http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 4 No. 1 (2021)

## Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan
Ni Luh Tut Tri Ratnawati 1 , Nyoman Sri Subawa 2
Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali 1 niluhtuttriratnawati@gmail.com, 2 subawa.kenekeo@yahoo.co.id
Keywords: Abstract Road bodies, Denpasar City Transportation Agency, Illegal parking, Control, Social behavior The  phenomenon  of  illegal  parking  on  the  road  bodies  of Denpasar City is often encountered. The need for parking space tends to increase, the problem of urban phenomena often occurs such as traffic jams and the number of buildings or places where businesses are built do not have adequate parking spaces so that road  bodies are used as an alternative to  parking. Meanwhile, the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  22  of  2009 concerning Road Traffic and Transportation also stipulates that parking  facilities  can  only  be  held  in  certain  places  which  are declared by Traffic Signs and / or Road Markings. To prevent the rampant  illegal  parking  violations,  the  Denpasar  City Department of Transportation has taken orderliness. The aim is to  determine  the  impact  of  orderliness  parking  and  social behavior  that  can  hinder  and  support  the  Denpasar  City Department of Transportation in carrying out control of parking violations on road bodies. The writing method uses a descriptive method  with  a  qualitative  approach.  The  results  show  that  the Denpasar City Department of Transportation in curbing illegal parking has a positive impact on restoring the function of urban space,  see  from  several  aspects  that  become  benchmarks  for implementation  of  orderliness  among  others  standards  and policy  targets,  resources,  relationships  between  organizations, characteristics  of  implementing  officers,  social  conditions,
politics  and  economics,  as  well  as  the  executing  disposition. Changes in social behavior in the community are also needed to support  illegal  parking  control,  but  several  inhibiting  factors from  community  behavior  are  still  very  much  felt  by  the Denpasar City Transportation Agency in implementing parking control  so  that  public  awareness  is  needed.  Changes  in community  behavior  are  the  key  to  the  successful  impact  of implementing illegal parking orderliness policies. Kata Kunci: Abstrak Badan jalan, Dinas Fenomena  parkir  liar  dibadan  jalan  Kota  Denpasar  sering dijumpai.  Kebutuhan  ruang  parkir  cenderung  meningkat,
Perhubungan Kota Denpasar,
Parkir liar, Penertiban, Perilaku sosial persoalan  fenomena  kota  sering  terjadi  seperti  kemacetan  lalu lintas dan banyaknya gedung atau tempat usaha dibangun belum memiliki  tempat  parkir  yang  memadai  sehingga  badan  jalan dijadikan alternatif parkir. Sementara di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan  Angkutan  Jalan  juga  menentukan  bahwa  fasilitas  parkir hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang dinyatakan dengan  Rambu  Lalu  Lintas,  dan/atau  Marka  Jalan.  Mencegah maraknya  pelanggaran  parkir  liar  tersebut  Dinas  Perhubungan Kota Denpasar melakukan tindakan penertiban. Tujuanya untuk mengetahui dampak penertiban parkir dan perilaku sosial yang dapat  menghambat serta mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  dalam  menertibkan  parkir liar memiliki dampak positif untuk mengembalikan fungsi ruang kota,  dilihat  dari  beberapa  aspek  yang  menjadi  tolak  ukur pelaksanaan  penertiban  diantaranya  standar  dan  sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik  petugas  pelaksana,  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi,  serta  disposisi  pelaksana.  Perubahan  perilaku  sosial masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung penertiban parkir liar,  namun  beberapa  faktor  penghambat  dari  perilaku masyarakat  masih  sangat  dirasakan  Dinas  Perhubungan  Kota Denpasar  dalam  pelaksanaan  penertiban  parkir  sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat  menjadi  kunci  utama  dampak  keberhasilan implementasi kebijakan penertiban parkir liar.

## Pendahuluan
Fenomena parkir di  Kota Denpasar menjadi polemik dalam sistem transportasi. Parkir  merupakan  suatu  keadaan  kendaraan  tidak  bergerak  untuk  beberapa  saat  yang ditinggalkan  oleh  pengemudinya.  Parkir  merupakan  salah  satu  unsur  prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya (Ilmiati Amril, Ardi Abbas dan Surya Prahara, 2014). Pertumbuhan kendaraan di Kota Denpasar tergolong  tinggi  dan  tidak  dapat  diikuti  dengan  penambahan  ruas-ruas  jalan  sehingga parkir menjadi  salah satu masalah utama yang  muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat.
Penggunaan  badan  jalan  sebagai  lahan  parkir  tidak  memperdulikan  peraturan perparkiran  yang  sudah  ditentukan  sehingga  membuat  kemacetan  arus  lalu  lintas  yang tidak  dapat  dihindari  (Herlambang  Dwi  Anggara,  2019).  Pembangunan  gedung  atau
tempat usaha juga terdapat belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga badan jalan digunakan sebagai  alternatif parkir oleh masyarakat sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Didalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Ketertiban  Umum  menyatakan  setiap  tempat  usaha  wajib  menyediakan lahan  parkir.  Maka,  perlu  dipertegas  kendaraan  yang  membandel  dalam  memarkirkan kendaraannya  di  badan  jalan  sebab  itu  menimbulkan  berkurangnya  fungsi  pelayanan jalan.  Pasal  43  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ditentukan, fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  badan  jalan  dapat  digunakan  sebagai  tempat parkir kendaraan.
Kenyataan yang timbul meningkatnya pelanggaran parkir liar dibadan jalan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang mengindahkan rambu dan/atau marka jalan.  Parkir  liar  adalah  parkir  yang  berada  bukan  di  lokasi  yang  memang  ditentukan untuk menjadi lokasi parkir, sementara pelanggaran parkir tersebut menjadikan tindakan masyarakat  yang  dilakukan  secara  sengaja  atau  lalai  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas. Berdasarkan  rekapitulasi  data  pelanggaran  parkir  di  Kota  Denpasar  dari  Tahun  2017 sampai  dengan  Tahun  2019  menggambarkan  bahwa  di  Kota  Denpasar  perilaku masyarakat yang melanggar lalu lintas terkait parkir liar di badan jalan umum setiap tahun mengalami peningkatan. Pelanggaran yang tercatat diatas dari tahun 2017 sejumlah 4.980 pelanggaran,  tahun  2018  sebanyak  5.273  pelanggaran,  dan  pada  tahun  2019  sebanyak 10.460 pelanggran merupakan pelanggaran yang dilakukan pada rambu dan/atau marka.
Data diatas menggambarkan masih tingginya pelanggaran parkir yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran parkir liar di badan jalan  perlunya  diperketat  untuk  merespon  perubahan  perilaku  sosial  masyarakat  agar lebih tertib. Perubahan perilaku berkaitan dengan teori perubahan sosial. Perubahan sosial tidaklah  dapat  terjadi  secara  tiba-tiba  terlebih  lagi  ketika  perubahan  sosial  tersebut melibatkan  individu  atau  kelompok  sosial  sebagai  target  perubahan.  Perubahan  yang terjadi dalam struktur masyarakat biasanya mempengaruhi pola interaksi sosial dan dapat bersifat  membangun  karakter  manusia  menuju  proses  yang  lebih  baik  atau  malah sebaliknya. Perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi sosialnya sebagaimana
akibat  dari  fenomena  sosial  yang  terjadi  karena  banyak  faktor  mengalami  perubahan. Perubahan-perubahan  yang  terjadi  dimasyarakat  merupakan  gejala  yang  normal. Pengaruhnya  bisa  menjalar  dengan  cepat  kebagian-bagian  dunia  lain  berkat  adanya komunikasi modern (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017 : 270).
Penataan  Kota  perlu  ditingkatkan  melalui  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar untuk  melaksanakan  penertiban  pelanggaran  parkir  dibadan  jalan  guna  mengundang perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kurangnya lahan  parkir  membuat  pengemudi  memarkirkan  kendaraannya  di  badan  jalan  sehingga luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Penyelenggaraan penertiban parkir merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk melancarkan lalu-lintas dan angkutan jalan. Implementasi merupakan tahap yang penting  dalam  proses  kebijakan  publik  yang  menentukan  tingkat  keberhasilan  maupun kegagalan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan berupaya untuk mengubah keputusan menjadi  tindakan-tindakan  operasional  sehingga  proses  ini  akan  menghadapi  berbagai kendala dan hambatan di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh  banyak  variabel  atau  faktor,  dan  masing-masing  variabel  tersebut  saling berhubungan satu sama lain, maka untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut  digunakannya  model  implementasi  kebijakan  publik  menurut  Van  Meter  dan Van Horn (2006) dalam Agustino (2012 : 141-144), yang memiliki enam variabel yaitu standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  hubungan  antar  organisasi,  karakteristik petugas pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana. Model ini  memperlihatkan  hubungan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  hasil  atau  kinerja suatu kebijakan.
Pada implementasi kebijakan penertiban parkir liar dibadan jalan yang dilakukan oleh Dinas  Perhubungan Kota denpasar tersebut  dalam pelaksanaannya  akan menemui dampak  dan  faktor  dari  implementasi  kebijakan  yang  terjadi  masyarakat.  Maka, penelitian ini akan membahas dampak apa yang diakibatkan oleh penertiban parkir liar di badan  jalan  ini  dan  perubahan  perilaku  sosial  masyarakat  seperti  apa  yang  akan mendukung atau menghambat Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban  pelanggaran  parkir  di  badan  jalan,  sehingga  nantinya  akan  mendapatkan manfaat yang optimal dari kebijakan ini dan akan mengetahui dampak yang dihasilkan serta perubahan perilaku sosial masyarakat sehingga menciptakan keamanan, kenyaman dan ketertiban lalu lintas.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara holistik dengan mendapat gambaran maupun penjelasan  yang  mendalam  mengenai  pelaksanaan  penertibakan  pelanggaran  parkir  di badan  jalan  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi.  Lokasi  penelitian  berada  di  Pemerintah Kota  Denpasar,  dengan  fokus  data  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar,  alasan dilakukan  penelitian  di  lokasi  ini  yakni  Kota  Denpasar  sebagai  ibu  Kota  provinsi  Bali telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang  padat  dan  pertumbuhan  kendaraan  bermotor  terus  meningkat  diimbangi  dengan pembangunan tempat-tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga badan  jalan  digunakan  sebagai  alternatif  parkir  oleh  masyarakat  hingga  terjadinya kemacetan  lalu-lintas.  Informan  ditentukan  menggunakan Purposive  Sampling dimana menentukan terlebih dahulu siapa yang akan diambil sebagai informan atas pertimbangan kedudukan dan pengetahuan terhadap masalah yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan
Pelanggaran parkir yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir sering dijumpai  pada  kawasan  pusat  kota  meski  pada  jalan  di  kawasan  tersebut  sudah  diberi rambu  dan/atau marka jalan dilarang parkir. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar yang peneliti temui di Jalan Gajah Mada atas nama Bapak I Made Budiasa pada hari Senin, 27 Juli 2020, mengatakan bahwa pelanggaran parkir liar dibadan jalan menjadi pandangan  umum  yang  biasa  dijumpai  oleh  masyarakat  pengguna  jalan.  Hal  ini dikarenakan perilaku pengemudi yang memarkirkan kendaraannya tidak mempedulikan rambu yang terpasang pada bahu jalan, padahal pemasangan rambu larangan parkir ini letaknya  sangat  strategis  mudah  dilihat  oleh  pengguna  jalan,  tepat  dan  efektif  untuk mengurangi kemacetan. Pelaku pelanggaran ini sebagaian besar dari pengunjung tempat usaha  dan  pasar  yang  berada  disana.  Ditegaskan  pula  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kota Denpasar  juga  kerap  melakukan  pengawasan  lalu-lintas  untuk  meminimalisir tersendatnya arus lalu-lintas dan melaksanakan penertiban pelanggaran parkir liar dengan memberikan himbauan maupun tindakan tegas.
Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  wajib  melaksanakan  penindakan  terhadap pelanggaran parkir. Bidang yang bertugas menangani pelanggaran parkir liar ialah bidang pengendalian dan operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota  Denpasar  ketentuan  Pasal  104  ayat  (1).  Penindakan  bersama  juga  dilakukannya bersama pihak Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja serta PD Parkir. Adapun tingkat pelanggaran parkir dari tindakan penertiban yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2017 2018 2019 TEGURAN STIKER TILANG GEMBOS DI DEREK/ DI GEMBOK
Tabel 1. (Data Tingkat Penindakan Pelanggaran Parkir di Kota Denpasar) Penindakan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar terhadap  pelanggaran  parkir  liar  dari  tahun  2017-2019.  Dimulai  dengan  pemberian teguran  kepada  pengemudi  yang  didapati  melakukan  pelanggaran  parkir,  penempelan stiker, penggembosan, dan di derek /digembok serta pemberian tilang. Berdasarkan hasil rekapan  data  penindakan  pelanggaran  parkir  pada  tahun  2017  penindakan  yang  terjadi dengan pemberian teguran kepada pelanggar berjumlah 4.869 dan tilang sebanyak 111 sedangkan  penempelan  stiker,  penggembosan,  dan  di  derek  /  digembok  berjumlah  0 (tidak  ada).  Pada  tahun  2018  penindakan  berupa  teguran  berjumlah  5.224  dan  tilang sebanyak  49  sedangkan  penempelan  stiker,  penggembosan,  dan  di  derek  /  digembok berjumlah 0 (tidak ada). Pada tahun 2019 penindakan berupa teguran berjumlah 5.187, penempelan  stiker  sebanyak  2.000,  digembos  sebanyak  3.178,  di  derek  /  di  gembok sebanyak  61  dan  tilang  sebanyak  34.  Maka  dapat  dijumlahkan  total  penindakan pelanggaran pada tahun 2017 sebanyak 4.980, tahun 2018 sebanyak 5.273 dan tahun 2019 sebanyak  10460.  Penindakan  terhadap  pelanggaran  rambu  dan  atau/marka  ini  diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Pasal 142 ayat (3) huruf f yang menentukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan.
Data diatas menggambarkan masih tingginya pelanggaran parkir yang dilakukan oleh  masyarakat  setiap  tahunnya.  Pelanggaran  ini  menunjukkan  perilaku  sosial masyarakat yang kurang tanggap terhadap peraturan yang ada. Implementasi kebijakan dalam penertiban parkir liar ini dipandang belum sepenuhnya dapat berjalan efektif. Hal ini    bergantung  pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan  sebab  tindakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar,  selama  petugas masih  berpatroli  masyarakat  yang  mengetahuinya  lebih  waspada  untuk  memarkirkan kendaraannya namun ketika tidak ada petugas masyarakat  kembali sembarangan untuk memarkirkan  kendaraannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengoptimalkan  keberhasilan penertiban  parkir  perlu  mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  dari  perilaku masyarakat yang dapat menciptakan keamanan, kenyaman dan ketertiban lalu lintas.
Diketahui  juga  bahwa  rambu  larangan  parkir  sudah  dipasang  pada  jalan-jalan yang  memang  tidak  diperuntukan  untuk  parkir  guna  mengatasi  tersendatnya  arus  lalu- lintas.  Rambu  larangan  parkir  dibadan  jalan  umum  yang  sudah  ditentukan  oleh  Dinas Perhubungan  Kota  Denpasar  yaitu  sebanyak  542  rambu  larangan  parkir  yang  telah dipasangkan pada badan jalan di Kota Denpasar, namun peningkatan jumlah pelanggaran parkir setiap tahunnya masih sangat dirasakan. Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di  Kota  Denpasar  dan  tidak  diimbangi  dengan  luasnya  lahan  parkir  yang  tersedia membuat  masyarakat  masih  ada  niat  untuk  tetap  memarkirkan  kendaraannya  didekat tempat  tujuan  dan  ini  sudah  menjadikan  kebiasaan  bagi  masyarakat  untuk  tetap melakukannya.

## 1. Dampak Penertiban Pelanggaran Parkir Dibadan Jalan Kota Denpasar
Dinas Perhubungan Kota Denpasar menggiatkan implementasi penertiban parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar. Adapun penertiban parkir liar di kawasan Ibu Kota ini memiliki  sejumlah  dampak  positif.  Upaya  tersebut  tidak  sekadar  membantu  mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengembalikan fungsi ruang kota. Bapak  I made Joni, S.IP selaku Seksi Penegak Hukum Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam wawancara tanggal 21 Juli 2020 menuturkan bahwa “Kami di Dinas  Perhubungan Kota Denpasar yang  sudah  berkewajiban  mengemban  tugas  dibidang  perhubungan  akan  berupaya menempatkan kembali fungsi ruang publik sesuai peruntukkannya.” Ruang publik yang
dimaksud yakni badan jalan (on street) dan trotoar yang kerap dimanfaatkan pengguna kendaraan pribadi sebagai area parkir sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan pemanfaatan sarana umum yang benar. Dampak yang ditimbulkan dari penertiban parkir ini dapat memperbaiki kondisi udara dan kebersihan lingkungan, menertibkan pedagang kaki lima, dan membatasi ruang gerak aksi premanisme apabila penertiban dilaksanakan dengan  tepat  dan  di  dukung  oleh  perilaku  masyarakatnya  untuk  berubah  lebih  tertib. Dampak  penertiban  parkir  liar  dibadan  jalan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Adapun  dampak  yang  cukup  dirasakan  yaitu  memperlihatkan hubungan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  suatu  kebijakan  yang mencerminkan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2006) dalam Agustino (2012 : 141-144) diantaranya:
a. Standar atau sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus disusun dengan baik, jelas dan terarah agar tidak  terjadi  permasalahan  dalam  penafsiran  kebijakan.  Tindakan  untuk  mewujudkan standar  atau  ukuran  keberhasilan  dari  penertiban  parkir  ini  tidaklah  mudah  bagi  Dinas Perhubungan  Kota  Denpasar  sebab  perilaku  masyarakat  sulit  dirubah  secara  instan sehingga  harus  rutin  dilakukan  penertiban  guna  mengingatkan  kembali  fungsi  jalan, rambu  dan/atau  marka  jalan  yang  berlaku.  Petugas  pelaksana  juga  menyusun  agenda penertiban pelaksanaan agar sasaran yang ditertibkan, sanksi dan solusi yang diberikan memang sesuai dengan tindakan.
b. Sumber daya
Sumber  daya  menjadi  penopang  dalam  menggerakkan  pelaksanaan  kebijakan sehingga  perlu  dukungan  dan  sarana  untuk  membantu  kelancaran  bertugas. Penyelenggaraan penertiban parkir liar biasanya dilaksanakan oleh bidang pengendalian dan  operasional  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar.  Jika  bergerak  untuk  penertiban keseluruhan  yang  menyasar  khalayak  luas  disesuaikan  dengan  anggaran  yang  ada  dan ikut serta menggerakkan sumber daya dari pihak Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Terkait alat-alat yang  digunakan juga menjadi kendala karena sarana prasarana dan jumlah Personil Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih terbatas sehingga pelaksanaan penertiban belum maksimal.
c. Hubungan antar organisasi
Kordinasi  dan  komunikasi  yang  terjalin  antara stakeholder bermula  dengan bersurat  pada  pihak-pihak  terkait  untuk  undangan  kordinasi  melalui  rapat  yang  mana
pertemuan  itu  untuk  mengkonsepkan  operasi  gabungan  yang  akan  dilakukan  seperti tingkat sasaran, lokasi operasi dan teknik cara bertindak dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Biasanya kegiatan ini berjalan sebulan dua kali karena ini  sifatnya  penertiban  dengan  melibatkan  petugas  dengan  berskala  besar  maka disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang ada.
d. Karakteristik petugas pelaksana
Pelaksanaan  kebijakan  dalam  menertibkan  parkir  liar  tidaklah  sembarangan, secara formal penertiban ini memiliki standard operating procedure (SOP) atau pedoman pelaksana  kebijakan  maupun  secara  informal  agar  aturan  yang  berlaku  dan  petugas pelaksana mencerminkan sinergitas. Hal ini berdampak pada penindakan saat penertiban ditemui  pelanggaran  yang  terjadi  maka  minimal  petugas  harus  menyampaikan  terlebih dahulu informasinya dan permasalahannya apabila bertemu lagi melakukan pelanggaran jadi bisa diberi surat pelanggaran.
e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
Faktor eksternal yang perlu dicermati dalam implementasi kebijakan yaitu kondisi sosial, politik dan ekonomi. Kondisi ini tercermin dari kelompok-kelompok kepentingan terhadap  kebijakan  penertiban  parkir  liar  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perhubungan Kota  Denpasar.  Motif  yang  melatar  belakangi  terhadap  masalah  sosial,  politik  dan ekonomi  yang  mempengaruhi  penegasan  dalam  penertiban  parkir  liar  terlebih  orang- orang yang memiliki kepentingan lain untuk memanfaatkan kondisi pengelolaan badan jalan  dimanfaatkan  oleh  oknum  sebagai  juru  parkir  untuk  mendapatkan  keuntungan semata  tanpa  berpikir  panjang  terhadap  rambu  dan/atau  marka  jalan  yang  terpasang sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan ini.
f. Disposisi pelaksana
Keberhasilan dan kegagalan implementasi penertiban parkir liar ditentukan oleh perilaku  petugas  pelaksana.  Selain  itu  respon  implementor  terhadap  kebijakan  juga berperan  penting  seperti  kesadaran  pelaksana,  petunjuk  atau  arahan  pelaksana  untuk merespon  program  kearah penerimaan  atau penolakan. Maka, dampak yang dihasilkan dalam  pelaksanaan  penertiban  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Perhubungan  dengan instansi terkait yakni terdapat kesamaan pandangan antara pihak-pihak tersebut. Setiap pihak  yang  terlibat  dapat  mengambil  sikap  atau  tindakan  sesuai  tugas  pokok  dan fungsinya masing-masing.

## 2.  Perilaku Sosial Masyarakat yang dapat Mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan
Keberhasilan penertiban  parkir liar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar tidak terlepas dari perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan. Berdasarkan wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 bersama Bapak I Wayan Tagel  Sidarta, S.E., M.Si  selaku  Kepala  Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  menjelaskan  faktor  pendorong  perubahan  sosial berdasarkan  pandangan  Soerjono  Soekanto  dan  Budi  Sulistyowati  (2017)  yang  terjadi dalam penertiban parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a. Toleransi
Proses  penguatan  sikap  toleransi  dapat  dilakukan  melalui  pembinaan  dan himbauan  langsung  kepada  masyarakat  terhadap  peduli  sosial  yang  didukung  dengan kebijakan aturan yang jelas, keberadaan lingkungan, komitmen dan sarana prasarana yang ada.  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  mengedukasi  para  pengemudi  untuk  memarkir kendaraandengan  benar  dan  dapat  meningkatkan  kesadaran  perilaku  masyarakat  akan kepeduliaannya terhadap arus lalu-lintas.
b. Pendidikan formal yang maju
Masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  formal  yang  maju  akan  bisa  mengkritisi pandangannya terhadap peraturan yang ada, sehingga mampu berperilaku atau bertindak dengan  pola  pikir  yang  lebih  berwawasan  terhadap  dampak  positif  dan  negatif  dari implementasi  kebijakan  dalam  memarkirkan  kendaraan  yang  harus  mengikuti  rambu dan/atau marka jalan yang terpasang.
c. Penduduk yang heterogen
Heterogenitas kehidupan penduduk Kota Denpasar yang terjadi dituntut sejumlah kompromi  antar  anggota  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  sehingga  mendorong terjadinya perubahan positif dalam masyarakat, seperti hal ini yang dimaksudkan yaitu menerima  suatu  perubahan  sosial  yang  terjadi  untuk  lebih  bersikap  disiplin  pada peraturan  yang  wajib  ditaati.  Oleh  karena  itu,  guna  mendorong  terjadinya  perubahan perilaku  masyarakat  heterogen  dalam  ketaatan  berlalu-lintas  maka  penertiban  secara berkala juga dilakukan dengan melakukan patroli terjadwal perzona kecamatan sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali didalam satu bulan. Penertiban yang dilaksanakan ini
mampu  mendorong  perubahan  sosial  dalam  penduduk  kota  yang  heterogen  untuk  ikut mensinergitaskan peraturan yang berlaku.
d. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan
Ketidakpuasan  sebagaian  besar  anggota  masyarakat  terhadap  sistem kemasyarakatan, ekonomi, politik dan keamanan akan mendorong masyarakat melakukan perubahan.  Oleh  karena  itu,  perlu  membangkitkan  pola  pikir  perilaku  masyarakat menciptakan perubahan yang dibutuhkan atau kepuasan dalam hal ini berkaitan dengan keamanan  dan  kenyamanan  berlalu-lintas,  maka  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar mengupayakannya  melalui  pemberdayaan  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perhubungan,  Pasal  112  ayat  (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan a). Arahan; b). Bimbingan; c). Penyuluhan; d). Pelatihan; dan e) Bantuan Teknis.
e. Orientasi ke masa depan
Perubahan harus dilakukan agar dapat menerima masa depan yang lain dari pada sekarang, misalnya individu atau kelompok masyarakat yang akan merencanakan strategi pengembangan  ekonominya  dengan  pembangunan  tempat  usaha  berskala  besar, memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan kelancaran lalu-lintas maka perlu disikapi dengan antisipasi terhadap kejadian- kejadian  yang  mungkin  terjadi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  perlu  dilakukan penyusunan analisis dampak lalu-lintas sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pasal 114 ayat (1) Setiap Badan Hukum,  Badan  dan  perorangan  yang  akan  dan  telah  membangun,  menyelenggarakan dan/atau  memperluas  pusat  kegiatan,  permukiman  dan  infrastruktur  yang  berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin).

## 3.  Perilaku  Sosial  Masyarakat  yang  Menghambat  Dinas  Perhubungan  Kota Denpasar dalam Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan
Pola  pikir  masyarakat  perkotaan  cenderung  memiliki  karakter  individualisme yang menyebabkan ketidak pedulian terhadap orang lain. Interaksi-interaksi yang terjadi lebih berdasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hal ini merujuk juga pada pandangan Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017) maka ada beberapa  faktor  perubahan  perilaku  sosial  masyarakat  yang  menghambat  Dinas
Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban parkir diantaranya sebagai berikut:
a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat
Terlambatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  masyarakat  juga  menjadi penghambat yang di  rasakan saat pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Denpasar, ketika petugas menegur pengemudi yang melanggar parkir kerap kali pengemudi belum sepenuhnya  mengetahui  aturan  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Masyarakat  masih  belum mengetahui  lebih  jelas  mana  jalan  yang  tidak  boleh  parkir  walau  tidak  adanya  rambu dan/atau marka jalan yang terpasang.
b. Sikap masyarakat yang sangat tradisional
Pola pikir yang seperti ini akan menghambat sebuah perubahan sosial terlebih lagi sikap  masyarakat  yang  masih  kaku  bersikukuh  dengan  masa  lampau  yang memberikannya  kemudahan.  Hal  ini  terkait  dengan  keadaan  perilaku  masyarakat  yang selalu  berniat  memarkirkan  kendaraannya  di  tempat  dekat  dengan  tujuan  yang dikunjunginya walau jalan tersebut dilarang untuk memarkirkan kendaraan. Cara tersebut dilakukannya  karena  dipercaya  mendapatkan  kemudahan  untuk  mengunjungi  tempat yang dituju tanpa harus berjalan jauh. Ketika masyarakat masih berpikir dan bertindak pada  pemikiran  lampau  akan  fatal  akibatnya  bagi  perkembangan  kota  yang mengharapkan penataan kota yang lebih baik.
c. Adanya rasa takut atau terjadinya kegoncangan pada transisi kebudayaan
Perilaku masyarakat yang memiliki rasa takut terhadap hal yang baru akan susah untuk  mengimplementasikan  suatu  perubahan  untuk  mendukung  program  pemerintah. Pada  kondisi  ini  mengingat  jumlah  kendaraan  yang  semakin  banyak  dan  diimbangi dengan terbatasnya lahan parkir maka pemerintah juga menyediakan moda transportasi publik untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas tetapi moda transportasi tersebut belum banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan timbulnya rasa takut yang berlebihan dari perilaku masyarakat seperti waktu tempuh ke lokasi yang dituju oleh masyarakat  tidak  sesuai  targetnya,  kriminalitas,  dll.  Kehawatiran  yang  dirasakan masyarakat terhadap nilai-nilai kepentingan yang memunculkan sebuah prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru.
d.  Adat dan Kebiasaan
Pada  tatanan  masyarakat,  akan  sangat  sulit  untuk  merubah  adat  dan  kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan atau dipakai. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam
memarkirkan kendaraannya masih menimbulkan pelanggaran. Hal ini, karena kebiasaan- kebiasaan  pola  perilaku  masyarakat  dalam  memparkirkan  kendaraannya  masih menggunakan badan jalan, terlebih lagi pada jalan yang sudah dinyatakan dengan rambu dan/atau  marka  jalan  yang  menyatakan  larangan  parkir,  sehingga  kebiasaan  tersebut begitu kokoh tertanam dalam kehidupan masyarakatnya dan sulit untuk diubah.
Berdasarkan  faktor  penghambat  perubahan  perilaku  sosial  masyarakat  dan kendala yang dihadapi oleh  Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk kelancaran berlalu- lintas  perlu  dilakukannya  tindakan  yang  tegas  untuk  mendorong  perubahan  perilaku masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar di badan jalan diatur di dalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Perhubungan  menjelaskan  penindakan  pelanggaran kepada  pemilik  dan/atau  pengemudi  kendaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dilakukan  dengan  cara:  a)  penempelan  stiker;  b)  penggembokan  dan/atau  pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor; c) penggembosan ban (pencabutan pentil); dan d) penderekan.

## Kesimpulan
Perubahan perilaku sosial masyarakat dalam penertiban parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar dapat dirasakan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan terkait  penertiban  parkir  yang  digerakkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar. Penertiban parkir liar di kawasan Ibu Kota ini memiliki sejumlah dampak positif bukan sekedar  untuk  mengurangi  kemacetan  lalu-lintas  terlebih  lagi  berupaya  menempatkan kembali fungsi ruang publik sesuai peruntukkannya. Pelaksanaan penertiban parkir liar di  Kota  Denpasar  menimbulkam  dampak  yang  cukup  dirasakan  yaitu  memperlihatkan hubungan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  suatu  kebijakan  diantaranya standar  atau  sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  hubungan  antar  organisasi,  karakteristik petugas  pelaksana,  kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi,  serta  disposisi  pelaksana. Hubungan  berbagai  faktor  tersebut  dalam  kenyataannya  belum  dijalankan  maksimal karena ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dalam melancarkan penertiban parkir liar  yaitu  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  dan  jumlah  personil  yang  dikerahkan, meningkatkan  pemahaman  peran  dalam  bertugas,  dan  menekan  orang-orang  yang memiliki kepentingan lain untuk memanfaatkan kondisi pengelolaan badan jalan dengan mencari keuntungan, untuk itu perlu ditinjau kembali. Tindakan Dinas Perhubungan Kota
Denpasar dalam memberi  efek jera kepada pengemudi yang parkir dibadan jalan yaitu sesuai Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan  Perhubungan  menjelaskan  penindakan  pelanggaran  kepada  pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:  a)  penempelan  stiker;  b)  penggembokan  dan/atau  pemasangan  rantai  pada  roda Kendaraan  bermotor;  c)  penggembosan  ban  (pencabutan  pentil);  dan  d)  penderekan. Meski  penertiban  sudah  giat  dilaksanakan  namun    pelanggaran  masih  terjadi.  Maka, perubahan perilaku sosial masyarakat yang menghambat penertiban parkir liar diperlukan kesadaran  masyarakat  untuk  meninggalkan  kebiasaan  yang  tidak  mengindahkan peraturan  dan  perlu  dibimbing  untuk  mengarah  pada  perubahan  perilaku  sosial  yang mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir liar dibadan jalan agar  dapat  berdampak  pada  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung.
Amril,  I.,  Abbas,  A.,  &  Prahara,  S.  (2014).  Konflik  Pengelolaan  Parkir  Liar  Di  Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , 3 (1), 40- 48.
http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1351 Anggara, H. D. (2019). AKUNTABILITAS PUBLIK PENYELENGGARAAN PARKIR
TEPI  JALAN  UMUM  DI  KOTA  PEKALONGAN. Dialogue:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 1 (2), 50-68.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/6613
Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum,
Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Perhubungan, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 13.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar, Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44. Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.