## ANALISIS BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 JOGONALAN TAHUN AJARAN 2014/2015

## ANALYSIS OF EDUCATION UNIT COST IN SMK NEGERI 1 JOGONALAN
ACADEMIC YEAR 2014/2015
Oleh: Adelina Vina Hapsari
Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta adelinavina@gmail.com

## Sukirno
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Biaya Satuan Pendidikan di SMK Negeri 1 Jogonalan Tahun Ajaran 2014/2015 yang terdiri dari Biaya Operasi dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi  dan  observasi  dengan  instrumen penelitian berupa cheklist . Teknik analisis data yang  digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Biaya  Operasi  per  peserta  didik sebesar  Rp5.416.538,78;  (2)  Biaya  Investasi  Selain  Lahan  Pendidikan  per  peserta  didik  sebesar Rp999.963,51;  (3)  Biaya  Satuan  Pendidikan  per  peserta  didik  sebesar  Rp6.416.502,29;  (4)  Sumber dana  berasal  dari  APBN  sebesar  Rp1.326.100.444,00;  APBD  1  Rp8.000.000,00;  APBD  2  sebesar Rp2.474.333.996,00;  SOT  sebesar  Rp1.806.538.069,00;  dan  Sumber  lain  sebesar  Rp12.300.000,00. (5)  Biaya  Operasi  Nonpersonalia  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan  belum  sesuai  dengan  Standar  Biaya Operasi  Nonpersonalia  di  Kabupaten  Klaten.  Jumlah  Biaya  Operasi  Nonpersonalia  di  Kabupaten Klaten  sebesar  Rp1.323.786.240,00  sedangkan  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan  sebesar Rp1.214.231.444,00.
Kata Kunci:  Biaya Operasi, Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan, Biaya Satuan Pendidikan

## Abstract
This research is aimed at analyzing the amount of Education Unit Costs  in SMK Negeri 1 Jogonalan  Academic  Year  2014/2015  that  consist  of  Operational  Cost  and  Non  Educational  Field Investment Cost. The Writer used documentation and observation with checklist as the instrument  of the study to collect the data. The writer also used descriptive qualitative and quantitative approach to analyze data. The results show that (1) Operational Costs for each student is Rp5.416.538,78; (2) Non Educational Field Investment Cost for each student is Rp999.963,51; (3) Education Unit Cost for each student is Rp6.416.502,29; (4) The source of funds from State Budget is Rp1.326.100.444,00; Regional Budget  1  is  Rp8.000.000,00;  Regional  Budget  2  is  Rp2.474.333.996,00;  Contribution  of  Parents  is Rp1.806.538.069,00;  and  other  source  is  Rp12.300.000,00;  (5)  Nonpersonnel  Operational  Cost  in SMK Negeri 1 Jogonalan has not fitted  Nonpersonnel Operational Cost in Klaten region. The amount of  Nonpersonnel  Operational  Costs  in  Klaten  region  is  Rp1.323.786.240,00  while  in  SMK  Negeri  1 Jogonalan is Rp1.214.231.444,00.
Keywords:  Operational  Cost,  Non  Educational  Field  Investment  Cost,  Education  Unit  Cost
Adelina Vina Hapsari & Sukirno 27 - 34

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  dan  Nomor  65  Tahun  2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.  Hal  ini  berimplikasi  pada kenaikan biaya pendidikan. Biaya pendidikan  adalah  semua  pengeluaran  yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan (Harsono,
2007:9).  Banyaknya  komponen  yang  harus dibiayai  dalam  penyelenggaraan  pendidikan tidak  cukup  hanya  dengan  mengandalkan dana dari satu sumber seperti dari pemerintah  pusat  saja,  atau  dari  pemerintah daerah  saja,  tetapi  harus  diakomodasi  dari pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Keterbatasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan  pendidikan  maka  perlu adanya  partisipasi  dari  masyatakat  untuk mendukung pembiayaan pendidikan.
Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  pasal  2 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama  antara  Pemerintah,  Pemerintah
Daerah, dan masyarakat”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Pasal 62 biaya pendidikan terdiri atas
Biaya  Investasi,  Biaya  Operasi  dan  Biaya Personal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Sridadi,  S.Pd.,  M.Pd,  Wakil Kepala  Sekolah  Manajemen  Mutu  SMK Negeri  1  Jogonalan  sumber  pendanaan  di SMK  Negeri  1  Jogonalan  berasal  dari APBN,  APBD  1  (Provinsi  Jawa  Tengah), APBD  2  (Kabupaten  Klaten),  Sumbangan Orang  Tua  (SOT),  dan  sumber  lain
(GNOTA  dan  Supersemar).  SMK  Negeri  1 Jogonalan  mendapatkan  bantuan  pendanaan berupa  Bantuan Operasional  Sekolah (BOS) sejak  tahun  ajaran  2012/2013.  Akan  tetapi bantuan  yang  diperoleh  dari  pemerintah belum  cukup  untuk  mendanai  seluruh penyelenggaraan  pendidikan  karena  sebagai sekolah  menengah  kejuruan  membutuhkan dana  yang  lebih  banyak  dari  pada  sekolah menengah umum terutama untuk melakukan kegiatan  praktek  peserta  didik.  Untuk menutupi  kekurangan  dana  maka  sekolah mengadakan  sumbangan  dari  orang  tua berupa  Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan (SPP).
Tarif  SPP  di  SMK  Negeri  1 Jogonalan setiap tahunnya mengalami perubahan.  Pada  tahun  ajaran  2012/2013 sebesar  Rp123.000,00;    tahun  ajaran 2013/2014  sebesar  Rp  78.000,00;  dan  tahun ajaran  2014/2015  sebesar  Rp  93.000,00. Penurunan  tarif  SPP  pada  tahun  ajaran 2013/2014  dikarenakan  dana  BOS  yang diterima  lebih  besar  dibandingkan  dengan pada tahun ajaran 2012/2013. Kenaikan tarif SPP pada tahun ajaran 2014/2015 dikarenakan  komponen  yang  dibiayai  lebih banyak  seperti  penambahan  ruangan  dan peralatan  praktik  untuk  program  keahlian Teknik  Komputer  dan  Jaringan  (TKJ)  yang merupakan  program  keahlian  baru  serta dampak  dari  kenaikan  harga  kebutuhan  di pasaran.  Sumber  bantuan  pendanaan  yang diterima  sekolah  juga  tetap  sehingga  biaya yang  harus  ditanggung  oleh  orang  tua peserta  didik  menjadi  lebih  besar.  Hal  ini membuat  orang  tua  sebagai  pihak  yang menanggung biaya mengeluh dan menanyakan  penggunaan  uang  yang  telah dibayarkan.
Sebagai  sekolah  berstatus  negeri, maka  SMK  Negeri  1  Jogonalan  harus
Adelina Vina Hapsari & Sukirno 27 - 34
menerapkan  tata  kelola  yang  baik (good governance) pada  setiap  aktivitasnya.  Ada dua pilar good governance yaitu akuntabilitas  dan  transparansi  yang  menjadi dasar  dalam  membuat  dan  menyajikan laporan  pengelolaan  keuangan  sekolah  yang memuat  informasi  biaya  baik  kepada pemerintah  dan  masyarakat.  Penyajian informasi  biaya  bisa  dilakukan  apabila manajemen  dapat  mengidentifikasi  biaya- biaya  yang  digunakan  untuk  melakukan kegiatan.  Oleh  karena  itu,  sekolah  membuat kebijakan tentang biaya-biaya yang dituangkan  dalam  dokumen  Rencana  Kerja dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS).  RKAS memuat  informasi  biaya-biaya  yang  akan dikeluarkan  sekolah  beserta  sumber-sumber yang  mendanai  biaya  pendidikan  tersebut. RKAS juga sebagai dasar dalam menghitung Biaya  Satuan  Pendidikan.  Nanang  Fattah (2002:  24)  menyatakan  bahwa  biaya  satuan ditingkat  sekolah  merupakan  agregat  biaya pendidikan  tingkat  sekolah,  baik  yang bersumber  dari  pemerintah,  orang  tua,  dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan  pendidikan  dalam  satu tahun  pelajaran.  Biaya  satuan  per  peserta didik merupakan ukuran yang
menggambarkan  seberapa  besar  biaya  yang dialokasikan  ke  satuan  pendidikan  secara efektif  untuk  kepentingan  peserta  didik dalam menempuh pendidikan.
Di SMK Negeri 1 Jogonalan belum ada analisis mengenai Biaya Satuan Pendidikan.  Penghitungan  Biaya  Satuan
Pendidikan diperlukan sekolah dalam menetapkan biaya penyelenggaraan pendidikan  yang  harus  ditanggung  oleh masing-masing  peserta  didik.  Biaya  Satuan Pendidikan per
peserta didik menggambarkan  secara  rinci  atas  beban peserta  didik  selama  mengikuti  pendidikan
di  sekolah.  Beban  unit  setiap  peserta  didik akan ditandingkan dengan subsidi pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat sehingga dapat diketahui jumlah beban  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta didik.  Biaya  Satuan  Pendidikan  per  peserta didik  akan  menjadi  landasan  akuntabilitas keuangan  sekolah  kepada  publik  dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan penghitungan yang detail dan  transparan  akan  memberikan  informasi biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  sekolah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan besarnya dana tambahan dari masyarakat  untuk  menutup  biaya  jika pendapatan  sekolah  dari  pemerintah  dan bantuan-bantuan  lainnya  belum  mencukupi sehingga  mudah  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  hal  pendanaan  untuk sekolah.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menentukan besarnya  Biaya  Operasi  dan  Biaya  Investasi Selain  Lahan  Pendidikan  di  SMK  Negeri  1 Jogonalan Tahun Ajaran 2014/2015.

## METODE PENELITIAN
Tempat penelitian dilakukan di SMK Negeri  1  Jogonalan  yang  beralamat  di Tegalmas,  Prawatan,  Jogonalan,  Klaten. Waktu  penelitian  di  mulai  pada  bulan Desember 2014 sampai bulan Februari 2015.
Subjek  penelitian  ini  adalah  Ketua Tim  RKAS,  Bendahara,  dan  Pegawai  Tata Usaha.  Objek  penelitian  ini  adalah  Biaya Satuan  Pendidikan  yang  meliputi  Biaya Operasi  dan  Biaya  Investasi  Selain  Lahan Pendidikan.
Instrumen penelitian  yang digunakan dengan menggunakan cheklist (daftar cocok).  Komponen  yang  akan  diamati
27 - 34
meliputi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di SMK Negeri 1 Jogonalan.
Teknik  analisis  data  menggunakan deskriptif  secara  kuantitatif  dan  kualitatif dengan  bantuan  program microsoft  excel untuk  menggambarkan  dan  memprediksi pembiayaan di sekolah. Langkah- langkahnya yaitu dengan melakukan penghitungan  Biaya  Satuan  Pendidikan dengan (a) mengumpulkan dokumen RKAS, rekapitulasi  gaji  dan  tunjangan  PNS, rekapitulasi  jumlah  peserta  didik  tahun ajaran  2014/2015,  data  guru  dan  karyawan SMK  Negeri  1  Jogonalan,  dan  profil sekolah;  (b)  mengklasifikasikan  komponen yang  termasuk  kelompok  Biaya  Operasi Personalia,  Biaya  Operasi  Nonpersonalia,
dan Bantuan Beasiswa; (c) mengklasifikasikan komponen yang
termasuk  kelompok  Biaya  Investasi  Selain Lahan  Pendidikan;  (d)  Menghitung  Biaya Operasi  per  peserta  didik  dengan  membagi total  Biaya  Operasi  dengan  jumlah  peserta didik; (e) menghitung Biaya Investasi Selain Lahan  Pendidikan  per  peserta  didik  dengan membagi  total  Biaya  Investasi  Selain  Lahan Pendidikan  dengan  jumlah  peserta  didik,  (f) menghitung  Biaya  Satuan  Pendidikan  per peserta  didik  dengan  membagi  total  Biaya Satuan  Pendidikan  (total  Biaya  Operasi  dan total Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan)  dengan  jumlah  seluruh  peserta didik,  (g)  menentukan  sumber-sumber  yang mendanai Biaya Satuan Pendidikan.
Langkah
selanjutnya yaitu menganalisis  hasil  perhitungan  dengan  cara membandingkan  jumlah  Biaya  Operasi Nonpersonalia  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan dengan standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kabupaten Klaten.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA- HASAN
Biaya pendidikan di SMK Negeri 1 Jogonalan meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi  Selain  Lahan  Pendidikan.  Biaya Operasi terdiri dari Biaya Operasi Personalia,  Biaya  Operasi  Nonpersonalia, dan Bantuan  Beasiswa.  Total  Biaya Operasi Personalia  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan Tahun  Ajaran  2014/2015  yaitu  sebesar  Rp 3.248.773.065,00  yang  meliputi  gaji  dan tunjangan PNS sebesar Rp
2.442.379.000,00;  tambahan  penghasilan sebesar  Rp  9.360.000,00;  gaji  guru  honorer sebesar  Rp  181.675.000,00;  gaji  pegawai honorer  sebesar  Rp  129.675.065,00;  honor selain  gaji  dan  tunjangan  sebesar  Rp 406.824.000,00;  kesejahteraan  tambahan (maslahat)  sebesar  Rp  49.360.000,00;  dan
Pengembangan SDM sebesar Rp
29.500.000,00.
Total  Biaya  Operasi  Nonpersonalia di  SMK  Negeri  1  Jogonalan  Tahun  Ajaran 2014/2015  sebesar  Rp1.214.231.444  yang meliputi  biaya  ATS/BAHP  sebesar  Rp 143.797.440,00; biaya perbaikan dan pemeliharaan ringan sebesar Rp
348.900.008,00; biaya daya dan jasa sebesar Rp  155.929.996,00;  biaya  transportasi/ perjalanan dinas sebesar Rp 104.400.000,00; biaya  konsumsi  sebesar  Rp  24.920.000,00; biaya pembinaan peserta didik/ ekstrakurikuler  sebesar  Rp  133.570.000,00; biaya uji kompetensi sebesar Rp
80.190.000,00;  biaya  praktek  kerja  industri sebesar  Rp  48.270.000,00;  biaya  pelaporan sebesar  Rp  35.405.000,00;  dan  biaya  lain- lain sebesar Rp 138.849.000,00.
Total  Bantuan  Beasiswa  di  SMK Negeri 1 Jogonalan Tahun Ajaran 2014/2015  sebesar  Rp  287.300.000,00  yang meliputi Beasiswa BSM sebesar Rp
Adelina Vina Hapsari & Sukirno 27 - 34
260.000.000,00; BSKM sebesar Rp 15.000.000,00; Beasiswa Supersemar
sebesar  Rp  5.400.000,00;  Beasiswa  dari GNOTA sebesar Rp 6.900.000,00.
Total  Biaya  Investasi  Selain  Lahan Pendidikan  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan Tahun  Ajaran  2014/2015  sebesar  Rp 876.968.000,00  yang  meliputi  pengadaan alat  sebesar  Rp  356.200.000,00;  bangunan sebesar  Rp  417.200.000,00;  dan  pengadaan buku sebesar Rp 103.568.000,00.
Biaya  Satuan  Pendidikan  diperoleh dengan menjumlahkan antara  Biaya Operasi dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan.  Biaya  Satuan  Pendidikan  di SMK  Negeri  1  Jogonalan  sebesar  Rp
5.627.272.509,00.  Biaya  Satuan  Pendidikan per Peserta Didik diperoleh dengan membagi  Total  Biaya  Satuan  Pendidikan dengan  jumlah  peserta  didik.  Penghitungan Biaya  Satuan  Pendidikan  per  Peserta  Didik dengan membagi antara Rp 5.627.272.509,00 dan 877 sehingga diperoleh sebesar Rp 6.416.502,29.
Sumber  pendanaan  di  SMK  Negeri 1  Jogonalan  Tahun  Ajaran  2014/2015 berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.326.100.444,00; Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah (APBD  1)  sebesar Rp  8.000.000,00; Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Klaten  (APBD  2)  sebesar  Rp 2.474.333.996,00;  Sumbangan  Orang  Tua (SOT)  sebesar  Rp  1.806.538.069,00;  dan Sumber  Lain  (Gerakan  Nasional  Orang  Tua Asuh dan Beasiswa Supersemar) sebesar Rp 12.300.000,00.
Berdasarkan  Peraturaan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 jumlah Standar Biaya Operasi  Nonpersonalia  Kabupaten  Klaten untuk program keahlian Akuntansi,
Penmasaran, Administrasi Perkantoran, serta Teknik  Komputer  dan  Jaringan  sebesar  Rp 1.323.786.240  sedangkan  jumlah  Biaya Operasi  Nonpersonalia  di  SMK  Negeri  1 Jogonalan  Tahun  Ajaran  2014/2015  adalah Rp 1.214.231.444,00.

## Pembahasan
Biaya  Operasi  meliputi  Biaya Operasi
Personalia, Biaya Operasi
Nonpersonalia,  dan  Bantuan  Beasiswa. Biaya  Operasi  Personalia  adalah  biaya  yang rutin  dikeluarkan  sekolah  yang  berkaitan dengan  kesejahteraan  personalia  Biaya Operasi  Nonpersonalia  adalah  biaya  yang rutin  dikeluarkan  sekolah  selain  untuk kesejahteraan  personalia  sekolah.  Bantuan beasiswa  bertujuan  untuk  meringankan beban biaya pendidikan peserta didik. Sesuai dengan  panduan  penghitungan  biaya  satuan operasional,bantuan beasiswa dapat ditambahkan  ke  dalam  penghitungan  Biaya Operasi  Satuan  Pendidikan  jika  Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan dimana sekolah diminta bertanggung- jawab untuk  mengelola  dana  atas  beberapa tambahan selain biaya dan untuk memudahkan administrasi. Penghitungan Biaya Operasi dengan menjumlahkan Biaya Operasi
Personalia,  Biaya  Operasi  Nonpersonalia dan  Bantuan  Beasiswa.  Biaya  Operasi  di SMK  Negeri  1  Jogonalan  sebesar  Rp 4.750.304.509,00. Biaya Operasi Per Peserta Didik diperoleh dengan membagi total Biaya Operasi  dengan  877  peserta  didik.  sehingga diperoleh Rp 5.416.538,78.
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan  yaitu  biaya  yang  dikeluarkan sekolah  untuk  keperluan  pengadaan  barang dan  jasa  selain  lahan  pendidikan  (tanah) yang  mempunyai  manfaat  lebih  dari  satu
Adelina Vina Hapsari & Sukirno 27 - 34
tahun  untuk  penyelenggaraan  pendidikan. Biaya  Investasi  Selain  Lahan  Pendidikan meliputi  biaya  untuk  pengadaan  peralatan, bangunan, dan pengadaan buku.
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan SMK Negeri 1 Jogonalan Tahun Ajaran 2014/2015 sebesar Rp
876.968.000,00  dan  Biaya  Investasi  Selain Lahan  Pendidikan  Per  Peserta  Didik diperoleh  dengan  membagi  total  Biaya Investasi  Selain  Lahan  Pendidikan  dengan 877 peserta didik sehingga diperoleh sebesar Rp 999.963,51.
Biaya  Satuan  Pendidikan  terdiri dari  Biaya  Operasi  dan  Biaya  Investasi.  Di SMK  Negeri  1  Jogonalan  pada  Tahun Ajaran  2014/2015  tidak  ada  pembelian tanah/lahan sehingga Biaya Satuan Pendidikan diperoleh dengan menjumlahkan antara  Biaya  Operasi  dan  Biaya  Investasi Selain Lahan Pendidikan. Dari hasil penghitungan diperoleh Biaya Satuan Pendidikan sebesar Rp 5.627.272.509,00 dan Biaya  Satuan  Pendidikan  per  Pesera  didik Rp  6.416.502,29.  Apabila  di  sekolah terdapat  investasi  berupa  lahan  pendidikan maka  Biaya  Investasi  akan  naik  dan berimplikasi  pada  kenaikan  Biaya  Satuan Pendidikan.
Sumber  dana  di  SMK  Negeri  1 Jogonalan  Tahun  Ajaran  2014/2015  berasal dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara)  sebesar  23,6%;  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  (APBD  1)  sebesar  0,1%; Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Klaten (APBD 2) 44%; Sumbangan  Orang  Tua  (SOT)  sebesar 32,1%; dan Sumber Lain (Gerakan Nasional
Orang Tua Asuh dan Beasiswa Supersemar) sebesar 0,2%.
Dana  dari  APBN  sebesar  Rp
1.326.100.444,00 digunakan untuk
membiayai  Biaya  Operasi  Personalia  Rp 86.070.000,00; Biaya Operasi Nonpersonalia Rp  758.462.444,00;  Bantuan  Siswa  Miskin (BSM)  Rp  260.000.000,00;  Biaya  Investasi Selain Lahan Pendidikan Rp
221.568.000,00.  Dana  dari  APBD  1  (Jawa Tengah) sebesar Rp 8.000.000,00 digunakan untuk Beasiswa Kurang Mampu (BSKM). Dana  dari  APBD  2  sebesar  Rp 2.474.333.996,00 digunakan untuk membiayai  Biaya  Operasi  Personalia  Rp 2.451.739.000,00; Biaya Operasi
Nonpersonalia  sebesar  Rp  15.594.996,00; dan  Beasiswa  Kurang  Mampu  (BSKM)  Rp 7.000.000,00.  Dana  dari  SOT  sebesar  Rp 1.806.538.069,00
digunakan untuk membiayai Biaya Operasi Personalia sebesar Rp 710.964.065,00;
Biaya Operasi
Nonpersonalia  Rp  440.174.004,00;  Biaya Investasi  Selain  Lahan  Pendidikan  Rp 655.400.000,00.  Dana  dari  Sumber  Lain sebesar  Rp  12.300.000,00  yang  berasal  dari Beasiswa  Supersemar  Rp  5.400.000,00;  dan GNOTA Rp 6.900.000,00. Jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia  untuk  program  keahlian Akuntansi, Pemasaran, Administrasi Perkantoran,  serta  Teknik  Komputer  dan Jaringan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  69  Tahun  2009  untuk  Kabupaten Klaten sebesar Rp 1.323.786.240,00
sedangkan  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan sebesar  Rp  1.214.231.444,00.  Terdapat selisih  sebesar  Rp  109.554.796,00  dibawah peraturan sehingga Biaya Operasi Nonpersonalia  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan belum  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  69  Tahun  2009.  Selisih  ini diharapkan  SMK  Negeri  1  Jogonalan  pada tahun  ajaran  berikutnya  untuk  menambah
Adelina Vina Hapsari & Sukirno 27 - 34
alokasi  dana  pada  komponen  Biaya  Operasi Nonpersonalia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa (1)  Biaya
Operasi per peserta didik sebesar Rp 5.416.538,78;  (2)  Biaya  Investasi  Selain  Lahan Pendidikan  per  peserta  didik  sebesar  Rp 999.963,51;  (3)  Biaya  Satuan  Pendidikan  per peserta  didik  sebesar  Rp  6.416.502,29;  (4) Sumber  dana  berasal  dari  APBN  sebesar  Rp 1.326.100.444,00;  APBD  1  Rp  8.000.000,00; APBD  2  sebesar  Rp  2.474.333.996,00;  SOT sebesar  Rp  1.806.538.069,00;  dan  Sumber  lain sebesar  Rp  12.300.000,00.  (5)  Biaya  Operasi Nonpersonalia  di  SMK  Negeri  1  Jogonalan belum  sesuai  dengan  Standar  Biaya  Operasi Nonpersonalia  di  Kabupaten  Klaten.  Jumlah Biaya  Operasi  Nonpersonalia  di  Kabupaten Klaten  sebesar  Rp  1.323.786.240,00  sedangkan di  SMK  Negeri  1  Jogonalan  sebesar  Rp 1.214.231.444,00.

## Saran
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  ini, peneliti  memberikan  saran  kepada  beberapa pihak sebagai berikut:

## Bagi Pemerintah
a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menetapkan  alokasi  bantuan  pendanaan untuk sekolah.
b. Pemerintah  pusat  maupun  daerah  dapat menyelenggarakan
diklat/workshop mengenai  penyusunan  anggaran  Biaya Satuan Pendidikan untuk Sekolah
Menengah  Kejuruan  pada  pengelola
keuangan  sekolah  agar  sesuai  standar pemerintah. c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebaiknya  meninjau  alokasi  bantuan karena bantuan pendanaan yang diberikan  hanya  Rp  8.000.000,00  dalam setahun.

## Bagi SMK Negeri 1 Jogonalan
a. Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai bahan kajian dalam penghitungan biaya satuan pendidikan.
b. Pengalokasian dana untuk Biaya Operasi Nonpersonalia  sebaiknya  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 2009  karena  anggaran  di  SMK  Negeri  1 Jogonalan masih dibawah standar Kabupaten Klaten.
c. Penambahan  alokasi  dana  untuk  biaya alat  tulis/bahan  dan  alat  habis  pakai karena  hanya  12%  dari  total  Biaya Operasi Nonpersonalia sedangkan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 alokasi untuk alat tulis 10%
dan  bahan  alat  habis  pakai  10%  untuk Akuntansi,  Administrasi  Perkantoran, Pemasaran  serta  12%  untuk  Teknik Komputer dan Jaringan.
d. Sekolah  sebaiknya  membuat  dokumen anggaran  biaya  untuk  masing-masing program keahlian agar dapat mengetahui kebutuhan  biaya  operasi  dan  investasi karena masing-masing program  keahlian membutuhkan keperluan kebutuhan yang berbeda.

## Masyarakat/Orang Tua
Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi  mengenai  jumlah  biaya  yang dibutuhkan  dalam  pendidikan  di  sekolah dan    besarnya  dana  tambahan  yang  masih dibutuhkan  untuk  menutup  biaya  sehingga
27 - 34
sekolah masih mengadakan pungutan kepada orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono.  (2007). Pengelolaan  Pembiayaan Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka  Book
Publisher
Nanang  Fattah.  (2002). Ekonomi  dan pembiayaan  pendidikan. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal