KESAKSIAN  PEREMPUAN  DALAM  QANUN  ACEH  NO.  7 TAHUN 2013  TENTANG  JARIMAH  ZINA
(Perspektif Hukum Islam Dan Gender)
Muhadi Khalidi Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh Email: MuhadiKhalidi@gmail.com

## Abstract
Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning  the Jinayat  Procedural  Law, there is an  article  which  regulates  the  evidence  in  the  case  of  jarimah  adultery,  namely Article 182 paragraph (5) but does not mention the testimony given by women. The formulation  of  the  problem  is  how  Qanun  stipulations  No.  7  of  2013  concerning the proof in  Jarimah Adultery, and how to  review the testimony of  women in  the case of Jarimah Adultery according to the perspective of Islamic Law and Gender. Writing  This  article  is  categorized  in  normative  legal  research  that  is  a  legal research  carried  out  by  examining  mere  literature  or  secondary  data.  From  the research results obtained reads Article 182 Aceh Qanun No. 7 of 2013 shows that witnesses are evidence. In the context  of gender, the testimonies given by  women and  men  are  the  same.  Seeing  the  testimony  as  evidence  in  Islamic  law,  the differences  of  opinion  between  jumhur  and  Ibn  Hazm  can  be  concluded  as complementary diversity. The diverse power of witnesses in a case requires that a Judge make a legal discovery
Keywords: Testimony, Women, Jarimah Adultery, Islamic Law, Gender

## Abstrak
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terdapat  pasal yang mengatur tentang pembuktian dalam kasus jarimah zina yaitu Pasal 182 ayat (5)  tetapi  tidak  menyinggung  tentang  kesaksian  yang  diberikan  oleh  perempuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan Qanun No. 7  Tahun  2013  tentang  pembuktian  dalam  jarimah  zina,  dan  bagaimana  tinjauan kesaksian  perempuan  dalam  hal  jarimah  zina  menurut  perspektif  Hukum  Islam dan  Gender. Penulisan Artikel ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif
yaitu  sebuah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data  sekunder belaka. Dari hasil penelitian didapatkan bunyi Pasal 182  Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menunjukkan bahwa saksi adalah alat bukti. Dalam  konteks  gender,  kesaksian  yang  diberikan  perempuan  dan  laki-laki  itu sama. Melihat  kesaksian sebagai alat bukti dalam hukum Islam, maka perbedaan pendapat  antara  jumhur  dan  Ibn  Hazm  dapat  disimpulkan  sebagai  keragaman yang saling melengkapi. Beragamnya kekuatan  saksi  dalam kasus mengharuskan seorang  Hakim melakukan penemuan hukum.
Kata Kunci: Kesaksian, Perempuan, Jarimah Zina, Hukum Islam,Gender

## Pedahuluan
Aceh  merupakan  ikon  penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia  dan  telah terbukti  menjalan  aturan  aturan  tersebut  bernuansa  Islam  secara  baik.  Aturan- aturan yang dimaksudkan tersebut dikenal dengan Istilah Qanun Aceh atau secara depenisi  Perundang-undangan  disebut  dengan  Peraturan  Daerah.  Tentu  saja aturan-aturan yang diterapkan oleh Provinsi Aceh menjadi perhatian khusus baik dari kalangan Pemerintah Pusat maupun dari Dunia Internasional.
Salah  satu  aturan  yang  menjadi  perhatian  khusus  adalah  qanun  yang berkaitan tentang tindak pidana baik dari segi beracaranya maupun tindakannya. Menurut  penulis  salah  salah  satu  pasal  terdapat  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat    diperlukannya  interpretasi  yang  mendalam agar tidak ada perbedaan pendapat diantara penegak hukum  maupun  masyarakat nantinya.
Pada  Pasal  182  ayat  (5)  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013 merupakan  pasal  yang  mengatur  tentang  pembuktian  dalam  jarima  zina  yang berbunyi  : “Khusus  pada jarimah  zina dibuktikan dengan 4  (empat) orang  saksi yang  melihat  secara  langsung proses  yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama .
Untuk  pembuktian  jarimah  zina  pada  Pasal  182  ayat  (5)  tersebut, dilakukan  dengan  menghadirkan  empat  orang  saksi,  oleh  karena  itu  pasal  ini
menunjukkan  keberadaan  saksi  dilihat  sebagai  alat  bukti  khusus  pada  jarimah zina.  Namun  qanun  ini  tidak  menjelaskan  secara  lebih  lanjut  siapa  yang dimaksud dengan empat orang saksi tersebut.  Empat  orang  saksi  itu  memiliki pengertian  yang  multi  tafsir  bisa  saja  hanya  saksi  laki-laki,  atau  saksi perempuan, atau bisa penggabungan antara saksi laki-laki dan perempuan.
Ulama  mazhab  berpendapat  yang  dimaksud  dengan  empat  orang  saksi dalam jarimah zina adalah saksi dari laki-laki, 1 dan ini dijadikan  sebagai  syarat pertama  dalam  pembuktian  jarimah  zina,  Pernyataan  di  atas  berbeda  dengan Ibnu  Hazm,  ia  berpendapat  kesaksian  perempuan  juga  dapat  diterima  dalam perkara  pidana  (termasuk  di  dalamnya  jarimah  zina)  namun  dengan persyaratan. 2 Jika  melihat  pada  teori  gender 3 ,  maka  perempuan  dianggap sebagai insan bebas mengekpresikan diri dalam sosial masyarakat.
Dari  penjelasan  di  atas,  Artikel  ini  membahas  dua  hal  yaitu  bagaimana kesaksian  perempuan  pada  Pasal  182  ayat  (5)  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun 2013 di lihat dari perspektif Hukum Islam dan Gender.

## Pembahasan
A. Kesaksian Perempuan dalam Jarimah Zina Perspektif Hukum Islam
Dalam pemahaman dalil tentang kesaksian perempuan surat  an-Nisa ayat 15 yaitu:
Artinya: Dan  (terhadap)  para  wanita  yang  mengerjakan  perbuatan  keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian  apabila  mereka  telah  memberi  persaksian,  maka  kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Qs. an-Nisa‟:15).
1 Abdurrahman  Al-Maliki dan  Ahmad  Ad-Da‟ur. Sistem  Sanksi  dan  Hukum  Pembuktian dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004) hlm. 44.
2 Dua  orang  saksi  perempuan  disamakan  dengan  seorang    saksi  laki-laki. Sayyid  Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 324.
3 Gender  adalah  sebuah  sifat  yang  sudah  ada  pada  diri  manusia  baik  laki-laki  dan perempuan  yang  terlahir  secara  sosial,  dan  gender  juga  bisa  diartikan  sifat  yang  tercipta  dari rekayasa masyarakat dan bukan sebuah kodrat dari Tuhan.
Sudah dijelaskan bahwa untuk kesaksian perzinaan, maka harus memenuhi empat  orang  saksi  dalam  pembuktiannya.  Hukum  Islam  memiliki  syarat-syarat seorang saksi diterima kesaksiannya dalam persidangan yaitu: 4
a. Laki-laki
Mayoritas  fukaha  menyatakan  bahwa  semua  saksi  kasus  zina  harus  laki- laki,  mereka  tidak  menerima  kesaksian  perempuan  dalam  kasus  zina  karena  nas secara tegas menjelaskan bahwa jumlah saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Begitu  juga dengan ulama  mazhab  yang  menyatakan  bahwa saksi  harus  laki-laki. Namun Ibnu Hazm menerima kesaksian dua perempuan muslimah yang adil untuk menempati posisi satu orang laki-laki, menurutnya saksi bisa terdiri dari tiga laki- laki  dan  dua  perempuan,  udal  laki-laki  dan  empat  perempuan,  seroang  laki-laki dan enam perempuan, atau delapan orang perempuan tanpa laki-laki.
b. Saksi Asli
Abu  Hanifah  menyatakan  bahwa  saksi  harus  saksi  asli.  Artinya,  mereka harus menyaksikan kejadian dengan mata sendiri, artinya tidak diterima kesaksian dari  orang  lain,  saksi  tersebut  haruslah  melihat  kejadian  secara  langsung,  bukan yang memberikan kesaksian hanya mendengarkan saja dari orang lain atau disebut juga  dengan  kesaksian  di  atas  kesaksian.  Alasan  kenapa  tidak  diperbolehkan kesaksian di atas kesaksian adalah karena ada syubhat dalam keabsahan kesaksian atas saksi.
c. Hukuman hudud belum kedaluarsa
Agar  kesaksian  diterima,  Abu  Hanifah  mensyaratkan  tindak  pidana  zina terjadi  belum  lama.  Pada  dasarnya  mazhab  Hanafiyah  tidak  menerima  kesaksian saksi  atas  peristiwa  sudah  lama  kecuali  khusus  dalam hudūd  qazaf .  Alasan perbedaan  antara  qazaf  dengan  tindak  pidana  lainnya  adalah  karena  saksi  dalam qazaf  tidak  bisa  mengajukan  kesaksian  kecuali  setelah  ada  pengaduan  dari  orang yang dituduh berzina. Menurut Imam Abu Hanifah, kedaluarsa tidak menghalangi
4 Abdullah  bin  Mahmud  bin  Mawdudi, al-Ikhtiyar  li  Ta’  lìl  al-Mukhtar ,  juz  2  (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al „Ilmiah,  t.t.), hlm.
kesaksian  kecuali  jika  saksi  terlambat  dalam  mengajukan  kesaksian  tanpa  uzur yang  jelas.  Jika  keterlambatan  kesasian  dikarenakan  uzur  yang  jelas,  kesaksian diterima, misalnya karena tempat hakim yang tak terjangkau atau jauh, sakit, atau halangan-halangan  lainnya.  Imam  Abu  Hanifah  tidak  memberi  batas  waktu tertentu.  Ia  menyerahkan  urusan  ini  kepada  hakim  yang  akan  menentukan  batas waktunya  sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi.  Akan  tetapi  sebagian  fukaha mazhab Hanafiyah memberi batas waktu satu bulan dan sebagian lainnya memberi waktu  enam  bulan.  Kemudian  Imam  Malik  dan  Syafi‟i  beserta  murid-murid mereka juga ulama Zidiyah dan Zahiriyah tidak mengakui adanya kedaluarsa dan menerima  kesaksian  serta  pengakuan  yang  terlambat  atas  tindak  pidana  yang sudah lama terjadi.
d. Persaksian harus dalam satu majelis
Imam  Malik,  Abu  Hanifah,  dan  Ahmad  bin  Hanbal  menyatakan  bahwa saksi-saksi  zina  harus  mengemukakan  kesaksian  dalam  satu  majelis  pengadilan. Sedangkan  ulama  Syafi‟iyah,  Zaidiyah,  dan  Zahiriyah  tidak  mensyaratkan  saksi harus  berkumpul.  Menurut  mereka para  saksi  yang datang dengan  sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang memberikan kesaksian dalam satu majelis hukumnya adalah sama.
e. Jumlah saksi harus empat orang
Jika  saksi  yang  bersaksi  dalam  kasus  zina  kurang  dari  empat  orang, kesaksian mereka tidak diterima dan mereka harus dijatuhi hukuman hudud karena qazaf.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Imam  Malik,  Abu  Hanifah,  dan  ulama Zaidiyah,  karena  empat  orang  saksi  adalah  syarat  utama  dalam  hal  pembuktian kasus zina.
f. Hakim harus menerima persaksian para saksi
Kesaksian para saksi tidak mesti membuat tertuduh zina dijatuhi hukuman hudud  selama  hakim  belum  menerima  keabsahan  kesaksian.  Jika  para  saksi berbeda dalam memberi sifat, waktu, atau tempat kejadian, dan perbedaan tersebut
menunjukkan  kebohongan  semua  atau  sebagian  dari  mereka,  kesaksian  mereka harus ditolak. Karena mereka dianggap menuduh orang berbuat zina.
Inilah  syarat-syarat seorang saksi dalam  jarimah  zina  yang  harus dimiliki, jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka kesaksian tersebut tidak diterima karena syarat-syaratnya tidak mencukupi. Selanjutnya ulama mazhab sepakat menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  empat  orang  saksi  tersebut  adalah  laki-laki  secara mutlak,  para  ulama  mazhab  tersebut  berpegang  kepada  dalil  al-qur‟an  surat  an- Nisa‟ ayat 15 di atas, jika tidak sampai saksi empat orang maka termasuk kepada golongan penuduh orang yang berbuat zina.
Kecenderunganpun  terjadi  dikalangan  mufassirin  melakukan  penafsiran ayat-ayat  kesaksian  yang  terpaku  pada  lafaz  saja,  seolah-olah  ayat  kesaksian tesebut  tidak  berkaitan  dengan  ayat  kesaksian  yang  lainnya.  Sehingga  terlihat jumhur  ulama  kurang  konsisten  dalam  penggunaan  dalil,  mereka  menolak kesaksian perempuan dalam persoalan  selain  harta benda  hanya karena kesaksian perempuan disebutkan secara konkrit dalam surat al-Baqarah ayat 282, sedangkan dalam  ayat  kesaksian  lainnya  tidak  disebutkan  perempuan,  dan  mereka  juga merujuk kepada pendapat al-Zuhrī  yang dinilai da’īf oleh kalangan ulama hadits. Namun demikian, ternyata mereka menjadikan surat al-Baqarah ayat 282 tersebut sebagai dalil  hukum untuk menetapkan  jumlah saksi dalam perkara pidana selain zina,  meskipun  mereka  membatasi  kesaksian  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282 tersebut hanya dalam perkara harta saja. 5
Berbeda  jauh dengan Ibn Hazm,  ia tidak  membatasi kesaksian perempuan dalam  semua  masalah.  Perempuan  boleh  menjadi  saksi  dalam  kasus  perzinaan asalkan jumlah saksi perempuan setengah dari saksi laki-laki dengan berlandaskan dalil surat al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya beliau juga mengatakan tidak diterima kesaksian  dalam  kasus  perzinaan  jika  kurang  dari  empat  orang  laki-laki  muslim yang  adil,  atau  dapat  diganti  dengan  seorang  laki-laki  dengan  dua  orang
5 Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam, (Hubungan Al-qur‟an dan As-sunnah), (Banda Aceh, PPs IAIN Ar-Raniry, 2012). hlm. 346.
perempuan muslimah yang adil. Maka boleh dalam hal ini, tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, atau seorang  laki-laki  dan  enam  orang  perempuan,  atau  delapan  orang  perempuan semuanya. 6 Inilah  sebagai  syarat  standar  yang  diberikan  Ibnu  Hazm  bagi perempuan  untuk  menjadi  saksi  dalam  kasus  jarimah  zina,  beliau  memandang kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki.
Alasan  para  ulama  menganggap  bahwa  kesaksian  dalam  kasus  zina mengharuskan laki-laki dikarenakan laki-laki aktif dalam berbagai peran, laki-laki kelihatan  menonjol  dari  pada  perempuan,  sedangkan  tradisi  dahulu,  perempuan hanya  berperan  untuk  mengurusi  rumah  saja,  dan  kurang  dalam  hal  sosial,  dan publik. Namun pada zaman sekarang  ini  sudah  jauh  berbeda dengan zaman  yang dulu,  zaman  sekarang  menuntut  perempuan  berperan  aktif  dalam  segi  sosial  dan publik (gender), tidak ada hambatan dalam hal tersebut, bahkan dianggap sebagai sebuah kebutuhan perempuan berperan aktif di luar rumah. Perempuan tidak harus lagi  berdiam  diri  di  rumah,  dianggap  kaum  yang  lemah  sehingga  perempuan banyak menjadi korban kekerasan oleh pihak laki-laki.

## B. Kesaksian Perempuan Dalam Jarimah Zina Perspektif Gender
Pada  awalnya  pengertian  gender  dan  jenis  kelamin  dipahami  dengan  arti yang  sama,  yaitu  sebagai  jenis  kelamin.  Namun  dalam  perkembangannya  kata gender dan sek( jenis kelamin) tersebut mengalami pemisahan makna,
Gender adalah sebuah sifat yang sudah ada pada diri manusia baik laki-laki dan  perempuan  yang  terlahir  secara  sosial,  dan  gender  juga  bisa  diartikan  sifat yang tercipta dari rekayasa masyarakat dan bukan sebuah kodrat dari Tuhan. Oleh karenanya  gender  lebih  cenderung  digunakan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  sosial  budaya.  Sementera  jenis  kelamin  secara
6 Ibnu  Hazm. al-Muhalla , juz  10 ,  (Mesir:  Maktabah  al-Humhuriyah  al-Arabiyah  1970), hlm. 569.
umum digunakan untuk  mengidentifikasi perbedaan  laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. 7
Jadi  dari  penjelasan  di  atas  pengertian  gender  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan, bahwa gender adalah: 8
a. Kontruksi/bentuk sosial.
b. Tidak dimiliki sejak lahir.
c. Bisa dibentuk/bisa berubah.
d. Dapat  dipengaruhi  oleh  tempat,  waktu/zaman,  suku,  ras,  bangsa,  budaya, status  sosial,  pemahaman  agama,  ideologi  negara,  politik,  hukum  dan ekonomi.
e. Gender  adalah  bukan  sebuah  kodrat,  gender  itu  dibuat  oleh  manusia,  dan bersifat  relatif 9 ,  berbeda  dengan  ciri-ciri  yang  terdapat  pada  laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin, biologis, natural). 10
Dengan  cara  pandang  demikian,  setidaknya  dapat  dipahami  bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang selalu dan selamanya dipandang lemah, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki. 11 Oleh karena itu, kita juga tidak semestinya selalu menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggungjawab, pelindung, dan pengayom bagi komunitas laki-laki. Karena penafsiran dengan paradigma seperti ini tidak terbatas pada hubungan laki- laki dan perempuan dalam ruang domestik (suami-isteri), akan tetapi berlaku juga untuk  semua  masalah  yang  berkaitan  dengan  kemanusiaan  yang  lebih  luas  atau persoalan-persoalan partikular lainnya, yang berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya. 12
7 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an (Jakarta:  Dian Rakyat, 2010), hlm. 31.
8 Nurdeni Dahri, “Kesadaran Gender Yang Islami”, Jurnal Marwah, hlm. 255.
9 Relatif mempunyai pengertian tidak mutlak . Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Pengembangan Bahasa, ed., (Jakarta: Balai Pustaka,1992), hlm. 830 . 10 Natural mempunyai tiga pengertian 1. Bersifat alami , 2. Bebas dari pengaruh , 3. Dapat dipakai untuk warna apa saja . Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 684.
11 Patriarki adalah  sebuah  sistem  sosial  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi masyarakat.
12 Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas Wacana  Agama  dan  Gender (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang,2009), hlm. 27,28.
Oleh karena itu dalam pandangan gender, perempuan memiliki hak dalam berbagai  bidang, termasuk dalam  bidang  hukum  yaitu,  memberikan kesaksiannya dalam perkara perzinaan. Karena di dalam hukum positif tidak ditemukan undang- undang  yang  melarang  perempuan  menjadi  saksi,  namun  sebaliknnya  undang- undang  memberi  persamaan  hak  bagi  laki-laki  dan  perempuan  di  mata  hukum. Karena sejatinya hukum tidak memandang feminim maupun jenis kelamin sebagai sebuah syarat menjadi saksi, akan tetapi secara umum ada dua syarat yang dilihat oleh hukum yaitu: 13
a. Keadilan  dan  ketelitian  saksi,  yaitu  antara  terdakwa  dan  saksi  tidak ditemukan  hubungan  permusuhan  yang  bisa  menimbulkan  keraguan pada  kesaksiannya,  dan  tidak  adanya  hubungan  kerabat  dalam kekhawatiran kemungkinan peringanan dalam kesaksiannya.
b. Antara  kesaksian  dan  kejadian  memiliki  hubungan  yang  berkaitan, sehingga  saksi  tersebut  layak  memberikan  keterangan  dengan pengetahuannya atas peristiwa yang ia alami.
Syarat  di  atas  menunjukkan,  dalam  hal  memberikan  kesaksian,  seorang saksi  haruslah  memiliki  rasa  keadilan  dalam  dirinya  yaitu,  memandang  terdakwa dari  segi  objektif  (perbuatan  terdakwa)  bukan  dari  segi  subjektif  (pandangan saksi),  kemudian  saksi  juga  dituntut  dalam  memberi  kesaksian  harus  teliti,  yaitu mampu memberikan penjelasan secara rinci kepada pengadilan sesuai  dengan apa yang  dilihat  dan  dirasakan  oleh  saksi,  dan  seorang  saksi  dalam  memberikan kesaksiannya  haruslah  berkaitan  dengan  peristiwa  yang  ia  lihat  dan  alami, sehingga dalam memberikan keterangan, saksi mampu menjelaskan kepada hakim bahwa  peritiwa  yang  ia  alami  benar-benar  telah  terjadi.  Karena  jika  kesaksian orang  yang  tercemar  keadilannya  ataupun  diragukan  penginderaan  dan ketelitiannya, secara otomatis tidak diterima kesaksiannya dalam persidangan, baik itu kesaksian  yang diberikan  laki-laki  maupun perempuan.  Akan tetapi  jika  saksi memiliki sifat adil dan tidak ditemukan adanya kemungkinan kecondongan untuk
13 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi , Perempuan dalam Pandangan hukum Barat dan Islam (Yogyakarta: Suluh Press,2005), hlm.166.
membela  keluarga  atau  memberatkan  kesaksian  karena  ada  permusuhan,  maka kesaksiannya dapat diterima baik saksi seorang laki-laki maupun perempuan. 14
Dalam hal ini ada tiga pandangan tokoh feminis muslim memberi pendapat terkait  Surat  al-Baqarah  ayat  282  yaitu:  pertama,  Asghar  Ali  Engineer menyatakan,  surat  al-Baqarah  ayat  282  berkaitan  dengan  urusan  bisnis  atau kontrak  keuangan.  Karena  kontrak  bisnis  dan  keuangan  lebih  bersifat  kontektual dari pada  normatif, dan ayat tersebut harus dipahami secara konteks, dimana dan kapan  ia  diturunkan.  Menurutnya,  ayat  tersebut  turun  dalam  konteks  kaum perempuan  tidak  memiliki  pengalaman  yang  memadai  dalam  masalah  keuangan, yang  pada  saat  itu  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  dua  saksi perempuan  diperlukan  sebagai  pengganti  satu  saksi  laki-laki,  sehingga  apabila terjadi  kelupaan  pada  salah  seorang  saksi,  maka  saksi  yang  lainnya  dapat mengingatkannya.  Dengan  demikian  ayat  tersebut  tidak  dipahami  sebagai  wujud inferioritas  perempuan  yang  dikatakan  kurang  akal,  yang  lain  nilai  kesaksiannya hanya  setengah  dibandingkan  saksi  laki-laki.  Selanjutnya  ia  berpendapat  bahwa walaupun  dua  saksi  perempuan  dianjurkan  sebagai  pengganti  saksi  seorang  laki- laki, dalam praktiknya hanya seorang saja yang memberikan kesaksian, sedangkan yang  lainnya  hanya sebagai pengingat  jika  saksi  pertama  lupa,  jadi  bukan karena alasan kurang kecerdasan  sehingga persaksian dua perempuan disamakan dengan persaksian  seorang  laki-laki.  Dengan  kata  lain,  pada  hakikatnya  kesaksian perempuan tersebut sama dengan laki-laki. 15
Kedua  Amina  Wadud  Muhsin 16 ,  metode  penafsirannya  adalah  metode hermeneutika  al-Qur‟an,  salah  satu  tujuannya  menggunakan  metode  ini  adalah menafsirkan  ulang  makna  al-Qur‟an.  Ia  berpendapat  bahwa  akar  permasalahan
14 Ibid.
15 Muhammad  Isna  Wahyudi,  Nilai  Pembuktian  Saksi  Perempuan  dalam  Hukum  Islam, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2009), hlm. 9-10. 16 Amina Wadud adalah salah seorang tokoh feminis Muslimah Kontroversial yang lahir di Bethesda, Maryland Amerika Serikat pada 25 September 1952. Lihat Mutrofin, Kesetaraan Gender, Jurnal Teosofi jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume. 3. No. 1 (Juni 2013), hlm. 237. Serta M.  Mu‟tashim  Billah,  Tafsir  Berkeadilan  Jender  (Memahami  Gagasan  Amina  Wadud), Jurnal Sosio-Religia , Vol. 8, No. 3. (Mei 2009), hlm. 612.
ketidaksetaraan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  dari  penciptaan manusia  sebagaimana  tercantum  dalam  al-Qur‟an.  Ia  berkesimpulan  penciptaan kaum  laki-laki dan  perempuan  memiliki  arti dan  keunggulan. al-Qur‟an  berusaha mengeliminir  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  atau  menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya  dan  berjalan  dengan  lurus,  tetapi  al-Qur‟an  tidak  mengusulkan seperangkat posisi atau defenisi tunggal mengenai peran bagi setiap jenis kelamin dalam  setiap  kebudayaan.  Menurutnya  tradisi  masyarakat  muslimlah  yang menempatkan  laki-laki  sebagai  pemegang  otoritas  publik  (agama,  politik  dan sosial) justru mendistorsi 17 maksud Islam mengenai perempuan itu sendiri. Amina Wadud  berpendapat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282  hanya  berkaitan  dengan perjanjian  keuangan  dan  dua  orang  perempuan  yang  dihadirkan  sebagai  saksi  itu memiliki  fungsi  yang  berbeda,  satu  sama  lainnya,  satu  orang  sebagai  saksi  satu orangnya  lagi  sebagai pengingat apabila  lupa. Ia  juga  mengemukakan alasan  lain perlunya  dua  saksi  yakni  untuk  menghindari  adanya  kecurangan.  Misalnya  jika seorang saksi  melakukan kesalahan atau dibujuk, dan  bisa  juga dipaksa  memberi keterangan  palsu,  maka  ada  saksi  yang  meluruskan  kesaksian  itu.  Amina  Wadud Muhsin  juga  menyatakan  bahwa  bobot kesaksian  laki-laki dan perempuan adalah sama.  Meski  al-Qur‟an  menyebutkan  perbandingan  1:2  (satu  banding  dua)  untuk laki-laki  dan  perempuan,  penyebutan  dua  perempuan  tersebut  menunjukkan kesatuan  tunggal  dengan  fungsi  berbeda.  Lebih  lanjut  ia  menyatakan  bahwa ketentuan  saksi  perempuan  didampingi  oleh  perempuan  lain  tidak  ada  ketentuan bahwa  saksi  perempuan  harus  didampingi  perempuan  yang  lain,  apalagi  dengan jumlah dua kali lipat saksi laki-laki. 18 Dalam hal ini perempuan memiliki hak dan
18 Sri  Suhardjati  Sukri  ed, Pemahaman  Islam  dan  Tantangan  Keadilan  Jender (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 72, 73, 74.
kewajiban yang sama dengan laki-laki selama saksi perempuan tersebut memiliki potensi untuk itu. 19
Ketiga  Fatima  Mernissi, 20 ia  menggunakan  pendekatan  historis-sosiologis serta  analisis  hermeneutiknya.  Ia  berpendapat  dominasi  laki-laki  dan  perempuan yang  mempunyai  sistem patriaki , sebenarnya  bukanlah dibabukan oleh  nash atau teks-teks agama, akan tetapi semuanya itu terbentuk oleh sebuah konstruksi sosial yang  didasarkan  atas  kepentingan  laki-laki.  Dan  akhrinya  konstruksi  sosial  yang sedemikian  kuatnya,  menjadikan  struktur  sosial  tersebut  mewujud  dalam  bentuk masyarakat patriarki, yang didukung pula oleh produk pemikiran para ulama. 21
Dari penjelasan di atas, penulis memandang ketiga tokoh feminisme Islam tersebut  memberi  peluang  kepada  perempuan  untuk  menjadi  saksi  di  pengadilan dengan ketentuan satu banding dua (1:2), namun pada hakikatnya tetap satu saksi perempuan  yang  memberikan  kesaksian,  dan  satu  saksi  lagi  sebagai  pengingat kepada saksi yang lainnya.
Selanjutnya  tokoh  dari  Indonesia  memberi  pandangannya  tentang  gender dalam Islam yaitu: Nasaruddin Umar, dalam bukunya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif  Al-Qur’an ,  berpendapat  bahwa  gender  dalam  Islam  mengacu  kepada semangat  dan  nilai-nilai  universal.  Ia  berpendapat  al-Qur‟an  tidak  menafikan adanya  perbedaan  anatomi  biologis,  tetapi  perbedaan  ini  tidak  dijadikan  dasar untuk  mengistimewakan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Prinsip-prinsip kesetaraan  gender  dalam  al-Qur‟an  antara  lain  mempersamakan  kedudukan  laki-
19 Ernita Dewi, Pemikiran Amin Wadud Tentang Rekontruksi Penasiran Berbasis Metode Hermeneutika, Jurnal Substantia , vol. 8. No. 2 (Oktober 2013).
20 Lahir Harem di kota Fez, Maroko bagian Utara pada tahun 1940, lihat Andik Wahyun Muqoyyidin,  Wacana  Kesetaraan  Gender  Pemikiran  Islam  Kontemporer  Tentang  Gerakan Feminisme  Islam, Jurnal  Al-Ulum (Jurnal  Studi-studi  Islam),  Vol.  13.  No.  2  (Desember  2013), hlm. 505.
21 Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender Pemikiran Islam Kontemporer Tentang  Gerakan  Feminisme  Islam, Jurnal  Al-Ulum (Jurnal  Studi-studi  Islam),  Vol.  13.  No.  2 (Desember 2013), hlm. 508.
laki  dan  perempuan  sebagai  hamba  Tuhan  dan  sebagai  wakil  Tuhan  di  muka bumi, 22
Dari  penjelasan  tokoh  feminisme  di  atas  dapat  disimpulkan  semuanya menggunakan  pendekatan  kontekstual, 23 yaitu  pendekatan  yang  melihat  langsung kepada  pelaksanaannya  pada  zaman  sekarang  ini,  yakni  status  perempuan  dalam bidang  sosial  tidak  lagi  dibedakan  dengan  laki-laki  dan  tidak  melihat  pada  jenis kelamin. Akhirnya sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi,  politik  dan  kultural  saat  ini  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer  juga  telah  membuktikan  bahwa  sejumlah  perempuan  memiliki kelebihan  yang  sama  dengan  laki-laki,  bahkan  sebagian  melebihi  laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantahkan dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki. 24
Oleh  karenanya  implikasi  kesetaraan  gender  dalam  hukum  Islam  antara lain dapat terlihat pada beberapa hal sebagai berikut: 25
a. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu  kesetaraan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  teks  al- Qur‟an maupun Hadis.
b. Terjadinya  transformasi  pemikiran  di  bidang  profesi  seperti  hakim perempuan  dan  profesi  lainnya  yang  umumnya  dilakukan  oleh  kaum laki-laki.
c. Menjadi  sumber  inspirasi  munculnya  peraturan  perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan.
Dalam  hukum  positif,  diberi  peluang  seluas-luasnya  baik  laki-laki  dan perempuan  menjadi  saksi  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
22 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an, (Jakarta:  Dian Rakyat, 2010), hlm. 283, 284.
23 Sri Suhardjati Sukri ed, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender, hlm. 74.
24 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, hlm. 32.
25 Safira  Suhra,  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Al-Qur‟an  dan  Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Jurnal Al-Ulum , No. 2 (Desember 2013), hlm. 388. 389 dan 390.
Acara  Pidana,  UU  No.  8  Tahun  1981  tidak  menjelaskan  secara  lebih  rinci mengenai  kesaksian  perempuan,  termasuk  pada  tindak  pidana  zina.  Sehigga kesaksian  yang  dimaksud  dalam  KUHAP  adalah  kesaksian  secara  umum.  Pada KUHAPidana  Pasal  185  tidak  terdapat  penjelasan  siapa  yang  memberikan kesaksian,  apakah  perempuan  ataupun  laki-laki.  undang-undang  tersebut memberikan peluang mengatur secara umum saksi dalam pengadilan.
Kaitan gender dengan Qanun  Aceh No. 7 Tahun 2013 Pasal 182 ayat (5), bisa dilihat pada Pasal 2  huruf (c)  yaitu tentang  perlindungan  hak asasi  manusia. Selain itu jika melihat pada interpretasi historis 26 maka qanun memberikan tempat untuk  perempuan  menjadi  saksi.  Keumuman  pasal  ini  mempertegas  adanya peluang  perempuan  menjadi  saksi  dalam  tindak  pidana  zina.  Terlebih  dalam prinsip  kesetaraan substantif 27 sudah  tentu  perempuan  diperbolehkan  menjadi saksi dalam jarimah zina.

## Kesimpulan
Kesaksian  perempuan  dalam  Qanun  Aceh  No.  7  Tahun  2013  tentang jarimah  zina  yang  terdapat  pada  Pasal  182  ayat  (5),  setelah  dikaji  penulis menyimpulkan  sebagai  berikut:  pertama,  Bunyi  Pasal  182    Qanun  Aceh  No.  7 Tahun  2013  menunjukkan  bahwa  saksi  adalah  alat  bukti  satu-satunya.  Hal  ini berbeda  dengan  pengertian  saksi  secara  umum  yang  merupakan  pelengkap  bagi alat bukti lainnya.
Kedua  dalam  konteks  gender,  kesaksian  yang  diberikan  perempuan  dan laki-laki itu sama, demikian juga halnya dengan hukum positif, serta halnya Qanun Aceh  No. 7 Tahun 2013. Berdasarkan analisis  interpretasi  historis tampak  bawah qanun  ini  disusun  berdasarkan  pandangan  kesetaraan  gender.  Pasal  182  ayat  (5) membolehkan  perempuan  memberi  keterangan  di  dalam  persidangan.  Hukum acara  jinayat tidak  membedakan kesaksian  antara  laki-laki dan perempuan, tetapi
26 Melihat latar  belakang  dibentuknya  qanun,  yang  memuat  asas  kesetaraan, asas  HAM, asas keadilan.
27 Kesetaraan substantif adalah kesetaraan hak, kesempatan, akses dan penikmat manfaat.
tergantung bagaimana hakim melihat dan menilai keterangan saksi tersebut sesuai kekuatannya sebagai alat bukti.
Ketiga  Melihat kesaksian sebagai alat bukti satu-satunya, maka perbedaan pendapat antara jumhur dan Ibn Hazm dapat disimpulkan sebagai keragaman yang saling melengkapi. Beragamnya kekuatan saksi dalam kasus mengharuskan hakim melihatnya sebagai alat bukti.

## Daftar Pustakaan
Abdullah  bin  Mahmud  bin  Mawdudi, al-Ikhtiyar  li  Ta’  lìl  al-Mukhtar ,  juz  2 (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al „Ilmiah,  t.t.)
Abdurrahman  Al-Maliki  dan  Ahmad  Ad-Da‟ur. Sistem  Sanksi  dan  Hukum Pembuktian  dalam  Islam, terj.  Syamsuddin  Ramadlan,  (Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2004)
Andik  Wahyun  Muqoyyidin,  Wacana  Kesetaraan  Gender  Pemikiran  Islam Kontemporer  Tentang  Gerakan  Feminisme  Islam, Jurnal  Al-Ulum (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013)
Ernita  Dewi,  Pemikiran  Amin  Wadud  Tentang  Rekontruksi  Penasiran  Berbasis Metode Hermeneutika, Jurnal Substantia , vol. 8. No. 2 (Oktober 2013). Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas  Wacana  Agama  dan Gender (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang,2009)
Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas  Wacana  Agama  dan Gender
Ibnu  Hazm. al-Muhalla , juz  10 ,  (Mesir:  Maktabah  al-Humhuriyah  al-Arabiyah 1970)
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013),
Khairuddin, Kesaksian  Wanita  dalam  Pandangan  Hukum  Islam, (Hubungan  Al- qur‟an dan As-sunnah), (Banda Aceh, PPs IAIN Ar-Raniry, 2012)
Muhammad  Isna  Wahyudi,  Nilai  Pembuktian  Saksi  Perempuan  dalam  Hukum Islam, Musawa:  Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam,  Vol.  8,  No.  1,  (Januari 2009)
Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an (Jakarta: Dian Rakyat, 2010
Safira  Suhra,  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Al-Qur‟an  dan  Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Jurnal Al-Ulum , No. 2 (Desember 2013
Sri  Suhardjati  Sukri  ed, Pemahaman  Islam  dan  Tantangan  Keadilan  Jender (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
Jurnal Teosofi jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume. 3. No. 1 (Juni 2013), M.  Mu‟tashim  Billah,  Tafsir  Berkeadilan  Jender  (Memahami  Gagasan  Amina Wadud), Jurnal Sosio-Religia , Vol. 8, No. 3. (Mei 2009),
Muhammad Said Ramadhan al-Buthi , Perempuan dalam Pandangan hukum Barat dan Islam (Yogyakarta: Suluh Press,2005.