http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626
Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019 DOI: 10.35961/perada.v2i1.25

## BUGIS DI KERAJAAN MELAYU:
Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang
Syahrul Rahmat

## STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau syahrul28@gmail.com

## Abstrak
Kondisi geografis Semenanjung Melayu  sebagai lalu lintas perdagangan  kawasan  Asia bagian Tenggara membuat daerah ini menjadi tujuan pelayaran dari berbagai etnis di Nusantara maupun dari belahan dunia lain, termasuk Orang Bugis yang berasal dari daratan Sulawesi bagian selatan. Dalam perkembangannya, selain  untuk  mencari  penghidupan,  lambat  laun  mereka  mulai  masuk  ke  dalam  struktur  pemerintahan Kerajaan  Johor-Riau-Lingga-pahang.  Kehadiran  orang  bugis  dalam  struktur  pemerintahan  tersebut mengalami  dinamika  tersendiri  terhadap  kerajaan  yang  kelak  berubah  nama  menjadi  Kerajaan  Riau Lingga.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  dengan  fokus  pada  dinamika  politik  dan  eksistensi orang  Bugis  dalam  Kerajaan  Melayu  pada  rentang  abad  ke-17  hingga  18.  Selain  merubah  struktuur pemerintahan,  posisi  sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  yang  dijabat  keturunan  juga  membawa  perubahan terhadap  perkembangan  kerajaan  tersebut.  Sekalipun  demikian,  Yang  Dipertuan  Muda  juga  harus menghadapi konflik internal dalam kerajaan akibat dominasi mereka dalam usrusan pemerintahan.
Kata kunci : Bugis, Melayu, Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang,

## Abstract
The  geographical  conditions  of  the  Malay  Peninsula  as  the  trade  traffic  in  the  Southeast  Asian  region make this area a destination  for shipping  from  various ethnic groups  in  the archipelago as  well as  from other  parts  of  the  world,  including  the Bugis people  from  the  southern  Sulawesi  mainland.  In  its development,  in  addition  to  make  a  living,  they  gradually  begin  to  join the  government  structure  of the Johor-Riau-Lingga-Pahang Kingdom.  Bugis existence  in  the  government  structure  experiences  its own dynamics towards the kingdom which later changes its name to the Kingdom of Riau Lingga. This research  is  a  historical  study  with  a  focus  on  the  political  dynamics  and the  existence  of Bugis in  the Malay  Kingdom  in  the  17th  to  18th  century.  Besides  changing  the  structure  of  government, the position as the Crown Prince, which was held by descendants also gives changes to the development of the  kingdom.  Even  so,  the  Crown  Prince  must  face  internal  conflicts  in  the  kingdom  due  to  their dominance in the government administration.
Keywords : Bugis, Melayu, Johor-Riau-Lingga-Pahang Kingdom
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## PENDAHULUAN
Secara  garis  besar,  etnis  Bugis
dikenal sebagai orang-orang yang mendiami  wilayah  Sulawesi  bagian selatan.  Tidak  hanya  wilayah  pesisiran pantai, tetapi mereka juga menetap hingga ke  daerah  pegunungan.  Beberapa  daerah yang menjadi tempat bermukim atau asal orang  Bugis  di  antaranya  adalah  Bone, Luwuk,  Wajo,  Bulukumba,  Soppeng, Maros  Palopo,  Sinjai,  Pangkajene, Enrekang,  Selayar,  Pinrang,  Makasar  dan Pare-Pare. 1 Mereka  dikenal  sebagai pengarung  lautan  dan  tercatat  telah singgah dan bahkan menetap di berbagai daerah di Nusantara.
Terkait  dengan  para  perantau Bugis  yang  ada  di  kawasan  semenanjung Melayu  dan  beberapa  pulau  di  daerah Kepulauan  Riau,  mereka  dikenal  sebagai saudagar yang terkenal. Seorang berkebangsaan  Inggris  bernama    Francis
Light  yang  pernah  datang  ke  Pulau Pinang,  Malaysia  pada  11  Agustus  1786 menyebutkan    orang-orang  Bugis  adalah saudagar  yang  paling  terkenal  di  pulau- pulau  sebelah  timur.  Disebutkan  mereka memiliki  dagangan  bernilai  tinggi,  sama dengan  emas  bungkah  bersama-sama dengan  beberapa  candu  serta  kain  baju. Hal  ini  kemudian  membuat  kedatangan mereka  begitu  ditunggu  dan  diharapkan oleh para pedagang. 2 Dari  berbagai  wilayah  yang tercatat  pernah  disinggahi,  kawasan semenanjung  Melayu  adalah  salah  satu lokasi  yang  menjadi  tujuan  orang-orang Bugis.  Sebagai  kawasan  strategis  dalam hal  perdagangan,  daerah  ini  menjadi tujuan  oleh  banyak  pedagang  dari berbagai  daerah.  Keberadaan  Malaka serta  kekuasaan  Islam  di  Aceh  menjadi
1 Faisal Sofyan , Sejarah Persemendaan Melayu dan Bugis , (Tanjung  Pinang: Milaz Grafika, 2013), h.16 2 Daud  Kadir,  dkk. Sejarah  Kesultanan Lingga-Riau (Pemerintah  Kabupaten  Lingga Provinsi Kepulauan Riau, 2008), h.86
semacam pasar tempat terjadinya transaksi bagi para pedagang. Tidak hanya pada  masa  Islam,  aktivitas  pelayaran  dan perdagangan di kawasan ini bahkan telah ada  sejak  zaman  Hindu-Budha  dan bahkan sebelumnya. 3
Pada  masa  kejayaan  Kerajaan Melayu  Malaka  yang  terkenal  sebagai pusat perdagangan, orang Bugis merantau dalam  rangka  bedagang  atau  mencari penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi hal  tersebut  mulai  berubah  pada  masa- masa  mendatang.  Mereka  datang  ke daerah  barat  tidak  semata  untuk  mencari penghidupan,  melainkan  didorong  oleh faktor  lain.  Migrasi  besar-besaran  orang Bugis  juga  disebabkan  perang  VOC  di Makassar yang kemudian berakhir dengan perjanjian  Bungaya  pada  November 1667. 4 Dalam perkembangannya,
perpindahan  migrasi  orang  Bugis  mulai terjadi diakibatkan berbagai faktor. Alasan keamanan  akibat  situasi  politik  serta alasan  perekonomian  juga  memicu mereka  untuk  meninggalkan  tanah kelahiran.  Pada abad ke-18, perperangan yang  terjadi  di  kawasan  Sulawesi menciptakan  kondisi  yang  tidak  aman sehingga  mereka  memutuskan  untuk melakukan  migrasi.  Selain  itu,  masalah ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  alasan menyebarnya  orang  Bugis  ke  berbagai daerah  disebabkan  keterbatasan  lahan pertanian di daerah Bone dan Wajo. 5
Sementara itu di kawasan Semenanjung  Melayu  dan  kawasan Kepulauan  Riau  masa  itu  tengah berkembang  Kerajaan  Johor  dengan wilayah  kekuasaan  Johor,  Riau,  Lingga
3 Suwardi  Mohammad  Samin,  “Kerajaan Dan  Kesultanan  Dunia  Melayu:  Kasus  Sumatra Dan  Semenanjung  Malaysia”,  dalam Jurnal Criksetra , Volume 4, Nomor 7, Februari 2015), h.
65-68
4 Daud Kadir, dkk, Ibid., 5 Mochtar  Naim. Merantau:  Pola  Migrasi Suku  Minangkabau ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1979),  h.42
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
dan  Pahang.  Pasca  jatuhnya  Malaka  ke tangan Portugis, Kerajaan Johor merupakan  salah  satu  kerajaan  yang berkembang  di  kawasan  tersebut.  Di penghujung  abad  ke-17,  kerajaan  mulai dilanda  konflik  perebutan  kekuasaan dengan  melibatkan  Raja  Kecik  yang mengaku  sebagai  keturunan  Sultan Mahmud Syah II dengan Tun Abdul Jalil sebagai pengganti sultan. 6 Konflik  perebutan  kekuasaan  ini kemudian  tidak  terlepas  dari  keterlibatan para  bangsawan  Bugis  yang  masa  itu tengah berada di kawasan tersebut. Pasca direbutnya  tahta  kerajaan  oleh  Raja Kecik,  aksi  tuntut  balas  pun  kemudian dilancarkan  oleh  keturunan  Tun  Abdul Jalil  dengan  bantuan  Opu  Daeng  Lima Bersaudara. 7 Keberhasilan  Keturunan Tun  Abdul  Jalil,  Tengku  Sulaiman bersama  orang-orang  Bugis  tersebut kemudian  mengantarkannya  menjadi sultan  di  Kerajaan  Johor,  Riau,  Lingga dan  Pahang  dan  para  orang-orang  bugis tersebut  mendapat    posisi  strategis  di dalam kerajaan. Salah  satu  hal  menarik  dari persoalan  ini  adalah  masuknya  orang- orang Bugis ke dalam struktur pemerintahan Kerajaan Melayu. Sebagaimana dijelaskan di awal,
kedatangan  Orang  Bugis  ke  Tanah Melayu  sejak  masa-masa  sebelumnya bukanlah dalam rangka ekspansi maupun mencari  kekuasaan,  melainkan  mencari penghidupan atau sekedar ingin lepas dari kondisi  politik  di  daerah  mereka  yang mulai  tidak  kondusif.  Bersinggungan dengan  kepentingan  politik  keluarga kerajaan  Melayu  kemudian  membawa Opu Daeng Bersaudara ke dalam struktur pemerintahan kerajaan. 8 Beberapa  litersi  yang  berkaitan dengan  keterlibatan  orang  Bugis  dalam
6 Faisal Sofyan, Op.cit ., 55-57
7 Opu Daeng Lima Bersaudara adalah sebutan lain bagi keturunan Daeng Rilakka.
8 Ibid. . h.62
struktur  pemerintahan  kerajaan  Melayu belumlah  terlalu  banyak.  Beberapa penelitian  yang  pernah  membahas  hal serupa  di  antaranya  adalah  artikel Sunandar  berjudul Melacak  Hubungan Kesultanan Sambas dan Bugis yang dimuat di Jurnal  Khatulistiwa  pada  tahun  2014, artikel tersebut berupaya melacak hubungan  yang  pernah  terjadi  antara Orang Bugis dengan Kesultanan Sambas. 9 Penelitian  lainnya  adalah  makalah  dalam International  Seminar  on  Generating Knowledge  Through  Research,  UUM- UMSIDA yang digelar di Universiti Utara Malaysia,  Malaysia  pada  tahun  2016, berjudul Bugis  di  Kedah  1600-1800:  Suatu
Tinjauan  Awal yang  ditulis  oleh  Jasni  bin
Ahmad.  Dalam  artikel  tersebut  Jasni menulis  upaya  orang  Bugis  untuk mengambil alih pemerintahan di Kerajaan Kedah. 10 Sementara  dalam  literatur  lain masalah ini hanya menjadi bagian tertentu dari sebuah kajian.
Maka,  penelitian  ini  merupakan penelitian  sejarah  dengan  mengambil batasan temporal pada abad ke-17 dan 18. Batasan  ini  diambil  lantaran  perebutan kekuasaan kerajaan johor yang melibatkan orang Bugis terjadi pada akhir abad ke-17 dan  mulai  menjalankan  tugas  sebagai Yang  Dipertuan  Muda  pada  awal  abad ke-18. Sementara itu batasan tematis dari penelitian  ini  terkait  dengan  keterlibatan orang  Bugis  dalam  strutur  pemerintahan kerajaan Melayu.
Terdapat  beberapa  langkah  yang dilakukan dalam penelitian sejarah, seperti heuristik, kritik sumber, interprestasi dan penulisan. 11 Heuristik  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan
9 Sunandar, “Melacak Hubungan Kesultanan Sambas Dan Bugis”, dalam , Volume 4 Nomor 2 September 2014
10 Jasni  bin  Ahmad,  “Bugis  di  Kedah 1600-1800:  Suatu  Tinjauan  Awal”,  dalam Proceeding  of  ICECRS ,  1  (2016),  Universiti Utara Malaysia, Malaysia.
11 Irhash. A. Shamad. Ilmu Sejarah. ( Jakarta:
Hayfa Press, 2003), h.92
sumber-sumber berkaitan dengan peristiwa  yang  terjadi  seputaran  abad  ke- 17 dan 18 di kerajaan Johor-Riau-Lingga-
Pahang, serta sumber tentang keberadaan dan  eksistensi  orang  Bugis  di  kawasan tersebut,  baik  itu  data  primer  maupun sekunder.  Sumber-sumber  yang  telah terkumpul, nantinya dilakukan kritik, baik itu  kritik  intern  maupun  ekstern.    Dari sumber-sumber  yang  ditemukan,  banyak terdapat  kesimpang  siuran  data,  mulai dari  tahun  hingga  nama  tempat  tentang beberapa peristiwa.
Langkah selanjutnya setelah kritik sumber  adalah  interprestasi.  Interprestasi merupakan  upaya  menformulasikan  data agar menjadi susunan peristiwa
berdasarkan  data  yang  dinilai  paling  kuat dan  masuk  akal.  Dari  sinilah  kemudian mulai  disusun  narasi  sejarah  terkait peristiwa yang terjadi. Sementara langkah terakhir  dari  penelitian  ini  adalah menuangkannya  dalam  bentuk  karya ilmiah.

## ORANG  BUGIS  DALAM  POLITIK DI SEMENANJUNG MELAYU
Semenanjung  Melayu  merupakan kawasan  yang    bersentuhan  langsung dengan  banyak  etnis  yang  datang  dari berbagai daerah di Nusantara maupun di dunia.  Selain  orang  Bugis  maupun Minang,  kawasan  ini  tercatat  pernah didiami  oleh  masyarakat  yang  pernah bekerja  pada  Malaka.  Tidak  hanya  itu, dulunya  para  perantau  dari  Bawean  juga banyak  menetap  di  daerah  Malaysia maupun  Singapura  sekarang.  Selain  itu, karena merupakan kawasan perdagangan, maka  keberadaan  etnis  Arab,  Eropa, India  maupu  Cina  juga  cukup  eksis  di sini. 12 Dari  beberapa  kedatangan  orang Bugis  ke  kawasan  Semenanjung  Melayu, salah  satunya  adalah  kedatangan  Opu Daeng  Rilaka.  Daeng  Rilaka  merupakan
12 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu , (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), h.208
bangsawan dari Kerajaan Luwu di Bagian Selatan  Sulawesi  yang  datang  bersama lima  orang  anaknya,  yaitu  yaitu  Daeng Parani,  Daeng  Chelak,  Daeng  Marewa, Daeng  Kamasi dan Daeng Maanambun. Sebelum sampai di Semenanjung Melayu, rombongan dikabarkan sempat singgah di Batavia. 13 Setelah  dari  Batavia,  rombongan Daeng  Rilakka  melanjutkan  pelayaran  ke arah  utara  hingga  sampai  di  daerah Siantan  yang  berada  di  kawasan  Pulau Tujuh.  Di  Siantan  rombongan  bertemu dengan seorang keturunan Bugis bernama Nakhoda Alang yang telah berganti nama menjadi  Qori  Abdul  Malik.  Dalam pertemuan tersebut, anak Daeng Rilakka, Daeng  Parani  mempersunting  anak  Qori Abdul  Malik  yang  bernama  Encik Fatimah.  Selanjutnya,  dalam  perjalanan menuju  Malaka,  rombongan  Daeng Rilakka bertemu dengan rombongan dari Kamboja  dan  ikut  melakukan  perjalanan ke negeri tersebut. 14 Sekembalinya dari Kamboja, Rombongan  Daeng  Rilakka  kembali merapat  di  Siantan.  Sesampainya  di Siantan,  Encik  Fatimah  yang  merupakan isteri  dari  Daeng  Parani melahirkan anak pertama  mereka,  dan  kemudian  diberi nama  Daeng  Kemboja. 15 Selain  kelahiran Daeng  Kemboja,  tidak  lama  berselang Daeng  Rilakka  meninggal  dunia  dan dimakamkan  di  suatu  tempat  bernama Liuk.  Setelah  wafatnya  Daeng  Rilakka, pada  1681  Opu  Daeng  Lima  Bersaudara
13 Faisal Sofyan, Op.cit ., h.59
14 Daud  Kadir,  dkk ,  Op.cit., h.91. Pertemuan  antara  rombongan  Daeng  Rilkka dengan  rombongan  dari  Kamboja  terjadi pelabuhan  ketika  mereka  akan  menuju  Malaka. Dari pertemuan  tersebut akhirnya Daeng Rilakka menerima  ajakan  untuk  terlebih  dahulu mengunjungi  Kamboja.  Lihat  Faisal  Sofyan, Op.cit ., h.60 15 Pemberian  nama  Daeng  Kemboja berkaitan  dengan  sebelum  melahirkan,  kedua pasangan  yang  tergabung  dalam  rombongan Daeng  Rilakka  berkunjung  ke  Negeri  Kamboja. Faisal Sofyan, Op.cit ., h.60
melanjutkan pelayaran dan turut mendirikan  pemukiman  Bugis  di  Muara Sungai Kelang dan Sungai Johor. 16 Sepanjang  penelusuran  terhadap keterlibatan  Bugis  dalam  ranah  politik kekuasaan, setidaknya terdapat dua kasus di  kawasan  Semenanjung  Melayu  terkait keterlibatan  orang  Bugis  dalam  urusan kekuasaan.  Selain  Kerajaan  Johor,  kasus lain  juga  terjadi  di  Kerajaan  Kedah. Perebutan  kekuasaan  di  kerajaan  ini melibatkan  Tunku  Ngah  Putera  dengan sultan  yang  masa  itu  berkuasa.  Tunku
Ngah Putera merupakan putera dari Raja Juang Tawa dengan seorang puteri Sultan Kedah. Pergantian pemimpin pascawafatnya  sultan  tidak  berpihak kepada  Tunku  Ngah  Putera,  sehingga  ia memilih  untuk  undur  diri  kembali  ke Bugis  dan  kembali  lagi  pada  tahun  1687 untuk  menyerang  Kedah.  Namun serangan  dari  Tunku  Ngah  Putera  dapat diredam  sehingga  ia  lari  ke  Bruas  dan kemudian ke Selangor. 17 Selain  oleh  Tunku  Ngah  Putera yang  memiliki  hubungan  darah  dengan kerajaan  Kedah,  pemberontakan  lain terkait  kekuasaan  juga  terjadi  pada  tahun 1770.  Pada  tahun  tersebut  terjadi penentangan  dari  puak  (suku)  di  negeri Kedah  yang  menentang  sultan  lantaran usia  sultan  yang  kian  uzur  dan  urusan pemerintahan  dijalankan  oleh  anaknya Tunku  Abdullah  gelar  Yang  Dipertuan Muda. Dalam penentangan tersebut, puak meminta  pertolongan  kepada  orang Bugis.  Pada  1771  pasukan  Bugis  sudah sampai  di  Kuala  Sungai  Kedah  dan melakukan  penyerangan,  akan  tetapi serangan  tersebut  dapat  dilawan  karena pihak  kerajaan  meminta  bantuan  kepada Inggris  untuk  menghalau  pasukan  Bugis yang datang menyerang. 18 Ketika  Bugis  gagal  meraih kemenangan  dalam  perebutan  kekuasaan
16 Daud Kadir, Loc. Cit.. 17 Jasni bin Ahmad, Op.cit. , h.83
18 Ibid., h.83-84
di  Kerajaan  Kedah,  beda  cerita  dengan peristiwa  yang  terjadi  di  Kerajaan  Johor. Hal tersebut berawal dari Sultan Mahmud Syah  II  yang  meninggal  pada  1699  di Kota  Tinggi  Johor. 19 Karena  ketiadaan pengganti,  maka  pada  awal  September 1699  bendahara  kerajaan  yang  waktu  itu dipegang oleh Tun Abdul Jalil naik untuk mengisi posisi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. 20 Setelah  tampuk  pemerintahan dipegang  oleh  Sultan  Abdul  Jalil  Riayat Syah,  maka  selanjutnya  muncullah  Raja Kecik  yang  mengaku  sebagai  keturunan dari  Sultan  Mahmud  Syah  II. 21 Dalam perjalanan  untuk  merebut  kembali kekuasaan  dari  Sultan  Riayat  Syah,  Raja Kecik  bertemu  dengan  Opu  Daeng Bersaudara  dan  meminta  mereka  untuk bergabung,  dengan  kesepakatan  apabila upaya  mereka  untuk  merebut  kekuasaan berhasil,  maka  Daeng  Parani  akan diangkat  menjadi  Yang  Dipertuan  Muda. Setelah  pertemuan  yang  berlangsung  di Muara  Sungai  Johor  itu,  maka  Opu Daeng  Bersaudara  berangkat  menuju Langat yang merupakan tempat bermukim orang Bugis di wilayah Johor. 22
Selain  dari  orang  Bugis,  Raja Kecik juga mendapat bantuan dari daerah Kuala  Johor  dan  Singapura  yang  mana dulunya wilayah tersebut merupakan basis pendukung  Sultan  Mahmud  Syah.  Tanpa menghiraukan  kesepakatan  dengan  Opu Daeng Bersaudara, Raja Kecik melanjutkan perjalanan melakukan penaklukan.  Dari  peristiwa  tersebut,
19 Ahmad Dahlan, Op. cit ., h.190-191 20 Ibid ., h.192
21 Raja  Kecik  diceritakan  sebagai keturunan dari Sultan Mahmud Mangkat di Julang (Sultan  mahmud  Syah)    dimana  setelah  sultan meninggal,  ia  yang  saat  itu  masih  kecil  dibawa pergi  dari  Johor  hingga  kemudian  ke Minangkabau,  disana  ia  dirawat  oleh  penguasa Pagaruyuang.  Setelah  dewasa  ia  dibekali  oleh  ibu suri Kerajaan Pagaruyuang bernama Putri Jamilan untuk  kembali  menuntut  tahtanya  yang  ada  di Johor. Ibid ., 194
22 Daud Kadir., Op.cit .,  h.92
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
tepatnya pada 21 Maret 1717, Raja Kecik berhasil menaklukkan Johor dan diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil  Rahmat  Syah,  sementara  Sultan Abdul Jalil yang sebelumnya memerintah dijadikan bendahara kerajaan. 23 Keterlibatan  orang  Bugis,  yang dalam  hal  ini  adalah  anak-anak  dari Daeng  Rilaka  berlanjut  ketika  adanya upaya merebut kekuasaan dari Abdul Jalil Rahmat Syah oleh anak Sultan Abdul Jalil yang  saat  itu  sudah  kembali  menjabat sebagai  bendahara  kerajaan.  Dalam beberapa  sumber  disebutkan  Tengku Sulaiman Sultan Abdul Jalil ingin kembali merebut  tahta  kerajaan  lantaran  tidak terima  karena  merasa  dipermainkan  oleh Sultan  Abdul  Jalil  Rahmat  Syah. 24 Untuk
itu, Tengku Sulaiman selanjutnya meminta  bantuan  kepada  anak-anak Daeng  Rilakka  agar  membantunya  untuk menggulingkan  sultan.  Hal  tersebut disambut  baik  oleh  Opu  Daeng Bersaudara,  sebab  mereka  merasa  punya kepentingan  untuk  membalas  dendam kepada  Raja  Kecik.  Rasa  tidak  senang kepada  Raja  Kecik  sudah  muncul semenjak  ia  meninggalkan  mereka  ketika sudah  membangun  kesepakatan  untuk menyerang Johor dulu.
Serangan  terhadap  Sultan  Abdul Jalil  Rahmat  Syah  dipimpin  oleh  Daeng Marewa. Serangan dari orang-orang Bugis tersebut  tidak  dapat  ditahan  sehingga pusat  kerajaan  dipindahkan  ke  daerah Riau  pada  thun  1719.  Malangnya,  dalam penyerangan  tersebut,  Sultan  Abdul  Jalil atau Datuk Bendahara ikut terbunuh oleh
23 Ahmad Dahlan , Op.cit ., h.196. Lihat juga Daud Kadir ., Ibid ., 24 Setelah  menjadi  sultan,  Pada  awalnya Raja  Kecik  berniat  untuk  menikahi  Tengku Tengah  yang    merupakan  anak  dari  Datuk Bendahara  atau  Sultan  Abdul  Jalil,  akan  tetapi kenyataannya Raja Kecik malah menikahi Tengku Kamariah  yg  merupakan  saudara  dari  Tengku Tengah.  Hal  ini  tidak  disenangi  oleh  keluarga Datuk  Bendahara  karena  merasa  dipermainkan. Lihat Ahmad Dahlan, Ibid. , h.196
anak buah sultan. Selanjutnya, pada tahun 1722,  Daeng  Parani  bersama  saudara- saudaranya  melanjutkan  penyerangan  ke daerah  Riau  dan  terjadilah  pertempuran di beberapa titik, seperti Pulau Penyengat, Pulau Bayan dan Tanjung Pinang. Akibat serangan  tersebut  akhirnya  Sultan  Abdul Jalil  Rahmat  Syah  terus  mundur  sampai ke  Lingga  hingga  akhirnya  memutuskan untuk lari ke Siak. 25
Pada  4  Oktober  1722,  Tengku Sulaiman  kemudian  dilantik  sebagai Sultan Kemaharajaan Melayu dan seluruh daerah  taklukannya  dengan  gelar  Sultan Sulaiman  Badrul  Alamsyah  I.  Sejak  saat itu,  kerajaan  yang  berkuasa  atas  daerah Johor,  Pahang,  Riau  dan  Lingga  itu dikenal dengan Kerajaan Riau, sementara Daeng  Marewa  dianugerahi  jabatan sebagai  Yang  Dipertuan  Muda. 26 Tempat yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan  itu  dikenal  dengan  Istana Kota Piring yang berada di Pulau Bintan. Istana  tersebut  mulai  difungsikan  sejak penabalan atau pelantikan Sultan Sulaiman hingga 10 November 1784. 27
Selain  diberikan  jabatan  sebagai Yang  Dipertuan  Muda,  Opu  Daeang Bersaudara  juga  diikat  oleh  Sultan Sulaiman  melalui  pernikahan  dengan kerabat  kerajaan.    Daeng  Parani dinikahkan  dengan  adik  Sultan  Sulaiman, Tengku  Tengah.  Sementara  Daeng Marewa dinikahkan dengan Tun Cik Ayu yang  merupakan  anak  dari  Tumenggung Johor.  Daeng  Chelak  dinikahkan  dengan Tengku  Mandak,  adik  Sultan  Sulaiman yang lain. 28 Anak yang menjadi keturunan Melayu-Bugis ini kemudian bergelar ‘Raja’ sebagai simbol kebangsawanan. 29
25 Ibid. ,  h.198-199 26 Ibid. ,  h.201-203
27 Totok Roesmanto, Rekonstruksi Arsitektur  Istana  Kota  Piring, (Jurnal  Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 32, No. 1, Juli 2004), h.33
28 Faisal Sofyan, Op.cit ., h.62
29 Ahmad Dahlan, Op.cit .,  h.204
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
YANG  DIPERTUAN  MUDA  DAN PERUBAHAN STRUKTUR KERAJAAN Diangkatnya Daeng Marewa sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  I menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Kerajaan Johor-Riau- Lingga-Pahang.  Hal  ini  merupakan sesuatu  yang  tidak  biasa  dalam  sebuah pemerintahan Kerajaan Melayu. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, di  Kerajaan  Kedah,  Tun  Ngah  Putera yang  mencoba  untuk  mengambil  alih kekuasaan  mengalami  kegagalan  dan harus  menderita  kekalahan  setelah mengumpulkan pasukan dari Bugis. Akan tetapi,  di  Kesultanan  Johor  begitu berbeda. Jabatan sebagai Yang Dipertuan
Muda diperoleh keturunan Daeng Rilakka setelah  bekerja  sama  dengan  salah  satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan. Jabatan  sebagai  Yang  Dipertuan
Muda  bukanlah  jabatan  rendah  untuk ukuran  kerajan  Melayu  masa  itu.  Yang Dipertuan  Muda  dapat  dikatakan  sebagai jabatan  tertingi  kedua  setelah  jabatan sultan  yang  disebut  dengan  Yang Dipertuan Besar. Pada masa sebelumnya, jabatan  Yang  Dipertuan  Muda  sama dengan  jabatan  Bendahara  Kerajaan. Artinya,  selain  di  tangan  Sultan,  urusan negeri  ada  di  tangan  Yang  Dipertuan Muda. Lebih lanjut, Ridwan Melay dalam tesis  berjudul Riau  Lingga  Dilema Kekuasaan  dan  Implikasi  Perdagangan  1784- 1824 menuliskan sebelumnya di Kerajaan Johor  dikenal  struktur  pemerintahan sultan.  Dalam  pemerintahan  tersebut sultan dibantu oleh Bendahara, Laksmana,  Temenggung  serta  Orang Kaya.  Pemangku  jabatan  ini  memiliki jaringan  ke  masyarakat  serta  pihak  asing
dan  hubungan  mereka  juga  saling berkaitan antara satu dengan yang lain. 30 Terkait pentingnya posisi bendahara kerajaan, sebelum pemerintahan  sampai  ke  tangan  Sultan Sulaiman Badul Alamsyah I, segala urusan diurus  oleh  sultan,  menteri  dan bendahara.  Orang-orang  yang  akan mengisi  jabatan  tersebut  dipilih  langsung oleh sultan dan akan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan  kepada  istana.  Lebih  dari  pada itu,  sultan  juga  memiliki  ketergantungan terhadap  bendahara  maupun  menteri. 31 Dengan  keberadan  Yang  Dipertuan Muda,  maka  posisi  atau  jawatan Bendahara Kerajaan pun ditiadakan. 32 Selain  itu,  Ahmad  Dahlan  dalam buku Sejarah  Melayu menyebutkan  posisi sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  dapat disebut  sebagai  wakil  sultan  atau  sekelas dengan  perdana  menteri, 33 sehingga dalam posisi tersebut sangat memungkinkan  pemangkunya  untuk mengambil kebijakan strategis di lingkungan  kerajaan.  Sementara  pada masa  pemerintahan  sebelumnya  hal tersebut  dipercayakan  kepada  pemegang jabatan menteri serta Majelis Orang Kaya Melayu.  Sehingga  dengan  adanya  Yang Dipertuan Muda maka membuka peluang bagi  pihak  yang  tidak  lagi  memiliki jabatan berubah menjadi oposisi. 34
Jabatan  Yang  Dipertuan  Muda juga  memiliki  kekuasaan  yang  cukup besar.  Padanya  mencakup  jabatan Panglima  Perang  dan  hubungan  luar negeri. Sementara jabatan Yang Dipertuan  Besar  atau  sultan  hanya mengurus  perihal  adat  istiadat,  agama,
30 Ridwan  Melay, Riau  Lingga  Dilema Kekuasaan  dan  Implikasi  Perdagangan  1784-1824 ,
(Tesis Ilmu Sejarah UI, 1999), h.55 31 Ibid., h.33-34
32 Faisal Sofyan, Op.cit ., h.64
33 Ahmad Dahlan, Op.cit ., h.203
34 Ridwan Melay, Op.cit ., h.40
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
42
hukum, serta keamanan di dalam negeri. 35 Dengan  kata  lain,  Yang  Dipertuan  Besar lebih mengurus pada urusan dalam negeri dan  Yang  Dipertuan  Muda  mengemban tugas  untuk  mengurus  pertahan  serta urusan eksternal kerajaan.
Lambat  laun,  kondisi  ini  mulai memperlihatkan  ketimpangan  dengan mendominasinya  peran  dari  Yang Dipertuan  Muda.  Persoalan  ini  pun menjadi  persoalan  yang  mandasar  dalam internal  kerajaan.  Dengan  masuknya orang Bugis ke dalam struktur pemerintahan kemudian mulai mengenyampingkan  peran  sultan.  Tidak dapat dipungkiri bahwasanya keikutsertaan orang Bugis dalam perebutan  kekuasaan  akhirnya  merubah struktur pemerintahan tradisional kerajaan  Johor  hingga  akhirnya  bubar sebagai Kerajaan Riau Lingga. 36 Ketimpangan  tersebut  kemudian berubah menjadi konflik internal kerajaan. Sejak dijabatnya Yang Dipertuan  Muda  I  oleh  Daeng  Marewa telah terjadi beberapa konflik, akan tetapi hal tersebut dapat kembali menemui titik temu  sehingga  masing-masing  pihak kembali  dapat  menjalankan  tugasnya masing-masing.  Selain  konﬂik  politik antara  Yang  Dipertuan  Besar  Sultan Mahmud  Muza ﬀ ar  Syah  dengan  Yang Dipertuan  Muda  Raja  Abdul  Rahman, sebelumnya  juga  terjadi  hal  serupa, sehingga terjadi kekosongan jabatan Yang Dipertuan Muda selama lebih kurang tiga tahun. 37
35 Rida  K  Liamsi ,  “Berhutang  Pada Persebatian  Melayu  Bugis”,  dalam  Firdaus  L.N dkk, Tamadun  Melayu  Lingga (Dinas  Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2018), h.39 36 Keterlibatan  Orang  Bugis  sebagai  Yang Dipertuan  Muda  terus  bertahan  hingga  kerajaan Johor  beralih  menjadi  Kerajaan  Riau  Lingga  dan akhirnya  bubar  pada  awal  abad  ke-20.  Ahmad Dahlan, Op.cit .,  h.203.  Lihat  juga  Ridwan  Melay, Op.cit ., h.55 37 Perselisihan  antara  Sultan  Mahmud Muza ﬀ ar Syah dengan Yang Dipertuan Muda Raja
Setelah  wafatnya  Daeng  Chelak sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  II  pada tahun  1745,  posisi  tersebut  sempat mengalami  kekosongan.  Hal  tersebut terjadi lantaran adanya rasa ketidaksengangan  pihak  Melayu  terhadap kekuasaan  orang  Bugis.  Karena  jabatan Yang  Dipertuan  Muda  merupakan  posisi yang  diberikan  oleh  Sultan  Sulaiman, maka  pihak-pihak  yang  tidak  senang menghasut  sultan  untuk  mengurangi dominasi  orang  Bugis.  Akan  tetapi  pada tahun  1948,  permasalahan  ini  kembali mereda  setelah  diadakan  perdamaian antara  Daeng  Kemboja  dengan  Sultan Sulaiman. Pada tahun itu Daeng Kemboja kembali  mengisi  kekosongan  jabatan Yang  Dipertuan  Muda  sebagai  Yang Dipertuan Muda Riau III. 38
Memasuki  masa  Yang  Dipertuan Muda  Riau  IV  yang  dijabat  oleh  Raja Haji,  ikatan  persaudaraan  yang  dijalin antara  Melayu  dengan  Bugis  semakin kuat.  Raja  Haji  dikenal  sebagai  sosok Melayu  Bugis  yang  memahami  Melayu secara kultur. 39 Pada masanya, Kemaharajaan  Melayu  dinilai  mulai mencapai  keberhasilan  dengan  berbagai pencapaian  serta  disegani  di  sepanjang Selat Malaka dan Pesisir Timur Sumatera.
Keberadaan  pelabuhan  atau  bandar dengan  cukai  keluar  masuk  barang  serta penimbunan  barang  di  pelabuhan  ikut memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian. 40
Dalam  bidang  pendidikan,  pada masanya  juga  dilakukan  pemberantasan terhadap  buta  huruf  hijaiyah  dan  mulai mempelajari  Aksara  Arab  Melayu.  Dari sektor  keamanan  dan  pertahanan, kekuatan  dan  kapasitas  armada  laut  juga mulai  ditingkatkan,  sembari  dibarengi
Abdul  Rahman  dapat  diselesaikan  sertelah kembali  mengulang  pengucapan  sumpah  setia antara kedua belah pihak. Rida K Liamsi., Ibid., 38 Daud Kadir., Op.cit ., h.96
39 Rida K Liamsi, Op.cit ., h.39
40 Daud Kadir., op.cit .,  h.97
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
dengan  pembangunan  benteng-benteng pertahanan. 41 Pada beberapa pertempuran dengan  pihak  kompeni  Raja  Haji  kerab membawa  kemenangan  bagi  pihak Melayu.  Sekalipun  demikian,  tidak  jarang pula  pertempuran  tersebut  berakhir dengan  kekalahan  lantaran  pihak  lawan dilengkapi  dengan  persenjataan  yang lengkap.  Selain  itu,  Raja  Haji  juga  tidak lagi  menggunakan  ‘Daeng’  di  awal namanya,  akan  tetapi  menggunakan ‘Raja’. 42
Para Yang dipertuan Muda Riau 43 1) Daeng Marewah / Yang Dipertuan  Muda  Riau  I  (1722-1728)  - Merupakan anak Daeng Rilakka. 2) Daeng  Chelak  /  Yang  Dipertuan Muda  Riau  II  (1728-1745)  -  Merupakan anak Daeng Rilakka. 3) Daeng Kamboja / Yang DipertuanMuda  Riau  III  (1748-1777)  - Merupakan  anak  dari  Daeng  Parani dengan Encik fatimah. 4) Raja  Haji  /  Yang  Dipertuan Muda  Riau  IV  (1777-1784)  -  Merupakan anak  dari  Daeng  Chelak  yang  menikah dengan adinda Sultan Sulaiman Johor. 5) Raja Ali / Yang Dipertuan Muda Riau  V  (1784-1806)  –  Merupakan  anak dari Daeng Kemboja. 6) Raja  Jaafar  /  Yang  Dipertuan Muda Riau VI (1806-1831) – Merupakan anak dari Raja Haji. 7) Raja  Abdul  Rahman  /  Yang dipertuan  Raja  Muda  Riau  VII  (1833- 1843) – Merupakan anak dari Raja Jaafar. Diangkat pada 2 Desember 1833 lantaran tidak  ditemukan  pengganti  dan  Sultan Abdurrahman juga terlebih dulu sakit dan mangkat  di  Lingga.  Ia  diangkat  oleh Sultan Muhammad Syah di Lingga. 44
41 Ibid., h.98 42 Ridwan Melay, Op.cit ., h.8 43 Faisal  Sofyan, op.cit .,    h.141-160.  Lihat juga Daud Kadir., op.cit ., h.95-99
44 Daud Kadir., op.cit ., h.184-185
8) Raja  Ali/  Yang  Dipertuan  Muda Riau VIII (1845-1857) – Merupakan anak Raja Jaafar. 9) Raja  Abdullah/  Yang  Dipertuan Muda Riau IX (1857-1858) – Merupakan anak Raja Jaafar. 10) Raja  M.  Yusuf/  Yang  Dipertuan Muda  Riau  X  (1858-1899)  –  Merupakan anak  Raja  Ali  dan  cucu  dari  Raja  Jaafar. Raja  M  Yusuf  kemudian  menikahi Tengku Embung Fatimah. Dari pernikahan tersebut lahir Raja Abdurrahaman  yang  kemudian  menjabat sebagai  sultan  Kerajaan  Riau  Lingga dengan  gelar    sultan  Abdurrahman Muazamsyah  II    dan  merupakan  sultan terakhir  tersebut  sebelum  dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1913. 45
PENUTUP Kehadiran  orang  Bugis  dalam Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang membawa  perubahan  yang  berarti  dalam struktur  pemerintahan  kerajaan  tersebut. Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem pemerintahan tradisional kerajaan Melayu mulai  berubah  seiring  masuknya  Bugis dalam  struktur  pemerintahan  sebagai Yang  Dipertuan  Muda.  Jabatan  yang diberikan  oleh  Sultan  Sulaiman  Badrul Alamsyah  I  itu  khusus  diperuntukkan bagi keturunan Daeng Rilakka yang telah membantunya  merebut  tahta  dari  Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah.
Posisi  sebagai  Yang  Dipertuan Muda  dapat  disamakan  dengan  posisi seorang perdana menteri. Ketika penabalan  atau  pengukuhan  Sultan Sulaiman sebagai sultan serta penunjukan Daeng  Marewa  sebagai  Yang  Dipertuan Muda,  secara  otomatis  beberapa  jabatan lama seperti bendahara kerajaan dihapuskan.  Jabatan  yang  dipegang  oleh keturunan  Bugis  itu  berlaku  turun temurun dari generasi ke generasi.
Kiprah  Yang  Dipertuan  Muda selanjutnya  dinilai  sangat  mendominasi,
45 Ibid ., h.189
sehingga secara tidak langsung mengenyampingkan  sultan  sebagai  Yang
Dipertuan  Besar.  Ketidaksenangan  dari sebagian  Melayu  menjadi  halangan tersendiri  bagi  keturunan  Bugis,  akan tetapi  persoalan-persoaln  tersebut  tetap dapat  teratasi  dengan  diplomasi  serta pengulangan  kembali  sumpah  setia Melayu  Bugis.  Dalam  perkembangannya, dedikasi  para  Yang  Dipertuan  Muda untuk  membangun,  mengembangkan serta  mempertahankan  Kerajaan  Riau Lingga mulai menghilangkan batas antara Melayu dan Bugis.
DAFTAR PUSATAKA Ahmad, Jasni bin, “Bugis di Kedah 1600- 1800:  Suatu  Tinjauan  Awal”, dalam Proceeding  of  ICECRS ,  1
2016,  Universiti  Utara  Malaysia, Malaysia, 2016.
Dahlan,  Ahmad. Sejarah  Melayu .  Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia,
2014.
Kadir,  Daud,  dkk. Sejarah  Kesultanan Lingga-Riau . Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, 2008. Liamsi , Rida  K, “Berhutang  Pada Persebatian Melayu Bugis”, dalam Firdaus L.N dkk, Tamadun Melayu Lingga . Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2018 Mansyur, “Migrasi Dan Jaringan Ekonomi  Suku  Bugis  di  Wilayah Tanah Bumbu, Keresidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur 1930-1942”,  dalam Jurnal  Sejarah
Citra Lekha , Vol. 1, No. 1, 2016. Melay,  Ridwan. Riau  Lingga  Dilema Kekuasaan dan Implikasi Perdagangan 1784-1824 .  Jakarta:  Tesis  Ilmu Sejarah UI, 1999. Naim,  Mochtar. Merantau:  Pola  Migrasi Suku  Minangkabau .  Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press, 1979.
Omar, Rahilah, dkk, “Sejarah kedatangan masyarakat  Bugis  ke  Tanah Melayu:  Kajian  Kes  di  Johor”, dalam Jebat 36, 2009. Samin,  Suwardi  Mohammad,  “Kerajaan dan  Kesultanan  Dunia  Melayu: Kasus Sumatra Dan Semenanjung Malaysia”,  dalam Jurnal  Criksetra , Volume  4,  Nomor  7,  Februari 2015.
Shamad,  Irhash.  A. Ilmu  Sejarah. Jakarta: Hayfa Press, 2003. Sunandar, “Melacak Hubungan Kesultanan  Sambas  dan  Bugis (Studi  Awal  terhadap  Naskah Tuhfat  al-Nafis)”,  dalam Jurnal Khatulistiwa  –  Journal  of  Islamic
Studies ,  Volume  4  Nomor  2 September 2014.
Sofyan, Faisal. Sejarah Persemendaan Melayu dan  Bugis .  Tanjung  Pinang:  Milaz Grafika, 2013.
Syahri,  Aswandi,  Raja  Murad. Cogan Regalian  Kerajaan  Johor-Riau-Lingga- Pahang . Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau, 2006. Totok Roesmanto, “Rekonstruksi Arsitektur  Istana  Kota  Piring”, dalam Jurnal  Dimensi  Teknik Arsitektur, Vol.  32,  No.  1,  Juli 2004. Umar. Perantau Bugis dalam Narasi Sejarah: Sebuah Kritik Historiografi . Yogyakarta: Tesis Ilmu Religi dan BudayaUniversitas Shanata Dharma, 2018.