Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 3, Issue 1, March 2022 Journal Homepage: http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr
Pandangan  Ekonomi  Islam  Terhadap  Praktek  Gadai  Lahan  Sawit  Di  Desa  Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
Yulianti, 1 Marliyah 2 , Tri Inda Fadhila Rahma 3
1 ’ 2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author : yuliantiy502@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to find out the Islamic Economic view on the practice of  palm  oil  pawns  in  Pulo  Bargot  Village,  Merbau  Subdistrict,  North Labuhanbatu  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  using phenomenological  and  normative  approaches.  The  source  of  the  data  in this  study  is  the  people  who  do  pawns  and  religious  figures.  Data collection  techniques  use  interviews,  documentation  and  literature studies.  The  results  showed  that  the  implementation  of  oil  palm  land pawns  that  occurred  in  Pulo  Bargot  Village,  Merbau  Subdistrict,  North Labuhanbatu  Regency  has  not  been  in  accordance  with  the  element  of help  as explained  in  the  principles  of  Islamic  Economics that  "The  main driving force of Islamic Economy is cooperation," It contains an element of  injustice  among  others.  In  the  case  of  guaranteed  goods,  namely  oil palm  land,  pawn  practices  that  occur  in  Pulo  Bargot  Village,  collateral goods are fully utilized by murtahin during the agreement period, while the murtahin party will also still get a full refund from rahin at maturity. Furthermore,  the  practice  of  pawning  the  oil  palm  land  of  Pulo  Bargot Village that occurs includes unauthorized pawns, because the practice of pawns carried out can cause jahalah (unclear).
Kata Kunci Islamic Economic Outlook, Palm Oil Lien

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk  yang  bersosial tidak akan mampu untuk memisahkan diri  dari  orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dalam  hal  saling membantu  yang  dapat  dilakukan  manusia  sebagai  ciptaan  Allah  SWT.  Saling membantu  tersebut  diaplikasikan  dalam  hal  memberi  dan  meminta  pinjaman. (Muhammad Shalikul Hadi,2003).
Agunan  yang  diberikan  oleh  yang  memberi  hutang  kepada  penerima  disebut sebagai rahn atau gadai. Jika yang diberi utang tidak mampu membayar kembali utang yang  diterima,  maka  pihak  pemberi  utang  bisa  menjual  agunan  tersebut..  Hasil penjualan  agunan  melebihi  utang  yang  ada  haruslah  pemberi  utang  mengembalikan sisa uang kepada yang bersangkutan, namun apabila uangnya masih kurang daripada yang  diutangkan  pihak  pengutang  harus  menambahkan  sisa  yang  kurang tersebut.(Imam Mustofa, 2016).
Pada  saat  ini  kegiatan  gadai  berorientasi  pada  laba  atau  profit,  berbeda  sekali seperti  yang  diatur  di  Islam  bahwa  benar-benar  harus  saling  membantu.  Dalam menjaga  tali  silaturahmi  yang  terjalin  maka  pihak  pengutang  harus  menggadaikan barang  sebagai  tindakan  yang  baik  kepada  pemberi  utang  dengan  tetap  mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnya itu.
Praktek  gadai  yang  diatur  dalam  Islam  murni  tolong  menolong  yang berlandaskan padakonsep kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer dalam masyarakat lebihberkonotasi pada keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. Pada  saat  ini  kegiatan  gadai  berorientasi  pada  laba  atau  profit,  berbeda  sekali  seperti yang  diatur  di  Islam  bahwa  benar-benar  harus  saling  membantu. Dalam  menjaga  tali silaturahmi  yang  terjalin  maka  pihak  pengutang  harus  menggadaikan  barang  sebagai tindakan yang baik  kepada pemberi utang dengan tetap mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnyaitu.
Kegiatan  gadai  dilokasi  penelitian  berbeda  dengan  biasanya.    Pertama  ,  pemilik lahan  tidak  mendapat  keadilan  dibandingkan  dengan  penerima  gadai  yaitu  selama pemilik lahan belum mampu melunasi hutangnya dengan begitu pihak yang menerima gadai  bisa  menggunakan  gadai  tersebut.  Kedua,  lahan  sawit  yang  dikelola  oleh penerima  gadai  dapat  menerima  keuntungan  yang  melebihi  utang  si  penggadai sehingga  hal  itu  memberi  kerugian  kepada  si  pengutang.  Ketiga,  kegiatan  gadai tersebut  dilakukan  dengan  lisan  ataupun  hanya  dengan  bukti  kwitansi  saja  antara pemilik lahan dengan penerima gadai.
Masalah  yang  terjadi  dalam  praktek    gadai  yang  dilaksanakan  selama  ini,  orang yang  menerima  gadai  memperoleh  hasil  yang  lebih  dari  kenyataannya  sehingga menyebabkan pihak penggadai rugi dan dengan berat hati memberikan barang agunan yaitu kebun. Hal tersebut jika di Islam menimbulkan riba  yang dilarang  karena lahan kebun  yang  diagunkan  diolah  oleh  penerima  gadai.  Intinya  hal  tersebut  tidak  baik, sepatutnya  kegiatan  gadai  sesuai  dengan  ajaran  Islam  harus  saling  membantu  dalam mempertahankan  tali  silaturahmi  si  mampu  dan  tidak  mampu,  bukan  jadi  ajang mencari laba.
ا ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِمَأ  ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَه ِرَف اًبِتاَك اوُد ِجَت ْمَلَو  ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو ِقَّتَيْلَو ُهَتَناَمَأ َنِمُت ْؤا يِذَّل ۗ ُهَّب َر َ َّاللَّ يِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللَّ َو ۗ ُهُبْلَق ٌمِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو ۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ۝ ٢٨٣
Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertaqwa  kepada Allah Tuhannya” (Al -Baqarah 283).
Al-Qur'an  surat  al-Baqarah  ayat  283  telah  mengatakan  jika  gadai  pada  intinya adalah  salah  satu  bentuk  dari  konsep muamalah, di  mana  sikap  menolong  dan  sikap amanah  sangat  diutamakan.  Sama  halnya  pada  hadits  Rasulullah  Saw.  dari  Ummul Mu'minin  Aisyah  ra  yang  dituliskan  Abu  Hurairah,  di  sana  terlihat  sikap  menolong antara  Rasulullah Saw dengan  orang  Yahudi  saat  Rasulullah  Saw  menggadaikan  baju besinya kepada orang yahudi itu.
Pandangan  beberapa  ulama  yang  terdapat  di  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.25/DSNMUI/III/2002  pada  26  Juni  2002  yang  menyebutkan  jika  hutang dengan  agunan  berupa  objek  yang  digunakan  sebagai  agunan  dalam  jenis rahn diizinkan dengan keberlakuan aturan seperti ini:
a. Pemilik uang memiliki hak dengan ditahannya agunan hingga hutang yang ada lunas.
b. Marhun dan  manfaatnya  tetap  milik rahin. Pada  prinsipnya marhun tidak  boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d. Besar  biaya  adminnistrasi  dan  penyimpanan marhun tidak  bolehditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun
1) Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuksegera melunasi utangnya.
2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijualpaksa/dieksekusi.
3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biayapemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biayapenjualan.
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannyamenjadi kewajibban rahin . (Fatwa DSN MUI, 2002).
Mayoritas  masyarakat  indonesia  hidup  dan  bermukim  di  daerah  pedesaan  dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  sangat  penting  dan  sering  digunakan  dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi  pada  umumnya  pemahaman  mereka  tentang  bermuamalat  yang  sesuai dengan ekonomi  Islam  masih  sangat  minim.  Hal  ini  dikarnakan  adanya  adat/kebiasaan  yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Pulo Bargot, dimana dalam kehidupanya sudah biasa melakukan praktek Gadai Lahan Sawit.
Mekanisme praktek gadai lahan sawit yang selama ini terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan  Merbau,  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  secara  umum  peneliti  melihat jangka  waktu  pembayaran  tidak  ditentukan,  karena  itu  tergantung  dengan  hasil pemanfaatan  lahan  kelapa  sawit  tersebut,  jika  pendapatan  hasil  pemanfaatan  tersebut banyak  dan  dijual  dengan  harga  mahal  maka  secepatnya  hutang  tersebut  akan  lunas, tapi  sebaliknya  jika  pendapatan  hasil dari  pemanfaatan  tersebut  sedikit dan  harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut. Tidak ada kejelasan penentuan jangka waktu pembayaran ditentukan dari kondisi yang disetujui, yang  membuat  penggadai  maupun  penerima  gadai  dapat  menguntungkan  salah satunya  serta  bisa  merusak  rukun  maupun  syarat  gadai  dan  pastinya  tidak  sejalan dengan syariat Islam. Menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III.  2002  No.  5  huruf  a:  “Ketika  waktu  tenggat  wajib  m engingatkan  rahin  agar secepatnya  membayar  hutangnya.  Sedangkan  dalam  pelunasan  hutang  (gadai)  yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran.
Selanjutya  transaksi  gadai  lahan  sawit  dilakukan  secara  lisan  ataupun  hanya dengan kwitansi saja, tanpa adanya surat perjanjian yang berhubungan dan penerima barang  gadai  (murtahin)  tidak  melihat  barang  yang  digadaikan.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  yang  diajarkan  syariat  Islam,  bahwa  sebaiknya  ketika  mengadakan  transaksi agunan  atau  hal  semacamnya  lebih  baik  membuat  surat  perjajian  antara  kedua  belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai,  agar  tidak  terjadi  permasalahan,  perselisihan  dan  pemahaman  yang  tidak diinginkan dikemudian hari.
Tidak  adanya  kejelasan  dalam  penentuan  jangka  waktu  pembayaran  ditentukan dari kondisi yang disetujui, yang membuat penggadai maupun  penerima gadai dapat menguntungkan  salah  satunya  serta  bisa  merusak  rukun  maupun  syarat  gadai  dan pastinya  tidak  sejalan  dengan  syariat  Islam.  Menurut  ketentuan  Umum  Fatwa  DSN MUI  No.  25/  DSN- MUI/  III.  2002  No.  5  huruf  a:  “Ketika  waktu  tenggat  wajib mengingatkan  rahin  agar  secepat  nya  membayar  hutangnya.  Sedangkan  dalam pelunasan  hutang  (gadai)  yang  terjadi  tidak  adanya  tempo  pembayaran.Hal  ini  tidak sejalan  dengan  yang  diajarkan  syariat  Islam,  bahwa  sebaiknya  ketikamengadaikan transaksi  agunan  atau  hal  semacamnya  lebih  baik  membuat  surat  perjajian  antara kedua  belah  pihak,  dan  ada  orang  yang  menjadi  saksi  terhadapnya,  demi  untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  deskripstif kualitatif tersebut mendeskripsikan sebuah kondisi sosial masyarakat dengan berusaha untuk  menemukan  kenyataan  ke  permukaan  untuk  memberikan  deskripsi  tentang
sesuatu hal (Sugiyono, 2013). Selain itu, pengertian deskriptif kualitatif adalah analisis alamiah  karena  dilaksanakan  di  keadaan  yang  alami  dengan  pengumpulan  informasi dan kajiannya bersifat kualitas.
Penelitian  diadakan  di  Desa  Pulo  Bargot,  Kecamatan  Marbau,  Kabupaten Labuhanbatu  Utara,  waktu  penelitian  di  lakukan  pada  bulan  November  sampai Desember  2021.  Pendekatan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan fenomenologis  dan  Pendekatan  normatif  dimana  pendekatan  fenomenologis berhubungan  dengan  hal – hal  yang  ada  di  sekitar  lingkungan  manusia.Pendekatan kualitatif  juga  dimanfaatkan  sebab  data  yang  diperlukan  adalah  informasi  yang  tidak membutuhkan  kualifikasi  lebih  lanjut.  Dan  pendekaan  normatif  yaitu  metode pendekatan  terhadap  suatu  masalah  yang  didasarkan  pada  hukum  Islam,  baik  yang berasal dari al- Qur’an, al -hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
Sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  subjek  dari  mana  data  diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun  informasi.  Sumber  data  dalam  penelitian  terdiri  dari  sumber  data  primer dan sekunder.
Prosedur  mengumpulkan  informasi  merupakan  loncatan  penting  dalam kelangsungan  penelitian  ini,  hal  ini  dikarenakan  alasan  utamanya  pemeriksaan  ialah untuk memperoleh informasi. Berikut ialah teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis:
1. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  komunikasi  langsung  dengan  ilmuwan  dan  saksi atau  subjek eksplorasi  dengan tujuan  memperoleh  data.  Wawancara  ada untuk memberikan penjelasan pasti terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga masalah yang harus dibahas lebih actual dan nyata.
2. Dokumentasi
Kegiatan  untuk  mendapatkan  informasi  dalam  bentuk  gambar,  catatan,  menit, dll ialah tahap dokumentasi.
3. Studi Literatur
Pandangan dari Danial dan Warsiah bahwa pengumpulan kajian terdahulu oleh penulis  dengan  meninjau  buku,  majalah,  makalah  yang  berkaitan  dengan  tema penelitian  yang  sedang  dikerjakan  disebut  dengan  kajian  literatur  (Danial  & Wasriah,  2009).  Tahap  ini  digunakan  untuk  melihat  teori-teori  yang  sejalan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  oleh  penulis  sebagai  bahan  referensi dan penyesuaian data.
Tahap analisis data yang dilakukan dipenelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pelaksanaan  analisis  data  tersebut  dimulai  dengan  mengkaji  data  yang  diperoleh, kemudian  data  tersebut  dibaca,  dipahami  dan  dirinci  lalu  kemudian  dianalisis.
Selanjutnya,  menelaah dari  sisi  verbal  maupun  non  verbalnya  untuk  memperoleh  inti sari yang nantinya akan dijadikan pengangkatan tema yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gadai  lahan  sawit  merupakan  jaminan  yang  di  berikan  pihak  penerima  gadai kepada  pihak  pemberi  gadai,  atas  pinjaman  berupa uang  tunai  dengan jaminan  lahan kelapa sawit.
Analisis hasil wawancara narasumber pada aktivitas gadai yang terdapat di lokasi penelitian:
1. Pelaksanaan gadai yang di lakukan antara Bapak Adi (Rahin) dan Bapak Rasid (Murtahin),  dimana  gadai  di  lakukan  hanya  dengan  omongan  antara  kedua belah  pihak.  Sistem  pelunasan  di  lakukan  dengan  cara  mencicil  dengan  hasil sawit yang diagunkan dalam tempo waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaan gadai antara Bapak Adi (rahin) dan Bapak Rasid (murtahin) tidak terdapat saksi dan tidak ada nya surat perjanjian apapun.
2. Pelaksanaan gadai yang dilaksanakan bapak Hasanuddin (rahin) bersama Bapak Trubus  (murtahin),  dimana  gadai  dilakukan  Hanya  dengan  omongan  antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dengan bukti surat kwitansi pembayaran, pengelolaan dan pemanfaatan lahan sepenuhnya di ambil alih oleh Bapak Trubus (Murtahin).
3. Pelaksanaan  gadai  yang  di  lakukan  oleh  Bapak  Supomo  (rahin)  dengan  bapak Gales  (murtahin),  dimana  gadai  di  lakukan  hanya  dengan  omongan  antara kedua  belah  pihak,  dengan  jangka  waktu  gadai  selama  1,5  tahun  dan  di  sertai dengan  bukti  kwitansi  untuk  pemanfaatn  lahan  nya  di  ambil  alih  oleh  Bapak Gales (murtahin).
4. Pelaksanaan agunan yang diadakan Bapak Ngatimin (murtahin) bersama Bapak Parjo  (rahin),  atas  dasar  rasa  kasihan  dan  tolong  menolong,  antara  Bapak Ngatimin dan Bapak Parjo. Di karenakan bapak ngatimin yang  mengenal dekat bapak  parjo  maka  Bapak  Ngatimin  percaya  untuk  memberi  pinjaman  uang sebesar  80  juta  dengan  jaminan  lahan  sawit  milik  bapak  Parjo  dengan  jangka waktu  yang  tidak  dapat  di  pastikan,  hasil  dari  lahan  kelapa  sawit  tersebut sepenuhnya di terima oleh bapak Ngatimin (murtahin).
5. Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suparji,  kegiatan  gadai  yang  ada  di masyarakat saat ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi islam, dan berpotensi terjadinya kerugian dan ketidak adilan satu dengan lainnya.
6. Dari  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Sabar  selaku  Kepala  Desa  di  Desa  Pulo bargot,  setiap  warga  yang  melakukan  Praktek  Gadai  tidak  pernah  mengurus surat  apapun  di  Kantor  Desa,  dan  setiap  warga  yang  melakukan  Gadai  Lahan tidak  pernah  melapor  kepadanya,  karean  sistem  gadai  yang  biasa  di  lakukan
masyarakat  di  Desa  Pulo  Bargot  hanya  dengan  pihak  penerima  dan  pemberi gadai saja.
Dari  hasil  analisis  wawancara,  diketahui  jika  sistem  gadai  yang  terjadi  di  lokasi penelitian telah muncul sejak dulu hingga sekarang masyarakat telah melakukan sistem gadai tersebut, dimana Murtahin sebagai pemberi gadai akan mengambil manfaat dari hasil lahan sawit tersebut sampai Rahin mampu membayar uang pinjamannya. Hal  yang  menyebabkan  para  petani  lahan  kelapa  sawit  di  Desa  Pulo  Bargot menggadaikan  lahan  pertaniannya  dikarenakan  mereka  menginginkanuang  yang cukup  banyak  dalam  tempo  yang  singkat.  Mereka  lebih  meutuskanmenjadikan  lahan kelapa sawitnya sebagai agunan ketimbang menjualnya.
Sistem  gadai   yang  terjadi di Desa Pulo  bargot  dilaksanakan  dengan rasa  tolong menolong  dan  saling  percaya,  tanpa  adanya  bukti  surat  bermatrai,  dan  hanya  sebatas kwitansi saja.
Di  Desa  Pulo  Bargot  jika  lahan  kelapa  sawitnya  sudah  di  gadaikan  maka pengolahan  dan  pemanfaatnnya  sepenuhnya  beralih  kepada  pernerima  gadai (murtahin) sampai  jangka  waktu  yang  tidak dapat  di  pastikan  (  Hingga Rahin mampu melunasi hutangnya).
Sistem  pemanfaatan  barang  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Pulo  Bargot,  dimana Murtahin memanfaatkan  barang  gadai  dengan  sepenuhnya  sampai Rahin dapat melunasi hutangnya. Praktek ini sesunggunya tidak sesuai dengan pendapat ulama.
Pendapat ulama yang membahas tentang sistem gadai lahan :
Sistem  pemanfaatan  barang  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Pulo  Bargot,  dimana Murtahin memanfaatkan barang gadai dengan sepenuhnya sampai Rahin dapat melunasi hutangnya. Praktek ini sesunggunya tidak sesuai dengan pendapat ulama.
Pendapat ulama yang membahas tentang sistem gadai lahan :
1. MenurutulamaHanafiyah
Ulama  Hanafiyah  memiliki  pandangan  bahwa  objek  agunan  yang  diadakan oleh  rahin  tidak  diizinkan  pemberi  agunan  untuk  menggunakan  agunan dalam  bentuk  apapun  terkecuali  dengan  izin  dari  murtahin.  Objek  agunan tidak  dapat  diganggugugat  oleh  siapapun  sampai  perjanjian  agunan  selesai. Rahin  yang  melakukan  hal  yang  tiak  sesuai  dengan  kesepakatan  harus memberikan ganti rugi sebesar agunan yang tidak diizinkan murtahin karena diasumsikan  telah  melanggar  hak  murtahin  yang  bersinggungan  dengan pinjaman.
2. MenurutUlamaHanabilah
Memiliki  pandangan  bahwa  rahin  tidak  memiliki  hak  untuk  mengambil  laba dari objek agunan jika tidak ada izin dari murtahin.
3. MenurutUlamaMalikiyah
Berpendapat  jika  rahin  tidak  berhak  dalam  penggunaan  objek  agunan  dapat diartika sebagai pembatalan akad agunan. Objek gadai yang masih milik rahin dimanfaatkan  olehnya  sehingga  dia  bisa  melakukan  perwakilan penggunaanya kepada murtahin sehingga agunan itu tidak terbengkalai.
4. MenurutUlamaSyafi'iyah
Berpendapat  bahwa  objek  agunan  diizinkan  untuk  menggunakan  objek agunan  tersebut.  Bila  objek  agunan  yang  digunakan  tidak  berkurang,  maka murtahin  tidak  perlu  mendapatkan  izin  seperti  megendarai,  menempati,  dan lainnya.  Namun,  jika  objek  agunan  yang  digunakan  berkurang,  murtahin wajib meminta izin kepada murtahin tersebut.
Dari  pendapat  ulama  di  atas,  kegunaanobjek  gadai  tidak  dapat  dilaksanakan karena  kegunaan  atas  barang  gadai  merupakan  hak Rahin, penggunaan  objek  gadai dapat diadakan jika mendapatkan izin dari Rahin dan terdapat gadai lahan kelapa sawit tidak karena menguntungkannya.
Penggunaan Objek Agunan yang Diadakan oleh Murtahin :
1. Menurut Ulama Hanafiyyah
Berpandangan bahwa objek agunan seperti hewan ternak dapat digunakan oleh murtahin dengan izin dari rahin.
Pada  kesempatan  ini  ulama  Hanafiyah  mengatakan  jika  ojek agunan  tidak  dimanfaatkan  oleh  pemberi  hutang  dapat  diartikan menyianyiakan kegunaan dari agunan itu. Dan juga pihak penggadai agunan wajib datang kepada pemberi hutang untuk memperoleh laba dari  agunan  dan  akan  menimbulkan  mudharat  bagi  yang  berkaitan. Artinya, murtahin dapat menggunakan objek agunan dengan ada izin dari pemilikinya. Murtahin memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan  agunan  sesuai  dengan  izinnya  dan  hal  itu  tidak dikatakan riba
Inti sari dari pandangan yang diberikan oleh para ulama adalah bahwa  penggunaan  objek  agunan  dilarang  secara  penuh,  karena agunan  tersebut  bukan  kepemilikan  secara  keseluruhan.  Dan  apabila sipemilik agunan tidak mampu mengembalikan sejaumlah uang yang dipinjamnya,  barulah  murtahin  dapat  menggunakan  objek  agunan tersebut untuk menerima piutangnya.
2. Menurut Ulama Hanabilah
Pendapat dari Ulama Hanabilah menyebutkan jika objek agunan berupa  ternak  dan  membutuhkan  biaya  untuk  perawatanya,  maka murtahin dapat menggunakan agunan tersebut namun jika berlebihan diartikan  sebagai  riba.  Perlu  pendekatan  khusus  dalam
penangananRiba,  demikian  Alquran  menegaskan  pengaharaman  riba sepertinya memiliki keluaran istidraj (sedikit demi sedikit) atau tahap per  tahap.    Dan  selain  hewan  ternak,  objek  agunan  lain  harus mendapatkan izin dari pemiliknya untuk pemanfaatannya.
Karena  adanya  pengeluaran  untuk  penjagaan  objek  agunan sehingga  penerima  agunan  dapat  memanfaatkannya.  Intinya, penggunaan barang agunan oleh  penerima agunan ditekankan untuk biaya pengeluaran tambahan agunan yang terdapat padanya.
3. Menurut Ulama Malikiyah
Pendapat dari Ulama Malikiyah adalah objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima agunan karena hal tersebut dilarang.
Terdapat  3  aturan  yang  harus  dijalankan  bila  ingin menggunakan  objek  agunanya  itu,  hutang  ada  karena  penjualan  dan bukan  karena  qard, fungsi  tersebut  sudah  dibicarakan  dari  awal,  dan penggunaan  objek  agunana  dan  batasnya.  Biasanya,  bila  seseorang menggadaikan  kebun  atau  sesuatu  barang  maka  besaran  harganya seimbang dengan barang agunan tersebut.
4. Menurut Ulama Syafi'iyyah
Pandangan  Ulama  Syafi'iyyah  adalah  barang  agunan  tidak  bisa digunakan oleh murtahin meskipun telah ada izin dari rahin. Dan jika terjadi  penggunaan  objek  agunan  hal  tersebut  adalah  riba  yang  tidak di  izinkan  oleh  syara’  meskipun  diperbolehkan  oleh  rahin.  Dengan alibi bahwah utangt ersebut tidak akan dibayar maka dapat diartikan kalau  izin  tersebut  ada  karena  keterpaksaan  dan  dalam  riba  izin maupun ridha tidak diperbolehkan.
Inti  sari  dari  pandangan  yang  diberikan  oleh  para  ulama  adalah  bahwa penggunaan  objek  agunan  dilarang  secara  penuh,  karena  agunan  tersebut  bukan kepemilikan  secara  keseluruhan.  Dan  apabila  sipemilik  agunan  tidak  mampu mengembalikan  sejaumlah  uang  yang  dipinjamnya,  barulah  murtahin  dapat menggunakan objek agunan tersebut untuk menerima piutangnya.

## KESIMPULAN
Menurut pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai lahan kelapa sawit di Desa  Pulo  Bargot,  Kec.  Merbau,  Kab.  Labuhanbatu  Utara,  pelaksanaan  gadai  lahan sawit  yang  terjadi  belum  sesuai  dengan  unsur  tolong  menolong  sebagaimana  yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dalam hal barang  jaminan  yaitu  lahan  sawit,  praktek  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Pulo  Bargot, barang jaminan dimanfaatkan penuh oleh murtahin selama masa perjanjian, sementara itu pihak murtahin juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari rahin
pada  saat  jatuh  tempo.  Jadi  disini  pihak murtahin mendapatkan  keuntungan  yang berlipat  ganda  dari  kegiatan  gadai  tersebut,  sementara  pihak rahin harus mengembalikan  uang  secara  penuh  dan  kehilangan  penghasilan  dari  lahan  sawit  di mana lahan tersebut tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Danial dan Wasriah. Metode Penulisan Karya Ilmiah . Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya . Surabaya: Terbit Terang Surabaya. Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III.Tentang Rahn.
Hadi, Muhammad Shalikul. Pengadaian Syariah . Jakarta: Selemba Dinayah. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015.
Yani  Dewi,  Fitri.  “pemanfaatan  tanah  gadai  untuk  usaha  dalam  persfektif  Hukum Islam”, 2018.
Marliyah dkk, Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil  Pertanian Dalam Persfektif  Ekonomi  Islam  di  Kabupaten  Aceh  Utara ,  Jurnal  Ekonomi  dan Manajemen Teknologi (EMT),2021.
Faisal,  Ahmad.  Pandangan  Ekonomi  Islam  Terhadap  Praktek  Gadai  SawahDi  Desa Talungeng  Kecamatan  Barebbo  Kabupaten  Bone. Skripsi Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2017.
Tarigan, Azhari Akmal. Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran . Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017.
Soekanto, Soejono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.