## EKONOMI ISLAM SARANA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT MADANI
Nurnasrina
Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Ekonomi  Islam  merupakan  sarana  dalam  mewujudkan  ekonomi  masyarakat madani.  Kegagalan  sistem  konvensional  membuat  terjadi  penyimpangan  dari nilai  sosial  dan  nilai  normatif  moral  masyarakat  sehingga  sistem  itu  dianggap gagal  dalam  membentuk  sarana  ekonomi  masyarakat.  Untuk  itu  instrumen ekonomi  syari’ah  merupakan  salah  satu  alternatif  dalam  pembentukan  ekonomi masyarakat  madani  melalaui  instrumen  baitul  maal,  lembaga  zakat,  lembaga wakaf, sedekah dan sebagainya.
Economic  of    Islam  is  supporting  facilities  for  in  realizing  public  chartered investment  counsel  madani.  Fails  of  conventional  system  makes  happened variation  from  value  social  and  normative  value  of  public  morale  so  that  the system is assumed to fails in forming faciliti public chartered investment counsel. For  the  purpose  intstrument  chartered  investment  counsel  syari’ah  is  one  of alternative  in  forming  of  public  chartered  investment  counsel  madani  with instrument  treasure  house,  religious  obligatory  institute,  communal  ownership institute, alms and all that.
Kata Kunci : Ekonomi Islam, Masyarakat Madani

## Pendahuluan
Ekonomi  Islam  merupakan  salah  satu  pendekatan  sistem  ekonomi  dalam pembentukan  perekonomian  masyarakat.  Banyak  Negara  yang  ada  didunia  ini melakukan  pendekatan  ekonomi  konvensional  dalam  memenuhi  kepentingan pribadi ( self interest ), pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di  balik  keberhasilan  tersebut,  sesungguhnya  mereka  gagal  mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi. 1
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  konsep  kapitalis  pada  persoalan  mengasuh  dan merawat  anak,  menurut  mereka  memerlukan  pengorbanan  yang  besar  dan dianggap sebagai suatu kerugian dalam ukuran materialis. Pemahaman mentalitas pasar  yang  mendorong  untuk  memenuhi  kepuasan/kepentingan  pribadi  telah disuntikan kedalam keluarga, sehingga menyebabkan para orang tua tidak mampu untuk  berhubungan  baik  satu  sama  lainnya.  Akibatnya  adalah  runtuhnya  sistem keluargaan  didalam  kehidupan  berumah  tangga.    Terjadi  peningkatan  hubungan seks  bebas,  perceraian  dan  keluarga  dengan  orang  tua  tunggal  menimbulkan
1 M.  Umar  Chapra, 2001.  The  Future  of  Economics;  an  Islamic  Perspective ,  Edisi terjemah, (Jakarta: SEBI), hal. 45.
penderitaan  emosional,  kejiwaan,  serta  material  pada  anak-anak.  Hal  ini mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan  keruntuhan kontrol sosial  dalam masyarakat.
Kondisi ini menjadi semakin buruk, ketika sejumlah masyarakat terperangkap dalam kegananasan roda kemiskinan, hidup dalam penderitaan di kota-kota besar bagaikan terpenjara, tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. 2 Realitas ini menyebar dan telah menjangkiti hampir seluruh negeri, termasuk negeri-negeri muslim.  Tren  atau  kecenderungan  kemiskinan  juga  mengarah  menjadi  semakin buruk hampir tak terkendalikan.
Dampak yang lebih jelas adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya untuk  segelintir  orang  dan  meninggalkan  kemiskinan  merajalela.    Ditambah dengan peningkatan busung lapar yang akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit. Kekacauan  juga  terindikasi  pada  kesenjangan  pertumbuhan  pasar  uang  ( money market )  dan  pasar  obligasi  ( bond  market )  berikut  pasar  sekundernya  ( secondary market )  yang  begitu  cepat,  hingga  pertumbuhannya  melebihi  pertumbuhan perdagangan di sektor ril. Perkembangan baik kualitas maupun kuantitas transaksi di pasar ini berakibat ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang.
Berdasarkan  data  yang  dimiliki  sebuah  NGO  ekonomi  di  AS,  volume transaksi yang terjadi di pasar uang dan pasar derivatif mencapai 1,5 triliun dolar AS  dalam  sehari,  sedangkan  volume  transaksi  yang  terjadi  pada  perdagangan dunia di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS setiap tahun. 3
Sedangkan  data  World  Bank  terbaru  menunjukan  volume  transaksi  di  pasar uang mencapai  500 triliun dolar AS,  sedangkan volume transaksi  yang terjadi di sektor  riil  hanya  6  triliun  dolar  AS  dalam  satu  tahun. 4 Besarnya  volume  pasar uang  dan  pasar  derivatif  adalah  cerminan  akumulasi  kekayaan  para  „ kapitalis global ‟. Ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang sangat berbahaya. Sistem  kredit  atau  sistem  hutang  juga  telah  memerangkap  perekonomian  dunia sedemikian  dalam.  Mekanisme  bunga  ( interest  rate )  yang  juga  menggurita bersama  sistem  hutang  ini,  kemudian  membuat  sistem  perekonomian  harus menderita ketidakseimbangan kronis. Kebangkrutan ekonomi sedang menghantui berbagai Negara dan bahkan juga perorangan akibat perangkap sistem bunga dan pemakaian  kartu  kredit  yang  berlebihan  akibat  dorongan  keinginan  syahwat tersebut sehingga terjadi peningkatan hutang yang luar biasa. 5

## Pandangan Islam Tentang Ekonomi
Khurshid Ahmad pernah melontarkan pertanyaan apakah masyarakat muslim bisa  membangun  perekonomian  dengan  mengikuti  sistem  kapitalis,  sosialis maupun  derivasinya,  dengan  ketergantungan  ( depedency )  yang  begitu  kuat?  atau
2 Ibid ., hal. 46.
3 Ali Sakti, Kegagalan Ekonomi Global , Republika, 14 Maret 2002.
4 Laporan World Bank, 2004.
5 Berdasarkan laporan Gatraonline, 26 Desember 2001.
haruskah  dilakukan  rekonstruksi  sosial-ekonomi  secara  total  dengan  asumsi, gagasan  dan  pola  yang  unik  dan  bernilai  khusus  untuk  pembangunan  dalam masyarakat muslim?. 6
Sebagai  pemikir  ekonomi  muslim,  Khursid  Ahmad  tentu  berangkat  dari realitas  yang terjadi di negeri-negeri muslim. Di mana hampir sebagian besarnya memiliki  sumber  daya  yang  luar  biasa  tetapi  keadaan  ekonominya  tetap  tak berkembang, standar hidup rakyatnya masih rendah, dan bahkan cenderung hidup dalam  keadaan subsisten .  Mengalami  ketimpangan  dalam  distribusi  kekayaan, ketidakseimbangan  dalam  wilayah  geografis,  kesenjangan  antara  sektor  ekonomi dan  sosial,  juga  terjadi  ketimpangan  antara  pusat  industri  dan  daerah  pertanian.
Selain  itu  juga  mengalami  ketergantungan  yang  luar  biasa  sebagai  pengaruh berkepanjangan  dari  warisan  hubungan  ekonomi  kolonial  sebagai  hubungan „pusat-pinggiran‟ ( centre-periphery relationship ).
Dunia Islam mengalami paradoks, ketika mengunakan prototipe pertumbuhan sebagai  pola  pembangunan  yang  dirancang  pakar  dan  praktisi  barat  yang kemudian  „ dijual ‟  kepada  perencana  negara  muslim  melalui  diplomasi internasional,  tekanan  ekonomi,  infiltrasi  intelektual  dan  cara  lainnya.  Banyak kajian  evaluasi  kebijakan  pembangunan  dan  kinerja  ekonomi  negara-negara muslim  menunjukkan  bahwa  strategi  imitasi  gagal  untuk  menghasilkan kesejahteraan.  Semua  bukti  menunjukkan  bahwa  usaha  pembangunan  selama  ini masih  lepas  dari  nafas  Islami.  Untuk  mengurai  persoalan  pelik  yang  dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka befikir.
Kerangka berfikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. Dalam  kerangka  berfikir  tersebut  harus  dicanangkan  sebuah  premis  baru  bahwa pembangunan  ekonomi  dalam  kerangka  ajaran  Islam  dan  ilmu  ekonomi pembangunan  Islami  berakar  pada  kerangka  nilai  yang  ada  dalam  al-Qur‟an  dan as-Sunah.  Al-Qur‟an  dan  As-Sunah  merupakan  titik  rujukan  kita  yang  paling mendasar.  Premis  kedua  dalam  pendekatan  ini  menolak  sikap  imitatif.  Model kapitalis  maupun  sosialis  serta  derivasinya  bukan  merupakan ideal  type , kendatipun  juga  dapat  mengumpulkan  sumber-sumber  yang  bermanfaat  untuk diadaptasikan  atau  diintegrasikan  dalam  kerangka  Islam  tanpa  harus  mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.
Teori  pembangunan  seperti  yang  dikembangkan  di  Barat  (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik- ekonomi  yang khas  dari  kazanah peradabannya. 7 Sehingga  akan terjadi  kesulitan besar  dan  bahkan  cenderung  kontraproduktif  ketika  dipaksakan  untuk  diadopsi secara  penuh  kedalam  masyarakat  muslim,  hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan
6 Khursid  Ahmad,  “Pembangunan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam”,  dalam  Ainur  R. Sophian (Ed) 1997, “ Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam ”, (Surabaya: Risalah Gusti). hal. 1.
7 Ibid ., hal. 7-8.
mendasar  yang  membentuk  bangunan  kemasyarakatan  dari  masing-masing peradaban.
Pendekatan Islam haruslah jelas-jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  Islam  itu  sendiri.  Konsep  pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam  Islam  mempunyai  pengertian  khusus  dan  unik.  Beberapa  aspek pembangunan  seperti  keadilan  sosial  dan  hak  asasi  ( social  justice  and  human rights ), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.
Berdasarkan  kronologis  perbincangan  di  atas  menjadi  sangat  relevan  untuk mengkaji  pandangan  Islam  dalam  memecahkan  persoalan  ekonomi.  Hal  ini bermuara  pada  pengkajian  konsep-konsep  dasar  Ilmu  Ekonomi  Islam  untuk melakukan  transformasi  ekonomi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim. Harus  diakui  bahwa  proyek  ilmu  ekonomi  Islam  dan  Islamisasi  ilmu  ekonomi telah  menjadi  obor  terdepan  bagi  proyek  Islamisasi  ilmu.  Bahkan  para  praktisi perbankan  dan  keuangan  Islam  juga  telah  berhasil  mengukuhkan  terwujudnya sistem  keuangan  Islam  secara  global  dan  diakui  eksistensinya  dalam  percaturan ekonomi pada masa sekarang.
Keberadaan  sistem  ekonomi  Islam  merupakan  konsekuensi  dari  pandangan hidup  Islam  ( Islamic  worldview ). Worldview Islam  yang  menjadi  dasar  ini  oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai pendekatan istilah seperti;  Maulana  al-Maududi  mengistilahkannya  dengan Islami nazariat ( Islamic Vision ),  Sayyid  Qutb  menggunakan  istilah al-Tasawwur  al-Islami ( Islamic Vision ),  Mohammad  Atif  al-Zayn  menyebutnya al-Mabda’  al-Islami ( Islamic Principle ), sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya Ru’yatul Islam lil  Wujud ( Islamic  Worldview ). 8 Meskipun  secara  istilah  terjadi  perbedaan penyebutan  tetapi  secara  esensi  terdapat  kesamaan  keyakinan  para  Ulama‟  dan Cendekiawan  tersebut  bahwa  pandangan  hidup  ( worldview )  seorang  muslim haruslah  menjadikan  Islam  sebagai  sistem  hidup  yang  mengatur  semua  sisi kehidupan  manusia,  yang  menjanjikan  kesejahteraan  dan  keselamatan  dunia  dan akherat. Worldview ini  lahir  dari  adanya  konsep-konsep  Islam  yang  mengkristal menjadi kerangka berfikir ( mental framework ).
Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu  dalam  aktifitas  ekonomi,  politik,  hukum  maupun  sosial  budaya.  Islam memiliki  kaidah-kaidah,  prinsip-prinsip  atau  bahkan  beberapa  aturan  spesifik untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Islam  mengatur  hidup  manusia dengan  fitrahannya  sebagai  individu  (hamba  Allah  SWT)  dan  menjaga keharmonian dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia,  beberapa  aspek  aktifitas  tersebut  memiliki  sistemnya  tersendiri, misalnya  aspek  ekonomi,  hukum,  politik  dan  sosial  budaya.  Islam  yang  diyakini
8 Hamid Fahmy Zarkasyi, “ Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam ”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005, hal. 11.
sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam  aspek-aspek  tersebut.  Sistem  ekonomi  Islam,  sistem  hukum  Islam,  sistem politik  Islam  dan  sistem  sosial-budaya  Islam  merupakan  bentuk  sistem  yang spesifik  dari  konsep  Islam  sebagai  sistem  kehidupan. 9 Worldview Islam memberikan  pijakan  bahwa  umat  manusia  adalah  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Kuasa,  dan  seluruh  sumber  kehidupan  ( resources )  yang  tersedia  adalah  amanah- Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki hubungan persaudaraan yang alamiah  dan  mereka  juga  harus  bertanggungjawab  kepada-Nya.  Oleh  karena  itu manusia tidak secara mutlak bebas untuk melakukan apa saja, akan tetapi mereka diharapkan  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  terbatas  ( limited  resources ) dan  berinteraksi  antara  satu  dengan  lainnya  serta  membangun  lingkungan  hidup sedemikian  rupa  sehingga  mendukung  usaha  perwujudan  kesejahteraan  bersama ( mutual welfare ) setiap individu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, hitam  atau  putih,  lelaki  atau  perempuan  serta  anak-anak  atau  orang  dewasa. Manusia  juga  diharapkan  untuk  tidak  saja  menjamin  pencapaian  tujuan  materi, akan  tetapi  juga  tujuan  spiritual  dan  kemanusiaan,  khususnya  tentang keharmonisan sosial dan penghapusan anomie . 10
Islam  menekankan  pembanguan  insan  seutuhnya  ( human  development ) menuju  puncak  kehidupan  yang  seindah-indahnya  ( fi  ahsani  taqwiin ). 11 Pembangunan  mendasarkan diri pada konsep tazkiyah an-nafs dengan titik tumpu pada  penyempurnaan  akhlak  dan  kepribadian.  Karena  pribadi  adalah  bagian penting  dalam  pembentukan  peradaban.  Asas  ketenangan  ( internal  harmony ) merupakan  hasil  dari  proses tazkiyah .  Ibnu  Khaldun  pernah  melukiskan  betapa agama  dapat  menghasilkan  transformasi  sosial  ( social  transformation ).
Sebaliknya manakala sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan  maka  akan  lahir  babak  kehancuran  dari  peradaban  ( the  decay  of civilization ).  Konsep tazkiah ini  maka  diharapkan  terbentuk:  konsep pembangunan  Islami  yang  memiliki  sifat  komprehensif  dan  mengandung  unsur spiritual,  moral  dan  material;  fokus  usaha  dengan  jantung  pembangunan  itu sendiri  adalah  manusia;  pembangunan  ekonomi  adalah  aktifitas  yang multidimensional;  pembangunan  ekonomi  menimbulkan  sejumlah  perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif; dan adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pemanfaatan  ini  dilaksanakan  dengan semangat keadilan.
Kebijakan  pembangunan  Islami  yang  ideal  harus  berorientasi  untuk: meningkatkan  tingkat  spiritual  masyarakat  Islam  dan  meminimalisasi  kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas  sumber  daya  yang  tersedia;  dan  menjamin  keadilan  distributif  dan
9 Ali Sakti, 2003. Pengantar Ekonomi Islam , (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI), hal. 16.
10 M. Umar Chapra (2001), op. cit ., hal. 49-53.
11 Anwar Ibrahim, “Islam dan Pembangunan Ekonomi Ummat”, dalam Ainur R. Sophian (Ed) Ibid , hal 63-65.
memberantas  praktik  eksploitasi.  Islam  mengajarkan  falsafah  kesejahteraan  yang unik,  komprehensif  dan  konsisten  dengan  fitrah  manusia.  Sebuah  doktirn  yang melekat  dan  menyatu  dalam  kepribadian  masyarakat  ( built-in  in-doctrination ). Kesejahteraan  individu  dalam  masyarakat  Islam  dapat  terealisasi  bila  ada  iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu  maupun  masyarakat;    pemenuhan  kebutuhan  pokok  material  manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral.
Untuk  menjaga  nilai  spiritualitas,  maka  sebuah  negara  Islami  harus  menuju pada tiga arah; pertama , menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga  yang  memungkinkan  berlangsungnya  pendidikan  bagi  generasi  baru. Kedua ,  berusaha  menciptakan  sistem  pendidikan  yang  dijiwai  semangat  Islam, ketiga menegakkan  nilai  dan  norma  Islam  berupa  penegakan  hukum  ( legal enforcement ).  Juga  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  pokok  manusia  seperti; pelatihan  dan  pendidikan,  tersedianya  lapangan  kerja  (pekerjaan,  profesi,  bidang perdagangan),  pakaian  yang  cukup,  perumahan  yang  nyaman,  lingkungan  yang sehat  dengan  fasilitas  kesehatan  yang  layak,  dan  fasilitas  transportasi.  Ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan  yang  terbaik.  Peranan  negara  ini  tidak  bisa  disamaakan  dengan  istilah „ intervensi ‟ negara dibawah sistem kapitalis. 12
Kehidupan masyarakat  yang diharapkan adalah proses secara bertahap untuk mencapai  kejayaan  suatu  masyarakat.  Masa  kejayaan  senantiasa  membawa kemajuan  dan  kemakmuran,  begitupula  masa  kemunduran  peradaban  Islam  juga ditandai  oleh  kedzaliman,  kemiskinan,  dan  kelaparan.  Hal  ini  setidaknya  yang dipotret  oleh  Ibnu  Khaldun  ketika  menganalisis  “ sejarah  peradaban/sejarah dinasti” .  Dari  pandangan  beliau  kemudian  masyurlah  “delapan  prinsip kebijaksanaan  ( kalimat  hikamiyyah )”  dalam  karya  besarnya Muqaddimah yang kemudian  diformulasi  oleh  Umar  Chapra  menjadi  “ siklus  rantai  reaksi ”  untuk melihat  proses  “ kemajuan–kemakmuran” atau  “ kemunduran-kemiskinan ” suatu bangsa.
Kalimat  hikamiyyah Umar  Chapra  membuat  rumusan  yang  mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun. Rumusan tersebut interdisipliner  menghubungkan  semua  variabel-variabel  sosial,  ekonomi  dan politik,  termasuk Syari’ah (S),  kekuasaan  politik  atau waazi ‟(G= government ), masyarakat  atau rijal (N= number  of  people ),  kekayaan  atau  sumber  daya  atau Maal (W= wealth ), pembangunan atau imarah (g= development ) dan keadilan atau „ adl (j= justice ). 13 Variabel-variabel  tersebut  berada  dalam  satu  lingkaran  yang saling  berhubungan  dan  saling  mempengaruhi.  Di  dalam  analisa  jangka  panjang rumusan  ini,  tidak  ada  klausa ceteris  paribus karena  tidak  ada  satu  variabel  pun yang  konstan.  Dalam  bagian  berikut  ini  akan  diulas  bagaimana  peran  manusia
12 M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), Ibid, hal. 23-35.
13 M. Umer Chapra, op. cit ., hal. 145-241.
yang  didorong  oleh  paradigma  berfikirnya  akan  dibedah.  Manusia  dalam  konsep teori  ekonomi  konvensional  memiliki  persoalan  serius,  karena  gagal mengabstraksikan filosofi manusia dalam teorinya.

## Prilaku Ekonomi Yang Diharapkan
Dalam  konsep  Islam,  prilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan seharusnya  berpijak  pada  landasan-landasan  syari‟ah.  Selain  itu,  juga mempertimbangkan  kecenderungan  dari  fitrah  manusia.  Dalam  ekonomi  Islam, keduanya  berinteraksi  secara  harmonis  sehingga  terbentuklah  sebuah  mekanisme ekonomi  yang  khas  dengan  pondasi  nilai-nilai  Ilahiyah.  Di  lain  pihak,  ekonomi konvensional  mendefinisikan dirinya sebagai  segala tingkah laku manusia dalam memenuhi  kebutuhannya  yang  tak  terbatas  dengan  menggunakan  faktor-faktor produksi  yang  terbatas.  Dari  definisi  ini  terdapat  dua  makna  penting; pertama, definisi  ini  menunjukkan  prilaku  manusia  tersebut  terfokus  sebagai  prilaku  yang bersifat  individual. Kedua ,  bahwa  tingkah  laku  manusia  itu  bukan  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  ( needs ),  tetapi  pada  hakekatnya  untuk  memuaskan keinginan ( wants ) yang memang tak terbatas. 14
Definisi  ekonomi  konvensional  ini  berkembang  dari  pemahaman  motif ekonomi  yang  dijelaskan  oleh  pemikir  ekonomi  kapitalis.  Francis  Ysidro Edgworth  (1845-1926)  merupakan  tokoh  sentral  yang  mengemukakan  motif self interest ( egoism dan utilitarianism )  dari  prilaku  ekonomi  manusia.  Dalam pertemuan  intelektual  mengenai  motif  prilaku  ekonomi  di  kalangan  pakar ekonomi  konvensional,  sesungguhnya  telah  diakui  bahwa  moralitas  dan  nilai agama memiliki andil dalam prilaku ekonomi manusia. Namun Edgworth  (1881) memiliki alasan kuat bahwa hanya egoismelah  yang menjadi landasan nilai  yang sangat  konsisten  bagi  prilaku  manusia  ( egoistic  behaviour ).  Landasan  nilai egoisme ini menurut Amartya Sen (1979) kemudian menjadi motif ekonomi yang menggunakan  pendekatan  rasional  ( rational  choice ).  Pendekatan  rasional  ini diyakini menunjukkan konsistensi internal dari seorang individu dalam berprilaku. Berdasarkan  landasan  inilah  kemudian  secara  substansi  ekonomi  konvensional dibangun dan dikembangkan. 15
Ada  perbedaan  yang  mendasar  antara  ekonomi  Islam  dan  ekonomi konvensional  dari  pondasi  dasar  yang  telah  dijelaskan  diatas. Pertama adalah sumber  landasan  nilai  yang  muncul.  M.N.  Siddiqi 16 mengemukakan  bahwa sumber utama dari prilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah al-Qur‟an dan
14 Ali Sakti, op. cit ., hal. 16. 15 Lihat paper Amartya K. Sen, “Rational Fool: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory”, dalam buku, Philosophy and Economic  Theory ,  yang dieditori oleh Frank Hahn and Martin Hollis, Oxford University Press (1979), hal. 87-109. Lihat juga F.Y Edgeworth, Mathematical  Psychic:  An  Essay  on  the  Application  of  Mathematics  to  the  Moral  Sciences, (London, 1881).
16 Muhammad  Najatullah  Siddiqi, 1995.  Islamizing  Economics  Toward  Islamization  of Disciplines , The International Institute of Islamic Thought (IIIT), (USA: Herndon, Virginia), hal. 255.
as-Sunnah.  Pengetahuan  itu  bukan  buah  fikiran  pakar  ekonomi  Islam,  tapi  ide langsung  dari  Allah  SWT.  Sementara  itu  sumber  pengetahuan  dari  prilaku  dan institusi  ekonomi  konvensional  adalah  intelegensi  dan  intuisi  akal  manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif prilaku itu sendiri.  Ekonomi  Islam  dibangun  dan  dikembangkan  di  atas  nilai  altruisme, sedangkan ekonomi konvensional  dibangun dan  dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.
Sekian banyaknya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi  Islam,  setidaknya  terdapat  empat  prinsip  utama  dalam  sistem  ekonomi Islam. 17 Pertama, menjalankan  usaha-usaha  yang  halal  ( permissible  conduct ). Dari  produk,  manajemen,  proses  produksi  hingga  proses  sirkulasi  atau  distribusi haruslah  dalam  kerangka  halal.  Usaha-usaha  tersebut  tidak  bersentuhan  dengan judi ( maisir ) dan spekulasi ( gharar ) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara  syariah.  Hal  ini  juga  berlandaskan  pada  surah  al-Baqarah  ayat  72  &  168 serta  an-Nisaa  ayat  29.  Dalam  ekonomi  Islam  pada  dasarnya  aktifitas  apapun hukumnya  boleh  kecuali  ada  dalil  yang  melarang  aktifitas  itu  secara  syariah. Kedua, hidup  hemat  dan  tidak  bermewah-mewah  ( abstain  from  wasteful  and luxurius living ), bermakna juga bahwa tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi  kebutuhan  ( needs )  bukan  memuaskan  keinginan  ( wants ).  Prinsip  ini sejalan dengan al-Qur‟an dalam surah al-A‟raf ayat 31-32 & al-Israa ayat 29.
Ketiga, implementasi  Zakat  ( implementation  of  zakat ).  Pada  tingkat  negara mekanisme  zakat  yang  diharapkan  adalah obligatory  zakat  system bukan voluntary  zakat  system .  Disamping  itu  ada  juga  instrumen  sejenis  yang  bersifat sukarela  ( voluntary )  yaitu  infak,  shadaqah,  wakaf,  dan  hadiah  yang terimplementasi  dalam  bangunan  sosial  masyarakat.  Prinsip  ini  sebagaimana diisyaratkan dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103. Keempat , penghapusan/pelarangan  Riba  atau  Bunga  ( prohibition  of  riba ), Gharar dan Maisir . Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil ( profit-loss sharing ) dengan instrument mudharabah dan musyarakah sebagai  pengganti  sistem  kredit  ( credit system )  berikut  instrumen  bunganya  ( interest  rate )  dan  membersihkan  ekonomi dari segala prilaku buruk yang merusak sistem, seperti prilaku menipu, spekulasi atau  judi.  Sebagaimana  surah  al-Baqarah  ayat  274-781  menjelaskan  tentang  hal tersebut.  Keempat prinsip utama ini tentu bukan hanya memberi batasan-batasan moral  saja  dalam  aktifitas  dan  sistem  ekonomi  Islam,  tetapi  juga  memiliki konsekuensi yang menciptakan bangunan ekonomi Islam.
Konsekuensi  eksistensi  lembaga  Baitul  Mal  sebagai  respon  langsung  dari ketentuan  implementasi  sistem  zakat  dalam  kebijakan  fiskal  Negara.  Atau dominasi  konsep  bagi  hasil  dalam  dunia  keuangan  dan  investasi  sebagai konsekwensi  pelarangan  bunga  (riba).  Juga  adanya  lembaga  al-Hisbah  untuk mengawasi pasar. Prinsip-prinsip ini utamanya dimaksudkan agar segala aktifitas
17 Ali Sakti, op. cit ., hal. 20.
manusia  betul-betul  dapat  mencapai  sebuah  kesejahteraan,  kedamaian  dan kebahagiaan  dunia-akhirat  ( falah ).  Prinsip-prinsip  ini  menjadi  pedoman  dari prilaku  individual  dan  juga  kolektif  yang  akan  mengarah  pada  kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dalam  ekonomi  Islam  motif  dalam  aktifitas  ekonomi  adalah  ibadah.  Motif ibadah  inilah  yang  kemudian  mempengaruhi  segala  prilaku  konsumsi,  produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam prilaku ekonomi  Islam,  yaitu mashlahah ( public  interest ),  kebutuhan  ( needs )  dan kewajiban  ( obligation ). 18 Mashlahah merupakan  motif  yang  dominan  diantara ketiga  motif  yang  ada,    Akram  Khan  menjelaskan  bahwa mashlahah adalah parameter  prilaku  yang  bernuansa altruism (kepentingan  bersama).  Berikutnya, motif  kebutuhan  merupakan  sebuah  motif  dasar,  di  mana  manusia  memiliki kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi.  Sedangkan  motif  kewajiban  merupakan representasi  entitas  utama  motif  ekonomi  yaitu  ibadah.  Ketiga  motif  ini  saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.
Dalam paradigma ekonomi Islam harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk mencapai falah . Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari perspektif  konvensional,  harta  merupakan  kekayaan  yang  menjadi  hak  milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan flow concept, yang sebaiknya mengalir . Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan stock  concept, yang  mendorong  prilaku  penumpukan  dan penimbunan. 19 Muhammad  Arif 20 menjelaskan  bahwa  ekonomi  konvensional lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional  sejalan  dengan  landasan  filosofinya  yang  menjadikan  kelimpahan materi  sebagai  parameter.  Hal  ini  yang  menjadi  alasan  utama  mengapa kecenderungan  pelaku  pasar  dalam  sistem  konvensional  begitu  konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis.

## Prilaku Konsumsi Individu Dan Masyarakat
Beberapa  ahli  ekonomi  Islam  telah  membuat  kesimpulan  menarik  berkaitan dengan  hubungan  antara  prilaku  ekonomi  ( economic  behavior )  dan  tingkat keyakinan  atau  keimanan  individu  atau  masyarakat.  Dalam  pandangan  tersebut disimpulkan,  pada  tingkatan  realitas  atau  kenyataan,  prilaku  ekonomi  sangat ditentukan  oleh  tingkat  keimanan  seseorang  atau  masyarakat.  Prilaku  ini kemudian  membentuk  kecenderungan  prilaku  konsumsi  dan  produksi  di  pasar.
18 Muhammad  Akram  Khan,  1997. The  Role  of  Government  in  the  Economy ,  The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, hal. 157.
19 Lihat  Adiwarman  Azwar Karim,  2002. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro , The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), hal. 19 – 22.
20 Muhammad Arif, Towards the Syari’ah Paradigm of Islamic Economics: The beginning of Scientific Revolution , Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 4, July 1985.
Kesimpulan  tersebut  menjelaskan  tiga  karakteristik  prilaku  ekonomi  dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi: 21 Pertama, ketika keimanan ada pada  tingkat  yang  cukup  baik,  maka  motif  berkonsumsi  atau  berproduksi  akan didominasi  oleh  motif mashlahah ( public  interest ),  kebutuhan  ( needs )  dan kewajiban  ( obligation ). Kedua, ketika  keimanan  ada  pada  tingkat  yang  kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  ego,  rasionalisme  (materialisme)  dan keinginan-keinganan  yang  bersifat  individualistis. Ketiga, ketika  keimanan  ada pada tingkat  yang buruk, maka motif berekonomi individu atau masyarakat tentu saja  akan  didominasi  oleh  nilai-nilai  individualistis  ( selfishness );  ego,  keinginan dan  rasionalisme.  Dalam  prilaku  konsumsipun  tak  terlepas  dari  perspektif tersebut.  Sesunguhnya  motif  berkonsumsi  atau  berproduksi  individu  atau masyarakat  muslim  seharusnya  akan  didominasi  oleh  tiga  motif  utama  tadi; mashlahah , kebutuhan dan kewajiban. 22
Sementara  itu  Yusuf  Qardhawi 23 menyebutkan  beberapa  variabel  moral dalam  berkonsumsi,  diantaranya;  konsumsi  atas  alasan  dan  pada  barang-barang yang baik ( halal ), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan  dan  kekikiran.  Sedangkan  pada  perspektif  konvensional,  aktifitas konsumsi  seseorang  sangat  erat  kaitannya  dengan  pemaksimalan  kepuasan ( utility ).  John  Hicks  (1904-1989) 24 memberikan  penjelasan  tentang  konsumsi  ini menggunakan  parameter  kepuasan  melalui  konsep  kepuasan  ( utility )  yang tergambar dalam kurva indifference (tingkat kepuasan yang sama).
Hicks  mengungkapkan  bahwa  individu  berusaha  memenuhi  kebutuhan hidupnya  melalui  aktifitas  konsumsi  pada  tingkat  kepuasan  yang  maksimal menggunakan tingkat pendapatannya ( budget constraint ). Tingkat pendapatannya akan  dioptimalkan  untuk  memaksimalkan  konsumsi  barang/jasa,  tabungan  dan investasi  untuk  kepuasannya  sendiri.  Memaksimalkan  kepuasan  ini  dipengaruhi oleh  dorongan  yang  didominasi  nilai  individualisme,  ego,  keinginan  dan rasionalisme.  Jauh  dari  nilai  altruisme.  Bagi  individu  atau  masyarakat  muslim, pendapatan  ( income )  merupakan  alat  untuk  memaksimalkan  pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia akherat ( falah ).
Monzer Kahf 25 melakukan analisis tajam mengenai “pengeluaran akhir” ( final spending/FS ) sebagai variabel standard dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh seorang konsumen muslim. Dalam konsep tersebut,  beliau memasukan komponen  zakat  sebagai  variabel  yang  menjadi  keharusan  dalam  prilaku
21 Lihat Ali Sakti, op. cit ., hal. 25. 22 Muhammad Akram Khan, op. cit ., hal. 157.
23 Yusuf  Qardhawi, 1995.  Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam ,  (Jakarta: Rabbani Press). hal.15
24 Lihat  pemikiran  John  Hicks  dalam  Steven  Pressman, 2000.  Fifty  Major  Economists . Edisi terj. “Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 196- 202.
25 Monzer  Kahf, 1992.  A  Contribution  to  The  Theory  of  Consumer  Behaviour  In Islamic Society, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif , (Malaysia: Longman ), hal. 90 – 112.
konsumsi  individu  muslim  (bagi  yang  mampu).  Sehingga  secara  lengkap „pengeluaran akhir (FS)‟ dari penghasilan yang didapat seorang muslim meliputi; konsumsi  barang/jasa,  tabungan,  investasi,  zakat,  infak-shadaqah,  serta  wakaf bagi  yang  mampu.  Hal  ini  didasari  oleh  semangat  kemaslahatan  bersama  dan tumbuh suburnya nilai altruisme yang mengakar dalam individu dan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang hanya memasukan pengeluaran akhir individu kapitalis yang hanya mencakup; konsumsi barang/jasa dan  maksimalisasi  tabungan  dan  investasi  saja.  Selain  itu  terdapat  konsep  yang fundamental  dalam  paradigma  konsumsi  menurut  Islam.  Dalam  konsepsi  Islam; kebutuhan ( need ) berbeda dengan keinginan ( want ) dan syahwat ( desire ).
Dalam  lingkungan  mayarakat  yang  kapitalis  tentu  akan  sangat  sulit membedakan  hal  ini.  Tetapi  bagi  individu  atau  masyarakat  yang  memiliki keimanan yang tinggi akan mudah membedakan hal ini. Kebutuhan ( need ) adalah sesuatu  yang  diperlukan  oleh  manusia  sehingga  dapat  hidup  normal.  Bila  ada diantara  kebutuhan  tersebut  yang  tidak  terpenuhi  maka  manusia  dalam  kondisi sengsara dan tidak dapat hidup normal. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu  hal  yang  harus  ada.    Sedang  keinginan  ( want )  yaitu  sesuatu  tambahan- tambahan  yang  diharapkan  dapat  dipenuhi  sehingga  manusia  tersebut  merasa lebih  puas.  Meski  kepuasan  sangat  relatif  bagi  setiap  orang,  namun  yang  pasti, bila  keinginan  tidak  terpenuhi  maka  kelayakan  hidup  tidak  akan  berkurang. Sedangkan  syahwat  ( desire )  merupakan  dorongan  dalam  diri  manusia  yang diakibatkan  oleh  sifat-sifat  buruk.  Seperti  dorongan  kedengkian,  iri  hati,  tamak, rakus,  sombong,  ingin  dihormati  dan  lain  lain.  Syahwat  inilah  yang  biasanya memunculkan  keinginan  yang  tidak  sehat  pada  diri  manusia.  Membuat  tidak rasional dalam mencapai keputusan finansial.
Kemampuan  membedakan  antara  kebutuhan,  keinginan  dan  syahwat  adalah bagian  penting  pada  panduan  prilaku  konsumsi  dalam  ekonomi  Islam.  Karena kalau  tidak  dapat  membedakan  yang  mana  pengeluaran  sebagai  kebutuhan  dan yang  mana  sebenarnya  sebagai  keinginan  dan  syahwat  konsumsi,  maka  individu atau masyarakat akan menjadi boros. Boros dalam padangan Islam sebagai bentuk kemubadziran. Tidak bisa membedakan antara syahwat, keinginan dan kebutuhan juga bisa membuat  individu  atau masyarakat  tidak bisa menentukan dengan baik prioritas  dalam  melakukan  pengeluaran.  Malah,  bisa  jadi  akan  mengorbankan suatu  kebutuhan  untuk  memenuhi  keinginan  dan  syahwat.  Kesimpulan  penting dari  pandangan  Islam  untuk  panduan  konsumsi  adalah  meletakan  motif  utama dalam prilaku ekonomi Islam, yaitu mashlahah , kebutuhan dan ibadah.
Selain  itu  tujuan  aktivitas  ekonomi  individu  muslim  adalah  untuk  mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat ( falah ). Sehingga dengan motif dan tujuan ini prilaku ekonomi manusia yang diharapkan juga akan berorientasi  pada  semangat  kesejahteraan  bersama  ( altruisme ).  Individu  dan Masyarakat  akan  mencapai  kepuasan  manakala  “ pengeluaran  akhir ”  dari penghasilan  mereka  juga  optimal  untuk  kedermawanan  atau  kesejahteraan
bersama seperti  zakat,  infak-shadaqah, serta wakaf dan bentuk  kebaikan lainnya. Sangat  menarik  untuk  mengkaji  dampak  ekonomi  sebagai  implikasi  dari  sikap kedermawanan  pada  masyarakat  muslim  dengan  teori  ekonomi  yang  ada.  Perlu dikaji bagaimana Zakat dan Wakaf berpengaruh dalam perekonomian dan bekerja untuk membentuk masyarakat madani.

## Lembaga Zakat Dalam Pembentukan Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan  kemampuan  membayar  zakat,  masyarakat  muslim  dapat  kita kelompokkan  menjadi  tiga  golongan; 26 pertama ,  golongan  masyarakat  Muzakki yaitu  golongan  masyarakat  pembayar  zakat. Kedua ,  golongan  masyarakat  non- Mustahik/Muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (golongan middle income ). Ketiga , golongan masyarakat Mustahik yaitu golongan masyarakat  penerima  zakat.  Golongan  Muzakki  adalah  kelompok  yang  mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Bahkan mampu mengeluarkan infak-shadaqah dan wakaf.  Bagi  kelompok  ini,  harta  merupakan  alat  untuk  memaksimalkan pencapaian  kesejahteraan,  kedamaian  dan  kebahagiaan  dunia-akherat  ( falah ). Sehingga  secara  lengkap final  spendirg (FS/pengeluaran  akhir)  dari  penghasilan yang  didapat  kelompok  ini  meliputi;  konsumsi  barang/jasa,  tabungan,  investasi, zakat,  bahkan  infak-shodaqoh  serta  wakaf.  Sehingga  pengeluaran  mereka  akan banyak memberikan falah .
Sedangkan  golongan mid-income mampu  memenuhi  kebutuhan  primernya dan  masih  memiliki  kemampuan  untuk  berkonsumsi  barang  sekunder.  Meskipun begitu kekayaannya belum mencapai nisab. Sehingga dalam upaya memaksimalkan pengeluaran akhir-nya adalah untuk mencapai al-falah , golongan ini  bisa  mengeluarkan  infak  atau  shodaqoh.  Pada  model  konsumsi  golongan Mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Masuk dalam kategori  pengeluaran  sepenuhnya  bersumber  dari  zakat  ini  adalah; fakir , ibnus sabil dan fisabilillah .  Karena  mereka  memang  tidak  memiliki  penghasilan. Sedangkan sumber konsumsi Mustahik kategori miskin ( masakin ), yang memiliki pendapatan  tapi  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok,  harus dipenuhi oleh zakat.  Disinilah fungsi  pertama dari negara  Islam untuk  menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal ( guarantee of a minimum level of living ). Institusi  negara  yang  bernama Baitul  Mal dalam  konsep  ekonomi  Islam  yang memiliki tugas  menjalankan fungsi  negara tersebut  dengan mengambil  kekayaan dari  kelompok  Muzakki  untuk  dibagikan  kepada  kelompok  Mustahiq.  Dengan tepenuhinya kebutuhan hidup minimal maka seluruh masyarakat Islam diharapkan akan  menjalankan  secara  leluasa  segala  kewajiban  sebagai  hamba  Allah  SWT, tanpa  perlu  ada  hambatan-hambatan yang  mungkin memang  diluar kemampuannya.
26 Ali Sakti, op. cit ., hal. 26.
Mekanisme  zakat  memastikan  aktifitas  ekonomi  dapat  berjalan  pada  tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infak- shodaqoh  dan  intsrumen  sejenis  lainnya  mendorong  permintaan  secara  agregat, karena  fungsinya  yang  membantu  ummat  untuk  mencapai  taraf  hidup  diatas tingkat  minimum.  Karena  itulah  infak-shodaqoh  dan  instrumen  sejenisnya  inilah yang  oleh Baitul  Maal digunakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui program-program  pembangunan.  Jadi  zakat  dan  infak  shadaqah  memiliki perannya  masing-masing.  Pada  kondisi  ummat  yang  baik  dimana  tingkat keimanannya pada level yang baik, maka pendapatan negara yang bersumber dari infak-shadaqah seharusnya akan lebih besar dari penerimaan zakat.
Jika,  instrumen  zakat  sesungguhnya  dapat  digunakan  sebagai  perisai  bagi perekonomian  agar  tidak  terpuruk  pada  kondisi  krisis  ketika  kemampuan konsumsi  mengalami  stagnasi  ( underconsumption ).  Zakat  memungkinkan perekonomian  berjalan  pada  tingkat    minimum.  Akibat  penjaminan  konsumsi kebutuhan  dasar  oleh  negara  melalui Baitul  Maal yang  menggunakan  akumulasi zakat. 27 Bahkan  Metwally 28 mengungkapkan  bahwa  Zakat  berpengaruh  cukup positif  pada  perekonomian,  karena  instrumen  zakat  akan  mendorong  konsumsi dan  investasi  serta  akan  menekan  penimbunan  uang  (harta).  Karena  harta  yang tidak  di  investasikan  akan  habis  termakan  zakat.  Sehingga  zakat  memiliki  andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.
Dalam  analisa  makro  ekonomi,  kegiatan  belanja  (konsumsi)  merupakan variable yang sangat positif bagi kinerja perekonomian ( economic growth ). Ketika perekonomian  mengalami  stagnasi  (kejenuhan),  seperti  terjadi  penurunan  tingkat konsumsi  atau  bahkan  sampai  pada  situasi under-consumption ,  kebijakan  utama yang  diambil  adalah  bagaimana  dapat  menggerakkan  ekonomi  dengan meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kemampuan  daya  beli  masyarakat  menjadi  sasaran  utama  dari  setiap  kebijakan ekonomi. 29 Yang  membedakan  perekonomian  Islam  dengan  ekonomi konvensional  dalam  hal  ini  adalah  wujudnya  instrumen  yang  bersifat terlembagakan  dalam  bangunan  sosial  dalam  Islam,  yang  dapat  meningkatkan daya  beli  masyarakat  (khususnya  mereka  yang  tidak  memiliki  akses  ekonomi), seperti  zakat,  infaq,  shodaqoh,  dan  wakaf.  Oleh  Faridi 30 mekanisme  sosial  ini disebut sebagai sektor sukarela ( voluntary sector ) atau sektor ketiga ( third sector ) untuk melengkapi sektor yang telah pernah ada ( monetary dan real sector ).
27 Ibid ., hal. 26. 28 Dalam  papernya  yang  ada  dalam  buku  Ziauddin  Ahmed,  Munawar  Iqbal  and  Fahim Khan  (Eds),  1996. Money  and  Banking  In  Islam ,  International  Center  for  Research  In  Islamic Economics,  (Pakistan:  King  Abdul  Aziz  University  Jeddah  and  Institute  of  Policy  Studies Islamabad), hal. 17-18.
29 Ali Sakti, op. cit ., hal. 27.
30 F.R. Faridi, A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam , Islamic Research and Training Institute (IRTI)  - Islamic Development Bank (IDB), hal. 129-148.
Lebih lanjut Monzer Kahf, 31 mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang  positif  pada  tingkat  tabungan  dan  investasi.  Peningkatan  tingkat  tabungan akibat  peningkatan  pendapatan  akan  menyebabkan  tingkat  investasi  juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai  batas  minimal  terkena  zakat  (nisab).  Dengan  tujuan  mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki,  sehingga  secara  otomatis  meningkatkan  angka  investasi  secara keseluruhan.  Investasi  adalah bagian penting dalam  pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf, 32 juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung  menurunkan  risiko  pembiayaan/kredit  macet  ( non-performing financing/NPF ), karena  salah satu  alokasi dana zakat  adalah dipergunakan untuk menolong  orang-orang  yang  terjebak  hutang.  Sehingga  secara  riil,  zakat  akan dapat menekan tingkat pengangguran.
Selain  itu,  dalam  implementasi  konsep  dengan  sistem  zakat  juga  akan  dapat mengurangi  pengangguran  dalam  perekonomian  melalui  tiga  mekanisme  yang berbeda. Pertama, implementasi  zakat  itu  sendiri  dalam  membutuhkan  tenaga kerja. Kedua, perubahan  golongan  mustahik  zakat  yang  awalnya  tidak  memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi (muzaki), yang  tentu  saja  meningkatkan  angka  partisipasi  tenaga  kerja. Ketiga,  multiflier effect munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja bagi masyarkaat yang masih dalam kekurangan.

## Lembaga Wakaf Dan Strateginya
Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat  khas  dan  tidak  dimiliki  oleh  sistem  ekonomi  yang  lain.  Masyarakat  non- muslim  boleh  memiliki  konsep philanthropy tetapi  ia  cenderung  „seperti‟  hibah atau  infaq,  berbeda  dengan  wakaf.  Kekhasan  wakaf  juga  sangat  terlihat dibandingkan  dengan  instrument  Zakat  yang  ditujukan  untuk  menjamin keberlangsungan  pemenuhan  kebutuhan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Mustahiq.
Wakaf adalah  sebentuk  instrumen  unik  yang  mendasarkan  fungsinya  pada unsur kebajikan ( birr ), kebaikan ( ihsan ) dan persaudaraan ( ukhuwah ). Ciri utama wakaf  yang  sangat  membedakan  adalah  ketika  wakaf  ditunaikan  terjadi pergeseran  kepemilkan  pribadi  menuju  kepemilikan  masyarakat  muslim  yang diharapkan  abadi,  memberikan  manfaat  secara  berkelanjutan.  Melalui  wakaf diharapkan  akan  terjadi  proses  distribusi  manfaat  bagi  masyarakat  secara  lebih luas. Mengeser „ private benefit ‟ menuju „ social benefit ‟. 33
31 Monzer Kahf, The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice , The International  Conference  on  Islamic  Economics  Towards  the  21st  Century,  Kuala  Lumpur  - Malaysia, April, 1999, hal. 5.
32 Ibid ., hal. 6.
33 Abdul  Aziz  Setiawan,  2004. Wakaf  Tunai  untuk  Pemberdayaan  dan  Kesejahteran Ummat , Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004 (Sya‟ban 1425) hal. 50.
Sayangnya  potensi  wakaf,  yang  banyak  dimiliki  kurang  dimanfatkan  secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat  Indonesia saja menurut data Depag (2003) mencapai 1.535,19 Km²  - jauh  lebih  luas  bila  dibandingkan  dengan  negara  Singapura-  yang  tersebar  pada 362.471  lokasi  di  seluruh  Indonesia.  Tanah  wakaf  ini  sebagian  besar  hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam dekade terakhir  terjadi  perubahan  yang  sangat  besar  dalam  masyarakat  muslim  terhadap paradigma  wakaf  ini.  Wacana  dan  kajian  akademis  ini  kemudian  merebak  ke Indonesia  enam  tahun  terakhir.  Salah  satu  pembahasan  yang  mengemuka  adalah wakaf  tunai (dengan  uang). Wakaf  tunai sebenarnya  sudah  menjadi  pembahasan Ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri yang ternyata membolehkan wakaf uang  (saat  itu  dinar  dan  dirham).  Bahkan  sebenarnya  pendapat  sebagian  ulama mazhab  al-Syafi’i juga  membolehkan  wakaf  uang.  Mazhab  Hanafi  juga membolehkan  dana wakaf  tunai untuk  investasi mudharabah atau  sistem  bagi hasil lainnya.
Keuntungan  dari  bagi  hasil  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Jika wakaf tunai diimplementasikan maka, ada dana potensial yang sangat besar yang bisa  dimanfaatkan  untuk  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  ummat.  Dalam  1  juta saja  masyarakat  muslim  yang  mewakafkan  dananya  sebesar  Rp  50.000,  maka akan  diperoleh  pengumpulan  dana  wakaf  sebesar  Rp  50  milyar  setiap  bulan  (Rp 600 milyar per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 % per tahun maka  akan  diperoleh  penambahan  dana  wakaf  sebesar  Rp  5  miliar  setiap  bulan (Rp  60  miliar  per  tahun).  Apakah  ini  realistis?  Model  wakaf  semacam  ini  akan memudahkan  masyarakat  kecilpun  bisa  menikmati  pahala  abadi  wakaf,  mereka tidak  harus  menunggu  menjadi  „ tuan  tanah ‟  untuk  menjadi Muwaqif ,  sehingga sangat  potensial.  Selain  itu  kalau  kita  menilik  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa ini, kita akan optimis. Tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Disebutkan  96  %  kedermawanan  diperuntukkan  untuk  perorangan,  84  %  untuk lembaga keagamaan dan 77 % untuk lembaga non-keagamaan.
Ada  beberapa  strategi  penting  untuk  optimalisasi wakaf dan wakaf  tunai dalam  rangka  untuk  menopang  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  ummat. 34 Pertama ,  Optimalisasi  edukasi  dan  sosialisasi wakaf dan wakaf  tunai .  Seluruh komponen ummat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf  pada  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  akan  meningkatkan  kesadaran berwakaf. Kedua , Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan  secara  lebih  luas.  Tanah  wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  besar dalam  memajukan  sektor  pendidikan,  kesehatan,  perdagangan,  agrobisnis, pertanian  dan  kebutuhan  publik  lainnya,  terutama  kebutuhan  masyarakat  miskin. Ketiga ,  Membangun  institusi  pengelola  wakaf  yang  profesional  dan  amanah.
34 Ibid ., hal. 51.
Pemerintah  Arab  Saudi,  misalnya,  belakangan  mulai  menerapkan  pengelolaan harta  wakaf  melalui  sistem  perusahaan  begitu  juga  adanya  „ Bank  Wakaf ‟  di Bangladesh.
Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  dari  keunggulan  Universitas  Al-Azhar  di  Kairo, Mesir,  yang  telah  berusia  lebih  dari  1.000  tahun  terletak  kemampuan  mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai  operasional  pendidikannya  selama  berabad-abad  tanpa  bergantung pada pemerintah maupun pembayaran dari mahasiswanya. Keempat , Reoptimalisasi  pemanfaatan  asset  wakaf  yang  sudah  termanfaatkan.  Berkaitan dengan  hal  ini,  di  beberapa  kota  di  Timur  Tengah  seperti  Mekkah,  Kairo  dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid  yang  pada  waktu  diwakafkan  hanya  satu  lantai.  Mesjid-mesjid  seperti  itu banyak  yang  dibongkar  dan  dibangun  kembali  menjadi  beberapa  lantai.  Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak- anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna, dan seterusnya. Kelima ,  Memanfaatkan  wakaf  untuk  pembangunan  sarana  penunjang perdagangan.  Misalnya  membangun  sebuah  kawasan  perdagangan  yang  sarana dan  prasarananya  dibangun  diatas  lahan  wakaf  dan  dari  dana  wakaf.  Proyek  ini ditujukan bagi kaum miskin yang memilki kemampuan bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat  yang relatif murah.  Sehingga  akan  mendorong  penguatan  pengusaha  muslim  pribumi  dan sekaligus menggerakkan sektor riil.
Keenam ,  Mengembangkan  inovasi-inovasi  baru  melalui  berbagai  hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh  Prof.  Manan  yang  mendirikan  “ Bank  Wakaf ”  dengan  konsep Temporary Wakqf ,  dimana  dana  wakaf  pemanfaatannya  dibatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu dan  nantinya  pokok  wakaf  dikembalikan  pada Muwaqif .  Hal  ini  sangat  menarik meski  masih  diperdebatkan  kebolehannya.  Wacana  lain  yang  menarik  adalah memanfaatkan Wakaf  Tunai untuk  membiayai  sektor  investasi  yang  berisiko, dimana  kemudian  risiko  ini  diasuransikan  pada  Lembaga  Asuransi  Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  tentang  ekonomi  Islam  merupakan  sarana  dalam mewujudkan  ekonomi  masyarakat  madani  terlihat  bahwa  sistem  ekonomi  yang telah  dilakukan  selama  ini  menunjukkan  suatu  kegagalan  di  dalam  sistem ekonomi yang ada. Ekonomi Islam dapat membentuk suatu aturan dasar di dalam menjelankan perekonomian bagi masyarakat tersebut dengan merenovasi bentuk- bentuk  instrument  sehingga  sistem  ekonomi  Islam  senantiasa  baru  dari  masa kemasa untuk menjalankan institusi instrument ekonomi Islam, yaitu: baitul maal, lembaga zakat, infak sedekah, lembaga wakaf dan sebagainya. Sebenarnya masih
banyak  lagi  instrument  ekonomi  Islam  yang  perlu  dikembangkan  dalam membentuk ekonomi masyarakat madani.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Setiawan, 2004. Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat ,  Majalah  Hidayatullah  Edisi  06/XVIII  Oktober  2004  (Sya‟ban 1425).
Adiwarman Azwar Karim, 2002. Ekonomi Islam: Suatu  Kajian Ekonomi Makro , The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia).
Amartya K. Sen, 1979. “Rational Fool: A Critique of the Behavioural Foundations of  Economic  Theory”,  dalam  buku, Philosophy  and  Economic  Theory. Frank Hahn and Martin Hollis, Oxford University Press.
Ali Sakti, 2003. Pengantar Ekonomi Islam ”, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI.
Anwar  Ibrahim, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi  Ummat ,  dalam  Ainur  R. Sophian (Ed).
Ali Sakti, Kegagalan Ekonomi Global. Republika, 14 Maret 2002.
Amich Alhumami, Negara Kesejahteraan. Kompas, 17/10/2005 David Bell dan Irving Kristol, 1981. The Crisis of Economics Theory. New York: Basic Books.
F.Y  Edgeworth,  1981. Mathematical  Psychic:  An  Essay  on  the  Application  of Mathematics to the Moral Sciences . London.
F.R.  Faridi,  “ A  Theory  of  Fiscal  Policy  in  an  Islamic  State,  Readings  in  Public Finance in Islam ”, Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).
Gunnar  Myrdal,  1970. Objectivity  in  Social  Research. London:  Gerald Duckworth.
Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005.
Hutchinson,  T.W., 1964.  Positive  Economics  and  Policy  Judgemnet .  London: Alien & Unwin.
John  Hicks  dalam  Steven  Pressman, 2000.  Fifty  Major  Economists .  Edisi  terj. “Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kurt Dopfer, 1976. Economics in The Future: Towards a New Paradigm, London: Macmilan.
Khursid Ahmad, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, dalam Ainur R.  Sophian  (Ed),  1997. Etika  Ekonomi  Politik;  Elemen-elemen  Strategis Pembangunan Masyarakat Islam , Surabaya: Risalah Gusti.
Laporan  The  United  Nations  Human  Development  Report,  1999  sebagaimana dikutip  dalam  laporan    spesial  The  International  Forum  on  Globalization (IFG),  2003. Does  Globalization  Help  The  Poor ?,  edisi  terjemah, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Laporan  Shukor  Rahman  dalam New  Straits  of  Malaysia  Times ,  2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG, Ibid.
Laporan World Bank, 2004.
Laporan Gatraonline, 26 Desember 2001.
M. Umar Chapra, 2001. The Future of Economics; an Islamic Perspective , Edisi terjemah, Jakarta: SEBI.
M. Umer Chapra, Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi , dalam Ainur R. Sophian (Ed).
Muhammad Najatullah Siddiqi, 1995. Islamizing Economics Toward Islamization of  Disciplines ,  The  International  Institute  of  Islamic  Thought  (IIIT),  USA: Herndon, Virginia.
Muhammad  Akram  Khan, 1997.  The  Role  of  Government  in  the  Economy ,  The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2.
Muhammad  Arif, 1985.  Towards  the  Syari’ah  Paradigm  of  Islamic  Economics: The  beginning  of  Scientific  Revolution ,  Journal  of  Research  in  Islamic Economics, Vol. 2, No. 4, July.
Monzer  Kahf, 1992.  A  Contribution  to  The  Theory  of  Consumer  Behaviour  In Islamic  Society,  Readings  in  Microeconomics:  An  Islamic  Perspektif , Malaysia: Longman Malaysia.
Monzer  Kahf, 1999.  The  Performance  of  the  institution  of  Zakah  in  Theory  and Practice , The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April.
M. Umer Chapra, “Islam and Economic Challenge”, yang diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri menjadi,  2000. Islam dan tantangan Ekonomi , Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute.
Robert  Kaplan  dalam The  Atlantik  Montly ,  1997  sebagaimana  dikutip  laporan special IFG.
Robert  L.  Heilbroner,  “ Economics  as  a  ‘Value-Free’  Science ”.  Social  Research, 1973.
Richard  Quinney,  “The  Prophetic  Meaning  of  Modern  Welfare  State”,  1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, “ Negara Kesejahteraan ”, Kompas, 17/10/2005.
Thomas  Balogh, 1982.  The  Irrelevance  of  Conventional  Economics ,  London: Weidenfeld & Nicolson.
Yusuf  Qardhawi, 1995.  Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam , Jakarta: Rabbani Press.
Zainuddin  Ahmed,  Munawar  Iqbal  and  Fahim  Khan  (Eds),1996.    “ Money  and Banking In Islam ”, International Center for Research In Islamic Economics,
King  Abdul  Aziz  University  Jeddah  and  Institute  of  Policy  Studies Islamabad, Pakistan