JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1) (2019): 46-55 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12391

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme
Review the Gap of Diversity of Citizens in the Principles of Liberalism

## Verbena Ayuningsih Purbasari* & Suharno
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima: Februari 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  membandingkan  teori  John  Rawls  dan  Will  Kymlicka  mengenai keberagaman  warga  negara  dalam  prinsip  liberalisme.  Meskipun  sama-sama  meletakkan  prinsip  dasarnya  pada liberalisme, namun dua teori ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang keadilan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, perlu ditawarkan sebuah solusi untuk menghapus celah keberagaman warga negara dalam  prinsip  liberalisme,  yakni  dengan  membentuk  kewarganegaraan  multidimensional  abad  21.  Artikel  ini disusun dengan menggunakan metode library research, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan  sumber  dan  bahan  kepustakaan.  Hasil  dan  kesimpulan  yang  diperoleh ialah  keberagaman  dalam pandangan Rawls hanya berfungsi apabila mendukung politik liberalisme, sedangkan dalam pandangan Kymlicka keberagaman  sebagai  elemen  dasar  dalam  politik multikulturalisme. Teori keadilan Rawls terbagi  dalam 2  jenis, yakni  hak  warga  negara  untuk  mengakses  sistem  sosial  yang  sesuai  dengan  kebebasan  bagi  seluruh  orang  dan adanya  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  untuk  memberi  manfaat  orang  yang  kurang  beruntung,  Sedangkan Kymlicka memandang keadilan apabila kelompok minoritas mendapat hak untuk melakukan pembatasan interanl dan  perlindungan  eksternal.  Penekanan  Rawls  terhadap  pentingnya  warga  negara  kembali  ke  original  position justru menghambat warga negara menyadari hak-hak budayanya. Oleh karena itu, Kymlicka membagi hak menjadi 2 macam, yakni hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan. Terakhir, untuk menghapus celah tersebut maka fokus  diarahkan  ke  pembentukan  karakter  warga  negara  multidimensional  abad  21,  yakni:  dimensi  personal, sosial, ruang, dan waktu.
Kata Kunci : Keberagaman, Warga Negara, Liberalisme, Kewarganegaraan Multidimensional Abad 21.

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  compare  the  theories  of  John  Rawls  and  Will  Kymlicka  regarding  on  citizenship diversity in liberalism. Although they shared basic principles of liberalism, they have different ways to say what the meaning  of  justice,  freedom,  and  civil  rights.  Therefore,  it  is  necessary  to  affer  a  solution  to  remove  the  gap  of citizenship diversity in liberalism, such as by establishing multidimentional citizenship of 21st century. This article was compiled  using  the  library  method,  which  carried  out  by  utilizing  library  resources  and  materials.  The  results  and conclusions obtained are that diversity of Rawls only unctions when it give support to liberlism politic, while diversity of Kymlicka is a basic element for politics of multiculturalism. Theory of Justice of Rawls is divided into 2 types: rights of citizens to access social systems that are compatible with freedom for all people and the existence of social economic just inequality to give benefit for disadvantaged people, while Kymlicka views of justice which minority groups have the right of interdependent and external protection. Rawls's emphasis on the importance of citizens returning to the original position actually inhibits citizens from realizing their cultural rights. Therefore, Kymlicka divides rights into two types, namely individual rights and differentiated collective rights. Finally to remove this gap, the focus is directed at  forming  character  of  multidimentional  citizenship  21st  century,  such  as:  personal,  social,  spatial,  temporal dimensions.
Keywords : Diversity, Citizen, Liberalism, Multidimentional Citizenship 21st Century
How  to  Cite : Purbasari,  A.  P.  &  Suharno.  (2019).  Celah  Keberagaman  Warga  Negara  dalam  Prinsip Liberalisme. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol 11(1): 46-55.
* Corresponding author:
E-mail: verbenaayu29.2017@student.uny.ac.id ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  membangun  warga negara  yang  arif  dan  multikulturalis, sekiranya diperlukan sikap untuk meningkatkan kesadaran terhadap realitas keberagaman  bangsa  dan  tanah  air Indonesia.  Proses  membentuk  sebuah kesadaran  akan  menjadi  lebih  bijak apabila  diiringi  oleh  pemahaman  dan kemauan warga negara dalam mengapresiasi
berbagai bentuk keberagaman.  “Sadar”,  dalam  hal  ini mengandung  artian  bahwa  di  luar kewajiban  sebagai  warga  negara,  seorang individu  harus  menyadari  eksistensi kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu yang  memiliki  kesamaan  hak-hak  sebagai warga negara.
Jaminan  terhadap  hak-hak  warga negara menjadi salah satu ciri dari bentuk liberalisme  ideologi  negara  Pancasila. Pasal  28A-J  Undang-Undang  Dasar  1945 merupakan  bukti  jelas  bahwa  ideologi Pancasila  telah  terliberalisasi.  Kaelan, (2015) menyebutkan bahwa pasca reformasi,  HAM  seakan  hanya  didasarkan pada  dasar  ontologis  di  mana  manusia ditempatkan  sebagai  makhluk  individu yang  bebas.  Gerakan  reformasi  terpaku pada  prinsip  liberalisme,  individualisme, dan civil  society yang  terbukti  membawa dampak  buruk  dan  mengancam  esensi Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam  beberapa  tahun  belakangan sering  kali  media  massa  menyajikan rangkaian  berita  mengenai  beberapa konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.  Beberapa  konflik  di  antaranya membawa  nama  dan  kelompok  tertentu sebagai  bentuk  kurangnya  kesadaran warga  negara  dalam  menjaga  prinsip multikulturalisme.  Haryanto  (2012)  juga menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya konflik memiliki dua bentuk, yakni konflik sosial  dan  konflik  yang  berbasis  SARA. Setidaknya,  keduanya  pernah  terjadi  di Indonesia.  Berbagai  konflik  sosial  bahkan beberapa  di  antaranya  ada  yang  dapat memicu  timbulnya  gerakan  separatisme,
seperti  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di Aceh,  Republik  Maluku  Selatan  (RMS)  di Maluku  Selatan,  dan  Organisasi  Papua Merdeka  (OPM)  di  Papua.  Selain  itu  ada juga  konflik  lain  yang  membawa  unsur SARA,  yakni  konflik  antara  suku  Sampit dan  Dayak  serta  konflik  antar  golongan agama Ahmadiyah dan Syiah.
Konflik  sangat  umum  terjadi  di dalam  kelompok  masyarakat.    Hal  ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Duverger  (1998)  bahwa  kehidupan  dalam setiap kelompok masyarakat akan senantiasa  diwarnai  oleh  konflik  dan integrasi yang bersifat fluktuaktif. Mayoritas konflik memang dapat memberi dampak  negatif,  namun  apabila  konflik tersebut  diarahkan  menjadi  sebuah kompromi  yang  didasari  oleh  rasa keadilan  maka  pada  akhirnya  konflik justru akan menguatkan integrasi di dalam masyarakat.
Setidaknya  ada  perbedaan  struktur antara  kelompok  masyarakat  satu  dengan yang lain. Masyarakat mungkin saja terdiri dari struktur homogen. Artinya, masyarakat  tersebut  hanya  memiliki  satu sistem  dan  tidak  terpecah  menjadi berbagai  kelompok.  Namun,  ada  juga masyarakat  heterogen  yang  di  dalamnya terbagi menjadi sub-sub kelompok mayoritas  dan  minoritas  sehingga  akan ada  banyak  sekali  bentuk  keberagaman yang  dapat  dijumpai  pada  masyarakat tersebut.
Pada dasarnya, konflik dan disintegrasi dapat muncul karena disebabkan oleh ketidakmampuan individu  atau  masyarakat  dalam  memberi ruang  bagi  kelompok  minoritas  tertentu untuk  mengekspresikan  bentuk  kebera- gaman  multikulkuralnya,  seperti:  budaya, ideologi,  dan  paham  politik  yang  dianut. Terlebih  lagi  jika  kelompok  minoritas tersebut  memiliki  sistem  dan  ciri  yang tidak  mudah  untuk  diterima  oleh kelompok mayoritas. Di sisi lain, kelompok minoritas  juga  berhak  menuntut  untuk diakui  segala  hak  yang  melekat  pada
eksistensi  mereka  dan  tidak  mengalami subordinasi dalam struktur masyarakat.
Permasalahan yang demikian mungkin  menjadi  sebab  bagi  tumbuh suburnyanya liberalisme di negara-negara multikultural.  Sebab,  prinsip  liberalisme menawarkan jaminan perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  tanpa terkecuali.  Bahkan,  prinsip  ini  memberi kebebasan  dan  keadilan  bagi  seluruh warga negara  secara individu.  Namun, hal yang  kerap  kali  menjadi problem bagi sebagian pemikir liberalis, sosiolog, society influencer ,  dan  pemerintah  ialah  dalam merumuskan  dan  menyatukan  pandangan yang  tepat  dalam  membuat  pengertian atau batasan mengenai keadilan, kebebasan  dan  hak-hak  asasi  dalam kerangka liberalisme. Sebagai contoh, teori Rawls  dan  Kymlicka  sama-sama  begitu concern terhadap  keberagaman  dalam liberalisme.  Meskipun  demikian,  apabila teori dari kedua tokoh tersebut dibandingkan  dan  ditarik garis  merahnya, maka  akan  tampak  celah  perbedaan mengenai  cara  memaknai  keadilan, kesetaraan  dan  hak-hak  warga  negara. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis ingin  mendeskripsikan  apa  saja  celah perbedaan  dari  teori  Rawls  dan  Kymlicka dalam  pandangan  liberalisme  terkait keadilan,  kebebasan,  dan  hak-hak  warga negara.  Selanjutnya  dari  celah  tersebut penulis  ingin  berusaha  menawarkan  jalan keluar  yang  dapat  mengakomodir  celah keberagaman warga negara pada abad 21.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  disusun  menggunakan metode library  research . Library  research merupakan  metode  pengumpulan  data penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan.  Metode  ini  tidak  dilakukan melalui  penelitian  lapangan  karena batasan  kegiatannya  hanya  berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008).
Adapun  bahan-bahan  kepustakaan yang  digunakan  antara  lain  berupa  buku referensi  utama,  yakni  buku  ‘ A  Theory  of Justice ’  (John  Rawls,  1993),  ‘ Justice  as  A Fairness ’  (John  Rawls,  2001)  ‘Kewargaan Multikultural’ (Will Kymlicka), serta buku- buku dan jurnal-jurnal  lain yang berhubungan  dengan  tema  keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Liberalisme dalam Multikulturalisme
Multikulturalisme  selalu  menjadi konsep menarik untuk dibahas. Multikulturalisme merupakan paham untuk mendefinisikan keberagaman masyarakat  yang  terkonsentrasi  dari berbagai  kelompok  budaya,  di  mana mereka  selalu  mempertahankan  identitas budaya  khasnya  (Nason,  2017).  Pada  satu kesempatan, Kaul (2011) mencoba memberi  titik  terang  yang  meyakinkan bahwa multikulturalisme sebenarnya memiliki  hubungan  dengan  berbagai macam  pengalaman  manusia.  Sebagai seorang  individu,  manusia  dapat  saling berbagi kasih sayang, komitmen, dan kerja sama  agar  dapat  menjalani  hidup  mereka seperti apa seharusnya.
Dalam  masyarakat  multikulturalis, individu  satu  sama  lain  saling  memiliki keyakinan  dan  kepentingan  yang  sama bahwa  persoalan  terkait  perbedaan budaya,  bahasa,  dan  identitas  mereka dijamin  oleh  lembaga  umum  secara  adil. Namun,  yang  menjadi  persoalannya  ialah perbedaan-perbedaan  sebagai  komposisi keragaman  tersebut  memiliki  implikasi tehadap taraf kebebasan dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh kelompok-kelompok  minoritas  budaya tertentu.  O’nions  (2007)  menjelaskan bahwa kelompok minoritas pada umumnya membutuhkan tindakan khusus untuk memastikan bahwa mereka mendapat  persamaan  dari  kelompok mayoritas. Kepastian mengenai persamaan akan selalu mereka tuntut apabila mereka mendapatkan  perlakuan  yang  tidak
menyenangkan  dan  melanggar  prinsip- prinsip  kesetaraan.  Perlakuan  seperti  itu seringkali  dapat  berasal  dari  adanya klasifikasi  atau  perbedaan  yang  tidak beralasan.
Kaum  minoritas  cenderung  memiliki refleksi  dengan  hak-hak  budaya.  Dalam arti universal, hak-hak budaya terdiri dari aspek hak asasi manusia dan memberikan jaminan bahwa semua orang memiliki hak untuk  mengakses  budaya  mereka  masing- masing.  Sebagai  sebuah  konsep  budaya, etnisitas berpusat pada pembagian norma, nilai,  kepercayaan,  simbol  dan  praktik budaya.  Pembentukan  "kelompok  etnis" bergantung pada penanda budaya bersama yang telah berkembang di bawah konteks sejarah, sosial dan politik tertentu. Mereka  memiliki  dorongan  terhadap  rasa memiliki berdasarkan pada nenek moyang mitologis  yang  sama.  Namun,  dalam argumen  anti-esensialis  dijumpai  bahwa kelompok etnis sebenarnya tidak didasarkan  pada  ikatan  primordial  atau karakteristik  budaya  universal  yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Melainkan,  mereka  dibentuk  melalui praktik-praktik
diskursif. Etnisitas dibentuk melalui diskusi panjang mengenai identitas kelompok dan identifikasi dengan tanda dan simbol yang dimiliki oleh etnis (Barker, 2012).
Liberalisme selalu meneguhkan prinsipnya  pada  kebebasan  dan  keadilan individu. Setiap individu diberikan hak dan jaminan  untuk  mengekspresikan  otonomi atas diri mereka sendiri, terutama hak-hak yang terkait dengan akses budaya. Kendati demikian,  keberagaman  yang  tidak  jarang membelah  masyarakat  menjadi  dua kelompok besar (mayoritas dan minoritas) itu,  justru  melahirkan  persoalan  bagi minoritas  yang  mulai  mempertanyakan bentuk kesetaraan dan keadilan kelompoknya dalam kerangka liberalisme. Namun,  bagaimana  cara  menetapkan standar  dan  batasan  yang  tepat  untuk mengukur  keadilan,  kebebasan,  dan  hak- hak  asasi  manusia  dalam  kerangka
keberagaman?  Beberapa  pimikir  liberal mencoba  membuat  definisi  yang  tepat untuk  menjawab  pertanyaan  ini.  Namun, dari definisi-definisi yang telah ada, justru semakin  menampakkan  adanya  celah keberagaman  dalam  kerangka  prinsip liberalisme.
Perdebatan mengenai multi- kulturalisme  dalam  masyarakat  liberal secara  tidak  langsung  telah  memfokuskan hubungan  antara  keanggotaan  budaya, identitas  individu,  serta  hak  dan kebebasan  individu.  Tapi  terkait  wacana tentang  pengakuan  budaya,  baik  budaya masyarakat pribumi (asli) maupun budaya masyarakat  polietnis  (pendatang),  juga harus  diperiksa  melalui  cara  yang digunakan  oleh  negara  dalam  rangka memajukan  agenda  kebijakan  di  dalam dan  luar  negeri  (Smits,  2014).    Budaya menjadi  sebuah  hal  problematis  bagi prinsip  lliberal.  Budaya  tidak  mudah dipahami  hanya  dengan  pemahaman terhadap  masyarakat  atau  individu. Liberal  klasik  telah  lama  menghindari masalah  dan  memberi  asumsi  bahwa netralitas liberal dan perlakuan yang sama terhadap semua orang sudah cukup untuk mengelola keragaman budaya dan membuat  semua  orang  merasa  bebas  dan setara.  Tetapi  masalahnya  tetap  ada  dan menjadi semakin jelas bahwa solusi politik yang  lebih  langsung  diperlukan.  Dalam kasus-kasus
tertentu, tampaknya solusinya memang membutuhkan pemberian  hak  minoritas.  Ini  bukan  lagi obyek perselisihan di antara kaum liberal: kaum  liberal  kulturalis  dan  nonkulturalis dalam banyak kasus akan sepakat tentang apa yang harus dilakukan (Bardon, 2018).
Perdebatan  tentang  Hak-hak  Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme
Kehidupan  politik  pada  dunia kontemporer  saat  ini  sering  diwarnai dengan  konflik yang  bertentangan  perihal kebudayaan.  Pada  satu  sisi,  kelompok mayoritas  berusaha  untuk  mencari  model negara  dalam  bayangan  mereka  sendiri.
Mereka  ingin  melihat  nilai-nilai,  tradisi, norma,  dan  identitas  mereka  sendiri  yang diekspresikan  dalam  berbagai  cara  di lembaga-lembaga  umum.  Dari  sudut pandang  kelompok  mayoritas,  ekspresi kebudayaan  mereka  dalam  keputusan bersama tampak dalam persoalan sederhana, seperti tentang aturan mayoritas  dan  demokrasi.  Merupakan suatu  hal  yang  wajar  bagi  sebuah  negara apabila dibentuk oleh kebudayaan kelompok  mayoritas  dan  tidak  ada  yang menentang  hal  tersebut  selama  batas- batas liberal dapat diamati dan dijalankan. Di  sisi  lain,  kebudayaan  minoritas  sering mendesak  untuk  mendapat  pengakuan dan akomodasi dari negara tempat mereka bergantung. Mereka menginginkan lembaga  umum  dirancang  sedemikian rupa  untuk  memberi  mereka  ruang  untuk mengekspresikan dan melestarikan kebudayaan  mereka  secara  khusus.  Bagi kaum  minoritas,  tuntutan  pengakuan  dan akomodasi  atas  ciri  khas  mereka  telah sesuai  dengan  keprihatinan  liberalisme tentang  tirani  mayoritas.  Hal  tersebut tampak dalam komitmen untuk mengurangi  perbedaan  dan  cita-cita  dari kewarganegaraan  yang  sama  (Patten, 2014).
Patten  (2014)  juga  menekankan bahwa ciri utama dari prosedur liberalisme  dasar  adalah  pengabaiannya secara umum terhadap pengakuan. Pilihan di  antara  beberapa  pendekatan  untuk pengakuan  tidak  mempengaruhi  jaminan terhadap  prinsip-prinsip  liberal  dan jaminan  tersebut  telah  sesuai  dengan prosedur  dasar  yang  dimiliki  oleh  negara liberal. Keputusan negara liberal mengenai pengakuan  pada  dasarnya  dibatasi  oleh berbagai  kondisi  saat  menyusun  prinsip- prinsip  liberal.  Sebagai  contoh  kasus  di beberapa  negara  liberal,  penolakan  dan larangan  untuk  berkomunikasi  dengan orang-orang dalam bahasa mereka sendiri akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap  hak-hak  dasar  mereka.  Untuk menjamin  hak  minoritas  dalam  berbicara
satu bahasa, mereka akan diperiksa secara jujur  bahkan  pengadilan  perlu  menye- diakan seorang ahli atau penerjemah yang mengerti  bahasa  mereka.  Pada  kasus  lain, keputusan tentang batasan internal dalam kelompok-kelompok tertentu dapat bertentangan  dengan  elemen  prinsip- prinsip  liberal.  Hal  ini  memberi  bayangan bahwa  dengan  memberdayakan  beberapa kelompok  minoritas  tertentu  melalui pengaturan pemerintahan sendiri, diperkirakan  akan  dapat  menyebabkan serentetan  pelanggaran  hak-hak  manusia. Sebab,  secara  tidak  langsung  mereka dipaksa untuk mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pada  kehidupan  saat  ini  dapat dipastikan  bahwa  hampir  tidak  ada wilayah  negara  di  dunia  yang  tidak memiliki  kebudayaan  minoritas.  Hal tersebut  dapat  ditandai  dengan  bera- gamnya identitas etnis, agama, bahasa, dan lain-lain yang kemudian menjadi pembeda dengan  kelompok  mayoritas.  Akan  tetapi, terdapat  fakta  tentang  kecenderungan yang melanda sebagaian besar masyarakat multietnis secara mayoritas untuk mendominasi  ranah  sosio-ekonomi  dan politik  secara  inheren  dibandingkan dengan  kelompok  minoritas.  Minoritas sering mendapat pengecualian dari proses pengambilan  keputusan  dan  pusat-pusat kekuasaan  yang  dapat  membahayakan identitas kolektif dan hak-hak keanggotaan  mereka.  Budaya  dan  status minoritas  yang  lebih  rendah  menjadikan mereka  tunduk  pada  diskriminasi  dan ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh  aktor negara  maupun  dari  pihak  swasta  (Alam, 2015).
Hal  tersebut  selanjutnya  mengarah pada  pertanyaan  bagaimana  bentuk keadilan  bagi  kelompok  minoritas  di tengah-tengah kehidupan kelompok mayoritas. Prinsip keadilan yang dimaksud  harus  mengandung  prinsip- prinsip yang harus dipenuhi oleh struktur masyarakat  yag  adil.  Rawls  (1993)  dalam “ A  Theory  of  Justice ”  menyebutkan  bahwa
dalam  masyarakat  yang  adil,  persoalan persamaan  kebebasan  warga  negara dianggap  sudah  selesai  dan  hak-hak  yang dijamin  oleh  keadilan  bukanlah  persoalan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tawar menawar politik maupun  perhitungaan  kepentingan  sosial. Prinsip-prinsip  keadilan  sosial  dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat,  yakni:  hak-hak  dasar  kebe- basan,  kekuasaan,  kewibawaan,  kesem- patan,  pendapatan,  dan  kesejahteraan. Rawls menempatkan keberagaman sebagai  doktrin  komprehensif  dan  bentuk permanen dari masyarakat yang demokratis.  Keberagaman  selalu  menjadi ciri  dari  masyarakat  demokratis,  bahkan keberagaman    dianggap  sebagai  kekuatan warga  negara  yang  sepadan  dengan badan-badan  kolektif.  Oleh  karena  itu, politik  menjadi  konsepsi  keadilan  dalam liberalisme politik a la Rawls (2001). Untuk menetapkan standar keadilan, Rawls  (2001)  dalam  “ Justice  of  Fairness” - nya  menawarkan  dua  prinsip  keadilan,  di antaranya:  1)  setiap  warga  negara memiliki  hak  yang  sama  dari  seluruh sistem sosial tentang persamaan kebebasan  dasar  yang  kompatibel  dengan sistem  kebebasan  bagi  semua  orang,  2) ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi sengaja diatur untuk melengkapi kondisi  dimana  warga  negara  dapat memperoleh akses pada jabatan dan posisi secara  terbuka  berdasarkan  kondisi peluang  kesetaraan  yang  adil  dan  dapat membawa  manfaat  yang  besar  bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.
Prinsip  pertama  ditentukan  oleh beberapa hal antara lain yakni: kebebasan berpolitik  (hak  untuk  memberikan  suara dan  berpartisipasi  dalam  politik)  dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta hak dan kebebasan yang ditentukan  oleh  kebebasan  dan  integritas (secara  fisik  dan  psikologi)  yang  dimiliki oleh  individu.  Namun  pada  akhirnya,  hak dan  kebebasan  tersebut  diatur  oleh
aturan-aturan  hukum.  Sedangkan  prinsip kedua selalu diterapkan dalam pengaturan latar  belakang  lembaga  yang  memenuhi prinsip  pertama  (termasuk  persyaratan untuk  mengamankan  nilai-nilai  keadilan dari  kebebasan  politik),  sebagaimana menurut definisi mereka akan berada pada masyarakat  yang  teratur.  Nilai-nilai keadilan dari kebebasan politik memastikan  bahwa  warga  negara  yang memiliki  bakat  dan  motivasi  yang  sama memiliki  peluang  untuk  mempengaruhi kebijakan pemerintah dan untuk mencapai posisi  otoritas  terlepas  dari  ekonomi  dan kelas  sosial.  Namun,  dalam  hal  ini  Rawls menekankan  pentingnya  warga  negara untuk kembali ke original position . Dengan demikian,  mereka  tidak  diizinkan  untuk mengetahui  perihal  ras,  kelompok  etnis, jenis kelamin, atau sumbangan kecerdasan dari  orang-orang  yang  mereka  wakili. Original  position digunakan  sebagai kerangka  dasar  untuk  menghindari veil  of ignorance sekaligus  sebagai  bentuk persetujuan antara kebebasan dan kesetaran  warga  negara  pada  prinsip keadilan yang pertama.
Dalam  konsepnya  mengenai  politik liberal,  Rawls  (2001)  menyebutkan  tiga hal  menjadi  ciri  dari  konsep  politik tersebut,  yakni:  1)  spesifikasi  hak-hak, kebebasan, dan kesempatan dasar tertentu;  2)  pelimpahan  prioritas  khusus pada  hak-hak,  kebebasan,  kesempatan dasar  tertentu;  dan  3)  langkah-langkah yang  dapat  dilakukan  untuk  memastikan seluruh warga negara memiliki cara untuk menggunakan kebebasan dan kesempatan secara  efektif.  Dari  penjelasan  ini  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ciri konsepsi keadilan Rawls memiliki implikasi  terhadap  pengambilan  kepu- tusan  secara  rasional  untuk  mencakup semua  elemen-elemen  keadilan  yang terdapat di masyarakat.
Teori  keadilan  Rawls  ini  kemudian mendapat  kritik  dari  Kymlicka.  Kymlicka (2015)  memandang  bahwa  keberagaman warga  negara  dapat  berfungsi  sebagai
dasar dan elemen dalam prinsip liberalisme,  bahkan  mendukung  politik multikulturalisme.  Oleh  karena  itu, keadilan  warga  negara  dapat  dicapai apabila  kelompok  minoritas  memperoleh hak-hak  untuk  pembatasan  internal  dan perlindungan eksternal. Kelompok minoritas melakukan pembatasan internal untuk  membatasi  kebebasan  anggotanya secara  individual  atas  nama  kemurnian kultural. Sedangkan perlindungan eksternal  berfungsi  untuk  melindungi kelompok  minoritas  dari  kekuasaan ekonomi atau politik yang dijalankan oleh kelompok mayoritas.
Teori Kymlicka (2015) juga berusaha memberikan  solusi  bahwa  kelompok minoritas  dapat  memperoleh  kesetaraan dari kelompok mayoritas dengan membuat perbedaaan antara hak perorangan  dan  hak  kolektif  yang dibedakan.  Hak  perorangan  tercermin dalam  komitmen  dasar  demokrasi  liberal bahwa warga negara memperoleh kebebasan dan kesetaraan secara individu. Sedangkan,  hak  kolektif  yang  dibedakan lebih mencerminkan pandangan atas nama solidaritas  kelompok.  Namun  apabila dicermati  sekilas,  hak  kolektif  yang dibedakan dirasakan bertentangan dengan hak perorangan. Sebab, hak-hak perorangan  akan  dibatasi  oleh  hak-hak kolektif.
Dalam  konsep  multikulturalisme liberal,  Kymlicka  (2004)  berkeyakinan bahwa setiap individu memiliki kepentingan  yang  sah  dalam  budaya, bahasa,  dan  identitas  mereka  sekaligus berharap  bahwa  kepentingan  tersebut dapat  dipertimbangkan  secara  adil  oleh lembaga  publik.  Konsep  ini  fokus  kepada penyediaan  peluang  yang  adil  dan  bebas untuk mengejar kepentingan budaya serta cara  untuk  mempertahankan  identitas atau cara hidup tertentu. Dalam kasus lain, kelompok  minoritas  mulai  muncul  untuk menjadi  bagian  dari  negara  yang  lebih besar,  bukan  sebagai  akibat  dari  adanya kolonialisasi,  tetapi  sebagai  hasil  dari
federasi  suka  rela  di  mana  kelompok- kelompok nasional sepakat untuk membentuk  pemerintahan  yang  lebih besar.
Kesukarelaan untuk bergabung dengan kelompok mayoritas ini kemudian melahirkan  tuntutan  terhadap  hak-hak minoritas.  Hak-hak  ini  mucul  sebagai bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang menjamin  setiap  orang  bebas  untuk mengakses budaya mereka dan memastikan  bahwa  semua  orang  akan diperlakukan sama (Barth, 2008). Kemudian,  hak  minoritas  ini  perlahan- lahan  muncul  menjadi  hak  individu  dan hak  kolektif  yang  dibedakan.  Minoritas dapat  memiliki  hak  kolektif  atau  hak mereka  memiliki  dimensi  kolektif.  Hak kolektif  tidak  sesuai  dengan  konsep  hak asasi  manusia  yang  ditujukan  untuk individu. Mereka didasarkan pada kesetaraan semua manusia (Barten, 2015). Oleh  karena  itu,  hak-hak  kolektif mendapat  pengesahan  sebagai  hak  untuk menentukan nasib sendiri setelah Perjanjian  Westphalia  di  Eropa    (Ommen, 2004).  Mengakui  hak-hak  kolektif  yang dibedakan  bagi  kelompok  etnis  dan minoritas sesungguhnya dapat menimbulkan  pertanyaan,  apakah  yang sekiranya akan terjadi apabila hak kolektif bertabrakan  dengan  hak  individu  (Barten, 2015).
Supaya  tidak  terjadi  pertentangan antara  hak  perorangan  dan  hak  kolektif yang dibedakan, Kymlicka (2015) memberikan  tawaran  mengenai  isi  atau batasan  dalam  hak kolektif  yang dibedakan  yang  dapat  dituntut  oleh kelompok  minoritas,  yakni:  1)  hak perwakilan  khusus  di  dalam  lembaga politik masyarakat (jaminan untuk memperoleh  kursi  di  lembaga  negara  di tingkat pusat bagi kelompok etnis maupun kelompok nasional), 2) hak-hak memimpin  diri  sendiri  (pendelegasian kekuasaan  kepada  minoritas  bangsa, sering kali dalam bentuk federalisme), dan 3)  hak-hak  polietnis  (dukungan  keuangan
dan  perlindungan  hukum  untuk  praktik tertentu yang berkaitan dengan kelompok etnis atau pemeluk agama tertentu). Apabila  dalam  teori  Kymlicka keadilan  diwujudkan  dengan  memberikan kebebasan  bagi  individu  dalam  kelompok minoritas untuk mengakses budaya dalam kelompoknya  sendiri,  berbeda  dengan teori Rawls di mana warga negara dituntut untuk  kembali  ke original  position -nya agar  mereka  prinsip  keadilan.  Sehingga, konsep  keadilan  Rawls  hanya  akan mengarah  pada  kegagalan  individu  untuk mengenali  hak  mereka  sendiri  sebagai kaum minoritas (Craig, 2012).
Warga  Negara  Multidimensional  Abad 21 Perbedaan pandangan yang menimbulkan  celah  keberagaman  dalam prinsip  liberalisme  dikhawatirkan  akan menimbulkan  kegelisahan  bagi  negara- negara  liberal  dalam  menemukan  cara tepat untuk menjaga eksistensi kelompok- kelompok  tertentu  yang  memiliki  refleksi terhadap  budaya.  Walaupun  liberalisme telah memberi jaminan kesetaraan mengenai keadilan dan kebebasan individu,  liberalisme  tetap  tidak  dapat melakukan pengabaian terhadap pengakuan  budaya  kelompok-kelompok minoritas.
Memasuki  dunia  abad  21,  persoalan harus  bergeser  dari  perdebatan  mengenai keadilan  terhadap  hak-hak  minoritas, menjadi  bagaimana  cara  membentuk karakter  warga  negara  multidimensional sesuai  dengan  tantangan  abad  21.  Sebab, apabila  terus  menerus  hanya  berkutat pada  upaya  menempatkan  hak-hak minoritas untuk dapat berintegrasi dengan kelompok  besar  (mayoritas),    sepertinya upaya  ini  tidak  akan  menemukan  titik temu. Untuk mewujud-kan karakter warga negara  multidimensional,  Cogan  &  Kubow (1997) berpendapat setidaknya terdapat 4 dimensi  yang  harus  dipernuhi  oleh  warga negara,  yakni:  dimensi  personal,  dimensi sosial, dimensi ruang, dan dimensi waktu.
Dimensi personal mencakup pengembangan  kapasitas  warga  negara sebagai  individu  untuk  memiliki  karakter etika  kewarganegaraan  yang  bertanggung jawab pemikiran, hati, dan perilaku. Warga negara harus meningkatkan kemampuannya  untuk  berpikir  secara kritis dan sistematis terhadap pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan budaya dan  isu-isu  hak  asasi  manusia.  Selain  itu, juga  sebagai  warga  negara  yang  mampu bertanggung  jawab  dan  bekerja  sama dalam  upaya  resolusi  konflik  dan pemecahan  masalah,  menjaga  lingkungan, mempertahankan  hak  asasi  manusia  dan terlibat dalam kehidupan umum. Dimensi  sosial  berakitan  dengan kegiatan-kegiatan  sosial,  di  mana  warga negara  hidup  dan  saling  bekerja  sama serta  mampu  berinteraksi  dengan  orang lain  dalam  berbagai  pengaturan  dan konteks,  termasuk  konteks  keberagaman. Tantangan  abad  21  yang  dapat  dipenuhi oleh  warga  negara  dari  dimensi  sosial ialah  dengan  memperluas  partisipasi dalam aspek ekonomi, kebudayaan, sosial, dan politik.
Dalam  dimensi  ruang,  warga  negara terbagi menjadi masyarakat lokal, regional,  nasional,  dan  multinasional. Terlepas dari kondisi ruang, warga negara harus  memiliki  kemandirian  dalam menghadapi  akibat  dari  perubahan teknologi,  seperti:  komunikasi,  pola perdagangan,  imigrasi,  dan  lain-lain. Menurut  dimensi  ini,  warga  negara  yang multidimensional  harus  dapat  melibatkan diri  dalam  kegiatan  yang  berdifat  lokal, nasional, bahkan multinasional.
Dimensi yang terakhir yakni dimensi waktu.  Warga  negara  tidak  boleh  terlena dengan  apa  yang  dilakukan  pada  saat  ini dan  melupakan  apa  yang  telah  terjadi  di masa  lalu  serta  tidak  mempersiapkan masa depan.
Warga
negara multidimensional harus memper- timbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu.  Mereka  membutuhkan  pengetahuan yang  luas  mengenai  diri  mereka  sendiri
maupun  tentang  sejarah  dunia  yang memberi  mereka  perasaan  untuk  selalu terhubung.  Warga  negara  multidimen- sional  juga  memerlukan  waktu  di  masa kini,  di  mana  mereka  dapat  mencegah sebisa  mungkin  masalah-masalah  yang sekiranya  akan  muncul.  Selain  itu,  warga negara  multidimensional  juga  harus mempersiapkan  masa  depan  untuk menyeimbangkan  kesiapsiagaan  dalam mengeksplore dan mengembangkan pengetahuan  dan  nilai  yang  akan  menjadi sebuah warisan yang tidak akan ternilai.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pandangan  Rawls  dan Kymlicka  terkait  keberagaman  dalam prinsip liberalisme memiliki celah. Apabila dalam  teori  Rawls  keberagaman  warga negara  hanya  berguna  sebatas  untuk mendukung  politik  liberalisme,  maka Kymlicka  dengan  politik  multikulturalis- menya  meletakkan  keberagaman  sebagai dasar  dan  elemen  penting  dalam  prinsip liberalisme.
Keadilan  menurut  Rawls  mencakup dua jenis, yakni: 1) warga negara memiliki hak  sama  untuk  mengakses  sistem  sosial yang  kompatibel  dengan  kebebasan  bagi seluruh  orang  dan  2)  ketimpangan kehidupan  sosial  dan  ekonomi  diatur untuk memberi keuntungan bagi kelompok  yang  dirugikan.  Sedangkan keadilan  menurut  Kymlicka  ialah  apabila kelompok  minoritas  memperoleh  hak untuk melakukan pembatasan internal dan perlindungan eksternal dari negara tempat mereka bergantung.
Dari  prinsip  kesetaraan,  Rawls menekankan  pentingnya  warga  negara untuk kembali ke original position . Namun pendapat ini dikritik oleh Kymlicka karena hal tersebut justru akan membatasi warga negara untuk mengenali hak-hak budayanya  sendiri.  Oleh  karena  itu, Kymlicka  membagi  hak  menjadi  dua macam,  yakni  hak  perorangan  dan  hak kolektif  yang  dibedakan  yang  berguna
untuk  membantu  kelompok  minoritas untuk  mengintegrasikan  diri  ke  kelompok mayoritas.  Untuk  menghapus  celah keberagaman  warga  negara  dalam  prinsip liberalisme,  maka  fokus  seharusnya beralih  ke  tantangan  abad  21  yakni pembentukan  karakter  warga  negara multidimensional yang dapat dikembangkan  melalui  4  dimensi,  yakni: dimensi personal, sosial, ruang, dan waktu.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih penulis sampaikan kepada  Dr.  Suharno,  M.  Si  atas  masukan dan  arahan  yang  telah  diberikan  hingga artikel  ini  terbit.  Selain  itu  juga  kepada Program  Pascasarjana  Universitas  Negeri Yogyakarta  yang  telah  mendukung  artikel ini sepenuhnya, terimakasih atas pengalaman  belajar  yang  menyenangkan sehingga  penulis  terinspirasi  untuk menulis artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  A.  (2015).  Minority  Rights  Under International Law. Journal of the Indian Law Institute, 57 (3): 376–400. Bardon, A. (2018). Culture, Neutrality, and Minority Rights. European  Journal  of  Political  Theory , 17 (3): 364–374. Barker,  C.  (2012). Cultural  Studies:  Theory  and Practice . California: SAGE Publications, Inc. Barten,  U.  (2015). Minorities,  Minority  Rights  and Internal  Self-determination .  Switzerland: Springer International Publishing.
Barth, W. K. (2008). On Cultural Rights: The Equality of Nations and The Minority Legal Tradition . London: Martinus Nijhoff Publishers.
Cogan, J. J., & Kubow, P. K. (1997). Multidimentional Citizenship:  Educational  Policy  for  the Twenty-first Century . Retrieved from https://digitalcommons.unomaha.edu/slcei nternational/2
Craig,  E.  (2012).  From  Security  to  Justice?  The
Development  of  a  More  Justice-Oriented Approach  to  The  Realisastion  Of  European Minority  Rights  Standards. Netherlands Quarterly of Human Rights , 30 (1): 41–65. Duverger,  M.  (1998). Sosiologi  Politik .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Haryanto,  S.  (2012).  Konflik  Sosial  di  Era Reformasi. Masyarakat,  Kebudayaan,  Dan Politik , 25 (4): 299–308.
Kaelan.  (2015). Liberalisasi  Ideologi  Negara
Pancasila (1st ed.). Yogyakarta: Paradigma. Kaul, V. (2011). Multiculturalism and The Challenge of Pluralism. Philosophy and Social Criticism ,
37 (4): 505–516. Retrieved from https://doi.org/10.1177/01914537114009 97
Kymlicka,  W.  (2004).  Justice  and  Security  in
Accommodation  of  Minority  Nationalism. In J.  May,  S.,  Modood,  T.  &  Squires  (Eds.), Ethnicity,  nationalism,  and  minority  rights . Cambridge: Cambridge University Press. Kymlicka, W. (2015). Kewargaan Multikultural (1st ed.;  terjemahan  Budi  Hardiman).  Jakarta: LP3ES.
Nason,  S.  (2017).  Multiculturalism,  Human  Rights, and  Proportionality. King’s  Law  Journal , 19 (2), 391–401. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09615768.2008.11
423676 O’nions,  H.  (2007). Minority  Rights  Protection  in International Law . Retrieved from
https://doi.org/10.4324/9781315595566 Ommen,  T.  .  (2004).  New  Nationalisms  and Collective Rights: The Case of South Asia. In J.  S.,  Modood,  T.  &  Squires  (Eds.), Ethnicity, nationalism, and minority rights . Cambridge: Cambridge University Press. Patten,  A.  (2014). Equal  Recognition:  The  Moral Foundations  of  Minority  Rights .  Princeton:
Princeton University Press.
Rawls, J. (1993). A Theory of Justice . London: Oxford University Press. Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: a Restatement (E. Kelly, ed.). England: The Belknap Press of Harvard University Press.
Smits,  K.  (2014).  Dialogue:  Why  Does  Culture Matter?  The  Political  Uses  of  Minority Cultures. Politics, Groups, and Identities , 2 (4):
674–680.
Zed,  M.  (2008). Metode  Penelitian  Kepustakaan .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.