Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283

## Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara
Akhmadi 1* ,  Syarifah Hudayah 2 , Fitriadi 3
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman 1,2,3 aw.akhmadi0707@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 5 Nopember 2022 Disetujui
: 26 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  examine  :  (1)    contribution  and growth of types of income in local taxes, localrevenues, dividedlocal wealth management revenues,  and  other  legitimate  local  revenues  which  are  lawful  to  the  local  revenues  of Kutai Kartanegara district, and (2) quadrant classification (Contribution and Growth) of each  type  of  income  in  local  taxes,  localrevenues,  dividedlocal  wealth  management revenues,  and  other  legitimate  local  revenues  which  are  lawful  to  the  local  revenues  of Kutai  Kartanegara  district  according  to  Klassen  Typology.In  this  study,  the  research sources  used secondary data from 2018-2021 obtained from :  (1) Revenue Agency, and (2)  Central  Bereau  of  Statistic  of  Kutai  Kartanegara  district.  To  analyze  the  secondary data,  the  reseacher  used  Contribution,  Growth  and  KlassenTypology  analysis  tools  to each  type  of  local  revenue  Kutai  Kartanegara  district.The  results  of  the  analysis  show that : (1) Based on the contribution analysis, other legitimate localrevenues is the type or source of revenue with the highest contribution to the total of local revenue during 2018- 2021.  (2)  Based  on  the  growth  analysis,  local  taxes  is  the  type  or  source  of  regional revenue  with  the  highest  growth  during  2018-2021.  (3)  Based  on  Klassen  Typology analysis,  other  legitimate  localrevenues  is  the  only  income  which  is  able  to  provide opportunities  to  increase  the  totalamount  of  localrevenuesof  Kutai  Kartanegara  district during 2018-2021.
Keywords : Contribution, Growth, Local Revenue, Klassen Typology

## PENDAHULUAN
Pemerintah  mempunyai 3  (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan  fungsi  alokasi.  Dalam  fungsi  alokasi  kegiatan  pemerintah  yang  bersifat  pengelolaan penerimaan  dan  pengeluaran  dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBN  adalah kegiatan  pemerintahan  yang  dikelola  pemerintah  pusat  sedangkan  APBD  ialah  kegiatan pemerintahan yang dikelola pemerintah daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Ada  3  (tiga)  sumber  penerimaan  daerah  yaitu  :  (a)  Pendapatan  Asli  Daerah,  (b)  Pendapatan Transfer,  dan  (c)  Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah.  Diantara  ketiga  sumber  penerimaan  daerah, hanya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diberikan  kewenangan  sepenuhnya  kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah  sesuai  potensi  daerah  sebagai  perwujudan  desentralisasi.Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  salah  satu  indikator  yang  menentukan  derajat  kemandirian  suatu  daerah.  Semakin besar  penerimaan  PAD  suatu  daerah  maka  semakin  rendah  tingkat  ketergantungan  Pemerintah Daerah  terhadap  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  dikarenakan  PAD  merupakan  sumber-sumber
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap  tahun  pembiayaan  atas  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  selalu  meningkat, oleh  karena  itu  PAD  diharapkan  dapat  menjadi sumber pendapatan andalan dalam menunjang pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan  sebagai  sumber-sumber  keuangan  yang  bisa  digunakan  sebagai  sumber  anggaran pembangunan. Ke empat sumber pungutan PAD merupakan salah satu unsur dalam menunjukkan posisi strategis dalam rangka memaksimalkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 s/d 2021
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN RERATA 2018 2019 2020 2021 Pajak Daerah 60.773.205.467 75.147.461.369 110.441.517.051 114/967.277.995 90.332.365.471 Retribusi Daerah 6.392.226.211 6.445.794.373 4.106.219.051 4.008.704.812 5.238.236.112 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 34.045.810.871 151.207.827.427 18.244.427.512 19.768.619.228 55.816.671.260 Lain-Lain PAD Yang Sah 202.716.594.551 319.632.039.965 317.807.529.682 568.562.554.789 352.179.679.747 Jumlah PAD 303.927.837.100 552.433.123.134 450.599.693.296 707.307.156.824 503.566.952.589 Target 351.773.706.477 391.645.109.320 361.128.799.466 372.697.241.716 369.311.214.245 APBD KUKAR 4.056.073.917.135 5.745.271.078.058 4.456.587.090.185 4.443.234.734.944 4.675.291.705.081 Kontribusi (%) 13,35 10,40 9,89 6,28 9,98
Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara (Data Diolah).
Berdasarkan data perkembangan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018 s/d  2021  dari  BPKAD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  menunjukkan  bahwa  secara  akumulasi realisasi  PAD  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  4  Tahun  ini  mengalami  fluktuasi  dengan rerata yakni Rp 503.566.952.589,- (Data Diolah). Realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2021 mencapai Rp 707.307.156.824,- sementara terkecil di tahun 2018 sebesar 303.927.837.100,-.
Keuangan  Pemerintah  daerah  dapat  tercermin  dari  besarnya  PAD  yang  diperoleh,  dan bagaimana  alokasi  keuangan  Pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  bagi kesejahteraan  masyarakatnya  serta  kemampuan  pengelolaan  PAD  dalam  manajemen  organisasi sektor  publik.  Dalam  meningkatkan penerimaan  PAD,  Pemda  perlu  melakukan  analisis  potensi- potensi  yang  ada  di  daerah  dan  mengembangkan  potensi  tersebut  sebagai  pemasukan  daerah. Pengembangan  potensi  akan  menciptakan  PAD  yang  berguna  bagi  pelaksanaan  tujuan pembangunan.Penentuan  kebijakan  dilakukan  dengan  menentukan  jenis-jenis  PAD  yang unggulan  atau  potensial  yang  bisa  dilihat  dari  besarnya  kontribusi  dan  pertumbuhan  jenis  PAD tersebut.  Pengelolaan  PAD  yang  efektif  dan  efisien  perlu  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  daerah  maupun  perekonomian  nasional.  Kontribusi  yang dicapai  dari  PAD  dapat  terlihat  dari  seberapa  besar  pendapatan  tersebut  disalurkan  untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sayekti, 2016).
Pengelompokan  jenis  PAD  yang  menjadi  potensial  maupun  unggulan  tersebut menggunakan beberapa alat analisis dan salah satu alat analisis yang relatif digunakan adalah alat analisis Tipologi  Klassen .  Seperti  yang  digunakan  oleh(Sjafrizal,  2014)  untuk  mengetahui klasifikasi  daerah  berdasarkan  dua  indikator  utama  yaitu  :  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kontribusi  dari  masing-masing  sektor  di  setiap  daerah.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dan  melihat kondisi  yang  ada  serta  alasan  pentingnya  mengetahui  kontribusi  dan  pertumbuhan  jenis  PAD
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dimana  merupakan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  untuk membiayai  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintah  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  melakukan  penelitian terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara,  dengan menganalisis Kontribusi dan Pertumbuhan seluruh Unsur-unsur jenis PAD dan selanjutnya akan diklasifikasikan secara kuadran dengan alat analisis Tipologi Klasen .

## STUDI LITERATUR

## Keuangan Negara
Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan terutama yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlepas dari teori  Keuangan  Negara  yang  membahas  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah(Tan, 2014).(Suparmoko,  2012)mengemukakan  bahwa  Keuangan  Negara  adalah  ilmu  yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara disertai dengan seluruh dampaknya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai  dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara.  Dari  sisi  proses,  keuangan  negara  mencakup  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan objek  keuangan  negara  mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai dengan  pertanggung  jawabannya.Keuangan  Negara (Public  Finance) merupakan  studi  tentang pengaruh-pengaruh  dari  anggaran  penerimaan  dan  belanja  negara  terhadap  perekonomian, terutama  pengaruh  terhadap  pencapaian  tujuan-tujuan  ekonomi  seperti  pertumbuhan  ekonomi, stabilitas  harga-harga,  distribusi  penghasilan  yang  lebih  merata  juga  peningkatan  efisiensi  serta penciptaan kesempatan kerja(Suparmoko, 2012).

## Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  adalahsemuahak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah yang dapat dinila idengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang  berhubungandengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut,  dalam  kerangka  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Riduan & Sunarto, 2012). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  tepat dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber  keuangan  antara  lain  berupa,  kepastian  tersedianya  pembiayaan  dari  pemerintah  sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan  retribusi  daerah  serta  hak  untuk  mendapatkan  bagi  hasil  sumberdaya-sumberdaya  nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, dan hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan  sumber-sumber  pembiayaan.  Keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  transparansi,  dan  bertanggung-jawab  dengan memperhatikan  keadilan,  kepatutan  dan  manfaatnya  untuk  masyarakat.  Dalam  menjamin terselenggaranya  otonomi  daerah  yang  baik,  maka  diperlukan  usaha-usaha  untuk  meningkatkan kemampuan  keuangan  sendiri  yakni  dengan  upaya  peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  dengan  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  baru.  Sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  serta  memperhatikan  kondisi  dan  potensi  ekonomi  masyarakat  (Kusuma, 2014).  (Mardiasmo,  2013),  perubahan  uang  fundamental  dalam  system  tata  pemerintahan  dan sistem  keuangan  pemerintahan  pusat  dan  daerah  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32 dan  33  Tahun  2004  adalah  pada  sistem  pemerintahan,  perubahan  yang  terjadi  adalah  berupa pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang  luas  serta  nyata  dan  bertanggung-jawab kepada pemerintah daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  perwujudan  nyata  dari  kemandirian  suatu  daerah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk  daerah  dan  dikelola  secara  baik  sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (Iqbal  &  Sunardika,  2018).Nuzulul  (2021:3) Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pengertian  lain  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  semua  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014).
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas desentralisasi(Abdulaziz, 2021) .
Pengelolaan pajak darah terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik.  Prinsip  pajak  daerah  yang  baik  tersebut  menurut  (Mahmudi,  2019)  :  Prinsip  elastisitas, prinsip  keadilan,  prinsip  kemudahan  administrasi,  prinsip  keberterimaan  politis  nondistorsi terhadap  perekonomian.  Menurunt  (Putra,  2018),  retribusi  daerah  merupakan  iuran  yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah dengan dipaksakan yang bisa mendapat imbal balik secara langsung.  Sedangkan  menurut  (Sudaryo,  2017)  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakn dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah  yang  meliput  ipenerimaan  dan  belanjadaerah  dengan  menggunakan  indikator  keuangan yang  ditetapkan  melalui  kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode anggaran(Rondonuwu, 2015).
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun organisasi.  Apabila  pencapaian  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  maka  kinerja  yang  dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya  sangat  bagus.  Apabila  pencapaian  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  atau kurang  dari  apa  yang  direncanakan,  maka  kinerja  jelek.  Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran kinerja  yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  pada  dasarnya dilakukan  untuk  menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realita  sentitas  dan  potensi-potensi  kinerja  yang  akan berlanjut(Halim & Kusufi, 2014).

## Kerangka Pikir Penelitian
Berlandaskan  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian  dan  teori-teori sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian ini dapat disusun menjadi alur pikir dalam penelitian bahwa Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yaitu merupakan sumber penerimaan Pemerintah  Daerah Kabupaten KutaiKartanegara yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kesanggupan yang dimiliki.  Bahwa  Pajak  Daerah,  Retribus  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  memiliki  kontribusi  dan pertumbuhan  masing-masing  yang  dapat  mempengaruhi  realisasi  PAD  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Dari dasar pemikiran tersebut, terlihat bahwa menganalisa kontribusi dan pertumbuhan 4  (empat)  komponen  jenis  PAD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  penting  dilakukan,  mengingat potensi  setiap  komponen  dari  PAD  berbeda  yang  disebabkan  oleh  beragam  unsur.  Kemampuan menganalisis  sejauh  mana  kontribusi  dan  pertumbuhan  jenis  PAD  dan  memanfaatkannya  secara
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaannya. Adapun kerangka pikir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 :
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## METODE

## Rencana Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Kuantitatif  Deskrptif  dan  pangkal  penelitian memakai  data  sekunder.  Menurut(Sugiyono,  2016)    Penelitian  Kuantitatif  Deskriptif  dinamakan metode  tradisional  karena  metode  ini  sudah  cukup  lama  digunakan  sehingga  mentradisi  sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme  selain  itu  juga  sebagai  penelitian  ilmiah/ scientific karena  telah  memenuhi  kaidah ilmiah.  Selama  menganalisis  data  sekunder  tersebut,  digunakan  alat  analisis  Kontribusi  dan Pertumbuhan dari seluruh jenis Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan dari PAD,  dengan begitu  selanjutnya  mengklasifikasikan  perhitungan  kontribusi  dan  pertumbuhan  ke  dalam  suatu kuadran dengan teknik Tipologi Klassen.

## Jangkauan Penelitian
Pengumpulan data dimulai dengan melakukan pendataan yang berasal dari Dinas, Badan dan  Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.  Objek  penelitian  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  terdiri  dari  :  (a)  Pajak  Daerah,  (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang Sah, serta wilayah yang diteliti yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021.

## Instrumen Penelitian
Kajian Empiris :
1. BAPPENAS (2013)
2. Wertianti (2013) 3. Novitri (2014)
4. Firmansyah (2014)
5. Siskawati (2014)
6. Anugrah Ari Hutama (2015)
7. Try Edy Raharja (2016)
8. Tyasani  Taras  dan  Luh  Gede
Sri Artini (2016)
9. Mujahidin (2018)
10. Beta Asteria (2020)
Kajian Teori :
1. Keuangan Negara 2. Keuangan Daerah 3. Struktur APBD
4. Pendapatan Asli Daerah
Alat Analisis :
(1) Kontribusi, (2) (2) Pertumbuhan Jenis PAD, dan (3) (3) Tipologi Klassen
Hasil Penelitian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
Instrumen  penelitian  ini  terpusat  pada  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam, yakni dengan menggunakan penulisan deskriptif dan data yang digunakan merupakan data kuantitatif.
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  merupakan  penelitian  Kuantitatif Deskriptif. Metode penelitian kuantitatif memiliki sifat objektif, peneliti merupakan objek Independen, bebas nilai, tidak bias, dan memiliki pendekatan deduktif(Sugiyono, 2016).
Kemudian  metode  deskriptif  ialah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  pola  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2016).

## HASIL
1. Kontribusi  Seluruh  Unsur  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan  hasil  analisis  kontribusi,  didapat  jenis  penerimaan  PAD  sebagai Kontribusi  Tertinggi  tahun  2018  adalah  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  dengan  nilai  66,7% dengan  kontribusi  terbesar  diperoleh  Pendapatan  BLUD  mencapai  51,4%,  sementara kontribusi  terendah  adalah  Retribusi  Daerah  sebesar  0,02%  dengan  kontribusi  terendah diperoleh  Retribusi  Izin  Gangguan  hanya  senilai  0,000005%  namun  masih  lebih  baik dibanding  Penjualan  Produk  Usaha  Daerah  yang  tidak  berkontribusi  sejak  tahun  2017. Kemudian  pada  tahun  2019,  masing-masing  jenis  PAD  mengalami  peningkatan  walau begitu  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  tetap  memberikan  kontribusi  tertinggi  dengan  nilai 57,86%  dan  Pendapatan  BLUD  kembali  berkontribusi  besar  mencapai  47,67%,  dan Retribusi Daerah kembali sebagai kontributor terkecil hanya mampu mendapatkan 0,12% dan  beberapa  jenis  retribusi  tidak  berkontribusi  seperti  Penjualan  Produk  Usaha  Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Ditahun 2020 Lain-Lain PAD yang Sah tetap sebagai  penyumbang  tertinggi  sebesar  70,53%  dan  Pendapatan  BLUD  juga  kembali memperoleh  hasil  tertinggi  yaitu  56,43%,  sedangkan  terendah  juga  kembali  diperoleh Retribusi  Daerah  0,09%  dengan  beberapa  jenis  retribusi  yang  tidak  berkontribusi  yaitu Penggantian  Biaya  Cetak  Peta,  Retribusi  Penjualan  Produk  Usaha  Daerah,  Retribusi Pasar  Grosir/Pertokoan,  dan  Retribusi  Izin  Gangguan.  Ditahun  2021,  Lain-Lain  PAD yang Sah kembali  sebagai yang tertinggi dengan nilai  yang semakin baik yakni  80,38% (terjadi  kenaikan)  dan  Pendapatan  BLUD  kembali  sebagai  penyumbang  terbesar mencapai  71,16%,  kontribusi  terendah  masih  ditempati  Retribusi  Daerah  dengan  nilai yang  terus  menurun  yakni  2,79%  dan  beberapa  retribusi  kembali  tidak  berkontribusi seperti Retribusi Pasar/Pertokoan & Retribusi Izin Gangguan.
Bila  dikaji  secara  empirik  sesuai  data  dan  kondisi  rill  yang  terjadi  dilapangan, pencapaian  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total PAD selama 4 tahun ini, walaupun terjadi sedikit penurunan ditahun 2019. Namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 pencapaian selalu melebihi  nilai  target  Pemerintah  yang  ada  di  APBD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Hal ini tidak terlepas dari beberapa sumber penerimaannya yang secara garis besar selama 4 tahun meningkat, serta memiliki peranan atau andil yang cukup besar, seperti realisasi : (a)  Pendapatan  Dana  Kapitasi  JKN,  (b)  Penerimaan  Jasa  Giro,  (c)  Pendapatan  dari Pengembalian,  dan  (d)  Hasil  dari  Pemanfaatan  Kekayaan  Daerah.  Sejalan  dengan pernyataan Bahari Joko Susilo selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  juga  disampaikan  dalam  media  KUTAIRAYA.com (25/01/22),  disimpulkan    jika  kenaikan  terbesar  PAD  Kutai  Kartanegara  diperoleh  dari Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM  Parikesit  melalui  anggaran  Pemerintah  Pusat.  Kemudian  Pajak  Daerah  dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PAD dalam 4 tahun ini tidak terlepas dari besar sumber  penerimaannya  selama  tahun  2018  s.d  2021  terus  meningkat  signifikan,  serta memiliki andil yang cukup besar, yakni (a) Pajak Restoran, (b) Pajak Penerangan Jalan, serta  (c)  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Sesuai  pernyataan  Bahari  Joko Susilo  selaku  Sekertaris  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Kutai Kartanegara  yang  juga  disampaikan  dalam  media  KUTAIRAYA.com  (25/01/22), kenaikan  pendapatan  Pajak  Daerah  dalam  dua  tahun  terakhir  tidak  lepas  dari  upaya Pemerintah  Daerah  melakukan  perbaikan  mulai  dari  sistem  pungutan,  pembayaran, inovasi,  sosialisasi,  edukasi  maupun  pengawasannya.Selanjutnya,  Hasil  Pengelolaan Kekayaan Dearah yang Dipisahkan dengan kontribusi tertinggi ketiga terhadap total PAD selama  4  tahun  ini,  tidak  terlepas  dari  sumber  penerimaannya  secara  garis  besar  selama tahun  2018  s.d  2021  mengalami  fluktuasi  penurunan  cukup  besar  jika  dilihat perbandingan  pendapatan  tahun  2019  dengan  tahun  2020,  namun  tetap  memiliki  andil yang cukup terhadap total PAD, seperti Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah (BUMD).
Retribusi  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  4 tahun  ini  mempunyai  kontribusi  paling  kecil  terhadap  total  PAD,  namun  walaupun demikian  hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa  sumber  penerimaannya  yang  secara  garis besar  selama  tahun  2018  s.d  2021  perlahan  meningkat  yang  tentu  memiliki  andil  yang cukup  besar,  yakni  seperti  realisasi  :  (a)  Pelayanan  Pasar,  (b)  Pengujian  Kendaraan Bermotor  (c)  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga,  serta  (d)  Retribusi  Ijin  Mendirikan Bangunan.
2. Pertumbuhan  Seluruh  Unsur  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  Dan  Lain-Lain  PAD  yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan, didapat jenis penerimaan PAD dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2018 adalah Retribusi Daerah mencapai 28,09%, Pelayanan Persampahan sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 19,77% dan Lain-Lain PAD  Yang  Sah  sebagai  penyumbang  pertumbuhan  terendah  yakni  -1,77%  dengan Penerimaan  dari  PT  Taspen  mendapat  nilai  (-0,27%).  Kemudian  pada  tahun  2019 Retribusi  Daerah  kembali  menghasilkan  pertumbuhan  tertinggi  mencapai  252,53% dengan  penerimaan  Retribusi  Izin  Gangguan  mencapai  259,15%  dan  pertumbuhan terendahnya  diperoleh  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Dipisahkan  senilai  3,44% dari  Bagian  Laba  Atas  Pernyataan  Modal  pada  Perusahaan  Milik  Swasta.  Selanjutnya pada  tahun  2020  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  mendapat  nilai  pertumbuhan  terbesar  dalam beberapa  tahun  ini  sebesar  569,70%  dengan  penyumbang  terbesarnya  dari  Hasil Penjualan  Aset  Daerah  yang  Tidak  Dipisahkan  senilai  148,75%  setelah  itu  Penerimaan Jasa  Giro  95,03%  dan  pertumbuhan  terendah  diperoleh  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  Yang  Dipisahkan  senilai  -0,88%  dengan  Bagian  Laba  Atas  Pernyataan  Modal pada  Perusahaan  Milik Swasta  yang  memperoleh  0%  yang  sejak  tahun  2017  belum  ada laporan  penerimaan  pendapatannya.  Ditahun  2021  hasil  analisis  menunjukkan  jika Retribusi  Daerah  memperoleh  pertumbuhan  tertinggi  dengan  nilai  1,82%  dengan pendapatan tertinggi dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta & Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dengan nilai tidak terhingga yang disimbolkan (∞) karena berhasil menerima  pendapatan  setelah  sebelumnya  tidak  memiliki  penerimaan,  dan  pendapatan terendah diperoleh sumber pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dengan nilai -0,98%.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
Bila  dikaji  secara  empirik  sesuai  data  dan  kondisi  rill  yang  terjadi,  pencapaian Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pertumbuhan paling tinggi dalam 4  tahun  terakhir,  walaupun trend- nya  sempat  menurun  di  tahun  2020.  Setelah  itu  Pajak Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  menjadi  pertumbuhan  tertinggi  kedua  jika  dilihat selama 4 tahun ini, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 walaupun tahun setelahnya melandai namun tidak pernah mendapat nilai negatif.
Selanjutnya  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah  menjadi  pertumbuhan  tinggi  ketiga. Sedangkan pertumbuhan terendah dari unsur PAD ditempati Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah, mendapat hasil negatif di tahun 2018 dan 2020, kecuali tahun 2019 dan 2020 itupun hanya mendapat nilai 3,44% dan 0,08% beserta fluktuasi yang dialami.
3. Tipologi  Klassen  (Klasifikasi  Kuadran)  Berdasarkan  Kontribusi  dan Pertumbuhan  Unsur  Jenis  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara
Hasil  analisis Tipologi  Klassen yang  menghasilkan  16  (enam  belas)  klasifikasi kuadran,  yang  masing-masing  mempunyai  karakteristik  atau  perbandingan  kontribusi dengan pertumbuhan jenis-jenis PAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbeda. Maka, jika dilihat dari 2 karakteristik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 16 kuadran dalam 4 tahun ini.

## a. Pajak Daerah
Pada  tahun  2018,  tidak  ada  satu  unsur  penerimaan  Pajak  Daerah  yang berada  di  Kuadran  I (fast  growing) .  Pajak  Sarang  Burung  Walet  menempati Kuadran  II (potential) .  Kuadran  III (developing) ditempati  Pajak  Restoran&Pajak Penerangan  Jalan.  Lalu  Kuadran  IV (depressed) ditempati  Pajak  Hotel,  Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir serta Pajak Mineral Bukan Logam  dan  Batuan  serta  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  Perkotaanserta  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan.Tahun  2019,  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  menjadi  satu-satunya  pendapatan  Pajak  Daerah  yang  berada di  Kuadran I (fast  growing), Pada  Kuadran  II (potential) ditempati  oleh Pajak Air Tanah,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan.  Pajak  Restoran  dan  Pajak Penerangan  berada  di  Kuadran  III (developing), lalu  sisanya  yaitu  Pajak  Hotel, Pajak  Hiburan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  Perkotaan  berada  di  Kuadran IV (depressed).

## b. Retribusi Daerah
Pada Tahun 2018, tidak ada satupun unsur sumber penerimaan PAD pada Kuadran  I (fast  growing) ,  Kuadran  II (potential) diisi  oleh  Retribusi  Pelayanan Persampahan,  Pelayanan  Tera-Tera  Ulang,  Hasil  Pemakaian  Kekayaan  Daerah, Pada  Kuadran  III (developing) ada  Retribusi  Pasar/Pertokoan,  Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Ijin Mendirikan  Bangunan . Kuadran  IV (depressed) ditempati  oleh  Pelayanan  Parkir Ditepi  Jalan,  Pelayanan  Tempat  Khusus  Parkir,  Pelayanan  Pasar,  Retribusi  Biaya Cetak  Peta,  Retribusi  Penyediaan  atau  Penyedotan  Kakus,  Retribusi  Terminal, Retribusi  Penjualan  Produk  Usaha  Daerah,  Rumah  Potong  Hewan,  Pelayanan Kepelabuhan,  Retribusi  Izin  Gangguan  serta  Perpanjangan  IMTA.Tahun  2019 masih  belum  ada  penerimaan  yang  masuk  kategori  Kuadran  I (fast  growing), Kuadran  II (potential) diisi  oleh  Retribusi  Izin  Gangguan.    Pada  Kuadran  III (developing) ada  Retribusi  Pelayanan  Pasar,  Pengujian  Kendaraan  Bermotor, Tempat  Rekreasi  &  Olahraga,  dan  Ijin  Mendirikan  Bangunan.  Kuadran  IV
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
(depressed) ditempati oleh Pelayanan Persampahan, Pelayanan Parkir Ditepi Jalan, Biaya  Cetak  Peta,  Penyediaan  &  Penyedotan  Kakus,  Pelayanan  Tera-Tera  Ulang, Pemakaian  Kekayaan  Daerah,  Penjualan  Produk  Usaha  Daerah,  Tempat  Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan serta Pelayanan Terminal & Perpanjangan IMTA.
Tahun 2020 sesuai prediksi tahun sebelumnya jika Pendapatan Pelayanan Pasar menempati Kuadran I (fast growing ) justru yang tidak disangkaPerpanjangan IMTA  melesat  ke  Kuadran  I . Kuadran  II (potential) diisi  oleh  Pelayanan Persampahan,  Penyediaan  &  Penyedotan  Kakus,  Pelayanan  Tera-Tera  Ulang. Kuadran III (developing) ditempati olehPengujian Kendaraan Bermotor dan Tempat Rekreasi  dan  Olahraga&  Ijin  Mendirikan  Bangunan.  Kuadran  IV (depressed) ditempati  oleh  Pelayanan  Parkir  Ditepi  Jalan,  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum, Pemakaian  Kekayaan  Daerah,  Tempat  Khusus  Parkir,  Pelayanan  Kepelabuhan, Penggantian  Biaya  Cetak  Peta,  ,  Terminal,  Rumah  Potong  Hewan  serta  Penjualan Produk  Usaha  Daerah.Di  tahun  2021  Kuadran  I (fast  growing) di  isi  Retribusi Pelayanan  Kepelabuhan  serta  Retribusi  Ijin  Mendirikan  Bangunan.  Kuadran  II (potential) di  isi  oleh  Retribusi  Terminal,Pelayanan  Persampahan,  Biaya  Cetak Peta, Penyediaan & Penyedotan Kakus, Pel Tera-Tera Ulang, Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Penjualan Produk Usaha Daerah. Kuadran III
(developing) diisiRetribusi  Pelayanan  Pasar,  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga,  Perpanjangan  IMTA  yang  berada . Kuadran  IV (depressed) diisiPelayanan  Tempat  Parkir  Ditepi  Jalan  Umum,Tempat  Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan serta Retribusi Izin Gangguan.

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada tahun 2018, tidak ada satupun pendapatan yang berada di Kuadran I (fast growing) dan Kuadran II (potential) ,Kuadran III (developing) ditempati Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD dan  Kuadran IV (depressed) ditempati  Bagian  Laba  Atas  Penyertaan  Modal  Pada  Perusahaan Milik Swasta.
Pada  tahun  2021,  tidak  ada  satupun  pendapatan  yang  berada  di  dan Kuadran II (potential) ,Kuadran III (developing) danKuadran IV (depressed). Bagian Laba  Atas  Penyertaan  Modal  Pada  Perusahaan  Milik  Daerah  /BUMD  dan  Bagian Laba  Atas  Penyertaan  Modal  Pada  Perusahaan  Milik  Swasta  berada  di  Kuadran  I (fast  growing) disebabkan  adanya  penerimaan  di  bidang  Bagian  Laba  Atas Penyertaan  Modal  Pada  Perusahaan  Milik  Swasta  yang  sebelumnya  belum  pernah ada penerimaan dan ini menunjukkan salah satu kinerja yang baik dari Pemerintah Kutai  Kartanegara  karena  adanya  peningkatan  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah khususnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

## d. Lain-Lain PAD yang Sah
Pada  tahun  2018,  Kuadran  I (fast  growing) tidak  ditempati    satupun penerimaan,  sedangkan  Kuadran  II (potential) ditempati  Penerimaan  Jasa  Giro, Pendapatan  Denda  Pajak,  Pendapatan  Dana  Kapitasi  JKN  dan  Pendepatan  dari Pengembalian.  Kuadran  III (developing )  diisi  oleh  Pendapatan  BLUD,berbeda dengan Kuadran IV (depressed) yang diisi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Denda atas Keterlambatan Pekerjaan,
Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan,  Lain-Lain  PAD  Sah  Lainnya,    Hasil  Pemanfaatan  Kekayaan
Daerah  serta  Hasil  dari  Penerimaan  PT  Taspen.Di  tahun  2019,  Hasil  Dari Pemanfaatan  Kekayaan  Daerah  dan  Pendapatan  BLUD  naik  di  Kuadran  I (fast growing). Kuadran II (potential) ditempati oleh Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak  Dipisahkan  *  Penerimaan  Jasa  Giro . Sedangkan  tidak  ada  satupun pendapatan  berada  di  Kuadran  III (developing) .  Kuadran  IV (depressed) dihuni olehDenda  atas  Keterlambatan  Pekerjaan,  Denda  Pajak,  Pendepatan  dari Pengembalian,  Pendapatan  dari  Angsuran/Cicilan,  Lain-Lain  PAD  Sah  Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN&Penerimaan dari PT Taspen.
Secara seksama, dapat dicermati selama tahun 2018 s.d 2021 adanya perbedaan posisi  Kuadran  berdasarkan  temuan  analisa  yang  ada.  Namun,  yang  sering  dijumpai adalah hampir hampir tidak ada unsur maupun sumber penerimaan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berposisi di Kuadran I, jikapun ada hanya beberapa sumber atau unsur penerimaan  saja  yang  berada  di  Kuadran  I (fastgrowing). Yang  menunjukkan  bahwa Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  selama  ini bergantung dari  kontribusi  Lain-Lain PAD Yang Sah yang  pertumbuhannya  tidak stabil setiap  tahunnya.    Kemudian  penulis  menguraikan  secara  rinci  sebagaimana  Tabel  2, Tabel 3, Tabel 4 :
Tabel 2.
Hasil  Analisis Tipologi  Klassen Berdasarkan  Sumber  Pajak  Daerah  Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021
NO. URAIAN PAJAK DAERAH KUADRAN 2018 2019 2020 2021 1. Pajak Hotel IV IV IV IV 2. Pajak Restoran III III III III 3. Pajak Hiburan IV IV IV IV 4. Pajak Reklame IV IV IV II 5. Pajak Penerangan Jalan III III I III 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan IV II IV IV 7. Pajak Parkir IV IV IV IV 8. Pajak Air Tanah IV II IV II 9. Pajak Sarang Burung Walet II IV II II 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan/Perkotaan IV IV II II 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan IV I I I Sumber : Lampiran (Data Diolah )
Tabel 3.
Hasil  Analisis Tipologi  Klassen Berdasarkan  Sumber  Retribusi  Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021
NO. URAIAN RETRIBUAI DAERAH KUADRAN 2018 2019 2020 2021 Retribusi Umum 1. Pelayanan Persampahan II IV II II 2. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum IV IV IV IV 3. Pelayanan Pasar IV III I III 4. Pengujian Kendaraan Bermotor III III III III 5. Penggantian Biaya Cetak Peta IV IV IV II 6. Penyediaan atau Penyedotan Kakus IV IV II II
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
7. Pelayanan Tera-Tera Ulang II IV II II Retribusi Usaha 8. Pemakaian Kekayaan Daerah II IV IV II 9. Pelayanan Terminal IV IV IV II 10. Tempat Khusus Parkir IV IV IV IV 11. Rumah Potong Hewan IV IV IV IV 12. Pelayanan Kepelabuhan IV IV IV I 13 Tempat Rekreasi dan Olahraga IV IV III III 14. Penjualan Produk Usaha Daerah IV IV IV II 15. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan III IV IV IV Retribusi Tertentu 16. Ijin Mendirikan Bangunan III III III I 17. Perpanjangan  Ijin  Memperpanjang  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) IV IV I III 18. Retribusi Izin Gangguan IV II IV IV

## Sumber : Lampiran (Data Diolah)
Tabel 4. Hasil  Analisis Tipologi  Klassen Berdasarkan  Sumber  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tahun  2018  s.d 2021

## NO.
URAIAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN KUADRAN 2018 2019 2020 2021 1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) III I III I 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Sawasta IV IV IV I Sumber : Lampiran (Data Diolah ).
Tabel 5.
Hasil  Analisis Tipologi  Klassen Berdasarkan  Sumber  Lain-Lain  PAD Yang Sah Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021
NO. URAIAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH KUADRAN 2018 2019 2020 2021 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipishkan IV II II II 2. Penerimaan Jasa Giro II II II II 3. Denda atas Keterlambatan Pekerjaan IV IV IV II 4. Pendapatan Denda Pajak II IV IV II 5. Pendapatan Dari Pengembalian II IV IV II 6. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan IV IV IV II 7. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah IV I IV II 8. Pendapatan BLUD III I III I 9. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya IV IV IV IV 10. Pendapatan Dana Kapitasi JKN II IV IV IV 11. Penerimaan dari PT Taspen IV IV IV IV
Sumber : Lampiran (Data Diolah )
Fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  sampai  saat  ini Lain-Lain  PAD  yang  Sah  yang  mampu  berkontribusi  maksimal  bagi  penerimaan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dibandingkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan.  Besarnya  kontribusi  dari Lain-Lain  PAD  Yang  Sah  disumbang  dari  Jenis  Penerimaan  :  (a)  Pendapatan  Badan Usaha MIlik Daerah, (b) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, (c) Pendapatan Dana Kapitasi JKN,  (d) Penerimaan  Jasa  Giro,  (e)  Lain-Lain  PAD yang Sah Lainnya,  dan (f) Pendapatan Pengembalian.
Kemudian kontribusi Pajak Daerah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan.  Pajak  Daerah  disumbang  dari  jenis pendapatan : (a) Pajak Restoran, (b) Pajak Penerangan Jalan, (c) Bea Perolehan Bea atas Hak Tanah dan Bangunan, (d) Pajak Hotel, (e) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,dan  (f)  Pajak  Reklame.  Selanjutnya  Kontribusi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  Yang  Dipisahkan  hanya  selisih  rerata  7,3%  dari  yang  diatasnya  (Pajak  Daerah) disumbang  terbesar  dari  jenis  pendapatan  Bagian  Laba  Atas  Penyertaan  Modal  Bank Kaltimtara (BUMD) dalam 4 tahun ini.
Sementara  tingginya  pertumbuhan  Retribusi  Daerah  dan  Pajak  Daerah  terhadap PAD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  menunjukkan  kemampuan  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  mengelola  potensi  yang  ada  dan  mencapai target  sesuai  penelitian  perencanaan  yang  dilakukan  dengan  pertumbuhan  yang  cukup tinggi  meskipun  berfluktuasi  dan  kontribusinya  kecil  terhadap  PAD.  Menelaah pengamatan  yang  dilakukan  penulis,  hingga  saat  ini  masih  terdapat  jenis  pajak  dan retribusi yang belum dikelola secara maksimal dengan beberapa faktor penyebab, yaitu :
1. Pajak  Hotel,  terdapat  beberapa  permasalahan  yaitu  masih  kurangnya  kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan self assesment dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar, selain itu dari sisi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan penyesuaian tarif hotel bagi wajib pajak  hotel  yang  penetapan  pajaknya  berdasarkan official  assesment dikarenakan belum melaksanakan pencatatan dan pembukuan.
2. Pajak Restoran, terdapat beberapa permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan self assesment dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar, selain itu dari sisi Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  belum  melakukan  penyesuaian  tarif  pajak  restoran bagi wajib pajak restoran yang penetapan pajaknya berdasarkan official assesment dikarenakan  belum  melaksanakan  pencatatan  dan  pembukuan.  Kemudian  oleh BAPENDA  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  ditemukan  wajib  pajak  catering  yang tidak  melaporkan  kegiatan  jasa  katering  dengan  perusahaan-perusahaan pertambangan.
3. Pajak Hiburan, terdapat permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan self assesment dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar.
4. Pajak Reklame, terdapat permasalahan yaitu maraknya pemasangan reklame rokok dan  lain-lain  oleh  perusahaan  rokok  di  tempat-tempat  masyarakat  seperti  warung, kios  dan  toko  tanpa  melaporkannya  kepada  BAPENDA  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
5. Pajak  Penerangan  Jalan  Umum  (PPJU),  terdapat  permasalahan  yaitu  tidak  adanya data  penggunaan  listrik  yang  diperoleh  dari  sumber  lain  selaim  dari  PT.  PLN sehingga  BAPENDA  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tidak  dapat  melakukan pemantauan atas PPJU yang sebenarnya harus dipungut, selain itu belum terdatanya pengguna  PPJU  non  PLN  di  sektor  Kehutanan  dan  Perkebunan  yang  ada  di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1283
6. Pajak  Sarang  Burung  Walet  dikarenakan  faktor  teknis  yakni  belum  adanya Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  yeng  mengatur  mekanisme  dan  Prosedur Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  padahal  potensi  pendapatan  yang  bisa didapatkan  sangat  besar  seperti  yang  disampaikan  Wakil  Ketua  KPK  Nawawi Pamolango  dalam  dalam  media  KALTIMPOST  (06/09/22)  menyatakan  “KPK masih  menemukan  potensi  terjadinya  kerugian  keuangan  daerah  khususnya  sektor penerimaan asli daerah dari Pajak Sarang Brung Walet senilai Rp564 Milliar”.
7. Pajak  Air  Bawah  Tanah  ternyata  hingga  saat  ini  BAPENDA  Kabupaten  Kutai Kartanegara belum pernah melakukan pendataan terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah.
8. Selain  jenis  pajak  diatas,  masih  terdapat  jenis  pajak  lainnya  yaitu  PBBP2  dan BPHTB  yang  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara masih  belum  mampu  berkontribusi  maksimal  terhadap  PAD  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
9. Retribusi Jasa Umum, terdapat beberapa permasalahan seperti Retribusi Pelayanan Pasar  berdasarkan  hasil  evaluasi  dinilai  terlalu  tinggi  dan  tidak  sebanding  dengan pendapatan pedagang dan juga perekonomian yang mengalami keturunan membuat daya beli masyarakat berkurang.
10. Retribusi  Jasa  Usaha,  terdapat  beberapa  permasalahan  yaitu  belum  optimalnya seperti Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang berhenti mendapat penerimaan sejak tahun  2019  sedangkan  di  tahun  sebelumnya  Retribusi  Pasar  Grosir/Pertokoan menghasilkan  Rp  5.441.600,-  di  tahun  2017  dan  Rp  2.007.000,-  ditahun  2018. Pengelolaan  pemakaian  kekayaan  daerah  oleh  pihak  lain  (Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah), pengelolaan kepelabuhan dan Retribusi Produk Usaha Daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Analisis  Kontribusi,  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah merupakan  jenis  atau  sumber  penerimaan  dengan  kontribusi  tertinggi  terhadap  total Pendapatan  Asli  Daerah  selama  2018-2021.  Berdasarkan  Analisis  Pertumbuhan, Retribusi  Daerah  merupakan  jenis  atau  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  pertumbuhan  tertinggi  selama  tahun  2018-2021.  Berdasarkan  Analisis  Tipologi Klassen, hanya Lain-Lain PAD yang mampu memberikan peluang terhadap peningkatan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018-2021 .

## REFERENSI
Abdulaziz,  N.  S.  (2021).  Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabya. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (8).
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2014). Akuntansi  Sektor  Publik :  Akuntansi  Keuangan  Darah . Salemba Empat, Jakarta.
Iqbal,  M.,  &  Sunardika,  W.  (2018).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bandung. Fakultas  Ekonomi  Program  Studi Akuntansi, Universitas Bale Bandung , 9 (1). Kusuma, H. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia . Jurusan Ilmu Ekonomi  Studi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi  &  Bisnis,  Universitas  Muhammadiyah Malang.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah . UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta : Penerbit Andi. Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah . PT RajaGrafindo Persada, Depok. Riduan,  &  Sunarto.  (2012). Keuangan  Negara  Dasar .  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri, Jatinangor, Jakarta.
Rondonuwu,  R.  H.  (2015). Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa . 3 (4). Sayekti,  N.  W.  (2016). Kebijakan  Pembangunan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Pemerintah Kota Tangerang . Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Sjafrizal.  (2014). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi,  Cetakan  Pertama . PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sudaryo, Y. (2017). Keuangan Di Era Otonomi Daerah . Andi, Yogyakarta. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung : Alfabeta.
Suparmoko. (2012). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Keenam, Cetakan Kedua . Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tan,  S.  (2014). Perencanaan  Pembangunan .  PT. Media  Express,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Jambi.