INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10905-10915 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi
Pardosi Donnia 1 ✉ , Hulman Panjaitan 2 , Armunanto Hutahaean 3
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
Email: donniparsodi8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana meneliti data sekunder untuk mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1. melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak  pidana korupsi di Indonesia; dan 2. melihat bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian  tindak  pidana  pencucian  uang  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  sudah  sesuai  serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua kesimpulan, yaitu: 1. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seharusnya pembuktian terhadap predicate crime harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunannya sehingga digabung penyidikan dan penuntutanya dalam bentuk kumulatif. 2.Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum.
Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang, Pidana, KPK

## Abstract
The research method used by the researcher is a normative juridical research method with the nature of descriptive research which examines secondary data to find answers to two problems, namely: 1. looking at the legal provisions governing perpetrators of money laundering crimes from the proceeds of corruption crimes in Indonesia; and 2. see how the legal provisions in the system of proving criminal acts of money laundering resulting from criminal acts of corruption are appropriate and fulfill a sense of justice and legal certainty. Based on the research results, two conclusions were found, namely: 1. The system of proving money laundering crimes where the predicate crime is not known does not have to be proven first according to Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. Proof of the predicate crime should be proven first or proven simultaneously with the crime of money laundering as a derivative crime so that the investigation and prosecution are combined in a cumulative form. 2. Corruption Eradication Commission investigators and prosecutors in proving money laundering crimes whose predicate crime is unknown are in accordance with the legal understanding and formulation regarding money laundering crimes in Articles 69, 74, 75, 77 and 78 of the TPPU Law No. 8 of 2010, whether directly or indirectly This has opened up space for legal problems or issues to arise.
Keywords: Corruption, Money Laundering, Crime, KPK

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  korupsi  di  Indonesia  belum  sepenuhnya ditegakkan dari segi keadilan.  Dari faktor kuantitas penegakan hukum, diketahui bahwa jumlah  perkara  korupsi  yang  berhasil  diungkap  oleh  para  penegak  hukum  yaitu  Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya merupakan angka kecil bila dibanding  dengan  kondisi  sebenarnya.  Dari  faktor  kualitas  penegakan  hukum,  pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup sebagai hukuman maksimal dapat dijatuhkan,  karena  undang-undang  telah  memberikan  peluang  kepada  para  penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para pelaku korupsi tersebut dengan hukuman mati atau  kurungan  seumur  hidup.  Para  pelaku  itu  pada  umumnya  hanya  divonis  dengan putusan  1-2  tahun  penjara,  bahkan  tidak  sedikit  pula  para  pelaku  korupsi  yang  divonis dengan hukuman kurang dari 1 tahun. Dari segi penghukuman badan, tentu saja putusan ini  sangat  ringan  sehingga  tidak  memberikan  efek  penjeraan  bagi  para  pelaku  korupsi (Erwin, 2013).
Penegakan hukum yang tidak memberi efek penjeraan dari segi penghukuman badan bagi  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  semakin  diperparah  dengan  tidak  dirampasnya
harta kekayaan para pelaku tersebut untuk negara. Para pelaku itu dapat dengan leluasa menyimpan  harta  kekayaan  mereka.  Para  pelaku  tersebut  juga  tidak  segan-segan memberikan  porsi  tersendiri  dari  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  mereka  kepada  para oknum penegak hukum untuk mengatur hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. Permainan penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan memanjakan para pelaku korupsi tersebut dengan paket hukuman yang serba ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan hasil kejahatan (Mukti Fajar dan Achmad, 2010) .
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan- ketentuan yang  ada  dalam  KUHP  dinilai  kurang  memadai,  karena  itu  diterapkan  dalam  keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24  Prp  Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi. Namun hal tersebut tetap menemui kegagalan disebabkan berbagai institusi yang dibentuk  untuk  pemberantasan  korupsi  tidak  menjalankan  fungsinya  dengan  efektif, perangkat  hukum  yang  lemah,  ditambah  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi (Amrullah, 2004).
Banyak pejabat- pejabat negara yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi disidangkan,  namun  tidak  ada  dari  pejabat  negara-pejabat  negara  tersebut  yang diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari harta kekayaan  para  pejabat  yang  berasal  dari  hasil  kejahatan  melalui  putusan  denda.  Harta kekayaan lainnya menjadi tidak tersentuh, dan dapat tetap dikuasai oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering tersebut. Secara objektif memang sulit untuk dapat menerima  dengan  akal  sehat  bahwa  para  pejabat  negara  atau  penyelenggara  negara dengan gaji yang terbatas dari pemerintah memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang signifikan, berpola hidup mewah dengan jumlah dana yang cukup besar dalam rekening tabungan.  Bagaimana  mungkin  pejabat  negara  atau  penyelenggara  negara  yang memperoleh gaji Rp. 5 juta per bulan dapat membeli mobil mewah atau bahkan memiliki rumah mewah (Garnasih, 2013).
Logika sederhana demikian belum juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk  memerintahkan  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  money  laundering membuktikan di depan pengadilan bahwa harta kekayaan yang signifikan jumlahnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana. Penegak hukum juga belum tegas menerapkan perampasan harta kekayaan untuk negara jika para pelaku tidak berhasil meyakinkan hakim
tentang asal usul harta kekayaan negara miliknya yang tidak terkait dengan tindak pidana (Haris, 2016).
Fenomena  pelanggaran  tindak  pidana  pencucian  uang  (Money  Laundry)  dengan menghalalkan  segala  cara  agar  kesalahannya  tidak  terlacak.  kekayaan  dari  hasil  korupsi banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak seperti mengalirkan dana kepada orang lain atas nama rekening keluarga atau saudara yang lain, agar aliran dana yang tercantum pada rekening pribadi tidak membengkak (Sjahdeini, 2007).
Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan  atas  penegakan  hukum  sedikit  demi  sedikit  berubah,  diawali  dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Irman, 2006).
Berkenaan dengan tindak pidana pada dasarnya tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya  maupun  tindakan  memanfaatkan  dana  yang  berasal  dari  hasil  tindak  pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda. pemidanaan atas tindak  pidana  asal  dan  pemidanaan  atas  pemanfaatan  hasil  tindak  pidananya  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  pindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  dalam  istilah hukumnya disebut dengan istilan concursus realis pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan (Kristiana, 2015).
Seperti halnya dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Argandiono pada tahun 2004, M. Akil Muhtar pada tahun 2010, dan Rudi Rubiandini pada tahun 2013, peneliti  tertarik untuk meneliti contoh kasus Djoko Susilo.
Djoko Susilo yang selanjutnya disebut DS selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dapat  dibuktikan  memperkaya  diri  sendiri  sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. DS telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain. Selain uang tersebut, DS juga diketahui memiliki hartakekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, DS menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal  usul  perolehan  harta  kekayaannya,  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  sumber
perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun  demikian  dalam  LHKPN,  DS  tidak  melaporkan  informasi  mengenai  bisnisnya. Majelis  hakim  menilai  hart  kekayaa  tersebut  tidak  sesuai  dengan  penghasilan  terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut  patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan. Selain alat bukti  LHKPN,  perbuatan  TPPU  dalam  kasus  ini  dibuktikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/ kendaraan  yang  diatasnamakan  pihak  lain.  Selain  pidana  penjara,  Majelis  hakim menghukum  perbuatan  korupsi  DS  untuk  membayar  uang  pengganti  sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim  memerintahkan  merampas  negara  sejumlah  tanah  dan  bangunannya  serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  sifat penelitian deskriptif. Metode ini berfokus pada penelitian hukum dan norma-norma yang berlaku. Peneliti melakukan analisis terhadap norma hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada aspek hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia (Efendi dan Ibrahim, 2018).
Penelitian  bersifat  deskriptif  artinya  peneliti  mengumpulkan,  merangkum,  dan menyajikan data secara rinci mengenai fenomena atau keadaan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum terkait pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencegahan  dan  pemberantasan  money  laundering  dapat  dialakukan  melalui pendekatan pidana (penal) dan pendekatan non pidana (non penal). Partisipasi pemerintah RI dalam upaya pemberantasan money laundering merupakan amanat PBB yang tertuang dalam (Vienna Convention, 1988), yang kemudian diartifikasi oleh pemerintah melalui UU No 77. dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap Negara penandatanganan diharuskan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang.
Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang melalui  UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah  diubah
dengan UU No. 23 Tahun 2003. Diamandemennya UUPU pada tahun 2003 didasarkan pada alasan  antara  lain,  adanya  penilaian  kalangan  Internasional  terhadap  UUPU  tersebut sebagai  perangkat  yuridis  yang  belum  memenuhi  standar  Internasional  rezim  anti pencucian  uang.  Hal  penting  dari  Vienna  Convention  1988  adalah  substansi  yang mengokohkan yang terbentuknya Internasional anti money laundering legal rezime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru.  Rezim  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberantas  pencucian  uang  dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan. Disamping itu, rezim hukum internasional anti pencucian  uang  ini  menentukan  pula  arah  kebijakan  untuk  melakukan  kriminalisasi pencucian  uang  dengan  standar-standar  tertentu  yang  tetap  memberi  tempat  untuk kedaulatan hukum Negara-negara pihak peserta.
Legislasi UUPU di Indonesia, seperti halnya di Negara-negara lain, merupakan bukti adanya perhatian besar pemerintah indonesia terhadap pencucian uang sebagai kejahatan lintas Negara. Kehadiran UUPU memberikan  landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  sekaligus  bukti  nyata komitmen  pemerintah  bersama  sama  dengan  masyarakat  internasional  bahu-membahu menangkal setiap bentuk kejahatan money laundering dalam berbagai dimensi. Besarnya perhatian  pemerintah  RI  terhadap  tindak  kejahatan  ini,  karena  besarnya  dampak  yang ditimbulkan. Antara lain, berupa instabilitas ekonomi, distorsi ekonomi, dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar.
Dalam praktik, dakwaan TPPU selalu dirumuskan secara kumulatif; dakwaan tersebut tidak juga keliru. Namun demikian, memperhatikan sejarah kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan terorganisasi yang bertujuan memusnahkan zero tolerance hasil kekayaan dari  kejahatan,  jelas  bahwa  terdapat  keterhubungan  erat  antara  perbuatan  “pencucian uang” dan perbuatan pid ananya (predicate crime).
Dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  berdasarkan  KUHP  tentang  Perbarengan Tindak Pidana (Bab VI), terdapat ketentuan mengenai lex specialis derogat lege generali (Pasal 63 ayat (2); ketentuan mengenai perbuatan berlanjut (vorgezettehandeling)- Pasal 64, dan ketentuan mengenai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan Pasal 66).
Praktik  penuntutan TPPU, perbuatan pencucian  uang dan tindak pidana asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri  sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66)), bukan perbuatan  berlanjut  (Pasal  64).  Praktik  tersebut  telah  dibenarkan  dalam  136  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  namun  masih  perlu dipersoalkan dari sudut teoritik hukum mengenai maksud dan tujuan pembentuk UU TPPU
2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 UU TPPU 2010 yang menegaskan 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal.
Dalam konteks praktik penerapan hukum, telah terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim. Kekeliruan itu adalah hakim sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, ”memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2ayat  (1)”.  Dalam  praktik  tersebut  di  at as  permintaan  penuntut mengandalkan laporan hasil analisis PPATK tentang harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait  perkara  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Hasil  analisis  PPATK mengenai  keadaan  harta  kekayaan  seseorang  termasuk  pejabat  publik  dan  aliran  dana masuk dan keluar dari rekening terdakwa, tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan status hukum hasil analisis dimaksud sebagai alat bukti suatu tindak pidana. Praktik penerapan pembuktian tersebut dikenal sebagai pembuktian atas tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment)- yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi PBB Antikkorupsi 2003, dan belum dikriminalisasi baik dalam UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah UU RI Nomor 20 tahun 2001 maupun dalam UU TPPU 2010.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi dalam perkara yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 537 K/Pid.Sus/ 2014 an. Irjenpol Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. ,atau terdakwa DS, dikenakan Undang-undang tindak  pidana  korupsi  dan  undang-undang  tindak  pidana  pencucian  uang  sehingga susunan dakwaan bagi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah dakwaan kumulatif. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Jo  Pasal  18  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Dalam  rangkaian  proses  penyidikan  dan  penuntutan  tersebut  menjelaskan  bahwa penyidik dengan alat bukti yang dikumpulkannya harus yakin bahwa tersangka memang bersalah, begitu pula Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa tersangka dan barang bukti yang diserahkan  kepadanya  dari  penyidik  setelah  berkas  dinyatakan  lengkap  atau  P-21  oleh Penuntut Umum memang tersangka lah yang bersalah dan yakin tersangka dengan alat bukti tersebut dihukum oleh putusan hakim pengadilan. Oleh karena itu peran Penuntut
Umum lah yang sangat ditonjolkan dalam suatu penanganan perkara untuk mengontrol penyidikan  dengan  melaksanakan  prapenuntutan  sehingga  penyidik  juga  dituntut profesional dan yang paling berat yaitu beban pembuktian perkara pidana yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pasal  44  UU  No  30  tahun  2002  menyebutkan  istilah  bukti  permulaan  yang  cukup terkait dengan penyelidikan TPK yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Tentang kriteria telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dimana bukti permulaan  yang  cukup  itu  dianggap  telah  ada  apabila  telah  ditemukan  sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dari kriteria untuk disebut telah ada bukti permulaan yang cukup  yaitu  berupa  sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  ini,  berarti  perspektif  yang dipergunakan  oleh  penyelidik  KPK  dalam  penanganan  perkara  korupsi  berarti  sudah menggunakan  kerangka  berfikir  pembuktian  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menuntut seseorang  ke  persidangan  maupun  Hakim  dalam  memutus  perkara.  Karena  dalam perspektif  pembuktian  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Hakim  dalam  memutus  perkara seseorang itu dinyatakan bersalah apabila memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan ditambah keyakinan hakim. Nampaknya kriteria bukti permulaan yang cukup dalam perspektif UU No 30 tahun 2002 tentang KPK memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengertian bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP.
Di sisi lain, perlu dicatat bukti permulaan yang cukup dalam UU No 30 tahun 2002 ini dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah perkara korupsi itu dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak, artinya ruang lingkup bukti permulaan yang cukup ini sebatas sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu perkara yang sedang diselidiki itu dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan.
Bukti  permulaan  yang  cukup  juga  ditemukan  dalam  UU  No  8  tahun  2010  tentang PPTPPU  yaitu  Pasal  75,  dimana  ditemukan  juga  dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal  UU PPTPPU yaitu penjelasan Pasal 74. Namun demikian dalam Pasal 75 ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu. Pasal 75 ini mengatur tentang bukti permulaan yang cukup itu dijadikan sebagai syarat untuk menggabungkan perkara antara  penyidikan  TPPU  dan  Tindak  Pidana  Asal.  Sistem  pembuktian  yang  berlaku  di Indonesia  berdasarkan  KUHAP  adalah  sistem  pembuktian  negatif  menurut  undang- undang.  Namun  demikian  dengan  kehadiran  UU  No  8  tahun  2010  tentang  PPTPPU nampaknya memberikan warna baru dalam sistem pembuktian, karena terdapat kewajiban yang  dibebankan  kepada  terdakwa  untuk  melakukan  pembuktian.  Bahwa  dalam penanganan TPPU dalam dakwaan ketiga perkara ini alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: pertama, alat bukti sebagaimana diatur
dalam hukum acara pidana (KUHAP); dan atau kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen, dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 73.
Dengan  mencermati  alat  bukti  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  75  ini  berarti  ada perluasan alat bukti dalam penanganan TPPU selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.  Transaksi  keuangan  di  dunia  perbankan  adalah  salah  satu  bentuk  transaksi elektronik yang menggunakan teknologi informasi. Sehungan dengan hal tersebut maka guna kepentingan pembuktian harus dihadirkan alat bukti elektronik yang dalam Pasal 73 huruf b dirumuskan sebagai alat bukti lain. Secara singkatnya, pembuktian perkara tindak pidana  pencucian  uang  dalam  Putusan  Kasasi  ini  menggunakan  pembalikan  beban pembuktian. Landasan hukum yang mendasari pembalikan beban pembuktian ini adalah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77  UU  No  8  tahun  2010  dimana  terdakwa  wajib membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Jikalau terdakwa tidak bisa menghadirkan dua alat bukti yang mampu meyakinkan hakim bahwa harta  kekayaannya  diperoleh  secara  sah,  maka  dengan  sendirinya  dakwaan  TPPU  yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti.
Menurut peneliti, hakim dapat saja memutus pidana kepada seorang terdakwa tanpa dibuktikan  tindak  pidana  asal  (predicate  offence/crime),  karena  hakim  memiliki kewenangan  untuk  itu,  akan  tetapi  tindak  pidana  asal  tetap  saja  sewaktu-waktu  harus dibuktikan  walaupun  dalam  pasal  69  UU  TPPU  2010  menyebutkan  bahwa,  tidak  wajib dibuktikan terlebih dahulu dibuktikan pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut dalam acara pidana berkaitandengan asas yang universal  yaitu  asas  presumption  of  innocence,  sehingga  apabila  seseorang  dinyatakan melakukan perbuatan pidana pencucian uang tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, maka ada indikasi asas tersebut di langgar.
Penggunaan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum pidana merupakan asas penting dalam proses hukumperadilan pidana. Penggunaan asas presumption of innocence merupakan persoalan mendasar dalam proses peradilan pidana yang  bertujuan  mencari  kebenaran  materiil  (kebenaran  yang  sebenar-benarnya).  Maka, sebuah proses peradilan pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan due process of law yang lebih mengedepankan pemeriksaan dengan jaminan hukum individu dan hak-hak asasi  manusia.  Menurut  pendapat  Bambang  Poernomo  bahwa,  due  process  of  law merupakan model pendekatanyang bersifat accusatoir bahwa dalam menjalankan proses perkara  pidanamenempatkan  tersangka  atau  terdakwa  sebagai  subyek.  Hal  itu  berkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan hakim yang tetap. Ini
disebutkan  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Menurut Mien Rukmini, di dalam  praktik  pengertian  dan  tujuan  asas  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of innocence)  tersebut  sering  diartikan  secara  rancu.  Dikatakannya  bahwa  beberapa  pihak mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka, tidak ditangkap, ditahan dan  seterusnya,  karena  bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah.  Tujuannya hanya untuk melindungi seseorang dari proses pemeriksaan oleh penegak hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Tentang pembuktian perbuatan  pidana asal dan  pembuktian terbalik (reversal of burden   of   proof)   Romli   mengatakan   bahwa   pembuktian   ini bukan  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  namun  untuk  membuktikan  harta kekayaannya berasal dari mana.
Berdasarkan  analisis  dan  uraian  pendapat  peneliti  diatas,  bahwa  masih  terdapat banyak kelemahan terutama dari aspek subtansi hukum bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang mulai dari pasal yang inkonsisten dengan penjelasan, tujuan dan maksud yang berbeda antar pasal dalam UU TPPU, dan teknis pembuktian yang belum tegas khususnya pembalikan beban pembuktian. Ini lah yang menyebabkan masih banyak peramasalahan substansi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang  khususnya  dalam  hal  pembuktian,  kita  jangan  membenarkan  yang  salah  dan sebaliknya jangan menyalahkan yang benar tapi patuhlah terhadap asas hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang menguraikan aturan pembuktian yang diperlukan untuk dapat menuntut kasus pencucian uang.  Undang- undang  ini  tidak  mengharuskan  ‘tindak  pidana  asal’  dibuktikan  terlebih dahulu, namun memungkinkan kedua kasus tersebut untuk diselidiki dan dituntut secara kumulatif.  Hal  ini  berarti  bahwa  penuntutan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tidak diketahui  tindak  pidana  asalnya  dapat  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  penyidik  dan penuntut umum, dengan menggunakan kerangka kerja yang dirinci dalam pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No. 8 Tahun 2010.
Namun  demikian,  pendekatan  ini  dapat  menimbulkan  isu  atau  masalah  hukum, khususnya dalam hal mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dianggap sebagai tindak  pidana  pencucian  uang  tanpa  terlebih  dahulu  membuktikan  tindak  pidana  asal (predicate crime). Isu utama ini juga diperumit oleh fakta bahwa UU TPPU memuat definisi
yang luas dan umum mengenai apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan hal ini berpotensi meningkatkan standar keberhasilan penuntutan kasus pencucian uang.
Selain  itu,  UU  No.  8  Tahun  2010  mewajibkan  jaksa  dan  penyidik  untuk mempertimbangkan berbagai faktor hukum untuk menentukan tingkat pembuktian yang diperlukan sebelum sebuah kasus dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal  ini  termasuk  mengevaluasi  apakah  bukti  yang  diajukan  secara  langsung  atau  tidak langsung terkait dengan aktivitas ilegal, dan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan definisi tindak pidana asal. Ini berarti bahwa agar kasus pencucian uang dapat dibuktikan, kriteria hukum tertentu harus dipenuhi berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Oleh karena  itu, penting bagi para penyidik dan jaksa penuntut untuk mengetahui kerangka hukum sebelum mencoba membuktikan kasus pencucian uang, karena kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat membuka pintu ke berbagai masalah dan masalah hukum. Pada akhirnya, UU No. 8 Tahun 2010 memberikan jaksa kewenangan untuk berhasil menuntut  berbagai  kasus  pencucian  uang,  namun  kompleksitas  kerangka  hukum  dan potensi masalah hukum berarti bahwa mereka harus menangani setiap kasus sesuai dengan kemampuannya, dan bekerja dengan  hati-hati untuk memastikan bahwa  kriteria hukum yang relevan telah terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  M.  A.  (2004) ‘ Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) ’, Malang, Bayumedia Publishing.
Efendi, J., and Ibrahim, J. (2018) ‘ Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris ’ .
Erwin, M. (2013) ‘ Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum ’ .
Garnasih, Y. (2013) ‘ Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik ’ .
Haris, B. S. (2016) ‘ Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ’, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2(1), pp. 91 – 112.
Irman, S. (2006) ‘ Hukum pembuktian pencucian uang: money laundering ’, (No Title).
Kristiana,  Y.  (2015) ‘ Pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang:  Perspektif  hukum progresif ’, Thafa Media.
Mukti Fajar, N. D., and Achmad, Y. (2010) ‘ Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.
Pustaka pelajar ’ .
Sjahdeini,  S.  R.  (2007) ‘ Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme ’.