## PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI
Fannidya Hamdani Zeho*, Luluk Susiloningtyas, Aris Dwi Cahyono Program Studi S1 Administrasi Kesehatan, STIKES Pamenang, Jl. Soekarno Hatta No.15, Bendo Kidul,
Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur 64225, Indonesia
*zfannidya@gmail.com

## ABSTRAK
Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  pemerintah  desa  di  desa Darungan  Kecamatan  Pare  Kabupaten  Kediri  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dalam  bidang kesehatan. Untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa maka penulis merujuk  pada  pengelolaan  yaitu  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Metode  yang  digunakan  untuk  merealisasikan  program  pengabdian masyarakat  ini  adalah  pemaparan  materi,  pendampingan,  evaluasi.  Hasil  pengabdian  masyarakat menunjukan  bahwa  kemampuan  pemerintah  desa  Darungan  Kecamatan  Pare  Kabupaten  Kediri sebenarnya  dari  segi  aspek  kemampuan  dalam  administratif  sudah  baik  dan  selalu  mengalami perbaikan  dari  tahun  ke  tahun,  akan  tetapi  dari  segi  penentuan  program  kerja  dalam  penggunaan Dana  Desa  masih  minim.  Permasalahan  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yakni  ;  (1) terpusatnya  segala  urusan  yang  ada  di  desa  pada  pemerintahan  desa,  (2)  belum  maksimalnya pengawasan  oleh  tim  pengawas,  dan  (3)  masyarakat  desa  yang  kurang  berpartisipasi  secara  aktif dalam menentukan kegiatan.
Kata kunci: dana desa; kesehatan; pengelolaan

## MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS FOR HEALTH IN DARUNGAN VILLAGE, PARE DISTRICT, KEDIRI REGENCY

## ABSTRACT
This  community  service  aims  to  determine  the  ability  of  the  village  government  in  Darungan Village, Pare District, Kediri Regency in managing Village Funds in the health sector. To see the village  government's  ability  to  manage  Village  Funds,  the  authors  refer  to  management,  starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages. The method used to realize this  community  service  program  is  material  presentation,  mentoring,  evaluation.  The  results  of community service show that the ability of the Darungan village government, Pare District, Kediri Regency is actually good in terms of administrative capabilities and is always improving from year to year, but in terms of determining work programs in the use of Village Funds it is still  minimal. These problems are influenced by several factors namely; (1) the centralization of all affairs in the village in the village administration, (2) supervision by the supervisory team is not optimal, and (3) the village community does not participate actively in determining activities.
Keywords: health; management; village fund

## Jurnal Peduli Masyarakat
Volume 5 Nomor 3, September 2023 e-ISSN 2721-9747; p-ISSN 2715-6524 http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  otonomi  desa,  pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  dana desa  untuk  pemerintah  desa  dapat  mengelola  kebutuhannya  sendiri.  Kebijakan  tata  kelola desa  yang  dimuat  dalam  U ndang  Undang  Desa  Nomor  6  tahun  2014 dianggap  sebagai kebijakan  yang  membawa  harapan  baru  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Tujuan  dari  UU  ini  mengharapkan pembangunan  desa  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Kebijakan  ini  diharapkanakan  membawa perubahan-  perubahan  penting  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Beberapa kebijakan  tersebut,  diantaranya  adalah  alokasi  anggaran  yang  besar  kepada  desa  yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  anggaran  desa  dalam  pembangunan,  pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap  dan  tunjangannya  kepada  kepala  desa  beserta  perangkatnya  yang  diharapkan  dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.
Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam  menggunakan  anggaran  yang  dimiliki  sesuai  kebijakan  yang  diambil  untuk memberikan  pelayanan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Salah  satu anggaran  yang  bersumber  dari  APBN  yang  mengalir  ke  kas  desa  salah  satu  mekanisme penyalurannya adalah dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana  Desa.  Kebijakan  alokasi  anggaran  yang  besar  ini  memiliki  konsekuensi  terhadap pengelolaannya  yang  seharusnya  dilaksanakan  secara  professional,  efektif,  efisien,  serta akuntabel  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.
Pembagian  Dana  desa  di  setiap  Desa  memiliki  tujuan  untuk  mendanai  setiap  program pemerintah  desa  dalam  menjalankan  setiap  kegiatan  pemerintah  yang  dibantu  dengan  ke ikut  sertaan  masyarakat  swadaya  gotong  royong  masyarakat  ketika  menjalankan  kegiatan pemerintahan akan pemberdayaan masyarakat. Serta mewujudkan Desa yang Otonominya lebih maju, kemajuan pada suatu Desa itu sendiri bersumber pada keberagaman, kontribusi, indenpedensi,  demokratisasi  serta  pemberdayaan  masyarakat  (Labaso,  2018).  Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Pendapatan,  belanja dan  pembiayaan  desa  harus  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APB) Desa  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  desa  oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Prioritas  penggunaan  dana  desa  yang  ditetapkan  dalam  Permendes  PDTT  RI  Nomor  13 Tahun 2020 Salah satu prioritas desa dalam pengelolaan dana desa ini adalah dalam bidang Kesehatan. Pemerintah Desa Darungan sendiri sudah menerapkan dari mulai dijalankannya program  dana  des  aini  pada  tahun  2016  dengan  salah  satu  program  focus  prioritasnya adalah  bidang  Kesehatan.  Akan  tetapi  dalam  implementasinya  pengelolaan  Dana  Desa  di

## Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 5 No 3, September 2023
Desa  Darungan  ditemukan  permasalahan  yaitu  pada  keterbatasan  kemampuan  pemerintah desa  dalam  menentukan  program  program  Kesehatan  terutaman  yang  juga  melibatkan pemberdayaan  Masyarakat  dibidang  Kesehatan.  Fokus  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian Masyarakat  ini  adalah  melihat  bagaimana  tantangan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Darungan  untuk  bidang  Kesehatan  serta  memberikan  pendampingan untuk merencanakan pengelolaan dana desa khususnya bidang Kesehatan sehingga prioritas kebutuhan akan Kesehatan Masyarakat desa dapat terpenuhi untuk tahun selanjutnya.

## METODE
Metode  yang  digunakan  untuk  merealisasikan  program  pengabdian  masyarakat ini  adalah sebagai berikut:
1. Metode yang digunakan dengan memakai teknik ceramah interaktif dengan media power point.  Adapun  materi  yang  diberikan  yaitu:  pentingnya  pengelolaan  dana  desa  di Desa Darungan Kecamatan Pare.
2. Setelah  peserta  memahami  materi  disampaikan,  dilanjutkan  dengan  proses pendampingan  pemerintah  desa  dalam  menelola  dana  desa.  Untuk  memastikan  bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikutnya yang dijalankan adalah evaluasi.
3. Tim  pengabdian  kepada  masyarakat  memantau  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di Desa Darungan  Kecamatan Pare.
Pengabdian  masyarakat  ini  berfokus  pada  pendampingan  pengelolaan  Dana  Desa  dalam bidang  Kesehatan.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  15  peserta.  Tahapan  kegiatan  pengabdian Masyarakat meliputi:
1. Persiapan kegiatan
Pembuatan  proposal,  pembagian  tugas  masing-masing  pelaksana  dan  perencanaan kegiatan
2. Survei lokasi
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memastikan      kebutuhan      mitra      untuk  mendapatkan manfaat setelah mendapatkan kegiatan ini
3. Koordinasi dengan mitra
Koordinasi    dengan    mitra    melalui kepala   desa   untuk   difasilitasi   oleh Lurah dan mendapat lembar pernyataan  persutujuan  berpartisipasi dalam kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  draft  kegiatan program-program dalam bidang Kesehatan.
5. Evaluasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua peserta.
6. Pelaporan
Pelaporan   secara   menyeluruh   dari awal kegiatan sampai tahap evaluasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  pendampingan  pengelolaan  dana  desa yang  digunakan  untuk  bidang  Kesehatan telah terlaksana  dengan  baik  dan lancar. Selama

## Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 5 No 3, September 2023
kegiatan pendampingan ini para perangkat desa yang terkait dalam proses pengelolaan dana desa  di  Desa  Darungan  Pare  sangat  antusias  selama  kegiatan  berlangsung.  Total peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan  ini berjumlah 15 orang perangkat desa Darungan.

## Gambar 1. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdi Stikes Pamenang
Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  langsung  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  APBD  Kabupaten/kota  kemudian  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  Pembangunan,  pembinaan,  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan Masyarakat.  Salah  satu  priorotas  dana  desa  adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk Kesehatan masyarakatnya. Desa darungan sendiri sudah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari  tahun  2016.  Pengelolaan  dana  desa  Darungan  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan program  dan  kegiatan  di  bidang  Pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  Masyarakat.  Prioritas pengelolaan  dana  desa  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  Masyarakat desa  Darungan  berupa  terjadinya  peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  kesejahteraan  dan penanggulangan  kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan  public  di  tingkat  desa.  Kegiatan  yang menjadi  focus  pengelolaan  dana  desa  Darungan  meliputi  sektor  Pendidikan,  Kesehatan, Pembangunan,  Kawasan  pemukiman,  perhubungan  dan  komunikasi,  serta  bidang pariwisata  untuk peningkatan kualitas hidup Masyarakat desa.
Peningkatan kualitas hidup Masyarakat sendiri diutamakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan  pada  bidang  pelayanan  social  dasar  yang  dapat  berdampak  langsung  pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Kegiatan pelayanan social dasar trsebut kemudian dikelola menjadi beberapa kegiatan pelayanan social dasar diantaranya (1) digunakan untuk operasinal  bidang  kesehatan  seperti  pemeliharaan  sarana  prasarana tempat  posyandu  serta mobil  siaga  (3)  peningkatan  pelayanan  public  ditingkat  Desa  Darungan  yang  diwijudkan dalam  Upaya  peningkatan  gizi  Masyarakat  serta  pencegahan  anak  kurang  gizi (wasting) dan  anak  kerdil (stunting) (2)  untuk  lingkungan  pemukiman  dikelola  untuk  pengadaan, Pengembangan, Pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dasar.

## Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 5 No 3, September 2023
Dalam  pengelolaan  dana  desa  langka  awal  yang  harus  diambil  oleh  aparatur  desa  sendiri adalah  melakukan  perencanaan  mengenai  Dana  Desa  untuk  mengatur  pengelolaan  dana desa  tersebut  akan  digunakan  hal  tersebut  dapat  di  musyawarahkan  melalui  kegiatan musrembang  Desa.  Setelah  di  lakukan  perencanaan  dalam  Musrembang  desa  tahap selanjutnya  adalah  implementasi/pelaksanaan  yang  dimana  diharapkan  dapat  berjalan dengan  baik  dan  dalam  pelaksaanya  dapat  mengikut  sertakan  masyarakat  desa.  Setelah tahap pelaksaan akan ada tahapan pertanggung jawaban dari aparatur desa kemana saja dan berapa  dana  desa  yang  dihabiskan  untuk  keperluan  desa  dalam  hal  keperluan  desa  dan masyarakat  desa  yang  biasanya  akan  dilaporkan  dan  dipertanggung  jawabkan  pada  setiap akhir tahun. Tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan untuk program-program dana desa di usulkan melalui kegiatan musrengbang desa.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  satu  tahun  sekali  dengan  mendiskusikan  mengenai perencanaan  penggunaan  dana  desa  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada desa. Dalam kegiatan musrenbnagdes, perangkat desa mengundang Masyarakat, Pembina desa,  tokoh  adat,  tokoh  agama.  Pada  Desa  Darungan  sendiri  kegiatan  musrenbangdes dilakukan  pada tanggal 12 november 2022. Agenda yang diusulkan untuk program tahun 2023  khususnya  bidang  Kesehatan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  pelatihan  ODGJ,  (2) Posyandu  untuk  balita  dan  ibu  hamil,  (3)  revitalisasi  untuk  lansia,  balita,  dan  jiwa,  (4) pelatihan  pembuatan  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  balita  dan  ibu  hamil,  (5) penyuluhan  calon  pengantin  dan  pola  asuh  sehat,  (6)  desa  siaga  sehat  untuk  rembung stunting,  pelatihan  KPM,  serta  konsultasi  dokter  anak,  (7)  PMT  PAUT, cooking  class, penyuluhan PAUD HI, (8) Desa Bersih Narkoba, (9) pengadaan barang posyandu. Namun dalam  penentuan  rencanaan  program  disini  pada  musrenbangdes  masih  didapati Masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan masih pemerintah desa yang menentukan prioritas program.

## 2. Pelaksanaan
Setelah  program-program  bidang  Kesehatan  tersebut  direncanakan  tahap  selanjutnya adalah  pelaksanaan  atau implementasi  program  tersebut.  Suatu  kegiatan  dari  pelaksanaan program-programa akan di jalankan apabila program tersebut telah dinyatakan sah dan siap untuk  di  implementasikan  (Hulu  et  al.,  2018).  Pada  tahapan  ini  seharusnya  Masyarakat harus  berperan  aktif  dalam  implementasi  program-program  dana  desa  yang  telah disusun dan  direncanakan  Bersama  melalui  musrenbangdes  agar  program  dapat  terealisasi  dan terimplementasi dengan baik dan lancar. Pengelolaan dana desa di desa Darungan sendiri untuk  pelaksanaan  program  dana  desa  bidang  Kesehatan  saat  ini  pada  tahap  pelaksanaan berfokus  pada  program  penanganan  ibu  hamil  dan  balita (stunting dan wasting) dalam pemberian  makanan  tambahan.  Program  ini  juga  menyambung  dari  program  pemerintah untuk  memberikan  makanan  tambahan  untuk  ibu  hamil  KEK  dan  balita wasting .  Dalam pelaksanaan  program-program  dana  desa  sendiri  didapati  kurangnya  partisipasi masyrakatat  serta  kurang  aktifnya  Masyarakat  dalam  kegiatan  serta  hal-hal  yang bersangkutan mengenai desa.

## 3. Pertangung jawaban
Bentuk  perrtanggung  jawaban  dari  pelaksanaan  dana  desa  berupa  bentuk  laporan,  baik laporan  keuangan  maupun  laporan  program..  Pelaporan  dana  desa  di  sampaikan  oleh Kepala  desa  kepada  bupati  melalui camat,  pelaporan  pertanggungjawaban atas  dana  desa tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan  pelaporan  pertanggungjawaban  atas  dana  desa  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah desa dibantu oleh pihak ketiga (Hulu et al., 2018). Untuk desa Darungan sendiri proses  pertanggungjawaban  yang  terakhir  telah  dilakukan  adalah  tahun  2022,  sedangkan untuk  tahun  2023  saat  ini  belum  bisa  dilakukan  pelaporan  dikarenakan  program  masih berjalan  dan  belum  bisa  di  evaluasi.  Untuk  bidang  Kesehatan  sendiri  pada  tahun  2022 didapati realisasi anggaran adalah sebagaui berikut : untuk (1) penyelenggaraan posyandu seperti  pemberian  makanan  tambahan,  KIS,  ibu  hamil,  lansia  serta  insentif  untuk  tenaga professional bidang Kesehatan yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 154.460.000,- (2)  penyuluhan  dan  pelatihan  bidang  Kesehatan  yang  dugunakan  untuk  tenaga  dan  kader Kesehatan  serta  untuk  Masyarakat  sendiri  sebesar  Rp.  21.820.000,-  (3)  penyelengaraan desa  siaga  Kesehatan  Rp.  5.770.000,-  (4)  Pembangunan/  rehabilitasi,  peningkatan  dan pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 12.207.435,-.

## SIMPULAN
Desa  darungan  telah  melakukan  pengelolaan  dana  desa  dari  pemerintah  pusat  secara mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah tangga desa Darungan sendiri. Dalam pengelolaan dana desa sendiri yang dimulai dari perencanaan, pemerintah desa beserta para stakeholder dan  Masyarakat  terkait  melakukan  musrembang  desa  untuk  membahas  usulan  program- program  yang  akan  di  rancang  dan  di  implementasikan.  Dalam  proses  pendampingan pengelolaan  dana  desa  tim  pengabdian  juga  mengusulkan  untuk  program  prioritas khususnya  bidang  Kesehatan.  Setelah  program  di  rencanakan  maka  akan  dilakukan pelaksanaan  program-program  tersebut,  dalam  implementasinya  selama  proses  berjalan masih ditemukan beberapa masalah antara lain terpusatnya segala urusan yang ada di desa pada  pemerintahan  desa,belum  maksimalnya  pengawasan  oleh  tim  pengawas,  dan masyarakat  desa  yang  kurang  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  menentukan  kegiatan. Setelah  dilakukan  implentasi  program  akan  dibuat  pertanggungjawaban.  Pertangung jawaban  dibuat  dalam  laporan  keuangan  serta  laporan  program  kegiatan  yang  sudah berjalan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillah  segala  puji  bagi  Allah  SWT.  Berkat  rahmad  dan  ridha-nya  penulis  dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih kepada STIKES Pamenang yang  telah  mendukung  kegiatan  pengabian  masyarakat  ini,  dan  kepada  semua  perangkat desa  Darungan,  stakeholder  dan  Masyarakat  desa  Darungan  yang  telah  memberikan kesempatan  untuk  melakukan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga  kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. 2(3).
Endah,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  :  Menggali  Potensi.  Jurnal  MODERAT,  6, 135–143.
Fadmawati,  F.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Desa  (PADesa),  Dana  Desa  (DD),  Alokasi Dana  Desa  (ADD),  dan  Jumlah  Sarana  Kesehatan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Desa Bidang  Kesehatan  Tahun  2017  (Studi  Empiris  di  Desa-Desa  Kabupaten  Wonogiri) . Skripsi  tidak  diterbitkan.  Surakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah  Surakarta.  (Online),  (NASKAH  PUBLIKASI.pdf  (ums.ac.id), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
Febriantika,  F.,  Fisabililah,  N.,  Nisaq,  A.  R.,  &  Nurrahmawati,  S.  (2020).  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
Hidayat,  E.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  untuk  Penanggulangan  Pandemi COVID-19  di  Sampang. Soetomo  Communication  and  Humanities ,  (Online),  2(1): 126–136,  (https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165,  diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  10(1), 146. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974
Irma safitri, nila trisna, ikhsan, vellayati hajad. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 5, 39–47.
Kemendes PDTT RI. 2018. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Labaso,  hamid  abdul.  (2018).  analisis  pengelolaan  alokasi  dana  desa(ADD)  dalam pemberdayaan  masyarakat  di  desa  tongko  kecamtan  lage  kabupaten  poso. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38
Masriyani,  Hisbah,  &  Setiawan,  F.  (2021).  implementasi  alokasi  dana  desa  dalam pemberdayaan masyarakat desa mudung darat kecamtan maro sebo kabupaten muaro jambi. 5(2), 601–610. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738
Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. Dedikasi: Journal of Community Engagment, I(2), 87–99. https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z
Rubaini, F. 2019. Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar  Kecamatan  Hamparan  Perak  Kabupaten  Deli  Serdang .  Skripsi  tidak diterbitkan.  Medan:  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Sumatera  Utara. (Online),
Solikhah,  B.,  &  Yulianto,  A.  (2018).  Mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa dengan  penerapan  sistem  keuangandesa  (SISKEUDES).  Seminar  Nasional Kolaborasi Layanan Kolaborasi Masyarakat, 1, 434–438.
https://proceeding.unnes.ac.id/ index.php/snkppm
Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. Jsk , (Online), 2(4): 211– 217,  ((PDF)  Analisis  Kebijakan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Kesehatan  Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan (researchgate.net)
Zeho, F.H., Prabowo, A., Estiningtyas, R.A., Mahadiansar, M., Sentanu, I.G. E.P.S. 2020. Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. J of Socioeconomics and Development, 3(2), 89-100.