## MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD WAIBAKUL KABUPATEN SUMBA TENGAH
Gracewati Rambu Ladu Day 1* , Muntasir Basri 2 , Rina Waty Sirait 3
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2-3 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana *Korespondensi: gracewatirambu@gmail.com

## Abstract
Drug logistics management in the hospital consists of the stages of selection, planning, procurement, acceptance,  storage,  distribution,  destruction,  and  control,  and  administration,  which  must  be  well- coordinated to function. This study was to determine the description of drug logistics management in the  Pharmacy  Installation  of  Waibakul  Hospital,  Central  Sumba  Regency.  The  method  used  in  this research was qualitative. Data were collected by interviews. The results of the study explained that the management  of  drug  logistics  at  the  Waibakul  Hospital  Pharmacy  Installation  was  already  running according to Pharmaceutical Service Standards in Hospitals in Permenkes No.72 of 2016, but it was ineffective  as  obstacles  were  identified  in  each  management  stage.  Constraints  in  planning  were insufficient budget, frequent changes of doctors, and the ineffective use of  consumption methods. In procurement, the budget was still lacking, procurement team was not from the hospital and the issue of internet  networks  in  Waibakul  Regional  Hospital.  In admissions,  lack  of human  resources,  and  drug arrival  time  over  the  office  hours,  lack  of  infrastructure  supporting  drug  storage  such  as  cabinets, refrigerators, AC, pallets, trolleys, and printers, and medicine warehouse. The study also found the lack of human resources in pharmaceutical warehouses and drug distribution. In the extermination stage, no room  was  available  for storing  expired  drugs and  damaged  drugs,  and the  time  for  drug  culling  was longer leading to an accumulation of medical waste.
Keywords: Management, Logistic, Drug, Pharmacy Installation

## Abstrak
Manajemen  logistik  obat  di  rumah  sakit  terdiri  atas  tahap-tahap  yaitu  pemilihan,  perencanaan kebutuhan,  pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan,  pendistribusian,  pemusnahan,  dan  pengendalian, serta administrasi, dari setiap tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus terkoordinasi dengan  baik  agar  berfungsi  secara  optimal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui gambaran manajemen logistik obat di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul Kabupaten Sumba Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen logistik obat di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul  sudah  berjalan  sesuai  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  dalam  Permenkes No.72 Tahun 2016, namun belum efektif dimana masih terdapat kendala-kendala dalam setiap tahapan manajemen. Kendala dalam perencanaan yaitu jumlah anggaran yang belum sesuai, sering terjadinya pergantian dokter, dan kurang  efektifnya  penggunaan  metode  konsumsi.  Dalam  pengadaan  anggaran masih kurang, tim pengadaan bukan berasal dari rumah sakit sendiri, dan masalah jaringan internet yang belum  stabil  di  wilayah  RSUD  Waibakul.  Dalam  penerimaan,  kurangnya  SDM  dan  waktu  tiba  obat diluar  jam  kantor.  Kurangnya  sarana  prasarana  yang  mendukung  penyimpanan  obat  seperti  lemari penyimpanan,  lemari  pendingin,  pendingin  ruangan,  pallet,  troli,  dan  printer,  tidak  memiliki  gudang obat sendiri, serta kurangnya SDM di gudang obat maupun dalam pendistribusian. Sedangkan dalam pemusnahan,  tidak  tersedia  ruang  penyimpanan  obat  kadaluwarsa  dan  obat  rusak,  dan  waktu pemusnahan obat yang cukup lama menimbulkan penumpukan sampah medis.
Kata kunci: Manajemen, Logistik, Obat, Instalasi Farmasi

## Pendahuluan
Instalasi  farmasi  merupakan  suatu  bagian  atau  fasilitas  yang  terdapat  di  rumah  sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. 1 Manajemen farmasi pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen logistik. Manajemen logistik didasarkan pada suatu siklus dimana semua unsur dalam siklus tersebut  harus  dijaga  agar  sama  kuatnya  dan  segala  kegiatan  harus  selalu  selaras,  serasi  dan seimbang. 2 Manajemen logistik obat di rumah sakit terdiri beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pengendalian. Setiap tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus terkoordinasi secara baik agar berfungsi secara optimal.
Persediaan  obat  di  rumah  sakit  sangat  penting.  Obat  memiliki  peranan  dalam keberlangsungan  pelayanan  di  rumah  sakit.  Obat  merupakan  bahan  atau  paduan  bahan, termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 1
Rumah sakit perlu memperhatikan tahapan manajemen logistik obat. Pengelolaan obat yang  optimal  akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  rumah  sakit  dan  secara  langsung  akan berpengaruh  terhadap  kepuasan  pasien.  Apabila  rumah  sakit  tidak  mampu  mengelola persediaan  obat  dengan  baik  maka  rumah  sakit  tersebut  tidak  mampu  mencapai  titik keberhasilan.  Hal  ini  akan  menurunkan  kualitas  pelayanan  rumah  sakit  itu  sendiri  dan menurunkan kepuasan pasien. 3
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara singkat sebelum penelitian dengan salah satu  tenaga  apoteker  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Waibakul  Kabupaten  Sumba Tengah,  diketahui  bahwa  metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  yaitu  metode epidemiologi dan konsumsi. Metode epidemiologi dan konsumsi adalah metode perencanaan yang  didasarkan  pada  pola  penyakit  yang  sedang  meningkat  dan  pola  penggunaan  periode sebelumnya. Dari hasil wawancara diketahui juga bahwa ada masalah manajemen logistik obat di  instalasi  farmasi  RSUD  Waibakul  Kabupaten  Sumba  Tengah.  Masalah  tersebut  adalah tingkat  ketersediaan  obat  yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan  di  rumah  sakit. Seringkali terjadi kekurangan dan kekosongan obat  yang diakibatkan penggunaan obat  yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang direncakan. Tidak terpenuhinya kebutuhan obat (kekosongan obat) menyebabkan pasien harus membeli sendiri di apotek yang berada di luar rumah  sakit.  Selain  masalah  kekurangan  obat,  juga  terjadi  kelebihan  obat  dan  juga  terdapat sejumlah  obat  yang  kadaluwarsa.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  adalah  pergantian tenaga dokter di rumah sakit. Seringkali dokter baru tidak menggunakan obat yang telah dipesan oleh  rumah  sakit.  Peristiwa  atau  masalah-masalah  seperti  ini  tidak  seharusnya  terjadi. Ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2016 tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di  rumah  sakit  pada  pasal  6  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  manajemen  logistik  obat  di  instalasi farmasi RSUD Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Tahun.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  di  Instalasi Farmasi  RSUD  Waibakul  Kabupaten  Sumba  Tengah  pada  bulan  Januari-September  2020. Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Jumlah  informan  sebanyak empat  orang  yang  bekerja  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  terdiri  dari  Kepala  Seksi
Logistik  dan  Diagnostik  (CCS),  Kepala  Bidang  Penunjang  (US),  Kepala  Instalasi  Farmasi (RRS),  dan  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Evaluasi  (JRP).  Cara  pengambilan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Pengolahan  dan  teknik  analisis  data dilakukan  dengan  menggunakan  reduksi  data,  dan  penyajian  data  dalam  bentuk  matriks  dan narasi atau kuotasi. Penelitian ini telah mendapat kelayakan etik dari Tim Kaji Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana dengan nomor persetujuan etik: 2020110- KEPK Tahun 2020.

## Hasil
RSUD Waibakul Kabupaten Sumba Tengah merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Rumah sakit ini merupakan peralihan dari Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah yang didirikan pada tahun 2017. RSUD Waibakul adalah rumah sakit tipe C, dan melayani pasien peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan pasien umum  (non  peserta  JKN).  RSUD  ini  memiliki  dua  tenaga  apoteker,  dua  tenaga  teknis Kefarmasian dan tenaga SMA sebanyak tiga orang.
1. Perencanaan
Perencanaan  obat  yang  dilakukan  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  Kabupaten Sumba Tengah dimulai  dari tahapan apoteker melakukan komunikasi  dan konsultasi dengan dokter umum serta dokter spesialis. Setelah dokter melaporkan daftar kebutuhan obat kepada apoteker,  apoteker  membuat  perencanaan  untuk  kebutuhan  satu  tahun  yang  akan  datang (umumnya direncanakan untuk kebutuhan 18 bulan). Tahapan selanjutnya, apoteker menyusun dan memberikan dokumen Rencana Kerja Obat (RKO) ke bagian perencanaan dan evaluasi. Setelah itu untuk tahapan selanjutnya, maka bagian ini menyerahkan dokumen RKO kepada Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  pejabat  pengadaan  untuk  dilanjutkan  dengan  proses pengadaan. Hal dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Jadi kalau kami bagian perencanaan, kita merencanakan saja kebutuhan obat tapi memang berpatokan pada orang apotek yang menyusun RKO. Kebutuhan dari mereka. Kami  hanya  jadi  penyambung  seperti  itu,  sedangkan  untuk  pembelian  obat,  untuk belanjanya,  ada  lagi  yang  namanya  pejabat  pengadaan,  PPK  istilahnya,  ada  PPK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat pengadaan.” (JRP)
Pemilihan obat dilakukan berpedoman pada formularium nasional, karena rumah sakit belum  mempunyai  formularium  rumah  sakit  sendiri.  Selain  berpedoman  pada  hal  tersebut, pemilihan obat juga didasarkan pada kebutuhan dokter, namun tetap mendahulukan obat-obat generik. Pemilihan obat paten dilakukan apabila obat tertentu tidak memiliki obat generik. Hal dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Formularium  nasional  itu  standar  obatnya  kita.  Jadi  obat  yang  rekomendasi  dari dokter,  sesuai  penyakit  yang  paling  sering,  terus  sesuai  formularium  nasional  juga. Kita  harus  sesuaikan  dengan  obat-obat  yang  ada  di  formularium  nasional.  Kita dahulukan yang obat generik, obat paten itu misalnya di generik tidak ada.” (RRS)
Metode  utama  yang  digunakan  dalam  penentuan  kebutuhan  obat  adalah  berdasarkan metode epidemiologi/morbiditas yaitu berdasarkan jumlah penyakit yang paling banyak terjadi. Selain itu ada juga metode konsumsi yaitu metode penentuan kebutuhan berdasarkan obat yang paling sering digunakan atau yang cepat keluar. Ada juga metode lain yang dipakai selain kedua metode  tersebut.  Penentuan  kebutuhan  obat  juga  didasarkan  pada  sisa  stok  obat  yang  masih tersedia  atau  yang  diperoleh  dari  hasil  evaluasi  tahunan  ataupun  laporan  bulanan  bidang
kefarmasian. Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan obat adalah laporan ketersediaan obat, evaluasi tahun sebelumnya, data obat yang paling sering digunakan atau yang cepat keluar ( fast moving ) serta data penyakit yang paling sering terjadi.
Dari  hasil  wawancara  diakui  bahwa  perencanaan  obat  yang  selama  ini  dilakukan  di Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  belum  efektif.  Kendala  pertamanya  adalah  masalah anggaran. Anggaran yang diberikan pemerintah daerah dinilai tidak cukup untuk perencanaan kebutuhan  obat  selama  18  bulan.  Diakui  bahwa  anggaran  obat  yang  tersedia  hanya  mampu untuk menangani kebutuhan obat selama 4-5 bulan. Kendala kedua yakni adanya pergantian dokter  yang  mengakibatkan  kebutuhan  jenis  obatnya  menjadi  berbeda  dengan  dokter sebelumnya.  Biasanya  dokter  yang  baru  bekerja  akan  meresepkan  obat  yang  berbeda  (merk berbeda) dengan obat yang tersedia di instalasi farmasi rumah sakit. Akibatnya, terjadi masalah dalam ketersediaan obat  sehingga pihak farmasi  merasa kerepotan ketika dokter meresepkan obat yang tidak tersedia di gudang obat. Kendala ketiga adalah penggunaan obat yang berbeda dari tahun sebelumnya. Seringkali terjadi kehabisan obat sementara dari bagian perencanaan rumah  sakit  harus  menyesuaikan  dengan  realisasi  yang  dilakukan  tahun  sebelumnya.  Hal lainnya adalah kurangnya tenaga dalam prosesn penginputan di e-katalog obat. Tenaga yang tersedia  bukan  merupakan  tenaga  kefarmasian,  sehingga  ketika  dalam  menyesuaikan  jumlah anggaran dengan kebutuhan obat seringkali tidak sesuai. Selain itu, kondisi internet yang belum stabil juga berpengaruh terhadap penginputan pada e-katalog . Jawaban atau respons dari pabrik obat dan pedangang besar farmasi juga mengalami keterlambatan.
2. Pengadaan
Instalasi Farmasi RSUD Waibakul melakukan pengadaan obat dengan dua cara yaitu melalui e-katalog dan  pembelian  langsung.  Proses  melalui e-katalog merupakan  cara pengadaan rutin tahunan, sedangkan cara pembelian langsung digunakan untuk pengadaan obat yang bersifat darurat ( urgent ). Pembelian/pemesanan langsung dilakukan jika sewaktu-waktu obat kosong. Hal dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Itu kalo pengadaan ada 2 seperti tadi yang dijelaskan di bagian perencanaan, yaitu e-katalog dan pembelian langsung.” (CCS)
Kegiatan pengadaan obat melalui e-katalog dimulai dengan menyortir semua obat yang dalam dokumen RKO yang telah telah disusun oleh apoteker. Tujuan dari menyortir ini adalah untuk  memilih  obat mana yang tersedia dalam e-katalog dan obat  mana yang tidak tersedia. Untuk obat yang tersedia maka kegiatan pengadaannya melalui e-katalog . Sementara obat yang tidak  masuk  dalam e-katalog akan  diajukan  pengadaannya  melalui  pembelian  langsung  atau tender. Proses pembelian langsung ini bergantung pada jumlah anggaran yang telah disiapkan. Dalam proses e-katalog , PPK dan Pejabat Pengadaan akan memilih penyedia yang memiliki stock obat sesuai kebutuhan, dan memiliki kualifikasi perusahaan yang sesuai. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan proses pembayaran dan selanjutnya obat akan dikirim ke RSUD Waibakul. Sementara  untuk  kegiatan  pembelian  melalui  tender  (pembelian  langsung),  pengadaan  obat sangat bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia. Apabila anggaran yang tersedia di atas 200  juta  rupiah  maka  dilakukan  pengadaan  melalui  tender.  Prosesnya  dilakukan  dengan mengunggah keterangan di sistem pengadaaan bahwa rumah sakit membutuhkan obat. Rumah sakit akan memilih perusahaan yang memiliki kualifikasi sesuai dari setiap perusahaan yang tertarik  melakukan  pengadaan.  Pembelian  langsung  juga  dapat  dilakukan  apabila  anggaran yang tersedia di  bawah  200 juta. Biasanya pembelian obat  dilakukan oleh seksi  logistik dan diagnostik. Apoteker menuliskan formulir obat kosong dan melaporkan ke bagian logistik dan
diagnostik, lalu bagian tersebut yang akan melakukan pemesanan langsung ke Pedagang Besar Farmasi (PBF).
Anggaran  yang  disediakan  untuk  melakukan  pengadaan  obat  rutin  (tahunan)  berasal dari  APBD  Pemerintah  Daerah  Sumba  Tengah.  Jumlah  di  tahun  2020  sebesar  2  milyar. Sedangkan untuk pengadaan obat yang bersifat urgent (obat yang dibutuhkan tiba-tiba dan obat di  luar  formularium  nasional) berasal dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) rumah sakit yang disediakan  sebesar  360  juta  untuk  1  tahunnya  atau  30  juta  setiap  bulan.  Jumlah  dana  yang disediakan  masih  dianggap  kurang,  karena  anggaran  tersebut  tidak  mampu  menanggulangi kebutuhan obat selama 1 tahun. Saat ini, setiap terjadi masalah kekurangan obat, rumah sakit menanggulangi dengan dana urgent . Umumnya pemesanan obat ulang dilakukan apabila stok obat  mendekati  kosong.  Prosesnya  sama  seperti  yang  telah  dilakukan  dalam  pembelian langsung.
Penelitian ini juga menemukan bahwa masalah ketepatan waktu dalam pemesanan obat. Apabila kegiatan pengadaan obat melebihi waktu yang sudah disepakati,  maka obat tersebut tidak  akan  dibayar.  Meskipun  demikian,  terkadang  pengadaan  obat  juga  mengalami keterlambatan  karena  kendala  transportasi  baik  transportasi  udara  maupun  transportasi  laut. Dalam proses pengadaan terdapat kesepakatan bahwa apabila dalam proses pengiriman barang yang diterima dalam keadaan rusak maka perusahaan harus mengembalikan obat yang rusak tersebut,  kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  dokumen  pakta  integritas.  Masalah  lainnya yang  ditemukan  adalah  kekurangan  anggaran.  Jika  terjadi  kekurangan  anggaran  maka  tim perencana, pejabat pengadaan dan apoteker akan berkoordinasi untuk memutuskan obat yang harus dikurangi jumlahnya. Kendala lainnya adalah misalnya jaringan internet yang dibutuhkan saat menggunakan e-katalog . 3. Penerimaan
Dalam  proses  penerimaaan  obat  terdapat  Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP). Panitia  tersebut  bertanggung  jawab  menerima  dan  memeriksa  obat  kesesuaian  jumlahnya, nomor batchnya, bahkan tanggal expired date apakah sesuai dengan faktur. Dari PPHP, obat diserahkan  kepada  Kepala  Seksi  Logistik  dan  Diagnostik.  Kepala  Seksi  Logistik  dan Diagnostik  memeriksa lagi dan menyerahkan kepada Kepala Instalasi Farmasi dan diperiksa lagi  kesesuaian  barang  yang  diterima  dengan  faktur.  Hal  dibuktikan  dari  hasil  wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Penerimaan obat, disini kan ada alurnya, jadi yang terima duluan Kepala Seksi dulu, Kepala Seksi Logistik, dia hitung dulu terus serakan di saya, nanti sampai di saya, saya cek  lagi  nomor  Batch,  ED,  biasakan  ada,  kayak  di  faktur  begini  sesuai  tidak,  nama barangnya  sama,  nomor  Batchnya  sama,  ED  sama,  dia  punya  jumlah  biasanya  itu dicek.” (RRS)
Penerimaan obat dilaporkan sudah sesuai dengan kontrak permintaan/pemesanan baik itu dalam hal mutu, jumlah, dan waktu. Apabila jumlah obat yang dikirim tidak sesuai, maka pabrik  atau  perusahaan  akan  mengirim  kembali  obat  tersebut  pada  kesempatan/periode berikutnya. Apabila nomornya batch obat berbeda dengan faktur atau expired date di bawah dua  tahun,  maka  apoteker  akan  melakukan  konfirmasi  ke  PPK.  Selanjutnya,  PPK  akan meneruskan hal tersebut kepada pabrik obat dan pabrik obat akan mengirim ulang obat yang bermasalah tersebut. Kendala yang terjadi dalam proses penerimaan yaitu keterbatasan jumlah tenaga di Instalasi Farmasi. Tenaga yang berada di gudang obat hanya terdiri dari dua orang, yaitu kepala instalasi dan tenaga lulusan SMA. Apabila obat datang dalam jumlah yang besar
maka petugas akan kewalahan dalam pemeriksaan, terutama jika kiriman obat tiba di luar jam kerja.
4. Penyimpanan
Yang  bertanggung  jawab  terhadap  penyimpanan  obat  di  gudang  obat  adalah  kepala instalasi dan tenaga SMA. Pengaturan tata ruang penyimpanan obat di gudang obat dilakukan dengan memperhatikan suhu kamar. Terdapat ruangan khusus untuk obat-obat hasil pengadaan tahun 2014-2017. Juga tersedia lemari untuk obat narkotika dan psikotropika. Hal dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Iya, dia punya standar kan harus beda, tablet sendiri, sirup sendiri, injeksi sendiri, ada yang obat di kulkas, sendiri-sendiri to. Nah, tapi karena kita punya ruangan dan tadi  karena  tenaga  itu  belum  pas/memadai  dia  punya  penyimpanan,  jadi  kita  masih campur-campur.  Kayak  1  ruangan  itu  injeksi,  sirup,  salep,  kita  gabung,  padahal sebenarnya tidak boleh, harus dipisah-pisah. Misalnya lemari tablet, harusnya tablet semua, tapi karena kita kurang lemari penyimpanan, kita gabung ada injeksi, salep, ada tablet. Suhu ruangan, iya, baru saja kita pasang AC, minggu lalu. Menurut saya sih  sudah  sesuai  dia  punya  suhu  penyimpanan,  memang  ada  1  ruangan  yang  belum pasang AC, yaitu ruangan tablet, tapi tablet pengadaan yang dari tahun 2017, disini memang ruangannya masih panas. Tapi kalau ruangan yang disini (pakai AC) suhunya sudah  sesuai  (sesuai  standar).  Oia  kalau  lemari  ada  1  yang  khusus,  itu  lemari narkotika, dia memang disitu khusus untuk obat-obat narkotika, psikotropika, ada di bawah tapi, di apotek.” (RRS)
Penyimpanan  obat  di  lemari  obat  di  RSUD  Waibakul  dilakukan  dengan  cara memisahkan  obat  berdasarkan  tahun  pengadaan  dan  jenisnya,  suhu  kamar,  serta  sistem penyimpanannya menggunakan FIFO ( First In First Out ), FEFO ( First Expire First Out) , dan sistem alfabetis.  Yang bertanggung jawab terhadap pencatatan keluar masuknya obat  adalah kepala instalasi sendiri. Pencatatan stok obat menggunakan kartu stok obat. Setiap obat yang keluar dan masuk akan dicatat tanggalnya dan sisa stoknya. Selain kartu stok obat, terdapat juga Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). SBBK ini berguna untuk mencatat setiap obat yang keluar beserta tanggal pengeluaran dan sisa stok obat. Setiap bulan, petugas farmasi juga melakukan stok opname untuk menyesuaikan jumlah fisik obat dengan jumlah yang tertera di kartu stok. Untuk  menjaga  mutu  obat  dalam  gudang,  petugas  memperhatikan  kestabilan  suhu  ruangan, memperhatikan alas kardus obat ( pallet ), dan memisahkan obat berdasarkan jenisnya.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  gudang penyimpanan  obat  belum  memadai.  Rumah  sakit  belum  memiliki  ruangan  penyimpanan tersendiri  (gudang  obat).  Gudang  obat  yang  ada  saat  ini  merupakan  bagian  dari  ruangan radiologi. Selain ruangan, lemari penyimpanan juga dinilai belum cukup. Beberapa obat dengan jenis yang berbeda masih digabungkan dalam satu lemari. Alat pendingin (AC) yang tersedia juga jumlahnya belum cukup untuk gudang obat. Masih ada ruangan yang belum memiliki AC. Kekurangan pallet , troli dan printer juga masih menjadi kendala dalam proses penyimpanan di gudang  obat.  Kurangnya  pendingan  ruangan  di  ruangan  penyimpanan  obat  berpotensi mempengaruhi mutu obat. Indikasi ini terlihat dari adanya kejadian beberapa obat-obat yang hancur dan pecah akibat suhu ruangan yang sangat tinggi.
5. Pendistribusian
Pendistribusian obat dimulai dari permintaan kebutuhan obat ke apotek dari ruangan- ruangan seperti poli rawat inap serta poli rawat jalan. Apotek kemudian melakukan permintaan obat ke gudang obat. Petugas gudang menyiapkan obat yang akan didistribusikan ke apotek dan mengisi kartu stok obat dan dilengkapi dengan SBBK. Petugas gudang akan mendistribusikan
obat ke apotek dan petugas apotek akan mendistribusikan obat ke ruangan-ruangan serta poli- poli. Hal dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Jadi dari apotek bikin permintaan ke kita, obat-obat habis, yang sering keluar, dorang bikin permintaan ke kita, dan kita di gudang sini cek mereka punya permintaan obat masih ada atau tidak, ambil satu-satu obat yang mereka butuh, lalu buat surat bukti barang keluar, terus dari gudang antar ke apotek, dari apotek mereka distribusikan ke ruangan-ruangan  sesuai  permintaan,  sampai  di  bawah  mereka  tanda  tangan  SBBK, trus disini kita catat lagi barang yang keluar.” (RRS)
Mekanisme  pendistribusian  obat  ke  pasien  menyesuaikan  dengan  resep  dari  dokter. Petugas  apotek  melayani  sesuai  dengan  resep  yang  diberikan.  Pendistribusian  obat  di  setiap ruangan-ruangan  atau  poli-poli  tidak  menggunakan  frekuensi  melainkan  berdasarkan  atas permintaan.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  sistem floor  stock di  setiap  ruangan . Berkas-berkas yang penting dalam pendistribusian obat adalah surat permintaan obat dari apotek ke gudang dan  juga  SBBK  dari  gudang  untuk  ditandatangani  oleh  petugas  apotek.  Kendala  dalam pendistribusian obat adalah kurangnya tenaga dari ruangan-ruangan, sehingga biasanya yang mengambil obat bahkan mengantar ke ruangan adalah tenaga kebersihan ruangan.
6. Penghapusan/Pemusnahan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemusnahan obat telah dilakukan sekali pada tahun 2019. Proses penghapusan obat dilakukan setelah petugas gudang melaporkan obat- obat yang akan expired date dan rusak kepada apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker akan melaporkan kepada kepala seksi logistik dan diagnostik yang akan melanjutkan laporan ke kepala bagian penunjang, dan akan dilanjutkan lagi ke Direktur RSUD Waibakul. Setelah disetujui untuk dilaksanakan pemusnahan, maka akan dibuat berita acara dan diundang pihak inspektorat  daerah,  bagian  keuangan,  serta  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  untuk  menyaksikan pemusnahan  bersama  dengan  petugas  farmasi.  Hal  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  dengan informan sebagai berikut:
“Jadi dari kita catat, kan setiap bulan ketika kita stok, kita catat obat-obat yang sudah ED, kita ada buku ED memang, jadi kita catat di buku ini, nama obat, nomor batchnya, ED  nya  kapan,  jumlahnya berapa,  kita  pisahkan.  Kalau  sudah  semua,  misalnya  kita mau  pemusnahan  obat  bulan  April,  jadi  semua  obat  yang  sebelum  April  kita  sudah catat,  bikin  berita  acara,  yang  bikin  berita  acara  kepala  Seksi,  trus  panggil  saksi.” (RRS)
Kriteria  obat  yang  dimusnahkan/dihapuskan  adalah  obat-obat  yang  mendekati expire date dan  obat-obat  yang  rusak.  Berkas-berkas  yang  perlu  dipersiapkan  yaitu  berita  acara pemusnahan  obat,  surat  persetujuan,  serta  daftar  obat  yang  akan  dilakukan  pemusnahan. Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  hal  pemusnahan  obat  yaitu  kurang  maksimalnya pencatatan  sehingga  terkadang  ada  obat expired yang  masih  tercecer.  Selain  masalah pencatatan, instalasi farmasi juga belum mempunyai ruangan khusus untuk obat expired date dan obat rusak. Saat ini, obat expired date dan obat rusak masih disimpan dalam ruangan yang sama dengan obat yang masih baik dan belum expired . Oleh karena, proses pemusnahan obat yang memakan waktu lumayan lama, mengakibatkan terjadi penumpukan sampah medis rumah sakit.

## Pembahasan
Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,  pendistribusian,  pemusnahan  dan  penarikan,  pengendalian,  dan  administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian. 1

## 1. Perencanaan
Perencanaan  kebutuhan  obat  merupakan  kegiatan  untuk  menentukan  jumlah  dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu  dan  efisien.  Perencanaan  dilakukan  untuk  menghindari  kekosongan  obat  dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar-dasar perencanaan obat yang telah  ditentukan  antara  lain  konsumsi,  epidemiologi,  kombinasi  metode  konsumsi  dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 1
Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan perencanaan obat di instalasi farmasi dilakukan setiap awal tahun berjalan untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Sebelum menyusun persiapan perencanaan  kebutuhan  obat,  terlebih  dahulu  menyiapkan  hasil  evaluasi  tahunan  ataupun laporan  bulanan  bidang  kefarmasian,  yang  meliputi  data  stok  persediaan  tahun  sebelumnya, data pemakaian obat yang paling sering atau data obat yang cepat keluar ( fast moving ) maupun yang  lambat  keluar  ( slow  moving ),  serta  data  pola  penyakit.  Temuan  ini  mendukung  hasil penelitian  sebelumnya  bahwa  perencanaan  persediaan  obat  menggunakan  metode  konsumsi yaitu dengan cara melihat konsumsi penggunaan tahun lalu dikombinasi denga trend penyakit dan permintaan dokter. 4
Pemilihan  obat  dilakukan  berdasarkan  stok  obat  yang  akan  habis,  obat  yang  paling dibutuhkan,  pola  penyakit  yang  ada,  permintaan  dokter, e-katalog serta  standar  pemerintah yakni  formularium  nasional  sedangkan  penentuan  kebutuhan  obat  menggunakan  metode konsumsi  dan  metode  epidemiologi.  Penyusunan  perencanaan  kebutuhan  obat  dilakukan setelah  tim  farmasi  berkonsultasi  dengan  dokter  spesialis  maupun  dokter  umum.  Hal  ini dilakukan  karena  dokter  sering  tidak  meresepkan  obat  yang  sudah  ada/dipesan,  melainkan meresepkan obat yang lebih disukai oleh dokter tersebut. Selanjutnya apoteker akan membuat rekapan  obat-obat  yang  akan  dibutuhkan  dalam  periode  satu  tahun  ke  depan.  Daftar  obat tersebut diserahkan ke seksi logistik dan diagnostik untuk direncanakan pengadaannya. Temuan penelitian  sebelumnya  menemukan  bahwa  dalam  proses  perencanaan  dimulai  dengan pengusulan  permintaan  dari  dokter  dan  bagian  medis  kemudian  dilakukan  seleksi  dari permintaan dokter tersebut. Proses perencanaan obat melibatkan kepala instalasi farmasi dan dokter.  Realitas  ini  sesuai  dengan  pedoman  atau  dasar  dalam  penyusunan  perencanaan kebutuhan obat formularium nasional, kebutuhan obat dan pemakaian sebelumnya. 5 Temuan ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  lainnya  di  mana  pemilihan  obat  didasarkan  pada formularium rumah sakit yang disesuaikan dengan formularium nasional, meski pemilihan obat juga terkadang tidak sesuai dengan formularium apabila resep yang ditulis dokter tidak terdapat dalam formularium nasional.Perhitungan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi dan morbiditas. 6
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  perencanaan  obat  sudah  sesuai  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Permenkes  No.72  Tahun 2016.  Akan  tetapi,  perencanaan  obat  ini  belum  efektif  karena  ditemukan  berbagai  kendala dalam prosesnya. Kendala yang pertama yaitu disebabkan karena jumlah anggaran yang belum sesuai  untuk  memenuhi  kebutuhan  obat  selama  satu  tahun  di  Instalasi  Farmasi  RSUD Waibakul. Kendala yang kedua adalah terjadinya pergantian dokter, mengakibatkan kebutuhan obatnya juga berbeda dengan dokter sebelumnya. Artinya dalam meresepkan obat, dokter baru
tidak  menyesuaikan  dengan  formularium  nasional.  Terkadang  dokter  menuliskan  jenis  obat (merk obat) yang sebelumnya tidak pesan oleh pihak kefarmasian dan tidak tersedia di instalasi farmasi.  Kendala  yang  ketiga  yaitu  perencanaan  yang  menggunakan  metode  konsumsi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan obat di tahun berikutnya, sehingga obat sering kosong dan ada yang juga mengalami over  stock. Akibatnya obat-obat  tersebut  tidak digunakan dan akhirnya  menjadi  obat  kadaluarsa.  Penelitian  sebelumnya  menyatakan  hal  yang  sama  yaitu bahwa pergantian dokter ahli setiap bulan sangat berpengaruh terhadap peresepan yang harus disesuaikan  dengan  masing-masing  dokter. 7 Dalam  mengatasi  kekosongan  obat  yang  sering terjadi di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul, pihak farmasi biasanya melakukan peminjaman obat,  baik  itu Dinas  Kesehatan, Puskesmas, maupun RSUD Kabupaten Sumba Barat.  Untuk mengatasi masalah perbedaan kebutuhan obat dokter, pihak RSUD telah menyiapkan anggaran khusus  untuk  menanggulangi  masalah  tersebut,  sehingga  ketika  ada  obat  yang  dibutuhkan dokter namun tidak tersedia di rumah sakit, maka seksi logistik dan diagnostik akan melakukan pengadaan.
2. Pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan  harga  yang  terjangkau  dan  sesuai  standar  mutu.  Pengadaan  dapat  dilakukan  melalui pembelian, produksi sediaan farmasi, dan sumbangan/ dropping/ hibah 1 .
Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul, dilakukan melalui dua cara yaitu sistem e-katalog untuk  kebutuhan obat  tahunan dan sistem tender  atau  pembelian  langsung  apabila  obat  akan  habis  atau  berdasarkan  kebutuhan. Pengadaan obat dilakukan oleh tim dari luar rumah sakit yaitu tim PPK dan Pejabat Pengadaan dari  Dinas  Kesehatan.  Pengadaan e-katalog dimulai  dengan  PPK  atau  Pejabat  Pengadaan menginput kebutuhan obat-obat berdasarkan e-katalog . Setelah mendapatkan distributor atau perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan rumah sakit, maka proses pembelian akan  disetujui  dan  obat  akan  dikirim  ke  rumah  sakit.  Untuk  pembelian  langsung,  petugas farmasi  membuat  nota  pesanan  obat-obat  yang  habis  dan  menyerahkan  kepada  kepala  seksi logistik. Kepala seksi logistik akan meminta persetujuan (tanda tangan) direktur rumah sakit dan kepala kefarmasian. Setelah itu, kepala seksi logistik akan melakukan pemesanan dengan jalur pengadaan langsung dengan menghubungi PBF. Pengadaan obat menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Sumba Tengah. Jumlah yang disediakan sebesar 2 milyar, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rumah sakit sebesar 360 juta untuk satu tahun (30 juta/bulan).  Penelitian  sebelumnya  juga  menegaskan  hal  serupa  yakni  pengadaan  obat dilakukan  menggunakan  sistem e-purchasing dan  tender.  Kegiatan  pengadaan  umumnya dilakukan sekali dalam setahun yakni pada awal tahun. Namun jumlah kegiatan pengadaan bisa berubah tergantung pada pergerakan obat. 8
Proses  pengadaan  obat  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  sudah  sesuai  dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dalam Permenkes No.72 Tahun 2016. Namun, ditemukan beberapa kendala yakni anggaran yang telah disediakan untuk pengadaan obat masih dianggap  kurang  sehingga  tidak  mampu  menanggulangi  kebutuhan  obat  selama  satu  tahun. Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antara petugas farmasi atau apoteker rumah sakit dengan tim PPK dan pejabat pengadaan yang berasal dari luar organisasi rumah sakit terutama dalam  hal  memutuskan  obat-obat  yang  harus  dikurangi  jumlahnya.  Kendala  lainnya  adalah jaringan internet yang belum stabil di wilayah RSUD Waibakul, sehingga dalam penggunaan e-katalog belum  maksimal.  Temuan-temuan  ini  mendukung  temuan  penelitian  sebelumnya mengenai hambatan pengadaan obat yaitu menyatakan bahwa ketidakjelasan koordinasi akibat belum  adanya  bagan  struktur  organisasi  pengadaan  obat,  terbatasnya  tenaga  kefarmasian
sebagai  pejabat pengadaan obat,  dan inefisiensi  anggaran karena pengadaan langsung akibat proses e-purchasing yang  gagal. 9 Penelitian  lain  juga  menemukan  bahwa  pengadaan  obat belum berjalan dengan baik dikarenakan respon yang lama dari pihak penyedia barang karena obat yang tidak tersedia di e-katalog , loading sistem yang lama, produk yang tercantum di e- katalog kosong, informasi pada sistem terkadang tidak muncul, keterlambatan pengiriman obat dan  pengiriman  faktur  yang  mendekati  jatuh  tempo  oleh  pihak  rekanan  yang  dapat mengakibatkan ketertundaan pembayaran oleh rumah sakit. 10

## 3. Penerimaan
Kegiatan penerimaan bertujuan untuk memastikan keadaan barang yang diterima sesuai dengan yang tertera di surat pesanan ataupun kontrak meliputi jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga barang. 1
Penerimaan  dan  pemeriksaan  obat  dilakukan  oleh  Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan (PPHP),  dan  kepala  seksi  logistik  dan  diagnostik.  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  cara mengecek  kesesuaian  nota  pembelanjaan  dan  faktur  barang  beserta  dengan  keadaan  fisik barang,  untuk  mencocokan  jumlah  dan  jenis  barang  yang  datang  berdasarkan  surat  pesanan. Obat yang sudah diperiksa oleh PPHP dan kepala seksi logistik dan diagnostik akan diserahkan ke gudang obat yang diterima oleh kepala instalasi farmasi dan dilakukan pemeriksaan nomor batch , tanggal  kadaluarsa obat,  serta jumlah dan jenis obat.  Ketika selesai pemeriksaan obat dan didapati ketidaksesuaian keadaan fisik dengan nota pesanan dan fakturnya, kepala instalasi farmasi  akan  melaporkan  kepada  kepala  seksi  logistik  dan  diagnostik.  Selanjutnya,  laporan akan dilanjutkan ke bagian pengadaan untuk ditindaklanjuti. Untuk obat yang telah diperiksa dan telah sesuai, maka obat akan dilanjutkan pada proses penyimpanan. P enelitian sebelumnya juga  menemukan  bahwa  proses  penerimaan  dan  pemeriksaan  barang  dilakukan  oleh  panitia penerimaan  barang  yang  terdiri  dari  petugas  gudang,  petugas  farmasi  dan  logistik.  Panitia penerima  dan  pemeriksa  barang  mencocokan  jumlah  dan  jenis  barang  yang  dipesan  dengan barang yang datang, sesuai dengan aturan kefarmasian yang mana mengikuti aturan akreditasi rumah sakit. 11 Penelitian lainnya menjelaskan hal yang sama bahwa pada penerimaan barang selalu terdapat panitia penerimaan barang baik itu medis maupun non-medis untuk melakukan pemeriksaan  jumlah,  jenis,  tanggal  kadaluarsa,  dan  kesesuaian  nota  pesanan,  kemudian dilakukan penyimpanan. 12
Secara  umum,  proses  penerimaan  sudah  sesuai  dengan  standar  prosedur  operasional penerimaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul, namun belum berjalan efektif. Kendala yang terjadi dalam proses penerimaan yaitu kurangnya tenaga kerja. Petugas di gudang obat terbatas dan hanya terdapat dua orang yaitu Kepala Instalasi Farmasi, dan tenaga SMA sehingga dalam proses pemeriksaan obat yang jumlahnya besar petugas merasa kewalahan terutama jika kedatangan kiriman obat terjadi di luar jam kerja petugas.
4. Penyimpanan
Penyimpanan  adalah  suatu  kegiatan  menyimpan  dan  memelihara  dengan  cara menempatkan  obat-obat  yang  diterima  pada  tempat  yang  dinilai  aman  dari  pencurian  serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. 13
Penelitian ini menemukan bahwa fasilitas penyimpangan obat didukung dengan adanya pengaturan  suhu  kamar,  penyiapan  ruangan  khusus  untuk  obat-obat  pengadaan  tahun  2014- 2017,  dan  juga  terdapat  lemari  untuk  obat  narkotika  dan  psikotropika.  Pengaturan  obat  di lemari, menggunakan sistem FIFO ( First In First Out ), FEFO ( First Expired First Out ), Sistem Alfabetis.  Penyimpanan  juga  didasarkan  pada  tahun  pengadaan  dan  jenis  obat.  Temuan  ini mendukung temuan penelitian sebelumnya di Instalasi Farmasi RS Islam Siti Aisyah Madiun bahwa metode penyimpanan obat yang digunakan di gudang farmasi disusun berdasarkan abjad dan penyimpanan di ruangan disusun berdasarkan farmokologi dengan menggunakan prinsip
FEFO/FIFO. 14 Penelitian lainnya di Instalasi Farmasi UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur juga mendukung penelitian ini bahwa dalam penyimpanan obat. Diterapkan metode FIFO dan FEFO  serta  meletakkan  perbekalan  farmasi  sesuai  dengan  urutan  abjad  nama  perbekalan sehingga lebih mudah dalam mencari. Selain itu dalam setiap rak obat juga diletakkan kartu stok obat. 15
Dalam pencatatan keluar masuk obat kepala instalasi bertanggung jawab sendiri akan hal  tersebut.  Pencatatan  dilakukan  dengan  menggunakan  kartu  stok  obat  yang  terdapat  pada setiap obat. Semua obat yang keluar atau masuk, akan dicatat tanggalnya serta sisa stok obat tersebut.  Selain  kartu  stok  obat  juga  terdapat  SBBK  (Surat  Bukti  Barang  Keluar)  untuk mencatat setiap obat yang keluar dari gudang obat, yang disertai dengan tanggal pengeluaran dan  sisa  stok  obat.  Temuan  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  di  Instalasi Farmasi RSUD Naibonat bahwa kartu stok disediakan per item obat dan diletakkan di samping obat.  Pada  kolom  kartu  stok  obat  terdapat  nama  barang,  kemasan,  sumber  asal  perbekalan farmasi atau kepada siapa perbekalan farmasi dikirim, nomor batch , tanggal kadaluarsa, tanggal penerimaan, tanggal pengeluaran, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, sisa stok. 16
Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan  bahwa  instalasi  farmasi  harus  dapat  memastikan  bahwa  obat  disimpan  secara benar  dan  diinspeksi  secara  periodik.  Hal  ini  juga  dilakukan  di  Instalasi  Farmasi  RSUD Waibakul.  Setiap  sekali  setahun  petugas  gudang  akan  melakukan stock  opname untuk mengecek jumlah fisik obat dengan jumlah yang tertera pada kartu stok. Untuk menjaga mutu obat  dalam  gudang,  petugas  gudang  menggunakan  pendingin  ruangan  (AC)  agar  suhu  di ruangan penyimpanan selalu terjaga meskipun jumlahnya belum maksimal. Penggunaan pallet juga digunakan untuk menjaga mutu obat, sehingga obat tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Selain itu juga dengan memisahkan obat berdasarkan jenisnya.
Penyimpanan obat di gudang obat Instalasi Farmasi RSUD Waibakul belum mencapai standar. Masih  banyak sarana dan prasarana yang belum memadai.  Lemari  obat  yang belum cukup, sehingga masih ada obat yang bercampur dengan jenis lainnya. Kurangnya pendingin ruangan menyebabkan obat-obat yang tidak tahan suhu panas menjadi rusak. Kurangnya tenaga pengelola  di  gudang  obat  menyebabkan  masih  banyak  kardus  obat  yang  tercecer  dan  belum dirapikan.  Kurangnya  ruangan  untuk  menyimpan  obat  kadaluarsa  dan  obat  rusak,  sehingga masih banyak obat kadaluarsa dan rusak disimpan di ruangan penyimpanan obat yang masih layak.  Kurangnya pallet untuk  menyimpan  kardus  obat,  menyebabkan  masih  ada  obat-obat yang  disimpan  langsung  di  lantai.  Kurangnya  troli  dan  printer  juga  merupakan  kendala  di ruangan  penyimpanan.  Selain  itu,  kendala  utama  dalam  penyimpanan  obat  yaitu  RSUD Waibakul  belum  memiliki  gudang  obat  sendiri  sehingga  gudang  yang  saat  ini  digunakan merupakan bagian dari gedung radiologi.
5. Pendistribusian Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat  penyimpanan  sampai  kepada  unit  pelayanan/pasien  dengan  tetap  menjamin  mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. 1
Pendistribusian obat yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul didasarkan atas permintaan apotek. Apotek membuat surat permintaan, baik itu permintaan dari ruangan- ruangan ataupun poli-poli  maupun permintaan apotek sendiri yang telah ditandatangani  oleh petugas  apotek,  dan  diserahkan  kepada  gudang  obat.  Gudang  obat  menyerahkan  obat-obat sesuai  dengan  permintaan  apotek  disertai  pengisian  kartu  stok  dan  SBBK  yang  akan ditandatangani oleh kepala instalasi, petugas apotek dan kepala seksi logistik dan diagnostik. Selanjutnya  apotek  akan  menyalurkan  obat-obat  ke  ruangan  ataupun  poli-poli  dan  kepada
pasien. Mekanisme pendistribusian obat ke pasien rawat jalan didasarkan atas resep dokter yang diserahkan  kepada  apotek  oleh  pasien.  Untuk  pasien  rawat  inap,  perawat  memberikan  resep dokter  ke  apotek,  dan  apotek  melayani  sesuai  permintaan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung temuan penelitian sebelumnya di Instalasi farmasi RSUD Malingping bahwa langkah-langkah pendistribusian  obat  diawali  dengan  permintaan  dari  ruangan  ke  bagian  distribusi.  Bagian distribusi  merekapitulasi  permintaan  obat  dan  alat  kesehatan  ruangan  kemudian  dilakukan permintaan  ke  gudang  farmasi.  Gudang  farmasi  menyerahkan  kepada  distribusi  yang  akan dikeluarkan ke masing-masing ruangan. 17
Pendistribusian  obat  yang  dilakukan  Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  tidak menggunakan sistem floor stock yaitu ruangan-ruangan menyimpan stok obat sendiri. Gudang obat mendistribusikan obat berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Hal ini dilakukan karena di instalasi farmasi baru saja dilakukan akreditasi rumah sakit yang mengharuskan untuk tidak dilakukan  sistem floor  stock mengingat  kelemahan  sistem  ini  yaitu  adanya  kemungkinan kesalahan  dalam  pemberian  resep  ataupun  dosis  oleh  perawat  kepada  pasien  karena  tidak diperiksa lagi oleh petugas farmasi sementara di saat yang sama jumah petugas farmasi terbatas. Dalam  pendistribusian  obat  dilakukan  pemantauan  dan  pencatatan  oleh  petugas  gudang  dan juga  Kepala  Seksi  Logistik  dan  Diagnostik.  Berkas-berkas  yang  perlu  diperhatikan  dalam proses pendistribusian adalah surat permintaan dari apotek ke gudang juga SBBK dari gudang. Temuan  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  di  Instalasi  Rawat  Inap  RSU Kota  Tangerang  Selatan  yang  menyatakan  bahwa  dalam  kegiatan  pendistribusian  dilakukan pencatatan pada saat pengeluaran obat dimulai dari pencatatan pada buku fisik barang oleh unit yang  membutuhkan  kemudian  melakukan  pencatatan  pada  tiap  kartu  stok  obat  yang  akan dikeluarkan.  Selanjutnya  petugas  membuat  SBBK  atau  surat  mutasi  yang  akan  diparaf  oleh petugas  yang  mengambil  barang. 18 Secara  umum,  pendistribusian  obat  yang  dilakukan  di Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  sudah  sesuai  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah Sakit  dalam  Permenkes  No.72  Tahun  2016,  namun  masih  terdapat  kendala  yaitu  kurangnya tenaga pengelola. Kurangnya tenaga pengelola ini mengakibatkan proses pendistribusian obat dilakukan oleh petugas kebersihan ( cleaning service).
6. Penghapusan
Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai  apabila  produk  tidak  memenuhi  persyaratan  mutu,  telah  kadaluarsa,  tidak  memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan dicabut  izin  edarnya 1 .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pemusnahan  obat  di RSUD  Waibakul  sudah  pernah  dilakukan  sekali  pada  tahun  2019.  Pemusnahan  dilakukan terhadap  obat-obat  yang  rusak  dan  sudah  atau  mendekati  masa expired  date. Proses pemusnahan obat dimulai dari pemisahan obat-obat yang telah rusak dan kadaluarsa yang tidak dapat dikembalikan ke supplier oleh petugas gudang melaporkannya kepada apoteker sebagai penanggung jawab. Laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala Instalasi dan dilaporkan ke kepala  seksi  logistik  dan  diagnostik,  kepala  seksi  logistik  dan  diagnostik  akan  melaporkan kepada  kepala  bagian  penunjang,  dan  kepala  bagian  penunjang  akan  melaporkan  kembali direktur. Setelah direktur menyetujui, kepala instalasi farmasi akan membuat berita acara dan berkoordinasi dengan bagian Penunjang untuk menentukan jadwal pemusnahan. Pemusnahan disaksikan  oleh  pihak-pihak  terkait  seperti  inspektorat  daerah,  bagian  keuangan  dan  dinas kesehatan kabupaten. Penelitian sebelumnya juga menemukanbahwa penghapusan obat-obatan dimulai dengan proses pembuatan daftar obat yang kadaluarsa atau rusak oleh petugas gudang dan ditandatangani oleh kepala instalasi farmasi. Selanjutnya, daftar obat dibuatkan surat usulan penghapusan  ke  direktur  utama  dan  akan  disampaikan  ke  Kemenkes  dan  Kementerian Keuangan. Apabila persetujuan dari dua kementerian sudah diperoleh, maka pihak rumah sakit
akan menyurat ke BPOM untuk melakukan pemusnahan sehingga petugas dari BPOM datang sebagai saksi dalam proses pemusnahan atau penghapusan baik dengan cara ditanam maupun dibakar. 19
Berkas-berkas yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pemusnahan yaitu berita acara pemusnahan, surat persetujuan, dan daftar obat yang akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan obat  dilakukan  di  lokasi  RSUD  Waibakul,  karena  RSUD  Waibakul  mempunyai  incinerator sendiri.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  bahwa penghapusan alat dan obat kontrasepsi dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu barang yang telah  rusak,  kadaluarsa,  atau  mengalami  cacat  dan  dilaporkan  kepada  kepala  keuangan  dan Barang  Milik  Negara  (BMN)  selaku  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  barang  milik negara.  Kemudian,  panitia  penghapusan  dibentuk  dan    tempat  dan  waktu  penghapusan ditetapkan berdasarkan surat berita acara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, digiling, dan dikubur. 20
Secara  umum,  proses  pemusnahan  obat  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Waibakul  sudah sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dalam Permenkes No.72 Tahun 2016. Namun, terdapat kendala yaitu kurang maksimalnya pencatatan obat-obat kadaluaarsa sehingga terkadang  masih  terdapat  obat  kadaluarsa  yang  tidak  tercatat,  masih  tercecer  di  ruangan penyimpanan obat. Kendala lainnya adalah ruangan penyimpanan obat yang masih kurang. Saat ini belum tersedia ruangan khusus untuk penyimpanan obat kadaluarsa dan obat rusak. Obat kadaluarsa masih digabung dengan obat yang masih digunakan. Proses pemusnahan obat yang memakan  waktu  lumayan  lama,  mengakibatkan  terjadi  penumpukan  sampah  medis  rumah sakit.

## Kesimpulan
Kegiatan  manajemen  logistik  obat  yaitu  tahap  perencanaan,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan/pemusnahan obat yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul Kabupaten Sumba Tengah sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  dalam  Permenkes  No.72  Tahun  2016,  namun  belum  efektif dikarenakan  terdapat  kendala  dalam  setiap  tahap  manajemen.  Dalam  kegiatan  perencanaan, yaitu  jumlah  anggaran  yang  belum  sesuai,  pergantian  dokter  yang  mempengaruhi  peresepan obat,  dan  kurang  efektifnya  penggunaan  metode  konsumsi.  Kendala  dalam  pengadaan  yaitu bahwa anggaran masih kurang untuk kebutuhan obat setahun, tim pengadaan bukan dari RSUD Waibakul. Selain itu jaringan internet yang belum stabil di wilayah RSUD Waibakul. Kendala yang terjadi dalam proses penerimaan yaitu kurangnya petugas, dan waktu tiba obat yang diluar jam kerja. Dalam penyimpanan obat, selain petugas yang terbatas, sarana dan prasarana dalam gudang  obat  juga  belum  mencapai  standar.  Lemari  obat  yang  belum  cukup,  kurangnya pendingin  ruangan,  kurangnya  lemari  pendingin,  kurangnya  ruangan  untuk  menyimpan  obat kadaluarsa dan obat rusak, kurangnya pallet untuk menyimpan kardus obat, kurangnya troli dan printer, dan kendala utamanya adalah rumah sakit belum memiliki gudang obat sendiri. Kendala yang terjadi dalam pendistribusian yaitu kurangnya petugas. Selanjutnya, dalam pemusnahan terdapat  kendala  yakni  kurang  maksimalnya  pencatatan  obat-obat  kadaluarsa,  dikarenakan ruangan  penyimpanan  obat  yang  masih  kurang.  Selain  itu  proses  pemusnahan  obat  yang memakan  waktu  lumayan  lama,  mengakibatkan  terjadi  penumpukan  sampah  medis  rumah sakit. Instalasi Farmasi RSUD Waibakul perlu meningkatkan sarana dan prasarana dan jumlah SDM,  serta  memperhatikan  agar  dalam  pengadaan  tim  yang  terlibat  saling  berkoordinasi dengan baik.

## Daftar Pustaka
1.   Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Peratur Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. 2016;4–13.
2.   Seto S. Manajemen Farmasi. Surabaya: Airlangga University Press; 2004. 88 p.
3.   Gusnawani. Analisis Pengelolaan Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2016. Al-Sihah  Public Heal Sci J [Internet]. 2016;10(1):37–47. Available from: http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/download/5418/4799
4.   Hasratna. Gambaran Pengelolaan Persediaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016. Sanctuary [Internet]. 2016;168–206. Available from: http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESMAS/article/download/1315/954
5.   Bachtiar MAP, Germas A, Andarusito N. Analisis Pengelolaan Obat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jantung Bina Waluya Jakarta Timur. MARSI [Internet]. 2019;3(2):119–30. Available from: http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI/article/view/545/524
6.   Nurlinda. Studi tentang Manajemen Pengelolaan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep. 2017; Available from: http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=33047
7.   Nesi G, Kristin E. Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. JKKI. 2018;
8.   Husain NI. Gambaran Pengelolaan Persediaan Obat di Gudang Farmasi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 [Internet]. Universitas Islam Negeri Alauddin; 2017. Available from: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12524/
9.   Saputra WA, Puspandari DA, Kurniawan MF. Evaluasi Pengadaan Obat dengan E- Purchasing melalui E-Catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2018. JKKI [Internet]. 2019;8(3):113–20. Available from: https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47800
10.  Karimah C, Arso SP, Kusumastuti W. Analisis Pengelolaan Obat pada Tahap Pengadaan di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. J Kesehat Masy [Internet]. 2020;8(2):182–7. Available from: ttp://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
11.  Hardiyanti. Manajemen Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2018 [Internet]. Journal of Linguistics. Universitas Hassanuddin; 2018. Available from:
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODI3YjgzMDU5N zNjMTYxY2EwMzk0Nzg0ZWI4N2FhNDlhYTZiMmQ5Mw==.pdf
12.  Liwu I, Kristanto EG, Tambun JG. Analisis Distribusi Obat pada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. J Biomedik [Internet]. 2017;9(72):40–5. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/viewFile/15383/14930
13.  Muntasir. Manajemen Logistik Kesehatan. Jawa Barat: Penerbit Nusa Litera Inspirasi; 2019.
14.  Kurniawati E. Analisis Manajemen Logisik Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Siti Aisyah Madiun Tahun 2017 [Internet]. Skripsi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun; 2017. Available from: http://repository.stikes- bhm.ac.id/70/1/9.pdf
15.  Hadidah IS. Faktor Penyebab Kejadian Stagnant dan Stockout di Instalasi Farmasi UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. J Manaj Kesehat Yayasan RSDr Soetomo [Internet]. 2016;2(2):110–7. Available from: http://jurnal.stikes- yrsds.ac.id/index.php/JMK/article/download/56/54
16.  Seno Y. Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat. Karya Tulis Ilmiah farmasi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang; 2018.
17.  Rusdiana N, Saputra B, Noviyanto F, Tinggi S, Muhammadiyah F. Alur Distribusi Obat dan Alat Kesehatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Malingping. Farmagazine [Internet]. 2015;2(1):24–9. Available from:
ttps://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56145739/17-43-1-PB.pdf
18.  Rahmayanti V. Gambaran Sistem Distribusi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan [Internet]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; 2017. Available from:
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36640/1/Vira Rahmayanti- FKIK.pdf
19.  Fathurrahmi. Manajemen Pengelolaan Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar [Internet]. Universitas Islam Negeri Alauidin Makassar; 2019. Available from: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/16308
20.  Kohar Marisco, Mandagi Chreisye K.F KGE. Gambaran Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018. Kesmas Indones [Internet]. 2018;7(5):6. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22105/21806