Volume 26 No 2, Juli 2024

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan
Pajak Penghasilan Badan
Essa Wulandari 1 , Nini 2 , Dewi Sartika 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas 1,2, 3
email: essawulandari.08@gmail.com 1 niniazwar@yahoo.com 2 dsartika775@gmail.com 3

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the commercial and fiscal differences in the income and expense accounts of PT XXX in 2022 as well as Adjustment of the commercial profit to the tax  profit  of  PT  XXX  so  that  the  company's  income  tax  can  be  determined.  This  research  is quantitative  research  using  the  descriptive  method.    The  data  source  in  this  study  consists  of primary data by collecting data for 2022 and secondary data obtained from documents, in the form  of  financial  statements  of  the  company,  company  history,  company  profile  and  company vision  and  mission.  With  quantitative  descriptive  analysis,  the  results  obtained  are,  first,  the positive fiscal correction between the company and the researcher is lower than according to the rules  of  law  so that the  value  of  Corporate  Income  Tax  has  changed  by  underpayment  of  Rp. 46,475,317.  Second,  the  fiscal  correction  of  income  tax  carried  out  by  PT  XXX  is  not  fully  in accordance with tax regulations, so there are still several positive fiscal corrections that must be corrected,  namely  employee  benefit  expenses,  employee  tax  expenses,  consumption  expenses, official  travel  expenses,  freight  &  loading  and  unloading  expenses,  document  processing expenses, repair & maintenance expenses and STP tax expenses.
Keywords: fiscal reconciliation, commercial financial reports, corporate income tax.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perbedaan  komersial  dan  fiskal  atas  akun pendapatan dan beban pada PT. XXX Tahun 2022 dan untuk mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal PT. XXX sehingga dapat ditentukan pajak penghasilan perusahaan. Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif.    Sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri dari data primer dengan mengumpulkan data tahun 2022 dan data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yaitu berupa laporan keuangan dari perusahaan, sejarah perusahaan, profil perusahaan serta visi dan misi perusahaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan didapatkan hasil yaitu, pertama pada koreksi fiskal positif  antara perusahaan dengan  peneliti  lebih  rendah  dari  menurut  aturan  undang  undang.  Hal  ini  berpengaruh  pada perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga nilai PPh Badan mengalami perubahan kurang bayar sebesar Rp. 46.475.317. Kedua, Koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. XXX belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perpajakan, sehingga masih ada beberapa koreksi  fiskal  positif  yang  harus  dikoreksi  yakni  beban  tunjangan  karyawan,  beban  pajak karyawan, beban konsumsi, beban perjalanan dinas, beban pengiriman barang & bongkar muat, beban pengurusan dokumen, beban reparasi & pemeliharaan dan beban pajak STP. Kata kunci:  rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan komerisial, pajak penghasilan badan

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan,
pemerintah  membutuhkan  dana  yang tidak  sedikit.  Sebagai  salah  satu  unsur negara,  pajak  memiliki  peran  yang sangat besar. Pajak adalah ujung tombak pembangunan  negara.  Dapat  dikatakan bahwa salah satu dukungan pendapatan nasional  berasal  dari  penerimaan  pajak yang  menyumbang  70%  dari  seluruh penerimaan negara.
Pembagunan infrastruktur,  beban  pendidikan,  beban kesehatan,  subsidi  BBM,  pembayaran untuk pegawai negara, dan pembagunan fasilitas  umum  semuanya  dibebani  dari pajak  (Rismawati  dan  Nurchayati, 2016). Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan  hidup  negara  indonesia. Dalam  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan, pemerintah membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit. Sebagai  salah  satu  unsur  negara,  pajak memiliki peran yang sangat besar.
Perpajakan  di  indonesia  saat  ini sesuai  undang-undang  No.28  Tahun 2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tata cara perpajakan, dijelaskan pada pasal 2 ayat  1  yaitu  menggunakan system  self assessment dimana  sistem  pemungutan pajak  yang  memberikan  kepercayaan penuh  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  menyetorkan,  melaporkan pajak  terutang.  Pembaharuan  sistem perpajakan  di  indonesia  dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan  nasional.  Sistem  dan mekanisme  pemungutan  pajak  lebih menumbuhkan kesadaran
dalam membayar  pajak.  Para  wajib  pajak dipandang  sebagai  objek  melainkan sebagai  subjek  yang  harus  dibina  dan diarahkan  agar  mampu  memenuhi kewajiban perpajakan yang baik.
Tolak  ukur  kemandirian  suatu negara dapat dilihat dari kapasitas suatu negara dalam pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan nasionalnya. Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan  nasional  suatu  negara, pastinya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tersebut  pastinya  membutuhkan  dana untuk kegiatan pembangunan nasionalnya. Dalam melaksanakan pembangunan  nasionalnya,  Indonesia memperoleh  pemenuhan  dananya  dari penerimaan  dalam  negeri  dan  luar negeri.  Jenis  pajak  yang  menjadi  salah satu  pendapatan  negara  tertinggi  yaitu melalui  pajak  Pengahsilan  (Pph).  Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  diperoleh negara  antara  lain  bersumber  dari penghasilan  wajib  pajak  (WP)  orang pribadi  serta  penghasilan  wajib  pajak (WP) badan.
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008  berisi  tentang  pajak  penghasilan (UU  PPh)  yang  merupakan  perubahan keempat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008  dan  mulai  berlaku  tanggal  1 Januari  2009  hingga  saat  ini.  Menurut Pasal  4  Undang  Undang  No.  36  Tahun 2008 penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun. Dalam Undang Undang Nomor  36  Tahun  2008  ada  beberapa perubahan yang terkait penghasilan kena pajak.  Umumnya  yaitu  perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan  bruto  dikurangi  biaya mendapatkan,            menagih,         atau
memelihara penghasilan.
Laporan keuangan berguna untuk memberikan  gambaran  atau  informasi keuangan  yang  lengkap  mengenai  data dan  jumlah  setiap  aset,  kewajiban,  dan ekuitas  serta  jenis  dan  jumlah  dari penghasilan  dan  beban  dari  suatu perusahaan.  Hal  ini  sesuai  dengan definisi  dari  laporan  keuangan  yaitu catatan laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan
untuk menggambarkan  pendapatan  ( income ) dan  beban  ( expanse ),  yang  dihasilkan selama  periode  tertentu  (Muljono  dan Wicaksono,  2009).  Jika  pendapatan lebih  kecil  dari  pada  beban,  maka perusahaan  tersebut  akan  mengalami kerugian,  begitu  juga  sebaliknya  jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mendapatkan
keuntungan.
Pendapatan  suatu perusahaan yang  dikenakan  pajak  disebut  PPh Badan. Perusahaan yang telah dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena pajak (PKP) wajib melaksanakan ketentuan  perpajakannya  dengan  cara menghitung, menyetor,
serta melaporkan  pajak  terutangnya  sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku.  Dalam  menentukan  pajak penghasilan  (PPh)  badan  terutangnya, perusahaan  wajib  menyusun  serta melampirkan laporan keuangannya. Laporan  keuangan  yang  disajikan perusahaan menggunakan suatu  standar yang  berlaku  umum  yaitu  standar akuntansi  keuangan  (SAK)  yang  terdiri dari  laporan  posisi  keuangan  (Neraca), laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan ekuitas,  laporan  arus  kas,  serta  catatan atas laporan keuangan. Laporan keungan tersebut  akan  menjadi  dasar  pengenaan PPh  badan  terutang.  Namun,  dalam pengakuan  penghasilan  serta  biaya antara  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  dengan  peraturan  perpajakan
berbeda.  Atas  perbedaan  tersebut, perusahaan  melakukan  penyesuaian kembali atas penghasilan yang diperoleh serta  biaya  yang  dikeluarkan  dalam memperoleh  laba  untuk  menentukan besarnya  PPh  badan  yang  terutang melalui rekonsiliasi fiskal.
Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian  antara  laporan  keuangan komersial  (SAK)  dan  laporan  keuangan fiskal  melalui  penyesuain  perbedaan permanen  dan  perbedaan  sementara (Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif)  (Nurulhayat,  2023).  Penyebab rekonsiliasi  fiskal  yang  dilakukan  oleh perusahaan terdapatnya perbedaan pengakuan  menurut  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  dengan  peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan
tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya pengurangan  biaya  yang  diakui  dalam SAK  menjadi  kecil  atau  berakibatnya adanya  penambahan  penghasilan  yang disebut  koreksi  fiskal  positif.  Salah  satu aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif yaitu biaya-biaya  yang  tidak  diakui  oleh peraturan perpajakan tetapi diakui dalam SAK. Begitu juga sebaliknya, perbedaan pengakuan  yang  ditimbulkan  karena adanya  penambahan  biaya  yang  diakui dalam SAK menjadi besar atau berakibatnya adanya pengurangan penghasilan disebut dengan koreksi fiskal negatif.  Salah  satu  aktivitas  perusahaan yang menimbulkan koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan perusahaan yang tidak termasuk objek pajak.
PT.  XXX  merupakan  salah  satu wajib pajak dalam negeri yang berada di Kota Padang. Dari laporan keuangan dan perhitungan  pajak  tahunan  PT.  XXX memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 7.535.680.585  pada  tahun  2022.  Dari laporan  keuangan  tersebut  ada  beberapa permasalahan, yaitu salah satunya perusahaan  dalam  mengkoreksi  beban penyusutan sebesar 265.214.766
sedangkan  biaya  penyusutan  perusahaan tersebut  sebesar  651.430.203.  selain  itu perusahaan PT. XXX mengkoreksi biaya sumbangan  &  entertainment  dengan Jumlah 122.251.200 yang mana di dalam biaya  tersebut  dilihat  lebih  detail  ke dalam buku kas dan bank nya bahwa tidak sepenuhnya  biaya  tersebut  dapat  diakui ke dalam biaya sumbangan &
entertainment  dan  biaya  tersebut  tidak semuanya  dapat  diakui  oleh  pajak,  dan ada  beberapa  lagi  masalah  yang  ada  di perusahaan PT. XXX dalam memperhitungan pajak penghasilan tahun 2022  yang  mana  terdapat  perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan perhitungan  penyusutan  aktiva  yang membutuhkan  sebuah  penyesuaian  bagi kepentingan  pajak.  Ketika  menghitung pajak  penghasilan  perusahaan,  biasanya ada  perbedaan  antara  pajak  penghasilan komersial  dan  pajak  penghasilan  fiskal. Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena  perbedaan  konfirmasi  ini,  pajak yang  dikonfirmasi  perusahaan  akan berbeda  dari  pajak  yang  dikumpulkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi  bagaimana  perusahaan tersebut  menentukan  dan  menghitung pajak penghasilan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan undang undang No. 36 tahun 2008.
Adanya  suatu  perubahan  koreksi fiskal  pada  suatu  perusahaan  maka  akan berpotensi besar jika pendapatan ataupun biaya yang dikoreksi fiskal mengakibatkan meningkatkan penghasilan perusahaan dan akan mengurangi  laba  yang  diperoleh  oleh perusahaan.  dan  sebaliknya  jika  tidak adanya  koreksi  fiskal  pada  perusahaan yang  mana  seharusnya  dikoreksi  fiskal bisa mengakibatkan perusahaan menambah  laba  yang  diperoleh  oleh perusahaan.
Penelitian  ini  memiliki  kontribusi dalam  menentukan  sebab  terjadinya
perbedaan  antara  laporan  keuangan komersial yang dikerjakan melalui wajib pajak atas laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,  serta  untuk  menentukan bagaimana  alur  penyusunan  rekonsiliasi fiskal  yang  dilakukan  pada  PT.  XXX pada  tahun  pajak  2022.  Kemudian manfaat  atas  penelitian  yakni  dengan adanya  penelitian  ini  wajib  pajak  bisa lebih  menyesuaikan  perhitungan  pajak yang  membutuhkan  analisis  rekonsiliasi fiskal  untuk  menyusun  laporan  fiskal pada  tahun  tahun  selanjutnya.  Sehingga tidak  ada  lagi  selisih  atau  kesalahan perhitungan oleh wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  pmaka  perlu dikaji  rekonsiliasi  fiskal  atas  laporan keuangan  komersial  dalam  penentuan pajak  penghasilan  badan  pada  pt.  xxx tahun 202

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode
deskriptif.
Penelitian  digunakan  untuk  melihat gambaran  dari  fenomena,  deskripsi kegiatan yang dilakukan secara sitematis dan  lebih  menekankan  pada  data  factual dari pada penyimpulan (Sugiyono, 2016).

## Definisi Operasional Penelitian
Definisi  Opersional  dalam  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan,  koreksi  fiskal dan pajak penghasilan.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  sumber data primer. Data  primer yang diperoleh langsung  dari  tempat  penelitian  melalui metode  observasi,  pengamatan.  Metode data  primer  dilakukan  secara  terstruktur dengan mengumpulkan data tahun 2022. Data  sekunder  yaitu  berupa  laporan keuangan dari perusahaan, Profil
Perusahaan serta Visi  dan  Misi.

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan metode analisis
deskriptif yang mana mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data  PT.  XXX  Tahun  2022  yang  telah diterima  dalam  bentuk  sebuah  laporan keuangan  yang  berupa  Laporan  Posisi Keuangan,  Laporan  Laba  Rugi,  Daftar Aset  Tetap  dan  Penyusutan  Aset  Tetap lalu  menguraikan  dan  menganalisis  atau mengevaluasi Laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Laporan Rekonsiliasi Fiskal  Pada PT. XXX
Koreksi fiskal adalah suatu penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau
akuntansi yang harus disesuaikan menurut  aturan  perpajakan.  Didalam menentukan  laporan  rekonsiliasi  fiskal pada laporan komersial terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan  koreksi  fiskal  negatif.  sedangkan untuk laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan  yang  berlaku,  yang  mana bertujuan  untuk  menyediakan  informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam  rangka  pengambilan  keputusan maupun  bagi  investor.  PT.  XXX  adalah Wajib  Pajak  yang  menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi  Keuangan  untuk  memenuhi kebutuhan informasi pemilik,
manajemen, karyawan, dan yang memiliki  kepentingan.  Adapun  laporan posisi  keuangan  dan  laporan  laba  rugi yang dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 1 Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Sumber: Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. XXX (2022)
Jika dilihat dari laporan laba rugi PT.  XXX  mengalami  keuntungan  (Laba Bersih)  sebelum  pajak  pada  tahun  2022 yaitu sebesar Rp. 2.808.445.706,-
Rekonsiliasi  Fiskal  adalah  proses penyesuaian  atas  laba  komersial  yang berbeda  dengan  ketentuan  fiskal  untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang  sesuai  dengan  aturan  perpajakan. Dilihat  dari    laporan  rekonsiliasi  fiskal oleh  perusahaan  bahwa  hasil  koreksi fiskal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan terdapat  tiga  koreksi  positif  dan  satu koreksi  negatif.  Yang  mana  koreksi positif  terdiri  dari  Biaya  pengobatan, Biaya  sumbangan  &  entertaiment,  dan Biaya penyusutan aset tetap. Pada Akun beban usaha terdapat koreksi positif  sebesar  Rp.  491.847.236,-  jika ditelusuri  dari  general  ledger,  koreksi beban usaha tersebut terdiri dari :
a. Pengobatan  sebesar  Rp.  24.608.621.-,
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pengobatan  karyawan  yang  mana pembayarannya dilakukan secara langsung  kepada  rumah  sakit  oleh perusahaan  dan  pembayaran  tersebut melalui rekening BRI. Atas pembayaran tersebut menurut peraturan  perpajakan  yang  berlaku, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang  diberikan  dalam  bentuk  natura dan kenikmatan harus dikoreksi dalam
pembebanan  untuk  perhitungan  laba kena pajak pada tahun 2022 tersebut. b. Sumbangan sebesar Rp. 202.023.850.-
, Biaya Sumbangan merupakan koreksi fiskal  positif  yang  dilakukan  oleh perusahaan PT. XXX  jika ditelusuri ke general ledger bahwa biaya sumbangan tersebut  terdiri  dari  biaya  sumbangan, biaya konsumsi tamu, biaya pembelian karangan  bunga,  biaya  hotel  tamu, biaya sumbangan qurban dan lainnya,aka  perusahaan  melakukan sebuah  koreksi  fiskal  positif  oleh bagian  accounting  dan  perpajakan perusahaan yang mana biaya sumbangan tersebut tidak dapat diakui sebagai  beban  karena  sifatnya  diluar dari  kegiatan  perusahaan  dan  tanpa adanya bukti yang resmi
c. Penyusutan  Aset  Tetap  sebesar  Rp. 265.214.766.-, Pada laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan, perusahaannya hanya mengoreksi fiskal positif sebsar Rp. 265.214.766.- yang mana penyusutan tersebut merupakan  sebagian  dari  daftar  aset tetap  bahwa  bangunan  di  aset  tetap bukanlah  punya  PT.  XXX  sesuai dengan  aturan  Undang  Undang  PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (2) bahwa  biaya  penyusutan  yang  boleh dibebankan  sesuai  dengan  pasal  11 ayat (2) yaitu pembelian atau pendirian harta  berwujud  kecuali  berstatus  hak milik/hak  guna  bangunan,  sehingga
perusahaan  hanya  bisa  membebankan penyusutan sebesar Rp. 446.164.604,-
Pada  Akun  beban  usaha  terdapat koreksi  negatif sebesar  Rp. 26.700.027.- Jika ditelusuri dari general ledger, koreksi pendapatan  dan  beban  lain  lain  tersebut berupa    Pendapatan  Jasa  Giro  sebesar Rp.26.700.027.-,  Pendapatan  Jasa  Giro merupakan  salah  satu  koreksi  fiskal negatif  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Pada  akun  pendapatan  jasa  giro  jumlah yang di koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 26.700.027  jika  ditelusuri  dari  general ledger perusahaan bahwa koreksi tersebut merupakan dari pendapatan bunga rekening dan pajak rekening yang sudah dikenai  pajak  final  Pajak  terutang  (PPh 29) yang dihitung PT. XXX yaitu sebesar Rp. 67.708.044.- yang mana Wajib Pajak PT.  XXX  membuat  perhitungan  sesuai dengan tarif aturan Undang Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008  dan Wajib Pajak PT. XXX harus disetorkan melalui bank dan  dilaporkan  PPh  Badan  melalui  DJP Online.
Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal  oleh  perusahaan  PT.  XXX  maka perusahaan PT. XXX melakukan perhitungan  pajak  pengasilan  badan. Hasil perhitungan pajak pengasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan ditampilkan pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan

## Sumber PT. XXX
Berdasarkan  hasil  penyusunan laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan memperlihatkan bahwa penghasilan  kena  pajak  yang  digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilannya Rp. 3.273.504.004 sementara penghasilan kena pajak menurut  perhitungan  dan  analisis  yang dilakukan peneliti lebih besar jumlahnya dari  perhitungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  total biaya usaha yang mengurangi penghasilan  bruto  menurut  perusahaan lebih  kecil  dibandingkan  dengan  total biaya  usaha  yang  dikurangkan  pada penghasilan  bruto  yang  dilakukan  oleh peneliti.

## 2. Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. XXX Tabel 3 Laporan Rekonsiliasi Fiskal

## Sumber: Diolah Oleh Peneliti
Laporan  Rekonsiliasi  Fiskal  yang  telah diolah oleh peneliti itu terdiri dari :
a. Biaya  Tunjangan  Karyawan  Sebesar Rp. 25.949.107,-
Pada laporan laba rugi perusahaan PT. XXX  Tahun  2022  terdapat  biaya tunjangan  karyawan  yang  mana  harus dilakukan  koreksi  fiskal  positif  oleh perusahaan. jika ditelusuri dari general ledger  itu  biaya  tunjangan  karyawan yang  terdiri  dari  biaya  tunjangan jabatan,  telekomunikasi direksi , biaya konsumsi  lembur  beberapa  karyawan. Menurut  aturan  Undang  –  UndangNo 36 Tahun 2008 Pasal  9  Ayat  (1e) dan KEP-220/PJ/2002 dimana biaya tunjangan  karyawan  tersebut  yang bukan  untuk  seluruh  karyawan  hanya boleh dibiayakan 50% dari total biaya yaitu sebesar Rp. 25.949.107,- dimana
perhitungannya    Rp.  51.898.213,- dikali 50%.
b. Biaya  Pajak  Karyawan  Sebesar  Rp.
8.118.881,-
Pada laporan laba rugi perusahaan PT. XXX  tahun  2022  terdapat  salah satunya  biaya  pajak  karyawan  yang mana  perusahaan  harus  melakukan koreksi  fiskal  positif  karena  biaya pajak  karyawan  itu  merupakan  pajak atas  gaji  yang  seharusnya  tidak  boleh dijadikan beban oleh perusahaan sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) huruf
h.
c. Pada  Laporan  perusahaan  tersebut terdapat  biaya  konsumsi  sebesar Rp.9.524.050 yang mana jika ditelusuri dari general ledger biaya konsumsi ini terdiri atas  pembelian    bahan    dapur
untuk  karyawan  di  perusahaan  seperti pembelian air minum, makan karyawan,  serta  konsumsi  karyawan lembur. Informasi dari accounting PT. XXX  bahwa  biaya  konsumsi  tersebut tidak  dilaporkan  pada  SPT  PPh  Pasal 21  atas  kenikmatan  atau  natura  yang diberikan  kepada  pegawai  sehingga sesuai  aturan  Undang  Undang  Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1(e). Jika Biaya  tersebut  tidak  di  laporkan  pada SPT  Pph  pasal  21  maka  biaya konsumsi ini tidak dapat diakui sebagai biaya dalam pengurangan laba.
Sehingga biaya konsumsi harus dilakukan koreksi fiskal positif.
d. Biaya  Perjalanan  Dinas  Sebesar  Rp. 53.500.775,- Pada  laporan  perusahaan  PT.  XXX terdapat biaya perjalanan dinas. Dapat dijelaskan  bahwa  biaya  perjalanan dinas  adalah  biaya  yang  dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan yang melakukan  perjalanan  dinas  atas kepentingan  sebuah  perusahaan  itu sendiri,  baik  dalam  daerah  ataupun diluar daerah. Jika peneliti menelusuri ke  general  ledger  biaya  perjalanan dinas  ini  terdiri  dari  biaa  konsumsi perjalanan  dinas  dan  uang  fee  atas perjalanan  dinas  yang  merupakan objek PPh Pasal 21, informasi dari staff accounting  menyebutkan  bahwa  PT. XXX tidak ada melaporkan pada SPT PPh  Pasal  21.  Berdasarkan  Undang Undang  PPh  Nomor  36  Tahun  2008 Pasal  9  Ayat  1  huruf  e,  maka  biaya perjalanan dinas tersebut tidak dapat di akui sebagai biaya dalam pengurangan laba. Sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.
e. Biaya  Pengiriman  Barang  &  Bongkar Muat  Sebesar  Rp.  3.531.000,-.  Pada laporan  perusahaan  yang  telah  di terima  oleh  peneliti  bahwa  terdapat biaya  pengiriman  barang  &  bongkar muat  sebesar  Rp.  3.531.000,-  yang mana biaya tersebut jika ditelusuri dari
general  ledger  terdiri  dari  biaya bongkar  muat  yang  berhubungan dengan  perusahaan  yang  seharusnya dilaporkan  pada  SPT  PPh  21,  namun informasi  yang  didapatkan  bahwa perusahaan tersebut belum melaporkan ke SPT PPh 21 dan biaya tersebut tidak boleh  diakui  oleh  perusahaan  maka perusahaan  harus  melakukan  koreksi fiskal  positif  sesuai  dengan  aturan Undang  Undang  Nomor  36  Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf h.
f. Biaya  Pengurusan  Dokumen  Proyek, Perizinan Dll Sebesar Rp. 45.000.000,- Pada laporan laba rugi perusahaan PT. XXX  Tahun  2022  terdapat  salah satunya yang membuat peneliti penasaran  dengan  biaya  tersebut,  dan jika  peneliti  menelusuri  ke  general ledger  terdapat  salah  satunya  biaya pengurusan  dokumen  kepenting  yang direksi yang tidak berhubungan dengan perusahaan  dan  biaya  tersebut  tidak dapat  diakui  sebagai  biaya  untuk mengurangi  laba  dan  harus  dilakukan koreksi  fiskal  sesuai  dengan  aturan pajak Undang – Undang No, 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf i. g. Biaya  Reparasi  dan  Pemeliharaan Sebesar Rp. 69.751.724,-
Pada laporan laba rugi perusahaan PT. XXX  Tahun  2022  terdapat  biaya reparasi  dan  pemeliharaan  dan  jika peneliti menelusuri dari general ledger terdapat beberapa yang termasuk biaya upah  /  biaya  service    kepada  orang pribadi yang seharusnya biaya tersebut harus  dilaporkan  pada  SPT  PPh  21, namun  informasi  yang  didapatkan bahwa  perusahaan  tersebut  belum melaporkan ke SPT PPh 21 dan biaya tersebut  tidak  boleh  diakui  oleh perusahaan  maka  perusahaan  harus melakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf h.
h. Biaya Pajak STP Sebesar Rp. 25.000.000,-
Dalam  laporan  perusahaan  PT.  XXX Tahun 2022 terdapat biaya pajak yang membuat  penelitian  harus  melakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya pajak STP  yang  jika  ditelusuri  dari  general ledger perusahaan bahwa biaya tersebut  merupakan  biaya  sanksi administrasi  perpajakan  berupa  STP (Surat Tagihan Pajak) tahun 2020 yang mana kekurangan bayar pajak tersebut dibayarkan  pada  tahun  2022,  dan seharusnya  biaya  pajak  ini  tidak  bisa dijadikan  biaya  oleh  perusahaan  dan perusahaan  harus  melakukan  koreksi fiskal  positif.  Sesuai  dengan  aturan perpajakan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat  1(k)  yang  mana  dalam  aturan tersebut  bahwa  “Sanksi  Administrasi berupa  denda  yang  berkenaan  dengan pelaksanaan undang undang perpajakan  tidak  dapat  diakui  sebagai beban”. Setelah peneliti
menyusun Laporan  Laba  rugi  PT.  XXX,  peneliti mencoba  melakukan  perhitungan  pajak penghasilan  yang  berdasarkan  laba setelah rekosiliasi fiskal peneliti,  dengan perhitungan pajak sesuai  tabel  4 sebagai berikut :
Tabel 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Sumber: Diolah Oleh Peneliti
Berdasarkan  dari  perhitungan pajak  penghasilan  yang  dilakukan  oleh peneliti terdapat perbedaan pajak penghasilan  dengan  yang  dihitung  oleh perusahaan  yang  mana  bisa  dilihat  pada tabel  4  Pajak  penghasilan  yang  dihitung Perusahaan  sebesar  Rp.  67.708.044  dan perhitungan  pajak  penghasilan  yang dihasilkan  oleh  peneliti  itu  sebesar Rp.114.183.135. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak berlaku pada UU  HPP.  Undang  –  Undang  No.  36
Tahun  2008  pasal  17  ayat  (2a)  tentang tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  sebesar 25% sejak tahun 2010.
Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E Ayat 1 bahwa ” Wajib  Pajak  badan  dalam  negri  dengan peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp. 50.000.000.000  (Lima  Puluh  Milliar Rupiah)  mendapatkan  fasilitas  berupa pengurangan tarif 50% dari tarif sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  17 ayat  2a  yang  dikenakan  Penghasilan Kena  Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto sampai Rp. 4.800.000.000,-

## SIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal  yang  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: 1.        Dari  hasil  analisis  yang  peneliti lakukan  bahwa  dapat  diketahui  bahwa selisih jumlah koreksi fiskal positif yang dilakukan  oleh  PT.  XXX  sebesar  Rp. 491.847.236 sedangkan hasil dari peneliti itu  sebesar  Rp.732.222.273  sehingga menghasilkan  selisih  antara  perusahaan dengan peneliti sebesar Rp. 240.375.536 dan  koreksi  negatif  yang  dilakukan  oleh
PT.  XXX  sebesar  Rp.  26.700.027  yang mana  tidak  ada  selisih  dengan  peneliti. Pada  koreksi  fiskal  positif    antara perusahaan  dengan  peneliti  lebih  rendah dari menurut aturan undang undang. Hal
ini  berpengaruh  pada  perhitungan  PPh Badan  perusahaan  sehingga  nilai  PPh Badan  mengalami  perubahan  kurang bayar sebesar Rp. 46.475.317
2. Koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan  yang  dilakukan  oleh  PT.
XXX  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan aturan  perpajakan,  sehingga  masih  ada beberapa koreksi fiskal positif yang harus dikoreksi yakni beban tunjangan karyawan, beban pajak karyawan, beban konsumsi, beban perjalanan dinas, beban pengiriman  barang  &  bongkar  muat, beban  pengurusan  dokumen,  beban reparasi & pemeliharaan dan beban pajak STP.

## Saran
1. Disarankan kepada perusahaan terutama  pada  PT.  XXX  agar  selalu mengikuti  perkembangan  perpajakan di  Indonesia  karena  sering  sekali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung. 2. Disarankan  kepada  perusahaan  agar selalu mengikuti pelatihan,
pengetahuan  serta  seminar  tentang perpajakan  di  Indonesia  agar  tidak terjadinya  kesalahan  dan  kekeliruan dalam  menghitung  pajak  penghasilan yang  sesuai  dengan  aturan  perpajakan di Indonesia.
3. Dan terakhir diharapkan agar
perusahaan lebih memperhatikan kembali peraturan perundang undangan  perpajakan  saat  melakukan perhitungan  pajak  penghasilan  dan koreksi  fiskal  atas  biaya  biaya, sehingga  perusahaan  dapat  memenuhi aturan dalam perpajakan saat melakukan  koreksi  fiskal,  hal  ini berguna agar perusahaan dapat terhindar  dari  pelanggaran  di  bidang perpajakan dan terhindar atas pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, O. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah . Bandung: Humaniora. Adinda,  N.  H.,  Subaki  &  Fauziyah. (2022).  Analisis  Koreksi  Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT. Bakti Mandiri  Perkasa. Journal  of Sustainability Business Research ,
3(4), 203-216. Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: Rineka Cipta. Bahri,  S.  (2016). Pengantar  Akuntansi Berdasarkan  SAK  ETAP  dan
IFRS. Yogyakarta: Andi. Dali, R. M & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan  PPh  Terutang  PT. Mata  Indah  Nusantara. Jurnal
Akuntansi  dan  Keuangan ,17(1),
54-60.
Darmawan.  (2020). Dasar  -  Dasar Memahami  Rasio  dan  Laporan Keuangan .  Yogyakarta:  UNY Press.
Dita, I. M & Khairani, S. (2013). Analisis Penerapan  Laporan  Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan  Komersial  Pada  PT. Cipta  Karya  Sejati  Palembang .
Laporan STIE MDP.
Dita,  I.  M  &  Khairani,  S.  (2016).
Penelitian  Analisis  Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap  Laporan  Keuangan Komersial  Pada  PT  Citra  Karya Sejati  Palembang .  Laporan STIE
MDP Hermawan,  A  &  Widjaja,  P.  H.  (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun
2019. Jurnal  Multiparadigma Akuntansi , 3(2), 784-793.
Hery. (2013). Akuntansi Dasar 1 dan 2 .
Jakarta: PT. Grasindo.
Hery. (2017). Teori Akuntansi : Pendekatan Konsep dan Analisis .
Jakarta: PT. Grasindo. Kellah, S & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi  Fiskal  Pada  Laporan Keuangan  Fiskal  BPR  Parolaba Tondano. Jurnal Akuntansi Manado , 3(3), 527-535.
Manurung,  E.  M.  (2011). Akuntansi
Dasar . Jakarta: Erlangga. Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi Revisi  Tahun  2016 .  Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi Revisi  Tahun  2018 .  Yogyakarta: Andi.
Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A & Edward Tanujaya. (2016). Akuntansi Keuangan  Menengah  Berbasis
PSAK . Jakarta: Salemba Empat.
Mulamin, T & Sartono. (2021). Akuntansi
Perpajakan . Tanggerang: PT Human Persona Indonesia. Muljono,  D  &  Wicaksono,  B.  (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan . Yogyakarta: Andi. Nurulhayat,  M.  A.  (2023).  Analisis Pelaksanaan  Rekonsiliasi  Fiskal Atas Laporan Keuangan   Komersial  PT.  XYZ Untuk  Menghitung  PPh  Badan Terutang. Jurnal Reformasi Administrasi , 10(1), 61-64.
Santoso,  I.  (2007). Akuntansi  Keuangan Menengah . Bandung: Refika Aditama.
Sihombing,  S  &  Lidyah,  R.  (2012).
Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan dalam Meminimalisir  Pajak  Terutang PT.  Anugerah  Mega  Lestari .
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi MDP. (Perbaiki sitasi)
Soemitro,  R.  (1987). Asas  dan  Dasar Perpajakan . Bandung: PT.
Eresco.
Suandy,  E.  (2011). Perencanaan  Pajak .
Jakarta: Salemba Empat. Suhayati,  E  &  Anggadini,  S.  D.  (2009). Akuntansi Keuangan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Rahardjo,  S.  S.  (2004). Akuntansi  Suatu Pengantar . Jakarta: Salemba
Empat.
Resmi, S. (2009). Perpajakan Teori  dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Rismawati & Nurchayati. (2016). Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas Laporan  Keuangan  Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada Pt. Gajah Mada Indrasehati . Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , 5(1), 73-83. Rudianto. (2018). Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga.
Satya,  V.  E  &  Dewi,  G.  P.  (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan  dan  Perannya  dalam Memperkuat  Fungsi  Budgetair Perpajakan. Jurnal  Ekonomi  dan Kebijakan Publik , 1(1), 75-100. Waluyo.  (2008). Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo.  (2013). Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.