ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 60-73

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22  TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN  BATANG HARI
Afrido Aji Baskara
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi afridoajibaskara@gmail.com

## Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  "The  Implementation  of  Regional  Regulation  Number  22  Year 2011 Regarding Solid Waste / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency". The purpose of this paper is to determine the extent of the implementation of the rules regarding Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari District, How to Authorize the Collection of Waste / Cleanliness Service Levies in Regional Regulation Number 22 of 2011 concerning Waste Service / Sanitation  Service Levies in Batanghari  Regency, and How Mechanisms and Constraints for Levies  Collection  in  Regional  Regulation  Number  22  of  2011  concerning  Waste  Service  / Sanitation  Service  Levies  in  Batanghari  Regency.  The  method  of  empirical  legal  research  is research conducted based on various facts obtained directly from the field or by interviews with relevant parties, in this case the research was conducted at the Department of Environment and Legal  Section  of  the  Regional  Secretariat  of  Batanghari  Regency.  Based  on  the  results  of  the study  that  the  Implementation  of  the  Batanghari  District  Regulation  Number  22  of  2011 concerning Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency is not effective or not well implemented.

## Keywords; Implementation, Authority, Process, Regional Regulation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kabupaten  Batanghari”. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  dari  aturan mengenai  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kabupaten  Batanghari, Bagaimana Kewenangan Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di  Kabupaten  Batanghari,  serta  Bagaimana  Mekanisme  dan Kendala  Pemungutan  Retribusi  Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung  dari  lapangan  ataupun  dengan wawancara dengan  pihak-pihak terkait,  dalam  hal ini  penelitian  di  lakukan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten Batanghari.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Pelaksanaan  dari  Peraturan  Daerah
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Kabupaten  Batanghari  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batanghari tidak efektif atau tidak terlaksana dengan baik.
Kata Kunci; Pelaksanaan, Kewenangan, Proses, Peraturan Daerah.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas dan  bertanggung  jawab  sebagaimana  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menjelaskan  bahwa  daerah  diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.
Semenjak  Indonesia  merdeka  sampai saat  ini  pajak  dan  retribusi  daerah  telah menjadi  sumber  penerimaan  yang  dapat diandalkan  bagi  daerah.  Pemberlakuan pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  sumber penerimaan  daerah  pada  dasarnya  tidak hanya  menjadi  urusan  pemerintah  daerah sebagai  pihak  yang  menetapkan  dan memungut  pajak  dan  retribusi  daerah, tetapi  juga  berkaitan  dengan  masyarakat pada umumnya. 1
Retribusi  daerah  terdiri  dari  berbagai jenis retribusi yang terkait dengan berbagai sendi  kehidupan  masyarakat.  Retribusi daerah  memiliki  objek,  subjek,  tarif  dan berbagai  ketentuaan  pengenaan  tersendiri, yang  mungkin  berbeda  dengan  jenis retribusi  daerah  lainnya. 2 Di  sisi  lain,
1 Mariot  Pahala  Siahaan, Pajak  Daerah  dan Retrebusi Daerah, Cet. 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 3.
semangat otonomi daerah yang
diberlakukan  di  Indonesia  memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur  daerahnya  sendiri  termasuk dalam  bidang  pajak  dan  retribusi  daerah. Dengan  paradigma  ini,  maka  pemerintah daerah  dituntut  untuk  menyelenggarakan kegiatan  pemerintahan  yang  mengarah kepada  terciptanya good  governace, yaitu penyelengaraan pemerintahan yang
berkeadilan,  partisipatif,  transparan,  dan akuntabel. 3
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  pada dasarnya  akan  betul-betul  terealisasi dengan  baik  apabila  dilaksanakan  dengan memakai  prinsip-prinsip good  governace. 4
Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah
menyangkut  ekonomi  atau  keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat.
Selain  itu  juga,  semangat  otonomi daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerin- tahan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia membawa  perubahan  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan
3 Andrian  Sutedi, Hukum  Pajak  dan  Retribusi Daerah ,  Cet. 1,  Ghalia  Indonesia,  Bogor,  2008, Hlm. 1.
4 Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan  Daerah ,  Setara  Press,  Malang, 2006, Hlm. 5.
daerah,  termasuk  dibidang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan  Otonomi  merupakan  kewena- ngan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  daerah  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat. 5
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  suatu  sistem  perpajakan Indonesia  yang  pada  dasarnya  merupakan beban  masyarakat  sehingga  perlu  dijaga agar  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan beban  yang  adil. 6 Retribusi  daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan asli  daerah  memiliki  peranan  yang  besar dalam  hal  untuk  meningkatkan  sumber pendapatan asli daerah khusunya di daerah Kabupaten  Batang Hari  saat  ini.  Yang perlu diperhatikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Batang  Hari  saat  ini  bagaimana cara mengoptimalkan hasil yang maksimal.
Pelaksanaan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  ini  potensinya sangatlah besar mengingat jumlah
penduduk  yang  semakin  meningkat  di Kabupaten  Batang  Hari.  Maka  dari  itu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari mengambil  sebuah  kebijakan  dengan menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Batang Hari Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayan Persampahan/ Kebersihan. 5 Op. Cit., Hlm.  1.
6 Santoso  Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu  Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 2.
Dalam  Peraturan  Daerah a  quo ,  Pasal  1 ayat  (7)  menyatakan  bahwa  Retribusi pelayanan  kebersihan/persampahan  yang selanjutnya  disebut  Retribusi  adalah pembayaran  atas  pelayanan  persampahan/ kebersihan  yang  khusus  disediakan  dan atau  diberikan  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  Badan. Sedangkan  pada.  Selanjutnya  Pasal  8  ayat (2)  Struktur  dan  besaran  tarif  retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
Selanjutnya  Pasal  14  ayat  (2)  retribusi dipungut  dengan  mengunakan  SKRD  atau dokumen  lain  yang  dipersamakan,  ayat  (3)
dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Pada  kota-kota  besar  telah  ditetapkan pelayanan retribusi persampahan/ kebersihan dengan tujuan untuk mendapatkan  kenyamanan  umum  dan pelestarian  hidup,  tidak  dapat  berdiri sendiri  dengan  melalui  peran  satu  pihak saja. Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan persampahan/ kebersihan secara baik kepada masyarakat, pemerintah  menyediakan  fasilitas  jasa pengangkutan  dan  tempat  pembuangan sampah sementara sampai tempat pembuangan akhir. Armada pengangkutan sampah Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  yang aktif berjumlah 4 armada, angkutan sampah roda  3  sebanyak  6  kendaraan,  dump  truk hanya  ada  4  selebihnya  sudah  tidak  layak
pakai  atau  tidak  bisa  digunakan  lagi,  yang dimana  armada  ini  berperan  sebagai pengangkutan  sampah  yang  kemudian dibawa  ke  tempat  pembuangan  sementara dan tempat pembuangan akhir.
Dalam implementasi tata cara pemungutan rertribusi persampahan/ kebersihan di  Kabupaten Batang  Hari  tidak sejalan  dengan    Peraturan  Daerah Kabupaten  Batang  Hari  Nomor  22  Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  terutama  pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) bahwasanya dalam pemungutan  retribusi  harus  disertakan dengan  bukti  pembayaran  dalam  bentuk karcis,  kupon  atau  kartu  langganan.
Penerapan dilapangan pemungutan retribusi  oleh  petugas  retribusi  kepada orang pribadi atau Badan yang mengunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan  dari  Pemerintah
Daerah    tidak    semua    disertakan    dengan bukti    baik    dalam    bentuk  karcis,  kupon, maupun kartu langanan. Subjek  Retribusi  baik  orang  pribadi
maupun Badan yang mengunakan/
menikmati  jasa  pelayanan  persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah Batang Hari dalam membayar retribusi yang ditagih oleh  petugas  pengangkut  sampah  biasanya dilakukan  dengan  memberikan  sejumlah uang  kepada  petugas  pemungut  retribusi sekaligus  bertindak  sebagai  pemungut sampah  dari  rumah  kerumah  dengan besaran  yang  tidak  ditentukan  dan  tanpa
disertakan dengan bukti baik berupa karcis, kupon  maupun  kartu  langganan.  Hal  ini disebabkan  karena  tidak  optimalnya sosialisasi  Pemerintah  Daerah  terhadap aturan  terkait  tarif  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan dan ketidak tahuan  masyarakat  tentang  besarnya pengenaan retribusi pelayaanan
persampahan/kebersihan.
Berdasarkan  yang  telah  disampaikan  di atas,  dapat  digambarkan  bahwa  tidak terealisasinya  dengan  maksimal  kebijakan pemerintah Kabupaten Batang Hari Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan  ten-tang  tata  cara  pemungutan retribusi  dan  Lembaga  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari yang memiliki kewenangan untuk melakukan  pemungutan  retribusi  atas  jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan  kepada  subjek retribusi baik orang pribadi maupun Badan yang  mengunakan/menikmati  pelayanan persampahan/kebersihan  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Batang  Hari,  maka kemudian  dianggap  perlu  untuk  mengkaji lebih  dalam  mengenai  pelaksanaan  perda tersebut,  mengingat  pentingnya  pelayanan persampahan/kebersihan  bagi  masyarakat, dan juga bagi Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Adapun yang akan dibahas  dalam  tulisan  ini  yaitu  mengenai bagaimana  kewenangan,  mekanisme  dan kendala  dalam  pemungutan  retribusi
pelayanan  persampahan/kebersihan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batang Hari.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  artikel  ilmiah  ini adalah y uridis empiris . Tipe pendekatan secara yuridis  empiris adalah  pendekatan  yang dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan  dengan  prakteknya  dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah.

## C. Mekanisme  Dan  Kendala  Dalam Pemungutan  Retribusi  Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
Pada  negara  kesatuan  ada  perwujudan distribution  of  powers antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan  pusat  kepada  pemerintah  daerah. 7
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaaan dan peran
serta masyarakat.
Otonomi  merupakan  perwujudan  pen- yelenggaraan  asas  desentralisasi  mensya- ratkan  adanya  pembagian  urusan  peme- rintahan  antara  pemerintah  dengan  daerah otonom.  Pembagian  urusan  pemerin- tahanan  antara  pemerintahan  didasarkan
7 Op., Cit. Sirajudin, Hlm. 5.
pada  pemikiran  bahwa  selalu  terdapat berbagai  urusan  pemerintahan  yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan  pemerintah  dan  sebagian urusan pemerintah daerah.
Sebagai  perwujudan  penyelenggaraan desentralisasi,  pemerintah  pusat  menye- rahkan  kewenangan  pemerintah  kepada daerah.  Peneyerahan  wewenang  terdiri atas:
1. Materi wewenang; materi wewenang adalah  semua  urusan  pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan  umum  dan  urusan pemerintahan lainnya; 2. Manusia yang diserahi; manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat  yang  tinggal  di  daerah yang  bersangkutan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum; dan
3. Wilayah  yang  diserahi  wewenang; wilayah  yang  diserahi  wewenang adalah daerah otonom bukan wilayah administrasi. 8
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah dapat di lakukan dengan dua cara:
1. Ultra vires doctrine yaitu pemerintah pusat  menyerahkan  kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom  dengan  cara  merinci  satu persatu.  Daerah  otonom  hanya
8 Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Jakarta,
2007, Hlm. 155.
boleh menyelenggarakan wewenang yang  diserahkan  tersebut.  Sisa kewenangan  dari  kewenangan  yang diserahkan  kepada  daerah  otonom secara  terperinci  tersebut  tetap menjadi  kewenangan  pemerintah pusat.
2. Open  end  arrangement atau gerenal compentence yaitu  daerah  otonom boleh menyelengarakan semua urusan  di  luar  yang  dimiliki  pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan  pemerintahan  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan  dan  inisiatifnya  sendiri diluar  kewenangan  yang  dimiliki
pusat. 9
Pasal  1  ayat  6  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan, menjelaskan mengenai kewenangan  adalah  kekuasaan  badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara  lainnya  untuk  bertindak dalam  ranah  hukum  publik.  Kewenangan dapat  diperoleh  melalui  atribusi,  delegasi dan Mandat. Kewenangan dalam pemungutan  dan  pengelolaan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  ber- dasarkan  dari  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2014 merupakan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi. Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa delegasi adalah
9 Ibid ., Hlm. 156.
pelimpahan  kewenangan  dari  badan  dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada  badan  dan/atau  pejabat  pemerin- tahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung jawab  dan  tanggung  gugat  beralih sepenuhnya kepada penerima deligasi.
Terdapat  3  (tiga)  golongan  pajak  yang terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.
Berdasarkan  kepada  tiga  golongan diatas,  retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  termasuk  kedalam  golongan Retribusi  Jasa  Umum,  yang  merupakan pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  22 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pemungutan  dan  pengelolaan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  di Kabupaten  Batang  Hari  di  sebutkan  yang melaksanaan  pemungutan  dan  pengelolaan retribusi pelayanan
persampahan/ kebersihan  di  Kabupaten  Batang  Hari  ialah Dinas  Perkotaan  dan  di  perjelas  di  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Pasal  3  menjelaskan  bahwa  “Pemungutan retribusi pelayaanan persampahan/
kebersihan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  2  Ayat  (2)  serta  pelayanan administrasi  dilaksanakan  oleh  petugas Dinas Perkotaan.
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari, Menurut  Bapak  Mula  P  Rambe  bahwa, sesuai  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  67 Tahun 2015 bahwa kewenangan pemungutan  dan  pengelolaan  retribusi persampahan/kebersihan diberikan kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Perkotaan  Kabupaten  Batanghari. 10 Akan tetapi  adanya  tumpang  tindih  dalam kewenangan  pelaksanaan  pemungutan  dan pengelolaan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan di karenakan dari hasil  penelitian  penulis  kewenangan  Dinas Perkotaan dalam  memungut  retribusi  tidak dapat  dilaksanakan  dikarenakan  terhitung tahun  2017  Dinas  Perkotaan  berada  dalam lingkup  Dinas  Lingkungan  Hidup  sehingga kewenangan yang semula dilaksanakan oleh Dinas Perkotan beralih ke Dinas Lingkungan Hidup.
Adanya  pergeseran  kewenangan  dalam kewenangan  pelaksanaan  pemungutan  dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dimana sebelumnya yang berwenang dalam melaksanakan  Dinas  Perkotaan dan  beralih kewenangan  kepada  Dinas  Lingkungan
10 Mula  P  Rambe,  Kabag  Bagian  Hukum  Setda Kabupaten  Batanghari, Wawancara 15  Januari
2019.
Hidup. Karna adanya pergeseran kewenangan  sehingga  terjadinya  tumpang tindih di dalam Peraturan daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Batanghari  Nomor  22  Tahun 2011  pemungutan  retribusi  daerah  atas sampah,  kewenangan  untuk  melakukan pemungutan  retribusi  daerah  ini  berada pada  Dinas  Perkotaan  sementara  itu berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  83 tahun  2017  menyatakan  bahwa  Dinas Perkotaan  sudah  tidak  lagi  melakukan pemungutan retribusi karna Dinas Perkotaan sudah di hapuskan, dengan tidak adanya  lagi  lembaga  atau  Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Dinas Perkotaan  yang  sebelumnya  memiliki kewenangan  pemungutan  retribusi  daerah atas  sampah,  terjadi  kekosongan  hukum sehingga  di  ambli  diskresi  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Batanghari  untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Mekanisme  pemungutan  dan  penge- lolaan  retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  di  Kabupaten  Batanghari. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  22 tahun 2011 dalam menjalankan pemungutan  dan  pengelolaan  di  lakukan oleh  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD) Dinas  Perkotaan,  dimana  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Batanghari  melakukan diskresi  untuk  melimpahkan  kewenangan tersebut  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup.
Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  mempunyai
kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah atas sampah. Dinas  Lingkungan  Hidup  mempunyai
tugas  membantu  Bupati  melaksanakan urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan hidup  dan  urusan  pemerintahan  di  bidang kehutanan  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  di berikan  kepada  daerah.  Dinas  Lingkungan Hidup  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  bupati  dimana  Dinas Lingkungan  Hidup  di  pimpin  oleh  Kepala Dinas  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab terhadap bupati  melalui Sekretaris Daerah.
Sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2017 Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi: Pasal 4 a. Perumusan  kebijakan  daerah  di  bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c. Koordinasi  penyediaan  infrastruktur dan  pendukung  di  bidang  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
d. Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  dibidang  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
e. Pemantauan,  Pengawasan,  evaluasi  dan pelaporan  penyelenggaraan  di  bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh  bupati  terkait  dengan  tugas  dan fumgsimya. Mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,  dimana  Kepala Dinas  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab terhadap bupati berkoordinasi  dengan  Bidang  Pengelolaan Sampah,  Limbah  B3  dan  Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dalam menjalankan  pelaksanaan  pemugutan  dan pengelolaan  retribusi  pelayanan.  Kemudian Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan  Kapasitas  Lingkungan  Hidup berkoordinasi  dengan  Seksi  Pengelolaan Sampah,  Seksi  Pengelolaan  Limbah  B3,  dan Seksi  Peningkatan  Kapasitas  Lingkungan Hidup.
Ketiga  Seksi  inilah  yang  melaksanakan pemungutan  dan  pengelolaan  retribusi daerah  atas  sampah,  dalam  memberikan pelayanan  seperti  penjemputan  sampah untuk  di  bawa  ke  tempat  pembuangan sementara  (TPS)  kemudian  di  bawa  lagi  ke tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  dan  juga memberikan  pelayanan    berupa  menagih retribusi daerah atas sampah ini. Objek dari retribusi  pelayanan  persamapahan  atau Kebersihan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelayanan persamapahan/
kebersihan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
Pasal 110 ayat (1) huruf b
a) Penyediaan  lokasi  pembuangan  atau pemusnahan akhir sampah. b) Pengambilan atau pengumpulan sampah  dari  sumbernya  ke  lokasi pembuangan sementara.
c) Pengangkutan  sampah  dari  sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
Pemungutan  retribusi  tidak  dapat diborongkan,  artinya  seluruh  proses kegiatan  pemungutan  retribusi  tidak  dapat diserahkan  kepada  pihak  ketiga.  Namun, dalam  pengertian  ini  bukan  berarti  bahwa pemerintah  daerah  tidak  boleh  bekerja sama  dengan  pihak  ketiga.  Dengan  sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu karna profesionalismenya  layak  dipercaya  untuk ikut melaksanakan sebagian tugas
pemungutan  jenis  retribusi  tertentu  lebih efisien.
Kegiatan  pemungutan  retribusi  yang tidak  dapat  dikerjasamakan  dengan  pihak ketiga    adalah  kegiatan  perhitungan besarnya  retribusi  yang  terutang,  dan penagihan  retribusi.  Retribusi  dipungut dengan  menggunakan  Surat  Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang  dipersamakan.  SKRD  adalah  surat ketetapan  retribusi  yang  menentukan besarnya  pokok  retribusi.  Dokumen  lain
yang  dipersamakan  antara  lain,  berupa karcis,  kupon  dan  kartu  langganan.  Jika wajib  retribusi  tertentu  tidak  membayar retribusi  tepat  pada  waktunya  atau  kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa  bunga  sebesar  dua  persen  setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang  dibayar  dan  ditagih  dengan menggunakan  Surat  Tagihan  Retribusi Daerah (STRD).
STRD merupakan surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata  cara  pemungutan  retribusi  daerah ditetapkan  oleh  kepala  daerah.  Peraturan Daerah  Kabupaten  Batanghari  Nomor  22 Tahun  2011  menjelaskan  tata  cara pemungutan  retribusi,  yang  berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
1. Pemungutan  retribusi  tidak  dapat diborongkan. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan  SKRD  atau  dokumen  lain yang dipersamakan.
3. Dokumen  lain  yang  dipersamakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  berupa  karcis,  kupon  dan  kartu
langganan. 4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disetor  secara  bruto  ke  kas  Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  pemungutan,  tempat  pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam  melakukan  pembahasan  proses
Pemungutan  Retribusi  Peraturan  Daerah Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di Kabupaten  Batanghari,  maka  penulis berdasarkan tolak ukur ketentuan retribusi pelayanan  persampahan  di  Kabupaten
Batanghari  yang  telah  ditegaskan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 1. Proses Pemungutan Retribusi Peraturan Daerah, Zamhuri menyampaikan bahwa “dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi  pelayanan  persampahan  pada wajib  retribusi  umumnya  digunakan Surat    Ketetapan  Retribusi  Daerah (SKRD)  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan.  Dokumen  lain  yang dipersamakan  antara  lain,  berupa karcis,  kupon  dan  lain-lain.  Lalu kemudian  petugas  dinas  lingkungan hidup  memungut  retribusi  dengan  cara mendatangai warga atau wajib retribusi dengan  memberikan  kupon  atau  karcis tadi.” 11
2. Setiap  orang  yang  menggunakan  jasa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan  yang  ditetapkan  oleh
11 Zamhuri,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah LB3 Kabupaten Batanghari, Wawancara Tanggal 16 Januari 2019.
pemerintah  daerah  wajib  membayar retribusi, berdasarkan pelaksanaan dari ketentuan  ini  dilapangan  menunjukkan bahwa  tidak  semua  masyarakat/wajib retribusi Kabupaten Batanghari menggunakan  Jasa  Retribusi  pelayanan Persampahan/Kebersihan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  Kabupaten
Batanghari.  Perihal  Ini  dikatakan  oleh
Bapak Zamhuri “memang hanya masyarakat  atau  Wajib  Retribusi  yang menggunakan jasa pelayanan
persampahan/kebersihan  saja  yang dikenakan  pembayaran  retribusi  dan memang  masih  ada  warga/masyarakat batanghari  yang  tidak  menggunakan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan,  dikarenakan  masyarakat lebih memilih untuk membakar sampah-sampah  tersebut  dari  pada menggunakan pelayanan persampahan/ kebersihan.” 12
3. Pembayaran Retribusi diberikan kepada petugas yang sah, sebagai mana yang di sampaikan  oleh  Bapak  Parlaungan bahwa  “dalam  pemungutan  Retribusi kepada Wajib Retribusi atau warga atau masyarakat  yang  menikmati  Jasa Pelayanan
Persampahan/Kebersihan ada  petugas  yang  akan  datang  untuk memungut  atau  menagih  retribusi kepada Wajib Retribusi dengan
12 Zamhuri,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah LB3  Kabupaten  Batanghari, Wawancara Tanggal 16 Januari 2019.
membawa  karcis  atau  kupon  kepada Wajib  Retribusi,  ada  sekitar  10  orang petugas  yang  akan  berkelling  untuk memungut retribusi”. 13 Pada kenyataannya  penulis  bertanya  kepada masyarakat  yang  menggunakan  Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan
yaitu  Ibu  sopia,  ibu  ini  berkata  bahwa “dalam  pembayaran  retribusi  sampah ini  sayo  langsung  membayar  ke  tukang sampah yang datang untuk menggambil sampah  karno  dak  pernah  ado  orang datang nagih memberikan karcis.” 14 Lalu penulis  mencoba  bertanya  kepada masyarakat lainnya yaitu ibu Mimah, ibu ini  berkata  “Kalau  pembayaran  sampah ni  sayo  langsung  bayar  ke  tukang sampah  yang  keliling  yang  mengambil sampah,  kalau  dulu  sekitar  bebrapa tahun  yang  lalu  memang  pernah  ado petugas datang keliling menagih dengan karcis  tapi  kalau  sekarang  dak  ado lagi.” 15
Pelaksanaan  ketentuan  ini  dalam kenyataannya  tidak semua  pembayaran retribusi  di  pungut  atau  di  tagih  oleh petugas yang sah,  dibeberapa  kawasan- kawasan  Batanghari  seperti  di  Pal  1 samapai  dengan  Pal  5  petugas  yang menagih pembayaran retribusi 13 Parlaungan,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Batanghari, Wawancara Tanggal  16 Januari 2019.
14 Sopia,  Wajib  Retribusi  Kabupaten  Batanghari, Wawancara Tanggal 18 januari 2019.
15 Mimah,  Wajib  Retribusi  Kabupaten  Batanghari,
Wawancara Tanggal 18 Januari 2019.
merupakan  petugas  yang  pengangkut sampah  bukan  petugas  yang  memang ditugaskan  untuk  keliling  menagih pembayaran retribusi.
4. Struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perumahan sebagai berikut: a) Perumahan Jalan Protokol sebesar
Rp. 5.000/bulan.
b) Perumahan C/ Kelas IV Jalan Penghubung sebesar Rp.
2500/bulan. Adapun  Pelaksanaannya  dari  tarif retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan  ini  tidak  sesuai  dengan peraturan  daerah  yang  berlaku  dimana pembayaran  retribusi  oleh  wajib retribusi  banyak  yang  tidak  sesuai dengan  diatur  didalam  Peraturan Daerah,  berdasarkan  penelitian  penulis dari  beberapa  kawasan  di  Kabupaten Batanghari, dalam
pemungutan retribusi  tidak  adanya  karcis  ataupun kupon  yang  diberikan  kepada  wajib retribusi  sehingga  masyarakat  tidak tahu  seberapa  besar  biaya  yang  harus dibayar  kepada  petugas,  Ibu  monica masyarakat  sekitar  ketika  ditanya penulis, berapa besaran biaya ibu dalam membayar  retribusi  ini  dan  apakah  ibu tau  besaran  biaya  retribusi  ini  yang diatur  didalam  Peraturan  Daerah,  dia berkata “saya biasa membayar ketukang sampah  yang  keliling  mengambil sampah, biasonyo saya bayar Rp10.000,-
(Sepuluh  Ribu  Rupiah)  ,  kalau  besaran yang  diatur  dalam  perda  saya  kurang tahu  berapa  besaran  biaya  yang diatur.” 16 Kemudian  penulis  bertanya pertanyaan yang sama kepada
masyarakat yang lain yaitu Bapak Tolip “saya  membayar  sampah  itu  sebesar Rp10.000,-  yang  diatur  didalam  perda itu  saya  tau  sebesar  Rp5.000,-  tapi ketika  saya  bayar  Rp5.000,-  petugas sampah  tersebut  berkata  tambahla  pak untuk  beli  rokok  samo  bensin,  jadi  yo saya  tambah  la  lima  ribu  makanya  jadi Sepuluh ribu saya bayarnya.” 17
5. Pelayanan  Retribusi  Persampahan/
Kebersihan,  berdasarkan  pada  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik  Pasal  1  Angka  1 menyebutkan Pelayanan Publik merupakan  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD) yang  melaksakan  pemungutan  dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan        di
16 Monica,  Wajib  Retribusi  Kabupaten  Batanghari, Wawancara Tanggal 19  Januari 2019.
17 Asnawi, Wajib  Retribusi  Kabupaten  Batanghari,
Wawancara Tanggal 19  Januari 2019.
Kabupaten      Batanghari.      Memberikan pelayanan  kepada  wajib  retribusi masyarakat  Kabupaten  Batanghari  atau yang menggunakan Jasa berupa pelayanan pengangkutan dan pemungutan retribusi. Pelayanan pengangkutan persampahan/kebersi-
han, Sampah masyarakat di angkut atau di  ambil  sampah  tersebut  kemudian  di bawa  pada  Tempat  Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian akan di angkut  kembali  untuk  di  bawa  ke Tempat Pembuangan Akhir (TPS).
Pelayanan Pemungutan Retribusi,
Petugas  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup akan datang dari rumah ke rumah untuk menagih  jasa  pelayanan  retribusi dengan  memberikan  tiket,  kupon  atau kartu langganan (SKRD).
Akan tetapi dari pelayanan pengangkutan dan pelayanan pemungutan retribusi yang di
laksanakan  Dinas  Lingkungan  Hidup masih  belum  optimal  dari  hasil penelitian  penulis  pelayanan  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  belum  optimal  di sebabkan  masih  banyak  nya  oknum- oknum  atau  pungutan  liar  dimana lemahnya pengawasan Dinas
Lingkungan  Hidup  sehingga  masih banyaknya  pungutran  liar.  Dalam pemungutan  sampah  tidak  teraturnya jadwal  pemungutan  sampah  sehingga terkadang sampah di rumah masyarakat terbengkalai  sehingga  membuat  bau
yang  tidak  sedap  dan  dalam  pelayanan pemungutan  masih  banyaknya  petugas yang  tidak  resmi  sehingga  terjadi pungutan  liar dimana  bayaran  retribusi tidak  sesuai  yang  di  tetapkan  dalam Peraturan Daerah.
Dengan demikian sangat jelasla
pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  22 Tahun  2011  Tetntang  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan  Di  Kabupaten Batanghari  belum  optimal  dimana  masih banyak  adanya  kendala-  kendala.  Kurang optimalnya  pengawasan  Dinas  Lingkungan Hidup terhadap petugas-petugas yang nakal dan  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah daerah  sehingga  masih  banyak  masyrakat yang  tidak  tahu  tentang  peraturan  daerah ini sehingga tidak terlaksana nya peraturan daerah ini dengan baik.

## D. Kesimpulan
Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di  Kabupaten Batanghari  yaitu  dengan  menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud dapat berupa karcis,  kupon  dan  kartu  langganan  akan tetapi dalam melaksankan proses pemungutan  retribusi  tidak  terlaksana dengan baik dikarenkan lemahnya pengawasan  dari  dinas  lingkungan  hidup dimana  petugas-petugas  yang  memungut bukanlah  petugas  resmi  yang  memang tugasnya  untuk  memungut  retribusi  dan
juga  banyaknya  oknum-oknum  dalam pemungutan tarif retribusi yang tidak sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.

## E. Saran
Adapun  saran  dari  penulis,  yaitu sebaiknya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Batanghari  untuk  merivisi  Peraturan
Daerah  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batanghari dalam melaksankan  pemungutan  di  Pasal  1  untuk menggati  dari  Dinas  Perkotaan  menjadi Dinas  saja  tidak  perlu  jelaskan  OPD  mana dalam Memungut Retribusi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan/Lainya Andrian  Sutedi.  2008. Hukum  Pajak  dan Retribusi Daerah . Cet.1. Ghalia Indonesia. Bogor. Asnawi, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, Wawancara Tanggal  19
Januari 2019.
Hanif  Nurcholis.  2007. Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.
Jakarta. Mariot  Pahala  Siahaan.  2016. Pajak  Daerah dan Retrebusi Daerah . Cet. 4. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Mimah, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, Wawancara Tanggal  18 Januari 2019.
Monica, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari,  Wawancara  Tanggal  19 Januari 2019.
Mula  P  Rambe,  Kabag  Bagian  Hukum  Setda
Kabupaten  Batanghari, Wawancara 15
Januari 2019.
Parlaungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Batanghari, Wawancara
Tanggal 16 Januari 2019.
Santoso Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu
Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung.
Sirajuddin,  dkk.  2006. Hukum  Administrasi
Pemerintahan  Daerah .  Setara  Press. Malang. Sopia, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, Wawancara Tanggal  18
Januari 2019.
Zamhuri,  Kepala  Bidang  Pengelolaan Sampah  LB3  Kabupaten  Batanghari,
Wawancara Tanggal 16 Januari 2019.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009
Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Retribusi  Pelayanan  Persampahan/ Kebersihan.