102 |

## MONEY POLITIC DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)
Mashudi Umar, MA
Wakil Ketua Lembaga Ta’lif Wan Nasr PBNU
Email: kangdede_162@yahoo.com

## ABSTRACT
In the Indonetion this several years of last in every election of directly many store problem that is money politic. Even, politic often interpreted about interest for power, while money as one of the  power  based  of  material.  Therefore,  money  politic  is manifestation from  someone orientation  or  commonal  in reach aim politic with make money as intermediaries. Practice money politic constitute action that opposite with Constitution momber 10  2008  years  about  election.  For  example;    implementer, participant and officer of campaign banned promise or provide money or material other to campaigners. That’s why in this articel discussed how exactly money politic in islamic law, especially in view of Nahdlatul Ulama.
Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dalam setiap pemilu secara langsung banyak menyimpan problem yaitu politik uang atau money politic .  Bahkan, politik sering dimaknai tentang kepentingan untuk kekuasaan,  sedangkan  uang  dipersepsikan  sebagai  salah  satu kekuatan  berbasis  material.  Dengan  begitu,  politik  uang  atau money politik merupakan manifestasi dari orientasi seseorang atau kelompok dalam menacapai tujuan politik dengan menjadikan uang (materi)  sebagai  perantara.  Praktek  money  politik  merupakan tindakan  yang  bertolak  belakang  dengan  UU  No  10  tahun  2008 tentang pemilu misalnya, disebutkan bahwa Pelaksana, peserta, dan  petugas  kampanye  dilarang  menjanjikan  atau  memberikan
uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Karena itulah, dalam  artikel  ini  dibahas  bagaimana  sebenarnya  money  politik dalam Hukum Islam, terutama dalam pandangan Nahdlatul Ulama.
Key Word: Money Politic, election, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Dalam  catatan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  disebutkan  bahwa hampir semua pemilihan kepala daerah (Pilkada) sepanjang 2010-2013 diwarnai praktik politik uang (money politic) . Sewaktu pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, politik uang juga mengemuka namun politik uang semakin menggurita menyusul  diberlakukannya Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004,  dimana  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan secara langsung oleh rakyat. Para calon Kepala Daerah pun tak merasa menyuap kalau mereka membagi-bagi uang kepada para konstituen. Bisa  juga  dalam  bentuk  barang,  atau  apa  saja  yang  bersifat transaksional. Celakanya, para konstituen pun tak merasa disuap pula ketika mereka dengan terang-terangan menerima sesuatu yang bersifat transaksional dari para calon Kepala Daerah.
Sudah jamak atau menjadi rahasia umum, biaya politik para kandidat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota muncul mulai dari proses pencalonan internal partai hingga akan dilantik. Studi Syarif Hidayat dalam Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada , menemukan bahwa modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donator politik (pengusaha), serta sumber-sumber lain. Dana untuk pilkada selalu di atas Rp.1 miliar bahkan ada beberapa Provinsi  yang  biaya  Pilkada  bisa  mencapai  Rp.1  triliun.  Secara sederhana, dengan rata-rata biaya per Pilwalkot atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Rp. 25 Miliar, dan per Pemilihan Gubernur (Pilgub) 500 Miliar, maka dalam 5 tahun uang negara untuk pilkada di Indonesia minimal Rp. 30 Triliun” (Syarif , 2006: 276). Selain dana dari para kandidat, dana pemerintah juga sangat besar.
Mashudi Umar
Dalam  data  Kementerian  Dalam  Negeri  hingga  Januari  2014 menunjukkan kurang lebih 318 (60%) dari 524 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi. Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan  korupsi  APBD,  praktik  politik  uang  juga  mencenderai terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil ( free and fair elections ) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.
Praktik money politic dalam pemilu memang sangat beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, c) penyalahgunaan wewenang  dan  fasilitas  negara  untuk  kepentingan  dan  atau mengundang  simpati  bagi  partai  politik  tertentu,  misalnya penyalahgunaan dana JPS (jaring pengaman sosial) dan lain sebagainya.
Sebabnya, tidak merasa bahwa money politic secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi. Nico L. Kana, misalnya, dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  pemberian  uang  ( money  politic ) sudah  biasa  berlangsung,  bahkan  hal  ini  dipandang  sebagai  simbol tali asih (Nico, 2001: 1-.2). Sebab politik uang dari sudut pemilih di Pilkada adalah perbuatan jahat dan tidak memanusiakan manusia.
Politik  uang  terjadi  karena  kuatnya  persepsi  bahwa  Pilkada sebagai  perayaan,  kultur  pragmatisme  jangka  pendek,  lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya (Elvi, 2007:  27).
Dalam perspektif  sosiologi politik, fenomena  bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam  realitas  permainan  politik.  Karena  interaksi  politik  memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik ( reciprocity ). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar  bagi  terciptanya  sistem  pertukaran  sosial  yang  seimbang (Komaruddin, 2004: 257). Karena itu,  pemilu pada prinsipnya adalah usaha  untuk  mempengaruhi  para  pemilih  secara  persuasif  dengan

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
melakukan  kegiatan  retorika,  komunikasi  massa,  lobbi  dan  segala macam, termasuk agitasi serta propaganda.
Perilaku money politic dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Pergeseran istilah money politic ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka  kekuatan  legal  formal  hukum  akan  kesulitan  untuk menjangkaunya. Bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa Pemilu  yang  lebih  riil  dibandingkan  dengan  program-program  yang dijanjikan  (Indra,  1999:  68).  Sejak  reformasi,  uang  telah  menjadi periuk bagi banyak orang, mulai dari konstituen, tukang sablon sampai ke perusahaan-perusahaan biro iklan dan media.
Secara hukum, praktik money politic ini jelas dinyatakan illegal, tetapi  dalam  kenyataanya  modus  operandi money  politic tetaplah menjamur.  Berbagai  instrumen  hukum   yang  bisa  digunakan  untuk menjerat pelaku baik pemberi maupun penerima ( anemen ) sampai kini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, secara tegas mengatur larangan melakukan politik uang  terutama  pada  pasal  86  ayat  (1)  huruf  J,  yang  berbunyi: Pelaksana,  peserta,  dan  petugas  kampanye  pemilu  dilarang menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta kampanye pemilu.
Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 301 Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, yang menyatakan:
Setiap  pelaksana  kampanye  pemilu  yang  dengan  sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan  kepada  peserta  kampanye  pemilu  secara  langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.
Sementara  itu,  konstruksi  Pasal  89  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 2012 mengatur substansi politik uang yaitu memberikan atau menjanjikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk  memilih  atau  tidak

## Mashudi Umar
106 |
memilih partai politik tertentu atau calon anggota DPR dan DPD dan DPRD tertentu. Ketentuan larangan politik uang juga tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Kampanye. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf J PKPU No 15/2013 yang menyatakan pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kemudian pasal 32 ayat (4) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf J merupakan tindak pidana pemilu.
Delik money politic juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117  tentang Pilkada yang berbunyi;
Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya  kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak  pilihnya,  atau  memilih  pasangan  calon  tertentu,  atau menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)  bulan  dan  /atau  denda  paling  sedikit  Rp  satu  juta  rupiah (1.000.000).
Namun, menurut Leo Agustino bahwa Undang-undang Nomor 32  tahun  2004  yang  digunakan  sebagai  acuan  Pilkada  langsung, mendefinisikan  politik  uang  masih  tidak  jelas  dan  bersifat  umum (normatif). Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  pemilihan,  pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kendati Peraturan Pemerintah tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 sebagai respon atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  tetapi  tidak  juga  mengatur persoalan politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan sebelumnya (Leo, 2009: 133). Lemahnya aturan dan penegakan hukum dalam aturan Pemilu sebagai penyebab dari maraknya praktik politik uang.
Sementara Azyumardi Azra, mendefinisikan money politic sama dengan suap atau risywah (Azyumardi, 2003: 42). Karena itu, money politic atau  pemberian  berupa  uang  atau  denda  lainnya  untuk mempengaruhi atau menyelewengkan keputusan yang obyektif. Dalam syari’at Islam hal itu merupakan risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menetapkan kebatilan (Masdar,
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
2003:  276).  Maka,  hal  tersebut  perlu  dilakukan  langkah-langkah antisipasi dalam mencegah suap-menyuap ini.
Dalam Islam, baik yang menerima ( murtasyi ) dan yang memberi ( al-Rasyi ) ataupun yang menjadi perantara ( raisyi ). Mereka sama-sama mendapat  predikat  dilaknat Allah  SWT.  Dengan  kata  lain, risywah adalah suatu pemberian berupa uang atau benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Risywah yang pengunaannya  lebih  populer  dengan  makna al-Ju’i (yang  meliputi hadiah, upah, pemberian atau komisi) dilihat dari pengertian money politic di atas, maka hal tersebut masuk dalam tatanan yang berupa pemberian (Ervyn., 276).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kerangka  kerja  tafsir  untuk memahami  setiap  makna  yang  tersimpan  di  balik  perilaku  politik ( political behaviour ) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap atau money  politic ,  dan  pemberian  dalam  arti  sesungguhnya  sebagai bantuan (Ahmad, 2006:  47).
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi  LBM  NU)  telah  menetapkan  bahwa money  politic itu hukumnyaharam, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengelurkan keputusan istinbath al-Ahkam tentang money politic . Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai  pemuka  agama  dalam  memecahkan  persoalan  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KARAKTERISTIK MONEY POLITIC MENURUT HUKUM ISLAM

## 1. Pengertian Money Politic
Terjemahan money  politic dalam  bahasa  Indonesia  adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain  dari  suap  adalah  uang  sogok  (Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 965). Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.
Mashudi Umar
108 |
Secara umum, money politic diartikan  sebuah upaya  untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Money politic diidentikkan dengan seluruh aktifitas politik. Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama , istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang  dalam  perebutan  kekuasaan. Kedua ,  istilah money  politic menunjuk  gejala  pembusukan  yang  dibawa  oleh  kuasa  uang  dalam menentukan  proses  pencalonan,  kampanye,  dan  hasil  pemilu  para anggota legislatif ataupun presiden (Siti, 2010: 210).
Untuk  itu,  menurut  pakar  Hukum  Tata  Negara  Universitas Indonesia,  Yusril  Ihza  Mahendra,  definisi money  politic adalah mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.
Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 323), Sementara money politic menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara (Mohammad, 2002:  329).
Dalam  konteks  ini,  uang  telah  dijadikan  sebagai  strategi legislatif untuk membeli suara demi memperoleh elektabilitas dalam suatu pemilihan (Michael, 2004: 653-654). Dengan uang merupakan faktor  urgen  yang  berguna  untuk  mendongkrak  kharisma  personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana  strategis  terkait  dengan  sebuah  kepentingan  politik  dan kekuasaan. Money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat).
2. Dasar Hukum Money Politic
Praktik money politic adalah tindakan yang melanggar hukum.
Karena politik uang tidak berbeda maknanya dengan suap-menyuap, maka money politic hukumnya diharamkan, dilarang atau melanggar aturan hukum. Menurut Pendapat Rusjdi Hamka, praktik money politic tidak  berbeda  dengan  suap,  karena  itu  haram  hukumnya.  Pejabat publik harus mampu memberikan contoh pendidikan dan teladan yang baik terhadap rakyat.

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Pasal  149  KUHP  pada  Bab  IV  tentang  kejahatan  terhadap melakukan  kewajiban  hak  dan  kenegaraan,  menyebutkan  (KUHAP, 2002: 52):
“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,  menyuap  seseorang  supaya  tidak  memakai  hak pilihnya  atau  supaya  memakai  hak  itu  menurut  cara tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima  ratus  rupiah.  Pidana  yang  sama  diterapkan  kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
Pasal  diatas  diperjelas  lagi  oleh  KUHP  pasal  103  yang menyebutkan pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII.Buku ini juga berlaku  bagi  perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan lainnya  diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  undang-undang ditentukan lain.
Reward dan punishment dikenal  dalam  psikologi  sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian. Karena itu, perilaku politik yang menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri dan orang lain, atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan oleh atau menimbulkan gangguan pada orang lain, bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum.

## MONEY POLITIC DALAM PEMILU
Dalam rangka meraup suara, uang adalah senjata utama yang diandalkan oleh para pelaku (partai, politisi, atau perantara). Pola pengintegrasian  uang  dalam  politik  dikenal  dengan money  politic . Money politic erat kaitannya dengan. Pemililu adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan  (Abu,  2004:  29).  Dalam  konteks  ini,  moralitas  sangat
Mashudi Umar
110 |
dijunjung  tinggi  untuk  mengedepankan  hati  nurani  sesuai  dengan pilihan.
Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik money politic lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Penggunaan uang sebagai  alat  untuk  meraih  kekuasaan  sejalan  dengan  teori  Nicolo Machiavelli, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kekuasaan segala cara  bisa  dilakukan.  Dengan  kata  lain,  praktik  politik  uang  berarti telah ada sejak abad XV.
Adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik  modern  yang  demokratis.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi  jalan  kompromi  bagi  pendapat  yang  berlawanan,  serta menyediakan  sarana  suksesi  kepemimpinan  politik  secara  sah  dan damai (Mahfud, 2009: 60-61).
Pemilu merupakan salah satu upaya melibatkan masyarakat dalam proses politik. Partisipasi politik masyarakat ini erat kaitannya dengan  perilaku  politik.  Perilaku  politik  dalam  konteks  pemilu setidaknya dibagi menjadi dua; pertama , perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam ilmu politik disebut juga dengan istilah voting behaviour.Kedua , perilaku calon (dan tim suksesnya) yang berusaha merebut hati rakyat dalam khazanah ilmu politik dikenal dengan istilah political marketing .
Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah suatu  sikap  politik  yang  mencakup  segala  kegiatan  atau  aktivitas ( action )  yang  mempunyai  relevansi  politik  ataupun  hanya mempengaruhi  pejabat-pejabat  pemerintah  dalam  pengambilan keputusan  pemerintah  (Samuel,1994:  05).  Karena  itu,  partisipasi

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
masyarakat  dalam  pemilu  sangat  diperlukan  agar  publik  dapat menyalurkan suara dan pilihannya terhadap calon pemimpin.
Sedangkan Herbert Mc Closky, mengatakan partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela ( voluntary ) dari warga masyarakat melalui  cara  mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan penguasa,  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  dalam  proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. ( By political participation  we  mean  activity  by  private  citizens  designed  to influence government decision-making. Paticipation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peacful or violent, legal or ilegal, effective or ineffective) ( Miriam, 1994: 183-184).
Sementara  menurut  Norman  H.  Nie  dan  Sidney  Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. ( By political participation we refer to those legal activities by private citizens  which  are  more  or  less  directly  aimed  at  influencing  the selection of governmental and/or the action they take ).
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Miriam  Budiardjo, menunjukkan  bahwa  kategori  partisipasi  pemilih  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1
Kategori Partisipasi
Mashudi Umar
Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi politik  cenderung  lebih  tinggi  di  kalangan  orang-orang  yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran tinggi. Dengan kata lain, kesadaran politik masyarakat terus mengalami perkembangan yang cukup  signifikan  karena  orang  yang  berpendidikan  tinggi  memiliki kesadaran yang tinggi juga dalam berpartisipasi politik.
Secara teori, tumbuh dan berkembangnya money politic dalam pemilu bukanlah lahir hanya karena faktor kesengajaan, tetapi akibat keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perpolitikan. Pemilu  secara  langsung  membuka  kesempatan  pemerataan  kepada masyakat secara luas. Karena masyarakat adalah penentu keberhasilan dalam pemilihan, maka pemerataan yang dimaksud adalah kucuran dana dari calon tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah ( grass root ).

## BENTUK-BENTUK MONEY POLITIC
Money politic disebut sebagai salah satu problem mendasar yang terjadi dalam pemilu sekaligus secara signifikan telah mengurangi kualitas pemilu yang digelar secara langsung dan terbuka (Jamin, 27 Juni 2005, KPU Surakarta, 2005). Praktik money politic merupakan potensi  yang  dapat  mendorong  mobilisasi  massa  antar  kelompok pendukung calon untuk mempengaruhi pilihan masyarakat atas dasar kepentingan sesaat.
Kesulitan mendeteksi praktik politik uang dalam perhelatan pemilu  disebabkan  tidak  adanya  aturan  baku  dan  tegas  baik  dari pemerintah, legislatif maupun yudikatif. Regulasi tentang politik uang sangat lemah di mana tidak adanya teks atau redaksi kalimat yang secara langsung menyebutkan tentang politik uang melainkan hanya melalui tafsiran semata.
Fenomena bantuan politis ini dalam perspektif sosiologi politik dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam  realitas  permainan  politik.Karena  interaksi  politik  memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik  ( reciprocity ).  Relasi  resiprositas  merupakan  dasar  bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Teori pertukaran
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
yang dirumuskan dalam kajian sosiologis bahwa tingkah laku individu ( individual action ) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran.
Konsep  psikologi  tersebut  adalah  rasa  saling  terikat sebagaimana  tersirat  diantara  para  individu  dan  keinginan  mereka pada berbagai bentuk imbalan. Sementara sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi.  Selain  itu,  pertukaran  sosial  akan  terjadi  jika  telah  terjadi kesepahaman  antara  kedua  belah  pihak  tanpa  adanya  paksaan  di dalamnya.  Proses  pertukaran  itu  memiliki  sifat  asal  sebagai  sifat dialektika,  yang  berarti  terdapatnya  proses  untuk  memberi  dan menerima.
Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan  yang  berbeda  akibat  mekanisme  sumbangan  yang  tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar- benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih. Baik pelaku  maupun  masyarakat  menganggap  dan  menilai  politik  uang sebagai  suatu  kewajaran  serta  dilakukan  secara  sadar.  Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau iming-iming sesuatu kepada massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik.

## DAMPAK PRAKTIK MONEY POLITIC

## 1. Dampak Money Politic Terhadap Pribadi
Ciri  khas  demokrasi  adalah  adanya  kebebasan  ( freedom) , persamaan  derajat  ( equality) ,  dan  kedaulatan  rakyat  ( people’s sovereghty) . Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa money  politic merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan money  politic ,  baik  pemberi  atau  penerimanya  dapat menciderai  pondasi  akhlak  yang  paling  tinggi,  yaitu al-
Mashudi Umar
114 |
‘Adalah (keadilan) dan Ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik- buruknya akhlak dan prilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT. Allah berfirman:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).
Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah  menjadi  kesempatan  untuk  mengeruk  sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain  di  luar  haknya  yang  sah  (Setiawan,  2003:  15). Adapun  ketika sifat ihsan ini sirna dari sanubari seseorang, maka tentunya kualitas kerja dan output yang akan dihasilkan sudah dapat dipastikan bernilai buruk.

## 2. Dampak Money Politic Terhadap Ekonomi
Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap  yang  merupakan  bagian  dari  tindakan  korupsi  ini  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Paolo  Mauro  sebagaimana  dikutip  Joko Waluyo, secara  ekonomi  keberadaan  korupsi  dan money politic atau risywah akan menganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan (Joko, 2015: 162). Inilah akibat money politic dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata.
Dengan menggunakan studi lintas negara, Mauro (1995, 1997, 2004)  menunjukkan  bahwa  korupsi  berhubungan  negatif  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  merusak  investasi  yang  ada.  Ia

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Dengan kata lain,  jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.
Penelitian Paolo Mauro pada tahun 1997 menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi, antara lain: pertama, melemahnya investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkurang. Kedua, terjadinya korupsi, artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, aliran  pinjaman  dan  hibah  dari  luar  negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara- negara  berkembang  seperti  Indonesia. Keempat, melemahnya penerimaan  pemerintah  dari  pajak,  sehingga  akan  mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah.
3. Dampak Money Politic Terhadap Masyarakat
Tindakan money politic yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan  bernegara.  Yusuf  al-Qardhawi,  mengatakan  bahwa  tidaklah mengherankan  jika  Islam  mengharamkan  suapdan  bersikap  keras terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  di  dalam  praktik  itu.  Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang  seharusnya  diakhirkan  dan  mengakhirkan  yang  seharusnya didahulukan;  juga  merajalelanya  mental  oportunisme  dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.
Setiawan Budi Utomo menambahkan, bahwa dampak negatif money  politic ini  memang  sangat  luas  dan  kompleks,  tidak  hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik. Tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih dan amanah.  Praktik  keji  itu  dapat  merugikan  kepentingan  publik  dan pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan  aparat  sebagai  media  permainan  licik  para  penjahat,

## Mashudi Umar
116 |
sebagai  tindakan  subversif  pengkhianatan  bangsa  dan  pelanggaran sumpah jabatan di bawah kitab suci.
Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi  objek  eksploitasi  politik  pihak  yang  memiliki  kekuasaan. Money  Politic bukan  secara  moral  saja  yang  salah,  dalam  dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

## PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MONEY POLITIC DAN RISYWAH DALAM HUKUM ISLAM
a. Risywah dalam Islam
Secara lughawi atau etimologis al-Risywah atau al-Rasywah (penggunaan kata al-Risywah lebih populer dibandingkan al-Rasywah ) berarti al-Ju’i (hadiah, upah, pemberian, atau komisi), atau disebut juga dengan istilah rasywah atau rasya , yang secara bahasa bermakna “ memasang tali, mengambil hati (Mandzur, XIV: 322). Dalam Kamus al-Munawwir, risywah diartikan sebagai (uang) suap (Munawwir,  2002: 501).
Sementara  dalam  pengertian  terminologis,  Ibn  al-Atsir mendefinisikan term al-Risywah adalah al-Wushlah ila al-Hajah bi al- Mushana’ah (mengantarkan  sesuatu  yang  diinginkan  dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, Risywah adalah sesuatu (uang  atau  benda)  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Al-Risywah diambil dari kata al-Risya yang berarti tali yang dapat menghantarkan ke air di sumur (Muhammad, 1988: 43). Dua kata tersebut mempunyai arti sejalan, yakni  menggunakan  sesuatu  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang diinginkan.
Dalam kitab al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah yang dimaksud risywah (suap/sogok) adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
suatu  yang  haq  atau  untuk  membenarkan  suatu  yang  batil.  Dalam kitab Al-Misbah al-Munir karya Al-Fayyumi Rahimahullah mengatakan bahwa risywah (suap/sogok)  secara  terminologis  berarti  pemberian yang  diberikan  seseorang  kepada  hakim  atau  selainnya  untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan (Perludem dan KIPP Jakarta, 2012: 03).
Definisi risywah ini juga disampaikan oleh Ibn al-Atsir dalam al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadits wa al-Atsar , sebagaimana dikutip dalam Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia bahwa risywah adalah:
Risywah  adalah  pemberian  yang  diberikan  oleh  seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan  yang  bathil  (tidak  benar  menurut  syari’ah)  atau membathilkanperbuatan  yang  hak (Himpunan  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia, 2003: 274).
Landasan hukum diharamkannya risywah terdapat juga dalam Surat An-Nisa’ Ayat 29-30, Allah SWT berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu.  Dan  Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa’: 29-30).
Mashudi Umar
118 |

## Surat Al-Ma’idah Ayat 42, Allah SWT berfirman:
Mereka  itu adalah  orang-orang yang  suka mendengar  berita bohong,  banyak  memakan  yang  haram.  Jika  mereka  (orang Yahudi)  datang  kepadamu  (untuk  meminta  putusan),  Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42).
Selain  di  dalam  al-Qur’an,  haramnya risywah juga  banyak dijumpai di dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut:
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada  kami Abu ‘ Awanah  dari  Umar  bin Abu  Salamah  dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wasallam  melaknati  penyuap  dan  yang  disuap  dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih (HR. At-Tirmizi), (Muhammad,  2000: 151).
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Dari  Tsauban  berkata:  Rasulullah  SAW  melaknat  orang  yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan  jalan  atas  keduanya. (HR.Ahmad  dari  Tsauban) (Yusuf , 268)

## b. Macam-macam Risywah
Secara umum, jenis risywah dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi risywah . Menurut niatnya, risywah terbagi tiga macam, yaitu: Pertama,  risywah untuk  membatilkan  yang haq atau membenarkan  yang batil.Risywah (suap)  yang  digunakan  untuk membatilkan yang haq atau membenarkan yang batil adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena haq itu kekal dan batil itu sirna.
Kedua,  risywah untuk  mempertahankan  kebenaran  atau mencegah  kezaliman.  Banyak  alasan  mengapa  seseorang  harus melakukan risywah ,  salah  satunya  adalah  untuk  mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap (Ali, 2009: 230).
Ketiga, risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.
Adapun  yang  menjadi  unsur-unsur  dalam risywah adalah: pertama, penerima suap ( al - Murtasyi ), yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara’ , baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa- apa.
Kedua, pemberi suap ( al-Rasyi ), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Ketiga, suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya.
Mashudi Umar
120 |

## c. Persamaan Money Politic dan Risywah
Pada prinsipnya, politik uang, suap dan risywah memiliki makna yang  sama.  Suap  atau  politik  uang  dalam  bahasa  syari’at  disebut risywah . Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau money politic . Oleh karena itu, praktip-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat.
Menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith, makna risywah adalah  pemberian  yang  diberikan  kepada  seseorang  agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu  yang  dinamakan risywah adalah  jika  mengandung  unsur pemberian atau athiyah , ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah ,  serta  bertujuan  untuk  membatalkan  yang  benar
( ibtholul haq ), merealisasikan kebathilan ( ihqoqul bathil ). Mencari keberpihakan  yang  tidak  dibenarkan  ( al-Mahsubiyah  bighoiri  haq ), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau al-Hukmu lahu .
Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan risywah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar  menelorkan kebijakan bagi dirinya  atau pesaingnya sesuai  dengan  keinginannya,  atau  untuk  melicinkan  urusannya  dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu.
Risywah berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama  mempunyai  arti  serupa  yakni  pemberian.  Hadiah  yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau ala sabilil ikram . Perbedaannya adalah, jika risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.
d. Perbedaan Money Politic dan Risywah
Secara  definitif,  politik  uang  tampak  lebih  tepat  disebut
risywah .  Sebab  dalam  ajaran  Islam risywah adalah  sesuatu  yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu  yang batil, sehingga  kondisi  politik  yang  berkembang  di

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang.
Sementara money politic , seperti definisinya ialah tindakan jual  beli  suara  pada  sebuah  proses  politik  dan  kekuasaan.  Dengan kata  lain, risywah mempunyai  makna  lebih  luas  dibanding money politic .
Oleh karena itu, baik money politic maupun risywah dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diharamkan.Karena harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui  jalan  batil.  Pernyataan  tersebut  didasarkan  pada nash Al- Qur’an:
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagiaan yang  lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan daripada harta benda yang  lain  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui”. (Q.S: Al-Baqarah, 188).

## Sejarah Pembentukan Lembaga Bahtsul Masâil NU
Lahirnya Lembaga Bahtsul Masâil Nahdlatul Ulama (LBM NU) tidak lepas dari dan mengenai lahirnya organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada 16  Rajab  1344  H./31  Januari  1926  M  di  Surabaya. Bahtsul  Masâil merupakan  bentuk  ringkas  dari  istilah Bahstul  Masâ’il  al-Diniyah (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). Hadirnya Bahstul  Masail ini  mampu  memberikan  solusi  terhadap  masalah- masalah keagamaan yang ada di masyarakat.
Bahtsul  Masâil merupakan  suatu  kegiatan  diskusi  atau musyawarah  di  kalangan  warga  Nahdliyin  untuk  merespon  semua problematika yang dialami masyarakat, terutama yang berkait dengan masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan hukumnya.

## Mashudi Umar
122 |
Melalui  forum Bahtsul  Masâil ini  semua  permasalahan  dibahas  dan dicari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri, yaitu Lembaga Bahtsul  Masâil (LBM)  yang  bertugas  menampung,  membahas  dan memecahkan  masalah-masalah  keagamaan  yang maudûiyyah (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang waqi’iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Forum Bahtsul Masâil bahkan telah ada sebelum  NU berdiri. Pada  saat itu  sudah ada tradisi  diskusi di kalangan  pesantren  yang  melibatkan  kiai  dan  santri  yang  hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO ( Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama ) (Muhammad, 2004: 110). Bulletin LINO tersebut, selain memuat hasil Bahtsul Masâil juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.
Secara  historis, Bahtsul  Masâil (kajian-kajian  atau  diskusi berbagai  masalah  tentang  dinamika  hukum)  sebenarnya  telah berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim di pesantren. Bahkan dikatakan  Lembaga Bahtsul  Masâil sudah  berkembang  sebelum  NU didirikan pada tahun 1926. Alasan berkembangnya Lembaga Bahtsul Masâil karena tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan para kiai secara individual bertindak langsung sebagai penafsir hukum khususnya di lingkungan kaum Muslimin.
Menurut  Vivin  Baharu  Sururi  (Vivin,  2013:  421).  Lembaga Bahtsul Masâil adalah taswirul afkar- nya kaum pesantren setelah NU lahir. Dengan kata lain, latar belakang lahirnya Bahtsul Masâil adalah sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat  utamanya  warga nahdliyyin dan pada umumnya kaum Muslimin tentang kepastian hukum dalam  suatu  perkara  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  panduan  dan  acuan.  Sehingga  menuntut Bahtsul Masâil untuk  mampu  membumikan  nilai-nilai  Islam  sekaligus mengakomodir  berbagai  pemikiran  yang  relevan  dengan  kemajuan zaman.
Paham  keagamaan  yang  dianut  NU  dalam  mengakomodir kemajuan  zaman  dilandaskan  pada  kaidah:  “ Memelihara  nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik ”.  Kaidah  tersebut  dijadikan  sebagai  prinsip  dan  dasar  sikap

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
kemasyarakatan  NU  yang  terangkum  dalam  nilai-nilai  universal seperti, tawâsuth dan i’tidal (sikap tengah), tasâmuh (sikap toleran), tawâzun (sikap seimbang), serta amar ma’ruf nahî munkar (Selalu memiliki  kepekaan  untuk  mendorong  perbuatan  yang  baik  dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan) (Ahmad , 2004: 19-25).
Menurut  Ahmad  Zahro,  bahwa  keempat  dasar  sikap kemasyarakatan tersebut sering mengemuka dalam wujud interaksi sosial, budaya dan politik. Dalam interaksi sosial budaya, NU dikenal luwes (fleksibel) dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap banyak bentuk  budaya  lokal  yang  bagi  sementara  kalangan  dianggap mengganggu  kemurnian  Islam.  Misalnya  ziarah  kubur  para  wali, peringatan haul dan selametan (doa  bersama  dengan  menyajikan makanan tertentu berkaitan dengan peringatan kematian seseorang) dan lain sebagainya.
Dasar-dasar faham keagamaan NU antara lain: NU mendasarkan faham  keagamaannya  kepada  sumber  ajaran  Islam: al-Qur’an,  al- Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas . Dalam memahami serta menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti faham Ahlussunnah  wal  Jamâ’ah dan  menggunakan  jalan  pendekatan madzhaby (bermadzhab).
Di  bidang aqidah ,  NU  mengikuti  paham Ahlussunnah  wal Jama’ah yang dipelopori Abul Hasan al-Asy’ari (260-324 H./873-935 M.) (Abu, 1992: 270) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H./944 M.) (Abu, 2009: 124). Kristalisasi sebutan maupun ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah terjadi  pada  saat  munculnya  kedua  tokoh  tersebut,  yang pada  perkembangan  berikutnya  melahirkan  teologi Asy’ariyah  dan teologi al-Maturidiyah (Tim penulis, 1992: 229). Kedua aliran tersebut lebih  bercorak  moderat  serta  menamakan  dirinya  sebagai  paham Ahlussunnah wal Jama’ah .
Di bidang fiqh, NU mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H./700-767 M.) ( Abu Hanifah, 32: 2002), Malik bin Anas (93-179 H./713-795 M.), Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (150-204 H./767-820 M.)( Muhammad, 1996: 149-150), dan Ahmad  bin  Hanbal  (164-241  H./780-855  M.).  Sementara  di  bidang

## Mashudi Umar
124 |
tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H.) (Abu aI-Qasim, 2009: 29) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058- 1111 M.).
Menurut  KH.  Sahal  Mahfudh,  NU  telah  menjadikan  faham Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai dasar teologi ( aqidah ) dan menganut salah satu dari empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali sebagai pegangan dalam ber- fiqh . Walaupun kenyataan  keseharian  para  ulama  NU  menggunakan fiqh yang bersumber dari madzhab Syafi’i. Akan tetapi, dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional, berpaling ke madzhab lain. Dengan demikian, dalam mengkaji dan menetapkan jawaban permasalahan yang dihadapi, NU membahasnya dengan cara- cara yang dipegang oleh madzhab.
Para ulama dan intelektual NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui Bahtsul Masâil baik dalam Muktamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi  NU  yang  memiliki  otoritas  untuk  merumuskan  berbagai masalah keagamaan, baik Bahtsul MasâilWaqi’iyyah, Bahtsul Masail Maudhu’iyyah dan Bahstul Masail Qanuniyyah (Imam, 2004: 110).
Bagi NU, Bahtsul Masâil tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang menjadi kawah candra dan diskursus antar intelektual NU. Karena itu juga, berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum nahdliyyin itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Bahtsul Masâil yang merupakan bagian dari fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan tentu akan tersosialisasi ke daerah-daerah di pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masâil ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keberagamaan.
Dengan  demikian,  sebagai  sebuah  lembaga  fatwa, Bahtsul Masâil sangat urgen karena tidak seluruh peraturan-peraturan syari’at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Qur’an maupun
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
| 125
Hadist, melainkan banyak aturan-aturan syari’at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istinbath al-Ahkam .

## HIERARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASÂIL NU
Lembaga Bahtsul  Masâil NU,  merupakan  forum  resmi  yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang  dihadapi  oleh  warga  Nahdliyin.  Lembaga Bahtsul  Masâil lahir pada Muktamar NU XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989 di mana komisi I merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masâil  Diniyah (lembaga  pengkajian  masalah-masalah  keagamaan) sebagai  lembaga  permanen  yang  khusus  menangani  persoalan keagamaan.
Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang bertugas mengadakan kegiatan Bahtsul Masâil adalah jajaran syuriyah (salah satu struktur organisasai NU di semua tingkatan yang memiliki otoritas tertinggi).  Sedangkan  manajemen  kepengurusan  Lembaga Bahtsul Masâil secara  sederhana  ditangani  oleh  Ketua,  beberapa  Ketua, Sekretaris, beberapa Sekretaris, dan Bendahara dan beberapa orang anggota. Peserta Bahtsul Masâil adalah para ulama dan cendekiawan NU,  baik  yang  berada  di  dalam  maupun  yang  berada  di  luar kepengurusan NU, seperti para tokoh agama, para kiai maupun para santri pondok pesantren.
Tradisi fiqh, dikembangkan melalui forum kajian keagamaan antar pesantren seperti Bahtsul Masâil (pengkajian masalah-masalah sosial  keagamaan),  dan  forum-forum  sejenis,  baik  yang  mengkaji masalah-masalah aktual ( waqî’iyyah ) maupun tematik ( maudû’iyyah ) dan perundang-undangan ( qanuniyyah ). Ini menandakan bahwa proses transmisi  pengetahuan  dan  pengembangan  wawasan  di  kalangan intelektual NU, kiai-kiai dan pesantren begitu dinamis dan tak pernah berhenti.
Suatu  hasil  keputusan Bahtsul  Masâil dianggap  mempunyai kekuatan  daya  ikat  lebih  tinggi  setelah  disahkan  oleh  Rais  Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar NU. Sementara kegiatan keputusan dalam Bahtsul Masâil tingkat Munas dan Muktamar adalah membahas dan

## Mashudi Umar
126 |
mengesahkan  rancangan  keputusan  yang  telah  dipersiapkan sebelumnya dan/atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
Dengan demikian, keputusan Bahtsul Masâil tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat amar ma’ruf atau menampakkan  alternatif  yang  dianggap  terbaik  di  antara  sekian alternatif yang ada. Sebab keputusan menyangkut masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih  pendapat  yang  dipilih,  terutama  jika  menyangkut  soal ubûdiyah, yang notabene -nya  lebih  merupakan  urusan  pribadi seseorang dengan Tuhan-Nya.

## STRUKTUR FIQH LEMBAGA BAHTSUL MASÂIL NU
Maju dan mundurnya NU akan berbanding lurus dengan maju mundurnya pesantren itu sendiri dengan segala aspek yang terkait di dalamnya  yakni  ulama,  pemikiran dan  tradisinya  (Bibit,  1987:  22). Sejalan  dengan  pemahaman  mayoritas  ulama  NU,  bahwa  mereka menganut pemahaman sumber Islam empat, yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas .
Dalam ber fiqh , NU mengikuti salah satu dari keempat madzhab yang sangat terkenal. Hal ini telah digariskan dalam pasal 2 Anggaran Dasar NU yang pertama yang lebih dikenal dengan sebutan statuten 1926. Namun dalam realisisasinya, NU mengikuti keempat madzhab tidak  berjalan  secara  proposional  dalam  memutuskan  setiap permasalahan.  NU  masih  terdominasi  oleh  madzhab  Imam  Syafi’i. Sementara  untuk  memahami  sumber  ajaran  yang  asli,  NU  tidak melakukan  ijtihad  secara  mandiri  sebagaimana  yang  dilakukan mujtahid mutlak. Tetapi NU lebih cenderung menggunakan pendekatan bermadzhab di mana telah menjadi pola yang tidak bisa dilepaskan dari budaya NU yang berlatarbelakang pondok pesantren.
Hal ini tampak dalam teks-teks dasar yang dijadikan rujukan dalam seluruh atau kebanyakan fatwa NU yang masih didominasi kitab madzhab  Imam  Syafi’i,  seperti  kitab Minhaj  al-Thâlibîn karya  al- Nawawi, al-Muharrar karya  al-Dimasyqi, Fath  al-Mu’in karya Syamsuddin  al-Malibari, I’anah  al-Thâlibîn karya  Sayyid  Bakri  al- Dimyati, Kanz al-Ragibin karya Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Kanz al- Ragibin karya al-Qalyubi, Tuhfah al-Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haitami,
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Mugni al-Muhtaj karya Syarbini dan Nihâyah al-Muhtaj karya ar-Ramli (Hooker,  2002:  88). Akan  tetapi  sebagian  masyarakat  Indonesia cenderung kepada madzhab Imam Syafi’i pada saat tertentu, NU harus lunak, yaitu beralih kepada madzhab selain Imam Syafi’i guna tidak melawan arus konvensional.

## PROSEDUR PEMECAHAN MASALAH ISTINBATH HUKUM ISLAM
Dalam  NU,  istilah Bahtsul  Masâil bisa  difahami  dengan pembahasan  terhadap  berbagai  masalah  yang  berkembang  dalam kehidupan  masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan  persoalan agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik (Ma’arif, 2002: 54). Sebagai forum  pembahasan  (distorsi)  hukum  tentang  berbagai  masalah keagamaan  dan  sosial-kemasyarakatan,  termasuk  masalah-masalah aktual yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan menggali hukum Islam untuk memberikan berbagai jawaban terhadap masalah yang sedang berkembang, atau yang sedang dihadapi tersebut dari kacamata agama.
Mengenai proses Bahtsul Masâil dijelaskan bahwa:
“Materi  yang  dibahas  dalam Bahtsul  Masâil NU  biasanya datang dari berbagai pengajuan masyarakat, perorangan atau organisasi  yang  ada  dilingkungan  NU,  yang  disampaikan kepada  pengurus  Syuriah  NU.  Setelah  itu  pengurus menginventarisasi  masalah-masalah  tersebut,  kemudian diadakan seleksi berdasarkan skala prioritas, pembahasannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada waktu  itu.  Setelah  pengurus  Syuriah  menentukan  topik masalahnya,  kemudian  masalah  itu  dibahas  dan  dicarikan dasar  masalahnya  oleh  berbagai  anggota Bahtsul  Masâil (anggota musyawwirin ) yang biasanya terdiri dari para kyai, ahli  hukum  dan  pihak-pihak  yang  berminat.  Apabila pembahasannya  mengalami  kemacetan  ( mauquf ),  maka pembahasannya akan diulangi lagi ditingkat organisasi yang lebih  atas.  Contohnya  apabila mauquf (belum  ditemukan jawaban  pasti)  di  Ranting,  maka  dilanjutkan  ke  Cabang, kemudian  ke  Wilayah  (Propinsi),  selanjutnya  ke  Pengurus

## Mashudi Umar
128 |
Besar (Pusat), lalu ke Munas (Musyawarah Nasional) dan yang tertinggi ke Muktamar.”
Dalam membicarakan Bahtsul Masâil ada dua hal yang sangat prinsip di dalamnya, yaitu istinbath al-Ahkam . Secara bahasa, kata istinbath berasal dari kata ‘ istanbatha ’, yang berarti menemukan dan mengeluarkan  dari  sumbernya.  Sedangkan  menurut  istilah  adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur’an dan al-Hadits melalui kerangka  teori  yang  dipakai  oleh  ulama Ushul  fiqh ,  sehingga  term istinbath identik dengan ijtihad (Ali, 2004: 14), Dalam hal ini Imam Yahya menjelaskan:
“Dikalangan NU, istinbath hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur’an dan  as-Sunnah,  tetapi  dilakukan  dengan mentatbiq kan  secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan ( waqi’iyyah )  yang  dicari  hukumnya. Istinbath hukum  secara langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu  penunjang  dan  pelengkap  yang  harus  dikuasai  oleh seorang  mujtahid.  Sementara  Ijtihad  dalam  batas  madzhab  di samping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah  memahami  ibarat-ibarat  kitab fiqh yang  sesuai  dengan terminologinya yang baku.” “Mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu. Sebab secara definisi, NU memberikan definisi istinbath hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan syara’ dengan al-Qawaid al-Fiqhiyyah ( The General Principle of The Law ) dan al-Qawaid al-Ushuliyyah ( Islamic Legal  Theory )  baik  berupa ‘adillah  al-Ijmaliyyah,  ‘adillah  al- Tafsiliyyah maupun ‘adillah al-Ahkam .
Demikian  gambaran  pengertian istinbath  al-Ahkam dalam Bahtsul Masâil NU yang sekarang ini telah merumuskan fiqh baru yang menekankan perlunya bermadzhab secara Manhaji (metodologis). Juga merekomendasikan para ulama yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk ber- istinbath langsung dari teks dasar (al- Qur’an dan Sunnah). Jika tidak mampu maka diadakan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa istinbath (menggali dari teks asal/
Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
dasar) maupun ilhaq ( qiyas ), sebagimana telah dibahas dan dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama’ di Lampung pada tahun 1992. Ijtihad Manhaji juga  menjadi  pilihan  bagi  NU  dalam  merumuskan  dinamika  hukum sesuai dengan perkembangan zaman.
NU  sebagaimana  amanat  Munas Alim  Ulama  di  Lampung tersebut  telah  memutuskan  bahwa  pengambilan  keputusan  dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga Bahtsul Masâil NU dibuat dalam  kerangka  bermadzhab  serta  memecahkan  pada  salah  satu madzhab empat dengan beberapa metode seperti metode qauli,ilhaqi , serta manhaji/istinbath .
1. Metode Qauli
Matode qauli adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Bahtsul Masâil dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab- kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya (Busyairi, 2010: 59-61).
Ketika dijumpai beberapa qaul / wajah (pendapat) dalam satu masalah  yang  sama,  maka  dilakukan  usaha  memilih  salah  satu pendapat. Bermadzhab secara qauli adalah merupakan satu dari dua rumusan  Sistem  Pengambilan  Keputusan  Hukum  (SPKH)  yang  telah diambil  dan  disepakati  oleh  NU  semenjak  momentum MusyawarahNasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung  pada  tahun  1992.  Sehingga  keputusan  tersebut  menjadi sangat jelas dalam bermadhab secara qauli .
2. Metode Ilhaqi
Apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu’tabar, maka dilakukan Metode Ilhaq (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur yang  ketiga  ini  dilakukan  dengan  mengikuti  logika  analogi  dalam metode al-Qiyâs. Prosedur ini sering disebut sebagai metode al-Qiyâs yang merupakan ciri khas NU. Secara semantik ilhaq tidak berbeda dengan pengertian qiyas yakni menyamakan (Afifuddin, 1994: 102).
Mashudi Umar
130 |

## 3. Metode Manhaji/Istinbath
Kata istinbath berasal  dari  kata istanbatha yang  berarti menemukan, menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya. Secara istilah, istinbath adalah  mengeluarkan  hukum-hukum fiqh dari  al- Qur’an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul. Sehingga suatu istinbath identik dengan ijtihad yang oleh para ulama  dirasa  sangat  sulit  karena  keterbatasan-keterbatasan  yang didasari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap  yang  harus  dikuasai  mujtahid.  Sementara  itu, istinbath dalam pengertian kedua, selain praksis dapat dilakukan oleh semua ulama  NU  yang  telah  memahami  kitab fiqh sesuai  dengan terminologinya.

## KESIMPULAN
Politik uang atau politik perut atau money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu  tidak  menjalankan  haknya  untuk  memilih  maupun  supaya  ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggarankampanye.
Sebabnya, money politic berakibat secara luas yaitu mendorong para  pemimpin  untuk  mengexploitir  kelemahan  rakyat  setelah mendapatkan kekuasaan, artinya money politik sebagai pendidikan yang buruk bagi dunia perpolitikan, dan mendukung bangunan sosial pragmatis, sehingga bisa di pahami bahwa menerima, dan memberikan uang  untuk  transaksi  suara  merupakan Ta’awun (tolong  menolong) dalam itsm (dosa) dan ‘udwan (permusuhan).Dalam kaidah sadd dzaroi’ dipahami bahwa semua hal yang mengarahkan kepada keburukan harus ditutup.
Money politic dalam Islam disebut risywah (suap), yang dalam prakteknya  bisa  berbentuk  sedekah  dan  zakat  yang  belakangan  ini marak terjadi di tengah masyarakat, maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung, komitmen pada sebuah janji, ataupun cara- cara lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif.

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Prakter risywah politik  juga  dinilai  menjadikan  demokrasi  di Indonesia tidak ideal, karena kandidat yang terpilih pada umumnya hanya bermodalkan materi, tanpa adanya kemampuan untuk menjadi seorang  pemimpin.Dengan  catatan  tersebut  politikus  yang melakukannya, baik dalam Pemilu presiden, kepala daerah, maupun legislatif, masyarakat seharusnya tidak sepatutnya memilih.
Oleh  karena itu,  berdasarkan analisis  serta gambaran  diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik money politic, bahwa hal tersebut diartikan sebagai pemberian (berupa uang atau benda lainnya)  untuk  mempengaruhi  dan  atau  untuk  menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif hukumnya adalah haram. Dengan tujuan  mempengaruhi pilihan  dalam  sebuah  pesta demokrasi,  baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah, dan legislatif hukumnya adalah haram, yang nantinya hanya semata-mata untuk meraup kekuasaan belaka. Wallahu A’lam Bishshawab

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat,  Syarief, Bisnis  dan  Politik  di  Tingkat  Lokal:  Pengusaha, Penguasa  dan  Penyelenggara  Pemerintahan  Pasca Pilkada, Jakarta: P2E-LIPI, 2006 Juliansyah Elvi, Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Bandung: Mandar Maju, 2007
Nico  L.  Kana,  “Strategi  Pengelolaan  Persaingan  Politik  Elit  Desa  di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Renai, Tahun 1, No.2, April-Mei 2001.
Sutoro Eko, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan  Diskusi  dalam Expert  Meeting “Mendorong  Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR– RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12  Januari  2004,dalam:www.ireyogya.org/sutoro/ pilkada_secara_langsung.pdf,  diunduh  pada  tanggal,  1 September 2014.
Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden, Pergulatan Partai Politik di Indonesia , (Jakarta: PT. Rajawali Perss, 2004), hlm. 257.
Mashudi Umar
Ismawan,  Indra, Money  Politics:  Pengaruh  Uang  Dalam  Pemilu, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), Cet-Ke-1
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Azyumardi Azra, Suap-Menyuap; Agama dan Pemberantasan Korupsi, Harian Umum Kompas, Kamis 4 Oktober 2003.
F.  Mas’udi,  Masdar,  ( et.al .), Fiqh  Korupsi: Amanah  vs  Kekuasaan , Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003
Kaffah,  Ervyn, Fiqih  Korupsi  Amanah  vs  kekuasaan,  Solidaritas Masyarakat Transparasi NTB
Khoirul  Umam,   Ahmad, Kiai  dan  Budaya  Korupsi  di  Indonesia,
Semarang: Rasail, 2006
Siti Malaiha Dewi, “Politik Uang di Mata Perempuan”, Jurnal Pasantren , Vol.3, No. 2, Desember , 2010
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Masalah Terorisme dan Jihad, Golput dan Money Politik, Shalat dan Puasa di Zona Abnormal .
Tohardi,  Mohammad, Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa ,
Jakarta: LPP DPP PKB, 2002
Michael Bailey, “The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework”, Election Law Journal , Volume 3, Number 4, 2004. KUHAP dan KUHP,  Jakarta: Sinar Grafika, 2002
Hatta Albanik, “Perilaku Politik Menyimpang Dan Kehidupan Berbangsa Bernegara  Indonesia:  Suatu  Wacana  Psikologi”,  (Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran)
Muhammad  al-Iman, Abu  Nashr, Membongkar  Dosa-dosa  Pemilu ,
Jakarta: Prisma Media, 2004
Mahfud MD,  Moh, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pres, 2009
P. Huntington, Samuel dan John Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang , Jakarta: Rineka Cipta, 1994

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Budiardjo, Miriam, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
Moh. Jamin, “Menuju Pilkada Demokratis, Suatu Catatan Pengantar”, Dokumentasi Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 27 Juni 2005 , KPU Surakarta, 2005
Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989
Budi Utomo, Setiawan, Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003 Joko  Waluyo, ”Analisis  Hubungan  Kausalitas  Antara  Korupsi,
Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan”,  dalam:http://
repository.upnyk.ac.id, hlm.162. diakses 30/03/2015.
al-Qaradhawi, Yusuf, Halal  dan  Haram  Dalam  Islam ,  Solo:  Era Intermedia, 2003
al-Mandzur,  Ibn, Lisan al-Arab , Jilid XIV, Beirut: Dar al-Shadir, tt Bin Abdul  Muhsin, Abdullah, Jarimatur  Rasyati  Fi  as-Syarii’at  al- Islamiyati, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta:
Gema Insani, 2001
A.W  Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Surabaya:  Pustaka  Progressif,
2002
Muhammad  bin  Ismail  bin  Shalah Al-Amir Al-Kahlani Ash-Shan’ani,
Subulussalam Sarah  Bulughul Maram ,  Juz  III, Beirut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 1988
Perludem  dan  KIPP  Jakarta,  “Larangan  Politik  Uang  dalam  Islam”,
Buletin Jurdil , Jakarta: 9 April 2012
Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia ,  Jakarta:  Bagian  proyek dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003
Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, cet.1, ( ed ). Muhammad Nasiruddin al-Albani, No. 1336, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, 1417)
Rahmad, Syafi’i, Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum, Bandung: Setia Pustaka Bandung, 2000
Mashudi Umar
134 |
Hasan, Ali, Manajemen Bisnis Syari’ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Rahmat,  M.  Imdadun,  (ed.), Kritik  Nalar  Fiqh  NU:  Transformasi
Paradigma Bahtsul Masa’il, Jakarta: Lakpesdam, 2002
H.M. Jamaluddin Miri (terj.), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama” (1926-1999), Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004
Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU ( The Method of Decision Making of Islamic Law in Nahdlatul Ulama (LBM-NU) ”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 6 No. 3 Tahun 2013
Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU , Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004
Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah TelaahKritis Tentang  Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan  dan Kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 1992 Rozak, Abdul dan Rohison Anwar, Ilmu Kalam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
Tim penulis, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Djambatan, 1992
Sa’id  Hawa,  Ahmad, Al-Madkhol  ila  Madzhab  Al-imam  Abi
Hanifah, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khodhro’,  2002
Chalil, Moenawar, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 1996
Shalikin, Muhammad, 17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi, Syekh Abdul
Qadir al-Jailani, Yogyakarta: Mutiara Media, 2009
Suprapto, Bibit, Nahdlatul Ulama, Eksistensi, Peran dan Prospeknya Fakta dan Aanalisa tentang Kehidupan NU , Malang: LP. Ma’arif, 1987
M. B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial , Jakarta: Teraju, 2002
Hasballah , Ali, Ushul al-Tasyri’ al-Islamy , Mesir: Dar al-Ma’arif, tt. PBNU, Hasil-hasil Munas dan Konbes NU , Jakarta: PBNU, LTN, 1998

## Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam
Harits,    Busyairi, Islam  NU:  Pengawal  Transisi  Sunni  Indonesia, Surabaya: Khalista, 2010
A. Malik Madaniy, “ Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)”, Al- Jami’ah, No. 51 Th 1993.
Afifuddin  Muhajir,  “ Implementasi  Sistem  Pengambilan  Keputusan Hukum  dalam  Bahtsul  Masa’il    NU ”,    Majalah Aula ,  No.  82,
Surabaya: PWNU Jatim, 1994
Mashudi Umar