## GENDER DAN HAK ASASI PEREMPUAN

## M. Mawardi J.

## Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Mawardi123@gmail.com Abstract: Understanding  of  the  concept  of  gender  equality  and  justice  is  still  very limited  in  all  circles.  The  lack  of  understanding  also  occurs  among  the planners  and  implementers  of  development,  which  in  turn  slows  down efforts  to  integrate  the  concept  into  development  policies,  programs  and activities.  The  same  limitations  of  understanding  also  occur  at  the individual  level  of  women  themselves,  husbands  and  their  families.  This paper aims to: (1) present general conditions of equity and gender equality in  Indonesia;  (2)  identifying  and  analyzing  the  root  causes  of  the  general conditions in point 1; and (3) analyze and formulate the results of reflection on  the  realization  of  justice  and  gender  equality,  especially  at  individual and family level. Abstrak: Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di  semua  kalangan.  Kurangnya  pemahaman  juga  terjadi  di  antara  para perencana dan pelaksana pembangunan, yang pada gilirannya memperlambat  upaya  untuk  mengintegrasikan  konsep  tersebut  ke  dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Keterbatasan pemahaman yang sama juga terjadi pada tingkat individu wanita itu sendiri, suami dan keluarga  mereka.  Makalah  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menyajikan  kondisi umum kesetaraan dan kesetaraan gender di Indonesia; (2) mengidentifikasi dan  menganalisis  akar  penyebab  kondisi  umum  di  poin  1;  dan  (3) menganalisis  dan  merumuskan  hasil  refleksi  pada  realisasi  keadilan  dan kesetaraan gender, terutama di tingkat individu dan keluarga. Kata Kunci: Hak Asasi, Gender, Perempuan, Kesetaraan

## A. Pendahuluan
Salah  satu  kendala  dalam  kemajuan  pembangunan  di  Indonesia  adalah tingginya  tingkat  kemiskinan.  Mengacu  kepada  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di
bawah  garis  kemiskinan)  di  Indonesia  pada  Maret  2010  mencapai  31,02  juta  (13,33 persen).  Kendati  jumlah  ini  turun  1,51  juta  dibandingkan  dengan  penduduk  miskin pada  Maret  2009  yang  sebesar  32,53  juta  (14,15  persen),  angka  tersebut  masih menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.
Persoalan ini masih  ditambah dengan  adanya kesenjangan dan ketidak  adilan dalam kesetaraan gender. Kita ketahui bahwa pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Terdapat dua indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan  pembangunan  manusia  ( Human  Development  Report/ HDR),  yaitu  angka Indeks  Pembangunan  Manusia  ( Human  Development  Index/ HDI)  yang  merupakan indeks  komposit  dari  komponen  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi;  dan Gender- related  Development  Index (GDI).  Menurut  HDR  2005,  Indonesia  berada  pada peringkat  HDI  ke-110  dari  170  negara  di  dunia,  dengan  indeks  sebesar  0,697; sedangkan  untuk  GDI  menduduki  peringkat  ke-87  dari  140  negara  di  dunia,  dengan indeks  sebesar  0,691.  Perbedaan  angka  HDI  dan  GDI  tersebut  menandakan  bahwa pembangunan  kesetaraan  gender  melalui  bidang  pendidikan  belum  banyak memerhatikan pengarusutamaan gender dibandingkan dengan negara-negara lain.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  sangat  tergantung  pada  bagian  yang terlemah  dari  seluruh  keluarga  dan  penduduk  Indonesia.  Karena  penduduk  yang terlemah  adalah  kaum  perempuan,  maka  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dengan memihak  kepada  kaum  perempuan  akan  memberikan  dampak  ganda  yang  sangat bermanfaat untuk pengembangan penduduk dan keluarga masa depan.
Pemahaman  akan  konsep  kesetaraan  dan  keadilan  gender  masih  sangat terbatas  di  semua  kalangan.  Keterbatasan  pemahaman  itu  juga  terjadi  di  antara  para perencana dan pelaksana pembangunan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya- upaya  pengintegrasian  konsep  tersebut  ke  dalam  berbagai  kebijakan,  program,  dan kegiatan  pembangunan.  Keterbatasan  pemahaman  yang  sama  juga  terjadi  di  aras individu perempuan itu sendiri, suami dan keluarganya.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  kondisi  umum  keadilan  dan kesetaraan gender di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan tentang  kondisi  umum  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dan  menganalisis  dan merumuskan hasil refleksi tentang upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya di aras individu dan keluarga.

## B. Kajian Teori
1. Teori Nurture , Teori Nature , dan Teori Equiblirium 1
Menurut  teori nurture ,  adanya  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki  pada hakikatnya  adalah  hasil  konstruksi  sosial  budaya  sehingga  menghasilkan  tugas  yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran  dan  konstribusinya  dalam  hidup  berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Teori nature menjelaskan  adanya  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki adalah  kodrat  sehingga  tidak  berubah  dan  universal.  Perbedaan  biologis  ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan  tugas  yang  berbeda.  Manusia,  baik  perempuan  maupun  laki-laki,  memiliki perbedaan  kodrat  sesuai  fungsinya  masing-masing.  Dalam  kehidupan  sosial,  ada pembagian tugas ( division of labour ).
1 Bagian ini dikutip dan diringkas dari Sri Sundari Sasongko. Modul 2 BKKBN. Jakarta.
Teori equiblirium dikenal sebagai paham kompromistis dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki  dan  perempuan.  Pandangan  ini,  tidak  mempertentangkan  antara  kaum perempuan  dan  laki-laki  karena  keduanya  harus  bekerja  sama  dalam  kemitraan  dan keharmonisan  dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.

## 2. Teori  Perbedaan  Gender,  Teori  Ketimpangan  Gender,  dan  Teori Feminisme
Implikasi  dari  realitas  yang  terjadi  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  relatif  dipandang  tidak  adil,  maka muncul  teori  feminisme.  Sebelumnya  dikenal  juga  ada  teori  perbedaan  gender  dan teori ketimpangan gender. Asumsi sentral dalam berbagai tulisan tentang teori gender differences adalah:  “ Women's  inner  psychic  life  is,  in  its  overall  configuration, different  from  that  of  men ”.  Perbedaan  lain  yang  ditunjukkan  oleh  perempuan dibandingkan  laki-laki  antara  lain  adalah  pada  bidang:  (1)  dasar  penilaian  ( basic values ) dan interest yang ditunjukkan perempuan biasanya berbeda dengan apa yang ditunjukkan  oleh  laki-laki;  (2)  cara  memberikan  penilaian  ( mode  of  making  value judgments );  (3)  konstruksi  pemikiran  perempuan  tentang  makna  kesuksesan  hidup ( achievement  motives );  (4)  mitos  tentang  kreativitas  perempuan  (ketekunan  dan keuletan) yang khas dibandingkan laki-laki; (5) konsep perempuan yang khas tentang sense  of  identity ;  (6)  kesadaran  diri  perempuan  tentang selfhood ( personality : kecantikan, daya tarik, dan sebagainya) yang berbeda dengan laki-laki. Hal lain yang penting  juga  membedakan  perempuan  dan  laki-laki  adalah:  bentuk  hubungan (kedekatan)  perempuan/ibu  dengan  sang  anak  ( biological  offspring )  berbeda  dengan apa  yang  ditunjukkan  oleh  laki-laki  (sang  ayah).  Terdapat  tiga  macam  penjelasan tentang  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  berbagai  hal  di  atas.  Ketiga penjelasan tersebut adalah:
Penjelasan  biologis .  Perempuan  terlahir  berbeda  secara  genital,  kognitif, maupun  emosional  serta  secara  hormonal  sepanjang  masa  hidupnya  ( life  cycle ) dibandingkan  laki-laki. Penjelasan  secara  institusional .  Perempuan  diatur  oleh norma-norma  (aturan-aturan)  tradisi  di  suatu  masyarakat  yang  meyakini  bahwa perempuan  harus  mengerjakan  hal-hal  yang  berbeda  (sektor  domestik-pekerjaan reproduktif)  dikerjakan  dengan  kalangan  laki-laki  (sektor  publik).  Teori division  of labor dari  Durkheim  dapat  menjelaskan  hal  ini. Penjelasan  sosial-psikologikal . Terdapat  dua  sub-penjelasan  dalam  hal  ini. Pertama adalah  penjelasan  secara fenomenologi  atau post -struktural,  dimana  perbedaan  perempuan  terhadap  laki-laki (secara  sederhana)  adalah  akibat  pembedaan  dikotomis  perempuan  dan  laki-laki dalam segala hal. Kedua adalah penjelasan sosialisasi, dimana perbedaan perempuan terhadap laki-laki dimulai saat pendidikan ( social learning processes -dalam keluarga) telah membedakan mana  yang  patut dilakukan oleh anak-perempuan dan  mana  yang patut  dilakukan  oleh  anak  laki-laki.  Pelajaran  perbengkelan  disosialisasikan  kepada anak  laki-laki,  sementara  mengurus  rumahtangga  disosialisasikan  kepada  anak perempuan. Sehingga, pekerjaan perbengkelan dan pekerjaan rumahtangga sejak awal telah bias gender.
Empat  asumsi  yang  mendasari  teori  ketimpangan  gender  tersebut  adalah:  (1) laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang berbeda dalam masyarakat melainkan juga posisi (sosialnya) dibedakan, dimana perempuan mendapatkan posisi yang lebih rendah;  (2)  perbedaan  posisi  perempuan  dari  laki-laki  tersebut  disebabkan  karena
organisasi  sosial  dalam  masyarakat  yang  memaksa  terjadinya  perbedaan  peranan sosial  diantara  keduanya;  (3)  perempuan  kurang  berdaya  dalam  merealisasikan kebutuhan dan aktualisasi dirinya; (4) laki-laki dan perempuan akan merespons secara fair , setara dan mudah atas segala macam stimuli yang datang kepadanya hanya bila mereka berada dalam struktur sosial masyarakat yang egaliter. Persoalannya, respons tersebut menjadi timpang, karena struktur sosial masyarakat membedakan posisi pria (dominan) atas perempuan secara mencolok. Terdapat 3 (tiga) kelompok feminis yang menggugat ketimpangan gender tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Feminisme  liberal mempersoalkan  ketimpangan  gender  dalam  tata-hubungan sosial  kemasyarakatan  dari  beberapa  sisi. Pertama ,  mereka  menggugat sexual division  of  labor dalam  masyarakat. Kedua ,  mereka  mempersoalkan  pembedaan public  and private  spheres  of  social  activities dimana  laki-laki  identik  dengan sektor publik dan perempuan identik dengan sektor privat atau domestik.
b. Feminisme  Marxian ,  yang  mempersoalkan  konstruksi  sosial  perempuan  dalam hubungan  dominasi, oppression ,  dan  konfliktual  antara  “ kelas  laki-laki” (yang menguasai  dan  mengkooptasi  terhadap)  “ kelas  perempuan” dalam  masyarakat. Menurut Engels (1884), terdapat lima alasan yang melanggengkan hubungan kelas yang konfliktual antara perempuan dan laki-laki, yaitu :
1).  Subordinasi  (terhadap)  perempuan  lebih  berasal  dari social  arrangement (institusional)  dalam  masyarakat  dan  bukan  karena  faktor  biologis  semata-mata. Bila ibu  dianggap konco-wingking , itu bukan karena jenis kelamin  tetapi ada satu set norma yang memaksa (“mendomistikasi") perempuan untuk tinggal di rumah. 2).  Basis  hubungan  relasional  atas  struktur  subordinasi  (perempuan)  tersebut terletak  pada  lembaga  keluarga  yang  melanggengkan  hubungan  subordinatif  dan dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan.  Keluarga  adalah  lembaga  pertama  yang melanggengkan  terjadinya  subordinasi  perempuan  melalui  proses  pendidikan (pendidikan informal) yang berlangsung antar anggota rumahtangga.
1. Masyarakat  meligitimasi  sistem-sistem  yang  berlangsung  dalam  keluarga dengan  mengklaim  bahwa  keluarga  adalah  dasar  pembentukan  masyarakat secara  luas.  Apabila  struktur  dasarnya  (keluarga)  telah  melanggengkan ketimpangan gender, maka keseluruhan masyarakat yang terbentuk pun, serta- merta akan melanggengkan ketimpangan gender.
2. Sistem-sistem  perekonomian  melemahkan  posisi  perempuan  dalam  proses produksi.  Manakala  basis livelihood sebuah  masyarakat  kini  makin  bertumpu pada  sistem  yang  lebih privatized seperti  pertanian  (dibandingkan  dengan sistem "berburu dan meramu"), maka seiring dengan perubahan tersebut posisi perempuan  pun  langsung  termarjinalisasi.  Laki-laki  menguasai property dan atas  sumber-sumber  produksi  (berarti  menjadi  master-tuan  tanah)  dan perempuan  menjadi  sekadar  tenaga  kerja  ( slaves) .  Hubungan  sosial-ekonomi menjadi master-slaves relationship yang tidak berkeadilan.
3).  Hubungan  eksploitatif  layaknya  “majikan  terhadap  buruhnya”  terjadi  pada struktur  sosial  yang  semakin  berkembang  tidak  hanya  dalam  hal  pertanian. Dengan  demikian  keseluruhan  sistem  sosial  membangun  hubungan  laki-laki dan perempuan dalam relasi kelas sosial.
c. Feminisme  Marxian  Kontemporer ,  yang  menggugat komodifikasi  perempuan dalam  sistem  sosial  masyarakat  yang  semakin  kapitalistik  materialistik.  Dalam masyarakat  yang  kapitalistik,  laki-laki  adalah  pemilik  modal,  sumber  daya,  uang dan  tanah  (kapitalis  atau bourgeois ).  Perempuan  (dipandang  dari  sisi  keindahan
dan  kecantikannya)  dimiliki  oleh  kaum  laki-laki  sebagai-penghias  kerajaan  bisnis sang  kapitalis.  Dalam  beberapa  kesempatan,  perempuan  dipertukarkan (diperjualbelikan)  di  kalangan  laki-laki bourgeois ( process  of  exchange  between men )  untuk  memuaskan  nafsu  laki-laki.  Dalam  hal  ini,  perempuan  dipandang  tak ubahnya  sebuah  komoditas  yang  direndahkan  martabatnya.  Kritik  keras segolongan  masyarakat  atas  terjadinya  perdagangan  manusia  (perempuan)  atau yang lazim dikenal  sebagai trafficking , serta kritik  terhadap wage-earning classes (pembedaan pengupahan berdasarkan kelas sosial - bias jender) yang membedakan perempuan  atas  laki-laki,  semuanya  berawal  dari  kesadaran  feminisme  marxian kontemporer ini.
Dalam tulisan ini menganalisa realitas dengan menggunakan teori-teori gender di  atas  dan  berupaya  merumuskan  gagasan  filosofis  tentang  urgensi  keadilan  dan kesetaraan gender secara khusus pada aras keluarga.

## 3. Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah  hak-hak  yang  telah  dipunyai  seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ( Declaration of Independence of USA ) dan  tercantum  dalam  UUD  1945  Republik  Indonesia,  seperti  pada  pasal  27  ayat  1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Adapun contoh HAM adalah  hak  untuk  hidup;  hak  untuk  memperoleh  pendidikan;  hak  untuk  hidup bersama-sama  seperti  orang  lain;  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama;  dan hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan 2 .  Selanjutnya,  hak-hak  dasar  yang  kami  masksud dalam tulisan ini sifatnya lebih luas dari  yang tercantum sebagai  hak  asasi  manusia 3 akan tetapi secara keseluruhan pemenuhan hak-hak dasar rakyat merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sosial  negara. Hak-hak inilah  yang paling  elementer  yang menentukan harkat dan martabat kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  mandatnya,  negara  menerima  kuasa  dan  wewenang  dari  rakyat agar ia dapat melindungi serta menciptakan suasana di mana hak-hak dasar rakyat itu diakui  dan  dapat  terus-menerus  berkembang.  Upaya  inilah  yang  dikenal  dengan konsep welfare state , yaitu konsep pemerintahan di mana negara dituntut memainkan peranan  kunci  di  dalam  melindungi  dan  memajukan  kondisi  ekonomi  dan  sosial warga  negaranya.  Adapun  hakikat  dari  pemenuhan  hak  dasar  rakyat  ini  bersifat komprehensif,  yakni  mencakup  hak-hak  sosial,  hak-hak  sipil,  dan  hak-hak  politik setiap  warga  negara.  Tujuan  rasional  dari  tuntutan  pemenuhan  kedua  kategori  hak dasar  ini  adalah  untuk  memperlakukan  segenap  warga  negara  secara terhormat dan bermartabat .  Hak-hak  dasar  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga adalah  hak-hak  dasar  yang  terdapat  di  dalam  UUD  1945.    Hak-hak  tersebut  antara lain, hak budaya; hak sipil dan politik;  hak ekonomi, hak sosial; hak sipil; hak sipil dan politik; dan hak pendidikan.
Selanjutnya,  secara  historis,  sejak  tahun  1948  HAM  satu  induk  dengan  PBB (Perserikatan  Bangsa  Bangsa),  dan  20  tahun  kemudian  baik  negara  Barat  maupun Timur  merumuskan  konvensi  hak  sipil  politik  (SIPOL)  dan  konvensi  hak  sosial ekonomi  dan  budaya  (EKOSOB).  Adanya  kekejaman  terhadap  HAM  selama  perang dunia pertama dan kedua melahirkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Hak-hak dasar  yang  diatur  dalam  DUHAM  adalah  hak  SIPOL  dan  EKOSOB.  Pada  hak
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
3 of cit.
EKOSOB  yang  paling  mendasar  ada  4  hal,  yaitu  hak  atas  rumah  yang  layak, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berkembang lagi menjadi adanya hak  atas  air  bersih,  dan  hak  atas  lingkungan  yang  bersih.  Hak  tersebut  berlaku  juga untuk  perempuan.  Sedangkan  hak  SIPOL  adalah  hak  kebebasan  untuk  berpikir  dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapa pun, sekalipun itu otoritas negara.
Dalam  DUHAM  Hak  Asasi  Perempuan  (HAP)  terdapat  prinsip  non- diskriminasi. Dalam prinsip tersebut tercantum “tidak dibenarkan praktik diskriminasi maupun peraturan  yang diskriminatif berdasarkan keturunan, suku, bangsa, ras, jenis kelamin,  aliran  politik,  aliran  keagamaan,  bahkan  berdasarkan  kasta.  Namun  masih ada konvensi yang mengatur khusus HAP seperti CEDAW, karena rumusan-rumusan yang  ada  dalam  deklarasi  tidak  diuraikan  secara  mendetail  mengenai  diskriminasi terhadap  perempuan.  Maka  disepakatilah  oleh  negara-negara  PBB  melalui  sebuah kelompok  kerja  yang  mengusulkan  adanya  perangkat  peraturan,  norma-norma internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.  Akhirnya  dibuatlah  konvensi  yang  disebut  CEDAW  ( Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ).
Dari  sekian  banyak  perjanjian  internasional,  hampir  semua  konvensi  pokok HAM  internasional  diratifikasi.  Konvensi  pokok  HAM  mencakup  7  hal,  yakni:  (1) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial ( Convention on the Elimination of Rasial Discrimination ).  Konvensi  ini  merupakan  yang  tertua  sejak  1965,  sebelum  lahir konvensi  hak  SIPOL  (ICCPR)  dan  EKOSOB  (ECOSOC)  tahun  1966;  (2)  Konvensi Hak Sipil Politik ( International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR ); (3) Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya  ( Economic  Social  and  Cultural  Rights /  ECOSOC);  (4) Konvensi  Anti  Penyiksaan  ( Convention  Againts  Torture /  CAT);  (5)  Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  ( Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women /  CEDAW)  tahun  1980;
(6)  Konvensi  Hak-hak  Dasar  Anak  ( Children  Rights  Convention /CRC)  tahun  1989; dan (7) Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, yakni konvensi yang lahir pada tahun 2000. Dari tujuh konvensi pokok HAM tersebut, yang terkait secara spesifik dengan HAP adalah CEDAW dan Buruh Migran.

## C. Pembahasan

## 1. Gender dan Keluarga
Gender  adalah  perbedaan  peran,  fungsi,  dan  tanggungjawab  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  dan  dapat  berubah  sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep gender dalam konteks gender and development (GAD) adalah pencapaian kesetaraan atau kesederajatan dan keadilan, dalam tatanan kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  dan  bernegara.  Berarti,  upaya  untuk mengubah  kekeliruan  pemaknaan  gender  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan  cara lebih menitikberatkan pada sistem tata nilai dalam keluarga dan masyarakat (Hubeis, 2010).
Ketika berbicara tentang gender, berarti  yang dibicarakan adalah relasi sosial perempuan  dan  laki-laki.  Hubeis  (2010)  menegaskan  bahwa  pembahasan  tentang gender tidak sama dengan pembicaraan tentang jenis kelamin biologis perempuan dan lelaki. Secara biologis perempuan memang berbeda dari laki-laki, tetapi bukan dalam hal potensi, kompetensi dan atau kesempatan. Gender mengacu pada perbedaan sosial serta  tanggung  jawab  perempuan  dan  lelaki  pada  pandangan  tentang  bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai.
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari  suatu  sistem  sosial  masyarakat  dan bertindak sebagai lembaga sosialisasi pertama yang mewariskan norma dan nilai-nilai bertindak  kepada  anggota  keluarga.  Sosialisasi  ini  akan  efektif  atau  tidak,  dapat dijelaskan  dari circumplex  model  of  family  interaction ,  yaitu  (1)  kemampuan beradaptasi  untuk  mengubah dan merespons  perubahan struktur tugas dan peran;  (2) ikatan  emosional  dan  perasaan  kebersamaan;  dan  (3)  komunikasi  yang  mencirikan suatu keluarga kohesif (Beebe SA et al , 1991 dalam Hubeis, 2010).
Dalam  hal  ini  sosialisasi  gender  dalam  keluarga  menghasilkan  suatu  cara berkomunikasi  spesifik  perempuan  dan  spesifik  laki-laki.  Berdasarkan  itu,  Tannen (1990)  dalam  Hubeis  (2010)  meyakini  adanya  kesenjangan  komunikasi  antara  laki- laki  dan  perempuan,  dikarenakan  masing-masing  berada  pada  posisi  lintas  budaya. Kegagalan  mengamati  perbedaan  cara  pandang  dan  gaya  bercakap  dapat  membawa masalah yang besar dalam memaknai relasi gender dalam berkomunikasi.

## 2. Peran Gender, Keadilan Gender, dan Kesetaraan Gender
Peran,  keadilan,  dan  kesetaraan  gender  dapat  dipahami  dalam  konteks keluarga.  Norma  pembagian  kerja  dalam  keluarga  menghasilkan  rumusan  yang berperan  atas  dasar  perbedaan  jenis  kelamin,  yang  menempatkan  perempuan memainkan peran tradisi 3-1 (istri, ibu rumahtangga, dan ibu) dan laki-laki di publik mencari nafkah. Perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi menyebabkan timbulnya peran transisi (peran 3-1 plus peran publik) dan peran egaliter antaranggota keluarga, laki-laki dan perempuan (Hubeis, 2010).
Kondisi  seperti  itu  memunculkan  keinginan  pada  diri  perempuan  untuk melepaskan  diri  dari  tugas-tugas  domestik  rumah  tangga.  Megawangi  (2005) mengungkapkan  bahwa  peran  domestik  yang  biasa  dilakukan  oleh  perempuan dianggap telah menjadikan perempuan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya karena pekerjaan domestik untuk  kesejahteraan keluarga, bukan untuk  kepentingan individu saja.  Oleh  karena  itu,  menurut  perspektif  sosial-konflik,  para  perempuan  harus dibebaskan  dari  belenggu  keluarga  sehingga  dapat  menjadi  individu  mandiri,  serta bebas mengaktualisasikan dirinya.
Di era  global,  perjuangan kesetaraan  gender  yang semakin  gencar, diprediksi akan  menimbulkan  hal-hal  berikut:  (1)  keajegan  peran  tradisi  atas  dasar  perbedaan seks  akan  memudar  sehingga  tidak  jelas  lagi  pembedanya;  (2)  perempuan  pekerja akan  meningkat  dan  sebaliknya  laki-laki  pengangguran  juga  akan  meningkat;  (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-istri, orangtua-anak, sehingga  keluarga  menjadi  tidak  utuh.  Berbagai  kemungkinan  tersebut  perlu diantisipasi dalam konteks penyadaran gender di keluarga dan di masyarakat (Hubeis, 2010).
Yang  dimaksud  keadilan  gender  adalah  proses  untuk  berlaku  adil  pada perempuan. Untuk memastikan adanya keadilan, penilaian harus selalu tersedia untuk mengompensasikan  kultur  dan  sejarah  yang  tidak  menguntungkan  dan  menghambat lelaki  dan  perempuan  untuk  berperan  selain  dari  peran  yang  menghasilkan  suatu keadilan  gender.  Proses  keadilan  gender  selanjutnya  diharapkan  dapat  menuntun  ke arah kondisi kesetaraan antara lelaki dan perempuan (Hubeis, 2010).
Sedangkan  kesetaraan  gender  berarti  perempuan  dan  lelaki  menikmati  status yang  sama,  dan  memiliki  kondisi  dan  potensi  yang  sama  untuk  merealisasikan  hak- haknya  sebagai  manusia  dan  berkontribusi  pada  pembangunan  nasional,  politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Karena  itu,  kesetaraan  gender  adalah  kesetaraan
penilaian  dari  masyarakat  terhadap  ketidaksamaan  dan  pembedaan  antara  lelaki  dan perempuan, dan beragam peranan yang dapat mereka perankan (Hubeis, 2010).
Konsep  UNDP  menginginkan  kesetaraan  gender  50/50  dalam  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  partisipasi  dalam  bidang  ekonomi  dan  politik.  Secara implisit  asumsi  yang  dipakai  adalah  bahwa  pria  dan  perempuan  harus  mempunyai kapasitas,  kesukaan,  dan  kebutuhan  yang  sama,  sehingga  idealnya  harus  meraih tingkat  kesehatan,  pendidikan,  tingkat  pendapatan,  dan  partisipasi  politik.  Dengan perkataan lain, perempuan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan pria.

## D. Ketidakadilan Dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Belajar Dari Kasus Keluarga Dan Masyarakat Indonesia
1. Kasus-kasus Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan Gender
Di  bawah  ini  adalah  pemaparan  kasus-kasus  khusus  dari  sejumlah  sumber yang  memperlihatkan  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  di keluarga  dan  masyarakat  Indonesia.  Pada  kasus  di  Lampung 4 ,  Gerakan  Perempuan Lampung  (GPL)  meminta  pemerintah  daerah  setempat  memenuhi  hak-hak  dasar perempuan,  utamanya  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  politik. Menurut  Ketua GPL,  Siti  Noor  Laila,  selama  ini  Pemda  belum  konsisten  dalam  melaksanakan peraturan  tentang  jaminan  pemenuhan  hak  dasar  bagi  perempuan.  Belum teraplikasinya  hal  itu  dalam  bentuk  perda  mengakibatkan  perlakuan  terhadap pemenuhan hak dasar di daerah masih buruk dan belum memuaskan. Indikasi belum terpenuhinya  hak-hak  dasar  perempuan  di  bidang  pendidikan,  perempuan  yang  rata- rata  berusia  anak  sekolah  banyak  yang  terlanggar  hak-haknya,  hal  itu  dilihat  dari banyaknya  jumlah  perempuan  yang  masih  buta  aksara  di  Indonesia.  Pada  kasus  lain (Kasus  Hak  Reproduksi  dan  Keadilan  Gender 5 ),  permasalahan  ketidakadilan  sangat nyata  dalam  kasus  ini,  dimana  perempuan  harus  dilindungi  dari  kemungkinan terjadinya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  agar  tidak  menimbulkan  pengguguran yang membahayakan jiwa dan kesehatan reproduksinya. Akan tetapi faktanya adalah justru  sangat  bertolak  belakang.  Buruknya  kesehatan  reproduksi  di  Indonesia  antara lain  sosioekonomi  dan  pendidikan  yang  rendah,  budaya  yang  tidak  mendukung, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender.
Di  hampir  setiap  budaya  ibu  adalah  sebuah  peran  yang  sangat  dihormati. Namun  demikian,  perhatian  akan  kesehatan  perempuan  masih  relatif  kurang.  Masih ada  kebiasaan  tradisional  yang  merugikan  kesehatan  perempuan  secara  umum maupun  kesehatan  reproduksinya.  Ketidaksetaraan  dalam  aspek  pendidikan, pekerjaan,  pengambilan  keputusan,  dan  sumber  daya  merupakan  pelanggaran  pasal 48, 49, ayat (1 dan 2) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Pandangan gender menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.  Anggapan  bahwa  perempuan  itu  irasional  atau  emosional  menyebabkan perempuan  berada  pada  posisi  yang  tidak  penting.  Stereotipe  ini  selalu  merugikan. Misalnya,  penandaan  yang  berawal  dari  asumsi  bahwa  perempuan  bersolek  adalah
4 GPL:  Hak  Dasar  Perempuan  Masih  Diabaikan,  disampaikan  dalam  rangka  rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret 2011. http://www.menkokesra.go.id/node/67
5 Bagian  ini  dikutip  dan  diringkas  dari  Hak  Reproduksi  dan  Ketidakadilan  Gender.  Penulis Oleh  Dr.  Tono    Hadi  S.,  Sp.O.G.(K).,  M.Kes.,  M.H.Kes.  (Penulis,  dokter  kandungan, pemerhati kesehatan perempuan)
http://www.opensubscriber.com/message/dpr-
indonesia@yahoogroups.com/6595404.html.
dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau  pelecehan  seksual  selalu  dikaitkan  dengan  stereotipe  ini.  Bahkan  jika  ada pemerkosaan,  masyarakat  berkecenderungan  menyalahkan  korbannya  (perempuan). Salah  satu  kekerasan  terhadap  kelamin  tertentu  yang  disebabkan  oleh  anggapan gender dan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
Stereotipe  perempuan  memelihara  dan  rajin  serta  tidak  cocok  untuk  menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik untuk rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras dan menjaga kebersihan rumah tangganya. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Salah satu  contoh  kasus  ketidakadilan  yang  dialami  oleh  istri  adalah:  istri  berangkat  TKI, suami  menikah  lagi 6 .  Kisah  ini  ditulis  oleh  WNI  yang  tinggal  di  Arab  Saudi. Kebetulan  ia  bertetangga  dengan  orang  Arab  yang  pembantunya  berasal  dari Indonesia.  Nama  pembantu  tersebut  adalah  Fatimah  bt  Boim.  Suatu  hari  Fatimah menjelaskan  permasalahan  keluarga  yang  sedang  dihadapinya  karena  suami  yang ditinggalkannya  di  Indonesia,  menikah  lagi.  Hal  ini  sangat  ironis  mengingat  selama Fatimah  bekerja  sebagai  TKI,  ia  menggunakan  uang  hasil  kerjanya  untuk  membeli sawah, kebun, memperbaiki rumah, dan membeli motor. Motor inilah yang kemudian, menurut informasi anaknya, dijadikan mas kawin oleh suaminya untuk mendapatkan istri baru.
Sisi  lain  wanita  yang  menjadi  TKI 7 adalah  suami  menunggu  di  rumah,  saat istri bekerja suami justru menikah lagi. Tidak jarang juga kejadian, istri bekerja TKI, hilang dan sekaligus mengalami sejumlah kekerasan dan ancaman hukuman mati.
Kasus  lainnya  adalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (terhadap  istri) 8 . Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  pada  istri  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada penyebabnya.  Di  Indonesia,  kekerasan  pada  perempuan  merupakan  salah  satu “budaya  negatif”  yang  tanpa  disadari  sebenarnya  telah  diturunkan  secara  turun temurun. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri  adalah:
a. Kekerasan  Fisik .  Kekerasan  fisik  adalah  suatu  tindakan  kekerasan  (seperti: memukul,  menendang,  dan  lain-lain)  yang  mengakibatkan  luka,  rasa  sakit,  atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.
b. Kekerasan  Psikis .  Kekerasan  psikis  adalah  suatu  tindakan  penyiksaan  secara verbal  (seperti:  menghina,  berkata  kasar  dan  kotor)  yang  mengakibatkan menurunnya  rasa  percaya  diri,  meningkatkan  rasa  takut,  hilangnya  kemampuan untuk  bertindak  dan  tidak  berdaya.  Kekerasan  psikis  ini,  apabila  sering  terjadi maka  dapat  mengakibatkan  istri  semakin  tergantung  pada  suami  meskipun suaminya  telah  membuat  ia  menderita.  Di  sisi  lain,  kekerasan  psikis  juga  dapat memicu dendam di hati istri.
6 Dikutip dan diringkas dari Potret TKI Arab Saudi: Ditinggal Istri Bekerja, Suaminya Nikah Lagi,  Harian  Republika  2  November  2011.  Dikisahkan  Fatimah,  di  ruang  keluarga  saya, Madinah, 30 oktober 2011, jam 23.
7 Bagian ini dikutip dan diringkas dari
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/24/150504/Seperempat-Abad-Istri- Tak-Pernah-Pulang-
8 Bagian  ini  dikutip  dan  diringkas  dari  tulisan  Pudji  Susilowati  ”Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Terhadap Istri”. http://www.e-psikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475
c. Kekerasan  Seksual .  Kekerasan  seksual  adalah  suatu  perbuatan  yang berhubungan  dengan  memaksa  istri  untuk  melakukan  hubungan  seksual  dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
d. Kekerasan Ekonomi . Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri  untuk  bekerja  di  dalam  atau  di  luar  rumah  untuk  menghasilkan  uang  dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami  tidak  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Sebagian  suami  juga  tidak memberikan  gajinya  pada  istri  karena  istrinya  berpenghasilan,  suami menyembunyikan  gajinya,  mengambil  harta  istri,  tidak  memberi  uang  belanja yang  mencukupi,  atau  tidak  memberi  uang  belanja  sama  sekali,  menuntut  istri memperoleh  penghasilan  lebih  banyak,  dan  tidak  mengizinkan  istri  untuk meningkatkan kariernya.
Siklus  KDRT  sangat  mungkin  terjadi,  di  mana  seorang  istri  yang  telah mengalami  kekerasan  dari  suaminya,  akhirnya  akan  kembali  mengalami  kekerasan seperti  sebuah  siklus.  Siklus  kekerasan  terhadap  istri  adalah  suami  melakukan kekerasan pada istri kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada istri.  Pada  tahap  selanjutnya,  suami  akan  bersikap  mesra  pada  istri.  Apabila  terjadi konflik  maka  suami  kembali  melakukan  kekerasan  pada  istri.  Pada  umumnya perempuan  menganggap  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suaminya  timbul  karena kekhilafan sesaat dan berharap suaminya akan berubah menjadi baik sehingga ketika suami meminta maaf dan bersikap mesra, harapan tersebut terpenuhi untuk sementara. Biasanya  kekerasan  terjadi  berulang-ulang  sehingga  menimbulkan  rasa  tidak  aman bagi istri dan adanya rasa takut ditinggalkan dan sakit hati atas perilaku suami.

## 2. Benang Merah Sejumlah Kasus: Sebuah Hasil Refleksi
Kemiskinan  dan  rendahnya  pendidikan  yang  dimaksud  adalah  tidak  hanya pada perempuan, tetapi dalam konteks keluarga/rumah tangga, bahkan komunitas dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus baik di Indonesia, maupun pada  kasus-kasus  di  negara  lain  sejumlah  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya diskriminasi  terhadap  perempuan.  Dalam  hal  ini,  diskriminiasi  terhadap  perempuan tentunya  melanggar  HAM.  Kasus-kasus  di  atas  menunjukkan bentuk  ketidakadilan gender  dan  ketidaksetaraan  yang  juga  menunjukkan  diskriminasi  bagi  kaum perempuan. Hal yang lebih tragis lagi, diskriminasi terjadi tidak hanya di aras mikro – misalmya keluarga, tetapi juga di aras meso (komunitas) bahkan makro (masyarakat, pemerintah-misal  hukum 9 ),  khususnya  lagi  dalam  ranah  kehidupan  sehari-hari. Dengan  demikian,  bila  ditinjau  dari  perspektif  HAM,  diskriminasi  terhadap perempuan adalah melanggar HAM karena hak asasi perempuan juga merupakan hak asasi manusia.
Agama manapun mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Karena itu, perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan selain melanggar  HAM,  juga  dinilai  melawan  hukum  alam.  Banyak  ditemukan  di masyarakat  kaum  lelaki  yang  memperlakukan  perempuan  secara  tidak  adil  dengan mengatanasnamakan  agama.  Besar  kemungkinan  hal  tersebut  dilakukan  untuk menutupi kepentingan lelaki dan mengukuhkan dominasinya atas diri perempuan. Di samping  itu,  budaya  setempat  dan  pendidikan  dalam  keluarga  turut  berperan  dalam membentuk  karakter  seorang  lelaki  dan  pandangannya  terhadap  kesetaraan  gender, termasuk dalam tingkat keluarga, misalnya perbedaan tingkat pendidikan antara suami
9 Contoh kasus Prita Laura.
dan  istri  di  tingkat  keluarga 10 .  Dalam  hal  ini  yang  terjadi  adalah  ketidakseimbangan peran, karena dikonstruksikan mengikuti arus pembangunan, termasuk dinamika yang mengikutinya. Untuk itu gagasan kami adalah pentingnya upaya „mengkonstruksikan ulang‟  keseimbangan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  aras  keluarga  dan masyarakat. Secara lebih lengkap akan dipaparkan pada bab berikut.
3. Urgensi    Keadilan  Dan  Kesetaraan  Gender  Dalam  Meminimalkan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan: Aras Makro Versus Aras Keluarga
1. Aras Makro
Pada  aras  makro  (termasuk  internasional),  berbagai  alternatif  yang  dilakukan oleh  banyak  pihak  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  serta  tidak melanggar  HAM  dapat  ditelusuri  dari  sejumlah  aturan  yang  ada,  dan  yang  telah dirumuskan  untuk  diwujudkan.  Perjuangan  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan (internasional) antara lain adalah:
a. Deklarasi  HAM,  PBB  (1948)  memberi  aspirasi  bagi  gerakan  feminis  untuk memperjuangkan  hak-hak  perempuan  ( all  human  beings  are  born  free  and equal  in  dignity  and  rights ),  1952  hak  politik  dan  ekonomi  perempuan diadopsi PBB.
b. Pada  tahun  1963  gerakan  global  emasipasi  masuk  dalam  agenda  PBB (ECOSOC)  untuk  diakomodasi  oleh  negara  anggota, Commission  on  the Status of Women (1967) memberi aspirasi pada lahirnya PKK.
c. Konferensi  di  Mexico,  1975,  menyetujui  program  WID  ( Women  in Development ) sebagai strategi meningkatkan peran wanita.
d. Konferensi  di  Nairobi,  1985,  menyetujui  pembentukan  UNIFEM  –  lembaga PBB  untuk  perempuan  dengan  program  WAD  ( Women  and  Development ), 1979,  CEDAW-PBB,  melalui  UU  No  7  tahun  1984,  Indonesia  meratifikasi CEDAW.
e. Pertemuan  di  Vienna,  1990,  menyetujui  program  GAD  ( Gender  and Development )  dengan  strategi  Pengarustuaamaan  Gender,  melalui  Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990,  Indonesia meratifikasi  CRC ( Convention Rights of Children ).
f. Konferensi  ICPD di  Cairo, 1994, mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
10 Dari sisi kemampuan (kompetensi) dalam konteks sebagai ilmuwan, tidak ada alasan untuk membedakan  perempuan  dan  lelaki.  Perempuan  dan  laki-laki  memiliki  peluang  yang  sama untuk  menjadi  ilmuwan  yang  sukses.  Termasuk  punya  punya  hak  dan  kewajiban,  khususnya tanggung  jawab  sosial  sebagai  ilmuwan  yang  sama  bila  sudah  menjadi  ilmuwan.  Demikian juga  dengan  kewajiban  ilmuwan  antara  lain  kesetiaan,  melunasi  utang  moral  dan  material, berterima kasih kepada pihak yang berbuat baik, berlaku adil, berbuat baik, mengembangkan diri  (bakat,  moral  dan  intelegensia),  dan    tidak  merugikan  orang  lain.  Dalam  hal  ini  hasil refleksi  kami  adalah,  keadilan  dan  kesetaraan  gender  idealnya  dapat  terwujud  khususnya  di kalangan ilmuwan. Pesan moral refleksi ini yaitu seorang ilmuwan harus memiliki kewajiban moral  untuk  berlaku  adil  dan  setara  gender  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  dan  sebagai akademisi (civitas akademika), anggota keluarga, bagian dari masyarakat, bangsa dan negara (dunia).
g. Konferensi  di  Beijing,  China,  1995,  merinci  12  keprihatinan  terhadap perempuan yang dikenal dengan 12 critical issues .
Selanjutnya, secara nasional alternatif yang ditawarkan antara lain:
a. Adanya  UUD  1945  yang  sudah  empat  kali  diamandemen  tentang  Propenas dan UU No. 25 tahun 2000.
b. UU No. 12 tahun 2000 tentang Pemilu
c. Instruksi  Presiden  No.  9  tahun  2000  tentang  Instruksi  Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, prinsip dasar membangun kesetaran gender di Indonesia adalah:
a. Menghargai pluralistik
b. Pendekatan sosio-kultural
c. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
d. Penegakan HAM dan supremasi hukum
e. Penghapusan kekerasan dan diskriminasi
f. Penyadaran pilar pembangunan
g. Pemerintah: sosialisasi dan advokasi
h. Masyarakat: sensitivisasi dan advokasi
i. Dunia usaha, penyadaran dan advokasi
j. Penyatuan  persepsi,  pemahaman,  dan  penyadaran  kepada  semua  pihak untuk  mewujudkan  kesetaran  gender  dan  perlindungan  anak  dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Prinsip  dasar  membangun  kesetaraan  gender  di  Indonesia  dilakukan  melalui upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Saat ini tengah disusun Undang- undang Tentang Kesetaraan Gender yang rencananya akan disetujui pada akhir 2011. Beberapa  pasal  penting  RUU  usulan  pemerintah  antara  lain  adalah  perlunya peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua  bidang  pembangunan;  pelaksanaan  tindakan  khusus  sementara  untuk mewujudkan  kesetaraan  nyata  antara  perempuan  dan  laki-laki;  pemberdayaan masyarakat  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender;  dan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender 11 . Lebih  lanjut,  UU  ini  diharapkan  bersifat  multiarea,  yaitu  secara  jelas  melingkupi bidang-bidang khusus  untuk  penegakan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Pada aras makro, implementasinya di masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang makna keadilan gender dan kesetaraan gender yang terkait dengan pemahaman mengenai norma dan nilai tempat.
Berdasarkan  pemaparan  pada  aras  makro  di  atas,  ide  pokok  kami  adalah  makin sejahtera  masyarakat  (tidak  miskin)  maka  makin  tinggi  aksesibilitas  perempuan terhadap  pendidikan  dan  makin  tinggi  pula  peluang  kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam keluarga. Gagasan relevan lainnya adalah, pada keluarga yang sejahtera secara ekonomi  baik  di  perdesaan  maupun  di  perkotaan,  lebih  terbebas  dari  pelanggaran HAM (lebih adil dan setara gender). Demikian pula dengan makin baiknya dukungan pemerintah  dan  alternatif  birokrasi  lainnya  (NGO  dan  jejaring  kolaboratif  di  dalam dan  di  luar  negeri)  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pendidikan  –
11 Pendapat Nanen yang dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2011/04/01/04435264/
termasuk  produk  hukum  yang  terkait  kesetaraan  gender  dan  HAM  –  maka  dapat meniadakan  ragam  pelanggaran  HAM  dan  meningkatkan  kehidupan  keluarga  yang berperspektif gender.

## 2. Aras Keluarga
Pada  aras  keluarga  (termasuk  individu  dan  keluarga  sebagai  lembaga) merupakan  aras  paling  penting  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender. Pada aras ini, pihak-pihak yang terlibat (misal dalam satu keluarga) menyadari peran- peran  yang  idealnya  dilakukan.  Satu  hal  yang  pada  dasarnya  secara  tidak  langsung memengaruhi  adalah  masalah  kemiskinan.  Ketidakadilan  dan  kesetaraan  gender, misalnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kasus-kasus  TKI,  ketidakberdayaan perempuan, dan lain-lain yang merupakan masalah kemiskinan (kesejahteraan).
Mengingat peran gender dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tatanan  sosial,  ekonomi  masyarakat,  dan  kesepakatan  di  lingkungan  keluarga.  Maka pada  aras  mikro  (keluarga),  ide  pokoknya  adalah  makin  baik  sosialisasi  yang berperspektif  gender  di  tingkat  keluarga,  makin  baik  pula  keadilan  dan  kesetaraan gender  di  tingkat  keluarga.  Implikasi  thesis  ini  pada  aras  mikro  adalah  makin  baik budaya  sosioalisasi  gender  di  aras  keluarga,  makin  minimal  bahkan  meniadakan ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender.  Untuk  mencapai  keadilan  dan  kesetaraan gender di aras keluarga, masing-masing pihak (khususnya ayah/suami dan ibu/istri) di tingkat  keluarga  menyadari  sepenuhnya  akan  hakikat  peran  yang  diharapkan  oleh keluarga intinya (pasangannya dan anak-anaknya) juga berdasarkan sistem nilai yang berlaku  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  seseorang  yang  memahami  falsafah kehidupan  sebagai  makhluk  sosial  ciptaan  Sang  Khalik  dalam  pola  relasi  terhadap sesama  ciptaan-Nya  akan  (secara  terus-menerus)  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan gender, khususnya dalam sikap dan tindakannya.

## E. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  kondisi  umum  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  (1) ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia; (2) akar permasalahan tentang kondisi  tersebut  adalah  pola  relasi  gender  yang  dikonstruksikan  masing-masing keluarga  adalah pola relasi  yang tidak adil dan timpang. Pola relasi tersebut  dimulai dari  masalah  sosialisasi  pada  keluarga.  Ego  selanjutnya  membudaya  di  keluarga, termasuk  di  dalam  keluarga  prokreasi.  Ego  menjadi  sebuah  sistem  nilai  pada masyarakat  dimana  Ego  tinggal;  dan  (3)  hasil  refleksi  kami  untuk  mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di aras masyarakat sejatinya dimulai dari individu dan keluarga.  Secara  filsafat,  seseorang  individu  (laki-laki  atau  perempuan)  sejatinya menyadari  sepenuhnya  bahwa  keduanya  diciptakan  dalam  derajat  dan  harkat,  dan martabat  yang  sama.  Demikian  pula  keduanya  mampu  menemukenali  falsafah kehidupan  sebagai  makhluk  sosial  ciptaan  Sang  Khalik  yang  sesungguhnya mengajarkan  sejumlah  kebaikan  yang  sempurna  dalam  pola  relasi  (yang  seimbang) terhadap sesama ciptaan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita Resmi Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2008 , No. 37/07/Th.
XI, 1 Juli 2008 . Dapat diakses di
http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-01jul08.pdf
Bouseroup,  E.  1984.  Peranan  wanita  dalam  Perkembangan  Ekonommi.  Jogjakarta: Gama Press.
Hubeis, A.V. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press. http://www.antaranews.com/berita/278036/miskin-memicu-bias-gender
Megawangi, Ratna. 2005. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung: Penerbit Mizan Pustaka.
Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development . 2004. Interim Report: An Enhanced Strategy for Reducing Poverty by the Year 2015 . New York: Millenium Project. Dapat diakses di http://www.unmilleniumproject.org/html.tf1docs.shtm
Mosse, Julia C. 2007. Gender dan Pembangunan. Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Sasongko, S.S. 2009. Modul 2 Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKKBN.
Supriatna,  Tjahya.  1997. Birokrasi  Pemberdayaan  dan  Pengentasan  Kemiskinan . Bandung: Humaniora Utama Press.
Suriasumantri,  Jujun  S.  2005, Filsafat  Ilmu:    Sebuah  Pengantar  Populer ,  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan
Suyono,  Haryono.  2005.  Peranan  Pendidikan  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan.
Artikel dapat diakses di
http://www.haryono.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=456.
The  World  Bank  Jakarta, Era  Baru  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia, dapat diakses di http://indopov.org/files/Ikhtisar.pdf.