## IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## OLEH LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA
Nugra Padliani 1 , Muhammad Ikram Nur Fuady 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa padlianinugra@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penulisan  ini  dirumuskan  kedalam  beberapa  rumusan  masalah  yaitu  1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A  sungguminasa?  2)  Faktor  apa  yang  menghambat  pelaksanaan  hukuman terhadap tindak pidana  penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sungguminasa.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis- empiris  yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  dengan  melihat  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  yang  memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  A  Sungguminasa  dengan  menggunakan  program bottom  up  approach yakni  pendekatan  dari  bawah  ke  atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan , tujuannya yaitu memberi keterampilan dan menunjukkan bakat narapidana setelah dia bebas. Misalnya  narapidana  penyalahgunaan  narkotika  ini  memiliki  kemampuan  dan  ketertarikan  dalam  bidang peternakan, dapat bergabung dengan pokja peternakan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya narapidana dapat mengimplementasikannya sebaga mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian  dan  kesibukan  tersebut,  diharapkan  para  narapidana  nantinya  tidak  mengulangi  perbuatan  tindak pidananya. Efektivitas pembinaan secara bottom up approach akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang bersangkutan.
Dari  hasil  penelitian  ini  saran-saran  yang  diberikan  kepada  narapidana  penyalahgunaan  narkotika  itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan secara top down ataupun bottom up approach dengan sebaik- baiknya, bagi para pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.
Kata Kunci : Pelaksanaan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

## Abstract
This Thesis discusses  about the Implementation of the Punishment for the Crime of  Narcotics Abuse in the Class II A Sungguminasa Narcotics Penitentiary, then formulated into several problem formulations, namely 1) How is the effectiveness of the implementation of the punishment against the crime of narcotics abuse in the Narcotics Penitentiary Class II A sungguminasa? 2) What factors hinder the implementation of the punishment for the crime of narcotics abuse in the Sungguminasa Class II A Correctional Institution.
The  type  of  research  the  writer  uses  is  qualitative  by  using  a  juridical-empirical  approach,  which  is  a method used by looking at the applicable regulations, which have a correlation with the problem being studied and using the method of interviewing, observation, and documentation and describing the facts that occur in the field.
The results of this study indicate that the pattern of guidance provided by the Class II A Sungguminasa Penitentiary uses a bottom up approach, namely a bottom-up approach which allows narcotics abuse inmates to choose what kind of coaching they want, the goal is to provide skills and show the prisoners' talents. After he's free. For example, prisoners who abuse narcotics have the ability and interest in animal husbandry, can join the livestock working group. With the ability and skills possessed, prisoners can implement it as a livelihood. Thus, after  having  a  livelihood  and  busyness,  it  is  hoped  that  the  inmates  will  not  repeat  their  actions.  The effectiveness of the bottom up approach will be returned to the prisoners concerned.
From the results of this study, the suggestions given to narcotics abuse convicts themselves are expected to try to follow the top down or bottom up approach as best as possible, for prison parties it is hoped that the quality of guidance for drug abuse convicts will further improve.
Keywords: Implementation of Punishment Against the Crime of Narcotics Abuse.

## PENDAHULUAN
Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. 1 Suatu  kenyataan  hidup  bahwa  manusia  itu  tidak  sendiri,  hidup  berdampingan  bahkan berkelompok-kelompok.  Hubungan  itu  terjadi  berkenaan  dengan  kebutuhan  hidupnya  yang tidak mungkin selalu dapat di penuhi sendiri. Oleh karean itu, untuk menciptakan keteraturan dalam  suatu  kelompok  sosial,  baik  dalam  situasi  kebersamaan  maupun  dalam  situasi  sosial lainnya  diperlukan  ketentuan-ketentuan.  Ketentuan-ketentuan  yang  diperlukan  adalah ketentuan  yang  timbul  dari  dalam  pergaulan  hidup  atas  dasar  kesadaran;  dan  biasanya dinamakan hukum.
Negara Indonesia adalah negara hukum, yang tertuang dalam UUD 1945 pasal  1 ayat 3.  Salah  satu  bagian  dari  hukum  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  di Indonesia  menjadi  salah  satu  pedoman  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  suatu keadilan.  Hukum  pidana  memiliki  peristiwa  pidana  yang  disebut  dengan  tindak  pidana ( delict ). Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidanakan.
Salah  satu  perbuatan  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana  narkotika  dikenal  dalam Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Maraknya  penyalahgunaan narkotika  tidak  hanya  di  kota-kota  besar  saja  namun  sudah  sampai  ke  kota-kota  kecil,  dari berbagai tingkat ekonomi. Terpidana narkotika di tinjau dari peraturan tentang UU Narkotika dan  peraturan  lainnya  harus  menerima  sanksi  pidana  sesuai  dengan  penyalahgunaan Narkotika.
Tujuan  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  titikberatkan  pada  pembinaan  narapidana kelompok  pemakai/pecandu  yang  menjadi  korban  kejahatan  dari  para  pemasok/pengedar narkotika tersebut.
Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  sudah  mendapat  keputusan  dari  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum    tetap  untuk  menjalani  pemidanaan,  Proses  pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan meliputi program pembinaan dari bawah ke atas, salah satu pembinaan narapidana yang memperbolehkan memilih dan menentukan pembinaan apa yang  sesuai  dan  diinginkan  sesuai  dengan  bakat  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  narapidana. Misalkan narapidana  yang memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan,
1 FA  Natsif, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia  (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law) , Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2019
dapat  bergabung  dengan  pokja  peternakan.  Tujuannya  yaitu  memberi  keterampilan  bagi narapidana setelah dia bebas.
Dengan  keterampilan  yang  telah  di  miliki,  narapidana  yang  telah  bebas  dapat mengimpelementasikan  keterampilannya  sebagai  mata  pencaharian.  Dengan  demikian, setelah  memiliki  mata  pencaharian  tersebut  diharapkan  para  narapidana  nantinya  tidak mengulangi perbuatan tindak pidana, hanya beberapa waktu saja dikarenakan terhambat oleh ruang dan kualitas para pembina narapidana ini. Banyak yang menginginkan program seperti ini  karena  bisa  memberikan  peluang  kepada  narapidana  untuk  menemukan  kepribadian  di bidang sesuai dengan kompetensi yang dia miliki.
Berdasarkan uraian diatas dan melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan  narkotika  secara  tidak  langsung  tentunya  mempengaruhi  efektivitas pelaksaan program pembinaan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam penelitian  yang  berjudul “Implementasi  Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa” .

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  lapangan ( field  research )  dengan  pendekatan  penelitian  tipe  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris dengan  sumber  data  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  kelas  II  A  Sunggumiasa. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  skripsi  tersebut  adalah  metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian  teknik  pengelolaan  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  yakni:  reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan program bottom up approach yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan  narkotika  memilih  jenis  pembinaan  seperti  apa  yang  mereka  inginkan. Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut adalah  data primer yaitu, data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA  Sungguminasa  dengan  cara  mengadakan  wawancara kepada  salah  satu    petugas  Lembaga  Permasyarakatan  untuk  memperoleh  keterangan  yang lebih  jelas  mengenai    pelakasanaan/penerapan  hukuman  narapidana  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika.  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu    data  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber,  seperti  buku,  majalah  jurnal,  karya  ilmiah,  internet,  dan berbagai  sumber  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  fakta-fakta
implemerntasi  hukuman  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa
Lapas  kelas  II  A  Sunggiminasa  telah  berusaha  secara  maksimal  untuk  memberikan pembinaan secara merata kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena kepribadian akan menetukan eksistensi mereka setelah bebas dari hukuman nantinya, apakah nereka akan menggunakan  bekal  yang  didapatnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  kembali  terjerumus dalam  perbuatan  melanggar  hukum  terdahulu  yang  mereka  lakukan.  Melalui  pendekatan pembinaan  yang  telah  dilakukan  oleh  Lapas  kelas  II  A  Sungguminasa  dalam  rangka memperbaiki  perilaku  mereka,  telah  di  akui  oleh  beberapa  Narapidana  penyalahgunaan narkotika yang penulis wawancarai:
a. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  narapidana  penyalahgunaan  narkotika,  Taufik,  umur 27  tahun,  bahwa  setelah  mendapatkan  bekal  pembinaan  di  dalam  Lapas,  dirinya menyadari  akan  kesalahan  yang  dilakukannya  dan  sekarang  menjadi  rajin menjalankan shalat lima waktu.
b. Berdasarkan  keterangan  yang  penulis  dapatkan  dari  petugas  Bimpas,  hal  ini  tidak hanya terjadi pada satu  narapidana penyalahgunaan narkotika  yag merasakan adanya perubahan  selama  di  bina,  tetapi  juga  dirasakan  oleh  beberapa  narapidana  yang lainnya.
Namun demikian, tidak semua narapidana penyalahgunaan narkotika mengaku merasa adanya perubahan  yang  lebih baik  pada dirinya,  seperti Haidir Syam   dan Johan  yang tidak merasakan  adanya  perubahan  selama  menjalani  pembinaan  karena  mereka  mengaku  tidak sungguh-sungguh dalam menjalani pembinaan.
Kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  pembinaan  dan  pendekatan  dari  seorang narapidana  mengakibatkan  mereka  tidak  serius  mengikuti  setiap  pembinaan  yang  diberikan meskipun petugas telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pembinaan.
Perubahan  perilaku  yang  terjadi  pada  narapidana  penyalahgunaan  narkotika sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Ketika seorang narapidana yang bebas dari hukuman namun ia tidak memiliki rasa percaya diri yang baik,  maka  tujuan  dari  pembinaan  menjadi  kontradiktif.  Kemungkinan  ia  akan  mengulangi perbuatan  jahatnya  seperti  yang  lalu  bahkan  memungkinkan  akan  bertambah  besar.  Hal  ini
tentu saja akan  merugikan narapidana pemyalahgunaan narkotika itu sendiri sekaligus juga mencerminkan  kegagalan  Lapas  dalam  membina  narapidanya.  Jika  dilihat  dari  proses pembinaan  yang berlangsung didalam  Lembaga Permasyarakatan  kelas  II A Sungguminasa, pihak  Lapas  sudah  memberikan  pembinaan  sebaik-baiknya  dengan  harapan  dapat menyadarkan narapidana kejalan yang benar.
Mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya  yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika.  Implikasi  dari  penelitian  inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja  petugas  lapas  di  bidang  pembinaan  dan  bidang  keamanan,  juga  membuat  suatu kerjasama  dengan  pihak  swasta  terutama  bagi  para  pengusaha  agar  dapat  menerima  dan membantu  mengedarkan  atau  memasarkan  hasil  kerajinan  narapidana  selama  mengikuti pembinaan  dan  pembimbingan  di  dalam  lapas  agar  narapidana  terpacu  semangatnya  untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika. 2

## B. Faktor  Penghambat  Proses  Dalam  Memberikan  Sanksi  Pembinaan  Terhadap Tindak  Penyalahgunaan  Narkotika  di  lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA Sungguminasa
Bukan  hal  mudah  untuk  memberikan  hukuman  kepada  narapidana  penyalahgnunaan narkotika.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  karakteristik  dari  setiap  narapidana  dan  masa hukuman  didalam  Lapas  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh setiap narapidana akan sangat mempengaruhi hubungan antar narapidana sendiri. Perbedaan itu biasanya menyebabkan komunikasi antar narapidana tidak berjalan baik. Bahkan jika hal tersebut  sampai  menyebabkan  pertikaian  akan  sangat  merugikan  narapidana  yang bersangkutan.  Narapidana  yang  berkelahi  dengan  narapidan  lain  akan  dipandang  sebagai narapidana  yang  berkelakuan  buruk  dan  resiko  terbesar  yang  akan  diterima  adalah  akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi.
Selain  hubungan  personal  antar  narapidana,  hubungan  narapidana  dengan  petugas Lapas berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembinaan ini. Jika hubungan terjalin baik niscaya proses pembinaan akan berjalan baik dan lancar serta tidak akan menemui hambatan.
2 M  Asrul,  FA  Natsif ,  Efektivitas  Tugas  Dan  Fungsi  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika , Alauddin Law Development Journal,2020
Dari wawancara dengan  beberapa narapidana penyalahgunaan narkotika dan petugas Lapas Narkotika kelas II A Sunggiminasa, penulis dapat simpulkan bahwa komunikasi antara narapidana dengan petugas Lapas terjalin dengan baik dan terlihat akrab.
Hal  ini  terlihat  pada  proses  pembinaan  dan  ketika  ada  waktu  luang  mereka  saling berkomunikasi yang diselingi dengan canda dan tawa. Meskipun demikian, tetap saja petugas terkadang menemui kesulitan dalam memberikan pembinaan. Terkadang mereka tidak serius dalam menjalani proses pembinaan sehingga petugas Lapas harus bekerja extra agar mereka dapat  menerima pembinaan itu dengan baik. Kesulitan lain  yang di  temui  adalah rendahnya tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  para  narapidana,  bahkan  ada  beberapa  di  antara  mereka yang tidak bisa membaca dan menulis.
Selain  dari  karakteristik  masing-masing  narapidana,  ada  beberapa  faktor  lain  yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksaan pembinaan, yakni :
a. Sarana dan prasarana
Kekurangan  saran  dan  fasilitas  baik  dalam  jumlah  maupun  kualitas  telah  menjadi  hal yang menghambat proses pembinaan. Fasilitas ibadah seperti mesjid yang kurang besar untuk menampung narapidana.
b. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas
Terbatasnya jumlah pegawai yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa menjadi salah satu faktor  yang mempengaruhi dalam pembinaan. Petugas Lapas hanya berjumlah 84 orang harus mengawasi 998 orang narapidana.
c. Anggarann yang terbatas
Anggaran  yang  terbatas  juga  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  proses  pembinaan narapidana termasuk di Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa. Sekalipun dirasakan kurang  mencukupi  namun  diusahakan  memanfaatkan  anggaran  yang  tersedia  secara berhasil guna dan berdaya guna agar pembinaan berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarakan  pola  pembinaan  yang  diberikan  Lapas  Narkotika  Kelas  II  A Sungguminasa  dengan  menggunakan  pendekatan  pembinaan  dari  bawah  ke  atas  yang memperbolehkan  narapidana  penyalahgunaan  narkotika  memilih  jenis  pembinaan  seperti yang  mereka  inginkan,  menurut  penulis  sudah  tepat.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  keterampilan  dan  meningkatkan  minat  yang  dimiliki  oleh  narapidana  setelah bebas serta serta lebih mendekatkan diri kepada pencipta.
Efektifitas  pembinaan  yang  diberikan  dikembalikan  kepada  narapidana  itu  sendiri. Pihak  Lapas  tidak  dapat  memberikan  jaminan  pembinaan  yang  diberikan  kepada  para narapidana penyalahgunaan narkotika akan digunakan dalam kehidupan  diluar  Lapas. Pihak Lapas  Narkotika  kelas  II  A  Sungguminasa  hanya  berusaha  sebaik  mungkin  dalam memberikan materi pembinaan kepada narapidana dengan harapan mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik.
Dengan  bekal  pembinaan  yang  berkualitas,  para  pidana  penyalahgunaan  narkotika diharapkan dapat diterima kembali serta mampu bersaing didalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Farid Zainal. H ukum Pidana 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2015 Aldan dan Bhakti Dharma. Menanggulangi Bahaya Narkotika , Jakarta: Almanak R.I, 2009 Amiruddin  dan  Azikin  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2016
Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana 1 , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
FA  Natsif, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia (Human  Rights  Protection  In  Perspective  Indonesian  State  Law) , Al-Risalah  Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2019 https:///kbbi.web.id/narapidana (diakses 24 November 2018 pukul 19.17 WITA)
https://www.hukumonline.com/narapidana (diakses  24  November  2018,  pukul  19.17 WITA)
Ilham, Sayuti, Ikhsan. Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Permasyarakatan klas 1 Makaassar , Makassar: UIN Skripsi, 2017)
M  Asrul,  FA  Natsif ,  Efektivitas  Tugas  Dan  Fungsi  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Terhadap  Pencegahaan  Peredaran  Narkotika , Alauddin  Law  Development Journal,2020
PAF, Lamintang. Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditia Bakti, 1997 Prasetiya, Teguh, Hukum Pidana , Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Ratna. Aspek Pidana Narkotika, Yogyakarta: Legality, 2017 Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana, Jakarta: Kencana, 2014
______________ Hukum  Pidana  Khusus  Memahami  Delik-  Delik  Diluar  KUHP ,  Jakarta: Kencana, 2017
Rodliyah  dan  Salis  HS. Hukum  Pidana  Khusus  dan  Saksi  Pidananya ,  Depok:  PT  Raja Grafindo Persada, 2017
Siswanto, Sunarso. Penegakan Hukum Narkotika , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 1986 Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana Jilid 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004