## DINAMIKA DEMOKRASI ELEKTORAL
(Studi tentang Sentimen Anti-Partai di era Reformasi)

## Imam Yudhi Prastya., MPA dan Yudhanto S.A., MA
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiras Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yudhiimam@yahoo.co.id / yudhanto_sa@ymail.com

## ABSTRACT
The existence of political parties in a country by many as a form of recognition of civil and political rights, and consequently the existence of political parties begining in the process of political egalitarianism citizens. This research used a phenomenological  approach,  to  see  the  meaning  of  the  subject  of understanding the structure, documentation studies also put the core in-depth interviews  as  data  collection.  Strengthening  of  anti-party  sentiment  we  can traced  from  the  election  several  times  in  the  reform  era:  1999,  2004,  and 2009,  with  the  decline  in  voter  participation,  voter  volatility  and  declining party identification, which then also reinforced by the results survey released by  the  institutions,  indicate  the  implications  of  anti-party  sentiment,  either reactive or cultural.
Key word: Politic parties, anti parties centiment, democracy

## ABSTRAK
Keberadaan  partai  politik  di  suatu  negara  oleh  banyak  sebagai  bentuk pengakuan  hak-hak  sipil  dan  politik,  dan  akibatnya  keberadaan  partai  politik awal dalam proses warga egalitarianisme politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan  fenomenologis,  untuk  melihat  arti  dari  subjek  memahami struktur,  studi  dokumentasi  juga  menempatkan  inti  wawancara  mendalam sebagai  pengumpulan  data.  Penguatan  sentimen  anti-partai  kita  dapat ditelusuri  dari  pemilu  beberapa  kali  di  era  reformasi:  1999,  2004,  dan  2009, dengan  penurunan  partisipasi  pemilih,  volatilitas  pemilih  dan  identifikasi partai  menurun,  yang  kemudian  juga  diperkuat  oleh  hasil  survei  yang  dirilis oleh  lembaga,  menunjukkan  implikasi  dari  sentimen  anti-partai,  baik  reaktif atau budaya.
Kata kunci: Partai Politik, Sentimen anti-partai, Demokrasi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## PENDAHULUAN
Demokrasi  selama  ini  dipercaya  sebagai  jalan  “pencerahan”,  emansipasi social, sine  qua  non perkembangan  manusia,  yang  tanpanya  tak  ada kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam “jalan  Tuhan”  merealisasikan  utopia.  Sehinga  “demokratisasi”  dianggap sebagai  sebuah  proses  positif-konstruktif  absolute  dalam  mencapai  tujuan emansipatif,  seakan  sejarah  emansipasi  manusia  tak  lebih  dari  manifestasi logis “esensi demokrasi” itu sendiri (Danujaya, 2012;75).
Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi perwakilan. Partai  politik  diyakini  sebagai  instrumen  yang  strategis  bagi  perkembangan demokrasi  modern  Indonesia  di  masa  depan.  Namun  sejak  era  reformasi terlihat  adanya  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai politik,  hal  ini  dapat  dilihat  menurunnya  angka  partisipasi  masyarakat  pada pemilu-pemilu  reformasi,  dan  tingginya  volatilitas  pemilih  serta  penurunan identifikasi  partai.  Kondisi  demikian  mengiibaratkan  partai  politik  layaknya setan yang dibutuhkan – necessary evil – , pada saat yang bersamaan Negara modern  tidak  memiliki  alternative  instutusi  untuk  menopang  bekerjanya demokrasi seluar partai politik.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan  tersebut,  maka  penulis membuat  kesimpulan  untuk  menjadi  rumusan  masalah  sebagai  berikut  ; Bagaimana  dinamika  perkembangan  dan  pelembagaan  partai  politik  pasca reformasi?

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Demokrasi
Dalam  memahami  demokrasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  dua pendekatan,  yaitu  empirik-minimalis  dan  normatif-maksimalis  (Suyatno, 2008;38).  Demokrasi  empirik-minimalis  berpijak  pada  gagasan  Schumpeter, Schumpeter  memaknai  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  untuk  membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan  untuk  memutuskan  melalui  pertarungan  kompetitif  merebutkan suara  rakyat  (Diamond,  2003;9).  Sama  halnya  dengan  Hutington  (Diamond, 2003;9).  juga  menganut  pada  pijakan  yang  sama  yaitu  menekankan  pemilu yang kompetitif sebagai esensi dari demokrasi. Hal lain juga disebutkan bahwa demokrasi  adalah  membatasi  pihak-pihak  tertentu  dalam  menjalankan kekuasaanya.  Ketika  pemerintah  terpilih  (periode  sebelumnya)  kalah  maka diwajibkan menyerahkan kekuasaanya (Gaus, 2012;342).

## 2. Komponen Demokrasi Elektoral

## a. Pemilu
Berpijak  pada  pandangan  Schumpeter  yang  mengatakan  pemilu  merupakan titik  sentral  dari  demokrasi  dapat  dimengerti  meskipun  mendapatkan  kritik dari  kalangan  liberal  atau  maksimalis.Mengingat  dengan  adanya  pemilu munculnya  penguasa  atau  elit  tidak  lepas  dari  peran  warga  dalam menentukannya,  meskipun  dalam  pendekatan  ini  (demokrasi  electoral) kualitas  yang  dihasilkan  dari  pemilu  seperti  akuntabilitas  pemerintahan terpilih masih disangsikan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
b. Partai politik.
Menurut  Carl  J.  Friedrich  mendefiniskan  partai  politik  adalah  sekompok manusia  yang  terorganisir,  sekelompok  manusia  yang  terorganisir  secara stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  penguasaan  ini, memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  serta materiil  (Budiardjo,  2008;404).  Ada  beberapa  fungsi  partai  politik  (Surbakti, 1992;166);  Sosialisasi  politik,  Rekrutmen  politik,  Komunikasi  politik, Pengendalian  konflik,  Kontrol  politik,  Kaderisasi  partai  politik,  Partisipasi politik.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  kualitatif  menurut  Guba  dan  Lincoln  (1985;198),  ” Qualitative Methods are stressed within the naturalistic paradigm is antiquantitative but because qualitative methods come more easily to the human as instrument ”.
Dalam penelitiankualitatif yang ditekankan adalah paradigma natural metode ini tidak melakukan pengujian teori lewat hipotesa-hipotesa tertentu.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Neuman  (2000) adalah:  “ descriptive  research  presenta  picture  of  the  a  specific  details  of situation, social setting, or relationship. Theoutcome of a descriptive study is a detailed  picture  of  the  subject. Pemilihan  jenis  ini  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  dalam  penelitian  ini  pertama-tama  penulis  akan menganalisa  dinamika  perkembangan  partai  politik  pasca-reformasi  dan munculnya  sentimen  anti-partaisme  di  Indonesia.  Penelitian  deskriptif menurut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan ( Library Research )
Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari  sejumlah  buku,  literatur,  jurnal  ilmiah,  website  internet  untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.
b. Studi Lapangan (field research )
Studi  lapangan  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  (dengan menggunakan pedoman wawancara) kepada para key informan , yaitu orang- orang  yang  kompeten  yang  memahami  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini, yaitu:

## PEMBAHASAN
1. Dinamika Demokrasi Elektoral Pasca Reformasi 1999-2009

## a. Musim Tanam Demokrasi Elektoral
Pemilu 1999 merupakan awal dari pelaksanaan transisi dari demokrasi pasca keluar  dari  rezim  orde  baru.Selama  orde  baru  pemilu  telah  dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.Dari sekian  pemilu  yang  telah  dilakukan  tidak  menggabarkan  demokrasi  yang substantif, dimana partai politik dipaksa untuk melebur diri pada pembilahan berdasarkan  aliran,  yaitu  nasionalis  dan  agama  oleh  penguasa  pada  tahun 1973.  Dengan  peleburan  partai  yang  berkontestasi  pada  pemilu  1971  maka masyarakat  dan  elit  partai  pada  waktu  itu  tidak  mempunyai  pilihan  lain. dengan  dileburnya  partai-partai  pada  term  aliran  tersebut  tentunya memunculkan konflik tersendiri di dalam partai hasil fusi tadi. Tidak berhenti
sampai  disitu,  kemampuan  penguasa  untuk  mengintervensi  dalam  partai- partai  tersebut  sangat  kuat  khususnya  dalam  penentuan  keputusan- keputusan  yang  sifatnya  strategis  seperti  pemilihan  ketua  umum  partai (PPP dan PDI). Di sisi yang lain, penguasa melalui Golkar mendominasi suara pada pemilu dari periode ke periode pemilu. Kemampuan penguasaa melalui alat- alat  negara  seperti  militer  dan  birokrasi  tentunya  menjadi  kekuatan  yang efektif  dalam  menggerakan  masyarakat  atau  pemilih  untuk  menyuarakan pemilihan  ke  Golkar.Dengan  situasi  seperti  itu  maka  tidak  mengherankan ketika Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu.

## b. Mencari Format Demokrasi Prosedural
Dengan  perubahan  format  ini,  maka  mulai  pemilu  1999  Indonesia  dalam sistem  kepartainya  berganti  dengan  multi  partai  tidak  lagi  dwi  partai.  Eforia politik  ini  memang  sangat  terasa  saat  menjelang  pemilu,  partai  yang mendaftar  sebanyak  141  partai  akan  tetapi  setelah  diverifikasi  mengerucut menjadi  48  partai  politik  peserta  pemilu.  Secara  kategoris,  dari  48  partai peserta pemilu 1999 dibedakan dalam 3 kelompok besar partai (Pamungkas, 2009;92);  pertama,  partai  yang  mengambil  jalur  kelas.Kedua,  partai  yang mengambil jalur aliran. Ketiga, persilangan antara partai yang mengambil jalur kelas dan aliran melahirkan kelompok partai yang bersifat catch all.
Pada  pemilu  1999  partai  yang  berhak  ikut  kontestasi  dalam  pemilu  adalah partai-partai  yang  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut;  memiliki kepengurusan  lebih  dari  ½  dari  jumlah  provinsi,  setiap  provinsi  memiliki kepengurusan  ½  dari  jumlah  kabupaten,  untuk  dapat  mengikuti  pemilu berikutnya  partai  harus  memiliki  2%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memiliki sekurang-kurangnya  3%  jumlah  kursi  DPRD  provinsi/kabupaten-kota  yang tersebar  kurang  dari  ½  jumlah  provinsi  dan  di  ½  jumlah  kabupaten  seluruh Indonesia.
Pemilu  1999  dengan  multi  partai  tidak  menghasilkan  kursi  parlemen didominasi  oleh  satu  partai  politik,  meskipun  partai  tersebut  menang  dalam pemilu.sangatlah  masuk  akal  ketika  pemilu  dengan  sistem  multipartai  maka tidak akan menghasilkan suara mayoritas di tingkat parlemen.
Hal yang menarik kemudian dicermati adalah kekuatan-kekuatan politik hasil pemilu  1999  dapat  terakomodir  atau  bisa  dikatakan  kekuasaan  di pemerintahan  dapat  dibagi  habis  kepada  kekuatan  kekuatan  politik  yang ada.Mulai dari Presiden, wakil Presiden, Ketua MPR dan Ketua DPR di isi oleh partai politik berbeda yang pada sebelumnya mereka bertarung dalam pemilu maupun dalam parlemen. Tercatat, komposisi kabinet terdiri dari 6 wakil TNI, 5  wakil  fraksi  reformasi,  4  wakil  partai  golkar,  4  wakil  PDIP,  8  wakil  PKB,  2 wakil PPP dan 1 wakil dari PBB (Pamungkas, 2009;99).

## c. Pemilu 2004
Sebagai  bentuk  kedaulatan  rakyat,  pada  pemilu  tahun  2004  ada  perubahan yang mendasar baik dari segi pemilihan dan keterwakilan.Sebagai respons dari ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari jawa dan luar jawa  yang  disebabkan  konsentrasi  jumlah penduduk  berada di  jawa.Anggota DPD  dipilih  melalui  Pemilu  berbarengan  dengan  Pemilu  Legislatif  dan  setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD tersebut.
Syarat pemilu 1) memiliki pengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. 2) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3  dari  jumlah  kabupaten/kota  di  provinsi.  3)  memiliki  anggota  sekurang- kurangnya  1.000  orang  atau  sekurang-kurangnya  1/1000  dari  jumlah penduduk  pada  setiap  kepengurusan  partai  poliitik  yang  dibuktikan  dengan kartu tanga anggota partai.4) partai politik harus mempunyai kantor tetap.
Berdasarkan  persyaratan  24  parti  lolos,  6  dari  24  partai  otomatis  mengikuti
pemilu.18  diantaranya  merupakan  perubahan  dari  partai  yang  tidak  lolos electoral  threshold dan  partai  baru  seperti  Demokrat,  Persatuan  daerah  dan terakhir  pecahan  partai  lama.Terdapat  550  kursi  anggota  DPR.  Sistem  yang dipakai  sama  dengan  pemilu  1999,  yaitu  perwakilan  proporsional  terbuka ( proportional  representation  system-open  list ).  Secara  teoritik,  sistem  ini menjadikan  partai  politik  akan  memperoleh  kursi  sebanding  dengan perolehan suara.
Terkait dengan electoral threshold , syarat untuk partai politik dapat menguti pemilu  berikutnya  dengan  3%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh sekurang-kurangnya  4%  dari  jumlah  kursi  DPRD  provinsi  yang  tersebar sekurang-kurangnya  ½  jumlah  provinsi  seluruh  Indonesia  atau  memperoleh sekurang-kurangnya  4  %  jumlah  kursi  DPRD  kab/kota  yang  tersebat  di  ½ jumlah kab/kota seluruh Indonesia.
Dibanding  pemilu  1999  antusiasme  pemilih  di  2004  mengalami  penurunan yang  signifikan,  menurut  Direktur  Eksekutif  Centre  For  Electoral  Reform (Cetro)  Hadar  N  Gumay  menguraikan,  pada  tahun  1999  tingkat  partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan mencapai  84,1  persen  (Kompas.com,  2011/10/19).  Fenomena  tersebut mungkin disebabkan peristiwa-peristiwa politik,  konflik sosial, ekonomi yang tidak kunjung membaik serta persoalan keamanan nasional yang dihubungkan dengan persoalan terorisme.
Pemilu  legislatif  dilanjutkan  dengan  Pemilihan  Presiden  dan  wakil  presiden, dimana pemilu 2004 diikuti 5 pasang calon.Pada pemilihan presiden, kandidat yang  memenangi  pemilu  manakalah  memperoleh  50  %  lebih  suara  sah.Akan tetapi karena peserta relatif banyak maka hal ini memaksa untuk dilanjutkan putaran kedua tgl. 20 September 2004.Pada pemilihan putaran pertama Dua pasang  yang  memperoleh  suara  terbanyak  yaitu  pasangan  Susilo  Bambang
Yudhoyono  -J.  Kalla  dengan  22.58%  suara  dan  Megawati-Hasyim  M.  dengan 26.24% suara.
Dalam  pemilu  Presiden  langsung  yang  pertama  kali  dilakukan  di  Indonesia, kandidat  presiden  dan  wakil  presiden  harus  diusung  oleh  partai  politik. dimana partai politik yang sekurang2nya memperoleh 15 % kursi di DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pileg.

## d. Pemilu 2009
Pemilu 2009 diikuti oleh 28 partai politik akan tetapi hanya 9 partai saja yang lolos  dari  parliamentary  Threshold  dan  terdapat  2  partai  baru  yaitu  partai Gerindra  dan  Hanura.  Meskipun  partai  baru  akan  tetapi  partai  tersebut mampu  bersaing  dalam  memperoleh  suara  dengan  partai-partai  yang  sudah mengikuti pemilu sebelumnya. Dengan perolehan suara yang masih dibawah partai-partai  lama  dengan  4.46%  untuk  Gerindra  dan  3.77%  untuk  Hanura cukup mengantarkan kader mereka duduk di DPR.
Dalam pemilu  presiden tahun 2009  terdapat  3 pasang  calon;  yaitu  pasangan J.Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, Megawati- Prabowo.Presiden  terpilih  Susilo  Bambang  Yudhoyono  meskipun  menang dalam  pemilu  dengan  dukungan  20.85  %  kursi  di  DPR  tentunya  tidak  cukup dalam  mengamankan  kekuasaanya.  Maka  partai  demokrat  membutuhkan dukungan dari partai lain dalam mengamankan pemerintahan atau dukungan kebijakan-kebijakan  dikemudian  hari.  Maka  dalam  susunan  kabinet  sangat terlihat  sekali  dimana  koalisi  yang  lebih  pada  bagimana  mengamankan kekuasaan.koalisi  yang  terbangun  diantaranya  ;  Partai  Demokrat,  PAN,  PKS, PKB, PPP, Golkar.

## 2. Sentimen Anti-Partaisme
Pemilu  1999  harapan  besar  periode  pertama  untuk  membingkai  kembali
harapan  berbangsa  dan  bernegara  kearah  yang  lebih  baik,  euforia  harapan tersebut  tampak  dengan  tingkat  partisipasi  publik  mencapai  92%  dari  total pemilih  171.  265.  422.  Periode  pasca  pemilu  1999-2004  negara  (DPR  dan MPR)  mendesain  ulang  kelembagaan  politik  antara  eksekutif  dan  legislatif menuju c heks and balances sistem Presidensialisme yang lebih mapan.
Namun,  tingkat  partispasi  dan  kepercayaan  publik  pada  partai  politik  tidak bertahan  lama,  lambat  laun  tingkat  keikutsertaan  publik  pada  pesta demokrasi (baca;pemilu), mengalami penurunan secara terus menerus (23,34 persen  pada  pemilu  2004.  Bahkan  pilpres  putaran  pertama  angka  golput mencapai 21,5 persen, angka ini meningkat menjadi 23,3 persen pada pilpres putaran  kedua.  Peningkatan  angka  Golput  tidak  hanya  terjadi  di  pemilu legislatif dan pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada yang rata-rata berkisar 27,9)  Gejala  ketidak-ikutsertaan  publik  dalam  demokrasi  elektoral  ini  dapat dinyatakan sebagai bentuk sentimen anti-partaisme.
Terdapat  dua  bentuk  anti-Partaisme,  yakni  anti-partaisme  reaktif  dan  anti- partaisme  kultural  (Dalam  Pamungkas,  2011;226).  Anti-Partaisme  reaktif adalah sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka  terhadap  kinerja  elit  dan  istitusi  partai.  Sedangakan  anti-partaisme kultural  adalah  ekspresi  ketidak-senangan  terhadap  eksistensi  partai  politik dalam sebuah negara dan melakukan penolakan terhadap keberadaan partai politik,  ketika  anti-partaisme  reaktif  masih  memberikan  toleransi  terhadap partai politik akan tetapi publik kecewa dengan kinerja partai politik.
Berkembangnya  sikap  anti-partai  dalam  pandangan  Philips  Vermote, merupakan  bentuk  kedewasaan  berpolitik  dalam  artian  selalu  meletakkan curiga ‘mengkritisi’ kekuasaan :“Hasil survei menunjukkan antipartai tapi dari sisi kebaikannya memang jangan percaya apapun yang dikatakan politisi, kita memang  harus  selalu  mencurigai  kekuasaan”  (www.beritasatu.com).
Sentimen  negatif  dan  ketidakpercayaan  terhadap  partai  politik  tentu  bukan sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya adalah  pada  periode  awal  masa  reformasi,  di  mana  partai  gagal  menjawab euforia  demokrasi,  harapan,  dan  tingkat  kepercayaan  rakyat  yang  begitu tinggi terhadap partai.
Kegagalan  ini  berimbas  pada  munculnya  ketidakpercayaan  terhadap  partai dan  membuat  masyarakat  semakin  banyak  yang  pragmatis.Rakyat  yang pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang.Mereka tak lagi percaya janji-janji partai (Tanuwidjaja, nasional.kompas.com, 2012/03/14)
Situasi  ini  akhirnya  memperkuat  pola  perilaku  partai  yang  pragmatis  karena hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan rakyat  yang  semakin  pragmatis  pula.  Siklus  ini  terus  berlanjut  dan  sejalan dengan  waktu  sentimen  negatif  terhadap  partai  yang  dipupuk  dengan pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar.
Peran  parpol  sebagai  salah  satu  faktor  penting  dalam  memasuki  fase konsolidasi  demokrasi  ternyata  belum  bisa  diharapkan.Fungsi  parpol  harus dijernihkan  kembali  agar  parpol  bisa  dihadirkan  kembali  sebagai  pilar  utama penopang  sistem  demokrasi  konstitusional.  Hal  itu  bisa  dilakukan  hanya dengan  menumbuhkan  kembali  apa  yang  oleh  HA  Giroux  (1992)  disebut sebagai  suatu  budaya  baru,  yaitu  sebuah  budaya  yang  didefinisikan  sebagai acuan  dan  praktik  bagi  kewarganegaraan  yang  kritis,  perjuangan  untuk demokrasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum ( bonum commune ). Dengan  kata  lain,  diperlukan  sebuah  transformasi  kultural  untuk merekonstruksi  struktur  kekuasaan.  Kekuasaan  memang  sungguh  memikat, namun  pesona  dari  kekuasaan  tersebut  bisa  berubah  mengeroposkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Parpol  yang  hakikatnya  merupakan  instrumen  untuk  meraih  kekuasaan  kini telah  keropos  justru  oleh  ambisi  meraih  kekuasaan  tanpa  kejujuran  dan akuntabilitas  dari  para  elite  politik.Patrick  Dobel  (1999)  pernah mengemukakan  bahwa  seseorang  yang  mengejar  kuasa  bisa  mengalami deindividuasi  ( deindividuation ),  yaitu  suatu  situasi  saat  seseorang  merasa terbebas dari pembatasan moral dalam dirinya yang bisa berakibat hilangnya perasaan  identitas  diri  dan  tanggung  jawab.  Orang-orang  yang  mengalami proses  deinviduasi  inilah  yang  kini  telah  membajak  parpol,  sehingga  parpol kian  mengalami  krisis  jati  diri.  Menjernihkan  kembali  fungsi  parpol  dengan membebaskannya  dari  para  pembajak  tersebut  akan  mencegah  kembalinya rezim  totaliter  yang  siap  membajak  sistem  demokrasi  justru  atas  nama kegagalan parpol dalam meredefinisi dan menjernihkan fungsi dirinya sebagai pilar utama penopang demokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Harapan besar pasca reformasi politik menuju  ke konsolidasi demokrasi yang pada  akhirnya  mencapai  kematangan  demokrasi  ternyata  belum  kunjung terwujud.  Kekuasan  membutuhka  legitimasi  dari  warga  negaranya,  bentuk legitimasi  kekuasaan  dalam  konteks  demokrasi  adalah  tingkat  partisipasi warga  negara  dalam  politik  (pemilu).Dilihat  dari  periode  ke  periode  pemilu tingkat partisipasi warga negara terus menurun, baik pemilu legislatif maupun eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah.Peran parpol sebagai salah satu faktor  penting  dalam  memasuki  fase  konsolidasi  demokrasi  ternyata  belum bisa  diharapkan.Fungsi  parpol  harus  dijernihkan  kembali  agar  parpol  bisa dihadirkan  kembali  sebagai  pilar  utama  penopang  sistem  demokrasi konstitusional.Parpol  yang  hakikatnya  merupakan  instrumen  untuk  meraih kekuasaan  kini  telah  keropos  justru  oleh  ambisi  meraih  kekuasaan  tanpa kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik.
Dari  persoalan  diatas  maka  partai  politik  harus  mengembalikan  kepercayaan publik yang termpuruk pada dewasa ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi  partai  politik  mulai  dari  proses  rekruitment,  kaderisasi, pendidikan politik dan juga menciptakan transparansi keuangan partai politik. Selain  itu  juga  partai  politik  harus  menjaga  konsistesi  antara  ideologi  partai dengan; pertama ,  kebijakan  atau  program  yang  dihasilkan  ketika  partai tersebut  masuk  menjadi  penentu  kebijakan. Kedua, pola  koalisi  yang  relevan dengan ideologi atau garis partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi,  Kuskirdho.  Mengungkap  politik  Kartel:  Studi  Tentang  Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. PT. Gramedia Pustaka Utama kerja sama Lembaga Survey Indonesia. 2009
Budiardjo,  Miriam.  Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama. 2008
Bungin,  Burhan.  (ed).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  :  Aktualisasi
Metodologis  ke  Arah  Ragam  Varian  Kontemporer,  PT  Raja  Grafindo Persada. Jakarta. 2008
Danujaya,  Budirto.  Demokrasi  Disensus  Politik  Dalam  Paradoks,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2012
Dhakidae, Daniel. “Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki”, dalam  Tim Litbang  Kompas,  “Partai-Partai  Politik  Indonesia,  Ideologi  dan Program”, Kompas, 2004
Diamond,  Larry. Developing  Democracy  Toward  Consolodation ,  IRE  Press, Yogyakarta, 2003
Efriza, Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfa Beta, Bandung, 2012.
Fadillah Putra. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
2003.
Gerald F. Gaus et. All, Handbook Teori PolitiK, Nusa Media, Bandung,2012
Georg Sorensen, “ Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Dunia  yang  Sedang  Berubah”,  Pustaka  Pelajar  kerjasama  Center  for Critical Studies, Yogyakarta, 2003
Marijan, Kacung. Sistem Politik Indoensia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde
Baru, Penerbit Kencana, Cet Ke-3 2012
Miles,  Matthew  dan  Huberman,  A.  Michael.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif:
Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press
Pamungkas,  Sigit  Perihal  Pemilu,  Laboratorium  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,
FISIPOL UGM.Yogyakarta, 2009.
--------------  Partai  Politik  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia,  Institute  For Democracy and Welfarism. Yogyakarta. 2011.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Grasindo,  Jakarta. 1992.
Suyatno, Menjelajah Demokrasi. Humaniora. Bandung. 2008.
Utsman, Sabian., (2007). Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan;
Sebuah Penelitian Sosiologis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

## Media Online dan Surat Kabar
Jajak Pendapat Kompas “Saatnya Titik Balik Partai Politik”, 2010.http.www.ditpolkom.bappenas.go.id
Hasil Survey LSI (15-24 Maret 2007) http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/22585240/Tingkat.Partisipasi.
Pemilih.Terus.Merosot www.mpk.muhammadiyah.or.id http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf http://partai.info/pemilu2009/hasilpemilulegislatif.php
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun  2008 Tentang Partai Politik www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf