Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259

## Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia
Muhammad Jieny Mulyana m.jieny.19211260@student.ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia Tami Rusli tami.rusli@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Okta Anita okta.anita@ubl.ac.id
Fakulas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

## Abstract
Even  though  creditors  have  a  fairly  large  role  in  economic  performance  and guarantees in particular, the legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements  is  considered  to  be  very  weak  and  limited.  This  study  aims  to determine  the  extent  of  legal  protection  for  creditors  in  order  to  achieve  legal certainty  in  fiduciary  guarantee  agreements  by  examining  theories,  concepts, legal  principles,  and  laws  and  regulations  based  on  primary  legal  materials. This  study  uses  normative  and  empirical  legal  research  methods.  Based  on  the research results, the form of default in the consumer financing agreement with a fiduciary  guarantee  in  Decree  Number  12/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  it  was determined that Mr. Iwan Andi Yanuarta has defaulted. The Defendants violated the  financing  agreement  with  a  fiduciary  guarantee  by  committing  an  act  of default.  The  judge's  considerations  in  handling  default  cases  in  financing agreements  with  fiduciary  guarantees  in  Decision  Number  12/Pdt.GS/2022/PN Tjk are in accordance with the principles of justice. The defendant was proven to have  violated  Article  1238  of  the  Civil  Code  concerning  Default  and  Article 1243 of the Civil Code concerning compensation and costs, resulting in serious legal consequences. The amount of compensation to be paid by the Defendants is Rp. 116,968,300.00.
Keywords: Default, Guarantee, Fiduciary

## Abstrak
Meskipun kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam kinerja ekonomi dan penjaminan  khususnya,  namun  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam perjanjian jaminan fidusia dinilai masih sangat lemah dan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditur agar dapat  tercapai  kepastian  hukum  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  dengan mengkaji  teori,  konsep,  asas  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
berdasarkan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif  dan  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bentuk  wanprestasi dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan  fidusia  dalam Keputusan  Nomor  12/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  ditetapkan  bahwa  Sdr.  Iwan  Andi Yanuarta  telah  melakukan  wanprestasi.  Para  Tergugat  melanggar  perjanjian pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  dengan  melakukan  perbuatan  wanprestasi. Pertimbangan  hakim  dalam  menangani  kasus  wanprestasi  dalam  perjanjian pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  dalam  Putusan  Nomor  12/Pdt.GS/2022/PN Tjk telah sesuai dengan asas keadilan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 1238 KUH  Perdata  tentang  Cidera  Janji  dan  Pasal  1243  KUH  Perdata  tentang  ganti kerugian dan biaya, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berat. Besarnya ganti  rugi  yang  harus  dibayar  oleh  para  Tergugat  adalah  sebesar  Rp. 116.968.300,00.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, SKCK, Pemalsuan

## I. PENDAHULUAN
Lembaga  penjaminan  diperlukan  karena  transaksi  kredit  antara  kreditur  dan debitur  melibatkan  penjaminan.  Fidusia  merupakan  salah  satu  lembaga penjaminan  yang  lahir  dari  adanya  suatu  perjanjian  pokok.  Fidusia  juga dikenal  sebagai  jaminan  hak milik  dalam  perwalian  karena  hanya hak  milik kebendaan  yang  dialihkan  sedangkan  debitur  tetap  menguasai  secara  fisik barang  tersebut. 1 Atas  dasar  prinsip  kehati-hatian  ini,  kredit  dijamin  dengan agunan berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan. Jaminan fidusia merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan  kebendaan.  Menurut  Pasal  1  ayat  2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas  benda  bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  benda bergerak  maupun  tidak  bergerak  mengenai  Hak  Tanggungan  yang  tetap berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  jaminan  pelunasan barang tertentu.
Utang,  yang  mengutamakan  Penerima  Fidusia  daripada  kreditur  lainnya. Meskipun kreditur berperan penting dalam kinerja ekonomi dan penjaminan khususnya,  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  perjanjian  jaminan fidusia  masih  dianggap  sangat  lemah  dan  terbatas.  Bahwa  permohonan
1 R. Subekti, 1988, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
penggugat agar tergugat melunasi seluruh tunggakan tergugat, mengembalikan  benda  jaminan  fidusia  yang  masih  menjadi  hak  penggugat, atau  setidak-tidaknya  menyerahkan  harta  pengganti  milik  tergugat  lain sebagai ganti kerugian penggugat adalah sangat wajar. 2
Salah  satunya  terkait  kasus  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan jaminan fidusia, khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 12/Pdt.GS/2022 PN Tjk, permasalahan ini berawal dari Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung) dan Tergugat (Iwan Andi Yanuardi) yang mempunyai perjanjian perdata yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan  jaminan  fidusia  bahwa  dalam  perjanjian  tersebut  telah  disepakati penggugat  akan  memberikan  (seratus  enam  belas  juta  sembilan  ratus  enam puluh  delapan  ribu  tiga  ratus  rupiah).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  agar  dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan mengkaji teori,  konsep,  asas  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan bahan hukum primer.

## II. METODE PENILITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan penelitian  lapangan  ( field  research ).  Pengolahan  data  dilakukan  dengan menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui  kelengkapannya, serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
2 Tami  Rusli.  2016.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Terhadap  Kredit  Macet  Dengan  Jaminan Hak Tanggungan”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 7, Nomor 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor  Apa  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia.
Dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  perlindungan  hukum  bagi  kreditur masih  dianggap  sangat  lemah  dan  terbatas,  meskipun  kreditur  juga mempunyai  peran  penting  dalam  kinerja  ekonomi  dan  penjaminan pada  khususnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ukuran proteksi perlindungan hukum terhadap kreditur supaya dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan melakukan pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan cara  mengkaji  teori-teori,  konsep-konsep,  dan  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini (yuridis normatif). Dalam perjanjian pembiayaan terhadap jaminan fidusia  terhadap  sita  jaminan  harta  bergerak  biasanya  sering  dikenal dengan  wanprestasi  adalah  kecideraan  atau  kelalaian  yang  dilakukan pihak  konsumen  dalam  melakukan  kewajibannya  artinyakonsumen lalai dalam membayar angsuran. 3

## 1. Para Pihak
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Samsumar Hidayat,  selaku  hakim  kelas  IA  PN  Tanjung  Karang,  dalam Putusan  Nomor  12/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  gugatan  penggugat tanggal  31  Mei  2022  telah  diterima  dan  didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang.  Selain  itu, Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  memeriksa  dan  memutus perkara  perdata  gugatan  sederhana  di  pengadilan  negeri  dengan putusan sebagai berikut:
3 R.  Subekti,1988. Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan  Nasional, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm.12
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
a. PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung
Perusahaan  asal  Bandar  Lampung  yang  diwakili  oleh  Miftaza selaku  Kepala  Cabang  PT  Reksa  Finance  Cabang  Bandar Lampung, mengesahkan Aldomoro, S.H., Indra Jaya, S.H., dan Riduan  Habibi,  S.H.,  M.H.  dalam  hal  ini.  Penggugat  adalah Penasehat  Hukum  Kantor  Hukum  ARMAN  OTTO,  dengan alamat  Perum  Tanjung  Asri,  Blok  A  Nomor  13  Tanjung Seneng,  Bandar  Lmapung,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus tertanggal 28 Mei 2022.
b. Iwan Andi Yanuarta
Iwan  Andi  Yanuarta  berdomisili  di  Perkebunan  PKK  RT.  10 LK. Saya, Rajabasa Indah, Desa Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa,  Bandar  Lampung  selanjutnya  disebut  sebagai Tergugat.Dalam  perkara  perdata,  pihak  yang  mengajukan perkara  kepada  hakim  disebut  sebagai  Penggugat,  sedangkan pihak lawan disebut sebagai Tergugat. Penggugat adalah orang atau  badan  yang  dilanggar  haknya  oleh  Tergugat.  Sedangkan gugatan  adalah  gugatan  hak  yang  diajukan  terhadap  Tergugat melalui pengadilan oleh Penggugat.
2. Duduk Perkara
Menimbang  bahwa  Penggugat  dengan  gugatan  tertanggal  31  Mei 2022  yang  telah  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  secara  elektronik  (e-court)  di Sistem  Informasi  Pengadilan  pada  tanggal  27  Juni  2022  dengan Nomor  Register  12/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  Penggugat  telah mengajukan gugatan lugas sebagai berikut:
a. Bahwa Tergugat adalah debitur Penggugat;
Adanya  perjanjian  perdata  antara  Penggugat  dan  Tergugat sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
Jaminan Fidusia No. 802122191200031, tanggal 30 Desember 2019;
b. Bahwa  dalam  perjanjian  diatur  bahwa  penggugat  akan memberikan  fasilitas  kredit  kepada  tergugat  untuk  membiayai satu unit Honda Brio Satya E.1.2 S Bensin MT No. Polisi  BE 2043  NH  TAHUN  2015,  WARNA  MERAH  Rangka  No  .: MHRDDI  770FJ563624,  Mesin  No.:  LI  2B31470653,  atas nama  Ely  Yuliani,  dengan  Hutang  Pokok  sebesar  Rp 124.880.000,-  (seratus  dua  puluh  empat  juta  delapan  ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian hutang pokok senilai Rp  88.745.000  (delapan  puluh  delapan  juta  tujuh  ratus  empat puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp. 36.135.000 (tiga puluh enam juta seratus tigapuluh lima ribu rupiah);
c. Bahwa  perjanjian  pembiayaan  dengan  Jaminan  Fidusia  No:
802122191200031 telah di daftarkan pada Kementrian Hukum dan  HAM  Pada  tanggal  31  Desember  2019  dan  telah  terbit Sertifikat  Jaminan  Fidusia  No.  W9  00223898  AH  05  01 TAHUN 2019;
d. Bahwa  Tergugat  yang  wajib  membayar  angsuran  kepada Penggugat telah tidak membayar angsuran selama empat bulan terhitung  mulai  bulan  Februari  2022  dan  berakhir  pada  bulan
Mei 2022, atau sampai dengan gugatan ini diajukan;
e. Tergugat terbukti wanprestasi (Ingkar Janji) dan tidak beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat;
f. Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 116.968.300.
g. Bahwa  Penggugat  telah  menunjukkan  itikad  baik  dengan mengirimkan  surat  kepada  Tergugat  untuk  memenuhi kewajibannya,  melalui  surat  teguran  1-3  dan  Collection  Head
PT Reksa Finance.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
h. Bahwa  berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  42  Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  intinya  menyatakan  bahwa Penggugat  sebagai  Penerima  Fidusia  dari  Tergugat  dapat mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang  saat  ini  menjadi pokok gugatan a quo;
i. Bahwa  Tergugat  masih  berhutang  kepada  Penggugat    yaitu dengan jumlah 116.968.300.
j. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui
Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  Aquo untuk  menyatakan  bahwa  Tergugat  lalai  dan  sengaja  tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan Wanprestasi
(Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Debitur Penggugat.
k. Bahwa  permintaan  Penggugat  agar  Tergugat  melunasi  seluruh tunggakan  Tergugat  atau  mengembalikan  benda  Jaminan Fidusia  yang  masih  menjadi  milik  Penggugat  atau  setidak- tidaknya  menyerahkan  harta  pengganti  Tergugat  lain  untuk mengganti kerugian Penggugat adalah wajar.
3. Bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam  Putusan  Nomor  12/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  penggugat menyebutkan  bahwa  alasan  penggugat  mengajukan  gugatan kepada  tergugat  adalah  penggugat  menuntut  agar  tergugat melunasi  seluruh  tunggakan  tergugat,  mengembalikan  benda jaminan fidusia yang masih menjadi milik penggugat, atau setidak- tidaknya menyerahkan barang pengganti milik tergugat lain untuk mengganti  kerugian  yang  diderita  penggugat.  Tergugat  sebagai debitur  diwajibkan  untuk  membayar  angsuran  kepada  Penggugat, namun  belum  juga  dilakukan  selama  4  (empat)  bulan  terhitung sejak Februari 2022 sampai dengan Mei 2022, atau sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga menyebabkan Penggugat menderita
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
kerugian  sebesar  Rp.  116.968.300,00  (seratus  enam  belas  juta sembilan  ratus  enam  puluh  delapan  ribu  tiga  ratus  rupiah),  atau dengan  kata  lain  menurut  Penggugat,  Tergugat  telah  melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim dimohon  memutus  perkara  ini  memberikan  putusan  sebagai berikut:
a. Menerima  dan  mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk sebagian;
b. Menyatakan  sah  berdasarkan  hukum  perbuatan  Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
c. Menetapkan  Sita  Jaminan  terhadap  Satu  Unit  Mobil  Honda
Brio  Satya  E.1.2  S  Bensin  MT  No.  Polisi  BE  2043  NH,
TAHUN  2015,  WARNA  MERAH  No.Rangka:  MHRDDI 770FJ563624,  No.Mesin:  LI  2B31470653,  atas  nama  Ely
Yuliani.
d. Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  (Conservatoir
Beslag) Satu Unit Mobil Honda Brio Satya E.1.2 S Bensin MT
No.  Polisi  BE  2043  NH,  TAHUN  2015,  WARNA  MERAH
No.Rangka: MHRDDI 770FJ563624, No.Mesin: LI
2B31470653, atas nama Ely Yuliani.
e. Menyatakan  Sita  jaminan  atas  harta  bergerak  dan  tidak bergerak  Tergugat  yang  sekarang  ada  atau  yang  akan  ada sebagai  pelunasan  pembayaran  seluruh  kewajiban  Tergugat yang  timbul  karena  Surat  perjanjian  Pembiayaan  dengan Jaminan  Fidusia  No.  802122191200031,  Tertanggal  30 Desember 2019.
f. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  hutang  kredit  secara tunai  dan  seketika  Sejumlah  Rp.  116.968.300.  (seratus  enam belas  juta  sembilan  ratus  enam  puluh  delapan  ribu  tiga  ratus
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
rupiah). Penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
g. Menyatakan  bahwa  putusan  perkara  ini  dapat  dilaksanakan terlebih  dahulu  meskipun  ada  upaya  hukum  perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat.
h. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat,  Penggugat  dan Tergugat  terikat  perjanjian  berupa  Penggugat  telah  memberikan pembiayaan dengan  jaminan fidusia  pada  tanggal  30  Desember  2019 sebesar Rp92.313.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu  rupiah)  ditambah  bunga  sebesar  Rp36.135.000,00  (tiga  puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran,  dimana  fasilitas  pembiayaan  tersebut  harus  dibayar selambat-lambatnya  pada  tanggal  2  setiap  bulannya  selama  36  (tiga puluh enam) bulan atau angsuran terakhir akan berakhir pada tanggal 2  Desember  2022,  dengan  umlah  kewajiban  yang  harus  dibayarkan Tergugat  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp116.968.300,00  (seratus enam  belas  juta  sembilan  ratus  enam  puluh  delapan  ribu  tiga  ratus rupiah), namun hingga batas waktu yang diperjanjikan.
Tergugat  tidak  membayar  kewajiban  kepada  Penggugat,  fakta-fakta tersebut  dihadapkan  pada  pasal-pasal  yang  terkait  dengan  perjanjian dan  akibat  hukum  yang  menyertainya,  maka  Hakim  berpendapat bahwa Tergugat benar telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian mobil  dari  Penggugat,  namun  perbuatan  Tergugat  yang  tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Jaminan  Fidusia  (P-17)  yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  Penggugat  dengan  Tergugat  (diketahui  oleh
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
saudara  MARYATI)  dan  dilaksanakan  tidak  tepat  waktu  hingga akhirnya  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah diperjanjikan  (Penggugat  juga  telah  memperingatkan  atau  menegur Tergugat  untuk  melaksanakan  kewajibannya  (P-18)  adalah  perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

## B. Pertimbangan  Putusan  Terhadap  Wanprestasi
Perjanjian
Pembiayaan Penjaminan Fidusia.

## 1. Upaya Hukum
Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  wanprestasi  adalah ketiadaan  suatu  prestasi  didalam  hukum  perjanjian,  berarti  suatu hal  yang  harus  dilaksanakan  sebagai  isi  dari  suatu  perjanjian. Barangkali  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  istilah pelaksanaan  janji  untuk  prestasi  dan  ketiadaan  pelaksanaannya janji untuk wanprestasi. 4
Fidusia  berasal  dari  kata fiduciair atau flides ,  Yang  artinya kepercayaan,  yaitu  penyerahan  hak  milik  atas  benda  secara kepercayaan  sebagai  jaminan  (anggunan)  bagi  pelunasan  piutang kreditor.  Fidusia  sering  disebut  dengan  istilah  FEO,  yang merupakan  singkatan  dari Fiduciare  Eigendom  Overdracht .
Penyerahan  hak  milik  atas  benda  yang  ini  dimaksudkan  hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. 5
Menurut  wawancara  dengan  Bapak  Samsumar  Hidayat,  seorang hakim  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  ia  percaya  bahwa mediasi dapat membantu menyelesaikan kasus perdata ini. Apabila pada hari sidang pertama tidak tercapai kata sepakat, maka sesuai
4 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, , hlm .17
5 Rachmadi Usman,2011, Hukum Kebendaan , 198 Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 283
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
Pasal  16  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Peraturan Pengadilan  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Tuntutan  Sederhana,  sidang  akan  dilanjutkan  dengan  pembacaan Pengaduan  dan  Jawaban  Tergugat.  Karena  pada  hari  pertama sidang  tidak  tercapai  kata  sepakat,  maka  perkara  dilanjutkan dengan  membacakan  gugatan  yang  dibela  oleh  penggugat.  Pada pokoknya,  tanggapan  Tergugat  atas  gugatan  Penggugat  adalah sebagai berikut:
a. Pada  saat  itu  terbentur  pandemi  Covid  dan  usaha  arang  batok saya mengalami pailit;
b. Dari  PT.  REKSA  FINANCE  tidak  pernah  mengirimkan  surat penagihan;
c. Surat pemberitahuan/peringatan (somasi) hanya 1x dikirimkan;
d. Dapat  memberikan  80%  dari  total  terhutang  tagihan (116.968.300 x 80% = 93.574.640);
e. Dengan  etikat  baik  saya  dan  siap  mencicil  berdasarkan kemampuan saya saat ini subjek akan pakai sendiri.
2. Pertimbangan Putusan Hakim
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang  di  periksa  dan  diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. Keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah  perbuatan  yang dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
c. Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila  terdakwa  memang dapat  di  pidana.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  rendah  dari batas  minimal  dan  juga  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman yang  lebih  tinggi  dari  batas  maksimal  hukuman  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Dalam  memutus  putusan,  ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. 6
Hasil  wawancara  dengan  Hakim  Samsumar  Hidayat  dari Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  mengungkapkan  sebagai berikut:  sesuai  Pasal  227  HIR/261  RBg2,  Pasal  17A  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  1975, Penggugat  tidak  menjelaskan  secara  rinci  dimana  objek  gugatan berada.  Selanjutnya  menurut  Pasal  1246  KUH  Perdata,  ganti  rugi meliputi  tiga  (tiga)  komponen,  yaitu  biaya  (semua  biaya  yang dikeluarkan  atau  biaya  yang  sebenarnya  telah  dikeluarkan), kerugian  (kerugian  karena  rusaknya  barang  milik  kreditur  yang disebabkan  oleh  kelalaian  pemberi  pinjaman,  debitur,  dan  bunga (keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  atau  diharapkan  oleh kreditur jika debitur tidak lalai).
Dengan  demikian,  perbuatan  Tergugat  dinyatakan  ingkar janji/wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkan nominal kewajiban yang harus dibayarnya  dalam  tanggapannya  (Pasal  18  ayat  (1)  Mahkamah Agung  Peraturan  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana  menyebutkan  bahwa  suatu
6 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung , hlm. 74.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259
Tuntutan  yang  diakui  dan/atau  tidak  disangkal  dianggap  telah diakui  oleh  Termohon  untuk  keperluan  Peraturan  ini).  Menurut Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan tidak dapat  langsung  diajukan  (sedangkan  upaya  hukum  atas  putusan gugatan  sederhana  hanya  berupa  keberatan).  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  menjatuhkan  putusannya  sesuai  dengan  Pasal  20 Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana  dan  ketentuan  undang- undang lainnya.
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
b. Menyatakan  sah  berdasarkan  hukum  perbuatan  Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
c. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  hutang  kredit  secara tunai  dan  seketika  sejumlah  Rp116.968.300,00  (seratus  enam belas  juta  sembilan  ratus  enam  puluh  delapan  ribu  tiga  ratus rupiah). Penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
d. Menghukum  Tergugat  membayar  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  sejumlah  Rp455.000,00  (empat  ratus  lima  puluh lima ribu rupiah);
e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259

## IV. PENUTUP
1. Pertimbangan  putusan  gugatan  Penggugat  terhadap  Tergugat mengenai  perbuatan  melawan  hukum,  dapat  diterima  berdasarkan fakta-fakta  di  dalam  persidangan  yang  diketahui  bahwa  Tergugat benar  telah  menerima  fasilitas  pembiayaan  pembelian  mobil  dari Penggugat.  Namun,  perbuatan  Tergugat  yang  tidak  melakukan pembayaran  kewajiban  yang  telah  ditentukan  dalam  Surat Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Jaminan  Fidusia  (P-17)  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Penggugat  dengan  Tergugat  dan dilaksanakan tidak tepat waktu hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Majelis  Hakim  telah  meneliti,  menelaah  secara  cermat  dan telisik atas  semua  perbuatan,  kejadian,  bukti-bukti  dan  fakta  hukum dalam kasus perkara ini. Sehingga di dapati bahwa Para Tergugat memang  terbukti  secara  sah  dan  nyata  melanggar  Pasal  1238 KUHPerdata  tentang  Wanprestasi  jo  Pasal  1243  KUHPerdata tentang  penggantian  kerugian  dan  biaya  atas  akibat  hukum  yang ditimbulkan. Adapun besaran biaya ganti rugi yang harus dilunasi oleh Para Tergugat adalah senilai Rp116.968.300,00.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 245 – 259

## DAFTAR PUSTAKA
R.  Subekti,  1988. Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan  Nasional, PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung.
Tami Rusli. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume
7, Nomor 1.
Wirjono  Prodjodikoro,  2000, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian ,  Mandar  Maju, Bandung. Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarto, 1986 Hukum dan Hukum Pidana , Bandung .