SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (136-145) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

## Leni Dwi Nurmala
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo Email: lenitsaina@gmail.com
Yoslan K. Koni Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo

## Dince Aisa Kodai
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 2 Agustus 2022 |Revised : 12 September 2022 |Accepted : 2 Oktober 2022
How  to  cite:  Leni  Dwi  Nurmala,  Yoslan  K.  Koni,  Dince  Aisa  kodai, “Per tanggungjawaban  Pidana  dan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam Tindak  Pidana  Narkotika ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 136-145.

## ABSTRACT:
The circulation of narcotics in Indonesia has spread to various circles, not even a few children are victims of the narcotics circulation. The involvement of children as narcotics users and the involvement of children  as  perpetrators  of  narcotics  trafficking,  so  that  eradication  and  prevention  must  be  carried  out specifically  and  requires  the  involvement  of  various  parties.  In  this  study  will  discuss  how  the  legal protection  of  children  in narcotics  crimes.  The  method  used  in this  writing  is  normative  juridical  writing with a statutory approach and literature study. The results of the discussion obtained by children who are caught in the law or children in conflict with the law (ABH), especially the legal protection of children in narcotics  crimes  must  be  able  to  realize  restorative  justice  with  settlement  efforts  that  prioritize  the  best interests of the child, with the aim of finding a fair legal settlement. as well as prioritizing the recovery of children's conditions and providing protection for the rights of children who are in conflict with the law so as to avoid handling that violates legal procedures during the criminal justice process. This is carried out based on the mandate of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.
Keywords : Children, Narcotics crime, Legal protection

## ABSTRAK:
Peredaran narkotika di Indonesia telah meluas ke berbagai kalangan, bahkan tidak sedikit  anak-anak  yang  menjadi  korban  dari  peredaran  narkotika  tersebut.  Keterlibatan anak-anak  sebagai  pemakai  narkotika  dan  keterlibatan  anak  sebagai  pelaku  peredaran narkotika, sehingga  pemberantasan dan pencegahannya harus dilakukan secara khusus dan dibutuhkan  keterlibatan  berbagai  pihak.  Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  tentang bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  tindak  pidana  narkotika.  Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan  studi  literatur.  Adapun hasil  pembahasan  yang  diperoleh  Anak yang  terjerat  hukum  atau  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  khususnya Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  harus  dapat mewujudkan  keadilan  restoratif  dengan  upaya  penyelesaian  yang  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian hukum yang berkeadilan serta mengedepankan pemulihan kondisi anak dan  memberikan perlindungan hak-hak dari anak yang  berhadapan dengan hukum tersebut sehigga dapat terhindar dari penanganan  yang  menyalahi  prosedur  hukum  selama  proses  peradilan  pidana.  Hal  ini dilaksanakan  berdasarkan  amanah  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak.
Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Darurat  narkotika  itulah  kalimat yang  dapat  disematkan  pada  keadaan Negara  Indonesia  saat  ini.  Hal  ini menjadi  permasalahan  bangsa  yang sangat  kompleks  dan  memerlukan keterlibatan dari segala lapisan
masyarakat  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  peredaran  narkotika. Sangat  mengkhawatirkan  peredaran narkotika  tidak  hanya  terjadi  pada lingkungan  orang  dewasa  namun  juga anak-anak.  Peredarannya  pun  telah menjalar  ke  seluruh  pelosok-pelosok daerah negara ini. 1
Indonesia  saat  ini  merupakan salah  satu  negara  yang  menjadi  jalur lalulintas  pasar  narkotika  yang  paling besar 2 .  Secara  geografis  Indonesia memiliki  wilayah  yang  sangat  luas, terdiri  dari  ribuan  pulau,  yang mempermudah  akses  penyelundupan lebih  mudah  karena  tersebar  kedalam beberapa  titik  jalur  laut.  Indonesia dianggap  potensial  secara  ekonomi, sehingga menyebabkan maraknya penyelundupan dan pasar gelap.
Penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia  setiap  tahunnya  meningkat jumlah  penyalahgunanya.  Berdasarkan Laporan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  menjelaskan  bahwa  narkotika telah membawa pengaruh bagi kalangan masyarakat.  Sebanyak  921.695  orang Pelajar dan mahasiswa telah terkontaminasi  oleh  narkotika  yang diakibatkan  oleh  pergaulan  mereka. Permintaan  pasar  gelap  narkotika  pun melonjak,  sehingga  bandar  narkotika
1 Yohanna  Florensia  Dian  Wahyu, “Strategi  Dalam  Pencegahan  Penyalahgunaan Narkoba  Pada  Kalangan  Remaja  Oleh  Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)
Temanggung,” e-Journal Undip , 2022, 1 – 12.
2 Roni  Gunawan  Raja  Gukguk  dan Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Tindak  Pidana Narkotika  Sebagai  Transnasional  Organized Crime,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1, no. 3 (2019): 337 – 51, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351.
pun  terus  melakukan  produksi  tanpa khawatir mengalami kerugian.
Menjadi permasalahan yang sangat  fatal  ketika  peredaran  narkotika di negara ini telah melibatkan anak-anak untuk  menjadi  kurir.  Beberapa  kasus yang terjadi di Indonesia, penyelundupan narkotika dengan modus  melibatkan  anak-anak  yang diperintahkan  oleh  para  bandar  dan anak-anak  tersebut  diberi  imbalan  uang dengan  jumlah  yang  membuat  anak- anak  tersebut  dengan  mudah  tergiur. Anak-anak yang terlibat dalam pengedaran  narkotika  merupakan  anak- anak  dibawah  umur.    Seperti  pada umumnya anak-anak merupakan manusia  kecil  yang  belum  dapat memahami kehidupan orang-orang dewasa  disekitarnya,  anak-anak  masih mudah  untuk  dapat  dikelabui  dan dirayu dengan imbalan uang.
Menjadikan  anak-anak    sebagai kurir  narkotika  menjadi  salah  satu modus yang digunakan oleh para bandar agar  dapat  lepas  dari  incaran  para penegak hukum. Keterlibatan anak-anak dalam  peredarn    narkotika  sungguh memprihatinkan  bagi  kita  semua.  Anak yang  seharusnya  pada  usianya  dapat menikmati masa kanak-kanaknya, namun  karena  keterlibatannya  terhadap tindak  pidana  maka  harus  berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam  tindak  pidana  narkotika  secara hukum  harus  dapat  bertanggungjawab atas  perbuatannya,  namun  dalam pelaksanaannya  anak-anak  juga  harus mendapat  perlindungan  secara  hukum dari  aparat  penegak  hukum.  Seperti yang  telah  diketahui  bahwa    Undang- undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika  saat  ini  menjadi  salah  satu instrumen  hukum  yang  digunakan untuk  memberantas  tindak  pidana narkotika.  Namun  seringkali  dalam pelaksanaannya ketika pelaku anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,
sehingga  dengan  ini  penulis  ingin mengidentifikasi  permasalahan  yang akan  dikaji  secara  mendalam  yakni terkait  bagaimana  pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika.

## MetodePenelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa penelaahan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku terkait
permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini,  yakni  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Undang-Undang    Perlindungan  Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  No.  11 Tahun  2012  yang  menjadi  instrumen hukum dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum. Penelitian yang menggunakan
pendekatan  undang-undang  ini  sering disebut  juga  dengan  penelitian  hukum normatif  atau  sering  juga  disebut  oleh para  peneliti menggunakan pendekatan masalah  secara yuridis  normative ,  yaitu dengan  mengolah  dan  menganalisis peraturan hukum. 3
Aspek  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Aspek perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum undang-undang telah memberikan perlindungan secara khusus kepada  anak  yang  diamanahkan  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Hal  ini  bertujuan  untuk  merubah pandangan  hukum  terutama  hukum
3 Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tujuan Singkat (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2001): 13-14.
pidana terhadap anak dengan memberikan ruang gerak bagi anak serta kesempatan  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan cita-citanya yang merupakan salah satu upaya menyelamatkan  masa  depan  anak sebagai generasi penerus bangsa sebagai bentuk  tanggungjawab  negara  yang memberikan  jaminan  bagi  terpenuhinya hak-hak anak tersebut. 4
Aspek  perlindungan  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum harus  mengutamakan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak  seperti  yang tercantum dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 5 Secara yuridis terhadap anak-anak tidak dapat  dibebankan  kewajiban.  Secara garis  besar  perlindungan  anak  memiliki dua pengertian pokok, yakni;
a. Perlindungan  hukum  yang  bersifat yuridis  termasuk  dalam  ruang lingkup  hukum  publik  dan  hukum privat.
b. Perlindunga  hukum  bersifat  non yuridis termasuk dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. 6
Perlindungan  anak  dapat  juga kita  artikan  sebagai  segala  upaya  yang ditujukan untuk memimimalisir, mencegah, merehabilitasi,
dan memberdayakan  anak  yang  mengalami tindak  perlakuan  salah  (child  abused), eksploitasi dan  penelantaran, agar dapat
4 Helmi  Hafrida,  “retributif  di  mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas  perbuatan  jahat  yang  telah  semata-mata sebagai  pembalasan  tetapi  ada  tujuan  lain  yang ingin  dicapai  yaitu  pembinaan  maka  kemudian mulai  mendapat  perhatian  tentang  pendekatan penyelesai,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no. September (2020): 119 – 36.
5 Widya Romasindah Aidy,
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Jurnal Hukum Sasana 5, no. 1 (2020): 21 – 44,
https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90.
6 Ariyunus  Zai  dkk,  “Perlindungan Hukum Terhadap AnakYang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias),” Mercatoria 4, no. 2
(2011): 86 – 103.
menjamin  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  anak    secara  wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.
Perlindungan  hukum  terhadap anak  dalam  Undang-undang  No.  35 Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Pasal  1  butir  2 menyebutkan bahwa: 7
“Perlindungan anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Perlindungan  hukum  diberikan kepada  semua  manusia  yang  disebut dengan  anak  tanpa  kecuali  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Pada  pasal 3  Undang-  undang  No.  35  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan  tentang  tujuan  adanya perlindungan  tersebut  yakni;  guna memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak anak  sehingga  mereka  dapat  hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  mewujudkan  anak Indonesia yang berdaya guna.
Dasar perlindungan hukum terhadap  anak  secara  internasional sejalan  dengan  konvensi  hak  dan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang tercantum da;am Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa: 8
7 Republik  Indonesia,  “UU  No  35/2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2014.
8 Undang-undang  Dasar  Negara  dkk., “Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,” 4 § (1945).
“Setiap anak berhak atas keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Kemudian  Undang-undang  ini menjadi  asas  dan  landasan  dalam melaksanaan  perlindungan  anak.  Yang kemudian  di  jelasnkan  lebih  spesifik dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 2 yang menyebutkan
bahwa penyelenggaraan  perlindungan  anak berasakan  Pancasila  dan  berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  berpedoman  pada prinsip-prinsip  dasar  yang  ditentukan dalam Konvensi Hak anak, meliputi;
a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan terbaik bagi anak;
c. Hak  untuk  hidup,  keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
Terkait  dengan  perlindungan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana anak,  menjelaskan  bahwa  terdapat empat  bentuk  perlindungan  yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan  hukum,  pertama,  perlindungan anak  diberikan  selama  proses  hukum berlangsung dimulai dari tahap pertama pemeriksaan oleh penyidik, tahap kedua pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, tahap  ketiga  pemeriksaan  oleh  hakim dalam  proses  persidangan    dan  pada tahap  akhir  pelaksanaan  pembinaan anak  oleh    Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 9 Yang kemudian digunakan istilah litigasi.  Kemudian  perlindungan  hukum pada  proses  non  litigasi  aparat  penegak hukum dan pendamping khusus
9 Syarifah  Rahmatillah  Analiansyah, “Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan Dengan  Hukum  (Studi  Terhadap  Undang- Undang  Peradilan  Anak  Indonesia dan  Peradilan Adat Aceh),” Jurnal Ar-raniry 1, no. 11 (2015): 51 – 68.
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  akan  memperoleh  perlakuan secara  khusus  dan  kemudian  di  atur kedalam  beberapan  aturan  khusus  pula. Diantaranya; 10 a. Tersedianya ruangan khusus anak;
b. Jaminan  kerahasiaan  identitas  anak dalam  pemberitaan  media  cetak maupun elektronik;
c. Jika  pelaku  anak  masih  berusia dibawah  12  tahun  maka  harus dikembalikan  kepada  orangtua  atau walinya;
d. Bagi  aparat  penegak  hukum  yang bertugas dilarang menggunakan atribut kedinasan;
e. Anak wajib diberikan bantuan hukum dan  selama  pemeriksaan  didampingi oleh pendamping kemasyarakatan;
f. Pendamping  kemasyarakatan  wajib memberikan saran dan pertimbangan setelah  anak  dilaporkan  melakukan tindak pidana,  jika diperlukan pertimbangan  dari  para  ahli  maka harus diberikan pula;
g. Penempatan  anak  pada  ruangan pelayanan khusus;
h. Jika  terdapat  jaminan  dari  orangtua maka anak tidak dilakukan penahanan; i. Selama pemeriksaan anak berlangsung harus dinyatakan tertutup  terhadap  umum,  terkecuali pembacaan putusan.
Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam uraian ini penulis membatasi pembahasan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak  pidana  narkotika,  terkait  anak yang  dijadikan  kurir  narkotika.  Anak yang  terlibat  dalam  tindak  pidana narkotika  jika  dikaji  secara  mendalam termasuk dalam rangkaian 10 Dony  Pribadi,  “Dony  Pribadi,” Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 15 – 27.
permufakatan melakukan tindak pidana.
Peredaran  narkotika  secara  ilegal,  yang melibatkan  anak-anak  sebagai  kurir sungguh sangat memprihatinkan. Pelaku  yang  memanfaatkan  anak-anak dengan  memberikan  imbalan  sejumlah uang,  menjadikan  anak-anak  tergiur melakukan  perintah  dari  pelaku  tindak pidana narkotika. 11
Terkait  tindak  pidana  narkotika yang  selalu  mengalami  peningkatan jumlah  pada  setiap  tahunnya  di Indonesia, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai  modus  yang  digunakan  oleh para  pengedar  narkotika.    Badan Narkotika Nasioanal dan aparat penegak hukum  harus  lebih waspada dan sigap terhadap berbagai kemungkinan munculnya  modus-modus  baru.  Begitu juga  terhadap  kemungkinan  tersangka tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Keterbatasan dan
ketidakmampuan  anak  dalam  memilih dan  memilah  perbuatan  yang  baik, menjadikan  penyebab  anak-anak  dapat terjerumus  kedalam  terjadinya  tindak pidana  yang  sesungguhnya  tidak dimengerti  oleh  mereka. 12 Kejelian  dan ketelitian  aparat  penegak  hukum  akan menjadi  taruhannya.  Sehingga  mereka harus  memiliki  kompetensi  dalam melakukan  pemeriksaan  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum.
Undang-undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  telah  menjadi  pedoman  utama dalam memberikan
perlindungan
11 Asep  Syarifuddin  Hidayat,  Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi,
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Kurir Narkotika,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakata 5, no. 3 (2019):
307 – 30, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416.
12 Fahri  Hidayah,  “Analisis  Faktor  – Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika Di  Kelurahan  Glugur  Darat  I  Kecamatan  Medan Timur Kota Medan” (2019).
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  Dalam undang-undang  tersebut memerintahkan bahwa
penerapan pemidanaan  terhadap  anak  harus berupaya  memberikan  pembinaan  dan memberikan  perlindungan  terhadap anak  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Anak yang  menjadi  pelaku  sebagai  kurir narkotika wajib mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan  dan  kepentingan  terbaik bagi  anak  menjadi  tugas  utama  bagi aparat penegak hukum. Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  anak  memberikan perlindungan  khusus  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana  upaya yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yakni  Diversi.  Diversi  diartikan  sebagai upaya  pengalihan  penyelesaian  perkara terkait  anak  melalui  proses  diluar pengadilan.
Upaya  diversi  wajib  dilakukan pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun  ketentuan  upaya  diversi  hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Tindak  pidana  dengan  ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun;
b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.
Upaya ini dilakukan untuk menghindari dan  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan  dan  menjauhkan  anak  dari pelabelan  anak  nakal  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan pada hari kemudian anak dapat kembali  ke  lingkungannya  secara  wajar. Dalam  pelaksanaan  diversi  hal-hal  yang dilakukan  yakni  musyawarah  dengan melibatkan  anak,  orangtua/  walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja sosial  yang  profesional  ditunjuk,  tokoh masyarakat,  penasihat  hukum  dan aparat penegak
hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Undang-Undang  No.  11  Tahun 2011  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  mengatur  secara  tegas  bahwa ketika  anak  yang  berhadapan  dengan hukum maka harus diutamakan penanganan  melalui  upaya  diversi  atau pengalihan  penyelesaian  mulai  proses pemeriksaan  tahap  penyidikan,    tahap penuntutan  dan  tahap  pemeriksaan peradilan.  Dalam  artian  jika  anak  yang menjadi  pelaku  dalam  tindak  pidana narkotika,  maka  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  anak  tersebut  yakni sanksi  yang  berbeda  dengan  yang dikenakan terhadap pelaku dewasa.  Hal ini  dikarenakan  terdapat  undang- undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang memberikan perlindungan hukum terhadap  pelaku  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Adapun terkait
pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak  pidana  narkotika  selaku  anak sebagai  kurir  merupakan  kewajiban yang  harus  ditangungkan  kepada seseorang  yang  melakukan  pelanggaran hukum. Anak yang menjadi kurir dalam tindak  pidana  narkotika  sesuai  dengan peraturan Undang-undang No. 35Tahun 2009  Bab  XV  Pasal  111  sampai  dengan Pasal  148  yang  menjadi  ketentuan khusus dan menyatakan segala perbuatan yang dilarang dalam undang- undang  tersebut  adalah  tindak  pidana. Walaupun  dalam  undang-undang  ini tidak menentukan secara khusus tentang sanksi  pidana  bagi  pelaku  anak  dalam tindak  pidana  narkotika,  namun  dalam penegakan  hukum  tetap  akan  diberikan sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  ini. Akan  tetapi  tanpa  mengesampingkan ketentuan  khusus  yang  berlaku  bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berupa  Undang-undang  No.  11  Tahun
2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. 13
Sebagai  contoh  Sanksi  pidana yang dapat dijatuhkan kepada perantara (kurir) narkotika bagi perantara narkotika  golongan  I  sesuai  Pasal  114 yakni  sanksi  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20 (duapuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. 14
Undang-undang  No.  35  Tahun
2009 tentang Narkotika, dalam pelaksanaannya memberikan keringanan bagi  pelaku  yang  terjerat  dengan undang-undang  ini,  yakni  berupa pemberlakuan  dakwaan  alternatif, 15 seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  112 ayat  (2)  atau  dalam  Pasal  115  ayat  (1). Secara  hukum  undang-undang  ini memberikan  alternatif/  pilihan  bagi hakum  agar  dalam  proses  pemeriksaan dipersidangan dapat membuktikan dakwaan  yang  dianggap  tepat  dapat membuktikan perbuatan pelaku
berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang terjadi.  Kemudian dalam Pasal 112 ayat (2)  menegaskan  bahwa  anak  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  narkotika setelah  memberikan  keterangan  yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan seorang  perantara  (kurir),  akan  tetapi pada  waktu  terjadinya  penangkapan barang  bukti  dapat  dibukrikan  bahwa
13 A. Muhamad Nur Khaidir,
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dibawah Umur Yan g Menjadi Kurir Narkoba,” Alaudin Law Development Journal 1, no. 1 (2019).
14 Romulus,  “Penj atuhan  Sanksi  Pidana di Bawah Batas Minimun Khusus dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika” (2009).
15 Boyman  Berkat  Humendru  dkk., “Anal isis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan  Kepada  Terdakwa  dalam  Perkara Tindak  Pidana  Narkotika  Analysis  Of  Juridical Determining  The  Type  Of  Indictment  Alleged  To The  Defendant  In  A  Narcotics  Crime  Case,” Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) 1, no. 1 (2020): 222 – 26.
anak  hanya  menguasai  dan  tidak  dalam keadaan  memindahkan  barang  tersebut kepada penerimanya, maka berdasarkan Pasal  112  ayat  (2)  maka  pelaku  hanya sebagai  perantara  yang  dalam  proses persidangan  hanya  membuktikan  unsur penguasaan  narkotika  tanpa  adanya keinginan untuk memiliki benda tersebut.  Namun  jika  tidak  mengetahui bahwa  barang  yang  dibawanya  adalah narkotika    dan  tidak  ada  unsur  ingin memiliki  barang  tersebut  maka  tidak terbukti apa yang didakwakan oleh Pasal 112  tersebut.  Sehingga  terhadap  pelaku perantara  (kurir)  tidak  selalu  akan didakwa  dengan  Pasal  112  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narktotika.
Peradilan Pidana yang
menangani  perkara/kasus  terkait  anak yang  berhadapan  dengan  hukum berpedoman  pada  Undang-undang  No. 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana
Anak, dengan tujuan
mewujudkan  proses  peradilan  yang harus  memberikan  jaminan  kepentingan terbaik  bagi  anak  ya  ding  berhadapan dengan  hukum.  Terdapat  dua  jenis sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berdasarkan undang-undang ini, berupa sanksi  tindakan  yang  dapat  dikenakan terhadap  pelaku  anak  yang  berusia  di bawah  14  (empat  belas)  tahun  seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan sanksi  pidana  bagi  pelaku  anak  yang berusia  15  (limabelas)  tahun  keatas. Dengan  tetap  mengedapankan  upaya diversi  dan  mewujudkan  keadilan restoratif  guna  memberikan  jaminan perlindungan  terhadap  kepentingan terbaik  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Upaya  diversi  diterapkan  agar anak  terhindar  dari  proses  peradilan formal  sehingga  dampak  negatif  yang ditimbulkan  selama  anak  menjalani proses pemeriksaan dapat dihindari oleh anak tersebut.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  pembahasan
diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perlindungan  hukum  terhadap  anak dalam  tindak  pidana  narkotika  mutlak harus  dijalankan  oleh  aparat  penegak hukum  serta  para  pihak  yang  terkait didalamnya. Pertanggungjawaban pidana  anak  yang  terlibat  sebagai  kurir dalam  tindak  pidana  narkotika  akan tetap dimintakan pertanggung-
jawabannya  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  akan  tetapi dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat mengesampingkan  berlakunya  undang- undang  khusus  yang  mengatur  tentang anak  yang  berhadapan  dengan  hukum yakni  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Anak  yang  dalam  tindak  pidana narkotika  pada  dasarnya  juga  harus diberikan  perlindungan  secara  hukum. Perlindungan  hukum  tersebut  harus memberikan  jaminan  bahwa  hak-hak anak  tidak  dilanggar    sehingga  anak dapat  terhindar  dari  penanganan  yang salah  pada  saat  prose  pemeriksaan berlangsung  dan  harus  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Daftar Pustaka Aidy, Widya Romasindah. “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum.”  Jurnal  Hukum  Sasana 5, no. 1 (2020): 21 – 44. https://doi.org/10.31599/sasana. v5i1.90. Analiansyah, Syarifah Rahmatillah. “Perlindungan  Terhadap  Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang  Peradilan  Anak Indonesia  dan  Peradilan  Adat Aceh).” Jurnal Ar -raniry 1, no. 11 (2015): 51 – 68.
Ariyunus  Zai  dkk.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  AnakYang Berhadapan  Dengan  Hukum
Dalam  Sistem  Peradilan  Anak (Studi  Pada  Wilayah  Hukum Polres Nias).” Mercatoria 4, no. 2 (2011): 86 – 103. Hafrida,  H elmi.  “retributif  di  mana pemidanaan  ditujukan  sebagai sarana pembalasan atas
perbuatan  jahat  yang  telah semata-mata  sebagai  pembalasan tetapi  ada  tujuan  lain  yang  ingin dicapai  yaitu  pembinaan  maka kemudian mulai mendapat perhatian  tentang  pendekatan peny elesai.”  Jurnal  Bina  Mulia Hukum  5,  no.  September  (2020): 119 – 36.
Hidayah, Fahri. “Analisis Faktor – Faktor Penyebab  Remaja  Menggunakan Narkotika  Di  Kelurahan  Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan,” 2019.
Hidayat,  Asep  Syarifuddin,  Samul Anam,  dan  Muhammad  Ishar Helmi.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Kurir Narkotika.”
SALAM: Jurnal Sosial  dan  Budaya  Syar-i  UIN Syarif Hidayatullah Jakata 5, no. 3 (2019): 307 – 30.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v 5i3.10416.
Humendru,  Boyman  Berkat,  Devi Anggara,  Br  Ginting,  dan  Riko Natanael Sitorus. “Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan
Kepada Terdakwa  dalam  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika  Analysis  Of Juridical  Determining  The  Type Of  Indictment  Alleged  To  The Defendant  In  A  Narcotics  Crime Case.”  Journal  of  Education, Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) 1, no. 1 (2020): 222 – 26.
Khaidir, A. Muhamad Nur.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dibawah  Umur  Yang Menjadi Kurir Narkoba.” Alaudin Law Development Journal 1, no. 1 (2019).
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu  Tujuan  Singkat.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2001. Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Negara Indonesia,  Allah  Yang,  Maha Kuasa, Pemerintah Negara Indonesia, Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, dkk. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (1945). Pribadi,  Dony.  “Dony  Pribadi.”  Jurnal Hukum  Volkgeist  3,  no.  1  (2018): 15 – 27.
Raja  Gukguk,  Roni  Gunawan,  dan Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai  Transnasional  Organized Crime.”  Jurnal  Pembangunan
Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 337 – 51. https://doi.org/10.14710/jphi.v1 i3.337-351. Republik  Indonesia.  “UU  No  35/2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  A nak,” 2014.
Romulus.  “Penjatuhan  Sanksi  Pidana  di Bawah  Batas  Minimun  Khusus
dalam  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” 2009. Wahyu, Yohanna Florensia Dian. “Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan  Narkoba  Pada Kalangan  Remaja  Oleh  Badan
Narkotika  Nasional  Kabupaten (BNNK) Temanggung.” e -Journal Undip, 2022, 1 – 12.