## ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN DAN POLA PENANGANANNYA PADA LOKASI PERMUKIMAN (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya)
Elpidia Agatha Crysta 1 , Yanto Budisusanto 2
1,2 Departemen Teknik Geomatika FTSP-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111 e-mail: 1 elpidiaagatha@gmail.com

## Abstrak
Kota Surabaya sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Timur merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tingginya tingkat migrasi mengakibatkan sebagian besar masyarakat menempati lokasi tempat tinggal yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan permasalahan permukiman kumuh. Kelurahan Keputih sebagai salah satu kawasan dengan perkembangan kegiatan bisnis, pendidikan dan perdagangan yang pesat, terindikasi terdapat kawasan kumuh. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan kawasan kumuh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat tingkat kekumuhan yakni, bukan kawasan kumuh, kawasan kumuh ringan, kawasan kumuh  sedang  dan  kawasan  kumuh  berat.  Dari  klasifikasi  tersebut  ditambah  dengan  variabel  legalitas  lahan  dapat direncanakan  pola  penanganan  sesuai  penetapan  lokasi  kawasan  kumuh.  Metode  skoring  digunakan  penelitian  ini dalam  melakukan  identifikasi  kawasan  permukiman  kumuh  dengan  menggunakan  tujuh  indikator  kekumuhan  dari Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Pemukiman,  2016  yaitu:  kondisi  bangunan,  kondisi  jalan  lingkungan,  kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan di Kelurahan Keputih hanya menghasilkan dua klasifikasi tingkat kekumuhan, 14 RT termasuk dalam bukan kawasan kumuh dengan luas total wilayah permukiman 39,839 Ha dan 10 RT termasuk dalam kawasan kumuh ringan dengan luas total wilayah permukiman 21,137 Ha. Sedangkan dari rencana pola penanganan didapatkan, 2 wilayah RT perlu pemugaran, 6 wilayah RT dilakukan permukiman kembali dan 2 wilayah RT perlu dilakukan pemugaran dan permukiman kembali.
Kata Kunci : kawasan kumuh, kekumuhan, permukiman, skoring

## PENDAHULUAN
Kawasan  bebas  kumuh  serta  layak  huni  masih menjadi  impian  bagi  banyak  penduduk  di Indonesia.  Sehingga melalui  RPJMN  III 2015-2019 Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  target yang  dinamai  dengan  “Gerakan  100 -0- 100”, dengan  mengurangi  kawasan  kumuh  hingga  0%. Kota  Surabaya  sebagai  kota  metropolitan  yang pertumbuhan  penduduknya  selalu  naik  memiliki masalah  seperti  tumbuhnya  kawasan  kumuh sepanjang  bantaran  sungai  dan  di  sepanjang  rel kereta api dan atau lokasi tanah negara yang tidak terawat dengan baik. Letak persebaran permukiman  kumuh  ini  berada  hampir  merata diseluruh kawasan Kota Surabaya.
Kelurahan Keputih sebagai studi penelitian karena lokasi  tersebut  memiliki  potensi  terindikasi terdapat kawasan kumuh, berdasarkan identifikasi yang  dilakukan  oleh  tim  penyusun  RTRW  Kota Surabaya pada tahun 2004 yang diterbitkan dalam RTRW  Tahun  2005  (lihat  Gambar  1).  Sedangkan menurut  Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup
Kota  Surabaya  Tahun  2008,  terdapat  dua  titik untuk sebaran lokasi kawasan kumuh tepatnya di sekitar  daerah  Keputih  Timur  dan  Keputih  Tegal. Hal  ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh  kondisi permukiman yang semakin padat akibat jangkauan pelayanan  sarana  dan  prasarana  perkotaan, pembangunan  potensi  lahan  yang  pesat  dan kegiatan.
Dalam menentukan identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan
menentukan prioritas kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap kekumuhan menggunakan tujuh  indikator  pemukiman  kumuh.  Identifikasi kekumuhan  dilakukan  berdasarkan  pengertian permukiman  kumuh,  serta  standar  pelayanan minimal  yang  dipersyaratkan  secara  nasional berdasarkan beberapa indikator yaitu: bersadarkan  kementrian  pekerjaan  umum  dan perumahan rakyat yaitu
(Direktorat Pengembangan  Kawasan  Pemukiman,  2016) Kondisi  Bangunan  Gedung,  Kondisi  Lingkungan Jalan,  Kondisi  Penyediaan  Air  Minum,  Kondisi Drainase  Lingkungan,  Kondisi  Pengelolaan  Air
Limbah,  Kondisi  Pengelolaan  Persampahan  dan Kondisi Proteksi Kebakaran beserta Legalitas Lahan di  Kelurahan  Keputih.  Untuk  analisis  penelitian akan  menghasilkan  klasifikasi  tingkat  kekumuhan dan  perencanaan  pola  penanganan  di  Kelurahan Keputih, Kota Surabaya.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  mengambil  studi  kasus  di Kelurahan  Keputih  yang  berada  di  Kota  Surabaya yang  memiliki  letak  geografis  112 o 46’53’’– 112 o 50’48’’ BT dan 7 o 16’14’’ -7 o 18’36’’ LS . Dengan batas  wilayah  utara  Kelurahan  Gebang  Putih  dan Kecamatan  Mulyorejo,  barat  dengan  Kelurahan Klampis  Ngasem,  selatan  dengan  Kelurahan Medokan  Semampir,  Kelurahan  Semolowaru  dan Kecamatan Rungkut serta batas timur dengan Selat Madura.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Peta  kerja  yang  digunakan  yaitu overlay citra resolusi tinggi Pleiades 1A yang telah terektifikasi, batas administrasi, batas RT yang diperoleh secara kartometrik  partisipatif  dari  masyarakat,  jaringan jalan,  dan  jaringan  sungai.  Untuk  mendukung analisa  dan  perolehan  data  indikator  kekumuhan dilakukan survei dan wawancara dan mengisi form kuisioner mengenai program peningkatan kualitas permukiman dan kuisioner stakeholder mengenai lingkungan  permukiman  kumuh.  Identifikasi Tingkat
Kekumuhan dilakukan dengan memberikan skor
pada kriteria-kriteria berdasarkan  skala  penilaian  yang  mempengaruhi kawasan permukiman kumuh dari setiap indikator. Kemudian dilakukan analisis hingga menghasilkan klasifikasi tingkat kawasan kumuh tiap RT. Berikut ini  merupakan  kriteria-kriteria  pada  setiap indikator  kekumuhan  yang  dapat  dilihat  pada Tabel 1:

## Tabel 1. Kriteria-Kriteria Indikator Kekumuhan
No Parameter Sub Kriteria 1. Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan 2. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 3. Kondisi Penyediaan Air Minum Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 4. Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Ketidaktersediaan Drainase
Ketidakterhubungan Dengan Sistem
Drainase
Tidak Terpeliharanya Drainase Kualitas Konstruksi Drainase 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana Dan Asarana Persampahan
Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana 7. Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, 2016
Dari  subkrietria  setiap  indikator  pada  Tabel  1, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: a. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian:
 Kualitas Baik (0% - 25%)
: Skor 0  Kualitas Cukup Baik (26% - 50%)  : Skor 1  Kualitas Buruk (51% - 75%) : Skor 3  Kualitas Baik 76% - 100%) : Skor 5
b. Perhitungan  total  penilaian  setiap  indikator didekati  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:

## Si = ∑𝐵𝑖 ∑𝑃
Keterangan :
Si = Total Skor pada Setiap Indikator, Bi = Skor Sub Kriteria, P = Jumlah Sub Kriteria
c. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Berikut  merupakan  rentang  nilai  tingkat klasifikasi  yang  didapatkan  untuk  setiap  kelas yakni:
 Bukan Kawasan Kumuh   : 0 – 8,75
 Kawasan Kumuh Ringan   : 8,76 – 17,50
 Kawasan Kumuh Sedang  : 17,51 – 26,25  Kawasan Kumuh Berat   : 26,26
Penentuan  penangananan  dilakukan  dengan memasukkan data status legalitas lahan digunakan sebagai  variabel  pokok  dalam  perencanaan  pola penanganan kawasan kumuh dan tipologi kawasan kumuh. Tipologi kawasan kumuh akan memberikan  kategori  permukiman  tersebut, dimana terdiri dari permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan atau di daerah rawan bencana. Status lahan memiliki hak legal  yakni,  dibuktikan  dengan  surat  kepemilikan lahan  atau  kesesuaian  dengan  Rencana  Tata Ruang. Pola penanganan kawasan kumuh memiliki tiga  kategori  yakni,  peremajaan,  pemugaran  dan permukiman  kembali.  Dan  berikut  ini  ketentuan dalam  pemilihan  perencanaan  penanganan kawasan kumuh:
- Klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, pola penanganan adalah peremajaan
- Klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal,  pola  penanganan  adalah  pemukiman kembali
- Klasifikasi  kekumuhan  sedang  dengan  status lahan legal, pola penanganan adalah peremajaan
- Klasifikasi  kekumuhan  sedang  dengan  status lahan ilegal, pola penanganan adalah pemukiman kembali
- Klasifikasi  kekumuhan  ringan  dengan  status lahan legal, pola penanganan adalah pemugaran
- Klasifikasi  kekumuhan  ringan  dengan  status lahan ilegal, pola penanganan adalah pemukiman kembali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  skoring  dari  setiap  indikator  berdasarkan hasil penilaian dari sub kriteria untuk mengetahui tingkat  kualitas  yang  digunakan  analisis  untuk penanganan  permukiman  kumuh  dapat  dilihat pada Tabel 2. Dari hasil Tabel 2 dapat dilihat untuk tingkat  kualitas  setiap  indikator  kekumuhan  di setiap  lokasi,  semakin  besar  hasil  skor  yang didapatkan maka semakin buruk kualitas yang ada dan sebaliknya semakin kecil skor yang didapatkan maka  kualitas  semakin  baik.  Dari  hasil  skor tersebut  juga  dapat  diketahui  permasalahan penyebab kekumuhan dari setiap lokasi.

## Tabel 2. Skoring Kriteria Indikator Kekumuhan
RW RT HASIL SKOR I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 01 01 0,3 0,5 0 0,2 0 0 5 01 02 0,3 0 0 0 0 0 5 01 03 0,3 0 0 0 0 2 5 01 04 0 0 0 0 0 1 5 01 05 1 1,5 0 0,4 0 0 5 02 01 2 1,5 2,5 2,6 1,5 2 5 02 02 0 0 0 0,6 0 0 5 02 03 1 0 0 0 0 0 5 02 04 0 0,5 2,5 0,2 5 0,7 5 02 05 0 1,5 0 2,4 0 0 5 03 01 0,3 0 0 0 0 1 5 03 02 1 0 0 1,2 0 2 5 03 03 1 0,5 0 0 0 0 5 03 04 1 0 0 0 0 0 5 03 05 0,3 0 0 0 0 0 5 03 06 0,3 0 0 0 0 0 5 08 01 1 0,5 0 0 0 0 5 08 02 2,7 0 0 0,4 2 2 5 08 03 1,7 0 2,5 0 0 0 5 08 04 2 2,5 2,5 0,6 1,5 1 5 08 05 1 0 0 0 0 0 5 08 06 0 0 2,5 1 1,5 3,3 5 08 07 1,7 2 2,5 2 0,5 1,7 5 08 08 0 0 2,5 0,6 3 1,7 5 Sumber: Hasil Analisis, 2017
Keterangan: I1: Bangunan Gedung I2: Jalan Lingkungan I3: Penyediaan Air Minum I4: Drainase Lingkungan I5: Pengelolaan Air Limbah I6: Pengelolaan Persampahan I7 : Proteksi Kebakaran
Tingkat  kekumuhan  beserta  identifikasi  legalitas lahan  berdasarkan  hasil  survei  dan  orientasi lapangan yang dapat dilihat pada Tabel 3. Dari hasil klasifikasi  diperoleh  hasil  yaitu,  10  lokasi  di Kelurahan Keputih teridentifikasi kawasan kumuh ringan  dan  14  lokasi  sisanya  terindikasi  bukan kawasan kumuh, dengan kondisi tipologi kawasan kumuh, yaitu:
1. Kumuh di dataran rendah dan tepi air: RW  01 RT 02, RW 08 terdiri dari RT 03, RT 04, RT 06 dan RT 08.
2. Kumuh di tepi air: RW 02 RT 04 dan RW 08 RT 07.
3. Kumuh di daerah rawan banjir: RW 02 RT 05.
4. Kumuh di dataran rendah: RW 03 RT 02 dan RW 08 RT 02.

## Tabel 3.Klasifikasi Kekumuhan dan Status Lahan
RW RT Total Nilai Tingkat Klasifikasi Luas (Ha) Status Lahan 01 01 6 Bukan Kumuh 2,157 Legal 01 02 5,3 Bukan Kumuh 2,245 Legal 01 03 7,3 Bukan Kumuh 2,077 Legal 01 04 6 Bukan Kumuh 1,011 Legal 01 05 7,9 Bukan Kumuh 3,947 Legal 02 01 17,1 Kumuh Ringan 1,354 Campuran 02 02 5,6 Bukan Kumuh 1,424 Legal 02 03 6 Bukan Kumuh 6,421 Legal 02 04 13,9 Kumuh Ringan 1,742 Legal 02 05 8,9 Kumuh Ringan 2,119 Legal 03 01 6,3 Bukan Kumuh 0,952 Legal 03 02 9,2 Kumuh Ringan 3,174 Legal 03 03 6,5 Bukan Kumuh 3,064 Legal 03 04 6 Bukan Kumuh 2,301 Legal 03 05 5,3 Bukan Kumuh 1,458 Legal 03 06 5,3 Bukan Kumuh 3,546 Legal 08 01 6,5 Bukan Kumuh 5,429 Legal 08 02 12,1 Kumuh Ringan 7,084 Campuran 08 03 9,2 Kumuh Ringan 0,584 Tidak Legal 08 04 15,1 Kumuh Ringan 2,219 Tidak Legal 08 05 6 Bukan Kumuh 3,807 Legal 08 06 13,3 Kumuh Ringan 0,737 Tidak Legal 08 07 15,4 Kumuh Ringan 1,110 Tidak Legal 08 08 12,8 Kumuh Ringan 1,014 Tidak Legal Sumber: Hasil Analisis, 2017
Sedangkan  hasil  identifikasi  status  legalitas  lahan didapatkan,  sebanyak  17  lokasi  berstatus  lahan legal, sebanyak 5 lokasi berstatus lahan tidak legal dan sebanyak 2 lokasi berstatus lahan campuran. Berdasarkan  informasi  Tabel  3,  didapatkan  hasil analisis  mengenai  status  lahan  tidak  legal disebabkan:
1. Status lahan tidak  legal:  sebanyak  5 lokasi (RT 03 RW 08, RT 04 RW 08, RT 06 RW 08, RT 07 RW 08 dan RT  08 RW 08). Status lahan tidak legal dibuktikan  dengan  tidak  adanya  surat kepemilikan  setiap  lahan  dan  ketidaksesuaian dengan  RDTRK  Surabaya  dilihat  dari  arahan pengembangan  yang  ditunjukkan  dalam  pola ruang.  Kelima  lokasi  diatas  dalam  arahan pengembangannya yang tertuang dalam RDTRK Surabaya adalah Kawasan Terbuka Hijau.
2. Status  lahan  campuran:  sebanyak  2  lokasi  (RT 01  RW  02,  dan  RT  02  RW  08).  Status  lahan campuran  dalam  hal  ini  terdiri  dari  sebagian status lahan legal dan sebagian tidak  legal. RT 01 RW 02 sebagian memiliki status lahan tidak legal  karena  tidak  adanya  surat  kepemilikan setiap  lahan  dan  ketidaksesuaian  dengan RDTRK Surabaya yang arah pengembangannya adalah  Kawasan  Perdagangan  dan  Pengadaan Jalan untuk daerah sampadan sungai. Dan RT 02 RW  08  sebagian  memiliki  status  lahan  tidak
legal  karena  tidak  adanya  surat  kepemilikan setiap  lahan  dan  ketidaksesuaian  dengan RDTRK Surabaya yang arah pengembangannya adalah Kawasan Terbuka Hijau.
Untuk  perencanaan  pola  penanganan  terhadap permukiman  kumuh  beserta  permasalahan penyebab  kekumuhan,  yang  dapat  dilihat  dari indikator  yang  mempunyai  hasil  skor  tinggi  yang termasuk  dalam  kualitas  buruk  hingga  sangat buruk setiap kawasan di Kelurahan Keputih dapat dilihat pada Tabel 4.
Untuk  perencanaan  pola  penanganan  setiap kawasan permukiman kumuh, yaitu:
1. Perencanaan
Penanganan Pemugaran: sebanyak 3 lokasi (RT 04 RW 02, RT 05 RW 02 dan  RT  02  RW  03).  Pada  RT  04  RW  02  harus dilakukan pemasangan untuk saluran perpiaan penyediaan air minum dan pemasangan septik tank untuk pengelolaan air limbah. Pada RT 05 RW  02  harus  dilakukan  pembangunan  untuk saluran  drainase  agar  terhubung  dan  sistem drainase lainnya. Pada RT 02 RW 03 sebaiknya dilakukan  perbaikan  terhadap  kondisi-kondisi yang memiliki kualitas cukup baik untuk sistem, sarana  maupun  prasara  seperti:  bangunan, drainase dan pengelolaan persampahan.
2. Perencanaan Permukiman Kembali: sebanyak 5 lokasi (RT 03 RW 08, RT 04 RW 08, RT 06 RW 08, RT 07 RW 08 dan RT 08 RW 08). Kelima lokasi tersebut sebaiknya dilakukan relokasi (permukiman  kembali),  hal  ini  dikarenakan status  lahan  tidak  legal  dengan  tidak  adanya surat kepemilikan dan ketidaksesuaian dengan RDTRK.
3. Perencanaan  Penanganan  Pemugaran  dan Permukiman Kembali: sebanyak 2 lokasi (RT 01 RW 02, dan RT 02 RW 08). Pada RT 01 RW 02 sebagian harus dilakukan pembangunan untuk saluran  perpiaan  penyediaan  air  minum  dan saluran  drainase,  dan  sebagian  wilayah sebaiknya  dilakukan  relokasi  (permukiman kembali), hal ini dikarenakan status lahan tidak legal.  Pada  RT  02  RW  08  sebagian  harus dilakukan  perbaikan  kondisi  bangunan,  dan sebagian  wilayah  sebaiknya  dilakukan  relokasi (permukiman  kembali),  hal  ini  dikarenakan status lahan tidak legal.

## Tabel 4.Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
RW RT Indikator Penyebab Kekumuhan Perencanaan Pola Penanganan 01 01 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 01 02 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 01 03 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 01 04 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 01 05 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 02 01 Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan dan Proteksi Kebakaran Pemugaran dan Permukiman Kembali 02 02 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 02 03 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 02 04 Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Proteksi Kebakaran Pemugaran 02 05 Drainase Lingkungan dan Proteksi Kebakaran Pemugaran 03 01 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 03 02 Proteksi Kebakaran Pemugaran 03 03 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 03 04 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 03 05 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 03 06 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 08 01 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 08 02 Kondisi Bangunan dan Proteksi Kebakaran Pemugaran dan Permukiman Kembali 08 03 Penyediaan Air Minum dan Proteksi Kebakaran Prermukiman Kembali 08 04 Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum dan Proteksi Kebakaran Prermukiman Kembali 08 05 Proteksi Kebakaran Tidak Ada 08 06 Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran Prermukiman Kembali 08 07 Penyediaan Air Minum dan Proteksi Kebakaran Prermukiman Kembali 08 08 Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Proteksi Kebakaran Prermukiman Kembali Sumber: Hasil Analisis, 2017
Selain itu, jika dilihat dari hasil analisis berdasarkan Tabel  4  diidentifikasi  bahwa  seluruh  lokasi  di Kelurahan  Keputih  belum  memiliki  proteksi kebarakan. Hal ini disebabkan seluruh permukiman  di  Kelurahan  Keputih  masih bergantung  pada  pemerintah  di  kelurahan  untuk pengamanan kebakaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya maka di dapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. klasifikasi  tingkat  kekumuhan  dari  hasil identifikasi  lokasi  terdapat  dua  tingkat kekumuhan  di  Kelurahan  keputih  yaitu,  14  RT termasuk dalam bukan kawasan kumuh dengan
luas  total  wilayah  permukiman 39,839  Ha  dan 10 RT termasuk dalam kawasan kumuh ringan dengan luas total wilayah permukiman 21,137 Ha.
2. Dari  hasil  penetapan  lokasi  kawasan  kumuh, maka  perencanaan  pola  penanganan  yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
- Perencanaan Penanganan Pemugaran: RT  04 RW 02, RT 05 RW 02 dan RT 02 RW 03.
- Perencanaan Permukiman Kembali: RT 03 RW 08, RT 04 RW 08, RT 06 RW 08, RT 07 RW 08 dan RT 08 RW 08.
- Perencanaan  Penanganan  Pemugaran  dan Permukiman Kembali: RT 01 RW 02, dan RT 02 RW 08 (dalam hal ini sebagian wilayah harus dipugar  dan  sebagian  wilayah  dilakukan relokasi atau permukiman kembali).

## Saran
1. Dalam  melakukan  survei  dan  wawancara menggunakan sarana gambaran wilayah setiap lokasi dengan perbandingan gambaran permukiman dengan kualitas layak huni sebagai properti wawancara untuk lebih memudahkan narasumber dalam
melihat kondisi permukiman di lokasi saat ini.
2. Melakukan lebih banyak survei dan wawancara ke  beberapa stakeholder seperti:  pihak  Dinas Cipta Karya bagian
Perumahan dan Permukiman  Kumuh  dan  pihak  Kecamatan Sukolilo  untuk  mendapatkan  lokasi  kawasan kumuh perkotaan di Kelurahan Keputih.

## DAFTAR PUSTAKA
Auliannisa,  D.  2009.  Permukiman  Kumuh  di  Kota Bandung.  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam,  Departemen  Geografi, Universitas Indonesia.
Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman. 2016. Panduan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh dan Permukiman Kumuh. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman. 2016. Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan  Peningkatan  Kualitas  Permukiman
Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP). Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fitria, N., dan Rulli P.S., 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan  Kapuk,  Jakarta  Barat.  Jurnal Teknik POMITS. 3, 2: C240-C244. Heryati.  2008.  Identifikasi  Dan  Penanganan  Kawasan
Kumuh Kota Gorontalo.
Ilmy,  H.F.  2016.  Identifikasi  Kawasan  Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP ( Analytical  Hierarcy  Process )  (Studi  Kasus:
Kecamatan  Klojen,  Kota  Malang).  Jurusan Teknik Geomatika. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.  Institut  Teknologi  Sepuluh
Nopember.
Pujihastuti,  I.,.  2010.  Prinsip  Penulisan  Kuesioner Penelitian.  CEFARS  :  Jurnal  Agribisnis  dan Pengembangan Wilayah. 2, 1: 43-56.
Setiadi,  A.  2012.  Identifikasi  Lingkungan  Permukiman Kumuh di Kota Bontang. Universitas Trisakti.
Sholahuddin, M., Tanpa Tahun. SIG untuk Memetakan Daerah  Banjir  dengan  Metode  Skoring  dan Pembobotan (Studi Kasus Kabupaten Jepara). 1- 10.