## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARA PELAKU DOXING MENURUT UU ITE DAN UU PDP
Muhammad Arvy Chico Armando 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : chico.armandooo@gmail.com 1 , soeskandihari@gmail.com 2

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai Doxing, yaitu  kejahatan  internet  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  data  pribadi  seseorang,  kemudian  data  pribadi  tersebut  akan  disebarkan  gunanya untuk  mengintimidasi  targetnya.  Korban doxing umumnya  adalah  wartawan,  politikus,kelompok aktivis,  dan  masyarakat  biasa.  Tujuan  pelakunya  melakukan doxing adalah  untuk  membungkam seseorang dan terkadang hanya untuk bergurau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik inventaris dan menganalisis dalam data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder dengan  teknik  memahami  hukum  sebagai  pedoman  didalam  sebuah perundang-undangan  yang  mengatur mengenai doxing yang  tujuannya  untuk menemukan  prinsip- prinsip  hukum,  aturan-aturan  hukum,  dan  doktrin  hukum  tujuannya  untuk  memberikan  jawaban dalam memecahkan isu masalah hukum yang sudah diteliti. Dengan menggunakan konsep tersebut, peneliti ingin menjelaskan hukuman pidana bagi para pelaku doxing menurut aturan yang berlaku. Sehingga mampu untuk memberikan jawaban mengenai kajian penelitian yang sedang diteliti.

## Abstract
This research will discuss Doxing, which is an internet crime that is committed by collecting someone's personal data. Then this personal data will be disseminated to intimidate the target. Victims of doxing are generally journalists, politicians, activist groups, and ordinary people. The purpose of doxing is to silence  someone  and  sometimes  just  for  fun.  This  study  uses  a  normative  juridical  method,  with inventory  techniques  and  analyzes  in  secondary  data  consisting  of  primary  legal  materials  and secondary legal materials with the technique of understanding the law as a guide in a legislation that regulates  doxing  whose  aim  is  to  find  legal  principles,  rules  -rule  of  law,  and  legal  doctrine  aim  to provide answers in solving legal issues that have been researched. By using this concept, researchers want to explain criminal penalties for doxing perpetrators according to applicable regulations. So as to be able to provide answers regarding the research study being studied.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi membawa dampak kebebasan berbagai lapisan masyarakat untuk berpendapat di Internet.Sebelum berkembangnya  teknologi masyarakat telah bebas untuk  berpendapat  dimuka  umum  namun  setelah  kemunculan  Internet  maka  masyarakat semakin bebas untuk berpendapat di sosial media pada era digital. Perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  membantu  masyarakat,  namun  perkembangan  teknologi informasi  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  secara  besar-besaran.  Dampak  dari perkembangan teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif.
Pemanfaatan  teknologi  yang  bersifat  negatif  memunculkan  kejahatan  jenis  baru disebut cybercrime.Kejahatan cybercrime memiliki banyak jenis, salah satunya doxing. Secara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
singkat doxing adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian menyebarluaskan di Internet maupun sosial media dengan tujuan mengintimidasi serta mengancam korban.Pada mulanya doxing didasari karena pelaku tidak menyukai  korban  ,baik  karena  korban  melakukan  kesalahan  maupun  korban  memaparkan pendapatnya di sosial media yang menyebabkan pelaku tidak menyukai korban.
Doxing biasanya dilakukan secara individu maupun berkelompok,Doxing sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, Namun terdapat keganjilan yaitu p ada pasal 27 ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memaparkan “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki mua tan pemerasan dan/atau pengancaman”
Pada  frasa  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  yang  memiliki  arti yang  membingungkan,  apakah  doxing  dilakukan  dengan  pemerasan  dan  atau  ancaman dokumen  yang  bersifat  pribadi  akan  disebar  luaskan?  atau  tindakan  doxing  yang  memuat pemerasan dan atau ancaman seperti kekerasan dan lain sebagainya ?
Sementara pada perubahan UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak dijelaskan kembali pasal 27  ayat  4  apakah  maksud  dari  frasa  tersebut,  hanya  tertulis  sudah  jelas  .Sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya multi tafsir dalam menentukan tindakan doxing.
Berdasarkan  pada  uraian  yang  telah  dijabarkan  diatas,  dikarenakan  hal  tersebut penulis melakukan penelitian apakah pelaku doxing dapat dijerat pidana menurut UU ITE dan Bagaimana ketentuan pidana doxing dalam UU PDP.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  suatu  tahap  dalam  mencari  tahu  maupun  menemukan  suatu prinsip hukum,aturan hukum maupun doktrin hukum pada masa mendatang akan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu dengan  meneliti  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  doxing  yang  menjadi  fokus penelitian.  Kemudian  pendekatan  secara  konseptual  yaitu  dengan  merujuk  analisis
pandangan  para  ahli  hukum,  doktrin-doktrin,  konsep-konsep  dan  asas-asas  hukum  dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Sebelum memasuki pembahasan terlebih dahulu memahami secara mendalam apa itu yang dimaksud doxing.
Arti kata doxing sendiri dalam Black Law Dictionary yaitu Publikasi data pribadi seperti alamat  rumah,  alamat  e-mail,  foto  sensitif  yang  bersifat  pribadi,  data  riwayat  penyakit seseorang,  dan  lain  sebagainya  tanpa  persetujuan  orang  tersebut  tujuannya  untuk mengintimidasi. (Garner, 2019)
Secara tidak sadar kita menyerahkan data pribadi kita pada sosial media dengan gratis. Maksudnya yaitu dibalik menyenangkannya memakai sosial media, data pribadi kita sebagai bayarannya.  Mengapa  demikian,  dikarenakan  secara  tidak  sadar  kita  mempublikasikan dokumen  maupun  data  pribadi  kita  pada  sosial  media  maupun  platform  lainnya  misalnya penyimpanan awan atau cloud storage.
Penyimpanan awan atau cloud storage adalah sebuah metode menyimpan suatu data komputer  yang  berbentuk  digital,  cara  menyimpannya  yaitu  dengan  memakai  server  yang biasanya  tersebar  diberbagai  negara  dan  penyimpanan  awan  ini  disewakan  oleh  yang namanya perusahaan hosting. Guna adanya penyimpanan awan ini yaitu untuk memudahkan penyimpanan pengguna data komputer dan dapat diakses dimana saja kapan saja tanpa perlu membawa komputer maupun penyimpanan tambahan.
Penggunaan  penyimpanan  awan  banyak  dirasakan  manfaat  oleh  berbagai  lapisan masyarakat, baik kalangan individu maupun pemerintahan. Dikalangan individu penggunaan penyimpanan awan memiliki banyak manfaat untuk menyimpan berbagai data pribadi ,begitu pula dengan kalangan pemerintahan. Penggunaan penyimpanan awan banyak memudahkan berbagai pekerjaan. Dengan adanya penyimpanan awan pemerintah daerah A tidak perlu lagi pergi  menemui  pemerintahan  daerah  B  karena  pada  penyimpanan  awan  data  sudah terintegrasi sehingga dapat diakses oleh pemerintahan baik daerah A maupun B.
Pada kalangan pemerintahan penyimpanan awan digunakan untuk menyimpan data- data pribadi masyarakat, misalnya data kartu tanda penduduk yang berisikan nama, alamat rumah,  golongan  darah,  sidik  jari,  riwayat  penyakit  dan  lain  sebagainya.Tak  jarang  terjadi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kebocoran data yang dilakukan oleh peretas atau hacker, Biasanya peretas melakukan aksinya dengan  cara  membobol  server  pemerintah  dan  mengunduh  data-data  tersebut  kemudian akan  diperjual  belikan  pada  dark-web.  Meskipun  pemerintah  telah  memiliki  server  sendiri nyatanya  di  Indonesia  masih  kita  temui  kebocoran  data  milik  pemerintah  yang  diperjual belikan di dark-web.
Namun kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah dalam kebocoran data pribadi, terkadang kita sendiri yang membocorkan data pribadi tersebut. Misalnya membuat kiriman pada timeline baik berupa foto maupun video pada sosial media kita yang memuat alamat rumah,  nama  ibu  kandung,  nomor  telepon  genggam  dan  lain  sebagainya.  Kebocoran  data pribadi  pada  sosial  media  sering  dilakukan  tanpa  sadar  misalnya  mengikuti  tren  untuk membuat  konten  foto  kartu  tanda  penduduk  atau  foto  kartu  keluarga,  Masih  banyak masyarakat  yang  tidak  sadar  foto  tersebut  bersifat  pribadi  dan  sangat  berbahaya  jika dibagikan pada sosial media dengan cuma-cuma.
Kegiatan  mencuri  data  pribadi  bertambah  mudah  karena  secara  tidak  sadar  data tersebut  sudah  ada  pada  sosial  media  kita,  diperparah  dengan  pola  pikir  masyarakat  yang meremahkan data pribadi nya yang dianggap tidak penting karena mereka hanya orang biasa. Doxing adalah kegiatan yang bukan didasarkan pada kebencian baik untuk menghina ataupun merusak  karakter  orang  saja,  doxing  juga  merupakan  cara  untuk  melakukan  sebuah  kritik terhadap  suatu  individu  maupun  kelompok,  terkadang  dijadikan  bahan  lelucon  bagi pelakunya.  Realitanya doxing  digunakan  untuk membungkam  wartawan,  kelompok  aktivis, maupun politikus agar korbannya untuk tidak vokal dalam menyampaikan pendapatnya.
Pelaku  doxing  terkadang  bukan  hanya  dari  kalangan  peretas  profesional  bahkan masyarakat  biasa  pun  dapat  menjadi  pelakunya,  hanya  dengan  bermodalkan  stalking  atau menguntit  sosial  media  targetnya  maka  data  pribadi  pun  dapat  ditemukan  semua  ini didukung  dengan  internet  yang  bersifat  open  for  everyone  atau  terbuka  untuk  siapa  saja, namun pada kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh terkadang tidak sadar terdapat data  pribadi  yang  tersebar  tentu  saja  bukan  mereka  yang  menyebarkan  data  pribadinya namun  melalui  berita-berita  dengan  bentuk  foto  maupun  video  maka  akan  mudah ditemukan. Mudahnya mencari data pribadi orang dapat dicoba dengan mengetikkan nama target pada google maka akan muncul nama-nama terkait target yang biasanya dapat berupa foto maupun video yang bersifat pribadi.

## Doxing Dalam UU ITE
Berkembangnya  internet  dan  sosial  media  membuat  munculnya  berbagai  macam kejahatan  bentuk  barunya  atau  biasa  disebut  cybercrime.  Beberapa  diantaranya  yaitu penipuan  online,  carding,  cracking,  dan  doxing  oleh  karena  itu  lahirnya  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Doxing sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4  UU  No.11  tahun  2008  Jo  UU  No.19  tahun  2016  bahwa  setiap  individu  dilarang  untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman.
Doxing  biasanya  dialami  oleh  orang-orang  yang  berpengaruh  misalnya  wartawan, politikus,  artis,  kelompok-kelompok  yang  berpengaruh  (Winarmo,  2020)  dan  tak  jarang sesama  masyarakat  biasa  melakukan  doxing  dengan  maksud  untuk  melakukan  intimidasi kepada korbannya. Data tersebut dikumpulkan kemudian akan di publikasikan satu persatu dengan memberikan informasi yang membuat orang lain ikut terhasut mengintimidasi korban doxing tersebut.
UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang  ITE  (cybercrime)  dan  telah  ditentukan  sifat  jahatnya  dan  penyerangan  terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu(Adam and Ardi 2015)
Ciri-ciri  kegiatan  pelaku  kejahatan  dalam  cybercrime  yaitu  tidak  ada  perbedaan dengan cybercrime lainnya misalnya,tidak ada kontak fisik dalam ancamannya antara pelaku dan korban hanya melalui teknologi dan peralatan tertentu.
Unsur pada pasal 27 yang dianggap sebagai kegiatan kejahatan doxing yaitu sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Mendistribusikan dokumen elektronik
4. Berisi muatan ancaman
Pasal 27 ini memunculkan uraian yang ambigu, sehingga dilakukan revisi karena pasal ini  dapat  menjadi  pasal  karet  yang  dapat  digunakan  korbannya  untuk  memidanakan pelakunya yang secara tidak sengaja melakukan doxing.
Contoh terjadinya doxing yaitu terjadi pada salah satu wartawan yang meliput berita di kendari pada 2021 silam, setelah munculnya berita tersebut wartawan tersebut terkena
doxing  setelah  di  selidiki  ternyata  pelakunya  adalah  ormas  setempat.  Mereka  melakukan doxing pada wartawan tersebut dengan cara menyebarkan data pribadinya secara luas dan juga mengalami ancaman kekerasan. Kasus lainnya yaitu Ade Armando, Pada kasusnya Ade Armando dikeroyok kemudian muncul akun anonim pada twitter yang menampilkan photo terduga pelaku pengeroyokan, setelah diselidiki photo tersebut tidaklah benar. Orang yang berada diphoto tersebut tidak ada di lokasi kejadian perkara. Meskipun orang yang photonya disebar tidak terbukti bersalah ia tetap merasa dirugikan karena namanya tercemar. Karena itulah doxing sangat merugikan. (Taher, 2022)
Menurut  hemat  penulis,  makna  berisi  muatan  ancaman  yaitu  dapat  berupa perundungan  (bully).  Disertai  menyebarkan  data  pribadi  korbannya  dengan  maksud membungkam  korban.  Doxing  juga  dapat  dikenakan  pidana  jika  memuat  kekerasan  atau ancaman  baik  memuat  ancaman  yang  berupa  penyebaran  data  pribadi  maupun  muatan ancaman  kekerasan  berupa  secara  fisik.  Disebutkan  bahwa  pada  pasal  27  adalah  kegiatan doxing yang dapat diancam pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.
Setelah  dilakukan  revisi  pasal  ini  memperjelas  maksud  dari  isinya  ,unsurnya  yaitu  sebagai berikut:
Pasal 27 ayat 3 UU No.19 Tahun 2016
1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Menyerang kehormatan seseorang
4. Menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum
5. Dalam bentuk elektronik dan atau dokumen elektronik
6. Dilakukan secara sistem elektronik
Maknanya  dalam  revisi  UU  ITE  yang  terbaru  telah  dipersempit  arti  uraian  pasal  27 tersebut  sehingga  memudahkan  pemidanaan  bagi  pelaku doxing yang  dimana  UU  ITE sebelumnya merujuk kepada KUHP. Pemberat pidana dapat dikenakan jika doxing memuat kekerasan  atau  ancaman  pula,  misalnya  berupa  ancaman  secara  fisik  didunia  nyata  maka pelakunya dapat dikenakan pasal 368 KUHP yang ancamannya pidana paling lama penjara 9 tahun.
Doxing juga dapat bertautan dengan KUHP Pasal 513 bahwa dilarang menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut.Pelaku doxing dapat dikenakan hukuman dari UU ITE maupun KUHP. (Nugroho, 2022)
Mencuri dan mendistribusikan data pribadi seseorang juga merupakan pelanggaran hak  terhadap  korbannya,  yaitu  melanggar  hak  untuk  mendapatkan  privasi  dan  kebebasan berpendapat hal  ini disebutkan  didalam  pasal  28E  ayat  2 dan  3  serta  dimuat  juga  didalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

## Doxing Dalam UU Perlindungan Data Pribadi
Tumbuhnya  internet  dan  sosial  media  menimbulkan  berbagai  macam  tantangan hukum bagi Indonesia, salah satunya dalam menanggulangi kejahatan internet dan mengatur regulasi platform sosial media guna mencegah terjadinya kebocoran data. Maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gunanya yaitu menjamin hak perlindungan  data  pribadi  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  menjamin  penghormatan  atas pentingnya data pribadi masyarakat Indonesia.
Data Pribadi merupakan salah satu hak yang tercantum didalam pasal 28G UUD 1945, perlindungan pribadi  tersebut berupa privasi dengan  adanya  UU  PDP  ini  diharapkan  dapat mengurangi doxing, dikarenakan mempersempit laju pelakunya dengan adanya UU PDP ini masyarakat diuntungkan dengan mendapat haknya untuk mengatur sendiri data pribadi apa saja yang akan disimpan oleh platform sosial media tersebut, dan masyarakat ber hak untuk meminta data pribadinya dihapus jika sudah tidak menggunakan platform tersebut.
Pentingnya  data  pribadi  dihapus  jika  sudah  tidak  menggunakan  platform  tersebut karena  digital  foorprint  jejak  digital  dapat  memicu  terjadinya  doxing,  karena  secara  tidak sadar jejak digital dapat digali bagi pelakunya guna bahan mengintimidasi korbannya.
Adanya UU PDP ini sangat diperlukan pada sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, perlindungan  data  pribadi  adalah  sebuah  perwujudan  perlindungan  hak  dasaar  manusia sesuai nilai pancasila. Secara sosiologis, UU ini merupakan sebuah pedoman untuk melindungi hak data pribadi seseorang pada era digital. (G.Plate, 2020)
Ruang lingkup UU PDP mencakup 2 sektor yakni privat dan publik. Pada sektor privat yang tercakup yaitu individu maupun korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada sektor publik yakni pada pemerintahan.

## Pada UU PDP pasal 4 ayat 1 dipaparkan bahwa
Data pribadi terdiri atas
a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b. Data Pribadi yang bersifat umum
yang  dimaksud  dengan  data  pribadi  yang  bersifat  spesifik  menurut  UU  PDP  pasal  4  ayat  2 yaitu:
a. data dan informasi kesehatan
b. data biometrik
c. data genetika
d. catatatan kejahatan
e. data anak
f. data keuangan pribadi dan atau
g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat umum menurut UU PDP pasal 4 ayat 3 yaitu:
a. nama lengkap
b. jenis kelamin
c. kewarnegaraan
d. agama
e. status perkawinan dan atau
f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
Kedua data pribadi tersebut diharuskan dilindungi oleh individu masing-masing dan dijamin  oleh  negara  keamanannya,  Namun  tetap  saja cybercrime akan  tetap  terus  terjadi sehingga terjadi pembobolan data pribadi baik yang di simpan sendiri maupun yang dilindungi pemerintah.
Inti dari isi UU PDP yang berkaitan dengan doxing yaitu:
1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Ketentuan pidana
Pada UU PDP BAB XIV Ketentuan Pidana dapat kita temui bahwa pelaku doxing dapat dikenakan  pidana,  yaitu  tepat  nya  pada  pasal  67  ayat  1  dan  ayat  2.  Pada  pasal  tersebut pelakunya  disebut  sebagai  orang  yang  mengumpulkan  data  pribadi  seseorang  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, Kalimat ini merupakan definisi dari doxing . Maka pelaku doxing yang mengumpulkan data pribadi seseorang menurut UU PDP diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000. Kemudian  untuk  pelaku  yang  mengungkapkan  data  pribadi  hasil  dari  mengumpulkan  data pribadi  tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.4.000.000.000.

## KESIMPULAN
Doxing  merupakan  salah  satu  kejahatan  cybercrime,  Kegiatannya  yaitu mengumpulkan  data  pribadi  seseorang  dapat  berupa  nama  lengkap,  alamat  rumah,  nama orang  tua,  riwayat  penyakit,  rekening  di  bank  dan  lain  sebagainya  yang  kemudian  akan  di publikasikan  guna  untuk  mengintimidasi  korbannya.  Doxing  merupakan  kejahatan  yang dilakukan menggunakan sistem teknologi tidak dilakukan secara fisik, Tujuan utama doxing yaitu  berbagai  macam,  misalnya  untuk  bahan  lelucon,  membungkam  seseorang  dan  lain sebagainya.
Target sasaran doxing biasanya wartawan, politikus, selebritis, kalangan aktifis bahkan masyarakat  biasa.  Tujuan  dilakukan  doxing  selama  ini  di  Indonesia  sesungguhnya  untuk membungkam  seseorang  padahal  kegiatan  tersebut  melanggar  hak  dasar  manusia  yaitu melanggar hak mendapatkan privasi dan bebas berpendapat.
Doxing sendiri diatur didalam UU ITE dan UU PDP, pada UU ITE doxing disebutkan pada pasal 27 ayat 3 pada UU No.11 Tahun 2008 yang kemudian menimbulkan arti yang ambigu pada frasa berisi muatan kekerasan atau ancaman. Yang kemudian di revisi dan memperjelas maksud dari pasal tersebut yaitu pada UU No.19 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud muatan ancaman  yaitu  menyebarkan  data  pribadi  seseorang  kemudian  jika  disertai  ancaman kekerasan secara fisik maka dapat dikenakan pemberat pidana yaitu pasal 368 KUHP.
Kemudian pada UU PDP Disebutkan juga berbagai macam jenis data pribadi dan ruang lingkupnya  terdapat  2  yaitu  privat  dan  publik,  privat  yaitu  dapat  berupa  individu  maupun korporasi kemudian publik adalah pemerintahan. Pada UU PDP  doxing disebutkan didalam BAB  XIV  Ketentuan  pidana  yaitu  terdapat  pada  pasal  67  ayat  1  dan  2,  disebutkan  bahwa doxing kegiatannya yaitu mengumpulkan data pribadi seseorang kemudian menungkapkan data tersebut. dapat di ancam pidana penjara dan sanksi.
Dengan demikian makna ambigu pada pasal 27 ayat 3 telah menemukan titik terang setelah  ada  nya  revisi  kemudian  disertai  disahkan  nya  Undang-Undang  Perlindungan  Data Pribadi  yang  akan  memberikan  jawaban bagi praktisi  hukum  dalam  mempidanakan  pelaku doxing serta memberi jaminan keamanan data pribadi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Chazawi, and Ferdian Ardi. 2015. TINDAK PIDANA INFORMASI &TRANSAKSI ELEKTRONIK , 1st edn (Malang: Media Nusa Creative)
G.Plate, J. (2020, Februari 25). PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI . Retrieved Desember 18, 2022, from DPR RI: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf
Garner, B. A. (2019). Black Law Dictionary 11th edition. Saint Paul: Thomson Reuters. Nugroho, I. I. (2022, January 30). Doxing dan Penggerusan Privasi Online . Retrieved 12 17, 2022, from Heylaw.id: https://heylawedu.id/blog/doxing-dan-penggerusan-privasi- online
Pasya, K. (2022, June 26). Ancaman Pidana Pelaku Doxxing. Kumparan . Taher, A. P. (2022, April 13). Hukum . Retrieved December 16, 2022, from Tirto.id: https://tirto.id/kasus-ade-armando-doxing-data-terduga-pelaku-tak-bisa-ditolerir- grai Winarmo, S. (2020). Waspada Doxing. 1.
Pasal 4 UU PDP Tentang Jenis Data Pribadi Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan Pasal 513 KUHP Tentang Menggunakan Barang Orang Lain