________________________________________________________________________________
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI

## DALAM PROSES PERADILAN
Fahrodin 1

## ABSTRACT
In  Law  No  13  Year  2006  About  Protection  of  Eyewitness  and  Victim  that eyewitness  who  is  under  the  aegis  of  LPSK  is  eyewitness  in  doing  an  injustice case.  Although  is  not  expressed  is  expressly  expressed  eyewitness  in  position whose protected, but in  program the eyewitness  protection in various eyewitness state  protected  by  eyewitness  giving  boldness  assist  the  Prosecutor,  and  is  not eyewitness  from  defendant  party.  Target  in  this  research  is:  (1)  to  analyze  the formula’s punishing the eyewitness protection in course of criminal justice. (2) To analyze  the  execution  of  protection  policy  punish  for  eyewitness  in  course  of criminal  justice.  (3)  For  describe  of  policy  formula’s  punish  about  eyewitness protection in course of criminal justice in the future . This research is inclusive of research  with  the  approach  of  yuridis  normative.  Data  type  in  this  research  is data  secondary.  Technique  data  collecting  by  using  technique  of  bibliography study. Technique data  processing by  editing,  interpretation, and systematization. Data  from  direct  first  source  analyzed  by  trying  to  look  for  the  clarification comprehensively  to  activity  that  happened  in  eyewitness  protection  in  course  of jurisdiction . Conclusion  result  of  this  research  is:  (1)  Formula’s  punish  the eyewitness  protection  in  course  of  criminal  justice  represent  the  phenomenon procedure  of  criminal  Indonesia,  where  about  in  straightening  of  will  always touch  with  all  enforcer  punish  the  itself.  Protection  human  right  for  eyewitness and  victim  very  majored,  so  that  process  criminal  justice  formed  by  Law  of Protection of Eyewitness and Victim. (2) protection Policy punish for  eyewitness in  course  of  criminal  justice  very  needed,  especially  which  is  all  victim  or eyewitness in course of criminal justice which during the time feel do not get the protection  by  law,  and  even  once  in  a  while  there  is  eyewitness  in  crime  case which  finally  is  oppositely;  also  made  suspect.  With  the  Number  Law  13  Year 2006  about  Protection  of  Eyewitness  and  society  Victim  put  the  big  expectation, especially hardness case in domestic, hardness to child, corruption case, collision of human right and other rights collision case which is under the aegis of this law. (3)  Policy  formula’s  punish  about  eyewitness  protection  in  course  of  criminal justice  in  the  future,  representing  a  aspiration  in  system  punish  the  national touching  all  people  and  nonalignment.  In  order  to  reaching  this  end  needed harmonious punish to be existed by union punish in a system punish, so that water down  the  society  comprehend  and  execute  the  law.  Thereby  existed  by  sense justice of society which obedient always and meekly at law .
Keyword: Criminal law policy, eyewitness protection in course of jurisdiction.

## A. PENDAHULUAN
Kegagalan  Orde  baru  dalam  melaksanakan  tujuannya  sendiri  yaitu melaksakan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung. 2
Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice System )  merupakan  sistem dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Menanggulangi diartikan  sebagai  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas toleransi. 3 Jika dilihat KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak  tersangka/terdakwa  sangat  dikedepankan,  sementara  hak-hak  saksi dan  korban  terabaikan.  Menurut  Marjono  Reksodiputro  Sistem  Peradilan Pidana  dianggap  telalu  banyak  memberi  perhatian  kepada  permasalahan  dan peranan pelakukejahatan (offender-centered ). 4
Kedudukan  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana  menempati  posisi kunci,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana.  Sebagai  alat  bukti  utama,  tentu  dampaknya  sangat  terasa  bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses  peradilan  pidana,  telah  dimulai  sejak  awal  proses  peradilan  pidana. Harus  diakui  bahwa  terungkapnya  kasus  pelanggaran  hukum  sebagian  besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat  kejaksaan  sampai  pada  akhirnya  di  pengadilan,  keterangan  saksi sebagai  alat  bukti  utama  menjadi  acuan  hakim  dalam  memutus  bersalah  atau
1 Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri
2 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2015, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  Sistem) , Universitas Diponegoro, Semarang, h. 5.
3 Mardjono  Reksodiputro,  2011, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan Pidana ,  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84.
4 Ibid ., h. 102.
tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 5
Perhatian terhadap saksi di Indonesia baru dimulai setelah tahun 2000. Sebelumnya  sangat  sedikit,  bahkan  hampir  tidak  ada  perhatian  terhadap  para saksi. Namun pada tanggal 18 Juli 2006, sebuah Undang-undang Perlindungan saksi  akhirnya  dilahirkan  oleh  DPR  RI,  terlambat  6  tahun  setelah  upaya panjang  dan  tekanan  yang  dilakukan  publik,  terutama  oleh  organisasi  non pemerintah. 6
Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  saksi  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  pembuktian  atau  pengungkapan  fakta  yang  akan  dijadikan acuan  dalam  menemukan  bukti-bukti  lain  untuk  menguatkan  sebuah penyelidikan,  penyidikan,  dan  bahkan  pembuktian  di  pengadilan.  Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa  konsekuensi  tersendiri  bagi  orang  yang  dijadikan  saksi,  baik  itu saksi  korban  dan  saksi  pelapor  maupun  saksi-saksi  lain  dalam  pembuktian pelaku tindak pidana.

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah termasuk masalah Criminal Justice System dengan permasalahan pokok tentang perlindungan hukum  bagi  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana,  yang  berorientasi  pada kebijakan  sistem  peradilan  pidana.  Oleh  karena  itu  pendekatannya  tidak terlepas  dari  penelitian  hukum  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  membawa  konsekuensi  pada penggunaan pendekatan yuridis normatif . Penelitian ini bersifat deskriptif analitis  yaitu  menyajikan  gambaran  tentang  perlindungan  hukum  bagi
5 Surastini  Fitriasih,  2012, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagai  Sarana  Menuju  Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil , Pustaka Yustisia, Jakarta, h. 53.
6 Nicholas Fyfe, 2013, Perlindungan terhadap Saksi Terintimidasi , ELSAM, Jakarta, h. 77.
saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalah tersebut secara cermat dan objektif.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif , yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji  dalam  penelitian  ini  selalu  mengacu  pada  tinjauan  secara  hukum, baik  secara  normatif  maupun  berdasarkan  pandangan-pandangan  dari pakar  hukum  dan  juga  termasuk  dalam  lingkup  dogmatik  hukum  yang mengkaji  atau  meneliti  aturan-aturan  hukum.  Ilmuhukum  dogmatik memiliki karakter “ sui-generis ”. 7

## 2. Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang  dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen-dokumen  lain  yang  mendukung  yang  dapat  diperoleh  dari sumber-sumber  kepustakaan  tentang  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para ahli hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  sebagaimana  lazimnya  metode  pengumpulan  bahan  hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut diperoleh. 8
Sesuai  dengan  penelitian  ini  yang  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif ,  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari leteratur-literatur, jurnal-jurnal,  buku-buku  dan  peraturan-peraturan  perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan saksi.
7 Bambang Waluyo, 2012, Penelitian Hukum dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.
8 Sarjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53.

## 4. Pengolahan Data
Untuk memenuhi pengolahan data tentang kebijakan hukum pidana tentang  perlindungan  saksi  dalam  proses  peradilan,  digunakan  teknik pengolahan data sebagai berikut:
1) Editing , yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
2) Interpretasi , yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
3) Sistematisasi ,  yaitu  penyusunan  data  secara  sistematis  sesuai  dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## 5. Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  studi  pustaka  dilakukan analisa  secara  mendalam  dari  sumber  data  yang  sesuai  dengan  level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.

## C. HASIL PENELITIAN
1. Formulasi  Hukum  Perlindungan  Saksi  dalam  Proses  Peradilan Pidana
Perlindungan  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah merupakan  fenomena  hukum  acara  pidana  Indonesia,  dimana  dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri.
Perlunya  pengaturan  dan  perlindungan  hukum  bagi  saksi  korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua  warga  negara  harus  berpartisipasi  penuh,  sebab  masyarakat dipandang  sebagai  sistem  kepercayaan  yang  melembaga  ( system  of
instituitionalized  trust ).  Tanpa  kepercayaan  ini  maka  kehidupan  sosial tidak  mungkin  berjalan  dengan  baik  sebab  tidak  ada  patokan  yang  pasti dalam  bertingkah  laku.  Kepercayaan  ini  terpadu  melalui  norma-norma yang  diekspresikan  di  dalam  struktur  organisasional  seperti  polisi,  jaksa, pengadilan  dan  sebagainya.  Bagikorban  kejahatan,  dengan  terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan  hukum  pidana  dan  lain-lain  berfungsi  untuk  mengembalikan kepercayaan tersebut.
Perlindungan saksi pada dasarnya juga telah diatur dalam Undang- undang  Antikorupsi,  akan  tetapi  masih  dianggap  kurang  memuaskan karena  belum  dijelaskan  secara  detail.  Abdullah  Hehamahua  menyatakan bahwa  dengan  terbentuknya  Undang-undang  perlindungan  saksi,  kasus korupsi  termasuk  korupsi  di  lembaga  peradilan,  akan  lebih  gampang dibuka.
Hal-hal  penting  yang  perlu  dipahami  dalam  Undang-undang Perlindungan  Saksi  menurut  Supriyadi  ada  lima  isu  penting  dalam pembahasan  Rancangan  Undang-undang  perlindungan  saksi  yang  harus dicermati, yaitu tentang pengertian saksi yang terbatas hanya pada korban, hak saksi, bentuk lembaga perlindungan saksi, tata cara perlindungan, dan tak adanya peran serta masyarakat. 9

## 2. Pelaksanaan  Kebijakan  Perlindungan  Hukum  bagi  Saksi  dalam Proses Peradilan Pidana
Pelaksanaan  perlindungan  saksi  tidak  terlepas  dengan  beberapa persoalan  yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan  saksi,  bentuk-bentuk  perlindungan  saksi  dan  tata  cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
9 “Juru  bicara  Koalisi  Perlindungan  Saksi”,  dalam http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/ , diakses tanggal 13 Maret 2017.

## 1) Penegakan Hukum Perlindungan Saksi
Kesaksian  memang  dibutuhkan  dalam  setiap  pengadilan pidana,  termasuk  pengadilan  militer.  Saksi  yang  dimintai  keterangan dalam  penyidikan  maupun  persidangan,  pada  dasarnya  sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan  dari  proses  pengumpulan  keterangan  saksi  untuk memastikan peradilan yang jujur ( fair trial ). 10
Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  harus  diberikan  bila menginginkan  proses  hukum  berjalan  benar  dan  keadilan  ditegakkan. Hal  ini  dapat  diperhatikan  bahwa  adanya  fakta  menunjukkan,  banyak kasus-kasus  pidana  maupun  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang tidak  terungkap  dan  tidak  terselesaikan  disebabkan  adanya  ancaman baik  fisik  atau  psikis  maupun  upaya  kriminalisasi  terhadap  saksi  dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.
2) Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi
Menurut  Yenti  ada  dua  bentuk  model  perlindungan  yang  bisa diberikan  kepada  saksi  dan  korban  yaitu:  pertama procedural  rights model dan kedua the service model . 11
a) Procedural rights model
Model  ini  memungkinkan  korban  berperan  aktif  dalam proses peradilan tindak pidana. “Korban diberikan akses yang luas untuk  meminta  segera  dilakukan  penuntutan,  korban  juga  berhak meminta  dihadirkan  atau  didengarkan  keterangannya  dalam  setiap persidangan  dimana  kepentingan  korban  terkait  di  dalamnya.  Hal tersebut  termasuk  pemberitahuan  saat  pelaku  tindak  pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan
10 Koalisi Perlindungan Saksi, Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta , 9 Januari 2007 Sabtu, 09 Juni 2007.
besarnya  keterlibatan  korban  dalam  proses  peradilan,  sehingga biaya  administrasi  peradilanpun  makin  besar  karena  proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.
b) The service model
Model  ini  menentukan  standar  baku  tentang  pelayanan terhadap  korban  yang  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa  dan  hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi  dan  ganti  rugi  serta  restitusi.  Banyaknya  pelayanan yang  harus  diberikan  kepada  saksi  dan  korban  menyebabkan efisiensi  pekerjaan  dari  penegak  hukum  tidak  tercapai.  Efek  lain sulit  memantau  apakah  pelayanan  itu  benar-benar  diterima  saksi dan  korban.  Model  yang  bisa  diterapkan  di  Indonesia  adalah kombinasi  keduanya,  karena  di  Negara  Indonesia  paling  susah adalah  dalam  hal  koordinasi.  Oleh  karena  itu,  kedua  model  itu harus  disesuaikan  dengan  keadaan  Indonesia,  harus  diukur  sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula  tentang  pemenuhan  hak  yang  dapat  diberikan  kepada  saksi dan  korban.  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  telah  memuat  perlindungan  yang harus  diberikan  kepada  saksi  dan  korban.  Namun  dalam  hal  ini harus  ada  ketentuan  yang  lebih  rinci,  seperti  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  misalnya  tentang  penanganan  secara  khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  sebagai  lex  specialis  hendaknya  ditentukan  tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.
11 “UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik.  Sangat  tergantung  pada  anggota  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban”, http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita-49k ., diakses tanggal 13 Maret 2017.
3. Kebijakan  Formulasi  Hukum  tentang  Perlindungan  Saksi  dalam Proses Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang
Pasal  13  ayat  (1)  menentukan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga dengan kewenangan dalam  seleksi  untuk  pertama  kali  dan  juga    penetapan  anggota sebagaimana  diatur  pada  Pasal  19,  dimana  satu-satunya  pejabat  yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan mengatur mengenai pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota.  Dengan  demikian  di  bawah ketentuan  tersebut,  Presiden  sendiri  bahkan  dapat  memecat  anggota Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  berdasarkan  wewenang diskresinya.  Mengingat  Presidendiberikan  kekuasaan  untuk  menentukan pemegang  mandat  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang- undang  tersebut  jelas  mengandung  kelemahan  ketika  dihadapkan  pada kasus  dimana  terjadinya  konflik  kepentingan  dari  Presiden  atau  pejabat senior lainnya, di bawah perlindungannya.
Dalam kebijakan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksdan Korban dimasa yang akan datang, dapat dilakukan denganberbagai metode baik  itu  melalui  metode  komparasi  maupun  metodeevaluasi.    Metode komparasi  misalnya  dapat  dilakukan  dengan  caramembandingkan  dengan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  lainsedangkan  metode  evaluasi  yaitu dengan  melakukan  evaluasterhadap  pelaksanaan  sebuah  undang-undang. Apabila  ditinjau  dardua  metode  di  atas,  bahwa  Undang-undang Perlindungan Saksi danKorban, jika dibandingkan dengan Undang-undang di negara-negaralain dan dengan melakukan evaluasi akan penulis uraikan dibawah ini.
Kebijakan  formulasi  yang  perlu  dilakukan  dengan  memperhatikan dari persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan  atau  ditetapkan  sebagai  payung  hukum  dalam  penegakan perlindungan  saksi  yaitu  dengan  memperhatikan  formulasi  Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada saat ini. Selain itu harus  memahami  bahwa  hukum  adalah  merupakan  sebuah  sistem  yang
saling  mempengaruhi  dalam  satu  sistem  atau  satu  kesatuan  hukum. Pembaharuan  hukum  adalah  bagian  dari  suatu  sistem  hukum  itu  sendiri, sehingga  dalam  pembaharuan  hukum  perlindungan  saksi  itu  sendiri hendaknya  disertai  dengan  penyedian  komponen  hukum  dalam  rangka melaksanakan formulasi hukum perlindungan saksi.
Dari  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  dalam  melakukan formulasi  hukum  hendaknya  tetap  memperhatikan  sebuah  sistem  hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada disharmonisasi hukum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Formulasi  hukum  perlindungan  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana adalah  merupakan  fenomena  hukum  acara  pidana  Indonesia,  dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum  itu  sendiri.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  saksi  dan korban  sangat  diutamakan  disini,  sehingga  dengan  pentingnya perlindungan  saksi  dan  korban  pada  proses  peradilan  pidana dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Kebijakan  perlindungan  hukum  bagi  saksi  dalam  proses  peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses  peradilan  pidana  yang  selama  ini  merasa  tidak  mendapat perlindungan  oleh  hukum,  dan  bahkan  kadang  kala  ada  saksi  dalam kasus  pidana  yang  akhirnya  malah  dijadikan  tersangka.  Dengan Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban masyarakat  menaruh harapan besar, terutama pada kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasaan terhadap anak, kasus korupsi,  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kasus-kasus  pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.
c. Kebijakan  formulasi  hukum  tentang  perlindungan  saksi  dalam  proses peradilan  pidana  di  masa  yang  akan  datang,  merupakan  sebuah  cita- cita  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menyentuh  semua  rakyat  dan
tidak berpihak. Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperlukan sebuah harmonisasi hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam  sebuah  sistem  hukum,  sehingga  mempermudah  rakyat  atau masyarakat  dalam  memahami  dan  melaksanakan  hukum  itu  sendiri. Dengan  demikian  terwujudlah  kesadaran  hukum  masyarakat  yang selalu  patuh  dan  taat  pada  hukum  yang  berlaku  karena  telah  merasa terlindungi  oleh  hukum  itu.  Demikian  halnya  dalam  kebijakan formulasi  hukum  perlindungan  saksi  mestinya  masih  dalam  satu kesatuan hukum pidana baik itu hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.
2. Saran
a. Lahirnya  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah merupakan  hal  yang  baru  dalam  sitem  peradilan  pidana  di  Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut  tentu  banyak  hal  yang  masih  kurang  di  sana  sini,  wajarlah kiranya  Undang-undang  tersebut  menjadi  sebuah  bahan  pembicaraan atau  diskusi,  akan  tetapi  hendaknya  janganlah  sebuah  produk  hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
b. Dengan  minimnya  komponen  hukum  maupun  mengenai  pendanaan dalam  penegakkan  perlindungan  saksi  hendaknya  tidak  menjadi hukum  itu  lemah  dan  tidak  efektif,  demikian  halnya  pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun  mandat  itu  harus  dilaksanakan  selama  tidak  melanggar  aturan hukum yang berlaku.
c. Khusus  mengenai  formulasi  hukum  perlindungan  saksi,  hendaknya dijadikan  satu  dalam  sebuah  undang-undang  yang  mencakup  semua perlindungan hukum bagi semua orang dalam satu sistem hukum yang namanya  adalah  hukum  perlindungan  masyarakat,  sehinga  mudah dipahami  oleh  masyarakat  tentang  apa-apa  yang  dilindungi  oleh hukum  kaitannya  dengan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriasih,  Surastini,  2012, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagai  Sarana Menuju  Proses  Peradilan  (Pidana)  yang  Jujur  dan  Adil ,  Pustaka Yustisia, Jakarta.
Fyfe,  Nicholas, 2013, Perlindungan terhadap Saksi  Terintimidasi , ELSAM,
Jakarta.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2011, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal Justice System), Universitas Diponegoro, Semarang. Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam
http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/,  diakses  tanggal  13  Maret 2018.
Koalisi  Perlindungan  Saksi, Perlindungan  Saksi  Alas  Tlogo  Jakarta ,  9 Januari 2007 Sabtu, 09 Juni 2007.
Reksodiputro, Mardjono, 2011, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Soekanto,  Sarjono  dan  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Waluyo,  Bambang,  2012, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
UU  No.  13  Tahun  2006  LPSK  tidak  mengatur  perlindungan  terhadap  saksi dan korban secara spesifik.  Sangat  tergantung pada anggota  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita-49k.,  diakses tanggal 13 Maret 2018.