## Analysis Financial Performance of Regional Government  in Bengkulu Province
Rara Mianti 1 Fachruzzaman 2 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Bengkulu
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Bengkulu
Email Corespondent : fachruzzaman.ca@unib.ac.id
Abstract: This  research  is  using  quantitative  approach  which  aims  to determine  whether  there  are  differences  in  the  area  ratio  based  on  fiscal decentralization ratio of local financial, local financial dependency ratio, the ratio  of  the  area  of  financial independence,  effectiveness  ratio  ,  the  ratio  of growth ( growth) PAD , the ratio ( share) of revenue over the last ten years . By using the entire sample of local governments as Bengkulu province which is not an expansion of the area during the study period from 1995 to 2012 . That the government of Bengkulu , South Bengkulu , North Bengkulu , Rejang Lebong  .  Testing  the  hypothesis  in  this  study  was  conducted  with  two analytical  tools  are  paired  sample  t  -  test  and  Wilcoxon  signed  ranks  test using SPSS analysis tool using a significant level of 0.025 % . The results of these  tests  indicate  that  there  is  significantly  different  as  the  local government 's financial performance during the period of Bengkulu province last ten years , well after the implementation of regional autonomy and after the economic crisis .
Keywords :  financial  performance,  fiscal  decentralization  ratio,  dependeny ratio, local finance activity ratio, effectivennes ratio
Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk  menguji  apakah  terdapat  perbedaan  rasio  berdasarkan  rasio desentralisasi  fiskal  keuangan  daerah,  rasio  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah,  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio growtht (pertumbuhan) PAD, dan rasio share (kontribusi) PAD selama sepuluh tahun terakhir.  Dengan  menggunakan  seluruh  pemerintah  daerah  se-Provinsi Bengkulu  yang  bukan  merupakan  daerah  pemekaran  selama  periode penelitian  1995-2012.  Diantaranya    pemerintah  Kota  Bengkulu,  Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua alat analisis yaitu  paired  sample  t-test  dan  Wilcoxon  signed  ranks  test  dengan menggunakan alat analisis SPSS tingkat signifikan 0.025 % . Hasil pengujian ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  se-Provinsi  Bengkulu  selama  periode  sepuluh tahun  terakhir,  baik  setelah  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  setelah  krisis ekonomi .
Keywords :  Kinerja  Keuangan,  Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Ketergantungan  Keuangan  Daerah,  Rasio  Kemandirian,  Rasio Efektivitas.
JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS
Volume  21, Nomor 2 OKTOBER 2020
P-ISSN : 1412-968X E-ISSN : 2598-9405

## PENDAHULUAN
Organisasi publik saat ini menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.
Tidak  hanya  itu  setelah  otonomi  digulirkan Indonesia  harus  mengalami  keterpurukan  lagi ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun  2007  namun  saat  itu  Indonesia  dapat menstabilkan  ekonominya.  Dua  fenomena  yang disebutkan  sebelumnya  menjadi  alasan  penulis untuk  mengangkat  judul  ini,  dengan  melihat bagaimana kinerja pemerintah setelah melewati dua fenomena  tersebut.  Oleh  karena  itu  berkaitan dengan terjadi krisis ekonomi dan hakekat otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang  pengambilan  keputusan  kebijakan, pengelolaan  dana  publik  dan  pengaturan  kegiatan dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah  serta  jenis  dan  besar  belanja  yang  harus dikeluarkan  agar  perencanaan  keuangan  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dapat dilaksanakan  suatu  evaluasi  terhadap  pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah yang  akan  sangat  menentukan  kedudukan  suatu pemerintah  daerah  dalam  periode  sepuluh  tahun terakhir.  Pengukuran  kinerja  sangat  penting  untuk menilai  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan  bagaimana  uang  publik  dibelanjakan, akan  tetapi  meliputi kemampuan  yang  menunjukan bahwa  uang  publik  tersebut  telah  dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Banyak proxy penghitungan yang dapat digunakan  dalam  menganalisis  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  namun  disini  peneliti  hanya menetapkan  6 proxy penghitngan  yang  diantaranya 4 proxy untuk menganalisis kinerja keuangan dan 2 diantaranya untuk melihat kemampuan daerah disisi pengukuran atau penilaian Pendapatan  Asli Daerah (PAD).  4 proxy tersebut  diantaranya  adalah  rasio
kemandirian  untuk  menilai  tingkat  kemandirian keuangan
daerah
dalam membiayai penyelenggaraan  otonomi  daerah,  rasio  efektivitas menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mencapai  target  pendapatan  asli  daerah sesuai  dengan  yang  ditargetkan;  rasio  derajat desentralisasi  fiskal  yang  menunjukkan  tingkat kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan,  rasio  ketergantungan keuangan daerah.
Dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan  daerah  yang  semakin  mantap,  maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan  keuangan  sendiri  yakni  dengan  upaya peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  karena semakin  tinggi  PAD  disuatu  daerah  maka  daerah tersebut  akan  menjadi  mandiri  dan  mengurangi ketergantungan  kepada  pusat  sehingga  daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber daya yang  dimiliki  masing-masing  daerah  tersebut.  Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.
Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  perlu  diadakan analisis  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), dan  untuk  itu  digunakan proxy perhitungan  dan analisis  kinerja  PAD  melalui  ukuran share dan growth . Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja  daerah.  Rasio  ini  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  daerah  membiayai  kegiatan  rutin  dan kegiatan  pembangunan,  rasio  ini  dapat  digunakan untuk  melihat  kapasitas  kemampuan  keuangan daerah.  Sedangkan growth merupakan  angka pertumbuhan  PAD  pada  periode  APBD  dari  tahun sebelumnya.
Beberapa penelitian sebelumnya seperti Permana  (2013)  mengemukakan  fakta  bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu dengan  analisis  rasio  berdasarkan  data  keuangan yang  bersumber  dari  laporan  realisasi  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  dalam  kurun  waktu 2007  -  2011  masih  sangat  rendah  dalam  beberapa rasio  tingkat  desentralisasi  fiskal,  kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian Valentina (2009) menunjukkan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah Kota  Bengkulu  tidak  mengalami  perbedaan  secara sigifikan  sebelum  dan  sesudah  pemberlakuan otonomi  daerah.  Kemampuan  keuangan  daerah masih  sangat  rendah  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  sosial masyarakat  karena  sebagian  besar  pendapatan
daerah  masih  berasal  dari  dana  perimbangan, sehingga  tingkat  ketergantungan  terhadap  sumber dana  dari  pemerintah  pusat  atau  provinsi  sangat tinggi.  Pengalokasian  pengeluaran  daerah  terhadap penerimaan daerahnya dikategorikan kurang efisien.
Penelitian  Lestari  (2012)  menunjukkan  rasio PAD  yang  sangat  rendah  dan  rasio  transfer  yang sangat  tinggi  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Fakta  ini semakin  menguatkan  bahwa  dilihat  dari  derajat desentralisasi fiskal, kemandirian Kabupaten Bengkulu  Tengah  untuk  mendanai  belanja  mereka sendiri masih sangat kecil. Hasil penelitian Afrendi (2013)  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian daerah  di  Provinsi  Bengkulu  masih  tergolong rendah.
Perlu dilakukan penilaian atas kinerja pemerintah  daerah  sebagai  evaluasi  pelaksanaan otonomi daerah  yang telah digulirkan. Berdasarkan paparan  sebelum  ini,  maka  penelitian  ini  akan menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah se-Provinsi Bengkulu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stakeholder Theory
Freeman  (1984)  dalam  Roberts  (1992)  yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu  yang  dapat  mempengaruhi  dan  atau dipengaruhi  oleh  suatu  pencapaian  tujuan  tertentu. Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau organisasi yang  memiliki  kepentingan  langsung  atau  tidak langsung  dalam  sebuah  organisasi  karena  dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan.
Pemerintahan  dalam  hal  ini  merupakan  bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian  menciptakan  sebuah  hubungan  timbal balik  antara  pemerintahan  dan  para stakeholder yang  berarti  pemerintah  harus  melaksanakan peranannya  secara  dua  arah  untuk  memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun stakeholder lainnya  dalam  sebuah  sistem  sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan prinsip otonomi yang luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  maka  dituntut lah  segala  pihak  yang  terkait  untuk  berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahterakan daerahnya, dengan ikut andil dalam perencanaan dan penetapan kebijakan  yang  akan  dibuat  oleh  pemerintah  serta sama-sama aktif dalam mengawasi jalannya kinerja
kebijakan  tersebut  demi  terlaksananya  prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Pemerintah  daerah  bersama  dengan stakeholder kunci  lainnya  mempunyai  peranan  penting  dalam proses  memajukan  suatu  daerah.  Kemajuan  suatu daerah  terutama  harus  terletak  pada  bagaimana pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi suatu  daerah  harus  mampu  mengelola  anggaran yang  ada  untuk  kepentingan  rakyat  di  daerahnya. Kepentingan  rakyat  yang  dimaksudkan  disini adalah  bagaimana  anggaran  yang  telah  disahkan tersebut  memang  merupakan  representasi  dari  apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya.
Hubungan Stakeholder dalam Pencapaian
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pengertian stakeholder dalam konteks ini adalah tokoh  –  tokoh  masyarakat  baik  formal  maupun informal,  seperti  pimpinan  pemerintahan  (lokal), tokoh  agama,  tokoh  adat,  pimpinan  organisasi sosial  dan  seseorang  yang  dianggap  tokoh  atau pimpinan  yang  diakui  dalam  pranata  sosial  budaya atau  suatu  lembaga  (institusi),  baik  yang  bersifat tradisional maupun modern.
Sebelum  otonomi  diterapkan  bentuk-bentuk ”manajemen  tertutup”,  sehingga  tidak  transparan, tidak  ada  akuntabilitas  kepada  publik  dalam pengelolaan  anggaran.  Dalam  era  reformasi, manajemen  keuangan  di  pemerinthan  menerapkan ”manajemen  terbuka”  dari  pembuatan  kebijakan, pelaksanaan  kebijakan  sampai  pada  evaluasi, bahkan  perbaikan  kebijakan.  Seluruh  sumber  daya yang  digunakan  dipertanggungjawabkan  secara terbuka  kepada  seluruh  kelompok  masyarakat (stakeholders), dan  selanjutnya  terbuka  untuk menerima kritikan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu tanggung  jawab  yang  besar  sebelumnya  diberikan kepada  pemerintah  daerah  sekarang  tanggug  jawab tersebut  menjadi  taggung  jawab  bersama  diantara para stakeholder pemeritahan  yang  berkaitan langsung  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan anggaran  tersebut,  kemajuan  pemerintahan  tingkat Kabupate  dan  Kota  akan  banyak  bergantung  pada partisipasi  dan  masyarakat  serta  pemerintah Kabupaten  dan  Kota  masing-masing  di  samping proyek-proyek khusus.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dituangkan  dalam  bentuk  APBD,  yang  menjadi salah  satu  aspek  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang harus  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien sehingga  bisa  berpengaruh  pada  kesejahteraan
masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut  APBD  dapat dijadikan  sebagai  tolok  ukur  dalam  penilaian kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun demikian otonomi tidak akan dapat berjalan dengan baik  tanpa  dukungan  dan  kerja  keras  para pemangku kepentingan (stakeholder).

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  merupakan  bagian  integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber- sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan  dan  menciptakan  stabilitas  ekonomi guna  stabilitas  sosial  politik.  Peranan  keuangan daerah  menjadi  semakin  penting  karena  adanya keterbatasan  dana  yang  dapat  dialihkan  ke  daerah berupa  subsidi  dan  bantuan.  Selain  itu  juga  karena semakin  kompleksnya  persoalan  yang  dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan  daerah  untuk  mendorong  terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.
Mamesah  dalam  Halim  (2004)  mengemukakan bahwa  keuangan  negara  ialah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan negara  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  negara  atau daerah  yang  lebih  tinggi,  serta  pihak-pihak  lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah  daerah  sebagai  sebuah  institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut ( goverment expenditure ) terhadap  barang-barang  publik  ( public  goods )  dan jasa  pelayanan.  Tugas  ini  berkaitan  erat  dengan kebijakan  anggaran  pemerintah  yang  meliputi penerimaan dan pengeluaran.
Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab memerlukan dana  yang cukup dan terus  meningkat sesuai  dengan  meningkatnya  tuntutan  masyarakat, kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Dana tersebut  diperoleh  melalui  kemampuan  menggali sumber-sumber  keuangan  sendiri  yang  didukung oleh  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah sebagai  sumber  pembiayaan.  Oleh  karena  itu, keuangan  daerah  merupakan  tolak  ukur  bagi penentuan  kapasitas  dalam  menyelenggarakan tugas-tugas  otonomi,  di  samping  tolak  ukur  lain seperti  kemampuan  sumber  daya  alam,  kondisi
demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Bastian  (2006:273)  kinerja  adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujud- kan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi. Secara  umum  dapat  juga  dikatakan  bahwa  kinerja merupakan  prestasi  yang  dapat  dicapai  oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya  sistem pemerintahan,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan  daerahnya.  Salah  satu  alat  untuk menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan melaksanakan  analisis  rasio  terhadap  APBD  yang telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya.  Penggunaan analisis  rasio  pada  sektor  publik  belum  banyak dilakukan,  sehinggga  secara  teori  belum  ada kesepakatan  secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah pengukurannya.

## Ukuran  kinerja  keuangan  untuk  pemerintah daerah
Menurut  Halim  (2004),  untuk  melihat  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan menggunakan rasio keuangan yaitu sebagai berikut:
1) Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
2) Rasio ketergantungan keuangan daerah Semakin  tinggi  rasio  yang  dihasilkan  maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat dan atau pemerintah provinsi.
3) Rasio kemandirian keuangan daerah Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi fiskal)  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  sesuai  target yang  ditetapkan    pelayanan  kepada  masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan  restribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan daerah.
4) Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah menunjukkan pemerintah daerah dalam memobiisasi penerimaaan pendapatn asli daerah sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Kemampuan memperoleh pendapatan asli daerah
dikategorikan efektif apabila rasio ini  mencapai minimal 1 atau 100 %.

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan  daerah  adalah  seberapa  jauh daerah  dapat  menggali  sumber-sumber  keuangan sendiri  guna  membiayai  kebutuhannya  tanpa  harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah  pusat.  Kemampuan  daerah  untuk  dapat membiayai  keuangan  daerahnya  antara  lain  dapat dilihat  dari  besarnya  pendapatan  asli  daerah  yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD  maka  ketergantungan terhadap pusat  akan  semakin  kecil  dan  penggunaan  surplus angggaran  kepada  alokasi  belanja  terutama  belanja untuk  pengembangan  infrastruktur  umum  daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.
PAD  idealnya  menjadi  sumber  pendapatan pokok  daerah.  Sumber  pendapatan  lain  dapat bersifat  fluktuatif  dan  cenderung  di  luar  kontrol kewenangan  daerah.  Melalui  kewenangan  yang dimiliki,  daerah  diharap  dapat  meningkatkan  PAD, sambil  tetap  memperhatikan  aspek  ekonomis, efisiensi,  dan  netralitas.  Kinerja  PAD  terukur melalui  ukuran Growth ,  Elastisitas,  dan Share (www.perpustakaan.bappenas.go.id).

## Pendapatan Asli Daerah
Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan  daerah,  perlu  diperhatikan  ketentuan dasar  mengenai  sumber-sumber  penghasilan  dan pembiayaan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :
1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
1) Hasil pajak daerah
2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil perusahaan milik daerah
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2.  Dana  perimbangan  diperoleh  melalui  bagian pendapatan  daerah  dari  penerimaan  pajak  bumi dan  bangunan  baik  dari  pedesaan,  perkotaan, pertambangan  sumber  daya  alam  dan  serta  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Dana perimbangan  terdiri  atas  dana  bagi  hasil,  dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3.  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  adalah pendapatan  daerah  dari  sumber  lain  misalnya sumbangan  pihak  ketiga  kepada  daerah  yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Hipotesis
H a1 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi
Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi  fiska  keuangan  daerah sepuluh tahun terakhir.
H a2 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio
ketergantungan  keuangan  daerah sepuluh tahun terakhir.
H a3 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir.
H a4 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas sepuluh tahun terakhir. H a5 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kemampuan  keuangan  Se-Provinsi Bengkulu  dalam  aspek  kontribusi (share) PAD sepuluh tahun terakhir.
H a6 Terdapat  perbedaan  yang  signifikan kemampuan  keuangan  Se-Provinsi Bengkulu dalam aspek pertumbuhan (growth) sepuluh tahun terakhir.

## METODE PENELITIAN

## Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelititan  ini yaitu metode sensus yaitu seluruh pemerintah daerah se- Provinsi  Bengkulu  yang  bukan  merupakan  daerah pemekaran selama periode penelitian yakni  pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang  Lebong.  Jenis  data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini adalah data sekunder diperolej dari laporan realisasi anggaran Provinsi Bengkulu yang diambil dari www.djkp.go.id berupa laporan  realisai anggaran tahun 1995-2012.

## Operasionalisasi Variabel
Kinerja  keuangan  yang  dianalisis  dalam penelitian ini terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio  ketergantungan,  rasio  kemandirian  keuangan daerah, rasio efektifitas, dan pertumbuhan.
Pengukuran tiap variabel disajikan yaitu:
1. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan.  Tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  rasio pendapatan  asli  daerah  terhadap  total  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  pendapatan  asli daerah, maka semakin tinggi kontribusi pendapatan
asli  daerah,  maka  semakin  tinggi  kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, Halim (2004). Perhitungannya:
Derajat desentralisasi fiskal = PAD X 100 % Total Penerimaan Daerah
Hasil  perhitungan  akan  menunjukkan  tingkat kemampuan desentralisasi
dengan ukuran sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1 Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah Kemampuan keuangan Desentralisasi keuangan Sangat rendah 0%-25% Rendah  25%-50% Sedang  50%-75% Tinggi ( mandiri )  75%-100%
Sumber : Nataludin (2001)
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  yaitu rasio  yang  mengukur  tingkat  kemampuan  daerah dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  yang diukur  dengan  rasio  antara  pendapatan  transfer dengan  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi rasio  yang  dihasilkan  maka  semakin  besar  tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah  pusat  dan  atau  pemerintah  provinsi. Kategori  dalam  rasio  ketergantungan  sama  dengan rasio  kemandirian  keuangan,  dengan  perhitungan nya, Halim (2004).
Rasio ketergantungan keuangan daerah = Pendapatan Transfer X 100 % Total Penerimaan
Daerah
Dalam  dwiranda  (2007),  kategori  ketergantungan keuangan daerah otonom terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 2 Kategori Ketergantungan Keuangan
Daerah Kemampuan keuangan Ketergantungan ( % ) Rendah sekali 0%-25% Rendah  25%-50% Sedang  50%-75% Tinggi (ketergantungan )
 75%-100%

## Sumber : Dwiranda (2007)
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  yaitu  rasio yang  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam membiayai  rumah  tangganya  sendiri.  Semakin
tinggi  rasio  kemandirian  maka  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat semakin  rendah,  dan  demikian  juga  sebaliknya. Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat kesejahteraan masyarakat
dan partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  maka  semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan  retribusi  daerah  menunjukkan  semakin  tinggi tingkat kesejahteraan
masyarakat. Rasio kemandirian  secara  matematika  dapat  dirumuskan sebagai berikut, Halim (2004).
Rasio  kemandirian daerah = PAD X 100 % Transfer Pusat +
Pinjaman
Dalam dwiranda (2007), kategori kemandirian keuangan daerah otonom terlihat dalam Tabel 3
Tabel 3 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan Kemandirian Rendah sekali 0%-25% Rendah  25%-50% Sedang  50%-75% Tinggi ( mandiri )  75%-100%
Sumber : dwiranda ( 2007 )
4. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah menunjukkan  kemampua  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Rasio  ini  dihitung dengan  cara  membandingka  realisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerahdengan  target  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Rasio  ini  dirumuskan sebagai berikut :
Rasio efektifitas PAD =
Realisasi PAD X 100 %
Target Penerimaaan

## PAD
Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah dikategorikan dalam 5 tingkat efektivitas sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4 Kategori Tingkat Efektivitas PAD
Kemampuan Keuangan Rasio efektivitas Sangat efektif  100% Efektif  90%-100% Cukup efektif  80%-90% Kurang efektif  60%-80% Tidak efektif  60% 5. Pertumbuhan (Growth)
Indeks  pertumbuhan  adalah  perbandingan  PAD antara tahun i dengan PAD tahun i-1.
G =  (PAD i – PAD i-1 )
PAD i-

## 6. Kontribusi (Share)
Indeks share adalah proporsi dari PAD terhadap Total Belanja.
S = PAD Total Belanja

## Pengolahan Data Dan Analisis Data
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan  uji  beda  dua  variabel  sampel berpasangan.  Data  diolah  dengan  program  aplikasi SPSS.  Pemilihan  jenis  pengujian  uji  beda  ( paired sample  t-test  dan  Wilcoxon  Signed  Ranks  Test ) dilakukan  setelah  melakukan  pengujian  normalitas (Ritonga & Alam, 2010).

## Alat Analisis Data
Pada penelitian ini, perbedaan kinerja keuangan dan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah dilakukan  dengan  membandingkan  periode  setelah tahun  2000  yaitu  menggunakan  tahun  penelitian 2001-2006 dan 2007-2012. Selanjutnya mengunakan  tahun  penelitian  sebelum  tahun  2000, yaitu  1995-2000  dibandingkan  dengan  2007-2012. Alat  analisis  yang  digunakan  yaitu uji  beda  dua variabel  sampel  berpasangan  ( paired  sample  t-test ) bilamana  kriteria  hasil  pengujian  normalitas  data menghasilkan  suatu  penyebaran  yang  normal. Namun  apabila  hasil  pengujian  normalitas  tidak terpenuhi,  maka  digunakan  pengujian Wilcoxon Signed Ranks Test (Ritonga & Alam, 2010) .

## Pengujian Hipotesis
Tingkat  keyakinan  yang  ditetapkan  dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  95%.  Hasil  pengujian hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah α = 5%. Pada uji dua arah ( two tailed ), nilai ρ- value nya  adalah  0,05/2  =  0,025.  Sehingga hipotesis  akan  diterima  apabila  ρ- value nya  kurang dari  atau  sama  dengan  0,025  apabila  ρ- value lebih besar dari 0,025 maka hipotesis ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan  kinerja  keuangan  daerah  Se- Provinsi  Bengkulu  dilihat  dari  rasio  kemandirian keuangan  daerah,  rasio  ketergantungan  keuangan
daerah, rasio desentralisasi  fiskal  keuangan daerah, rasio  efektivitas  pengelolaan  dan  pelayanan keuangan  daerah,  rasio  pertumbuhan (growth) dan rasio kontribusi (share ) PAD selama sepuluh tahun terakhir  dengan  dibuat  perbandingan  antara  tahun 2001-2006 dengan 2007-2012 disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis Periode Penelitian 2001-2006 dan 2007-2012 t/Z Sig (2-tailed) Kesimpulan Hipotesis 1 -3,343 b 0,001 Diterima Hipotesis 2 -0,543 b 0,578 Ditolak Hipotesis 3 3,010 0,006 Diterima Hipotesis 4 -0,032 0,974 Ditolak Hipotesis 5 -1,714 b 0,086 Ditolak Hipotesis 6 -1,943 c 0,052 Ditolak
Sumber: data sekunder diolah
Selanjutnya dilakukan cek balance rasio dengan menggunakan  rasio  yang  sama  untuk  periode sebelum tahun 2000 yaitu 1995-2000 dibandingkan dengan 2007-2012 sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Periode Penelitian 1995-2000 dan 2007-2012
t/Z Sig (2-tailed) Kesimpulan Hipotesis 1 -1,086 b 0,278 Ditolak Hipotesis 2 -1,714 b 0,086 Ditolak Hipotesis 3 -0,525 0,604 Ditolak Hipotesis 4 0,087 0,932 Ditolak Hipotesis 5 -0,086 c 0,932 Ditolak Hipotesis 6 -0,210 0,836 Ditolak
Sumber: data sekunder diolah
Untuk  memberikan  gambaran  lebih  lanjut berkenaan  hasil  pengujian  hipotesis,  maka  dilihat bagaimana kategori kinerja keuangan setiap periode penelitian.  Gambaran  ini  disajikan  dalam  Tabel  7 tentang  kategori  kinerja  keuangan  pemerintah daerah se-provinsi Bengkulu
Tabel 7 Kategori Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Se-Provinsi Bengkulu Rasio Keuangan Sebe- lum Otoda (1995- 2000) % Ket. Krisis Ekono mi (2001- 2006) % Ket. Setelah Otoda & Setelah Krisis Ekonomi (2007-2012) % Ket. Desentrali sasi Fiskal 5,36 Sangat Rendah 3,78 Sangat Rendah 7,39 Sangat Rendah Ketergantu ngan 88,40 Tinggi 109,41 Tinggi 120,03 Tinggi Kemandiri an 6,70 Rendah Sekali 4,01 Rendah Sekali 6,06 Rendah Sekali Efektivitas 92,79 Efektif 94,01 Efektif 93,64 Efektif Share 9,64 Sangat Kurang 14,05 Sangat Kurang 22,84 Sangat Kurang Growht 19,13 Sangat Kurang 69,14 Sedang 17,09 Sangat Kurang
Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah provinsi  Bengkulu  baik  kabupaten  maupun  kota semakin  menurun  sejak  sepuluh  tahun  terakhir  ini, diketahui  dari  enam  rasio  yang  digunakan  peneliti dalam  melihat  kinerja  keuangan  hanya  dua  rasio yang  mengalami  peningkatan  ( hipotesis  nya diterima )  dari  periode  penelitian  2001-2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007-2012. Rasio  tersebut  ialah  rasio  derajat  desentralisasi fiskal  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah, namun  peningkatan  ini  tidak  cukup  signifikan karena  dilihat  dari  kategori  ukuran  persentase  nya tidak berubah tetap tergolong sangat rendah untuk rasio derajat desentralisasi fiskal dan rendah sekali untuk  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Hal  ini dikarenakan  masih  rendahnya  pendapatan  yang dihasilkan  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan pendapatan  hasil  pengeloaan  kekayaan  yang dipisahkan serta masih tingginya dana perimbangan dari  pusat  dimana  sisa  hasil  anggaran  tahun sebelumnya juga tergolong tinggi.
Empat  rasio  lainnya  mengalami  penurunan ( hipotesisnya ditolak ) dari periode penelitian 2001- 2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007- 2012 dan rasio tersebut adalah rasio ketergantungan keuangan  daerah,  hal  ini  menunjukkan  tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan  pihak  ekstern  (terutama  Pemerintah  Pusat dan  Provinsi) semakin  tinggi ,  karena  saat  ini semakin  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  utama  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Rasio  efektvitas  keuangan  daerah tergolong cukup efektif, karena pemerintah dianggap  mampu  dalam  merealisasikan  PAD dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Rasio growht (pertumbuhan)  PAD  mengalami  fluktuasi  yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan dalam  penerimaan  PAD  masih sangat  rendah namun hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah  daerah  berusaha  untuk  meningkatkan penerimaan  PAD  melalui  peningkatan  pajak  dan retribusi  daerah,  meski  demikian  peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan  rasio share (kontribusi)  PAD  dalam APBD sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
Berbeda  lagi  dengan  perbandingan  periode penelitian  1995-2000  dengan  periode  penelitian 2007-2012 bahwa pengujian hipotesis menunjukkan keenam  rasio  tersebut  tidak  mengalami  perbedaan
peningkatan  secara  signifikan,  hipotesis  tersebut ditolak  karena  nilai  signifikansinya  lebh  besar  dari 0,025.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  se- Provinsi  Bengkulu  baik  pada  kabupaten  maupun kota  dilihat  dari  sisi  tingkat  desentralisasi  fiskal masih sangat  rendah  sekali hal  itu  menunjukkan bahwa  kemampuan  pemerintah  daerah  baik kabupaten  maupun  kota  dalam  melaksanakan wewenang  dan  tanggug  jawab  penyelenggaraan pembangunan  dari  pemerintah  pusat  relatif  tidak mengalami peningkatan, tetapi juga tidak mengalami  penurunan.  Dengan  kata  lain  bahwa berlakunya  otonomi  daerah  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  se-Provinsi  Bengkulu  dalam penyelenggaraan pembangunan.
Pada  intinya  desentralisasi  fiskal  adalah menciptakan kemandirian keuangan dalam penyelenggaraan  urusan  daerah,  yaitu  untuk membiayai  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang masing-masing  daerah,  semakin  besar  nilai  derajat desentralisasi fiskal maka semakin besar kemandirian  daerah  dalam  pendanaan  pelaksanaan tugas daerah baik kegiatan rutin maupun pembangunan.  Berarti  secara  tidak  langsung berhubungan  dengan  tingkat  kemandirian  yang terus  mengalami  penurunan.  Hal  ini  bisa  saja disebabkan  masih  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  yan  melaksanakannya,  sehingga  sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal.
Apabila  kinerja  keuangan  dilihat  dari  rasio tingkat  ketergantungan  keuangan,  maka  periode 1995-2000  dan  2007-2012  atau  sebelum  dan sesudah  otonomi  daerah  juga  tidak  mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan masih dikategorikan tinggi . Artinya bahwa kemampuan  pemerintah  dalam  hal  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  relaif  sama  atau  tidak  ada peningkatan  secara  signifikan  antara  sebelum  dan sesudah  diberlakukannya  otonomi  daerah.  Hal tersebut  bahwa  diberlakukanya  otonomi  daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah  daerah  se  Provinsi  Bengkulu  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya.
Rasio efektifitas menunjukkan hasil yang sama, kondisi  tersebut  dapat  dilihat  dari  komponen  rasio efektifitas,  pada  saat  target  pendapatan  asli  daerah meningkat,  tetapi  kondisi  rill  justru  sebaliknya,  hal ini  bisa  saja  disebabkan  oleh  sumber  penerimaan pendapatan  asli  daerah  yang  terbesar  yaitu  berasal dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  belum  bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio share dan growht yag masih tergolong sangat rendah.
Kinerja keuangan pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu  dilihat  dari  rasio  kemandirian  keuangan
daerah tidak mengalami perbedaan yang signifikan, karena  tingkat  kemandirian  nya  masih  tergolong rendah  sekali ,  dengan  demikian  adanya  otonomi daerah  di  pemerintah  baik  kabupaten  maupun  kota tidak mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.  Hal  ini  dapat  juga  disebabkan  karena kondisi  perekonomian  di  pemerintah  daerah  se Provinsi Bengkulu pada umumnya belum sepenuhnya  kodusif,  sehingga  tingkat  pendapatan dari  wajib  pajak  relatif  tidak  stabil.  Namun  jika dibandingkan  dengan  kabupaten-kabupaten  lain nilai  PAD  kota  Bengkulu  jauh  lebih  besar,  dan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tetapi transfer  pusat  ditambah  pinjaman  juga  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  yang  nilainya  tidak sebanding.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Terdapat perbedaan pada rasio derajat desentralisasi  fiskal  dalam  perbandingan  pada tahun  penelitian  2001-2006  dengan  2007-2012. Namun tidak terdapat perbedaan dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012. Hal ini tidak berbeda secara signifikan karena dilihat dari penghitungan rasio bahwa  rasio  nya  masih  dikategorikan sangat rendah setiap  periode  penelitiannya  untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal.
2. Tidak terdapat perbedaan pada rasio ketergantungan keuangan daerah dalam perbandingan  pada  tahun  penelitian  2001-2006 dengan  2007-2012.  Hal  ini  sama  dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan  2007-2012  yang  juga  menunjukkan tidak  terdapat  perbedaan.  Hal  ini  didukung  dari penghitungan  rasio  bahwa  rasio  nya  masih dikategorikan tinggi setiap periode penelitiannya  untuk  tingkat  ketergantungan keuangan daerah.
3. Terdapat perbedaan pada rasio kemandirian dari aspek  tingkat  kemandirian  dalam  perbandingan pada  tahun  penelitian  2001-2006  dengan  2007- 2012.  Namun  tidak  terdapat  perbedaan  dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan  2007-2012.  Hasil  yang  sama  juga ditunjukkan bahwa baik kabupaten maupun kota tingkat  kemandirian  nya  masih rendah  sekali dalam  periode  penelitian  1995-2000,  2001- 2006, 2007-2012.
4. Sedangkan  aspek  efektivitas  Tidak  terdapat perbedaan  pada  rasio  dalam  perbandingan  pada tahun  penelitian  2001-2006  dengan  2007-2012. Hal  ini  sama  dengan  perbandingan  tahun
penelitian  1995-2000  dengan  2007-2012  yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini  didukung  dari  penghitungan  rasio  bahwa rasio  nya  dikategorikan efektif setiap  periode penelitiannya untuk tingkat efektivitas keuangan daerah.
5. Tidak  terdapat  perbedaan  pada  rasio share dalam  perbandingan  pada  tahun  penelitian 2001-2006  dengan  2007-2012.  Hal  ini  sama dengan  perbandingan  tahun  penelitian  1995-
2000
dengan
2007-2012 yang juga
menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan.  Hal  ini didukung  dari  penghitungan  rasio  bahwa  rasio nya  masih  dikategorikan sangat  kurang setiap periode penelitiannya untuk rasio share .
6. Tidak  terdapat  perbedaan  pada  rasio growht dalam  perbandingan  pada  tahun  penelitian
2001-2006  dengan  2007-2012.  Hal  ini  sama dengan  perbandingan  tahun  penelitian  1995- 2000 dengan 2007-2012
yang juga
menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan.  Hal  ini didukung  dari  penghitungan  rasio  bahwa  rasio nya  masih  dikategorikan sangat  kurang setiap periode  penelitiannya  untuk  rasio growht . Hasilnya  menunjukkan  di  setiap  kabupaten maupun  kota  selalu  mengalami  fluktuatif,  yaitu terjadi  peningkatan  namun  tidak  signifikan karena masih tergolong sangat kurang.

## Implikasi Penelitian
1. Untuk  meningkatkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah  dalam  membiayai  rumah  tangganya sendiri,  dengan  meminta  kewenangan  yang lebih  luas  untuk  mengelola  sumber  pendapatan lain  yang  sampai  saat  ini  masih  dikuasai pemerintah  pusat  maupun  provinsi  selain  itu meningkatkan  total  penerimaan  daerah  di masing-masing  daerah  kabupaten  maupun  kota dengan  peningkatan  jumlah  pendapatan  dan penerimaan  pembiayaan,  serta  meningkatkan peran  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Serta  meningkatkan  pendaptan  asli  daerah (PAD) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah  dan  tentu  saja  peran  pemerintah  sangat dibutuhkan  dengan  membuat  kebijakan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang  tetap  berada dalam  batasan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk  mengurangi  tingkat  ketergantungan daerah  terhadap  pusat  dengan  mengoptimalkan sumber  daya  yang  ada  dan    upaya  peningkatan penerimaan
PAD
tidak semata-mata
mengandalkan  pajak  dan  retribusi  tetapi  juga
mengoptimalkan  aspek-aspek  lainnya,  seperti peningkatan kualitas SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek
ekonomi
dan
desentralisasi  kewenangan  perijinan  investasi; kebijakan  pemberian  fasilitas  insentif  kepada investor  yang  lebih  menarik;  dan  optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.
3. Secara  keseluruhan  pada  dasarnya  tujuan pemerintah  adalah  meningkatkan  kesejahteraan rakyatnya,  dan  salah  satu  hal  yang  paling penting adalah
dengan meningkatkan penerimaan  daerah  karena  dalam  membangun suatu  daerah  menggunakan  dana  yang  berasal dari daerah itu sendiri.

## Keterbatasan Peneltian
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan yang  memerlukan  perbaikan  dan  pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah :
1. Penelitian  ini  daya  generalisasi  rendah  karena hanya  menggunakan unit analisis di pemerintah daerah  se-Provinsi  Bengkulu  saja.  Karena alasan  kelengkapan  data,  sehingga  kesimpulan yang  bisa  diambil  hanya  bisa  diterapkan  di pemerintah  daerah  se-Provinsi  Bengkulu  yang bukan merupakan daerah pemekaran.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  bisa  ditambahkan analisis  atau  pengukuran  lainnya  karena
penelitian  ini  hanya  menggunakan  pengukuran kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan enam alat ukur rasio.

## Saran Bagi Penelitian Selanjutnya
1.  Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga  dapat  menilai  kinerja  keuangan  di seluruh  indonesia  dalam  sepulu  tahun  terakhir ini.  Penelitian  lain  dapat  juga  dilakukan  secara empiris  dengan  melihat  bagaiman  kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten induk sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan kabupaten  yang  dimekarkan  setelah  berpisah dengan kabupaten induk.
2.  Alat  ukur  kinerja  kinerja  keuangan  pemerintah daerah bisa ditambahkan tidak hanya menggunakan  rasio  atau  analisis  pendapatan saja, tapi bisa menggunakan analisis belanja dan analisis  pembiayaan  sehingga  kesimpulan  yang dihasilkan  lebih  akurat  dan  tidak  hanya  dari pendapatan saja.
3. Adapun yang menjadi temuan secara umum yang berkaitan  dengn  penelitian  ini  adalah  akibat terjadinya  pemekaran  kabupaten/kota,  sehingga banyak  daerah  yang  mengalami  penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecilnya daerah yang diatur oleh pemerintahan kabupaten/kota ini.

## REFERENSI
Abdullah, M. Faisal. 2005 . Manajemen Perbankan , Edisi Kelima. Malang: UMM Press
Brigham, F. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan , Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
Damayanti,  P.  2010.  Analisis  pengaruh  ukuran  (SIZE),  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR),  Pertumbuhan deposit,  Loan  to  Deposit  Rasio  (LDR),  terhadap  Profitabilitas  perbankan Go  publi c  Di  indonesia tahun  2005  –  2009  (studi  empiris  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bei). Jurnal  Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan . Volume 3 Nomor 2, November 2012. STIE Semarang
Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Helfert, E. 1997. Analisis Laporan Keuangan Terjemahan Herman Wibowo Jilid 1 Jakarta: Erlangga
Kuncoro,  M.  dan  Suhardjono.  2002. Manajemen  Perbankan:  Teori  dan  Aplikasi .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: Salemba Empat
Mamduh, M. Hanafi dan Abdul halim. 2009. Analisi laporan Keuangan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Muchdarsyah, S. 2000. Manajemen Dana Bank . Edisi ke 2. Jakarta: PT. Bumi Akarsa.
Nahdi,  H.  Mabchut,  Jaryono  dan  Najimudin.  2012.  Pengaruh Current  Ratio,  Debt  to  Total  Asset  Ratio, Total  Asset  Turnover (TATO),  BOPO,  dan  Dana  Pihak  Ketiga  terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum Syariah. Jurnal Manajemen . (http://manajemen.unsoed.ac.id ).
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  15/12/PBI/2013  tentang  Revisi  Kewajiban  Pemenuhan  Modal  Minimum Bank Umum di Indonesia.
Sekaran, Uma. 2009. Research Methods for Business 4th Ed , Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4. Buku 2 . Jakarta: Salemba Empat
Sofyan, S. 2002. Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. Media Riset Bisnis dan Manajemen . Vol.2 No 3. hal.194-219
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis . Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta
Vironika,  N.M  dan  Budiasih  2013.  Pengaruh Debt  to  Equity  Ratio,  Firm  Size,  Inventory  Turnover dan Assets  Turnover pada  Profitabilitas. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana. ISSN:  2302-8556.  No. 5.2 hal.261-273.