Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERAN DAN FUNGSI MEMPELAJARI HUKUM INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA
Arya Pradipa, M. Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : arya.pradipa@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Pada  hakikatnya  sebagai  makhluk  sosial,  manusia  selalu  saling  membutuhkan  dan bergantung  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini,  Aristoteles  menyebutnya  Zune  Politicon. Orang lahir, tumbuh, dan mati dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat. Setiap individu  berinteraksildengan  individu  atau  kelompok  lain.  Interaksi  manusia  selalu didasarkan  pada  aturan,  kebiasaan,  atau  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Aturan-aturan yangldidasarkan pada kontraklsosial dalam sistem sosial disebut hukum. Hukum  Internasional  mempelajari  konsep-konsep  dasar  hukum  internasional  dan gambaran dasar dari komunitas yang paling penting dari hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang hukum  internasional  sehingga  dapat  membawa  ketertiban  dan  kedamaian  dalam kehidupan nasional suatu negara yang minim kejahatan.
Kata Kunci : pembelajaran, peran, fungsi, hukum internasional

## ABSTRACT
In essence, as social beings, humans always need and depend on each other. In this case, Aristotle called it the Zune Politicon. People are born, grow, and die in a society called  society.  Each  individual  interacts  with  other  individuals  or  groups.  Human interaction is always based on rules, habits, or norms that apply in society. The rules based  on  the  social  contract  in  a  social  system  are  called  laws.  International  Law studies  the  basic  concepts  of  international  law  and  a  basic  overview  of  the  most important  communities  of  international  law.  The  purpose  of  this  research  is  to deepenlknowledge and understanding of international law so that it can bring order and peace in the national life of a country that is minimal in crime.
Keywords : learning, role, function, international law

## PENDAHULUAN
Negara dianggaplsebagai subjek hukum terpenting dalam hukum internasional. Hukum internasional  didefinisikan  sebagai  seperangkat  aturan  dan  peraturan  yang  mengatur  dan mengatur  hubungan  antara  suatu  negara  dengan  badan  hukum  lainnya  dalam  kehidupan masyarakat  internasional.  Hukum  internasional  dapat  mengatur  hak  dan  kewajiban  subjek hukum  internasional.  Subjek  hukum  internasional  adalahlpemegang  ataulpendukung  hak  dan kewajiban  menurut  hukum  internasional,  dan  semualpemegang  ataulpendukung  hak  dan kewajiban menurut hukum internasional tunduk pada hukum internasional.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hukum  internasional  memegang  perananlyang sangatlpenting dalamlkehidupan masyarakat internasional. Di era globalisasi sekarang ini, peran hukum  internasional  sangat  dibutuhkan  untuk  menjembatani  permasalahan  yang  ada.  Melalui hukum  internasional,  Negara  menetapkan  asas-asas  hubungan  dan  kerjasama  dalam
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berbagailbidang  kegiatan  gunalmencapai  tujuan  bersama.  Negara  menggunakan  ketentuan hukum internasional untuklmencegah perselisihan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul.
Perkembangan  dunia  yanglditandai  denganlpesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  meningkatkanlintensitas  hubungan  dan  saling  ketergantungan  antar  negara. Denganlpeningkatan  hubungan  tersebut,  bentuk-bentuk  kerjasama  dan  kesepakatan internasional  di  berbagai  bidang,  termasuk  bidang  pertahanan,  semakin  meningkat. Keikutsertaan  Indonesia  dalam  kerja  sama  pertahanan  internasional  membantu  tercapainya tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia.  Dan  untuk  memajukan  pertumpahan  darah  Indonesia  secara  keseluruhan  dan kepentingan  umum,  kami  akan  mencerdaskan  kehidupan  negara  dan  berpartisipasi  dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hakikat Hukum Internasional
Struktur  kerjasama  masyarakat  internasional  dan  hukum  internasional  dicirikan  oleh  tidak adanya  organisasi  supranasional  yang  diberdayakan  untuk  merumuskan,  menerapkan  dan menegakkan hukum internasional, menunjukkan sikap skeptis, ragu-ragu dan bahkan menolak.Dapat menimbulkan  pertanyaan.  Adanya  hukum  internasional,  bahwa  hukum  internasional  bukanlah hukum.  Namun,  terlepas  dari  skeptisisme  ini,  masalah  yang  terkait  dengan  keberadaan  hukum internasional selalu muncul. Beberapa masalah ini adalah:
1. Apakah  hukum  internasional  benar-benar  ada  dan  memenuhi  persyaratan  yang  benar- benar disebut hukum?
2. Jika hukum internasional ada, apa esensi dan esensi hukum internasional?
3. Seberapa mengikatkah hukum internasional terhadap komunitas internasional?
4. Mengapa  masyarakat  internasional  mematuhi  hukum  internasional  padahal  hukum internasional sudah pasti hukum dan masyarakat internasional tidak mengakui lembaga supranasional?
Munculnya  pertanyaan-pertanyaan  seperti  di  atas,  yang  pada  dasarnya  mencerminkan skeptisisme  tentang  keberadaan  hukum  internasional,  sebenarnya  umumnya  umumnya  disebabkan oleh  pemahaman  hukum  yang  tidak  akurat.  Dengan  kata  lain,  hukum  hanya  dilihat  sebagai mekanisme  penegakan  norma  yang  muncul  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, administrasi, aparat penegak hukum, dan dalam bentuk sanksi atau paksaan sebagai upaya penerapan hukum itu sendiri. Padahal, jika dicermati lebih detail, hukum tidak hanya terkait dengan mekanisme penciptaan, penegakan dan penegakannya, tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam. Hukum memiliki nilai,  rasa  keadilan,  dan  kesadaran  (hukum)  yang  menjadi  pusat  individu  dan  masyarakat.  Aturan hukum disebut negara hukum dan tidak tergantung pada pertanyaan apakah hukum itu dibuat, siapa yang  menciptakannya,  siapa  yang  memberlakukannya,  atau  yang  memaksakannya.  Aturan  dapat disebut  norma  hukum  dan  selanjutnya  ditentukan  oleh  hal-hal  yang  jauh  lebih  penting.  Artinya, apakah  aturan  itu  memenuhi  rasa  hukum,  sesuai  dengan  persepsi  hukum  masyarakat,  atau mengandung nilai yang sesuai dengan nilai tersebut. Diadopsi oleh komunitas terkait.
Secara  historis,  John  Austin  (1790-1859)  memiliki  pandangan  ekstrim  yang  menyangkal keberadaan hukum internasional. Dia menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah aturan atau norma, tetapi  norma  etika dan martabat  internasional. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman hukumnya  secara  umum.  Hukum  dianggap  ketertiban,  atau  ketertiban,  dan  penguasa  adalah penguasa. Pihak yang disebut penguasa atau penguasa berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang dikendalikan. Suatu pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan, dan salah satu tandanya adalah  kekuasaan  untuk  menetapkan,  menegakkan,  dan  memaksakan  hukum  kepada  pihak-pihak yang berada di bawah kendalinya. Artinya, apa yang disebut hukum itu tidak lebih dari perintah dari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seorang penguasa. Jika aturan  itu bukan dari penguasa  yang berdaulat, aturan seperti itu bukanlah hukum, tetapi hanya norma moral, seperti norma legitimasi atau moralitas.
Hukum  internasional  adalahlaturan  yanglmengatur  hubungan  antar  negara  dan  lalu  lintas antar negara. Negara tidak harus terikat atau tunduk pada hukum internasional, tetapi mereka akan dikembalikan  untuk  mematuhi  atau  tidak  mematuhi  hukum  internasional.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja (Sefriani,  2016:  2), hukum  internasional juga dapat  diartikan sebagai  seperangkat aturan yang mengatur hubungan atau masalah lintas batas (international relations).

## B. Sumber Hukum Internasional
Secara formal, sumber hukum adalah sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang lazim  berlaku  dalam  suatu  kasus  tertentu,  atau  di  mana  Anda  dapat  menemukan  ketentuan  atau peraturan hukum, atau pertanyaan di mana Anda dapat menemukan atau memperolehnya. jawaban atas fakta/hukum yang biasanya berlaku untuk pertanyaan tertentu. Pada hakikatnya sumber hukum dapatldiartikan sebagai sumber isi hukum yang didasarkan pada berlakunya undang-undang dan/atau tempat undang-undang itu dibuat. Sumber hukum dalamlpengertian ini juga dapatldipahami sebagai sumber hukum yang meragukan sebab-sebab dan sebab-sebab kewajiban serta fakta-fakta apa yang mendasari kekuatan mengikatnya hukum.  J.G. Stark berpendapat  bahwa sumber hukum  substantif atau  formal  adalah  "bahan  yang  sebenarnya  digunakan  oleh  sarjana  hukum  internasional  untuk menentukan hukum yang berlaku untuk yang tertentu." Dalam hal ini, Stark mengutip sumber hukum substantif sebagai berikut:
1. International treaties;
2. International customs;
3. General Legal Principles; and
4. Court decisions and teachings of the most eminent scholars from various countries.
Oleh  karena  itu,  dapatldikatakan  bahwa  sumber  hukum  dalamlarti  substantif  dan  sumber hukum  dalamlarti  masalah  berada  di  luar  ranah  hukum  (non-yurisprudensi)  atau  “meta- yurisprudensi”.  Sedangkan  sumber  informasi  hukum  formal  adalah  penelitian  di  bidang  hukum. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat.

## C. Wilayah Negara dalam Hukum internasional
Teritori adalah wilayah yang dikuasai atau menjadi wilayah yang berdaulat. Dahulu kawasan ini sering dikelilingiloleh batas-batas kondisi fisik alam seperti sungai, gunung, dan laut. Di sisi lain, sejak  zaman  kolonial,  batas-batas  ini  ditetapkan  oleh  negara-negara  yanglmenduduki  wilayah tersebut,  dan  kemudian  karena  adanya  negara-bangsa,  istilahlyang  lebihlumum  digunakanladalah perbatasan.  Wilayah  domestik  dapat  dipisahkan  oleh  laut  atau  darat.  Wilayah  negara  juga  dapat dipisahkan  oleh  tembok  dan  pagar  yang  dibangun  untuk  keamanan  tambahan.  Menurut  I  Wayan Parthiana,  wilayah  adalahltempat  dimana  warga  negara  atau  penduduk  negara  yang bersangkutanltinggal dan melakukan segala kegiatan. Definisi wilayah Rebecca M. Wallace adalah atribut  sebenarnya  dari  suatu  negara,  dalam  wilayah  geografis  tertentu  di  mana  negara  tersebut menikmati  dan  menjalankan  kedaulatan.  Dalam  ensiklopedia  umum,  wilayah  suatu  negara  berarti bagian dari bumi tempat warga negara itu hidup, bertempat tinggal, dan bertempat tinggal. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, perairan (sungai dan laut), dan udara. Sebagai aturan, semua sungai dan danau adalah milik tanah, termasuk tanah. Keputusan Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pasal 1 (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan bahwa daratan adalahlseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi darat, laut, dan udara. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah  Negara  mendefinisikan ruang udara negara sebagai  salah satu unsur negara. Ini adalah satu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan teritorial, perairan teritorial, dasar laut, dan perairan teritorial. Pendaratan bawah dan wilayah udara atas. , Mencakup semua  sumber  kekayaan  yanglterkandung  di  dalamnya.  Berdasarkanlbeberapa  pengertian  di  atas, wilayah suatu negara adalah tempat bertempat tinggal, tempat tinggal, dan sumber kehidupan bagi warga  negara,  termasuk  darat,  laut,  dan  ruang  udara  dimana  negara  tersebut  memiliki  kedaulatan penuhlatas wilayah tersebut.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Keberadaan suatu wilayah yang berkaitan dengan kedaulatan suatu negara (sovereign state) merupakanlsalah satulunsur tradisional suatu negara yang sangat penting untuk diakui sebagai subjek hukum  internasional,  yaitu  konsep  staat  dan  sebaliknya.  dari,  staat  ditempatkan  pada  dasar kedaulatan,  mengekspresikan  kekuatan  superior  otoritas  negara  secara  internal  dan  menunjukkan keunggulan negara sebagai subjek hukum yang diakui secara eksternal. Oleh karena itu, kedaulatan, dengan segala hak dan kewajiban hukumnya, didirikan di wilayah yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa unsur teritorial merupakan ciri fundamental negara.
Sebagaimanaldiketahui, menurut hukum internasional, wilayah suatu negara terdirildari tiga dimensi: darat, laut, dan udara. Jika wilayah laut merupakanlperluasan wilayah daratan, maka wilayah udara  negara  tersebut  mengikuti  batas  darat-laut  daratan.  Hallini  kemudianltercermin  dalam Konvensi Paris 1919 1919, yang memberikan kedaulatan penuh negara atas wilayah udara darat dan perairan teritorialnya. Kedaulatan nasional pada awalnya tidak didefinisikan secara vertikal (usque adcoelum).  Namunlkemudian  dibatasi  oleh  penataan  ruang.  Secara  teoritis,  suatu  negara  yang memiliki  kedaulatan  nasional  atas  wilayah  udara  wilayahnya  dapat  melarang  negara  lain  untuk melompati  wilayahnya  kecuali  telah  disepakati  sebelumnya.  Dewasalini,  teori  ini  telahlberubah denganllahirnya perjanjian-perjanjian internasional yanglmengatur penggunaan wilayah udara, dan khususnya  ketentuan  umum  yanglmengatur  kebebasan  dan  hak  lintas  di  udara.  Ketentuan  ini dinegosiasikan pada Konferensi Penerbangan Sipil  Internasional Chicago pada tahun 1944, diikuti oleh  Konvensi  Chicago  tentang  Penerbangan  Sipil  Internasional,  yang  mulai  berlaku  pada  tahun 1974.  Berlaku  untuk  pesawat  negara  seperti  pesawat  militer,  bea  cukai  dan  polisi.  Konferensi yanglsama  juga  mengarah  pada  pembentukan  Organisasi  Penerbangan  Sipil  ICAO  (International Civil Aviation Organization). Seperti halnyalstatus hukum laut lepas, hukum internasional mengakui status hukum luar angkasa sebagai res communis, sehingga tidaklada bagian luar angkasa yang dapat menjadi  wilayah  kedaulatan  nasional.  Hal  ini  bermula  dari  berbagai  resolusi  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  dikeluarkan  setelah  perkembangan  teknologi  antariksa, yangldimulai  dengan  peluncuran  satelit  Bumi  pertama  oleh  Uni  Soviet  pada  tahun  1957,  dan khususnya  penggunaan  dan  eksplorasi  luar  angkasa  secara  wajar.  menurut  hukum  internasional, benda-benda angkasa oleh semua negara. Selain itu, ruang dan benda angkasa tidak dapat menjadi bagian dari wilayah atau hukum nasional. Peraturan lebih lanjut tentang luar angkasa diperkenalkan pada tahun 1967 dengan menandatangani perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan nasional dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya. Perjanjian  internasional  ini  memperkuat  prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  dalam  resolusi  Majelis Umum PBB di atas, tetapi tidak mencakup ketentuan yang menentukan batas antara wilayah udara dan luar angkasa.
Ruang  udara  suatu  negara  adalah  ruang  di  atas  daratan,  pedalaman,  pesisir,  dan  negara kepulauan,  dan  menurut  Roman  Proof  ,  kedaulatan  nasional  ruang  udara  meningkat  tanpa  batas waktu. Meluncurkan pesawat ruang angkasa di atas wilayah udara suatu negara tidak memerlukan izin  suatu  negara  dan  tidak  pernah  ditempatkan  di  orbit  tertentu.  Berbeda  dengan  perjanjian internasional,  hal  ini  berlaku  untuk  laut  yang  telah  dikuasai  manusia  selama  berabad-abad.  Baru setelah  ditemukannya  balon  udara  panas  dan  pesawat  palinglsederhana  yangldigunakan untuklmelumpuhkan pasukan musuh selama perang, barulah ia mulai dianggap mengatur kedaulatan nasional di wilayah udara. Ini sangat penting dan merupakan kawasan strategis negara.
D. Kedaulatan Negara
Kedaulatan nasional merupakanlkonsep yanglsangat menarikldan menginspirasi dalamlwacana  akademik  di  bidang  hukum  dan  politik  internasional.  Kadang-kadang,  perdebatan yanglsangat dinamis dan provokatif tentanglkonsep kedaulatan nasional dalam hukum internasional harus  dikemukakan.  Dalam  konteks  sistem  hukum  internasional  saat  ini,  tampaknya  perlu  untuk menafsirkan  kembali  makna  kedaulatan  nasional.  Terutama  berkaitan  dengan  fenomena ketidakmampuan otoritas nasional untuk melindungi warga negara, perkembangan globalisasi, dan fenomena kerjasama internasional yang semakin intensif dilberbagai belahan dunia. Pada saat yang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sama, lebih cepat untuk memahami bahwa bangsa diposisikan sebagai alat untuk memberi manfaat bagi  rakyat  dan  bukan  sebaliknya.  Pemahaman  tradisional  tentang  kedaulatan  nasional  saat  ini dipandang  sebagai  hambatan  bagi  pengelolaan  krisis  kemanusiaan  yang  efektif  dan  perlindungan kepentingan dan hak-hak dasar warga negara.
Pelajaran filosofis yanglpaling mencolok tentang kedaulatan adalahlbahwa kedaulatan adalah kekuasaan  mutlak  ataslsuatu  wilayah  tertentu.  Kekuasaan  mutlak  atas  daerah  menjadildasar pembentukan negara (Jenik Radon, 2004: 1995). Pemahaman tentang konsep kedaulatan nasional ini sangat membantu dalam mengamati dan menilai posisi negara dalam konteks hubungan internasional yang  sangatldinamis.  Definisi  kedaulatan  yang  terpadu  tampaknya  tidak  mampu  memantapkan dirinya  dalam  wacana  ilmiah.  Istilah  kedaulatan  memiliki  banyak  arti  dan  interpretasi.  Istilah kedaulatan  sering  ditafsirkan  secara  berbeda  oleh  orang-orang  dari  berbagai  latar  belakang profesional,  budaya  dan  intelektual,  termasuk  sarjana,  jurnalis,  politisi,  pegawai  negeri  sipil internasional, dan juri (Winston P. Nagan, & Craig Hammer. 2004: 143–145). Istilah tersebut dapat berarti  berbeda  untuk  orang  yang  berbeda,  masing-masing  dengan  latar  belakang  yang  berbeda. Istilah kedaulatan dapat memiliki arti yang berbeda dalam hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan disiplin  ilmu  terkait  lainnya.  Ada  pendekatan  yang  berbeda,  klasifikasi  yang  berbeda,  dan  variasi yang berbeda untuk  menggunakan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat  merujuk  pada kedaulatan domestik,  kedaulatan  interdependen,  kedaulatan  hukum  internasional,  dan  kedaulatan  nasional absolut. Kedaulatan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang  besar  dan  tertinggi  dapat  dianalisis  dan  direlatifkan  dari  perspektif/perspektif  elemen  yang berlawanan  (rule  of  law  atau  kedaulatan  politik).  Kedaulatan  internal  atau  eksternal;  kedaulatan tunggal atau terbagi; kedaulatan pemerintah atau nasional (Dan Sarooshi, 2004: 25; Jens Bartelson, 2006:  463).  James  J.  Sheehan  berpandangan  sangat  kritis  bahwa  salah  satu  persoalannya  terkait dengan  pengertian  kedaulatan  (sovereignty)  ini  tentang  definisi.  Namun,  tidak  seperti  konsep demokrasi dan monarki, kedaulatan adalah konsep politik. Kedaulatan bukanlah di mana kekuasaan berada.  Kedaulatan  tidaklsama  dengan  parlemen  atau  birokrasi.  Itu  tidak  menjelaskan  institusi yanglmenjalankan kekuasaan untuk kedaulatan. Kedaulatan jugaltidak disamakanldengan ketertiban hukum  atau  keadilan.  Itu  tidak  menjelaskan  tujuan  menjalankan  kekuasaan  untuk  kedaulatan. Kedaulatan itu satu dan mencakup banyak (James J. Sheehan, 2006: 419).
Secara tradisional, ada lima cara negara dapat memperoleh kedaulatan teritorial. Lima metode adalah  berdasarkan  profesi.  Resep;  Diserahkan  (Menyerahkan);  Pertambahan  dan  Penaklukan. Pendudukan adalah sebuah konseplyang diturunkan darildan berdasarkan  hegemoni (Opini Sahara Barat: ICJ Rep. 1975, 12).
Namun,  setelahlberakhirnya  Perang  Dunia  II  dan  pembentukan  Organisasi  Internasional Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  muncul  paradigma  dan  kerangka  kerja  internasional  baru  yang menantang dan menggantikan pandangan tradisional  tentang bagaimana suatu  negara memperoleh kedaulatan  regional  (Jenik  Radon,  2004).  :  195).  Bangsa-bangsa  barulyang  lahirldari  proses pembebasan  dari  jajahan  telahlmuncul  sebagai  subyek  hubungan  internasional  dan  organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses pemberdayaan dengan kemerdekaan dari negara- negara kolonial telah diperkuat dan disetujui oleh PBB.

## E. Yurisdiksi  Negara
Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara atas orang, benda, atau peristiwa  (hukum).  Yurisdiksi  suatu  negara,  sebagai  negara  dengan  kedaulatan  atau  kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya (kedaulatan teritorial), tidak terlepas dari prinsip kedaulatan nasional, yang merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip kedaulatan nasional. Definisi yurisdiksi nasional jauh  lebih  luas  daripada  konsep  kedaulatan  nasional.  Hal  ini  karena  tidaklterbatas  padalapa  yang disebut  yurisdiksi  teritorial  yang  berasal  dari  kedaulatan  wilayah,  tetapiljuga  mencakup  yurisdiksi negara-negara non-teritorial (di luar atau di luar wilayah). Hukum internasional adalah hukum seperti wilayah kedaulatan Republik Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen,
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
laut lepas, dan yurisdiksi domestik di luar angkasa. Yurisdiksi domestik dalam hukum internasional dapat dihasilkan dari proses pengadilan:
1. Legislatif,  yaitu  kekuasaan  untuklmembuat  atau  memutuska  peraturan  atau  keputusan- keputusan
2. Enforcement, yaitu kekuasaan untuk memaksa orang (benda atau peristiwa) untuk mematuhi peraturan (hukum) yang berlaku.
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkanlatas suatulperistiwa. Ekstrateritorialitas  digunakan  untuk  menyatakan  statuslseseorang  atau  bendalyang secaralfisik berada dildalam wilayah suatu negara tetapilseluruhnya ataulsebagian dikecualikan dari yurisdiksi  negara  tersebut  oleh  ketentuan  hukum  internasional.  Yurisdiksi  dapat  dibagi  menjadi prinsip-prinsip yurisdiksi berikut:
1. Yurisdiksi Teritorial
Setiap  negara  memiliki  yurisdiksi  atas  kejahatan  yangldilakukan  di  wilayahnya. Menurut Stark, yurisdiksi inildapat diartikanlsebagai hak, kekuasaan, atau wewenang suatu negara  untuk  membuat  undang-undang  dan  peraturan  dan  menegakkan  peraturan  tersebut. Penegakan dengan negara. Wilayah negara yang bersangkutan.
Sebagaimana  diketahui  dalam  hukum  internasional  bahwa  yurisdiksi  teritorial diperluas  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya  transportasi, komunikasi,  informasi  dan  teknologi  informasi  serta  pencapaiannya.  Kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  diakui  dan  dipertimbangkan  oleh  masyarakat  dan  hukum internasional untuk mencegah penggunaan dan penyalahgunaan akibat ilmu pengetahuan dan teknologi itu oleh mereka yanglterlibat dalamlpelanggaran hukum atau kegiatan kriminal di wilayah nasional. Perluasan yurisdiksi dibedakan dengan dualpendekatan:
a. Prinsip teritorial subjektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menuntut dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang dimulai atau terjadi di dalam wilayah negaranya meskipun telah berakhir atau diselesaikan di negara lain.
b. Prinsip teritorial objektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menuntut dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapilberakhir atauldiselesaikan danlmembahayakan negaranya sendiri. Menurut prinsip teritorial, suatu negara bertanggung jawab atas semua masalah dan peristiwa  di  wilayahnya.  Asas  ini  merupakan  asas  yang  palinglmapan  dan  pentingldalam hukum internasional. Menurut Hakim McMillan, negara memiliki yurisdiksi atas siapa pun, barang,  urusan  pidana  atau  perdata  di  dalam  perbatasan  sebagai  tanda  kedaulatannya. Komentarnya adalah:
“It  is  an  essential  attribute  of  thelsovereignty,  of  this  realm,  as  of  all sovereignlindependent  states,  that  it  shouldlpossess  jurisdictionlover  all  personsland  things withinlits territoriall limits and in alllcauses and criminallarising withinlthese limits”.
Seperti halnya semua negara berdaulat yang independen, fitur penting dari kedaulatan dalam  batas-batas  ini  adalah  bahwa  negara  menangani  semua  orang  dan  hal-hal  di  dalam wilayahnya,  dan  semua  masalah  perdata  dan  pidana  yang  muncul  di  dalam  wilayah tersebut.Itu harus berada di bawah yurisdiksi. Ada dua prinsip teritorial. Ini adalah kejahatan yangldimulai  di  satu  negara  danlberakhir  di  negara  lain.  Misalnya,  jika  seseorang  yang menembak  di  wilayah  perbatasan  Negara  Bagian  A  melukai  orang  lain  di  wilayah  Negara Bagian B, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara tempat tindakan dimulai (A) memiliki yurisdiksi di bawah teritorial subjektif, dan negara tempat tindakan diselesaikan di negara (B) memiliki yurisdiksi di bawah teritorial objektif. (objective territorial principle).
2. Yurisdiksi Personal
Hukum  internasional  mengakui  atau  mengakui  adanya  yurisdiksi  personal  atau yurisdiksi personal. Suatu negara dapat menuntut yurisdiksinya atas dasar asas personalitas
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(asas  yurisdiksi). Yurisdiksi  pribadi  adalah  yurisdiksi atas seseorang, apakah warga negara atau orang asing.
Dalam hal  ini, subjek data tidak berada di  wilayah itu atau di  wilayah negara  yang mengklaim  yurisdiksi.  Suatu  negara  yang  mengklaim  atau  menyatakan  yurisdiksi  dapat menjalankan  yurisdiksi  atau  otoritasnya  hanya  jika  para  pihak  tiba  dan,  baik  sukarela  atau wajib, berada di dalam wilayah mereka, misalnya, melalui prosedur pengiriman.
Di bawah prinsip yurisdiksi pribadi, negara dapat membawa warganya ke pengadilan atas  kejahatan  yang  dilakukan  di  mana  saja.  Di  sisi  lain,  negara  memiliki  kewajiban untuklmemberikan  perlindungan  diplomatik  kepada  warga  negara  asing.  Ketentuan  ini diterima  secara  luas.  Sesuai  dengan  praktik  internasional  saat  ini,  yurisdiksi  atas  individu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:
a. The principle of active nationality. According to this principle, the state can exercise jurisdiction  over  its  citizens.  All  other  principles  related  to  this  matter  are  that  the state is not obliged to surrender its citizens who have committed a crime abroad.
b. The  principle  of  passive  nationality.  This  principle  justifies  the  state  to  exercise jurisdiction  if a citizen suffers  a loss. The basis of  justification for  this principle of nationality is that every country has the right to protect its citizens abroad, and if the territorial state where the crime occurred does not punish the person who caused the loss, then the country of origin of the victim has the authority to punish the crime, if that person is in the country. his territory .
3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan
Berdasarkan  asas  yurisdiksi  perlindungan,  suatu  negara  dapat  melaksanakan yurisdiksi  terhadap  orang  asing  yanglmelakukan  tindak  pidana  di  luar  negeri  yang  diduga dapat  membahayakan  kepentingan  keamanan,  keutuhan,  dan  kemerdekaan  nasional. Penerapan prinsip inildibenarkan sebagaildasar penerapan yurisdiksi nasional. Latarlbelakang pembenaranlini  adalah  bahwa  hukum  domestik  pada  umumnya  tidak  mengatur  atau menghukum  tindakan  domestik  yang  dapat  mengancam  atau  mempengaruhi  keamanan, integritas,  dan  kemerdekaan  negara  lain.  Misalnya,  dia  berkolusi  untuk  menggulingkan pemerintahannya,  menyelundupkan  mata  uang  asing,  melakukan  spionase,  dan  melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.
Prinsip  ini  dibenarkan  oleh  perlindungan  kepentingan  penting  negara.  Hal  ini dibenarkan  karena  seorang  pidana  dapatlmelakukan  tindak  pidana  yang  bukan  merupakan tindak  pidana  menurut  undang-undang  tempat  tinggalnya,  dan  apabila  tindak  pidana tersebutlmerupakan tindak pidana politik, tidak dapat diserahkan (ditolak).
Pada  kenyataannya,  kapasitas  perlindungan  berkembang  terhadap  perlindungan sistem  hukum  dan  politik  negara-negara  di  mana  warga  negara  terlibat  dalam  hubungan perdagangan  antara  beberapa  negara.  Contoh  kasus  perlindungan  yudisial  adalah  investasi dan perdagangan antara warga negara yang berbeda. Dalamlkasus seperti itu, bahkan terkait dengan yurisdiksi proses antar negara, seringkali mengarah pada konflik yurisdiksi. Salah satu tuntutan  hukum  bermerek  Sony  di  Selandia  Baru  di  mana  pengadilan  Selandia  Baru  harus membuat keputusan dan keputusan pengadilan tentang pelanggaran hukum hak cipta Selandia Baru dan hukum hak cipta Hong Kong dan Inggris.
Konflik  yurisdiksi  lazimnyalterkait  dengan conflict  of  laws.  Conflict  of  laws lazimnyaldidefinisikan sebagai “A differencelbetween the laws of two or more jurisdictions with somelconnections to a case, such that the outcomeldepends on which jurisdiction’s law willl  be  used  tolresolve  each” .  Secara  umum,  pengadilan  memiliki  dua  pilihan  dalam memutuskan  suatu  pilihan  hukum.  (A)  Jika  hukum  yang  berlaku  berkaitan  dengan  hukum litigasi atau hukum litigasi, maka pengadilan akan menerapkan hukum forum (lex fori). Atau (b) pengadilan menerapkan hukum di tempat terjadinya transaksi atau di mana pertama kali berlangsungnya  proses  hukum  yang  menyangkut  hukum  materiil  (lex  loci).  Yurisdiksi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
didasarkan pada ketidakberpihakan kepada para pihak dan pembenaran kedaulatan yurisdiksi di  mana  secara  umum  diterima  untuk  menentukan  perselisihan  khusus.  Yurisdiksi  juga mengacu  pada  kekuasaan  kehakiman  yang  asli.  Pengadilan  dapat  ditunjuk  sebagai  forum umum atau forum khusus. (special jurisdiction).

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  hukum  internasional  merupakanlbagian  dari  hukum  yanglmengatur kegiatan entitas internasional. Lebih dahulu, konsep hukum internasional hanyaldidefinisikan sebagai hukum  yang  mengatur  perilaku  dan  hubungan  antar  negara.  Namunldalam  perkembangannya, pengertian  hukum  internasional  juga  semakinlluas,  antara  lain  hubungan  antara  negara  dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lain, hubungan antara negara dan individu dalam keadaan khusus, dan lain-lain.

## SARAN
Peneliti menyarankan bagi seluruh kalangan masyarakat terlebih lagi pemerintah yang ingin melakukan  kerjasama  antarbangsa  atau  antarnegara  untuk  mengetahui  tentang  pentingnya  hukum internasional. Hukum internasional sebagailpedoman untuklmengatur hubungan hukum antarbangsa atau antarnegara, dan untuk mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih beda kewarganegaraan. Setelahlkesadaran  hukum  dapatldibangun  makalakan  tumbuhlketaatan  terhadap  hukum  nasional maupun  internasional  yanglberlaku  dan  juga  menyarankan  kepada  seluruh  instansi  pemerintah maupun swasta untuk memberikan edukasi mengenai akan pentingnya kesadsaran hukum sejak dini yakni hukum nasional dan hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni. Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika.