Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Sengketa
Amandemen Akta Perdamaian PKPU

## Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Shania Khairunnisa 1 , Arman Nefi 2
1 Faculty of law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: shania.khairunnisa11@ui.ac.id 2 Faculty of law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: There is no provision in Indonesian bankruptcy law that states that the Accord in bankruptcy can be amended outside the court, but in fact this happens. The problem discussed in this research is how the provisions regarding the amendment of the Accord in Indonesia are viewed from theory and applicable law  and  how  this  provision  is  compared  in  Indonesian  and  American  bankruptcy  law.  This  problem  is answered with normative juridical research method. The results showed that amendments to the Accord outside the court cannot be made, although it is not specifically regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. The argument is based on the urgency of the court's role in the process of validating the Accord and based on the systematic interpretation between the Civil Code and the Bankruptcy and PKPU Law. Thus, the  existence  of  an  amended  Accord  outside  the  court  is  not  binding  for  debtors  and  creditors. Furthermore, as a comparison, American bankruptcy law justifies and regulates the amendment of the Accord and the cancellation of the Accord is optional, whereas Indonesia does not regulate and prohibits the amendment of the peace deed because it will eliminate the sanction of canceling the peace deed in the form of imposing bankruptcy status for the debtor. The suggestion on this issue is to provide a clear regulation in  Indonesian bankruptcy law on the amendment  of Accord, either through amendments to existing laws or through the establishment of implementing regulations.
Keywords: Suspension of Debt; amendment; homologation; Trade Court.
How to Site: Shania Khairunnisa, Arman Nefi (2023). Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan  dengan  Hukum  Kepailitan  Amerika  Serikat. Jurnal  hukum to-ra , 9  (2),  pp.  157-177.  DOI. 10.55809/tora.v9i2.220
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177

## Introduction
Mengingat dampak Pandemi Covid-19 yang saat ini telah melanda Indonesia, Naik turunnya usaha akan mempengaruhi bagaimana kemampuan subjek hukum dalam melunasi kewajiban utangnya kepada kreditor. Jika keadaan usahnya sedang terpuruk, maka dimungkinkan subjek hukum masuk dalam keadaan tidak mampu melunasi kewajibannya (insolven). Dalam situasi seperti ini, maka cara yang dapat dilakukan baik kreditur dan debitur agar diselesaikannya urusan utang piutang adalah dengan melalui proses kepailitan. 1
Beberapa tahun ini, kasus-kasus kepailitan dan PKPU menjadi hal yang lebih familiar dalam masyarakat.  Bukan  tanpa  alasan,  hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2020-2021  ini  terdapat lonjakan  kasus  kepailitan  dan  PKPU  yang  cukup  signifikan  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya.  Terkhusus  untuk  kasus  PKPU  sendiri,  terhitung  pada  tahun  2021  pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makasar, total kasus PKPU tercatat  sebanyak  732  perkara.  Sedangkan  angka  ini  meningkat  sebesar  95  kasus dibandingkan tahun 2020, dimana hanya terdapat 637 PKPU. Trend lonjakan kasus PKPU ini dinilai masih akan mengalami peningkatan. Dari kenaikan angka ini juga dapat dinilai sebagai bentuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme PKPU sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  utang.  Meningkatnya  kasus  PKPU  dalam  dunia  bisnis  ini  yang kemudian menimbulkan ketertarikan penulis untuk mendalami isu-isu yang relevan terhadap pengaturan PKPU dalam hukum Kepailitan. 2
Jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), tidak dikenal adanya tindakan amandemen terhadap akta perdamaian.  Namun  pada  praktiknya  tindakan  ini  banyak  terjadi.  Tidak  jarang  pula amandemen akta perdamaian menimbulkan sengketa hingga pengadilan. Dikarenakan tidak adanya payung hukum yang jelas mengatur hal ini, maka sering terjadi perbedaan penafsiran hakim dalam menangani kasus demikian.
Seperti salah satunya terjadi dalam kasus yang perkara kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (PT APOL) 3 dan Berlian Laju Tangker 4 . Pertentangan pendapat ini pada pokoknya mempertanyakan  legalitas  dari  dilakukannya  Amandemen  Akta  Perdamaian  yang  telah dihomologasi.  Dari  kedua  kasus  ini,  bermula  dengan  adanya  salah  satu  Pasal  dalam  Akta Perdamaian yang pada pokoknya mengatur dapat dilakukannya amandemen terhadap Akta Perdamaian  oleh  debitor  dalam  hal  disetujui  oleh  para  kreditor.  Terdapat  dua  pandangan
1 Buchbinder. David L. (2017). “Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition”, New York: Wolters Kluwer, hlm 27
2 Ferry Sandi, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailitperusahaan-saat-pandemi-ada- apa , diakses pada 20 Maret 2023
3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 23/PKPU/2011PN.Niaga.Jkt.Pst
4 Mahkamah Agung. Putusan No. 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015
hakim  pada  dua  kasus  ini,  yaitu  Hakim  yang  membenarkan  dilakukannya  amandemen terhadap  Akta  Perdamaian  yang  telah  dihomologasi  oleh  pengadilan  melalui  notaris  dan hakim  yang  menolak  dilakukannya  amandemen  terhadap  Akta  Perdamaian  yang  telah dihomologasi oleh pengadilan. Hasil akhir dari dua perkara ini ialah dibatalkannya perjanjian perdamaian dan PT APOL dinyatakan pailit.
Hal  menarik  dari  perkara  ini  adalah  adanya  perbedaan  penafsiran  yang  begitu  mencolok antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan tingkat Kasasi memandang tindakan amandemen akta perdamaian dalam kepailitan. Ditinjau dari beberapa kasus sejenis, perbedaan mencolok para  hakim  dalam  menilai  kasus  ini  adalah  perbedaan  menilai  kekhususan  dari  Akta Perdamaian  dalam  lingkup  hukum  kepailitan  itu  sendiri.  Tidak  adanya  dasar  hukum  yang secara  tegas  mengatur  tindakan  amandemen  Akta  Perdamaian  mengakibatkan  perbedaan penafsiran yang terlalu luas. Implikasinya adalah ketidakpastian hukum, baik terhadap Akta Perdamaian itu sendiri maupun terhadap para kreditor.
Selain itu, sebagai bahan perbandingan, pengkajian isu amandemen Akta Perdamaian ini akan ditinjau  pula  dengan  metode  perbandingan  antara  ketentuan  PKPU  di  Indonesia  dengan Bankruptcy  Code,  khususnya  pada  Chapter  11  yang  mengatur  tentang  Suspension  of  Debt Payment  Obligations.  Berkaitan  dengan  usaha  untuk  menghindari  kepailitan,  layaknya Indonesia, Amerika Serikat juga mengatur mekanisme demikian yang dikenal reorganizations yang  diatur  dalam  Chapter  11.  Singkatnya  Chapter  11  bertujuan  untuk  agar  debitur  dapat merumuskan suatu rencana yang disepakati kreditor untuk mereorganisasikan pembayaran utang.  P rinsip  utama  dalam  reorganisasi  ini  adalah  “prioritas  absolut”  yaitu  prioritas pembagian  asset  debitor  dalam  pelunasan  harus  sesuai  dengan  persetujuan  para kreditornya. 5 Alasan dipilihnya negara Amerika sebagai bahan pembanding adalah mengingat bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem hukum kepailitan, khususnya PKPU, pertama kali diperkenalkan melalui kehadiran Chapter 11 Bankruptcy Code. Dimana Chapter yang sama pula yang melandasi dikenalnya sistem PKPU di Indonesia. 6
Sehinga  demikian,  dari  berbagai  perkara  sejenis  ini,  penulis  dalam  tulisannya  ini  akan mengkaji bagaimana tindakan amandemen Akta Perdamaian dalam kepailitan ditinjau dari teori  dan  tatanan  hukum  kepailitan  di  Indonesia  dan  bagaimana  perbandingan  ketentuan hukum  amandemen  akta  perdamaian  dalam  hukum  kepailitan  Indonesia  dengan  Amerika Serikat.
5 Walker, Wendy S, et al, (2007). “At the Crossroads: The In tersection of The Federal Securities Laws and the Bankruptcy Code, The Business Lawyer 1, Vol. 63, November, hlm 127
6 Anisah, Siti, (2013). “Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 16, Juni, hlm 31

## Discussion
Tindakan  amandemen  Akta  Perdamaian  dalam  kepailitan  ditinjau  dari  teori  dan  tatanan  hukum kepailitan di Indonesia
Dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 265 UUK-PKPU, tujuan utamanya adalah tercapainya  sebuah  Perjanjian  Perdamaian.  Dalam  sistem  hukum  kepailitan  di  berbagai negara, tidak ada istilah baku untuk penyebutan dari perdamaian ini. Volmar dalam bukunya De  Faillisement menggunakan  istilah Accord yang  dalam  kepailitan  artinya  sebagai  suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditornya, dimana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu presentase tertentu (dari utangnya) maka akan dibebaskan untuk membayar sisanya. 7 Selain itu, Steven R Schuit menggunakan istilah composition yang  artinya  persetujuan  untuk  pembayaran  utang. 8 Maka, composition agreement adalah  sebuah  perjanjian  antara  debitor  dengan  para  kreditornya  untuk menyepakati  adanya  restrukturasi  utang  (yang  biasanya  menyepakati  pembayaran  utang dibawah jumlah keseluruhannya). 9 Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian dalam  kepailitan  berisikan  kesepakatan  antara  debitor  dan  kreditor  tentang  restrukturasi utang.
Sebagaimana  konsep  perjanjian  perdamaian  pada  umumnya,  perdamaian  pada  kepailitan pun  pada  pokoknya  menekankan  adanya  kesepakatan  antar  para  pihak  untuk  mengatasi sebuah  permasalahan  (dalam  hal  ini  masalah  penyelesaian  utang  piutang).  Namun, perdamaian  dalam  kepailitan  tetap  memiliki  perbedaan  dibandingkan  perdamaian  pada umumnya, khususnya dalam berbagai aspek berikut, yaitu: 10

## A. Mengikat seluruh pihak
B. Lebih formal
C. Perlu pengesahan (homologasi)
D. Dapat diajukan kasasi terhadap penolakan homologasi
E. Tujuan untuk pembagian aset
F. Putusannya  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  (berbeda  dalam  hal  perjanjian perdamaian dilakukan di luar pengadilan)
7 H.F.A Vollmar, (1953). “De Faillissement”, Cet. Ke -4, hlm 236
8 Kartika, “Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian antara Indo Plus B.V Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan”, (Tesis Magister Kenotariatan U niversitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm 54
9 Buchbinder, David L.  “Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition”, hlm 37
10 Asikin, Zainal, (2001).  Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 87
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
Salah  satu  poin  penting  dalam  Perjanjian  Perdamaian  di  UUK-PKPU  adalah  adanya proses  pengesahan.  Secara  khusus  dalam  hukum  kepailitan,  pengesahan  ini  dikenal dengan  sebutan  homologasi.  Kata  homologasi  ini  sesungguhnya  tidak  dikenal  dalam pengaturan  hukum  kepailitan  Indonesia.  Kata  homologasi  ini  berasal  dari  bahasa belanda,  yaitu “homologatie ”.  Menurut Netherlands  Commercial  Court , homologatie adalah “confirmation/approval  (of  a  restructuring  plan)” . 11 Sedangkan  dalam  sistem hukum civil  law istilah  ini  dikenal  dengan  homologation,  yaitu “a  confirmation  or approval by a court” . 12 Sehingga dapat disimpulkan bahwa homologasi adalah sebuah tahapan pengesahan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan
Jika dikaji lebih jauh, dapat dipahami bahwa KUHPerdata tidak memberikan pengaturan apapun  mengenai  “cara”  atau  “syarat”  perjanjian  perdamaian  dibuat  atau  dapat disepakati ataupun peran-peran pihak yang terlibat didalamnya. Sebaliknya, pentingnya peran  Pengadilan  terhadap  eksistensi  perjanjian  perdamaian  diwujudkan  begitu  jelas dalam  UUK-PKPU.  Berikut  hal-hal  khusus  yang  diatur  berkaitan  dengan  perjanjian perdamaian dalam PKPU (Pasal 265-294), yaitu:
A. Para pihak yang terlibat;
B. Prosedur (dengan jangka waktunya);
C. Persyaratan sebuah perjanjian dapat disepakati dan dihomologasi;
D. Formalitas kebutuhan administratif lainnya.
Peran  Pengadilan  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pra-pengesahan  dan  pengesahan. Sebelum  lahirnya  sebuah  perjanjian  perdamaian,  Pengadilan  Niaga  sudah  memiliki peran  di dalamnya. Dalam  proses penyusunannya  hingga disahkan,  peran  Pengadilan diwujudkan  oleh  Hakim  Pengawas.  Salah  satu  peran  utama  Hakim  Pengawas  adalah melakukan  pengawasan,  seperti  dalam  proses  rapat  pengambilan  suara  untuk menyepakati  perjanjian  perdamaian  tersebut  dan  kemudian  melaporkan  hal  ini  ke Pengadilan  Niaga  untuk  melanjutkan  ke  tahap  pengesahan.  Selain  itu  kendala  atau keluhan yang dialami kreditor dapat pula disampaikan kepada Hakim Pengawas untuk kemudian  disampaikan  pada  Pengadilan  Niaga  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk homologasi.
Kemudian  dalam  tahapan  pengesahan,  peran Pengadilan  erat  dikaitkan dengan  Pasal 285  ayat  (1)  dan  (2).  Pasal  285  ayat  (1)  yang  berbunyi  Pengadilan  wajib  memberikan putusan  mengenai  pengesahan  perdamaian  disertai  alasan-alasannya  pada  sidang
11 Neth erlands Commercial Court, “Glossary of Dutch Procedural Terminology”, 2019, hlm 5
12 Kinsella, N. Stephan, (1994). “A Civil Law to Common Law Dictionary”, Lousiana Law Review 5, Vol. 54, May, hlm 1.286
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3). 13 Dengan kata lain, Pengadilan Niaga memiliki  kewenangan  untuk  menghomologasikan  perjanjian  perdamaian  tersebut. Selanjutnya  hal  utama  lain  yang  mencirikan  perjanjian  perdamaian  dalam  kepailitan ialah  akibat  hukumnya.  UUK-PKPU  mengatur  akibat-akibat  hukum  secara  khusus perjanjian perdamaian terhadap debitor dan kreditor. Pada dasarnya akibat hukum yang dapat  terjadi  dikelompokan  menjadi  dua,  yaitu  ketika  perjanjian  perdamaian dihomologasikan dan tidak dihomologasi:
A. Dihomologasi
a. Perjanjian  Perdamaian  mengikat  seluruh  kreditor,  kecuali  kreditor  konkuren yang tidak menyepakati perjanjian tersebut (Pasal 286)
b. PKPU dinyatakan berakhir (Pasal 288)
c. Dalam hal debitor wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian ini, maka dapat diajukan  pembatalan  perdamaian.  Dalam  hal  Pengadilan  membatalkan perjanjian perdamaian, maka debitor dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat 1 dan 2 j.o Pasal 170 ayat (1))
B. Tidak dihomologasi
a. Debitor  dinyatakan  pailit  tanpa  adanya  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan (Pasal Pasal 285 ayat 3 dan 4) 14
Formalitas proses penyusunan dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian yang diatur dalam  UUK-PKPU  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Sehingga dengan  menghilangkan  peran  Pengadilan  dalam  proses  penyusunan  dan  pengesahan perjanjian perdamaian dalam kepailitan sama saja menghilangkan akibat hukum yang dapat melindungi pihak debitor dan kreditor. Dengan demikian perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perjanjian perdamaian dalam kepailitan. Mengutip  pendapat  hakim  dalam  kasus  Berlian  Tangker, “amandemen  perjajian perdamaian  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  jelas  merupakan  bentuk penyeludupan  hukum  untuk  menghilangkan  campur  tangan  Pengadilan  niaga  dalam perjanjian perdamaian”.
Masih  berkaitan  dengan  pengaruh  peran  Pengadilan,  ada  atau  tidaknya  peran Pengadilan  juga  menentukan  akibat  hukum  dari  akta  perdamaian  yang  dihasilkan. Majelis Hakim Kasasi kasus PT APOL berpendapat bahwa jika ada perjanjian perdamaian yang  dilakukan  di  luar  Pengadilan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  (BHT),
13 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. UU No 37 Tahun 2004. LN 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Psl. 284 ayat (3)
14 Ibid, Psl. 285 ayat (3) dan (4)
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Dalam hal ini, Penulis menyetujui pendapat Majelis Hakim.
Untuk menguatkan perjanjian perdamaian antara para pihak, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu dikuatkan melalui notaris atau Pengadilan. Perjanjian perdamaian yang  dikuatkan  melalui  notaris  termasuk  ke  dalam  acta  van  dadding  atau  akta  yang dibuat  tanpa  sepengetahuan  hakim.  Dasar  hukum  dari  akta  perdamaian  notaris  ini diantaranya Pasal 1851 KUHPer, Pasal 163 HIR, dan UU Profesi Notaris. Salah satu alasan utama  dibuatnya  perjanjian  perdamaian  dihadapan  notaris  ini  adalah  untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
Pilihan yang kedua adalah menguatkan perjanjian perdamaian melalui pengesahan di Pengadilan.  Perjanjian  perdamaian  yang  dikuatkan  melalui  Pengadilan  termasuk  ke dalam  acta  van  verglijk  atau  akta  yang  dibuat  dengan  sepengetahuan  hakim. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, akibat hukum pengesahan perjanjian perdamaian melalui Pengadilan yaitu, kedudukannya disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan BHT). Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa Putusan telah dianggap sebagai  BHT  jika  telah  melalui  semua  upaya  hukum  yang  ada  (banding  atau  kasasi), kecuali  dalam  hal  putusan  dapat  dijalankan  dengan  segera  walaupun  adanya  upaya hukum.  Kemudian  putusan  Pengadilan  itu  sendiri  memiliki  ciri  khas  berkekuatan eksekutorial.  Perjanjian  perdamaian  dengan  kekuatan  eksekutorial  maksudnya  jika adanya  wanprestasi  terhadap  perjanjian  tersebut,  maka  dapat  diajukan  permohonan eksekusi
Sumber hukum lain yang untuk menjawab isu tersebut mengacu pada dua yurisprudensi berikut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/ Sip/1957, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972. Menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  436  K/Sip/1970  jo  Putusan  Mahkamah Agung RI No. 279 K/ Sip/1957 mengatakan bahwa “perjanjian perdamaian yang dibuat setelah  adanya  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  perjanjian perdamaian  (dading)  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  eksekutorial” . Demikian pula menurut Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 mengatakan bahwa:
Akta  perdamaian  yang  dibuat  sesudah  adanya  putusan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila akta tersebut tidak pula ditaati, maka yang diesekusi ialah putusan yang telah mempunyai
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
kekuatan  hukum  tetap  itu,  bukannya  akta  perdamaian  itu.  Akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 15
Dari  kutipan putusan  ini  dapat  dipahami  bahwa  dalam  hal  adanya  pertentangan perjanjian perdamaian yang dikuatkan pengadilan (acta van verglijk) dengan perjanjian perdamaian  (dading),  maka  yang  didahulukan  adalah  perjanjian  perdamaian  yang dikuatkan pengadilan (acta van verglijk).
Dalam hukum acara perdata, dikenal adanya suatu adagium Res Judicata” yang menurut Black  Law  adalah “a  thing  judicially  acted  upon  or  decided” . 16 Selanjutnya  menurut Spencer Bower “re s judicata is a final judicial decision pronounced by a judicial tribunal having competent jurisdiction over the cause or matter in litigation, and over the parties thereto” . 17 Menginterpretasikan dari dua pengerti ini, secara umum Res Judicata ialah ketika  sebuah  pengadilan  yang  berwenang  telah  menentukan/memutuskan  suatu sengketa,  putusan  tersebut  telah  sah  (sampai  dinyatakan  sebaliknya  jika  ada  upaya hukum di pengadilan), maka keberlakuannya akan bersifat final untuk selamanya dalam keadaan apapun bagi para pihak-pihak terkait. 18 Adagium ini umumnya biasa digunakan untuk  mencegah  suatu  sengketa  yang  sama  yang  telah  memiliki  putusan  BHT  untuk berulang-ulang  kembali  di  permasalahkan  di  pengadilan. 19 Namun  yang  menjadi catatan  khusus  dari  penulis  ialah  konsep  dari Res  Judicata yang  menyatakan  sebuah putusan BHT merupakan akhir dari suatu sengketa yang telah diselesaikan di pengadilan. Begitupula  dengan  perjanjian  perdamaian  dalam  kepailitan.  Menurut  Pasal  287, perjanjian  perdamaian  yang  telah  dihomologasikan  berkududukan  sama  dengan Putusan  BHT. 20 Dengan  demikian,  maka  perjanjian  perdamaian  yang  telah dihomologasikan  secara  umum  memiliki  kekuatan  eksekutorial  dan  tidak  dapat disimpangi.
Lebih lanjut, tindakan amandemen akta perdamaian homologasi ini sesungguhnya juga bertentangan dengan salah satu asas dalam dalam UUK-PKPU, yaitu asas keseimbangan. Menurut  UUK-PKPU  asas  keseimbangan  diwujudkan  dalam  bentuk  beberapa pengaturan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur atau kreditor yang tidak beritikad baik. Kembali mengutip pendapat Hakim dalam kasus kepailitan Berlian Tangker bahwa Pranata hukum UU Kepailitan dan PKPU sangat  menuntut  peran  dan  campur  tangan  Pengadilan  Niaga  dalam  setiap  proses
15 Mahkamah Agung, Putusan No 2251 K/Pdt/2012, hlm 10
16 Black Law Dictionary, sixth edition, hlm 1305
17 Williams, E Hall., (1950). “Res Judicata in Recent Cases”, Modern Law Review, Vol. 13, hlm 307
18 Moschzisker, Robert von, (1929).  “Res Judicata”, Yale Law Journal 3, Vol. 38, Januari, hlm 300
19 Webster, Bet huel M. (1942). “Res Judicata”, Law Library Journal, Vol. 35, hlm 141
20 UU No 37 Tahun 2004, Psl. 287
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
Kepailitan dan PKPU sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan dan hak para pihak.
Untuk  menunjang  kaitan  antara  asas  keseimbangan  dalam  hukum  kepailitan  dengan perjanjian  perdamaian,  penulis  akan  meninjau  dari  salah  satu  teori  pendukung  asas going concern, yaitu lost allocation theory oleh Kerobkin. Pengadilan merupakan wujud manifestasi  terhadap  asas  keseimbangan,  yaitu  sebagai  lembaga  yang  menjembatani antara kepentingan debitor dan kreditor. Sehingga sebuah perjanjian perdamaian dalam kepailitan  yang  dibuat  dan  disahkan  tanpa  peran  Pengadilan  sama  saja  tidak mencerminkan  asas  keseimbangan  yang  mendasari  pengaturan  hukum  kepailitan. Penganut  teori  lost  allocation  sangat  menjunjung  tinggi  peran  Pengadilan  dalam menangani  reorganisasi.  Terlepas  dari  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang seharusnya  melandasi  tindakan  reorganisasi,  tetap  sering  kali  ditemukan  bahwa peraturan ini tidak selalu dapat menjawab isu yang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, diharapkan adanya imparsialitas dan kebijaksanaan Pengadilan untuk dapat memutus berdasarkan  nilai-nilai  keadilan  bagi  seluruh  pihak.  Sehingga  menurut  teori  ini,  suatu putusan yang adil adalah jika putusan tersebut konsisten dengan peraturan perundang- undangan  terkait,  inklusif,  flexible,  dan  dapat  mengakomodasi  seluas-luasnya kepentingan para pihak terdampak. Peran Pengadilan menurut teori ini menjadi krusial karena  Pengadilan  layaknya  wasit,  berperan  untuk  mengawasi  semua  pihak  untuk menaati peraturan dan memaksa pihak yang tidak kooperatif untuk menaatinya. 21
Sehingga,  proses  kepailitan,  termasuk  di  dalamnya  untuk  menangani  Perjanjian Perdamaian, dilakukan dan dikendalikan secara aktif oleh Pengadilan. Kontribusi para kreditor  adalah  untuk  mengurangi  konflik  kepentingan,  artinya  kreditor  tidak menentukan  jalannya  proses  kepailitan,  namun  Pengadilan  yang  memegang  peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan debitor. 22
Hingga  saat  ini  hukum  kepailitan  Indonesia  tidak  memberikan  pengaturan  apapun mengenai  adanya  upaya  amandemen  perjanjian  perdamaian  yang  telah dihomologasikan  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini  benar  dikatakan  bahwa  terjadi kekosongan  hukum.  Karena  adanya  kekosongan  hukum  tersebut  maka  penilaian terhadap keabsahan Klausul amandemen akta perdamaian homologasi dalam Perjanjian Perdamaian tersebut ini dapat dikembalikan ketentuannya pada lex generalis nya, yaitu Pasal  1320-1337  KUHPer.  Pernyataan  yang  mendalilkan  bahwa  Akta  Perdamaian sebelum amandemen seharusnya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat
21 Rusch, Linda J, (1994) . “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Believe, Faith, and Hope -Stepping into the Fourth Dimension”, Montana Law Review 1, Vol. 55, Winter, hlm 26
22 Anisah, Siti, (2008). “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, Yogyakarta: Total Media, hlm 166
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
“sebab  yang  halal”.  Yang  dimaksud  sebab  yang  halal  dalam Pasal  1320  KUHPer  ini mengacu  pada  substansi  dari  perjanjian  itu  sendiri,  dimana  substansinya  tidak diperkenankan melawan hukum atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban hukum. 23
Majelis Hakim Pengadilan Kasasi kasus PT APOL mengatakan bahwa adanya Klausul a quo ini  menunjukan  bahwa  sesungguhnya  Akta  Perdamaian  tidak  cukup  terjamin pelaksanaannya  walaupun  dalam  putusannya  tersebut  tidak  menjelaskan  lebih  jauh alasan  kaitan  antara  Klausul a  quo dengan  tidak  terjaminnya  pelaksanaan  perjanjian. Secara  tidak  langsung  Pengadilan  Kasasi  menyatakan  bahwa  Akta  Perdamaian  2011 sesungguhnya  tidak  memenuhi  persyaratan  keabsahannya  perjanjian  perdamaian sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) angka 2. Sehingga demikian jika adanya Klausul a quo secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 285 ayat (2) angka 2, maka perjanjian tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  lex  specialis  syarat  Perjanjian  Perdamaian dalam PKPU untuk dapat disahkan.
Kemudian  terhadap  Pasal  1320  Kuhper  mengenai  syarat  sah  perjanjian  dapat  pula ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 285 ayat 1 UUK-PKPU. Pasal 285 ayat 1 pada pokoknya  menegaskan  bahwa  pengesahan  perjanjian  perdamaian  dilakukan  oleh pengadilan. Selanjutnya terhadap Pasal 285 ayat (1) tersebut dapat dilakukan penafsiran ekstensif.  Penafsiran  ekstensif  digunakan  pada  makna  kata  “pengesahan”.  Dimana pengesahan  disini  mengakibatkan  timbulnya  akibat  hukum  baru  antara  debitor  dan kreditor.  Begitupula  dengan  dilakukannya  amandemen,  maka  menimbulkan  akibat hukum  baru  bagi  debitor  dan  kreditor.  Sehingga  kata  pengesahan  ini  jika  ditafsirkan secara ektensif juga bermakna sebagai amandemen. Maka dengan demikian UU secara atributif hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan akibat hukum  baru  bagi  debitor  dan  kreditor  terkait  proses  perdamaian  di  pengadilan. Sehingga  dengan  diaturnya  klausul  yang  menyatakan  adanya  pihak  lain  yang  dapat berbuat  demikian,  maka  klausul  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  syarat  sah perjanjian.
Sehingga dengan demikian baik klausula yang mengatur untuk melakukan amandemen akta  perdamaian  homologasi  maupun  tindakan  amandemen  akta  homologasi  di  luar pengadilan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan akibat hukumnya adalah tidak dapat mengikat para pihak.
23 Agustina. Rosa, et all, (2012). “Hukum Perikatan”, (Denpasar: Pustaka Larasan, 20 12), hlm 90 dan 103
Perbandingan  ketentuan  hukum  amandemen  akta  perdamaian  dalam  hukum kepailitan Indonesia dengan Amerika Serikat
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  atau  PKPU  sekalipun  ketentuannya  diatur dalam  satu  UU  yaitu  UUK-PKPU,  namun  kepailitan  dan  PKPU  adalah  dua  hal  yang berbeda. Bahwa adanya PKPU dan Perjanjian Perdamaian berlandaskan pada asas going concern. Going concern dalam Black Law diartikan sebagai 24
That  in  the  foreseeable  future,  a  company  will  continue  to operate  as  it  is  doing  so  now,  is  a  significant  principle  in accounting. When the worth of a running business is compared with the worth of one being liquidated, the difference is apparent.
Menurut  Black’s  Law  Dictionary,  prinsip  ini  menilai  pentingnya  keberlanjutan  operasi sebuah usaha jika dinilai keberlangsungan usaha tersebut lebih besar dibandingkan jika usaha di likuidasi. Sehingga dengan kata lain, going concern , atau kelangsungan usaha, merupakan  asas  kelangsungan  hidup  suatu  entittas  (badan  usaha).  Going  concern menunjukan suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek.  Mengutip pendapat Erman Rajagukguk mengenai going concern dalam hukum kepailitan, yaitu: 25
Hakim  perlu  mempertimbangkan  kondisi  Debitur  dalam memutuskan  perkara  kepailitan,  manakala  Debitur  yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditur, apabila ada waktu yang  cukup  dan  besarnya  jumlah  tenaga  kerja  yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam  kasus-kasus  tertentu  kesempatan  untuk  terus  berusaha perlu  diberikan  kepada debitor  yang  jujur  dan dengan  putusan itu  pula  sekaligus  kepentingan  kreditor  dan  kebutuhan masyarakat dapat dilindungi
Asas going  concern ini  timbul  salah  satunya  dilatarbelakangi  oleh  adanya  faktor kepentingan  sosial-ekonomi.  Latar  belakang  kepentingan  sosial-ekonomi  dalam  asas going  concern didukung  adanya  teori Lost  Allocation  Theory oleh  Donald  Kerobkin. Dalam  teori lost  allocation ,  kepailitan  dilihat  sebagai  proses  untuk  mengalokasikan sumber  daya  diantara  para  pihak  yang  terpengaruh  oleh  debitor  yang  sedang  dalam
24 Black Law Dictionary, “ What is Going concern Principle? ”, https://thelawdictionary.org/going-concern-principle/ , diakses pada 19 Maret 2023
25 Simalango, Maruli, (2017). “Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia”,Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15, hlm 61
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
kesulitan keuangan. Dalam prosesnya, kepailitan tidak hanya berorientasi pada aspek tagihan  para  kreditor,  namun  juga  harus  mempertimbangkan  aspek  non-tagihan  dan non-kepailitan.  Proses  kepailitan  harus  mampu  mengakomodasi  sebanyak  mungkin kepentingan-kepentingan  yang  saling  bersaing  hingga  tercapainya  sebuah  koordinasi antara kepentingan tersebut. Kemudian perlu dipertimbangkan pula kepentingan para pihak  yang  menempati  posisi  paling  rentan.  Sehingga  teori  ini  menilai  bahwa  dalam kepailitan,  hal  yang  diutamakan  adalah  ni lai  “keadilan”  dalam  prosesnya  Kekhususan dari teori lost allocation ini adalah bahwa spektrum dari kebermanfaatan reorganisasi dimaknai  lebih  luas.  Reorganisasi  tidak  semata  mengutamakan  besar  atau  kecilnya pelunasan yang di dapat, namun bagaimana keseluruhan prosesnya tersebut dilakukan. Teori  ini  tetap  meyakini  pentingnya  mekanisme  tawar  menawar  antara  para  kreditor dengan debitor berkaitan dengan penggunaan dan pembagian aset debitor. Kemudian hasil tawar menawar ini dikuatkan dalam sebuah kontrak yang menimbulkan hubungan kontraktual. Namun tidak hanya itu, hak dan kewajiban para pihak tidak dibatasi dari apa yang tertuang pada kontrak, namun juga dipengaruhi adanya peraturan perundang- undangan  terkait  dan  putusan  Pengadilan.  Adanya  pengaruh  peraturan  perundang- undangan dan putusan Pengadilan ialah untuk memastikan bahwa tujuan reorganisasi berupa proses yang dilaksanakan dengan adil dapat terlaksana. Dengan adanya hal ini diharapkan  bahwa  proses  reorganisasi  dapat  mengakomodasi  dan  melindungi kepentingan para kreditor lebih komprehensif, khusunya bagi kreditor di posisi lemah. 26
Sebagaimana  mengacu  pada  landasan  historis  penyusunan  UUK-PKPU,  adanya Ketentuan PKPU dan Perjanjian Perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya  mengacu  pada  hukum  kepailitan  Amerika,  khususnya  pada Chapter  11 Reorganization Bankruptcy Code. Dalam Chapter 11, konsep ini dikenal dengan debtors in possession (DIP). Dengan adanya DIP, debitor diperbolehkan untuk tetap menguasai dan mengelola aset yang dimilikinya jika hal ini disetujui oleh sebagian besar kreditor dimana  hal  ini  kemudian  akan  mengikat  seluruh  kreditor  lainnya.  Sehingga  DIP  tetap dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  dengan  menggunakan  aset-asetnya  tersebut yang bertujuan agar dapat melunasi utang-utangnya kepada para debitor tanpa adanya likuidasi aset atau beralihnya penguasaan atas aset dari debitor kepada kurator.
Hukum  kepailitan  Amerika  dikenal  dengan  tingginya  pengaruh  Pengadilan  dalam berbagai proses kepailitan, baik dalam liquidasi ataupun reorganisasi. Hal ini diwujudkan dari  diakuinya  diskresi  yudisial  yang  merupakan  sebuah  mandat  yang  diberikan  UU dalam  prosedur  kepailitan. 27 Sebuah  penelitian  lain  bahkan  menyebutkan  bahwa
26 Rusch, Linda J, (1994). “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Believe, Faith, and Hope -Stepping into the Fourth Dimension”, hlm 25
27 Gennaioli dan Stefano Rossi, (2010). “Judicial Discretion in Corporate Bankruptcy”, The Review of Financial Studies, hlm 4.078
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
besarnya  kontrol  Pengadilan  berpengaruh  kepada  tingginya  kesuksesan  pelaksanaan reorganisasi. 28
Berdasarkan  hukum  kepailitan  Amerika,  setidaknya  terdapat  3 tahapan dalam  proses Chapter  11  yang  memerlukan  peran  Pengadilan,  yaitu 1.  Acceptance  or  refusal  the disclosure  statement 29 ;  2.  Votes  on  Plan;  3.  Plan  Confirmation 30 . Selain  itu  pengaruh Pengadilan dalam pengesahan composition plan ini dikuatkan dalam The Federal Rules of  Bankruptcy  Procedure  (Bankruptcy  Rule).  Section  3020(b)  Bankruptcy  Rule memberikan  kewenangan  kepada  Pengadilan  untuk  memberikan  keputusan  berupa konfirmasi  (pengesahan)  terhadap composition  plan setelah  proses  pemeriksaan  di Pengadilan dan dalam hal tidak adanya keberatan (atau banding) diajukan pada batas waktu yang ditentukan, maka Pengadilan dapat menganggap bahwa composition plan diajukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum tanpa perlu pembuktian lebih jauh. 31 Kemudian mengutip  dari  “ Norton  Bankruptcy  Law  and  Practice” yang menginterpretasikan pasal tersebut sebagai berikut : 32
It is manifest that the Bankruptcy Code and Rules give the judge broad  supervisory  powers  over  the  confirmation  of  plans. Confirmation requires a court order whether or not there is an objection,  and  the  Code  contemplates  that  there  will  be  a hearing in every case. The Code also requires the judge to take evidence before confirming any Chapter 11 Plan.
Atau dengan kata lain berdasarkan preseden dan dasar hukum ini menunjukan bahwa Terlepas  dari  adanya  persetujuan  oleh  para  kreditor  untuk  mengesahkan  perjanjian tersebut,  tidak  menjadi  alasan  hilangnya  kewajiban  Pengadilan  untuk  menyelidiki kesesuaian  perjanjian  perdamaian  tersebut.  Pengadilan  tetap  diwajibkan  untuk melakukan  pemeriksaan  menyeluruh  terhadap  seluruh  dokumen  terkait  dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada pihak-pihak terkait.
Selanjutnya, bentuk kewenangan lain dari Pengadilan terkait pengesahan composition plan adalah  dengan  adanya  mekanisme cramdown. Cramdown  adalah  terjadinya pengesahan composition plan oleh Pengadilan walaupun adanya penolakan dari seluruh
28 Chien- An Wang, (2014). “Determinants of The Choice of Formal Bankruptcy Procedure: An International Comparison of Reogranization and Liquidation”, Emerging Markets Finance and Trade, December, hlm 5
29 Bankruptcy Code Section 1125(a)
30 Bankruptcy Code Section 1129(a)
31 Houser. Barbara J, et al, (2007). “Disclosure Statements; Confirmation and Cramdown of Chapter 11 Plans”, Philadelphia: ALI-ABA,  hlm 10
32 Jennifer H. Henderson dan Clifton R Jessup Jr, “11 U.S.C. § 1129a: Satisfying the Requirements for "Consensual" Confirmation”, (makalah disampaikan pada “32nd Annual Seminar of the Alabama State Bar Bankruptcy & Commercial Law Section”, Florida, 7 -8 Juni 2019 , hlm 1
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
impaired  creditor (kreditor  yang  haknya  dikurangi/terganggu  pada  perjanjian perdamaian  yang  diajukan 33 ).  Mekanisme  cramdown  singkatnya  ialah  dimana Pengadilan  turut  andil  untuk  mengubah  dan  menyesuaikan  kembali  isi  perjanjian perdamaian  agar  memenuhi  prasyarat  pada  Section  1129b  angka  1,  yaitu  “ fair  and equitable ”.
Kemudian  kembali  mengaitkan  dengan  permasalahan  utama  yaitu  mengenai Amandemen Akta Perdamaian. Bankruptcy Code mengenal adanya modifikasi terhadap perjanjian  perdamaian.  Modifikasi  dapat  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  perjanjian disahkan.  Ketika  perjanjian  sudah  disahkan  ketentuannya  diatur  dalam  Section  1127. Baik  sebelum  ataupun  sesudah  pengesahan,  pemohon  (debitor)  harus  kembali menyerahkan disclosure  statement mengenai  modifikasinya  mengikuti  ketentuan Section  1125  serta  kreditor  dapat  merubah  pilihan  suaranya  terhadap  modifikasi perjanjian tersebut.  Modifikasi  Perjanjian  Perdamaian  hanya  akan  berlaku  efektif  jika dilakukan  dengan  tahapan:  1)  Pemberitahuan  ( notification ),  2)  Pemeriksaan  di  muka pengadilan  ( hearing ),  3)  Konfirmasi/Putusan  Pengadilan  ( confirmation ). 34 Hal  utama yang membatasi modifikasi saat perjanjian telah disahkan adalah bahwa perjanjian tidak dapat  dimodifikasi  dalam  hal  perjanjian  tersebut  secara  substantial  telah  dijalankan ( substantial  consummation) . Bankruptcy  Code menjabarkan  definisi substantial consummation yaitu: 35
a) Adanya pengalihan aset sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian
b) Adanya  asumsi  oleh  debitor  atau  penerus  debitor  bahwa  pengelolaan  aset telah dilakukan sesuai perjanjian perdamaian
c) Dimulainya distribusi pengelolaan aset berdasarkan perjanjian perdamaian
Selain  itu  ditegaskan  pula  bahwa  Pengadilan  tidak  dapat  mengesahkan  modifikasi perjanjian  perdamaian  yang  berpotensi  secara  material  mengganggu  hak-hak  para kreditor.
Tantangan  bagi  pemohon  untuk  mengajukan  modifikasi  adalah  membuktikan  belum terjadinya salah satu dari 3 poin substantial consummation tersebut agar hakim dapat mengesahkan rencana modifikasinya. Terdapat dua alasan Mengapa Bankruptcy Code membatasi proses  post confirmation  modification dengan substantial consummation, yaitu  karena substantial  consummation menentukan  tanggal  finalnya  dari  realisasi pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dapat diselesaikan dan dengan adanya substantial consummation dapat  diasumsikan  telah  ada  piha-pihak  yang  telah  memiliki  hak-hak
33 Ayer, John D, et all, (2005). ”Chapter 11 “101”: Confirming a Plan”, American Bankruptcy Institute Journal 10, Vol. 23, hlm 1
34 Bankruptcy Code Section 1127(a), (b), dan (c)
35 Bankruptcy Code Section 1101, Article 2
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
yang  melekat  pada  dirinya  akibat  pelaksanaan  rencana  Perjanjian  Perdamaian  ini. Sehingga  berdasarkan  dua  alasan  ini,  terhadap  Perjanjian  Perdamaian  yang  telah dilaksanakan  Secara  substantial  tidak  dapat  dilakukan  modifikasi  karena  dapat dipastikan  pelaksanaan  dari  modifikasinya  tersebut  tidak  dapat  berjalan  efektif  dan dapat menggagu hak pihak lain. 36 Dalam beberapa preseden, diketahui beberapa alasan dimungkinkannya  dilakukan  modifikasi  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan, diantaranya:  Debitor  tidak  mampu  melaksanakan  perjanjian  perdamaian  karena pengaruh  adanya  kebijakan  pemerintah  yang baru 37 dan  adanya  kerugian besar  yang dialami  debitor  namun  bukan  karena  kesalahannya 38 .  Pada  pokoknya,  hal  yang melatarbelakangi  diperbolehkannya  modifikasi  terhadap  Perjanjian  Perdamaian  yang telah  disahkan  di  Amerika  adalah  karena  menimbang  adanya  keadaan-keadaan  yang lebih  menguntungkan,  baik  bagi  debitor  ataupun  kreditor,  setelah  Perjanjian Perdamaian awal disahkan.
Berbanding  terbalik  dengan  hukum  kepailitan  Indonesia,  hukum  kepailitan  Amerika membatasi ketentuan revocation ataupun conversion. Hal ini dapat ditinjau dari frasa Pasal  1112  yang  menunjukan  bahwa  penjatuhan  status revocation 39 ataupun conversion 40 penjatuhan statusnya ditentukan sepenuhnya oleh pertimbangan hakim. Tidak  ada frasa  yang  menunjukan  adanya  kewajiban  bagi  pengadilan  untuk  memutus penjatuhan  status  tersebut  terlepas  telah  terjadinya  situasi  yang  ditentukan  oleh Bankruptcy  Code.  Hal  ini  dikarenakan  UU  mengamanatkan  bahwa  pengadilan  perlu untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik kreditor dan pihak ketiga lainnya.
Hal  inilah  yang  kemudian  mendasari  adanya  sistem  modifikasi  dalam  perjanjian perdamaian dalam kepailitan Amerika. Hukum Kepailitan Amerika lebih fleksible dalam hal  modifikasi  perjanjian  perdamaian  untuk  melindungi  kreditor  dan  pihak  ketiga berkepentingan  dengan  tidak  mudah  mencabut  status  reorganisasi  debitor.  Sehingga demikian,  jika  dianggap  ada  urgensi  tertentu  berkaitan  pelaksanaan  perjanjian perdamaian, Pengadilan diberikan diskresi untuk meninjau dan mengesahkan kembali modifikasi dari perjanjian perdamaian tersebut. 41
36 Kendrick, Renata D, (1988). Postconfirmation Modification of the Plan of Reorganization: Section 1127(b ), Bankruptcy Developments Journal , Vol. 5, hlm 215
37 Olson, 861 F.2d 188
38 In re Gene Dunavant & Son Dairy, 75 B.R. 328
39 Revocation: adalah pencabutan pengesahan yang diberikan pengadilan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan (Section 1114 Bankruptcy Code)
40 Conversion: perubahan status reorganisasi menjadi status likuidasi sesuai Chapter 7
41 Douglas, Mark G Douglas, (2006),  “Revoking a Chapter 11 Plan Confirmation Order”, Pratt’s Journal of Bankruptcy Law , September, hlm 4-5
Berdasarkan uraian ini, berikut akan disajikan bagan sederhana perbandingan mengenai aspek  pengaturan  pengesahan  perjanjian  kepailitan  dalam  hukum  Indonesia  dan Amerika:
Aspek Negara Indonesia Amerika Modifikasi/amandemen perjanjian perdamaian Tidak diatur Diatur  (dengan  kesertaan peran pengadilan) Pembatalan/pencabutan perjanjian perdamaian Diatur (merupakan bentuk  sanksi  yang  wajib dijatuhkan pengadilan jika ketentuannya terpenuhi) Diatur dengan pembatasan (baik conversion ataupun revocation merupakan suatu pilihan, dimana pengadilan tidak diwajibkan  oleh  UU  untuk melakukan hal tersebut) Syarat pengesahan perjanjian perdamaian Diatur (tidak diatur secara rigid) Diatur (parameter persyaratan  tidak  diatur, hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan  disesuaikan dengan  kasus  tertentu, namun ada beberapa preseden yang dapat diikuti) Peran pengadilan Lemah  (hanya  berperan dalam  pengesahan  dan pengawasan  oleh  hakim Tinggi  (pengesahan  tidak sepenuhnya diserahkan pada  hasil  voting.  Hakim pada  keadaan  tertentu

## Conclusion
Akta  Perdamaian  dalam kepailitan  tidak  dapat  dilakukan  amandemen.  Pernyataan  ini didapatkan  berdasarkan  dua  argumentasi,  yaitu  mengingat  urgensi  pentingnya  peran pengadilan  dalam pengesahan  perjanjian perdamaian  serta  adanya penafsiran  antara syarat  sah  suatu  perjanjian  yang  dikaitkan  dengan  ketentuan  UUK-PKPU.  Berkaitan dengan  argument urgensi pentingnya peran pengadilan, hal ini didukung dari beberapa pertimbangan, yaitu tinjauan pendapat hakim dalam Kepailitan PT Berlian Laju Tengker yang  menyatakan  hal  tersebut  adalah  penyeludupan  hukum;  tinjauan  sistematis  dari UUK-PKPU dan Asas hukum kepailitan bahwa menghilangkan peran Pengadilan dalam proses  perjanjian  perdamaian,  sama  saja  menghilangkan  perjanjian  perdamaian  itu sendiri; adanya yurisprudensi bahwa pada pokoknya jika terdapat perselisihan antara perjanjian dengan akta notaris yang dikeluarkan setelah adanya putusan yang bersifat BHT (dimana akta perdamaian homologasi kedudukannya adalah sama dengan putusan BHT),  maka  yang  diutamakan  adalah  putusan  yang  telah  BHT;  tinjauan  doktrin lost allocation  theory ,  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  justifikasi  pentingnya  peran pengadilan  dalam  penyelesaian  perkara  kepailitan,  yang  termasuk  di  dalamnya mengenai  perjanjian  perdamaian.  Pengadilan  hadir  untuk  menjamin  terpenuhinya seluruh kepentingan para pihak terkait dalam kepailitan. Kemudian berkaitan dengan tinjauan sistematis antara Pasal 1320 KUHPer dengan Pasal 285 UUK-PKPU, menunjukan pelaksanaan  perjanjian  menjadi  tidak  cukup  terjamin.  Sehingga  menyebabkan  tidak terpenuhi “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPer.
Bahwa  hukum  kepailitan  Amerika  mengatur  dan  memperbolehkan  dilakukannya amandemen  akta  perdamaian  dalam  kepailitan,  namun  pembatalan  terhadap  akta perdamaian  hanya  menjadi  proses  likuidasi  sifatnya  hanya  opsional  bagi  para  pihak, dimana tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk melakukan hal demikian sekalipun alasan dimohonkannya telah terbukti jika hakim berpendapat tindakan tersebut tidak lebih  menguntungkan  kreditor  dan  pihak  ketiga.  Sedangkan  di  Indonesia,  ketentuan
pengawas sebelum pengesahan) berwenang untuk mengubah klausul perjanjian  serta  menolak pengesahan walaupun voting berpendapat sebaliknya)
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
mengenai  amandemen  akta  perdamaian  tidak  diatur  dalam  UUK-PKPU,  namun  jika diinterpretasikan  secara  menyeluruh  keseluruhan  isi  UUK-PKPU,  hal  tersebut  tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, Indonesia mengenal adanya pembatalan akta perdamaian yang  telah  dihomologasikan  dalam  hal  Debitor  terbukti  melakukan  wanprestasi terhadap proses pelunasan utangnya. Pembatalan akan berakibat jatuhnya status pailit pada debitor dan dilikuidasinya aset untuk pelunasan utang.

## Acknowledgments
Dimasukannya  pengaturan  yang  secara  tegas  mengatur  mengenai  amandemen  akta perdamaian  dalam  kepailitan.  Pembuat  regulasi  harus  dapat  menentukan  apakah tindakan  amandemen  akta  perdamaian  dapat  atau  tidak  dapat  dilakukan  untuk memberikan  kepastian  hukum.  Jika  kemudian  hari  akan  diatur  bahwa  amandemen dapat dilakukan, maka sebaiknya perlu mempertimbangkan pengaturan modifikasi akta perdamaian dalam Bankruptcy Code Amerika. Dimana dalam ketentuan tersebut proses amandemen  tersebut  tetap  dilakukan  melalui  proses  pengadilan  dengan  peran  aktif hakim  di  dalamnya.  Pengaturan  mengenai  amandemen  akta  perdamaian  ini  dapat dimasukan dalam dua bentuk, yaitu dalam RUU UUK-PKPU atau pembuatan peraturan pelaksana  dari  UUK-PKPU,  seperti  contohnya  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah. Menimbang dari efisiensi proses pembuatannya, maka pembuatan Peraturan Pelaksana merupakan solusi yang lebih realistis untuk dilakukan
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177

## References

## Books
Agustina. Rosa, et all, (2012). Hukum Perikatan. Denpasar: Pustaka Larasan
Anisah,  Siti,  (2008).  Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum Kepailitan Indonesia. Yogyakarta: Total Media
Asikin,  Zainal,  (2001).  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Black,  H.C,  (1994).  Black  Law  Dictionary  sixth  edition.  Cet  Ke-1.  New  York:  Springer Publisher
Buchbinder. David L, (2017). Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition. New York: Wolters Kluwer
H.F.A Vollmar, (1953). De Faillissement, Cet. Ke-4
Houser. Barbara J, et al, (2007), Disclosure Statements; Confirmation and Cramdown of Chapter 11 Plans. Philadelphia: ALI-ABA
Marzuki, Peter Mahmud, (2010). Penelitian Hukum. ed Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## Journal
Anisah, Siti, (2013). “Studi Komparasi Terh adap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 16 (Edisi Khusus), Hlm 30-50
Ayer, John D, et all, (2005) “Chapter 11 “101”: Confirming a Plan” . American
Bankruptcy Institute Journal 10. Vol. 23
Chien- An Wang, (2012). “Determinants of the Choice of Formal Bankruptcy Procedure: An International Comparison of Reorganization and Liquidation”. Emerging Markets Finance and Trade. Vol. 48(2). Hlm 4-28
Douglas, Mark G Douglas, (2006), “Revoking a Chapter 11 Plan Confirmation Order”. Pratt’s Journal of Bankruptcy Law .
Kendrick, Renata D, (1988) Postconfirmation Modification of the Plan of Reorganization: Section 1127(b). Bankruptcy Developments Journal . Vol. 5(1). Hlm 211-228
Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Jurnal Hukum tora: 9 (2): 157-177
Kinsella, N. Stephan, (1994). “A Civil Law to Common Law Dictionary”. Louisiana Law Review. Vol. 54 (5). Hlm 1.265-1.305
Gennaioli dan Stefano Rossi, (2010). “Judicial Discretion in Corporate Bankruptcy” . The Review of Financial Studies , Vol 23 (11). Hlm. 4.078-4.114
Moschzisker, Robert von, (1929). “Res Judicata”. Yale Law Journal . Vol. 38(3). Hlm 299- 334
Rusch, Linda J, (1994) “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Beliefe,
Faith, and Hope – Stepping Into The Fourth D imension”. Montana Law Review . Vol. 55(1). Hlm 10-42
Simalango, Maruli, (2017). “Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia”. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol 15(1). Hlm 53-64
Walker, Wendy S, et al , (2007). “At the Crossroa ds: The Intersection of The Federal Securities Laws and the Bankruptcy Code. The Business Lawyer . Vol. 63 (1). Hlm 125-146
Williams, E Hall., (1950). “Res Judicata in Recent Cases”. Modern Law Review . Vol. 13
(3). Hlm 307-317

## Regulations
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran . UU No 37 Tahun 2004. LN 131 Tahun 2004, TLN No. 4443
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R. Tjirosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

## Treaty
Mahkamah Agung. Putusan No 2251 K/Pdt/2012
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan
Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 23/PKPU/2011PN.Niaga.Jkt.Pst
Mahkamah Agung. Putusan MA No 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Mahkamah Agung. Putusan No. 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015
Bankruptcy Code United State of America
Olson, 861 F.2d 188
In re Gene Dunavant & Son Dairy, 75 B.R. 328

## Internet
Ferry San di, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai- kasus-pailitperusahaan-saat-pandemi-ada-apa , diakses pada 20 Maret 2023

## Thesis
Kartika. “Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian antara Indo Plus B.V Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. 2009

## Seminar
Jennifer H. Henderson dan Clifton R Jessup Jr, “11 U.S.C. § 1129a: Satisfying the Requirements for "Consensual" Confirmation”, (makalah disampaikan pada
“32nd Annual Seminar of the Alabama State Bar Bankruptcy & Commercial Law Section”, Florida, 7 -8 Juni 2019