DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 4 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin
Chandra Dewi 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, chandra.dewi.hamggsore.2023@gmail.com
Corresponding Author: chandra.dewi.hamggsore.2023@gmail.com
Abstract: The  aim  of  this  research  is  to  illustrate  how  serious  the  problem  of  Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) is in Indonesia, as well as its destructive impact on the lives of  society,  the  nation  and  the  state.  Apart  from  that,  this  research  aims  to  emphasize  the importance  of  discipline,  ethics  and  morals  among  public  officials  in  carrying  out  their duties, as well as showing how abuse of authority by public officials can worsen the situation of  corruption,  collusion  and  nepotism  in  Indonesia.  Indonesian  government  has  reached  a very serious level, categorized as an extraordinary crime that damages the social, economic and  political  order.  This  research  uses  normative  and  descriptive  legal  methods  through literature study to describe the damaging impact of KKN on the life of society and the state, and emphasizes the importance of discipline, ethics and morals among public officials. This research  emphasizes  the  importance  of  an  integrated  approach  between  administrative  law and  criminal  law  to  prevent  and  eradicate  corruption.  Enforcement  of  the  principles  of honesty,  justice  and  accountability  needs  to  be  improved  through  coordination  between government  institutions  and  civil  society  as  well  as  external  monitoring  by  independent institutions.  Recommendations  include  increasing  employee  salaries,  transparency  in decision  making,  implementing  a  code  of  ethics  for  civil  servants,  and  providing  adequate sanctions for perpetrators of corruption to build a cleaner and more accountable government system.
Keyword: Corruption Collusion Nepotism, Abuse of Authority, Government Governance.
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  di  Indonesia,  serta  dampak  merusaknya  terhadap kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Selain  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk menekankan  pentingnya  disiplin,  etika,  dan  moral  di  kalangan  pejabat  publik  dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh  pejabat  publik  dapat  memperburuk  situasi  KKN  di  Indonesia.Korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat  yang sangat serius, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan
untuk  menggambarkan  dampak  merusak  KKN  terhadap  kehidupan  masyarakat  dan  negara, serta menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi.  Penegakan  prinsip-prinsip  kejujuran,  keadilan, dan  akuntabilitas  perlu  ditingkatkan  melalui  koordinasi  antara  lembaga  pemerintah  dan masyarakat  sipil  serta  pemantauan  eksternal  oleh  lembaga  independen.  Rekomendasi mencakup  peningkatan  gaji  pegawai,  transparansi  dalam  pembuatan  keputusan,  penerapan kode etik pegawai negeri, dan pemberian sanksi yang memadai kepada pelaku korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Kata  Kunci: Korupsi  Kolusi  Nepotisme,  Penyalahgunaan  Wewenang,  Tata  Kelola Pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).  Kejahatan  ini  memiliki  dampak  yang  sangat  merusak  bagi  struktur  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Akibat  dari  praktik  KKN  ini,  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia menjadi terhambat. Praktik KKN tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang esensial untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya  disiplin,  etika,  dan  moral  di  kalangan  pejabat  pengambil  keputusan  di Indonesia sangatlah krusial mengingat seringnya terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama di  antara  pejabat  penyelenggara  negara.Wewenang  yang  seharusnya  digunakan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  resmi  sering  kali  dianggap  sebagai  kekuasaan  pribadi  dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, banyak pejabat merasa bebas menggunakan wewenang  mereka  untuk  keuntungan  pribadi,  yang  pada  gilirannya  menyebabkan  praktik Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN).Hukum  di  Indonesia  masih  menunjukkan ketimpangan  dalam  penegakan  keadilan.  Transparency  International  melaporkan  bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi ketiga di  Asia, setelah  India  dan  Kamboja.  Menurut  Jerry  Massie,  peneliti  Political  and  Public  Policy Studies,  kondisi  ini  terjadi  karena  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia,  perubahan peraturan  mengenai  korupsi  yang  sering  terjadi,  dan  praktik  "mahar  politik"  oleh  partai politik. 1
Penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) adalah kondisi di mana seorang pejabat  yang  memiliki  kekuasaan  atau  wewenang  menggunakan  kekuasaan  tersebut  secara tidak  benar  atau  melebihi  batas  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.Pejabat  publik dilarang  menggunakan  wewenangnya  untuk  mencari  keuntungan  pribadi  yang  tidak  sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang sering disebut sebagai "abuse of power," terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk  keuntungan pribadi, orang lain, atau suatu lembaga (korporasi). Jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap  sebagai  korupsi.  Adagium  atau  pepatah  yang  mengatakan  bahwa  kekuasaan  itu dekat  dengan  korupsi  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan  yang  tidak  diawasi  atau  tidak terkendali  dapat  berkembang  menjadi  sangat  besar  dan  luas,  sehingga  memicu  terjadinya
1 Merdeka, K.,”Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia”,2021, tersedia pada https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan- kekayaan-koruptor,diakses pada 20 Mei 2024.
berbagai bentuk penyimpangan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan korupsi. 2
Pejabat  publik  adalah  individu  yang  diberikan  kepercayaan  untuk  memegang  posisi atau jabatan tertentu di lembaga publik. Mereka ditunjuk dan diberi tugas dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Pejabat publik dianggap sebagai bagian integral dari sistem  demokrasi,  karena  dalam  pemerintahan  yang  demokratis,  tidak  mungkin  ada pemerintahan yang berfungsi tanpa adanya tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat. Ini berarti  bahwa  pejabat  publik  harus  menjalankan  tugasnya  dengan  penuh  integritas  dan transparansi,  selalu  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  dan  bertanggung  jawab  atas tindakan mereka kepada rakyat yang mereka layani. 3
Menurut  Kofi  Annan,  dalam  sambutannya  pada  Konvensi  PBB  Melawan  Korupsi (UNCAC),  menggambarkan  korupsi  sebagai  wabah  mengerikan  yang  memiliki  dampak merusak  bagi  masyarakat.  Annan  menyatakan  bahwa  korupsi  menyebabkan  ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, dan melemahkan tata kelola pemerintahan. 4
KPK  memiliki  tugas  khusus  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu strategi yang digunakan adalah operasi tangkap  tangan  (OTT),  yang  sedang  gencar  dilakukan  oleh  tim  KPK  terhadap  pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contoh OTT yang  dilakukan  KPK  adalah  dalam  kasus  suap  jual  beli  jabatan  di  lingkungan  pemerintah daerah.Contoh  kasus  jual  beli jabatan di  pemerintah daerah adalah oleh  Bupati Probolinggo Puput  Tantriana  Sari  dan  Wakil  Ketua  Komisi  IV  DPR  Hasan  Aminudin.Suami  istri  ini terbukti  melakukan  praktik  jual  beli  jabatan  dengan    menerima  suap  dari  para  calon  kepala desa di probolinggo pada tahun 2021. 5
Dalam  kasus  ini,  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  melakukan  operasi  tangkap tangan  terhadap  Bupati  Puput  Tantriana  Sari  dan  suaminya  Hasan  Aminudin,  yang  juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.Operasi tangkap tangan ini berawal dari laporan masyarakat tentang suap yang dilakukan oleh Dedy Kurniawan dan Sumarto  kepada  Hasan.  Saat  diamankan  oleh  tim  KPK,  Dodi  dan  Surnarto  membawa  uang sejumlah  Rp.  240  juta  dan  proposal  usulan  nama  untuk  menjadi  Pejabat  Kepala  Desa  yang diduga  berasal  dari  para  ASN  di  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  yang  menginginkan posisi  tersebut.Modus  korupsi  yang  diduga  melibatkan  bupati  Probolinggo  adalah  jual  beli jabatan  kepala  desa  dengan  tarif  sebesar  Rp.  20  juta  serta  upeti  penyewaan  tanah  kas  desa dengan tarif Rp. 5 juta per hektar.
Kasus  ini  menggambarkan  bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  merajalela  di berbagai tingkatan, dari lingkup terbesar hingga terkecil seperti desa. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik seperti bupati dan anggota DPR mengakibatkan kerugian besar bagi  negara dan masyarakat,  serta merusak kepercayaan dan integritas dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik  dapat  berkontribusi  terhadap peningkatan kasus KKN di Indonesia?
2. Bagaimana  kasus  jual  beli  jabatan  oleh  Bupati  nonaktif  Puput  Tantriana  Sari  dan  Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin mencerminkan masalah KKN yang lebih luas di Indonesia?
2 J.Juhaeni,”  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pejabat  Publik  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum”. Jurnal Konstitusi, 3 (1),2021.
3 Ibid
4 Indonesia  Corruption  Watch,”ICW  Independent  Report”,2003,tersedia  pada https://antikorupsi.org,diakses pada 22 Mei 2024
5 Kompas.com,”Terbukti  jual  beli  jabatan,bupati  probolinggo  divonis  4  tahun”,2  Juni  2022,tersedia  pada https/www.surabaya.kompas.com,diakses pada 22 Mei 2024

## METODE
Jenis penelitian ini  menggunakan metode penelitian hukum normative yakni dengan sifat  penelitian  preskriptif  .Hal  ini  dikarenakan  penelitian  hukum  normative  adalah  suatu penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  atau  bahan  Pustaka yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif. 6 Selain  itu,penelitian  preskriptif  yang  dimaksud  ialah  penelitian  ini  menggambarkan secara  rinci  dan  jelas  tentang  bagaimana  hukum  dijalankan  oleh  pemerintah  dalam  situasi nyata. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan melalui adaptasi teori dalam peraturan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsepsi Penyalahgunaan Wewenang
Secara  teoretis,  penyalahgunaan  wewenang  lahir  dari  doktrin  hukum  administrasi. Istilah  penyalahgunaan  wewenang  berasal  dari  sistem  hukum  Prancis  yang  dikenal  dengan sebutan  "detournement  de  pouvoir."  Dalam  sistem  hukum  Prancis,  pejabat  pemerintahan dinyatakan  melakukan  detournement  de  pouvoir  jika  mereka  mengeluarkan  keputusan  atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi (termasuk keluarga dan kolega mereka) dan bukan untuk kepentingan umum.Konsep detournement de pouvoir menjadi dasar pengujian  bagi  lembaga  peradilan  administrasi  terhadap  suatu  tindakan  pemerintahan. Lembaga  pertama  yang  menggunakan  konsep  ini  sebagai  alat  uji  adalah  Conseil  d’Etat (Mahkamah  Agung  Khusus  Peradilan  Administrasi  di  Prancis),  yang  kemudian  diikuti  oleh negara-negara  lain.  Pada  tahun  1945,  sebagai  alat  uji  oleh  Conseil  d’Etat,  detournement  de pouvoir dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari "de principes generaux de droit" (prinsip-prinsip umum hukum). 7
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  dari Verklarend  Woordenboek Penyalahgunaan wewenang  (detournement  de  pouvoir)  adalah  penggunaan  wewenang  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini,  pejabat  menggunakan  wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Dengan demikian, pejabat tersebut melanggar asas spesialitas (specialiteitbeginsel). 8 Secara substansial, specialiteitbeginsel  menyatakan  bahwa  setiap  kewenangan  memiliki  tujuan  tertentu.  Dalam kepustakaan  hukum  administrasi,  asas  ini  dikenal  dengan  istilah  'zuiverheid  van  oogmerk' (ketajaman  arah  atau  tujuan).  Penyimpangan  dari  asas  tersebut  akan  melahirkan penyalahgunaan wewenang( detournement de pouvoir). 9
Jean Rivero dan Waline mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang menjadi tiga bentuk, yaitu: 10
1. Penyalahgunaan  untuk  Kepentingan  Pribadi  atau  Kelompok:Ini  terjadi  ketika  seorang pejabat  menggunakan  wewenangnya  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan kepentingan umum, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya, atau golongannya.
6 J.L.K.Valerine  , Modul  Metode  Penelitian  Hukum edisi  revisi.(Jakarta:Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia,2009)hlm.409
7 Yulius,  ”Perkembangan  Pemikiran  Dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang  di  Indonesia  (Tinjauan Singkat  Dari  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014)”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 4 No.3,  2015, hlm. 363-365.
8 Philipus M. Hadjon, et. al., Hukum Administrasi dan Good Governance ,(Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hlm.25-26.
9 Nur  Basuki  Minarno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2019), hlm. 80.
10 Budi  Parmono, Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, (Malang:  Intelegensia  Media, 2020), hlm. 120.
2. Penyalahgunaan  dalam  Tujuan  yang  Salah:Dalam  bentuk  ini,  tindakan  yang  dilakukan oleh pejabat memang diajukan untuk kepentingan umum, tetapi sebenarnya menyimpang dari  tujuan  asli  untuk  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan Prosedur:Penyalahgunaan ini terjadi ketika seorang pejabat menggunakan  prosedur  yang  salah  atau  tidak  semestinya  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu, meskipun prosedur yang tepat sebenarnya telah ditetapkan.
Untuk menilai apakah terjadi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan terlebih dahulu  klasifikasi  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pejabat,  apakah  masuk  dalam  kategori wewenang  terikat  (gebonden  bevoegdheid)  atau  wewenang  bebas  (vrij  bestuur,  freies Ermessen, discretionary power).Dalam klasifikasi wewenang terikat, penilaian penyalahgunaan  wewenang  didasarkan  pada  asas  legalitas  (wetmatigheid  van  bestuur).  Ini berarti  bahwa  tindakan  pejabat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Sementara  dalam  kategori  wewenang  bebas,  penilaian  penyalahgunaan  wewenang menggunakan  parameter  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB). 11 Hal  ini mengacu  pada  prinsip-prinsip  seperti  kejujuran,  keadilan,  tidak  memihak,  dan  akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Oleh  karena  itu  menentukan  apakah  terjadi  penyalahgunaan  wewenang,  harus  ada bukti  konkret  bahwa  pejabat  telah  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  yang  berbeda. Penyalahgunaan  wewenang  bukanlah  hasil  dari  kesalahan,  melainkan  tindakan  yang disengaja untuk mengalihkan tujuan yang seharusnya dari wewenang tersebut. Pengalihan ini biasanya didasarkan pada kepentingan pribadi, apakah untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk orang lain. 12 Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang memiliki tiga fungsi: 13
1. Norma Perilaku: Menjadi standar perilaku bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka serta menggunakan wewenangnya.
2. Dasar  Gugatan:  Menjadi  dasar  untuk  mengajukan  gugatan  bagi  warga  masyarakat  dan rakyat jika mereka mengalami kerugian akibat keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri.
3. Norma  Penguji:  Menjadi  standar  yang  digunakan  oleh  hakim  dan  organ  pengawas pemerintahan untuk menguji tindakan dan keputusan pemerintah.
Konsep  utama  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  Undang-Undang  Tipikor,  yang terfokus  pada  adanya  actus  reus  (perbuatan  bersalah)  dan  mens  rea  (niat  bersalah),  yang merupakan  elemen  esensial  dari  suatu  kejahatan.  Secara  konkret,  actus  reus  dan  mens  rea dapat  terwujud  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  kecurangan,  penyesatan,  penyembunyian fakta,  manipulasi,  pelanggaran  kepercayaan,  akal-akalan,  atau  pengelakan  terhadap peraturan.Ketika  penyalahgunaan  kewenangan  tersebut  memiliki  karakteristik  "mala  per  se" yang  disertai  dengan  pola  perilaku  residivis,  dan  menyebabkan  kerugian  besar  yang  tidak dapat  dipulihkan  (irreparable),  maka  tindakan  penegakan  hukum  pidana  dan  penerapan Undang-Undang Tipikor merupakan langkah yang tepat dan wajar. 14
Ketika  konsep  penyalahgunaan  wewenang  digunakan  secara  bersama-sama  oleh  dua rezim  hukum,  yaitu  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana  (tipikor),  hal  itu  akan menciptakan  suatu  konsep  bersama  yang  tidak  lagi  secara  eksklusif  menjadi  bagian  dari domain satu rezim hukum saja. Penggunaan bersama-sama suatu konsep akan menyebabkan terjadinya  titik  persinggungan,  terutama  dalam  hal  penyalahgunaan  wewenang. Persinggungan ini meliputi beberapa aspek, seperti persinggungan dalam istilah atau konsep,
11 Ridwan, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, (Yogyakarta:FH UII Press),hlm 181-182
12 Philipus M. Hadjon, et.al., Op.Cit., hlm. 26
13 Budi  Parmono, Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, (Malang:  Intelegensia  Media, 2020), hlm. 120.
14 Asep N. Mulyana, Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum PascaUndang-Undang Administrasi Pemerintahan ,(Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 147-155.
konotasi  atau  makna,  alamat  yang  dituju  oleh  norma  atau  subjek  norma,  dan  perilaku  yang tidak  diinginkan  dalam  masyarakat.Dengan  demikian,  penggunaan  bersama-sama  konsep penyalahgunaan  wewenang  oleh  kedua  rezim  hukum  menciptakan  kompleksitas  yang  perlu dipahami dan ditangani secara komprehensif dalam penegakan hukum dan keadilan. 15
Pendekatan  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana  tidak  dapat  dipisahkan  ketika mengkaji  dan  menegakkan  hukum  terkait  dengan  penyalahgunaan  wewenang.  Ini menggambarkan pentingnya integrasi, sinergi, dan kelangsungan pembangunan hukum dalam pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  yang  harus  berjalan  bersamaan  dengan  berbagai agenda  pembangunan  hukum  bidang  lain.Melalui  pendekatan  yang  terpadu  antara  hukum pidana  dan  hukum  administrasi,  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dapat dilaksanakan  secara  bersamaan,  sejalan,  dan  terkoordinasi.  Hal  ini  penting  untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  di  mana  kedua  bidang hukum saling memengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 16

## Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kasus  Jual  Beli  Jabatan  Di  Lingkup  Pemerintah  Daerah oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin
Kasus  penyalahgunaan  wewenang  di  lingkup  pemerintah  daerah  yang  melibatkan Bupati  Probolinggo    Puput  Tantriana  Sari  dan  Wakil  Ketua  Komisi  IV  DPR,  Hasan Aminudin, telah terbukti terlibat dalam praktik jual beli jabatan dengan menerima suap dari para calon kepala desa di Probolinggo pada tahun 2021.
Operasi  ini  dimulai    oleh  laporan  dari  masyarakat  terkait  suap  yang  dilakukan  oleh Dedy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan. Saat ditangkap oleh tim KPK, kedua tersangka tersebut  kedapatan  membawa  uang  sejumlah  Rp.  240  juta  dan  proposal  usulan  nama-nama calon  pejabat  kepala  desa  yang  diduga  berasal  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang ingin memperoleh jabatan tersebut. Modus korupsi yang  terungkap  dalam  kasus  ini  adalah  praktik  jual  beli  jabatan  kepala  desa  dengan  nilai sebesar Rp. 20 juta, serta penerimaan upeti atas penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp. 5 juta per hektar.
Bupati  nonaktif  Puput  Tantriana  Sari  dan  Wakil  Ketua  Komisi  IV  DPR,  Hasan Aminudin yang terbukti melakukan jual beli jabatan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Surabaya.  Mereka  masing-masing  dihukum  penjara  selama  4  tahun dan  denda  Rp  200  juta.  Selain  itu,  mereka  juga  diwajibkan  membayar  uang  pengganti masing-masing sebesar Rp 20 juta. Kasus ini melibatkan praktik suap dari calon kepala desa di Probolinggo, di mana para terdakwa meminta uang dari mereka untuk mendapatkan posisi jabatan tersebut. Meskipun putusan tersebut jauh dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK, hukuman  tersebut  dianggap  sebagai  vonis  minimal  berdasarkan  Undang-Undang  Tipikor. Terdapat  pula  20  tersangka  lain  dalam  kasus  ini,  di  mana  empat  di  antaranya  merupakan penerima  suap  dan  18  lainnya  sebagai  pemberi  suap.  Meskipun  ada  keputusan  pengadilan, terdakwa masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding karena mereka merasa vonis tersebut sangat memberatkan.
Dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
14 Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  Balitbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung RI, Pengkajian  Titik  Singgung  Kewenangan  Antara  PTUN  dengan  Pengadilan  Tipikor  dalam  Menilai Terjadinya  Penyalahgunaan  Wewenang ,(Megamendung:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 151-152.
16 Enrico    Simanjuntak,    ”Urgensi    Harmonisasi    Hukum    di    Bidang    Penanggulangan    Maladministrasi Berupa  Penyalahgunaan  Wewenang  (Sebuah  Refleksi  Atas  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016)”, Jurnal Hukum Peratun , Vol. 1 No.1, Februari 2018, hlm. 36.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi tersebut mencakup dua jenis perbuatan: 17
1.Perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  secara  melawan hukum  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
2.Penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  pada  seseorang karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3.
Tindak  pidana  korupsi  juga  mencakup  tindakan  seperti  suap,  sogokan,  atau  uang pelicin,  yang  dapat  dianggap  sebagai  tindak  korupsi  jika  memenuhi  unsur-unsur  yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:
1. Dilakukan oleh setiap orang.
2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu.
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4. Dengan  maksud  supaya  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuai  dalam  jabatannya  sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
Pelanggaran  ini  dapat  dikenai  hukuman  penjara  maksimal  5  tahun  atau  denda maksimal  Rp.  250.000.000,-.  Dengan  demikian,  Pasal  1  Ayat  (1)  tersebut  menegaskan kategori dan unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi menurut UU tersebut.
Bupati  nonaktif  Puput  Tantriana  Sari  dan  Wakil  Ketua  Komisi  IV  DPR,  Hasan Aminudin,  terbukti  melakukan  praktik  jual  beli  jabatan,  yang  termasuk  dalam  kategori penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan. Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara  dan memenuhi  unsur-unsur  yang disebutkan dalam Pasal  1 Ayat  (1) UU KPK. Oleh karena  itu,  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Surabaya sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi diatas.
Menurut Abdullah Hehamahua, ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia: 18 1. Konsumsi tinggi dan rendahnya gaji: Masyarakat Indonesia cenderung sangat konsumtif, sementara  gaji  pegawai  rata-rata  di  Indonesia  hanya  mencukupi  untuk  dua  minggu. Dalam  situasi  seperti  ini,  banyak  yang  merasa  terdesak  untuk  mencari  cara  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Salah  satu  cara  yang  diambil  adalah  dengan melakukan  tindakan  korupsi,  seperti  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme  (KKN),  sebagai upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan.
2. Pengawasan  pembangunan  yang  tidak  efektif:  Lemahnya  pengawasan  pembangunan memberikan  celah  yang  besar  bagi  praktik  korupsi  seperti  penyalahgunaan  dana pembangunan melalui tindakan seperti mark up atau penyelewengan lainnya.
3. Sikap  serakah  pejabat:  Beberapa  pejabat  publik  di  Indonesia  cenderung  memiliki  sikap serakah, di mana mereka menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri  sendiri,  keluarga,  atau  rekan-rekan  mereka,  tanpa  memperhatikan  kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Faktor-faktor  ini  bersama-sama  membentuk  lingkungan  yang  mendukung  terjadinya korupsi di Indonesia, dan merupakan tantangan yang harus diatasi dalam upaya memberantas korupsi secara efektif.
Banyak yang menilai bahwa kebijakan antikorupsi pada masa Orde Baru, dan bahkan pada  tingkat  tertentu  pada  masa  pemerintahan  reformasi,  telah  gagal  memberantas  korupsi
17 Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,UU  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
18 Abdullah  Hehamahua,  “Membangun  Gerakan  Antikorupsi  Dalam  Perspektif  Pengadilan”,  LP3  UMY, Yogyakarta, 2004,
sistemik  di  hampir  semua  cabang  pemerintahan.  Kasus  seperti  Gayus  Tambunan,  yang menjadi  makelar kasus  di  tubuh  institusi penegak hukum,  serta masalah serius terkait mafia peradilan  dan  mafia  hukum,  membuktikan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  kita  telah gagal,  atau  setidaknya  belum  berhasil  secara  optimal,  dalam  memberantas  korupsi.Namun, faktor-faktor  apa  sebenarnya  yang  menyebabkan  kegagalan  kebijakan  antikorupsi?  Ada banyak faktor yang berkontribusi pada kegagalan ini. Salah satu faktornya adalah kegagalan dalam  manajemen  proses  pemerintahan  dan  penegakan  hukum  antikorupsi.  Akar  dari kegagalan manajemen ini adalah runtuhnya atau tidak berfungsinya fungsi manajemen dalam proses  implementasi  kebijakan  pemberantasan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  kegagalan  tersebut bisa  bersifat  taktikal,  fungsional,  atau  manajerial.Jeremy  Pope  (1999),  salah  satu  pendiri Transparency  International,  misalnya,  menyebutkan  bahwa  kurangnya  koordinasi  dalam pemberantasan  korupsi  dan  pemberantasan  korupsi  yang  hanya  bersifat  parsial  merupakan faktor  penyebab  kegagalan.  Menurutnya,  tujuan  pemberantasan  korupsi  yang  tidak  spesifik, dan  kemungkinan  pencapaian  hasil  dengan  cepat  atau  "quick  wins"  untuk  mendapatkan dukungan  publik  yang  kuat,  juga  berkontribusi  pada  kegagalan.Di  sisi  lain,  Huberts  (1998) berpendapat  bahwa  tidak  adanya  atau  kurang  efektifnya  kontrol  institusional  internal  dan supervisi,  serta  kepemimpinan  yang  lemah,  merupakan  penyebab  kegagalan.  Namun demikian,  menurut  pengalaman  Peter  Eigen  (1996:162),  seorang  tokoh  Transparency International  lainnya, kegagalan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemantauan eksternal oleh  lembaga  atau  organisasi  yang  independen.Para  pakar  antikorupsi  lainnya,  seperti Langseth,  Lambsdorff,  dan  Susan  Rose-Ackerman,  dalam  penelitian  mereka,  menyebutkan berbagai  faktor  lain  yang  juga  berkontribusi  pada  kegagalan  pemberantasan  korupsi.  Ini termasuk  gaji  yang  tidak  layak,  manajemen  keuangan  dan  mekanisme  akuntabilitas  yang lemah, pengadaan barang publik yang tidak akuntabel, konflik kepentingan, atau tidak adanya pemisahan  yang tegas  antara kepentingan privat dan publik, birokratisasi, proses pembuatan keputusan yang tidak transparan, serta tidak adanya aturan perilaku yang jelas bagi pegawai negeri  sebagai  sumber  korupsi  di  pemerintahan.Strategi  antikorupsi,  menurut  mereka,  harus mampu  mengatasi  sumber  atau  penyebab  korupsi  ini.  Langkah-langkah  seperti  peningkatan gaji  pegawai,  desain  sistem  manajemen  keuangan  dan  pengadaan  barang  yang  akuntabel, transparansi  dalam  proses  pembuatan  keputusan,  debirokratisasi,  dan  penerapan  kode  etik pegawai negeri dianggap penting. Namun, hanya dengan menaikkan gaji pegawai negeri saja tidak  cukup,  sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  kasus  dugaan  korupsi  oleh  Gayus Tambunan.Meskipun  demikian,  gaji  yang  tidak  layak,  terutama  bagi  penegak  hukum,  dapat menjadi  faktor  kunci  yang  menyebabkan  korupsi.  Robert  Klitgaard  (1998),  misalnya, menyatakan bahwa tidak realistis berharap kepada polisi, jaksa, dan hakim yang digaji tidak layak  untuk  memberantas  korupsi.  Akibatnya,  penegak  hukum  semacam  ini  akan  memiliki insentif untuk mengkorupsi proses penegakan hukum. 19
Sehingga  terdapat  sejumlah  faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  kebijakan antikorupsi,  termasuk  kurangnya  koordinasi,  kontrol  institusional  yang  tidak  efektif, kepemimpinan yang lemah, dan berbagai faktor lainnya seperti gaji yang tidak layak, konflik kepentingan, birokratisasi, dan proses pembuatan keputusan yang tidak transparan. Meskipun demikian,  upaya  pemberantasan  korupsi  harus  mampu  mengatasi  sumber-sumber  korupsi tersebut  dengan  langkah-langkah  seperti  peningkatan  gaji  pegawai,  transparansi,  dan penerapan kode etik.

## KESIMPULAN
Penyalahgunaan  wewenang  adalah  bahwa  konsep  ini  bukan  hanya  penting  dalam konteks  hukum  administrasi,  tetapi  juga  relevan  dalam  hukum  pidana,  khususnya  dalam
19 Roby  Arya  Brata,”Penyebab  Kegagalan  Kebijakan  Antikorupsi,tulisan  disalin  dari  koran  Tempo  6  April 2010”,tersedia pada https://antikorupsi.org,diakses 23 Mei 2024
konteks  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Penyalahgunaan  wewenang  mencakup penggunaan  wewenang  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun dengan tujuan yang salah.
Pentingnya  pendekatan  terpadu  antara  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana  dalam menangani  penyalahgunaan  wewenang  menunjukkan  bahwa  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi harus berjalan bersamaan dan terkoordinasi. Dengan mengintegrasikan  kedua  bidang  hukum  ini,  dapat  diciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  di  mana  prinsip-prinsip  seperti  kejujuran,  keadilan,  dan  akuntabilitas  dapat  ditegakkan secara efektif.
Dalam konteks penegakan hukum,  penting untuk  memahami bahwa penyalahgunaan wewenang  bukan  hanya  masalah  kesalahan,  tetapi  juga  merupakan  tindakan  yang  disengaja untuk  mengalihkan  tujuan  yang  seharusnya  dari  wewenang  tersebut.  Oleh  karena  itu, penegakan hukum pidana dapat menjadi langkah yang tepat jika penyalahgunaan wewenang tersebut  memiliki  karakteristik  "mala  per  se"  dan  menyebabkan  kerugian  besar  yang  tidak dapat  dipulihkan.Dengan  demikian,  integrasi  antara  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana dalam  menangani  penyalahgunaan  wewenang  akan  menciptakan  landasan  yang  kuat  bagi upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  serta  memastikan  perlindungan  terhadap kepentingan umum dan prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Kasus  penyalahgunaan  wewenang  yang  melibatkan  Bupati  nonaktif  Puput  Tantriana Sari  dan  Wakil  Ketua  Komisi  IV  DPR,  Hasan  Aminudin,  menunjukkan  betapa  meresapnya praktik korupsi dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia. Mereka terlibat dalam praktik jual  beli  jabatan  yang  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda  kepada  keduanya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Meskipun  hukuman  tersebut  dianggap  minimal  oleh  beberapa  pihak,  tetapi  itu adalah  langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  menegakkan  hukum  dan  memberikan  sanksi kepada pelaku korupsi.
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  korupsi  di  Indonesia,  seperti  konsumsi  tinggi dan rendahnya gaji, pengawasan pembangunan yang tidak efektif, dan sikap serakah pejabat, harus diatasi dengan serius. Peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam proses pembuatan keputusan,  serta  penerapan  kode  etik  pegawai  negeri  adalah  langkah-langkah  penting  yang perlu diambil untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.
Tantangan  dalam  pemberantasan  korupsi  memerlukan  koordinasi  yang  baik  antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, serta perlunya pemantauan eksternal oleh lembaga  independen.  Hanya  dengan  langkah-langkah  yang  komprehensif  dan  terkoordinasi, kita  dapat  membangun  sistem  yang  lebih  bersih  dan  akuntabel  serta  mencegah  praktik korupsi di masa depan.

## REFERENSI
Hehamahua,Abdullah  Hehamahua.  “ Membangun  Gerakan  Antikorupsi  Dalam  Perspektif Pengadilan , LP3 UMY, Yogyakarta.2004. M. Hadjon, Philipus, et. al. Hukum Administrasi dan Good Governance . Jakarta: Universitas Trisakti.2012.
Minarno,  Nur  Basuki  . Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2019. Mulyana,  Asep  N. Dimensi  Koruptif  Kebijakan  (Pejabat)  Publik,  Pergeseran  Paradigma Penegakan  Hukum  PascaUndang-Undang  Administrasi  Pemerintahan .  Depok:  Raja Grafindo Persada .2020.
Parmono,  Budi. Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Malang: Intelegensia Media.2020.
Pusat    Penelitian    dan   Pengembangan    Hukum    dan    Peradilan    Balitbang    Diklat    Kumdil Mahkamah    Agung    RI,. Pengkajian  Titik  Singgung  Kewenangan  Antara  PTUN dengan  Pengadilan  Tipikor  dalam  Menilai  Terjadinya  Penyalahgunaan  Wewenang . Megamendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2016.
Ridwan. Diskresi  dan  Tanggungjawab  Pemerintah. Yogyakarta:FH  UII  Press.  Juhaeni,J. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Konstitusi, 3 (1), 2021.
Simanjuntak,  Enrico.  Urgensi    Harmonisasi    Hukum    di    Bidang    Penanggulangan Maladministrasi  Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). Jurnal Hukum Peratun , Vol. 1 No.1, Februari 2018.
Yulius.Perkembangan  Pemikiran  Dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang  di  Indonesia (Tinjauan  Singkat  Dari  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Pasca  Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 4 No.3.
Brata,Roby  Arya  .”Penyebab  Kegagalan  Kebijakan  Antikorupsi,tulisan  disalin  dari  koran Tempo 6 April 2010”.Tersedia pada https://antikorupsi.org.Diakses 23 Mei 2024 Indonesia Corruption Watch.”ICW Independent Report”,2003. Tersedia pada https://antikorupsi.org.Diakses pada 22 Mei 2024
Kompas.com.”Terbukti  jual  beli  jabatan,bupati  probolinggo  divonis  4  tahun”,2  Juni 2022.Tersedia pada https/www.surabaya.kompas.com.Diakses pada 22 Mei 2024
Merdeka,  K..”Indonesia  Peringkat  3  Negara  Terkorup  di  Asia”.2021,  Tersedia  pada https:/ /www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia- perlu-perampasan- kekayaan-koruptor.Diakses pada 20 Mei 2024.