e-ISSN: 2685-5607  Vol. 7 No. 3, September 2023 (712-718)

## COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE PREPARATION OF FINANCIAL REPORTING OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY AT REGIONAL PUBLIC HOSPITALS IN MUSI BANYUASIN DISTRICT
Riza Syahputera, Padriansyah Universitas Tridinanti Palembang Email: syahputra_riza@yahoo.com, padriyansyah@univ-tridinanti.ac.id

## ABSTRACT
In improving the management system in government hospitals in managing more able to apply business concepts in  a  healthy  manner.  PP  No.  74  of  2012  and  Permendagri  No.  79  of  2018  explicitly  state  that  there  are substantive,  technical  and  administrative  requirements  for  BLU,  including  hospitals  and  other  health  service organizations. Administrative requirements in accordance with PP No. 74 of 2012 and Permendagri No. 79 of 2018 are the following documents: Statement of ability to improve service performance, finance and benefits for the  community;  governance  patterns  (hospital  by  law  and  clinical  by  law);  Business  strategic  plan  (Renstra); Basic financial reports; Minimum service standards (SPM); The latest audit report or statement of willingness to be audited independently. The method used in this research is descriptive qualitative research. This descriptive research  shows  non-hypothetical  research.  Research  that  evaluates  the  annual  financial  statements  of  Sekayu Hospital,  Sungaililin  Hospital,  Bayung  Lencir  Hospital,  Musi  Banyuasin  Regency  as  a  BLU  begins  with  a comparative  analysis.  The  conclusion  in  this  study  there  are  2  indicators  in  the  financial  statements  of  RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir which are not in accordance with PSAK No. 45 and PSAP No. 13, namely the third indicator regarding the classification of restricted and unrestricted net assets and the fourth indicator concerning changes in the group of net assets.
Keywords : Implementation, SAK and SAP, BLUD

## ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## ABSTRAK
Dalam  meningkatkan  sistem  manajemen  di  rumah  sakit  pemerintah  dalam  pengelolaan  yang  lebih  dapat menerapkan  konsep  bisnis  secara  sehat.  PP  No  74  Tahun  2012  dan  Permendagri  No  79  Tahun  2018  secara eksplisit  menyebutkan  bahwa  ada  persyaratan  substantif,  teknis  dan  administratif  bagi  BLU,  termasuk  Rumah sakit dan organisasi pelayanan kesehatan lainnya. Persyaratan administratif sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2012 maupun  Permendagri  No  79  Tahun  2018  tersebut  adalah  dokumen-dokumen  berikut:  Pernyataan  kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;Pola tata kelola (hospital by law dan clinical by law); Rencana strategis bisnis (Renstra);Laporan keuangan pokok; Standar pelayanan minimum (SPM);  Laporan  audit  terakhir  atau  pernyataan  bersedia  untuk  diaudit  secara  independent.    Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  ini menunjukkan penelitian non hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan RSUD Sekayu, RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sebagai  BLU  diawali  dengan  analisis komparatif.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  ada  2  indikator  dalam  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 dan PSAP No. 13, yaitu indikator ke tiga  tentang  klasifikasi  aktiva  bersih  terikat  dan  tidak  terikat  serta  indikator  ke  empat  tentang  perubahan kelompok aktiva bersih.
Kata Kunci : Implementasi, SAK dan SAP, BLUD
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Kementerian  kesehatan  menekankan  pentingnya  sebuah  penyesuaian  atau  reformasi  dalam  pengelolaan Rumah  Sakit  dengan  mengimplikasikan  mengubah  status  rumah  sakit  pemerintah  menjadi  bentuk  Badan Layanan  Umum.  Rumah  Sakit  pemerintah  sebagai  salah  satu  sub  sistem  penyelenggaraan  peningkatan kesehatan  didorong  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  dan  meningkatkan  pelayanan  kesehatan.  Peningkatan pelayanan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi pelayanan. Rumah Sakit BLU diberikan fleksibilitas dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran,  termasuk  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja,  pengelolaan  kas,  dan pengadaan  barang/jasa,  dengan  tetap  BLU  dipegang  ketat  dalam  perencanaan  dan  penganggarannya,  serta dalam  pertanggung  jawabannya.  Perubahan  Rumah  Sakit  menjadi  BLU  bukan  sesuatu  yang  mudah,  karena meliputi  banyak  syarat-syarat.  Setelah  menjadi  BLU,  Rumah  Sakit  diharuskan  melakukan  penilaian  kinerja untuk  menilai  bagaimana  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Sakit  kepada  masyarakat.  Tahun  2005 dikeluarkan  PP  No.  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  yang diselenggarakan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  diterbitkan  oleh  asosiasi  profesi akuntansi  indonesia  atau  standar  akuntansi  industri  yang  spesifik  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri Keuangan,  yang  sekarang  telah  diubah  menjadi  PP  No.  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  dan  Permendagri No  61  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU/D telah diubah menjadi Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta berdasarkan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa tahun  2011  diharapkan  semua  Rumah  Sakit  pemerintah  (RS  Vertikal  maupun  RSUD)  sudah  menjadi BLU/BLUD.  Aturan  ini  menjadi  landasan  hukum  bagi  RS  pemerintah  untuk  lebih  otonom  dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga  menjadi starting  point  untuk  meningkatkan  sistem  manajemen  di  rumah  sakit  pemerintah  dalam  pengelolaan  yang lebih  berjiwa enterpreneurship dengan  menerapkan  konsep  bisnis  secara  sehat.  PP  No  74  Tahun  2012  dan Permendagri  No  79  Tahun  2018  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  ada  persyaratan  substanif,  teknis  dan administratif  bagi  BLU,  termasuk  RS,  Bapelkes,  Puskesmas  dan  organisasi  pelayanan  kesehatan  lainnya. Persyaratan  administratif  sesuai  dengan  PP  No.  74  Tahun  2012  maupun  Permendagri  No  79  Tahun  2018 tersebut  adalah  dokumen-dokumen  berikut:  (1).  Pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; (2). Pola tata kelola ( hospital by law dan clinical by law ); (3).  Rencana  strategis  bisnis  (Renstra);  (3).  Laporan  keuangan  pokok;  (4).  Standar  pelayanan  minimum (SPM); (5). Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Tabel 1. Perbedaan antara SAP & SAK (khususnya PSAK 45) adalah sbb:
NO KETERANGAN SAP SAK (PSAK 45) 1 Sasaran Organisasi milik pemerintah Organisasi milik swasta yayasan 2. Format laporan Neraca (posisi keuangan), laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, & catatan atas laporan
keuangan
Neraca (posisi keuangan), laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, & catatan atas
laporan keuangan
Berkaitan  dengan  konsolidasi  laporan  keuangan  rumah  sakit  pemerintah  daerah  dengan  laporan  keuangan kementerian  negara/lembaga,  maupun  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  maka  rumah  sakit  pemerintah sebagai BLU/BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai  dengan  SAP  Berdasarkan  PMK  No.  217/PMK.05/2015  tentang  PSAP  13  Dan  tentang  Penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 PP No. 74 tahun 2012, maka rumah  sakit  pemerintah  dalam  rangka  pertanggung  jawaban  atas  pengelolaan  keuangan  dan  kegiatan pelayanannya,  menyusun  dan  menyajikan  :  1)  Laporan  Keuangan;  dan  2)  Laporan  Kinerja.  Laporan Keuangan tersebut paling sedikit terdiri dari: (1). Laporan Realisasi Anggaran, (2). Laporan Perubahan saldo Anggran  Lebih  (LPSAL),  (3).  Neraca;  (4).  Laporan  Operasional;  (5).  Laporan  Arus  Kas;  (6).  Laporan Perubahan  ekuitas  (LPE);  dan  (7).  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut,
instansi  pemerintah  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  fleksibel,  berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek- praktek  bisnis  yang  sehat  dalam  rangka  memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum.
BLU/D pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui  penerapan manajemen  keuangan  yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas, dan  transparansi. Untuk dapat menjadi  BLU/D,  suatu  instansi  harus  memenuhi  tiga  persyaratan  pokok,  yaitu  persyaratan  substantif,  yang terkait dengan penyelanggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja  keuangan,  serta  persyaratan  administratif  terkait  dengan  terpenuhinya  dokumen  seperti  pola  tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit/bersedia untuk diaudit.
Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLU/D ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme,  mendorong enterpreneureship ,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  rangka  pelayanan publik,  sesuai  dengan  tiga  pilar  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  PPK-BLU  ini,  yaitu  mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Rumah Sakit Umum Daerah
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.44  Tahun  2009  Pasal  1  Tentang  Rumah  Sakit,  Rumah  Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Undang-undang  tersebut  juga menjelaskan  mengenai  pembagian  rumah  sakit  berdasarkan  jenis  pelayanan  yang  diberikan,  Rumah  Sakit dikategorikan  menjadi,  Rumah  Sakit  Umum  dan  Rumah  Sakit  Khusus.  Rumah  sakit  sebagai  sarana  pelayanan kesehatan,  yang  berjenjang  dan  fungsi  rujukan,  rumah  sakit  umum  dan  rumah  sakit  khusus  diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit, Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah  sakit  umum  Pemerintah,  Departemen  Kesehatan  dan  Pemerintah  Daerah  diklasifikasikan  menjadi: (1). RSU  Kelas  A,  yaitu  RSU  yang  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medik  spesialistik  dan  sub spesialistik  yang  luas.    Terdapat    4    buah  RSU  Kelas  A  yaitu  RSU  Cipto  Mangunkusumo  di  Jakarta,  RSU Dr.Sutomo  di  Surabaya,  RSUP  Adam  Malik  di  Medan,  dan  RSUP  Dr.  Wahidin  Sudiro  Husodo  di  Ujung Pandang. (2). RSU Kelas B, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas  dan  sub  spesialistik  terbatas. (3). RSU  Kelas  C,  yaitu  RSU  yang  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan pelayanan  medik  spesialistik  sekurang-kurangnya  spesialistik  4  dasar  lengkap. (4). RSU  Kelas  D,  yaitu  RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar.

## Badan Layanan Umum Daerah
Menurut PP nomor 74 tahun 2012 tentang  pengelolaan  keuangan  BLU pasal 26 ayat (2) berbunyi: “akuntansi dan laporan   keuangan   BLU  diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia”. maka standar akuntansi yang digunakan oleh RS BLU adalah PSAP No 13.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  45  merupakan  standar  khusus  untuk  organisasi  nirlaba. Karakteristik  organisasi  nirlaba  sangat  berbeda  dengan  organisasi  bisnis  yang  berorientasi  untuk  memperoleh laba.  Perbedaan  terletak  pada  cara  organisasi  memperoleh  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan berbagai  aktivitas  operasionalnya.  Organisasi  memp`eroleh  sumber  daya  dari  sumbangan  para  anggota  dan penyumbang lain  yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi  yang bersangkutan. Sebagai akibat dari  karakteristik  tersebut,  dalam  organisasi  nirlaba  timbul  transaksi  tertentu  yang  jarang  atau  bahkan  tidak pernah  terjadi  dalam  organisasi  bisnis,  contohnya  penerimaan  sumbangan.  Pada  beberapa  bentuk  organisasi nirlaba  meskipun  tidak  ada  kepemilikan,  organisasi  tersebut  mencukupi  modalnya  dari  hutang  dan  mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat  dan  kepastian  aliran  pemasukan  kas  menjadi  ukuran  kinerja  yang  penting  bagi  para  pengguna  laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

## Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dan  laporan  konsolidasi  dari  seluruh  laporan  keuangan  SKPD  yang  disusun  dalam  bentuk  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan paragraf 28  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP  Berbasis  Akrual  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  terdiri  atas: (1). Laporan  Realisasi  Anggaran ,  (2). Leporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih ,  (3). Neraca ,  (4). Laporan  Operasional ,  (5). Laporan  Perubahan  Ekuitas ,  (6). Laporan  Arus  Kas ,  (7). Catatan  atas Laporan  Keuangan . Adanya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  ini,  sebenarnya  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005.  Peraturan
e-ISSN: 2685-5607
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menginstruksikan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015.

## Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Karakteristik  organisasi  nirlaba  sangat  berbeda  dengan  organisasi  bisnis  yang  berorientasi  untuk  memperoleh laba.  Perbedaan  terletak  pada  cara  organisasi  memperoleh  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan berbagai  aktivitas  operasionalnya.  Organisasi  memperoleh  sumber  daya  dari  sumbangan  para  anggota  dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun  dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari  karakteristik  tersebut,  dalam  organisasi  nirlaba  timbul  transaksi  tertentu  yang  jarang  atau  bahkan  tidak pernah  terjadi  dalam  organisasi  bisnis,  contohnya  penerimaan  sumbangan.  Pada  beberapa  bentuk  organisasi nirlaba  meskipun  tidak  ada  kepemilikan,  organisasi  tersebut  mencukupi  modalnya  dari  hutang  dan  mendanai kegiatan  operasionalnya  dari  pendapatan  atas  jasa  yang  diberikan  kepada  publik.  Akibatnya  pengukuran jumlah,  saat  dan  kepastian  aliran  pemasukan  kas  menjadi  ukuran  kinerja  yang  penting  bagi  para  pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

## Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan  Iaporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  relevan  untuk memenuhi  kepentingan  para penyumbang,  anggota  organisasi,  kreditur  dan  pihak  lain  yang  menyediakan  sumber  daya  bagi  organisasi nirlaba.  Pihak  pengguna  Iaporan keuangan  organisasi  nirlaba  memiliki  kepentingan  bersama  dalam  rangka menilai  (IAI,2009)  :    (1).  Jasa  yang  diberikan  oleh  organisasi  nirlaba  dan  kemampuannya  untuk terus memberikan  jasa  tersebut,  (2).  Cara  manajer  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dan  aspek  lain  dari  kinerja mereka.  Secara  rinci,  tujuan  laporan  keuangan  termasuk  catatan  atas  laporan  keuangan,  adalah  untuk menyajikan  informasi  mengenai:    (1).  Jumlah  dan  sifat  aktiva,  kewajiban,  dan  aktiva  bersih  suatu  organisasi. (2).  Pengaruh  transaksi,  peristiwa,  dan  situasi  lainnya  yang  mengubah  nilai  dan  sifat  aktiva  bersih.  (3).  Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. (4). Cara  suatu  organisasi  mendapatkan  dan  membelanjakan  kas,  memperoleh  pinjaman  dan  melunasi  pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. (5). Usaha jasa suatu organisasi.

## Metode Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subjek  yang  merupakan  data  penelitian  yang diberikan oleh responden dalam  hal ini staf bagian  keuangan dan akuntansi RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD  Bayung  Lencir  kabupaten  Musi  Banyuasin  di  Sumatera  Selatan  serta  data  dokumenter  yang  berupa laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  kabupaten  Musi  Banyuasin  di Sumatera Selatan.
No Kab/Kota Kode Pusat Kode RS Nama RS Jenis Kelas 1 MUSI BANYUASIN 1606011 R1606011 RS Umum Daerah Sekayu RS Umum Kelas B 2 MUSI BANYUASIN 1606022 R1606022 RS Umum Daerah Sungai Lilin RS Umum Kelas D 3 MUSI BANYUASIN 1606032 R1606032 RS Umum Daerah Bayung Lincir RS Umum Kelas D
Sumber : http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Subjek  penelitian adalah  sub  bagian  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  Kabupaten  Musi Banyuasin,  sedangkan  objek  penelitian  adalah  PSAP  No.  13  tentang  Penyajian  laporan  keuangan  BLU, Peraturan  Menteri  Keuangan  No  220/PMK.05/2016  Jo.  PMK  no.42/PMK.05/2017  tentang  sistem  akuntansi dan  pelaporan  keuangan  BLU,  dan  Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  no 1981/Menkes/SK/XII/2010  pada  penyajian  laporan  keuangan  RSUD  di  Sumatera  Selatan  yang  terdiri  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  saldo  Anggaran  lebih  (LPSAL),  Neraca,  laporan Operasional, laporan arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas,  dan catatan atas laporan keuangan. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk memberikan gambaran  yang  mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik  yang
khas  dari  subjek  yang  diteliti.  Penelitian  deskriptif  ini  menunjukkan  penelitian  non  hipotesis,  sehngga  dalam langkah  penelitiannya  tidak  perlu  merumuskan  hipotesis.  Penelitian  yang  mengevaluasi  laporan  keuangan tahunan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  Kabupaten  Musi  Banyuasin  di  Sumatera Selatan sebagai BLU diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam  hal  kebijakan  akuntansi  maupun  penyajian  laporan  keuangan,  kemudian  mencoba  menyesuaikan  dan mengkombinasikan  empat  unsur,  yaitu  :  (1).  PSAK  45  tentang  penyusunan  pelaporan  keuangan  BLU/D,  (2). PSAP  No.  13  tentang  Penyajian  laporan  keuangan  BLU,  (3).  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 220/PMK.05/2016 Jo. PMK no.42/PMK.05/2017 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU, (4). Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010.  Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Selatan tahun 2018.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Komponen Pelaporan yang Digunakan
Hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  menunjukkan  bahwa  analisis laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  pada  indikator  pertama  yaitu komponen pelaporan yang digunakan terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 45 dan mengalami perubahan pada tahun buku 2018 sesuai  dengan  PSAP  No.  13  dengan  peraturan  permendagri  No.79  tahun  2018  tentang  badan  layanan  umum daerah  yang  berisi  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  meliputi  laporan  posisi  keuangan  pada  akhir  periode laporan (neraca), laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan;  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 76/PMK.05/2008  yang  berisi  laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan  realisasi  anggaran  dan/atau  laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit  menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara umum komponen  pelaporan  yang  digunakan  telah  sesuai,  namun  ada  beberapa  perbedaan  pada  penyebutan  nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD  Bayung  Lencir (PSAP No. 13) digunakan istilah laporan operasional sedangkan  pada  PSAK  No.  45  digunakan  istilah  laporan  aktivitas.  Kedua  istilah  tersebut  pada  hakekatnya memiliki  makna  yang  sama,  yaitu  menyajikan  informasi  tentang  operasi  BLU  mengenai  sumber,  alokasi,  dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

## Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban
Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir pada indikator kedua yaitu Klasifikasi  Aktiva  dan  Kewajiban  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  45;  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta  Pedoman  Akuntansi  BLU Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010.  Secara  umum  bentuk  klasifikasi  aktiva dan kewajiban telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan  nama dan klasifikasinya,  sebagai contoh  pada  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir,  aset  diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya; sedangkan pada PSAK No. 45 aktiva diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar.

## Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat
Menurut  hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  dapat  dilihat  bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir pada indikator ketiga yaitu Klasifikasi  Aktiva  Bersih  Terikat  atau  Tidak  Terikat  telah  sesuai  dengan  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 76/PMK.05/2008; Pedoman  Akuntansi BLU Rumah Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010;  namun  tidak  sesuai  dengan  PSAK  No.  45. Ketidaksesuaian  antara  penerapan  PSAP  No.  13  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD Bayung  Lencir  dengan  PSAK  No.  45  dikarenakan  adanya  perbedaan  dalam  pencatatan  dan  pengklasifikasian. Pada laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir dicatat dan diklasifikasikan ke dalam  ekuitas  tidak  terikat,  terikat  temporer,  dan  terikat  permanen  (walaupun  diklasifikasikan  namun  seluruh ekuitas  dicatat  dan  dikelompokkan  ke  dalam  ekuitas  tidak  terikat);  sedangkan  pada  PSAK  No.  45  dicatat  dan diklasifikasikan  ke  dalam  aktiva  terikat  secara  permanen,  terikat  secara  temporer,  dan  tidak  terikat.  Adapun hakekat  dari  ekuitas  menurut  Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  berdasarkan  Kepmenkes  RI  No 1981/Menkes/SK/XII/2010  (halaman  61  bagian  penjelasan)  dan  aktiva  bersih  tidak  terikat  menurut  PSAK  No. 45  (paragraf  18)  adalah  sama,  yaitu  tertulis  “pada  umumnya  meliputi  pendapatan  dari  jasa,  penjualan  barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut”.

## Perubahan Kelompok Aktiva Bersih
Hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  menunjukkan  bahwa  analisis laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  pada  indikator  keempat  yaitu Perubahan  Kelompok  Aktiva  Bersih  telah  sesuai  dengan  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  BLU menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  menurut Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010;  namun  tidak  sesuai  dengan  PSAK  No.  45.  Ketidaksesuaian antara  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  dengan  PSAK  No.  45 disebabkan  karena  tidak  adanya  klasifikasi  jumlah  perubahan  aktiva  bersih  terikat  permanen,  terikat  temporer, dan  tidak  terikat  dalam  satu  periode  pada  laporan  operasional  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir.  Disisi  lain  antara  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin, RSUD  Bayung  Lencir  dengan  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  BLU  serta  Pedoman  Akuntansi BLU  Rumah  Sakit  secara  umum  sama,  hanya  saja  ada  perbedaan  pada  penyebutan  nama  dan  klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir  digunakan istilah biaya sedangkan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

## Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  diketahui  bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir pada indikator kelima yaitu Klasifikasi  Pendapatan,  Beban,  Keuntungan,  dan  Kerugian  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  45;  Pedoman Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010.  Secara  umum klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan keuangan  RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung  Lencir  digunakan  istilah  biaya  sedangkan  pada  PSAK  No.  45  dan  Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah Sakit digunakan istilah beban.

## Informasi Pendapatan dan Beban
Menurut  hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  dapat  dilihat  bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir pada indikator keenam yaitu Informasi  Pendapatan  dan  Beban  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  45;  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta  Pedoman  Akuntansi  BLU Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010.  Secara  umum  informasi  pendapatan  dan beban telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  digunakan  istilah  biaya  sedangkan  pada  PSAK  No.  45  dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

## Informasi Pemberian Jasa
Hasil  penelitian  di  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  menunjukkan  bahwa  analisis laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  pada  indikator  ketujuh  yaitu Informasi Pemberian Jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta  Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010.  Secara  umum  informasi  pemberian  jasa  telah  sesuai, hanya  saja  ada  perbedaan  pada  penyebutan  nama  dan  klasifikasinya,  yaitu  pada  laporan  keuangan  RSUD Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  digunakan  istilah  biaya  sedangkan  pada  PSAK  No.  45  dan Pedoman  Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  digunakan  istilah  beban.  Selain  itu  pada  PSAK  No.  45  terdapat pengklasifikasian  beban  menurut  klasifikasi  fungsionalnya  seperti  kelompok  program  jasa  utama  dan  aktivitas pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan non operasional.

## Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir dapat diketahui bahwa analisis  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  pada  indikator  kedelapan yaitu Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta  Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai, namun pada PSAK No. 45 terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aktiva  bersih  menjadi  kas  bersih  yang  digunakan  untuk  menambah  aktivitas  operasi,  sedangkan  pada  laporan keuangan RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir tidak diperlukan.

## PENUTUP
Ada  2  indikator  dalam  laporan  keuangan  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  yang  tidak sesuai  dengan  PSAK  No.  45  dan  PSAP  No.  13,  yaitu  indikator  ke  tiga  tentang  klasifikasi  aktiva  bersih  terikat dan tidak terikat serta indikator ke empat tentang perubahan kelompok aktiva bersih. Secara  keseluruhan,  RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir  telah  menerapkan  PSAK  No.45 pada tahun buku 2017 dan PSAP No. 13 pada tahun buku 2018  ke dalam laporan keuangannya dengan baik. Dan disisi lain, ada beberapa saran  Bagi  Rumah  sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  RSUD  Sekayu,  RSUD  Sungaililin, RSUD  Bayung  Lencir  diharapkan  dapat  terus  mengikuti  perkembangan  peraturan  penyajian  laporan  keuangan khususnya PSAK No. 45 dan PSAP No. 13 dan ketentuan yang berlaku bagi BLU yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan  BLU  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  76/PMK.05/2008;  serta  Pedoman Akuntansi  BLU  Rumah  Sakit  menurut  Kepmenkes  RI  No  1981/Menkes/SK/XII/2010  yang  dapat  diperbaharui kapan  saja  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Setelah  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  di  RSUD Sekayu, RSUD Sungaililin, RSUD Bayung Lencir, sangat terlihat keterbatasan sumber daya manusia khususnya di  bagian  keuangan  dan  akuntansi,  oleh  sebab  itu  sebaiknya  pihak  manajemen  RSUD  Sekayu,  RSUD Sungaililin,  RSUD  Bayung  Lencir  Lencir  menambah  SDM  pada  bagian  keuangan  dan  akuntansi  agar  dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta meningkatkan kompetensi SDM mengenai penyajian laporan keuangan dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem akuntansi terkomputerisasi. Bagi Pemerintah Perlunya penyusunan sebuah Standar Akuntansi Balai Besar Kesehatan yang berstatus  Badan  Layanan  Umum  dengan  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang  diterbitkan  oleh Asosiasi  Profesi  Akuntansi  Indonesia  dalam  rangka  memenuhi  amanat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Halim. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat . Jakarta: Salemba Empat. Abdul Wahab, Solichin. Evaluasi Kebijakan Publik . Malang: FIA INIBRAW dan IKIP Malang, 1997. Arifin, J dan A. Prasetya. Manajemen Rumah Sakit Berbasis Komputer , Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007 Badan Pemeriksa Keuangan. Sie Infokum-Ditama Binbangkum. Badan Layanan Umum . 2009. Diakses tanggal 25 Januari 2015 Jam 9.15, http//:www.jdih.bpk.go.id.
Diana Sari. (2012). Pengaruh SPI Pemerintah, Implementasi SP, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas LKPD  dan  Implikasinya  terhadap  Penerapan  Prinsip  Tata  Kelola  Pemerintah  yang  Baik. Indonesian Journal of Economics and Bussiness . Hlm 116 – 124.
Kementerian  Kesehatan.  Keputusan  Menteri  Kesehataan  Nomor  1981/MENKES.SK/XII/2010. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Direktur  Jenederal  Perbendaharaan  Nomor  Per-  34/PB/2014. Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan . Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor    66/PMK.02/2006. Tata  Cara  Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA serta DPA BLU.
Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009. Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum . Mahmudi.  New  Public  Management  (NPM):  Pendekatan  Baru  Manajemen  Sektor  Publik.  2003. http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji/artikel . (Diakses 10 Februari 2015) Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: cetakan pertama Penerbit Andi.2002. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: ALFABETA