Vol. 5. No. 2 (2022) 136-144 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Kedudukan Non Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas
Personalitas Keislaman
Rina Septiani Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Indonesia
Email: rinaseptiani@unusia.ac.id
Submitted: Revised: Published: 31-03-2022 02-12-2022 31-12-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.437

## Abstract
The  principle  of  Islamic  personality  is  one  of  the  general  principles  contained  within  the  Religious Courts. This research tries to examine the position of non-Muslims in litigation in the Religious Courts on  the  basis  of  the  principle  of  Islamic  personality.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach (doctrinal research) with  descriptive analytical  research  specifications,  namely  by  examining  library materials through searching and studying some of the literature (in the form of library data, journals, internet media, magazines and supporting research results) related to application and development of the principle of Islamic personality within the religious courts. The results of the research show that the principle  of  Islamic  personality  can  be  interpreted  by  emphasizing  that  the  litigants  must  be  both Muslims; Disputed cases must concern marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah and sharia economics; The legal relationship that underlies these civil matters is Islamic law. So with this principle it is possible for non-Muslim citizens who are subject to the provisions of Islamic law to settle their disputes in the Religious Courts.
Keywords: Law, Islamic Personality Principles, Religious Courts

## Abstrak
Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama.  Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  kedudukan  non  muslim  dalam  berperkara  di  Pengadilan Agama  atas  dasar  asas  personalitas  keislaman.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis Normatif (doctrinal research) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  melalui  penelusuran  dan  pengkajian  beberapa  literatur  (berupa  data kepustakaan,  jurnal,  media  internet,  majalah  serta  hasil  penelitian  yang  mendukung)  yang berhubungan  dengan  penerapan  dan  perkembangan  asas  personalitas  keislaman  di  lingkungan peradilan  agama.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  asas  personalitas  keislaman  dapat  dimaknai dengan  penegasan  Pihak-pihak  yang  berperkara  harus  sama-sama  Islam;  Perkara-perkara  yang
disengketakan  harus  mengenai  perkara  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam. Maka dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara non muslim yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dapat menyelesaikan sengkatanya di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Hukum, Asas Personalitas Keislaman, Peradilan Agama

## A. PENDAHULUAN
Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  peradilan  yang  sejak  jaman  kerajaan  sudah ada.  Pada  masa  kerajaan  Islam  agama  Islam  bukan  hanya  menjadi  agama  resmi  namun hukum  yang  diberlakukan  juga  menggunakan  hukum  Islam.  Pada  masa  penjajahan khususnya  masa  kolonial  belanda  Lembaga  peradilan  mulai  dirapihkan  bahkam  memilisi susunan,  wilayah  serta  kekuasaan  yang  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya.  Pemerintah Belanda  secara  tegas  telah  membentuk  Peradilan  Agama  berdasarkan  Staatsblad  Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama terbatas pada saat itu hanya terbatas masalah muamalah yang bersifat pribadi.
Masalah muamalah harus diatur dalam suatu peradilan karena suatu masyarakat yang didalamnya terdapat individu pasti akan saling berinteraksi satu dengan yang lain berakibat timbulnya  benturan  kepentingan  individu  dalam  masyarakat.  Fungsi  Hukum  atau  aturan dibuat  agar  dapat  menciptakan  masyarakat  yang  aman,  tenang  dan  tenteram.  Walaupun hukum  ini  terkadang  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  tidak  jarang    suatu  aturan  sudah dibuat namun tetap terjadi pelanggaran atau perselisihan pribadi antar warga masyarakat. 1 Memasuki fase kemerdekaan peraturan hukum di Indonesia masih banyak mengacu kepada  peraturan  yang  dibuat  oleh  kolonial  belanda  terutama  peradilan  Agama  saat  itu masih  mengacu  kepada  aturan  peralihan  UUD  1945.  Pada  tahun  1970  telah  disahkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman di semua lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 1989, Indonesia telah memiliki  Undang-Undang  Peradilan  Agama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 dengan  adanya  undang-udang  tersebut  maka  tercapailah  keseragaman  kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat  beberapa  asas  yang  berlaku  di  lingkungan  Peradilan  Agama  yang  salah  satunya adalah  Asas  Personalitas  Keislaman  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang - orang yang beragama Islam.”
Undang-undang  Peradilan  Agama  telah  mengalami  dua  kali  perubahan  diantaranya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  kemudian  diubah  lagi  menjadi  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama,  walaupun  mengalami  dua  kali  perubahan  asas  personalitas
1 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 45
keislaman tetap menjadi bagian dari asas umum yang melekat pada Peradilan Agama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama  yang  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  Hibah,  Wakaf,  Zakat,  Infaq,  Shadaqah  dan  Ekonomi  Syariah. Dalam hal perkara ekonomi syariah tentu yang terlibat bagi yang berperkara bukanlah hanya orang-orang muslim akan tetapi terdapat juga orang-orang non muslim di dalamnya, maka berdasarkan asas personalitas keislaman orang non muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama  inilah fokus masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## B. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif ( doctrinal research ) dengan spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang juga menitikberatkan kepada norma atau kaidah  hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta menggambarkan gejala hukum (secara faktual dan akurat) mengenai penerapan dan perkembangan asas personalitas keislaman di lingkungan peradilan agama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat empat asas dalam hukum keperdataan. Salah satunya asas personalitas yang menegaskan  pemberlakuan  hukum  bergantung  atau  mengikuti  subyek  hukum  dalam  hal  ini warga  negara  di  mana  pun  keberadaannya. 2 Asas  hukum  memberikan  rincian  operasional bagaimana menemukan hukum yang akan diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang  terlihat  mengikat  masing-masing  pihak  yang  menandakan  bahwa  adanya  keberadaan pluralitas  hukum  pada  suatu  peristiwa  hukum.  Asas  hukum  yang  dapat  memberikan  jalan keluar  untuk  memilih  hukum  mana  yang  diberlakukan  adalah  asas  personalitas. 3 Sejarah hukum perdata zaman Belanda penerapan hukum perdata dilakukan melalui jalan konkordansi yang bersifat diskiriminatif pembedaan golongan bumiputera timur asing dan golongan eropa implikasi lainnya terjadi stratifikasi social di masyarakat sehingga melahirkan asas pesonalitas keturunan  dimana  pemilahan  hukum  berdasarkan  keturunan.  Sedangkan  asas  personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Asas  ini  bertumpu  pada  kata  keislaman  yang  berarti  hanya  mereka  yang  mengaku  dirinya pemeluk  agama  Islam  adalah  yang  tunduk  dan  yang  dapat  ditundukkan  kepada  kekuasaan lingkungan  Peradilan  Agama.  Penganut  agama  lain  di  luar  Islam  atau  yang  non  Islam,  tidak
2 Adami Chazami , Pelajaran Hukum  Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata , (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 205
3 Abdullah Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 48.
tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. 4 Latar belakang munculnya asas personalitas keislaman dengan adanya teori Receptio in complexu yang dicetuskan oleh Van Den Berg. Asas ini merupakan pengembangan dari teori Receptio In Complexu. Dengan adanya teori ini maka setiap orang berlaku hukum agama yang dianutnya  yang  kemudian  melatarbelakangi  lahirnya    asas  personalitas  keislaman.  Asas  ini mengandung  pengertian  bahwa  terhadap  orang  Islam  berlaku  hukum  Islam  dan  jika  terjadi pelanggaran sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Pengadilan agama Islam. 5 Hal  lain  yang  diatur  dalam  teori  tersebut  diantaranya  hukum  adat  bangsa  Indonesia adalah  hukum  agamanya  masing-masing,  maka  hukum  yang  berlaku  bagi  pribumi  yang beragama Islam adalah hukum Islam, sedangkan hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama  khatolik  adalah  hukum  atau  ketentuan  agamanya,  demikian  juga  halnya  dengan penganut agama lain, teori ini juga dimuat dalam Pasal 75 RR ( regeling reglement ) tahun 1855. Pada  Pasal  75  ayat  3  RR  ini  berbunyi  “Oleh  Hakim  Indonesia  itu  hendaklah  diberlakukan undang-undang agama ( jadsdiendnge wetten ) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”.
Setelah teori ini berlaku, kemudian diikuti oleh diberlakukannya Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (Priensterand) dijuga Pengadilan Negeri (Landraad). Berdasarkan Pasal 75 dengan mengacu kepada teori Receptio In Complexu hukum waris  yang  berlaku  bagi  orang  Islam  adalah  Hukum  Waris  Islam  dan  menjadi  kompetensi (wewenang) peradilan Agama.pemberlakuan staatblad tersebut tentu menguntungkan hukum Islam  sampai  akhir  abad  ke-19  M  karena  dengan  adanya  aturan  tersebut  merupakan  bukti diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda.
Lodewijk  Willem  Christian  Van  Den  Berg  yang  mengembangkan  teori  ini  menjelaskan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan adanya teori ini maka hukum Islam sejajar dengan  sistem  hukum  lainnya.  Sayangnya  hal  ini  tidak  berlangsung  lama,  seiring  dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan  hukum  Islam.  Perubahan  politik  ini  telah  mengantarkan  hukum  Islam  pada posisi yang kritis.
Van Vollenhoven (1874-1933) dan C.S. Hurgronje (1857- 1936)  mencetuskan teori baru yang  dikenal  dengan  teori  Receptie,  perubahan  terberat  dari  hukum  Islam  dengan diberlakukannya teori ini adalah hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat dengan kata lain dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat yang menentukan diterima atau  tidaknya  hukum  Islam.  Dengan  adanya  teori  Receptie  ini,  Belanda  membentuk  sebuah komisi  yang  bertugas  meninjau  kembali wewenang  Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura. Dengan  bekal  sebuah  rekomendasi  (usulan)  dari  komisi  ini,  lahirlah  Staatsblad  Nomor  116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya.
4 Sulaikin Lubis et. Al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59
5 A. Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama ), Jurnal Varia Peradilan Edisi November 2008
Perkara tersebut kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Landraad (Pengadilan Negeri). Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka yang merupakan salah seorang  murid  Ter  Haar  namun  tidak  sepaham  dengan  ajaran  yang  dikembangkan  oleh gurunya menyatakan bahwa teori Receptie yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda yang  bertujuan  untuk  merintangi  kemajuan  Islam  di  Indonesia  itu  sebagai “Teori  Iblis”. Kemudian Hazairin mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan nama teori Receptie Exit yang  mengandung  pengertian  bahwa  teori  resepsi  harus  keluar  dari  Indonesia  karena merupakan teori Iblis yang merusak iman orang Islam dan menentang Al- Qur’an. Sa juti Thalib seorang murid Hazairin mengemukakan teori yang senada dengan teori Resepsi exit, yaitu teori receptio  a  contrario  (penerimaan  yang  sebaliknya).  Menurut  teori  ini  hukum  Islamlah  yang berlaku  bagi  umat  Islam  dan  hukum  adat  baru  bisa  berlaku  jika  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. 6
Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal,  sehingga  pendekatan,  penafsiran,  penerapan  dan  pelaksanaan  tidak  boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum. Adapun asas-asas umum peradilan agama yaitu:
a. Asas Personalitas keislaman
b. Asas kebebasan
c. Asas wajib mendamaikan
d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
e. Asas persidangan terbuka untuk umum
f. Asas legalitas dan persamaan
g. Asas aktif memberi bantuan
Asas personalitas keislaman yang diatur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga  yang  berbunyi:  "Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam me-ngenai perkara perdata tertentu . . . ". 7 Jika dikaitkan dengan perkara perdata asas personalitas keislaman ini mencakup “bidang tertentu”, sepanjang  mengenai  sengketa  perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  lingkungan  Peradilan  Agama. Maka  dalam  hal  ini,  ketundukkan  personalitas  muslim  kepada  lingkungan  peradilan  agama “bukan” bersifat umum dan menyeluruh meliputi semua bidang huk um perdata namun ada hal hal tertentu yang dapat diatur secara khusus. 8
Aspek  personalitas  keislaman  juga  dapat  dilihat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, setidaknya  ada  beberapa  unsur  dari  asas  personalitas  keislaman  yang  dapat  dijadikan  dasar rujukan,  yaitu  hukum  yang  diberlakukan  adalah  hukum  Islam  maksudnya  secara  substansial yakni norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam unsur pertama dari asas personalitas keislaman
6 Sayuti Thalib, Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam , (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm. 62.
7 H.  Zainal  Abidin  Abubakar,  (penghimpun ),  Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), Cet. 3, h. 244
8 Arrasdjid, Chainur, Dasar-dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hlm 24
dapat dilihat dalam pasal 4, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum  Islam".  Di  antara  ketentuan  hukum  Islam  adalah  larangan  terhadap  wanita  kawin dengan  pria  non  muslim.  Dalam  pasal  44,  disebutkan:  "Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam".  Kemudian hukum  yang  diberlakukan  adalah  hukum  yang  berkenaan  dengan  keperdataan  tertentu meliputi persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedakah.
Tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama yang memiliki arti bahwa ketika terjadi peristiwa hukum yang berkenan dengan enam macam keperdataan di atas, maka yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan beberapa wewenang pengadilan agama, di antara dalam pasal 8, yang berbunyi: "Putusnya  perkawinan  selain  cerai  mati  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  surat  cerai  berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak". Oleh karena itu, apabila terjadi keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak maka tidak dengan sendirinya jatuh talak.
Talak akan jatuh apabila isteri mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (pasal 46 ayat [2]). Demikian juga, jika suami hendak beristeri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Apabila tidak perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56  ayat  [2]).  Pengadilan  Agama,  dapat  memberikan  izin,  jika  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan ia tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).
Weweang  lainnya  juga  terkait  harta  bersama  suami  istri  yang  pisah  diajukan  kepada Pengadilan Agama (pasal 88), gugatan suami atas istri terhadap pengingkaran anak yang lahir dari istrinya (pasal 102), sahnya perceraian di depan Pengadilan Agama (pasal 115), gugatan cerai  istri  (pasal  132),  yang  bersentuhan  dengan  Pengadilan  Agama,  namun  juga  perkara berkaitan  dengan  kewarisan.  Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama  atau  perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.  Akan  tetapi  apabila  ada  di  antara  ahli  waris  yang  tidak  menyetujui  permintaan  itu, maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Agama  untuk melakukan pembagian harta warisan (pasal 188). Pengadilan Agama juga dapat menyerahkan harta warisan dari pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak  diketahui  atau  tidaknya,  kepada  baitul  mal  untuk  kepentingan  agama  Islam  dan kesejahteraan umum (pasal 191).
Apabila  yang  berperkara  beragama  Islam.  Jika  terjadi  perkara  yang  berkenaan  dengan perdata  yang  enam  hal  di  atas,  maka  yang  menjadi  tolak  ukurnya  adalah  apakah  yang berperkara  itu  beragama  Islam  atau  tidak  dengan  ungkapan  lain,  pengadilan  agama  hanya berwenang  menyelesaikan  perkara  keperdataan  jika  yang  terlibat  di  dalamnya  orang  Islam. Non  muslim  atau  selain  agama  Islam,  tidak  menjadi  wewenang  pengadilan  agama  untuk menyelesaikannya  akan  tetapi  pihak  lain  dalam  hal  ini  non  muslim  dapat  berperkara  di Pengadilan Agama apabila yang bersangkutan tunduk kedalam aturan hukum Islam.
Dalam  Penjelasan  Umum  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  sekarang  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50
Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  dijelaskan  bahwa  Pengadilan  Agama  merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan; Ekonomi Syariah. Perubahan status dari kedudukan Pengadilan Agama semula dikenal sebagai Peradilan Keluarga (Family Court) bagi mereka yang beragama Islam kemudian  menjadi  peradilan  perdata  tertentu  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara-perkara di sektor publik yang dapat berlaku secara umum tentu membawa dampak khususnya dalam hal asas personalitas keislaman.
Asas umum yang merupakan ruh serta jiwa dari batang tubuh Undang-undang Peradilan Agama menganut  “Asas  Personalitas  Keislaman”.  Hal  mana  masyarakat  Indonesia  dan  atau masyarakat asing yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama  adalah  hanya  mereka  yang  mengakui  dirinya  pemeluk  Islam  sebagai  agamanya. Pemeluk agama lain atau non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada  kekuasaan  Peradilan  Agama.  Akan  tetapi  pada  sisi  lain  perkara  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama  adalah  perkara  mu’amalah,  salah  satunya  di  bidang  lembaga hukum ekon omi syari’ah yang berkarakteristik terbuka terhadap orang -orang non muslim.
Pengadilan  Agama  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  yang  luas  menyangkut  orang, selain orang-orang Islam, juga orang-orang non muslim yang menundukan diri terhadap hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Vrijwili ge onderwerping). Pasca Undang- undang  Nomor  3  tahun  2006  Pengadilan  Agama  mendapatkan  kewenangan  menangani perkara  Ekonomi  Syari’ah, oleh  karena  itu  beradasarkan  asas  personalitas  keislaman  yang dianut Pengadilan Agama bukan merupakan lembaga peradilan bagi orang-orang Islam saja, melainkan  bagi  seluruh  pihak  baik  orang  dalam  pengertian  personal  maupun  orang  dalam pengertian  badan  hukum  termasuk  orang  non  muslim  atau  badan  hukum  tertentu  pencari keadilan yang terlibat dalam sengketa lembaga hukum ekonomi syari’ah, mereka yang akan mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan  Agama  tidak  perlu  terlebih  daluhu  menganut  agama Islam, melainkan cukup mengajukan bukti akta akad yang dibuat kedua belah pihak atas dasar akta itu cukup bukti Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 9
Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 berisi bahwa pelaku ekonomi syari’ah, tidak terdapat batasan tertentu, melainkan  berlaku  umum,  baik  orang  muslim  atau  non  muslim,  atau  badan  hukum,  secara keseluruhan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu Asas Personalitas Keislaman dalam ekonomi syari’ah pasca lahirnya Undang -Undang Nomor 3 Tahun  2006  sesuai  karakteristik  hukum  ekonomi  Islam  sebagaimana  diuraikan  di  atas  harus diterjemahkan  dengan  orang  secara  umum  dan  atau  badan  hukum  yang  tunduk  terhadap hukum Islam.
Ketundukan orang-orang non muslim atau badan hukum terhadap hukum Islam dalam
9 M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm 35
bidang ekonomi adalah ketundukan yang bersifat pilihan (fakultatief), karena kepada mereka diberikan  kebebasan  untuk  memilih  menggunakan  hukum  perikatan  Islam  atau  hukum perikatan yang lainnya. Apabila mereka memilih menggunakan hukum perikatan Islam dalam transaksi  bisnisnya,  maka  mereka  secara  suka  rela  telah  menundukan  diri  terhadap  hukum ekonomi Islam.
Terdapat dua strategi dalam hal menerapkan asas personalitas keislaman Yaitu dengan melihat  patokan  umum  yang  bersifat  formil  dimaksudkan  untuk  menentukan  keislaman seseorang  formil  tanpa  mempersoalkan  kualitas  keislaman  yang  bersangkutan.  Maka  ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Juga dapat dilihat dari KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain.  Atau dari kesaksian pihak terkait dan yang kedua adalah patokan saat terjadinya peristiwa hukum saat terjadi hubungan hukum kedua pihak yang sama sama beragama Islam serta hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.
Kedua hal tersebut menjadi syarat dari asas personalitas keislaman apabila kedua syarat tersebut  telah  terpenuhi  maka  pada  kedua  belah  pihak  telah  melekat  asas  personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi kewenangan peradilan agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara  mereka  telah  bertukar  agama  dari  Islam  ke  agama  lain.  Misalnya.  Pada  saat dilangsungkan perkawinan, suami-istri sama-sama beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau istri beralih dari agama Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian. 10 Peralihanan agama dari suami atau istri tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut.
Hal tersebut berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Pebruari 1977 No. 726  K/Sip/1976.  Yang  menegaskan  bahwa  "Setiap  penyelesaian  sengketa  perkawinan, perceraian, ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam, kemudian saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tetap tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama,  dan  hukum  yang  diterapkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  perkara,  berdasarkan hukum Islam.
Akan  tetapi  jika  saat  terjadi  sengketa  keduanya  atau  salah  satu  pihak  tidak  beragama Islam  dan  pada  saat  terjadi  sengketa  keduanya  atau  salah  satu  telah  beragama  Islam  maka pada kasus tersebut tidak melekat asas personalitas keislaman karena untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi akan  tetapi  ditentukan  oleh  faktor  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  ikatan  pada  saat hubungan hukum berlangsung.

## D. SIMPULAN
10 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) , (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cit. 3, h. 37-38
Terdapat beberapa asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang salah satunya adalah Asas Personalitas Keislaman yang bertumpu pada kata keislaman mereka yang mengaku dirinya  pemeluk  agama  Islam  adalah  yang  tunduk  dan  yang  dapat  ditundukkan  kepada kekuasaan  lingkungan  Peradilan  Agama.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa    asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan yaitu: Pihak-pihak yang berperkara harus  sama-sama  Islam;  Perkara-perkara  yang  disengketakan  harus  mengenai  perkara perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi  syariah;  dan Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam. Maka dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara non muslim yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dapat menyelesaikan sengkatanya di Pengadilan Agama

## Daftar Pustaka
Abidin  Abubakar,  Zainal.1993.  (penghimpun ),  Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
Arto,  A  Mukti.  2008. Garis  Batas  Kekuasaan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama ), Jurnal Varia Peradilan Edisi November.
Chainur, Arrasdjid.2000. Dasar-dasar Ilmu Hukum .Jakarta: Sinar Grafika 2000.
Chazami , Adami.  1990. Pelajaran  Hukum  Perdata:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata . Jakarta: Rajawali Press, 1990. Gani,Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Harahap,  M.  Yahya.  1989. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
Lubis  et.  Al.  Sulaikin.2005. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia .  Jakarta :Kencana, Jakarta, 2005.
Mudzhar, M. Atho.1998. Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi .
Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Raharjo, Satjipto, 1991. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti 1991.
Thalib,Sayuti. 1985. Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam . Jakarta : Bina Aksara, 1985.