## APLIKASI IJMA’ DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARI’AH
Zainil Ghulam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: wanlam09@gmail .com

## Abstract:
Nowdays,  the  development  of  sharia  economic  and  financial  business  in Indonesia has transformed not only in economic practice and concept but also to take  a  role  and  lead  all  arroud  economic  sectors  of  Indonesia.  Thus,  sharia economic  and  financial  business  can  become  a  major  player  for  the  next  time. Ijma>' is one of the source of legal foundation in Islam, so ijma>' is a part of source of standard for the development of sharia economic. Studies on the application of some sources ( masdar) of Islamic law such as qiyas, istihsan, istishab etc., in the practice  of  sharia  economic  is  practically  little.  Of  course,  this  is  important because  it  can  help  the  sharia  economic  actors  to  keep  all  sharia  products  are according to the Islamic Sharia.
Keywords: ijma 'applications, syari'ah economic practices.

## Pendahuluan
Dalam  satu  kesempatan,  ‘Ali  bin  Abi  Thalib  pernah  bertanya  kepada Rasulullah tentang kemungkinan adanya sesuatu masalah yang tidak dibicarakan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, maka Rasulullah menjawab: ‚ Kumpulkan orang- orang yang berilmu kemudian jadikan persoalan itu sebagai bahan musyawarah ‚. Dalam  riwayat  lain  Rasulullah  menyatakan,  " umatku  tidak  akan  bersepakat untuk melakukan kesalahan.". 1 dalam  pernyataan Rasulullah ini tersirat  makna bahwa apabila umatnya telah melakukan kesepakatan tentang hukum syara' 2 dari suatu  peristiwa  atau  kejadian,  maka  kesepakatan  itu  hendaklah  diikuti,  karena mereka  tidak  mungkin  melakukan  kesepakatan  untuk  melakukan  kesalahan apalagi  kemaksiatan  dan  dusta.  Pernyataan  Rasulullah  inilah  yang  di  kemudian hari menjelma ijma>', salah satu sumber hukum dalam Islam.
1 Menurut imam Nawawi, Hadith ini, tergolong hadith da'if . Lihat, imam al-Nawawi, Sharah al- Nawawi 'ala Sahih Muslim , (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 57-56 2 Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dan  menjadi  bagian  dari  agama Islam.    Dasar  dan  kerangka  hukum  Islam    ditetapkan  oleh  Allah.    Hukum  ini mengatur berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. lihat:
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 36.
Hukum  Islam  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut:  1).  Merupakan  bagian  dan bersumber dari agama Islam; 2). Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan  dari  iman  atau  akidah  dan  kesusilaan  atau  akhlak  Islam;  3). Mempunyai dua istilah kunci yakni: a. syari’at,  dan b. Fikih; 4). Syari’at terdiri dari  wahyu  Allah  dan  sunnah  Nabi  Muhammad,  sedangkan  fikih  adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari’ah; 5). Terdiri dari dua bidang  utama  yakni:  a.  ibadat,  dan    b.  Muamalat;  Ibadat  bersifat  tertutup  karena telah  sempurna  dan  muamalat  dalam  arti  yang  luas  bersifat  terbuka  untuk dikembangkan  oleh  manusia  yang  memenuhi  syarat  dari  masa  ke  masa;  6). Strukturnya  berlapis,  terdiri  dari:  a.  nas  atau  teks  Al-Qur’an,  b.  sunnah  Nabi Muhammad  (untuk  syari’at),  c.  hasil  ijtihad  manusia  yang  memenuhi  syarat tentang  Al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  d.  pelaksanaannya  dalam  praktek,  baik  (i) berupa  keputusan  hakim,  maupun  (ii)  berupa  amalan-amalan  umat  Islam  dalam masyarakat (untuk fikih); 7). Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; 8).  Dapat  dibagi  menjadi:  a.  hukum taklifi atau  hukum  taklif  yakni  al-ahkam  al- khamsah  yaitu  lima  kaidah,  lima  jenis  hukum,  lima  kategori  hukum,  lima penggolongan  hukum  yakni  jaiz,  sunnat,  makruh,  wajib,  dan  haram,  b.  hukum wadh’i yang  mengandung  sebab,  syarat,  halangan  terjadi  atau  terwujudnya hubungan hukum. Ibid: 52-53.
Karena  Allah  juga  telah  mengisyaratkan  penetapan ijma>'  sebagai sumber hukum dalam Islam sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an yang Artinya:
" Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya  dan  ulil amri  diantara  kamu."  (an-Nisâ':  59).  Contoh  kongkrit  pelaksanaan  ijma>'    pada zaman  sahabat  adalah  saat  Rasulullah  SAW  meninggal  dunia  dan  diperlukan pengangkatan  seorang  pengganti  beliau  yang  dinamakan  khalifah.  Maka  kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah.
Dan  atas  kesepakatan  bersama  diangkatlah  Abu  Bakar  RA  sebagai  khalifah pertama.  Sekalipun  pada  permulaannya  ada  yang  kurang  menyetujui pengangkatan  Abu  Bakar    RA  itu,  namun  kemudian  semua  kaum  muslimin menyetujuinya. Kesepakatan seperti ini dapat dikategorikan ijma>'.
Pada masa sahabat masih sangat mungkin melakukan ijma>' dikarenakan pada  masa  itu  kaum  muslimin  masih  satu  dan  sedikit,  belum  ada  perbedaan pendapat  yang  tajam  diantara  kaum  muslimin,  dan  daerah  Islam  belum  begitu luas.  Namun  segala  kemungkinan  ini  pun  berakhir  hingga  masa  kekhalifahan Utsman,  di  mana  pada  masa  itu,  telah  nampak  gejala-gejala  perpecahan  di kalangan kaum muslimin. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota  keluarganya  sebagai  pemegang  jabatan-jabatan  penting  dalam pemerintahan (nepotisme). Dus, Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin menjadi. Seperti peperangan antara Ali bin Abi  Thalib  dengan  Mu'awiyah  bin  Abu  Sofyan,  timbulnya  golongan  Khawarij, golongan  Syi'ah.  Hingga  perselisihan  dan  perpecahan  pun  terus  berlanjut  pada masa dinasti Umawiyyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fathimiyah dan sebagainya. Belum lagi, semakin meluasnya wilayah Islam dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika. Dari ujung Afrika Barat sampai Indonesia, Tiongkok Selatan, Semenanjung Balkan dan Asia Kecil . Sebab-sebab ini semakin memperkecil kemungkinan terjadinya ijma' di masa-masa sekarang.
Selain  masalah  eksternal  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  membuat kita mempertanyakan kemungkinan terjadinya ijma>'. Dalam internal tubuh ijma>' berikut teknisnya pun tidak terlepas dari perselisihan para ulama. Di mulai dari
pertanyaan  "apa  itu ijma>'?",  pertanyaan  pun  berlanjut  ke-"Siapa  yang  berhak melakukan ijma>'?",  hingga  "bagaimana  cara  mengetahui  bahwa  sesuatu kesepakatan  itu  adalah  hasil ijma>'?",  dan  lain-lain.  Kenapa  seorang  Ali  Abdul
Raziq dalam bukunya " al-Ijma' fi al-Syari'ah al-Islamiyah" sampai berkomentar:
"tidak dicapai ijma>'  (kesepakatan) dalam merumuskan apa itu ijma>'?". 3
Perkembangan  ekomomi  syari’ah  dan  bisnis  finasial  di  Indonesia sekarang ini telah bertranformasi dari awalnya yang hanya menyodorkan tawaran praktik  ekonomi  dalam  bentuk  lain  sebagai  alternatif  pilihan  dari  praktik ekonomi  konvensional  yang  notabene  telah  berkembang  terlebih  dahulu. Perkembangan  ini  bergeser  kepada  potensi  untuk  ‘bermain’  dalam  arus  utama percaturan  ekonomi  di  republik  ini,  sehingga  nantinya  ekonomi  syariah  dan bisnis  finansialnya  dapat  menjadi  pemain  utama  dalam  sektor  ekonomi  di Indonesia.  Hal  ini  tak  lepas  dari  peran  pemerintah  yang  telah  menerbitkan  UU Perbankan  No.  10/1998  dimana  telah  mengakomodir  bank  syariah. Perkembangan  bank-bank  syari’ah  sejak  tahun  2000  sampai  dengan  2004  saja, telah mengalami perkembangan rata-rata 50%.
Penelitian ini mencoba untuk mengupas "potret" ijma>' dan aplikasinya dalam  praktik  ekonomi  syari’ah  dan  bisnis  finansial  dimana  kegiatan  ekonomi syariah  dalam  zaman  kiwari  bertumbuh  secara  signifikan  di  Indonesia.  Lebih- lebih, ketika ijma>' diposisikan sebagai urutan ketiga setelah hadith sebagai dasar hukum Islam.
B. Pengertian Ijma'
Ijma>'  secara  etimologi  berarti قافتلاا ( هٌلع عمجم رمأ اذه )  yang  berarti kesepakatan. Ada juga yang mengatakan; دادعلاا yang berarti mengumpulkan dan ada juga yang mengatakan; مزعلا seperti yang terdapat dalam penafsiran ayat 71 surat Yunus ( مكءاكرشو مكرمأ اوعمجأف ). 4
3 Ali  Abd  al-Raziq, al-Ijma' fi  al-Shari'ah  al-Islamiyyah ,  (Kairo:  al-Majlis  al-A'la  li  al-'Ammah, 2005), 27
4 Amir Abd Aziz, Usul Fiqh al-Islamy, (Siria: Dar el Fikr, 1986) , 417
Menurut  Wahbah Zuhaily, pengertian etimologi dari ijma>' ada dua, yaitu al 'Azm dan al-Ittifaq, namun dalam pengertian keduanya memiliki konsekwensi tersendiri karena yang pertama ( al-'Azm ) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang kedua harus dengan kelompok ( muta'addid). 5
Berbeda dengan pengertian lughahnya yang diartikan hampir serupa oleh ulama,  pengertian ijma>'  secara  terminologinya  banyak    terdapat  perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut al-T{ufi>, Ijma>' adalah:
ًنٌد رمأ ىلع ةملأا هذه نم رصعلا يدهتجم قافتا
"Kesepakatan  para  mujtahid  dari  umat  Islam  pada  zamannya  tentang problematika agama" 6
Sedangkan menurut al-Nazzam, 7 Ijma' adalah :
دحاو لوق ناك ناو هتجح تماق لوق لك
"Setiap perkatan yang memiliki argumentasi meskipun hanya satu qaul"
Al Ghazali, 8 berpendapat lain dari al Nazzam, menurutnya ijma>'  adalah:
ةٌنٌدلا روملأا نم رمأ ىلع ةصاخ ملسو هٌلع الله ىلص دمحم ةمأ قافتا
"Kesepakat  umat  Muhammad  Saw  khususnya  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan agama". 9
Pendapat  al  Ghazali  ini  setidaknya,  menurut  Zuhaili  memiliki  dua kekurangan. Pertama,  memasukkan  orang  awam  ke  dalam  bingkai  ahli  al-nazar wa  al-ma'rifah  wa  al-fiqh.  Kedua  tidak  mencamtumkan  setelah  wafatnya  nabi
5 Wahab al Zuhaily, Usul Fiqh al Islamiy ,( Syiria: Dar al-Fikr, 1986), 490 6 Najmudin  Abu  Rubi'  Sulaiman  bin  Abd  Qawi  bin  Abd  Karim  bin  Said  al-Tufy, Sharah Mukhtasar  al  Raudhah ,  Tahqiq,  Abdullah  bin  Abd  al-Mahsan  al-Turky  (Bairut  :  Muassasah  al- Risalah, 1989),9
7 Mereka  dalah  sekte  Mu'tazilah  pengikut  dari  Ibrahim  bin  Siyar  al  Nazzam,  murid  dari  Abi  al Hazail al-Allaf lihat Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al Islamiyah fial Siyasah wa al Aqaid wa Tarikh al Mazahib al Fiqhiyah , (Kairo: Dar el Fikr al Araby),139
8 Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Thusi Abu Hamid al Ghazali,  lahir  di  Kharasan  450H/1059M.  Beliau  juga  seorang  ilmuwan,  filosof  dan  faqih  yang telah  banyak  menyumbang  berbagai  pemikirannya  kepada  dunia  Islam  hingga  saat  ini,  lihat; Ahmad  Shamsudin, al-Ghazali,  Hayatuhu,  Atharuhu,  Falsafatuhu, (Beirut:  Dar  el  Kutb  al Ilmiyah,1990),4 9 Muhammad  bin  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Ahmad  al  Thusi  Abu  Hamid  al-Ghazali, al Mustafa  min  Ilm  al-  Usul ,  (Bairut:  Dar  Ihya  al  Turath  al  Araby,1997),171.  lihat  juga  Zuhaili, Usul al-Fiqh ,490
karena tidak ada kebutuhan terhadap ijma>'  di saat nabi masih hidup. 10 Adapun terminologi ijma>' menurut mayoritas ulama adalah:
هتافو دعب روصعلا نم رصع ًف  ملسو هٌلع الله ىلص دمحم ةمأ نم نٌدهتجملا قافتا ًعرش رمأ ىلع
"Kesepakatan  para  mujtahid  dari  umat  Muhammad  pada  zamannya  tentang perkara shar'I setelah meninggalnya nabi". 11
Dari  pengertian di atas  dapat ditarik  beberapa kesimpulan penting yaitu ijma>'  merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang dieksposisikan oleh para mujtahid 12 pada masanya setelah meninggalnya nabi Muhammad SAW baik dengan  perkataan  ( bi  al-qaul)  maupun  perbuatan  (bi  al-fi'il  ).  Adapun  yang memiliki legalitas ber- ijma>' adalah orang-orang yang professional dalam bidang shari'ah. Hal ini disebabkan oleh dua alasan; Pertama, Ijma>' merupakan landasan hukum  yang  wajib  untuk  diikuti  dan  tercela  jika  ditinggalkan, Kedua,  Ijma>' terkadang  menentukan  hukum  satu  perkara  dan  menafsirkan  teks-teks  wahyu, menganalogikannya ( ta'wil) atau mencari alasan (ta'lil) hukum dari teks (nas}). 13
Beragamnya  pengertian ijma'>    di  kalangan  fuqaha'  mengindikasikan tingginya  dinamika  intelektual  para  pemikir  muslim  dan  juga  membuktikan bahwa tidak ada satupun dari definisi di atas yang telah final hingga bebas dari ruang  pembenahan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  Mah}mud  Shalt}u>t  agak  sedikit meragukan apakah ijma>' yang telah dikenal banyak orang itu sebagai fundamen dari usul tashri' dalam Islam?. 14
B. Kaidah, Rukun, Syarat dan Macam-macam  Ijma>'
10 Zuhaily, Usul al-Fiqh , 491 11 Hamdi Subh Thaha, al-Qaul al-Mubin fi al-Mujmal wa al-Mubayyan 'inda al Usuliyin , (Kairo: Dar el Nahdan al Arabiyah,tt), 4
12 Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya. al-Qardawi berpendapat, ada dua kriteria mujtahid : Pertama, memiliki prasarana untuk berijtihad seperti yang banyak dijelaskan dalam us}u>l fiqh , sebagian dari hadith itu bisa dikategorikan sebagai mujtahid . Kedua, hendaknya seorang mujtahid itu memiliki sifat adil dan sirah yang baik. Lihat: Zuhaili, Usul al Fiqh ,495; Yusuf al Qardawi, al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al- Indibat wa al-Infirat , (Kairo: Dar el Tauzi wa al Nashr al Islamiyah, 1994),99. Taha Rayan, Guru Besar fakultas Syari'ah Universitas al Azhar Mesir menjelaskan beberapa keharusan bagi seorang mujtahid, yaitu; mengetahui ayat-ayat ahkam, memahami Usul Fiqh, memahami kaidah dan bahasa arab, mengetahui balaghah mengetahui nasikh dan mansukh baik dari alQur'an dan hadith juga asbab nuzul dan wurudnya lihat; Taha Rayyan, al-Ijtihadat bi dawabitiha zahirah ijabiyah ", al-Iqtisad al-Islami, 187 , Ramadlan 1416/Januari-Pebruari 1996.34.
13 Ibid ., 12
14 Mahmud Shaltut, al-Islam, Aqidah wa Shari'ah ,  (Kairo:Dar el Shuruq,1972),80
Dari definisi ijma'> di atas, dapat disimpulkan bahwa ijma'> adalah metode pendekatan  yang  melembaga  dalam  memproduksi  sebuah  hukum  sehingga  para ulama'  hampir  semua  sepakat  tentang  status ijma'>  sebagai  hujjah. 15 Jika  dilihat dengan  seksama, ijma'>    berperan  dan  berfungsi  besar  dalam  proses  legislasi hukum,  maka  perlu  adanya  kaidah  atau  kerangka  aturan  ( al-dhawa>bit{)  yang berada dalam ijma'> diantaranya:
1. Timbulnya  kesepakat.  Artinya,  kesepakatan  yang  dilahirkan  atas  dasar kesamaan baik keyakinan, perbuatan dan perkataan.
2. Para Mujtahid.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya. 16 Para ulama membagi ijtihad 17 kedalam  dua  bagian  yaitu:  a). Ijtihad  Sempurna,  yaitu  teknik ijtihad  yang  hanya  bisa  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  betul- betul  mampu  menggali  hukum  dan  menetapkan  hukum  dari  sumber aslinya  secara  independen  dalam  arti  mereka  tidak  terpengaruh  oleh metodologi  ijtihad  pendahulunya  dan  betul-betul  menggali  hukum
15 Muhammad Abu Zahrah, Usul al Fiqh ,  (Kairo: Dar al Fikr al Araby,tt),156
16 Zuhaili, Usul al Fiqh ,495.
17 Ijtihad adalah kata arab dalam bentuk mas{dar dari kata ijtahada , dengan kata dasar ja-ha-da yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh atau mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dijelaskan oleh Sayyid  Muhammad Musa Tuwana dan Wahbah al- Zuhaily bahwa kata dasar ja-ha-da dan semua kata yang berasal dari kata dasar ini, biasanya dipakai untuk arti yang berhubungan dengan suatu pekerjaan yang tidak biasa/berat, keadaan yang memberatkan atau tidak disenangi. Kata ini telah menjadi istilah teknis dikalangan para ahli hukum / para Yuris terutama para ahli Us{ul Fiqh. Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini, oleh para ulma didefinisikan dalam bentuk dan redaksi yang sangat beragam namun pada intinya adalah sama, al-Shaira>zi memberi  definisi meluangkan kesempatan dan mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari ketentuan hukum Shar'i. Al-Subki dan al-A<midy memberi defisi yang lebih mengarah pada kedudukan hukum hasil ijtihad dan lapangan ijtihad, yaitu pengerahan kemampuan seorang Yuris untuk memperoleh sangkaan kuat  (Z{ann) adanya hukum, lebih jelas lagi Abd al-Wahha>b Khallaf memberi definisi, pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum Shar'i dari dalil-dalilnya secara terinci. Dan diperjelas oleh Abu Zahrah atau dalam aplikasinya. Dari beberapa definisi tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah penalaran maksimal seorang Yuris untuk memperoleh prediksi logis atau estimasi hukum dalam masalah aktual yang secara jelas tidak ada pernyataan Nas} dalam al-Qur'an, al-Hadith ataupun  ijma’. Lihat: Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta,UPBIK, 1984), 234; Muhammad Abu Zahroh. Us}u>l al-Fiqh ( Cairo: Da>r al-Fikr   al-Arabi, 1958), 379; Sayyid Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihad wa  madha  Ha>ja>tuna> ilaih fi ha>dha> al-`Ashr ( Mesir: Da>r al-Kutub al-Hadi>thah, 1973), 97; Wahbah Al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh  al-Isla>mi .  Juz.II.
(Damasqus: Da>r al-Fikr, 1998),1065; Al-Shairazi, al-Luma`  fi>  Us}u>l al-Fiqh ( Surbaya:  Mat}ba`ah al-Hidayah, tth.),70; Al-Subki, Jam`u  al-Jawmi `Juz.II. (Bairut: Da>r al-Fikr, 1982), 379; Abdul Wahhab Khallaf, `Ilm Us}u>l al-Fiqh (Cairo:  al-Dar  al-Kuwaitiah, 1968), 216; Muhammad Abu Zahroh, Us}u>l al-Fiqh (Cairo: Da>r al-Fikr   al-Arabi, 1958), 379.
dengan  metode  sendiri  yang  orisinil,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh para  ulama  Sahabat,  Tabi'in  dan  para  imam  Madhhab  seperti  imam Malik,  Hanafi,  Shafi'i  Hanbali  dan   termasuk  juga  al-Auza'i,  al-Thabari dan imam Ja'far S}a>diq dari golongan Shi'ah 18 . b). Ijtihad Pengembangan.
Atau  teknik  ijtihad  yang   dilakukan   oleh   ulama   yang    hanya  mampu menerapkan   dan   mengembangkan   metodologi  atau  teori-teori  hukum yang  dihasilkan  oleh  pemula-pemulanya,  seperti  yang  dilakukan  oleh Abu Yusuf  al-Anshari,  Muhammad  bin  Hasan  al-Shaibani,  Abul  Hasan al-Karkhi  dan  Muhammad  bin  Abi  Sahal  al-Sarkhisi  dari  madhhab Hanafi, Abdullah Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtuby, Isa bin Dinar Abd Rahman  bin  Qo>sim  al-'Idqi  dan  Muhammad  bin  yahya  al-Andalusi  dari madhhab  maliki, Abu al-Ma’a>li Abd al-Ma<lik bin Abd Allah al-Juwainy, Abu  Ibrahim  al-Muzanni,  Abu  al-Qa>sim  al-Rafi>'i  dan  Abu  Zakaria  al- Nawawi  dari  madhhab  Shafi'i,  serta  Ahmad  bin  Muhammad  al-Barwasi dari madhhab Hanbali.
al-Qardawi  berpendapat,  ada  dua  kriteria mujtahid:  Pertama,  memiliki prasarana  untuk  berijtihad  seperti  yang  banyak  dijelaskan  dalam us}u>l fiqh. 19 Kedua,  hendaknya  seorang  mujtahid  itu  memiliki  sifat  adil  dan sirah yang baik. 20
3. Para mujtahid  (ahl  al-Ijma'>  )  harus  dari  umat  Muhammad  SAW. Maksudnya adalah orang-orang Islam. Tentunya, seorang mujtahid harus menguasai  lapangan  aplikasi  ijtihad.  Adapun  lapangan  aplikasi  ijtihad
18 Mahmas } a > ni, Falsafah  al-Tashri > `  fi > al-Isla > m: Muqaddimah fi > Dira > sa > t al- Isla > miah ala d } aw'i Madha > hib al-Mukhtalifah  wa  d } aw'i  al-Qawa > ni > n   al- Hadi > thah . Terj. (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1977), 145. 19 Taha Rayan, Guru Besar fakultas Syari'ah Universitas al Azhar Mesir menjelaskan beberapa keharusan bagi seorang mujtahid, yaitu; mengetahui ayat- ayat ahkam, memahami Usul Fiqh, memahami kaidah dan bahasa arab, mengetahui balaghah mengetahui nasikh dan mansukh baik dari alQur'an dan hadith juga asbab nuzul dan wurudnya lihat; Taha Rayyan, al-Ijtihadat bi dawabitiha zahirah ijabiyah", al-Iqtisad al-Islami, 187, Ramadlan 1416/Januari- Pebruari 1996.34
20 Yusuf al Qardawi, al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibat wa al-Infirat , (Kairo: Dar el Tauzi wa al Nashr al Islamiyah, 1994),99
tersebut adalah: a). Masalah yang menyangkut materi hukum dalam arti nas}-nas}  yang  bisa  menjadi  lapangan  aplikasi  ijtihad.  b).  Masalah  yang menyangkut kasus hukum yang membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan  kepada  sumber  pokok  yang  telah  disepakati  yaitu  al- Qur'an  dan  al-Sunnah 21 ,  karena  setiap  masalah  dalam  pandangan  Islam telah  ada  ketentuan  hukumnya 22 hanya  ternyata  mayoritas  ketentuan tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  terutama  yang menyangkut masalah  non  akidah-ibadah  ( mu'a>malah),  bahkan  tidak  sedikit  diantara masalah-masalah  tersebut  seperti  masalah  pidana,  perdata,  tata  negara, hukum  niaga  dan  lain  sebagainya tidak  ditemukan  ketentuan  yang  jelas dalan nas} al-Qur'an dan al-Sunnah.
Adapun nas}-nas} yang bisa menjadi lapangan ijtihad adalah nas} yang Z{anni indikasi/ dala>lahnya,  terdiri  dari  al-Qur'an  atau  al-Sunnah,  atau  nas}  al- Hadith yang Z{anni eksistensi/ wuru>dnya. Adapun tugas mujtahid terhadap nas}  yang  Z{anni  eksistensinya  adalah  meneliti  sanad  sampai  pada  Nabi, sifat-sifat  perawi  dari  segi  kejujuran,   keadilan,  dan thiqahnya,  dan terhadap  materi  hukum  ( al-Hadith)  yang  Z{anni  indikasinya  adalah memberi  tafsir  dan  ta'wil,  mencari  kuatnya  petunjuk  terhadap  makna yang  dikehendaki,  menyelamatkan apabila  terjadi ta'a>rud,  menentukan bahwa materi hukum tersebut menunjuk pada salah satu hukum taklifi 23 .
4. Terjadinya konsensus setelah wafatnya nabi Muhammad SAW.
5. Terjadinya kesepakatan mujtahid atas realitas kekinian dalam zamannya.
Kapabilitas  mujtahid  merupakan  suatu  pekerjaaan  yang  tidak  semua orang dapat melakukannya, karena pekerjaan ini terkait langsung dengan hak-hak Sha>ri' (Allah dan RasulNya) dalam_arti, setiap ketentuan hukum yang dihasilkan oleh seorang_mujtahid adalah mewakili kehendak tuhan, atau  singkatnya  ia  adalah  kepanjangan  tangan  tuhan  dalam  mengatur hamba-Nya.  Oleh  sebab  itu  tidak  salah  kalau  para  ulama  menetapkan
21 Al-Qur’an, 4 (al-Nisa > ’):59. 22 Al-Qur’an, 6 (al-An’a > m):38. 23 Khallaf, 216-217. lihat juga, Al-Zuhaili, Us } u > l al-Fiqh, 1081 .
syarat-syarat,  meskipun  syarat-syarat  tersebut  menurut  Iqbal 24 hampir tidak  mungkin  direalisasikan  pada  badan  perseorangan  karena  terlalu  di idealkan dengan capaian-capaian masa lalu para imam madhhab.
1. Syarat-Syarat Mujtahid
Syarat-syarat  Mujtahid  yang  ditetapkan  oleh  ulama  dikelompokkan menjadi:
a. Syarat-syarat Umum
Yang termasuk syarat umum adalah; Dewasa,_berakal sehat, mempunyai IQ. (Intellegence Quotient) tinggi dan beriman 25 .
b. Syarat-syarat Pokok
Diantara syarat-syarat pokok yang telah dirumuskan oleh ulama adalah: 1.  Menguasai  bahasa  Arab  dan  ilmu-ilmu  yang  berhubungan  dengannya seperti,  Nahwu,  Sharraf  dan  Balaghah,  memahami  makna-makna  kosa kata  serta,  sehingga  bisa  mengetahui  susunan  dan  redaksi  suatu  kalimat dan  juga  pada  bentuk-bentuk muhkam    dan  mutasha>bih,  haqi>qah  dan maja>z,  muthlaq  dan  muqayyad,  mujmal dan  mubayyan  serta  a>m  dan kha>s}nya 26 .
2. Memahami al-Qur'an dan ilmu-ilmu ikutannya, seperti ilmu Asba>b al- Nuzu>l  dan  na>sikh-mansu>kh,  agar  hasil  ijtihadnya  tidak  termasuk  dalam hukum nas} yang telah dimansukh 27 .
3. Menguasi  al-Sunnah  serta  mengetahui  jalan-jalan  periwayatannya sehingga  bisa  mengetahui  tingkatan  tingkatan  kehujjahan  dalam  bentuk
24 Muhammad Iqbal, The Recontruction of Relgious Thought in
Islam . Terj.(Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1983), 205.
25 Tuwana, al-Ijtihad , 160-164.
26 Tuwana, al-Ijtihad , 168, lihat juga, Abu Zahroh. Us}u>l , 380.
27 Al-Mahalli, Sharh Matni Jam`i al-Jawa>mi`. Juz.II. (Bairut: Da>r  al-Fikr,1982), 384. lihat juga, Al-Badakhsi, Sharh al-Badakhsy  Minha>j al-`Uqu>l.Juz.III.  (Bairut: Da>r  al-Kutub al-`Ilmiyah,  tth.),  284,  Al-Asnawi, Syarh    al-Asnawi:  Niha>yah   al-Su>l.   juz.III.
(Bairut: Da>r  al-Kutub  al-Ilmiyah, tth.), 283., Al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh,1074.
mutawatir, masyhur dan ahad-nya, serta mengetahui tingkatan-tingkatan keabsahan dalam bentuk shahih, hasan dan dha'if-nya 28 .
4.  Mengusai  metode-metode  Qiyas,  karena  menurut  al-Shafi’i,  ijtihad tidak lain adalah Qiyas 29 , sedangkan untuk menguasainya dibutuhkan tiga penguasaan 30 , yaitu:
a. Mengetahui  latar  belakang  materi  hukum  yang  menjadi  dasar  serta illat-illat hukumnya, agar proses penalaran dan analoginya tidak salah. b. Menguasai  dengan  pasti  aturan-aturan  serta  batasan  batasan  dalam mengoperasikan Kias.
c. Mengetahui metodologi ulama-ulama klasik dalam mencari illat hukum dan sifat-sifat yang dijadikan alasan dalam menetapkan ketentuan hukum.
Sehubungan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, al- Shafi'i 31 menyatakan  bahwa  syarat-syarat  tersebut  adalah  bersifat kumulatif (bukan alternatif) artinya, apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut  tidak  dijumpai  dalam  diri  seorang  mujtahid,  maka  ia  terlarang untuk melakukan ijtihad.
5.  Mengetahui kaidah-kaidah umum.
Yang dimaksud  kaidah-kaidah umum ini, menurut  al-Subki  yaitu kaidah-kaidah  pokok fiqhiyah ( al-qawa'id al-fiqhiya>t al-kulliya>t) 32 yaitu al-umu>r bi maqa>s}idiha>, al-yaqi>n la yuza>lu bi al-Shak, al-Mashhaqqat tajlib a-Ttaisir, al-d}araru yuza>lu dan al 'a>dat muhakkamat.
6. Mengetahui teori tarjih ketika terjadi perlawanan ( ta'a>rudh) antara dua dalil 33 ,  karena  jika  terjadi  pertentangan  antara  dua  dalil  maka  pertama- kali  yang  harus  dilakukan  adalah  men tauqif  dan  apabila  tidak
28 Khallaf, `Ilm Us}u>l al-Fiqh , 219.
29 Al-Sha>fi`I, al-Risa>lah (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1969), 318, 205.
30 Abu Zahroh. Us}u>l , 385.
31 Al-Sha>fi`i, al-Risa>lah , 318.
32 Al-Subki, Jam`u  al-Jawa>mi’ ,383.
33 Al-Taftazani, Syarh   al-Qad}I  li  Mukhtas}a  al-Muntaha  ... Juz.II.(Bairut:  Da>r  al-Kutub  al- `ilmiyah,1983),390.
memungkinkan  maka  harus  diadakan tarji>h  dan  wajib  berpegang  pada salah satu dari kedua dalil tersebut 34 .
7.  Memahami  ideal  moral  Shari'ah  atau Maqa>sid  al-Tashri>'  atau  ru>h  al- Shari’ah.  Sehubungan  dengan  syarat  yang  terakhir  ini,  al-Shathibi mengatakan bahwa ideal moral Shari'ah adalah syarat yang sangat pokok dalam  melakukan  ijtihad  sedangkan  syarat-syarat  yang  telah  disebutkan di atas adalah syarat yang mengiringinya atau syarat pelengkap 35 .
c.  Syarat-syarat Pelengkap Diantara syarat pelengkap yang dimaksud adalah:
1. Tidak  ditemukan  dalil qat}’i  dalam  suatu  kasus  hukum,  baik  berupa dalil nas atau ijma’ atau masalah yang belum ada kepastian hukumnya.
2. Mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama. 36
Dengan  melihat  pemaparan  ijtihad  di  atas,  maka  secara  umum, mujtahid bisa diklasifiksikan dalam dua macam yaitu:
1. Mujtahid Mutlak
Mujtahid  mutlak  atau mujtahid  fi  al  Shar'i atau_mujtahid  ka>mil  adalah seorang  ulama  yang  mampu  menggali  hukum-hukum  agama_dari  dalil- dalilnya secara langsung dan mampu menetapkan metodologi dan dasar- dasar pokok dalam aktivitas_ijtihadnya 37 .
Tingkatan  mujtahid  yang  pertama ini  dapat  dibedakan  dalam  dua  hal, yaitu:
a. Mujtahid  mutlak  mustaqil  atau  mujtahid  yang  mampu_menggali hukum-hukum  baru  dengan  metodologinya  yang_orisinil  tanpa terpengaruh oleh ulama-ulama pendahulunya seperti  yang telah dilakukan oleh ulama-ulama  sahabat, tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab dan  Abdu
34 Al-Barzanji, al-Ta`a>rud   wa  al-Tarji>h  baina  al-Adilla>t  al-Syar`iyah:  Bahts  Ushuly  wa muqaran bi al-Madha>hib al-Isla>miah  al-Mukhtalifah .Juz.II. (Bairut: Da>r al-Kutub al- `Ilmiyah,1993), 308.
35 Al-Syathibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ahka>m ,4 (Bairut: Da>r  al-Fikr, tth),.105-106.
36 Tuwana, al-Ijtihad , 200.
37 Abu Zahroh. Us}u>l , 385. lihat juga, Tuwana, al-Ijtihad , 356.
al-Rahman  al-Nakha'i  para pendiri madhhab seperti Abu  Hanifah, Malik bin   Anas,   Muhammad  bin  Idris  al-Shafi'i   dan   Ahmad  bin  Hambal  dan lain sebagainya 38 .
b. Mujtahid  Mutlak  Muntasib  atau  ulama   yang  mencapai  tingkatan mujtahid  mutlak  hanya  saja  mereka  tidak  menetapkan   hukum  dengan metodenya  sendiri  tetapi  memakai  metodologi   yang  dipakai  oleh mujtahid  mustaqil   dan   juga  memakai  keterangan-kerangannya  dalam hukum   asal   sebagai  landasan   penalaran   dalam  penggalian  hukum masalah-masalah cabang 39
2. Mujtahid Madhhab
Mujtahid  madhhab  adalah  ulama  yang  mengikuti  metodologi  salah  satu imam  madhh{ab  dalam  hukum  asal   atau  cabang  dan  hanya  mampu mengembangkan   dan  menerapkannya  serta   meng istimbat}kan   hukum yang belum  terdapat di dalam madhhabnya. 40 .
Tingkatan  mujtahid  yang  kedua  ini  dapat  diklasifikasikan  dalam  dua tingkatan, yaitu:
a. Mujtahid takhri>j atau ulama yang mengeluarkan ketentuan hukum yang belum ditetapkan dengan metodologi pendahulunya.
b. Mujtahid  tarji>h  atau  mujtahid  fatwa  ialah  ulama  yang  mentarjih pendapat yang berbeda dalam madhhhabnya untuk memperoleh pendapat yang paling kuat dan lebih mendekati pada nas} atau qiyas yang benar atau yang paling sesuai dengan kebutuhan manusia.
Disamping  pembagian  ijtihad  diatas,  dengan  melihat_kapasitas dan kualifikasi mujtahidnya dapat dibedakan juga kepada:
1. Mujtahid  umum  (general)  atau  mujtahid  yang  mampu  melakukan ijtihad dalam semua aspek kajian hukum Fiqh.
38 Al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh, 1107. Tuwana, al-Ijtihad ,357.
39 Tuwana, al-Ijtihad , 357 lihat juga, Al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh, 1107, Mahmas}a>ni, Falsafah, 145 .
40 Al-Anshari, Gha>yah  al-Wus}u>l  Syarh lubb al-Us}u>l, ( Semarang: Syirkah al- Nur Asia, tth.)148, lihat juga, Al-Subki, Jam`u  al-Jawa>mi’,385, Al-
Mahalli, Sharh Matni Jam`i al-Jawa>mi`. 385.
2. Mujtahid khusus (parsial) atau mujtahid yang hanya mampu berijtihad dalam  masalah  parsial  hukum  Fiqh  seperti  melakukan  ijtihad  dalam hukum  keluarga,  hukum  pidana  dan  dalam  masalah-masalah  yang  lain yang sifatnya parsial 41 .
6. Kesepakatan harus dalam area hukum shar'i. 42
Beberapa  kaidah  di  atas,  mencerminkan  bahwa ijma'>  harus  memiliki aturan baku berupa arka>n dan shuru>t} sebagai penyangga dalam kelembagaannya.
Menurut para ilmuan ijma'> memiliki beberapa rukun diantaranya:
1. Kesepakatan suatau hukum dilahirkan oleh beberapa orang mujtahid dan tidak dikatakan ijma'>  jika hukum itu hasil dari ijtihad satu orang.
2. Kesepakatan tentang suatu hukum harus berdasarkan keputusan bulat seluruh mujtahid dan tidak cukup dengan pendapat mayoritas.
3. Kesepakatan  harus  dari  seluruh mujtahid  pada  zamannya  yang beraasal dari seluruh negeri Islam.
4. Hendaknya proses kesepakatan terjadi setelah seluruh para mujtahid mengemukakan  pendapatnya  secara  elegan  dan  terbuka  baik perkataan ataupun perbuatan. 43
Adapun sarat-sarat ijma'>  adalah:
1. Hendaknya  orang  yang  melakukan ijma'>  adalah  para  mujtahid
yang  profesional  yang  mempunyai  problematika  yang  hendak disepakati
2. Keputusan ijma'>  hendaknya  berargumentasi  pada  al-Qur'an  dan hadith yang dijadikan sebagai salah satu argumentasi dalam ber- ijma'>. Menurut al-Sinqit{i>  menjadikan qiyas 44 dan ijtihad  sebagai
41 Mahmud Hilmi , Niz}a>m al-Hukm ,226. 42 Zuhaili, Usul al-Fiqh ,891,895,524,536.
43 Zuhaili, Usul al-Fiqh ,537 44 Qiya>s secara  bahasa,  bisa  berarti  mengukur  sesuatu  atas  sesuatu  yang  lain  dan  kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan Qiya>s sebagai mengukur dan  menyamakan.  Pengertian Qiya>s menurut  ulama  ushul  ialah  menerangkan  hukum  sesuatu yang  tidak  ada  nashnya  dalam  Al-Qur’an  dan  hadith  dengan  cara  membandingkannya  dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya secara nash. Mereka juga membuat definisi lain : Qiya>s ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena  adanya  persamaan ‘illat hukum.  Lihat  Umar  Abdullah, Sullam  al-Wusul  li  Ilm  al-Ushul ,
dasar argumentasi ijma'> terdapat tiga pandangan ulama, yaitu a). utopis  ( la  yutasawwar)    b).  mungkin  saja  akan  tetapi  tidak  bisa dijadikan hujjah dan c). realistis dan boleh, hal ini terjadi seperti konsensus  mengharamkan  lemak  babi  ( shahm  al-khinzir)  yang
diqiyaskan dengan dagingnya. 45
Dari  semua  kaidah,  sarat,  dan  rukun  di  atas  pada  dasarnya  semua  itu termasuk ke dalam satu bingkai besar yaitu rukun ijma'>.
Setelah  penjelasan  kerangka ijma'>  yang  tercermin  dari  kaidah,  sarat  dan rukunnya, para fuqaha  mengklasifikasikan ijma'> ke dalam beberapa bagian yaitu:
1. Ijma'> yang jelas dan transparan (s}ari>h}) artinya ijma'> yang dilakukan oleh para mujtahid  pada  zamannya  atas  problematika  shar'i  dan  setiap mujtahid  mengemukakan  pendapatnya  yang  positif  dengan  cara  yang elegan dan transparan.
2. Ijma'> suku>ti>, yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh sebagian mujtahid pada zamannya dan diketahui oleh semua mujtahid tanpa ada resistensi dari yang lain atas keputusan hukum tersebut. 46

## C. Dalil-Dalil Ijma>'
Entitas ijma'>  telah  diamini  mayoritas  ulama'  sebagai  salah  satu  dasar rujukan  dalam  upaya  pendekatan  mencari  kesimpulan  sebuah  hukum.  Maka konsekwensinya, setiap produk hukum yang lahir dari 'rahim' ijma'> menjadi suatu konsensus yang berhak untuk dijadikan pedoman dalam pembumiannya ke alam realitas. Namun sebelum itu, ijma'>  harus memiliki legitimasi yang kuat sebagai sandaran  posisinya  sebagai  bagian  dari  dasar-dasar  hukum  Islam.  Para  ulama
(Mesir, Dar al-Ma’arif, 1956) 205; Mustafa Said al-Khin, Asr al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi  al-Fuqaha’, (Kairo,  Muassasah  al-Risalah,  1969),  468;  Muhammad  Abu    Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta,Pustaka Firdaus, 2007), 336 pengertian kedua juga terdapat dalam Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh , terj., (Jakarta,Pustaka Amani, 2003), 65
45 Muhammad al Amin bin al Mukhtar al Sinqity, Muzakkirah Usul al-Fiqh al-Raudah al-Nazir li Ibn Qudamah, (Bairut: Dar al Qalam,tt), 158 46 Mahdi  Fadlillah, al-Ijtihad  wa  al-Mantiq  al-Fiqhi  fi  al-Islam ,  (Bairut  :  Dar  al  Tal'ah  li  al Taba'ah wa al Nasr,1987),50
menulis  beberapa  dalil  justifikasi  baik  dari  al-Qur'an,  hadith  maupun  rasio terhadap keabsahan ijma'> diantaranya:
- Dalil-dalil dari al-Qur'an
                                                                                                       
                                                                                                   
Artinya:    Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia, menyuruh  kepada  yang  ma'ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Kalimat khair  ummah  dalam  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  mereka mencegah kemungkaran, maka dilarang dan bahkan mereka diperintahkan untuk berbuat  kebajikan. 47 Sebagai  konsekwensi  dari khair  ummah  tidak  memproduk kesalahan dan kejelekan karena keduanya akan keluar dari ruang kebaikan yaitu kebaikan yang terangkum dalam perintah untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran ( al-'amr bi al-ma'ru>f wa al-nahyi an al-munkar). 48
                                                                                                                 
                                      
Artinya: Dan barang siapa yang menantang rasulullah sesedah jelas kebenaran baginya  dan  mengikuti  jalan  yang  bukan  jalan  orang-orang  mu'min,  Kami biarkan  ia  leluasa  terhadap  kesesatan  yang  telah  dikuasainya  itu,  dan  kami masukkan ia ke dalam jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS al Nisa 115)
47 Abi  al-Husain  Muhammad  bin  Ali  bin  al-Tayyaib  al-basri  al-Mu'taziliy, al-Mu'tamad  fi  Usul  al- Fiqh , juz 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, tt), 6
48 Mahdi Fadlillah, al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqhi fi al-Islam, 153
Dalam  ayat  ini  menggabungkan  antara  menentang  rasul  dan  mengikuti jalan-jalan orang–orang mu'min ke dalam ancaman ( Jahanam). Jikalau mengikuti jalan  orang-orang  yang  tidak  beriman  itu  boleh,  mengapa  perbuatan  itu digolongkan  ke dalam peringatan dan ancaman. Dan jika mengikuti jalan orang yang tidak beriman itu jelek maka wajib untuk dihindari dan untuk memghindari itu harus mengikuti jalan orang mu'min. 49
                                                    .........
Artinya  dan  berpeganglah  kamu  semuanya  kepada  tali  (agama)Allah  dan janganlah kamu bercerai berai..(QS Ali Imran 103)
Pengertian  dari  ayat  ini  menunjukkan  bahwa ijma>'  merupakan  hablullah yang  wajib  untuk  dipegang  teguh  dan  kita  tidak  boleh  berpisah  darinya. 50
Kandungan  ayat  ini  menjelaskan  bahwa  Allah  swt  melarang  perpecahan  dan mengingkari ijma>'  merupakan  perpecahan  dan  maksud  dari  ijma>'  itu  sebagai hujjah berarti dilarang untuk mengingkarinya. 51
- Dalil-dalil Dari Hadith
Jika dicermati dari pendekatan hadith tentang status ijma>', maka semakin menguatkan  argumentasi  akan  kedudukannya  sebagai hujjah  dalam  penentuan sebuah hukum. Hal ini karena hadith ( sunnah) merupakan tafsir realitas atas al- Qur'an  dan  pelaksanaan  idealitas  Islam. 52 Sebagai  sumber  kedua  Islam,  Hadith menjadi  sumber fuqaha'  dalam  menyimpulkan  sebuah  hukum.  Diantara  hadith- hadith yang menjadi dasar ijma>'  adalah:
.1 ةٍةلاَللاَ لاَ  ىلاَللاَع أُعإِملاَت جْجلاَت لاَلا ًإِتنَّمأُأ  نَّنإِ . إِملاَ جْعلاَلأا إِدا لاَونَّسلاإِب جْمأُكجٌْلاَللاَعلاَف  اًافلاَ إِتجْخا أُمأُتجٌْلاَألاَر الاَذإِ لاَف
Artinya sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan apabila kalian  melihat  perbedaan  maka  ambillah  pendapat  yang  mayoritas  (HR  Ibn Majah).
49 Abi  al-Husain  Muhammad  bin  Ali  bin  al-Tayyaib  al-basri  al-Mu'taziliy, al-Mu'tamad  fi  Usul  al- Fiqh , 7 50 Mahdi Fadlillah, al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqhi fi al-Islam , 153
51 Amir Abd Aziz, Usul Fiqh al-Islamy, 315 52 Yusuf  al-Qardawi, al-Madhal  li  Dirasat  al-Sunnah  al-Nabwiyah ,  (Jairo:  Maktabah  Wahbah, 1992), 91
.2 يًُّبنَّنلا لاَلالاَق :
رانَّنلا ى ٰلإِ  نَّذلاَش نَّذلاَش  جْنلاَم لاَو  إِةلاَعالاَملاَججْلا ىٰللاَع إِ نَّالله أُدلاٌَ لاَو   ةٍةلاَللاَ لاَ  ىٰللاَع ًإِتنَّمأُأ أُعلاَم جْجلاٌَ لاَلا ىٰلالاَعلاَت لاَ نَّالله  نَّنإِ >. 3
.
م علأا داوسلاب مكٌلع
Hadith-hadith di atas, menjelaskan status keabsahan ijma'> sebagai hujjah meskipun lafadh  yang  digunakan  agak  berbeda  tapi  substansi  dan  ma'na  dari semua  Hadith  tersebut  memiliki  kesamaan.  Akan  tetapi  ada  pendapat  yang menyangkal  pendapat  di  atas  karena  status  hadith-hadith  yang  dijadikan argumentasi ijma'  tergolong  dalam  hadith-hadith  ahad  yang  tidak  sampai  pada derajat  yaqin  hingga  tidak  boleh  menjustifikasi  ketetapan  status ijma>'    dengan hadith-hadith tersebut. 53
Pendapat  ini  terbantahakan,  karena  menggunakan  hadith  ahad  untuk dijadikan dalil itu boleh. Menurut al-Khatib al Baghdadi para tabi'in, fuqaha' dan generasi  sesudahnya  menggunakan hadith  ahad  dan  tidak  ada  yang  membantah hal tersebut. 54
-Dalil-dalil 'Aqli
Para  sahabat  ketika  memutuskan  sebuah  hukum  maka  mereka  pasti merujuk  kepada  dasar-dasar  yang  jelas  dan  pasti.  Kesengajaan  berdusta  dan ketetapan  mereka  terhadap  hal  yang  bukan  pada  tempatnya  adalah  hal  yang mustahil  dalam  kebiasaan  mereka  dan  mereka  juga  jauh  dari  kesalahan  karena diantara mereka selalu saling memperingati. Begitu juga halnya para tabi'in dan para mujtahid di zamannya. Hal inilah yang menjadikan bahwa ijma>' merupakan hujjah. 55 Akan tetapi menurut Zuhaili>, dalil 'Aql yang menjadi penguat landasan ijma>'  ini  masih  lemah,  karena  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  para  mujtahid masih sangat mungkin. Maka argumentasi yang bisa dipakai dalam menentukan status ijma>'  hanya al-Qur'an dan hadith. 56

## D. Substansi Posisi Ijma>'
Jika  dilihat  dari  argumentasi  para  ulama'  di  atas,  maka  keabsahan ijma>' sebagai salah satu dasar referensi hukum Islam tak terbantahkan. Akan tetapi ada
53 Ibid., ,316 54 Ahmad  Umar  Hashim, Qawaid  Usul  al  Hadith ,    (Kairo:  Ma'had  al  Dirasat  al Islamiyah,1998),160
55 Amir Abd Aziz, Usul fiqh al Islami ,317
56 Zuhaili, Usul al Fiqh ,540
beberapa  hal  mendasar  dalam ijma>'    yang  patut  untuk  dikaji  ulang  hingga menimbulkan beberapa hipotesis yang patut untuk dijadikan pertimbangan.
Banyaknya  perbedaan  antar  ulama'  tentang  substansi ijma>' menggambarkan  bahwa  keberadaan ijma>'    sebagai  salah  satu  dasar  rujukan hukum masih dipertanyakan, karena masih dalam ruang khilafiyah antar ulama', meskipun  perbedaan  itu  sangat  wajar  dan  sah-sah  saja,  karena  justru menghilangkan sebuah perbedaan hanya menambah perbedaan itu sendiri. 57
Menurut al-Qardawi>, 58 ijma>' dan qiyas tidak termasuk ke dalam  mas}a>dir huku>m Islam karena pertimbangan diantaranya:
1) Proses penetapan  hukum  dalam ijma>'  dan qiyas  bersumber dari al-Qur'an dan hadith. Ini berarti bahwa sumber dan fondasi yang sebenarnya dalam mengambil dalil adalah al-Qur'an dan  Hadith. 2) Al-Qur'an  dan  hadith  merupakan  sumber  absolut  dan  tetap terjaga kesuciannya dan setiap orang yang benar–benar muslim tidak  akan  mengingkari  keberadaannya  sebagai  hujjah.  Hal  ini berbeda dengan ijma>'.
Akan  tetapi,  al-Qardawi>  menegaskan  bahwa  kedudukan ijma>'  sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan karena untuk keselamatan pemahaman tentang Islam dan teks-teks kitab suci yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadith, mak harus tetap berpegang pada ketentuan yang telah disepakati oleh ulama' dan yang telah stabil berlaku baik pada pemikiran maupun keyakinan. 59
Jadi  untuk  lebih  dekat  dengan  realitas ijma>'    ada  beberapa  pertanyaan seputar ijma>'    yang  patut  diusungkan,  yaitu  apakah  ijma>'  masih  mungkin dilakukan  dalam  ruang  kekinian?  Apakah  ada  otoritas  tabi'in  untuk  menolak ijma>'  para  sahabat  nabi?  Apakah  boleh  menolak  ijma>'    para  mujtahid  terdahulu dengan  dalil  dan  bukti  yang  lain  dari  yang  mereka  temukan?  Dan  klaim kelompok manakah yang berhak untuk dikategorikan sebagai ijma>'? apakah ijma>'
57 Yusuf al-Qardawi, La budda min Ta'hil al-Mujtama'atina li Tatbiq Manhajillah, al-Iqtisad al- Islamiy 200, Rajab 1416/Nompember 1997, 24
58 Yusuf  al-Qardawi, al-Marji'iyah  al-'Ulya  fi  al-Islam  li  al-Qur'an  wa  al-Sunnah,  Dawabit  wa Mahazir fi al-Fahm wa al-Tafsir , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 13
59 Ibid ., 209
para sahabat, 60 penduduk madinah, 61 ijma>' keluarga nabi atau imam yang empat (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad Ibn Hambali). Hal ini dikarenakan ada sebagian ulama' yang mendefinisikan bahwa ijma' merupakan kesepakatan kelompok tertentu dan menafikan ijma>'  selain kelompok tersebut. 62
Akuisasi terhadap golongan yang memiliki otoritas ijma>' terlihat secara jelas  ketika  ada  beberapa  kelompok  yang  menerima  dan  mengingkari ijma>' tersebut misalnya : ada sebagian Mu'tazilah mengingkari ijma>'  yang bersumber dari selain para sahabat, Imam Malik dan berargumentasi pada ijma>'  penduduk Madinah dan Shi'ah hanya mengakui ijma>'  yang bersumber dari keluarga Rasul. 63
Bebarapa penyataan dan pertanyaan di atas sekaligus mendobrak konsep ijma>'  yang  sebagian  orang  menganggap  telah  final,  hingga  menjadi  kemutlakan untuk  diterima,  bahkan  lebih  ekstrim  lagi,  menjadi  kafir  jika  ketetapan ijma>' tersbut  tidak  dita'ati.  Jawaban  dari  beberapa  persoalan  di  atas  juga  sebagai ukuran relevansi ijma>' dalam ruang kekinian.
E. Realitas masalah Ijma<'
Harus  diakui  bahwa  dinamika  realitas  masyarakat  melahirkan  berbagai hal  baru,  termasuk  juga  hal-hal  yang  bersinggungan  dengan  agama.  Lahirnya ijma>'      adalah  bagian  dari  tuntutan  perkembangan  itu,  dan  sebagai  jawaban terhadap  beberapa  persoalan  hingga  menemukan  solusi  yang  selalu  senafas dengan  agama.  Hal  ini  karena  Islam  sellau  sinkron  dengan  karakter  kehidupan
60 Ijma' para sahabat khususnya khulafa' al-Rasidin dianggap sebagai hujjah oleh Abu Hazim dari mazhab  Hanafiyah  dan  oleh  Ahmad  Ibn  Hambal.  Mereka  berargumentasi  dari  hadith  yang berbunyi: "Bagi Kalian sunnahku dan sunnah khulafa' al-Rasidin ". (HR: Abu dawud, Ibnu Majah, al-Darimi, dan Ahmad Ibn Hibban).
61 Ijma' ahl Madinah diklaim Imam Malik sebagai hujjah , karena mereka terdiri dari para sahabat dan  tabi'in.  adapun  argumentasi  Imam  Malik  atas  kehujjahan ijma' penduduk  Madinah  adalah dari  beberapa  Hadith,  diantaranya:  "sesungguhnya  Madinah  itu  baik  yang  menafikan kejelekannya  seperti  tukang  besi  yang  membersihkan  kotoran  besi".  (HR:  muslim  dari  Zaid  bin Thabit),  dalam  lafaz  yang  lain  Nabi  bersabda:  "ketahuilah  sesungguhnya  Madinah  itu  seperti tukang  besi  yang  mengeluarkan  kotoran.  Tidak  akan  terjadi  kiamat  sampai  Madinah membersihkan keburukannya seperti tukang besi yang mengeluarkan kotoran besi." Dari hadith- hadith yang disimpulkan bahwa penduduk Madinah terlepas dari kesalahan karena kesalahan itu adalah kejelekan, jadi apabila mereka terhindar dari kesalahan maka ijma' menjadi hujjah.
62 Mahmut Saltut, al-Islam, al-Aqidah wa al-Shari'ah , (Kairo: Dar al-Shuruq, 1972), 81
63 Sayyid Musa Tuwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilaih fi Haza al- 'As, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, tt), 53
manusia  secara  khusus,  dan  senantiasa  senyawa  dengan  tabi'at  alam  secara umum. 64
Dalam  berhadapan  dengan  pelbagai  persoalan  yang  bersinggunagn dengan agama, maka ada ruang ijtihad selalu terbuka sebagai bentuk afiktif dari keluwesan Islam dalam berinteraksi dengan kehidupan. Ijma>'  adalah bagian dari bentuk ijtihad  yang  dilakukan  secara  kolektif,  atau  mencoba  mendekati  sebuah fenomena  realitas  dengan  "bacaan"  bersama,  sehingga  melahirkan  sebuah consensus yang tidak lepad dari lingkaran agama.
Semenjak  meninggalnya  Nabi  Muhammad  SAW.  para  sahabat menemukan  banyak  fenomena  realitas  yang  harus  "didudukkan"  dalam  bingkai shari'ah,  diantaranya  : ijma>'    dalam  meberikan  nenek  1/6  dari  harta  warisan dengan  keberadaan  saudara  sekandung  atau  sebapak, ijma>'  dalam  menyamakan bagian  cucu  laki-laki  seperti  anak  laki-laki  dalam  harta  warisan, ijma>'  dalam mengharamkan dan membatalkan perkawinan muslimah dengan non-muslim dan banyak fenomena lain. 65
Beberapa  kesepakatan  yang  telah  dilakukan  para  sahabat  Nabi  SAW merupakan ijma>'  yang  menjadi  'sumber'  hukum  yang  tidak  boleh  dilanggar, karena para sahabatlah yang paling memahami tentang risalah Rasul. Dari  sini,
Ibn  Qayyim  berpendapat,  jika  para  sahabat  mengatakan  suatu  perkataan,  atau memutuskan  suatau  hukuman  atau  befatwa,  maka  mereka  memiliki keistimewaan tersendiri dari kita. 66 Berangkat dari keistimewaan itulah, jumhur ulama' sepakat bahwa ijma>' mereka (sahabat) menjai hujjah  yang qat'i. 67 Namun, apakah  semua  kesepakatan  (ijma')  sahabat  tersebut  wajib  untuk  dipatuhi?,  Ibn Hazm  berpendapat  bahwa  hal-hal  yang  menjadi  keharusan  dalam  agama  ( al- ma'lum min al-din bi la dharurah) seperti tentang keesaan Allah, kenabian adalah haq, alam adalah makhluk, Allah menjadikan segala sesuatu sesuai keinginannya
64 Yusuf al-Qardawi, al-Khasais al-'Ammah li al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahdah, 1999), 201 65 Mahdi Fadlullah, al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqhiy fi al-Islam , 148
66 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasahwa al-Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah , 262 67 Yususf Hamid al-'Alim, al-Maqasid al-'Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah, (Dar al-hadith, tt),
dan Islam adalah agama Allah yang tidak ada agama selainnya, dan lainnya, bagi yang  mengingkari ijma>'  ini  adalah  kufur. 68 Akan  tetapi  untuk  melakukan ijma>' dalam  persoalan furu',  Hasan  al-Banna  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  sangat utopis bahkan kontradiktif dengan karakter Islam itu sendiri, karena Allah SWT mengiginkan agama ini tetap sinkron dengan waktu dan senyawa dengan zaman, jadi  ada  kemudahan,  fleksibilitas  dan  elastisitas  yang  jauh  dari  stagnan  dan ekstrim. 69
Adapun  mengenai  kemungkaran  untuk  melakukan ijma>'  di  era  kekinian, para  ulama'  berbeda  pendapat,  sebgain  mereka  mengatakan  bahwa  untuk melakukan ijma>' tidaklah mungkin, mengingat kondisi yang sudah sangat jauah berbeda  dengan  para  sahabat.  Para mujtahid  berada  di  berbagai  tempat  seiring berkemabngnya  daerah  dan  wilayah  yang  diduki  oleh  orang-orang  muslim  di pelbagai  penjuru  dunia.  Sebagian  ulama'  lagi  berpendapat,  bahwa  untuk melakukan ijma>'  tidaklah mustahil dan mungkin untuk direalisasikan, mengingat di zaman sekarang jarak bukan lagi menjadi kendala yang signifikan dan jikapun dianggap  'kendala'  maka ijma>'  sukuti>  yang  juga  diakui  representatif,  karena menurut  Ibn  Rush  (W.  520  H),  kesepakatan  sebagian  ulama'  dan  diakui  oleh sebagian yang lainnya maka itu adalah benar. 70
Perbedaan antar ulama' dalam kemungkinan melakukan ijma>' sebenarnya hanya  berporos  pada  persoalan  "teknis".  Jadi,  menurut  hemat  penulis,  selama persoalan teknis tersebut dapat teratasi maka ijma>' mungkin saja direalisasikan.
Menurut  Abd.  Karim  Zaidan,  dibentuknya  satu  institusi  yang  menggabungkan sebuah ulama' dari negara-negara yang penduduk Islam merupakan solusi untuk saat ini, merekalah yang mengupas semua problematika umat dengan pendekat- pendekatn teks-teks wahyu, dan pendpat mereka dipublikasikan melalui berbagai media. Jika semua sepakat tentang keputusan yang ditetapkan oleh institusi para
68 Abi  Muhamma  Ali  bin  Ahmad  bin  Said  Ibn  Hazm, Maratib  al-Ijma'  fi  al-Ibadat  wa  al- Mu'amalat  wa  al-I'tiqadat,  Naqd  Maratib  al-Ijma'  li  IbnTaimiyah ,  (Bairut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, tt), 167 69 Hasan  al-bana, Majmu'  Rasail  al-Imama  al-Shahid  Hasan  al-Bana ,  (Alexanderia:  Dar  al- Da'wah, 1990), 32
70 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rush, Muqaddimat Ibn Rush, (Bairut: Dar al-Sadir, tt), 18
ulama'  tersebut,  maka  itu  merupakan ijma>'    yang  memiliki  kesamaan  dengan konsep  yang  diletakkan  oleh  ulama'  usul  dan  Keputusan  tersebut  wajib  untuk dipatuhi. 71 Karena, jika tidak mematuhi ( inka>r) terhadapa ketetapan ijma>'  yang telah  diketahui  kebenarannya  yang  sumber  dari  dalil naql,  maka  sikap  tersebut merupakan  kebohongan  terhadap  shariat  Nabi,  dan  yang  mengingkari  shari'at maka ia kafir. 72
F. Penerapan Ijma>' Dalam Praktik Ekonomi Syari’ah Dan Bisnis Finansial
Setelah dijelaskan formulasi ijma>' sebagaimana di atas, dimana ijma>'  yang notabene merupakan kesepakatan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Maka di  era  kontemporer  saat  ini,  potret ijma>'  dapat  dijumpai  dalam  forum-forum ilmiah seperti Majma’ a-Fiqh al-Islami, Majma’ Nuhuts al-Islamiyah, Dar al-Ifta’ dan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia. 73 Sebagian dari aplikasi ijma>' dalam problematika ekonomi syari’ah dan bisnis keuangan sebagai berikut:
1. I jma>'  Haramnya Bunga Bank
Menurut  Fatwa  Majelis  Ulama’  Indonesia  (MUI)  Nomor  01  tahun  2004 yang  berbunyi: Pertama  :  Pengertian  Bunga  (Interest)  dan  Riba;  1.  Bunga (interest/fa’idah)  adalah  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman uang  (al-qardh)  yang  diper-hitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok  tersebut,  berdasarkan  tempo waktu,  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya  berdasarkan persentase;  2.  Riba  adalah  tambahan  (ziyadah)  tanpa  imbalan  ( ضوع  ب )  yang terjadi  karena  penangguhan  dalam  pembayaran  ( لجلأا ةداٌز )  yang  diperjanjikan sebelumnya,  ( اًامدمم  لاَ إِرأُتشا ).  Dan  inilah  yang  disebut  riba  nasi’ah;    Kedua:  Hukum Bunga (Interest); 1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah  SAW,  yakni  riba  nasi’ah.  Dengan
71 Abd. Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 192-193 72 Maksudnya, bagi seseorang yang mengingkari metode dalam penetapan hukum shari'at tidaklah kufur,  tapi  bagi  seseorang  yang  mengakui  sesuatu  itu  dari  shari'at  kemudian  mengingkarinya berarti  ia  mengingkari  shari'at  itu  sendiri,  dan  mengingkari  sebagiaanya  berati  mengingkari seluruhnya. Lihat; al-Imam al-Haramain  Abi  al-Ma'aliy Abd. Malik  bin Abdullah bin Yusuf  al- Juwayni, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 280
73 Mohammad  Mufid,  Lc.  M.H.I, Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer ,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.
demikian,  praktek  pembungaan  uang  ini  termasuk  salah  satu  bentuk  riba,  dan riba  haram  hukumnya;  2.  Praktek  pembungaan  tersebut  hukumnya  adalah haram,  baik  dilakukan  oleh  Bank,  Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian,  Koperasi, dan  Lembaga  Keuangan  lainnya  maupun  dilakukan  oleh  individu;  Ketiga: Bermu’amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional; 1. Untuk wilayah yang sudah  ada  kantor/jaringan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  dan  mudah  dijangkau, tidak  dibolehkan  melakukan  transaksi  yang  didasarkan  kepada  perhitungan bunga;  2.  Untuk  wilayah  yang  belum  ada  kantor  /jaringan  Lembaga  Keuangan Syariah,  diperbolehkan  melakukan  kegiatan  transaksi  di  lembaga  keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.
Kesepakatan  tentang  haramnya  bunga  bank  ini,  jauh  sebelum  keluarnya fatwa  MUI  telah  diputuskan  status  hukumnya  adalah  haraman,  sebagaimana ditetapakan  pada  Konsul  Kajian  Islam  dunia  tahun  1965,  Majma’  Buhuts  al- Islamiyah tahun 1965, Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1970, Majma’ al-Fiqh al-Islamy, 1985, Fatwa Mufti Negara Mesir tahun 1989, Bahstsul Masaail Muktamar NU 1937 dan beberapa fotum ilmiah lainnya. 74
2. Reksadana Konvensional, Haram Menurut Ijma>' Ulama’
Reksadana  adalah  sebuah  wahana  di  mana  masyarakat  dapat menginvestasikan  dananya  dan  pengurusnya  atau fund  manager  dana  itu diinvestasikan  ke  portofolio  efek.  Reksadana  merupakan  jalan  keluar  bagi  para pemodal  kecil  yang  ingin  ikut  serta  dalam  pasar  modal  dengan  modal  minimal yang relatif kecil dan risiko yang sedikit. Dalam r eksadana konvensional terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi  maupun  pembagian  keuntungan.  Namun  demikian  dalam  reksadana konvensional  tersebut  terdapat  pula mu'amalah yang  dibolehkan  dalam  Islam seperti jual beli dan bagi hasil ( mudharabah/qirad ). Dalam hubungan ini terdapat kemaslahatan  seperti  memajukan  perekonomian,  saling  memberi  keuntungan
74 Mohammad  Mufid,  Lc.  M.H.I, Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer ,  48-50;  LTN PBNU, Ahkam al-Fuqaha’ , (Surabaya: Khalista, 2011), 200.
diantara  para  pelakunya,  meminimalkan  risiko  dalam  pasar  modal  dan sebagainya. 75
Dalam  praktik  Reksadana  Konvensional,  masih  banyak  terdapat  unsur- unsur  yang bertentangan dengan koridor syariah  Islam.  Baik  dalam tataran akad, aplikasi  investasi ataupun prinsip pembagian hasil. Diantara karakteristik praktik reksadana  konvensional  adalah  sebagai  berikut:  a).  Pengeloalaannya  tanpa memperhatikan  prinsip  syari’ah;  b).Efek  yang  menjadi  portofolio  investasi  pada seluruh  efek  yang  diperbolehkan;  c).  Tidak  mekanisme  pembersihan  kekayaan non-halal;  d).  Tidak  ada  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS);  e).  Perjanjian/  akad masih  konvensional  dalam  artian  tidak  berdasarkan  syari’ah. 76 Jadi,  kesimpulan hukum reksadana konvensional haram menurut ijma>' ulama’. 77
Sebagai  solusinya,  para  ulama’  menawarkan  konsep  reksadana  syari’ah. Sebgaimana  disebutkan  dalam Fatwa  Dewan  Syar’ah  Nasional  MUI,  Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001  bahwa Reksa  Dana  Syari'ah  adalah  Reksa  Dana  yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ( sahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 78

## 3. Ijma>'  Tentang Keharaman Asuransi Konvensional
Asuransi  yang  disebut  juga  pertanggungan,  yaitu  perjanjian  antara  dua pihak  atau  lebih,  di  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan  dederita  tertanggung;  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang
75 LTN PBNU, Ahkam al-Fuqaha’ , 789-787.
76 http://www.republika.co.id/berita/ojk/klinik-ojk/17/06/03/oqut5i368-mengenal-reksa-dana- syariah-dan-konvensional. Diakses 12 Desmber 2017
77 Fatwa Dewan Syar’ah Nasional MUI, Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001.  h. 1.
78 Ibid ., h. 2.
dipertanggungkan.  Sedangakan  asuransi  konvensional  adalah  usaha  asuransi yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. 79
Majelis  Ulama’  Fiqh  pada  pertemuan  pertamanya  yang  diadakan  pada tanggal  10  Sya’ban  1398  M,  di  Mekkah  di  pusat Rabithah  al-Alam  al-Islami meneliti  persoalan  asuransi  dengan  berbagai  jenisnya  yang  bermacam-macam, setelah sebelumnya menelaah tulisan para ulama dalam persoalan tersebut, dan juga setelah melihat keputusan Majelis Kibar al-Ulama’ di Kerajaan Saudi Arabia pada pertemuan kesepuluh di kota Riyadh tanggal 14/1/97M, dengan SK No. 55, tentang haramnya asuransi berbasis bisnis dengan berbagai jenisnya. 80

## G. Kesimpulan
Ijma>'  sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  sumber hukum  Islam,  menjadi pijakan  dalam  setiap  praktik  ekonomi  Syari’ah  bagi  siapapun  yang menjalankannya.  Lebih-lebih,  di  Indonesia  dimana  Industri  ekonomi  Syari’ah mengalami  perkembangan  yang  pesat  dari  hari  ke  hari,  dan  telah  menyumbang 5%  dari market  share  industri  keuangan  di  Indonesia.  Sebuah  prestasi  yang gemilang  karena  pertumbuhan  ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia  telah  mengalami pertumbuhan terbesar di seluruh dunia.
Kajian  tentang  penerapan  beberapa masdar  hukum  Islam  seperti  Qiyas, Istihsan,  Istishab  dan  lain-lain  dalam  praktik  ekonomi  Syari’ah  bisa  dibilang masih sedikit. Tentunya, ini menjadi penting karena dapat membantu para pelaku ekonomi  Syari’ah  agar  semua  produk-produk  ekonomi  Syari’ah  tetap  berada dalam ‘rel’ Syari’at Islam.
79 H. Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si., Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah A- Z , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 13.
80 Mohammad Mufid, Lc. M.H.I, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer , 50.

## Daftar Pustaka
Abd.  Karim  Zaidan, al-Wajiz  fi  Usul  al-Fiqh,  (Beirut:  Muassasah  al-Risalah,
1998)
Abdul Wahhab Khallaf, `Ilm Us}u>l al-Fiqh (Cairo:  al-Dar  al-Kuwaitiah, 1968)
___________________, Ushul Fiqh, terj., (Jakarta,Pustaka Amani, 2003)
Abi  al-Husain  Muhammad  bin  Ali  bin  al-Tayyaib  al-basri  al-Mu'taziliy, al- Mu'tamad fi Usul al-Fiqh, juz 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, tt)
Abi Muhamma Ali bin Ahmad bin Said Ibn Hazm, Maratib al-Ijma' fi al-Ibadat wa al-Mu'amalat wa al-I'tiqadat, Naqd Maratib al-Ijma' li IbnTaimiyah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rush, Muqaddimat Ibn Rush, (Bairut: Dar al-Sadir, tt)
Ahmad Shamsudin, al-Ghazali, Hayatuhu, Atharuhu, Falsafatuhu, (Beirut: Dar el Kutb al Ilmiyah,1990)
Ahmad  Umar  Hashim, Qawaid  Usul  al  Hadith,    (Kairo:  Ma'had  al  Dirasat  al Islamiyah,1998)
Al-Anshari, Gha>yah  al-Wus}u>l  Syarh lubb al-Us}u>l, ( Semarang: Syirkah al-Nur Asia, tth.)
Al-Asnawi, Syarh    al-Asnawi:  Niha>yah   al-Su>l.   juz.III.  (Bairut:  Da>r   al-Kutub al-Ilmiyah, tth.)
Al-Badakhsi, Sharh al-Badakhsy  Minha>j al-`Uqu>l.Juz.III.  (Bairut: Da>r  al-Kutub al-`Ilmiyah, tth.)
Al-Barzanji, al-Ta`a>rud  wa al-Tarji>h baina al-Adilla>t al-Syar`iyah: Bahts Ushuly wa muqaran bi al-Madha>hib al-Isla>miah  al-Mukhtalifah .Juz.II. (Bairut: Da>r al- Kutub al-`Ilmiyah,1993)
Ali Abd al-Raziq, al-Ijma' fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-'Ammah, 2005)
al-Imam  al-Haramain  Abi  al-Ma'aliy  Abd.  Malik  bin  Abdullah  bin  Yusuf  al- Juwayni, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
Al-Mahalli, Sharh Matni Jam`i al-Jawa>mi`. Juz.II. (Bairut: Da>r  al-Fikr,1982),
al-Nawawi, Sharah al-Nawawi 'ala Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
Al-Sha>fi`I, al-Risa>lah (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1969)
Al-Shairazi, al-Luma`  fi>  Us}u>l al-Fiqh ( Surbaya:  Mat}ba`ah  al-Hidayah, tth.)
Al-Subki, Jam`u  al-Jawmi`Juz.II. (Bairut: Da>r al-Fikr, 1982)
Al-Syathibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ahka>m ,4 (Bairut: Da>r  al-Fikr, tth)
Al-Taftazani, Syarh   al-Qad}I  li  Mukhtas}a  al-Muntaha  ...Juz.II.(Bairut:  Da>r  al- Kutub al-`ilmiyah,1983)
Amir Abd Aziz, Usul Fiqh al-Islamy, (Siria: Dar el Fikr, 1986)
H. Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si., Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah A-Z, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
Hamdi  Subh  Thaha, al-Qaul  al-Mubin  fi  al-Mujmal  wa  al-Mubayyan  'inda  al Usuliyin, (Kairo: Dar el Nahdan al Arabiyah,tt)
Hasan al-bana, Majmu' Rasail al-Imama al-Shahid Hasan al-Bana, (Alexanderia: Dar al-Da'wah, 1990)
lihat Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al Islamiyah fial Siyasah wa al Aqaid wa Tarikh al Mazahib al Fiqhiyah, (Kairo: Dar el Fikr al Araby)
LTN PBNU, Ahkam al-Fuqaha’, (Surabaya: Khalista, 2011)
Mahdi  Fadlillah, al-Ijtihad  wa  al-Mantiq  al-Fiqhi  fi  al-Islam,  (Bairut  :  Dar  al Tal'ah li al Taba'ah wa al Nasr,1987)
Mahmas}a>ni, Falsafah  al-Tashri>`  fi>  al-Isla>m: Muqaddimah fi> Dira>sa>t al-Isla>miah ala  d}aw'i  Madha>hib  al-Mukhtalifah   wa   d}aw'i   al-Qawa>ni>n    al-Hadi>thah.  Terj. (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1977)
Mahmud Shaltut, al-Islam, Aqidah wa Shari'ah,  (Kairo:Dar el Shuruq,1972)
Mahmut Saltut, al-Islam, al-Aqidah wa al-Shari'ah, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1972)
Mohammad Mufid, Lc. M.H.I, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
Muhammad Abu Zahroh. Us}u>l al-Fiqh ( Cairo: Da>r al-Fikr   al-Arabi, 1958)
Muhammad  al  Amin  bin  al  Mukhtar  al  Sinqity, Muzakkirah  Usul  al-Fiqh  al- Raudah al-Nazir li Ibn Qudamah,  (Bairut: Dar al Qalam,tt)
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al Thusi Abu Hamid al- Ghazali, al Mustafa min Ilm al- Usul , (Bairut: Dar Ihya al Turath al Araby,1997)
Muhammad Iqbal, The  Recontruction
of  Relgious  Thought  in Islam. Terj.(Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1983)
Mustafa  Said  al-Khin, Asr  al-Ikhtilaf  fi  al-Qowaid  al-Ushuliyah  fi  Ikhtilafi  al- Fuqaha’, (Kairo, Muassasah al-Risalah, 1969)
Najmudin Abu Rubi' Sulaiman bin Abd Qawi bin Abd Karim bin Said al-Tufy, Sharah  Mukhtasar  al  Raudhah,  Tahqiq,  Abdullah  bin  Abd  al-Mahsan  al-Turky (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1989)
Sayyid  Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihad wa  madha  Ha>ja>tuna> ilaih fi ha>dha> al-`Ashr ( Mesir: Da>r  al-Kutub al-Hadi>thah, 1973)
Sayyid Musa Tuwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilaih fi Haza al-'As, (Kairo:
Dar al-Kutub al-Hadithah, tt)
Umar Abdullah, Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul, (Mesir, Dar al-Ma’arif, 1956)
Wahab al Zuhailiy, Usul Fiqh al Islamiy,( Syiria: Dar al-Fikr, 1986)
Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta,UPBIK, 1984)
Yusuf al Qardawi, al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibat wa al-Infirat, (Kairo: Dar el Tauzi wa al Nashr al Islamiyah, 1994)
___________________, al-Khasais  al-'Ammah  li  al-Islam,  (Kairo:  Maktabah Wahdah, 1999)
___________________, al-Madhal  li  Dirasat  al-Sunnah  al-Nabwiyah,  (Jairo:
Maktabah Wahbah, 1992)
Yusuf  al-Qardawi, al-Marji'iyah  al-'Ulya  fi  al-Islam  li  al-Qur'an  wa  al-Sunnah, Dawabit  wa  Mahazir  fi  al-Fahm  wa  al-Tafsir,  (Beirut:  Muassasah  al-Risalah, 1996)
Yususf Hamid al-'Alim, al-Maqasid al-'Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah, (Dar al-hadith, tt)