## TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

## Nanda Dwi Haryanto
(harydwi96@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.
Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical Workers

## Abstrak
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.
Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis

## Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kerugian

## Arief Suryono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## A. Pendahuluan
Kedudukan tenaga medis dalam bidang kesehatan tidak hanya untuk menyembuhkan pasiennya tetapi juga sebagai petugas atau pegawai di rumah sakit. Tenaga medis ketika melakukan tindakan medis terhadap pasien diperlukan informed consent , apabila dari pihak pasien setuju terhadap informed consent tersebut maka antara tenaga medis dan pasien melakukan perjanjian terapeutik. Pemberian pelayanan medis terhadap pasien, antara tenaga medis dengan pasien timbul suatu hubungan hukum yang diakibatkan oleh pengikatan diri kedua pihak dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara tenaga medis dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini berbeda dengan objek perjanjian umumnya. Dalam perjanjian terapeutik, yang menjadi objek perjanjian adalah upaya/terapi untuk menyembuhkan pasien. Sehingga perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. (Bader Johan Nasution, 2005:11)
Pengaturan mengenai tenaga medis diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) menyatakan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan Tenaga medis termasuk kedalam tenaga kesehatan sesuai dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Tenaga Kesehatan. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa. “Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
Tenaga medis adakalanya melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Kesalahan tenaga medis ini dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. (Bahder Johan Nasution, 2005: 14). Apabila kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dokter, maka pasien dan tenaga medis dapat meminta pertanggungjawaban ( responsibility ) dari tenaga medis yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tenaga medis dapat berupa pertanggungjawaban, pidana, dan administrasi.Suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam  mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuannya untuk mengobati pasiennya disebut sebagai tindakan malpraktik. (Agus Buddianto dan Gweldolyn Ingrid Utama, 2010: 129) Kelalaian yang dimaksud adalah sikap kurang hati-hati dimana tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis berada dibawah standar pelayanan medis.
Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas tugas dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka, seperti cacat, lumpuh, atau bahkan meninggal dunia. Ketentuan tentang rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan ini, dapat menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit, tenaga kesehatan maupun bagi pasien. Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang tidak termasuk dalam tanggung jawab rumah sakit. Dalam pertanggungjawaban, Rumah Sakit bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan baik oleh tenaga medis ataupun paramedis. Beban pertanggungjawaban diberikan kepada kepala Rumah Sakit atau direktur rumah sakit yang telah menerima delegasi kewenangan dari pemilik Rumah Sakit untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pertanggungjawaban yang diterima Rumah Sakit juga dapat berasal karena adanya kelalaian dari tenaga medis. Wujud pertanggungjawaban rumah sakit secara perdata adalah berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi yang dibebankan kepada Rumah Sakit dapat berupa surat peringatan dan pencabutan izin pendirian Rumah Sakit.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK”.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sifat penelitian deskriptif.

## C.  Hasil dan Pembahasan

## 1.  Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Rumah Sakit
Secara garis besar, hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit, menurut hukum terdapat dua macam hubungan, antara lain: a.  Hubungan ketenagakerjaan Hubungan ketenagakerjaan menempatkan dokter sebagai pegawai rumah sakit, dalam artian terdapat hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pola hubungan hukum seperti ini disebut sebagai “ dokter in ” dari rumah sakit. Dokter sebagai pegawai rumah sakit harus tunduk kepada seluruh pengaturan tentang kepada seluruh peraturan tentang ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban yang timbal balik antara pemberi kerja dan penerima kerja, selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga diatur dalam KUHPerdata.
b.  Hubungan berdasarkan perjanjian Hubungan ini menempatkan bahwa kedudukan dokter bukan pegawai rumah sakit, antara dokter dan rumah sakit terdapat perikatan yang lahir dari perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut dokter dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pada saat dokter dan pasien terdapat hubungan hukum pelayanan kesehatan. Pola hubungan hukum ini terbentuk hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit berdasarkan perjanjian, seluruhnya diatur dalam peraturan yang ada dalam KUHPerdata. Dalam hubungan hukum ini, dokter hanya menggunakan fasilitas di rumah sakit, misalnya fasilitas rawat jalan dan/atau fasilitas rawat inap yang dipunyai oleh rumah sakit.
Beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit, antara lain: a.  Dokter sebagai karyawan ( employee )
Dokter karyawan rumah sakit datang pada saat jam kerja dan melakukan pelayanan medis pada jam dinasnya untuk dan atas nama rumah sakit dan terikat pada peraturan- peraturan yang terdapat pada rumah sakit. Dokter yang berpraktik di rumah sakit dianggap sebagai “orang yang berada di bawah pengawasan manajemen dan pemilik rumah sakit”. Sebenarnya anggapan ini benar pada dokter yang bekerja sebagai karyawan rumah sakit, meskipun dokter bukan karyawan biasa, karena dokter memiliki otonomi profesi yang berada di luar kendali rumah sakit.
b.  Dokter sebagai mitra ( attending physician ) Hubungan pasien-dokter dimana dokter bekerja sebagai attending physician, Pola ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra ( attending physician ).
Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Disini posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, makan dan minum, perawat/bidan serta sarana medik dan nonmedik).
c.  Dokter sebagai tamu ( independent contractor ) Dokter tamu atau independent contractor adalah dokter yang bekerja secara mandiri, bukan untuk dan atas nama rumah sakit, dan dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat pada peraturan dan jam dinas rumah sakit, ia bertindak secara bebas dan tidak berada di bawah pengawasan pihak rumah sakit. Dengan istilah lain, dokter datang ke rumah sakit tersebut apabila ada pasien pribadinya yang dirawat, dan pasien tersebut datang ke rumah sakit atas anjuran dari dokter yang bersangkutan.Dokter mitra kerja ini secara
hukum berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggungjawab secara mandiri, bertanggunggugat secara proporsional sesuai dengan ketentuan di rumah sakit, serta terikat dengan suatu perjanjian kerja dengan rumah sakit tersebut.
Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter serta sejauh mana tanggung jawab yang harus dipikul.
a.  Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Rumah Sakit dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit dalam Undang-undang ini memang tidak diatur secara jelas, akan tetapi dari Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004,  hubungan hukum yang terlihat adalah bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan oleh dokter untuk praktik kedokteran.
Hubungan tenaga medis dan rumah sakit merupakan pola hubungan kerja dimana dokter mempunyai kedudukan sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit untuk melaksanakan praktik penyelenggaraan upaya kesehatan. Pola hubungan kerja tersebut terbentuk ketika adanya pola hubungan terapeutik antara dokter dan pasien di rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit yang bersifat saling melengkapi, rumah sakit membutuhkan tenaga medis agar dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan, demikian juga dengan tenaga medis yang membutuhkan tenaga medis sebagai tempat untuk menyelenggarakan praktik kesehatan
b.  Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Hubungan hukum tenaga medis dan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 diterangkan secara implisit dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3). Beberapa Pasal diatas menerangkan bahwa Rumah Sakit membutuhkan sumber daya manusia, dimana rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian. Selain itu, Rumah Sakit juga membutuhkan tenaga non kesehatan, seperti tenaga manajemen Rumah Sakit untuk menjalankan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, menurut beberapa pasal diatas, hubungan hukum antara tenaga medis dan Rumah Sakit dimana tenaga medis melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit dengan kewajiban memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Rumah Sakit memberikan sarana prasaran serta fasilitas untuk terselenggaranya fasilitas kesehatan.
c.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian rumah sakit, akan tetapi dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebutkan secara implisit bagaimana hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit. Seperti dalam Pasal 26 Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa: Pasal 26 (1)  Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
(2)  Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal diatas menunjukkan bahwa tenaga medis, yang dalam hal ini termasuk kedalam tenaga kesehatan memiliki hubungan hukum dengan rumah sakit yakni sebagai hubungan
tenaga kerja, dimana rumah sakit sebagai pemberi kerja, dan tenaga medis sebagai pekerja rumah sakit.
d.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kedudukan tenaga medis sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara berimplikasi pada akibat hukum dari hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit. Apabila kedudukan tenaga medis dengan rumah sakit sebagai tenaga kerja yang memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, maka segala kegiatan dan tindakan yang dilakukannya tunduk dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Sedangkan untuk tenaga medis yang statusnya Non Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku.Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa, “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.” Dalam pasal tersebut dapat dikorelasikan dalam hubungan rumah sakit dengan tenaga medis Non Aparatur Sipil Negara bahwa rumah sakit sebagai pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga medis Non Aparatur Sipil Negara sebagai pekerja yang terikat perjanjian kerja.
e.  Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapainya pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, dan nilai- nilai luhur profesi kedokteran. (Sintak Gunawan, 2015: 8) Hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit termuat dalam BAB IV tentang Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan Karyawan. Bab tersebut, terlihat hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit Berdasar pasal diatas, terlihat hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit, dimana tenaga medis sebagai unsur tenaga kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit berkewajiban untuk memberi kesejahteraan kepada tenaga medis dan menjaga keselamatan kerja. Rumah sakit juga berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pemberian kesempatan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh rumah sakit.
Hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Atas dasar adanya suatu hubungan kerja, kebebasan profesional bagi para dokter itu tidak meniadakan pertanggungjawaban dari pemberi pekerjaan menurut hukum perdata. Juga, walaupun pengurus dari suatu rumah sakit itu tidak berwenang memerintah seorang dokter untuk melakukan perawatan terhadap seorang pasien tertentu, ini tidak berarti bahwa rumah sakit yang bersangkutan dapat melepaskan diri dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

## 2.  Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tindakan Tenaga Medis yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik
Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian inspanningsverbitenis atau perikatan upaya, karena dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam Pasal 1236 dan 1239 KUHPerdata. Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan alasan wanprestaasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut.
a.  Kesalahan dan Kelalaian Medis dalam Perjanjian Terapeutik Pengertian kesalahan diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut dilakukan. Menurut Hoekema dalam buku Bahder Johan Nasution, kesalahan dalam pelayanan kesehatan diartikan sebagai. “ ...acted below the standard of what be
expected on an average in reasonbleness of a follow professional in similiar circumtances and places. ”Sedangkan pengertian kelalaian menurut sengketa Bost vs Rilley di Hammon dan Caltamba Memorial Hospital adalah “ Negligence is the lack of ordinary care. It is the failure to do what a reasonable careful and prudent person would have done or the doing of something which a reasonably person would not have done the occasion in question .”Dari definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kelalaian  mencakup  dua  hal,  yaitu  karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya. (Endang Kusuma Astuti, 2009: 191). Definisi kelalaian medis dalam Indian Journal of Urology , “While elaborating on medical negligence, the apex court, as follows: Negligence is a ‘tort’. Every doctor who enters into the medical profession has a duty to act with a reasonable degree of care and skill.” (M. S. Pandhit and Shobia Pandhit, 2009) Definisi tersebut dapat diartikan bahwa ketika tindak kelalaian dihubungkan dalam tindakan medis, dapat diartikan bahwa kelalaian merupakan sebuah kesalahan, dimana setiap dokter yang melakukan tindakan sesuai dengan profesi medisnya, memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kemampuan dalam batas wajarnya. Sedangkan definisi kesalahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian, serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
b.  Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Tindakan Tenaga Medis Parameter untuk menentukan sejauh mana rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga medis di rumah sakit, secara teoritik dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti:
1)  Pola hubungan terapeutik Pola hubungan terapeutik antara pasien dan rumah sakit, kedudukan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit. Dalam istilah lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai principal , dan dokter sebagai agent . Sedangkan pasien berkedudukan sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi. Hubungan seperti ini biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medik yang dilakukan dokter. Dengan adanya pola hubungan terapeutik ini (hubungan pasien- rumah sakit), maka jika terdapat kerugian yang diderita oleh pasien karena kelalaian dokter (tenaga medis), maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggung jawab.
2)  Pola hubungan kerja tenaga medis di rumah sakit; Terdapat beberapa macam pola yang berkembang dalm kaitannya dengan hubungan kerja antara tenaga medis (dokter) dan rumah sakit antara lain: dokter sebagai tenaga kerja ( employee ); dokter sebagai mitra ( attending physician ); dokter sebagai independent creator . Masing-masing dari pola hubungan tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter serta sejauh mana tanggung jawab/gugat yang harus dipikul. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika hubungan kerja dokter sebagai employee , maka jika terjadi kerugian pada pasien karena tindakan dokter tersebut, rumah sakit yang bertanggung jawab. Sedangkan jika pola hubungan kerja dokter sebagai attending physician , jika ada kelalaian dokter (tenaga medis) yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter (tenaga medis) yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab rumah sakit.
3)  Rumah sakit sebagai korporasi. Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut dan dipertanggung- jawabkan atas tindakan-tindakan malpraktik tenaga medis di rumah sakit, berdasarkan ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban sesuai dengan doctrine of vicarious liability , dimana ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang
dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi. Dengan ajaran ini, maka korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, ataupun siapa yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

## D. Kesimpulan
Hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit dapat dilihat dari pola hubungan kerja yang terjadi antara rumah sakit dan tenaga medis. Pola hubungan kerja tersebut antara lain: dokter sebagai karyawan ( employee ), dokter sebagai mitra ( attending physician ), dan dokter tamu
( independent contractor ). Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter serta sejauh mana tanggung jawab yang harus dipikul. Rumah sakit sebagai korporasi, berlaku asas vicarious liability , asas ini mengandung makna bahwa tanggung jawab timbul akibat kelalaian yang dibuat oleh subordinate -nya. Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka rumah sakit (sebagai employer ) dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate ( employee ). Sehingga rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai employee .

## E. Saran
Dalam peraturan perundangan yang terkait mengenai hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit perlu dipertegas lebih lanjut agar setiap rumah sakit memiliki peraturan secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum antara tenaga medis yang bekerja dan rumah sakit. Diharapkan kedepannya dimasukkan klausula hubungan hukum dan perlindungan hukum dalam setiap peraturan intern rumah sakit ( hospital by laws ), sehingga masing-masing pihak mengetahui ruang lingkup tanggung jawab dari rumah sakit mengenai hubungan hukum tersebut.

## Buku:
Agus Budianto dan Gwendolyn Inggrid Utama. 2010. Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien . Bandung: Karya Putra Darwati. Bader Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Endang Kusuma Astuti. 2009. Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis dalam Rumah Sakit . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Sofwan Dahlan. 2000. Malpraktek, Pencegahan dan Upaya menghadapi tuntutan Hukum Pada Profesi Kedokteran : Dalam Pedoman Profesi Kedokteran . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sri Siswati. 2015. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers.
Syahrul Machmud. 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal:
Haryanto Njoto. 2011. “Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit.” Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7 No. 14. hal  57-71.
M. S. Pandhit dan Shobia Pandhit. 2009. “ Medical Negligence: Coverage of the Profession, Duties, Ethics, Case Law, and Enlightened Defense – A Legal Perspective ”, Indian Journal of Urology: IJU: Journal of the Urological Society of India , Volume 25 No. 32. hal 372-378.
F. Daftar Pustaka
Setya Wahyudi. 2011. “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 11 No.3. hal 505-521.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan