## Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
Aryo Subroto dewaavink@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRAK
Kostitusi  telah  mengamanatkan  kepada  negara  untuk  mengakui  dan  menghormati kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  segala  hak-haknya.  Terhadap  amanat  tersebut kemudian  secara  teknis  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara.  Dalam tataran  yuridis  telah  banyak  produk  hukum  yang  diundangkan  oleh  pemerintah  dalam  hal memberikan  dasar  kepastian  hukum  untuk  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  hukum  adat dalam  konteks  untuk  menjaga  eksistensi  mereka.  Namun  hal  itu,  belum  memberikan  jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas  pada  terampasnya  hak  masyarakat  hukum  adat  masih  marak  terjadi.  Hingga  pada tahun  2014  lalu  pemerintah  melalui  kementerian  dalam  negeri  mengeluarkan  Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, permendagri  ini  kemudian  cukup  memberi  harapan  bagi  masyarakat  hukum  adat  dalam  hal membantu untuk menjaga eksistensi mereka melalui penetapan kepala daerah.
Kata Kunci: Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, Negara, Permendagri 52/2014.

## ABSTRACT
The  constitution  has  mandated  the  state to  recognize  and respect  to  indigenous  peoples unity  and  their  rights.  This  mandate  is  technically  carried  out  by  the  government  as  a  state administrator.  At  the  juridical  level,  there  are  many  legal  products  disseminated  by  the government as a basis for legal certainty to provide space for indigenous peoples in the context of  maintaining  their  existence.  However,  at  the  practice  level  there  is  no  guarantee  of  the existence of indigenous peoples, conflicts that result in the loss of indigenous peoples' rights are still  prevalent.  Until  2014,  the  Ministry  of  Home  Affairs  issued  Minister  of  Home  Affairs Regulation  No.  52  of  2014  on  The  guidelines  for  Recognition  and  Protection  of  Indegenous people  unity.  This  regulation  gives  hope  to  indigenous  people  to  maintain  their  existence through the determination of regional heads.
Keywords : Indigenous peoples unity, State, Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2014

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Sejarah telah mencatat bahwa keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  di tanah  air  jauh  sebelum  Bangsa  Indonesia diproklamirkan dan merdeka. Pada masa itu kejayaan  masyarakat  hukum  adat  dapat ditelusuri melalui penguasaan wilayah yang mereka diami, keberadaan hukum adat yang mengatur  dan  mempengaruhi  kehidupan sosial  masyarakat  hukum  adat,  keberadaan lembaga  adat  yang  tidak  hanya  sekedar sebagai  lembaga  yang  diisi  oleh  para pemuka  adat  tetapi  juga  sebagai  pengawal pemberlakuan  hukum  adat  yang  ada  yang kesemuanya  hingga  kini  masih  terlihat  di beberapa wilayah di Indonesia.
Dalam literatur dan peraturan perundang-undangan terdapat dua penyebutan  istilah  masyarakat  adat,  yaitu ada yang menyebutnya masyarakat adat dan ada  juga  yang  menyebutnya  masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak menafikkan  atau  menegaskan  hak-hak  adat yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang bersangkutan 1 .  Istilah  masyarakat  adat digunakan  untuk  merujuk  masyarakat  asli yang  ada  di  Indonesia,  namun  ada  pula istilah lain yang digunakan seperti
masyarakat  hukum  adat  atau  penduduk pribumi,  dimana  istilah  ini  mengandung makna yang sama.
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara
(AMAN) pada tahun 1999 dalam kongresnya  yang  pertama  menetapkan pengertian masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup
berdasarkan  asal  usul  leluhur  secara  turun temurun  di  atas  suatu  wilayah  yang memiliki  adat,  yang  memiliki  kedaulatan atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat
1 Sumardjani,  Lisman, Konflik  Sosial  Kehutanan , Bogor, 2007 Hal 1.
dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Istilah  masyarakat  adat  mulai  mendunia setelah  pada  tahun  1950-an  International Labour Organization (ILO) mempopulerkan isu indigenous  peoples atau  masyarakat adat.  Setelah  dihembuskan  oleh  ILO sebagai  isu  global  kemudian  Word  Bank juga  mengadopsi isu  tersebut  untuk  proyek pendanaan pembangunan disejumlah negara, malalui kebijakan OMP (1982) dan OD  (  1991),  terutama  di  tiga  negara  yaitu Amerika  Latin,  Afrika,  dan  Asia  Pasifik. Mencuatnya  isu  masyarakat  adat  berawal dari  berbagai  gerakan  protes  masyarakat asli (native peoples) di Amerika Utara yang meminta  keadilan  pembangunan,  setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnational  di  bidang  pertambangan beroperasi  di  wilayah  kelola  mereka  dan pengembangan sejumlah
wilayah konservasi  oleh  pemerintah  AS  dan Kanada. 2
Khusus  di  Indonesia,  keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan jaminan  melalui  konstitusi,  jaminan  ini sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  18B ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  menegaskan  bahwa “ Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang diatur dalam Undang-undang ”.
Oleh  karenanya,  baik  masyarakat adat  atau  masyarakat  hukum  adat  atau penduduk  asli  atau  istilah  lain  yang digunakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri, sepanjang  berada  dalam  wilayah  Indonesia
2 Siradjudin,  Azmi  A.  R., Pengakuan  Masyarakat Adat  dalam  Instrumen  Hukum  Nasional ,  Yayasan Merah Putih. Sulawesi Tengah, 2010. Hal 1.
wajib  dilindungi  oleh  negara  sebagai  suatu institusi  kekuasaan  tertinggi.  Perlindungan yang  dimaksud  dalam  rangka  memberikan jaminan  terhadap  warga  negara  baik  pada hak-hak pribadi, kelompok maupun
masyarakat  adat  termasuk  eksistensinya. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi seluruh  warga  negara  dalam  bingkai kepentingan bersama (kolektif).
Perlindungan  tersebut  mencakup  segala aspek  baik  kepercayaan,  budaya,  ekonomi, sosial  maupun  politik.  Kesemuanya  dapat ditelusuri dalam realitas pengaturan interaksi  diantara  masyarakat  adat  yang terefleksi dalam  hukum adat mereka.
Di  Indonesia,  eksistensi  masyarakat hukum  adat  mendapat  tantangan  yang cukup  besar  dari  berbagai  hal  dan  pihak, mulai  dari  persoalan  sosial  yang  dihadapi berkaitan dengan masuknya budaya-budaya asing  yang  dapat  menggerus  budaya  lokal yang  selama  ini  hidup  dan  menghidupi masyarakat  hukum  adat,  hingga  pada persoalan yang kerap menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti “perampasan” wilayah  adat  (teritorial)  baik  oleh  pihak swasta  (korporasi)  maupun  oleh  negara sendiri.
Konflik tentang
“pencaplokan”
wilayah  adat  oleh  perusahaan/korporasi baik  yang  bergerak  di  bidang  perkebunan, pertambangan maupun bidang-bidang lainnya  belakangan  ini  kian  marak  terjadi. Hampir  pada  seluruh  daerah  di  tanah  air yang  terdapat  masyarakat  hukum  adat mengalami  hal  yang  demikian.  Dalam kondisi tersebut tidak jarang posisi masyarakat  hukum  adat  berada  pada  posisi yang  lemah  baik  secara  hukum  maupun secara  politik.  Ironisnya  selain  swasta, pemerintah juga turut andil dalam berbagai macam  konflik  yang  mengorbankan  hak- hak  masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana yang  kita  ketahui  bahwa  melalui  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan,  negara  telah  “merampas”  hak
masyarakat  hukum  adat  atas  pengelolaan hutan  adat  yang  hingga  akhirnya  tahun
2012 Mahkamah Konstitusi mengembalikan hak yang semestinya berada  ditangan  masyarakat  hukum  adat melalui  putusan  Nomor  35/PUU-X/2012 yang  menegaskan  kembali  bahwa  Hutan Adat  adalah  hutan  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  adat,  dan  bukan  lagi sebagai hutan negara.
Uraian  paragraf  di  atas  menunjukan beberapa  persoalan  yang  dapat  menggerus dan  mengancam  eksistensi  masyarakat hukum  adat  di  tanah  air.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  dari pasal  18B  ayat  2  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia belum
sepenuhnya  terlaksana  atau  dalam  istilah lain  pemerintah  belum  konsisten  dalam menjalankan  amanah  yang  diberikan  oleh konstitusi.  Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya kita  mengetahui  sebenarnya  seperti  apa peran  yang  sudah  dilakukan  oleh  negara dalam  menjaga  eksistensi  masyarakat hukum adat di Indonesia melalui kewenangan yang dimiliki.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran Negara dalam menjaga eksistensi Masyarakat Hukum Adat?

## Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Adapun  tujuan  dan  kegunaan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui sejauh  mana  peran  negara  dalam  menjaga eksistensi  masyarakat  hukum  adat.  Adapun keguanaannya  adalah  dapat  memberikan pemahaman  bagi  kita  terutama stakeholder mengenai  peran  negara  dalam  menjaga eksistensi masyarakat hukum adat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis penelitian
Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan  sebuah  penelitian. 3 Penelitian hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang  -  undang.  Pokok  kajiannya  adalah hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 4
Dalam  penulisan  ini  jenis  penelitian yang  di  gunakan  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif,  di  mana  pada  uraian  di atas  dijelaskan  bahwa  penelitian  hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  buku- buku,  jurnal,  makalah  serta  pendapat  para ahli hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

## Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau  cara  mengadakan  penelitian. 5 Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu  pendekatan. 6 Dalam  penelitian  ini
3 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Dan  Penelitian Hukum (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti,2004),  57.
4 Abdulkadir  Muhammad.  2004.  Hukum  dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52
5 Suharsimi  Arikunto,Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan  Praktek  (Jakarta:  Rieneka  Cipta,  2002), 23.
6 Jhonny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif  (  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2006),46.
digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konsep (conceptual  approach). 7 Yaitu  pendekatan yang  dilakukan  dengan  membaca  literature dan peraturan perundang-undangan.
Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah  diperoleh  dilakukan  dengan  cara deskriptif, analis dan argumentatif.

## Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Adapun  dalam  penelitian  ini  jenis  dan bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu meliputi  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  yang  mengikat  terdiri  dari  Undang- UUD 1945, Undang-undang, Perppu, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Menteri,  dan  jenis  peraturan hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan masyarakat hukum adat.
Adapun  yang  Jenis  Bahan  Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang  dan  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  berupa karya  ilmiah,  skripsi,  tesis,  disertasi, penjelasan-penjelasan pemerintah dan sebagainya yang relevan dengan masyarakat  hukum  adat.  Dan  Bahan Hukum  Tersier  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  yaitu  kamus  hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode yang digunakan dalam memperoleh  bahan  hukum  adalah  dengan menggunakan  studi  penyusunan  pustaka.
Studi ini adalah merupakan proses
pengumpulan  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  kebijakan  yuridis  yang  berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang antara lain dilakukan dengan mempelajari
7 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit; 113.
literatur, karya ilmiah, majalah, koran, arsip dan manuskrip.

## Analisis Bahan Hukum
Untuk memperoleh kesimpulan,
bahan  dari  studi  pustaka  untuk  di  analisis secara kualitatif dan diuji dengan menggunakan interpretasi
sistematis.
Dimana  dengan  bertitik  tolak  dari  sistem aturan  mengartikan  suatu  ketentuan  hukum untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Legitimasi  Masyarakat  Hukum Adat Dalam peraturan perundang-
undangan  di  Indonesia  mengenal  hukum adat  dan  masyarakat  hukum  adat  dengan dua istilah baik sebagai masyarakat hukum adat  atau adatrecht  tsgemeenschap dan sebagai Indigenous  People .    Selain  kedua istilah  ini  juga  dikenal  istilah  masyarakat tradisional  sebagaimana  yang  tercantum dalam  pasal  28  I  ayat  3  yang  esensinya sama  dengan  masyarakat  adat.  Dalam perkembangannya  berdasarkan  pasal  18  B
ayat (2) UUD 1945, pengakuan masyarakat adat bergeser dari yang bersifat deklaratif  menjadi  bersyarat.  Berikut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia  yang  melegitimasi  keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta pemenuhan hak-haknya:

## 1. UUD  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
a. Pasal 18B Ayat 2 Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  negara  kesatuan republik  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-undang.  Pasal  ini  adalah  salah
satu  landasan  konstitusional  masyarakat adat  yang  menyatakan  pengakuan  secara deklaratif  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  keberadaan  dan  hak-hak masyarakat adat. namun pengakuan tersebut memberikan batasan atau
persyaratan  agar  suatu  komunitas  dapat diakui  keberadaannya  sebagai  masyarakat adat.
Berdasarkan rumusan tersebut maka ada  4  unsur  yang  harus  diperhatikan sebagai syarat eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, antara lain: - Sepanjang masih hidup - Sesuai dengan perkembangan masyarakat - Prinsip  Negara  kesatuan  Republik Indonesia
- Yang diatur dalam Undang-undang Terlepas dari berbagai kritik terhadap  rumusan  pasal  ini,  namun  pasal 18  B  ayat  (2)  mengamanatkan  bahwa pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat adat  diatur  undang-undang.  Hal  ini  berarti bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan  dan  perlindungan  mayarakat dan  hukum  adat  harus  dibuat  dalam  satu Undang-Undang tersendiri. Karena undang-undangnya belum terbentuk, sementara ini merupakan kebutuhan mendesak, maka banyak ditemukan
peraturan perundang-undangan lahir sebelum  ada  Undang-Undang.  Untuk  itu dibenarkan bahwa pengaturannya termasuk tentang masyarakat adat ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sepangang  peraturan  tersebut  menjamin kepastian  hukum  yang  berkeadilan.  Pasal 18 ini masuk dalam bab tentang pemerintahan  daerah,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  dalam  penyusunan ketentuan  yang  memberikan  pengakuan dan  perlindungan  bagi  masyarakat  adat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sepanjang peraturan tersebut
menjamin kepastian hukum yang
berkeadilan.
b. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban. Hal  ini  adalah  pendektan  HAM  dimana nampak  jelas  dalam  sistematika  UUD 1945  yang  meletakkan  psal  28I  ayat  (3) UUD  1945  di  dalam  Bab  tentang  Hak asasi  manusia  bersamaan  dengan  hak yang lainnya.
c. Pasal  32  Ayat  (1)  dan  (2)  UUD
1945 Pasal 32 Ayat (1); Negara memajukan kebudayaan nasional indonesua  ditengah  peradaban  dunia dengan menjamin keberadaan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budanyaya.
Sementara  dalam  pasal  32  ayat  (2)  ; Negara  menghormati  dan  memelihara bahasa  daerah  sebagai  kekayaan  budaya nasional.  Kedua  pasal  ini  tidak  terkait langsung  dengan  hak  masyarakat  adat atas  sumber  daya  alam.  Namun  dalam kehidupan  masyarakat  adat,  pola-pola pengelolaan sumberdaya alam tradisional menjadi  budaya  tersendiri  yang  berbeda dengan  pola-pola  yang  dikembangkan oleh masyarakat industri. Pola-poal inilah yang  menjadi  kearifan  tradisional  atau kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
Ketentuan  ini  menjadi  landasan konstitusional  dalam  melihat  masyarakat dari  dimensi  kebudayaan.  Hak  yang diatur  dalam  ketentuan  ini  yaitu  hak untuk  mengembangkan  nilai-nili  budaya dan  bahasa  daerah.  Dan  pendekatan  ini adalah  pendektan  yang  paling  aman dilakukan  bagi  pemerintah  karena  resiko pendekatan ini tidak lebih besar
dibandingkan dengan pendekatan lainnya. d. Ketetapan MPR No.

## XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal  41  dari  piagam  HAM  yang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  ketetapan  ini  menyatakan  identitas budaya  masyarakat  tradisional  termasuk atas  tanah  hak  ulayat  dilindungi  selaras dengan perkembangan zaman.
e. Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1999 tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara 1999-2004 Dalam  bidang  pembangunan  ekonomi ditemukan
arahan mengembangkan kebijakan  pertanahan  untuk  meningkatkan pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  secara adil  transparan  dan  produktif  sengan mengutamakan  hak-hak  rakyat  setempat termasuk  hak  ulayat  dan  masyarakat  adat serta  berdasarkan  tata  ruang  wilayah  yang serasi dan seimbang.
f. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001
tentang  Pembaruan  Agraria  dan

## Pengelolaan Sumber daya Alam
Salah  satu  prinsip  yang  menjadi landasannya adalah seperti yang
dicantumkan  dalam  pasal  4  huruf  j  yang menyatakan  mengakui,  menghormati,  dan melindungi  masyarakat  hukum  adat  dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam/agraria.
g. Undang-Undang  No.  5  tahun  1960

## Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Pokok Agraria
Undang-Undang  ini  pada  dasarnya dimaksudkan  sebagai  pelaksanaan  lebih lanjut  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1). (2), dan (3). Sedangkan pada ayat (4)  dinyatakan  bahwa;  hak  menguasai
negara diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah daerah swatantra dan  masyarakat  hukum  adat,  sekedar diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  menurut  ketentuan peraturan pemerintah.
Dalam  Pasal  3  dinyatakan  bahwa; dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan  2  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
h. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya Undang-undang ini mengatur konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta
keseimbangan ekosistemnya melalui kegiatan  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan,  pengawetan  keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya  serta  pemanfaatan  secara lestari  sumber  daya  tersebut.  Materi pengaturan  undang-undang  ini  menjadi salah satu pedoman utama dalam menyusun kebijakan  pengaturan  tradisional  terkait sumber daya genetik.
i. Undang  Undang  Nomor  10  tahun
1992  tentang  Kependudukan  dan Keluarga Sejahtera
Penegasan  terhadap  hak  masyarakat  adat untuk  hidup  dengan  identitas  budaya  yang khas tersebut  juga  ditegaskan  dalam undang-undang  ini.  Hak  penduduk  sebagai anggota masyarakat,
seperti yang
ditentukan  dalam  Pasal  6  huruf  b
UUPKPKS, mencakup hak untuk mengembangkan kekayaan  budaya,  hak untuk mengembangkan kemampuan bersama  sebagai  kelompok,  hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, dan hak untuk  melestarikan  atau  mengembangkan perilaku  kehidupan  budayanya. Menurut penjelasan Pasal ini, hak untuk melestarikan dan mengembangkan perilaku kehidupan budaya  meliputi  aspek  fisik (hubungan  dengan  tanah),  maupun  aspek nonfisik,  termasuk  sosial budaya  seperti kekhasan  cara  hidup.  Dengan  demikian,
dalam Pasal 6 huruf b beserta
penjelasannya, dari sudut perundang- undangan diberikan kedudukan kuat kepada penduduk asli/suku  atau  kelompok  dengan kehidupan yang khas untuk mempertahankan  cara  hidupnya,  termasuk kegiatan pelestarian lingkungan yang meliputi perlindungan keragaman hayati.
j. Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang ini merupakan undang-undang  pertama  yang  dilahirkan oleh  pemerintah  untuk  mengatur  hak  asasi manusia  dalam  cakupan  yang  lebih  luas. UU  ini  lahir  atas  tuntutan  penguatan kewajiban  negara  dalam menghormati, melindungi  dan  memenuhi  HAM  warga negara.  Pembuatan UU  HAM  semakin dipercepat  karena  ada  keinginan  untuk menegaskan komitmen negara dalam perlindungan  HAMyang  selama  Orde  Baru sempat  terabaikan.  Substansi  dari  UU  ini diambil dari TAPMPRNo.XVII/MPR/ 1998 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Sejumlah ketentuan  yang  dapat  dikaitkan  dengan keberadaan  dan  hak-hakmasyarakat  adat terlihat dalam Pasal 5 ayat (3); Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan  berhak  memperoleh  pengakuan  dan perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya. Pasal  6  ayat  (1); Dalam rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,
perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah serta pasal 6 ayat (2); Identitas budaya  masyarakat  huk um  adat,  termasuk hak atas  tanah  ulayat  dilindungi,  selaras dengan perkembangan zaman.
Pasal  5  ayat  (3)  UU  HAM  mengatur lebih  luas  bagi  kelompok  yang  memiliki kekhususan.  Masyarakat  adat  hanya  salah satu  kelompok  yang  memiliki kekhususan karena  berbeda  dengan  masyarakat  pada umumnya.  Perbedaan  itu antara  lain  soal hubungan  sosial,  politik  dan  ekologis dengan  alam.  Selain masyarakat  adat, kelompok masyarakat rentan yang memiliki kekhususan misalkan  perempuan,  anak- anak, kelompok tunarungu dan lain-lainnya.
Kemudian Pasal 6 ayat (1) UU HAM mulai  masuk  mengidentifikasi  masyarakat adat. Ketentuan ini menekankan pentingnya pemenuhan  kebutuhan  yang  berbeda dari masyarakat  adat  yang  harus  diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.  Terakhir  Pasal  6  ayat  (2)  UU HAM  lebih  spesfiik  menyebutkan  jenis hak-hak  masyarakat  adat  yang  harus dilindungi  oleh  negera antara  lain  identitas budaya dan hak atas tanah ulayat.

## k. Undang-Undang  No.  41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Pada  Pasal  4  ayat  (3)  ditegaskan bahwa  penguasaan  hutan  oleh  negara  tetap memperhatikan  hak  masyarakat  hukum adat sepanjang kenyataannya tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional. Kemudian  dalam  Pasal  5  ayat  (2) disebutkan  bahwa  hutan  negara  dapat berupa  hutan  adat.  Sedang  dalam  ayat  (3) dinyatakan  bahwa  Pemerintah  menetapkan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya. Dan apabila dalam
perkembangannya  masyarakat  hukum  adat
yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan  hutan  adat  kembali kepada Pemerintah (ayat [4]).
Pasal  1  angka  6  menyatakan  bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang pada  penjelasan  pasal  5  ayat  (1)  tersebut bahwa  hutan  negara  dapat  berupa  hutan adat,  yakni  hutan  negara  yang  diserahkan pengelolaannya  kepada  masyarakat  adat. hutan  tersebut  sebelumnya  hutan  ulayat, hutan  marga,  hutan  pertuanan  atau  sebutan lainnya.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor;  35/PUU-IX/2012  pasal 1  angka  6  dan  penjelasan  pasal  5  ayat  (1) dibatalkan  sehingga  hutan  adat  bukan  lagi hutan  negara  melainkan  hutan  yang  berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Pasal  67  mengatur  mengenai  hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadannya. Dalam penjelasannya disebutkan  masyarakat  hukum  adat  diakui jika memenuhi syarat:
a. Masyarakatnya  masih  dalam  bentuk paguyuban ( rechtsgemeenschap )
b. Ada kelembagaan dalam bentuk
perangkat penguasa adatnya
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
d. Ada  pranata  dan  perangkat  hukum khususnya  peradilan  adat  yang  masih ditaati
e. Masih  mengadakan  pemungutan  hasil hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari
Keempat  syarat  ini  masih  belum  memiliki penjelasan  lengkap  dan  resmi,  sehingga belum diadakan inventarisasi resmi
terhadap  masyarakat  hukum  adat  yang memenuhi empat syarat tersebut
l. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
2004 Tentang Perkebunan
Undang-undang ini mewajibkan
kepada pengusaha yang mengajukan
permohonan  hak  atas  satu  wilayah  tertentu
untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah  dengan  masyarakat  hukum adat  yang  memegang  hak  ulayat  atas  suatu wilayah.  Hal  ini  secara  tegas  disebutkan dalam  Pasal  9  ayat  (2)  yang  berbunyi sebagai berikut: dalma tanah yang
diperlukan merupakan tanah ulayat masyarakat adat yang menurut
kenyataannya masih  ada,  mendahului pemberian  hak  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  pemohon  hak  wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum  adat  pemegang  hak  ulayat  dan warga  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan untuk memperoleh kespakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Ketentuan ini memposisikan
kepentingan  masyarakat  adat  atas  suatu wilayah  bukan  sebagai  hak  yang  harus diperkuat,  melainkan  sebagai  hak  yang harus dilepaskan dengan kompensasi gantirugi. Dengan demikian hak amasyarakat adat atas wilayah kehidupannya  tidak  menjadi  hal  utama sebab  yang  lebih  diutamakan  adalah kepentingan perkebuna. Namun hak masyarakat  adat  tetap  diberikan  dengan ganti  kerugian  bila  wilayahnya  dijadikan sebagai wilayah perkebunan.
m. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on economic,  social,  and  cultural rights (konvenan internasional tentang  hak  hak  ekonomi  sosial dan budaya)
Pasal  6  sampai  dengan  pasal  115 undang-undang  ini  berisikan  pengakuan terhadap  hak  asasi  setiap  orang  di  bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu
pekerjaan,  menikmati  kondisi  kerja  yang adil, ikut sarikat pekerja, jaminan sosial dan sebagainya,

## n. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Menurut  penjelasan  undang-undang ini  bahwa  dalam  rangka  mencapai  tujuan penyelenggaraan  penataan  ruang  tersebut, Undang-Undang  ini,  memuat  ketentuan pokok  sebagai  berikut,  antara  lain:  hak, kewajiban,  dan  peran  masyarakat  dalam penyelenggaraan  penataan  ruang  untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk  masyarakat  adat  dalam  setiap proses  penyelenggaraan  penataan  ruang. Selain  itu,  pengajuan  dan  perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 5 ayat 5 yang  memasukkan  kawasan  adat  tertentu sebagai  kawasan  strategis  dari  sudut kepentingan sosial dan budaya.
Hal  yang  sama  juga  disebutkan dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dimana  dipaparkan bahwa  penyelenggaraan  penataan  ruang dilakukan  dengan  tetap  menghormati  hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan  ayat  tersebut  menyatakan bahwa  hak  yang  dimiliki  orang  mencakup pula  hak  yang  dimiliki  masyarakat  adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. o. Undang-Undang  No,  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini merupakan pengganti  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.Undang- undang  ini  mengikuti  arus  legalisasi masyarakat  adat  di  dalam  undang-undang terkait  dengan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  banyak  terjadi  setelah 1998.  Undang-undang  ini  tidak  memakai istilah  masyarakat  hukum  adat  tetapi meniru  definisi  yang  sebagaimana  definisi masyarakat  adat  dalam  UU  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil
yang  tidak  memberikan  sejumlah  kriteria atau  persyaratan  terhadap  keberadaan masyarakat  adat  berserta  dengan  hak-hak tradisionalnya.  Lalu  di  dalam  menjelaskan pembagian  kewenangan  pemerintah  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup diatur tugas pemerintah dan
pemerintah daerah terkait dengan keberadaan,  hak-hak  dan  kearifan  lokal masyarakat  adat.  Dalam  Pasal  63  ayat  (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:
a. Pemerintah,  menetapkan  kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan  masyarakat  hukum  adat, kearifan  lokal,  dan  hak  masyarakat hukum  adat  yang  terkait  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  hak masyarakat  hukum  adat  yang  terkait dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. c. Pemerintah Kabupaten/ Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang  terkait  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  pada tingkat kabupaten/ kota.
p. Undang-Undang  Nomor  45  Tahun
2009 tentang Perikanan Pasal 6 undang-undang ini menyatakan  bahwa  pengelolaan  perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan  Hukum  Adat  dan
Kearifan  Lokal  serta  memperhatikan  peran serta  masyarakat.  Hak  ulayat  Masyarakat
Hukum  Adat  atas  Sumber  Daya  Alam
sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  6 ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3). q. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa
Dengan  konstruksi  menggabungkan fungsi self-governing  community dengan local  self  government ,  diharapkan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  selama  ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian  rupa  menjadi  Desa  dan  Desa Adat.  Desa  dan  Desa  Adat  pada  dasarnya melakukan  tugas  yang  hampir  sama. Sedangkan  perbedaannya  hanyalah  dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut  pelestarian  sosial  Desa  Adat, pengaturan  dan  pengurusan  wilayah  adat, sidang  perdamaian  adat,  pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat  hukum  adat,  serta  pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat
fasilitasi  dan  pembinaan  dari  pemerintah Kabupaten/Kota.  Dalam  posisi  seperti  ini, Desa  dan  Desa  Adat  mendapat  perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,  pelaksanaan  pembangunan  yang berdaya  guna,  serta  pembinaan  masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Desa  Adat  akan  diakui  apabila memiliki kesatuan masyarakat adat. Kesatuan  masyarakat  adat  harus  memiliki unsur; mempunyai wilayah adat,
pemerintahan adat, benda/harta adat,
hukum  adat,  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  1  ayat  1  UU  Desa.  UU  desa juga mengakui hak-hak kesatuan masyarakat  adat.  Desa  Adat  bukan  hanya bertujuan  untuk  mengakui  hak-hak  ulayat masyarakat adat, tetapi juga undang-undang ini  mengatur  agar  masyarakata  adat  bisa mengurus dirinya sendiri.

## r. Undang-Undang  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa
Undang-undang  pertama  yang  mengatur tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  lahir setelah  reformasi  adalah  Undang-Undang No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah. Kemudian diubah dengan Undang- Undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Pengaturan  tentang masyarakat  adat  tampak  jelas  di  dalam Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  yang dipengaruhi  oleh  hasil  amandemen  UUD 1945. Salah satu pengaruh tersebut nampak dalam  Pasal  2  ayat  (9)  :  Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  negara  kesatuan  republik
Indonesia. Ketentuan ini kemudian dihilangkan dengan adanya Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam  Undang-undang  yang  baru, kita  bisa  melihat  bahwa  aturan  mengenai masyarakat adat diserahkan kepada pemerintah  pada  berbagai  tingkatan  untuk berbagai  urusan.  Pada  pembagian  urusan pemerintahan  dibidang  sosial  khususnya bidang  pemberdayaan  sosial  diatur  bahwa pemerintah pusat berkaitan dengan penetapan  lokasi  dan  pemberdayaan  sosial komunitas adat terpencil (KAT). Sementara urusan  pelaksanaan  di  lapangan  mengenai pemberdayaan sosial KAT diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota.
Pada sub bagian pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan  lokal,  hak  MHA  terkait  PPLH pemerintah  daerah    kabupaten    bertugas dalam hal :
a. Penetapan  pengakuan  MHA,  kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak  kearifan  lokal  atau  pengetahuan tradisional  dan  hak  MHA  terkait dengan  PPLH  yang  berada  di  Daerah kabupaten/ kota.
b. Peningkatan  kapasitas  MHA,  kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak  kearifan  lokal  atau  pengetahuan tradisional  dan  hak  MHA  terkait dengan  PPLH  yang  berada  di  Daerah kabupaten/ kota.
Pada sub urusan "Lembaga Kemasyarakatan,  Lembaga  Adat,  dan
Masyarakat  Hukum  Adat" Undang-undang ini  mengatur  pembagian  urusan  pada masing-masing  level pemerintahan  sebagai berikut: Pemerintah Provinsi bertugas melaksanakan Pemberdayaan  lembaga kemasyarakatan  yang  bergerak  di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga  adat  tingkat  Daerah  provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya  hukum  adat  yang  sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota. Pemerintah  Kabupaten/Kota  bertugas untuk melaksanakan dua hal, yaitu: a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  yang  bergerak  di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat  pelakunya  hukum  adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  dan  lembaga  adat tingkat Desa. Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka sebenarnya  dapat  terlihat  bahwa  sangat banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah  terkait  dengan  keberadaan masyarakat  dan  upaya  untuk  pemenuhan hak-haknya  khususnya  yang  berkaitan dengan hak dalam sumber daya alam, yang dimana  antara  masyarakat  hukum  adat  dan alam dan kekayaannya tidak dapat dipisahkan.  Legitimasi  yang  diberikan  oleh negara  terhadap  masyarakat  hukum  adat yang  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan  modal  awal  bagi  pemerintah dan  khususnya  masyarakat  hukum  adat dalam menjaga eksistensinya.

## B. Implementasi Peran Negara Dalam Menjaga  Eksistensi  Masyarakat Hukum Adat
Sebagaimana  telah  disinggung  pada pembahasan  sebelumnya  bahwa  negara mendapatkan amanah dari Konstitusi untuk mengakui dan menghormati kesatuan
Masyarakat  Hukum  Adat  beserta  hak-hak tradisionalnya.  Amanah  tersebut  secara
teknis dilaksanakan oleh pemerintah sebagai  penyelenggara  negara.  Sebagai penyelenggara  negara  ini  kemudian  negara bertanggungjawab  atas  amanah  yang  oleh konstitusi  diberikan  kepada  negara.  Dalam konteks penyelenggaraan negara, pemerintah  pusat  membagi/melimpahkan kewenangan yang dimiliki kepada pemerintah  daerah  sebagai  konsekwensi dari  penerapan  desentralisasi  dalam  urusan pemerintahan  yang  terkemas  dalam  konsep otonomi  daerah.  Dalam  berbagai  literature, ada beberapa bentuk pelimpahan
kewenangan  yang  dikenal,  yaitu:  atribusi, delegasi dan mandat. 8
Di Indonesia, Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode  Orde  Baru  berkuasa.  Tercatat  ada beberapa  Undang-  Undang  atau  peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. 9 Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No.  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  pelaksanaan Otonomi  Daerah  juga  diterapkan  akan tetapi  hasilnya  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Kemudian  pada  awal-awal reformasi  yaitu  tahun  1999  lahir  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan undang  undang  sebelumnya.  Namun  dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  1999  masih  ditemukan  berbagai kekurangan  sehingga  digantikan  dengan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dan  pada tahun  2014  akhirnya  undang-undang  ini kemudian  tidak  berlaku  lagi  dan  dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Pencabutan  ini  dilakukan  karena undang-undang  tersebut  dianggap  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan,
ketatanegaraan dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah ini  kemudian  menjadi  dasar  hukum  yang hingga  kini  berlaku  yang  mengatur  tentang pemerintahan  daerah  dengan  beberapa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan, terakhir  undang-undang  ini  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
8 Ridawan HR. Hukum  Administrasi Negara.Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hal 101-102.
9 Sujamto, Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  Dan Bertanggung  Jawab ,  edisi  revisi ( Jakarta,  Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 101-121.
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dalam  undang- undang  ini  kemudian  dijabarkan  tentang pembagian  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  hal pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana yang terlampir dalam lampiran  huruf  (K)  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Dibidang Lingkungan
Hidup pada angka (7) mengenai Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Hingga saat ini sebagai bentuk peran negara dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat, pemerintah melalui  Menteri  Dalam  Negeri  telah mengeluarkan suatu pedoman untuk memberikan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  masyarakat  hukum  adat  berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan Dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat.  Permendagri  ini  kemudian  menjadi salah  satu  landasan  hukum  bagi  negara (pemerintah  maupun  pemerintah  daerah) untuk  menjamin  eksistensi  masyarakat hukum  adat  termasuk  pemenuhan  segala hak-hak yang dimilikinya. Lahirnya permendagri  ini  sebagai  bentuk  tindak lanjut  dan  upaya  dari  negara  dalam mewujudkan amanah
konstitusi sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal 18b ayat (2).
Peraturan  menteri  ini  menjadi  dasar dan pedoman bagi kepala daerah (Gubernur dan  Bupati/Walikota)  untuk  melakukan pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat hukum  adat.  Dalam  ketentuan  permendagri ini  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan oleh  kepala  daerah  (Bupati/Walikota) adalah  membentuk  Panitia  Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.  Struktur  organisasi  dari kepanitiaan yang dibentuk ini terdiri dari: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota
sebagai ketua;
b. Kepala  SKPD  yang  membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
c. Kepala  Bagian  Hukum  sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
d. Camat  atau  sebutan  lain  sebagai anggota; dan e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik  masyarakat  hukum  adat sebagai anggota. Panitia yang telah terbentuk nantinya akan melakukan tahapan-tahapan pengakuan  dan  perlindungan  Masyarakat
Hukum  Adat.  Ada  3  (tiga)  tahapan  yang diatur dalam permendagri ini, yaitu:
a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. Verifikasi  dan  validasi  Masyarakat hukum Adat;
c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.
Tahap identifikasi dilakukan untuk mencermati  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masyarakat hukum adat, diantaranya:
1. Sejarah masyarakat hukum adat;
2. Wilayah adat;
3. Hukum adat;
4. Harta  kekayaan  dan/atau  benda-benda adat; dan
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Identifiksai  ini  dilakukan  oleh  camat setempat atau sebutan lain dengan melibatkan  masyarakat  hukum  adat  atau kelompok masyarakat. Hasil dari
identifikasi  yang  dilakukan  kemudian disampaikan  kepada  panitia  masyarakat hukum  adat  untuk  melakukan  tahapan berikutnya.
Atas  hasil  identifikasi  yang  telah dilakukan,  panitia  masyarakat  hukum  adat kabupaten/kota melanjutkan kegiatan ketahap  berikutnya  dengan  melakukan
tahap  verifikasi  dan  validasi,  tahapan  ini penting untuk mencocokkan hasil identifikasi  yang  dilakukan  oleh  camat setempat  yang  dibantu  oleh  masyarakat hukum  adat  atau  kelompok  masyarakat dengan fakta yang ada dilapangan, sehingga memang terjadi kesesuaian. Setelah dilakukan  verifikasi  dan  validasi  hasilnya kemudian  diumumkan  kepada  masyarakat hukum adat setempat.
Tahap  penetapan  masyarakat  hukum adat  adalah  tahapan  terakhir  dari  pedoman pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat  hukum  adat.  Pada  tahapan  ini, Hasil  verifikasi  dan  validasi  kemudian disampaikan  kepada  bupati/walikota  oleh panitia  masyarakat  hukum  adat  dalam
bentuk rekomendasi. Terhadap rekomendasi  yang  disampaikan  tersebut, bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat hukum  adat.  Dan  dalam  hal  masyarakat hukum  adat  berada  pada  2  (dua)  atau  lebih kabupaten/kota,  maka  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  hukum  adat dilakukan/ditetapkan  dengan  Keputusan
Bersama Kepala Daerah. melakukan penetapan  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan
rekomendasi  Panitia  Masyarakat  Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa
pelaksanaan secara teknis terhadap pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat hukum  adat  ada  pada  pemerintah  daerah yaitu  kabupaten/kota.  Namun  demikian bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak memiliki  andil  dalam  upaya  memberikan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat hukum adat. Peran  dari pemerintah  pusat  sebagaimana  yang  diatur dalam  permendagri  ini  adalah  melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat  hukum  adat  yang  secara  teknis dilakukan  oleh  menteri  dalam  negeri
melalui  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan Masyarakat.
Berlakunya  Permendagri  Nomor  52 ini  tentu  membawa  angin  segar  bagi komunitas  masyarakat  hukum  adat,  sebab dengan  demikian  akan  ada  kejelasan  dan kepastian  hukum  terhadap  keberadaan mereka  yang  selama  ini  belum  mendapat pengakuan  dan  perlindungan  secara  nyata dari  negara  melalui  pemerintah,  khususnya mengenai  lima  (5)  hal  sebagaimana  yang telah dikemukakan di atas, yaitu:
1. Sejarah masyarakat hukum adat;
2. Wilayah adat;
3. Hukum adat;
4. Harta  kekayaan  dan/atau  benda-benda adat; dan
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
Selama  ini,  hal  yang  masih  menjadi sumber  konflik  utama  yang  terjadi  pada masyarakat  hukum  adat  adalah  mengenai wilayah  adatnya,  kendala  yang  dihadapi oleh masyarakat hukum adat yaitu ketidakjelasan  mengenai  luas  dan  batas wilayah  adat  yang  mereka  kuasai  sehingga ketika  ada  pihak  lain  di  luar  persekutuan mereka  yang  mengklaim  wilayah  adat mereka,  posisi  masyarakat  hukum  adat cenderung  lemah  di  hadapan  hukum. Olehnya  itu,  dengan  adanya  permendagri ini,  ketika  telah  dilakukan  identifikasi  dan ada  penetapan  dari  kepala  daerah  sehingga ada  kejelasan  dan  kepastian  hukum mengenai hal-hal tersebut di atas, khususnya mengenai wilayah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

## PENUTUP Kesimpulan Dan Saran
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini  bahwa  Konstitusi  telah  menegaskan bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih
hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.
Berbagai
peraturan perundang-undangan  kemudian  dibuat  dan diundangkan  oleh  pemerintah  sebagai tindak  lanjut  dari  amanah  konstitusi tersebut.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa secara  yuridis  negara  telah  berupaya  untuk melaksanakan  amanah  yang  diberikan. Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara tentu  memiliki  tanggung  jawab  dan  peran besar  atas  upaya  untuk  menjaga  eksistensi masyarakat  hukum  adat.  Oleh  karena  itu pada  tahun  2014  Kementerian  Dalam Negeri  mengeluarkan  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan  Masyarakat  hukum  Adat. Permendagri ini secara teknis menjadi dasar bagi  pemerintah,  khususnya  pemerintah daerah  dan  masyarakat  hukum  adat  secara bersama-sama  menjaga  eksistensi  dari masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  melalui pengakuan dan perlindungan terhadapnya.
Adapun  Saran  terhadap  penelitian  ini bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan  Masyarakat  hukum  Adat, merupakan  padoman  yang  dibuat  oleh negara melalui kemendagri bagi pemerintah daerah,  kususnya  Kabupaten/Kota  dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan  bagi  masyarakat  hukum  adat. Oleh  karena  itu,  dalam  permendagri tersebut  secara  eksplisit  ditegaskan  bahwa kewenangan  untuk  pelaksanaannya  ada pada  kepala  daerah  (Bupati/Walikota), sehingga  menjadi  harapan  besar  agar pemerintah  daerah  melalui  bupati/walikota agar dapat sesegera mungkin menindaklanjuti pedoman yang telah dibuat tersebut.  Tentu  ini  dilakukan  tidak  lain adalah  agar  baik  secara de  jure maupun de facto , masyarakat hukum adat mendapatkan
jaminan  dari  negara  melalui  pemerintah daerah  dalam  pemenuhan  hak-haknya sebagai upaya menjaga eksistensi masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan
Penelitian  Hukum.  Cet.  1,  PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung. Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Bayumedia  Publishing, Malang.
Ridawan  HR,  2016,  Hukum  Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
Siradjudin,  Azmi  A.  R.,  2010,  Pengakuan Masyarakat  Adat  dalam  Instrumen Hukum  Nasional,  Yayasan  Merah Putih, Sulawesi Tengah.
Sujamto,  1990,  Otonomi  Daerah  Yang
Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rieneka Cipta, Jakarta. Sumardjani,  Lisman,  2007,  Konflik  Sosial Kehutanan, Bogor.