Research Article

## SURAT KETERANGAN TIDAK HAMIL BAGI CALON MEMPELAI JANDA UNTUK MENIKAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang)

## Abstract
Moh. Zunaidi Halimi, 1
Yayat Dimyati 2
1, 2 Sekolah Tinggi Agama Islam At- Tahdzib Jombang, email:
mz.halimi@gmail.com yayatdimyati5@gmail. com
Background. The Office of Religious Affairs is the foremost agency of the Ministry of Religion in carrying out the duties of Islamic religious affairs in district level.  As a community guidance and service institution, of course, the KUA plays a major role in the creation of a social order under its auspices, both in the field of religion or marriage.  So things that can show benefit or benefit must be pursued.
Aim.  (1) To describe the marriage procedure at KUA Jogoroto Jombang Subdistrict, and (2) Urituk to find out in depth the review of maslahah on additional requirements for marriage at KUA Tembelang District, Jombang.
Methods. To answer these two questions, the approach used in writing this thesis  is descriptive qualitative, namely research methods that aim to accurately describe the characteristics of an individual, situation, symptom or particular group. This qualitative descriptive method researchers use to systematically describe how  the procedures used by KUA Jogoroto  sub- district in organizing marriages will then be analyzed with Islamic law. Results.  Analysis of the data obtained from the research findings can be revealed that: (1) As with the marriage procedure in KUA in general, KUA Jogoroto also applies the same rules based on the applicable law.  The only difference is that there are special rules for prospective brides who are already widows, which must attach a pregnancy-free certificate from the sub-district health center as a mandatory requirement for marriage at the KUA Jogoroto District (2) The policy of the Head of the Jogoroto District KUA is to apply special rules for widows who are getting married  at KUA Jogoroto District with the aim of preventing violations of the iddah period / waiting time and reducing the number of marriages of pregnant women as well as providing an understanding to the Jogoroto community about the iddah period does not conflict with Islamic law and is a policy that has benefit values and can be established as a rule

## Keywords: KUA, Maslahah, Pregnant, Widowed

## PENGANTAR
Perkawinan adalah Sunnatullah , hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.  Dalam  Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang- pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat adz-Dzariyat [51] ayat 49:
ْﻦِﻣَو ﱢﻞُﻛ ٍءْﻲَﺷ ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ِﻦْﯿَﺟْوَز ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َنْوُﺮﱠﻛَﺬَﺗ
Artinya: Dan  segala sesuatu kami  ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan  terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya.
Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan ummat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar Islam terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.
Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya, dan lain sebagainya. 1
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan Agama Islam di tingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masayarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di  bawah naungannya, baik di bidang keagamaan atau pun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan.
Di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang terdapat suatu aturan tambahan yang bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan tentang diharuskannya calon mempelai membawa surat keterangan tdak hamil sebagai syarat menikah, dengan konsekuensi jika tidak membawa Surat Keterangan dari Puskesmas tidak dapat melangsungkan akad nikah.
Hal itu didasari oleh tingginya angka kehamilan di luar nikah serta banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang masa iddah bahkan banyak pula perempuan yang melanggar aturan iddah karena menutupi kehamilannya. 2
Dari fenomena itulah penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana bentuk aturan tersebut serta bagaimana pandangan Islam tentang aturan tambahan tersebut.  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi  pokok masalah dalam penelitian ini adalah:  1)  Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. 2) Bagaimana penerapan syarat tambahan pernikahan berupa Surat Keterangan Bebas Hamil dari Puskesmas tersebut jika ditinjau dari sisi Maslahah .
Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, 2) Untuk mengetahui secara mendalam tinjauan Maslahah terhadap syarat tambahan pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
1 H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah . Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h.2
2 Wawancara dengan Chusnul Chuluq. Kepala penghulu KUA kecamatan Jogoroto, Desember 2016.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929

## REVIEW LITERATUR

## Definisi Perkawinan
Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang-biak dan melestarikan hidupnya. 3
Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 4 Perkawinan disebut juga “pernikahan,” berasal dari kata nikah ( حﺎﻜﻧ ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( Wathi’ ). 5
Sedangkan menurut istilah hukum islam, perkawinan adalah
ِﻞُﺟﱠﺮﻟﺎِﺑ ِةَأﺮَﻤﻟا ِعﺎﺘْﻤِﺘﺳا ﱠﻞِﺣ َو ِةَأْﺮَﻤﻟﺎِﺑ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ِعﺎﺘْﻤِﺘْﺳا َﻚْﻠِﻣ ُﺪﯿِﻔُﯿِﻟ ُعِرﺎّﺸﻟا ُﮫَﻌَﺿَو ٌﺪْﻘَﻋ َﻮُھ ﺎًﻋْﺮَﺷ ُجاَوﱠﺰﻟا Artinya:  Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 6
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 7

## Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh  Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di ataranya firman- Nya dalam al-Quran Surat an-Nur [24] ayat 32:
ٖۗﮫِﻠْﻀَﻓ  ْﻦِﻣ ُ ّٰﷲ ُﻢِﮭِﻨْﻐُﯾ َءۤاَﺮَﻘُﻓ اْﻮُﻧْﻮُﻜﱠﯾ  ْنِا  ْۗﻢُﻜِٕٮۤﺎَﻣِاَو ْﻢُﻛِدﺎَﺒِﻋ  ْﻦِﻣ َﻦْﯿِﺤِﻠ ّٰﺼﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ﻰ ٰﻣﺎَﯾَ ْﻻا اﻮُﺤِﻜْﻧَاَو ٌﻢْﯿِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُ ّٰﷲَو
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 8

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang  mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 9
3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat. Bandung, Pustaka Setia, 1999, h.9
4 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h.456
5 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat . Jakarta, Kencana, 2010, cet. Ke-4, edisi 1, h.7
6 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh . Beirut. Dar al-Fikr, 1989 cet ke-3, h.29
7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta. CV Akademika Pressindo, 1995, cet ke-2, h.114
8 M. Quraish Shihab, Al-Quran dan Maknanya . Tangerang: Lentera Hati. 2013, Cet. ke-2. h.354
9 Djam’an Satori dan  Aan Komariah, Riduwan, (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009, h.25
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Sesuai  dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila  peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan disini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.
Jenis  penelitian  ini dapat digunakan untuk  meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan dengan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja. 10 Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendirian. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri.
Pertimbangan  penulis dalam menggunakan model pendekatan kualitatif ini adalah:  1) Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.  2)  Kevalidan data-data yang diperoleh lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat. 3) Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaanya memang benar- benar terjadi di lapangan.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa pola, yaitu sebagai berikut:  1)  Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah 11 . Dalam hal ini, peneliti mengambil tempat penelitian di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang. 2) Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 12 Penelitian  deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan penyajiannya apa adanya. 13
Ditinjau  dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan Penelitian Studi Kasus. Studi kasus artinya penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa. Suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian. 14
Secara lebih jelas penulis tegaskan disini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang aturan tambahan bagi calon mempelai yang sudah janda untuk menikah di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang.

## HASIL PENELITIAN
Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, KUA Kecamatan Jogoroto merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas salah satunya  melayani pernikahan di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagaimana KUA pada umumnya, KUA Jogoroto  mempunyai aturan-aturan/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan menikah. Akan tetapi, terdapat satu aturan khusus bagi calon mempelai yang sudah janda untuk menikah di KUA Jogoroto, yakni KUA Jogoroto  mengharuskan setiap calon mempelai yang sudah janda untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil dari Puskesmas Kecamatan Jogoroto  sebagai salah satu syarat melangsungkan pernikahan.
Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keharusan melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil bagi calon mempelai yang akan
10 Anselm Strauss dan Juliet Carbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Tehnik-Tehnik Teoritis Data, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2003, h.4-6
11 Abdurrahmat Fathoni , Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi .  Jakarta.  PT. Rineka Cipta, 2006),  h.96
12 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian . Jakarta. Raja Grafindo, , Cet. II, 1998, h.76
13 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah . Bandung: Pustaka Setia, 2005, h.89
14 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi  Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Jakarta.  PT. Rineka Cipta, 2006, h.99
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
menikah, yang ada hanya larangan menikah karena faktor-faktor tertentu saja, seperti larangan menikah dalam pasal 40 KHI sebagai berikut: Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang  pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Aturan  tambahan  tersebut merupakan ijtihad Kepala KUA Jogoroto sendiri karena tidak adanya aturan serupa untuk mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah /waktu tunggu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 KHI di atas.  Jika  dilihat  dari segi hukum, kebijakan kepala KUA merupakan langkah nyata dari larangan pada pasal 40 KHI di atas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Yang menjadi landasan lain adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab VI Pasal 22 yang berbunyi:1) Diskresi  hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a)  Melancarkan  penyelenggaraan pemerintahan; b) Mengisi kekosongan  hukum; c) Memberikan kepastian hukum; dan d) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peratutan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.  Menurut  pasal  6 Ayat (2) huruf   e jo ayat (1) UU No. 30/2014 dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.
Berdasarkan  Undang-Undang tersebut, keputusan Kepala KUA Tembelang yang mengharuskan melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil bagi janda yang ingin menikah di KUA Tembelang demi mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah /waktu tunggu dan mengurangi jumlah perkawinan wanita hamil merupakan kebijakan yang berbanding lurus dengan apa yang menjadi tujuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 di atas.
Apa yang menjadi  tujuan dilakukannya diskresi oleh KUA Jogoroto sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 di atas karena tidak adanya Undang-Undang atau peraturan yang secara langsung mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah /waktu tunggu bagi perempuan yang telah cerai atau kematian suaminya.
Maka dari itu, penulis berkesimpulan bahwa aturan tambahan berupa keharusan melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil bagi janda yang akan menikah di KUA Kecamatan Jogoroto tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat wajib bagi calon mempelai yang akan menikah di KUA Kecamatan Jogoroto.

## PEMBAHASAN

## Analisis maslahah terhadap penerapan aturan tambahan bagi calon mempelai janda
Tujuan  dari  Syari’at  Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudaratan dan menghilangkan kesusahan. 15 Kemaslahatan manusia itu tidak tebatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi manfaat kepada maasyarakat pada suatu masa dan kadang memberi mudarat kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang memberi manfaat kepada satu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudarat kepada kelompok masyarakat yang lain.
15 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami . Bandung. PT. Al- Ma’arif, 1986, h.106
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Kewajiban melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil yang diadakan oleh KUA Kecamatan Jogoroto sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang salah satu tujuannya mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah merupakan kebijakan yang memiliki nilai kemaslahatan bagi banyak orang.
Sebagaimana yang penulis pahami berdasarkan al-Quran Surat al-Baqarah [02] ayat 228 yang berbunyi:  “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 16
Ayat di atas menyebutkan bahwa seorang mu’min tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya (janin). Itu sudah cukup jelas disebutkan dengan kalimat ّﻞﺤﯾﻻ yang artinya tidak halal/tidak boleh.
Hemat  penulis, dari keseluruhan Redaksi ayat tersebut yang diawali dengan kalimat تﺎﻘّﻠﻄﻤﻟاو adalah menunjukkan bahwa khitab dari ayat ini adalah janda yang ditalaq oleh suaminya. Janda yang ditalaq suaminya memiliki masa iddah/waktu tunggu 3 kali quru’ , atau kurang lebih 3 bulan. Waktu 3 bulan itu, jika dikaitkan dengan usia kehamilan, maka ukuran perut hamil tersebut masih cukup kecil dan belum terlihat mencolok, artinya belum banyak atau bahkan tidak ada orang yang bisa langsung menyadarinya bahwa wanita itu sedang hamil. Maka dari itu, melalui ayat ini Allah swt. tidak membolehkan seorang (wanita) mu’min yang ditalaq oleh suaminya menyembunyikan kehamilannya.
Berdasarkan  penjelasan di atas, maka ayat tersebut menjadi sebab hukum, dan aturan kewajiban melampirkan surat keterangan bebas hamil sebagai akibat hukumnya. Sebagaimana yang dimaksudkan kaidah yang berbunyi:

## ﺎًﻣَﺪَﻋَواًدﻮُﺟُﻮِﮭِﺘﱠﻠِﻌَﻌَﻣُروُﺪَﯿُﻤْﻜُﺤﻟا
Artinya: “Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum” 17
Illat adalah sebab, yaitu yang menyebabkan tetapnya suatu hukum, dengan adanya sebab atau illat itu, maka ada hukum, dan sebaliknya dengan tidak adanya sebab atau illat, maka tidak pula ada hukum.
Jika seorang menyembunyikan kehamilannya, maka yang terjadi adalah:  Pertama, tidak ada yang tahu secara pasti apakah ia sedang mengandung bayi atau tidak dengan mantan suaminya. Hal itu akan berdampak pada berapa lamanya masa iddah/waktu tunggu yang harus ia lalui.  Kedua, status anak yang akan lahir nanti, jika ia menikah dengan pria lain setelah masa iddah 3 kali quru’- nya selesai, tidak jelas nasabnya terutama jika yang lahir perempuan, maka akan terjadi masalah tentang kewaliannya.
Demi mencegah hal itu, Kepala KUA Kecamatan Jogoroto memberlakukan kebijakan bahwa setiap calon mempelai yang sudah janda wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil dari Puskesmas Kecamatan.
Hal ini sejalan dengan yang difirmankan Allah swt. dalm surat al-Baqarah ayat 228 diatas bahwa sebelum masyarakat melakukan suatu yang tidak  diperbolehkan yakni menyembunyikan kehamilan, maka pemerintah Kepala KUA Jogoroto lebih dulu menerapkan aturan harus melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil. Selain itu, ada satu kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan ummat dan petunjuk baginya dalam mengatur mereka hendaknya memperhatikan kemaslahatan mereka sebagaimana kaidah berikut ini:
16 Depaartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , Bandung. CV Diponegoro, 2008, h.43
17 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami . Bandung. PT. Al- Ma’arif, 1986, h.550
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929

## ِﺔَﺤَﻠْﺼَﻤﻟﺎِﺒٌطﻮُﻨَﻣِﺔﱠﯿِﻋﱠﺮﻟﺎٮَﻠَﻌِﻣﺎَﻣِﻹﺎُﻓﱡﺮَﺼَﺗ
Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan dengan kemaslahatan” 18
Dengan demikian, kebijakan KUA Kecamatan Jogoroto yang digagas oleh pemimpinnya untuk menerapkan aturan khusus bagi janda yang akan menikah di KUA Kecamatan Jogoroto dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah/waktu tunggu dan mengurangi jumlah perkawinan wanita hamil serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Tembelang tentang masa iddah merupakan langkah riil dari larangan pada surat al-Baqarah ayat 228 diatas dan memiliki nilai kemaslahatan.
Kenapa aturannya berupa surat keterangan, bukan cukup disumpah bahwa ia sedang tidak hamil? Karena yang pertama, manusia saat ini mudah sekali memalsukan sumpah, asalkan diimingi oleh harta kekayaan, maka ia bersedia berbohong. Kedua, segala hal yang bersifat urgent atau penting untuk dijadikan sebagai bukti, maka sangat dianjurkan untuk dicatat, sebagaimana al-Quran menyuruh untuk menulis/mencatat sesuatu yang urgent seperti misalnya hutangdalam surat al-Baqarah [02]ayat 282 yang berbunyi:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…” 19
Karena selain demi mencegah terjadinya manipulasi data karena banyak pihak yang terlibat, hal itu juga berkaitan dengan era sekarang yang sudah sangat moderen dan tertib administrasi.
Dengan demikian, aturan berupa keharusan melampirkan surat keterangan bebas hamil bagi janda yang akan menikah di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang merupakan dampak hukum dari perintah al-Quran Surat al-Baqarah [02] ayat 228 dan Surat al-Baqarah [02] ayat 282.

## KESIMPULAN
Dari masalah yang terjadi dan telah penulis analisa sedemikian mungkin maka penulis mengambil kesimpulan antara lain: 1) Sebagaimana prosedur pernikahan di KUA pada umumnya, KUA Jogoroto juga menerapkan aturan yang sama berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hanya yang membedakan adalah adanya aturan khusus bagi calon mempelai yang sudah janda, yakni harus melampirkan surat keterangan bebas hamil dari puskesmas kecamatan sebagai syarat wajib untuk menikah di KUA Kecamatan Jogoroto. 2) Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Jogoroto untuk menerapkan aturan khusus bagi janda yang akan menikah di KUA Kecamatan Jogoroto dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran masa iddah/waktu tunggu  dan mengurangi jumlah perkawinan wanita hamil serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Jogoroto tentang masa iddah tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan merupakan suatu kebijakan yang memiliki nilai kemaslahatan dan dapat ditetapkan sebagai aturan.
Setelah melakukan analisis terhadap penerapan aturan tambahan bagi calon mempelai yang sudah janda berupa keharusan melampirkan Surat Keterangan Bebas Hamil untuk menikah di KUA Kecamatan Jogoroto, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya: 1) Menyembunyikan kehamilan bagi perempuan yang barubercerai/talaq dengan suaminya hendaknya dihindari, karena hal itu melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah swt. di dalam Al-Quran.  2) Melihat dampak yang dihasilkan dari penetapan aturan tersebut oleh KUA Kecamatan Jogoroto, penulis berpesan kepada KUA yang lain agar meniru kebijakan tersebut karena kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi jumlah perkawinan wanita hamil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghozali. (2010). Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana. Abdurrahman. (1995). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
18 Ibid, 527
19 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya . Bandung. CV Diponegoro, 2008, h.56
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Abdurrahmat Fathoni. (2006). Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skrips. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Anselm  Strauss  dan Juliet Carbin. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Tehnik-Tehnik Teoritis Data, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djam’an Satori dan  Aan Komariah, Riduwan, (ed.). (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. H.S.A. al-Hamdani. (2002). Risalah Nikah . Jakarta: Pustaka Amani.
Kemendikbud. (1994) Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Kementerian Agama RI. (2008). Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro. M. Quraish Shihab. (2013) Al-Quran dan Maknanya. Tangerang: Lentera Hati.
Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. (1986). Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami. Bandung: PT. Al-Ma’arif. Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. Subana. (2005). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. Sumadi Suryabrata. (1998). Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo. Wahbah al-Zuhaili. (1989). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr.