Responsibilities of Parents to Children After Divorce According to Presidential Instruction Number 1 of 1991 Perspective of the
Compilation of Islamic Law
Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Persfektip Kompilasi

## Hukum Islam
Arafat Hermana 1) ; Dwi Putra Jaya 2) Ozzi Krisman Permana 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) marafathermana@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Maret 2021] Revised [30 Maret 2021] Accepted [10 April 2021

## ABSTRAK
Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  realitanya  kerap  terjadi  kehidupan  keluarga  atau  rumah  tangga yang  tidak  bahagia.  Keadaan  perkawinan  yang  sedemikian  buruknya,  sehingga  dipandang  dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti  meskipun  perkawinan  adalah  “perjanjian  yang  sangat  kuat(Mitsaqon  Ghaliidhan)”  yang mengikat  lahir  dan  batin  antara  suami  dan  isteri,  namun  ikatan  perkawinan  itu  dapat  putus  jika suami  isteri  memutuskannya,  karena  memang  kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  untuk memutuskan  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  menjadi  fokus  penelitian  penulis  yaitu  tanggung  jawab orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian menurut  instruksi   Presiden    nomor    1   tahun    1991 persefektip  KHI.Rumusan  masalah  penelitian sebagai berikut  Bagaimanakah tanggung jawab orang  tua  terhadap  anakpasca  perceraian  menurut  instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991 perspektif  kompilasi  hukum  islam  dan  Apa  faktor  penghambat  orang  tua  yangtidak melaksanakan    kewajibannyakepada  anak  pasca  perceraian.Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriftif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis mengambil kesimpulan  bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca perceraian pada intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang persektif kompilasi hukum islam masih ada yang bertentangan  dengan  hukum.  Para  orangtua  masih  banyak  yang  belum  memenuhi  kebutuhan dan  nafkah  kepada  anaknya  karena  beberapa  faktor  penghambat.  Adapun  faktor  penghambat tersebut adalah a) Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya setelah bercerai,b) Ekonomi  yang  lemah,  c)  Kurangnya  pengetahuan  agama  dalam  keluarga,  dan  d)  Jarak  rumah anak  dengan  orang  tua  setelah  bercerai  serta  khususnya  faktor  ekonomi  yang  banyak  menjadi inti permasalahan orang tua.

## ABSTRACT
Compilation  of  Islamic  Law,  in  reality,  often  an  unhappy  family  or  household  life  occurs.  The condition  of the  marriage  is  so  bad,  that  from  any  point  of view,  it  is  better  to  break the  marital relationship than to  continue  it.  This  means  that  although  marriage  is  a  "very strong  agreement (Mitsaqon  Ghaliidhan)"  that  binds  physically  and  mentally  between  husband  and  wife,  the marriage bond can be broken if husband and wife decide it, because both parties have the right to  break  the  agreement.  This  is  the  focus  of  the  author's  research,  namely  the  responsibility  of parents  to  children  after  divorce  according  to  Presidential  Instruction  No.  1  of  1991  from  the perspective  of  KHI.  What  are  the  inhibiting  factors  for  parents  who  do  not  carry  out  their obligations to children after divorce. The method used in this study uses a qualitative descriptive method. Based on the results of the study, the authors conclude that the responsibility of parents to children after divorce in Presidential Instruction Number 1 of 1971 concerning the perspective of compiling Islamic law is still contrary to the law. There are still many parents who have not met the needs and support for their children due to several inhibiting factors. The inhibiting factors are a) Lack of good communication from both parents after a divorce, b) Weak economy, c) Lack of religious  knowledge  in  the  family,  and  d)  Distance  between  children's  homes  and  parents  after divorce and especially economic factors which are the core parent problems.

## KEYWORDS
Marriage, Divorce, Children
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kehadiran  anak  dalam  keluarga  merupakan  pelengkap  kebahagiaan  atas  suatu    perkawinan. Karena    pada  hakikatnya  anak merupakan  anugrah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan kepada manusia      atau      pasangan      suami  isteri  yang  sudah  menikah  yang  harus  dijaga,  dirawat  dan  dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi Nusa, Agama ataupun keluarga.
Namun  pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  tindakan  yang menimbulkan  kerugian  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dirinya,  mengingat  situasi dan  kondisinya.  Anak  perlu  mendapat  perlindungan  agar  tidak  mengalami  kerugian,  baik  mental,  fisik,
maupun  sosial1.  Anak  juga  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan kemampuan  dan  kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar2.
Kemudian      pengaturan      mengenai  hak  anak  dalam  hukum  nasional  kita  salah  satunya tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan     anak     bertujuan     untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi    secara    optimal    sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasa  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Tidak  terlepas  dari  semua  itu  yang  bertangung  jawab  untuk  menjamin  terselenggaranya      hak- hak      yang  sudah  melekat      pada      anak  salahsatunya  yaitu  Negara  dan  orang  tua  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  20  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu: Negara,  pemerintah,  masyarakat,  dan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhap penyelengaran anak, Selain itu terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2.  Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemempuan, bakat, dan minatnya; dan
3.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Berdasarkan    latar    belakang  tersebut  diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  dalam Penelitian yang Berjudul Tanggung Jawab Orang Tua terhadap AnakPasca Perceraian menurut Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991.  Perspektif    Kompilasi    Hukum    Islam  dengan  tujuan  untuk Mengetahuitanggung jawab orang tua terhadap anakpasca perceraian menurut instruksi Presiden Nomor 1  tahun  1991  perspektif  kompilasi  hukum      islam      serta      untuk      mengetahui  faktor        penghambat orang    tua    yang tidakmelaksanakan  kewajibannya  kepada anak pasca perceraian.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak
a.  Pengertian Tanggung Jawab
Adapun  definisi  tanggung  jawab  secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  keadaan  wajib  menanggung segala  sesuatunya  jika  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan  atau  juga  berarti hak  yang berfungsi menerima pembebanan sebagain akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi tanggung jawab adalah sebuh perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang yaitu menunjukkan bahwa mempunyai sifat kepedulian.
b.  Pengertian Orang Tua
Orang  tua  adalah  komponen  keluarga  yang  terdiri  dsari  ayah  dan  ibu,  dan  merupakan  hasil  dario sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.
c.  Pengertian Anak
Anak  adalah  pemegang  keistimewaan  orang  tua,  waktu  orang  tua  masih  hidup  anak  sebagai penanggung sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.
Hak  dan  kewajiban  orang  tua  Tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  semua  orang  tua.  Anak  berhak  untuk  mendapatkan  segala kepentingannya  untuk  menunjang  tumbuh  kembangnya  secara  wajar,  berhak  atas  kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  secara  wajar,  berhak  untuk  mendapatkan  bimbingan  serta  pendidikan  yang  wajar serta  berhak  untuk  mendapatkan  asuhan  dari  orang  tuanya  secara  baik-baik.  Bahawa  putusnya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terehadap anaknya, artinya  segala  hak  yang  melekat  terhadap  anak  sedikitpun  tidak  boleh  dikurangi  karena  sebuah perceraian.  Orang  tua  tetap  berkewajiban  untuk  mendidik  dan  membesarkan  anak  dengan  sebaik- baiknya  meskipun  kedua  orang  tuanya  telah  bercerai.  Tanggung  jawab  orang  tua  atas  kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian  rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan  berkembang  menjadi  anak  yang  cerdas,  sehat,  berbakti  kepada  orang  tua,  budi  pekerti  luhur. Pemeliharaan  anak  juga  mempunyai  arti  yang  sebuah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengawasi, memberikan pelayanan  yang semestrinya serta mencukupi kebutuhan  hidup anak dari orang tuanya. Di
dalam  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian.

## Tanggung Jawab Nutrisi Fisik
Sesungguhnya  anak merupakan  amanah  dari  Allah  SWT.  Mereka  bukanlah  hak  orang tua,  tapi hak  Allah  yang  diberikan  kepada  pasangan  suami  istri.  Sekiranya  anak  itu  hak  orang  tua,  tentu  setiap orang  yang  menikah  akan  mendapatkan  anak  sebagaimana  yang  mereka  kehendaki.  Namun  faktanya, ada pasangan yang sudah dua puluh tahun telah menikah tetapi tidak mendapat keturunan karena belum mendapat  izin  dari  Allah.  Sebaliknya,  ada  orang  yang  baru  menikah,  tetapi  tidak  lama  kemudian dikaruniai anak.
Ini  membuktikan  bahwa  anak  merupakan  anugerah  dari  Allah  SWT  yang  harus  dijaga  dengan sebaik-baiknya  oleh  setiap  orang  tua.  Sehingga  setiap  pasangan  suami  istri  punya  kewajiban  untuk memperhatikan  tumbuh  kembang  buah  hatinya.  Orang  tua  harus  sadar  bahwa  anak  bukan  manusia dewasa yang berukuran kecil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research)  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  Undang-Undang.    Pokok    kajiannya  adalah  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum3.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  memutuskan menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  meneliti  dan  menulis  pembahasan  skripsi  ini sebagai metode penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggug Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Ketika  perceraian  terjadi  tentunya  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  adalah  persoalan tanggung  jawab  atas  biaya  nafkah  anak.  Biaya  nafkah  anak  ini  menyangkut  semua  hajat  hidup  dan keperluan  yang  berlaku  menurut  keadaan  dan  tempat  seperti  makan,  pakaian,  tempat  tinggal,  biaya pendidikan, dan lain-lain.
Menurut  Bahder  John  Nasution  dan  Sriwarjiyati  “Bila  terjadi  pemutusan  perkawinan  karena perceraian,  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  semata- mata  demi  kepentingan  anak-anak  mereka,  pengadilan  akan  memutuskan  siapa  yang  akan  menguasai anak tersebut”.
Didasarkan  pada  pasal  106  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  seorang  ayah atau  orang  tua  dari  anak-anaknya  harus  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  merawat  dan mengembangkan  harta  anaknya  yang  belum  dewasa  atau  di  bawah  pengampuan,  dan  tidak diperbolehkan  memindahkan  atau  menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan  yang  mendesak  jika kepentingan  dan  keselamatan  anak  menghendaki  atau  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan lagi.
Akibat-akibat  hukum  terhadap  kewajiban  kedua  orang  tua,  dan  bagaimana  hubungannya dengan  rencana-rencana  keuangan  yang  sudah  direncanakan  oleh  kedua  belah  pihak  jika  sudah  ada putusan dalam perceraian;
1.  Jika  perkawinan  putus  karena  perceraian,  baik  ibu  dan  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
a.  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.
b.  Apabila  kemudian  pemegang  hak  hadhanah  itu  ternyata  tidak  dapat  menjamin  dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
cukup,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
c.  Dalam  hal  ini  bapak  tetap  harus  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberi  nafkah  untuk anak  menurut  kemampuannya  tersebut  sekurang-  kurangnya  sampai  anak  itu  dewasa  dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
d.  Setelah  terjadi  perceraian  istri  dapat  dibenarkan  meminta  kepada  suami  untuk  tetap memberikan  nafkah  kepadanya  untuk  jangka  waktu  tertentu  pasca  perceraian,  melalui mekanisme pengadilan.
2.  Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak  pasca  terjadinya  perceraian  (baik  dalam  hukum  positif  maupun  hukum  islam)  maka  tidak ada “letak khusus” dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono- gini. Dari kedua peraturan perundang- undangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini  ibu  dapat  memikul  biaya  tersebut  jika  kenyataannya  bapak  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  tersebut  (misalnya  tidak  ada  penghasilan  tetap).  Ketika  harta  gono-gini  telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.
3.  Untuk  pembagian  biaya  anak  itu sendiri  meliputi  seluruh  kebutuhan  hidupnya,  sehingga  seluruh hak-hak  si  anak  dapat  terjamin  dengan  sifat  yang  mempunyai  hak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
4.  Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya  patungan  untuk  melihat  kenyataannya  ketika  si  bapak  tidak  memiliki  kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
5.  Selanjutnya  menentukan  biaya  pendidikan  untuk  anak,  sebaiknya  diputuskan  sesuai kesepakatan  bersama. Meskipun  mengacu  pada  hukum  negara maupun  agama, biaya  tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.
6.  Dapat  membuat  kesepakatan  bersama  untuk  bisa  saling  mengawasi  dan  memelihara  investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak  yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah  lalai  untuk  melaksanakan  kewajibannya  tersebut  dapat  dipertanggung  jawabkan  di pengadilan.
Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai  orang  tua  yaitu  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-  anaknya.  Termasuk  bapak  yang bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  dalam  hal  pembiayaan  yang  timbul  dari  pemeliharaan  dan pendidikan  atas  anak-anaknya  tersebut,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  bisa  memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.  Bahwa negara juga  menegaskan melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  tersebut  telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  yang  kedua  orang  tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.
Ketika  sudah  bercerai  masing-masing  kedua  orang tua  harus  tetap  memperhatikan  tumbuh  dan berkembang  anaknya  baik  jasmani  maupun  rohani.  Jika  proses  tersebut  tidak  sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya.
Begitu  juga  yang  tertera  pada  ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  pasal  51  ayat  (2)  dimana  setelah  putusnya  perkawinan  seorang  wanita  juga  ikut  dalam hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  pada  mantan  suami  yakni  atas  semua  hal  yang  berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik.
Soemiyati  menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan hukum  Islam  selaras  dalam  mengatur  akibat  hukum  perceraian  terhadap  kewajiban  memelihara  dan mendidik  anak,  karena  berdasarkan  kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  adalah  tanggung  jawab bersama  yang harus  dilaksanakan oleh ibu dan  ayah. Walaupun kewajiban memelihara  dan membiayai pendidikan  adalah  tanggung  jawab  suami,  tetapi  dalam  hal  suami  tidak  mampu  tidak  ada  jeleknya tanggung jawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan besama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan  kemampuannya  masing-masing.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya  anak  tidak  menjadi  korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri.

## Faktor  Penghambat  Orang  Tua  Yang  Tidak  Melaksanakan    Kewajibannya  Kepada  Anak  Pasca Perceraian
Dalam  ikatan  perkawinan  ibu  dan  ayah  secara  bersama  berkewajiban  untuk  memelihara  anak dari  perkawinan, setelah  terjadinya  perceraian  dan  kedua  orang  tua  harus  berpisah maka  ibu  dan  ayah berkewajiban memelihara anak-anak mereka bersama dengan cara sendiri-sendiri.
Perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah terjadinya perceraian, dalam ajaran islam,  suami  atau  istri  harus  tetap  menjalin  silaturahmi,  apalagi  bagi  istri  yang  telah  diceraikan. Sebaiknya,  suami  yang  telah  mentalak  istrinya  memiliki  keturunan  dan  wajib  dididik  dan  dipelihara dengan  baik.    Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bagian  ketiga  yang  mengatur  tentang  kewajiban suami  dijelaskan  dalam  Pasal  80  ayat  (4)  huruf  C  “sesuai  dengan  kondisi  penghasilannya  suami menanggung  biaya  pendidikan  bagi  anak.”  Selanjutnya  pada  bab  XIV  menjelaskan  mengenai pemeliharaan  anak  dijelaskan  dalam  pasaal  98  sampai  106.  Lebih  lanjut  terkait  dengan  nafkah  anak  di jelaskan  dalam  Pasal  104  ayat  (1)  “semua  biaya  penyusuan  anak  dipertanggung  jawabkan  kepada ayahnya.  Apabila  ayahnya  telah  meninggal  dunia,  maka  biaya  penyusunan  dibebankan  kepada  orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”
Dalam praktek yang didapatkan di  sangat tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf C dan Pasal 104 ayat (1). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap  menanggung  biaya  pendidikan  maupun  penyusuan  anaknya  tidak  berhenti  karena  sebuah perceraian.  Namun  fakta  di  masyarakat  bahwa  setelah  bercerai  ayahnya  sudah  tidak  lagi  memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.
Dalam  Pasal  105  h uruf  C  menjelaskan  “dalam  hal  terjadinya  perceraian”  biaya  pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam bagian ketiga yang mengatur akibat perceraian terkait dengan akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian  diatur  oleh  Pasal  156  huruf  D  “  semua  biaya  hadhanah  dan nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.”
Dari bunyi Pasal 105 huruf C tidak berjalan baik di masyarakat, fakta yang terjadi di masyarakat, setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan  untuk  anaknya  bahkan  ada  yang  sampai  menjengukpun  tidak  pernah.  Menurut  penulis seharusnya  walaupun  hak  asuh  anak  oleh  ibunya,  ayah  harus  tetap  mem  berikan  biaya  pemeliharaan untuk anak. Selain  itu juga bertentangan bunyi  Pasal  156  huruf D, seharusnya ayah  yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun yang terjadi di masyarakat bahwa  kebanyakan  anak  korban  perceraian  masih  usia  anak-anak  (belum  dewasa)  dan  sudah  tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.
Dari  penjelasan  diatas  penulis  berpendapat  bahwa  faktor-faktor  penghambat  orang  tua  tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua adalah:
1.  Faktor Ekonomi
Ekonomi  seseorang  sangat  mempengaruhi  baik  dan  buruknya  kehidupan  seorang.  Seorang  kepala keluarga  dapat  mencukupi  kebutuhan  keluarganya  apabila  perekonomiannya  sudah  lebih  baik  atau menengah  keatas.  Bagaimana  seorang  ayah  atau  orang  tua  dapat  menghidupi  anaknya  apabila perekonomiannya kurang ditambah lagi orang tua tersebut sudah menikah lagi.
2.  Faktor Lingkungan
Faktor  lingkungan  juga  sangat  mempengaruhi  orang  tua  tidak  melaksanakan  kewajibannya.  Apabila orang tua tersebut sudah menikah lagi maka orang ketiga tersebut adalah istri atau suami dari orang tua yang telah bercerai yang akan memegang kendali baik itu masalah perekonomian maupun urusan rumah  tangga. Jadi  ayah  atau  orang  tua  tersebut tidak  akan  dapat  lagi  memberikan  nafkah  dan  hak anaknya.
3.  Faktor-faktor lainnya
Faktor  lainnya  disini  dapat  diartikan  yaitu  kesibukan  orang  tua  atau  ayah  untuk  mengurusi kehidupannya  yang  baru.  Maksudnya  ayah  tersebut  sibuk  dengan  kebutuhan  yang  ada  di  rumah tangganya  atau  istri  mudanya  mungkin  juga  dengan  anak  yang  dibawa  oleh  istrinya  mudanya.
Sehingga  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  melaksanakan  kewajibannya  terhambat  dengan kehidupannya yang baru tersebut.
4.  Faktor keluarga
Faktor  keluarga  juga  sangat  banyak  menjadi  inti  permasalahan.  Contohnya    ketidaksenangan  orang tua terhadap menantu yang memicu permasahalan perceraian dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Tanggung  jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di  dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam  kompilasi  hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Pelaksanaan  pemenuhan  hak anak  pasca  perceraian  di    selama  ini  belum  mampu  untuk  melaksanakan  ketentuan,  disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.
Faktor-faktor penghambat orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak pasca perceraian yaitu
a.  Adanya  keinginan  dari  salah  satu  orang  tua  si  anak  untuk  mengasuh  secara  sepihak  dan  tidak mengizinkan  anak  untuk  bertemu  dengan  salah  satu  orang  tua  anak  baik  ayah  atau  ibu  yang dianggap tidak bertanggung jawab menafkahi anak atau karena adanya alasan lainnya.
b.  Tempat  tinggal  orang  tua  yang  sudah  bercerai  saling  berjauhan,  sehingga  menyulitkan  anak  untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.
c.  Khususnya  faktor  ekonomi  yang  banyak  menjadi  inti  permasalahan  orang  tua  untuk  menafkahi anaknya.

## Saran
Agar  kompilasi  Hukum  Islam  dapat  berjalan  baik  di  masyarakat,  khususnya  terkait  tanggung jawab  orang  tua  terhadap  anak  dalam  bentuk  nafkah  anak  akibat  perceraian  maka  seharusnya  ada sosialisasi dan kontrol dari pemuka Agama dan tokoh masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait Undang-Undang  perlindungan  anak  juga  perlu  ada  sosialisasi,  kerjasama  dan  kontrol  dari  Negara, Pemerintah, dan Masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemenuhan hak-hak anak khususnya setelah perceraian dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,2008. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Nuansa AuliaS Abdulkadir Muhammad,2004 Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti Abdul  manna,2010.  Problematika  Hadhanah  dan  Hubungannya  dengan  Praktik  Hukum  Acara  di Peradilan  Agama, Mimbar Hukum
Alwi, Hasan,2007.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Amiur nuriddin, dan Azhari Akmal Tarigan,2014. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta : Kencana Bahder  John  dan  Sri  Warjiyati,1997.  Hukum  Perdata  Islam,  Komplikasi  Pengadilan  Agama  tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf dan Shadaqah.Bandung :Madar Maju Benaim, Mariage And Family Interaction,1979. 5th Edition Iiiinoice Thhe Dorsey Press Beni  Ahmad  Saebani,2008.  Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-undang  (Perspektif  Fiqih
Munaqahat Dan Undang-undang Nomor. 1/1974 Tentang Poligami dan
Problematikanya).Bandung: Pustaka Setia Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara C.S.T. Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Damrah  Khair,2011.  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut  Ajara n  Sunni.  Lampung:  Fak.  Syari’ah,  IAIN Raden Intan
Daud Ali,1999. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Logos Departement  agama  RI,2001.  Himpunan  Peraturan  perundang-Undangan  Dalam  Lingkup  Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005.  Kamus  Besar  Ikthasar  IndonesiEdisi  Ketiga.  Jakarta  :  Balai Pustaka
Departemen  Pendidikan  Nasional,2012.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
D.Y. Witanto,2012.  Hukum Keluarga. Jakarta: Prestasi Pustaka
Emmery,  E.R.  Maryage,1999.  Divorce,  Chlideren  Adjusment,  2nd  Edition,  New  York:Prentice Hall Interenational
Ernawati,2013.  Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak t,k. : Karima Fajar  Muchti  dan  Yulianto  Achmad,2009.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Fatchiah  E  Kertamuda,2009.  Konseling  Pernikahan  untuk  Keluaga  Indonesia.  Jakarta:  Salemba Humanika
Fauzi, D.A. 2006. Perceraian Siapa Taku. Jakarta:Restu Agung Gunarsa, S. D,1999.  Psikologi untuk Keluarga. Jakarta: Gunung Agung Mulia Hairuddin,2014. Pendidikan Itu Berawal dari Rumah,Jurnal Irfani,Vol.10 No.1, Juni H.M Djamil Latif,1995. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Balaiaksara dan Yudistira
Hilman  hadikusuma,1990.  hukum  perkawinan  indonesia  menurut:  hukum  perundangan  hukum  adat. Bandung: mandar maju
MA, Rohman,2019 Dwi putra Jaya. Fiqih Tentang Munakahat. Bengkulu ; Vanda. Universitas Dehasen Maidin  Gultom,2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak    dan  Perempuan.    Bandung:  PT.  Refika Aditama
Martiman  Protjohamitjojo,2002.  Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Jakarta:  Indonesia  Legal  Center Publishing
Maulana Hassan Wadong,2000. Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PT.Grasindo Manan Abdul. Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia  Kencana. Jakarta: 2008. Munir  Fuady,2000.  Arbitrase  Nasional;  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis.  Bandung:  Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, dikutip oleh Hasanuddin Rahman.
M. Marwan Dan Jimmy P,2008.  Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher
M. Nippan Abdul Halim,2003.   Anak Sholeh Dambaan Keluarga. Yogyakarta : Mitra Pustaka
Mustafa Hasan,2011 Pengantar Hukum Keluarg.  Bandung: Cv Pustakasetia Muhammad Syaifuddin. Et.Al, 2013 Hukum Perceraian.  Jakarta: Sinar Grafika Muhammad Joni,2011.  Hak  - Hak Anak dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga.  Jakarta: KPAI, t.t Muhammad Tholhah Hasan,2005,  Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lantabora Pres Abdul Kadir Muhamad, 2000.Obcit Philipus M.Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan,  1990.  Hukum  Orang  dan  Keluarga.  Surabaya: Airlangga University Press
Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari,2013. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa Press
Syaiful Bahri Djamarah,2014. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. Rineka Cipta Soenarjo dkk. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang : Toha Putra, 2011. Soemiyati,2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty Satria Effendi, 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: cet-2 Kencana Supriyadi W. Eddyono,2005 Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: ELSAM Siska  lis  sulistiani,2012.  kedudukan  hukum  anak  hasil  perkawinan  beda  agama  menurut  hukum  positif dan hukum islam. Bandung
Syahmin AK. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: Rjagrafindo Persada. Soetandyo Wignjosoebroto,2013. Hukum Dalam Masyarkat. Yogyakarta: Graha Ilmu Soerdaryo Soimin,1992.  Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika Soerjono dan H. Abdurahman, 2003. Metode Penelitiandan Hukum.  Jakarta: Rineka Cipta Steven Allen,2003. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Advance Humanity Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutrisno Hadi,1989.  Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset Syaifudin Azwar, 1998. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sudarsono, 1991. Hukum Kekeluargaa n Nasional.  Jakarta: PT. Rineka Cipta Zakiah Darajad,2006. llmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Kasara Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang  Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak  Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.