Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 1-13
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.177.1-13
“Wajah Baru” PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT)
Elita Rahmi Universitas Jambi elitarahmi79@yahoo.co.id

## Abstrak
Dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis ketentuan baru yang sudah diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37  Tahun  1998  tentang  PPAT.  (2)  Untuk  mengkritisi  eksistensi  PPAT  dalam  kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No- mor 24 Tahun 2016. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan  sejarah  ( historical  approach).  Pengumpulan  bahan  hukum  meliputi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis ba- han hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan menjadikannya menjadi sistem peraturan perundang-undangan serta  menginterpretasikan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan bahwa:  Dengan  disempurnakannya PP  nomor  37  Tahun  1998  menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait dengan persoalan usia calon PPAT serta kewajiban magang sebelum calon PPAT diangkat, penam- bahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun, Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi  terakhir  penambahan  larangan  rangkap  jabatan.  Sedangkan  untuk  aspek  yuridis Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998  tetap  menindaklanjuti  PP  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  ke- tentuan  perubahan  dimaksud,  sesungguhnya  menuntut  adanya  sistim  pendaftaran  tanah online dan reforma agraria  pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa adanya sinergi teknologi  dan  juga  pelayanan  bidang  pertanahan  maka  fungsi  PP  Nomor  24  tahun  2016 tidak dapat memberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah.
Kata Kunci: Kewenangan PPAT, Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia

## Abstract
Research purposes first to analyze the new provisions set out in regulation No. 24 Year 2016 on the Amendment of Government Regulation No. 37 Year 1998 on PPAT. Second To criticize the existence of PPAT in connection with the registration of land in Indonesia occurred with the issuance of Government regulation No. 24 of 2016. Normative juridical research method, Using the approach of law (Statute approach) the conceptual approach (conceptual approach) and approach to history (historical approach). The collection of legal materials include primary legal materials, Secondary law and tertiary legal materials, In an- alyzing the legal materials is done by classifying regulations related to land registration and PPAT and systemic legislation and interpret legislation. Conclusions based on the results of
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## 1. PENDAHULUAN
Perjalanan  eksistensi  PPAT  di  Indo- nesia  cukup  seksi,  karena  terus  mene- rus  menjadi  polemik  yang  tiada  henti. Di  sisi  lain  UUPA  sesungguhnya  tidak mengatur  eksistensi PPAT, tetapi han- ya  mengatur  perbuatan  hukum  yang membutuhkan  peran  PPAT 1 .  Dengan demikian  PPAT  secara  normatif  lahir dari Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah,  yang  kemudian melahirkan  PP  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  PPAT,  artinya  usia  PPAT  Indo- nesia  telah  mencapai  28  tahun,  hadir sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah  alias  administrasi  pertanahan yang  kewenangannya  berada  pada pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Per-
tanahan Nasional.
Perubahan  eksistensi  PPAT  memang banyak  dinantikan  masyarakat,  karena perkembangan  kepastian  hukum  hak atas tanah membutuhkan teknologi dan pelayanan  yang  cepat,  sederhana  da- lam  rangka  mengantisipasi  peralihan tanah hari non ekonomi menjadi kebu- tuhan  ekonomi  termasuk  investasi,  se- hingga akhirnya eksistensi PPAT disem- purnakan  dengan  PP  nomor  24  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Pera- turan  pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab- at Pembuat Akta Tanah.
Adanya wajah baru eksistensi Pejab- at  Pembuat  Akta  Tanah  yang  ditetap- kan  pemerintah  sejak  22  Juni  2016,
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 2
this  study  concluded that:  With  perfected  Regulation  number  37  of  1998  into  Regulation No. 24 Year 2016 concerning PPAT, Which change only the issues related to the age of the candidate and liabilities PPAT PPAT in apprenticeship before the prospective adoptive, Addi- tional  working  period  originally  PPAT  65  (sixty-five)  years  may  be  extended  to  67  (sixty seven) years, Addition of dismissal against PPAT, the expansion of the original working ar- ea of 1 (one) working area of the district / city to 1 (one) working area of the last provinc- es ban the addition of dual position. As for the judicial aspect of Government Regulation No. 24 Year 2016 about the amendment to Regulation No. 37 of 1998 still following up on Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, The provisions of such change, the real demands for land registration system on line and agrarian reform in the ministry of agrari- an and staff, without the synergy of technology and service area of land, the function PP No. 24 of 2016 does not  significant functionality with fast service, Cheap and simple in the process of land registration.
Keywords: PPAT Authority, land registration process in Indonesia
1 Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta), Kencana, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016, hlm 37
sesungguhnya  hanya  perubahan  per- mukaan  (faktor  sosiologis)  semata, tetapi  belum  menyentuh  persoalan filosofi  dan  yuridis,  artinya  mengapa tidak dalam bentuk Undang-undang sa- ja  perubahan  ini  dilakukan?  dan bagaimana  sesungguhnya  eksistensi PPAT,  baik  jabatannya  profesi  atau bukan?  maupun  akta  yang  dikeluarkan memenuhi  unsur  autentik  atau  tidak, yang persoalan tersebut, sudah banyak dikemukakan  baik  dalam  bentuk penelitian tesis, disertasi bahkan tulisan -tulisan para pakar. Siapkah pemerintah bila kemudian PP tentang PPAT digugat melalui Mahkamah Konstitusi?
Kehadiran  Peraturan    Pemerintah Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Peru- bahan  Atas  PP  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT),  yang  ditetapkan pada  tanggal  22  Juni  2016.  Lembaran Negara  RI  Tahun  2016  Nomor  120. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5393. Terdiri dari 33 Pasal. Wajah baru PPAT  di  Indonesia  ditandai  dengan  se- makin  mudanya  usia  seseorang  untuk dapat  menjadi  PPAT,  sebelumnya  dis-
yaratkan  seseorang  dapat  diangkat menjadi  PPAT,  berusia  sekurang- kurangnya  30  (tiga  puluh)  tahun, dengan  aturan  yang  baru  PPAT  dapat diangkat pada usia 22 tahun, wajah ba- ru  ini  sesungguhnya  kurang  sejalan dengan usia pendidikan tamatan Magis- ter  Kenotariatan,  secepat-cepatnya  22 tahun.  Artinya  Peraturan  baru menginginkan  PPAT  usia  muda  plus muda pengalaman, hal ini memperkuat asumsi  fungsi  PPAT  yang  hanya  men- gisi  ( to  fill)  blangko/formulir 2. Pro  dan kontra  dalam  persoalan  pendaftaran tanah  di  Indonesia,  menimbulkan  kek- h a w a t i r a n   a p a k a h   P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Ten- tang  Perubahan  PP  Nomor  37  Tahun 1998 tentang PPAT dapat mewujudkan kepastian  hukum  pendaftaran  tanah  di Indonesia atau sebaliknya?
Kegelisahan  dimaksud  adalah  pera- turan tersebut dikeluarkan dalam kondi- si  administrasi  pendaftaran  tanah  be- lum dilaksanakan secara online oleh Ba- dan Pertanahan beserta jajarannya, se- hingga  persoalan  tersebut,  akan  men- imbulkan  biaya  tinggi  bagi  masyarakat
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 3
2 Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
yang  akan  melakukan  peralihan  hak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan  ke  dalam  perusahaan ( inbreng),  pembagian  hak  bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pa- kai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan,  pemberian  kuasa  mem- bebankan hak tanggungan.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  da- lam  rangka  mewujudkan  kepastian masih  menjadi  masalah  besar,  karena baru sekitar 35 persen tanah di Indone- sia  yang  terdaftar,  dengan  adanya tuntutan  pasar  bebas  Asean  dan  pasar bebas  dunia,  maka  persoalan  tanah akan semakin meningkat, karena perali- han hak atas tanah akan semakin luas, sehingga  dibutuhkan  profil  PPAT  yang mumpuni  dalam  persoalan  pertanahan.
Hadirnya  PP  Nomor  24  Tahun  2016 seyogyanya  mempercepat  proses  pen- daftaran  tanah  dengan    meningkatkan percepatan  pelayanan  pendaftaran tanah  di  Indonesia,  sehingga  persoa- lannya  adalah  bagaimana  perubahan (wajah baru) PP Nomor 24 Tahun 2016 dalam mempercepat pendaftaran tanah
di Indonesia, Karena pendaftaran tanah adalah hal yang fundamental dari politi- cal will pemerintah  untuk penyelarasan fungsi  tanah  dengan  segala  di- mensinya 3
a. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian  adalah:
1) Untuk  menganalisis  hal-hal    baru (pengembangan hukum) yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 ten- tang  Perubahan  atas  PP  Nomor  37 Tahun 1998 tentang PPAT.
2) Untuk mengkritisi korelasi hal-hal ba- ru  terkait  PPAT  dengan  pendaftaran tanah  di  Indonesia  dan  eksistensi PPAT  dalam  pengembangan  hukum pertanahan nasional.
b. Manfaat Penulisan
1) Untuk  mengetahui  bagaimana  pen- ingkatan peran PPAT dalam memper- cepat  terwujudnya  kepastian  hukum pendaftaran tanah di Indonesia
2) Untuk Mengingatkan kita semua bah- wa ada tindak lanjut peraturan yang segera diterbitkan pemerintah dalam
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 4
3 Elita Rahmi Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Unpad Press bandung 2011, hlm 11 Banding- kan dengan Anita D.A.Kolopaking, Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni Bandung 2013.Hlm 2-3
rangka  melaksanakan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif dengan pen- dekatan  perundang-undangan  ( Statuta approach)  pedekatan  konseptual (conceptual  approach)  dan  pendekatan sejarah (historical  approach).  Pengum- pulan  bahan  hukum  meliputi  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  juga  bahan  hukum  tertier.Dalam menganalisis  bahan  hukum  dilakukan dengan  cara  mengklasifikasikan  pera- turan  yang  terkait  dengan  PPAT  dan pendaftaran  tanah  dan  mengsistemasi- kan  peraturan  perundang-undangan serta  menginterpretasikan  peraturan perundang-undangan  tersebut  ber- dasarkan  konsep-konsep  hukum  pen- daftaran  tanah  pada  khususnya  dan hukum pertanahan pada umumnya

## 2. PEMBAHASAN
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Ta- hun 2016 Tentang Perubahan Atas Per- aturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab- at  Pembuat  Akta  Tanah.  Lembaran Negara  RI  (LNRI)  Tahun  2016  Nomor
120.  Tambahan  Lembaran  Negara  RI (TLRI)  Nomor  5893.  Sedangkan  Pera- turan  Pemerintah    Nomor  37  Tahun 1998 Tentang  Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran  Negara  RI  tahun  1998  No- mor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara RI  Nomor  3746.  Artinya  PP  tentang PPAT  merupakan  tindak  lanjut  dari  PP tentang  pendaftaran  tanah  alias  Pera- turan Pemerintah menindaklanjuti Pera- turan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Ta- hun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  PP Nomor  37  Tahun  1998    memuat  33 Pasal. Peraturan ini dirubah, hanya ber- dasarkan  aspek  sosiologis  pendaftaran tanah  khususnya  mendukung  program kebijakan  deregulasi  bidang  agrarian/ pertanahan  dalam  rangka  percepatan pelaksanaan  paket  kebijakan  ekonomi, bukan untuk meningkatkan peranan Pe- jabat  Pembuat  Akta  Tanah  serta  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  atas  pendaftaran  tanah tetapi  dominan  mendukung  program kebijakan  deregulasi  bidang  agrarian/ pertanahan  dalam  rangka  percepatan pelaksanaan  paket  kebijakan  ekonomi pemerintah.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 5
Belum  tergali  apa  dan  bagaimana sesungguhnya hakekat kehadirat Pejab- at Pembuat Akta Tanah dalam perkem- bangan hukum nasional, karena secara normatif  eksistensi  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah(PPAT)  dimetamorposiskan seperti  notaris  namun  di  sisi  lain  ada ruang  lain  yang  dapat  melaksanakan fungsi  tersebut  diantaranya  adalah PPAT khusus dan PPAT sementara yang batas waktunya tidak ditentukan secara limitative.  Mengidentikan  dengan  nota- ris  namun  berbeda  dari  segi  dasar hukum,  namun  demikian  PP  24  Tahun 2016,  sadar  atau  tidak  desain  PPAT mirip dengan notaris
Adapun  ruang  lingkup  perubahan terhadap Peraturan Pemerintah meliputi
1) Persyaratan  untuk  dapat  diangkat PPAT  antara  lain  usia  calon  PPAT dan  kewajiban  magang  sebelum calon PPAT diangkat.
2) Penambahan masa kerja PPAT semu- la 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang  menjadi  67  (enam puluh tujuh) tahun
3) Penambahan  jenis  pemberhentian terhadap PPAT
4) Perluasan  daerah  kerja  semula  1
(satu)  wilayah  kerja  kabupaten/kota menjadi  1  (satu)  wilayah  kerja provinsi
5) Penambahan  larangan  rangkap  jab- atan
Berdasarkan  ruang  lingkup  peru- bahan pengaturan Pejabat pembuat Ak- ta  Tanah  di  atas,  maka  ide  perubahan fungsi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, menginginkan  agar  pendaftaran  tanah di  Indonesia  dilakukan  oleh  PPAT  yang lebih  muda  usianya  dan  wilayah  kerja yang lebih luas dan tuntutan profesion- alisme PPAT di bidang kerjanya melalui magang  sebelum  diangkat  menjadi PPAT,  dan  indepedensi  PPAT  dengan berbagai larangan rangkap jabatan.

## A. PPAT Muda usia dan Magang Menuju Profesionalisme PPAT
Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT, adalah usia yang lebih muda yak- ni 22 tahun, namun hal ini banyak men- imbulkan  pendapat  pro  dan  kontra, yang  pro  berpandang  usia  muda  akan jauh  lebih  produktif,  sedangkan  yang kontra menilai usia muda, dianggap ku- rang  matang  dan  belum  dapat  mem- prediksi berbagai kemungkinan yng ter-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 6
jadi.
Perubahan terhadap Persyaratan usia PPAT,  diatur  dalam  pasal  6:  PP  Nomor 37  Tahun  1998  tentang  PPAT  syarat untuk  dapat  diangkat  menjadi  PPAT adalah:
a. Berkewarganegaraan Indonesia b. Berusia  sekurang-kurangnya  30  Ta-
hun
c. Berkelakuan  baik  yg  dinyatakan dengan surat keterangan yang dibu- at oleh Instansi Kepolisian setempat
d. Belum pernah dihukum penjara kare- na melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap e. Sehat jasmani dan rohani f.  Lulusan program pendidikan spesialis
notariat  atau  program  pendidikan khusus  PPAT  yang  diiselenggarakan oleh Lembaga pendidikan tinggi g. Lulus  ujian  yang  diselenggarakan oleh  Kantor  Menteri  Negara  Agraria/ Badan Pertanahan nasional Sedangkan berdasarkan Pasal 6, Per- aturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  PP  No- mor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan
Jabatan  PPAT.  Syarat  untuk  dapat  di- angkat menjadi PPAT adalah a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Berusia  sekurang-kurangnya  22  Ta- hun
c. Berkelakuan  baik  yg  dinyatakan dengan surat keterangan yang dibu- at oleh Instansi Kepolisian setempat
d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hokum  tetap,karena  melakukan  tin- dak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih
e. Sehat jasmani dan rohani
f.  Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan  program  pendidikan  khusus PPAT yang diiselenggarakan oleh ke- menterian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang agraria/pertanahan
g. Lulus  ujian  yang  diselenggarakan oleh Kementerian yang diselenggara- kan  oleh  Kementerian  yang  menye- lenggarakan urusan di bidang agrari- an / pertanahan dan
h. Telah menjalani magang atau nyata-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 7
nyata  telah  bekerja  sebagai  karya- wan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidi- kan kenotariatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  ujian,  magang  dan  pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.
Persyaratan  untuk  dapat  diangkat menjadi  PPAT,  mendapat  perhatian yang sangat besar dari masyarakat, ka- rena  Peraturan    Pemerintah  nomor  24 tahun  2016  tentang  Perubahan  Pera- turan  PPAT,  menginginkan  seseorang dapat  diangkat  menjadi  PPAT  dengan usia  yang  lebih  muda,  yakni  22  (dua puluh dua tahun), tidak pernah dijatuhi pidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, berijazah Sarja- na  Hukum  dan  lulusan  jenjang  strata dua Kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diseleng- garakan oleh kementerian yang menye- lenggarakan  urusan  pemerintah  di  bi- dang  agraria/pertanahan,  lulus  ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang  agrarian/
pertanahan  dan  telah  menjalani  ma- gang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT.
Dari  persyaratan  untuk  menjadi PPAT  di  atas,  maka  peraturan  tersebut menginginkan PPAT di masa yang akan datang  dapat  dilaksanakan  oleh  pemu- da,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No- m o r   4 0   t ah u n   2 0 0 9   t e n t a n g kepemudaan. Pada Pasal 1 UU tersebut mengatur  bahwa  pemuda  adalah  War- ga  Negara  Indonesia  yang  memasuki periode  penting  pertumbuhan  dan perkembangan  yaitu  berusia  16  tahun sampai  30  tahun,  sedangkan UNESCO menetapkan usia pemuda adalah 15-24 tahun  dan The  African  Youth  Charter menetapkan  usia  pemuda  adalah  15 sampai  35  tahun.  Artinya  penetapan usia pemuda di Indonesia didasari pada standar  usia  pemuda  yang  ditetapkan UNESCO  dan  The  African  Youth  Char- ter. Artinya standar usia pemuda Indo- nesia  dimulai  dari  standar  UNESCO  15 ditambah  1  tahun,  sehinga  16  tahun dan  diakhiri  median  dari  batasan  The African  Youth  Charter35  tahun  dan  In- donesia  mempercepat  menjadi  30  ta- hun,  dilihat  dari  rentan  UNESCO
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 8
menetapkan selama 9 tahun seseorang dapat  menjalani  usia  pemuda(15-24), sedangkan  di  Afrika  selama  20  tahun (15-35) dan Indonesia selama 14 tahun (16-30 tahun).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penetapan  usia  dapat  menjadi  PPAT adalah  22  tahun,  diharapkan  PPAT  di Indonesia  dimulai  sejak  yang  ber- sangkutan  menyelesaikan  pendidikan notaris  yang  umumnya  selesai  usia  22 tahun  (18  tahun  tamat  SMA  dan  4  ta- hun kemudian 22 tahun tamat S-1 dan 24 tahun tamat S2 alias kelulusan nor- mal)  magang  1  tahun,  sehingga  se- cepat-cepatnya  proses  persyarakat  di- maksud  adalah  25  tahun,  oleh  karena itu  seyoginya  syarakat  untuk  diangkat PPAT 26 tahun.
Ketentuan  tentang  magang  se- bagaimana  diatur  dalam  pasal  6  huruf (h)  minimal  1  (satu)  tahun  adalah  ke- tentuan yang sebelumnya tidak dikenal, ketentuan  magang  ini  menyesuaikan dengan magang notaris selama 2 (dua) tahun  yang  diatur  dalam  UUJN, menurut  penulis  ketentuan  magang penting  dalam  rangka  meningkatkan profesionalisme  PPAT

## B. Penambahan Usia Kerja PPAT
Penambahan usia kerja PPAT dari 65 tahun  menjadi  67  tahun,  menunjukkan bahwa  PP  Nomor  24  Tahun  2016  ten- tang  Perubahan  PP  37  Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat pembuat  Akta  Tanah,  akan  lebih  lama yakni  sekitar  23  tahun,  hal  ini    tentu disambut  positif  oleh  para  PPAT  di  In- donesia, karena dengan demikian masa kerja PPAT lebih lama. Masa kerja nota- ris  diatur  dalam  Pasal  8.  Adapun  Pasal 8  PP  Nomor  37  Tahun  1998  mengatur bahwa PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena:
a. Meninggal dunia
b. Telah mencapai usia 65 tahun, atau
c. Diangkat  dan  mengangkat  sumpah jabatan  atau  melaksanakan  tugas sebagai  Notaris  dengan  tempat kedudukan di kabupaten/kota masyarakat  Daerah  Tingkat  II  yang lain  daripada  daerah  kerjanya  se- bagai PPAT atau
d. Diberhentikan oleh Menteri
PPAT  sementara  dan  PPAT  khusus berhenti  melaksanakan  tugas  PPAT
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 9
apabila  tidak  lagi  memegang  jabatan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 ayat (3) huruf a dan b, atau diberhenti- kan oleh Menteri Sedangkan Pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2016 mengatur bahwa PPAT
1. berhenti  menjabat  sebagai  PPAT  ka-
rena:
a) Meninggal dunia
b) Telah mencapai usia 65 tahun, atau
c) Diberhentikan  oleh  Menteri  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Peraturan
Pemerintah ini
2. Ketentuan  usia  sebagaimana  dimak- sud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat  di- perpanjang  paling  lama  2  (dua)  ta- hun  sampai  dengan  usia  67  (enam puluh tujuh) tahun dengan memper- timbangkan  kesehatan  yang  ber- sangkutan
3. PPAT  sementara  dan  PPAT  khususus berhenti  melaksanakan  tugas  PPAT apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, atau diber- hentikan oleh Menteri
4. ketentuan lebih lanjut mengenai per- panjangan  masa  jabatan  dan pengangkatan  kembali  PPAT  se-
bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Dari ketentuan tersebut, maka masa kerja  PPAT  menjadi  lebih  lama,  sebe- lumnya  usia  65  tahun  dengan  aturan yang  baru  menjadi  67  tahun,  terdapat perpanjangan waktu 2 tahun untuk jab- atan  PPAT,  hal  ini  tentu  disambut  baik oleh semua PPAT.

## C. Pemberhentian dan Larangan Rangkap terhadap PPAT
Adanya  aturan  baru  terkait  pember- hentian  PPAT  dan  larangan  rangkap jabatan,  menjadi  diskusi  hangat  bagi kalangan  masyarakat  maupun  PPAT, karena adanya keinginan untuk mence- tak  notaris  yang  professional.  Se- bagaimana  diatur  dalam  pasal  10  bah- wa  PPAT  dapat  diberhentikan  oleh menteri  dengan  ketentuan  yang  terdiri atas:.Diberhentikan  dengan  hormat, atau  dapat  juga  diberhentikan  dengan tidak  hormat  atau  diberhentikan  se- mentara,  yang  menarik  dari  pember- hentian PPAT adalah persoalan rangkap jabatan,  di  mana  PPAT  dilarang  me- rangkap jabatan sebagai advokad, kon- sultan atau penasehat hukum, pegawai
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 10
negeri,  pegawai  BUMN,  pegawai swasta,  pejabat  Negara  atau  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja, pimpinan pada sekolah, perguruan ting- gi negeri atau perguruan tinggi swasta, surveyor berlisensi, penilai tanah, medi- ator  dan/atau  jabatan  lain  yang  dil- arang  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Artinya larangan di atas cukup drak- tis  dibanding  peraturan  sebelumnya, karena  sebagian  notaris  banyak  yang menyumbangkan  tenaga  dan  menjadi pengelola  pendidikan  umpamanya  ket- ua  program  studi  kenotariatan.  Keingi- nan  peraturan  untuk  menjadikan  PPAT sebagai  notaris  profesioanl  cukup  ting- gi,  namun  dikhawatirkan  akan  meng- hambat  kreativitas  para  PPAT  dalam mengkritisi  akta  PPAT  di  masa  menda- tang.

## D. Perluasan Wilayah Kerja PPAT
Perluasan  daerah  kerja  semula  1 (satu)  wilayah  kerja  kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi, menuntut  penyelenggaraan  pendafta- ran  tanah  online,  dengan  demikian akan mempercepat kinerja PPAT dalam
mengecek  kebenaran  sertifikat  untuk mengetahui  subjek,  objek  dan  status hak atas tanah. Perluasan wilayah kerja akan  memperluas  kewenangan  PPAT khususnya bagi PPAT senior yang telah banyak memiliki klien, sedangkan untuk yang yunior justru sebaliknya.
Perluasan  wilayah  kerja  yang  luas menuntut  PPAT  yang  dapat  bersinergi dengan  sesama  PPAT,  sehingga  saling membantu  dan  saling  menggali  infor- masi  atas  perkembangan  administrasi pendaftaran tanah di setiap daerah.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Wajah  Baru  pengaturan  PPAT  di Iindonesia,  hanya  diperbaharui  dari aspek  sosiologis  yakni  usia  pemuda, magang  kerja,  wilayah  kerja  diper- luas  dan  larangan  rangkap  jabatan, padahal    ada  perubahan  yang  jauh lebih  besar  yang  harus  dikaji,  yakni aspek  yuridis  dan  aspek  filosofis berupa  dasar  hukum  PPAT  dalam bentuk  UU,  sehingga  secara  filosofis keautentikan  aktanya  tidak  terus menerus  menjadi  perdebatan  yang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 11
tidak berkesudahan.
2. H u bu n g an   an t ar a   Pe r a tu r an
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.  Lembaran Negara  RI  (LNRI)  Tahun  2016  No- mor  120.  Tambahan  Lembaran Negara RI (TLRI) Nomor 5893 harus segera  ditindaklanjuti  dengan  Pera- turan  teknis,  sehingga  Peraturan Pemerintah  tersebut  dapat  di- pedomani  sebagai  peraturan  yang mengatur  tentang  kedudukan  PPAT di    Indonesia  dan  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ju- ga  harus  membatasi  sampai  berapa lama  kedudukan  PPAT  sementara yang  di  emban  Camat  akan    be- rakhir,  karena  kata  “sementara”  ha- rus dimaknai terbatas waktunya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Agraria (Pertanahan Indonesia),  Jilid I. Pres- tasi Pustaka, Jakarta 2003 Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus  Gun- awan, Kewenangan  Pemerintah  di Bidang  Pertanahan,  Rajawali  Pers, Jakarta 2008
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang- undang Pokok Agraria,Penerbit Mandar Maju, Bandung 2000. ----------------------, Hukum  Agraria  di Indonesia, Penerbit Djambatan 2003 Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan pelaksanaannya,  Djambatan  Jakarta 2007 Brahmana  Adhie  dan  hasan  Basri  Nata Menggala,  Reformasi  Pertanahan. Mandar Maju Bandung 2002 -------------------, Hukum Agraria Indonesia,Himpunan Peraturan- Peraturan  Hukum  Tanah,  Penerbit Djambatan, 2003. Eddy  Ruchiyat, Politik  Pertanahan  Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA,Alumni, Bandung 1996 Elita  Rahmi,  Hukum  Pertanahan  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia,  Unpad Press Bandung 2011 Hasan Wargakusumah dkk , Hukum Agraria, Gramedia, Jakarta, 1999. Ida  Nurlinda, Prinsip-Prinsip  Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum), Radjawa- li Pers, Jakarta 2009.
Iman  Sudiyat, Beberapa  Masalah  Pen- guasaan Tanah di berbagai Masyara- kat  Sedang  Berkembang  (Cetakan Pertama), Liberty Yogyakarta, 1982 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan  In- donesia, Rineke Cipta,Jakarta 1994 J.A.  Pontier,  Terjemahan  Arief  Sidharta, Penemuan  Hukum,  Jendela  Mas Pustaka, Bandung 2008
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudra- jat, Hukum  Administrasi  Negara  Dan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 12
Kebijakan  Pelayanan  Publik,  Nuansa Bandung 2010 Kartini Muljadi dan gunawan Widjaya, Hak- Hak Atas  Tanah, Prenada Media, Ja- karta 2005 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Per- spektif  Ilmu  Sosial  (Perspektif  Ilmu Sosial), Nusamedia, Bandung 2009. NotoNagoro, Politik  Hukum  Dan  Pem- bangunan  Agraria  Di  Indonesia, pamturan  Tujuh,  Jakarta,  Tanpa  ta- hun
Supriadi, Aspek Hukum Tanah Aset   Dae- rah, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010 Urip  Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah,  Prenada  Media
Group, Jakarta, 2010
----------------, Hukum  Agraria  &  Hak-hak Atas  Tanah,  Prenada  Media,  Jakarta 2006 Negel P. Gravells, Land Law Text and Mate- rials (Third Edition), Sweet & Maxwell London 2004
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 13