## Penataan Kelembagaan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau

## Ayu Fuji Lestari
( a.fujilestari@yahoo.com )

## (Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  formulate  a  policy  alternative  institutional  arrangement  of  family planning  effective  and  efficient.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  research  that  describes  a social  phenomenon  without  comparison  and  answer  hypothesis.  In  this  study,  researchers  used  the theory  of  William  N  Dunn  with  the  problem  formulation  process  analysis  and  policy recommendations,  and  informants  in  this  research  were  as  many  as  seven  people.  Data  analysis technique in this research is to use three grooves activities going on simultaneously: data reduction, data  presentation  and  conclusion.  The  results  of  this  study  is  the  lack  of  commitment  of  the  central government and local governments in the province of Riau Islands KB institutional arrangement in Tanjungpinang so far has not been established BKKBD in regencies / cities in Riau Islands Province. And  the  alternative  is  on  offer  is  immediate  establishment  of  BKKBD  in  Tanjungpinang  and  make Family Planning Field Officers made in the Civil Service.
Keywords : Policy, Family Planing

## Pendahuluan
Sesuai prinsip dasar otonomi daerah seharusnya penyerahan
kewenangan  ke  Kabupaten/Kota  adalah merupakan langkah konkrit untuk mengatasi  rentan  kendali  manajemen pelayanan program KB, tetapi selama lebih dari  10  tahun  terakhir    ini  justru  terjadi pembiaran pelayanan pengendalian penduduk  dan  KB  kepada  masyarakat. Inidikasi itu dapat dilihat dari keberpihakan instrumen kebijakan. Sesuai  amanat  Undang-Undang  52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga,  penduduk  harus  menjadi  titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di  Indonesia.  Pembangunan  brkelanjutan adalah  pembangunan  terencana  disegala bidang  untuk  menciptakan  perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan  daya  dukung  dan  daya  tampung
lingkungan  serta  memenuhi  kebutuhan generasi  sekarang  tanpa  mengurangi kemampuan  dan  kebutuhan  generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
Meskipun begitu, program KB yang pernah  menjadi  kebanggaan  di  era  Orde Baru tersebut terlanjur mengalami peurunan.  Hal  ini  tercermin  dari  hasil Survei Demografi Kependudukan
Indonesia  (SDKI)  yang  dilakukan  setiap  5 tahun sekali  sejak tahun 1991. Berdasarkan survey tersebut, terntara Total Fertility Rate (TFR)  atau  rata-rata  jumlah  anak  yang dilahirkan wanita selama masa subur tidak mengalami perubahan, Cotraceptive Prevalance Rata (CPR) atau tingkat pemakaian  alat  kontasepsi  tidak  banyak meningkat,  dan  keinginan  ber-KB  yang tidak  terpenuhi  ( unmet  need) justru meingkat.  Menurut  SDKI  terkahir  yang dilakukan  tahun  2012,  TFR  di  Indonesia tetap  berada  pada  2,6  sama  seperti  hasil
SDKI  2003  dan  2007.  Parameter  lainnya terkait jumlah penduduk yang berdasarkan hasil  Sensus  Penduduk  Tahun  2010 ternyata melebihi prediksi, yaitu 237,6 juta jiwa dari prediksi sebesar 232,4 juta jiwa.
Mengingat besarnya kontribusi program  KB  dalam  mengendalikan  laju pertumbuhan penduduk, dengan semangat merevitalisasi KB pemeritah mengeluarkan Undang-undang  No.  52  Tahun  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tetapi
Undang-Undang yang disahkan tanggal 29 Oktober  2009    sebagai  pengganti  Undang- undang No. 10 Tahun 1992 belum berjalan optimal  meskipun  telah  berjalan  selama tujuh  tahun.  Salah  satu  ketentuan  yang belum  terlaksana  adalah  pembentukan Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Daerah  (BKKBD)  di  Provinsi  dan  di Kabupaten/Kota.  Dalam  Pasal  54  ayat  1 Undang-undang  No.  52  Tahun  2009 disebutkan:
“Dalam rangka pengendalian penduduk  dan  penyelenggaraan  keluarga berencana  di  daerah,  pemerintah  daerah membentuk  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota”. Kedudukan BKKBD berada  di  provinsi  dan  kabupaten  /kota seperti  dinyatakan  dalam  pasal  57  ayat  1: “BKKBD  mempunyai  tugas  dan  fungsi melaksanakan  pengendalian  penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota”.
Aturan  ini  kemudian  diperjelas dengan  keluarnya  Peraturan  Presiden  No.
62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana
Nasional  (BKKBN),  Perpres  ini  selain memperjelas  kedudukan,  tugas dan  fungsi baik di Pusat/Provinsi juga mengamanatkan
perwakilan
BKKBN
Provinsi  untuk  memfasilitasi  tebentuknya BKKBD  di  wilayahnya.  Perpres  No.  62 tahun 2010 kemudian diperbaharui dengan Perpres  No.  3  tahun  2013  tentang Perubahan  Ketujuh  atas  Kepres  No.  103
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.  Dalam  pasal  117A  poin  2 Perpres tersebut disebukan : “BBKBN melalui
perwakilan BKKBN  Provinsi  melakukan  pembinaan dan  memfasilitasi  terbentuknya  Badan Kependudukan dan Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Walaupun
Undang-undang  dan  Perpres  telah  ada, pembentukan  BKKBD  yang  diamanatkan UU  No.  52  Tahun  2009  sejauh  ini  tidak optimal.
Selain itu masih banyaknya permasalahan  kelembagaan  KB  saat  ini seperti melemahnya komitmen pemerintah pusat  dan  daerah,  11  kabupaten/kota (pemekaran) belum membentuk pemekaran, anggaran APBD
di kabupaten/kota  untuk  progam  KB  belum mencukupi  atau  masih  sangat  kecil  di banding prioritas pembangunan yang lain, bervariasinya  nomeklatur  kelembagaan (dinas,  badan,  kantor),  program  KB penting  tapi  tidak  prioritas  (dianggap konsumtif  dan  tidak  menarik  untuk  isu politik)  jadi  berdampak  pada  kebijakan pemerintah daerah, sumber daya penanggung jawab KKB (SKPD-KB), sangat variatif dalam penguasaan program KKB.
Kondisi kelembagaan pembentukan pasca ditetapkannya UU 52 tahun 2009.
Tabel I.1 Kabupaten/Kota yang Telah Membentuk BKKBD No.  Provinsi No  Kabupaten/Kota No Perda 1 Kepulauan Bangka Belitung 1 Kabupaten Bangka Selatan No. 5/2012 2 Kabupaten Belitung Timur No. 5/2013 3 Kabupaten Bangka Barat No. 17/2013 2 Maluku Utara 4 Kota Ternate No. 4/2010 5 Kabupaten Pulau Morotai No. 4/2010 3 Jawa Barat 6 Kabupaten Sukabumi No. 25/2012 4 Sulawesi Utara 7 Kabupaten Bolmut No. 1/2011 Kota Bitung No. 4/2012 Kabupaten Bolangmogondo No. 7/2014 5 Gorontalo 8 Kabupaten Boalemo No. 11/2012 6 Sumatera Selatan 9 Kabupaten Empat Lawang No. 16/2012 10 Kabupaten Muara Enim No. 5/2013 7 Sumatera Utara 11 Kabupaten Tapanuli Tengah No. 7/2012 8 Sulawesi Selatan 12 Kabupaten Maros No. 12/2012 9 Sulawesi Barat 13 Kabupaten Manjene No. 4/2013 10 Kalimantan Selatan 14 Kaupaten Hulu Sungai Selatan No. 25/2013 11 Papua 15 Kabupaten Paniai No. 72/2012 12 Sulawesi Tenggara 16 Kabupaten Kolaka Timur Dalam proses 13 Bengkulu 17 Kabupaten Rajeng Lebong No. 3/2014 Sumber : Penguatan kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota 2016 Pembentukan BKKBD dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program KB di daerah karena selama ini nomenklatur kelembagaan yang menangani  KB  di  daerah  tidak  seragam, bisa  berbentuk  dinas,  badan,  maupun kantor.  Dalam  kelembagaan  tersebut Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  (SKPD), keluarga  berencana  digabungkan  dengan urusan pemerintah lainnya seperti pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat,  kependudukan  dan  cacatan sipil, perlindungan anak dan sebagainya.
Berdasarkan nomenklatur yang ada didaerah berpengaruh besar bagi pelaksanaan  berbagai  program  KB  yang disusun  Pemerintah  (BKKBN).  Selain anggaran yang terbatas, staf yang menguasai  bidang  KB  pun  jauh  dari mencukupi. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadikan program KB di daerah
kurang  maksimal.  Karena  itulah  dengan dibentuknya  BKKBD  diharapkan  program KB  akan  mendapat  porsi  perhatian  yang cukup  dari  pemerintah  daerah.  Baik menyangkut  anggaran,  jumlah  pegawai, maupun berbagai bentuk dukungan lainnya.
Mengingat penguatan kelembagaan merupakan bagian dari revitalisasi program,  advokasi  kepada  pemerintah daerah  untuk  mewujudkan  terbentuknya BKKBD  terus  dilakukan,  pembentukan atau penataan organisasi perangkat daerah bukanlah persolan mudah karena
menyangkut banyak aspek dan kepentingan.
Dalam  Permendagri  Nomor  57 tahun  2007  Petunjuk  Teknis  Penataan Organisasi  Perangkat  Daerah  disebutkan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah  dalam  bentuk  suatu  organisasi
adalah  adanya  urusan  pemerintah  yang menjadi  kewenangan  daerah,  yang  terdiri atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan namun tidak berarti bahwa setiap penangan urusan pemerintah harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.
Tinjauan Pustaka

## Kebijakan Publik
Dye (Nugroho 2014:126)
mendefiniskannya  sebagai  segala  sesuatu yang  dikerjakan  pemerintah,  mengapa mereka  melakukannya,  dan  hasil  yang membuat sebuah kehidupan bersma tampil berbeda (public policy is “Whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do.  Public policy  is  what  government  do,  why  they  do  it, and what difference itmakes”)
Laswell  dan  Kaplan  (Nugroho 2014:125) mendefinisikannya sebagai program  yang  diproyeksikan  dengan tujuan-tujuan  tertentu,  nilai-nilai  tertentu, dan  praktek-praktek  tertentu (a  projected program a golas, values, and practices).

## Analisis Kebijakan
Menurut Waimer (Nugroho
2014:287)  analsis  kebijakan  adalah  advis yang  berprientasi  kepada  klien  yang berkenaan  dengan  keputusan  public  dan memuat  nilai-nilai  sosial. (policy  analysis  is client  oriented  advice  relevant  to  public decisions and informed by sosial value).
Menurut  Dunn  (Nugroho  2014:265) analisis  kebijakan  adalah  suatu  aktivitas intelektual  dan  praktis  yang  ditunjukkan untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai dan  mengkomunikasikan  tentang  dan didalam proses kebijakan.
Analsis kebijakan  adalah  disiplin  ilmu  sosial  yang menggunakan beberapa metode
pengkajian multiple dalam konteks agrumentasi  dan  debat  politik  untuk menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengkomunikasika pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipakai  ialah metode penelitian deskriptif dengan pendeketan kualitatif dengan menggunakan sampling  pupposive dan
snowball teori  yang  diguunakan  untuk melihat  fenomena  ini  mengacu  kepada teori  Dunn  (Nugroho  2014:265)  analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan  praktis  yang  ditunjukkan  untuk menciptakan,  secara  kritis  menilai  dan mengkomunikasikan  tentang  dan  didalam proses  kebijakan.  Analsis  kebijakan adalah disiplin  ilmu  sosial  yang  menggunakan beberapa  metode  pengkajian multiple dalam  konteks  agrumentasi  dan  debat politik  untuk  menciptakan,  secara  kritis menilai,
dan mengkomunikasika
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dan mengunakan analisis  yang berorientasi  kepada  aplikasi  ( application- oriented analysts ). Informan dalam penelitian  ini  berjuumlah  7  orang.  Teknik pengumpulan  data  mengunakan  teknik wawancara  dan  studi  pustaka.  Teknik analisa  yang  digunakan  ialah interactive model Miles  dan  Huberman    terdiri  dari reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarik kesimpulan.
Permasalahan Kelembagaan
KB di Provinsi Kepuluan Riau
Berdasarkan  informasi  yang  di berikan  oleh  para  informan  dari  hasil penelitian,  bahwa  para  lembaga/  badan dan  para  pelaksana  kebijakan  undang- undang  No  52  tahun  2009  memiliki permasalahan  pada  peran  pemerintah daerah  yang  belum  mengiplementasikan kebijakan  undang-undang  No.52  tahun 2009 secara optimal karena belum terbentuknya BKKBD di Kota
Tanjungpinang,  dan  pemerintah  daerah belum  mampu  mengoptimalkan  anggaran dan sumber daya manusia yang
berkompeten di bidang Keluarga
Berencana.
Selain  itu  penelit  berasumsi  masih banyaknya permasalahan kelembagaan KB saat  ini  seperti  melemahnya  komitmen pemerintah pusat dan daerah, ketimpangan  kebijakan  juga  terjadi  dalam penataan  kelembagaan  KB  saat  ini.  Dalam Pasal  54  ayat  (1)  UU  No  52  Tahun  2009 mengamatkan “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaran  keluarga  berencana  di daerah,
pemeritah daerah memebentukBadan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  di  daerah  yang  di singkat  BKKBD  di  tingkat  Provinsi  dan Kabupaten/Kota’. Kedudukan BKKBD berada  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota seperti dinyatakan dalam pasal 57 ayat (1): “BKKBD  mempunyai  tugas  dan  fungsi melaksanakan  pengendalian  penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kemudian alasan lain dari lemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengendalian penduduk dan  keluarga  berencana  berdasarkan undang-undang yang baru yaitu UU No 23 Tahun  2014  pasal  12  ayat  (2)  tentang urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Program  KB  tapi  tidak prioritas  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara dengan informan untuk anggaran  APBD  kota  dan  Provinsi  untuk program KB belum mencukupi atau masih sangat kecil dibanding prioritas pembangunan lain. Urusan  KB  yang  menyatu  dengan lain (seperti bergabung dengan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan  anak,  atau  pencatatn  sipil) disatu lembaga perangkat daerah dianggap tidak  mampu  menangani  urusan  KB  yang cukup besar dan kompleks.
Rekomendasi
Dengan belum terbentuknya BKKBD  di  kota  Tanjungpinang  seperti yang  diamanatkan  UU  no  52  Tahun  2009. Ada  beberapa  alternatif  yang  seharusnya mendapat  pertimbangan  dan  sekaligus menjadi  alternatif  yang  mampu  menata kelembagan  keluarga  berencana  untuk lebih efektif dan efisien. Dalam menentukan  alternatif  tidak  mungkin dilakukan  oleh  peneliti  sendiri  namun harus  dilakukan  dengan  para  birokrasi sebagai  pelaksana  kebijakanan  dalam  hal ini  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah perwaklan  BKKBN  Provinsi  kepulauan Riau,  BP3AKB  Kota  Tanjungpinang  dan individu atau kelompok stakeholders. Seperti hasil dari wawancara
a. Pembentukan BKKBD Pembentukan
BKKBD ini diharapkan  mampu  mengatasi  maslah- masalah  KB  di  Kota  Tanjungpinang sehingga  pelaksanaan  KB  akan  di  rasakan lebih  fokus  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya sehingga tercapainya penekanan  laju  pertumbuhan  penduduk dan lebih penting dari pada itu pemerintah daerah  lebih  memperhatikan  kepada masalah KB yang sudah di amanatkan oleh undang-undang 52 Tahun 2009.
b. Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana di Jadikan PNS
Di jadikannya PLKB menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  memang  seharusnya sudah  di  lakukan  karena  mengingat kontribusi  para  PLKB  yang  selama  ini turun kelapangan yang terus mensosialisasikan  program  KB  kepada masyarakat  luas  di  daerah-daerah  atau kepada  masyarakat  yang  sulit  terjangkau sehinnga  tidak  terputusnya  informasi kepada  masyarakat  tentang  pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  Analisis  Kebijakan  RI  No.  52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Penataan Kelembagaan Keluarga Berncana di
Provinsi  Kepulauan  Riau),  bahwa  telah adanya  Perwakilan  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Di  Provinsi Kepuluan  Riau,  sedangkan  BKKBD  untuk tingkat Kab/Kota saat ini masih bergabung dengan  Badan  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana. Dan dalam pelaksanaan Program  KB  untuk  daerah  Provinsi  dan Kota Tanjungpinang masih belum
maksimal.  Dalam  hal  ini  masih  perlunya pengendalian  penduduk  dan  pelaksanaan program KB di dalamnya.
Perwakilan  BKKBN  perwakilan Provinsi  Pepulauan  Riau  sebaiknya  lebih memperhatikan  lagi  tugas  dan  fungsinya sebagai fasilitator
daerah untuk membentuk  BKKBD  di  kota/kab,  karena BKKBN  bukan  hanya  sebagai  lembaga vertikal  pemerintah  pusat  yang  ada  di daerah  pelaksana  program  KB  namum BKKBN  juga  seharusnya  mampu  sebagai lembaga  perpanjangan  tangan  pemerintah pusat.

## Daftar Pustaka
Anni Millen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas . Diterjemahkan  secara  bebas.  Pondok pustaka Yogyakarta.
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-dasar  Kebijakan
Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian  Pendekatan  Praktek.  Jakarta : Rieneka Cipta
Dunn,  William  H.  2000. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Nugroho,  Riant  D.  2003. Kebijakan  Publik, Formulasi,  Implementasi  dan  evaluasi . Jakarta PT Alex Media Koputindo
Nugroho,  Riant  D.  2014. Public  Policy . Jakarta PT Alex Media Koputindo
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  BKKBN.
Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana  dan  Program  Kependudukan . Jakarta, 1981
S,  Arjoso. Rencana  Strategis  BKKBN. Maret, 2005.
Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian Sosial . Bandung. Refika Aditama
Sugiono.  2006. Metode  Penelitian  Sosial. Bandung. Alfabeta -----------. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta Wahab,  Abdul,  Solichin.  2001. Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi    Negara . Jakarta. Bumi Aksara.
Yudiatmaja,  Wayu  Eko,  2011 .  Dinamika Administrasi Negara Kontenporer . KPIA. Yogyakarta.

## DOKUMEN
Apipudin,  Ade.  2014.  “Implementasi Undang-Undang  52  Tahun  2009 Tentang Perkembangan Kependudukan  dan  pembangunan Keluarga  oleh  UPTB  KB  (studi Deskriptif di Kecamatan  Ciamis) Universitas Galuh. Bachtiar, Rizqi. 2015. “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Tulungagung
Ditinjau  Dari  Teori  Brinkerhoff  dan Crosby” Universitas Brawijaya.
http://www.bkkbn.go.id/
Undang-undang  No  52  Tahun  2009. Tentang Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga
Undang-undang  No  23  Tahun  2014.
Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Presiden  No  62  Tahun  2010. Tentang  Badan  kependudukan  dan Keluarga Nasional.
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Ber encana Widyawati  S,  Nyorong  M  dan  Natsir S.2012. Faktor-Faktor Yang
Berhubungan  Dengan    Pemakaian (Alat  Kontrasepsi  Dalam  Rahim)  Di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Batuah Kutai  Kartangara.  Jurnal  Promosi Kesehatan.Tahun 2012.
Ridoan,  Ahmad.  2015  “Implementasi
Program Keluarga Berencana Menurut  Undang  Undang  No  52 Tahun  2009  Ditinjau  dari  Prospektif Hukum Administrasi Negara”. Universitas Sumatra Utara. Suprapto, Riyadi,”Pengembangan Kapasitas  Daerah  Menuju  Good Governance”. Jurnal Ilmiah Admininistrasi Publik, Volume (IV), FIA UNIBRAW. Malang   2006.
Yandi,  Fredy  Bagus,  Tinjuan  Sosio  Yuridis
Terhadap  Undang-Undang  No  52
Tahun   2009   Tentang Perkembangan  dan  Pembangunan
Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan   Dalam  Pengendalian Penduduk di Kota Semarang) Universitas  Negeri  Malang  Tahun 2015.