## PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

## Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang E-mail: haridisemadi@gmail.com

## Wiranto Mustamin
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: wirantomustamin@gmail.com

## Abstrak
Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum ha katas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi  pemalsuan  atau  pembajakan  atas  merek  yang  tentu  saja  telah melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  memiliki  itikad  baik.  Berdasarkan  hal  tesebut  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terkait merek dalam tatanan hukum  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  akibat pembajakan  merek  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengutamakan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  seperti  peraturan  yang mengikat, buku, serta Jurnal penelitian hukum terkait merek. Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta peraturan  pelaksanaanya.  Hak  atas  merek  diberikan  oleh  negara  dengan melalui  mekanisme  pendaftaran  yang  harus  dilakukan  oleh  pemiliknya. Pendaftaran  tersebut  sifatnya  wajib,  sehingga  jika  tidak  didaftarkan  hak atas  merek  tidak  akan  dilindungi.  Kemudian  dampak  ekonomi  terhadap adanya pembajakan merek adalah meruginya pemilik merek, konsumen, dan  negara.  Pemilik  merek  dirugikan  karena  barang  hasil  produksinya kalah bersaing dengan merek bajakan yang harganya relatif lebih murah. Sedangkan  negara  tidak  mendapatkan  pendapatan  dari  pajak  penjualan. Pada  hal  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang cukup  signifikan  untuk  membiayai  pembangunan.  Akibat  pembajakan merek juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri ( capital flight ), yang berimbas pada banyaknya pengangguran.
Kata Kunci: Pembajakan; Merek; Hukum Kekayaan Intelektual; Indonesia

## Abstract
Trademarks are part of intellectual property rights, for this reason, there is a need for legal protection over trademarks. The current phenomenon is that there is a lot of counterfeiting or piracy of brands which of course has violated the law carried out by producers of goods and/or services that do not have good faith. Based on the
case,  this  research  aims  to  find  out  the  legal  policies  related  to  brands  in  the intellectual property legal order in Indonesia and to determine the effects of brand piracy  on  the  Indonesian  economy.  This  research  is  doctrinal  research  using normative legal research methods. The approach used is the legislation approach and  conceptual  approach  by  prioritizing  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials such as binding regulations, books, and journals of legal research related to  brands.  This  study  shows  that  brand-related  policies  are  regulated  in  Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and their implementing regulations. The rights to the mark are granted by the state through the  registration  mechanism  which  must  be  carried  out  by  the  owner.  The registration is mandatory so that if rights are not registered the trademark will not be protected. Then the economic impact on brand piracy is the loss of brand owners, consumers, and the state. Brand owners suffer losses because their products cannot compete with pirated brands whose prices are relatively cheaper. Whereas the state does not get income from sales tax. In the case of taxation, it is a significant source of state revenue to finance development. As a result of brand piracy also caused capital flight abroad (capital flight), which affected the number of unemployed.
Keywords: Piracy; Trademarks; Intellectual Property Law; Indonesia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan informasi serta adanya globalisasi saat ini    tidak  dapat  dibendung  lagi (Disemadi  &  Prananingtyas,  2019). Perkembangan  tersebut  memberikan konsekuensi semakin menipisnya batas wilayah  antara  negara  satu  dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin  majunya  alat  tranportasi, demikian  juga  dengan  kehidupan ekonomi.  Negara-negara  berkembang termasuk Indonesia, kehidupan ekonomi  dikendalikan  oleh  norma- norma hukum yang ada agar perilaku ekonomi  tidak  menyimpang  dan kecurangan.  Namun,  dewasa  ini terdapat  fenomena  memperlihatkan bahwa norma-norma dibidang ekonomi
belum mampu mengakomodasi  aktifitas  dan  proses ekonomi yang ada.
Berbicara  tentang  kehidupan ekonomi  maka  tidak  lepas  dari  dunia perdagangan,  sedangkan  berbicara perdagangan  maka  yang  menjadi bagian  penting  adalah  merek.  Melalui
merek,  memberikan  informasi  atau pengetahuan  kepada  konsumen  akan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh produsen karena merek memiliki fungsi  sebagai  daya  pembeda  atau distinctiveness (Mulyani,  2014).  Merek diibaratkan  sebagai  ” ID  Card ”  atau tanda  pengenal  bagi  barang  dan/atau jasa  yang  dihasilkan.  Kedudukan merek  dipengaruhi  oleh  mutu  yang dihasilkan oleh suatu pelaku ekonomi (perusahaan atau produsen), sehingga merek  sering  digunakan  dalam  dunia periklanan dan pemasaran ke masyarakat.  Merek  yang  disuguhkan kepada konsumen dalam hal ini adalah masyarakat  sering  dikaitkan  dengan image, kualitas  atau  reputasi  dengan merek  lain.  Maka  dari  itu,  sebuah merek  dapat  menjadi  sesuatu  yang sangat berharga secara komersial, dan dengan  adanya  merek  suatu  produk dapat menjadi bernilai atau mahal. Konsumen  yang  menggunakan produk  barang  dan/atau  jasa  yang mereknya  terkenal  akan  memberikan kebanggaan tersendiri. Namun,
adapula produk yang memiliki merek tidak  terkenal  bahkan  tidak  memiliki merek.  Adanya  keberagaman  merek dalam dunia perdagangan
memberikan begitu banyaknya pilihan bagi
konsumen,
tergantung kemampuan atau daya beli konsumen itu sendiri. Akibat adanya keberagaman  daya  beli  yang  dimiliki konsumen memberikan peluang besar bagi  pelaku  ekonomi  atau  produsen yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan melalui kecurangan.
Kecurangan yang dimaksud salah satu contohnya  adalah  pemalsuan  (bajak) atas merek yang terkenal.
Hadirnya  kecurangan  pelaku ekonomi  di  atas,  tidak  lepas  dari tingkat  konsumtif  masyarakat  yang tidak  diimbangi  dengan  kemampuan daya  beli.  Apabila  tingkat  konsumtif masyarakat  yang  tidak  memiliki kemampuan daya beli meningkat maka menuntut  pelaku  ekonomi  ”kotor” memproduksi dan mengedarkan barang/atau jasa yang memiliki merek terkenal palsu.
Kegiatan-kegiatan  pembajakan atas  merek  terkenal  didorong  oleh keinginan produsen untuk memperoleh  keuntungan  besar  dalam waktu  yang  relatif  singkat,  karena produk  dengan  merek  terkenal  lebih disukai  oleh  konsumen.  Pelanggaraan terhadap  merek  ini  telah  terjadi deberbagai negara termasuk Indonesia. Pelanggaran terhadap merek umumnya  adalah  pemakaian  merek tanpa  ijin,  atau  peniriuan  terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan  pemasaran.  Kejahatan pembajakan merek merupakan kejahatan  intelektual  yang  bukan hanya  merugikan  perorangan  pemilik merek,  konsumen,  melainkan  dapat merugikan  negara  (Sujatmiko,  2007).
Maka  dari  itu  permasalahan  tentang
perlindungan hukum atas merek patut untuk  diperhitungkan  untuk  dikaji, karena negara dalam kasus pelanggaran merek dirugikan dari sisi penerimaan  pajak.  Karena  produk- produk bajakan yang dipasarkan tidak dikenai  pajak.  Ditambah  lagi  larinya investor  asing  apabila  kepastian hukum  terhadap  merek  tidak  berjalan secara  optimal  atau  tidak  pasti
” uncertanty” (Sujatmiko, 2007).

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan paparan latar belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan permasalahan  yang  perlu  dikaji,  yaitu bagaimana kebijakan pengaturan merek dalam tatanan Hukum Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia?; dan apakah akibat pembajakan merek terhadap perekonomian di Indonesia?.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam  penelitian  ini  bersifat  doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum  normatif  atau normative  legal research (Suteki  &  Taufani,  2019).
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Data  yang dipergunakan  adalah  data  sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung  sumbernya  atau  objek penelitiannya  berupa  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier
(Disemadi,  2019).  Bahan  hukum tersebut seperti Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2016,  Buku,  dan jurnal penelitian hukum. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan  dengan  studi  dokumenter atau studi kepustakaan ( library research ), dengan metode pengumpulan data dengan
menggunakan  teknik  bola  salju, dengan  menelusuri  sumber-sumber
peraturan  perundangan  di  bidang merek.  Setelah  terkumpul,  kemudian dianalisis  secara  secara  kualitatif (Disemadi  &  Roisah,  2019).  Teknik analisis  ini  merupakan  teknik  yang mana  bahan-bahan  atau  literatur- literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran  tentang  topik penelitian sehingga membantu penulis membuat  suatu  kesimpulan  yang benar .

## PEMBAHASAN
Kebijakan  Pengaturan  Merek  dalam
Tatanan Hukum
Kekayaan

## Intelektual Di Indonesia
Selain  hak  cipta,  paten,  desain industri,  desain  tata  letak  sirkuit terpadu,  rahasia  dagang,  varietas tanaman,  dan  indikasi  georafis,  merek juga merupakan salah satu bagian dari kekayaan  intelektual  (Bafadhal,  2018). Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem  yang  melekat  dalam  tata kehidupan  modern  yang  mengikat negara-negara yang membuat kesepakatan  pembentukan  Organisasi Dagang  Dunia  yaitu  dalam WTO Agreement atau Agreement  Estabilishing the  Word  Trade  Organization .  Bagian dalam WTO  Agreement mengatur  hak kekayaan  intelektual  yang  dituangkan dalam TRIPs Agreement atau Agreement on  Trade-Related  Aspects  of  Intelectual Property Rights (Bafadhal, 2018).
Perjanjian  TRIPs  merupakan tatanan  global  yang  mengatur  norma dan standar perlindungan hak kekayaan  intelektual,  yaitu  mengatur ruang lingkup dan prosedur perolehan dan  penegakan  pelanggaran  hak kekayaan  intelektual,  dan  menetapkan kewajiban  atau  ketaatan  penuh  ( full compliance )  melalui  hukum  nasional masing-masing  (Roisah,  2019).  Negara Indonesia  merupakan  salah  satu anggota dalam perjanjian WTO melalui
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994 tentang
Ratifikasi Agreement Estabilishing The Word Trade
Organization. Atas  ratifikasi  perjanjian WTO  maka  konsekuensinya  adalah Indonesia  juga  meratifikasi  perjanjian- perjanjian  internasional  dibidang  hak kekayaan  intelektual  sebagai  bentuk kewajiban untuk mengimplementasikan
perjanjian TRIPs (Roisah, 2015).
Berbicara  pengaturan  merek sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan intelektual  pada  dasarnya  telah  diatur sejak  awal  kemeerdekaan  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang
Nomor  19  tahun  1992  tentang  Merek. Setelah  bergabungnya  Indonesia  pada perjanjian TRIPs maka pada tahun 1997 undang-undang  terkait  merek  direvisi kembali  menjadi  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  1997  tentang  Merek, dengan menyesuaikan ketentuan- ketentuan  yang  ada  pada  perjanjian TRIPs.  Pada  tahun  2001  undang- undang  merek  tersebut  kembali mengalami perubahan dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2001  tentang  Merek  dan perubahan  terakhir  hingga  berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  (selanjutanya disebut  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis).
Pasal  1  angka  1  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  mendefinisikan merek,  yaitu  “ merek  adalah  tanda  yang dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh
orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan  barang  dan/atau  jasa ”. Definisi  merek  pada  UU  Merek  dan Indikasi Geografis merupakan perluasan dari pengaturan sebelumnya, yang  mana  UU  Merek  tahun  2001 belum  mengatur  mengenai  merek  3 dimensi, syara, dan hologram.
Di  Indonesia  ataupun  negara lain  pemakaian  merek  dimaksudkan untuk  1).  Tanda  pengenal  untuk membedakan  hasil  produksi  yang dihasilkan  seseorang  atau  beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum  dengan  produksi  orang  lain atau  badan  hukum  lainnya;  2).  Alat promosi,  sehingga  mempromosikan hasil  produksinya  cukup  dengan menyebut  Mereknya;  3).  Jaminan  atas mutu barangnya; dan 4). Penunjuk asal barang  dan/atau  jasa  dihasilkan (Direktorat Jendral
Kekayaan
Intelektual,  www.dgip.go.id  ,  05 Desember 2019).
P.D.D
Dermawan dalam Thoyyibah  Bafadhal    membagi  fungsi merek ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi indikator  sumber,  fungsi  indikator kualitas  dan  fungsi  sugestif  (Bafadhal, 2018). Merek memiliki fungsi indikator sumber,  diartikan  bahwa  merek berfungsi  untuk  menunjukkan  bahwa suatu  prodok  bersumber  secara  sah pada  suatu  unit  usaha  dan  karenanya juga  berfungsi  untuk  memberikan indikasi  bahwa  produk  itu  dibuat secara professional, kemudian merekmemiliki fungsi indikator kualitas,  diartikan  bahwa  merek berfungsi  sebagai  jaminan  kualitas khususnya  dalam  kaitannya  dengan produkproduk  bergengsi,  sedangkan merek  memiliki  Fungsi  sugestif, diartikan  bahwa  merek  memberikan kesan  akan  menjadi  kolektor  produk tersebut (Bafadhal, 2018).
Atas  dasar  merek  merupakan suatu  tanda  pembeda  menyebabkan
perlindungan  terhadap  merek  menjadi sangatlah  penting.  Sewajarnya  apabila suatu  merek  yang  dimiliki  oleh produsen  tidak  boleh  sama  dengan dengan  merek  milik  produsen  atau orang  lain  (Roisah,  2014).  Agar  dapat diterima  oleh  masyarakat  luas  dan menjadi  merek  terkenal,  suatu  merek memerlukan suatu proses yang panjang.  Pemilik  harus  manjaga reputasi  barang  dan/atau  jasa  yang dipasarkan  baik  dari  segi  kualitas maupun  standar  yang  ada.  Merek terkenal  disebutkan  pada  Penjelasan Pasal  21  huruf  b  UU  Mereke  dan Indikasi  Geografis  yeng  menyebutkan merek  terkenal  berkaitan  dengan pengetahuan  masyarakat  atas  merek tersebut  dan  reputasi  merek  karena diperoleh  karena  promosi,  investasi  di beberapa  negara  oleh  pemiliknya,  dan disertai  bukti  pendaftaran  di  beberapa negara (Dharma, 2014).
Seperti  disebutkan  sebelumnya bahwa Indonesia telah mengundangkan beberapa perundang- undangan  terkait  hak  kekayaan intelektual  termasuk  merek  sebagai konsekuensi  atas  keikutsertaannya pada perjanjian TRIPs yang dimaksudkan  untuk  perlindungan hukum terhadap hak kekeyaan intelktual (Kurniawan, 2013). Berbicara mengenai  hak  cipta  perlindungan diberikan secara langsung tanpa harus memiliki  syarat  apapun  ( Automatic Protection atau Automatically  Protection System ).  Dalam  hak  cipta  tidak  wajib untuk  didaftar,  namun  pengaturan yang  menganjurkan  pendaftaran  hak cipta dimaksudkan
untuk memudahkan pembuktian atau
kepastian hukum apabila ada pembajakan.  Sedangkan  hak  kekayaan intelktual  ( Industrial  Property  Rights ) termasuk  didalamnya  adalah  merek perlindungan hukumnya disebut first to file  system atau  di  Indonesia  dikenal
dengan  sistem  konstitutif.  Sistem konstitutif  ini  berarti  pendaftar  yang lebih dahulu yang diberikan perlindungan  hukum  atau  didasarkan pada pendaftaran pertama (Kurniawan, 2013).
Berbicara mengenai perlindungan  huku  terhadap  merek maka  tidak  lepas  dengan  pendaftaran suatu  merek  itu  sendiri,  karena perlindungan  merek  diberikan  kepada pendaftar merek pertama (Putra, 2014). Di  Indonesia  pengaturan  pendaftaran merek di atur dalam Bab III UU Merek dan  Indikasi  Geografis.  Pasal  4  UU Merek den Indikasi
Geografis meneyebutkan
“Permohonan pendaftaran  Merek  diajukan  oleh Pemohon  atau  Kuasanya  kepada Menteri  secara  elektronik  atau  non- elektronik  dalam  bahasa  Indonesia” dengan memuat a). tanggal, bulan, dan tahun  Permohonan;  b).  nama  lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c). nama lengkap dan alamat Kuasa  jika  Permohonan  diajukan melalui  Kuasa;  d).  warna  jika  Merek yang  dimohonkan  pendaftarannya menggunakan  unsur  warna;  e).  nama negara  dan  tanggal  permintaan  Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan  diajukan  dengan  Hak Prioritas; dan f). kelas barang dan/atau kelas  jasa  serta  uraian  jenis  barang dan/atau jenis jasa.
Surat  permohonan  pendaftaran Merek  dilampiri  dengan:  a).  fotokopi KTP,  sedangkan  bagi  pemohon  yang berasal  dari  luar  negeri  sesuai  dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa  hukumnya;  b).  fotokopi  akte pendirian  badan  hukum    yang  telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum; c). fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila
permohonan  diajukan  atas  nama  lebih dari  satu  orang  (Merek  kolektif);  d). surat kuasa khusus apabila permohonan  pendaftaran  dikuasakan; e). tanda pembayaran biaya permohonan;  f).  10  helai  etiket  Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);  dan  g).  surat  pernyataan  bahwa Merek  yang  dimintakan  pendaftaran adalah  miliknya  (Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual, www.dgip.go.id , 05 Desember 2019).
Kemudian Pasal 8 UU Merek dan Indikasi  Geografis  mengatur  kembali mengenai  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  Syarat  dan  Tata  Cara Permohonan  merek  diatur  dengan peraturan  pelaksana  yaitu  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor 67  Tahun  2016  Tentang  Pendaftaran Merek  (Permen  Pendaftaran  Merek). Ruang  lingkup  Peraturan  Menteri  ini terdiri  atas:  a).  syarat  dan  tata  cara Permohonan; b). kelas barang atau jasa; c). penolakan Permohonan; d). perbaikan sertifikat Merek terdaftar; e). syarat  dan  tata  cara  permohonan perpanjangan jangkawaktu pelindungan Merek terdaftar; f). syarat dan  tata  cara  permohonan  pencatatan perubahannama  dan/atau  alamat;  g). syarat  dan  tata  cara  permohonan pencatatan pengalihanHak atas Merek; h).  permohonan  pendaftaran  Merek Kolektif; dan i). petikan resmi sertifikat.
Tata  cara  permohonan  merek diatur pada Pasal 6 Permen Pendaftaran Merek, yang mana permohonan merek dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. Pasal 7 Permen Pendaftaran Merek menyebutkan permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat  Jenderal,  dengan  mengisi formulir  secara  elektronik.  Selain mengisi  formulir  pemohon  harus mengunggah  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu:
a). bukti pembayaran biaya Permohonan; b). label Merek sebanyak 3  (tiga)  lembar,  dengan  ukuran  paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua senti meter) dan paling besar 9x9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter); c). surat pernyataan  kepemilikan  Merek;  d). surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui  Kuasa;  dan  e).  bukti  prioritas, jika  menggunakan  Hak  Prioritas  dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.  Sedangkan  permohonan merek  secara  non-elektronik  diajukan secara  tertulis  kepada  Menteri.  Dalam mengajukan Permohonan merek secara non-elektronik, pemohon harus melampirkan  dokumen  sebagaimana layaknnya permohonan elektornik.
Permen  Pendaftaran  Merek sebagai  peraturan  pelaksana  dari  UU Merek  dan  Indikasi  Geografid  jugs mengatur  mengenai  merek  yang  tidak dapat  didaftar  dan  ditolak.  Pasal  16 Permen  ini  mengatur  permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar apabila:  a).  bertentangan  dengan ideologi  negara,  peraturanperundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan,  atau  ketertiban  umum;  b). sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang  dimohonkan  pendaftarannya;  c). memuat unsur yang dapat menyesatkan  masyarakat  tentang  asal, kualitas,  jenis,  ukuran,  macam,  tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan  pendaftarannya  atau merupakan  namavarietas  tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; d). memuat keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan kualitas,  manfaat,  atau  khasiat  dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e).  tidak  memiliki  daya  pembeda; dan/atau  f).  merupakan  nama  umum dan/atau lambang milik umum.
Selanjutnya permohonan ditolak oleh  Menteri  dalam  hal  merek  yang
dimohonkan  mempunyai  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan: a). Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;  b).  Merek  terkenal  milik  pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c).  Merek  terkenal  milik  pihak  lain untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak sejenis  yang  memenuhi  persyaratan tertentu;  atau  d).  indikasi  geografis terdaftar.  Kemudian  Permen  ini  juga menyebutkan permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut: a). merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas  persetujuan  tertulis  dari  yang berhak;  b).  merupakan  tiruan  atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,  lambang  atau  simbol  atau emblem  suatu  negara,  atau  lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak yang  berwenang;  atau  c).  merupakan tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau capatau stempel resmi yang digunakan oleh  negara  atau  lembaga  Pemerintah, kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari pihak  yang  berwenang.  Kemudian selanjutnya  Permen  Pendaftran  Merek ini mengatur permohonan ditolak oleh Menteri  jika  Permohonan  tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
proses permohonan pendaftaran merek  dari  sejak  Tanggal  Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan  terobosan  yang  diatur dalam  UU  merek  yang  baru,  Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi
Geografis.    Sebelumnya  berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemroresan permohonan adalah sekitar
12  hingga  18  bulan.  Namun  pada prakteknya  DJKI  kesulitan  memenuhi jangka  waktu  tersebut,  terutama disebabkan  oleh  tingginya  volume permohonan  yang  masuk  berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJKI. Secara umum, biasanya satu permohonan  saat  ini  akan  memakan waktu  antara  18-24  bulan  sampai terbitnya Sertifikat.
Pemohon tidak dapat mengambil  tindakan  hukum  apapun terhadap pihak lain yang menggunakan merek  tanpa  ijin  selama  Sertifikat Merek  belum  terbit,  namun  setelah merek tersebut didaftar Pemegang Hak Merek  dapat  menuntut  ganti  kerugian atas pelanggaran merek yang dilakukan setelah Tanggal Penerimaan. Komponen  Biaya  Permohonan  Merek adalah  Rp.  2.000.000,00  setiap  satu merek di satu kelas, tanpa ada batasan untuk  jumlah  jenis  barang  atau  jasa yang  dicantumkan  sepanjang  masih dalam  kelas  yang  sama.  Tentunya komponen  biaya  ini  belum  termasuk biaya jasa profesional apabila permohonan diajukan melalui Konsultan HKI Terdaftar.
Secara  keseluruhan  kebijakan hukum  terkait  merek  di  Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis;
2. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2018
Tentang Pendaftaran Merek Internasional  Berdasarkan  Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
3. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  07  Tahun  2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan  Fungsi  Komisi  Banding  Merek ditetapkan  Tanggal  23  Februari 2005;
4. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1995 tentang  Komisi  Banding  Merek ditetapkan  Tanggal  29  Agustus 1995;
5. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993;
6. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2019 tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  Nomor  67  Tahun  2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan  Intelektual  Nomor  HKI- 02.KI.06.01  Tahun  2017  tentang Penetapan  Formulir  Permohonan Merek.

## Akibat Pembajakan Merek Terhadap Perekonomian Indonesia
Indonesia  merupakan  negara dengan  konsumen  barang  bermerek palsu  yang  cukup  besar.  Permintaan barang  bermerek  palsu  yang  tinggi disebabkan  oleh  pertama,  kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengenai bahaya  apabila  menggunakan  barang palsu.  Kedua,  sanksi  hanya  dikenakan bagi produsen barang bermerek palsu, belum  ada  sanksi  bagi  konsumen barang  palsu.  Ketiga,  suplai  barang bermerek  palsu,  baik  yang  diproduksi di Indonesia, maupun yang berasal dari luar  negeri  sangat  mudah  diperoleh. Indonesia  menjadi  sasaran  produk- produk bermerek palsu, bukan pemasok  barang  palsu  ke  seluruh dunia.
Pembajakan merek seperti disebutkan
sebelumnya dapat
merugikan perorangan maupun negara. Kasus-kasus pembajakan
terhadap merek telah banyak mengakibatkan kehilangan kesempatan ( opportunity  loss )  pasar  yang  cukup besar  bagi  pemilik  merek.  Tindakan pembajakan  merek  ini  tidak  hanya berimbas  pada  pemilik  merek,  tetapi juga  merugikan  masyarakat  sebagai konsumen. Namun yang paling merugi adalah produsen yang pada umumnya adalah pemilik merek, dan juga negara (Sujatmiko, 2007).
Peningkatan  pemalsuan  merek atau pembajakan merek yang sedemikian  tinggi  secara  garis  besar disebabkan  tiga  hal,  yaitu  inflasi  yang tinggi, peningkatan permintaan barang yang  memiliki  merek  palsu,  dan penawaran  barang  tersebut  yang semakin luas di masyarakat. Peningkatan permintaan barang dengan  merek  palsu  disebabkan  oleh penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi  yang  tinggi  serta  kemudahan peredaran  dan  perdagangan  barang palsu  di  masyarakat.  Peningkatan kemajuan  teknologi  informasi,  dan perubahan  gaya  hidup online turut mendukung  peningkatan  peredaran barang palsu di masyarakat, khususnya untuk  produk  kosmetika  dan  barang dari kulit. Indonesia dinilai merupakan negara  pembeli  produk  dengan  merek palsu. Orientasi untuk membeli barang bermerek terkenal, meskipun pendapatan tidak cukup untuk membeli yang asli, merupakan perilaku konsumen
yang meningkatkan penjualan  barang  bermerek  palsu  atau bajakan.
Kerugian  yang  ditimbulkan akibat pemalsuan bukan hanya kehilangan  pendapatan  bagi  pemilik hak kekayaan intelektual (dalam hal ini pemilik merek) dan penerimaan negara dalam  bentuk  pajak  (Sujatmiko,  2007). Barang-barang  bermerek  palsu  yang diproduksi dalam skala besar berpeluang  untuk  membahayakan
kesehatan  dan  keamanan  masyarakat luas.  Misalnya  obat-obatan  bermerek palsu,  dapat  menyebabkan  gangguan lain  atau  bahkan  kematian  jika dikonsumsi.  Selain  itu,  obat-obatan bermerek  palsu  ikut  berkontribusi terhadap perkembangan penyakit yang semakin  hari  semakin  kebal  (r esisten ) terhadap  obat.  Pemalsuan  merek  juga bisa merugikan masyarakat ketika hasil penjualan  barang  dengan  merek  palsu tersebut  digunakan  untuk  membiayai kegiatan teroris atau kelompok kriminal  tertentu.  Contohnya  adalah penjualan t-shirt bermerek  palsu  di Broadway, Amerika Serikat, menjelang Olimpiade  Atlanta  yang  ternyata ditujukan untuk membiayai penyerangan World  Trade  Centerpada 1993. Contoh  lainnya  adalah  keluarga Camorra,  salah  satu  kelompok  mafia terbesar  di  Eropa,  yang  memperoleh lebih  dari  10  persen  dari  total keuntungan tahunannya (US$ 25 miliar) dari  penjualan  barang  bermerek  palsu atau  bajakan.  Kasus  di  India  lebih mengkhawatirkan lagi, dimana pembajakan  film  dan  album  musik dimonopoli oleh satu kelompok teroris besar  bernama  D  company.  Kegagalan pemerintah untuk memberantas kegiatan pemalsuan tersebut menyebabkan  banyak  investor  batal menanamkan  uangnya  untuk  proyek film Bollywood (Mardanugraha & dkk., n.d.).
Gambaran  tentang  pemalsuan merek  tersebut  menyiratkan  bahwa dalam  perekonomian  suatu  negara, merek memegang peran penting. Maka dari itu peraturan perundang- undangan  terkait  merek  bertujuan untuk melindungi bisnis dan mencegah orang  menunggang  reputasi  merek yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau perusahaan.  Apabila  merek  memiliki persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhan  dengan  merek  lain,  maka
merek  tersebut  telah  menyesatkan masyarakat sebagai konsumen.
Pada tataran teori Tsai dan Chou (2012)    mencoba  meneliti  tentang dampak  pemalsuan  merek  terhadap kesejahteraan masyakarat dengan menggunakan model diferensiasi vertical,  dampak  kegiatan  pemalsuan merek terhadap perekonomian mendapatkan  hasil  sebagai  berikut. Kesimpulan pertama, dengan kehadiran  barang  bermerek  palsu, penjualan  barang  asli  tetap  dapat meningkat. Tetapi, harga dan keuntungan yang diterima oleh penjual produk asli akan menurun. Selanjutnya, diteliti  pengaruh  penegakan  hukum oleh  pemerintah  terkait  kegiatan pemalsuan  terhadap  kesejahteraan masyarakat.  Ketika  upaya  penegakan hukum  terhadap  barang  bermerek palsu  dibuat  lebih  ketat,  kesejahteraan bisa  naik,  namun  tergantung  dari efisiensi  dari  kegiatan  produksi produsen  asli  dan  palsu.  Sebagai tambahan, studi ini juga berkesimpulan bahwa  ketika  penegakan  dilakukan dengan  tegas,  hasilnya  (kesejahteran masyarakat) lebih tinggi dibandingkan ketika upaya penegakan tersebut lemah (Mardanugraha & dkk., n.d.).
Praktek  terkait  pemalsuan  atau pembajakan  merek  di  Indonesia meliputi  cara-cara  seperti:  a).  Praktek peniruan  merek  dagang,  dilakukan dengan  cara  meniru  merek  terkenal ( well known trade mark ) yang sudah ada sehingga  mere  katas  barang  dan/atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya  sama  dengan  mere  katas barang  dan/atau  jasa  yang  sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan  kepada  konsumen  seakan-akan yang  diproduksi  sama  dengan  produk yang  sudah  terkenal;  b).  Praktek pemalsuan  merek  dagang,  dilakukan oleh produsen yang tidak beritikad baik dengan  cara  memproduksi  barng-
barang dengan mempergunakan merek yang  sudah  terkenal  yang  bukan haknya;  dan  c).  Perbuatan-perbuatan yang  dapat  mengacaukan  publik berkenaan  dengan  sifat  da  nasal-usul merek.  Perbuatan  ini  masuk  dalam persaingan  usaha  tidak  jujur  apabila produsen  mencantumkan  keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak  sebenarnya  untuk  mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki  kualitas  yang  baik  karena berasal  dari  daerah  penghasil  barang bermutu (Aryani, 2009).
Apabila diamati, aksi pembajakan merek menyebabkan aspek perekonomian makro menjadi terganggu.  Dari  aspek  ekonomi, kerugian  yang  timbul  bisa  bermacam- macam  yaitu,  negara  akan  kehilangan pendapatan dari sektor pajak penjualan,  karena  barang  dengan merek palsu dijual tanpa dikenai pajak. Dari sisi investasi, banyak terjadi capital flight (modal  pergi)  keluar  negeri,  jika banyak investor mamindahkan modalnya  ke  luar  negeri,  jelas  akan berdampak  pada  banyaknya  tenaga kerja  yang  kena  PHK.  Selain  Itu, pembajakan merek juga akan merugikan  masyarakata  luas  selaku konsumen  dari  barang/atau  jasa. Akibat pembajakan ini merek dirugikan,  karena  barang  bajakan memiliki  kualitas  yang  tidak  sesua standar,  walaupun  tidak  sedikit masyarakat  Indonesia  lebih  memilih barang yang bermerek palsu (Sujatmiko, 2007).
Pelanggaran terhadap hak merek cenderung
dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah  dengan  mencoba  meniru  atau memalsukan  atau  memanfaatkan  dan menggunakan  merek  yang  sudah dikenal  dimasyarakat  dengan  itikad tidak  baik  (Roisah,  2015).  Dimana  dari tindakan  tersebut  dapat  merugikan
bagi  pemilik  hak  merek  terdaftar  juga bagi  konsumen  dan  juga  dapat merugikan  negara.  Dapat  dikatakan bahwa merek memiliki peranan penting dalam  kehidupan  ekonomi  (Mamahit, 2013).  Maka  untuk  menstabilkan kehidupan ekonomi khususnya perdagangan  yang  memamfaatkan merek, perlu adanya upaya perlindungan  merek.  Upaya  ini  dapat beupa  tindakan  sebagai  berikut:  1). Kepastian  pengaturan  tentang  merek; 2).  Pendaftaran  terhadap  merek,  yang merupakan  inisiatif  pemilik  merek;  3). Penolakan  pendaftran  berdasarkan undang-undang yang berlaku; serta 4). Pembatalan merek yang telah terdaftar, hal  ini  bertujuan  untu  melindungi pemilik merek yang sah.

## PENUTUP
Terhadap  pembahasan  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa: pertama, kebijakan pengaturan  merek  dalam  tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia  di  atur  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adannya undang-undang dan peraturan  pelaksana  terkait  merek memberikan  kepastian  hukum  serta perlindungan  hukum  bagi  pemilik merek terkenal. Kriteria merek terkenal haruslah  memperhatikan  fakta  jangka waktu  pemakaian  merek,  penampilan merek  yang  mempunyai  ciri  khas tersendiri  yang  melekat  pada  ingatan masyarakat banyak, pendaftaran merek di  beberapa  negara,  reputasi  merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang  prima  dan  nilai  komersial  yang tinggi, serta pemasaran dan peredaran produk  dengan  jangkauan  yang  luas hampir di seluruh dunia. Maka dari itu merek terkenal pada dasarnya mensyaratkan  pengetahuan  umum masyarakat  dan  reputasi  terhadap
merek  tersebut,  yang  ditandai  antara lain dengan terdaftar di banyak negara serta pemasaran dan peredaran produk secara  luas. Kedua, pembajakan  merek sangat  berdampak  bagi  kehidupan ekonomi baik Indonesia maupun di luar negeri.  Dimana  negara  dirugikan  dari sektor  pajak  penjualan  (PPN)  karena barang  dengan  merek  bajakan  tidak membayar  pajak  penjualan  yang seharusnya  dibayar  oleh  pemiliknya. Disamping  kehilangan  pendapatan  di sektor  pajak,  negara  juga  terancam terjadinya capital  flight (modal  lari) keluar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani, Esti. (2009). “Pemalsuan Merek dan  Penegakan  Hukumnya (Ditinjau  dari  Aspek  Hukum Pidana)”, Jurnal Wacana Hukum, 3(1), 52-63.
Bafadhal,
Thoyyibah. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap  Merek  Terkenal  Di Indonesia: Kasus
IKEA”, Undang:  Jurnal  Hukum, 1(1),  21- 41.
Dharma,  Setia.  (2014).  “Perlindungan
Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui
Pembatasan  Pendaftaran  Nama Domain”, Jurnal  Cita  Hukum 2(2), 193-206.
Direktorat Jendral
Kekayaan
Intelektual, Pengenalan  Merek, www.dgip.go.id , Diakses Pada 05 Desember 2019
Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Kholis Roisah. (2019). “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro
Sebagai  Solusi  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat”, Law
Reform , 15(2), 177-194.
Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Paramita
Prananingtyas. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap  Nasabah  Perbankan
Pengguna CRM (Cash Recycling
Machine)”, Jurnal
Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 286-402. Disemadi,  Hari  Sutra.  (2019).  “Risk Management  In  The  Provision Of  People’s  Business  Credit  As Implementation  Of  Prudential Principles.” Diponegoro  Law Review, 4(2), 194-208. Kurniawan,  I  Gede  Agus.  (2013). “Pengaturan Penghentian Pemakaian  Indikasi  Geografis Pada  Merek  Terdaftar  Oleh Pihak  Lain  Yang  Tidak  Berhak (Studi  Komparatif  Beberapa Negara)”, Jurnal Magister Hukum Udayana  (Udayana  Master  Law Journal), 2(2), 1-18. Mamahit,  Jisia.  (2013).  “Perlindungan Hukum  Atas  Merek  Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, Lex Privatum, 1(3), 90-100. Mardanugraha, Eugenia., dkk. Dampak Ekonomi  Pemalsuan  Di  Indonesia, https://www.google.com/sear ch?client=firefox-b- d&q=kerugian+negara+akibat+ merek+palsu, Diakases Pada 07 Desember 2019. Mulyani,  Sri.  (2014).  “Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia sebagai  Upaya  Mendukung
Pembangunan
Ekonomi”,
Masalah-Masalah
Hukum,
43(2),213-223. Putra,  Fajar  Nurcahya  Dwi.  2014. “Perlindungan  Hukum  bagi Pemegang  Hak  atas  Merek terhadap Perbuatan
Pelanggaran  Merek”, Mimbar Keadilan , 97-108. Roisah,  Kholis.  (2014).  “Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual”, Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 372-379.
Roisah,  Kholis.  (2015).  “Kebijakan
Hukum “Tranferability” terhadap  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia”, Law  Reform, 11(2), 241-254.
Roisah,  Kholis.  (2019). Aksentualisasi Kepemilikan Kolektif Sebagai Respon  Terhadap  Tatanan  Global Hak Kekayaan Intelelktual. Semarang: Undip Press. Sujatmiko, Agung. (2007).
“Pembajakan  Merek  Merusak Perekonomian Nasional”, Jurnal Hukum  Pro  Justitia, 25(3),  178- 189.
Suteki & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori Dan Praktik) . Depok: PT
RajaGrafindo Persada.