## TENDENCY OF ISSUER IN PRESENTING FINANCIAL REPORTS BASED ON THE FAIR VALUE
AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 68

## Nugroho Wisnu Murti dan Arief Budhi Darma
Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AUB” Surakarta Jalan MR. Sartono No.97, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57135 Email: nugroho.wm@stie-aub.ac.id

## ABSTRACT
This  research  had  conducted  to  investigate  trend  of  cormporate  in  Indonesia  to  implement  fair  value measurement from International Financial Reporting Standards (IFRS) 13 which was adopted in PSAK 68. We analysed  1.464  data  observations  of  corporates’  financial  statements  in  two  years  before  and  after  the implementation of PSAK 68 (2013 to 2016). Results showed that there was significant positive trend of fair value disclosure before implementation of PSAK 68 compared to after implementation that standard. Implementation of these standard had positive significant influence on these positive trend. This study  provided information to Indonesian Institute of Accountants that fair value disclosure in Indonesia had upward trend in two years after implementation  of  PSAK  68.  Previously,  there  was  no  significant  differences  in  one  year  after  the implementation  of  this  standard.  Moreover,  public  accountant  quality  was  measured  by  public  accountant affiliation  showed  a  positive  effect  in  this  trend.  This  result  indicated  that  Indonesia  need  quality  of  public accountant based on international public accountant organization to verify fair value disclosure.

## Keyword: trend, fair value disclosures, PSAK 68, public accountant, IFRS 13

## KECENDERUNGAN EMITEN UNTUK MEMILIH MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN NILAI WAJAR SETELAH PENERAPAN PSAK 68

## ABSTRAK
Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  menyajian laporan  keuangan  berdasar  nilai  wajar  atau  berdasar  biaya  historis  sejak  sepenuhnya  mengimplementasikan PSAK  68  yang  diadopsi  dari IFRS  13 .  Penelitian  ini  menganalisis  1.464  data  panel  berupa  laporan  keuangan emiten  di  Indonesia  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  penetapan  resmi  PSAK  68  (1  Januari  2015).  Hasil menunjukkan bahwa kecenderungan emiten untuk menyajikan laporan  keuangan berdasar nilai wajar dibanding biaya  historis,  naik  signifikan  dari  dua  tahun  sebelum  penetapan  PSAK  68  dibanding  setelahnya.  Penetapan standar  tersebut  berpengaruh  signifikan  meningkatkan  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  menyajikan nilai  wajar  dibandingkan  biaya  historis.  Informasi  ini  penting  bagi  Ikatan  Akuntan  Indonesia  karena  penelitian sebelumnya  pada  masa  satu  tahun  setelah  penetapan  standar  tentang  nilai  wajar  ini  ditemukan  bahwa  tidak terdapat  perbedaaan  signifikan  trend  penyajian  nilai  wajar  oleh  emiten  yang  diharapkan  meningkat  dengan adanya aturan baru tersebut.  Lebih lanjut juga ditemukan  bahwa kualitas audit  yang diukur dari afiliasi Kantor Akuntan  Publik  memiliki  korelasi  positif  meningkatkan  kecenderungan  emiten  untuk  memilih  menyajikan laporan keuangan dengan nilai wajar dibanding dengan biaya historis. Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa emiten  di  Indonesia  masih  membutuhkan  akuntan  publik  yang  memiliki  afiliasi  dengan  akuntan  publik  asing yang termasuk dalam big-4 untuk melalukan verifikasi penyajian nilai wajar.
Kata Kunci: kecenderungan, nilai wajar, PSAK 68, KAP, IFRS 13

## PENDAHULUAN
Penelitian ini memiliki tiga tujuan antara lain 1) mengetahui tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih menerapkan  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  sesudah  penerapan  efektif  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 68) sebagai standar pengukuran nilai wajar yang baru di Indonesia; 2) mengetahui pengaruhkualitas  Kantor  Akuntan  Publik  terhadap  kecenderungan  penerapan  nilai  wajar;  dan  3)  mengetahui pengaruh penerapan standar tersebut terhadap kecenderungan untuk memilih pengungkapan nilai  wajar. Urgensi tujuan  penelitian  ini  adalah  kekhawatiran  terhadap  kesiapan  emiten  di  Indonesia  terhadap  adopsi  konsep  Nilai Wajar  dari International  Financial  Reporting  Standar(IFRS) 13.  Urgensi  tersebut  mendasarkan  pada kekhawatiran kesiapan emiten di Indonesia terhadap adopsi konsep nilai wajar dari IFRS 13 secara penuh. Dasar pertama  kekhawatiran  tersebut  adalah  kesiapan  sumberdaya  manusia  yang  memberikan  verifikasi  nilai  wajar yang  saat  ini  masih  mengandalkan  akuntan,  tapi  profesi  ini  belum  dapat  dikatakan  memenuhi  kualifikasi memberikan opini keandalan pengungkapan nilai wajar. Hal tersebut berdasar pada penyataan penasehat Teknis Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  bahwa  IFRS  13 Fair  Value  Measurement adalah  salah  satu  standar  akuntansi yang cukup rumit dan membutuhkan ilmu-ilmu penilaian yang mungkin tidak dipelajari oleh para akuntan yang mengenyam  ilmu  pendidikan  akuntansi  tradisional  (Wahyuni,  2013).  Dasar  kedua  kekhawatiran  ini  adalah prioritas  pada  Level  1  yang  berat  untuk  dicapai,  mengingat  volatilitas  harga  pasar  di  Indonesia  yang  tinggi dibanding  negara  lain  (Wahyuni,  2013).  Selain  itu  dasar  pertimbangan  tersebut,  penelitian  terdahulu  yang menguji  kebermanfaatan  konsep  nilai  wajar  untuk  laporan  keuangan  ini  juga  masih  banyak  menghasilkan perbedaan kesimpulan (Majercakova and Skoda, 2015).
Penelitian terdahulu tentang relevansi nilai  wajar masih  menunjukkan perbedaan hasil meskipun IFRS telah diakui bahkan diadopsi secara penuh diberbagai negara di dunia. Salah  satu penelitian tersebut dilakukan pada  industri  real  estate  di  United  Kingdom  yang  menemukan  bahwa  pengukuran  nilai  wajar  lebih  relevan dibandingkan  dengan  pendekatan  pengukuran  nilai  historis  (Danbolt  dan  Rees,  2008).  Hasil  penelitian  lain menunjukkan bahwa rata-rata laba dilaporkan berdasarkan IFRS lebih tinggi dibanding dengan yang dilaporkan berdasarkan  standar  akuntansi  di  United  Kingdom  (Ali,  Akbar  dan  Ormrod,  2016).  Pada  tahun  yang  sama, ditemukan juga bahwa pengukuran nilai wajar dibuktikan lebih handal dibandingkan dengan penilaian berdasar biaya  historis  terhadap  penilaian  liabilitas  (Laux,  2016).  Penelitian  lain  menemukan  bahwa  tingkatan  atau klasifikasi level pada nilai wajar menunjukan bahwa nilai wajar pada Level 1 dibuktikan lebih relevan terhadap keputusan investor dibanding Level 2 maupun 3 (Siekkinen, 2016). Penelitian di Indonesia pada seluruh emiten pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 menemukan bahwa nilai wajar lebih memiliki relevansi nilai dibandingkan dengan nilai historis yang diukur dengan economic value added (EVA) dan return saham  (Murti  dan  Suyanto,  2017).  Selain  itu,ditemukan  juga  bahwa  tidak  ada  beda  signifikan  kecenderungan emiten untuk  memiliah penyajian nilai  wajar  pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015 bahkan penerapan standar tersebut memiliki hubungan negatif pada terhadap EVA dan juga return  saham  (Murti,  2017). Dengan  demikian,  salah  satu  tujuan  penelitian  ini  menguji  dengan  observasi  yang lebih  besar  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  penetapan  PSAK  68,  sebagaimana  yang  dirumuskan  pada  tujuan pertama penelitian ini.
Selain  pertimbangan  beberapa  penelitian  yang  menemukan  relevansi  nilai  wajar  diatas,  ada  juga beberapa  penelitian  lain  yang  membuktikan  bahwa  nilai  historis  lebih  handal  dibandingkan  nilai  wajar. Penelitian tersebut salah satunya memberikan kesimpulan bahwa nilai wajar atas properti investasi tidak relevan terhadap  fluktuasi  harga  saham  (Juwono  dan  Feliana,  2013).  Penerapan  nilai  wajar  tersebut  juga  memeberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan yang memiliki aset biologis (Petrus dan Farahmita, 2013). Penelitian lain dengan obyek  aset biologis juga  memberikan kesimpulan bahwa  nilai aset biologis  yang diukur dengan  pendekatan  nilai  wajar  ( International  Accounting  Satandard 41)  memiliki  potensi  informasi  yang menyesatkan  (Beattrice,  2013).  Kualitas  laba  agregat  dengan  menggunakan  nilai  wajar  juga  lebih  rendah dibandingkan  nilai  historis  (Šodan,  2015).  Laba  yang  diukur  dengan  nilai  wajar  juga  tidak  relevan  terhadap keputusan investasi (Beisland dan Knivsfla, 2015). Penggunaan prinsip nilai wajar memberikan efek yang tidak baik  kepada  industri  perbangkan  di  beberapa  negara  di  Eropa(Bratten,  Causholli  dan  Khan,  2016).  Beberapa industri  perbankan  yang  dimaksud  tersebut  perlu  melakukan  penyesuaian  nilai  atas  beberapa  jenis  instrument keungan yang menurun secara berlebih karena pemakaian konsep nilai wajar pada masa krisis ekonomi (Bratten, Causholli dan Khan, 2016).
Artikel ini tidak membahas kembali ukuran kebermanfaatan nilai wajar tersebut, tetapi lebih melakukan kajian  terhadap  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  memilih  pendekatan  nilai  wajar  dibanding  biaya  historis untuk penyajian laporan keuangan yang sudah diterapkan di Indonesia sejak 1 januari 2015. Dasar pemikiran ini adalah  harmonisasi  akuntansi  yang  tidak  mungkin  dihindari.  Hal  yang  terpenting  saat  ini  adalah  merumuskan formula dan kesiapan yang terbaik untuk harmonisasi tersebut di Indonesia. PSAK 68 efektif mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2015, tetapi urgensi peran penting profesi penilai di Indonesia belum dapat dilihat di standar ini maupun pada praktek penyusunan laporan keuangan yang bebasis nilai wajar. Hal tersebut didasarkan pada  identifikasi  tingkatan  nilai  wajar  dalam  PSAK  68  yang  terbagai  pada  Level  1,  Level  2  dan  Level  3. Identifikasi  tersebut  menjelaskan  bahwa  penilai  professional  dapat  terlibat  pada  Level  2  dan  3,  sedangkan
penelitian terdahulu menunjukan bahwa Level 1 memberikan relevansi yang lebih tinggi dibanding Level yang lain. Dengan demikian, emiten akan lebih cenderung untuk menyajikan instrument keuangannnya pada Level 1 dibandingkan yang lain. Kondisi tersebut rawan terjadi salah saji material karena perusahaan yang menilai tanpa menggunakan  pedoman  tertentu  yaitu  standar  penilaian,  nilai  wajar  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan dimungkinkan  mengandung under  value atau  bahkan upper  value (Dechow,  Myers  danShakespeare,  2010). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  peran  penilai  profesional  diperlukan  untuk  mengakomodir  implementasi  nilai wajar  dan  menghidari  bias  atas  laporan  keuangan  (Dechow,  Myers  danShakespeare,  2010).  Dengan  demikian, selain menguji tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih mengungkapkan nilai wajar dibanding biaya historis,  artikel  ini  memberikan  informasi  ada  dan  tidaknya  pengaruh  signifikan  atas  kualitas  audit  laporan keuangan dan penerapan PSAK 68 setelah ditetapkannya aturan tersebut terhadap kecenderungan emiten dalam memilih untuk memilih metode nilai wajar atau biaya historis.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Definisi serta ruang lingkup yang baru tentang nilai wajar diperbaiki di tahun 2013 dengan dikeluarkannya IFRS 13  tentang fair  valuemeasurement .  Definisi  baru  ini  diadopsi  pada  Standar  Akuntansi  Indonesia  dengan ditetapkannya PSAK 68 pada yang efektif 1 Januari 2015. Sebelum dikeluarkannya standar baru tersebut, teknik pengukuran  nilai  wajar  untuk  tujuan  laporan  keuangan  dinilai  masih  tidak  konsisten  (Wahyuni,  2013).  Oleh karena itu, standar baru ini diharapkan membawa arah pengungkapan laporan keuangan yang berbasis nilai wajar yang lebih baik. Akan tetapi, implementasi nilai wajar ini menjadi tugas yang tidak mudah di Indonesia, karena Indonesia  telah  menganut  konsep historical  cost selama  puluhan  tahun  bahkan  sampai  sekarang,  misalnya laporan  keuangan  untuk  kepentingan  pajak  tetap  menggunakan historical  cost .  Permasalahan  lain  tugas  yang tidak  mudah  tentang  berlakunya  nilai  wajar  ini  adalah  kurangnya  tenaga  profesional  bidang  penilaian  yang menentukan  nilai  wajar  instrumen  keuangan  pada  laporan  keuangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  profesi  bidang penilai  yang  belum  lama  berkembang  di  Indonesia.  Jika  perusahaan  menilai  tanpa  menggunakan  pedoman tertentu yaitu standar penilaian, nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan dimungkinkan mengandung under value atau bahkan upper value (Dechow, Myers dan Shakespeare, 2010).
Kehandalan  nilai  wajar  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  masih  dibuktikan  berbeda-beda  di berbagai negara. Selain beberapa hasil penelitian yang disampaikan pada pendahuluan diatas, ada beberapa hasil di  Indonesia  yang  membuktikan  relevansi  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  (Maria,  2011;  Hidayat, 2012; Juwono dan Feliana, 2013; Widiastuti, 2015; Murti  Suyanto, 2017). Akan tetapi, terdapat juga penelitian yang  tidak  dapat  membuktikan  relevansi  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  (Petrus  dan  Farahmita, 2013; Zahro, 2014). Selain di Indonesia beberapa penelitian  yang dilakukan di beberapa negara di Asia, Eropa dan  Amerika  juga  menunjukan  hasil  yang  berbeda.  Beberapa  penelitian  tersebut  dapat  menunjukkan  relevansi penyajian  nilai  wajar  terhadap  berbagai  ukuran  antara  lain  harga  saham,  return  saham  dan  nilai  perusahaan termasuk  penyajian  nilai  wajar  yang  dapat  menunjukkan  performa  lebih  baik  dibandingkan  dengan historical cost (Danbolt  and  Rees,  2008;  Liao,  2013;  Ali,  Akbar dan  Ormrod,  2016;  Laux,  2016;  Siekkinen,  2016).  Akan tetapi  ada  juga  yang  tidak  dapat  membuktikan  kehandalan  nilai  wajar  tersebut  dibanding  dengan  nilai  historis bahkan  secara  ekstrim  menyimpulkan  bahwa  penyajian  nilai  wajar  memiliki  potensi  informasi  yang menyesatkan (Beattrice, 2013; Palea, 2014; Beisland dan Knivsfla, 2015; Majercakova and Skoda, 2015; Šodan, 2015; Bratten, Causholli dan Khan, 2016).
Inkonsistensi  hasil  penelitian  diatas  yang  memungkinkan  menjadi  salah  satu  dasar  dewan  penyusun Standar  Akuntansi  Indonesia  lebih  memilih  istilah  konvergensi  dibanding  dengan  adopsi.  Istilah  konvergensi dimulai dari titik awal antara standar nasional akuntansi Indonesia dan IFRS yang berbeda menuju kepada satu standar  yang  memiliki  karakteristik  umum  yang  dimiliki  oleh  kedua  standar  (Warsono,  2011:  67).  Indonesia mengikuti  harmonisasi  akuntansi  dunia  khususnya  penerapan  nilai  wajar  dengan  harapan  bahwa  penerapan  ini berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja  entitas.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  kajian  ilmiah  akuntansi bahwa penerapan fair value memudahkan pemahaman atas laporan keuangan di Indonesia  yang dikenal  secara internasional,  meningkatkan  arus  investasi  global  melalui  transparansi,  menurunkan  biaya  modal  dengan membuka  peluang fund  raising melalui  pasar  modal  secara  global,  menciptakan  efisiensi  penyusunan  laporan keuangan,  dan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  (Suyatmini  dan  Sheilla,  2014).  Dengan  demikian implemantasi penerapan nilai wajar ini perlu dilakukan kajian secara terus menurus.
Perbaikan terkait tentang teknik pengukuran nilai wajar di Indonesia ditunjukkan dengan ditetapkannya PSAK 68. Standar ini mengatur penilaian menjadi 3 tingkatan (Level). Akan tetapi, terdapat rumusan yang perlu diperhatikan tentang pemberlakukan tingkatan (Level) tersebut. Level 1 adalah level prioritas yang diutamakan emiten  untuk  menyajikan  nilai  wajar.  Penyajian  pada  Level  1  ini  tidak  membutuhkan  jasa  penilai  atau  tidak membutuhkan professional  judgment .  Oleh  karena  itu,  terdapat  dugaan  bahwa  sebelum  ataupun  sesudah ditetapkan  PSAK  68,  sebagian  besar  nilai  intrumen  keuangan  disajikan  tanpa  menggunakan  jasa  penilai independen. Dugaan ini mendasarkan pada kewajiban pengungkapan pihak penilai independen ataupun internal pada  Level  2  maupun  Level  3  belum  menjadi  prioritas  dalam  PSAK  68.  Sementara  itu,  pengungkapan  pada Level  2  dan  3  memerlukan  professional  judgment.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  peran  strategis  penilai  yang
seharusnya penting dalam konsep nilai wajar, tetapi belum dapat dilihat pada aturan terbaru tentang nilai wajar ini.  Peran  strategis  itu  ditegaskan  juga  bahwa  nilai  wajar  akan  menjadi  objek  manipulasi,  jika  pengungkapan tidak  dilakukan  oleh  pihak  yang  professional  (Dechow,  Myers  and  Shakespeare,  2010).    Kondisi  lain  adalah fakta  bahwa  Indonesia  sebagai  nagara  berkembang  memiliki  volatilitas  harga  pasar  yang  tinggi  dibanding dengan negara maju (Wahyuni, 2013). Kondisi ini memperberat emiten untuk menyajikan nilai wajar pada Level 1. Pada saat yang sama, KAP memiliki peran dalam melakukan verifikasiksi atas kewajaran laporan keuangan, termasuk  instrumen  keuangan  yang  membutuhkan  penilaian.  Akan  tetapi,  Wahyuni  (2013)  sebagai  penasihat teknis IAI menegaskan bahwa materi tentang penilaian adalah kompleks dan rumit. Standard tidak menjelaskan bahwa emiten tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap pihak penilai yang melakukan penelian asset sebesar nilai  wajar.    Selain  itu,  verifikasi  nilai  wajar  saat  ini  dilakukan  oleh  Akuntan  Publik  yang  menurut  Wahyuni (2013) belum memiliki kompetensi khusus bidang penilaian, karena penilaian memiliki pendidikan khusus yang cukup berbeda dengan akuntansi. Dengan demikian dapat dirumuskan dugaan bahwa kecenderungan untuk lebih memilih pengungkapan nilai wajar dibanding nilai historis pada sebelum maupun sesudah ditetapkannya PSAK 68  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan.  Dugaan  tersebut  terbukti  pada  observasi  penelitian  satu  tahun  sebelum dan  sesudah  penerapan  PSAK  68  (Murti,  2017).  Akan  tetapi  dua  tahun  perjalan  PSAK  68  yang  diadopsi  dari IFRS 13 tersebut memungkinkan trend yang baik dengan salah satu indikator kenaikan harga saham gabungan di Indonesia  dari  tahun  2013  sampai  dengan  akhir  2016.  Kemungkinan  relevansi  nilai  wajar  terhadap  sentimen pasar  saham  tersebut  memungkinkan  kominten    untuk  sepenuhnya  dapat  menerapkan  pendekatan  nilai  wajar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian hipotesis pertama yang dapat dirumusakan adalah:
H1  :  Terdapat  perbedaan  signifikan  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  pengungkapan  nilai  wajar dibanding biaya historis.
Jika  hipotesis  1  tersebut  terbukti,  maka  dugaan  lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  bahwa  PSAK  68  ini signifikan  memengaruhi  perubahan  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  pengungkapan  nilai wajar  dibanding  biaya  historis  pada  laporan  keuangan.  Jika  tidak  terdapat  perubahan  sigifikan  tingkat kecenderungan tersebut, atau hipotesis 1 tidak terbukti, maka PSAK 68 ini diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kecenderungan tersebut. Akan tetapi, dengan dasar rumusan yang disampaikan  pada hipotesis  1,  maka  penelitian  ini  memiliki  dugaan  bahwa  implementasi  PSAK  68  memiliki  pengaruh  signifikan posistif  terhadap  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai  wajar  dibanding  biaya  histors. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai hipotesis 2 sebagai berikut:
H2  :  Penetapan  PSAK  68  signifikan  meningkatkan  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih menerapkan pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis
Kualitas audit atas laporan keuangan yang menggunakan basis nilai wajar ini juga perlu diuji terhadap kecenderungan  untuk  memilih  penyajian  nilai  wajar.  Hal  tersebut  memperhatikan  penjelasan  penasihat  teknis IAI  yang  menegaskan  bahwa  verifikasi  nilai  wajar  dilakukan  oleh  akuntan  publik  yang  belum  memiliki kompetensi  khusus  bidang  penilaian  perlu  dikaji  kembali  (Wahyuni,  2013).  Penjelasan  tersebut  dikuatkan dengan temuan penelitian yang membuktikan bahwa kualitas audit yang diukur dengan klasifikasi KAP big four memiliki  hubungan  yang  negatif  tidak  signifikan  terhadap  kecenderungan  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai wajar (Murti, 2017). Akan tetapi, fakta kenaikan trend sentimen pasar saham di Indonesia dapat menjadi dasar bahwa ada kemungkinan kualitas auditor memiliki peran terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar. Selain itu, KAP big four ditemukan relevan dengan penyajian nilai wajar (Hidayat, 2012). Dengan  demikian  penelitian  ini  merumuskan  dugaan  bahwa  kulitas  KAP  memiliki  pengaruh  signifikan  positif terhadap  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai  wajar  dibanding  biaya hostories .  Artinya, semakin  berkualitas  KAP,  maka  emiten  akan  lebih  memilih  menggunakan  pendekatan  nilai  wajar  dibanding biaya historis dalam laporan keuangan. Hipotesis tiga yang dirumuskan adalah:
H3  :  Kualitas  KAP  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk memilih pengungkapan nilai wajar dibanding biaya historis.

## METODE PENELITIAN
Sampel  data  penelitian  yang  digunakan  adalah  366  laporan  keuangan  emiten  yang  yang  terdiri  dari  10  sektor selama 4 tahun (2013 sampai dengan 2016) dengan emiten yang sama pada setiap tahunnya. Durasi empat tahun tersebut  berdasar  pertimbangan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mencari  tahu  tingkat  kecenderungan  untuk  memilih penyajian  nilai  wajar  pada  masa  dua  tahun  sebelum  dan  sesudah  penetapan  PSAK  68  pada  1  Januari  2015. Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.
Tingkat kecenderungan emiten untuk lebih meilih penyajian nilai wajar dibanding dengan biaya historis tersebut diukur dari selisih absolut penyajian laba rugi kompresif berdasarkan laba nilai wajar (LNW) dibanding
laba  berdasar  biaya  historis  (LCH).  Selisih  antara  LNW  dengan  LCH  yang  semakin  kecil  mengindikasikan bahwa tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding dengan biaya historis adalah  semakin  kecil  yaitu  dalam  rangka  membuat  pos  penyesuaian  tentang  penilaian  kembali  atas  laporan keuangan.Penyajian  laporan  keuangan  tersebut  memberikan  indikasi  bahwa  emiten  lebih  banyak  menyajikan instrumen  keuangan  sebesar  harga  perolehan  dikurangi  akumulasi  penyusutan  atau  amortisasinya.  Kondisi sebaliknya  adalah  perhitungan  LNW  memiliki  selisih  yang  cukup  besar  terhadap  LCH,  maka  emiten  lebih banyak  membuat pos penyesuaian penilaian  kembali instrumen  keuangan atau kecenderungan  mengungkapkan nilai  wajar  emiten  diindikasikan  semakin  besar.  Definisi  dan  untuk  pengukuran  untuk  menghitung  besar  LCH dan LNW diadopsi dari Widiastuti (2015) yang ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1.  Formula Menghitung Laba Cost Historis (LCH)
Laba Tahun
Berjalan (Laba Nilai Wajar)
Ditambah penurunan nilai piutang, penurunan nilai persediaan, penurunan nilai aset tetap tidak berwujud, termasuk goodwill
Ditambah atau dikurangi rugi penurunan nilai atau pembalikan / pemulihan rugi penurunan nilai aset keuangan Ditambah atau dikurangi rugi atau untung yang belum erealisasi untuk aset dan liabilitas keuangan yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan Ditambah atau dikurangi rugi penurunan nilai aset tidak lancar yang diklasifikasikan untuk dijual dan operasi dihentikan termasuk penurunan nilai properti investasi Ditambah atau dikurangi rugi atau laba selisih mata uang asing
Penerapan PSAK 68 diukur dengan variabel dummy . Observasi yang dilakukan pada sampel penelitian pada tahun 2013 dan 2014 atau masa sebelum penerapan PSAK 68 dinilai dengan nol (0). Sementara itu, masa observasi  atas  sampel  penelitian  tahun  2015  dan  2016  dinilai  dengan  satu  (1)  yaitu  masa  observasi  setelah penerapan  PSAK  68  pada  1  Januari  2015.  Kualitas  KAP  diukur  dengan  kualifikasi  KAP big  four dan non-big four. Ukuran ini pernah digunakan oleh beberapa peneliti lain yaitu (Hidayat, 2012; Zahro, 2014; Damayanti dan Susanto, 2015). Kelayakan proxy kualitas KAP ini dipertegas juga pada penelitian Hidayat (2012) bahwa KAP Big  four dianggap  oleh  investor  mampu  menjaga  keandalan  nilai  wajar  meskipun  mengandung  asumsi  dari appraisal,  karena  auditor  juga  harus  melakukan  telaah  atas  penilaian  dari  penilai.  Identifikasi  KAP big  four di Indonesia yang digunakan pada penelitian ini mendasarkan pada data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)  Kementerian  Keuangan  tahun  2015.  KAP  yang  tergolong  dalam big  four adalah  Price  Water  House Cooper  (PWC),  Deloitte  Touche  Tohmatsu,  KPMG,  Ernst  &  Young  (E  &  Y).  KAP  yang  termasuk  dalam big four mempunyai ukuran 1, sedangkan yang tidak termasuk big four diberikan ukuran 0.
Analisis ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama untuk  mengetahui perbedaan tingkat kecenderungan emiten  untuk  lebih  memilih  pengungkapan  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  antara  masa  sebelum dibanding sesudah penerpan PSAK 68. Tahap pertama tersebut untuk menguji hipotesis 1 menggunakan paired t-test .. Tahap kedua adalah pengetahui faktor yang memengaruhi akurasi pengungkapan nilai wajar tersebut pada pasa observasi penelitian. Data yang digunakan adalah empat tahun observasi dengan jenis data panel. Analisis faktor yang memengaruhi akurasi ini menggunakan regresi berganda yang diadopsi dari (Widarjono, 2013: 253). Langkah  yang  dibutuhkan  untuk  menguji  hipotesis  2  dan  3  dapat    dirumuskan  formula  yang  ditunjukkan  pada Persamaan  1,  dengan  tahap  sebagai  berikut:  (1)  Uji  spesifikasi  ketepatan  model  estimasi  regresi  analisis  data panel apakah Fixed Effect, Rondom effect atau Common Effect. (2) Uji  asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolineriatas, dan heterokedastisitas. (3)  Uji pengaruh masing–masing variabel X terhadap Y secara parsial dengan indicator P-Value .
Lnw_Lchit =  0 +  1KAPit +  2D68it + e  .........................................................................................................   (1)
Keterangan:
Lnw_Lchit = Tingkat kecenderungan emiten (i) untuk lebih memilih pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis KAPit = Kualitas KAP pada Emiten i, tahun t D68 =
Masa observasi penelitian sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Obyek  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  seluruh  emiten  yang  dipublikasi  melalui  BEI  dengan  anggota populasi  sebanyak  537  laporan  keuangan  selama  4  tahun  (atau  sebanyak  2.148  observasi  dengan  durasi  tahun 2013  sampai  dengan  2016).  Pertimbangan  pemilihan  tahun  tersebut  telah  dijelaskan  pada  pendahuluan  bahwa batas  tahun  tersebut  sebagai  tujuan  penelitian  melihat  efek  sebelum  dan  sesudah  penetapan  PSAK  68  pada  1 Januari  2015.  Berdasar  kriteria  sampling  dengan  argumen  pertimbangan  yang  disampaikan  pada  metode
penelitian  diatas,  maka  sampel  penelitian  ini  benjumlah  366  laporan  keuangan  emiten  pertahuan  (1.464 observasi). Jumlah observasi tersebut termasuk telah dikeluarkannya obyek observasi karena delisting dan untuk mencapai  data  observasi  dalam  jumlah  dan  sampel  yang  sama  setiap  tahun  penelitian.  Ringkasan  statistic deskriptif data tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
Tahun Kualitas KAP Mean Abs Lnw_Lbh St_Dev Abs_Lnw_Lbh Lnw > Lbh Lnw < Lch Lnw = Lbh 2013 126 (34,4%) 190.099.928 1.724.299 164 166 36 2014 130 (35,5%) 94.719.816 1.406.179 121 240 5 2015 136 (37,7%) 169.765.089 2.179.593 186 179 1 2016 128 (35,0%) 267.615.241 2.713.292 165 191 10
Sumber: 1.464 Laporan keuangan emiten yang dipublikasi di BEI, 366 observasi setiap tahun
Keterangan: Kualitas KAP :  Jumlah  dan  prosentase  emiten  dari  sampel  penelitian  yang  laporan keuangannya diaudit oleh KAP big four Mean Abs Lnw_Lbh :  Rata-rata tingkat kecenderungan emiten untuk mengungkapan nilai wajar yang dihitung dari formula yang ada di Tabel 1 St_Dev Abs Lnw_Lbh :  Standar  Deviasi  tingkat  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  mengungkapan nilai wajar yang dihitung dari formula yang ada di Tabel 1 Lnw > Lbh :  Jumlah  emiten  yang  menyajikan  nilai  wajar  laporan  keuangannya  lebih  besar dibandingkan dengan biaya historis Lnw < Lch :  Jumlah  emiten  yang  menyajikan  nilai  wajar  laporan  keuangan  lebih  kecil dibandingkan dengan biaya historis Lnw = Lbh :  Jumlah  emiten  yang  menyajikan  nilai  wajar  laporan  keuangan  sama  dengan biaya historis
Berdasar  Tabel  2,  dapat  ditunjukkan  bahwa  jumlah  observasi  tiap  tahun  penelitian  adalah  sama  (366 anggota  sampel).  Tabel  kualitas  KAP  menunjukkan  jumlah  KAP  yang  diaudit  oleh  KAP big-four. Prosentase yang ditunjukkan pada kolom kualitas audit pada Tabel 2 menunjukkan prosentase jumlah emiten yang laporam keuangannya  diaudit  oleh  KAP big-four .  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  emiten  di  Indonesia  memberikan tugas audit kepada KAP yang termasuk dalam daftar big four rata-rata 35,5% selama tahun 2013 sampai dengan 2016.  Artinya  lebih  dari  50%  emiten  di  Indonesia  mempercayakan  pekerjaan  ausit  atas  laporan  keuangannya kepada KAP yang tidak termasuk dalam daftar big four. Selama periode observasi tersebut jumlah emiten yang melakukan audit kepada KAP big four memiliki trent kenaikan rata-rata sebesar 0,6% selama tahun 2013 sampai dengan  2016.  Penurunan  jumlah  emiten  yang  melakukan  audit  pada  KAP big-four adalah  pada  tahun  2016 dibandingkan  dengan  tahun  2015,  tetapi  tahun  2015  menunjukkan  jumlah  yang  terbanyak.  Jumlah  terbanyak pada  tahun  tersebut  dimungkinkan  karena  penerapan  resmi  PSAK  68  diadopsi  dari  IFRS  13  yang  resmi diterapkan pada 1 Januari 2015.
Analaisis yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis 1 menunjukan hasil nilai Pr(|T| > |t|) = 0, 0229 atau < 0,05. Dengan demikian penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 1 bahwa terdapat perbedaan signifikan kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai  wajar  laporan  kauangan  pada  masa  dua  tahun sebelum  dibanding  sesudah  penerapan  secara  resmi  PSAK  68  pada  1  Januari  2015.  Hasil  ini  berbeda  dengan temuan sebelumnya yang melakukan analisis pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan standar yang mengatur  nilai  wajar  tersebut.  Murti  (2017)  memenemukan  bahwa  tidak  ada  beda  signifikan  atas  tingkat kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  menyajikan  laporan  keuangan  dalam  nilai  wajar  pada  masa  satu tahun  sebelum  dibanding  sesudah  penerapan  PSAK  68  (2014  dan  2015).  Dengan  demikian,  terdapat kemungkinan  bahwa  emiten  memiliki  kesiapan  yang  lebih  mulai  pada  tahun  2016  dibandingkan  dengan  tahun 2015.  Kemungkinan  tersebut  diperkuat  dengan  hasil  statistic  deskriptif  pada  Tabel  2  yang  menunjukkan peningkatan selisih LNW dengan LCH yang semakin besar di tahun 2016 dibanding 2015.
Untuk  memberikan  penguatan  bahwa  perubahan  signifikan  penyajian  nilai  wajar  tersebut  dipengaruhi oleh  penerapan  PSAK  68,  maka  diperlukan  analysis  atas  rumusan  Hipotesis  2  bahwa  Penerapan  PSAK  68 berpengaruh posisitif signifikan terhadap kecenderungan emiten untuk lebih memilih malakukan penyajian nilai wajar  pada  laporan  keuangan.  Hipotesis  2  dan  3  dianalisis  dengan  menggunakan robustness  panel  data regression . Hasil analisis Hausman test yang dilakukan  menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut paling
layak  menggunakan fixed  effect (FE).  Hasil multicolinearity  test atas  persamaan fixed  effect tersebut  juga menunjukan  bahwa  persamaan  ini  terbebas  dari  masalah multicolinearity (VIF  1,22;  1/VIF  =  0,821028). Ringkasan hasil analisis robustness panel data regression, fixed effect tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Ringkasan Robustness Panel Data Regression, Fixed Effect
Variabel Observasi Coeffisien P-Value Constanta 1464 332639,8 0.000 KAPit 1464 161435,1 0.183 D68 1.64 207533,9 0.020 P- Value Uji F = 0.0208
Sumber: Olah data atas 1.464 Laporan keuangan emiten yang dipublikasi di BEI
Berdasar  Tabel  3,  maka  dapat  ditunjukkan  bahwa  Hipotesis  2  terbukti  bahwa  penerapan  PSAK  68 berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan emiten  untuk  memilih  melakukan penyajian  nilai  wajar pada  laporan  keuangannya  (P-Value  =  0,020).  Hasil  ini  memberikan  penegasan  bahwa  perbedaan  tingkat kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  pendekatan  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  adalah berbeda signifikan anatara 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah penerapan efektif PSAK 68 pada 1 Januari 2015,  terbukti  aturan  tersebut  juga  berpengaruh  posistif  signifikan.  Hasil  ini  tidak  sama  dengan  temuan sebelumnya  bahwa  PSAK  68  negatif  signifikan  terhadap  tingkat  kecenderungan  emiten  untukl  memilih  nilai wajar  (Murti,  2017).  Perbedaaan  hasil  penelitian  tersebut  memberikan  indikasi  bahwa  implementasi  standar akutansi nilai wajar oleh emiten akan mulai efektif setelah berjalan minimal 1 tahun setelah efektif diterapkan.
Kualitas  audit  yang  diukur  dari  identifikasi  KAP big  four dan non-big  four tidak  terbukti  signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan emiten untuk  memilih penyajian  nilai  wajar dibanding biaya  historis (P- Value  =  0,183).  Temuan  ini  sama  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  bahwa  kualitas  KAP  tidak  signifikan terhadap  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  memilih  penyajian  nilai  wajar  dibanding  biaya  historis  (Murti, 2017).  Kualitas  KAP  yang  diukur  dengan  indikator  yang  sama  ini  juga  tidak  ditemukan  signifikan  dalam mempengaruhi  nilai  perusahaan  (Murti  dan  Suyanto,  2017).  Akan  tetapi  penelitian  ini  menemukan  hubungan positif  antara  kualitas  KAP  dengan  akurasi  penyajian  nilai  wajar,  dan  hasil  tersebut  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menemukan  bahwa  kualitas  KAP  memiliki  hubungan  negatif  dengan  tingkat  kecenderungan emiten  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis  (Murti  dan  Suyanto,  2017). Hasil  penelitian  ini  memberikan  indikasi  bahwa  KAP  memberikan  peranan  yang  positif  pada  kesiapan  emiten yang  lebih  baik  di  tahun  2015  dibanding  dengan  2016  atas  penyajian  nilai  wajar..  Indikasi  tersebut  diperkuat dengan  Tabel  3  yang  menunjukkan  trend  peningkatan  kualitas  audit  bahwa  jumlah  emiten  yang  meminta  jasa audit kepada KAP big four semakin  meningkat dari tahun  2013 sampai 2016. Trend peningkatan tersebut juga diiukuti  dengan  trend  kenaikan  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  penyajian  nilai  wajar dibanding biaya historis.

## PENUTUP
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  atas  tingkat  kecenderungan  emiten  untuk menyajikan laporan keuangan dengan pendekatan ilai wajar pada dua tahun sebelum penerapan PSAK 68 (2013- 2014) dibanding dengan 2 tahun setelah penerapan nilai wajar (2015-2016). Perbedaan yang signifikan tersebut tidak  ditemukan  pada  masa  satu  tahun  sebelum  penerapan  PSAK  68  (2014)  dibanding  satu  tahun  setelahnya (2015). Informasi kedua yang dapat menjadi berita baik bagi Ikatan Akuntan Indonesia bahwa penatapan PSAK 68 ini meningkatkan secara signifikan kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangannnya berdasar  nilai  wajar  dibanding  dengan  biaya  historis.  Akan  tetapi,  hasil  yang  juga  penting  diperhatikan  adalah perbandingkan penyajian laba/rugi berdasarkan laba nilai wajar dan cost historis yang diungkapkan oleh emiten. Laba  berdasarkan  perhitungan  nilai  wajar  disajikan  lebih  besar  dibandingkan  cost  historis  (Lnw>Lch)  hanya terjadi  ditahun  2015  (50,8%).  Artinya,  hanya  pada  tahun  tersebut  lebih  dari  50  persen  emiten  di  Indonesia menyajian laba nilai wajar yang lebih besar dari nilai cost histoiries . Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa performa laporan laba rugi yang dihitung dengan nilai wajar lebih baik dengan cost histories hanya lebih banyak terjadi  di  tahun  2015  saja.  Hasil  ini  dapat  mengindikasikan  bahwa  penerapan  nilai  wajar  sesungguhnya memberikan  penekanan  terhadap  beberapa  instrument  keuangan  yang  perlu  diukur under  value dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan biaya historis selain pada tahun 2015.
Kualitas KAP pada penelitian ini tidak terbutki signifikan mempengaruhi kecenderungan emiten untuk memilih  menyajikan laporan keuangan berdasar nilai  wajar dibanding biaya historis. Akan tetapi kualitas KAP yang  diukur  dengan  kategori  KAP big  four dan non-big  four memberikan  peran  positif  dalam  peningkatan tingkeat  kecenderungan  emiten  untuk  lebih  memilih  menyajikan  nilai  wajar  dibandingkan  biaya  historis.  Hasil ini merupakan informasi penting bagi emiten bahwa KAP yang memiliki afiliasi KAP international dan termasuk dalam  daftar big-four memberikan  indikasi  memiliki  pengalaman  yang  lebih  baik  dalam  melakukan  verifikasi nilai wajar. Hasil ini tidak dapat menyimpulkan bahwa KAP non-big four tidak memiliki kualitas audit yang baik
dalam  melakukan  verifikasi  nilai  wajar,  karena  penelitian  ini  memiliki  batasan  pengukuran  kualitas  audit  pada ukuran  KAP.  Akan  tetapi,  hasil  penelitian  ini  informasi  penting  dapat  disampaikan  bahwa  kualitas  KAP khususnya  dalam  melalukan  verifikasi  nilai  wajar  akun  tententu  memiliki  peran  positif  pada  penyajian  nilai wajar  oleh  emiten.  Disisi  yang  sama,  emiten  juga  sebaiknya  memiliki  tenaga  professional  yang  membidangi penilaian asset atau memberikan penugasan kepada pihak independen yang membidangi penilaian asset dengan ruang lingkup penugasan penilaian untuk tujuan penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali, A., Akbar, S. and Ormrod, P. (2016) ‘Impact of international financial reporting standards on the profit and equity  of  AIM  listed  companies  in  the  UK’, Accounting  Forum .  Elsevier  Ltd,  40(1),  pp.  45–62.  doi: 10.1016/j.accfor.2015.12.001.
Beattrice,  V.  A.  (2013)  ‘Fair  Value  Measurement  in  Agriculture  and  the  Potential  To  Mislead’, Academica Brancusi, University Of Trgu Jiu , (5), pp. 95–98.
Beisland, L. A. and Knivsfla, K. H. (2015) ‘Have IFRS changed how stock prices are associated with earnings and book values? Evidence from Norway’, Review of Accounting and Finance , 14(1), pp. 41–63. doi: http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216.
Bratten,  B.,  Causholli,  M.  and  Khan,  U.  (2016)  ‘Usefulness  of  fair  values  for  predicting  banks???  future earnings:  evidence  from  other  comprehensive  income  and  its  components’, Review  of  Accounting Studies . Springer US, 21(1), pp. 280–315. doi: 10.1007/s11142-015-9346-7. Damayanti,  F.  and  Susanto,  T.  (2015)  ‘Pengaruh  Komite  Audit,  Kualitas  Audit,  Kepemlilikan  Institusional, Risiko  Perusahaan  dan  Return  On  Asset  Terhadap  Tax  Avoidance’, ESENSI  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen , 5(2), pp. 187–206.
Danbolt, J. and Rees, W. (2008) ‘An experiment in fair value accounting : UK investment vehicles’, European Accounting Review , 17(July), pp. 271–303. Dechow,  P.  M.,  Myers,  L.  A.  and  Shakespeare,  C.  (2010)  ‘Fair  value  accounting  and  gains  from  asset securitizations:  A  convenient  earnings  management  tool  with  compensation  side-benefits’, Journal  of Accounting and Economics . Elsevier, 49(1–2), pp. 2–25.
Hidayat, T. (2012) ‘Pengaruh Ukuran Kap Dan Auditor Tenure Terhadap Value  Relevance Dari Nilai Wajar’,
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Indonesia , 9(2), pp. 171–188.
Juwono,  T.  C.  and  Feliana,  Y.  K.  (2013)  ‘Relevansi  Informasi  Nilai  Wajar  Aset  Tetap  dan  Properti  Investasi (Studi  Empiris  pada  Badan  Usaha  yang  Terdaftar  di  BEI  Periode  2008-2013)’,  in Prosiding  Seminar Nasional & Call for Paper : Peluang Indonedia dalam Persaingan Ekonomi Kreatif Global . Surabaya, Indonesia: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, pp. 1–2.
Laux, C. (2016) ‘The economic consequences of extending the use of fair value accounting in regulatory capital calculations :  A  discussion’, Journal  of  Accounting  and  Economics .  Elsevier,  62(2–3),  pp.  204–208. doi: 10.1016/j.jacceco.2016.10.005.
Liao,  Y.  (2013)  ‘Managerial  Finance  The  impact  of  fairvalueaccounting  on  the  relevance  of  capital  adequacy ratios Evidence from Taiwan’, Managerial Finance Iss Journal of Financial Reporting and Accounting Iss Journal of Financial Regulation and Compliance , 39(3), p. 133154.
Majercakova,  D.  and  Skoda,  M.  (2015)  ‘Fair  value  in  financial  statements  after  financial  crisis’, Journal  of Applied Accounting Research , 16(3), pp. 312–332. doi: 10.1108/JAAR-07-2014-0069. Maria,  S.  (2011) Analisis  Perbandingan  Model  Fail  Value  dan  Model  Historical  Cost  Serta  Penerapannya Terhadap Asset Tetap (Studi kasus pada PT Sidomulyo Selaras Tbk) . Jakarta, Indonesia.
Murti,  N.  W.  (2017) Value  Relevance  Atas  Penerapan  Konsep  Nilai  Wajar  dibanding  Biaya  Historis  di Indonesia  (Event  Study:  Masa  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Standar  Tentang  Pengukuran  Nilai Wajar Untuk Menyusun Laporan Keuangan) . Universitas Gadjah Mada.
Murti,  N.  W.  and  Suyanto  (2017)  ‘The  Relevance  of  Fair  Value  Concept  Compared  to  Historical  Costs  in Indonesia’, in Indonesia Focus , pp. 1–6.
Palea,  V.  (2014)  ‘Fair  value  accounting  and  its  usefulness  to  financial  statement  users’, Journal  of  Financial Reporting and Accounting , 12(2), pp. 102–116. Petrus,  E.  P.  and  Farahmita,  A.  (2013) Analisa  Pengaruh  Pendekatan  Pengukuran  Nilai  Wajar  dan  Nilai Historis  Terhadap  Value  Relevance  Asset  Biologis  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Perkebunan  di Indonesia, Malaysia dan Singapura) . Jakarta, Indonesia.
Siekkinen, J. (2016) ‘Value relevance of fair values in different investor protection environments’, Accounting Forum . Elsevier Ltd, 40(1), pp. 1–15. doi: 10.1016/j.accfor.2015.11.001. Šodan,  S.  (2015)  ‘The  impact  of  fair  value  accounting  on  earnings  quality  in  eastern  European  countries’, Procedia  Economics  and  Finance .  Elsevier  B.V.,  32(15),  pp.  1769–1786.  doi:  10.1016/S2212- 5671(15)01481-1.
Wahyuni, E. T. (2013) ‘Sukar Menakar Nilai Wajar : Tinjauan atas IFRS 13 Fair Value Measurement’, Majalah Akuntan  Indoneisa .  Available  at:  http://etw-accountant.com/sukar-menakar-nilai-wajar-tinjauan-atas-
ifrs-13-fair-value-measurement/#more-225 diakses tanggal 7 Februari 2017. Warsono,  S.  (2011) Adopsi  Standar  Akuntansi  IFRS  (Fakta,  Dilema  dan  Matematika) .  Edited  by  I.  Natalia. Yogyakarta, Indonesia: AB PUBLISHER.
Widiastuti,  H.  (2015) Relevansi-Nilai  Laba  Kos  Historis  Dan  Laba  Nilai  Wajar  Untuk  Keputusan  Investasi, Kredit,  Dan  Kompensasimanajemen:  Pengujian  Kebermanfaatan  Valuasi  Dan Stewardship , Desertasi Doktor Bidang Akuntansi Universitas Gadjah Mada . Universitas Gadjah Mada.
Zahro,  M.  (2014)  ‘Akuntansi  Nilai  Wajar,  Vovalitas  Laba,  dan  Praktik  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan Perbankan’, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, STESIA , 3(11), pp. 1–25.