## PENYULUHAN HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA REMAJA DI KOTA BLITAR
Fifink Praiseda Alviolita e-mail: fifinkpraiseda@gmail.com Faultas Hukum,  Universitas Widya Mataram

## Abstract
The dynamics of technological development today are viewed as a double-edged sword. On one hand, it brings positive impacts, but on the other hand, it also creates negative impacts.  This  is  especially  true  during  the  Covid-19  pandemic,  which  has  brought significant  changes  where all  aspects  of  life  are conducted  online,  including  teaching and  learning  activities  in  schools  and  universities.  As  a  result,  students  have  become fully reliant on the devices they use, and the intensity of social media use has increased. According  to  data  collected  by  researchers  from  various  sources,  this  has  also contributed to the occurrence of crimes that utilize technology among teenagers, such as  Online  Gender-Based  Violence  (KBGO)  on  various  social  media  platforms.  The results of  legal  counseling activities showed that several teenagers provided excellent feedback by asking questions and exchanging experiences related to the Online Gender- Based  Violence  (KBGO)  they  had  experienced.  In  addition,  teenagers  in  Blitar  City gained  knowledge  about  how  to  prevent  and  report  Online  Gender-Based  Violence (KBGO), which they did not receive information about at school.
Keywords : Online Gender-Based Violence, social media, teenagers

## Abstrak
Dinamika perkembangan teknologi saat ini dinilai sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi  membawa  dampak  positif  namun  di  sisi  lainnya  menimbulkan  dampak  negatif. Terlebih  selama  pandemi  Covid-19    membawa  perubahan  yang  sangat  signifikan dimana  semua  aspek  kehidupan  diselenggarakan  dalam  jaringan  (daring).  Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar  (KBM) yang dilakukan di sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan ketergantungan para siswa maupun mahasiswa sepenuhnya pada  gawai  yang  digunakan,  intensitas  penggunaan  sosial  media  pun  meningkat. Menurut  data  yang  peneliti  kumpulkan  dari  berbagai  sumber    hal  ini    ternyata  juga menyumbang  terjadinya  kejahatan  yang  memanfaatkan  teknologi  di  kalangan  remaja salah  satunya  adalah  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  yang  terjadi  di berbagai  platform  di  media  sosial.  Hasil  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  yaitu  saat diselenggarakan  beberapa  remaja  memberikan  feedback  yang  sangat  baik  dengan mengajukan  pertanyaan  dan  saling  bertukar  pengalaman  terkait  Kekerasan  Berbasis Gender Online (KBGO) yang pernah dialaminya. Selain itu para remaja di Kota Blitar menjadi  mendapat  pengetahuan  tentang  cara  pencegahan  dan  juga  pengaduan Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  yang  tidak  didapatkan  informasinya  di sekolah.
Kata kunci : Kekerasan Berbasis Gender Online, media sosial, remaja

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi dunia saat pandemi Covid-19 membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kelangsungan  kehidupan  manusia.  Berbagai  kebijakan  diambil  oleh  pemerintah  untuk merespon  dan  menanggulangi  penyebaran  wabah Covid-19 hingga  saat  ini.  Termasuk dalam hal ini pembatasan ruang gerak masyarakat dalam menjalani aktivitasnya seperti salah  satu  contohnya  yaitu,  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  harus  dilakukan  dari rumah masing-masing. Seluruh kegiatan yang biasanya dapat dilakukan di luar rumah dialihkan  menjadi  online,  hal  ini  membuat  intensitas    penggunaan    platform    digital meningkat  dibandingkan  sebelum  pandemi. (Syarifah, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut  masyarakat  harus  mampu  beradaptasi  dengan  mengikuti  dinamika perkembangan teknologi yang ada.
Namun dengan adanya perkembangan teknologi dapat membawa dampak yang negatif dalam perkembangan kejahatan di dunia maya ( cyber crime ). Pada penelitian ini yang menjadi  fokus  penulis  yaitu  kejahatan  kekerasan  berbasis  gender online (untuk selanjutnya  disebut  KBGO).  Badan  PBB  untuk  Perempuan,  UN  Women,  melaporkan bahwa di tengah wabah COVID-19 ini, para remaja putri banyak mendapatkan kiriman video porno selama mereka menggunakan aplikasi mengobrol di internet. UN Women menyatakan, naiknya intensitas penggunaan platform online memiliki sisi buruk berupa terbukanya  peluang  untuk  melakukan  kekerasan  via  internet,  termasuk  pelecehan seksual (Patresia, 2022)
Menurut  data  yang  dilansir  dari  LBH  APIK  dari  tahun  2019  hingga  2021  dari  17 kasus  sampai  dengan  489  kasus  KBGO  yang  terus  mengalami  peningkatan  dengan berbagai  jenis  KBGO  di  antaranya  yaitu  ancaman  distribusi,  konten  ilegal, memperdaya,  pelecehan online ,  pencemaran  nama  baik,  pelanggaran  privasi  dan penguntitan online . (LBH APIK, 2022)
Sehubungan  dengan  hal  di  atas  KBGO  barang  pasti  bersinggungan  dengan pelanggaran norma hukum dan norma yang ada di dalam masyarakat. Apabila mengacu pada  Pancasila  sebagai  norma  hukum  tertinggi  ( grundnorm )  harus  dipahami  bukan hanya  sumber  hukum  ( source  of  law )  bagi  bangsa  Indonesia,  tetapi  juga  merupakan sumber etika ( source of ethics ) (Jimly, 2014).
Konstitusi  juga  telah  mengamanatkan  negara  untuk  menjamin  tiap-tiap  hak  asasi manusia,  seperti  yang  dituangkan  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  dimana tugas  negara  tidak  hanya  berhenti  pada  menghargai  dan  menjunjung  tinggi  hak-hak manusia saja, namun juga ditegaskan bahwa negara dalam menjamin hak-hak manusia perlu  memberikan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law ),  karena  jika melihat  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah Negara hukum, dimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ).  Hal  ini  sekaligus  menjadi  legitimasi  untuk pemerintah  menjamin  keadilan  dan  penegakan  hukum  bagi  korban  KBGO  yang menjadikan Indonesia kini darurat kekerasan seksual.
Berkaitan  dengan  implementasinya,  demi  mewujudkan  masyarakat  yang menjunjung tinggi norma etika yang telah diamanatkan dalam konstitusi tentunya juga memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  manusia  dalam  hal  ini  terkait  dengan penanggulangan KBGO yang terjadi pada remaja perempuan khususnya dan masyarakat luas  pada  umumnya  dengan  tidak  mendasarkan  pada  gender  tertentu  agar  tercipta keteraturan dan ketertiban.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  tim  pengabdi  melakukan  pengabdian kepada  remaja  perempuan  dan  laki-laki  dengan  rentang  kelompok  usia  16-18  tahun yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas di Kota Blitar sebagai kampung halaman  peneliti  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  secara  daring  karena  masih dalam  suasana  pandemi Covid-19 dengan  judul  Penyuluhan  Hukum  Pengaruh  Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Remaja di Kota Blitar.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Rekruting  peserta  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Penyuluhan  Hukum  Pengaruh Media  Sosial  Terhadap  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  Pada  Remaja  Di Kota Blitar melalui komunikasi kepada salah satu remaja yang duduk di bangku sekolah menengah  atas  (SMA)  dan  siswa  yang  tergabung  dalam  anggota  OSIS  di  SMA  di lingkungan domisili pengabdi di Kota Blitar.
Selanjutnya  dilakukan  pemaparan  usulan  dari  program  ini  dan  dari  pihak  terkait menyetujui kemudian mereka siap membantu adanya program pengabdian masyarakat ini, terbuka lebar/ menyambut baik dengan adanya program ini karena materi yang akan disampaikan tidak pernah didapat di sekolah.
Pendekatan dalam penyampaian materi penyuluhan dan pola penyelesaian masalah yang dihadapi warga masyarakat adalah:
1.  Secara klasikal
2.  Praktik
Metode  yang  dilakukan  dengan  metode  ceramah,  diskusi  dan  berbagi  pengalaman terkait materi yang disampaikan melalui Zoom meeting pada 24 Januari 2021.

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Analisa  Situasi  tentang  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  di Indonesia
Selama  pandemi  Covid-19  terjadi  melanda dunia  termasuk  Indonesia,  masyarakat diharuskan  beradaptasi  dengan  teknologi.  Hampir  semua  aspek  kehidupan mengandalkan  internet  (daring).  Hal  ini  berdampak  dengan  intensitas  penggunaan internet dan media sosial yang meningkat.
Peningkatan  intensitas  dalam  kegiatan  tersebut  juga  menyebabkan  peningkatan kejahatan di dunia maya. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual secara daring, penyebaran konten intim dan pemerasan dengan  menggunakan foto atau video asusila atau yang disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Berikut  data  yang  pengabdi  dapat  dari  berbagai  sumber  tentang  meningkatnya kasus KBGO di Indonesia:
1. Data yang dilansir dari Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi,  terjadi  kekerasan  seksual  sebanyak  106  kasus  dari  kurun  waktu  Maret hingga Mei 2020.
2. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari  Januari  hingga 19  Juni  2020  menunjukan,  terjadi  329  kasus  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  dewasa.  Kemudian,  1.849  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki.
3.  Komnas  Perempuan  juga  mencatat,  406.178  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan terjadi pada 2019.
Dalam  konteksnya  yang  terkandung  dalam  KBGO  adalah  konteks  kekerasan, berbasis  gender,  dan  online.  Kekerasan  menurut  KBBI  perihal  yang  bersifat,  berciri keras;  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  menyebabkan  cedera  atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan. Berbasis  gender  berarti  kekerasan  tersebut  ditujukan  untuk  seseorang  dengan  gender
atau orientasi seksual tertentu, terutama pada perempuan dan gender minoritas lainnya. Sementara  untuk online berarti  tidak  hanya  melingkupi  persoalan  daring  tetapi  segala perbuatan yang difasilitasi teknologi.
Macam-macam  perbuatan  yang  diklasifikasikan  sebagai Kekerasan  Berbasis Gender Online yaitu: (Imara Pramesti Normalita Andaru, 2021)
a. cyber  grooming :  biasanya  mengarah  kepada  korban  anak  dengan  beberapa  bentuk manipulasi sehingga korban merasa dicintai dan ketergantungan terhadap pelaku, di sisi lain pelaku dapat mengintimidasi korban sehingga timbul perasaan takut dengan pelaku.
b.  cyber  harassment :  bentuknya  berupa  intimidasi  dalam  bentuk  pelecehan  dengan memanfaatkan teknologi secara kontinyu.
c.  hacking :  pembajakan  dalam  konteks  KBGO  adalah  dengan  mengakses  tanpa  izin sosial media korban disertai ancaman atau intimidasi.
d.  infringement  of  privacy :  perbuatan  yang  mencari  atau  melihat  keterangan  pribadi seseorang  secara  illegal  yang  tersimpan  secara  komputerisasi.  (Hayatun  Aulia Shanda, dkk, 2021)
e. illegal content : kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Nasrul Hamzah Jaelani, 2023)
f.  malicious  distribution :  Distribusi  konten  yang  menggambarkan  seksualitas  atau gambar  intim  tanpa  izin,  dapat  berupa  revenge  porn  atau  sexting  (melalui  pesan). (Chesya Angeline, 2022)
g. defamation online : Publikasi menyesatkan tentang informasi tidak senonoh terlepas dari kebenarannya
Adapun dasar hukum yang mengatur KBGO di Indonesia adalah beberapa UU yang bisa dijadikan landasan dalam pencegahan sekaligus penanganan KBGO yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang    Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  diratifikasinya  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women ) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 yang menyatakan: “Kekerasan  berbasis  gender  adalah  suatu  bentuk  diskriminasi  yang  merupakan hambatan  serius  bagi  kemampuan  perempuan  untuk  menikmati  hak-hak  dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan  tindak  kekerasan  berbasis  gender  sebagai:  tindak  kekerasan  yang secara  langsung  ditujukan  kepada  perempuan  karena  ia  berjenis  kelamin perempuan,  atau  mempengaruhi  perempuan  secara  proporsional.  Termasuk  di dalamnya  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  atau  penderitaan  fisik,  mental dan  seksual,  ancaman  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tersebut,  pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya“.
Hal ini menunjukkan komitmen dunia global untuk melakukan penanggulangan isu kekerasan berbasis gender.
Terjadinya KBGO disertai motif pelaku yang bermacam-macam diantaranya: a. Relasi  kuasa: ketimpangan relasi kuasa yang terjadi  antara pelaku dan korban yang terlibat. (Luthfia Ayu Azanella, 2018)
b.  Dendam:  motif  dendam  antara  pelaku  dengan  korban  dikarenakan  sakit  hati  baik karena perbuatan atau perkataan korban
c. Intimidasi: perbuatan mengancam agar pelaku dengan tujuannya adalah menimbulkan perasaan  takut  pada  korban  agar  berbuat  sesuatu,  sehingga  pelaku  dapat  leluasa melakukan kejahatan.
d.  Pemerasan:  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  ancaman  yang  bertujuan  untuk menguntungkan  diri  pelaku  atau  tindakan  mengambil  sebanyak-banyaknya  dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.
e.  Mempermalukan:  pelaku  melakukan  perbuatan  yang  membuat  malu  dan  melukai harga diri korban.
f. Merendahkan: pelaku menyerang kehormatan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat korban
g. Victim blaming : Victim blaming adalah suatu bentuk sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan memihak  para  pelaku.  Masyarakat  juga  lebih  banyak  mendengarkan  cerita  versi pelaku. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2022)
Dampak KBGO bagi korban yaitu:
a. Kerugian Psikologis (Depresi, Kecemasan, hingga pernyataan akan melakukan bunuh diri)
b. Keterasingan sosial (menarik diri dari publik bahkan keluarga)
c. Kerugian Ekonomi (Kehilangan Pekerjaan)
d. Mobilitas terbatas (tidak punya kemampuan untuk bergerak bebas)

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  menyasar  pada  remaja  saat  ini  penting dilakukan  sebagai  upaya  preventif  kepada  generasi  penerus  bangsa  untuk  turut  serta dalam  penanggulangan  Kekerasan  Berbasis  Gender Online yang  terjadi  peningkatan selama  masa  pandemi  Covid-19.  Harapannya  adalah  remaja  yang  telah  mengikuti penyuluhan  hukum  dapat  mengedukasi  teman  sebaya  hingga  masyarakat  yang  lebih luas terkait pentingnya menjaga identitas pribadi untuk mencegah terjadinya KBGO di masa kini dan masa yang akan datang.
Adapun tujuan dari dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan  penyuluhan  hukum  agar  dapat  menekan  angka  Kekerasan  Berbasis Gender  Online  khususnya  dari  para  remaja  di  kota  Blitar  pada  khususnya  selain  itu untuk memberikan pengetahuan hukum mengenai pencegahan dan pengaduan KBGO, dengan target yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada remaja di kota Blitar akan Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2.  Meningkatkan  pengetahuan  mengenai  cara  pencegahan  dan  pengaduan  Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Giat penyuluhan hukum dilakukan dengan beberapa sesi berikut:
 Sesi  I:  Pembukaan  oleh  MC  perwakilan  dari  peserta  yang  juga  masih  di  bangku Sekolah Menengah Atas
 Sesi II: Pemaparan materi oleh penyuluh
 Sesi III: Berbagi pengalaman antar penyuluh dengan peserta perihal materi KBGO Peserta Anindya membagikan pengalaman sebagai berikut:
“ Ada seorang teman yang menjadi korban toxic relationship hingga mendapat ancaman  oleh  kekasihnya,  dengan  menyebar  foto-foto  yang  dianggap  aib  oleh korban  karena  ingin  keluar  dari  hubungan  toxic  tersebut,  namun  ketika dinasehati justru menyudutkan peserta Anindya karena menurut korban peserta Anindya  tidak  dapat  memahami  posisi  korban,  sehingga  peserta  Anindya kebingungan  apa  yang  harusnya  dilakukan.  Di  sisi  lain  peserta  Anindya ingin membantu temannya tersebut”
 Sesi IV: Tanya jawab Peserta Rafli bertanya:
“ Apa yang sebaiknya dilakukan ketika mendapati seorang teman yang menjadi korban penyebaran video porno atau revenge porn? ” Peserta Aditya bertanya:
“ Apakah  KBGO  termasuk  kenakalan  remaja?  Dan  apa  konsekuensinya  yang didapatkan oleh pelaku?”
 Sesi V: Penutup (ditutup dengan memberikan  sejumlah informasi narahubung terkait  pengaduan  Kekerasan  Berbasis  Gender Online (KBGO),  sekaligus menjadi sesi untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan pengalaman para peserta, yaitu sebagai berikut:
1. Jika memerlukan bantuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan  hubungi  Komnas  Perempuan  (021-3903963,  021-80305399/ bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan atau mail@komnasperempuan.go.id
2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH APIK (021-87797289, WA: 0813-8882-2669, lbh.apik@gmail.com
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 08111129129
4. Lembaga P2TPA di masing-masing daerah
5. Forum Pengada Layanan (FPL) bit.ly/AplikasiLK
Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  peserta  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk mencegah terjadinya KBGO adalah sebagai berikut:

## 1. Pahami apa itu data pribadi dan data publik
2. Percaya hanya pada aplikasi atau website yang sudah terverifikasi kebenarannya
3. Jaga kerahasiaan akun sosial media dengan cara mengganti pin secara berkala
4. Perhatikan  URL  atau  pranala  ( link )  yang  ada,  apabila  mencurigakan  lebih  baik diberhentikan prosesnya.
5. Menggunakan two step verification .
6. Hindari  berbagi  data  pribadi  dan  konten  sensitif  sekalipun  dengan  orang  yang paling dekat.
7. Berani  berkata  “tidak”  apabila  diminta  berbagi  konten  sensitif.  Karena  semua orang  bisa  jadi  korban  misalnya:  Seseorang  terlibat  dalam  hubungan  intim; Penyintas  dari  korban  penyerangan;  Profesional  yang  terlibat  dalam  ekspresi publik dengan profil publik, dan lain-lain (SAFEnet, 2021)
Gambar 1. Foto dengan peserta dan saat pemaparan materi
Gambar 2. Foto saat peserta membagikan pengalaman pribadi tentang KBGO
Apabila  sudah  terlanjur  terjadi  KBGO  dan  foto  atau  video  telah  tersebar  luas, korban dapat memperoleh bantuan untuk penghapusan konten dan keamanan digital dengan menghubungi salah satu pihak di bawah ini:
1. Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Republik Indonesia  Polri  menyediakan  situs  patrolisiber.id  untuk  melaporkan  kasus kekerasan secara daring. Username akun resmi Instagram  @ccicpolri.
2. Aduan Konten Kominfo https://aduankonten.id
3. Awas KBGO – SAFEnet awaskbgo.id/layanan dan twitter @awaskbgo
Akhir  dari  kegiatan  yang  diharapkan  adalah  ketika  peserta  menemui  kasus  yang serupa  dapat  segera  menghubungi  pihak-pihak  yang  dapat  memberikan  perlindungan dan dapat melaporkan kasus KBGO.

## 4.PENUTUP Kesimpulan
1.  Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  menyasar  pada  remaja  saat  ini  penting dilakukan sebagai upaya preventif kepada generasi penerus bangsa untuk turut serta dalam  penanggulangan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  yang  terjadi peningkatan selama masa pandemi Covid-19.
2.  Harapannya  adalah  remaja  yang  telah  mengikuti  penyuluhan  hukum  dapat mengedukasi teman sebaya pada khususnya hingga masyarakat yang lebih luas terkait pentingnya  menjaga  diri  untuk  mencegah  serta  dapat  mengetahui  mekanisme pengaduan apabila terjadi KBGO di masa yang akan datang.

## Saran
1.      Bagi remaja penting untuk mengikuti dinamika perubahan teknologi dan dampak yang ditimbulkannya.  Penting  bagi  remaja  juga  mengetahui  apa  saja  kejahatan  yang memanfaatkan teknologi seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2.     Bagi masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan stakeholder di masa yang akan datang  diharapkan  lebih  fokus  melindungi  dan  keberpihakan  terhadap  korban  agar korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendapat keadilan dan kepastian hukum.

## 5.UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  membantu pelaksanaan penelitian yaitu adik-adik peserta penyuluhan yang duduk di bangku SMA di Kota Blitar serta Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

## 6.DAFTAR PUSTAKA
Admin,  LBH  APIK:  KBGO  kekerasan  terbanyak  dialami  perempuan  pada  2021, Detiknas,  diakses  dari  LBH  APIK:  KBGO  kekerasan  terbanyak  dialami perempuan pada 2021 | Detiknas.com, 29 Januari 2022
Chesya  Angeline,  Kompasiana.com,  "Sudah  Marak  Terjadi,  Mari  Mengenal  Apa  Itu KBGO",
https://www.kompasiana.com/chesya303/62b3ae717901693b0155cb52/sudah- marak-terjadi-mari-mengenal-apa-itu-kbgo, 2022
Hayatun  Aulia  Shanda,  dkk,  Kompasiana.com,  "Infringements  Of  Privacy", https://www.kompasiana.com/primarissaaa/60e9087606310e1c3c25b762/infringe ments-of-privacy?page=all&page_images=1, 2021
Imara  Pramesti  Normalita  Andaru, Cyber  Child  Grooming  sebagai  Bentuk  Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi,  Jurnal Wanita dan Keluarga,  Vol 2 No 1 (2021): Juli 2021, https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242, 2023 Iwan Awaluddin Yusuf, Kuatnya Budaya Victim Blaming Hambat Gerakan #MeToo di Indonesia — Communication on Media, https://communication.uii.ac.id/kuatnya- budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-communication-on- media/, Universitas Islam Indonesia, 2022
Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang ‘Rule of  Law  and  Rule  of  Ethics’  &  Constitutional  Law  and  Constitutional  Ethics’), Jakarta, Sinar Grafika, 2014
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ Luthfia Ayu Azanella, Kompas.com, "Relasi Kuasa Dianggap sebagai Penyebab Utama Terjadinya Pemerkosaan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/18432481/relasi-kuasa- dianggap-sebagai-penyebab-utama-terjadinya-pemerkosaan, 2018
Nasrul  Hamzah  Jaelani,  Tinjauan  Viktimologis  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Cybercrime  Illegal  Content  Di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Bandung Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung , https://etheses.uinsgd.ac.id/9149/1/4_bab1.pdf, 2023
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Patresia Kirnandita, Kiriman ‘Dick Pic’ dan Video Porno Tak Konsensual Naik Selama Pandemi , Magdalene, diakses dari Kekerasan Seksual Online Meningkat Selama Pandemi (magdalene.co), 29 Januari 2022
SAFEnet, Southeast Asia Freeedom of Expression Network Defending digital rights in Southeast Asia , https://safenet.or.id/id/, 2021
Syarifah  Nuzulliah  Ihsani.(2021).  Kekerasan  Berbasis  Gender  dalam  Victim-Blaming pada  Kasus  Pelecehan  yang  Dipublikasi  Media  Online.  Jurnal  Wanita  dan KeluargaVol.  2(1)  2021,12-21  diakses  dari  View  of  Kekerasan  Berbasis  Gender dalam  Victim-Blaming  pada  Kasus  Pelecehan  yang  Dipublikasi  Media  Online (ugm.ac.id), 29 Januari 2021