PEMIDANAAN    TERHADAP PELAKU    PERJUDIAN  YANG

## DILAKUKAN ANAK-ANAK  (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA)
Oleh:
Komang Wisnu Adnyana 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Lemes 3
Abstrak: Perjudian yang terjadi di masyarakat telah pula secara langsung atau tidak melibatkan  anak-anak.  Anak-anak  yang  merupakan  generasi  penerus  di  masa mendatang, yang seharusnya dididik untuk menjadi generasi lebih baik dari generasi sekarang,  justru  terlibat  dalam  perbuatan  yang  akan  berpengaruh  buruk  terhadap mental.  Penelitian  ini  membahas  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  perjudian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  faktor-faktor yang  memberatkan  dan  meringankan  dan  kesejalanan  putusan  Pengadilan  Negeri Singaraja  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  perjudian  dengan  upaya pemberantasan tindak pidana perjudian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  perjudian  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  berupa  pidana  pokok  dengan  masa  percobaan.  Faktor- faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan  pemidanaan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  perjudian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  adalah:  faktor yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak  perekonomian  masyarakat.  Hal-hal  yang  meringankan:  terdakwa  belum pernah  dihukum,  terdakwa  sopan  dan  mengaku  terus  terang  serta  menyesali perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya,  dan  terdakwa adalah  masih  anak-anak,  dan  kelak  dikemudian  hari  terdakwa  bisa  memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Putusan Pengadilan  Negeri  Singaraja  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  berupa pidana  pokok  dengan  masa  percobaan,  tanpa  tindakan  tambahan  kurang  sejalan dengan  semangat  untuk  memberantas  perjudian,  khususnya  di  kalangan  generasi muda.
Kata-kata Kunci: pemidanaan, perjudian anak-anak.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Perjudian  merupakan  salah  satu  bentuk  penyakit  masyarakat,  satu  bentuk patologi  sosial  (Kartini  Kartono,  2005:  57).  Penegakan  hukum  pidana  untuk menanggulangi  perjudian  sebagai  perilaku  yang  menyimpang  harus  terus  dilakukan. Hal  ini  sangat  beralasan  karena  perjudian  merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap norma-norma  sosial  yang  dapat  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 148).
Perjudian  dapat  menjadi  menghambat  pembangunan  nasional  yang  beraspek materiel-spiritual,  karena  perjudian  mendidik  orang  untuk  mencari  nafkah  dengan tidak  sewajarnya  dan  membentuk  watak  “pemalas”,  sedangkan  pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat (B. Simandjuntak, 1980: 352).
Menurut  I  Made  Weni,  sebagaimana  dikutip  Ketut  Toni  Suputra  Jaya,  ditinjau dari  segi  sosial  perjudian  dapat  menimbulkan  dampak  negatif,  yaitu  Toni  Suputra Jaya, Ketut., 2009: 30):
1. Energi  dan  pikiran  jadi  berkurang,  karena  sehari-harinya  didera  oleh  nafsu  judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran  menjadi  kalut,  sebab  selalu  digoda  oleh  harapan-harapan/  buaian  yang tidak menentu dari perjudian sabung ayam.
3. Pekerjaan  menjadi  terlantar  dan  terbengkalai,  karena  segenap  keinginan  dan minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
4. Anak-anak,  istri,  dan  rumah  tangganya  tidak  lagi  diurus  dan  diperhatikan sehingga mengakibatkan perceraian.
5. Hatinya  menjadi  sangat  rapuh,  mudah  tersinggung  dan  cepat  marah,  bahkan sering emosinya tidak terkontrol.
6. Mentalnya/  imannya  terganggu  dan  menjadi  sakit  sedangkan  kepribadiannya menjadi sangat labil.
7. Diseret  oleh  nafsu  judi  yang  berlarut-larut  maka  berkuranglah  iman  kepada Tuhan,  sehingga  mudah  tergoda  untuk  melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh norma agama.
Secara normatif  judi, telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dipahami  mengingat  Hukum  pidana  memang  seringkali  digunakan  untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, termasuk perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial (Kartini Kartono, 2005: 57).
Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 segi yaitu (Kartini Kartono, 2005: 22):
a. Segi  prevensi,  yaitu  bahwa  hukum  pidana  adalah  hukum  sanksi  suatu  upaya untuk  dapat  mempertahankan  kelestarian  hidup  bersama  dengan  melakukan pencegahan kejahatan.
b. Segi  pembalasan,  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sekaligus  merupakan  pula penentuan hukum,  merupakan koreksi  diri dan reaksi  atas sesuatu  yang  bersifat tidak hukum.
Menurut Muladi, pidana ( punisment ) selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Kartini Kartono, 2005: 17):
a. Pada  hakekatnya  merupakan  suatu  pengertian  penderitaan  atau  nestapa  atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuatan (oleh yang berwenang).
c. Dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undang-undang.
Hal  yang  sangat  memprihatinkan  adalah,  perjudian  yang  terjadi  di  masyarakat telah  pula  secara  langsung  atau  tidak  melibatkan  anak-anak.  Anak-anak  yang merupakan  generasi  penerus  di  masa  mendatang,  yang  seharusnya  dididik  untuk menjadi  generasi  lebih  baik  dari  generasi  sekarang,  justru  terlibat  dalam  perbuatan yang akan berpengaruh buruk terhadap mental.
Jika terdapat anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana perjudian, hukum tentu harus tetap ditegakan, agar hal tersebut tidak terulang lagi. Tetapi dalam hukum, anak  memperoleh  perlakuan  khusus,  di  antaranya  jika  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana. Kekhususan tersebut diberikan dalam keseluruhan tahap penyelesaian tindak pidana,  termasuk  pada  penjatuhan  pidananya.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti,  untuk mengetahui bagaimana kekhususan ini dalam praktek dilaksanakan.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Pidana  apakah  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah  faktor-faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan  pemidanaan  terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Apakah  putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  perjudian  sejalan  dengan  upaya  pemberantasan  tindak  pidana perjudian?

## TINJAUAN PUSTAKA
Moeljatno lebih  sering  menggunakan  istilah  perbuatan  dari  pada  tindakan. Menurutnya  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002: 63).
Unsur  atau  elemen  perbuatan  pidana  menurut  Moeljatno  adalah  (Moeljatno, 2002: 63):
1. kelakukan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang obyektif;
5. unsur melawan hukum yang subyektif.
Wirjono  Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak  pidana berarti suatu  perbuatan yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Pelaku  ini  dikatakan  merupakan subyek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro,1989: 55).
Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya  sebagai  sebuah  permainan  untung-untungan.  Judi  juga  merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar  sehingga  dana  yang  semula  dapat  digunakan  untuk  pembangunan  malah mengalir  untuk  permainan  judi,  judi  juga  bertentangan  dengan  agama,  moral  dan kesusialaan.  Permainan  judi  juga  dapat  menimbulkan  ketergantungan  dan menimbulkan  kerugian  dari  segi  meteril  dan  imateril  tidak  saja  bagi  para  pemain tetapi juga keluarganya (Josua Sitompul,  2010: 2).
Dalam  Pasal  303  ayat  3  KUHP  dinyatakan  sebagai  berikut:  ““Yang  dikatakan main  judi  yaitu  tiap-tiap  permainan  yang  mendasarkan  harapan  buat  menang,  pada umumnya tergantung pada untun-untungan saja  dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah  besar  karena  kepintaran  dan  kebiasaan  pemain.  Hal  yang  juga  terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang  tidak  diadakan  oleh  mereka  yang  turut  berlomba  atau  main  itu,  demikian  juga segala pertaruhan lainnya”.
Sebelum  tanggal  6  November  1974,  ketentuan  tentang  perjudian  diatur  dalam Bab  XIV,  Buku  II,  Pasal  303  KUHP  tentang  Kejahatan  dan  Bab  VI  Buku  III  Pasal 543,  tentang  Pelanggaran.  Pada  tanggal  6  November  1974  Pemerintah  telah mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian, yang  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  54  dan  Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3040, di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  semua  tindak  pidan  perjudian  merupakan kejahatan.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1974  maka  tindak  pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.
Menurut  Abdulsyani,  penyebab  terjadinya  kejahatan,  termasuk  perjudian,  dapat dirinci melalui beberapa fase, yaitu antara lain (Abdulsyani, 1987: 21):
a. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia  yang  tidak  pernah  cukup  dan  puas)  terhadap  kebutuhan  akan  benda- benda  mewah.  Hal  ini  berarti  penyebab  timbulnya  kejahatan  itu  sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, yang artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelaku.  Dalam  hal  ini,  seseorang  atau  pelaku  kejahatan  itu  dianggap  tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
c. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari pengaruh iklim. Mengenai hal ini banyak  kalangan  yang  menganggap  bahwa  kurang  rasional  jika  penyebab seorang  melakukan  kejahatan  akibat  dari  iklim,  namun  hal  ini  juga  perlu dipertimbangkan  karena  iklim  yang  panas  juga  mempengaruhi  suhu  tubuh  dari seseorang  di  mana  orang  yang  mudah  tersinggung  atau  gampang  emosi  lebih cenderung gampang untuk melakukan kejahatan.
d. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  sudut  pandang  yang  sifatnya individualistis  dan  intelektualisis.  Artinya  manusia  dianggap  mempunyai kemampuan  beralternatif  dalam  berbuat  yang  menyenangkan  atau  berbuat  yang mungkin dapat mengakibatkan penderitaan.
e. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  akibat  dari  garis  keturunan.  Premis  ini menerangkan  timbulnya  perbuatan  jahat  karena  adanya  faktor  bakat  yang terdapat dalam diri manusia.
f. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  kemelaratan  atau  ketunaan  akan kebutuhan  hidup.  Premis  ini  dapat  menggambarkan  awal  timbulnya  kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa
yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.
g. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  pengaruh  lingkungan.  Premis  ini menggambarkan  bahwa  faktor  lingkunganlah  yang  memungkinkan  manusia untuk  dapat  mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (immitatif) terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  (Soerjono Soekanto, 1986: 51).
Penelitian  hukum  normatif  mengkaji  hukum  secara  konseptual  sebagai  norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma  hukum  yang  berlaku  itu  berupa  norma  hukum  positif  tertulis  bentukan lembaga  perundang-undangan  (Undang-undang  Dasar,  kodifikasi,  undang-undang, peraturan  pemerintah,  dan  seterusnya),  norma  hukum  tertulis  bentukan  lembaga peradilan  (judge  made  law),  serta  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang berkepentingan  (kontrak,  dokumen  hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum,  dan rancangan  undang-undang).  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum  teoritis/  dogmatik  karena  tidak  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi hukum.  Penelitian  hukum  normatif  hanya  menelaah  data  sekunder.  Fokus  kajian hukum  normatif  adalah  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Bambang Sunggono, 2003: 83).
Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji hukum  sebagai  gejala  sosial.  Jadi,  dalam  konteks  norma  penelitian  hukum  empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku. Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  keterangan- keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang  disertai dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup
kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,  2004). Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  ditegaskan  bahwa dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  anak  nakal,  meskipun  anak  telah  dapat menentukan  sendiri  langkah  perbuatannya  berdasarkan  pikiran,  perasaan,  dan kehendaknya,  tetapi  keadaan  sekitarnya  dapat  mempengaruhi  perilakunya.  Oleh karena  itu  dalam  menghadapi  masalah  anak  nakal  orang  tua  dan  masyarakat sekelilingnya  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Dalam perkara anak nakal jaksa penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan,  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh  dan  saksi,  wajib  hadir  dalam sidang  anak.  Jadi  kehadiran  pihak-pihak  ini  merupakan  suatu  keharusan.  Tujuannya jelas  agar  pemeriksaan  dapat  dilakukan  dengan  baik,  tanpa  mencederai  anak  yang menjadi terdakwa secara psikologis.
Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan  menyampaikan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  mengenai anak yang bersangkutan.  Laporan dimaksud berisi :
a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan;
b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.
Pembimbing  kemasyarakatan  adalah  petugas  pemasyarakatan  pada  Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
Setelah  hakim  membuka  persidangan  dan  menyatakan  sidang  tertutup  untuk umum,  terdakwa  dipanggil  masuk  beserta  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh, penasihat  hukum,  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Selama  dalam  persidangan, terdakwa  tetap  didampingi  oleh  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh,  penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Pendampingan ini bertujuan agar terdakwa dapat  memberikan  penjelasan  tanpa  merasa  tertekan,  dan  kepentingannya  tetap terjaga.
Pada  prinsipnya  pemeriksaan  perkara  anak  harus  dilakukan  secara  tertutup. Walaupun  demikian,  dalam  hal  tertentu  dan  dipandang  perlu,  hakim  dapat menetapkan  pemeriksaan  perkara  dilakukan  secara  terbuka,  tanpa  mengurangi  hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara  harus  dilakukan  secara  terbuka.  Suatu  sifat  perkara  akan  diperiksa  secara terbuka  misalnya  perkara  pelanggaran  lalu  lintas,  sedangkan  dilihat  dari  keadaan perkara misalnya pemeriksaan di tempat kejadian.
Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar  ruang  sidang.  Pada  waktu  pemeriksaan  saksi  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua asuh,  penasihat  hukum,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  tetap  hadir.  Terdakwa dibawa  ke  luar  sidang  dmaksudkan  untuk  menghindari  adanya  hal  yang mempengaruhi jiwa anak.
Sebelum  mengucapkan  putusannya,  hakim  memberikan  kesempatan  kepada orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh  untuk  mengemukakan  segala  hal  ikhwal  yang bermanfaat  bagi  anak.  Putusan  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
kemasyarakatan  dari  pembimbing  kemasyarakatan.  Jadi,  jika  hakim  tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, mengakibatkan putusannya batal demi hukum.
Meskipun  pemeriksaan  dilakukan  dalam  sidang  tertutup,  tetapi  putusan pengadilan  wajib  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.    Menurut  Pasal  22 Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997,  terhadap  anak  nakal  hanya  dapat  dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau
d. pidana pengawasan.
Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah sebagai berikut ini:
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b. menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan,  dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan,  pembinaan,  dan  latihan kerja.
Tindakan  tersebut  dapat  disertai  dengan  teguran  dan  syarat  tambahan  yang ditetapkan oleh hakim.
Terhadap anak nakal  yang melakukan tindak pidana hakim menjatuhkan pidana pokok  dan/atau  tambahan,  atau  dijatuhi  tindakan.  Anak  nakal  yang  melakukan perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak  baik  menurut  peraturan  perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, hakim menjatuhkan tindakan kepadanya.
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana  dibatasi  paling  lama  1/2  (setengah)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara bagi  orang  dewasa.  Apabila  anak  nakal  tersebut  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jika anak nakal  yang  melakukan  tindak  pidana  belum  mencapai  umur  12  (dua  belas)  tahun melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup,  maka  terhadap  anak  nakal  tersebut  hanya  dapat  dijatuhkan  tindakan  berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.  Tetapi,  apabila  anak  nakal  yang  melakukan  tindak  pidana  belum  mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan  kerja;  atau  menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial,  atau  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pelaksanaan  peradilan  bagi  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Pengadilan Negeri  Singaraja,  selalu  diusahakan  agar  terlaksana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan ( Wancara dilakukan  di Singaraja, tanggal 18 Agustus 2014) . Dijelaskannya, bahwa dalam hal tertentu memang terdapat keterbatasan untuk melaksanakan apa  yang  telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya berkenaan  dengan  tindakan  yang  dapat  dijatuhkan  berupa  penyerahan  kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,  pembinaan,  dan  latihan  kerja.  Keterbatasan  lemabaga  dan  petugas  yang ada menjadi pertimbangan sehingga tindakan penyerahan kepada Departemen Sosial, atau  Organisasi  Sosial  Kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan, pembinaan,  dan  latihan  kerja,  tridak  dapat  dilakukan  dalam  semua  perkara  pidana anak.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Nomor.  190/Pid.B/2011/PN.SGR. dinyatakan  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa terlebih  dahulu  harus  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  yang meringankan  sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat. Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa  sopan  dan  mengaku  terus  terang  serta  menyesali  perbuatannya  dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa  adalah  masih  anak-anak,  dan  kelak  dikemudian  hari  terdakwa  bisa memperbaiki  kesalahannya,  selain  itu  juga  terdakwa  masih  ingin  melanjutkan sekolahnya.
Dari  apa  yang  dinyatakan  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SGR  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  sebagai  faktor- faktor/  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  yang  meringankan  pada  dasarnya merupakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja  Nomor.  190/Pid.B/2011/PN.SGR    adalah  laporan  penelitian  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  kelas  I  Denpasar  atas  nama  terdakwa  anak  Gede  Agus Budiarta, yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa memperhatikan hal-hal yang mendasari  hasil  penelitian  kemasyarakatannya,  pada  akhirnya  memberikan  saran kepada  Majelis  Hakim  agar  terdakwa  anak  dijatuhi  putusan  pidana  bersyarat/pidana percobaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa secara psikologis, apabila klien dijatuhi pidana penjara dikawatirkan akan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental anak, disamping itu untuk menghindari adanya stigma hukum terhadap klien ;
2. Masih  danya  kesanggupan    dan  dukungan  dari  pihak  keluarga,  masyarakat maupun  Pemerintah  setempat  untuk  ikut  mengawasi  dan  membimbing  klien, agar tidak mengulangi  perbuatan melanggar hukum lagi ;
3. Bahwa Klien perlu mendapat bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dari Balai  pemasyarakatan  (BAPAS)  kelas  I  Denpasar,  sebagai  upaya  mengarahkan klien  pada  tindakan-tindakan  yang  positif  melalui  bimbingan  dan  pembinaan yang  kontinyu  terutama  bimbingan  mental  dan  spiritual,  agama,  hukum  untuk menyadarkan klien dari kekeliruannya sehingga tidak  melanggar hukum lagi.
Dari  sejumlah  pendapat  Ahli  Hukum  Pidana  mengenai  tujuan  pidana  dan pemidanaan  sebagaimana  disebutkan,  kesemuanya  menunjukkan  bahwa  tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Nomor.  190/Pid.B/2011/PN.SGR. dinyatakan bahwa:
1. Menyatakan  terdakwa  Gede  Agus  Budiarta,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  tanpa  hak  dengan  sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  tidak  perlu  dijalani,  kecuali dikemudian hari dengan keputusan Hakim diperintahkan lain atas  alasan bahwa sebelum  lewat  masa  percobaan  selama  8  (delapan)  bulan  melakukan  perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan  barang  bukti  berupa  :  uang  tunai  sebesar  Rp.  20.000,  dirampas untuk  negara,  1  (satu)  buah  kempu  (alas  untuk  mengocok  dadu),  1  (satu)  buah kronong  (potongan  ember)  warna  hitam,  5  (lima)  buah  dadu,  1  (satu)  lembar perlak plastik  berisi  gambar, 1 (satu) buah lampu petromak/strongking, 1 (satu) lembar terpal warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Dari  putusan  tersebut  ternyata  hukuman  yang  dijatuhkan  berupa  pidana  pokok, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit tindakan tambahan berupa pidana pengawasan maupun penyerahan kepada kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak  sebagai  Anak  Negara,    atau  mewajibkan  bahwa  terdakwa  mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Dari  segi  perbaikan  kepribadian  terdakwa,  tampaknya  hukuman  pidana  pokok dengan  masa  percobaan  kurang  sejalan  dengan  semangat  untuk  memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda. Harapan untuk keadaan yang lebih baik di masa datang, harus dibarengi dengan pembinaan terhadap generasi muda.

## PENUTUP
Sebagai jawaban atas permasalahan  yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Pidana  yang dijatuhkan terhadap anak  yang melakukan tindak pidana perjudian di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  berupa  pidana  pokok  dengan  masa  percobaan sesuai ketentuan KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
2. Faktor-faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan  pemidanaan  terhadap  anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: Hal-hal yang memberatkan:
a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat.
Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa  sopan  dan  mengaku  terus  terang  serta  menyesali  perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
c. Terdakwa  adalah  masih  anak-anak,  dan  kelak  dikemudian  hari  terdakwa bisa  memperbaiki  kesalahannya,  selain  itu  juga  terdakwa  masih  ingin melanjutkan sekolahnya.
3. Putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  berupa pidana  pokok  dengan  masa  percobaan,  tanpa  tindakan  tambahan kurang  sejalan  dengan  semangat  untuk  memberantas  perjudian,  khususnya  di kalangan generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo. Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Barda  Nawawi  Arief.  2003.  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Kartini  Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1998. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Penerbit Alumni.
Mulyana W Kusuma. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. Jakarta: YLBHI. Nawawi,  Hadari.  1998. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
Romli  Atmasasmita.  1983. Problem  Kenakalan  Anak-anak  Remaja. Bandung: Armico.
Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1998. Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana . Cet. II. Bandung: Penerbit Alumni. Sholehuddin.  2003. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System dan Implementasinya . Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grapindo. Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Romli  Atmasasmita.  1983. Problem  Kenakalan  Anak-anak  Remaja. Bandung: Armico.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Toni Suputra Jaya, Ketut. 2009. Upaya Penanggulangan Tajen Berkedok Tabuh Rah Di  Kepolisian  Resor  Buleleng .  Singaraja:  Skripsi  pada  Fakultas  Hukum Universitas Panji Sakti.