## ‘Feels (Not) Like At Home’:

## Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba Mantan Narapidana

## Shanti Riskiyani
Mahasiswa Doktoral Program Studi Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia shaky888@yahoo.com

## Abstract
The  estimation  of  HIV  prevalence  among  prisoners  is  24  times  higher  than  that  of  the  general population in Indonesia. This high HIV prevalence in a number of prison in Indonesia is caused by the  many  drug  users  who  become  prisoners  (Kemenhukham2010).  The  existence  of  Harm Reductionprogram in Indonesia plays a significant role in the success of the reduction in the risk of HIV  transmission  through  injecting  among  drug  users.  This  article  is  focused  on  thesocial interaction  experienced  by  drug  users  when  they  are  sentenced  and  after  serving  a  sentence. Despite the fact that Ditjenpas declares that prisoners are entitled to obtain appropriate treatment, most drug users, particularly injecting drug users, feel that they are treated differently from other prisoners  as  well  as  warden  due  to  their  drug  users  status,  especially  when  they  access  health services. Thus, they end up learning helplessly because of their prisoner status. Drug users prefer to  be  isolated  from  other  non-drug  user  prisoners  since  the  interaction  with  the  latter  has  given them a chance ‘to learn’ about other kinds of criminals. Interaction among drug users themselves is relatively fine, and they share ‘sense of togetherness’ and ‘sense of belongingness’ led to their security in the prison. But this is not the case between drug users and non-drug use prisoners. The latter tends to stigmatize. Family support when they are sentenced and after serving a sentence is highly expected because family plays a significant role to help them dealing with their  addiction andthe  effort  to  get  out  from  drug  use  vicious  circle,  particularly  for  their  healthcare.  Many support by their family, others are neglected. But, family can also be the one who supports their drug  using  habit  in  the  secure  atmosphere  (named  home)  to  secure  family  shame.    When  they release from prison, many expect to be accepted as other members of the society and are included in surrounding social activities. Others prefer to be socially neglected because they perceive that others concern potentially lead to social stigma
Keywords : drugs, ex-convict, social interaction, HIV, prisoners.

## Pendahuluan
Survei  Nasional  Perkembangan  Penyalah- gunaan  Narkoba  tahun  2014  memperkirakan bahwa pengguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,8 juta hingga 4,1 juta. Praktik penyalahgunaan narkoba  yang  disuntikkan  dan  pembuatan  tato dengan  penggunaan  jarum  suntik  tidak  steril, serta melalui hubungan seksual tanpa proteksi di kalangan  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP) yang tidak didukung oleh ketersediaan peralatan (jarum  suntik  steril  dan  kondom)  menjadikan penjara  sebagai  tempat  yang  sangat  beresiko terhadap terjadinya penularan HIV. Dirjen Pema- syarakatan  mengeluarkan  data  mengenai  preva- lensi  HIV  dan  Sifilis  di  24  Lapas/Rutan  di  13 provinsi  di  Indonesia  tahun  2010,  hasilnya menyatakan  bahwa  epidemi  infeksi  menular seksual  (IMS),  seperti  Sifilis,  tanpa  pengobatan
yang  memadai  juga  mendukung  ke  arah  terjadi- nya  resiko  tinggi  penularan  HIV  melalui  akti- vitas  seksual.  Estimasi  prevalensi  HIV  pada WBP  24  kali  lebih  tinggi  daripada  estimasi prevalensi  HIV  pada  populasi  umum  dewasa  di Indonesia. Tingginya prevalensi HIV di beberapa Lapas/Rutan  di  Indonesia  lebih  disebabkan  oleh banyaknya  penasun  (pengguna  narkoba  suntik) yang menjadi WBP.
Respon terhadap penggunaan narkoba utama- nya hanya bertumpu pada pendekatan pelarangan yang  titik  beratnya  pada  tindakan  menekan permintaan dan persediaan narkoba. Tindakan ini biasanya berupa pembasmian kelompok, pencegahan  penggunaan  narkoba,  dan  rehabi- litasi  pemakai  narkoba.  Walaupun  program pengurangan  dampak  buruk  ( harm  reduction ) telah  menjadi  upaya  yang  cukup  berhasil  dan
telah  diterima  pada  tahun-tahun  belakangan  ini, masih ada pihak yang menilainya sebagai upaya yang  tidak  memadai  dan  sebagai  ‘melegalkan’ penggunaan narkoba. Padahal sejak 12 tahun lalu program  ini  dilaksanakan  telah  berkontribusi positif  dalam  arus  utama  manajemen  penanggu- langan narkoba, khususnya pada penguatan nilai kompetensi  di  tataran  institusi  pemerintahan dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi pengguna  narkoba. Sementara itu, upaya peme- rintah  untuk  melanjutkan  tekanan  hukum  yang berlebihan,  terutama  mengenai  kebijakan  dalam mengontrol narkoba dan pemakai narkotika lebih jauh,  justru  mendorong  terjadinya  diskriminasi dan  praktik  penggunaan  narkoba  beresiko,  men- ciptakan  hambatan  untuk  mengakses  informasi, alat  pencegah  dan  kesehatan,  serta  pelayanan sosial lainnya (Kaplan 2009:13).
Survei  Terpadu  Biologis  dan  Perilaku menunjukkan  bahwa  prevalensi  HIV  menurut perilaku berbagi jarum di kalangan WBP adalah 57,58%.  Jika  dilihat  dari  sisi  pengetahuan  yang komprehensif  terhadap  HIV,  kalangan  penasun memiliki  pengetahuan  yang  cukup  baik,  ter- masuk  terkait  dengan  penularan,  dibandingkan populasi  beresiko  tinggi  lainnya  (seperti  WPSL, WPSTL, pria potensial resiko tinggi, waria, LSL, narapidana,  dan  remaja)  (Kemenkes,  2011). Namun, ketika penasun menjadi penghuni Lapas, mereka  seringkali  tidak  dapat  memeroleh  alat pencegah  penularan  HIV,  seperti  kondom  dan jarum suntik steril. Dengan demikian, pengetahuan  mereka  tentang  penularan  dan pencegahan  penularan  menjadi  tidak  signifikan dengan upaya pencegahan mereka.
Program Harm  Reduction di  Indonesia  telah dijalankan sejak tahun 2002 yang diawali di dua kota,  yakni  Jakarta  dan  Bali.  Hingga  saat  ini hampir  seluruh  kota  besar  di  Indonesia  telah menjalankan program ini dengan sumber penda- naan  yang  beragam  (seperti  pemerintah,  donor asing,  dll.).  Program  ini  merupakan  salah  satu strategi nasional yang digunakan untuk memutus mata-rantai penularan HIV di kalangan penasun. Salah  satu  paket  komprehensif    program Harm Reduction adalah  pertukaran  alat  suntik  steril. Saat  ini  LASS  (Layanan  Alat  Suntik  Steril)  di Indonesia  dilaksanakan  di  Puskesmas, drop  in centre ,  maupun  satelit  LJSS  (Layanan  Jarum Suntik Steril), petugas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) (STBP 2011).
World  Health  Organization (WHO)  telah mengidentifikasi  bahwa  sekitar  16  juta  orang yang  menyuntikkan  narkotika  di  seluruh  dunia dan  diestimasi  10  juta  orang  telah  terinfeksi
Hepatitis C. Sebanyak 1,2 juta lainnya terinfeksi Hepatitis B. Laporan ini juga menyatakan bahwa masih  ada  pengguna  narkotika  tidak  dapat  me- meroleh  jarum  suntik  steril  dengan  berbagai alasan,  misalnya  minimnya  informasi  mengenai layanan  penyedia  alat  suntik  steril  atau  stigma terhadap pengguna Narkoba suntik sebagai orang dengan  HIV.  Resiko  tertular  infeksi  Hepatitis dan  HIV  terjadi  ketika  orang  berbagi  jarum suntik  dan  alat  tindik.  Peralatan  injeksi  yang digunakan meninggalkan bekas darah. Jika darah yang  mengandung  HIV,  Hepatitis,  atau  jenis virus  lain  digunakan  oleh  orang  berikutnya, maka ia dapat terinfeksi (WHO 2012). Meskipun program  ini  telah  berjalan  di  Indonesia  sejak tahun  2002,  penolakan  kelompok  atau  institusi tertentu  masih  terjadi,  seperti  pemimpin  agama, penegak hukum, dan lain-lain.
Status  kesehatan  masyarakat  tidak  terlepas dari  kondisi  kesehatan  masyarakat  yang  berada di dalam Lapas/Rutan. Program Penanggulangan HIV dan AIDS serta Penyalahgunaan Narkoba di UPT Pemasyarakatan di Indonesia telah dilaksa- nakan  sejak  tahun  2005  dengan  sumber  daya yang  terbatas.  Jumlah  WBP  yang  cenderung meningkat  menyebabkan  kelebihan  daya  huni, sehingga  program  pembinaan  pemasyarakatan, keamanan,  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba,  penyehatan  lingkungan  dan  kesehatan, termasuk  program  penanggulangan  HIV  dan AIDS,  TB,  dan  infeksi  oportunistik  lainnya, semakin sulit dilaksanakan (Ditjenpas 2010).
Laporan  mengenai  perilaku  penggunaan narkoba  di  Lapas/Rutan  telah  banyak  kita  k- etahui  terutama  dari  media  massa,  baik  TV maupun media cetak. Beberapa studi sebelumnya melihat  bagaimana  penggunaan  narkoba,  peri- laku beresiko terkait HIV, dan prevalensi infeksi menular  seksual  (BNN,  2015,  Califano  dkk. 2010;  Ditjenpas,  2010).  Sejumlah  studi  terkait situasi  epidemi  HIV  di  kalangan  WBP  dan program  pencegahan  melalui  pemberian  infor- masi,  baik  konseling  maupun  menggunakan media  juga  telah  banyak  dilakukan  (seperti Moseley dan Tewskbury 2006, Lyons dkk. 2014, McGowan  dkk.  2014).  Status  sebagai  pengguna Narkoba  dan  WBP  berpotensi  menimbulkan stigma.  Ada  3  aspek  utama  yang  dipengaruhi oleh stigma. Yaitu: pekerjaan, layanan/perawatan kesehatan dan penerimaan oleh keluarga maupun masyarakat  (Olphen  dll  2009).  Namun,  kualitas dari  hubungan  diantara  pengguna  Narkoba  yang telah terinfeksi HIV ataupun kelompok beresiko lainnya  berpengaruh  terhadap  eksistensi  stigma diantara mereka (Smith dkk 2016).
Artikel  ini  lebih  terfokus  pada  pengalaman pengguna  Narkoba  ketika  berada  di  lembaga pemasyarakatan  yang  berkaitan  dengan  aksesi- bilitas mereka terhadap pelayanan yang tersedia, kondisi  hubungan  antar  sesama  WBP,  anggota keluarga  maupun  staf  di  Lapas  dan  ketika mereka  keluar  dari  penjara.  Keluar  sebagai mantan narapidana dan pengguna Narkoba mem- buat hidup begitu kompleks dan frustratif, untuk keluar dari lingkaran setan adiksi dan agar dapat diterima  sebagai  anggota  keluarga  dan  masya- rakat, mereka membutuhkan dukungan tidak saja dari  keluarga  dan  masyarakat,  tapi  juga pemerintah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  7  kota,  yakni Medan,  DKI  Jakarta,  Tangerang,  Bandung, Malang,  Denpasar,  dan  Makassar.  Lokasi  ini dipilih  dengan  pertimbangan  berdasarkan  pada keberlanjutan  program  dan  pendanaan,  khusus- nya program Harm Reduction .
Informan pada penelitian ini adalah pengguna Narkoba  berusia  antara  15  dan  25  tahun  yang pernah  menjadi  narapidana  dalam  setahun terakhir.  43  orang  berpartisipasi  dalam  FGD yang terdiri atas 23 orang yang telah mendapat- kan  pendampingan  LSM  dan  20  orang  tidak/ belum  mendapatkan  pendampingan  dari  LSM. Selain  kepada  para  pengguna  Narkoba  mantan narapidana,  sebanyak  33  wawancara  mendalam juga  dilakukan  terhadap  staf  LSM,  staf  Lapas, serta  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas/Rumah Sakit,  sebagaimana  dijabarkan  pada Table  1 berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian No Jenis Informan Ju m- lah FGD 1. Pengguna narkoba telah didampingi LSM 23 2. Pengguna narkoba tidak didampingi LSM 20 Wawancara 3. Staff LSM 7 4 Staf Klinik Lapas 9 5. Kepala Bimbingan Pemasyarakatan di Lapas 6 6. Tenaga kesehatan 11 Total 76
Focus  Group  Discussion (FGD),  wawancara mendalam  ( in-depth  interview ),  dan  observasi merupakan  kombinasi  teknik  pengumpulan  data
(triangulasi  metode)  yang  digunakan  dalam penelitian ini.
FGD  hanya  berlangsung  di  5  kota,  yakni Medan  (7),  Tangerang  (8),  Bandung  (8),  Bali (10),  dan  Makassar  (10),  sedangkan  2  kota lainnya  (DKI  Jakarta  dan  Malang)  tidak  dapat dilakukan FGD karena kesulitan mengumpulkan peserta  FGD.  Topik-topik  FGD  mencakup pengetahuan tentang layanan kesehatan bagi pe- candu  narkotika,  tindakan  dalam  pencegahan terhadap  penyakit  menular,  pengalaman  meng- akses  layanan  kesehatan,  sumber  informasi terkait  masalah  penyakit  dan  layanan  kesehatan bagi  pecandu  narkotika,  dan  dukungan  keluarga ketika  berada  dalam  tahanan  dan  setelah  bebas dari hukuman.
Topik-topik wawancara meliputi ketersediaan fasilitas  dan  informasi  layanan  Lapas/Rutan  dan fasilitas  yang  dapat  diakses  ketika  berstatus WBP,  pengalaman  interaksi  dengan  sesama WBP dan petugas, dukungan keluarga, terutama yang mengalami gangguan kesehatan, baik pada saat  berada  di  dalam  Lapas  maupun  setelah bebas.
Observasi  dilakukan  di  tempat  layanan kesehatan  Lapas  pada  masing-masing  kota/ provinsi,  yang  mencakup  situasi  yang  dihadapi oleh  pengguna  Narkoba,  baik  ketika  berada  di Lapas  dan  di  tempat  layanan  kesehatan.  Di Tangerang,  observasi  dilakukan  di  Kampung Binong—pemukiman  yang  sebagian  besar penduduknya  adalah  para  pengguna  narkoba— dengan  didampingi  oleh  petugas  lapangan  dari KDS Edelweis. Selain atas dasar informasi yang diperoleh  dari  FGD  dan in-depth  interview, keberagaman  lokasi  observasi  juga  mempertim- bangkan  rekomendasi  dan  aksesibilitas  dari  staf LSM.
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  setelah mendapatkan  persetujuan  etik  dari  Komisi  Etik Universitas  Atma  Jaya  dan  memperoleh  per- setujuan  informan  untuk  terlibat  ( informed consent ).  Adapun  perekrutan  informan  dijem- batani  oleh    LSM  dari  anggota  JANGKAR (Jaringan  Aksi  Nasional  Pengurangan  Dampak Buruk  Narkoba)  di  tujuh  kota  provinsi  yang menjadi  lokasi  penelitian.  Konfidensialitas informasi  dijaga  dengan  penggunaan  nama samaran bagi informan yang terlibat.
Analisis  data  diawali  dengan  membuat salinan  verbatim  dari  rekaman  FGD  dan wawancara  mendalam  ( transcribing ).  Data  hasil wawancara  kemudian  digunakan  sebagai  ke- rangka untuk mengkategorikan informan. Setelah itu  dilakukan  perbandingan  antara  satu  dengan
lainnya  untuk  mengklasifikasikan  tema-tema yang  muncul  (pengetahuan  tentang  HIV-AIDS, perilaku  terkait  kesehatan,  pengalaman  meng- akses  layanan),  yang  dilanjutkan  dengan  peng- kodean.

## Perlakuan di Lapas: Akses Informasi dan Layanan Kesehatan
Ketergantungan  terhadap  Narkoba  tidak hanya  menimbulkan  dampak  secara  fisik,  tetapi juga  secara  psikis  pada  diri  seseorang.  Efek adiksi  yang  dirasakan  oleh  pemakainya  me- nyebabkan  sulitnya  keluar  dari  ketergantungan terhadap  zat  ini.  Ada  beberapa  konsep  pe- nanganan masalah kecanduan, diantaranya terapi obat,  upaya  detoksifikasi,  terapi  perilaku  hingga pelibatan  komunitas  ataupun support  group (Ghodse,  2002).  Namun  karena  sindrom  kam- buhan yang timbul, maka satu pendekatan terapi dianggap  belum  mampu  mengatasi  masalah ketergantungan  seseorang  terhadap  Narkoba. Minimnya  penanganan  terhadap  seseorang  sejak awal  kecanduan  zat  adiktif,  menyebabkan  me- nurunnya  kemampuan  diri  dalam  mengatasinya (Bandura  1977,  Corbin  &  Fromme  2001  dalam Miller  2009).  National  Treatment  Agency  for Substance  Misuse  di  Inggris  pada  tahun  2010 melaporkan bahwa sebagian besar pecandu yang telah  direhabilitasi,  akan  mengalami  kekam- buhan dan hanya sedikit yang kembali menjalani rehabilitasi.
Open  Society  Institute  dalam  Pedoman Advokasi  bagi  Organisasi  Pengguna    Narkoba menjelaskan  bahwa  negara  memiliki  jangkauan yang  luas  terhadap  tanggung  jawab  dalam hukum dan HAM internasional. Tanggung jawab ini termasuk kewajiban untuk menghormati hak- hak  dari  orang  yang  menggunakan  Narkoba, melindungi  hak  asasi  dari  pemakai  narkoba (misalnya,  dengan  memastikan  bahwa  mereka memiliki  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan, termasuk  di  dalamnya  akses  terhadap  alat pencegah, yaitu jarum suntik steril dan kondom), dan  memenuhi  hak-hak  tersebut  dengan  menye- diakan bantuan hukum untuk memastikan bahwa pengguna Narkoba juga memiliki akses terhadap hak  mereka  (Kaplan  2009:23).  Progam  pengo- batan  wajib  ( compulsory  treatment )  yang mengacu  pada  mandat  dari  undang-undang  dan atau  program  pemerintah,  merupakan  salah  satu program  pengobatan  bagi  orang  ketergantungan obat. Pada program ini orang yang dijatuhi vonis tidak memiliki pilihan, karena merupakan bagian dari  perintah  hukuman  (Pritchard  dkk.,  2007). Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN)
Ditjenpas  2010-2014  dijelaskan  bahwa  seluruh WBP  dan  tahanan  di  101  Lapas/Rutan  dan  20 Bapas  mendapat  layanan  Admisi  dan  Orientasi, Gakkum dan Bimkum, KIE tentang HIV- AIDS dan  penyalahgunaan  Narkoba,  dan  Layanan Sosial.  Jika  tidak,  mereka  berpeluang  beresiko terhadap  penularan  HIV,  dan  tahanan  menjadi mirip dengan populasi kunci lainnya yang berada di  luar  UPT  Pemasyarakatan.  Dugaan  bahwa terjadinya perilaku beresiko penularan HIV pada kalangan  WBP  dan  tahanan  di  UPT  Pemasya- rakatan  pada  penyalahguna  Narkoba  itu  melalui suntik,  penggunaan  tattoo  dan  tindik  yang  tidak steril,  serta  hubungan  seks  sesama  WBP (Ditjenpas 2010).
Ewo,  staf  LSM  Cordia,  yang  menjalankan program  bagi  pengguna  Narkoba,  tidak  saja menjelas-kan  tentang  upaya  yang  berhubungan dengan edukasi agar mereka mengerti akan hak- hak  mereka,  tapi  juga  terkait  dengan  program Harm Reduction serta informasi dasar mengenai HIV-AIDS  dan  perilaku  beresiko.  Jika  merujuk pada dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjenpas, maka  setiap  WBP  berhak  memeroleh  perlakuan yang  layak  dan  kesehatan  di  dalam  Lapas. Namun,  ketika  pengguna  mengalami  perlakuan yang  tidak  layak,  mereka  tidak  berbuat  apa-apa dan merasa bahwa perlakuan tersebut adalah hal yang  ‘wajar’  karena  mereka  sedang  menjalani hukuman,  pasrah  dengan  apa  yang  terjadi ( learning helplessly ). Ucok (25 tahun), misalnya, menjelaskan  pengalamannya  ketika  ia  mem- butuhkan  konsultasi  dengan  dokter  klinik: ‘...Jumpai  dokter  disana  (di  Lapas)  susah  sekali Bang, ... untuk bantuan obat-obatan .... kalau ada yang  demam,  meriang,  diare,  mencret  kadang susah  akses  obat  ke  dalam  (klinik)’.  Status sebagai  pengguna  Narkoba  terkadang  dijadikan alasan  bagi  staf  Lapas  untuk  tidak  memberikan pengobatan. Ada anggapan bahwa jika pengguna Narkoba  yang  mengeluh  sakit,  itu  hanya  bentuk keinginan mereka untuk mengonsumsi Narkoba. Oleh karenanya tindakan pengobatan sering tidak diberikan oleh staf Lapas.
Tenaga  dokter  yang  ditugaskan  di  Lapas Narkotika Bollangi tidak dapat senantiasa berada di  tempat  karena  sedang  menempuh  pendidikan spesialis.  Staf  klinik  yang  ada  hanyalah  seorang konselor  dan  perawat.  Ketika  ada  situasi  yang memerlukan  rekomendasi  dokter,  staf  Lapas hanya  dapat  berkonsultasi  melalui  telepon. Keadaan  ini  tidak  dapat  dielakkan  oleh  staf Lapas  lainnya  karena  menurut  mereka  sangat sulit  mendapatkan  tenaga  dokter  yang  bersedia ditugaskan di Lapas.  Dalam kondisi darurat, hal
ini  disiasati  dengan  melakukan  tindakan  tanpa surat  keterangan  dokter,  yakni  dengan  segera membawa WBP ke rumah sakit atau Puskesmas rujukan.  Kepedulian  dan  rasa  empati  dari  staf yang  ada  di  Lapas,  menjadi  bentuk  ‘kreativitas’ yang  dapat  mendukung  kehidupan  pengguna narkoba  selama  berada  di  Lapas.  Jayadi,  staf Lapas  Bollangi  Makassar,  menuturkan  sebagai berikut:
Jika  ada  yang    membutuhkan  pertolongan langsung,  kami  bertindak  sebagai  ‘dokter’ ... jadi surat keterangan dokter belakangan, pasien  kita  bawa  dulu,  yah  biasanya ketemu  dokter  di  situ  (rumah  sakit)  atau setidaknya  kita  bawa  dululah  tanpa  ada surat,  mohon  maaf  karena  komunikasi dengan dokter itu biasa susah (Jayadi, Staf Lapas, 18 Juli 2012).
Menurut  salah  seorang  staf  Lapas,  hal  ini dapat dilihat dari dua sisi: sisi dokter serta WBP dan  sisi  staff  Lapas.  Dari  sisi  dokter,  menjadi tenaga  kesehatan  di  Lapas  hanya  sebagai  suatu formalitas karena dokter yang ditugaskan sedang mengenyam  pendidikan,  artinya  yang  bersang- kutan  tidak  dapat  berfokus  pada  tugasnya  di Lapas.  Padahal  dari  sisi  WBP  dan  staf  Lapas, keberadaan  dokter  sangat  penting,  terutama dalam  situasi  darurat,  sehingga  pada  banyak kasus  mereka  harus  melakukan  tindakan  tanpa persetujuan  dokter  yang  bisa  jadi  melanggar etika.  Situasi  semacam  ini  sering  terjadi  pada malam  hari  atau  ketika  di  luar  jam  kerja  staf klinik  Lapas.  Misalnya,  ketika  ada  terjadi perkelahian  ataupun  WBP  mengalami  kecela- kaan  kecil  dan  terluka  sehingga  memerlukan tindakan  dari  layanan  kesehatan  lanjutan,  maka rekomendasi  dokter  dibutuhkan,  namun  dokter yang bertugas tidak berada di tempat. Selain itu, beberapa  informan  mengaku  bahwa  saat  mem- butuhkan  perawatan  kesehatan  di  luar  layanan yang  disediakan  Lapas,  harus  melewati  proses yang berbelit-belit. Namun, jika didampingi oleh staf dari LSM proses perijinan yang dikeluarkan oleh Lapas bisa lebih cepat.
Informasi  tentang  hasil  pemeriksaan  kese- hatan juga sulit diakses. Salah satu peserta FGD di  Medan  mengungkapkan  bahwa    sewaktu  ia masih  di  Lapas  pernah  ada  pemeriksaan  darah, namun  hasilnya  tidak  pernah  diberitahukan. Padahal  ia  merasa  memiliki  hak  untuk  menge- tahuinya  agar  ia  dapat  memutuskan  untuk mengambil  tindakan  kesehatan  tertentu  jika memang hal tersebut diperlukan. Ini berlaku bagi
seluruh WBP tidak memandang apakah ia WBP pengguna narkoba ataupun umum.
Kasus-kasus  di  atas  menunjukkan  rumitnya mekanisme  untuk  memeroleh  pengobatan  dan mengakses  informasi.  Padahal  dalam  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1995  (UU  No.  12/1995) tentang  Pemasyarakatan  (pasal  14)  dinyatakan bahwa: ‘narapidana berhak mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak’. Selain itu, The United Nations tahun 1990 dalam Basic  Principles  yang  menjelaskan  tentang perlakuan  terhadap  narapidana  menunjukkan bahwa  mereka  berhak  memeroleh  hak  dengan standar  tertinggi  dalam  perawatan  kesehatan: ‘Narapidana  harus  memiliki  akses  ke  pelayanan kesehatan  yang  tersedia  di  negara  tanpa  diskri- minasi  atas  dasar  situasi  hukum  mereka’ (WHO 2007 ). Dalam Pasal 12 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) juga  dinyatakan  bahwa  negara  wajib  mengakui hak  atas  kesehatan  setiap  orang,  baik  kesehatan secara  fisik  maupun  mental.  Ada  empat  elemen penting  dalam  hak  atas  kesehatan,  yaitu  keter- sediaan,  keterjangkauan,  akseptabilitas,  dan kualitas.  Hal  tersebut  juga  berlaku  untuk  peng- guna  Narkoba yang berada di Lapas.
Di Lapas Bandung, WBP pengguna Narkoba suntik  diidentikkan  dengan  penyakit  menular, seperti  HIV.  Stigma  ini  berkonsekuensi  pada pelayanan  kesehatan  terhadap  mereka,  seperti tidak  terlayani  dengan  baik,  diperlakukan  tidak ramah,  sampai  pada  penolakan  oleh  petugas kesehatan.  Jika  WBP  adalah  pengguna  Narkoba suntik  berjenis  kelamin  perem-puan,  maka  ia akan  mengalami  stigma  berganda  (stigma  se- bagai  pengguna  narkoba,  pengidap  HIV  dan perempuan), seperti yang diungkapkan Beby (24 tahun): ‘…sebagai perempuan, nih banyak cerita yah,  apalagi  nih  saya,  perempuan,  HIV,  peng- guna,  hepatitis, single parent ,  duh  omongan orang  udah  banyak…’.  Kurangnya  pemahaman lingkungan  sekitar  terhadap  HIV  menjadi  celah terjadinya stigma tersebut.
Di  Rutan  Makassar,  Beni—yang  telah menjadi  ‘langganan’  Rutan  karena  berbagai kasus—mengaku  bahwa  ketika  ia  mengalami gangguan  kesehatan,  ia  meminta  orang  tuanya membawakan  obat-obatan  yang  diperolehnya dari  seorang  psikiater  karena  selama  ini  obat- obatan  yang  disediakan  di  klinik  Lapas  tidak dapat mengatasi masalah kesehatannya.  Padahal sebagai WBP pengguna Narkoba suntik, layanan kesehatan  tidak  saja  berkaitan  dengan  kondisi fisik,  tetapi  juga  kondisi  jiwa,  sehingga  tenaga psikiater sangat dibutuhkan oleh mereka.
Ada  persepsi  yang  berkembang  di  kalangan petugas  Lapas  terhadap  WBP    narapidana  di Blok Narkoba, jika WBP yang berasal dari blok tersebut sakit, hal itu adalah akibat ‘putus obat’. Asumsinya,  jika  mereka  ‘putus  obat’  mereka akan  mengakses  klinik.  Ketika  klinik  tidak diakses  oleh  mereka  yang  berada  di  Blok Narkoba,  staf  klinik  beranggapan  bahwa  ada Narkoba  yang  beredar,  sehingga sakaw teratasi. Keadaan  ini  sudah  menjadi  fenomena  yang dianggap  ‘biasa’  oleh  staf  Lapas,  dan  tidak  ada tindakan  ataupun  upaya  tertentu  ketika  hal  ini terjadi.  Pemeriksaan  pada  kamar-kamar  WBP dilakukan  secara  berkala,  tetapi  sama  sekali kegiatan  ini  tidak  dilakukan  atas  dasar  pada fenomena diatas. Keterbatasan staf dibandingkan dengan  jumlah  WBP  juga  tidak  memungkinkan bagi  mereka  untuk  senantiasa  melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
Meskipun  demikian  upaya  positif  dan bermanfaat  juga  dilakukan  oleh  staf  Lapas. Menurut  salah  seorang  staf  Lapas  Malang,  jika ada  WBP  yang  akan  bebas,  maka  mereka  akan diberikan  informasi  tentang  layanan  kesehatan yang  dapat  diakses  di  luar  Lapas,  terutama kepada  WBP  yang  memiliki  masalah  kesehatan, seperti  TB  atau  terinfeksi  HIV  melalui  jarum suntik.

## Interaksi Sosial: Antar WBP, dengan Keluarga dan Masyarakat
Kebutuhan  sosial  seperti  yang  didefinisikan oleh  Deurzen  (2004)  adalah  kebutuhan  kedua setelah  kebutuhan  fisik  karena  manusia  ber- hubungan  dengan  orang  lain  secara  langsung sejak  lahir,  dan  setelah  mengalami  perkem- bangan,  mereka  mengidentifikasi  diri  sebagai makhluk  yang  tidak  senantiasa  berhubungan dengan  orang  lain  meskipun  dengan  orang  yang telah merawat mereka. Meskipun dalam penjara, narapidana  pengguna  narkoba  juga  tetap  harus memenuhi  kebutuhan  sosial  mereka.  Selain mengikuti  program  yang  dijalankan  oleh  Lapas, WBP juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama atau melakukan interaksi dengan staf Lapas, baik itu  ketika  mereka  membutuhkan  layanan kesehatan  di  dalam  maupun  layanan  lanjutan  di luar  Lapas.  Sebagai  makhluk  sosial,  maka  inte- raksi  dengan  lingkungan  merupakan  kebutuhan dasar  bagi  setiap  orang.  Demikian  pula  dengan mereka  yang  sedang  menjalani  masa  hukuman. Interaksi  dengan  sesama  WBP,  baik  itu  sesama pengguna  Narkoba  maupun  bukan  pengguna Narkoba  tak.  Meskipun  pada  beberapa  program yang dijalankan oleh Lapas bekerjasama dengan
LSM  tidak  mengikutsertakan  seluruh  WBP, namun  dalam  aktifitas  sehari-hari  interaksi dengan  WBP  umum  pasti  terjadi.  Keberadaan mereka  di  Lapas  juga  tidak  menghilangkan  hak mereka  untuk  bertemu  dengan  keluarga  yang berada  di  luar  Lapas.  Setiap  hari  disediakan waktu  berkunjung  bagi  keluarga  untuk  bertemu WBP.  Biasanya  ruangan  bertemu  menyerupai aula  dengan  kursi  dan  meja  yang  diperuntukkan bagi  keluarga  WBP.  Situasinya  sangat  terbuka tanpa  privasi.  Ini  menjadi  kendala  bagi  WBP, ketika  ingin  berbagi  momen  pribadi  dengan keluarga mereka.

## Antar WBP
Pada  penelitian  ini,  sebagian  besar  informan merupakan  mantan  WBP  di  Lapas  biasa;  yakni Lapas  yang  tidak  ada  pemisahan  antara  WBP kasus  Narkoba  dan  bukan  kasus  narkoba. Dengan perbedaan latar belakang ini, ada perbe- daan  yang  dirasakan  oleh  informan  terutama ketika  dirinya  diketahui  sebagai  pengguna narkoba  suntik.  Diantara  WBP,  mereka  yang pengguna Narkoba suntik distigma sebagai orang yang juga telah terinfeksi HIV.
Selama  di  dalam  Lapas,  hampir  semua mantan  WBP  merasakan  memeroleh  perlakuan diskriminatif,  baik  dari  sesama  WBP  umum maupun  dari  petugas  Lapas.  Biasanya,  WBP umum tidak ingin berinteraksi dengan pengguna Narkoba,  terutama  pengguna putaw, karena  di- anggap  memiliki  banyak  penyakit.  Hal  ini  tidak menjadi  masalah  bagi  para  pengguna  Narkoba, karena  situasi  seperti  ini  telah  dialami  di lingkungan  mereka  di  luar  Lapas.  Interaksi dengan  sesama  pengguna  Narkoba  lainnya terjalin  dengan  sangat  baik  karena  mereka merasa  senasib.  Bahkan,  ketika  ada  yang  akan bebas, mereka membuat acara syukuran bersama dan  saling  mengingatkan  agar  tidak  lagi ‘bertemu’ di Lapas.
Di Lapas Jakarta, ketika ada kegiatan penyu- luhan yang dilakukan oleh LSM, kesempatan ini digunakan  oleh  WBP  pengguna  Narkoba  untuk mencari tahu lebih banyak tentang dampak buruk dari  penggunaan  Narkoba  dan  upaya  untuk mengatasinya.  Penyuluhan  ini  tidak  hanya  di- peruntukkan  bagi  WBP  pengguna  Narkoba, tetapi  juga  WBP  lain.  Menurut  Syarif,  ketika berada di Lapas Jakarta, teman sesama pengguna menjadi tempat diskusi dan berbagi ketika keluar dari  Lapas.  Sejak  ia  bergabung  menjadi dampingan salah satu LSM, kantor LSM menjadi tempat  mereka  bertemu  dan  saling  bertukar informasi.  Rasa  kebersamaan  mereka  juga ditunjukkan  dalam  bentuk  lain,  terutama  jika
mereka  berada  dalam  satu  sel.  Rian  (23  tahun), mantan  penghuni  Lapas  Malang  misalnya, mengatakan  ‘....Alhamdulillah,  baik....kita  satu ruangan,  kita  satu  makan,  jadi  siapa  yang dikunjungi  hari  itu,  kita  makan  bareng....’. Kekompakan diantara  WBP pengguna Narkoba juga  menyebabkan  mereka  memiliki  ‘rasa  me- miliki yang tinggi’ antara satu dengan yang lain. Misalnya, ketika ada WBP yang baru dan terlihat ‘bersih’  dari  penampilan  fisik,  mereka  akan dijadikan  ‘istri’  (baca:  laki-laki  yang  berperan sebagai  ‘istri’)  dari  WBP  lain  yang  telah memiliki  ‘kekuasaan’  di  dalam  Lapas.  ‘Istri’ akan diperlakukan sesuai kebutuhan pemilik dan menjalankan  fungsi  streotip  sebagai  seorang ‘istri’, tidak saja sebagai pasangan seks, tapi juga untuk  berbagai  kebutuhan  ‘rumah  tangga’ pasangan  tersebut  (seperti  mencuci  baju, mencuci  piring,  mengambilkan  air).  Sebagai umpan  balik,  sang  ‘istri’  akan  memeroleh ‘perlindungan  keamanan’  dari  ‘suaminya’.  Saat ini,  di  semua  Lapas  yang  menjadi  lokasi penelitian,  tata  ruang  telah  memisahkan  antara Lapas  laki-laki  dan  Lapas  perempuan,  sehingga interaksi antara perempuan dan laki-laki menjadi terbatasi. Namun, interaksi sesama jenis semakin intens, sehingga memungkinkan bahkan memicu hubungan sesama jenis di Lapas. Ini tidak hanya karena  alasan  kebutuhan  biologis,  tetapi  juga karena  alasan  ‘keamanan’.  Kekerasan  seksual juga  kerap  terjadi  di  Lapas,  baik  dari  sesama WBP  maupun  dengan  staf  Lapas  (Blackburn dkk. 2011 dan Richters dkk. 2010).
Uang  dianggap  sebagai  ‘alat’  yang  sangat berpengaruh  dalam  interaksi  dengan  sesama WBP  serta  WBP  dan  petugas  Lapas  yang didasarkan  pada  ‘ukuran  dompet’.  Mereka  yang memiliki  banyak  uang  akan  mendapatkan pelayanan  bagus,  mulai  dari  penjagaan  dari ‘preman’  WBP  sampai  pada  penjagaan  oleh petugas  Lapas.    Situasi  ini  berlaku  umum,  ter- masuk terhadap pengguna Narkoba.

## Dengan Keluarga
Keluarga  sebagai  orang  yang  paling  dekat dengan pengguna Narkoba, namun ketika di pen- jara,  mereka  terpisahkan  dari  keluarga  (Cipenk 2012).  Meskipun  berada  di  dalam  Lapas, kesempatan  untuk  bertemu  keluarga  juga diberikan  oleh  pihak  Lapas.  Umumnya  mereka menganggap bahwa komunikasi dengan keluarga tetap  terjalin  dengan  baik  selama  mereka menjadi WBP, bahkan ketika mereka membutuh- kan perawatan kesehatan, keluargalah yang men- jadi  orang  pertama  untuk  dihubungi  dan membantu  mereka  untuk  memperoleh  pengo-
batan  yang  tidak  tersedia  di  Klinik  Lapas. Bayu mengungkapkan  bahwa  dukungan  keluargalah yang membuatnya dapat berhenti dari kecanduan Narkoba,  meskipun  mereka  harus  mengeluarkan banyak  uang.  Dalam  sebuah  FGD  Bayu  (24 tahun)  menuturkan,  bahwa  ‘…saya  jujur  kalau keluarga,  orang  tua  peduli  banget  sampai  mau berkorban  supaya  saya  bisa  sembuh  dari  adiksi saya berapapun biayanya dikeluarin’.
Bentuk  ‘dukungan’  lainnya  dari  keluarga dapat  dilihat  pada  kasus  Indri.  Meskipun  telah keluar  dari  penjara,  Indri  masih  menggunakan Narkoba, dan orang tuanya merasa ‘lebih aman’ jika Indri memakainya di rumah dan terisolir dari teman-temannya. Ini menjadikan ia (tidak dapat) berinteraksi  dengan  pengguna  lainnya  atau petugas  kesehatan,  sehingga  Indri  tidak  me- meroleh informasi tentang kesehatan dan layanan bagi  pengguna  narkoba.  Pengalaman  Indri  ini sering  terjadi  di  kalangan  pengguna  narkoba dengan status ekonomi dan sosial memengah ke atas.  Adanya  rasa  malu  karena  memiliki  anak yang  pengguna  Narkoba  biasanya  membuat orang  tua  memilih  untuk  menutup  akses  ke  luar rumah,  dengan  menyediakan  semua  kebutuhan anaknya  di  dalam  rumah,  termasuk  Narkoba. Sebuah studi juga menjelaskan bahwa dukungan sosial mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengung-kapkan status HIV-nya kepada lingkungan.  Selain  itu  keluarga  dengan  masalah ketergantungan  Narkoba  cenderung  mendapat- kan  stigma  dari  lingkungan  ketika  hal  tersebut diketahui  oleh  orang  sekitarnya  ( DeAlmeida 2007 dan Corrigan dkk. 2009).
Peran keluarga sangat signifikan untuk mem- buat  pengguna  narkoba  dan  mantan  narapidana merasa  diterima  di  lingkungan  keluarganya. Syarif, seorang mantan WBP di Jakarta menutur- kan: ‘...mereka bisa nerima gue apa adanya, dan ndak ada  perbedaan  jugalah  dirumah... gue udah diterima  apa  adanya,  jadi gue  ndak  sampein , kalau udah ada  perbedaan  baru  mungkin gua sampein ...’  (Syarif,  23  tahun,  23  Juli  2012). Artinya,  dengan  memperlakukan  serupa  tapi  tak sama dengan anak lainnya yang bukan pengguna Narkoba, Syarif merasa ‘ at home ’ kembali ketika keluar dari penjara.
Pengalaman  Ucok  (25  tahun),  ayah  beranak satu  yang  baru  saja  keluar  dari  Lapas,  me- nunjukkan  bahwa  ia  banyak  mendapatkan dukungan  dari  keluarga,  terutama  istri  dan keluarga  istrinya,  walaupun  ia  telah  keluar- masuk  penjara.  Namun,  tidak  demikian  dengan keluarga besarnya (kecuali ibu dan adik-adiknya) yang tidak lagi memerdulikannya. Hal ini terjadi
karena  sebelumnya  Ucok  pernah  menyalah- gunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya.
Keluarga  juga  dapat  menjadi  pengabai pengguna narkoba. Banton (25 tahun), misalnya, sebagai  mantan  narapidana  dari  Bandung  dan anak bungsu dari tiga bersaudara ini, mengemu- kakan  bahwa  pada  dasarnya  keluarga  mem- berikan dukungan agar dapat sembuh dari adiksi Narkoba. Hanya saja, perlakuan diskriminasi se- perti dalam bentuk ‘kecurigaan yang berlebihan’ apalagi  dengan  status  HIV-nya,  bahkan  salah seorang  kakaknya  yang  berprofesi  sebagai  PNS tidak  lagi  mau  mengakuinya  sebagai  adik kandung  karena  ia  secara  terbuka  mengaku sebagai  ODHA  (Orang  dengan  HIV  dan  AIDS) di salah satu situs jejaring sosial.
Perilaku  pengguna  yang  mantan  narapidana menimbulkan trauma dalam keluarga dan stigma pencuri  dilekatkan  pada  mereka  karena  ketika mereka tidak lagi memiliki uang untuk membeli narkoba,  mereka  akan  mencuri,  baik  di  luar rumah maupun di dalam rumah orang tua sendiri. Di  Medan,  misalnya,  sejumlah  informan mengungkapkan  bahwa  keluarganya  merasa malu  memiliki  anak  yang  pengguna  Narkoba, mereka  distigma  dan  dikucilkan  oleh  keluarga sendiri.  Boris,  mahasiswa  yang  pernah  menjadi narapidana selama sebulan karena kasus jambret mengungkapkan:  ‘....Yang  pastinya  masih sayang  orang  tua  sama  awak.  Cuma  kalau  ada barang  hilang  saya  dituduhnya...’  (Boris,  22 Tahun,  FGD,  17  Juli  2012).  Sebagai  pengguna Narkoba  dan  penghuni  Lapas/mantan  nara- pidana, mereka mahfum jika keluarga mengucil- kan  atau  bahkan  tidak  mengakui  mereka  karena perilaku  mereka,  seperti  mencuri  dan  menjual barang-barang  di  rumah  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  akan  Narkoba,  yang  menyebab-kan mereka menjadi penghuni Lapas, atau mengidap HIV.  Ini  menunjukkan  sikap  ambivalensi keluarga  terhadap  anggota  keluarganya  yang pengguna  Narkoba  dan  pengguna  Narkoba    itu sendiri  dalam  menyikapi  sikap  keluarga  ter- hadapnya.

## Dengan Masyarakat Umum
Keberadaan  pengguna  Narkoba  dalam  ling- kungan  masyarakat  seringkali  diidentikkan sebagai  ‘sampah  masyarakat’  dan  tidak  patut mendapatkan  kesempatan  berpendapat  ataupun diberikan  peran  dalam  kehidupan  sosial  ke- masyarakatan.  Namun,  sebuah  studi  menunjuk- kan,  bahwa  dukungan  sosial,  seperti  informasi kesehatan  dan  dukungan  moril  justru  lebih banyak  diperoleh  oleh  ODHA  yang  memiliki
riwayat penggunaan Narkoba suntik disbanding- kan  mereka  yang  bukan  pengguna  narkoba suntik (Okonkwo dkk. 2016).
Label sebagai pengguna Narkoba dan mantan narapidana  umumnya  memberikan  konsekuensi pada  kehidupan  sosial  mereka.  Ketika  mereka ingin  berbaur  dengan  masyarakat,  mereka  ter- kadang  mengalami  penolakan.  Ada  anggapan masyarakat  bahwa  pengguna  Narkoba  suntik identik  dengan  ODHA,  sehingga  ada  ketakutan untuk  berinteraksi  dengan  pengguna  Narkoba suntik. Ketakutan ini digambarkan oleh Edo (23 tahun)  informan  di  Bali,  yang  merasa  bahwa dirinya tidak layak mendapatkan teman. ’... Saya ini orang jelek banget, kayak bajingan, pokoknya orang  baik-baik  jangan  kumpul  dengan  itu  tuh narkoba (dirinya)...’.
Masalah lain yang terkait dengan aksesibilitas pengguna  Narkoba  terhadap  pekerjaan  ataupun aktifitas  kemasyarakatan  yang  lain.  Seorang mantan narapidana pengguna Narkoba akan sulit mendapat-kan  pekerjaan,  apalagi  jika  bertato (Olphen dkk. 2009). Untuk menjadi office boy di Tangerang,  misalnya,  salah  satu  persyaratannya adalah  ‘tidak  bertato’.  Adanya  pengidentikan pengguna  Narkoba  sebagai  penjambret,  peram- pok,  dan  penodong  di  masyarakat,  yang  sering- kali  bertato,  membuat  orang  lain  tidak  dapat memberi  kepercayaan  kepada  mereka.  Di Medan,  untuk  pekerjaan  serupa  harus  memiliki ‘surat  bebas  dari  tindakan  kriminal’.  Bani  (25 Tahun),  misalnya,  mantan  narapidana  di Bandung  yang  tidak  dapat  melanjutkan  kuliah- nya  karena  dibutuhkan  ‘surat  keterangan  bebas Narkoba’.  Artinya  status  sebagai  pengguna Narkoba  suntik  membatasi  ruang  gerak  Bani untuk melanjutkan pendidikan.
Selama  di  Lapas,  Indri  (24  tahun),  mantan narapidana  di  Jakarta  yang  juga single  parents, merasa  orang-orang  di  lingkungan  tempat tinggalnya  merasa  jijik  untuk  bergaul  dekat dengan  dirinya  karena  statusnya  sebagai pengguna  Narkoba  dan  mantan  narapidana (Olphen  dkk.  2009).  Namun,  Indri  memeroleh dukungan  dari  ayahnya  yang  menganggap  lebih baik  masuk  penjara  karena  menggunakan Narkoba  daripada  menjadi  narapidana  karena mencuri  barang  orang  lain.  Hal  ini  sangat membantu Indri melewati masa-masa ketika baru keluar  dari  Lapas.  Rasa  malu  terhadap  masya- rakat  sangat common terjadi  sebagai  efek  psiko- sosial,  terutama  jika  yang  bersangkutan  ditang- kap  di  depan  umum  dan  menjadi  tontonan masyarakat  luas,  apalagi  jika  diliput  oleh  media
massa  dan  disiarkan  melalui  media  elektronik (JANGKAR, 2008:43).

## Harapan
Menjadi  mantan  narapidana  di  kalangan beberapa  pengguna  Narkoba  adalah  pengalaman tersendiri yang dianggap sebagai kenangan pahit dan  juga  kondisi    untuk  berkontemplasi  dan memperbaiki  diri.  Sebuah  studi  yang  dilakukan di Wisconsin menunjukkan bahwa program yang diperuntukkan bagi narapidana yang akan keluar dari  penjara  haruslah  mempertimbangkan gender, status ekonomi, kondisi hubungan sosial dengan  masyarakat  di  sekitar  tempat  tinggal ataupun  kebutuhan  akan skill ketika  berada  di tengah masyarakat (Kaufman 2014).
Ada beragam harapan yang diungkapkan oleh WBP  pengguna  Narkoba,  yakni  harapan  ter- hadap Lapas, keluarga dan masyarakat, sebagai- mana dijelaskan dalam sub-section berikut ini:

## Harapan Terhadap Lapas
Sebagai  WBP,  pecandu  Narkoba  memiliki hak  untuk  mendapatkan    pembinaan  kemasya- rakatan  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas  dan/ atau lembaga lain di bidang kemasyarakatan. Hal ini  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999. Pembinaan  yang  dimaksud  termasuk  pada masalah  kesehatan.  Dalam  rangka  menunjang kegiatan  pembinaan,  Lapas  dapat  bekerjasama dengan  lembaga  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat.
Di  Medan,  umumnya  pengguna  Narkoba menganggap  bahwa  Lapas  masih  belum  mak- simal  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  yang  membantu  menyiapkan  seseorang yang  telah  melakukan  kesalahan  (tindakan kriminal)  untuk  dapat  kembali  ke  masyarakat dan  tidak  lagi  melakukan  pelanggaran  hukum. Ketika  seorang  pengguna    akan  bebas,  sebenar- nya  mereka  mengharapkan  ada  motivasi  atau nasihat  yang  diberikan  oleh  pihak  Lapas  agar mereka  tidak  lagi  melakukan  tindakan  kriminal, sehingga  tidak  lagi  kembali  ke  Lapas.  Petugas tidak  melakukan  hal  tersebut,  mereka  justru memberikan  tawaran  percepatan  waktu  keluar dengan  membebankan  sejumlah  biaya  kepada narapidana  yang  akan  bebas.  Salah  seorang  staf di  Lapas  Narkotika  Makassar  mengakui  bahwa peranan  dari  Lapas  untuk  layanan  pasca hukuman  memang  masih  kurang,  terutama belum  optimalnya  peran  Balai  Pemasyarakatan (Bapas).  Padahal,  sebagai  WBP,  pengguna Narkoba  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pembinaan  kemasyarakatan  yang  diselenggara-
kan  oleh  Lapas  dan  lembaga  lain  di  bidang kemasyarakatan.
Stover  dalam  laporan  tentang  Pencegahan, Pengobatan,  dan  Layanan Harm  Reduction di Penjara  jelas  menyetujui  layanan  ini  bagi  nara- pidana merupakan upaya promotif dan menjamin kesehatan  selama  di  penjara,  tes  bagi  penyakit menular dan vaksinasi adalah kesempatan besar, dan  tidak  memberikan  dampak  pada  kesehatan pada  karyawan  Lapas  juga  ketika  narapidana kembali  ke  masyarakat.  Vaksinasi  Hepatitis  B dan  A  sangat  dianjurkan  bagi  para  narapidana. Di  sisi  lain,  pengujian  terhadap  obat  tertentu yang wajib dijalani di Lapas dapat memiliki efek samping,  misalnya  mendorong  orang  untuk beralih  dari  perilaku  merokok  seperti  penggu- naan  ganja  menjadi  menyuntikkan  zat,  dalam rangka  untuk  menghindari  deteksi. Mandatory testing memerlukan biaya yang mahal dan dapat menjadi  kontraproduktif  karena  ketegangan meningkat  di  penjara.  Pengobatan  untuk  nara- pidana  melibatkan  pengobatan  untuk  ketergan- tungan  Narkoba  dan  penyakit  menular  (Stover dalam Hartwig dkk. 2008:i).
Seperti  halnya  seseorang  yang  sedang  mem- butuhkan  pelayanan  kesehatan,  pengguna Narkoba menginginkan pelayanan yang terampil dan  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka,  layanan efek  putus  obat,  ataupun  program  menghadapi masalah adiksi. Iwan (23 tahun), misalnya, WBP di  Lapas  Malang,  mengharapkan  ketersediaan layanan  terapi  Methadon  di  Lapas.  Untuk mengatasi  efek sakaw ,  konsumsi  Methadon dianggap  dapat  membantu  mereka  mengalihkan kecanduan  terhadap  Heroin.  Meskipun  secara fisik,  Methadon  tidak  menghilangkan  kecan- duan terhadap Opiat, tetapi ini dapat mengurangi resiko  dari  praktik  menyuntikkan  Narkoba, karena konsumsinya dengan cara diminum. Iwan menyatakan  bahwa  ‘....Di  luar  disuruh  sama pemerintah  supaya ndak nyuntik,  larinya  ke terapi  Methadone...  Tapi  kemudian  di  Lapas ndak ada, padahal kalau kita ndak mengonsumsi Methadon  secara  rutin  itu sakaw -nya  ngalahin sakaw -nya putaw’.
Saat  ini  belum  semua  Lapas  maupun  Rutan menyelenggarakan  Program  Terapi  Rumatan Methadon (PTRM). Layanan ini dianggap sangat membantu  bagi  WBP  pengguna    narkoba  dalam upaya mengurangi resiko penularan HIV. Selain itu,  juga  untuk  menghindarkan  mereka  dari perilaku  beresiko  penggunaan  jarum  suntik secara  berkali-kali.  Salah  satu  peserta  FGD  di Denpasar  juga  menyatakan  harapannya  agar  di Lapas dilaksanakan PTRM yang bertujuan untuk
membantu WBP yang pengguna  Narkoba untuk mengatasi masalah adiksi.
Pada  saat  akan  meninggalkan  Lapas,  umum- nya  mereka  mengharapkan  ada  pengarahan  atau informasi  yang  diberikan  kepada  mereka, utamanya  informasi  tentang  pekerjaan.  Dengan keterampilan  yang  telah  mereka  peroleh  selama pembinaan  di  Lapas  dapat  dijadikan  sebagai bekal  untuk  memasuki  dunia  kerja.  Selain  itu, harapan terkait persyaratan kerja yang diskriminatif  hendaknya  dihilangkan,  misalnya, persyaratan  ‘surat  bebas  bertato’,  ‘surat  bebas Narkoba’,  atau  ‘surat  tidak  pernah  terlibat kriminal’.  Situasi  ini  jika  berlangsung  terus- menerus bisa jadi mantan WBP menjadi frustrasi dan potensil untuk melakukan tindakan kriminal agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Di  Lapas  Bandung,  pengguna    tidak  lagi ditahan  karena  berdasarkan  pengalaman  mereka justru  di  sanalah  transaksi  Narkoba  sangat leluasa  dilakukan  tanpa  takut  tertangkap  karena pada  umumnya  petugas  Lapas  terlibat  dalam proses  tersebut    (Probosiwi  dan  Bahransyaf 2015:10). Dengan segala kemudahan itu, mereka bahkan  mengistilahkan  Lapas  sebagai  ‘surga pengguna’.  Bara  (24  tahun),  yang  pernah menjadi  WBP  selama  3  tahun  lebih,  mengung- kapkan  bahwa  jika  menjadi  penghuni  Lapas, seseorang yang awalnya hanya sebagai pengguna dapat  juga  menjadi  bandar  karena  adanya pertukaran  informasi  antar  sesama  WBP  me- ngenai  peredaran  dan  strategi  pemasaran Narkoba.  Di  Lapas  Malang,  Rian  (23  tahun), yang  pernah  mendekam  selama  6  bulan mengungkapkan,  bahwa  jika  seorang  pengguna Narkoba  ditempatkan  di  Lapas  umum,  ia  akan dapat  dengan  menjadi  seorang  kriminal. Menurutnya,  selama  menjalani  hukuman  tidak hanya  informasi  tentang  kesehatan  yang  ia peroleh  dari  sesama  WBP,  tetapi  juga  informasi tentang  keterampilan  dalam  melakukan  tindak kejahatan, seperti mencuri atau merampok.
Banton  (25  tahun),  misalnya,  yang  semasa ditahan  sempat  menjadi  petugas korvei (WBP yang  membantu  pekerjaan  sipir),  menilai bahwa menyatukan  WBP  kasus  narkoba  dalam  satu zona justru akan memberikan dampak yang lebih berbahaya  sebab  pertukaran  informasi  serta jaringan  Narkoba  di  dalam  Lapas  justru  akan semakin  terbuka,  dari  kurir,  pengedar,  bandar, hingga  menjadi  pengolah shabu .  Banton mengklaim  bahwa  pengguna  berhak  direhabi- litasi  ( rehab ),  bukan  dipenjara  tanpa  adanya pengawasan  dan  upaya  penanganan  adiksi.  Ini menunjukkan  bahwa  Lapas  yang  selama  ini
ditujukan  untuk  membina  WPS  pengguna Narkoba,  ternyata  belum  memiliki  sistem  yang cukup  baik  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Keterlibatan  petugas  Lapas  dalam  jaringan penjualan  Narkoba  menunjukkan  rendahnya integritas  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam upaya  penanganan  dan  pemberantasan  Narkoba di Lapas.
Padahal dalam Permenkum dan HAM Nomor
M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang
Rencana  Anggaran  Nasional  Penanggulangan HIV-AIDS  dan  Penyalahgunaan  Napza  di  UPT Pemasyarakatan  Tahun  2010-2014  dijelaskan bahwa  ‘setiap  UPT  Pemasyarakatan  yang  me- miliki  terapi  ketergantungan  terhadap  Narkoba dilakukan  dengan  menyediakan  berbagai  jenis pilihan  agar  mendukung  proses  pemulihan melalui  berbagai  ketrampilan  yang  diperlukan dan mencegah kekambuhan ( relapse )’. Bambang,  seorang  pecandu  Narkoba  dan mantan  WBP  yang  sekarang  menjadi  seorang wiraswasta,  mengungkapkan  perspektif  yang berbeda terkait dengan apakah pengguna narkoba ditahan atau direhabilitasi, bahwa pada dasarnya sistem  penahanan  di  Lapas  untuk  pengguna Narkoba  itu  bisa  dilakukan.  Namun,  ini  harus disertai  dengan  upaya  sterilisasi  di  Lapas  mulai dari  atasan,  dalam  hal  ini  kepala  lembaga pemasyarakatan, sampai pada narapidana (bukan sekedar  WBP),  karena  siapa  yang  terlibat dipastikan  tidak  bekerja  sendiri,  tapi  didukung oleh ‘orang dalam’ Lapas.

## Harapan terhadap Keluarga
Meskipun harus berhadapan dengan sejumlah kesulitan,  umumnya  mereka  masih  berharap keluarga  dapat  terus  mendukung  dan  memberi- kan  kepercayaan  kepada  mereka  agar  dapat keluar  dari  lingkaran  setan  kecanduan  terhadap Narkoba yang bukan merupakan hal mudah.
Para  pengguna  Narkoba  yang  telah  berusaha keluar  dari  lingkaran  adiksi  banyak  yang  telah berusaha  mengikuti  rehabilitasi,  program  substi- tusi ataupun ‘pasang badan’ untuk menahan rasa sakaw .  Bahkan  mereka  berharap  akan  menjadi lebih  dekat  dengan  keluarga  sekembali  dari Lapas  agar  terhindar  dari  pertemuan  dengan teman sesama pengguna Narkoba.
Mereka  juga  berharap  bahwa  jatuh-bangun untuk melewati masa adiksi hendaknya tidak lagi disertai dengan stigma atau tindakan diskriminatif dari orang-orang terdekat, terutama keluarga.  Keberhasilan  seseorang  dalam  mele- wati  masa  adiksi  sangat  ditentukan  oleh  du- kungan  dan  motivasi  dari  lingkungan  terdekat- nya, sebagaimana harapan Wawan yang 6 bulan
lalu  baru  saja  bebas  bersyarat.  Penting-nya dukungan  keluarga,  sebagaimana  yang  dikemu- kakan oleh Kristianingsih (2009), bahwa kontrol diri mereka yang rendah, kurangnya upaya untuk menjadi  manusia  ideal,  dan  belum  adanya program  pembinaan  yang  terkait  selama  berada di dalam penjara.
Dukungan  keluarga  dan  harapan  Indri berbeda. Ia yang  ketika sakaw diatasi oleh orang tuanya  dengan  menyediakan  Narkoba,  yang menurutnya  semakin  membuatnya  terlena  dan menjauhkannya  dari  akses  kesehatan.  Ia  meng- harapkan  dukungan  yang  sebaliknya,  yakni dukungan  untuk  ‘keluar’  dari  masalah  ketergan- tungan  terhadap  Narkoba,  termasuk  dukungan dalam  menjalani  terapi  ARV,  terutama  yang terkait dengan kepatuhan berobatnya.
Setelah menjalani masa tahanan di Lapas, ada yang  merasa  lebih  bertanggung  jawab  terhadap diri dan keluarganya. Adanya perasaaan bersalah karena  telah  mempermalukan  keluarga  menim- bulkan  motivasi  untuk  dapat  berbuat  lebih  baik. Iwan berharap keluarganya dapat menjadi tempat berbagi,  termasuk  ketika  ia  berbuat  kesalahan, orang tua akan tetap menerima Iwan apa adanya. Ini berbeda dengan Rian yang sehari-hari bekerja sebagai  pengamen,  ia  mengharapkan  bahwa orang tuanya dapat mencarikan pekerjaan agar ia dapat  memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik setelah keluar dari Lapas.

## Harapan terhadap Masyarakat
Persepsi  masyarakat  terhadap  mantan  nara- pidana  sebagai  seseorang  yang  belum  sepenuh- nya  menjadi  ‘orang  baik’  masih  dirasakan  oleh informan.  Situasi  menjadi  lebih  sulit  jika peristiwa  penangkapan  terjadi  di  wilayah kediaman  informan.  Mereka  yang  ditangkap disaksikan oleh tetangga akan merasa lebih sulit kembali  ke  lingkungan  tempat  tinggal  mereka. Terkuaknya  status  mereka  sebagai  pengguna narkoba  yang  juga  terlibat  kasus  kriminal mempertegas  anggapan  umum,  bahwa  setiap pengguna Narkoba identik dengan kriminalitas.
Namun, kondisi yang berbeda terjadi di salah satu wilayah di Banten, dimana banyak di antara informan  yang  berasal  dari  Kampung  Binong yang  memang  dikenal  sebagai  ‘lokalisasi’ pengguna Narkoba. Namun, lingkungan ini juga akrab  dengan  Program  Terapi  Rumatan Methadon dan telah tersosialisasi dengan baik di lingkungan  tersebut.  Mereka  telah  ‘akrab’ dengan  Narkoba,  sehingga  informasi  tentang HIV, TB, serta program Harm Reduction , seperti Methadon,  tidak  hanya  diberikan  penjangkau pada  pengguna  narkoba  saja,  tetapi  juga  pada
orang-orang  di  lingkungan  tersebut,  sehingga bersinergi  satu  sama  lain  dalam  upaya  menang- gulangi  adiksi  terhadap  Narkoba.  Ini  nampak ketika dalam suatu kunjungan ke daerah tersebut bersama  dengan  Andi,  salah  seorang  staf penjangkau  di  KDS  Edelweis,  dimana  seorang ibu tiba-tiba menghampiri kami dan melaporkan bahwa  ada  anak  yang  ingin  mengakses Methadon.  Ibu  tersebut  juga  meminta  brosur yang berisi informasi tentang HIV kepada Andi. Atmosfir  seperti  ini  sangat  disukai  para pengguna  Narkoba  dari  Tangerang.  Bahkan mereka  menganggap  bahwa  Kampung  Binong adalah  ‘surga’  bagi  para  pengguna  narkoba bukan karena mereka dapat memeroleh Narkoba di  tempat  tersebut  dengan  mudah,  tapi  karena lingkungannya  yang  mendukung  dimana  peng- guna  Narkoba  merasa at  home ,  yakni  diterima dengan baik oleh masyarakat karena diposisikan serupa  dengan  anggota  masyarakat  lainnya. Selain  itu , jika  ada  salah  satu  dari  mereka  yang membutuhkan  pertolongan  kesehatan,  warga akan  bahu-membahu  membawa  ke  rumah  sakit atau menghubungi LSM yang biasa memberikan informasi  yang  dibutuhkan  (seperti  dampak buruk narkoba dan HIV, dll.).
Kondisi di kampung Binong dianggap sangat mendukung  mereka  dalam  upaya  pengurangan dampak buruk narkoba. Mereka yang masih aktif menggunakan  narkoba  masih  sangat  sulit menghentikan  konsumsi  narkoba,  tetapi  paling tidak  mereka  berupaya  untuk  tidak  berperilaku beresiko.  Keterlibatan  LSM  dalam  kegiatan pemberian  informasi  mengenai  dampak  buruk narkoba  membuat  para  pengguna  mulai  sadar untuk  berperilaku  positif,  terutama  yang  terkait dengan upaya pencegahan terhadap infeksi HIV.
Pada umumnya mereka menghendaki kondisi lingkungan  yang  dapat  menerima  keberadaan mereka  dengan  tetap  dilibatkandalam  kegiatan sosial  kemasyarakatan.  Namun,  ada  pula  yang merasa  akan  lebih  baik  jika  lingkungan  sekitar- nya  tidak  memerdulikan  keberadaan  mereka karena  menganggap  justru  kepedulian  itu  mem- buat  mereka  merasa  dicurigai  (seperti  merasa ‘dimata-matai’  atau  sedang  ‘diamati’)  karena, menurut  Probosiwi  dan  Bahransyaf  (2015:11), ada  perasaan  merasa  terkucilkan  dan  takut kembali  ke  lingkungan  tempat  tinggal  mereka setelah keluar dari penjara.

## Kesimpulan
Hidup  sebagai  pengguna  Narkoba  telah begitu  kompleks  permasalahannya,  apalagi  jika menyebab-kan  diri  seseorang  harus  menjadi
warga binaan pemasyarakatan (WBP). Meskipun secara  teoritis  atau  normatif,  mereka  memiliki hak  sebagaimana  masyarakat  lain  yang  non- WBP, dalam realitasnya stigma, diskriminasi dan berbagai  perlakuan  tidak  layak  diterima  oleh pengguna  Narkoba  di  Lapas  karena  statusnya sebagai  pengguna  Narkoba,  apalah  lagi  jika seseorang juga terinfeksi virus HIV.  Bagaimana mereka  menyikapinya  menunjukkan  ambiva- lensi.  Di  satu  sisi,  mereka  mengharapkan  per- lakuan  yang  selayaknya,  baik  oleh  WBP  yang lain maupun petugas Lapas. Di sisi lain, mereka juga  menerimanya  sebagai  sesuatu  yang  ‘wajar’ ( learning  helplessly )  karena  status  mereka sebagai WBP.
Interaksi  diantara  WBP  pengguna  Narkoba menunjukkan adanya rasa kebersamaan ( sense of togetherness )  dan  rasa  saling  memiliki  ( sense of belongingness ) yang berimplikasi pada sekuritas mereka  selama  berada  di  Lapas.  Sikap  keluarga terhadap pengguna Narkoba ditunjukkan dengan cara  dan  pada  aspek  yang  bervariasi,  ada  yang mendukung  untuk  keluar  dari  adiksi  (seperti pada  kasus  Bayu  dan  Syarif),  ada  yang mendukung drug  habit pengguna  Narkoba (seperti pada kasus Indri). Namun, ada pula yang mengabaikan mereka (seperti pada kasus Ucok). Namun  pengabaian  itu  karena,  misalnya,  yang bersangkutan  keluar-masuk  penjara  atau  suka mencuri di rumah.
Di  masyarakat,  pengguna  narkoba  identik dengan  kriminal,  dan  pengguna  Narkoba  suntik diidentikkan  dengan  orang  yang  telah  terinfeksi HIV.  Ini  menimbulkan  keengganan  untuk berinteraksi  dengan  mereka  di  dalam  Lapas  dan di  masyarakat  setelah  keluar  dari  lapas.  Ini menyebabkan  mereka  seringkali  frustrasi  dan kehilangan  motivasi  untuk  keluar  dari  lingkaran adiksi dan untuk menjadi ‘orang baik-baik’.
Hubungan yang tetap terjalin dengan keluarga selama  menjadi  WBP  dan  setelahnya  berpenga- ruh  signifikan  dalam  kehidupan  mereka,  teru- tama yang terkait dengan pemulihan mereka.
Beberapa Lapas memiliki program pemberian keterampilan  bagi  WBP  yang  diharapkan  dapat digunakan ketika mereka telah selesai menjalani masa  hukuman.  Meskipun  demikian,  pengguna Narkoba  mantan  narapidana  masih  saja  sulit memeroleh  pekerjaan  ketika  diketahui  sebagai seorang  pengguna  Narkoba  yang  pernah  di  pen- jara karena, misalnya bertato atau diperlukannya ‘surat tertentu’ yang mendiskriminasikan mereka.
Penelitian  ini  merekomendasikan  sejumlah hal.  Pertama,  perlunya  peningkatan  SDM  bagi
petugas Lapas mengenai adiksi , agar penanganan terhadap  WBP  dengan  masalah  adiksi  tidak  lagi menggunakan  tidak  berdasarkan  asumsi  dan harus didukung oleh tenaga dan peralatan medis yang  dibutuhkan.  Kedua,  diperlukan  mekanisme yang  disepakati  bersama  antara  Ditjenpas  dan Kemenkes  dalam  upaya  pengurangan  dampak buruk  Narkotika,  khususnya  untuk  intervensi medis  dan  menciptakan  lingkungan  Lapas  yang menunjang  upaya  tersebut,  termasuk  layanan Terapi  Metadon  bagi  pengguna  Narkoba  suntik. Ketiga,  pemerintah  hendaknya  mempertimbang- kan  kembali  apakah  pengguna  Narkoba  harus dihukum  penjara  atau  direhabilitasi  karena  pada kenyataannya  penjara  justru  membuat  mereka semakin  bersentuhan  dengan  bentuk-bentuk kriminal  lain  karena  kondisi  di  dalamnya menunjung ke arah itu. Keempat, program reha- bilitasi  juga  diharapkan  tidak  hanya  melibatkan pengguna  Narkoba  itu  sendiri,  tapi  juga  orang tua  mereka,  sehingga  ada  kesiapan  dan kesinkronan  antara  dukungan  orang  tua  dan kebutuhan  pengguna  Narkoba  itu  sendiri  untuk keluar  dari  lingkaran  setan  adiksi.  Kelima, diperlukan  program  yang  menunjang  keberlan- jutan  hidup  mantan  WBP  untuk  kembali  ke masyarakat  (misalnya,  informasi  tentang  peker- jaan yang dapat menerima kondisi mereka), salah satunya  dengan  mengoptima-lisasikan  Balai Pemasyarakatan.

## Daftar Pustaka
Badan  Narkotika  Nasional  dan  Puslitkes Universitas  Indonesia.  2011. Ringkasan Eksekutif  Survei  Nasional  Perkembangan Penyalahgunaan  Narkoba  di  Indonesia Tahun 2011 . Jakarta: BNN.
Badan Narkotika Nasional. 2015. Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna  Narkoba  Tahun  2014.
Jakarta: BNN.
Blackburn, Ashley G, Shannon K. Fowler, Janet L.  Mullings,  James  W.  Marquart.  2011. ‘Too  Close  for  Comfort:  Exploring Gender  Differences  in  Inmate  Attitudes Toward  Homosexuality  in  Prison’. Am  J Crim Just, 36(1):58–72
Hartwig,  Christine;  Caren  Weilandt,  Heike Zurhold, Katja Thane. 2008. Final Report on  Prevention,  Treatment,  and  Harm Reduction  Services  in  Prison,  on Reintegration  Services  on  Release  from Prison  and  Methods  to  Monitor/Analyse
Drug  use  among  Prisoners. University  of Bremen: Germany. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants /life_style/drug/documents/drug_frep1.pdf , diakses tanggal 20 July 2012.
Cipenk.  2012. Stress,  Sebagian  Besar  Napi Meninggal  di  Masa  Awal  Tahanan . http://national.infogue.com/stress_sebagia n_besar_napi+meninggal_di_masa_awal_t ahanan , diakses tanggal 5 Mei 2015.
Corrigan, Patrick W.; Amy C. Watson, Frederick E.  Miller.    2006.  ‘Blame,  Shame andContamination:  The  Impact  of  Mental Ilness  and  Drug  Dependence  Stigma  on Family  Members’. Journal  of  Family Psychology , 20(2), 239-246.
DeAlmeida,  Chrystianne  S. 2007. To tell or not to  tell:  An  exploration  of  HIV  stigma  and sociocultural factors related to HIV /AIDS disclosure and nondisclosure among Asian and Pacific Islanders . ProQuest Dissertations Publishing. New York: New
School University.
Ditjenpas  2010. Rencana  Aksi  Nasional Penanggulangan  HIV/AIDS  di  Lapas  dan Rutan 2010-2014 . Kementrian Hukum dan HAM. http://spiritia.or.id/Dok/RANDitjenpas201 0-2014.pdf ,  diakses  tanggal  5  Agustus
2012.
Goffman,  Erving.  1963. Stigma,  Notes  on  the Management  of  Spoiled  Identity .  New York: Prentice-Hall.
Green,  Judith  and  Nicki  Thorogood.  2009. Qualitative  Methods  for  Health  Research . London: Sage Publications.
Jangkar.  2008. Injecting  Drug  User  Human Rights  Violations .  Jakarta:  Open  Society Institute.
Califano,  Joseph  A.  2010. Behind  Bars  II: Substance  Abuse  and  America’s  Prison Population . www.centeronaddiction.org/download/file /fid/487 diakses tanggal 20 Maret 2016.
Kaplan,  Karyn.  2009. Dokumentasi  dan Advokasi Hak Asasi Manusia. New  York: Open Society Institute.
Kaufman,  Nicole  S.  2014.  Making  Ex-prisoners into Citizens: Processes of State and Non- governmental Organizational Intervention.
ProQuest Dissertation
Publishing.
Madison: the University of Wisconsin.
Kemenhukham.  2010. Penelitian  Penyakit  HIV dan  Sifilis  serta  Perilaku  Berisiko Terinfeksi  HIV  pada  Narapidana  di Lapas/Rutan  di  Indonesia .  Jakarta:  Ditjen Pemasyarakatan.
Kemenkes.  2011. Surveilans  Terpadu  Biologis dan Perilaku. Jakarta: Ditjen P2PL.
Kristianingsih,
S. (2009). ‘Pemaknaan
Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah  Tahanan  Salatiga’. Humanitas , 6(1), 1-15.
Lyons,  Thomas;  Osunkoya  Emmanuel,  Anguh Ivonne,  Adefuye  Adedeji,  Balogun Joseph.  2014.  ‘HIV  Prevention  and Education  in  State  Prison  Systems:  An Update’. Journal  of  Correctional  Health Care , 20(2), 105-115.
MacGowan,  Robin;  Gloria  Eldridge,  James  M
Sosman, Rizwana Khan, Timothy Flanigan,  Barry  Zack,  Andrew  Margolis, John  Askew,  Christine  Fitzgerald  (2006). ‘HIV  Counselling  and  Testing  of  Young Men  in  Prison’. Journal  of  Correctional Health Care , 12(3), 203-213.
Miller  Peter  (2009). Evidence-Based  Addiction Treatment . Burlington: Elsevier.
Moseley  Kera,  Richard  Tewskbury.  2006. ‘Prevalence  and  Predictors  of  HIV  Risk Behaviors  Among  Male  Prison  Inmates’ . Journal  of  Correctional  Health  Care ,
12(2), 132-144.
Okonkwo,  Obiora  Nelson,  Fiona  Larkan,  Marie Galligan  (2016).  ‘An  assessment  of  the levels  of  perceived  social  support  among older adults living with HIV and AIDS in Dublin’. Springer Plus, 5(726), 1-7.
Olphen,  Juliana  Van,  Eliason,  J  Michele; Nicholas  Freudenberg;  Marilyn  Barnes. 2009.    ‘Nowhere  to  go:  How  Stigma Limits the Options of Female Drug Users after  Release  from  Jail’. Substance Abuse Treatment,  Prevention,  and  Policy 4(10), 1-10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31
Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/p p-31-th-1999-tentang-pembinaan-dan- pembimbingan-warga-binaan- pemasyarakatan1.pdf ,  diakses  tanggal  5 Agustus 2012.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.HH-01.PH.02.05  Tahun  2010  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Penanggulangan Human  Immunodeficiencyvirus-Acquired
Immune Deficiency Syndrome dan Penyalahgunaan  Narkotika,  Psikotropika dan  Bahan  Adiktif  Berbahaya  Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2010-2014.
Pritchard  E,  J  Mugavin,  Amy  Swan.  2007. Compulsory  Treatment  in  Australia . http://www.nobars.org.au/downloads/rp14 _compulsory_treatment.pdf , diakses tanggal 10 Oktober 2015.
Probosiwi,  Ratih  dan  Bahransyaf,  Daud.  2015. Pecandu  Narkoba,  Antara  Penjara  atau Rehabilitasi .  Yogyakarta:  Balai  Besar penelitian dan pengembangan
Kesejahteraan Sosial-Kemenkes RI.
Richters, Juliet; Butler, Tony; Schneider, Karen; Yap,  Lorraine;  Kirkwood,  Kristie;  Grant, Luke;  Richards,  Alun;  Smith,  Anthony MA;  Donovan,  Basil.  2012.  ‘Consensual Sex Between Men and Sexual Violence in Australian  Prisons’. Arch  Sex  Behav, Volume 41(2), 517–524.
Smith  Charlotte;  Cook  Rachel,  Rohleder  Poul. 2016. ‘Taking into Account the Quality of the Relationship in HIV Disclosure’. AIDS Behaviour , 1-12.
WHO. 2007. Health in prisons, A WHO Guide to the Essentials in Prison Health.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf _file/0009/99018/  E90174.pdf ,  diakses tanggal 3 Agustus 2012.
WHO Media Centre. 2012. WHO: Four Ways to Reduce Hepatitis Infections in People Who
Inject Drugs. http://www.who.int/mediacentre/news/not es/2012/ hiv_hepatitis_20120721/en/ , diakses tanggal 28 Juli 2012.