## Holan Riadi
IAI Al Khoziny Sidoarjo, Indonesia holanriadi@gmail.com
Abstrak: Hukum  keluarga  secara  garis  besar  merupakan hukum  yang  bersumber  pada  pertalian  kekeluargaan. Pertalian  kekeluargaan  ini  dapat  terjadi  karena  pertalian darah,  ataupun  terjadi  karena  adanya  sebuah  perkawinan. Hubungan  keluarga  sangat  penting  karena  ada  sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian  dan  pengampuan.  Pada  dasarnya  sumber  hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Sumber  hukum  keluarga tertulis  adalah  sumber  hukum  yang  berasal  dari  berbagai peraturan  perundangundangan,  yurisprudensi,  dan  traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan  demikian,  dalam Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para keluarga  muslim.  Tujuannya  untuk  dijadikan  pedoman hukum bagi setiap keluarga di kedua negara ini.
Kata Kunci: Hukum Keluarga , Legislasi, dan Perkawinan

## PENDAHULUAN
Hukum  keluarga  Islam  dirasa  sangat  penting  kehadirannya  di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut  tentang  perkawinan,  kewarisan  dan  lain  sebagainya  yang tidak  bisa  disamakan  dengan  yang  beragama  non  muslim,  sehingga masyarakat  menginginkan  adanya  hukum  keluarga  Islam  yang  berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula  sehingga  dibutuhkan  metodemetode  untuk  pembaruan  hukum. Lahirnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  adalah  jawaban  dari  keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga. 1
Adapun  yang  pertama  ialah  undang-undang  yang  berlaku  di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi  Indonesia.  Kompilasi  bukan  kodifikasi,  tetapi  juga  bukan  kitab fiqh.  Sesuai  dengan  UndangUndang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Undang-Undang  No.7  tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  umat  Islam  Indonesia  telah  memiliki  peraturan  perundang- undangan  yang  memadai  untuk  mengatur  masalah-masalah  keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan. 2
Ulama  tradisional  Indonesia  masih  ada  yang  belum  sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut  karena  dianggap  tidak  selamanya  sesuai  dengan  apa  yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga  dengan  lahirnya  kedua  undang-undang  itu  karena  dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.  Apalagi  dengan  disepakatinya  hasil  Kompilasi  Hukum  Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi  Presiden  No.  1  tanggal  10  Juni  1991  untuk  menyebarluaskan dan  sedapat  mungkin  menerapkan  isi  kompilasi  tersebut,  hal  ini  telah menandai  lembaran  baru  dalam  perkembangan  pemikiran  Islam  di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga. 3
1 Saeed,  Abdullah.  Pemikiran  Islam:  Sebuah  Pengantar.  Yogyakarta:  Baitul  Hikmah.
2014.
2 M. Mudzhar, “Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam”, Jurnal Studi Islam, 1, (1999), h. 172.
3 John  Donohue,  Islam  dan  Pembaharuan  Ensiklopedi  Masalah-Masalah.  (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 365
Dalam  hukum  keluarga  di  Indonesia  perkawinan  mendapatkan perhatian  tersendiri.  Secara  substantif,  hukum  perkawinan  Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan.  Hukum  keluarga  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam Islam.  Hukum  keluarga  dianggap  sebagai  inti  syari’ah.  Hal  ini  berkaitan dengan  asumsi  umat  Islam  yang  memandang  hukum  keluarga  sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu studi literature. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang  mengumpulkan  data  berupa  kata-kata  yang  digunakan  sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya. Penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan  untuk  memahami  fenomena  yang terjadi  didalam  kehidupan  oleh  subjek  penelitian  di  lapangan. 4 Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya  menjelaskan  fenomena  tertentu,  tetapi  peneliti  turut  serta melakukan  analisis  terhadap  fenomena  yang  terjadi  sesuai  dengan  yang terjadi  di  lapangan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  penelitian  ini menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  literature  untuk mengumpulkan  data-data  sebagi  sumber  utama  penelitian  ini  sehingga penelitian  ini  validasi  yang  tinggi  sesuai  yang  terjadi  di  lapangan. Kemudian,  setelah  peneliti  mendapatkan  literature  yang  sesuai  dengan penelitian ini. Kajian pengembangan karakter kepribadian anak usia dasar akan dilakukan  dengan melakukan analisis data sesuai dengan literature yang ada dalam penelitian ini

## DEFINISI HUKUM KELUARGA ISLAM
Hukum  keluarga  dalam  pengertian  sempit  yakni  hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujâhid dari  berbagai  tingkatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat muslim  pada  masanya.  Hukum  keluarga  yang  demikian  dapat  ditelusuri dalam  kitab-kitab  fikhi  berbagai  mazhab,  seperti  empat  mazhab  dalam sunni  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali)  dan  tiga  pada  syiah  (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).
4 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 84.
Meskipun  hasil  penalaran  para  fuqaha  di  masa  lampau  telah memenuhi  kebutuhan  masyarakat  muslim  di  masa  itu,  namun  dalam konteks sekarang dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda  satu  dengan  lain  karena  tingkat  penalarnya,  meskipun  mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang  dikandungnya  akibat  perbedaan  pendapat,  menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bakan sistem hukum Kristen (barat) yang disusun secara sistematis  dan  jelas  dalam  satu  kitab  atau  peraturan  perundang- undangan. 5
Hukum  keluarga  secara  garis  besar  dapat  dimaknai  hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi  karena  pertalian  darah,  ataupun  terjadi  karena  adanya  sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan  orang  tua  dan  anak,  hukum  waris,  perwalian,  serta pengampuan.  Hukum  keluarga  diartikan  sebagai  keseluruhan  peraturan yang  mengatur  tentang  hubungan  kekeluargaan.  Maksud  kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan  darah  atau  bisa  disebut  dengan  kekeluargaan  sedarah  ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur  yang  sama.  Kekeluargaan  karena  perkawinan  ialah  pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).

## KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Hukum  keluarga  Islam  adalah  alQuran  dan  al-Hadits.  Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundangundangan (qânun). Tidak diragukan lagi bahwa  banyak  fiqh  yang  ditulis  para  ulama  terkait  dengan  hukum keluarga  Islam.  Fiqh  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dengan  segala akibat  hukumnya  banyak  terkondifikasi  dalam  fiqh  munâkahat. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits.  Meskipun  tidak  berlaku  secara  yuridis  formal,  kedua  produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (fiqh maupun fatwa) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan.
5 Muhammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama.  (Jakarta:  P.T.  Raja Grafindo, 1997), h. 90-91
Dalam  pembaharuan  hukum  Islam,  Indonesia  cendrung menempuh  jalan  kompromi  antara  syariah  dan  hukum  sekuler.  Hukum keluarga  di  Indonesia  dalam  upaya  perumusannya  selain  mengacu  pada kitab-kitab  fikih  klasik,  fikih  modern,  himpunan  fatwa,  keputusan pengadilan  (yurisprudensi),  juga  ditempuh  wawancara  kepada  seluruh ulama  Indonesia.  Pengambilan  terhadap  hukum  barat  sekuler  memang tidak  secara  langsung  dapat  dibuktikan,  tetapi  karena  di  Indonesia berjalan  cukup  lama  hukum  perdata  (Burgelijk  Wetbook)  yang diterjemahkan  menjadi  kitab  undang-undang  hukum  perdata,  hukum acara perdata (reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum  lain,  berdasarkan  asas  konkordansi,  adanya  pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan  dalam  perkawinan,  kewarisan,  perwakafan,  wasiat  dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  demi  menciptakan  ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.

## AZAZ HUKUM KELUARGA ISLAM
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  KUH  Perdata  dan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  dirumuskan  beberapa  azas  dalam  hukum keluarga, yaitu: 6
Pertama: Azas  monogami,  azas  ini  mengandung  makna  bahwa seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri,  dan  seorang  istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
Kedua: Azas  konsensual,  yakni  azas  yang  mengandung  makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus  antara  calon  suami-istri  yang  akan  melangsungkan perkawinan;
Ketiga:  Azas  persatuan  bulat,  yakni  suatu  azas  dimana  antara suami-istri  terjadi  persatuan  harta  benda  yang  dimilikinya  (Pasal  119 KUH Perdata);
Keempat: Azas  proporsional,yaitu  suatu  azas  dimana  hak  dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  di  dalam  pergaulan  masyarakat  (Pasal  31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
6 Muttaqien, Dadan. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Yogyakarta : UII Press. 1999.
Kelima: Azas  tak  dapat  dibagibagi,  yaitu  suatu  azas  yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali.

## PEMBAHASAN AWAL MULA HUKUM KELUARGA ISLAM
hukum  keluarga  Islam  untuk  pertama  kalinya  dilakukan  di  Turki, diikuti Lebanon dan Mesir. Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga masuk  kategori  ini.  Turki  mempunyai  peran  penting  dalam  sejarah hukum Islam, terutama di asia barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan  pada  mazhab  Hanafi,  namun  kemudian  juga  menampung mazhab-mazhab  lain,  seperti  dalam  Majallât  al-ahkâm  al-Âdliyah  yang telah  dipersiapkan  sejak  tahun  1876,  namun  di  dalamnya  tidak  terdapat aturan  tentang  hukum  keluarga.  Aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan perkawinan dan perceraian mulai dirintis tahun 1915. Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan (hak) untuk menuntut cerai yang menurut  mazhab  Hanafi  hanya  menjadi  otoritas  suami.  Bahkan  para isteri  yang  merasa  terikat  oleh  mazhab  Hanafi  tersebut  yang  justru pertama  kali  mendesak  pemerintah  Turki  untuk  melakukan  pembaruan hukum keluarga.
Pada  tahun  1912  Pemerintah  Turki  mengadopsi  hukum  perdata Swiss  (The  civil  code  of Switzerland,  1912)  tentunya  sudah  disesuaikan dengan  kondisi  Turki  dan  diundangkan  dalam  hukum  perdata  Turki tahun  1926  (The  Turkish  civil  code  of  1926).  Perbedaanya  cukup signifikan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926  ini  sangat  menyimpang  dari  hukum  Islam  tradisonal  (fiqh konfensional),  seperti  ketentuan  waris  dan  wasiat  yang  mengacu  pada hukum  perdata  Swiss  tahun  1912.  Materi  yang  menonjol  dalam  hukum perdata  Turki  tahun  1926  adalah  ketentuanketentuan  tentang pertunangan  (terutama  masalah  taklik  talak),  batas  usia  minimal  untuk kawin,  larangan  menikah,  poligami,  pencatatan  perkawinan,  pembatalan perkawinan,  perceraian,  dan  lain-lain.  Menurut  hukum  perdata  Turki tahun  1926,  seorang  suami  atau  isteri  yang  hendak  bercerai diperbolehkan  melakukan  pisah  ranjang.  Jika  setelah  pisah  ranjang dijalani  pada  waktu  tertentu  tidak  ada  perbaikan  kondisi  rumah  tangga, maka  masing-masing  pihak  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  cerai  di pengadilan.
Hukum  tentang  hak-hak  keluarga  (The  Ottoman  Law  of  Family Rights/Qanûn  al-huqûq  al-Â’ilah)  yang  dirintis  sejak  tahun  1915 kemudian  diundangkan  pada  tahun  1917  adalah  hukum  keluarga  yang diundangkan  pertama  kali  di  dunia  Islam.  Hukum  tentang  hak-hak
keluarga tahun 1917 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Turki Usmani mengatur  tentang  hukum  perorangan  dan  hukum  keluarga  (tidak termasuk  waris,  wasiat  dan  hibah).  Undang-undang  ini  bersumber  pada berbagai  mazhab  Sunni  Hukum  tentang  hak-hak  keluarga  tahun  1917 dalam  bagian  tertentu  berlaku  bagi  golongan  minoritas  Yahudi  dan Nasrani,  karena  undang-undang  tersebut  dimaksudkan  untuk menyatukan yurisdiksi hukum pada pengadilan-pengadilan nasional.
Dalam beberapa hal ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 sangat menyimpang dari hukum Islam tradisonal, seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada hukum perdata Swiss tahun 1912. 7
Metode  pembaruan  hukum  Islam  yang  digunakan  di  Turki  pada  tahap awal  menggunakan  metode  takhayyur.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada kodifikasi  hukum  majalla-ât  al-ahkâm  al-adhiya  tahun  1876  dengan memilih salah satu dari sekian pendapat mazhab fiqh yang ada.

## PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Secara  historis,  hukum  keluarga  Islam  mencuat  kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu  pelaksana  “judicial  power”  dalam  negara  hukum  melalui  Pasal  10 UndangUndang  No.  14  Tahun  1970.  Lebih  lanjut,  kedudukan, kewenangan  atau  yurisdiksi  dan  organisatorisnya  telah  diatur  dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No.  3  Tahun  2006,  yang  mempunyai  kewenangan  mengadili  perkara tertentu:  (1)  perkawinan,  (2)  waris,  (3)  wasiat,  (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari ‟ ah, bagi penduduk yang beragama Islam.
Kenyataan  bahwa  keberadaan  pengadilan  agama  belum  disertai dengan  perangkat  atau  sarana  hukum  positif  yang  menyeluruh,  serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi  yurisdiksi  pegadilan  agama  sudah  dikodifikasi  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975,  namun  pada  dasarnya  hal-hal  yang  diatur  didalamnya  baru merupakan  pokok-pokok.  Akibatnya,  para  hakim  yang  seharusnya mengacu  pada  undang-undang,  kemudian  kembali  merujuk  kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar PA tentang  persoalan  yang  sama  adalah  suatu  hal  yang  dapat  dimaklumi,
7 Mudzhar, M.  Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam. Jurnal Studi Islam. Volume ke-1 Nomor 1: 1999.
sebagaimana ungkapan different judge different sentence. 8 Dari realitas di  atas,  pemerintah  kemudian  berinisiatif  melengkapi  pengadilan  agama dengan  prasarana  hukum  yang  unifikatif  lewat  jalan  pintas  berupa kompilasi hukum Islam (KHI).
Terkait  dengan  teori  diatas,  hukum  keluarga  Islam  yang  temuat dalam  berbagai  aturan  hukum,  bila  ditelaah  secara  mendalam,  memang masih  mengandung  banyak  kelemahan  sebagai  konsekuensi  logis  dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas  problematika  masyarakat  saat  ini,  harus  dilakukan  upaya mengaktualisasikannya atau pembaharuan. Seperti, menguatnya arus yang menghendaki  adanya  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya perbenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat.
Tujuan  lain  yang  dimiliki  negara-negara  Islam  dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab  atau  bahkan  agama  yang  berbeda-beda.  Di  Tunisia  misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa  memandang  perbedaan  agama.  Selain  tujuantujuan  tersebut,  ada lagi  tujuan  lain  dari  upaya  pembaharuan  hukum  keluarga  yaitu  untuk merespon  tuntutan  zaman.  Dimana  tuntutan  zaman  dan  dinamika perkembangan  masyarakat  tersebut  adalah  akibat  dari  pengaruh  global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. 9
Dalam  reformasi  hukum  keluarga  tersebut,  umumnya  upaya terfokus  pada  masalah  status  personal,  yang  masih  diatur  oleh  hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung  melalui  jalur  prosedural.  Sebagai  contoh,  hukum  baru  yang menuntut  persyaratan  bahwa  pernikahan  harus  dicatat  agar  sah  secara hukum  dan  bahwa  pasangan  harus  sudah  mencapai  usia  minimum tertentu,  adalah  upaya  untuk  menghalangi  pernikahan  dini  dan perkawinan paksa.

## HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
8 Donohue,  John.  Islam  dan  Pembaharuan  Ensiklopedi  Masalah-Masalah.  Jakarta: Rajawali Press. 1995.
9 Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos. 1999.
Di  Indonesia,  hukum  keluarga  ini  tercantum  dalam  Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang pekawinan, Peraturan Pemerintah No. 9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  UU  tersebut, urusan tentang pernikahan, perceraian, perwakinan bertingkat, dan segala hal  yang  berkaitan  dengan  keluarga  tercantum  di  dalamnya.  hal  ini disempurnakan dengan KHI yang memiliki tiga bab buku yang masing- masing memiliki bahasan yang berbeda. Sejarah pembentukan UU No. 1 Tahun  1974,  PP.  No.  9  Tahun  1975  dan  KHI  menunjukkan  bahwa sumber utama yang mendominasi ketiga hukum keluarga tersebut adalah hukum  Islam,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  Pasal-Pasal  yang  ada  didalamnya dan sejarah proses pembahasannya.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan (UUP), yang terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum  Perkawinan,  Buku  II  tentang  Hukum  Kewarisan  dan  Buku  III tentang  Hukum  Perwakafan.  Ketiga  peraturan  perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.
Dalam UUP di antaranya adalah Pasal 2 tentang pencatatan nikah; Pasal 3, 4 dan 5 tentang poligami; Pasal 7 tentang usia pernikahan; Pasal 11  tentang  masa  tunggu  bagi  istri  yang  putus  perkawinannya  (iddah); Pasal  31  tentang  hak  dan  kedudukan  suami  istri;  dan  Pasal  34  tentang kewajiban suami istri.
Sementara dalam KHI adalah dalam Buku I diantaranya Pasal 14 tentang pencatatan nikah; Pasal 25 tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan;  Pasal  15  tentang  batas  minimal  usia  perkawinan;  Pasal  79 tentang kedudukan suami isteri; Pasal 80 tentang pencarian nafkah; Pasal 55-59 tentang poligami; Pasal 153 tentang Iddah; Pasal 84 tentang nusyuz (membangkang dari kewajiban); dan Pasal 163 tentang hak rujuk. Dalam Buku  II  diantaranya  adalah  Pasal  186  tentang  anak  diluar  perkawinan, dan  Pasal  176  tentang  pembagian  waris  bagi  anak  laki-laki  dan perempuan.
Ketentuan-ketentuan tentang hukum keluarga yang secara khusus mengatur  orang  muslim  tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI) pada Buku I hukum perkawinan. Buku I KHI berisi tentang seluk beluk  perkawinan,  sehingga  memiliki  Pasal-Pasal  yang  banyak.  Secara keseluruhan berisi 19 Bab dan 170 Pasal. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:
Satu:  Pada  Bab  I  berisi  tentang  ketentuan  umum  dan  terdiri  1 Pasal. Pada bab ini dijelaskan tentang definisi-definisi operasional, seperti pengertian  peminangan,  akad  nikah,  wali,  taklik  talak,  dan  yang berhubungan dengan perkawinan.
Dua:  Bab  II  tentang  dasar-dasar  perkawinan  dan  berisi  10  Pasal. Pada  bab  ini,  dijelaskan  dasar-dasar  perkawinan,  seperti  perkawinan menurut  Islam,  tujuan  perkawinan,  perkawinan  yang  sah,  dan  lain-lain yang  berkaitan  dengan  dasar  perkawinan.  Menurut  Pasal  4,  perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Tiga: Bab III berisi tentang peminangan. Dalam bab ini terdiri dari 3  Pasal  yang  membahas  tentang  peminangan,  seperti  tatacara peminangan,  proses  peminangan,  akibat  hukum  peminangan,  dan putusnya  peminangan.  Seperti  Pasal  13  ayat  (1)  disebutkan  bahwa peminangan  belum  menimbulkan  akibat  hukum  dan  para  pihak  bebas memutuskan hubungan pinangan.
Empat:  Bab  IV  yang  membahas  tentang  rukun  dan  syarat perkawinan.  Pada  bab  IV  ini  berisi  dibagi  menjadi  lima  bagian,  yaitu bagian  kesatu  membahas  tentang  rukun,  bagian  kedua  calon  mempelai, bagian ketiga wali nikah, bagian keempat saksi nikah, dan bagian kelima adalah  akad  nikah.  Dalam  bab  ini  juga  berisi  16  Pasal  yang  berkaitan dengan  syarat  dan  rukun  nikah,  yaitu  calon  mempelai,  wali  nikah,  dan akad nikah.
Lima: Bab V berisi tentang mahar. Pasal 30 pada bab ini dijelaskan bahwa  calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Enam: Bab VI berisi tentang larangan kawin. Bab ini berisi 6 Pasal yang  berkaitan  dengan  larangan  kawin  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan.
Tujuh: Bab VII berisi tentang perjanjian perkawinan. Pada bab ini berisi 8 Pasal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.
Delapan:  Bab  VIII  berisi  tentang  kawin  hamil.  Dalam  Pasal  53 dijelaskan  bahwa  seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat  dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Sembilan: Bab IX berisi tentang beristri lebih dari satu orang. Bab ini berisi 5 Pasal yang menjelaskan tentang kebolehan beristri lebih dari satu, alasan dan tatacaranya.
Sepuluh: Bab X berisi tentang Pencegahan Perkawinan. Pada bab ini memuat 10 Pasal yang berkaitan dengan pendegahan perkawinan.
Sebelas: Bab XI berisi hak dan kewajiban suami Istri.
Duabelas: Bab XII berisi harta kekayaan dalam perkawinan.
Tigabelas: Bab XIII pemeliharaan anak,
Empatbelas: Bab XIV Perwalian.
Limabelas: Bab XV Putusnya perkawinan.
Enambelas: Bab XVI akibat putusnya perkawinan.
Tuuhbelas: Bab XVII Rujuk, dan
Delapanbelas: Bab XIII masa berkabung.

## PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Pembaharuan  hukum  Islam  disebabkan  karena  adanya  perubahan kondisi,  situasi  tempat  dan  waktu  sebagai  akibat  dari  faktorfaktor  yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim  dan  qaul  jadid  yang  dikemukakkan  oleh  Imam  Syafi ‟ i,  bahwa hukum  dapat  juga  berubah  karena  berubahnya  dalil  hukum  yang diterapkan  pada  peristiwa  tertentu  dalam  melaksanakan  maqâsyid syari’ah.
Dengan  memperhatikan  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu yang  cukup  lama,  berproses  dengan  kondisi  dan  situasi  serta  sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Hal  ini  disebabkan  karena  norma-norma  yang terkandung  dalam  kitab-kitab  fiqh  sudah  tidak  mampu  lagi  memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Sebagai contoh dalam bidang hukum  keluarga  seperti  perkawianan  yang  ijab  qabulnya  dilakukan melalui  via  telepon,  pemberian  harta  waris  kepada  anak  angkat  dengan
cara wasiat wajibah dan lain sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk  mengaturnya  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan. Menurut  para  pakar  hukum  Islam  di  Indonesia,  pembaharuan  hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: 10
(1) Untuk  mengantisipasi  kekosongan  hukum  karena  norma-norma yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqih  tidak  mengaturnya, sedangkan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum  terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;
(2) Pengaruh  globalisasi  dan  IPTEK  sehingga  perlu  ada  aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
(3) Pengaruh  reformasi  berbagai  bidang  yang  memberikan  peluang terhadap  hukum  Islam  untuk  bahan  acuan  dalam  membuat hukum nasional;
(4) Pengaruh  pembaharuan  pemikiran  hukum  Islam  yang  di laksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.
Pembaharuan  hukum  Islam  adalah  upaya  untuk  melakukan penyelarasan  pemahaman  dan  aplikasi  ajaran  Islam  dibidang  hukum dengan  kemajuan  modern  dengan  tetap  berdasarkan  pada  semangat ajaran Islam. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum  dapat  pula  di  kelompokan  sebagai  tersebut,  yaitu:  1)  Unifikasi hukum  perkawinan;  2)  Peningkatan  status  wanita;  3)  Respon  terhadap perkembangan  dan  tuntutan  zaman;  4)  Memberikan  kepastian  hukum bagi masalah-masalah perkawinan; 5) Menjadi pegangan hakim.

## KESIMPULAN
Hukum Keluarga yang ada di Indonesia tercantum dalam UU No. 1  Tahun  1974,  PP.  No.  9  Tahun  1975  serta  Kompilasi  Hukum  Islam. Bentuk  sebuah  Negara  bermacam-macam,  ada  negara  Islam,  negara muslim, dan negara sekuler. Negara Islam dan negara muslim masih ada kelonggaran  bagi  muslim  untuk  melaksanakan  ritual  ibadahnya  dan Negara  ikut  memfasilitasinya,  baik  tentang  ajaran  hukumnya  maupun fasilitas  ibadahnya  seperti  masjid,  dll.  Dalam  negara  seperti  model  ini, muslim tidak akan menemukan kesukaran dalam mengaplikasikan hukum
10 Ali,  Muhammad  Daud.  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama.  Jakarta:  P.T.  Raja Grafindo. 1997
Islam  dalam  kesehariannya,  seperti  ibadah  shalat,  puasa,  naik  haji, termasuk pernikahan, dll. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Karena  itu,  hukum  Islam  yang merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. N. D. (1994). Islamic Law in the Moderen World, diterjemahkan oleh Mahmud Husain dengan judul Hukum Islam di Dunia Modern Cet. I , Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Azizy, A. Qodri A. (2004). Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum. Jakarta: Teraju Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Logos. 1999. Donohue,  John. Islam  dan  Pembaharuan  Ensiklopedi  Masalah-Masalah . Jakarta: Rajawali Press. 1995. Hanafi,  Ahmad.  (1989). Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam,  Cet. V . Jakarta: PT. Bulan Bintang. Hasan Khalil, Rasyad, (2009). Tarikh Tasyri’, Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah. Hoeve, Van. (1994). Ensiklopedi Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
Mudzhar,  M. Dampak  Gender  Terhadap  Perkembangan  Hukum  Islam.  Jurnal Studi Islam. Volume ke-1 Nomor 1: 1999. Muttaqien, Dadan. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesi a.Yogyakarta : UII Press. 1999. Nasution,  Harun.  (1991). Pembaharuan  dalam  Islam;  Sejarah  Pemikiran  dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang.
Roibin,  (2010). Penetapan  Hukum  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah ,  Malang: UINMaliki Press.
Saeed,  Abdullah. Pemikiran  Islam:  Sebuah  Pengantar. Yogyakarta:  Baitul Hikmah. 2014. Yatim, Badri. (1999). Sejarah Peradaban Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.