KAJIAN TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA
oleh:

## Dini Ramdania


## ABSTRAK
Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara angkat dan juga orang tua angkat. Inti permasalahanya itu sebagai berikut :Apakah anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif KUH Perdata?
Kata Kunci :Waris, Anak Angkat, Adat Batak Toba
Pendahuluan
Manusia akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.proses tersebut dikenal dengan istilah kewarisan.
Kewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan atau harta peninggalan, dan ada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris, baik berupa harta budel atau harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat atau testamen maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Proses pemindahan harta peninggalan yang dari pewaris kepada ahli waris tersebut kemudian dinamakan warisan.
Testamen memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris cara meneruskan, mengurus, mengolah harta peninggalan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris. Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS ( Indische Staatsregeling ). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera yang terjadi akibat dari politik Hukum pemerintah kolonial belanda yang memberlakukan pasal 131 IS 1)
Berdasarkan asas konkordansi 2) (Pasal 131 I.S) tersebut Indonesia hingga saat ini masih berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni sistem kewarisan hukum perdata yang termuat dalam BW , sistem kewarisan hukum adat, dan sistem kewarisan hukum Islam.Namun ketiga hukum waris tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa yang menjadi obyek dari hukum waris tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) Iman Sudiyat, Asas – asas Hukum adat bekal pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.22.
2) C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Bandung, 1980,Hlm.178
warisnya. Namun diantara ketiga hukum waris tersebut, hanya hukum perdata dan hukum adat yang akan dibahas.
Berlakunya Burgerlijk Wetboek ( BW ) berdasarkan pada ketentuan: a . Pasal 131 jo 163 I.S ( Indische Staatsregeling ), yaitu: hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
b . Staatsblad 1917 No. 129, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing.
c . Staatsblad 1924 No. 557 jo Staatsblad 1917 No. 12, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa 3  .
Staatsblad sekarang ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia.Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”.Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistis yang mempunyai keragaman suku, agama, budaya, maupun bahasa.Keragaman tersebut tercermin dari berbeda-bedanya adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.Kebiasaan-kebiasaan yang pada awalnya disepakati bersama guna menjalankan kehidupan yang baik oleh kelompok kecil yang dinamakan keluarga, pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut diakui dan disepakati bersama dalam kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat.Kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh kelompok besar atau masyarakat tersebut kemudian disebut “Hukum adat”.Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah.Walaupun sebagian besar Hukum adat tidak tertulis, Hukum adat mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.Seperti halnya dalam pengaturan atau pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat masing- masing daerah maupun wilayah.
Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantisa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat penduduknya, karena hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum nasional. Hukum adat yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia akan menjadi bahan dan sumber dalam proses pembentukan hukum ini. Beberapa bidang hukum adat ada yang masih eksis berlaku bagi masing-masing daerah hukum adat. Unifikasi hukum pun akan sulit dilakukan dalam hukum waris karena di setiap daerah, hukum adat akan berlaku hukum waris sebagaimana yang telah dianut oleh masing- masing daerah hukum adat tersebut, misalnya dalam masalah pembagian harta waris pada masyarakat hukum adat Batak Toba.
Sistem waris masyarakat adat Batak Toba menganut system Patrilineal, yaitu sistem yang dikenal dengan perkawinan yang jujur, bahwa, suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. agar anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis
3  Surini Ahlan Sjarief dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat , Kencana, Jakarta,2006.hlm. 4.
keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris 4)
Permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba dihubungkan dengan Hukum Perdata (KUH Perdata)..yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 5)
Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak. selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/ VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
Hukum waris adat Batak Toba merupakan bagian dari hukum positif waris Indonesia yang sama-sama mengikat dan berlaku di Indonesia, aplikasi pembagian waris pada anak angkat dalam masyarakat adat Batak tergantung pada hukum yang akan digunakan (Choice of Law) 6) , yaitu hukum adat Batak Toba, hukum Islam dan atauKUH Perdata, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, supaya ada jaminan dan memperoleh kepastian hukum anak tersebut, maka pengangkatannya harus melalui suatu keputusan pengadilan. Mahkamah agung lewat surat edarannya ingin menegaskan bahwa penetapan dan keputusan pengadilan merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak.Belum belum dari kata pengangkatan anak hanya sah sifatnya apabila diberikan oleh badan pengadilan (harus melalui suatu keputusan pengadilan).
Menurut stb 1917 masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 staatblad 1917 berikut ini uraian pokok dari Pasal 11, menyatakan bahwa 7) ; “Pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua kandung yang mengangkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung”, kecuali:
1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
2. mengenai peraturan hukum perdata yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4) Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 23.
5) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 9.
6) S.Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia ,Binacipta, badan Pembinaan Hukum nasional Depatemen Kehakiman,Bandung,1987.
7) R.SoetojoPrawiro Hamidjojo, Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen en familie – Recht, Airlangga University Press,Hlm.V

## 4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi
6. Apabila orangtua angkatnya seorang lai-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka
7. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian
8. Apabila seseorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yan telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.
Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orangtua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

## 1. Pengertian Hukum Waris Adat
Bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan.Sistem kekeluargaan di setiap daerah melahirkan sistem hukum waris adat.
Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. 8)
Menurut Ter Haar, hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari turunan ke turunan. 9)
Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris. 10)
Bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan disetiap daerah melahirkan sistem hukum waris yang berbeda-beda yang disebut hukum waris adat.Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. 11)
8) Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, hlm.161
9) Mr. B. Ter Haar Bzn., Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita,hlm. 231
10) Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.7
11) Soerojo Wignjodipoero, Op.Ci t,Hlm. 161
Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahiryang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikkan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim- hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tergantung dari kekuatan bentuk- bentuk hukum waris sendiri, apakah ia dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.
Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim- hakim agama,walaupun pengaruh itu atas hukum waris tidak begitu kentara seperti atas hukum perkawinan, adalah tergantung dari kekuatan bentuk-bentuk hukum waris itu sendiri, apakah dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya. 12), Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu 13) : a . Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan.Sistem pewarisan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti batak dimana berlaku adat manjae atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum islam,seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggiran . b . Sistem kewarisan kolektif, di mana ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau,terkadang di tanah Batak atau di Minahasa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.
c . Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif,hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi- bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung pepadun dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat semendo Sumatera Selatan
2. Sifat Hukum Waris Adat
Hukum waris adat tidak mengenal legitieme portie, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
12) Ibid., hlm. 232
13) Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Binacipta, bandung,90, hlm 34
Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris. 14)
Hukum Waris adat menunjukan corak-corak yang memang typerend bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. 15
Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya adalah sebagai berikut: a . Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
b . Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
c . Dikenal sistem “penggantian waris”.
d . Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah- tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
e . Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
3. Sistem Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Adat
a . Sistem Pembagian pada Masyarakat Patrilineal.
Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Bahkan masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, seperti masyarakat Lampung, menempatkan laki-laki tertua menurut jenisnya, sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal. Anak perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak dianggap sebagai ahli waris. 16)
Sistem pembagian warisanmenurut garis keturunan laki-laki ini contohnya adalah seperti yang terdapat pada masyarakat Batak. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita (dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya). Titik tolak anggapan tersebut yaitu:
1) Emas kawin ( tukur) , yang membuktikan bahwa perempuan dijual (dijual dalam arti magis, bukan ekonomis);
2) Adat lakoman ( levirat) , yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
3) Perempuan tidak mendapat warisan;
4) Perkataan “ naki-naki” menunjukan bahwa perempuan adalah makhuk tipuan, dan lain- lain. 17)
14) Soeroso Wignjodipoero, Op.cit, hlm 163
15) Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Bandung,2000hlm 78
16) Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195
17) Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45
Kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala rumah tangga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya; Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
4) Apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya baik dalam adat maupun harta benda. 18)
b . Sistem Pembagian pada Masyarakat Matrilineal Sistem pembagian waris pada masyarakat matrilineal, seperti yang terdapat dalam adat Minangkabau, lebih menekankan pada anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya seperti sistem pembagian waris ditanah semendo yang menganut mayorat perempuan, anak perempuan tertua menurut jenisnya dianggap sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang bersangkutan. Anak laki-laki dan keturunan laki-laki, berada diluar subjek yang mendapatkan hak waris. 19) Pihak yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris ialah saudara istri beserta anak-anak mereka. 20) , Tiga macam harta menurut adat Minangkabau yaitu sebagai berikut:
1) Harta suarang , adalah harta bawaan pihak laki-laki atau pihak perempuan pada saat mereka menikah. Kekuasaan atau kepemilikan harta suarang berada pada pemiliknya masing-masing, jika terjadi perceraian harta suarang dapat dibawa oleh masing-masing pemiliknya, sebaliknya jika perkawinan itu utuh harta suarang ini dapat diberikan kepada anak-anaknya. Hak untuk menjual, menggadaikan, memberikan kepada orang lain merupakan hak kepemilikan seseorang. Pepatah adat mengatakan suarang baragiah, pacarian dibagi, maksudnya ayah / ibu yang memiliki harta suarang dibolehkan dan dibenarkan untuk baragiah kepada anak-anaknya.
2) Harta pusako rendah, ialah harta pencarian orang tua yang diwariskan kepada anak- anaknya atau harta pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Harta pusako rendah merupakan cikal bakal harta pusako tinggi.
3) Harta pusako tinggi dan harta sako . Harta pusako tinggi merupakan milik bersama dari suatu kaum sepesukuan. Harta ini berbentuk tanah hutan, tanah pesawahan, tanah peladangan, tanah pandan perkuburan, tanah kolam ( tabek ). Harta ini disebut sebagai harta yang berbentuk atau harta materi. Sako adalah harta kaum pesukuan juga dan diwarisi secara turun-temurun. Sako sebagai harta pusaka adalah gelar kebesaran kaum sepesukuan yang pewarisnya kaum lelaki pilihan, yang didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang oleh kaumnya, dan diakui keberadaannya oleh anak nagari. Sako merupakan harta yang tidak berbentuk namun melambangkan kebesaran suatu kaum yang memilikinya. 21)
18) Ibid., hlm. 45-46
19) Otje Salman Soemadiningrat, Op. Cit., hlm. 196
20) Tamakiran S., Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 63
21) Zamris Dt. Sigoto, Budaya Alam Minangkabau,
Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 72-73
Ada suatu pepatah adat Minangkabau yang mengatakan bahwa sako dan pusako diwariskan kepada kemenakan: “Dari niniak ke mamak( dari nenek(moyang)ke mamak). Dari mamak turun ke kemenakan ( dari mamak ke kemenakan)”
Pengertian nenek moyang, sudah tentu berdasarkan sistem waris matrilineal, yaitu dari mamak kekemenakan. Mamak merupakan saudara laki-laki ibu. Sako diwariskan kepada kemenakan, yang didalamnya melekat tugas, hak, dan kewajiban laki-laki. Mengenai pusako , kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan kepemilikan adalah seluruh kerabat, oleh karenanya meskipun sebagai kuasa, laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako . Pihak perempuan mempunyai hak yang sama. Ketentuan adat berlaku juga bagi kedudukan barang-barang yang bergerak, seperti halnya bendi, pedati, mobil serta ternak. Kemenakan laki-laki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkah, tetapi tidak dapat memilikinya. Dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan terhadap warisan yang demikian seperti suatu kesepakatan yang telah menjadi lekaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi milik anak perempuan, seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperoleh karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga.
Berkenaan dengan harta milik ibu ini, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli waris. Ajaran “berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan” dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta ini adalah hak saudara perempuannya. Seandainya saudara perempuannya yang tidak ada, hak warisan itu akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan). 22) Hal ini terjadi dengan alasan sebagai berikut:
1) Sesuai dengan hukum matrilineal, di mana kaum perempuan sebagai penerus garis keturunan.
2) Kaum perempuan, merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi.
3) Kaum laki-laki adalah orang yang kuat dan berusaha. 23)
Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakit nenek moyang, yaitu: Ka ateh indak bapacuak ( ke atas tidak berpucuk) Ke bawah indak baurek ( ke bawah tidak berurat) Ditangah-tangah dilariak kumbang ( di tengah dilubangi kumbang). Artinya adalah orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucukya mati, akar-akar layu, dan hewan ngengat memakan batangnya. 24)
c . Sistem Pembagian pada Masyarakat Patrilineal. Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan anatara perempuan dengan laki- laki dalam hal pembagian waris. sistem parental ini di Indonesia dianut dibanyak daerah, seperti Jawa, Madura, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. 25)
22) A. Navis, Hak Warisan, makalah, www.library.usu.ac.id .Diakses pada tanggal 10/06/2012, pukul 12.45
23) Zamris Dt. Sigoto, Op. Cit ., hlm. 50-51
24) A. A. Navis. Op. Cit ., www.library.usu.ac.id .Diakses pada tanggal 10/06/2012, pukul 12.45
25) Eman Suparman , op. Cit ., hlm. 59
Harta benda perkawinan dibagi menjadi dua jika salah satu meninggal, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Pihak yang berhak mewarisi ialah semua anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup apabila yang meninggalitu mempunyai anak dan bila kedua-duanya merninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada keluarga yang tertua dari yang meninggal (orang tua) apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki). 26) Daerah di Indonesia yang menganut sistem parental salah satu diantaranya adalah daerah Jawa Barat, yaitu adat Sunda. Kebudayaan Sunda adalah milik masyarakat Sunda yang diperoleh dari hasil prosesadaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan terhadap setiap unsurnya dan hubungan unsur-unsur itu satu sama lainnya berpengaruh kepada kebudayaan Sunda secara keseluruhan.
Kebudayaan Sunda merupakan kerangka acuan masyarakat Sunda ketika mereka berhadapan dengan berbagai perubahan. Suatu perubahan itu ditolak atau diterima oleh masyarakat tergantung kepada sejauh mana perubahan itu bisa diterima oleh kebudayaannya, oleh karena itu suatu perubahan yang akan dilakukan terhadap masyarakat Sunda harus mempertimbangkan aspek tradisi dan kebudayaan masyarakat Sunda itu sendiri.
Islam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan darikebudayaan Sunda. Sejak diperkenalkan pertama kali agama islam terus menyebar keseluruh pelosok tatar Sunda tanpa hambatan yang berarti. Tanpa terasa orang Sunda memeluk agama Islam seperti belajar kebudayaan sendiri, lambat tapi pasti Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. 27)
Harta warisan dalam masyarakat Sunda yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia terdiri atas:
1. Harta asal, adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan denan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal di Jawa Barat dikenal dengan berbagai sebutan, yaitu harta babawa ( Leuwiliang, jasinga, cianjur, Bekasi), barang sampakan ( Cianjur, Bandung , Leuwiliang, Cisarua, Depok, Cileungsi, Citeureup, Banjar, Ciamis, Saruni Kecamatan Pandeglang). Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibelikan rumah, maka rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.
2. Harta bersama, atau gono-gini ( Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng, Pandeglang), kaya reujeung ( Cisarua, Leuwiliang, Bandung, Kecamatan Pandeglang). 28)
26) Tamakiran S., Op. Cit., hlm 62-63
27) Dadang K. Ahmad, Agama Islam dan Budaya Sunda, www.dkahmad.blogspot.com . Diakses pada tanggal 05/04/2012, pukul 09.30
28 Eman Suparman, Op. Cit., hlm 61

## Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1. Pengertian hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain. Sedangkan Hukum waris itu sendiri (Erfrecht, KUHS Pasal 830 dst.) ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan orang itu kepada orang lain. Di dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Hukum waris. Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian Hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris), dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa waris mewaris. Pengertian Hukum Waris dalam Hukum Perdata menurut beberapa pakar atau ahli: Wirjono Projodikoro “bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup” dan menurut A Pitlo : “Hukum Waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga”.
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata
a . Pewaris
Merujuk pada bunyi Pasal 830 KUH Perdata , pewaris yaitu setiap orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya
b . Ahli Waris
Adalah orang-orang yang secara langsung memiliki hubungan darah maupun kekeluargaan dengan pewaris. Secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak menjadi ahli waris, pertama yaitu kelompok orang-orang yang sudah ditentukan dalam Hukum dan Undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris karena si meninggal pernah melakukan perbuatan-perbuatan Hukum tertentu, misalnya perbuatan Hukum pengakuan anak di luar nikah yang tidak akan mendapat warisan jika pewaris tidak mengakuinya secara sah (dengan akta pengakuan anak, dalam wasiat, atau dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata), dan perbuatan Hukum dengan membuat wasiat. Penggolongan ahli waris menurut Hukum Waris Perdata adalah:
1) Golongan pertama yaitu terdiri dari suami/istri, anak-anak pewaris beserta keturunannya (diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata).
2) Golongan kedua terdiri dari Bapak dan Ibu, atau salah satu dari bapak dan ibu, beserta saudara dan keturunannya ( Pasal 854-857 KUH Perdata)
3) Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis sebapak maupun seibu ( Pasal 853, 858 KUH Perdata).
4) Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam ( Pasal 850, 858, 861 KUH Perdata).
c . Harta Warisan
Pada umumnya diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya
3. Teori pembagian waris menurut Hukum Perdata
a . Pewarisan menurut Undang-Undang ( wettelijk erfrecht atau ab intestate )
1) Pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri ( uit eigenhoofde ) Ahli waris menurut Undang-Undang ( ab intestato ) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri ( uit eigenhoofde ) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerdata, bahwa ahli waris menurut Undang- Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut 29) : a ) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2,bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebih bagian anak dari perkawian pertama.
b ) Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdata. Pasal 854 KUHPerdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing 1/3 jika ada satu saudara, dan masing-masing ¼ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah ½ jika mewaris bersama satu orang saudara, 1/3 jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, ¼ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara sebapak,dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu ½ bagian untuk saudara dalam garis sebapak, dan ½ untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sebapak dan bagian dari garis seibu.
29) Kin,s Tatangs. Tanya jawab Hukum Perdata 2 ,1981 hal. 67
c ) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya,beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis sebapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPerdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu ½ bagian untuk ahli waris dalam garis sebapak, dan ½ bagian untuk ahli waris garis seibu.
d ) Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terbelih dahulu, yaitu 1/2 bagian untuk ahli waris dalam garis sebapak, dan ½ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861KUHPerdata :“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”
e ) Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untukmemberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut.Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti 30) . Pengertian dari penggantian ini dapat ditemukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdata menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan 31) . Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:
a ) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
b ) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
c ) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.
30) Amanat, Anisitus. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata , hlm 61
31) Benjamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. Dasar-dasar Hukum Waris Barat ( Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek ). hal. 37
Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis yaitu :
a ) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya” 32)
b ) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
c ) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas. Proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.
2) Hak waris anak luar kawin
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pengertian tentang anak luar kawin, Undang-Undang hanya mengatur bagaimana proses status anak luar kawin menjadi anak sah, maupun menjadi anak tidak sah. Undang-Undang, memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu :
1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, pengertian disini termasuk anak- anak zinah dan anak-anak sumbang.
2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, yang bukan anak-anak zinah atau anak-anak sumbang.
Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuannya atau orang yang telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya. Akibat hukum pengakuan adalah dengan timbulnya hubungan hukum antara orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut.” 33) . Menurut Pasal 281 KUHPerdata pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara:
1) Membuat Akte Kelahiran Anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata) yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil.
2) Dicatatkan dalam akte perkawinan kedua orang tuanya, seketika setelah orang tuanya melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil (Pasal 281 KUHPerdata).
3) Dibuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata) yang dibuat oleh seorang notaris tentang keabsahan anak itu.
4) Dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil, dicatat dan dibukukan dalam daftar catatan sipil, sesuai dengan tanggal kelahiran anak tersebut (Pasal 282 ayat 2 KUHPerdata).
32) Ibid . hal. 224
33) Ibid. hal. 112.
5) Surat pengesahan dari presiden, melalui lembaga Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, jika keduanya orang tuanya lalai mengakui anak luar kawin mereka sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUHPerdata) 34)
Anak luar kawin yang telah diakui sah (Pasal 862 KUHPerdata) berhak menjadi ahli waris sebagai mana telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (mewaris bersama suami/isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga mempunyai bagian mutlak yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916 KUHPerdata). Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863 KUHPerdata), adalah sebagai berikut : 1) Jika Anak Luar Kawin Mewaris Bersama-Sama Dengan Ahli Waris Golongan Pertama, Maka Bagiannya Adalah 1/3 X Seandainya Dia Anak Sah. Dalam Menghitung Bagian Anak Luar Kawin, Dihitung Dulu Ada Berapa Ahli Waris Golongan Pertama.
2) Jika Mewaris Bersama Dengan Ahli Waris Golongan Kedua, Bagiannya Adalah ½ Dari Harta Peninggalan Pewaris.
3) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga, Bagian Anak Luar Kawin Adalah ½ Dari Harta Peninggalan.
4) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah ¾ Dari Harta Peninggalan.
5) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga Dan Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah ½ Dari Harta Peninggalan.
b . Pewarisan Menurut Testament ( ad testamento )
1) Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdata menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian
seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdata, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.
2) Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdata, menetukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan. Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (zaak/Zaken) atau sejumlah benda yang dapat diganti ( vervangbare zaken ).Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus. Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris ( erfstelling ) atau pemberian hibah wasiat. Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih ( zaak/zaken ) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta.
34) Ibid . hal. 16.
Sedangkan kedudukan ahli waris (ab intestato dan / atau erfstelling ) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya. Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhada harta peninggalan dari pewaris.
Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi erftelling adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament mengenai cara pewarisan ini, apakah wasiat termasuk legaat atau erfstelling ,untuk itu tugas dari notarislah yang harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat yang berisi legaat atau wasiat yang berisi erfstelling .
4. Penghalang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut 35) :
a . Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
b . Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris,bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih.
c . Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
d . Ahli waris yang telah menggelapkan,memusnahkan,dan memalsukan surat wasiat.
5. Pengertian Wasiat atau Testament
Hukum waris menurut BW mengenal pengaturan hibah wasiat ini dengan nama testament yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu:
“Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”
Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu cirri dan sifat yang terpenting dank has dalam setiap surat wasiat,yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. Bw mengenal tiga macam bentuk surat wasiat,yaitu 36) : a . Wasiat Olografis,yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara,yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan
35) H.Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, hlm 98
36) Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 98
tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda,yaitu:
1. Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris,saksi- saksi,dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis dikaki surat wasiat tersebut,jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut,maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
2. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup,maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.
b . Wasiat Umum,yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris,dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaries agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang-orang lain,baik anggota keluarganya mauapun notaris yang bersangkutan.Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya,dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut.
c . Wasiat Rahasia,yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel,kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yag termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.
Kesimpulan
Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga, hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut system kekerabatan yang bersifat patrilineal. Selain itu untuk menyeimbangkan system pengangkatan anak, orang tua angkat mengadakan suatu upacara adat, upacara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hokum pada orangtua angkat ,orangtua kandung /orangtua biologis anak, dan anak angkat itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang berdampak adalah bagian waris, gono gini, bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga. KUH Perdata mengatur mengenai pembagian waris secara umum, namun yang menjadi corong putusan adalah hakim yang akan mempertimbangkan choice of law yang akan digunakan.
Daftar Pustaka Benjamin Asri dan Thabrani Asri. Dasar-dasar Hukum Waris Barat ( Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek ). 1988 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, BalaiPustaka, Bandung, 1980 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, RefikaAditama, Bandung, 2005 Eman Suparman, Hukum Wari sIndonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
H.Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,
Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat , Alumni, Bandung, 1999, Iman Sudiyat, Asas – asas Hukum adat bekal pengantar, Liberty, Yogyakarta,2000
M. Buddiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: AKAPRESS, 1991. Mr. B. TerHaar Bzn., Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195 R.SoetojoPrawiroHamidjojo, Hukum Orang Dan HukumKeluarga (Personen en familie – Recht, Airlangga University Press
S.Gautama, PengantarHukumPerdataInternasional
Indonesia , Binacipta, badanPembinaanHukumnasionalDepatemen Kehakiman,Bandung,1987.
Soepomo, Bab-Bab TentangHukumAdat, PT. PradnyaParamita, 2000
SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum , UI Press, Jakarta, 1986, SoerojoWignjodipoero, PengantardanAsas-asasHukumAdat,
SuriniAhlanSjariefdanNurulElmiyah, HukumKewarisanPerdata
Barat , Kencana,
Jakarta,2006
Tamakiran S., Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, WirjonoProdjodikoro, HukumWarisan di Indonesia , Vorkink van Hoeve,’s Gravenhage , Bandung. Zamris Dt. Sigoto, Budaya Alam Minangkabau, Bumi Aksara, Jakarta, 2004,