## FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANA PELINDUNGAN SEMPADAN SUNGAI KBUPATEN SUKAMARA

## Saifullah

## Abstract
River  border  area  in  Sukamara  District  is  still  relatively  natural,  especially  Mapam River. However, in the lower area of the river border Mapam has been converted into residential areas, and the border areas of the river adjacent to the settlement began cartilage  endangered  occupation,  and  there  is  no  regulation  on  border  rivers  in Sukamara Regency. The aim of this study was to find out what has been done by its local  government,  describing  and  analyzing  river  border  policy  formulation,  and  to determine  the  factors  that  caused  the  absence  of  a  border  protection  policy  in Sukamara  river.  The  results  showed  that  the  government  has  set  the  river  border protection  policy  through  the  river  border  spatial  planning  policies  as  a  protected area, the policy include in Regulation No. 14 Year 2012 on RTRWK Sukamara 2012- 2032,  in  it  set  the  policy  agenda  for  the  executive  to  create  a  protected  area boundary river. Based on the analysis, almost all the alternatives have not qualified yet to be implemented due to constrained RDTR creation of the regulations. There is only one alternative to implementing policies that can be implemented without RDTR legislation,  that  do  outreach  to  the  community  so  as  not  to  penetrate  into  the  river border.  The factors  inhibiting the  formation of  policy  implementation  is  very  layered hierarchy  in  the  process  of  implementing  the  policy  formation,  the  lacking  of goverments  attention  on  it.  It  was  also  found  occupational  causes  of  Mapam  river border  into  public  housing  because  of  ignorance  about  the  regulation  of  building  in the border areas of the river.
Keywords: policy formulation, policy implemention, protection of the river border

## A. Pendahuluan
Definisi  dan  gambaran  tentang  sungai  bagi  generasi  yang  lalu,  generasi sekarang,  dan  yang  akan  datang  mungkin  akan  berbeda-beda,  bahkan  ada kecenderungangenerasi  yang  akan  datang  tidak  akan  pernah  menyaksikan keberadaan  sungai.  Apabila  generasi  yang  lalu  menyaksikan  palung  sungai 1 dialiriair  yang  jernih,  bersih,  dan  hidup  berbagai  spesies  binatang  sungai,  serta ditumbuhi  berbagai  jenis  tumbuh-tumbuhan  di  sepanjang  sempadannya 2 ,  maka generasi  sekarang  dan  mungkin  yang  akan  datang,  tidak  akan  pernah menyaksikan  keberadaansungai  seperti  yang  mereka  saksikan,  kecuali  orang- orang yang pernah menyaksikan dan atau tinggal di kawasan sungai-sungai yang masih alami dan terjaga manfaat keberadaannya.
Laporan  Tahunan  Ditjen  Sumber  Daya  Air  (2012)  menyebutkan  ada  5.590 sungai induk yang mengalir di wilayah Indonesia.Sungai-sungai tersebut dikuasai
1 Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai (PP No. 38 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (4))
2 Sempadan sungai adalah penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu (PP No. 38 Tahun 2011, Pasal 5 Ayat (5))
oleh  negara  dan  merupakan  kekayaan  negara  yang  dikelola  oleh  pemerintah. Pengelolaan  tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemanfaatan  fungsi  sungai atau keberadaan sungaiyang berkelanjutan (PP Nomor 38 Tahun 2011, Pasal 3).
Bentuk-bentuk  pengelolaan  sungai  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan tentang sungai.Kebijakan pemerintahyang terkait tentang sungai diantaranya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  dan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang sungai  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  38  tahun  2011.    Pada  PP  ini diatur tentang pengelolaan sungai (konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai), dan juga mengatur tentang perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 2, PP No.38 Tahun 2011).
Pengelolaan  sungai  sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  ini  adalah  dilakukan oleh  Pemerintah  (Menteri),  Pemerintah  Provinsi  (Gubernur),  atau  Pemerintah Kabupaten/Kota  (Bupati/Walikota)  sesuai  dengan  kewenangannya  (Pasal  4,  PP No.  38  Tahun  2011).    Pembagian  kewenangan  pengelolaan  sungai  diatur berdasarkan  wilayah,  yaitu  wilayah  sungai  lintas  provinsi,  wilayah  sungai  lintas negara,  dan  wilayah  sungai  strategis  nasional,  semuanya  dikelola  oleh Menteri.Adapun wilayah sungai lintas kabupaten/kota dikelola oleh Gubernur, dan wilayah  sungai  dalam  satu  kabupaten/kota  dikelola  oleh  Bupati/Walikota  (Pasal 19, PP No.38 Tahun 2011).
Adapun  beberapa  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  pengelola  sungai diantaranya  adalah  penetapan  garis  sempadan  sungai  yang  merupakan  salah satu dari kegiatan konservasi sungai. Sebagai contoh, penetapan garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 10 m  (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai (Pasal 9, PP No.38 Tahun  2011).    Penetapan  garis  sempadan  sungai,  wajib    dilakukan  oleh  para pengelola  sungai  paling  lama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  PP  No.  38  Tahun 2011 ini berlaku (PP No. 38 Tahun 2011, Pasal 80).
Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai  dan  daratan,  antara  lain:  a)  Filter  dari  polutan  seperti  pupuk,  obat  anti hama,  pathogen,dan  logam  berat,  yaitu  melalui  semak  dan  rerumputan  yang tumbuh,  sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.  b) Penahan erosi melalui  akar  tumbuh-tumbuhan.  c)  Tempat  berlindung,  berteduh,  dan  sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya(PP No. 38 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 5 Ayat (5)).
Fungsi  sempadan  sungai  yang  digambarkan  tersebut  adalah  bertujuan menciptakan  kawasan  tepi  sungai  yang  tertata  asri,  rindang  dengan  tumbuh- tumbuhan,  ada  burung-burung  berkicau,  dan  air  jernih  yang  mengalir  dengan berbagai  jenis  ikan  didalamnya  sehingga  membuat  suasana  nyaman  dan tenteram (PP No. 38 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 5 Ayat (5)).
Sebagai  implementasi  PP  No.  38/2011  telah  ditetapkan  juga  peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR)  Nomor  28/PRT/M/2015  tentang  Penetapan  Garis  Sempadan Sungai  dan  Garis  Sempadan  Danau.  Ada  juga  peraturan  perundangan  yang serupa tentang pengelolaan sempadan sungai, diantaranya  Keputusan Presiden
(Keppres)  Nomor  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung. Sempadan  sungai  dalam  keppresini  termasuk  kawasan  lindung  dalam  kategori kawasan  perlindungan  setempat  (Keppres  No.  32/1990,  Pasal  3  dan  5),  dan kawasan  sempadan  sungai  juga  termasuk  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan (RTHKP) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang PenataanRTHKP (Permendagri No. 1/2007, Pasal 6).
Dilihat  dari  sisi  regulasi,  telah  banyak  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan melestarikan,  melindungi,  dan  menjaga  manfaat  keberadaan  sempadan  sungai. Namun, bagaimanakah kondisi nyata sempadan sungai yang ada disekitar kita?
Gambar 1.1
Bangunan yang Melanggar Ketetapan Garis Sempadan Sungai
Sumber: Kompas.com, 03/02/2014 dan dokumentasi pribadi, 02/11/2015 pukul 08.42.33
Gambar  tersebut  adalah  sederetan  rumah  warga  yang  tinggal  di  pinggiran sungai Ciliwung kawasan Bukit Duri Jakarta  Selatan dan bangunan sarang walet di  kawasan  sempadan  sungai  Mapam  Kabupaten  Sukamara.  Ini  adalah  salah satu  gambaran  tentang  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tentang  fungsi  garis sempadan sungai.
Sebagai  efek  domino  dari  penyalahgunaan  fungsi  sempadan  sungai  adalah pencemaran  air  sungai  yang  disebabkan  limbah  rumah  tangga,  budaya  hidup masyarakat yang lebih senang membuang sampah ke sungai, permukiman yang kumuh,  dan  sedimentasi.Berdasarkan  laporan  Pusat  Sarana  Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011, bahwa 99 %  kualitas  air  sungai  dari  47  sungai  yang  melintasi  33  provinsi  dalam  kondisi tercemar  berat.  Dua  tahun  berikutnya Blacksmith  Institute dan Green  Cross Switzerland melaporkan  hasil  penelitiannya  bahwa  sungai  Citarum  termasuk  10 dari sungai terkotor di dunia (mongabay.co.id, 2013).
Gambar 1.2
Sampah di Permukaan Sungai Citarum dan Sungai Jelai Sukamara
Sumber: http://www.portal22.net/wp-content/uploads/2013/02 dan dokumentasi pribadi, 02/07/2015
Pencemaran  sungai  menurut  Menteri  Lingkungan  Hidup,  Balthasar Kambuaya sangat erat kaitannya dengan perilaku hidup masyarakat dan perilaku sektor  industri.  Dia  menjelaskan, "Sungai  dianggap  tempat  yang  paling  strategis untuk membuang sampah, padahal sumber air baku untuk air yang kita konsumsi berasal  dari  sungai," (Republika  Online,  24  Maret  2014)  Ia  juga  mengatakan bahwa, "Ada  75  persen  sungai  yang  tercemar  berat  dari  57  sungai  besar  yang dipantau kualitasnya selama 2013."
Ketua  organisasi  Ngrekso  Lepen  Mangku  Keprabon  (NLMK),  Eko  Setyo Winarto mengatakan,  “ Terdapat  lima  anak  Sungai  Bengawan  di  Solo,  yakni  Kali Pepe,  Kali Gajah Putih,  Kali Wingko,  Kali Anyar, dan Kali Premulung, semuanya mengalami  sedimentasi. ”  (Solopos.com,  15  Juli  2014).  Sebagaimana  yang dikatakan Ketua Ciliwung Institute Sudirman Asun dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar  Kambuaya  tersebut,  terjadinya  sedimentasi  ini  berkaitan  erat  dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penetapan sempadan sungai dan pencemaran air sungai yang disebabkan perilaku masyarakat dan sektor industri yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan strategis.
Sejalan dengan beberapa permasalahan pengelolaan sungai tersebut di atas, Direktorat  Sumber  Daya  Air  dalam  laporan  tahunan  pada  tahun  2010-2011 menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  isu  dan  permasalahan  seputar  konservasi sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai, diantaranya:
terjadi  degradasi  dasar  sungai  akibat  galian  C  yang  tak  berizin; tekanan  penduduk terhadap  badan-badan  sungai  menyebabkan  kapasitas  alur  sungai  semakin  berkurang  dan  menyempit; buangan  limbah  (limbah  industri,  rumah  tangga  ke  badan  sungai)  mengakibatkan  beban  lingkungan  dan pencemaran  semakin  terlampaui;  penurunan  kualitas  air  di  sungai,  menyebabkan  semakin  terbatasnya  air dan  sumber  air  bagi  penyediaan  air  baku; dari  5.590  sungai  induk,  lebih  dari  10% diantaranya sering mengalami banjir (Buku Laporan Tahunan Ditjen SDA, 2012).
Fenomena yang tergambar dari beberapa sumber  tersebut, mengindikasikan bahwa  kerusakan  sungai  diantaranya  disebabkan  oleh  penyalahgunaan  fungsi sempadan  sungai.Ada  beberapa  asumsi  yang  menyebabkan  penyalahgunaan fungsi  sempadan  sungai.  Pertama,  pengelola  wilayah  sungai  tersebut  belum menetapkan  peraturan  tentang  penetapan  garis  sempadan.Kedua,  peraturan telah ditetapkan namun tidak dilaksanakan, atau kelompok sasaran tujuan tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut.Asumsi ini didukung dengan pernyataan Ketua  Ciliwung  Institute,  Sudirman  Asun  dan  Koordinator  Komunitas  Peduli Ciliwung  Bogor  Een  Irawan  Putradalam  (kompas.com,  Jumat  31/1/2014), mengatakan, “pemerintah  harus  mengakui  sudah  membiarkan,  bahkan
melanggar  aturan,  sehingga  Ciliwung  hancur  sampai  memicu  bencana .”  Masih dalam sumber yang sama, menyebutkan bahwa tidak sedikit warga yang tinggal di  sempadan  sungai  memiliki  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  dan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB).
Apabila permasalahan penyalahgunaan sempadan sungai ini terus berlanjut, maka  ada  kemungkinan  sungai-sungai  yang  telah  rusak  semakin  rusak,  dan sungai-sungai  alami  akan  mengalami  nasib  yang  sama  dengan  sungai-sungai tersebut.  Hal  ini  tentunya  begitu  menarik  bagi  peneliti  untuk  meneliti bagaimanakah  formulasi  kebijakan  dalam  mengelola  sempadan  sungai  yang masih alami?
Salah  satu  sungai  yang  menarik  bagi  peneliti  adalah  sungai  Mapam  yang terletak  di  Kabupaten  Sukamara  Provinsi  Kalimantan  Tengah.Sungai  ini merupakan sungai dalam wilayah kabupaten denganpanjang 120 Km dan Lebar 50  M.    ( www.sukamarakab.bps.go.id ).  Sungai  ini  telah  di  manfaatkan  sebagian masyarakat  Sukamara  untuk  keperluan  rumah  tangga,  pertanian,  sanitasi lingkungan, industri, perikanan, dan transfortasi.
Gambar 1.3

## Wilayah Hilir Sungai Mapam Kabupaten Sukamara
Sumber: Observasi, 30/10/2015 dan 02/11/2015
Sungai Mapam termasuk sungai yang masih alami.Tanda-tanda kealamiannya dapat dilihat dari masih banyaknya tumbuh-tumbuhan yang hidup di  sepanjang  sempadannya.Namun,  ada  beberapa  permasalahan  yang  muncul di kawasan sempadan sungai Mapam, diantaranya adalah:
1. Wilayah hilir kawasan sempadan sungai telah menjadi pemukiman penduduk dan  bangunan  lainnya  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  garis  sempadan sungai.
Gambar 1.4
Rumah-Rumah Penduduk dan Bangunan Lainnya di Sempadan Sungai Mapam
Sumber: Dokumentasi pribadi, 30/10/2015 pukul 08:34:54
2. Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  belum  memiliki  regulasi  tentang pengelolaan  sempadan  sungai,  seperti:  pengaturan  tentang  garis  sempadan sungai, dan rencana detail rencana tata ruang sempadan sungai
3. Terindikasi  tidak  terkendalinya  pembangunan  sarang  walet  di  kawasan sempadan sungai.
Gambar 1.5

## Bangunan Sarang Walet di Sempadan Sungai Mapam
Sumber: Dokumentasi pribadi, 30/10/2015
4.  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  selaku  aktor  utama/pengelola  sungai, belum  merespon  dengan  sungguh-sungguh  laporandari  LSM  tentang kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai yang dilakukan pihak perusahaan perkebunan. Pada tahun 2011telah terjadi pembersihan lahan kebun  rotan  warga  di  tepi  sungai  Mapam  bagian  hulu  oleh  pihak perkebunan sawit (Lampiran II).
5.  Penertiban perizinan bangunan di kawasan sempadan sungai tidak dapat dilakukan  oleh  pihak  perizinan  karena  Perda  IMB  belum  dapat  mengatur kawasan sempadan sungai yang belum memiliki RDTR.
Berdasarkan  berbagai  masalah  di  kawasan  sempadan  sungai  di  Kabupaten Sukamara tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang proses kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai  di  Kabupaten  Sukamara.  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiaan ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melindungi sempadan sungai Mapam.
2. Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  formulasi  kebijakan  pelaksana perlindungan sempadan sungai Mapam di Kabupaten Sukamara.
3. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  penghambat  terbentuknya  kebijakan pelaksana sempadan sungai di Kabupaten Sukamara.

## B.  Kajian Teoritis B.1. Perlindungan Sempadan Sungai
Sempadan  sungai  ( riparian  zone )  adalah  zona  penyangga  antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan  dan/atau  lahan  basah.Tetumbuhan  tersebut  berupa  rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan  sungai  merupakan  area  yang  sangat  rentan  terhadap aktivitas manusia, berkenaan dengan pemanfataan lahan yang tidak sesuai dengan  daya  dukung  dan  peruntukannya  (Wardhani et  al. 2010)dalam Susetyo  (2014:  45).Manfaat  sempadan  sungai  terhadap  konservasi  sungai (baik  ekologi,  hidraulik  dan  morphologinya)  sangat  signifikan.  Lebar sempadan untuk konservasi perbaikan kualitas air, adalah 5 m sampai 80 m, untuk  konservasi  habitat  aquatik  3  m  sampai  30  m  dan  untuk  konservasi habitat terestrial adalah 30 m sampai 500 m. Sedangkan untuk memberikan ruang meandering dan  perlindungan  terhadap  banjir  diperlukan  sempadan sungai 5 m sampai 90 m (Maryono, 2009)dalam Susetyo (2014: 45). Pemanfaatan  ruang-ruang  terbengkalai  pada  sempadan  sungai  tidak hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  dan  sosial  saja,  namun  juga  bertujuan untuk  perlindungan  lingkungan  dengan  menjadikan  kawasan  sempadan sebagai  ruang  publik  melalui  penetapan  sungai  sebagai  "blue  space" kawasan,  mengubah  orientasi  bangunan  menghadap  ke  sungai  serta mengubah  akses  ke  arah  sungai  (Wardhani et  al. 2010)  dalam  Susetyo (2014: 45).
Perlindungan sempadan sungai adalah salah satu kegiatan konservasi sungai  dalam  pengelolaan  sungai.Kegiatan  perlindungan  sempadan  sungai dilakukan  melalui  pembatasan    pemanfaatan  sempadan  sungai  untuk keperluan  tertentu  (PP  No.  38/2011,  Pasal  20  dan  22).  Keperluan  tertentu tersebut  meliputi:  a).  bangunan  prasarana  sumber  daya  air;  b).  fasilitas jembatan dan dermaga; c). jalur pipa gas dan air minum; d). rentangan kabel listrik  dan  telekomunikasi;  dan  e).  kegiatan  lain  sepanjang  tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur (Penjelasan PP No. 38/2011, Pasal 22 Ayat 3).

## B.2 . Kebijakan Publik
Setiap  sistem  politik  membuat  kebijakan  publik,  produk  utama  dari sistem dan proses politik adalah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas  Dye  (1981)  dalam  Subarsono  (2010:  2)  adalah whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do (apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan atau tidak melakukan).  Konsep tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan  publik  mencakup  sesuatu  yang  tidak  dilakukan  pemerintah  atau diamnya  pemerintah  terhadap  permasalahan  publik.  Adapun  menurut Wibawa  (2011:  1-3)  kebijakan  publik  adalah  setiap  keputusan  yang  dibuat oleh suatu “sistem politik” untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi  suatu  kepentingan  baik  dalam  lingkup  negara,  provinsi, kabupaten  dan desa, atau RW dan RT.
Menurut  (Hogerwerf,  1983)  dalam  (Ali  dan  Alam,  2012:  15)  konsep kebijakan  publik  sangat  sederhana  yaitu,  usaha  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu,  dengan  sarana-sarana  tertentu,  dan  dalam  urutan  waktu tertentu.  Empat  unsur  yang  terkandung  dalam  konsep  tersebut  adalah:  (1) Usaha;  (2)  Tujuan;  (3)  Sarana;  dan  (4)  Waktu.  Keempat  unsur  tersebut dapat  dijadikan  kriteria  dalam  menempatkan  konsep  kebijakan  pada
berbagai  dimensi  seperti  dimensi  pemerintahan  dalam  kebijakan pemerintahan,  dimensi  sosial  dalam  kebijakan  sosial,  dimensi  politik  dalam kebijakan politik.
Kebijakan  pemerintah  pada  hakikatnya  merupakan  kebijakan  yang ditujukan  untuk  publik  dalam  pengertian  yang  seluas-luasnya  (negara, masyarakat  dalam  berbagai  status  serta  untuk  kepentingan  umum)  baik  itu dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  secara  langsung  yang  tercermin pada  pelbagai  dimensi  kehidupan  publik.Oleh  karena  itu,  kebijakan pemerintah sering disebut kebijakan publik (Ali dan Alam, 2012: 15).
James E. Anderson (1979:3) dalam Subarsono (2010:2) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh badan-badan  dan  aparat  pemerintah.Walaupun  disadari  bahwa  kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam  pandangan  seorang  pakar  politik  David  Easton  sebagaimana dikutip  Anderson  (1979)  dan  Dye  (1981)  dalam  Subarsono  (2010:17), kebijakan  publik  sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  input,  konversi,  dan output. David Easton (1984) dalam Nugroho (2009: 383) menganalogikannya dengan sistem biologi yang pada dasarnya merupakan proses  interaksi  antara  mahluk  hidup  dan  lingkungannya,  dengan  tujuan akhir menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Easton juga  menganalogikannya  dengan  kehidupan  sistem  politik,  dengan pengandaian  bahwa  kebijakan  merupakan  hasil  atau output dari  sistem politik.
Aktivitas  politis  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  tersebut  nampak dalam tahapan kebijakan publik yang mencakup serangkaian kegiatan yaitu: penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan  (Dunn,  2000:  22)  dan  Ripley  (1985) dalam Subarsono (2010: 11), sebagaimana yang digambarkan berikut ini:
Gambar 1.6

## Tahapan Kebijakan Publik
Penyusunan Agenda Formulasi & Legitimasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Evaluasi thd Implementasi, Kinerja, & Dampak kebijakan Agenda Pemerintah Kebijakan Tindakan Kebijakan Kinerja & Dampak Hasil Dikuti Hasil Diperlukan Hasil Diperlukan
Menurut  Nugroho  (2009:22)  pada  dasarnya,  meskipun  tidak  tertulis, dalam  memahami  kebijakan  publik  ada  dua  jenis  aliran  atau  pemahaman, yaitu kontinentalis dan Anglo-Saxonis .Pemahaman kontinentalis melihat bahwa  kebijakan  publik  adalah  turunan  dari  hukum.Pemahaman anglo- saxon memahami  bahwa  kebijakan  publik  adalah  turunan  dari  politik- demokrasi.
Berkenaan dengan karakter kebijakan di Indonesia, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal  7  mengatur  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan sebagai  berikut:  a.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945;  b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi; dan g. Perda Kabupaten/Kota.
Melihat hierarki tersebut, jenjang kebijakan di Indonesia amat berlapis, belum  ditambah  lagi  dengan  adanya  kebijakan  ditingkat  kementerian  yang ikut  mengatur  kebijakan  di  tingkat  daerah,  termasuk  Perda.Dari  jenjang kebijakan yang yang sangat berlapis ini, kita melihat bahwa Indonesia masih mengikuti  pola kontinentalis. Akibatnya  sebuah  kebijakan  dapat full implemented setelah sekian banyak kebijakan pelaksananya siap (Nugroho, 2009:29)
Memahami  konsep-konsep  kebijakan  publik,  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia,  maka  proses  pembentukan  kebijakan perlindungan sempadan sungai alami di Kabupaten Sukamara, membutuhkan  adanya  input  dari  pemerintah  berupa  PP/Keppres/Permen, baru  setelah  itu  melangkah  pada  tahapan  kebijakan  publik,  yang  diawali dengan penyusunan agenda.

## B.3. Formulasi Kebijakan
Formulasi  kebijakan  adalah  bagian  dari  rangkaian  proses  kebijakan publik yang bersifat politis, yang saling bergantung dengan karakteristik para pejabat  merumuskan  alternatif  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah  (Dunn, 2000:22-24).  Menurut  James  Anderson  (1979:23-24)  dalam  Subarsono (2010:12)  bahwa  formulasi  kebijakan  adalah  bagaimana  mengembangkan pilihan-pilihan  atau  alternatif-alternatif  untuk  memecahkan  masalah  dan siapa  saja  yang  berpartisipasi  dalam  formulasi  kebijakan.  Adapun  Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) dalam Subarsono (2010:13) menyebutkan
bahwa  formulasi  kebijakan  adalah  proses  perumusan  pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
Berdasarkan  konsep-konsep  formulasi  di  atas,  maka  formulasi kebijakan perlindungan  sempadan  sungai  alami  adalah    proses perumusan pilihan-pilihan  kebijakan  dari  agenda  pemerintah  tentang  perlindungan sempadan  sungai  dan  siapa  saja  yang  berpatisipasi.  Untuk  menilai kelayakan  alternatif  kebijakan  pemerintah  tentang  perlindungan  sempadan sungai  dalam  studi  kasus  perlindungan  sempadan  sungai  Mapam  di Kabupaten Sukamara, dapat ditinjau dari seperangkat kriteria seleksi.

## B.4. Kriteria Seleksi Alternatif Kebijakan
Dalam  merumuskan  alternatif  kebijakan  publik  ada  beberapa  variabel yang perlu dipertimbangkan (Subarsono, 2010:57-60):
(1)  Kesesuaian  dengan  visi  dan  misi  organisasi,  mendukung  tercapainya visi dan misi organisasi.
(2)  Dapat  diimplementasikan  dengan  dukungan  sumber  daya  finansial maupun sumber daya manusia.
(3)  Mendasarkan  pada  kriteria  penilaian  yang  jelas  dan  transparan,  kriteria ini  berfungsisebagai  standar  penilaian  yang  dapat  diverifikasi  oleh publik,  diantaranya  menurut  Patton  dan  Sawicki  (1987:157-167)  dalam Subarsono (2010:58) mengajukan beberapa kriteria sebagai berikut:
- Kelayakan  teknis:  dapat  mengatasi  pokok  persoalan  yang  muncul. Mencakup dua sub-kriteria, yakni efektivitas dan kecukupan. Efektivitas (dapat  mencapai  tujuan),  dan  kecukupan  (mampu  memecahkan persoalan).
- Kemungkinan  ekonomik  dan  finansial,  kriteria  ini  mencakup:  efisiensi ekonomi  ( resources yang  ada  dapat  diperoleh  manfaat  yang  optimal); keuntungan (perbandingan antara input dan output ); dan efisiensi biaya (tujuan tercapai dengan biaya yang minimal).
- Kelayakan  politik:  tingkat  penerimaan  (dapat  diterima  oleh  para  aktor politik-pembuat  kebijakan  dan  masyarakat-penerima  kebijakan); kepantasan  (tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat);  daya  tanggap  (sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat); legal  (tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada);  keadilan (mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat).
- Kelayakan administratif: otoritas (organisasi pelaksana kebijakan cukup memiliki otoritas); komitmen institusi (komitmen dari para administrator dari  tingkat  atas  sampai  tingkat  bawah);  kapasitas  (kemampuan aparatur  baik  konseptual  maupun  ketrampilan);  dukungan  organisasi (ada tidaknya dukungan dari organisasi pelaksana kebijakan.
C. Metode Penelitian
penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif  yaitu memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  formulasi  kebijakan  perlindungan sempadan  sungai  melalui  penelitian  studi  kasus  pada  sempadan  sungai  Mapam Kabupaten Sukamara.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## D.1.  Kebijakan  Pemkab  Sukamara  dalam  Perlindungan  Sempadan  Sungai Mapam
Substansi kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan untuk publik  dalam  pengertian  seluas-luasnya  (negara,  masyarakat  dalam berbagai  status  serta  untuk  kepentingan  umum)  baik  itu  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang  tercermin  dalam  pada  pelbagai dimensi  kehidupan  publik.Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  sering disebut kebijakan publik (Ali dan Alam, 2012:15).
Kebijakan publik sendiri menurut Thomas Dye (1981) dalam Subarsono (2010:2)  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan.Maka  untuk  konteks  kebijakan  Pemkab  Sukamara  dalam perlindungan  sempadan  sungai  dapat  dipahami  bahwa  apapun  yang  telah dilakukan atau diamnya Pemkab Sukamara dalam menghadapi permasalahan sempadan sungai Mapam.
Gambaran  kebijakan  yang  telah  dilakukan  Pemkab  Sukamara,  dapat dicermati dari informasi yang didapat dari beberapa informan:
Kabid Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Hutan, Arianto:
“Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Sukamara, walaupun secara tehnis kami  belum  ada  melakukan  secara  khusus  tapi  dari  dinas  lain  seperti Badan  Lingkungan  Hidup  mereka  sudah  melakukan  kegiatan  seperti pembersihan  areal-areal  sempadan  sungai  di  DAS  mapam,  kelihatannya infomasi  seperti  itu  di  tahun-tahun  kemarin,  dan  ini  sudah  dilakukan  oleh mereka,  jadi  aksen  dari  Pemkab  Sukamara  sudah  ada  tapi  dari  instansi lain,  kalau  kami  dari  dinas  kehutanan  dan  perkebunan  berkaitan  dengan sempadan  sungai  ini  yaitu  masalah  penebangan  pohon  yang  dekat dengan  sempadan  sungai  harus  dilihat  radiusnya  min  500  m  dari sempadan  sungai  tidak  boleh  di  tebang  dan  harus  dilindungi  untuk menghindari  adanya  erosi  ataupun  banjir  yang  mengakibatkan…(suara kurang jelas).”
(Wawancara, 21 Oktober 2015)
Menurut  Pak  Arianto,  Dinas  Kehutanan  belum  ada  melakukan  kegiatan khusus  di  sempadan  sungai,  tapi  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH) sudah  melakukan  pembersihan  areal-areal  sempadan  sungai.  Namun, pihak    BLH  menyatakan  belum  ada  implementasi  di  lapangan, sebagaimana petikan wawancara berikut:
Kabid Tata Lingkungan dan AMDAL BLH, Fahmi:
“Yang  terkait  program  dan  kegiatan  terkait  konservasi  sungai  di  BLH sudah  masuk  dalam  Renstra  2013-2018,  ada  beberapa  program  dan kegiatan  yang  terkait  konservasi  secara  umum  tapi  bukan  terfokus  di sempadan sungai, terkait konservasi sumber-sumber air dan pengendalian  kerusakan  sumber-sumber  air.Kegiatan  yang  selama  ini dilaksanakan  langsung  oleh  BLH  khusus  untuk  tadi  terkait  sempadan memang  belum  ada  secara  implementasi  di  lapangan, cuman kita  sudah ada  komitmen  dalam  Renstra  tadi  untuk  merencanakan  untuk  di  tahun- tahun mendatang sesuai denga n sumber daya yang ada di BLH sendiri.”
(Wawancara, 28 Oktober 2015) Memperhatikan penjelasan Pak Fahmi, yang menyatakan bahwa mereka belum  ada  implementasi  kegiatan  di  sempadan  sungai,  maka  ada kemungkinan  yang  melaksanakan  kegiatan  pembersihan  areal-areal sempadan  sebagaimana  dimaksud  Pak  Arianto  adalah  DPU  bidang pengairan,  karena  mereka  ada  kegiatan  normalisasi  sungai.  Penjelasan Pak  Fahmi  ini  menunjukkan  bahwa  BLH  melakukan  kegiatan  konservasi sungai  dalam  bentuk  konservasi  sumber-sumber  air  dan  pengendalian sumber air-air.
Dapat dipahami bahwa BLH melakukan konservasi sumber-sumber air diantaranya  sungai  adalah  berupa  pencegahan  pencemaran  air  sungai, hal ini sesuai dengan output kegiatannya berupa Laporan Kualitas Air dan Status  Lingkungan  Hidup  Daerah  yang  dikeluarkan  setiap  tahun.Jadi, dishutbun  belum  punya  kebijakan  khusus  tentang  sempadan  sungai  dan BLH baru dalam tahap merencanakan.
Informasi-informasi yang didapat dari beberapa informan di atas, belum ada  satupun  yang  menyatakan  telah  melakukan  kebijakan  perlindungan sempadan  sungai,  berbeda  dengan  apa  yang  disampaikan  Kadis  PU, berikut petikan hasil wawancaranya:
Kadis PU, Kantet:
“Yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  diantaranya,  salah satunya dengan membuat dan menetapkan RTRW Kabupaten Sukamara Nomor  14  Tahun  2012,  yang  didalamnya  mencakup  tentang  bagaimana pengajuan  bangunan  yang  berada  di  sempadan  sungai  juga  pengaturan penerbitan    IMB,  bisa  dipertanyakan  di  perizinan,  saya  kira  itu,  yang mengkhususkan  sempadan  sungai  sendiri  belum,  tetapi  itu  sudah mencakup secara keseluruhan.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Memperhatikan  pernyataannya,  dapat  diketahui  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Sukamara  telah  melakukan  kebijakan  tentang  sempadan sungai  melaluiPerda  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  RTRW  Kabupaten Sukamara 2012-2032.
Isi perda tersebut yang berkaitan dengan sempadan sungai, terlihat di beberapa  pasal  yaitu:  (1)  rencana  kawasan  perlindungan  setempat berupa  kawasan  sempadan  sungai  yang  berlokasi  di  Kecamatan Sukamara  dengan  luas  4.067,27  hektar  (Pasal  20,  huruf  b),  (2) perwujudan  kawasan  perlindungan  setempat  di  kawasan  sempadan sungai  berupa:  pembuatan  masterplan  RTH  di  kawasan  perkotaan; pembuatan  tanda  batas  sempadan  sungai;penyuluhan  pada  masyarakat agar  tidak  melakukan  penetrasi  ke  kawasan  sempadan;  penanaman tanaman  keras  yang  berfungsi  lindung;  penertiban  bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai, dan penataan kawasan sempadan sungai (Pasal 41, huruf b.2.,b.5., dan b.8.), dan  (3)  ketentuan  umum  peraturan  zonasi  kawasan  sempadan  sungai, yaitu:  kegiatan  dan  pemanfaatan  ruang  yang  diperbolehkan  adalah pembangunan  sarana  yang  mendukung  fungsi  sempadan  sungai,
kegiatan  yang  tidak  diperbolehkan  adalah  mendirikan  bangunan  yang mengganggu fungsi sempadan sungai (Pasal 49, ayat 2a dan 2c).
RTRW  digunakan  pemerintah  sebagai  dasar  dalam  menerbitkan  izin- izin  pemanfaatan  ruang  seperti  izin  lokasi,  IMB,  dan  izin  pemanfaatan bangunan (IPB).Adapun bagi masyarakat, rencana tata ruang merupakan pedoman  dalam  menetapkan  lokasi  dan  besaran  investasi  (Susetyo, 2014:37).
Namun,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Kasi  Tata  Ruang  dan  stafnya bahwa Perda RTRW ini belum dapat dioperasionalkan karena masih ada beberapa  peraturan  turunan  yang  belum  ditetapkan.  Penegasan  tentang belum  adanya  peraturan  turunan,  terutama  yang  khusus  mengatur sempadan sungai, juga disampaikan oleh Kadis PU berikut ini: Kadis PU, Kantet:
“Sampai  saat  ini  belum  ada  perda  secara  khusus  yang  mengatur sempadan  sungai,  hanya  saja  dalam  RTRW  Kabupaten  Sukamara  dan IMB  yang  dibuat  sudah  dijelaskan  bahwa  pengaturan  mengenai sempadan  sungai  di  Kabupaten  Sukamara  mengacu  pada  Permen  PU yang dibuat pemerintah pusat.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Selain  telah  diketahui  kebijakan  berupa  regulasi,  penliti  menanyakan juga tentangkebijakan dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD yang mempunyai wewenang mengurusi sempadan sungai. Kadis PU, Kantet:
“ Kegiatanjangka pendek Pemerintah Kabupaten Sukamara itumenertibkan  pada  penerbitan  IMB,  dan  jangka  panjangnya  membuat turunan  aturan  dari  RTRW  Kabupaten  Sukamara,  beserta  RDTR  yang disusun  mencakup  sempadan  jalan,  sempadan  sungai,  dan  juga  tata kelola  suatu  kawasan  kecamatan,  termasuk  didalamnya  sungai.  Di samping  itu  juga  terkait  dengan  adanya  konggres  sungai  se-Indonesia pertama  kali  yang  diadakan  di  Banjar  Negara  Jawa  Tengah,  bidang pengairan telah merencanakan untuk secara intens melakukan sosialisasi ke  masyarakat  agar  berperan  serta  aktif  dalam  menjaga  kelestarian sungai beserta sempadannya.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Penjelasan  Kadis  PU  tentang  kegiatan  jangka  pendeknya  adalah penertiban  IMB,  namun  berdasarkan  keterangan  dari  bagian  perizinan bahwa  mereka  masih  kesulitan  dalam  menerbitkan  IMB  di  sempadan sungai, dikarenakan tata ruangnya belum jelas, sebagaimana disampaikan Kepala Kantor PMP2T berikut:
“Mengenai bangunan selain sarang walet yang berada di pinggiran sungai, seandainya  mereka  mau  mengolah  IMB  terhadap  bangunan  yang  sudah ada,  kita  pun  melihat  apakah  bangunannya  itu  semi  permanen,  tidak mengubah  bentuk  dari  sungai,  mungkin  kita  masih  bisa  memberikan kebijakan IMB semi permanen yang sesuai ketentuannya. Kalau bagi kami
sebenarnya,  selama  ada  dari  SKPD  teknis  memberikan  pertimbangan diterima atau tidak, itulah yang kami pakai.
Kalau  mau  izin  itu  mudah  kita  terbitkan,  regulasinya  harus  sudah maksimal, tata ruangnya jelas, apakah di kawasan ini untuk permukiman, bentuk bangunan yang seperti apa, ketinggian yang dibolehkan seberapa, luasan  yang  bisa  dibangun  dari  luas  tanahnya  berapa,  itu  kan  kita  enak kalau  sudah  ada  regulasinya,  semuanya  itu  masih  di  SKPD  teknisnya. Jadi  kita  sebenarnya  masih  banyak  kekurangan  regulasi,  yang  menjadi ujung  tombaknya  itu  adalah  regulasi  tata  ruang,  kadang-kadang  kita terbentur  dengan  tata  ruang,  tapi  kalau  tata  ruang  sudah  ada  mengatur kita  jadi  enak,  tapi  kalau  belum  ada  beginikan  kita  mesti  minta pertimbangan dulu dari tata ruang.”
Sebagaimana  yang  dikatakan  Kadis  PU,  kegiatan  jangka  panjang perlindungan  sempadan  sungai  adalah  dengan  menetapkan  peraturan turunan  dari  RTRWK,  seperti  RDTR.  Melalui  RDTR  nantilah  baru  dapat diketahui  secara  detail  rencana  tata  ruang,  maka  inilah  yang  menjadi kendala  bagi  bagian  perizinan  dalam  menertibkan  pembangunan  di kawasan sempadan sungai. Bahkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang IMB,  belum  dapat  mengatur  permasalahan  sempadan  sungai,  berikut penjelasan  Kabag  Hukum  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Kabupaten Sukamara via telepon:
Kabag Hukum Setda, Eko:
“Perda IMB belum mengatur masalah sempadan karena dari pihak Dinas PU belum ada RDTR”
(Wawancara via telepon, 04/01/2016)
Klaim  dari  Kadis  PU  tentang  kegiatan  jangka  pendek  berupa penertiban IMB ini pun ternyata tidak dapat diimplementasikan oleh pihak perizinan.Selain  dari  Dinas  PU,  pihak  kelurahan  juga  menyatakan  telah melakukan  kegiatan  di  kawasan  sempadan  sungai.  Berikut  keterangan Lurah Padang:
Lurah Padang, Dadang:
“Yang  kita  lakukan  bekerja  sama  dengan  stakeholder  dan  masyarakat, untuk  membersihkan  sungai,  melakukan  himbauan  kepada  masyarakat untuk  tidak  membuang  sampah  sembarangan  apalagi  ke  sungai, menyiapkan  tempat-tempat  sampah  di  sepanjang  jalan  permukiman penduduk  yang  ada  di  Kelurahan  Padang,  kita  ajak  masyarakat  untuk tidak  membuang  sampah  rumah  tangga  ke  sungai,  beberapa  tahun  kita pernah  membuat  tong  sampah  swadaya  masyarakat  sebanyak  100  tong sampah.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Gambaran  dari  informan  yang  mewakili  pihak  Pemerintah  Kabupaten, menunjukkan  bahwa  kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai  baru sebatas perencanaan, belum pada tahap pemanfaatan dan pengendalian tata  ruang.Sementera  substansi  dari  perlindungan  sempadan  sungai
adalah pembatasan pemanfaatan sempadan sungai (PP Nomor 38 Tahun 2011, Pasal 22).
Pihak  kelurahan  yang  bisa  diandalkan  untuk  menjadi  ujung  tombak pelestarian  sempadan  sungai,  masih  fokus  pada  pelestarian  air  sungai, belum  ada  kegiatan  yang  mengarah  pada  perlindungan  sempadan sungai.  Hal  ini  terlihat  dari  kegiatan  yang  telah  dilakukan,  seperti: membersihkan  sungai,  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  tidak membuang  sampah  ke  sungai,  dan  membuat  tempat-tempat  sampah. Kegiatan-kegiatan  tersebut  mencerminkan  konservasi  sungai  dalam bentuk  pencegahan  pencemaran  air  sungai  bukan  perlindungan sempadan sungai.
Dengan  memperhatikan  beberapa  data  yang  terkumpul  tentang kebijakan  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  dalam perlindungan  sempadan  sungai,  terindentifikasi  bahwa  kebijakan  yang ada  belum  dapat  diimplementasikan  dan  prioritas  perhatian  Pemerintah Kabupaten  lebih  kepada  konservasi  sungai  dalam  kegiatan  pencegahan pencemaran air.
Bukti  bahwa  kebijakan  yang  ada  belum  dapat  diimplementasikan adalah  tidak  terlaksananya  penertiban  bangunan  di  sempadan  sungai dalam  hal  perizinan,  karena  kebijakan  yang  ada  belum  dapat  diterapkan dalam  proses  perizinan  mendirikan  bangunan  di  wilayah  sempadan sungai, dan perizinan-perizinan lainnya.
Perhatian  Pemerintah  Kabupaten  yang  terfokus  pada  pencegahan pencemaran air, juga menjadi penyebab permasalahan sempadan sungai tidak  teratasi.Bukti  kurangnya  perhatian  ini  dapat  terlihat  dari  beberapa kegiatan  yang  telah  dilakukan  beberapa  SKPD.Dinas  PU  hanya melakukan  normalisasi  sungai,  BLH  hanya  fokus  dalam  pencegahan pencemaran  air  atau  kualitas  air,  dan  pihak  Kelurahan  Padang  banyak melakukan kegiatan penanganan sampah dan limbah rumah tangga.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitiaan  tentang  kebijakan  perlindungan sempadan  sungai  di  Kabupaten  Sukamara,  maka  kebijakan  penataan ruang  sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung  yang  termuat  dalam Perda  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  RTRWK  Sukamara  2012-2032 belum  dapat  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  di  sempadan sungai  seperti  alih  fungsi  lahan  menjadi  permukiman,  belum  adanya regulasi khusus pengaturan sempadan sungai, dan tidak terkendalinyapembangunan sarang walet.
Dalam  tahapan  kebijakan  publik,  setelah  ditetapkannya  agenda kebijakan  maka  selanjutnya  menentukan  alternatif  kebijakan  atau formulasi  kebijakan.Maka  perlu  dicari  alternatif  kebijakan  yang  dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sempadan sungai Mapam melalui penilaian alternatif kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan.

## D.2. Formulasi Kebijakan Pelaksana
Alternatif kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam  melindungi  sempadan  sungai  adalah  kebijakan  penataan  ruang (Perda  No.14/2012,  Pasal  6).Namun,  kebijakan  yang  ada  belum  dapat memecahkan masalah yang muncul di kawasan sempadan sungai. Tetapi ada  beberapa  alternatif  kebijakan  dalam  kebijakan  tersebut  yang  dapat
diseleksi  untuk  mencari  solusi  dalam  memecahkan  permasalahan sempadan  sungai  Mapam,  berikut  beberapa  alternatif  tersebut:  1. pembuatan  masterplan  RTH  di  kawasan  Perkotaan;2.  pembuatan  tanda batas  sempadan  pantai,  sungai,  mata  air,  dan  RTH;  3.  penyuluhan  pada masyarakat  agar  tidak  melakukan  penetrasi  ke  kawasan  sempadan;  4. penanaman  tanaman  keras  yang  berfungsi  lindung;  5.  penertiban bangunan-bangunan  yang  mengancam  kelestarian  lingkungan  di  sekitar sempadan  sungai;  dan  6.  penataan  kawasan  sempadan  sungai  (Perda Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 41).
Kebijakan  yang  dipilih  adalah  kebijakan  yang  telah  lolos  dari  proses seleksi  karena  dipandang  lebih  unggul  daripada  alternatif  kebijakan  yang lain,  dan  dalam  memilih  alternatif  kebijakan  ada  beberapa  kriteria  seleksi yang  perlu  dipertimbangkan  (Subarsono,  2010:53).  Berikut  ini  gambaran kriteria  seleksi  alternatif  kebijakan  penataan  ruang  (sungai  sebagai kawasan lindung) di Kabupaten Sukamara:

## 1.  Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi
Visi Pemerintah Kabupaten Sukamara “Melanjutkan Terwujudnya Kabupaten  Sukamara  yang  Lebih  Maju,  Sejahtera,  Mandiri,  Aman, Damai,  dan  Bermartabat”  ( www.sukamarakab.go.id ).Visi  yang  terkait dengan  lingkungan  hidup  (sempadan  sungai)  adalah  “damai”  yang dijabarkan dan dijelaskan sebagai hubungan harmonis antara sesama manusia maupun manusia dengan lingkungan.
Visi  adalah  sebuah  statemen  yang  menggambarkan  keadaan yang  ingin  dicapai  (Setiyono,  2007:96).Pemkab  Sukamara  melalui  visi “damai”  menginginkan  adanya  hubungan  yang  harmonis  antara manusia  dan  lingkungan.Adapun  misi  untuk  mewujudkan  visi  “damai” adalah  penataan  tata  ruang  kota  yang  berkelanjutan  dengan mengutamakan pelestarian lingkungan hidup (Rancangan Akhir Perda RPJMD 3 ,  V-17).  Misi  ini  pun  telah  dijabarkan  sampai  pada  program pengembangan,  pengelolaan,  dan  konservasi  sungai,  danau,  dan sumber daya air lainnya, dibawah kewenangan DPU (Rancangan Akhir Perda RPJMD, VII-26).
Menurut Osborn dan Gaebler (1992) dalam Setiyono (2007:101), sebuah  statemen  misi  dapat  mengarahkan  seluruh  organisasi,  dan dapat membantu orang pada semua level untuk menentukan apa yang harus  mereka  kerjakan,  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan. Berdasarkan konsep ini, maka alternatif kebijakan pelaksana penataan ruang kawasan sempadan sungai, harus sesuai dengan misi.
Memperhatikan  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara, maka  alternatif  kebijakan  pelaksana  pada  Perda  RTRW  Kabupaten Sukamara, seperti pembuatan masterplan RTH di kawasan Perkotaan; penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan  di  sekitar  sempadan  sungai;  dan  penataan  kawasan sempadan  sungai,  menunjukkan    pada  arah  untuk  mencapai  visi  dan misi.
3 Pada saat pengumpulan data, Perda RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018  sedang dalam masa  evaluasi  oleh  Pemerintah  Provinsi,  sehingga  belum    ada  Perda  RPJMD  yang  sudah diundangkan dalam lembaran daerah.
2. Applicable (dapat diimplementasikan)
Untuk  mengukur  syarat aplicable ini  dapat  kita  ambil  contoh adalah  alternatif  kebijakan  berupapembuatan  tanda  batas  sempadan sungai,  penertiban  bangunan-bangunan  yang  mengancam  kelestarian lingkungan  di  sekitar  sempadan  sungai,  dan  penataan  kawasan sempadan  sungai  (Perda  12/2014,  Pasal  41),  semuanya  itu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana berupa peraturan penetapan  garis  sempadan  sungai.  Namun,  peraturan  ini  belum ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara,  karena  terkendala beberapa  hal,  berikut  petikan  wawancara  dengan  beberapa  informan yang menjelaskan kendala-kendalanya:
Kadis PU, Kantet:
“Kendala yang dihadapi selama ini dalam menetapkan garis sempadan sungai  diantaranya adalah sulitnya mengatur permukiman masyarakat karena  rendahnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya sempadan sungai. Adanya kultur budaya yang berbeda di masyarakat dalam  mempergunakan  sungai  disekitarnya  selama  ini  sungai  yang ada  di  Sukamara  merupakan  wewenang  pusat,  sehingga  dengan adanya  keterbatasan  anggaran  yang  ada  masih  belum  bisa mengalokasikan pada kegiatan dimaksud. Disamping itu sejak semula tepi  sungai  sudah  tumbuh  permukiman,  hal  ini  dikarenakan  sungai sebagai  sarana  transportasi  masa  lalu dan  sampai  saat  ini  pun masih dimanfaatkan  sebagai  transportasi  sekaligus  sebagai  untuk  mandi, cuci, bahkan buang air yang mengakibatkan sulitnya untuk merelokasi masyarakat di tepi sungai karena sudah budayanya.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Kabid Tata Lingkungan dan AMDAL BLH, Fahmi:
“Khusus kendala untuk konservasi sempadan sungai, salah satu yang utama karena tidak menjadikan kegiatan, jadi anggarannya belum ada dansumber daya manusia (SDM) secara kualitas belum memadai.”
(Wawancara, 28 Oktober 2015)
Pernyataan  yang  secara  eksplisit  dari  informan  bahwa  anggaran dan  SDM  menjadi  kendala  dalam  mendukung  perwujudan  kebijakan sempadan sungai sebagai kawasan lindung.
Adapun  pernyataan  Kadis  PU,    ”sulitnya  mengatur  permukiman masyarakat  karena  rendahnya  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya sempadan sungai”, munculnya pernyataan seperti ini perlu dicari  apa  yang  menjadi  penyebabnya,  dalam  pernyataan  salah  satu warga  RT  01,  dan  Ketua  RW  01  Kelurahan  Padang  saat  menjawab pertanyaan  peneliti  mengenai  pernahkah  ada  himbauan  untuk  tidak membuat rumah terlalu dekat dengan sungai, mereka menjawab:
Warga RT 01, Atim:
“Kalau  masalah  jarak  dari kali besar gini belum  pernah  terdengar, cuman kita  waktu  itu tu  kan ,  zaman kai Alang  itu  (pembakal/kades  th 60-an) kalau membuat rumah paling dekat dengan jalan, 5 meter atau 4  meter,  memang  sudah  dari  dulu  itu  diaturnya  sebelah  menyebelah jalan.  Waktu  itu  hanya  ada  isu-isu  di  masyarakat  ini,  kalau  membuat
rumah  jangan  terlalu  dekat  dengan  sungai, kena’ (suatu  saat/nanti) kalau air  dalam (banjir) bale  anak  biak (anak-anak  kecil) tecabur (tercebur), jadi harus dijauhi dari sungai.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Ketua RW 01, Hamid:
“ Kadida’ (tidak ada) .”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Memperhatikan jawaban  mereka, ternyata  mereka tidak mengetahui  tentang  tidak  bolehnya  mendirikan  rumah  dipinggiran sungai.Ketidaktahuan masyarakat ini, khususnya warga yang tinggal di pinggiran  sungai  Mapam  tentang  pengaturan  masalah  sempadan sungai itulah yang menjadi sebab mereka melakukan penyalahgunaan fungsi  sempadan  sungai.  Bukan  karena  kesengajaan  mereka  untuk melakukan  pelanggaran  atau  karena  rendahnya  kesadaran  mereka akan  pentingnya  sempadan  sungai,  namun  karena  tidak  adanya informasi  yang  mereka  dapatkan  tentang  sempadan  sungai,  maka wajar  saja  apabila  kesadaran  mereka  masih  rendah  akan  pentingnya sempadan sungai.
Melihat  kendala  dalam  pengaturan  garis  sempadan  sungai, berupa  sumber  daya  finansial,  SDM,  dan  komunikasi,  dalam mendukung  perwujudan  sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung, maka  alternatif  kebijakan  ini  belum aplicable .Secara  keseluruhan  dari beberapa  alternatif  kebijakan  tidak  dapat  diimplementasikan  karena keterbatasan  anggaran  dan  SDM,  namun  untuk  alternatif  ke-3  berupa kegiatan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  tidak  melakukan penetrasi ke kawasan sempadan sungai dapat implementasikan, tanpa perlu anggaran yang besar.
3.  Kelayakan Teknis
Ada  dua  sub  kriteria  dalam  kelayakan  teknis  yang  digunakan untuk mengukur suatu alternatif kebijakan yang dipilih, yakni efektivitas (dapat  mencapai  tujuan),  dan    kecukupan  (mampu  memecahkan persoalan).  Bila  kita  melihat  dari  efektivitas  dan  kecukupan,  maka secara keseluruhan alternatif memenuhi syarat efektivitas, karena telah sesuai  dengan  visi  dan  misi,  namun  dari  sisi  kecukupan  untuk memecahkan masalah maka semua alternatif belum memenuhi syarat karena  belum  dapat  diimplementasikan  sebagaimana  penjelasan  sub bab  4.2.2,  kecuali  hanya  satu  alternatif  yang  bisa  dilaksanakan  yaitu alternatif  ke-3berupa  penyuluhan  kepada  masyarakat  agar  tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan.
Alternatif  ke-3  ini  memenuhi  syarat  efektivitas  karena  dapat mencapai  tujuan  agar  masyarakat  tidak  melakukan  alih  fungsi  lahan sempadan sungai dan berkecukupan untuk memecahkan masalah dari ketidaktahuan  masyarakat  akan  pentingnya  sempadan  sungai  dalam pelestarian sungai dengan melakukan penyuluhan.
4.  Kemungkinan ekonomik dan finansial
Kriteria  ini  menyangkut  efisiensi  ekonomi,  keuntungan,  dan efisiensi  biaya.Gambaran  kemungkinan  ekonomik  dan  finansial  dapat
dilihat  dari  kondisi  sungai  Mapam  berdasarkan  pernyataan  informan berikut:
Kabid Tata Lingkungan dan AMDAL BLH, Fahmi:
“Sebagian besar masih banyak yang alami tapi tetap ada tekanan dari kegiatan  pengembangan  permukiman  dan  kegiatan  perusahaan pembukaan lahan perusahaan,…”
(Wawancara, 28 Oktober 2015)
Warga RT 01 Kel. Padang, Atim:
“Bagian  arah  ke  hulu  sungai,  masih  ada  sekitar  20-30  meteryang merimbun sampai ke dekat Sarang, seberang menyeberang.”
“Masih, ada ubar, belangeran,
kenasian, rasau , jejawi,rangas sepanjang  dari  Sukamara  masih  rimbun  seberang menyeberang.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Pernyataan  informan  tersebut  memberikan  gambaran  tentang  kondisi sempadan sungai Mapam yang masih alami, tanda-tanda kealamiannya  sebagaimana  dinyatakan  Atim,  sekitar  20-30  meter kawasan  sempadan  sungai  Mapam  masih  banyak  tumbuhan  yang merimbun,  seperti: ubar,  belangeran ( Shorea  balengeran ) ,  kenasian, rasau ( Pandanus  tectorius ), jejawi ( Ficus  benjamina ), rangas ( Gluta renghas )
Selain  dari  itu,  berdasarkan  telaah  dokumen  peta  citra  satelit,  dapat terlihat  bahwa  sebagian  besar  dari  sempadan  sungai  Mapam  berupa hutan rawa dan semak belukar, sebagaimana Gambar berikut.

## Gambar 4.1

## Kondisi Lahan di Sempadan Sungai Mapam Tahun 2014
Sumber: Balitbang Bappeda Sukamara
1 m 2 m
Terlihat dari gambar citra satelit tersebut, warna merah pada kode 1 adalah kawasan sempadan sungai Mapam bagian hilir yang menjadi kawasan  permukiman  dan  berbatasan  langsung  dengan  sungai Jelai.Adapun kode  2 menunjukkan kondisi lahanhutan rawa sekunder, dan semak belukar rawa di sepanjang sempadan sungai Mapam pada bagian luar permukiman sampai pada bagian hulunya.
Berdasarkan  pernyataan  informan  dan  peta  citra  satelit,  maka sumber daya yang ada pada sempadan sungai Mapam, seperti masih banyaknya  tumbuhan-tumbuhan  yang  alami,  lebih  efisiensi  untuk dimanfaatkan  sebagai  RTH.Sehingga  dengan resources yang  ada dapat  diperoleh  manfaat  yang  optimal,  karena  tidak  diperlukan restorasi  sempadan  sungai  seperti  sempadan  sungai  yang  sudah banyak rusak.
Kemudian  dari  sisi  keuntungan  dan  efisensi  biaya  dapat  dilihat dari  kawasan  sempadan  sungai  yang  telah  menjadi  permukiman  dan rawan  alih  fungsi  sebagai  kawasan  permukiman  baru  dan  bangunan lainnya  yang  tidak  diperbolehkan  berdiri  di  sempadan  sungai.Kondisi permukiman  penduduk  yang  berada  pada  kawasan  hilir  sempadan sungai Mapam dapat lebih jelas terlihat pada lampiran III gambar citra satelit quickbird Sukamara  2009.Adapun  kawasan  sempadan  sungai yang rawan terulang alih fungsi sebagai permukiman penduduk, terlihat dari gambar berikut.
Gambar 4.2
Rumah-Rumah Warga RT 01 Bagian Hulu Kelurahan Padang
Sumber: Observasi lapangan (07/12/2015)
Jarak  rumah-rumah  warga  ini  dari  pinggir  sungai  sekitar  100 meter, pada bagian belakang yang mengarah ke sungai dan samping- samping  rumah  mereka  masih  banyak  lahan  yang  kosong.  Pola pembangunan  rumah  warga  ini  dimulai  dari  tepi  jalan,  sama  dengan pola  yang  terjadi  pada  permukiman  penduduk  di  kawasan  sempadan sungai  Mapam bagian  hilir  yang  tergambar  pada  citra  satelit quickbird pada lampiran II. Kecenderungan warga membangun rumah seperti ini telah  berlangsung  lama,  sebagaimana  keterangan  yang  didapat  dari Ketua  RW  setempat  dan  salah  satu  warga  atas  pertanyaan  peneliti tentang sejak kapan mereka tinggal di kawasan tersebut dan dari mana arah dimulainya pembangunan rumah warga pinggiran sungai. Ketua RW 01 Kel. Padang, Hamid: “Sejak tahun 70-an, sudah 42 tahun.”
“Di  pinggir  jalan/jembatan,  sebagian  dari  pinggir  sungai,  tapi  lebih banyak dari depan.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Warga RT 01 Kel. Padang, Saifuri:
“Mulai tahun „82.” “Dari pinggir jalan.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Pola  pembangunan  rumah  di  kawasan  sempadan  sungai  seperti ini,  kemungkinan  akan  terulang  kembali  sehingga  lahan-lahan  yang masih  kosong  di  sempadan  sungai  akan  beralih  fungsi  menjadi permukiman penduduk.
Dengan  memperhatikan  kawasan  sempadan  sungai  pada permukiman  penduduk  yang  masih  sedikit  dan  arah  pembangunan permukiman  dilahan  kosong  juga  masih  kecil,  maka  kegiatan penertiban  bangunan  dan  penataan  kawasan  sempadan  sungai  lebih mudah  dilakukan  dengan  biaya  yang  lebih  sedikit.Sehingga kemungkinan  ekonomik  dan  finansial  dari  alternatif  perwujudan sempadan sungai sebagai kawasan lindung lebih menguntungkan.
5. Kelayakan Politik
Tingkat  penerimaan  oleh  para  aktor  politik  (pembuat  keputusan) dan  masyarakat  (penerima  kebijakan)  tentang  penetapan  sempadan sungai  sebagai  kawasan  lindung,  penertiban  bangunan  perumahan dipinggiran  sungai,  dan  sempadan  sungai  sebagai  ruang  terbuka hijau.berikut petikan pernyataan informan: Ketua LSM SUARA, Supianur: “kita kurang tahu, nda begitu nyambunglah bahwa itu kawasan lindung. Namun,  sempadan  sungai  ini  perlu  kita  lindungi,  supaya  tidak  terjadi pendangkalan, supaya airnya pun tidak ada pencemaran.”
“Sangat  setuju,  memang  harusnya  ya…kalau  memang  sudah  di  tepi sungai  karena  kita ni  kan benturan  masalah  dana  apa  macam  untuk memindahkan mereka, cuman diatur bagaimana caranya agar mereka itu tidak merusak lingkungan. Supaya sungai pun tidak terjadi pencemaran.” “Mendukung  sekali  kita  masalah  itu,  tinggal  daerah  mampu  atau nda , malah sangat setuju sekali kita. Kalau memang ada keinginan, ku rasa apa
yang dikatakan tidak mampu untuk kawasan hijau. Seharusnya dari mulai sekarang  ini  diatur  sebelum  penduduknya membludak ,  selagi  masih banyak  yang  kosong,  coba  itu  dipetakan  untuk  dijadikan  kawasan  hijau, malah itu sangat setuju sekali,…”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Lurah Padang, Dadang:
“Menurut saya tujuannya baik saja, namun hal itu perlu kita sosialisasikan kepada  masyarakat,  agar  masyarakat  bisa  mengerti  maksud  dan  tujuan pemerintah.”
“Kembali ke pertanyaan tadi ya, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat,  kita  harus  mensosialisasikan  bahwa  maksud  dan  tujuan pemerintah untuk kepentingan bersama, apalagi sungai ini memang harus kita jaga kelestariannya.Pasti maksud dan tujuan pemerintah ini baik juga untuk masyarakat, dan hasilnya juga akan dirasakan masyarakat.”
“Yang  pertama,  pemerintah  banyak-banyak  atau  sering  menghimbau kepada masyarakat tentang kelestarian sempadan sungai karena ini juga untuk  kepentingan  kita  bersama,  kalau  memang  itu  perlu  dibuat  aturan, tapi kita harus melakukan pengkajian ke lapangan.”
“Jelas, itu bagus karena manfaatnya untuk menjaga lingkungan.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Ketua RW 01 Kel. Padang, Hamid:
“Kemarin  sudah  ada  rapat  di  kecamatan  dengan  PU,  yang  intinya  kalau mau  mendirikan  bangunan  harus  ada  ijin  dulu,  baru  membangun.Hampir semua ketua RT dan RW hadir, tanggapan masyarakat baik.”
(Wawancara, 8 Desember 2015)
Kadis PU, Kantet:
“sangat-sangat  penting  untuk  menjaga  kelestarian  sungai  agar  bisa bermanfaat  secara  maksimal  bagi  masyarakat  sekitar  dan  menjaga  agar tidak  menimbulkan  bencana  dikemudian  hari,  menghindari  adanya pencemaran sungai juga, supaya bangunan-bangunan tidak di tepi sungai dan ada jarak, sehingga tidak …(suara kurang jelas) sungai.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Kabid Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Hutan Dishutbun, Arianto: “sangat-sangat  penting,  dari  segi  lingkungan  ini  harus  kita  lindungi terutama untuk kebersihan dari pada air itu sendiri, terus biota-biota yang ada  di  dalam  air  seperti  ikan,  jadi  itu  sebagai  tempat  berlindungnya mereka. Jadi sangat perlu dilakukan perlindungan sempadan sungai.”
(Wawancara, 21 Oktober 2015)
Secara  umum,  respon  pembuat  keputusan  dan  penerima kebijakan  sangat  baik,  namun  peneliti  tidak  mendapatkan  data  yang diinginkan  dari  Wakil  Ketua  DPRD  dan  Ketua  Komisi  yang  membidangi lingkungan, karena Wakil Ketua DPRD menyatakan, dia kurang mengerti
tentang masalah sempadan sungai, begitupun Ketua Komisi selama dua kali pertemuan tidak ada waktu untuk wawancara.
Namun,  pernyataan  Ketua  LSM  Suara  tentang  ketidaktahuannya bahwa  sempadan  sungai  adalah  kawasan  lindungakan  sangat disayangkan.Ketidaktahuan  menyebabkan  fungsi  kontrol  lemah,  apabila fungsi kontrol lemah maka tidak adanya tuntutan dari pihak LSM sebagai perwakilan  masyarakat,  sehingga  tidak  ada  bahan  sebagai  input  untuk memproses  suatu  kebijakan  dan  masalah  yang  ada  dianggap  bukan masalah.  Apapun  permasalahan  yang  ada  di  sempadan  sungai,  tidak akan  menjadi  perhatiannya  karena  menganggap  bahwa  pelanggaran yang terjadi di kawasan sempadan bukan suatu masalah.
Selain  dari  dukungan  dan  tuntutan  yang  mempengaruhi kelayakan  politik  suatu  alternatif  kebijakan,  perlu  juga  ditinjau  dari  legal kebijakan.Apakah  kebijakan  penataan  ruang  sempadan  sungai  sebagai kawasan  lindung  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.Diantara  peraturan  yang  terkait  kebijakan  penataan  ruang sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung  adalah  keppres  tentang kawasan lindung dan permendagri pengelolaan RTHKP.
Perlindungan  sempadan  sungai  yang  diatur  dalam  Keppres Nomor 32/1990 tentang pengelolaan kawasan lindung adalah penetapan sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung  yang  termasuk  dalam kategori  kawasan  lindung  setempat  (Pasal  3  dan  5).Perlindungan terhadap  sempadan  sungai  dilakukan  untuk  melindungi  sungai  dari kegiatan  manusia  yang  dapat  mengganggu  dan  merusak  kualitas  air sungai,  kondisi  fisik  pinggir  dan  dasar  sungai  serta  mengamankan  aliran sungai(Pasal  15).  Kriteria  sempadan  sungai  menurut  keppres  ini  adalah minimal 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak  sungai  yang  berada  diluar  pemukiman.Adapun  dikawasan permukiman  berupa  sempadan  sungai  yang  diperkirakan  cukup  untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter (Pasal 16).
Pertimbangan filosofis yang diambil dalam penetapan Permendagri  Nomor  1/2007  adalah  upaya  pemerintah  dalam  menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau  kawasan  perkotaan  (RTHKP).Hal  itu  dilakukan  dalam  rangka mengimbangi  pesatnya  perkembangan  dan  pertumbuhan  kota/perkotaan yang disertai dengan alih fungsi lahan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan,sehingga  menurunkan  daya  dukung  lahan  dalam  menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan (konsideran menimbang).
Tujuan RTHKP adalah: a. menjaga keserasian dan keseimbangan  ekosistem  lingkungan  perkotaan;  b.  mewujudkan keseimbangan  antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan  di perkotaan;  dan  c.  meningkatkan  kualitas  lingkungan  perkotaan  yang sehat,  indah,  bersih  dan  nyaman  (Pasal  2).  Fungsi  RTHKP  adalah:  a. pengamanan  keberadaan  kawasan  lindung  perkotaan;  b.  pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; c. tempat perlindungan plasma  nuftah  dan  keanekaragaman  hayati;  d.  pengendali  tata  air;  dan sarana estetika kota (Pasal 3).
Manfaat dari keberadaan RTHKP ini diantaranya: a.  sarana  untuk  mencerminkan  identitas  daerah;  b.  sarana  penelitian, pendidikan  dan  penyuluhan;  c.  sarana  rekreasi  aktif  dan  pasif  serta
interaksi  sosial;  d.  meningkatkan  nilai  ekonomi  lahan  perkotaan;  e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; f. sarana aktivitas  sosial  bagi  anak-anak,  remaja,  dewasa  dan  manula;  g.  sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; h. memperbaiki iklim mikro; dan i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan (Pasal 4).
Berdasarkan  isi  dari  kedua  peraturan  tersebut,  maka  kebijakan penataan  ruang  sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung  beserta perwujudannya,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang ada.
Dukungan yang baik dari para aktor dan masyarakat serta sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka  alternatif  kebijakan penataan  ruang  sempadan  sungai  sebagai  kawasan  lindung  memenuhi syarat  dalam  hal  kelayakan  politik,  walaupun  dari  sisi  tuntutan  yang bersumber dari masyarakat tidak ada.

## 6. Kelayakan Administratif
Berawal dari pengumpulan data di DPU, dimana saat itu bertemu dengan salah satu kepala seksi (kasi) bidang pengairan, dia menyatakan bahwa  masalah  sempadan  sungai  ini  belum  jelas  tupoksinya  bidang mana,  kemudian  peneliti  diantar  ke  bidang  tata  ruang,  bertemu  dengan salah  satu  kasi  dan  stafnya,  dan  mendapatkan  data  rencana  pola  ruang sempadan sungai sebagai kawasan lindung seluas 4.067,27 hektar. Hasil pertemuan  dengan  kedua  kasi  DPU  tersebut  masih  belum  memperjelas siapa pelaksana pengelolaan sempadan sungai.
Sejalan  dengan  itu,  peneliti  mendapatkan  data  yang  serupa  dari hasil wawancara dengan SKPD lain, berikut petikan wawancara:
Kabid Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Hutan Dishutbun, Arianto:
“Kami  pikir,  ini  karena  belum  ada  secara  khusus  SKPD  mana  yang menangani,  kita  belum  ada  melihat  seperti  itu  sehingga  menjadi ngambang,  walaupun  kami  juga  punya  kepentingan  di  situ  tapi  secara khusus  yang  mengurusi  sempadan  sungai  ini  belum  tahu  SKPD  mana, walaupun dari kementerian kehutanan ini sebenarnya ada namanya UPT BP  DAS  Kahayan.  di  Kalteng  itu,  Balai  Pengelolaan  Das,  mereka  yang diperintahkan  untuk  melakukan  monitaring  maupun  evaluasi  terhadap DAS.”
(Wawancara, 21 Oktober 2015)
Berdasarkan  data  di  atas,  bahwa  otoritas  organisasi  pelaksana perlindungan  sempadan  sungai  ini  belum  jelas,  padahal  otoritas  menjadi salah  satu  sub  kriteria  dalam  kelayakan  administratif  suatu  alternatif kebijakan. Ketidakjelasan otoritas organisasi pelaksana akan mempengaruhi  komitmen  para  administrator  dan  dukungan  organisasi dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan.Sehingga  belum  memenuhi  syarat secara administratif.
Setelah  menyeleksi  beberapa  alternatif  kebijakan  perlindungan sempadan  sungai,  terindentifikasi  yang  memenuhi  syarat  untuk  dipilih sebagai  kebijakan  yang  dapat  segera  dilakukan  tanpa  harus  menunggu peraturan  turunan  dari  Perda  Nomor  14  Tahun  2012 full  implmented adalah  alternatif  ke-3  yaitu  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  tidak melakukan penetrasi di kawasan sempadan sungai.
Sehingga  formulasi  kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai  di Kabupaten  Sukamara  untuk  mengantisipasi  terjadinya  alih  fungsi  lahan pada sempadan sungai yang masih  alami dan kawasan sempadan yang terancam  perkembangan  permukiman  adalah  melakukan  penyuluhan kepada  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  penetrasi  di  kawasan sempadan  sungai,  karena  alternatif  kebijakan  ini  dapat  dilaksanakan tanpa  menunggu  terbentuknya  beberapa  peraturan  turunan  dari  Perda Nomor 14 Tahun 2012.

## E.  Faktor-Faktor Penghambat Terbentuknya Kebijakan
Kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai  yang  diatur  dalam  Perda Nomor  14  Tahun  2012  ternyata  belum  dapat  diimplementasikan  untuk mengatasi  permasalahan  alih  fungsi  lahan  di  kawasan  sempadan  sungai Mapam.  Walaupun  sudah  ada  beberapa  alternatif  kebijakan  yang  telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
Alternatif-alternatif  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  belum  dapat diimplementasikan  karena  disebabkan  oleh  salah  satunya  adalah  belum terbentuknya peraturan turunan dari Perda Nomor 14 Tahun 2012. Hal ini yang disampaikan oleh beberpa informan kepada peneliti.
Menurut  Kasi  Penataan  Tata  Ruang  Kota  DPU(Heni),  yang  peneliti simpulkan saat pengumpulan data awal, bahwa masih banyak peraturan turunan dari  Perda  RTRWK  yang  akan  dibuat,  termasuk  pengaturan  sempadan  sungai. Salah  satu  s taf  di  Kantor  PMPPT  (Firdaus)  mengatakan  bahwa,  “PP  38/2011 tentang  sungai  belum  bisa  dilaksanakan  apabila  belum  ada  peraturan menterinya yang memperjelas ketentuan tersebut.”Hal ini pun didukung dengan terlambatnya  peraturan  turunan  dari  PP  38/2011  tentang  sungai,  yang  khusus mengatur penetapan garis sempadan sungai.Sejak PP tersebut ditetapkan pada Juli  2011,  Peraturan  Mmenteri  PU  sebagai  peraturan  pelaksanya  baru ditetapkan pada 20 Mei 2015, dan peraturan ini pun belum disosialisasikan.
Kalau melihat proses terbentuknya suatu kebijakan di atas, maka hierarki pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mempengaruhi  terbentuknya suatu  kebijakan.  Menurut  Nugroho  (2009:28),  jenjang  kebijakan  di  Indonesia amat berlapis, adanya kebijakan ditingkat menteri yang ikut mengatur kebijakan di  tingkat  daerah.  Akibatnya  sebuah  kebijakan  baru  dapat  terimplementasi secara penuh setelah sekian banyak kebijakan pelaksananya siap.
Selain dari faktor hierarki yang menghambat terbentuknya kebijakan, juga perhatian pemerintah, berikut petikan wawancara:
Kadis PU, Kantet:
“…selama  ini  sungai  yang  ada  di  Sukamara  merupakan  wewenang pusat,…”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Makna  dari  “kewenangan  pusat”  mengarah  kepada  sungai  Jelai,  karena sungai  Jelai  merupakan  wilayah  sungai  lintas  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan Kalimantan Tengah yang pengelolaannya merupakan kewenangan pusat.
Di sini terlihat bahwa perhatian permasalahan sungai lebih kepada sungai Jelai  yang  bukan  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara, sementara  sungai  Mapam  yang  memang  menjadi  kewenangan  Pemerintah Kabupaten  Sukamara  kurang  mendapatkan  perhatian.Walaupun  permasalahan yang  terjadi  pada  sungai  Jelai  akan  berdampak  bagi  Pemerintah  Kabupaten
Sukamara,  akan  tetapi  problem  yang  terjadi  di  sungai  Jelai  secara  otoritas merupakan kewenangan pusat.
Pengelolaan sungai Jelai dapat dilakukan dengan cara kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten. Posisi sungai Mapam  yang  berada  di  bagian  hulu  sungai  Jelai,  akan  sangat  mempengaruhi kondisi sungai Jelai, maka yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sungai Mapam.
Perhatian yang kurang ini bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga dari  pihak  DPRD  belum  pernah  membahas  masalah  sempadan  sungai,  dan pemerintah  pusat  belum  pernah  melakukan  sosialisasi.  Berikut  petikan wawancara dengan beberapa informan:
Kadis PU, Kantet:
“Sampai  saat  ini  secara  khusus  belum,  tapi  dalam  diskusi-diskusi  lain sering  juga  disinggung  untuk  perlu  adanya  pengaturan  khusus,  namun karena sudah adanya IMB dan RTRW Kabupaten, saya kira itu sementara cukup.Kalau  sudah  waktunya  memungkinkan  mungkin  akan  dibuat tersendiri secara khusus.”
“Kalau  sosialisasi  belum  pernah,  tapi  tentang  IMB  pernah,  termasuk didalamnya sempadan jalan, sempadan sungai, tidak ada yang khsusus.”
(Wawancara, 29 Oktober 2015)
Kabid Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Hutan Dishutbun, Arianto:
“masih  belum  ada  yang  membahas  masalah  ini,  yang  ada  seperti  PU mereka  hanya  menyampaikan  seperti  irigasi,  pembersihan  irigasi,  jadi belum ada secara k hsusus.”
“Kalau  di  instansi  kami  belum  pernah  ada  surat  maupun  untuk  kegiatan sosialisasi  ini,  biasanya  ada,  kalau  ada    kegiatan  dari  pemerintah  pusat atau pun DPR .”
(Wawancara, 21 Oktober 2015)
Memperhatikan  pernyataan  para  informan,  tergambar  bahwa perhatian  pemerintah  daerah,  DPRD,  dan  pemerintah  pusat  masih kurang,  sehingga  prioritas  untuk  masuk  dalam  agenda  pemerintah  tidak ada.Sementara Santoso (2010:72) berpendapat bahwa agenda berisikan berbagai  hal  atau  kegiatan  yang  dianggap  penting  dan  layak mendapatkan  prioritas.  Jika  permasalahan  sempadan  sungai  Mapam belum  mendapat  perhatian,  maka  akan  terhambat  untuk  sampai  pada tahap  terbentuknya  kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai  yang  bisa dioperasionalkan.

## F.  Simpulan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  tentang  kebijakan  perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:
1.  Pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  perlindungan  sempadan  sungai melalui  kebijakan  penataan  ruang  sempadan  sungai  sebagai  kawasan lindung,  kebijakan  tersebut  inklude  dalam  Perda  Nomor  14  Tahun  2012 tentang  RTRWK  Sukamara  2012-2032  .  Untuk  mewujudkan  sempadan
sungai  sebagai  kawasan  lindung,  ada  beberapa  alternatif  kebijakan pelaksana yang harus dilakukan, yaitu: a.  pembuatan masterplan RTH di kawasan Perkotaan; b.  pembuatan tanda batas sempadan pantai, sungai, mata air, dan RTH;
c.  penyuluhan  pada  masyarakat  agar  tidak  melakukan  penetrasi  ke kawasan sempadan;
d.  penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
e.  penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;
f. penataan kawasan sempadan sungai.
2. Proses  formulasi  kebijakan  untuk  menetapkan  beberapa  agenda  kebijakan pelaksana sebagaimana huruf a-f adalah sebagai berikut:
- Pihak  perizinan  dan  Dinas  PU  tidak  menemukan  kesepakatan  untuk melakukan pengaturan sempadan sungai dalam Perda IMB, dikarenakan belum ditetapkannya Perda RDTR yang mengatur secara detail kawasan sempadan sungai.
- Alternatif  kebijakan  pelaksana  yang  dapat  segera  dilakukan  adalah melakukan penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan, karena dapat dilaksanakan tanpa Perda RDTR.
3. Faktor-faktor  penghambat  terbentuknya  kebijakan  pelaksana  perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Sukamara adalah:
- Hierarki yang berlapis dalam proses pembentukan kebijakan pelaksana/operasional,walaupun  telah  ada  Perda  RTRWK  mengatur sempadan sungai tapi belum ada peraturan turunan seperti RDTR maka kebijakan  belum  bisa  dilaksanakan,  sehingga  menjadi  salah  satu  sebab belum  terbentuknya  beberapa  kebijakan  yang  terkait  sempadan  sungai, khususnya sungai Mapam.
- Perhatian  pemerintah  daerah,  DPRD,  dan  pemerintah  pusat  yang  masih kurang juga menjadi sebab belum terbentuknya kebijakan. Hal ini terlihat dari  belum  adanya  prioritas  pada  permasalahan  sempadan  sungai Mapam  yang  disebabkan  belum  ada  kejelasan  otoritas  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  mana  yang  bertanggungjawab  terhadap sempadan  sungai,  dan  belum  adanya  sosialiasi  khusus  tentang sempadan sungai dari pemerintah pusat  kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Melalui  penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa  terjadinya  alih  fungsi  lahan sempadan  sungai  menjadi  permukiman  penduduk  disebabkan  ketidaktahuan masyarakat  tentang  ketentuan-ketentuan  mendirikan  bangunan  di  kawasan sempadan sungai.

## Rekomendasi
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  maka  peneliti  merekomendasikan  kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebagai berikut:
1.   Segera  menetapkan  Perda  RDTR  sebagai  dasar  menyusun  perda  penetapan garis  sempadan  sungai  dan  perda  perencanaan  pembangunan  RTHKP  di kawasan sempadan sungai Mapam.
2.  Memprioritaskan  perlindungan  sempadan  sungai  Mapam  pada  kawasan  yang rawan tekanan perkembangan permukiman penduduk dan kawasan sempadan sungai Mapam yang masih alami.
3.   Melakukan status  quo pada  kawasan  sempadan  sungai  yang  telah  menjadi permukiman.
4.  Melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan  penetrasi  ke kawasan  sempadan  sungai,  dengan  tetap  melaksanakan  alternatif  kebijakan pelaksana  lainnya  secara  bertahap  agar  terwujud  kebijakan  perlindungan sempadan sungai yang komprehensif.

## Daftar Rujukan
Ali.  F.  dan  Alam,  A.S.  (2012). Studi  Kebijakan  Pemerintah .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Atlas  Sumber  Daya  Alam  Kabupaten  Sukamara. (2013).  Sukamara:  Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Indiahono,  Dwiyanto.  (2009). Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys . Yogyakarta: IKAPI DIY
Laporan  Pemantauan  Kualitas  Air  2014. (2015).  Sukamara:  Badan  Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Santoso, Purwo.  (2010). Analisis Kebijakan Publik .  Yogyakarta: Researc Center for Politcals and Government
Setiyono, Budi. (2007). Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik . Semarang:

## Kalam Nusantara
Statistik  Daerah  Kabupaten  Sukamara  2015 .  (2015).  Sukamara:  Badan  Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sukamara.
Subarsono,  AG.  (2010). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi (cet.5) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  (cet.14). Bandung: CV. Alfabeta
Wibawa,  Samodra.  (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Disertasi, Tesis, Laporan Penelitian
Susetyo,  Budi.  (2014).  Model  Perumusan  Kebijakan  Pemanfaatan  Lahan  Berbasis Ekologi  Lanskap  di  Kawasan  Sempadan  Sungai  Ciliwung  Kota  Bogor. Disertasi. Bogor: IPB.

## Internet
Bro dan Jos. (2014). Dalam http://www.kompas.com . Diunduh pada 27 Januari pukul 21.47 WIB
Buku  Tahunan  SDA  2010-2011.  (2012).  Dalam http://www.sda.pu.go.id/ . Diunduh pada  9 Mei pukul 07.38 WIB
Kurniati,  Hellen.  (2007).  Habitat  Buaya  Air  Tawar  Potensial  di  Luar  Kawasan Lindungan Daerah Kalimantan. Fauna Indonesia ,  No. 2 vol 7 (Desember):  26- 32. Dalam http://www.biologi.lipi.go.id . Diunduh pada 24 Nopember 22.35 WIB Laporan pemantaun kualitas air 33
Provinsi
2013. Dalam http://www.pusarpedal.menlh.go.id .  Diunduh  pada  27  Januari  pukul  11.03 WIB
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2011.  Dalam http://www.sda.pu.go.id/ .
Diunduh pada  27 Januari pukul 22.16 WIB
Suganda,  dkk.  (2009).  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Kondisi  Masyarakat  pada Wilayah  Hilir  Sungai. Jurnal  Makara,  Sosial  Humaniora, No.  2  Vol.  13 (Desember): 143-153
Wibowo,  Lukas  R.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Publik  Pengembangan  Model Kelembagaan Konpensasi DAS CILIWUNG. Jurnal Manusia dan Lingkungan, No. 3 Vol. 20 (November): 353-366. Diunduh pada 28 Juli Pukul 15.02 WIB.
http://www.sukamarakab.bps.go.id/data/publikasi . Diunduh pada tanggal 15 Mei. http://www.mongabay.co.id .