## STRATEGI KAPABILIAS RELASIONAL BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN GARUT: PENGUATAN ASPEK KOLABORASI DAN KEMITRAAN LEMBAGA

## Enung Huripah
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, hurip@hotmail.co.id

## Ramli
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, ramli@yahoo.com

## Endah Dwi Winarni
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, endah_dwiwinarni@yahoo.co.id

## Abstract
One of important problems in organizing social welfare for People with Social Welfare Issues (PMKS) in Indonesia is the governance of Social Welfare Institutions (LKS). Indeed, LKS is  a  part  of  the  Social  Welfare  Resources  (PSKS)  in  Indonesia,  so  it  is  called  one  of  the spearheads  for  social  welfare implementation.  Unfortunately,  LKS  tend  to  be  problematic both internally and externally. On the other hand, the Indonesian government also encourages LKS  to  be  accredited.  Thus,  this  study  chooses  the  governance  of  LKS  in  Indonesia  as  a theme  to  study.  In  detail,  this  study  discusses  a  strategy  to  strengthen  LKS  governance capacity in collaboration and partnership aspects. These two aspects are aligned with one of the  priorities  of  the  Indonesian  government  for  LKS,  namely  network  and  coordination improvement  in  social  welfare  implementation.  This  study  argues  the  proper  strategy  in strengthening the LKS governance capacity in collaboration and partnership aspects is the relational capability strategy. This study is a case study research with a qualitative approach on LKS in Garut Regency.

## Keywords:
PMKS; LKS; Institutional Governance Capacity; Collaboration and Partnership

## Abstrak
Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia adalah tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).  Memang,  LKS  merupakan  bagian  dari  Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan  Sosial (PSKS)  di  Indonesia,  sehingga  disebut  salah  satu  ujung  tombak  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial.  Sayangnya,  LKS  cenderung  bermasalah  secara  internal  maupun eksternal. Di sisi lain, pihak pemerintah Indonesia pun gencar mendorong LKS-LKS untuk terakreditasi.  Maka,  penelitian  ini  memilih  tema  tata  kelola  LKS  di  Indonesia.  Secara terperinci, penelitian ini membahas strategi penguatan kapasitas tata kelola LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan. Dua aspek tersebut selaras dengan prioritas pemerintah Indonesia terhadap  LKS  kini,  yaitu  meningkatkan  jejaring  dan  koordinasi  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial.  Penelitian  ini  berargumen  strategi  yang  tepat  dalam  memperkuat
kapasitas tata kelola  LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan adalah strategi kapabilitas relasional. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada LKS-LKS di Kabupaten Garut.

## Kata Kunci:
PMKS; LKS; Kapasitas Tata Kelola Lembaga; Kolaborasi dan Kemitraan
PENDAHULUAN Tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 1 di Indonesia menghadapi beberapa masalah. Sugiyanto (2019)  menjelaskan  masalah  tersebut terdiri dari masalah internal dan eksternal. Masalah  internal  yang  dialami  seperti manajemen LKS umumnya tradisional dan tertutup, belum mandiri dalam beroperasi, aset keluarga tercampur aduk dengan aset lembaga, serta sarana dan prasarana belum memadai.  Kemudian,  masalah  eksternal yang  dialami  seperti  sebaran  LKS  belum merata  di  daerah-daerah,  pembinaan  oleh dinas sosial belum merata bagi LKS-LKS di  daerah,  dan  tuntutan  pihak  eksternal yang sulit dipenuhi. Sugiyanto (2019) pun menjelaskan  LKS  di  Indonesia  patut segera  berbenah  dalam  hal  regulasi,  tata kelola  organisasi,  dan  sumber  daya manusia,  sehingga  dapat  mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS secara signifikan.
Di  sisi  lain,  pemerintah  Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong LKS-LKS untuk diakreditasi. Hal ini demi
1 Merujuk  Permensos  RI  184/2011,  LKS  adalah bagian  dari  Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan Sosial  (PSKS)  di  Indonesia.  LKS  dibentuk  guna berperan dalam menjaga, menciptakan, mendukung,  dan  memperkuat  penyelenggaraan
meningkatkan  profesionalitas  kerja  LKS dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial (Kemensos, 2019). Memang, secara umum,  persentase  LKS-LKS  yang  sudah diakreditasi  meningkat  dari  tahun  ke tahun. Pada 2018, peningkatannya signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya  dari  3,79%  menjadi  7,18% (Kemensos,  2019).  Namun,  sayangnya, jumlah  persentase  pada  2018  tersebut belum  mencapai  target  sebesar  11,60% (Kemensos,  2019).  Bahkan,  jika  merujuk pada  target  2019  sebesar  17,30%, capaiannya  baru  41,50%  (Kemensos, 2019).  Artinya,  pemerintah  memerlukan upaya  yang  lebih  masif  untuk  mencapai target  pada  2019.  Pemerintah  berharap mampu  meningkatkan  persentase  LKS yang sudah diakreditasi demi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
PMKS.
Berdasarkan isu di atas, penelitian ini  akan  membahas  tentang  strategi penguatan  kapasitas  aspek-aspek  tata kelola  LKS  dengan  fokus  pada  aspek kolaborasi  dan  kemitraan.  Konsep  tata
kesejahteraan  sosial.  Secara  terperinci,  LKS merupakan  salah  satu  ujung  tombak  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia
kelola  lembaga  yang  digunakan  dalam penelitian ini merujuk Bell et al. (2015). Ia membagi tata kelola lembaga menjadi lima aspek,  yaitu  sumber  daya,  infrastruktur, pengetahuan  dan  keterampilan,  kultur, serta  kolaborasi  dan  kemitraan.  Alasan pembatasan  hanya  pada  aspek  kolaborasi dan  kemitraan  adalah  mengikuti  prioritas Kemensos (2019) bagi LKS-LKS.
Menurut  Kemensos  (2019),  LKS  kini wajib meningkatkan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan  sosial.  Bahkan,  hal  ini termasuk sebagai parameter yang ditetapkan guna mengukur partisipasi aktif PSKS kelembagaan, termasuk LKS, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Penelitian tentang strategi
penguatan  kapasitas  aspek-aspek  tata kelola  LKS  dengan  fokus  pada  aspek kolaborasi  dan  kemitraan  belum  banyak dilakukan. Di Indonesia, umumnya penelitian-penelitian  yang  ada  membahas tentang latar belakang pembentukan  LKS
(Sitepu,  2011),  implementasi  program- program  LKS  (Marbun  et  al.,  2012;
Kuswanda & Sundayani, 2013;
Diyanayati, 2014), dan evaluasi kapasitas tata  kelola  LKS  (Sugiyanto,  2019). Sementara  itu,  di  negara-negara  lain, umumnya  penelitian-penelitian  yang  ada membahas tentang strategi untuk meningkatkan  kapasitas  SDM  (Maynard, 2010;  Austin  et  al.,  2011;  McPherson  & Abell,  2020;  Turpin  et  al.,  2020)  serta strategi  untuk  memperkuat  tata  kelola
finansial (Patras & Klest, 2011; Xie et al., 2014; Williams-Gray, 2016).
Penelitian  ini  berargumen  strategi yang  tepat  dalam  memperkuat  kapasitas tata kelola LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan  adalah  strategi  kapabilitas relasional.  Dalam  konteks  penelitian  ini, definisi  strategi  kapabilitas  relasional adalah rancangan aksi untuk memperkuat kapasitas  tata  kelola  lembaga  dalam membangun hubungan berkelanjutan antar pihak internal dan dengan pihak eksternal. Secara  terperinci,  hubungan-hubungan yang  dimaksud  terdiri  dari  kolaborasi internal  lembaga,  kemitraan  eksternal lembaga, partisipasi dan kelekatan komunitas atau organisasi (seperti komunitas  sosial,  komunitas  akademis, atau  organisasi  bisnis),  serta  partisipasi dan  kelekatan  kelompok  masyarakat (seperti warga sekitar, kelompok pemuda, atau keluarga) (Renouard, 2011; Giraud et al., 2013; Bell et al., 2015).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  pada LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut.  Mulanya, penelitian  ini  membahas  isu  tata  kelola LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  PMKS  di Indonesia.  Kemudian,  penelitian  ini menganalisis  isu  tersebut  demi  mencapai tujuan  penelitian  berupa  mempromosikan strategi  penguatan  kapasitas  tata  kelola LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan, yaitu strategi kapabilitas relasional.
Teknik pengumpulan data yang
memungkinkan  untuk  hal  tersebut  adalah teknik naturalistik-interpretatif, khususnya dengan  wawancara  mendalam  atau  FGD bersama  informan.  Adapun  validasi  data memakai  strategi  triangulasi  data  dan pengolahannya menggunakan teknik pengolahan kualitatif.
Alasan  memilih  Kabupaten  Garut adalah  jumlah  warganya  yang  tergolong sebagai  PMKS  cenderung  tinggi,  yaitu sebanyak  1.316.818  jiwa  pada  2019, dengan  jumlah  LKS  di  daerah  tersebut yang  selalu  bertambah  setiap  tahunnya, yaitu  79  kelompok  pada  2017,  125 kelompok  pada  2018,  dan  127  kelompok pada  2019  (Dinsos  Jabar,  2018;  2019; 2020).  Selain itu, Dinas Sosial Jawa Barat (Dinsos  Jabar)  juga  telah  mendorong adanya kolaborasi dan kemitraan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Kabupaten Garut melalui forum Corporate Social Responsibility
Kesejahteraan  Sosial  (forum  CSR  Kesos)
(Pikiran Rakyat, 2019).
Informan  penelitian  ini  diseleksi secara purposive .  Artinya,  informan dipilih  karena  kesesuaian  karakteristik mereka dengan konteks penelitian
(Creswell, 2003). Informan dibagi menjadi dua  kategori,  yaitu  informan  utama  dan pendukung. Ciri informan utama penelitian  ini  adalah  para  pengurus  dan peserta  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut. Kemudian,  ciri  informan  pendukungnya adalah  pemangku  kepentingan  LKS-LKS di  Kabupaten  Garut,  seperti  pihak
pemerintah, komunitas, ataupun kelompok masyarakat.
LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah  lima  lembaga,  yaitu  RPSTW Garut,  LKSA  Al-Amin,  Yayasan  Sosial PASI  Garut  Ibu  Aledja  Anggapraja, Yayasan  Bina  Grahita  Leles  Garut,  dan Yayasan Nurilahie Assani. Alasan memilih   kelima lembaga tersebut karena merepresentasikan  sasaran  PMKS  yang berbeda-beda,  yaitu  lansia,  anak,  anak dengan disabilitas, dan rehabilitasi mental.

## HASIL PENELITIAN
Pada  bagian  Hasil  Penelitian  ini, akan  dipaparkan  soal  kondisi  LKS  di Kabupaten  Garut.  Bagian  ini  kemudian akan terdiri dari tiga hal, yaitu Gambaran Umum LKS di Kabupaten Garut,
Penyelenggaraan  LKS  di  Kabupaten Garut, dan Tata Kelola LKS di Kabupaten Garut Secara Umum
Gambaran  Umum  LKS  di  Kabupaten Garut
Pada  subbab  ini,  akan  dipaparkan tentang beberapa contoh LKS di Kabupaten Garut yang menjadi objek atau studi  kasus  penelitian  ini.  Pemaparan  ini menjadi penting sebagai gambaran konteks  menyeluruh  dari  tempat  yang dijadikan  untuk  studi  kasus.  Kemudian, setelah itu, akan dijelaskan pula kebijakan atau program-program pemerintah Kabupaten Garut bagi LKS demi
memperlengkap  aspek  kontekstual  dalam penelitian ini.
Beberapa  LKS  yang  dimaksud terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  LKS pemerintah  dan  LKS  swasta.  LKS pemerintah  dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  adalah  Rumah  Perlindungan
Sosial Tresna Werdha (RPSTW) Kabupaten Garut  yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial  lansia,  Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak  (LKSA)  Al-Amin  yang memfokuskan  diri  pada  penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak, Yayasan Sosial PASI  Garut  Ibu  Aledja  Anggapraja  yang memfokuskan  diri  pada  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  anak,  Yayasan  Bina Grahita  Leles  Garut  yang  memfokuskan diri  pada  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial anak disabilitas atau berupa sekolah luar  biasa  (SLB),  dan  Yayasan  Nurilahie Asssani  yang  memfokuskan  diri  pada yayasan rehabilitasi mental.
Peran  dari  RPSTW  Garut  dapat digambarkan  dengan  visi  dan  misinya. Visi  dari  RPSTW  Garut  adalah  “Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha Garut sebagai  subunit  terbaik  dalam  pelayanan lanjut  usia  di  Indonesia”.  Untuk  itu,  misi yang  ingin  dilakukan  dan  dicapai  demi pencapaian  visi  tersebut  adalah  a) mewujudkan  lanjut  usia  yang  memiliki harkat,  martabat,  dan  kualitas  kesehatan yang  prima;  b)  mengembangkan  sistem dan  mekanisme  layanan  lanjut  usia;  c) menciptakan sumber daya manusia pelaksana fungsi layanan lanjut usia yang
andal;  d)  mewujudkan  sarana  dan prasarana pendukung fungsi layanan lanjut usia yang memadai; dan e) mengembangkan  jejaring  kerja  dalam meningkatkan peran dan fungsi institusi.
LKSA  Al  Amin  memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk  berupa  pengasuhan,  pendidikan, pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan, papan, dan kesehatan pada semua jenjang pendidikan  dari  SD  sampai  Perguruan Tinggi.  Jumlah  anak  asuh  yang  ada sekarang adalah sebanyak 55 orang, terdiri dari  29  laki-laki  dan  26  perempuan. Kegiatan  pokok  yang  selalu  dilakukan adalah  pendidikan  formal  di  sekolah umum  dan  pendidikan  nonformal  seperti keterampilan  dan  kegiatan  kerohanian. Kemudian,  usaha  produktif  yang  setiap waktu  dilakukan  karena  sesuai  dengan potensi  lahan  di  sekitar  yang  dimiliki adalah usaha budidaya ikan lele.
Yayasan  sosial  PASI  Garut  Ibu Aledja Anggapraja merawat dan mendidik anak-anak  yatim  piatu  serta  anak-anak terlantar.  Selain  itu,  yayasan  ini  pun memenuhi  kebutuhan  anak-anak  yang dirawatnya  mulai  dari  makanan  hingga sekolahnya. Tujuan didirikannya Yayasan Sosial PASI Garut Ibu Aledja Anggapraja: a)  turut  serta  menyukseskan  program pemerintah  dalam  rangka  mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kecerdasan,  b)  menyalurkan  infaq,  zakat, sadaqah, dan amal jariyah lain bagi mereka yang telah mencapai pada batas ketentuan,
dan  c)  memperbaiki  taraf  hidup  mereka yang kurang beruntung.
Penyelenggaraan  LKS  di  Kabupaten Garut
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  di  Kabupaten  Garut  dilaksanakan oleh  beberapa  pihak,  di  antaranya  Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi dengan  penumbuhan  dan  pengembangan Kube, bantuan stimulan rumah tidak layak huni,  dan  Program  Keluarga  Harapan, Dinas Kesehatan dengan jaminan kesehatan  masyarakat,  program  sanitasi, dan  peningkatan  gizi,  Dinas  Pendidikan dengan  program  pendidikan  anak  usia dini, wajib belajar sembilan tahun (BOS), dan  bantuan  siswa  miskin.  Dinas  Sosial,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang merupakan representasi Kementerian Sosial di daerah memiliki  dua  bidang  yang  berkaitan dengan program Kementerian Sosial, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial  (Seksi  Pemberdayaan  Sosial, Pengembangan Sosial, dan Pengembangan Partisipasi  Sosial)  dan  Bidang  Bantuan Jaminan  dan  Rehabilitasi  Sosial  (Seksi
Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial).
Dua  bidang  tersebutlah  yang kemudian  bertanggung  jawab  terhadap eksistensi  dan  pengembangan  LKS  di Kabupaten  Garut.  Kini,  di  Kabupaten Garut,  jumlah  warganya  yang  tergolong sebagai  PMKS  cenderung  tinggi,  yaitu sebanyak  1.316.818  jiwa,  dengan  jumlah
LKS  di  daerah  tersebut  yang  selalu bertambah setiap tahunnya: 2017
sebanyak  79  kelompok,  2018  sebanyak 127  kelompok,  dan  2019  sebanyak  129 kelompok  (Dinsos  Jabar,  2018;  2019; 2020).  Adapun  tugas-tugas  dua  bidang tersebut yang menyangkut pengembangan LKS  di  Kabupaten  Garut  adalah  sebagai berikut:
a. Melakukan  aktivtias  perencanaan,
pelaksanaan, monitoring atau pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan fasilitasi  kesejahteraan  sosial  melalui LKS dan/atau PMKS di luar balai/lembaga/panti;
b. Melakukan  aktivtias  perencanaan,
pelaksanaan, monitoring atau pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan pemberdayaan  sosial  keluarga  dan komunitas  adat  serta  pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan sosial;
c. Melakukan  aktivtias  perencanaan,
pelaksanaan, monitoring atau pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan bimbingan teknis, bantuan, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
d. Melakukan  aktivtias  perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan pedoman  penyelenggaraan  bantuan peningkatan  kapasitas  kelembagaan sosial;

## Tata  Kelola  LKS  di  Kabupaten  Garut Secara Umum
Tata  kelola  lembaga  LKS  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala sumber  daya  internal  dan  eksternal,  serta kondisi lain yang memengaruhi kemampuan  lembaga,  yang  bermanfaat guna mencapai tujuan (Bell et al., 2015)— dalam  konteks  ini,  berarti  tujuannya adalah  melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  PMKS.  Tata kelola  lembaga  LKS  tersebut  kemudian terdiri  dari  sumber  daya,  infrastruktur, pengetahuan  dan  keterampilan,  kultur, serta kolaborasi dan kemitraan.
Aspek  pertama  adalah  sumber daya LKS di Kabupaten Garut. Dalam hal ini,  sumber  daya,  sesuai  definisi  Bell  di atas,  maksudnya  adalah  sesuatu  yang dimiliki  oleh  LKS  bersangkutan  yang bersifat  materiel  dan  konkret  untuk membantu  proses  pelayanan  sehari-hari, seperti sarana-prasarana yang ada di LKS tersebut, alat-alat kerja, alat-alat teknologi, ataupun dana yang dimiliki. Secara umum, sarana  dan  prasarana  baik  di  LKS pemerintah dan swasta sudah layak untuk pelayanan  sehari-hari,  seperti  tersedia kantor,  aula  untuk  berkumpul,  ruang perawatan medis, lahan mandiri, dan lain- lain.  Alat  kerja  juga  sudah  layak  untuk keperluan pihak pengurus.
Alat  teknologi  diutamakan  untuk pemenuhan  kesejahteraan  pasien,  seperti penyediaan  teknologi  medis  di  yayasan rehabilitasi  dan  alat  bantu  dengar  atau kursi  roda  bagi  lansia.  Sumber  dana
bermacam-macam,  ada  yang  dari  alokasi APBD,  BOS,  swadaya  pengurus,  donasi masyarakat  (tidak  mengikat),  ataupun pasien.  Ini  semua  bergantung  dari  jenis LKS terkait.
Pengeluarannya dimanfaatkan  seefektif  mungkin  karena adanya keterbatasan.
“Dana  sumbernya  ada  beberapa, seperti dari donatur, dari pemerintah,  dan  sekali-kali  dari bupati yang sifatnya bantuan insidental.  Dana  rutin  ada  dari Yayasan Dharmais jumlahnya sekitar  Rp1.850.000.  […]  Kendala paling  dana  dari  sumber  lain  saja, jadi  harapannya  bisa  dapat  juga dukungan  dari  berbagai  macam pihak. Ini supaya kami bisa merawat fasilitas sarana-prasarana yang sudah rusak atau untuk memastikan operasional  LKS  bisa  berjalan makin lancar saja.” Kutipan wawancara  mendalam  dengan  Ibu Darsih  Sudarsih,  Kepala  Asrama Yayasan  Sosial  PASI  Garut  Ibu Aledja Anggapraja
Aspek  kedua  adalah  infrastruktur LKS  di  Kabupaten  Garut.  Dalam  hal  ini, infrastruktur,  sesuai  definisi  Bell  di  atas, maksudnya  adalah  sesuatu  yang  menjadi acuan  bagi  LKS  bersangkutan  untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial,  seperti  peraturan  umum,  prosedur kerja,  struktur  kepengurusan,  ataupun kurikulum  program-program  pelayanan kesejahteraan  sosial.  LKS  umumnya
sudah  mempunyai  peraturan  umum, prosedur  kerja,  struktur  kepengurusan, ataupun kurikulum program-program pelayanan kesejahteraan sosial.
Penentuan  infrastruktur  tersebut bermacam-macam  bergantung  pada  jenis LKS.  Jika  LKS  pemerintah,  infrastruktur tersebut menyesuaikan aturan-aturan pemerintah yang berlaku dan diawasi oleh dinas  sosial.  Jika  LKS  swasta,  umumnya juga  mengacu  kurikulum  yang  diberikan dinas.  Namun,  penentuan  spesifiknya dilakukan  musyawarah.  Secara  umum, implementasi  peraturan,  prosedur  kerja, ataupun  kurikulum  program  tidak  begitu ketat  baik  bagi  LKS  pemerintah  ataupun swasta.
“Ada, walaupun tidak ketat (peraturan  umum,  prosedur  kerja,
struktur kepengurusan, ataupun kurikulum  program-program).  […] Ditentukan secara musyawarah mufakat,  mengacu  pada  kurikulim SLB  dari  Diknas.  […]  kendala  dan harapannya  adalah  relawan  yang profesional, dan penguatan kapasitas.”  Kutipan  wawancara mendalam  dengan  Ibu  Umi  Neni
Haryani,  Ketua  Yayasan  Bina Grahita Leles Garut
Aspek  ketiga  adalah  pengetahuan dan  keterampilan  di  LKS  Kabupaten Garut.  Dalam  hal  ini,  pengetahuan  dan keterampilan,  sesuai  definisi  Bell  di  atas, maksudnya  adalah  pengetahuan  kognitif serta  keterampilan  teknis  yang  dimiliki
oleh  pihak  pengurus  LKS  bersangkutan yang berguna bagi peningkatan pelayanan kesejahteraan  sosial.  Latar  belakang pengurus dan relawan umumnya bervariasi,  siapa  pun  dapat  menjadi pengurus,  tidak  ada  persyaratan  khusus, seperti  ada  yang  SMA,  SMK,  ataupun sarjana. Sudah tentu tugas utama pengurus-pengurus LKS adalah mengelola keberlangsungan  yayasan,  sesuai  dengan struktur kepengurusan yang diatur. Untuk pengurus teknis, seperti perawat dan guru- guru SLB ataupun pihak medis, diutamakan telah memiliki latar pendidikan  yang  serupa  dan  sudah mengikuti pelatihan tertentu yang
disediakan oleh dinas ataupun swasta “Di sini ada bermacam-macam, ada S1:  5  orang,  D3:  1  orang,  D2:  1 orang, SMA: 8 orang, SMP: 7 orang, dan  SD:  5  orang.  […]  Pokoknya syarat-syaratnya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan LKS ini. […]  Kalau  soal  pengelolaan  SDM, kendalanya adalah kurangnya peningkatan  kompentesi  bagi  SDM di LKS. Jadi, semoga banya program pelatihan untuk peningkatan kompetensi.”  Kutipan  wawancara mendalam dengan Ibu Heni, Pekerja Sosial di RPSTW Garut
Aspek  terakhir  dalam  hal  tata kelola  lembaga  secara  umum  atau  aspek keempat  tata  kelola  LKS  di  Kabupaten Garut  adalah  kultur  LKS  di  Kabupaten Garut. Dalam hal ini, kultur, sesuai dengan
definisi  Bell  di  atas,  maksudnya  adalah nilai  dan  norma  yang  diterapkan  di  LKS
bersangkutan  yang  dapat  membantu meningkatkan
proses pelayanan kesejahteraan sosial. Secara umum, setiap LKS  sudah  memiliki  visi-misi  dan  nilai- nilai  yang  ditetapkan  dengan  mengacu aturan-aturan dinas terkait serta jenis LKS terkait.
Sebagai  contoh,  jika  jenis  LKS SLB,  semangatnya  adalah  nilai  toleransi dan  inklusif.  Konflik  yang  terjadi  antar pengurus  atau  penghuni  merupakan  hal yang  negatif  dan  dapat  menciptakan kesenjangan dan akan memperburuk nilai inklusivitas.
“Iya,  ada.  LKS  ini  punya  visi  dan misi.  Visinya  adalah  satpel  juara dalam  pelayanan  lanjut  usia  dan pemeliharaan  makam  pahlawan  di
indonesia tahun 2023. Kalau
misinya  itu  1.  mewujudkan  lanjut usia yang memiliki harkat, martabat, dan kualitas kesehatan yang juara, 2. mengembangkan
sistem dan mekanisme layanan, 3. menciptakan sumber  daya  manusai  pelaksana funggsi layanan yang memadai, dan 4.  mengembangkan  jejaring  kerja dalam  meningkatkan  peran  dan fungsi  institusi.  […]  Kalau  ada konflik, kami biasanya melaksanakan CC, bimbingan individu, dan rapat semua pegawai.” Kutipan wawancara mendalam dengan  Ibu  Heni,  Pekerja  Sosial  di RPSTW Garut

## PEMBAHASAN
Pada bagian Pembahasan ini, akan dipaparkan  tentang  tiga  hal  untuk mendukung argumen penelitian. Pertama, akan  dipaparkan  analisis  tata  kelola  LKS di Kabupaten Garut pada aspek kolaborasi dan kemitraan, analisis masalah tata kelola LKS  di  Kabupaten  Garut  pada  aspek kolaborasi  dan  kemitraan,  serta  terakhir memaparkan strategi kapabilitas relasional yang merupayakan upaya untuk memperkuat tata kelola LKS di Kabupaten Garut pada aspek kolaborasi dan kemitraan.

## Analisis Tata Kelola LKS di Kabupaten
Garut  pada  Aspek  Kolaborasi  dan Kemitraan
Tata  kelola  LKS  di  Kabupaten Garut pada aspek kolaborasi dan kemitraan  mengartikan  jalinan  hubungan internal  dan  eksternal  yang  dimiliki  oleh LKS  bersangkutan  demi  peningkatan pelayanan  kesejahteraan  sosial.  Jalinan hubungan yang produktif tersbebut melibatkan  tiga  nilai  utama,  yaitu membangun kepercayaan, mencari umpan balik,  dan  secara  aktif  berkolaborasi menuju tujuan bersama secara berkelanjutan (Bell et al., 2015).
Aspek  ini  menampilkan  proses, dinamika, dan produk kerja sama yang ada dan dihasilkan antara pihak-pihak terkait. Sesuai  dengan  pemahaman  Bell  et  al. (2015)  di  atas,  ada  empat  subaspek kolaborasi dan kemitraan tata kelola LKS
di  Kabupaten  Garut  yang  akan  dibahas, yaitu kolaborasi internal lembaga, kemitraan  eksternal  lembaga,  partisipasi dan  kelekatan  komunitas  atau  organisasi, serta  partisipasi  dan  kelekatan  kelompok masyarakat.
Pada subaspek pertama, kolaborasi internal  LKS  di  Kabupaten  Garut,  dapat dilihat  dari  tingkat  kepercayaan,  kerja sama,  dan  keterlibatan  seluruh  penghuni LKS (pengurus dan klien) dalam kegiatan keseharian.  Secara  umum  bagi  LKS  di Kabupaten Garut, hubungan antar pengurus-pengurus,  pengurus-penghuni, dan  sesama  penghuni  umumnya  baik  dan tingkat  kepercayaan  tinggi.  Memang, konflik  beberapa  kali  terjadi  antar penghuni, misalnya apabila PMKS tersebut  adalah  anak-anak  atau  lansia, tetapi selalu dupayakan untuk diselesaikan secara  musyawarah  dan  kekeluargaan. Begitu  pula  apabila  ada  PMKS  yang melanggar aturan, penyelesainnya dilakukan secara internal saja dengan nilai kekeluargaan,  kecuali  apabila  PMKS tersebut sudah melewati batas.
Salah  satu  contohnya  adalah PMKS  yang  berupa  anak-anak.  Di  salah satu  LKS  yang  mengurusi  anak-anak, apabila anak-anak tersebut sudah melewati batas,  akan  dipanggil  keluarga  atau walinya dan apabila tidak dapat dinasihati lagi  akan  dikembalikan  ke  keluarga  atau wali tersebut. Di setiap LKS di Kabupaten Garut  pun  kegiatan  untuk bonding dilakukan  demi  meningkatkan  kolaborasi internal,  seperi  dibuatkan games atau
group  work ,  arisan,  pengajian,  guyub rutin, atau sesekali tamasya bareng.
Keterlibatan  penghuni  di  LKS selalu  diupayakan,  dengan  cara  menuruti jadwal  yang  sudah  ditepati  dan  adanya pemantauan  dan  evaluasi  bagi  penghuni agar  terlibat  dalam  kegiatan.  Adapun pengurus-pengurus mengakui bahwa bekerja  sama  dan  saling  percaya  dengan tim itu sangat penting demi penyelengaraan kesejahteraan sosial yang maksimal  di  LKS,  dan  hal  ini  memang sudah bagian dari profesionalitas.
“Ya… disesuaikan saja dengan jadwal yang sudah ditetapkan di LKS. Selain itu, ada juga monitoring dan evaluasi (dalam memastikan keterlibatan penghuni LKS). […] Pokoknya kami di  sini  selalu  berpikir  positif  antar sesama  yang  di  sini.  Kalau  dengan PMKS, di kegiatan itu ada group work dan  konseling  juga.  […]  Tidak  ada kendala antar pengurus di sini. Kalau dengan klien atau PMKS, kendalanya adalah harus memenuhi keinginan dan harapan  mereka,  kadang  sulit-sulit untuk  dipenuhi,  tapi  itu  sudah  tugas jadi harus diselesaikan dengan gimana pun  caranya  yang  baik.  Sebagai contoh, kalau di masa sekarang karena pandemi corona, kami harus memenuhi  keinginan  lansia  kayak misalnya  mereka  yang  ingin  ketemu keluarga.  Itu  susah  dilakukan  demi kesehatan  juga,  tapi  ya…  dipikirkan saja  caranya  yang  baik  dan  sesuai protokol bagaimana.” Kutipan
wawancara  mendalam  dengan  Ibu Heni, Pekerja Sosial di RPSTW Garut
Subaspek  berikutnya,  kemitraan LKS di Kabupaten Garut, dapat dilihat dari tingkat kepercayaan dari mitra dan bentuk kerja  sama  dengan  mitra.  Dalam  hal  ini, mitra  yang  dimaksud  semisal  lembaga sejenis lainnya ataupun pihak pemerintah. Secara  umum  bagi  LKS  di  Kabupaten Garut,  baik  LKS  pemerintah  dan  swasta saling bekerja sama dengan LKS lain yang sejenis.  Bentuk  kerja  samanya  seperti saling bertukar informasi, saling memenuhi  alat-alat  teknologi  untuk kepentingan penyelenggaraan
kesejahteraan  sosial  (seperti  alat  medis untuk  LKS  yang  memang  fokus  pada kesehatan  PMKS),  dan  saling  memenuhi pengurus-pengurus yang memany memunyai  keterampilan  tertentu  (seperti tenaga medis), dan bahkan ada kunjungan dari  LKS  lain  untuk  semacam  studi banding.
Pihak  pemerintah,  seperti  dinas, melakukan  kunjungan,  pembinaan,  dan evaluasi secara berkala. Tugas-tugas yang biasanya  dilakukan  pemerintah  terhadap LKS seperti penguatan kapasitas pengelolaan/manajemen LKS, mengalokasikan dana APBD untuk membantu  biaya  operasional  pelayanan LKS,  dan  mendorong LKS  untuk mengikuti  akreditasi.  Kendala  dengan pihak pemerintah umumnya yang dialami LKS di Kabupaten Garut adalah persoalan dana  operasional  atau  suntikan  dana
pemerintah, umumnya dari jadwal pemberian dana tersebut yang dikeluhkan. Dari  sisi  pihak  pemerintah  sendiri,  ada beberapa  LKS  yang  tidak  memberikan laporan penyaluran dan penggunaan dana.
“Proses  pemerintah  daerah  bekerja sama  dengan  LKS-LKS  terutama dalam  memberikan  dukungan  dana adalah    melalui  langkah-langkah mengidentifikasi LKS-LKS yang layak,  selanjutnya  LKS  mengajukan proposal, lalu proposal yang diverifikasi diajukan dan ditelaah dan jika  layak  kemudian  akan  diberikan rekomendasi untuk mendapatkan
bantuan  dana.  […]  Pemerintah  pusat berperan menyalurkan dana dekonsentrasi  melalui  pemerintah daerah.  […]  Yang  menjadi  kendala adalah tidak adanya laporan berkaitan dengan  penyaluran  dan  penggunaan dana  yang  diberikan.  Harapannya adalah  mekanisme  pelaporan  diikuti dan  dipatuhi.”  Kutipan  wawancara mendalam  dengan  Drs.  Abu  Yaya, M.Si.,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut
Kemudian, subaspek ketiga, partisipasi  dan  kelekatan  komunitas  atau organisasi LKS di Kabupaten Garut, dapat dilihat  dari  membuka  ruang  partisipasi, kesamaan  kepentingan,  kepercayaan,  dan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan  dengan  komunitas  atau organisasi. Dalam hal ini, komunitas atau organisasi yang dimaksud semisal
komunitas  sosial,  komunitas  akademis, atau organisasi bisnis. Secara umum bagi LKS  di  Kabupaten  Garut,  lebih  banyak bekerja  sama  dengan  pihak  universitas, seperti  kunjungan  dosen,  pembinaan, mahasiwa  praktik,  magang,  skripsi,  dan sejenisnya.
Adapun  perusahaan  di  sekitar belum melakukan pemberdayaan
berkelanjutan.  Bantuan  hanya  diberikan berupa charity pada  hari-hari  perayaan.
Dari yang sudah diwawancara, hanya ada satu  LKS  yang  telah  bekerja  sama  dalam bentuk  pemberdayaan  kreatif  dengan perusahaan. Meskipun, berkebalikan dengan  situasi  yang  ada,  LKS-LKS sebetulnya  menaruh  harapan  yang  besar untuk  bisa membina  hubungan atau  kerja sama yang berkelanjutan dengan perusahaan. “Kami bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk bakti sosial berupa  pemberian  bantuan/bingkisan dan  kegiatan  pemberdayaan  kreatif. Dengan organisasi internasional belum  pernah.  Dengan  kampus  juga sering  sebagai  tempat  penelitian atau melakukan  kunjungan  studi.  Dengan komunitas  sosial  atau  komunitas kebudayaan  ada  kerjasama  hanya sebatas  bakti  sosial  saja  mereka memberikan bingkisan atau bantuan/sumbangan.  […]  Hubungan dengan  pihak-pihak  tadi  terjalin dengan  baik  karena  didorong  oleh adanya  perhatian,  kepedulian,  dan rasa  kemanusiaan  ingin  membantu
anak asuh/yatim.” Kutipan wawancara  mendalam  dengan  Ibu Aam Rohamah, Bendahara LKSA Al- Amin
“Tidak  ada  dari  perusahaan.  Kalau dari  universitas  ada  bimbingan pelatihan  dari  dokter-dokter.  Kalau mahasiswa  mau  praktik  atau  tugas atau skripsi ada syarat berbayar. […] Hubungannya baik, terutama dengan sekolah  atau  D3  yang  medis.  […] (harapannya)  Ada  dukungan  dari pihak lain saja. Perusahaan di sekitar sepertinya  belum  tertarik  dalam penanganan PMKS.” Kutipan wawancara mendalam dengan Viera Nirwanti dan Wulan, Tenaga Medis di Yayasan Nurilahie Assani
Subaspek  terakhir,  partisipasi  dan kelekatan  kelompok  masyarakat,  dapat dilihat dari ruang partisipasi dan kepercayaan dari kelompok terkait. Dalam hal ini, kelompok masyarakat terkait yang dimaksud semisal warga sekitar, kelompok  pemuda,  atau  keluarga.  Secara umum  bagi  LKS  di  Kabupaten  Garut, keluarga  penghuni  berkunjung  secara berkala,  dan  hubungan  baik,  mereka membantu demi kesejahteraan penghuni.
Tidak  ada  kerja  sama  formal dengan  warga  sekitar  seperti  kelompok pemuda,  PKK,  dan  sebagainya,  kecuali saling  berpartisipasi  dalam  kegiatan- kegiatan  bersama  saja.  Namun,  ada beberapa yang menjadi relawan khususnya
saat ada hari perayaan. Selain itu, relawan juga hadir dari komunitas masyarakat yang peduli,  seperti  komunitas  masyarakat peduli  kesehatan  mental  atau  lansia  atau anak.
Kendalanya  dalam  hal  ini  adalah kunjungan keluarga di era pandemi seperti ini.  Oleh  sebab  pandemi  tersebut,  ad batasan-batasan  tertentu  bagi  pihak  luar (termasuk  keluarga)  dalam  mengunjungi PMKS  di  LKS.  Padahal,  keinginan  klien LKS umumnya adalah tetap ingin bertemu dengan keluarga secara rutin meski sedang pandemi.  Akhirnya,  para  pengurus  pun harus berkompromi dengan situasi tersebut, seperti lebih berhati-hati apabila ada  keluarga  yang  berkunjung  dengan protokol kesehatan serta memberi nasihat kepada klien tentang sulitnya situasi yang ada akibat pandemi dalam mendapat tamu dari pihak luar. Kendalanya dalam hal ini adalah  beberapa  keluarga  kerap  kurang mematuhi peraturan-peraturan yang ada di LKS. Namun, kembali lagi, secara umum,
keluarga
sangat mendukung penyelenggaraan  kesejahteraan  sosiall  di LKS.
“Ya, yang penting ada dukungan saja dan  hubungan  terus  baik  dengan keluarga.  Kalau  masyarakat  sekitar, sebagian  memang  menyekolahkan anaknya  di  sini  kalau  memang  anak- anak  mereka  berkebutuhan  khusus. Masyarakat  sekitar  sadar  keberadaan sekolah ini dan mengapresiasinya, itu saja  sudah  senang  kami.”  Kutipan wawancara  mendalam  dengan  Ibu
Umi  Neni  Haryani,  Ketua  Yayasan Bina Grahita Leles Garut
Analisis  Masalah  Tata  Kelola  LKS  di Kabupaten Garut pada Aspek Kolaborasi dan Kemitraan Secara umum, kendala dan harapan  utama  LKS-LKS  di  Kabupaten Garut  dalam  pengelolaan  kelembagaan adalah  terkait  pendanaan.  Beberapa pengurus  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut mengatakan,  kendalanya  berupa  sulitnya mendapatkan bantuan dana dari pihak lain, selain  pemerintah.  Alhasil,  harapannya adalah  memperoleh  dana  lebih  yang sumbernya  dari  banyak  pihak,  supaya tidak  hanya  bergantung  pada  pemerintah atau keluarga atau yayasan yang memang jumlahnya  terbatas.  Dana  ini  umumnya digunakan  untuk  memastikan  operasional LKS  agar  bisa  berjalan  makin  lancar (seperti  membeli  kendaraan  operasional khusus  bagi  LKS)  dan  merawat  fasilitas sarana-prasarana yang sudah rusak. Beberapa juga menyebutkan dana dimanfaatkan  untuk  melengkapi  alat-alat teknologi yang dapat membantu kesejahteraan klien (seperti kursi roda dan alat bantu dengar untuk lansia, komputer/laptop  untuk  belajar  anak, teknologi  medis  untuk  layanan  kesehatan klien, dan sebagainya).
Kemudian,  kendala  dan  harapan utama  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut dalam berkolaborasi dan bermitra umumnya  adalah  terkait  kerja  sama dengan  pihak  swasta.  Beberapa  pengurus
LKS-LKS di Kabupaten Garut
mengatakan,  kendalanya  berupa  sulitnya bekerja  sama  dengan  perusahaan  yang sifatnya jangka panjang, umumnya sebatas bersifat charity yang  biasanya  diberikan saat  perayaan  hari-hari  besar.  Alhasil, harapannya adalah membina relasi dengan perusahaan secara berkelanjutan.
Keuntungan  kerja  sama  yang diharapkan  oleh  LKS-LKS  di  Kabupaten Garut  seperti  dana  atau  barang-barang kebutuhan sehari-hari secara rutin,
pemberdayaan  atau  pelatihan  bagi  klien dan pengurus, serta pelatihan khusus bagi klien (khususnya pada LKS yang menangani  anak-anak)  agar  ketika  klien sudah  lulus  bisa  langsung  bekerja  di tempat tersebut.
Terakhir,  LKS-LKS di  Kabupaten
Garut mempunyai kelemahan dan kelebihan  terkait  aktivitas  kolaborasi  dan kemitraan.  Artinya,  kelemahan  tersebut dapat  memperburuk  aktivitas  kolaborasi dan  kemitraan,  sedangkan  kelebihan tersebut  dapat  mengoptimalkan  aktivitas kolaborasi  dan  kemitraan.  Secara  umum, kelemahan LKS-LKS di Kabupaten Garut dalam berkolaborasi dan bermitra ada tiga, yaitu belum maksimal dalam meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  umum,  belum  maksimal dalam  mendapatkan  kepercayaan  dari perusahaan  untuk  bekerja  sama,  dan kurangnya kompetensi pengurus.
Ketiga  hal  tersebut  menandakan ada tiga masalah yang perlu diatasi, yakni public  awareness , public  trust ,  dan
kompetensi public relation . Sementara itu, kelebihan  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut dalam berkolaborasi dan bermitra umumnya  adalah  kuatnya  kolaborasi internal  dan  sudah  terbentuknya  kerja sama  yang  cukup  baik  dengan  pihak pemerintah (khususnya daerah),
komunitas  akademis  (pihak  universitas), dan  komunitas  sosial  (relawan-relawan yang memang peduli dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait). Strategi Kapabilitas Relasional: Memperkuat  Tata  Kelola  LKS  di Kabupaten Garut pada Aspek Kolaborasi dan Kemitraan Strategi kapabilitas relasional adalah rancangan aksi untuk memperkuat kapasitas  tata  kelola  lembaga  dalam membangun hubungan berkelanjutan antar pihak internal dan dengan pihak eksternal (Renouard, 2011; Giraud et al., 2013; Bell et  al.,  2015).  Artinya,  strategi  ini dimaksudkan  sebagai  upaya  penguatan kapasitas  tata  kelola  lembaga  pada  aspek kolaborasi dan kemitraan. Sebagai konsep yang mandiri, definisi kapabilitas relasional  adalah  kebebasan  nyata,  atau terbukanya berbagai pilihan dan kesempatan, bagi individu atau kelompok untuk diinklusikan dalam suatu kolektivitas (Renouard 2011; Giraud et al. 2013). Konsep ini kentara menitikberatkan pada relasi atau hubungan dan  proses  sosial;  asumsinya  adalah
kebersamaan dan kerja sama
mengantarkan  kelompok  tersebut  dan individu-individunya ke keadaan adil dan well-being. Oleh sebab itu, pengaplikasian konsep  kapabilitas  relasional  sebagai strategi  kelembagaan,  khususnya  dalam tata kelola lembaga pada aspek kolaborasi dan kemitraan, menjadi relevan. Kedua hal tersebut  sama-sama  menekankan  pada relasi  sosial  sebagai  sebentuk  modal  atau sumber daya yang dapat menguntungkan.
Dalam merancang strategi kapabilitas  relasional  bagi  LKS  di Kabupaten  Garut,  perlu  dijabarkan  lebih dahulu empat hal untuk menetapkan suatu rancangan aksi. Basis penetapan ke-empat hal  tersebut  adalah  kondisi  kelembagaan LKS di Kabupaten Garut secara umum dan pada  aspek  kolaborasi  dan  kemitraan— yang  sudah  dibahas  dan  dianalisis  pada
dua  subbab  sebelumnya.  Empat  hal  yang dimaksud berupa:
a. Tujuan jangka panjang atau dampak  strategi yang  ditetapkan berdasarkan  “kendala  dan  harapan utama  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut dalam pengelolaan kelembagaan”
b. Tujuan  strategi yang  ditetapkan berdasarkan  “kendala  dan  harapan utama  LKS-LKS  di  Kabupaten  Garut dalam berkolaborasi dan bermitra”
c. Objektif  strategi yang  ditetapkan berdasarkan  “kelemahan-kelemahan yang dimiliki LKS-LKS di Kabupaten Garut yang  dapat  memperburuk aktivitas kolaborasi dan kemitraan”
d. Inisiatif  strategi yang  ditetapkan berdasarkan “kelebihan-kelebihan yang dimiliki LKS-LKS di Kabupaten Garut  yang  dapat  mengoptimalkan aktivitas kolaborasi dan kemitraan”
Gambar 1: Alur Rancangan Aksi Strategi Kapabilitas Relasional
Gambar  1  di  atas  menjelaskan  secara skematis  bagaimana  alur  rancangan  aksi dalam  strategi  kapabilitas  relasional  yang memuat  empat  hal  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya.  Alur  tersebut  mengartikan perlu adanya inisiatif strategi dengan cara “memanfaatkan kelebihan-kelebihan lembaga  yang  dapat  mengoptimalkan aktivitas  kolaborasi  dan  kemitraan”, sehingga dapat memenuhi objektif
strategi untuk  “mengatasi  kelemahan- kelemahan lembaga yang dapat
memperburuk  aktivitas  kolaborasi  dan kemitraan”.  Alhasil,  setelah objektif strategi tersebut  dapat  dipenuhi, tujuan strategi pun  dapat  tercapai  berupa “mengatasi  kendala  dan  memenuhi harapan utama lembaga dalam
berkolaborasi dan bermitra”.
Akhirnya, dengan sudah
terbentuknya  aktivitas  kolaborasi  dan kemitraan  yang  baik  sesuai tujuan strategi ,  keuntungan  ekstra  pun  dapat diperoleh  dalam  bentuk tujuan  jangka panjang  atau  dampak yang  berupa “mengatasi  kendala  dan  memenuhi
harapan utama lembaga dalam pengelolaan kelembagaan”.
Dengan  demikian,  berdasarkan pembahasan  di  atas,  dapat  dirancang strategi kapabilitas relasional bagi LKS di Kabupaten  Garut  sesuai  alur  rancangan aksi  pada  Gambar  1.  Berikut  strategi kapabilitas  relasional  bagi  LKS  di Kabupaten Garut yang merupakan “rancangan  aksi  untuk  memperkuat kapasitas  tata  kelola  lembaga  dalam membangun hubungan berkelanjutan antar pihak internal dan dengan pihak eksternal
(Renouard, 2011; Giraud et al., 2013; Bell et  al.,  2015)“  atau  “upaya  memperkuat kapasitas  tata  kelola  LKS  di  Kabupaten
Garut pada aspek kolaborasi dan kemitraan":
Gambar 2: Strategi Kapabilitas Relasional bagi LKS di Kabupaten Garut

## KESIMPULAN
Strategi kapabilitas relasional tepat untuk diterapkan pada LKS di Kabupaten Garut. Strategi ini memuat rancangan aksi guna  memperbaiki  kualitas  hubungan internal  dan  eksternal  LKS  di  Kabupaten Garut,  sehingga  dapat  mengoptimalkan kapasitas tata kelola kelembagaannya pada aspek kolaborasi dan
kemitraan.
Berdasarkan strategi ini, tiga objektif yang patut  dicapai  oleh  LKS  di  Kabupaten Garut demi memperbaiki kualitas hubungan internal dan eksternalnya adalah meningkatkan public  awareness terhadap LKS, menumbuhkan public trust terhadap
LKS,  dan  meningkatkan  kompetensi public relation bagi pengurus LKS.
Jika  berhasil  dicapai,  LKS  di Kabupaten Garut dapat mengatasi kendala dan memenuhi harapan utama menyangkut  isu  hubungan  ini,  yaitu membina  relasi  dengan  pihak  swasta secara  berkelanjutan,  bukan  sebatas charity .  Pada  akhirnya,  bentuk  relasi semacam  ini  bisa  berguna  sebagai sebentuk modal yang mampu memaksimalkan penyelenggaraan
kesejahteraan  sosial.  LKS  di  Kabupaten Garut  dapat  memanfaatkan  hal  tersebut untuk  mengatasi  kendala  dan  memenuhi
harapan utama dalam pengelolaan kelembagaan,  yaitu  mendapatkan  sumber alternatif pendanaan.

## SARAN
Penelitian ini mempunya dua jenis saran,  yaitu  praktis  dan  akademis.  Saran praktis  adalah  usul  dari  penelitian  ini untuk dapat membantu
mengimplementasikan program yang ditawarkan  penelitian  ini.  Kemudian, saran akademis adalah usul dari penelitian ini  untuk  mempertimbangkan  penelitian lanjutan yang terkait dengan penelitian ini.
Secara  praktis,  penelitian  ini
menyarankan
adanya komitmen multiaktor  untuk  mengimplementasikan strategi kapabilitas relasional. Tidak hanya pemerintah  dan  LKS,  strategi  kapabilitas relasional  membutuhkan  dukungan  dari stakeholder lainnya,  seperti  komunitas akademis, komunitas sosial, pihak media, dan  pihak  swasta.  Salah  satu  cara  untuk membangkitkan komitmen tersebut adalah pemerintah memberikan penghargaan tertentu  bagi  pihak-pihak  yang  bersedia berkomitmen.
Kemudian, secara akademis, penelitian ini menyarankan untuk
melakukan  penelitian  lanjutan  yang spesifik  tentang  penguatan  kapasitas  tata kelola  LKS, khususnya mengenai strategi peningkatan
kompetensi dan profesionalitas  SDM  pengurus  LKS— yang memang ditemukan dalam penelitian ini  masih  menjadi  salah  satu  kendala utama.
Strategi
tersebut dapat
menggunakan pendekatan yang mereplikasi  hasil  penelitian-penelitian  di luar  negeri  (luar  Indonesia),  seperti pendekatan leadership development program dan independent organization .

## DAFTAR PUSTAKA
Austin et al. (2011). Building Managerial and  Organizational  Capacity  in Nonprogit Human Service Organizations Thorugh Leadership Development Program. Administration in Social
Work, Vol. 35, No. 3 , 258-281. Bell  et  al.  (2015). Identifying,  Defining, and    Assesing    Child    Welfare Organizational Capacities. Virgin
Island:  Child  Welfare  Capacity Building Collaborative.
Creswell, J.  W.  (2003). Research
Design:  Qualitative,  Quantitative, and  Mixed  Methods Approaches (Second  Edition). London:  Sage Publications.
Dinsos  Jabar.  (2018). Dataset  Dinas Sosial .  Retrieved  April  08,  2020, from Jabar Open Data: https://data.jabarprov.go.id/dataset ?q=dinas+sosial
Dinsos  Jabar.  (2019). Dataset  Dinas Sosial .  Retrieved  April  08,  2020, from Jabar Open Data: https://data.jabarprov.go.id/dataset ?q=dinas+sosial
Dinsos  Jabar.  (2020). Dataset  Dinas Sosial .  Retrieved  April  08,  2020, from Jabar Open Data: https://data.jabarprov.go.id/dataset ?q=dinas+sosial Diyanayati,  K.  (2014).  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  di  Daerah Tertinggal: Studi Kasus
Kabupaten Garut. Jurnal PKS, Vol. 13, No. 4 , 343-359.
Giraud et al. (2013). Relational
Capability:  A  Multidimensional
Approach. Cergy-Pontoise:  Essec Business School. Kemensos.  (2019). Laporan  Kinerja Kementerian  Sosial  RI  Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kuswanda,  D.,  &  Sundayani,  Y.  (2013). Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial Melalui Rumah Sosial Amanah di Keluarahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Jurnal  Ilmiah  Pekerjaan
Sosial, Vol. 12, No. 1 , 1-13. Marbun  et  al.  (2012).  Peran  Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Penanganan Penyalahgunaan  Napza  di  Jawa Barat. Jurnal  Ilmiah  Pekerjaan
Sosial, Vol. 11, No. 1 , 1-17 Maynard,  B.  R.  (2010).  Social  Service Organizations    in    the    Era    of Evidence-based Practice (The Learning Organization as a Guiding  Framework  for  Bridging Science  to  Service). Journal  of Social  Work,  Vol.  10,  No. 3 ,  301- 316.
McPherson,    J.,    &  Abell,    N.    (2020).
Measuring  Rights-based  Practice (Introducing    the  Human  Rights Methods  in  Social  Work  Scales). British  Journal  of  Social  Work,
Vol. 50 , 222-242.
Patras,  J.,  &  Klest,  S.  K.  (2011). Development  of  a  Collective Efficacy  Measure  for  Use  in Social Service Organizations. Journal  of  Social  Work,  Vol.  13, No. 1 , 96-106.
Pikiran  Rakyat.  (2019,  Oktober  16). Hanya  Mampu  Selesaikan  20
Persen  Masalah  Sosial,  Dinsos
Jabar Gandeng Perusahaan Berkolaborasi .  Retrieved  April 08,  2020,  from  Pikiran  Rakyat: https://www.pikiran-
rakyat.com/bandung-raya/pr-
01321192/hanya- mampu-
selesaikan-20-persen-masalah- sosial-dinsos-jabar-gandeng- perusahaan- berkolaborasi Renouard,  C.  (2011).  Corporate  Social Responsibility,  Utilitarianism, and the Capabilities Approach. Journal  of  Business  Ethics,  Vol. 98, No. 1 , 85-97. Sitepu,  A.  (2011).  Konstruksi  Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16, No. 01 , 1-16.
Sugiyanto.  (2019). Tipologi  Governance Lembaga    Kesejahteraan    Sosial (LKS):    Studi  Kasus  LKS  Mardi Wuto  dan  LKS  Hamba  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia.
Turpin  et  al.  (2020).  Workload  and
Wokplace Safety in Social Service  Organizations. Journal of
Social Work, Vol. 0, No. 0 , 1-20. Williams-Gray,  B.  (2016).  Building Capcity  in  Nonprofit  Human Service Agencies Through Organizational Assessment During the Accreditation Process. Journal of Nonprofit Education and
Leadership, Vol. 6, No. 2 , 99-114.
Xie  et  al.  (2014).  Exploring  the  Role  of Independent Organisations in Care Coordination  for  Older  People  in England. Journal  of  Social  Work, Vol. 14, No. 4 , 419-438.