## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern  Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha
Alfatri Anom Lona Puspita
Prodi Ilmu Hukum, FHISIP Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang Email: alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id  lovelylona0408@gmail.com

## Abstract
The  advancement  of  technology  is  one  of  the  triggers  for  the  development  of  modern  retail.  This development certainly has a positive impact on national economic growth. Innovations and a variety of products offered, along with various transaction conveniences and service quality, attract consumers to shift towards modern retail to find the products they need. Competition is a crucial element in modern retail management. Along with the demand to maintain existence  and develop their business activities, some modern retail players resort to "unscrupulous tricks and strategies" that contradict competition law. This  article  outlines  how  modern  retail  management  is  based  on  the  principles  of  competition  law.  A juridical normative type of research is employed in this article, with an analysis of legislation and relevant literature serving as legal materials. These materials are then analyzed using a qualitative method. From the  data  obtained,  it  can  be  concluded  that  modern  retail  management  based  on  the  principles  of competition  law  begins  with  the  establishment  process  and  licensing  in  accordance  with  Government Regulation  No.  112  of  2007  and  its  derivatives.  Subsequently,  in  conducting  their  business  activities, modern retail must comply with and adhere to the provisions of Law No. 5 of 1999. Modern retail should be managed fairly and refrain from making agreements and engaging in prohibited activities, as these may lead to unhealthy business competition practices.
Keywords: management, modern retail, competition law

## Abstrak
Kemajuan teknologi merupakan salah satu pemicu berkembangnya ritel modern. Perkembangan tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.  Inovasi  dan variasi produk yang ditawarkan dengan berbagai kemudahan transaksi dan kualitas layanan membuat konsumen tertarik dan beralih ke ritel modern untuk mencari produk yang dibutuhkan. Persaingan merupakan unsur yang dalam pengelolaan ritel modern. Seiring dengan tuntutan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kegiatan usahanya beberapa diantaar pelaku usaha ritel modern mengeluarkan “trik dan strategi nakal” sehingga  bertentangan  dengan  hukum  persaiangan  usaha.  Tulisan  ini  menguraikan  bagaimana pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha.  Penelitian dengan tipe yuridis  normative  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini,  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan  dan  studi  literatur  yang  relevan  merupakan  bahan  hukum  yang  digunakan  dan kemudian  dianalisis  dengan  metode  kualitatif.  Dari  data  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  ritel  modern  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  persaingan  usaha  berawal  dari  proses
pendirian  dan  perijinan  sesuai  dengan  ketentuan  PP  No.  112  tahun  2007  dan  aturan  turunannya, kemudian di dalam menjalankan kegiatan usahanya ritel modern wajib patuh dan tunduk pada undang- undnag no 5 tahun 1999. Ritel modern harus dikelola dengan fair dan tidak melakukan perjanjian serta kegiatan yang dilarang sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaianagn usaha tidak sehat.
Kata Kunci: pengelolaan, ritel modern, hukum persaingan usaha.

## A. PENDAHULUAN
Perusahaan  Ritel  Modern  telah  berkembang  dengan  pesat  beberapa  tahun terakhir,  perkembangan  tersebut  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi  dan  pesatnya pertumbuhan  ekonomi  di  era  globalisasi  (Hartati,  2023).  Di  Indonesia,  secara  makro perkembangan Perusahaan ritel dipengaruhi oleh factor ekonomi, demografi dan social budaya  (Christina  Whidya  Utami,  2017).  Awal  mula  munculnya  Perusahaan  ritel Indonesia  yaitu  pada  tahun  1960  an  dengan  berdirinya  Sarinah  Department  Store (kppu.go.id,  2020).  Kala  itu  Sarinah  Department  Store  diberi  amanat  oleh  Presiden Soekarno  sebagai  pusat  perdagangan  untuk  mempromosikan  produk-produk  dalam negeri terutama yang bersumber dari hasil industri dan pertanian rakyat (injourney.id, n.d.).  Kemudian  usaha  ritel  ini  semakin  berkembang  dengan  bermunculannya  pelaku usaha  ritel  seperti  Golden  Truly,  Ramayana,  Hero  dan  Pasaraya  Blok  M  (kppu.go.id, 2020).  Tahun  1998  Carrefour  yang  merupakan  Perusahaan  ritel  asing  mulai  masuk  ke Indonesia dan menjadi pesaing Perusahaan ritel Indonesia dengan mengusung konsep one  stop  shopping.  Saat  ini  jumlah  Perusahaan  ritel  di  Indonesia  semakin  meningkat, Beberapa  perusahaan  ritel  modern  yang  terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  seperti PT  Matahari  Department  Store  Tbk,  PT  Trans  Retail  Indonesia,  PT  Lotte  Shopping Indonesia, PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) PT Alfamart Retail Indonesia (Alfamart Group, PT Ace Hardware Indonesia Tbk, PT Electronic City Indonesia Tbk PT Hero Supermarket Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Perusahaan-perusahaan ini sering  menjadi  pemimpin  dalam  industri  ritel  dan  memiliki  pengaruh  besar  dalam perekonomian global (https://koran.tempo.co).
Ritel  modern  merupakan  perusahaan  yang  menawarkan  produk  dan  layanan kepada konsumen akhir dengan metode penjualan dan distribusi yang canggih, terkini, adaptif  pada  penggunaan  teknologi  tinggi  dan  system  informasi  terbaru  untuk mengelola  persediaan,  transaksi  pembayaran,  dan  interaksi  dengan  pelanggan.  Usaha ritel dapat dijalankan dengan lingkup local, nasional atau bahkan internasional dengan focus  bisnis  pada  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  dengan menawarkan  berbagai  produk,  mulai  dari  makanan,  pakaian,  barang  elektronik, furnitur,  hingga  perlengkapan  rumah  tangga  dan  banyak  lagi.  Layanan  usaha  yang diberikan  adalah  pengalaman  belanja  yang  nyaman  dan  efisien  kepada  konsumen dilakukan  melalui  berbagai  saluran  penjualan  berupa  toko  fisik  (offline),  marketplace pada  platform  e-commerce  (online),  atau  keduanya.  Toko  fisik    dapat  ditemukan konsumen  di  pusat  perbelanjaan  dan  di  jalan-jalan  utama  yang  dijadikan  Kawasan perbelanjaan,  serta  platform  e-commerce  yang  memungkinkan  konsumen  untuk berbelanja secara daring melalui situs web atau aplikasi seluler.
Perusahaan  ritel  modern  berinvestasi  dalam  penelitian  pasar  untuk  memahami preferensi  konsumen,  kemudian  menyusun  strategi  pemasaran  yang  sesuai  untuk berbagai segmen pasar, memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.  Beberapa  perusahaan  ritel  modern  berperan  dalam  mendukung  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dengan  memasarkan  produk-produk  UMKM local  serta  memberikan  pelatihan  dan  bantuan  lainnya  untuk  meningkatkan  kapasitas UMKM.  Ritel  modern  selalu  mencari  inovasi    dengan  mengadopsi  teknologi  terbaru dan  merespons  perubahan  tren  konsumen  dengan  cepat  sehingga  dapat  tumbuh  dan berkembang seiring dengan perkembangan industri dan ekonomi global. Ritel modern memiliki  dampak  ekonomi  yang  signifikan,  termasuk  penciptaan  lapangan  kerja, pembayaran pajak kepada pemerintah, dan pemberian akses kepada konsumen untuk berbagai produk dan layanan.
Ketatnya  persaingan  menyebabkan  pelaku  usaha  ritel  terus  berupaya  untuk memperkuat  keunggulan  bersaingnya  sehingga  mampu  menarik  konsumen  dan bersaing dengan competitor di bidang usaha yang sama. Memaksimalkan dan menggali nilai  tambah  (value  added)  dari  produk  yang  ditawarkan  merupakan  langkah  untuk menciptakan  keunggulan  bersaing  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  ritel modern.  Nilai  tambah  (value  added)  tersebut  antara  lain  adalah  kemampuan  pelaku usaha untuk dapat menawarkan produk yang bervariasi, kualitas bagus dan harga yang terjangkau  oleh  konsumen  (Suhartanto    et  al.,  2016).  Dorongan  untuk  berlomba memperkuat  keunggulan  bersaing  diantara  Perusahaan  ritel  tentu  memiliki  dampak positif  dan  negative  dalam  pasar  persaingan  (Lubis  et  al.,  2017).    Dampak  positifnya merupakan  keuntungan  tersendiri  bagi  konsumen  karena  dapat  memenuhi kebutuhannya  dengan  pilihan  produk  yang  beragam  dengan  harga,  kualitas,  dan pelayanan yang  memuaskan.  Sedangkan dampak negatifnya  berpotensi menimbulkan praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  kemudian  menjadi  persoalan  serius  dalam pengelolaan ritel modern.
Praktik persaingan usaha tidak sehat yang ditemukan cendrung dilakukan oleh Perusahaan ritel modern di Indonesia yang memiliki modal kuat adalah mematok harga dibawah  harga  pasar,  diantara  perusahan  ritel  modern  saling  berlomba  memberikan harga  yang  murah  kepada  konsumen  sehingga  hal  tersebut  dapat  merugikan  pelaku usaha lain  yang tidak mampu bersaing karena keterbatasan yang dimiliki  (Rini Novita, 2023)
Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang larangan  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat mengamanatkan bahwa praktik persaingan usaha harus berdasarkan pada  asas  demokrasi  ekonomi  dengan  memperhatikan  keseimbangan  kepentingan diantara pelaku usaha (Pasal 2). Demokrasi ekonomi merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 33 UUD 1945 dan cakupan pemahaman demokrasi ekonomi dapat ditemukan dalam  penjelasan  Pasal  33  UUD  1945.  Pada  dasarnya,  demokrasi  ekonomi  dapat dipahami berdasarkan sistem ekonomi yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perancang UUD 1945 mengadopsi semangat kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dan menolak paham individualisme (Lubis et al., 2017).  Tujuan utama undang-undang
Undang-undang no. 5 tahun 1999 yang termuat di dalam Pasal 3 undang tersebut, yaitu menciptakan  sistem  persaingan  yang  bebas  dan  adil.  Di  dalamnya  mencakup  aspek kepastian  kesempatan  berusaha  yang  setara  bagi  semua  pelaku  usaha.  Sementara  itu, perjanjian  atau  penggabungan  usaha  yang  dapat  menghambat  persaingan  dan penyalahgunaan  kekuasaan  ekonomi  dihapuskan  (dinyatakan  dalam  huruf  b  dan  c). Dengan  demikian,  ruang  gerak  yang  luas  tersedia  bagi  semua  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan usahanya (Lubis et al., 2017).
Berdasarkan hal diatas, tulisan ini akan menguraikan pembahasan atas persoalan terkait  bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  persaingan  usaha  yang  sehat  berdasarkan Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang larangan  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat dalam pengelolaan Perusahaan ritel modern.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  di  mana  fokus penelitian melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Studi literatur  terkait  dengan  isu-isu  yang  diangkat.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan  dan  Pendekatan  Konseptual. Proses  penyimpulan  data  hukum  dilakukan  setelah  data  sesuai  dengan  teknik pengumpulan yang telah dijelaskan di atas. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, melibatkan analisis data dan penafsiran hukum. Metode ini dilakukan  dengan  memahami  dan  merangkai  data  secara  sistematis  untuk menghasilkan gambaran tentang masalah atau keadaan yang diteliti. Penggunaan alur deduktif  digunakan  dalam  menyusun  pola  pikir,  dimulai  dari  hal-hal  yang  bersifat umum  kemudian  disimpulkan  ke  hal-hal  yang  bersifat  khusus  dengan  merujuk  pada peraturan  perundang-undangan,  yang  akhirnya  membawa  pada  kesimpulan  pokok mengenai permasalahan yang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha  Yang Sehat Berdasarkan Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Dalam Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern.
Kepres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha  Kecil  Dan  Bidang/Jenis  Usaha  Yang  Terbuka  Untuk  Usaha  Menengah  Atau Usaha  Besar  Dengan  Syarat  Kemitraan,  ritel  modern  termasuk  pada  bagian  jasa perdagangan  dan  jasa  lainnya.  Pada  lampiran  kepres  tersebut  yang  termasuk  ritel modern adalah :
1. Mall;
2. Supermarket;
3. Pusat Pertokoan atau perpelanjaan;
4. Department Store;
5. Dan sejenisnya.
Sementara  itu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  112  Tahun  2007  Tentang  Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pada Pasal 1 Angka  5  menyebutkan  bahwa  “toko  modern  toko  dengan  sistem  pelayanan  mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”
Pendirian dan pengelolaan ritel modern sudah diatur dengan jelas dalam PP No. 112  tahun  2007.  PP  tersebut  ditetapkan  dengan  tujuan  agar  terciptanya  keseimbangan kepentingan  diantara  pelaku  usaha  ritel.  Ditetapkannya  PP  no  112  tahun  2027  juga sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan mendukung perkembangan  perekonomian  nasional  melalui  pendirian  dan  pengeloan  usaha  ritel yang  seimbang  dan  adil.  Walaupun  PP  tersebut  tidak  khusus  mengatur  tentang  ritel modern  namun  adanya  PP  tersebut  dapat  mengarahkan  pengelolaan  ritel  modern sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Seperti halnya yang diuraikan pada Pasal 3 PP No 112 Tahun 2007 mengatur tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, yaitu:
(1) Lokasi  pendirian  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  wajib  mengacu  pada Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota,  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi);
b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
c. Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter per segi);
e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meterper segi).
(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket,  Supermarket  dan  Hypermarket  menjual  secara  eceran  barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b. Department  Store  menjual  secara  eceran  barang  konsumsi  utamanya  produk sandang  dan  perlengkapannya  dengan  penataan  barang  berdasarkan  jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (1) PP No 112 tahun 2007, ritel modern di dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  wajib  memenuhi  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut:
a. Memperhitungkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  keberadaan  Pasar Tradisional,  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah  yang  ada  di  wilayah  yang bersangkutan;
b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
c. Menyediakan  areal  parkir  paling  sedikit  seluas  kebutuhan  parkir  1  (satu)  unit kendaraan  roda  empat  untuk  setiap  60  m2  (enam  puluh  meter  per  segi)  luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
d. Menyediakan  fasilitas  yang  menjamin  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
Berdasarkan uraian pasal 3 dan 4 PP No 112 tahun 2007 dapat dianalisis bahwa terkait  dengan  ritel  modern  dari  awal  pendirian  dan  perijinan  usahanya  sudah mementingkan  hal-hal  untuk  mengantisipasi  terjadinya  persaingan  usaha  seperti halnya  pengaturan  zonasi  yang  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  pada  PP  tersebut. Pemerintah  hanya  dapat  memberikan  ijin  pendirian  ritel  modern  setelah memperhatikan  kondisi  social  dan  ekonomi  masyarakat  serta  keberadaan  pasar tradisional  dan  UMKM  di  wilayah  tersebut  (Pasal  4  ayat  (1)    huruf  a  PP  No  112 Tahun  2007).  Sehingga  dengan  berdirinya  ritel  modern  pada  suatu  wilayah  tidak berdampak  pada  kelangsungan  usaha  pasar  tradisional  dan  pelaku  UMKM  yang ada  disekitar  wilayah  tersebut.  Ritel  modern  dan  pasar  tradisional  dapat berdampingan dalam menjalankan kegiatan usaha masing-masing.
Dalam  hal  ritel  modern  sebagai  pelaku  usaha,  maka  di  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  harus  menaati  ketentuan  yang  berlaku  terkait  dengan  hukum persaingan usaha sebagaimana yang diatur pada undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang  larangan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Kepatuhan  dan komitmen pelaku usaha ritel modern terhadap hukum persaingan usaha sangatlah penting  untuk  menjaga  agar  praktik  persaingan  usaha  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat,  adil  dan  berimbang (Hartati,  2023)  sehingga  tidak  merugikan  pelaku  usaha  lain  di  bidang  yang  sama ataupun konsumen.
Undang-undang  no.  5  tahun  1999  telah  mengatur  ketentuan-ketentuan  yang tidak  boleh  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  termasuk  dan  tentu  saja  juga  berlaku terhadap  usaha  ritel  modern.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah  sebagai  berikut (Sudiarto, 2021):
1. Perjanjian yang dilarang
Pasal  1  Ayat  (7)  undangg-undang  no  5  tahun  1999  menyebutkan  bahwa perjanjian  merupakan “Suatu  perbuatan  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  lain  dengan  nama  apapun,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis.”(Sudiarto,  2021).  Pengelolaan  usaha  ritel  modern  tentu tidak  terlepas  dari  perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  baik  terhadap  mitra,  supplier, produsen, UMKM, perbankan dan pihak lainnya. Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak boleh berdampak negative sehingga merugikan pihak lain.
Undang-undang no. 5 tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu (Sudiarto, 2021):
1) Oligopoli
Merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha secara bersama-sama dalam penguasaan  pasar  (promosi  dan  pemasaran)  sehingga  adanya  indikasi  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Simbolon, 2019). Pasal 4 Ayat (1) dan (2) undang-undang  no  5  tahun  1999  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  di  diduga  atau dapat  dianggap  melakukan  praktik  oligopoly  apabila  menguasai  75%  pangsa  pasar atau jenis barang tertentu.
2) Penetapan Harga
a. price fixing ;
berdasarkan  pasal  5  ayat  (1)  pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan  mengadakan perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menentukan  harga  barang/jasa pada  suatu  pasar  persaiangan  yang  sama.  Dengan  adanya  perjanjian  penetapan
harga maka diantara pelaku usaha sudah menghilangkan persaingan sehingga hal ini  berdampak  merugikan  konsumen  karena  tidak  adanya  pilihan,  sehingga konsumen  terpaksa  membeli  produk  yang  dibutuhkan  dengan  harga  yang  sudah dipatok  sama  oleh  para  pelaku  usaha  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian penetapan harga.
b. Diskriminasi harga;
“Pelaku  usaha  dilarang  menetapkan  perjanjian  sehingga  mengakibatkan  satu pembeli  harus  membayar  dengan  harga  yang  berbeda  dari  harga  yang  harus dibayar  oleh  pembeli  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sama.”    Hal  tersebut diatur dalam pasal 6 undang-undang no.5 tahun 1999.
c. Predatory Pricing (Pasal 7 UU No.5/1999);
Merupakan  upaya  atau  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk menyingkirkan  pesaingnya  ( barrier  to  entry) dengan  menawarkan  harga barang/jasa  yang  rendah  di  bawah  harga  pasar  atau  bahkan  di  bawah  harga produksi.
d. Resale Price Maintenance (Pasal 8 UU No.5/1999);
Pasal  8  undang-undang  no.5  tahun  1999  menyebutkan  pelaku  usaha  dilarang menyepakati suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mensyaratkan  bahwa penerima  barang  dan/atau  jasa  tidak  menjual  atau  mensuply  kembali  barang dan/atau  jasa  yang  diterimanya,  dengan  harga  yang  lebih  rendah  daripada  harga yang telah disepakati.
3) Pembagian Wilayah
Salah satu strategi yang dilakukan pelaku usaha untuk menghindari persaingan adalah dengan  menetapkan  pembagian  wilayah  pemasaran  dengan  tujuannya  untuk menghindari  terjadinya  persaingan.  Berdasarkan  pasal  9  undnag-undang  no.5  tahun 1999,  perbuatan  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip persaingan usaha.
4) Pemboikotan
Pemboikotan  juga  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  menghilangkan  persaingan dalam  suatu  pasar.  Tindakan  pemboikotan  dapat  berupa  penolakan  terhadap  pelaku usaha lain yang hendak masuk besaingan dalam suatu pasar. Tindakan tersebut dapat berupa  “menolak”  menjual  produk  barang  atau  jasa  pelaku  usaha  yang  di  boikot. Larangan  perjanjian  pemboikotan  ini  terdapat  di  dalam  pasal  10  Ayat  (1)  dan  (2) undang-undang no 5 tahun 1999.
5) Kartel
Pasal  11  undang-undang  no  5  tahun  1999  melarang  pelaku  usaha  mengadakan perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  mempengaruhi  harga  kemudian  mengatur produksi dan pemasaran sehingga terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
6) Trust
Merupakan strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengontrol produksi dan pemasaran  suatu  produk  dengan  mengadakan  perjanjian  diantara  pelaku  usaha  dan juga  membentuk  gabungan  perusahaan  yang  lebih  besar  untuk  menjaga  dan mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan masing-masing.  Larangan terhadap perjanjian trust ini  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  12  undang-undang  no.  5  tahun 1999.
7) Oligopsoni
Oligopsoni  menjadi  suatu  bentuk  praktek  anti-persaingan  yang  menarik, karena  dalam  konteks  oligopsoni,  pihak  yang  merasakan  dampak  negatif adalah  produsen  atau  penjual.  Berbeda  dengan  bentuk-bentuk  praktek  anti- persaingan  lainnya  seperti  price  fixing,  price  discrimination,  kartel,  dan sebagainya,  yang  umumnya  merugikan  konsumen.  Dalam  skenario oligopsoni,  produsen  membuat  perjanjian  dengan  produsen  lainnya  dengan maksud  untuk  bersama-sama  menguasai  pembelian  atau  penerimaan pasokan,  dengan  tujuan  akhir  dapat  mengontrol  harga  barang  atau  jasa  di pasar yang bersangkutan.
Pasal 13 ayat (1) undang-undang No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk bersama-sama mengontrol pembelian atau penerimaan pasokan dengan maksud mengendalikan harga barang dan/atau jasa di pasar yang  bersangkutan,  yang  berpotensi  menyebabkan  praktek  monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara itu, Pasal 13 ayat (2) menambahkan  bahwa  pelaku  usaha  dapat  dicurigai  atau  dianggap  secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dijelaskan  dalam  ayat  (1)  ketika  2  (dua)  atau  3  (tiga)  pelaku  usaha  atau kelompok  pelaku  usaha  mendominasi  lebih  dari  75%  (tujuh  puluh  lima persen) pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.
8) Integrasi Vertikal
Apabila  pelaku  usaha  berkeinginan  untuk  memperluas  pangsa  pasar, meningkatkan pertumbuhan dan laba, mencapai tingkat efisiensi  yang  lebih tinggi,  serta  mengurangi  ketidakpastian  dalam  pasokan  bahan  baku  untuk produksi  dan  pemasaran  produknya,  umumnya  perusahaan  akan  memilih untuk  menggabungkan  diri  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memiliki kelanjutan  proses  produksi,  suatu  tindakan  yang  dikenal  sebagai  integrasi vertikal.
Pasal  14  undang-undang  no  5  tahun  1999  menetapkan  integrasi  vertikal sebagai salah satu perjanjian yang tidak diizinkan. Muatan pasal 14 undang- undang  no  5  tahun  1999  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  boleh melakukan  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  dengan  tujuan  menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau  jasa  tertentu.  Setiap  rangkaian  produksi  tersebut  merupakan  hasil pengolahan  atau  proses  lanjutan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Tindakan  ini  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha yang tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.
9) Perjanjian tertutup
Pada  perjanjian  tertutup  biasanya  pelaku  usaha  memiliki  dominasi  pasar pada salah satu produknya yang memungkinkan memaksa konsumen untuk membeli  produk  yang  tidak  dibutuhkan  (Simbolon,  2019).  Pasal  15  ayat  (1) dan  (2)  undang-undnag  no.  5  tahun  1999  menyatakan  larangan  terhadap segala  bentuk  kesepakatan  yang  bersifat  mengikat  secara  eksklusif,  baik dalam bentuk kontrak penjualan maupun kewajiban pemasok yang eksklusif. Larangan  tersebut  juga  mencakup  kesepakatan  penjualan  yang  bersifat
mengikat  secara  selektif.  Dalam  perjanjian  penyalur,  pelaku  usaha  tidak diizinkan  membuat  kesepakatan  yang  menentukan  bahwa  hanya  pembeli tertentu yang dapat dipasok, atau membatasi penyediaan kepada pembeli di wilayah  tertentu.  Aturan  ini  mencakup  dua  pembatasan,  yakni  pembatasan terhadap  kebebasan  pelaku  usaha  untuk  memilih  penyalur  tertentu  dan larangan  untuk  menyerahkan  wilayah  tertentu  kepada  penyalur.  Meskipun ketentuan ini sangat jelas dan tidak dapat diartikan secara berbeda, terdapat ketidaksesuaian terkait dengan Pasal 50 huruf b, di mana perjanjian waralaba dikecualikan dari ruang lingkup penerapan undang-undang no. 5 tahun 1999 (Simbolon, 2019).
10) Perjanjian dengan pihak luar negeri
Pasal  16  undang-undang  no  5  tahun  1999  memuat  ketentuan  bahwa  pelaku usaha  tidak  boleh  menetapkan  perjanjian  dengan  pihak  lain  di  luar  negeri yang  berisi  ketentuan  yang  berpotensi  terjadinya  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini mencakup suatu situasi khusus ketika pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pelaku usaha di luar negeri. Hal ini karena Pasal 1 angka 5 undang-undang no 5 tahun 1999 tidak mencakup pelaku usaha yang memiliki kantor pusat di luar negeri dan tidak  melakukan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia,  meskipun  kegiatan usahanya berdampak pada pasar Indonesia.

## 2. Kegiatan Yang Di Larang
Pasal  17  –  24  undang-undang  no  5  tahun  1999  merumuskan  beberapa  kegiatan yang dilarang dalam praktik persaingan usaha, yaitu:
1) Monopoli
Secara  esensial,  monopoli  bukanlah  tindakan  kriminal  atau  bertentangan dengan  hukum,  asalkan  diperoleh  melalui  praktik  yang  adil  dan  sesuai dengan  ketentuan  hukum.  Oleh  karena  itu,  memiliki  monopoli  itu  sendiri belum tentu bertentangan dengan hukum persaingan. Namun, yang dilarang adalah  tindakan-tindakan  dari  perusahaan  yang  memiliki  posisi  monopoli dan menggunakan kekuatannya di pasar, yang sering disebut sebagai praktik monopoli  atau  monopolisasi.  Suatu  perusahaan  dianggap  melakukan monopolisasi  apabila  pelaku  usaha  memiliki  kemampuan  untuk mengeliminasi  atau  menghancurkan  pesaing  lain,  dan  syarat  kedua,  pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau memiliki niat untuk melakukannya (Lubis et al., 2017)
Larangan  kegiatan  monopoli  diatur  dalam  Pasal  17  undang-undang  no  5 tahun 1999 sebagai berikut:
- Adanya larangan untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  yang  dapat  menyebabkan  praktik  monopoli  atau persaingan usaha yang tidak sehat (Ayat (1));
- Dugaan  penguasaan  pasar  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha sebagaimana  yang  disebutkan  pada  ayat  (1)  dapat  terjadi  jika  tidak tersedia  produk  pengganti  (substitusi)  dari  suatu  produk,  adanya hambatan  (barrier  to  entry)  bagi  pelaku  usaha  untuk  masuk  dan  bersaing
pada  pasar  persaingan,  penguasaan  pangsa  pasar  oleh  satu  atau sekelompok pelaku usaha lebih dari 50% terhadap satu jenis barang atau jasa tertentu (Ayat (2)).
2) Monopsoni
Berdasarkan teori ekonomi, monopsoni merupakan suatu kondisi pasar yang di  dalamnya  hanya  ada  satu  pembeli  (pembeli  Tunggal)  (Sudiarto    SH, 2021).  Monopsoni  merupakan  kebalikan  dari  monopoli,  Dimana  pada kegiatan  monopoli  adanya  penguasaan  dan  pembatasan  produksi  sehingga harga  jual  menjadi  rendah,  sedangkan  pada  kegiatan  monopsoni  terjadi pembatasan  terhadap  pembelian  sehingga  harga  jual  menjadi  rendah  (Lubis et al., 2017).
Pengaturan khusus terkait monopsoni terdapat pada pasal 18 undang-undang no.  5  tahun  1999  pada  ayat  (1)  memuat  larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk mengendalikan  dan  menguasai  penerimaan  pasokan  atau  menjadi  satu- satunya  pembeli  atas  barang  dan/atau  jasa  di  pasar  terkait.  Pada  ayat  (2) menyatakan  bahwa  individu  atau  kelompok  pelaku  usaha  dianggap melakukan  monopsoni  jika  melakukan  penguasaan  atas  lebih  dari  50% pangsa  pasar  terhadap  suatu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu  dalam  pasar persaingan (Sudiarto, 2021).
3) Penguasaan Pasar
Semua  pelaku  usaha  umumnya  menginginkan  penguasaan  pasar  atau dominasi  di  pasar,  karena  memiliki  pangsa  pasar  yang  besar  biasanya berkorelasi positif dengan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, untuk  mencapai  dominasi  pasar  tersebut,  beberapa  pelaku  usaha  terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apabila hal ini terjadi, mereka mungkin akan dihadapkan pada tindakan hukum karena melanggar regulasi dalam  hukum  persaingan.  Meskipun  pasal  ini  tidak  menentukan  secara spesifik  seberapa  besar  penguasaan  pasar  atau  pangsa  pasar  yang  dimiliki oleh pelaku usaha, namun perusahaan yang memiliki dominasi di suatu pasar pasti  memiliki  posisi  yang  sangat  kuat  dalam  pasar  tersebut  (Lubis  et  al., 2017).
Pelaku  usaha  yang  memiliki  daya  saing  pasar  kuat  (market  power),  mampu mengendalikan pasar dan menentukan harga barang dan atau jasa pada pasar persaingan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang adanya penguasaan pasar  dapat  yang  dengan  melakukan  tindakan  seperti  jual  rugi  (predatory pricing)  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  pesaingnya,  serta  praktik penetapan  biaya  produksi  dan  biaya  lainnya  yang  curang  dan  menjadi komponen dari harga barang (Lubis et al., 2017).
Penguasaan  pasar  diatur  dalam  Pasal  19  undang-undang  no.  5  tahun  1999 yang  menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang  baik secara sendiri-sendiri maupun  Bersama-sama  melakukan  kegiatan  anti  persaingan  seperti menghambat  pelaku  usaha  lain  untuk  masuk  dalam  pasar  persaingan, menghalangi  konsumen  untuk  melakukan  transaksi  jual-beli  dengan  pelaku usaha  pesaingnya,  melakukan  pembatasan  terhadap  peredaran  suatu
barang/ajsa  tertentu  dalam  pasar  persaingan  dan  melakukan  perbuatan diskiriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4) Persekongkolan
Merupakan  suatu  bentuk  Kerjasama  atau  konspirasi  (persekongkolan) diantara  pelaku  usaha  yang  dilakukan  untuk  menguasai  pasar.  Bentuk- bentuk persekongkolan yang dilarang dalam undang-undang no.5 tahun 1999 yaitu:
a) Mengatur atau menetapkan pemenangan tender (Pasal 22);
b) Bersekongkol  dalam  mendapatkan  informasi  terkait  rahasia  perusahaan pelaku usaha pesaingnya (Pasal 23);
c) Bersekongkol  dalam  menghambat  produksi  dan  pemasaran  dari  pelaku usaha pesaingnya sehingga mengakibatkan barang yang ditawarkan tidak memenuhi standar dan kualitas yang disepakati (Pasal 24).
5) Posisi Dominan
Posisi  dominan  merujuk  pada  situasi  di  mana  pelaku  usaha  tidak  memiliki pesaing  yang  signifikan  di  pasar  terkait,  terutama  dalam  hal  pangsa  pasar yang  dikuasai.  Atau,  dalam  konteks  kemampuan  keuangan,  akses  pada pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan atau permintaan atas suatu barang atau jasa tertentu, pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar tersebut (Lubis et al., 2017). Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila:
a) Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  50% (lima  puluh  persen)  atau  lebih  pangsa  pasar  pada  suatu  jenis  barang atau jasa tertentu; atau
b) Dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar pada suatu jenis barang atau jasa tertentu.
Pengelolaan  ritel  modern  berdasarkan  prinsip-prinsip  persaingan  usaha menyangkut beberapa aspek sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  perjanjian  mitra  antara  ritel  modern  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM).  Ritel  modern  harus  menjalankan  perjanjian  mitra  dengan UMKM  secara  adil  dan  seimbang  dalam  konteks  persaingan  industri  ritel (Anggrian, n.d.)
2. Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  tradisional:  Dalam  konteks  perluasan ritel modern, perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ritel tradisional dari persaingan yang tidak seimbang (Hartati, 2023).
3. Penerapan  prinsip  keseimbangan  kepentingan.  Penting  untuk  menerapkan prinsip keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dan pasar tradisional dalam kerangka hukum persaingan usaha.
4. Mencegah  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat:  Ritel  modern  harus berupaya untuk menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,  baik  dalam  pasar  ritel  modern  maupun  pasar  ritel  tradisional  (Basir Rahmalia, 2021).
5. Pengembangan  kerjasama  dengan  produsen  dan  pemasok.  Ritel  modern  perlu menjalin  kerjasama  dengan  produsen  dan  pemasok  untuk  menciptakan  jalur pengiriman produk yang efisien dan aman, serta menjaga kualitas produk yang dijual (yolanda Natalia Tampubolon, 2004).

## C. PENUTUP
Ritel  modern  merupakan  bidang  usaha  yang  berkembang  pesat  beberapa  tahun terakhir. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ritel modern. Kemudahan transaksi, kenyamanan, variasi dan kualitas produk serta layanan lainnya yang  diberikan  sangat  mudah  menjangkau  konsumen  dari  berbagai  kalangan.  Untuk manarik  minat  konsumen  pelaku  usaha  ritel  senantiasa  melakukan  berbagai  upaya diantaranya  terus  menyediakan  berbagai  produk  yang  inovatif  sesuai  dengan kebutuhan konsumen. Persaingan diantara pelaku usaha ritel baik sesama ritel modern ataupun  ritel  konvensional  tentu  saja  tidak  dapat  dipisahkan.  Dampak  positif  dengan danyadapat  menjadi  pendorong  bagi  pelaku  usaha  ritel  untuk  berinovasi  dan mengembangkan produk-produk layanan kepada konsumen. Namun dampak negatif, tidak  khayal  diantara  pelaku  usaha  melakukan  perbuatan  curang  untuk mempertahankan eksistensi dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel modern berdampak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya dan konsumen.
Predatory  pricing,  Fix  Pricing,  kartel,  monopoli  merupakan  beberapa  praktik persaingan usaha tidak sehat yang  ditemukan dalam usaha ritel modern.  Oleh karena itu  untuk  menjaga  dinamika  persaingan  usaha  yang  sehat  pelaku  usaha  harus menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan ritel model berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  persaingan  usaha  sebagaimana  yang  diuraikan pada  bagian  pembahasan  diatas  merupakan  wujud  dari  komitmen  dan  kepatuhan pelaku usaha ritel modern dalam menjaga kelangsungan usaha di pasar persaiangan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Anggrian,  M.  R.  F.  A.  M.  T.  (2016).  Implementasi  perjanjian  kemitraan  antara  ritel modern dengan usaha mikro kecil dan menengah umkm di Wilayah Kota Bogor, Tesis, Universitas Indonesia
https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20423024lokasi=lokal
Basir, B. B.,  Rahmalia, R. (2021). Monopoli Perusahaan Riteal Modrend. Eksekusi, 3(2),
123. https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13679
Christina  Whidya  Utami.  (2017).  Manajemen  Ritel  Strategi  dan  Implementasi  Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia (Ema Sri Suharsi  Fatmawatiningsih (ed.); 3rd ed.). Salemba Empat.
Dwi  Suhartanto,  Tjetjep  Djatmika,  Ruhadi,  N.  N.  T.  (2016).  Ritel  Pengelolaan  Dan
Pemasaran. Alfabeta.
Hartati, S. (2023). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern
Perspektif Negara Hukum Pancasila. 10(2), 189–212. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9583/ injourney.id. (n.d.). PT Sarinah. https://injourney.id/abouts/our-members/pt-sarinah kppu.go.id. (2020). Geliat Ritel Modern Di Indonesia.
https://kppu.go.id/blog/2020/03/geliat-ritel-modern-di-indonesia/
Lubis, A. F., Anggraini, A. maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S.,  Silalahi, U. (2017).  Hukum Persaingan Usaha (M. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M. Dr. Andi Fahmi Lubis, SE,  L. Helena  Wirastri  Wulandari,  SH  (eds.);  Edisi  Kedu).  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU).
Rini  Novita,  D.  L.  (2023).  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Hukum  dan  Masyarakat.
Jurnal Hukum Kaidah, 22(3), 495–505. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/7508/5425
Simbolon, A. (2019). Hukum persaingan usaha edisi kedua (Issue June). Sudiarto, H.,  SH, M. (2021). H. Sudiarto, M. SH. pdf. September 2004, 1–107. yolanda Natalia Tampubolon. (2004). Position Paper KPPU, “Saran Pertimbangan Terhadap Rancangan  Peraturan  Presiden  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Usaha  Pasar  Modern dan Usaha Toko Modern”, hlm.1. 1 1. 1–32.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Toko Modern. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 225. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  99  Tahun  1998  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan.  (1998).  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1998, No. 208.