adat dan hukum Islam (Huala
Adolf:2006),  maka  implementasi konsep-konsep  Islam  dalam  sebuah peraturan  yang  baku,  mengikat  dan memiliki daya paksa, yang diwujudkan  dalam  bentuk  sebuah peraturan perundang-undangan, seharusnya  tidak  menemui  kendala, alih-alih  diyakini  sebagai  unsur pembentuk  hukum  yang  mewarnai hukum positif di Indonesia, baik dari sisi  materi,  budaya  maupun  struktur hukumnya
(Moch. Mahfud MD:2010). Sekali lagi, Indonesia
memiliki  keunikan  tersendiri,  karena yang menjadi sumber dalam
pembentukan  hukum,  dalam  hal  ini lebih  ditekankan  dalam  arti  undang- undang,  adalah  percampuran  antara hukum adat lokal masyarakat Indonesia,  hukum  Islam  dan  hukum peninggalan kolonial Belanda. Artinya  secara  sadar,  materi  hukum
Islam  pada  dasarnya  diakui  dan berlaku bagi penduduk yang beragama Islam, bahkan sejak penjajahan  kolonial  Belanda  (Amir Syarifuddin:2005).
Sebagai  penduduk  mayoritas,
tentunya umat Islam memiliki kepentingan yang besar, agar konsep hukum  Islam  dapat  menjadi  aturan yang  mengikat  dan  kalau  perlu berbentuk  sebuah  undang-undang. Untuk  Indonesia  yang  penduduknya plural,    perjuangan  hukum  Islam lebih  dianjurkan  untuk  mengikuti pola  kultural  dan  mengesampingkan gerakan simbolik-formal. Yang paling  perlu  diperjuangkan  adalah nilai-nilai  substantif  ajaran  Islam agar  dapat  mengakar  kuat  dan bahkan menjadi unsur yang mewarnai  materi  sebuah  peraturan perundang-undangan. Salah satu
peraturan  perundang-undangan  yang merupakan wujud aspirasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam
peraturan  perundang-undangan  dan dianggap sebagai produk dari perjuangan  politik  hukum  Islam kultural adalah diberlakukannya peraturan perundang-undangan
mengenai  koperasi  syariah.  Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan  mikro  yang  didirikan untuk  meningkatkan  kesejahteraan para  anggotanya  melalui  produk- produk pembiayaan yang
ditawarkannya.  Berdirinya  lembaga koperasi tidak  didasarkan  pada hukum-hukum Islam, namun
koperasi mampu menjalankan operasional  yang  sesuai  dengan prinsip  Islam  yaitu  menggunakan prinsip  akad  syirkah  (Amwaluna: Jurnal Ekonomi  dan  Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017)
Dari uraian di atas, kemudian yang  menjadi  pertanyaan  besar  bagi peneliti  adalah  mengenai  pengaruh hukum Islam kultural tersebut terhadap  arah  kebijakan  politik hukum  Islam  di  Indonesia  sendiri khususnya  mengenai  koperasi  yang merupakan  konsep  ekonomi  khas Indonesia dengan demokrasi ekonominya sekaligus konsep syariah  yang  sudah  memiliki  pasar tersendiri seiring dengan
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
berkembangnya  tingkat  pemahaman dan pengamalan nilai-nilai masyarakat  Indonesia  terutama  pada dua  dekade  terakhir  bersamaan dengan  lahirnya  perbankan  syariah. Sepanjang pengetahuan peneliti terdapat  penelitian  terdahulu  yang telah  dibuat  oleh  Mardani  dengan judul  Hukum  Islam  dalam  Sistem Hukum  Nasional,  dimuat  dalam Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, tahun ke 38, No. 2, April-Juni  2008, tetapi tidak secara khusus membahas mengenai politik hukum islam kultural dan kaitannya dengaa peraturan  mengenai  koerasi  syariah. Dalam menjawab pertanyaan
tersebut  dilakukan  penelitian  berupa penelitian  yang  bersifat  deskriptif analitis  dengan  pendekatan  yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan ( library research )  dan  selanjutnya  data  yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
II. PEMBAHASAN A. Landasan Teori
1. Hubungan Islam dan
Politik;  Sebuah  Diskusi  Tanpa

## Akhir
Islam  dan  politik  merupakan  dua tema  yang  tidak  pernah  using  untuk dijadikan  bahan  diskusi  atau  bahkan perdebatan.
Bahkan dalamperjalananannya terdapat pandangan bahwa Islam hanya merupakan hubungan antara manusia dengan  Tuhannya,  sehingga  urusan duniawi termasuk politik di dalamnya  merupakan  urusan  yang terpisah  dari  agama.  Golongan  ini mengatakan  bahwa “innad  diina syai-un  wasiyasatu  syai-un  a-khar” . Pandangan  lain  mengatakan  bahwa Islam mempunyai konsep dan aturan yang lengkap, bukan hanya mengenai  hubungan  antara  manusia dengan  Tuhannya  tapi  juga  urusan manusia dengan sesamanya, termasuk di dalamnya aturan berpolitik (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy:2002). Menurut Teungku Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy bahwa tata aturan Islam sesungguhnya merupakan tata aturan
yang  bersipat  politik  dan  bersipat agama.  Sebagai  rujukan  beliau  juga gambarkan mengenai sejarah pembentukan negara Islam di Madinah  oleh  Nabi  Muhammad  saw dan  para  sahabatnya  merupakan  tata aturan  yang  sangat  kental  dengan politik,  yang  dikenal  dengan  konsep syura (Teungku  Muhammad  Hasbi Ash Shiddieqy:2002). Sebagai  catatan,  ternyata  sejarah politik  Islam  di  kemudian  hari  juga sangat  dipengaruhi  oleh  warisan Romawi  dan  persia.  Sebagaimana
(Rusjdi Ali Muhammad:2003) mengatakan:“Dari kenyataan
sejajarah,  masa  kira-kira  30  tahun pertama  sejarah  Islam  setelah  wafat Nabi  Muhammad  saw,  sejarah  Islam tidak mengenal sistem politik dinastik  dan  sistem  kerajaan.  Tetapi dalam  perkemabangan  lebih  lanjut, akibat  kuatnya  pengaruh  warisan Romawi  dan  Persia  sejak  zaman Khalifah  Umayyah  (tahun  661- 749M),  maka  doktrin  politik  egaliter tersebut terbenam di bawah pengaruh tersebut”.
Meskipun  demikian  banyak literatur  yang  berkaitan  dengan pemikiran politik tokoh-tokoh
menyimpulkan  bahwa  agama  dan negara berhubungan secara komplementer  dan  integralistik,  di mana  agama  menjadi  roh  negara. (Usman:2017)
2. Konsep Islam Tentang

## Politik dan Hukum
Secara  sederhana  gambaran  tentang politik atau dalam literatur keislaman sering  disebut  dengan  istilah siyasah syariyyah yang  akar  katanyaterambil dari  kata sasa-yasusu (Abdullah Zawawi:2015)  meliputi  beberapa  hal berikut (Abu Ridha:2004):
a) Siasah Islam
menghormati eksistensi  kemanusiaan  dan  akal sehat  (dasar-dasar  dan  prinsipnya sejalan dengan tata alamiah)
b) Siasah  Islam  merupakan  sistem yang mutlak adil, tidak
membedakan manusia
berdasarkan  ras,  keturunan,  serta harta  kekayaan  dan  beranggapan bahwa  semua  manusia  sama  di hadapan  hukum  ( equal  before  the law ) (Rusjdi Ali Muhammad:2003) c) Siasah  Islam  konsisten  dengan syarat-syarat  seorang  pemimpin yakni kesatriaan, kemuliaan, keimanan, ketakwaan,
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
kebersamaan,  kekeluargaan,  dan pengalamannya dalam urusan agama dan dunia.
d) Siasah  Islam  merupakan  bagian dari  satu  sistem  yang  menyeluruh dan cara hidup yang total (kaafah) .
e) Tidak  ada  tempat  bagi  pemikiran sekuler  yang  memisahkan  dunia dari  agama.  Siasah  Islam  adalah bagian dari agama.
Sementara  berkaitan  dengan hukum,  pandangan  umum  hukum sering  diartikan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  hidup  sebagai  pedoman pergaulan  di  dalam  masyarakat  yang pelaksanaannya  dapat  dipaksakan dengan  sanksi  dan  diterapkan  oleh lembaga  yang  berwenang  sebagai aturan yang mengikat. Artinya kaidah  yang  belum  diterapkan  oleh lembaga  yang  berwenang  (seperti parlemen)  secara  kategoris  tidak disebut  hukum,  meskipun  secara harfiah sering disebut hukum.
Menurut
(Satjipto
Rahardjo:2006)  ciri  yang  menonjol hukum  yang  “murni”,  yaitu  dibuat
secara  sengaja  oleh  suatu  badan
perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan dan pembuatan  hukum  itu.  Menurut (Moch. Mahfud MD:2010), Hal yang mendasari pemikiran tentang hukum, adalah  adanya  aturan  main  dalam kehidupan bermasyarakat yang menciptakan ketertiban. Dasar pemikiran tersebut digambarkan dalam  adagium “ubi  societas  ibi ius” ,  yang  artinya  “di  mana  ada masyarakat di sana ada hukum”. Dari adagium tersebut jelas, bahwa hukum  hanya  ada  di  tengah-tengah masyarakat,  sehingga  jika  orang hidup sendiri (meskipun tidak mungkin) maka hukum dapat dikatakan  tidak  ada.  Orang  menjadi terikat pada hukum karena dia hidup dengan  orang  lain  yang  mempunyai kepentingan  masing-masing.  Dalam menaati  hukum,  adagium  tersebut, ternyata  masih  memberikan  peluang bagi  manusia  untuk  melakukan pelanggaran,  apabila  merasa  hidup sendiri  atau  merasa  perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain .
Dalam  konsep  Islam,  hukum itu  ada  tanpa  harus  seseorang  hidup dengan orang lain. Meskipun seumpamanya  orang  hidup  sendiri, hukum  itu  ada  karena  hukum diberlakukan sebagai alat kontrol dan pengatur  hidup  seseorang  sebagai khalifah baik  ketika  berhubungan dengan manusia lain, maupun hubungannya pribadinya dengan
Tuhan.  Dengan  prinsip  seperti  itu, ketaatan  seseorang  dituntut  untuk selalu konsisten, kapan dan dimanapun  ia  berada  karena  selalu merasa  diawasi  Tuhan,  sekalipun tidak ada orang yang mengetahui.
3. Antara  Islam  Struktural dan Islam Kultural; Sebuah

## Kajian Perbandingan
Penerapan hukum Islam dengan  segala  konsepnya  yakni penerapan hukum Islam dalam bentuk  syari’ah  dan  fikih.  Syariah memiliki  sejarah  yang  singkat,  yaitu ketika  Nabi  memulai  dakwahnya  di Mekah dan di Madinah, kurang lebih
23 tahun. Sedangkan fikih
berkembang  sejak  masa  kenabian sampai sekarang (M. Khoirul Anam:2004).  Sejak  islam  berkuasa dimulai  dengan  didirikannya  negara madinah  sampai  dengan  runtuhnya
Islam  setelah  perang  salib,  sampai saat  ini  telah  mengalami  pasang surut. Penerapannya di negara-negara tertentu  seperti,  Brunei  Darussalam,
Saudi Arabia, Malaysia dan Indonesia  telah  mengalami  banyak perkembangan dan penyesuaian tetapi  dengan  tetap  menjaga  esensi syariat  itu  sendiri  dengan  dalih maqashidusyariah dan  kemaslahatan umat. Hal tersebut dikarenakan sejak awal  konsep  mengenai  politik  dan hukum  Islam  itu  sendiri  telah berbeda,  antara  Islam  yang  tekstual dan kontekstual.
Dilihat dari penerapan hukum Islam,  dalam  membumikan  hukum Islam  itu  sendiri,  tampaknya  di Indonesia belakangan semakin mengkrucut  menjadi  dua  gerakan. Yang  pertama,  gerakan formal- struktural ,  biasanya  disebut  Islam politik atau Islam struktural. Gerakan ini  memperjuangkan  Islam  menjadi simbol  atau  wadah  formal  dalam organisasi  negara,  mulai  dari  bentuk yang  paling  tinggi,  yakni  mengubah dasar  dan  bentuk  negara  menjadi negara Islam sahingga ajaran diberlakukan  dalam  bentuk  undang- undang  atau  qanun.  Yang  kedua, gerakan Islam kultural yang
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
menyebarkan dan menanamkan nilai- nilai  substantif  tanpa  melibatkan
simbol Islam dan tidak
mengharuskan berdirinya negara
Islam  atau  memformalkan  hukum
Islam  melalui  kekuasaan  negara (Moch. Mahfud MD:2010). 4. Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah Indonesia Pada masa penjajahan Belanda, sesungguhnya hukum Islam sudah berlaku di
Indonesia berdasarkan  pada  dua  teori,  yakni teori Receptie  in  Complexu yang
dikemukakan oleh Lodewijke
Willem  Cristian  Van  den  Berg
(1845-1927)  yang  dalam  tahun  1884
menulis  buku Muhammadan  Recht
(asas-asas hukum Islam), yang intinya  menyatakan  bahwa  “hukum
Islam  diperlukan  bagi  orang-orang Islam  Bumi  Putra  walaupun  dengan sedikit penyimpangan- penyimpangan” (Idris
Ramulyo:1997).
Pendapat  ini  sesuai  dengan Reegering  Reglement (Stb  1884
No.129  di  negeri  Belanda  jo.  Stb 1885  No.2  di  Indonesia,  terutama
diatur  dalam  pasal  75,  pasal  78,  jo Pasal 109 RR tersebut). Pasal 75 ayat (3) RR tersebut mengatur : “ apabila terjadi sengketa perdata antara orang- orang  Indonesia  yang  beragama Islam oleh Hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam Gonsdienting  Wetten dan  kebiasaan
mereka” (Idris Ramulyo:1997).
Kemudian terdapat teori receptie yang menentang teori receptie  in  complexu yang  di kemukakan  oleh  Christian  Snouck
Hoergronje (1857-1936) yang menyatakan    Hukum  Islam  baru dianggap  berlaku  sebagai  hukum apabila  telah  memenuhi  2  syarat yaitu : pertama, Norma hukum Islam harus  diterima  terlebih  dahulu  oleh hukum  kebiasaan  (adat  masyarakat setempat),  kedua,  kalaupun  sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah  hukum  Islam  itu  juga  tidak boleh  bertentangan  ataupun  tidak boleh  telah  ditentukan  lain  oleh ketentuan
perundang-undangan Hindia Belanda (Idris Ramulyo:1997).
Secara  tegas  sejak  berdirinya negara  Indonesia  dinyatakan  bahwa Indoensia adalah negara hukum yang berdasarkan  konstitusi  UUD  1945. Bukan  negara  sekuler,  bukan  pula negara  Islam.  Sebagai  bukti  konkrit, dapat  dipahami  bahwa  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  terdiri  tidak terlepas  dari  tiga  sumber  hukum utama,  yakni;  pertama,  hukum  barat yang merupakan hukum  peninggalan penjajahan Belanda yang di berlakukan  di  Indonesia  berdasarkan Pasal  II  aturan  peralihan.  Kedua, hukum  Islam  yang  bersumber  dari
Al-Qur`an dan Al-hadits diberlakukan    karena  mayoritas rakyat  di  Indonesia  beragama  Islam. Ketiga  hukum  adat,  di  dalam  UUD
1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip NKRI.

## B. Pengaruh  Ajaran  Islam Kultural Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia
Islam  adalah  agama  yang sangat  sempurna  dan  ajarananya
mencakup  semua  aspek  kehidupan, termasuk  di  dalamnya  politik  yang dikenal  dengan  politik  islam  dan politik  hukum  islam  yaitu  cara menerapkan  nilai-nilai  hukum  Islam dalam sebuah peraturan.
Bagaimana cara untuk membumikan hukum Islam itu
sendiri, sebagaimana telah
dipaparkan  di  atas,  nampaknya semakin  mengkrucut,  menjadi  dua gerakan, yang boleh dikatakan kedua-duanya  mempunyai  tujuan yang  sama  namun  menggunakan pendekatan  yang  berbeda.  Yang pertama,  gerakan formal-struktural , biasanya  disebut  Islam  politik  atau Islam struktural. Gerakan ini memperjuangkan Islam menjadi simbol  atau  wadah  formal  dalam organisasi  negara,  mulai  dari  bentuk yang  paling  tinggi,  yakni  mernjadi negara  Islam  sampai  menjadikan hukum  Islam  resmi  seperti  Undang- Undang  atau  Kanun.  Yang  kedua, gerakan Islam kultural yang
menyebarkan dan menanamkan nilai- nilai  substantif  tanpa  melibatkan simbol Islam
dan tidak mengharuskan berdirinya negara Islam  atau  memformalkan  hukum Islam melalui kekuasaan negara.
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
Sumber hukum nasional yang terdiri  dari  tiga  komponen,  yakni hukum adat, hukum barat dan hukum Islam,  menurut  (Moch  Mahfud MD:2010)  sebaiknya  ketiga  hukum tersebut  dipadukan  dan  tidak  perlu diberlakukan  masing-masing  secara ekslusif, karena masing-masing sumber  hukum  tersebut  memiliki nilai-nilai  kebaikan  yang  berlaku universal.  Hukum  Islam  sendiri, yang dimaksudkan di sini adalah fiqh (hasil ijtihad), sehingga pemberlakuannya  dapat  disesuaikan dengan kondisi dan keadaan
masyarakat tanpa mengubah substansinya. Sebagai contoh, hukum potong  tangan  bagi  pencuri,  dalam wacana  ijtihad  para  ahli  fiqih,
ditafsirkan menjadi potong kesempatan untuk mencuri, sehingga muncullah hukuman
kurungan/penjara. Bahkan  dalam
wacana  ilmiah  terakhir,  konsep potong kesempatan tersebut, menurut Yusril  Ihza  Mahendra,  diartikan
sebagai
pembuatan kebijakan/perundang-undangan  yang
tidak memeberikan celah bagi terjadinya korupsi.
Dalam  kajian  hukum  sebagai sebuah  sistem,  dengan  banyaknya undang-undang  yang  lahir  yang diakui  sebagai  bentuk  formalisasi aspirasi  ajaran  fiqih  islam,  maka dapat dikatakan ajaran islam kultural memberikan  pengaruh  yang  sangat kuat  terhadap  pergerakan  politik hukum islam di Indonesia.
C. Arah  Kebijakan  Politik Hukum  Islam  Indonesia  Dalam Peraturan Perundangan Mengenai Koperasi Syariah
Politik  sebagaimana  yang dimaksud  oleh  Van  Der  Tas  yaitu
beleid (kebijakan) (Hasan Alawi:2005). Apabila dikaitkan
dengan politik hukum, peneliti cenderung  memahaminya  sebagai sebuah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam membuat  peraturan  tersebut  sebagai sebuah  kebijakan  yang  menentukan arah  berkehidupan  suatu  bangsa. Bentuk  nyata  yang  paling  kental
dengan hal tersebut adalah diundangkannya sebuah peraturan.
Sebagaimana  disinggung  di awal,  bahwa  peraturan  perundangan perkoperasian  dalam  hal  ini  lebih khusus  mengenai  koperasi  syariah, sebagaimana  Undang-Undang  No  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Peraturan  Menteri  Agama  RI  No  2 Tahun  1987  Tentang  Wali  Hakim, Instruksi  Presiden  No  1  Tahun  1991 Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam, Undang-Undang  No  38  Tahun  1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang- Undang  No  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf,  dan  Undang-Undang  No  21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah merupakan salah satu produk perundang-undangan  yang  disinyalir sangat kuat dipengaruhi oleh aspirasi umat  Islam  di  Indonesia,  bahkan perjalanan  sejarah  telah  merekam begitu  panjang  proses  awal  sampai lahirnya peraturan perundang-
undangan tersebut. Ketika politik
hukum diartikan sebagai legal policy artinya arah  hukum  yang  akan  diberlakukan oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan negara  yang  bentuknya  dapat  berupa pembuatan hukum baru dan penggantian  hukum  lama  (Moch.
Mahfud  MD:2010)  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  diberlakukannya peraturan  perundangan  mengenai koperasi  syariah,  peneliti  melihat bahwa arah kebijakan yang dimaksud adalah mengakomodir aspirasi  masyarakat  Indonesia  yang sudah  sangat  familiar  dengan  nilai- nilai koperasi untuk terus bekerjasama  dalam  berdemokrasi termasuk  dalam  ekonomi  lebih khusus lagi umat Islam yang kebetulan  mayoritas  memilih  faham madzhab  syafi’i  dengan  realita disepakatinya  tiga  belas  kita  fikih rujukan bagi para hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan  masalah  perkawinan,
kewarisan, wakaf, dan bahkan (ekonomi syariah; tambahan peneliti), merupakan kitab-kitab fikih bermadzhab syafi’i (Amir
Syarifuddin:2005) menginginkan adanya  keajegan  nilai-nilai  syariah dalam  bentuk  hukum  positif  yang memiliki  daya  paksa  dan  kepastian secara  hukum  yang  semuanya  hanya dapat  diwujudkan  dalam  satu  bentuk paraturan perundang-undangan.
Harapannya tentu saja agar nilai-nilai Islam yang  sudah  sejak  lama mewarnai  cara  berhukumnya  orang
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
Indonesia,  kemudian  dapat  memiliki ketegasan dan pengakuan dari
negara.  Dengan  begitu  perjuangan umat  Islam,  yang  dalam  porsi tertentu mengharuskan diberlakukannya hukum islam, paling  tidak  satu  demi  satu  dapat terwujud  walaupun  dengan  tetap memperhatikan konteks ke-
Indonesiaan  yang  dikenal  multi agama, etnik bahasa dan budaya. Sebelum menguraikan mengenai bentuk konkrit penyerapan nilai-nilai  islam  dalam  peraturan perundangan mengenai koperasi syariah, terlebih dahulu perlu
diuraikan mengenai
peraturan tentang  koperasi  secara  umum  yang meliputi (http://kementeriankoperasi.com/land asan-hukum-koperasi-syariah/): 1. Pra  kelahiran  UU  Nomor 25 Tahun 1992 tentang

## Perkoperasian
Ada berbagai rujukan yang dijadikan sebagai  landasan  hukum  koperasi syariah pada pereode ini, antara lain:
a) Verordening  op  de  Cooperatieve
Verenigingen (Stbl.  Nomor  431
Tahun  1915)  Merupakan  regulasi pertama  yang  berlaku  bagi  semua golongan  penduduk  (Pasal  131  IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul  atas  adanya  kekosongan hukum akan pengaturan koperasi b) Regeling  Inlandsche  Cooperatieve
Verenigingen (Stbl Nomor.
91Tahun  1927)  Pada  saat  politik balas  budi  Belanda  baru  saja didengungkan, perjuangan para nasionalis berhasil dengan keluarnya  “ Regeling  Inlandsche Cooperatieve
Verenigingen ”.
Peraturan Koperasi ini tunduk pada Hukum  Adat  dan  bukan  pada  BW( Hukum Perdata Belanada).
c) Algemene Regeling op de Cooperatieve  Verenigingen (Stb Nomor . 108 Tahun 1933) merupakan perubahan dari
Verordening  op  de  Cooperatieve Verenigingen yang  berlaku  bagi penduduk  golongan  I,  II  dan  III, namun  di  sisi  lain Regeling
Inlandsche Cooperatieve
Verenigingen masih  diberlakukan untuk  Gol.  III(pribumi). Pada masa ini,  Departemen  Ekonomi  atas
anjuran  dari  Jawatan  Koperasi mendirikan  gabungan  dari  pusat- pusat  koperasi  di  Hindia  Belanda yang dinamakan Moeder Centrale. d) Regeling  Cooperatieve  Verenigingen
(Stb.  Nomor  179  Tahun  1949).
Regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ini, muncul karena adanya  krisis  yang  berkepanjangan mulai  dari  agresi  militer  Belanda, hingga pemberontakan PKI.
e) Undang-Undang  Nomor  79  Tahun 1958 Tentang Perkumpulan
Koperasi. Undang  undang  ini
dibuat  dengan  sangat  tergesa-gesa, sehingga  tidak  membawa  banyak perubahan bagi eksistensi kelembagaan koperasi.
f) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  60  Tahun  1959 tentang  Perkembangan  Gerakan Koperasi. g) Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  2  dan  3  Tahun 1960.  Sebagai  peraturan  pelaksana dari  Peraturan  Pemerintah,  maka dibentuk Badan Penggerak Koperasi  sebagai  wadah  tunggal kerjasama  antar  jawatan  koperasi dan masyarakat h) UU  Nomor  14  tahun  1965  Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undangundang ini sebagai pengejahwantahan prinsip
Nasakom  yang  mengebiri  prinsip koperasi di Indonesia.
a) Undang-Undang  RI  Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 2. Masa berlakunya UU
Nomor  25  Tahun  1992  tentang
Perkoperasian Berlakunya  Undang-Undang
Perkoperasian ternyata belum memberikan angina segar bagi keberadaan koperasi syariah, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang koperasi berbasis syariah yang sebagian  besar  merupakan  hasil koversi  dari  BMT,  banyak  dibuat regulasi  setingkat  dengan  Peraturan pemerintah  dan  Peraturan  Menteri. Beberapa  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan Menteri terkait yang mengatur  tentang  landasan  hukum koperasi syariah saat ini antara lain:
a) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No  9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan  Usaha  Simpan Pinjam oleh Koperasi
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
b) Keputusan  Menteri  Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; c) Keputusan  Menteri  Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal  10  September  2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah;
d) Peraturan  Menteri  Negara
Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2 007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan
Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah;
e) Peraturan  Menteri  Negara
Koperasi  Dan  Usaha  Kecil Dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang  Pedoman  Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa KeuanganSyariah  Dan  Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
f) Pasal  1320  KUH  Perdata tentang Syarat sah perjanjian;
g) Pasal  1243  KUH  Perdata tentang  penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga  karena tak dipenuhinya suatu
perikatan; h) Undang  –  undang  Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan Penyelesaian
sengketa;
i) Undang undang RI Nomor 20
Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; j) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Tabungan (wa’diah); k) Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSNMUI/IV/2000, tentang Deposito;
l) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN- MUI/IV/2000; m) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  No:  08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah  dan  peraturan- peraturan lainnya yang terkait. 3. Periode  Pasca UU  Nomor 25 Tahun 1992 tentang

## Perkoperasian
Masa  ini  ditandai  dengan lahirnya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012 sebagai  pengganti  undang  undang Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian yang kemudian dibatalkan  oleh  Putusan  Mahkamah Agung No.: 28/PUU-XI/2013, namun Undang- undang Perkoperasian  yang  baru  tersebut,
ternyata  tidak  secara  jelas  dan  tegas memuat tentang norma hukum Koperasi  Syariah.  Pasal  87  ayat  (3) dan  (4)  adalah  satu-satunya  pasal yang  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan bagi  keberadaan  Koperasi  Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi:
“Koperasi  dapat  menjalankan  usaha atas  dasar  prinsip  ekonomi  syariah,
dan  ayat  (4),  berbunyi:  “  Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Bunyi  Pasal  87  ayat  (3)  dan  (4) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2012 Tentang Perkoperasian tersebut, justeru semakin
mempertegas  bahwa  kelembagaan Koperasi  syariah  di  satu  sisi  diakui sebagai  bagian  dari  kerangka  sistem Koperasi Nasional, namun di sisi lain adanya  keengganan  dari  pembuat Undang  undang  untuk  secara  tegas mengatur  tentang  kelembagaan  ini (http://kementeriankoperasi.com/land asan-hukum-koperasi-syariah/).
Nilai-nilai islam yang diambil dari  berbagai  sudut  pandang  fikih justru  terlihat  dengan  jelas  dalam bentuk  peraturan  berupa  fatwa  dari Dewan  Syariah  Nasional  MUI. Fatwa  itu  sendiri  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  klasifikasinya merupakan  pendapat  hukum  (legal opinion)  yang  tidak  termasuk  dalam peraturan perundang-undangan,  yang tidak  mengikat  dan  memiliki  daya paksa layaknya undang-undang, akan tetapi dalam perkembangannya beberapa  fatwa  yang  dikeluarkan
Received: 2019-07-15 | Reviced: 2019-07-17 | Accepted: 2019-07-23 Sinta, DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-
MUI)  menurut  Yeni  Salma  Barlinti
dalam disertasinya merupakan hukum  positif  yang  mengikat,  sebab keberadaanya sering dilegitimasi
lewat pertauran perundang-undangan oleh  pemerintah,  sehingga  harus dipatuhi pelaku ekonomi
syariah.(https://www.hukumonline.c om/berita/baca/lt4c675fd06e150/fat wa-dsn-merupakan-hukum-positif- mengikat/).

## III. SIMPULAN
Ajaran Islam kulutral
mempunyai  pengaruh  yang  sangat besar  dalam  memberi  bentuk  corak politik  hukum  Islam  di  Indonesia yang  bersifat  heterogen  dan  arah kebijakan  politik  hukum  Islam  di
Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang
Koperasi,  akan  tetapi  lebih  banyak diterapkan dalam peraturan-peraturan yang  lebih  rendah  dan  sifatnya
teknis,  yakni  peraturan  menteri  dan fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ridha (2004), Islam dan Politik; Mungkinkah  Bersatu?, Syamil Cipta Media, Bandung. Amir  Syarifuddin  (2005), Meretas kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia , Ciputat Press, Tangerang.
Amrullah  Ahmad  SF  dkk  (1996),
Dimensi  Hukum  Islam  Dalam Sistem Hukum Nasional , Gema Insani Press, Jakarta.
Hasan  Alwi,  et.  All  (2005),  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta.
Huala  Adolf  (2006), Dasar-Dasar Hukum  Kontrak  Internasional , Rafika Aditama, Bandung. Idris  Ramulyo  (1997), Asas-asas Hukum  Islam .  Sinar  Grafika.
Jakarta.
Ismail  Muhammad  Syah  (1999),
Filsafat  Hukum  Islam ,  Bumi Aksara, Jakarta.
Moch. Mahfud MD (20010),
Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan
Konstitusi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
M.  Khoirul  Anam  (20014), Islam, Kekuasaan
Pemerintah,
Doktrin  Iman  dan  Realitas Sosial, Inisiasi Press.
Rusjdi  Ali  Muhammad  (2003),
Revitalisasi  Syari’at  Islam  di Aceh;  Problem,  Solusi  dan
Implementasi, Menuju Pelaksanaan  Hukum  Islam  di Nanggroe  Aceh  Darussalam , Logos Wacana Ilmu, Ciputat.
Satjipto Rahardjo (2006), Ilmu Hukum, Cetakan ke 6 , Alumni,
Bandung.
Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash Shiddieqy  (2002), Islam  dan Politik Bernegara , PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang. Abdullah  Zawawi  (2015),  Politik dalam Pandangan Islam, Jurnal
Ummul  Qura ,  Vol.  5,  No.1,
Maret
Mardani (2008), Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan ,Ttahun  ke  38,
No. 2.
Usman  (2017),  Islam  dan  Politik, Telaah  atas  PemikiranPolitik Kontemporer di Indonesia,
Jurnal  Al-Daulah ,  Vol.  6  No.
1.
Yopi  Marlina,  Mala  Yunisa  Pratama
(2017), Koperasi Syariah Sebagai Solusi penerapan Akad Syirkah Yang sah,
Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah Vol.  1 No.2 . https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt4c675fd06e150/fatwa- dsn-merupakan-hukum-positif- mengikat/
http://kementeriankoperasi.com/land asan-hukum-koperasi-syariah/