## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI
Abdul Malik Firdaus 1 , Muhammad Akbar 2 , Sitti Nurkhaerah 3 , Ahmad Arief 4
1 Mahasiswa Pascasarjana 2,3,4 Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu amfirdaus@gmail.com

## Abstract
Islamic financial institutions are increasingly showing their existence, which encourages us to be more selective  in  choosing  one  of  these  institutions  to  use  their  services.  We  need  to  pay  attention  to  the compatibility of applying the principles of Islamic law in its activity. The question of how the process of managing funds is managed, as well as whether the process is in accordance with Islamic law is something that must be answered. The results of the study indicate that the fund management process at BMT Al- Muhajirin Toili has been systemized quite well in the welfare of its members both in savings and financing products. According to Islamic law perspective regarding the process of fund management, there is still confusion,  especially  in  the  implementation  of  murabahah  and  mudharabah  contracts,  this  happens because the human resources used at BMT Al-Muhajirin Toili are not fully qualified, so it often causes gharar  in  the  contract.  In  addition,  in  the  transaction  process  there  is  still  usury  due  to  the  use  of conventional interest-based accounts.
Keywords : BMT; Islamic Law; Management.

## Abstrak
Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, maka kita akan semakin selektif dalam memilih. Sehingga  kita  perlu  memperhatikan  tentang  kesesuaian  penerapan  prinsip-prinsip  hukum Islam  di  dalam  operasionalnya.  Pertanyaan  mengenai  bagaimana  proses  manajemen pengelolaan dana, serta apakah proses tersebut telah sesuai dengan hukum Islam menjadi hal yang harus terjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pengelolaan dana di  BMT  Al-Muhajirin  Toili  telah  tersistem  dengan  cukup  baik  dalam  mensejahterakan anggotanya baik pada produk simpanan maupun pembiayaan. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai  proses  manajemen  pengelolaan  dananya  masih  terdapat  kebingungan,  khususnya dalam penggunaan akad murabahah dan mudharabah, hal ini terjadi karena sumber daya yang digunakan  di  BMT  Al-Muhajirin  Toili  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  bidang  keilmuan, sehingga sering menimbulkan gharar dalam berakad. Selain itu, dalam dalam proses transaksi masih terdapat riba karena penggunaan rekening konvensional yang berbasis bunga.
Kata kunci : BMT; Hukum Islam; Manajemen.

## A. PENDAHULUAN
Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disingkat dengan BMT) merupakan lembaga
keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang produktif dan sosial berbasis syariah, yang  sumber  dananya  berasal  dari  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  simpanan sukarela  serta  investasi  pihak  lain.  BMT  yang  menjalankan  kegiatan  sebagai pengelolaan keuangan wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan dengan kegiatan pembiayaannya. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencampuran antara dana modal usaha dan dana yang bersifat sosial 1 .
Sebagai salah satu sumber modal usaha mikro, kecil dan menengah, BMT telah berupaya  menerapkan  proses  dan  juga  peraturan  yang  lebih  sederhana  serta  tidak menyulitkan dalam realisasi pembiayaannya. Mengingat, BMT berfungsi sebagai media penyalur  harta  ibadah  dan  investasi  bersifat  produktif  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Indonesia. 2 Oleh karena itu, BMT harus dikelola secara  profesional  yang  menganut  prinsip-prinsip  manajemen  berbasis  syariah. Sebagai  penyedia  jasa,  BMT  sangat  membutuhkan  sebuah  kepercayaan.  Mengingat, profitabilitas  BMT  berasal  dari  pembiayaan,  sehingga  rasio Non  Performing  Financing (NPF)  akan  menjadi  konsen  utama  BMT  dalam  merumuskan  kebijakan 3 yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya  dan  masyarakat  umum.  Anggapan  tentang pembiayaan  syariah  dan  pinjaman  konvensional  adalah  sama,  masih  menjadi  topik perdebatan menarik, Padahal kedua hal tersebut berbeda. Di mana pembiayaan syariah berbasis  bagi  hasil  sementara  pinjaman  konvensional  berbasis  bunga  yang  telah diharamkan dalam hukum Islam.
Meski  BMT  yang  ada  di  Indonesia  telah  sangat  baik  dalam  menerapkan manajemen operasional dan keuangannya. Namun, belum tentu penerapannya sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab jika ada unsur-unsur yang diharamkan meskipun hanya sedikit, maka seluruh rangkaian prosesnya akan haram, dan orang-orang yang terlibat didalamnya akan mendapat dosa. Terlebih lagi saat ini telah banyak BMT yang bermunculan sehingga kita perlu lebih selektif lagi dalam memilih sumber pembiayaan.
1 Barhanuddin S, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 148.
2 Syaakir Sofyan, “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia,” Jurnal Bilancia 11, no. 1 (2017):
33 – 59, https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298
3 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul maal wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 4.
Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  kesesuaian  proses  manajemen pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah. Agar BMT dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan serta mampu meningkatkan profitabilitas BMT dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat umum.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Manajemen Pengelolaan Dana BMT Al-Muhajirin Toili
Pengelolaan  dana  nasabah  “anggota  BMT”  dibagi  menjadi  2  produk  yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Pada produk simpanan di BMT Al-Muhajirin Toili berbentuk tabungan dan juga titipan dengan akad mudharabah dan wadiah, sedangkan produk  pembiayaan  berupa  modal  kerja  dan  investasi  dengan  akad  mudharabah, musyarakah  dan  murabahah.  Kedua  produk  tersebut  harus  saling  beriringan  dalam pengaplikasianya agar tidak ada dana yang menganggur atau tidak tersalurkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko Purnomo selaku wakil Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, berikut:
“Di BMT kami, semua dana yang terkumpul merupakan dana dari pihak ketiga yang  berasal  dari  dana  simpanan,  dimana  jumlah  minimal  simpanan  untuk pembukaan pertama itu Rp. 50.000,00. Simpok. (simpanan pokok) Rp. 20.000,00. Cetak buku Rp. 5.000,00. Dan saldo awal Rp. 25.000,00. yang kemudian akan di ditribusikan  atau  disalurkan  untuk  anggota  pembiayaan,  seperti  pada pembelian  barang-barang  berupa  motor,  mobil  dan  lain  sebagainya  untuk mendapatkan  bagi  hasil  yang  nantinya  akan  di  bagi  lagi  kepada  BMT  dan nasabah  penabung  sebagai  bagi  hasil  atas  dana  yang  telah  diberikan  kepada BMT. Presentase keuntungan atau bagi hasil minimal 0,5% sesuai pendapatan BMT.  Tapi  hal  tersebut  itu  relatif  karena  banyak  yang  murabahah  saja, mudharabah  jarang.  Sehingga  terkadang  terdapat  penggunaan  dana  yang menganggur dalam salah satu akadnya di alih fungsikan pada pendanaan yang lainnya. Di BMT margin setara dengan Rp. 25.000,00./satu juta, 1/3 untuk bagi hasil dengan pemilik dana, 1/3 untuk biaya operasional dan 1/3 laba ditahan. Perhitungan tersebut bisa lebih rendah apabila komposisi modal BMT semakin besar. Selain itu, yang menentukan besar kecilnya margin ada banyak faktor, misalnya  ketika  modal  semakin  besar  maka  semakin  besar  pula  margin  yang diterima.”. 4
BMT Al-Muhajirin Toili sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh  anggota  selain  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  anggota,  sistem  tersebut
4 Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal 11 Juni 2019
juga dapat membuat anggota lebih nyaman dalam mempercayakan dana mereka. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BMT untuk menarik minat anggota dalam bergabung dengan  BMT  dengan  cara  memberikan  fasilitas  ekstra  untuk  para  anggota,  demi memudahkan  anggota  sekaligus  sebagai  sarana  pemasaran  BMT,  seperti  yang dikatakan  oleh  Bapak  Hairi  selaku  Manager  Utama  BMT  Al-Muhajirin  Toili.  sebagai Berikut:
“Banyaknya kemudahan dalam produk simpanan di BMT membuat masyarakat menjadi  lebih  bersemangat  untuk  menyimpan  uang  di  BMT  sekaligus mensukseskan tujuan BMT untuk menumbuhkan kesadaran menabung, yaitu dengan adanya program layanan di BMT yang hampir sama dengan Bank dan juga  jumlah  tabungan  yang  tidak  ditentukan  dan  bisa  dilakukan  seperti permintaan anggota. Misalkan menginginkan AO “Account Officer/Marketing” datang mengambil simpanan ataupun angsuran anggota kerumah setiap hari atau  beberapa  hari  sekali.  Bahkan  dalam  hal  untuk  menjadi  anggota  apabila belum mampu membayar jumlah biaya komitmen ditambah simpanan  pokok dengan total Rp. 520.000,00, maka calon anggota dapat mengangsurnya selama tiga  bulan  untuk  melunasinya.  Selain  itu,  terdapat  keringanan  lain  berupa dispensasi terhadap anggota yang lambat dalam hal pembayaran angsuran yang dalam hal ini apabila tidak ada unsur kesengajaan, seperti sakit, bencana alam, gagal usaha dan lainnya. Sehingga diberikan batas waktu pembiayaan antara 6 bulan  sampai  dengan  36  bulan.  Kita  juga  memberikan  reward  (hadiah)  jika belum sampai batas waktu pelunasan sudah dilunasi yaitu berupa diskon atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota tersebut”. 5
Hal  tersebut  terbukti  sangat  ampuh  dalam  meraih  minat  masyarakat, masyarakat  sangat  menyukai  sistem  tersebut  karena  dianggap  lebih  mempermudah dan  simpel.  Selain  itu,  tidak  adanya  persyaratan  minimal  maupun  maksimal  dari nominal  tabungan  yang  harus  dipenuhi  setiap  kali  menabung.  Dari  sekian  banyak produk simpanan yang terdapat di BMT ada beberapa produk yang menjadi unggulan dan memiliki banyak peminat, seperti produk pembiayaan Murabahah. Seperti yang dikatakan  oleh  Ibu  Marfu’ah  selaku  CS  Pelayanan  Anggota  BMT Al-Muhajirin  Toili, sebagai berikut:
“Terdapat produk unggulan yang ada di BMT, disebut produk unggulan karena memiliki  banyak  sekali  peminat.  Produk  Pembiayaan  tersebut  antara  lain produk pembiayaan Ba’i al -Murobahah, seperti pada pembelian sepeda motor
5 Ibu Marfu’ah , CS Pelayanan Aggota BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal 12 Juni 2019
dan  barang  lainnya.  Produk  pembiayaan  yang  satu  ini  memiliki  kelebihan karena besar keuntungan atau harga perolehan suatu barang dapat dengan pasti diketahui oleh nasabah karena ada akad di awal transaksi yang jelas, contohnya misalkan BMT menyediakan dana pembiayaan dengan harga pokok sebesar 40 juta dan margin sebesar 11 juta sehingga total kesepakatan sebesar 51 juta yang disepakati  bersama  oleh  kedua  belah  pihak  dan  pembayarannya  diangsur selama  10  bulan/10  kali  angsuran  sesuai  kesepakatan  dan  kemampuan  dari anggota yang di berikan oleh pihak BMT. Produk ini banyak diminati oleh para pedagang  dan  petani.  Hal  ini  dikarenakan  petani  dapat  mengangsur  dan menyesuaikan  waktu  pembayarannya  dengan  hasil  panen  mereka,  sehingga dalam hal ini sangat memudahkan dan tanpa ada paksaan karena adanya akad yang jelas di awal transaksi.”. 6
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Bahri selaku anggota KSU BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:
“Saya  bekerja  sebagai  petani.  saya  mengambil  produk  pembiayaan  Ba’i  al - Murobahah,  dalam  pembelian  sepeda  mesin  traktor  dengan  harga  pokok  Rp. 40.000.000,00. Ditambah margin/bagi hasil untuk pihak BMT sebesar 11.000.000. Dengan  angsuran  pokoknya  Rp.  40.000.000,00.  Angsuran  margin  sebesar  Rp. 1.100.000,00./bulan. Ada beberapa tambahan seperti tabungan wajib dan Ziswaf yang  dalam  hal  ini  sifatnya  itu  fleksibel  sehingga  tidak  harus  dibayarkan bersamaan  dengan  jatuh  tempo  angsuran  tadi.  Tabungan  tersebut  berguna untuk  menambah  modal/simpanan  saya  selaku  anggota  BMT.  Dengan  beban angsuran saya tiap bulannya yang tidak terlalu besar dalam hal ini lebih mudah dan jelas akadnya ketika awal transaksi. Terdapat keringanan-keringanan yang saya  dapatkan  ketika  membayar  angsuran.  Seperti  ketika  saya  lambat membayar angsuran karena ketidaksengajaan saya pada saat terkena musibah maka BMT memberikan dispensasi waktu antara enam sampai tiga puluh enam bulan dan bahkan apabila saya membayar belum sampai batas waktu (normal pembayaran) sudah dilunasi, BMT akan memberikan diskon”. 7
Hal serupa yang disampaikan oleh anggota lainnya yaitu bapak Abdul Rahmad berkaitan  dengan  pembiayaan  yang  diambil.  Pembiayaan  yang  diambil  berupa  akad mudharabah  dimana  beliau  meminjam  uang  kepada  pihak  BMT  untuk  menjalankan usahanya  berupa  dagangan  yang  nantinya  menggunakan  sistem  bagi  hasil  atas keuntungan yang diperoleh, seperti perkataan beliau sebagai berikut:
“Saya mengambil akad mudharabah dalam hal ini meminjam dana kepada pihak BMT untuk menjalankan usaha dagangan saya di pasar. Pinjaman saya sebesar
6 Ibu Marfu’ah , CS Pelayanan Aggota BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal  12 Juni 2019
7 Bapak Bahri, Anggota di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal 12 Juni 2019
Rp. 10.000.000,00. Di mana sebelum memberikan dana itu, pihak BMT melakukan survei  terlebih  dahulu,  mulai  dari  kerja  sampai  tempat  tinggal  saya.  Setelah semua syarat terpenuhi maka barulah dana dapat saya ambil atau diberikan oleh pihak  BMT.  Akad  yang  dilakukan  sangat  jelas  menurut  saya.  Karena  saya mengetahui di awal berapa bagi hasil yang harus di bagikan dengan pihak BMT. Dan yang dibagi itu berdasarkan keuntungan yang saya peroleh. Kalau misalkan rugi juga ditanggung bersama.” 8
Pembiayaan  merupakan  asset  utama  BMT  atau  lembaga  keuangan  dalam memperoleh  keuntungan,  di  BMT  kecenderungan  dalam  pembiayaan  adalah  dalam pembiayaaan  Murabahah.  Selain  pembiayaan  penting  sebuah  lembaga  keuangan syariah  mempublikasikan  neraca  dan  perhitungan  L/R  akhir  tahun.  Seperti  yang dikatakan  oleh  Bapak  Hairi  selaku  Manager  Utama  BMT  Al-Muhajirin  Toili,  sebagai berikut:
“Hal terpenting dalam sebuah lembaga keuangan syariah adalah sikap terbuka yang harus dimiliki demi kelancaran operasional BMT, keterbukaan mengenai laporan keuangan yang diperoleh terutama kepada nasabah penabung sangat penting  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  sebenarnya  BMT,  dan mengetahui  bagaimana  mereka  “BMT”  mengelola  dana  yang  dititipkan. Kemajuan  suatu  lembaga  keuangan  syariah  sangat  bergantung  pada  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan atau BMT tersebut. Maka tiap  periode  atau  tiap  akhir  tahunnya  BMT  mengadakan  Rapat  Akhir  Tahun (RAT), dalam rangka mengevaluasi serta transparansi anggaran tiap tahunnya kepada seluruh anggota BMT ag ar dapat lebih baik lagi kedepannya.” 9
Dalam melakukan proses manajemen tentu terdapat beberapa persoalan atau masalah yang terdapat pada setiap lembaga keuangan, seperti halnya dalam melakukan transaksi pembiayaan, ketika hendak melakukan pembiayaan lembaga keuangan akan sangat memperhatikan beberapa persyaratan, seperti yang dikatakan oleh bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:
“Pada BMT kami, proses manajemen tidak menjadi bermasalah. Namun, sering terdapat  masalah  pada  penerapan  standar  prosedur  pembiayaan,  bagaimana kriteria orang yang layak dibiayai, sesuai dengan survei, harus memenuhi 5C (carakter,  capacity,  capital,  collateral  and  condition)/  5.  Apabila  hal  itu dilanggar maka pembiayaan akan bermasalah. Selain itu persoalan perusahaan cabang  yang  masih  minim  sumber  daya  manusianya  menyebabkan  kinerja
8 Bapak Abdul Rahmad, Anggota di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal 12 Juni 2019
9 Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal  11 Juni 2019
masih  kurang  baik  dalam  hal  pengelolaan  sistem  dan  pelayanan  terhadap anggota/nasabah BMT yang berada di kantor cabang.” 10
Dalam melakukan sebuah usaha tentu tidaklah mudah, sebab terdapat akan ada beberapa faktor pendorong dan penghambat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:
“Faktor pendorongnya itu, BMT sudah lumayan lama jadi masyarakat sudah tau dan  tidak  sulit  untuk  pengurusannya  dan  menghimpun  dana.  Sementara  itu, Faktor  penghambat  itu  sumber  daya  manusianya,  yang  ahli  sesuai  dengan baidangnya  masih  sangat  jarang,  jadi  kita  buat  pelatihan-pelatihan  khusus terhadap  karyawan/pegawai  kita  untuk  memahami  berkaitan  dengan  akad- akad transaksi, walaupun belum keseluruhan karyawan mengikutinya karena letak lokasi perusahaan cabang yang cukup jauh dari pusat. Untuk menghimpun dana,  perusahaan  tidak  terlalu  sulit,  karena  bisa  saling  tertutupi  dengan simpanan yang lainnya. ada bahkan yang menyimpan dananya sampai 500 juta di BMT Al- Muhajirin Toili.” 11
Dalam  hal  penyimpanan  dana  anggota,  BMT  masih  menggunakan  rekening  Bank Konvensional,  seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Hairi  selaku  pimpinan  BMT  Al- Muhajirin Toili sebagai berikut:
“Dalam  hal  penyimpanan  dana  nasabah,  iya  benar,  kita  masih  menggunakan rekening Bank konvensional karena beberapa alasan dalam hal ini, seperti letak perbankan  syariah  yang  cukup  jauh  di  bagian  perkotaan,  di  Luwuk.  Jadi  kita mencari yang lebih mudah dijangkau untuk mempercepat melakukan transaksi. Selain  itu,  memang  masih  sangat  jarang  juga  Perbankan  Syariah  yang  ada  di wilayah  Kab.  Banggai,  sehingga  menggunakan  yang  konvensional  serta  dana anggota  nantinya  hanya  akan  habis  diperjalanan.  Kita  mencoba  mencari maslahat disini. Jadi nantinya dana tersebut kita pisahkan antara bunga yang diberikan oleh pihak Bank dengan dana pokok yang kita setor ke Bank. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan berupa shadaqah, infak dan lainny a.” 12
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  dalam pengelolaan dana BMT sangat membantu dalam proses peningkatan profitabilitas atau keuntungan  BMT  serta  terbilang  sudah  cukup  baik  dalam  pengelolaannya.  Proses operasional yang terstruktur dan memperhatikan nilai-nilai yang ada menjadi kunci
10 Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal  11 Juni 2019
11 Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal  11 Juni 2019
12 Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, Wawancara , Tanggal  11 Juni 2019
keberhasilan suatu lembaga keuangan dalam proses operasionalnya. Sehingga ketika lembaga  keuangan  dapat  menjalankan  operasional  dan  sistem  dengan  baik  sesuai dengan perencanaan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana pada BMT Al-Muhajirin Toili
Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan berkaitan dengan peroses manajemen pengelolaan dana, maka indikator yang dapat diperhatikan antara lain dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai  tolok  ukur  manajemen  yang  baik 13 dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dalam Islam dalam suatu lembaga keuangan antara lain:
a. Pada  manajemen  perencanaan  setiap  program  kegiatan  yang  telah dijalankan  BMT  sudah  baik  dan  benar  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Di mana  anggota  merasa  terbantu  dengan  adanya  BMT,  karena  dapat membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu,  seperti  fakir,  miskin,  anak yatim  piatu,  dan  gharim  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Ada beberapa  permasalahan  yang  dialami  dalam  hal  perencanaan  yaitu  letak lokasi  BMT  Pusat  maupun  cabang  yang  cukup  jauh  dijangkau  oleh nasabah/anggota  atau  calon  anggota  yang  hendak  bertransaksi  sehingga keinginan untuk itu berkurang;
b. Pada manajemen pengorganisasian, BMT Al-Muhajirin telah melaksanakan sistem organisasi manajemen dengan sangat baik terbukti dengan adanya kepuasan para anggota/nasabah BMT;
c. Pada  manajemen  pelaksanaan,  BMT  Al-Muhajirin  Toili  telah  melakukan pelaksanaan  kegiatan  transaksi  dengan  baik  dengan  melakukan  kegiatan seperti  bantuan  usaha,  kemanusiaan,  pendidikan  dan  kesehatan  yang membantu  mustahiq  dalam  mengatasi  masalah  perekonomian  keluarga serta pembiayaan dan simpanan anggota yang terus berjalan sesuai dengan perencanaan;
13 Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen,” Jurnal At-Tawassuth 2, no. 1 (2017): 211 – 234.
d. Dalam manajemen pengawasan, BMT Al-Muhajirin Toili Berdasarkan hasil data  dan  wawancara  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  manajeman pengawasan  dalam  pengelolaan  dana  sudah  cukup  baik.  Dengan  selalu melakukan  survei  terhadap  para  anggota  yang  hendak  melkukan pembiayaan.  Akan  tetapi,  terdapat  permasalahan  pada  kantor  cabang Makapa yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih berkaitan dengan proses  manajemen  dalam  hal  ini  menjalankan  sistem  dan  pelayanan terhadap  nasabah/anggota,  karena  masih  terdapat  gharar  di  dalam melaksanakan proses transaksi.
BMT  bergerak  pada  aspek  simpan  dan i pinjam  (simpanan  dan  pembiayaan). Oleh  karenanya,  kegiatan  pada  BMT  serupa  dengan  Bank.  Perbedaan  mendasar keduanya  terletak  pada i mekanisme  lainnya,  salasatunya  yakni  hanya  yang  terdaftar dalam  anggota  BMT  yang  dapat  pelayanan  simpan-pinjam,  sedang  pada  Bank  tidak menggunakan i penyebutan anggota. Hal ini i mempengaruhi posisi pengguna layanan yang  mana  jika  di  BMT  pengguna  layanan  merupakan  konsumen  serta  termasuk kedalam  kepemilikan i lembaga  sedang  pada  Bank  pengguna  layanan  memiliki hubungan  sebatas  antar i Bank-Nasabah.  Sehubungan  dengan  persoalan  tersebut penulis  meninjau  manajemen  pengelolaan  dana  baik  berupa  simpanan  maupun pembiayaan.
Hukum i Islam i telah  memberikan  batas  aturan tersendiri tentang  praktik bermuamalah yang juga membahas berkaitan tentang pengelolaan dana. Pelarangan terdapatnya  hal-hal  yang  dapat  menghasilkan  kerusakan  serta  kerugian  salah  satu pihak,  sementara  pihak  lainnya  menghasilkan  keuntungan.  Kaidah  ushul  fiqh  yang digunakan  pada  perilaku  bermuamalah  yakni “Hukum  asal  setiap  perkara  adalah mubah  (boleh)  sampai  ada  dalil  yang  mengharamkannya” 14 .  Maksud  dari  kaidah tersebut  adalah,  hukum  asal  setiap  perkara  yang  berhubungan  dengan  muamalah adalah kebolehan hingga seseorang mengetahui terdapat hukum atau adanya dalil yang tidak memperbolehkan transaksinya. Namun, bukan berarti karena kebolehan lantas
14 Fathurrahman  Azhari, Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah (Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Umat (LKPU), 2015), 135.
melabelkan  boleh  pada  semuanya  begitu  pula  sebaliknya  mengharamkan  pada transaksi  yang  baru  yang  belum  jelas  predikat  hukumnya.  Alangkah  baiknya  setiap perkara yang kita temui, dicari terlebih dahulu tentang hukumnya.
Dalam kaitanya dengan pengelolaan dana nasabah, penulis menganggap bahwa prosedur  pengelolaan  dana  sudah  cukup  baik.  Akan  tetapi  masih  terdapat  beberapa masalah cara sistem kerja yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat di nilai dari proses pengelolaan dana yang terdapat di BMT cabang Makapa dan yang ada di BMT pusat sendiri, yang menurut penulis masih mengandung unsur gharar dan riba.
Dikatakan  gharar  karena  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Dewan  Pengawas Syariah yang tertulis dalam rapat akhir tahun per 31 Desember 2018, pada BMT  Al- Muhajirin  Toili  cabang  Makapa,  penerapan  hukum  syariahnya  masih  80%  karena seperti  pada  saat  transaksi  hanya  searah  seperti  halnya  lembaga  keuangan konvensional, nasabah tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran, sehingga kesannya yang penting dapat pembiayaan walaupun dengan terpaksa dan masyarakat tidak  mengetahui  apakah  mereka  akan  mengalami  risiko  atau  tidak.  Sementara  itu, dalam pembiayaan murabahah juga terdapat pelaksanaan akad Wakalah dari pihak BMT serta  tidak  memberikan  penjelasan  dan  alasannya  kepada  nasabah,  tetapi  langsung dibicarakan tanda tangan. Tentunya hal ini masih perlu pengawasan lebih intensif oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari manager hingga Dewan Pengawas Syariah.
Proses transaksi dalam hal ini pengelolaan dana dianggap mengandung unsur riba  karena  prosedur  pengelolaan  dana  ini  dilakukan  melalui  bank  nasional konvensional yang dalam proses manajemennya berbasis bunga. Sehingga tambahan yang  diperoleh  setiap  bulannya  direkening  BMT  ini  sudah  jelas  keharamannya  dan tidak menutup kemungkinan uang tambahan ini digunakan untuk membayar klaim jika terjadi  risiko  pada  anggota  BMT.  Seharusnya  pelaksanaan  BMT  harus  berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tolong-menolong. Bebas dari unsur riba seperti halnya yang terdapat dalam firman Allah, dalam surat al- Baqarah (02): 275 ”Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 15 Sehingga hal tersebut dapat diberikan rukhsah atau dalam hal ini mengambil dasar hukum Istihsan dalam pengelolaan dananya.
15 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014), 587.
Kebijakan BMT dalam menempatkan dana tabungan di bank konvensional yang menerapkan  sistem  bunga  tentu  berimplikasi  pada  munculnya  dana  non  halal. Meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  memandang  hukum  dari  bunga  bank, 16 namun menurut  mayoritas  ulama  adalah  haram. 17 Penghasilan  dana  ini  sangat  sulit  untuk dihindari  BMT,  yaitu  untuk  keperluan  transaksi  pembayaran,  tetapi  dana  non-halal diatur dengan jelas oleh undang-undang ketika mengelola dana non-halal yaitu bunga pendapatan  yang  diperoleh  oleh  BMT.  Tentunya  BMT  memisahkan  dana  non-halal dalam laporan tersendiri, sehingga pemisahan dana non-halal ini dimaksudkan untuk digunakan dan disalurkan sebagai dana sosial agar dana tidak tertukar. Perbaikan jalan, saluran air dan bangunan serta fasilitas umum lainnya. Jadi dalam hal ini pada dasarnya meskipun adanya unsur dana non-halal namun bukan digunakan untuk menghasilkan keuntungan BMT atau penggunaan administrasi BMT.
Dana tersebut dilaporkan secara i terpisah agar dana yang ada tidak tertukar dan selama dana tersebut digunakan dengan benar untuk dana sosial maka dana yang ada di  bank  akan  bermanfaat  bagi  orang  lain.  Dalam  pengawasannya,  Badan  Dewan Pengawasan  Syariah  di  Indonesia  mengawasi  produk-produk  BMT,  yaitu  produk- produk dengan persentase pendanaan tertentu yang dalam hal ini terkadang karyawan suatu  lembaga  Syariah  cenderung  melaksankan  hal-hal  yang  sepantasnya  tidak dilakukan  oleh  karyawan  lembaga  syariah.  Dalam  hal  ini,  Dewan  Pengawas  Syariah mengawasi  kebenaran  tentang  pengelolaan  dan  penyaluran  dana  non-halal.  Meski demikian,  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  tetap  mengawasi  semua  informasi  dan kebijakan, mulai dari laporan keuangan hingga laporan dana terkait. Oleh karenanya, akan  lebih  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  untuk  secara  sukarela  bergabung dengan Baitul Maal wa Tamwil karena memiliki harapan akan lembaga Syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah tanpa adanya keraguan.
16 Chamim  Tohari,  “The  Difference  Opinions  Analysis  on  Conventional  Bank  Interest  Law According  to  Ushul  Fiqh.  Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah,” Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah 17,  no.  1  (2019):  1 – 18, https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.795.
17 Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman dan Farah Atiqah Sharif, “Interes t and Riba: A Judicial Review,” Journal of Halal Studies 1, no. 1 (2020): 89 – 99.

## C. KESIMPULAN
Proses  manajemen  di  BMT  Al-Muhajirin  Toili,  baik  pada  produk  simpanan maupun pembiayaan telah tersistem dengan cukup baik dalam membantu pengelolaan dana anggota baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian dana.
Namun, jika ditinjau dari prespektif hukum Islam, masih terdapat beberapa hal yang mengandung unsur riba dan gharar di dalam proses pengelolaan dananya. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang belum bisa terpenuhi dalam mencapai sistem yang baik sesuai dengan prinsip syariah, seperti minimnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal mengelola sistem yang ada sehingga masih terdapat unsur riba dan gharar meskipun tidak signifikan.

## REFERENSI
Azhari,  F.  (2015). Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah .  Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Umat (LKPU).
Draman, W. M. A. A. W., & Sharif, F. A. (2020). Interest and Riba: A Judicial Review. Journal of Halal Studies , 1 (1), 89 – 99.
Harahap,  S.  (2017).  Implementasi  Manajemen  Syariah  Dalam  Fungsi-Fungsi Manajemen. Jurnal At-Tawassuth , 2 (1), 211 – 234.
Kementrian Agama RI. (2014). Al-Quran dan Terjemahnya . Surabaya: Halim.
Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul maal wa Tamwil . Yogyakarta: UII Press.
S, B. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia . Malang: UIN Maliki Press. Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Bilancia , 11 (1), 33 – 59. https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298
Tohari, C. (2019). The Difference Opinions Analysis on Conventional Bank Interest Law According to Ushul Fiqh. Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah. Jurnal Ilmiah Al- Syir’ ah , 17 (1),
1 – 18. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.795