THAI PROTEST 2020 : GAGALNYA SEBUAH UPAYA GERAKAN SOSIAL

## MELAWAN DOMINASI MILITER
Renada Elinna Carolinna 1* , Najamuddin Khairur Rijal 2 , Muhammad Fadzryl Adzmy 3 1,2,3 Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang.
Indonesia
* Korespondensi : elinnarenada@gmail.com

## ABSTRACT
Thailand is a country known for its political instability. Thai students are arguably one of the most  influential  groups  in  this  political  instability.  Since  the  Siamese  Revolution  of  1932, Thailand  has  faced  19  coups  and  20  constitutional  changes.  The  country  is  caught  in  a vicious  cycle  of  coups  and  revolutions  with  its  political  institutions  facing  reform  from  the wave  of  democratization  and  military  takeovers.  This  article  will  explain  the  pattern  of  the Thai Protest 2020 movement which is a social movement by students, activists, and students in Thailand who demand monarchical reform and resistance to military domination by using qualitative  research  methods  and  using  the  conceptualization  of  social  movements.  The results  show  that  the  Thai  Protest  2020  has  not  succeeded  in  bringing  about  change  in Thailand due to the lack of strategies and tactics due to the absence of a clear bureaucratic system during the movement.
Keywords: Thai Protest 2020, Social movements, monarchy, Thailand

## ABSTRAK
Thailand  merupakan  negara  yang  terkenal  dengan  ketidakstabilan  politiknya.  Mahasiswa Thailand  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  kelompok  paling  berpengaruh  dalam ketidakstabilan  politik  tersebut.  Sejak  Revolusi  Siam  1932,  Thailand  telah  menghadapi  19 kudeta  dan  20  perubahan  konstitusi.  Negara  ini  terjebak  dalam  lingkaran  setan  kudeta  dan revolusi dengan institusi politiknya menghadapi reformasi dari gelombang demokratisasi dan pengambilalihan  militer.  Artikel  ini  akan  menjelaskan  mengenai  pola  gerakan Thai  Protest 2020 yang  merupakan  gerakan  sosial  oleh  mahasiswa,  aktivis,  hingga  pelajar  di  Thailand yang  menuntut  reformasi  monarki  dan  perlawanan  terhadap  dominasi  militer  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan  konseptualisasi gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thai Protest 2020 belum berhasil membawa perubahan di  Thailand  akibat  kurangnya  strategi  dan  taktik  dikarenakan  tidak  adanya  sistem birokratisasi yang jelas selama gerakan.
Kata Kunci: Thai Protest 2020, Gerakan sosial, monarki, Thailand

## PENDAHULUAN
Thailand menganut sistem pemerintahan  monarki  konstitusional  dimana kepala  pemerintahan  dipegang  oleh  seorang Perdana  Menteri  sementara  Raja  hanya
sebagai  kepala  negara  secara  simbolis. Namun,  semenjak  Raja  Vajiralongkorn naik  tahta  menggantikan  ayahnya, mendiang  Raja  Bhumibol,  kini  peran Raja  semakin  menguat  dalam  politik
pemerintahan Thailand. Selain itu, pemerintahan  junta  militer  Perdana  Menteri Prayuth  Chan-Ocha  yang  dianggap  sangat berbeda  dengan  pemerintahan  junta  militer sebelumnya  juga  menimbulkan  perdebatan dengan lebih mendominasi birokrasi Thailand.
Kudeta  yang  dipimpin  langsung  oleh Prayuth  Chan-Ocha  pada  22  Mei  2014  atas nama National  Council  for  Peace  and  Order (NCPO) atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, menjadi titik awal PM  Prayuth  Chan-Ocha  mulai  berkuasa (Kongkirati and Kanchoochat 2018).  Prayuth mengambil alih kekuasaan dengan melakukan kudeta  pada  tahun  2014  atas  pemerintahan Yingluck Shinawatra seorang perdana menteri wanita  Thailand  pada  tahun  2011-2014  yang sekaligus merupakan saudara dari mantan PM Thaksin Shinawarta tahun 2001-2006.
Sebagai  pemimpin  kudeta,  Prayuth ditunjuk  langsung  sebagai  perdana  menteri baru untuk Thailand. Di bawah pemerintahannya,  kekuasaan  militer  sangat mendominasi  hingga  banyak  Jenderal  yang berniat untuk memperluas kekuasaan. Kabinet pemerintahan Prayuth juga memiliki kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat yaitu dengan membatasi wewenang  sipil,  kebebasan  berbicara  dan larangan  mengkritik  serta  larangan  aktivitas-
aktivitas politik lainnya (Kongkirati and Kanchoochat 2018).
Gejolak  di  masyarakat  kian meningkat ketika Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk membubarkan  partai Future  Forward Party (FFP)  dan  juga  mendiskualifikasi oposisi, Thanathorn Juangroongruangkit pada  pemilu  2019  (Thai  Lawyers  For Human  Rights  2020).  FFP  sendiri  telah dianggap  sebagai  partai  politik  dengan visi  dan  misi  yang  dapat  membawa Thailand  ke  arah  yang  lebih  baik  tanpa mengesampingkan  kepentingan  rakyat. Oleh  sebab  itu,  keputusan  MK  tersebut sontak melukai banyak hati kaum muda di Thailand.
Dengan memanfaatkan momentum  yang  ada,  pada  Desember 2019, para pemuda di Thailand melakukan  protes  di  depan  Monumen Bangkok mengajukan berbagai  tuntutan yang ditujukan langsung kepada kabinet pemerintahan militer PM Prayuth Chan- Ocha.  Demonstrasi  tersebut  dikenal secara luas dengan sebutan Thai Protest 2020, yang merupakan gerakan pemuda di  Thailand,  khususnya  mahasiswa, pelajar  dan  para  aktivis,  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  dominasi  militer
dalam  pemerintahan. Thai  Protest  2020 menjadi momen bersejarah sebagai demonstrasi  dengan  pelanggaran  hukum lese majeste terbanyak  semenjak  pemerintahan Raja  Bhumibol.  Terdapat  98  kasus  dakwaan pelanggaran lese  majeste dan  puluhan  dari mereka  telah  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi hukuman (Aljazeera 2020).
Tidak  dapat  dipungkiri  mahasiswa memiliki peranan penting dalam ketidakstabilan perpolitikan di Thailand. Pada penelitian  (Sripokangkul  et  al.  2019),  yang meneliti  mengenai  determinan  gerakan  sosial mahasiswa  di  Thailand,  menyatakan  bahwa munculnya  banyak  aktivis  mahasiswa  di Thailand skala besar disebabkan oleh pergeseran  kelembagaan  penting  di  Thailand pada 1960-an. Selain itu, pendirian universitas-universitas  daerah  negeri  yang baru juga memberikan dorongan atas lahirnya aktivis-aktivis  di  Thailand.  Com  (2019)  juga menambahkan,  gerakan  mahasiswa  yang fenomenal  di  era  PM  Prayuth  Chan-Ocha yaitu  kelompok  Dao  Din,  juga  memberikan dampak  besar  dalam  pertumbuhan  gerakan pemuda  di  Thailand.  Dao  Din  juga  dalam beberapa kesempatan berusaha untuk menciptakan  gerakan  masyarakat  sipil  yang menentang junta militer.
Phoborisut  (2020)  menegaskan kemunculan  gerakan  mahasiswa  pada tahun  2020,  telah  membuat  rakyat Thailand  menghadapi  kebutuhan  kritis untuk menyelesaikan konflik dan perpecahan  politik  yang  mengakar  di Thailand.  Hal  tersebut  dikarenakan banyaknya  perhatian  publik  terhadap aksi demonstrasi. Selain itu,
(Sombatpoonsiri 2021), juga berpendapat  bahwa  gerakan  mahasiswa tahun  2020  yaitu Thai  Protest  2020, bisa  saja  menyebabkan spill  over di negara-negara    Asia,  seperti  halnya fenomena Arab  Spring. Gerakan Thai Protest  2020 memiliki  jaringan  yang luas  dengan  kelompok-kelompok  sipil yang  beragam  yang  dikoordinasikan secara fleksibel sembari tetap mempertahankan otonomi vis-à-vis untuk  memprakarsai  dan  merancang aksi protes.
Lertchoosakul (2021), menjelaskan  terkait  salah  satu  gerakan para pelajar di Thai  Protest 2020, yaitu Tha White Ribbons, menjelaskan bahwa motivasi  para  siswa  menengah  atas  di Thailand  dalam  mengikuti Thai  Protest 2020 adalah  dikarenakan  siswa  yang mengalami berbagai tekanan dan
hambatan,  namun  justru  Thailand  tidak
memberikan solusi dari permasalahan tersebut karena  sistem  pendidikan  yang  terlalu  lama beroperasi  dengan  tidak  efektif.  Masalah korupsi dan juga ketidaksetaraan juga menjadi motivasi  besar  para  siswa  menengah  atas untuk  mengikuti  demonstrasi  anti-pemerintah tersebut.
Secara  umum,  riset  ilmiah  yang  hadir mengenai  gerakan Thai  Protest  2020, hanya berkisar  kepada  beberapa  gerakan  sosial  di dalam Thai Protest 2020 secara spesifik. Oleh karena  itu,  berdasarkan  paparan  di  atas, peneliti  ingin  mengisi gap tersebut  dengan menjelaskan  secara  detail  mengenai  pola gerakan Thai Protest 2020 secara keseluruhan , yang  kemudian  merujuk  pada  bagaimana gerakan  tersebut  mengalami  kemundurannya. Artikel  ini  akan  mengkaji  mengenai  pola gerakan Thai Protest 2020 di Thailand, mulai dari  tahap  kemunculan,  tahap  penggabungan, tahap  birokratisasi,  hingga  tahap  penurunan atau kemunduran mereka.
Adapun  kerangka  konseptual  yang digunakan untuk menjelaskan tahapan perkembangan Thai Protest 2020 menggunakan  konseptualisasi  gerakan  sosial. Gerakan  sosial  merupakan  entitas  sosial terorganisir  yang  bersifat  informal  yang terlibat dalam sebuah konflik ekstra- institusional  dengan  berorientasi  pada  tujuan-
tujuan  tertentu.  Sujatmiko  mengartikan gerakan  sosial  sebagai  bentuk  aksi kolektif yang cenderung konfliktual dan dilakukan  oleh  aktor-aktor  yang  diikat rasa  solidaritas  yang  kuat  melebihi bentuk-bentuk  ikatan  dalam  koalisi  dan kampanye bersama. Sementara, menurut Tarrow,  gerakan  sosial  merupakan sebuah  perlawanan  kolektif  oleh  orang- orang  dengan  solidaritas  tinggi  dan memiliki  tujuan  yang  sama  dalam proses  interaksi  yang  terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan juga pihak yang berwenang (Sukmana 2016).
Kemudian, dalam perkembangannya, terdapat empat tahapan dalam proses terjadinya sebuah gerakan  sosial  menurut  Herbert  Blumer (Christiansen  2009). Pertama, Tahap Kemunculan  ( Emergence ),  dalam  tahap ini,  gerakan  sosial  dapat  dikatakan masih  awal  dan  hanya  ada  sedikit  atau masih  belum  terbentuk  organisasi. Sebaliknya  tahap  ini  dapat  dianggap sebagai  proses  dari  rasa  ketidakpuasan yang  meluas.  Partisipan  dalam  gerakan memiliki  rasa  tidak  senang  dengan beberapa kebijakan atau beberapa kondisi  sosial  yang  ada,  akan  tetapi mereka  tidak  atau  belum  mengambil
tindakan  apa  pun  untuk  mengatasi  keluhan tersebut.
Kedua, Tahap Penggabungan ( Coalescenes ),  ditandai  dengan  perasaan ketidakpuasan yang lebih jelas. Pada tahap ini, kepemimpinan  muncul  bersamaan  dengan strategi  untuk  menjalankan  sebuah  gerakan. Selain  itu,  pada  tahap  ini  demonstrasi  massa dapat  terjadi  untuk  menunjukkan  kekuatan sebuah gerakan dalam menyatakan tuntutan.
Selanjutnya,  tahap  ketiga  yaitu  Tahap Birokratisasi (Bureaucratization ),  tahap  ini didefinisikan oleh Blumer sebagai "formalisasi,"  dengan  ditandai  oleh  tingkat organisasi  dan  strategi  berbasis  koalisi  yang lebih  tinggi.  Pada  tahap  ini,  gerakan  sosial telah  mencapai  beberapa  keberhasilan  karena mereka telah meningkatkan kesadaran sampai tingkat tertentu bahwa strategi yang terkoordinasi  diperlukan  di  semua  organisasi gerakan  sosial.  Gerakan  sosial  pada  tahap  ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan demonstrasi  massa  atau  pemimpin  yang menginspirasi  untuk  maju  ke  arah  tujuan mereka, melainkan mereka harus mengandalkan staf terlatih untuk menjalankan fungsi organisasi.
Keempat, tahap  terakhir  yaitu  Tahap Penurunan atau Kemunduran ( Decline ). Miller berpendapat,  ada empat cara di  mana gerakan
sosial  dapat  menurun,  yaitu  adanya Penindasan ( Repression ), Kooptasi ( Cooptation ),  Keberhasilan  ( Success ), dan Kegagalan ( Failure ). Represi terjadi ketika pihak berwenang, atau agen yang bertindak  atas  nama  pihak  berwenang, menggunakan  tindakan  yang  mana seringkali  tindak  kekerasan,  untuk mengontrol atau menghancurkan sebuah gerakan  sosial.  Kemudian,  kooptasi terjadi  ketika  para  pemimpin  gerakan datang untuk berasosiasi dengan otoritas atau  target  gerakan  lebih  dari  dengan konstituen gerakan sosial.
Keberhasilan gerakan sosial yang  lebih  kecil  dan  terlokalisasi dengan  tujuan  yang  sangat  spesifik seringkali  memiliki  peluang  lebih  baik untuk  sukses.  Banyak  gerakan  sosial memiliki  tujuan  yang  kurang  jelas  dan banyak  yang  mengorganisir  kampanye baru  begitu  yang  lain  selesai  baik melalui keberhasilan ataupun kompromi.  Terakhir  adalah  sebuah kegagalan  yang  disebabkan  oleh  dua alasan, yaitu faksionalisme dan enkapsulasi.  Ketika  sebuah  gerakan sosial tumbuh, dengan sebagian struktur organisasinya  terbuka  di  mana  setiap orang  dapat  mengambil  bagian  dalam proses pengambilan keputusan,
organisasi  mulai  dikendalikan  oleh  berbagai faksi  yang  beroperasi  di  dalam  organisasi yang  sayangnya  bisa  jadi  untuk  kepentingan organisasi luar (Blumer, 1969).

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  analisis deskriptif.  Tipe  penelitian  deskriptif-kualitatif digunakan  untuk  menggambarkan  dan  juga mendeskripsikan  sebuah  fenomena  yang terjadi,  baik  yang  bersifat  alamiah  maupun rekayasa  manusia.  Penelitian  deskriptif  lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian  deskriptif  menggambarkan  suatu kondisi yang apa adanya atau realita yang ada, bukan  sebuah  manipulasi  atau  pengubahan pada  variabel  dan  data  yang  diteliti.  Menurut Mely  G.  Tan,  penelitian  deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala, fenomena, ataupun kelompok tertentu.  Tipe  penelitian  deskriptif  digunakan jika ada pengetahuan atau informasi mengenai gejala sosial yang akan diteliti (Silalahi 2018).
Adapun  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan  yang  diperoleh  dari  buku, dokumen, jurnal, media elektronik dan lainnya yang semuanya mendukung kebutuhan penelitian.  Karena  itu,  data  yang  digunakan
dalam  penulisan  adalah  data  sekunder yang  bersumber  dari  pengumpulan  data sumber tertulis (Silalahi 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap Kemunculan Thai Protest 2020 Media  sosial  memiliki  pengaruh besar  dalam  kesuksesan  demonstrasi bersejarah Thai  Protest  2020.  Thai Protest  2020 sendiri,  pada  awalnya dipicu  oleh  pembubaran  Partai Future Forward  Party (FFP)  pada  akhir Februari  2020  yang  dianggap  memiliki pandangan kritis terhadap pemerintahan Prayut,  sehingga  mendapat  banyak perhatian oleh kaum muda di Thailand.
FFP memilih  cara  berkampanye yang  modern  dengan  memanfaatkan media  sosial,  seperti Twitter, sehingga dapat  menarik  antusiasme  kaum  muda di  Thailand. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah  Konstitusi  atas  pembubaran partai  FFP  mendapat  banyak  kecaman kaum muda di Thailand yang kemudian menyebabkan  demonstrasi  besar  di pusat  kota  Bangkok,  dengan  difasilitasi oleh media sosial.
Penyebab timbulnya kekecewaan  kaum  muda  di  Thailand yang  memicu  demonstrasi  terbesar tersebut  tidak  hanya  berasal  dari
dibubarkannya FFP saja, melainkan faktor lain seperti kediktatoran pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha  dan  juga  tingkah  semena-mena Raja  Vajiralongkorn.  Pemerintahan  militer PM  Prayuth  Chan-Ocha  dianggap  sangat represif,  di  mana  kebebasan  sipil  dibatasi, kritik  yang  dapat  dituntut  dan  juga  larangan atas  aktivitas  politik.  Semenjak  kudeta,  para jenderal  telah  memantapkan  diri  mereka sebagai elit penguasa baru dengan meningkatkan status, ruang lingkup kekuasaan,  anggaran  dan  juga  tenaga  kerja mereka (Kongkirati and Kanchoochat 2018).
Sementara itu, Raja Maha Vajiralongkorn,  semakin  mengaburkan  garis hak  prerogatif  kerajaan dan  seringkali melakukan  intervensi  dalam  politik.  Raja meminta amandemen konstitusi dalam ketentuan  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan kerajaan  dengan  mentransfer  semua  aset  di bawah Biro Properti Mahkota yang diperkirakan  mencapai  $30–60  miliar,  ke kepemilikan  tunggalnya.  Kaum  muda  di Thailand  kemudian  mulai  mempertanyakan kekuasaan kerajaan tersebut.
Selain  itu,  citra  Raja  Vajiralongkorn juga  semakin  tercoreng  ketika  Thailand dilanda efek serius akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian mereka dan kemudian muncul    berita  utama  internasional  tentang
raja  mereka  yang  hidup  mewah  di Jerman  dengan  20  selirnya.  Faktor- faktor  inilah  yang  menjadi  pemicu  dan sebagai kekuatan pendorong di belakang protes kaum muda, khususnya mahasiswa  hingga  pelajar  di  Thailand dalam  tujuan  penting,  yaitu  reformasi monarki (Chachavalpongpun 2020).
Dalam  perjalanannya,  sebelum meletusnya  demonstrasi  gerakan Thai Protest  2020, media  sosial  seperti Twitter dan Facebook, merupakan instrumen  penting  bagi  masyarakat dalam  mengekspresikan  ketidakpuasan mereka  terhadap  pemerintah  dan  juga monarki.  Bermula  dari  sebuah  tagar  di Twitter yang dibuat oleh kelompok Free Youth Movements (FYM), yaitu kampanye  dengan  tagar  #FreeYouth ( เยาวชนปลดแอก ),  pada  November  2019 di  grup Facebook yang  mendapat banyak  tanggapan  positif  dari  kaum muda  di  Thailand.  Tagar  atau hashtag merupakan hal penting dalam mobilisasi politik  karena  dapat  menghubungkan kata  atau  frasa  tertentu  dan  membuat konten online dapat mudah untuk dicari serta dibagikan secara massal.
Tagar  bukan  hanya  sebagai penanda signifikansi untuk masalah atau
peristiwa  tertentu,  akan  tetapi  mereka  juga berfungsi  sebagai  alat  penetapan  agenda  serta bingkai  diskursif  yang dapat  digunakan untuk menciptakan identitas kolektif bersama. Halaman Facebook Free Youth Movements ini menjadi  sebuah  ruang  virtual  berpikir  bebas bagi kaum muda di Thailand untuk berdiskusi dan  bertukar  pikiran  mengenai  masa  depan negara  mereka  serta  mencurahkan  bentuk ketidakpuasan  terhadap  kebijakan  pemerintah dan juga monarki (Sinpeng 2021).
Tahap Penggabungan Thai Protest 2020
Setelah  sukses  mendapat  antusiasme melalui  media  sosial,  rasa  ketidakpuasan tersebut  kian  nyata  dan  meluas.  Ratusan pengunjuk  rasa  berkumpul  di  Bangkok  pada Februari  2020  sebagai  buntut  keputusan  MK dalam  membubarkan  FFP.  Selain  itu,  mereka juga  menyerukan  tiga  tuntutan  yang  dikenal dengan The  Three  Demands, pada  Juli  2020, yaitu pertama ,  pembuatan  konstitusi  baru  di Thailand, kedua, menuntut  pemerintah  untuk melakukan reformasi terhadap sistem monarki Thailand,  dan ketiga, pembubaran  parlemen PM Prayuth Chan-Ocha.
Demonstrasi  tersebut  difasilitasi  oleh kelompok Free  Youth  Movements, yaitu sebuah  kelompok  advokasi  pemuda  yang merupakan  kekuatan  di  balik  beberapa  protes anti-pemerintah  terbesar  yang  dipimpin  oleh
pemuda  dalam  sejarah  kontemporer Thailand. Kelompok Free Youth didirikan oleh Tattep “Ford” Ruangprapaikitseree dan Panumas “James”  Singprom.  Kelompok Free Youth juga  merupakan  penggagas  tagar # FreeYouth yang  menjadi  salah  satu tagar  yang  paling  banyak  digunakan selama  demonstrasi Thai  Protest  2020 , baik di Twitter maupun Facebook, yang digunakan sebagai alat mobilisasi selama  demonstrasi  berlangsung  (Kri- aksorn 2020).
Selain  kelompok Free  Youth Movement, adapula United  Front  of Thammasat and Demonstration (UFTD) yaitu kelompok dari Universitas Thammasat,  dan Free  People  Group (FPG).  Kelompok  UFTD  merupakan penggagas dari “10 Tuntutan Reformasi Monarki”,  sebuah  proposal  terbuka kepada monarki untuk mengubah beberapa konstitusi, termasuk penghapusan  hukum lese  majeste. Hukum lese  majeste adalah  larangan mencela  Raja,  Ratu  dan  keluarga  serta pewaris  hingga  Bupati,  yang  tertera dalam  konstitusi  Thailand  artikel  112 dengan  hukuman  3  hingga  15  tahun penjara (Lawyer 2020).
Ketiga kelompok tersebut turut memfasilitasi  lebih  dari  selusin  protes  anti- pemerintah  skala  besar  yang  menarik  ratusan ribu  peserta  di  seluruh  Thailand  antara  Juli hingga  Desember  2020.  Kelompok-kelompok tersebut juga telah aktif dalam aktivitas politik dalam  dukungannya  kepada  FFP serta perlawanan  terhadap  pemerintahan  Prayuth dan  juga  monarki. Parit “Penguin” Chiwaruk, yang  merupakan  salah  satu  pemimpin  UFTD, menggunakan media Twitter untuk mengkampanyekan  Partai  FFP  mulai  awal tahun 2018.
Demonstrasi  yang  didominasi  oleh kelompok-kelompok gerakan pemuda Thailand,  aktivis,  mahasiswa,  hingga  pelajar tersebut,  turun  jalan  menyuarakan  tuntutan mereka  dengan  menggunakan  simbol-simbol budaya  populer  seperti  mengangkat  tiga  jari ke udara yang terinspirasi dari serial film “ The Hunger  Games ”,  dengan  makna  perlawanan terhadap  pemerintahan  diktator  dan  juga penindasan. Selama demonstrasi,  terhitung 21 aktivis  ditangkap  dan  98  kasus  dakwaan pelanggaran lese  majeste hingga  puluhan  dari mereka  telah  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi hukuman (Aljazeera 2020).
Tahap Birokratisasi Thai Protest 2020 Dengan adanya berbagai platform atau wadah untuk berdiskusi dan bertukar
pendapat,  terciptalah  sebuah  koalisi antar kelompok-kelompok gerakan sosial  pemuda  selama  protes.  Media yang  paling  sering  digunakan  adalah Twitter, Facebook, hingga Telegram.
Kelompok
Free Youth Movements menggunakan platform New Gen  Network, yaitu  organisasi  pemuda yang  berafiliasi  dengan  FFP  di  mana mereka  belajar  bagaimana  mengatur kampanye advokasi secara online . Maka dari  itu,  melalui  media  sosial,  dapat dikatakan kampanye Free Youth Movements dengan  tagar  # FreeYouth yang  berulang  kali  mendapatkan  jutaan keterlibatan,  dapat  dikatakan  sukses dalam meningkatkan koalisi antar gerakan  pemuda  di  Thailand,  yang mana  juga  berhasil  menyelenggarakan demonstrasi  dengan  lebih  dari  10.000 massa  di  depan  Monumen  Demokrasi Bangkok. Demonstrasi tersebut menjadi sebuah demonstrasi terbesar dan bersejarah selama kepemimpinan militer dan  monarki  di  Thailand  (Sinpeng 2021).
Akan  tetapi,  sayangnya  dengan koalisi  yang  tinggi  tersebut, Thai Protest  2020 tidak  memiliki  sebuah struktur  organisasi  ataupun  kelompok
formal  yang  jelas  di  dalamnya  (Issarachai 2020).  Kelompok Free  Youth  Movements yang sebelumnya menjadi pelopor demonstrasi,  tidak  pernah  mengklaim  diri mereka  sebagai  pemimpin  selama  protes, selain hanya sebagai fasilitator.
Selama  protes  berlangsung,  partisipan bersepakat dengan memutuskan bahwa gerakan Thai Protest 2020 merupakan gerakan sosial  tanpa  pemimpin  dengan  menyerukan “ We  are  all  leaders  today ” atau ‘setiap orang merupakan pemimpin’. Hal tersebut merupakan tanggapan atas banyaknya pemimpin  dan  juga  para  aktivis  dalam  protes yang  ditangkap  oleh  aparat  di  Thailand  (Jha 2020).
Tidak  adanya  kepemimpinan  yang terpusat merupakan aksi yang terinspirasi dari protes  di  Hong  Kong.  Meskipun  terdapat beberapa  tokoh  utama  selama  demonstrasi, akan  tetapi  pengambilan  keputusan  tetap dilakukan serta dilimpahkan kepada pengunjuk  rasa  atau  partisipan  dengan menggunakan  forum online dan  aplikasi berkirim  pesan  seperti  Telegram.  Akibatnya, penggunaan  Telegram  sempat  meroket  dalam beberapa  hari  di  Thailand  dikarenakan  para pengunjuk  rasa  yang  menggunakannya  untuk mengkoordinasikan  aksi  unjuk  rasa  sejak larangan  pemerintah  terhadap  pertemuan
politik lebih dari empat orang diterapkan sebagai  respon atas pandemi COVID-19.
Dapat  disimpulkan  bahwa Thai Protest  2020 tidak  memiliki  sebuah struktur  organisasi  yang  mengatur selama  berjalannya  gerakan,  melainkan seluruh  partisipan  atau  pengunjuk  rasa yang  bekerja  sama  dalam  menentukan strategi  selama  gerakan  berlangsung, seperti  simbol flash  mob, yel-yel ataupun  nyanyian,  tempat  berkumpul, hingga  informasi  mengenai  titik-titik keberadaan aparat keamanan (Jha 2020).
Tahap Penurunan/Kemunduran Thai Protest 2020
Seiring dengan banyaknya aktivis sekaligus para pemimpin selama protes  yang  ditangkap  dan  juga  tidak adanya  struktur  kepemimpinan  yang jelas, mengakibatkan semakin melemahnya gerakan. Selain itu, dikeluarkannya dekrit pemerintah mengenai  situasi  darurat  atas  COVID- 19  yang  melarang  adanya  pertemuan lebih  dari  lima  orang  juga  menjadi hambatan  selama  protes  berlangsung. PM  Prayut  Chan-o-cha  mengendalikan situasi  tersebut  selain  demi  keadaan
darurat  juga  bertujuan  untuk  membubarkan protes dan merebut kembali Gedung Pemerintah  dari  para  demonstran  (Issarachai 2020).
Bila menengok kembali kepada gerakan  mahasiswa  pada  tahun  1973  yang dikenal  dengan  “ Thai  Popular  Uprising ”, yaitu  demonstrasi  terbesar  di  Thailand  yang berhasil  mengorganisir  500.000  anggota masyarakat  di  luar  Monumen  Demokrasi. Gerakan  tersebut  berhasil  mendapat  perhatian Raja  Rama  IX  dengan  membuat  pemerintah militer  Thanom  Kittikachorn  mengundurkan diri. Protes ini, berhasil melakukan pergeseran politik Thailand menuju demokrasi (Waiwitlikhit 2020).
Maka  dari  itu,  melihat  keberhasilan “The  Popular  Uprising” dalam  mencapai tujuan mereka, dapat dianalisis mengapa Thai Protest  2020 mengalami  kemunduran  bila dibandingkan  dengan  protes  mahasiswa  pada tahun  1973.  Penyebab  kemunduran  gerakan Thai  Protest  2020 yang  utama  adalah kurangnya desentralisasi kepemimpinan.
Kelompok  mahasiswa  dalam  gerakan “The Popular Uprising” melakukan birokratisasi  melalui National  Student  Centre of  Thailand (NSTC),  yaitu  sebuah  kelompok antar universitas yang menghubungkan kelompok-kelompok  serikat  mahasiswa  di
seluruh negeri. Kelompok ini mengorganisir kegiatan non-politik antara  masyarakat  dan  mahasiswa dengan  mengumpulkan  hingga  100.000 siswa  pada  musim  semi  tahun  1973. Organisasi terpusat kelompok ini memungkinkan proses mobilisasi terkoordinasi  yang  berhasil  dari  protes mahasiswa  dan  juga  negosiasi  dengan pemerintah. Sementara itu, Thai Protest 2020 dikoordinasikan  oleh  lingkup online yang lebih kecil dan terdesentralisasi. Thai  Protest  2020 yang  heterogen  dan  tanpa  pemimpin, tidak  memiliki  tujuan  yang  terpadu  dan badan  yang  terpusat  untuk  berunding atau bernegosiasi dengan pemerintah.
Selain  itu,  adanya  faktor  represi yang  bertubi-tubi  dari  pemerintah  juga menyebabkan melemahnya gerakan tersebut. Thai Protest 2020 juga lemah akan  legitimasi  masyarakat  umum  bila dibandingkan dengan gerakan mahasiswa 1973. Hal tersebut dikarenakan  status  ‘mahasiswa’  sendiri yang  mengalami  penurunan  legitimasi dari  waktu  ke  waktu.  Status  mahasiswa pada tahun 1973 dianggap sebagai kaum elite  di  Thailand  yang  dianggap  dan dipercaya  dapat  memberikan  dampak serta  perubahan yang  konkrit  di
Thailand, sehingga mereka mendapat kepercayaan  rakyat  menengah  ke  bawah. Sedangkan,  pada  tahun  2020,  sangat  umum untuk  mendaftar  di  pendidikan  tinggi.  Realita tersebut  menormalkan  status  mahasiswa dalam masyarakat sipil, dan dengan demikian, masyarakat  umum  sekarang  semakin  melihat mereka hanya sebagai kelompok sosial biasa.
Lebih  dari  itu,  dalam  protes  tahun 1973 mayoritas masyarakat tidak puas dengan pemerintah.  Sedangkan,  pada  protes  tahun 2020  masih  banyak  basis  oposisi  yang  kuat yang  memberikan  dukungan  penuh  terhadap pemerintah  militer.  Gerakan Thai  Protest 2020 gagal  menarik  kaum  konservatif  dan monarki.  Hal  tersebut  cukup  berpengaruh besar dikarenakan faktor yang turut membantu keberhasilan gerakan mahasiswa adalah dukungan  luas  yang  mereka  peroleh  dari masyarakat  umum  (Waiwitlikhit  2020). Thai Protest  2020 dapat  disimpulkan  mengalami kegagalan  ( failure), dikarenakan  struktur organisasi  yang  terbuka  di  mana  setiap  orang dapat  mengambil  bagian  dalam  proses pengambilan keputusan.

## SIMPULAN
Kurangnya  strategi  dan  taktik  selama gerakan  menyebabkan Thai  Protest  2020 mengalami  kemunduran.  Mulai  dari  tahap penggabungan  hingga  kemundurannya, Thai
Protest  2020 memiliki  satu  kekurangan yaitu pada tahap birokratisasi yang tidak dilakukan  atas  dasar  kebersamaan  dan solidaritas. Thai  Protest  2020 tidak memiliki kepemimpinan terpusat selama aksi  yang  menjadi  sebuah boomerang atas  kegagalan  gerakan  tersebut.  Para pemimpin kunci yang telah didakwa dan dipenjara  tanpa  jaminan,  menyebabkan anggotanya  mengalami  demoralisasi. Meskipun dapat dikatakan belum berhasil memberikan sebuah perubahan, Thai  Protest  2020 memberikan  sebuah harapan dan angin segar atas bangkitnya pola  pikir  kritis  generasi  muda  untuk tidak  bersikap  apolitis  dan  untuk melawan  segala  bentuk  penindasan. Berhasil maupun tidak dalam memberikan  perubahan, Thai  Protest 2020 tetap  menjadi  sebuah  momentum bersejarah  di  Thailand  yaitu  sebuah negara  yang  dapat  dikatakan  ‘langka’ dengan hukum lese majeste yang masih diterapkan  dan  juga  lawan  yang  tidak biasa  yaitu  sebuah  rezim  militer  yang kuat  dan  juga  monarki.  Adanya  sebuah struktur  birokrasi  yang  jelas  sangatlah diperlukan dalam sebuah gerakan sosial mengingat hal tersebut merupakan salah satu  indikator  keberhasilannya. Thai Protest  2020 seharusnya  memiliki
sistem pembagian kerja atau sebuah organisasi formal  dengan  model  kepemimpinan  terpusat sehingga  gerakan  dapat  berjalan  dengan  baik dan terstruktur serta memiliki sebuah visi dan misi  yang  jelas.  Hal  tersebut  juga  dapat meningkatkan  solidaritas  dan  meminimalisir sebuah perpecahan di dalam gerakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aljazeera.  2020.  “Thailand’s  Lese  Majeste Law.”
Aljazeera . https://www.aljazeera.com/news/2020/ 10/15/thailands-lese-majeste.
Blumer,  H.  1969. Collective  Behavior. New York: Barners and Noble Books.
Chachavalpongpun,
Pavin. 2020. “Constitutionalizing  the  Monarchy: Uncompromising  Demands  of  Thai Protesters.” Journal  of  International Affairs 73(2): 163–72. https://utuvolter.fi/openurl/358FIN_U TUR/358FIN_UTUR:VU1??url_ver=
Z39.88- 2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mt x:journal&genre=article&sid=ProQ:Pr oQ%253Aabiglobal&atitle=CONSTIT UTIONALIZING+THE+MONARCH Y%253A+UNCOMPROMISING+DE MANDS+OF+THAI+PROTESTERS &title=J.
Christiansen, Jonathan. 2009. “Four Stages of Social Movements.” EBSCO Publishing Inc. : 1–7. https://www.ebscohost.com/uploads/i mported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf. Com, Thesocialsciences. 2019. “Interdisciplinary  Civic  and  Political Studies THAILAND.” The International Journal of
Interdisciplinary Civic and Political Studies 14(1): 45–60.
Issarachai,  Yutthaporn.  2020.  “Loss  of Protest Leaders ‘Critical.’”
Jha,  Preeti.  2020.  “Thailand  Protest:
Why Young Activists Are Embracing Hong Kong’s Tactics.” BBC News (October). Kongkirati,  Prajak,  and  Veerayooth Kanchoochat. 2018. “The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand.”
TRaNS:  Trans-Regional  and  - National  Studies  of  Southeast Asia 6(2): 279–305.
Kri-aksorn,  Thammachart.  2020.  “All You  Need  to  Know  about  Thai Protest.”
Lawyer, Thailand. 2020. “Royal Family (Section 107-112) Criminal
Code.” Thailand  Law  Library . https://library.siam- legal.com/thai-law/criminal- code-royal-family-sections-107- 112/.
Lertchoosakul,  Kanokrat.  2021.  “The White  Ribbon  Movement:  High School  Students  in  the  2020 Thai  Youth  Protests.” Critical Asian  Studies 53(2):  206–18. https://doi.org/10.1080/1467271 5.2021.1883452.
Phoborisut,  Penchan.  2020.  “The  2020 Student Uprising in Thailand : A Dynamic  Network  of  Dissent.”
ISEAS Perspective (129): 1–10.
Silalahi, Ulber. 2018.
“Metode Penelitian.” Jurnal  Kebijakan dan  Pengembangan  Pendidikan :
216.
Sinpeng,  Aim.  2021.  “Hashtag  Activism: Social  Media  and  the  #FreeYouth
Protests  in  Thailand.” Critical  Asian Studies 53(2): 192–205. https://doi.org/10.1080/14672715.2021 .1882866. Sombatpoonsiri, Janjira. 2021.
“From
Repression to Revolt: Thailand’s 2020 Protests and the Regional Implications.” German  Institute  of
Global  and  Area  Studies 1(February): 1–12.
https://www.jstor.org/stable/resrep302 27 Accessed:
Sripokangkul,  Siwach,  John  Draper,  Charles David  Crumpton,  and  Autthapon Muangming. 2019. “Understanding the Social  Environment  Determinants  of Student  Movements:  A  Consideration of  Student  Activism  in  Thailand  and the  Thai  ‘Social  Cage.’” International Journal  of  Asia-Pacific  Studies 15(1): 59–96.
Sukmadinata,  N.  S.  2008. Metode  Penelitian Pendidikan. Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
Sukmana,  Oman.  2016. Konsep  Dan Teori Gerakan Sosial .
Thai Lawyers For Human Rights. 2020.
“Government Crackdown on the
Right  to  Protest.” Article  19
(October):
1–25.
https://www.article19.org/wp- content/uploads/2020/10/2020.1 0.25-Thailand-Protest-Briefing- final.pdf.
Waiwitlikhit,  Pongsapak.  2020.  “The
Next Generation?: A
Comparison  between  Thailand’s 1973  Protests  and  Thailand’s 2020  Protests.” International Journal  of  Humanities  and Social Science 10(12): 16–25.

## PROFIL SINGKAT
Penulis  lahir  di  Malang,  27  Januari 2000. Penulis terafiliasi dengan
Program  Studi  Hubungan  Internasional, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas  Muhammadiyah  Malang. Kegiatan penulis saat ini adalah sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang.