AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
DOI: 10.59431/ajad.v4i1.302

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E
Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah
Hartina Husein 1     | Ferry H Basuki 2 | Elna M. Pattinaja 3* | Selva Temalagi 4 | Dwi Kriswantini 5 | Trisna Sary Lewaru 6
1,2,3*,4,5,6 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

## Correspondence
3* Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Email: pattinajaem@gmail.com.

## Funding  information
Universitas Pattimura.
Received:  2 3   Feb  2024 Revised:  5   Mar  2024 Accepted:  2 0   Mar  2024            Published:  3 0   Apr  2024 E-ISSN: 2797-2356, P-ISSN: 2797-2364

## Abstract
The  untapped  potential  for  taxation  in  Indonesia  is  still  quite  high,  one  of  which  is "underground  economy"  activities  which  have  not  been  identified  because  the  original transactions  are using  cash.  Apart  from  that, taxpayers'  knowledge  is  still  subsided,  which results  in  a  combination  of  high  levels  of  tax  avoidance  and  evasion.  Provides  knowledge related  to  tax  reporting,  as  well  as  financial  reporting  understandability  to  some  of entrepreneurs is an urgent activity to deal with, is the responsible of academics to lowering this gap. Based on a pre-survey of 23 entrepreneurs, it was found that none of them had a NPWP  (Taxpayer  Identification Number) and had  never  had association with  tax agencies. This PKM is held in intermediary with the learning of tax ability for entrepreneurs who have certain Gross Income with a maximum limit of 4.8 billion per year. By providing facilities from the  government  through  a  classification  of  0.5%  rate  of  the  DPP.  It  is  an  opportunity  for entrepreneurs to submit taxes. The results of the PKM result that most of the material has been enlightened, but the issue of this PKM can be seen from the compliance of entrepreneurs with tax obligations, which is expected in a more acceptable way in the future.
Keywords
Rate 0.5%; SME; Gross Revenue.

## Abstrak
Potensi  perpajakan  di  indonesia  yang  belum  tergarap  masih  cukup  tinggi,  salah  satunya adalah  aktivitas “underground  economy”  yang  belum  teridentifikasi  karena  transaksi  asal yang  bersifat  tunai.  Selain  itu  pemahaman  wajib  pajak  yang  masih  sangat  rendah  menjadi kombinasi  penghindaran  dan  penggelapan  pajak  yang  tinggi.  Pemberian  materi  terkait pelaporan  perpajakan,  serta  pemahaman  tentang  pelaporan  keuangan  menjadi  tanggung jawab  pihak  akademisi  untuk  menurunkan  gap  tersebut.  Berdasarkan  pra  survey  atas  23 pelaku usaha ditemukan sebanyak 22 orang yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajb Pajak)  dan  tidak  pernah  berhubungan  langsung  dengan  instansi  perpajakan.  PKM  ini diselenggarakan berkaitan dengan penyampaian materi perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki  peredaran  usaha  tertentu  dengan  batas  maksimal  Rp.4.8M  per  tahun.  Dengan pemberian fasilitas dari pemerintah melalui tarif sebesar 0.5% dari DPP menjadi kesempatan bagi  pelaku  usaha  untuk  melaporkan  pajak.  Hasil  dari  PKM  menunjukkan  bahwa  sebagian besar materi telah dipahami namun outcome dari PKM ini dapat dilihat dari kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakan diharapkan di masa datang menjadi lebih baik.
Kata Kunci Tarif 0.5; UMKM; Peredaran Bruto.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
Page 164 of 9
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.

## 1  |  PENDAHULUAN
Sumber  daya  kelautan  Indonesia  merupakan  salah  satu  aset  yang  sangat  penting  untuk  dikelola  dan  dikelola berkembang  serta  menjadi  sumber  pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara  (Teuku,  2018).  Indonesia  mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk memposisikan diri sebagai negara maritim poros dunia (Pratiwi et al., 2021). Pada tahun  1957,  Deklarasi  Djuanda  diresmikan  pentingnya  domain  maritim  bagi  Indonesia,  mengabadikan  gagasan tersebut bahwa laut merupakan bagian dari wilayah Indonesia, diamini oleh Indonesia Kata untuk ‘tanah air’ adalah tanah air, yang secara harafiah berarti ‘tanah dan air’. Dengan terpilihnya Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, pada bulan Oktober 2014, ada suntikan semangat pemikiran tentang kebangsaan Indonesia tentang jiwa maritim (Sambhi,  2015).  Saat  ini,  Indonesia  sedang  bangkit  sebagai  aktor  IndoPasifik  (Scott,  2019).    Indonesia  banyak memiliki Pulau-pulau kecil adalah biasanya memiliki keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan yang merugikan mengancam lingkungan ekologi, sosial dan keberlanjutan ekonomi pulau-pulau kecil. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan upaya untuk mengatasinya melestarikan sumber daya pesisir dan laut, khususnya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini mengarahkan fokusnya pada pengembangan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi yang dibarengi dengan  pariwisata  industri.  Salah  satu  upaya  tersebut  dapat  dilihat  di  Pulau  Banda  (Maluku).  Secara  umum, pariwisata  memainkan  peran  penting  secara  ekonomi  sebagai  sumber  pendapatan  dan  lapangan  kerja  bagi penduduk  pulau-pulau  kecil.  Di  banyak  pulau-pulau  kecil  di  dunia,  pariwisata  dianggap  sebagai  instrumen pembangunan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Preferensi bagi pulau-pulau kecil erat kaitannya dengan faktor keindahan, eksotik, estetika, keanekaragaman habitat alam (karang karang, pantai berpasir dan bukit pasir), airnya hangat, jernih dan menarik . Dibandingkan dengan industri pariwisata lainnya, industri wisata bahari telah berkembang pesat dan menjadi salah satu industri terbesar di dunia (Kurniawan et al ., 2016). Wisata bahari dipromosikan  sebagai  kegiatan  ekonomi  pengganti  penangkapan  ikan  yang  tidak  berkelanjutan,  yang  sejalan konservasi. Namun, manfaat wisata bahari biasanya tidak diperoleh dari small-scale fisheries (SSFs) (Booth et al ., 2022).
Banyak di Indonesia Sektor kelautan yang produktif merupakan sumber daya ekonomi yang potensial, salah satunya adalah  wisata  bahari  kegiatan  (Widiyastuti  &  Ladampa,  2018).  Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor perekonomian terbesar di dunia dan perkembangannya cukup pesat percepatan pertumbuhan dan merupakan salah satu  industri  yang  mampu  memberikan  perekonomian  yang  pesat  pertumbuhan  dalam  hal  kesempatan  kerja, pendapatan, standar hidup dan dalam mengaktifkan lainnya sektor produksi di negara-negara penerima wisatawan (Hastuti et  al .,  2023).    Maluku  mempunyai  destinasi  wisata  menarik  baik  mancanegara  maupun  domestic wisatawan.  Namun,  masih  terdapat  kesulitan  dalam  menjaring  lebih  banyak  kunjungan  wisatawan  Maluku menghadapi  permasalahan  pariwisata  seperti  rendahnya  jumlah  wisatawan  dan  rendahnya  jumlah  wisatawan faktanya  pariwisata  maluku  tidak  masuk  dalam  peringkat  ke  10  pariwisata  nasional  destinasi  (Penetapan  10 destinasi  prioritas  merupakan  amanah  dari  Presiden  Jokowi  melalui  Sekretariat  Kabinet  Nomor  B  652/Seskab/ Maritim/6 November 2015, 2015 tentang Arahan Presiden tentang Pariwisata dan Arahan Presiden pada Kabinet Tahun  Awal  Sidang  pada  tanggal  4  Januari  2016).  Selanjutnya  pengembangan  pariwisata  destinasi  dan  promosi pariwisata di maluku masih terbatas, dunia usaha atau partisipasi swasta dalam pengembangan pariwisata belum berkembang  dengan  baik,  dan  infrastruktur  dan  sistem  pendukung  pariwisata  di  Maluku  sangat  tinggi  terbatas. Kondisi ini menjadi permasalahan baru bagi pemerintah Maluku memahami kelemahan destinasi maluku. Padahal, pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui event nasional dan internasional, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan  destinasi  pariwisata  promosi,  partisipasi  bisnis  atau  swasta.  Hal  ini  juga  sangat  diperlukan mengevaluasi perilaku pasca kunjungan dan alasan wisatawan seperti partisipasi wisatawan dan memberikan nilai lebih dari suatu destinasi (Huwae et al ., 2020).
Kepulauan Banda mempunyai potensi yang besar potensi di bidang pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian. Bermacam-macam produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan yang berwisata di Banda antara lain wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, adat istiadat dan khususnya wisata bahari. Secara keseluruhan di Banda Kabupaten ini hingga tahun 2013 terdapat 13 objek wisata bahari. Salah satu terumbu karang yang banyak dikunjungi wisatawan yang diminati berasal dari batuan lava Gunung Api Banda, selain itu jumlahnya ± 14 spot penyelaman dasar laut yang menjadi tujuan wisata wisata selam. Dalam penilaian prioritas geografis  untuk  konservasi  laut,  ekoregion  Laut  Banda  mendapat  peringkat  prioritas  tinggi  konservasi  laut  di Indonesia  berdasarkan  atribut  seperti  tingginya  keanekaragaman  spesies  terumbu  karang  dan  habitat  terumbu dekat pantai (Asaad et al., 2018). Selain Banda memiliki wisawa bahari yang indah, Banda juga  memiliki spot sejarah jaman kolonial dan jaman kemerdekaan (Ellen, 2019). Meningkatnya jumlah turis baik domestik maupun asing di kepulauan Banda turut mendorong peningkatan pelaku usaha yang berdampak atas peningkatan pendapatan (Van
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
Donkersgoed, 2023). Kepulauan Banda memiliki daya tarik sebagai wisata bahari. Prioritas strategis wisata bahari di Kepulauan Banda adalah dari sektor ekologi yang berimplikasi sektor sosial dan ekonomi  (Wawo et al ., 2020). Dari sisi pajak hal ini merupakan potensi yang dapat dicapai untuk meningkatkan perolehan pajak. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa minimnya kompetensi pelaku usaha memahami aspek  pajak  atas  bisnis  yang  digeluti  menyebabkan  permasalahan  tersendiri  dalam  keberlangsungan  usaha. Beragam  tarif  pajak  yang  ditetapkan  pemerintah,  serta  variasi  perhitungan  dasar  pengenaan  pajak  atas  kategori usaha yang cukup beragam menambah ketidaktahuan serta kebingungan pelaku usaha untuk melakukan estimasi perhitungan  setoran  pajak  berdasarkan  kategori  jumlah  penghasilan.  Ketidaktahuan  ini  yang  mendorong  pelaku usaha  tidak  melaporkan  pendapatan  yang  dimiliki  yang  kita  kenal  sebagai  bagian  dari  aktivitas underground economy yang  berpotensi  menurunkan  penerimaan  pajak  karena  pelaku  usaha  lebih  memilih  “exit  option” dibandingkan “voice -option (Asdiyanti et al ., 2017). Berikut ditunjukkan klasifikasi aktivitas underground economy menurut (Feige, 1990) pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas Underground Economy Aktivitas Jenis transaksi Moneter Non moneter Ilegal • Perdagangan barang hasil curian • Industri  dan  penjualan  obat-obatan terlarang
• Perjudian
• Prostitusi
• Pencucian uang
• Penyelundupan
•
Penggelapan
• Barter obat-obatan terlarang
• Pencurian untuk digunakan sendiri • Produksi  obat-obatan  terlarang  untuk penggunaan sendiri Legal • Pendapatan yang tidak dilaporkan • Upah,  gaji  dan  aset  dari  pekerjaan  yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa yang legal
• Pembayaran di bawah faktur
• Diskon untuk karyawan
• Tunjangan
• Pendapatan yang tidak dilaporkan
• Upah, gaji dan aset dari pekerjaan yang tidak  dilaporkan  dari  barang  dan  jasa yang legal
• Pembayaran di bawah faktur
• Diskon untuk karyawan
• Tunjangan
Sumber: (Feige, 1990).
Temuan sebelumnya memberikan bukti empiris bahwa aktivitas “ underground Economy ” pada tahun 2005 – 2018 mencapai 34.157 triliun rupiah atau 1.84% terhadap PDB dan rata-rata penerimaan pajak yang hilang mencapai 4 triliun  rupiah  atau  0.22%  terhadap  PDB.  Temuan  ini  menjelaskan  bahwa  perlu  adanya  usaha  nyata  dari  pihak relevan  untuk  mengidentifikasi  aktivitas underground  economy melalui  perluasan  transaksi  non  tunai  untuk memudahkan penelusuran asal muasal transaksi (Azhar, 2021). Aktivitas legal yang menjadi fokus utama PKM kami adalah  menelusuri  pendapatan  yang  tidak  dilaporkan  oleh  pelaku  usaha.  Aktivitas  legal  tersebut  dapat dilatarbelakangi karena, pertama, pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP sehingga tidak teridentifikasi oleh fiskus dan  sebagian  besar  melakukan  transaksi  yang  sifatnya  tunai.  Kedua  adalah  Pelaku  usaha  yang  memiliki  NPWP namun melaporkan penghasilan dibawah yang sebenarnya karena sulit untuk teridentifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tebusan  atas  program  Tax  Amnesty  menunjukkan trend  rekapitulasi  tebusan  pada  tiap  bulan  dan  totalnya  dominan  berasal  dari  orang  pribadi  Non  UMKM sebagaimana terlampir pada Tabel 2.
Tabel 2. Trend WP Orang Pribadi yang Memohon Pengampunan Pajak
Jenis Pembayar Pajak Juli Agustus Sept Okt Nov Des Jan Feb Total Badan Non UMKM 12.81  423.81 9784.91 63.793  166.54 1958.44  29.36 27.42 12467.08 Badan UMKM 0.16 7.84 178.69 27.21 27.11 96.59 19.36 7.52 364.48 Orang  Pribadi  Non UMKM 70.19  2397.66  77196.24  329.07  408.87 5321.33  110.86  47.46 85881.68 Orang Pribadi UMKM 1.92 183.13 2.614.85 517.71  481.70 931.71 308 140.07  5179.09 Jumlah 85.08  3012.44  89774.69  937.78  1084.22  8308.13  467.58  222.47  103892.33
Sumber: DJP, 2017.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
Page 166 of 9
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
Data Tabel 2, menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty menyingkap bahwa aktivitas undergound economy itu ada dan  berpotensi  menurunkan  pembayaran  pajak.  Hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  bersama  pihak  relevan  untuk memberikan sosialisasi terkait fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha. Sosialisasi penting dan perlu diberlakukan secara berkala (Siregar, 2021). Hal ini menunjukkan kepada pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu mendapatkan fasilitas yang terbukti pada riset menunjukkan adanya peningkatan pelaporan pajak dengan tarif 0.5% yang diturunkan dari sebelumnya dengan tarif 1% (Kruk et al ., 2018). Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat mengoptimalkan  pengetahuan  perpajakan  serta  kesadaran  yang  dapat  mendorong  peningkatan  kepatuhan (Perdana, 2020).

## 2 |  METODE
Pelaksanaan kegiatan PKM di Kepulauan Banda melalui beberapa tahapan yakni, pertama, identifikasi pelaku usaha yang memiliki penghasilan bruto <4.8M dengan pemenuhan data dari OPD terkait. Sebelum dilakukan penyampaian materi, pelaku usaha mengisi kuesioner untuk mendalami sejauh mana pengetahuan peserta terkait fasilitas tarif final  0.5%  yang  diberikan  pemerintah  untuk  meringankan  beban  pajak  pelaku  usaha.  Kemudian  penyampaian materi  yang  memuat  poin-poin  penting  terkait  relevansi  materi,  antara  lain:  1)  Dasar  hukum  penetapan  pajak penghasilan;  2)  Penjelasan  terkait  peredaran  bruto  sebagai  tarif  final;  3)  Besaran  tarif  dengan  DPP  <4.8M;  4) Pemberian fasilitas bagi kategori wajib pajak pribadi, badan (PT dan CV); 5) Pengurangan besaran usaha Rp.500 jt; 6) Periode pelaporan;  7  Mekanisme  perhitungan Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP) yang akan  dilekatkan tarif  0.5%. Penyampaian materi disertai dengan pelatihan penyusunan kertas kerja atas peredaran bruto untuk memudahkan pelaku  usaha  menggunakan  aplikasi  perpajakan  dan  pelaporan  pajak  dapat  dilakukan  tanpa  mengunjungi  fisik kantor pajak namun dapat dilakukan via aplikasi dan website perpajakan. Adapun ringkasan tahapan PKM dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan

## 3  |  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  oleh  tim  kami  dilaksanakan  pada  23  pelaku  usaha  UMKM  di  Kepulauan  Banda  yang diselenggarakan tanggal 6 Maret 2024 yang berlokasi pada Aula SD 3 Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dengan Jumlah tim pelaksana  sebanyak 6 orang (ketua beserta anggota tim). Pemilihan Kota Banda Neira sebagai objek PKM kami adalah karena potensi peningkatan pelaku usaha di wilayah tersebut memiliki progress yang meningkat dari tahun ke tahun.  Peningkatan  pelaku  usaha  pada  suatu  wilayah  mendorong  peningkatan  aktivitas  ekonomi  yang  berpotensi meningkatkan  pendapatan  perpajakan.  Namun  potensi  ini  dapat  hilang  atau  tidak  teridentifikasi  jika  pelaku  usaha memilih untuk tidak melaporkan aktivitas ekonomi yang berdampak pajak karena minimnya pengetahuan, sosialisasi dari pihak relevan.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.

## Gambar 2. Kegiatan Tim PKM dan Penyampaian Materi
Oleh sebab itu penting untuk memperluas pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha sebagai wajib pajak pribadi maupun badan yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pada tahap pertama kami mengidentifikasi kepemilikan NPWP, jumlah penghasilan usaha serta ketentuan perpajakan lainnya yang relevan dengan fasilitas tarif 0.5% bagi pelaku usaha. Hanya  satu  orang  yang  memiliki  NPWP  namun  tidak  pernah  melaporkan  pajak.  Dengan  besaran  penghasilan  <500jt sebanyak 65.2% dan penghasilan sebesar >1M dengan presentase 34.8%.

## (a)
(b)
Gambar 3. a) Kepemilikan NPWP Peserta; b) Gambar 1 Besaran Penghasilan yang dimiliki dalam 1 tahun
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal ini mendukung temuan sebelumnya  bahwa  wajib  pajak  yang  tidak  terdata  dan  melakukan  aktivitas  “underground  economy”  itu  nyata  dan perolehan pajak berpotensi hilang di masa datang karena perilaku penghindaran pajak (Wiafe et al ., 2024). Adapun hasil dari tiap pelaksanaan kegiatan PKM di tampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3.Tahapan Pelaksanaan PKM No Tahapan Kegiatan Output Outcome 1 Identifikasi pelaku usaha Terdapat  pelaku  usaha  yang  memiliki peredaran bruto < 4.8M Tidak  membayar  pajak  karena  ketidak  tahuan dan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak relevan 2 Pengadaan  Pra Test Memiliki  pengetahuan  terbatas  berkaitan dengan aspek pajak dengan tarif final 0.5% Merupakan  bagian  dari underground  economy (pendapatan yang tidak dilaporkan) 3 Penyampaian materi • Dasar Hukum PP tarif final 0.5%
• Menyampaikan besaran tarif, 0.5%
• Pengurangan setoran atas penghasilan bruto 500jt.
• Perhitungan DPP
(Dasar
Pengenaan Pajak)
• Penentuan besaran setoran pajak • Peyusunan kertas kerja • Teknis  dan mekanisme pelaporan sebagai PPh pribadi/badan Mendorong kepatuhan pembayaran pajak
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
4 Pelaksanaan Post test Peserta  mengetahui  aspek  perhitungan penghasilan  menggunakan  pendekatan penghasilan bruto Pengenalan aspek pajak final bagi pelaku usaha tersampaikan dan diharapkan dapat meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  pajak  di masa datang
Materi yang disampaikan berkaitan dengan poin-poin pada PP No. 55 Tahun 2022 tentang Perpajakan pasal terkait pajak 56 atas peredaran tertentu yang memuat tentang: 1) Peredaran bruto; 2) Tarif atas peredaran bruto; 3) Jumlah fasilitas pemotongan; 4) Dasar  pengenaan pajak; 4) Masa waktu  pembayaran; 5) Kategori  fasilitas tarif 0.5%  bagi  wajib pajak pribadi  dan  badan;  6)  Setelah  menyampaikan  materi  yang  relevan,  kami  melakukan  evaluasi  dengan  menyebarkan kuesioner.
Tabel 4. Pra Survey No Pertanyaan survey Jawaban 1 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami,  mana  dari  pernyataan  berikut  ini  yang merupakan pengertian dari peredaran bruto? Penjualan Kotor tanpa dikurangi biaya-biaya Penjualan  Kotor dikurangi  biaya- biaya 2 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami,  mana  dari  pernyataan  berikut  ini  yang merupakan besaran tarif atas peredaran bruto 0.5% 11% 22% 3 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan  nominal  fasilitas  pemotongan  pendapatan bruto 200 300 500 4 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan arti dari DPP Dasar  Pengenaan Pajak Dasar  Perhitunga Pajak Daftar Perhitungan Pajak 5 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan  periode  waktu  penyampaian  setoran  PPH final tarif 0.5% 1 bulan 1 tahun 6 Setelah  Mengikuti  penyampaian  materi  dari  tim kami, mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan fasilitas pajak UMKM untuk orang pribadi 3 tahun 4 tahun 7 tahun
Berdasarkan hasil post test dari keenam pertanyaan tersebut, hanya pertanyaan no 4 yang masih terdapat kekeliruan.
Gambar 4. Pertanyaan Post Test.

## 3.2 Pembahasan
Underground economy telah lama menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, mengingat besarnya pengaruh dari underground economy terhadap perekonomian formal dari suatu negara. Meningkatnya besaran underground economy suatu  negara,  yang  salah  satunya  dapat  diakibatkan  oleh  tingginya  tarif  pajak,  dapat  diindikasikan  sebagai  adanya peningkatan aktivitas tax evasion dan tax avoidance. Oleh karena itu estimasi terhadap underground economy menjadi sangat penting tidak hanya  karena berkaitan dengan penegakan hukum  terhadap  aktivitas perekonomian yang ilegal,
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
namun juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan moneter dari suatu negara. Nilai underground economy yang besar dapat mengakibatkan pengambian kebijakan yang keliru karena indikator-indikator yang digunakan dalam pengambilan kebijakan  tidak  menunjukkan  nilai  yang  sebenarnya  (Partha  &  Khoirunurrofik,  2021).  Selain  itu,  hasil  temuan  lain menjelaskan  bahwa  selain  faktor  keadilan  perpajakan,  pengetahuan  perpajakan  dan  kewajiban  moral  perpajakan merupakan determinan keputusan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak adalah cash system yang sulit bagi pihak regulasi untuk menelusuri transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Ananda et al ., 2023). Penggunaan transaksi non kas  dinilai  lebih  baik  dan  lebih  kapabel  dalam  mendorong  akuntabilitas,  kinerja  manajerial  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  (Yudhanti,  2018).  Hubungan  transaksi  kas  dan  penghindaran  pajak  memiliki dampak terhadap inefisiensi (Hajawiyah et al ., 2021).
Pengukuran  terhadap underground economy menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama,  kegiatan underground  economy dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh stakeholder yang   menjadikan ukuran     pertumbuhan sebagai indikator ekonomi seperti  pengangguran,  angkatan kerja, pendapatan   dan   konsumsi menjadi    tidak  akurat  dan  inefisien.    Kedua,  kegiatan  underground        economy  yang  semakin      besar      berpotensi mengurangi penerimaan negara, terutama  dari  sektor perpajakan. Ketiga, perkembangan dari underground economy dapat menarik pekerja domestik dan  luar  negeri  untuk beralih  dari  kegiatan  ekonomi  yang  legal ke   ilegal   dan menciptakan   kompetisi. Keempat, kegiatan underground   economy dapat mengurangi     jumlah     (kuantitas)     dan memperburuk     kualitas     barang-barang publik   (public   goods)   yang   disediakan negara   karena   berkurangnya investasi dalam  infrastruktur (Wirawan, 2023).

## 4  |  KESIMPULAN
PKM mandiri ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan perpajakan pelaku usaha dengan peraturan perpajakan  yang  ada.  Minimnya  sosialisasi,  ketidaktahuan  pelaku  usaha  tentang  aturan  perpajakan  mendorong ketidakpatuhan  pada  peraturan  perpajakan  yang  bermuara  pada  penghindaran  dan  pengelapan  pajak.  Upaya  untuk mendorong  literasi  digital  dengan  menggunakan  transaksi  non  tunai  lainnya  juga  dapat  diselenggarakan  untuk memudahan penelurusan transaksi yang memiliki konsekuensi pajak.  PKM yang diselenggarakan saat ini masih jauh dari tujuan peningkatan kepatuhan perpajakan, diharapkan di masa datang perlu diperluas peserta yang melibatkan BUMDES serta Wajib Pajak Badan lainnya.

## REFERENSI
Ananda,  M.  O.,  Nurafizah,  S.,  &  Annuar,  S.  (2023).  Conceptual  Framework:  Defiant  on  Cashless  System  Adoption  and Intention on Tax Evasion. International Journal of Advanced Research in Economics and Finance , 5(2), 70 – 74.
Asaad, I., Lundquist, C. J., Erdmann, M. V., Van Hooidonk, R., Costello, M. J., & Kininmonth, S. J. (2018). Designating Spatial Priorities  for  Marine  Biodiversity  Conservation  in  the  Coral  Triangle. Frontiers  in  Marine  Science ,  5,  1 – 18. https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00400
Asdiyanti, S. J., Indonesia, S., & Maluku, P. (2017). Underground economy in Indonesia. Bulletin of Monetary, Economics, and Banking , 19(1), 39 – 56. https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599
Azhar, F. H. (2021). Kajian underground economy dan kaitannya dengan penerimaan (Underground Economy Study and Its  Relationship  with  Tax  Revenue  in  Indonesia). Seminar  Nasional  Official  Statistics ,  539 – 548. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.415
Booth,  H.,  Mourato,  S.,  &  Milner-Gulland,  E.  J.  (2022).  Investigating  acceptance  of  marine  tourism  levies,  to  cover  the opportunity  costs  of  conservation  for  coastal  communities. Ecological  Economics ,  201,  1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107578
Ellen, R. (2019). Pottery production and trade in the Banda zone, Indonesia: The Kei tradition in its spatial and historical context. Indonesian and Malay World , 47(138), 133 – 159. https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1582862
Feige,  E.  (2018).  Defining  and  Estimating  Underground  and  Informal  Economies:  The  New  Institutional  Economics Approach. World Development , 18(7), 1 – 30. https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90081-8
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
Page 170 of 9 DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
Hajawiyah,  A.,  Suryarini,  T.,  &  Tarmudji,  T.  (2021).  Analysis  of  a  tax  amnesty’s  effectiveness  in  Indonesia. Journal  of International Accounting, Auditing and Taxation , 44, 1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415
Hastuti,  H.,  Muhidu,  A.,  Rastin,  R.,  &  Mokodompit,  E.  A.  (2023).  Indonesia’s  Marine  Economic  Potential  As  A  Maritime
Country. International Journal of Science,
Technology & Management , 4(4), 813 – 825. https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.897
Huwae, V. E., Noermijati, N., Rofiaty, R., & Sabil, A. (2020). The mediating role of destination value, tourist satisfaction, and tourist  engagement  on  the  relationship  between  destination  image  and  tourist  loyalty  in  Maluku,  Indonesia. Leisure/Loisir , 44(4), 587 – 620. https://doi.org/10.1080/14927713.2020.1815563
Kruk, M. E., et al. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. The Lancet Global Health , 6(11), 1196 – 1252. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3
Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability assessment of small islands to tourism: The case of the Marine Tourism Park of the Gili Matra Islands, Indonesia. Global Ecology and Conservation , 6, 308 – 326. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001
Partha, G. K., & Khoirunurrofik, K. (2021). Estimasi Underground Economy Tingkat Provinsi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi , 16(1), 34 – 45. https://doi.org/10.21002/jke.2021.01
Perdana, E. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Journal Akuntansi , 30(6), 1458 – 1469.
Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia’s Middle Power Strateg y Between  Belt  And  Road  Initiatives  (BRI)  and  Free-Open  Indo  Pacific  (FOIP). Central  European  Journal  of International and Security Studies , 15(3), 30 – 54. https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302
Sambhi, N. (2015). Jokowi’s ‘Global Maritime Axis’ Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead? Security Challenges , 11(2), 39 – 55. https://www.jstor.org/stable/26465437
Scott, D. (2019). Indonesia grapples with the indo-pacific: outreach, strategic discourse, and diplomacy. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 38(2), 194 – 217. https://doi.org/10.1177/1868103419860669
Siregar,  R.  A.  (2021).  The  Impact  of  Tax  Incentives  on  Foreign  Direct  Investment  in  Indonesia. Journal  of  Accounting, Auditing, and Business , 4(1), 66 – 80.
Teuku, Z. (2018). Normative analysis on investment in marine sector of Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences , 6, 496 – 504.
Van Donkersgoed, J. (2023). Shifting the historical narrative of the Banda Islands; From colonial violence to local resilience Shifting the historical narrative of the Banda Islands. Wacana , 24(3), 500 – 514. https://doi.org/10.17510/wacana.v24i3.1657
Wawo, M., Lengkong, J. P., & Tupan, C. I. (2020). The sustainable development strategy of marine tourism in Banda District of Central Maluku Regency based on economic valuation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ,
517(1), 1 – 8. https://doi.org/10.1088/1755-1315/517/1/012012
Wiafe, P. A., et al. (2024). The underground economy and tax evasion in Ghana: Implications for economic growth. Cogent Economics & Finance , 12(1), 1 – 33. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2292918
Widiyastuti, D., & Ladampa, W. (2018). Assessment of natural resources for marine tourism of small islands in the Aru Islands. ASEAN Journal of Hospitality and Tourism , 16, 1 – 13.
Wirawan,  D.  A.  (2023).  Analisa  atas  besaran  underground  economy  di  Indonesia  pada  tahun  2016-2021  dengan pendekatan moneter. Cakrawala , 6(1), 221 – 231.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 163 – 171.
Page 171 of 9 DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.
Yudhanti, A. L. (2018). BAJ (Behavioral Accounting Journal). Behavioral Accounting Journal , 1(2), 132 – 146.
How  to  cite  this  article:  Husein, H., Basuki, F. H., Pattinaja, E. M., Temalagi, S., Kriswantini, D., & Lewaru, T. S. (2024). Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha  UMKM  di  Kepulauan  Banda  Neira,  Kabupaten  Maluku  Tengah. AJAD  :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 4 (1), 163 – 171. https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302.