## Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti , Zahry
Vandawati Chumaida , Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email: bambangsasfhuabr@gmail.com

## Abstrak
Setiap  pemeluk  agama  dijamin  untuk  beribadah  dan  menjalankan  agamanya  maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang  dikonsumsi  dan  digunakan  oleh  masyarakat.  Bahwa  dalam  masyarakat  masih banyak  beredar  produk  yang  belum  dijamin  kehalalannya  dan  berbagai  peraturan belum  memberikan  kepastian  dan  jaminan  hukum  bagi  masyarakat  muslim.  Maka untuk  memberikan  kepastian  hukum  diundangkannya  Undang-Undang  nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jaminan penyelenggaraan Produk Halal  bertujuan  memberikan    kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan    kepastian ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Sertifikat halal harus diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis ke BPJPH sedangkan penetapan kehalalan produk tetap dilakukan oleh MUI melalui Sidang  Fatwa  Halal.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

## Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Produk Halal

## Abstract
Every religious adherent is guaranteed to choose and practice his religion, so the state is obliged to provide protection and guarantee regarding the halalness of the products used and used by the community. Whereas in society there are still many conclusions about various products that have not been guaranteed their halalness and regulations have  not  provided  legal  certainty  and  guarantees  for  Muslim  communities.  So  to provide legal certainty the promulgation of Law number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The guarantee for the implementation of Halal Products is aimed at  providing comfort, safety, and certainty of  information  on Halal Products  for  the public  in  consuming  and  using  Products,  as  well  as  increasing  added  value  for Business  Actors  to  produce  and  sell  Halal  Products.  The  halal  certificate  must  be submitted by the business  actor  in  writing  to  BPJPH while the determination of  the halalness of the product is still carried out by MUI through the Halal Fatwa Session. This  research  is  a  normative  legal  research  that  uses  a  statute  approach  and  a conceptual approach.
Keywords: Protection, Consumers, Halal Products
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin  tiap  tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  sesuai  dengan kepercayaannya”.  Untuk  menjamin setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan  dan  jaminan  tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan  konsumen.  Bahwa  produk yang  beredar  di  masyarakat  belum semua  terjamin  kehalalannya.  Maka dibutuhkan pengaturan mengenai kehalalan  suatu  prodduk  agar  terdapat jaminan  atas  kepastian  hukum  maka sejak  tahun  2014  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal dan  diberlakukan  mulai  tahun  2019 maka  semua  produk  makanan  wajib mencantumkan sertifikat halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan 'hak halal' itu  tidak  lagi  di  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  tapi  di  bawah
1 Ralang  Hartati,  Peran  Negara  dalam Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal, Jurnal Adil, Volume 1 No.1,h.77
Kementerian  Agama  (Kemenag)  yang tentunya  menjadi  perdebatan  yang sangat panjang. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Ralang  Hartati bahwa  Sertifikasi  halal  di  Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya  masyarakat,  sejak  lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi  menjadi  wewenang  negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).  MUI memang masih  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  halal  dan  haram.  Tetapi proses  formalnya,  baik  pemeriksaan saintifiknya  maupun  dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH. 1
Jaminan  mengenai  produk  halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum,  akuntabilitas  dan  trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta
profesionalitas.
Jaminan penyelenggaraan produk halal
bertujuan  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan,  dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat  dalam  mengkonsumsi  dan menggunakan  produk  halal,  serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dewasa ini masih banyak ditemukan  peredaran  produk  makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang  impor  belum  berlabel  sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada  kemasan  makanan  dan  minuman diragukan kebenarannya.
Beberapa kasus yang telah mengemparkan  khususnya  masyarakat muslim  adanya  kasus  bakso  yang mengandung babi yang dijual dilingkungan kampus Universitas Negeri  Jambi  pada  tahun  2018. 2
Demikian  juga  menghebohkan  pada tahun  2017  adanya  restoran  bakmi  di kawasan Jakarta Selatan yang disajikan ternyata  mengandung  babi  padahal
2 https://www.liputan6.com/regional/read/34040 30/heboh-bakso-daging-babi-dijual-di- lingkungan-kampus
3 https://megapolitan.okezone.com/read/2017/1
pemilik  restoran  mengaku  bahwa bakmi  yang  dijual  adalah  halal. 3
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama  konsumen  muslim.  Baik  itu produk  berupa  makanan,  obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.  Seiring  besarnya  kuantitas konsumen  muslim  di  Indonesia  yang jumlahnya  mencapai  204,8  juta  jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen  muslim  yang  sangat  besar. Oleh  karena  itu,  jaminan  akan  produk halal  menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk  mendapatkan  perhatian  dari negara. 4 Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama  Islam,  dengan  masuknya barang-barang  tersebut  yang  berasal dari  negara  non  muslim,  maka  akan menimbulkan  masalah  bagi  konsumen Islam. Kekuatiran akan produk makanan  dan/atau  minuman  tersebut
2/11/338/1828460/bakmi-diduga- mengandung-minyak-babi-kesaksian-pegawai- restoran-sungguh-mencengangkan
4 May Lim Charity, Jaminan Produk Halal di  Indonesia, Jurnal  Legislasi  Indonesia , Volume 14 No.01 Maret 2017, h.99
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat muslim dan  ini  menjadi  tugas  negara  untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia. 5 Hal  tersebut  yang  menjadi analisis  dari  artikel  ini  adalah  arti pentingnya  perlindungan  konsumen muslim atas jaminan produk halal.

## Jaminan Produk Halal
Untuk  menjamin  setiap  pemeluk agama  beribadah  dan  menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan  pelindungan  dan  jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan  mengenai Produk  Halal hendaknya  dilakukan  sesuai  dengan asas  pelindungan,  keadilan,  kepastian hukum,  akuntabilitas  dan  transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan,  dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi
5 Ralang Hartati , Op.cit .,h.73
masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk  Halal.  Dimaksud  dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat Islam sebagaimana diatur pada Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (UUJPH).
Ditegaskan  bahwa  pada  Pasal  4 UUJPH  bahwa  produk  yang  masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Isi pasal  ini bukan diartikan bahwa setiap produk  yang  dijual  oleh  pengusaha harus  halal  dan  bukan    tidak  boleh memperdagangkan    yang  tidak  halal atau  haram  menurut  agama  Islam, tetapi  maksud  dari  isi  Pasal  4  adalah para pengusaha boleh meperdagangkan barang  yang  tidak  halal,    tetapi  harus disebutkan  bahwa  barang  tersebut tidak halal. Ketika sudah mendapatkan label  halal  harus  mempertahankan kehalalannya dan menjaga
kehalalannya.  Intinya  para  pengusaha bukan  tidak  boleh  memperdagangkan barang  haram  menurut  agama  Islam, tetapi  harus  jujur  kalau  halal  harus punya label halal, sebaiknya kalau ada unsur  haram  harus  dikatakan  itu  tidak halal. 6 Sebagaimana terjadi kasus besar salah satu produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex  Internasional)  pernah  mencuat di  permukaan  sangat  meresahkan masyarakat  dalam  proses  produksinya sejak  bulan  juni  1999  sampai  akhir Nopember 2000 diketahui telah
menggunakan  bahan  penolong  berupa bactosoytone
yang ternyata
mengandung unsur babi. Produk penyedap  rasa  (MSG)  dari  PT.
Ajinomoto Indonesia yang
menggunakan bactosoytone dalam proses  produksinya  adalah  haram. Belajar  dari  kasus  tersebut  maka
Mejelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk
menentramkan  umat  Islam  dalam masalah  kehalalan  produk  pangan
6 Ibid., h.78
7 Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk  Halal  Perspektif  Maslahat, Jurnal  Al-
demgan  cara  mendirikan  lembaga pengkajian  pangan,  obat-obatan  dan kosmetika  MUI  (LPPOM  MUI)  untuk melakukan pengkajian produk halal. 7
Berkaitan  dengan  itu,  dalam realitasnya  sampai  sekarang  banyak Produk  yang  beredar  di  masyarakat belum  semua  terjamin  kehalalannya. Sementara  itu,  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki keterkaitan  dengan  pengaturan  Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan  hukum bagi masyarakat muslim.  Oleh  karena  itu,  pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) perlu diatur dalam satu undang-undang yang  secara  komprehensif  mencakup Produk  yang  meliputi  barang  dan/atau jasa  yang  terkait  dengan  makanan, minuman,  obat,  kosmetik,  produk kimiawi,  produk  biologi,  dan  produk rekayasa  genetik  serta  barang  gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun asas-asas  dari  penyelenggaraan  dari JPH  adalah  perlindungan;  keadilan;
Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , Volume 4, No.2 Desember 2017, h.360
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
kepastian  hukum;    akuntabilitas  dan transparansi;  efektivitas  dan  efisiensi; dan  profesionalitas.  Penyelenggaraan JPH bertujuan:
a. memberikan
kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian  ketersediaan  Produk
Halal  bagi  masyarakat  dalam mengonsumsi  dan  menggunakan Produk; dan b. meningkatkan  nilai  tambah  bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal
Informasi  kepada  masyarakat bahwa  produk  yang  dijual  telah  halal, pemerintah  telah  mengatur  regulasi hukum  yaitu  pada  Undang  Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang  Label  dan  iklan  pangan dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Regulasi aturan produk halal telah ada namun  tidak  dipungkiri  masih  belum memasyarakat  secara  luas,  sehingga masyarakat  masih  bingung  untuk mendapatkan produk yang benar-benar terjamin  kehalalannya.  Hal  ini  karena tidak  sedikit  produk-produk  yang mencamtumkan  tanda  halal  secara
ilegal,  pengolahan  pangan  dan  non pangan,  status  kehalalan  dari  produk- produk yang berada di pasaran menjadi sangat  rawan,  disebabkan  proses pengolahan  menjadi  sangat  kompleks dan  melibatkan  banyak  pihak  serta pelaku usaha yang lain.
Pelaku  usaha  dan  masyarakat dapat  menyebarluaskan  informasi  dan wawasan  terkait  Sertifikasi  Produk Halal  ke  seluruh  masyarakat  lainnya agar  semakin  banyak  yang  paham tentang  pentingnya  Sertifikasi  produk halal  dan  Jaminan  produk  halal  ini. Setelah  mengerti  betapa  pentingnya sertifikasi  produk  halal  dan  jaminan produk  halal,  pelaku  usaha  segera mengajukan sertifikasi produk terhadap kehalalan  produk  yang  diproduksinya. Pelaku  Usaha  yang  telah  memperoleh Sertifikat  Halal  wajib  mencantumkan Label  Halal  pada  kemasan  Produk.
Untuk  menjalankan  Undang- Undang Jaminan Produk Halal dibentuk Badan Penyelenggara
Jaminan  Produk  Halal  yang  disingkat dengan BPJPH yang berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut
Sertifikat  Halal  dan  Label  Halal pada Produk;
d. melakukan  registrasi  Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan  sosialisasi,  edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan  akreditasi  terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan  pengawasan  terhadap JPH;
i. melakukan  pembinaan  Auditor Halal; dan
j. melakukan  kerja  sama  dengan lembaga  dalam  dan  luar  negeri  di bidang penyelenggaraan JPH.
Dalam  melaksanakan  wewenang tersebut  BPJPH  bekerja  sama  dengan kementerian  dan/atau  lembaga  terkait, yaitu  MUI  dan    Lembaga  Pemeriksa. Hal  inilah  yang  nantinya  harus dipahami oleh mahasiswa yang
mendapatkan penyuluhan, yang nantinya  juga  akan  mendampingi pelaku  usaha  untuk  mendapatkan sertifikasi  halal  tersebut.  Mahasiswa sebagai agent  of  change ,  diharapkan menjadi sosok intelektual yang pantang mengeluh, terlebih pada masa pandemi
covid-19 seperti sekarang ini. Mahasiswa perlu dipersiapkan menjadi
young  entreprenueur yang  dituntut kreatif, inovatif, namun tetap memperhatikan kepentingan konsumen akan kehalalan produk dengan mengacu  pada  sertifikasi  halal.  Hal yang  perlu  dipahami  juga  oleh mahasiswa  adalah  bahwa  sertifikasi halal  pada  industri  tidak  hanya  pada makanan (food) & minuman (beverage) saja,  namun  juga  make  up,  travel agents, tourism, serta semua sektor jasa dan  produk  lainnya.  Disamping  itu, termasuk  sertifikasi  halal  dari  mulai bahan baku, proses pengolahan dan jasa pengantarannya.
Perlindungan
Konsumen atas
Produk Halal a. Berdasarkan Undang-undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) telah membangkitkan kesadaran  baru  berupa  penumbuh kembangan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung  jawab  ( caveatvenditor ). Sikap  bertanggung  jawab  tersebut
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan  konsumen  dan  pelaku usaha. 8 Dalam
Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  asas  dari perlindungan  konsumen  meliputi  asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta  kepastian  hukum.  Pada  Pasal  4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut: a. hak  atas  keamanan,  kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa  serta  mendapatkan  barang dan/jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  dan  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  atau keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut; 8 Edy  Supaino  dan  Martin  Roestamy, Kepastian  Hukum  Tentang  Penggunaan  Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada
f. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur secara tidak diskriminatif;
h. hak  untuk  mendapat  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya; dan i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.
Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk  yang  memberi  rasan  aman, nyaman  dan  tenteram.  Oleh  sebab  itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman  dan  tenteram,  maka  pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan  sertifikat  halal  melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal  dan  kemudian  mencantumkan logo halalnya pada produk. Selanjutnya Pasal  4  angka  c  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyatakan, konsumen  berhak  atas  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
Konsumen  Muslim, Jurnal  Living  Law , Volume 9, No.1 2017, h.49
barang  dan/  atau  jasa.  Merujuk  pada Pasal  4  huruf  c  tersebut  untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk  yang  tidak  halal,  pelaku  usaha dalam  memproduk  barang/  dan  atau jasa  untuk  diperdangkan  berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkkan tersebut adalah produk  halal  dengan  mencantumkan logo sertifikat halal MUI.
Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah  memberi  perlindungan  dan kepastian  hukum  hak-hak  konsumen muslim  terhadap  produk  yang  tidak halal.  Mencegah  konsumen  muslim mengkonsumsi  produk  yang  tidak halal. Menyangkut perlindungan
konsumen  terhadap  produk  halal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan
Pemasukan  daging  dari  luar  Negeri yang  diakomodasi  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
9 Syafrida,  Sertifikat  Halal  pada  Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan
Pangan,  Pasal  97  menyatakan,  setiap orang  yang  memproduksi  pangan didalam  negeri  untuk  diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan  termasuk  label  halal  atau tanda  halal  bagi  yang  dipersyaratkan. Pemasukan  daging  untuk  konsumsi umum  harus  berdasarkan  ternak  yang pemotongannya  dilakukan  menurut syariat  Islam  dan  dinyatakan  dalam sertifikat halal. 9
b. Berdasarkan Undang-Undang

## Jaminan Produk Halal
Dengan  keluarnya  UUJPH  lebih memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  konsumen  mengkonsumsi produk  halal.  Lima  tahun  setelah disahkan  undang-undang  ini  semua produk  yang  beredar  dimasyarakat wajib  mencantumkan  sertifikat  halal pada kemasan produknya.
Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat  dan  dibaca  serta  tidak  mudah dihapus,  dilepas,  dan  dirusak.  dan sebaliknya  apabila  produk  terdiri  dari
dan  Kepastian  Hukum  Hak-Hak  Konsumen Muslim, Jurnal Adil , Volume 7 Nomor.2,h.164
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
bahan  yang  tidak  halal  maka  pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk  tanda  tidak  halal,  misalnya gambar babi.  Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan  meliputi:  Bangkai,  Darah, Babi, dan/atau Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
Proses Pemberian Sertifikat Halal Sebelum  berlakunya  UUJPH,  Tanda kehalalan  suatu  produk  berdasarkan sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  oleh LPPOM  MUI.  Sertifikat  halal  adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI  Pusat  atau  Propinsi  tentang halalnya suatu produk makanan, minuman,  obat-obatan  dan  kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah  diteliti  dan  dinyatakan  halal oleh  LPPOM  MUI.  Sejak  keluarnya UUJPH,  proses  pemberian  sertifikat halal  berdasarkan  Pasal  29  bahwa permohonan  sertifikat  halal  diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH).  Permohonan  sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data  pelaku  usaha,  nama  dan  jenis produk  dan  daftar  produk  dan  bahan
yang digunakan dan proses pengolahan produk.  Pemeriksaan  halal  dilakukan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH  menetapkan  Lembaga  Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan  halal  dan/atau  pengujian kehalalan  produk  (Pasal  30  ayat  1). Pasal  31  mengatur,  pemeriksaan  dan/ atau  Pengujian  kehalalan  produk dilakukan  oleh  auditor  halal  dilokasi usaha  pada  saat  proses  produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
Sertifikat  halal  tidak  hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak  konsumen  muslim  terhadap produk  yang  tidak  halal,  tapi  juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha,  karena  konsumen  tidak  akan ragu  lagi  untuk  membeli  produk  yang diperdagangkan  pelaku  usaha.  Logo sertifikat  halal  memberikan  kepastian hukum  kepada  konsumen  muslim bahwa  produk  tersebut  halal  sesuai
syariat Islam. Hal ini juga disampaikan oleh KN.Sofyan Hasan bahwa: 10 a. Bagi  konsumen,  sertifikat  halal memiliki  beberapa  fungsi,  pertama terlindunginya  konsumen  muslim dari  mengkonsumsi  pangan,  obat- obatan  dan  kosmetik  yang  tidak halal;  kedua  secara  kejiwaaan perasaan  hati  dan  batin  konsumen akan tenang; ketiga mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan  akibat  produk  haram; dan  keempat  akan  memberikan kepastian dan perlindungan.
b. Bagi produsen, serifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim,  mengingat  masalah  halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.  Ketiga,  meningkatan citra dan daya saing perusahaan dan keempat,  sebagai  alat  pemasaran serta untuk memperluas area jaringan  pemasaran  dan  kelima, memberikan keuntungan pada produsen dalam meningkatkan daya saing  dan  omzet  produksi  dan penjualan.
Bahwa  sertifikasi  halal  dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan  satu  sama  lain.  Hasil  dari kegiatan sertifikasi halal adalah
10 KN.  Sofyan  Hasan,  Kepastian  Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan ,
diterbitkannya sertifikasi halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga  yang  mempunyai  otoritas untuk  melaksanakannya.  Tujuan  akhir dari sertifikasi  halal adalah pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman  tulisan  atau  pernyataan halal  pada  kemasan  produk  untuk menunjukan  bahwa  produk  yang dimaksud  berstatus  sebagai  produk halal. 11
Prosedur  permohonan  sertifikat halal  adalah  hal  pertama  yang  harus dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan  permohonan  sertifikat halal  secara  tertulis  kepada  BPJPH. Permohonan  ini  harus  dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa data pelaku  usaha;  nama  dan  jenis  produk; daftar produk dan bahan yang digunakan  serta  proses  pengolahan produk.
Selanjutnya, Lembaga
Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  12  No.  2  Mei 2014, h. 230 11 Ibid ., h.231
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang  telah terakreditasi  oleh  BPJPH  melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap  produk  dan  menyampaikan hasilnya  kepada  BPJPH.  setelah  itu, BPJPH akan melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan LPH untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  MUI. MUI  lah  juga  akan  mengkaji  hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal  untuk  menetapkan  kehalalan produk. Hasil sidang MUI, bisa berupa keluarnya  keputusan  penetapan  halal, bisa juga berupa penetapan tidak halal. Adapun prosedur dan dokumen pengajuan produk halal dapat digambarkan  dalam  bagan  di  bawah ini: 12
12 http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi
Sebagaimana diketahui, kehalalan makanan dalam Islam adalah faktor terpenting dalam memilih makanan.  Dalam  al-Quran,  Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang  tidak  hanya  halal  namun  harus juga baik.   Dalam Surah Al-Maidah 88: Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa  yang  Allah  telah  rezekikan kepadamu  dan  bertakwalah  kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya. Di  dalam  Al-Quran  Surah  Al-Baqarah ayat  168-169 :  ”Hai  sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang  terdapat  di  bumi,  dan  janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan;  karena  sesungguhnya  setan  itu adalah  musuh  yang  nyata  bagi  kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan  mengatakan  terhadap  Allah  apa yang tidak kalian ketahui”. Dari ayat di atas  dapat  diketahui  bahwa  memilih makanan  yang  halal  tidak  hanya kewajiban  umat  Islam,  tetapi  berlaku universal bagi manusia tanpa
memandang  agama,  suku,  dan  ras mereka.  Jika  berlaku  hanya  bagi  umat Islam,  maka  kalimat  yang  dipakai  Al- Quran adalah “wahai orang-orang yang beriman” Oleh karena itu, Islam meng anjurkan  agar  makanan  dan  minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur  halal. 13 Berdasarkan  Surat  Al- Baqarah  ayat  168-169,  maka  bisa dipahami  bahwa      Islam  memberikan aturan  dalam  mengkonsumsi  makanan bagi konsumen yaitu senantiasa menjaga  unsur  ke-halāl-an  dan  ke- ṭayyib-an  sebagai  langkah  untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan batasan bagi konsumen  muslim  untuk  menghindari perilaku  isrāf  dan  tabdhīr  dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. 14
Kemudian di dalam Surat Al –Baqarah ayat  172  artinya,  Wahai  orang  orang yang  beriman  makanlah  dari  rezeki yang  baik  yang  Kami  berikan  kepada kamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah, jika  kamu  hanya  menyembah  kepada-
13 Ulya  Fuhaidah  Ramlah,  Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi, Jurnal Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan , Vol.18, No.2 (2018), h. 212
Nya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 artinya Sesunguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging  babi  dan  (daging)  hewan  yang disembelih  dengan  (menyebut  nama) selain Allah.Tetapi barang siapa terpaksa  (memakannya)  bukan  karena menginginkannya  dan  tidak  (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.
Mengkonsumsi yang haram, atau yang  belum  diketahui  kehalalannya akan  berakibat  serius,  baik  di  dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya ”Setiap daging tumbuh  yang  diperoleh  dari  kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya)”  (HR.  Imam  Ahmad).  Jika diteliti  secara  seksama,  lebih  dari  tiga puluh  ayat  Al-Qur'an  menyebutkan “perintah”  pentingnya  umat  Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.  Selain  ayat  Al-Qur'an, tentang perintah ini juga didukung oleh
14 Sutono, Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi  Produk  Halal  Food  Perspektif Maqashid  Al  Shariah  Al-Syatibi ,  Pacasarjana Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel, Surabaya, 2018, h.5
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
hadits-hadits shahih, baik yang menyangkut  substansi  (dzat)  produk maupun  cara  memperolehnya.  Maka umat  Islam  harus  memperhatikan  dan belajar bagaimana caranya agar pelaku usaha (produsen) makanan tidak mengelabui terhadap pembelinya
dengan system auditing makanan yang dijual. 15 Sehingga  kesadaran  akan prinsip shariah compliance diharapkan dapat  diterapkan  oleh  para  pelaku usaha, terkhusus bagi
produsen/pabrikan.

## Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Pelanggaran Produk Halal
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk menjamin  kehalalan  produknya  ini merupakan  suatu  bentuk  perlindungan hukum  bagi  konsumen  muslim  di Indonesia. Konsumen memiliki bargaining  position  yang  lebih  lemah dibandingkan  dengan  pelaku  usaha, sehingga  dalam  UUJPH,  pelaku  usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi
15 Edy  Supaino  dan  Martin  Roestamy. Op.cit., h.50
hukuman  yang  bervariatif  mulai  dari sanksi  administratif  hingga  sanksi pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) UUJPH  ditentukan  bahwa  “pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai  sanksi  administratif  berupa:
Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan
Sertifikat Halal”. Sedangkan pada Pasal 56 UUJPH dirumuskan bahwa “pelaku usaha  yang  tidak  menjaga  kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah)”.  Rumusan  Pasal  27  ayat  (1) dan  Pasal  56  UU  JPH  ini  merupakan suatu  bentuk  upaya  akhir  yang diberlakukan  kepada  pelaku  usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen muslim di Indonesia.
Pengaturan  sanksi  pidana  di dalam  Undang-Undang  no.  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen
(UUPK) terdapat pada Pasal 62 ayat (1)
berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).  Adapun  pengaturan  terkait sertifikasi  halal  terdapat  pada  pasal  8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan halal  yang  dicantumkan  dalam  label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan  gugatan  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  BPSK  adalah  Badan  yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  didalamnya  terdiri beberapa  unsur  diantaranya:  unsur
pemerintah,  unsur  konsumen,  unsur pelaku  usaha.  Masing-masing  unsur diwakili  paling  sedikit  tiga  orang  dan maksimal  5  orang.  Unsur-unsur  diatas harus  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman  dibidang  perlindungan konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 3 Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan Perdagangan  Republik  Indonesia  No.
350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewnang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.
Penyelesaian  sengketa  melalui
BPSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara diantaranya:
1.  Konsoliasi adalah Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar  pengadilan  dengan  perantaraan BPSK  untuk  mempertemukan  para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya  diserahkan  kepada para  pihak.  Cara  ini  ditempuh  atas inisiatif  salah  satu  pihak  atau keduanya.  Majelis  BPSK  bertindak sebagai  konsiliator  pasif  yang artinya proses penyelesaian sengketa diberikan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
2.  Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
pengadilan denganperantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya  diserahkan  kepada para  pihak.  Sama  halnya  dengan konsoliasai  perbedaannya  majelis BPSK bersifat aktif untuk mendamaikan  para  pihak  serta memberi  saran  atas  penyelesaian sengketa sesuai dengan UUPK. 3.  Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar  pengadilan  yang  dalam  hal  ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK artinya para pihak menyerahkan  sepenuhnya  kepada majelis  BPSK  untuk  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  konsumen yang  terjadi.  Para  pihak  memilih arbiter  dari  anggota  BPSK  yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen  sebagai  anggota  majelis. Setelah  itu  arbitor  yang  terpilih memilih  arbitor  ketiga  dari  anggota BPSK  yang  berasal  dari  unsur pemerintah  sebagai  Ketua  Majelis.
Dalam  arbitrase,  konsumen  dapat mencabut gugatannya dengan membuat  surat  pernyataan  dan diajukan  pada  sidang  pertama sebelum  pelaku  usaha  memberikan peryataan kepada konsumen sehingga  pada  persidangan  pertama itu  majelis  mengumumkan  bahwa gugatan dicabut.
Sistem pembuktian, menurut Pasal  22  jo.  28  UUPK  bahwa pembuktian  tersebut  menggunakan sistem  pembuktian  pembalikan  beban,
yang  berarti  bahwa  yang  harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan  terkait  dengan  pelanggaran produk halal adalah pelaku usaha bukan sebaliknya.  Adapun  Putusan  BPSK terhadap sengketa konsumen dijatuhkan paling lama dalam waktu 27 hari  kerja  sejak  gugatan  diterima  oleh secretariat  BPSK.  Pelaku  usaha  harus menerima dan melaksanakan isi putusan  dalam  waktu  7  hari  kerja terhitung  sejak  menerima  putusan tersebut. Sebaliknya, bila pelaku usaha menolak  maka  ia  dapat  mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu  14  hari  setelah  menerima putusan  tersebut.  Namun  jika  dalam waktu  14  hari  tersebut  pelaku  usaha menolak  tetapi  tidak  mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap putusan BPSK tersebut. Putusan BPSK bersifat  final  dan  mengikat,  dan selanjutnya  berdasarkan  Pasal  56  ayat (6)  jo.  Pasal  58  UUPK  para  pihak memungkinkan untuk mengajukan keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  dan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Adapun gugatan  yang  telah  dikabulkan,  maka pelaku usaha berkewajiban:
1.  Ganti  rugi  atas  kerugian  atas kerusakan,  pencemaran  dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau memanfaatkan  jasa  yang  dapat berupa:
a. pengembalian uang;
b. penggantian  barang  dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya;
c. perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian  santunan  (Pasal  19 ayat  (1)  dan  (2)  UUPK  serta
Pasal  12  SK  Menperindag  No. 350/MPP/Kep/12/2001. 2.  Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp.
200.000.000,-
Selanjutnya,  bagi  sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan  gugatan  melalui  gugatan perwakilan kelompok atau class action ke  Pengadilan  Negeri.  Class  action adalah  suatu  tata  cara  pengajuan gugatan,  dalam  mana  satu  orang  atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan  gugatan  untuk  diri  atau diri-diri  mereka  sendiri  dan  sekaligus mewakili  sekelompok  orang  yang jumlahnya  banyak,  yang  memiliki kesamaan  fakta  atau  dasar  hukum antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompok dimaksud. Dengan
demikian,  pihak-pihak  yang  dapat mengajukan class  action hanyalah sekelompok  orang  yang  mempunyai kepentingan  serta  fakta  yang  sama, sebagaimana  penjelasan  Pasal  46  ayat (1)  UUPK  bahwa  gugatan  kelompok atau class  action harus  diajukan  oleh konsumen  yang  benar-benar  dapat dibuktikan  secara  hukum,  salah  satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.  Adapun,  tata  cara  dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok dijelaskan secara rinci dalam BAB  II  Peraturan  Mahkamah  Agung No.  1  Tahun  2002  tentang  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1 huruf  (b)  Perma  no.  1  tahun  2002 tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok  ditentukan  bahwa  wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih  yang  menderita  kerugian  yang mengajukan  gugatan  dan  sekaligus mewakili  kelompok  orang  yang  lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok).  Selain  dirinya  sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan  pihak  lainnya  yang  lebih banyak  jumlahnya,  yang  juga  turut
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
dirugikan. "Gugatan perwakilan kelompok  adalah  suatu  tata  cara pengajuan  gugatan,  dalam  mana  satu orang  atau  lebih  yang  mewakili kelompok  mengajukan  gugatan  untuk diri  atau  diri-diri  mereka  sendiri  dan sekaligus  mewakili  kelompok  orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan  fakta  atau  dasar  hukum antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompok dimaksud". Dengan demikian  pihak  yang  tidak  menderita kerugian  tidak  dapat  mengajukan gugatan  sebagai  wakil  kelompok masyarakat  yang  dirugikan,  karena tidak  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai  orang  yang  berhak  mewakili kelompok tersebut berdasarkan pasal 1 huruf b Perma no. 1 tahun 2002.
Pihak  yang  mewakili  kelompok masyarakat  yang  dirugikan  tersebut juga  harus  memiliki  kejujuran  dan kesungguhan  melindungi  kepentingan anggota  kelompok  yang  diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan  kesamaan  dasar  hukum  yang digunakan  yang  bersifat  substansial, serta  kesamaan  jenis  tuntutan  dengan para anggota kelompok yang
diwakilinya.  Dengan  demikian  akan tercipta  efisiensi  waktu  dan  biaya dalam  pemeriksaan  gugatan  tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi  Pasal  2  ayat  4  Undang- Undang  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Wakil  kelompok  harus  jujur  dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan  anggota  kelompok  yang diwakilinya.  Dengan  demikian,  apa yang  dituntut  oleh  wakil  kelompok benar-benar  merupakan  kepentingan kelompok,  bukan  kepentingan  wakil kelompok  secara  pribadisaja.  Adapun Kriteria kejujuran dan kesungguhan ini dalam  Perma  no.  1  tahun  2002  tidak diatur.  Hakim  hanya  dapat  menolak permohonan  class  action  dari  wakil kelompok  karena  mempertimbangkan kejujuran  dan  kesungguhan  wakil kelompok  pada  pemeriksaan  awal untuk menetapkan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Negara yang  menganut  hukum  anglo-saxon, seperti Amerika, juga tidak memberikan  rincian  kriteria  kejujuran
dan  kesungguhan  wakil  kelompok. Kriteria  untuk  wakil  yang  dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya sepenuhnya menjadi wewenang hakim/ judge made law, misalnya meliputi 3 (tiga) hal:
a) ada kewenangan dari wakil tersebut untuk mewakili kelompoknya, b) kemampuan keuangan dan intelektual  wakil  untuk  mewakili kelompoknya,
c) ada  konsistensi  antara  tuntutan wakil  dengan  kelompok  yang diwakilinya. 16
Berdasarkan  ketentuan  pasal  4 Perma  No.  1  Tahun  2002,  disebutkan "Untuk  mewakili  kepentingan  hukum anggota  kelompok,  wakil  kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh kuasa khusus dari anggota kelompok".
Dengan  demikian  wakil  kelompok dapat bertindak dengan atau tanpa surat kuasa  khusus  dari  kelompok  yang diwakilinya. Dengan demikian seluruh kelompok diharapkan mengetahui adanya  gugatan  yang  diajukan  oleh wakil  kelompok  tersebut  sekaligus mengatasnamakan kepentingan
16 Michael  Dore,  Law  of  Toxic  Torts, dalam  E.  Sundari,  Pengajuan  Gugatan  secara
mereka.  Pemberitahuan  kepada  para anggota  kelompok  tersebut  sekaligus merupakan  permintaan  persetujuan kepada anggota tersebut untuk membuat  pernyataanikut  masuk  dan setuju  dengan  gugatan  tersebut  atau tidak  ikut  serta  dalam  gugatan  yang diwakili  tersebut.  Langkah  ini  sangat mendukung legitimasi persona standi in judicio/legal  standing  wakil  kelompok dalam  gugatan  class  action  untuk mewakili pihak lain.
Proses pemeriksaan dan
pembuktiaan  dalam  gugatan  class action  adalah  sama  seperti  dalam perkara perdata pada umumnya. Setelah  proses  pemeriksaan  telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu  putusan.  Sama  halnya  dengan putusan  hakim  dalam  perkara  perdata biasa  maka  putusan  hakim  dalam gugatan class  action dapat  berupa putusan  yang  mengabulkan  gugatan penggugat  (baik  sebagian  maupun seluruhnya)  atau  menolak  gugatan penggugat.  Dalam  hal  gugatan  ganti
Class  Action,  Univ.  Atmajaya  Yogyakarta 2001, hal. 47.
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
kerugian  dikabulkan,  hakim  wajib memutuskan  jumlah  kerugian  secara rinci,  penentuan  kelompok  dan  atau sub-kelompok yang, berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian  dan  langkah-langkah  yang wajib  ditempuh  oleh  wakil  kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.
Pada  dasarnya  eksekusi  putusan perkara gugatan class action dilakukan atas  perintah  dan  di  bawah  pimpinan Ketua  Pengadilan  atas  permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun
mengingat  bahwa  eksekusi  putusan
harus  dilakukan  sesuai  dengan  amar putusan
dalam perkara yang bersangkutan,  sedangkan  dalam  amar putusan,  gugatan class  action yang mengabulkan  gugatan  ganti  kerugian memuat  pula  perintah  agar  penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota  kelompok,  serta  perintah pembentukan  komisi  independen  yang komposisi  keanggotaannya  ditentukan dalam amar putusannya guna membantu  kelancaran  pendistribusian, maka  eksekusi  dilakukan  setelah
diadakannya  pemberitahuan  kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk,  tidak  tercapai  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Dalam eksekusi tersebut  paket  ganti  kerugian  yang harus  dibayar  oleh  tergugat  akan dikelola  oleh  komisi  yang  secara adminstratif  di  bawah  koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian  uang  ganti  kerugian dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

## PENUTUP
Sejak keluarnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses permohonan sertifikat halal berdasarkan  Pasal  29  diajukan  oleh pelaku  usaha  secara  tertulis  kepada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH).  Logo  sertifikat  halal memberikan  kepastian  hukum  kepada konsumen  muslim  bahwa  produk tersebut  halal  sesuai  syariat  Islam. Dengan keluarnya UUJPH lebih
memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  konsumen  mengkonsumsi produk halal. Bagi konsumen perorangan atau kelompok yang merasa dirugikan  atas  adanya  pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan  baik  ke  BPSK  atau  Gugatan Perwakilan  Kelompok  ke  Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen  Agama,  Himpunan  Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan  Haji,  Jakarta, 2013. Departemen Agama, Pedoman Labelisasi Halal, Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  dan  Penyelengaraan  Haji, Jakarta, 2013. Departemen Agama, Pedoman Strategi Kampanye  Sosial  Produk  Halal, Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, Jakarta, 2013. Dore  Michael,  Law  of  Toxic  Torts, dalam  E.  Sundari,  Pengajuan Gugatan  secara  Class  Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta 2001
M. Sadar, Moh.Taufik Makaroi, Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia, Akademia, Cet.I, Jakarta, 2012. Sutono, Perilaku  Konsumen  Muslim dalam Mengkonsumsi Produk
Halal  Food  Perspektif  Maqashid Al Shariah Al-Syatibi , Pacasarjana Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel, Surabaya, 2018 Thobieb  al-Asyhar, Bahaya  Makanan Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani dan Kesucian Rohani, Al-Mawardi Prima, Cet. I, Jakarta, 2003. Zulham, Hukum Perlindunan Konsumen , KencanaCet. II, Jakarta, 2013

## JURNAL
Edy  Supaino  dan  Martin  Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan  Label  Halal  Guna Memberikan Perlindungan kepada
Konsumen  Muslim, Jurnal  Living Law , Volume 9, No.1 2017 KN.Sofyan  Hasan,  Kepastian  Hukum Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal Produk  Pangan ,  Jurnal  Dinamika Hukum , Vol.12 No.2 Mei 2014 Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi  Umat  dari  Kerugian yan Lebih Besar” Jurnal Halal, No.
103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta:
LPPOM MUI.
May  Lim  Charity,  Jaminan  Produk
Halal di Indonesia, Jurnal
Legislasi  Indonesia ,  Volume  14 No. 01 Maret 2017 Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal Al-Qadau Peradilan  dan  Hukum  Keluarga
Islam ,  Volume  4,  No.2  Desember
2017
Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal
Ralang  Hartati,  Peran  Negara  dalam Pelaksanaan Jaminan Produk
Halal, Jurnal Adil, Volume 1 No.1 Syafrida,  Sertifikat  Halal  pada  Produk Makanan  dan  Minuman  memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Jurnal  Adil ,  Volume  7
Nomor.2
Ulya  Fuhaidah  Ramlah,  Implementasi Jaminan  Produk  Pangan  Halal  di Jambi, Jurnal  Wacana  Hukum
Islam  dan  Kemanusiaan ,  Vol.18, No.2 (2018)

## Website
https://www.liputan6.com/regional/rea d/3404030/heboh-bakso-daging- babi-dijual-di-lingkungan-kampus https://megapolitan.okezone.com/read/ 2017/12/11/338/1828460/bakmi- diduga-mengandung-minyak-babi- kesaksian-pegawai-restoran- sungguh-mencengangkan http://www.halal.go.id/layanan/sertifik asi

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen. Lembaran  Negara  Tahun  1999 Nomor 42 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012  tentang  Pangan.  Lembaran Negara Tahun 2012  Nomor 227 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk Halal.  Lembaran  Negara  Tahun 2014  Nomor 295