Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia

## RM Bagus Trisardono R
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: bagustsr@gmail.com
Abstrak. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh siapapun. Terlepas dari statusnya, tersangka dan terdakwa merupakan warga negara yang memiliki jaminan  atas  hak  asasi  manusia  nya,  dan  negara  sebagai  entitas  utama  wajib  untuk  memberikan perlindungan  terhadapnya  dari  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pengaturan  perlindungan  hak  asasi manusia  pada  tersangka  maupun  terdakwa  di  Indonesia  memiliki  perjalanan  panjang  sejak  masa penjajahan.  Penelitian  ini  berusaha  untuk  menjelaskan  bagaimana  sejarah  dan  perkembangan perlindungan  hak  asasi  manusia  pada  tersangka  maupun  terdakwa  di  Indonesia  sejak  sebelum lahirnya KUHAP hingga sekarang.
Kata Kunci: Sejarah, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Tersangka
Abstract. Human rights are basic rights inherent in the nature and existence of humans as God's creatures that must be respected, upheld and protected by anyone. Regardless of their status, suspects and defendants are citizens who have guarantees of their human rights, and the state as the main entity is obliged to provide protection against them from human rights violations. Arrangements for protecting human rights of suspects and defendants in Indonesia have had a long way to go since the colonial period. This study seeks to explain how the history and development of human rights protection  for  suspects  and  defendants  in  Indonesia  since  before  the  inception  of  the  Criminal Procedure Code until now.

## Key Words: History, Protection of Human Rights, Human Rights of Suspects

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pengertian  mengenai  tersangka  dan terdakwa terdapat di dalam Pasal 1 butir 14 dan 15  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP): “Tersangka adalah seorang yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai pelaku tindak pidana” dan “Terdakwa adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut, diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan.” Pengertian mengenai tersangka/terdakwa oleh kebanyakan  orang  sering  disalahartikan. Mereka menganggap bahwa tersangka/terdakwa adalah orang yang bersalah  (terpidana).  Padahal  yang  berhak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah  hakim  melalui  pengadilan  dengan putusannya  yang  telah  mempunyai  kekuatan
hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde ).  Hanya melalui  hal  tersebutlah  seseorang  baru  dapat berstatus sebagai terpidana.
Dalam Wetboek  van  Strafvordering Belanda  tidak  ada  pembedaan  untuk  istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan  dua  istilah verdachte dan beklaagde , tetapi hanya ada satu istilah untuk kedua macam pengertian itu yaitu verdachte ). Namun  dibedakan  pengertian verdachte sebelum  penuntutan  dan  sesudah  penuntutan. Pengertian verdachte sebelum  penuntutan pararel  dengan  pengertian  tersangka  dalam KUHAP  di  Indonesia,  sedangkan  pengertian verdachte sesudah  penuntutan  pararel  dengan pengertian terdakwa seperti pada Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang serupa dengan penggunaan istilah  pada  KUHAP  ialah  yang  berlaku  di Inggris, yaitu dengan membedakan pengertian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
the  suspect (sebelum  penuntutan)  dan the accused (sesudah penuntutan).
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia menganut  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption  of  innocence ).  Secara  eksplisit asas  ini  terdapat  dalam  butir  ke  3  huruf  c Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang  Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:
Setiap orang yang disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan
yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Oleh  karenanya  orang  tersebut  haruslah dilindungi dan dijaga setiap hak asasinya. Hal ini juga sejalan dengan penghargaan hak asasi manusia  menurut  UUD  NRI  1945  yang mengatakan “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum” .  Walaupun tidak  tercantum  secara  jelas  mengenai  asas praduga  tak  bersalah  tetapi  dilihat  dari rumusan  pasal  tersebut  dapat  ditelaah  bahwa UUD  NRI  1945  menjamin  perlindungan  dan adanya  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  tidak  diskriminasi  di  hadapan hukum, termasuk pula dianggap tidak bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi  subyek  hukum  utama,  karena  negara merupakan  entitas  utama  yang  bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan  hak  asasi  manusia.  Suatu  negara hukum berhak untuk melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  warga negaranya. Tindakan/upaya paksa itu dibenarkan  menurut  undang-undang  demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana,  sehingga  sudah  sepantasnya  tindakan itu  wajib  dilakukan  secara  bertanggungjawab sesuai  ketentuan  hukum  dan  undang-undang yang  berlaku.  Karena  para  penegak  hukum dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  terlepas
dari  kemungkinan  adanya  perbuatan  yang bertentangan  dengan  peraturan  hukum  yang berlaku  sehingga  menimbulkan  pelanggaran hak  asasi  warga  negara  (tersangka  atau terdakwa)  dalam  proses  peradilan  pidana, maka terhadap hal tersebut negara mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia
tersangka/terdakwa.
Saat  ini  di  Indonesia  terdapat  beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan hak asasi manusia pada tersangka/terdakwa,  antara  lain  yang  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan  Martabat  Manusia,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  diangkat  dari penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  sejarah  dan perkembangan perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa di Indonesia? A. Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa di Indonesia 1. Sebelum Lahirnya Kitab Undang-

## Undang Hukum Acara Pidana
Terdapat pemberlakuan dua hukum acara pidana  yang  berbeda  secara  sekaligus  di wilayah Indonesia (Hindia Belanda) pada masa prakemerdekaan,  yaitu Strafvordering (Rv) yang  diberlakukan  bagi  golongan  Eropa  dan Inland Reglement (IR) bagi golongan pribumi yang  kemudian  diperbarui  menjadi Herziene Indische  Reglement (HIR)  melalui  Staatsblad No.  44  Tahun  1941. Strafvordering (Rv) memiliki pengaturan hukum acara pidana yang lebih  baik  dan  lebih  menghormati  hak  asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan bagi golongan pribumi  yaitu Inland  Reglement maupun Herziene Indische Reglement (HIR),
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kedudukannya dianggap sebagai warganegara di negara jajahan.
Dalam  Rv  terdapat  suatu  bentuk  upaya perlindungan
terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yaitu adanya hakim komisaris  ( rechter  commissaris )  yang  diatur dalam title kedua  tentang Van  de  regter commissarisen van de voorloopige informatien . Lembaga hakim komisaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah  tindakan  upaya  paksa,  yang  meliputi penangkapan,  penggeledahan,  penyitaan  dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan  secara sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan  dari  serangkaian  tahapan  proses peradilan  pidana.  Lembaga  ini  juga  memiliki kewenangan untuk melakukan  tindakan eksekutif  seperti  memanggil  orang,  baik  para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi  rumah  para  saksi  maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan  penahanan  sementara  terhadap tersangka  (Pasal  62).  Tindakan  hakim komisaris  yang  termasuk  tindakan  eksekutif tersebut  menunjukan  bahwa  kedudukannya bersikap  aktif  dan  memiliki  tanggung  jawab pengawasan yang besar pada tahap pemeriksaan awal.
IR  yang  mengatur  hukum  acara  pidana mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 untuk golongan  bumiputera  daerah  Jawa  dan Madura,  sedangkan  untuk  wilayah  di  luar daerah  Jawa  dan  Madura  diberlakukan peraturan  yang  berbeda  dalam  bentuk Ordonansi-ordonanasi.  Ordonansi-ordonansi tersebut  kemudian  dihimpun  dan  dijadikan satu dengan nama Recht-reglement buitengewesten (Reglement Daerah Seberang, Stb.  1927-227).  Dalam  perjalanannya,  timbul kekhawatiran dari Gubernur Jenderal Rochussen
terhadap diberlakukannya
Reglement  bagi  golongan  Pribumi,  sehingga statusnya  masih  dalam  percobaan.  Usaha untuk melakukan beberapa perbaikan terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Mr. Wichers yang kemudian terjadi beberapa kali perubahan hingga munculnya Staatsblad 1941 No.  44  yang  diumumkan  dengan  nama Herziene Inlands Regelement atau HIR.
Dalam  IR  tidak  dapat  ditemukan  adanya badan  penuntut  umum  tersendiri,  sedangkan dalam HIR sudah ada. Meskipun demikian, IR tidak  memberikan  syarat-syarat  tertentu terhadap tindakan penahanan tersangka secara sementara. Sedangkan didalam HIR diharuskan  adanya  syarat  perintah  tertulis. Kurungan  sementara  atas  perintah  asisten- Residen  menurut  sistem  lama  (IR)  diganti menjadi  penangkapan  selama  30  hari,  dan dapat  diperpanjang  selama  30  hari  atas perintah ketua Landraad . Penahanan
sementara dan penangkapan hanya diperbolehkan  untuk  tindak  pidana  yang mempunyai  ancaman  pidana  penjara  5  tahun atau  lebih  berat  (Pasal  62  HIR).  Dalam melakukan penggeledahan rumah pun diperlukan  izin  dari  ketua Landraad ,  kecuali dalam  hal  tertangkap  tangan  dan  keadaan mendesak  (Pasal  77  dan  78  HIR).  Serta wewenang untuk melakukan penyitaan barang-barang  yang  dapat  dijadikan  sebagai alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum.
Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  aturan- aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan, termasuk peraturan yang mengatur hukum  acara  pidana,  masih  diberlakukan sesuai pada asas konkordansi. Menurut Pasal II Aturan  Peralihan  UUD  1945,  aturan-aturan tersebut  dinyatakan  masih  berlaku  selama belum ada undang-undang atau peraturan baru yang  mencabutnya.  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  HIR  dinyatakan  masih  berlaku  dan dipergunakan  sebagai  hukum  acara  pidana  di seluruh  Indonesia.  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya  Pasal  6  UU  No.  1  Drt/195,  yang melakukan  unifikasi  dalam  bidang  hukum acara  pidana,  karena  sebelumnya  terjadi dualisme  akibat  perbedaan  antara  peradilan untuk golongan Pribumi dan golongan Eropa, yakni hukum acara pidana bagi Landraad dan hukum acara pidana bagi Raad van Justice . Akibat diberlakukannya HIR maka hakim komisaris  yang  semula  terdapat  di  RV tidak pergunakan  lagi,  sebab  mekanisme  tersebut tidak diatur didalam HIR dan kemudian hilang dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia. Meskipun  didalam  HIR  terdapat  semacam pengawasan  upaya  paksa  oleh  hakim  dalam bentuk perpanjangan waktu penahanan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim (Pasal 83 C ayat (4) HIR), namun dalam praktiknya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya,  mengingat  urusan  perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.
Dalam  proses  permohonan  perpanjangan penahanan  tersebut,  semua  berkas  surat langsung  ditandatangani  oleh  hakim  ataupun petugas  yang  ditunjuk  oleh  hakim  tanpa adanya  pemeriksaan  terlebih  dahulu.  Hal  ini yang  mengakibatkan  banyaknya  penahanan yang berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa kejelasan  dan  tersangka  yang  bersangkutan tidak  memiliki  hak  dan  upaya  hukum  apapun yang  tersedia  baginya  untuk  melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Perlakuan  dan  cara  pelaksanaan  tindakan upaya  paksa  yang  dilakukan  penyidik  pada waktu  itu  pun,  semuanya  lenyap  ditelan kewenangan  yang  tidak  terawasi  dan  tidak terkendali  oleh  koreksi  lembaga  mana  pun. HIR tidak memberikan hak dan upaya hukum untuk tersangka memintakan perlindungan dan pengawasan.  Penahanan  tersangka  selama bertahun-tahun dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai kekuatan untuk mengadukan penderitaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang berwenang untuk menguji  sah  atau  tidaknya  tindakan  upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka.
Keinginan Negara Indonesia untuk memperbaharui  hukum  acara  pidananya dimulai pada tahun 1974 saat naskah RKUHP diajukan  ke  DPR  berdasarkan  surat  Menteri Kehakiman  No.  116/SM/K/11/74  perihal Konsep  RUU  tentang  Hukum  Acara  Pidana dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  kepada Presiden  RI  tertanggal  19  November  1974. Pada rancangan tersebut diperkenalkan kembali  fungsi  pengawasan  melalui  lembaga hakim  yang  akan  berperan  dalam  tahap pemeriksaan pendahuluan yang disebut “hakim komisaris”.
Gagasan yang diajukan oleh Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., yang pada saat itu menjabat sebagai  Menteri  Kehakiman,  mirip  dengan dengan  konsep  yang  pernah  ada  dalam Reglement op de Strafvoerdering . Munculnya konsep hakim komisaris ini selain dilatarbelakangi banyaknya permasalahan
dalam  upaya  paksa,  juga  berkehendak mewakili atau sebagai presentasi  dari perlidungan  hak  asasi  manusia,  khususnya peran dan kedudukan korban dalam pra proses di  pengadilan,  yaitu  tersangka.  Upaya  paksa yang  dilakukan  secara  tidak  sah  merupakan pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi kemerdekaan dan kebebasan orang.
Dalam prosesnya, beberapa pihak kemudian menentang konsep hakim komisaris karena kewenangan yang dimilikinya dianggap  terlalu  luas.  Pertikaian  beberapa pihak  yang  setuju  dengan  yang  menolak dimulai  sejak  konsep  ini  diajukan  ke  DPR. Penolakan terbesar datang dari kejaksaan yang berkeberatan  akan  adanya  hakim  komisaris. Kepolisian  juga  sangat  keberatan  dengan konsep  hakim  komisaris,  Kepolisian  dan Kejaksaan  beranggapan  bahwa  kewenangan luas  lembaga  Hakim  Komisaris  ini  akan menimbulkan benturan institusional, khususnya dengan lembaga (eksekutif) pelaksana dwang-middelen (upaya  paksa) dalam  proses  peradilan  itu  sendiri,  yaitu Penyidik dan Penuntut Umum.

## 2. Setelah Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lahirnya  KUHAP  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum yang  signifikan.  KUHAP  telah  mengangkat dan  menempatkan  seorang  manusia  dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan  Tuhan.  KUHAP  telah  menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai- nilai luhur kemanusiaan ( his entity and dignity as  a  human  being ). Terkait  dengan  hal  itu, sekalipun  penegakan  hukum  merupakan  hal mutlak  dan  menjadi  suatu  keharusan  yang tidak  bisa  ditawar,  tetapi  HAM  seorang tersangka  juga  tidak  boleh  diabaikan  atau dilanggar.
Dalam  KUHAP  tidak  dapat  ditemukan konsep hakim komisaris yang diperbincangkan dalam  naskah  RKUHAP  1974,  mengenai sistem  pengawasan  peradilan  pidana  diambil alih  posisi  nya  oleh  lembaga  Praperadilan. Konsep  lembaga  Praperadilan  merupakan gagasan  dari  Dr.  A  Buyung  Nasution,  S.H.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang mengambil prinsip-prinsip dalam Habeas Corpus dari  Sistem  Anglo  Saxon  yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental  kepada  seorang  tersangka  atau terdakwa  untuk  melakukan  tuntutan  ataupun gugatan  terhadap  pejabat  (polisi  atau  jaksa) yang  menahannya  agar  membuktikan  bahwa penahanan  itu  benar-benar  sah  dan  tidak melanggar hak asasi manusia, serta pengujian sah  tidaknya dwang  middelen melalui  suatu forum terbuka.
Pada hakekatnya setiap upaya paksa yang dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum itu  merupakan  tindakan  yang  dibenarkan  dan disahkan, karena merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang demi kepentingan  pemeriksaan  tindak  pidana. Setiap  upaya  paksa  merupakan  perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia pada seorang tersangka. Apabila tindakan  paksa  itu dilakukan  bertentangan  dengan  hukum  dan undang-undang,  maka  hal  itu  merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka, setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang  dilakukan  kepada  tersangka  adalah tindakan yang tidak sah, serta tidak dibenarkan oleh  hukum  dan  undang-undang.  Karenanya KUHAP  merupakan  ketentuan  yang  pada dasarnya  dibuat  untuk  mengontrol  perilaku aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan tugasnya.
Berpijak  dari  pengalaman  suram  dimasa HIR, dimana pada saat itu tidak adanya sistem pengawasan  terhadap  upaya  paksa,  pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya untuk menciptakan suatu lembaga yang  diberi  wewenang  melakukan  koreksi, penilaian, pengawasan terhadap setiap tindakan  upaya  paksa  yang  dikenakan  oleh pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, yang berlangsung selama pemeriksaan  dalam  tahap  tingkat  proses penyidikan  dan  penuntutan.  Pelembagaan yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat  dalam  taraf  proses  pemeriksaan penyidikan  atau  penuntut  umum  inilah  yang dilimpahkan  KUHAP  kepada  Praperadilan. Konsep lembaga praperadilan menurut KUHAP  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  10,
yaitu: Praperadilan adalah wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan memutus  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke pengadilan.
Menjadi  jelas  bahwa  nilai  yang  ingin dibawa  dalam  lembaga  praperadilan  adalah sebagai  pembangunan  hukum  nasional  yang membantu  apa  yang  menjadi  tujuan  negara hukum  demokratis,  menjunjung  tinggi  dan menjamin  harkat  dan  martabat  manusia  dan hak asasinya.
Tidak  hanya  lembaga  Praperadilan  yang menjadi suatu bentuk upaya perlindungan hak asasi  tersangka/terdakwa.  Menurut  Mardjono Reksodiputro,  terdapat  10  (sepuluh)  asas dalam  KUHAP,  yang  semuanya  merupakan asas  yang  mengatur  perlindungan  terhadap harkat dan martabat tersangka/terdakwa, yang kemudian kesepuluh asas ini dapat dibedakan lagi  menjadi  tujuh  asas  umum,  dan  tiga  asas khusus, yaitu:
Asas-asas umum:
1. Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi Tidak  saja  terdapat  pada  Penjelasan KUHAP,  melainkan juga  tercantum  dalam bagian  Menimbang  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlakuan yang sama di  depan  hukum  tidak  hanya  harus ditafsirkan dalam menghadapi tersangka/terdakwa  yang  berbeda  dalam kedudukan  atau  kekayaan  hartanya,  tetapi harus lebih dari itu.
2. Praduga tidak bersalah Terdapat pada butir 3 huruf c Penjelasan Umum  KUHAP:  Setiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan atau dihadapkan di muka sidang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Hak  untuk  memperoleh  kompensasi  (ganti rugi) dan rehabilitasi
Penangkapan,  penahanan,  penuntutan yang  dilakukan  tanpa  dasar  hukum  atau dilakukan  karena  kekeliruan,  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Negara wajib  untuk  memberi  ganti  kerugian  dan rehabilitasi  bagi  orang  tersebut  sebagai bentuk  tanggung  jawab.  Dan  kepada  para aparat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum  itu  dilanggar,  maka  dia  akan dituntut,  dipidana,  dan/atau  dikenakan hukuman administrasi.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum Doktrin equality  of  arms didasarkan pada  keadaan  tersangka/terdakwa  yang tidak  seimbang  ( disadvantage )  dalam menghadapi negara. Melalui aparat kepolisian  dan  kejaksaan,  negara  selalu mempunyai  kesempatan  yang  lebih  besar dibanding dengan tersangka/terdakwa.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
Asas ini bertujuan terciptanya keseimbangan  dalam  kesempatan  untuk berargumen, baik bagi pihak aparat penegak hukum  maupun  bagi  tersangka/terdakwa. Dengan  berpedoman  pada  proses  hukum yang  adil,  bagaimanapun  kuatnya  bukti- bukti  yang  dimiliki  oleh  polisi  atau  jaksa penuntut umum, pendapat
tersangka/terdakwa  juga  masih  harus didengar dan dipertimbangkan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana Peradilan  yang  bebas  tidak  akan mengizinkan
timbulnya
anggapan seseorang telah dinyatakan bersalah sebelum  ada  pembuktian  yang  kuat terhadap  perbuatannya,  serta  tidak  akan mengizinkan  adanya show  trials di  mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak  untuk  membela  diri  dan  di  mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim  akan  mempermasalahkan  terdakwa tanpa  menghiraukan  pembuktian  ataupun
pembelaan.  Asas  ini  juga  dimaksudkan untuk  mengurangi  sampai  seminimal mungkin  waktu  penderitaan  tersangka maupun  terdakwa,  karena  keinginan  untuk keputusan yang secepatnya.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum Asas ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi terjaminya perlindungan hak-hak terdakwa dalam pengadilan.
Asas-asas khusus:
1. Pelanggaran atas hak-hak individu berupa penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan  penyitaan  harus  didasarkan  pada undang-undang  dan  dilakukan  dengan surat perintah
Jaminan  hak  kemerdekaan  seseorang hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang dan dilakukan oleh pejabat negara yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  pula.  Pelanggaran  yang  berupa penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Apabila asas  ini  dilanggar,  maka  mekanisme praperadilan  dapat  ditempuh  oleh  pihak yang  telah  dirugikan.  Menurut  Andi Hamzah,  praperadilan  merupakan  tempat mengadukan  pelanggaran  HAM.  Niat dibentuknya  praperadilan  ialah  sebagai “terjemahan”  dari  habeas  corpus  yang merupakan substansi perlindungan HAM.
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan  tentang  persangkaan  dan pendakwaan terhadapnya
Asas  ini  merupakan  bagian  dari pemahaman  yang  benar  tentang  proses hukum yang adil ( due process of law ), di mana tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan  untuk  dapat  membela diri  sepenuh-penuhnya,  karena  seorang tersangka tidak dapat melakukan pembelaan dirinya dalam proses interogasi oleh penyidik apabila dia tidak diberitahu dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan  mengapa  penasehat  hukum sejak  saat  penangkapan  berhak  untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa penuntut umum. 3. Kewajiban
pengadilan
untuk mengendalikan pelaksanaan putusan- putusannya
Dalam hal pidana perampasan kemerdekaan  (pidana  penjara),  ketepatan putusan  pengadilan  tersebut  masih  perlu diuji.  Untuk  itulah  dalam  KUHAP terdapat  lembaga  Hakim  Pengawas  dan Pengamat (Hakim Wasmat) yang bertujuan menjaga agar perlakuan terhadap  terpidana  tidak  menyalahi  asas pemidanaan.
Perlindungan  hak  asasi  manusia  yang tercermin dalam KUHAP merupakan pengaruh  transformasi  dari  sistem  Anglo Saxon.  Inggris  memiliki ''judges's  rules" dan Amerika berpegang teguh pada "exclusionary rules", yang keduanya merupakan aturan yang berlaku umum dan berisikan kewajiban aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya,  antara  lain  larangan  melakukan pelanggaran  terhadap  tersangka,  termasuk masalah hak-hak tersangka berkenaan dengan penangkapan dan penahanan.
Perkembangan  perlindungan  hak  asasi manusia tersangka/terdakwa pada masa setelah lahirnya  KUHAP  juga  dipengaruhi  oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir setelah diberlakukannya KUHAP, yaitu: 1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998
Tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat Manusia Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan Martabat Manusia pada tanggal 23  Oktober  1985,  yang  kemudian  diratifikasi pada  tahun  1998  melalui  undang-undang  ini. Konvensi  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang  disahkan  oleh  PBB  pada tanggal 9 Desember 1975.
Pasal-pasal  penting  dalam  Undang- undang ini yang menjadi landasan hukum bagi
perlindungan  hak  asasi  tersangka/terdakwa adalah  Pasal  2,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12, Pasal  13,  dan  Pasal  14.  Pada  intinya  melalui pasal-pasal  ini  terhadap  tersangka/terdakwa dalam  menjalani  suatu  proses  hukum  pidana harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum, mendapatkan jaminan perlindungan  hukum  agar  dia  tidak  disiksa, diperlakukan yang kejam atau tidak manusiawi,  serta  diadili  melalui  proses peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak, sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin pemeriksaan  yang  objektif  oleh  hakim  yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Terbentuknya Undang-undang ini berasal dari  suatu  kenyataan  dan  tantangan  reformasi hukum  di  Indonesia.  Tuntutan  reformasi hukum  menggariskan  kepada  negara  untuk menjamin  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara dalam memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 lahir dari sikap positif  Pemerintah  RI  atas  resolusi  Komisi Tinggi  HAM  PBB  yang  menyatakan  bahwa setiap  negara  anggota  PBB  berkewajiban melindungi  hak-hak  dasar  warga  negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya.
Undang-Undang  ini  memuat  ketentuan mengenai hak asasi manusia secara universal, namun  dalam  konteks  hak  asasi  tersangka, Undang-undang  ini  memiliki  beberapa  pasal yang menjadi dasar-dasar dalam perlindungan hak asasi tersangka, yang antara lain adalah:
a. Hak  perlindungan  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
b. Hak  mendapat  ketentuan  yang  paling menguntungkan apabila terdapat perubahan  pada  peraturan  perundang- undangan.
c. Hak terbebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat dan martabat kemanusiaannya.
d. Hak  untuk  tidak  diperlakukan  secara sewenang-wenang dalam proses penangkapan,  penahanan  maupun  dalam hal diasingkan ataupun dikucilkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
e. Hak untuk tidak menerima perlakuan yang dapat  menimbulkan  rasa  sakit  atau penderitaan  yang  hebat  secara  jasmani maupun rohani dengan kepentingan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan.
f. Hak  untuk  memperoleh  keadilan  tanpa diperlakukan  secara  diskriminasi  dari pihak manapun.
g. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
h. Hak untuk tidak dituntut kecuali berdasarkan  peraturan  yang  ada  sebelum tindak pidana itu dilakukan.
i. Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum sejak  awal  pemeriksaan  sampai  pada proses adanya putusan di pengadilan.
Undang-undang ini juga memuat mengenai  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM)  yang  merupakan lembaga  independen  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM dirasa akan sangat  memberi  dampak  positif  terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia  khususnya tersangka/terdakwa karena lembaga ini bersifat aktif dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan  terhadap  peristiwa  yang  diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
3) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman Perlindungan
terhadap
hak asasi
tersangka/terdakwa  juga  dapat  ditemukan dalam  Undang-undang  ini,  yang  secara eksplisit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Penegasan  adanya  asas  praduga  tak bersalah (presumption  of  innounce) , dimana  dijelaskan  bahwa  setiap  orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah        sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Karenanya  setiap penyidik dan penuntut umum tidak boleh memberikan  keterangan  kepada  siapapun terhadap  suatu  tindak  pidana  yang disangkakan  kepada  tersangka,  bahwa tersangka  merupakan  yang  bersalah (terpidana)  dalam  tindak  pidana  tersebut
sampai        adanya  putusan  yang berkekuatan hukum tetap.
b. Asas  persamaan  dihadapan  hukum, dimana  hakim  dalam  mengadili  tidak boleh membeda-bedakan orang dalam hal apapun,  serta  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Merupakan tuntutan logis dari setiap tersangka/terdakwa untuk menjalani proses  peradilan  pidana  yang  cepat  dan sederhana. Seorang tersangka atau terdakwa  yang  berada  dalam  tahanan berhak  untuk  menuntut  diadili  dalam jangka waktu yang wajar.
c. Asas  sidang  terbuka  untuk  umum,  untuk menghindari keadaan dimana masyarakat tidak  dapat  mengawasi  secara  seksama apakah  pengadilan  telah  memperhatikan hak-hak terdakwa.
d. Hak  untuk  mendapat  ganti  kerugian  dan rehabilitasi  apabila  terjadi  kekeliruan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan,  dan  diadili  tanpa  alasan berdasarkan undang-undang.
e. Hak  untuk  memperoleh  bantuan  hukum berupa menghubungi dan meminta dampingan  dari  advokat  atau  penasehat hukum sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan.
1. Kesimpulan Hak asasi manusia merupakan seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia. Hal demikian termasuk juga terhadap para tersangka/terdakwa. Terlepas dari perbuatan-perbuatannya,  mereka  juga  tetap makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati hak asasi manusia nya. Tindakan/upaya paksa kepada tersangka/terdakwa memang dibenarkan  menurut  undang-undang  demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana.  Namun  apabila  tindakan  paksa  itu dilakukan  bertentangan  dengan  hukum  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang-undang,  maka  hal  itu  merupakan perkosaan terhadap
hak-hak asasi tersangka/terdakwa.
Sebelum berlakunya KUHAP tahun 1981, para  tersangka/terdakwa  tidak  mendapatkan perlindungan hak-haknya dengan baik dikarenakan  hukum  yang  berlaku  saat  itu adalah hasil konkordansi dari zaman belanda, yaitu Herziene  Indische Reglement (HIR).  Di dalam  HIR  tidak  dapat  ditemukan  sistem pengawasan  dan  pengujian  serta  penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu upaya paksa yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum. Sehingga  segala  bentuk  tindakan  paksa  pada saat itu akan lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi.
Berpijak  dari  pengalaman  suram  di  HIR, pemerintah  menanggapi  betapa  pentingnya menciptakan  peraturan  perundang-undangan yang dapat mengatasi permasalahan kesewenang-wenangan tindakan upaya paksa. Sehingga  pada  tahun  1981  lahirlah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang berisikan  asas-asas  perlindungan  hak  asasi tersangka,  serta  terbentuknya  suatu  lembaga yang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan koreksi  dan  penilaian  terhadap  upaya  paksa, yaitu  lembaga  Praperadilan.  Gagasan  hakim komisaris  digusurkan  karena  pada  saat  itu pembuat undang-undang beranggapan
lembaga praperadilan lebih tepat. Pemerintah  pada  tahun  1998  meratifikasi
Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan Martabat  Manusia  sebagai  bentuk  kepedulian terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya  hak tersangka/terdakwa.
Untuk  lebih  menjamin  perlindungan  hak asasi  manusia  khususnya  hak  tersangka, pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  39  Tahun 1999  tentang  HAM  yang  dapat  ditemukan beberapa  hak-hak  serta  asas  perlindungan tersangka/terdakwa.  Dalam  Undang-Undang ini juga memuat Komnas HAM yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dapat ditemukan asas-asas yang menperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa.
Dapat dilihat dari sejarah dan perkembangan  diatas  bahwa  pemerintah sangat memperhatikan hak-hak asasi tersangka, karena dalam setiap peraturan yang dibuatnya mengandung
pengaturan- pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap hak asasi tersangka/terdakwa.

## 2. Tanggapan
Hak  asasi  manusia  khususnya  hak  asasi tersangka sudah sepatutnya untuk dihargai dan dilindungi  dari  segala  tindakan-tindakan sewenang-wenang. Asas praduga tidak bersalah  harus  selalu  di  utamakan  dalam memproses  tersangka/terdakwa  baik  sejak penangkapan  hingga  sebelum  dikeluarkannya putusan hukum yang tetap.
Pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan  hak  asasi  manusia  pada tersangka dengan menekankan peraturan yang ada  kepada  para  pihak  terkait  agar  lebih mengetahui  dan  dapat  mengontrol  tindakan- tindakannya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi  tersangka.  Serta  dengan  mengevaluasi peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan diselaraskan dengan situasi saat ini guna dapat lebih  meningkatkan  jaminan  perlindungan terhadap hak asasi manusia pada tersangka/terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Darwan  Prinst, Hukum  Acara  Pidana  dalam Praktik , (Jakarta: Djambatan, 2014).
Didi Sunardi dan Endra Wijaya, Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa, (Jakarta: PKIH FHUP, 2011).
Frans  Ceunfin,  ed., Hak-Hak  Asasi  Manusia: Pendasaran  dalam  Filsafat  Hukum  dan Filsafat  Politik , (Maumere:  Ledalero, 2004).
Luhut  MP.  Pangaribuan, Hukum  Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat , (Jakarta: Djambatan, 2005).
M. Yahya Harahap,
Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,
Penyidikan  dan  Penuntutan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kumpulan  Karangan  Buku  ke  Tiga, (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999). Prija  Djatmika, Politik  Hukum  Pidana  untuk Perlindungan  Tersangka  dari  Tindakan Penyiksaan, (Jakarta:  Prestasi  Pustaka, 2006).
Tim  Studi  ELSAM, Ke  Arah  Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus- Kasus  Penyiksaan  Belum  Terselesaikan, (Jakarta: ELSAM, 1995), Jurnal I  Nyoman  Arnita, “Perlindungan  Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan ditinjau dari Aspek  Hak  Asasi  Manusia” ,  Jurnal Hukum, Vol.XXI No 3, 2013. Indriyanto  Seno  Adji, Hakim  Komisaris: Solusi  ke  arah  Prinsip  Keadilan,  Hukum dan  Pembangunan,  Nomor  3  Tahun XXXII.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR),
“Praperadilan  di  Indonesia:  Teori, Sejarah,  dan  Praktiknya” ,  Publikasi Ilmiah, 2014. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang  Undang  Hukum
Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,
Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan Martabat Manusia Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman