## Menabur Benih Multikulturalisme Di Tengah Mandeknya Konsolidasi Demokrasi di Tingkat lokal
Sastro M Wantu 1 , Ramli Mahmud 2 , Zulfikar Adjie 3 , Asmun Wantu 4 1234 Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Gorontalo (sastrowantu@ung.ac.id)
(ramlimahmud@ung.ac.id)
(zulfikaradjie@ung.ac.id) (asmunwantu@ung.ac.id)

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima (okt) (2023) Disetujui (nov) (2023) Dipublikasikan (nov) (2023)
Keywords: Menabur, Multikulturalisme, Konsolidasi, Demokrasi

## Abstrak
______________________________________________________________
Multikulturalisme  dianggap  sebagai  model  gagasan  yang  diharapkan untuk  meredam  ketegangan  dimasyarakat  pluralisme  di  daerah, meskipun ide ini sejak pasca reformasi mengalami ketegangan pasung surut  dalam  hal  menerima  dan  mengakui  keberagaman  sosial.  Kajian empiris  ini  mendiskusikan  formulasi  kebijakan  pada  masyarakat heterogen  yang  ingin  mendapatkan  konseptualisasi  yang  hakiki terhadap keharmonisan sosial dalam fondasi  kedaerahan ,agama dan kebudayaan  yang  berbeda.  Hasil  studi  memperlihatkan  bahwa  faktor penyebab  pendekatan  multikulturalisme  merupakan  elemen  penting dalam  membangun  sebuah  pemerintahan  yang  bergerak  menuju konsolidasi  demokrasi  yang  pada  akhirnya  menciptakan  kesadaran yang  mampu  memanejemen  konflik  masyarakat.  Situasi  ini  secara langsung  mempengaruhi  terhadap  menurunnya  eskalasi  konflik  etnis yang setiap saat muncul dan dipicu oleh persoalan SARA. Pemerintahan lokal yang memiliki kebijakan besar berupa agenda political will dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui upaya membangun multikulturalisme  dan  bukan  sebaliknya  yakni  membangkitkan  ego sektoral melalui ego etnisitas. Untuk itu kajian ini menyarankan perlu adanya  peran  pemerintah  termasuk  di  tingkat  lokal  membangun keharmonisan  di  tengah  kebhinekaan  untuk  mencegah  konflik horizontal dalam bentuk yang laten maupun termanifest.
2023 Universitas Negeri Gorontalo Under the license CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Paradigma baru dalam membangun demokrasi di tingkat lokal melalui penguatan terhadap desentralisasi atau otonomi daerah telah menjadi kebijakan besar pemerintah

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
pasca  reformasi  dalam  mengantisipasi  disintegrasi  bangsa  yang  hampir  saja memperakporandakan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  berbagai  konflik etnis  lahir  diberbagai  daerah  seperti  Poso,  Kalimantan,  Maluku  dan  beberapa  daerah lainnya. Mengapa gejolak konflik ini bisa terjadi kapan saja di tengah keragaman etnis, pada hal bangsa ini punya ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan fenomena  pluralisme  masyarakat  Indonesia  tersebut,  tampak  dibeberapa  daerah menjelang dan pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru masalah kesukuan masih sangat memprihatinkan, karena terjadi benturan perbedaan yang cenderung melahirkan konflik horisontal.
Kegagalan konsolidasi demokrasi dalam menampakan wajah kompleksitas pluralitas dengan membangun paradigma keharmonisisan sosial melalui multikulturalisme yang selalu mendapat tantangan besar di Indonesia yang masyarakatnya di daerah memiliki ciri  keragaman  etnis.  Prahara  konflik  diberbagai  wilayah  selalu  muncul  ketika  etnis mayoritas  mendominasi  minoritas  dengan  cara  memarginalkannya  dalam  tatakelola sosial  ekonomi  atau  sebaliknya  etnis  minoritas  menguasai  etnis  mayoritas.  Untuk  itu kebijakan rezim selalu direduksi dengan cara ideologis dengan memberi harapan besar berupa cara memperkuat rasa nasionalisme,dan bhinneka tunggal ika bukan dengan cara yang  bersifat  idiologis  yang  bersifat  implementatif  untuk  membangun  kewargaan multikulturalisme yang diwujudkan melalui demokrasi dengan mengatur keberagaman berdasarkan prinsip pengakuan dan relasi sosial antara mayoritas dan minoritas
Sejauh ini studi tentang konsolidasi demokrasi dapat dilihat dari karya Larry Diamond (2003)  yang  menyatakan  bahwa  demokrasi  sesungguhnyan  kemampuan  merawat stabilitas dan persistensi demokrasi itu sendiri dimana para elvel elit dan massa percaya bahwa  rezim  demokrasi  adalah  yang  paling  benar  dan  tepat  bagi  mereka.  Untuk  itu bagaimana merawat konsolidasi demokrasi menurut Stalik (2003) dan Bennett (1994) konsolidasi  demokrasi  paling  efektif    dan  representative  dalam  memupuk  demokrasi antara lain memberikan semacam akses bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sehingga akan meningkatkan keterwakilan demokrasi.
Tujuan  tulisan  ini  melengkapi  kekurangan  dari  studi  terdahulu  yang  kurang memperhatikan  faktor  konsolidasi  demokrasi  sebagai  komitmen  untuk  memperkuat vitalitas  kewarganegaraan  yang  peduli  terhadap  keterwakilan  minoritas  warga.  Nilai multikulturalisme belum menjadi perhatian penting bagi negara berkembang termasuk
Indonesia  yang  memposisikan  keterampilan  demokrasi  warga  melalui  upaya  yang memberikan saluran pada level pengakuan akan keberagaman dengan cara memberikan akses bagi kelompok-kelompok yang majemuk termasuk kelompok minoritas. Manfaat kajian  ini  pemetaan  terhadap  aanalisa  penerimaaan  nilai  multikulturalisme  selain menghasilkan  gambaran  kompleknya  membangun  nilai  demokrasi  dalam  masyarakat heterogen.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  multikulturalisme  dalam  budaya kewarganegaraan    menjadi  faktor  penting  dalam  membangun  konsolidasi  demokrasi yang  menempatkan  warga  memiliki  peluang  dalam  berbagai  macam  akses  dalam demokrasi,  termasuk  adanya  gagasan  terhadap  aturan  main  yang  harmonis  antara kelompok minoritas dan mayoritas yang salin menerima dan mengakui satu sama lain. Selanjutnya tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa tidak mengakui keberagaman sosial  dan  membangun  diskriminasi  dalam  tradis  kewarganegaraan  melaui  rezim otoritarian  menghasilkan  adanya  ketidak  harmonisan  etnis.  Hubungan  yang menciptakan relasi sosial yang negatif ini  tentu menjadi simbol terhadap disintegrasi bangsa  yang  selalu  mempraktekkan  nilai  diskriminasi  terhadap  kelompok-kelompok etnis  minoritas  dalam  masyarakat.  Praktek  penyakit  sosial  dalam  penataan  pada kehidupan  kewarganegaraan  menciptakan  segmentasi  sosial  yang  menggagu terbangunnya  demokrasi  warga.  Pertanyaan  yang  muncul  apakah  multiukulturalisme sangat  relevan  dalam  masyarakat  hetergen  yang  sedang  melakukan  konsolidasi demokrasi di tingkat lokal?

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penulisan  ini,  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif pendekatan  studi  kasus.  Sugiono  mengemukakan  bahwa  penelitian  studi  kasus merupakan  sebuah  instrumen  penelitian  yang  lebih  memfokuskan  pengembangan sumber  informasi  atas  program,  peristiwa  serta  aktivitas  kerja  yang  ingin  diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini fokus kasus yang dijadikan sebagai permasalahan yaitu pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Paradoks Multikulturalisme Dan Demokrasi Lokal
Sesungguhnya bangsa Indonesia secara empiris, perspektif nilai multikulturalisme  dalam  kehidupan  masyarakat  telah  dianggap  menjadi  penting  dari perjalanan bangsa yang dikenal dengan kemajemukannya. Pada realitanya bila mengacu pada praktek multikulturalisme di negara Barat hampir semua mampu membangun dan menata keberagaman dengan prinsip pengakuan akan adanya nilai-nilai yang berbeda. Namun  tidak  sedikit  pula  berbagai  kegagalan  total  dalam  implementasinya  misalnya runtuhnya  Uni  Sovyet,  Yugoslavia  dan  beberapa  persoalan  negara  lainnya  yang  tidak sampai  menyebabkan  bubarnya  negara  tersebut  seperti  yang  dialami  oleh  Spanyol, Kanada yang hingga kini masih berupaya merajut keutuhan negaranya.
Dilihat dari berbagai kompleksitas Indonesia dalam membangun kebangsaan atau dalam  bingkai  heterogenitas  sedapat  mungkin  salah  satu  obat  penawar  dalam membangun  konsolidasi  demokrasi  yang  mampu  mempertahankan  integrasi  bangsa salah  satunya  adalah  kebutuhan  adanya  pespektif  multikulturalisme  yang  dianggap sebagai  cerminan  keterwakilan  dalam  merefleksikan  keragaman  masyarakat  melalui nilai toleransi dan tidak diskriminatif. Tumbangnya Orde Baru yang mengakhiri rezim kekuasaannya  dengan  meledaknya  gelombang  kerusuhan  sosial  diberbagai  daerah misalnya di Jakarta, Solo dan Medan tentang ketidakpuasan terhadap warga keturunan Cina, konflik di Kalimantan antara Dayak dan Madura, Maluku, Sulawesi Tengah  yakni Poso. Konflik ini berlanjut hingga pasca reformasi dan terjadi diberbagai daerah baik di Lampung, Sulawesi Utara (Minahasa), Luwuk Banggai.
Kemunculan konflik yang berlatar agama dan etnis bila ditelusuri selalu berawal dari  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  kelompok  etnis  tertentu    yang  yang  memicu kesenjangan ekonomi, politik yang pada akhirnya memunculkan kecemburuan sosial dan berakhir pada konflik horisontal yang telah menelan korban jiwa. Kondisi ini dianggap peristiwa yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah kemanusiaan yang kelam dialami oleh daerah-daerah yang terlibat konflik tersebut.
Timbulnya  konflik  pada  dasarnya  semuanya  bermuara  pada  kegagalan  dalam menempatkan isu kebudayaan (budaya politik) sebagai prioritas dan menggantikannya dengan  isu  politik  dan  ekonomi.  Isu  ini  menguat  lagi  ketika  resonansi  konsolidasi demokrasi menggaung diseluruh masyarakat lokal dan mendapat sambutan yang hantgat
dari pemerintah  pusat dengan memberikan otonomi daerah sejak tahun 1999 berupa transfer kewenangan pemerintah pusat ke daerah yang disambut dengan gembira oleh daerah yang selama ini dianak tirikan oleh pusat.
Pemerintah pusat merancang berbagai kebijakan yang bersifat nometetis untuk mengakomodir kepentingan daerah melalui produk reformasi pemerintah daerah yang dianggap sebagai pemicu ketidakstabilan politik lokal yang masyarakatnya dihuni oleh beragam  etnis  dan  agama.  Kebijakan  ini  pula  menimbulkan  penguatan  identitas  baru yang  selama  Orde  Baru  diredam  melalui  asimilasi  antara  lain  melalui  kebijakan transmigrasi. Hal ini menurut Abdullah (2005) kebijakan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia  dewasa  ini  memperlihatkan  persoalan  sebagai  berikut:  Pertama,  persoalan mengabaikan    dimensi  sosial  dan  budaya.  Kedua,  kecenderungan  selain  tidak  adanya pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut sebagai lokal Karena itu bagi bangsa yang  pluralitas  seperti  ini  kebutuhan  adanya  multikulturalisme  sedapat  mungkin menjadi milik bersama diatas realitas kemajemukan. Dalam posisi seperti ini kebijakan pemerintah  bersama  masyarakat  memiliki  andil  penting  agar  heterogenitas  menjadi kekuatan besar bangsa menghadapi globalisasi yang cenderung memperhatikan isu lokal yang bermuatan etnisitas
Namun demikian realita yang muncul sejak Orde Baru hingga kini terjadi fluktuasi kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  tidak  memberi  harapan  besar  diatas  keraguan bahwa  kemajemukan  dan  demokrasi  sangat  membahayakan  eksistensi  integrasi nasional. Sehingga ruang perbedaan etnisitas hampir selalu dihindari untuk didiskusikan karena bisa dianggap menjadi penghambat pembangunan dan integrasi bangsa sehingga seringkali  etnis  yang  dianggap  sebagai  potensi  menghalangi  pembangunan  tidak mendapat  ruang  untuk  berkontribusi  atau  berpartisipasi  apalagi  menjadi  bagian  dari check  and  balance .  Pada  hal  menurut  World  Bank  pemberian  desentralisasi  sebagai prasyarat  untuk  memajukan  demokrasi  di  tingkat  lokal  termasuk  meningkatkan legitimasi  politik,  memberdayakan  kelompok-kelompok  termarjinalkan  atas  dasar etnisitas dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal (Maloney, 2007).
Lebih  jauh  keraguan  pemerintah  kembali  muncul  ketika  dimensi  lokal  mulai menguat  terhadap  pusat  yang  cederung  mulai  melakukan  perlawanan  bisa  dilihat keengganan pemerintah lokal diintervensi dalam memilih pemimpinnya yang cenderung menciptakan dinasti dan raja kecil di daerah, pengrusakan sumberdaya alam, penciptaan
aturan  lokal  dalam  bentuk  Perda  (Peraturan  Daerah)  yang  cenderung  bertentangan dengan aturan nasional dan lebih kental lagi munculnya ego etnisitas yang membelah antara  etnis  mayoritas  dan  minoritas.  Ketegangan  seperti  ini  kembali  dilihat  oleh pemerintah  pusat  sebagai  suatu  yang  membahayakan  integrasi  bangsa.  Untuk  itu penerapan  otonomi  daerah  atau  desentralisasi  diharapkan  tidak  hanya  mengadopsi kepentingan  masyarakat  di  daerah  termasuk  menciptakan  kesejahteraan, pemberdayaan, rasa keadilan, namun acapkali disalah gunakan oleh elit dan masyarakat yang  mengakumulasi  keanekaragaman  sosial  dalam  dimensi  penguasaan  etnis mayoruitas terhadap minoritas atau sebaliknya etnis minoritas mengambil kendali dan menguasai  etnis  mayoritas.  Sehingga  ego  etnisitas  tumbuh  subur  dan  tidak  bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat dalam berbagai bidang baik tata kelola sumberdaya ekonomi, sosial dan politik lokal yang dianggap sebagai pemicu konflik-konflik di daerah baik  bersifat  laten  maupun  termanifest  yang  berbasis  kemajemukan.  Dengan  melihat kencenderungan merebaknya ego etnisitas yang meluas tumbuh dalam segala elemen di tingkat  lokal,  maka  politik  multikulturalisme  sesungguhnya  secara  tentative  dianggap sebagai  kebijakan  yang  mampu  meredam  gejolak  persaingan  kelompok  etnis  dan menjadi  benteng  untuk  menjaga  integrasi  nasional  supaya  masyarakatnya  harmonis, damai dan berkeadilan serta saling mengakui keberagaman.

## Membangun Peradaban Melalui Perspektif Multikulturalisme
Dalam  membangun  peradaban  yang  berdimensi  multikulturalisme  dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka kita perlu melihat kembali resep  ilmu  sosial  yang  sederhana  namun  mungkin  bisa  menjadi  obat  mujarab  dalam merawat  demokrasi  melalui  bangunan  multikulturalisme.  Konsep  multikulturalisme sangat berbeda dengan pengertian pluralitas yang selalu dirumuskan dalam suku bangsa dan  kebudayaannya.  Sementara  multikulturalisme  menekankan  pada  hubungan  atau interaksi antara kelompok yang satu dengan lainnya dengan mengakui, menghormati dan memposisikan kesetaraan dalam keberagaman sosial yang diimplementasikan dengan sikap saling toleransi. Oleh karena itu untuk mengimplementasi nilai mutikulturalisme dalam ruang publik yang demokrasi sepatutnya pemerintah memiliki political will untuk mengelola  sistem  sosial  dari  berbagai  kebudayaan  warganegara  untuk  ditata  dalam kebijakan baik nasional maupun lokal  dalam fondasi nilai keadilan, kesetaraan, saling mengakui dan mengormati.
Bagaimana  model  membangun  politik  multikulturalisme  di  tengah  persoalan kebangkitan politik identitas yang cenderung melahirkan tindakan diskriminatif? Untuk membangun kebijakan tersebut sesunggunya pemerintah dengan mudah mengakomdasi keberagaman  tersebut  dengan  semangat  nasionalisme  yang  sudah  lama  lahir  dan tumbuh  dalam  kemajemukan  Indonesia  yang  diakumulasi  dalam  integrasi  nasional. Gagasan  yang  mudah  dicerna  ini  bila  kita  melihat  kembali  (atavisme)  sebagaimana dirumuskan oleh Masoed (1998) tentang perlunya pengkaitan yang tegas antara nation- building dengan pengembangan semangat kewarganegaraan yakni (1).membuka saluran untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang utuh terhadap sumberdaya negara.(2). Membangkitkan kembali  nasionalisme dengan membuka diri untuk saling membantu dan saling memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh semua umat manusia. Selanjutnya menurut  Masoed  (1998)  dengan  mengutip  pandangan  Andrson    tentang imagined political  community yakni  perlunya  penciptaan  solidaritas  nasional  melalui pengembangan  imajinasi  dikalangan  anggota  masyarakat  tentang  komunitas  mereka, yang penting bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia .
Pandangan ini begitu memiliki nilai yang hakiki, karena fondasi nation building yang  telah  diletakkan  oleh  para  pendiri  bangsa  telah  menanamkan  kesadaran  secara mendalam  dalam  kehidupan  masyarakat  yakni  walaupun  memiliki  keanekaragaman budaya, agama, bahasa dan etnis, namun kita tetap menjadi satu kesatuan bangsa yang didukung oleh rasa nasionalisme yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Bahar (1998) bahwa  momen  yang  menentukan  dalam  proses nation-building adalah  pada  saat  para pemimpin pergerakan kebangsaan Indonesia yang secara pribadi berasal dari berbagai latar  belakang  suku,  ras,  agama  serta  golongan,  bermusyawarah  bersama-sama meletakkan dasar-dasar memproklamirkan terbentuknya nation state Indonesia.
Konsepsi  dan  komitmen  masa  depan  yang  bersifat  tentative  untuk  menabur benih-benih  multiukulturalisme  dalam  lokus  demokrasi  bisa  dipinjam  pandangan Abdullah,  (2006)  mengenai  tatanan  masyarakat  multikultural  yang  bisa  diterima  oleh masyarakat  yakni  setidaknya  terdapat  dua  perspektif  dalam  menghadapi  keragaman sebagai  berikut:  pertama,  secara  vertical  membangun  multikulturalisme  melalui kesepakatan antara negara dan warga negara secara adil dengan tidak mengorbankan
kelompok minoritas; Kedua, secara horizontal multikulturalisme harus dibangun dengan pembelajaran bersama.
Dengan demikian membangun politik multikulturalisme sedapat mungkin untuk masing-masing  warga  negara  tidak  hanya  menjaga  kebudayaan  sendiri,  tetapi  juga mengakui  kebudayaan  kelompok  yang  lain  yang  berbeda,  sehinga  tercipta  toleransi, hidup  berdampingan  secara  damai.  Untuk  menciptakan  nuansa  kehidupan  yang bekerjasama  dan  berkeadilan,  maka  salah  satu  cara  adalah  memunculkan  pendidikan multikulturalisme,  seiring  dengan  rasa  nasionalisme  yang  berdimensi  Pancasila  dan Bhinneka Tunggal Ika .

## KESIMPULAN
Dalam  membangun  kebangsaan  dalam  arena  demokrasi  pada  masyarakat majemuk sesungguhnya bersifat kompleks karena bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu  integrasi  nasional  dan  terbukti  Indonesia  punya  pelajaran  tentang kejahatan  kemanusiaan  tentang  konflik  horizontal  yang  telah  mengorbankan  nyawa masyarakat  diberbagai  daerah.  Pelajaran  kerusuhan  sosial  tersebut  harus  diakhiri dengan kebutuhan tentang adanya politik multikulturalisme yang sesuai dengan model ke Indonesiaan yakni cerminan gagasan pengakuan keberagaman melalui toleransi dan tidak diskriminatif serta saling menghargai.
Pemerintah  harus  memiliki political  will melalui  kebijakan  untuk  memperkuat kembali antara nation- building melalui spirit kewarganegaraan dengan cara membuka peluang  semua  elemen  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  heterogen  untuk berpartispasi  dalam  mengelola  negara.  Hal  ini  dibutuhkan  solidaritas  nasional  dari semua komunitas untuk berpartisipasi tanpa membedakan latar belakang sosial.
Pemahaman tentang perpektif multikulturalisme dianggap mampu untuk mengatasi fenomena ego etnisitas diantara kelompok-kelompok masyarakat, dimana ada kesepakatan antara masyarakat dari berbagai kelompok sosial yang bersifat adil, saling mengakui dan menghormati tanpa memarginalkan kelompok etnis minoritas yng hidup bersama dengan kelompok etnis mayoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Irwan,  2006, Tantangan  Multikulturalisme  Dalam  Pembangunan ,  Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. II, No.1 April 2006
Aguero, Felipe, 1995, Soldier, Civilians, And Democracy: Post Franco Spain In Comparative Perspective, Baltimore & London: The John Hopkins University Press
Bahar,  Saafroedin,  1998, Membangun  Daerah  Dalam  Proses  Nation-Building ,  dalam Ichlasul  Amal  &  Armaidy  Armawi,  Regionalisme,  Nasionalisme  Dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Bennet, Robert, 1994, Local Government And Market Decentralization , Tokyo, PBB
Cottey, Andrew, at al, 2001, Democratic Control Of The Military In Post Comunist Europe: Guarding The Guards, Basingstoke, Palgrave
Diamond, Larry, 2003, Developing Democracy Toward Cosolidation , Yogyakarta IRE Press ……………….dan  Marc  Plattner  2000,  (ed), Hubungan  Sipil-Militer  Dan  Konsolidasi Demokrasi, Jakarta Rajawali
Eko,  Sutoro,  2003, Pengantar  Pelajaran  Konsolidasi  Demokrasi  Untuk  Indonesia dalam Larry  Diamond,  Developing  Democracy  Toward  Consolidation, Yogyakarta IRE Press
Luckhman,  Robin,  1996, Democracy  And  Military: An  Epitaph  For  Frankenstein’s, Democratization, Vol.3 No. 2 Summer
Maloney,  Kim,  2007, Representattive  Bureaucracy:  A  Cross  National  Analysis  of  Gender (1996-2004).
Mares,  R,.David  1998,  (ed), Civil-Military  Relations:  building  Democracy  And  Regional Security  In  Latin  America,  Southern  Asia  And  Central  Europe ,  Colorado Westview Press
Masoed,  Mohtar,  1998, Nasionalisme  Dan  Tantangan  Global  Masa  Kini, dalam  Ichlasul Amal  &  Armaidy  Armawi,  Regionalisme,  Nasionalisme  Dan  Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Parekh,  B.  (2001) Rethinking  Multiculturalism:  Cultural  Diversity  and  Political  Theory.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Syaifuddin, Achmad Fedyani, 2006, Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia, Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. II, No.1 April 2006
Stalik Svetiana, 2003, Ukuran Dan demokrasi Dan Dukungan Untuk Desentralisasi , Dalam Larry Diamond, Developing Democracy Toward Cosolidation, Yogyakarta IRE
Sujito, Arie dan Sutoro Eko, 2002, (eds), Demiliterisasi, Demokratisasi Dan Desentralisasi , Yogyakarta, IRE Press