## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT
Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati 1 , Asri Winnie Irawati Sularto 2 , Naufan Mufti Sudarmono 3 , Surya Lung 4 , Zahra 5 , Rizky Karo Karo 6*
1,2,3,4,5,6 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia 01053210023@student.uph.edu 1 , 01053210011@student.uph.edu 2 , 01053210010@student.uph.edu 3 , 01053210013@student.uph.edu 4 ,
01053210016@student.uph.edu 5 , rizky.karokaro@uph.edu 6*

## Article Info Abstract
Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 20, 2024 The  advancement  of  information  technology  requires  more  careful regulation to ensure its use under the principles of law. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) serves as  the  primary  legal  framework  in  Indonesia  for  governing  activities  in  the online  realm.  However,  the  rampant  spread  of  pornography  challenges Indonesia's  criminal  law  system,  especially  in  the  face  of  information technology advancements. This article discusses the application of criminal law  to  the  dissemination  of  pornography  content  via  the  internet  from  the perspective  of  the  theory  of  dignified  justice  law.  This  theory  offers  an approach that balances legal interests with human interests, in line with the values of Pancasila. The author highlights the need for applying criminal law that  prioritizes  rehabilitation  and  prevention  approaches,  rather  than  mere punishment,  to  ensure  individuals'  awareness  of  the  negative  impacts  of their actions.
Keywords:
Indonesia ITE Law, online pornograph, dignified justice theory

## Abstract
Pengembangan  teknologi  informasi  menuntut  regulasi  yang  lebih  cermat  dalam  memastikan penggunaannya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  beserta  perubahannya  (UU  ITE)  menjadi landasan hukum  utama  di  Indonesia  dalam  mengatur  kegiatan di  dunia  maya.  Namun,  penyebaran konten  pornografi  yang  semakin  merajalela  menantang  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  terutama dalam  menghadapi  perkembangan  teknologi  informasi.  Artikel  ini  membahas  penerapan  hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan  kemanusiaan,  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Penerapan  hukum  juga  sebaiknya dengan  melakukan  rehabilitasi  dan  pencegahan,  bukan  hanya  penghukuman,  untuk  memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.
Kata Kunci: UU ITE; Penyebar Pornografi Online; Teori Keadilan Bermartabat

## I. PENDAHULUAN
Informasi  mudah  tersebar  kepada  publik  di  belahan  dunia  nyata  manapun, dan  bahkan  saking  masifnya  perkembangan  tersebut,  maka  teknologi  Internet ditambah  dengan  perkembangan  infrastruktur  jaringan,  perangkat,  serta  gawai membuat  masyarakat  dunia  menjadi  nyaman  untuk  hidup  di  sebuah  dunia  baru  di luar  dunia  nyata  yang  secara  fisik  kita  tinggali  dan  hidup,  yaitu  dunia  maya

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
(Nasrullah,  2012).  Di  satu  sisi,  informasi  yang  terakses  kepada  banyak  lapisan masyarakat  yang  dulunya  tidak  memiliki  akses  untuk  tersebut  meningkatkan  taraf pengetahuan  masyarakat  dunia  secara  keseluruhan.  Hampir  semua  berbagai pengetahuan  bisa  kita  dapatkan  di  dalam  dunia  maya  karena  spektrumnya  begitu luas.  Di  samping  itu,  pertumbuhan  industri  gawai  juga  melaju  pesat  sehingga membuat harganya lebih terjangkau. Gawai yang dilengkapi fungsi jaringan internet sudah  merambah  ke  berbagai  lapisan  masyarakat  baik  kalangan  atas  maupun bawah.  Sudah  merupakan  hal  umum  bahwa  pada  saat  ini  hampir  semua  orang memiliki  berbagai  macam  varian  gawai  sebagai  aset  primer.  Teknologi  telepon genggam  atau  smartphone  telah  menggiring  segala  lini  kehidupan  ke  arah  digital. Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  gawai  telah  menjadi  suatu  benda  yang  tak  terpisahkan dalam setiap lika liku kehidupan. Indikasi ini merupakan pertanda yang baik, artinya terjadi pertumbuhan ekonomi yang progresif.
Salah  satu  pengaruh  negatif  yang  sangat  membahayakan  baik  di  kalangan muda maupun tua, adalah penyebaran konten pornografi di dunia maya. Para muda membutuhkan  gawai  sebagai  alat  penunjang  dalam  proses  belajar  mengajar. Kalangan  yang  lebih  dewasa  pun  menggunakan  Internet  dan  gawainya  untuk menunjang  pekerjaannya.  Akan  tetapi,  penyimpangan  dari  norma  dan  nilai masyarakat  dengan  mengakses,  memberi,  dan  menerima  konten  yang  berbau pornografi  menjadi  ancaman  mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan,  yaitu mulai  dari  kerusakan  sel-sel  otak,  gangguan  emosi  dan  mental,  hingga  suramnya masa  depan.  Terlebih  lagi,  pornografi  merupakan  salah  satu  isu  hangat  yang diperbincangkan masyarakat karena memiliki efek kecanduan.
Tulisan ilmiah ini menganalisis Putusan Perkara Pidana No. 215/Pid.B/2021/PN.Tg  (Putusan)  merupakan  sebuah  perkara  pidana  biasa  di wilayah  Pengadilan  Negeri  Tanah  Grogot.  Dalam  putusan  ini  nama  terdakwa dirahasiakan, lahir di Wonosobo pada tanggal 22 Agustus 1995, berumur 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal  kab.  Paser  Kalimantan  Timur,  dan  memiliki  pekerjaan  swasta,  terdakwa ditangkap berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/VIII/RES.2.5/2021.
Terdakwa mendapatkan Video yang mempertontonkan  sepasang  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  busana  berhubungan badan  layaknya  suami  istri  pada  saat  Zoom  Meeting  dari  kolom  komentar  Akun Tiktok untuk nama Tiktok yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti.
Terdakwa  membuka  video  tersebut  menggunakan  aplikasi  uc  browser, kemudian Linknya Terdakwa salin dengan maksud untuk distribusikan melalui Akun Youtube.  Sebelum  Terdakwa  mendistribusikan  Video  tersebut,  dengan menggunakan  laptop,  terlebih  dahulu  Terdakwa  membuat  cara/tutorial  menonton Video.  Akibat  tindakannya,  maka  publik  atau  orang  lain  dapat  mengakses  Video tersebut ada di dalam Media Sosial Twitter yang bersifat terbuka dan tidak private.
Rumusan  masalah  yang  dikupas  ialah  pertama,  bagaimana  pengaturan hukum  pidana  terhadap  penyebaran  pornografi  menurut  hukum  di  Indonesia? Kedua,  bagaimana  pemidanaan  terhadap  penyebar  pornografi  perspektif  teori keadilan bermartabat?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dimana menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
belaka  (Soekanto  &  Mamudji,  2003).    Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  sebagai bagian  dari  data  kajian.  Analisis  yang  lebih  mendalam  dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  pendekatan  perundang-  undangan  atau Statute  Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010).
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  ialah  1.  Bahan  hukum  primer;  2. Bahan hukum sekunder; 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan ialah 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  (UU  Pornografi);  4.  Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika, Jaksa  Agung,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229,  154, KB/2/VI/2021  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Implementasi  atas  Pasal  Tertentu  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008    Keputusan  Bersama  Menteri Komunikasi  dan  Informatika,  Jaksa  Agung,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal  Tertentu  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomro 25 Tahun 2012 tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Pornografi  (GTP3).  Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  ialah  artikel  pada  jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik penulis. Bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Hukum Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi
Jika  kita  melihat  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  diartikan  bahwa  hukum merupakan  peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  dikukuhkan  oleh penguasa  atau  pemerintah  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  di  masyarakat  disertakan sanksi jika tidak dipatuhi. Teguh Prasetyo mengkategorikan fungsi atau tujuan hukum dalam tiga  penjabaran  yakni, to  provide  subsistence (memberi  penghidupan), to  provide  security (memberi  perlindungan),  to attain  equity (mencapai  kebersamaan),  dan to  provide abundance (memberi kelimpahan) (Prasetyo, 2018).
Menurut  Abdul  Manan  fungsi  hukum  setelah  diciptakan  menjadi  peraturan perundang-undangan antara lain adalah: (1) Standard of Conduct ; merupakan standar atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan  satu  dengan  yang  lain.  (2) As  a  Tool  of  Social  Engineering ;  sebagai  alat  untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (3) As a Tool of Social Control ; sebagai alat kontrol tingkah laku manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama  dan  kesusilaan.  (4) As  a  Facility  on  Human  Interaction ;  yakni  hukum  tidak  hanya menciptakan  ketertiban,  namun  juga  menciptakan  perubahan  (5) Rechtzeken  Heid ;  yakni agar  dalam  setiap  persoalan  dan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat (Manan, 2005).
Tindak  pidana  adalah  sebagai  terjemahan  dari  istilah  Bahasa  Belanda  yaitu “ Strafbaar feit ” atau “ delict ”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau delict terdapat  beberapa  istilah  seperti  berikut:  a).  Tindak  pidana;  b).  Perbuatan pidana;  c).  Peristiwa  pidana;  d).  pelanggaran  pidana;  e).  Perbuatan  yang  boleh  dihukum, dan;  f).  Perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Delict  yang  dalam  Bahasa  Belanda  disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata yaitu: strafbaar dan feit , yang masing-masing memiliki arti: a. straf diartikan sebagai pidana dan hukum, b. baar diartikan sebagai dapat dan boleh, c.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana disinonimkan  dengan  delik,  yang  berasal  dari  Bahasa  latin,  yakni  delictum,  dalam  kamus besar  Bahasa  Bahasa  Indonesia  menggunakan  istilah  delik  yaitu  perbuatan  yang  dapat dikenakan  hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  (Moeljatno, 2008 ).
Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPpidana yang diatur  dalam  buka  II  Bab  XIV  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan,  Pasal  282-283 KUHPpidana  dan  buku  III  bab  VI  tentang  pelanggaran  kesusilaan,  pasal  532-533 KUHPpidana, ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPpidana. Ketentuan  tindak  pidana  pornografi  yang  diatur  dalam  pasal  282  KUHPpidana  yang merupakan  sebagai  berikut:  3  (1)  Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukan  atau menempelkan  di  muka  umum  tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  telah  diketahui  isinya melanggar  kesusilaan,atau  barang  siapa  dengan  maksud  untuk  disiarkan,  dipertunjukan atau  ditempelkan  di  muka  umum,  membikin  tulisan,  gambaran  atau  benda tersebut,memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan nya, mengeluarkannya dari negeri, atau  memiliki  persediaan,  ataupun  barang  siapa  secara  terang-terangan  atau  dengan mengedarkan  surat  tanpa  diminta,  menawarkannya  atau  menunjukkannya  sebagai  bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah; (2) mempertunjukan atau menempelkan di muka  umum  tulisan,  gambaran  atau  beda  yang  melanggar  kesusilaan,  ataupun  barang siapa  dengan  maksud  untuk  disiarkan,  dipertunjukan  atau  ditempelkan  di  muka  umum, membikin,  memasukkan  ke  dalam  negeri,  meneruskan  mengeluarkannya  dari  negeri,  atau memiliki  persediaan,  ataupun  barang  siapa  secara  terang-terangan  atau  dengan mengedarkan  surat  tanpa  diminta,  menawarkan,  atau  menunjukan  sebagai  bisa  diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu  melanggar  kesusilaan,  dengan  pidana  paling  lama  Sembilan  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut  dalam  ayat  pertama  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  dapat  dijatuhkan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima  ribu  rupiah.  Kejahatan  pornografi  pada  Pasal  282  ayat  (2)  KUHPidana  di  atas,  pada dasarnya  juga  terdiri  dari  tiga  macam  bentuk  kejahatan  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya, dimana, setiap bentuk pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan pelaku.
Unsur  kesalahan  pada  tiga  bentuk  pidana  pornografi  ayat  (1)  adalah dolus/kesenjangan.  Sedangkan  unsur  kesalahan  pada  tiga  bentuk  tindak  pidana pornografi  ayat  (2)  adalah  culpa/kealpaan.  Untuk  pasal  282  ayat  (30  KUHPpidana, pasal  ini  menekankan  pemberatan  pada  bentuk  tindak  pidana  pornografi  sengaja, yaitu  apabila  pembuat  dalam  melakukan  kejahatan  itu  karena  kebiasaan  atau sebagai  mata  pencarian.  Selanjutnya,  ketentuan  dalam  pasal  283  KUHPpidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi Ketentuan ini diatur sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Sembilan  ribu  rupiah,  barang  siapa menawarkan,  memberikan  untuk  terus  maupun  untuk  sementara  waktu, menyerahkan  atau  memperlihatkan  tulis,  gambaran  atau  benda  yang  melanggar kesusilaan, maupun memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,  maupun  alat  untuk  mencegah  atau  menggugurkan  kehamilan  kepada seorang  yang  belum  dewasa,  dan  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu  telah  diketahuinya;  (2).  Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa membacakan  isi  tulisan  yang  melanggar  kesusilaan  di  muka  orang  yang  belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
(3). Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sembilan  ribu  rupiah,  barang  siapa  menawarkan,  memberikan  untuk  terus  maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda  yang  melanggar  kesusilaan,  maupun  alat  untuk  mencegah  atau menggugurkan  kehamilan  kepada  seorang  yang  belum  dewasa  sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan , gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dibutuhkan  pengaturan  yang  lebih seksama untuk menjamin pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatan, kehati-hatian,  itikad  baik,  dan  kebebasan.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ( “UU  ITE” )  merupakan  pioner  payung hukum  di  bidang  ITE  Indonesia.  Dalam  perjalannya,  undang-undang  tersebut  telah memperoleh  perubahan  sebanyak  dua  kali  yaitu  melalui  Undang-undang  (UU)  No. 19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dan  UU  No.  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  UU  ITE  adalah  suatu  produk  hukum lex  specialis atas  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Transformasi  hukum  ini  sangat  berperan  penting dalam  pengaturan  pemidanaan  khususnya  dalam  penyebaran  konten  pornografi. Sebelumnya pengaturan dalam penyebaran konten pornografi melalui internet masih bisa di dalam KUHP sehingga dengan adanya UU ITE memunculkan asas kepastian hukum  yang  lebih  presisi.  Di  sisi  lain,  jika  dilihat  dari  hukum  positif  dalam  KUHP terdapat  pengaturan  mengenai  gambar,  foto,  video,  hingga  film  pornografi  yaitu mengenai  kejahatan  terhadap  kesusilaan/tindak  pidana  kesusilaan  yang  diatur dalam  Bab  XIV  KUHP  lama  yang  masih  berlaku  dan  Bab  XV  UU  1  Tahun  2023 tentang  KUHP  baru  yang  berlaku  3  tahun  sejak  tanggal  diundangkan  yaitu  tahun 2026.
Pergeseran  kehidupan  sosial  dan  beragama  di  masyarakat  menggeser norma-norma  kehidupan  dari  tabu  menjadi  hal  biasa.  Hal  tersebut  sangat  terasa dengan  semakin  mudahnya  masyarakat  memperoleh  konten  kesusilaan  di  dunia maya.  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyiarkan,  mempertunjukkan,  mendistribusikan, mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan untuk diketahui umum.
Pengertian  dari  konten  yang  dilarang  untuk  didistribusikan/disebarkan  atau ditransmisikan  adalah  konten  dengan  muatan  dalam  pasal-pasal  berikut:  a. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016); b.  Perjudian  (Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  jo.  Pasal  45  ayat  (2)  UU  19/2016);  c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016); d. Pemerasan dan /atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016); e. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016)  (Karo, 2019).
Dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  menjelaskan  sanksi  terhadap  pelanggaran mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  adalah

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
berupa  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pada  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi  menyebutkan  larangan  memproduksi, membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan isi : a. persenggamaan, termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang;  b.  kekerasan  seksual;  c.  masturbasi atau  onani;  d.  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan;  e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
Sementara sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dinyatakan dalam Pasal 29 UU Pornografi berupa pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## Penerapan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat
Teori  keadilan  bermartabat  adalah  suatu  ilmu,  dalam  hal  ini  ilmu  hukum. Sebagai  suatu  ilmu  hukum,  cakupan  atau  scope  dari  teori  keadilan  bermartabat dapat  dilihat  dari  susunan  atau  lapisan  dalam  ilmu  hukum  yang  meliputi  filsafat hukum  ( philosophy  of  law )  ditempat  pertama,  lapisan  kedua  terdapat  teori  hukum ( legal theory ), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (jurisprudence), sedangkan susunan  atau  lapisan  yang  keempat  terdapat  hukum  dan  praktik  hukum  ( law  and legal practice ). Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara lex eterna (arus  atas)  dan volksgeist (arus  bawah),  dalam  memahami  hukum  sebagai usaha  untuk  mendekati  pikiran  Tuhan  menurut  sistem  hukum  berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut, teori keadilan bermartabat atau the Dignified Justice Theor y berusaha untuk mencari jalan tengah dalam memberikan justifikasi terhadap hukum. Makna  penting  dari  teori  ini  adalah  nguwongke  uwong  atau  memanusikakan manusia  dalam  perspektif  Pancasila  sebagai  jiwa  bangsa  atau  volkgeist.  Hukum adalah  suatu  manifestasi  yang  paling  konkret  dari  keinginan  individu-individu  di dalam masyarakat itu agar ada ketertiban karena dengan ketertiban itulah berbagai kepentingan  yang  saling  bertentangan,  berat  sebelah  dan  lain  sebagainya  dapat diseimbangkan.  Teori  keadilan  bermartabat  melukiskan  sisi  hukum  yang menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan  seperti  itu  dengan  sisi  hukum  yang memanusiakan  manusia  ( nguwongke  uwong )    (Prasetyo,  Hukum  &  Teori  Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat., 2020).
Dalam  konteks  penyebaran  konten  pornografi  melalui  internet,  kepentingan yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari dekadensi. Hukum pidana yang tepat harus bisa menjadi solusi yang strategis dalam  penyelesaian  masalah  penyebaran  konten  pornografi    (Hamzah,  2014). Dalam  konteks  penyebaran  konten  pornografi  melalui  internet,  kepentingan  yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari dekadensi.  Fungsi  dari  hukum  pidana  yang  tepat  yang  utamanya  hal  ini  karena memang  hukum  pidana  adalah  digunakan  sebagai ultimum  remidium, tetapi  akan lebih  baik  jika  hukum  pidana  juga  bisa  menjadi  solusi  yang  strategis  dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi.
Hukum pidana bertujuan untuk memanusiakan manusia sebagaimana tujuan keadilan  bermartabat,  baik  untuk  memperbaiki  kesalahan  pelaku  yang  dibina  pada

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
lembaga  pemasyarakatan  sebagai  warga  binaan;  untuk  memperbaiki  ketertiban umum; untuk melindungi/memberikan rasa keadilan bagi korban  (Prasetyo, Ginting, &  Karo  Karo,  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi,  2023),  Penerapan  pidana  dalam  delik pornogorafi  adalah  sesuai  dengan  asas  legalitas,  namun  selain  penerapan  pidana, bimbingan  masyarakat  kepada  narapidana  pelaku  penyebaran  konten  pornografi. Pembinaan tersebut juga untuk memulihkan kondisi psikologi pelaku.
Majelis hakim perkara in casu melihat bahwa ada kesesuaian alat bukti dan yang lainnya yang diajukan di persidangan dan adanyanya keyakinan hakim dalam memutuskan  bahwa  terdakwa  secara  sah  dan  benar  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  jo.  Pasal  4  (1)  UU  Pornografi.  Seluruh  unsur pasal  dianggap  telah  terpenuhi,  yaitu  unsur  setiap  orang,  unsur  memproduksi, membuat,  memperbanyak,  menggandakan  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan  atau menyediakan  pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat  persenggamaan,  termasuk persenggamaan  menyimpang,  kekerasan  seksual,  mastrubasi  atauonani, ketelanjangan  atau  tampilan  mengesankan  ketelanjangan,  alat  kelamin  atau pornografi anak.
Dalam  putusan  hakim  hanya  melihat  dari  landasan  legalitas  formal  tanpa memperhatikan  pertimbangan  hakim  yang  mengacu  pada  masyarakat  yaitu  telah berdampak buruk dan telah membahayakan masyarakat. Hakim hanya menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan dan tanpa adanya denda, karena itu pelaku pada perkara ini  seharusnya  diupayakan  ancaman  pidana  dan  denda  harus  proporsional  dan profesional  dengan  memperhatikan  nilai  dan  norma  dalam  masyarakat  agar  tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana pornografi lagi kedepannya.

## IV.  KESIMPULAN
Hukum  berfungsi  untuk  memelihara  keharmonisan  dan  kedamaian  dalam masyarakat. Hukum menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dengan mencegah  terjadinya  konflik  dan  pelanggaran  hukum.  Peran  hukum  ini  tercermin dalam  peranannya  sebagai  standar  perilaku,  alat  rekayasa  sosial,  kontrol  sosial, fasilitator interaksi manusia, dan penegakan kepastian hukum. Namun, untuk tetap relevan,  hukum  harus  beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman  dan  menerima aspirasi masyarakat. Lebih lagi terhadap konten pornografi melalui internet menjadi tantangan  serius  dalam  pengaturan  hukum,  khususnya  dalam  konteks  Indonesia. Undang-undang  ITE  menjadi  payung  hukum  penting,  memberikan  dasar  hukum yang  lebih  presisi  dalam  penanganan  konten  pornografi.  Sanksi  yang  diatur  dalam undang-undang  tersebut  menjadi  landasan  dalam  penegakan  hukum  terhadap penyebaran konten pornografi, dengan tujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban.
Dalam  perspektif  teori  hukum  keadilan  bermartabat,  hukum  pidana  harus mampu  memanusiakan  manusia  tanpa  mengorbankan  kebebasannya.  Pendekatan ini  menekankan  pentingnya  memperbaiki  kesalahan  pelaku,  menjaga  ketertiban umum,  dan  memberikan  keadilan  bagi  korban,  sambil  tetap  mempertimbangkan nilai-nilai  moral  dan  kemanusiaan.  Penerapan  hukum  pidana  dalam  teori  HKB terhadap  penyebaran  konten  pornografi  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  yang strategis dan berkeadilan bagi semua pihak terlibat.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## REFERENSI
Hamzah. (2014). Pornografi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Rineka Cipta. Kanter,  E.,  &  Sianturi,  S.  (1982). Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Karo,  R.  K.  (2019). PENEGAKAN  HUKUM  KEJAHATAN  DUNIA  MAYA CYBERCRIME  MELALUI  HUKUM  PIDANA. Karawaci:  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Manan, A. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Prenada Media. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Moeljatno. (2008 ). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. Nasrullah,  R.  (2012). Komunikasi  Antarbudaya  di  Era  Budaya  Siber. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Poernomo, B. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Prasetyo, T. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajawali Press. Prasetyo, T. (2020). Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusamedia.
Prasetyo,  T.,  Ginting,  Y.,  &  Karo  Karo,  R.  (2023). Hukum  Pidana  Edisi  Revisi. Depok: RajaGrafindo Persada.
Soekanto  ,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.