https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## TATA KELOLA PROGRAM CSR MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE

## GOVERNANCE CSR PROGRAMS THROUGH COLLABORATIVE GOVERNANCE
Sandhi Sada Arih Sitakar * , Zoraya Alfathin Rangkuti Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia *Koresponden email: sandhi@students.usu.ac.id

## ABSTRAK
Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang diwajibkan kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya kepada sosial dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif bagi masyarakat yang berada di lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara  rinci  tata kelola program CSR melalui konsep Collaborative Governance dalam menunjang pembangunan daerah di  Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan Collaborative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi tidak dialokasikan sepenuhnya untuk menunjang program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Pada dimensi kondisi awal, pemerintah memiliki motivasi dengan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Pada dimensi kepemimpinan, pemerintah kurang dalam memberikan komunikasi kepada publik terkait program CSR dan juga tidak pernah mengadakan forum resmi dengan perusahaan untuk mendiskusikan program CSR. Dimensi desain kelembagaan, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata kelola  program CSR oleh  pemerintah. Dimensi proses  kolaborasi, pemerintah kurang aktif untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan sehingga dana CSR sangat sedikit dan tidak ada sama sekali di  tahun 2020 dan 2021. Dana CSR cenderung dialokasikan untuk membantu UMKM.
Kata kunci : Corporate Social Rensponsibility (CSR); pemerintah; perusahaan; collaborative governance

## ABSTRACT
The Corporate Social Responsibility (CSR) program is one of the programs that is required for companies to carry out their social responsibility in order to produce a positive impact on the community within and outside the company's environment. This study aims to describe in detail the governance of  the CSR program through the Collaborative Governance concept in supporting regional development in Dairi Regency. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. The data obtained were analyzed qualitatively using the Collaborative Governance approach proposed.The results of this study indicate that the management of the CSR program carried out by the Dairi Regency government is not  fully allocated to support the  priority regional development programs of  Dairi Regency. In the initial condition dimension, the government has motivation with companies to collaborate in regional development. On the leadership dimension, the government is  lacking in  providing communication to  the public regarding CSR programs and also has never held an official forum with companies to discuss CSR programs. In the institutional design dimension, there are no specific regulations governing the governance of CSR programs by the government. In the dimension of the collaboration process, the government is less active in negotiating with companies so that there are very few or no CSR funds in 2020 and 2021. CSR funds tend to be allocated to help UMKM. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), government, company, collaborative governance

## PENDAHULUAN
Kolaborasi  antar  pemerintah  dan  non  peme- rintah  saat  ini  menjadi  win-win  solution  dalam menyelesaikan masalah publik. Collaborative Go- vernance merupakan  instrumen  yang  tepat  untuk berkonfrontasi  dengan  maslah,  sebab  dapat  men- ciptakan  kepemilikan  bersama  (Arrozaaq,  2016). Bentuk  kolaborasi  yang  telah  diimplementasikan pemerintah  saat  ini  adalah  seperti  pelaksanaan Corporate  Sosial  Responsibility (CSR).  Saat  ini pelaksanaan  program  CSR  semakin  meningkat seiring tingginya kesadaran perusahaan untuk ber- perilaku bisnis yang etis dan transparan (Nurjanah
&  Yulianti,  2019).  Seperti  yang  dikatakan  Zeck- hauser  dan  Donahue  dalam  (Sitepu  &  Maulana, 2021) proses kolaborasi dalam pemerintahan dapat diimplementasikan  melalui  pelaksanaan  program CSR  oleh  perusahaan  yang  telah  memiliki  izin usaha dari pemerintah setempat.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen  perusahaan  atau  dunia  bisnis  untuk berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  ber- kelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada kese- imbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  eko- nomis,  sosial,  dan  lingkungan  (Untung,  2008).
Namun  kenyataannya  program  CSR  ini  hanya dilaksanakan  untuk  meningkatkan  citra  baik  pada publik. Publik diberikan kebutuhannya namun me- ngabaikan kestabilan lingkungan. Perusahaan tidak peduli  terhadap  dampak  limbah  yang  dibuang sehingga  apabila  masyarakat  protes  perusahaan tinggal  memberikan  dana  CSR  untuk  meredam protes publik kepada perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi dito- pang  oleh  empat  sektor  lapangan  usaha  yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sekotor perd- agangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan sepeda  motor,  sektor  konstruksi  dan  sektor  ad- ministrasi  pemerintah,  pertanahan  dan  jaminan sosial  wajib  (BPS  Dairi:  2017).  Sektor  pertanian merupakan  sektor  yang  sangat  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Dairi (BPS  Dairi,  2023).  Fokus  pemerintah  seharusnya bisa lebih memperhatikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten dairi. Pemerintah harus bergerak cepat untuk membuat suatu program yang disebut  dengan  transformasi  pertanian.  Dengan transportasi  pertanian  ada  beberapa  keuntungan yang  diperoleh  diantaranya  harga  di  pasar  yang terjamin,  jangkauan  pasar  yang  lebih  luas  serta mampu membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu,  pemerintah  harus  juga  mampu  meningkatkan keahlian  para  petani  untuk  mengolah  hasil  per- tanian, membina UMKM dalam pengolahan hingga pemasaran  serta  membangun  sistem  transformasi pertanian menjadi industri.
Pelaksanaan  CSR  sendiri  sebenarnya  bertu- juan  untuk  memperkuat  perusahaan  dengan  jalan membangun  kerjasama  antara  stakeholder  yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan de- ngan  jalan  menyusun  program-program  pengem- bangan  masyarakat  sekitarnya.  Disamping  itu, implementasi  CSR  membantu  perusahaan  untuk dapat  beradaptasi  dengan  lingkungannya,  komu- nitas  dan  stakeholder  terkait  dengan  perusahaan karena  pengembangan  CSR  kedepan  mengacau pada  konsep  pembangunan  yang  berkelanjutan (Kristina,  2016).  Keterbatasan  dana  pemerintah untuk pembangunan di berbagai sektor merupakan salah  satu  alasan  sehingga  peran  serta  kerjasama antara  pemerintah  dan  perusahaan  sangat  diperlu- kan.
Program CSR di Kabupaten Dairi pada tahun 2020  dan  2021  tidak  mendapatkan  bantuan  dana CSR sakalipun. Program CSR kemudian dilaksana- kan  pada  tahun  2022  dan  2023.  Di  tahun  2022 alokasi  dana  CSR  cenderung  mengarah  kepada peningkatan UMKM, sehingga sangat sedikit prog- ram  CSR  untuk  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan pertanian. Bahkan pada sektor sosial program CSR tidak  ada  sama  sekali.  Padahal  program  prioritas pembangunan  daerah  Kabupaten  Dairi  tidak difokuskan untuk peningkatan UMKM.
Penelitian mengenai permasalahan CSR yang dilakukan  di  Indonesia  sebelumnya  sudah  pernah dilakukan  seperti  penelitian  (Zaleha,  2008).  Hasil penelitian  menunjukkan  CSR  PT.  Inalum  belum memilik dokumen perencanaan dan strategi, masih dianggap biaya ( cost ) dan belum dianggap sebagai investasi sosial ( social investment ), tingkat penge- tahuan  ( awareness )  dan  keterlibatan  masyarakat masih  rendah  dan  belum  memiliki  konsep  pem- bangunan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Murni  et  al.,  2015).)  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  peranan  CSR  dalam  mening- katkan  pembangunan  masyarakat  desa  di  desa Lung  Anai,  Kecamatan  Loa  Kulu  ternyata  mem- punyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan ya- ng  dirasakan  masyarakat  desa,  tetapi  telah  me- nunjukkan  adanya  perubahan  yang  cukup  berarti perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.
Penelitian  selanjutnya  oleh  (Kristina,  2016) . Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peranan CSR PT. Teguh Sinar Abadi dalam pembangunan di  kampung  Muara  Bunyut  meliputi  bentuk  tin- dakan  dukungannya  dari  sektor  ekonomi  mem- berikan bantuan  bibit pohon  karet,  bibit ikan,  alat semprot hama, dan dana membeli bahan kerajinan. Di  sektor  Kesehatan  perbaikan  pusat  Kesehatan, pemberian  suplai  peralatan,  pengobatan  gratis, pemberian  susu  dan  makanan  bergizi.  Di  sektor Pendidikan  berupa  pembangunan  dan  renovasi sekolah dan beasiswa. Sektor infrastruktur bantuan perbaikan jalan. Sektor sosial budaya memberikan bantuan  berupa  renovasi  pemeliharaan  tempat ibadah.  Faktor  penghambat  program  CSR  pada penelitian  ini  adalah  kurangnya  dukungan  dan partisipasi masyarakat.
Dari  beberapa  penelitian  terhadulu  terdapat perbedaan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ter- dahulu  rata-rata  hanya  menjelaskan  bentuk  fisik terhadap CSR yang diberikan perusahaan dan juga tidak  ditemukannya  kolaborasi  antara  pemerintah dan swasta terhadap perkembangan daerah bahkan perusahaan  dalam  melakukan  CSR  sendiri-sendiri kepada masyarakat. Pada penelitian ini untuk me- lihat tata kelola CSR dalam menunjang pembangu- nan  daerah.  Peneliti  menganalisis  dengan  konsep kolaborasi  antara  pemerintah  dan  swasta  ( colla- borative )  dalam  menentukan  fokus  penggunaan dana  CSR  terhadap  pembangunan  yang  berke- lanjutan.  Maka  diperlukan  penelitian  untuk  me- ngetahui  tata  kelola  program  CSR  melalui  Colla- borative Governance dalam menunjang pembangu- nan daerah di Kabupaten Dairi.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian dengan meng- gunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Dairi. Alasan memilih lokasi ini karena fokus penelitian ini adalah tata kelola program CSR melalui konsep Collaborative  Governance  pemerintah  Kabupaten Dairi  dalam  menunjang  pembangunan  daerah. Teknik  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini adalah wawancara mendalam ( in depth-interview ), yaitu  informasi  atau  keterangan  diperoleh  secara langsung dari informan baik masyarakat atau tokoh masyarakat,  tokoh  adat,  dan  pengambil  kebijakan di tingkat pemerintah daerah (dinas terkait), LSM, dengan cara bertatap muka dan wawancara dengan menggunakan alat bantu interview guide (panduan wawancara) yang telah disusun sebelumnya. Infor- man  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling, dan snowball sampling (Sugi- yono,  2015)  dalam  penelitian  kualitatif,  pengam- bilan  sampel  sumber  data  berkaitan  dengan  siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  Teknik analisis  data  seperti  Miles  and  Huberman  dalam (Sugiyono,  2015),  yaitu  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASA Pengelolaan Program CSR
Konsep  dari  CSR  mengandung  arti  bahwa organisasi  bukan  lagi  sebagai  entitas  yang  hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish), melainkan sebuah entitas bisnis yang wajib melakukan adap- tasi  kultural  dengan  lingkungan  sosialnya  (Suri, 2022).  Penelitian  tata  kelola  CSR  di  Kabupaten Dairi ini menggunakan konsep Collaborative Go- vernance dengan  pisau  analisisnya  menggunakan konsep  kolaborasi  oleh  Ansell  &  Gash. Colla- borative adalah  sebuah  model  pengendalian dimana terdapat satu atau lebih badan publik yang secara langsung melibatkan non-stake aktor dalam proses  pengambilan  keputusan,  berorientasi  kon- sensus,  serta  musyawarah  yang  bertujuan  untuk membuat  atau  menerapkan  kebijakan,  program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).
Ansell & Gash (2008) mengembangkan kera- ngka  tata kelola  kolaboratif  dengan  menggambar- kan  lima  dimensi  yang  saling  berkaitan.  Dimensi yang  juga  menjadi  prasyarat,  proses  dan  poin penting dalam collaborative governance mencakup kondisi  permulaan/awal  ( starting  condition ),  pro- ses  kolaborasi  ( collaborative  process ),  desain kelembagaan ( institutional design ), kepemimpinan fasilitatif  ( facilitative  leadership )  dan  keluaran akhir  ( outcome ).  Kondisi  permulaan  merupakan tahap  awal  dalam  kerangka  collaborative  gover- nance dengan menganalisis apakah terdapat power-
resource-knowledge  asymmetri c  atau  kesenjangan dalam penguasaan sumber daya ataupun pengetahuan  diantara  berbagai  pihak  yang  akan melakukan kolaborasi.
Pada dimensi kondisi awal juga menganalisis adanya sejarah kerjasama atau konflik di masa lalu, baik  dalam  konteks  yang  mendukung  atau  meng- hambat untuk melakukan kolaborasi. Ini dikarena- kan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu lebar maka kondisi permulaan ( starting condition ) akan membawa pengaruh pada tahapan selanjutnya yaitu proses  kolaborasi.  Pada  dimensi  kepemimpinan menganalisis  manajemen  yang  handal,  kedibilitas teknis,  kedibilitas  dalam  pembuatan  keputusan serta  menganalisis  karakteristik  kepemimpinan dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan program  CSR.  Pada  dimensi  desain  kelembagaan menganalisis  aturan  dasar  yang  menjadi  landasan suatu program dilakukan, partisipasi yang luas dan keterbukaan  pemerintah  terhadap  kebijakan  yang dilakukan  kepada  publik.  Dimensi  kelembagaan berhubungan  dengan  proses  kolaborasi  yang  ber- jalan,  keberadaan  aturan  dasar,  partisipasi  yang luas dan pemerintahan yang terbuka merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk mendorong partisi- pasi dan transparansi dalam proses kolaborasi.
Dimensi  proses  kolaborasi  diawali  dengan dialog tatap muka sehingga terbangun kepercayaan dan  pemahaman  yang  sama  dengan  seluruh pemangku  kepentingan  yang  terlibat.  Beberapa riset  terdahulu  tentang collaborative  governance lebih  banyak  yang  memberi  penekanan  pada dimensi proses kolaboratifnya saja, sedangkan riset ini  mencakup  keseluruhan  dimensi  sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Ansell dan Gash (2008). Tabel  1 .  Dimensi  dan  Indikator Collaborative Governance di Kabupaten Dairi Dimensi Indikator Starting Condition Kekuasaan,  sejarah  kerjasama, sumberdaya dan motivasi Facilitative Leadership Manajemen yang handal, kreadibilitas  teknis,  kredibilitas dalam  pembuatan  keputusan, komunikasi  dan  karakteristik kepemimpinan Institutional Design Aturan  dasar,  partisipasi  yang luas, keterbukaan pemerintah Collaborative Process Dialog tatap muka, trust building, commitmen  to  process,  share understanding, intermediate
outcome
Pelaksanaan  penelitian  di  Kabupaten  Dairi dilakukan  dengan  melibatkan  sejumlah  OPD  (Or- ganisasi  Perangkat  Daerah)  yang  bergabung  de- ngan  pelaksanaan  program  CSR.  Terdapat  empat OPD  dan  dua  perusahaan  yang  bergabung  dalam program  CSR  di  Kabupaten  Dairi  yaitu  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan  Menengah,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kese- hatan,  Dinas  Pertanian,  PT.  Bank  Sumut  dan  PT. Toba Pulp Lestari.

## Kondisi Awal (Starting Condition)
Dimensi  kondisi  awal  terdiri  atas  dua  faktor utama  yaitu  adanya  asimetri  kekuasaan,  sumber daya maupun pengetahuan dan sejarah kerja sama atau  konflik  yang  pernah  terjadi  sebelumnya. Dalam penelitian ini asimetri kekuasaan diturunkan kedalam  pernyataan  adanya  perbedaan  kepemili- kan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan dari pihak  yang  terlibat  dalam  kolaborasi.  Sedangkan sejarah  kerjasama  atau  konflik  merupakan  latar belakang para pihak terkait riwayat kerjasama dan pertentangan yang pernah terjadi sebelumnya.
Dimensi  kondisi  awal  dalam  praktik colla- borative  governance di  Kabupaten  Dairi  ditandai dengan  banyaknya  pemangku  kepentingan  yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam program CSR di Kabupaten Dairi sangat beragam yang  terdiri dari unsur pemerintahan daerah (SKPD), unsur swasta (berbagai  perusahaan  yang  berdomisili  di  Kabu- paten  Dairi)  dan  komunitas  masyarakat  sipil. Secara khusus masih belum tersedia tempat untuk mewadahi  kelompok  usaha  dalam  forum  CSR  di Kabupaten Dairi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai  ungkapan  yang  memperkuat  adanya  se- jarah  kerjasama  dan  konflik  yang  mempengaruhi kondisi awal. Dari statement yang muncul terdapat tiga kondisi yang mempengaruhi indikator sejarah yaitu  pengalaman  dari  Bupati  Kabupaten  Dairi, pengalaman  organisasi mitra dan para  pihak yang terlibat.  Adapun  untuk  indikator  asimetri  kekua- saan, sumber daya, dan pengetahuan hanya muncul satu  statement.  Statement  tersebut  berasal  dari Bagian  Pembangunan  yang  melihat  kolaborasi dalam  pengelolaan  program  CSR  ini  menjadi win win solution dalam menunjang pembangunan serta mengatasi  isu  kemiskinan  dengan  kondisi  perusa- haan yang memiliki sumber pendanaan sedangkan Pemerintah  Daerah  memiliki  kekuatan  birokrasi sebagai pelaksana program.
Kondisi  awal  juga  membahas  latar  belakang terjadinya collaborative antar  pemangku  kepenti- ngan.  Kesamaan  visi  misi  menjadi  landasan  ber- pijak untuk terbangunnya suatu sinergitas antar pe- mangku kepentingan. Kesadaran saling membutuh- kan satu dengan yang lain juga merupakan bentuk dorongan untuk terbentuknya suatu kolaborasi. Hal tersebut  terlihat  dari  hasil  penelitian  yang  dilaku- kan  oleh  peneliti.  Dalam  penelitian  ditemukan bahwa  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  peru- sahaan dalam meningkatkan pembangunan didasari oleh kesadaran keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
Kondisi  awal  yang  menjadi  motivasi  dilak- sanakannya  kolaborasi  antara  pemerintah  Kabu- paten Dairi dengan perusahaan didasari oleh kesa- daran  keterbatasan  anggaran  dalam  melaksanakan tugas  pembangunan.  Hal  ini  dikonfirmasi  melalui wawancara  bersama  Asisten  Perekonomian  dan Pembangunan Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabu- paten  Dairi  menyadari  bahwa  sumber  daya  yang dimiliki oleh daerah sangat terbatas hal ini menye- babkan  sedikitnya  perusahaan  yang  beroperasi  di Kabupaten Dairi sehingga aliran dana yang didapat melalui program CSR sangat sedikit dan terbatas.
Perusahaan  dalam  melakukan  komitmen  un- tuk  pembangunan  daerah  cenderung  lambat  dika- renakan  program  untuk  sosial  seperti  CSR  tidak rutin terlaksana setiap tahunnya. Pemerintah Kabu- paten  Dairi  juga  tidak  mengetahui  bagaimana program CSR perusahaan sehingga terdapat keko- songan data untuk program sosial oleh perusahaan. Kerjasama  antara  perusahaan  dan  pemerintah dalam  pertumbuhan  pembangunan  daerah  Kabu- paten  Dairi  sudah  baik,  dimana  perusahaan  dapat untuk  menyerap  tenaga  kerja.  Namun  kerjasama untuk  program  sosial  seperti  CSR  masih  kurang dalam melakukan kolaborasi.

## Kepemimpinan (Leadership)
Kolaborasi antara pemerintah dengan perusa- haan  sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  aspek kepemimpinan  yang  fasilitatif.  Program  CSR  di Kabupaten  dairi  terlihat  sudah  dilaksanakan  de- ngan  sukses  walaupun  dalam  proses  realisasi program CSR cenderung lambat. Hal ini dikarena- kan  pemerintah  lambat  untuk  mendapatkan  infor- masi,  baik  dari  perusahaan  sebagai  pemberi  dana CSR  maupun  dari  masyarakat  yang  mengajukan permohonan bantuan CSR.
Perusahaan  sebagai  rekan  kolaborasi  peme- rintah juga dapat dilihat aspek kepemimpinannya. Perusahaan yang terdapat di Kabupaen Dairi yang sudah  sangat  banyak  memberikan  perhatian  ter- hadap  masyarakat  salah  satunya  adalah  PT.  Bank Sumut walaupun setelah dilakukan observasi mulai tahun 2019 dan 2023 PT. Bank Sumut hanya aktif memberikan  program  CSRnya  di  tahun  2022. Dalam pelaksanaan dan pembuatan keputusan CSR terlihat  kredibel,  program  CSR  dilakukan  dengan baik  sesuai  dengan  proses  penyaluran  dana  CSR oleh PT. Bank Sumut. Pemerintah terlebih dahulu bersosialisasi  dengan  masyarakat  yang  dipilih untuk dijadikan sasaran program CSR. Masyarakat terpilih dimintai kartu identitas (KTP) untuk dipilih sebagai  penerima  bantuan  CSR.  Setelah  masya- rakat  terpilih  kemudian  membuat  proposal  kebu- tuhan dana CSR dengan rinci dan proposal tersebut dikirim  kepada  pihak  pemberi  bantuan  dana  CSR (Bank Sumut).
Pemerintah  selaku  fasilitator  dalam  penge- lolaan  Program  CSR  harus  mampu  memberikan wadah dengan melakukan komunikasi baik kepada perusahaan  maupun  kepada  publik.  Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa pemerintah Kabu- paten  Dairi  selalu  konsisten  untuk  berkolaborasi dengan  perusahaan  dalam  meningkatkan  pemba- ngunan daerah. Pemerintah setiap tahunnya selalu mengajukan  proposal  kepada  perusahaan-perusa- haan  yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Dairi  namun perusahaan enggan untuk memberikan CSRnya.
Komunikasi  terhadap  publik  juga  merupakan aspek  penting  bagi  pemimpin.  Komunikasi  yang baik  dari  seorang  pimpinan  akan  mempermudah dan mempercepat proses kolaborasi. Terkait prog- ram  CSR,  komunikasi  pemerintah  dengan  publik dinilai  kurang  dalam  penyampaian  program  CSR. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya program  CSR.  Namun  pemerintah  dalam  sosia- lisasi program CSR ini sudah melakukan komuni- kasi dengan Kepala Desa.
Kepemimpinan  merupakan  salah  satu  unsur penting  dalam  penentu  keberhasilan  organisasi. Kapabilitas kepemimpinan sangat menentukan ba- gi  terciptanya  kebijakan  dan  pelayanan  yang  ino- vatif  (Prasojo,  2018). Kepemimpinan  fasilitatif dalam  model collaborative  governance penting dalam  menyatukan  para  pemangku  kepentingan pada  proses  negosiasi  dan  membuat  para  pihak saling terlibat dalam semangat kolaboratif. Proses kolaborasi  ini  dapat  mengalami  peningkatan  de- ngan  sering  dilakukannya  intervensi  yang  terarah dalam  pembentukan  agenda  kebijakan  oleh  para pemimpin.
Pada praktik tata kelola kolaboratif, aspek ke- pemimpinan  dibutuhkan  dalam  merangsang  krea- tivitas  dengan  memberikan  pengetahuan  yang beragam kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat  menciptakan  ide  dan  pemahaman  baru (inovasi).  Kebijakan  yang  inovatif  dapat  dicapai oleh  para  pemimpin  kolaboratif  yang  mampu menghubungkan  pemangku  kepentingan  dengan informasi  yang  diperlukan  dan  mampu  berbagi keberhasilan  dengan  orang  lain  (Ricard  et  al., 2017).
Bupati  Kabupaten  Dairi  dalam  melakukan kolaborasi dengan perusahaan sudah baik dan lan- car  khususnya  kepada  perusahaan  Bank  Sumut yang  rutin  setiap  tahun  melakukan  kolaborasi terhadap program CSR di Kabupaten Dairi. Bupati Kabupaten  Dairi  juga  aktif  dalam  melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten  Dairi  seperti  perusahaan  Bank  BNI, Bank Mandiri dan perusahaan-perusahaan lainnya.
Gaya kepemimpinan jaringan tata kelola pada Bupati Kabupaten Dairi terlihat jelas dalam pelak- sanaan program CSR di Kabupaten Dairi. Interaksi Bupati  Kabupaten  Dairi  aktif  dalam  memberikan
arahan  dan  interaksi  baik  kepada  pemimpin-pe- mimpin di pemerintahan dan juga pemimpin pada perusahaan swasta di Kabupaten Dairi maupun luar Kabupaten  Dairi.  Terkhusus  pada  program  CSR, bupati  kabupaten dairi aktif berkoordinasi dengan bawahaannya  dalam  pengambilan  keputusan.  Bu- pati Kabupaten Dairi sebelum memberikan bantuan dana  CSR  kepada  masyarakat  sudah  terlebih dahulu  menentukan  persenan  alokasi  dana  yang akan diberikan kepada masyarakat, hal ini dilaku- kan  dengan  melibatkan  para  stakeholder  yang bersangkutan.

## Desain Kelembagaan (Institutional Design)
Desain  kelembagaan  berkaitan  dengan  pro- tokol dan praturan dasar untuk  kolaborasi (Ansell &  Gash,  2008).  Desain  kelembagaan  terdiri  atas indikator adanya aturan dasar/legitimasi prosedural yang jelas, partisipasi yang luas dan pemerintahan terbuka  dan  inklusif  yang  mendukung  proses  ko- laboratif.  Dimensi  ini  lebih  menekankan  pada aspek legitimasi prosedural pada aspek kolaboratif.
Pemerintah  Kabupaten  Dairi  hingga  saat  ini belum  pernah  membentuk  forum  untuk  mendis- kusikan  keberlangsungan  program  CSR  secara langsung.  Hal  ini  menyebabkan  masih  banyaknya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab  so- sialnya  secara  sendiri-sendiri  dan  juga  enggan untuk  memberikan  laporan  CSR  yang  sudah  di- lakukan.  Pemerintah  Kabupaten  Dairi  masih  ku- rang  dalam  melakukan  kolaborasi  dengan  peru- sahaan sehingga kebijakan khusus dari pemerintah yang  mengatur  tata  kelola  CSR  masih  belum  ada secara khusus dan masih mengikuti kebijakan dari pusat.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  adanya  ke- pastian  bagi  perusahaan  mana  yang  diwajibkan untuk melakukan program CSR.
Adapun  pada  indikator  partisipasi  luas terdapat sejumlah bukti keterlibatan berbagai pihak yang  disebut  pada  wawancara  dengan  Asisten Perekonomian  dan  Pembangunan  bahwa  program CSR  selalu  melibatkan  swasta  dan  masyarakat dalam proses pelaksanaan program CSR. Walapun masih  terdapat  perusahaan  yang  melaksanakan program sosialnya sendiri-sendiri.
Kemudian, indikator pemerintah yang terbuka dan  inklusif  juga  dikutip  oleh  berbagai  pihak. Sejumlah informan yang mendukung isu ini antara lain berbagai aktor yang turut hadir yaitu OPD yang terkait pelaksana program CSR. Beberapa hal yang dinilai mendukung pemerintahan yang terbuka dan inklusif  diantaranya  proses  perumusan  kebijakan berdasarkan  dialog,  upaya  pemerintah  Kabupaten Dairi  dalam  merangkul  pihak  swasta  untuk  me- lakukan  program  CSR  serta  keterbukaan  dalam menerima masukan dan kritik.

## Proses Kolaborasi (Collaborative Process)
Collaborative  governance adalah  upaya  pe- merintah untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks,  sehingga  menekankan  interdependensi antara  pemerintah  dengan  stakeholder  lain  di  luar pemerintah  (Syahputra,  2023).  Permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  baik  permasalahan pembangunan  daerah  bersifat  kompleks  sehingga sangat  tidak  mungkin  apabila  hanya  diselesaikan oleh  satu  organisasi  semata  yakni  pemerintah, melainkan  perlu  adanya  sebuah  kolaborasi  dalam penyelesaian masalah yang ada di daerah
Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi proses kolaboratif  sebagai  siklus  yang  meliputi  dialog tatap  muka  ( face  to  face  dialogue ),  membangun kepercayaan  ( trust  building ),  komitmen  terhadap proses  ( commitment  to  process ),  berbagi  pema- haman  ( shared  understanding ),  dan  hasil  semen- tara ( intermediate outcomes ). Dalam penelitian ini indikator  dialog  tatap  muka  ( face  to  face  dialog ) dikembangkan  menjadi  dua  sub  indikator  yaitu adanya kegiatan dalam bentuk dialog secara lang- sung dan adanya pertukaran ide (diskursus) untuk setiap masalah dan kebijakan.
Dialog  tatap    muka  secara  langsung  sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi dalam berkolaborasi kepada stakeholder dan masyarakat. Dialog tatap muka rutin dilakukan oleh pemerintah setiap sebulan sekali untuk memonitoring keberla- ngsungan program CSR di masyarakat. Pertukaran ide untuk setiap masalah dan kebijakan juga difasi- litasi  oleh  pemerintah  Kabupaten  Dairi  dengan baik.  Walaupun  sosialiasi  pemerintah  terhadap pemahaman  CSR  kepada  masyarakat  kurang  dan interaksi  pemerintah  dengan  perusahaan  juga  ku- rang akan tetapi pemerintah selalu siap untuk mem- berikan pelayanan dan fasilitas kepada perusahaan dan masyarakat.
Kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah terhadap  tata  kelola  CSR  sudah  baik  dan  perusa- haan  yakin  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Dairi mampu  untuk  mempergunakan  dana  CSR  sebaik mungkin.  Pemerintah  juga  berkomitmen  untuk terus  melakukan  kolaborasi  dengan  perusahaan untuk mempercepat pembangunan di daerah Kabu- paten  Dairi.  Walaupun  dalam  proses  kolaborasi pemerintah belum pernah melakukan dialog terkait CSR akan tetapi pemerintah semaksimal mungkin selalu  melakukan  interaksi  dengan  perusahaan- perusahaan  yanga  ada  di  Kabupaten  Dairi  seperti pengajuan proposal-proposal ke perusahaan.
Indikator  komitmen  terhadap  proses  mempe- rolah pandangan dari berbagai informan. Isu yang muncul  pada  dimensi  komitmen  terhadap  proses anatar lain kesadaran para pihak muncul atas prog- ram yang digagas pemerintah. Selain itu, lepasnya ego  sektoral  dalam  menjalankan  program  daerah dinilai  menjadi  hal  kunci  dalam  mendukung  ko-
mitmen  terhadap  proses.  Monitoring  juga  dilaku- kan  dalam  rapat  koordinasi  bulanan  dengan  me- libatkan  pemangku  kepentingan.  Serta  program yang  ada  membuat  ASN  memiliki  rasa  memiliki atas  program  kerja  pemerintah  yang  mendukung komitmen terhadap proses.
Indikator shared  understanding memperoleh pandangan  dari  informan.  Isu  yang  muncul  ter- masuk peran Bupati dalam melakukan komunikasi dengan  efektif.  Para  informan  menyatakan  bahwa dalam  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  Bupati secara  terus  menerus  memberikan  pemahaman kepada  ASN  untuk  meletakkan  ego  sectoral.  Isu lain  yang  dinilai  menjadi  pemahaman  bersama yaitu membangun tanggung jawab warga penerima manfaat dan swadaya masyarakat sekitar serta pe- mahaman  pentingnya  kolaborasi  dalam  mencapai target kinerja pembangunan.
Pemerintah  Kabupaten  Dairi  sudah  menerap- kan  kolaborasi  dengan  perusahaan-perusahaan, sebagai  contoh  adalah  perusahaan  Bank  Sumut. Kolaborasi  yang  dilakukan  sudah  cukup  baik,  hal ini  karena  Bank  Sumut  dalam  pemberian  bantuan sosialnya  terlebih  dahulu  berkoordinasi  dengan pemerintah.  Pemerintah  ditugaskan  untuk  me- nyampaikan  proposal  CSRnya  sehingga  pemerin- tah  bisa  mengatur  mana  prioritas  yang  harus dibantu  terlebih  dahulu.  Dengan  demikian  proses pembangunan  daerah  bisa  terkendali  walaupun diakui  bahwa  anggaran  daerah  sangat  terbatas. Dengan  adanya  program  CSR  bisa  sedikit  mem- bantu pertumbuhan ekonomi pada masyarakat.
Proses  kolaborasi  dengan  PT.  Bank  Sumut memiliki tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Proses  Kolaborasi  juga  harus  dengan  nego- siasi yang mendasarkan pada kebutuhan masyara- kat.  Dengan  demikian  pemerintah  dalam  melaku- kan negosiasinya denga perusahaan harus  mampu menyampaikan  prioritas  program  yang  direncana- kan.  pemerintah  dalam  melakukan  negosiasi  CSR dengan  perusahaan  sudah  baik  dilakukan.  Pe- merintah memprioritaskan untuk memberikan dana CSR  kepada  UKM.  Dimana  UKM  sendiri  sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah wa- laupun  sebenarnya  permasalahan  pokok  pemba- ngunan  Kabupaten  Dairi  tahun  2019-2024  yang terdapat pada RPJMD (2019-2024) adalah:
1. Masih rendahnya kualitas Pendidikan
2. Masih  rendahnya  kualitas  kesehatan  masya- rakat
3. Tingginya angka kemiskinan
4. Masih  rendahnya  kualitas  infrastruktur  wila- yah
5. Belum optimalnya pelayanan publik
6. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
Walaupun sebenarnya alokasi dana CSR yang digunakan  tidak  memfokuskan  untuk  membantu mengatasi permasalahan pembangunan akan tetapi pemberian  bantuan  sosial  kepada  UMKM  baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat de- ngan  demikian  akan  mengurangi  angka  kemiski- nan. Pada proses kolaborasi tidak terlepas dengan kontroling  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan pemerintah,  sehingga  program  yang  dilakukan mampu  berjalan  dengan  baik  dan  berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi kurang  dalam  mengontrol  dana  CSR.  Hal  ini membuat  masyarakat  tidak  mendapatkan  manfaat dari program CSR tersebut.
Kontribusi CSR
terhadap
Program

## Pembangunan
Dalam  proses  pembangunan  daerah  sangat penting bagi pemerintah untuk ikut campur tangan, karena  di  kalangan  ahli  ekonomi  dan  ahli  ilmu sosial lainnya telah lama disadari tentang ketidak- sanggupan dari mekanisme pasar dalam mencipta- kan  pembangunan  yang  pesat  di  negara  yang sedang  berkembang  (Sukirno  &  Sadono,  2018). Oleh  sebab  itu,  ikut  campur  tangan  pemerintah yang luas sangatlah diperlukan apabila tujuan yang demikian  ingin  dicapai.  Kemudian  juga  bahwa campur tangan tersebut akan mencapai hasil yang maksimum apabila terdapat koordinasi yang efektif dari  berbagai  usaha  dan  untuk  itu  perencanaan pembangunan perlu dilakukan.
Pemerintah  dalam  melaksanakan  program pembangunan daerahnya menyadari bahwa peme- rintah  juga  memiliki  keterbatasan  terutama  keter- batasan  anggaran.  Oleh  karena  itu  pemerintah memiliki motivasi untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan dalam percepatan peningkatan pemba- ngunan  di  daerah  Kabupaten  Dairi.  Bentuk  kola-
borasi  yang  dilakukan  antara  pemerintah  dan perusahaan  adalah  dengan  melakukan  program CSR.
Pemerintah  Kabupaten  Dairi  mengklaim bahwa sejak 2019 hingga 2023 bahwa pelaksanaan program  CSR  yang  sudah  dilakukan  memiliki dampak  yang  baik  bagi  pembangunan  terutama pada  pembangunan  ekonomi.  Walaupun  pemerin- tah  juga  menilai  bahwa  jumlah  anggaran  yang berasal  dari  CSR  sangat  sedikit  akan  tetapi  bagi masyarakat  sudah  sangat  terbantu.  Semenjak  pro- gram CSR dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi tidak pernah sama sekali mendapatkan laporan atas kecemburuan masyarakat terkait program CSR ini. Pemerintah  mengklaim  bahwa  Kabupaten  Dairi memiliki potensi yang sangat baik terhadap UKM pada  masyarakat  sehingga  pemerintah  dalam  me- ngalokasikan  dana  CSR  lebih  dominan  untuk membantu para UKM di Kabupaten Dairi.
Berdasarkan  RPJMD  Kabupaten  Dairi  ter- dapat  delapan  prioritas  pembangunan  daerah seperti pada Gambar 2.
Gambar  2 .  Prioritas  Pembangunan  Daerah Kabupaten Dairi
Berdasarkan  program  prioritas  pembangunan Kabupaten  Dairi  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pelaksanaan  program  CSR yang  sudah  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  Prog- ram CSR difokuskan untuk membantu  para UM- KM. Walaupun  sebenarnya terdapat program CSR yang  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan  pen- didikan dan kesehatan di Kabupaten Dairi.
Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan secara sendiri-sendiri tidak dapat diketahui, hal ini dikarenakan laporan  untuk program CSR dari pe- rusahaan belum ada diterima oleh pemerintah. Ini menyebabkan  peneliti  tidak  dapat  untuk  menilai secara lebih jelas terhadap program pembangunan di Kabupaten Dairi. Walapaun pemerintah menya- kini  bahwa  perusahaan-perusahaan  sudah  banyak dalam  melakukan  program  CSRnya  akan  tetapi
tanpa  adanya  laporan  secara  resmi  kepada  peme- rintah  sulit  untuk  memberikan  penilaian  program CSR di Kabupaten Dairi.
Dalam teori pembangunan development state (Yamin dan Haryanto, 2017), terdapat tiga hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu: 1. Kepemimpinan  Pemerintah.  Intervensi  peme- rintah bukan merupakan intervensi tangan besi namun  pemerintah  memiliki  banyak  andil  da- lam langkah-langkah perekonomian yang perlu dilakukan.  Bahkan,  peran  pemerintah  bukan hanya  memberikan  kebijakan  namun  bahkan mampu melakukan intervensi langsung kepada kebijakan-kebijakan di tingkat perusahaan.
2. Lembaga  birokrat  yang  berkompeten.  Karak- teristik  development  state  adalah  adanya  insti- tusi pemerintahan yang kuat dan berperan dalam menangani  permasalahan  ekonomi  sehingga mampu  membuat  perencanaan  mengimple- mentasikan dan merevisi rencana produksi dan distribusi komoditas.
3. Penentuan komoditas unggulan, yaitu pemerin- tah harus mampu untuk meningkatkan komodi- tas unggulan yang mampu untuk bersaing secara global.
Pemerintah  Kabupaten  Dairi  sebenarnya  su- dah memiliki komoditas unggulannya seperti Ulos Silahisabungan yang sudah terkenal diluar negeri, namun  masyarakat  penenun  ulos  masih  kurang diberikan  perhatian  dan  bahkan  masih  adanya masyarakat  tidak  pernah  mendapatkan  bantuan sekalipun dari pemerintah untuk usaha tenun pada salah satu masyarakat Silahisabungan. Masyarakat sama  sekali  tidak  mengetahui  bahwa  adanya program  CSR  yang  ditujukan  untuk  memajukan usaha tenun Silahisabungan.

## KESIMPULAN
Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksana- kan proses kolaborasi dalam  memanfaatkan prog- ram  CSR.  Keempat  indikator  kolaborasi  oleh Ansell  dan  Gash  telah  terpenuhi  walaupun  pada indikator  kepemimpinan,  pemerintah  Kabupaten Dairi  kurang  dalam  melakukan  komunikasi  baik kepada  perusahaan  maupun  kepada  masyarakat. Program CSR yang dilakukan di Kabupaten Dairi memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya seperti perusahaan  tidak  melaporkan  program  CSRnya kepada  pemerintah  sehingga  pemerintah  banyak tidak  mengetahui  program  CSR  yang  sudah  di- lakukan kepada masyarakat. Kemudian juga proses kolaborasi  pemerintah  dengan  perusahaan  cende- rung  lama  terlaksanakan.  Program  CSR  di  Kabu- paten  Dairi  kurang  dalam  melakukan  negosiasi dengan  perusahaan  dan  kurang  dalam  melakukan sosialiasi  kepada  publik  terkait  adanya  program CSR. Program CSR di Kabupaten Dairi tidak me- miliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  program
pembangunan  daerah.  Hal  ini  dikarenkan  alokasi dana  CSR  lebih  dominan  diberikan  untuk  mem- bantu  UKM.  walaupun  sebenarnya  alokasi  dana CSR  pada  UKM  mampu  untuk  menunjang  pem- bangunan  pada  perekonomian  masyarakat.  Prog- ram  CSR  di  Kabupaten  Dairi  sangatlah  sedikit, dikarenakan  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di Kabupaten  Dairi  sedikit.  Sehingga  program  CSR ini tidak berdampak terhadap pembangunan daerah apabila  dilihat  secara  skala  daerah  namun  apabila dilihat  skala  desa  program  CSR  ini  sangat  mem- bantu kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  R.,  Supriyono,  B.,  &  Domai,  T.  (2022).
Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  (  JIAP  )
Collaborative Governance dalam Pengembangan  Desa  Wisata  Gubugklakah .
8 (2), 170–177.
A kbar, I., Marta, A., & Zulkarnaini, Z. Kebijakan
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset
Desa. Jurnal Kebijakan Publik , 15 (1), 70-77.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of  Public  Administration  Research  and Theory , 18 (4).
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016).  Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik , 3 ,  1–13. http://repository.unair.ac.id/67685/
Ismail,  H.,  Wahyudi,  E.,  &  Puspaningtyas,  A. (2023).  Collaborative  Governance  Dalam Pembangunan Inklusif Wisata. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 171–178.
https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejour nal.unri.ac.id
Kristina,  H.  (2016).  Peranan  Corporate  Social Responsibility  (  Csr  )  Pt  .  Teguh  Sinarabadi Dalam. EJournal Administrasi Negara , 4 (3), 4212–4224. https://ejournal.ap.fisip- unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2016/08/JURNAL  HELDA KRISTINA (08-03-16-05-51-38).pdf
Marnelly,  T.  R.  (2012).  Corporate  Social Responsibility  (CSR):  Tinjauan  Teori  dan Praktek  di  Indonesia. JURNAL  APLIKASI BISNIS , 2 (2).
Murni, S., Amin, J., & Fitriyah, N. (2015). Peranan Corporate  Social  Responsibility  (CSR)
Dalam Meningkatkan Pembangunan
Masyarakat  Desa  Di  Desa  Lung  Anai Kecamatan Loa Kulu Sri Murni 1. 3 (1), 138– 147.
Nurjanah, A., & Yulianti, F. (2019). Pelaksanaan
Program  Corporate  Sosial  Responsibility (CSR)  dan  Komunikasi  CSR  (Studi  Kasus : CSR  Delegation  European  Union  To Malaysia dan Business . 12 (1), 93–107.
Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance
Bumd Desa Margaasih Kabupaten Bandung.
Reformasi , 13 (1), 25–33. https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370
Prasojo,  E.  (2018). Leadership  and  Public  Sector Reform  in  Indonesia .  Emerald  Publishing Limited.
Ricard, L. M., Klijn, E. H., Lewis, J. M., & Ysa, T. (2017). Assessing public leadership styles for innovation:  a  comparison  of  Copenhagen,
Rotterdam and Barcelona. Public Management Review , 19 (2), 134–156.
https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1148
192
Rosidin,  U.  (2019). Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi . Pustaka Pelajar.
Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi  Wisata  Melalui  Sistem  Informasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF)  di  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. JAMPARING:  Jurnal  Akuntansi
Manajemen  Pariwisata  dan  Pembelajaran Konseling , 1 (2), 55-62. Sitepu,  P.  A.  B.,  &  Maulana,  R.  Y.  (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang  Management . 47 (1),  80–90. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sukirno,  &  Sadono.  (2018). Beberapa  Aspek Dalam  Persoalan  Pembangunan  Daerah . Jakarta: LPFEUI.
Suri, D. M. (2022). CSR , Perusahaan Publik , Dan Kesejahteraan Masyarakat . 13 (2), 144–151.
Syahputra,  R.  (2023).  Kolaborasi  Pemerintah Daerah  Dengan  Bank  Indonesia  Dalam Menjaga  Laju  Inflasi  Di  Provinsi  Jambi. Universitas Jambi .
Untung, H. B. (2008). Corporate social responsibility . Sinar Grafika.
Zaleha,  S.  (2008).  Peranan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  PT.  Inalum  Divisi PLTA,  Siguragura  terhadap  Pengembangan
Sosioekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Tobas Samosir. Repositori  Institusi  Universitas Sumatera Utara (RI-USU) . http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/ 34822 Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pemanfaatan  Dana  Desa  Melalui  Penguatan Kelembagaan. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (1), 27-36.
Zulkarnaini,  Z.,  &  Gevisioner,  G.  Differences
Perception And Interest In Peatland Management Policy. Jurnal Kebijakan
Publik , 12 (2), 65-72.