## EFISIENSI APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (DI DESA HENDA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU)

## Betty Karya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: betykarya@gmail.com)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  sebagai  berikut  Untuk  mendeskripsi  dan  menganalisis Kompetensi Aparatur Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Henda,Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi  Kompetensi dari Aparatur Desa Henda.
Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  adapaun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  Kompetensi  Aparatur  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
Kesimpulanpe  nelitian  sebagai  berikut:  Aparatur  Desa  adalah  Pemerintah  Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  dapat  dikatakan  sebagai  ujung  tombak sebagai pelaksana penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kompetensi dari  Aparatur  Desa  di  Desa  Henda  sudah  cukup  baik  karena  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparatur Desa Henda selalu berpegang dan memperhatikan asas- asas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Aparatur  Desa  Henda  juga  dalam menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa  dilaksanakan  atas  dasar  musyawarah  desa dimana  musyawarah  desa  adalah  hasil  keputusan  tertinggi  yang  ada  didesa  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang.  Dalam  melakukan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Aparatur  Desa  sudah  profesional  dikarenakan  apabila  Aparatur  Desa mendapatkan  suatu  ransangan  atau  masalah  dari  luar  tidak  pernah  berimbas  pada pekerjaan yang lainnya.
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Henda terjadinya  Kurangnya  kordinasi  dari  Aparatur  Desa  (Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa) mengakibatkan pengembangan Kompetensi lemahnya kepada satu pihak dan akan menguat pengembangan Kompetensi kepada satu pihak. Motivasi Kerja dari Aparatur Desa terutama Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa menurun dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan operasional  karena  sebenarnya  mengikuti  seiring  dengan  apa  yang  direncanakan.
Apabila  berbicara  masalah  motivasi  berarti  akan  bersamaan  membahas  Kompetensi karena variabel yang sangat berpengaruh bagi Kompetensi ialah motivasi.
Kata Kunci: Efisiensi Aparatur Desa

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  yang menggunakan  konsep  welfare  state  dalam menjalankan pemerintahannya dengan tujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Welfare State , secara singkat dapatdiartikan sebagai  serangkaian  kebijakan  publik  dan kegiatan  Negara  dalam  mengintegrasikan kebijakan  ekonomi  dan  kebijakan  sosial demi sebuah pencapaian kemakmuran.
Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam  menjalankan  pemerintahan,  salah satunya  yaitu  dengan  membuat  suatu kebijakan  yang  akan  mempermudah  dalam melaksanakan rancangan program
pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional  dan  daerah  merupakan  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan pembangunan  desa.  Desa  merupakan  basis kekuatan  sosial  ekonomi  dan  politik  yang perlu  mendapat  perhatian  serius  dari pemerintah.  Perencanaan  pembangunan selama  ini  hanya  menjadikan  masyarakat desa  sebagai  objek  pembangunan  bukan sebagai subjek  pembangunan.  Sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  menurut  Undang-Undang  Dasar 1945  memberikan  keleluasaan  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi daerah.  Dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  serta memperhatikan  potensi  dan  keanegaraman daerah.  apabila  pegawainya  memiliki pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap
perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya.  Masalah yang  dihadapi  pemerintah  saat  ini  adalah keterbatasan  memiliki  sumber  daya  yang berkualitas,  ini  menjadi  suatu  fenomena yang  sekaligus  menjadi  masalah  utama yangdihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  diberbagai  daerah  di Indonesia.  Aparatur  desa  adalah  semua unsur  yang  mempunyai  peran  penting  dan yang terlibat sebagai penyelenggara pemerintahan  desa  seperti,  Kepala  Desa, BPD,  Sekretaris  Desa,  Kaur,  Karang Taruna dan kelembagaan desa yang terkait.
Maka  dari  hal  tersebut  Kompetensi dari  Aparatur  Desa  di  Desa  Henda merupakan  sesuatu  yang  penting  untuk dibahas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  terutama  dalam  lingkup pembangunan desa sangat dibutuhkan suatu kompetensi  Aparatur  Desa  yang  mumpuni dengan  tujuan  agar  pembangunandapat berjalan  efektif  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.

## Otonomi Desa
Secara  etimilogi  kata  desa  berasal dari  bahasa  sangsekerta, deca yang  berarti tanah  air,  tanah  asal,  atau  tanah  kelahiran. Dari  perspektif  georafis,  desa  atau village diartikan  sebagai ”a  groups  of  houses  or shops  in  country  area,  smaller  than  a town”. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan  hak  asal  usul  dan  adat  istiadat yang  diakui  oleh  Pemerintahan  Nasiolan dan berada di Daerah Kabupaten.
Bagi  masyarakat  desa,  otonomi  desa
bukanlah merujuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata tetapi otonomi masyarakat desa dalam menemukan diri mereka dan mengelola apa yang  mereka  miliki  untuk  kesejahteraan mereka  sendiri.  Otonomi  desa  berarti  juga memberikan  ruang  yang  jelas  bagi  inisiatif dari  desa.  Kebebasan  untuk  menentukan dirinya  sendiri  dan  keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan  keputusan  berkala  desa,
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan  maupun  kegiatan-kegiatan lain  yang  dampaknya  akan  dirasakan  oleh masyarakat desa sendiri.
Keberadaan  otonomi  desa  mengacu pada  konsep  komunitas,  yang  tidak  hanya dipandang sebagai unit wilayah, tetapi juga sebagai  sebuah  kelompok  sosial,  sebagai suatu  sistem  sosial,  maupun  sebagai kerangka  kerja  interaksi.  Otonomi  desa merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  berdasarkan  hak  asal-usul  dan berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat  untuk tumbuh  dan  berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  desa  berpendapat bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan/  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan  pembentukan  desa  adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan
pembangunan  hingga  di  tingkat  akar rumput  maka  maka  terdapat  beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan  desa  yakni: Pertama, faktor penduduk  minimal  2500  jiwa  atau  500 kepala  keluarga, Kedua, faktor  luas  yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letakyang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi  antar  dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan,  pemasaran,  sosial,  produksi, dana  sarana  pemerintah  desa, Kelima, faktor  sosial  budaya,  adanya  kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat  yaitu  tempat  untuk  keperluan mata pencaharian masyarakat.

## Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## Pemerintah Desa
Dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014  tentang  desa  (  pasal  1  ayat  3  dan  4) menyatakan  bahwa  Pemerintah  Desa  ialah Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  oleh  perangkat  desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan
Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Pemerintah (goverment) secara etismilogis,  berasal  dari  bahasa  Yunani Kuno  yauitu  “ kubernan” atau  sebagai nahkoda  kapal.  Artinya  menatap  ke  depan lalu,  perkataan  “memerintah”  berarti melihat  ke  depan,  menentukan  berbagai kebijakan  diselenggarakan  untuk  mencapai tujuan masyarakat atau negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan  langkah-langkah  kebijakan untuk menyonsong
perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan  masyarakat  kepada  tujuan yang telah ditetapkan (Sitepu, 2012 : 147).
Para ahli mendefinisikan desa sebagai berikut :
Bintaro  (1968  :  95  )  berpendapat bahwa  desa  merupakan  suatu  perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiogrfis  sosial  ekonomis,  politis,  dan cultural  yang  terdapat  di  situ  dalam hubungan  hubungan  dan  pengaruh  timbal
balik dengan daerah-daerah lain.
Sedanngkan  Beratha  (1982  :  27)  bahwa desa atau kebijakan pembenahan sistem pemerintahan  sesuai  dengan  kondisi  sosial buadaya  dan  aspirasi  masyarakat  desa tersebut.
Kelahiran  Undang-Undang  No  6 Tahun  2014  tentang  Desa  disambut semarak,  tidak  terbatas  oleh  pemerintah desa.    Undang-Undang  desa  menjadi  topik perbincangan  diberbagai  diskusi  publik, media, maupun keseharian warga.
Optimisme  tumbuh  mesti  tidak  semua pihak  menatap  Undang-Undang  No  6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pemahaman yang sama. Sebagian melihatnya  sebagai  tonggaknya  dimulainya pendalaman  demokrasi  pada  asas  lokal, lainnya  menganggap  Undang-Undang  desa sebagai jalan membangun kemandirian desa ekonominnya.
Dalam  sejarah  pengaturan  desa,  telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa, yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 1948  tentang  tentang  pokok  pemerintahan daerah,  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 1965 tentang desa sebagai bentuk peralihan untuk  mempercepat  terwujudnya  daerah tingkat  III  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah,  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah,  dan terakhir  dengan  Undang-Undang  nomor  32 tahun 2004 tentang pemerintahann daerah.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  memasuki  babak  baru  ini  diiringi dengan terbitkannya Undang-Undang
Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  ini,  jika kita tahu sepanjang era reformasi, pengaturan mengernai desa masuk dalam
Dengan  kata  lain,  kemapuan  adalah wujud  atau  akumulasi  dari  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  seseorang  terkait dengan pekerjaan yang diembannya.

## Faktor-Faktor Mempengaruhi Kompetensi
Faktor yang mempengaruhi
kompetensi  individu  sesunggunya  adalah karakteristik  individu  yang  bersangkutan.
Karakteristik  pribadi  ini  merupakan  sifat- sifat  atau  ciri-siri  yang  dimiliki  sesorang yang  berhubungan  dengan  semua  aspek kehidupan dan lingkungannya.
Nurius  (2008)  dan  Marius  (2007) menunjukan bahwa motivasi adalah variabel yang berpengaruh terhadap kompetensi.  Rekomendasi    adalah  untuk meningkatkan kompetensi, motivasi individu perlu ditingkatkan agar kompetensinya  juga  bisa  meningkat.  Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi, faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan motivasi tersebut perlu ditingkatkan.
Motivasi memiliki peran yang penting  dalam  pengembangan  kompetensi. Teori  motivasi  kerja Herzberg  (Pace  dan Faules,  1993) menegaskan  dua  hal  yang memuaskan  kebutuhan  manusia,  yaitu sebagai berikut :
1. Kebutuhan  yang  berkaitan  dengan kepuasan  kerja  seperti  prestasi,
penghargaan, tanggungjawab, kemajuan/promorsi,  pekerjaan  itu sendiri, dan potensi bagi pertumbuhan pribadi.
2. Kebutuhan  yang  berkaitan  dengan ketidakpuasan  kerja  seperti  gaji, pengawasan, keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi,
kebijakan  organisasi,  hubungan antara  pribadi  baik  atasan,  rekan kerja, maupun bawahan.
Uraian  diatas  menunjukan  bahwa asumsi tentang ciri-ciri yang mencerminkan karakteristik  individu  dapat  berbeda-beda, tergantung pada

## Metode Penelitian
Data  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  untuk  mempertanggungjawabkan penyusunan  proposal  skripsi  ini,  penelitian menggunakan  metode  penelitian  yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Djam’an Satori  dan  Aan  Komariah(  2010  :  25  ), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan  penelitian  yang  mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan  kenyataan  secara  benar, dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik pengumpulan  dan  analisis  data  yang relevan  yang  diperoleh  dari  situasi  yang alamiah.  Suatu    penelitian  kualitatif dieksplorasi  dan  diperdalam  dari  suatu fenomena  sosial  atau  suatu  lingkungan sosial  yang  terdiri  atas  pelaku,  kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif juga seringkali digunakan untuk maksud merevisi dan transformasi sejarah, mengurangi  ketidaktahuan  akan  sejarah, termasuk  juga  pengalaman  dari  kelompok etnik, dan ras, tingkatan sosial serta gender.
Menurut  Denzin  dan  Lincoln  dalam Djam’an Satori dan Aan Komariah (2010 : 23), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar
alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan
fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode yang  ada  dengan  berbagai  karakteristik khas  yang  dimiliki,  penelitian  kualitatif memiliki  keunikan  tersendiri  sehingga berbeda  dengan  penelitian  kuantitatif. Adapun ciri-ciri pokok pada jenis penelitian kualitatif yaitu :
1. Memusatkan perhatian pada permasalahan  yang  ada  pada  saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan  interpretasi  rasional  yang seimbang.
3. Pekerjaan  penelitian  bukan  saja memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena,  tetapi  juga menerangkan  hubungan,  menguji hipotesis,  membuat  prediksi,  serta mendapatkan  makna  dan  implikasi dari  suatu  masalah  yang  ada sehingga  hasil  penelitian  bersifat fakta.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kompetensi  Aparatur  Desa  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa di Desa Henda.
Konsep  aparatur  sering  disandingkan dengan  dua  kata  yaitu  Negara  dan Pemerintah,  Aparatur  Negara  merupakan alat kelengkapan negara yang bekerja untuk kepentingan  negara,  hal  ini  dapat  dilihat dari pengertian negara yaitu dapat diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu  yang  pengelolaannya  dijalankan oleh pemerintahan yang berdaulat.
Sedangkan  aparatur  pemerintah  adalah  alat
negara  yang  bertanggung  jawab  untuk menjalankan roda pemerintahan.
Era  reformasi  membawa  perubahan dalam  sistem  pemerintahan  tingkat  pusat sampai  ke  desa.  Perubahan  di  tingkat  desa diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa  berarti  desa  memiliki  kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,  ini  adalah  salah  satu langkah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Desa  merupakan penyelenggaraan pemerintahan terkecil namun  merupakan  unit  terdepan  atau sebagai  ujung  tombak  dalam  pelayanan kepada masyarakat. Karena itu Kompetensi dari  Aparatur  Desa  yang  baik  merupakan salah  satu  langkah  untuk  mempercepat terwujudnya masyarakat sebagai tujuan dari otonomi desa.
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  terdapat asas-asas  yang harus  diperhatikan,  baik  oleh  pemerintah maupun  oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  tidak  melenceng  dari aturan  yang  ada.  Berdasarkan  Pasal  24 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  harus  memperhatikan asas-asas sebagai berikut : 1. Kepastian  Hukum,  Kepastian  Hukum adalah  asas  dalam  negara  hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Tertib dalam penyelenggaran  Pemerintahan  adalah asas yang menjadi lansasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan  dalam  pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Tertib  Kepentingan  Umum,  Tertib Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan  kesejahteraan  umum dengan  cara  aspiratif,  akomodatif, selektif.
4. Keterbukaan,  Keterbukaan  adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Proporsionalitas, Proporsionalitas
adalah  asas  yang  mengutamakan kesemimbangan  antara  hak  dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 6. Profesionalitas, Profesionalitas adalah asas  yang  mengutamakan  keahlian yang  berlandaskan  kode  etik  dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Akuntabilitas,  Akuntabilitas  adalah asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas  dan  Efisiensi,  Efektivitas asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  harus  berhasil  mencapai tujuan  yang  diinginkan  masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksu dengan  Efisiensi  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan yang  dilaksankan  harus  tepat  sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. Kearifan  Lokal,  Kearifan  Lokal adalah  asas  yang  menegaskan  bahwa didalam  penetapan  kebijakan  harus
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat/
10. Keberagaman,  Keberagaman  adalah penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa yang  tidak  boleh  mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. 11. Partisipatif, Partisipatif adalah penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa yang  mengikutsertakan  Kelembagaan Desa dan masyarakat Desa.
Kompetensi  dari  Aparatur  Desa merupakan unsur penting dalam pelakasanaan  Roda  Pemerintahan  guna mendapatkan  pencapaian  dari  hasil  kinerja yang  sesuai  dengan  Peraturan-Peratuan yang  berlaku.  Masalah  Pemerintah  saat  ini adalah  terbatasnya  sumber  daya  manusia yang berkualitas, ini menjadi suatu fenomena  yang  sekaligus  menjadi  masalah utama yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diberbagai  daerah  di  Indonesia.  Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat sebagai Penyelenggara Pemerintahan desa seperti :
1) Kepala Desa
Kepala  Desa/Desa  Adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  merupakan kepala  Pemerintahan  Desa/Desa  Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Kepala  Desa/Desa Adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  mempunyai  peran  penting  dalam kedudukannya  sebagai  kepanjangan tangan  negara  yang  dekat  dengan masyarakat  dan  sebagai  pemimpin masyarakat. Kepala Desa wajib mengangakat  Perangkat  Desa  dan dikonsultasikan  kepada  Camat  atas nama  Bupati/Walikota,  dan  Perangkat terdiri dari sebagai berikut :
a. Sekretaris Desa, adalah salah satu perangkat  desa  yang  bertugas mengurus  administrasi  di  desa. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang diangkat oleh Bupati.
b. Pelaksana  Teknis,  teridiri  dari beberapa  bagian  seperti  Kaur Umum,  Kaur  Pemerintahan,  Kaur Keuangan,  Kaur  Pembangunan dan Kaur Sosial.
c. Pelakasa  Kewilayahan,  Terdiri dari  beberapa  bagian  seperti Rukun  Warga  (RW)  dan  Rukun Tetangga (RT).
Mengingat  kedudukan,  kewenangan, dan  keuangan  Desa  yang  semakin  kuat, penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diharapkan  lebih  akuntabel  yang  didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan  antara  Pemerintah  Desa  dan Lembaga Desa, khususnya
Badana
Permusyawaratan
Desa yang dalam kedudukannya  yang  mempunyai  fungsi penting  dalam  menyiapkan  kebijakan Pemerintahan  Desa  bersama  Kepala  Desa, harus  mempunyai  visi  dan  misi  yang  sama dengan  Kepala  Desa  sehingga  Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat
menjatuhkan  Kepala  Desa  yang  dipilih secara Demokratis oleh Masyarakat.
2) Badan Permusyawaratan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan  secara  demokratis.  Badan Permusyawatan Desa merupakan badan permusyawaratan  ditingkat  Desa  yang turut  membahas  dan  menyepakati berbagai
kebijakan dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partispasi dan
pemberdayaan  masyarakat,  Pemerintah Desa  dan/atau  Badan  Permusyawaratan Desa  memfasilitasi  penyelenggaraan Musyawarah  Desa.  Musyawarah  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain adalah forum musyawarah antara Badan
Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
memusyawarahkan  dan  menyepakati hal  yang  bersifat  strategis  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Hasil  Dusyawarah  Desa  dalam  bentuk kesepakatan  yang  dituangkan  dalam keputusan  hasil  musyawarah  dijadikan dasar  oleh  Badan  Permusyawatan  Desa dan
Pemerintah Desa dalam menetapkan Kebijakan Pemerintah
Desa.
Kompetensi  merupakan  akumulasi dari kemampuan individu dalam
melaksanakan pekerjaannya, yang didalamnya terdapat beberapa unsur, seperti Pengetahuan  adalah  segenap  apa  yang  kita ketahui tentang suatu objek, sebagian besar pengetahuan  manuasia  diperoleh  melalaui mata  dan  telinga.  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  terdapat asas-asas  yang harus  diperhatikan,  baik  oleh  pemerintah maupun  oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  tidak  melenceng  dari aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Henda Kompetensi  dari  Aparatur  Desa  sudah mumpuni  jika  diukur  dari  indikator Pengetahuan  dikarenakan  Aparatur  Desa
Henda dalam menyelenggarakan Pemerintahan  Desa  sangat  memperhatikan asas-asas  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  seperti  asas  kepastian  hukum,  tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentngan
umum, keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas,  efektivitas  dan  efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
Kompetensi  sangat  berkaitan  dengan Pemahaman  seseorang  dalam  melakukan pekerjaannya. Pemahaman merupakan kedalaman  kognitif  dan  afektif  yang dimiliki  oleh  individu  merupakan  sesuatu hal  yang  kita  pahami  dan  kita  mengerti dengan  benar.  Terbatasnya  Sumber  Daya Manusia  pada  saat  ini  menjadi  suatu permasalahan  besar  yang  dihadapi  oleh pemerintah.  Aparatur  Pemerintah  Desa Henda  dapat  dibilang  cukup  memahami tugas  dan  fungsi  masing-masing.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  yang  dimana  desa Henda  seperti  setiap  kegiatan  dilaksanakan atas  dasar  musyawarah  desa  dimana musyawarah  desa  adalah  hasil  keputusan tertinggi  yang  ada  didesa  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  dan  juga  dapat dilihat dari tingkat pencapaian suatu kinerja yaitu  mendapatkan  penghargaan  sebagai Desa Terbaik dari 8 desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan  sesuai  dengan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dilaksanakan  oleh  Aparatur  Desa  dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
Aparatur  Desa  sebagai  penyelenggara rumah  tangganya  sendiri  dan  merupakan penanggungjawab utama dibidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  Dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sangat  diperlukan Kompetensi  dari  Aparatur  Desa  terutama pada  sikap  dari  Aparatur  Desa  dalam melaksakan  tugas  dan  fungsinya.  Sikap yaitu  perasaan  senang  tidak  senang,  suka tidak  suka  terhadap  sesuatu  ransangan  dari luar.  Sikap  menjadi  salah  satu  tolak  ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga  hasil  yang  diharapkan  oleh masyarakat  dapat  sesuai  dengan  apa  yang sudah mereka sampaikan pada musyawarah desa.  Sikap  dari  Aparatur  Desa  Henda dapat dibilang sudah profesional dikarenakan apabila Aparatur Desa mendapatkan suatu ransangan masalah dari luar  tidak  pernah  berimbas  pada  pekerjaan yang lainnya.
B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Kompetensi  Aparatur  Desa  di  Desa Henda Kecamatan Jabiren.
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Henda yang mempengaruhi  dalam  upaya  peningkatan Kompetensi  dari  Aparatur  Desa  yaitu Motivasi Kerja. Motivasi perlu ditingkatkan agar  kompetensinya  juga  bisa  meningkat. Motivasi Kerja dari Aparatur Desa terutama Badan  Permusyarawatan  Desa  (BPD)  yang sebagai  mitra  kerja  dari  Pemerintah  Desa menurun  dikarenakan  belum  terpenuhinya kebutuhan  operasional  karena  sebenarnya mengikuti seiring dengan apa yang direncanakan.  Apabila  berbicara  masalah motivasi berarti akan bersamaan membahas Kompetensi  karena  variabel  yang  sangat berpengaruh bagi Kompetensi ialah motivasi.  Motivasi  memiliki  unsur  yang penting dalam pengembangan Kompetensi.
Permasalahan diatas yang
mengakibatkan  fungsi  yang  dimiliki  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah legislasi,  pengawasan,  penyalur  aspirasi masyarakat,  penyelenggaraan  musyawarah desa  tidak  dijalankan  dengan  optimal  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa.  Kurangnya koordinasi  dari  Aparatur  Desa  (Pemerintah Desa  dan  Badan  Permusyawaratan    Desa) mengakibatkan  pengembangan  kompetensi melemah  kepada  satu  pihak  dan  akan menguatkan  pengembangan  kompetensi kepada satu pihak.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Kompetensi Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa  Henda  Kecamatan  Jabiren  Raya
Kabupaten  Pulang  Pisau  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
Aparatur  Desa  adalah  Pemerintah Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa yang dapat dikatakan sebagai ujung tombak sebagai pelaksana
penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kompetensi  dari  Aparatur  Desa  di  Desa Henda  sudah  cukup  baik  karena  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparatur Desa Henda selalu berpegang dan memperhatikan  asas-asas  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Aparatur  Desa  Henda juga
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dilaksanakan atas dasar musyawarah desa dimana musyawarah desa adalah  hasil  keputusan  tertinggi  yang  ada didesa  sesuai  dengan  amanat  Undang-
Undang. Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparatur Desa sudah profesional dikarenakan apabila Aparatur Desa mendapatkan suatu ransangan atau masalah dari  luar  tidak  pernah  berimbas  pada pekerjaan yang lainnya.
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa Henda terjadinya Kurangnya kordinasi dari Aparatur  Desa  (Pemerintah  Desa  dan Badan Permusyawaratan Desa) mengakibatkan pengembangan Kompetensi lemahnya  kepada  satu  pihak  dan  akan menguat pengembangan Kompetensi kepada  satu  pihak.  Motivasi  Kerja  dari Aparatur Desa terutama Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang sebagai mitra  kerja  dari  Pemerintah  Desa  menurun dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan operasional  karena  sebenarnya  mengikuti seiring  dengan  apa  yang  direncanakan. Apabila  berbicara  masalah  motivasi  berarti akan  bersamaan  membahas  Kompetensi karena  variabel  yang  sangat  berpengaruh bagi Kompetensi ialah motivasi.

## Referensi
Anwas,  M  Oos.  2014 .  Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Yayasan Penerbit Alfabeta
Boyatzis,  RE.  1984. The  Competent
Manager:  A  Model  for  Effective Performance. New York: Jihn Willy & Sons.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Erlangga Pace,  R.  Wayne  dan  Don  F.  Faules. 1993 Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan . Edisi
Indonesia.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Satori,  Djam’an  dan  Komariah  Aan.  2010.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung : Alfabeta Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia .Bandung : PT RefikaAditama,.
Sitepu,  P.  Anthonius.  2012. Teori-teori
Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen
Sumber DayaManusia. Jakarta:
Prenada Media Group. Yamin, Martinis. 2004. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi.
Jakarta: Gaung Persada Press.
Sumber Lain : Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (pasal 78-86 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan). Permendagri  114  Tahun  2014  Tentang Pedoaman Pembangunan Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa