## Kesesuaian Bidan Dalam Menerapkan Prosedur Pelayanan Persalinan di PMB pada Masa Pandemi Covid-19
Siti Zakiah Zulfa 1*) , Asri Hidayat 2
Published online: 25 May 2022

## Abstract
During the Covid-19 pandemic, all health care facilities including PMB have tried to adjust delivery services to the Covid-19 health protocol. This study aimed to explore in depth the suitability of midwives in implementing delivery service procedures at PMB during the Covid-19 pandemic. The research method uses a qualitative descriptive study with  a  phenomenological  approach.  Data  was  collected  using  one  on  one  in-depth  online  interviews  with  10 informants using a semi-structured interview guide, then manual analysis using thematic analysis was carried out. The results of data analysis show that the use of masks, the application of hand hygiene, Covid-19 screening, and postnatal care education have been carried out by the Covid-19 health protocol. On the other side, the use of personal protective equipment, installation of delivery chambers, use of masks by patients, application of physical distancing, sampling  of  congenital  hypothyroid  screening,  and  self-isolation  14  days  before  delivery  has  not  been  fully implemented  according  to  the  Covid-19  health  protocol.  Intensive  socialization  and  guidance  through  training activities for midwives in PMB related to delivery service guidelines during the Covid-19 pandemic are essential.
Keywords: bidan, persalinan normal, pandemi Covid-19, protokol kesehatan
Abstrak: Selama  pandemi  Covid-19,  seluruh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  termasuk  PMB  telah  berupaya menyesuaikan  pelayanan  persalinan  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  Covid-19.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menggali secara mendalam kesesuaian bidan dalam menerapkan prosedur pelayanan persalinan di PMB pada masa pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  menggunakan  studi  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Data dikumpulkan dengan cara one on one indepth interview online dengan 10 informan menggunakan panduan wawancara  semi  terstruktur,  kemudian  dilakukan  analisis  secara  manual  menggunakan  analisis  tematik.  Hasil analisis  data  menunjukkan  penggunaan  masker,  penerapan  hand  hygiene,  screening  Covid-19,  serta  edukasi perawatan  pasca  melahirkan  telah  dilaksanakan  sesuai  protokol  kesehatan  Covid-19.  Disisi  lain,  penggunaan  alat pelindung  diri,  pemasangan  delivery  chamber,  penggunaan  masker  oleh  pasien,  penerapan  physical  distancing, pengambilan sampel skrining hipotiroid kongenital dan isolasi mandiri 14 hari sebelum persalinan belum sepenuhnya dilaksanakan  sesuai  protokol  kesehatan  Covid-19. Sosialisasi  dan  pembinaan  secara  intensif  melalui kegiatan pelatihan kepada bidan di PMB terkait pedoman pelayanan  persalinan  pada  masa  pandemi  Covid-19 sangat diperlukan.
Kata Kunci: bidan, persalinan normal, pandemi Covid-19, protokol kesehatan

## PENDAHULUAN
Coronavirus  disease  2019  (Covid-19)  merupakan penyakit jenis baru yang pertama kali muncul di Cina pada Desember  2019  dan  telah  menyebar  di  berbagai  penjuru dunia  (Li  et  al.,  2020). World  Health  Organization  (WHO) menyatakan  virus  Covid-19  sebagai  kondisi  darurat kesehatan pada tanggal 30 Januari 2020 (European Centre

## R E S E A R C H   A R T I C L E
1*) Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, STIKes Payung Negeri, Pekanbaru
Jl. Melati II, Gg. Selunak, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota  Pekanbaru, Riau – Indonesia 28292
2 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas ‘ Aisyiyah Yogyakarta
Tamantirto RT 06, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta – Indonesia 55184
*) corresponding author
Siti Zakiah Zulfa, S.ST., M.Keb Email: zakiahzlf@gmail.com
Copyright 2022 @author(s)
for Disease Prevention and Control (ECDC), 2020), kemudian statusnya berubah menjadi pandemi dunia pada tanggal 11 Maret  2020  (World  Health  Organization,  2020a). Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  (Kemenkes  RI)  pada  22  Agustus  2020 menyebutkan bahwa secara global konfirmasi virus Covid- 19  sebanyak  22.536.278  kasus  dengan  jumlah  kasus meninggal  sebanyak  789.197  kasus  (3,5%).  Di  Indonesia kasus  yang  terkonfirmasi  sebanyak  149.408  kasus  dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 6.500 kasus (4,4%), kasus sembuh  sebanyak  102.991  kasus  (68,9%)  dan  kasus  dalam perawatan  sebanyak  39.917  kasus  (26,7%).  Jumlah kabupaten kota terdampak sebesar 485 kasus dan transmisi lokal sebanyak 232 kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020e).
Penyebaran  virus  Covid-19  yang  sangat  cepat memberikan  dampak  luar  biasa  dalam  tatanan  pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil survei WHO pada bulan Maret sampai  Juni  2020  menyebutkan  dari  105  negara  yang terdampak  virus  Covid-19  terdapat  sekitar  90%  negara mengalami  gangguan  pada  layanan  kesehatan  dengan tingkat kesulitan terbesar dialami oleh negara berpenghasilan  rendah  dan  menengah.  Banyak  layanan rutin  dan  elektif  yang  ditangguhkan,  dan  perawatan  kritis beresiko  tinggi  mengalami  gangguan  terutama  di  negara berpenghasilan rendah (World Health Organization, 2020b). Kondisi  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  negara Indonesia.  Pada  tanggal  16  April  2020  Direktur  Jenderal pelayanan  kesehatan  Kemenkes  RI  melalui  surat  edaran nomor  YR.03.03/III/III8/2020  menghimbau  kepada  dokter dan  tenaga  kesehatan  agar  tidak  melakukan  praktik  rutin kecuali emergency  (Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia,  2020d).  Sementara  itu,  pelayanan  persalinan  di PMB  selama  pandemi  Covid-19  tetap  harus  diberikan terutama bagi ibu hamil yang tidak beresiko dan sudah ada tanda-tanda bersalin sesuai dengan anjuran dari Kemenkes RI (Kemenkes RI, 2020a).
Selama  pandemi  Covid-19,  semua  fasilitas  pelayanan kesehatan  termasuk  PMB  diharuskan  untuk  memberikan pelayanan  persalinan  sesuai  dengan  protokol  kesehatan (prokes) berdasarkan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kemenkes RI tentang pedoman pelayanan bagi ibu bersalin di era pandemi Covid-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  2020b).  Pada  kenyataannya,  meskipun  fasilitas pelayanan  kesehatan  telah  berupaya  menyesuaikan pelayanan  mereka  dengan  kondisi  pandemi,  akan  tetapi beberapa  prosedur  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai dengan  prokes  Covid-19  karena  berbagai  alasan.  Hasil penelitian  Suryandari  &  Trisnawati  (2020)  menunjukkan penggunaan  hazmat  oleh  sebagian  besar  bidan  di puskesmas  dan  Rumah  Sakit  (RS)  pada  saat  menolong persalinan  hanya  sebanyak  30,4%,  hal  ini  dikarenakan terbatasanya  ketersediaan  APD  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  mereka.  Selain  itu,  harga  jual  APD  mengalami kenaikan  yang  drastis  selama  pandemi,  sehingga memberatkan  pihak  RS,  puskesmas,  maupun  klinik  untuk memenuhi kebutuhan APD. Davis-Floyd et al., (2020) juga menyebutkan  dalam  penelitiannya  salah  satu  tantangan memberikan  pelayanan  selama  pandemi  bagi  fasilitas pelayanan  kesehatan  seperti  rumah  bersalin  dan  layanan home birth oleh bidan adalah tidak adanya preferensi APD yang memadai dan rantai pasokan normal tidak tersedia.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di PMB Kabupaten Sleman, bidan menjelaskan selama memberikan pelayanan persalinan  dengan  menerapkan  prokes  Covid-19  tidak sepenuhnya  berjalan  lancar,  banyak  hambatan  yang ditemui.  Pada  awal  pandemi  Covid-19  mereka  mengalami kesulitan dalam pengadaan APD dan juga kebutuhan barang medis  lainnya  karena  tingginya  harga  jual  barang  dan
sedikitnya  stok  yang  ada  di  pasaran.  Selain  itu,  kesadaran dan  kepedulian  dari  pasien  yang  tidak  disiplin  dalam menerapkan  prokes  Covid-19,  seperti  cara  penggunaan masker  yang  salah  turut  menjadi  hambatan  dalam memberikan  pelayanan  selama  pandemi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menggali  secara  mendalam  kesesuaian bidan dalam menerapkan prosedur pelayanan persalinan di PMB pada masa pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologi.  Pemilihan  studi  ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna terkait  kesesuaian  bidan  dalam  menerapkan  prosedur pelayanan persalinan di PMB pada masa pandemi Covid-19 dengan  cara  mendeskripsikan  fenomena  tersebut  dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara alamiah. Penelitian ini dilakukan di tiga PMB bidan delima di Kabupaten Sleman. Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  10  informan dengan melibatkan satu orang ketua Pengurus Cabang/ PC IBI Kabupaten Sleman dan tiga orang pemilik PMB sebagai informan  kunci,  tiga  orang  bidan  pelaksana  sebagai informan  utama  dan  tiga  orang  pasien  bersalin  sebagai informan  pendukung  yang  memenuhi  kriteria  inklusi. Penentuan  jumlah  informan  dalam  penelitian  ini berdasarkan pada kecukupan data dan prinsip saturasi data dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling  dan convenience  sampling  untuk  prosedur  pengambilan informan.
Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan one on  one  indepth  interview  online  menggunakan  teknik synchronous  interview  melalui  aplikasi  zoom  cloud meetings  dan  voice  note  pada  aplikasi  whatsapp. Wawancara  dilakukan  berdasarkan  panduan  wawancara semi terstruktur yang telah melewati uji konstruk dengan bantuan expert  judgement,  serta  telah  dilakukan  piloting interview  kepada  dua  orang  informan.  Pengumpulan  data sekunder  penelitian  ini  menggunakan logbook  kegiatan penelitian,  catatan field  note,  lembar  checklist  observasi, dan  bukti  dokumentasi  (gambar).  Analisa  data  dilakukan secara manual menggunakan analisis tematik. Penelitian ini dilakukan setelah mendapat surat kelayakan etik penelitian dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas ‘ Aisyiyah Yogyakarta dengan No.1834/KEP-UNISA/VII/2021.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  sembilan  tema yang  dapat  menggambarkan  kesesuaian  bidan  dalam menerapkan  prosedur  pelayanan  persalinan  di  PMB  pada masa pandemi Covid-19.
1.1. Penggunaan  masker  dan  penerapan hand  hygiene oleh bidan.
Hasil  analisis  data  menunjukkan  semua  bidan  selalu menggunakan  masker  saat  berada  di  PMB  dan  terbiasa mencuci  tangan  atau  menggunakan handsanitizer  saat melakukan  aktifitas,  seperti  sebelum  dan  setelah memberikan tindakan kepada pasien, sebelum dan setelah menggunakan  APD,  sebelum  dan  setelah  menyentuh peralatan  medis  atau  benda  seperti  rekam  medis  dan lainnya, saat datang dan pulang dari PMB, saat menyiapkan makanan untuk pasien bersalin dan lain-lain.
“ Prokes)  bidan  Alhamdulillah  sudah  baik,  artinya menggunakan masker, selalu cuci tangan. Insya Allah selalu seperti itu ” [Pm.1].
“ Pelayanan  selama  pandemi  sesuai  prokes,  kami  tim kesehatan  menggunakan  masker  medis  dan  selalu  cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ” [Bd.3].
“ Menurut saya sudah bagus sih, bidannya selalu pakai masker, setiap mau periksa atau habis periksa cuci tangan ” [Ps.1].
Penggunaan masker dan penerapan hand hygiene oleh bidan sejalan  dengan  pedoman  dari  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  (2020)  yang  menyebutkan  perlunya menjaga  kebersihan  tangan  untuk  tindakan  pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti  sebelum  dan  setelah  menyentuh  pasien,  sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak atau terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, setelah  melepas  sarung  tangan  steril  dan  APD,  setelah kontak dengan permukaan benda mati dan objek termasuk peralatan  medis,  sebelum  menangani  obat-obatan  atau menyiapkan makanan.
Pedoman  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia (2020b) juga menyebutkan meskipun penggunaan masker merupakan salah satu cara pencegahan penularan  infeksi  virus  Covid-19,  akan  tetapi  penggunaan masker  perlu  dikombinasikan  dengan  penerapan hand hygiene  dan  usaha-usaha  pencegahan  lainnya  karena penggunaan  masker  saja  masih  belum  cukup  untuk melindungi seseorang dari infeksi Covid-19.
1.2. Screening Covid-19
Screening  Covid-19  menjadi  syarat  wajib  yang ditetapkan PMB untuk ibu yang akan melahirkan pada masa pandemi. Penerapan screening Covid-19 dilakukan dengan dua cara yaitu anamnesa dan pemeriksaan rapid test.
“ Pasien  yang  mau  bersalin  itu  dilakukan  screening COVID-19,  mulai  dari  anamnesa,  cek  suhu  tubuh  dan menunjukkan hasil rapid test betul-betul harus terdeteksi negatif ” [Pc.1].
“ Kita  lakukan  screening,  saya  tanyakan  identitasnya, selama ini tinggal dimana, dari luar kota apa tidak, ada batuk pilek apa tidak, ada riwayat penyakit atau tidak, hasil rapid testnya bagaimana, tinggal serumah dengan siapa, pernah kontak dengan penderita COVID-19 atau tidak, dan lainnya ” [Pm.3].
“ Ibu yang akan melahirkan itu, selain kenceng-kenceng kita tanya keluhan batuk, pilek, demam ada atau tidak. Kita periksa demam apa tidak, ada kontak erat dengan penderita COVID-19 atau tidak, dia penyintas atau bukan, yang seperti itu ” [Bd.2].
Berdasarkan surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan  COVID-19  (2020)  menyebutkan  pemeriksaan rapid  test  wajib  dilakukan  kepada  seluruh  ibu  hamil sebelum  proses  persalinan.  Aturan screening  anamnesa Covid-19 di semua PMB diberlakukan bagi ibu bersalin dan pendampingnya.  Terkait  dengan screening  anamnesa Covid-19  hanya  [PMB1]  yang  memiliki  lembar  formulir anamnesa  screening  Covid-19  dan  dua  PMB  lainnya  tidak memiliki lembar formulir tersebut.
Pada  pelaksanaannya  semua  PMB  telah  melakukan screening  anamnesa  Covid-19  seperti  melakukan pemeriksaan  suhu  tubuh,  menanyakan  riwayat  keluhan yang  mengarah  kepada  Covid-19  (demam ≥ 38 0C ,  batuk, pilek,  mual,  pusing,  dan  lainnya),  menanyakan  riwayat penyakit,  menanyakan  kebiasaan  mencuci  tangan,  alamat tempat  tinggal,  tinggal  bersama  siapa,  riwayat  pekerjaan, riwayat  bepergian  ke  luar  kota/tidak,  riwayat  kontak  erat dengan penderita Covid-19 dan pernah menjadi penyintas Covid-19  atau  tidak.  Hal  ini  sejalan  dengan  anjuran  dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020) yang menyebutkan  pelayanan  persalinan  di  PMB  pada  masa pandemi  dilakukan  berdasarkan screening  pemeriksaan suhu tubuh ( ≥ 380C), gejala, riwayat kontak erat dan riwayat perjalanan ke daerah yang terjadi transmisi lokal.
Selain screening  anamnesa  Covid-19,  semua  PMB  juga menerapkan  aturan rapid  test  bagi  pasien  bersalin,  akan tetapi pemeriksaan rapid test tidak menjadi kewajiban bagi pendamping  persalinan  di  [PMB1,  PMB2].  Kondisi-kondisi khusus  diberlakukan  untuk  pendamping  persalinan, misalnya suami yang mendampingi pasien baru pulang dari luar  kota  atau  bepergian  dalam  jangka  waktu  lama,  maka dilakukan  pemeriksaan rapid  test  di  PMB  atau  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  lain  diperbolehkan.  Berbeda  dengan [PMB3]  yang  sejak  awal  memberlakukan rapid  test  bagi pendamping.
“ Seandainya  mau  lahiran  ibu  wajib  melakukan  rapid test, kami juga menyiapkan rapid test khusus pasien yang memang  belum  mendapatkan  rapid  test  yang  ada  di puskesmas ” [Pm.2].
“ Saya terapkan pemeriksaan rapid test pada pasien dan suaminya  sebelum  kita  periksa  dalam  dan  yang  boleh menunggu  dikamar  bersalin  hanya  yang  sudah  di  rapid test ” [Pm.3].
“ Umur kehamilan 37, 38 minggu wajib melakukan rapid test di puskesmas. Suami yang masuk juga kita rapid untuk bisa mendampingi gitu ya ” [Bd.3].
Penerapan screening  Covid-19  di  PMB  bagi  ibu  yang akan  bersalin  sejalan  dengan  penelitian  dari  Peña  et  al., (2020)  yang  menyebutkan  bahwa  semua  RS  melakukan screening  Covid-19  menggunakan  riwayat  klinis, pengecekan suhu dan pemeriksaan PCR pada ibu bersalin 1- 2 hari sebelum masuk RS atau saat masuk RS. Mayoritas RS melakukan screening  Covid-19  menggunakan  riwayat klinis, pengecekan suhu dan hanya satu dari empat RS yang melakukan pemeriksaan PCR untuk pendamping persalinan 1-2 hari sebelum masuk RS atau saat masuk RS. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Belay Tolu & Gudu Jeldu (2020) yang merekomendasikan pemeriksaan screening Covid-19 kepada  semua  pasien  yang  berkunjung  ke  fasilitas pelayanan kesehatan.
Aturan  yang  berlaku  saat  penelitian  ini  dilaksanakan yaitu pemeriksaan rapid test pada ibu bersalin yang dapat dilakukan  sejak  usia  kehamilan ≥ 38  minggu.  Hal  ini dilakukan  mengingat  tingkat  resiko  penularan  Covid-19 berdasarkan  zona  wilayah  di  tempat  penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil analisis data diketahui dua PMB  berada  di  zona  merah  dan  satu  PMB  berada  di  zona kuning, sehingga semua PMB menerapkan aturan tersebut. Hal  ini  sejalan  dengan  pedoman  dari  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  (2020a)  yang  menyebutkan ibu hamil dengan atau tanpa tanda dan gejala Covid-19 yang berada di wilayah zona merah, zona oranye dan zona kuning
dilakukan screening  untuk  menentukan  status  Covid-19 pada H-14 sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL).
Di  Kabupaten  Sleman  setiap  ibu  hamil  mendapatkan fasilitas pemeriksaan rapid test di puskesmas secara gratis sebanyak  2  (dua)  kali,  dimulai  saat  usia  kehamilan ≥ 38 minggu.  Kebijakan  ini  menyesuaikan  dengan  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  berlaku  di  provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY).  Semua  PMB,  juga  menyiapkan pemeriksaan rapid  test  bagi  ibu  bersalin  yang  telah  habis masa  berlaku  rapid  testnya  atau  ibu  bersalin  yang  belum melakukan  pemeriksaan rapid  test  di  puskesmas  maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini sejalan dengan pedoman dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19  (2020)  yang  menyebutkan  salah  satu  kesiapan  fasilitas pelayanan  kesehatan  selama  pandemi  Covid-19  dengan mememenuhi kebutuhan rapid test.
Jenis  pemeriksaan rapid  test  yang  digunakan  di  PMB juga  bervariasi.  Hasil  wawancara  dengan  ketua  PC  IBI Kabupaten  Sleman  mengatakan  berdasarkan  Surat Keputusan  (SK)  jenis  rapid  test  yang  diberlakukan  bisa menggunakan rapid test antibodi, antigen atau bahkan PCR diperbolehkan. Saat ini, fasilitas yang tersedia di puskesmas menggunakan rapid  test  antibodi,  jika  pemeriksaan  rapid test  antibodi  menunjukkan  hasil  positif,  maka  dilanjutkan dengan pemeriksaan rapid test antigen sampai dengan PCR jika  diperlukan.  Berdasarkan  hasil  analisis  data,  [PMB2, PMB3]  menyediakan  pemeriksaan rapid test antibodi, dan hanya [PMB1] yang menyediakan rapid test antigen. Penegakan diagnosa Covid-19 dengan pemeriksaan PCR dilakukan setelah didapatkan evaluasi screening rapid test menunjukkan  hasil  positif.  Prosedur  ini  diterapkan  di puskesmas dan di PMB diseluruh Kabupaten Sleman karena mempertimbangkan mahalnya biaya pemeriksaan PCR yang harus  dibebankan  kepada  pasien  yang  akan  bersalin. Meskipun idealnya ibu hamil yang akan bersalin dilakukan pemeriksaan  PCR  untuk  menghindari  keragu-raguan  atau kesalahan dalam menentukan status Covid-19 pada pasien.
Bila  merujuk  rekomendasi  dari  Perkumpulan  Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), maka ibu hamil yang akan melahirkan perlu dilakukan screening universal secara rutin dengan  pemeriksaan  PCR  melalui swab  nasopharing  dan oropharing  untuk  penegakan  diagnosa  pasti,  karena pemeriksaan PCR merupakan gold standard untuk diagnosa Covid-19.  Meskipun  demikian,  prosedur  yang  diterapkan tidaklah  salah  karena  pemeriksaan  PCR  tidak  selalu  harus dilakukan.  POGI  juga  merekomendasikan  pemeriksaan diagnostik  Covid-19  dengan  PCR  dilakukan  untuk  pasien dengan  status  suspek  dari  hasil  evaluasi screening (Muhammad Alamsyah et al., 2020).

## 1.3. Edukasi perawatan pasca melahirkan
Hasil  analisis  data  menunjukkan  semua  PMB memberikan  edukasi  kepada  ibu  bersalin  tentang perawatan pasca melahirkan di rumah sebelum pulang.
“ KIE  pasien  tentang  ASI  eksklusif,  cara  menyusuinya, tentang  massage  payudara,  kebutuhan  istirahat,  latihan mobilisasi  di  rumah,  cara  diet  pasien  di  rumah,  makanan bergizi, minum air putih, menjaga kebersihan luka jahitan. Sarannya itu kita jelaskan, terus tanda bahaya ibu nifas dan bayi.  Mengingatkan  ibu  untuk  jadwal  kontrol  nifas  dan kunjungan  imusisasi  bayi  (BCG),  cara  perawatan  bayi sehari-hari, seperti cara memandikannya (bayi), jemur pagi, perawatan tali pusat dan lain-lain ” [Bd.1].
“ Untuk  KB  pasca  melahirkan  saat  pandemi  atau sebelum  pandemi  sama,  kita  lebih  menyarankan  ke  IUD, karenakan tidak sering bolak balik ke PMB, pemakaiannya
jangka panjang, pasien bisa kontrol sendiri dan lebih aman. Tetapi itu hak pasien, keputusan tetap di pasien ” [Bd.1].
“ Ada  edukasi  bahwa  sebisa  mungkin  di  rumah  tetep jaga prokes. Kalau mau melakukan sesuatu ya kita mawas diri, cuci tangan dulu. Kemudian paling tidak kalau misalnya ada  banyak  orang  ya  pakai  masker  begitu.  Kita menyarankan  kalau  bisa  memang  tidak  dianjurkan  untuk jenguk  bayi,  jadi  mendingan  dicegah  saja  dan  tetep prokesnya dijaga ” [Bd.2].
“ Terus dikasih tahu kalau misalkan ada orang yang mau lihat (bayi) bisa dikasih kerudung bayi (kelambu bayi), yang penting  bayinya  jangan  sampai  disentuh  sama  orang  lain. Kalau  misalkan  ada  orang  yang  dateng,  orangnya  disuruh cuci tangan, terus pakai masker itu sudah harus. Jangan ada jagong bayi (syukuran bayi), seperti itu mbak ” [Ps.3].
Edukasi  yang  diberikan  yaitu  perawatan  masa  nifas (pola makan, pola istirahat, menjaga kebersihan diri, latihan mobilisasi,  perawatan  payudara  dan  perawatan  luka perineum), perawatan BBL (cara menyusui yang benar, cara menyimpan ASI, cara memandikan bayi, dan cara menjemur bayi),  informasi  tanda  bahaya  masa  nifas  dan  BBL, pemberian  ASI  eksklusif  pada  bayi,  jadwal  kontrol  nifas, jadwal  imunisasi  bayi  dan  pelayanan  Keluarga Berencana/KB.  Selama  pandemi  Covid-19  tidak  ada perubahan  pelayanan  KB  kepada  ibu,  termasuk  edukasi penggunaan  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  (MKJP) seperti IUD tetap diberikan dan dianjurkan untuk ibu pasca melahirkan, akan tetapi keputusan penggunaan metode KB menjadi  pilihan  ibu.  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia (2020a) juga menganjurkan pelayanan KB pasca melahirkan  tetap  dilakukan  sesuai  prosedur  dan  metode MKJP menjadi pilihan utama.
Selama  pandemi  COVID-19  bidan  juga  memberikan informasi  tambahan  terkait  pelaksanaan  prokes  di  rumah seperti menyediakan wastafel atau handsanitizer, kebiasaan mencuci  tangan,  menghindari  kerumunan  dengan membatasi tamu yang berkunjung di rumah, menggunakan masker  ketika  keluar  rumah,  selalu  mandi  atau  berganti pakaian  setelah  bepergian  dan  lainnya.  Hal  ini  sejalan dengan protokol pelayanan persalinan pada masa pandemi Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 (2020) yang merekomendasikan selama pandemi Covid- 19  ibu  bersalin  dan  keluarga  mendapat  edukasi  tentang perawatan  BBL  termasuk  ASI  eksklusif  dan  tanda  bahaya masa nifas seperti infeksi masa nifas dan penyulit pada BBL.

## 1.4. Penggunaan APD
Hasil analisis data menunjukkan belum semua bidan di PMB  menggunakan  APD  level  2  secara  lengkap  saat menolong persalinan.
“ Yang  penting  gown,  terus  juga  scort,  kacamata  dan beberapa  temen-temen  tidak  pakai  (kacamata)  karena sudah  menggunakan  kacamata  minus,  awalnya  kita memakai  face  shield  begitu,  cuma  akhir-akhir  ini  tidak menggunakan  karena  menghalau  pandangan  kita  saat menjahit perineum. Sarung tangan, masker juga digunakan selalu  wajib.  Kalau  topi  kita  memang  memakai  ya  awal- awal,  tapi  sekarang  jarang  karena  sudah  memakai  jilbab semua ” [Bd.1].
“ Biasanya menggunakan gown, kalau maskerkan sudah wajib  ya,  cuman  kadang  kalau  kita  udah  double  masker jarang pakai face shield juga. Kebetulan berdua yang nolong
pakai  kacamata  semua.  kemudian  biasa  sepatu,  yang membedakan  biasanya  kita  pakai  apron  disitu  kita  pakai gown.  Kalau  masih  mampu  double  apron,  tapi  kalau misalnya enggak kita pakai gown, tapi kalau sudah enggak cukup waktunya untuk pakai gown ya sudahlah kita apron saja yang penting aman semua nya gitu ” [Bd.2].
“ Menolong  lahiran  pakai  pakaian  biasa,  pakai  sarung tangan sama masker aja ” [Ps.2].
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bidan di [PMB1] hanya menggunakan masker ganda (masker bedah 3 ply dua lapis), handscoon,  gown,  apron,  dan  sepatu  karet  saat menolong  persalinan.  Penggunaan  APD  di  [PMB2]  saat menolong  persalinan  sama  dengan  penggunaan  APD  di [PMB1],  hanya  saja  di  [PMB2]  tidak  menggunakan  apron. Berbeda  dengan  [PMB1]  dan  [PMB2],  penggunaan  APD  di [PMB3]  sudah  lengkap,  bahkan  melebihi  penggunaan  APD level 2, yaitu menggunakan masker ganda (masker N-95 dan masker  kain), handscoon,  face  shield,  sepatu  karet  dan pelindung sepatu, serta coverall. Jika merujuk hasil analisis data  penelitian,  semua  PMB  saat  ini  telah  menyediakan secara  lengkap  kebutuhan  APD  di  level  2  bahkan  sampai dengan  level  3.  Tetapi  penggunaan  APD  saat  menolong persalinan oleh bidan di sebagian besar PMB masih belum memenuhi  standar  penggunaan  APD  level  2.  Padahal penggunaan  APD  yang  benar  dapat  melindungi  diri  dan mencegah penularan infeksi terutama saat pandemi Covid- 19 (Gordon et al., 2020).
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020b) juga menyebutkan untuk menghindari transmisi penularan infeksi  melalui droplet  perlu  menggunakan  APD  seperti gown,  handscoon,  masker  N-95/masker  bedah,  headcup, kacamata goggles,  face  shield  dan  pelindung  sepatu. Palatnik  &  Mcintosh  (2020)  juga  menjelaskan  kala  II persalinan  bisa  berlangsung  hingga  empat  jam.  Selama waktu  itu,  tenaga  kesehatan  yang  menolong  persalinan melakukan kontak erat dengan pasien yang sedang berjuang melahirkan, dimana selama proses persalinan pasien sering menghembuskan napas, batuk, berteriak dan muntah, yang semuanya  membahayakan  petugas  kesehatan  mengingat penularan Covid-19 terjadi melalui aerosol yang dihasilkan oleh batuk dan bersin.
Penggunaan  APD  yang  belum  sesuai  standar  bisa disebabkan oleh karena kurangnya informasi bidan tentang persiapan  menghadapi  pandemi  Covid-19,  seperti  tidak adanya pelatihan penggunaan APD yang diterima oleh bidan (Zulfa et al., 2021). Hasil analisis data menunjukkan sumber informasi terkait Covid-19 hanya didapat melalui kegiatan seperti webinar, seminar, grup whatsapp, bahkan mencari informasi  secara  mandiri  atau  sharing  informasi  dengan sesama  teman  jaga,  tetapi  belum  ada  bidan  yang mendapatkan pelatihan khusus terkait pandemi Covid-19.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimmer et  al.,  (2020)  yang  menyebutkan  hanya  ada  dua  orang tenaga  kesehatan  yang  telah  mendapatkan  pelatihan penggunaan  APD  untuk  memberikan  layanan  kebidanan dan ginekologi selama pandemi Covid-19. Mayoritas tenaga kesehatan  mengungkapkan  perlu  pelatihan  lebih  sering tentang latihan darurat khusus Covid-19 dan pembelajaran e-learning  yang  lebih  jelas  untuk  keterampilan  khusus seperti pelatihan penggunaan APD.
1.5. Pemasangan delivery chamber
Hasil  analisis  data  menunjukkan  terdapat  salah  satu PMB yang belum menyediakan delivery chamber di fasilitas pelayanan kesehatan mereka.
“ Yang  memang...  belum  kita  miliki  adalah  delivery chamber  gitu,  kita  memang  belum  ada  sampai  saat  ini, memang  kita  kemaren  sudah  ada  wacana,  cuman  secara teknis kita belum bisa melaksakan gitu ” [Bd.2].
“ Tidak ada mbak, tidak ada penyekat (delivery chamber) saat lahiran ” [Ps.2].
Tidak  tersedianya delivery  chamber  di  PMB  untuk pasien  bersalin  bertolak  belakang  dengan  pedoman  dari Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2020a)  yang menyebutkan  untuk  persalinan  di  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Pertama  (FKTP)  harus  menggunakan  APD  yang sesuai  dan  menggunakan delivery  chamber.  Alasan pimpinan [PMB2] tidak memasang delivery chamber karena pemahaman  bahwa  pemasangan delivery  chamber  di kamar  bersalin  bukan  merupakan  kewajiban  akan  tetapi hanya  anjuran  saja.  Penyebab  pemahaman  yang  keliru tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  atau  tidak efektif  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  terkait  pedoman pelayanan  persalinan  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang sampai ke bidan-bidan di PMB.
Hasil  wawancara  dengan  informan  ditemukan  fakta bahwa  sebagian  besar update  informasi  terkait  Covid-19 termasuk sosialisasi pedoman terbaru pelayanan persalinan pada  masa  pandemi  lebih  sering  disosialisasikan  melalui grup whatsapp,  baik  itu  informasi  dari  Ikatan  Bidan Indonesia  (IBI),  Dinas  kesehatan  (Dinkes),  puskesmas maupun sumber informasi lainnya. Bidan-bidan di PMB juga menyebutkan sering terjadi perubahan pedoman pelayanan di  PMB  termasuk  pedoman  pelayanan  persalinan  karena menyesuaikan  situasi  pandemi  yang  sering  berubah-ubah saat  ini,  seperti  munculnya  beberapa  varian  baru  virus Covid-19 di Indonesia.
Hal  tersebut  yang  kemungkinan  menyebabkan perbedaan  pemahaman  terkait  penyediaan delivery chamber  di  PMB  Kabupaten  Sleman.  Sejalan  dengan penjelasan  sebelumnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Semaan  et  al  (2020)  menjelaskan  pedoman  terbaru pelayanan  ibu  dan  Bayi  Baru  Lahir  (BBL)  yang  sudah disesuaikan dengan protokol Covid-19 telah diterima oleh sebagian  besar  atau  sebanyak  82%  tenaga  kesehatan  di negara  dengan  kategori High  Income  Countries  (HIC), sementara  di  negara  dengan  kategori Low  and  Middle Income Countries (LMIC) hanya 50% tenaga kesehatan yang sudah menerima pedoman terbaru pelayanan ibu dan BBL tersebut.  Beberapa  tenaga  kesehatan  di  LMIC  juga mengeluhkan  kurangnya  sosialisasi  yang  mereka  terima terkait pedoman pelayanan kesehatan dan protokol Covid- 19. Bidan di HIC juga meminta pedoman yang jelas tentang penyediaan  asuhan  kebidanan  kunjungan  rumah  atau homecare selama pandemi Covid-19.

## 1.6. Penggunaan masker oleh pasien
Hasil  analisis  data  menunjukkan  penggunaan  masker oleh pasien saat proses persalinan tidak efektif disebabkan oleh cara penggunaan masker yang salah.
“ Pasien  tetap  dikenakan  masker,  misalnya  lagi mengejan ya paling tidak sampai mulut begitu ” [Pm.3].
“ Biasanya saat proses lahiran, pasien saya suruh pakai masker walaupun sebatas mulut saja begitu, jadi memang hidungnya  masih  kebuka  tapi  mulutnya  sudah  ketutup masker ” [Bd.2].
“ Pas  lahiran  juga  dipakai  mbak  maskernya,  sampai mulut. Tapi kadang maskernya suka lepas-lepas, dibenerin lepas lagi ” [Ps.3].
Hasil analisis data penelitian menunjukkan penggunaan masker  oleh  pasien  saat  proses  persalinan  hanya  sebatas sampai mulut saja, tidak menutupi bagian mulut dan hidung secara keseluruhan. Alasan bidan di PMB memperbolehkan pasien bersalin menggunakan masker hanya sebatas mulut karena  ketika  proses  meneran,  pasien  menggunakan masker  menyebabkan  pasien  kesulitan  mengambil  napas dan tidak dapat meneran dengan baik. Alasan ini tentu saja bertentangan  dengan  pedoman  dari  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020c) menyebutkan bahwa cara  penggunaan  masker  yang  efektif  dengan  memakai masker  yang  menutupi  bagian  mulut  dan  hidung  serta mengeratkan  masker  dengan  baik  untuk  meminimalisasi celah  antara  masker  dan  wajah.  Penggunaan  masker  yang tidak tepat beresiko menyebabkan penularan infeksi Covid- 19  di  PMB.  Resiko  penularan  infeksi  Covid-19  melalui droplet  dapat  lebih  meningkat  dengan  tidak  adanya pemasangan delivery chamber di kamar bersalin. Situasi ini semakin  beresiko  dengan  perilaku  sebagian  besar  bidan yang tidak menggunakan APD secara lengkap sesuai level 2 saat menolong persalinan.
1.7. Prinsip physical distancing
Hasil  analisis  data  menunjukkan  jumlah  penolong persalinan  di  mayoritas  PMB  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  prinsip physical  distancing,  dimana  pada pelaksanaannya saat menolong persalinan jumlah penolong bisa  lebih  dari  dua  orang.  Jumlah  penolong  di  [PMB1] terkadang bisa mencapai empat orang yang terdiri dari dua orang bidan dan dua orang mahasiswa praktik, sedangkan di [PMB3] jumlah penolong bisa mencapai enam orang yang terdiri  dari  dua  orang  bidan  dan  empat  orang  mahasiswa praktik.  Hanya  di  [PMB2]  yang  menerapkan  penolong persalinan dua orang bidan. Padahal jika melihat kebijakan yang dibuat, semua PMB membuat aturan jumlah penolong persalinan dibatasi hanya dua penolong saja.
“ Yang menolong persalinan bidannya cuma dua mbak, tapi mahasiswa PKL (mahasiswa praktik) banyak (tertawa) ” [Pm.3].
“ Ketika melahirkan ada sekitar empat orang mbak yang membantu menolong. Kayaknya bidannya dua orang sama ada mahasiswa ” [Ps.1].
“ Yang  menolong  lahiran  ada  bidan  sama  mahasiswa praktik. Di ruang bersalin itu terlalu banyak orang. Lumayan banyak sih, ada kali ya empat orang mahasiswa, ada suami saya juga. Jadi kelihatan ramai, katanyakan harus jaga jarak. Padahal kalau di ruang nifas tidak ” [Ps.3].
“ Penunggu pasien itu kita cuman membatasi satu orang mbak, maksimal dua, jadi ibu dan suaminya. Tapi biasanya kita cuman satu orang ” [Bd.2].
“ Kalau  saya  proses  persalinan  sama  suami,  ibu  saya menunggu di luar. Memang diawal menunggu barang, tapi ketika proses lahiran menunggu di luar. Saat sudah pindah kamar nifas boleh menunggu bersama lagi ” [Ps.2].
Pada  kenyataannya  prinsip physical  distancing  sulit diterapkan  di  PMB.  Terbukti  dengan  banyaknya  jumlah penolong  persalinan  dan  ditambah  lagi  dengan  jumlah
pendamping persalinan di [PMB2], yang memperbolehkan pendamping persalinan lebih dari satu orang pendamping. Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  aturan  dari  PC  IBI Kabupaten  Sleman  yang  menganjurkan  PMB  membatasi jumlah pendamping persalinan hanya satu orang. Beberapa penelitian  juga  merekomendasikan  pembatasan  jumlah petugas kesehatan dan jumlah pendamping persalinan saat memberikan  pelayanan  persalinan  pada  masa  pandemi Covid-19.  Pendamping  persalinan  dianjurkan  hanya  satu orang, dan lebih direkomendasikan dengan hasil screening Covid-19 negatif (Belay Tolu & Gudu Jeldu, 2020), (Semaan et al., 2020), (KC et al., 2020), (Peña et al., 2020).

## 1.8. Pengambilan sampel SHK
Hasil  analisis  data  menunjukkan  pengambilan  sampel SHK  belum  dilakukan  di  semua  PMB  karena  kurang efektifnya  sosialisasi  yang  diterima  oleh  bidan  terkait pedoman pelayanan persalinan pada masa pandemi Covid- 19.
“ Skrining  hipotiroid  untuk  PMB  kami  belum  berjalan, karena memang kebetulan tidak diwajibkan sehingga kami tidak melakukan skrining itu ” [Pm.2].
“ Tidak  ada  pemeriksaan  skrining  hipotiroid.  Itu biasanya di puskesmas ada ” [Bd.1].
“ Tidak ada skrining hipotiroid mbak, kalau dirasa semua sehat  dan  tidak  ada  gejala,  aman  mbak  tidak  apa-apa ” [Bd.3].
Saat  penelitian  ini  berlangsung,  pengambilan  sampel SHK  belum  dilakukan  oleh  bidan  di  semua  PMB  se- Kabupaten  Sleman  dikarenakan  belum  ada  sosialisasi  dari Dinkes  setempat  maupun  pihak  yang  berwenang  untuk menganjurkan bidan melakukan pengambilan sampel SHK di PMB. Selama ini pengambilan sampel SHK dilakukan di puskesmas  maupun  RS.  Padahal  jika  merujuk  pedoman pelayanan  persalinan  pada  masa  pandemi  Covid-19  dari Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  (2020a) menyebutkan semua FKTP perlu mengikuti pedoman yang ditetapkan,  salah  satunya  yaitu  pengambilan  sampel  SHK pada bayi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah 24 jam  persalinan,  sebelum  ibu  dan  bayi  pulang  dari  fasilitas kesehatan.
Pelaksanaan  SHK  juga  sudah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun 2014 (Permenkes, 2014). SHK penting dilakukan mengingat dampaknya  dimasa  mendatang  dapat  mengganggu pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rochmah  et  al.,  (2020)  menyebutkan prevalensi hipotiroid kongenital pada BBL berdasarkan data program SHK tahun 2012-2013 di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta  ditemukan  sebanyak  14/3.720  BBL  menderita hipotiroid  kongenital.  Lebih  lanjut  peneliti  menjelaskan pengobatan hipotiroid yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan  kognitif  dan  motorik,  sehingga  mempengaruhi kualitas  hidup.  Usia  pertama  kali  pengobatan,  dosis  awal dan lama pengobatan berhubungan dengan kualitas hidup anak dengan hipotiroid kongenital.
1.9. Isolasi mandiri 14 hari sebelum persalinan
Hasil  analisis  data  menunjukkan  penerapan  isolasi mandiri  14  hari  sebelum  persalinan  bagi  ibu  hamil  belum sepenuhnya terlaksana di semua PMB.
“ Isolasi  mandiri  14  hari  sebelum  HPL  tidak  ada,  yang penting jaga prokes saja begitu ” [Pm.1].
“ Kalau isolasi mandiri tidak ya, karenakan harus tetep memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya  dia,  cuman  kita memang  selalu  menyarankan  ketika  besok  ibu  hamil  itu sudah  dilakukan  rapid  dari  puskesmas,  kami  sarankan untuk tidak terlalu banyak mobilitas begitu ” [Bd.2].
“ Tidak isolasi, tapi disarankan sama bidannya sebelum lahiran mengurangi kegiatan diluar, kalau bisa di rumah saja dan memang tidak pernah ke mana-mana mbak ” [Ps.2].
“ Untuk  persiapan  persalinan,  dari  umur  kehamilan trimester  3  sudah  kita  sarankan,  bahkan  sudah  sejak trimester  2  mbak,  tidak  boleh  bepergian  kemana  mana ” [Bd.3].
Berdasarkan  protokol  pelayanan  persalinan  selama masa  pandemi  Covid-19  dari  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  (2020a)  menyebutkan  ibu  hamil melakukan  isolasi  mandiri  minimal  14  hari  sebelum taksiran persalinan atau sebelum tanda persalinan. Aturan ini  belum  sepenuhnya  terlaksana  di  semua  PMB.  Hanya [PMB3]  yang  menerapkan  aturan  tersebut  bagi  ibu  yang akan bersalin, sementara [PMB1, PMB2] menganjurkan ibu yang  akan  bersalin  mematuhi  prokes  dengan  mengurangi mobilitas  setelah rapid  test  atau  sebelum  HPL,  bukan sepenuhnya  melakukan  isolasi  mandiri  14  hari  sebelum HPL.  Alasan  [PMB1,  PMB2]  tidak  menganjurkan  ibu  hamil melakukan  isolasi  mandiri  karena  mempertimbangkan pasien  yang  harus  tetap  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga mereka selama pandemi Covid-19.
Anjuran  bidan  di  [PMB1,  PMB2]  untuk  mengurangi mobilitas setelah rapid test atau sebelum HPL bagi ibu yang akan bersalin tidak tepat dilakukan. Selain itu, edukasi yang tidak  benar  dari  bidan  kepada  pasien  pada  akhirnya menyebabkan pelaksanaan prokes menjadi tidak maksimal, dan  beresiko  meningkatkan  penularan  infeksi  Covid-19  di fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pasien  yang  melakukan pemeriksaan rapid  test  dengan  hasil  non-reaktif  saat  usia kehamilan  38  minggu  tetapi  tidak  melakukan  isolasi mandiri 14 hari, memiliki kemungkinan terinfeksi Covid-19 yang  terjadi  diantara  rentang  waktu  pasca  pemeriksaan rapid test sampai dengan persalinan. Selain itu, meskipun hasil  pemeriksaan rapid  test  menunjukkan  non-reaktif, tidak menjamin pasien tersebut bebas virus Covid-19.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Li  et  al.,  (2020) menyebutkan dari 397 pasien yang terkonfirmasi Covid-19 melalui  pemeriksaan  PCR,  terdapat  128  pasien  yang menunjukkan hasil non-reaktif melalui pemeriksaan rapid test  antibodi.  Meskipun  hasil  penelitian  menunjukkan tingkat  sensitivitas  pengujian rapid  test  antibodi  secara keseluruhan  mencapai  88,66%  dan  tingkat  spesifisitas adalah  90,63%,  akan  tetapi  masih  ada  kemungkinan  salah hasil pemeriksaan skrining Covid-19 dengan menggunakan rapid test antibodi.
Begitu  juga  dengan  pemeriksaan  skrining  Covid-19 menggunakan rapid test antigen, penelitian yang dilakukan oleh Nash et al., (2021) menyebutkan dari 100 pasien yang dinyatakan positif dan 90 pasien dinyatakan negatif melalui pemeriksaan PCR, terdapat 72 pasien dinyatakan positif dan 49 pasien dinyatakan negatif melalui pemeriksaan rapid test antigen.  Tingkat  sensitivitas  dan  spesifisitas  keseluruhan dari rapid test antigen melalui pengambilan spesimen swab hidung  dan  nasofaring  pasien  masing-masing  sebesar 80,0%/91,1%  dan  84,7%/85,7%.  Pemeriksaan rapid  test  saja belum  cukup  untuk  memastikan  ibu  yang  akan  bersalin
tidak terinfeksi Covid-19. Oleh sebab itu, pemeriksaan rapid test perlu dikombinasikan dengan aturan isolasi mandiri 14 hari  sebelum  HPL.  Hal  ini  dilakukan  untuk  tindakan pencegahan penularan virus Covid-19 menjelang persalinan dan untuk menjamin agar tidak merubah hasil pemeriksaan rapid test yang telah dilakukan.

## Keterbatasan Studi
Penelitian  ini  hanya  mengkaji  tiga  dari  148  PMB  di Kabupaten Sleman, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh PMB yang ada di Kabupaten Sleman.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pelayanan  persalinan  oleh  bidan  di  PMB  selama pandemi  Covid-19  sudah  disesuaikan  dengan  prokes meskipun  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Mayoritas ketidaksesuaian  dalam  penerapan  prokes  Covid-19  terjadi karena sosialisasi yang diterima bidan di PMB masih kurang dan  dirasa  belum  efektif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sosialisasi yang lebih intensif seperti pengadaan pelatihan tentang pedoman pelayanan persalinan pada masa pandemi Covid-19  bagi  bidan  di  PMB,  termasuk  didalamnya pelatihan penerapan prokes, penggunaan APD, pengambilan sampel SHK pada BBL, dan penerapan isolasi mandiri  14  hari  sebelum  HPL  bagi  ibu  hamil.  Kegiatan sosialisasi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  baik  itu melalui  pertemuan  langsung,  rapat, meeting  online,  surat edaran, grup whatsapp, dan seminar akan lebih efektif jika dilaksanakan secara bergantian dengan kegiatan pelatihan- pelatihan  bagi  bidan  di  PMB.  Penulis  juga  merasa  perlu adanya  koordinasi  yang  terarah  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sleman  untuk  melaksanakan  program  SHK  di semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk PMB-PMB di Kabupaten  Sleman  sebagai  upaya  memaksimalkan pelayanan persalinan terlepas dari situasi pandemi Covid- 19 maupun tidak.
Penelitian ini hanya melibatkan tiga PMB di Kabupaten Sleman,  oleh  karena  itu  diharapkan  peneliti  selanjutnya dapat  meneliti  lebih  jauh  terkait  kesesuaian  bidan  dalam menerapkan  prosedur  pelayanan  persalinan  di  PMB  pada masa  pandemi  Covid-19,  dengan  melibatkan  lebih  banyak PMB  dan  Dinkes  Kabupaten  Sleman  sebagai  pihak  yang bertanggung jawab atas segala urusan bidang kesehatan di Kabupaten Sleman.

## Acknowledgements
Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas dukungan  yang  tidak  pernah  putus,  dan  kepada  semua informan  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  atas kesediaannya  memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk berbagi pengalaman.

## Funding information
Penelitian  ini  tidak  menerima  hibah  khusus  dari lembaga dana publik, komersial atau sektor nirlaba.
Conflict of Interest Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Belay  Tolu,  L.,  &  Gudu  Jeldu,  W.  (2020).  Guidelines  and  best practice recommendations on reproductive health services provision  amid  COVID-19  pandemic:  Scoping  review.
SUBJECT AREAS. Research Square , 1 – 20. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-25322/v1
Davis-Floyd,  R.,  Gutschow,  K.,  &  Schwartz,  D.  A.  (2020). Pregnancy, Birth and the COVID-19 Pandemic in the United States. Medical  Anthropology:  Cross  Cultural  Studies  in
Health and Illness , 39 (5), 413 – 427.
https://doi.org/10.1080/01459740.2020.1761804
European  Centre  for  Disease  Prevention  and  Control  (ECDC).
(2020). Note from the editors: World Health Organization declares novel coronavirus (2019-nCoV ) sixth public health emergency  of  international  concern. Euro  Surveill , 5 (25),
200131e. https://doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.5.200131e
Gordon, C., Lecturer, S., Thompson, A., Nurse, P. C., Clinical, D., &
Groups, C. (2020). During the COVID-19 Pandemic. British Journal of Nursing , 29 (13).
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  (2020a). Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru  Lahir  Selama  Pandemi  COVID-19. Protokol  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 RI , 4 (April), 1 – 11. https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-b-4-petunjuk- praktis-layanan-kesehatan-ibu-dan-bbl-pada-masa- pandemi-covid-19
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  (2020b). Standar  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  Untuk  Penanganan
COVID-19  Di  Indonesia. Protokol  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 RI , 1 – 42. https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Ag ustus/standar-apd-revisi-3.pdf
KC, A., Gurung, R., Kinney, M. V., Sunny, A. K., Moinuddin, M., Basnet, O., Paudel, P., Bhattarai, P., Subedi, K., Shrestha, M. P., Lawn, J. E., & Målqvist, M. (2020). Effect of the COVID-19 pandemic  response  on  intrapartum  care,  stillbirth,  and neonatal  mortality  outcomes  in  Nepal:  a  prospective observational  study. The  Lancet  Global  Health , 8 (10),
e1273 – e1281. https://doi.org/10.1016/S2214- 109X(20)30345-4
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020a). Pedoman Pelayanan  Bagi  Ibu  Hamil,  Bersalin,  Nifas,  dan  Bayi  Baru Lahir .  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. https://www.ibi.or.id/media/Materi  Webinar  IBI  -  USAID
Jalin Covid19/Kementerian
Kesehatan_COVID_19_Pedoman.pdf
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020b). Profil
Kesehatan Indonesia Tahun 2019 .  Kementerian  Kesehatan
Republik Indonesia.
https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/ profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia- 2019.pdf
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020c). Revisi  2 Pedoman  pelayanan  antenatal,  persalinan,  nifas,  dan  bayi baru  lahir  di  Era  Adaptasi  Baru .  Kementerian  Kesehatan
Republik
Indonesia. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/revisi-2-a5-pedoman-pelayanan-antenatal- persalinan-nifas-dan-bbl-di-era-adaptasi-kebiasaan- baru.pdf
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020d, April 16). Seluruh  RS  Diimbau  Tak  Buka  Praktik  Rutin  kecuali Emergensi .  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. https://www.kemkes.go.id/article/view/20041600001/selu
ruh-rs-diimbau-tak-buka-praktik-rutin-kecuali- emergensi.html
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020e,  August 22). Home » Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ Li, Z., Yi, Y., Luo, X., Xiong, N., Liu, Y., Li, S., Sun, R., Wang, Y., Hu,
B., Chen, W., Zhang, Y., Wang, J., Huang, B., Lin, Y., Yang, J., Cai,  W.,  Wang,  X.,  Cheng,  J.,  Chen,  Z., … Ye,  F.  (2020).
Development  and  clinical  application  of  a  rapid  IgM-IgG combined antibody test for SARS-CoV-2 infection diagnosis. Journal  of  Medical  Virology , 92 (9),  1518 – 1524. https://doi.org/10.1002/jmv.25727
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020).  Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID- 19). In L. Aziza, A. Aqmarina, & M. Ihsan (Eds.), Kementerian
Kesehatan  Republik  Indonesia (Vol.  4).  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299 Muhammad Alamsyah, A., Chalid, M. T., Saroyo, Y. B., Budayasa, A.  R.,  Irwinda,  R.,  Aldika,  A.  M.  I.,  Dewantiningrum,  J., Wantania,  J.,  Yeni,  C.  M.,  Sitepu,  M.,  Djanas,  D.,  &  Al.,  E.
(2020). Rekomendasi Penanganan Virus Corona (COVID-19) Pada Maternal (Hamil, Bersalin dan Nifas) (A. Muhammad Alamsyah,  M.  T.  Chalid,  Y.  B.  Saroyo,  A.  R.  Budayasa,  R. Irwinda,  &  A.  M.  I.  Aldika  (eds.)).  POKJA  Infeksi  Saluran Reproduksi  &  Pengurus  Pusat  Perkumpulan  Obstetri  dan Ginekologi Indonesia. https://pogi.or.id/publish/wp-
content/uploads/2020/10/Rekomendasi-Covid-Maternal- POGI.pdf
Nash, B., Badea, A., Reddy, A., Bosch, M., Salcedo, N., Gomez, A. R., Versiani, A., Silva, G. C. D., Santos, T. M. I. L. dos, Milhim, B. H. G. A., Moraes, M. M., Campos, G. R. F., Quieroz, F., Reis, A. F. N., Nogueira, M. L., N.Naumova, E., Bosch, I., & Herrera, B.  B.  (2021).  Validating  and  modeling  the  impact  of  high- frequency rapid antigen screening on COVID-19 spread and outcomes. MedRxiv , 2020.09.01.20184713. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.01.201 84713v6 Palatnik,  A.,  &  Mcintosh,  J.  J.  (2020).  Protecting  Labor  and
Delivery Personnel from COVID-19 during the Second Stage of Labor. American Journal of Perinatology , 37 (8), 854 – 856. https://doi.org/10.1055/s-0040-1709689
Peña, J. A., Bianco, A. T., Simpson, L. L., Bernstein, P. S., Roman, A.
S., Goffman, D., Schweizer, W. E., Overbey, J., & Stone, J. L.
(2020).  A  Survey  of  Labor  and  Delivery  Practices  in  New York City during the COVID-19 Pandemic. American Journal of Perinatology , 37 (1), 975 – 981. https://doi.org/10.1055/s- 0040-1713120
Permenkes.  (2014). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2014  Tentang  Skrinning Hipotiroid Kongenital . 1751 . https://kesga.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/PMK  No. 78 ttg Skrinning Hipotiroid Kongenital.pdf
Rimmer, M. P., Al Wattar, B. H., Barlow, C., Black, N., Carpenter, C., Conti-Ramsden, F., Dalton, J. A. W., Davies, R., Davies, R., Dunlop, C., Guyett, E., Jamison, L., Karavadra, B., Kasaven, L., Lattey, K., Long, E., Macmahon, C., Navaratnam, K., Nijjar, S., … Wyeth, C. (2020). Provision of obstetrics and gynaecology services during the COVID-19 pandemic: a survey of junior doctors  in  the  UK  National  Health  Service. BJOG:  An International Journal of Obstetrics and Gynaecology , 127 (9),
1123 – 1128. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16313
Rochmah,  N.,  Faizi,  M.,  Dewanti,  C.,  &  Suryawan,  A.  (2020). Pediatric Quality of Life in Congenital Hypothyroidism : an Indonesian  Study. International  Journal  Thyroidol , 13 (2),
150 – 154.
Semaan, A., Banke-Thomas, A., Blencowe, H., R Campbell, O. M., Tina Day, L., Graham, W., Kascak, P., Matsui, M., Health, G., Sarah  Moxon,  J.  G.,  Pembe,  A.  B.,  &  Radovich,  E.  (2020). Voices from the frontline: findings from a thematic analysis of  a  rapid  online  global  survey  of  maternal  and  newborn health  professionals  facing  the  COVID-19  pandemic. Antwerp  Belgium  Center  for  Research  on  Population  and Health ,
1 – 34. https://doi.org/10.1101/2020.05.08.20093393
Suryandari,  A.  E.,  &  Trisnawati,  Y.  (2020).  Studi  Deskriptif Perilaku  Bidan  Dalam  Penggunaan  Apd  Saat  Pertolongan Persalinan  Selama  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Bina  Cipta
Husada , 4 (2), 119 – 128. https://stikesbinaciptahusada.ac.id/filejurnalbch/index.php /filejurnalbch/article/view/38
World Health Organization. (2020a, March 11). WHO Director- General ’ s opening remarks at the media briefing on COVID-
19  -  11  March  2020 .  World  Health  Organization. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director- general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on- covid-19---11-march-2020
World Health Organization. (2020b, August 31). In WHO global pulse  survey,  90%  of  countries  report  disruptions  to essential health services since COVID-19 pandemic . World
Health Organization. https://www.who.int/news- room/detail/31-08-2020-in-who-global-pulse-survey-90- of-countries-report-disruptions-to-essential-health- services-since-covid-19-pandemic
Zulfa,  S.  Z.,  Emilia,  O.,  &  Hidayat,  A.  (2021).  Midwives ’ preparation  to  provide  delivery  services  in  independent midwife  practice  during  covid-19  pandemic. International Journal of Health Sciences , 5 (3), 344 – 351. https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.1554