## DETERMINANTS OF THE LEVEL OF COMPLETION FOLLOWING UP RECOMMENDATIONS ON THE AUDIT RESULTS OF BPK RI TO LOCAL
GOVERNMENTS

## KEN YULITA MAULYDINA KUSUMARINI
NOVITA WENINGTYAS RESPATI 1,2

## UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  influence  of  the  factors  that influence the level of completion of follow-up recommendations on the results of the  examination  of  the  BPK  RI  in  district/city  governments  on  the  islands  of Sumatera  and  Kalimantan.  The  population  in  this  study  are  all  district/city governments located on the islands of Sumatera and Kalimantan. Determination of  the  research  sample  using  a  purposive  sampling  technique  and  obtained  as many as 564 samples consisting of 128 districts/cities. Multiple linear regression was used as a data analysis technique.The results of this study indicate that the length of office of the regional head affects the level of completion of the follow-up to  the  recommendations  of  the  BPK  RI  examination  results,  while  the  auditor's proficiency, the type of local government, the number of SKPD, the age of the local government and dependence on the central government do not affect the level of completion  of  the  follow-up  to  the  recommendations  of  the  examination  results BPK RI.
Keywords:  Completion  of  Follow-up  Recommendations  on  Examination Results, District/City Government, Auditors.
1 Correspondence Author
2 E-mail: nwrespati@ulm.ac.id

## Article Info:
Received 27 June 2022 │ Revised 20 August 2022 │ Accepted 15 October 2022

## DETERMINAN TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH
KEN YULITA MAULYDINA KUSUMARINI NOVITA WENINGTYAS RESPATI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera dan Kalimantan.  Populasi dalam penelitin ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota  yang  berada  di  pulau  Sumatera  dan  Kalimantan.  Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan ( purposive sampling )  dan  memperoleh  sebanyak  564  sampel  yang  terdiri  dari  128 kabupaten/kota. Regresi linier  berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  lama  masa  jabatan  kepala  daerah  berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI,  sedangkan  kecakapan  auditor,  tipe  pemerintah  daerah,  jumlah  SKPD,  umur pemerintah daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Kata-kata  Kunci:  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota, Auditor.
1. PENDAHULUAN
Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance diharuskan untuk melakukan peningkatan pembangunan daerah baik kualitas dan kuantitas yang  sifatnya  akuntabilitas  dan  transparansi.  Salah  satu  indikator  untuk mengetahui  akuntabilitas  suatu  pemerintah  daerah,  yaitu  dari  seberapa  giat pemerintah daerah tersebut dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menindaklanjuti saran dari pemeriksaan merupakan kewajiban bagi pejabat entitas atau badan yang diperiksa, sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) dan (2).
Penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  (TLHP)  masih  banyak menghadapi  kendala  dan  hambatan  saat  pelaksanaannya.  Tindak  lanjut rekomendasi dalam pelaksanaanya diduga dipengaruhi berbagai faktor baik dari pihak  entitas  yang  diperiksa  maupun  dari  pihak  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  (BPK  RI).  Penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan  BPK  sebelumnya  telah  diteliti  Puspitasari  &  Ratmono  (2017), Bagaskara (2015), Hartanto (2015), Akbar (2016), Setyaningrum et al.,(2014), dan Kristiawan (2014). Adapun variabel yang diteliti adalah kecakapan auditor, jumlah SKPD, tipe pemerintahan, umur pemerintahan, lama masa jabatan kepala daerah dan ketergantungan dengan pemerintah pusat.
Pelaksanaan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  dari  BPK  RI  diduga dipengaruhi  oleh  variabel  kecakapan  auditor  diproksikan  dengan  kompetensi auditor. Kompetensi auditor dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat profesional atau  dokumen  lainnya  yang  menyatakan  keahliannya.  Auditor  yang  memiliki kompetensi  yang  memadai  tentunya  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  dapat menghasilkan laporan pemeriksaan serta rekomendasi berkualitas. Rekomendasi berkualitas artinya  rekomendasi tersebut diberikan dengan jelas, tidak bermakna ganda,  dan  mudah  untuk  ditindaklanjuti  oleh  entitas  yang  diperiksa.  Penelitian yang  dilakukan  Puspitasari  &  Ratmono  (2017)  dan  Setyaningrum  et  al.(2014), menunjukan  bahwa  faktor  karakteristik  kompetensi  atau  kecakapan  auditor berpengaruh  positif  dalam  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan BPK, sedangkan penelitian Hartanto (2015) menunjukan yang hasil yang berbeda.
Tipe  pemerintahan  diduga  mempengaruhi  pelaksanaan  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Tipe  kota  dianggap  lebih  cepat  dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dibanding dengan kabupaten. Hal ini  disebabkan  pemerintah  kota  selain  memiliki  kontrol  sosial  yang  tinggi  juga ketersediaan  fasilitas  yang  ada  di  pemerintah  daerah  kota  lebih  memadai dibandingkan dengan yang ada di kabupaten. Hasil penelitian Hartanto (2015) dan Kristiawan (2014) mengungkapkan penyelesaian tindak lanjut dipengaruhi secara signifikan  oleh  tipe  pemerintahannya.  Namun,  hal  yang  berbeda  didapat  dalam penelitian Puspitasari & Ratmono (2017).
Satuan  kerja  perangkat  daerah  atau  yang  disebut  SKPD  diduga  juga mempengaruhi  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Berdasarkan penelitian Kristiawan (2014), Budaya (2016), dan Lusiana (2017) mengemukakan bahwa  pemerintah  yang  jumlah  satuan  kerja  perangkat  daerahnya  banyak mempunyai permasalahan yang kompleks, diantaranya penyebab keterlambatan penyelesaian  dikarenakan  kurang  memahami  langkah-langkah  yang  harus dilakukan dan koordinasi. Hasil penelitian Hartanto (2015), Puspitasari & Ratmono
(2017),  dan  Kristiawan  (2014)  menunjukan  bahwa  jumlah  entitas  akuntansi berpengaruh negatif dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
Umur  pemerintah  daerah  juga  diduga  mempengaruhi  pelaksanaan  tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Umur pemerintahan didefinisikan seberapa lama  suatu  pemerintah  daerah  ada  (Mandasari,  2009).  Pendirian  pemerintah daerah  baik  kabupaten  atau  kota  dibentuk  berdasar  kepada  undang-undang pendiriannya.  Semakin  lama  terbentuk  pemerintah  daerah  menyebabkan pemerintah daerah tersebut akan memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait tata  kelola  dan  administrasi,  sehingga  akan  semakin  cepat  juga  proses  tindak lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  Hartanto  (2015)  menunjukan adanya  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan,  sedangkan  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono  (2017)  menunjukan hasil yang berbeda.
Lama  masa  jabatan  kepala  daerah  juga  diduga  memiliki  pengaruh  dalam penyelesain  tindak  lanjut  rekomendasi.  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, kepala daerah memiliki periode jabatan selama lima tahun serta bisa kembali dipilih dengan jabatan yang sama untuk satu kali periode jabatan. Kepala daerah yang memiliki lebih dari satu periode masa jabatan akan lebih  mengerti  jika  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  merupakan tanggung jawabnya sebagai agen kepada rakyat yang merupakan prinsipal, juga dengan semakin cepatnya pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut menunjukkan bahwa  kualitas  laporan  keuangan  yang  dibuat  juga  semakin  meningkat (Kristiawan,  2014).  Hasil  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono  (2017),  Hartanto (2015), dan Kristiawan (2014) memperoleh hasil yaitu tidak terbukti mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  diduga  juga  dipengaruhi  faktor  lain yaitu  tingkat  ketergantungan  dengan  pemerintah  pusat.  Salah  satu  perwujudan ketergantungan  tersebut  yaitu  berupa  dana  alokasi  umum  (DAU)  (Sari,  2020). DAU  sendiri  merupakan    dana  yang  dialokasi  untuk  pemerataan  kemampuan keuangan  antardaerah  dana  yang  sumbernya  dari  pendapatan  APBN.  Hal  ini diduga  adanya  pengaruh  terhadap  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi, karena  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  merupakan  satu  di  antara banyaknya  tolok  ukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  mesti dilaksanakan agar terciptanya suatu akuntabilitas keuangan daerah (Puspitasari, 2017). Penelitian yang dilakukan Puspitasari & Ratmono (2017) memperoleh hasil bahwa  variabel  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  tidak  terbukti mempengaruhi  pelaksanaan  penyelesaian  tindak  lanjut  saran  perbaikan  yang diberikan BPK.
Penelitian  ini  menguji  kembali  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono  (2017) perbedaannya terletak di pemerintah daerah yang akan dikaji dan variabel yang digunakan.  Variabel  pengawasan  DPRD  tidak  digunakan  dalam  penelitian dikarenakan hasil penelitian dari beberapa peneliti seperti Puspitasari & Ratmono (2017),  Akbar  (2016),  dan  Bagaskara  (2015),  dan  Hartanto  (2015)  menunjukan bahwa pengawasan DPRD tidak mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK,  juga  adanya  kesulitan  dalam  mengakses informasi dan data pada website resmi KPU.
2. LANDASAN TEORI

## Teori Agensi
Rustiarini (2012) dalam Bagaskara (2015) menjelaskan bahwa teori keagenan menegaskan  adanya  pemisahan  fungsi  kepemilikan  (prinsipal)  dengan  fungsi manajeman  (agen).  Dengan  dipisahnya  fungsi  tersebut  dapat  mengakibatkan terjadinya konflik antara agen dan prinsipal yang disebut konflik keagenan berupa Asimetri  informasi.  Asimetri  informasi  dapat  diminimalisir  dengan  meningkatan akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Mardiasmo  (2009)  mengungkapkan  bahwa akuntabilitas  sebagai  keharusan  agen  untuk  mempertanggungjawabkan, melaporkan,  menyajikan,  serta  mengungkapkan  semua  kegiatan  kepada  pihak prinsipal  yang  mempunyai  kewenangan  dan  hak  untuk  memperoleh pertanggungjawaban tersebut.
Teori  agensi  kaitanya  dengan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan, yaitu menjelaskan tingkat ketaatan pemerintah daerah kabupaten/kota  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  yang  diberikan  BPK.  Agen yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh rakyat dalam mengelola keuangan negara diharuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi/saran  yang  diserahkan  oleh  BPK  sesuai  perarturan  yang  berlaku. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian tindak lanjut  rekomendasi  dapat  diketahui  oleh  rakyat  melalui  laporan  tahunan  yang dibuat dan dipublikasikan oleh BPK.

## Pengaruh  Kecakapan  Auditor  terhadap  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Auditor  yang  memiliki  kompetensi  yang  memadai  tentunya  dalam melaksanakan  pemeriksaan  dapat  menghasilkan  laporan  pemeriksaan  beserta rekomendasi yang berkualitas. Semakin tingginya kualitas hasil audit, maka saran yang  diberikan  pun  lebih  mudah  untuk  dilakukannya  penyelesaian  tindak  lanjut (Kristiawan,  2014).  Rekomendasi  yang  berkualitas  ialah  yang  jelas,  tidak bermakna  ganda,  juga  mudah  untuk  dilakukannya  tindak  lanjut  oleh auditee, sehingga  nanti  akan  meningkatkan  persentase  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan  (Puspitasari  &  Ratmono,  2017).    Hasil  penelitian  Puspitasari  & Ratmono  (2017)  dan  Setyaningrum  et  al.,(2014)  menunjukkan  pengaruh  positif terhadap pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:
H 1 :  Kecakapan  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Pengaruh  Tipe  Pemerintahan  terhadap  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Pemerintah  daerah  selaku  agen  yang  diberi  wewenang  oleh  rakyat  dalam mengelola keuangan negara diharuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  Puspitasari  & Ratmono  (2017)  tipe  pemerintah  daerah  kota  lebih  besar  tingkat  penyelesaian tindak  lanjut  rekomendasi  dibandingkan  tipe  kabupaten,  hal  ini  dikarenakan pemerintah  bertipe  kota  bercirikan  masyarakat  yang  lebih  maju  sehingga mempunyai akses untuk informasi lebih luas. Atas variabel ini penelitian Hartanto (2015)  dan  Kristiawan  (2014)  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil yang berbeda dikemukan oleh
Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukan bahwa variabel tipe pemerintah daerah tidak  terbukti  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan:
H 2 : Daerah berpengaruh positif terhadap  tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

## Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Jumlah  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  lebih  banyak  akan  memiliki persoalan  yang  lebih  banyak  dan  kompleks  (Kristiawan,  2014).  Masalah  ini diantaranya  terkait  dengan  komitmen  dari  pimpinan  satuan  kerja  perangkat daerah,  kurang mengerti  langkah-langkah yang harus  dilakukan,  dan  koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh  Pongoliu et al., (2017), Harinurhady et al., (2017)  dan  Lusiana  et  al.,(2017)  dalam  hasil  penelitiannya.  Pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  memiliki  jumlah  SKPD  yang  lebih  banyak  akan menyebabkan  luasnya  lingkup  pemeriksaan,  semakin  luas  lingkup  pemeriksaan maka  akan  berpotensi  diberikannya  banyak  rekomendasi,  sehingga  dalam menindaklanjuti  rekomendasi  tersebut  memakan  waktu  yang  lebih  lama.  Hal tersebut  dikarenakan  pemerintah  daerah  memerlukan  koordinasi  dengan  pihak- pihak yang terkait dengan rekomendasi tersebut. Hasil penelitian Hartanto (2015), Puspitasari & Ratmono (2017), dan Kristiawan (2014) menunjukan hasil tidak ada pengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:
H 3 : Jumlah SKPD berpengaruh negatif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Pengaruh  Umur  Pemerintah  terhadap  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Semakin lama suatu pemerintah daerah terbentuk, maka pengalaman beserta tanggung  jawabnya  terhadap  masyarakat  juga  akan  bertambah  (Puspitasari  & Ratmono, 2017).  Adanya lebih banyak pengalaman yang lebih baik dalam sistem administrasi  menjadikan  pemerintah  daerah  akan  lebih  cepat  dalam menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh BPK RI  (Hartanto,  2015). Hartanto (2015)  pada penelitiannya menunjukkan ada pengaruh  signifikan  atas  variabel  umur  pemerintah  pada  pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut. Namun, hasil yang berbeda didapat dalam penelitian Puspitasari  &  Ratmono  (2017)  yang  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  terhadap tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK.  Hipotesis  keempat  adalah sebagai berikut:
H 4 :  Umur  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Pengaruh  Lama  Masa  Jabatan  terhadap  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Lama masa jabatan kepala daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu selama lima tahun dimulai dari sejak pelantikan dan setelahnya bisa dipilih sekali  lagi  dengan  jabatan  yang  sama.  Berdasarkan  teori  keagenen,  rakyat sebagai  prinsipal  melimpahkan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  (agen) yang dipimpin oleh kepala daerah untuk mengelola pemerintahan. Kepala daerah yang memiliki periode jabatan lebih dari satu periode akan lebih mengerti bahwa
dengan semakin cepatnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan berarti menunjukan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  semakin meningkat  (Kristiawan,  2014).  Hasil  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono  (2017), Hartanto (2015), dan Kristiawan (2014) memperoleh hasil yaitu lama masa jabatan kepala  daerah  terbukti  tidak  mempengaruhi  pelaksanaan  tindak  lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut: H 5 : Lama masa jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap  tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Pengaruh  Ketergantungan  Pada  Pemerintah  Pusat  terhadap  Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kaitannya pemberian  dana alokasi umum  (DAU)  bisa disebut  sebagai hubungan antara agen dan prinsipal. Semakin  besarnya  penerimaan  DAU  oleh  suatu  daerah  maka  akan  lebih  besar pengawasan  dari  pemerintah  pusat,  sehingga  pemerintah  daerah  termotivasi untuk  berkinerja  lebih  baik  lagi  (Sudarsana  &  Rahardjo,  2013).  Hal  ini  diduga adanya  pengaruh  terhadap  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi,  karena penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  merupakan  satu  tolok  ukur  kinerja keuangan pemerintah daerah yang wajib dilakukan agar menciptakan keuangan daerah  yang  akuntabilitas  Puspitasari  &  Ratmono  (2017).  Hasil  penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukan hasil ketergantungan pada pemerintah pusat  terbukti  tidak  berpengaruh  terhadap  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan BPK.
H 6 : Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi penelitian ialah semua kabupaten dan kota di pulau Kalimantan dan Sumatera.  Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  sampel  bertujuan  atau purposive  sampling .  Sampel  tersebut  meliputi  kabupaten/kota  yang  berada  di pulau Sumatera dan Kalimantan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan  telah  melaksanakan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan sampai dengan semester I tahun 2019, serta memberikan data atau informasi  yang  diperlukan  untuk  pengukuran  variabel  penelitian,  seperti  tipe pemerintah,  banyaknya  satuan  kerja  perangkat  daerah,  umur  pemerintah,  juga lama masa jabatan kepala daerah.
Metode  dokumentasi  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Data tersebut yaitu IHPS BPK RI semester I tahun 2019, daftar nama kepala daerah, daftar  auditor  bersertifikat  pada  kantor  perwakilan  di  pulau  Sumatera  dan Kalimantan,  daftar  nama  kepala  daerah  kabupaten/kota  priode  2010-2015  dan 2016-2020,  LKPD  atau  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  profil pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  pada  pulau  Kalimantan  juga Sumatera. Pengolahan data penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Variabel Cara Pengukuran Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Y) TLHP = Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi Total Rekomendasi Kecakapan Auditor (X1) KPA = ∑ Auditor Bersertifikasi ∑ Auditor Pada Kantor BPK Perwakilan Tipe Pemda (X2) Metode dummy : a. kode “0” untuk Kota
b. kode “1” untuk Kabupaten
Jumlah SKPD (X3) Total SKPD yang ada pada Pemda kabupaten/kota Umur Pemerintah Daerah (X4) Dihitung  dari  lama  terbentuknya  pemerintah  daerah tersebut berdasarkan undang-undang pembentukannya. Lama Masa Jabatan Kepala Daerah (X5) Metode dummy a. kode “0” untuk masa jabatan ≤ 1 periode jabatan b. kode “1” untuk masa jabatan > 1 periode jabatan Ketergantungan Pada
Pemerintah Pusat (X6). KPP = Jumlah Dana Alokasi Umum Total Pendapatan Sumber: Puspitasari & Ratmono (2017)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik desktiptif N Min Max Mean Std. Deviation KPA (X1) 564 .00000 .42424 .1562874 .12590762 TP (X2) 564 .00000 1.00000 .8297872 .37615323 SKPD (X3) 564 22.00000 64.00000  41.4273050 7.95502673 UM (X4) 564 2.00000 63.00000  34.1471631 21.90844770 LMJKD (X5) 564 .00000 1.00000 .2553191 .43642753 KPP(X6) 564 .00000 1.53469 .5032929 .13290906 TLPH (y) 564 .08696 1.00000 .6448258 .21222214
Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021) Uji Asumsi Klasik Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Jenis pengujian Kriteria Hasil Pengujian Keterangan Normalitas Data α ≥ 0,05 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,064 Normal Multikolonieritas  Nilai tolerance ≥ 0.10 dan Nilai VIF ≤ 10 Tolerance Nilai VIF Data terbebas dari gejala multikolinearitas X1 =  0,911 X2 =  0,846 X3 =  0,683 X4 =  0,804 X5 =  0,971 X6 =  0,937 X1 = 1,097 X2 = 1,183 X3 = 1,464 X4 = 1,244 X5 = 1,030 X6 = 1,067 Autokorelasi DU <DW<4- DU DU= 1,886  DW =2,083 1,886 < 2,083 < 4-1,886 Data terbebas gejala autokorelasi Heterokedastisit as Sig. (2-tailed)> 0,05 X1 =  0,427, X2 =  0,502, X3 =  0,967, X4 =   0,716, X5 = 0,693, X6 =  0,670 Data terbebas gejala heteroskedastisitas Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2021

## Analisis Regresi Linier Berganda
Model  persamaan  regresi  linier  dihasilkan  dari  pengolahan  data  sebagai berikut :
TLHP = β0 + β1KA + β2TP - β3SKPD + β4UM + β5LMJKD + β6KPP + e Y =0,595 - 0,442 KPA - 0,078 TP + 0.003 SKPD + 0,000 UM +0,111 LMKJKD - 0,219 KPP+e
Keterangan:
TLHP :  Tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan β0, β1, β2,…β6  :  Koefisien regresi KPA :  Kecakapan auditor TP :  Tipe pemerintah
SKPD :  Jumlah satuan kerja perangkat daerah UM :  Umur pemerintah LMJKD :  Lama masa jabatan kepala daerah KPP :  Ketergantungan pada pemerintah pusat e :  Standar eror
Koefisien Determinasi (R 2 ) Hasil  pengujian  menunjukan  nilai  R Square 0,139,  artinya  adalah  variabel dependen dipengaruhi variabel independen sebesar 13,9 % dan sebesar 86,1 % sisanya berasal dari variabel lainnya di luar model
Tabel 4. Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 373 a .139 .130 .19036 2.083
Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)

## Uji Statistik F
Pengujian  statistik  F  menunjukan  nilai  F test sebesar  14,982  dan  Sig  pada tabel  dibawah  ini  adalah  <0,05  yang  berarti  model  penelitian  ini  diterima  dan secara  serentak  dan  siginifikan  variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependen.
Tabel 5.  Uji Statistik F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3.257 6 .543  14.982 .000 b Residual 20.184 557 .036 Total 23.441 563 Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021) Uji Statistik T (t-test)
Tabel 6. Uji Statistik T (t-test)
Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.  Kesimpulan B Std. Error Beta 1 (Constant) .595 .049 12.130 .000 KPA (X1) -.442 .084 -.217 -5.257 .000 Ditolak TP (X2) -.078 .025 -.136 -3.170 .002 Ditolak SKPD (X3) .003 .001 .094 1.980 .048 Ditolak UM (X4) .000 .000 -.029 -.651 .515 Ditolak LMJKD (X5) .111 .018 .252 6.321 .000 Diterima KPP (X6) -.219 .066 -.134 -3.303 .001 Ditolak
Hasil  pengujian  statistik  t  variabel  kecakapan  auditor  menunjukan  bahwa hipotesis  pertama  ditolak.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  auditor  bertugas melakukan  pemeriksaan  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah daerah  kabupaten/kota,  sedangkan  yang  memantau  penyelesaian  rekomendasi pada pemerintah daerah tersebut dilakukan oleh bagian lain yang ada pada kantor perwakilan BPK RI melalui sistem informasi yang mereka miliki. Oleh karena itu kurangnya  dampak  kecakapan  auditor  pada  pelaksanaan  tindak  lanjut rekomendasi,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  banyaknya  auditor bersertifikasi  belum  pasti  dapat  mempercepat  penyelesaian  tindak  lanjut rekomendasi.  Hasil  ini  tidak  bisa  mendukung  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono, (2017) yang menunjukan adanya pengaruh positif pada penyelesaian tindak lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  serta  penelitian  Hartanto  (2015)  yang menyatakan  kecakapan  profesional  auditor  tidak  mempengaruhi  pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Tipe pemerintahan nilai signifikannya yaitu <0,05, tetapi koefisien regresinya menunjukkan adanya perbedaan arah hubungan pada hasil uji statistik t dengan hipotesis  menjadikan  hipotesis  kedua  ditolak.  Besarnya  tingkat  penyelesaian tindak  lanjut  di  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaannya  tidak  ditentukan  oleh tipe pemerintah daerah tersebut, akan tetapi tergantung pada pihak internal dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sendiri yang melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Selain itu juga tergantung dari kesadaran pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban mereka yaitu menindaklanjuti rekomendasi. Hasil ini mampu mendukung penelitian Puspitasari &  Ratmono  (2017)  di  mana  atas  variabel  tersebut  terbukti  tidak  mempengaruhi penyelesaian  tindak  lanjut,  namun tidak mampu mendukung  penelitian  Hartanto (2015) dan Kristiawan (2014).
Jumlah  SKPD  memiliki  nilai  signifikan  0,048  dan  koefisien  sebesar  0,003. Perbedaan  arah  hubungan  antara  hasil  pengujian  statistik  t  dan  hipotesis menjadikan hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Pemerintah yang memiliki jumlah SKPD yang banyak tidak menjadikan pemerintah daerah tersebut lambat dalam menidaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, akan tetapi pihak internal pemerintah  daerahlah  yang  dapat  menentukan  cepat  atau  lambatnya penyelesaian tindak lanjut tersebut. Hasil ini mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono  (2017),  Hartanto  (2015),  dan  Kristiawan  (2014)  di  mana  hasilnya menyatakan  bahwa  variabel  jumlah  SKPD  tidak  memberikan  pengaruh  pada tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Umur  pemerintah  memiliki  nilai  signifikan  0,515,  artinya  tidak  adanya pengaruh  signifikan  pada  pelaksanaan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Adanya banyak pengalaman yang lebih baik dalam sistem administrasi karena lebih lama berdiri, seharusnya menjadikan pemerintah daerah tersebut menjadi lebih cepat dalam malakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dengan umur yang tidak lama nyatanya tetap menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan adanya  kesadaran  akan  kepatuhan  pihak  pemerintah  daerah  kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Penelitian ini memperoleh hasil yang bisa mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) di mana atas umur pemerintah  terbukti  tidak  mempengaruhi  signifikan  pelaksanaan  penyelesaian tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Namun,  tidak  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Hartanto (2015).
Lama  masa  jabatan  kepala  daerah  memperoleh  nilai  signifikan  <0,05, sehingga  bisa  dikatakan  lama  masa  jabatan  kepala  daerah  terdapat  pengaruh positif  terhadap  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi.  Hal  tersebut mengakibatkan  hipotesis  kelima  diterima.  Kepala  daerah  yang  memiliki  periode jabatan lebih dari satu periode akan lebih mengerti dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran dalam mematuhi perundang-undangan untuk menindaklanjuti rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Kepala  daerah  tersebut  juga  akan  membawa pengaruh  kepada  pihak  internal  pemerintah  daerah  dalam  menindaklanjuti rekomendasi  yang  diterima.  Sehingga  akan  terlaksananya  penyelesaian  tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah tersebut. Hasil ini tidak  dapat  mendukung  hasil  penelitian  Puspitasari  &  Ratmono  (2017)  di  mana tidak terbukti berpengaruh signifikan pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
Ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai siginikan < 0,05, tetapi adanya  perbedaan  arah  hubungan  antara  hasil  uji  statistik  t  dengan  hipotesis mengakibatkan hipotesis keenam pada penelitian ini di tolak. Banyaknya jumlah DAU yang diterima tidak menjadikan pemerintah lebih banyak juga cepat dalam menyelesaikan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  akan  tetapi  dilihat dari kesadaran pemerintah daerah tersebut dalam memenuhi kewajibannya untuk menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  sesuai  peraturan  perundang- undangan. Hasil yang dipereroleh ini dapat mendukung penelitian Puspitasari  & Ratmono  (2017)  yang  menunjukan  bukti    tidak  adanya  pengaruh  terhadap pelaksanaan tindak lanjut.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pengujian  data  bisa  ditarik  kesimpulkan  atas variabel  kecakapan  auditor,  variabel  tipe  pemerintah  daerah,  variabel  jumlah SKPD, dan variabel ketergantungan pemerintah pusat menunjukan nilai signifikan di  bawah  0,05,  akan  tetapi  adanya  perbedaan  arah  hubungan  pada  koefisien regresi mengakibatkan hipotesis atas variabel tersebut ditolak, sehingga variabel- variabel tersebut dianggap tidak memperngaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  RI.  Umur  pemerintah  terbukti  tidak mempengaruhi  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi,  sedangkan  lama  masa jabatan kepala daerah berdasarkan hasil pengujian terbukti mempengaruhi secara signifikan.
Saran untuk penelitian berikutnya yaitu menambah variabel independen dari sisi  internal  BPK  RI  seperti  sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  BPK  dalam memantau  penyelesaian  tindak  lanjut  dan  komunikasi  antara  BPK  RI  dengan pemerintah  kabupaten/kota.  Selain  itu  kecakapan  auditor  pengukurannya  tidak hanya  pada  auditor  yang  memiliki  sertifikat  profesional  berupa  sertifikasi akuntansi,  akan  tetapi  dapat  mencoba  dengan  pengukuran  lain  seperti  jenjang karir dan umur auditor seperti yang dilakukan pada penelitian Hartanto tahun 2017 Penelitian selanjutnya juga disarankan menambah teori-teori yang relevan untuk dijadikan dasar saat penentuan hipotesis penelitian dan menambah sampel data tidak hanya pada kabupaten/kota yang ada di pulau kalimantan dan sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  B.  A.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesaian Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Pada  Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , Vol 5 , No . https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3625/0
Bagaskara,  F.  (2015). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesaian Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia . https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47853/Faktor-Faktor-yang-
Mempengaruhi-Tingkat-Penyelesaian-Tindak-Lanjut-Rekomendasi-Hasil- Pemeriksaan-BPK-RI-pada-Pemerintah-KabupatenKota-di-Indonesia
Budaya,  A.  (2016). Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah .
Harinurh ady, A., Rifa’i, A., & Alamsyah, A. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Auditor  Inspektorat  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Jurnal Economia , 13 (1), 95. https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13520
Hartanto, R. (2015). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (Perspektif Karakteristik Auditee, Karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif dan Karakteristik Legislatif Daerah) . Universitas Sebelas Maret.
Kristiawan, B. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh BPK RI. Universitas Sebelas Maret .
Lusiana,  L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan. Jurnal  Economia , 13 (2),  171. https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180
Mandasari, P. (2009). Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesia Local Government . Universitas Sebelas Maret.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
PONGOLIU,  R.  R.,  SAERANG,  D.,  &  MANOSSOH,  H.  (2017).  Analisis Kendala Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Pada  Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1), 1 – 10. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254
Puspitasari,  P.  S.  J.,  &  Ratmono,  D.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  Bpk  Ri  Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Pulau  Jawa  Dan  Bali. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesaian  Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali , 6 (1), 162 –176.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18270%0Ahtt ps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/18270/17349
Sari, D. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Lampung).  Universitas Muhammadiyah Palembang . 1 –9. http://repository.um-
palembang.ac.id/id/eprint/6661
Setyaningrum, D., Gani, L., & Martani, D. (2014). Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan  Legislatif  Terhadap  Temuan  Audit  Dengan  Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional 17 Mataram .
Sudarsana,  H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Influence of Characteristics of Government Regional and Findings Audit of Performance Government Area). Diponegoro Journal Of Accounting , 2 (4), 1 – 13. http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting
Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara . 1 –25.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah . 1 –46.