## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup
Sucy Delyarahmi 1* , Rahmi Murniwati 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: sucydelyarahmi@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima,20/08/2023 Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  merupakan  langkah preventif  untuk  mencegah  kerusakan  lingkungan  sekaligus  prasyarat  untuk mendapatkan  izin  lingkungan.  Namun  penyusunan  AMDAL  ini  seringkali menimbulkan  polemik,  terlebih  terhadap  transparansi  serta  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunannya.  Jika  kita  menilik  kepada  Prinsip  10 Deklarasi Rio 1992 disebutkan istilah participatory right yang menegaskan hak untuk  mendapatkan  informasi  dan  hak  berperan  serta  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup.  Kemudian,  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  juga  mengakui  peran  serta dari  masyarakat  dalam  hak  atas  lingkungan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  problematika  dalam  peran  serta  masyarakat  dalam  proses penyusunan  AMDAL  sehingga  dapat  terwujudnya  Perlindungan  Hak  Atas Lingkungan  Hidup  bagi  masyarakat.  Pertentangan  perihal  transparansi  dan partisipasi  masyarakat  dengan  membandingkan  terhadap  hak  atas  lingkungan terlebih  kepada  hak  akses  informasi  dan  hak  berperan  serta.  Proses  penelitian ini  akan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan statute approach dan conceptual  approach .  Hadirnya  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan pemahaman  terhadap  pentingnya  transparansi  dan  partisipasi  dari masyarakat dalam penyusunan AMDAL.
Direvisi, 27/09/2023 Dipublikasi, 17/10/2023

## Kata Kunci:
Peran Serta Masyarakat; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Hak Atas Lingkungan Hidup.

## Abstract

## Keywords:
Community Participation; Environmental Impact Analysis; Right to the Environment. Environmental  Impact  Analysis  or  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (EIA) is a preventive step to prevent environmental damage and a prerequisite for obtaining an environmental permit. However, preparing this AMDAL often creates polemics, especially regarding transparency and public participation in its practice. Let's look at Principle 10 of the 1992 Rio Declaration. The term is mentioned  as  a  participatory right that  affirms  the  right  to  obtain  information and  participate  in  environmental  management.  Then,  Law  No.  32  of  2009 concerning  Environmental  Protection  and  Management  also  recognizes  the participation  of  the  community  in  ecological  rights.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  the  problems  of  the  community's  involvement  in preparing the EIA so that the protection of the right to the environment can be realized  for  the  community.  Controversy  regarding  transparency  and  public participation by comparing the right to the environment, especially the right to access  information  and  participation.  This  research  will  use  a  normative juridical  method  with  a  statute  and  conceptual approach.  This  research  is expected  to  provide  an  understanding  of  the  importance  of  transparency  and participation from the public in preparing the EIA.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumber  daya  alam  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini telah diatur dalam rumusan Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945)  yang  berbunyi  “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ”  Rumusan  Pasal  33  UUD  1945  ini  bukan sekedar  memberikan  petunjuk  tentang  susunan  perekonomian  dan  wewenang  negara mengatur  kegiatan  perekonomian  dan  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya, melainkan  mencerminkan  cita-cita  dan  suatu  keyakinan  yang  dipegang  teguh  serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa. 1
Pasal  33  UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusional  mewajibkan  agar  sumber  daya alam  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  diungkapkan oleh  Abrar  Saleng  “Hak  menguasai  negara  merupakan  instrumen  (bersifat  instrumental), sedangkan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  merupakan  tujuan ( objectives ).” 2 Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Maka, pembangunan saat ini harus dilakukan secara  optimal  yaitu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  sebesar-besarnya  untuk generasi  sekarang  tetapi  tidak  merusak  lingkungan  hidup,  sehingga  generasi  yang  akan datang  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  alam  seperti  halnya  generasi  saat  ini.  Dari persoalan inilah lahirnya konsep “Pembangunan Berkelanjutan” ( Sustainable Development) . Konsep  ini  diyakini  dapat  menjawab  berbagai  masalah  dan  tantangan  perkembangan lingkungan dan pembangunan.
Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  perlu  diimplementasikan  dalam  wujud  peraturan perundang-undangan  maupun  kebijakan  pemerintah.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Siti  Sundari  Rangkuti,  “Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  kemauan  politik  untuk membangun  tanpa  merusak  yang  digariskan  dalam  kebijaksanaan  lingkungan  dan memerlukan  perangkat  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  lingkungan.” 3 Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  diakomodir  di  Indonesia  melalui  peraturan perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa :
“ Pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. ”
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha maupun kegiatan lain, pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan  diterapkannya prinsip  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  proses pelaksanaan  pembangunan,  dampak  terhadap  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  berbagai aktivitas  dari  pembangunan  tersebut  dapat  dianalisis  sedini  mungkin  mulai  dari  awal
1 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 45.
2 Abrar  Saleng,  “Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam,” Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Vol. 12, No. 4, 2013, hlm 149.
3 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 384.
perencanaannya,  sehingga  pengendalian  dampak  negatif  dari  kegiatan  dapat  diatasi. 4 Akan tetapi,  segala  strategi  dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  memerlukan  tafsir konstitusi  secara  khusus  ketika  aktor-aktor  negara  ingin  melaksanakan  aktivitas perekonomian. 5 Oleh  karena  itu,  investor/pelaku  usaha  yang  akan  mendirikan  atau membangun  kegiatan/usaha  harus  memiliki  surat  izin  lingkungan  karena  izin  tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan. 6
Setiap  orang  adalah  bagian  dari  masyarakat  dan  masyarakat  memiliki  hak,  kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Melalui The International Covenant on Economical  and  Social  Rights (CESCR)  telah  disusun  dan  disepakati  sebagai  bagian  dari Hukum  HAM  Internasional  ( The  International  Bill  of  Rights )  dengan  maksud  tidak  lain adalah  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  sehingga  manusia  dapat  hidup  sebagai manusia seutuhnya, bebas,  aman, terlindungi dan memperoleh hidup  yang sehat.  Hak untuk hidup sebagai hak yang dasar dan kodrati serta tidak pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar  yang  dibutuhkan  manusia,  seperti  hak  untuk  bekerja,  makan,  rumah,  kesehatan, pendidikan, dan informasi dapat terpenuhi dan tersedia bagi setiap manusia di muka bumi ini. Selaras  dengan  tujuan  fundamental  inilah,  maka  dibentuklah  instrumen  HAM  Internasional yang  memberikan  perlindungan  baik  kepada  individu  atau  kelompok  tentang  hak  ekonomi, sosial,  dan  budaya  yang  tertuang  dalam  CESCR  1966.  CESCR  secara  garis  besar memberikan  pengakuan  terhadap  hak  untuk  bekerja,  hak  untuk  mendapat  pendidikan,  hak untuk  kehidupan  yang  layak,  hak  atas  lingkungan  yang  sehat,  dan  hak  atas  pengembangan budaya. 7
Berbagai hal tersebut, Indonesia telah mengakomodir melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  Kesehatan.  Hak  masyarakat  yang  ditekankan  disini  adalah,  setiap  orang  berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  serta  berhak  mengajukan  usul  dan/atau  keberatan terhadap rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Selanjutnya,  terhadap  keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat  kedudukannya  sudah diperkuat  dalam  UUPPLH  yang  dengan  tegas  mengakui  peran  serta  masyarakat  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  70 UUPPLH yaitu:
1. Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa;
a. pengawasan sosial,
4 Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, Badamai Law Jurnal , Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 114.
5 Pan  Mohamad  Faiz,  “Perlindungan  Terhadap  Lingkungan  Dalam  Presfektif  Konstitusi”, Jurnal  Konstitusi , Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 774.
6 Yurike Inna Rohnawati Ciptaningrum, Warah Atikah, Nurul Laili Fadhilah, “Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”, E-Journal Lentera Hukum , Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 64.
7 Ahsabul  Kahpi,  “Jaminan  Konstitusional  Terhadap  Hak  atas  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia”, Jurnal Aldaulah , Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 15.
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai  dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  menjaga keberlanjutan  lingkungan  yang  sehat  dan  baik  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting.  Untuk mendukung hal tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi sebuah instrumen  yang  tak  bisa  diabaikan.  AMDAL  adalah  komponen  kunci  dalam  perencanaan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan atau sumber daya alam.
Dasar  hukum  AMDAL  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  kemudian  mengalami  perubahan  melalui  Undang- Undang  Penyelarasan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH).  Selain  itu,  peraturan pelaksanaan AMDAL dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  No.  11  Tahun  2006  yang  mengatur  mengenai  jenis rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  menyertakan  AMDAL  dalam  proses perencanaannya.
Oleh  karena  itu,  AMDAL  memiliki  peran  yang  sangat  vital  sebagai  alat  teknis  yang digunakan  untuk  melakukan  perkiraan  dampak,  baik  yang  bersifat  negatif  maupun  positif, yang  akan  ditimbulkan  oleh  suatu  kegiatan  yang  sedang  direncanakan  terhadap  lingkungan. Dengan  AMDAL,  kita  dapat  mengukur  dampak  dari  kegiatan  tersebut  secara  cermat  dan merinci, yang akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang konsekuensi lingkungan dari suatu rencana atau proyek.
Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan hanya diakui sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu keharusan dalam proses AMDAL. Hal ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar  dan  bahwa  pemahaman  mereka  tentang  lingkungan  dan  dampak  potensial  dari kegiatan  tersebut  diintegrasikan  dalam  keputusan  akhir.  Dengan  demikian,  AMDAL  bukan hanya  sekadar  persyaratan  hukum,  tetapi  juga  sebuah  instrumen  penting  dalam  menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup kita.
AMDAL  adalah  kajian  yang  membahas  mengenai  dampak  penting  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan. 8 Peran  aktif masyarakat  dalam menyusun  Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk memberikan masukan kepada penyelenggara proyek, adalah aspek yang tak dapat diabaikan. Pentingnya  peran  ini  ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  17 Tahun  2012,  yang  mengatur  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  Analisis  Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan penerbitan izin lingkungan. Dalam peraturan ini, terdapat sejumlah poin yang sangat signifikan: Pertama, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi  yang  jelas  mengenai  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berpotensi  memiliki dampak  penting  terhadap  lingkungan.  Ini  berarti  transparansi  dalam  memberikan  informasi adalah  kunci  utama  dalam  proses  ini.  Kedua,  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk memberikan  saran,  pendapat,  dan/atau  tanggapan  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan
8 Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
yang  berpotensi  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  lingkungan.  Hal  ini  memungkinkan masyarakat  untuk  berkontribusi  aktif  dalam  proses  evaluasi  dampak  lingkungan.  Ketiga, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dengan demikian, masyarakat memiliki wewenang untuk memengaruhi hasil akhir dari AMDAL. Keempat, masyarakat juga diberikan peluang untuk  memberikan  saran,  pendapat,  dan/atau  tanggapan  terhadap  proses  pemberian  izin lingkungan. Ini memastikan bahwa proses perizinan lingkungan juga mencerminkan aspirasi dan  kekhawatiran  masyarakat.  Keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses  AMDAL  dan penerbitan  izin  lingkungan  adalah  langkah  positif  menuju  keberlanjutan  lingkungan  dan pembangunan  yang  berkelanjutan.  Dengan  masyarakat  yang  memiliki  peran  yang  kuat,  kita dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam kita dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik untuk generasi mendatang. 9
Karena  itu,  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas,  partisipasi  masyarakat dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  mencakup  memberikan  usulan,  saran,  atau keluhan  kepada  pihak  berwenang.  Selain  itu,  Pasal  70  juga  memberikan  wewenang  kepada masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan,  memberikan  pandangan,  memberikan  masukan, menyampaikan  keluhan,  dan  melaporkan  informasi  yang  relevan.  Dengan  demikian, masyarakat  memiliki  beragam  metode  untuk  turut  serta  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.  Ini  adalah  langkah yang penting dalam mewujudkan  partisipasi  yang  efektif  dan  memastikan  bahwa  suara  dan  aspirasi  masyarakat benar-benar terdengar dan dipertimbangkan dalam konteks pelestarian lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  sebuah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian secara terperinci tanpa  melibatkan  perbandingan  atau  kaitan  dengan  variabel  lain.  Dengan  pendekatan  ini, penelitian  akan  fokus  pada  penguraian  yang  mendalam  terhadap  variabel  yang  diteliti, sehingga  memungkinkan  untuk  merinci  dan  menggambarkan  karakteristiknya  secara komprehensif. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jaminan Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Konferensi  Internasional  pertama  yang  ditujukan  untuk  masalah  lingkungan  dari perspektif global yakni konferensi PBB 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia (Stockholm Conference). Konferensi  ini  berlangsung  di  Stockholm  tanggal  15  -  16  Juni  1972  sesuai dengan  Resolusi  tanggal  3  Desember  1968  dari  Majelis  Umum  PBB.  Selanjutnya  pada tanggal  3-14 Juni 1992  di  Rio  de Janeiro diadakan Konferensi  Tingkat  Tinggi Bumi (Earth Summit) tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan  yang  lebih  dikenal  dengan  nama United
9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
10 Jujun S. Suriasumantri (1986), Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan  Dewasa  ini,  Gramedia,  Jakarta,  hlm.  61-62,  dalam  Shidarta  (2004),  Karakteristik  Penalaran Hukum  dalam  Konteks  Keindonesia,  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung, h. 28
Nations  Conference  on  Environment  and  Development (UNCED). 11 Dalam  Konferensi Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan  PBB  di  Rio  de  Janeiro  menghasilkan  Deklarasi  Rio 1992  sebagai  penegasan  dari  Deklarasi  Stockholm  1972. 12 Adapun  dalam  konferensi  rio  ini terdapat penjelasan terkait pertautan hak asasi manusia dengan lingkungan hidup secara legal. Hal  ini  terkait  pembangunan  dan  lingkungan  dimana  salah  satunya  membahas  betapa cepatnya  perubahan  lingkungan  akibat  aktivitas  manusia  yang  tidak  terbendung,  sehingga munculnya  kerusakan  lingkungan  hidup,  konferensi  tersebut  memuat  kesepakatan  dalam bentuk  deklarasi  tentang  proteksi  lingkungan  dan  menciptakan  proposisi  baru  terkait pembangunan berkelanjutan. 13
Melalui  konferensi  rio  dapat  dilihat  secara  kerangka  konseptual  bahwa  hak  asasi manusia  memiliki  koherensi  dengan  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  dapat  dilihat  di  Pasal  2 deklarasi rio yang menyatakan bahwa:
“States have, by the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign  right to  exploit  their  resources  under their own environmental and developmental  policies,  and  the  responsibility  to  ensure  that  activities  within  their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction.”
Dalam  pasal  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  bangsa  selain  berhak  untuk  memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negaranya, juga berkewajiban untuk mengawasi sumber daya alam  tersebut  sesuai  dengan  kebijakan  lingkungan  dan  pembangunan.  Kondisi  tersebut diterjemahkan  secara  utuh  bahwa  lingkungan  hidup  memiliki  relasi  yang  kuat  dengan manusia,  begitu  sebaliknya. 14 Hal  ini  berarti  pemerintahan  di  seluruh  dunia  memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang baik bagi warga negaranya.
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat  merupakan  hak  dasar  yang  melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan universal. Dengan kata lain, hak ini merupakan bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  harus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi.  Lingkungan  hidup menyediakan  kebutuhan  hidup  manusia  dan  manusia  sangat  bergantung  pada  ketersediaan sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menciptakan perlindungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (UUD  RI  1945)  yang merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  RI  1945 disebutkan  bahwa  “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”,  selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,
11 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 52.
12 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional , (Bandung: PT Refika Aditama, 2003) hlm. 40.
13 Wahyu  Eka  S,  “Hak  Asasi  Manusia  dengan  Lingkungan  Hidup,  Dimana  Hubungannya?”  diakses  pada  25 Januari 2023, https://www.terakota.id/hak-asasi-manusia-dengan-lingkungan-hidup-dimana-hubungannya/
14 Ibid.
berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional”.
Penjelasan  atas  pasal  tersebut,  sejatinya  memberikan  penjelasan  bahwa  dalam hakikatnya sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, pemanfaatan ini tentu dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup, serta haruslah diperhitungkan agar tetap dapat dinikmati  oleh  generasi  sekarang  dan  generasi  mendatang.  Selain  itu,  pemanfaatan  tidak hanya  mengejar  kemakmuran  lahiriah  atau  kepuasan  batiniah  saja  akan  tetapi  juga keseimbangan  antara  keduanya.  Sehingga,  pengelolaan  penggunaan  maupun  pemanfaatan sumber daya alam  harus tetap memerhatikan keadaan  lingkungan atau biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). 15
Prinsip Sustainable  Development ini  lahir  dari  adanya  deklarasi  Rio  1992.  Penjelasan Sustainable  Development termaktub  dalam  pasal  3  dan  4  deklarasi  Rio  yang  menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya suatu pembangunan,  dan  pembangunan  ini  harus  terpenuhi  agar  tercapainya  kebutuhan pembangunan lingkungan dimasa kini dan masa depan. 16 Dari Pasal 3 dan 4 deklarasi rio ini dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  dari  adanya  konsep Sustainable  Development selain  untuk menciptakan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta terlaksananya tata kelola  yang  mampu  menjaga  peningkatan  kualitas  hidup  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  upaya  lebih  lanjut  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk mewujudkan  konsep-konsep  pembangunan  berkelanjutan  dalam  pelaksanaan  hukum lingkungan  sesuai  amanat  dari  deklarasi  Rio.  Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  kemudian  hadir  dan  memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup. 17 Pasal  1  angka  3  UU  ini  menyebutkan  “pembangunan  berkelanjutan adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan”.
UUPLH  menggariskan  bahwa  pola  pembangunan  Indonesia  adalah  pembangunan berkelanjutan.  Untuk  menjamin  terlaksananya  pembangunan  berkelanjutan,  pemerintah daerah  harus  memfasilitasi  terciptanya  pemerintahan  yang  baik  ( good  environmental governance), yang bercirikan 7 golden rules sebagai berikut: 18
1. Pemerintah  daerah  harus  secara  proaktif  menerjemahkan  dan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  lingkungan,  baik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun oleh pemerintah provinsi melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah;
15 Morais  Barakati,  “Perspektif  Konsep  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan,” Lex et Societatis 3, no. 8, 2015, hlm. 88
16 Rio Declaration–the United Nations. Diakses pada 6 Februari 2023 melalui https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CO NF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
17 Ibid, hlm. 91.
18 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) hlm. 18-19.
2. Dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah  daerah  harus  menyadari  tentang  keterbatasan  daya  dukung  ekosistem  dan keberlanjutan;
3. Pemerintah  harus  menjamin  pemberdayaan  masyarakat,  baik  dalam  peraturan  daerah maupun  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Untuk  keperluan  ini,  pemerintah  harus  menjamin  partisipasi  masyarakat  dan  akses terhadap informasi;
4. Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilaksanakan  melalui  transparansi  dalam  pembuatan keputusan tentang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pemerintah daerah harus menjamin hak masyarakat adat dan setempat dalam tindakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam;
6. Pemerintah  daerah  harus  menjamin  dan  mengkoordinasikan  harmonisasi  kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya;
7. Pemerintah  daerah  harus  secara  proaktif  menegakkan  hukum  dan  peraturan  daerah  yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
Dilihat  dari  7 golden  rules tersebut,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dan pengaruh yang sangat besar dalam terciptanya pembangunan berkelanjutan, sehingga daerah- daerah  yang  ada  di  Indonesia  berkewajiban  untuk  menciptakan  produk  hukum  ataupun kebijakan yang mencakup 7 hal tersebut sebagai upaya dalam menciptakan good governance . Pada dasarnya dalam sistem pengelolaan lingkungan selain pemerintah daerah, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam.  Kekuasaan negara harus diikuti dengan pengaturan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  berisi  kepentingan rakyat  banyak, pemeliharaan    alam    dan    lingkungan,    pencegahan    pencemaran,  perlindungan  terhadap segala  ancaman  yang  merusak  dan  berpotensi  merugikan  alam  dan  lingkungan,  serta bertanggung  jawab  atas  hal-hal  yang  merugikan  masyarakat. 19 Negara    melalui    pemerintah pusat    dan    pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur,  mengendalikan  dan mengembangkan  segala  hal  yang  berkenaan    dengan  perlindungan  dan    pengelolaan lingkungan  guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. 20 Negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  lingkungan untuk  mewujudkan    pembangunan    berkelanjutan,  yang  mana  tanggung  jawab  ini  dapat dikaitkan  dengan  tugas-tugas  dan  fungsi  semua  aparat  dalam  menjalankan good governance. 21
Untuk  menciptakan good  governance ,  konsep  perkembangan  negara  di  dunia memperlihatkan  gerak  menuju  bentuk  negara  kesejahteraan (welfare  state). Konsep welfare state merupakan  gagasan  negara  yang  menggunakan  sistem  pemerintahan  yang  demokratis dan  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya. 22 Konsep welfare  state ini mempunyai  tujuan  untuk  mengurangi  penderitaan  masyarakat  yaitu  dalam  bentuk
19 Op. Cit , Sudi Fahmi, hlm. 217.
20 Ibid.
21 Ibid, hlm. 218.
22 Miftahul  Huda, Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  pengantar, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 73.
kemiskinan,  kesehatan,  pengangguran  dan  sebagainya,  sehingga  suatu  negara  yang menerapkan  konsep  negara welfare  state mempunyai  kebijakan  publik  yang  bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. 23
Dalam  tataran  nasional,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  menganut  konsepsi welfare state yang secara implisit dapat dijumpai dalam UUD NRI 1945 dimana negara mempunyai tanggung  jawab  mutlak  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  warga  negaranya. 24 Namun  pada  implenetasinya,  masih  banyak  terdapat kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  indonesia.  Tahun  2022  lalu  terjadi  karhutla  yang diperkirakan luas areal hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai angka 202.617 hektare, 25 Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  mencatat  pada  tahun  2020  ada  sebanyak 3.092  lubang  tambang  yang  tidak  direklamasi  di  Indonesia  yang  selain  mencemari lingkungan  juga  membahayakan  kehidupan  masyarakat  sekitar 26 ,  dan  terdapat  timbulan sampah  18,703,734.66  (ton/tahun)  diantaranya  sampah  tidak  terkelola  22.72%  yakni 4,249,849.86 (ton/tahun) yang tentu berdampak kepada kebersihan lingkungan. 27
Sejatinya  konflik  ekologi  tidak  hanya  mengakibatkan  kerusakan  pada  lingkungan hidup,  namun  juga  mengikutsertakan  penghilangan  hak-hak  dasar  untuk  hidup  dan  tentu berimplikasi  pada  pelanggaran  HAM. 28 Hak  asasi  manusia  adalah  suatu  pengakuan  atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa  perbedaan  bangsa,  ras,  agama,  dan  jenis  kelamin.  Artinya  bahwa  Hak  Asasi  Manusia merupakan  hak  yang  mesti  mendapat  perlindungan  baik  oleh  pemerintah  maupun  unsur hukum itu sendiri, sebagai faktor utama terwujudnya jaminan akan hak asasi manusia. 29
Sebagaimana kita ketahui, manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan hidup.  Manusia  tentu  tidak  berdiri  sendiri  dalam  proses  kehidupan,  tapi  saling  berinteraksi dan  membutuhkan  lingkungan  begitupun  sebaliknya.  Kehidupan  yang  ditandai  dengan interaksi  dan  saling  ketergantungan  secara  teratur  merupakan  tatanan  ekosistem  yang  tidak dapat  dibicarakan  secara  parsial  atau  terpisah. 30 Esensi  lingkungan  hidup  yakni  berupa kehidupan  yang  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  hidup  saat  ini  dan  generasi  yang  akan datang,  sehingga  lingkungan  hidup  harus  dipandang  dan  diberlakukan  sebagai  subjek, dikelola  untuk  kehidupan  berkelanjutan  bukan  semata-mata  untuk  pertumbuhan pembangunan. 31 Dengan  kata  lain,  lingkungan  sebagai  sumber  daya  merupakan  aset  yang
23 Ibid.
24 V. Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara welfare state dan Tantangannya,” Jurnal hukum polItik dan kekuasaan , 2020, hlm. 25-26.
25 Betahita, “Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare“, diakses pada 6 Februari 2023 melalui Betahita | Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare
26 CNBC Indonesia “Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data EDSM”, diakses pada 6 Februari 2023  melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang- tak-direklamasi-begini-data-esdm
27 SIPSN, “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah” diakses 6 Februari 2023 melalui https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
28 KOMNAS  HAM,  “Jadikan  Bumi  Bersih  dan  Hijau”,  diakses  pada  26  Januari  2023  melalui Jadikan_Bumi_Bersih_dan_Hijau.pdf, hlm. 5.
29 Richard  V.  Waas,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Sasi Vol, 20 No.1, 2014, hlm. 2.
30 M. Ridha  Saleh, “Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan,” dalam “Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  Dan  Hukum Nasional Indonesia,” Jurnal Sasi Vol . 20 No.1, 2014, hlm. 2.
31 Ibid.
diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Lingkungan hidup menyatu dengan pola dan sistem kehidupan yang dibentuk oleh manusia. 32 Dengan demikian, terdapat  hubungan yang terpadu  antara  manusia  dengan  lingkungan  hidup,  sehingga  hubungan  tersebut  tidak  dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

## Mekanisme  dan  Bentuk  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Proses  Penyusunan  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hak  Atas  Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup menjadi isu terpenting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga, dirawat  dan  dikembangkan  sedemikian  rupa  demi  menunjang  kesuksesan  hidup  manusia. Pasal  9  ayat  (3)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyebutkan bahwa; “setiap  Orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”. 33 Hak  Asasi Manusia  atas  lingkungan  hidup  merupakan  hak  fundamental  manusia.  Adapun  hak  atas lingkungan  hidup  yang  bersih,  menurut  Christian  Tomuschat  termasuk  kategori  generasi ketiga.  adapun  jenis  hak  dalam  kategori  ini  meliputi  hak  atas  pembangunan  ( right  to development ),  hak  atas  perdamaian (right  to  peace) ,  dan  hak  atas  lingkungan  hidup  yang bersih (right to a clean environment) . Generasi ketiga HAM ini, biasanya dikenal sebagai hak solidaritas (solidarity rights ). 34
Penegasan  hak  atas  lingkungan  hidup  menemukan  momentumnya  ketika  lahirnya Deklarasi  Stockholm  pada  tanggal  5  Juni  1972.  Prinsip  pertama  deklarasi  itu  menyatakan: “man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment  of  a  quality  that  permits  a  life  of  dignity  and  well-being”. 35 Deklarasi  ini semakin  memantapkan  langkah  penghormatan  dan  perlindungan  integritas  dari  lingkungan global dan sistem pembangunan. Di sini ditegaskan, “human being are the centre of concerns for  sustainable  development.  They  are  entitled  to  a  healthy  and  productive  life  in  harmony with nature.
Majda  El  Muhtaj  menyatakan  bahwa  kebijakan  untuk  menegakkan  hukum  atas kejahatan  lingkungan  merupakan  sumbangan  berharga  bagi  pelestarian  alam  Indonesia. 36 Kejahatan  lingkungan  hidup  merupakan  kejahatan  yang  melanggar  hak  asasi  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  28  H  UUD  1945. 37 Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  telah mengakomodir Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. …”. Setiap orang berhak hidup  sejahtera lahir dan  batin, bertempat tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan…” . 38
32 Op. Cit , KOMNAS HAM, hlm. 2.
33 Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
34 Christian  Tomuschat, Human  Rights  Between  Idealism  and  Realism ,  (Oxford:  Oxford  University  Press, 2003) hlm. 48.
35 Principle Stockholm Declaration, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf
36 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 36.
37 Ibid .
38 Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Selain Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pula: “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. 39 Kemudian dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa ''Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” . 40 Terdapat dua  konsep  yang  berkaitan  dengan  ide  tentang  ekosistem,  yaitu  bahwa  perekonomian nasional  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dimaksud  haruslah  mengandung  prinsip berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Dengan  sendirinya  menurut  Jimly  Asshiddiqie keseluruhan  ekosistem  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan  hidup,  haruslah  dikelola  untuk  kepentingan  pembangunan  berdasarkan  prinsip pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development) dan  wawasan  lingkungan (pro- environment) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Konstitusionalitas  HAM  atas  lingkungan  hidup  semakin  dipertegas  dengan diundangkannya UUPPLH sebagaimana telah yang menjadi babak baru hadirnya pengakuan dan  jaminan  perlindungan  HAM  atas  lingkungan  hidup.  Artinya,  norma  lingkungan  hidup telah mengalami konstitusionalitas menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi (green  constitution). Artinya  Tidak  boleh  ada  lagi  kebijakan  yang  tertuang  dalam  bentuk undang-undang  maupun  peraturan  di  bawah  undang  undang  yang  bertentangan  dengan ketentuan  konstitusional  yang  pro-lingkungan  ini (green  legislation) atau  dengan  perkataan lain  kebijakan  yang  bernuansa  lingkungan  hidup  atau  hijau  harus  tercermin  dalam  setiap peraturan perundang undangan (green legislation) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UUPPLH yang berbunyi: “ Setiap  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  pada  tingkat nasional  dan  daerah  wajib  memperhatikan  perlindungan  fungsi  lingkungan  hidup  dan prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang Undang ini”. 41
UUPPLH juga telah memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yaitu hak  atas  lingkungan  hidup,  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  65  UUPPLH  yang mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, berhak  pendidikan  lingkungan  hidup,  akses  informasi,  akses  partisipasi,  dan  akses  keadilan dalam  memenuhi  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  berhak  mengajukan  usul dan/atau  keberatan  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan  dapat menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup,  berperan  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  serta  berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 42
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka  masyarakat  berhak  untuk  berpartisipasi  dan berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mewujudkan hak
39 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
40 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
41 Pasal 44 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
42 Pasal 65 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Terdapat  tiga  alasan  pentingnya  partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut. 43
a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat,  karena  tanpa  kehadirannya  program pembangunan akan mengalami kegagalan;
b. Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau  program  atau  program  pembangunan jika  mereka  merasa  dilibatkan,  mulai  dari  proses  persiapan,  perencanaan,  dan pelaksanaannya.  Hal  ini  akan  menimbulkan  perasaan  memiliki  terhadap  proyek-proyek atau pembangunan tersebut;
c. Mendorong  adanya  partisipasi  umum  di  banyak  negara  karena  timbul  anggapan  bahwa merupakan  suatu  hak  demokratis  bila  masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan masyarakat itu sendiri.
Absori  menjelaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat  terkait  dengan  tradisi  budaya setempat, pemahaman norma dan peraturan, serta kondisi sosio-politik yang ada. 44 Partisipasi ini  dapat  terwujud  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  dalam  proses  pengambilan  keputusan, pelaksanaan  program-program,  serta  upaya  advokasi  dan  perlindungan  lingkungan  hidup, baik  melalui  jalur  hukum  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  Selanjutnya  Lothar Gundling mengemukakan dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut: 45 .
1. Memberi informasi kepada pemerintah; Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan  khusus  mengenai  suatu  masalah,  baik  yang  diperoleh  dari  pengetahuan khusus  masyarakat  itu  sendiri  maupun  dari  para  ahli  yang  dimintai  pendapat  oleh masyarakat.  Peran  serta  masyarakat  adalah  penting  tidak  dapat  diabaikan  dalam  rangka memberikan  informasi  kepada  pemerintah  mengenai  masalah  masalah  pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.
2. Meningkatkan  kesediaan  masyarakat  untuk  menerima  keputusan;  Seorang  warga masyarakat  yang  telah  memperoleh  kesempatan  untuk  berperan  serta  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  tidak  dihadapkan  pada  suatu  fait  accompli  akan  cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan  keputusan  tersebut.  Hal  lain  yang  lebih  penting,  peran  serta  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan  akan  dapat  banyak  mengurangi  kemungkinan  timbulnya pertentangan, asal peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna.  Akan  tetapi,  perlu  dipahami  bahwa  keputusan  tidak  pernah  akan  memuaskan kepentingan  semua  golongan  atau  semua  warga  masyarakat  untuk  menerima  keputusan pemerintah.
3. Membantu  perlindungan  hukum;  Apabila  sebuah  keputusan  akhir  diambil  dengan memperhatikan  keberatankeberatan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  selama  proses pengambilan  kuputusan  berlansung,  maka  dalam  banyak  hal,  tidak  akan  ada  keperluan untuk mengajukan perkara pengadilan.
43 Diana  Conyers  dalam  Ricky  Wirawan,  Mardiyono  dan  Ratih  Nurpratiwi,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 301-302.
44 Absori, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL”, Jurisprudence, Vol. 1, No. 4, 2004, hlm. 194.
45 Lothar Gundling dalam Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengatar , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 57.
4. Mendemokratisasikan  pengambilan  keputusan;  Dalam  hubungan  dengan  peran  serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan,  maka  hak  untuk  melaksanakan  kekuasaan  ada  pada  wakil-wakil  rakyat  yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dan peran serta masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.
5. Wewenang  pengelolaan  lingkungan  hidup  Dalam  negara  kesejahteraan  (walfare  state), maka  pemerintah  turut  campur  tangan  terhadap  segenap  kegiatan  masyarakat,  termasuk dalam  pengaturan  masalah  lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup  merupakan  SDA  yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat  sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dari masyarakat bisa diperoleh berbagai informasi terkait  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  karena  keputusannya  akan  berdampak  tidak  hanya kepada  masyarakat  tetapi  juga  kepada  pemerintah.  Keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat ini  tidak  hanya  pada  saat  keputusan  akan  dikeluarkan  tetapi  juga  sampai  pada  proses pengawasan. Namun masyarakat tentunya juga harus diberikan informasi terkait adanya suatu rencana kegiatan.

## Kedudukan Peran Masyarakat Terkhusus Kepada Penyusunan AMDAL
Peran  serta  masyarakat  dalam  penyusunan  AMDAL  merupakan  pengejawantahan dalam  memberikan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berdasarkan dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  rangka  menjaga  kelestarian  lingkungan yang baik dan sehat. Adapun kedudukan dan peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL termaktub dalam Pasal 26 UUPPLH yaitu sebagai berikut. 46
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan  masyarakat  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip  pemberian  informasi  yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
(4) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap dokumen Amdal.
Adapun Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) tentang Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses  pengumuman  dan  konsultasi  publik  dalam  rangka  menjaring  saran  dan  tanggapan. Lebih  lanjut  kemudian  dalam  Bab  VI  PP  Amdal  tentang  Keterbukaan  Informasi  Dan  Peran Masyarakat. Pasal 33 menyatakan bahwa:
(1) Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  wajib diumumkan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  sebelum  pemrakarsa  menyusun  analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
(2) Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  instansi  yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
(3) Dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diumumkannya  rencana  usaha dan/atau  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  warga  masyarakat  yang
46 Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
berkepentingan  berhak  mengajukan  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  tentang  akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4) Saran,  pendapat,  dan  tanggapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diajukan  secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.
(5) Saran,  pendapat,  dan  tanggapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan.
(6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Kemudian  Pasal  34  juga  menyatakan  bahwa  warga  masyarakat  yang  berkepentingan wajib  dilibatkan  dalam  proses  penyusunan  kerangka  acuan,  penilaian  kerangka  acuan, analisis  dampak  lingkungan  hidup,  rencana  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan  rencana pemantauan  lingkungan  hidup.  Adapun  bentuk  dan  tata  cara  keterlibatan  warga  masyarakat ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Selanjutnya  Pasal  35  juga  memberikan  ketentuan  bahwa  semua  dokumen  analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha  dan/atau  kegiatan  bersifat  terbuka  untuk  umum.  Adapun  Instansi  yang  bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.
Secara  rinci  mengenai  pelibatan  masyarakat  juga  diatur  dalam  Keputusan  Kepala Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Nomor  8  Tahun  2000  tentang  Keterlibatan Masyarakat  dan  Keterbukaan  Informasi  dalam  Proses  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup.  Salah  satu  ketentuan  nya  adalah,  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan dalam Keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut.
1. Penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. Rincian tata cara:
a) keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
b) pengumuman; dan
c) penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat.
Maksud  dan  tujuan dilaksanakannya  keterlibatan  masyarakat  dan  keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:
1) Melindungi kepentingan masyarakat;
2) Memberdayakan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  atas  rencana  usaha  dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
3) Memastikan  adanya  transparansi  dalam  keseluruhan  proses  AMDAL  dari  rencana  usaha dan/atau kegiatan; dan
4) Menciptakan  suasana  kemitraan  yang  setara  antara  semua  pihak  yang  berkepentingan, yaitu  dengan  menghormati  hak-hak  semua  pihak  untuk  mendapatkan  informasi  dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.
Adapun Prinsip Dasar Pelaksanaan yaitu sebagai berikut.
1)  Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
2)  Transparansi dalam pengambilan keputusan;
3)  Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
4)  Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait.
Terkait  Masyarakat  yang  berkepentingan  adalah  masyarakat  yang  terpengaruh  atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:  kedekatan  jarak  tinggal  dengan  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan,  faktor  pengaruh ekonomi,  faktor  pengaruh  sosial  budaya,  perhatian  pada  lingkungan  hidup,  dan/atau  faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.
Masyarakat  berkepentingan  dalam  proses  AMDAL  dapat  dibedakan  menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Masyarakat Terkena Dampak adalah masyarakat  yang  akan  merasakan  dampak  dari  adanya  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat (beneficiary group) dan masyarakat yang  akan  mengalami  kerugian (at-risk  group) .  Sedangkan  Masyarakat  Pemerhati  adalah masyarakat  yang  tidak  terkena  dampak  dari  suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan,  tetapi mempunyai  perhatian  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut,  maupun  dampak- dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 47
Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses  pengambilan  keputusan  tentang  AMDAL.  Dalam  proses  ini,  masyarakat menyampaikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  nilai-nilai  yang  dimiliki  masyarakat,  serta  usulan penyelesaian  masalah  dari  masyarakat  yang  berkepentingan  dengan  tujuan  memperoleh keputusan yang terbaik. Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil dari masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL

## Perubahan Paradigma Setelah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja
UU Cipta Kerja terus menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat baik dari sisi proses  pembentukannya  maupun  substansinya.  Salah  satu  substansi  yang  dikritisi  yakni pengaturan  sektor  lingkungan  hidup  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  dinilai  tidak  lebih  baik dibandingkan dengan UUPPLH. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 26 UUPPLH yang dinilai sangat membatasi atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan  lingkungan  hidup  secara  optimal.  Sebab,  definisi  masyarakat  hanya  terbatas masyarakat  yang  terdampak.  Sementara  peran  masyarakat  pemerhati  lingkungan  hidup ataupun  yang  terpengaruh  terhadap  berbagai  bentuk  keputusan  dalam  proses  Amdal dihilangkan.
Berbagai  peran  masyarakat  dalam  penyusunan  AMDAL  telah  mengalami  perubahan setelah  hadirnya  UU  Cipta  Kerja.  Syarat  pembentukan  AMDAL  dalam  UUPPLH  Pasal  26 dihilangkan  ketentuannya  pada  UU  Cipta.  Adapun  alasan perubahan  Pasal  26  UU  PPLH melalui UU Cipta Kerja ini untuk mempercepat perolehan dokumen penerbitan Amdal yang selama  ini  kerap  muncul  penolakan  dari  lembaga  pemerhati  lingkungan  hidup. 48 Selain  itu peran  masyarakat  ini  sebatas  terlibat  dalam  penyusunan  Amdal.  Itupun  hanya  masyarakat
47 Dana  A.  Kartakusuma,  Tanya  jawab  AMDAL:  Menjawab  Berbagai  Pertanyaan  Umum  Tentang  AMDAL, Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 2004.
48 Hukumonline.com.  2020  “Guru  Besar  FHUI:  UU  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Tidak  Lebih  Baik Dibanding UUPPLH”, diakses melalui Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH (hukumonline.com)
terdampak langsung dari setiap rencana usaha atau kegiatan yang dimohonkan Amdal. Selain itu,  keberatan  atau  upaya  hukum  terhadap  dokumen  Amdal  untuk  digugat  dan  dibatalkan melalui pengadilan  Tata  Usaha  Negara  pun  tidak  ada  lagi.  Sebab,  keberadaan  Pasal  38 UUPPLH dihapus melalui UU Cipta Kerja.
Partisipasi masyarakat mengalami perubahan yang secara substansial merubah Pasal 26 UU PPLH. Pengaturan peran serta masyarakat dalam UU Cipta Kerja dipersempit, partisipasi masyarakat  hanya  dibatasi  pada  masyarakat  yang  terdampak  langsung  sehingga  dalam  UU Cipta  Kerja  memberikan  hak  penyampaian  saran,  masukan,  serta  tanggapan  mengenai dokumen  AMDAL  khusus  bagi  masyarakat  yang  terdampak  langsung  dengan  syarat  harus relevan.  Berbeda  dengan  UUPPLH,  yang  menyangkut  pemberian  saran,  masukan,  serta tanggapan  mengenai  dokumen  AMDAL  tidak  dibatasi  hanya  pada  masyarakat  yang terdampak  langsung  sehingga  para  pemerhati  lingkungan,  organisasi  lingkungan,  dan masyarakat  yang  mempunyai  pengetahuan  mengenai  AMDAL  dan  lingkungan  hidup mempunyai hak untuk mengambil peran.
Perubahan  di  UU  Cipta  Kerja  itu  dinilai  merugikan  masyarakat.  Sejumlah  LSM,  di antaranya  Yayasan  Hutan  Alam  dan  Lingkungan  Aceh  (Yayasan  HAkA)  menggugat  pasal tersebut  ke  MK.  Hal  ini  dikarenakan  secara  penalaran  penalaran a  contrario didapati kesimpulan  bahwa 'masyarakat  yang  tidak  terkena  dampak  langsung  terhadap  rencana usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  dilibatkan  dalam  penyusunan  Penyusunan  dokumen  amdal'. Dengan  kata  lain,  masyarakat  yang  tidak  terkena  dampak  terhadap  rencana  proyek dikecualikan  dari  pelibatan  dalam  tahap  penyusunan  amdal  seperti  kelompok  pecinta lingkungan  dan  LSM  bergerak  di  bidang  lingkungan  hidup  meskipun  masyarakat  tersebut memiliki hak dan kepentingan, 49
Adapun  MK  tidak  menerima  gugatan  itu  dengan  alasan  UU  Cipta  Kerja  sudah dibekukan.  Di  mana  DPR  dan  pemerintah  diminta  memperbaikinya.  Presiden  Jokowi  Dodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ternyata isinya masih sama terkait amdal. Masyarakat yang tidak  terdampak  tidak  bisa  memberikan  masukan  soal  amdal.  Syarat  AMDAL  di  Perppu Cipta  Kerja  tidak  berubah  dari  UU  Cipta  Kerja.  Hal  ini  kembali  memunculkan  polemik perdebatan karena pasal tersebut tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

## Menjelaskan Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja
Pembatasan terhadap masyarakat terdampak dalam keikutsertaan penyusunan dokumen AMDAL yang mana jangka waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan saran, pendapat dan  tanggapan  merupakan  implikasi  pasca  lahirnya  UU  Cipta  Kerja  terhadap  UUPPLH. Adapun perubahan tersebut akan dirincikan sebagai berikut. 50
49 Detik.comm “ Perpu Cipta Kerja Pertahankan “Syarat Amdal “ yang Sempat Digugat ke MK”, diakses melalui Perppu Cipta Kerja Pertahankan 'Syarat Amdal' yang Sempat Digugat ke MK (detik.com)
50 Abdhy  Walid  Siagian,  “Problematika  Keikutsertaan  Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, Juris LK 2 FHUI , Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 34-36.
Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 24 Dokumen  AMDAL  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  22  merupakan  dasar  penetapan  keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 24 (1) Dokumen  AMDAL  merupakan  dasar  uji kelayakan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
(2) Uji  kelayakan  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan  lingkungan  hidup  yang  dibentuk oleh  lembaga  uji  kelayakan  lingkungan  hidup Pemerintah Pusat.
(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terdiri atas  unsur  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan  Hidup  berdasarkan  hasil  uji kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan  sebagai  persyaratan  penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  laksana uji  kelayakan  lingkungan  hidup  diatur  dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 25
Dokumen AMDAL memuat:
a. pengkajian  mengenai  dampak  rencana  usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi  kegiatan  di  sekitar  lokasi  rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. saran  masukan  serta  tanggapan  masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan  terhadap  besaran  dampak  serta  sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi  secara  holistik  terhadap  dampak  yang terjadi  untuk  menentukan  kelayakan  atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Pasal 25
Dokumen AMDAL memuat:
a. pengkajian  mengenai  dampak  rencana  usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi  kegiatan  di  sekitar  lokasi  rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. saran  masukan  serta  tanggapan  masyarakat terkena  dampak  langsung  yang  relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiran  terhadap  besaran  dampak  serta  sifat penting  dampak  yang  terjadi  jika  rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi  untuk  menentukan  kelayakan  atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan hidup. Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  22  disusun  oleh  pemrakarsa  dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan
Pasal 26
(1) Dokumen  AMDAL  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  22  disusun  oleh  pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) penyusunan  dokumen  AMDA:  dilakukan
berdasarkan  prinsip  pemberian  informasi  yang transparan  dan  lengkap  serta  diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi:  a.  yang  terkena  dampak;  b. pemerhati  lingkungan  hidup;  dan/atau  c.  yang terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan dalam proses amdal.
(4) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap dokumen amdal.
dengan  melibatkan  masyarakat  yang  terkena dampak  langsung  terhadap  rencana  usaha dan/atau kegiatan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  proses pelibatan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) diatr dalam Peraturan Pemerintah.
Sumber: Abdhy  Walid  Siagian,  “Problematika  Keikutsertaan  Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja”,  Volume  12  Nomor  2,  2022  Juris  LK  2 FHUI
Berdasarkan tabel di atas, maka akan diuraikan sebagai berikut:
1. Pasal  24  yang  menjelaskan  terkait  Dokumen  AMDAL  yang  merupakan  dasar  uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan. Sementara dalam pasal 26 UU Cipta Kerja tidak memperbaiki posisi AMDAL yang hanya sebagai  instrumen  administrasi  namun  tidak  optimal  dalam  mengendalikan  kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 25 pada UU Cipta Kerja huruf c merubah frasa sebelumnya menjadi “saran masukan serta  tanggapan  masyarakat  terkena  dampak  langsung  yang  relevan  terhadap  rencana usaha dan/atau kegiatan; yang mana di pasal 25 UUPPLH sebelumnya dengan frasa “saran masukan  serta  tanggapan  masyarakat  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan;  Adapun perubahan  ini  telah  mempersempit  lingkung  partisipasi  “masyarakat”  dan  mengaburkan objek partisipasi.
3. Terhadap  Pasal  26,  terhadap  pengurangan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pembentukan  AMDAL  yang  mana  hanya  ditujukan  terhadap  masyarakat  yang  terkena dampak  langsung.  artinya  masyarakat  yang  berbatasan  langsung  bahkan  yang  berada  di luar  wilayah  tidak  dapat  mengajukan  saran,  pendapat  dan  tanggapan.  Hal  ini  juga termasuk  pemerhati  lingkungan  yang  mewakili  kepentingan  lingkungan  hidup.  Adanya pembatasan  terhadap  pelibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  tentu  akan menimbulkan berbagai permasalahan terhadap dampak lingkungan.
Selain  pasal-pasal  tersebut,  terdapatnya  perubahan  Pasal  27  UUPPLH  adalah  di  mana dalam UU Cipta Kerja pemrakarsa penyusun dokumen AMDAL dapat menunjuk pihak lain dalam  hal  penyusunan  dokumen  AMDAL,  sedangkan  dalam  UU  PPLH  pemrakarsa  hanya boleh meminta bantuan pihak lain dalam hal menyusun AMDAL. Sehingga dalam hal ini ada perubahan  substansi  di  mana  dalam  UU  Cipta  Kerja  pemrakarsa  boleh  melimpahkan  tugas dan  kewajibannya  kepada  pihak  lain  sedangkan  dalam  UU  PPLH  pemrakarsa  tidak  boleh melepaskan tanggung jawab dan tugasnya dalam menyusun dokumen AMDAL. Hal ini akan fatal apabila ternyata penunjukan pihak lain tersebut tidak berkompeten atau tidak memahami dari  awal  jenis  usaha  dan  dokumen  AMDAL  seperti  apa  yang  seharusnya  dibuat. Penghapusan  Pasal  29,  Pasal  30,  dan  juga  Pasal  31  UU  PPLH,  di  mana  dalam  Pasal  29 memuat mengenai penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh  Menteri  dan  Pemerintah  Daerah  (Gubernur,  atau  Bupati/Walikota)  sesuai  dengan kewenangannya. Substansi pasal ini diakomodir pula di dalam perubahan pasal 24 UU Cipta
Kerja,  dibentuknya  tim  uji  kelayakan  lingkungan  hidup  yang  dibentuk  oleh  Lembaga  uji kelayakan  lingkungan  hidup  Pemerintah  Pusat.  Dengan  demikian,  prinsip  yang  digunakan oleh  UU  Cipta  Kerja  ialah  prinsip  sentralisasi  perizinan  serta  sentralisasi  keputusan  kepada Pemerintah Pusat.
Penghapusan Pasal 30 yang mana memuat keanggotaan Komisi Penilai AMDAL yang keanggotaannya  diatur  dalam  pasal a  quo sangatlah  kompleks  dan  memuat  unsur keseimbangan,  di  mana  dalam  keanggotaan  tersebut  mencakup  hampir  semua  lapisan masyarakat  mulai  dari  instansi  lingkungan  hidup,  instansi  teknisi  terkait,  pakar  di  bidang pengetahuan terkait dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan  yang  terkait  dengan  dampak  yang  timbul  dari  suatu  usaha  atau  kegiatan  yang sedang  dikaji,  wakil  dari  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  dampak,  dan  organisasi lingkungan hidup  serta pakar independent dan sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri dan Pemda.  Namun,  pasal  ini  dihapus  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  akan  mengakibatkan minimnya peran masyarakat dalam keikutsertaan penyusunan dokumen AMDAL
Pasal  31  UU  PPLH  juga  dihapus  dalam  UU  Cipta  Kerja,  karena  pasal  ini berkesinambungan  dengan  dua  pasal  sebelumnya  yaitu  Pasal  29  dan  Pasal  30,  yang  mana dalam Pasal  31 ini memuat  penetapan keputusan kelayakan  atau ketidaklayakan lingkungan hidup  yang  telah  dinilai  oleh  Komisi  Penilai  AMDAL.  Pasal  ini  dihapus  karena  telah digantinya  Komisi  Penilai  AMDAL  dengan  Tim  Uji  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  dan  penetapan  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  adalah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  tidak  lagi  oleh  menteri  atau  Pemda.  Padahal  yang  lebih mengetahui  kondisi  geografis  dan  bentang  alam  lokasi  usaha  atau  kegiatan  usaha  tersebut adalah  Pemerintah  Daerah,  tetapi  yang  menetapkan  atau  memberi  izin  usaha  adalah Pemerintah Pusat.

## Direduksinya  Hak  Atas  Lingkungan  Dengan  Hadirnya  Konflik  Terhadap  Peran Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL
Pasal  70  Ayat  (1)  UUPPLH  telah  menegaskan,  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. Menumbuh-kembangkan  ketanggap-segeraan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan sosial; dan
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  sesungguhnya  UUPPLH  telah  menggariskan  adanya pengakuan  dan  manfaat  dari  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup. Namun,  setelah terbitnya UU Cipta Kerja timbul polemik  terkait pandangan adanya reduksi peran  serta  masyarakat  dalam  proses  Amdal.  Penilaian  itu  disampaikan  salah  satu  Pakar hukum  Lingkungan  Andri  G.  Wibisana,  yang  menilai  peran  serta  masyarakat  dalam
UUPPLH  semakin  lemah  pasca  UU  Cipta  Kerja. 51 Mulai  dilemahkannya  peran  masyarakat pemerhati  lingkungan  hidup  dalam  penerbitan  dokumen  Amdal,  ruang  keberatan  ke pengadilan  dihapus,  pelemahan  sanksi  pidana,  hingga  menghapus  kewenangan  pemerintah daerah dalam menilai dan menetapkan Amdal perusahaan melemahkan pemenuhan hak atas lingkungan khususnya dalam peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

## KESIMPULAN
Sejatinya  lingkungan  hidup  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  suatu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Hak  atas  lingkungan  sangat  penting  dalam  pemenuhan  hak  asasi manusia itu sendiri, lantaran hak untuk memperoleh dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih  dan  sehat  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  seseorang.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  bagaimana  hak  atas  lingkungan  ini  lahir  dan  diusung  dalam  sebuah  konferensi internasional,  kemudian  diatur  dalam  peraturan  internasional  dan  pemerintah  Indonesia berupaya  untuk  menerapkannya  dengan  menghadirkan  beberapa  instrumen  hukum.  Namun dalam penegakkan dan pelaksanaannya selain dari instrumen dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, juga mesti dibarengi dengan menumbuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat.
Peran  serta  masyarakat  dalam  penyusunan  AMDAL  merupakan  pengejawantahan dalam  memberikan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berdasarkan dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  rangka  menjaga  kelestarian  lingkungan yang baik dan sehat. UUPPLH sejatinya telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Namun,  hal  ini  direduksi dengan  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  dengan  Perubahannya  yakni  Perppu  Cipta  Kerja  yang merubah  dan  menghapus  beberapa  pasal  terkait  dengan  peran  serta  masyarakat  dalam penyusunan AMDAL.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori. (2004). “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL.” Jurisprudence . Vol.
1, No. 4.
Barakati,  Morais.  (2015).  “Perspektif  Konsep  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkelanjutan.” Lex  et Societatis 3, no. 8, 2015.
Betahita.  “Luas  Karhutla  2022  Capai  202.617  Hektare.”  diakses  pada  6  Februari  2023 melalui Betahita | Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare
Ciptaningrum, Yurike Inna Rohnawati, Warah Atikah, Nurul Laili Fadhilah. (2017). “Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.” E-Journal Lentera Hukum . Vol. 4, No. 1.
CNBC  Indonesia.  “Ribuan  Lubang  Tambang  Tak  Direklamasi?  Begini  Data  EDSM.” diakses pada 6 Februari 2023 melalui
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang- tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm
51 Hukumonline.com.  2020  “Guru  Besar  FHUI:  UU  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Tidak  Lebih  Baik Dibanding UUPPLH”, diakses melalui Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH (hukumonline.com)
Conyers,  Diana  dalam  Ricky  Wirawan,  Mardiyono  dan  Ratih  Nurpratiwi.  (2015). “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.” Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol. 4, No. 2.
Dana  A.  Kartakusuma,  Tanya  jawab  AMDAL:  Menjawab  Berbagai  Pertanyaan  Umum Tentang  AMDAL,  Asisten  Deputi  Urusan  Kajian  Dampak  Lingkungan  Kementerian Lingkungan Hidup 2004.
Detik.com.  “Perpu  Cipta  Kerja  Pertahankan  “Syarat  Amdal  “  yang  Sempat  Digugat  ke MK”,  diakses  melalui Perppu  Cipta  Kerja  Pertahankan  'Syarat  Amdal'  yang  Sempat Digugat ke MK (detik.com)
Faiz,  Pan  Mohamad.  (2016).  “Perlindungan  Terhadap  Lingkungan  Dalam  Presfektif Konstitusi.” Jurnal Konstitusi . Vol. 13, No. 4. Gundling, Lothar dalam Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengatar . Jakarta: Sinar Grafika.
Huda,  Miftahul.  (2009). Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  pengantar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hukumonline.com.  “Guru  Besar  FHUI:  UU  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Tidak  Lebih Baik  Dibanding  UUPPLH”,  diakses  melalui Guru  Besar  FHUI:  UU  Cipta  Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH (hukumonline.com)
Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta.
Istanto,  F.  Sugeng.  (2007). Penelitian  Hukum .  Yogyakarta:  CV.  Ganda.  Dalam  Saldi  Isra. (2009). Pergeseran  Fungsi  Legislasi  dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Setelah Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 .  Yogyakarta:  Disertasi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Kahpi, Ahsabul. (2013). “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia.” Jurnal Aldaulah. Vol. 2, No. 2.
KOMNAS HAM. “Jadikan Bumi Bersih dan Hijau.” diakses pada 26 Januari 2023 melalui Jadikan_Bumi_Bersih_dan_Hijau.pdf
Manan,  Bagir.  (1995). Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara . Bandung: Mandar Maju.
Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Muhtaj,  Majda  El.  (2009). Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Principle Stockholm Declaration, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf
Putra,  Ida  Bagus  Wyasa.  (2003). Hukum  Lingkungan  Internasional .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Rangkuti,  Siti  Sundari.  (2005). Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press. Rangkuti,  Siti  Sundari.  (2005). Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional . Surabaya: Airlangga University Press.
Rio  Declaration  –  the  United  Nations.  Diakses  pada  6  Februari  2023  melalui https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/ globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
Saleh,  M.  Ridha.  (2014).  “Lingkungan  Hidup  Untuk  Kehidupan  Tidak  Untuk Pembangunan,” dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional  Indonesia,” Jurnal Sasi Vol. 20 No.1, 2014.
Saleng,  Abrar.  (2013).  “Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam.” Jurnal  Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . Vol. 12, No. 4.
Siagian,  Abdhy  Walid.  (2022).  “Problematika  Keikutsertaan  Masyarakat  Dalam Penyusunan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Pasca  Undang-Undang  Cipta Kerja.” Juris LK 2 FHUI. Vol. 12, No. 2. SIPSN.  “Capaian  Kinerja  Pengelolaan  Sampah.”  diakses  6  Februari  2023  melalui https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Suriasumantri,  Jujun  S.  (1986). Ilmu  dalam  Perspektif  Moral,  Sosial  dan  Politik:  Sebuah Dialog  tentang  Dunia  Keilmuan  Dewasa  ini .  Jakarta:  Gramedia.  dalam  Shidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  dalam  Konteks  Keindonesia .  Bandung:  Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Tomuschat,  Christian.  (2003). Human  Rights  Between  Idealism  and  Realism. Oxford: Oxford University Press.
V.  Hadiyono.  (2020).  “Indonesia  Dalam  Menjawab  Konsep  Negara  welfare  state  dan Tantangannya.” Jurnal hukum polItik dan kekuasaan .
Waas,  Richard  V.  (2014).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional  Indonesia.” Jurnal Sasi Vol, 20 No.1.
Wahyu  Eka  S.  “Hak  Asasi  Manusia  dengan  Lingkungan  Hidup,  Dimana  Hubungannya?” diakses  pada  25  Januari  2023. https://www.terakota.id/hak-asasi-manusia-dengan- lingkungan-hidup-dimana-hubungannya/
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Yakin,  Sumadi  Kamarol.  (2017).  “Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL) Sebagai  Instrumen  Pencegahan  Pencemaran  dan  Perusakan  Lingkungan.” Badamai Law Jurnal . Vol. 2, No. 1.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan negara Presiden Republik Indonesia.
Indonesia, Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012  Tentang  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Proses  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia,  Peraturan  Presiden  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan, Perpres No. 59 Tahun 2017.
Indonesia,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Perppu  Nomor  2  tahun  2022
Tentang Cipta Kerja.
Indonesia,  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentang Undang-Undang Cipta Kerja