Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Cihwanul Kirom Institut Agama Islam Negeri Kudus Mukarrom1984@yahoo.com
Abstract
The purpose of this study is to find out how foreign debt law is reviewed in terms of Islamic economics.  Foreign  debt  is  among  the  funding  sources  to  meet  the  State  expenditure budget. This foreign debt is very important, especially developing countries in improving the economy. However, this debt problem has become a long debate among the people. There are people who agree that if the country adds debt, there are also those who disagree about it. Especially in terms of the applicable aspects of sharia economic law, this study reveals various theories and laws on sharia economic perspective on foreign debt. The results of this study are hadith exposure and the level of debt budgeted by the government.
Keywords: debt, foreign, Islamic economics

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana hukum hutang  luar Negeri  di  tinjau  dalam  segi  ekonomi  syariah.  Hutang  luar  Negeri  merupakan diantara  sumber  pendanaan  untuk  memenuhi  anggaran  pengeluaran  Negara. Hutang  luar  Negeri  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting  terutama  Negara berkembang dalam meningkatkan perekonomian. Namun, Permasalahan hutang ini menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Ada Masyarakat yang setuju apabila Negara menambah hutang, ada juga yang tidak sepakat tentang hal itu.  Apalagi  ditinjau  dari  aspek  hukum  ekonomi  syariah  yang  berlaku,  maka penelitian  ini  mengungkapkan  berbagai  teori  dan  hukum  hutang  luar  negeri prespektif ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini berupa paparan hadist dan tingkat hutang yang di anggarkan oleh pemerintah.
Keywords: hutang, luar negeri, ekonomi syariah

## PENDAHULUAN
Hutang  luar  negeri  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan pembangunan  yang  sangat  signifikan  bagi  negara  berkembang.  Namun demikian,  hasil  studi  tentang  dampak  hutang  terhadap  pembangunan ekonomi  menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda.  Beberapa  ilmuwan memperoleh  kesimpulan  bahwa  hutang  luar  negeri  justru  telah menimbulkan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara-negara penghutang  besar,  sementara  studi  lain  menyimpulkan  sebaliknya-yaitu hutang  luar  negeri  menjadi  salah  satu  faktor  yang  secara  signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara penghutang.
(Chowdurry, 1997: 337)
Banyak  negara  sedang  berkembang  (NSB)  yang  kini  telah  masuk dalam perangkap hutang (debt trap), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran

## Cihwanul Kirom
ketergantungan hutang (debt overhang hypothesis). (Kaminsky, 1996: 221) Dalam konteks argumentasi ini, patut dipertanyakan kembali relevansi dan urgensi hutang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang.
Bagi  Indonesia,  badai  krisis  yang  menerpa  tahun  1990-an,  sempat membuat  porak-poranda  perekonomian  Indonesia.  Sebagai  negara  stabil dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  fantastis,  ternyata  begitu  ditimpa badai  krisis,  seluruh  bangunan  ekonominya  runtuh,  persatuan  nasional rapuh terancam disintegrasi bangsa seperti Yugoslavia dan negara-negara kawasan  Balkan.  Krisis  ekonomi  berkepanjangan  dan  lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik  mematikan  usaha-usaha  ekonomi  kerakyatan,  memperluas kesenjangan  ekonomi  dan  kecemburuan  sosial.  Kondisi  ini  semakin diperparah oleh budaya gemar berhutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celakanya lagi hutang luar negeri/ bantuan  luar  negeri  dari  negara-negara  donor,  dan  lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggungjawab.  Tingkat  kebocoran  ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Sumitro  Djojohadikusumo, mencapai  30%  dari  total  anggaran  pembangunan.  (Edy  Suandi  Hamid, 2000: 67)
Jefrey A. Winters, seorang ekonom dari Northwestern University AS mengemukakan  bahwa  paling  tidak  sepertiga  dari  bantuan  (pinjaman) Bank  Dunia  untuk  Indonesia  bocor  di  birokrasi  Indonesia.  Dalam  hasil survey  Transparancy  International  terhadap  52  negara,  Indonesia menempati  peringkat  ke-7  dan  di  antara  negara  ASEAN,  berada  pada peringkat pertama. (Edy Suandi Hamid, 2000: 74-75)
Jumlah hutang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 di antara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina. (Roem Topatimasang, 1999: 8) Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio stock hutang per GDP tertinggi  di  dunia,  mengalahkan  negara-negara  yang  selama  ini  terkenal sebagai penghutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina. (Roem Topatimasang, 1999: 8)
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Keuangan, nilai total hutang pemerintah pusat dalam rupiah mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 1.234,28 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 1.659,79 triliun  per  Juli  2010,  dan  pada  tahun  2011  diperkirakan  jumlahnya  akan mencapai  Rp  1.807,  dilihat  dari  persentasenya  terhadap  PDB,  memang rasionya  cenderung  mengecil  setiap  tahun  dari  sekitar  89  persen  pada tahun  2000  menjadi  26  persen  per  Juli  2010.  ini  menandakan  bahwa  laju pertumbuhan  PDB  lebih  pesat  dibandingkan  laju  peningkatan  jumlah

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
hutang. Ini bisa memberi kesan bahwa, paling tidak pada tingkat makro, tingkat efektivitas dari penggunaan hutang pada perekonomian nasional terus membaik. (Tulus T.H. Tambunan, 2012: 262)
Persoalan hutang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa  Indonesia  di  mata  dunia  internasional.  Hal  inilah  yang  menarik penulis untuk lebih jauh mengkaji dan menuangkan gagasan “Hutang Luar Negeri Indonesia, Perspektif Ekonomi Syariah”

## KAJIAN LITERATUR
Hutang  adalah  semua  kewajiban  keuangan  perusahaan  kepada pihak-pihak  lain  yang  belum  terpenuhi,  dimana  hutang  ini  merupakan sumber dana atau modal suatu perusahaan. (Roem Topatimasang, 1999: 8)
Hutang  merupakan  perwujudan  dari  suatu  pinjaman  yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya  transaksi hutang  atau pinjaman ini terjadi,  manakala  pendapatan  negara  dalam  keadaan  terbatas,  dan  tidak imbang  dengan  meningkatnya  kebutuhan akan anggaran pembangunan. Dengan  kata  lain,  penerimaan  negara  yang  ada  masih  belum  mampu berpacu  dengan  kebutuhan  pengeluaran  negara  yang  diinginkan,  atau pemerintahan  tidak  punya  uang  yang  cukup.  Setidaknya,  kesalahan tersebut  tidak  harus  dibayar  dengan  berhutang.  (Munrokhim  Misanam, 2000: 12)
Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara ada dua cara yaitu; menarik dana dari dalam negeri berupa pajak atau surat hutang, dan menarik  dana  dari  luar  negeri  dalam  bentuk  investasi  atau  pinjaman. Penarikan  dana  berupa  pajak  yang  belum  dibayarkan  oleh  wajib  pajak seringkali menghambat pendapatan pemerintah. Idealnya, kesadaran wajib pajak tinggi atau kalau tidak dilakukan penarikan oleh pihak pemerintah. Daripada pemerintah lebih memilih menarik dana dari luar negeri. (Umar Juaro, 2004: 42)
Mencermati fenomena hutang, dan supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga agar defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara tidak melampaui batas yang aman. Maka pengelolaaan hutang perlu dilakukan, agar  krisis  ekonomi  yang  pernah  terjadi  tidak  terulang  kembali  di Indonesia.  Sehingga  perencanaan,  implementasi  dan  pengendalian  atas pinjaman menjadi sangat penting adanya.
Hutang  luar  negeri  Indonesia  yang  disajikan  dalam  makalah  ini adalah  hutang  luar  negeri  pemerintah,  bank  sentral  dan  swasta.  Hutang luar negeri bank sentral adalah hutang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang  diperuntukkan  dalam  rangka  mendukung  neraca  pembayaran  dan cadangan  devisa.  Selain  itu  juga  terdapat  hutang  kepada  pihak  bukan

## Cihwanul Kirom
penduduk  yang  telah  menempatkan  dananya  pada  Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI),  dan  hutang  dalam  bentuk  kas  dan  simpanan  serta kewajiban  lainnya  kepada  bukan  penduduk.  Hutang  luar  negeri  swasta adalah  hutang  luar  negeri  penduduk  kepada  bukan  penduduk  dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian hutang (loan agreement) atau  perjanjian  lainnya,  kas  dan  simpanan  milik  bukan  penduduk,  dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.
Hutang  terdiri  atas  hutang  lancar  (hutang  jangka  pendek)  dan hutang tidak lancar (hutang jangka panjang). (Munrokhim Misanam, 2000: 15) Hutang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Hutang lancar (hutang jangka pendek)
Hutang  lancar  yaitu  kewajiban  keuangan  perusahaan  yang pelunasannya  atau  pembayarannya  akan  dilakukan  dalam  jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Hutang tidak lancar (hutang jangka panjang) Hutang tidak lancar yaitu kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya  (jatuh  temponya)  masih  jangka  panjang  (lebih  dari  satu tahun sejak tanggal neraca).
Hutang swasta meliputi hutang bank dan bukan bank.Hutang luar negeri  bukan  bank  terdiri  dari  hutang  luar  negeri  Lembaga  Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan termasuk perorangan  kepada  ihak  bukan  penduduk.  Termasuk  dalam  komponen hutang  luar  negeri  swasta  adalah  hutang  luar  negeri  yang  berasal  dari penerbitan  surat  berharga  di  dalam  negeri  yang  dimiliki  oleh  bukan penduduk.

## Kebijakan Hutang
Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh  pihak  manajemen  perusahaan  dalam  rangka  memperoleh  sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.Kebijakan hutang juga merupakan salah satu kebijakan pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan.
Myers  dan  Maljuf  dalam  Faisal  menjelaskan  bahwa  keterkaitan antara  kebijakan  hutang  dengan  profitabilitas  perusahaan  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  lebih  menguntungkan  akan menurunkan  hutangnya.  Perusahaan  lebih  memilih  membiayai perusahaan  mereka  dengan  menggunakan  sumber  dana  yang  diperoleh dari internal perusahaan. (Munrokhim Misanam, 2000: 16)
Kebijakan  hutang  memiliki  pengaruh  pendisiplinan  perilaku manajer. Hutang akan mengurangi agency conflict dan meningkatkan nilai perusahaan.  Peningkatan  hutang  meningkatkan  leverage  sehingga

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
meningkatkan  kemungkinan  kesulitan-kesulitan  keuangan  atau kebangkrutan. Kekhawatiran akan kebangkrutan mendorong manajer agar efisien, sehingga memperbaiki biaya agensi. Hutang memaksa perusahaan membayar pokok hutang dan bunga sehingga mengurangi free cash flow dan menurunkan insentif manajer untuk berperilaku memuaskan diri sendiri.
Masalah  hutang  luar  negeri  sebagai  sumber  pembiayaan pembangunan (deficit budged) telah menjadi perdebatan klasik, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam pemikiran Rostow, posisi hutang luar  negeri  dianggap  sebagai  the  missing  link  dalam  mata  rantai pembangunan  ekonomi.  Dalam  dunia  praktis,  hutang  luar  negeri merupakan vicious cyrcle dalam pembangunan, khususnya negara-negara berkembang. Tercatat beberapa kali dunia mengalami debt crisis yang hebat, misalnya  tahun  1930-an,  1980-an,  1980-an  dan  1990-an  hingga  saat  ini. Penyelesaian  hutang  luar  negeri  masih  merupakan   problematika  yang kompleks dan rumit untuk dipecahkan. (D.J. Rchbini, 29)
Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya terdapat dua teori  yang  dapat  menjelaskan  tentang  urgensi  hutang  luar  negeri  bagi pembiayaan pembangunan. Teori pertama mengatakan bahwa hutang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap dalam terminologi kelompok Neo-Klasik. (Roem Topatimasang, 1999: 67) Jadi  dalam  hal  ini  hutang  luar  negeri  dibutuhkan  karena  domestic  saving tidak  mencukupi  untuk  pembiayaan  pembangunan.  Sebenarnya  untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non debt creating flow. DCF dapat berupa hutang bilateral maupun multilateral,  sedang  NDCF  berupa  penanaman  dan  penyertaan  modal seperti Foreign Direct Investment (FDI), short term capital dan long term capital. Teori yang kedua menjelaskan fenomena hutang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, dimana ia merupakan salah satu account pada neraca modal, yang  berfungsi  mengakomodasikan  kepentingan  neraca  berjalan  yang bersifat  otonom.  Jadi  bila  neraca  berjalan  mengalami  defisit,  maka  akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri dalam neraca modal. Dalam konteks  ini  hutang  luar  negeri  dapat  berfungsi  sebagai  gap  filling,  yaitu mengisi gap akibat defisit neraca berjalan. (Endy Suandi Hamid, 2000: 112)

## Penyebab Timbulnya Hutang Luar Negeri
Dari perspektif negara donor setidaknya ada dua hal penting yang dianggap memotivasi dan melandasi bantuan luar negeri ke negara-negara debitor. Kedua hal tersebut adalah motivasi politik (political motivation) dan motivasi  ekonomi  (economi  motivation),  dimana  keduanya  mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang satu dengan yang lainnya. (Faisal Basri, 2002: 101)

## Cihwanul Kirom
Motivasi  pertama  inilah  yang  kemudian  menjadi  acuan  bagi  AS untuk  menguncurkan  dana  bantuan  dalam  merekonstruksi  kembali perekonomian  Eropa  Barat  setelah  hancur  saat  PD  II,  dan  program  ini dikenal  dengan  nama  Marshall  Plan.  (Tulus  Tambunan,  2009:  89) Kesimpulan  kita  cukup  sederhana,  yaitu  bahwa  bantuan  luar  negeri pertama-tama  harus  dilihat  sebagai  tanga  panjang  kepentingan  negara- negara donor. Motivasinya condong berbeda tergantung situasi nasional, dan  bukan  semata-mata  dikaitkan  dengan  kebutuhan  negara  penerima yang secara potesial berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.
Sedangkan  motivasi  ekonomi  sebagai  landasan  kedua  yang digunakan dalam memberikan bantuan, setidak-tidaknya tercermin dari 4 argumen penting :
1. Argumen pertama didasari oleh  two gap model dimana negara-negara penerima  bantuan  khususnya  negara-negara  berkembang  mengalami kekurangan  dalam  mengakumulasi  tabungan  domestik  sehingga tabungan-tabungan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi.  Dan  pada  sisi  lain  adalah  kekurangan  yang  dialami  oleh negara-negara  yang  bersangkutan  dalam  memenuhi  nilai  tukar  asing (foreign exchange) untuk membiayai kebutuhan impor. Dengan demikian untuk menutupi kedua kekurangan tersebut maka andalannya  adalah bantuan luar negeri.
2. memfasilitasi  dan  mempercepat  proses  pembangunan  dengan  cara meningkatkan  pertambahan  tabungan  domestik  sebagai  akibat  dari pertumbuhan  yang  lebih  tinggi  (growth  and  saving).  Karena  tinggunya pertumbuhan di negara-negara berkembang akan turut meningkatlkan atau  berkorelasi  positif  terhadap  kenaikan  keuntungan  yang  bisa dinikmati di negara-negara maju.
3. Technical  assistance,  yang  merupakan  pendamping  dari  bantuan keuangan yang bentuknya adalah transfer sumber daya manusia tingkat tinggi kepada negara-negara penerima bantuan. Hali ini harus dilakukan untuk  menjamin  bajhwa  aliran  dana  yang  masuk  dapat  digunakan dengan  sangat  efisien  dalam  proses  memicu  kenaikan  pertum  buhan ekonomi.
4. Absorptive  capacity,  yakni  dalam  bentuk  apa  dana  tersebut  akan digunakan.  Terlepas  dari  faktor-faktor  yang  dikemukakan  di  atas  ada satu  hal  lagi  yang  perlu  diingat  bahwa  faktor  pendorong  da  faktor penarik  (push  and  pull  factor)  adalah  dua  kata  yang  menentukan terjadinya  perpindahan  modal  ke  negara-negara  berkembang.  Faktor- faktor  ini  tentu  saja  perpaduan  antar  motif  ekonomi  dan  politik  yang

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
menjadi  pertimbangan  utama  bagi  investor  yang  rasional.  (Boediono, 2008: 76)
Banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi pinjaman luar negeri pemerintah  maupun  pinjaman  swata  cukup  beralasan.  Angka  statistik pinjaman luar negeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta memang masih  menunjukkan  tingginya  kewajiban  Indonesia  dalam  membayar kembali pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Beberapa indikator dalam mengukur beban hutang, seperti :
1. Debt  service  Ratio  (DSR)  yang  merupakan  perbandingan  antara kewajiban  membayar  untang  dan  cicilan  untang  luar  negeri  dengan devisa hasil ekspor. Ambang batas aman angka DSR lazimnya menurut para ahli ekonomi adalah 20%. Lebih dari itu, hutang sudah dianggap mengundang cukup banyak kerawanan.
2. Debt  to  Export  Ratio  yang  merupakan  rasio  hutang  terhadap  ekspor. Bank  dunia  menetapkan  bahwa  suatu  negara  dikategorikan  sebagai negara  penghutang  berat,  jika  negara  yang  bersangkutan  memiliki Debt to Export Ratio yang lebih besar dari 220%.
3. Debt to GDP Ratio yang merupakan rasio hutang terhadap PDB. Rasio hutang  terhadap  PDB  dapat  dilihat  sebagai  kriteria  mengecek kesehatan  keuangan  suatu  negara,  dimana  rasio  di  atas  50% menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri Indonesia membenahi lebih dari 50% Pendapatan Nasional. (Basri, 201)
Pinjaman luar negeri tersebut tidak semua diberikan dalam bentuk rupiah atau tepatnya mata uang asing tertentu tetapi dalam bentuk bantuan proyek  dan  bantuan  program.Bantuan  proyek  diberikan  dalam  bentuk pinjaman  berupa  peralatan-peralatan,  barang-barang  ataupun  jasa (konsultan  asing),  sedangkan  bantuan  program  diberikan  dalam  bentuk bantuan tunai.

## Sumber Hutang Luar Negeri Indonesia
Hingga  tahun  1997,  pembangunan  di  Indonesia  selalu  dipuji  oleh lembaga-lembaga  keuangan  internasional.  Bahkan  dalam  laporan  Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat  keajaiban atau negara  yang  pertumbuhannya  ajaib.  (Kaminsky,  1996)  Sebelumnya jatuhnya  Orde  Baru,  Bank  Dunia  selalu  memuji  prestasi  pembangunan ekonomi  Indonesia.  Bahkan  posisi  Indonesia  ditempatkan  sebagai  salah satu  negara  berkembang  yang  sukses  pembangunan  ekonominya,  tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya  alam  yang  ada,  dan  melilitkan  Indonesia  pada  hutang  luar  negeri yang sangat besar. (Kaminsky, 1996: 180)
Satu hal penting yang dilupakan adalah bahwa semua keberhasilan itu dicapai dengan hutang, sehingga menjadi bumerang ketika Indonesia

## Cihwanul Kirom
diterpa  krisis  pada  tahun  1997.  Seluruh  bangunan  ekonomi  runtuh, perusahaan-perusahaan  bangkrut,  pengangguran  meledak,  kemisikinan meningkat, sementara beban hutang luar negeri semakin berat.
Dalam  jangka  pendek,  hutang  luar  negeri  sangat  membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan  yang  cukup  besar.  Dengan  demikian,  laju  pertumbuhan ekonomi  dapat  dipacu  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Tetapi  dalam  jangka  panjang,  ternyata  hutang  luar  negeri pemerintah  tersebut  dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan  ekonomi  di Indonesia.
Demikian yang dikatakan oleh Umar Juoro bahwa bukan substansi dari hutang luar negeri tersebut yang bersifat investasi atau pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi pada masalah  pengalokasian  dari  dana  tersebut  yang  proporsional  atau  tidak. Kemudian  yang  dalam  jangka  panjang  jumlah  yang  harus  dibayarkan kembali  lebih  banyak  jumlahnya  dari  yang  dipinjam  sehingga menimbulkan masalah baru terhadap keseimbangan keuangan Negara.
Sampai saat ini, Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Januari  2017,  hutang  luar  negeri  pemerintah  Indonesia  (baik  bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 728,15 triliun, naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar Rp 728,08 triliun. Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih  menjadi  kreditur  terbesar  hutang  Indonesia.  Sementara  secara multilateral,  Indonesia  masih  meminjam  dari  Bank  Dunia,  Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB). (Finance Detik, 2018)
Hutang luar negeri Indonesia periode  2007-2016 juga berfluktuasi, namun  masih  memperlihatkan  trend  naik.  Hal  dikarenakan  keharusan pemerintah  untuk  melakukan  pinjaman  kembali  untuk  melakukan pembayaran  hutang  yang  sudah  jatuh  tempo  beserta  bunganya.  Bahkan pada  tiga  tahun  terakhir,  posisi  hutang  luar  negeri  Indonesia  terus mengalami kenaikan. Ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia masih menjadikan  hutang  luar  negeri  sebagai  salah  satu  alternatif  guna melakukan proses pembangunan.

## PEMBAHASAN Hutang Luar Negeri dalam Prespektif Ekonomi Syariah
Secara  bahasa  al-qardh  berarti  al-qoth’  (terputus).  Harta  yang diutangkan  kepada  pihak  lain  dinamakan  qardh  karena  ia  terputus  dari pemiliknya. (Nasrun Haroen, 2000: 170) Adapun yang dimaksud dengan utang  piutang  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. (Basri, 2003: 60)

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
Pengertian “sesuatu”  dari definisi diatas mempunyai makna yang luas,  selain  dapat  berbentuk  uang,  juga  bisa  saja  dalam  bentuk  barang, asalkan  barang  tersebut  habis  karena  pemakaian.  (Chairuman  Pasaribu, 136)  Pengertian  al-qardh  menurut  istilah  adalah  penyerahan  (pemilikan) harta  al-misliyat  kepada  orang  lain  untuk  ditagih  pengembaliannya,  atau dengan  pengertian  lain,  suatu  akad  yang  bertujuan  untuk  menyerahkan harta  misliyat  kepada  pihak  lain  untuk  dikembalikan  yang  sejenis dengannya. (Adiwarman Karim, 2007: 52)
Secara  syari’i  menurut  Hanafiyah,  adalah  harta  yang  memiliki kesapadanan  yang  diberikan  untuk  anda  tagih  kembali  dengan  nilai sepadan.  Transaksi  Qardh  diperbolehkan  oleh  para  ulama  berdasarkan hadist  riwayat  ibnu  Majah  dan  ijma  para  ulama.  Sungguhpun  demikian Allah  SWT  mengajarkan  kepada  kita  agar  meminjamkan  sesuatu  bagi agama Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hadid (57) : 11, sebagai berikut :
                                                                              
Terjemahnya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang  baik,  Maka  Allah  akan  melipat-gandakan  (balasan)  pinjaman  itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
Hadist dari Sunnah Rasul Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad  SAW  bersabda:  Bukan  seorang  muslim  (mereka)  yang meminjamkan  muslim  (lainnya)  dua  kali  kecuali  yang  satunya  adalah (senilai) shadaqah. (As-Shadaqah, 2419) Ijma para ulama telah menyepakati bahwa  qardh  boleh  dilakukan,  kesepakatan  para  ulama  didasari  tabiat manusia  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  pertolongan  dan  bantuan saudaranya.
Utang  piutang  merupakan  salah  satu  bentuk  mu’amalah  yang bercorak  ta’awun  (pertolongan)  kepada  pihak  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Sumber  ajaran  Islam    sangat  kuat  menyerukan  prinsip hidup  gotong  royong  seperti  ini.  Bahkan  al-Qur’an  menyebut  utang- piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan  istilah  “mengutangkan  kepada  Allah  dengan  utang  baik.” (Ghufron, 2002: 171)
Disyaratkan  untuk  sahnya  pemberian  utang  ini  bahwa  pemberi utang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh)  anak  yatim  tidak  boleh  memberikan  utang  dari  harta  anak yatim  yang  ia  asuh  tersebut.  Disyaratkan  juga  diketahuinya  jumlah  dan ciri-ciri  harta  yang  dipinjamkan,  agar  dapat  dikembalikan  kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang  yang  meminjam,  dan  ia  wajib  mengembalikannya  ketika  mampu dengan tanpa menunda-nundanya.

## Cihwanul Kirom
Akad  utang  piutang  dimaksudkan  untuk  mengasihi  di  antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan  memudahkan  denyut  nadi  kehidupan.  Akad  utang  piutang  tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang  berutang  tidak  boleh  mengembalikan  kepada  orang  yang  memberi utang kecuali apa yang telah di utang nya atau serupa dengannya.
Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fikih,  “Setiap  piutang  yang mendatangkan manfaat adalah riba.” Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka  orang  yang  berutang  boleh  membayar  utangnya  dengan  sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utang nya, atau menambah jumlahnya,  atau  menjual  rumahnya  kepada  orang  yang  memberi  utang. (Sayyid Sabiq, 2009: 217)
Kalau kita telaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang  Luar negeri menjadi bathil. Pertama Utang  luar negeri tidak dapat dilepaskan  dari  bunga  (riba).  Padahal  Islam  dengan  tegas  telah mengharamkan riba itu sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. al- Baqarah (2) : 275.
Utang  yang  terkait  dengan  individu  hukumnya  mubah,  untuk  itu setiap individu boleh berutang kepada siapa saja yang dikehendaki, berapa yang diinginkan baik kepada sesama rakyat maupun kepada orang asing, seperti yang diungkapkan dari hadist :
Dari Rafi’ berkata, Nabi saw meminjam lembu muda, kemudian Nabi saw menerima unta yang bagus, lalu beliau menyuruhku melunasi utang lembu mudanya kepada orang itu. Aku berkata “Aku tidak mendapati pada unta itu selain unta yang ke empat kakinya bagus-bagus. Beliau bersabda berikan saja  ia  kepadanya,  sebab  sebaik-baik  manusia  adalah  mereka  yang  paling baik ketika melunasi utangnnya.
Dalam Islam, konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. (Abdul Mannan, 1992: 27) Utang pinjaman bermakna  utang  yang  muncul  disebabkan  oleh  pinjaman,  baik  pinjaman barang atau pinjaman uang.
Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang  sama, pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama. Dalam syariat Islam utang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal,  karena  utang  melalui  peminjaman  merupakan  salah  satu  bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong.
Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang  yang  berbeda dengan utang  secara pinjaman, karena utang  dalam

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain.  Kemudian  pembayaran  pokok  utang  dilakukan  kembali  secara tertunda pada masa yang disetujui. (Yusuf Qardhawi, 1997: 111)
Riba Nasi’ah disebut juga Riba Duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang  piutang  yang  tidak  memenuhi  kriteria  untung  muncul  bersama resiko  (al  ghunmu  bil  ghurmi)  dan  hasil  usaha  muncul  bersama  biaya  (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung  beban,  hanya  karena  berjalannya  waktu.  Nasi’ah  adalah penangguhan  penyerahan  atau  penerimaan  jenis  barang  ribawi  yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi ’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan  hari  ini  dengan  barang  yang  diserahkan  kemudian.  (Yusuf Qardhawi, 1997: 111)
Jadi  al  ghunmu  (untung)  muncul  tanpa  adanya  al  ghurmi  (resiko), hasil usaha (al kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman) al ghunmu dan al kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman.
Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi’ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat uncertain (tidak pasti) menjadi certain  (pasti).  Pertukaran  kewajiban  menanggung  beban  (exchange  of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua  pihak,  dan  pihak-pihak  lain.  Pendapat  Imam  Sarakhzi  akan memperjelas  hal  ini.  Riba  adalah  tambahan  yang  disyaratkan  dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. (Imam Sarakhsi, 109)
Menurut  salah  seorang  pengamat  ekonomi  Islam,  Said  Sa’ad Marthon  “Riba  nasi’ah  adalah  tambahan  yang  disyaratkan  yang  diambil oleh orang yang meminjamkan atas adanya perbedaan waktu tanpa adanya transaksi pembanding”.
Riba  nasi’ah  merupakan  bentuk  riba  yang  banyak  terjadi  di  masa jahiliyyah.  Dalam  prakteknya,  ada  beberapa  dampak  negatif  yang ditimbulkan oleh riba, yaitu:
1. Riba  dapat  menumbuhkan  rasa  permusuhan  di  antara  individu  dan melemahkan  nilai  sosial  dan  kekeluargaan.  Selain  itu,  riba  dapat, menimbulkan eksploitasi dan tindak kezhaliman pada pihak tertentu.
2. Menumbuhkan  sikap  pemalas  bagi  orang  yang  mempunyai  modal, dimana  dia  mampu  mendapatkan  uang  banyak  tanpa  adanya  sebuah usaha yang nyata.
3. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan interest rate.

## Cihwanul Kirom
4. Menimbulkan sifat elitisme dan jauh dari kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka hanya mementingkan interest yang akan didapatkan tanpa melihat dan memperhatikan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
5. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, seperti infaq, sedekah dan zakat.
6. Medorong manusia untuk melakukan tindak kezhaliman dan eksploitasi terhadap  orang  lain,  baik  pinjaman  yang  bersifat  produktif  maupun konsumtif. (Nurul Huda, 2008: 48)
Nabi  Muhammad  SAW  mempunyai  utang  dan  membayarnya dengan  cara  yang  baik,  bunyi  hadistnya  sebagai  berikut:  “Dari  Abu Hurairah  ia  berkata:  “Nabi  mempunyai  utang  kepada  seseorang,  (yaitu) seekor  unta  dengan  usia  tertentu.  Orang  itupun  datang  menagihnya. (Maka)  beliaupun  berkata,  “Berikan  kepadanya”  kemudian  mereka mencari  yang  seusia  dengan  untanya,  akan  tetapi  mereka  tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya membalas  dengan  setimpal”.  Maka  Nabi  bersabda,  “Sebaik-baik  kalian adalah  orang  yang  paling  baik  dalam  pengembalian  (utang)”.  Perspektif ekonomi Islam jelas melarang praktek riba. Apapun motifnya, besarannya, maupun keperluannya. (HR. Bukhari, 843: 2263)
Kebijakan hutang luar negeri, yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan ratusan bahkan ribuan proyek yang terlibat di dalamnya pasti tidak bisa terhindarkan sebagai sasaran rente ekonomi. Jadi,  pembuat  disain  kebijakan  ekonomi  bagaikan  menciptakan  mobil dengan “pedal gas” yang  dapat  dipacu dengan cepat. Perumpamaan itu dapat  terlihat  dari  rekayasa  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  berbasis hutang  luar negeri dan dilanjutkan dengan ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar “setoran” hutang. (D.J. Rachbini, 38) Namun  demikian,  teknokrat  para  pembuat  rancangan  kebijakan ekonomi  tadi  lupa  membuat  “rem”  pengendali  yang  baik.  Akhirnya ekonomi Indonesia betul-betul terperangkap hutang yang menggiring ke jurang  krisis  moneter  dan  kemudian  menular  ke  dalam  seluruh  sistem ekonomi,  yang  sebenarnya  rentan.  Krisis  multidimensi  lanjutannya  telah menyebabkan ongkos sosial-politik yang tinggi.Bahkan biaya kemanusiaan yang terjadi juga sangat luar biasa mahal dan terpaksa harus dibayar oleh bangsa  ini,  yang  tidak  mungkin  tertutupi  oleh  nilai  tambah  dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta selama ini.
Dampak  desain  kebijakan  hutang  luar  negeri  tersebut  telah menyodok aspek-aspek non ekonomi, terutama kerusakan birokrasi, iklim usaha, perburuan rente, inefisiensi, dan sebagainya. Kerusakan aspek non ekonomi  ini,  baik  kelembagaan  maupun  perilaku  aktor-aktor  ekonomi, jauh lebih besar biaya sosialnya daripada aspek ekonomi itu sendiri.

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
Bahkan pada pertengahan tahun 1980-an itu pertumbuhan hutang luar negeri terus berlangsung dan justeru semakin besar. Ini menunjukkan bahwa  Indonesia  sudah  semakin  terjerat  dalam  perangkap  hutang  luar negeri (debt trap). Gejala ini berlangsung sejalan dengan semakin besarnya pelarian modal negatif ke luar negeri karena pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang sudah lebih besar dari jumlah hutang baru yang diterima. (D.J. Rachbini, 38)
Transaksi hutang luar negeri pemerintah telah menjadi bencana bagi perekonomian  nasional  ketika  terbukti  dari  akumulasi  yang  besar  dari pembayaran  cicilan  pokok  dan  bunganya.  Aliran  modal  keluar  melalui transaksi hutang ini telah menyebabkan kehilangan kesempatan investasi (oppurtunity lost) sehingga daya dorong fiskal secara langsung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kebanyakan penerimaan pemerintah dari pajak masuk ke dalam pengeluaran rutin, yang kebanyakan dipakai untuk membayar  hutang  luar  negeri.  Kebijakan  hutang  luar  negeri  Indonesia akhirnya  memang  menjadi  catatan  sejarah  ekonomi  yang  buruk  dan sekaligus  dapat  dicatat  sebagai  suatu  kecelakaan  sejarah.Sampai  pada kejadian  ini,  pemerintah  tetap  merasa  santai  seolah-olah  tidak  terjadi apapun  dan  tidak  ada  upaya  yang  signifikan  untuk  mengurangi  hutang luar negeri. Tidak ada perubahan kebijakan yang mengantisipasi dengan cepat permasalahan hutang luar negeri ini sehingga terus menumpuk tanpa penyelesaian. Rutinitas perencanaan  fiskal terus dijalankan tanpa  makna yang  berarti  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  hutang  luar negeri  tersebut.  Namun,  akhirnya  muncul  kesadaran  ketika  semuanya sudah  terlambat,  penyakit  sudah  terlanjur  menjadi  akut  dan  kronis, sehingga  sulit  rasanya  untuk  bisa  keluar  dari  cengkeraman  hutang  luar negeri.
Soal hutang luar negeri, Abdurrahaman al-Maliki mengungkap lima bahaya  besar  yang  jelas-jelas  tampak  di  depan  mata  yakni;  Pertama, sesungguhnya hutang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek milik negara adalah hal yang berbahaya terutama terhadap eksistensi negara itu sendiri.  Akibat  lebih  jauh  adalah  membuat  masyarakat  negara  tersebut makin  menderita  karena  ini  adalah  jalan  untuk  menjajah  suatu  negara. Seperti  kita  mafhum  bahwa  Mesir  dijajah  Inggris  melalui  jalur  hutang, begitu  pula  Tunisia  di  cengkram  Perancis  melalui  jalur  yang  sama  yaitu hutang. Begitu pula negara Barat membentangkan hegemoninya terhadap negara Utsmaniyah pada akhir masa kekuasaannya melalui jalur hutang. Karena dengan hutang yang menumpuk Daulah khilafah Utsmaniyah yang ditakuti  oleh  Eropa  selama  5  abad,  sejak  sultan  Muhammad  al-Fatih menaklukan  konstantinopel  pada  tahun  1453,  akhirnya  menjadi  negara yang lemah, tak berdaya (sebutan daulah khilafah kala itu adalah the Sick man-manusia yang sakit). Dimana akibatnya dimanfaatkan oleh Gerakan

## Cihwanul Kirom
Zionis International, Theodore Hertzel pada tahun 1897 menemui Sultan Abdul Hamid II untuk meminta izin agar dapat membangun tempat ziarah Yahudi  di  Palestina,  Yerusalem  dengan  imbalan  Gerakan  Zionis International akan melunasi seluruh hutang-hutang Turki. (Abdurrahman Al-Maliki:  200-207)  Kalau  kita  lihat  sejarah  negara-negara  Barat  sebelum Perang Dunia I menempuh cara dengan memberikan uang sebagai hutang dimana  kemudian  hutang  tersebut  mereka  melakukan  intervensi  dan kemudian mendudukinya.
Kedua,  sebelum  hutang  diberikan,  negara-negara  donor  harus mengetahui  kapasitas  dan  kapabilitas  sebuah  negara  yang  berhutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia  kekuatan/kelemahan  ekonomi  negara  tersebut  dengan  dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Saat ini di Indonesia, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua  lembaga  pemerintah  yang  terkait  dengan  isi  perjanjian  Letter  of Intent  (LoI).  (Roem  Topatimasang,  1999:  9)  Ini  jelas  berbahaya,  karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan menjadi terkuak dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai persyaratan  pemberian  pinjaman  yang  sangat  mencekik  leher  rakyat melarat seperti pemotongan subsidi bahan pangan, pupuk, dan BBM yang akhirnya  hanya  menguntungkan  pihak  negara-negara  donor  sementara Indonesia hanya dapat gigit jari saja menelan kepahitan ekonomi.
Ketiga,  pemberian  hutang  adalah  sebuah  proses  agar  negara peminjam  tetap  miskin,  tergantung  dan  terjerat  hutang  yang  makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu.
Keempat,  hutang  luar  negeri  yang  diberikan  pada  dasarnya merupakan  senjata  politik  negara-negara  kapitalis  kafir  Barat  kepada negara-negara  lain,  yang  kebanyakan  negeri-negeri  muslim,  untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka  memberi  hutang  bukanlah  untuk  membantu  negara  lain, melainkan  untuk  kemaslahatan,  keuntungan,  dan  eksistensi  mereka sendiri.  Mereka  menjadikan  negara-negara  penghutang  sebagai  alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka. Dokumen-dokumen resmi  AS  telah  mengungkapkan  bahwa  tujuan  bantuan  luar  negeri  AS adalah  untuk  mengamankan  kepentingan  AS  itu  sendiri  dan mengamankan kepentingan “Dunia Bebas” (negara-negara kapitalis).
Jadi,  tujuan  pemberian  bantuan  luar  negeri  tersebut  sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga  keamanan  Amerika  dan  negara-negara  kapitalis  lainnya,  atau dengan  kata  lain,  tujuannya  adalah  menjadikan  negara-negara  penerima bantuan  tunduk  di  bawah  dominasi  AS  untuk  kemudian  dijadikan  sapi

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
perahan AS dan alat untuk membela kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya.
Kelima,  hutang  luar  negeri  sebenarnya  sangat  melemahkan  dan membahayakan  sektor  keuangan  (moneter)  negara  penghutang.  Hutang jangka  pendek,  berbahaya  karena  akan  dapat  memukul  mata  uang domestik  dan  akhirnya  akan  dapat  memicu  kekacauan  ekonomi  dan keresahan sosial. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, dengan pembayarannya  menggunakan  mata  uang  Dollar  yang  merupakan  hard currency.  Maka  dari  itu,  negara  penghutang  akan  kedulitan  untuk melunasi hutangnya dengan dolar AS karena mengharuskan penyediaaan mata  uang  US  tersebut,  (untuk  pembayaran  hutang  Swasta,  ini  akan berdampak pada keterpaksaan pembelian dolar, dimana dolar akan dibeli dengan  harga  yang  sangat  tinggi  terhadap  mata  uang  lokal,  sehingga akhirnya  akan  membawa  kemerosotan  nilai  mata  uang  lokal).  Untuk hutang  jangka  panjang,  juga  berbahaya  karena  makin  lama  jumlahnya semakin mencengkram, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja  negara  dan  membuatnya  makin  kesulitan  dan  terpuruk  atas hutang-hutangnya.  Disitulah  negara-negara  Donor  makin  memaksakan kehendak  dan  kebijakannya  yang  sangat  merugikan  kepada  Negara. (Abdurrahman al-Maliki, 2009: 204-205)
Pengaruh  hutang  luar  negeri  indonesia  terhadap    ketahanan Nasional  Ketahanan  nasional  berisi  keuletan  dan  ketangguhan  yang mengandung  kemampuan  untuk  mengembangkan  kekuatan  nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan. Ketahanan nasional tersebut  merupakan  perwujudan  dari  geostrategi  bangsa  Indonesia  geostrategi Indonesia bukanlah geopolitik untuk kepentingan politik dan perang  tetapi  untuk  kepentingan  kesejahteraan  dan  keamanan.  Namun, dalam pelaksanaan strategi pembangunan khususnya dalam pembangunan  ekonomi  diperlukan  dana  yang  relatif  besar.  Pokok persoalannya  adalah  kesulitan  dalam  pembentukan  modal  baik  yang bersumber  dari  penerimaan  pemerintah  maupun  dari  masyarakat.  Maka untuk  mencukupinya  adalah  dengan  bantuan  luar  negeri  (hutang  luar negeri).  Dalam  kurun  waktu  25  tahun  terakhir,hutang  luar  negeri Indonesia  telah  memberikan  sumbangan  yang  cukup  besar  bagi pembangunan  di  Indonesia.  namun  persoalan  pembayaran  cicilan  dan bunga menjadi beban yang terus menerus harus dilaksanakan.  ilmuwan memperoleh  kesimpulan  bahwa  hutang  luar  negeri  justru  telah menimbulkan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara-negara penghutang besar.
Dampak pengaruh negeri indonesia Beberapa dampak hutang luar negeri Indonesia 1. Dampak positif a. Menutup defisit APBN b. Membantu pembangunan  negara  c.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  sesuai  target  2.

## Cihwanul Kirom
Dampak negatif a. Cicilan bunga semaki besar b. Hilangnya kemandirian c. Menghambat  pembangunan  d.  Meningkatkan  jumlah  pengangguran  e. Adanya  kesenjangan  antara  orang  di  kota  dan  daerah  f.  Menyebabkan inflasi g. Negara dianggap negara miskin dan tukang hutang

## KESIMPULAN
Hutang  luar  negeri  setelah  dikaji  dari  berbagai  aspek  disimpulan sebagai  berikut:  hutang  luar  negeri  bukanlah  sebuah  solusi  yang  tepat dalam  pembangunan  suatu  bangsa  dengan  bukti-bukti  yang  sudah diuraikan  dalam  makalah.  Hutang  luar  negeri  adalah  bentuk  penjajahan secara  ekonomi  maupun  sektor  lainya, terbukti  pada  akhirnya  kebijakan hutang luar negeri akan mempengaruhi birokrasi dan kebijakan-kebijakan lainya dalam suatu negara. Ditinjau dari segi ekonomi syariah hutang luar negeri adalah Riba, dan bunga yang ditetapkan sangat mencekik. Dalam hal  ini  menjadi  pintu  masuk  penghancuran  negara  negara  yang  sedang mengalami  krisis  ekonomi,  karena  tidak  ada  unsur  saling  tolong menolongnya.
Abdurrahaman al-Maliki mengungkap lima bahaya besar yang jelas- jelas  tampak  di  depan  mata  yakni;  Pertama,  sesungguhnya  hutang  luar negeri  untuk  pendanaan  proyek-proyek  milik  negara  adalah  hal  yang berbahaya  terutama  terhadap  eksistensi  negara  itu  sendiri.  Akibat  lebih jauh adalah membuat masyarakat negara tersebut makin menderita karena ini adalah jalan untuk menjajah suatu negara. Seperti kita mafhum bahwa Mesir dijajah Inggris melalui jalur hutang, begitu pula Tunisia di cengkram Perancis melalui jalur yang sama yaitu hutang. Begitu pula negara Barat membentangkan  hegemoninya  terhadap  negara  Utsmaniyah  pada  akhir masa  kekuasaannya  melalui  jalur  hutang.  Karena  dengan  hutang  yang menumpuk Daulah khilafah Utsmaniyah yang ditakuti oleh Eropa selama 5 abad, sejak sultan Muhammad al-Fatih menaklukan konstantinopel pada tahun  1453,  akhirnya  menjadi  negara  yang  lemah,  tak  berdaya  (sebutan daulah khilafah kala itu adalah the Sick man-manusia yang sakit). Dimana akibatnya  dimanfaatkan  oleh  Gerakan  Zionis  International,  Theodore Hertzel pada tahun 1897 menemui Sultan Abdul Hamid II untuk meminta izin agar dapat membangun tempat ziarah Yahudi di Palestina, Yerusalem dengan  imbalan  Gerakan  Zionis  International  akan  melunasi  seluruh hutang-hutang Turki. Kalau kita lihat sejarah negara-negara Barat sebelum Perang Dunia I menempuh cara dengan memberikan uang sebagai hutang dimana  kemudian  hutang  tersebut  mereka  melakukan  intervensi  dan kemudian mendudukinya.

## Hutang Luar Negeri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
al-Maliki,  Abdurrahman,  (2009),  Politik  Ekonomi  Islam,  Bogor:  Al  Azhar press.
Beberapa  penelitian  yang  mendukung  kesimpulan  pertama  misalnya Kenen (1990), Sachcs (1990) dan Don Busch (1998), sementara yang mendukung kesimpulan kedua antara lain Cohen (1993), Bulow dan Rogof  (1990).  Sementara  itu  Chowdurry  (1997)  menyimpulkan bahwa dampak ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain.
Lihat  Chowdurry,  Khorshed  dan  Amnon  Levy.  (1997),  Hutang Eksternal  dan  Implikasinya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Jurnal Ekonomi Pembangunan,Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2. Basri, Faisal, (2002), “Perekonomian Indonesia“, Erlangga, Jakarta. Basri,  Yuswar  Zainul  dan  Mulyadi  Subri.  Keuangan  Negara  dan  Analisis
Kebijakan Utang Luar Negeri,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Boediono,  (2008),  “Ekonomi  Indonesia,  Mau  Kemana  “,  (Penerbit  Gramedia Pustaka, Jakarta.
Departemen Agama RI, Al’Quran dan Terjemahnya, Bandung; Penerbit CV. Gema Risalah.
Gufron A. Mas’adi, (2002), Fiqih Mu’amalah Kontekstual, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo persada.
Hamid,  Edy  Suandi,  (2000)  Perekonomian  Indonesia  Masalah  dan  Kebijakan
Kontemporer, Yogyakarta:UII Press.
HR. Ibnu Majah, Kitab As-Shadaqad, hadis 2419. Huda, Nurul dkk, (2008), Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta:
Kencan Prenada Media Group.
Juaro,  Umar,  (2004),  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi  dan  Pinjaman  Luar Negeri.  Depok:  Bappenas,  Cides    (Center    for  Information  and Development Studies, 2004.
Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, (1996), The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s,  Journal of Development Economics, Vol. 50.
Kaminsky,  Graciela  L  dan  Alfredo  Preiera,  The  Debt  Crisis:  Lessons  of  the
1980s for 1990s,  Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996.
Karim,  Adiwarman,  (2007),  Ekonomi  Makro  Islam.  Ed  2.  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Mannan,  Abdul,  (1992),  Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam,  PT.  Dana  Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
Misanam,  Munrokhim,  (2000),  Hutang  Luar  Negeri  dan  Pembangunan Ekonomi  Dalam  Perspektif  Islam,  (Jurnal  Asy-Syir’ah  No.  7, Yogyakarta.
Nasrun, Haroen, (2000), Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama. Pasaribu,  Chairuman  dan  Suhrawardi  K.  Lubis,  (1994),  Hukum  Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

## Cihwanul Kirom
Qs. Al-Hadid (57) : 11 Qardhawi,  Yusuf,  (1997),  Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  Gema Insani.
Sabiq, Sayyid, (2009), Fikih Sunnah, Jakarta; Dar fath Lili’lami al-Arabiy. Sarakhsi, Imam, al-Mabsut, juz. XII.
Tulus  T.H.  Tambunan,  (2012),  Perekonomian  Indonesia,  Kajian  Teoritis  dan Analisis Empiris, cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia.
Topatimasang,  Roem,  (1999),  Hutang  itu  Hutang,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Todaro,  Michel  P,  (1994),  Economic  Development,  5 th Edition,  New  york,
Longman Publishing. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3430685/daftar- pemberi-hutang-terbesar-ke-pemerintah-ri