## Analisis Perbandingan Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Dan Retribusi Kebersihan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Di Provinsi Aceh Periode 2018-2021
Ferry  Hidayat 1) ,  Latersia  Br Gurusinga 2) , Filbert 3)
1,2,3) Akuntansi, STMB Multi Smart
1,2,3) ferry.smart.time@gmail.co m , latersiagurusinga76@gmail.com ,  filbertzheng@gmail.co m*

## ABSTRACT
The COVID-19 pandemic in 2020 caused a decreased Revenue of Local Taxes and Retributions in Indonesia. In 2022, there will be a simplification for the types of Local Taxes and Retributions from Law Number 28 of 2009 to  Law  Number  1  of  2022  because  there  are  too  many  types  of  Local  Taxes  and  Ret ributions,  which  made monitoring difficult. This study aimed to analyze and compare Hotel Tax, Restaurant Tax, Billboard Tax, and Cleaning Retribution before and after the pandemic in Regencies/Cities of Aceh Province. Data analysis of the study used quantitative descriptive and comparative to compare the increased or decreased revenues between two samples before and after the pandemic. The results of the Wilcoxon Signed-Rank s Test show that there is a significant difference in revenue from Hotel Tax and Billboard Tax before an d after the pandemic. Revenue from Hotel  Tax  experienced  a  significant  decrease,  while  Revenue  from  Billboard  Tax  experienced  a  significant increase. Meanwhile, there is no significant difference between from Revenue Restaurant Tax and Revenue from Cleaning Retribution before and after the Pandemic.

## ABSTRAK
Pandemi  COVID-19  tahun  2020  menyebabkan  penurunan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  di  Indonesia. Pada  tahun  2022,  terdapat  penyederhanaan  pada  jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  dari  Undang -Undang No. 28 Tahun  2009  menjadi  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2022  karena  jenis  pajak  dan retribusi daerah terlalu banyak yang  mengakibatkan  pengawasannya  sulit  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan membandingan  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame,  dan  Retribusi  Kebersihan  sebelum  dan  sesudah pandemi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.  Analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  deskriptif  dan  komparatif  untuk  membandingkan  terjadinya peningkatan atau penurunan penerima an antara dua sampel sebelum dan sesudah pandemi. Hasil pengujian Wilcoxon Signed-Rank s menyatakan terdapat perbedaan  signifikan  penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Reklame  sebelum  dan  sesudah  pandemi.  Pajak  Hotel mengalami  penurunan  yang  signifikan,  sedangkan  Pajak  Reklame  mengalami  peningkatan  yang  signifikan. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi.
Kata kunci : pajak  hotel; pajak  restoran; pajak  rek lame; retribusi k ebersihan; pandemi

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang  yang bersifat  dapat  dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  dengan  tidak  mendapat  balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan (Situmorang  et al.,  2018).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004,  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  (UU  RI  Nomor  32, 2004).  Otonomi  daerah  merupakan  wewenang  yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya s endiri untuk memenuhi
kebutuhan  di  tingkat  daerah  dari  Pendapatan  Asli Daerah (Arifiyanti  & Didik  Ardiyanto, 2022).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bertujuan memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Pengelolaan
infrastruktur menggunakan  PAD  sebagai  pembiayaan  kegiatan daerah  dan  menjadi  tolok  ukur  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah.  Semakin  banyak  pendanaan  untuk pembangunan  suatu  daerah  yang berasal dari PAD, maka  semakin  tinggi  kualitas  otonomi  daerahnya (Inggur & Curry,  2022).
Virus  COVID-19  masuk  ke  Indonesia  pada awal  Maret  2020.  Akibatnya,  perekonomian  di Indonesia  tahun  2020  mengalami  kontraksi  sebesar 2,07%  dibandingkan  tahun  2019.  Di  masa  Pandemi COVID-19,  pemerintah  memberlakukan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang
menyebabkan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah mengalami  penurunan (Nabila & Jannah, 2022).
Pada  akhir  tahun  2021,  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  menyederhanakan  jenis  pajak  dan retribusi daerah  melalui  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  (HKPD).  Jenis  pajak  dan retribusi  daerah  yang  diatur  dalam Undang-Undang No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (PDRD)  terlalu  banyak  sehingga pengawasannya  sulit  dilakukan  karena  terlalu kompleks  dan  menimbulkan  beban  ekonomi  kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah (Putri, 2022).
Adanya  pembaharuan  pada  Pajak daerah yang memiliki  16  jenis.  Salah  satu  perubahannya  adalah Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Penerangan  Jalan,  dan  Pajak  Parkir  digabung menjadi  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT). Retribusi  daerah  juga  disederhanakan  dari  30  jenis menjadi  18  jenis  retribusi.  Sri  Mulyani  mengatakan, penyederhanaan pajak dan retribusi daerah dilakukan untuk mendukung peningkatan pendapatan  daerah  dan memangkas biaya transaksi, administrasi,  dan  layanan  menjadi  lebih  rendah. Alasan lain perombakan tersebut adalah pendapatan daerah  yang  tidak  merata,  sehingga  pembangunan nasional tidak mencapai target (Putri,  2022).

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA
2.1  Pendapatan  Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku. PAD merupakan  poin  utama  dalam  mengukur  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Semakin  tinggi  PAD suatu  daerah,  maka  semakin  mandiri  suatu  daerah tersebut.  Semakin  tinggi  jumlah  penduduk  maka semakin  tinggi  pula  perolehan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  yang  di  dapat  (Nabila  &  Jannah, 2022).
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pengelolaan infrastruktur menggunakan PAD sebagai  pembiayaan  kegiatan  daerah  dan  menjadi tolok  ukur  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah (Inggur & Curry,  2022).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang diperoleh  Daerah  yang  dipungut  berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (UU  RI  Nomor  33,  2004). PAD bersumber dari:
a. Pajak  Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain  PAD yang sah.

## 2.2  Pajak  Daerah
Pajak  Daerah  adalah  salah  satu  sumber Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  digunakan  pemerintah  untuk  menjalankan program-programnya  (Situmorang  et al.,  2018).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (PDRD),  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang - Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (UU  RI Nomor  28,  2009).
Pada akhir tahun 2021, pemerintah menggabungkan  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan,  dan  Pajak  Parkir pada  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  menjadi Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT)  pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (HKPD)
(UU  RI  Nomor  1,  2022),  terdapat  7  jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu:
1. Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak  Alat Berat (PAB);
4. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (PBBKB);
5. Pajak  Air Permukaan  (PAP);
6. Pajak  Rokok;  dan
7. Opsen  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan (MBLB),
Kemudian,  terdapat  9  jenis  Pajak  yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
1. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
3. Pajak  Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak  Reklame;
5. Pajak  Air Tanah (PAT);
6. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan (MBLB);
7. Pajak  Sarang Burung Walet.;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB);  dan
9. Opsen  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB).

## 2.3  Pajak  Hotel
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009,  Pajak  Hotel  adalah  pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  hotel.  Hotel  adalah  fasilitas penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk
jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran , yang mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata, wisma  pariwisata,  pesanggrahan, rumah penginapan dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah kamar  lebih dari 10.
Objek  Pajak  Hotel  adalah  pelayanan  yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  Hotel  yang sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan, termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Jasa penunjang  adalah  fasilitas  telepon,  faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi,  dan  fasilitas  sejenis  lainnya  yang disediakan atau dikelola  Hotel.
Subjek  Pajak  Hotel  adalah  orang  pribadi  atau Badan  yangmelakukan  pembayaran  kepada  orang pribadi  atau  Badan  yang  mengusahakan  Hotel. Wajib  Pajak  Hotel  adalah  orang  pribadi  atau Badan yang  mengusahakan  Hotel.  Tarif  Pajak  Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
Pelaksanaan PSBB menyebabkan tingkat mobilitas  masyarakat  menjadi  rendah  dan  hotel menjadi sepi pengunjung sehingga penerimaan Pajak Hotel  menurun.  Hasil  ini  juga  didukung  oleh penelitian  yang  menunjukkan  terdapat  perbedaan Pajak  Hotel  sebelum  dan  sesudah  pandemi  (Sari  & Siringoringo,  2021)  dan (Inggur & Curry,  2022). H 1 : Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan  Pajak  Hotel  sebelum  dan  sesudah Pandemi  COVID-19

## 2.4  Pajak  Restoran
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009,  Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan yang  disediakan  oleh  restoran.  Restoran  adalah fasilitas  peyedia  makanan  dan  minuman  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Objek  Pajak  Restoran  adalah  pelayanan  yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan  Restoran  meliputi  pelayanan  penjualan makanan  dan/atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat  pelayanan maupun  di  tempat  lain.  Subjek  Pajak  Restoran adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  membeli makanan  dan/atau  minuman  dari  Restoran.  Wajib Pajak  Restoran  adalah  orang  pribadi  atau  Badan yang  mengusahakan  Restoran.  Tarif  Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
Rendahnya mobilitas
masyarakat mengakibatkan  restoran  menjadi  sepi  pengunjung sehingga penerimaan Pajak Restoran menurun. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan terdapat  perbedaan  Pajak  Restoran  sebelum  dan sesudah  pandemi  (Inggur  &  Curry,  2022)  dan (Nabila  & Jannah, 2022).
H 2 : Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan  Pajak  Restoran  sebelum  dan  sesudah Pandemi  COVID-19

## 2.5  Pajak  Reklame
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun
2009, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan  reklame.  Reklame  adalah  benda, alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan, atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap barang,  jasa,  orang,  atau  badan,  yang dapat dilihat, dibaca,  didengar,  dirasakan,  dan/atau dinikmati oleh umum.
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.  Objek  Pajak  meliputi:
1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame  kain;
3. Reklame  melekat,  stiker;
4. Reklame  selebaran;
5. Reklame  berjalan, termasuk  pada kendaraan;
6. Reklame  udara;
7. Reklame  apung;
8. Reklame  suara;
9. Reklame  film/slide;  dan
10. Reklame  peragaan. Subjek  Pajak  Reklame  adalah  orang  pribadi atau  Badan  yang  menggunakan  Reklame.  Wajib Pajak  Reklame  adalah  orang  pribadi  atau  Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame  diselenggarakan  sendiri  secara  langsung oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  Wajib  Pajak Reklame  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  tersebut. Dalam  hal  Reklame  diselenggarakan  melalui  pihak ketiga,  pihak  ketiga  tersebut  menjadi  Wajib  Pajak Reklame.  Tarif  Pajak  Reklame  ditetapkan  paling tinggi sebesar 25%.
Menurunnya pendapatan  dan  daya  beli masyarakat di masa Pandemi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga penggunaan  layanan  periklanan  sering  dilakukan agar  dapat  menarik  konsumen.  Hasil  ini  juga didukung  oleh  penelitian  yang  menunjukkan  tidak terdapat  perbedaan  Pajak  Reklame  sebelum  dan sesudah  pandemi  (Arifiyanti  &  Didik  Ardiyanto, 2022)  dan (Nabila  & Jannah, 2022).
H 3 : Tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  antara penerimaan  Pajak  Reklame  sebelum  dan  sesudah Pandemi  COVID-19

## 2.6  Retribusi  Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009,  Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
Berdasarkan  Undang-Undang  HKPD  No.  1 Tahun  2022, retribusi daerah disederhanakan dari 30 jenis  menjadi  18  jenis.  Retribusi  Jasa  Umum meliputi:
1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir  di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas. Jenis  penyediaan/pelayanan  barang  dan/atau
jasa  yang  merupakan  objek  Retribusi  Jasa  Usaha meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,  pertokoan,  dan  tempat  kegiatan  usaha lainnya;
2. penyediaan  tempat  pelelangan  ikan,  ternak, hasil  bumi,  dan  has il  hutan  termasuk  fasilitas lainnya dalam  lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan  tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan  tempat  rekreasi,  pariwisata,  dan olahraga;
8. pelayanan  penyeberangan  orang  atau  barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan  hasil  produksi  usaha  Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah  status  kepemilikan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan  objek  Retribusi  Perizinan  Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. pengelolaan pertambangan ralgrat.

## 2.7  Retribusi  Kebersihan
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009, Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Daerah, meliputi a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara  ke  lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan  lokasi  pembuangan/pemusnahan akhir  sampah.
Menurunnya minat masyarakat dalam melakukan
perizinan
pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan Retribusi Daerah.
Pemerintah  daerah  memberlakukan  insentif  pada Retribusi  Daerah  meliputi  penurunan  tarif  dan penghapusan  sanksi  administrasi.  Has il  ini  juga didukung oleh penelitian yang  menunjukkan terdapat  perbedaan  Retribusi  Kebersihan  sebelum
dan  sesudah  pandemi  (Nabila  &  Jannah,  2022)  dan (Loupatty et al.,  2022).
H 4 : Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan  Retribusi  Daerah  sebelum  dan  sesudah Pandemi  COVID-19

## 3. METODOLOGI 3.1  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  membandingkan nilai  satu  atau  lebih  variabel  mandiri  pada  dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan  semuanya  (Sugiyono,  2018).  Dalam penelitian  ini  variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame,  dan  Retribusi Kebersihan  sedangkan  variabel  dependen  yaitu Pendapatan Asli Daerah.

## 3.2  Populasi  dan  Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame  dan Retribusi  Kebersihan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive sampling karena  terdapat  Kabupaten/Kota  pada Provinsi Aceh yang datanya tidak lengkap dan salah satu variabel independennya tidak ada.
3.3  Defenisi
Operasional Variabel dan
Pengukuran
a) Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan Daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b) Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel  dengan  menyediakan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan
termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah kamar  lebih dari 10.
c) Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan menyediakan  fasilitas  makanan  dan  minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan  reklame  seperti  benda,  alat, perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan,
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati  oleh umum.
e) Retribusi  Kebersihan  meliputi  pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan  lokasi  pembuangan/pemusnahan
sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum,  dan taman. Penelitian  ini  menggunakan  uji Wilcoxon Signed-Rank s yang bertujuan untuk membandingkan peningkatan atau penurunan antara dua sampel yang diuji. Wilcoxon  Signed-Rank   Test adalah  uji nonparametik untuk menganalisa signifikansi perbedaan  antar  dua  data  berpasangan  berskala ordinal  namun  tidak  berdistribusi  secara  normal (Sugiyono, 2018).

## 4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Adapun  kriteria  penentuan  sampel  dalam penelitian ini disajikan  pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel  1. Kriteria  Pemilihan  Sampel No Keterangan Jumlah 1 Kabupaten/Kota  pada  Provinsi Aceh periode 2018-2021 92 2 Kabupaten/Kota  yang  datanya tidak  lengkap  periode  2018- 2021 (4)
3 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki  pajak hotel (8) Jumlah  Kabupaten/Kota  yang terpilih menjadi sampel penelitian 80 Jumlah  data  dalam  penelitian (80  x  4 tahun) 320

## Sumber: Hasil Analisis Data, 2024
Berdasarkan  Tabel  1  diatas ,  jumlah  sampel dalam  penelitian (N)  adalah 320.
Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran  umum  mengenai  variabel-variabel,  yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel  2. Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mea n Std. Dev P.Ht_Sblm 40 0,2 16262 ,49 1057 ,14 3355 ,56 P.Ht_Ssdh 40 1,4 9036, 86 584, 84 1766 ,38 P.Rt_Sblm 40 330, 43 14188 ,42 2379 ,32 2677 ,56 P.Rt_Ssdh 40 596, 73 13118 ,75 2374 ,93 2503 P.Rk_Sblm 40 0 5835, 41 531, 08 1115 ,65 P.Rk_Ssdh 40 0 6564, 05 588, 89 1258 ,5
R.Kb_Sbl m 40 8,76 4947, 83 513, 52 1034 ,97 R.Kb_Ssdh 40 7,44 5884, 41 541, 85 1200 ,35 Valid N (listwise) 40

## Sumber: Hasil Analisis Data, 2024
Berdasarkan  Tabel  2  diatas,  maka  dapat diketahui bahwa:
1. Pajak  Hotel  sebelum Pandemi di Provinsi Aceh memiliki  nilai  minimum  sebesar  0,2  pada Kabupaten  Aceh  Tenggara  tahun  2019  dan nilai  maksimum  sebesar  16.262,49  pada  Kota Banda  Aceh  tahun  2019.  Nilai  rata-rata  Pajak Hotel  sebelum  Pandemi  pada  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Aceh  tahun  2018-2019  adalah sebesar 1057,14 dengan standar deviasi sebesar 3.355,56.
2. Pajak  Hotel sesudah Pandemi di Provinsi Aceh memiliki  nilai  minimum  sebesar  1,4  pada Kabupaten  Aceh  Utara  tahun  2021  dan  nilai maksimum  sebesar  9.036,86  pada  Kota  Banda Aceh  tahun  2021.  Nilai  rata-rata  Pajak  Hotel sesudah  Pandemi  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Aceh  tahun  2020-2021 adalah sebesar 584,84 dengan standar deviasi sebesar 1.766,38.
3. Pajak  Restoran  sebelum  Pandemi  di  Provinsi Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar  330,43 pada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 dan nilai  maksimum  sebesar  14.188,42  pada  Kota
Banda  Aceh  tahun  2019.  Nilai  rata-rata  Pajak Restoran sebelum Pandemi pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2018- 2019  adalah  sebesar  2.379,32  dengan  standar deviasi sebesar 2.677,56.
4. Pajak  Restoran  sesudah  Pandemi  di  Provinsi Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar  596,73 pada  Kabupaten  Aceh  Jaya  tahun  2020  dan nilai  maksimum  sebesar  13.188,75  pada  Kota
Banda  Aceh  tahun  2020.  Nilai  rata-rata  Pajak Restoran sesudah Pandemi pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2020- 2021  adalah  sebesar  2.374,93  dengan  standar deviasi sebesar 2.503,00.
5. Pajak  Reklame  sebelum  Pandemi  di  Provinsi Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar  0  pada Kabupaten  Aceh  Tenggara  tahun  2018  dan nilai  maksimum  sebesar  5.835,41  pada  Kota
Banda  Aceh  tahun  2019.  Nilai  rata-rata  Pajak Reklame sebelum Pandemi pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2018- 2019  adalah  sebesar  531,08  dengan  standar deviasi sebesar 1.115,65.
6. Pajak  Reklame  sesudah  Pandemi  di  Provinsi Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar  0  pada Kabupaten  Simeuleu  tahun  2021  dan  nilai maksimum  sebesar  6.564,05  pada  Kota  Banda
Aceh tahun 2021.  Nilai  rata-rata  Pajak
Reklame sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2020-
2021  adalah  sebesar  588,89  dengan  standar deviasi sebesar 1.258,50.
7. Retribusi  Kebersihan  sebelum  Pandemi  di Provinsi  Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar 8,76  pada  Kabupaten  Aceh  Singkil  tahun 2018 dan  nilai  maksimum  sebesar  4.947,83  pada Kota  Banda  Aceh  tahun  2019.  Nilai  rata-rata Retribusi  Kebersihan  sebelum  Pandemi  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2018- 2019  adalah  sebesar  513,52  dengan  standar deviasi sebesar 1.034,97.
8. Retribusi  Kebersihan  sesudah  Pandemi  di Provinsi  Aceh  memiliki  nilai  minimum  sebesar 7,44  pada  Kabupaten  Aceh  Singkil  tahun 2020 dan  nilai  maksimum  sebesar  5.884,41  pada Kota  Banda  Aceh  tahun  2021.  Nilai  rata-rata Retribusi  Kebersihan  sesudah  Pandemi  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2020- 2021  adalah  sebesar  541,85  dengan  standar deviasi sebesar 1.200,35.

## 4.1  Hasil Uji  Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji apakah dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu  atau residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2018). Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji non-parametik One-Sample Kolmogorov-Smirnov .  Hasil  uji  normalitas One- Sample  Kolmogorov-Smirnov pada  Pajak  Hotel, Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame  dan  Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi semuanya memiliki  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05.  Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  data  residual tidak berdistribusi normal.

## 4.2  Hasil Uji  Hipotesis
Penelitian  ini  menggunakan  uji  alternatif  dari Paired Sample T-Test yaitu Wilcoxon Signed-Rank s Test karena  data  tidak  terdistribusi  normal  setelah dilakukan  uji  normalitas.  Uji Wilcoxon  Signed- Rank s yang  bertujuan  untuk  membandingkan peningkatan  atau  penurunan  antara  dua  sampel berpasangan,  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 dibawah ini:
Tabel  3. Uji Wilcoxon Signed-Ranks
N Mean Rank Sum of Rank s P.Ht_Ssdh - P.Ht_Sblm Negative Rank s 31 a 22,26 690 Positive Rank s 9 b 14,44 130 Ties 0 c Total 40 P.Rt_Ssdh - P.Rt_Sblm Negative Rank s 19 d 20,53 390 Positive Rank s 21 e 20,48 430 Ties 0 f Total 40 P.Rk_Ssdh - P.Rk_Sblm Negative Rank s 12 g 15,42 185 Positive Rank s 28 h 22,68 635 Ties 0 i Total 40 R.Kb_Ssdh - R.Kb_Sblm Negative Rank s 20 j 18,15 363 Positive Rank s 20 k 22,85 457 Ties 0 l Total 40
Sumber: Hasil Analisis Data, 2024
Berdasarkan  Tabel  3  diatas,  maka  penjelasan Uji Wilcoxon Signed-Rank adalah sebagai berikut:
1. Pajak  Hotel  sebelum  dan  sesudah  Pandemi memiliki  jumlah Negative  Rank s > Positive Rank s .  Jumlah Negative  Rank s sebanyak  31 dengan Mean  Rank sebesar  22,26 dan Sum of Rank s sebesar  690, sedangkan jumlah Positive Rank s sebanyak 9 dengan Mean Rank sebesar 14,44  dan Sum  of  Rank s sebesar  130.  Hasil ini menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan Pajak Hotel  yang  signifikan sesudah Pandemi.
2. Pajak  Restoran  sebelum  dan  sesudah  Pandemi memiliki  jumlah Negative  Rank s = Positive Rank s .  Jumlah Negative  Rank s sebanyak  19 dengan Mean  Rank sebesar  20,53  dan Sum of
Rank s sebesar  390, sedangkan jumlah Positive
Rank s sebanyak 21 dengan Mean Rank sebesar 20,48  dan Sum  of  Rank s sebesar  430.  Hasil ini menyatakan  bahwa  terjadi  sedikit  penurunan penerimaan Pajak Restoran yang tidak signifikan  sesudah  Pandemi.  Hasil  pengujian menyatakan penerimaan Pajak Restoran separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami  peningkatan.
3. Pajak  Reklame  sebelum  dan  sesudah  Pandemi memiliki  jumlah Negative  Rank s < Positive Rank s .  Jumlah Negative  Rank s sebanyak  12 dengan Mean  Rank sebesar  15,42  dan Sum of Rank s sebesar  185, sedangkan jumlah Positive Rank s sebanyak 28 dengan Mean Rank sebesar 22,68  dan Sum  of  Rank s sebesar  635.  Hasil ini menyatakan  bahwa  tidak  terjadi  penurunan penerimaan  Retribusi  Kebersihan,  tetapi terjadi peningkatan  penerimaan  Pajak  Reklame  yang signifikan  sesudah Pandemi.
4. Retribusi  Kebersihan  sebelum  dan  sesudah Pandemi  memiliki  jumlah Negative  Rank s = Positive  Rank s .  Jumlah Negative  Rank s sebanyak 20 dengan Mean Rank sebesar 18,15 dan Sum  of  Rank s sebesar  363,  sedangkan jumlah Positive  Rank s sebanyak  20  dengan Mean  Rank sebesar  22,85  dan Sum  of  Rank s sebesar  457.  Hasil  ini  menyatakan bahwa tidak terjadi penurunan penerimaan Retribusi Kebersihan,  tetapi  terjadi  sedikit  peningkatan penerimaan  Retribusi  Kebersihan  yang  tidak signifikan  sesudah  Pandemi.  Hasil  pengujian menyatakan  penerimaan  Retribusi  Kebersihan separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami  peningkatan.
Adapun  Uji  Statistik Wilcoxon  Signed-Rank s dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:
Tabel  4. Uji  Statistik Wilcoxon Signed-Ranks
P.Ht Ssdh - P.Ht Sblm P.Rt Ssdh - P.Rt Sblm P.Rk Ssdh - P.Rk Sblm R.Kb Ssdh - R.Kb Sblm Z -3,764 b -,269 c -3,024 c -,632 c Asymp. Sig. (2- tailed) 0 0,788 0,002 0,528

## Sumber: Hasil Analisis Data, 2024
Berdasarkan  Tabel  4  diatas,  maka  penjelasan Uji  Statistik Wilcoxon  Signed-Rank adalah  sebagai berikut:
1. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Pajak Hotel sebesar 0,000  <  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan  terdapat perbedaan  signifikan  antara  penerimaan  Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi.
2. Nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed)  Pajak Restoran sebesar  0,788  >  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  antara penerimaan  Pajak  Restoran  sebelum  dan sesudah Pandemi.
3. Nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) Pajak  Reklame sebesar  0,002  <  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan terdapat perbedaan
signifikan antara
penerimaan Pajak Reklame  sebelum  dan sesudah Pandemi. 4. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Retribusi Kebersihan  sebesar  0,528  >  0,05.  Hasil  ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan
signifikan antara penerimaan Retribusi
Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi.
4.3  Pembahasan
4.3.1 Perbandingan  Pajak  Hotel  sebelum  dan sesudah  Pandemi
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) Pajak  Hotel  sebesar  0,000 < 0,05. Dengan demikian,  terdapat  perbedaan  signifikan  antara penerimaan  Pajak  Hotel  sebelum  dan  sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan sesudah Pandemi. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah  Pandemi  sebanyak  31  lebih  besar  dari jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan  sebelum  Pandemi  sebanyak  9.  Hal  ini menunjukkan  Pajak  Hotel  mengalami  penurunan yang  signifikan  sesudah  Pandemi.  Hasil  pengujian ini  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa  terdapat perbedaan  signifikan  antara  penerimaan  Pajak Hotel sebelum  dan  sesudah  Pandemi  COVID-19  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh,  maka  pengujian H1  diterima.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Sari  & Siringoringo,  2021),  yang  menyatakan  terdapat perbedaan  yang  signifikan  penerimaan  Pajak  Hotel sebelum  dan  selama  PSBB.  Kebijakan  pemerintah yang  membatasi  aktivitas  masyarakat  diluar  rumah menyebabkan  masyarakat  tidak  mengunjungi  hotel dan  mengakibatkan  penurunan  penerimaan  Pajak Hotel  di  Kabupaten  Bekasi selama PSBB pada masa Pandemi  COVID-19.
Hasil  ini  juga  didukung  oleh  penelitian (Syamsuddin,
2021), yang menyatakan berkurangnya  penggunaan jasa penginapan di hotel menyebabkan  penurunan  pendapatan  hotel  di  Kota Makassar  sehingga  target  dan  realisasi  penerimaan Pajak  Hotel  tidak  tercapai  selama  Pandemi  COVID- 19.
4.3.2 Perbandingan  Pajak  Restoran  sebelum  dan sesudah  Pandemi
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) Pajak  Restoran  sebesar  0,788  >  0,05. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Restoran sebelum  dan  sesudah  Pandemi.  Penerimaan  Pajak Restoran  hanya  mengalami  sedikit  penurunan  yang tidak  jauh  berbeda  sebelum  dan  sesudah  Pandemi. Hasil  pengujian  menyatakan  bahwa  penerimaan Pajak  Restoran  separuh  mengalami  penurunan  dan separuh  yang  lain  mengalami  peningkatan.  Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah  Pandemi  sebanyak  19 hampir sama dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan  sebelum  Pandemi  sebanyak  21.  Hal  ini menunjukkan  Pajak  Restoran  tidak  mengalami
peningkatan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  antara  penerimaan Pajak  Restoran  sebelum  dan  sesudah  Pandemi COVID-19  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh, maka  pengujian H2  ditolak.
Hasil  ini tidak sesuai dengan penelitian  (Nabila &  Jannah,  2022),  yang  menyatakan  terdapat penurunan  penerimaan  Pajak  Restoran  selama Pandemi.  Kontribusi  Pajak  Restoran  terhadap  PAD pada  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Jawa  sangat kurang yang  menunjukkan  Kontribusi  Pajak  Restoran mengalami peningkatan pada tahun 2019, sedangkan selama Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 mengalami  penurunan yang signifikan.
Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian (Inggur &  Curry,  2022),  yang  menyatakan  Kontribusi  Pajak Restoran  terhadap  PAD  di  DKI  Jakarta  sangat kurang  yang  mengakibatkan  penerimaan  Pajak Restoran  mengalami  penurunan  yang  signifikan selama Pandemi  COVID-19.

## 4.3.3Perbandingan  Pajak  Reklame sebelum  dan sesudah  Pandemi
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Pajak  Reklame  sebesar  0,002  <  0,05. Dengan  demikian,  terdapat  perbedaan  signifikan antara  penerimaan  Pajak  Reklame  sebelum  dan sesudah  Pandemi.  Penerimaan  Retribusi  Kebersihan tidak  mengalami  penurunan,  tetapi justru mengalami peningkatan penerimaan  Pajak  Reklame  yang signifikan sesudah Pandemi. Jumlah
Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan
sesudah  Pandemi  sebanyak  12  lebih  kecil  dari jumlah Kabupaten/Kota
yang
mengalami peningkatan  sebelum  Pandemi  sebanyak  28.  Hal  ini menunjukkan
Pajak
Reklame mengalami peningkatan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  antara  penerimaan Pajak  Reklame  sebelum  dan  sesudah  Pandemi COVID-19  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh, maka  pengujian H3  ditolak.
Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian  (Nabila  & Jannah,  2022),  yang  menyatakan  Kontribusi  Pajak Reklame  terhadap  PAD  pada  Kabupaten/Kota  di Pulau Jawa sangat kurang, tetapi terjadi peningkatan dari  tahun  2018-2021  yang  menunjukkan  Kontribusi Pajak Reklame mengalami peningkatan yang signifikan  sebelum  dan  sesudah  Pandemi  COVID- 19.
Hasil  ini  juga  didukung  oleh  penelitian (Fadliah, 2023), yang menyatakan  Efektivitas penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kota  Samarinda sangat efektif dari tahun 2018-2022 yang menunjukkan  realisasi  penerimaan  Pajak  Reklame sebelum  dan  sesudah  Pandemi  COVID-19  mencapai target yang ditetapkan dan mengalami  peningkatan.

## 4.3.4Perbandingan  Retribusi  Kebersihan  sebelum dan  sesudah Pandemi
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) Retribusi Kebersihan sebesar 0,528 > 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan  antara  penerimaan  Retribusi  Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Retribusi  Kebersihan  hanya  mengalami  sedikit peningkatan  penerimaan  Retribusi  Kebersihan  tidak yang  jauh  berbeda  sebelum  dan  sesudah  Pandemi. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah  Pandemi  sebanyak  20  sama dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sebelum  Pandemi  sebanyak 20. Hal ini menunjukkan Pajak  Reklame  tidak  mengalami  penurunan  yang signifikan sesudah
Pandemi.  Hasil  pengujian
menyatakan bahwa penerimaan Retribusi
Kebersihan  separuhnya  mengalami  penurunan  dan separuh  yang  lain  mengalami  peningkatan.  Hasil pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  antara  penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh, maka  pengujian H4  ditolak.
Hasil  ini  didukung oleh penelitian  (Loupatty et al.,  2022),  yang  menyatakan  Efektivitas  penerimaan Retribusi  Kebersihan  di  Kota  Ambon  tidak  efektif karena  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  pengelolaan retribusi sampah lebih tinggi dibandingkan penerimaannya.  Kontribusi  Retribusi  Kebersihan terhadap  PAD  di  Kota  Ambon  sangat  kurang yang menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan antara  penerimaan  Retribusi  Kebersihan  sebelum dan selama Pandemi  COVID-19.

## 5. PENUTUP

## 5.1.   Kesimpulan
Penelitian  ini  menguji  Analisis  Perbandingan Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame  dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Periode 2018-2021.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka kesimpulan  yang diperoleh adalah:
1. Terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan Pajak  Hotel  sebelum  dan  sesudah  Pandemi. Penerimaan  Pajak  Hotel  mengalami  penurunan yang signifikan sesudah Pandemi.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan  Pajak  Restoran  sebelum  dan sesudah  Pandemi.  Penerimaan  Pajak  Restoran separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami  peningkatan.
3. Terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan Pajak  Reklame  sebelum  dan  sesudah  Pandemi. Penerimaan  Pajak  Reklame  tidak  mengalami penurunan, tetapi justru mengalami peningkatan  penerimaan  Pajak  Reklame  yang signifikan  sesudah Pandemi. 4. Tidak terdapat perbedaan signifikan
penerimaan  Retribusi  Kebersihan  sebelum  dan
sesudah Pandemi. Penerimaan Retribusi Kebersihan  separuhnya  mengalami  penurunan dan separuh yang lain mengalami  peningkatan.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan penelitian  ini,  peneliti memberi saran kepada peneliti selanjutnya  agar  penelitian  ini  dijadikan  sebagai referensi  dan  pedoman  untuk penelitian selanjutnya dengan  menambahkan  atau  mengubah  beberapa variabel  independen  menjadi  variabel  lain  yang berhubungan  dengan  Pajak  Daerah  dan   Retribusi Daerah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Arifiyanti,  A.,  &  Didik  Ardiyanto,  M.  (2022).
Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya  Pandemi  Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Accounting , 11 (1), 1–13. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Fadliah. (2023). Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda. UNIVERSITAS  MULAWARMAN SAMARINDA . Ghozali,  I.  (2018). Aplik asi  Analisis  Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id//in dex.php?p=show_detail&id=22376
Inggur,  C.  R.,  &  Curry,  K.  (2022).  Kontribusi  Pajak Hotel,  Restoran,  Dan  Hiburan  Kota  Jakarta Barat  Terhadap  PAD  Di  DKI  Jakarta  Sebelum Dan  Saat  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ek onomi
Trisak ti , 2 (2), 1993–2000. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14820
Loupatty,  L.  G.,  Kriswantini,  D.,  &  Usmany,  A.  E.
M.  (2022).  Efektivitas  Pemungutan  Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Di Masa Pandemi  COVID-19. Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 19 (5).
Nabila,  N.,  &  Jannah,  U. (2022). Analisis Konrtibusi dan  Perbandingan  Pendapatan  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  Sebelum  dan  Selama Pandemi  COVID-19  Studi  Pada  Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. Jurnal Riset Rumpun
Ilmu Ek onomi (JURRIE) ,
1 (1).
https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/do wnload/400/436
Putri,  C.  A.  (2022). Terungk ap! Alasan Sri Mulyani Rombak Habis Pajak Daerah . CNBC
Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/202109 14123754-4-276115/terungkap-alasan-sri- mulyani-rombak-habis-pajak-daerah
Sari,  A.  N.,  &  Siringoringo,  W.  (2021).  Analisis Penerimaan Pajak  Daerah  Sebelum  Dan Sesudah  Pelaksanaan  Penetapan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Di  Kabupaten Bekasi. Jurnal Ak untansi Bisnis Dan Ek onomi ,
7 (1), 1855–1868. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.6 30 Situmorang,  C.  V.,  Rosinta,  E.,  Simarmata,  B.,  & Simanullang, B. A. (2018). Analisis
Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Hotel  Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Deli  Serdang. Jurnal  Ilmiah  Smart , II (2),  1–9. http://stmb-multismart.ac.id/ejournal
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Alfabeta.
Syamsuddin.  (2021).  Dampak  COVID-19  terhadap Target  Dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel Dan  Restoran  Di  Kota  Makassar. Journal  of Business Administration (JBA) , 1 (1).
UU  RI  Nomor  1.  (2022).  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6757 , 104172 , 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499
UU  RI  Nomor  28.  (2009). Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak   Daerah  da n Retribusi Daerah . 57 , 1–124.
UU  RI  Nomor  32.  (2004). Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
UU  RI  Nomor  33.  (2004). Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah . 1–68.