SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, Januari 2024; 55-71 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.37048 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Hikmah Pensyariatan Hukum (Tasyrī’) pada Aspek Ayat Pidana; Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy
The Wisdom of Legal Sharia (Tasyrī') on the Aspect of Criminal Verse; Hasbi Ash-Shiddieqy Thought Studies
Dina Ariani 1* , Sutrisno Hadi 2
12 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia E-mail: 1 dinaariani_uin@radenfatah.ac.id, 2 sutrisnohadi@radenfatah.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 10 April 2023] [Reviewed: 12 April 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 06 Januari 2024]

## How to Cite
Ariani,  Dina,  and  Sutrisno  Hadi.  2024.  “The  Wisdom  of  Legal  Sharia  (Tasyrī’)  on  the  Aspect  of  Criminal  Verse:  Hasbi  Ash -Shiddieqy  Thought Studies”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 55 -71. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.37048 .

## Abstrak
Latarbelakang penelitian ini dikarenakan masih banyaknya persepsi negatif terhadap ketentuan al- Qur’an  di  bidang  pidana  yang  utamanya  disebabkan  ketidakpahaman  terhadap  hikmah pensyariatan  hukum  pada  ayat-ayat  tersebut.  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  secara komprehensif paparan dan pemikiran Teungku Hasbi dalam Tafsir an- Nūr perihal hikmah tasyrī’ pada  beberapa  aspek  ayat  hukum  pidana,  yaitu  perzinaan,  qażf,  meminum  khamr,  pencurian, mu ḥārabah,  dan  al -baghyu.  Pemilihan  tafsir  an- Nūr  sendiri  sebagai  ob jek  kajian  didasari  oleh kepakaran penulisnya di bidang tafsir, posisi penting tafsir ini dalam khazanah tafsir di Nusantara, serta pembahasannya yang utuh tiga puluh juz al- Qur’an. Penelitian ini berjenis library research dengan sumber primer Tafsir an- Nūr. Metode pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode  qualitative  data  analysis  (QDA)  dengan  pendekatan  content  analysis  (analisis  isi). Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pemaparan  Tafsir  an- Nūr  terkait  masalah  hikmah tasyrī’  pada  ayat -ayat  hukum  pidana  memiliki  landasan  argumentasi  yang  kuat,  secara  naqly maupun ‘aqly. Ini dapat diamati dari sumber -sumber yang digunakannya dalam pemahaman ayat. Selain  itu,  pemikirannya  juga  berorientasi  pada  penyampaian  hidayah  al-Qur'an  pada  kaum muslimin; Dari sisi orisinalitas dan independensi pemikirannya, Teungku Hasbi tidak banyak keluar dari paparan mufassir sebelumnya. Ia mendapat pengaruh yang cukup besar dari Tafsir al- Marāghī, al- Manār, dan Ibnu Kasīr. Meski demikian independensi pemikirannya tet ap terlihat. Ini dibuktikan dari beberapa pendapatnya yang berseberangan dengan Jumhur ulama, seperti tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan yang sudah tidak berlaku dan pemikirannya tentang penetapan batas minimal harta dipotongnya tangan pencuri yang diserahkan kepada penguasa.
Kata Kunci: Hikmah Pensyariatan Hukum; Ayat Pidana; Hasbi ash-Shiddieqy

## Abstract
The background of this research is because there are still many negative perceptions of the provisions of the Qur'an in the criminal field, which is mainly due to incomprehension of the wisdom of legal law in these verses. The purpose of the study was to comprehensively analyze Teungku Hasbi's exposure and  thoughts  in  Tafsir  an- Nūr  regarding  the  wisdom  of  tasyrī'  on  several  aspects  of  criminal  law
verses, namely adultery, qażf, drinking khamr, theft, muḥārabah, and al -baghyu. The choice of tafsir an- Nūr  itself  as  the  object  of  study  is  based  on  the  author's  expertise  in  the  field  of  tafsir,  the important position of this tafsir in the treasures of tafsir in Nusantara, and its complete discussion of thirty juz al-Qur'an. This research is a library research type with primary sources Tafsir an- Nūr. The data  collection  and  processing  method  uses  the  qualitative  data  analysis  (QDA)  method  with  a content analysis approach. This study concludes that the presentation of Tafsir an- Nūr related to the issue of wisdom tasyrī' in criminal law verses has a strong argumentation basis, naqly and 'aqly. This can be observed from the sources he uses in verse understanding. In addition, his thinking was also oriented  towards  conveying  the  hidayah  of  the  Qur'an  to  Muslims;  In  terms  of  originality  and independence of his thoughts,  Teungku Hasbi did  not  come out  much from the previous mufassir exposure.  He  received  considerable  influence  from  Tafsir  al- Marāghī,  al - Manār,  and  Ibn  Kasīr. Nevertheless,  the  independence  of  his  thinking  remains  visible.  This  is  evidenced  by  some  of  his opposing opinions with Jumhur ulama, such as about stoning for adulterers of muhsan  that  have expired  and  his  thoughts  on  setting  a  minimum  limit  on  the  property  of  cutting  off  the  hands  of thieves handed over to the ruler.
Keywords: The Wisdom of Sharia; Criminal Verses; Hasbi ash-Shiddieqy

## Pendahuluan
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  al- Qur’an  menaruh  perhatian  serius  terhadap  persoalan - persoalan  hukum  yang  melingkupi  manusia.  Bukti  keseriusan  ini  dapat  dilihat  dari  indikator- indikator berikut  ini: 1) Salah  satu nama  atau  julukan al- Qur’an  adalah al- ḥ ukm ; 1 2)  Dalam  al- Qur’an  terdapat  banyak  sekali  ayat  hukum  ( ā y ā t  al-ahk ā m ),  terutama  pada  surat-surat Madaniyah ; 3) Dalam al- Qur’an terdapat puluhan bahkan ratusan ayat tentang perintah berlaku adil  dan  larangan  bertindak  zalim.  Hal  itu  dapat  dipahami  dari  pemakaian  kata-kata  berikut dengan derivasinya: al- ‘adl , al-qis ṭ , ẓ ulm , i’tadā , dan kata ‘udwā n ; 2 4) Dalam al- Qur’an banyak ditemukan kecaman bagi orang-orang yang mengabaikan hukum Allah. 3
Akan  tetapi,  mengingat  luasnya  cakupan  aspek  hukum  yang  diuraikan  al- Qur’an  maka penulis menfokuskan diri pada ayat-ayat hukum pidana ( al-ahk ā m al-jin ā’iyyah ) saja, 4 yaitu ayat- ayat yang membahas perbuatan atau tindakan kejahatan yang telah ditetapkan keharamannya berikut  sangsi  hukumnya  oleh  syariat.  Menurut  Wahbah  Zuhaily,  ayat-ayat  pidana  ini  sendiri berjumlah  sekitar  30  ayat. 5 Adapun  lingkup  pembahasan  ayat-ayat  pidana  tersebut  meliputi
1 Muhammad  bin  Ya’kub  Al -Fairuzabadi, Ba ṣā`ir  Żawī  At - Tamyīz  Fī  Laṭā`if  Al - Kitāb  Al - ‘Azīz  Jilid  1 ,  3rd  ed.  (Kairo: Kementerian Wakaf, 1996). h. 88-95
2 Muhammad Amin, “Laporan Hasil Penelitian Individul Aspek Hukum Dalam Al - Qur’an” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009). h. 48-49
3 Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h.2-10
4 Abdul Qadir, Audah, at- Tasyī’ Al - Jinā`iy Al - Islāmiy Muqāranan Bi Al - Qānūn Al -Wa ḍ’iy , 1st ed. (Beirut: Darul Kutub ‘Arabiy, n.d.). h. 67
5 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al- Islāmy Wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1409). h. 19-20
delapan  aspek  yaitu  pembunuhan,  perzinaan,  tuduhan  palsu  perzinaan,  minum  khamar, pencurian, muharabah, pemberontakan ( al-baghyu ), dan riddah. 6
Adapun  yang  melatarbelakangi  ketertarikan  penulis  membahas  masalah hikmah tasyrī’ dalam  ayat-ayat  pidana  sebab  masih  banyaknya  persepsi  negatif  yang  mengemuka  terhadap ketentuan al- Qur’an di bidang ini, yakni yang tidak saja dilontarkan oleh kalangan non -muslim, namun bahkan oleh kalangan muslim sendiri. Mereka antara lain mempersepsikan sanksi-sanksi hukum pidana yang digariskan di dalam al- Qur’an sebagai hal yang kejam, melanggar hak asasi manusia, dan sudah ketinggalan zaman sehingga tidak cocok lagi diterapkan pada era modern ini. 7 Lontaran-lontaran  seperti  itu,  baik  disampaikan  secara  sengaja  atau  tidak,  tidak  jarang terdengar  di  berbagai  forum  penyampaian  pendapat.  Sebagai  contoh  adalah  pro-kontra  yang timbul  tatkala  Undang-Undang  tentang  pemberlakuan  hukum  pidana  Islam  ( qānūn  jināyāt )  di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam disahkan dan mulai diterapkan. 8
Berbagai persepsi negatif di atas dapat berlanjut pada tuduhan bahwa Allah Swt bertindak sewenang-wenang pada manusia, padahal Allah Swt dalam banyak ayat menyatakan kecintaan- Nya  terhadap  keadilan  dan  kebencian-Nya  terhadap  kezaliman. 9 Adanya  persepsi  negatif terhadap  ketentuan  al- Qur’an  dalam  ayat -ayat  hukum  pidana  ini  utamanya  disebabkan  oleh ketidakpahaman manusia terhadap maksud, tujuan, serta hikmah di balik pensyariatan hukum pada  ayat-ayat  tersebut.  Dengan  demikian,  apabila  hal  tersebut  dipahami  dengan  baik  maka tentunya sebagian besar mispersepsi dan ketakutan terhadap hukum Islam akan bisa diatasi.
Selanjutnya,  kajian  ini  difokuskan  pada  tafsir al- Qur’ān  al - Majīd  an - Nūr (selanjutnya ditulis  tafsir an- Nūr )  karangan  Teungku  Hasbi  ash-Shiddieqy  (1904-1975M)  dengan  beberapa alasan: a) keilmuan penulisnya yang tinggi di bidang tafsir khususnya dan ilmu-ilmu keislaman umumnya;  b)  posisi  penting  tafsir an- Nūr dalam  khazanah  literatur  tafsir  di  Nusantara,  baik karena  statusnya  sebagai  tafsir  lengkap  pertama  yang  terbit  di  Indonesia  maupun  karena
6 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Qasim  Al- ‘Ashimiy, Al- Itmām  Bi  Jam’i  Ayāt  Al - Ahkām (Riyadh:  al- Ma’arif  al - Qur`aniyyah, 2009). h. 91-102
7 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat, Wacana Dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h. 86
8 Fakhruddin Anshori,  “Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi Had Zina  Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2012). 154-155
9 Kemenag RI, Al- Qur’an Dan Terjemahannya (Solo: Tiga serangkai, 2013). Q.S al-Maidah: 42, al-Hujurat: 9, serta Q.S Ali Imran: 57 dan 140
kualitasnya  yang  tinggi; 10 c)  pembahasan  tafsir  ini  lengkap  tiga  puluh  juz  al- Qur’an  sehingga seluruh ayat hukum pidana dapat dibahas komprehensif.

## Literatur Review
1. Hikmah Pensyariatan Hukum (Tasyrī’)
Kata “hikmah” secara etimologis berasal dari akar kata
( َمَكَح – مُكَْيَ – ةمْكِحو امْكُح ) . Dalam berbagai  kamus  bahasa  Arab,  kata  ini  memiliki  beberapa  arti  antara  lain:  suatu  pengetahuan tentang hal terbaik yang dihasilkan dari/ oleh ilmu yang terbaik, teliti dan tekun dalam sesuatu, ilmu dan pemahaman, keadilan dan memberikan putusan secara  adil, 11 dan pencegahan serta penolakan. 12 Berbagai  makna  etimologis  di  atas  jika  diamati  sebenarnya  saling  berdekatan. Benang merah yang dapat ditarik dari semua makna tersebut adalah bahwa hikmah bermakna: sampai  pada  kebenaran.  Kondisi  tersebut  baik  didapatkan  melalui  ilmu,  pemahaman, pengetahuan tentang suatu hal terbaik, perbuatan adil, dan sebagainya. 13
Adapun secara terminologi, istilah hikmah banyak dibahas dalam kajian ilmu Usul Fikih, terutama  dalam  bahasan qiyās (analogi). 14 Dalam  kajian  mereka,  para  ulama Usūl mengemukakan  definisi  terkait  istilah  hikmah  “Kemaslahatan  yang  dimaksudkan  oleh  Sang Pembuat Syariat (Allah) dari pensyariatan suatu hukum. Dengan kata lain, ia adalah sesuatu yang dituju  oleh  Sang  Pembuat  Syariat  (Allah)  berupa  pencapaian  suatu  manfaat  atau  pencegahan suatu kemudaratan maupun penghilangan suatu kesulitan.” 15 Sementara itu, kata tasyrī’ berasal dari kata ( عَ ر ش - عَ رر شَي ) yang secara bahasa berarti masuk ke sumber (air). Itulah sebabnya, kata “ syarī’ah ” yang berasal dari akar kata ini bermakna “tempat menuju ke sumber air” atau “sumber air itu sendiri.” 16 Jika dikaitkan dengan agama, kata عَ ر ش berarti menetapkan atau menjelaskan. Dengan demikian, kata tasyrī’ berarti tindakan menetapkan suatu aturan atau syariat. 17
10 Howard M. Federspiel, Kajian Al- Qur’an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996). h. 65
11 Muhammad bin Makram bin Manzhur, Lisān Al -`Arab (Bairut: Daru Al Shodir, 1997). h. 140
12 Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqāyīs Al -Lughah , 2nd ed. (Beirut: Darul Fikr, 1979). h. 91
13 Nasir ibn Sulaiman Al- ‘Umr, Al- Ḥ ikmah , 1st ed. (Riyad: Darul Wathan li an-Nasyr, 1412). h. 7, 13
14 Maimun  Maimun,  “Konstruksi  Qiyas  Al -Gazali  Dan  Aplikasinya  Dalam  Istinba ṭ Hukum  Islam  Kontemporer,” El- Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 3,  no.  2  (2022):  109 – 28,  https://doi.org/10.24042/el- izdiwaj.v3i2.11383.
15 Abdul Wahab Khallaf, Ma ṣādir At - Tasyrī’ Al - Islāmiy Fīmā Lā Naṣṣa Fīhi , 6th ed. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993). h. 49
16 Manzhur, Lisān Al -`Arab . h. 175
17 Dkk Ibrahim Anis, Al- Mu’jam Al - Wasīṭ , 1st ed. (Kairo: Majma al-Lughah al- ‘Arabiyyah, 1972). h. 479
Dari  uraian  tentang  makna  hikmah  dan tasyrī’ di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud dengan hikmah tasyrī’ adalah: kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Pembuat Syariat (dalam  hal  ini  Allah  Swt)  dalam  pensyariatan  hukum  bagi  manusia.  Kemaslahatan  itu  sendiri adakalanya  berbentuk  pencapaian  suatu  manfaat  ( jalb  al- manfa’ah )  atau  pencegahan kemudaratan ( daf’ al -ma ḍ arrah ).
2. Hikmah Tasyri dan Kaitannya dengan ‘Illah dan Maq ṣ ad Tasyrī’
Dalam kajian tentang hikmah tasyrī’ , kata yang erat kaitannya dengan istilah ini adalah ‘illah dan maq ṣ ad tasyrī’ .  Bahkan,  karena  kaitan  tersebut,  tidak  sedikit  yang  kesulitan membedakan ketiga istilah itu. Itulah sebabnya, untuk memperjelas makna hikmah, penting juga mengetahui makna ‘illah dan maq ṣ ad tasyrī’ serta ciri-ciri masing-masing. ‘ Illah berasal dari kata ( َّلع – ُّل ِع َي – ا لع ) yang antara lain berarti berubah kondisi menjadi sakit; seperti jika dikatakan: ‘alla fulān yang  itu  berarti:  kondisi  si  Fulan  berubah  dari  sehat  menjadi  sakit.  Adapun  secara terminologis ‘illah adalah: “Suatu kondisi ( wasf ) yang diketahui dengan jelas ( ẓāhir ), tetap dan konsisten ( mun ḍ abi ṭ ) yang diatasnya ditegakkan suatu hukum syari’at.” 18
Dari  definisi  di  atas,  para  ulama  lalu  menjelaskan  beberapa  ciri  pokok  dari ‘illah yang selanjutnya membedakannya dari istilah hikmah. Ciri-ciri dimaksud adalah sebagai berikut:
a. ‘Illah haruslah  suatu  kondisi  yang  jelas  ( ẓāhir )  dan  dapat  diamati  oleh  indera  manusia.
Contoh  hal  ini  adalah  kondisi safar (dalam  perjalanan)  atau  sakit  yang  menjadi ‘illah kebolehan tidak berpuasa, seperti disebutkan dalam firman Allah di al-Baqarah: 184.
b. ‘Illah harus  merupakan  suatu  kondisi  yang  terukur,  dan  konsisten  dalam  batasannya ( mun ḍ abi ṭ ). Maksudnya adalah ‘illah itu suatu kondisi yang tidak berbeda dari satu orang ke orang lainnya. 19 Hal ini berbeda dari hikmah yang biasanya tidak bisa tetap atau sama kondisinya antara seseorang dengan lainnya.
c. Perbedaan lainnya adalah bahwa ‘illah posisinya lebih dulu ( mutaqaddim ) dibandingkan hikmah.  Akan tetapi, selain dari pendapat di atas, di antara ulama ada yang menyamakan
18 Abdurrahman bin Nasir As- Sa’di, Risalah Latīfah Jāmi’ah Fī Usūl Al -Fiqh Al-Muhimmah , 1st ed. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997). h. 109
19 et al. Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323 – 48, https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.
definisi antara istilah hikmah dan ‘illah . Dalam hal ini, ‘illah didefinisikan dengan: “ Kondisi yang mencakup hikmah yang mendorong disyariatkan suatu hukum ”. 20
Dalam  menyikapi  perbedaan  di  atas,  penulis  lebih  menguatkan  pendapat  pertama disebabkan argumentasinya yang lebih kuat dan jelas.  Selain dari ‘illah , kata lain yang juga erat kaitannya dengan hikmah adalah maq ṣ ad (jamak: maqāṣ id ) yang secara bahasa berasal dari kata ( د ِصقي  -  د َ َصق )  bermakna arah atau tempat yang dituju. 21 Sedangkan secara istilah, Ibnu Asyur, sebagaimana di nukil oleh Khalifah Babakr Hasan, mendefinisikannya dengan: “Keseluruhan atau mayoritas  makna,  tujuan,  maupun  hikmah  yang  dapat  diamati  pada  hukum-hukum  yang ditetapkan  oleh    Sang  Pembuat  Syariat,  atau  pun  rahasia-rahasia  yang  diletakkan-Nya  dalam hukum-hukum tersebut. 22
Berdasarkan kandungan definisi di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa hikmah dan maq ṣ ad itu sinonim ( murādif ). Artinya, kata yang satu dapat digunakan untuk menunjuk maksud dari kata yang lain.  Akan tetapi, kelompok ulama lain, terutama para ulama Usūl kontemporer membedakan antara kedua istilah ini. Pencetus hal ini adalah Imam Syathibi yang memberikan makna dan pemahaman berbeda dari istilah maqāṣid syarī’ah ini. Sejak saat itu, terlebih pada masa kontemporer, kajian maqāṣid syarī’ah terus berkembang pesat dan menjangkau spektrum bahasan  yang  lebih  luas  dari  hikmah tasyrī' .  Perbedaan  lainnya  adalah  dalam  hal  titik  tekan pembahasannya  yang  lebih  pada  dimensi  global  dan  prinsipil  dalam  syariat. Maqāṣid  syarī’ah sekarang banyak mengulas tema-tema global yang tidak saja terkait dengan kepentingan kaum muslimin tapi juga menjadi perhatian serius bangsa lain. 23

## 3. Urgensi Mengetahui Hikmah Tasyrī’
Secara ringkas manfaat memahami hikmah tasyrī’ ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemahaman  terhadap  hikmah tasyrī’ sangat  berperan  dalam  menyingkap  keagungan, kemuliaan, dan kebaikan syariat yang diturunkan Allah Swt.
20 Muhammad bin Husein Al-Jizaniy, Ma’ālim Uṣūl Fiqh ‘Inda Ahl as -Sunnah Wa Al- Jamā’Ah , 1st ed. (Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 1996). h. 206
21 Ibrahim Anis, Al- Mu’jam Al - Wasīṭ . Jilid 2, h. 738
22 Khalifah Babakr Hasan, Falsafat Maqāsid At - Tasyrī’ Fī Al -Fiqh Al- Islāmiy , 1st ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000). h. 7
23 Jasser Auda, “Maqasid Al - Shari’ah as Philosophy of Islamic Law” (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022). h. 16-17, 31-36
b. Pemahaman terhadap hikmah tasyrī’ sangat berguna dalam mempelajari dan mendalami al-Qur'an dan Sunnah, khususnya yang terkait dengan aspek hukumnya, serta menggali petunjuk atau hidayah yang dikandungnya.
c. Pemahaman  terhadap  hikmah tasyrī’ sangat  bermanfaat  dalam  menjelaskan  atau menjernihkan kesalahpahaman ( syubuhāt ) terhadap syariat Islam. 24
d. Pemahaman  terhadap  hikmah tasyrī’ sangat  berguna  dalam  menangkis  serangan- serangan yang dilontarkan para musuh Islam terhadap keagungan syariat Islam.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis,  yang berfokus pada analisis pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy terkait ayat pidana dalam konteks Tasyrī’. Sumber data utama penelitian ini adalah karya-karya tulis Hasbi Ash-Shiddieqy yang mencakup buku,  artikel,  dan  makalahnya  terkait  hukum  Islam.  Selain  itu,  literatur  terkait  lainnya  juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman konsep hikmah dalam Tasyrī’  dan  ayat  pidana. Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  studi  pustaka  intensif  untuk mengekstrak  informasi  yang  relevan  dari  karya-karya  Hasbi  Ash-Shiddieqy.  Analisis  data dilakukan melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan  Hasbi  Ash-Shiddieqy.  Temuan-temuan  ini  kemudian  disajikan  secara  sistematis dalam  hasil  penelitian,  yang  diakhiri  dengan  kesimpulan  dan  implikasi  potensialnya  terhadap pemahaman hukum Islam dalam masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Biografi Hasbi ash-Shiddieqy dan Karyanya
Nama aslinya adalah Muhammad Hasbi, lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe, Aceh Utara. Ayahnya adalah Teungku Husein bin Muhammad Su’ud; seorang ulama terkenal di kampungnya  dan  memiliki  pesantren  ( meunasah )  serta  hakim  kepala  di  Lhok  Seumawe.  Ayah Hasbi  adalah  keturunan  ke-36  dari  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq.  Hal  inilah  yang  menjadikan  nama
24 Husamuddin Khalil, “Al - Ḥ ikmah Wa at- Ta’līl Fī Al - Kitāb Wa as -Sunnah Baina Al- Bu’di Al - ‘Aqā`idī Wa Al - Bu’Di Al - Maqāsidī,” Contemporary Islamic Studies- Qatar Foundation Journals (Open Access Journal) 3 (2012): 2.
Hasbi mendapat tambahan Ash-Shiddieqy dibelakangnya. 25 Masa kecil Hasbi sudah melakukan perantauan  untuk  nyantri  di  berbagai  dayah/pesantren  di  kawasan  Aceh.  Pengembaraannya berlanjut sampai ke pulau Jawa yakni di Surabaya (Jawa Timur) dimana ia diterima di Madrasah al-Irsyad  Surabaya  dan  dididik  langsung  selama  satu  setengah  tahun  oleh  Syaikh  Ahmad  as- Syurkati (1874 – 1943). 26
Sepulangnya dari Surabaya, Teungku Hasbi sudah langsung memulai kiprahnya di dunia pendidikan.  Ketika  Kementerian  Agama  RI  mendirikan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri (PTAIN) di Yogyakarta tahun 1951 Teungku Hasbi diminta menjadi dosen di sana. Ia memperoleh dua gelar doktor Honoris Causa (DR. HC) sekaligus; pertama dari Universitas Islam Bandung dan kedua dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; keduanya pada tahun 1975. 27
Selain aktif dalam dunia pendidikan, sejak mudanya Teungku Hasbi juga berkiprah dalam bidang kemasyarakatan dan partai politik. 28 Teungku Hasbi wafat tanggal 9 Desember 1975 dan dimakamkan  di  Jakarta.  Sebagai  ulama  dan  penulis,  sepanjang  hayatnya,  Teungku  Hasbi  Ash- Shiddieqy telah menulis dan menerbitkan puluhan buku dan artikel di berbagai bidang keislaman. Tercatat karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 72 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 59 artikel. Karya-karyanya itu tersebar di berbagai bidang, antara lain fiqh, hadis, tafsir, tauhid, dan tema-tema lain yang bersifat umum. 29 Dari sekian banyak karya, yang menjadi magnum opus nya  adalah  Tafsir  an-Nur.  Itulah  sebabnya,  pandangannya  dalam  kitab  tafsir  inilah  yang  akan menjadi focus pembahasan penelitian ini.
Tafsir an-Nur pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 dalam format  30 jilid dimana masing-masing  jilid  berisi  penafsiran  satu  juz  al-Qur'an. Adapun  motivasi  Teungku  Hasbi  Ash- Shiddieqy dalam menulis tafsirnya yaitu untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan  tafsir  dalam  bahasa  Indonesia  yang  otoritatif  ( mu’tamad ),  lengkap,  bahasanya sederhana dan mudah dipahami.
Selanjutnya,  dalam  menyusun  kitab  tafsir  al-Nur  ini,  Teungku  Hasbi  ash-Shiddieqy menggunakan sumber gabungan antara tafsir bi al- ma`sūr dan bi ar-ra`yi . Sumber tafsir bi al- ma`sūr
25 Nourouzzaman  Shiddiqi, Fiqh  Indonesia;  Penggagas  Dan  Gagasannya,  Biografi,  Perjuangan  Dan  Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi A ṣ Ṣ iddieqy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). h. 3
26 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942 , 8th ed. (Jakarta: LP3ES, 1996). h. 73
27 Shiddiqi, Fiqh Indonesia; Penggagas Dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan Dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi A ṣ Ṣ iddieqy . h. 16
28 Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Qur’anul Madjied “An - Nur”, (Semarang: Rizki Putera, 2000). h. xviii
29 Ash-Shiddieqy. h. 265-281
adalah  penafsiran  ayat  dengan  ayat-ayat  al- Qur’an  yang  lain,  riwayat -riwayat  dari  Nabi  Saw,  dan riwayat- riwayat dari sahabat dan tabi’in. Adapun sumber tafsir bi ar-ra`yi adalah berbagai kitab tafsir mu`tabar yang ditulis oleh para mufassir, 30 seperti Jāmi `  al- Bayān karya Imam Thabari, Tafsīr  al - Qur’ān al - `Aẓīm karya Ibnu Katsir, dan tafsir al- Jāmi’ li Aḥkām al - Qur’ān karya Imam Qurthubi, al- Manār karya Rasyid Ridha,  dan tafsir al- Marāghiy.
Dalam Tafsir an-Nur, Teungku Hasbi menggunakan metode antara lain: 31 a. Mengkombinasikan antara metode penafsiran bi al- ma`sūr dan bi ar-ra`yi .
b. Bersikap independen dan terbuka dalam berpendapat. Dalam menafsirkan ayat, Teungku Hasbi  berpegang  pada  hasil  pemahaman  dan  ijtihadnya  sendiri  dan  tidak  sungkan berbeda pendapat dengan ulama lain, bahkan jumhur ulama sekalipun. 32
c. Membatasi  diri  untuk  tidak  masuk  jauh  ke  dalam  perdebatan  teologis  dan  mazhab- mazhab fikih, serta pembahasan rumit kaidah-kaidah bahasa Arab. 33
d. Menghindari penafsiran hal-hal mubhamat (yang tidak dijelaskan) dan gaib yang terdapat dalam ayat selain dari penjelasan yang disampaikan oleh al-Qur'an itu sendiri dan hadis- hadis sahih lainnya. 34
e. Senantiasa  berusaha  memaparkan  petunjuk-petunjuk  al-Qur'an  yang  terkait  dengan pembinaan masyarakat dan penyelesaian problem kemasyarakatan. 35
2. Hikmah  Penyariatan  Hukum  pada  Beberapa  Aspek  Ayat  Pidana  dalam  Pandangan  Hasbi ash-Shiddieqy
Sebagai  seorang mufassir terkemuka  yang  menaruh  perhatian  besar  pada  upaya membumikan  hidayah/  petunjuk  al-Qur'an  dalam  berbagai  sendi  kehidupan  kepada  kaum muslimin Indonesia, tentu saja Teungku Hasbi ikut berperan aktif dalam memaparkan masalah hikmah tasyrī’ pada ayat-ayat hukum pidana ini.
30 Ash-Shiddieqy. h. 219
31 Sutrisno  Hadi,  “Al -Ittijah  at-Tafsiriy  Li  Tafsir  Al-Quran  Al-Majid  (an-Nur)  Li  Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash- Shiddieqy,” Jurnal Ulunnuha 6, no. 2 (2017): 150 – 51.
32 Ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Qur’anul Madjied “An - Nur”, . h. 4740
33 Hadi, “Al -Ittijah at-Tafsiriy Li Tafsir Al-Quran Al-Majid (an-Nur) Li Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy.” h. 3692
34 Hadi. h. 38
35 Hadi. h. 51-52

## a. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Perzinaan
Pembahasan tentang tindak pidana perzinaan berikut sanksinya ini diterangkan al-Qur'an dalam  dua  ayat,  yaitu  firman-Nya  Q.S.  an-Nisa`:  15-16  dan  Q.S.  an-Nur:  2-3.  Terkait  dengan hikmah  di  balik  pensyariatan  hukuman  perzinaan  ini,  berdasarkan  penelusuran  terhadap pendapat Teungku Hasbi dalam tafsir an-Nur, tidak banyak penjelasan hikmah yang ia sampaikan. Penafsiran yang dikemukakan Teungku Hasbi terhadap ayat-ayat terkait lebih banyak membahas tentang penafsiran  yang  berbeda-beda  yang dikemukakan  para  ulama  terhadap  maksud  ayat, seperti apakah ada nāsikh mansūkh di sana, apakah benar ada hukuman rajam bagi pezina yang sudah kawin, dan lain sebagainya. Adapun yang terkait hikmah pensyariatan hukum, Teungku Hasbi cuma menjelaskan tentang dua masalah berikut ini:
1) Hikmah  tidak  dibolehkannya  perempuan  menjadi  saksi  dalam  pembuktian  tindak pidana perzinaan, yaitu ketika menafsirkan firman- Nya: “ Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang  menyaksikannya). ”  (an -Nisa`:  15)  Terkait  hal  ini,  Teungku  Hasbi  mengatakan dalam tafsirnya: “ Maka carilah empat orang saksi dari laki-laki diantara kamu yang menyaksikan perbuatan mereka. Kata jumhur ulama: dua wanita banding satu laki- laki  dalam  hal  persaksian  sebagaimana  tersebut  dalam  surat  al-Baqarah  tidak diterima  dalam  persoalan  had.  wanita  hanya  diterima  dalam  persoalan  yang  lain. Adapun  hikmahnya  adalah  menjauhkan  wanita  turut  mencampuri  persoalan  yang hanya layak dilakukan oleh para lelaki .” 36
2) Hikmah di balik keharusan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina disaksikan oleh minimal  sekelompok  umat  Islam,  yaitu  ketika  menafsirkan  firman- Nya:  “ Dan hendaklah  disaksikan  pencambukan  mereka  oleh  segolongan  orang  mukmin .”  (an - Nur:  2)  Dalam  hal  ini,  Teungku  Hasbi  berkata: “ Yakni,  dan  hendaklah  dilaksanakan hukum  cambuk  itu  di  hadapan  orang  ramai  supaya  lebih  menakutkan  orang  yang berzina itu dan supaya menjadi pengajaran pula bagi yang lain. Menurut pendapat Ibnu Abbas, sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh empat orang, dan menurut al- Hasan sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh sepuluh orang .” 37
36 Ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Qur’anul Madjied “An - Nur”, . h. 778
37 Ash-Shiddieqy. h. 192
b. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Qażf
Qażf adalah  tindakan  melontarkan  tuduhan  palsu  perzinaan  kepada  orang  baik-baik. Bahasan  tentang  hal  ini  berikut  sanksi  hukumnya  diterangkan  dalam  Q.S.  an-Nur:  4-5.  Terkait dengan hikmah dibalik pengharaman qażf serta penetapan hukuman yang berat terhadapnya, dari  penelusuran  penulis  terhadap  tafsir  an-Nur  didapati  bahwa  Teungku  Hasbi  menyatakan secara ringkas saja dalam tafsir an-Nur, yaitu dengan berkata pada penafsiran surat an-Nur ayat 4, “ Menuduh wanita baik-baik berzina merupakan dosa yang besar .” 38 Selanjutnya, maksud dari dosa yang besar di sini ia jelaskan pada penafsiran surat an-Nur ayat 23 dengan menyebutkan sumber dosa tersebut. Dalam paparan Teungku Hasbi, dosa besar yang dipikul oleh pelaku qażf itu  tidak  saja  berasal  dari  tindakannya  sendiri,  namun  juga  dari  dosa  orang-orang  yang  turut menyebarluaskannya.  Ia  berkata: “ Merekalah  yang  menjadi  sumber  tuduhan  keji  terhadap wanita-wanita yang bersih dan merekalah yang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang perbuatan cabul di kalangan orang-orang Mukmin. Mereka memikul dosa itu dan dosa orang- orang yang menolong menyebarkan berita itu .” 39
Paparan Teungku  Hasbi di  atas,  meski  ringkas,  namun  langsung  menunjuk  pada  alasan pokok di balik pengharaman qażf . Qażf memang salah satu dosa besar berdasarkan teks al-Qur'an dan Sunnah.
c. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Meminum Khamr
Seperti  telah  disebutkan,  Allah  Swt  menerangkan  permasalahan  khamar  ini  dalam beberapa  ayat.  Akan  tetapi,  yang  secara  tegas  menyatakan  keharamannya  adalah  firman-Nya Q.S. al-Ma`idah: 90-91. Terkait dengan pendapat Teungku Hasbi tentang hikmah pensyariatan hukum dari pengharaman khamar ini,  ketika menjelaskan tafsir ayat di atas dalam tafsirnya ia mengatakan: “ Tuhan menerangkan rahasia perintah-Nya, serta menerangkan pula kedudukan dan kemelaratan judi dan arak ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama. “ Hanya saja setan berkehendak akan menumbuhkan diantara kamu permusuhan dan kebencian disebabkan oleh arak dan judi dan memalingkan kamu dari menyebut Allah dan dari sembahyang”. Bahwasanya setan  berkehendak  agar  kamu  minum  arak  dan  main  judi,  supaya  timbul  di  antara  kamu permusuhan  dan  kebencian,  lalu  binasalah  persatuan  dan  porak  porandalah  keadaanmu, padahal Islam sangat menginginkan persatuan dan kerukunan, kehidupan yang jauh dari segala
38 Ash-Shiddieqy. h. 93
39 Ash-Shiddieqy. h. 113
sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran.  Sesudah  Allah  menerangkan  sebab-sebab mengharamkan judi dan hikmah-hikmahnya, Tuhan pun menguatkan larangan-Nya itu dengan firmannya: “maka apakah kamu mau menghentikannya?”. 40
Dari  paragraf  di  atas  dapat  diamati  bahwa    Teungku  Hasbi  membedakan  hikmah pengharaman khamar tersebut pada dua aspek, yaitu sosial kemasyarakatan dan agama:
1) Hikmah dalam aspek sosial kemasyarakatan, yaitu untuk menjauhkan kaum muslimin dari sikap permusuhan dan kebencian yang diakibatkan oleh khamar.
2) Hikmah  dalam  aspek  agama,  yaitu  agar  kaum  muslimin  tidak  terhalang  atau terlalaikan dari mengingat Allah Swt dan shalat.
Dari paparan di atas terlihat bahwa hikmah pensyariatan hukum yang dikemukakan oleh Teungku  Hasbi  dalam  masalah  pengharaman  khamar  ini  tidak  banyak  keluar  dari  yang dikemukakan  dalam  teks  ayat  Q.S.  al-Maidah:  91.  Padahal,  selain  dari  yang  disebutkan  dalam ayat,  sebenarnya  masih  banyak  hikmah  lainnya  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama.  Sebagai contoh, hikmah di bidang pemeliharaan kesehatan, harta benda, dan kehormatan diri. 41 d. Hikmah Tasyrī’ terkait Tindak Pidana Pencurian
Allah  Swt  menerangkan  masalah  keharaman  mencuri  dan  hukuman  yang  dijatuhkan kepada  pelakunya  berupa  pemotongan  tangan  pada  firman- Nya,  “ Laki-laki  yang  mencuri  dan perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Ma`idah: 38)
Terkait dengan pendapat Teungku Hasbi seputar hikmah di balik pengharaman mencuri dan had yang  ditetapkan  tersebut,  pada  penafsiran  ayat  di  atas  dalam  tafsir  an-Nur  ia mengatakan:
“ Tuhan  menetapkan  hukuman  tersebut,  sebagai  ganjaran  bagi  si  pencuri  dan  untuk pengajaran  bagi  umum.  Potonglah  tangan-tangan  pencuri,  baik  lelaki  maupun perempuan,  sebagai  ganjaran  bagi  mereka  terhadap  kejahatannya  mengambil  harta orang.  Sesungguhnya  memotong  tangan  itu,  membuat  si  pencuri  jera  dan  menyimpan
40 Ash-Shiddieqy. h. 1109-1110
41 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al- Tasyri’ Wa Falsafatuhu (Bairut: Dar al-Fikr, 1994). h. 179-180
keaiban  sepanjang  hidupnya.  Allah  itu  maha  perkasa,  tak  ada  yang  dapat menandingginya, lagi maha adil sebagai hakim atas segala ketetapannya. ” 42
Dalam paragraf lain pada penafsiran ayat yang sama, Teungku Hasbi juga mengatakan: “ Tuhan  mentasharrufkan  makhluk-Nya  menurut  hikmah-Nya,  keadilan-Nya,  ilmu-Nya Yang  Maha  Luas  dan  keutamaan-Nya  Yang  Melengkapi.  Di  antara  hikmah-Nya  dan keadilan-Nya,  mensyariatkan  hukuman  had  bagi  pencurian  supaya  terjaminlah keamanan  dalam  masyarakat.  Di  antara  keutamaan-Nya  dan  rahmat-Nya  ialah menerima taubat hamba-Nya dan memberi maaf kepada segala rupa kejahatan. ” 43 e. Hikmah Tasyrī’ terkait Tindak Pidana Mu ḥārabah
Allah Swt menerangkan masalah keharaman mu ḥārabah dan hukuman bagi pelakunya ini pada firman-Nya di Q.S. al-Ma`idah: 33. Terkait hikmah di balik pengharaman mu ḥārabah ini dan had yang ditetapkan terhadap para pelakunya, Teungku Hasbi menyinggungnya sekilas di tafsir an-Nur; di sela- sela penafsiran ayat terkait. Ia mengatakan: “ Itulah kehinaan yang ditimpakan kepada mereka, untuk jadi pengajaran bagi umum, dan bagi mereka di akhirat kelak selain azab di dunia yaitu azab yang besar. ” 44
Dari kutipan pendapat di atas terlihat bahwa penerapan sanksi sangat keras dan tegas bagi para pengacau keamanan ini menurut Teungku Hasbi dimaksudkan sebagai peringatan dan pelajaran bagi siapapun untuk jangan berani-berani melakukan tindakan seperti itu. Islam tidak akan  mentolerir  atau  membiarkan  mereka  lepas  dari  jeratan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  aparat keamanan dan pemerintah tidak boleh lemah dalam menghadapi para muhārib ini sebab Allah Swt telah memberikan hak menjatuhkan hukuman itu kepada mereka. Hukuman itu merupakan representasi dari kehinaan yang Allah Swt tetapkan pada para muhārib itu dan akan ditambah lagi  dengan  siksaan  pedih  di  akhirat  bagi  yang  tidak  segera  bertaubat  dan  memperbaiki  diri sebelum tertangkap.
Keseriusan  Islam  dalam  mengancam  pelaku mu ḥārabah ini  juga  terlihat  dari  tidak diberikannya  peluang  pada  wali  korban  yang  terbunuh  dalam  perkara  ini  untuk  memberikan maaf pada pelaku yang tertangkap sebelum bertaubat. Padahal dalam pembunuhan biasa, wali korban  dibolehkan  untuk  memberi  maaf  dan  tidak  menuntut qisās .  Perbedaan  perlakuan  ini
42 Ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Qur’anul Madjied “An - Nur”, . h. 1038
43 Ash-Shiddieqy. h. 1039
44 Ash-Shiddieqy. h. 1032
dipahami  dari  pemakaian  kata “yuqattalu” pada  ayat  ini  yang  merupakan  bentuk  redaksi mubālaghah dari kata “ yuqtalu. ” Demikian dinyatakan Teungku Hasbi dalam tafsirnya. 45
Akan  tetapi,  bagi  mereka  yang  sudah  bertaubat  sebelum  diadili  maka  digugurkan had Allah dan hanya dijatuhkan hak manusia terhadap mereka. Artinya, orang tersebut tetap wajib di qisās jika  dulunya  membunuh  atau  ia  diwajibkan  mengganti  harta  korban  jika  dulunya melakukan  perampasan.  Disebabkan  yang  diberlakukan  adalah  hak  manusia  maka  dibolehkan bagi wali korban memberi maaf. 46
f. Hikmah Pensyariatan Hukum Terkait Tindak Pidana al-Baghyu
Allah  Swt  menerangkan  masalah  keharaman al-baghyu dan  tata  cara  penyelesaiannya pada  firman-Nya  di  Q.S.  al-Hujurat:  9. Al-baghyu sendiri  merupakan  tindakan  melanggar  hak orang  lain  dan  merusak  persaudaraan,  baik  di  antara  kelompok  masyarakat  muslim  maupun antara  kelompok  dengan  pemerintah  yang  sah  dan  adil.  Teungku  Hasbi  sendiri  menyebutnya dengan istilah “ peperangan di dalam negeri ”. 47 Maksudnya, pertikaian ataupun peperangan yang terjadi antara sesama kelompok kaum muslimin, bukan dengan orang-orang kafir.
Terkait  dengan  hikmah  dari  pengharaman  perbuatan al-baghyu dan  keharusan memerangi pelakunya, penjelasan Teungku Hasbi tidak banyak keluar dari penafsiran ayat secara ringkas.  Ia  berkata: “ Segala  orang-orang  mukmin  dipandang  satu  keluarga  karena  mereka semuanya mempunyai asas tunggal yaitu iman. Hubungan keimanan lebih dekat dari hubungan keturunan. Oleh karena semua orang yang beriman dipandang bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu yang seagama dan seiman itu, sebagaimana kamu damaikan antara saudaramu yang seketurunan .” 48
Dari kutipan di atas terlihat bahwa Teungku Hasbi mendasarkan hikmah dalam masalah ini pada satu poin pokok, yaitu seperti dinyatakan al- Qur'an secara lugas pada ayat 10, “ Orang- orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. ....”
Redaksi  singkat  ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  karena  orang-orang  mukmin  itu bersaudara  maka  diharamkan  merusak  kedamaian  di  antara  sesama  kelompok;  jika  terjadi
45 Ash-Shiddieqy.
46 Ash-Shiddieqy. h. 1032
47 Ash-Shiddieqy. h. 3785
48 Ash-Shiddieqy. h. 3786
perselisihan maka harus didamaikan; dan jika ada yang coba-coba merusak kedamaian tersebut maka harus diperangi hingga kembali lagi pada hukum Allah Swt.

## Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa terkait pemikirannya dalam masalah hikmah pensyariatan  hukum  ini,  Teungku  Hasbi  mengemukakan  pandangan  yang  memiliki  landasan argumentasi yang kuat, baik secara naqly maupun ‘aqly. Hal ini antara lain dapat diamati dari sumber- sumber yang digunakan dalam pemahaman ayat, yakni dari asbāb an - nuzūl ayat, riwayat Nabi,  sahabat,  tabi’in,  pemikiran  para  ulama  sebelumnya,  serta  hasil  ijtihad  Teungku  Hasbi sendiri yang sejalan dengan metodologi keilmuan yang benar.   Selain itu, pemikirannya dalam kajian ini juga berorientasi pada penyampaian hidayah/ petunjuk al-Qur'an pada kaum muslimin. Adapun  dari  sisi  orisinalitas  dan  independensi  pemikiran  dalam  masalah  hikmah  pensyariatan hukum ini, Teungku Hasbi terlihat tidak banyak keluar dari pemaparan yang telah disampaikan para  mufassir  sebelumnya.  Dalam  mengemukakan  pendapatnya,  ia  mendapat  pengaruh  yang cukup besar terutama dari Tafsir al- Marāghī, al - Manār, dan Tafsir Ibnu Kasīr. Namun demkian, dari pemikirannya secara lebih luas terhadap makna ayat, maka independensi pemikiran Teungku Hasbi lebih terlihat. Hal itu dibuktikan dari beberapa pendapatnya yang berbeda dengan yang dikemukakan Jumhur ulama dan fuqaha. Contohnya, pemikirannya tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan yang tidak berlaku lagi, penetapan batas minimal harta untuk dipotongnya tangan seorang  pencuri  yang  diserahkan  kepada  penguasa/  hakim  untuk  menentukannya,  dan  lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Al- ‘ Ashimiy, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Al-Itm ā m Bi Jam ’ i Ay ā t Al-Ahk ā m . Riyadh: al-Ma ’ arif al-Qur`aniyyah, 2009.
Al- ‘ Umr, Nasir ibn Sulaiman. Al- Ḥ ikmah . 1st ed. Riyad: Darul Wathan li an-Nasyr, 1412.
Al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya ’ kub. Ba ṣā `ir Ż aw ī At-Tamy ī z F ī La ṭā `if Al-Kit ā b Al- ‘ Az ī z Jilid 1 . 3rd ed. Kairo: Kementerian Wakaf, 1996.
Al-Jizaniy, Muhammad bin Husein. Ma ’ā lim U ṣū l Fiqh ‘ Inda Ahl as-Sunnah Wa Al-Jam ā’ Ah . 1st ed.
Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 1996.
Al-Jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Al-Tasyri ’ Wa Falsafatuhu . Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
Hikmah Pensyariatan Hukum (Tasyrī’) pada Aspek Ayat Pidana; Studi Pemikiran Hasbi Ash -Shiddieqy Dina Ariani, et. al.
Amin, Muhammad. “ Laporan Hasil Penelitian Individul Aspek Hukum Dalam Al-Qur ’ an. ” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
Anshori,  Fakhruddin. “ Analisis  Terhadap  Pandangan  Aktifis  Jaringan  Islam  Liberal  Tentang Relevansi Had Zina Di Indonesia. ” Universitas Indonesia, 2012.
As-Sa ’ di, Abdurrahman bin Nasir. Risalah Lat ī fah J ā mi ’ ah F ī Us ū l Al-Fiqh Al-Muhimmah . 1st ed. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Tafsir Al-Qur ’ anul Madjied “ An-Nur ” , . Semarang: Rizki Putera, 2000.
Auda, Jasser. “ Maqasid Al-Shari ’ ah as Philosophy of Islamic Law. ” International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Isl ā my Wa Adillatuh . Beirut: Dar al-Fikr, 1409.
Edy Sutrisno, et al. “ Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan. ” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323 – 48. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.
Federspiel, Howard M. Kajian Al-Qur ’ an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Terj. Tajul Arifin . Bandung: Mizan, 1996.
Hadi, Sutrisno. “ Al-Ittijah at-Tafsiriy Li Tafsir Al-Quran Al-Majid (an-Nur) Li Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. ” Jurnal Ulunnuha 6, no. 2 (2017): 150 – 51.
Hasan, Khalifah Babakr. Falsafat Maq ā sid At-Tasyr ī’ F ī Al-Fiqh Al-Isl ā miy . 1st ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
Husamuddin Khalil. “ Al- Ḥ ikmah Wa at-Ta ’ l ī l F ī Al-Kit ā b Wa as-Sunnah Baina Al-Bu ’ di Al- ‘ Aq ā `id ī Wa  Al-Bu ’ Di  Al-Maq ā sid ī . ” Contemporary  Islamic  Studies-  Qatar  Foundation  Journals (Open Access Journal) 3 (2012): 2.
Ibrahim Anis, Dkk. Al-Mu ’ jam Al-Was īṭ . 1st ed. Kairo: Majma al-Lughah al- ‘ Arabiyyah, 1972. Kemenag RI. Al-Qur ’ an Dan Terjemahannya . Solo: Tiga serangkai, 2013.
Khallaf, Abdul Wahab. Ma ṣā dir At-Tasyr ī’ Al-Isl ā miy F ī m ā L ā Na ṣṣ a F ī hi . 6th ed. Kuwait: Dar al- Qalam, 1993.
Maimun,  Maimun. “ Konstruksi  Qiyas  Al-Gazali  Dan  Aplikasinya  Dalam  Istinba ṭ Hukum  Islam Kontemporer. ” El-Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 3,  no.  2 (2022): 109 – 28. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383.
Manzhur, Muhammad bin Makram bin. Lis ā n Al-`Arab . Bairut: Daru Al Shodir, 1997.
Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942 . 8th ed. Jakarta: LP3ES, 1996.
Qadir,  Abdul. Audah,  at-Tasy ī’ Al-Jin ā `iy  Al-Isl ā miy  Muq ā ranan  Bi  Al-Q ā n ū n  Al-Wa ḍ’ iy .  1st  ed. Beirut: Darul Kutub ‘ Arabiy, n.d.
Santoso,  Topo. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam;  Penegakan  Syariat,  Wacana  Dan  Agenda . Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Shiddiqi, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia; Penggagas Dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan Dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi A ṣ Ṣ iddieqy . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Suma, Muhammad Amin. Pengantar Tafsir Ahkam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Zakaria, Ahmad bin Faris bin. Mu ’ jam Maq ā y ī s Al-Lughah . 2nd ed. Beirut: Darul Fikr, 1979.