## PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
Oleh : Zainal Abidin Pakpahan Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Alamat: Jalan Kijang No. 60 Lingk. Kampung Sawah Sigambal Rantauprapat
( zaepph@yahoo.com )

## ABSTRAK
Perlindungan  terhadap  saksi  kejahatan  dalam  proses  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  ditinjau  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006.  Permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  perlindungan  dan  saksi  kejahatan  dalam  proses  pemeriksaan  di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan bagi saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Populasi yang  diambil  saksi  kejahatan  yang  dapat  dihadirkan  dalam  proses  pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  berjumlah  3.880  orang  saksi  dari  970  perkara  kejahatan  pidana  di  tahun  2010, dari bulan Oktober sampai bulan Desember sebanyak 968 orang saksi dengan jumlah 242 perkara pidana. Dikarenakan jumlah populasi sangat besar, penulis mengambil sampel sebanyak 3% atau 30 orang  dari  jumlah  populasi  yang  ada.  Dalam  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  angket, wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  diambil  dari  lokasi  penelitian,  ditambah  dengan literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Analisa  yang  di  gunakan  adalah  analisa  deskriptif kualitatif,  dengan  metode  penulisan  deskriptif,  deduktif  dan  induktif.  Sampel  dalam  penelitian  ini diambil  dengan  cara random  sampling  yaitu mencari data  kepada responden dengan  secara  acak. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini,  dimana  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  saksi  kejahatan masih  rendah,  terbukti  dari  hasil  pilihan  responden  atau  saksi  yang  merasa  dirinya  takut  untuk memberikan  kesaksian.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  sosialisasi,  komunikasi,  dan  pengayoman terhadap saksi dari aparat penegak hukum, sehingga saksi jarang mendapatkan perlindungan secara efektif.
Kata Kunci: Perlindungan, Saksi Kejahatan, Pengadilan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara hukum  (reachtaath)  yang  identik  dengan peraturan  perundang-undangan  dengan bentuk tertulis, yang akan dijadikan dasar hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Tanpa  memandang  suku,  agama,  ras  dan latar belakang budaya.
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada  alat bukti yang  berhasil  diungkap  atau  ditemukan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan  dengan  saksi,  banyak  kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi  yang  dapat  mendukung  tugas penegak  hukum.  Padahal,  adanya  saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan  dalam  proses  peradilan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
pidana 1 .  Keberadaaan  saksi  dan  korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang  mendapat  perhatian  masyarakat dan  penegak  hukum  kasus-kasus  yang tidak  terungkap  dan  tidak  terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut  memberikan  kesaksian  kepada penegak hukum karena mendapat ancaman  dan  lain  sebagainya    dari  pihak tertentu.
Pelapor  yang  demikian  itu  harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga  ia  tidak  merasa  terancam  atau terintimidasi  baik  hak  maupun  jiwanya. Dengan  jaminam  perlindungan  hukum dan keamanan tersebut, diharapkan dapat terciptanya suatau keadaan yang memungkinkan  masyarakat  tidak  lagi merasa  takut  untuk  melaporkan  suatau tindak  pidana  yang  diketahuinya  kepada penagak  hukum,  karena  khawatir  atau takut  jiwannya  terancam  oleh  pihak tertentu 2 .
Sebelumnya  telah  ada  peraturan yang  mengatur  tentang  perlindungan saksi  dan  korban  namun  dikhususkan untuk  tindak  pidana  tertentu  sehingga belum  dapat  menampung  perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  untuk  tindak pidana  secara  umum  yang  semangkin
1 Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia,  Bandung:  PT  Rafika  Aditama, 2008, Cet ke-2, hal.5.
2 Redaksi  Sinar  Grafika,  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ,  (  UU  RI  No.13  Tahun 2006), Sinar Grafika 2006, Cet ke-1, hal. 18.
beragam  dan  kompleks  pada  jaman sekarang  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.
Akhirnya  pada  Tanggal  18  Juli 2006,  DPR  mensahkan  undang-undang tentang  perlindungan  saksi  dan  korban yang mengamanahkan pembentukan lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban. Adapun  peraturan  sebelumya  masi  tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini 3 . Bukan  hal  yang  aneh  apabila  di Indonesia, tindak teror dan ancaman, baik fisik  maupun  psikis  banyak  menimpa orang-orang  yang  akan  memberikan kesaksian  dalam  suatu  proses  peradilan pidana,  terlebih  apabila  kesaksian  yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.
Dalam  suatu  proses  peradilan pidana,  saksi    korban  kejahatan  sangat memegang  peranan  kunci  dalam  upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil.  Maka,  tidak  berlebihan  apabila dalam  pasal  184  ayat  (1)  KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urusan  pertama  diatas  alat  bukti  lain berupa  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk, dan keterangan terdakwa 4 .
Pada  prakteknya  di  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  perlindungan  saksi kejahatan yang ingin diminta
3 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal. v.
4 Rocky  Marbun,  Cerdik  dan  Taktis Menghadapi  Kasus  Hukum,    Jakarta  Selatan: Visimedia 2010, Cet. ke-1,  hal. 87.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
penjelasannya  dalam  proses  pemeriksaan di persidangan memang betul-betul dapat dihadirkan  untuk  dapat  memberikan kesaksian  dengan  apa  yang  ia  dengar, lihat,  alami  dan  ketahui  dari  peristiwa pidana tersebut. Sesuai dengan dilakukannya  penelitian  awal  dengan bentuk observasi pada hari selasa, tanggal 12  Oktober  2010  tepat  pada  pukul  13.00 WIB.  Bahwasannya  banyak  penomena yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru,  khususnya  masalah  kasus pidana  yang  ingin  di  selesaikan  seperti kasus  penganiayaan  dengan  Reg  No: 678/PID.B/2010/PN.PBR, atas nama terdakwa,  Ilham  Sardi  ALS  Bin  Amsar, adapun Hakim Ketua Majelis yaitu: Lilin Herlina.  SH,  Hakim  Anggota,  Pandu Budiono, SH.MH dan Sarah Louis,S, SH. M.Hum,  Panitera  Pengganti  Masri,  SH, Jaksa  Penuntut  Umum,  Ivan  Hebron,  S, SH,  dengan  dihadiri  saksi  ketika  itu Rosniali dan saksi lainnya 5 .
Dalam  hal  ini  keberadaan  saksi kejahatan  di  dalam  proses  persidangan harus  dapat  dihadirkan  guna  untuk  dapat memberikan keterangan  di depan majelis hakim,  namun  sebelum  saksi  tersebut memberikan  keterangan  yang  ingin  ia sampaikan  terlebih  dahulu  saksi  ketika itu disumpah dengan menurut keyakinannya, agar dapat menyampaikan keterangan yang jelas, jujur dan
5 Sumber  Data:  Kantor  Pengadilan  Negeri Pekanbaru, Thn,  2010.
transparan  dengan  apa  yang  ia  ketahui, setelah  itu  saksi  ditanya  oleh  majlis hakim  apakah  saksi  tersebut  dalam keadaan sehat 6 .
Pemeriksaan saksi dilakukan dengan  memanggil  saksi  kepersidangan seorang  demi  seorang.  Setelah  saksi berada  dihadapan  sidang  hakim  ketua sidang menanyakan kepada saksi identitasnya,  yaitu  nama  lengkap,  tempat lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan korban kejahatan, serta  apakah  kenal  dengan  terdakwa (korban kejahatan) tersebut.
Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah  atau  janji  menurut agama  atau  kepercayaannya,  dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan 7 .  Sedangkan  pemeriksaan saksi  pada  tahap  penyidikan  tidak dilakukan  di  bawah  sumpah,  lain  halnya pemeriksaan  saksi  di  sidang  pengadilan keterangan  saksi  diucapkan  harus  di bawah  sumpah  atau  janji.  Sumpah  atau janji  yang  diucapkan  sebelum  saksi memberikan  keterangan  di  persidangan disebut  sumpah  promisoris,  sedangkan
6 Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Observasi, tanggal 12 Oktober 2010.
7 Rozali  Abdullah,  Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, Cet ke-2, p. 73.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
sumpah atau janji yang diucapkan setelah didengar  keterangannya  sebagai  saksi  di
sidang pengadilan disebut sumpah assesoris 8 .
Dalam  persidangan  di  Pengadilan Negeri saksi tetap dalam posisi dilindungi  dan  merasa  aman  tidak  ada mendapatkan  tekanan  ataupun  intimidasi dari  pihak  manapun,  namun  setelah pemeriksaan selesai di Pengadilan Negeri saksi  tidak  lagi  mendapat  perlindungan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan  saksi  kejahatan  bisa  saja akan  mendapat  tekanan  dan  ancaman bahkan teror dari pihak lain.
Sedangkan dalam konteks Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  yang terdapat  di  dalam  Pasal  3  mengatur beberapa  asas  terhadap  perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  yaitu:  1), Penghargaan  atas  harkat  dan  martabat manusia; 2), Rasa aman; 3), Keadilan; 4), Tidak  diskriminatif,  dan,  5),  Kepastian hukum.  Jelaslah,  berdasarkan  ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2006,  tidak  setiap  saksi  atau korban  yang  memberikan  keterangan (kesaksian)  dalam  suatu  proses  peradilan pidana,  secara  otomatis  memperoleh perlindungan  seperti  yang  diamanatkan dan  dinyatakan  dalam  undang-undang tersebut.
8 Ali Yuswandi, penuntutan, hapusnya kewenangan    menuntut  dan  menjalankan  pidana, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya 19995, Cet ke-1, hal. 51-52.

## 1.2 Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  pasa penilitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan saksi kejahatan  dalam  proses  pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ? 2. Apa faktor yang menyebabkan perlindungan  saksi  kejahatan  dalam proses  pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Bagaimana  tinjauan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  terhadap perlindungan Saksi kejahatan tersebut?
1.3 Tujuan Penelitian
Memperhatikan  latar  belakang  dan perumusan  masalah  yang  dikemukakan sebelumnya,  maka  yang  menjadi  fokus tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan  saksi  kejahatan  dalam proses  pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk  dapat  mengetahui  bagaimana faktor yang menyebabkan
perlindungan  saksi  kejahatan  dalam proses  pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Untuk  dapat  mengetahui  bagaimanan tinjauan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  terhadap  perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat pada Penelitian ini
adalah :
a. Secara teoritis akademis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia kanca pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dan  juga  Penelitian  ini  diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual  tentang  pemikiran  hukum yang    ada  kaitannya  dalam  kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
b. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini dapat memberi manfaat sebagai
masukan  bagi  Pemerintah  agar  dapat memberikan  ruang  perlindungan  yang sebesar-besarnya  bagi  para  saksi kejahatan dalam memberikan kesaksian  dalam  ruang  pengadilan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  dan  masukan bagi  intansi  dan  aparat  penegak hukum  supaya  dapat  menerapkan Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban secara  efektif dan  propesional dalam  kanca  sistem  peradilan  di Indonesia  serta  sebagai  masukan  bagi masyarakat  sipil  untuk  dapat  lebih mengetahui  tentang  hak-haknya  jika menjadi  saksi  kejahatan  agar  dapat memperoleh perlindungan secara
efektif  agar  terhindar  dari  intimidasi dari pihak manapun.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1 Pengertian Saksi
Pengertian saksi di pertegas didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  pada  Pasal  (1) butir  26  menjelaskan  yang  dimaksud dengan  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana yang  dia  dengar  sendiri,  dia  lihat  sendiri dan  dia  alami  sendiri.  Demikian  halnya dengan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  Pasal  1  butir  1  juga menyatakan  “Saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri, dan/atau ia alami  sendiri”.  Secara  makna tidak  ada  yang  berbeda  hanya  saja  ada sedikit  penyempurnaan  bahasa  saja.  Dan pada  butir  27  menjelaskan  keterangan saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara  pidana  yang  berupa  keterangan dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa pidana  yang  dia  dengar  sendiri,  dia  lihat sendiri  dan  dia  alami  sendiri  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
menyebut  alasan  dan  pengetahuannya itu 9 .
Sedangkan subekti menyatakan bahwa  saksi  adalah  orang  yang  didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang  sedang berperkara 10 . Uraian di atas menunjukkan bahwa  saksi  dalam  proses  peradilan adalah  faktor  penting  dalam  setiap  tahap dalam  proses  peradilan  pidana.  Suryono Sutarto  lebih luas mengemukakan bahwa saksi  adalah  orang  yang  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana menyatakan  bahwa  pertanyaan  yang bersifat  “sugestif”/menjerat  tidak  boleh dilakukan  terhadap  saksi  atau  terdakwa. Wirjono  Projodikoro  memaknai  bahwa Seorang  saksi  adalah  seorang  manusia belaka  atau  manusia  biasa.  Ia  dapat dengan  sengaja  bohong,  dan  dapat  juga jujur  menceritakan  hal  sesuatu,  seoalah- olah  hal  yang  benar,  akan  sebetulnya tidak  benar.  Seseorang  saksi  harus
9 Solehuddin,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Hukum  Acara  Pidana, Hukum Acara Perdata , Jakarta: CV. Visimedia, hal. 149.
10 Subekti.  dan  R.  Tjitro  Soedibia,  Kamus
Hukum , Jakarta : Pradya Paramita, 1976, Cet ke- 3 hal. 83.
menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung  dari  daya  ingat  dari  orang perseorang,  apa  itu  dapat  dipercaya  atas kebenarannya.
Sedangkan S.M. Amin
menambahkan  bahwa  Saksi  tak  bersuara dapat  merupakan  bahan-bahan  yang diperoleh  dengan  cara  menyelidiki  dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya  bekas-bekas  yang  terdapat di  tempat  kejahatan  yang  dilakukan. Dengan pengertian saksi ini menunjukkan  bahwa  betapa  berartinya sebuah  kesaksian  dalam  proses  peradilan pidana,  agar  terungkapnya  sebuah  tindak pidana 11 .
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa saksi adalah sesorang yang  memberikan  keterangan  dalam proses peradilan pidana untuk menemukan  titik  terang  apakah  suatu tindak pidana benarbenar terjadi sebagaimana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
2.2 Pengertian Kejahatan
Munculnya perbedaaan dalam pengertian kejahatan dikarenakan persfektif  orang  dalam  memandang kejahatan sangat beragam, di samping itu tentunya  perumusan  kejahatan  akan sangat  dipengeruhi  oleh  jenis  kejahatan
11 Mr.  S.M.  Amin,    Hukum  Acara  Pengadilan Negeri,  Jakarta  :  Pradya  Paramita,  1981,  Cet  ke-  2    hal. 49.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
yang akan dirumuskan. Dimana kejahatan adalah  pokok  penyelidikannya,  artinya kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  melakukannya 12 .  Sedangkan kriminologi  memiliki  pengertian  yaitu, ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki  gejala  kejahatan  seluas- luasnya.
Secara  etimologi  kejahatan  adalah bentuk  tingkah  laku  yang  bertentangan dengan  moral  kemanusian.  Kejahatan merupakan  suatu  perbuatan  atau  tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat  dan paling tidak disukai  oleh rakyat 13 .
Van bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap pelakuan yang tidak bersifat  susila  dan  merugikan,  yang menimbulkan  begitu  banyak  ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga  masyarakat  itu  berhak  untuk mencelanya dan
menyatakan penolakannya atas kelakuannya itu dalam bentuk  nestapa  dengan  sengaja diberikan karena kelakuan tersebut 14 .
Jika  dikaitkan  dengan  kejahatan- kejahatan  yang  terdapat  dalam  kitab undang-undang hukum pidana, perumusan  kejahatan  menurut  kitab
12 Mr.  W.A.Bonger,  Pengantar  Tentang Kriminologi,    Jakarta  :  PT.  Pembangunan,  1995,  Cet. ke-7, hal. 19.
13 Abdul  Wahid,  Kejahatan  Terorisme, Perspektif  Agama,  HAM,  Dan  Hukum,  Bandung  : Refika Aditama, 2004, Cet ke- 1, hal. 52.
14 Dikdik  M.  Arief  Mansur,  dan  Elisatris Gultom. op.cit., hal. 56.
undang-undang  hukum  pidana  adalah semua  bentuk  perbuatan  yang memenuhi perumusan  ketentuan-ketentuan  kitab undang-undang hukum pidana 15 .
Dengan  demikian  saksi  kejahatan dapat  disebutkan  sebagai  salah  satu  alat bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri, ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri dengan  memberikan  keterangan  dan pengetahuannya itu.
2.3 Syarat-Syarat Saksi
Sedangkan syarat-syarat saksi menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia adalah  saksi  harus  memenuhi  syarat formil  dan  materiil  sebagai  berikut 16 : 1). Syarat  formil  saksi  memiliki  ketentuan syarat  sebagaiberikut:  1),  Berumur  15 tahun keatas, 2), Sehat akalnya, 3), Tidak ada  hubungan  keluarga  sedarah  dan keluarga  semenda  dari  salah  satu  pihak menurut  keturunan  yang  lurus,  kecuali undang-undang  menentukan  lain;  4), Tidak  ada  hubungan  perkawinan  dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal  145  (1)  HIR);  5),  Tidak  ada hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak dengan    menerima  upah  (Pasal  144  (2) HIR); kecuali undang-undang
menentukan  lain,  6),  Menghadap  di
15 Ibid.  p. 56.
16 Lilik  Mulyadi,  Putusan  Hakim  Dalam Hukum  Acara  Pidana,  Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2007, Cet. ke-1, hal. 70-73.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
persidangan  (Pasal  141  (2)  HIR);  7), Mengangkat  sumpah  menurut  agamanya (Pasal 147 HIR); 8), Berjumlah sekurang- kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa,  atau  dikuatkan  dengan  alat bukti  lain  (Pasal  169  HIR);  kecuali mengenai perzinaan, 9), Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1)  HIR);  10),  Memberikan  keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR) 17 . Dan ke 2).
Syarat materiil saksi yaitu: 1),
Menerangkan  apa  yang  dilihat,  ia dengar dan  ia  alami  sendiri  (Pasal  171  HIR/308 R.  Bg),  2),  Diketahui  sebab-sebab  ia mengetahui  peristiwanya  (Pasal  171  (1) HIR/Pasal  308  (1)  R.  Bg),  3),  Bukan merupakan  pendapat  atau  kesimpulan saksi  sendiri  (Pasal  171  (2)  HIR/Pasal 308 (2) RBG), 4), Saling bersesuaian satu sama  lain  (Pasal  170  HIR),  5),  Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2.4 Jenis - Jenis Saksi
a. Saksi  a  Charge  dan  Saksi  a  De

## Charge
Pada  dasarnya  menurut  sifat dan  eksistensinya  maka  keterangan saksi  a  charge  adalah  keterangan seorang  saksi  dengan  memberatkan terdakwa  dan  terdapat  dalam  berkas perkara  serta  lazim  diajukan  oleh jaksa atau penuntut umum. Sedangkan saksi  a  de  charge  adalah  keterangan
17 Ibid. hal. 167.
seorang saksi dengan sifat meringankan  terdakwa  dan  lajim diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum 18 . Mengenai saksi yang meringankan  (a  de  charge)  dijelaskan dalam  Pasal  65  KUHAP,  ”tersangka atau terdakwa berhak untuk menggusahakan dan mengajukan saksi  dan  atau  seseorang  yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang mengguntungkan bagi dirinya 19 ” dalam  pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan, seorang  terdakwa  memiliki  hak  untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang  saksi  yang  dianggap  dapat meringankan  atau  membela  dirinya dalam  pemeriksaan  tersebut,  sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
b. Saksi Vurbalisant
Secara pundamental kata vurbalisant  adalah  istilah  yang  lazim tumbuh dan berkembang dalam peraktek  serta  tidak  diatur  oleh KUHAP.  Menurut  makna  leksikon dan  doktrinnya,  vurbalisan  adalah: “nama  yang diberikan kepada petugas (polisi  atau  yang  diberikan  kepada petugas  khusus)  untuk  menyusun,
18 Ibid,  hal. 82.
19 Solehuddin, op.cit. hal. 163.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
membuat,  atau  mengarang  berita acara.
Sedangkan menurut J.C.T.
Simorangkir,  S.H,  Etwin  Rudi,  S.H
dan Prasetyo JT menyebutkan bahwa:“vurbalisant”adalah pejabat yang  berwenang  untuk  membuat berita acara, misalnya, polisi, jaksa 20 .
Menutut  Yan  Pramatya  Puspa bahwa:  “vurbalisan  (belanda)  adalah petugas  (polisi  atau  seseorang  yang diberi  tugas  khusus)  untuk  menyusun, membuat,  atau  mengarang  process perbal” 21 .
Dengan demikian, apabila dititik  dari  sisi  praktek  peradilan, eksistensi  saksi purbalisan tanpak jika dalam persidangan menyangkal keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa  disidang  pengadilan berbeda  dengan  keterangan  berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik serta derdakwa/saksi mencabut/menarik  keterangan  pada berita  acara  pemeriksaan  yang  dibuat penyidik  karena  adanya  tekanan,  baik bersifat fisik maupun psikis.
c. Saksi Mahkota (kroon gtuige)
Dari  kejadian  teortik  dalam
KUHAP tidaklah ditemukan pengaturan  mengenai  saksi  mahkota atau  kroon  atuige.  Pada  hakikatnya
20 Lilik Mulyadi. op.cit., hal. 83.
21 Ibid. hal . 83.
saksi  mahkota  adalah  saksi  yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan  suatu  “mahkota”.  Dengan demikian,  berdasarkan  visi  peraktik peradilan maka asasnya saksi mahkota mempunyai sebagai berikut: 1), Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang  saksi  dalam  artian  seseorang yang  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab 1 Pasal 1 angka  26  KUHAP).  2),  Bahwa  saksi mahkota  tersebut  diambil  dari  salah seorang tersangka,  yaitu seorang  yang karena  perbuatannya  atau  keadaanya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut diduga  sebgai  pelaku  tindak  pidana (Bab  1  Pasal  1  angka  14  KUHAP) atau  terdakwa  adalah  seseorang  yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili  disidang  pengadilan  (Bab  1 angka 15 KUHAP). dengan demikian,kontek tersebut mengandung pengertian  bahwa  saksi  mahkota hanya  ada  satu  tindak  pidana  dimana pelakunya/  tersangka  atau  terdakwa lebih  dari  seseorang  atau  saksi  itu adalah  seorang  diantara  tersangka/ terdakwa  dengan  peranan  paling  kecil artinya bukan pelaku utama.
d. Kegunaan Saksi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
1. Harus  Mengucapkan  Sumpah
Atau Janji
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal 160  ayat  (3),  dan  hal  ini  sudah diuraikan  dalam  ruang  lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan  Pasal  160  ayat  (3), sebelum saksi memberikan keteranagan:  ”  wajib  mengucapkan ”  sumpah  atau  janji.  Adapun sumpah  atau  janji 22 :  1),  Dilakukan menurut  cara  agamanya  masing- masing, 2), Lapal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya  dan  tiada  lain dari pada yang sebenarnya.
Sumpah atau janji itu diucapkan menurut ketentuan Pasal 160  ayat  (3),  pada  priendsifnya wajib  diucapkan  sebelum  saksi memberi  keterangan.  Akan  tetapi, Pasal  160  ayat  (4)  memberi kemungkinana  untuk  mengucapkan sumpah  atau  janji:  1),  Pada priendsifnya wajib diucapkan ”sebelum” saksi memberi keterangan. 2), Tapi yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji  dapat  diucapkan  ”  sesudah saksi memberi keterangan” 23 .
22 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet ke-11, hal. 286.
23 Ibid. hal. 286.
Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi  yang menolak untuk mengucapkan  sumpah  atau  janji tanpa  alasan  yang  sah:  a),  dapat dikenakan sandera. b), Penyenderaan dilakukan
berdasarkan  ”penetapan”  hakim ketua  sidang.  c),  Penyenderaan dalam  hal  seperti  ini  paling  lama empat belas hari (Pasal 161).
2. Memberikan  Keterangan  Guna Kepentingan Pemeriksaan
a. Keterangan  saksi  yang  bernilai sebagai bukti.
Tidak  semua  keterangan saksi  yang  mempunyai  nilai sebgai  alat  bukti.  Keterangan saksi  yang  mempunyai  nilai sebgai  alat  bukti.  Keterangan saksi  yang  mempunyai  nilai ialah  keterangan  yang  sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu: a),  yang  saksi  lihat  sendiri,  b), saksi  dengar  sendiri,  c),  dan saksi  alami  sendiri,  d),  serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu 24 b. Keterangan Saksi Harus
Diberikan Di sidang Pengadilan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Agar  supaya  keterangan saksi  dapat  dinilai  sebgai  alat bukti,  keterangan  itu  harus  yang dalam  ”dinyatakan”  di  sidang pengadilan. Hal ini sesuai dalam penegasan  Pasal  185  ayat  (1). Kalau  begitu,  keterangan  saksi yang  berisi  penjelasan  tentang apa  yang  didengarnya  sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya  sendiri  mengenai suatu  peristiwa  pidana,  baru dapat  bernilai  sebagai  alat  bukti apabila  keterangan  itu  saksi nyatakan  disidang  pengadilan. Keterangan yang  dinyatakan diluar  sidang  pengadilan  (aut side  de  court)  bukan  alat  bukti tidak  dapat  dipergunakan  untuk membuktikan
kesalahan terdakwa. Keterangan yang demikian  tidak  dapat  dinilai sebagai  alat  bukti  karena  itu tidak dinyatakan
disidang
pengadilan.
c. Keterangan  Seorang  Saksi  Saja
Tidak Dianggap Cukup
Supaya  keterangan  saksi dapat dianggap
cukup membuktikan  kesalahan  seorang terdakwa  harus  dipenuhi  paling sedikit  atau  sekurang-kurangnya dengan  dua  alat  bukti.  Dengan demikian  keterangan  seorang
saksi  saja,  baru  bernilai  sebgai satu  alat  bukti  yang  harus ditambah  dan  dicukupi  dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari  ketentuan  Pasal  185  ayat (2),  keterangan  seorang  saksi saja  belum  dapat  dianggap sebgai  alat  bukti  yang  cukup untuk  membeuktikan  kesalahan terdakwa,  atau  ”  unus  terstis nullus  terstis”  ini  berarti  jika alat  bukti  yang  dikemukakan penuntut  umum  hanya  terdiri dari  seorang  saksi  saja  tanpa ditambah dengan saksi yang lain atau  alat  bukti  yang  lain. ”kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebgai alat bukti yang cukup untuk membuktikan
kesalahan
terdakwa  sehubungan  dengan tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya.
2.5 Perlindungan  Saksi  Kejahatan  Dalam Proses  Pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru
Perlindungan  merupakan  segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  saksi  dan/atau  korban  kejahatan yang  wajib  dilaksanakan  oleh  lembaga perlindungan  saksi  dan  korban  atau lembaga lainnya sesuai yang di
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
amanatkan didalam undang-undang.
Perlindungan  saksi  dan  korban  bertujuan memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi dan/atau  Korban  dalam  memberikan keterangan  pada  setiap  proses  peradilan pidana.
Keberadaan  saksi  ketika  di  periksa dipengadilan  Negeri  Pekanbaru  masih memperoleh  perlindungan  secara  hukum dan mendapatkan pengamanan dan pengayoman  sepanjang  saksi  meminta berupa  perlindungan  kepada  para  aparat kepolisian,  dan  itu  hanya  memiliki  batas tertentu  artinya  ketika  satu  sampai  tiga hari saksi masih bisa untuk diberikan rasa keamanan,  akan  tetapi  setelah  itu  saksi hanya dibiarkan seperti layaknya masyarakat  biasa  yang  tetap  tidak memperoleh  perlindungan  sama  sekali, kalau  saksi  hanya  diam  saja  tidak meminta  perlindungan  kepada  aparat kepolisian  dengan  kata  lain  saksi  sama saja  tidak  memperoleh  perlindungan sesuai  yang  diinginkan  oleh  setiap manusia. Dalam hal ini perlunya perlindungan yang harus diberikan kepada  saksi  kejahatan  tersebut  dalam memberikan  keterangannya  pada  waktu tahap  proses  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Pemeriksaan  saksi  sangat  perlu untuk  dilakukan  di  di  setiap  Pengadilan, baik  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Militer,
maupun  Pengadilan  Negeri  tersebut 25 . Menggingat  saksi  merupakan  sebagai kunci utama untuk membongkar kejahatan dan  menyatakan  didalam persidangan  terhadap  terdakwa  atau tersangka  dalam  melakukan  kejahatan mengenai  mereka  dapat  dinyatakan bersalah  atau  tidak  nya  di  pengadilan, sebab  pengadilanlah  yang  menentukan seseorang  itu  bersalah  atau  tidak  dalam melakukan tindak pidana kejahatan.
Memberikan keterangan dalam proses  pemeriksaan  di  persidangan  tidak semua  saksi  itu  merasa  berani  untuk memberikannya  dan  terkadang  diantara mereka  ada  yang  takut  dan  sulit  untuk dijadikan  saksi,  dikarnakan  susahnya untuk  mendapatkan  perlindungan  dari aparat  penegak  hukum  terhadap  pribadi mereka.
Dalam aturan-aturan hukum pidana yang  berlaku  tidak  saja  yang  termuat dalam  kitab  undang-undang  hukum pidana.  Aturan-atran  itu  juga  terdapat  di dalam undang-undang lain sebagai hukum  tertulis  tidak  dikodifikasi  dan yang  dikodifikasi  yang  mengatur  tentang hak  manusia  dalam  kehidupan  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 26 .
25 Abdul Hakim (Pengacara/Advokat),
Wawancara,  Kantor    Pengadilan  Negeri  Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2010.
26 R.  Abdoel  Djamil,  Pengantar  Hukum Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2007,Cet Ke-2, hal. 190.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Dalam  hal  melakukan  kesaksian yang  ia  berikan  terkadang  saksi  juga selalu memperoleh tekanan yang sifatnya langsung  maupun  melalui  via  sms  atau telpon dari orang lain, dan ini
menandakan bahwa lemahnya perlindungan  yang  diberikan  terhadap saksi kejahatan yang secara jelas ingin di lindungi  oleh  aparat  penegak  hukum 27 .
Kalau  diketahui  pada  hakikatnya  hukum itu  diciptakan untuk  memelihara hak dan tanggung  jawab,  baik  itu  yang  berkaitan dengan  masalah  individu,  kelompok masyarakat,  maupun  suatu  lembaga. Dimana  hukum  itu  merupakan  bentuk perumusan  kehendak,  nilai  dan  norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran 28 .
Dengan  ketentuan  diatas  dapat  di lihat dengan cermat bahwasanya saksi itu tidak  semua  merasa  aman  dari  gangguan dan  ancaman  siapapun,  sebab  terkadang kita  tidak  mengetahui  kapan  dan  dimana ia  memperoleh  tindakan  yang  akan mengancam dirinya.
2.6 Faktor
Yang Menyebabkan Perlindungan  Saksi  Kejahatan  Dalam
Proses  Pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru
27 Edwin  (Pengacara/Advokat),  wawancara, Jalan Suka Karya, Panam, tanggal 6 Nopember 2010.
28 Pipin  Syarifin,  Pengantar  Ilmu  Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, Cet ke-1, hal. 12.
Yuli  lubis,  SH  mengatakan  bahwa saksi  itu  terkadang  diberikan  keamanan terhadap  dirinya  agar  saksi  tidak  lagi merasa takut untuk dihadirkan  di persidangan  dan  dapat nantinya  secara leluasa  memberikan  keterangan  dalam pemeriksaan  di  persidangan,  dengan adanya jaminan dari para penegak hukum yang berada didalam pengadilan tersebut 29 .  Sehingga  saksi  dapat  secara leluasa  untuk  memberikan  keterangan sewaktu  di  dalam  proses  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  sesuai  dengan  apa yang  ia  dengar,  lihat,  dan/atau  alami sendiri.
Edwin,  SH,  menjelaskan  posisi saksi didalam persidangan dalam memberikan keterangannya masih mendapatkan  tekanan  dari  pihak  yang bersangkutan, mengakibatkan saksi merasa  terancam  mentalnya    dikarnakan pertanyaan yang menekan dirinya. Dengan  tidak  ada  kebebasan  yang diberikan  dengan  maksimal  terhadap saksi untuk dapat memberikan keterangannya di persidangan tersebut 30 .
Juga  saksi  terkadang  tidak  adanya yang  menjamin  secara  pasti  untuk diberikannya  perlindungan  terhadapnya, sehingga  saksi  tidak  merasa  dirinya  lagi tertekan/terintimidasi  dari  hal-hal  yang
29 Yuli Lubis (Penuntun Umum/Jaksa), Wawancara, Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Nopember 2010.
30 Edwin,  (Advokat),  wawancara,  Jalan  Suka Karya Panam, tanggal 14 Desember 2010.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
mengancam  jiwannya.  Dengan  demikian nantinya  dapt  pula  diketahui  saksi  itu memiliki tujuandalam memberikan keterangan  di  dalam  proses  pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2.7 Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  Terhadap  Perlindungan Saksi Kejahatan
Demikian  pula  berlaku  bagi  warga masyarakat  yang  memiliki  itikad  baik untuk  melaporkan  sesuatu  tindak  pidana, juga  dilindungi  oleh  Pasal  10  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut 31 . Maka pada perakteknya dilapangan  terlihat  bahwa  pelaksanaan undang-undang  ini  tidak  dijankan  secara optimal oleh para aparat penegak hukum, sehingga saksi dan/atau korban kejahatan merasa  dirinya  takun  untuk  memberikan keterangan pada tahap proses
pemeriksaan di Pengadilan Negeri
Pekanbaru.
Sementara  dalam  Pasal  57  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997 tentang  narkotika  dan  Pasal  54  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1997 tentang  psikotropika  menentukan  pula perlindungan  dan  jaminan  keamanan, tetapi  tidak  dijelaskan  bentuk  dan prosedurnya.  Masih  banyak  memang ketentuan  perlindungan  bagi  saksi  yang tersebar  di  berbagai  undang-undang.
31 Rocky Marbun, Op.cit., hal. 89.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  pun perlindungan  bagi  saksi  memang  telah diatur, yakni dalam Pasal 9 PP nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara. Di dalam
ketentuan  itu  dikatakan,  perlindungan hukum diperoleh dengan memberitahukan  baik  secara  tertulis maupun lisan kepada kepolisian Republik Indonesia  atau  instansi  yang  berwenang. Akan tetapi, dari peraturan pemerintah itu masih  belum  jelas  apa  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum.  Dalam bentuk  apa  perlindungan  hukum  itu diberikan.  Perlindungan  itu  belum  dapat disimpulkan  sebagai  perlindungan  fisik. Artinya,  semua  ketentuan  itu  tidak memberikannya secara tegas dan lengkap.  Ketentuan-ketentuan  tersebut nampak  menunjukkan  kelemahan  posisi saksi. Sementara kewajiban seorang saksi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan hak-hak mereka diatas. Kenyataan  demikian  membuat  tidak dapatnya  perlindungan  hukum  diberikan kepada saksi secara maksimal.
Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP telah menempatkan pentingnya kedudukan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan  peranan  saksi  di  dalam perkara  pidana  sangat  wajar  kedudukan saksi  dan  korban  haruslah  dilindungi.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Sesuai  dengan  apa  yang  dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Nyatanya  selama  ini  banyak kasus  kejahatan  tidak  pernah  tersentuh proses  hukum  untuk  disidangkan  karena tidak  ada  satupun  saksi  maupun  korban yang berani mengungkapkannya, sementara  bukti  lain  yang  didapat penyidik amatlah kurang memadai.
Pada umumnya saksi yang
dihadirkan di Pengadilan Negeri
Pekanbaru  dalam  proses  pemeriksaan memang  sangat  merasa  takut  untuk memberikan  keterangannya  di  dalam persidangan,  melihat  dari  banyaknya saksi  yang  menyatakan  dirinya  takut untuk  dijadikan  saksi  kejahatan  tersebut, dikarnakan  apabila  saksi  yang  dipanggil tidak  hadir  pada  hari  yang  ditentukan, maka  ia  dapat  dihukum  oleh  pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sisa-sisa itu, dan pula mengganti  segala  kerugian  yang  diderita oleh  kedua  belah  pihak  disebabkan  oleh ketidak hadiran itu.kemudian ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu
oleh polisi untuk menghadap kepengadilan untuk memenuhi kewajibannya  terdapat  dalam  Pasal  167
RBG/141  HIR  (1)  dan  (2).  Jika  saksi yang  tidak  hadir  itu  dapat  membuktikan bahwa  ketidak  hadirannya  itu  dengan suatu  sebab  yang  sah,  maka  pengadilan
menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 168 RBG/142 HIR) 32 .

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan  yang berada di Pengadilan
Negeri Pekanbaru dikategorikan masih minim. Hal ini dapat dibuktikan  minimnya  perlindungan  yang diberikan  terhadap  saksi  itu  sendiri, menggingat  saksi  masih  merasa  takut ketika  hendak  memberikan  kesaksiaanya di  pengadilan  tersebut,  disamping  itu perlindungan  yang  diberikan  oleh  aparat penegak hukum kepada saksi tidak begitu optimal  yang  mengakibatkan  saksi  sukar dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Rendahnya  perlindungan  saksi kejahatan  dalam  proses  pemeriksaan  di pengadilan  Negeri  Pekanbaru  terbukti dimana  para  saksi  yang  menyatakan dirinya takut untuk memberikan keterangan  pada  proses  pemeriksaan  di persidangan dan juga adanya  tekanan dan ancaman  yang  diperolehnya  sehingga menyebabkan  oleh  faktor  yang  begitu susahnya  memperoleh  perlidungan  yang secara  efektif  terhadap  saksi  kejahatan dari aparat penegak hukum dan juga tidak adanya  lembaga  yang  menjamin  untuk
32 Taufik  Makarao,  Pokok-Pokok  Hukum  Acara Perdata, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cet ke-2, hal. 104
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
diberikannya perlindungan terhadap saksi.
Melihat  LPSK  juga  belum  ada  di  setiap daerah  hanya  saja  masih  berada  di  ibu kota Negara.
Perlindungan terhadap saksi kejahatan  dalam  proses  pemeriksaan merupakan  unsur  yang  harus  diberikan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan  dan  penuntutan  di  setiap pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi kejahatan  dalam  memberikan  keterangan pada  setiap  proses  pemeriksaan  yang begitu  belum  secara  optimal  untuk  di realisasikan  bagi  saksi  kejahatan  yang berhak  memperoleh  perlindungan  secara efektif dari lembaga-lembaga yang berwenang  sesuai  yang  diamanatkan didalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi dan korban.
3.2 Saran
Lahirnya Undang-undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah merupakan  hal  yang  baru  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi  dan  korban.  Hal  tersebut  tentu banyak  yang  masih  kurang  di  sana  sini, wajarlah kiranya  Undang-undang tersebut menjadi  sebuah  bahan  pembicaraan  atau diskusi,  akan  tetapi  hendaknya  janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
Dengan minimnya komponen hukum  maupun  mengenai  pendanaan dalam  penegakkan  perlindungan  saksi hendaknya  tidak  menjadi  hukum  itu lemah  dan  tidak  efektif,  demikian  halnya pemerintah  sebagai  pemegang  mandat hendaknya  ketika  mandat  itu  telah diberikan  apapun  mandat  itu  harus dilaksanakan  selama  tidak  melanggar aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Nawawi,  Barda,  Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet, 2, Jakarta: PT.Rajawali Pres, 2007.
Djamil,  R.  Abdoel,  Pengantar  Hukum Indonesia, Cet, 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Didik,  M.  Arief,  Mansur,  dan,  Gultom,
Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban  Kejahatan,  Cet,  1,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Guza, Afnil, Pemberian Kompensasi,
Restitusi,  Dan  Bantuan  Kepada
Saksi  Dan  Korban,  Cet,  1,  Jakarta: Asa Mandiri, 2008. Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,  Cet,  11,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009. Hamzah, Andi Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet, 1, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996.

## Makarao, Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara
Perdata,  Cet,  2  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2009.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Marbun, Rocky, Cerdi dan Taktis
Menghadapi  Kasus  Hukum,  Cet,  1,
Jakarta  Selatan:  CV.  Visimedia
2010.
Mulyadi,  Lilik,  Putusan  Hakim  Dalam Hukum  Acara  Pidana,  Cet,  1, Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2007.
Prodjodikoro,  Wirjono,  Asas-Asas  Hukum Pidana  Di  Indonesia,  Cet,  3, Bandung:  PT.  Rafika  Aditama, 2008.
Redaksi,  Sinar  Grafika,  Undang-Undang

## Perlindungan  Saksi  dan  Korban,
Cet,  1  UU  RI  No.13  Tahun  2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## Rozali,  Abdullah,  Hukum  Acara  Peradilan
Tata Usaha Negara, Cet, 1, Jakarta:
Rajawali Pers, 1992.

## Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian  dalam
Acara  Perdata,  Cet,  1,  Bandung:
Alumni, 1992.
Solehuddin,  (Penghimpun),  Kitab  Undang- Undang  Hukum  pidana,  Acara Pidana, dan Acara Perdata (KUHP, KUHAP,  dan  KUHPrdt),  Cet,  1, Jakarta: CV. Visimedia, 2008.
Subekti.  dan,  Soedibia,  R.  Tjitro,  Kamus Hukum  ,  Cet,  2,  Jakarta:  Pustaka Pradya Paramita, 1976.

## Sunggono,  Bambang,  Metode  Penelitian
Hukum,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2005), Cet ke-2
W.A.Bonger, Mr., Pengantar Tentang Kriminologi,  Cet,  7,  Jakarta:  PT.
Pembangunan, 1995.
Yudowidagdo,  Hendrastanto,  Dkk,  Kapita Selekta  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia,  Cet,  1,  Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1987.
Yuswandi, Ali, penuntutan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan  pidana, Cet, 1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995.