## KEBIJAKAN NEGARA PADA PENATAAN JARINGAN FIBER OPTIC DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN G20 DI BALI
1 I Wayan Suarka Rijasa; 2 Yoseph Gede Sutmasa; 3 Emma Ratna Sari Moedy Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta
1 Suarkarijasa@gmail.com; 2 ygdsutmasa@gmail.com; 3 emmamoedy@gmail.com
Abstrak -  Penyelenggaraan  pertemuan  G20  di  Bali  memerlukan  infrastruktur  yang memadai, termasuk dalam hal jaringan komunikasi. Penataan jaringan fiber optic menjadi salah satu solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  kebijakan  negara  dalam  penataan  jaringan fiber  optic sebagai infrastruktur  pendukung  penyelenggaraan  pertemuan  G20  di  Bali.  Metode  penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data content analysis. Data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  narasumber  terkait  kebijakan  penataan jaringan fiber  optic dan  juga  studi  dokumen  kebijakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam penataan jaringan fiber optic telah berjalan dengan baik, namun  masih  diperlukan  upaya-upaya  lebih  lanjut  dalam  proses  implementasinya. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penataan jaringan fiber optic adalah regulasi yang  belum  memadai,  kurangnya  dukungan  dari  sektor  swasta,  dan  kesulitan  dalam pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan regulasi yang mendukung penataan jaringan fiber optic , memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, serta mencari sumber pendanaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan negara yang baik dalam penataan jaringan fiber optic , diharapkan dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali
Kata Kunci: Infrastruktur, Jaringan fiber optic , Kebijakan, G20
Abstract -  Organizing  the  G20  meeting  in  Bali  requires  adequate  infrastructure, including in terms of communication networks. Setting up a fiber optic network is one of the  right  solutions  to  meet  these  needs.  This  study  aims  to  analyze  state  policies  in structuring fiber optic networks as supporting infrastructure for the G20 meeting in Bali. The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with  data  content  analysis techniques.  Data  were  obtained  through  interviews  with  informants  regarding  the policies  for  structuring  fiber  optic  networks  and  also  studying  policy  documents.  The results of the study show that state policies in structuring fiber optic networks have been going well, but further efforts are still needed in the implementation process. Some of the obstacles  faced  in  structuring  fiber  optic  networks  are  inadequate  regulations, insufficient suPPort from the private sector, and funding difficulties. Based on the results of this study, it is suggested that the government increase the number of regulations that support the arrangement of fiber optic networks, strengthen cooperation with the private sector, and seek more effective and efficient funding sources. With good state policies in structuring fiber optic networks, it is expected to suPPort the success of holding the G20 meeting in Bali.
Keywords: Infrastructure, fiber optic network, Policy, G20

## PENDAHULUAN
Sebagai negara yang akan menjadi tuan  rumah  pertemuan  G20  di  Bali, Indonesia  akan  menjadi  pusat  perhatian dunia  karena  akan  di  datangi  oleh  para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan G20. Persiapan yang dilakukan  oleh  indonesia  harus  optimal sehingga dapat menyelenggarakan pertemuan G20 dengan sukses. Beberapa faktor  yang  sangat  berperan  untuk menyukseskan pertemuan G20 diantaranya  lokasi/venue  utama  acara  di Nusa Dua, destinasi pendukung, akomodasi hotel, Bandara terminal Very Very Important Person (VVIP), transportasi dengan kendaraan listrik dan penerapan  protokol  kesehatan  serta Infrastruktur serta jaringan telekomunikasi. (T.V, 2023). Salah  satu  faktor  yang  mendukung kesuksesan penyelenggaraan  G20 di Bali adalah Infrastruktur dan jaringan telekomunikasi sehingga Indonesia perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  di  Bali  dan  sekitarnya  siap mendukung kelancaran pertemuan tersebut.  Salah  satu  infrastruktur  TIK yang  sangat  penting  adalah  jaringan utilitas  fiber  optic,  yang  menjadi  tulang punggung  untuk  menyediakan  akses internet  dan  telekomunikasi  yang  andal dan cepat. Oleh karena itu, Jurnal dengan judul  "Kebijakan  negara  pada  penataan jaringan fiber  optic dalam  mendukung kesuksesan  penyelenggaraan  pertemuan G20 di Bali" akan membahas bagaimana kebijakan negara dalam penataan jaringan utilitas fiber  optic di  Bali  tersebut dilaksanakan, upaya-upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia untuk memastikan infrastruktur TIK yang handal dan cepat dapat disediakan dalam menyukseskan
penyelenggaraan pertemuan  G20 di Bali.
Jurnal ini akan membahas kebijakan- kebijakan  terkait  penataan  jaringan fiber optic di  karenakan  tidak  tertatanya jaringan fiber optic dengan baik, lembaga yang berwenang mengatur jaringan fiber optik ,  Serta  peranan  yang  dimiliki  oleh regulator  dalam  mengatur  jaringan fiber optic di Bali sehingga dapat menjadi salah satu  dukungan  terhadap  kesusksesan penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali.
Diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya penataan jaringan  utilitas fiber  optic dalam mendukung penyelenggaraan acara internasional  yang  besar  dan  kompleks seperti pertemuan G20, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah.
Untuk mendukung kesuksesan  penyelenggaraan  pertemuan G20 di Bali salah satu indikatornya adalah infrastruktur dan penyampaian informasi yang cepat ke seluruh dunia. Utilitas yang dipergunakan  dalam  menyampaikan informasi  tersebut  salah  satunya  adalah melalui  jaringan  telekomunikasi.  Oleh karena  itu  diperlukan  suatu  jaringan utilitas telekomunikasi.
Komunikasi menggunakan teknologi internet  hampir  menjadi  kebutuhan primer  setiap  orang  di  indonesia. Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) yang pesat menyebabkan  perubahan  pola  sistem jaringan  menjadi  semakin  efisien.  Awal mula teknologi internet ( interconnection- networking ) hanya
untuk menghubungkan jaringan antar komputer berbasis  internet  protocol  (IP)  sebagai protokol  pertukaran  paket  data  ( packet switching communication protocol ). Pada perkembangannya untuk melayani miliaran  pengguna  di  seluruh  dunia dibuatlah rangkaian internet yang terbesar yang kemudian dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan
kaidah  ini  dinamakan internetworking (antar jaringan). (Aptika, 2023)
Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apa  yang  menyebabkan jaringan  utilitas  fiber  optic  tidak  tertata dengan  baik,  untuk  mengetahui  siapa yang  memiliki  kewenangan  mengatur jaringan  utilitas  fiber  optic  untuk mendukung  kesuksesan  G20  dibali  dan untuk mengetahui peranan yang dimiliki regulator  dalam  mengatur  Jaringan  fiber optic untuk mendukung kesuksesan G20 dibali.  Berdasarkan  judul  yang  diambil dalam jurnal ini yaitu “Kebijakan negara pada penataan jaringan fiber optic dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan pertemuan  G20  di  Bali”  penulis menggunakan sifat penelitian kualitatif.
Menurut Moleong (2016:6) menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Sementara itu, Nana Syaodih
Sukmadinata  (2011:73)  menjelaskankan bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif bermaksud  untuk  mendeskripsikan  dan menggambarkan  fenomena  yang  ada, baik  yang  merupakan  rekayasa  alam maupun    manusia,  yang  lebih  banyak memperhatikan    karakteristik,  kualitas dan hubungan kegiatan. Oleh karena itu, penelitian  deskriptif  tidak  menawarkan perlakuan,  manipulasi  atau  perubahan variabel yang diteliti tetapi menggambarkan  suatu  kondisi  yang  ada dan  dilaksanakan  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  di  lokasi. (Sarjito, 2020). Penelitian  kualitatif  merupakan suatu  pendekatan  dalam  melakukan penelitian yang berorientasi pada
fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian  kualitatif  sifatnya  mendasar dan  naturalistis  atau  bersifat  kealamian, serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium, melainkan  di  lapangan.  Oleh  sebab  itu, penelitian  semacam  ini  sering  disebut dengan naturalistic inquiry (Abdussamad, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek  penelitian  yang  dibahas dalam  jurnal  ini  adalah  jaringan  utilitas fiber  optic yang  sudah  terpasang sebelumnya  disepanjang  jalan  Siligita sampai jalan terompong kelurahan Benoa, Kecamatan  kuta  Selatan,  Kabupaten Badung,  Provinsi  Bali  yang  akan dilakukaan  penataan  ulang  kembali sehingga terlihat lebih rapih dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan  G20 yang  diselenggarakan  di  Bali.  Jaringan utilitas fiber  optic merujuk  pada infrastruktur yang terdiri dari kabel serat optik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal  optik  dan  mentransmisikan informasi  tersebut  dalam  bentuk  cahaya. Jaringan ini dirancang untuk menyediakan  konektivitas  tingkat  tinggi dan kecepatan transmisi data yang sangat cepat. Infrastruktur jaringan utilitas fiber optic  melibatkan  berbagai  komponen yang  bekerja  bersama-sama  untuk menyediakan konektivitas dan mengelola transmisi data melalui serat optik.
Beberapa komponen infrastruktur jaringan utilitas fiber optic antara lain: 1. Tiang dan Menara: Tiang dan menara digunakan sebagai infrastruktur penopang  untuk  mengangkat  dan menjalankan  kabel  serat  optik  di sepanjang  jalur  jaringan.  Tiang  dan menara  membantu  melindungi  kabel dari  kerusakan  dan  memungkinkan akses  yang  mudah  untuk  perawatan dan pemeliharaan.
2. Kabel  Serat  Optik:  Kabel  serat  optik adalah  komponen  utama  infrastruktur
jaringan  fiber  optic.  Ini  terdiri  dari serat  optik  yang  tipis  dan  fleksibel yang digunakan untuk mentransmisikan  sinyal  optik  dalam bentuk cahaya.
3. Saluran/Ducting: Ducting adalah saluran pipa atau saluran perlindungan yang  digunakan  untuk  mengarahkan dan  melindungi  kabel  serat  optik  di bawah  tanah.  Ducting  membantu menjaga  keamanan  dan  kebersihan kabel serta memudahkan pemasangan dan  penggantian  kabel  di  masa mendatang.
4. Terminal  Optik:  Terminal  optik berfungsi  sebagai  titik  konektivitas antara kabel serat optik dan peralatan jaringan.  Terminal  optik  digunakan untuk  menghubungkan,  mengelola, dan mendistribusikan sinyal serat optik ke  dalam  infrastruktur  jaringan  yang lebih luas.
5. ODF  (Optical  Distribution  Frame): ODF  adalah  panel  atau  rak  yang digunakan  untuk  menghubungkan, mengelola,  dan  mendistribusikan sinyal  serat  optik.  ODF  menyediakan titik  distribusi  dan  penyambungan untuk  mengarahkan  sinyal  serat  optik ke jalur yang tepat dalam jaringan.
6. Perangkat  penerima  dan  pemancar optik:  Perangkat  penerima  dan pemancar  optik,  seperti  transceiver, digunakan  untuk  mengubah  sinyal optik  menjadi  sinyal  elektronik  dan sebaliknya. Perangkat ini memungkinkan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan fiber optic.
7. Peralatan  pengujian  serat  optik: Peralatan pengujian serat optik, seperti power  meter,  OTDR  (Optical  Time- Domain  Reflectometer),  dan  sumber cahaya  optik,  digunakan  untuk memeriksa  kualitas  dan  kinerja  serat optik,  serta  mengidentifikasi  masalah atau gangguan dalam jaringan.
Penulis  mendapatkan  data  dari Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Akses Telekomunikasi  (APJATEL)  wilayah Bali  terdapat  33  Perusahaan  yang  sudah terdaftar  dan  dapat  menggelar  jaringan utilitas  internet  dengan  menggunakan kabel fiber  optic untuk  melayani pelanggan. Dari informasi yang diberikan oleh  Bapak  Baja  maheswara  selaku Koordinator  wilayah  Bali  periode  2021- 2024 bahwasannya tidak semua perusahaan  penyelenggara  jasa  jaringan fiber  optic menggelar  jalingan  kabel sendiri-sendiri.
Lebih jauh dipaparkan bahwa ada juga  perusahaan  yang  menggunakan jaringan utilitas secara bersama-sama atau dengan  kata  lain  dalam  satu  utilitiang tiang  digunakan  secara  bersama-sama dengan perusahaan yang lain. APJATEL adalah  organisasi  yang  mewadahi perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa  akses  telekomunikasi  di  Indonesia. Adapun  maksud  dan  tujuan  APJATEL adalah sebagai wadah sarana komunikasi dan  informasi  bagi  para  Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Informatika di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dan  sebagai  wadah  resmi  untuk menyampaikan  pendapat  dan  aspirasi positif  dalam  rangka  turut  serta mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika. Selain itu maksud dan tujuan yang lainnya  adalah  berperan  aktif  untuk membantu kelancaran proses
pembangunan  jaringan  telekomunikasi dan  informatika  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  khususnya  terkait dengan  proses  koordinasi  antar  instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah serta mensosialisasikan ketentuan di  bidang  jaringan  telekomunikasi  dan informatika  kepada  seluruh  anggota  dan masyarakat  umumnya,  serta  berperan aktif  bersama  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah  dalam  pelaksanaan  pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan  telekomunikasi  dan  informatika sesuai  ketentuan  dan  perundangan  yang berlaku.
Dengan  banyaknya  perusahaan yang  terdaftar  dan  menggelar  atau membangun  jaringan  utilitas  maka masyarakat  atau  pelanggan  juga  akan memiliki  alternatif  lebih  banyak  dalam mentukan  pilihan.  Disepanjang  jalan siligita  sampai  dengan  lokasi  pusat diselenggarakannya G20 penulis mengamati sudah banyak utilitas jaringan fiber  optic terbangun  untuk  melayani pelanggan  baik  itu  perusahaan  ataupun perorangan.
Beberapa di antaranya seperti:
1. Industri  Pariwisata  dan  Perhotelan: Perusahaan  di  industri  pariwisata  dan perhotelan  menggunakan  internet untuk reservasi online, sistem manajemen  hotel,  pemasaran  digital, promosi,  dan  komunikasi  dengan pelanggan.
2. Layanan  Profesional:  Profesional seperti konsultan, agen asuransi, firma hukum,  dan  penyedia  jasa  lainnya menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan klien, mengakses  sumber  daya  informasi, serta  menjalankan  operasi  bisnis mereka.
3. Transportasi dan Logistik: Perusahaan di  industri  transportasi  dan  logistik menggunakan  internet  untuk  melacak pengiriman, manajemen rantai pasokan,  komunikasi  dengan  mitra bisnis,  serta  mengoptimalkan  operasi logistik.
4. Rumah sakit/layanan kesehatan: Industri layanan kesehatan menggunakan internet untuk mengakses  catatan  medis  elektronik, sistem  telemedicine,  jadwal  janji, informasi kesehatan,
serta
berkomunikasi  dengan  pasien  dan rekan sejawat.
5. Perusahaan  Ritel  dan E-commerce :
Perusahaan  ritel  dan  e-commerce menggunakan internet untuk
menjalankan  toko  online  mereka, melakukan  transaksi e-commerce , mengelola  inventaris,  melakukan pemasaran  digital,  dan  berinteraksi dengan pelanggan.
6. Sekolah,  perguruan  tinggi,  dan institusi  pendidikan  memanfaatkan internet  untuk  menyediakan  akses  ke materi  pembelajaran  online,  platform e-learning,  komunikasi  antara  siswa dan  pengajar,  serta  penelitian  dan akses ke sumber informasi.
7. Media  dan  Hiburan:  Industri  media dan  hiburan  mengandalkan  internet untuk mendistribusikan konten secara digital,  streaming  video  dan  audio, layanan  langganan,  platform  media sosial,  dan  komunikasi  dengan audiens.
8. Perbankan:  Industri  keuangan  dan perbankan  menggunakan  internet untuk  mengelola  transaksi  perbankan online,  transfer  dana  elektronik, pembayaran online, akses ke informasi keuangan,  serta  komunikasi  dengan nasabah dan mitra bisnis.
9. Kantor/Organisasi
Pemerintah: Organisasi  pemerintah  di  berbagai tingkatan  juga  berlangganan  layanan internet untuk memfasilitasi komunikasi  internal,  menyediakan layanan publik online, dan mengelola data dan informasi pemerintahan.
Perijiinan untuk menggelar jaringan telekomunikasi lebih jauh sudah tercatat  dalam  Keputusan  Menteri Perhubungan  nomor: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan jasa telekomunikasi  pada  pasal  1  point  6 disebutkan bahwa Penyelenggara
telekomunikasi  adalah  perseorangan, koperasi,  badan  usaha  milik  daerah,
badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan  keamanan  negara.  Untuk menggelar  jaringan  utilitas  diseluruh wilayah  indonesia  diperlukan  koordinasi kepada  pemerintah  daerah  setempat  dan dilingkungan  dimana  utilitas  tersebut akan  digelar  (Perhubungan,  Keputusan Menteri Perhubungan, 2001). Jaringan utilitas yang memanfaatkan  ruang  milik  jalan  untuk membangun jaringan utilitas maka harus berkoordinasi dengan departemen terkait lainnya  seperti  Kementrian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan  dan  penggunaan  bagain- bagian  jalan  pada  pasal  1,  BAB  1  point yang  ke  13  menyatakan  bahwa:  Utilitas adalah  fasilitas  yang  menyangkut kepentingan  umum  meliputi  listrik, telekomunikasi,  informasi,  air,  minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya  wajib  melakukan  koordinasi dengan  kemetrian  PUPR  (Umum, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum, 2010). Secara  umum,  dalam  konteks pemilik  jalan  di  Indonesia,  ada  tiga tingkatan  jalan  yang  memiliki  pemilik yang berbeda:
1. Jalan  Nasional:  Jalan  Nasional  di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah  pusat,  yaitu  Pemerintah Republik  Indonesia.  Jalan-jalan  ini biasanya merupakan arteri utama yang menghubungkan  berbagai  wilayah  di seluruh  negara.  Pemeliharaan  dan pengembangan jalan nasional dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR)  atau  otoritas  yang  ditunjuk oleh pemerintah pusat.
2. Jalan Provinsi: Jalan Provinsi merupakan  jalan  yang  berada  di
wilayah  administratif  suatu  provinsi. Pemilik dan pengelolaan jalan provinsi berada  di  bawah  tanggung  jawab Pemerintah  Provinsi  setempat.  Dalam hal ini, pemerintah provinsi bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan dan  pengembangan  jalan-jalan  yang berada dalam wilayah administratifnya 3. Jalan
Kabupaten/Kota: Jalan
Kabupaten/Kota  adalah  jalan  yang berada  di  wilayah  administratif kabupaten  atau  kota.  Pemilik  dan pengelolaan jalan ini berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Pemerintah kabupaten  atau  kota  bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan jalan-jalan yang berada dalam wilayah administratifnya.
Namun, perlu dicatat bahwa ada juga kasus  di  mana  ada  kerjasama  antara pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi, dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam pemeliharaan  dan  pengembangan  jalan tertentu, terutama dalam hal proyek jalan yang  memiliki  dampak  regional  atau proyek strategis nasional.
Jadi, secara umum, pemilik jalan nasional adalah  pemerintah  pusat  (Pemerintah Republik  Indonesia),  sementara  pemilik jalan provinsi adalah pemerintah provinsi, dan  pemilik  jalan  kabupaten/kota  adalah pemerintah kabupaten atau kota.
Penulis  mendapatkan  informasi bahwasannya  setiap  perusahaan  yang sudah mendapatkan izin untuk menggelar jaringan  utilitas  juga  memiliki  ciri  khas tersediri  untuk  membedakan  dengan perusahaan  sejenis  lainnya  yaitu  dengan memberikan  cat  berwarna  pada  ujung tiang.  Dengan  memberikan  warna  pada ujung tiang maka utilitas sejenis dapat di bedakan  perusahaan  pemilik  daripada utilitas tersebut.Penulis menemukan juga data dalam satu lokasi sudah ada 6 tiang digunakan sebagai infrastruktur penopang untuk mengangkat dan menjalankan kabel
serat  optik  di  sepanjang  jalur  jaringan yang tidak penulis ketahui siapa pemilik infrastrukturnya dan juga dari perusahaan mana infrastruktur tersebut berasal. Tiang infrastruktur  tesebut  berada  di  kisaran jarak  30  meter  sampai  40  meter  antar tiang.  Pengamatan  penulis  di  setiap lokasi/rumpun  tiang  tersebut    juga  ada kabel yang digulung melingkar dan diikat dengan infrastruktur lainnya. Untuk  mendapatkan  informasi yang lebih mendalam penulis berkunjung ke Kantor Kelurahan Benoa dan bertemu dengan  sekretaris  Lurah  Bapak  I  Wayan Laksana  Diarta.  Beliau  memberikan informasi  bahwasannya  utilitas  tersebut tidak  diketahui  siapa  pemiliknya  karena pada  saat  pemasangan  tidak  melakukan koordinasi  dengan  pemerintah  kelurahan dan  baru  ketika  akan  diadakan  penataan ulang  terhadap  jaringan  utilitas  tersebut dalam  rangka  pelaksanaan  pertemuan G20 pihak kelurahan diberitahu bahwasannya  akan  ada  penataan  ulang terhadap  semua  jaringan  utilitas  dari sepanjang  jalan  siligita  sampai  ujung jalan  terompong  yang  masuk  wilayah Kelurahan  Benoa,  Kecamatan  Kuta Selatan,  Kabupaten  Badung.  Lebih  jauh sekretaris  Lurah  Benoa  memberikan informasi  bahwasannya  semua  utilitas yang  melewati  jalan  tersebut  akan dilakukan  penataan  ulang  dan  melalui jalur  dibawah  tanah  melalui  program Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) mengacu  pada  pendekatan  atau  konsep dalam  pengembangan  dan  pengelolaan infrastruktur utilitas yang berupaya untuk mengintegrasikan  berbagai  jenis  sarana utilitas dalam satu sistem terpadu. Tujuan  dari  SJUT  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi,  keberlanjutan, dan  efektivitas  pengelolaan  infrastruktur utilitas.SJUT  mencakup  penggabungan infrastruktur  utilitas  seperti  jaringan listrik,  jaringan  telekomunikasi,  jaringan
air, jaringan gas, pengelolaan limbah, dan infrastruktur  utilitas  lainnya  dalam  satu kesatuan  yang  saling  terhubung  dan terintegrasi.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  koordinasi  yang  baik  antara penyedia  layanan  utilitas,  pemanfaatan infrastruktur  yang  bersamaan,  dan penggunaan lahan yang efisien. Pemerintah  kelurahan  Benoa  sebagai aparatur terbawah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  diajak untuk  berkoordinasi  dalam  rangkan penataan kembali utilitas yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik.
Dengan menerapkan SJUT,
beberapa manfaat dapat diperoleh, antara lain:
1. Efisiensi  ruang  dan  sumber  daya: integrasi  infrastruktur  utilitas  dalam SJUT  memungkinkan  penggunaan lahan yang lebih efisien. Menggabungkan  saluran  pipa,  kabel, atau saluran utilitas lainnya dalam satu koridor  atau  saluran  tunggal  dapat mengurangi  tumpang  tindih  dan penggunaan ruang yang berlebihan.
2. Penghematan Biaya: melalui integrasi infrastruktur  utilitas,  pembangunan dan  pemeliharaan  dapat  dilakukan secara  terpadu,  mengurangi  biaya investasi  awal  dan  biaya  operasional. Penyediaan dan perawatan infrastruktur utilitas yang terpadu juga dapat mengurangi biaya pelayanan dan operasional dalam jangka panjang.
3. Keberlanjutan lingkungan: SJUT memungkinkan  pengelolaan  yang lebih baik terhadap dampak lingkungan. Dengan mengurangi tumpang tindih dan penggunaan lahan yang berlebihan, SJUT dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi kerusakan lingkungan, dan meminimalkan dampak negatif infrastruktur utilitas terhadap lingkungan.
4. Penyediaan  layanan  yang  lebih  baik: Integrasi  infrastruktur  utilitas  dalam SJUT  dapat  meningkatkan  koordinasi dan  sinergi  antara  penyedia  layanan.
Hal ini dapat membawa manfaat dalam peningkatan  pelayanan  dan  kualitas infrastruktur utilitas kepada masyarakat. Pelanggan internet yang penulis amati dilokasi  sepanjang  jalan  Siligita  sampai lokasi yang menjadi pusat penyelenggaraan    G20  dapat  penulis uraikan sebagai berikut:
1. Perseorangan/  rumah  tangga  atau individu berlangganan layanan internet untuk  akses  pribadi,  komunikasi, hiburan,  belanja  online,  dan  berbagai kegiatan lainnya.
2. Kantor  dan  Perusahaan  Kecil:  Kantor dan  perusahaan  kecil  berlangganan layanan  internet  untuk  keperluan bisnis,  seperti  komunikasi  email, kolaborasi online, pencarian informasi, dan mengelola operasional harian.
3. Perusahaan  Besar:  Perusahaan  besar memerlukan  layanan  internet  yang lebih kuat dan skalabilitas yang tinggi untuk  mendukung  operasi  mereka.
Mereka mungkin membutuhkan kapasitas  yang  lebih  besar,  koneksi jaringan  swasta,  dan  layanan  khusus lainnya.
4. Institusi Pendidikan: Sekolah,
perguruan  tinggi,  dan  lembaga pendidikan  berlangganan  layanan internet  untuk  mendukung  kegiatan belajar-mengajar,  akses  ke  sumber daya online, administrasi, dan komunikasi internal.
5. Organisasi  Pemerintah:  Organisasi pemerintah di berbagai tingkatan juga berlangganan  layanan  internet  untuk memfasilitasi  komunikasi  internal, menyediakan  layanan  publik  online,
dan  mengelola  data  dan  informasi pemerintahan.
6. Tempat Umum: Tempat-tempat umum seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan,  bandara,  stasiun,  dan tempat hiburan lainnya sering menyediakan  akses  internet  nirkabel bagi pengunjung mereka.
7. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan: Rumah  sakit  dan  fasilitas  kesehatan memerlukan  akses  internet  untuk sistem  manajemen  rekam  medis elektronik, komunikasi dengan pasien dan  rekan  sejawat,  serta  akses  ke sumber daya medis dan penelitian.
8. Organisasi Nirlaba: Organisasi nirlaba seperti  lembaga  amal,  yayasan,  dan badan  usaha  sosial  juga  memerlukan layanan  internet  untuk  keperluan administrasi, komunikasi, dan aktivitas penggalangan dana.
9. Kafe  dan  Hotel:  Kafe  dan  hotel biasanya  menyediakan  akses  internet nirkabel  kepada  pelanggan  mereka sebagai layanan tambahan dan sebagai bagian dari service.
Penulis  juga  mengamati  sebagian besar  kabel fiber  optic yang  digunakan oleh  Internet Service  Provider (ISP) dipasang di atas tiang atau menara sebagai jalur  transmisi  sehingga  banyak  tiang utilitas  dan  kabel  yang  semrawut  tidak tertata  dengan  baik  dan  rapi.  Setelah melakukan  pengamatan  penulis  juga melaksakan wawacara dengan organisasi APJII  dan  dibenarkan  bahwasannya media  yang  digunakan  untuk  menggelar jaringan  kabel fiber  optic adalah  tiang yang tingginya 7 meter dan tiang 9 meter. Dari  hasil  wawancara  didapatkan data bahwa manfaat menggunakan media tiang adalah:
1. Posisi yang Tinggi: Dengan memasang kabel fiber  optic di  atas  tiang,  ISP dapat  meningkatkan  ketinggian  kabel tersebut,  yang  membantu  dalam mengatasi hambatan seperti bangunan, pohon,  atau  kendaraan  yang  dapat mempengaruhi transmisi sinyal. Posisi
yang  lebih  tinggi  juga  membantu meningkatkan jangkauan jaringan.
2. Perlindungan:  Dengan  memasang kabel  di  atas  tiang,  kabel fiber  optic cenderung  lebih  terlindungi  dari ancaman seperti pencurian, kerusakan fisik,  atau  gangguan  oleh  hewan  atau lingkungan. Ketinggian tiang membantu mencegah akses yang tidak sah  atau  kerusakan  yang  disengaja terhadap kabel.
3. Ketersediaan  Ruang:  Menggunakan tiang  sebagai  tempat  penempatan kabel fiber optic membantu menghemat  ruang  tanah,  terutama dalam  lingkungan  perkotaan  yang padat.  Dengan  memanfaatkan  ruang vertikal,  ISP  dapat  mengurangi kebutuhan akan infrastruktur tambahan yang dapat memakan ruang tanah yang berharga. 4. Pemasangan  dan  Pemeliharaan  yang Mudah:  Kabel fiber  optic yang dipasang  di  tiang  relatif  lebih  mudah dalam hal pemasangan dan pemeliharaan.  Karena  tiang  biasanya mudah  diakses,  teknisi  dapat  dengan mudah mencapai kabel untuk mengelola, memperbaiki, atau mengganti bagian yang rusak.
Penggunaan  media  tiang  untuk menggelar  jaringan  utilitas  kabel fiber optic juga ada kelemahannya seperti:
1. Keterbatasan  Kapasitas:  Kapasitas tiang  terbatas  dalam  menampung jumlah  kabel fiber  optic .  Dalam lingkungan  yang  padat  atau  dengan permintaan  tinggi,  ketersediaan  tiang dapat  menjadi  terbatas,  membatasi kemampuan  ISP  untuk  memperluas jaringan atau menambah kapasitas.
2. Kerentanan  Terhadap  Bencana  Alam: Tiang  rentan  terhadap  bencana  alam seperti badai, gempa bumi, atau angin kencang.  Bencana  tersebut  dapat menyebabkan  kerusakan  pada  tiang, yang pada gilirannya dapat
mengganggu  koneksi  internet  atau bahkan memutuskan jaringan. 3. Gangguan
Lingkungan: Tiang
seringkali  terpapar  cuaca  dan  kondisi lingkungan  yang  keras.  Paparan terhadap panas, hujan, salinitas udara, atau  polusi  dapat  menyebabkan kerusakan pada tiang atau kabel yang terpasang  di  atasnya.  Hal  ini  dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan koneksi internet.
4. Biaya  Pemeliharaan:  Pemeliharaan tiang  dan  kabel fiber  optic yang terpasang di atasnya dapat memerlukan  biaya  yang  signifikan. Pemeriksaan  rutin,  perbaikan,  dan penggantian  tiang  atau  kabel  yang rusak dapat menambah biaya operasional bagi ISP.
5. Gangguan  Mekanis:  Tiang  yang terletak  di  sepanjang  jalan  atau  area publik  rentan  terhadap  gangguan mekanis  seperti  tabrakan  kendaraan, vandalisme, atau pekerjaan konstruksi.
Gangguan tersebut dapat
menyebabkan  kerusakan  pada  tiang atau kabel fiber optic yang terpasang di atasnya.
Untuk  mendapatkan  data  mengenai penyedia  jasa  internet  maka  penulis menemui    pengurus  asosiasi  yang mewadahi
perusahaan yang menyelenggarakan  jasa  internet  yaitu Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia (APJII) Asosiasi
Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII).
Di  provinsi  Bali  terdapat  15 perusahaan  penyedia  jasa  internet  yang sudah terdaftar dan dikenal dengan nama Internet  Service  Provider (ISP)  atau dikenal juga dengan nama lain Penyedia Jasa Internet (PJI).
Internet Service  Provider (ISP) adalah  perusahaan  atau  organisasi  yang menyediakan  layanan  akses  internet kepada pengguna. ISP bertanggung jawab
dalam menghubungkan pengguna internet ke jaringan global, memfasilitasi transmisi  data,  dan  memberikan  layanan internet seperti akses broadband, layanan telepon,  televisi  kabel,  dan  layanan lainnya.  Peran  utama  ISP  adalah mengelola  infrastruktur  jaringan  yang diperlukan  untuk  menyediakan  akses internet kepada pengguna. Mereka dapat menggunakan  teknologi  seperti  serat optik,  kabel  tembaga,  atau  gelombang radio  untuk  menghubungkan  pengguna dengan  jaringan  internet.  Selain  itu,  ISP juga  menyediakan  layanan  lain  seperti pendaftaran  domain, hosting website, email,  VPN  ( Virtual  Private  Network ), keamanan  internet,  dan  layanan  lainnya. Mereka  juga  bertanggung  jawab  untuk mengelola kecepatan dan kualitas layanan internet  yang  mereka  tawarkan  kepada pelanggan.
Dalam  hal  penelitian  ini    Internet
Service  Provider (ISP)  menggunakan kabel fiber optic sebagai media transmisi untuk  menyediakan  layanan  internet kepada
para pelanggan yang menggunakan  jasanya.  Internet Service
Provider (ISP) menggunakan kabel fiber optic sebagai  media  transmisi  utama karena  memiliki  beberapa  keunggulan dibandingkan  dengan  media  transmisi lainnya,  seperti  kabel  tembaga  atau gelombang radio.
Berikut  adalah  beberapa  alasan mengapa  ISP  menggunakan  kabel fiber optic :
1. Kecepatan  Tinggi:  Kabel fiber  optic memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk  mentransmisikan  data  dengan kecepatan  yang  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kabel  tembaga. Fiber  optic dapat  mentransfer  data dengan  kecepatan  gigabit  bahkan hingga terabits per detik,
memungkinkan pengiriman data yang cepat dan responsif.
2. Bandwidth  Lebih  Luas: Fiber  optic memiliki  bandwidth  yang  jauh  lebih lebar  dibandingkan  dengan  kabel tembaga.  Hal  ini  memungkinkan  ISP untuk menyediakan konektivitas internet  dengan  kapasitas  yang  lebih besar,  mendukung  penggunaan  yang intensif  seperti  streaming  video, gaming online, dan transfer data yang besar.
3. Jarak  Transmisi  yang  Lebih  Jauh: Sinyal  dalam  kabel fiber  optic dapat mentransmisikan  data  dalam  jarak yang  jauh  lebih  jauh  dibandingkan dengan  kabel  tembaga.  Sinyal  optik dalam fiber  optic mengalami  sedikit penurunan  kekuatan  dibandingkan dengan  sinyal  listrik  dalam  kabel tembaga,  sehingga  memungkinkan transmisi data yang andal dalam jarak yang lebih panjang tanpa memerlukan penguatan sinyal tambahan.
4. Keamanan dan Ketahanan: Kabel fiber optic lebih  aman  dan  tahan  terhadap gangguan
elektromagnetik, interferensi  listrik,  dan  gangguan eksternal  lainnya.  Sinyal  optik  dalam fiber  optic tidak  mudah  dipengaruhi oleh gangguan elektromagnetik eksternal, sehingga mengurangi risiko gangguan dan kehilangan data.
5. Skalabilitas: Kabel fiber optic memungkinkan pertumbuhan jaringan yang lebih mudah dan lebih fleksibel. Dalam  kasus  peningkatan  permintaan bandwidth,  ISP  dapat  menambahkan kabel fiber  optic tambahan  atau meningkatkan  kapasitas  kabel  yang ada dengan lebih mudah dibandingkan dengan kabel tembaga.
6. Efisiensi Energi: Fiber optic memiliki kerugian  daya  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  kabel  tembaga. Ini berarti ISP dapat menghemat energi yang  digunakan  dalam  operasional jaringan.
Karena  keunggulan-keunggulannya,
kabel fiber  optic telah  menjadi  pilihan yang populer bagi ISP dalam menyediakan  konektivitas  internet  yang cepat,  andal,  dan  berkualitas  tinggi kepada pengguna mereka. Salah  satu  tujuan  perusahaan penyedia  jasa  akses  internet  dalam membangun  jaringan  tiang fiber  optic seperti yang ada dijalan utama siligita dan terompong  adalah  untuk  menyediakan akses  internet  yang  cepat,  andal,  dan berkualitas  tinggi  kepada  pengguna. Dengan menggunakan fiber optic sebagai media  transmisi,  perusahaan  dapat memberikan  kecepatan  tinggi  dan kapasitas  besar  dalam  mentransmisikan data,  memungkinkan  pengguna  untuk menikmati  pengalaman  internet  yang optimal.
Dari 33 perusahaan yang terdaftar di APJATEL wilayah Bali, yang membangun  jaringan  di  area  sepanjang jalan  siligita  ada  20  perusahaan.  Hal  ini terungkap ketika akan diadakan penataan kembali di kawasan yang akan dijadikan lokasi    G20  ke  20  perusahaan  ini diundang untuk diajak koordinasi. Dapat dilihat  dilokasi  betapa  penuh  dan padatnya  jaringan  utilitas  di  sepanjang jalan tersebut.
Banyaknya  perusahaan  utilitas  yang membangun  jaringan  tiang  untuk  kabel fiber  optic dapat  memiliki  beberapa dampak, antara lain:
1. Peningkatan  Akses  Internet:  Dampak positif  dari  banyaknya  perusahaan utilitas  yang  membangun  jaringan tiang  untuk  kabel fiber  optic adalah peningkatan  akses  internet.  Dengan adanya  lebih  banyak  infrastruktur jaringan,  wilayah  yang  sebelumnya memiliki  akses  internet  terbatas  atau bahkan  tidak  ada  akses  sama  sekali dapat terhubung dengan internet yang lebih cepat dan andal.
2. Persaingan  dan  pilihan  lebih  banyak: Keberadaan banyak perusahaan utilitas membangun jaringan tiang untuk kabel fiber optic dapat menciptakan persaingan  sehat  di  pasar.  Persaingan ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, menawarkan  harga  yang  kompetitif, dan memberikan lebih banyak pilihan kepada  pengguna.  Konsumen  akan mendapatkan  manfaat  dari  layanan yang lebih baik dan variasi paket yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Peningkatan Pengembangan
Infrastruktur:  Dengan  banyaknya perusahaan  utilitas  yang  membangun jaringan tiang untuk kabel fiber optic ,
dapat terjadi peningkatan pengembangan  infrastruktur  secara keseluruhan.  Lebih  banyak  tiang jaringan  yang  dibangun  berarti peningkatan  cakupan  jaringan fiber optic ,  sehingga  lebih  banyak  wilayah yang  terjangkau  dan  memiliki  akses internet yang lebih baik.
4. Kerjasama dan Koordinasi diperlukan dalam menghadapi banyaknya perusahaan  utilitas  yang  membangun jaringan tiang, kerjasama dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan  dan  pengelolaan  tiang jaringan  dilakukan  dengan  efisien, menghindari  tumpang  tindih  yang tidak perlu, dan memastikan keselamatan  serta  kualitas  jaringan yang baik.
5. Banyaknya  perusahaan  utilitas  yang membangun jaringan tiang untuk kabel fiber  optic juga  memiliki  beberapa dampak negatif, antara lain:
a. Penyempitan  ruang  jalan:  Ketika banyak  perusahaan  membangun utilitas  tiang  di  ruang  milik  jalan,
hal ini dapat menyebabkan
penyempitan  ruang  jalan  yang tersedia.  Penyempitan  ini  dapat mengganggu  lalu  lintas  kendaraan dan  pejalan  kaki,  serta  membatasi ruang untuk parkir dan infrastruktur jalan  lainnya  di  sepanjang  jalan Siligita  sebagai  jalan  utama  akses penyelenggaraan Pertemuan G20 di Bali
b. Gangguan  estetika:  Tiang-tiang utilitas  yang  banyak  di  sepanjang jalan  dapat  memberikan  dampak negatif terhadap estetika lingkungan.  Kemungkinan  adanya tumpang  tindih  atau  perbedaan desain  dan  warna  tiang  dari berbagai perusahaan dapat mengganggu  tampilan  visual  jalan dan lingkungan sekitarnya.
c. Potensi  kerusakan  dan  kecelakaan: Jika  tiang-tiang  utilitas  tidak dipasang  dengan  baik  atau  dirawat dengan baik, ada potensi kerusakan fisik  yang  dapat  menyebabkan kecelakaan  atau  bahaya  bagi pengguna jalan. Tiang yang miring, rusak, atau roboh dapat menimbulkan  risiko  kecelakaan lalu lintas atau cedera bagi pejalan kaki. d. Pemasangan  kabel  yang  rumit: Dalam kasus banyaknya perusahaan yang membangun utilitas  tiang,  pemasangan  kabel fiber optic dan kabel lainnya dapat menjadi  lebih  rumit.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  tumpang tindih  atau  jaringan  kabel  yang saling  bersilangan,  yang  dapat menghambat  proses  pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan.
e. Tidak  efisien  penggunaan  ruang:
Banyaknya perusahaan yang membangun  tiang  utilitas  di  ruang milik  jalan  dapat  menyebabkan penggunaan  ruang  yang  tidak
efisien. Ruang yang bisa digunakan untuk  keperluan  lain,  seperti pelebaran  jalan,  trotoar  yang  lebih lebar,  atau  penanaman  pohon, mungkin  terbatas  karena  adanya tiang-tiang  utilitas  yang  memakan ruang.  Dari  hasil  temuan  dilokasi penelitian  akibat  dari  banyaknya utilitas  tiang  dan  kabel fiber  optic yang sudah terpasang menyebabkan estetika  lingkungan  semrawut  dan tidak tertata dengan baik.
Para  pemilik  jaringan  utilitas utilitas  baik  itu  perusahaan  dan perorangan  wajib  mengetahui  pemilik jalan  atau  lokasi  yang  dilewati  oleh jaringan  utilitas fiber  optic tersebut sehingga  bisa  berkoordinasi  dengan pemilik jalan tersebut sebelum menggelar jaringan  utilitasnya.  Seperti  yang  sudah diuraikan  sebelumnya  bahwasannya Pemilik jalan dapat bervariasi tergantung pada jenis jalan dan hirarki jalan yang ada di  suatu  negara.  Secara  umum,  dalam konteks  Indonesia  sesuai  Peraturan Pemerintah  no  34    tahun  2006  tentang jalan  pada  pasal    25  dinyatakan  bahwa jalan  umum    menurut  status  nya dikelompokkan  menjadi  Jalan  Nasional, Jalan  Provinsi,  Jalan  Kabupaten,  Jalan Kota dan Jalan Kabupaten. Pada Paragraf 1  pasal  34  tentang  ruang  manfaat  jalan ayat  3  disebutkan  Ruang  manfaat  jalan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  diperuntukkan  bagi  median, perkerasan  jalan,  jalur  pemisah,  bahu jalan,  saluran  tepi  jalan,  trotoar,  lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,  perlengkapan  jalan,  dan bangunan pelengkap lainnya.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum nomor  20/PRT/2010    tentang  pedoman pemanfaatan  dan  penggunaan  bagian- bagian jalan pasal 5 ayat 1 menyatakan “ Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan  nasional  dalam  pemberian  izin untuk  pemanfaatan  ruang  milik  jalan
nasional  dapat  dilimpahkan  kepada pejabat  yang  ditunjuk  sesuai  dengan penetapan  Menteri  setelah  memperoleh pertimbangan  teknis  dari  Kepala  Balai Besar/Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional. Pada  pasal  5  ayat  5  menyatakan bahwasannya  “  Wewenang  gubernur selaku  penyelenggara  jalan  provinsi dalam  pemberian  izin,  dispensasi,  dan rekomendasi  untuk  pemanfaatan  dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. Masih  pada  pasal  5  ayat  7  dinyatakan bahwa  ”  Wewenang  bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten/kota  dalam  pemberian  izin, dispensasi,  dan  rekomendasi  untuk  jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk (Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2010). Dengan  diketahuinya  pemilik  jalan tersebut  maka  seyogyanya  perusahaan yang  akan  membangun  jaringan  utilitas fiber  optic harus  meminta  izin  terlebih dahulu  kepada  pemilik  jalan  sebelum mengelar jaringannya dilokasi tersebut. Dalam hal regulasi berkenaan dengan pengaturan  jaringan fiber  optic untuk memanfaatkan ruang milik jalan regulator memiliki  kewenangan  dan  peran  yang sangat  penting  dalam  mengatur  jaringan fiber  optic .  Berikut  adalah  beberapa kewenangan yang dimiliki oleh regulator terkait jaringan fiber optic :
a. Perizinan  dan  izin  operasional: Regulator memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan perizinan kepada penyedia layanan jaringan fiber optic . Ini melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap  proposal  instalasi,  desain teknis,  kepatuhan  terhadap  regulasi, dan  persyaratan  operasional  lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan peraturan  yang  sudah  ada  baik  itu peraturan Menteri, Peraturan Gubernur maupun  peraturan  Bupati  yang memiliki
kewenangan untuk
memberikan izin operasional sehingga dapat  memberikan  layanan  yang optimal  pada  event  internasional  G20 dan pasca acara G20 di Bali.
b. Koordinasi  dengan  pihak  terkait:
Regulator dapat memfasilitasi
koordinasi  antara  penyedia  layanan jaringan fiber  optic ,  pemerintah daerah,  otoritas  telekomunikasi,  dan pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk  memastikan  kerjasama  yang baik dalam hal perencanaan,
pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan fiber optic selama acara  G20 di Bali.
c. Keamanan Jaringan: Regulator memiliki  tanggung  jawab  untuk mengatur  dan  menjaga  keamanan jaringan fiber optic selama acara  G20. Hal  ini  mencakup  perlindungan terhadap  serangan  siber,  pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan, dan koordinasi dengan pihak berwenang  terkait  untuk  keamanan yang maksimal. d. Pengaturan Kapasitas Jaringan:
Regulator  dapat  mengatur  kebijakan kapasitas  jaringan  yang  memadai untuk  menangani  lonjakan  lalu  lintas data selama acara  G20. Hal ini dapat melibatkan peraturan tentang penggunaan  spektrum  frekuensi  yang relevan, alokasi sumber daya jaringan, dan  peningkatan  bandwidth  untuk menjamin ketersediaan yang memadai.
e. Pengawasan Kualitas Layanan:
Regulator  dapat  mengawasi  kualitas layanan  jaringan fiber  optic selama acara    G20  untuk  memastikan ketersediaan,
keandalan, dan kecepatan yang optimal. Ini melibatkan  pemantauan  performa jaringan,  pemecahan  masalah  secara cepat, dan penegakan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Pertemuan presidensi G20 sangat penting  artinya  bagi  Indonesia  sehingga
dipandang  sangat  perlu  diadakannya penataan  kembali  jalur  kabel  jaringan serat  optik  yang  estetikanya  tidak  baik dengan cara melewatkan kabel tersebut di dalam Tanah. Penataan berbagai infrastruktur dan fasilitas di Provinsi Bali terus dipercepat jelang persiapan presidensi  Indonesia  dalam  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Salah  satu  dasar  hukum  untuk menyukseskan penyelengaraan KTT G20 di Bali, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No  116 Tahun  2021  dan  menugaskan  kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  untuk  melaksanakan  percepatan pelaksanaan  pembangunan  atau  renovasi infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional  di  Provinsi  Bali,  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Proses  dalam menata kabel fiber optic yang  sebelumnya  melalui  tiang diatas  tanah  disepanjang  jalan  Siligita juga  mendapatkan  hambatan  dari  segi waktu  yang  singkat  sehingga  para  pihak yang  terlibat  dilokasi  yaitu  kontraktor pekerjaan  sipil  dan  kontraktor  jaringan telekomunikasi harus bekerja berkelanjutan untuk memindahkan jaringan tersebut kedalam gorong-gorong yang sudah dipersiapkan. Dari  sisi  regulasi  Pemerintah daerah kabupaten Badung juga mengeluarkan  Perda  no  19  tahun  2016 tentang jaringan utilitas terpadu. Kedepannya    Pemerintah  Kabupaten Badung  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  akan berkelanjutan  melakukan  penataan  kabel yang masih menggantung dan melintang di  sepanjang  jalan  kawasan  pariwisata. Badung  akan  mengedepankan  utilitas terpadu fiber optic bawah tanah yang akan
dilakukan bersama- sama jaringan listrik maupun PDAM terpadu.

## KESIMPULAN
1. Dari  temuan  penulis  di  lokasi penelitian,  penyebab  dari  jaringan kabel fiber  optik tidak  tertata  dengan baik  adalah  banyaknya  perusahaan utilitas  yang  membangun  jaringan fiber optik secara sendiri-sendiri yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah setempat  dan  juga  instansi  yang memberikan  perizinan  pada  jalan dimana  jaringan  utilitas fiber  optic tersebut  berada  yaitu  di  sepanjang jalan  Siligita  Nusa  dua  tempat diselenggarakannya pertemuan G20.
2. Yang    memiliki  kewenangan  dalam mengatur  jaringan fiber  optic yang melewati  jalan  adalah  instansi  yang berwenang  di  jalan  dimana  jaringan fiber  optic tersebut  dibangun.  Sesuai dengan    Peraturan  Pemerintah  no  34 tahun 2006 tentang jalan pada pasal  25 dinyatakan  bahwa  jalan  umum menurut  status  nya  dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Untuk jalan Nasional instansi yang berwenang adalah  Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional/Balai  Pelaksanaan  Jalan Nasional,  jalan  provinsi  melalui Pemerintah  provinsi,  jalan  kabupaten melalui  pemerintah  kabupaten  dan jalan desa adalah pemerintah desa.
3. Peranan  yang  dimiliki  oleh  regulator dalam  mengatur  Jaringan Fiber  optic juga  sangat  signifikan  dan  turut berperan  penting  dalam  kesuksesan penyelenggaraan  pertemuan  G20  di Bali.  Adapun  kewenangan  yang dimiliki  oleh  regulator  termasuk pemberian izin dan perizinan, pengaturan standar teknis, pengawasan operasional,  penegakan  hukum,  dan pembuatan kebijakan. Kewenangan ini
bertujuan  untuk  memastikan  adanya ketersediaan,  keandalan,  keamanan, dan  kepatuhan  dalam  pengembangan dan  operasional  jaringan Fiber  optic agar  para  pemangu  kepentingan  agar benar  benar  menjalankan  aturan  yang sudah  ada.  Regulator  juga  berperan penting  dalam  hal  menjaga  kualitas layanan, perlindungan konsumen, serta mengawasi dan mempromosikan inovasi  dalam  industri  jaringan fiber optic selama acara pertemuan  G20 di bali dan sesudahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  H.  B.  (2023). Kabel  Utilitas PLN dan Provider Telekomunikasi Hambat Penataan Infrastrukur Pendukung Kegiatan  G20  Bali .  Retrieved from
https://www.kompas.com/propert i/read/2022/09/10/080053521/kab el-utilitas-pln-dan-provider- telekomunikasi-hambat- penataan?page=all  (diakses  8 Agustus 2023)
Aptika,  A.  (2023). Sistem  Jaringan Internet  di  Indonesia .  Retrieved from  www.aptika.kominfo.go.id/: https://aptika.kominfo.go.id/2015 /12/sistem-jaringan-internet-di- indonesia/#:~:text=Pada%20perk embangannya%20untuk%20mela yani%20miliaran,dinamakan%20i nternetworking%20(antar%20jari ngan).(diakses 8 Agustus 2023)
Bali,  A.  (2023). bali.apjii.or.id/info- grafis . Retrieved from www.bali.apjii.or.id: https://bali.apjii.or.id/info-grafis
(diakses 8 Agustus 2023)
Indonesia,  A.  (2023). apjatel.id/profil-2 . Retrieved  from  www.apjatel.id: https://apjatel.id/profil-2/ (diakses 8 Agustus 2023)
Indonesia,  P.  R.  (2021).  Peraturan Presiden.  In  P.  R.  Indonesia, Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No  116  Tahun  2021 Tentang  percepatan  pelaksanaan pembangunan Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara  internasional  di  Provinsi Bali,  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta,  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat (p.  5).  Jakarta: Kementrian  Sekretariat  Negara Republik Indonesia.
Perhubungan,  M.  (2001).  Keputusan Menteri  Perhubungan.  In  M. Perhubungan, Penyelenggaraan Jasa  Telekomunikasi (p.  26). Jakarta: Menteri Perhubungan.
suaradewata.com.  (2023). Badung  Akan Tata  Sarana  Utilitas  Terpadu Fiber  Optic .  Retrieved  from www.suaradewata.com: https://www.suaradewata.com/rea d/202104280017/badung-akan- tata-sarana-utilitas-terpadu-fiber- optic.html  (diakses  20  Agustus 2023)
Umum, M. P. (2010). Peraturan Menteri
Pekerjaan  Umum.  In  M.  P. Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan  dan  Penggunaan Bagian-bagian  Jalan (p.  32). Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum.