## PENDAFTARAN TERHADAP MEREK YANG BERSIFAT GENERIC DAN DESCRIPTIVE
Erlina, S.H.,M.H
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Abstract
Brand is considered has no distinguising features (incapable of becoming distinctive), if the sign is too simple or too complicated. general (generic) or have become  public  property  (public  domain)  same  with  a  descriptive  brand.  The brand  can  not  be  registered  because  it  has  no  differentator  power  or  weak differentiator even.
Keywords: generic, public domain, descriptive, differentiator, brand

## Abstrak
Merek  dianggap  tidak  memiliki  daya  pembeda  (incapable  of  becoming distinctive),  apabila  tanda  tersebut  terlalu  sederhana  ataupun  terlalu  rumit  . bersifat  umum  (generic)  ataupun  telah  menjadi  milik  umum  (public  domain) Demikian  halnya  merek  yang  bersifat  descriptive.  Merek.merek    tersebut  tidak dapat didaftarkan karena samasekali tidak mempunyai daya pembeda atau lemah daya pembedanya.
Kata Kunci : generic, public domain, descriptive, daya pembeda, merek

## PENDAHULUAN
alam  kedudukannya  untuk  memperkenalkan  produksi  suatu perusahaan,  merek  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  bagi pemilik  suatu  produk  barang  atau  jasa.  Hal  ini  disebabkan  oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan  yang  berbeda.  Dengan  memiliki  suatu  merek  berarti  telah  dapat diterapkan  salah  satu  strategi  pemasaran,  yaitu  strategi  pengembangan  produk kepada  masyarakat  pemakai  atau  kepada  masyarakat  konsumen,  dimana kedudukan  suatu  merek  dipengaruhi  oleh  baik  atau  tidaknya  mutu  suatu  barang yang  bersangkutan.  Jadi  merek  akan  selalu  dicari  apabila  produk  atau  jasa  yang menggunakan  merek  mempunyai  mutu  dan  karakter  yang  baik  yang  dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.
Merek  merupakan  tanda.  Tanda  yang  memberi  kepribadian  atau pengindividualisasian  kepada  barang-barang.  Memberi  kepribadian  atau pengindividualisasian,  dalam  arti  memberi  tanda  yang  khusus,  yang  mempunyai daya  pembeda  ( distincti  venees )  atas  barang  dengan  cara  bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan mengantungkan pelat tanda khusus tersebut. 1
Merek  digunakan  sebagai  alat  untuk  membedakan  barang  dan  jasa  yang diproduksi  oleh  suatu  perusahaan  dari  barang  dan/atau  jasa  produksi  perusahaan lain  yang  sejenis,  atau  digunakan  untuk  memberikan  tanda  dari  produk  yang dihasilkan.  Kebijakan  dasar  suatu  merek  adalah  untuk  mkelindungi  iktikad  baik dalam  penggunaan  dengan  tanda  yang  digunakan  oleh  suatu  perusahaan.  Hal  ini dimaksudkan untuk membedakan identitas barang dan atau jasa. Dengan kata lain hukum  merek  memiliki  tujuan  bahwa  tanda  yang  digunakan  sebagai  merek memiliki  daya  pembeda (capable  of  distinguishing) atau  daya  penentu (individualisering) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.
Merek  dianggap  tidak  memiliki  daya  pembeda  apabila  tanda  tersebut terlalu  sederhana  ataupun  terlalu  rumit.  bersifat  umum  ataupun  telah  menjadi milik umum. Contohnya, tanda tengkorak di atas dua tulang bersilang Oleh karena merek seperti ini tidak dapat digunakan dan didaftarkan sebagai merek. Selain itu merek  yang  menyebutkan  barang  atau  jasa  yang  dimohonkan  pendaftaran. Contohnya Merek  Teh untuk  jenis  barang  teh.  Merek  yang  secara  umum  telah diketahui  sebagai  tanda  yang  bersifat  umum  dan  telah  menjadi  milik  umum (public  domain )  disebut  generic,  sehingga  samasekali  tidak  dapat  memiliki  daya
1 Harsono  Adi  Sumarto, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Merek  dan  Paten (Akademik Pressindo:Jakarta ,1989)
D
pembeda  (incapable  of  becoming  distinctive),  tidak  dapat  dilindungi.  Demikian halnya  merek  teh  yang  merupakan  deskripsi  darri  produknya  atau  yang  bersifat descriptive.  Namun  dalam  prakteknya    banyak  merek  yang  bersifat generic dan descriptive yang  pendaftarannya  diterima  oleh  dirjend  HaKI.  Hal  ini  jelas  akan menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan penggunaan merek.
Berdasarkan hal tesebut menimbulkan masalah apakah pendaftaran merek yang  bersifat generic dan descriptive tersebut  mempunyai  landasan  hukum  yang kuat dan dapat dijadikan alasan untuk menolak pendaftaran merek yang sama atau pada pokoknya mempunyai persamaan dengan merek terdaftar.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Merek
Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  merek, memberikan  suatu  definisi  tentang  merek  yaitu  Merek  adalah  tanda  yang  berupa gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa.  Bila  dilihat  dari  batas  yuridis  yang  telah diberikan  oleh  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek tersebut, dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut :
a. Adanya  tanda  berupa  gambar  atau  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari semuannya;
b. Adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu;
c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Persetujuan TRIPs,  khususnya Pasal  15 ayat (1)  mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :
“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or  services  of  one  undertaking  from  those  trademark.  Such  signs,  in particular  words  including  personal  names,  letter,  numeral,  figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall  be  eligible  for  registration  as  trademarks.  Where  signs  are  not inherently  capable  of  distinguishing  the  relevant  goods  or  services.
Member  may  make  registrability  depend  on  distinctiveness  acquired through  use.  Members  may  require,  as  a  condition  of  registration,  that signs be visually percetible”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  ini,  setiap  tanda  atau  gabungan dari  tanda-tanda  yang  dapat  membedakan  barang  dan  jasa  suatu  perusahaan dengan  perusahaan  lainnya  dapat  dianggap  sebagai  merek  dagang.  Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.
Hal  terpenting  dalam  mendefinisikan  merek  yang  dikemukakan  dalam Pasal  15  ayat  (1)  Persetujuan  TRIPs    adalah  penekanan  mengenai  “unsur pembeda”.   Menurut  Persetujuan  TRIPs,  pembedaan  (seringkali  disebut  dengan “daya pembeda“) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan  terhadap  pendaftaran  suatu  merek  menurut  Pasal  15  Ayat  (1) Persetujuan  TRIPs  tersebut  adalah  berdasarkan  alasan-alasan  tidak  adanya  daya pembeda  itu  tadi.  Dalam  hal  penolakan  perlindungan  atas  merek  diperbolehkan pula  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  Konvensi Paris.
Dalam  Konvensi  Paris,  penolakan  suatu  perlindungan  diperbolehkan apabila  registrasi  atau  pendaftaran  di  negara  yang  bersangkutan  melanggar  hak- hak  pihak  ketiga  terdahulu  apabila  merek  yang  bersangkutan  tidak  memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila  merek  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  moralitas  atau ketertiban  umum  yang  diterima  masyarakat.  Sementara  daya  pembeda  adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.
Pemberian  merek  suatu  merek  bagi  suatu  barang  dan  jasa  bila  di perhatikan  lebih  lanjut  ridak  hanya  bermanfaat  dan  berguna  bagi  pemilik  merek atau  produsen,  tetapi  juga  bagi  konsumen  sebagai  pemakai  dari  barang  atau  jasa tersebut. Pemberian dari suatu merek bertujuan yaitu untuk:
a. Menjamin  kepada  konsumen  bahwa  barang  yang  dibelinya  itu  dari perusahaan;
b. Untuk menjamin mutu barang;
c. Untuk memberi nama
d. Memberi perlindungan kepada pemilik merek  yang sah  yang ditiru orang lain untuk
barang yang bermutu rendah.

## B. Pendaftaran Merek
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang  Merek  menyatakan  bahwa  merek  tidak  dapat  di  daftarkan  atas  dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Syarat suatu merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:
a. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum.
b. Tidak memiliki daya pembeda.
c. Tidak menjadikan milik umum; atau
d. Merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  di mohonkan pendaftarannya.
Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek: 2
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
b. Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis.
c. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan indikasi-geografis yang sudah di kenal.
Selain  itu  permohonan  pengajuan  merek  juga  dapat  di  tolak  oleh
Direktorat  Jenderal  apabila  merek  tersebut  (Pasal  6  (3)  Undang-Undang  No.  15 Tahun 2001 tentang Merek):
a. Merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,atau  nama  badan hukum  yang  di  miliki  orang  lain,  kecuali  atas  dasar  persetujuan  tertulis dari yang berhak.
b. Merupakn  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi yang  di  gunakan  oleh  Negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang  berwenang.  Daya  pembedaan ( distinctivenees ), merupakan unsur yang utama seperti halnya pada paten, kebaharuan  ( novelty )  merupakan  unsur  pokok  dan  untuk  hak  cipta, urisinalitas  ( originality )  menjadi  unsur  utama,  maka  untuk  merek  yang menjadi unsur paling penting adalah daya pembeda ( distinctivenees ). 3
Tidak terdapat daya pembeda jika, merek tersebut mengandung persamaan pada  keseluruhannya,  atau  pada  pokoknya  dengan  merek  lain.  Persamaan  pada pokoknya  dari  pada  merek,  dilihat  merek  itu  secara  keseluruhan,  apakah wujudnya atau wujudnya atau bunyinya yang mempunyai kemiripan, seperti pada gambar banteng dengan gambar sapi, bunyi sandoz dengan santos. Demikian pula kemiripan dalam arti seperti gambar kuda terbang dengan kata kuda terbang. Juga tidak  terdapat  daya  pembeda,  jika  merek  itu  di  buat  terlalu  rumit  dengan mencantumkan  berbagai  tanda,  atau  di  buat  terlalu  sederhana  seperti,  dengan mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf.
2 Pasal 6 (1) UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek
3 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung:Alumni,1977), hlm. 30

## C. Pendaftaran Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive
Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun  badan    hukum    yang    ingin    memakai    suatu    merek,    agar    merek    itu dapat  diterima  dan dipakai  sebagai  merek  atau  cap  dagang,  syarat   mutlak yang    harus    diepenuhi    adalah  bahwa    merek    itu    harus    mempunyai    daya pembedaan    yang    cukup.  Dengan    kata    lain  perkataan,  tanda  yang  dipakai  ini haruslah  sedemikian  rupa,  sehingga  mempunyai  cukup  kekuataan    untuk membedakan    barang    hasil    produksi    sesuatu    perusahaan    atau    barang perniagaan  (perdagangan)  atau  jasa  dari  produksi  seseorang  dengan  barang- barang  atau jasa  yang diproduksi oleh orang  lain.  Oleh karena adanya  merek itu barang-barang atau  jasa yang diproduksi mejadi dapat dibedakan.
Dalam black law dictionary dijelaskan trademark is a word, phrase, logo or other grafhic symbol used by manufactures or seller to distingnish is product of product  from  the  others. 4 Menurut  UUM,  merek  dagang  adalah  merek  yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  barang- barang  sejenis  lainnya.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  dilihat  beberapa  fungsi merek:
a. Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan  menyebutkan mereknya;
c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya; dan
d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya,  merek  dapat  didaftarkan  salah satunya  apabila  ada  daya  pembeda.  Jika  merek  berupa  kata  yang  bersifat descriptive atau generic, maka  merek  tersebut  tidak  dapat  didaftarkan.  Namun dalam  prakteknya  banyak  merek  yang  bersifat descriptive atau generic menjadi sebuah  merek  dan  pendaftarannya  dikabulkan,  Contohnya,  Merek Aqua untuk merek air mineral dalam kemasan, singer untuk mesin jahit, supermie untuk mie, teh  kotak untuk  teh.  Kata-kata  ini  seharusnya  kurang  memadai  dipakai  sebagai merek,  akan  tetapi  dapat  dipakai  sebagai  merek  apabila  membangun secondary meaning melalui  penggunaan  dan  ditulis  secara  khas,  sehingga  secara  faktual dikenali  konsumen.    Contohnya, aqua arti  utamanya (primary  meaning) adalah benda cair yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna tetapi secara faktual konsumen memiliki asosiasi dan mengakui pengertian kedua (secondary meaning) bahwa aqua adalah  merek untuk produk air mineral yang diproduksi PT Danone.
4 Black Law Dictionary. Ninth edition,  Bryan A.Garner, West Group, ST. Paul Minn 2004
Hal  yang  sama  pada  merek supermie berarti  mie  instant  dengan  kualitas  super (primary meaning) tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai merek mie produksi PT  Wings/ (secondary  meaning). Demikian  halnya  merek singer dikenal konsumen  sebagai  merek  mesin  jahit (secondary  meaning), sedangkan primary meaning adalah alat yang berdesing. Teh Kotak dikenal konsumen sebagai merek teh  produksi  PT  Ultra  Jaya (secondary  meaning), sedangkan primary  meaning adalah teh yang dikemas dalam kotak.
Dalam  Pasal  5  UUM  dicantumkan  contoh,  merek kopi atau  gambar  kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi, Akan tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan  apakah  yang  dimaksud  dengan  “keterangan  atau  berkaitan  dengan barang  atau  jasa”  termasuk  merek descriptive atau generic. Pasal  ini  memuat alasan  absolut (absolute  ground) tidak dapat  didaftarkannya suatu merek  dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturannya  rancu  karena  tidak  dibedakan  antara  merek  yang  bersifat descriptive yang dapat didaftarkan sebagai merek dengan membangun secondary meaning dengan merek generic yang tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. UUM juga tidak secara tegas menyatakan bahwa merek harus “be visually perceptible” sebagaimana diatur dalam article 15 TRIPs. 5
Berbeda dengan metek yang bersifat generic , yang terdiri dari tanda yang menunjukkan genus, termasuk tanda yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang digunakan dalam praktek perdagangan. Bersifat Tanda seperti  ini  adalah  tanda  yang  telah  mennadi  milik  umum  dan  bersifat  umum sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 huruf c berupa gambar tengkorak tanda  bahaya.  Merek  dengan  tanda  tersebut  tidak  dapat  diterima  pendaftarannya walaupun telah dicoba  membangun secondary  meaning. Demikian halnya merek yang  menyesatkan (deceptive) dalam  menggambarkan  ciri,  kualitas,  fungsi, komposisi  atau  penggunaan  dari  produk.  Misalnya glass  Wax untuk  pembersih kaca  yang  berisi  lilin (wax) , silkskin untuk  merek  baju  yang  tidak  terbuat  dari sutera. Merek yang menyesatkan secara geografis contoh (made in japan) Jika hal tersebut  menjadi  sesuatu  hal  yang  mengakibatkan  keputusan  konsumen  untuk membeli,  maka  harus  tidak  diterima  pendaftarannya  walaupun  telah  berupaya membangun secondary meaning karena dianggap menipu konsumen.
Merek descriptive mempunyai  daya  pembeda  yang  lemah  tetapi  masih dapat  menjadi  merek  dengan  membangun secondary  meaning, dalam jurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  127  K/Sip/1972  Mengenai  Merek  Y.K.K. yang  menyatakan  bahwa  :suatu  merek  meskipun  hanya  terdiri  dari  beberapa huruf-huruf  dapat  diterima  sebagai  merek  karena  sudah  demikian  dikenal  luas
5 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif (Airlangga University Press:Surabaya,2007), hlm. 174-175
oleh  masyarakat,  sehingga  dianggap  mempunyai  daya  pembeda. 6 Secondary meaning tersebut  dilakukan  terhadap  merek  yang  bersifat descriptive setelah dibuktikan  melalui  penggunaannya  di  pasar  atau  mampu  membangun  persepsi konsumen atas daya pembeda.
Di  Indonesia  pendaftaran  merek  akan  diuji  dengan  prinsip  iktikad  baik. Pasal  4  UUM  menentukan  bahwa  “Merek  tidak  dapat  didaftar  atas  dasar permohonan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan  merek  secara  layak  dan  jujur  tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang,  mengecoh  atau  menyesatkan konsumen.
Pengujian  pendaftaran  merek  dengan  prinsip  iktikad  baik  lebih  condong pada perlindungan merek berdasarkan prinsip deklaratif ( first to use) . 7 Prinsip ini memprioritaskan  pengguna  pertama.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  UUM  yang berlaku  di  Indonesia  mengkombinasikan  perlindungan  merek  berasarkan  prinsip first to use dan prinsip first to file. 8

## PENUTUP
Syarat    mutlak    yang    harus    diepenuhi    adalah  bahwa    merek    itu    harus mempunyai    daya    pembeda    yang    cukup.  Oleh    karena  itu  seharusnya  merek deskriptive dan generic tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UUM yang merupakan alasan absolut pendaftaran merek. Hal ini untuk mendukung  fungsi  merek  sebagai  identitas  barang  dimana  daya  pembeda  yang kuat akan mempermudah konsumen dalam memilih barang atau jasa.
6 Sudargo  Gautama  dan  Riza  Riwanata, Komentar  atas  Undang-undang  Merek (Pradnya Paramita:Jakarta,1993), hlm. 4
7 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 Tentang Perkara  Merek  TANCHO  bahwa  sekalipun  tergugat  telah  mendaftarkan  merek  itu  di  Kantor Merek,  tetapi  pihak  penggugat  (Tancho  Kabushiki  Kaisa  (Tancho  Co.  Ltd)  dalam  tahun  1962, 1963,  dan  1964  sudah  memasukkan  dan  mengedarkan  barang-barang  dengan  merek  Tancho  di Indonesia.  Penggugat  sebagai  pemilik  asli  merek  tersebut  juga  telah  mendaftarkan  merek dimaksud  di  Filipina,  Singapura,  dan  Hongkong.  Walaupun  penggugat  tidak  mendaftarkan  di Indonesia,  penggugat  tetap  mendapat  perlindungan  berdasarkan  prinsip first  to  use (pendaftaran deklaratif). Seandainya kasus  tersebut didasarkan pada ketentuan prinsip first to file (pendaftaran konstitutif),    maka  yang  akan  dilindungi  adalah  tergugat  yang  telah  mendaftarkan  Tancho  lebih dahulu.
8 Lihat Pasal 3 UUM

## DAFTAR PUSTAKA
Bryan A.Garner, 2004, Black Law Dictionary . Ninth edition,  , West Group, ST.
Paul Minn
Harsono Adi Sumarto, 1989, Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten ,
Jakarta : Akademik Pressindo
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia) ,  Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Rahmi Jened, 2007 , Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif ,
Surabaya : Airlangga University Press
Saidin, 1997, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights) , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Sudargo Gautama, 1977, Hukum Merek Indonesia ,  Bandung : Alumni
Sudargo Gautama dan Riza Riwanata, 1993. Komentar atas Undang-undang
Merek , Jakarta : Pradnya Paramita