## Volume 6, Nomor 2, 2018: 1-13
ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN RELEVANSI  SCHOOL BASED MANAGEMENT
Maisyanah
IAIN Kudus
Mayaarifin88@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  bagaimana  system  pendidikan  yang  awalnya  sentralisasi  menjadi desentralisasi.  Setiap perubahan tentu saja berkonsekuensi (berdampak) baik positif maupun negatif, tidak terkecuali pada sistem pendidikan. Penelitian ini merupakan kajian literatur, sumber primer yang digunakan  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  dituangkan  pada  undang-undang,  dan  untuk  sumper primernya  diambil  dari  sumber-sumber  yang  relevan  guna  menganalisis  secara  kritis  dampak  dari kebijakan  tersebut.  Hasil  dari  penelitian  ini  ada  beberapa  poin,  yaitu  (1)  kebijkan  yang  digulirkan memiliki tujuan yang sangat ideal (2) ketidak siapan daerah dalam menerima perubahan (3) munculya raja-raja kecil  di setiap daerah karena merasa memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola daerahnya masing-masing (4) Sikap merasa menguasai memunculkan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, PAI

## Abstrack
This article explains how the education system that was originally centralized became decentralized. Every  change  of  course  has  consequences  (impacts)  both  positive  and  negative,  not  least  in  the education  system.  This  research  is  a  literature  review,  the  primary  sources  used  are  government policies as outlined in the law, and for the primary sumper taken from relevant sources to critically analyze the impact of the policy. The results of this study are several points, namely (1) the policies that  are  rolled  out  have  a  very  ideal  goal  (2)  regional  unpreparedness  in  accepting  change  (3)  the emergence  of  small  kings  in  each  region  because  they  feel  they  have  full  power  in  managing  their respective  regions  each  (4)  attitude  of  feeling  mastered  raises  KKN  (corruption,  collusion  and nepotism).
Keywords: Decentralization of Education, School Based Management, PAI

## A. PENDAHULUAN
Sejak  runtuhnya  pemerintahan  Orde  Baru  menjadi  Reformasi  pada  tahun ditetapkan Undang-Undang tentang otonomi. Dengan ditetapkannya undang- undang No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah menurut pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Selanjutnya peran bupati dan walikota diharapkan lebih serius dalam  melaksanakan  otonomi  pendidikan  dengan  mengacu  pada  empat  argumen pokok  dalam  membuat  kebijakan  pendidikan,  yakni:  peningkatan  mutu,  efisiensi keuangan,  efisiensi  administrasi,  dan  yang  terakhir  adalah  perluasan/  perawatan. Dengan  demikian  semua  aspek  mulai  dari  ekonomi,  pendidikan  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  (Irene  Astuti  D,  2011  :  19-21).  Selanjutnya  peran  bupati  dan walikota  diharapkan  lebih  serius  dalam  melaksanakan  otonomi  pendidikan  dengan mengacu  pada  empat  argumen  pokok  dalam  mmebuat  kebijakan  pendidikan,  yakni: peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi, dan perluasan/pemerataan.
Dengan  adanya  desentralisasi  pendidikan  akan  memperkuat  pemerrintah daerah    membangun  kapital  sosial  pada  pemerintah  daerah.  Karena  penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22  tahun  1999  yang  menekankan  bahwa  wewenang  paling  besar  untuk  sektor pendidikan  sejak  pendidikan  pra  sekolah  sampai  pendidikan  menengah  atas  adalah urusan  pemerintah  kabupaten  atau  kota.  Undang-Undang  tersebut  diperkuat  lagi dengan  munculnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional  mengenai  kewajiban  orang  tua  untuk  memberikan  pendidikan  dasar  bagi anaknya  (pasal  7  ayat  2).  Selanjutnya,  kewajiban  bagi  masyarakat  memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 9). Demikian juga tentang  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di  daerah  benar-benar  memberikan  dasar  yang  cukup  bagi  daerah  untuk  lebih memberdayakan  dalam  arti  lebih  fungsional,  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi,  dan tidak hanya sekedar menjadi retorika.
Seiring  ditetapkannya  undang-undang  tentang  otonomi  daerah,  maka pemerintah  daerah  juga  memberikan  kebijakan  baru  terhadap  tiap-tiap  lembaga pendidikan atau sekolah untuk mengelola secara mandiri dan profesional.
School  Based  Management  (SBM)    adalah  salah  satu  bentuk  implementasi  dari ditetapkannya  Undang-Undang  otonomi  daerah.  Dengan  harapan  kebijakan  tersebut sekolah  mampu  mengatur  dirinya  secara  otonom,    tetapi  dalam  prosesnya  pihak sekolah  tidak  akan  mampu  melaksanakan  SBM  secara  optimal  tanpa  mendapatkan dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa, meskipun pada kenyataannya saat ini keinginan atau keharusan tersebut belum terealisasi secara maksimal.
Melalui  desentralisasi  pendidikan,  pemerintah  berharap  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  mutu    pendidikan.    Ada  kenyataanya dirubahnya  pendidikan  dari  yang  terpusat  menuju  ke  daerah  juga  tidak  begitu  saja berjalan  mulus.  Dengan  pernyataan  yang  demikian  kemudia  timbul  pertanyaan, Mengapa  harus  desentralisasi?  Bagaimana  implementasi  undang-undang  otonomi daerah jika direlevansikan dengan MBS? Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan undang-undang tersebut?
Bryant  and  White  mendefinisikan  desentralisasi  adalah  penekanan  terhadap konsekuensi  dari  penyerahan  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  dan pengendalian  tugas-tugas  ketatanegaraan  oleh  badan-badan  otonom  daerah  dalam rangka pemberdayaan potensi lokal. (Yoyon Bahtiar Iriyanto, 2011 : 67)
Desentralisasi  juga  merupakan  salah  satu  badan  lokal,  jika  badan  lokal  diberikan kewenangan  sekaligus  tanggung  jawab  mengelola  sumber  daya,  maka  kemampuan badan  lokal  untuk  mengembangkan  otoritasnya  akan  meningkat,  dan  apabila pemerintah  lokal  tersebut  semata-mata  ditugaskan  untuk  mengikuti  kebijakan  dari unit di tingkat pusat, maka kreatifitas unit lokal tersebut sangat terbatas.
Tresna  berpendapat  desentralisasi  yaitu  pemberian  kekuasaan  dari  atas  ke  bawah dalam  rangka  kepegawaian,  guna  kelancaran  pekerjaan  semata-mata  untuk mewujudkan asas demokrasi pemerintahan negara.
Secara  etimologis,  istilah  desentaralisasi  berasal  dari  bahasa  latin  “de”  artinya  lepas dan  “centrum”  yang  berarti  pusat,  sehingga  bisa  diartikan  lepas  dari  pusat.  (Arif Rahman,, 2010: 129).
Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan, bahwasannya desentralisasi adalah  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk menemukan dan mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing, namun tidak sepenuhnya terlepas dari kontrol pemerintah pusat.

## B. PEMBAHASAN

## Produk Kebijakan Desentralisasi Pendidikan
Undang-Undang RI nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal-  I  disebutkan  bahwa  “desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah  dalam  sistem  negara  kesatuan  RI”.  (Undang-Undang  RI  dalam  Arif Rahman, 2010: 130).
Desentralisasi  dipilih  karena  sesuai  dengan  asas  demokrasi.  Desentralisasi pendidikan  merupakan  perubahan  paradigma  yang  awalnya  adalah  sentaralistik,  dan ini  adalah  konsekuensi  dari  ditetapkannya  Undang-Undang  tentang  pemerintah otonomi  daerah  nomor  22  tahun  1999.  Pemerintah  mengambil  kebijakan  ini  dengan pertimbangan  agar  pemerintah  daerah  sepenuhnya  bertanggung  jawab  untuk mengelola pendidikan di daerahnya masing- masing.
Pada  masa  orde  baru  pendidikan  sifatnya  secara  holistik  sangat  sentralis, diyakini atau tidak, menejemen yang sentralis akan menyebabkan kebijakan seragam yang tidak mampu mewadahi segala perbedaan, atau heterogenitas kepentingan setiap daerah,  sekolah,  dan  peserta  didik.  Hal  ini  kemudian  akan  mematikan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pendidikan,  serta  mendorong  terjadinya  pemborosan  dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.
Oleh  karena  itu,  penguasa  reformasi  berupaya  memformulasikan  arah kebijakan  pembangunan  pendidikan  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (1999- 1994),  yaitu  sebagai  berikut:  Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  tinggi  bagi  seluruh  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  menuju  terciptanya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  tinggi,  dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
Meningkatkan  kemampuan  akademis  dan  profesional,  serta  meningkatkan jaminan  kesejahteraan  tenaga  pendidikan,  sehingga  tenaga  pendidikan  mampu berfungsi  secara  optimal,  terutama  dalam  peningkatan  pendidikan  watak  dan  budi pekerti  (sekarang  lebih  sering  disebut  dengan  pendidikan  karakter),  agar  dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
Melakukan  pembaruan  sistem  pendidikan,  termasuk  pembaruan  kurikulum, berupa  diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  keberagaman  peserta  didik,
penyusunan  kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  lokal  sesuai  dengan  kepentingan tepat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
Memberdayakan  lembaga  pendidikan,  baik  sekolah  maupun  luar  sekolah, sebagai  pusat  pembudayaan  nilai,  sikap  dan  kemampuan  serta  meningkatkan partisipasi  keluarga  dan  masyarakat  yang  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang memadai.
Meningkatkan  kualitas  lembaga  pendidikan,  baik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  memantapkan  sistem  pendidikan  yang  efektif dan efisien, dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sedini  mungkin  secara  terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh oleh seluruh komponen  bangsa,  agar  generasi  muda  dapat  berkembang  secara  optimal,  disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
Meningkatkan penguasaan, perkembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  temasuk  teknologi  bangsa  sendiri  dalam  dunia  usaha, termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal ( Muhammad Rifa’I, 2011: 264).
Sebetulnya  niat  pemerintah  pusat    ini  sangatlah  baik  apabila  pemerintah daerah  bersedia  melaksanakan  program  ini  dengan  biak  pula.  Dengan  adanya desentralisasi,  maka  tenaga  pengajar    merupakan  putra  daerah  yang  dipilih  oleh pemerintah  daerah.    Akan  terasa  berbeda  ketika  seseorang  mengabdikan  diri  di daerahnya  sendiri  dan  mengabdikan  diri  di  daerah  orang  lain.  Rasa  tanggung  jawab dan dedikasi yang tinggi akan cenderung lebih besar apabila seseorang berjuang untuk daerahnya sendiri.
Langkah  pemerintah  ini  juga  merupakan  implementasi  dari  demokrasi pendidikan, yang awalnya terpusat sifatnya tidak lagi terpusat, dan pemerintah daerah diberikan  kewenangan  sekaligus  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Terlepas apakah masyarakat di setiap daerah sudah siap untuk menerima perubahan tentang desentralisasi atau belum.  Bryant and White  berpendapat  bahwa  dalam  praktik  yang  nyata,  asas  desentralisasi  terdiri  dari dua bentuk, yakni desentraslisasi administrasi, dan desentralisasi politik.
Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas-  tugas  yang  diberikan  kepada  pejabat  pusat  yang  ditempatkan  di  tempat  lokal.
Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah  ditentukan  oleh  pejabat  di  tingkat  pusat,  namun  pejabat  yang  di  tingkat  lokal juga  memilki  keleluasaan,  wewenang  dan  tanggung  jawab  tertentu  dalam  kebijakan pemberian  pelayanan  di  tingkat  lokal.  Sedangkan  desentralisasi  politik  yaitu pelimpahan  wewenang  pembuatan  keputusan  dan  pengendalian  tertentu  terhadap sumber-sumber  daya  yang  diberikan  kepada  badan-badan  pemerintah  regional maupun lokal (Yoyon Bahtiar Iriyanto, 2011: 68).
Ada beberapa alasan masyarakat merasa belum siap dengan perubahan sistem desentralisasi  ini  dikarenakan  ada  beberapa  sebab,  diantaranya  SDM  yang  belum memadai, sarana dan prasarana yang belum lengkap, anggaran pendapatan asli daerah yang  masih  sangat  rendah,  psikologis  masyarakatnya    sendiri  yang  takut  dengan perubahan  dan  pembaharuan  (Sam    M.  Chan,  2010:4),  Oleh  sebab  itu  sangat diperlukan  paradigma  baru  dalam  menerapkan  kebijakan  di  lingkungan  otonom sekolah,  dan  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  bentuk  alternatif  sekolah  sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan.
Kendala-Kendala  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Mewujudakan Desentralisasi  Pendidikan  Apapun  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  selalu menemukan  kendala  dalam  implementasinya.  Karena  bagaimaanpun  kendala merupakan  bagian  dari  proses  terwujudnya  suatu  tujuan.  Begitu  pula  ada  beberapa kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  mewujudkan desentralisasi  pendidikan  yang  sesuai  dengan  tujuan  awal,  yaitu  untuk  mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi baik pemerintah pusat maupun daerah adalah  sebagai  berikut:    Sumber  Daya  Manusia  Dari  Tiap-Tiap  Daerah  yang  Belum Memadai  Secara  Merata.  Berhubungan  dengan  kualiatas  dan  kuantitas,  ada  daerah tertentu  yang  masih  sangat  tertinggal  dalam  memahami  dan  menganalisis  serta mengaplikasikan  desentralisasi    pendidikan  ini.  Demikian  pula  dengan  kuantitas SDM,  meskipun  saat  ini  begitu  banyak  lulusan  sarjana  tetapi  apabila  faktor-faktor lain, seperti kompetensi guru tidak menunjang, jumlah lembaga pendidikan yang tidak sesuai  dengan jumlah lulusan, justru ini  yang akan menimbulkan masalah  yang baru bagi  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Sarana  dan  Prasarana  di Pemerintah Daerah yang Belum Memadai
Hal  ini  terjadi  di  wilayah  pemerintah  daerah,  yang  awalnya  daerah  selalu diberi    oleh  pemerintah  pusat  dalam  sarana  dan  prasarana.  Dengan  diberlakukannya desentralisasi pemerintah daerah  memikirkan dan mendapatkan sarana dan prasarana secara  mandiri.  Bagi  pemerintah  yang  pendapatan  daerahnya  baik,  mungkin  hal  ini tidak menjadi hambatan yang berarti, tetapi bagaimana bagi pemerintah daerah  yang belum? Keharusan untuk mandiri ini pasti sangatlah menyulitkan.
Anggaran  pendapatan  asli  daerah  tertentu  yang  masih  sangat  rendah,  untuk  biaya pembangunan  masih  ditunjang  oleh  pusat  atau  provinsi,  atau  bila  memungkinkan, mereka dapat bekerja sama dengan daerah lain yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar.
Secara  Psikologis  Mental  Pemerintah  Maupun  Masyarakat  Daerah  Masih Belum Siap Bahkan Takut  Terhadap Perubahan
Perubahan merupakan suatu kepastian, namu tidak semua orang memiliki pandangan dan  sikap  yang  sama  terhadap  sebuah  perubahan.  Ketakutan  terhadap  perubahan desentralisasi  membuat  sebagian  pemerintah  daerah  tidak  siap  secara  mental menghadapi perubahan tersebut.
Dalam  konteks  ini  kepentingan  politik,  kebijakan  dan  kebijaksanaan pemerintah  pusat  menjadi  ujung  tombak  perubahan  kearah  perbaikan.  Terlalu  lama membiarkan masalah berlarut-larut, berpotensi menimbulkan sikap apatis dan antipati pihak-pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan. Dunia pendidikan seharusnya bebas  dari  pengaruh  dan  kepentingan  politik.  Dunia  pendidikan  adalah  dunia idealisme. Sedangkan dunia politik adalah dunia pragmatisme. Jika dunia pendidikan sudah  dicemari  kepentingan  politik,  maka  lambat  tapi  pasti  akan  muncul  generasi- genarasi  pragmatis  dan  opurtunis.  Jadi  sebaiknya  harus  segera  lakukan  kajian terhadap desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten.
Dampak  yang  Ditimbulkan  Dari  Desentralisasi  Pendidikan  Desentralisasi pendidikan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan rekrutmen  pegawai  dan  pejabat  di  bidang  pendidikan.  Akibatnya  nuansa  kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sangat kental terjadi. Karena, semakin sempit wilayah maka  kekerabatan  semakin  dekat  sehingga  nepotisme  tidak  dapat  dihindari. Pengangkatan  kepala  sekolah  dan  pejabat  pendidikan  strategis  lainnya  yang  tidak dilakukan  dengan  profesional  akan  melahirkan  figur  tidak  sesuai  dengan  harapan. Oleh  karena  itu  sistem  rekrutmen  yang  diwarnai  KKN  diyakini  akan  menghasilkan
produk yang tidak berkualitas. Ketika pejabat  yang berwenang mengambil kebijakan dalam  bidang  pendidikan  tidak  berkualitas  dan  tidak  memahami  pendidikan  secara holistik,  maka  keputusan  yang  diambil  cenderung  tidak  berdampak  positif  terhadap perkembangan dunia pendidikan.
Birokrasi  administrasi  kepegawaian  dalam  dunia  pendidikan  juga  menjadi lebih  panjang  dan  berbelit,  akibat  penerapan  desentralisasi  pendidikan.  Mekanisme kenaikan  pangkat  harus  melalui  tahap-tahap  yang  lebih  banyak.  Kondisi  ini melahirkan sistem yang tidak efektif dan efisien, karena memakan waktu, biaya, dan tenaga lebih banyak. Pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak untuk pengurusan  administrasi  pendidikan  dipastikan  mengurangi  pelayanan  kepada  siswa. Ide  awal  desentralisasi  pendidikan  sesungguhnya  untuk  efektivitas  dan  efisiensi birokrasi.  Namun  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  arogansi  kekuasaan pemerintah daerah justru menyebabkan kontra produktif dengan ide tersebut.
Desentralisasi  pendidikan  ternyata  juga  berdampak  negatif  terhadap pembiayaan pendidikan. Terhambatnya penyaluran dana bantuan sekolah (BOS) patut diduga  disebabkan  adanya  desentralisasi  pembiayaan  pendidikan.  Penyaluran  BOS yang  harus  mendapatkan  persetujuan  DPRD  merupakan  faktor  penghambat  utama. Mekanisme yang berbelit, mulai dari pengarahan sampai menunggu ketok palu DPRD memakan  waktu,  biaya,  dan  tenaga  yang  banyak.  Sementara  itu,  sekolah  sangat mendesak  memerlukan  dana  itu  untuk  penyenggaraan  pendidikan.  Oleh  karena  itu sangat  relevan  dan  signifikan  jika  desentralisasi  pendidikan  dikaji  ulang  demi efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kelebihan  dan  Kekurangan  Desentralisasi  Pendidikan.  Kelebihan  yang diperoleh  dari  desentralisasi  apabila  dilaksanakan  secara  optimal  adalah Meningkatnya  mutu  pendidikan  nasioanal.  Dari  segi  politik  disentralisasi dimaksudkan  untuk  kepentingan  daerah  maupun  untuk  mendukung  politik    dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi lapisan bawah. Dari segi manjemen,  desentalisasi  dapat  meningkatkan  efektifitas,  efisiensi,  dan  akuntabilitas publik.  Dari  segi  kultural,  desentralisasi  dimaksudkan  untuk  memperhatikan kekhususan,  keistimewaan  suatu  daerah,  seperti  geografis,  kondisi  penduduk, perekonomian,  dan  kebudayaan.  Dari  segi  segi  pembangunan,  desentralisasi  dapat
melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.( Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011 : 7)
Desentralisasi  sekilas  akan  terlihat  menimbulkan    persaingan,  namun    daya saing  yang sehat.  Daya saing  yang sehat  di  dalam masyarakat  bukanlah  kemampuan untuk  saling  membunuh  dan  saling  menyingkirkan  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  di dalam rangka kerjasama yang semakin lama semakin meningkat mutunya. Selama ini guru  diyakini  sebagai  sosok  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  mewujudkan tujuan pendidikan(  Musaheri, 2007:  101).  Menurut  penulis hal  itu dirasa  tidak tepat. Karena  kerjasama  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah    tanggung  jawab semua  kalangan,  tidak  terbatas  hanya  pada  guru  saja,  atau  pemerintah  pusat  saja, bukan juga pemerintah daerah saja, tetapi semua elemen masyarakat, baik pemerintah sebagai  penetap  kebijakan,  guru,  siswa  dan  bahkan  orang  tua.  Dan  dengan  adanya kebijikan  ini  diharapkan  kerjasama  dari  seluruh  elemen  masyarakat  akan  terwujud secara sinergis dan harmonis.
Sedangkan  kekurangannya  adalah  kebijakan  ini  sangat  memungkinkan menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, ini sangat tergantung dari pendapatan  asli  daerah  (PAD)  masing-masing.  Kekurangan  lain  yaitu  desentralisasi memberikan  peluang  kekuasaan  yang  cukup  kuat  dan  besar  bagi  para  Kepala  Dinas Pendidikan. Hal ini membuka peluang terciptanya raja-raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol pemerintah provinsi dan pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan.
Produk  Kebijakan  School  Based  Management  (SBM)  atau  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
School  Based  Management  (SBM)  atau  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) menurut konsep Tim Teknis BAPPENAS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bdang pendidikan, yanng ditandai dengan adanya otonomi luas tingkat  sekolah,  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dan  dalam  rangka  kebijakan pendidikan nasional.
Begawan  Nanang  Fattah  menyebut  MBS  sebagai  wujud  dari  reformasi pendidikan,  yang  menginginkan  adanya  perubahan  dari  kondisi  yang  kurang  baik menuju  kondisi  yang  lebih  baik  dengan  memberikan  kewenangan  (otoritas)  kepada sekolah unutk memberdayakan dirinya.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  pada  prinsipnya  menempatkan  kewenangan yang  bertumpu  kepada  sekolah  dan  masyarakat,  menghindarkan  format  sentralisasi yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  fungsi  manajemen  (Yoyon  Bahtiar  Iriyanto, 2011:  159).    MBS  berpotensi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  serta  jauh dari  birokrasi  yang  sentralistik,  pemerataan,  efisiensi,  serta  manajemen  yang bertumpu  di  tingkat  sekolah,  hal  ini  juga  merupakan  tujuan  utama  dari  MBS (Amiruddin Siahaan, dkk, 2006: 5).
Sejalan  dengan  dimulainya  otonomi  daerah  di  kota  dan  kabupaten,  maka pemerintah  memberikan  otonomi  pendidikan  ke  sekolah  dengan  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah,  melalui  undang-undang  no.  20  tahun  2003  tentang sistem  pendidikan  nasional  pasal  51  butir  1,  yaitu:  “Pengelolaan  satuan  pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah”.  (Heri Suderadjat: 42).
Prinsip  SBM,  Amiruddin  Siahaan,  dkk,  (2006:36)  dalam  buku  manajemen pendidikan  berbasis  sekolah  (MPBS),  Sebagai  tolak  ukur  dari  keberhasilan implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS) ada 16 indikator, yang meliputi:
 Efektifitas proses pembelajaran
 Kepemimpinan sekolah yang kuat
 Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif
 Sekolah memiliki budaya mutu
 Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis
 sekolah memiliki kemandirian
 partisipasi warga sekolah dan masyarakat tinggi
 sekolah memiliki transparansi
 sekolah memiliki kemauan untuk berubah, baik psikologis maupun fisik
 sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan
 sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan
 sekolah memiliki akuntabilitas
 sekolah memiliki sustauntabilitas
 output adalah prestasi sekolah
 penekanan angka drop-out
 dan kepuasan staf sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Problematika  SBM,  Menurut  Amiruddin  Siahaan,  ada  tiga  permasalahan  yang menghambat  implementasi  SBM.  Dan  hal  ini  juga  skaligus  menjadi  kelemahan penerapan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah implementasi MBS sifatnya hanya  anjuran,  sehingga  sangat  wajar  apabila  pelaksanaan  di  lapangan  masih  belum maksimal.  Yang  kedua,  kontrol  masyarakat  belum  memadai,  khususnya  orang  tua peserta  didik.  Terutama  di  kalangan  masyarakat  non-perkotaan  yang  masih menganggap  bahwa  sekolah  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  paling  bertanggung jawab  atas  keberhasilan  pendidikan  anak-anak  mereka.  Hal  itu  karena  masyarakat, khususnya orang tua tadi belum mengetahui manajemen berbasis sekolah secara utuh, karena  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  otonomi  sekolah  bukan  berarti  sekolah berjalan  sendiri,  melainkan  harus  ada  kerjasama  antara  sekolah  dan  masyarakat setempat.
Ketiga  adalah  peran  komite  sekolah  yang  belum  maksimal.  Selama  ini  komite sekolah hanya dianggap sebagai alat kelengkapan semata tanpa  memberikan bantuan yang  bersifat  signifikan  terhadap  kebutuhan  sekolah.  Problem  yang  sama,  yaitu komite, atau sebagian anggota komite belum mengetahui secara utuh tentang hakikat SBM (Heri Suderadjat, 2005: 81-94)

## KESIMPULAN
Desentralisasi  bukanlah  lawan  dari  sentralisasi.  Dan  otonomipun  bukan  lawan  dari desentralisasi,  hanya  saja  tugas,  kepercayaan  wewenang,  dan  tanggung  jawablah  yang menjadikan keduanya berbeda.
Implementasi  dari  desentralisasi  pendidikan  di  indonesia  saat  ini  menurut  penulis sudah  terlaksana,  meskipun  masih  ada  kekurangan  yang  merupakan  bagian  dari  proses tercapainya  tujuan  dari  desentralisasi  pendidikan  yang  menjadi  tujuan  dari  pendidikan nasional.
Peraturan  atau  istilah  yang  lebih  halusnya  kebijakan,  seperti  yang  sudah  di  bahas  di atas tentang desentralisasi  dan SBM  yang diberlakukan di  lembaga formal  memang penting untuk  terapkan  demi  mewujudkan  tujuan  pendidikan  di  Indonesia.  Namun  yang  tidak  kalah penting  dan  yang  sering  terlupakan  adalah  pendidikan  informal/pendidikan  di  lingkungan
keluarga.  Sebaik  apapun  manajemen  yang  diterapkan  di  sekolah,  terkadang  masih menyulitkan guru untuk mempengaruhi dan merubah perilaku “negatif” peserta didik.
Tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai apabila berat sebelah, atau dengan kata lain tidak  seimbang.    Kunci  yang  mampu  mewujudkan  tujuan  pendidikan  di  indonesia  bukan hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  saja,  melainkan    ini  adalah  tanggung  jawab  dan kerjasama  antara  pemerintah,  masayarakat    dan  elemen  terkecil    dan  terpenting  dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia ini adalah keluarga.  Semuanya harus mampu bertindak sebagai  praktisi  sekaligus  mampu  mengontrol  secara  bersama-sama  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  baik  secara  mikro maupun secara makro.

## DAFTAR PUSTAKA
Assegaf, Abd. Rachman, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Persada, 2013.
Astuti Dwiningrum, Siti Irene.  Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Iriyanto, Yoyon Bahtiar. Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori dan
Model, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
Mariana, Dede.  Demokrasi dan Politik  Desentralisasi, Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2008.
M. Chan, Sam.  Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Musaheri. Pengantar Pendidikan , Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.
Rahman,  Arif.  Education Policy In Decentralization Era, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Rifa’i, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
----------------------. Sejarah Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Sa’ud, Udin Syaefudin. Perencanaan Pendidikan, Bandung: Rosdakarya, 2009.
Siahaan, Amiruddin, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Ciputat: Quantum Teaching, 2006.
Suderadjat, Heri, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS),
Bandung: CV Cipta Cekas Grasika, 2005.
Tilaar, H.A.R. Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Wibowo, Agus, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (konsep dan praktik implementasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.