Vol. 6 No. 2 September 2018, Hal.85-92
Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)
Rahmad Hidayat 1 , M. Awaluddin 2 , Candra 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, email: rahmad_dayat22@yahoo.com
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: awaldompu@gmail.com
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 08-08-2018 Disetujui: 10-08-2018
Abstrak :  Indonesia  memang  salah  satu  Negara  yang  menjadi destinasi  wisata  bagi  wisatawan  luar  negeri.  Spot  wisata  yang  relatif banyak  membuat  Indonesia  menjadi  tujuan  wisata  yang  banyak  diburu oleh  wisatawan  mancanegara.  NTB  memiliki  keunggulan  dari  segi budaya, masyarakatnya 95% muslim, religius, daerah seribu mesjid. Hal ini  menjadi  modal  dasar  NTB  optimis  mampu  menjadi  wisata  halal dunia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  yaitu:  Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah  Provinsi  NTB  No.2  tahun  2016  Tentang  Pariwisata  Halal  oleh Dinas  Pariwisata  Provinsi  NTB  sudah  berjalan  dengan  baik  namun belum maksimal. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi  sudah  dijalankan  untuk  mensukseskan  kebijakan  ini.
Sedangkan faktor penghambat dalam mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB oleh Dinas Pariwisata Provinsi  NTB  yaitu  masing  kurangnya  objek  wisata  halal  dan  masing kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  untuk  mewujudkan  konsep pariwisata halal.

## Abstract
Indonesia  is  indeed  one  of  the  countries  that  has  become  a  tourist destination  for  foreign  tourists.  Relatively  large  tourist  spots  make Indonesia a tourist destination that is mostly hunted by foreign tourists. NTB  has  cultural  advantages,  its  people  are  95%  Muslim,  religious,  a thousand  mosques.  This  is  the  basic  capital  of  NTB,  optimistic  that  it can become a world halal tourism.  Based on the results of the study, it can  be  concluded  that:  The  process  of  implementing  Halal  Tourism Policy  in  NTB  based  on  NTB  Provincial  Regulation  No.2  of  2016 concerning  Halal  Tourism  by  the  NTB  Province  Tourism  Office  has been  going  well  but  not  yet  maximally.  Communication,  resources, disposition  and  bureaucratic  structure  factors  have  been  carried  out  to make  this  policy  a  success.  While  the  inhibiting  factors  in  influencing the process of implementing Halal Tourism Policy in NTB by the NTB Province Tourism Office are each lack of halal tourism objects and each lack  of  awareness  of  business  people  to  realize  the  concept  of  halal tourism.

## Kata Kunci:
1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Pariwisata
4. Halal
5. NTB Keyword:
1. Implementation
2. Policy
3. Tourism
4. Halal
5. NTB

## Latar Belakang
Indonesia  memang  salah  satu  Negara  yang menjadi  destinasi  wisata  bagi  wisatawan  luar negeri.  Spot  wisata  yang  relatif  banyak membuat  Indonesia menjadi tujuan wisata  yang banyak  diburu  oleh  wisatawan  mancanegara. Kebijakan dari pemerintah tentang pengembangan  wisata  di  Indonesia  memang harus  menjadi  prioritas  utama,  karena  wisata merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar APBD.
Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  saat  ini  adalah  wisata  halal  yang menjadi  perbincangan  bagi  khalayak  umum. Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  dengan mayoritas  umat  muslim  terbesar  di  dunia memang  sangat  cocok  untuk  kebijakan  wisata halal.  Tidak  hanya  itu,  NTB  yang  dijuluki “Pulau  Seribu  Mesjid”  menjadi  point  penting tentang wisata halal sendiri.
Dengan adanya wisata halal yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya wisatawan  muslim  yang  ingin  berwisata  ke pulau  Lombok  tentunya  akan  lebih  nyaman karena  banyak  wisatawan  asing  yang  inin menunjuni destinasi wisata denan penunjan  yan tidak  terlalu  menumbar  aurat  wisatawannya. Jadi  denan  adanya  kebijakan  wisata  halal  ini diharapkan  tourist  yan  inin  menunjuni  destinasi wisata  di  Indonesia  khususnya  pulau  Lombok akan  lebih  nyaman  dan  berkemban.  Selain  itu, kebijakan ini jua bisa menjadi peluan bai daerah NTB  memiliki  keunggulan  dari  segi  budaya, masyarakatnya  95%  muslim,  reliius,  daerah seribu mesjid jadi bukan sesuatu yan dibuat-buat. Hal  ini  menjadi  modal  dasar  NTB  optimis mampu menjadi wisata halal dunia.
Dilihat  dari  target  kunjungan  wisatawan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  NTB pada  tahun  2017  adalah  sejumlah  3,5  juta wisatawan  dimana  30  persen  ditargetkan merupakan  wisatawan  muslim,  maka  target tersebut  dianggap  cukup  realistis  mengingat pada  tahun  2016  jumlah  kunjungan  wisatwan muslim  yang  berkunjung  ke  NTB  mencapai  60 ribu  wisatawan.  Jumlah  tersebut  dianggap realistis karena pada tahun 2017 berbagai event untuk  menarik  minat  wisatawan  muslim  akan diadakan  di  Pulau  Lombok,  salah  satunya adalah  Pesona  Khazanah  Ramadhan  yang  akan dilaksanakan  selama  satu  bulan  penuh  pada bulan Ramadhan.
Sesuai dengan Perda Provinsi NTB Nomor 2 tahun  2016,  pariwisata  halal  didefinisikan
sebagai  kegiatan  kunjungan  wisata  dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan  fasilitas  produk,  pelayanan,  dan pengelolaan pariwisata yang memenuhisyari’ah. Dalam  Perda  tersebut  juga  menjelaskan  yang dimaksud industri pariwisata halal adalah usaha- usaha  wisata  yang  menjual  jasa  dan  produk kepariwistaan  yang  berpatokan  pada  prinsip- prinsip  syari’ah  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh  DSN-MUI.  Industri  parwisata  halal  yang dimaksud di atas diantaranya adalah akomodasi, biro perjalanan, restoran dan SPA.

## Tinjauan Pustaka a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( manage ) keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik. Konsep  Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan
publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi
maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan.
Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu proses  yang  begitu  kompleks  bahkan bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi berbagai  kepentingan.  Van  Meter  dan  Van Horn  dalam  Leo  Agustino  (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Unsur terpenting dalam implementasi  kebijakan  adalah  adanya tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  adanya aktivitas  atau  kegiatan  pencapaian  tujuan dan adanya hasil kegiatan. Sedangkan untuk mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  bisa  dilihat  melalui proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.
Guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah  harus  melakukan  aksi  atau tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan  pengolaan  sumber  daya  tersebut.  Hasil dari  aksi  pertama  dapat  disebut  input kebijakan  aksi  yang  kedua  secara  terbatas disebut sebagai proses (implementasi)
kebijakan. Sedangkan konsekuensi kebijakan  memiliki  dua  jenis  pemahaman yaitu  hasil  (output)  dan  dampak.  Salah  satu tahap penting  dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln  seperti dikutip  Moleong  (2007:5)  menyebutkan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah  yang  bermaksud untuk  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai metode yang ada.
Jenis  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu,  atau  untuk  menentukan  frekuensi  atau penyebaran  suatu  gejala  lain  dalam  masyarakat (Muslimin,  2002:15).  Dengan  demikian,  dalam penelitian ini peneliti memaparkan,
menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik  dari  obyek  yang  akan  diteliti  agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematik, dan faktual  dari  obyek  penelitian  agar  lebih  mudah untuk  dipahami  dan  disimpulkan  yaitu  terkait pengelolaan parkir di lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini untuk penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pariwisata Provinsi  NTB.  Dalam  hal  pengolahan  dan analisis  data  kualitatif,  menurut  Miles  dan Huberman  (1992)  menyatakan  bahwa  analisis data  kualitatif  menggunakan  kata-kata  yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna  pada  data  yang  dikumpulkan,  data tersebut  bersifat  kualitatif,  maka  dilakukan analisis  data.  Pertama,  dikumpulkan  hingga penelitian itu berakhir secara simultan dan terus menerus. Selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan  teoritis  yang  berhubungan  atau  yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian. Lebih  lanjut  menurut  Miles  dan  Huberman mendefenisikan  bahwa  analisis  terdiri  dari  tiga alur kegiatan yang terjadi/terkait secara bersamaan  dan  interaktif  yaitu  :  reduksi  data ( reduction  data ),  penyajian  data  ( diplay  data ) dan penarikan kesimpulan/verifikasi
( concluncing  drawing )  (Miles  dan  Huberman, 1992:16). Dalam penelitian ini, teknik
88JIAP | JurnalIlmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 85-92
pengumpulan  data  yang  digunakan  dibedakan menjadi tiga, yaitu :
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Proses  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata Halal  di  NTB  berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi  NTB  No.2  tahun  2016  Tentang Pariwsata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB.
Pada tahun 2016 pemerintah NTB menerbitkan  perda  mengenai  wisata  halal  yang merupakan  pertama  di  Indonesia.  Dalam  perda tersebut diatur layanan bagi restoran, hotel, spa dan penyelenggara  wisata  lainnya  dapat  memiliki sertifikasi  halal.  Restoran  di  hotel  harus  memiliki sertifikasi  halal  secara  bertahap.  Hotel  tempat menginap  wajib  menyediakan  ruangan  permanen dan  perlengkapan  untuk  sholat.  Layanan  spa dipisahkan antara layanan laki-laki dan perempuan.
Dinas pariwisata NTB tahun 2018
menargetkan  4  juta  kunjungan  turis,  meningkat  3,5 juta  orang  dari  tahun  sebelumnya.  2  juta  orang wisatawan  mancanegara  yang  sebagian  besar  dari Malaysia dan Timur Tengah. Sedangkan pada tahun 2016  target  wisatawan  mencapai  3  juta  orang. Secara ringkas bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.
N o Tahu n Jumlah Wisatawan Nusantara Mancanega ra Target Wisatawa n Muslim 1  201 5 2.210.52 7 1.149.23 5 1.061.29 2 - 2  201 6 3.094.43 7 1.690.10 9 1.404.32 8 20- 30 % 3  201 7 3.508.90 3 2.078.65 4 1.430.25 9 20- 30 % 4  201 8 4 Juta 20- 30 % Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno  (2002)  menyebutkan  bahwa  kebijakan publik “ purposive course of actions or inactions undertaken  by  an  actors  or  set  of  actors  in dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern” (merupakan  arah  langkah  tindakan  yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  seseorang atau  sejumlah  aktor  dalam  menangani  suatu masalah  atau  persoalan).  Dalam  hal  ini, pemerintah  Provinsi  NTB  membentuk  Perda No.2 tahun 2016 Tentang Pariwsata Halal untuk memperkuat  sekaligus  menjadi  landasan  pokok dalam  aktivitas  kepariwisataan  yang  halal.
Namun  demikian,  perlu  dilihat  bagaimana kebijakan tersebut di implementasikan.
Penelitian ini berdasarkan teori implementasi dari Edward III yang menyarankan  untuk  memperhatikan  empat unsur  pokok  atau  variabel  agar  implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resources, disposition or attitude dan bureaucratic structures (Nugroho, 2011).
a) Proses Komunikasi Perda
Hasil  penelitian  pada  Dinas  Pariwisata Provinsi  NTB,  menunjukan  bahwa  sektor pariwisata  halal    di  NTB    udah  mulai  maju dengan tingkat tamu mancanegara yang semakin tinggi. Menurut H.M. Haris selaku Kepala Seksi Pariwisata Halal Bagian pemasaran menyampaikan  kembali  dengan  mendasarkan pada  uraian  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  NTB  bahwa    ”Perda  NTB  No.  2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan pelaksanaan dari kekhususan daerah sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Pada Pasal 236  ayat  (3)  huruf  b  memuat  ketentuan  bahwa materi  Peraturan  Daerah  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Lebih  lanjut  menurut  narasumber  yang sama,  “maka  dari  itu,  Perda  NTB  No.  2  Tahun 2016  juga  lahir  berdasarkan  ketentuan  UU  No. 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  sebagai pedoman umum dan sebagai dasar pembangunan  pariwisata  halal.  Sebagaimana yang dimuat  dalam  UU  No. 10 Tahun Pasal 20 huruf  c  menyatakan  bahwa  wisatawan  berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan,  kemudian  Pasal  23  ayat  (1) diantaranya  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk perkembangan  usaha  pariwisata  yang  meliputi terbukanya  kesempatan  yang  sama  dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum’’.
Berdasarkan    hasil  wawancara  itu  bahwa ketentuan  umum  yang  ditentukan  oleh  UU  No. 10  Tahun  2009  tersebut,  maka  dapat  dimaknai pula  bahwa  langkah  Pemerintah  Provinsi  NTB membentuk  Perda  NTB  No.  2  Tahun  2016 merupakan sebuah langkah perlindungan hukum kepada  wisatawan  dan  sebagai  pemenuhan kewajiban  yang  ditentukan  oleh  UU  No.  10 Tahun  2009.  Perlindungan  tersebut  ditunjukan pada  dasar  pertimbangan  yang  dimuat  dalam
konsideran  Perda  NTB  No.  2  Tahun  2016 menyatakan  bahwa  usaha  Pariwisata  Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai- nilai  syari’ah  ke  dalam  kegiatan  pariwisata dengan  menyediakan  fasilitas  dan  pelayanan yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Hal  ini memiliki  arti  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  wisatawan  muslim  yang  memiliki kewajiban  berdasarkan  tuntunan  agama  juga memiliki  kebutuhan  ibadah  dengan  tetap melakukan kegiatan pariwisata. Sehingga Perda NTB No. 2 Tahun 2016, disamping mengedepankan  aspek  kemanfaatan  ekonomi, juga  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan pelayanan  kepada  wisatawan  agar  dapat menikmati  kunjungan  wisata  dengan  aman, halal  dan  juga  dapat  memperoleh  kemudahan bagi  wisatawan  dan  pengelola  dalam  kegiatan kepariwisataan.  Berdasarkan  ketentuan  dalam Perda No. 2 Tahun 2016, maka pariwisata halal dikelompokan  kedalam  2  (dua)  jenis,  yaitu destinasi dan industri pariwisata.
Secara  umum,  setelah  proses  formulasi dilakukan  oleh  legislatif  dan  eksekutif  maka dilakukan  proses  komunikasi  atau  penyebaran informasi oleh dinas terkait. Salah satunya yang cukup intensif adalah Dinas Pariwisata provinsi NTB.  Pemprov  NTB  juga  sudah  bekerja  sama dengan  MUI  membuka  pusat  informasi  wisata halal  yang  ditempatkan  satu  lokasi  dengan kantor MUI. Selain itu, targetnya adalah pelaku usaha  wisata,  baik  usaha  perhotelan,  restaurant, spa,  dan  akomodasi.  Selain  itu  masyarakat wisata juga diberikan informasi terkait ketersedian
lokasi yang
sudah mengimplementasikan  konsep  wisata  halal  ini. Untuk lebih detail bisa melihat alur dibawah ini:

## b) Sumber Daya
Sumber  daya  disini  bisa  terdiri  dari  beberapa jenis, seperti sumber daya anggaran dan SDM:

## 1. Sumber Daya Anggaran:
Sebagai  wujud  kesungguhan  Kementerian Pariwisata  Negara  Indonesia  untuk  mendukung upaya  peningkatan  angka  kunjungan  wisatawan ke  provinsi  NTB,  pada  2016  anggaran  promosi pariwisata  untuk  NTB  lebih  banyak  lagi. Alokasi  anggaran  untuk  promosi  pariwisata akan  ditingkatkan  menjadi  tiga  kali  lipat. Kementerian  Pariwisata  dan  Dinas  Pariwisata NTB juga telah melakukan promosi di berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Dari 32 pasal di  dalam  perda  wisata  halal.  Yakni  pasal  31 yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  wajib menyediakan pembiayaan melalui APBD dalam pengembangan pariwisata.
Sebagai  wujud  keseriusan  mengembangkan konsep  wisata  syariah  di  NTB,  pemerintah membangun  sebuah  destinasi  wisata  berkelas dunia  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Mandalika  di  Kabupaten  Lombok  Tengah. Investasi  infrastruktur  dasar  tahap  pertama diperkirakan sebesar Rp250 miliar direncanakan akan  berasal  dari  Penyertaan  Modal  Negara (PMN),  sisanya  akan  diupayakan  sendiri  oleh ITDC  dari  pinjaman  lunak  berbagai  institusi keuangan  dalam  dan  luar  negeri.  Menurut narasumber,  “Kami  optimitis  dengan  dukungan dari  berbagai  pihak,  khususnya  pemerintah pusat  dan  Pemprov  NTB,  pengembanganan KEK Pariwisata Mandalika akan berjalan sesuai rencana  dan  memberikan  kontribusi  positif terhadap  perekonomian  masyarakat  NTB  pada khususnya  dan  juga  pendorong  perekonomian nasional,”.

## 2. Sumber  Daya  Manusia  dan  Keterlibatan Pihak lain
Hampir  semua  pihak  ingin  terlibat  dalam proses  menciptakan  konsep  wisata  halal  atau islami. Tidak hanya dinas Pariwisata NTB, tetap juga  berbagai  pihak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  keterlibatan  berbagai  pihak  seperti Asosiasi  Pariwisata  Islami  Indonesia  (APII). APII secara resmi merilis pembentukan 99 desa wisata  halal di  NTB.  Hal  ini  bertujuan  untuk mempertegas  NTB khususnya  Lombok  sebagai destinasi  wisata  halal  terbaik  di  Indonesia bahkan  dunia. Menurut  Ketua  APII  TGH Fauzan  Zakaria,  terbentuknya  99  desa  wisata halal  merupakan  inisiasi  masyarakat,  dengan kesadarannya melihat potensi yang ada, mereka bergerak  mengelola  dan  membangun  desa
90JIAP | JurnalIlmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 85-92
menuju  kesejahteraan.  Ia  berujar, launching 99 desa  wisata  ini  merupakan  salah  satu  bentuk gerakan  masyarakat  bersama  para  pengusaha  di bidang  pariwisata  yang  berhimpun  di  bawah APII. Lebih  lanjut,  "Pembangunan  yang  baik adalah  yang  diinisiasi  dan  dimotori  oleh masyarakat  lalu  difasilitasi  oleh  pemerintah.  99 Desa  wisata  halal  se-NTB  yang  berkumpul dalam APII sebagai salah satu langkah kongkrit mewujudkan Lombok-Sumbawa sebagai destinasi halal terbaik,".
c) Struktur  Birokrasi  (Tim  khusus  dalam

## Pelaksanaan Perda)
Menurut  narasumber  H.M.  Haris    selaku Kepala Seksi Pariwisata Halal Bagian Pemasaran  menyampaikan bahwa banyak pihak atau  tim  melaksanakan  perda  ini.  Semua  ingin ikut  berpartisipasi  mendukung  konsep  yang sudah  disepakati  ini.  Lebih  detail  “Proses sertifikasi  halal  untuk  Disbudpar  berkoordinasi dengan  Disperindag,  Dinas  Kesehatan  dan diluar itu bersama MUI NTB. Kami juga intens melakukan  seminar  dan  sosialisasi  bersama- sama.  Untuk  tahun  2016  dan  2017  fokus pariwisata  halal  memang  sebagian  besar perencanaan  dan  tahapan  awal  pembangunan, jadi belum terdapat pariwisata halal yang benar- benar  murni,  masih  kalah  dengan  wisata konvensional biasa, tetapi upaya kami memperhatikan  kebutuhan  wisatawan  muslim dengan  memberikan  petunjuk  dan  informasi yang  detail”.  Lebih  lanjut  menurut  narasumber “Pemerintah daerah NTB sedang mengembangkan  wisata  pantai  khusus  dengan konsep halal beach. Di beberapa pantai akan ada dan  di  usahakan  wisatawan  laki-laki  dan perempuan  untuk  dipisah .  Halal  beach kita sekarang  sedang  tahapan  pengerjaan,  tahun  ini sudah  kita  mulai  pembangunan  awalnya,  ada dua kawasan pantai di pulau Lombok yang akan dikembangkan  menjadi  konsep  pantai  halal,  di antaranya di kawasan Meninting, Lombok Barat dan  kawasan  Mandalika,  Lombok  Tengah.  Di lokasi  pantai  halal  ini  nantinya  akan  ada pembatas  permanen  yang  memisahkan  antara wisatawan  laki-laki  dan  wisatawan  perempuan. Makanan  yang  disediakan  di  lokasi  tersebut adalah makanan yang halal”.
Dalam  penghargaan  World’s  Best  Halal  di Dubai  tahun  2015,  Lombok  selama  bertahun- tahun  sudah  lebih  dahulu  dikenal  karena memiliki  banyak  sekali  pantai  yang  indah  dan eksotis. Dengan adanya penghargaan pariwisata
halal  terhadap  Lombok  maka  promosi  wisata tahun 2016 khususnya lebih  digencarkan, peran Badan  Promosi  Pariwisata  Daerah  BPPD-NTB sesuai  dengan  arahan  Pemerintah  Daerah, kerjasama  juga  dilakukan  dengan  Asita-NTB, guna melakukan promosi kepada dunia internasional.  Kesuksesan  konsep  Pariwisata halal  ini  mendapatkan  perhatian  yang  lebih terutama  setelah  disahkannya  Perda  Pariwisata halal  NTB,  Dinas  Pariwisata  juga  dilibatkann dalam  proses  penyusunan,  sehingga  amanat Perda  selalu  menjadi  prioritas  kami  di  tahun 2017 dalam melakukan promosi pariwisata halal, walaupun  pariwisata  halal  masih  banyak kendala pada standarisasinya dalam pelaksanaanya, sebenarnya promosi dan pengembangan destinasi harus berimbang.

## d) Faktor Disposisi
Sikap  pegawai/anggota  Dinas  Pariwisata terhadap dikeluarkannya Perda no 2 tahun 2016 tentang  Pariwisata  halal  ini  disampaikan narasumber,    Bapak    H.  M.  Haris  dalam wawancara  menyatakan  bahwa  “adanya  perda ini membawa dampak positif terhadap pariwisata halal karena hadirnya perda nomor 2 tahun 2016  dapat meningkatkan wisatawan dan faktor  hukum  merupakan  faktor  penting  yang berfungsi  sebagai  pendorong  penyelenggaraan dan  peningkatan  pariwisata  halal  di  NTB.  Oleh karena  itu  nantinya  akan  semakin  banyak aktivitas  yang  mereka  lakukan  guna  mencapai tujuan  tersebut”.  Dalam  pandangan  Kelsen, hukum  mempunyai  karakter  imperatif.  Artinya ada  kewajiban  untuk  melaksanakan  hokum, dalam hal ini adalah Perda.
Disisi  lain,  dapat  kita  simpulkan  dari  hasil penelitian ini bahwa lahirnya Pergub NTB No.1 Tahun 2015 kemudian Perda NTB No. 2 Tahun 2016  menandai  optimalisasi  peran  pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pariwisata halal. Perda  NTB No. 2 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur  khusus  pariwisata  halal  dan  secara tegas  menentukan  ketentuan-ketentuan  dalam penyelenggaraan pariwisata halal yang menentukan standar umum yang harus dipenuhi oleh destinasi dan industri baik yang konvensional maupun khusus pariwisata halal.
b. Faktor  Penghambat  yang  mempengaruhi proses  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi  NTB  No.2  tahun  2016  Tentang
Pariwsata  Halal  oleh  Dinas  Pariwisata Provinsi NTB.
a) Masing Kurangnya Objek Wisata Halal
Provinsi Nusa Tenggara  Barat (NTB) selain dikenal memiliki panorama alamnya yang indah, Pulau Lombok, satu diantara dua pulau besar di NTB  juga  populer  dengan  sebutan  “Pulau Seribu  Masjid”.  Julukan  itu  rasanya  tak berlebihan  kalau  melihat  fakta  yang  ada. Menurut  penelitian  Taufan  Hidjaz,  yang kemudian  dibukukan  dengan  judul  “Lombok, Negeri Beribu Mesjid”, dari 518 desa yang ada di  Pulau  Lombok,  terdapat  sekitar  9000-an masjid.  Harusnya  terdapat  banyak  masjid  yang bisa  dijadikan  objek  wisata  religi  yang mendukung  konsep  pariwisata  halal.  Pada  saat sekarang,  yang  mungkin  sudah  popular  seperti Islamic  Center,  Masjid  Kuno  Bayan  dan  di pulau  Sumbawa  ada  masjid  peninggalan kesultanan Bima.

## Islamic Center:
Satu  diantara  masjid-masjid  yang  ada  di Lombok,  terindah,  terbesar  dan  termegah, dengan  menaranya  yang  menjulang  tinggi  ke angkasa  hingga  114  meter,  adalah  Masjid Hubbul  Wathan  di  kompleks  Islamic  Center NTB,  yang  selama  sebulan  ini  menjadi  lokasi pelaksanaan  even  Pesona  Khazanah  Ramadhan (PKR)  2018.  Masjid  yang  sudah  digagas  dan dirancang sejak zaman Gubernur H. Warsito, H. Harun  Al  Rasyid,  dan  H.  Lalu  Serinata  dan akhirnya  dibawah  kepemimpinan  Tuan  Guru Bajang  (TGB)  Dr.  HM  Zainul  Majdi  berhasil diwujudkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  NTB. Menurut  keterangan  pers  TGB:  “Disamping sebagai tempat ibadah, Islamic Center NTB juga telah  ditetapkan  sebagai  destinasi  wisata  religi oleh Pemerintah Daerah”.

## Masjid Bayan:
Pulau  Lombok,  di  provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  terkenal  dengan  keindahan  Gunung Rinjani dan Pantai Senggigi-nya yang menawan. Pulau  nan  indah  disebelah  timur  pulau  Bali  ini menyimpan  bukti  sejarah  perkembangan  Islam yang  teramat  tua  namun  masih  terawat  dengan baik  hingga  kini.  Sebuah  Masjid  berarsitektur tradisional khas Pulau Lombok bernama Masjid Bayan Beleq. Masjid Bayan Beleq kini menjadi salah  satu  ikon  pariwisata  kabupaten  Lombok
Utara,  bersama  sama  dengan  Gunung  Rinjani. Masjid kuno ini juga diabadikan dalam lambang daerah  kabupaten  Lombok  Utara.  Masjid  Kuno Bayan  Beleq  di  gambar  dalam  bentuk  siluet bewarna  merah  menggambarkan  integritas peradaban masyarakat Lombok Utara.

## Masjid Kesultanan Bima.
Masjid  yang  terletak  di  kampung  Sigi  atau di sebelah selatan lapangan Sera Suba ini adalah bukti  sejarah  keemasan  kesultanan  Bima. Masjid  ini  dibangun  oleh  Sultan  Abdul  Kadim Muhammad  Syah  dengan  Wajir  Ismail  pada tahun 1737. Pembangunan selanjutnya dilakukan  oleh  Sultan  Abdul  Hamid  dengan merubah  atap  masjid  tersbut  menjadi  bersusun tiga yang mirip dengan masjid Kudus.
b) Masing Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha untuk Mewujudkan Konsep Pariwisata Halal
Beberapa bidang yang sudah ditentukan bisa menerapkan konsep wisata halal masih menerapkan  konsep  wisata  konvensional.  Hal ini  terkait  belum  adanya  kesamaan  persepsi antar  pelaku  usaha.  Seharusnya  para  pelaku usaha  pariwisata  konvensional  ikut  mendorong menciptakan  suasana  pariwisata  dengan  nuansa islami ini.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:
1.  Proses  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi  NTB  No.2  tahun  2016  Tentang Pariwisata  Halal  oleh  Dinas  Pariwisata Provinsi  NTB  sudah  berjalan  dengan  baik namun belum maksimal. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi  dan struktur birokrasi sudah dijalankan untuk mensukseskan kebijakan ini.
2.  Faktor  penghambat  dalam  mempengaruhi proses  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi  NTB  No.2  Tentang  Pariwisata Halal  oleh  Dinas  Pariwisata  Provinsi  NTB yaitu  masing  kurangnya  objek  wisata  halal dan  masing  kurangnya  kesadaran  pelaku usaha  untuk  mewujudkan  konsep  pariwisata halal.

## Saran
1.  Menambah  objek,  ikon  atau  daerah  dengan konsep  pariwisata  halal  seperti  desa  wisata
92JIAP | JurnalIlmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 85-92
islami  dan  membuka  penerbangan  langsung Lombok-Timur Tengah.
2.  Memberikan  training  kepada  pelaku  usaha untuk  dapat  membantu  atau  menciptakan suasana  yang mendukung konsep pariwisata halal.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] Abdul  Wahab,  Solichin, Analisis  Kebijakan dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-model Implementasi  Kebijakan  Publik ,  Bumi  Aksara, Jakarta, 2012.
[2] Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik ., CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
[3] Battour,  Mohamed  and  Ismail,  Nazari, Halal Tourism:  Concepts,  Practises,  Challenges  and Future. Tourism  Management  Perspective Journal,
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008, pp.
1-5. 2015.
[4] Duman,  Teoman, Value  of  Islam  Tourism offering:  Perspective  from The  Turkish Experience. Paper  Presented  in  World  Islamic Tourism  Forum  (WITF),  Kuala  Lumpur:
Malaysia. 2011.
[5] Dye,  Thomas, Understanding  Public  Policy , Prentice Hall, Inc, New Jersey, 1978.
[6] Firmansyah et  al. , Kesiapan  Lombok  Sebagai
Pusat  Destinasi  Wisata  Halal  Dunia  dan Faktor  Penentu  Yang  Perlu  Disiapkan  Dalam Pengembangan  Wisata  Halal  . Laporan  Kerja DRD Provinsi NTB. 2016.
[7] Isfahani,  Ali  Nejatbakhsh et  al,  To  Investigate Influential  Factors  on  Halal  Brand  in  the Global  Markets. Journal  of  Basic  and  Applied Scientific  Research,  3  (1)  pp.958-963,  Iran. 2013.
[8] Jaelani,  Aan, Halal  Tourism  Industry  in Indonesia:  Potential  and  Prospects. MPRA
Paper No. 76235 posted 16-01-2017,
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/ / 2017.
[9] Master Card & Crescen Rating, Global Muslim Travel Index 2016. 2016.
[10] Moleong,  Lexy  J, Metode Pelelitian  Kualitatif , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
[11] Medhekar,  Anita  and  Haq,  Farooq, Halal Branding for Medical Tourism: Case of Indian Hospital, 2015.
[12] Nugroho, Riant, Public Policy ,  PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
[13] Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal
[14] United  Nations,  World  Tourism  Organization, Recommendations on Tourism Statistics . Series M, No 83, New York. 1994.
[15] Winarno,  Budi, Kebijakan  Publik  (Teori, Proses  dan  Studi  Kasus) ,    CAPS,    Jogjakarta, 2012.
[16] Zamani Farahani, H & Henderson, J.C., Islamic Tourism  and  Managing  Tourism  Development in  Islamic  Societies:  The  Case  of  Iran  and Saudi Arabia. International Journal of Tourism Research, 12, pp. 79-89. 2010.