Al Tijarah : Vol. 4 No. 1, Juni 2018 (54-63) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact

## Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril
Farid Fathony Ashal 1
Teuku Syifa Fadrizha Nanda 2
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, Aceh Email: 1 farid.fathony@gmail.com, 2 syifananda85@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian  ini  mempelajari  kesesuaian  model  Pembiayaan  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Lambaet, Aceh  Besar  dengan  skema  akad  Qardhul  Hasan.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  menguraikan  dampak pembiayaan  tersebut  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar.  Penelitian  di  lakukan dengan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratif,  dimana  data  diperoleh  melalui  wawancara mendalam  terhadap  pengelola  dan  masyarakat  yang  menjalani  pembiayaan  untuk  menentukan apakah praktik pembiayaan sesuai dengan skema akad Qardhul Hasan. Pendekatan ini juga digunakan untuk  mendapatkan  data  terkait  dampak  terhadap  peningkatan  nilai  sosial  kemasyarakatan. Disamping  itu,  penulis  juga  melakukan  observasi  terhadap  dokumen-dokumen  pencatatan  pengelola pembiayaan serta kajian literatur terkait aqad Qardhul Hasan untuk memperkuat hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan skema akad Qardhul Hasan. Skema pembiayaan yang dijalankan turut membuka serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  jangka  panjang,  terbentuknya  iklim tolong-menolong  dalam  kebaikan,  dan  terciptanya  suatu  komunitas  masyarakat  yang  sadar  akan bahaya  riba  serta  menolak  segala  bentuk  tawaran  pinjaman  ribawi.  Artikel  ini  merekomendasikan untuk  dilakukan  regenerasi  pengelolaan  Qardhul  Hasan,  agar  sistem  pembiayaan  ini  dijalankan berjalan terus-menerus dan berkesinambungan.
Kata kunci: Qardhul Hasan, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.

## Abstracts
This study examines the suitability of the financing model practiced by the society of Lambaet, Aceh Besar with scheme of Qardhul Hasan. The study also elaborates the impact of financing on the  socio-economic  conditions  of  the  local  community.  Qualitative  with  explorative  approach used  in  the  study.  The  data  collected  through  in  depth  inverview  from  manager  and  people involved  in  qard  al  hasan  financing.  This  approach  is  also  used  to  obtain  data  related  to  the impact  on  increasing  social  values.  Moreover,  observing  the  documents  related  to  financing management records and literature review related to Qardhul Hasan's contract to strengthen the results  of  the  analysis  are  conducted  in  the  study.  The  results  show  that  the  financing  model conducted is in accordance with the scheme of the Qardhul Hasan contract. Financing schemes implemented  also  open  and  increase  employment  for  the  community,  improve  the  welfare  of society in the long term, the formation of a climate of help in goodness, and the creation of a community of people who are aware of the dangers of usury and reject all forms of usury loans. This  study  recommends  the  regeneration  of  the  management  of  Qardhul  Hasan,  so  that  this financing system is consistently run for better of the society.
Keywords: Qardhul Hasan, welfare, Islamic economics.

## A. PENDAHULUAN
Keuangan  Islam  saat  ini  menyebar  secara  progressif  dan  masif  di  berbagai  lembaga  perbankan  dan non-bank di Indonesia. Didukung dengan jumlah muslim yang besar serta keinginan yang kuat untuk terhindar dari riba dengan segala praktik haram lainnya. Dorongan ini yang memunculkan semangat mensyariahkan  seluruh  transaksi  keuangan  konvensional.  Pengenalan  ekonomi  syariah  yang  masih dianggap  baru  di  tengah  masyarakat  menimbulkan  banyak  persepsi,  tidak  sedikit  yang  memandang sebelah mata dan underestimate serta skeptis. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman tentang syariat terutama  para  praktisi  di  berbagai  lembaga  perbankan,  tentunya  semakin  memanaskan  keraguan masyarakat. Bahkan setelah menjamurnya perbankan syariah, lembaga kuangan syariah non-bank di Indonesia serta lahirnya sekolah tinggi ekonomi syariah, ternyata persepsi skeptis masyarakat masih banyak.  Aceh  merupakan  satu  di  antara  daerah  yang  kental  akan  ajaran  dan  praktik  syariat  Islam. Diketahui  bahwa  eksistensi  ajaran  dan  praktik  syariat  Islam  di  Aceh  telah  ada  sejak  abad  ke  12 masehi,  yaitu  pada  masa  kerajaan  Lamuri  tepatnya  di  kabupaten  Aceh  Besar.  Transaksi  kegiatan ekonomi  masyarakat  Aceh  Besar  tentunya  tidak  terlepas  dari  nilai  dan  ajaran  syariat  Islam,  meski tidak  dapat  dinafikan  bahwa  seiring  berkembangnya  zaman,  pengaruh  pemikiran  barat  turut mendistorsi kegiatan ekonomi, sehingga nyaris tak terlihat mana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana yang tidak sesuai.
Sejarah  mencatat,  krisis  ekonomi  tahun  1998  yang  meruntuhkan  perekonomian  Indonesia juga  dirasakan  dampaknya  oleh  masyarakat  Lambaet,  Aceh  Besar.  Daerah  ini  merupakan  daerah tertinggal,  baik  dari  sisi  ekonomi,  pendidikan,  infrastruktur,  dll.  Sebagaimana  kawasan  Aceh  Besar pada  umumnya,  daerah  tersebut  memang  memiliki  potensi  pertanian  dan  perkebunan.  Akan  tetapi, kurangnya  modal  untuk  mengoptimalkan  lahan  pertanian  dan  perkebunan  menjadi  masalah  utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi bangsa yang tengah terpuruk. Masyarakat hanya mampu memanfaatkan lahan dengan skala kecil disamping juga bertumpu  pada  hasil  produk  kerajinan  rumah  tangga.  Hasil  produk  pertanian  dan  kerajinan  rumah tangga  tidak  mampu  didistribusikan  ke  pusat  kota,  melainkan  hanya  sebatas  di  pasar-pasar  lokal setempat. Minimnya ilmu pengetahuan, kurangnya wawasan, keterbatasan akses transportasi ke kota, dan  kurangnya  modal,  membuat  mereka  tetap  dalam  keadaan  terbelakang,  mundur,  dan memprihatinkan.
Kondisi  ini  mendorong  beberapa  pihak  untuk  menginisiasi  sebuah  wadah  pembiayaan  yang dilandasi atas ta'awun ala birr . Sistem pembiayaan ini bersifat sederhana, namun sarat dengan nilai- nilai syariat, dimana yang dituntut dari pembiayaan ini hanya mengembalikan  pokok pinjaman yang dipinjam  dalam  kurun  waktu  yang  disepakati.  Dana  pinjaman  ini  berasal  dari  zakat  dan  infaq beberapa  pihak  yang  digulirkan  oleh  pengelola  kepada  masyarakat,  atas  dasar  ini  penulis  menduga bahwa  model  pembiayaan  yang  diimplementasikan  sesuai  dengan  skema Qardhul  Hasan .  Model pembiayaan  ini  diinisiasi  sejak  tahun  1998  dan  masih  eksis  dan  terus  berkembang  sampai  dengan artikel ini ditulis.
Islam sebagai suatu agama juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dari sisi sosial dan ekonomi, dimana jika dilaksanakan sebagaimana disyariatkan maka dapat menjadi solusi pengentasan permasalahaan-permasalahan  yang  timbul.  Sistem  keuangan  Islam  memiliki  semangat kebermanfaatan  bagi  ummat  yang  didasari  oleh  prakondisi  spiritual  dalam  bentuk  iman  dan  takwa. Berbeda  dengan  sistem  keuangan  lainnya  yang  tidak  memiliki  prakondisi  spiritual,  dan  hanya berorientasi  pada revenue  maximization dan gaining  profit. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh keuangan Islam.
Qardhul  Hasan adalah  salah  satu  produk  keuangan  Islam,  yang  juga  merupakan  buah  dari semangat ta'awun ala birr , dimana pembiayaan diberikan tanpa syarat dan pengharapan laba, namun dilandasi  oleh  semangat  tolong  menolong  antar  sesama.  Oleh  karena  itu  artikel  ini  mengkaji kesesuaian model pembiayaan yang dijalankan oleh masyarakat Lambaet, Aceh Besar, dengan skema akad Qardhul Hasan . Selanjutnya kami mengkaji dampak pembiayaan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi pada tatanan masyarakat setempat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah Qardhul Hasan merupakan dua suku kata yang terdiri Qardh dan Hasan. Dimana kata “ Qardh ” secara  bahasa  adalah  potongan.  Qardh  berarti:  memberi  sesuatu  berupa  harta  yang  selanjutnya adanya kewajiban bagi muqtaridh atas pengembalian. Kata “ Hasan ” memiliki arti yang baik, adapun Qardhul Hasan secara istilah memiliki banyak pendapat dari beberapa ulama mazhab, yaitu (Sami dan Shabah, 2005): Ulama Hanafiyah memaknakan bahwa akad Qardh adalah akad khusus memberikan sejumlah  harta  semisal  untuk  orang  lain  dimana  ia  akan  memberikan  pengembalian  senilai  yang  ia pinjam. ” Menurut  ulama  Malikiyah: Menyerahkan  sejumlah  harta  dengan  niat  taqarrub  kepada  Allah SWT.,  agar  dapat  diambil  manfaat  oleh  yang  membutuhkan  pinjaman  tersebut,  selanjutnya dikembalikan  sejumlah  besaran nilai  atau  barang  sesuai  jenisnya.” Ulama  Syaifi’iyah: “Memiliki
sesuatu  dengan  mengembalikannya  sejumlah  yang  dipinjam.” Menurut  ulama  Hanabilah: “Memberikan/menyerahkan  harta  kepada  seseorang  untuk  dapat  dimanfaatkan  olehnya” Jika  kedua suku  kata  tersebut  digabung  akan  memiliki  makna  sebagai  transaksi  yang  dilakukan  oleh muqrid/pemberi  pinjaman kepada muqtarid/yang  menerima  pinjaman berupa  uang/harta  tertentu dengan  atau  tidak  ditentukan  (disesuaikan  kemampuannya)  waktunya  tanpa  mencari  keuntungan. Dalam Alquran, Allah banyak menyebut istilah Qardhul Hasan ini, yaitu di surat, al-Muzammil ayat 20, al-Hadid ayat 11 dan 18, al-Taghabun ayat 17, al-Maidah ayat 12, dan al-Baqarah ayat 245 Melihat  praktik Qardhul  Hasan merupakan  suatu  mekanisme  pembiayaan  atau  disebut  dengan benevolent loan adalah suatu piutang (lunak) yang diberikan dengan dasar dorongan sosial semata. Selanjutnya, pihak yang menerima piutang hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok utang saja tanpa ada kelebihan (Ali, 2008).
Qardhul  Hasan dapat juga diistilahkan meminjamkan sejumlah dana  kepada  seseorang yang tidak  diiringi  imbalan  atau  dapat  dikatakan ta’awuniah yaitu  akad  memiliki  prinsip  tolong-menolong (Ansori,  2009).  Pernyataan-pernyataan  yang  telah  disebutkan  di  atas  menunjukkan  bahwa  prinsip teguh  dalam Qardhul Hasan adalah ta’awun/tolong -menolong dan takaful /saling menanggung. Prinsip  tersebut  pada  hakikatnya  telah  tertuang  dalam  Alquran,  dan  merupakan  bentuk  kepatuhan, ketundukan manusia terhadap syariat Allah sebagaimana yang tertuang dalam Alquran :“Dan tolong - menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya.” (QS. Al-Maidah:2). Dalam hadis diterangkan :
نع بيأ ةريره لاق ، ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر نع ، هنع للها يضر : نم سفن نع نمؤم ةبرك نم برك ايندلا ، سفن للها هنع ةبرك نم برك موي ةمايقلا ، نمو رسي ىلع رسعم ، رسي للها هيلع في ايندلا ةرخلآاو
Dari  Abu  Hurairah  dari  Rasulullah  Saw.,  bersabda  :” Barangsiapa  yang  menolong  mengatasi kesulitan  mukmin  di  dunia,  Allah  SWT  akan  menghilangkan  kesusahannya  di  akhirat  dan Barangsiapa  meringankan  penderitaan  seorang  muslim,  Allah  SWT.,  akan  meringankan  beban dia dari berbagai beban penderitaan di dunia dan akhirat”
Dalil  yang  tertera  di  atas  menjelaskan  bahwa  seseorang  pada  suatu  waktu  dan  keadaan tertentu akan mengalami  kondisi sempit dimana uluran bantuan kasih orang lain sangat dibutuhkan demi meringankan urusannya. Selain itu, manusia secara sunatullah diciptakan dalam kondisi, ragam, corak, bakat, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Kondisi tersebut  mendorong  manusia  untuk  saling  membutuhkan  satu  dengan  hal  lain.  Dengan  demikian, setiap  insan  harus  menjaga  jalinan  silaturahim  antar  sesama,  sehingga  rasa  kepedulian  dan  empati tumbuh dari hati. Istilah. Menolong yang diserukan dalam QS. al-Maidah di atas lebih kepada hal yang menolong  hajat  orang  lain,  pendidikan,  kesehatan,  dan  hal-hal  baik  lainnya  yang  akan  membawa manusia untuk meraih taqwa.
Oleh karena itu, ketika pembiayaan ini diringi dengan mengambil manfaat berupa tambahan baik,  maka  hal  itu  tidak  lagi  termasuk  ke  dalam  kategori  tolong-menolong  dalam  kebaikan,  bukan pula  jalan  menuju  ketaqwaan.  Mengacu  pada  jenis  pembiayaan  ini  bahwa  prinsip  tolong-menolong dalam  kebaikan  (memberi  pinjaman)  adalah  prinsip non-profit  oriented ,  yaitu  prinsip  yang  tidak memiliki orientasi mencari keuntungan materi semata-mata.

## 1. Dasar Hukum Qardhul Hasan
Anjuran  dalam  memberikan  pinjaman  (untuk  kebaikan)  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan bantuan, harta, dan lain sebagainya adalah telah disinggung di dalam surah al -Baqarah ayat 245, juga yang tertuang dalam surah al-Taghabun ayat 117 yang berbunyi :“Jika kamu meminjamkan kepada Allah  pinjaman  yang  baik,  niscaya  Allah  melipat  gandakan  balasannya  kepadamu  dan  mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” Dari kedua ayat ini menerangkan bahwa Allah  swt.,  menyeru,  menganjurkan,  dan  memerintahkan  untuk  memberikan  pinjaman  yang  baik kepada  sesama  dan  akan  memberikan  balasan/ganjaran  yang  lebih  kepada  siapa  yang mengamalkannya.  Adapun  dari  dalil  sunnah  yang  menganjurkan  Qarhdul  Hasan  adalah  sebagai berikut:
نع بيأ ةريره هنأ هنع للها يضر لاق : لاق لوسر نم : ملسو هيلع للها ىلص للها ذخأ لاومأ سانلا ديري اهءادأ ىدأ للها ،هنع نمو ذخأ لاومأ انلا س ديري اهفلاتإ للها هفلتأ 1
“Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  meriwayatkan  bahwa  Nabi  Muhammad  shallallahu  ‘alaihi wasallam  bersabda:  “Barangsiapa  yang  mengambil  harta  manusia,  (dan)  ingin  melunasinya,
1 Hadis  diriwayatkan  oleh  imam  Bukhari  di  Kitab  al-Istiqradh.  Bab  Man  akhaza  amwalan  nas  yuridu ada’aha atau merusaknya, di Jami’ Ushul 453/4
niscaya  Allah  akan  melunaskan  atasnya  dan  barangsiapa  yang  mengambil  (dan)  ia  ingin menghilangkannya niscaya Allah menghilangkannya.” Pada riwayat lain, yaitu :
نع سنأ نب لاق هنع للها يضر  كلام : لاق لوسر تيأر : ملسو هيلع للها ىلص للها ةليل يرسأ بي ىلع باب اًبوتكم ةنلجا ةقدصلا رشعب ،الهاثمأ ضرقلاو ةينامثب رشع ، تلق : اي ليبرج ام لاب ضرقلا لضفأ نم ؟ ةقدصلا لاق : نلأ لئاسلا لأسي ،هدنعو ضرقتسلماو لا ضرقتسي لاإ
ةجاح نم
2
Ketika malam isra’, saya melihat diatas pintu surga tulisan yang berbunyi, Sedekah itu semisal dengan sepuluh (kebaikan) dan pinjaman itu semisal dengan delapan belas (kebaikan). Maka saya berkata kepada jibril, “Wahai jibril, mengapa pahala orang yang meminjamkan sesuatu itu  lebih  besar  dari orang  yang  bersedekah?”  Jibril menjawab,  “Karena  orang  yang  meminta (sedekah) itu, meminta sesuatu sedangkan dirinya mempunyai sesuatu itu. Sedangkan orang yang  berhutang  tidaklah  ia  berhutang  melainkan  untuk  keperluannya.” Selanjutnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas’ud, yaitu :
ام ىور دبع للها نب دوعسم هنع للها يضر نع بينلا هنأ لاق : " لك ةقدص ضرق 3

## “Setiap Pinjaman (memberi pinjaman) adalah sedeqah”
Riwayat hadis di atas merupakan sebagian dari beberapa hadis yang ada menyangkut dianjurkannya Qardhul  Hasan pada  masa  nabi  Muhammad  saw,.  Maka,  dalil  di  atas  memperkuat  dalil  yang  ada  di dalam  Alquran,  dimana  orang  yang  memberikan  pinjaman  dalam  bentuk  harta,  barang,  dan  segala yang  mendatangkan  manfaat  bagi  yang  meminjamnya  adalah  tindakan  yang  dianjurkan  dan perbuatan yang ma’ ruf. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang qard : Pertama, mengenai ketentuan qardh merupakan pinjaman  yang diberikan kepada seseorang yang  membutuhkan  diiringi  pengembalian  pokok  yang  diterima  dengan  waktu  yang  telah  disepakati keduabelahpihak,  jika  terdapat  biaya  administrasi  akan  dibebankan  kepada  pihak  yang  meminjam, adanya kebolehan permintaan pihak kedua berupa jaminan jika diperlukan. Kemudian, pihak pertama boleh  memohon  pertambahan  (sumbangan)  dengan  keridhaan  kepada  pihak  kedua  selama  tidak ditetapkan  diawal  akad,  dan  sekiranya  pihak  pertama  tidak  dapat  membayar  pengembalian  pokok tersebut,  maka  baginya  diberikan  pilihan  seperti:  (a)  Perpanjangan  jangka  waktu  pembayaran;  (b) Penghapusan ( write off ) sebagian/seluruh kewajibannya. Kedua,  mengenai  hukuman  dalam qardh dewan  fatwa  syariah  nasional  menetapkan  bahwa jika  pihak  kedua  tidak  terlihat  adanya  keinginan  pengembalian  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya sedang yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang sempit, maka pihak pertama boleh menjatuhkan hukuman/sanksi  kepadanya,  sanksi  tersebut  dapat  dilakukan  berupa  pelelangan  barang  jaminan, namun  sekiranya  nilai  barang  jaminan  tersebut  tidak  mencukupi,  maka  tidak  menghilangkan  status kewajibannya  dalam  membayar.  Ketiga,  mengenai  sumber  pendanaan qardh merupakan  bagian modal  dari  lembaga  keuangan  syariah/bank  syariah,  keuntungan  perusahaan,  dan  dana  dari  donasi dermawan,  hibah,  infak.  Keempat,  jika  terjadi  perselisihan  antara  keduabelah  pihak,  maka penyelesainnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah.
Ketetapan mengenai rukun dan syarat dalam akad qardh yang wajib terpenuhi adalah adanya pihak pertama selaku masyarakat yang membutuhkan dana/pembiayaan, adanya pihak kedua selaku pemberi  dana/  pembiayaan,  tersedianya  dana,  dan  adanya  serah  terima  dari  keduabelah  pihak. Namun, disamping rukun tersebut, ada ketentuan syarat harus dipenuhi, yaitu : Muqtarid (penerima utang)  wajib  mengembalikan  utang,    dana  yang  dimiliki  oleh  Muqridh  (pemberi  utang)  bukan  harta yang  diperoleh  dari  harta  yang  haram  melainkan  harus  milik  sendiri  secara  sah  atau  pemberi pembiayaan merupakan orang yang telah diamanatkan untuk mengelola atau diberi kuasa secara sah, pengelola diharamkan meminta lebih dari pokok utang dalam bentuk apapun atau mengambil manfaat dari  pembiayaan  ini,  dan  terakhir,  transaksi  ini  tidak  sedang  dalam  tanggungan  akad  lainnya  atau digabungkan dengan akad lainnya/ganda.

## 2. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak penerima dana. Penerima  dana  adalah  pemohon  yang  mengajukan  sejumlah  dana  untuk  memenuhi  kebutuhannya, baik  bersifat  konsumtif  maupun  produktif.  Pemilik  dana  yang  memberikan  produk  pembiayaan  pada umumnya  dimotori  oleh  Lembaga  Keuangan,  baik  Perbankan  maupun  non  Bank.  UUD  Republik Indonesia  No.  10  tahun  1998  mengenai  Perbankan,  yaitu : ”Pembiayaan  berdasarkan  pada  syariah
2 Hadis diriwiyatkan oleh imam ibnu Majah dalam sunannya tepatnya pada Kitabu Shadaqat, Bab al-Qardh. Hadis no. 2431
3 Hadis diriwayatkan oleh Thabrani dalam mu’jamul ausath dan Abu Na’im dalam al-Hilliyah
adalah  pembiayaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  dengan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 4 .
Pada dasarnya pembiayaan merupakan pembelanjaan, pendanaan demi meningkatkan modal dalam  berinvestasi  atau  usaha.  Pembiayaan  yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  merupakan penyaluran  sejumlah  dana  oleh  pengelola  dana  kepada  seseorang  atau  lebih  yang  diniatkan  untuk menambah modal kerja dimana sumber dana tersebut berbentuk hibah, infak, ataupun shadaqah.

## 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang yang membutuhkan sejumlah dana agar dapat  bertahan  dan  mampu  mengembangkan  kesejahteraannya.  Pembiayaan  bersifat  membantu orang  yang  mengajukan  permohonan  dana  dan  berfungsi  untuk  memberikan  sejumlah  dana  yang dibutuhkan,  yang  kemudian  dibayar  dengan  tahapan  yang  memungkinkan  pihak  penerima  dana mendapat kemudahan dalam melunaskan beban yang wajib ia bayar dari pinjaman dana yang telah diberikan.  Secara  umum  tujuan  pembiayaan  diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  makro  dan  mikro. Adapun tujuan secara makro adalah:
a. Peningkatan ekonomi masyarakat Terbukanya  akses  masyarakat  untuk  membuka  peluang  usaha  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan berkelanjutan.
b. Peningkatan Operasional Pengusaha Dana  yang  diperoleh  akan  meningkatkan  operasional  dan  pengembangan  usaha  untuk  lebih baik dan maju lagi
c. Peningkatan Produktivitas Tersedianya dana dari pembiayaan akan meningkatkan jumlah produktivitas usaha masyarakat. Dana  yang  diterima  akan  memaksimumkan  daya  produksi  dua  kali  lipat  atau  lebih.  Sehingga surplus yang diterima tentu lebih besar dan menguntungkan bagi pelaku usaha.
d. Membuka dan Memperluas Lapangan Kerja Pengembangan  usaha  masyarakat  dan  peningkatan  produksi  tentu  akan  membuka  peluang tenaga kerja yang lebih banyak.

## C. METHODOLOGI
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  eksploratif,  yaitu  dengan  menguraikan  dan  menggali seluruh  informasi  dan  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  desa  Lambaet  berupa  transaksi pembiayaan  kurang  lebih  10  tahun,  hasil  yang  dicapai,  serta  memiliki  impact  yang  kuat  terhadap pihak  penyedia  pembiayaan  bersama  pihak  yang  menerima.  Sumber  data  diperoleh  melalui wawancara (in-depth  interview )  dan  observasi  terhadap  pihak  pengelola  pembiayaan  juga  kepada pihak  penerima.  Responden  dari  pihak  masyarakat  dipilih  secara  acak  yang  terdiri  dari  setiap perwakilan  kelompok  pembiayaan  agar  temuan  dapat  digeneralisasikan.  Responden  lainnya  yang terlibat adalah pengelola pembiayaan, pihak aparatur desa setempat, serta pihak-pihak yang secara reguler memberikan kontribusi dana untuk menambah saldo pembiayaan tersebut. Responden dipilih dengan  pendekatan purposive  sampling ,  dimana  secara  keseluruhan  responden  yang  terlibat  dalam kajian  ini  berjumlah  12  orang  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  yang  di wawancarai pada tempat dan waktu yang berbeda pula. Penulis juga melakukan kajian literatur untuk memperkuat analisis bahwa pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan skema aqad Qardhul Hasan .

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Profil Pembiayaan Lambaet
Skema  pembiayaan  di  Lambaet  Aceh  Besar  dimulai  pada  tahun  1998,  yang  diinisiasi  oleh  seorang mahasiswa  dan  seorang  dosen  di  salah  satu  perguruan  tinggi  negeri  Banda  Aceh.  Dana  awal pembiayaan  tersebut  berawal  dari  sumbangan  yang  berhasil  dikumpulkan  sejumlah  Rp  500.000. Sumber  dana  berasal  dari  hibah  bersifat  produktif,  artinya  donatur  menginginkan  implementasi distribusinya  dilakukan  melalui  dana  bergulir,  sehingga  dapat  menumbuhkembangkan  usaha masyarakat  miskin.  Atas  dasar  tersebut,  dana  hibah  tadi  digulirkan  dalam  skema Qardhul  Hasan , dimana  pemberi  dana  meniatkan  secara  tulus  dan  ikhlas  untuk  membantu  masyarakat  miskin, selanjutnya  dikelola  oleh  seseorang  yang  juga  meniatkan  secara  suka  rela  menggulirkan  atau mengelola dana ini dalam bentuk pembiayaan lunak. Pembiayaan ini diprioritaskan bagi janda-janda
4 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001, cetakan pertama) hal. 71
dan ibu-ibu yang terbebani oleh kewajiban memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang pada awalnya hanya berjumlah 10 orang.
Perlu  diketahui  bahwa,  kondisi  desa  Lambaet  Aceh  Besar  terletak  tidak  begitu  jauh  dari perbatasan  wilayah  kota  Banda  Aceh.  Kondisi  demografi  desa  lebih  cenderung  memiliki  potensi perkebunan dan sawah. Hal ini disebabkan letaknya tidak begitu jauh dengan bukit dan pegunungan. Sehingga, rata-rata usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari perkebunan, persawahan, kerajinan,  dan  ternak.  Namun,  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  bahwa  kaum  penerima  dana  ini merupakan  nyak-nyak atau ibu-ibu  yang tergolong berumur di atas 40 tahun. Tidak memiliki modal untuk  bekerja,  tidak  memiliki tanah  untuk  usaha,  bahkan  hanya  memiliki tempat  tinggal  yang  tidak layak.  Sehingga  para  kaum  nyak-nyak  ini  tidak  dapat  melakukan  usaha  melainkan  mengoptimalkan barang sekitar, yaitu memanfaatkan serpihan daun pohon kelapa yang kemudian dibuat dalam bentuk kerajinan yang memiliki nilai jual.
Permasalahan  di  atas  belum  berhenti  para  kaum  ibu  ini  juga  kesulitan  mencari  pasar  untuk menjual  hasil  kerajinannya.  Padahal  keuntungan  yang  diharapkan  juga  tidak  besar,  sebab  jumlah dagangan  tidak  begitu  banyak  dikarenakan  waktu  dan  modal  yang  sedikit.  Kondisi  inilah  yang mendorong rasa simpati dua orang warga untuk menerima amanat secara suka rela untuk mengelola dana hibah produktif.
Dana tersebut secara sukarela dikelola oleh 2 orang kakak-beradik yang berasal dari keluarga mapan secara ekonomi dan memiliki tingkat pendidikan serta wawasan yang tinggi termasuk dari sisi keagamaan.  Seiring  berjalannya  waktu,  pembiayaan  tersebut  tetap  eksis  dan  syiarnya  semakin meluas, sehingga banyak pihak yang tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi menambah saldo dana pembiayaan, dalam bentuk zakat dan infaq. Tahun 2016, total dana pembiayaan berkembang menjadi Rp 50.000.000 yang dapat didistribusikan kepada 60 orang anggota masyarakat.
Dorongan  pengelola  untuk  mengelola  pembiayaan  ini  adalah  semangat ta'awun  ala  birr (tolong menolong  dalam  kebaikan)  dan  ikhlas  beramal  untuk  membangun  serta  mendorong  komunitas masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  dalam  mengelola  pembiayaan  tersebut pengelola  tidak  memungut  biaya  apapun  untuk  menghargai  jerih  payahnya,  bahkan  segala pengeluaran  untuk  kepentingan  pengelolaan  pembiayaan  ini  dibiayai  sendiri  dari  kantong  pribadi pengelola.
Pada  dasarnya  pengelolaan  ini  bersifat  sederhana,  menggulirkan  dana  yang  yang  diterima, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kelompok yang diiringi dengan kewajiban membayar pokok pinjaman dengan mencicil pada periode yang disepakati. Pengelola senantiasa mencatat setiap dana yang diterima dari pihak ketiga, didistribusi kepada masyarakat yang meminjam dicatat dengan baik oleh  pengelola,  begitu  juga  pengembalian  pinjaman  tersebut.  Di  akhir  setiap  periode  pembiayaan, pengelola  dengan  terbuka  menyampaikan  pertanggungjawabannya  dan  diumumkan  kepada masyarakat di balai desa.
Dasar  pemilihan  pihak  pengelola  sendiri  cukup  sederhana,  yaitu  orang  yang  dianggap  baik ditengah masyarakat, juga memiliki jejak rekam yang positif, serta memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Pihak pengelola yang dipilih juga memiliki rasa simpati dan keprihatinan dan atas dorongan itulah beliau bersedia mengemban amanat untuk menggulirkan dana ini murni untuk masyarakat.

## 2. Model Pembiayan Yang Dipraktikkan Sesuai Dengan Skema Aqad Qardhul Hasan
Observasi  lapangan  yang  dilakukan  menggambarkan  bahwa  pembiayaan  didistribusikan  kepada anggota  masyarakat  dengan  prioritas  utama  penerima  pembiayaan  adalah  kaum  perempuan  yang dibebankan  oleh  kondisi  untuk  menyokong  ekonomi  keluarga  dan  kekurangan  modal  untuk  dapat memproduksi  atau  menjalankan  usahanya,  hal  inilah  yang  menjadi  syarat  dan  kriteria  utama penerima  pembiayaan,  selain  itu  tidak  ada  persyaratan  apapun  yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima pembiayaan, tidak ada syarat administrasi maupun penyertaan jaminan.
Pembiayaan  tersebut  diberikan  secara  serentak  kepada  seluruh  penerima.  Jangka  waktu pengembalian  pinjaman  disepakati  oleh  pengelola (muqrid) dan  peminjam.  Pada  umumnya  jangka waktu yang disepakati adalah 10 s/d 12 bulan. Pengembalian pinjaman dicicil dalam periode bulanan, dengan  besaran  (total  dana  pembiayaan  dibagi  jangka  waktu  pembiayaan)  tetap  setiap  bulannya. Seperti  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pembiayaan  ini  tidak  dipungut  biaya  apapun  oleh  pengelola, bahkan  biaya  untuk  membeli  buku  dan  alat  tulis  untuk  mencatat  transaksi  pun  secara  sukarela dibiayai sendiri oleh pengelola atas itikad baiknya untuk mengabdi kepada masyarakat.
Permasalahan keterlambatan pengembalian memang tidak dapat dihindari, dan ini dipengaruhi oleh  banyak  faktor  yang  tidak  dapat  dikontrol  oleh  pengelola.  Namun,  setiap  keterlambatan  tidak dikenakan  denda  materi.  Pengelola  dan  masyarakat  secara  bersama-sama  menyepakati  bentuk hukuman lain yang dikenakan akibat keterlambatan pengembalian. hukuman yang disepakati adalah hukuman  sosial,  dimana  hukuman  tersebut  berupa  penundaan  proses  pembiayaan  periode selanjutnya.  Penundaan  ini  bersifat  sementara,  yaitu  sampai  dengan  semua  pinjaman  dapat dikembalikan secara utuh oleh peminjam. Penundaan ini tidak hanya diterapkan bagi peminjam yang "bermasalah", namun juga diterapkan kepada seluruh masyarakat.
Bentuk hukuman seperti ini tidak bertentangan dengan nas Alquran dan Hadis, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

## ينملسلما ينب زئاج حلصلا و مهطورش ىلع نوملسلما
Artinya: Orang-orang Muslim terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim” (HR. Hakim)
Hadis  di  atas  memberikan  kelonggaran  bagi  setiap  muslim  melakukan  syarat  sesuai  dengan kesepakatan  demi  memberikan  kemaslahatan.  Adapun  yang  diharamkan  dalam  Islam  adalah hukuman  berupa  denda  (mendemarkan  biaya  lebih  akibat  keterlambatan)  atau  mengambil  manfaat dalam  utang.  Penulis  melihat  penerapan  hukuman  seperti  ini  ternyata  memberikan  efek  dorongan positif  bagi  sipeminjam  untuk  segera  melunasi  pengembalian  pinjamannya,  karena  menimbulkan beban/rasa bersalah terhadap seluruh komunitas masyarakat, yang atas ulahnya seluruh masyarakat ikut merasakan hukuman tersebut.
Qardhul Hasan merupakan akad pembiayaan berupa pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau  keuntungan.  Akad  peminjaman  ini  didasari  atas  prinsip  tolong  menolong  dalam  kebaikan. Pinjaman  lunak  yang  didasari  atas  sosial  semata.  Pinjaman  ini  tidak  dituntut  untuk  mengembalikan kecuali pokok pinjaman.

## 3. Dampak Qardhul Hasan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Hasil  wawancara  dengan  perwakilan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembiayaan Qardhul  Hasan menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  mendasari  mereka  untuk  melakukan pembiayaan, diantaranya: (1) Membutuhkan dana untuk modal usaha; (2) Membutuhkan dana untuk mengembangkan  usaha;  (3)  Model  pembiayaan  yang  dijalankan  bebas  dari  unsur  riba;  (4)  Tidak direpotkan oleh persyaratan maupun administrasi lainnya.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  pengelola  pembiayaan  menunjukkan  bahwa  model pembiayaan ini tidak pernah berubah sejak awal diinisiasi, perubahan yang signifikan hanya terdapat pada  peningkatan  jumlah  peminjam  dan  peningkatan  saldo  dana  pinjaman  yang  berasal  baik  dari zakat  maupun  infaq.  Model  pembiayaan  yang  telah  dijalankan  selama  20  tahun  ini  banyak memberikan perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pembiayaan  ini  membantu  mengatasi  masalah  keterbatasan  akses  masyarakat  terhadap modal  usaha,  yang  merupakan  sumber  permasalahan  ekonomi  masyarakat  tersebut.  Ketersediaan modal  ini  mendorong  masyarakat  untuk  kreatif  dalam  mengembangkan  usahanya,  dimana  jika peminjam dapat mengembalikan pinjamannya maka mereka dapat meminjam kembali pada periode selanjutnya untuk kembali meningkatkan usahanya, proses ini terjadi berulang-ulang selama 20 tahun ini,  sehingga  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhannya  dari  sisi  ekonomi,  kesehatan,  dan pendidikan,  sehingga  dalam  jangka  panjang  juga  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat tersebut.
Pengaruh  terhadap  kondisi  ekonomi  tidak  hanya  dirasakan  oleh  peminjam,  bahkan  kepada orang-orang  disekitar  peminjam.  Ketika  usaha  yang  dijalankan  sukses,  maka  pada  titik  tertentu mereka  memerlukan  tenaga  lebih  untuk  meningkatkan  produksinya.  Pada  titik  inilah  mereka  mulai mempekerjakan  orang  disekitarnya,  hal  ini  tentunya  mendorong  terciptanya  lapangan  kerja  bagi masyarakat  sekitar,  sehingga  dapat  berkontribusi  dalam  mengurangi  masalah  ekonomi  masyarakat sekitar.  Ini  menunjukkan  bahwa  semangat ta'awun  ala  birr yang  menjadi  filosofi Qardhul  Hasan "menular" kedalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Penulis mendapati bahwa dampak pembiayaan yang dijalankan terhadap kondisi ekonomi baru dapat dirasakan pada jangka waktu panjang, mengingat terbatasnya dana yang dapat dipinjam oleh masyarakat  dan  proses  yang  dilalui  dalam  mengembangkan  suatu  usaha  tidaklah  instan.  Pengelola memaparkan  bahwa  target  mereka  adalah  dapat  memberikan  manfaat  (baca:  pembiayaan)  kepada banyak  orang,  sehingga  dana  yang  terbatas  tersebut  (Rp  50.000.000)  dibagi  dengan  jumlah  orang yang  banyak  (60  orang).  Rata-rata  setiap  orang  dapat  meminjam  Rp  1.000.000  s/d  Rp  1.500.000, dengan jangka waktu pembiayaan 10 s/d 12 bulan. Jumlah dana tersebut memang amatlah terbatas bagi  orang  yang  ingin  membuka  maupun  mengembangkan  usaha,  sehingga  manfaatnya  baru  dapat dirasakan pada jangka panjang.
Implementasi model pembiayaan Qardhul Hasan sudah dijalankan sejak tahun 1998, dimana dengan adanya pembiayaan ini masyarakat enggan untuk memilih pembiayaan di bank, terlebih bank konvensional. Alasan utamanya adalah terbebas dari dosa melakukan transaksi riba. Hasil wawancara penulis  dengan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pembiayaan  ini  menunjukkan  bahwa  mereka memiliki  pemahaman  yang  baik  terhadap  transaksi  riba,  pemahaman  tersebut  diikuti  dengan kesadaran  masyarakat  untuk  terlepas  dari  segala  transaksi  ribawi.  Penulis  mendapati  ternyata masyarakat  tersebut  pernah  dijadikan  target  pemasaran  beberapa  bank  terhadap  produk  kredit usaha, karena tingkat pembiayaan macet yang ada pada masyarakat tersebut sangat minim. Namun,
upaya marketing produk  pembiayaan  yang  mengandung  unsur  riba  berulang  kali  dilakukan  selalu gagal. Ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menghindari transaksi riba.
Pembiayaan  yang  telah  berjalan  sekitar  18  tahun  di  desa  Lambaet,  Aceh  Besar  memberikan pengaruh  positif  terhadap  anggota/  pembiayaan.  Pembiayaan.  Melalui  indikator  persyaratan  yang mudah  dan  tidak  meminta  adanya  biaya  tambahan,  maupun  agunan,  seperti  administrasi  dan  lain sebagainya.  Anggota  masyarakat  yang  tergabung  dalam  pembiayaan  ini  juga  tidak  terikat  dengan perjanjian  denda  atau  pinalti  apabila  di  pertengahan  jalan,  mengalami  kesulitan  dalam  membayar. Sehingga,  anggota  pembiayaan  hanya  diberi  kewajiban  untuk  melunasi  pokok  pinjaman  sesuai dengan  semestinya.  Hal  tersebut  beriringan  dengan  tuntunan  ajaran  Islam,  bahwa  setiap  muslim wajib hukumnya untuk menyempurnakan akad yang telah disepakati.
Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu” 5
Adapun  mengenai  pengelolaan  dalam  pembiayaan  ini  cukup  sederhana,  yaitu  dengan memberikan catatan setiap individu yang ingin mengajukan pinjaman adalah kaum ibu yang dianggap memiliki semangat usaha dan kondisi yang membutuhkan dana. Selanjutnya, dimasukkan dalam satu kelompok  yang  terdiri  dari  sepuluh  orang  anggota.  Dalam  satu  kelompok  ini  selanjutnya  saling melakukan komunikasi yang dipimpin oleh satu orang sebagai kooridinator. Dengan demikian, ketua kelompok  akan  mendorong  anggota  kelompok  untuk  membayar  angsuran  dari  dana  yang dipinjamkan.
Konsekwensi  yang  ditetapkan  oleh  pengelola  pembiayaan  adalah  setiap  kelompok  yang terlambat  mengangsur  angsurannya  tidak  berhak  melakukan  pinjaman  kembali,  selama  seluruh anggota  dapat  melunaskan  sesuai  tempo  yang  telah  disepakati.  Namun,  apabila  pelunasan  telah dilakukan,  maka  unit  tersebut  boleh  kembali  mengajukan  peminjaman.  Hal  ini  memberikan  hasil positif  pada  setiap  kelompok  bersama-sama  menjaga  solidaritas  usaha  dan  rasa  tanggungjawab. Pengelola  tidak  memberikan  sanksi  apapun  melainkan  tidak  penangguhan  pengajuan  pinjaman. Sebagaimana  data  output,  outcome,  dan  impactnya.  Output  sendiri  merupakan  bentuk  pinjaman Qardhul Hasan itu sendiri.
Adapun  mengenai  outcome  adalah  efek  jangka  panjang  setelah  menerima  pembiayaan  ini. Efek outcome sendiri dapat dilihat dari hasil di atas menunjukkan bahwa adanya rasa solidaritas dan rasa  tanggungjawab  dalam  mengangsur  kewajiban  dari  pokok  utang  yang  telah  diberikan.  Dengan adanya  nilai  tolong-menolong  mendorong  para  anggota  untuk  dapat  sebisa  mungkin  membayar angusuran  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati.  Namun,  meski  keterlambatan  dalam penyicilan, hal tersebut juga tidak berarti pengelola dengan serta merta memberikan hukuman dalam bentuk denda atau pinalti. Bahkan, sama sekali tidak menuntut hal tersebut melainkan memberikan penangguhan secara kolektif untuk kembali mengajukan pembiayaan selanjutnya.
Selanjutnya,  mengenai  impact  yang  didapatkan  dari  pembiayaan  ini  menunjukkan peningkatan  nilai  integritas  dan  pengamalan  untuk  menjauhi  pinjaman  berbasis  bunga.  Anggota pembiayaan ini secara keseluruhan menolak tawaran pembiayaan yang konvensional. Anggota telah memiliki prinsip dan karakter kuat terhadap hasil yang dirasakan dari konsep pengelolaan yang baik seperti  selama  ini  dijalani.  Selanjutnya,  diharapkan  seluruh  anggota  nantinya  akan  menerapkan skema pembiayaan ini dan menelurkannya kepada keturunan dan masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta keadaan yang kondusif dan positif terhadap seluruh masyarakat sekitar yang ingin mencoba melakukan usaha dengan modal pinjaman.
Peningkatan  usaha  dan  pendapatan  dari  pembiayaan Qardhul  Hasan terbukti  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota pembiayaan masyarakat Lambaet, Aceh Besar. Hal ini senada dengan hasil riset tahun 2012 oleh Dwi Sutantri terhadap usaha mikro di Rowosari kecamatan Kendal, menunjukkan  bahwa  pembiayaan Qardhul  Hasan memberikan  peningkatan  kinerja  usaha  mikro anggota  pembiayaan  BMT  Muamalat  Kendal.    Gambaran  tersebut  dapat  kita  lihat  pada  gambar  1 berikut:

## Gambar. 1. Proses Pembentukan Karakter Anggota Masyarakat
Dari  seluruh  hasil  tersebut,  bahwa  pembiayaan  yang  diterapkan  di  masyarakat  anggota Lambaet, Aceh Besar secara garis besar membentuk pribadi yang jujur lagi bertanggungjawab dalam membayar angsuran, terlebih dari  hasil wawancara penulis menemukan bahwa masyarakat  menolak segala jenis tawaran pembiayaan dengan konsep riba. Dengan hasil ini, dapat menjadi masukan untuk pihak  yang  berkepentingan  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat  kecil  menengah  atau  bidang UKM, untuk dapat menerapkan model pembiayaan Qardhul Hasan ini.

## 4. Perlunya Regenerasi
Pembiayaan  ini  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  peningkatan  kondisi  sosial  dan  ekonomi masyarakat sekitar, dimana pada jangka panjang dapat merubah peran peminjam menjadi pihak yang turut  serta  memberi  kontribusi  dalam  pembangunan  serta  peningkatan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  itu  sendiri.  Namun,  hal  ini  tidak  mungkin  direalisasikan  jika  pembiayaan  ini  tidak dijalankan  terus-menerus  dan  berkesinambungan.  Karena  keterbatasan  alami  sipengelola  dari  sisi umur  dan  tenaga,  penulis  melihat  perlu  segera  dilakukan  kaderisasi  dan  regenerasi  pengelolaan Qardhul Hasan di Lambaet, Aceh Besar. Pengelola perlu segera melakukan pembinaan terhadap pihak yang  akan  diproyeksikan  untuk  menyambung  estafet  pengelolaan  ini.  Pengetahuan  terhadap  syariat Islam  dan  transaksi-transaksi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariat  Islam,  penanaman  semangat ta'awun  ala  birr serta  ikhlas  beramal  merupakan  hal  yang  harus  diwariskan  kepada  generasi selanjutnya.

## E. PENUTUP
Pembiayaan yang dijalankan tidak meminta dan/atau menerima barang jaminan sebagai persyaratan, tidak  memungut  biaya  administrasi  ataupun  biaya  lainnya,  serta  tidak  meminta  dan/atau  menerima bunga  pinjaman.  Oleh  karena  itu,  penulis  menyimpulkan  bahwa  model  pembiayaan  yang  dijalankan sesuai dengan prinsip keuangan Islam, yaitu aqad Qardhul Hasan . Pengelolaan dana pinjaman dikelola dengan  prinsip  tata-kelola  yang  baik,  dimana  pengelola  senantiasa  mencatat  segala  bentuk penerimaan  tambahan  saldo  pembiayaan  dari  zakat,  mencatat  setiap  distribusi  dan  pengembalian pembiayaan  masyarakat,  serta  terbuka  kepada  masyarakat  maupun  pihak  ketiga  terhadap  segala informasi terkait pembiayaan tersebut.
Dampak  pembiayaan  yang  telah  berjalan  selama  20  tahun  ini  sangat  dirasakan,  baik  oleh peminjam  maupun  masyarakat  sekitar.  Pembiayaan  ini  sangat  membantu  kaum  perempuan  yang terbebani  untuk  ikut  menafkahi  keluarganya  baik  untuk  kepentingan  sehari-hari,  peningkatan pendidikan  dan  kesehatan  keluarga.  Dengan  pembiayaan  ini,  masyarakat  yang  mendapatkan  akses yang mudah terhadap modal untuk membuka maupun meningkatkan usahanya, dimana dalam jangka panjang  usaha  yang  dijalankan  dapat  menampung  tenaga  kerja  dari  lingkungan  masyarakat sekitarnya. Sehingga pada akhirnya semangat tolong-menolong dalam kebaikan juga menular kepada sipeminjam.  Pada  jangka  panjang  hal  ini  dapat  membentuk  iklim  masyarakat  yang  gemar  tolong menolong dan berorientasi kepada rahmatan lil alamin .
Namun, di satu sisi penulis khawatir jika pembiayaan ini tidak berkersinambungan, mengingat keterbatasan alami dari sisi umur dan tenaga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk segera dilakukan kaderisasi dan regenerasi terhadap pengelolaan pembiayaan ini. Kader dimaksud haruslah mewarisi  nilai-nilai  yang  sama  sebagaimana  dianut  oleh  pengelola  pembiayaan  sekarang,  serta
memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik terhadap sistem keuangan Islam sebagaimana dimiliki oleh pendahulunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ali al-Baihaqi, Sunan Kubra Lil Baihaqi wa Fi Zalilihil Jauhar (Kairo : Darul Hijr
Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats. Kitab Sunan Abi Dawud, Beirut : Darul Kitab, Juz I, Bab Isti’azah, 1927
Abdul  Ghofur  Ansori.(2009). Perbankan  Syariah  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press)
Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. (1993). Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber  Daya  Manusia,  dalam  Mohammad  Arsyad  Anwar,  Faisal  H.  Basri,  Mohamad  Ikhsan (eds.),  Prospek  Ekonomi  Indonesia  Jangka  Pendek:  Sumber  Daya,  Teknologi  dan Pembangunan. Jakarta: Kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Bank  Indonesia.  (2015.  Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Provinsi  Aceh,  Triwulan  IV  2015, Banda  Aceh:  Unit  Asesmen  Ekonomi  dan  Keuangan  -  Tim  Ekonomi  Moneter,  Bank  Indonesia Provinsi Aceh.
BPS  Provinsi  Aceh  (2016),  Angka  Kemiskinan  di  Aceh,  https:/www.bps.go.id/linkTabelStatis/ view/id/1489 diakses tanggal 25 Maret 2016
Dahlan  Siamat,  (2004) Manajemen  Lembaga  Keuangan (Jakarta:  Lembaga  Penerbitan  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi ke IV) Ikhwan Abidin Basri. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Keyfitz,  N.  (1993).  Population  alarm  and  demographers’  calm.  Paper  presented  at  the  Population Associatioin of America Annual Meeting, Cincinnati, April 1993.
McNeill, W.H. (1974). Plagues and Peoples. Garden City: Anchor Press/Doubleday. Muhammad Nurruddin Ardaniyah. (2010). Al-Qardhul Hasan wa Ahkamuhu fil Fiqhil Islamy (Palestina :Risalah Majister fil Fiqh Tasyri’ : Kulliyyatu Dirasat Ulya Jami’atu Najah al -Wathaniyah) Salim, Emil (1987). Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES Sekaran,  U.  (2003). Research  Methods  for  Business:  A.  Skill  Buiding  Approach (4 th ed.).  New  York: John Wiley & Sons Inc.
Sugiyono.(2009).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D).  Bandung: Alfabeta.
Sutantri,  Dwi (2012) Peran  Qardhul  Hasan  terhadap  Peningkatan  Kinerja  Usaha  Mikro  Kecamatan Rowosari  Kabupaten  Kendal  (Studi  Kasus  KJKS  BMT  Muamalat). Undergraduate  (S1)  thesis, IAIN Walisongo.
Umar, H. (2007). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Weeks,  J.R.  (1992).  Population:  An  Introduction  to  Concepts  and  Issues  (5th  ed.).  Belmont,  CA: Wadsworth Publishing Co.
Zainuddin Ali. (2008). Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika)