## ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA Sarah Fitriyah ( sarahfitriyah15@gmail.com ) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Adi Sulistiyono ( adi.sulistiyono.sumo@gmail.com ) Dosen Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in  perspective  of  competition  based  on  No.  5  Year  1999  concerning  Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be  proved,  because  cartels  case  are  rare  or  has  no  hard  evidence.  Therefore,  the emergence  of  indirect  evidence  approved  as  evidence  to  used  by  The  Commision  to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there  is  a  coordination  between  the  two  companies  in  determining  the  price.  The Commission’s  decision  No.04/KPPU-I/2016  relating  to  price  fixing  are  perfomed  by well-known  automotive  companies.  Automotive  companies  have  met  the  elements  of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased  oversight  of  the  business,  improving  education,  and  provided  space  for  an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.

## Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  penetapan  harga  sepeda  motor  skuter  matik  yang mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  termasuk  kartel  dan  sistem  pembuktian yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  perkara  dalam  perspektif  hukum  persaingan usaha  berdasarkan  Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Praktek  kartel  merupakan  pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti  langsung  ( hard  evidence ).  Karena  hal  tersebut,  munculnya bukti  tidak  langsung ( indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa  adanya koordinasi  antara kedua  perusahaan dalam  menentukan harga. Putusan  KPPU  No.04/KPPU-I/2016  berkaitan  dengan  penetapan  harga  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  otomotif  terkenal.  Perusahaan-perusahaan
otomotif  tersebut  telah  memenuhi  unsur  dalam  Pasal  5  mengenai  penetapan  harga. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau penelusuran  kepustakaan  dalam  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  menyarankan perbaikan  dalam  meningkatkan  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha,  meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha

## A. Pendahuluan
Dalam  aktivitas  perekonomian,  diperlukan  persaingan  yang  sehat  antara pelaku  usaha.  Karena  persaingan  dalam  dunia  usaha  merupakan  syarat  mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan merupakan esensi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi serta bekerja keras menciptakan produk atau jasa secara  efisien.  Dengan  kata  lain,  dalam  situasi  yang  kompetitif  akan  terjadi alokasi  sumber  daya  secara  efisien,  perusahaan  akan  memproduksi  barang- barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi.
Sebaliknya  apabila  terjadi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dan  praktek monopoli  yang  merupakan  bentuk  dari  kekuatan  ekonomi  yang  dikontrol  oleh seorang atau beberapa kelompok orang tertentu saja, maka pelaku usaha menjadi inefisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing. Hal tersebut disebabkan  tidak  terdapat  sebuah  inovasi atas  produk  barang  dan jasa mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas baik  dan  harga  yang  wajar.  Dengan  demikian,  akan  melahirkan  inefisiensi ekonomi  yang  tinggi  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  pemborosan  sumber daya, terutama sumber daya alam. Maka dari itu untuk menjamin dan menjaga agar  para  pelaku  usaha  dapat  bersaing  secara  sehat,  diperlukan  suatu  hukum yang mengatur hal tersebut.
Dalam  prakteknya  bentuk  persaingan  yang  pada  umumnya  dapat  ditemui pada beragam industri adalah oligopoli. Definisi dari pasar persaingan oligopoli
adalah  kondisi  pasar  dimana  didominasi  oleh  beberapa  pelaku  usaha  yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Derajat konsentrasi pasar pada bentuk  oligopoli  sangatlah  tinggi  (sebagian  besar  pangsa  pasar  dikuasai  oleh beberapa  perusahaan  terbesar). Penataan  kembali kegiatan  usaha  di  Indonesia ditandai  dengan  terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Persaingan Usaha”), yang berasaskan kepada demokrasi  ekonomi  dengan  memerhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan pelaku  usaha  dengan  kepentingan  umum  dengan  tujuan  untuk  menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Pasal  30  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  memberikan  mandat  dan wewenang  kepada  suatu  lembaga  independen  yaitu  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan “KPPU”), yang terbentuk dengan Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999  pada  tanggal  8  Juli 1999. Kartel adalah  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan pesaingnya dalam pasar oligopoli yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan secara berlebihan dan menghilangkan persaingan antara para pelaku usaha.  Dengan  kata  lain,  kartel  diartikan  sebagai  bentuk  kolusi  antara  suatu kelompok usaha yang bertujuan mencegah persaingan antara pelaku usaha baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
Terdapat  tiga  karakteristik  kartel  yaitu  adanya  perjanjian  dan  kesepakatan ( consent ), antara pelaku usaha dalam pasar yang sama dan untuk mempengaruhi harga.
Atas  dasar hal tersebut, penulis mengkaji lebih jauh  mengenai kolusi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak  sehat  yaitu  kartel. Pada  kasus  kartel  sepeda  motor  skuter  matik  yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut dengan  “Yamaha”)  dan  PT  Astra  Honda  Motor  (selanjutnya  disebut  dengan “Honda”),  kedua  perusahaan  tersebut terbukti  melakukan  pelanggaran. Sebagaimana  diuraikan  dalam  Putusan  No.04/KPPU-I/2016.  Pada  putusan
KPPU dijelaskan bahwa Yamaha dan Honda telah melanggar Pasal 5 ayat (1). Berkaitan  dengan  pasal  tersebut  Yamaha  dikenakan  denda  sebesar  Rp 25.000.000.000,- (dua  puluh  lima  miliar  rupiah) sedangkan  Honda  dikenakan denda sebesar Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  menjadikan  alasan  penulis  untuk  membahas kasus kartel tersebut dalam penulisan hukum ini.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif  dengan  pendekatan undang-undang  ( statue  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ). Dengan meneliti kasus kartel sepeda motor yang  dilakukan  oleh  perusahaan  otomotif  di  Indonesia  ditinjau  berdasarkan Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Jenis dan  sumber data  yang  digunakan  adalah bahan  hukum primer yang  diperoleh  dari Undang-Undang  No.5  Tahun  1999,
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Putusan KPPU No.4/KPPU- I/2016 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, dokumen resmi atau karya ilmiah, dan jurnal hukum para ahli. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen,  dengan  teknik analisis  data menggunakan metode  silogisme  melalui  pola pikir deduktif  yaitu menghasilkan suatu kesimpulan ( conclusio ) dari premis mayor dan premis minor.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Analisis  Yuridis  Putusan  KPPU  Nomor  4/KPPU-I/2016  Tentang Penetapan  Harga  Dalam  Industri  Sepeda  Motor  Skuter  Matik  di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha
Kasus Posisi:
KPPU  telah  melakukan  penelitian  terkait  adanya  dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia. Hal tersebut dilakukan  karena  ada  indikasi  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat yang  dilakukan  pelaku  usaha  dibidang  otomotif  tersebut.  Atas  inisiatif tersebut,  KPPU  berhak  melakukan  penyelidikan  atas  perkara  tersebut
dalam  ranah  persaingan  usaha. Kemudian  investigator  yang  telah ditunjuk  oleh  KPPU  menemukan  bahwa  Yamaha  dan  Honda  terbukti melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  tentang Penetapan  Harga  yang  berdampak  timbulnya  anti  persaingan  sebagai berikut: Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110-125  CC  di  pasar  bersangkutan  yang  dilakukan  oleh  Yamaha  dan Honda  menimbulkan  kenaikan  keuntungan  Yamaha  meskipun  faktanya angka  penjualan  menurun  dan  mengakibatkan  konsumen  tidak mendapatkan harga kompetitif.
Atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari KPPU tersebut, Yamaha selaku  Terlapor  I dan Honda  selaku  Terlapor  II  melakukan pembelaan yang kesimpulannya sebagai berikut:
a. Tidak  terbukti  Terlapor  II  sebagai  Pelaku  Usaha  dan  Terlapor  I sebagai  Pelaku  Usaha  Pesaing  telah  membuat  perjanjian  mengenai penetapan harga.
b. Tidak  terbukti ada  perjanjian  penetapan  harga  mengenai  barang berupa  motor  skuter  matik 110cc -125cc  produk  Terlapor  II  dan Terlapor I.
c. Terbukti Tim Investigator tidak pernah melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk produk skuter matik 110cc – 125cc;
d. Atau  dengan  kata  lain,  tidak  ada  satu  alat  buktipun  yang  diajukan oleh  Investigator  yang  membuktikan  bahwa  Terlapor  II  telah melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu tidak terbukti bahwa telah terjadi kartel penetapan harga oleh Terlapor II dan Terlapor I.
Selanjutnya,  untuk  membuktikan  terjadi  atau  tidak  terjadinya pelanggaran  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Persaingan  Usaha,  maka berikut merupakan analisis unsur-unsur dalam Pasal 5:
a. Pelaku  Usaha,  yang  dimaksud  pelaku  usaha  dalam pelanggaran  ketentuan  Pasal  ini  adalah  Terlapor  I/PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Terlapor II/PT.
Astra Honda Motor sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Persaingan Usaha dimana pelaku usaha adalah setiap orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbadan hukum  atau  bukan  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. b. Perjanjian, yang dimaksud adalah perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa dalam hal ini yaitu sepeda motor roda dua skuter matik 110 – 125  cc  yang  harus  dibayar  konsumen,  perjanjian mencakup  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  termasuk  tindakan bersama ( concerted action ) pelaku usaha.
Dalam concerted action yang penting terjadi komunikasi.
Definisi  dari Concerted  Action adalah  suatu  tindakan  yang direncanakan,  diatur  dan  disepakati  oleh  para  pihak  secara bersama-sama  dengan  tujuan  yang  sama. Telah  terjadi perbuatan  mengikatkan  diri  pelaku  usaha  terhadap  pelaku usaha  lain  secara  tidak  tertulis  atau concerted  action yang dibuktikan  dengan  perilaku  para  Terlapor  dan  selanjutnya diperkuat  dengan  bukti  ekonomi  adanya  implementasi penetapan harga. Berdasarkan alat bukti, terdapat kesesuaian antara  fakta  pertemuan  di  lapangan  golf  antara  Terlapor I/Yamaha  dan  Terlapor  II/Honda,  Komunikasi  surat elektronik  serta  bukti  analisis  penetapan  harga  sehingga adanya  perbuatan  penetapan  harga  benar terjadi. Dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi.
c. Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing, adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama, berdasarkan fakta dan analisis terkait dengan industri sepeda motor skuter matik di  Indonesia,  Yamaha  dan  Honda  berada  pada  pasar bersangkutan  yang  sama  sehingga  keduanya  merupakan
pesaing satu sama lain. Dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.
d. Menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan, adalah  penetapan harga jual sepeda motor roda dua skuter matik 110 – 125 cc terbukti  berdasarkan  perilaku  Terlapor sebagaimana yang telah  diuraikan  dan  selanjutnya  diperkuat  dengan  bukti ekonomi  adanya  implementasi  penetapan  harga.  Dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa terpenuhi.
e. Pasar Bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10
Undang-Undang  Persaingan  Usaha  yang  dimaksud  dengan pasar  bersangkutan  adalah  pasar  yang  berkaitan  dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau subtitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar kendaraan sepeda motor roda dua jenis skuter matik (skutik) dengan kapasitas 110 – 125 cc di  wilayah  Indonesia. Berdasarkan alat  bukti  yang  diperoleh selama proses persidangan, Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan  kegiatan  usaha  pada  pasar  bersangkutan  yang sama. Dengan demikian unsur pasar bersangkutan yang sama dalam perkara ini terpenuhi.

## 2. Pertimbangan KPPU dalam Perkara Kartel Sepeda Motor a. Analisis Struktural
Pada kasus  ini  yang  menjadi  analisis  struktural  adalah Berdasarkan pergerakan  konsentrasi  2  (dua)  perusahaan terbesar  (CR2)  selama  bulan  Januari  2012-Desember  2014 diketahui  bahwa  pergerakan  yang  stabil  dari  CR2  pada periode  Januari  2012  hingga  Desember  2014  dalam  rentang 0.9  hingga  1.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  industri
kendaraan  bermotor  beroda  dua  memiliki  struktur  oligopoli ketat. Selanjutnya berdasarkan pergerakan HHI selama bulan Januari 2012 hingga Desember 2014. HHI berfluktuasi dalam interval  4500  dan  7000  (skala  0-10000)  sehingga mengklasifikasi  industri  ini  dalam  struktur  yang  sangat terkonsentrasi.

## b. Analisis Perilaku
Pada  perkara  ini  yang  menjadi  analisis  perilaku  adalah Berdasarkan  analisis  perilaku  dalam  pasar  oligopoli  yang  di dalamnya  ada  pemimpin  pasar  ( leader )  dan  perusahaan lainnya  sebagai  pengikut  ( follower ),  pemimpin  pasar merupakan  perusahaan  yang  memiliki  pangsa  pasar  yang paling  besar  (dominan). Kemudian  terkait dengan  penetapan harga,  perilaku  harga  perusahaan follower akan  mengikuti harga  yang  dilakukan  oleh  perusahaan leader. Strategi  yang dilakukan  perusahaan follower salah  satunya  ialah  menjaga harga  relatif  tetap  sama  dengan  harga  produk  perusahaan leader dengan  cara  mengikuti  setiap  harga  dari  perusahaan leader.
Salah satu pembuktian yang dapat dilakukan terkait harga antar follower dan leader ialah dengan menggunakan metode Informal dengan menggunakan grafik.
3. Penerapan Indirect Evidence dalam Perkara Kartel Sepeda Motor
Bukti  tidak  langsung  ( indirect  evidence )  merupakan  salah  satu  alat bukti  dalam  proses  investigasi  kartel.  Dalam  konteks  ini, bukti  tidak langsung  merupakan  bukti  yang  tidak  dapat  menjelaskan  secara  terang dan  spesifik  mengenai  materi  kesepakatan  antara  pelaku  usaha,  yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam bukti tidak langsung,  peran  bukti  komunikasi  dan bukti  ekonomi  tidak  berdiri sendiri,  keduanya  saling  memiliki  keterkaitan.  Dengan  adanya  bukti ekonomi  harus  didukung  oleh  bukti  komunikasi,  jika  bukti  ekonomi
tidak  didukung  oleh  bukti  komunikasi  maka  pembuktian  bukti  tidak langsung ( indirect evidence ) menjadi tidak valid. Kemudian dalam kasus kartel  sepeda  motor  ini  terdapat  bukti  komunikasi  dan  bukti  ekonomi, dimana  bukti  komunikasi  telah  diuraikan,  maka  pada  bab  ini  penulis akan membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi ( economic evidence ) pada perkara a quo. Dimana klasifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU  dalam  perkara    a  quo  adalah  berupa  Pergerakan  Harga  dan Metode Ekonometrika.
Secara  keseluruhan dapat  disimpulkan terkait  dengan  harga  motor Terlapor  I  dan  Terlapor  II,  adalah  hasil  analisis  harga  motor  skutik Honda  dan  Yamaha  dengan  menggunakan  grafik  menunjukkan  bahwa terjadi hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda dan Yamaha pada  kedua  tipe  110  cc  dan  125  cc  selama  periode  2014  setelah  bulan Januari  2014.  Kemudian  hasil  uji  kointegrasi  menunjukkan  bahwa terdapat  kointegrasi  atau  integrasi  hubungan  dalam  harga  antara  merk motor  Honda  dan  Yamaha  pada  kedua  tipe  110  cc  dan  125  cc  selama periode  2012-2014.  Selanjutnya,  kecenderungan  tren  perbedaan  harga antara  kedua  merk  Honda  dan  Yamaha  disimpulkan  tidak  signifikan untuk  kedua  tipe  110  cc  dan  125  cc.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa adanya  kecenderungan  kedua  perusahaan  mampu  menjaga  harga  relatif yang  sama.  Terakhir  terjadi  kenaikan  harga  rata-rata  untuk  kedua  tipe motor 110 cc dan 125 cc yang signifikan setelah adanya koordinasi pada bulan Januari 2014 untuk kedua merk.
Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan indirect evidence masih kurang pemahamannya di Indonesia karena belum diaturnya di dalam peraturan perundang-undangan  Hukum  Indonesia.  Namun,  pembuktian  perkara kartel dalam hal ini dimungkinkan digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  42  Undang-Undang Persaingan Usaha. Kemudian berdasarkan contoh yang sudah diterapkan pada  negara  lain  seperti  Jepang, indirect  evidence mungkin  digunakan
karena sangat minimnya terdapat bukti langsung ( hard evidence ) dalam suatu perkara  kartel.  Penerapan indirect  evidence ini  juga  didukung melalui  putusan  Mahkamah  Agung  Perkara  Nomor 221  K/Pdt.Sus- KPPU/2016 tentang  kartel  ban  mobil  dimana  Mahkamah  Agung memenangkan  KPPU  dalam  kasasi  ini  dan  mengakui  bukti  tidak langsung yang diusung oleh KPPU.
Seperti  yang  dikutip  dari  media  elektronik  detik    yang  menyatakan bahwa dalam  hukum  usaha  bukti-bukti  yang bersifat  tidak  langsung ( indirect  evidence ),  diterima  sebagai  bukti  sah  sepanjang  bukti-bukti tersebut  adalah  bukti  yang  cukup  dan logis,  serta  tidak  ada  bukti  lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung  tersebut (https://news.detik.com/berita/d-3443420/ma-denda- bridgestone-dkk-rp-30-m-karena-terbukti-kartel-harga-ban diakses  pada tanggal  15  Juli  2017). Oleh  karena  itu,  penggunaan indirect  evidence pada  perkara  kartel  sepeda  motor  ini  dinilai  sudah  tepat  mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan, maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau hard  evidence .  Karena  sulitnya  mendapatkan  bukti  langsung  tersebut dibutuhkan adanya  bukti  tidak langsung.  Namun  yang  terjadi di Indonesia, indirect  evidence masih  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan persaingan yang sehat diantara para  pelaku  usaha dalam  dunia  bisnis  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  keberadaan indirect  evidence perlu  diperhitungkan  dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia.

## D. Simpulan
Tindakan  kartel  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  Yamaha  dan Honda telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam  melakukan  pertimbangan  terhadap  Putusan  No.04/KPPU-I/2016 menggunakan indirect  evidence , berupa  bukti  komunikasi  dan  bukti  ekonomi.
Penggunaan indirect evidence pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah
tepat  mengingat  hadirnya  otoritas  persaingan  usaha  sebagai  lembaga  yang diperhitungkan,  maka  pelaku  usaha  sebisa  mungkin  meminimalisir  adanya perjanjian atau hard evidence . Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, indirect evidence masih  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Untuk menegakkan  persaingan  yang  sehat  diantara  para  pelaku  usaha  dalam  dunia bisnis  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  keberadaan indirect evidence perlu diperhitungkan dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia.

## E. Saran
Dibutuhkan  aturan  yang  memberikan  ruang  dan  penerimaan  pada kemungkinan  digunakannya indirect  evidence pada  pembuktian  pekara penetapan  harga  maupun  kartel  dalam  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia. Berpedoman  pada  negara-negara  yang  sudah  memiliki  pengaturan  tersendiri mengenai kartel adalah solusi untuk penegakan perkara persaingan usaha. KPPU disarankan  melakukan  peningkatan  pengawasan  berupa  pengawasan  melalui peraturan  maupun  pengawasan  di  lapangan.  Penanganan  perkara  kartel  harus lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik atau perusahaan yang telah dikenal baik oleh publik. Peningkatan edukasi dibidang hukum persaingan usaha kepada para hakim dan pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha.
F. Daftar Pustaka
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. Anti Monopoli . Jakarta: Grafindo Persada. A.M. Tri Anggraini. 2006. Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha dalam Masalah-Masalah Hukum Kontemporer . Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks . GTZ.
Boediono. 2002. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro .
Yogyakarta: BPFE. Munir Fuady. 2003. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Richard A. Posner. 1976. Antitrust Law: an economic perspective . Chicago and London: University of Chicago Press. R.S. Khemani, dkk. 1999. Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Persaingan . Washington D.C. dan Paris: Bank Dunia dan OECD
Sugiarto, dkk. 2002. Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif . Jakarta: PT. Gramedia Media Utama. The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). 2010. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha . Jakarta: PT. Gramedia.
Budi L. Kagramanto. 2007. “Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU”. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Daniel Agustino. 2010. “Karakteristik Harga dan Pengawasan KPPU terhadap Industri
Oligopoli”. Jurnal Persaingan Usaha . Edisi 3. Juli 2010. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Michael K. Vaska. 1985. “Concious Parallelism and Price Fixing: Defining The Boundary”. University of Chicago Law Review . Volume 52. No. 2. Chicago:
University of Chicago.
Sutan Remy Sjahdeini. 2002. “Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli”. Jurnal Hukum Bisnis . Volume 19. Mei-Juni 2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Persaingan Usaha
Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang Kartel Sepeda Motor http://www.kppu.go.id/ web2.westlaw.com / http://internationalcompetitionnetwork.org/
www.oecd.org/