## TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## Sociological Review Persons of Sexual Violence From A Human Rights Perspective
Dwi Yusuf Rafli 1 , Heni Susanti 2 * dwiyusufrafli@student.uir.ac.id1, heni@law.uir.ac.id 2

## Universitas Islam Riau
Naskah diterima: 30 November 2022, direvisi: 2 Desember 2022; disetujui: 4 Desember2022
Abstrak: Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  isu  yang  marak  tejadi  dikehidupan masyarakat. Kebudayaan patriartki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan  seksual  sering  kali  menyasarkan  wanita  dan  anak-anak  sebagai  korban  dari kejahatannya. Terbaru  dalam  kasus  pemerkosaan  yang  melibatkan  seorang  guru  terhadap  13 santriwatinya menuai berbagai polemic di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak  yang  diambil  oleh  pengadilan  menjadi  pro  dan  kontra.  Sebagian  diantaranya  merasa putusan  tersebut  sangatlah  pantas  atas  apa  yang  sudah  diperbuat  dan  dilakukannya.  Namun dalam  sisi  lain,  banyak  orang  yang  menganggap  pemberian  putusan  mati  sebagai  bentuk kemunduran  akan  penegakkan  hukum  dan  mencoreng  hak  hidup  sebagai  hak  dasar  dari eksistensi  Hak  Asasi  Manusia.  Keberadaan  putusan  mati  dan  pandangan  HAM  didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indoensia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui  keberadaan  nilai-nilai  HAM,  ironisnya  juga  menetapkan  putusan  mati  sebagai  salah satu bentuk pidana pokok yang merupaka bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologis
Abstract: Sexual abusee is one of the most prevalent issues in people's lives. The patriarchal culture that is usually embraced by the Indonesian people causes sexual abuse to often target women  and  children  as  victims  of  their  crimes.  The  latest  in  a  rape  case  involving  a  teacher against his 13 female students has sparked various polemics in the community. The death penalty decision as a wise resolution taken by the court has pros and cons. Some of them felt that the decision  was  very  appropriate  for  what  they  had  done  and  did.  But  on  the  other  hand,  many people consider the giving of a death sentence a form of setback for law enforcement and tarnish the right to life as a basic right of the existence of human rights. The existence of the death penalty and  the  view  of  human  rights  in  it  have  become  a  long  problem  in  Indonesia,  this  is  because Indonesia  as  a  country  that  recognizes  the  existence  of  human  rights  values,  ironically  also stipulates the death penalty as one of the main forms of crime which is a form of serious human rights crime itself.
Keywords: Human Rights, Sexual abuse, Death Penalty

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  merupakan salah  satu  bentuk  kejahatan  yang termasuk  dalam  golongan  kejahatan kesusilaan.  Bentuk  kata  kesusilaan dalam  doktrin  R.  Soesilo  dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang berkaitan dengan  kesopanan,  perasaan  malu  yang
1 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1996 hlm. 204
berhubungan  dengan  nafsu  kelamin, layaknya  persetubuhan,  raba-meraba bagian  kewanitaan,  memperlihatkan bagian  kelamin  diri,  mencium,  hingga hal-hal  yang  berorientasikan  kepada perbuatan  seksual. 1 Dalam  pengertian yang  lebih  luas,  masyarakat  memahami makna kesusilaan sebagai sebuah
perilaku  yang  kaitannya  sebagai  sopan santun perilaku seorang manusia, sehingga  kejahatan  kesusilaan  adalah sebuah  oposisi  arti  tersebut,  yaitu perbuatan  gagal  berperilaku  sopan  dan keberadaban.
Masalah kesusilaan di kehidupan masyarakat sendiri bukan merupakan isu sosial  baru,  dan  sudah  menjadi  rahasia umum  terjadi  diberbagai  kalangan, lingkungan, dan situasi. Pada kehidupan dewasa  saat  ini,  sudah  cukup  jarang ditemui  penggunaan  kata  kejahatan kesusilaan,  bahkan    sekalipun  dalam kalangan  akademisi.  Masyarakat  jauh lebih  mengenal  kejahatan  kesusilaan sebagai sebuah kejahatan seksual. Dalam penelaahan  lebih  mendalam,  padanan kata  kesusilaan  dan  seksual  sejatinya bukan  sebuah  kata  yang  satu  padu, melainkan  memiliki  substansi  yang berbeda.  Jika  kejahatan  kesusilaan dimaknai sebagai kegagalan berperilaku sopan dan keberadaban, maka kejahatan seksual  adalah  sebagai  perilaku  amoral dengan sasaran organ seksualitas melalui bentuk  sentuhan,  perkataan,  maupun gaya perilaku. Sehingga dapat dipahami penggunaan  kata  kejahatan  seksual sejatinya  lebih  tepat,  dan  spesifik mengarah kepada perbuatan seksualitas, berbanding dengan kata kesusilaan yang bisa dimaknai jauh lebih luas, sedangkan dalam  kehidupan  masyarakat  maupun dalam  Peraturan  Perundang-undangan Nasional, kejahatan kesusilaan dimaknai sama dengan kejahatan seksualitas.
Maraknya  kekerasan  seksual dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat bahkan telah berkembang kearah modernisasi.  Pada  masa  sebelumnya suatu  kekerasan  seksual  terbatas  hanya sebagai  sebuah  perilaku,  dilakukan secara  aktif,  melalui  sentuhan,  rabaan, dimana  terdapat  unsur  paksaan  dalam
2 Pasal 5 Peraturan Kementrian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
perbuatannya, dan berpotensi menyebabkan trauma fisik dalam kejadiannya.  Namun  sekarang,  bentuk kekerasan seksual ternyata juga
termasuk atas perbuatan fisik, non fisik, verbal,  dan  non  verbal,  serta  bentuk kekerasan  melalui  teknologi  informasi dan  komunikasi. 2 Hal  ini  menunjukan bahwa  kekerasan  seksual  bisa  terjadi dalam berbagai macam bentuk perbuatan dan  tak  terbatas  ruang  fisik  maupun maya.  Untuk  lebih  lanjutnya,  berbagai macam  sumber  memecah  kembali bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang ada, kedalam bagian kelompok- kelompok  perilaku  yang  lebih  spesifik, semata guna mempermudah identifikasi atas  perilaku  yang  diperbuat,  dan memudahkan  dalam  proses  penegakan hukum nantinya.
Jika  berbicara  mengenai  korban atas  kekerasan  seksual,  maka  ditemui pola khusus dimana anak dan perempuan merupakan sasaran paling sering menjadi  korban.  Komnas  Perempuan memberikan  ulasan  terkait  fenomena tersebut, dan menyebutkan bahwa hal itu disebabkan  oleh  kebiasaan  masyarakat dalam  bentuk mindset atas  kekuasaan yang  berorientasi  kepada  laki-laki.
Kultural sosio masyarakat yang terbangun menghendaki
laki-laki sebagai  sebuah  intensitas  yang  lebih tinggi  dalam  kehidupan,  atau  biasa disebut  dengan  kebudayaan  patriarki. Lainnya,  kekerasan  seksual  itu  terjadi juga  dengan  diiringi  oleh  beberapa kecirian khusus dalam perilakunya, yaitu diantaranya; quid  pro  quo ,    yang menjelaskan  bahwa  keekerasan  seksual terjadi  dimana  pelaku  memiliki  otoritas atau  kekuasaan  yang  lebih  tinggi sehingga memanfaatkan posisinya untuk ditukar dengan tindak pelecehan
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
seksual. 3 Dari  prinsip  ini  detemui hubungan pengaruh kebudayaan patriarki  dalam  kehidupan  masyarakat yang  memberikan  ruang  bagi  pelaku untuk bertindak atas kekuatan dan status dalam sosial yang lebih tinggi dibandingkan  wanita  dan  anak-anak sebagai korban. Namun meski demikian, bukan  menutup  pula  kemungkinan  pria untuk  menjadi  korban  dalam  perilaku kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI),  mencatat  207 anak  menjadi  korban  pelecehan  seksual dengan  rincian  126  diantaranya  adalah perempuan, dan 71 sisanya adalah laki- laki. 4 Namun  dari  hasil  tersebut,  tetap ditemui  fakta  jika  Wanita  merupakan sasaran  favorit  bagi  para  predator seksual beraksi.
Pada  catatan  tahunan  Komnas Perempuan  2021,  jenis  dan  bentuk kekerasan terhadap perempuan di  ranah publik  atau  komunitas  dalam  data paparan Komnas Perempuan menunjukan bentuk yang serupa
terhadap  tahun  sebelumnya  namun dengan  sedikit  perubahan  dalam  modus data tercatat. Pada 2020, kasus kekerasan seksual lain menjadi modus dengan 371 kasus, diikuti pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181), dan pencabulan (166). 5 Sedikit  berbeda  dimana  pada tahun  sebelumnya,  kasus  Pemerkosaan adalah tindak kekerasan dengan kejadian terlapor tertinggi. Namun, tetap menunjukan bahwa pemerkosaan adalah salah satu tindak kekerasan seksual yang
3 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan,
Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan  di  Tengah  Covid-19.    ( Jakarta: Komnas Perempuan, 2021) hlm. 23.
4 CNN Indonesia. “ KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/202112
marak  terjadi  di  Indonesia,  dengan wanita  dan  anak-anak  sebagai  sasaran dan korban utama.
Salah  satu  kasus  terbaru  yang menghebohkan  publik  adalah  kasus pemerkosaan  terhadap  13  santriwati yang  oleh  seorang  pimpinan  Yayasan
Manarul Huda sekaligus pemilik pomdok  pesantren  Madani  boarding School  di  Cibiru,  Bandung.  Kasus kekerasan seksual luar biasa ini menyebabkan  13  santriwatinya  menjadi korban  dan  diantaranya  hamil  dan melahirkan 9 orang bayi akibat kejahatan yang  dilakukannya.  Perguliran  kasus yang naik kemeja pengadilan sejak 2021 melalui  Nomor  989/Pid.Sus/2021/PN BDG  ini  sudah  mencapi  babak  akhir dalam  putusannya,  dengan  dijatuhinya hukuman  mati  setelah  sebelumnya terdakwa melakukan permintaan banding  atas  penjatuhan  hukuman penjara  seumur  hidup  terhadapnya. 6 Meskipun  begitu,  perguliran  kasus  ini masih  memungkinkan  untuk  dapat dilanjutkan  ketahap  terakhir  berupa kasasi  dan  pengajuan  grasi,  namun  jika segala upaya hukum baik biasa dan luar biasa  tersebut  ditolak,  maka  dengan  ini kasus kekerasan seksual dengan pemerkosaan  terhadap  13  santriwati  ini akan  tercatat  sebagai  kasus  tindak pemerkosaan  pertama  yang  dijatuhi hukuman mati di Indonesia.
Berbicara  mengenai  hukuman mati,  penjatuhan  hukuman  ini  bukanlah suatu hal yang biasa terjadi dalam kasus
28113738-20-739496/kpai-207-anak-korban- pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021 , diakses 16 April 2022.
5 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, op.cit., hlm. 21.
6 CNN Indonesia, “Kronologi Herry wirawan Divonis Mati Usai Terbukti Perkosa Santriwati”.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/202204 04145739-12-780056/kronologi-herry-wirawan- divonis-mati-usai-terbukti-perkosa-santriwati , diakses 16 April 2022,
kekerasan seksual, tidak adanya keberadaan payung hukum yang
mengikat  kuat  telah  menyebabkan banyak  sekali  kasus  kekerasan  seksual hanya  berakhir  dengan  resolusi  damai, dan  menyisakan  permasalahan  baru berupa  traumatic  psikis  yang  tak terselesaikan  bagi  korban.  Bahkan banyak sekali kasus yang memenangkan pelaku  atas  gugatan  yang  dijatuhkan kepada  dirinya,  hal  tersebut  tak  semata dikarenakan  kurangnya  barang  bukti yang  bisa  dijadikan  pegangan  oleh korban,  dan  pengaturan  regulasi  atas kejahatan  seksual  yang  tidak  terperinci dan  berakhir  tidak  bisa  melindungi korban dalam penegakannya.
Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis  pidana  berupa  pidana  pokok dan  pidana  tambahan.  Dalam  pidana pokok  yang  terpatri  dalam  KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok.  Namun  penetapakan  hukuman mati  di  Indonesia  tidak  bisa  dilakukan semudah  itu,  hanya  kasus  dengan  daya merusak  kehidupan  masyarakat  yang tinggi,  atau  juga  kejahatan-kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  yang mampu dijatuhi putusan mati. 7
Eksistensi  keberadaan  pidana mati  juga  bukan  hal  yang  baru  ada  di dalam  perguliran  kebijakan  hukum Nasional.  Jika  ditarik  secara  historis kebelakang,  penerapan  hukuman  mati telah  jauh  eksis  bahkan  lebih  lama  dari keberadaan  Indonesia  sebagai  negara Republik. Beberapa kitab hukum pidana yang  belaku  pada  jaman  raja-raja nusantara seperti Ciwasana atau Purwadhigama pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab Kutarawanawa yang  diberlakukan  di abad ke-14 pada masa mahapatih Gadjah Mada;  atau  Kitab Lontara’  ade’ yang
7 Heriyono, “Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 1 No. 1 (1 Mei 2020) 83, diakses pada 16 April 2022
berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19 8 . Hingga pada saat ini, Indonesia masih menerapkan keberadaan hukuman mati  sebagai  salah  satu  hukum  pokok terakhir  yang  bisa  dijatuhi  kepada pelaku-pelaku  kejahatan  tertentu  yang diatur  dalam  KUHP  maupun  peraturan perundang-undangan khusus lainnya, hal ini  tak  terlepas  dari  peraturan  peralihan terhadap undang-undang dizaman belanda dahulu, dimana  Kitab Undang-
Undang  Hukum  Pidana  atau  lebih dikenal  sebagai Wetboek  van  Strafrecht menjadi aturan peralihan yang diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan. Namun tentu keberadaan putusan mati  di  Indonesia  bukan  tanpa  pro  dan kontra. Meskipun secara eksplisit terdapat  didalam  Peraturan  Perundang- Undangan,  dan  berlaku  sebagai  hukum positif di Indonesia, sejatinya keberadaan putusan mati ini bertentangan  terhadap  keberadaan  Hak Asasi Manusia, yang sama-sama tercantum didalam Peraturan Perundang-
Undangan  Nasional,  bahkan  disebutkan khusus didalam Konstitusi.
Secara prinsipal dasar, hak asasi manusia  (HAM)  merupakan  hak  yang hadir  sebagai  bentuk  perwujudan  atas eksistensi  manusia  sebagai  sebuah mahkluk  yang  diciptakan  oleh  Tuhan. Hak  hidup  adalah  hak  dasar  yang diemban  dalam  keberadaan  pengakuan terhadap HAM, dan pembunuhan maupun  hukuman  mati  adalah  sebuah pelanggaran berat yang jelas bertentangan  secara  pasti  dalam  bentuk prinsip,  dasar,  dan  penerapan  HAM  itu sendiri. Sebagai sebuah instrument pemidanaan,  maka  hukuman  mati  tidak bisa dilepaskan terhadap tujuan
8 Ibid., p. 81
pemidanaannya.  Didalam  perguliran tindak  pidana  pemerkosaan  sebagai bagian  dari  kekerasan  seksual,  putusan ini adalah hal yang baru dan sebelumnya belum  pernah  dilaksanakan.  Namun, masih  menjadi  pertanyaan  sebenarnya keberadaan hukuman mati sesungguhnya dibutuhkan dalam perguliran kebijakan hukum demi terciptanya  ketertiban  sosial  dan  daya jera oleh para calon pelaku dimasa yang akan datang. Meski secara sah keberadaanya  ada  dalam  peraturan perundang-undangan yang berarti penggunaannya  sah  sebagai  bentuk hukuman pokok luar biasa terhadap para pelaku,  dilain  sisi  keberadaanya  juga bertentangan dengan pemaknaan terhadap isi Konstitusi dalam pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia, serta konsep Peri Kemanusiaan yang diusung bangsa kita.
Terbaru,  dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang disahkan  oleh  DPR  RI  pada  tanggal  12 April  2022  yang  lalu,  tidak  ditemui mengenai  klausul  pemerkosaan  dan
Aborsi  sebagai  bagian  dari  tindak kekerasan seksual yang diatur
pemidanaan  atasnya.  DPR  beralasan, keberadaan  klausul  tersebut  nantinya akan  dibahas  lebih  rinci  didalam  revisi KUHP  yang  sayangnya  hingga  saat  ini masih  belum  menemukan  titik  terang kapan pengesahannya.
Kebingungan  yang  dihasilkan oleh keberadaan UU TPKS yang dinilai masih rumpang isinya dan menjadi tanda tanya  oleh  masyarakat.  Terutama  akan keberadaan  tindak  pemerkosaan  dan aborsi  yang  juga  tidak  digolongkan sebagai  satu  kejahatan  khusus  dalam  9 rumusan tindak pidana kekerasan seksual pada bab II pasal 4 ayat (1). 9
9 Pasal 4 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dideskirpsikan  diatas,  maka  perguliran hukuman mati masih menjadi pro-kontra diberbagai  kalangan,  terutama  terkait putusan terbaru kepada pelaku pemerkosaan atas nama Herry Wirawan alias Heri Bin Dede seorang guru kepada santriwatinya  yang  naik  ke  permukaan publik  di  akhir  tahun  2021  yang  lalu. Berkaitan  akan  permasalahan  tersebut, maka dengan ini penulis berusaha untuk menganalisis  secara  ringkas  melalui pendekatran  normatif  atas  judul  karya tulis  ilmiah  ini  yaitu  “Hukuman  Mati Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  terhadap  Studi  Kasus  Perkara Pidana  Nomor  989/PID.SUS/2021/PN BDG”  sebagai  bentuk  perhatian  akan fenomena dan isu kekerasan seksual dan kebijakan  hukum  yang  terjadi  dalam perguliran  kasus  terbaru  ini.  Sehingga nantinya dapat dibedah lebih mendalam mengenai  pandangan  hukum  serta  Hak
Asasi Manusia dalam perguliran permasalahan kekerasan seksual, terutama  tindak  pemerkosaan  terhadap banyak  korban  yang  dianggap  sebagai tindak kekerasan luar biasa.
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada latar belakang tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam penilitan  ini  adalah  Bagaimana  aturan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari
perspektif  hak  asasi  manusia.  Tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui dan  memahami  sistimatikan  aturan hukum  mati  terhadap  pelaku  kekerasan sksual  ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi manusia. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur  yang  dipakai.  Bahan  hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer  dan  sekunder,  misalnya  Kamus Hukum  Soesilo  Prajogo,  Ensiklopedia dan sebagainya.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kajian normatif  yang  terfokus  kepada  norma hukum  positif  yang  mengatur  tentang kekerasan seksual.  Sementara itu, bahan sekunder yang penulis gunakan berdasarkan  fakta  dan  fenomena  yang terjadi  di  masyarakat,  prinsip  dan  asas hukum, kamus hukum dan kamus besar Bahasa  Indonesia,  pendapat  para  ahli hukum yang meliputi dosen hingga yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, hingga  skripsi.  Studi  kepustakaan  ini mempelajari  bahan  hukum  primer  dan sekunder dengan dibimbing oleh Dosen
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  Islam  Riau.  Metodologi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  normatif.  Melalui kegiatan-kegiatan studi dokumentasi dan kepustakaan, wawancara mendalam serta mengkaji informasi perkembangan regulasi,  dan  perkembangan  terhadap Kasus Perkara Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN BDG Data  yang  diperoleh  dalam
penelitian  ini  berasal  dari  penelitian kepustakaan (library research). Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh  adalah  data  sekunder  yakni data  yang  sudah  terolah  atau  tersusun. Data  sekunder  mencakup  dokumen- dokumen  resmi,  hasil-hasil  penelitian yang  berwujud  laporan  dan  buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas : UUD NRI 1945 Pasal 28A dan 28I; UU No.  39/1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia Pasal 4;  UU No 31/2014 Pasal 5  dan  6;  KUHP  Pasal  285  Tentang
Perkosaan;  KUHP  Pasal  10  tentang
Pidana; RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual;  UU  No.  5  tahun  1969  tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Pengadilan dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Militer.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan  hukum  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang terkait  dengan  penelitian  yang  di lakukan, diantaranya :
Pengumpulan  data  yang  berupa
data sekunder meliputi peraturan perudang-undangan,  buku  atau  literatur lain  yang  berkaitan  dengan  judul  yang diperoleh penulis dari berbagai perpustakaan  dan searching di  internet terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data itu disusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan permasalahan.
Editing  ini  dilakukan  terhadap data  awal  atau  data  yang  belum  diolah. Hal  ini  bertujuan  untuk  mendeteksi kesalahan-kesalahan  dan  kekurangan- kekurangan serta memperbaikinya untuk memperoleh data berkualitas. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di  lapangan  sehingga  siap  pakai  untuk dianalisis,  Dalam  penelitian  ini  setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka  penulis  melakukan  pengolahan terhadap  data  tersebut.  Dengan  cara editing  yaitu  dengan  cara  meneliti kembali terhadap catatan-catatan,
berkas-berkas,  informasi  dikumpulkan oleh  para  pencari  data  yang  diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan  ( reliabilitas )  data  yang hendak di analisis Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan  menguraikan masalah yang  akan  diteliti  berdasarkan  bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya  teknik  analisa  bahan  hukum. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara pengumpulan data-data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemikiran dan teori-teori yang digunakan  oleh  para  ahli  hukum.
Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif,  yaitu  data  yang  didapat digambarkan dengan kata-kata
berdasarkan  teori-teori  yang  relevan untuk  menjawab  permasalahan  terkait tindak pidana kekerasan seksual. Analisa data  sebagai  tindak  lanjut  proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang  akan  diteliti  berdasarkan  bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya  teknik  analisa  bahan  hukum. Setelah  didapatkan  data-data  yang diperlukan,  maka  peneliti  melakukan analisis  secara  kualitatif   yakni  dengan melakukan  penilaian  terhadap  data-data yang  didapatkan  di  lapangan  dengan bantuan  literatur-literatur  atau  bahan- bahan terkait dengan penelitian, kemudian  ditarik  kesimpulan  yang dijabarkan  dalam  penulisan  deskriptif. Metode  penarikan  kesimpulan  yang digunakan adalah metode Induktif Yaitu menarik  kesimpulan  dari  hal  yang bersifat Khusus kepada hal yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Hukuman mati  merupakan salah satu  putusan  pidana  yang  termasuk kedalam bentuk hukuman pidana pokok dalam  KUHP. 10 Penerapan  hukuman mati  merupakan  salah  satu  bentuk penerapan hukuman pidana yang
10 Pasal 10 “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
dilakukan  terhadap  kasus  kejahatan khusus ( extra ordinary crimes ). Penerapanm pidana mati sebagai sebuah instrument  pemidanaan  akan  sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam berbagai perkspektif  tujuan  pidana  dalam  hal  ini hukuman  mati  bisa  dimaknai  berbeda oleh masing-masing ahli hukum.
Salah  satu  teori  yang  paling popular  mengenai  paham  akan  tujuan pemidanaan  adalah  menurut  Immanuel Kant.  Menurut  pandangannya,  tujuan dari pemidanaan adalah guna memberikan  balasan  atas  perilaku  yang diperbuat  oleh  sipelaku,  sehingga  teori ini  dikenal  juga  dengan  istilah  Teori Pembalasan ( Vergelding Theorie ).
Dalam  pemahaman  teori  ini,  hukum memposisikan  diri  sebagai  alat  yang memberikan  perilaku  atas  padanan setimpal  kepala  pelaku  yang  berbuat 11 . Namun terdapat juga teori lain yang juga memberikan  pandangan  atas  sebab pemberian  pemidanaan,  dan  biasanya disebut  dengan  Teori  Mempertakutkan ( Afchiriking  Theori) dan  dipopulerkan oleh Feurbach, dimana jika kita hubung kaitkan  dengan  penerapan  hukuman mati, maka eksistensinya adalah memberikan efek jera kepada masyarakat  bahkan  sebelum  kejadian pidana itu terjadi. Pada kesempatan yang lain,  para  ahli  hukum  memberikan paparan akan tujuan pemidanaan adalah sebagai sebuah perbaikan, guna memperbaiki keadaan yang ditimbulkan dari dampak suatu Tindakan pidana yang terjadi.
Ketiga  perspektif  ini  tidaklah salah,  satu  sama  lain  memandang  suatu tujuan  pemidanaan  melalui  cara  yang berbeda,  namun  dengan  suatu  orientasi yang  sama,  yaitu  untuk  menegakkan keadilan.
11 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.70
Indonesia  sebagai  salah  satu negara yang masih menganut penerapan sistim  hukuman  mati  menjelaskan didalam  Pasal  10  KUHP  mengenai pidana,  dimana  hukuman  mati  menjadi salah  satu  pidana  pokok  di  Indonesia. Tercatat selain pasal-pasal dalam KUHP yang  mengancam  para  pelakunya  atas hukuman  mati,  ada  11  peraturan  lain dalam  undang-undang  yang  juga  masih mencantumkan  hukuman  mati  sebagai ancamannya, yaitu ; UU Narkotika, UU Anti  korupsi,  UU  Anti  Terorisme,  dan UU Pengadilan HAM
Dalam
pelaksanaannya, hukuman  mati  tidak  dapat  dilakukan secara  sembarangan.  Terdapat  aturan- aturan yang harus dipenuhi dalam syarat melakukan  hukuman  mati  terhadap terdakwa  yang  tercatat  didalam  UU PNPS  No.  2  tahun  1964  yang  telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No, 5  tahun  1969  tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di
Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Militer.  Secara  terperinci,  undang- undang  ini  juga  membahas  didalamnya mengenai  proses  pelaksanaan  hukuman mati,  mulai  dari  persiapan,  prosesi,  dan pasca pelaksanaan terjadi.
Hal-hal  diatas  sejatinya  telah menerangkan eksistensi keberadaan hukuman  pidana  mati  di  Indonesia.
Meski  begitu,  keberadaannya  tetap menuai pro-kontra dalam penerapan dan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan  nasional.  Santoso
Poedkosoebroto,  selaku  mantan  wakil ketua Mahkamah Agung, secara gamblang memberikan dukungan
12 Santoso  Poejosoebroto,  Dikutip  dalam 1984, Studi  tentang  Pendapat-pendapat mengenai Efek tivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini , Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 57.
13 RFQ, Ini  Alasan  Hukuman  Mati  Mesti Dihapus  dari  Huk um  Positif –Mulai dari
terhadap  penjatuhan  hukuman  mati  di Indonesia.  Beliau  berpendapat  bahwa pidana mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan. 12
Berbeda dengan narasi sebelumnya, Siti Musdah  Mulia,  dosen  pasca  sarjana Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif Hidayatullah  menganggap  keberadaan hukuman mati  harus dihapuskan karena bertentangan  dengan  semua  inti  ajaran keagamaan di Indonesia, serta bertentangan dengan nilai demokrasi dan tentunya Hak Asasi Manusia. 13
Namun  dalam  kehidupa  modern sekarang  ini,  banyak  sekali  kalangan baik dalam pergerakan Nasional maupun Internasional  yang  menentang  akan keberadaan hukuman mati sebagai suatu bentuk  pemidanaan  atau  suatu  tindakan pidana.  Hal  tersebut  tentu  bergerak melalui paham Hak Asasi Manusia yang mulai  berkembang  dan  dimaknai  oleh banyak  orang  sebagai  sebuah  asas fundamental yang penting bagi keberadaan manusia. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai sebagai sebuah seperangkat  hak  dasar,  yang  melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang Maha Esa. 14
Sama halnya dengan keberadaan putusan  pidana,  regulasi  tentang  HAM juga diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan Nasional kita. Bahkan terlebih lagi, keberadaannya  tertulis  khusus  dalam Pasal  28  UUD  1945.  Dalam  rumusan Bab  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia tersebut, dijelaskan mengenai pengakuan  Nasional  Negara  Indonsia dalam keberadaan HAM sebagai sebuah
Bentuk  Pelecehan terhadap  Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak Bersifat Mutlak  dalam  Syariat  Islam , http://www.hukum.online.com,  diakses pada 16 April 2022
14 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia,
hak  yang  patut  dilindungi  dan  juga dihormati keberadaannya.
Sejalan dengan keberadaannya dalam konstitusi, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang secara rinci membahas mengenai perlindungan HAM.
Di  dalam  HAM,  teradapat  hak fundamental  yang  menjadi  dasaran keberadaan  hak-hak  lainnya,  yaitu  Hak untuk Hidup. Hak untuk Hidup berdasarkan pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999, mengandung makna bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan  taraf  kehidupannya. 15
Konsepsi keberadaan Hak Hidup sebagai hak  dasar  pada  manusia  erat  kaitannya dengan keberadaan konsepsi Ketuhanan sebagai sosok yang memberikan kehidupan.
Paham  bahwa  Tuhanlah  yang mempunyai  kuasa  atau  pemberikan kehidupan  dan  kelahiran  pada  manusia, menyelaraskan  paham  lanjutan  bahwa kematian  dari  seorang  manusia  juga merupakan  kewenangan  multak  dari Tuhan. Berarti tak ada seorangpun yang berhak ataupun berwenang untuk menentukan  hidup  matinya  seorang individu.
Sejalan dengan keberadaan Ham, disini ditemukan hubungan antara HAM
dan kepercayaan akan konsepsi Ketuhanan. Indonesia sendiri merupakan negara  yang  secara  eksplisit,  pasti,  dan sadar mengakui akan keberadaan
Ketuhanan,  meskipun  bukan Negara
Agama ,  tapi  Indonesia  adalah  Negara yang mengakui dan mewajibkan
Keagamaan bagi setiap warga negaranya.  Pasal 29  UUD  1945
menuliskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  yang  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 16 Ideologi Pancasila  juga  memberikan  rumusan
15 Pasal 9 ayat (1), Ibid.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai dasaran dalam isinya, sehingga memberi pemaknaan  bahwa  Negara  Indonesia belandaskan Pancasila, yang didalamnya terdapat  asas  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  sehingga  dalam  setiap  sendi pergerakan  dan  kebijakan  yang  terjadi, haruslah  merujuk  kepada  konsepsi ketuhanan.
Hal  ini  memberikan  kontradiksi antara keberadaan putusan mati terhadap eksistensi pengakuan Hak Asasi
Manusia.  Jika  membandingkan  secara hirarkis,  maka  dapat  dikatakan  HAM berada jauh diatas keberadaan hukuman mati  sebagai  bentuk  pemidanan,  yang mana hanya tercantum didalam Undang- Undang  maupun  KUHP,  berbanding HAM  yang  terdapat  di  konstitusi  serta merupakan  implementasi  dari  dasar ideologi negara Pancasila. Mengaitkan dalam kasus kekerasan seksual berupa tindak
pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan  kepada  para  santriwatinya yang  berjumlah  13  orang  hingga menyebabkan kehamilan dan melahirkan 9  orang  anak  diantaranya,  hakim pengadilan tinggi
memutuskan penetapan  hukuman  mati  kepadanya setelah sebelumnya mengajukan banding atas  hukuman  penjara  seumur  hidup yang  diberikan  oleh  pengadilan  negeri. Hal ini membuat kasus kejahatan seksual yang  dilakukan  oleh  Herry  ini  sebagai kasus  pertama  dalam  sejarah  peradilan Indonesia  terkait  penetapan  hukuman pidana  mati  kepada  terpidana  kasus kekerasa seksual.
Jika  mencoba  untuk  melihat dalam perspektif korban, maka kejahatan yang dilakukan oleh Herry benar adanya sebuah  kejahatan  luar  biasa  yang  tidak berhati nurani, apalagi jika dibandingkan terhadap  pekerjaan  dan  ruang  lingkup
16 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dirinya  yang  merupakan  seorang  tokoh agama, guru, sekaligus pemiliki pondok pesantren.  Sebagian  besar  kalangan merasa  putusan  seumur  hidup  yang dijatuhkan  kepadanya  tidaklah  cukup atas  kerugian  yang  dia  berikan,    dan penjatuhan  hukuman  mati  adalah  solusi paling  benar  dan  tepat,  semata  atas penegakan keadilan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.
Namun  jika  berkaca  terhadap pembelaan  terdakwa  yang  tercantum dalam  Surat  Putusan  pengadilan,  poin penentangan terhadap Hak Asasi Manusia  terutama  hak  untuk  hidup memang  benar  adanya.  Pemberian hukuman mati terhadap Herry bukanlah sebuah bentuk keadilan yang sesungguhnya,  dan  bukan  pula  sebuah tindakan yang dapat mencegah keberadaan  pelaku  kekerasan  dimasa yang  akan  datang.  Jika  kehadiran  suatu pemidanaan  adalah  untuk  memberikan rasa takut akan hal tersebut, maka dapat dipatahkan dengan mudah bahwa pemberian  hukuman  mati  tidaklah diadakan  untuk  konsumsi  umum.  Jelas dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun 1969  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pidana  Mati  yang  dijatuhkan  oleh Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Militer  disebutkan  bahwa Pelaksaan  tehadap  terdakwa  hukuman mati dilakukan secara tertutup dan tidak diizinkan  untuk  menjadi  konsumsi publik,  demikian  berarti  teori  ketakutan yang  diharapkan  akan  keberadaan hukuman  mati  tidak  bisa  sepenuhnya direalisasikan kepada masyarakat.
Jika  melihat  terhadap  substansi pokok dari hukuman mati, sesungguhnya keberadaanya  adalah  guna  merebut  hak dasar  dari  seorang  manusia,  yaitu  hak untuk  hidup,  dimana  hak  untuk  hidup melahirkan  hak-hak  lainnya  selayaknya
17 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59
hak untuk bebas dan berkebebasan. Jika berpijakan  terhadap  ini,  maka  sejatinya pemberian  hukuman  seumur  hidup terhadap  terpidana  kekerasan  seksual sudahlah cukup dalam memenuhi substansi  yang  diminta  akan  hukuman mati.  Manusia  yang  terjerat  hukuman seumur  hidup  adalah  selayaknya  orang yang  telah  direnggut  kehidupannya, dimana  alasan  dan  kebebasan  sudah tidak  lagi  menjadi  miliknya,  dan kehidupannya hanyalah untuk menunggu ajal menjemput sesuai kewenangan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Serta  suatu  hukum  akan  pemidanaan bukanlah  semata-mata  hadir  sebagai resolusi utama dalam penegakan hukum. Sebagai  aturan  yang  baik,  keberadaan Hukum harus mampu menjadi pencegah, dan  memberi  batasan  dalam  perilaku manusia untuk dapat berbuat kejahatan. 17 Pemusnahan  terhadap  satu orang  atas  perilakunya  bukan  berarti menjadikan  hukum  dalam  negeri  lebih baik  lagi,  tapi  juga  perlu  disadari  perlu adanya  tindakan  preventif  yang  mampu diwujudkan, sehingga suatu hukum hadir sebagai  pengiring  kehidupan  manusia, dan  bukanlah  penentu  nasib  dari  pada manusia.

## SIMPULAN
Hukuman mati  merupakan salah satu  bentuk  pidana  pokok  yang  ada  di Indonesia.  Keberadaan  hukuman  mati sebagai pemidanaan terberat
dilaksanakan  kepada  para  terpidana tindak kejahatan khusus ( extra ordinary crimes ). Meski begitu, dalam kehidupan sekarang ini keberadaan putusan hukuman  mati  menuai  banyak  sekali pro-kontra  dalam  pergulirannya.  Hal tersebut dikarenakan
adanya pertentangan  konsepsi  dasar  dalam keberadaan  putusan  hukuman  mati
terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Nasional.  Indonesia  sendiri  merupakan negara  yang  mengakui  keberadaan HAM, secarta eksplisit, jelas, dan sadar mencantumkan  HAM  sebagai  poin khusus  dalam  konstitusi  dan  terdapat pada  BAB  XA  di  Pasal  28  UUD  1945. Keberadaan  HAM  sendiri  sebagai penunjang kepastian hak hidup manusia juga merupakan perwujudan yang sesuai dan  sejalan  dengan  konsepsi  ketuhanan dalam  dasar  negara  kita  Pancasila. Penjatuhan atas hukuman mati terhadap terpidana kasus tertentu jelas merupakan pencorengan  atas  HAM  dan  juga bertentangan dengan keberadaan konsepsi ketuhanan itu sendiri.
Dipahami bahwa HAM mengemban Hak untuk  Hdiup sebagai  fundamental  dasar lahirnya  keberadan  hak  lainnya  dalam HAM,  dan  sebagai  Hak  yang  hadir dikarenakan  kewenangan  tuhan  dan diberikan  sedari  lahir,  maka  keputusan akan  pencabutan  nyawa  seseorang  juga merupakan  Hak  yang  hanya  dimiliki oleh  tuhan  pula,  sehingga  keberadaan putusan Hukuman Mati sudah tidak lagi relevan  dalam  kehidupan  masyarakat modern,  dan  bukan  solusi  yang  baik dalam  penegakkan  hukum  Nasional, terutama  dalam  pencegahan  tindak kekerasan seksual.
Hukuman mati bukanlah Langkah terbaik sebagai bentuk pencegahan suatu Tindakan yang terjadi di  masa  depan.  Pengambilan  substansi akan  penerapan  hukuman  mati  dirasa bisa dilaksanakan tanpa harus menghilangkan  nyawa  dari  seorang manusia.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan  memahami  konsep  hukuman mati sebagai hukuman yang
menghilangkan  hak  fundamental  dari manusia, yaitu  hak untuk hidup. Maka, sejatinya  penerapan  hukuman  penjara seumur  hidup  sudahlah  cukup  untuk memenuhi  substansi  tersebut,  dimana
pemenjaraan seumur hidup telah menghilangkan  esensi  hak  untuk  hidup dan  kebebasan  dari  seorang  manusia, dimana  kehidupannya  sudahlah  tidak utuh  lagi  sebagai  seorang  individu,  dan sudah cukup memberikan kejeraan bagi perilaku  dan  bahkan  calon  perilaku dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN  Indonesia.  (2022). “Kronologi
Herry  wirawan  Divonis  Mati Usai Terbukti Perkosa Santriwati”. https://www.cnnindonesia.com/n asional/20220404145739-12-
780056/kronologi-herry- wirawan-divonis-mati-usai- terbukti-perkosa-santriwati , diakses 16 April 2022, CNN  Indonesia.  (2022).  “ KPAI:  207 Anak Korban Pelecehan Seksual di  Sekolah  Sepanjang  2021”. https://www.cnnindonesia.com/n asional/20211228113738-20- 739496/kpai-207-anak-korban- pelecehan-seksual-di-sekolah- sepanjang-2021 , diakses 16 April 2022. Heriyono. (2020). Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia. Indonesian Journal  of  Law  and  Policy Studies, 1(1). http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v 1i1.2636 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan.  (2021). Catatan Tahunan 2021: Perempuan  Dalam  Himpitan Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan  Penanganan  di Tengah Covid-19. Jakarta: Komnas Perempuan Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. R.  Soesilo.  (1996). KUHP  Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  demi  Pasal ,
Bogor:  Politea Rancangan  Undang-Undang  Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RFQ, Ini  Alasan  Hukuman  Mati  Mesti Dihapus  dari  Huk um  Positif – Mulai  dari  Bentuk    Pelecehan terhadap    Tuhan,  Bertentangan dengan  HAM  hingga  Tidak Bersifat  Mutlak    dalam    Syariat Islam , http://www.hukum.online.com Santoso    Poejosoebroto.  (1984). Studi
tentang Pendapat-pendapat mengenai  Efek  tivitas  Pidana Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini ,
Jakarta : Ghalia Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Marlina.  (2011).  Hukum  Penitensier. Bandung: Refika Aditama.