## KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ANAK SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA JINAYAT
(SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MS BLANG PIDIE NOMOR: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD)
THE POWER OF EVIDENCE OF CHILD WITNESS TOOLS THAT ARE NOT SWORN AS EVIDENCE IN JINAYAT PROCEDURE LAW
(AN ANALYSIS OF DECISIONS OF THE SYAR'IYAH COURT OF BLANG PIDIE NUMBER: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD)
Darma Mustika 1 , Mukhlis 2 , Malahayati 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Baik itu sebagai pelaku ataupun korban, banyak anak-anak yang tersandung pada kejahatan  seksual  seperti  pemerkosaan  dewasa  ini.  Hal  ini  jelas  sangat mengejutkan  karena  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  anak  tersebut  dapat mempengaruhi  masa  depan  si  anak,  terutama  korban.  Perkara  No 1/JN.Anak/2022/MS.  Bpd,  di  wilayah  hukum  MS  Blangpidie  mengenai  perkara pidana pemerkosan terhadap anak di bawah umur dibahas dalam tulisan ini. Kami akan  membahas  pendapat  hakim  tentang  keputusan  MS  Blangpidie  dan  tingkat kasasi  kasus  tersebut  dalam  tulisan  ini.  Pendekatan  kasus  dan  Peraturan Perundang-Undangan atau yuridis normatif diterapkan sebagai metode penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hakim  memutuskan  untuk  memberikan pembebasan  untuk  pelaku  pemerkosaan  anak  di  bawah  umur  berpijak  Pasal  180 QA Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 184 KUHAP. Namun, Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hakim menafsirkan KUHAP dan QA No 7 Tahun 2013 Pasal 181  ayat  1  huruf  a,  b,  dan  d  secara  salah.  Sedangkan,  berdasarkan  keputusan hakim  kasasi  bahwa  Judex  Facti/Mahkamah  Syar'iyah  Blangpidie  tidak mempertimbangkan  Putusan  MK  No.  65/PUU-VIII/2020,  pengertian  saksi  sudah diperluas pada Pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain  itu,  hakim  kassasi  menemukan  bahwa  penafsiran  KUHAP  dan  Pasal  181 ayat  1  huruf  a,  b,  dan  d  telah  salah  dalam  menerapkannya.  Untuk  menangani kasus  pidana,  terutama  kasus  Jarimah,  disarankan  agar  penegak  hukum  lebih memperhatikan  ketentuan  hukum  tentang  pembuktian.  Disarankan  juga  agar hakim  lebih  mempertimbangkan  bukti  yang  diberikan.  Jadi,  tidak  ada  lagi pengulangan dari keputusan hakim yang kurang tepat dalam kasus serupa.
Kata Kunci: Jarimah Anak, Anak Saksi, Alat Bukti, Putusan Hakim

## Abstract
Whether as perpetrators or victims, many children are involved in sexual crimes such as rape today. It is very surprising because the consequences of the child's actions  can  affect  the  child's  future,  especially  the  victim.  Case  No. 1/JN.Anak/2022/MS.  Bpd,  in  the  jurisdiction  of  MS  Blangpidie,  regarding  the criminal  case  of  rape  of  minors  is  discussed  in  this  article.  We  will  discuss  the judge's opinion regarding MS Blangpidie's decision and the level of cassation in this  case  in  this  article.  The  case  approach  and  normative  legal  or  juridical regulations  are  applied  as  research  methods.  The  results  of  the  research  show that the judge decided to grant acquittal to the perpetrator of the rape of a minor based  on  Article  180  QA  Number  7  of  2013  and  Article  184  of  the  Criminal Procedure Code. However, the public prosecutor stated that the judge interpreted KUHAP  and  QA  No.  7  of  2013  Article  181  paragraph  1  letters  a,  b,  and  d incorrectly.  Meanwhile,  based  on  the  decision  of  the  cassation  judge,  the  Judex Facti/Blangpidie  Syar'iyah  Court  did  not  consider  MK  Decision  No.  65/PUU- VIII/2020, the meaning of witness has been expanded in Article 1 numbers 26 and 27  in  conjunction  with  Article  184  paragraph  (1)  letter  a  of  the  Criminal Procedure Code. In addition, the cassation judge found that the interpretation of the  Criminal  Procedure  Code  and  Article  181  paragraph  1,  letters  a,  b,  and  d, was  wrong  in  its  application.  To  handle  criminal  cases,  especially  the  Jarimah case, it is recommended that law enforcers pay more attention to legal provisions regarding  evidence.  It  is  also  recommended  that  the  judge  give  more consideration  to  the  evidence  provided.  So,  there  will  be  no  repetition  of inappropriate judge decisions in similar cases.
Keywords: Jarimah of Children, Child Witnesses, Evidence, Judge's Decision

## A. Latar Belakang
Anak berhak atas perlindungan dan bimbingan sampai mereka dewasa, dan setiap anak harus dalam perlindungan hukum dari perlakuan buruk, penelantaran, perundungan  mental  atau  fisik,  maupun  pelecehan  seksual.  Akibatnya,  adalah wajar  untuk  memberikan  perlindungan  atau  pengayoman  dari  segi  hukum  dan kesejahteraan sosial. 1
Perlindungan  terhadap  anak  mencakup  perlindungan  hukum,  tidak  jarang seorang anak berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, seorang  anak  menjadi  korban  tindak  pidana.  Dalam  beberapa  kasus,  saksi  yang mengetahui kejahatan tersebut mungkin adalah anak di bawah umur. 2 Anak-anak
1 Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum ,  Akademika  Pressindo  Jakarta, 1985, hlm. 5.
2 Ibid .
juga  memiliki  hak  untuk  memberikan  keterangan  di  pengadilan  dalam  acara pidana,  seperti  yang  dinyatakan  di  Pasal  12  Konvensi  Hak  Anak,  yang  diadopsi Indonesia pada Kepres No. 36 Tahun 1990. 3
Di Provinsi Aceh, khususnya dalam hal kasus jinayat, QA No 7 Tahun 2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat  berlaku.  Dalam  hal  syarat  saksi,  penegak  hukum berbeda.  Sahnya  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  adalah  jika  mereka  sudah dewasa  menurut  hukum  dan  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  dalam  KUHAP. Meskipun  demikian,  seorang  anak  di  bawah  umur  mungkin  satu-satunya  orang yang  menyaksikan  atau  mengalami  tindak  pidana  tidak  ada  masalah  untuk memberikan keterangan sabagai saksi.
Terkadang  dalam  penerapannya  terdapat  penafsiran  yang  berbeda,  seperti pasal  181  nomor  (1)  huruf  a,  b,  d.  Pada  pasal  ini  terkadang  hakim  tidak menafsirkan huruf (a) dengan tepat jika mengenai saksi anak, hakim berpendapat keterangan  anak  saksi  tidak  dapat  dipakai  untuk  membuktikan  suatu  tindak pidana, karena keterangan anak saksi yang tidak bisa disumpah. Sedangkan jaksa penuntut  umum  berpandangan  keterangan  anak  saksi  bisa  dipakai  jika  anak menceritakan kejadian kepada ibunya, dan ibunya disumpah di dalam pengadilan untuk bersaksi mewakili anak saksi.
Hal  ini  sebagaimana  dalam  kasus  pada  Putusan  No  1/JN.Anak/2022/MS. Bpd. Dalam kasus tersebut seorang anak telah diperkosa oleh pelaku anak, dimana dalam  kasus  tersebut  anak  korban  merupakan  satu-satunya  saksi  selain  pelaku anak yang melihat atau berbuat pemerkosaan tersebut. Namun pelaku anak dalam amar  putusan a  quo dinyatakan  bebas  oleh  hakim.  Dalam  pertimbangan  hakim pada putusan a quo telah menyampingkan keterangan dari saksi korban anak dan juga ibu korban yang mendegarkan keterangan dari saksi korban anak.
Berdasarkan  Putusan  MK  No  65/PUU-VIII/2010,  definisi  saksi,  juga dikenal  sebagai testimonium  de  auditu ,  telah  diperluas.  Seseorang  juga  dapat dianggap  sebagai  saksi  jika  dia  mendengar  dari  orang  lain  tentang  bagaimana suatu tindak pidana terjadi. Berpijak Putusan MK tersebut, dalam kasus a quo , ibu dari anak korban seharusnya dapat mendengarkan keterangan anak korban. Selain
3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak Pasal 12
itu,  korban  dalam  kasus  ini  adalah  seorang  anak  perempuan  berusia  7  (tujuh) tahun.
Namun,  pada  Putusan  No  1/JN.Anak/2022/MS.  Bpd,  keterangan  saksi  ibu korban tidak dipertimbangkan oleh hakim. Penelitian ini ingin melihat dan suatu analisis  terhadap  keputusan  MS  Blang  Pidie  No  1/JN.Anak/2022/MS.  Bpd  dan keputusan hakim kasasi terhadap nomor perkara tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  untuk  melihat putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Bpd di Mahkamah Syari'ah Blang Pidie. Yuridis normatif  merupakan  kajian  tentang  hukum,  termasuk  teori,  asal-usul,  filosofi, struktur,  perbandingan,  komposisi,  konsistensi,  lingkup,  penjelasan  umum  dan khusus,  formalitas,  kekuatan  untuk  mengikat  undang-undang,  dan  penggunaan hukum. Namun, studi ini tidak menyelidiki aspek terapan atau implementasinya. 4
Sifat  penelitian  dalam  jurnal  ini  digunakan  penelitian  hukum  deskriptif  yang menyajikan  data  tentang  hasil  pemetaan  dan  kekuatan  pembuktian  anak  saksi yang  tidak  disumpah  dalam  hukum  acara  jinayat  ditinjau  dari  putusan  No. 1/JN.Anak/2022/Ms.  Bpd  di  Mahkamah  Syari'ah  Blang  Pidie.  Pilihan  penelitian ini  karena  jenis  penelitian  ini  cukup  baik  untuk  menggambarkan  karakteristik fenomena.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  analitis.  Ini  berarti menguraikan,  menemukan,  dan  menganalisis  keterangan  anak  saksi  yang  tidak disumpah  dalam  kasus  yang  dibahas  oleh  penulis  dalam  perkara  terhadap keputusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Bpd di Mahkamah Syari'ah Blang Pidie.
Sedangkan  pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  informasi dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini, untuk mempelajari undang-undang yang  mengatur  keterangan  saksi,  terutama  saksi  di  bawah  umur,  yang diakomodasi  Qanun  Aceh  No  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat , UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Pendekatan  kasus  digunakan  untuk mempelajari bagaimana kekuatan pembuktian anak saksi.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 101 – 102.
Metode  umum  untuk  menganalisis  data  penelitian  dilakukan  dengan  4 (empat) tahap, yaitu:
1) Tahap  pertama  pengumpulan  data:  data  dikumpulkan  dari  studi  sebelumnya dan ditulis untuk analisis.
2) Tahap kedua, reduksi data. Adalah untuk memberikan peneliti gambaran yang lebih  jelas  mengenai  hasil  pengamatan  dan  membantu  menemukan  data  saat membutuhkannya.
3) Tahap  ketiga,  penyajian  data,  adalah  melihat  penelitian  secara  keseluruhan untuk membuat kesimpulan yang tepat.
4) Tahap  keempat,  yang  dikenal  sebagai  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Tahap  akhir  dari  penelitian  adalah  verifikasi.  Pada  proses  verifikasi,  peneliti berusaha  menganalisis  dan  menemukan  makna  dari  kata-kata  yang  telah dikumpulkan.  Setelah  itu,  mereka  membuat  kesimpulan  tentative.  Setelah penelitian selesai, proses verifikasi akan menghasilkan kesimpulan yang kuat, permanen, dan mendasar. 5
Dalam menganalisis menggunakan metode interpretasi sistemаtis digunakan untuk  menganalisis  bahan  hukum.  Metode  ini  berfungsi  sebagai  penafsiran dengan menggunakan contoh hukum lain. Dalam penafsiran ini, akan menemukan syarat-syarat  yang  akan  digunakan  satu  sama  lain  dan  bagaimana  hubungan tersebut  menentukan  tujuan  selanjutnya.  Studi  kepustakan,  perundang-undangan, buku,  tesis,  dan  dokumen  memiliki  hubungan  dengan  hukum  melalui permasalahan, sehingga penulis dapat menyatakan rumusan hukum dаlаm bentuk penulisan sistematis.

## C. Pembahasan
1. Analisis Putusan Nomor: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd
Dalam mengambil putusan hakim mengesampingkan pasal      181 nomor (1) huruf a, b, d QA No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pada pasal ini hakim tidak menafsirkan huruf (a) dengan tepat jika mengenai saksi anak, hakim berpendapat keterangan anak saksi tidak dapat dipakai untuk membuktikan suatu tindak pidana, karena keterangan anak saksi yang tidak bisa disumpah. Sedangkan
5 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004, hlm. 127.
jaksa penuntut umum berpandangan keterangan anak saksi bisa dipakai jika anak menceritakan kejadian kepada ibunya, dan ibunya disumpah di dalam pengadilan untuk bersaksi mewakili anak saksi.
Hakim  menentukan  putusan  pidana  terhadap  terdakwa  berdasarkan  banyak pertimbangan,  baik  yuridis  maupun  non  yuridis.  Menurut  pasal  183  KUHAP, pertimbangan yuridis didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang  bukti  dan  surat Visum  Et  Repertum nomor  246/2014,  yang  ditunjukkan dalam  persidangan.  Beralaskan  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  JPU  selama persidangan,  terdakwa  telah  terbukti  melakukan  pemerkosaan.  Namun,  hakim tidak percaya pada bukti tersebut karena Pasal 183 KUHAP.
Namun,  pertimbangan  non  yuridis  didasarkan  pada  alasan  sosiologis,  yang dapat  digunakan  Hakim  untuk  memberatkan  atau  meringankan  hukuman  yang akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  di  masa  depan.  Meskipun  saksi  korban  anak memenuhi syarat materiil yang disebutkan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu saksi  yang  melihat,  mengalami,  dan  mendengar  sendiri,  dan  memberikan keterangan  mereka  di  persidangan,  keterangan  saksi  anak  tidak  dapat  dianggap sebagai  pembuktian.  Menurut  Pasal  185  ayat  7  KUHAP,  keterangan  saksi  yang tidak  disumpah,  meskipun  sesuai  satu  sama  lain, tidak  merupakan  bukti; namun, keterangan  saksi  yang  disumpah  dapat  digunakan  sebagai  bukti  tambahan  jika sesuai  dengan  keterangan  saksi  yang  disumpah.  Pertimbangan  yuridis  ini digunakan  oleh  hakim  saat  mereka  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap terdakwa. Penafsiran Hakim MS Blang Pidi Terhadap Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian  Anak  Sebagai  Saksi  Yang  Tidak  Di  Sumpah  Dalam  Hukum  Acara Jinayat Terhadap Putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms. Bpd:
a. Kedudukan Kesaksian Anak dalam Hukum Islam
b. QA No 7 Tahun 2013 Pasal 182 Ayat 9
2. Pertimbangan  Hakim  Kasasi  Dalam  Memutus  Permohonan  No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd.
Selama  proses  pembuktian  kasus  pemerkosaan  anak  ini,  hakim  telah mengizinkan  penuntut  umum  untuk  memberikan  banyak  bukti,  menunjukkan bahwa  pertimbangan  hakim  bergantung  pada  bukti  yang  diajukan  oleh  JPU  dan
kepercayaan  yang  mereka  peroleh  dari  bukti  tersebut.  Pasal  184  KUHAP mengatur  alat  bukti  yang  dimaksud.  Hakim  mempertimbangkan  fakta-fakta hukum setelah membaca memori kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi  tanggal  28  Juli  2022,  selain  itu,  hakim  juga  memperhatikan  surat-surat yang relevan.
Pandangan Hakim Kasasi Terhadap Kedudukan Dan Kekuatan Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Akta  Permohonan  Kasasi  No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd:
a. Kesaksian anak sebagai alat bukti ditinjau dari QA No 7 tahun 2013 pasal 181 ayat 1
b. Kekuatan  dan  kesesuaian  alat  bukti  saksi  anak  terhadap  tindak  pidana pemerkosaan terhadap anak
c. Kesaksian anak sebagai alat bukti ditinjau dari KHAP maupun KUHP. Hampir semua pembuktian perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.
d. UU  No  35  tahun  2014  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan
e. Penggunaan  kesaksian  anak  di  bawah  umur  sebagai  pertimbangan  dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana.

## D. KESIMPULAN
Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie tidak mempertimbangkan dakwaan JPU,  tuntutan  JPU,  keterangan  saksi,  ahli,  dan  terdakwa  dalam  kasus  No 1/JN.Anak/2022/MS.  Bpd.  Dalam  hal  pokok  hukuman,  hakim  MS  Blang  Pidie tidak  memberikan  hukuman  yang  adil  bagi  anak  korban.  Penulis  berpendapat bahwa  keterangan  saksi  anak  yang  pernah  menjadi  korban  pemerkosaan  anak tidak  dapat  divalidasi  dengan  baik.  Selain  itu,  kualitas  hakim  yang  menghadiri persidangan masih diragukan lagi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie salah menafsirkan  Pasal  181  Ayat  (1)  huruf  a,  b,  dan  d.  Ini  terlepas  dari  fakta  bahwa saksi anak korban memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 27,  yaitu  saksi  yang  menyaksikan,  mengalami,  mendengarkan,  secara  langsung, dan  kemudian  menyampaikan  keterangan  mereka  di  Berdasarkan  Pasal  184  ayat
(1)  KUHAP,  Pasal  285  ayat  3  QA  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat.
Hakim kasasi berpendapat bahwa penafsiran Pasal 181 Ayat (1) huruf a, b, d yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tidak mempertimbangkan  yang  tercantum  dalam  Qanun  Jinayat,  yaitu  Anak Korban,  karena  itu  tindakan  Terdakwa  memenuhi  unsur-unsur  pidana menurut Pasal 50 QA No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  kedua.  Menurut Judex  Facti /Mahkamah Syar'iyah  Blangpidie,  putusan  MK  No  65/PUU-VIII/2020  telah  memperluas definisi saksi, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184  ayat  (1)  huruf  a  KUHAP  menjadi  "keterangan  saksi  adalah  orang  yang tidak harus melihat, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa."
Sesuai  dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  dan  bukti  keterangan  ahli  dr. Muhammad  Iqbal,  Sp.OG.  tentang  hasil  visum  et  repertum  yang menunjukkan  luka  robek  tidak  beraturan  pada  selaput  dara  Anak  Korban akibat  rudapaksa  tumpul,  serta  keterangan  ahli  Diah  Pratiwi,  S.  Psi., Psikolog,  berdasarkan  Laporan  Pemeriksaan  Psikologis,  Anak  Korban mengalami  trauma  akibat  perkosaan  harus  dijadikan  pertimbangan pengambilan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004.
Bryan A. Garner (Ed), Black's Law Dictionary, 7 edition , Minn, St. Paul, 2000.
Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum ,  Jakarta,  Akademika Pressindo, 1985.
Chalik  Narbuko  dan  Abu  Ahmad, Metode  Penelitian, Bumi  Aksara, Jakarta, 2007.
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1998.
Subekti, Hukum Pembuktian , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak Pasal 12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2020