## EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN

## POLICY EVALUATION OF PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014 ON LAND PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD FARMING IN BANTEN PROVINCE
(disubmit 22 April 2019, direvisi 21 Juni 2019, diterima 30 Juni 2019)
Bani Adi Darma, Silfiana
Bappeda Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten Corresponding Author: baniadidarma@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelajutan  (LP2B)  sebagai  amanat  dari Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2019  tentang  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B). Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam  Pelaksanaannya  dapat  dikatakan  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga diperlukan  suatu  evaluasi  menyeluruh  dalam  pelaksanaannya.  Didalam  pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini masih memiliki kendala didalam proses ataupun ruang lingkup peraturan daerah  itu  sendiri  yang  meliputi;  perencanaan,  penetapan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu evaluasi untuk melihat implementasi kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Evaluasi ini menitikberatkan pada amanat yang telah ditetapkan di dalam  Peraturan  daerah  Nomor  5  Tahun 2014,  yaitu  dimulai  pada  saat  perencanaan  sampai dengan implementasi dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga upaya inventarisasi data  dalam  penyusunan  perencanaan  penetapan  menjadi  hal  yang  penting  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas pertanian sebagai pelaksana teknis.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, Provinsi Banten.

## ABSTRACT
Banten  Provincial  Government  has  published  a  regional  regulation  Number  5  of  2014 concerning  rotection  of  Sustainable  Agriculture  Food  Land  (LP2B).  as  mandated  by  law Number  41  of  2019  concerning  Sustainable  Food  Agriculture  Land  (LP2B).  This  Regional Regulation is expected to be able to restrain the rate of conversion of paddy fields, especially rice fields with technical irrigation so that it can sustain regional and national food security. In  its  implementation  it  can  be  said  that  it  has  not  been  running  properly  so  that  a comprehensive evaluation is needed in its implementation. In its implementation, this Regional Regulation still has constraints in the process or scope of the regional regulation itself which includes;  planning,  determination.Therefore,  an  evaluation  is  needed  to  see  the implementation  of  Sustainable  Agriculture  Food  Land  (LP2B)  policy  associated  with variousregulation  that  have  been  prepared  so  far.  This  evaluation  focuses  on  the  mandate specified in regional regulation Number 5 of 2014, starting at planning until implementation of  the  regional  regulations.  So  that  the  effort  to  inventory  data  in  the  preparation  of  the
designation  plan  is  an  important  thing  to  be  done  by  the  Banten  Provincial  Government through the agricultural service as a technical implementer.
Keywords: Policy Evaluation, sustainable food agriculture land, Banten Province

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  agraris, sebagian  besar  penduduknya  bekerja  di sektor  pertanian  dan  hidupnya  sangat bergantung  pada  lahan  pertanian.  Namun, permasalahan  yang  ada  saat  ini  adalah tingginya  tekanan  terhadap  lahan.  Oleh karena  itu,  pada  tahun  2009  Pemerintah bersama-sama  dengan  DPR  mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B).Undang-undang  ini diharapkan  dapat  menahan  laju  konversi lahan  sawah  khususnya  sawah  dengan irigasi  teknis  sehingga  dapat  menopang ketahanan  pangan  nasional  dan  Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.
Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Seiring pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik.
Keterusikan  ini  akhirnya  menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan  jumlah  penduduk,  penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi  sebagai  media  bercocok  tanam
(pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.
Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi  kinerja  sektor  pertanian. Alih fungsi ini secara langsung menurunkan  luas  lahan  untuk  kegiatan produksi pangan sehingga sangat berpengaruh  terhadap  penyediaan  pangan lokal  maupun  nasional.  Oleh  karena  itu diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan tersebut antara lain dengan merealisasikan program lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan. Tantangan  untuk  menekan  laju  alih  fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi  keberadaan  lahan  pertanian melalui  perencanaan  dan  pengendalian ruang.
Pada konteks pertanian, lahan merupakan  faktor  produksi  yang  utama namun  unik  karena  tidak  dapat  digantikan dalam  usaha  pertanian,  oleh  karena  itu ketersediaan  lahan  untuk  usaha  pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan,  terutama  dalam  perannya mewujudkan  ketahanan  pangan  secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki  peran  dan  fungsi  sentral  bagi
masyarakat  Indonesia  yang  bercorak agraris,  karena  disamping  memiliki  nilai ekonomis  lahan  juga  memiliki  nilai  sosial dan bahkan religius.
Sektor  pertanian  masih  menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan    yang    cukup    besar    bagi perekonomian  nasional.  Akan  tetapi, permasalahan  yang  paling  mendasar  dari sektor  pertanian  ini  adalah  semakin menyusutnya  lahan  pertanian  akibat  alih fungsi  lahan.  Lahan  merupakan  faktor utama dalam pengembangan pertanian.Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah  bersama-sama  dengan  DPR mengesahkan  lahirnya  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) yang  dapat  diartikan  sebagai  sistem  dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan,  dan  mengawasi  lahan pertanian  pangan  dan  kawasannya  secara berkelanjutan.  Dengan  adanya  undang- undang  tersebut,  pemerintah  berkewajiban untuk  mengembangkan  lahan  pertanian secara  intensif  dalam  suatu  kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Guna mendukung  Undang-Undang  Nomor  41
Tahun 2009, diterbitkan peraturan turunan dari  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang penetapan  dan  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012  tentang  insentif  perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 25  Tahun  2012  tentang  sistem  informasi lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/OT.140/2/2012 yang mengatur  pedoman  teknis  kriteria  dan persyaratan  kawasan,  lahan  dan  lahan cadangan  pertanian  pangan  berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.81/Permentan/OT.140/8/2013  tentang pedoman teknis tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Undang-undang  serta  Peraturan turunannya  ini  diharapkan  dapat  menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan  irigasi  teknis  sehingga  dapat menopang  ketahanan  pangan  nasional  dan Indonesia  memiliki  lahan  pertanian  abadi. Seperti  yang  sudah  disebutkan  diatas,  ada beberapa daerah yang memiliki permasalahan  penyusutan  lahan  yang sangat  kompleks  dan  salah  satunya  adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten termasuk salah  satu  wilayah  penyuplai  produk pertanian  sekaligus  juga  lokasi  industri
alternatif  ketika  harga  lahan  di  seputaran Jakarta melambung tinggi. Provinsi Banten termasuk  dalam  karakteristik  wilayah industri  dan  pertanian,  terkait  penggunaan lahan  antara  pertanian  dan  non-pertanian yakni  harga  tanah  untuk  industri  dan pemukiman cenderung lebih tinggi dibandingkan  untuk  pertanian  alih  fungsi lahan. Terlebih lagi, jalan tol Jakarta-Merak terletak  di  wilayah  pantura  yang  faktanya merupakan daerah persawahan yang berdominan  irigasi.  Selain  itu,  pada  masa Orde Baru, dalam upaya melancarkan arus barang  dan  jasa  antara  wilayah  pertanian dan perkotaan, infrastruktur transportasi di wilayah  ini  sudah  relatif  mapan  dan  lebih baik dibandingkan dengan wilayah pertanian  sawah  non-irigasi.  Keunggulan wilayah  sawah  irigasi  ini  pada  saat  yang bersamaan  menjadi  daya  tarik  bagi  pihak industri untuk menempatkan lokasi pabriknya  di  wilayah  ini.  Dan  sudah menjadi  hal  yang  lumrah,  pembangunan pabrik  hampir  bisa  dipastikan  akan  diikuti dengan  pengembangan  perumahan  dan sarana penunjang lainnya di sekitar pabrik tersebut. Akibatnya benturan antara wilayah  pertanian  dan  industri  semakin mengemuka.
Di Provinsi Banten sendiri Pemerintah  Provinsi  Banten  bersama DPRD telah megesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan.  Adapun  luasan  lahan  yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah  paling  kurang  169.515,47  Ha dengan  sebaran  lokasi  lahan  tersebut  di beberapa kabupaten kota antara lain :
Tabel  1.  Luas  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kab/Kota Luas (Ha) Kab. Serang 41.098 Kab. Tangerang 29,295 Kab. Pandeglang 53,951 Kab. Lebak 40,170 Kota. Serang 3.022 Kota. Cilegon 1,736 Kota. Tangerang 93 Kota Tangerang Selatan 150

## Sumber : Perda 5 tahun 2014 (LP2B)
Kondisi  saat  ini  luas  baku  lahan sawah  yang  tersebar  di  empat  Kabupaten dan empat Kota di Provinsi  Banten tersisa hanya  sebesar  101.214  Ha  saja  dengan catatan  bahwa  Kabupaten  Serang  belum melakukan  konfirmasi.  Adapun  rincian sebagai berikut:
Tabel  2.  Luas  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Berdasarkan  Hasil  Rapat
Koordinasi Biro Perekonomian Kab/Kota Luas (Ha) Kab. Serang - Kab. Tangerang 13,700 Kab. Pandeglang 43,651 Kab. Lebak 40,170 Kota. Serang 3.079 Kota. Cilegon 613
Kab/Kota Luas (Ha) Kota. Tangerang 0 Kota. Tangerang Selatan 0
Sumber:  laporan  hasil  Rapat  Sinkronisasi  Luas Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  2018  pada Biro Bina Perekonomian
Sepatutnya penyusutan lahan pertanian bisa dikendalikan melalui instrumen  Peraturan  Daerah  Provinsi Banten  Nomor  5  tahun  2014  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Dari  sisi  lain,    Pemerintah daerah  Kabupaten  dan  Kota  pun  belum sepenuhnya  memenuhi  amanat  Peraturan Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  5  tahun 2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah  Kabupaten  atau  Kota  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Penulis  melihat  bahwa dalam  proses  perencanaan  penyusunan peraturan daerah ini masih belum optimal.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu evaluasi  atau assessment untuk  melihat
implementasi  kebijakan  LP2B  dikaitkan dengan  berbagai  regulasi  yang  telah disusun  selama  ini.    Evaluasi    ini menitikberatkan    pada    amanat    yang ditelah    ditetapkan    di    dalam    Perda   No. 5/2014, yaitu dimulai pada saat perencanaan  sampai  dengan  implementasi dari pelaksanaan LP2B tersebut.
Selanjutnya,  analisis  difokuskan  pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan  di  lapangan,  serta  hambatan  atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan LP2B

## METODE PENELITIAN
Aspek-aspek  evalusi  yang  menjadi dasar  analisis  pada  kajian  ini  didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2014.  Atas  dasar  Peraturan    Daerah tersebut, ada 2 variabel yang dianalisis pada evaluasi  implementasi  LP2B,  seperti  pada tabel 3.
Tabel 3. Variabel Analisis Evaluasi Implementasi LP2B
No Variabel Evaluasi Uraian Evaluasi
1.  Perencanaan Perencanaan:  1).  lahan  yang  direncanakan  itu  adalah  kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  dan  lahan cadangan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  2).  Usulan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan didesiminasikan ke masyarakat
No Variabel Evaluasi Uraian Evaluasi 2.  Penetapan Penetapan: 1). Ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten (Bupati) Kota
(Walikota); 2).  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum di dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten kota Kedua  variabel  di  atas  dianalisis sesuai berdasarkan hasil dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan panduan kuesioner.
Selanjutnya,  analisis  difokuskan  pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan  seperti  terlampir  dalam  tabel  2.1 diatas terhadap LP2B tersebut di lapangan, serta  hambatan  atau  permasalahan  yang terjadi pada pelaksanaan LP2B.
Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B di kabupaten  kota    dilakukan  dengan  metode Participatory  Sistem  Analysis (PSA).
Metode ini adalah metode diskusi terfokus yang digunakan untuk mendapatkan faktor- faktor  penting  yang  terkait  dengan pelaksanaan  LP2B  berdasarkan  hasil masukan  dari  informan  (Herweg  and Steiner,  2002).  Metode  ini  dibagi  menjadi beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap  pertama  adalah  penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B.
Selanjutnya,  seluruh  faktor  tersebut diseleksi  dan  dipilih  yang  sangat berpengaruh  saja,  setelah  itu  faktor tersebut didefinisikan.
2. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan  hubungan  antar  faktor. Penentuan  hubungan  antar  faktor  ini guna  melihat  korelasi  antara  faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Kekuatan  hubungan  dinilai  dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. Nilai 2 : Berpengaruh kuat
b. Nilai 1 :Berpengaruh sedang
c. Nilai 0,5 : Berpengaruh lemah
d. Nilai  0,1  :  Berpengaruh  sangat lemah
3. Setelah itu, kemudian dianalisis untuk mengetahui  rasio  aktivitas  ( activity ratio )  dan  derajat  hubungan  antar faktor  dengan  menjumlahkan  untuk setiap  baris  ( Active  Sum =  AS)  atau kolom ( Pasive Sum = PS). Kemudian, untuk  menentukan  derajat  hubungan antar  faktor  ( degree  of  interrelation ) digunakan  AS  –  PS  atau  jumlah  AS dikurangi  PS  pada  masing-masing faktor. Sedangkan untuk menentukan Rasio  Aktivitas  ditentukan  dengan AS/PS atau jumlah AS dibagi PS pada masing-masing  faktor.  Selanjutnya, disusun dalam matrik sebagai berikut:
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971
Berikutnya,  hasil  penetapan activity ratio dan degree of interrelation digunakan
untuk menentukan faktor-faktor mana yang masuk  dalam  kuadran Symptom,  Buffer,
Critical Elements, dan Motor/Lever .
Kuadran Symptom (Gejala)  adalah  faktor- faktor yang sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya  dan  tidak  mempunyai  kekuatan untuk  mengubah  sistem.  Kuadran Buffer (Penyangga)  adalah  faktor-faktor  yang tidak  mempengaruhi  ataupun  dipengaruhi oleh  faktor  lainnya.  Kuadran Critical Elements (Elemen  Kritis)  adalah  faktor- faktor  sebagai  akselerator  dan  katalisator terhadap  sistem  tetapi  faktor  ini  harus dipahami  secara  detail  karena  dapat berubah  sewaktu-  waktu  tidak  sesuai dengan yang diharapkan atau memiliki efek samping.  Terakhir,  kuadran Motor/Lever (Pengungkit)  adalah  faktor-faktor  yang diprediksi  dapat  mempengaruhi  faktor lainnya.  Selanjutnya,  sebagai  contoh  dari diagram  PSA  dapat  dilihat  antar  kuadran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Symptom Critical Element
Buffer Motor/Leverage Gambar  1.  Contoh  Diagram Participatory Sistem Analisis (PSA)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan evaluasi  LP2B di beberapa wilayah kajian telah menghasilkan banyak informasi  yang  penting  sebagai  bahan kebijakan.  Informasi  yang  diperoleh  salah satunya adalah bagaimana proses penetapan  LP2B di dalam RTRW ataupun di  dalam  Perda  Kabupaten.  Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pelaku di daerah,  seperti  Bappeda  kabupaten,  Dinas Pertanian/Tanaman  Pangan  di  kabupaten, dan  kelompok  tani,  maka  diidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul. Secara umum, permasalahan lebih didominasi dari proses perencanaan dan penetapan LP2B di dalam  RTRW  ataupun  Perda.  Adapun beberapa permasalahan spesifik dari
masing-masing  wilayah  dapat  dilihat  pada tabel 4. No Kabupaten Permasalahan 1 Pandeglang Peraturan daerah terkait dengan LP2B
Petunjuk  teknis  terkait  dengan  LP2B  sehingga  pemerintah  setempat dapat menjalankan LP2B yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan
Kerjasama  antar  instansi  terkait  dengan  pelaksanaan  LP2B  serta kejelasan  tupoksi  di  dalam  LP2B  dihindarkan  karena    merupakan pilihan hidup petani
No

## Kabupaten
Permasalahan
Kesadaran  para  pelaku  di  pemerintahan  terhadap  implementasi peraturan LP2B Timur sedang membangun Belum ada sosialisasi terhadap regulasi LP2B
Terjadi  perbedaan  data  baku  lahan  sawah  antara  Dinas  PU,  Dinas Pertanian dan BPS 2 Lebak Kesulitan penetapan LP2B
Alih fungsi lahan menjadi bangunan tidak dapat dihindari
Kepemilikan lahan sawah selalu berubah cepat
Belum ada sosialisasi LP2B dari pusat ataupun provinsi
Sarana dan prasarana usaha tani yang belum maksimal terutama irigasi untuk memutuskan komoditasnya
Belum  mampunya  daerah  untuk  memberikan  insentif  ataupun disinsentif dialihfungsikannya LP2B 3 Kabupaten Tanggerang tidak adanya regulasi daerah terkait LP2B banyaknya alih fungsi lahan kerjasama antar instansi kurang data base lahan sarana dan prasarana kurang
4  Kabupaten Serang kerjasama instansi dalam menetapkan luas baku sawah terutama dinas pertanian dan tata ruang kurang sinergis data base lahan belum semua terdelinasi banyaknya alih fungsi lahan belum adanya regulasi daerah Kurangnya dukungan anggaran Penentuan faktor-faktor yang berpengaruh  pada  pelaksanaan  LP2B  di wilayah  studi  menggunakan  metode  PSA ( Participatory  Sistem  Appraisal ).  Seperti yang  telah  dikemukakan  pada  Bagian  2 sebelumnya,  terdapat  beberapa  langkah
dalam penentuan faktor tersebut. Penentuan faktor ditentukan berdasarkan hasil diskusi dengan  para  pelaku,    khususnya  pihak Dinas Pertanian ataupun Bappeda. Berdasarkan  hasil  identifikasi  faktor  yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B di
wilayahnya  masing-masing  dapat  dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Selanjutnya,
faktor-faktor  tersebut  dianalisis    dengan
menggunakan  PSA,  yang  hasilnya  dapat dilihat pada gambar-gambar berikutnya.
No Wilayah Studi Kriteria Faktor yang Berpengaruh Symptom Critical Elements Motor/Leverage  Buffer 1. Kabupaten Lebak Insentif dan disinsentif serta peta dasar Sosialisasi, pedoman dan koordinasi LP2B kelembagaan LP2B 2. Kabupaten Pandeglang regulasi daeah, petunjuk  teknis  terkait LP2B, sosialisasi LP2B, data base lahan, rendahnya  kesadaran pelaku data pemilik lahan dan  kerjasama instansi 3. Kabupaten Serang kerjasama instansi terkait, penganggaran data base lahan,alih fungsi lahan dan regulasi  daerah yang belum ditetapkan 4. Kabupaten Tangerang regulasi  daerah  dan alih fungsi lahan akibat investor data pemilik lahan, kerjasama  antar instansi sarana dan prasarana penunjang pertanian Berdasarkan tabel di atas telah dapat
diidentifikasi bahwa tiap wilayah memiliki kriteria faktor-faktor yang berbeda.
Perbedaan  kriteria  dari  masing-masing wilayah  tersebut  disebabkan  berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi LP2B, LP2B  bukan  prioritas  wilayah,  koordinasi antar OPD dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uraian  dari  bab- bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan hal-hal  sebagai berikut:
Secara  keseluruhan,  perencanaan dan  penetapan  LP2B  di  dalam  RTRW dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat. Alasannya belum
memiliki  informasi  yang  cukup  untuk mensosialisasikan LP2B ke masyarakat.
Luasan lahan LP2B yang ditetapkan masih  pada  luasan  kabupaten  dan  paling kecil sampai pada tingkat kecamatan karena lebih  aman  jika  terjadi  perubahan  lahan dikemudian  hari.  Ada  dua  wilayah  telah menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang LP2B,  yaitu  Kabupaten  Lebak,  dan Kabupaten  Pandeglang  sedang  menyusun peraturan  tersebut.  Ada  2  kabupaten  telah melakukan penelitian terkait dengan LP2B dengan  dana  APBD  yang  mana  hasil penelitian tersebut digunakan untuk penyusunan  perencanaan  LP2B.  Aspek pengembangan,  pemanfaatan,  pembinaan, sampai  dengan  aspek  sanksi  belum diterapkan  karena  semua  wilayah  masih terfokus  pada  proses  perencanaan  dan penetapan  LP2B.  Permasalahan  yang muncul  terkait  dengan  LP2B  adalah kurangnya sosialisasi LP2B baik dari pusat maupun  provinsi,  dan  ketidakmampuan pihak  kabupaten  dalam  mengontrol  alih fungsi lahan.

## REKOMENDASI
Adapun  rekomendasi  yang  dapat disarankan  atas  hasil  kajian  ini  adalah sebagai berikut:
Sebaiknya, Pemda penyusunan rencana  LP2B  terlebih  dahulu  sebelum ditetapkan  di  dalam  Perda.  Sebaiknya dilakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap
pelaksanaan LP2B. Kendala utama penyebab tidak jalannya pelaksanaan LP2B harus  menjadi  focus  perhatian  sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Sebaiknya dilakukan koordinasi kembali terkait LP2B, terutama di  tingkat  pusat,  yang  dikoordinasi  oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan reposisi kembali atas tugas dan fungsi masing-masing pada program LP2B.
Pembagian  tanggung  jawab  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  terkait kegiatan  LP2B  antara  lain:  Kementerian Pertanian harus melakukan sosialisasi lebih intensif,  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD melakukan  revisi  atas  peraturan-peraturan daerah  yang  tidak  sesuai  dengan  regulasi LP2B, Bappeda mengkoordinasikan pembentukan Tim LP2B di daerah.
Pendataan  petani by  name  by  addres diperlukan  sebagai  salah  satu  instrumen pendukung  pelaksanaan  program  LP2B yang  dikoordinasikan  oleh  Bappenas  dan dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pertanian bekerjasama dengan BPS dan Kementerian Dalam Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Pandeglang.  2014. Pandeglang  Dalam Angka  Tahun  2014 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Pandeglang. Pandeglang.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Lebak.  2014. Kabupaten  Lebak  Dalam Angka  Tahun  2014 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Lebak. Lebak.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Serang.  2014. Kabupaten  Serang  Dalam Angka  Tahun  2014 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Serang. Serang.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Tangerang.  2014. Kabupaten  Tangerang Dalam  Angka  Tahun  2014 .  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Tangerang.
Cohen,  Sulaeman  I.  1978. Agrarian Structures and Agrarian Reform: Exercise in  Development  Theory  and  Policy . Martinus  Nijhoff  Social  Science  Division. Leiden and Boston. USA.
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.  2014. Kajian  Hasil  Inventarisasi LP2B Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana  Pertanian,  Kementerian  Pertanian. Jakarta
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.  2015. Quo  Vadis  Implementasi Regulasi LP2B . Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian. Jakarta
Handari, Anita Widhy. 2012. Implementasi Kebijakan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten  Magelang. Tesis  Program Pascasarjana  Magister  Ilmu  Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang
Herweg,  K.  &  Steiner,  K.  2002. Impact Monitoring and Assessment: Instrument  for  Use  in  Rural  Development
Projects with a Focus on Sustainable Land Management .  World  Bank.  Washington, D.C.
Heryanti.  2011,. Sejarah  Reforma Agraria Dunia dan Pengaruhnya terhadap Reforma Agraria di Indonesia . webheryanti.blogspot.com.
Husein,  Uke  Mohammad.  2014. Pertanahan  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat. Buletin  Agraria  Indonesia ,  edisi  1,  2014. Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencana  Pembangunan Nasional. Jakarta.
Mungkasa,  Oswar.  2014. Reformasi Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya. Buletin Agraria Indonesia.  Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional/Badan  Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta.
Richardson, Harry W. 1972. Regional Economics.:  Location  Theory,  Urban Structure,  and  Regional  Change .  Praeger Publisher. New York.

## Peraturan Perundangan
Undang-undang  No.  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  1  Tahun  2011  tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  12  Tahun  2012  tentang Insentif    Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  25  Tahun  2012  tentang Sistem  Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  No.  30  Tahun  2012  tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten No.  5  Tahun  2014  tetang    Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan