## ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI HUBUNGAN SEKSUAL INCEST
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALOPO)
Jeki Alang 1 , Ahkam Jayadi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar JekiAlang@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  Berjudul  “Tinjaun  Yuridis  Terhadap  Keputusan  Hakim  Mengenai  Hubungan  Seksual Dalam  Lingkungan  Keluarga  ( Incest )  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Palopo”,  yang  permasalahannya adalah: 1). Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga ( Incest ) di Pengadilan Negeri Palopo dan 2). Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga ( Incest ) di Pengadilan Negeri Palopo?

## Kata Kunci : Yuridis, Keputusan Hakim, Hubungan Seksual Keluarga (incest)

## Abstract
This  study  entitled  "Judicial  Review  of  Judges'  Decisions  Regarding  Sexual  Relationships  in  the Family  Environment  (Incest)  (Case  Study  at  the  Palopo  District  Court",  the  problems  are:  1).  How  to  prove criminal  acts  against  perpetrators  of  sexual  relations  in  the  family  environment  (Incest)  in  the  Palopo  District Court  and 2). How is the Judge's decision  in  establishing  evidence of a criminal act  against  the perpetrator of sexual relations within the family (Incest) at thethe Palopo District Court?
Keywords: Juridical, Judge Decision, Family Sexual Relations (incest)

## PENDAHULUAN
Pergeseran  nilai-nilai  sosio  kultural  yang  terjadi  di  masyarakat  mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat.
Berbicara  masalah  kejahatan  saat  ini  tentu  saja  merupakan  suatu  hal  yang  sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan  berkembang  dalam  masyarakat  sejak  zaman  dahulu  sampai  sekarang.  Semakin kompleksnya  masyarakat  dewasa  ini,  dapat  mempengaruhi  seseorang  maupun  kelompok tertentu  dalam  mempertinggi  persaingan  hidup  terutama  kebutuhan  ekonomi  yang  ditandai dengan  munculnya  kesenjangan  antara  golongan  kaya  dan  golongan  miskin  yang memunculkan  berbagai  jenis  kejahatan.  Melalui  informasi  dari  media  massa,  baik  media cetak  maupun  media  elektronik  setiap  harinya  selalu  saja  ada  pemberitaan  yang  marak mengenai tindak kejahatan.
Dalam  perkembangan  sehari-hari  banyak  terjadi  kejahatan,  misalnya  kejahatan terhadap  harta  kekayaan  (pencurian,  penggelapan,  pemerasan,  penipuan  dan  lain-lain), kejahatan  terhadap  tubuh  dan  nyawa,  misalnya  pembunuhan,  penganiayaan,  dan  lain-lain serta  berbagai  jenis  kejahatan  dibidang  kesusilaan,  dan  salah  satunya  yang  saat  ini  menjadi tindak  pidana  yang  memprihatinkan  dan  membutuhkan  perhatian  yang  sangat  serius  dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di  kalangan  keluarga  sendiri  atau  yang  disebut  inses  yang  merupakan  salah  satu  kejahatan seksual  yang  masih  sangat  tabu  di  dalam  masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. 1
Dalam  upaya  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materil,  maka  pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan, sebab kemampuan dan kapasitas hakim untuk menentukan kebenaran materil pada suatu peristiwa pidana sangat terbatas. Olehnya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 5 (lima) alat bukti sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjadikan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila
1 Lilik  Purwastuti  Yudaningsih, Pengaturan  Tindak  Pidana  Inses  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Hukum Pidana . Crime ofincest, parents, criminallaw reform. Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 20 14
sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  satu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah yakni; 1). Keterangan Saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk dan 5). Keterangan terdakwa. 2
Perbuatan incest adalah perbuatan zina, yaitu melakukan hubungan yang tidak diikat tali  perkawinan  atau  tidak  diperbolehkan  menikahi  muhrim.  Karena  perbuatan  ini  yaitu melakukan  persebadanan  antara  ayah  dan  anak,  atau  antara  ibu  dengan  anak,  atau  antara saudara kandung, atau kepada anak tiri dan sebagainya, dan biasanya dilakukan dengan paksa atau pemerkosaan. Allah swt. Sangat mengutuk dan melarang melakukan zina apalagi kalau ada hubungan darah dan seharusnya menurut hukum Islam harus dirajam sampai meninggal. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. al-Isra’ (17:32):
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu  perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 3
Ayat  di  atas  menggunakan  kata  “jangan  mendekati”  maksudnya  jangan  melakukan perbuatan zina, apalagi kalau yang diperlakukan adalah hubungan sedarah ataukah orang tua kepada anak, dimana orang tualah yang seharusnya melindungi  keluarganya dari siksaan api neraka, sebagaima diutarakan dalam Q.S. at-Tahrim (66:6)
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat  yang
2 Sinar  Grafika, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Cet.VII;  Jakarta:  PT.Sinar  Grafika, 2007), h. 271
3 Kementerian  Agama  RI., Al-Quran  dan  Terjemahnya, (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h.  388.
kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 4
Penelitian ini, mengkaji dari aspek yuridis tentang putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias  Anton  yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  Kekerasan  atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya”.

## METODE PENELITIAN
Fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga ( Incest ) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”.  Ada  beberapa  deskrepsi  fokus  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu: Pembuktian tindak  pidana terhadap  hubungan  seksual  dalam  lingkungan  keluarga (inses)  di Pengadilan Negeri Palopo meliputi; indentitas kasus, posisi kasus, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan  Penuntut  umum.  Putusan  Hakim  dalam  menetapkan  pembuktian  tindak  pidana terhadap  pelaku  seksual  dalam  lingkungan  keluarga  (inses)  di  Pengadilan  Negeri  Palopo mencakup: pertimbangan hukum. Amar putusan, pertimbangan penjatuhan hukum penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembahasan Pertama
a. Untuk  mengetahui  pembuktian  tindak  pidana  terhadap  pelaku  seksual  dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo.
b. Untuk  mengetahui  putusan  Hakim  dalam  menetapkan  pembuktian  tindak  pidana terhadap  pelaku  seksual  dalam  lingkungan  keluarga  (inses)  di  Pengadilan  Negeri Palopo’
1. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
a) Kegunaan Teoritis
Dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan bagi para ilmuan yang menggeluti ilmu hukum, utamanya pengetahun dan pemahaman terhadap ketentuan hukum  dan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pembuktian  kekerasan  dalam
4 Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya , h. 820.
rumah  tangga,  sehingga  para  penegak  hukum  terutama  bagi  para  hakim  dalam menetapkan suatu tindak pidana.
b) Kegunaan Praktis
1) Sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti
2) Sebagai reference bagi penegak hukum dalam menetap suatu perkara
3) Menambah  pengetahuan  dan  wawasan  penulis  dalam  karya  ilmiah,  utamanya masalah undang-undang yang diperpegangi para penegak hukum.

## 2. Pembahasan Kedua

## Putusan Hakim
Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman  bagi anggota  keluarga  untuk  berlindung.  Hampir tidak  dapat  dipercayai  bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri. 5
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan/vonis,  akan  selalu  berpedoman  kepada  pasal  184 KUHAP  sebab  bersalah  atau  tidaknya  seseorang  terdakwa  ditentukan  pada  alat  bukti  yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Akan tetapi di dalam pembuktian sendiri  tidaklah  mungki  tercapai  apa  yang  disebut  kebenaran  mutlak  ( obsolut ).  Hal  ini disebabkan  semua  penglihatan  kita  terbatas  hanya  bersifat  relative,  yang  didasarkan  pada pengalaman,  penglihatan,  dan  pemikiran  yang  tidak  selalu  pasti  benar.  Jika  diharuskan  ada syarat kebenaran mutlak untuk menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagaian besar dari pelaku tindak pidana yang mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  penyusun  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut
1. Pembuktian  tindak  pidana  terhadap    keputusan  Hakim  mengenai    hubungan  seksual dalam  lingkungan  keluarga  ( incest )  (Studi  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Palopo)
5 Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan Hukum : Menuju  Hukum yang Berspektif  Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya,  2006), h..83.
terdakwa  Anthon  Belo  Payung  alias  Anton  yang  mengakibatkan  anak  tirinya  Kezia Belo  Payung  alia  Kezia  mengalami  gangguan  psikis  yang  berkepanjangan  yaitu trauma  serta  merasa  sakit  dan  terancam,  dalam  putusan  perkara  nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp,  akurat  dan  sudah  sesuai  koridor  hukum  dan  pasal  yang dikenakan yaitu pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang  perlindungan  anak  menjadi  undang-undang  dan  undang-undang  nomor  8 tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain sudah sangat tepat.
2. Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  perkara  nomor  196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp berdasarkan  fakta  dalam  persidangan  yang  timbul.  Majelis  hakim  membuktikan pertimbangan  yuridis  yang  diajukan  Penuntut  Umum  sebelum  hakim    menjatuhkan pidana,  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  terdakwa.  Dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  menyatakan  terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  ayat  (3)  UU Nomor  17  tahun  2016  tentang  penetapan  Perpu  No.1  tahun  2016  tentang  perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang  yang  mengakibatkan  trauma  dan  sakit  pada  dakwaan  primair oleh penuntut umum. Olehnya itu Majelsi Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua  alat  bukti  dari  Penuntut  Umum  dan  beberapa  pertimbangan,  baik  yang memberatkan  maupun  yang  meringankan  terdakwa,  maka  dengan  penuh keyakinan  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  pejara  kepada  terdakwa  Anthon Belo  Payung  alias  Anton  selama  15  (lima  belas)  tahun  penjara  dan  denda sebesar Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) potong tahanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana, 2010
Amin, Muliaty , Dakwah Jamaah : Disertasi Makassar, PPS. UIN Alauddin,2010
Amelia, Putri, Tri Karunia , Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban  Anak ( Studi  Kasus  di  Lapas  Klas  II  A  Banda  Aceh Banda  Aceh  :  Skrepsi Ilmu Hukum, 2015
Alang, M.Sattu , Terapi Kelainan Seksual Cet.I; Makassar: CV. Berkah Utami, 2018
Azwar, Saifuddin , Metode Penelitian ,  Cet. IV; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003
F.  Fatimah,  Widury, Psikologi  Abnormal  Klinis  Dewasa (Jakarta  :  Universitas  Indonesia, 2006
Grafika,  Sinar, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana Cet.VII;  Jakarta:  PT.Sinar Grafika, 2007
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Hagan,  John, Modern  Criminology:  Crime,  Criminal  Behavior  and  Its  Control ,  Singapura: Mc Graw Hill Book Com, 1987
Hamidi ,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal    dan Laporan Penelitian Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005
Metode Penelitian Kualitatif Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005