Jurnal Analisa Sosiologi April 2014, 3(1):  70 – 90

## KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN
Solikatun, Supono, Yulia Masruroh 1
Dr. Ahmad Zuber, DEA 2

## Abstrak
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  tercantum  tujuan pembangunan nasional  yaitu  untuk  mewujudkan suatu masyarakat  adil dan makmur,  material,  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila,  di  dalam  wadah negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  dan  bersatu, dalam  suasana  perikehidupan  bangsa  yang  damai,  tentram,  tertib,  dan dinamis,  serta  dalam  lingkungan  pergaulan  hidup  dunia  yang  merdeka, bersahabat,  tertib,  dan  damai.  Namun  Maraknya  kegiatan  dan  perencanaan pembangunan  belum  sepenuhnya  mampu  mensejahterakan  bangsa  dan Negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dapat  kita  lihat  bahwa  hingga  kini masalah  kemiskinan  belum  bisa  di  tanggulangi  dengan  baik.  Bahkan semakin  maraknya  pembangunan  semakin  menambah  deret  kemiskinan  di negeri  ini.    Ketidak  sesuaian  antara  tujuan  pembangunan  dengan  realita yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan dan  program  pembanguan  belum  dapat  menanggulangi  kemiskinan  di Negara  Indonesia.  Selain  itu  munculnya  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  kegagalan  penanggulangan  kemiskinan.  Karena  itu dibutuhkan  strategi  pembangunan  yang  tepat  guna  menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.
Keywords: Program Pembangunan, Kemiskinan.

## Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Di  masa  yang  akan  datang,  masyarakat  kita  jelas  akan  menghadapi banyak  perubahan  sebagai  akibat  dari  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam proses  pembangunan  sebelumnya.  Hal  ini  didorong  danya  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  pengaruh  globalisasi.  Satu  hal  yang  tidak mungkin  dihindari  adalah  kegiatan  pembangunan  nasional  akan  semakin terkait  erat  dengan  adanya  perkembangan  nasional.  Pembangunan merupakan  usaha  terencana  dan  terarah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan hidup  manusia  yang  menuntut  adanya  perubahan  social  budaya  sebagai
1 Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126
2 Dosen Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret,57126
pendukung  keberhasilannya  dan  menghasilkan  perubahan  social  budaya. Selo    Soemardjan    (1974)    menyatakan    bahwa    “Perubahan    yang dikehendaki  atau  direncanakan  merupakan  perubahan  yang  diperkirakan atau    yang    telah  direncanakan    terlebih    dahulu    oleh    fihak-fihak    yang hendak    mengadakan    perubahan    di    dalam  masyarakat”.(Soemardjan- Soemardi, 1974: 490).
Pembangunan  nasional  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan suatu  masyarakat  adil  dan  makmur,  material,  dan  spiritual  berdasarkan Pancasila,  di  dalam  wadah  negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia  yang merdeka, bersahabat,  tertib, dan damai. Hal ini juga tercancum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang  selalu  menjadi  cita-cita  seluruh  bangsa  di  dunia  ini.  Sementara,  yang menjadi  hakikat  pembangunan  nasional  Indonesia  ialah  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia.
Pada  era  masa  kini,  perencanaan  pembangunan  seolah-olah  telah menjadi kegiatan utama yang sedang di  galakkan oleh pemerintah. Dengan tujuan  lain  yaitu  untuk  mencapai  modernisasi.  Adanya  keinginan  untuk membuat  Negara  modern  inilah  kemudian  semakin  digalakkan  kegiatan pembangunan.  Bahkan  kegiatan  dan  konsep  pembangunan  ini  kemudian diterapkan  dalam  berbagai  hal,  seperti  pembangunan  desa,  pembangunan kota, pembangunan daerah dll. Dan pada akhirnya semua sector mengalami pembangunan.
Dalam  perkembangan  lebih  lanjut  Syarif    Moeis  mengungkapkan bahwa,  “suatu  proses  pembangunan  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang  terlibat dalam proses  ini bisa memenuhi  seperangkat  kebutuhan  hidup  dan  mengatasi berbagai    masalah    dari    dinamika  masyarakatnya.”  Lebih  lanjut mengungkapkan  bahwa  “Terpaan  dari  faktor-faktor  ekonomi  yang menimbulkan  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998    yang  kemudian mengguncang  sendi-sendi  pokok  kehidupan  masyarakat    Indonesia  secara
berkelanjutan seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa  selama ini  belum  ada  konsep  atau  bentuk    pembangunan  yang  jelas    dalam masyarakat  ini”.  Dari  adanya  pernyataan  diatas  dapat  dilihat  bahwa sedemikian  kurangnya  pemahaman  nilai-nilai  dasar  tentang  konsep pembangunan dalam masyarakat.
Maraknya  kegiatan  dan  perencanaan  pembangunan  belum sepenuhnya  mampu  mensejahterakan  bangsa  dan  Negara.  Pembangunan  di berbagai  sektor  juga  belum  dapat  menampung  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa  di  tanggulangi  dengan  baik.  Bahkan  semakin  maraknya  pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini.
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  serius  dalam  proses pembangunan  nasional  di  Indonesia.  Masalah  ini  seolah-olah  tidak  dapat dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai  paket  dan  program  yang  melibatkan  sejumlah  pakar  kemiskinan nasional  dan  internasional.  Hakekatnya  belum  ada  keberlanjutan (sustainability)  sistem  penanganan  kemiskinan  baik  dalam  satu  rezim kekuasaan maupun pada saat  peralihan rezim. Berdasarkan data  Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95  juta.  Pada  tahun  2007  tercatat  37,17  juta  orang.Dibandingkan  tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta.
Selain  kegiatan  pembangunan  ada  berbagai  program-program pengentasan  kemiskinan  yang  telah  diupayakan  untuk  menanggulangi kemiskinan. Beberapa program tersebut diantaranya Inpres Desa Tertinggal (IDT),  Program  Tabungan  Kesejahteraan  Rakyat  Kredit  Usaha  untuk Kesejahteraan  Rakyat  (Takesra-Kukesra),  Program  Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi (PDM-DKE), dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang  Kesehatan  (JPS-BK),  kemudian  diteruskan  dengan  program  dana bergulirnya  program  subsidi  langsung  tunai/  Bantuan  Langsung  Tunai (SLT/BLT),  bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  program  P2KP  yaitu program  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan.  Dari  sederet  program pengentasan  kemiskinan  di  atas  belum  sepenuhnya  dapat  mengentaskan kemiskinan  yang  melanda  masyarakat.  Menurut  Ahmad  Taufiq  “Adanya
kelemahan mendasar yang menganggap warga miskin hanya membutuhkan modal  atau  bantuan  cuma-cuma  dari  pemerintah  dianggap  menjadi penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan tersebut”.
Dari  uraian  di  atas  menunjukan  adanya  ketidak  sesuaian  antara tujuan  pembangunan  dengan  realita  yang  terjadi  di  lapangan.  Tujuan pembangunan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  bangsa  seoalah  hanya wacana  saja.  Semakin  maraknya  perencanaan  dan  kegiatan  pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
1. Mengapa maraknya perencanaan dan program pembanguan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia?
3. Bagaimana strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia?

## Pembahasan
A. Kajian Pustaka
a) Pembangunan Nasional
Pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  upaya  pembangunan yang  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang  termakjub  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk  memacu  peningkatan  kemampuan  nasional  dalam  rangka mewujudkan  kehidupan  uang  sejajar  dan  sederajat  dengan  bangsa  yang lebih maju.
Menurut  Suharto  (2005:5)  fungsi  pembangunan  nasional  dapat dirumuskan  dalam  tiga  tugas  utama,  antara  lain  :  1)  fungsi  pertumbuhan ekonomi  yang  mengacu  pada  bagaimana  melakukan  wirausaha  guna memperoleh  pendapatan  financial  yang  diperlukan  untuk  membiayai
kegiatan  pembangunan.  2)  Fungsi  perawatan  masyarakat  yang  menunjuk pada  bagaimana  merawat  dan  melindungi  warga  Negara  dari  berbagai macam  resiko  yang  mengancam  kehidupan.  Dan  3)  fungsi  pengembangan manusia  mengarah  pada  peningkatan  kompetensi  SDM  yang  menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.
Secara  teoritis,  kegiatan  nasional  suatu  bangsa  yang  menjadi kegiatan tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan  apa  yang  biasa  disebut  dengan  global  governance.  Oleh karena  itu,  persoalan-persoalan  ekonomi  dan  politik  semakin  sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola piker Negara-bangsa.
Tujuan  pembangunan  itu  sendiri  adalah  ingin  menjadikan  lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat member akomodasi kepada aneka warna kebudayaan bangsa, dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa  membanggakan  sebagai  bangsa  (Koentjaraningrat,  2002  :  84).  Dalam melakukan  pembangunan  ada  akibat  dan  aspek  negativ  dari  kemakmuran serta  demokrasi  yang  terlampau  extrem,  antara  lain  :  1)  individualism extrem serta isolasi individu, 2)  keretakan prinsip-prinsip kekeluargaan, 3) hilangnya  nilai-nilai  hidup  rohaniah  yang  mempertinggi  mutu  hidup,  4) penggunaan kelebihan harta dan waktu luang yang tak wajar, dan 5) polusi dan pencemaran lingkungan hidup.
Menurut    koentjaraningrat  (2002  :  36)  suatu  bangsa  yang  hendak mengintensifkan uasha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari warganya  :  1)  lebih  menilai  tinggi  orientasi  ke  masa  depan,  dan  bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan, 2) lebih  menilai  tinggi  hasrat  explorasi  untuk  mempertinggi  kapasitas berinovasi, 3) lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement dari karya, dan 4) menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri.
b) Kemiskinan
Menurut  BPS  dan  Depos  (2002:4)  dalam  Suharto,  kemiskinan merupakan  sebuah  kondisi  yang  berada  di  bawah  garis  nilai  standart kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makan  dan  non  makanan,  yang  disebut
garis  kemiskinan  (poverty  line)  atau  batas  kemiskinan  (poverty  threshold). Garis  kemiskinan  adalah  sejumlah  rupiah  yang  diperlukan  oleh  setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian,  kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  serta  aneka  barang  dan  jasa lainnya.
Dari  segi  ekonomi,  kemiskinan  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan  kekurangan  transportasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  (SMERU dalam  Suharto,  2004).  Dari  segi  politik,  kemiskinan  dapat  dilihat  dari tingkat  akses  terhadap  kekuasaan.  Dalam  konteks  politik  Friedman mendefinisikan  kemiskinan  dalam  kaitannya  dengan  ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi : a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), b) sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), c) organisasi  sosial  dan politik yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepentingan  bersama  (koperasi, parpol,  organisasi  sosial),  d)  jaringan  social  untuk  memperoleh  pekerjaan, barang,  dan  jasa,  e)  pengetahuan  dan  ketrampilan,  dan  f)  informasi  yang berguna  untuk  kemajuan  hidup  (Friedman  dalam  Suharto,  2004).  Dari  segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat  berpendapatan    tinggi    dan    kelompok  masyarakat berpenghasilan    rendah    serta  tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  orang  yang berada  di  bawah  garis  kemiskinan  merupakan  dua  masalah  besar  dibanyak negara  berkembang,    tidak    terkecuali  Indonesia.  Kemiskinan    adalah keadaan    dimana    terjadi    ketidak  mampuan    untuk  memenuhi    kebutuhan dasar  seperti  makanan  ,  pakaian  ,  tempat  berlindung, pendidikan, dan kesehatan.  Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat  pemenuh kebutuhan    dasar,    ataupun    sulitnya    akses    terhadap    pendidikan    dan pekerjaan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  global.  Sebagian  orang memahami  istilah  ini  secara  subyektif  dan  komparatif,  sementara  yang
lainnya  melihatnya  dari  segi  moral  dan  evaluatif,  dan  yang    lainnya    lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan    dipahami    dalam    berbagai    cara.    Pemahaman utamanya  meliputi:    Pertama,    gambaran    kekurangan    materi,    yang biasanya    mencakup  kebutuhan  pangan  sehari-hari,  sandang,  perumahan, dan  pelayanan  kesehatan.  Kemiskinan  dalam  arti  ini  dipahami  sebagai situasi  kelangkaan  barang-barang  dan  pelayanan  dasar.  Kedua,    gambaran tentang  kebutuhan  sosial,  termasuk  keterkucilan sosial,  ketergantungan, dan    ketidakmampuan    untuk    berpartisipasi    dalam  masyarakat.  Hal    ini termasuk    pendidikan    dan    informasi.  Keterkucilan    sosial  biasanya dibedakan  dari  kemiskinan,  karena  hal  ini  mencakup  masalah-masalah politik    dan    moral,    dan    tidak    dibatasi    pada    bidang    ekonomi.  Ketiga, gambaran  tentang  kurangnya  penghasilan  dan  kekayaan  yang memadai. Makna  "memadai"  di  sini  sangat  berbeda-beda  melintasi  bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan diantaranya :
1. Penyebab  individual,  atau  patologis,  yang  melihat  kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya  terletak  pada  perbedaan  kualitas  sumber daya  manusia  dan perbedaan akses modal.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.  Penyebab  sub-budaya  (subcultural),  yang menghubungkan  kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
3. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,  termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat  dalam  suatu  daerah  sangat  beragam (berbeda)  ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
4. Penyebab  struktural,  yang  memberikan  alasan  bahwa  kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah.
Kebijakan dalam  negeri  seringkali  dipengaruhi  oleh  kebijakan  luar negeri  atau internasional  antara  lain  dari  segi  pendanaan.  Dan yang  paling  penting adalah  Ketidakmerataannya  Distribusi Pendapatan  yang  dilaksanakan oleh pemerintah.
Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, David Cox (dalam Suharto,2004) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :
1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
3. Kemiskinan sosil.
4. Kemiskinan konsekuensial.
Ukuran Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu :
1.  Kemiskinan Absolut
Konsep    kemiskinan    pada    umumnya    selalu    dikaitkan    dengan pendapatan  dan  kebutuhan,  kebutuhan    tersebut  hanya    terbatas  pada kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  dasar  (  basic  need  ).  Kemiskinan  dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b.Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2.  Kemiskinan Relatif
Menurut  Kincaid    (  1975    )    semakin  besar    ketimpang    antara tingkat    hidup  orang  kaya  dan  miskin  maka  semakin  besar    jumlah penduduk  yang  selalu  miskin.    Yakni    dengan    melihat    hubungan    antara populasi  terhadap distribusi pendapatan.
c) Teori Dependensi
Teori  dependensi  muncul  pertama  kali  di  Amerika  Latin  sebagai akibat  atau  reaksi  balik  terhadap  kegagalan  teori  modernisasi.  Pada  awal kelahirannya,  teori  ini  lebih  merupakan  jawaban  atas  kegagalan  program yang  dijalankan  oleh  ECLA  ( Economic  Commission  for  Latin  Amerika ). Lembaga  tersebut  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mampu  menggerakkan perekonomian  di  negara-negara  Amerika  Latin  dengan  membawa percontohan  teori  Modernisasi  yang  telah  terbukti  berhasil  di  Eropa.  Teori dependensi  lebih  menitik  beratkan  pada  persoalan  keterbelakangan  dan pembangunan negara Dunia Ketiga.
Teori dependensi lahir dari dua induk, yaitu pertama, Raul Prebisch : industri  substitusi  import.  Menurut  Prebish  keterbelakangan  di  negara- negara  Amerika  Latin  akibat  dari  terlalu  mengandalkan  ekspor  barang- barang  primer.  Dan  Negara-negara  yang  terbelakang  harus  melakukan industrialisasi  yang  dimulai  dari  industri  substitusi  impor.  Prebish  tidak menganjurkan  system  ekonomi  di  pimpin  oleh  Negara  seperti  yang dilakukan  Negara  sosialis.  Kedua,  Paul  Baran:  sentuhan  yang  mematikan dan  kretinisme.  Baginya  perkembangan  kapitalisme  di  negara-negara pinggiran  beda  dengan  kapitalisme  di  negara-negara  pusat.  Di  negara pinggiran, system  kapitalisme  yang dikembangkan  seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.
Dalam  perkembangannya,  teori  dependensi  terbagi  dua,  yaitu dependensi  klasik  yang  diwakili  oleh  Andre  Gunder  Frank  dan  Theotonio Dos Santos, dan dependensi baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.
1. Andre  Guner  Frank  :  Pembangunan  keterbelakangan.  Bagi  Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
2. Theotonia De Santos :  Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa negara-negara  pinggiran  atau  satelit  pada  dasarnya  merupakan bayangan  dari  negara-negara  pusat  atau  metropolis.  Bila  negara pusat berkembang dengan baik maka negara satelit akan berkembang dan  bila  negara  pusat  terjadi  krisis  maka  negara  satelit  akan mengalami krisis. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni :
a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah negara pusat dan negara pinggiran bersifat eksploitatif.
b. Ketergantungan  Finansial-Industri:  pengendalian  dilakukan melalui  kekuasaan  ekonomi  dalam  bentuk  kekuasaan  financial- industri.
c. Ketergantungan  Teknologis-Industrial:  penguasaan  terhadap surplus  industri  dilakukan  melalui  monopoli  teknologi  industri. Menurut  Dos  Santos  bahwa  keterbelakangan  yang  ada disebabkan  karena  ekonomi  negara-negara  yang  kurang menyatu  dengan  kapitalisme,  tetapi  sebaliknya,  hambatan  yang paling besar bagi pembangunan di negara-negara adalah karena menyatukan  diri  dengan  system  internasional  dan  mengikuti hukum  perkembangannya.  Bagi  Dos  Santos  kapitalisme  bukan kunci  pemecahan  masalah,  melainkan  penyebab  dari  timbulnya masalah.
3. Henrique  Cardoso  :  kemajuan  yang  berhasil  dilakukan  di  negara pinggiran  menyisakan    beberapa  masalah.  Masalah  tersebut  adalah ketimpangan  yang  makin  besar,  mengutamakan  produk  konsumsi mewah  dan  tahan  lama  serta  bukan  pada  kebutuhan  dasar  rakyat banyak, berakibat hutang yang menumpuk, menghasilkan kemiskinan,  kurang  terserap  dan  cenderung  mengeksplotasi  tenaga kerja.
Dalam  perspektif  Teori  dependensi  tentang  negara  miskin  Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara pusat  adalah  kapitalisme.  Santos  menjelaskan  bagaimana  timbulnya kapitalisme  yang  dapat  menguasai  sistem  ekonomi  dunia.  Keterbatasan sumber  daya  pada  negara  maju  mendorong  mereka  untuk  melakukan ekspansi  besar-besaran  pada  negara  miskin.  Pola  yang  dilakukan
memberikan  dampak  negatif  berupa  adanya  ketergantungan  yang  dialami oleh negara miskin.

## B. Pembahasan
1. Perencanaan dan program pembanguan belum dapat
menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.
Perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  pada  abad  ini terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi manusia  dalam  menjalani  kehidupannya.  Meskipun  kemudahan  hidup dengan  munculnya  teknologi  baru  telah  menggiring  manusia  ke  arah kehidupan  manusia  yang  lebih  baik  dan  sejahtera,  tetapi  ternyata  hanya sebagian  saja  yang  dapat  menikmati  kemajuan  itu,  sebagian  lainnya  masih tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional (Sairin, 2002:265-266).
Menurut  Chambers  (1987)  kemiskinan  dianggapnya  sebagai  proses interaksi  dari  berbagai  faktor  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  situasi ketidakadilan,  ketidakpastian,  ketimpangan,  ketergantungan  dalam  struktur masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kemiskinan  lebih  tepat  disebut  sebagai perangkap kemiskinan ( deprivation trap ). Lima unsur penyebab kemiskinan yang  saling  terkait  yaitu  :  ketidakberdayaan  ( powerlessness ),  kerawanan atau  kerentanan  ( vulnerability ),  kelemahan  fisik  ( physical  weakness ),
kemiskinan ( poverty ), dan isolasi ( isolation ) (http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/teori-pembangunan.html).
Negara  miskin  akan  selalu  menjadi  negara  yang  terbelakang  dalam pembangunan  karena  tidak  dapat  mandiri  serta  selalu  tergantung  dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “pusat  - periferi”.  Pola  hubungan  antara  pusat-periferi  ini  dijelaskan  oleh  Frank bahwa  kemampuan  negara  satelit  dalam  pembangunan  ekonomi  terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat  sedang  melemah.  Pendapat  ini  merupakan  antitesis  dari  modernisasi yang  menyatakan  bahwa  kemajuan  negara  dunia  ketiga  hanya  dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju .
Dampak  dari  ketergantungan  ini  terhadap  dunia  ketiga  adalah ketimpangan  pembangunan,  ketimpangan  kekayaan,  eksploitasi  tenaga kerja,  serta  terbatasnya  perkembangan  pasar  domestik  negara  dunia  ketiga itu  sendiri.  Asumsi  dasar  teori  dependensi  ini  menganggap  ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan  faktor  eksternal,  lebih  sebagai  masalah  ekonomi  dan  polarisasi regional ekonomi dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan.
Hal  ini  juga  mempengaruhi  pandangan-pandangan  teoritisi Dependensi  diatas  bahwa  kemiskinan  di  suatu  negara  disebabkan  karena faktor  eksternal.  Kemiskinan  dilihat  sebagai  akibat  dari  bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh bias  pembangunan  yang  hanya  bertumpu  pada  filsafat  ketergantungan ( depedensi )  terhadap  negara-negara  maju  dan  modern.  Jika  pola  dan ideology pembangunan masih tetap seperti itu dengan mengadopsi teori dan praktek  ideology  barat,  maka  pembangunan  Indonesia  akan  menyisakan sejumlah persoalan seperti kemiskinan.
Faktanya  pola  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  saat ini,  belum  menyentuh  kepentingan  masyarakat  secara  universal  dan komprehensif, pembangunan hanya mampu diperuntukan untuk kepentingan para  pemilik  modal,  pembangunan  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang. Paradigma  pemerataan  yang  dihembuskan  oleh  pemerintah  belum  bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat  Indonesia. Akibat  dari  biasnya  pembangunan  tersebut,  maka  teciptalah  masyarakat miskin.  Karena  itu,  model  pembangunan  seharusnya  bertumpu  pada keinginan  masyarakat,  sebab  kenyataannya  antara  keinginan  pemerintah sebagai  elit  pembangunan  seringkali  bersebrangan  dengan  keinginan masyarakat pada umumnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia.
Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  setiap  tahun  meningkat,  menurut data  statistik  tentang  tingkat  kemiskinan  jumlah  penduduk  yang  hidup  di
bawah  garis  kemiskinan  pada  bulan  maret  2006  dan  sebanyak  39,90  juta jiwa  (17,75  %)  dibandingkan  pada  bulan  februari  2005  jumlah  penduduk yang mengalami  peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. (Data  BPS). Berbagai program  untuk  menanggulagi  kemiskinan  telah  diadakan  oleh  pemerintah, namun  belum  dapat  membuahkan  hasil.  Menurut  Alif  Basuki  (2007) Ada dua faktor penting  yang  menyebabkan kegagalan program  penanggulangan kemiskinan  di  Indonesia.  Pertama  program-program  penagnggulangan kemiskinan  selama  ini  cenderung  fokus  pada  upaya  penyaluran  bantuan sosial  untuk  orang  miskin,  kedua  adanya  latar  belakang  paradigma  dan pemahaman  yang  kurang  tepat  tentang  kemiiskinan  itu  sendiri  sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Penaggulangan kemiskinan  haruslah  berperspektif  kepada  hak.  Artinya  Negara  harus berusaha  semaksimal  mungkin  memenuhi  hak-hak  dasar  rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dll.
Menurut  Ritonga  (2003)  bahwa,  program-program  penanggulangan kemiskinan  selama  ini  belum  berhasil  mengatasi  masalah  kemiskinan  di Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  kelemahan  mendasar, antara  lain:  (1)  pembangunan  terlalu  berorientasi  pada  pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan, (2) cenderung lebih menekankan  pendekatan  sektoral  yang  kurang  terintegrasi,  dan  (3)  kurang mempertimbangkan  persoalan-persoalan  kemiskinan  yang  multidimensi (Mega,  2003).  Suharto  (2003)  menambahkan  bahwa,  hampir  semua pendekatan  dalam  mengkaji  kemiskinan  masih  berporos  pada  paradigma modernisasi  dan  paradigma  yang  bersandar  pada  teori-teori  pertumbuhan ekonomi  neoklasik  yang  berpusat  pada  produksi.  Metode  yang  digunakan masih  belum  mencerminkan  dinamika  kemiskinan  karena  belum  mampu menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri,
bukan menurut orang luar.
(http://www.oocities.org/koedamati/masariku231104c.htm).
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan  untuk  memastikan  keberhasilan  pelaksanaan  serta  pencapaian tujuan  atau  sasaran  dari  kebijakan  dan  program  penanggulangan kemiskinan,  baik  di  tingkat  nasional,  tingkat  kabupaten  atau  kota,  maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data
mikro  sekarang  ini  adalah,  selain  data  tersebut  belum  tentu  relevan  untuk kondisi  daerah  atau  komunitas,  data  tersebut  juga  hanya  dapat  digunakan sebagai  indikator  dampak  dan  belum  mencakup  indikator-indikator  yang dapat  menjelaskan  akar  penyebab  kemiskinan  di  suatu  daerah  atau komunitas.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  diperlukan  adanya  indikator- indikator  yang  realistis  yang  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  berbagai kebijakan  dan  program  yang  perlu  dilaksanakan  untuk  penanggulangan kemiskinan.  Indikator  tersebut  harus  sensitif  terhadap  fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena  yang berkaitan  dengan  kemiskinan,  seperti  faktor  penyebab  proses  terjadinya kemiskinan  atau  pemiskinan  dan  indikator-indikator  dalam  pemahaman gejala  kemiskinan  serta  akibat-akibat  dari  kemiskinan  itu  sendiri,  perlu dilakukan.
Dalam  membangun  suatu  sistem  pengelolaan  informasi  yang berguna  untuk  kebijakan  pembangunan  kesejahteraan  daerah,  perlu  adanya komitmen  dari  pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  dana  secara berkelanjutan.  Dengan  adanya  dana  daerah  untuk  pengelolaan  data  dan informasi  kemiskinan,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengurangi pemborosan  dana  dalam  pembangunan  sebagai  akibat  dari  kebijakan  yang salah  arah,  dan  sebaliknya  membantu  mempercepat  proses  pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Selain itu,  perlu  adanya  koordinasi  dan  kerja  sama  antara  pihak-pihak  yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional,  agar  penyaluran  dana  dan  bantuan  yang  diberikan  ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  pula  diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes,  dan  yang  agak  belakangan  namun  cukup  terkenal  adalah  Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan  Kecil (P4K),  Program  Tabungan  dan  Kredit  Usaha  Kesejahteraan Rakyat  (Takesra-Kukesra),  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK),
Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP),  Program Pembangunan  Prasarana  Pendukung  Desa  Tertinggal  (P3DT),  dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan  kemiskinan,  dan  dana  yang  telah  dikeluarkan  pemerintah untuk  pelaksanaan  program-program  tersebut  telah  mencapai  puluhan trilyun rupiah.
Sebagaimana  dikemukan  di  atas,  struktur  perekonomian  Indonesia dengan mudah ambruk karena berat  di  atas rapuh di  bawah. Hal  itu terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak  awal  kemerdekaan  sampai  kini  pada  pengembangan  ekonomi kelompok-kelompok  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat  dengan  kelompok-kelompok  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
Ukuran-ukuran  kemiskinan  yang  dirancang  di  pusat  belum sepenuhnya  memadai  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat  tersebut  dapat  menjadikan  kebijakan  salah  arah  karena  data  tersebut tidak  dapat  mengidentifikasikan  kemiskinan  sebenarnya  yang  terjadi  di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan  secara  lokal  tersebut  perlu  diintegrasikan  dengan  sistem statistik  nasional  sehingga  keterbandingan  antarwilayah,  khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Strategi  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  yang  tidak  dibarengi pemerataan  merupakan  kesalahan  besar  yang  dilakukan  para  pemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber  pembiayaan.  Padahal,  sering  terjadi  adanya  ketidaksesuaian  antara paket  pembangunan  yang  dianjurkan  donor  dengan  kebutuhan  riil masyarakat.  Kebijakan  fiskal  dan  moneter  juga  tidak  pro  kaum  miskin, pengelolaan  sumber  daya  alam  kurang  hati-hati  dan  tidak  bertanggung
jawab,  perencanaan  pembangunan  bersifat top-down,  pelaksanaan  program berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan  terpinggirkannya  kelompok-kelompok  miskin  di  dalam masyarakat. (http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan- kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia)
3. Strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.
Emil  Salim  (dalam  A.L  Slamet  Ryadi,1982:  119)  memberikan pemikiran tentang strategi pembangunan nasional, yang pada garis besarnya diartikan sebagai suatu proses dinamis dan merupakan usaha kearah tingkat kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik,di mana upaya-upaya ini tidak akan  boleh  berhenti  melainkan  harus  berlangsung  terus.Suatu  performance pembangunan  betapapun  baiknya,  ada  kalanya  bisa  juga  menciptakan masalah-masalah  pembangunan  yang  lain.  Kompleksitas  permasalahan dapat  juga  diperbesar  justru  karena  luasnya  wilayah  permasalahan  yang makin  luas.Beliau  mengemukakan  bahwa  makin  terbatas  pendapatan seseorang,semakin sekedar kebutuhannya.Sebaliknya makin besar pendapatannya,besar pula kebutuhannya.Karena kebutuhan itu adalah reletif maka pembangunan itu adalah proses tanpa akhir dan harus dikerjakan oleh suatu  bangsa  yang  ingin  terus  maju  dan  harus  dapat  merupakan  sebagai suatu kontinuitas perjuangan bagi bangsanya.
Pembangunan  ekonomi  mula-mula  menggunakan  tahap  strategi pertumbuhan  dengan  berusaha  mengejar  kenaikan  produksi  nasional setinggi  mungkin.Strategi  tersebut  mula-mula  juga  dikenal  dengan  istilah Growth  strategy  on  GNP  Oriented.  Dalam  pertumbuhan  ini  kurang diributkan siapa yang berdominasi dalam kegiatan investasi modal maupun perdagangan.Untuk  memungkinkan  growth  strategi  ini  berkembang prasyarat  stabilitas  moneter  justru  sangat  menentukan.Pada  mulanya pengejaran  terhadap  target  GNP  yang  semata-mata  dapat  naik  memang menakjubkan.tetapi  sejarah  membuktikan,  bahwa  pada  Negara-negara sedang  berkembang  dengan  penduduk  yang  sangat  besar,ternyata  keadaan ini  belum  memberikan  kesempatan  yang  cukup  untuk  golongan  kecil
terbesar  dari  penduduk  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  ini.  .(A.L Slamet Ryadi,1982: 121)
Kemudian  muncul  strategi  pembangunan  dengan  keadilan,  yang tumbuh  setelah  memperhatikan  kekurangan-kekurangan  yang  ada  pada strategi  pembangunan  dengan  stabilitas  sebelumnya  itu.  Strategi pembangunan dengan keadilan menekankan bahwa pertumbuhan pembangunan  itu  harus  mampu  melahirkan  keadilan  social  yang  merata yang  bukan  saja  diperlihatkan  oleh  kenaikan  GNP  tetapi  juga menghilangkan  adanya  kemelaratan.Strategi  ini  juga  disebut  dengan  istilah lain  sebagai  Growth  Strategy  with  Distributive  Justice  atau  Growth  with social  justice.  Sehingga  dari  sini  bila  ingin  mengevaluasi  keberhasilan pembangunan, maka bukan penilaian hanya terhadap indicator keberhasilan ekonomi  saja  yang  perlu  dievaluasi,  tetapi  juga  terhadap  keberhasilan  segi social.  Strategi  ini  adalah  untuk  mengharapkan  adanya  pengaruh  apa  yang disebut  trikle  down  effects  yaitu  suatu  keberhasilan  ekonomi  tanpa kepincangan  social  yang  berselubung.  Menghindarkan  yang  kaya  menjadi makin  kaya,  sedangkan  yang  miskin  agar  tidak  sebaliknya  semakin menjurus  menjadi  melarat.  Dengan  strategi  ini  diharapkan  adanya pertumbuhan,  yang mampu memberikan pembagian pendapatan  yang lebih merata  reta  perluasan  kerja  yang  luas.  Perluasan  kesempatan  memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pelayanan social maupun perlindungan  hokum  keseluruhannya  timbal-balik  bias  memberikan pengaruh  positif  terhadap  produktivitas  individu  untuk  berkembang  secara lebih  baik.  Kemampuan  individu  yang  mampu  menumbuhkan  self-reliance untuk  lebih  lanjut  berkembang  pada  suatu  kemampuan  yang  disebut  self- propelling growth.Sebaliknya diharapkan dapat mengurangi dan mengakhiri ketergantungan  tidak  saja  pada  pemerintah,  tetapi  juga  mengakhiri ketergantungan ekonomi bangsa kepada pihak luar.(A.L Slamet Ryadi,1982: 122-123)
Sebagai  bagian  dari  permasalahan  pembangunan,  sudah  sewajarnya jika  strategi  penanggulangan  kemiskinan  dilandasi  atas  pemahaman terhadap  konsep  pembangunan.  Pembangunan  pada  dasarnya  merupakan suatu  perubahan  struktur  yang  dimulai  dari  upaya  memperbaiki  kapabilitas
manusia,  sehingga  memiliki  peluang  memasuki  kesempatan  kerja  dan berusaha,  memperoleh  peningkatan  pendapatan,  hingga  akhirnya  mampu secara mandiri melakukan perlindungan social yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan kesejahteraan social.
Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai  sasaran,  maka  strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang  paling tepat  adalah  pemberdayaan  masyarakat.  Makna  pemberdayaan  masyarakat adalah  suatu  proses  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  yang  tersedia  di  lingkungan sekitarnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Penanggulangan  kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan  dana  pemerintah  untuk  kegiatan  yang  tidak  produktif.  Sasaran yang  menjadi  focus  penanggulangan  kemiskinan  melalui  strategi pemberdayaan  adalah  penduduk  miskin  yang  berusia  produktif,  yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun.Penduduk miskin pada kisaran ini yang sehat sacera jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang  memiliki  potensi  besar  untuk  menjadi  pelaku  aktif  dalam pembangunan.  Disamping  itu,  penduduk  berusia  produktif  juga  merupakan individu  yang  berada  pada  fase  berumah  tangga,sehingga  apabila  tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru.(Gunawan Sumodiningrat,2009: 6 - 7)
Pemerintah  menjalankan  fungsi  sebagai  fasilitator,  sedangkan masyarakat  miskin  ditempatkan  sebagai  pelaku  usaha  berskala  mikro. Adapun  perbankan  dan  dunia  usaha  diharapkan  dapat  menyediakan pembiayaan  serta  akses  pemasaran.  Kesenjangan  komunikasi  yang  terjadi diantara  masyarakat  miskin  selaku  sasaran  dengan  pemerintah  dan perbankan  serta  dunia  usaha  dijembatani  melalui  tenaga  pendamping  yang berfungsi sebagai manajer social dan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat  local.  Kondisi  kemiskinan  secara  teoritis  diakibatkan  oleh  adanya kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pasar yang terdistorsi mengakibatkan  rendahnya  tingkat  tabungan  masyarakat  dan  penerimaan pemerintah  dari  pajak,  sehingga  tidak  terjadi  penumpukan  modal  yang
berakibat  tidak  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  riil.  Masyarakat  tidak memperoleh  peluang  yang  memadai  untuk  bekerja  dan  berusaha,  sehingga tidak  memiliki  pendapatan  dan  tabungan  yang  mencukupi  untuk  menjalani kehidupan. Terjadi  pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan  yang dapat disebut sebagai perangkap atau lingkaran kemiskinan yaitu sebuah lingkaran proses  pemiskinan  yang  semakin  lama  semakin  kronis,  sehingga  secara bertahap  dapat  menghancurkan  tatanan  ekonomi  suatu  Negara.  .(Gunawan Sumodiningrat,2009: 8)
Potensi kegagalan pasar lebih lanjut tentu saja harus dicegah  melalui berbagai langkah konkret yang untuk mendorong kegiatan ekonomi riil yang dihasilkan dari adanya akumulasi modal dan investasi, baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan perbankan.Investasi dalam model perekonomian pasar bersumber dari tabungan masyarakat, penerimaan pajak dan  pinjaman  dari  dalam  maupun  luar  negeri.Fakta  empirik  membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang stabil, berkualitas dan berkelanjutan  pada  suatu  negara  hanya  dapat  terjadi  apabila  ditunjang  oleh kecukupan  investasi  yang  berasal  dari  sumber  domestic,  khususnya tabungan masyarakat.  Investasi dalam konteks penanggulangan kemiskinan ditempuh  melalui  penguatan  kelembagaan  keuangan  mikro  yang  member akses modal dan teknologi  yang sesuai untuk menciptakan peluang bekerja dan  berusaha.  Investasi  tersebut  secara  riil  dapat  menciptakan  pusat-pusat pertumbuhan  dan  menggerakkan  roda  perekonomian  yang  dimulai  dari tingkat lokal. .(Gunawan Sumodiningrat,2009: 9)
Tugas  berat  bagi  pemerintah  saat  ini  maupun  pemerintah selanjutnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu kita  mengharapkan,  pemimpin-pemimpin  negara  ini  tidak  lagi  terpecah- pecah  dengan  beragam  keinginan  partai  melainkan  menjadi  satu  untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.
Masalah  kemiskinan  di  manapun  adalah  masalah  yang  sangat  sulit untuk  diselesaikan.  Berikut  ada  16  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mengentasakan kemiskinan tersebut yaitu:
a. Hapuskan larangan impor beras.
b. Lakukan  investasi  di  bidang  pendidikan  dengan  fokus  pada  perbaikan akses  dan  keterjangkauan  sekolah  menengah  serta  pelatihan ketrampilan  bagi  masyarakat  miskin,  sambil  terus  meningkatkan  mutu dan efisiensi sekolah dasar.
c. Lakukan  investasi  di  bidang  kesehatan  dengan  fokus  pada  perbaikan mutu  layanan  kesehatan  dasar  (oleh  pemerintah  dan  swasta)  dan  akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
d. Suatu  upaya  khusus  diperlukan  untuk  menangani  angka  kematian  ibu yang sangat tinggi di Indonesia.
e. Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
f. Tangani   krisis   sanitasi   yang   dihadapi  Indonesia   dan  masyarakat miskinnya.
g. Luncurkan  program  berskala  besar  untuk  melakukan   investasi pembangunan  jalan  desa.
h. Perluas  (sampai  tingkat  nasional)  pendekatan  pembangunan  berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang  sukses.
i. Pengembangan  secara  utuh  sistem  jaminan  sosial  komprehensif  yang mampu  menangani  risiko  dan  kerentanan  yang  dihadapi  oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.
j. Revitalisasi  pertanian  melalui  investasi  di  bidang  infrastruktur  dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
k. Memperlancar  sertifikasi  tanah  dan  memanfaatkan  kembali  tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
l. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
m. Perluas  jangkauan  layanan  keuangan  bagi  masyarakat  miskin  dan tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
n. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan  layanan.
o. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk
meningkatkan   kapasitas   pemerintah   daerah  dalam  merencanakan, menganggarkan  dan melaksanakan  program  pengentasan  kemiskinan.
p. Perkuat  monitoring  dan  kajian   terhadap  program  kemiskinan.(http:  // firmansyahsi kumbang.blogspot.com/2012/06/masalah-dan-strategi- pengentasan.html)

## Kesimpulan
Dari  uraian  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada dasarnya  maraknya  perencanaan  pembangunan  dan  berbagai  kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah balum bisa mengatasi dan menghilangkan  kemiskinan.  Jika  dilihat  dari  realita  atau  fenomena  yang
terjadi  justru  sebaliknya,  jumlah  kemiskinan  semakin  meningkat.  Adanya ketidak  merataan  pembangunan  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab kegagalan  pembangunan  yang  menimbulkan  kemiskinan.  Bermacam- macam  program  pengentasan  kemiskinan  telah  diterapkan  juga  guna mengatasi  fenomena  kemiskinan,  namun  kiranya  belum  bisa  mampu mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai faktor muncul dan menyebabkan kegagalan  penanggulangan  kemiskinan  di  Negara  Indonesia.  Kurang tepatnya  penanggulangan  yang  dilakukan  pemerintah  mengakibatkan fenomena kemiskinan akan selalu ada. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman  pemerintah  mengenai  kemiskinan  tersebut.  Dan  masih  banyak faktor-faktor  lain  yang  kemudian  mengganggu  jalannya  program kemiskinan.  Dari  adanya  kegagalan  tersebut  perlu  adanya  strategi pembangunan  yang  tepat  guna  menanggulangi  kemiskinan  di  Negara Indonesia. Strategi ini kiranya dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah kemiskinan  dan  mampu  mewujudkan  cita-cita  yang  telah  ada  tercantum dalam  UUD  1945.  Pemerintah  diharapkan  mampu  merencanakan  dan memeratakan pembangunan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  Arief.  1995. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga .  Jakarta  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Koentjaraningrat.  2002. Kebudayaan  Mentalitas  dan  Pembangunan . Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kuntjoro,  Dorodjatun.  1986. Kemiskinan  Di  Indonesia. Jakarta  :  Yayasan Obor Indonesia.
Moeis,  Syarif.  2008. Masyarakat  Indonesia  Dalam  Pendekatan  Teori Modernisasi dan Teori dependensi.
Ryadi  ,  A.L  Slamet. Pembangunan  Dasar  Dasar  dan  Pengertiannya.
Surabaya: Usaha Nasional.
Sairin, Sjafri.  2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Salim,  Agus.  2006. Teori  Sosiologi  Klasik  Dan  Modern .  Semarang  :
UNNES PRESS.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakya. Bandung: PT Refika Aditama.
Sumodiningrat, Gunawan. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Taufiq,  Ahmad  dkk. Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal .
Usman,  Sunyoto.  2004. Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/teori-pembangunan.html.
http://id.shvoong.com/social-sciences/anthropology/2135213-pengertian- tujuan-dan-hakikat-pembangunan/
http://www.oocities.org/koedamati/masariku231104c.htm
http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan- program pengentasan-kemiskinan-di-indonesia
http://firmansyahsikumbang.blogspot.com/2012/06/masalah-dan-strategi pengentasan.html