## PERAN BASYARNAS
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PANDANGAN PELAKU EKONOMI SYARIAH DI JAKARTA)

## M. Nurul Irfan,  Afwan Faizin, Bukhori Muslim
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir. H. DJuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Email: nurul.irfan@uinjkt.ac.id

## Abstrak
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  merupakan  salah  satu  wujud  dari Arbitrase Islam  yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas berdiri secara otonom  dan  independen  sebagai  salah  satu  instrumen  hukum  yang  menyelesaikan perselisihan  para  pihak,  baik  yang  datang  dari  dalam  lingkungan  bank  syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Berkatian dengan fungsi Basyarnas,  artikel  ini  membahas  tiga  masalah  pokok  berikut  ini:  pertama, pandangan  pelaku  ekonomi  syariah  terhadap  Basyarnas.  Para  pelaku  ekonomi syariah  pada  umumnya  memandang  penting  posisi  Basyarnas  dalam  penyelesaian sengketa dalam ekonomi Syariah. Nampak dalam lima tahun terakhir  (2010-2015) jumlah  perkara  sengketa    yang  masuk  di  Basyarnas  (23  perkara)  sedikit  lebih banyak  dibanding  perkara  yang  ditangani  oleh    Pengadilan  Agama  (20  perkara). Kedua,    alasan  pelaku  ekonomi  syariah  memilih  jalur  arbitrase  karena  prosesnya lebih  cepat,  biaya  ringan  dan  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat  serta  rahasia para  pihak  tetap  terjaga.  Ketiga,  faktor  yang  mempengaruhi  pilihan  tersebut ditentukan  juga  oleh  tingkat  kepercayaan  pelaku  ekonomi  syariah  terhadap kemampuan  hakim  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa.
Kata kunci : arbitrase, basyarnas, sengketa, ekonomi, syari’ah

## Abstract
National Shariah Arbitration Board (Basyarnas) is one of the manifestations of the first  established  Islamic  Arbitration  in  Indonesia.  Basyarnas  stands  autonomously and  independently  as  one  of  the  legal  instruments  that  resolve  disputes  of  the parties,  whether  coming  from  within  the  environment  of  Islamic  banks,  Takaful Insurance,  or  any  other  party  who  needs  it.  In  connection  with  the  Basyarnas function, this article discusses the following three main issues: Firstly, the view of sharia  economic  actors on  Basyarnas.  Shariah  economic  actors  generally  consider the importance of Basyarnas’s position in settling disputes in Sharia economics. In the  last  five  years  (2010-2015)  the  number  of  disputes  cases  in  Basyarnas  (23 cases)  is  slightly  higher  than  cases  handled  by  the  Religious  Courts  (20  cases). Secondly,  the  reason  for  sharia  economic  actors  chooses  the  arbitration  route because  the  process  is  faster, the  cost  is  light  and  the  verdict  is  final  and  binding and the secrets of the parties are maintained. Thirdly, the factors that influence the choice are also determined by the level of confidence of the sharia economic actors to the judges’ ability within the Religious Courts to resolve the dispute.
Keywords : arbitrase, basyarnas, dispute resolution, economics, shariah

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang kemudian diubah dengan Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang
Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan
Agama,  yaitu  pada  Pasal  49  huruf  (i) menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama  Islam  di  bidang  ekonomi syariah, 1 kemudian  ditegaskan  kembali oleh  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  pada Pasal  55  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Pengadilan Agama. Kewenangan  absolut  tersebut  menjadi semakin  kuat  dengan  keluarnya  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  93/PUU - X/2012
mengakhiri
dualisme
penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah antara  peradilan  agama  dan  peradilan umum,  sehingga  pengadilan  agama secara  yuridis  formal  satu - satunya  yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Hasbi  Hasan  menyatakan  bahwa sebelum  diundangkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  peradilan agama,  putusan  peradilan  agama  harus dikuatkan dan dieksekusi oleh peradilan umum,  namun  pasca  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, Peradilan
Agama
telah diberi kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusannya.  Oleh  karena  itu,  persepsi yang  mengemuka  bahwa  Peradilan agama  bukan  lembaga  eksekutorial terhadap  putusan  perkara  ekonomi syariah  adalah  persepsi  yang  dibangun sebelum lahirnya Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1989.  Padahal  jika dicermati  bunyi  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  kata menyelesaikan  yang  dimaksud  adalah mengeksekusi putusan. 2
Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua  DSN-MUI,  Ma’ruf  Amin  yang menegaskan bahwa perubahan itu terkait dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Jika  mengalami  sengketa  di  bidang ekonomi  syariah  masyarakat  dapat memilih jalur non-litigasi melalui Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas) atau  jalur  litigasi  melalui  peradilan agama,  jika  membutuhkan  penetapan eksekusi Basyarnas akan meminta kepada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. 3
Terkait  dengan  penyelesaian  non- litigasi melalui arbitrase, Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam  upaya  negara  mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian  dalam  sengketa  bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan  bahwa  Negara  memberi kebebasan  kepada  masyarakat  untuk menyelesaikan masalah
sengketa bisnisnya  di  luar  pengadilan,  baik melalui  konsultasi,  mediasi,  negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. 4
Dewasa  ini  penyelesaian  sengketa atau  konflik  sebagian  sudah  mulai beralih  ke  penyelesaian  dengan  cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Di  Amerika  dan  di  Australia  hampir  90 persen  sengketa  diselesaikan  melalui non-litigasi, terutama di kalangan usahawan.  Demikian  juga  di  Indonesia penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga
ini  sudah  mulai  tampak,  terutama  di kalangan usahawan. 5
Namun  dalam  konteks  sengketa ekonomi  syariah,  berdasarkan  beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan  para pegiat  ekonomi  syariah  umumnya  lebih memilih  jalur  litigasi  karena  sulitnya eksekusi  putusan arbitrase syariah tanpa perintah  Pengadilan. 6 Kecendrungan  ini dapat  dilihat  dari  minimnya  pengajuan arbitrase syariah ke
Basyarnas.
Masyarakat  umumnya  kurang  berminat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas. Mereka lebih memilih  jalur  non-litigasi  yang  lain, seperti mediasi, dan sejenisnya atau jalur litigasi.  Data  menunjukkan  bahwa  dari awal berdirinya pada tahun 2003 hingga tahun 2007, baru dua sengketa perbankan syari’ah yang berhasil dituntaskan  Basyarnas.  Tiga  sengketa lainnya sempat didaftarkan tetapi akhirnya  tidak  diproses  dikarenakan kurang memenuhi persyaratan. Sementara  BAMUI,  dari  1993  hingga 2003 tercatat menyelesaikan 12 sengketa perbankan  syariah.  Dengan  demikian,
Basyarnas dam BAMUI
baru menyelesaikan  14  sengketa  perbankan syariah. 7
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan besar,  mengapa  para  pegiat  ekonomi tidak memanfaatkan penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur non-litigasi  litigasi  melalui  Basyarnas, apakah  semakin  kuatnya  yurisdiksi Pengadilan  Agama  dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi
Nomor:  93/PUU - X/2012  yang  telah menegaskan  kewenangan  absolut  PA juga  mempengaruhi  pilihan  penyelsaian sengketa  para  pelaku  ekonomi  syariah, atau  faktor  lain  yang  menyebabkan minimnya pengajuan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Penelitian  ini  bertujuan: Pertama , menjelaskan  pandangan  para  pelaku ekonomi  Syariah  dalam  menyelesaikan
sengketa  ekonomi  Syariah  di  Basyarnas dengan  studi  kasus  di  DKI  Jakarta. Kedua ,  Menjelaskan  alasan  para  pelaku ekonomi  syariah  memilih  penyelesaian non-litigasi  memalui  Basyarnas. Ketiga , Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi  pilihan  pelaku  ekonomi syariah  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:  Pertama,  secara  akademik  akan mengetengahkan  kajian  akademik  yang menjelaskan perlunya peningkatan
capity building Basyarnas dan Pengadilan  Agama    dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor : 93/PUU - X/2012. Secara praksis, penelitian  ini  mendorong  untuk  semua pihak  terkait  seperti  Basyarnas  untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Sedang secara politis, penelitian ini akan memperkuat kedudukan Peradilan
Agama dan Basyarnas dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi Konstitusi Nomor : 93/PUU - X/2012. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode  deskriptif,  dan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sumadi Suryabrata,  tujuan  penelitian  deskriptif adalah  untuk  membuat  uraian  atau ungkapan yang didasarkan secara sitematis,  faktual,  dan  akurat 8 serta didasarkan kepada analisa pada pembahasan yang menunjukkan
bagaimana temuan-temuan
itu ditemukan. 9
Sumber  data  dibagi  menjadi  dua macam: sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama , para  pelaku  ekonomi  Syariah,  hakim PA, Basyarnas, dan para pakar.
Sedangkan  sumber  sekunder  diambil dari  buku-buku,  artikel,  dan  tulisan-
tulisan  yang  terkait  dengan  peneletian ini.
Teknik  pengumpulan  data  yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara  mendalam  dengan  para pelaku ekonomi Syariah, hakim PA, Basyarnas, dan para pakar.
2. Dokumentasi berupa Undang- undang  terkait,  yakni  Undang- undang  Arbitrase,  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang  Perbankan  Syariah serta putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Focused  Group  Discussion untuk memperdalam  materi  atau  topik yang  belum  jelas  sehingga  peneliti terhindar dari kesalahpahaman.
Dalam proses analisis data, peneliti  melakukan  beberapa  langkah yang  ditempuh  yakni pertama ,  peneliti melakukan  pengumpulan  data. Kedua , mengelompokkan data-data. Ketiga , membandingkan  data  naratif  dengan pandangan  para  informan  dan  mencari kesamaan  dan  perbedaan, Keempat, menyimpulkan.
B. Pandangan Pelaku

## Ekonomi Syariah
Yang  dimaksud    pelaku  ekonomi
Syariah  dalam  penelitian  ini  adalah pihak  bank  syariah  dan  pihak  non-bank syariah  yang  sampelnya  terdiri  dari Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah, Bank  Syariah  Mandiri    (BSM),    Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan PT. Danareksa  Syariah.  Keempat  lembaga yang  meliputi  tiga  bank  dan  satu lembaga non-bank tersebut telah memberikan data kepada peneliti melalui  wawancara  yang  dilakukan sejak    paruh  kedua  bulan    November hingga  minggu  ketiga  bulan  Desember 2015.  Sedangkan    Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  dan  PT  Takaful  kedua lembaga  ini  hingga  awal  Januari  2016 ini  belum  memberikan  jawaban  tegas tentang perkenan atau tidaknya diwawancarai dalam penelitian ini.
Sebagai  pembanding  informasi mengenai  masalah  pokok  yang    digali pada  peneltian  ini  sebagaimana  dapat dilihat  pada  rumusan  masalah  pada  bab I,  wawancara  juga  dilakukan  terhadap para  hakim  pengadilan  Agama  sebagai pelaksana  Undang-undang  dan  pihak Basyarnas. Terhadap para hakim, wawancara  dilakukan  kepada  hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang  dan  hakikm  Pengadilan Agama    Tangerang  Kota.  Sedangkan Terhadap  Pihak    Basyarnas,  data diperoleh  dari    kantor  Basyarnas  yang beralamatkan  di  Jl.  Dempo  Kawasan  Jl. Proklamasi  Jakarta Pusat.
Pasca putusan MK yang memberikan  kewenangan  absolut  PA dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah, menurut sebagian praktisi hukum,  ternyata  berdampak  positif terhadap  posisi  Basyarnas.  Ketua  PA Tangerang menyatakan:
“Setelah  adanya  putusan  MK  No.
93 tahun 2012 tentang kewenangan  absolut  Pengadilan Agama mengenai ekonomi syariah masyarakat  sedikit  demi  sedikit telah  menyadari  bahwa  sengketa tentang  ekonomi  syariah  sekarang menjadi kewenangan dari Pengadilan  Agama  dan  bukan kewenangan  Pengadilan  Umum. Apabila dibandingkan dengan Basyarnas,  sebagian  masyarakat masih mempercayai bahwa sengketa  ekonomi  syariah  lebih baik  ditangani  oleh  Basyarnas dengan alasan di Pengadilan Agama  prosesnya  terlalu  berbelit- belit, dimulai dari mediasi, penjelasan  penggugat,  penjelasan penggugat, verstek, dll.” 10
Sejalan  dengan  uraian  di  atas pihak  Basyarnas    juga  menyatakan bahwa berperkara di Basyarnas
prosesnya  bisa  lebih  cepat  ,tertutup untuk umum dan data  bersifat rahasia. 11
Proses  cepat  sebagaimana  dimaksudkan oleh  pihak  Basyarnas    ini  karena perkara  yang  masuk  akan  langsung ditangani tanpa harus mengantri denganj nomor  urut  registrasi  sebagaimana  yang biasa  terjadi  di  Pengadilan.  Tertutup maksdunya  memang  dalam  menanganai kasus  sengketa  ekonomi  syariah  tidak bersifat  terbuka  untuk  umum.  Hal  ini antara  lain  dimaksudkan  untuk  menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.  Sebab  Bila  dilakukan secara  terbuka  bisa  jadi  prifasi  dan rahasia  para pihak akan diketahui umum dan hal ini akan meimbulkan ketidaknyamanan para pihak.  dilakukan regi
Memang pandangan tersebut,
secara  kuantitatif  perlu  diuji  lebih  jauh. Namun  paling  tidak  terdapat  perubahan mindset terhadap posisi Basyarnas sebagai  lembaga  arbitrase  syariah  yang memiliki kewenangan
dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Perubahan  posisi  Basyarnas  menjadi lebih kuat tatkala pilihan atau opsi sesuai telah  dihapuskan  berdasar  putusan  MK nomor  93  Tahun  2012  terkait judicial review Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah khususnya  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2). Dalam  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2) Undang-undang  tersebut  memberikan alternatif  lain  penyelesaian  sengketa yang  disesuaikan  dengan  isi  akad  atau perjanjian  bahkan  peluang  penyelesaian sengketa  melalui  Peradilan  Umum.
Munculnya alternatif penyelesaian tersebut mengakibatkan berbagai persoalan, di antaranya bahkan membinggungkan  bagi  para  pihak,  oleh karena  itu  perlu  ketegasan  tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  agar    ada  kepastian hukum. Dengan dibatalkannya penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  tersebut maka  ketegasan  dan  kepastian  hukum telah  ditetapkan  dan  berdampak  positif pula terhadap pengakuan atas Basyarnas.
Bahkan posisi tersebut perlu diperkuat  dengan  menjalian  kerjasama antara PA dan Basyarnas. Hal diperlukan karena proses eksekusi putusan  Basyrnas  memerlukan  perintah pengadilan  (baca:  PA).  Hakim  PA Tangerang  menyatakan  bahwa  dengan menjalin  hubungan  dengan  Pengadilan Agama  supaya  putusan  kesepakatan yang  dibuat  oleh Basyarnas bisa mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, sehingga bisa mengantisipasi apabila ada yang  melanggar  kesepakatan  yang  telah ditetapkan  oleh  Basyarnas.  Dengan demikian,    maka  bagi  yang  melanggar ketentuan  inin  akan  dikenakan  sangsi sesuai kesepakatan awal. 12
Hal  senada  juga  dikemukan  oleh Hakim    PA  Tigaraksa  dan  PA  Jakarta Selatan  bahwa  eksistensi  Basyarnas sebenarnya dapat menjadi pilihan terbaik dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah melaui jalur non-litigasi. Bansyarnas  menjadi  pilihan  terbaik apabila pihak yang mengajukan sengketa ekonomi  syariah  tersebut  menginginkan kesepakatan bersama. Apabila dianalogikan  di  dalam  filsafat  hukum apabila  A  dan  B  sama-sama  mengakui ini  hak  saya  dan  ia  ingin  mencari  siapa yang seharusnya mempunyai hak tersebut maka ia seharusnya ke Basyarnas.  Akan  tetapi,  apabila  pihak yang  mengklaim  bahwa  ini  hak  saya bukan  hak  kamu  atas  kemauan  dari sebelah  pihak  maka  ia  harus  ke Pengadilan Agama. 13
Meski  demikian  hakim-hakim  PA di  atas,  kelemahan  mendasar  dari putusan Basyarnas adalah proses eksekusinya memerlukan perintah Pengadilan.  Inilah  kemudian  bila  tidak terjadi  kesepakatan  maka  para  pihak lebih  memilih  jalur  litigasi  dibanding arbitrase  di  Basyarnas.  Bahkan  dengan dikuatkannya  kewenangan  absolut  PA dalam sengketa ekonomi, terdapat kecenderungan pihak Lembaga
Keuangan  Syariah (LKS) lebih memilih
jalur  litigasi  di  PA  atau  PN  bila  tidak tercapai  mufakat    dibanding  memilih jalur arbitrase di Basyarnas.
Bank  Syariah  Mandiri  (BSM), bahkan masih tetap memlih jalur litigasi melaui Pengadilan Negeri pasca Putusan MK karena  menganggap  bahwa putusan MK tersebut masih multitafsir dan masih meragukan kesiapan
PA dalam menangani  sengketa  ekonomi  syariah. BSM  menganggap putusan MK tersebut tidak  berpengaruh,  karena  sampai  saat ini  BSM  tidak  mengajukan  sengketa ekonomi  syariah  ke  Basyarnas  lagi. Pasca  putusan  MK  No.    93  tahun  2012 tentang  kewenangan  absolut  Pengadilan Agama dalam sengketa Ekonomi
Syariah, BSM masih beranggapan
bahwa putusan MK tersebut masih multi tafsir,  karena  dari  pihak  OJK  maupun
MK  kepada  pihak  bank  tidak  ada  yang memberikan kepastian apakah penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah diajukan  ke  Pengadilan  Agama  atau Pengadilan Negeri? Di samping itu tidak ada  keseragaman  pemahaman  mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  tersebut  diantara  para hakim. Dan selama ini BSM
mengajukan  sengketa  ekonomi  syariah ke Pengadilan Negeri dikarenakan menurut BSM hakim Pengadilan Agama belum begitu berpengalaman menangani sengketa  ekonomi  syariah  dibandingkan dengan  hakim  Pengadilan  Negeri  yang sudah biasa menangani sengketa mengenai bisnis. 14
Bagi  BSM,  Basyarnas  memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai lembaga  arbitrase.  Kelebihan  yang dimiliki adalah: pertama , putusan Basyarnas  bersifat  final  and binding . Kedua , Putusannya lebih cepat dibanding Pengadilan. Ketiga ,
penyelesaiannya  bersifat  rahasia,  tidak dipublikasi sehingga bisa menjaga nama baik  para  pihak  terutama  Bank.  Namun terdapat kekurangan yang dimiliki Basyarnas. Pertama ,  biaya  penyelesaian
sengketa  lebih  mahal  dibandingkan Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan
Negeri. Kedua, Basyarnas tidak memiliki  jurusita  sehingga  ketika  sudah ada putusan tidak bisa langsung eksekusi.  Ketiga,  putusannya  tidak berkekuatan hukum tetap bila para pihak terjadi ingkar, sehingga proses eksekusinya diperlukan perintah Pengadilan. 15
Berbeda dengan hal tersebut, pihak BNI Syariah lebih memilih menjalankan putusan  MK  apa  adanya.  Bank  BNI Syariah  belum  pernah  mengajukan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah ke  Basyarnas,  melainkan  selalu  ke Pengadilan Agama bahkan sudah banyak sengketa yang diajukan kepada
Pengadilan  Agama  terkait  ekonomi syariah antara Bank BNI Syariah dengan nasabah,  bahkan  sudah  ada  yang  di eksekusi.  Putusan  MK  ini  memang masih  menjadi  perdebatan  dilingkungan perbankan.  Akan  tetapi,  Bank  BNI Syariah  mencari  jalan  efektif  yaitu dengan menjalankan putusan MK
tersebut, memang dengan adanya putusan  MK  ini  sengketa  yang  diajukan ke Basyarnas tentunya lebih sedikit. 16
Bank BTN Syariah juga cenderung memilih penyelesian melalui PA dibanding  Basyarnas,  meski  mengakui penyelesaian  melalu  Basyranas  lebih efektif.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi sebenarnya  lebih  efektif  di  Basyarnas, akan  tetapi  semenjak  adanya  putusan MK  tersebut  Bank  BTN  divisi  Syariah ini  sudah  beralih  ke  Pengadilan  Agama dan sebelum ke Pengadilan Agama kami masih  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah melalui jalur musyawarah terlebih  dahulu.  Apabila  musyawarah diantara  pihak  Bank  dengan  nasabah belum  menemukan  titik  temu  maka Bank  mengajukan  sengketa  ekonomi syariah  tersebut  ke  Pengadilan  Agama. Salah  satunya  BTN  sudah  pernah mengajukan  sengketa  ekonomi  syariah
di  Pengadilan  Agama  Serang  dan Pengadilan Agama Cilegon. 17
Dalam posisi  ini sebenarnya pihak Bank  sebenarnya  bersifat  pasif.  Namun pasca putusan MK terdapat kecenderungan  para  para  pihak  memilih penyelesaian  di  Pengadilan  Agama dibanding Basyarnas. Para pihak memandang  penyelesaian  Basyarnas lebih  mahal  dibanding  penyelesaian  di Pengadilan  Agama.  Meski  memiliki kelebihan  di  mana  putusan  Basyranas lebih  cepat  dibanding  PA.  Sekali  lagi persoalan  kekuatan  hukum  sebenarnya semakin  kurang  menarik  bagi  para pelaku ekonomi syariah, meski Basyarnas memiliki kelebihan-kelebihan dibanding PA.
Belum  lagi masih terdapat tafsiran yang  berbeda  oleh  pelaku  terhadap putusan  MK  tersebut.  Beberapa  pelaku ekonmi syariah masih menuntut penegasan dari OJK tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di antara alasan  pihak BSM    tidak    mengajukan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  ke    PA adalah  karena  faktor  pengalaman  hakim hakim  di  lingkungan  PA.  Pihak  BSM lebih memilih PN karena faktor pengalaman  PN  yang  telah  terbiasa menyelesaikan sengketa ekonomi dibandingkan dengan PA.   Hal  ini tentu saja  menimbulkan  pertanyaan  lebih lanjut,  apakah  benar  bahwa  hakim hakimPN  jauh  lebih  berpengalaman dalam  mengani  kasus  sengketa    dari pada  hakim  hakim  PA?  Hal  ini  tentu masih perlu diteliti lebihj lanjut.
Sebab  menurut  salah  seorang anggota DSN (Dewan
Syariah
Nasional),  Hasanuddin,  M.Ag.  bahwa putusan  MK  yang  menyatakan  bahwa sengketa  ekonomi  syariah  menjadi kompetensi  absolut  PA  sudah  sangat tepat.  Sebab  hakim-hakim  PA,  terlebih lagi  yang    penah  kuliah  di  Fakultas Syariah.    Mereka    pasti  sedikit  banyak pernah belajar fiqh muamalat. 18
C. Alasan Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

## Syariah
Dari  delapan  daftar    pertanyaan, jawaban  pokok    yang  ingin  digali  dari sumber  data    baik  pihak    bank  mapun non-bank adalah mengenai alasan mengapa  Basyarnas  atau  PA  sebagai pilihan  terbaik  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dan  fator- faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi pilihan  antara  kedua  lembaga  tersebut. Tentu  saja    mengingat  subyek    utama dalam  masalah  ini  berupa  pelaku ekonomi syariah, maka lembaga perbankan  akan  dikemukakan  terlebih dahulu.  Sedangkan  lembaga  non  bank, khususnya pihak pengadilan dan Basyarnas  sendiri  akan  dikemukakan pada  bagian  akhir.  Sebab  baik  pihak Basyarnas  maupun  Pengadilan  Agama hanya sebagai informasi tambahan untuk melengkapi dan sekaligus meng- crossceck informasi  yang diperolah dari pelalu ekonomi syariah dunia perbankan.
Tabel 1: Jawaban pelaku ekonomi syariah
atas jumlah kasus sengketa dan penyelesaiannya Pertanyaan (urut nomor 1 ) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Jumlah kasus sengketa dan penyelesaiannya Satu  kali mengajukan sengketa ke Basyarnas, tetapi merasa dirugikan oleh pihak Basyarnas Tidak jelas berapa kasus, tetapi sengketa diselesaikan secara musyawarah, lalu, jika perlu  melaui Basyarnas Tidak pernah ada kasus sengketa, tetapi jika ada akan diajukan ke PA sesuai putusan MK No 93 Tahun 2012

## Sumber: Wawancara
Bardasarkan  tabel  1  di  atas  bisa diketahui  bahwa  sengketa  ekonomi syariah  hanya pernah terjadi  satu kali di BSM,  sedangkan  di  BTN  Syariah  kasus sengketa  tidak  jelas  pernah  terjadi berapa  kali.  Sementara  di    BNI  Syariah kasus  sengketa  ekonomi  syariah  belum pernah  terjadi.    Namun  pihak  yang dianggap  lebih  tepat  untuk  dipilih  oleh ketiga  lembaga  bank  di  atas  cukup beragam,  BSM  memilih  Basyarnas
sekalipun  pernah  merasa  dikecewakan, BTN  lebih  memilih  cara  musyawarah antar    pihak  dan  jika  terpaksa  akan melibatkan  Basyarnas  sedangkan  BNI Syariah, menjadikan putusan MK Nomor  93  sebagai  dasar  hukum  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,  sehingga  akan  memilih  PA sebagai lembaga terbaik dalam menyelesaikannya. Tabel 2: Jawaban pelaku ekonomi syariah atas pilihan lembaga terbaik dalam menyelesaikan kasus sengketa Pertanyaan (urut nomor 2) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas lebih efektif? Secara teori Basyarnas lebih efektif, tetapi pada praktiknya tidak demikian. 19 Musyawarah para pihak  jelas lebih baik, namun jika diperlukan akan mengajukan ke PA, seperti pernah
diajukan ke PA
Serang dan Cilegon. 20
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan jelas lebih efektif, baik di PA, PN maupun di Pengadilan Niaga. 21

## Sumber: Wawancara
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  hal menarik  yang  perlu  dikomentari  adalah bahwa BSM pernah kecewa dan  merasa dirugikan  oleh  Basyarnas,  sehingga pihak  BSM  mengemukakan  bahwa
antara teori dan praktik terjadi ketimpangan dan tidak singkron.
Sedangkan  Pihak  BTN  Syariah  sangat kosnsisten  dalam  melaksanakan  putusan MK,  sehingga  BTN  Syariah  selalu
mengajukan sengketa
ekonomi syariahnya  ke  Pemgadilan  Agama, seperti  yang  pernah  diproses  di  PA
Serang  dan  Cilegon.  Sementara  pihak BNI  Syariah  secara  tegas  menyatakan bahwa memproses penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  akan  lebih efektif  jika  dilakukan  di  Pengadilan. Tetapi hal yang sangat aneh BNI Syariah masih  menyatakan  bahwa  masalah sengketa  ekonomi  syariah  bisa  juga diajukan  ke  PN  dan  Pengadilan  Niaga.
Hal  ini  jelas  berbeda  dengan  amanat putusan  MK  nomor  93  di  atas  yang menyatakan  bahwa  sengketa  ekonomi syariah  menjadi  wewenang  PA,  bukan PN  atau  Pengadilan  Niaga.  Apakah  hal ini  ada  hubungan  dengan  masalh kepercayaan pihak BNI Syariah terhadap kemampuan  para  hakim  PA?  Hal  ini sebaiknya dapat diketemukan jawabannya dalam tabel-tabel berikutnya. Tabel :3 Jawaban pelaku ekonomi syariah aAtas pengaruh Putusan MK terhadap pilihan lembaga yang  tepat  dalam menyelesaikan  sengketa Pertanyaan (urut nomor 3) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Pengaruh Putusan MK No 93 Tahun 2012 Terhadap Pilihan lembaga yang berhak menangani sengketa ekonomi PA jelas lebih tepat, karena biaya ringan, sedangkan di Basyarnas, pihak yang mengajukan sengketa dikenakan fee  dan biaya ini disesuaikan dengan besar kecilnya sengketa yang bisa jadi menyulitkan pihak-pihak. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan MK jelas lebih tepat diajukan ke PA bukan ke Basyarnas. Hal ini sesuai dengan amanat putusan MK
di atas.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan MK jelas lebih tepat diajukan ke PA bukan ke Basyarnas. Hal ini sesuai dengan amanat putusan MK di atas. Terdapat pengaruh, sehingga sengketa yang diajukan ke Basyarnas semakin berkurang. Sumber: Wawancara
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pelaku  eknomi  syariah baik  dari  pihak  BSM,  BTN  Syariah maupun BNI Syariah  bersepakat bahwa putusan  MK  nomor  93  tahun  2012 berpengaruh  pada  pilihan  lembaga  yang berkompenten menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini adalah PA  bukan  Basyarnas   bukan PN. Namun  demikian,  hal  yang    menarik bahwa  pihak  BSM  yang  dalam  hal  ini bapak  Bambang  sebagai  nara  sumber,
pada  saat    wawancara  dengan    tim peneliti  mengatakan  bahwa  selama  ini BSM selalu mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah yang dihadapinya  ke  Pengadilan  Negeri, bukan Pengadilan  Agama. Alasan   yang dikemukakan karena pihak BSM  bahwa hakim  Pengadilan  Agama  belum  begitu berpengalaman  menangani    sengketa ekonomi  syariah  dibandingkan  dengan Pengadilan  Negeri  yang  sudah  biasa menangani  sengketa  mengenai  bisnis. 22
Tabel 4: Jawaban pelaku ekonomi syariah terhadap pertanyaan apakah Basyarnas  sebagai lembaga penyelesai sengketa terbaik.
Pertanyaan (urut nomor 4) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Apakah Basyarnas sebagai lembaga penyelesai sengketa ekonomi paling baik dan sesuai Basyarnas belum menjadi lembaga terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Oleh sebab itu selama ini BSM mengajukan sengketanya ke Pengadilan Negeri, karena di PA hakimnya tidak sepengalaman hakim di PN Apabila dibandinkan antara PA dan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka Basyarnas masih lebih baik daripada PA Basyarnas belum merupakan lembaga pilihan  terbaik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## Sumber: Wawancra
Menurut data pada tabel 4 di atas, pelaku  ekonomi  syariah  tidak  sepakat dalam  memandang  Basyarnas  sebagai lembaga  penyelesai  sengketa.  BSM berpandapat  bahwa  Basyarnas  belum bisa  dianggap  sebagai  lembaga  yang dapat meneyelesaikan sengketa ekonomi yariah  yang  baik.  Sebab  Basyarnas mematok  fee  yang  terkadang  bisa memberatkan pihak-pihak. Dalam hal ini BSM sebagai pihak yang pernah kecewa terhadap putusan Basyarnas mengemukaakan hal ini menjadadi perlu difahami secara proporsional. Hal senada  juga  dikemukakan  oleh  pihak BNI  Syariah.  Hanya  saja  pihak  BNI Syariah tidak secara jelas
mengemukakan  alasan  mengapa  lebih memilih  PA  sebagai  alternatif  dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi ternyata pilihan  pihak  BNI  Syariah  lebih  cocok dan  sesuai  dengan  putusan  MK.  Pihak BNI Syariah selama ini selalu mengajukan  kasus  sengketa  ke  PA bukan  ke  Basyarnas.  Terlebih  lagi setelah  putusan  MK  nomo  93  tahun 2012. Sementara itu pihak BTN Syariah berpendapat bahwa apabila
dibandingkan  antara  PA  dan  Basyarnas dalam  masalah  penyelesaian  kasus sengketa  ekonomi  syariah,  maka  pihka BTN  lebih  memilih  Basyarnas  daripada PA. 23
Tabel 5: Jawaban pelaku ekonomi syariah terhadap pertanyaan mengapa Basyarnas  bukan sebagai lembaga penyelesai sengketa terbaik.
Pertanyaan (urut nomor 5) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Mengapa Basyarnas bukan sebagai lembaga penyelesai sengketa terbaik. Karena biayanya lebih mahal dibandingkan dengan di PA, sehingga bisa merugikan pihak- pihak. Karena sejak putusan MK nomo 93 tahun 2012  Basyarnas tidak memiliki wewenang lagi dalam menyelesaiakn sengketa Karena selama ini BNI Syariah selalu mengajukan sengketanya ke PA
bkan ke Basyarnas.

## Sumber: Wawancara
Dari    data  pada  tabel  5  di  atas dapat  diketahui  bahwa  pelaku  ekonomi syariah  berpendapat,    Basyarnas  bukan sebagai lembaga terbaik dalam
menyelesaikan  segketa.  Alasan  yang paling tegas dan jelas dikemukakan oleh pihak  BSM.  Yaitu  bahwa  biaya  yang
ditetapkan  oleh  Basyarnas  lebih  mahal daripada jika sengketa itu diselesaikan di PA.  Hal  ini  ada  hubungan  dengan  moto PA  yang  antara  lain  proses  beracara  di PA  dilakukan  secara  cepat  dan  biaya murah.
Tabel 6: Jawaban pelaku ekonomi syariah terhadap pertanyaan bagaimana upaya memperkuat Basyarnas? Pertanyaan (urut nomor 6) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bagaimana upaya memperkuat Basyarnas?. Harus sanggup melakukan evaluasi. Harus ada UU yang mengatur tentang kewenangan absolute penanganan sengketa ekonomi syariah berada di bawah Basyarnas. Melalui regulasi yang jelas baik dikeluarkan oleh MK maupun OJK bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang
Basyarnas..
Sumber: Wawancara
Dari    data  pada  tabel  6  di  atas dapat  diketahui  bahwa  ketiga  bank  di atas,  BSM,  BTN  dan  BNI  Syariah sebagai    bagian  kecil  dari  pelaku ekonomi  syariah  sepakat  bahwa  untuk memperkuat  posisi  dan  kompetensi Basyarnas  harus  ada  regulasi  berupa undang-undang yang mengatur  masalah kompetensi Basyarnas
dalam
menyelesaikan sengketa. Dengan
dikeluarkannya  putusan  MK  nomo  93 tahun  2012  pada  dasarnya  telah  jelas bahwa masalah sengketa syariah menjadi kompetensi absolute pengadilan agama,  maka  Basyarnas  sudah  tidak berwenang  untuk  menangani  sengketa eknomi.
Tabel 7: Jawaban pelaku ekonomi syariah terhadap pertanyaan bagaimana kelebihan dan kekurangan penyelesaian segketa ekonomi syariah di
Basyarnas?
Pertanyaan (urut nomor 7) Jawaban Bank Syariah Mandiri Bank Tabungan Negara Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas? Kelebihan: a. putusan bersifat final and binding ; b. lebih cepat; c.
bersifat rahasia. Kekurangan: a. Lebih mahal disbanding di PA; b. tidak memiliki jurusita; c. putusan tidak memiliki kekuatan hukum Kelebihan: a. Hakim di Basyarnas lebih menguasai tentang sengketa; b. eksistensinya sudah dipublikasikan; c. proses perkara bersifat tertutup untuk umum Kekurangan: a. lebih mahal disbanding PA; b. lokasinya masih terbatas di kota-kota besar; c. sejak putusan MK Basyarnas tidak berwenang menangani sengketa lagi. Walau BNI Syariah belum pernah mengajukan sengketa di Basyarnas, tetapi kelebihannya:
a.  rahasia terjaga; b. putusan lebih cepat; c. tidak berbelit belit.
Kekurangannya:
a. biaya mahal; b. putusan belum memiliki kekuatan
hukum; c. belum memiliki perangkat- perangkat  untuk eksekusi.

## Sumber: Wawancara
Dari    data  pada  tabel  7  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  penyelesaian sengketa diu Basyarnas memiliki kelebihan dan kekuarangan yang dikemukakan  oleh  pelaku  ekonomi syariah.  Ketiga  bank  syaraih  di  atas mengemukakan  hal  yang  sam  dalam memaparkan  kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di Basyarnas.
Dengan  demikian  pelaku  ekonomi syariah yang dalam penelitian data digali dari tiga bank besar, BSM. BTN Syariah dan  BNI  Syariah,  ketiganya  sepakat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  Basyarnas lebih  efektif,  efisien,  dan  cepat.  Namun terkait biaya, tampaknya pelaku ekonomi  syariah  berpendapat  bahwa
penyelesaian  sengketa  di  Basyarnas lebih mahal dibandingkan dengan penyelesaiannya  di  Pengadilan  Agama. Hal  ini  bisa  difahami  karena  di  antara prinsip  mendasar  proses  perkara  di Pengadilan  Agama  adalah  sepat  dan biaya ringan.
Terkait mahalnya biaya yang harus dikeluarkan  oleh  para  pihak  dalam penyelesaian  sengketa  di  Basyarnas, tampaknya sangat bisa difahami. Karena badan  arbitrase  yang  menangani  kasus sengketa keuangan telah memiliki aturan dan  regulasi  tersendiri,  sehingga  wajar bila  tarif  berperkara  yang  diatur  dinilai mahal oleh para pihak. Terlebih lagi jika dibandingkan  dengan  berperkara  di pengadilan, apalagi jika tanpa
didampingi  pengacara,  sebab  sebuah perkara  yang  proses  penyelesaiannya didampingi  pengacara  dipastikan  akan memerlukan  biaya  tambahan  sesuai dengan  kesepakatan  antara  klien  dan penasehat hukumnya.

## D. Penutup
Berdasarkan uraian dan rumusan masalah  yang dikemukakan di  atas,  dapat  ditarik  tiga  kesimpulan sebagai berikut:
1. Para  pelaku  ekonomi  syariah  nampak masih  memandang  penting  posisi Basyarnas dalam penyelesaian sengketa  Nampak  dalam  lima  tahun terakhir    jumlah  perkara  sengketa
yang masuk di Basyarnas (23 perkara)  tetap  seimbang  dengan perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama (20 perkara).
2. Alasan pelaku ekonomi syariah memilih jalur arbitrase karena prosesnya  lebih  cepat,  biaya  ringan dan  putusannya  bersifat  final  dan mengikat  serta  rahasia  para  pihak tetap terjaga.
3. Faktor  yang  mempengaruhi  pilihan tersebut  ditentukan oleh tingkat kepercayaan  pelaku  ekonomi  syariah terhadap kemampuan hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.

## Catatan Akhir:
1 Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006.
2 Hasbi  Hasan,  “Menyoal  Kompetensi Peradilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah”, Mimbar Hukum dan Peradilan , Edisi 73, 2011.
3 Ali,  “Dualisme  Eksekusi  Putusan Basyarnas  Masih  Berlanjut”, hukum  online , Senin, 07 Juni 2010, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0d 0adad7fb1/dualisme-eksekusi-putusan-
basyarnas-masih-berlanjut, diakses pada Selasa 8 April 2014.
4 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama ,    (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group, 2014), hlm. 441.
5 Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia , Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001, h. 494
6 Lihat Mufliha Wijayanti, “Pola Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan  Bermasalah di Kalangan Pegiat Ekonomi Syariah Kota Metro (Studi  Atas  5  Bmt/Lks  Di  Kota  Metro)”, Hasil Peneltian, STAIN Metro, 2013.
7 Sufriadi, “Memberdayakan Peran Badan
Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah di  Luar  Pengadilan”, La  Riba  Jurnal  Ekonomi Islam ,  Vol.  I,  No.  2,  Desember  2007, http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/view File/505/417, diakses pada Selasa 8 April 2014.
8 Sumadi Suryabrata,
Metodologi
Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), hlm. 18.
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1993), hlm. 111.
10 Wawancara  dengan  Haryadi  Hasan, Hakim PA Tangerang, 18 Desember 2015 di PA Tangerang.
11 Wawancara  dengan  Pihak  Basyarnas pada hari Rabu tanggal 18 Niovember 2015.
12 Wawancara  dengan  Haryadi  Hasan,
Hakim PA Tangerang, 18 Desember 2015 di PA Tangerang.
13 Wawancara  dengan  Fitriyal  Hanif,
Hakim  PA Tigaraksa,  11  Desember  2015  di  PA Tigaraksa,  dan  Hakim  PA  Jakarta  Selatan,  16 Desember 2015 di PA Jakarta Selatan.
14 Wawancara  dengan  Bambang,  Bagian Legal Bank Syariah Mandiri, 29 Desember 2015.
15 Wawancara  dengan  Bambang,  Bagian Legal Bank Syariah Mandiri, 29 Desember 2015.
16 Wawancara  dengan  Erid  Hafidz, Bagian Legal BNI Syariah, 28 Dsember 2015.
17 Wawancara  dengan  Imam,  Bagian Legal BTN Syariah, Rabu, 16 Desember 2015.
18 Wawancara dengan Dr. Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2016.
19 Wawancara,    Selasa  29  Desember 2015.
20 Wawancara,  Rabu 16 Desember 2015.
21 Wawancara, Senin, 28 Desember 2015.
22 Sumber  hasil  wawasncara  tim  peneliti dengan BSM,  Selasa 29 Desember 2015.
23 Wawancara, Rabu  16 Desember 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, “Dualisme Eksekusi Putusan Basyarnas Masih Berlanjut”, hukum  online ,  Senin,  07  Juni 2010, http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt4c0d0adad7fb1/ dualisme-eksekusi-putusan- basyarnas-masih-berlanjut, diakses  pada  Selasa  8  April 2014.
Ali,  A.M.  Hasan.  “Ekonomi  Islam Bukan  Hanya  Bank  Syariah.” n.d. http://ekonomisyariah.info/wp- content/uploads/2013/02/06- Ekonomi-Islam-bukan-hanya- bank-syariah.pdf (accessed Desember 15, 2014). Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:  Rineka  Cipta, 1993 Aripin,  Jaenal.  “Reformasi  Hukum  di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan di Indonesia.” Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008. Ashshofa,  Burhan. Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001.
Bank  Muamalat.  “Profil  Muamalat”. Bank Muamalat. 2013. http://www.bankmuamalat.co.id/t entang/profil-muamalat  diakses pada 15 Desember 2014.
Bungin, Burhan [ed.]. Metode Penelitian Kualitatif ,  cet.  8.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2011.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya .  Semarang:  Toha Putera, 1990.
Emirzon, Joni. Hukum Bisnis Indonesia .
Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
Irianto, Muhammad, dkk. Lima Undang-
Undang Republik Indonesia tahun 1999. Jakarta: 1999.
Ishaq,  Jaenuddin.  “Tiga  Prinsip  Umum Keuangan  Syariah”. UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta. n.d. http://www.uinjkt.ac.id/index.ph p/arsip-berita-utama/649-tiga- prinsip-umum-keuangan- syariah.html  diakses  pada  15 Desember 2014. Koentjaraningrat. Kamus Istilah Antropologi. Jakarta: Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa,  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, 1984. Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana  Prenadamedia  Group, 2014. Perdana,  Lubis  Gala.  “Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal USU , No. 1, 2015. Setiawan, Aziz Budi. “Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan  di  Indonesia”. Jurnal  Kordinat, Edisi:  Vol. VIII, No. 1, April 2006. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja  Grafindo  Persada  Press,
2003.
Subekti. Aneka  Perjanjian .  Bandung:
Citra Aditya, 1992. Sufriadi. “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  di  Luar  Pengadilan”, La
Riba Jurnal Ekonomi Islam , Vol. I,  No.  2,  Desember  2007. http://journal.uii.ac.id/index.php/ JEI/article/viewFile/505/417, diakses pada selasa 8 April 2014. Suryabrata, Sumadi. Metodologi
Penelitian. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1998. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
Wibowo,  Wahyu. Cara  Cerdas  Menulis Artikel  Ilmiah. Jakarta:  Kompas Media Nusantara, 2011. Wijayanti,  Mufliha.  “Pola  Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah  di  Kalangan  Pegiat Ekonomi  Syariah  Kota  Metro (Studi  atas 5 BMT/LKS Di  Kota Metro)”, Hasil Peneltian, STAIN Metro, 2013.