TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Vol. 4 No. 5 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.612 Hal. 211-231

## Model Percepatan Adopsi Teknologi Digital Industri Makanan Minuman Berbasis Potensi Lokal Menuju Industri 4.0 Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

## Bahtiar Rifai, Erla Mychelisda
Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Correspondence Email: bahtiar.rifai@brin.go.id
Abstrak: Ketahanan pangan ditopang dari hasil produksi nasional (segar maupun olahan) dan produk impor untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  nasional.  Realitasnya  produk  pertanian  lebih  banyak  dijual  dalam  bentuk  segar akibat lemahnya proses manufaktur yang dipengaruhi jumlah industri pengolahan, investasi yang besar, keinginan untuk segera mendapatkan hasil, dan lemahnya adopsi teknologi. Sementara pemanfaatan hasil pangan sebagai input industri didominasi usaha besar (UB) dibandingkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Produktivitas UMKM yang rendah akibat penguasaan teknologi yang lemah ditengarai penyebab utama backward linkage ke sektor  pertanian  cenderung  lemah  dibandingkan  UB.  Usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  sektor  makanan minuman,  lebih  banyak  mengadopsi  teknologi  digital  dalam  bentuk  e-commerce  dan  pemasaran  produk. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendorong  transformasi  digital  pada  UMKM  pengolahan  makanan  minuman (mamin) berbasis sumber daya lokal (pertanian) melalui pendekatan kelembagaan yang mensinergikan element research,  innovation,  learning,  financing,  dan  marketing.  Melalui  pendekatan  pentahelix,  penelitian  ini menghasilkan model kolaborasi antar pemangku kepentingan yang mewujudkan ekosistem adopsi teknologi dan framework  adopsi  teknologi  digital  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  UMKM  makanan  minuman  yang mendukung pada ketahanan pangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan industri 4.0 berpotensi diwujudkan pada UMKM dengan tingkat kesiapan digital level 4 yang diikuti dengan pendampingan dari komunitas UMKM.
Kata kunci: UMKM, Adopsi, Teknologi, Digital, Kolaborasi
Abstract: Food security is supported by national production (fresh and processed) and imported products to fulfil national food needs. In reality, agricultural products are primarily sold in fresh form due to weak manufacturing processes influenced by the number of processing industries, significant investments, the desire to get immediate results,  and  weak  technology  adoption.  Meanwhile,  the  utilisation  of  food  products  as  industrial  inputs  is dominated  by  large  enterprises  (UB)  compared  to  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs).  The  low productivity  of  MSMEs  due  to  weak  technological  mastery  is  suspected  to  be  the  main  reason  why  backward linkages  to  the  agricultural  sector  tend  to  be  weak  compared  to  UB.  Micro,  small  and  medium  enterprises (MSMEs)  in  the  food  and  beverage  sector  have  adopted  more  digital  technology  in  e-commerce  and  product marketing. This research aims to encourage digital transformation in local resource-based (agricultural) food and  beverage  processing  MSMEs  through  an  institutional  approach  that  synergises  the  elements  of  research, innovation,  learning,  financing,  and  marketing.  Through  a  Penta  helix  approach,  this  research  produces  a collaboration model between stakeholders that realises a technology adoption ecosystem and a digital technology adoption framework that can increase the productivity of food and beverage MSMEs that
support national food security. The results show that Industry 4.0 has the potential to be realised in MSMEs with level 4 digital readiness followed by assistance from the MSME community.
Keywords: SMEs, adoption, technology, digital, collaboration
Article History : Received; 14-09-2023; Revised; 07-10-2023; Accepted; 04-11-2023

## PENDAHULUAN
Sebelum  pandemi  COVID-19,  menurut Global  Food  Security  Index yang  dirilis the Economist Intelligence Unit (2022), indeks ketahanan pangan Indonesia sebesar 62,6. Namun, selama  pandemi  COVID-19  berlangsung,  kondisi  ketahanan  pangan  Indonesia  mengalami penurunan.  Pada  2020  dan  2021,  indeks  ketahanan  pangan  tercatat  masing-masing  menjadi 59,5 dan 59,2. Kemudian pada 2022, indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami sedikit perbaikan karena naik menjadi 60,2. Meskipun begitu, angka tersebut masih di bawah indeks yang  dicapai  sebelum  pandemi  COVID-19.  Angka  tersebut  juga  masih  di  bawah  rata-rata indeks ketahanan pangan di level global dan asia-pasifik yang tercatat berada di angka 62,2 dan  63,4.  Dari  empat  dimensi  yang  diukur  dalam  indeks  tersebut,  hanya  indikator keterjangkauan ( affordability ) yang dinilai baik. Sementara itu, tiga indikator lainnya seperti ketersediaan pasokan ( availability ), kualitas nutrisi ( quality and safety ), dan keberlanjutan dan adaptasi  ( sustainability  and  adapatation )  dinilai  kurang  baik.  Bahkan  untuk  aspek ketersediaan  dan  keberlanjutan  adaptasi  nilai  buruk  karena  berada  di  rentang  40-54,9. Kontribusi  ketahanan  pangan  disumbang  melalui  produk  segar,  produk  olahan  pangan  dan impor untuk produk pangan.
Dalam realitasnya ketahanan pangan ada kecenderungan didominasi oleh produk segar yang dihasilkan langsung dari petani dibandingkan produk olahan (lihat gambar 1). Salah satu penyebabnya  adalah  terbatasnya  industri  pengolahan  pangan  berskala  besar  maupun  usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang secara spasial berada atau mendekati lokasi kawasan pertanian.  Produk  segar  dinilai  lebih  praktis  bagi  petani  untuk  memasarkan  produk  mereka karena tidak membutuhkan proses lebih lanjut sehingga petani dapat segera mendapatkan hasil dari penjualan produk pertanian. Namun demikian produk segar memiliki keterbatasan dalam nilai tambah yang lebih rendah, harga yang fluktuatif tergantung pada kualitas dan cuaca, umur produk  yang  pendek,  biaya  distribusi  yang  tinggi  untuk  menjaga  kesegaran  sehingga berpengaruh pada keterbatasan jangkauan pemasaran.
Disisi  lain,  pemanfaatan  produk  pertanian  pada  industri  manufaktur  masih  lebih banyak didominasi oleh usaha besar (UB) dibandingkan UMKM akibat produktivitas UMKM yang terbatas. UB memiliki keunggulan produk yang terstandardisasi, kualitas yang bersaing, keberlanjutan  produk  dan  usaha,  jangkauan  pasar  yang  luas  dan  skala  usaha  yang  besar. Apabila dianalisa lebih dalam, UB memiliki kapasitas adopsi teknologi digital yang lebih baik dibandingkan UMKM akibat kewirausahaan, leadership, pembiayaan dan akses sumberdaya produktif  yang  unggul.  Teknologi  digital  telah  diadopsi  pada  UB  yang  mendukung pelaksanaan  industry  4.0.  Hasil  riset  Pusat  Penelitian  Ekonomi  LIPI  (2021)  menunjukkan bahwa ada kecenderungan UB telah mengadopsi teknologi digital pada enam proses produksi
(hulu ke hilir) meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Sementara survey pada 600 UMKM pada sektor makanan minuman dan konveksi, teknologi digital terbatas dimanfaatkan untuk pemasaran melalui sosial media dan penjualan melalui e-commerce. Teknologi digital belum dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi khususnya dalam menghasilkan realtime data yang sangat penting di  era industry 4.0. Digitalisasi  proses produksi  akan membantu  untuk standardisasi produk dan menciptakan efisiensi serta ketepatan pengambilan keputusan. Hal inilah  yang  menjadi  indikasi  penyebab  efisiensi  dan  daya  saing  UMKM  menjadi  rendah. Standardisasi  produk  tidak  dapat  dilakukan  karena  ketiadaan  data  yang  menjadi  acuan mengukur efisiensi maupun kualitas produk. Ketidadaan data secara akurat juga berdampak pada  ketidakstabilan  kualitas  produk  sehingga  proses  produksi  kurang  dapat  berkelanjutan dibandingkan  output  yang  dihasilkan  industri  besar.  Dalam  realitasnya  kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini bersifat generic, belum spesifik sesuai kebutuhan UMKM. Salah satu  penyebabnya  adalah  ketiadaan  gambaran  kondisi  UMKM  berbasis  pada  kesiapan transformasi digital akibat ketiadaan instrument untuk mengukur hal tersebut.
Sumber: Peneliti, 2023
Gambar  1. Peran  UMKM  Makanan  Minuman  berbasis  bahan  baku  lokal  (pertanian  dalam Mendukung Ketahanan Pangan
UMKM  sektor  makanan  dan  minuman  dapat  berperan  penting  dalam  menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan yang berkualitas bagi masyarakat. Di lingkup nasional, sektor industri makanan dan minuman merupakan kontributor terbesar dari sekian  sektor  industri  pengolahan  nonmigas  yang  menjadi  tulang  punggung  perekonomian nasional. Makin maraknya UMKM dalam usaha pengolahan pangan lokal juga menunjukkan keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dalam  upayanya  menciptakan  kemandirian  pangan.
Karena  itu,  pengindustrian  aneka  pangan  lokal  sangat  penting  untuk  diarahkan  pada pengembangan UMKM makanan minuman (MaMin).
Pengembangan UMKM tidak hanya bermanfaat untuk penyediaan pangan yang aman, bermutu dan bergizi, namun juga penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Upaya pengembangan UMKM MaMin dilakukan dengan tujuan agar pangan lokal memiliki nilai  mutu,  nilai  gizi,  dan  nilai  ekonomi  yang  berdaya  saing  atau  bahkan  lebih  unggul  dari produk pangan impor yang saat ini membanjiri pasar pangan di Indonesia. Dengan daya saing yang  tinggi,  produk  pangan  lokal  bisa  berdaulat  di  negeri  sendiri  dan  diharapkan  mampu menembus dan merebut pasar internasional sehingga nilai ekonominya semakin besar.
Dengan  peran  UMKM  MaMin  berbasis  bahan  baku  lokal  dalam  ketahanan  pangan perlu  untuk  didorong  lebih  produktif  melalui  intervensi  teknologi  digital.  Teknologi  digital mampu  menciptakan  peluang-peluang  ekonomi  baru  yang  dapat  mendorong  produktivitas UMKM  lebih  baik,  seperti  adanya  standardisasi  produk  dan  proses  produksi,  akurasi pengambilan  keputusuan,  ketepatan  perhitungan  biaya  hingga  harga  jual.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  penelitian  untuk  mampu  mendorong  transformasi  digital  UMKM  makanan minuman menuju UMKM 4.0.
Peran  UMKM  sektor  makanan  dan  minuman  berbasis  sumber  daya  lokal  sangat strategis dalam ekonomi lokal, melalui penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah dan keterkaitan  kebelakang  yang  tinggi.  Namun  selama  ini  hasil  pertanian  lebih  banyak  dijual dalam  bentuk  produk  segar  yang  memiliki  keterbasan  pada  penciptaan  nilai  tambah,  umur produk, biaya distribusi yang tinggi, dan jangkauan pemasaran yang terbatas. Hasil pertanian dalam bentuk  bahan mentah tersebut  masih terbatas dimanfaatkan dalam proses manufaktur untuk bentuk olahan produk hasil pertanian yang mana lebih banyak diserap oleh industri besar dibandingkan  UMKM.  Disadari  bahwa  proses  manufaktur  pada  usaha  besar  (UB)  relatif terbatas secara jumlah dibandingkan UMKM, namun memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
Produktivitas UMKM yang lebih rendah dibandingkan industri besar ini disebabkan salah  satunya  oleh  adopsi  teknologi  digital  yang  rendah  akibat:  faktor  kewirausahaan  yang rendah, akses sumber daya produktif yang terbatas, pemahaman yang rendah tentang teknologi digital, pembiayaan teknologi yang terbatas dan rendahnya keterbatasan teknologi digital yang belum  sesuai  karakter  dan  kebutuhan  UMKM.  Selain  itu,  ketiadaan  peta  kesiapan  adopsi teknologi  digital  di  tingkat  UMKM  menyebabkan  kebijakan  tidak  spesifik  menyasar  pada kebutuhan percepatan transformasi digital sesuai kondisi masing-masing UMKM. Ketiadaan instrument  untuk  mengukur  kesiapan  transformasi  digital  UMKM  menyebabkan  sulitnya mengidentifikasi kebutuhan teknologi digital sesuai dengan karakter usaha dan kesiapan untuk melakukan transformasi digital.
Temuan  penelitian  di  tahun  2021  berbasis  survey  kepada  600  IKM  dan  36  industri besar, menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital industri 4.0 baru dijumpai pada industri skala  besar  pada  tahapan  produksi  dari  enam  elemen  proses  bisnis  (Pranata  et  al.,  2022; Soekarni et al., 2023). Artinya industry 4.0 belum diadopsi secara parsial yang mana berbeda dengan  konsep  teori  industry  4.0  yang  terintegrasi  dalam  proses  bisnis.  Sementara  industri skala  mikro  dan  kecil  mengadopsi  teknologi  digital  pada  elemen  pemasaran  dan  penjualan melalui ecommerce sehingga tidak banyak memberikan nilai tambah dan daya saing industri.
Meksipun Pemerintah telah memiliki Program Making Indonesia 4.0, dalam implementasi di daerah, percepatan adopsi teknologi digital justru didominasi pada e-commerce dibandingkan pada aspek inti manufaktur di tahap produksi. Argumentasi pemerintah tahap pemasaran dan penjualan  merupakan  prioritas  yang  dibutuhkan  industri  mendukung  produktivitas manufaktur,  sementara  hal  tersebut  menjadi  relevan  dengan  program  pokok  nasional  yang menfokuskan pada transformasi bisnis, transformasi teknologi dan transformasi sumber daya manusia (SDM). Selain itu, peran pemerintah melalui pemerintah daerah terefleksi hanya pada IKM dibandingkan industri skala besar. Industri skala besar dipandang lebih siap dan dapat mandiri  dalam  melakukan  adopsi  teknologi  digital.  Selain  itu  irisan  kewenangan pengembangan industri skala besar jarang ditemui di tingkat Kabupaten/ Kota namun berada di Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat
Sumber: (Soekarni et al., 2023)
Gambar 2. Perbandingan Adopsi Teknologi Digital UMKM dan Usaha Besar
Sementara program digitalisasi UMKM lebih banyak dilakukan di tahapan penjualan dan pemasaran namun belum menyentuh esensi dasar bagaimana menciptakan UMKM yang efisien,  produktif  dan  terstandardisasi.  Program  UMKM  saat  ini  tersebar  pada  77  lembaga pemerintah yang berpotensi pada overlapping kebijakan maupun UMKM yang diberdayakan. Ketiadaan  protocol  identifikasi  kebutuhan  digital  bagi  UMKM  semakin  membuat  program digitalisasi  UMKM  kurang  berkelanjutan  dan  meningkatkan  produktivitas  UMKM.  Oleh karena  penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan  model  percepatan  adopsi  teknologi  digital UMKM  melalui  pendekatan  kelembagaan.  Hasil  penelitian  ini  telah  diujicobakan  di  12 wilayah di Indonesia.

## KONSEP TEORITIS

## UMKM 4.0 dan Proses Adopsi Teknologi
Ekonomi  digital  tidak  hanya  tampil  dalam  bentuk  digitalisasi  sektor  produksi konvensional,  tetapi  juga  dalam  bentuk  digital  services  khususnya  digital  marketing. Penggunaan teknologi digital pada UMKM telah membuka peluang bagi bisnis untuk dapat menjangkau  konsumen  yang  terkendala  untuk  melakukan  aktivitas  fisik  di  luar  rumah (Febriyantoro  &  Arisandi,  2018;  Pusat  Penelitian  Ekonomi  LIPI,  2020).  Implikasinya, ekonomi  digital  telah  berkontribusi  terhadap  peningkatan  output,  pendapatan  dan produktivitas, dan efisiensi, serta mengurangi pengangguran (Nurdany & Kresnowati, 2019; Harahap  dan  Rafika,  2020).  Berkembangnya  ekonomi  digital  turut  membuka  akses  UKM terhadap pasar dan pembiayaan, membantu meningkatkan kinerja penjualan (Febriyantoro & Arisandi, 2018; Abebe, 2014), kinerja keuangan, dan kinerja UKM secara general (Sandulli, Fernández-Menéndez, Rodríguez-Duarte, & LópezSánchez, 2012). Selain itu, manfaat adopsi TIK  juga  terlihat  dalam  hal  efisiensi  biaya,  efektivitas  organisasi,  akses  kepada  konsumen (Pusat  Penelitian  Ekonomi,  2020),  informasi  pasar,  peningkatan  layanan  kepada  pelanggan dan pemasok, serta peningkatan daya saing (Fulantelli & Allegra, 2003; Ghobakhloo, Sabouri, Hong, & Zulkifli, 2011; Ongori & Migiro, 2010; Tan, Chong, Lin, & Eze, 2010) serta terhadap produktivitas  dan  pertumbuhan  (Barba-Sánchez,  Martínez-Ruiz,  &  Jiménez-Zarco,  2007; Ongori & Migiro, 2010). Dari beberapa studi di atas, terlihat bahwa digitalisasi memberikan peran yang cukup signifikan bagi perkembangan usaha besar maupun UKM. Oleh karena itu, pemerintah  dan  para  pemangku  kepentingan  terkait  penting  untuk  mendorong  percepatan adopsi teknologi digital, termasuk bagi kalangan UMKM.
Adopsi  teknologi  membutuhkan  penguasaan  terhadap  sumber  daya  yaitu  teknologi, manusia, dan sumberdaya pemasaran. Kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi, oleh karena itu, ditentukan oleh kemampuan perusahaan menyerap informasi yang bernilai dari luar perusahaan. Sementara kemampuan dalam mengeksploitasi teknologi baru secara efektif ditentukan  oleh  basis  pengetahuan  perusahaan,  dan  ketersediaan  pekerja  yang  terampil  dan berpendidikan (Gómez & Vargas, 2012).
Teori  TOE  (Technology,  Organization,  Environment)  relevan  digunakan  untuk menganalisis proses adopsi teknologi perusahaan, termasuk UMKM. Tornatzky dan Fleischer (1990)  pertama  kali  mengajukan  kerangka  TOE  yang  terdiri  dari  tiga  konstruk  proses organisasi  dalam  mengadopsi  dan  mengimplementasikan  inovasi  teknologi.  Pertama, karakteristik teknologi yang tersedia dan kemungkinan dapat diadopsi oleh organisasi/perusahaan.    Kedua,  konteks  organisasi,  yang  terdiri  dari  struktur  organisasi, berbagai  proses  mendorong  inovasi  seperti  komunikasi  informal  dan  perilaku  strategis  dari manajemen  atas,  sumberdaya  tersedia,  dan  ukuran  organisasi.  Ketiga,  konteks  lingkungan yang terdiri dari struktur pasar, dukungan eksternal yang tersedia untuk mengadopsi teknologi baru dan  regulasi  pemerintah. Selanjutnya Skoko, Ceric, &  Tien (2007) menambahkan dua aspek di dalam framework TOE Tornatzky & Fleischer, yaitu aspek individu dan ekonomi. Aspek  individualistik  (karyawan  dan  manajer)  penting  untuk  dipertimbangkan  karena
keduanya merupakan pengguna TIK di perusahaan dan yang paling mengerti bagaimana TIK mempengaruhi proses di perusahaan. Sementara itu, aspek ekonomi penting bagi perusahaan karena biaya TIK tidak hanya terkait dengan investasi perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi investasi pendukung seperti SDM dan perubahan organisasi.
Dalam  Roadmap  Making  Indonesia  4.0,  pemberdayaan  UMKM  merupakan  satu  dari sepuluh inisiatif strategis lintas sektor yang dipersiapkan untuk mengatasi tantangantantangan yang dirasakan oleh berbagai sektor industri di Indonesia. Perumusan inisiatif strategis lintas sektor ini memperhatikan enablers yang dapat digunakan untuk memperbaiki perindustrian di Indonesia  secara  menyeluruh.  Pemberdayaan  UKM  dinilai  sangat  penting  untuk  ekonomi Indonesia  mengingat  bahwa  UKM  memiliki  kontribusi  sekitar  62%  dari  total  kebutuhan tenaga kerja di Indonesia saat ini. Survey yang dilakukan oleh International Financial Center (IFC)  terhadap  sejumlah  UKM  pada  2015  mengungkapkan  lima  hal  utama  yang  menjadi tantangan UKM di Indonesia, yaitu: (1) Kompetisi dengan pelaku industri lainnya; (2) Biaya bahan baku dan tenaga kerja yang relatif tinggi; (3) Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian  atau  kemampuan  khusus;  4)    Kurangnya  ruang  usaha;  dan  (5)  Kurangnya  akses terhadap pendanaan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UKM, maka Indonesia dapat menggunakan  kemudahan  teknologi  saat  ini  untuk  meningkatkan  daya  saingnya.  Sebagai contoh,  petani  dan  pengrajin  dapat  memanfaatkan  aplikasi  e-commerce  untuk  mengakses pasar  dan  menawarkan  produk  ke  pelanggan.  Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  juga  adalah dengan mendukung perkembangan fintech yang dapat membantu pendanaan mikro terhadap pelaku-pelaku UKM yang membutuhkan (Kementerian Perindustri RI, 2018).

## Teknologi Digital UMKM
Konsep Industri 4.0 pada prinsipnya adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  ke  dalam  aktivitas  industry  baik  dari  segi  proses  produksi  maupun  proses  bisninya. Focus  utama  Industri  4.0  adalah  menciptakan  kecerdasan  dalam  proses  fabrikasi  dan pembuatan produk (Neri, et al., 2023) sehingga memunghasilkan proses produksi dan bisnis di dunia industry menjadi lebih cepat dan jangkauan pasar yang lebih luas (Jiang, Yang, & Gai, 2023). Teknologi digital yang dominan dalam Industri 4.0 antara lain internet of things (IoT), big data analytics (BDA), dan additive manufacturing (AM) (Neri, et al., 2023), robotic, cloud  computing,  kecerdasan buatan (AI), augmented and virtual  reality  (AR/VR) (Zahoor, Zopiatis,  Adamoko,  &  Lamprinakos,  2023),  digital  twin  dan  blockchain  (Ghobakhloo  & Iranmanesh,  2021),    cyber-physical  system  (CPS),  dan  simulasi  (Ghobakhloo,  Iranmanesh, Vilkas,  Grybauskas,  &  Amran,  2022),  serta  ketersediaan  infrastruktur  penting  yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat berupa gawai bergerak dan jaringan internet (Wang,  Wang,  &  Mardani,  2023).  Perkembangan  teknologi  saat  ini  memunculkan  gagasan untuk  mengadopsi  konsep  Industri  4.0  ke  dalam  aktivitas  UMKM  agar  dapat  memperoleh keuntungan  dari  keberadaan  teknologi  tersebut  (Jiang,  Yang,  &  Gai,  2023).  Transformasi digital  di  tingkat  UMKM  merupakan  manifestasi  dari  upaya  adopsi  Industri  4.0  yang membawa konsekuensi adanya perubahan pada tubuh UMKM dari sisi produk dan manajemen organisasi  melainkan  juga  pada  budaya  kerja,  sikap  dan  perilaku  organisasi  tersebut (Zoppelletto, Orlandi, Zardini, Rossignoli, & Kraus, 2023).
Bagi  UMKM  adopsi  teknologi  digital  bertujuan  untuk  bertransformasi  menjadi  usaha bebasis  digital  yang  berdaya  saing  dengan  cara  memanfaatkan  data  dan  informasi  untuk mengambil keputusan bisnsi yang strategis (Sanchez, Sarmiento, & Guerrero, 2021). Namun demikian  transformasi  digital  yang  memerlukan  ketersediaan  teknologi  digital  berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet memunculkan isu penting bagi UMKM yaitu  bagaimana  mengatasi  keterbatasan  dalam  hal  akses  dan  kemampuan  finansial  untuk memperoleh  teknologi  tersebut  (Sanchez,  Sarmiento,  &  Guerrero,  2021).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  adopsi  teknologi  digital  seperti  artificial  intelligent  (AI), augmented and virtual reality (AR/VR), blockchain, dan cyber-physical system (CPS), internet of things (IoT), dan simulasi sangat rendah di kalangan UMKM (Ghobakhloo, Iranmanesh, Vilkas, Grybauskas, & Amran, 2022). Contoh kasus lainnya mengenai adopsi teknologi digital adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Beynon,  dkk  (2021)  yang  mengungkapkan  bahwa ketersediaan akses terhadap jaringan internet yang memadai tidak menjamin bahwa UMKM tersebut akan dapat mencapai keberhasilan tanpa adanya upaya untuk menganalisis peluang dan  mengantisipasi  risiko  yang  diperoleh  dengan  mudah  dengan  bantuan  jaringan  internet tersebut (Beynon, Munday, & Roche, 2020).
Hasil  penelitian  lainnya  juga  mengkonfirmasi  hal  yang  sama  bahwa  adopsi  teknologi digital  oleh  UMKM  di  Eropa  menunjukkan  tingkatan  yang  bebeda,  namun  pada  umumnya masih dalam tahap awal penggunaannya (Neri, et al., 2023). Adopsi teknologi digital dalam tubuh  UMKM  sangat  mengandalkan  pada  peran  pegawai  yang  menjadi  kunci  terjadinya transformasi  digital  (Zahoor,  Zopiatis,  Adamoko,  &  Lamprinakos,  2023)  seperti  manajer teknologi  informasi  atau  pimpinan  organisasi  (Zoppelletto,  Orlandi,  Zardini,  Rossignoli,  & Kraus, 2023). Sementara factor lingkungan eksternal seperti tekanan persaingan bisnis serta dukungan  dari  pemerintah  dan  vendor  tidak  berpengaruh  terhadap  motivasi  UMKM  untuk mengadopsi teknologi digital (Low, Seah, Cham, & Teoh, 2023). Lebih jauh lagi, keberhasilan tidak ditentukan oleh keberadaan atau ketersediaann teknologi digital melainkan ditentukan oleh sejauh mana interaksi dilakukan terhadap teknologi digital (Depaoli, Za, & Scornavacca, 2020).  Lemahnya  kemampuan  adaptasi  yang  memadai  menyebabkan  kebanyakan  UMKM gagal bertransformasi menuju Industri 4.0 (Ghobakhloo & Iranmanesh, 2021).

## Ketahanan Pangan
Undang-Undang  No.18  Tahun  2012  tentang  Pangan  mendefinisikan  pangan  sebagai segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah  yang diperuntukkan  sebagai  makanan  dan  minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lainnya  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan,  dan/  atau  pembuatan  makanan  atau  minuman.  Selanjutnya,  UU tersebut  juga  mendefinisikan  ketahanan  pangan  sebagai  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah  maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan  terjangkau  serta  tidak bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup  sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Sejumlah  hasil  penelitian  terkait  ketahanan  pangan  dan  UMKM  menunjukkan  bahwa kehadiran UMKM cukup strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Studi yang dilakukan oleh Nordhagen dkk. (2021) dengan mengambil sampel 367 UMKM sektor makanan dan minuman di 17 negara menemukan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam  rantai  pasokan  pangan.  UKM  sangat  terlibat  dalam  produksi,  pemrosesan,  dan penjualan eceran buah dan sayuran, makanan sumber hewani, serta sereal dan polongpolongan di Afrika (Demmler, 2020). Sektor ritel didominasi oleh UKM yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah  (Demmler,  2020).  Rantai  pasokan  pangan  di  negaranegara  berpenghasilan  rendah umumnya  juga  didominasi  UMKM  makanan  yang  bersifat  padat  karya  yang  beroperasi  di daerah padat penduduk dan dekat dengan pasar tradisional (Laborde et al., 2020).
Hasil  penelitian  lainnya  menemukan  bahwa  kehadiran  teknologi  digital  dapat dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  ketersediaan  pangan  dan  menurunkan  risiko  ancaman terhadap ketahanan pangan (Fedotova dkk., 2021). Fedotova dkk. (2021) menemukan bahwa praktik  penggunaan  instrumen  digital  di  banyak  negara  telah  membuktikan  efisiensi  dan profitabilitasnya  yang  tinggi  dalam  produksi  produk  pertanian,  bahkan  dalam  menghadapi kondisi agro-iklim yang memburuk dan menyusutnya lahan pertanian. Di Rusia, penggunaan teknologi digital akan mempercepat laju pengembangan inovasi dan meningkatkan efisiensi manajemen agro-industri (Kuchumov, 2019). Sayangnya, proses ini tidak berkembang dengan baik  di  negara-negara  berkembang.  Tren  utama  manajemen  proses  pengembangan  inovatif adalah transformasi digital berdasarkan penciptaan model ekonomi baru dengan penggunaan teknologi internet (Kuchumov, 2019).

## METODE PENELITIAN
Pemetaan aktor dan pola relasi antar pemangku kepentingan akan berbasis pada data primer  dan  sekunder.  Data  sekunder  membantu  membentuk  konseptual  bagaimana  model kolaborasi sinergi lima pilar (penelitian, inovasi, pembelajaran, pembiayaan dan marketing), khususnya  pembelajaran  dari  negara-negara  lain  yang  telah  berhasil  melakukan  kolaborasi untuk adopsi teknologi bagi IKM. Selanjutnya data primer berbasis dari wawancara mendalam dan  FGD  digunakan  sebagai  dasar  analisa  terkait  dengan  kondisi  eksisting.  Data  primer tersebut  dikumpulkan  dengan  teknik  snowball  sampling  terhadap  aktor-aktor  pemangku kepentingan yang berpotensi terlibat dalam adopsi teknologi digital. Data selanjutnya dianalisa melalui system thinking dengan deskripsi kualitatif.
Tabel 1. Metode Penelitian (Tujuan, Data, Sumber Data dan Teknik Analisa).
Tujuan Data Sumber Teknik Analisa Pola  relasi  antar pemangku kepentingan adopsi teknologi IMK Primer: Indepth interview & FGD IKM,  Pemda,  Universitas  &  lembaga Penelitian, perusahaan teknologi, perbankan, BI, BUMN, BUMD, asosiasi/ komunitas, industri menengah/besar System thinking dan deskripsi kualitatif
Model Adopsi Teknologi  Digital yang sesuai karakter IMK Primer: Indepth interview & FGD IKM,  Universitas,  Lembaga  Riset, BUMN, Startup, Perusahaan teknologi Analisa  preferensi & feasibility technology adoption. Sekunder Penelitian  sebelumnya  tentang  Model induksi dan adopsi teknologi IKM Studi literatur Model Kolaborasi antar pemangku kepentingan Primer: Indepth interview & FGD IKM,  Pemda,  Universitas  &  lembaga Penelitian, perusahaan teknologi, perbankan,  BI,  startup,  BUMN, BUMD,  asosiasi/  komunitas,  industri menengah/besar. System  thinking, planning  analysis, deskripsi kualitatif Sekunder Penelitian sebelumnya tentang model kolaborasi pemangku kepentingan Studi literatur
Sumber: Peneliti, 2023
Selanjutnya  untuk  menentukan  model  adopsi  teknologi  digital  IKM  dan pentahapannya,  penelitian  ini  akan  berbasis  pada  data  primer  dan  sekunder.  Data  sekunder sebagai  input  dalam  membentuk  framework  awal  (sebagai  basis  teori)  yang  selanjutnya dielaborasi dengan kondisi yang terjadi (berbasis data primer). Fokus informasi diperoleh dari IMK  sebagai users ,  lembaga  riset,  startup,  BUMN,  perusahaan  teknologi  sebagai  provider teknologi.  Data  selanjutnya  akan  dianalisa  dengan  pendekatan  preferensi  dan  feasibility technology adoption di IMK.
Terakhir adalah model koloborasi sinergi lima pilar yang berbasis pada temuan tujuan riset  pertama  dan  tujuan  riset  dua,  dengan  mengelaborasi  preferensi  dari  para  pemangku kepentingan  dalam  motivasi,  keinginan  untuk  kolaborasi,  potensi  manfaat  dan  resiko, kontribusi  dan  harapan  dari  adanya  kolaborasi  tersebut.  Hal  ini  dianalisa  melalui  system thinking dan planning analysis untuk melihat masing-masing tahapan dari kolaborasi tersebut.

## Sumber: Peneliti, 2023

## Gambar 3 . Tahapan Penelitian
Secara  keilmuan,  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  ekonomi  digital, ekonomi  industri,  manajemen  perusahaan,  ekonomi  pembangunan  dan  ekonomi  regional. Keempat pendekatan keilmuan tersebut diperlukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan ekonomi  digital  serta  kemauan  dan  kapabilitas  perusahaan  untuk  mengadopsinya  dalam rangka peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing industri manufaktur.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative  approach) dengan pertimbangan: Pertama , pelaksanaan penelitian pendekatan kualitatif memberikan perspektif yang  berbeda  dalam  memahami  permasalahan  penelitian  secara  lebih  komprehensif  dan mendalam, sehingga lebih bermanfaat untuk masukan perbaikan kebijakan. Dalam kaitannya dengan adopsi teknologi dan kapabilitas inovasi, riset-riset terdahulu masih terbatas dilakukan secara  kualitatif. Kedua, tim  penelitian  tidak  memiliki  cukup  sumberdaya  dan  pembiayaan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif (survey) terhadap industri manufaktur yang sangat beragam dan tersebar secara luas. Ketig a, perspektif sistem belum banyak digunakan dalam penelitian  teknologi  digital  yang  akan  lebih  tepat  dalam  melakukan  pengembangan  model kolaborasi untuk adopsi teknologi digital IMK. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2017: 250), pendekatan kualitatif menawarkan berbagai macam strategi untuk diaplikasikan seperti naratif, fenomenologi, etnografi, wacana, studi kasus, dan tindakan partisipatoris.

## HASIL  Metode Pengembangan Model Kolaborasi dan Penciptaan Nilai Tambah
Kolaborasi  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya trust yang  terbangun  diantara  mitra kolaborator (Benneworth & Sanderson, 2009; Fari & Ocholla, 2016) yang mana menentukan keputusan  para  pihak  untuk  dapat  berkontribusi  melalui  sumber  daya  yang  dimiliki. Trust merupakan faktor kunci untuk dapat menghubungkan antar pemangku kepentingan, khususnya dalam  membangun  keterbukaan  relasi  dan  arus  informasi  (Moeliodihardjo  et  al.,  2012). Kepercayaan  dibangun  melalui  komunikasi  yang  efektif  dan  koordinasi  yang  intensif  antar aktor (Fitjar & Huber, 2015)
Desain  pengembangan  model  kolaborasi  akan  dibagi  menjadi  tiga  tahapan,  yaitu menyusun baseline, desain dan adopsi model. Pada tahap baseline , dilakukan identifkasi dua elemen  utama,  yaitu  kelembagaan  yang  akan  memberdayakan  teknologi  digital  untuk  IMK dan IMK sebagai target percepatan adopsi teknologi digital. Tahapan ini akan mengidentifikasi mengenai  aktor  yang  terlibat  langsung,  pola  relasi  antar  aktor  dan  kebutuhan  ataupun preferensi  untuk  melakukan  kolaborasi  kegiatan.  Sementara  untuk  IMK  akan  diidentifkasi mengenai  kendala  dalam  melakukan  adopsi  dan  ugragding  teknologi,  preferensi  teknologi yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  IMK,  hingga  pilihan  adopsi  teknologi  yang  sesuai dengan  karakter  IMK.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  direfleksikan  kembali  dengan  teori yang  relevan  dan  kondisi  empiris  negara  lain  dalam  melakukan  adopsi  teknologi  digital  di industri manufaktur, maka tim akan mengeloborasikan empat aspek (teori, empiris negara lain, kelembagaan dan IMK) untuk menyusun konsep awal kolaborasi adopsi teknologi digital.

## Sumber: Peneliti, 2023
Gambar 4. Tahapan Pengembangan Model Kolaborasi
Selanjutnya  dikembangkan  design  model  dengan  tujuan  utama  tahapan  ini  adalah mengembangkan  konektivitas:  1)  antar  lembaga  pemberdaya  teknologi  digital;  2)  antar UMKM  sektor  MaMin  sebagai  calon  target  yang  akan  menerima  teknologi;  3)  dan  antara UMKM  dengan  kelembagaan  aktor.  Intervensi  teknologi  digital  merupakan  sumber  utama yang  akan  digunakan  untuk  membangun  keterkaitan  antar  aktor  yang  dapat  meningkatkan komunikasi,  koordinasi, knowledge sharing dan potensi kolaborasi.  Dalam  tahapan ini juga akan dilakukan seleksi UMKM dan proses pembekalan pengetahuan tentang teknologi kepada IMK  sehingga  memiliki  pondasi  pengetahuan  yang  mencukupi  untuk  melakukan  adopsi teknologi digital. Dengan kata lain, tahapan ini akan terdapat kegiatan intensif membangun koordinasi antar pihak untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian konsep awal model.
Pada  tahap  terakhir  adalah  implementasi  desain  sebagai  kerangka  adoption  model technologi  digital.  Kolaborasi  kelembagaan  dapat  berjalan  antar  aktor  sehingga  mampu mensinergikan lima pilar utama yang dibutuhkan UMKM dalam meningkatkan produktivitas melalui  teknologi  digital.  Pertimbangannya  UMKM  telah  disiapkan  secara  pengetahuan mengenai  teknologi  digital  dan  implementasinya  dalam  kegiatan  usaha,  sehingga  induksi teknologi  dapat  terjadi  diikuti  dengan  adopsi  dalam  sistem  bisnis  IMK  yang  dapat menumbuhkan  inovasi  maupun  meningkatkan  produktivitas  usaha. Uprgading teknologi  di tingkat IMK menjadi luaran dari tahapan ketiga (2024).
Selain menyusun model kolaborasi, penelitian ini berpotensi memberikan nilai tambah bagi para pihak kolaborator melalui model yang dikembangkan untuk adopsi teknologi digital. Nilai  tambah  akan  tercipta  saat  kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  dapat  terjalin  dan memberikan  dampak  langsung  kepada  IMK  sebagai  target  penerima.  Hal  ini  menjadi  bukti kuat  bahwa  kolaborasi  yang  dilakukan  memberikan  manfaat  bagi  penerima  sehingga
berpotensi untuk menciptakan outcome bagi para kolaborator. Dampak langsung kolaborasi kepada IMK adalah pembaharuan ( upgrading ) teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas  produktif  yang  selanjutnya  berdampak  pada  peningkatan  produktivitas  usaha. Keberhasilan  meningkatkan  produktivitas  IMK  melalui  intervensi  kolaborator  akan berdampak  kepada  peningkatan  kesadaran  publik  mengenai  keberadaan  institusi  yang  telah berkontribusi  terhadap  peningkatan  ekonomi  secara  umum  sehingga  berpengaruh  terhadap penilaian  masyarakat  dan  tingkat  kepercayaan  terhadap  institusi  tersebut.  Semakin  tinggi apreasiasi  masyarakat  dan  pasar  kepada  instansi  maka  akan  meningkatkan  kerjasama  yang terjalin  ataupun  peningkatan  transaksi  yang  dilakukan  akibat  kontribusi  yang  diberikan kolaborator  dapat  meningkatkan  penggunaan  produk  kolaborator  dari  peningkatan produktivitas  IMK.  Dengan  kata  lain,  kontribusi  yang  diberikan  oleh  kolaborator  diikuti dengan  penggunaan  produk  kolaborator  di  tingkat  IMK.  Dalam  tahapan  selanjutnya  nilai tambah dapat diestimasi melalui pengukuran valuasi di pasar modal sebagai mekanisme pasar, atau dengan peningkatan alokasi anggaran bagi instansi pemerintah (lihat figure berikut).
Kondisi tersebut diatas dapat tercapai bilamana terpenuhi tahap kedua, yaitu adanya proses seleksi dan pengikatan para pemangku kepentingan sebagai kolaborator. Dalam tahap kedua  ini  seleksi  dilakukan  dengan  menganalisa  kondisi  masing-masing  aktor  dalam memandang  kolaborasi  untuk  percepatan  adopsi  teknologi  IMK.  Kondisi  tersebut  akan dijadikan  dasar  dalam  melakukan  seleksi  menentukan  kolaborator  utama,  khususnya  dalam aspek:  motivasi,  keinginan  untuk  bergabung,  kontribusi  yang  dapat  diberikan,  preferensi kerjasama,  resiko,  ekspektasi  dari  kontribusi  hingga  peluang  manfaat  yang  bisa  mereka peroleh. Pada saat seleksi telah dilakukan, aktor-aktor kunci yang terpilih dapat diintegrasikan dalam kolaborasi kelembagaan yang mengacu pada kesepakatan bersama atas peran masing- masing aktor dalam tatanan kerjasama, kontribusi yang diberikan, durasi kerjasama, mitigasi resiko  dan  monitoring  serta  evaluasi.  Kesepakatan  ini  menjadi  dasar  pengembangan  model kolaborasi yang akan dilakukan.

## Sumber: Peneliti
Gambar 5 . Penciptaan Nilai Tambah Melalui Kolaborsi Kelembagaan Apabila ditarik ke belakang, tahap kedua dapat terpenuhi pada saat tahap pertama telah dilakukan sebagai pondasi sebuah kerjasama dan kolaborasi. Tahap identifikasi ini bertujuan untuk memetakan aktor yang berpotensi menjadi kolaborator dalam sinergi kelembagaan untuk percepatan  adopsi  teknologi  digital  IMK.  Tim  memprioritaskan  pada  tiga  potensial  cluster aktor yang dapat mengakomodasi kebutuhan IMK dalam mengadopsi teknologi, yaitu: instansi atau  aktor  yang  kesehariannya  bersentuhan  dengan  IMK;  instansi  atau  organisasi  yang memiliki kapasitas atau keahlian terkait dengan IMK; dan instansi atau organisasi yang tertarik dengan pengembangan IMK.
Selanjutnya  tim  melakukan  kategorisasi  empat  kesiapan  adopsi  teknologi  digital UMKM, yaitu tier satu (basic), tier 2 (transisi), tier 3 (transformasi), tier 4 (inovasi). Rata-rata survei  pada  12  wilayaha  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  usaha  mikro  memiliki kecenderungan  pada  tahap  1  dan  2,  usaha  kecil  pada  tahap  2  dan  tahap  3,  sementara  usaha menengah tahap 3 (lihat gambar 6). Hal ini mengindikasikan bahwa skala usaha mempengaruhi kemungkinan  untuk  adopsi  teknologi  digital  yang  lebih  baik.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil penelitian OECD yang menunjukkan disparitas adopsi teknologi digital semakin besar antara usaha  mikro  dan  usaha  menengah  (OECD,  2021).  UMKM  menghadapi  kendala  pada keterbatasan  pemahaman  konsep  digital,  akses  sumber  daya  produktif  dan  kemampuan mentransformasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Jumlah UMKM yang berada pada tier 4 (inovasi sangat) kecil dan lebih banyak dipengaruhi faktor leadership yang dibentuk oleh latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di perusahaan besar, bagian dari mitra binaan (Pemda, BUMN, Bank Indonesia, swasta melalui CSR) maupun partisipasi aktif dalam komunitas bisnisnya.
Sumber: Peneliti, 2023

## Gambar 6. Tahapan Kesiapan Transformasi Digital UMKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya  tim  peneliti  mengembangkan  kebijakan  transformasi  digital  yang disesuaikan dengan tahapan kesiapan adopsi teknologi digital (lihat gambar 7). Pada tahap 1 (basic),  kebijakan  digital  adalah  memberikan  pengetahuan  dan  pemahamanan  tentang pentingnya  teknologi  digital,  digital  skills  bagi  SDM  pengusaha  mengarah  pada  digital enterpreneur dan penyediaan infrstruktur teknologi digital. Tujuan utama adalah menyiapkan pondasi  dasar  UMKM  dapat  memilih  teknologi  digital  yang  sesuai  kondisi  usahanya  dan memanfaatkan akses informasi dari teknologi digital untuk penguatan kapasitas usaha, akses sumber daya produktif hingga pembelajaran.
Pada  tahap  kedua  akan  fokus  untuk  digital  marketing  dan  business  permit  untuk memastikan keberlanjutan usaha. Digital content creator dan digital financial mulai dibekali di  tahap  ini.  Tahap  ketiga  akan  fokus  pada  digital  talents  dan  persiapan  standar  industri manufaktur menuju industri 4.0 melalui transformasi sistem bisnis berbasis digital. Sementara tier 4 akan fokus pada kolaborasi dengan berbagi mitra bisnis karena telah memenuhi aspek infrastruktur, SDM, sistem bisnis, budaya perusahaan dan penggunaan teknologi digital yang lebih maju. Meskipun jumlah UMKM yang masuk level 4 masih sangat jarang ditemui, namun dengan  induksi  kesiapan  teknologi  digital  UMKM  di  level  3  akan  memudahkan  UMKM mengadopsi teknologi digital Enterprise Resource Planning (ERP) UMKM 4.0
Sumber:  Peneliti,  2023 Gambar  7. Strategi  Peningkatan  Kesiapan  Transformasi Digital UMKM
Dari 600 UMKM yang disurvei, selanjutnya dilakukan assessment menjadi 76 UMKM yang  masuk  pada  tier  2  dan  tier  3  .  Dengan  deepening  pada  tiga  dimensi  digital  seperti transformasi sistem bisnis, transformasi manusia dan budaya, dan transformasi infrastruktur, terdapat  empat  UMKM  yang  memenuhi  kesiapan  menggunakan  ERP  UMKM  4.0. Bekerjasama dengan mitramitra penelitian seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO (Bahasa  Bisnis),  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  (PLUT)  UMKM,  kampus  lokal,  rumah
BUMN,  akademisi  nasional  (UI),  dan  swasta  (PT  Telkom  Indonesia),  selanjutnya  dapat dikembangkan ERP UMKM 4.0 yang diujicobakan di empat UMKM.

## Sumber: Peneliti, 2023
Gambar 8. Model Kelembagaan Percepatan Transformasi Digital UMKM
Model  kelembagaan  ini  diinisiasi  sejak  tahun  2022  dengan  pendekatan  penta  helix yang  disusun  atas  lima  tahapan.  Tahap  yang  pertama  adalah  menyusun  protocol  indeks kesiapan  digital  UMKM  4.0  yang  berbentuk  web-based  maupun  mobile  based  yang  telah tersedia  di  google  playstore.  Konsep  indeks  kesiapan  digital  UMKM  ini  sebagai  alat identifikasi posisi UMKM dan kebutuhan akan teknologi digital UMKM. Tahap ini peneliti bekerjasama dengan ITDRI (Indoensia Telecommunication and Digital Research), PT Telkom Indonesia,  yang  didukung  oleh  Bahasa  Bisnis  (sebagai  NGO  untuk  UMKM)  dan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI).
Dari model Indeks UMKM 4.0, selanjutnya diujicobakan di 12 wilayah di Indonesia yang  bekerjasama  dengan  PLUT  KUMKM,  Universitas  Lokal,  Pemerintah  Daerah,  dan Rumah BUMN untuk survei lebih dari 600 UMKM. Dengan assesement ini akan diperoleh landscape data UMKM sekaligus seleksi UMKM yang siap untuk transformasi digital menuju industri 4.0 dengan induksi ERP 4.0 yang dikembangakan antara BRIN dan ITDRI.
Tahap  selanjutnya  adalah  menyusun  policy  design  untuk  menyiapkan  UMKM  naik kelas menuju tahap 4 sehingga dapat menggunakan ERP 4.0. Piloting dilakukan pada 4 UMKM setelah assessment mendalam pencapaian tahap 3 di Indeks digital UMKM 4.0. Empowerment pada  tahap  4  dilakukan  terutama  meyiapkan  transformasi  bisnis,  SDM,  budaya  perusahaan untuk dapat menggunakan ERP UMKM 4.0. Pada tahap terakhir BRIN dan PT Telkom sedang
berkolaborasi  untuk  menghubungkan ERP UMKM 4.0 dengan sistem yang ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga memudahkan UMKM untuk dapat melakukan registrasi produk pangan pada BPOM tanpa perlu melakukan pencetakan dokumen.
Uji coba ERP 4.0 memiliki tantangan pada ketidakcukupan infrastruktur digital pada UMKM seperti akses sense urgensi pentingnya teknologi digital, mobile internet, kesesuaian computer/  laptop  standard  kantor,  hingga  SDM  yang  mampu  mengoperasionalkan  bahasa adminstrasi manufacturing. Dari 4 UMKM yang diujicobakan hanya 3 UMKM yang berhasil menggunakan ERP UMKM 4.0. Beberapa manfaat dari teknologi digital ini adalah UMKM dapat  menghasilkan  realtime  data  yang  sangat  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  yang tepat,  cepat  dan  akurat.  Hal  ini  akan  membantu  UMKM  menghasilkan  produk  yang terstandardisasi, perhitungan harga jual yang lebih tepat, akses untuk pembiayaan, kolaborasi dengan  mitra  hingga  memperoleh  investasi  untuk  pengembangan  bisnis.  Dengan  kata  lain, teknologi  digital  BRIN-Telkom  Indonesia  ini  dapat  menjadi  solusi  bagi  UMKM bertransformasi digital menuju industri 4.0

## KESIMPULAN
Model kelembagaan percepatan transformasi digital ditentukan oleh terbangunnya rasa kepercayaan  antar  pihak,  indentfikasi  tujuan  bersama,  manfaat  yang  dapat  diperoleh,  dan kesiapan  untuk  berkolaborasi  atas  sumber  daya  produktif  yang  dimiliki.  Proses  kolaborasi kelembagaan dapat dimulai pada level mikro yang spesifik, misalnya menghasilkan teknologi digital yang membantu proses administrasi dan standardisasi UMKM menuju industri 4.0 yang berbasis realtime data dan diujicobakan spesifik pada UMKM yang memenuhi kesiapan level 4. Pendekatan kelembagaan yang berbasis pada pentahelix telah efektif memberikan penguatan kesiapan  adopsi  teknolog  digital  yang  komprehensif  yang  meliputi  digital  skills,  digital enterpreneurs,  digital  financial,  digital  talents  dan  digital  business  yang membantu  UMKM bertransformasi  digital  menuju  industri  4.0.  Prasyarat  dasar  UMKM  bertransformasi  yang harus dipenuhi adalah melalui percepatan penyediaan infrastruktur digital, penguatan SDM, kolaborasi kelembagaan akses finansial untuk upgrading teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Benneworth, P., & Sanderson, A. (2009). The regional engagement of universities: Building capacity in a sparse innovation environment. Higher Education Management and Policy, 21(1), 1–18.
Beynon, M. J., Munday, M., & Roche, N. (2020). ICT resources and use: examining differences in  pathways  to  improved  small  firm  performance.  International  Journal  of Entrepreneurial Behavior & Research, 1798-1818.
Demmler, K. M. (2020). The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Nutritious Food Supply Chains in Africa. Working Paper Series, 2.
Depaoli, P., Za, S., & Scornavacca, E. (2020). A model for digital development of SMEs: an interaction-based  approach.  Journal  of  Small  Business  and  Enterprise  Development, 1049-1068.
Fari, S. A., & Ocholla, D. N. (2016). Nature, Patterns and Trends of Research Collaboration Among  Academics  in  Selected  Universities  in  Nigeria  and  South  Africa.  Mousaion, 34(1), 1–22.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=llf&AN=116908519&site=ehos t- live
Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil  Dan  Menengah  Pada  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean.  JMD:  Jurnal  Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 1(2), 61–76. https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175
Fedotova, G. V., Larionova, I. S., Maramygin, M. S., Sigidov, Y. I., Bolaev, B. K., & Kulikova, N. N. (2021). Agriculture 4.0. as a new vector towards increasing the food security in Russia.  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  677(3),  0–6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/677/3/032016
Fitjar, R. D., & Huber, F. (2015). Global pipelines for innovation: Insights from the case of Norway. Journal
of Economic Geography,
15(3), 561–583.
https://doi.org/10.1093/jeg/lbu017
Fulantelli,  G.,  &  Allegra,  M.  (2003).  Small  company  attitude  towards  ICT  based  solutions:
Some key-elements to improve it. Educational Technology and Society, 6(1), 45–49.
Ghobakhloo, M., & Iranmanesh, M. (2021). Digital transformation success under Industry 4.0: a  strategic  guideline  for  manufacturing  SMEs.  Journal  of  Manufacturing  Technology Management , 1533-1556.
Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Vilkas, M., Grybauskas, A., & Amran, A. (2022). Drivers and  barriers  of  Industry  4.0  technology  adoption  among  manufacturing  SMEs:  a systematic review  and transformation  roadmap. Journal  of Manufacturing Technology Management, 1029-1058.
Ghobakhloo, M., Sabouri, M. S., Hong, S. T., & Zulkifli, N. (2011). Information Technology Adoption  in  Small  and  Medium-sized  Enterprises;  An  Appraisal  of  Two  Decades Literature. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(7), 53–80.
Gómez,  J.,  &  Vargas,  P.  (2012).  Intangible  resources  and  technology  adoption  in manufacturing firms. Research Policy, 41(9), 1607–1619.
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.016
Jiang, H., Yang, J., & Gai, J. (2023). How digital platform capability affects the innovation performance of SMEs—Evidence from China. Technology in Society, 1-12.
Kementerian Perindustrian. 2018. Roadmap Implementasi Industry 4.0 di Indonesia Kuchumov, A. V. (2019). Digital technologies as a factor in the innovative development of the agro-industrial  complex  to  ensure  the  food  security  of  the  country.  81(Mtde),  28–35. https://doi.org/10.2991/mtde-19.2019.6
Laborde, B. D., Martin, W., Swinnen, J., & Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. April, 2–5.
Kuo, D. C.-L., Smits, M. T., & Chen, W.-H. (2005). SME-based collaborative supply chain management:  the  impact  of  information  technologies.  International  Journal  of Management and Enterprise
Development,
2(3–4), 360–373.
https://doi.org/10.1504/ijmed.2005.006567
Low, M. P., Seah, C. S., Cham, T. H., & Teoh, S. H. (2023). Digitalization adoption for digital economy:  an  examination  of  Malaysian  small  medium-sized  enterprises  through  the technology–organization–environment  framework  .  Business  Process  Management Journal, 1473-1494.
Moeliodihardjo,  B.  Y.,  Soemardi,  B.  W.,  Brodjonegoro,  S.  S.,  &  Hatakenaka,  S.  (2012). University, Industry, and Government Partnership: Its Present and Future Challenges in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, 307–316. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.468
Neri, A., Negri, M., Cagno, E., Franzo, S., Kumar, V., Lampertico, T., & Bassani, C. A. (2023). The role of digital technologies in supporting the implementation of circular economy practices  by  industrial  small  and  medium  enterprises.  Business  Strategy  and  the Environment, 1-26.
Nordhagen,  S.,  Igbeka,  U.,  Rowlands,  H.,  Shine,  R.  S.,  Heneghan,  E.,  &  Tench,  J.  (2021). COVID-19  and  small  enterprises  in  the  food  supply  chain:  Early  impacts  and implications for longer-term food system resilience in low- and middle-income countries. World Development, 141, 105405.
Ongori, H., & Migiro, S. O. (2010). Information and communication technologies adoption in SMEs:  literature  review.  Journal  of  Chinese  Entrepreneurship,  2(1),  93–104. https://doi.org/10.1108/17561391011019041
Sanchez,  D.  T.,  Sarmiento,  L.  H.,  &  Guerrero,  C.  D.  (2021).  Transformation  in  Colombia: technology readiness for IoT adoption in SMEs in the trading sector. DIGITAL POLICY, REGULATION AND GOVERNANCE, 412-431.
Sandulli, F. D., Fernández-Menéndez, J., Rodríguez-Duarte, A., & López-Sánchez, J. I. (2012). The productivity payoff of information technology in multimarket SMEs. Small Business Economics, 39(1), 99–117. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9297-0.
Skoko, H., Ceric, A., & Tien, D. (2007). Empirical evaluation of ICT adoption in Australian SMEs: Systemic approach. Fourth International Conference on Information
Technology and Applications, ICITA 2007, 9–14. Macquarie Scientific Press.
Tornatzky  LG,  Fleischer  M  (1990)  The  Processes  of  Technological  Innovation. LexingtonBooks, Lexington MA.
Wang, M., Wang, Y., & Mardani, A. (2023). Empirical analysis of the influencing factors of knowledge  sharing  in  industrial  technology  innovation  strategic  alliances.  Journal  of Business Research, 1-10.
Zahoor, N., Zopiatis, A., Adamoko, S., & Lamprinakos, G. (2023). The micro-foundations of digitally  transforming  SMEs:  How  digital  literacy  and  technology  interact  with managerial attributes. Journal of Business Research, 1-12.
Benneworth, P., & Sanderson, A. (2009). The regional engagement of universities: Building capacity in a sparse innovation environment. Higher Education Management and Policy, 21(1), 1–18.
Demmler, K. M. (2020). The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Nutritious Food Supply Chains in Africa. Working Paper Series, 2.
Fari, S. A., & Ocholla, D. N. (2016). Nature, Patterns and Trends of Research Collaboration Among  Academics  in  Selected  Universities  in  Nigeria  and  South  Africa.  Mousaion, 34(1), 1–22.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=llf&AN=116908519&site=ehost-live Fedotova, G. V., Larionova, I. S., Maramygin, M. S., Sigidov, Y. I., Bolaev, B. K., & Kulikova,
N. N. (2021). Agriculture 4.0. as a new vector towards increasing the food security in Russia.  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  677(3),  0–6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/677/3/032016
Fitjar, R. D., & Huber, F. (2015). Global pipelines for innovation: Insights from the case of Norway. Journal
of Economic Geography,
15(3), 561–583.
https://doi.org/10.1093/jeg/lbu017
Kuchumov, A. V. (2019). Digital technologies as a factor in the innovative development of the agro-industrial  complex  to  ensure  the  food  security  of  the  country.  81(Mtde),  28–35. https://doi.org/10.2991/mtde-19.2019.6
Laborde, B. D., Martin, W., Swinnen, J., & Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. April, 2–5.
Moeliodihardjo,  B.  Y.,  Soemardi,  B.  W.,  Brodjonegoro,  S.  S.,  &  Hatakenaka,  S.  (2012).
University, Industry, and Government Partnership: Its Present and Future Challenges in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, 307–316. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.468
Nordhagen,  S.,  Igbeka,  U.,  Rowlands,  H.,  Shine,  R.  S.,  Heneghan,  E.,  &  Tench,  J.  (2021). COVID-19  and  small  enterprises  in  the  food  supply  chain:  Early  impacts  and implications for longer-term food system resilience in low- and middle-income countries. World Development, 141, 105405. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105405
OECD. (2021). The Digital transformation of SMEs. In Policy Highlights. OECD Publishing. https://t4.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
Pranata, N., Soekarni, M., Mychelisda, E., Novandra, R., Nugroho, A. E., Rifai, B., Buhaerah, P.,  Zulhamdani,  M.,  &  Yuliana,  R.  R.  D.  (2022).  Technology  Adoption  Issues  and Challengesfor  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises:  A  Case  Study  of  the  Food  and Beverage  Sub-Sector  in  Indonesia.  The  Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and Business, 9(3), 265–274.
Soekarni, M., Nugroho, A. E., Rifai, B., Mychelisda, E., Buhaerah, P., Pranata, N.,
Zulhamdani,  M.,  Novandra,  R.,  &  Yuliana,  R.  R.  R.  R.  D.  (2023).  Digital  Economy Competitiveness  Development  Strategy:  Strengthening  Innovation  in  Manufacturing
Industry Based
on Digital
Technology (1). BRIN publisher. http://dx.doi.org/10.55981/brin.576
The  Economist  Intelligence  Unit.  (2021).  Global  Food  Security  Index  2021;  The  10-year anniversary. 47.