KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN GIANYAR Oleh: I Nyoman Alit Badrika 1

## Abtraksi
Penelitian ini mengambil judul Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar.
Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kualitas dari Parasuraman. Menurut Parasuraman dkk, (dalam Tjiptono, 1996: 70) kualitas terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu: Tangibles, Reliability, Responsiveness,  Assurance,  Emphaty. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur.
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  Dari  lima  indikator  yang  dijadikan  kajian dalam Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  di  Kabupaten Gianyar sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan  Pelayanan  Pembuatan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) DI Kabupaten Gianyar penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Sarana prasarana, selain itu kurang disiplinnya beberpa  pegawai  dalam  meyelesaikan  surta  izin  sehingga  memerlukan  waktu  tunggu yang lama bagi masyarakat.

## Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Surat Izin Usaha
1 STISIP Margarana Tabanan alitbadrika01@gmail.com

## 1. Pendahuluan

## 1.1.Latar Belakang
Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat sehingga  dalam  memberikan  pelayanan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan merata menjadi  masalah  yang  urgen  dan  perlu  mendapatkan  perhatian  Negara,  hal  ini mendukung pendapat bahwa “meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat” (Sudianing & Seputra, 2019: 116), hal  ini  wajar  karena  negara  pada  dasarnya  dibentuk  untuk  melayani  kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan  Daerah  seyogyanya  memberikan  otonomi  yang  luas  kepada  pemerintah
daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  berbagai  kepentingan  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Disamping  itu  pula  pemerintah  daerah  harus  mengoptimalkan pembangunan  serta  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  berorentasi  kepada kepentingan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  semangat  otonomi  daerah  dalam melaksanakan sistem pelayanan publik dengan menerbitkan regulasi, misalnya Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009,  tentang  Pelayanan  Publik menjelaskan sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  Negara  dan  penduduk  atas  barang  jasa,  dan/atau  pelayanan  administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kemudian  lembaga  yang  mengawal  terwujudnya  pelayanan  publik  yaitu Ombudsman  yang  diatur  oleh  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun 2008  Tentang  Ombudsman,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  Kualitas  pelayanan  ( service  quality )  yang  diberikan  oleh  Aparatur  kepada masyarakat  apabila  sama  dengan  harapan  masyarakat  akan  memberikan  kepuasan kepada masyarakat. Akan tetapi, apabila kualitas pelayanan yang diberikan aparatur tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka masyarakat akan merasa kecewa atas pelayanan tersebut.  Sehingga  jaminan  kualitas  pelayanan  menjadi  prioritas  utama  bagi  aparatur, yang  saat  ini  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  untuk  menilai  kepuasan  masyarakat  atas pelayanan  yang  diberikan.  Oleh  sebab  itu,  kualitas  pelayanan  sangat  tergantung  pada berbagai  aspek,  yaitu  pola  penyelenggaraannya  (tata  laksana),  dukungan  sumber  daya manusia (Aparatnya), dan kelembagaan (Pemerintah).
Salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Gianyar di  bentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Nomor  5  Tahun  2013 tentang  perubahan  atas  peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Nomor  9  Tahun  2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gianyar yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan tugas membantu menjalankan regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Bupati.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan  perizinan,  juga dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat, termaksud pelayanan perizinan SIUP.
SIUP  merupakan  salah  satu  jenis  izin  yang  dibutuhkan  oleh  kalangan perdagangan,  termaksud  sektor  usaha  kecil,  dan  menengah,  sehingga  semangat pemerintah  Kabupaten  Gianyar  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Gianyar  Nomor  115 Tahun  2016  atas  perubahan  peraturan  Bupati  Gianyar  Nomor  7  Tahun  2011  tentang pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  dan  penandatanganan  perizinan  dan nonperizinan  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Gianyar adalah seluruh pelayanan untuk semua jenis perizinan yang meliputi izin  baru,  izin  perluasan,  izin  pengembangan,  dan  izin  perubahan  serta  non  perizinan yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan  peraturan  daerah  dan  atau  peraturan perundang-undangan  lainnya,  dikecualikan  untuk  izin  Lokasi  dan  Persetujuan  Prinsip yang  kewenangan  penandatangananya  tetap  berada  pada  Bupati.  SIUP  merupakan legalitas usaha yang berfungsi sebagai  alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan kegiatan usaha di bidang perdagangan menuju pelaksanaan tertib usaha.
Tujuan  dari  izin  usaha  perdagangan  adalah  terlindungnya  perusahaan  yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, terbinanya dunia usaha dan perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah dan besar, terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib, tergalinya sumber pendapatan dan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan dan untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dalam  bidang  perizinan.  Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi, maka semakin jelaslah eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (BPMPTSP)  Kabupaten  Gianyar  dalam  melaksanakan  koordinasi  dan menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  perizinan  bidang  penanaman  modal  secara terpadu  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  simplikasi,  keamanan  dan kepastian.  Table  dari  dinas  terkait  Adapun  jumlah  perizinan  yang  menjadi  wewenang sebanyak 31 jenis, dan jenis Non Perizinan sebanyak 3. Perizinan SIUP merupakan salah satu  bentuk  izin yang banyak diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Hal  ini juga disebabkan karena SIUP merupakan syarat yang cukup dasar yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, baik kecil, menengah maupun besar.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  sementara  peneliti    bahwa  masih  ditemukannya berbagai  permasalahan  terkait  dengan  pengurusan  izin  SIUP,  tanpa  harus
mengenyampingkan  berbagai  usaha-usaha  positif  yang  telah  dilakukan.  Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan SIUP  yang diberikan  DPMPTSP Kabupaten Gianyar belum maksimal.
Berbagai  permasalahan  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  teori  kualitas pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  Zeithaml-Parasuraman  dan  Berry  dalam  Pasolong (2007:135),  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama  Belum  maksimalnya  pelayanan  yang diberikan disebabkan oleh aspek pendukungnya belum sesuai dengan harapan pengurus izin SIUP, seperti tangibles (berwujud) berkaitan dengan kurangnya sarana pendukung pelayanan dalam hal ini ketersediaan komputer di layanan sebanyak 3 unit, dan jumlah printer 2 unit, sementara izin yang dilimpahkan sebanyak 31 jenis izin dan 3 jenis non perizinan  dan  perlu  penataan  area  parkir  serta  petunjuk  area  parkir  yang  dikhususkan untuk  pemohon  izin  khusunya  kenderaan  roda  empat.  Kedua,  dilihat  dari  masalah reliabillity (kehandalan) petugas pelayanan, yang dimiliki juga masih menjadi masalah, dimana ketepatan waktu penyelesaian perizinan belum sesuai dengan penetapan standar operasional  prosedur  (SOP)  pelayanan  yang  menyebutkan  bahwa  jangka  waktu pembuatan  SIUP  paling  lama  3  hari  kerja  sejak  diterimahnya  dokumen  persyaratan secara  lengkap  dan  benar,  hal  yang  menyebabkan  keterlambatan  tersebut  adalah  kerja pegawai  yang  kurang  jeli  serta  lambatnya  konfirmasi  yang  di  sampaikan  kepada masyarakat  untuk  segera  melengkapi  apa  yang  masih  menjadi  kekurangan  dalam memproses berkas dari masayarakat/pemohon untuk memperoleh SIUP. Ketiga, dilihat dari responsiviness (daya tanggap) bahwa pegawai memberikan layanan belum melayani secara  cepat  dan  tanggap  terhadap  keluhan,  ini  disebabkan  seringnya  petugas  layanan datang  terlambat  sehinga  pengurus  izin  menunggu  dalam  waktu  yang  cukup  lama Sementara DPMPTSP Kabupaten Gianyar telah menampilkan waktu pelayanan dengan ketentuan  jam  kerja  pelayanan  perizinan  adalah  senin  08.00-15.00  dan  jumat  08.00  - 15.30 Wita. Berdasarkan uraian pada latar belakang disertai dengan fenomena yang telah dipaparkan,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam dengan  mengangkat  judul  “ Kualitas  Pelayanan  Pembuatan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar”.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kualitas pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Gianyar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kualitas pelayanan pembuatan surat izin usaha  perdagangan  (SIUP)  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar?

## 3. Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  tujuan  untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk  memecahkan  masalah-masalah  berdasarkan  fakta  yang  nampak.  Data  yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau  gambar yang memiliki arti lebih dari  pada  sekedar  angka  atau  frekuensi.  Sifat  penelitian  semacam  ini  mampu memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman  makna.
Sedangkan  menurut  Kirk  dan  Miller  dalam  sudarto  (1995:62)  mendefinisikan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan  orang-orang  tersebut  dalam  bahasan  dan  peristilahannya.  Secara  umum penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  ( understanding )  makna  yang disimbulkan  dalam  perilaku  masyarakat  menurut  perspektif  masyarakat  itu  sendiri. Selanjutnya    menurut  Imam  Suprayogo  (2001:20)  mendefinisikan  bahwa  Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.
Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang berlaku meliputi proses yang sedang  berlangsung.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Kualitas dari Parasuraman, Menurut Parasuraman dkk, (dalam Tjiptono, 1996: 70) kualitas terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu:
1) Tangibles yaitu  fasilitas  yang  disiapkan  pemerintah  dalam  bentuk  sarana  fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya
yang menunjang kelancaran proses pelayanan dan kenyaman bagi masyarakat yang dilayani.
2) Reliability yaitu  kemampuan  dan  keandalan  dalam  menyediakan  pelayanan  yang terpercaya.
3) Responsiveness yaitu  kesanggupan  pihak  pemerintah  untuk  membantu  dan menyediakan  pelayanan  secara  cepat  dan  tepat  serta  tanggap  terhadap  keinginan konsumen.
4) Assurance yaitu  kualitas  pelayanan  yang  dilihat  dari  kemampuan  pegawai meyakinkan kepercayaan konsumen.
5) Emphaty adalah  sikap  tegas  tetapi  ramah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada konsumen.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.  Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  pada  DPMPTSP  Kabupaten  Gianyar  sebagai  berikut: Pertama; dimensi tangibles, yaitu sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai seperti kurangnya jumlah komputer dan printer perlengkapan tersebut sangat berperan dalam  proses  pencetakan  surat  izin  sehingga  perlu  untuk  dipenuhi  dan  perlu  adanya penataan  area  parkir  guna  memudahkan  masyarakat  dalam  pengurusan  izin.  Tetapi apabila dilihat dari segi penampilan, kerapihan aparat sudah cukup baik. Kedua; dimensi reliabillity, yaitu  kemampuan  aparat  menggunakan  alat  bantu  sudah  baik.  dari  segi ketepatan waktu penyelesaian SIUP sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau sudah sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada.  Ketiga;  dimensi responsiveness ,  yaitu  respon  aparat  sudah  cukup  baik  dalam  memberikan  informasi, tanggapan  pegawai  yang  cepat  dan  tanggap  terhadap  keluhan  masyarakat.  Keempat; dimensi assurance ,  yaitu  menunjukan  sikap  sopan  dan  ramah  yang  diberikan  aparat kepada para pemohon sangat baik. Sedangkan terkait dengan jaminan atas pengetahuan menunjukkan  pengetahuan  yang  baik  di  bidangnya.  Kelima;  dimensi emphaty ,  yaitu pelayanan  yang  diberikan  apparat  DPMPTSP  sudah  sesuai  dengan  harapan  pemohon, karena  menunjukkan  sikap  yang  adil  dalam  melayani  masyarakat  tanpa  membeda- bedakan  keluarga  dekat  atau  orang  lain  semuanya  melalui  tahapan  proses  baik  itu kelengkapan berkas persyaratan sampai pembuatan SIUP.
3.2.Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  kualitas  pelayanan  pembuatan surat  izin  usaha  perdagangan  (SIUP)  pada  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  terkait  kualitas  pelayanan  pembuatan  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Peneneman Modal Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Gianyar,  yaitu  sebagai  berikut:  masih  kurangnya  sarana penunjang  yang  lebih  memadai  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  seperti penambahan komputer dan printer serta penataan area parkir serta petunjuk area parkir untuk  pemohon  izin  khususnya  kenderaan  roda  empat  guna  memudahkan  masyarakat dalam pengurusan pembuatan SIUP. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon, terkait waktu tunggu penyelesaian dokumen SIUP mengacu pada standar operasional prosedur (SOP)  dan  tidak  melebih  dari  waktu  yang  telah  ditentukan.  Masih  Kurangnya  tingkat kedisiplinan  pegawai  dalam  melayani  sesuai  waktu  yang  ditentukan  sehinga  pengurus SIUP  tidak  menunggu  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Padahal  disisi  lain  disebutkan pelayanan  public  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan,    “ketepatan  waktu  pelayanan, efektivitas pelayanan, kemandirian pegawai dalam pelayanan” (Sukraaliwan, 2018).

## 4. Penutup

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kualitas  pelayanan  pembuatan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  pada DPMPTSP Kabupaten Gianyar sebagai berikut:
1. Pertama;  dimensi tangibles, yaitu  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  belum memadai  seperti  kurangnya  jumlah  komputer  dan  printer  perlengkapan  tersebut sangat berperan dalam proses pencetakan surat izin sehingga perlu untuk  dipenuhi dan  perlu  adanya  penataan  area  parkir  guna  memudahkan  masyarakat  dalam pengurusan izin. Tetapi apabila dilihat dari segi penampilan, kerapihan aparat sudah cukup baik.
2. Kedua; dimensi reliabillity, yaitu kemampuan aparat menggunakan alat bantu sudah baik.  dari  segi  ketepatan  waktu  penyelesaian  SIUP  sudah  sesuai  dengan  harapan masyarakat atau sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
3. Ketiga;  dimensi responsiveness ,  yaitu  respon  aparat  sudah  cukup  baik  dalam memberikan informasi, tanggapan pegawai yang cepat dan tanggap terhadap keluhan masyarakat.
4. Keempat;  dimensi assurance ,  yaitu  menunjukan  sikap  sopan  dan  ramah  yang diberikan  aparat  kepada  para  pemohon  sangat  baik.  Sedangkan  terkait  dengan jaminan atas pengetahuan menunjukkan pengetahuan yang baik di bidangnya.
5. Kelima; dimensi emphaty , yaitu pelayanan yang diberikan apparat DPMPTSP sudah sesuai  dengan  harapan  pemohon,  karena  menunjukkan  sikap  yang  adil  dalam melayani  masyarakat  tanpa  membeda-bedakan  keluarga  dekat  atau  orang  lain semuanya  melalui  tahapan  proses  baik  itu  kelengkapan  berkas  persyaratan  sampai pembuatan SIUP.

## 4.2. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan Saran terkait kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Peneneman Modal Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, yaitu sebagai berikut:
1. Diharapkan  DPMPTSP  Kabupaten  Gianyar  menyediakan  sarana  penunjang  yang lebih memadai yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penambahan komputer dan printer serta penataan area parkir serta petunjuk area parkir untuk pemohon izin khususnya kenderaan roda empat guna memudahkan masyarakat dalam pengurusan pembuatan SIUP.
2. Diharapkan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pemohon,  terkait  waktu  tunggu penyelesaian dokumen SIUP mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan tidak melebih dari waktu yang telah ditentukan.
3. Diharapkan lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melayani sesuai wakyu yang ditentukan sehinga pengurus SIUP tidak menunggu dalam waktu yang cukup lama.

## Daftar Pustaka
Arikunto Suharsimi. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta
Faisal, Sanapiah. 2007. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Hajar, Ibnu,  1996.  Dasar-dasar  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Dalam.  Pendidikan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
https://dpmpptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/pengertian-siup-arti-jenis-fungsi-dan- manfaat-siup.
Imam Suprayogo, Tobroni, 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung:Remaja
Keputusan  Bupati  Nomor  759  tahun  1994  tanggal  30  Nopember  1994  tentang  Tata Laksana Pelayanan Umum Satu Atap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar.
Keputusan  Menpan  Nomor  81  tahun  1993  tentang  Pedoman  Tata  Laksana  Pelayanan Umum
Peraturan  Bupati  Gianyar  Nomor  115  tentang  Pendelegasian  Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten Donggala.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Nomor  4  tahun  2001  tentang  Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar.
Peraturan  Daerah  Nomor  4  tahun  2004 tentang Pembentukan  Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar
Riduwan  HR. 2009. Hukum Administrasi Negara. Jakarta:Rajawali Press.
Satori,  D.  dan  Komariah.  2011.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Alfabeta, Cetakan ketiga.
Soeratno dan  Arsyad  Lincolin.  2003.  Metodologi  Penelitian  Untuk  Ekonomi.  UPP, AMP. UKPN, .Refika Aditama bandung.
Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sudianing,  Ni  Ketut  dan  Ketut  Agus  Seputra,  2019.  “Peran  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  Dalam  Menunjang  Peningkatan  Kualitas  Perencanaan Pembangunan  Daerah”,  Dalam Locus  Majalah  Ilmiah  FISIP  Vol  11  No.  2  – Agustus 2019 P. 116
Sukraaliawan, I Nyoman,2018. Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Pegawai Di Kantor Camat Sawan Kabupaten Buleleng. Locus Majalah Ilmiah FISIP,Singaraja.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
Suryabrata  Sumadi.  2008.  Metodelogi  Penelitian.  Jakarta  Utara:  PT  Raja  Grafindo Persada
Sutrisno Hadi. 2004. Metodelogi Reseachh Jilid I. Andi Offset. Yogyakarta
Tjiptono,  Fandy.  2002.  Strategi  Pemasaran.  Yogyakarta:  Andi.  Undang  -  Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Umar, Husein. 2001. Metodologi Penelitian, Erlangga, Jakarta
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.