## Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat
PENGENALAN HUKUM
PIDANA TENTANG TINDAK KEKERASAN KEPADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH  PERTAMA  (SMP)  DAN
SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  (SMA)

## DI KOTA CILEGON

## Fuqoha, Fitria Agustin
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya
*Corresponding Author Email : fuqoha23@gmail.com

## Abstraksi
Pengenalan hukum kepada masyarakat bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman  tentang  hukum.  Sasaran  kegiatan adalah  pelajar  sekolah  pada  tingkat  pertama (SMP)  dan  tingkat  lanjut  (SMA)  yang  didasarkan pada  data  dan  fakta  tindak  kekerasan  yang dilakukan antar pelajar di sekolah dan diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  rasa tanggungjawab dan menghindari perilaku tindak kekerasan dikalangan pelajar. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan model participatory  learning  and  action dengan  cara ceramah  dan  diskusi  interaktif.  Dari  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  memberikan  gambaran dan hasil tindak kekerasan kepada pelajar sangat tinggi. Hasil survey melalui penyebaran kuesioner  dengan  metode purposive  sampling menunjukkan 55% pelajar pernah menjadi korban tindak kekerasan dan 77% pelajar pernah melihat perilaku tindak kekerasan pada orang lain.
Kata  Kunci :  Pengenalan;  Hukum;  Kekerasan; Pelajar.

## Abstract
The  introduction  of  law  for  community  is  held  with aim  to  sharing  knowledge  and  understanding  of  law. The target of the law introduction activities are junior high school (SMP) and senior high school (SMA) with based on data and fact about violence between students in schools. With sharing knowledge activities is hoped to through law introduction will be able to increase the sense  of  tudents  responsibility  and  avoid  the  violent behaviour    among  the  students.  The  method  of implementing activities uses the participatory learning and  action  model  by  interactive  discussions  with students. From a series activities carried out gives the result  with  a  very  high  about  acts  of  violence  by students.  With  a  purposive  sampling  method  give  the result  of  questionnaire  showed  55%  of  students  had been victims of violence and 77% of students has seen violent behaviour in others.
Keywords : Introduction; Law; Violence; Student.

## PENDAHULUAN
Mendapatkan  pendidikan  bagi setiap  rakyat  Indonesia  merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Oleh karena  itu,  pendidikan  menjadi  sangat esensial bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan sebagai  salah  satu  tujuan  Negara mendapat  proporsi  yang  sangat  besar melalui  ketentuan  dalam  konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 Ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya  dua  puluh  persen  dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional.
Pengaturan  mengenai  pendidikan nasional sebagai cita-cita bangsa kemudian  diatur  melalui  peraturan perundang-undangan  Nomor  20  Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Dengan
regulasi yang ditetapkan pemerintah
tersebut diharapkan  mampu  mewujudkan  dan merealisasikan pendidikan nasional
bahwa  pendidikan  diharapkan  dapat mengembangkan  kemampuan  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa serta  mengembangkan  potensi  peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki ilmu  pengetahuan  dalam  membangun peradaban bangsa Indonesia.
Aktualisasi dari kebijakan pemerintah  tentang  sistem  pendidikan nasional adalah terselenggaranya pendidikan  nasional.  Pendidikan  seperti dituangkan  dalam  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2003,  dalam  Pasal  1  dikatakan bahwa  pendidikan  sebagai  pelaksanaan secara aktif dalam rangka mengembangkan  potensi  diri  peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam bidang  keagamaan,  pengendalian  diri, kecerdasan  dan  keterampilan  dalam rangka  memajukan  masyarakat,  bangsa dan  Negara.  Dalam  implementasinya pendidikan  terbagi  dalam  4  (empat) jenjang  yaitu,  pendidikan  anak  usia  dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan  pendidikan  tinggi  yang  diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Upaya pemerintah dalam mencerdaskan  anak  bangsa  dihadapkan pada  perilaku  siswa/siswi  sekolah  yang
sering  berhadapan  dengan  persoalan hukum  baik  dalam  bentuk  pelanggaran hingga  berbentuk  kejahatan.  Persoalan hukum yang seringkali dihadapi siswa/siswi  berupa  tindak  kekerasan dilingkungan  peserta  didik  yang  dapat mengarah  pada  tindak  kriminal.  Tindak kekerasan  terhadap  peserta  didik  akan berimplikasi  pada  rasa  aman  dan nyaman  dalam  mengembangkan  diri, pengetahuan  dan  keterampilan  hingga pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  rasa traumatik pada peserta didik. Pentingnya pendidikan bagi generasi muda merupakan  tanggungjawab  pemerintah sebagaimana  hasil  penelitian  tentang pendidikan  formal  bagi  anak  bahwa pendidikan akan berpengaruh pada anak guna  memperbaiki  kualitas  hidupnya. (Millatussa’adiyyah & Susilawati, 2019:119)
Tindak kekerasan dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  No.  82  Tahun  2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan  (Pasal  1)  adalah  perilaku yang  dilakukan  secara  fisik,  psikis, seksual  dalam  jaringan  ( daring ),  atau
melalui  buku  ajar  yang  mencerminkan tindakan  agresif  dan  penyerangan  yang terjadi  di  lingkungan  satuan  pendidikan dan  mengakibatkan  ketakutan,  trauma, kerusakan  barang,  luka/cidera,  cacat dan/atau kematian. Dari rumusan regulasi  tindak  kekerasan  di  lingkungan satuan pendidikan, maka dapat disimpulkan  yang  dapat  melakukan tindak  kekerasan  antara  lain,  tenaga pendidik,  tenaga  kependidikan,  peserta didik, orang tua/wali, masyarakat hingga pemerintah.  Tindak  kekerasan  dalam satuan  pendidikan  berhubungan  dengan upaya  perlindungan  anak  seperti  diatur dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014  dalam  Pasal  1  Ayat  15a  bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum.
Dinamika  tindak  kekerasan  yang terjadi  di  lingkungan  satuan  pendidikan (sekolah)  oleh  Kartini  Kartono  dapat dikategorikan  kenakalan  remaja  sebagai
gejala  patologis  sosial  sebagai  bentuk pengabaian  sosial  yang  berakibat  pada perilaku  menyimpang.  (Hasuri,  2018:58) Tindak kekerasan juga dapat diakibatkan karena  ketidakpahaman  akan  hukum bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan,  peserta  didik  hingga orang tua/wali. Pengertian hukum sangat luas,  salah  satunya  adalah  konsepsi  G. Niemeyer  bahwa  hukum  mengatur aktivitas dalam hubungan antar-manusia dalam  yang  berarti  hukum  sebagai  alat untuk  mengatur.  (Mustafa,  2003:31) Dengan  demikian,  keberadaan  hukum dalam hubungan sosial masyarakat dapat menjadi  alat  perlindungan  hukum  bagi hubungan  antar-manusia.  Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang untuk  mendapatkan  perlakuan  dan perlindungan  dari  hukum  atau  undang- undang.  (Mulyana,  2017:149)  Dengan demikian  perlindungan  hukum  sangat dibutuhkan  dalam  hubungan  manusia seperti  dikatakan  oleh  Maria  T.  Geme bahwa  perlindungan  hukum  merupakan tindakan Negara dengan tujuan menjamin hak-hak setiap orang. (Fuqoha, 2018:49)
Persoalan  hukum  yang  timbul dalam  satuan  pendidikan  (sekolah) diakibatkan kurangnya pengetahuan hukum  bagi  masyarakat  sekolah.  Oleh karena  itu,  hukum  harus  dipahami  oleh setiap  orang  sesuai  dengan  prinsip Negara  hukum  yang  diselenggarakan sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Oleh karena  itu,  peerintah  membuat  aturan- aturan dalam penyelenggaraan pendidikan  nasional  terhadap  perbuatan melawan  hukum  yang  dapat  dikenakan pidana.  Pidana  dalam  bahasa  Belanda disebut  dengan  istilah  ‘ Straf ’  yang menurut  R.  Soesilo  yaitu  suatu  perasaan tidak  enak  (sengsara)  yang  dijatuhkan hakim  dengan  vonis  kepada  oran  yang melanggar undang-undang hukum pidana.  (Effendi,  2014:4)  Hukum  Pidana menurut  Kansil  (Effendi,  2014:8)  hukum yang  mengatur  tentang  pelanggaran- pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman yang merupakan  bentuk  penderitaan  atau siksaan.
Hukum pidana yang diberlakukan dalam  sistem  hukum  di  Indonesia merupakan  bentuk  formil  terhadap
ketentuan  hukum  materil  dimana  dalam konsteks  kekerasan  termasuk  kategori tindak pidana kekerasan. Konsepsi tindak  pidana  kekerasan  sebagaimana penelitian  Marlina  (Marlina,  2014:53-55) merujuk pada strafbaar feit yang merupakan  suatu  tindakan  melanggar hukum  baik  sengaja  maupun  tidak sengaja yang menyebabkan cidera, meninggal  maupun  kerusakan  barang
orang lain dengan paksaan yang mengakibatkan  perbuatan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan.
Dari  data  tindak  kekerasan  yang terjadi dalam satuan pendidikan (sekolah)  di  Indonesia  pada  Laporan
Kinerja  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sebagai berikut : Tabel 1 Laporan Kasus Kekerasan pada Anak
Sumber : Laporan Kinerja KPAI 2018 (Gaffar, 2019:30)
Berdasarkan  data  tersebut  maka pentingnya pengetahuan hukum dimiliki oleh  setiap  orang  didalam  satuan pendidikan  (sekolah).  Hukum  harus diketahui  dan  dipatuhi  sebagimana pandangan hukum Niemeyer sebagai alat
yang  mengatur  hubungan  sosial  di masyarakat.  Implikasi  dari  persoalan hukum  yang  timbul  dari  perilaku  anak sekolah  dapat  mengakibatkan  anak berhadapan  dengan  hukum  yang  dapat menghambat hak anak untuk
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kasus Pengaduan Anak Bidang Pendidikan Tahun 2011-2018 276 552 371 461 538 427 428 451 0 100 200 300 400 500 600 Kasus Pengaduan Anak Bidang Pendidikan Tahun 2011-2018
mendapatkan pendidikan
jika
diputuskan bersalah dalam proses peradilan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan perlindungan  terhadap  hak-hak  siswa dalam  memperoleh  pendidikan  dari ancaman  hukum.  Perlindungan  dalam konsep  perlindungan  hukum  dapat dilakukan  melalui  2  (dua)  bentuk,  yaitu preventif dan represif. (Salim & Nurbani, 2013:262)
Tindakan  preventif  dalam  kamus hukum  Black  Law  Dictionary  (Garner, 2004:1226)  ‚ A practice of law that’s seeks to minimize a clients risk of litigation or secure more  certainty  with  regard  to  the  client’s legal rights and duties ‛.  Berdasarkan  pada penjelasan  tersebut,  maka  preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah  dan/atau  mengurangi  resiko terhadap  perbuatan  hukum  yang  dapat mengancam  hak-hak  subjek  hukum. Dalam  konteks  pendidikan  nasional maka  upaya  preventif  dilakukan  guna mencegah  terjadinya  tindakan  dan/atau perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi di satuan pendidikan. Sedangkan tindakan represif lebih kepada penindakan  terhadap  suatu  perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas, maka disimpulkan suatu pertanyaan dan permasalahan yaitu bagaimana sosialisasi hukum  yang  efektif  guna  memberikan perlindungan bagi siswa sehingga siswa/siswi  mendapatkan  pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan  diri  dan  meningkatkan kecerdasan  sesuai  dengan  minat  dan bakat  yang  dimiliki  tanpa  adanya ancaman  dan  gangguan  baik  dari  tenaga pendidik,  tenaga  kependidikan  maupun antar  siswa  dalam  satuan  pendidikan. Tujuan  dari  kegiatan  pengenalan  hukum adalah para siswa memperoleh wawasan dan  pengetahuan  tentang  hukum  yang mengatur  hubungan  antar-manusia  di dalam  satuan  pendidikan.  Khususnya diharapkan  siswa  mampu  menciptakan lingkungan  sekolah  yang  terhindar  dari bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dapat mengancam hak-hak siswa dalam memperoleh  pendidikan  yang  dijamin oleh Negara melalui konstitusi.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  penyuluhan didasarkan  pada  konsep Participatory Learning  and  Action diskusi  secara
interaktif dengan peserta dan/atau anggota  dalam  kegiatan  penyuluhan. (Fuqoha,  Anggraini,  &  Apipah,  2019:12), (Hasanah  &  Sururi,  2018:69)  Sedangkan model pendekatan yang digunakan yaitu melalui penelitian survey ( survey research ) yang  berusaha  memaparkan  deskripsi kuantitatif  dari  suatu  populasi  dengan menggunakan kuisioner. (Creswell,
2015:17)  Dari  data  yang  dihimpun peneliti  berusaha  mendeskripsikan  data kuantitatif secara kualitatif dari beberapa kecenderungan,  perilaku,  atau  opini  dari populasi dan sampel. (Creswell, 2015:208)
Kegiatan pengenalan hukum pada siswa dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) hari melalui model diskusi interaktif.  Kegiatan  hari  pertama  diawali dengan  penyebaran  kuesioner  dengan teknik purposive sampling atau memberikan  kuesioner  hanya  pada pelajar/siswa
setingkat Sekolah
Menengah  Pertama  (SMP/Sederajat)  dan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA/Sederajat) untuk  mengukur  tingkat  pengetahuan siswa/siswi tentang pengetahuan hukum, tindak  kekerasan  anak  dalam  satuan pendidikan serta ancaman hukuman atas suatu  perbuatan  pelanggaran  dan/atau
kejahatan. Selanjutnya hari kedua, dengan didasari hasil kuesioner kemudian dilakukan kegiatan penyuluhan terhadap siswa/siswi melalui diskusi interaktif dengan konsep Participatory Learning and Action.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran dalam kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM) diarahkan  pada  siswa/i  atau  pelajar sekolah  tingkat  menengah  pertama  dan menengat  atas  (sederajat).  Latarbelakang sasaran adalah banyaknya tingkat tindak kekerasan  terhadap  siswa/i  yang  sering terjadi  pada  tingkatan  tersebut.  Oleh karena itu, diharapkan kegiatan penyuluhan  hukum  tentang  tindak kekerasan  siswa  dapat  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap perilaku kekerasan terhadap siswa maupun antar-siswa.
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum  melalui  pengenalan  hukum pidana  pada  siswa  atau  pelajar  sekolah merupakan tanggungjawab bersama baik tenaga  pendidik,  orang  tua  hingga masyarakat  secara  umum.  Sehingga perilaku  yang  dapat  mengarah  atau
mengakibatkan  pada  tindak  kekerasan yang  dilakukan  oleh  generasi  muda, khususnya  siswa  atau  pelajar  sekolah dapat  diminimalisir  atau  dihindari. Pentingnya kesadaran hukum bagi seluruh  masyarakat  dalam  kerangka negara hukum memberikan tanggungjawab  kepada  kita  semua  yang mengerti  dan  memahami  hukum  untuk turut serta dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan hukum bagi lingkungan sekitar. Kegiatan PKM  ini  difokuskan  pada  pengenalan hukum  pidana  pada  siswa  atau  pelajar tingkat  pertama  dan  atas  dalam  rangka membagi  ilmu  pengetahuan  ( transfer knowledge ) mengenai dasar hukum pidana  dan  ancaman  pidana  tentang tindak  kekerasan  terhadap  siswa  atau pelajar.
Dalam sebuah penelitian disebutkan  pengaruh  dari  kegiatan penyuluhan atau sosialisasi sebagai suatu proses  pembelajaran  kebiasaan,  sikap, ide-ide,  pola  nilai  hingga  standar berperilaku  yang  kemudian  diterapkan dan  dikembangkan  dalam  diri  atau pribadinya  sehingga  menghasilkan suatu pribadi dan mahluk sosial yang
berkualitas.  (Berthanilla,  2019:41)  Oleh karena  itu,  penyuluhan  atau  sosialisasi tentang  pengenalan  hukum  pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial dengan peningkatan kepribadian sebagai mahluk sosial yang berkualitas.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan  hukum  pidana  pada  siswa dimulai  dengan  pengisian  kuisioner mengenai  pengetahuan  hukum  untuk mengukur sejauhmana pengetahuan hukum  siswa  atau  pelajar.  Pertanyaan kuisioner  diarahkan  pada  pengetahuan tentang  hukum,  pengetahuan  tentang perilaku/tindak kekerasan, hingga pengetahuan  mengenai  ancaman  atau sanksi pidana. Hasil survey pengetahuan hukum dan perilaku siswa tentang tindak kekerasan yang dilakukan melalui pengisian kuisioner menunjukan banyaknya  perilaku  tindak  kekerasan yang dilakukan antar-siswa. Dari penyebaran  kuesioner  dengan  teknik purposive  sampling diperoleh  responden sebanyak  66  responden.  Dari  jumlah responden dalam kegiatan penelitian dan pengabdian  ini  memberikan  hasil  survey yang  menunjukkan  bahwa  55%  siswa
pernah menjadi korban tindak kekerasan terhadap dirinya dan 77% pernah melihat orang lain yang menjadi korban perilaku
tindak  kekerasan  antar-siswa.  (Lihat diagram 1 & 2)
Diagram 1 dan 2.  Korban Tindak Kekerasan antar siswa Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020
Dari  perilaku  tindak  kekerasan yang  terjadi  antar  siswa  baik  yang dialami  oleh  responden  maupun  dilihat oleh  responden  dengan  pertanyaan  jenis tindak kekerasan sebagaimana disebutkan  dalam  Permendikbud  No.85 Tahun  2015  menunjukan  3  (tiga)  tindak kekerasan yang paling sering terjadi yaitu Pelecehan (penghinaan secara fisik, psikis dan  melalui  media  sosial),  Perundungan atau  Bullying  (mengganggu,  mengusik dan  menyusahkan),  dan  Perkelahian (tindakan  adu  kata-kata  maupun  adu tenaga) dengan besaran persentasi masing-masing sebanyak 26%. Hal tersebut  menunjukan  ketiga  jenis  tindak
kekerasan  mendominasi  perilaku  siswa pada  tingkat  sekolah  menengah  pertama dan  sekolah  menengah  atas  dengan  78% dari  8  (delapan)  jenis  tindak  kekerasan dengan  22%  tersebar  pada  perilaku tindak kekerasan
Penganiayaan (penyiksaan atau penindasan),
Perpeloncoan (tindak pengenalan sekolah disertai  penyiksaan  atau  penindasan), Pemerasan  (tindakan  mengambil  atau meminta  secara  paksa),  Pencabulan (pelecehan seksual atau perbuatan melanggar  kesopanan  atau  kesusilaan), Pemerkosaan  (tindakan  seksual  dengan kekerasan  dan/atau  menggagahi),  dan Diskriminasi (tindak kekerasan
dilatarbelakangi  suku,  agama  dan  ras
(SARA)). (Lihat diagram 3).
Diagram 3. Jenis Tindak Kekerasan Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020
Tingginya perilaku
tindak kekerasan  antar-pelajar  atau  antar-siswa menggambarkan kurangnya rasa tanggungjawab  sebagai  mahluk  sosial yang  seharusnya  saling  membutuhkan dan  saling  membantu.  Selain itu, pemahaman terhadap etika dalam pergaulan  sosial  masih  belum  mampu diterapkan  oleh  para  siswa/pelajar  baik disekolah  maupun  diluar  sekolah.  Oleh karena  itu,  selain  rasa  tanggungjawab dan  etika bagi  para  pelajar/siswa pemahaman  tentang  hukum  sebagai instrumen  atau  tolak  ukur  terhadap perilaku dan/atau perbuatan siswa dalam pergaulan  sosial  menjadi  pengetahuan umum untuk meningkatkan pemahaman
dan pembatasan terhadap perilaku sosial baik  dilingkungan  sekolah  maupun diluar sekolah.
Pengenalan hukum melalui penyuluhan/advokasi  menjadi  salah  satu solusi  guna  mengurai  pola  dan  perilaku pergaulan  para  pelajar  tentang  batasan- batasan dalam hubungan sosial, khususnya  terhadap  perbuatan  dan/atau tindak kekerasan yang mungkin dilakukan  oleh  para  pelajar/siswa.  Dari survey  yang  dilakukan  menunjukkan kurangnya  pemahaman  hukum  para siswa dikarenakan minimnya pengetahuan hukum yang diajarkan oleh sekolah maupun melalui kegiatan penyuluhan/advokasi  tentang  hukum.
26% 26% 11% 26% 1% 5% 3%  0%  2% Diagram 3 : Jenis Tindak Kekerasan Yang Dialami dan/atau Dilihat oleh Siswa Pelecehan Perundungan/Bullying
Penganiayaan Perkelahian Perpeloncoan Pemerasan
Pencabulan Pemerkosaan
Dari  data  diperoleh  sebanyak  66%  siswa tidak  pernah  mengikuti/mendapatkan penyuluhan/advokasi  hukum  tentang tindak  kekerasan  antar-siswa  dan  36% mengatakan pernah mengikuti/
mendapatkan  penyuluhan.  Penyuluhan dapat  dilakukan  oleh  internal  sekolah maupun  bekerjasama  dengan  pihak eksternal melalui institusi bidang hukum. (Lihat diagram 4)
Diagram 4 : Tanggapan siswa mendapatkan penyuluhan/ Advokasi Hukum
Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020
Pelaksanaan  kegiatan  pengenalan
hukum  pidana  pada  siswa  atau  pelajar mendapat respon positif yang dilaksanakan  dengan  metode  ceramah dan  diskusi  melalui  konsep Participatory Learning and Action. Kegiatan PkM dalam pengenalan  hukum  pidana  pada  siswa dilakukan  selama  2  (dua)  hari  yang bekerja  sama  dengan  Program  Remaja Islam  Masjid  (RISMA)  Anni’mah  di Kelurahan  Gerem,  Kecamatan  Gerogol, Kota  Cilegon  yang  diselenggarakan
bertepatan di bulan Ramadhan 1441H/2020M.
Mekanisme  pengenalan  hukum pidana  melalui  ceramah  dan  diskusi diawali  dengan  penjelasan  tentang  data tindak  kekerasan  pada  siswa  yang semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun hingga  penyampaian  materi  mengenai hukum,  hukum  pidana,  hingga  sanksi pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang  Perlindungan  Anak  (PA)  dan
Ya, Pernah 36% Tidak Pernah 64% Diagram 4 : Pernahkah Mendapatkan Penyuluhan/Advokasi Hukum
Tentang Tindak Kekerasan Ya, Pernah Tidak Pernah
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selama kegiatan diskusi dengan  siswa  atau  pelajar  menunjukan rasa  kecemasan  para  siswa  terhadap perilaku tindak kekerasan dan sanksi/ancaman pidana terhadap perilaku tindak kekerasan yang disampaikan.  Hal  tersebut  terungkap dari siswa dikarenakan kurangnya pengetahuan  atau  pemahaman  hukum mengenai perilaku bergaul sesama teman sekolah  yang  dapat  diancam  sanksi pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil survey dan kegiatan penyuluhan  pengenalan hukum pidana pada siswa atau pelajar menunjukan  bahwa  55%  siswa/pelajar pernah menjadi  korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa/pelajar lainnya.  Selain  itu,  sebanyak  77% siswa/pelajar menunjukkan pernah mengalami dan melihat perbuatan tindak kekerasan  antar-siswa.  Perilaku  tindak kekerasan terhadap siswa yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun antar-siswa  perlu  ditindaklanjuti  untuk menghindari perbuatan dan/atau
perilaku yang lebih buruk dan mengakibatkan  tekanan  pada  korban tindak kekerasan.
Oleh  karena  itu,  pentinganya dilakukan kegiatan penyuluhan (advokasi)  tentang  pengetahuan  hukum agar  dapat  diketahui  dan  dipahami  oleh para generasi muda khususnya siswa/pelajar  sekolah  sehingga  dapat diterapkan  dalam  berperilaku  sosial dimasyarakat maupun antar-siswa sekolah. Transfer knowledge tentang hukum  menjadi  sangat  penting  dan menjadi  tanggungjawab  bersama  untuk menghindarkan anak-anak muda terhindar  dari  jerat  hukum  pidana  yang dapat  mengancam  masa  depan  generasi penerus  bangsa.  Untuk  itu,  kegiatan penegnalan  hukum  ini,  akan  terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum  siswa  atau  pelajar  sehingga diharapkan  akan  melahirkan  siswa/ pelajar yang taat hukum.

## REFERENSI
Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba  Melalui  Penyuluhan  Sebagai
Upaya Pencegahan Perilaku
Menyimpang  Pada  Anak. Bantenese : Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 1 (1),  40–47. https://doi.org/https://doi. org/10.30656/ps2pm.v1i1.1043
Creswell,  J.  W.  (2015). Research  Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Third Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia
–  Suatu  Pengantar (Cet.  Ke-2).  Bandung:
Refika Aditama.
Fuqoha,  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum
Terhadap
Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon. Jurnal Wawasan Yuridika , 2 (2), 35–57.
Fuqoha,  F.,  Anggraini,  A.  P.,  &  Apipah, N. D. (2019). Peningkatan Digital Literasi Terhadap  Ujaran  Kebencian  di  Media Sosial  melalui  Program  ‚Room  of  Law‛ Bagi  Siswa  Sekolah  Menengah  Atas  di Kota  Serang. Bantenese  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (1),  9–17.  Retrieved  from http://e-jurnal.lppmunsera.org /index.php/PS2PM/article/view/1050
Gaffar, E. (2019). Laporan Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2018 . Jakarta.
Garner,  B.  A.  (2004). Black’s  Law Dictionary .  (B.  A.  Garner,  Ed.)  (Eight).  St.
Paul: Thomson Business.
Hasanah,  B.,  &  Sururi,  A.  (2018).
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan  Desa  Dan  Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamenak
Kecamatan  Cikeusal  Kabupaten  Serang.
Wikrama  Parahita :  Jurnal  Pengabdian Masyarakat ,
2 (1),
68–74.
https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jp mwp.v2i2.606
Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak
Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan  dalam  Perspektif  Pidana Islam. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 55–66.  https://doi.org/  10.30656/ajudikasi. v2i1.575
Marlina,  M.  (2014).  Punishment  dalam Dunia  Pendidikan  Dan  Tindak  Pidana Kekerasan. Jurnal Mercatoria , 7 (1), 46–57.
Millatussa’adiyyah,  A.,  &  Susilawati,  S. (2019).  Upaya  Menurunkan  Tingkat Perkawinan  Dibawah  Umur  Terhadap Hak  Pendidikan  Formal  Anak. Ajudikasi : Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (2),  107.  https
://doi.org/10.30656/ ajudikasi.v3i2.1836
Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak Akibat Tindak Pidana Abortus
Provocatus  Criminalis. Jurnal  Wawasan Yuridika , 1 (2), 139–154.
Mustafa, B. (2003). Sistem  Hukum
Indonesia  Terpadu (Cet.  Ke-I).  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim,  &  Nurbani,  E.  S.  (2013). Penerapan Teori  Hukum pada Tesis dan Disertasi (Cet.
Ke-2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.