## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA FUNGSI KESEHATAN
Sri Diana Rejeki *1 , Hasan Basri 2 , Muhammad Arfan 3
1), 2), 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Korespondensi penulis: yana_imot@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  effect  of  regional  own  revenue  (PAD),  general allocation  fund  (DAU),  special  autonomy  fund  (DOK)  and  unspent  funds  at  end  of  fiscal  year (SiLPA) to capital expenditure of health function. Through a purposive sampling as a technique of selecting sample, there were  15 districts/municipalities in Aceh Province for 4 periods from 2012  to  2015  as  the  samples.  Data  used  in  this  research  was  a  secondary  data  obtained  from Financial  Agency  of  Aceh.  The  technique  used  for  a  data  collection  was  through  a documentation  technique.  The  analytical  method  used  in  this  research  was    standardized regression method or path analysis which is an extension of multiple linear regression analysis. The  results  showed  that  PAD,  DAU,  and  DOK  influenced  a  capital  expenditure  on  health function.  Meanwhile,  SiLPA  did  not  influence  the  capital  expenditure  on  health  function.  In addition,  PAD,  DAU,  DOK,  and  SiLPA  simultaneously  influenced  the  capital  expenditure  on health functions.
Keywords: Capital Spending of Health, PAD, DAU, DOK, and SiLPA.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Otonomi  Khusus  (DOK)  dan  Sisa  Lebih  Pengguna  Anggaran  (SiLPA)  terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling ,  dari  23  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  hanya  15  Kabupaten/Kota  dipilih  menjadi sampel penelitian ini selama periode 2012-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Keuangan Aceh melalui teknik dokumentasi. Metode Analisis menggunakan standardized regression yang  merupakan  perluasan  dari  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  PAD,  DAU,  dan  DOK  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  pada  fungsi kesehatan sedangkan SiLPA tidak berpengaruh. Hal ini bermakna adanya peningkatan terhadap alokasi  PAD,  DAU,  dan  DOK  dalam  suatu  anggaran  maka  akan  meningkatkan  jumlah  alokasi belanja  modal  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kesehjateraan  publik  dalam  sektor  kesehatan, sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  derajat  kesehatan    masyarakat  Aceh  yang  lebih baik.Disamping  itu,  secara  simultan  PAD,  DAU,  DOK,  dan  SiLPA  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan.
Kata Kunci: PAD, DAU, DOK, SiLPA, Belanja Modal pada Sektor Kesehatan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...

## PENDAHULUAN
Pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyejahterakan masyarakat (social walfare) melalui berbagai peraturan  yang dimuat dalam undang-undang dan berbagai  peraturan daerah dengan mengalokasikan anggaran suatu daerah  yang tujuannya lebih mengutamakan kebutuhan publik dibandingkan dengan kebutuhan aparatur (Permendagri No.13 Tahun  2006  direvisi  menjadi  Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011).  Upaya  tersebut  juga dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  dengan  menetapkan  UUPA  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan Qanun  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Aceh  yang  menegaskan  bahwa alokasi  belanja  Aceh  untuk  kepentingan  publik  dalam  APBA  harus  lebih  besar  dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur seperti belanja modal pada fungsi kesehatan.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah menetapkan besaran anggaran kesehatan untuk daerah  10%  dari  pendapatan  dan  belanja  daerah  diluar  gaji.  Besaran  anggaran  tersebut diprioritaskan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggaran  kesehatan  untuk  kepentingan  pelayanan publik,  terutama  untuk  penduduk  miskin,  kelompok  lanjut  usia,  dan  anak-anak  terlantar (Undang-undang No.36 Tahun 2009).
Disamping  itu, Public  Expenditure  Analysis  and  Capacity  Strengthening  Program (PECCAP)    Tahun  2011  menyatakan  bahwa  pembiayaan  kesehatan  di  Provinsi  Aceh  terus meningkat,  namun  beberapa  indikator  kesehatan  belum  mengalami  perbaikan,  seperti penyebaran sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang kurang memadai serta peningkatan kualitas program  yang  lebih  bersifat  preventif  (mencegah)  dari  pada  kuratif  (penyembuhan).  Persoalan lainnya  yang  masih  menjadi  catatan  pemerintah  daerah  yaitu  angka  kematian  ibu  (AKI)  tahun 2011 tercatat 158 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan tahun 2012 berjumlah 191 per 100.000 kelahiran  hidup  (KH).  Dari  berbagai  persoalan  diatas  pemerintah  daerah  perlu  meningkatkan anggaran belanja modal yang ditujukan untuk kepentingan publik dalam sektor kesehatan seperti belanja modal pada fungsi kesehatan.
Dalam  rangka  meningkatkan  alokasi  anggaran  belanja  modal  pada  sektor  kesehatan, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Otonomi  Khusus  (DOK)  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (SiLPA).  Adanya  peningkatan  anggaran  penerimaan  daerah  seperti    PAD,  DAU,

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
185
DOK,  dan  SiLPA  diharapkan  mampu  mempengaruhi  besarnya  pengalokasian  anggaran  yang digunakan untuk kebutuhan belanja publik seperti belanja modal pada fungsi kesehatan.
Hal  ini  sebagaimana  yang  pernah  diteliti  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  seperti Darwanto dan Yustikasari (2007), Tuasikal (2008), Pradita (2013), Lambut dan Budiarso (2013), dan  Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif terhadap belanja modal. Penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal juga pernah diteliti  oleh  beberapa  peneliti  terdahulu  seperti  Harianto  dan  Adi  (2007),  Pradita  (2013), Darwanto  dan  Yustikasari  (2007),  Pentury  (2011),  Oktora  dan  Pontoh  (2013),  Pradita  (2013), dan  Lambut  dan  Budiarso  (2013).    Hasil  penelitian  mereka  menunjukan  bahwa  DAU berpengaruh  positif  terhadap  belanja    modal.  Disamping  itu,  Pentury  (2013)  juga  pernah melakukan  penelitian  pengaruh  DOK  terhadap  belanja  modal,  dimana  hasilnya  menunjukkan bahwa DOK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah dan belanja modal untuk kebutuhan publik pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Papua Barat. Selain itu, hasil penelitian Darmayanti (2016) juga menyatakan bahwa DOK berpengaruh terhadap alokasi belanja  kesehatan  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.  Terakhir,  penelitian  mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja modal juga menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. (Ardini 2011 & Kusnandar dan Siswantoro 2012)
Penelitian  ini  menggabungkan  seluruh  variabel independent yang  pernah  diteliti  oleh penelitian sebelumnya, yaitu PAD, DAU, DOK, dan SiLPA pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama 4 priode yaitu dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Alasan dimulai pada tahun 2012 karena pada tahun ini terjadi peningkatan penerimaan pendapatan di Aceh secara rill sebesar empat kali lipat (PECAPP, 2011). Selanjutnya belanja modal sebagai variabel dependent yang  diambil  pada  penelitian  ini  adalah  belanja  modal  berdasarkan  fungsi  kesehatan  yang diperoleh  melalui  qanun  laporan  pertanggung  jawaban  APBD  yang  terdapat  pada  Dinas Keuaangan  Aceh.  Selain  itu,  perbedaan  lainnya  penelitian  ini    menggunakan  metode standardized  regression yang  merupakan  perluasan  dari  regresi  linier  berganda.  Alasan menggunakan  metode  tersebut  adalah  disamping  untuk  menguji  pengaruh,    peneliti  juga  ingin melihat besarnya pengaruh variabel PAD, DAU, DOK dan SiLPA terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan yang dilihat berdasarkan nilai koefisien jalur (beta) yang sudah distandarkan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  variabel  PAD,  DAU,  DOK,  dan  SiLPA  terhadap  Belanja Modal  pada  fungsi  kesehatan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  memberi  manfaat  dan  masukan  bagi pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan potensi dari sumber penerimaan daerah yang lebih tepat  untuk  pengeluaran  daerah  khususnya  pada  sektor  kesehatan  yang  diperuntukkan  bagi kesehjateraan masyarakat.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Sebagaimana penelitian  sebelumnya  yang diteliti oleh beberapa peneliti seperti Darwanto dan  Yustikasari  (2007),  Tuasikal  (2008),  Lambut  dan  Budiarso  (2013),  dan  Kusnandar  dan Siswantoro  (2012),  yang  telah  menguji  pengaruh  PAD  terhadap  belanja  modal  menyebutkan bahwa PAD memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap belanja modal. PAD merupakan suatu pendapatan  yang  diperoleh  dari  masyarakat  (pajak  dan  retribusi),  masyarakat  dalam  hal  ini sebagai publik ( Principal ) memberikan dana kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah juga mengupayakan kebutuhan belanja publik sebagai kontribusinya kepada masyarakat (Von Hagen, 2003 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).
Belanja modal pada fungsi kesehatan merukan salah satu belanja langsung yang bertujuan untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh PECCAP sejak  tahun  2011  belanja  kesehatan  mengalami  peningkatan  secara  pesat  yang disebabkan karena adanya peningkatan pada penerimaan daerah. Disamping itu,  dalam Undang- Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009  pasal 171 menyebutkan bahwa 2/3 (dua per tiga) belanja kesehatan  yang  dianggarkan  harus  diprioritaskan  untuk  kebutuhan  publik.    Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  bentuk  penerimaan  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi suatu  daerah.  Adanya  peningkatan  PAD  akan  berpengaruh  terhadap  pengalokasian  belanja publik khususnya belanja modal pada fungsi kesehatan.
H a2 :  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan  di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
187

## 2.2.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
P enelitian  Holtz-Eakin  et  al  (1994)  dalam  Harianto  dan  Adi  (2007)  menyatakan  terdapat keterkaitan  sangat  erat  antara  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  belanja  modal.  Selain  itu, studi  yang  dilakukan  oleh  legrenzi  &  Milas  (2001)  dalam  Abdullah  dan  Halim  (2003)  juga ditemukan  bukti  empiris  bahwasanya  dalam  jangka  panjang  transfer  berpengaruh  terhadap belanja  modal  dan  pengurangan  jumlah  transfer  dapat  menyebabkan  penurunan  dalam pengeluaran belanja modal.
Sebagai  tambahan,  Tuasikal  (2008)  menyatakan  terjadinya  peningkatan  terhadap  alokasi DAU  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  terhadap  alokasi    belanja  modal  pada  fungsi kesehatan.  Disamping  itu,  Pradita  (2013)  menyatakan  variabel  DAU  berpengaruh  terhadap anggaran belanja modal, hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat,  maka  Pemerintah  Daerah  bisa  mengalokasikan  pendapatannya  untuk  membiayai  belanja modal.
Pada  dasarnya  sumber  pembiayaan  yang  dianggap  cukup  signifikan  adalah  DAU.  Selain itu  DAU  juga  dapat  ditujukan  untuk  pemerataan  keuangan  antar  daerah.  Dengan  demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber pembiayaan ini untuk memberi pelayanan terbaik kepada  masyarakat  melalui  belanja  modal  diantaranya  pembangunan  dan  perbaikan  sektor pendidikan,  kesehatan,  transportasi.  DAU  dianggap  pendapatan  yang  cukup  signifikan,  oleh karena  itu  DAU  dapat  mempengaruhi  anggaran  pengeluaran  belanja  daerah  khususnya  belanja modal  pada  fungsi  kesehatan.  Dengan  demikian  peningkatan  DAU  dapat  menyebabkan peningkatan belanja modal pada fungsi kesehatan.
H a3 :  DAU  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan  di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

## 2.2.3 Pengaruh DOK terhadap Belanja Modal
Di  samping  PAD  dan  DAU  sumber  penerimaan  daerah  lainnya  yaitu  Dana  Otonomi Khusus (DOK),  yang diberikan hanya untuk daerah yang dalam peraturan undang-undang serta pemerintah  daerah  memiliki  otonomi  khusus  di  daerahnya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Pentury  (2011)  di  Papua  Barat,yang  merupakan  daerah  yang  mendapatkan Special  Autonomy Fund atau  DOK  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  peraturan  Undang-Undang  Nomor  21

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
188
Tahun  2001.  Pentury  (2011)  menyebutkan  bahwa  DOK  berpengaruh  terhadap  belanja  modal kususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sebagai  daerah  yang  memperoleh  Dana  Otonomi  Khusus  yang  dimuat  dalam  peraturan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  UUPA,    Aceh  diberikan  kewenangan  khusus yang  diakui  dan  diberikan  kepada  Provinsi  Aceh  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  khususnya  dalam  membiayai  pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur, pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan,  pendanaan  pendidikan,  sosial  dan kesehatan. Sehingga dengan adanya peningkatan terhadap alokasi DOK akan menambah jumlah alokasi  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan.  Dengan  kata  lain  peningkatan  DOK  akan menyebabkan peningkatan terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan
H a4 :  DOK  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  modalpada  fungsi  kesehatan  di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

## 2.2.4 Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal
Dalam  praktiknya  laporan  realisasi  anggaran  yang  mengalami  defisit,  memerlukan  sisa lebih  anggaran  tahun  sebelumnya  yang  menjadi  penerimaan  pembiayaan  pada  tahun  berjalan (SiLPA) sebagai upaya untuk menutupi defisit yang disebabkan realisasi pendapatan lebih kecil dari  pada  realisasi  belanja.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2012  yang  menegaskan  bahwa  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  adalah  selisih  lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu priode laporan. Oleh karena hal tersebut, SiLPA merupakan sumber penerimaan Pemda  yang dapat digunakan untuk mendanai  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja  langsung  dan  mendanai  kewajiban lainnya  yang  sampai  akhir  tahun  anggaran  belum  diselesaikan.  Salah  satu  beban  belanja langsung  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  adalah  belanja  modal  yang  alokasinya  lebih besar untuk kesehjateraan masyarakat.
Keterkaitan  antara  SiLPA  dan  belanja  modal  sudah  pernah  diteliti  sebelumnya  oleh beberapa  peneliti,  diantaranya  Abdullah  (2013)  menyebutkan  SiLPA  berpengaruh  positif terhadap  Belanja  Operasi.  Disamping  itu  penelitian  Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012) menyimpulkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya.  Sebagian  besar  jumlah  SiLPA  akan  disumbangkan  untuk  Belanja  Langsung  yang

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
189
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat atau kita sebut dengan belanja modal. Belanja Modal tersebut terdiri dari belanja infrastruktur, pengadaan asset dan lainnya, dan juga termasuk belanja tidak  langsung,  yang  penggunaannya  tidak  langsung  terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat  ( Panggabean, 2010 dalam Ardhini, 2011).
Salah  satu  belanja  langsung  yang  langsung  mengenai  kebutuhan  masyarakat  adalah belanja  modal  pada    fungsi  kesehatan.  Dimana  belanja  modal  tersebut  dapat  membantu memaksimalkan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesehjateraan  masyarakat  pada  sektor kesehatan. Peningkatan SiLPA dalam suatu anggaran dapat mendanai alokasi atas beban belanja langsung yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari sektor kesehatan seperti belanja modal pada fungsi kesehatan.
H a5 : SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan  di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian verifikatif ( verificative research ) atau penelitian pengujian  hipotesis  ( hypothesis  testing  research )  dengan  menggunakan  panel  data  atau pooled data. Unit  analisis  dalam  penelitian  ini    adalah  Pemerintah  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Aceh dengan populasi 23 Pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  Tahun  2011-2015  Dinas  Keuangan  Aceh.  Teknik  pengumpulan  data  dokumentasi, yaitu  melalui  studi  pustaka  dan  juga  internet  seperti  jurnal  atau  artikel  akuntansi  sektor  publik yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  peraturan-peraturan  pemerintah  seperti  undang-undang, permendagri,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah,  dan  buku-buku  atau  literatur  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini, variabel  penelitian diklasifikasi  sebagai  berikut:  Variabel Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan (Y) yang didefinisikan sebagai Belanja langsung  yang digunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat lebih  dari  satu  peroide  serta  melebihi  batasan  minimal  kapitalisasi  aset  atau  lainnya  yang ditetapkan  pemerintah  pada  fungsi  kesehatan.  Variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) (X 1 ) menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari  Pajak,  Retribusi,  Bagian  laba  BUMD,  dan  penerimaan  lainnya  yang  sah.  Variabel Dana

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
Alokasi  Umum  (DAU) (X 2 )  berdasarkan  Undang-undang  No.33  Tahun  2004  didefinisikan sebagai Dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Variabel Dana  Otonomi  Khusus  (DOK )  (X 3 )  menurut  Undang-undang  No.21  Tahun  2001  dan UUPA  No.11  Tahun  2006  merupakan  dana  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  program  dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Disamping itu, variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) (X 4 ) didefinisikan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dari satu  periode  anggaran  sesuai  dengan  Permendagri  No.13  Tahun  2006.  SiLPA  mencakup pelampauan  penerimaan  PAD,  pelampauan  penerimaan  dana  perimbangan,  pelampauan penerimaan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah,  pelampauan  penerimaan  pembiayaan, penghematan  belanja,  kewajiban  kepada  pihak  ketiga  sampai  dengan  akhir  tahun  belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode standardized  regression atau  analisis jalur  ( path  analysis )  yang  merupakan  perluasan  dari  analisis  regresi  linier  berganda.  Alasan menggunakan metode analisis tersebut adalah disamping untuk menguji pengaruh  penelitian ini juga  ingin  mengatahui  berapa  besar  pengaruh  atau  kontribusi  masing-masing  variabel  PAD, DAU, DOK, dan SiLPA terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan yang dilihat melalui nilai koefisien  jalur  (beta)    yang  telah  distandarkan.  Secara  matematis  model  analisi  jalur  ( path analysis ) yang diformulasikan adalah sebagai berikut:
Y = ρ yx1 x 1 + ρ yx2 x 2 + ρ yx3 x 3 + ρ yx4 x 4 + ɛ
Dimana  Y  adalah  Belanja  Modal  pada  fungsi  kesehatan,  X 1 adalah  Pendapatan  Asli Daerah, X 2 adalah Dana Alokasi Umum, X 3 adalah Dana Otonomi Khusus, X 4 adalah Sisa lebih perhitungan  anggaran,  ɛ  adalah  variabel  lain  yang  mempengaruhi  Y, ρ yxi  (i  =  1,2,3,4) adalah Koefisien regresi yang di standarkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi  data  memberikan  gambaran  mengenai  karakteristik  data  variabel  penelitian yang    diamati.  Deskripsi  data  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  minimum,  maksimum,  nilai rata-rata  sampel  dan  standar  deviasi  atau  tingkat  penyimpangan  penyebaran  data  dari  nilai

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
191
masing-masing  variabel  dan  jumlah  data  yang  dianalisis.  Statistik  deskriptif  variabel  yang digunakan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1
Deskriptif Data penelitian N Minimum Maximum Mean Std.Deviation B.M Kesehatan PAD DAU DOK SiLPA Valid N (listwise) 60 60 60 60 60 2.112.371.100,00 14.218.424.576,00 228.579.000.000,00 0 52.683.355,00 82.635.805.000,00 981.501.000.000,00 704.475.000.000,00 176.456.000.000,00 100.991.000.000,00 18.851.413.941,2761 79.664.995.739,7001 421.275.166.666,6668 51.705.169.895,5834 34.417.807.129,2500 1.802.284.5343,081 157.390.160.432,07 93.760.535.660,053 40.009.478.891,977 27.007.083.362,825

## Sumber: Data Primer Diolah (2017)
Berdasarkan  deskriptif  data  peneletitian  pada  Tabel.1  diperoleh  nilai  minimimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel PAD, DAU, DOK, dan SiLPA pada Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Aceh  yang  terdapat  di  Dinas  Keuangan  Aceh  tahun  2012-2015. Nilai  minimum  Belanja  Modal  pada  fungsi  kesehatan  dimiliki  oleh  Kabupaten  Gayo  Lues sebesar  2.112.371.100,00  dan  nilai  maksimum  sebesar  82.635.805.000,00  dimiliki  oleh Kabupaten  Bireun.  Nilai  Rata-rata  dan  Standar  deviasi  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan masing-masing senilai 18.851.413.941,2761 dan 1.802.284.5343,081.
Selain  itu,  nilai  minimum  untuk  variabel  PAD  sebesar  14.218.424.576,00  yang  juga dimiliki oleh Kabupaten Gayo Lues, sedangkan nilai maksimum untuk PAD yang juga dimiliki oleh Kabupaten  Bireun adalah sebesar  981.501.000.000,00. Nilai rata-rata PAD  yang diperoleh sebesar 79.664.995.739,7001 dengan standar deviasi sebesar 157.390.160.432,07. Untuk variabel DAU  nilai  minimum  dan  maksimum  masing-masing  terdapat  pada  Kabupaten  Aceh  Selatan dengan  priode  yang  berbeda,  dimana  nilai  minimum  sebesar  228.579.000.000  dan  maksimum sebesar 704.475.000.000,00. Nilai rata-rata DAU yang diperoleh sebesar 421.275.166.666,6668 dengan standar deviasi sebesar 93.760.535.660,053.
Disamping itu,  Nilai minimum pada variabel DOK sebesar 0 (nul) rupiah yang terdapat pada  Kabupaten  Aceh  Tenggara  tahun  2015,  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar 176.456.000.000,00  terdapat  pada  Kabupaten  Bireun.  Nilai  rata-rata  dan  Standar  deviasi  untuk DOK  adalah  51.705.169.895,5834  dan  40.009.478.891,977.  Untuk  Hasil  statistik  SiLPA,  nilai

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
192
maksimum  yang  diperoleh  sebesar  52.683.355,00    yang  terdapat  pada  Kota  Langsa  dan minimum    sebesar  100.991.000.000,00  yang  terdapat  pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Nilai rata-rata  yang dimilki  oleh SiLPA sebesar 34.417.807.129,2500 dengan standar deviasi sebesar 27.007.083.362,825.

## Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik
Sebelum  data  dianalisis,  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pelanggaran  terhadap  asumsi- asumsi klasik yang merupakan dasar model regresi linier maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari analisis hasil uji normalitas, heterokedasitas dan autokorelasi.

## Uji Normalitas
Tujuan dilakukan analisis uji normalitas adalah untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal  dari  populasi  yang  berdistribusi  secara  normal  (Noor:  2013:47).  Berdasarkan  hasil  uji normalitas dalam penelitian ini diperoleh Asyp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,082 yang berada diatas  nilai  signifikan  0,05  (0,082  >  0,05),  oleh  karena  nilai  yang  diperoleh  berdasarkan  uji normalitas  kolomogrov  Smirnov  ini  diatas  nilai  signifikansi  0,05  maka  menunjukkan  pola distribusi normal dan distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Heterokedasitas
Uji  heterokedasitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamat dan pengamat lainnya. Nilai variabel PAD, DAU, DOK,  dan  SiLPA  memiliki  nilai  signifikan  sig  >  0,05.  Dimana  PAD  memiliki  nilai  sebesar 0,578,  DAU  sebesar  0,416,  DOK  sebesar  0,240  dan  SiLPA  sebesar  0,794.  Berdasarkan  hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi masing-masing variabel terbebas dari masalah heteroskedasitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

## Uji Autokorelasi
Uji Durbin-Watson merupakan  uji  yang  dilakukan  untuk  mendeteksi  adanya  gejala autokorelasi, dimana jika nilai statistik Durbin-Watson berada disekitar 2, atau mendekati 2 dari kiri maupun kanan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi dalam model tersebut. Nilai Durbin-Watson berada disekitar 2 (nilainya antara 1,5 sampai 2,5)  yaitu sebesar 1,894. Dengan

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
193
demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi  baik  positif  maupun  negatif  dalam penelitian ini.

## Pengaruh PAD, DAU, DOK, dan SiLPA terhadap Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan
Hasil pengujian hipotesis masing masing variabel PAD, DAU, DOK, dan SiLPA  terhadap Belanja Modal stas Fungsi Kesehatan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis Variabel PAD, DAU, DOK, dan SiLPA pada Fungsi Kesehatan secara
parsial Mode Standardized Coefficients t Sig. Beta I         (constant) PAD DAU DOK SiLPA 0,292 0,353 0,314 0,153 -2,994 3,198 3,279 2,994 1,848 0,004 0,002 0,002 0,004 0,070

## Sumber: Data Primer Diolah (2017)

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal pada  fungsi  kesehatan.  Hasil  penelitian  tersebut  diperoleh  berdasarkan  hasil  uji  signifikansi dimana Sig ≤ 0,05. Sesuai dengan nilai signifikan variabel PAD yang ditunjukkan pada Tabel.2 adalah sebesar 0,002, dimana 0,002≤0,05 Hal ini bermaknabahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05,  dengan  demikian  keputusan  yang  diambil  adalah  menolak  Ho  dan  tidak  menolak Ha.Disamping itu, besarnya proporsi atau kontribusi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variasi  variabel  bebas,  ditunjukkan  oleh  koefisien  determinasi.Nilai  koefisein  determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien jalur (ρyx i )² atau sebesar (0,292)² = 0,08526. Hal ini bermakna  bahwa  nilai  PAD  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat  terhadap  belanja  modal  pada fungsi  kesehatan  yaitu  sebesar  8,52%,  sedangkan    91,,48%  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya termasuk didalamnya DAU, DOK, dan SiLPA.
Pengaruh  yang  cukup kuat  ini memberikan  informasi bahwa PAD sangat berperan dalam rangka  membiayai  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan.  Hal  ini  bermakna  besarnya  perolehan PAD  suatu  daerah  akan  mempengaruhi  besaran  nilai  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula alokasi belanja modal pada fungsi kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan publik.Dengan demikian PAD berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap belanja modal pada kesehatan di Provinsi Aceh selama tahun 2012-2015.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  seperti  Darwanto  dan Yustikasari  (2007),  Tuasikal  (2008),  Lambut  dan  Budiarso  (2013),  dan  Kusnandar  dan Siswantoro (2012), yang telah menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh    yang  signifikan  terhadap  belanja  modal, namun  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  olehPradita  (2013)  yang menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada  fungsi  kesehatan.  Hasil  penelitian  tersebut  diperoleh    berdasarkan  hasil  uji  signifikansi dimana Sig ≤ 0,05. Sesuai dengan nilai signifikan variabel DAU yang ditunjukkan pada Tabel.2 adalah sebesar 0,002, dimana 0,002≤0,05 Hal ini bermakna nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, dengan demikian keputusan yang diambil adalah menolak Ho dan tidak menolak Ha.Disamping itu, besarnya proporsi atau kontribusi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas,  ditunjukkan  oleh  koefisien  determinasi.Nilai  koefisein  determinasi  dihitung  dengan mengkuadratkan koefisien jalur (ρyx i )² atau sebesar 0,353)² = 0,124609. Dengan demikian nilai DAU  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat  terhadap  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan  yaitu sebesar 12,46%,sedangkan  87,53% dijelaskan oleh variabel lainnya termasuk didalamnya PAD, DOK, dan SiLPA.
Besarnya kontribusi yang diberikan DAU terhadap belanja modal lebih besar dibandingkan dengan  kontribusi  yang  diberikan  PAD  yaitu  sebesar  12,46%.  Kondisi  ini  menggambarkan bahwa  pemerintah  daerah  masih  bergantung  pada  transfer  pemerintah  pusat  dalam  mendanai kebutuhan  daerahnya  terutama  dalam  bidang  kesehatan  seperti  belanja  modal  pada  fungsi kesehatan.Disamping  itu,  besarnya  korelasi  DAU  dengan  belanja  modal  padafungsi  kesehatan sebesar 0,353 atau 35,3%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa jika DAU meningkat 100%, maka nilai  belanja  modal  pada  fungsi  kesehatan  akan  naik  sebesar  35,3%  di  Provinsi  Aceh.  Dengan

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
demikian  DAU  berpengaruh  positif  dan  cukup  kuat  terhadap  belanja  modal  pada  fungsi kesehatan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti penelitian  Holtz- Eakin et al (1994) dalam Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Selain itu, studi yang dilakukan oleh  legrenzi&Milas  (2001)  dalam  Abdullah  dan  Halim  (2003)  juga  ditemukan  bukti  empiris bahwasanya  dalam  jangka  panjang  transfer  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

## Pengaruh DOK terhadap Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DOK berpengaruh positif terhadap belanja modal pada  fungsi  kesehatan.  Hasil  penelitian  tersebut  diperoleh    berdasarkan  hasil  uji  signifikansi dimana Sig ≤ 0,05. Sesuai dengan nilai signifikan variabel DOK yang ditunjukkan pada Tabel.2 adalah sebesar 0,004, dimana 0,002≤0,05 Hal ini bermaknabahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05,  dengan  demikian  keputusan  yang  diambil  adalah  menolak  Ho  dan  tidak  menolak Ha.Disamping itu, besarnya proporsi atau kontribusi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variasi  variabel  bebas,  ditunjukkan  oleh  koefisien  determinasi.Nilai  koefisein  determinasi dihitung  denganmengkuadratkan  koefisien  jalur  (ρyx i )²  variabel  DOK  yaitu    sebesar  (0,314)²  = 0,098596.  Dengan  demikian  nilai  DAU  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat  terhadap  belanja modal  pada  fungsi  kesehatan  yaitu  sebesar  9,85%,sedangkan    90,15%  dijelaskan  oleh  variabel lainnya  termasuk  didalamnya  PAD,  DAU,  dan  SiLPA.Dengan  demikian  DOK  berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap belanja modal  padakesehatan di  Provinsi  Aceh selama tahun 2012-2015.
Sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh PECCAP sejak adanya dana otonomi khusus di  Aceh  sektor  kesehatan  memperoleh  anggaran  yang  lebih  besar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan peningkatan  alokasi  belanja  modal  kesehatan  sejak  tahun  2012-2014.Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  Pentury  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  DOK  berpengaruh  terhadap  belanja modal  kususnya  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.Disamping  itu,  adanya peraturan undang-undang No.11 Tahun 2006  tetang UUPA menegaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  kepentingan  masyarakatnya

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
196
khususnya  dalam  membiayai  pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur,  pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

## Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal pada Fungsi Kesehatan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal  pada  fungsi  kesehatan.  Hasil  penelitian  tersebut  diperoleh    berdasarkan  hasil  uji signifikansi,  dimana  nilai  signifikan  yang  diperoleh    lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai probabilitas  0,05.  Atau  Sig.≤  0,05.  Nilai  Signifikan  sebesar  0,070  pada  variable  SiLPA menunjukkan  bahwa  SiLPA  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal  pada  fungsi kesehatan, dengan demikian hipotesis penelitian ini yang menyatakan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan di Provinsi Aceh ditolak.
Hasil  penelitian  ini  tidak    sesuai  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  seperti  Abdullah (2013)  menyebutkan  SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Operasi.  Disamping  itu penelitian  Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012)  menyimpulkan  bahwa  SiLPA  tahun  sebelumnya sangat  berpengaruh  pada  alokasi  belanja  tahun  berikutnya.Sejalan  dengan  itu,  Ardhini  (2011) juga menyebutkan bahwa Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  PAD,  DAU,  DOK,  dan  SiLPA  secara  bersama- sama berpengaruh positif dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukan  bahwa  secara  parsial  PAD,  DAU,  DOK berpengaruh positif dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada fungsi kesehatan.
Keterbatasan penelitian ini adalah tidak seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menjadi sampel  dalam  penelitian  ini,  hal  ini  disebabkan  karena  terdapat  8  kabupaten/kota  yang  qanun laporan  pertanggung  jawaban    APBD  tahun  2012-2015  tidak  dapat  diperoleh  dari  Dinas Keuangan Aceh. Disamping itu variabel  yang diduga berpengaruh terhadap belanja modal pada fungsi  kesehatan  hanya  dibatasi  pada,  PAD,  DAU,  DOK  dan  SiLPA.  Untuk  penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
197
Aceh  dan  jika  memungkinkan  seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Disamping  itu,  penelitian selanjutnya  juga  dapat  mempertimbangkan  variabel-variabel  lain  yang  belum  diungkapkan dalam  penelitian  ini  seperti  variabel  lain-lain  pendapatan  yang  sah,  dana  perimbangan,  belanja modal  pada  fungsi  lainnya  seperti  pendidikan,  ketertiban  dan  keamanan,  agama,  ekonomi,  dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah & Halim 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (21), 17-32 .
Abdullah,  S.  &  A.  Halim.  2004.  “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi , 13 (2), 90-109.
Abdullah, S.&J.A Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti  Empiris  atas  Aplikasi  Agency  Theory  di  Sektor  Publik .  Simposium  Nasional Akuntansi IX. Padang.
Ardhini.  2011.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Untuk  Pelayanan Publik  Dalam  Perspektif  Teori  Keagenan  (Studi  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Jawa Tengah). Diunduh tanggah 12 Maret 2013, http://eprints.undip.ac.id/30929/
Darmayanti,  C.  2016.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Alokasi  Belanja  Kesehatan  Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Kebangsaan, 9(5), 38-45.
Darwanto  &  Yustikasari.  2007.  Jurnal  Ilmiah  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
Harianto &Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
Holtz-Eakin  et  al.  1994.  Intertemporal  Analysis  of  State  and  Local  Government  spending:
Theory and Tests. Journal of Urban Economics , 35 (2), 159-174.
Kusnandar &Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Dan  Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal . Sna.akuntansi.unical.ac.id/makalah/049-ASPAK-09.pdf[\
Lambut,  K.A.  2013.  Flypaper  Effec  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Accountability, 2 (1), 11-19.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...
Oktora & Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana  Alokasi  Khusus  Atas  Belaja  Modal  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability, 2 (1), 1-10.
Pentury,  A.M.  2011.  Flypaper  Effects  Anomaly  Of  West  Papua  Capital  Public  Expenditure.
Economic journal Of Emerging Markets, 3 (3), 289-297.
Peraturan Pemerintah. 2005. Nomor 55 Tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah.2010. Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah.2005. Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Mentri    Dalam  Negri Nomor  21  Tahun  2011  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  tahun  2007 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Public  Expenditure  Analysis  and  Capacity  Strengthening  Program  (PECCAP).  2013. Analisa Belanja Publik Aceh 2012 . Diunduh tanggal 02 februari 2013, http:// analisadaily.com/news/2013/27241/sdm-penyebab-penyimpangan anggaran-aceh.
Pradita, R.R. 2013. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.
Jurnal Akuntansi UNSESA. (Online), 2(1), Diunduh 16 April 2014, http://ejournal.unesa.ac.id
Qanun No.1 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
Qanun  No.2  Tahun  2008. Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Tambahan  Dana  Bagi  Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Penggunaan Otonomi Khusus.
Riduwan  &Kuncoro.  2013. Cara  Penggunaan  dan  Memaknai  Path  Analysis  (Analisis  Jalur). Bandung: Alfabeta
Tuasikal, A. 2008. Kajian Tentang Dana Perimbangan PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah  Daerah  (Studi  Terhadap  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 1 (2), 142-155
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2012 T entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Undang-Undang Republik Indonesia. No.21 Tahun 2001 T entang Otonomi Khusus Undang-Undang Republik Indonesia. No. 11 Tahun 2006 T entang Pemerintahan Aceh.