UANG ELEKTRONIK ( E-MONEY )

## DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL
Oleh :

## Suharni
Bagian Keperdataan  Fakultas Hukum  UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  dalam  sistem  pembayaran  telah  menggantikan  peranan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk  pembayaran  non  tunai  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Sistem  pembayaran  non tunai  yang  saat  ini  sudah  cukup  banyak  dalam  keseharian  masyarakat  adalah  uang elektronik.  Uang  elektronik  pada  hakikatnya  merupakan  uang  tunai  tanpa  ada  fisik, yang  nilai  uangnya  berasal  dari  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau  kartu chip ,  yang  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran  non  tunai  kepada pedagang  yang  bukan  penerbit  uang  elektronik  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  hasil kajian  terhadap  permasalahan,  pembayaran  menggunakan  uang  elektronik  dalam melakukan  transaksi  diatur  oleh  Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/17/PBI/2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic  Money ).  Uang  elektronik menawarkan  kemudahan  dan  kepraktisan  kepada  masyarakat,  sehingga  memberikan dampak  perubahan  kepada  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi.  Hukum  sebagai sarana  pengendali  sosial  diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan sehingga  konflik-konflik  serta  kepincangan-kepincangan  yang  mungkin  timbul  akibat perubahan masyarakat tidak mengganggu ketertiban serta prokdutifitas masyarakat.
Kata kunci : uang elektronik ( e-money ), sistem pembayaran

## ABSTRACT
Technological  development  in  payment  system  has  replaced  role  of  cash  known by  the  people  as  general  payment  method  into  form  cashless  payment  more  effective and  efficient.  Cashless  payment  system  that  now  it’s  quite  lot  in  society  daily  life  is electronic  money.  Electronic  money  (e-money)  is  essentially  cashless  money,  whose monetary value comes from the value of money deposited in advance  to the publisher, then stored electronically in an electronic media such as server (hard drive) or chip card, which functions as a non-cash payment instrument to the merchant not to the issuer of e-money.  The  issues  that  were  examined  in  this  study  that  is  e-money  reviewed  from legal  perspective  and  e-money  reviewed  from  social  engineering. Approach  method used  in  this  study  is  Juridical  normative  research.  Characteristic  of  this  study  is descriptive analysis, it is this study describe the legislation associated with legal theories and  positive  law  practice  concerning  the  problems  studied .  Based  on  the  results  of studies towards the issues, payment used e-money in transaction be regulated by Central
Bank through Indonesian Central Bank Ordinance Number 18/17/PBI/2016 Concerning Second  Amendment  On  Indonesian  Central  Bank  Ordinance  Number  11/12/PBI/2009 Concerning  Electronic  Money.  E-money  offering  convenience  and  practicality  to  the society,  so  it  gives  transformation  impact  to  the  society  in  doing  transaction.  Law  as social  control  required  to  deliver  certainty  and  protection  so  that  the  conflicts  and imbalances  that  may  arise  from  social  engineering  consequence  not  interfence orderliness and social productivity.
Keywords : electronic money (e-money), payment sistem

## A. Pendahuluan
Sebagai mahluk sosial manusia dalam kehidupannya akan selalu berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  dalam  hal  tersebut  manusia tidak  dapat  lepas  dari  manusia  lainnya. Apabila manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka perlu bantuan  manusia  lain  untuk  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia  tersebut.  Sejak  saat  itulah manusia  mulai  mengenal  perdagangan atau  jual  beli.  Jual  beli  sudah  ada  jauh sebelum  manusia  mengenal  alat  tukar (uang).  Sebelum  mengenal  uang,  jual beli  yang  dilakukan  menggunakan sistem  barter  yaitu  pertukaran  barang dengan barang antara orang yang saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Karena sistem barter dirasa sangat sulit dilakukan  karena  penjual  dan  pembeli harus  bertemu  secara  langsung  dan belum tentu salah satu pihak
membutuhkan barang yang akan ditukar. Sistem transaksi tersebut akhirnya dari zaman ke zaman mengalami  perubahan  hingga  akhirnya manusia mulai mengenal uang.
Selain  itu  uang  dipandang sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk  membayar  sejumlah  tertentu utang  dengan  kepastian  dan  tanpa penundaan. 1 Tumbuhnya tingkat perekonomian  manusia  selalu  diukur dengan  berapa  jumlah  uang  yang dimiliki,  semakin  besar  jumlah  uang yang  dimiliki  maka  semakin  besar  pula kemampuan  daya  beli  atau  pembayaran yang dapat dilakukan.
Uang  merupakan  alat  tukar atau alat pembayaran yang sah di setiap negara,  sedangkan  menurut  jenisnya uang  dapat  dibagi  menjadi  uang  kartal,
1 Iswardono  Sardjonopermono,  1990, Uang  dan  Bank ,  BPFE,    Yogyakarta, hlm. 4
uang  giral  dan  uang  kuasi.  Uang  kartal adalah  alat  bayar  yang  sah  dan  wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan  transaksi  jual  beli  sehari- hari. Bentuk dari uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memiliki  pengertian  tagihan  umum, yang  dapat  digunakan  sewaktu-waktu sebagai  alat  pembayaran.  Bentuk  uang giral dapat  berupa cek,  giro,  wesel  atau telegraphic transfer .
Uang  kartal  di  Indonesia menggunakan  satuan  hitung  Rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang  Bank  Sentral,  Bank  Indonesia mempunyai  hak oktroi yaitu  hak tunggal untuk mengeluarkan uang (uang kertas dan uang logam). Dengan ciri-ciri sebagai  berikut  :  dikeluarkan oleh bank sentral;  dijamin  dengan  emas  atau valuta  asing  yang  disimpan  di  bank sentral;  bertuliskan  nama  bank  sentral negara,  di  Indonesia  yaitu  Bank Indonesia;  dan  ditandatangani  oleh gubernur bank sentral.
Sepanjang  uang  mempunyai nilai tukar dengan barang atau komoditi apapun,  maka  masyarakat  tetap  akan memakainya. Masyarakat dapat mempergunakan  uang  sebagai  alat bayar  kartal  secara  langsung,  dalam rangka  memenuhi  kewajibannya,  atau dalam  rangka  menerima  haknya  dari pihak lain. Perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat,  terutama  sekali  terkait perkembangan perdagangan masyarakat,  uang  kartal  dirasakan mempunyai kelemahan
dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya untuk  jumlah  yang  besar  di  mana sejumlah  uang  kartal  harus  dibawa- bawa,  sehingga  menimbulkan  risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Kemudian muncul gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan  dari  perbankan  untuk menggunakan  uang  giral.  Hal  ini dilakukan  karena  dengan  uang  giral tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam  penyelesaian  transaksi  dapat dengan  mudah  dituliskan  dan  diberikan kepada  orang  yang  berkepentingan  dan untuk menukarkan  sejumlah yang tertera  dalam  cek  yang  bersangkutan
dapat  menukarkannya  dengan  uang kartal di bank.
Meskipun  pada  satu  sisi,  alat- alat  pembayaran  giral  mempunyai kelebihan,  tetapi  pada  sisi  yang  lain juga  mempunyai  sisi  yang  lemah. Kelemahannya  ialah  bahwa  alat-alat pembayaran giral bukanlah alat pembayaran  yang  sah  dan  wajib diterima  oleh  siapa  saja.  Pihak-pihak yang  berkepentingan  dapat  menolak pembayaran  dengan  alat  pembayaran giral.  Bahkan  dapat  menyatakan  lebih senang  apabila  dibayar  dengan  uang tunai atau uang kartal.
Sistem pembayaran dalam
transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring
dengan perkembangan  teknologi  yang  canggih. Kemajuan  teknologi  dalam  sistem pembayaran telah menggantikan peranan  uang  tunai  ( currency )  yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran  pada  umumnya  ke  dalam bentuk  pembayaran  non  tunai  yang lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini didukung  dengan  semakin  banyaknya perusahaan-perusahaan  ataupun  pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan
menggunakan  sistem  pembayaran  non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efesien  dalam  bertransaksi  merupakan alasan  masyarakat  Indonesia  memiliki respon  yang  besar  terhadap  sistem pembayaran  non  tunai  dan  sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara  sistem  pembayaran  di Indonesia.
Sistem  pembayaran  non  tunai yang  saat  ini  dikenal  adalah  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu  (AMPK)  dan  uang  elektronik  ( e- money )  yang  sudah  cukup  banyak dalam keseharian masyarakat Indonesia. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen  sistem  pembayaran  yang pada  umumnya  berbasis  kartu  antara lain:  kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM),  kartu  kredit,  kartu  debit,  serta jenis  kartu  lain  yang  dapat  digunakan sebagai alat pembayaran seperti beberapa  alat  pembayaran  lain  yang dapat  dipersamakan  dengan  kartu. Pembayaran  elektronis  tersebut,  pada awal  perkembangannya  masih  selalu
terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.
Bank for International Settlement mendefinisikan uang
elektronik  ( e-money )  sebagai  produk stored-value atau prepaid  card dimana sejumlah  nilai  uang  ( monetary  value ) disimpan  secara  elektronis  dalam  suatu peralatan elektronis. 2 Pembayaran
elektronis  yang  dikenal  sebagai  uang elektronik ( e-money ), yang
karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah disebutkan  sebelumnya  APMK  (kartu ATM,  kartu  debit  dan  kartu  kredit). E- money tidak memerlukan proses otorisasi  dan  keterkaitan  langsung  ( on- line )  dengan  rekening  nasabah  di  bank karena e-money merupakan  produk stored value yaitu penyimpan nilai dana tertentu ( monetary value ) telah tersimpan  dalam  alat  pembayaran  yang digunakan.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada tanggal
14 Agustus 2014 secara resmi
2 Bank  for  International  Settlement,
1996, Implication  for  Central  Banks  of  The Development of Electronic Money , Basel : Bank for International Settlement, hlm. 1
mencanangkan  “Gerakan  Nasional  Non Tunai (GNNT) 3 ”. Pencanangan
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat,  pelaku  bisnis dan  juga  lembaga-lembaga  pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non  tunai  dalam  melakukan  transaksi keuangan,  yang  tentunya  mudah,  aman dan  efisien.  GNNT  ditujukan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap  penggunaan  instrumen  non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat  yang  lebih  menggunakan instrumen  non  tunai  ( Less  Cash Society /LCS) khususnya dalam
melakukan  transaksi  atas  kegiatan ekonominya.
Di  kota-kota  besar  seperti Jakarta e-money sudah sering digunakan untuk  setiap  transaksi  pembayaran  tiket Trans Jakarta, commuter line , pembayaran  gerbang  tol  dan  lain-lain. E-money sejauh  ini  masih  banyak digunakan untuk transaksi yang sifatnya kecil dalam hal nominal 3 Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bank  Indonesia  Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai , http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_165814.aspx,  di  unduh  :  12
Desember 2017
( micropayment ).
Tetapi besaran transaksi e-money sudah  mencapai  Rp
8,771  triliun  per  Oktober  2017  dengan jumlah  transaksi  651,5  juta  transaksi. 4
Dibandingkan  negara-negara  ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis  elektronik  yang  dilakukan masyarakat  Indonesia  relatif  masih rendah,  sementara  dengan  kondisi geografi  dan  jumlah  populasi  yang cukup  besar,  masih  terdapat  potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.  Untuk  itu,  Bank  Indonesia bersama  perbankan  sebagai  pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran  kepada  masyarakat  perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan  transaksi  non  tunai  oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS.
Melihat besarnya nominal transaksi  dan  penggunaan e-money Bank  Indonesia  berkepentingan  untuk memastikan  bahwa  sistem  pembayaran non tunai yang digunakan oleh
4 Bank  Indonesia, Statistik  Sistem Pembayaran , www.bi.go.id/id/statistik/sistem- pembayaran/uangelektronik/Documents/Jumlah %20Transaksi%20Uang%20Elektronik%20Ber edar.xls , di unduh : 12 Desember 2017
masyarakat  dapat  berjalan secara aman, efisien, dan handal. 5
Merespon tuntutan perkembangan  zaman  mengenai  sistem pembayaran  dengan e-money Bank Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan Bank  Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik ( Elektronic Money ). Perkembangan penggunaan
alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang  serius  dari  Bank Indonesia  mengingat  perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi  beban  penggunaan  uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat.    Meskipun  dari  sisi teknologi alternatif penggunaan instrumen pembayaran non tunai memungkinkan  untuk  menggantikan uang tunai.
E-money tidak  bertujuan  untuk mengganti  fungsi  uang  tunai  secara total, melainkan hanya sebagai alternatif
5 Editorial  Jurnal  Hukum  Bisnis,  2002, E-commerce  Meningkatkan  Efisiensi ,  Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, hlm. 12
sistem  pembayaran.  Pemerintah  belum lama  ini  mengeluarkan  kebijakan  bagi pengguna  jalan  tol  untuk  melakukan pembayaran  secara  non  tunai  per tanggal  1  Oktober  2017  pembayaran secara tunai diganti dengan menggunakan e-money ,  hal  ini semakin mendorong masyarakat khususnya pengguna  jalan  tol  untuk  memiliki e- money .
Penggunaan e-money yang semakin berkembang pesat di masyarakat  ini  merupakan  pengaruh dari  perkembangan  teknologi  yang selalu  memiliki  dua  dampak  yaitu dampak  positif  dan  dampak  negatif. Laju  perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat  berimplikasi  kepada terjadinya perubahan di dalam masyarakat,  oleh  karena  itu  diperlukan kehadiran  hukum  untuk  memberikan kepastian dan perlindungan bagi penerbit dan pengguna e-money .
Berdasarkan  uraian  di  atas penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis  kebijakan  uang  elektronik ( e-money )  dan  pengaruhnya  terhadap perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat, maka  penelitian  ini  berjudul  :  “Uang Elektronik  ( E-money )  Ditinjau  Dari
Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka, rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  uang  elektronik  ( e- money )  ditinjau  dari  perspektif hukum?
2. Bagaimana  uang  elektronik  ( e- money )  ditinjau  dari  perspektif perubahan sosial?

## C. Pembahasan
A. Uang  Elektronik  ( E-money )

## Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Menurut  pasal  1  ayat  3  Peraturan Bank  Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic Money )  adalah  alat  pembayaran  yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
b. nilai  uang  disimpan  secara elektronik  dalam  suatu  media seperti server atau chip ;
c. digunakan sebagai alat
pembayaran  kepada  pedagang
yang  bukan  merupakan  penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor  oleh  pemegang  dan dikelola  oleh  penerbit  bukan merupakan simpanan
sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  yang  mengatur mengenai perbankan.
Uang elektronik pada hakikatnya    merupakan    uang    tunai tanpa  ada  fisik ( cashless money ), yang nilai  uangnya  berasal  dari  nilai  uang yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada penerbitnya,  kemudian  disimpan  secara elektronik  dalam  suatu  mediaelektronik berupa server atau  kartu chip ,  yang berfungsi  sebagai  alat  pembayaran  non tunai  kepada  pedagang  yang  bukan penerbit e-money yang  bersangkutan.
Nilai  uang  ( monetary  value )  pada e- money didapat dengan cara
menyetorkan  terlebih  dahulu  sejumlah uang  kepada  penerbit,  baik  secara langsung,  maupun  melalui  agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening  di  bank.  Untuk chip  based , pemegang dapat bertransaksi secara off- line melalui e-money (dalam  bentuk
kartu  atau  bentuk  lainnya).  Sedangkan pada server  based ,  pemegang  akan diberi  sarana  untuk  mengakses  “ virtual account ”  melalui handphone (sms), kartu  akses,  atau  sarana  lainnya, sehingga  transaksi  diproses  secara on- line . Transaksi melalui e-money khususnya  transaksi  yang  diproses secara off-line sangat  cepat  hanya memerlukan  waktu  kurang  lebih  2  –  4 detik.  Dari  dari  sisi  penggunaannya, hampir  dari  seluruh e-money yang diterbitkan  tidak  lagi  bersifat single purpose namun  sudah multi purpose sehingga  dapat  digunakan  untuk  segala macam  pembayaran  ditempat-tempat yang menyediakan alat untuk menerima pembayaran dengan e-money .
E-money adalah  bentuk  uang tanpa  fisik  ( cashless  money )  yang menyimpan  nilai  uang  dalam  bentuk data  digital. 6 Jadi,  uang  elektronik
6 Abdul Salam, 2014, Kajian Kebendaan Digital  Dalam  Hukum  Keperdataan  Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi
Tantangan  Masa  Depan ,  Fakultas  Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  Banjarmasin, hlm. 125
mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai e- money .  Nilai e-money ini  yang  terekam dalam  uang  elektronik  besarnya  sama dengan  nilai  uang  yang  disetorkan. E- money merupakan  dokumen  elektronik yang  di  dalamnya  disimpan  nilai  uang secara  elektronik,  yang  merupakan informasi  elektronik  pada  suatu  media seperti server atau chip yang  dapat dipindahkan untuk kepentingan
transaksi pembayaran.
E-money sebagai kebendaan digital  karena  terdapat  data  elektronis, data  elektronis  tersebut  berisi  informasi yang  berisi  jumlah  saldo/  nilai  uang, informasi  pemegang e-money apabila telah  didaftarkan,  catatan  transaksi semua  informasi  tersebut  disimpan secara  digital  dalam  media server atau chip .  Hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11Tahun  2008  Tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang menyatakan :
Dokumen  Elektronik  adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer  atau  Sistem  Elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan, foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol  atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
Dengan demikian sesuai dengan  Pasal  499  KUH  Perdata, e- money dapat  dikategorikan  sebagai benda, karena e-money merupakan harta kekayaan  dan  dapat  dikuasai  oleh pemegang e-money sebagai  miliknya.
Nilai  uang  tunai  yang  disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik  diubah  menjadi  data  digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran  dan  pemindahan  dana  pada
e-money pada  prinsipnya  dilakukan secara  elektronik,  untuk  itu e-money merupakan  bagian  dari  kebendaan digital.
Melalui  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  18/21/DKSP  tanggal 27  September  2016  perihal  Perubahan atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor16/11/DKSP  tanggal  22  Juli 2014  perihal  Penyelenggaraan  Uang Elektronik  ( Electronic  Money )  sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ) bahwa e- money dibedakan  menurut  jenisnya menjadi  2  yaitu e-money terdaftar ( registered ) dan e-money tidak terdaftar ( unregistered ).
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Jenis Uang Elektronik menurut PBI No.
18/17/PBI/2016 Persamaan dan perbedaan Registered Unregistered Identitas pemegang Data  identitas  (nama; tempat dan tanggal lahir;  alamat;  nomor dokumen  identitas;  dan nama ibu kandung) pemegang kartu e- money tercatat dan terdaftar pada penerbit. Data identitas pemegang kartu e-money tidak tercatat pada penerbit. Nilai uang yang tersimpan Batas nilai e-money yang  tersimpan  dalam media chip/server paling  banyak  sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Batas nilai e-money
yang  tersimpan  dalam media chip/server paling  banyak  sebesar Rp.  1.000.000,-  (satu juta rupiah). Batas nilai transaksi Dalam  1  (satu)  bulan  Dalam  1  (satu)  bulan
untuk  setiap e-money secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,-  (dua  puluh juta rupiah). untuk  setiap e-money secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp.  20.000.000,-  (dua puluh juta rupiah). Fasilitas  yang  diberikan oleh penerbit Registrasi pemegang; pengisian  ulang  ( top up );
pembayaran transaksi;  pembayaran tagihan;  transfer  dana; tarik  tunai;  penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;  dan/  atau fasilitas lain berdasarkan  persetujuan Bank Indonesia. Pengisian  ulang  ( top up ); pembayaran transaksi, pembayaran tagihan;  fasilitas  lain berdasarkan  persetujuan
Bank Indonesia. Uang  elektronik  ( e-money ) dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal  dengan  sebutan  sebagai stored  value / prepaid  cash  card (kartu  prabayar)  dibedakan  dengan alat  pembayaran  menggunakan  kartu (krartu  kredit,  kartu  ATM  dan/atau kartu debit) karena metode
penggunaannya yang berbeda dengan kartu  kredit  dan  kartu  ATM/Debit. E-money merupakan  suatu  kegiatan prabayar  antara  pemegang    kartu dan    penerbit,    dimana    pemegang kartu mendepositkan terlebih dahulu    sejumlah    dana    kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu e-money
tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang  elektronik  dipisahkan  dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu. Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu e- money tidak  memerlukan  konfirmasi data atau otorisasi Personal
Identification  Number (PIN)  ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank.  Hal  tersebut  memungkinkan kartu  dapat  dipindahtangankan  dan bisa  dipakai  siapapun  selama  saldo masih  mencukupi.  Hal  ini  dapat membahayakan  karena  jika  kartu e- money hilang,  maka  saldo  yang tersisa  dapat  digunakan  oleh  orang lain.  Pada  kenyataannya, e-money dengan nilai  yang  dapat  di top  up atau  diisi  ulang  ini  tidak  termasuk dalam  inventori  bank sebagai salah satu  lembaga  yang  mengeluarkan produk  ini.  Artinya  jika  pencurian atau penggunaan kartu e-money yang
bukan  pemegang  kartu  tidak  dapat dilacak  keberadaannya  dan  kartu tersebut tidak dapat diblokir.
Penerbit  adalah  pihak  yang membuat  dan  menyediakan  kartu e- money ,  penerbit e-money terdiri  dari sektor perbankan dan non perbankan. Penerbit  yang  telah  disahkan  oleh Bank Indonesia tersebut dapat menyediakan  kartu e-money bagi masyarakat.  Dengan  hadirnya e- money maka  bertambah  pula  jenis fasilitas  pembayaran  non  tunai  yang disediakan perbankan, hal ini mengakibatkan  tumbuhnya  jumlah alat  pembayaran  menggunakan  kartu atau APMK seperti kartu debit, kartu kredit meningkat.
Perbedaan alat pembayaran    menggunakan    kartu (kartu  kredit,  kartu  ATM  dan/atau Kartu    Debit),    dengan e-money yaitu :
Tabel 2. Perbedaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dengan e-money
Perbedaan Kartu kredit
Kartu debit/ kartu ATM E-money
Letak dana Pembiayaan  oleh bank penerbit Tabungan pada bank penerbit Prabayar dan tersimpan  pada media pembayaran Penerbit Bank Bank Bank  dan/  atau bukan bank Keterlibatan penerbit Rekening pembayaran  pada bank penerbit Pendebitan rekening tabungan pada bank penerbit Pembayaran pada  nilai  saldo yang  ada  pada media
pembayaran  dan bukan  termasuk rekening simpanan/
tabungan pada penerbit Informasi pemegang kartu Tercatat pada penerbit Tercatat pada penerbit Tercatat atau tidak tercatat Otorisasi transaksi  Menggunakan tanda tangan atau PIN ( Personal Identification Number ) pemegang kartu Menggunakan PIN ( Personal Identification Number )
pemegang kartu
Tanpa otorisasi Risiko penyalahgunaan Sebagian besar ditanggung  oleh bank penerbit Pemilik rekening/ pemegang  kartu menanggung sebagian risiko Pemegang menanggung seluruh risiko
Bila  dicermati  konsep  uang elektronik  dalam  Pasal  1  angka  3 PBI No. 11/12/PBI/2009
sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  PBI  No.  18/17/PBI/2016, jelas  bahwa  produk e-money itu bukan  merupakan  simpanan,  karena nilai e-money yang  disetorkan  oleh pemegang e-money kepada  penerbit e-money tidak  tersimpan  di  rekening bank,  nilai  uang  yang  disetorkan tersebut  terekam  secara  elektronik pada kartu yang diterbitkan.
Menurut Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan,  dana  yang bersumber  dari  masyarakat  adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang  dinamakan  dengan  simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertiʉkat  deposito  dan  tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1  angka  5  UU  No.  7/1992,  yang menyatakan  simpanan  adalah  dana yang  dipercayakan  oleh  masyarakat
kepada  bank  berdasarkan  perjanjian penyimpanan  dana  dalam  bentuk giro,  deposito,  sertiʉkat  deposito, tabungan,  dan  atau  bentuk  lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Semua  jenis  simpanan  dana masyarakat di bank dijamin sepenuhnya  oleh  LPS  sesuai  dengan Pasal  37  B  ayat  2  UU  No.  7/1992, yang  menetapkan  bahwa  untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank  dibentuk  Lembaga  Penjaminan Simpanan.  Sebelumnya  dalam  Pasal 37  B  ayat  1  UU  No.  7/1992 ditegaskan,  bahwa  setiap  bank  wajib menjamin  dana  masyarakat  yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, bank wajib menjamin  simpanan  nasabah,  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  LPS sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2009  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2004  Tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan  Menjadi  Undang-Undang. LPS  sendiri  menurut  UU  No. 24/2004,  memiliki  dua  fungsi  yaitu menjamin  simpanan  nasabah  bank dan  melakukan  penyelesaian  atau penanganan  bank  gagal.  Program penjaminan  simpanan  nasabah  bank yang dilakukan LPS  bersifat terbatas tetapi  dapat  mencakup  sebanyak- banyaknya nasabah.
Dalam  Pasal  10  UU  No. 24/2004  ditegaskan,  bahwa  LPS menjamin  simpanan  nasabah  bank yang berbentuk giro, deposito, sertiʉkat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu.  Sementara dalam  Pasal  96  ayat  1  UU  No. 24/2004  ditegaskan,  bahwa  LPS melaksanakan  fungsi  penjaminan simpanan  bagi  bank  berdasarkan prinsip syariah. Jadi program penjaminan simpanan nasabah
berlaku  juga  pada  bank  berdasarkan prinsip syariah.
Dengan  demikian,  jelas  bahwa e-money tidak  termasuk  sebagai
simpanan  menurut  UU  No.  7/1992, berhubung  nilai  uang  yang  disetor oleh  pemegang e-money kepada penerbitnya  tidak  ditempatkan  pada rekening  bank.  Simpanan  itu  pada hakikatnya merupakan dana masyarakat  yang  ditempatkan  pada rekening bank. Karena bukan simpanan,  pemegang e-money tidak harus membuka rekening bank sebagaimana  halnya  pemilik  kartu ATM  kartu  debet,  yang  terlebih dahulu  harus  membuka  rekening bank.
Karena e-money bukan merupakan  simpanan,  maka  dengan sendirinya e-money tidak  dijamin LPS.  Bilamana  penerbit e-money dicabut  izin  usahanya  sebagai  bank, berarti nilai e-money yang  tersimpan pada  kartu e-money tidak  termasuk dalam program penjaminan dana dari LPS.  Karena  juga  bukan  merupakan simpanan,  saldo  yang  mengendap pada  kartu e-money tidak  diberikan bunga. Agar sisa saldo yang terekam pada  kartu e-money terlindungi, maka sudah seharusnya perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap dana  yang tersimpan dalam
e-money ,  dengan  menempatkannya sebagai  piutang  yang diistimewakan. Selama dalam kartu e-money tersebut
terdapat sisa nilai elektronik,
penerbit e-money berkewajiban untuk  mengembalikannya  kepada pemegang e-money .
E-money dapat  digolongkan sebagai  salah  satu  produk  yang bergerak  di  jasa  keuangan  yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga  selain  bank,  maka  sesuai dengan    Peraturan  OJK  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan dapat  diberikan  kepada  pemegang kartu e-money juga,  ketentuan  Pasal 29  dan  30  peraturan  ini  mengatakan bahwa  pelaku  usaha  penyedia  jasa uang  elektronik  harus  bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan  usaha    pelaku  usaha    jasa keuangan,  baik  yang  dilaksanakan oleh  pengurus,  pegawai,  pelaku usaha  penyedia  jasa  uang  dan/atau pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk kepentingan  pelaku  usaha  penyedia jasa e-money juga  yang  dapat merugikan  pemegang e-money juga,
sehingga perlindungan terhadap pemegang e-money juga dapat terjamin.
B. Uang  Elektronik  ( E-Money )
Ditinjau Dari Perspektif

## Perubahan Sosial
Minat  masyarakat  bertransaksi memakai  alat  transaksi  nontunai  ( e- money )  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun. E-money
menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi/ pembayaran akan tetapi terdapat juga faktor-faktor  yang  mempengaruhi penolakan masyarakat untuk menggunakan e-money sebagai alternatif  alat  pembayaran  yaitu  : sarana dan prasarana penunjang yang belum mencakup keseluruhan perdagangan retail; tingkat keamanan penggunaan e-money ; biaya pembelian  kartu  perdana  ( starter pack ) dan biaya isi ulang ( top up ) e- money ; belum adanya peraturan yang memberikan  jaminan  perlindungan dan  kepastian  hukum  tentang e- money .
Perkembangan e-money akan semakin  cepat  seiring  dengan  kian banyaknya  transaksi-transaksi  yang menyedikan sarana pembayaran nontunai,  bahkan  beberapa  transaksi
justru  diwajibkan  dengan  memakai uang  elektronik.  Bank  Indonesia mencatat penggunaan e-money sampai  dengan  akhir  Oktober  2017 sebagai berikut :
Tabel 3. Jumlah peredaran, volume transaksi dan nominal transaksi e-money Periode Jumlah e-money beredar Volume transaksi Nominal transaksi (Rp juta) 2010 7,914,018 26,541,982 693,467 2011 14,299,726 41,060,149 981,297 2012 21,869,946 100,623,916 1,971,550 2013 36,225,373 137,900,779 2,907,432 2014 35,738,233 203,369,990 3,319,556 2015 34,314,795 535,579,528 5,283,018 2016 51,204,580 683,133,352 7,063,689 Okt 2017 75,846,689 651,500,049 8,770,821
Sumber : Bank Indonesia
Dari tabel diatas dapat
diketahui  bahwa  penggunaan e- money dari  tahun  2010  sampai  akhir bulan  Oktober  2017  mengalami peningkatan,  hal  ini  sejalan  dengan
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)  yang  dicanangkan  oleh Gubernur  Bank  Indonesia  pada  14
Agustus  2014.  GNNT  ditujukan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap  penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur  terbentuk  suatu komunitas  atau  masyarakat  yang lebih  menggunakan  instrumen  non tunai  ( Less  Cash  Society /  LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Peningkatan  penggunaan e- money membawa perubahan pemikiran masyarakat mengenai konsep  kebendaan,  khususnya  pada e-money yang  berupa  kartu  ( chip based ).  Pada  awalnya  masyarakat hanya  menganggap e- money  sebagai kartu  biasa,  sebelum  pemerintah menganjurkan  penggunaan e-money dalam  transaksi-transaksi  tertentu
(pembayaran gerbang tol). Perkembangan teknologi memunculkan  kebendaan  yang  baru, yang dulunya bukan benda,
kemudian  dianggap  sebagai  suatu benda.  Kemajuan  teknologi  tersebut membantu  memudahkan  masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan.  Dari  konsep  uang elektronik, jelas nilai uang elektronik tidak jauh berbeda dengan nilai uang yang disetorkan pada waktu
penerbitan uang elektronik. Mengingat uang elektronik mempunyai  nilai  ekonomis,  patut dipertanyakan kategori uang
elektronik  sebagai  benda  dalam sistem  hukum  kebendaan.  Proses pembendaan tersebut dinamakan
dengan objektifikasi
( objectification ) 7 yaitu adalah menjadikan segala “sesuatu” menjadi benda  atau  objek.  Dalam  konteks hukum,  benda  diartikan  sebagai barang  dan  hak,  dalam  Pasal  499 KUHP  benda  diartikan  ”segala sesuatu”  yang dapat  dikuasai,  dihaki atau  dimiliki  subjek  hukum  atau ”segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum. Vollmar juga mengemukakan bahwa benda diartikan  sebagai  semua  apa  saja yang  dapat  menjadi  objek  hukum. 8
Jadi  benda  dapat  diartikan  sebagai segala  sesuatu  yang  memiliki  nilai, dapat  dihaki  oleh  orang/  badan hukum  dan  dapat  dijadikan  objek hukum.  Demikian  pula  persepsi masyarakat tentang e-money merupakan  benda  yang  memiliki nilai  ekonomi  dan  dapat  dijadikan alternative  sistem  pembayaran.  Hal tersebut  yang  membuat  perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi  dari  yang  biasanya
7 Abdul Salam, Op. Cit , hlm. 118
8 H.F.A.  Vollmar,  1996, Pengantar Studi  Hukum  Perdata (penerjemah:  I.S. Adiwimarta), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 187
menggunakan  uang  tunai  beralih menggunakan e-money .
Untuk  menyikapi  perubahan pandangan  masyarakat  mengenai e- money diperlukan kehadiran peraturan (hukum) untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan  oleh  masyarakat  dapat berjalan  secara  aman,  efisien,  dan handal.  Selain  itu  hukum  juga dipandang dapat memberikan
kepastian  dan  perlindungan  terhadap pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam kelancaran transaksi
menggunakan e-money .
Hubungan hukum dengan perubahan sosial yaitu hukum sebagai  sarana  pengendalian  sosial ( social  control )  yaitu  memberikan kepastian hukum dalam artian peraturan yang diakukan benar-benar terlaksana  oleh  penguasa,  penegak hukum. Fungsinya
masalah pengintegrasian  tampak  menonjol dengan adanya perubahan-perubahan sosial,  hukum  harus  menjalankan usahanya  sedemikian  rupa  sehingga konflik-konflik  serta  kepincangan- kepincangan  yang  mungkin  timbul
tidak  mengganggu  ketertiban  serta prokdutifitas masyarakat.
Jeremy  Bentham  menyatakan hubungan  hukum  dengan  perubahan sosial    bahwa  hukum  harus  dapat merespon  dengan  cepat  kebutuhan- kebutuhan sosial dan untuk merestrukturisasi masyarakat.
Hukum  dan  perubahan  sosial  tidak bias dikatakan mempunyai hubungan satu arah dimana hukum mempengaruhi perubahan sosial ataupun perubahan sosial yang mempengaruhi hukum. Karena terjadi  hubungan  yang  timbal  balik antara  hukum  dan  perubahan  sosial. Adakalanya hukum mengatur perubahan  sosial,  namun  adakalanya juga perubahan sosial yang mendasari terbentuknya hukum.
Untuk  memberikan  kepastian dan  perlindungan  dalam  transaksi menggunakan e-money diperlukan peraturan  (hukum)  yang  preventif dan  represif.  Hukum  yang  preventif yaitu memberikan perlindungan melalui pengawasan terhadap kegiatan  transaksi  uang  elektronik dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran.  Sedangkan
hukum  yang  represif  hukum  yang bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi akibat perbedaan  kepentingan.  Peraturan
tersebut haruslah
merupakan peraturan  yang  baik,  dalam  arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang terlibat/ diatur. Hukum tersebut harus sesuai  dengan  kondis  masyarakat yang  diatur  dan  harus  dibuat  sesuai prosedur  yang  ditentukan.  Hukum yang  baik  harus  dapat  dimengerti atau dipahami oleh pihak-pihak yang diaturnya.
Dengan adanya peraturan  yang mengatur tentang uang elektronik ( e- money )  maka  dapat  memberikan jaminan  kepastian  dan  perlindungan dalam  transaksi  menggunakan e- money kepada penerbit dan
pengguna  uang  elektronik  ( e-money ) sehingga  dapat  mendukung  program GNNT  yang  dicanangkan  oleh  Bank Indonesia.

## D. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan mengenai uang
elektronik  ( e-money ),  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kehadiran uang elektronik ( e- money )  di  Indonesia  bukan untuk  menggantikan  uang fisik (kartal), melainkan sebagai alternatif alat pembayaran untuk memperlancar transaksi/ pembayaran dalam perdagangan. Pembayaran menggunakan uang elektronik  ( e-money )  dalam melakukan transaksi e- money diatur  oleh  Bank Indonesia  melalui  Peraturan
Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang  Uang  Elektronik ( Electronic Money ) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September  2016  tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli
2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektonik ( Electronic Money ),  peraturan  tersebut
di  nilai  belum  memadai karena hanya mengatur mengenai  tata  cara  dan syarat penyelenggaraan uang  elektronik  ( e-money ).
Peraturan tersebut perlu
bersinergi dengan peraturan-peraturan yang lain untuk memberikan
jaminan  perlindungan  dan kepastian  hukum  kepada pihak-pihak  yang  terkait dalam penyelenggaraan
uang elektronik ( e-money ).
2. Tujuan pemerintah
menerapkan kebijakan penggunaan uang elektronik ( e-money ) yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau
masyarakat  yang  lebih menggunakan  instrumen non  tunai  ( Less  Cash Society /  LCS).  Uang elektronik ( e-money )
menawarkan kemudahan dan  kepraktisan  kepada masyarakat (pengguna
e-money ), sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Menyikapi perubahan masyarakat  yang  terjadi karena  kehadiran  uang elektronik maka diperlukan kehadiran hukum  sebagai  sarana pengendalian sosial
( social  control )  yang
dapat memberikan kepastian dan perlindungan dalam artian  peraturan  yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum.  Hukum  harus menjalankan usahanya
sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan- kepincangan yang mungkin  timbul  tidak mengganggu  ketertiban serta prokdutifitas masyarakat.

## B. Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan mengenai uang elektronik ( e-money ),
maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :
1. Diperlukan pengaturan
mengenai  uang  elektronik  ( e- money ) berupa Undang-
Undang  atau  Peraturan  yang jelas  dan  lengkap  sehingga dapat memberikan  jaminan kepastian  dan  perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak  yang terkait  dalam  penyelenggaraan uang elektronik ( e-money ) untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul  dalam  penyelenggaraan uang elektronik ( e-money ).
2. Untuk  mendukung  Gerakan Nasional Non Tunai dan
kesadaran  masyarakat  dalam penggunaan  uang  elektronik ( e-money ) maka diperlukan :
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar  transaksi  non tunai  yang  menggunakan  uang elektronik ( e-money );
- Peningkatan  keamanan  bagi pengguna  uang  elektronik  ( e- money );
- Pengkajian  ulang  mengenai biaya pembelian perdana
( starter pack ) kartu  uang elektronik ( e-money ), dan biaya  isi  ulang  ( top  up )  uang elektronik ( e-money ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Manan,  2005, Aspek- Aspek  Pengubah  Hukum , Kencana, Jakarta.
Abdul  Salam,  2014, Kajian Kebendaan  Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata  Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan , Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Esmi  Warassih,  2005, Pranata Hukum  :  Sebuah Telaah  Sosiologis , PT. Suryandaru Utama, Semarang. H.F.A. Vollmar, 1996, Pengantar Studi Hukum Perdata
(penerjemah: I.S. Adiwimarta),  Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
Iswardono  Sardjonopermono,
1990, Uang  dan Bank , BPFE, Yogyakarta. Mariam  Darus  Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional , Alumni, Bandung. Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Dan
Perilaku ,  Kompas,
Jakarta.
Soerjono    Soekanto    dan    Sri Mamuji,    2001, Penelitian    Hukum Normatif    Suatu Tinjauan  Singkat ,
PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar
Penelitian  Hukum , UII Press, Jakarta.
_______________, 2001, Sosiologi    Suatu Pengantar ,    PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Y.  Sri  Susilo,  2000, Bank  Dan Lembaga Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta. Jurnal Bank for International Settlement, 1996, Implication for Central  Banks  of The Development of Electronic Money , Basel : Bank for International Settlement
Editorial Jurnal Hukum Bisnis,
2002, E-commerce Meningkatkan Efisiensi , Jurnal Hukum  Bisnis  Vol. 18 Mintarsih,  2013, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E- Money) Dihubungkan Dengan Undang- Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Sekolah Hukum Tinggi Bandung Jurnal Wawasan  Hukum
Vol. 29, hlm. 896 –
907

## Internet
Bank  Indonesia,  2001, Paper
Kajian Mengenai
E-Money ,
http://www.bi.go.id /NR/rdonlyres/2AE 7458F-D2DD- 80DD- D890DE7F7C97/P aperKajianemoney
3.pdf, di unduh : 12 Desember 2017
Bank Indonesia, 2017, Statistik Sistem Pembayaran ,
www.bi.go.id/id/sta tistik/sistem- pembayaran/uang- elektronik/Docume nts/Jumlah%20Tra nsaksi%20Uang%2
0Elektronik%20Be redar.xls,  di  unduh : 12 Desember 2017 Departemen  Komunikasi  Bank Indonesia, 2014, Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan  Nasional Non Tunai , http://www.bi.go.id /id/ruang-
media/siaran- pers/Pages/sp_1658 14.aspx,  di  unduh  :
12 Desember 2017 Ruth  Juliana  Sihombing  dan Nyoman Mas Ariyani, 2016, Keabsahan Electronic  Money Di Indonesia , https://ojs.unud.ac.i
d/index.php/kerthas emaya/article/view/
19913, di unduh : 8
Desember 2017
Tim  Inisiatif  Bank  Indonesia,
2006, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan  E-
Money ,
http://www.bi.go.id /NR/rdonlyres/70A D6420-DA75- 4D45-8F3C- C6F3465312FB/78 58/WorkingPaper_ MicroPayment.pdf,
di unduh : 8 Desember 2017 Peraturan Perundang-
undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata
Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968  Nomor  63, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 2865) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3472) Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3790) Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Penjamin Simpanan
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Nomor 4420) Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Nomor 4843) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  24  Tahun 2004 Tentang
Lembaga  Penjamin Simpanan  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor
8, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4902) Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5952) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang
Elektronik (ElectronicMoney) (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5001) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
( Electronic  Money) (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5524) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5431) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
( Electronic  Money) (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5925)
Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal  13  April 2009 perihal  Uang Elektonik ( Electronic Money )
Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor
16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal
Penyelenggaraan Uang Elektonik ( Electronic Money )
Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Perubahan atas  Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektonik ( Electronic Money )