## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (33-41) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif

## Pudjo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 E-mail: pudjoutomo@unwahas.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168
Info Artikel |Submitted : 18 Mei 2019 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How  to  cite:  Pudjo  Utomo,  “Omnibus  Law:  Dalam  Perspektif  Hukum  Responsif”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 33-41.

## ABSTRACT
One of the problems with investing in Indonesia is legal certainty in the field of licensing. The number of  overlapping  regulations,  and  bad  services,  have  an  impact  on  the  lack  of  investor  interest.  Therefore  it  is necessary  to  regulate  investment  regulations  and  legal  systems.  This  research  is  analytical  descriptive  with normative juridical approach. This study finds legislation related problems and synchronization problems, with reference to the concept of responsive law. It was concluded, the need to formulate a model  of law that could bridge and at the same time resolve regulatory issues with the establishment of the Omnibus Law / Omnibus Law.
Keywords : Legal Certainty, Investment, Omnibus Law.

## ABSTRAK
Salah  satu  masalah  berinvestasi  di  Indonesia  adalah  kepastian  hukum  bidang  perizinan. Jumlah  peraturan  yang  tumpang  tindih,  dan  pelayanan  buruk,  berdampak  pada  kurangnya  minat investor. Oleh karena itu perlu untuk mengatur peraturan dan sistem hukum investasi. Penelitian ini bersifat  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Studi  ini  menemukan  masalah legislasi  terkait  dan  masalah  sinkronisasi,  dengan  merujuk  pada  konsep  hukum  responsif. Disimpulkan, perlunya merumuskan model undang-undang yang bisa menjembatani dan sekaligus menyelesaikan masalah regulasi dengan pembentukan Undang-Undang Omnibus/ Omnibus Law.
Kata kunci : Kepastian Hukum, Investasi, Hukum Omnibus.

## A. Pendahuluan
Indonesia  belum  menjadi  pilihan yang  menarik  untuk  investasi  dibanding dengan negara Asia lain, seperti Vietnam, Taiwan,  Bangladesh  dan  Korea  Selatan. Menurut The  Washington  Post , 1 sebanyak lebih  dari  50  perusahaan  multinasional telah
mengumumkan rencana pemindahan  manufaktur  keluar  dari China  sebagai  imbas  perang  dagang antara  negara  China  dengan  Amerika. Indonesia tidak mendapat manfaat secara signifikan  atas  migrasinya  perusahaan asing  dari  negara  China  tersebut.  Data Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  mencatat  investasi  pada  kuartal pertama  2019  tumbuh  5,3%  menjadi Rp.195,1  triliun.  Capaian  ini  menjadi realisasi terendah Indonesia dalam kurun 2014-2019.  Meski  tumbuh  dari  kuartal  I 2018, namun pertumbuhannya jelas masih jauh  dari  target  yang  diharapkan pemerintah. 2 Penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Jaja  Ahmad    tahun  2004, menemukan  bahwa  aturan  hukum  yang sering dikeluhkan investor adalah keamanan  investasi,  prosedur  perizinan, penegakan  hukum,  tenaga  kerja/buruh, serta  berbagai  persoalan  lain yang  terkait dengan investasi, mengakibatkan Indonesia  dikategorikan  dalam  keadaan tidak nyaman. 3 Menurut  laporan Doing  Business yang  dirilis  oleh World  Bank ,  Indonesia berada  di  peringkat  153  tahun  2015  dan peringkat  140  tahun  2020,  dalam  hal
1 Kompas.com,  “Imbas  Perang  Dagang, Lebih  dari  50  Perusahaan  Asing  Kabur  dari China” , https://money.kompas.com/read/2019/0 7/21/063316426/imbas-perang-dagang-lebih-dari- 50-perusahaan-asing-kabur-dari-china.
2 Kompas.com,  “Mengenal  Omnibus  Law yang  akan  dibahas  pemerintah  dan  DPR...” https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/1 3511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan- dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all.
3 Jaya  Ahmad  J.,  “Konsep  Sistem  Hukum Investasi  Dalam  Menjamin  Adanya  Kepastian Hukum” ,  Jurnal  Litigasi ,  vol.16,  No.  2  (2015),  hlm. 2906.
pengurusan  perizinan. 4 Lama  proses perizinan,  birokrasi  yang  rumit,  serta masih  maraknya  pungutan  liar,  ikut memperburuk iklim investasi di Indonesia. 5
Langkah-langkah  deregulasi  telah ditempuh  melalui  penataan  dengan melakukan  evaluasi  dan  analisa  dalam memperbaiki  hukum  yang  sudah  ada termasuk atas sistem hukumnya. Hasilnya berupa  rekomendasi,  apakah  perlu perubahan (revisi), penggantian (dicabut), atau  dipertahankan  dengan  pembenahan unsur  struktural  dan  kultural.  Menurut Bappenas terdapat 434 peraturan perundang-undangan  telah  dilakukan deregulasi  sampai  dengan  September 2018, sebagian besar di bidang ekonomi. 6 Selain  menerbitkan  regulasi  baru, Pemerintah  mencabut  banyak  peraturan yang  dianggap  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  dan menghambat  kemudahan  berusaha  yang relevan dengan upaya pemerintah menarik  investasi  di  Indonesia.  Selama kurun  waktu  Oktober  2014  hingga  Juni 2018,  terbit  Peraturan  Pemerintah  dan
Peraturan Presiden sebanyak 533 Peraturan  Pemerintah  dan  347  Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi. Permasalahan peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur tentang  investasi  khususnya  tentang perizinan,  sejak  tahun  1999  sampai sekarang  belum  bisa  terselesaikan  secara menyeluruh,  berdampak  pada  hilangnya kesempatan  Indonesia  memanfaatkan momentum masuknya investor.
Temuan  Kelompok  Kerja  Analisis dan  Evaluasi  Hukum  terkait  Perizinan
4 World  Bank  Group, Comparing  Business Regulation in 190 Economies .
5 https://www.theindonesianinstitute.com ,“Paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi di Indonesia”,https://www.theindonesianinstitute.co m/paket-kebijakan-deregulasi-dan-debirokratisasi- di-indonesia. (diakses pada tanggal 5 Januari 2019)
6 Kompas.com,  “Mengenal  Omnibus  Law yang  akan  dibahas  pemerintah  dan  DPR...” https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/1 3511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan- dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all.
Mendirikan  Bangunan  (IMB),  terdapat dualisme pengaturan. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni
kewenangan  dalam  pemberian  perizinan bangunan.  Disharmoni  yang  dimaksud dapat ditelaah dalam Permendagri No. 32 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pemberian IMB dan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No. 6
Tahun 2017.
Menurut  PP  No  36  Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung, kewenangan  Izin  Mendirikan  Bangunan adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  pekerjaan  umum.  Namun demikian,  oleh  karena  pelaksanaan  IMB dilaksanakan
di daerah, maka
Kementerian Dalam Negeri juga memiliki tanggung  jawab  dalam  mengawasi, membina  dan  mengevaluasi  kinerja pemerintahan  di  daerah  dalam  kerangka otonomi daerah termasuk dalam pengurusan IMB.
Urusan  IMB  merupakan  urusan konkuren  yaitu  urusan  pemerintahan yang  dibagi  antara  pemerintahan  pusat dan  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota. Irisan kewenangan dalam  penyelenggaraan  IMB  berpotensi menimbulkan  disharmoni  hukum  dalam pelaksanannya,  sebab  kedua  Permen tersebut menjadi pedoman penyelengaraan  IMB  bagi  Pemerintah Daerah  yang  masih  berlaku  sampai sekarang di mana persoalan IMB menjadi salah  satu  indikator  penting  dalam kemudahan berinvestasi di Indonesia.
7 Pemerintah berwacana
membentuk  undang-undang Omnibus dengan  cara  merombak  pasal-pasal melalui  satu  undang-undang  dengan
7 Bphn.go.id,  “Dualisme  Pengaturan Mengenai  IMB  Harus  Segera  diselesaikan”, ”https://bphn.go.id/news/2018073009072364/Dua lisme-Pengaturan-Mengenai-IMB-Harus-Segera- Diselesaikan,  (diakses  pada  tanggal  20  Oktober 2018)
kemampuan  daya  jangkau  yang  luas, yang  mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan di berbagai kementerian dan badan. Tujuannya untuk
mempercepat  konsolidasi  aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait. 8
Konsep Omnibus  Law ini  telah dilaksanakan dengan proses penyederhanaan regulasi terkait investasi, terlihat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik,  yang  lebih  dikenal  dengan Online  Single  Submission (OSS),  yang bertujuan mempercepat perizinan berusaha. Sejauh mana implementasi OSS memberi  dampak  dan  manfaat  bagi masyarakat,  memerlukan  kajian  yang lebih lanjut.
Omnibus  Law yang  diharapkan menjadi  sebuah  terobosan,  di  sisi  lain omnibus lazim dipergunakan dalam sistem hukum Common Law , sedangkan
Indonesia  menganut  sistem  hukum Civil Law ,  oleh  beberapa  ahli  dikhawatirkan akan  mengganggu  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Terlepas pro dan kontra pembentukan omnibus law ,  hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri,        mampu  menyingkap  tabir  dan menggeledah  berbagai  kegagalan  hukum modern  yang  didasari  oleh  filsafat positifistik,  legalistik  dan  linier  tersebut untuk  menjawab  berbagai  persoalan hukum. 9
8 Jaya Ahmad J, Op-Cit. , hlm. 2906.
9 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum Progresif , Kompas, Jakarta, 2006, hlm. Ix.

## Rumusan Masalah
a. Mengapa  konsep  kepastian  hukum penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sub sektor perizinan?
b. Bagaimanakah  penerapan  model- teori  Hukum  Responsif  dalam pembentukan Omnibus Law bidang investasi?

## B. Pembahasan

## Kepastian Hukum Bidang Investasi
Sebagai  bagian  dari  masyarakat dunia, Indonesia terikat oleh kesepakatan- kesepakatan yang tertuang dalam instrumen hukum perjanjian internasional.  Dalam  keadaan  semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas transnasional
harus dapat mengakomodasi  hak  dan  kewajiban maupun  kepentingan  bersama  antar negara,  melalui  penciptaan  norma-norma hukum  baru  yang  diperlukan  untuk mengatur  hubungan  antar  negara  dan antar  masyarakat  negara-negara,  yang volumenya  semakin  besar,  intensitasnya semakin  kuat,  dan  materinya  semakin kompleks.
Menurut Burkhardt Krems sebagaimana  dikutip  oleh  Attamimi, 10 pembentukan
perundang-undangan bukanlah  merupakan  kegiatan  yuridis semata,  melainkan  suatu  kegiatan  yang bersifat  interdisipliner,  agar  produk hukum  yang  dihasilkan  dapat  diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat  di  dalam  negeri  dan  dapat mengakomodasi  kepentingan  masyarakat dunia  di  mana  Indonesia  menjadi  salah satu anggotanya.
Regulasi  yang  dibangun  harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan  agar  masing-masing  negara saling  menghormati  kedaulatan  untuk menetapkan kebijakan hukum
10 A.Hamid  S.Attamimi, Proses  Pembuatan Perundang-undangan  Ditinjau  Dari  Aspek  Filsafat, Materi  Kursus  Penyegaran  Perancangan  Perundang- undangan, Semarang, 1990.
investasinya, namun masing-masing negara harus pula saling melindungi dan memperlakukan  kegiatan  investasi  di negaranya  tanpa  ada  diskriminasi  antara investor  asing  dengan  investor  domestik, demikian  juga  antar  sesama  investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing- masing pihak dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi.
Di  bidang  investasi,  kepastian hukum  sangat  mendukung  terciptanya iklim  usaha  yang  sehat.  Faktor  ini dibutuhkan  dalam  kurun  waktu  yang lama,  karena  semakin  besar  jumlah investasi  yang  ditanamkan,  maka  akan semakin  tinggi  tuntutan  terhadap  tingkat kepastian  hukum  oleh  investor,  baik dalam  aspek  filosofis,  sosiologis  maupun aspek yuridis.
Aspek  filosofis  dari  penanaman modal  yaitu  membuka  dan  memberi kesempatan  berusaha  dengan  kepastian hukum  yang  lebih  kuat,  karena  itu  letak filosofi dasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan  bersifat  instrumental  bagi penanaman modal, dan bukan sebaliknya justru  menjadi  penghambat  dunia  usaha. Tentu  harapannya  kemudian  adalah tambahan  investasi  yang  lebih  besar agar perekonomian bertambah baik.
Aspek sosiologis melalui penanaman modal akan adanya
pertambahan  investasi  yang  dapat menyelesaikan  masalah  pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua  hal  tersebut.  Kedudukan  pelaku ekonomi  kerakyatan  diwujudkan  dalam pengaturan  mengenai  pengembangan penanaman  modal  bagi  usaha  mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Aspek  yuridis  berkaitan  dengan Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  merupakan dasar  hukum  untuk  melaksanakan amanat  UUD  1945  sebagai  landasan konstitusional  dengan  memperhatikan
Pasal  33  di  mana  pemerintah  dalam melakukan  percepatan  pembangunan ekonomi  nasional  dan  mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan  peningkatan  penanaman modal  untuk  mengolah  potensi  ekonomi menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan menggunakan  modal  yang  berasal  dari dalam negeri maupun luar negeri.
Secara struktur hukum, dalam UU Penanaman  Modal  terdapat  pula  asas yang  menjunjung  kepastian  hukum.  Hal tersebut dapat dilihat Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan:
“Penanaman
Modal diselenggarakan  berdasarkan  pada  asas: (a) Kepastian hukum; (b) Keterbukaan; (c) Akuntabilitas;  dan  (d)  Perlakuan  yang sama  dan  tidak  membedakan  asal negara”.
Dengan dimasukkannya kepastian hukum  dalam  batang  tubuh  UU Penanaman  Modal,  berarti  kepastian hukum  tidak  saja  sebagai  suatu  asas hukum,  tetapi  sudah  menjadi  kaidah hukum.
Selain
disusun dengan memperhatikan prinsip umum perlu pula didukung  dengan  kebijakan  sinkronisasi dengan  undang-undang  lainnya  tentang perpajakan,  ketenagakerjaan,  dan  urusan pemerintahan  di  bidang  penanaman modal.
Investor  menginginkan  jaminan atas modal dan prediksi keuntungan atas modal  yang  ditanam.  Secara  yuridis normatif,  jaminan  atas  kepastian  dan perlindungan hukum telah diberikan oleh Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007 sebagai  pengganti  atas  Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun  1968  jo  Undang-Undang  No.  12 Tahun 1970.
Dalam  tataran  teoritis,  peraturan perundang-undangan  bidang  investasi telah  memberikan  jaminan  perlindungan dan kepastian hukum.
Pada
kenyataannya,  jaminan-jaminan  itu  tidak selalu  sesuai  dengan  tujuannya,  investor masih  mengalami  berbagai  hambatan regulasi  khususnya  bidang  perizinan. Dapat dikatakan bahwa terdapat
kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis  dengan  hukum  dalam  tataran praktik.  Penerapan  dan  penegakan hukum  sangat  dipengaruhi  beberapa faktor,  yaitu:  faktor  hukumnya  sendiri, faktor  aparatnya,  faktor  sarana  dan prasarana,  faktor  masyarakat  dan,  faktor budaya.
Memperhatikan realitas keberadaan hukum nasional dan penegakannya  dalam  praktek  pada  skala nasional,  regional  dan  global,  maka interaksi  antara  tiga  komponen  yaitu,
Pertama ,  paradigma  Pancasila,  konsep negara  hukum  dan  prinsip  pemerintahan konstitusional dalam UUD NRI 1945, serta rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat; Kedua , keberadaan  sistem  hukum  nasional  yang mencakup unsur-unsur substansi hukum, struktur  hukum  beserta  kelembagaannya dan  budaya  hukum;  dan Ketiga ,  realitas keberadaan hukum nasional dan penegakannya dalam praktek yang dapat mengakomodasi  kepentingan  nasional dan internasional secara seimbang.

## Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Responsif
ata Omnibus berasal  dari  bahasa Latin,  berarti  untuk  semua.  Apabila digandeng  dengan  kata Law, dapat didefinisikan  sebagai  hukum  untuk semua. Menurut beberapa pakar, Omnibus Law diartikan  sebagai  sebuah  undang- undang  yang  dibuat  untuk  menyasar  isu besar yang ada di suatu negara, bertujuan mencabut  atau  mengubah  beberapa undang-undang. 11 Merupakan suatu konsep  produk  hukum  yang  berfungsi untuk  mengkonsolidir  berbagai  tema, materi, subyek dan peraturan perundang- undangan  pada  setiap  sektor  yang berbeda  untuk  menjadi  satu  produk hukum besar dan holistik. 12
11 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan , Vol.6, Edisi III, (Desember, 2019), hlm. 303.
12 Ibid ., 303.
Amerika  menerapkan Omnibus Law dalam  rangka  memperbaiki  defisit neraca perdagangannya,
dengan menyusun  OCTA  ( Omnibus  Trade  and
Competitiveness  Act  of  1988 ).  Undang-
undang ini bertujuan untuk
menegosiasikan  perjanjian  perdagangan timbal  balik  ( Uruguay  Round ),  dengan melakukan revisi secara luas dari undang- undang perdagangan, penyesuaian bantuan,  dorongan  ekspor,  harmonisasi tarif,
kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi,  perdagangan  teknologi internasional,  kebijakan  daya  saing, praktik korupsi asing, pengadaan pemerintah,  kebijakan  paten, Sematech , dan  defisit  anggaran.  Dengan  OCTA  ini, semua  regulasi  tersebut  berada  dalam satu payung. 13
Secara  teori  perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep Omnibus  Law belum  diatur.  UU  hasil konsep Omnibus  Law bisa  mengarah sebagai  UU  yang  dapat  mengatur  secara menyeluruh  dan  kemudian  mempunyai kekuatan  terhadap  aturan  yang  lain  (UU Payung).    Tetapi,  Indonesia  tidak menganut  UU  Payung  karena  posisi seluruh UU kedudukannya harus
diberikan  legitimasi  dalam  UU  No  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan,  yang diubah menjadi UU No.15 Tahun 2019.
Hukum  responsif  adalah  model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah  kritik  pedas  Neo-Marxis  terhadap liberal  legalism  yang  mengandaikan hukum  sebagai  institusi  mandiri  dengan sistem  peraturan  dan  prosedur  yang objektif,  tidak  memihak,  dan  benar-benar otonom.  Ikon  legalisme  liberal  adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi  itu  adalah  rezim rule  of  law . Dengan  karakternya  yang  otonom  itu,
13 David E. Birenbaum, “ The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade
Law Dialectics” , <https://www.law.upenn.edu/journals/jil/article
s/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27lBu
s.L.653%281988%29.pdf>,diakses  pada  tanggal  20 Oktober 2018.
diyakini bahwa hukum
dapat mengendalikan  represi  dan  menjaga integritasnya sendiri.
Dilihat  dari  kepentingan  internal sistem  hukum  itu  sendiri,  dalil  integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah  tujuan  pada  dirinya  sendiri. Hukum  adalah  alat  bagi  manusia.  Ia merupakan  instrumen  untuk  melayani kebutuhan  manusia.  Dalam  makna  ini, isolasi  sistem  hukum  dari  berbagai institusi  sosial  di  sekitarnya,  justru berdampak  buruk  dari  sisi  kebutuhan manusia  itu  sendiri.  Hukum  dengan mudah  berubah  menjadi  institusi  yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. 14
Perubahan  sosial  dan  keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif.  Sifat  responsif  dapat  diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan  sosial  yang  dialami  dan ditemukan  tidak  oleh  pejabat  melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik
memerlukan  upaya-upaya  khusus  yang akan  memungkinkan  hal  ini  dilakukan. Dengan  demikian,  diperlukan  jalur-jalur baru untuk partisipasi.
Konsep  hukum    responsif  adalah adaptasi  selektif  ke  dalam  tuntutan- tuntutan  dan  tekanan-tekanan  baru, dengan bercirikan pada: Pertama , Pergeseran  penekanan  dari  aturan-aturan ke  prinsip-prinsip  dan  tujuan, Kedua, Pentingnya  watak  kerakyatan  (populis) baik  sebagai  tujuan  hukum  maupun  cara mencapainya.
Dampaknya  adalah  pembuatan hukum  dan  penerapan  hukum  tidak  lagi merupakan  tujuan  sendiri,  melainkan merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi  ini,  aturan-aturan  hukum  kehilangan sedikit  dari  sifat  keketatannya.  Aturan- aturan  ini  sekarang  dilihat  sebagai  cara-
14 Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick, Hukum  Responsif,  Pilihan  di  Masa  Transisi . Penerjemah  Rafael  Edy  Bosco,  Ford  Foundation- HuMa, Jakarta, 2003.
cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih  umum,  dan  aturan  yang  banyak macamnya  itu  diperluas  atau  mungkin malahan  dibuang,  apabila  dipandang lebih  baik  ditinjau  dari  segi  tujuan  yang akan  dicapai.  Dalam  pembentukan Omnibus  Law ,  konsep  hukum  responsif dengan  sifat-sifatnya  itu,  dapat  dipakai sebagai rujukan.
Nonet dan Selznick
menggambarkan  pendekatan  ini  dengan contoh  mengenai  proses  hukum  yang tepat.  Di  bawah  suatu  rezim  hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih  dari  pada  keteraturan  prosedural dari  pembuatan  keputusan  dari  aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe  hukum  responsif  yang  dicita-citakan menuntut  suatu  penafsiran  yang  lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat  kepada  problem  dan  konteks khusus. 15 Suatu  institusi  yang  responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial  bagi  integritasnya  sembari  tetap memperhatikan  atau  memperhitungkan keberadaan  kekuatan-kekuatan  baru  di dalam  lingkungannya.  Untuk  melakukan ini,  hukum  responsif  memperkuat  cara- cara  di  mana  keterbukaan  dan  integritas dapat saling menopang walaupun terdapat  benturan  di  antara  keduanya. Lembaga  responsif  ini  menganggap tekanan-tekanan  sosial  sebagai  sumber pengetahuan  dan  kesempatan  untuk mengoreksi diri.
Agar  dapat  memperoleh  sosok seperti  ini,  sebuah  institusi  memerlukan panduan  berupa  tujuan.  Tujuan-tujuan menetapkan standar-standar untuk mengkritisi  tindakan  yang  mapan,  dan karenanya  membuka  kesempatan  untuk terjadinya  perubahan.  Pada  saat  yang bersamaan,  jika  benar-benar  dijadikan pedoman  tujuan  dapat  mengontrol diskresi  administratif  sehingga  dapat mengurangi resiko terjadinya penyerahan institusional ( institutional surender ).
15 A.Mukthie  Fadjar, Teori-Teori  Hukum Kontemporer , Setara Press, Malang, 2003, hlm. 54.
Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan  ( rigidity )  serta  oportunisme. Jadi,  hukum  responsif  beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan  cukup  berkuasa  untuk  mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. 16 Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi  sebagai  norma  kritik,  maka tatanan hukum responsif menekankan: (i)
Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan
merupakan  sub-ordinasi  dari  prinsip  dan kebijakan,  (iii)  Pertimbangan  hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi  kemaslahatan  masyarakat,  (iv) penggunaan  diskresi  sangat  dianjurkan dalam  pengambilan  keputusan  hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem  paksaan,  (vi)  Moralitas  kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,  (vii)  kekuasaan  didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani  masyarakat,  (viii)  Penolakan terhadap  hukum  harus  dilihat  sebagai gugatan  terhadap  legitimasi  hukum,  (ix) Akses  partisipasi  pubik  dibuka  lebar dalam  rangka  integrasi  advokasi  hukum dan sosial. 17 Pembentukan
Omnibus Law dengan  rujukan  model  hukum  responsif memerlukan  beberapa  prasyarat,  di antaranya  dengan  melakukan  telaah terhadap regulasi yang dianggap bermasalah.  Dalam  kerangka  investasi, perizinan investasi merupakan sub sistem hukum investasi, terdapat sub-sub sistem perizinan, yaitu meliputi fungsi, kewenangan  pemberi  izin,  ruang  lingkup izin,  prosedur,  dan  sanksi.  Fungsi perizinan  investasi  hendaknya  tidak dijadikan  sebagai  sarana  pendapatan, tetapi  sebagai  pengendali,  pengarah, perekayasa  masyarakat,  menuju  proses pengharmonisan  hukum  tertulis  yang mengacu  baik  pada  nilai-nilai  filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.
16 Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick, Op- Cit. , hlm. 62.
17 Ibid ,. 66.
Pengkajian  terhadap  rancangan peraturan  perundang-undangan,  dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi- konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional  baik  bilateral  maupun multilateral  yang  telah  dirativikasi
Indonesia. 18 Selain
itu adalah
keseimbangan  berbagai  kepentingan, antara  lain  keseimbangan  kepentingan antara  masyarakat  dengan  penguasa, dengan  mengatur  organisasi  pemerintah, administrasi  sipil,  aktivitas  dunia  usaha dan  kehidupan  sosial,  sebagaimana tercermin dalam kandungan yang terdapat  dalam  Alinea  kedua  dan keempat  Pembukaan  UUD  1945.  Dengan demikian,  upaya  harmonisasi  sistem hukum  nasional  merupakan ‘conditio  sine qua  non’ bagi  terjaminnya  penegakan hukum  dan  perlindungan  hukum  yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Pendapat  David  Osborn  dan  Ted Gaebler,  bahwa  pemerintahan  masa depan harus berorientasi
pada mengendalikan  atau  mengatur  semata.
Kemudian  mengemukakan  mekanisme kerja  dan  pelayanan  harus  diusahakan sesederhana mungkin prosedurnya, waktu  yang  cepat,  dan  biaya  yang murah. 19 Mengadopsi  teori  ini, dihindari perizinan yang terlalu birokratis melanggar prinsip pelayanan  publik dan membebani. Tuntutan perbaikan dan pembenahan  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan di  Indonesia  sudah sangat mendesak untuk dilakukan, untuk membenahi semua persoalan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi  di  Indonesia  salah  satunya tentang perizinan maka wacana
18 Moh Hasan Wargakusumah,dkk., Perumusan  Harmonisasi  Hukum  Tentang  Metodologi Harmonisasi Hukum, BPHN Depertemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997, hlm. 37
19 Agnes Fitryantica, Op-Cit. , hlm. 33
melakukan  reformasi  regulasi  dengan konsep Omnibus  Law yang  diwujudkan dalam bentuk peraturan terpadu ( Omnibus  Regulation )  akan  meminimalisir benturan peraturan perundang-undangan yang  terkait  bidang  tertentu,  dan diharapkan  akan  membuat  nyaman berinvestasi.

## C. Kesimpulan
Kebutuhan  reformasi  regulasi  di bidang  perizinan  sangat  mendesak dilakukan karena  dapat  berimbas kepada turunnya  iklim  investasi  di  Indonesia.
Terjadinya penurunan tingkat kepercayaan  investor,  salah  satunya disebabkan  tumpang  tindihnya  regulasi.
Inilah saatnya pemerintah untuk merekonstruksi  regulasi,  salah  satunya regulasi  perizinan  yang  responsif  agar dapat  meningkatkan  iklim  investasi  di Indonesia.  Perubahan  sosial  dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif.  Sifat  responsif  dapat  diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan  sosial  yang  dialami  dan ditemukan  tidak  oleh  pejabat  melainkan oleh rakyat.
Gagasan  konsep Omnibus  Law dalam  pandangan  model  atau  teori hukum  responsif  yang  digagas  Nonet- Selznick diharapkan dapat menyelesaikan konflk  regulasi  di  bidang  perizinan  dan diharapkan  efektif  menyelesaikan  konflk regulasi  yang  sudah  lama  mendera  dan akibatnya bisa berujung kepada turunnya minat  investor.  Dalam  menerapkan konsep  ini,  harus  diberikan  landasan hukum  yang  kuat  sehingga  tidak bertentangan  dengan  asas  dan  norma pembentukan peraturan perundang- undangan,  dengan  adaptasi  selektif  ke dalam  tuntutan-tuntutan  dan  tekanan- tekanan  baru,yang  menghasilkan  hukum dan  penerapan  hukum  yang  tidak  lagi merupakan  tujuan  sendiri,  melainkan merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya.
Penataan reformasi regulasi dengan  menggunakan  konsep Omnibus
Law akan  sulit  untuk  diterapkan  di lapangan  apabila  tidak  ada  peran  serta pemangku  kepentingan  dan  koordinasi antar  instansi  terkait.  Merujuk  kepada konsep  pelayanan  satu  atap  harus menjadi model pelayanan dan pemberian izin  sehingga  para  investor  tidak direpotkan  atau  merasa  dipermainkan oleh instansi terkait.
Untuk  meningkatkan  pelayanan perizinan  investasi  perlu  didukung dengan  sarana  prasarana  hukum,  salah satunya  dengan  memanfaatkan  sistem teknologi informasi yang disiapkan sesuai kebutuhan.  Sistem  informasi  teknologi tersebut  dirangkai  satu  kesatuan  dan terkoneksi  antar  instansi  terkait.  Dengan demikian  kecepatan  pelayanan  perizinan investasi dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi,  A.  Hamid  S. Proses
Pembuatan  Perundang-Undangan Ditinjau  Dari  Aspek  Filsafat, Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang- Undangan . Semarang, 1990.
Birenbaum,  David  E.  “The  Omnibus Trade  Act  Of  1988:  Trade  Law Dialectics.” Jil 10, no. 4 (1988).
BPHN. “Dualisme Pengaturan Mengenai  IMB  Harus  Segera Diselesaikan,” 2018. Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan  Indonesia  Melalui
Konsep  Omnibus  Law.” Jurnal Gema  Keadilan 6,  no.  3  (2019): 303.
J.,  Jaya  Ahmad.  “Konsep  Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin  Adanya  Kepastian
Hukum.” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (2015): 2906.
Kompas.com.  Imbas  Perang  Dagang,
Lebih dari 50 Perusahaan Asing Kabur dari China (2019).
———. Mengenal Omnibus Law yang akan  dibahas  Pemerintah  dan DPR (2019).
Moh  Hasan  Wargakusumah,  Dkk.
Perumusan  Harmonisasi  Hukum Tentang  Metodologi  Harmonisasi Hukum . Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, n.d. Mukthie, A. Teori-Teori Hukum Kontemporer .  Malang:  Setara Press, 2003.
Philippe  Nonet,  Philip  Selznick. Hukum  Responsif,  Pilihan  Di Masa  Transisi .  Jakarta:  Ford Foundation-HuMa, 2003. Rahardjo,  Satjipto. Membedah  Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2006. The  Indonesia  Institute.  “Paket
Kebijakan Deregulasi Dan
Debirokratisasi  Di  Indonesia,”
2015.
World  Bank  Group.  “Comparing Business  Regulation  in  190 Economies,” n.d.