## KUOTA PEREMPUAN DI DPRD JAWA TENGAH PADA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019
Oleh:
Hamidah Abdurrachman, Ratna Riyanti, Rahmad Agung Nugraha Universitas Pancasakti Tegal hamidah.azzahara@gmail.com
Abstract: Gender equality in Indonesian legislature has not yet reached its expected state. Despite numerous agreements, conventions, and affirmative actions that were taken so far to promote the agenda, the fact of the matter is that female politicians are still quite rare in Indonesian legislatures, compared to their male counterparts. Among some of the deciding factors that hinder women’s participation in politics, gender gap and transactional relationship in the election system are deemed to be the  main  ones.   This  article  wants  to  address  this  problem  by  analysing  the regulation  of  Indonesian  general  election  and  the  way  it  affects  female representation  in  regional  Indonesian  legislatures. Using a normative approach, this  article  will  discuss  secondary  data  through  qualitative  analysis.  We  have examined  the  number  of  female  politicians  in  five  regional  House  of Representatives in Central Java based on the election result of 2014 and 2019. Our findings  showed  that  women's  participation  in  those  legislatures  has  not  yet reached  the  30%  quota  expected  by  the  regulation.  Based  on  this  finding,  we propose two necessary steps to attain the 30% quota goal. The need of a political warrant in practical level for female politicians beyond political party legitimacy and number-ordering of their candidacies.
Keyword : Gender equality, Indonesian legislature, Election
Abstrak  : Kesetaraan  jender  dalam  bidang  politik,  khususnya  keterwakilan perempuan  di  lembaga  legislative  Indonesia,  masih  belum  bisa  dianggap memuaskan.  Meskipun  telah dilakukan berbagai kesepakatan, dikaji  di  berbagai konvensi,  dan  didukung  oleh  seruan-seruan  yang  bersifat  afirmatif,  namun  hasil nyata  menunjukkan  eksistensi  perempuan  di  bidang  politik  masih  jauh  dari kesejajaran  dengan  politikus  laki-laki.  Diantara  beberapa  faktor  penyebab, diantaranya yang paling berat pagi perempuan adalah gender gap yang cukup tajam dan  sistem  pemilu  yang  bergerak  ke  arah  transaksional.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji regulasi tentang keterwakilan perempuan pada lembaga legislative Indonesia dan juga fakta mengenai keterwakilan perempuan anggota legislative dari hasil  pemilu  2014  dan  2019.    Hasil  penelitian  kemudian  menunjukkan  capaian keterwakilan perempuan yang belum memenuhi kuota 30%. Dari hasil penelitian ini, kami mencapai kesimpulan bahwa untuk mencapai kuota 30% pada tingkatan praktis  harus  ada  garansi  politik  bagi  perempuan,  tidak  cukup  hanya  sebatas mendapatkan nomor urut atau legalitas partai politik.
Kata kunci: kesetaraan jender, legislatif, pemilu

## PENDAHULUAN
Allport,  Vernon  dan  Lindzey mengidentifikasikan enam nilai dasar dalam  kebudayaan  yakni  nilai  teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama.  Nilai  teori  adalah  hakekat penemuan  kebenaran  lewat  berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme  dan  metode  ilmiah.  Nilai ekonomi  mencakup  kegunaan  dari berbagai  benda  dalam  memenuhi kebutuhan  manusia.  Nilai  estetika berhubungan  dengan  keindahan  dan segi-segi  artistic  yang  menyangkut antara lain bentuk, harmoni, dan wjud kesenian  lainnya  yang  memberikan kenikmatan  kepada  manusia.  Nilai sosial  berorientasi  kepada  hubungan antar  manusia  dan  penekanan  segi- segi  kemanusiaan  yang  luhur.  Nilai politik  berpusat  kepada  kekuasaan dan  pengaruh  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik.Sedangkan nilai agama merengkuh penghayatan yang bersifat  mistik  dan  transendental dalam usaha manusia untuk mengerti
1 Jujun  S.  Suriasumantri, Filsafat  Ilmu Sebuah  Pengantar  Populer ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 263.
2 William  A.  Shrode  &  J.R.  Voich, Organization and Management, Basic
dan  memberi  arti  bagi  kehadirannya di muka bumi. 1
Untuk dapat memahami persoalan  yang  berkaitan  dengan hukum  secara  lebih  baik,  maka hukum  hendaknya  dilihat  sebagai suatu  system.  Pengertian  dasar  yang terkandung  dalam  system  tersebut meliputi:  (1)    Sistem  itu  selalu berorientasi  pada  suatu  tujuan;  (2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah  dan  bagian-bagiannya;  (3) System itu selalu berinteraksi dengan system  yang  lebih  besar  yaitu lingkungannya,  dan  (4)  bekerjanya bagian-bagian dari system itu menciptakan sesuatu yang berharga. 2
Secara  umum  Shrode  &  Voich mendefinisikan  system  sebagai a  set of interrelated parts, working independently  and  jointly,  in  pursuit of  common  objectives  of  the  whole, within  a  complex  environment. 3
Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan  bahwa  persoalan yang  kita  hadapi  sangat  kompleks. Disatu sisi, hukum dipandang sebagai
System  Concept ,  1974,  Florida  State University Press, Tllahassee, Fla. 12-22. Juga dalam  Satjipto  Rahardjo  (11), Ilmu  Hukum , Alumni Bandung, 1991, hlm. 48-49.
3 Ibid.hlm.48
suatu  system  nilai  yang  secara keseluruhan  dipayungi  oleh  sebuah norma dasar yang disebut grundnorm atau basic  norm .  Norma  dasar  itulah yang  dipakai  sebagai  dasar  dan sekaligus penuntun penegakan hukum.Sebagai  system  nilai,  maka grundnorm  itu  merupakan  sumber nilai  dan  juga  sebagai  pembatas dalam penerapan hukum.Hans Kelsen memandang grundnorm sebagai the basic  norm  as  the  source  of  identity and  as  the  source  of  unity  of  legal system. 4
Dari  persepektif  yang  lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian,  hukum  merupakan  salah satu  subsistem  di  antara  subsistem- subsistem  sosial  lain,  seperti  sosial, budaya,  politik,  dan  ekonomi.  Itu berarti,  hukum  tidak  dapat  dilepas- pisahkan  dengan  masyarakat  sebagai basis bekerjanya. Hukum bergerak di antara  dua  (2)  dunia  yang  berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari- hari  (realitas  sosial).  Akibatnya, sering  terjadi  ketegangan  di  saat
4 Joseph Raz, The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of LegalSystem ,  Oxford  University  Press, London, 1973, hlm. 136.
hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang  sangat  dengan  nilai-nilai  itu hendak  diwujudkan,  maka  ia  harus berhadapan  dengan  berbagai  macam faktor  yang  mempengaruhi  dari lingkungan sosialnya. 5
Kebijakan global peningkatan status  dan  peranan  perempuan  di berbagai negara terlihat sangat gencar pada  awal  1760  di  negara-negara maju,  dan  pada  awal  1970-an  di negara-negara  sedang  berkembang. Dimulai pada tahun 1872, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) yang  membidangi  status  perempuan mengusulkan  kepada  Majelis  Umum (PBB) untuk menetapkan tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan
Internasional.  Tiga  tahun  kemudian, yaitu  tahun  1978, United  Nations Research  and  Training  Institute  for the Advancement of Women (UNSTRAW) didirikan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan konvensi tentang Penghapusan semua Bentuk
Diskriminasi  terhadap  Perempuan diterima dan diakui pada tahun 1979
5 Esmi Warasih, Pranata Hukum Magister, Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 63.
oleh  Majelis  Umum  tetapi  sampai 1985,  hanya  72  negara  yang  telah menandatangani konvensi tersebut. 6
Konferensi perempuan PBB II dilaksanakan di Kopenhagen.
Pemimpin konferensi tersebut adalah
Lucille  Mair  dari  Jamaika.  Di  situ mulai tampak adanya ketidaksesuaian politik di antara negara-negara
anggota peserta konferensi. Perempuan  di  negara-negara  dunia pertama lebih menekankan keseimbangan  antara  laki-laki  dan perempuan. Sementara itu, perempuan  dari  negara-negara  dunia kedua (negara-negara sosialis) merasa telah menjalankan keseimbangan tersebut,
tetapi menginginkan  jaminan  perdamaian karena selama ini hal tersebut belum dirasakannya. Sedangkan perempuan dari  negara-negara  dunia  ketiga. Lebih  tertarik  pada  pembangunan sosial  ekonomi  dan  pemenuhan kebutuhan dasar. 7
Selanjutnya Konferensi  Internasional  Perempuan III  di  Nairobi  yang  diselenggarakan pada  tahun  1985  menggunakan
6 Holzner,  Briggite,  1997, Perempuan  dan Pembangunan  Kebijakan-Kebijakan  dalam Perempuan  Kerja  danPerubahan  Sosial , Graffiti,  Jakarta,  juga  dalam  Partini, Bias
motto: “Persamaan, Perdamaian, dan Pembangunan.”  Rencana  aksi  dunia bagi  perempuan  disusun  kembali. Strategi  masa  depan  sampai  dengan tahun  2000  yang  mengatur  hak otonomi  dan  hak  menentukan  nasib sendiri  bagi  perempuan  diterima secara  bulat,  meskipun  masalah- masalah  politik  tetap  merupakan perdebatan sengit. 8 Setelah itu diteruskan pada pertemuan di Beijing yang melahirkan Deklarasi Beijing.
Berdasarkan  perkembangan global  tentang  peningkatan  peranan perempuan yang telah dilakukan oleh berbagai  negara,  kebijaksanaan  dan strategi peningkatan peranan perempuan di Indonesia pada
hakekatnya adalah melihat perempuan  secara  utuh  diberbagai kedudukan  dan  fungsinya,  dengan jangkauan  hingga  ke  dimensi  sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, dan keluarga. Berhubung upaya peningkatan  tersebut  menyangkut berbagai bidang, maka penanganannya  dilaksanakan  secara intersektoral, terpadu, dan
Gender  dalam  Birokrasi ,  Tiara  Wacana, Yogyakarta, 2013, hlm. 55.
7 Ibid., hlm. 56
8 Ibid., hlm. 56
multidisipliner.  Oleh  karena  itu,
berbagai  institusi,  baik  instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, maupun  seluruh  potensi  masyarakat yang ada harus dilibatkan. 9
Representasi bisa hadir dalam setidak-tidaknya empat bentuk.
Pertama,  representasi  geografis  yang mengisyaratkan bahwa setiap daerah, entah  itu  kota  kecil  atau  kota  besar, sebuah  provinsi  atau  sebuah  dapil, mempunyai  anggota-anggota  badan legislatif  yang dipilih dan  yang pada akhirnya  bertanggung  jawab  kepada daerah  mereka.  Kedua,  pembagian ideologis  dalam  masyarakat  bisa diwakili dalam badan legislatif, entah itu  melalui  perwakilan  dari  partai- partai politik atau wakil-wakil independen atau
kombinasi
keduanya.  Ketiga,  sebuah  badan legislatif mungkin merepresentasikan situasi  politis-partai  yang  ada  dalam suatu  negara  sekalipun  partai-partai politik tidak mempunyai sebuah basis ideologis.  Jika  separuh  pemilih memberikan suara untuk satu
9 Partini, Bias Gender dalam Birokrasi , Tiara Wacana, Yogyakarta, 2013, hlm. 56
Tinjauan Umum partai politik tetapi partai tersebut tidak, atau nyaris tidak, memenangkan satu pun kursi di badan legislatif, maka sistem itu tidak bisa  dikatakan  merepresentasikan kehendak  rakyat.  Keempat,  konsep representasi  deskriptif  memandang bahwa  badan  legislatif  hingga  batas tertentu  harus  menjadi  “cermin bangsa”  yang  mestinya  memandang, merasakan,  berpikir  dan  bertindak dalam  cara  yang  mencerminkan rakyat  secara  keseluruhan.  Sebuah badan legislatif yang cukup deskriptif akan mencakupi laki-laki dan perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya,  dan  mencerminkan  afiliasi keagamaan,  komunitas  lingistik  dan kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat 10
Konsep  keadilan,  kesetaraan dan  persamaan  di  bidang  public kembali  ditegaskan  dalam  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
10 Andrew Reynolds et.all, Disain sistem Pemilu, Buku Panduan Internasional IDEA, © Perludem 2016, hlm. 10-11
(DUHAM)  1948. 11 ,  yang  memuat hak  dan  kebebasan  sangat  perlu dimiliki  oleh  setiap  orang  tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan  diskriminasi  berdasarkan
jenis kelamin, laki-laki dan
perempuan mempunyai derajat
sama. 12 Setidaknya ada dua hal  yang bisa disampaikan: Pertama, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin.  Kedua,  pengakuan  atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki  dan  perempuan  dalam berbagai bidang. 13
Sampai  saat  ini.  perlakuan 30% kuota perempuan sebagai affirmative  action bertujuan  untuk mempercepat  tercapainya  kesetaraan dan  keadilan  diantara  lelaki  dan perempuan belum tercapai. Meskipun tindakan ini merupakan suatu terobosan  terhadap  nilai  budaya  bias
11 Sri  Wiyanti, Hak  Asasi  Perempuan  dan Konvensi  CEDAW ,  LSAM,  Jakarta,  2004, hlm.1 12 Saparinah Sadli, Hak- Hak Asasi Perempuan  adalah  Hak  Asasi,  dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan alternative  Pemecahannya ,  Pusat  Kajian Wanita  dan  Gender,  universitas  Indonesia, Jakarta, 2000,hlm.1
gender,  yang  menempatkan  dan mengkondisikan  perempuan  dalam kedudukan  inferior/subordinasi  dari laki-laki namun hasil akhirnya menunjukkan partisipasi politik perempuan cenderung rendah dibandingkan  laki-laki. Hal ini disebabkan  karena  perempuan  lebih banyak terlibat dengan urusan rumah tangga  daripada  urusan  politik, sementara sosialisasi perempuan secara  politis  cenderung  menggiring wanita  mendapatkan  status  tertentu tanpa usaha nya sendiri 14 .

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  regulasi  tentang kuota perempuan di Indonesia? 2. Bagaimana  capaian  kuota perempuan  hasil  pemilu  2014  dan 2019?
13 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam tafsir Qur’an , LKIS, Yogyakarta, 2011, hlm. 73.
14 Efi Muawanah, Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya, Jurnal Studi Perempuan Lentera, Vol 11 No.2, Desember 2015, p 125

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini termasuk  dalam  penelitian  hukum empiris,  dengan  bentuk  penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai  pelaksanaan  suatu  peraturan perundang-undangan  dan  dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Regulasi  Kuota  Perempuan  Di
Indonesia
Ahli yang menganalisis tentang konsep demokrasi, yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen Dalam bukunya yang berjudul The General Theory of
Law and State, membahas ide tentang demokrasi sebagai sebuah manifestasi dari ide tentang kebebasan manusia. Menurut Kelsen, pengelompokan sistem pemerintahan negara yang merupakan cara pembuatan  tatanan  hukum  menurut konstitusi  terbagi  atas dua kelompok yaitu Demokrasi dan Otokrasi. 15
15 http://ryzafardiansyah.blogspot.com/2013/ 11/membedah-pandangan-hans-kelsen- tentang.html
Perbedaan  paling  mendasar antara  Demokrasi  dan  Otokrasi menurut  Kelsen  terletak  pada  ide kebebasan politik. Yang memiliki ide kebebasan  politik  adalah  orang  yang tunduk  kepada  suatu  tatanan  hukum dan turut serta dalam pembentukannya. Seseorang
dianggap  memiliki  kebebasan  bila apa  yang  “harus”  dia  lakukan menurut  tatanan  sosial  berhimpitan dengan  apa  yang  “hendak”  dia lakukan.  Maka  dari  itu,  wujud  ideal dari Demokrasi adalah ketika “kehendak”  yang  dinyatakan  dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak  dari  para  subyek  tatanan hukum tersebut.
Lawan dari Demokrasi dalam pengertian  ini adalah  Otokrasi. Sebagai  sebuah  bentuk  penegasian dari  prinsip  dasar  Demokrasi 16 . Dalam Otokrasi, subyek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara dan keselarasan antara tatanan hukum dan kehendak  subyek  sama  sekali  tidak terjamin.  Kelsen  meletakkan  ide
16 Ibid.
dasar  tetang  kebebasan  sebagai sebuah prinsip utama dalam menentukan  apakah  sebuah  negara dapat  dikatakan  sebagai  sebuah tatanan  yang  mengimplementasikan demokrasi sebagai sebuah sistem atau tidak.  Ide  kebebasan  subyek  secara individu inilah yan kemudian menurut  Kelsen  adalah  substansi dasar dari segala bentuk penilaian dan penghargaan negara terhadap individu  sampai  pada  legitimasi
eksistensial individu dihadapan negara.
Ide  kebebasan  politik  hanya dapat  terwujud  apabila  ikatan  yang mucul  dari  sebuah  tatanan  sosial selaras  dengan  kehendak  individu. Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa semakin banyak individu yang selaras  kehendaknya  dengan  sebuah tatanan sosial, maka semakin demokratis  tatanan  sosial  tersebut. Hans  Kelsen 17 menjelaskan  bahwa ide kebebasan pada mulanya mengandung  makna  yang  benar- benar  negative.  Ide  kebebasan  ini berarti  ketiadaan  ikatan  apapun,
17 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Diterjemahkan dari Buku General Theory ofLaw and State ,
ketiadaan kekuasaan yang membebankan  kewajiban.  Namun, hal  inilah  yang  ditolak  oleh  Hans Kelsen.  Pasalnya,  ketika  manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide
“kebebasan”  tidak  bisa  lagi  dinilai secara  sederhana,  tidak  lagi  semata- mata  bebas  dari  ikatan,  namun  ide “kebebasan”  dianalogikan  menjadi prinsip  penentuan  kehendak  sendiri. Inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar pemikiran  Hans  Kelsen 18 mengenai demokrasi.
Tetapi masyarakat berarti sebuah  tatanan,  dan  tatanan  berarti ikatan-ikatan.  Negara  adalah  suatu tatanan  sosial  yang  mengikat  para individu  kepada  perbuatan  tertentu. Dengan  demikian,  menurut  arti semula  dari  kebebasan,  orang  yang bebas adalah orang yang hidup di luar masyarakat  dan  negara.  Kebebasan menurut artinya semula hanya ditemukan  di  “alam  bebas”  yang dianggap sebagai lawan dari “kehidupan sosial” oleh teori hukum alam  pada  abad  kedelapan-belas.
Cetakan XI, PT. Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 403.
18 Ibid.,
Kebebasan seperti itu adalah anarkhi. Oleh  sebab  itu,  guna  memberikan kriteria  untuk  membedakan  tipe-tipe negara yang berlainan, ide kebebasan harus  mendapat  konotasi  lain  selain dari konotasinya semula yang bersifat negative.  Kebebasan  alami  menjadi kebebasan  politik.  Perubahan-bentuk ide kebebasan ini sangat penting bagi segenap pemikiran politik kita.
Demokrasi dapat digolongkan menurut  idealnya,  tingkatannya  dan menurut  kehendaknya.  Demokrasi menurut  idealitanya  dikemukakan
oleh Hans Kelsen. Demokrasi menurut idealitanya merupakan
demokrasi  yang  diwujudkan  dalam derajat  yang  berbeda-beda  melalui konstitusi.  Hans  Kelsen  membagi demokrasi menurut idealitanya
menjadi dua macam yaitu: Demokrasi
Langsung  dan  Demokrasi  tidak langsung.
Demokrasi langsung merupakan demokrasi dengan derajat yang relative paling tinggi.
Demokrasi  langsung  ditandai  oleh fakta  bahwa  pembuatan  undang- undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif  yang  utama  dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar
atau rapat umum. Pelaksanaan semacam  itu  hanya  mungkin  dalam masyarakat  yang  kecil  dan  di  bawah kondisi sosial yang sederhana. Hal ini dijumpai di  antara suku-suku bangsa Jerman dan Romawi Kuno. Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi di mana fungsi legislative dijalankan  oleh  sebuah  parlemen yang  dipilih  oleh  rakyat,  dan  fungsi eksekutif  dan  yudikatif  dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum.
a. Prinsip Mayoritas
Indikator  Demokrasi  yang menjadikan  ide  kebebasan  politik sebagai substansinya, kemudian menuntut  bahwa  sebuah  tatanan sosial harus dibuat dengan keputusan bulat dari semua subyeknya.
Kehendak kelompok ( volunte generale )  harus  tetap  selaras  dengan kehendak  para  subyek  (volunte  de tous). Namun konteks negara modern dengan  jumlah  penduduk  yang  lebih besar  jika  dibandingkan  dengan model  negara  yunani  kuno  dan romawi  menjadikan  peluang  untuk menciptakan  sebuah  tatanan  yang mendapatkan  dukungan  secara  bulat dari  setiap  subyek  yang  berada  di
dalamnya  menjadi  semakin  sempit. Maka dari itu, legitimasi dari sebuah tatanan  sosial  yang  berlaku  adalah prinsip  mayoritas,  dimana  sebuah tatanan  sosial  yang  berlaku  pasti disetujui oleh mayoritas subyek.
Apabila sebuah tatanan sosial yang  berlaku  tidak  disetujui  oleh mayoritas  subyek,  maka  perubahan terhadap tatanan sosial  tersebut  pasti akan terjadi. Perubahan untuk kembali menata tatanan sosial tersebut agar selaras dengan kehendak  sebagian  besar  subyek. Kelsen  berpandangan  bahwa  karena kebebasan  politik  berarti  kesesuaian antara kehendak individu dan kehendak kelompok yang dinyatakan dalam  tatanan  sosial  maka  prinsip mayoritaslah  yang  menjamin  derajat kebebasan  politik  tertinggi  yang mungkin diperoleh dalam masyarakat.  Pendapat  Hans  Kelsen mengenai  ide  “kebebasan”  dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran
cendekiawan  muslim,  Abu  Nashar
19 Munawir Sjadzali , Islam dan Tata Negara;
Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 51.
bin  Mohammad  bin  Mohammad  bin Tharkam  bin  Unzalagh,  atau  yang lebih dikenal  dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa  lepas  dari  masyarakat  karena pada  hakekatnya  manusia  adalah makhluk sosial.
Hakekat ini merupakan sebuah  kecenderungan  yang  alami. Adapun  kecenderungan  untuk  hidup bermasyarakat  tidak  semata-mata untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya  bermacam  pemikiran  atau ide.  Ini  bisa  diartikan  bahwa  ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan  sebuah  kecenderungan alami,  dengan  tujuan  kebahagiaan hidup 19 .
b. Politik dan Kesetaraan
Gender
Perlindungan  terhadap  kaum perempuan  dalam  banyak  hal  masih mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan  konvensi  dan  seruan- seruan  yang  bersifat  internasional. Hukum yang telah dirumuskan secara nasional pun terkadang kalah dengan praktek-praktek  kebudayaan  yang masih memandang nilai/hak
perempuan  tidak  sama  dengan  hak
kaum pria. Pengadilan sebagai lembaga  hukum  yang  menciptakan keadilan,  juga  tidak  selalu  teguh memandang/mempertahankan hak-
hak perempuan 20 .
Instrumen Hukum Internasional,  perkembangan  hak asasi  manusia  pada  generasi  kedua ditandai dengan disetujuinya International Convenant On Economis,  Social,  and  Cultural
Rights  dan  International  Convenant of  Civil  and  Political  Rights, oleh Majelis  Umum  PBB  pada  16 Desember  1966.  Perlindungan  hak asasi  manusia  yang  diberikan  oleh negara  ruang  lingkupnya  diperluas
20 Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009),hal. 28
tidak  hanya  pada  hak  politik,  namun juga meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian pada tahun 1970 – an  tepatnya  pada  18  Desember  1979 Majelis  Umum  PBB  menyetujui Convention on the Elimination of All Forms  of  Discrimination  Againts Women  (CEDAW) ,  pada  era  ini disebut  dengan  genarasi  hak  asasi manusia  ketiga  dimana  perhatian perlindungan  HAM  lebih  spesifik kepada hak-hak perempuan.
Indonesia  merupakan  salah satu  negara  anggota  PBB  yang  ikut menandatangani CEDAW ,  dan  pada 24 Juli 1980 konvensi ini diratifikasi oleh  Indonesia  dengan  UU  No.  7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai  Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasi
Terhadap  Wanita (Convention  On The  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Againts Women). Hal ini berkonsekwensi bahwa (1) konvensi  ini  berkedudkan  sebagai smber  formal  yang  setingkat  dengan undang-undang,  (2) menciptakan kewajiban dan
akuntabilitas
(termasuk di dalamnya responsibility,
asnwerability  (kemampuan  memberi jawab),bagi negara yang bersangkutan, sehingga prinsip- prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada  dalam CEDAW berlaku  sebagai hukum nasional, (3) komitmen negara Indonesia  mengikatkan  diri  untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan program  dan  tindakan  khusus  – sementara (tindakan afirmasi) mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  dan hapusnya segala tindakan
diskriminasi  terhadap  perempuan. Manifestasi  dari  konsekwensi  itu dalam  kebijakan  legislatif  sudah  ada
dan sampai sekarang masih diupaakan agar maksimal,seperti pembaharuan KUHP.
Salah  satu  alasan  pemerintah Indonesia  meratiikasi CEDAW ini bahwa ketentuan-ketentuan dan
prinsip-prinsip  dalamkonvensi  ini
pada  dasarnya  tidak  bertentangan dengan  Pancasila,  UUD1945  dan peraturan perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Hal  ini  berarti dalam konvensi ini terkandung nilai – nilai  spiritual,  meskipun  dengan
menggunakan  term  yang  lebih  bisa diterima  oleh  masyarakat  dunia (negara-negara peserta) seperti prinsip  persamaan  laki-laki  dan perempuan,  dengan  dalih  bahwa manusia  dilahirkan  bebas  dan  sama dalam  martabat  dan  hak-haknya seperti  ditegaskan  muqadiman  dari konvensi  ini  khususnya  paraghraph kedua “..... all human beings are born free  and  equal  in  dignity  and  right ...”.
Pernyataan  ini  menunjukkan bahwa  konvensi  mengakui  hak  asasi manusia sebagai kondrat
/alamiah,sehingga jika manusia perempuan  dilahirkan  dengan  hak- hak  alamiah  yang  berbeda  dengan manusia  laki-laki,  maka  ini  menjadi kewajiban  negara  untuk  melindungi, menjamin  hak-hak  tersebut  dalam kebijakannya, sehingga prinsip persamaan dalam konvensi ini bukan berarti  persamaan  yang  sama  tetapi adalah  persamaan  dalam  arti  setara /seimbang dengan hak-haknya.
c. Regulasi tentang Kuota
Perempuan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum, telah merumuskan beberapa
ketentuan tentang kuota 30%
perempuan sebagai berikut:
Pasal 173 dirumuskan: Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi  persyaratan  huruf  e: menyertakan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
Pasal  241: (1)  Partai  Politik  Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan DPRD  kabupaten/kota.  (2)  Seleksi bakal  calon  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran  dasar,  anggaran  rumah tangga,  dan/atau  peraturan  internal Partai Politik Peserta Pemilu. Pasal  243 Bakal  calon  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  241  disusun dalam  daftar  bakal  calon  oleh  partai politik  masingmasing.  Daftar  bakal calon  anggota  DPR  ditetapkan  oteh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu  tingkat  pusat.  Daftar  bakat calon anggota DPRD provinsi ditetapkan  oleh  pengurus  Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.  Daftar  bakal  calon  anggota DPRD  kabupaten/kota  ditetapkan
oleh  pengurus  Partai  Politik  Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
Pasal  245: Daftar  bakal  calon sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling  sedikit  30%  (tiga  puluh persen).
Dalam catatan hasil pemilu,
penerapan  kebijakan  afirmatif  dalam tiga  pemilu  terakhir  (2004,  2009, 2014) menunjukkan adanya pencapaian  keterwakilan  perempuan di  legislatif.  Pemilu  1999  yang merupakan  pemilu  pertama  di  Era Reformasi dan tanpa afirmasi, jumlah perempuan  terpilih  di  DPR  hanya  9 persen  (46  dari  500).  Saat  kebijakan afirmasi  perempuan  pertama  kali diterapkan pada Pemilu 2004, terjadi peningkatan jumlah perempuan terpilih  di  DPR:  65  orang  dari  550 anggota DPR (11,8 persen). Afirmasi plus  (30  persen  dan  penempatan  1 dari 3) pada Pemilu 2009 memberikan  hasil  yang  lebih  baik dari  sebelumnya.  Jumlah  perempuan terpilih mencapai persentase tertinggi yaitu  18  persen  (101  dari  560). Namun,  pada  Pemilu  2014  dengan aturan  afirmasi  plus  yang  sama,
jumlah  perempuan  terpilih  di  DPR turun menjadi 97 orang (17,3 persen). Hal  ini  perlu  dicermati  secara  kritis karena hasil yang diperoleh berbanding  terbalik  dengan  tingkat pencalonan  caleg  perempuan  yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014.
Pada  Pemilu  2019,  kebijakan afirmatif pencalonan perempuan
sebagai  anggota  legislatif  untuk keempat  kalinya  akan  diterapkan. Perjalanan kebijakan afirmatif tersebut  telah  melewati  sejumlah perubahan  regulasi  yang  menandai perkembangan  keterwakilan  politik perempuan.  Dimulai  dari  aturan bersejarah yaitu Pasal 65 UU Nomor 12  tahun  2003  yang  pertama  kali mengatur partai politik peserta pemilu memerhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya  30 persen  dalam  pencalonan  anggota legislatif.  Aturan  berubah  sejalan perubahan  Undang-Undang  Pemilu pada  2008  dan  2012  yang  mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif. Selain pencalonan  minimal  30  persen,  juga mengatur  penempatan  perempuan  di daftar  calon  yaitu  setiap  tiga  nama paling kurang terdapat satu
perempuan.  Aturan  tersebut  tidak berubah di  UU  Nomor 7 tahun 2017 sebagai  hukum  formal  pelaksanaan Pemilu  2019  (lihat  pasal  245  dan pasal 246 ayat 2).

## 2. Capaian  Kuota  Perempuan Hasil Pemilu 2014 Dan 2019
Bila  dibandingkan  dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen  di  Indonesia  masih  jauh  di bawahnya.  Rata-rata  dunia  sebesar 23,6  persen  wanita  yang  menduduki kursi  di  parlemen.  Sedangkan,  bila dibandingkan  dengan  negara  Asia maupun  ASEAN,  posisi  Indonesia berada di  atasnya. Rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia  dan  ASEAN  masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen. Semenjak pemilu  1999 hingga 2014, jumlah  perempuan  yang  menjadi anggota  DPR  RI  belum  mencapai angka  30  persen.  Namun,  atas pengaruh  kebijakan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik  dan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum, proporsi keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren meningkat. Pada pemilu 1999, jumlah
perempuan  yang menduduki  kursi di DPR  sebanyak  44  orang  atau  8,8 persen.  Proporsi  ini  meningkat  47,7 persen menjadi 65 orang pada pemilu 2004 atau mendapatkan porsi sebesar 11,82  persen  di  DPR.  Pada  empat periode pemilu terakhir, keterwakilan perempuan  tertinggi  pada  pemilu 2009, dengan proporsi sebesar 17,86 persen.  Sayangnya,  pada  periode 2014-2019,  jumlah  perempuan  yang menjadi  anggota  DPR turun menjadi sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari  total  anggota  DPR  RI  yang berjumlah 560 orang 21 .
Pada Pemilu 2019, total 7.968 calon  anggota  legislatif  yang  maju dari  16  partai  politik  nasional  4.774 orang di antaranya laki-laki dan 3.194 perempuan. Total keterwakilan perempuan  dalam  DCT  caleg  ini sebesar 40 persen. Angka keterwakilan  perempuan  di  kursi parlemen meningkat. Jumlahnya mencapai  20,5  persen  dari  seluruh kursi anggota dewan.
Dari hasil pencermatan DCT Anggota DPR yang dipublikasikan oleh KPU 22
21 https://tirto.id/cv8q
dilaman  16  Partai  Politik  Peserta Pemilu 2019 mampu melebihi angka 30%  pencalonan  perempuan.  Daftar DCT  Anggota  DPR  Perempuan paling  banyak  ialah  47%  atau sebanyak  274  perempuan yang ditempati  oleh  PSI  dari  total  DCT sebanyak  574.  Sedangkan  yang terendah  ialah  76  DCT  Anggota Perempuan  dari  total  137  DCT  yang diduduki oleh PKPI.
Hal  menarik  lainnya  adalah penempatan  nomor  urut  perempuan dinomor-nomor  tertinggi  seperti  1 dan 2 terbilang masih rendah. Padahal jika  merujuk  pada  studi  yang dilakukan  oleh  Puskapol  UI  (2015), sebagian besar Calon Anggota Legislatif  terpilih  menempati  nomor urut 1 dan 2. Meskipun dalam sistem pemilu  proposional  daftar  terbuka nomor  urut  tidak  berate  dalam penetapan  calon  terpilih,  melainkan Calon  Anggota  Legislatif  yang meraih  suara  terbanyak  yang  berhak untuk  mendapatkan  kursi  sekalipun tidak berada pada nomor-nomor urut teratas.
22 http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/ 950
Sebagian DCT Anggota DPR Perempuan  menempati  nomor  urut tiga  dan  nomor  urut  enam  yang masing-masing sebanyak 781
perempuan dan 572 perempuan (lihat bagan).  Hal  ini  sebetulnya  tidak terlepas  dari  adanya  ketentuan  UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 246 ayat (2)  yang  menjelaskan:  Di  dalam daftar  bakal  calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang  bakal  calon  terdapat  paling sedikit  1  (satu)  orang  perempuan bakal  calon.  Sedangkan  angka  DCT Anggota  DPR  Perempuan  yang menduduki  nomor  urut  1  dan  dua masih  cenderung  rendah  yakni  235 perempuan  di  nomor  urut  1  dan  372 perempuan  di  nomor  urut  2.  Proses penempatan nomor urut selain
dipengaruhi oleh
ketentuan perundang-undangan  dan  Peraturan KPU,  selebihnya  menjadi  kebijakan di  internal  partai  politik  masing- masing.  Sekalipun  nomor  urut  tidak begitu  berarti  dalam  proposional terbuka, namun pertanyaanya indikator  apa  yang  diterapkan  oleh masing-masing  partai  politik  dalam mencalonkan dan menempatkan
nomor urut  caleg yang penting untuk dilacak lebih jauh.
Pada  sisi  lain,  DCT  Anggota  DPD perempuan  masih  didominasi  oleh calon-calon  anggota  DPD  laki-laki. Merujuk  data  yang  ada,  DCT Anggota  DPD  laki-laki  sebanyak 83.1% sedangkan perempuan sebanyak  16.9%.  Dari  34  Provinsi yang ada hanya empat provinsi  yang jumlah DCT Anggota DPD Perempuan  menduduki  angka  30% yang  diantaranya:  Provinsi  Sumatera Selatan  42.4%,  Provinsi  Sulawesi Utara  34.8%,  Provinsi  Gorontalo 34.5%,  dan  Provinsi  Kalimantan Tengah 30%. Sedangkan 30 provinsi lainnya, DCT Anggota DPD perempuan  berada  dibawah  angka 30%.  Situasi  ini  memang  berbeda dengan disain aturan pencalonan DPR dan DPRD yang menerapkan kebijakan  kuota  afirmasi  minimal 30% dalam pencalonan, karena untuk DPD  aturan  main  yang  ada  tidak
menerapkan kebijakan afirmasi dalam pencalonan 23 . Penetapan kuota 30% perempuan  dalam  pemilu  legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan. Affirmative action adalah the encouragement of increased  representation  of  women and minority group members, especially    inemployment (dorongan peningkatan keterwakilan perempuan dan  anggota  kelompok  minoritas,
terutama dalam pekerjaan) 24 . Tindakan
afirmatif merupakan tindakan diskriminatif, namun tindakan  diskriminatif  ini  adalah sebuah  tindakan  positif  atau  yang  di
sebut “positive discrimination”.
Dikatakan positif karena tindakan ini ditujukan
untuk menciptakan kesempatan  yang  sama  terhadap pihak-pihak selama ini
didiskriminasikan. Menghilangkan diskriminasi  dengan  diskiriminasi. Ada  “reverse  discrimination”  atau diskriminasi  terbalik  bagi  siapapun
23 www.perludem.org/2018/09/.../peta- pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak- 2019...
24 http://dictionary.reference.com 25 Bertens, Kees, 2000, Pengantar  Etika Bisnis, Kanisius:  Yogyakarta sebagaimana
pada  masa  dahulunya  termarjinalkan dan  tidak  mempunyai  kesempatan yang  sama,  diberikan  perlakuan khusus  sehingga  pada  akhirnya  akan tercipta  kesempatan  yang  sama  di masa  yang  akan  datang  (K.  Bertens, 200:191) 25
Dalam  konteks  politik,  tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar  jumlah  perempuan  di  lembaga legislatif lebih representatif.
Affirmatif  Action  adalah  tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi  yang  tidak  setara  menuju keadilan  dan  kesetaraan.  Munculnya tindakan  afirmasi  ini  karena  jumlah anggota  legislatif  perempuan  yang minim tidak mampu mewarnai keputusan politik penting menyangkut  kesetaraan  dan  keadilan gender. Gender mainstreamming bagi anggota  legislatif  dianggap  sebagai tuntutan  akan  hak  bagi  perempuan terhadap  laki-laki,  sehingga  peran- peran  yang  harusnya  terbuka  bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik menjadi terhambat.
dikutip oleh Indra Kertati, Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan  Politik Perempuan Di Parlemen, Riptek Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, hlm. 22-23
Affirmative  action  adalah  upaya meminimalisir  kesenjangan,  agar persoalan  bias  gender,  kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat dapat  tertangani  dengan  baik  dengan hadirnya perempuan di legislatif 26 . Pada pemilu tahun 2014, dari 35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah dapat dilihat fakta perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih banyak  terpilih  dari  partai  politik besar,  seperti  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  Partai Demokrat,  Partai  Golongan  Karya (Golkar)  dan  Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB). Total jumlah anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah 100 orang, yang terdiri dari 76 orang anggota laki-laki (67%) dan 24 orang anggota  perempuan  (24%).  Partai
Demokrasi Indonesia (PDIP) menempati  urutan  tertinggi  (37%) dalam menyumbang perempuan terpilih  di  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah,  disusul  Golkar  (67%)  dan PKB (30%).
Kabupaten/Kota
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diantaranya  yaitu Kabupaten Brebes,
Kabupaten  Banyumas,  Kabupaten Pekalongan,  Kota  Surakarta,  dan Kota  Semarang  yang  mempunyai persentase  keterwakilan  perempuan yang  berbeda-beda.  Dari  kelima Kabupaten/kota  tersebut  tidak  ada satupun Kabupaten/Kota yang memenuhi  kuota  30%  perempuan dalam legislatif. Persentase Kabupaten/Kota  diantaranya  Kota Semarang (28%), Kabupaten
Pekalongan  (27%),  Kota  Surakarta (20%),  Kabupaten  Brebes  16%,  dan Kabupaten Banyumas 12,5%.
Secara  kuantitas,  jumlah  perempuan di  parlemen  pada  masa  reformasi dapat  dikatakan  terdapat  banyak kemajuan  daripada  pemilu-pemilu sebelumnya di zaman Orde Baru. Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  data meningkatnya persentase jumlah perempuan  dari  waktu  ke  waktu sesudah reformasi,  yakni  tahun 1999 yang hanya terdapat 9% representasi perempuan,  tahun  2004  persentase representasi  perempuan  meningkat menjadi  11,3%,  dan  di  pemilu  tahun 2009 lalu jumlah representasi perempuan meningkat drastis
menjadi 17,9% dari total keseluruhan kursi parlemen, khususnya DPR RI. 27
Di  provinsi  Jawa  Tengah sendiri,  pada tahap pencalonan caleg 2014 terdapat 38 partai politik peserta pemilu  di  Jawa  Tengah yang mendaftarkan  bakal  calon  1415
dengan jumlah bakal calon
perempuan sejumlah 489 atau
34,55%.  Berdasarkan  hasil  verifikasi yang  dilakukan  KPU  Provinsi  Jawa
Tengah, jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) adalah 1.372 orang, jumlah  caleg  menjadi  1.328  orang dengan keterwakilan perempuan: 550 orang  (33,9%).  Selanjutnya  dalam Daftar  Calon  Tetap  (DCT),  jumlah caleg  menjadi  1.328  orang  dengan keterwakilan  perempuan  sejumlah 448  orang  (33,73%)  untuk  seluruh Daerah  Pemilihan  (Dapil).  Apabila dilihat  pada  tiap  Dapil,  terdapat  18 partai  politik  yang  tidak  dapat memenuhi  kuota  perempuan  hingga 30%.
Data-data tersebut menunjukkan
capaian keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD
27 Wahidah  Zein  Siregar,  “ Representasi Perempuan  di  DPR,  DPD,  MPR,  dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran dan
Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari harapan meskipun dari aspek regulasi yaitu  ketentuan  pasal  533  dan  55 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memberi kepastian  keterwakilan  perempuan diberikan kuota sejumlah 30% sebagai  calon  anggota  legislatif dengan sistem zipper. Mandat Undang-Undang kepada partai politik peserta  Pemilu  adalah  menyusun daftar  calon  secara  berselang-seling, pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang- kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
Namun  bila  kita  lihat  dalam praktiknya, perintah menyusun daftar bakal  calon  secara  berselang-seling belum  dilaksanakan  secara  konsisten oleh  partai  politik.  Sebagai  contoh pada  Dapil  Jateng  I  yang  terdiri  dari Kota
Semarang, Kabupaten Semarang,  Kabupaten  Salatiga,  dan Kabupaten Kendal) terdapat 9
(sembilan) partai politik yang menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut 3 (tiga). Sementara,
Tantangan Perempuan Parlemen,” dalam Jurnal  Perempuan vol.  18  no.  4  (2013): hal. 29
ditinjau  dari  aspek  teori  yang dimaksud  dengan  sistem  zipper adalah  daftar  calon  yang  berselang- seling  perempuan,  laki-laki  dan seterusnya  sebagai  bentuk  tindakan afirmasi yang menempatkan perempuan pada nomor  urut 1 (satu) yang  diyakini  sebagai  nomor  urut strategis  dalam  sistem  proporsional tertutup maupun terbuka.
Hasil  Pemilu  Tahun  2019 pada  wilayah  sampel  adalah  sebagai berikut:
Hasil Pemilu legislatif 2019, perolehan suara perempuan di Kabupaten Pekalongan menunjukan kuota 30% belum tercapai,  karena  hanya  mencapai angka 27%. Angka tersebut diperoleh dari  jumlah  keterwakilan  perempuan sebanyak  dua  belas  kursi  dari  total anggota  dewan  empat  puluh  empat. Kontribusi terbesar keterwakilan
perempuan  adalah  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
sebanyak empat kursi, disusul dengan
PKB  tiga  kursi,  Gerindra  dua  kursi serta Golkar dan PPP masing-masing satu  kursi,  sedangkan  parpol  yang tidak memiliki keterwakilan perempuan adalah  PKS dan PAN.
Perolehan suara perempuan di Kota  Semarang menunjukan  kuota 30%  belum  tercapai,  karena  hanya mencapai angka 24%. Angka tersebut diperoleh  dari  jumlah  keterwakilan perempuan sebanyak dua belas kursi dari total lima puluh kursi. Kontribusi terbesar  keterwakilan  perempuan adalah  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (PDIP)  sebanyak  tujuh kursi,  disusul  dengan  Demokrat  dua kursi,  serta  PSI,  PAN  dan  PKB masing-masing satu kursi, sedangkan parpol yang tidak memiliki keterwakilan perempuan adalah Gerindra, Nasdem dan Golkar.
Perolehan suara perempuan di Kota  Surakarta menunjukan  kuota 30%  belum  tercapai,  karena  hanya mencapai angka 15%. Angka tersebut diperoleh  dari  jumlah  keterwakilan perempuan sebanyak tujuh kursi dari total  empat  puluh  lima  kursi. Kontribusi terbesar keterwakilan perempuan  adalah  Partai  Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP)
sebanyak  tujuh  kursi,  sedangkan parpol yang tidak memiliki keterwakilan perempuan adalah
Gerindra, PKS, PAN, PSI dan Golkar.
Perolehan suara perempuan di
Kab Brebes menunjukan kuota 30% belum tercapai, karena hanya mencapai  angka  17,7%.  Angka tersebut diperoleh dari jumlah keterwakilan  perempuan  sebanyak delapan  kursi  dari  total  empat  puluh lima puluh kursi. Kontribusi terbesar keterwakilan perempuan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP)  sebanyak  empat kursi, serta Gerindra, Golkar,
Demokrat  dan  PKB  masing-masing satu  kursi,  sedangkan  parpol  yang
tidak memiliki keterwakilan perempuan  adalah  PAN,  PPP,  PKS dan Hanura.
Perolehan suara perempuan di Kabupaten  Banyumas menunjukan kuota  30%  belum  tercapai,  karena hanya  mencapai  angka  20%.  Angka tersebut diperoleh dari jumlah keterwakilan  perempuan  sebanyak sepuluh  kursi  dari  total  lima  puluh kursi. Kontribusi terbesar keterwakilan perempuan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak tiga  kursi,  disusul  dengan  Gerindra, PKS,  PPP  sebanyak  satu  kursi,
sedangkan parpol yang tidak memiliki  keterwakilan  perempuan adalah Nasdem, PAN, dan Golkar.
Dari 5 wilayah sampel di jawa Tengah,  kuota  30%  jelas  tidak tercapai,  meskipun  sudah  dilakukan berbagai  cara  untuk  terus  meningkat keterwakilan
perempuan,
sebagaimana  tujuan  utama  tindakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi  perempuan  di  bidang politik  sesungguhnya  telah  dibangun berdasarkan adagium ’setiap
warganegara  baik  perempuan  dan lakilaki punya hak yang sama’.
Tindakan  khusus  ternyata masih harus didukung dengan langkah khusus, agar supaya tindakan ini  bukan  saja  menuansakan  sebuah perubahan  tetapi  juga  mengandung ’p ossibility ’  untuk  direalisasikan.
Karena  itu  diperlukan  langkah- langkah  strategis  dan  persuasif  dari lembaga  masyarakat,  pemerintahan dan  partai  untuk  mendorong    dan mencerdaskan  perempuan  dalam  hal ini.  Partai  dan  lembaga  masyarakat, misalnya  harus  menyempurnakan pola    rekruitmen  kader  perempuan secara berkelanjutan, melakukan advokasi,  serta    mengembangkan
program  pelatihan  dan  pendidikan politik  yang  dibutuhkan  perempuan untuk mampu memainkan peran yang penting.    Hal  ini  dilakukan  bukan karena  keterpaksaan  hanya  untuk memenuhi  ketentuan  UU,  tetapi  atas kesadaran  politik  memberikan  ruang bagi warga negara untuk
mengakualisasikan hak dasarnya (Subakti,  1992  :  39) 28 .  Dengan  kata lain  masuknya  perempuan  dapat mendorong  dilakukannya  redefinisi terhadap konsep publik-privat. 29 Ai Maryati Solihah 30 menggagas agenda gerakan perempuan diharapkan mampu mengusung konektivitas gerakan gender gap dalam strategi demokrasi yang  akan  digelar  dalam  pemilu. Perempuan perlu meningkatkan kualitas  dan  kapasitas  diri  dalam memahami  pasar  pemilihan  umum, mengenali siapakah  calon  yang  akan dipercaya,  dan  adakah  komitmen
28 Bambang Rudi Harnoko, Pendidikan Politik Perempuan   Dalam Konteks Negara Demokrasi, MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2012, Hlm. 231-232 29 Lovenduski,  Joni  dan  Azza  Karam, “Perempuan  di  Parlemen:  Membuat  Suatu Perubahan” dalam Karam, Azza, et. all. (ed.).
Perempuan  di  Parlemen:  Bukan  Sekadar Jumlah,  Bukan  Sekadar  Hiasan. Jakarta: Yayasan  Jurnal  Perempuan.  Diterjemahkan
pada  perbaikan  nasib  perempuan. Untuk itu, berikut beberapa hal  yang perlu dilakukan dalam mengetengahkan agenda keadilan dan kesetaraan gender dalam real action . Pertama, mengupayakan sistem affirmative actions bagi  politik perempuan  bukan  hanya  sekadar jumlah,  namun  mekanisme  dan pelibatan.  Para  pemangku  kebijakan, baik di partai politik dan sayap partai perlu menjamin suara kader perempuan  dalam  rumah  tangga partainya  perlu  dihitung  dengan  jeli dan  dijamin  jadi.  Sehingga  ruang bargaining elite  partai  menjadi produktif dengan agenda substansial, perempuan mana yang penting didukung  jadi  di  tiap  dapil  dengan alasan-alasan kesetaraan gender. Kedua,  menggunakan  hak konstitusional dengan menjadi pemilih  merupakan  suatu  hal  yang wajib  ditunaikan.  Tidak  adanya
oleh  Arya  Wisesa  dan  Widjanarko  dari Women  inParliament:  Beyond  Number. IDEA. 1998 30 https://news.detik.com/kolom/d- 4454126/pemilu-dan-perbaikan-kesetaraan- gender
keharusan dan kewajiban yang
menuntut perempuan untuk terpanggil memilih meletakkan agenda  keadilan  gender  pun  hanya isapan jempol.  Menjadi agenda  yang terpinggirkan  dan  terkadang  mati suri.
Ketiga,  perempuan  mau  tidak mau  harus  memiliki  kecakapan memilih  secara  mandiri  dan  cerdas, tidak dalam bayang-bayang siapapun, sekalipun  beda  pendapat  dengan suami atau keluarga lain. Sering kali problem  paternalistik  semacam  ini menghentikan  agenda  kebangsaan yang harus dilakukan. Keempat, memilih calon dengan  melihat background dan kapasitasnya,  semata  untuk  tujuan perbaikan bangsa khususnya
perempuan  dan  anak  yang  kerap tertinggal dalam problematika gender gap di  Indonesia.  Konteks  ini  akan sangat  baik  jika  memanfaatkan informasi publik. Website penyelenggara  pemilu  --KPU  dan
Bawaslu-- se-Indonesia mengabarkan
pada khalayak tentang kebutuhan ini.
Kelima,  membangun  kontrak politik kemanusiaan dengan kontestan  pemilu.  Dalam  melakukan
kontrak politik melalui dialog, ide dan gagasan  transformasi  visi  dan  misi serta persetujuan nilai-nilai kemanusiaan  merupakan  langkah kongkret  dengan  para  caleg  yang harus  dipenuhi.  Bukan  pada  soal materi atau pragmatisme kepentingan tertentu.
Keenam, melakukan
pemantauan oleh akar rumput. Perempuan berkumpul dan berserikat di  banyak  tempat,  baik  sifatnya melekat pada fungsi keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan pendekatan layanan  pada  anak  di  paguyuban PKK,  majelis  taklim,  dan  ruang kekeluargaan seperti  arisan dan  grup ibu-ibu  wali  murid  yang  jumlahnya sangat  masif.  Pemantauan  dilakukan pada  tiap  tahapan  pemilu,  seperti memastikan  jumlah  daftar  pemilih tetap. Perempuan lebih tanggap pada kelahiran anak di sebuah perkampungan, apakah anak tersebut sudah punya hak memilih atau belum. Hingga  pada  tahapan  yang  rawan pelanggaran seperti kampanye.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Tujuan utama tindakan afirmatif untuk
meningkatkan partisipasi  perempuan  di  bidang politik  sesuai  adagium  ’setiap warganegara  baik  perempuan  dan lakilaki  punya  hak  yang  sama’. Tindakan affirmatif nampaknya tidak cukup  ampuh  untuk  mendorong peningkatan angka keterwakilan
perempuan. Tindakan afirmatif masih harus didukung dengan langkah khusus, agar supaya tindakan ini  bukan  saja  menuansakan  sebuah perubahan  tetapi  juga  mengandung ’p ossibility ’  untuk  direalisasikan.
Diperlukan langkah-langkah strategis dan persuasif dari lembaga masyarakat,  pemerintahan  dan  partai untuk mendorong  dan mencerdaskan perempuan  dalam  hal    ini  partai politik dan lembaga masyarakat harus menyempurnakan  pola  rekruitmen
kader perempuan secara berkelanjutan,  melakukan  advokasi, serta mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan untuk mampu memainkan peran yang penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew Reynolds et.all, Disain sistem Pemilu, Buku Panduan Internasional IDEA, © Perludem 2016
Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Pancuran Alam, Jakarta, 2009
Bertens, Kees, Pengantar  Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000 Bambang Rudi Harnoko, Pendidikan Politik Perempuan   Dalam Konteks Negara Demokrasi, MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2012
Efi Muawanah, Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya, Jurnal Studi Perempuan Lentera, Vol 11 No.2, Desember 2015
Esmi Warasih, Pranata Hukum Magister, Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister, Universitas Diponegoro, Semarang Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Diterjemahkan dari Buku General Theory ofLaw and State , Cetakan XI, PT. Nusa Media, Bandung, 2016
Holzner,  Briggite,  1997, Perempuan dan Pembangunan
Kebijakan-
Kebijakan  dalam  Perempuan  Kerja danPerubahan Sosial , Graffiti,
Jakarta,  juga  dalam  Partini, Bias
Gender  dalam  Birokrasi ,  Tiara Wacana, Yogyakarta, 2013 Indra Kertati, Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan  Politik Perempuan Di Parlemen, Riptek Vol. 8, No. 1, Tahun 2014 Joseph  Raz, The  Concept  of  a  Legal System, An Introduction to the Theory of  LegalSystem ,  Oxford  University Press, London, 1973 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah  Pengantar  Populer ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010 Lovenduski,  Joni  dan  Azza  Karam. “Perempuan  di  Parlemen:  Membuat Suatu  Perubahan”  dalam  Karam, Azza,  et.  all.  (ed.). Perempuan  di Parlemen:  Bukan  Sekadar  Jumlah,
Bukan  Sekadar  Hiasan. Jakarta:
Yayasan Jurnal Perempuan. Diterjemahkan oleh Arya Wisesa dan Widjanarko dari Women inParliament: Beyond Number. IDEA. 1998
Munawir Sjadzali , Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan
Pemikiran , Edisi Kelima, UI Press,
Jakarta, 1993
Partini, Bias Gender dalam Birokrasi , Tiara Wacana,
Yogyakarta, 2013
Saparinah  Sadli, Hak-  Hak  Asasi Perempuan adalah Hak Asasi, dalam Pemahaman  Bentuk-bentuk  Tindak Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan alternative  Pemecahannya ,  Pusat
Kajian Wanita dan Gender,
universitas Indonesia, Jakarta, 2000
Sri  Wiyanti, Hak  Asasi  Perempuan dan  Konvensi  CEDAW ,  LSAM,
Jakarta, 2004 Wahidah Zein Siregar,
“ Representasi  Perempuan  di  DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi,  Peran  dan  Tantangan Perempuan  Parlemen,” dalam Jurnal  Perempuan vol.  18  no.  4 (2013)
William  A.  Shrode  &  J.R.  Voich, Organization  and  Management, Basic  System  Concept ,  1974, Florida  State  University  Press, Tllahassee,  Fla.  12-22.  Juga  dalam Satjipto Rahardjo (11), Ilmu Hukum , Alumni Bandung, 1991
Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian:
Studi Kasus Gender dalam tafsir
Qur’an , LKIS, Yogyakarta, 2011
Internet : http://ryzafardiansyah.blogspot.com/ 2013/11/membedah-pandangan- hans-kelsen-tentang.html http://dictionary.reference.com www.perludem.org/2018/09/.../peta- pencalonan-perempuan-di-pemilu serentak-2019