Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla

## LAW ENFORCEMENT BPOM BANDA ACEH AGAINST CRIMINAL ACTS. FOOD PRODUCTION USES BORAX AND FORMALIN
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id , 180104029@student.ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The  need  for  food  production  is  inseparable  from  the  efforts  of  consumers  who want  food  to  last  longer,  thus  triggering  food  producers  to  compete  to  make  the food  according to  the wishes of  consumers  in  a  way that is  not  justified by laws and regulations, but this method will cause various diseases, even death.  BPOM has  a  basis  for  law  enforcement  against  criminal  acts  of  food  production according  to  the  provisions  of  Article  6  Paragraph  (1)  and  Article  7  Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedural law. The questions in  this  thesis  are  how  is  the  law  enforcement  of  food  production  crimes  carried out by BPOM Banda Aceh, and what are the inhibiting and supporting factors for food  production  crimes.  This  study  uses  field  research  and  uses  qualitative research methods with an empirical juridical approach and applies two forms of data  collection  methods,  namely  interviews  and  documents.  The  results  of  the study  showed  that  law  enforcement  was  carried  out  by  BPOM  Banda  Aceh, namely  based  on  evidence  from  testing  results,  the  process  was  submitting evidence to  the prosecutor's  office, destroying  evidence, imposing  administrative sanctions,  BPOM  obstacle  factor  was the  lack  of  investigators,  investigators  did not  have  much  authority  in  detention,  requests  from  consumers,  food  producers do it repeatedly, while the supporting factors for BPOM investigators are having a  laboratory  car,  cooperative  actors.  From  the  explanation  above,  the  authors can conclude that law enforcement by BPOM investigators is still not optimal and still has obstacles.
Keywords : Law Enforcement, Food Production Crime, Formalin and Borax

## ABSTRAK
Kebutuhan  produksi  pangan  tidak  terlepas  dari  upaya  konsumen  yang  ingin makanan  menjadi  tahan  lama  sehingga  memicu  para  produsen  makanan berlomba-lomba  untuk  membuat  makanan  tersebut  sesuai  keinginan  konsumen dengan  cara  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi cara  tersebut  akan  menimbulkan  berbagai  penyakit,  hingga  kematian.  BPOM memiliki  dasar  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  produksi  pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana.  Pertanyaan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana  produksi pangan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh, dan apakah faktor penghambat dan  pendukung  terhadap  tindak  pidana  produksi  pangan.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dan  menggunakan  metode
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  serta  menerapkan  dua bentuk  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  (interview)  dan  dokumen. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh BPOM Banda Aceh yaitu berdasarkan dari bukti hasil pengujian, prosesnya yaitu menyerahkan  barang  bukti  kepada  kejaksaan,  pemusnahan  barang  bukti, pemberian  sanksi  administratif,  faktor  hambatan    BPOM  yaitu  kurangnya penyidik,  penyidik  tidak  banyak  memiliki  kewenanangan  dalam  penahanan, permintaan  dari  konsumen,  produsen  makan  melakukan  berulang,  sedangkan faktor  pendukung  penyidik  BPOM  yaitu  memiliki  mobil  laboraturium,pelaku kooperatif. Dari paparan di atas penulis dapat  menyimpulkan bahwa penegakan hukum  oleh  penyidik  BPOM  masih  belum  optimal  dan  masih  mempunyai hambatan.
Kata  Kunci: Penegakan  Hukum,  Tindak  Pidana  Produksi  Pangan,  Formalin dan Boraks

## A. PENDAHULUAN
Bahan  tambahan  makanan  adalah  bahan  yang  ditambahkan  dengan  sengaja dalam makanan dalam kadar yang kecil, dengan tujuan agar memparbaimi bentuk yang  menarik,  rasa,  tekstur,  dan  mempanjang  daya  simpan.  Bahan  tambahanan makanan  yang  dibolehkan  dalam  Undang-Undang  yaitu  pewarna  makanan, garam,  gula, perisa, pengawet  makanan, penyedap rasa dan aroma, penguat  rasa. Namun  produsen  sering  menggunakan  bahan  tambahan  makanan  yang  dilarang atau bahan kimia, seperti boraks dan formalin.
Berita  tentang  formalin  dan  boraks  bermunculan    ditengah  masyarakat  hal tersebut membuat masyarakat mengalami ketakutan dan khawatir dalam membeli makanan  untuk  dikonsumsi,  karena  produsen  yang  menggunakan  bahan  kimia seperti formalin dan boraks bukan merupakan bahan tambahan yang dicampurkan kedalam  makanan,  melainkan  boraks  untuk  mengawetkan  kayu  dan  bahan pembersih,  sedangkan  formalin  sebagai  pengawet  mayat  dan  memiliki  sifat karsinogenik yang dapat memicu kanker jika dikonsumsi tetapi sekarang ini masih ada produsen menggunakan bahan tersebut.
Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di Indonesia hadir didalam kehidupan masyarakat  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  individu  ataupun  kelompok masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas  sehari-hari.  Masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari agar merasakan rasa aman atau perasaan tenang, tanpa ada
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
kekhawatiran akan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan individu maupun  kelompok  didalam  masyarakat. 1 Namun  pada  kenyataannya  masyarakat sebagai  konsumen  masih  merasa  khawatir  dikarenakan  produsen  menggunakan boraks,  formalin  dan  bahan  kimia  lainnya  pada  makanan,  agar  konsumen merasakan  rasa  aman  yang    harus  diperlukan    yaitu  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks.
Pemerintah  telah  melarang  produsen  menggunakan  boraks  dan  formalin menurut  Undang-Undang  melarang  penggunaan  bahan  kimia  seperti  boraks  dan formalin  yang  telah  dilarang  oleh  pemerintah  dalam  campuran  bahan  pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa  “pangan  yaitu  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  perikanan,  perairan,  dan  lain-lain  diolah  atau yang  tidak  diolah  yang  diperuntukan  sebagai  makanan  dan  minuman  bagi konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan bahan  lainnya  yang  dipergunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  atau pembuatan makanan dan minuman”. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur ancaman  pidana  menurut  Pasal  75  Ayat  (1)  juga  diatur  hukuman  bagi  seseorang yang  melakukan  produksi  pangan  dengan  tambahan  yang  dilarang  untuk diedarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (10 Miliyar rupiah).
Keberadaan  BPOM  berfungsi  untuk  mengawasi  peredaran  makanan  dan obatan  di  seluruh  Indonesia  dan  agar  memastikan  keamanan  makanan  dan  obat yang  beredar  di  pasaran  atau  diapotek,  tetapi  dalam  kenyataan  masih  banyak  di temukan  makanan  yang  dilarang  digunakan  untuk  bahan  tambahan  makanan. 2 Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya dalam tegaknya norma-norma hukum  secara  nyata  sebagai  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh subyek yang luas
1 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Mehami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
2 https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum. 3 BPOM memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Presiden (PERPES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  BPOM  mempunyai  kewenangan menurut  Pasal  4  yaitu memberikan izin  edar produk dan sertifikat  sesuai standar dan persyaratan keamanan serta pengujian obat dan makanan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Undang-Undang  dan  memberikan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  Undang- Undang,   bahwa agar meningkatnya mutu pelayanan masyarakat  diatur  di  dalam Keputusan  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Nomor HK.04.2.21.10.11.08514 Tahun 2011 tentang penerapan sistem manajemen mutu ( quality management system) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan wewenang  penyidik  BPOM  diatur  di  dalam  Undang-  Undang  Nomor  36  tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 189 ayat (2).
BPOM  memiliki  dasar  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana,  menurut  Pasal  6  disebutkan bahwa:
a. Pejabat Negara Republik Indonesia,
b.  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  memiliki  wewenang  khusus  oleh Undang-Undang. Sementara dalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan bahwa “ penyidik yang sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan yaitu memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam  pelaksanaan  tugasnya  yang  berada  di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan penyidik polisi tersebut.
Dalam  melakukan  penegakan  hukum  yang  berlaku,  pelaku  usaha  harus mengikuti  ketentuan  wajib,  dimana  produsen  harus  memberikan  jaminan  kepada konsumen  yang  membeli  makan  tersebut  atau  memberikan  ganti  rugi. Berdasarkan  pada  Pasal  19  angka  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi sebagai
3 Pkbh.uad, “Penegakan Hukum,” 2012, http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan hukum adalah proses dilakukannya,dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
tanggungjawab  atas  keracunan,  akibat  mengkomsumsi  makanan  yang diperdagangkan. 4
Pada Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang keamanan  Pangan  bahwa  :“Keamanan  pangan  di  selenggarakan  untuk  menjaga pangan  tetap  aman,  higienis,  bermutu,  bergizi  dan  tidak  bertentangan  dengan agama,  keyakinan  dan  budaya  masyarakat”. Keamanan  pangan  dimaksudkan untuk  mencegah  kemungkinan  campuran  kimia  pada  makanan,  dan  yang  dapat mengganggu,  merugikan  dan  membahayakan  kesehatan  tubuh  manusia. Penyediaan  dan  kebutuhan  akan  produksi  pangan  tidak  terlepas  dari  berbagai upaya konsumen memenuhi keinginan beberapa pelaku usaha untuk mengunakan bahan  tambahan  makan  sehingga  berdampak  buruk  bagi  kesehatan  konsumen hingga yang lebih parah menyebabkan kematian. 5
Bahan  yang  dilarang  menggunakan  bahan  kimia  pada  makanan  seperti boraks,  formalin  dan  bahan  lainnya  juga  sudah  diatur  dalam  peraturan  menteri kesehatan RI No. 722/ Menkes/ per/ IX/1998 dan SNI 01-334-1994 tentang bahan tambahan makanan dengan penggunaan makanan yang sudah ditentukan batasnya oleh  pemerintah  yaitu  1.000  mg/kg,  walaupun  sudah  ditentukan  ambang  batas sesuai Undang-Undang tetapi boraks dan formalin  tidak boleh dalam makananan hasilnya harus negative,  jika sudah melewati ambang batas maka dijatuhi putusan pengadilan,  sedangkan  hasil  makanan  tersebut  positif  belum  melewati  ambang batas penyidik BPOM akan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan denda .
Berdasarkan keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 dan keputusan Presiden No.103  pada  tahun  2001  yang  mengenai  Badan  Pengawas  Obat-Obatan  dan Makanan  (BPOM)  yang  pelaksanaan  tugas  Pemerintah  pada  bidang  pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memberi  kewenangan  yang  di  antara  pemberian  izin,  pengawasan
4 Celina Tri Siswi Kristanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
5 https://www.beritasatu.com/kesehatan/140970/bpom-tak-semua-bahan-tambahan-pangan- berbahaya , diakses pada tanggal 27 september 2013, pukul 18:18 WIB
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
peredaran  obat  serta  pengawasan  industri  farmasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk kepentingan   konsumen.
Pengawasan yang mutu dan kualitas pangan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap  para  pedagang  agar  memenuhi  ketentuan  syarat  yang  mutu  dalam memproduksi  makanan,  pemerintah  juga  harus  bertanggung  jawab  atas penyelenggaran perlindungan hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Peran BPOM  sangat  diperlukan  dalam  pengawan  mutu  serta  kualitas  pangan  yang beredar di masyarakat.
Menurut  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)    di  seluruh Indonesia terdapat banyak kasus keracunan di Indonesia ada sekitar 20 juta kasus keracunan  makanan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  di  perparah  dengan  produsen menambahkan  bahan  tambahan  makanan  yang  mengandung  dari  boraks  dan formalin yang dicampurkan kedalam makanan. 6
Menurut  data  pada  tahun  2019  BPOM  Banda  Aceh,  jumlah  keseluruhan sampel  kegiatan  revitalisasi  mobil  laboratorium  keliling  adalah  1339  sampel dengan  jumlah  sampel  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebanyak  167  sampel,  dari 167  sampel  tersebut  6  sampel  positif  formalin,  dan  135  sampel  positif  boraks, banyak  ditemukan  pedagang  mie  basah  menggunakan  boraks  dan  formalin sebanyak 23, data keracunan di Banda Aceh sebanyak 216 orang yang menderita sakit. Jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2019 sebanyak 4 kasus tindak pidana  produksi  pangan,  1  kasus  SPDP  (surat  pemberintahuan  dimulainya penyidikan),  3  kasus  tahap    II  (penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti). 7 Pada tahun  2020  BPOM  Banda  Aceh  mendapatkan  4  kasus  tindak  pidana  produksi pangan  yang  menggunakan  formalin  boraks  yang  di  selesaikan  di  Pengadilan, sedangkan  hasil  laboraturium  melalui  kegiatan  revitalisasi  terdapat  160  sampel dites, hasilnya 12 kasus yang menggunakan formalin boraks, dan 35 sampel tidak memenuhi syarat tetapi produsen tersebut hanya diberikan sanksi administratif. 8
6 DitJasksel /Publikasi Materi, Meningkatkan Potensi Keamanan Pangan ,   Diakses pada Kamis,15 April 2021, Pukul 19.50
7 BPOM, “LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, Tahun 2019,” in Laporan Tahunan 2019 (Banda Aceh: BPOM, n.d.).
8 BPOM.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
Pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh menemukan sebanyak 138 orang  yang keracunan,  BPOM  Banda  Aceh  mengetes  makanan  dengan  14  makanan mengandung  formalin,  dan  14  makanan  mengandung  boraks  total  sebanyak  28 makanan  berbahaya.  Menurut  Arif  Prasetyo  Wibawo  penyidik  BPOM  Banda Aceh  jumlah  kasus  tindak  pidana  yang  menggunakan  boraks  dan  formalin  yang ditangani  selama  tahun  2020    terdiri  dari  4  kasus  yang  diputuskan  kepengadilan negeri. 9 Jumlah semua kasus dari 3 tahun terakhir 2019-2021 berjumlah 48 kasus produsen  yang  menggunakan  boraks  dan  formalin  pada  makanan  untuk menambahkan kedalam makanan.
Penggunaan  boraks  dan  formalin  pada  makanan  yang  mengartikan  bahwa masih  kurang  koordinasi  dan  penegakan  hukum  dari  instansi  yang  bertanggung jawab  terhadap  menangani  kasus  tindak  pidana  produksi  pangan  yang menggunakan  boraks  dan  formalin,  instansi  tersebut  yaitu  Badan  Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas dalam melakukan penegakan hukum bahkan penyidikan.
Produsen sering menggunakan boraks dan formalin pada mie, di Aceh sangat terkenal  dengan  mie,  maka  dari  itu  BPOM  harus  mengawal  mie  jangan  ada  lagi mie  yang  mengandung  formalin  dan  boraks.  Pada  kasus  di  atas  terlihat  banyak penjual  yang  menggunakan  boraks  dan  formalin  pada  makanan,  dan  kasus keracunan  yang  diakibatkan  pada  pencampuran  makanan  dengan  boraks, Formalin,  dan  bahan  lainnya,  untuk  itu  di  perlukan  adanya  penegakan  dalam hukum pidana terhadap penjual yang menggunakan boraks dan formalin bertujuan yaitu  membuat  penjual  yang  menggunakan  bahan  yang  dilarang  agar  tidak mengulangi perbuatannya yang sangat membahayakan terhadap konsumen.
Artikel  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris (field research). Tulisan ini menelaah tentang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Produksi  Pangan  oleh  BPOM  Banda  Aceh  dan  Apakah  Faktor Penghambat  dan  Pendukung  Penyidik  Terhadap  Tindak  Pidana  Produksi  Pangan oleh BPOM Banda Aceh. Studi lapangan ditujukan untuk mendapatkan data serta
9 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawo, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
informasi  dari  narasumber  seperti  penyidik  BPOM  yang  berjumlah  3  orang penyidik  yang terkait dengan judul artikel ini. Telaah kepustakaan diperoleh dari berbagai  buku,  artikel,  jurnal  serta  dokumen  yang  berkenaan  dengan  persoalan perlindungan hak hukum bagi terdakwa.

## B. Pembahasan

## a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Produksi Pangan
Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam makanan yang beredar di Banda Aceh maupun Aceh Besar didasarkan dari:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang di laporkan oleh Masyarakat serta keterangan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga dalam melakukan tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana produksi pangan.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti.
6. Meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas penyidikan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana produksi pangan yang menggunaakan boraks dan formalin.
10
Penegakan  hukum  di  BPOM  Banda  Aceh  berdasarkan  dari  bukti  hasil pengujian,  pemeriksaan,  maupun  investigasi  awal.  Proses  penegakan  hukum tersebut sampai dengan proses pro justicia yang dapat berakhir dengan pemberian sanksi  administratif  seperti  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari  peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk kedalam
10 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
pengadilan, terhadap pelangaran makanan yang dicampurkan formalin dan boraks diputuskan di dalam pengadilan. 11
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh merazia di pasar- pasar  tradisional  maupun  pedagang  kaki  lima,  razia  dilakukan  pada  saat  bulan tertentu saja seperti bulan Ramadhan, akhir tahun, dan saat laporan masyarakat di sekitar  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar,  BPOM  melakukan  razia  makanan  tersebut dengan  cara  mengecek  sampel  makanan  melalui  tes  laboraturium,  sehingga  jika makanan  tersebut  positif  mengandung  formalin  dan  boraks    akan  disita  dan diberikan sanksi administratif. 12
BPOM Banda Aceh pada bulan puasa merazia jajanan kaki lima untuk buka puasa  kemudian  jajanan  tersebut  dites  melalui  laboraturium  hasilnya  mie  dan cincau yang dijual mengandung formalin dan boraks, makanan tersebut disita oleh penyidik  BPOM  Banda  Aceh  tetapi  pedagang  yang  menjual  makanan  tersebut tidak bisa di pidanakan atau di hukum sesuai peraturan  yang ada, karena penjual tersebut tidak mengetahui hal tersebut dia hanya membeli dari produsen untuk di jual  kembali  kepada  konsumen,  penjual  makanan  tersebut  tidak  ada  unsur kesengajaan  dalam  menjual  mie,  dan  cincau  yang  mengandung  boraks  formalin, dan bahan kimia lainnya. 13
BPOM  Banda  Aceh  dalam  melakukan  penegakan  hukum  yaitu  menyita barang  bukti  berupa  formalin,  boraks,  yang  digunakan  untuk  campuran  bahan pangan,  kemudian  barang  bukti  tersebut  diberikan  kepada  kejaksaan  dalam persidangan,  tetapi  ada  barang  bukti  hasil  penyitaan  lain  pada  3  tahun  terakhir yang pelaku hanya diberikan sanksi administratif,barang bukti tersebut pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh melakukan pemusnahan terhadap formalin, boraks dan mie  kuning  basah  seberat  kurang  lebih  340  kilogram  dari  hasil  sitaan  tersebut dengan taksiran biaya sebesar Rp. 2. 783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua  ribu  rupiah).  Pemusnahan  barang  bukti  dilakukan  dengan  cara  merusak  atau menanam barang bukti mie basah, boraks, dan formalin  di  tempat pembuangan
11 Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
12 Wawancara dengan Imella, Penyidiik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
13 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
akhir  yaitu  kampong  jawa  Banda  Aceh.  Pesmunahan  tersebut  bertujuan  agar pelaku  jera,  dan  agar  barang  bukti  tidak  bisa  digunakan  kembali. 14 BPOM  juga melakukan sosialisasi terhadap produsen atau penjual makanan tentang bahayanya formalin  dan  boraks  tersebut  dan  mengenai  makanan  yang  aman  untuk dikonsumsi.
Penyelesaian  yang  dilakukan  penyidik  BPOM  sama  dengan  penyelesaian yang  dilakukan  oleh  penyidik  polisi  yang    didasarkan  oleh  bukti  hasil  laporan masyarakat  terhadap  mencurigai  produsen  makanan  memakai  formalin  dan boraks,  kemudian  penyidik  BPOM  (PPNS)  melakukan  hasil  pengujian, pemeriksaan  laboraturium,  investigasi  awal  dan  jika  pengujian  laboraturium memperlihatkan alat bukti surat, dan diberikan berupa sanksi administratif. 15
Produsen  sering  melakukan  dengan  cara  berulang-ulang  maka  dari  itu penyidikan  akan  dimulai  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  kepada  jaksa,  upaya paksa,  pemeriksaan,  gelar  perkara,  penyelesaian  berkas  perkara,  penyerahan berkas  perkara  ke  penuntut  umum  kemudian  diadili  di  depan  pengadilan  hingga dijatuhi putusan pengadilan berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang  Pangan  menurut  Pasal  136  JO  Pasal  75  dan  Undang-Undang  Nomor  36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sejauh proses penyelesaian  dikatakan  yaitu sudah cukup baik dan cukup professional jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau  tidak  cukup  di  ajukan  ke  P19,  dan  sudah  lengkap  dikirim  P21  yaitu  berkas sudah dinyatakan lengkap.
BPOM melakukan investigasi awal terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan  yang menggunakan formalin dan boraks yang disebut dengan cara upaya preventif,  berdasarkan  laporan  dari  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, laporan tersebut menurut Pasal 1 butir  24  KUHP  yang  menyatakan  yaitu  “pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh seseorang hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang oleh seseorang karena pejabat  yang  memiliki  wewenang  diduga  terjadi  peristiwa  pidana.  Laporan
14 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
15 Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
masyarakat  tentang  tindak  pidana  produksi  pangan  berjumlah  12  laporan  yang terdiri dari 2019 berjumlah 3 laporan 2020 berjumlah laporan 4, sedangkan 2021 berjumlah  4  laporan,  laporan  tersebut  berasal  dari  masyarakat  yang  mencurigai produsen makanan memakai  bahan kimia  yang berbahaya bagi  kesehatan seperti boraks,  formalin,  dan  bahan  lainnya,  penyidik  melakukan  pemeriksaan  tersebut berdasarkan  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  atau  tempat  produsen  melakukan tindak  pidana  produksi  pangan  menggunakan  bahan  kimia  seperti  formalin,  dan boraks. 16
Peran  penyidik  pegawai  negeri  sipil  BPOM  Banda  Aceh  dalam  mencegah tindak  pidana  produksi  pangan  menggunakan  formalin  dan  boraks  melakukan upaya  preventif,  melakukan  pendataan    dengan  cara  mengambil  sampel  hasil olahan  dari  produk  pangan  yang  diuji  di  laboraturium,  jika  hasil  tersebut  positif penyidik  BPOM  memberikan  surat  peringatan  kepada  produsen  tindak  pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, dan formalin.
Penyidik  BPOM  Banda  Aceh  dalam  melakukan  pengawasan  tindak  pidana produksi  pangan  melakukan  upaya  represif,  BPOM  Banda  Aceh  yang  memiliki tugas  dalam  melakukan  pencegahan  atau  mengulangi  terhadap  tindak  pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif  melalui  pendataan,  penyuluhan,  razia,  dan  sosialisi  kepada  produsen makanan  bertujuan  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  produksi  pangan menggunakan  boraks  dan  formalin.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  BPOM Banda  Aceh  sering  mendapatkan  produsen  mie  yang  menggunakan  boraks  dan formalin,  nilai  dari  mie  tidak  banyak  tetapi  banyak  ditemukan  produsen  mie mencampurkan boraks dan formalin di lakukan secara berulang. 17
Menurut  penjelasan  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin di BPOM  berdasarkan  dari  laporan,  bukti  hasil  pengujian,  pemeriksaan,  maupun investugasi  awal.  Proses  penegakan  hukum  memberikan  sanksi  administratif
16 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh,, Tanggal 2 Agustus 2022
17 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
seperti  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari  peredaran,  dicabut  izin  edar,  dan disita  untuk  dimusnahkan  sampai  dengan  proses  pro  justicia.  Jika  pelanggaran masuk  kedalam  pengadilan,  terhadap  pelangaran  makanan  yang  dicampurkan formalin  dan  boraks  diputuskan  di  dalam  pengadilan,  berkas  dinyatakan  lengkap atau  barang  bukti  sudah  ada  maka  akan  dipidana  sesuai  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2012  tentang  Pangan  menurut  Pasal  136  JO  Pasal  75  dapat  di  pidana penjara  paling  lama  5  tahun  dan  denda  sebanyak  10.000.000.000.00  (10  Miliyar Rupiah)  dan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1, 5 Miliyar Rupiah, jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau tidak cukup di ajukan ke P19 atau penyidik polisi. BPOM  memiliki  wewenang  dalam  memberikan  pelayanan,  pengaduan  dan pengawasan,  kepada masyarakat terhadap produk makanan yang diproduksi oleh para  produsen,  dan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  produksi  pangan. Penyidik  BPOM  Banda  Aceh  dalam  melakukan  pengawasan  tindak  pidana produksi  pangan  melakukan  upaya  represif,  BPOM  Banda  Aceh  yang  memiliki tugas  dalam  melakukan  pencegahan  atau  mengulangi  terhadap  tindak  pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif  melalui  pendataan,  penyuluhan,  razia,  dan  sosialisi  kepada  produsen makanan  bertujuan  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  produksi  pangan menggunakan boraks dan formalin.

## b.  Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Produksi Pangan
Penyidik  BPOM  Banda  Aceh  dalam  melakukan  penegakan  hukum  ada hambatan maupun pendukung terdiri dari yaitu:
1. Hambatan  terhadap  penyidik  BPOM  dalam  melakukan  penegakan  hukum tindak pidana produksi pangan, sebagai berikut:
a.  Internal,  pada  faktor  internal  terhadap  penegakan  hukum  tindak  pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, dan bahan lainnya yang berbahaya ada dua yaitu:
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
1. Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil  BPOM Banda Aceh tersebut  menyebabkan  penyidikan  dan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin tidak berjalan secara optimal.
2.  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  BPOM  Banda Aceh  masih  terbatas  tidak  sama  seperti  penyidik  Kepolisian  dalam melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  produksi  pangan yang  menggunakan  boraks,  formalin,  Misalnya  dalam  hal  penangkapan dan  penahanan  BPOM  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  hal  tersebut harus berkoordinasi dulu dengan penyidik polisi.
b.  Eksternal,  juga  mempengaruhi  faktor  penghambatan  penegakan  hukum dalam  tindak  pidana  produksi  pangan  yang  menggunakan  boraks  dan formalin, selain faktor internal, dalam penghambatan eksternal yaitu;
1. Adanya  kerjasama  antara  penjual    dengan  pelaku  tindak  pidana produksi  pangan  Adanya  kerja  sama  antara  penjual  dengan  produsen makanan,  misalnya  pembeli  sudah  mengetahui  tetapi  menutupi  indentitas produsen menggunakan boraks dan formalin.
2.  Produsen  makanan  menjual  yang  bercampur  dengan  boraks  dan formalin  berulang-ulang  disebabkan  karena  kurangnya  penegakan  hukum atau pidana yang diberikan terhadap produsen makanan.
3.  Produsen  melakukan  dengan  sengaja,  Produsen  melakukan  berulang kali  belum  tentu  produsen  sengaja  melakukannya,  produsen  sengaja menambahkan  formalin  dan  boraks  makanan  agar  lebih  awet  dan  lebih kenyal, sesuai keinginan konsumen agar makanan tersebut lebih awet. 18
4.  Info  penyidikan  diketahui  pihak  produsen,  menurut  penyidik  BPOM Imeilla, Produsen makanan sudah mengetahui penyidikan akan dilakukan dari penjual makanan lain, dari hal tersebut pada saat penyidik melakukan penyidikan  produsen  makanan  tidak  menggunakan  formalin  dan  boraks,
18 Wawancara dengan Imelda, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
hal  tersebut  memperhambat  penegakan  hukum  yang  diberikan  kepada penjual makanan karena informasi terlebih dahulu.
5.  Kurangnya  Partisipasi  dari  Masyarakat,  Menurut  penyidik  Imella masyarat  kurang  parisipasi  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam tindak  pidana  produksi  pangan  yang  menggunakan  boraks,  formalin, dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat tersebut yaitu sulit penyidik dalam  mencari  atau  membuktikan  suatu  tindak  pidana  produki  pangan yang  menggunakan    formalin  dan  boraks,  seharusnya  masyarakat mengetahui bentuk dan rasa yang berbeda dari makanan yang dikomsumsi atau bahkan ketahanan akan bahan makanan tersebut.
6.  Permintaan  dari  masyarakat  dari  sebagian  masyarakat  meminta  agar produsen  makanan  membuat  makanan  dalam  keadaan  tahan  lama, sehingga  produsen  makanan  menggunakan  bahan  yang  berbahaya  seperti mengandung boraks, dan formalin.

## 2 . Faktor pendukung penyidik BPOM
Tindak pidana produksi  pangan menggunakan boraks dan formalin  selain adanya  penghambatan  terhadap  tindak  pidana  produksi  pangan  yang menggunakan  formalin  dan  boraks,  penyidik  juga  memiliki  faktor  pendukung yang akan meningkatkan kinerja yaitu:
a. Memiliki kendaraan dinas seperti mobil laboraturium sangat penting karena menunjang  aktivitas  dalam  menyelidiki  berbagai  kasus  pelanggaran  yang cepat dan tepat sasaran, selain itu luasan area pemantauan yang sangat luas, kendaraan  dinas  seperti  mobil  laboraturium  untuk  menguji  makanan  yang positif  bercampur  dengan    boraks  dan  formalin,  mobil  laboraturium berfungsi  sekitar Banda  Aceh dan Aceh  Besar agar cepat  dalam  mengetes makanan yang positif formalin dan boraks.
b. Penjual  Koperatif  Menurut  Imella  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) dari sejauh ini produsen makanan yang menggunakan boraks dan formalin koperatif  dalam  memberikan  keterangan  pada  saat  penyidikan  yang dilakukan oleh BPOM  Banda Aceh dan memberikan barang bukti seperti boraks  dan formalin kepada penyidik, hal  tersebut  mendukung penyidikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against….. Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
agar  lebih  cepat  dan  penjual  juga  menerima  hukuman  yang  diberikan kepada penyidik BPOM Banda Aceh.

## C. Analisis Penulis
Menurut  penulis  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  produksi pangan  yang menggunakan formalin dan boraks yang di lakukan oleh BPOM Banda  Aceh  yaitu  belum  optimal  dalam  melakukan  penegakan  hukum dikarenakan  masih  ada  kasus  di  3  tahun  terakhir  dan  masih  ada  hambatan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BPOM.
Penyidik  BPOM  melakukan  razia  di  lakukan  di  kampong  baru,  penyidik dapat  produsen  makanan  yang  mencampur  dengan  formalin  dan  boraks produsen  menceritakan  bahwa  tidak  ada  yang  membeli  mie  karena  mie tersebut  tidak  kenyal  dan  tidak  tahan  lama,  konsumen  meminta  agar  mie tersebut  tahan  lama,  kemudian  orang  tersebut  menyuruh  memakai  formalin dan  boraks  dengan  alasan  agar  mie  yang  di  jual  oleh  produsen  tahan  lama, lebih  kenyal,  maka  produsen  menuruti  perkataan  orang  tersebut,  produsen tersebut  tidak  mengetahui  cairan  tersebut  dan  tidak  mengetahui  cairan tersebut dilarang bahkan berbahaya bagi kesehatan, penyidik BPOM langsung menyita barang bukti, melakukan investigasi  awal,  dan  memberikan sanksi, dan barang bukti tersebut diserahkan kepada kejaksaan.
Kasus  lainnya  penyidik  BPOM  mendapat  surat  perintah  tugas  investigai awal  di  tempat  yang  sama  yaitu  di  pasar  kampong  baru  untuk  melakukan pengawasan  produksi  mie,  penyidik  meminta  izin  untuk  melakukan pemeriksaan  sampling  di  meja  took  tersebut  dan  teruji  identifikasi  formalin dan  boraks  hailnya  mie  tersebut  positif  menggandung  boraks  dan  formalin lalu  nengamabkan  sisa  mie  kuning  tersebut  yang  mengandung  formalin  dan boraks  sebanyak  25  kg,  kemudian  penyidik  melakukan  mengibtrogasi terdakwa  mengaku  sengaja  ditambahkan  formalin  dan  boraks  ke  dalam  mie tersebut  supaya  jangan  cepat  basih  dan  terhadap  terdakwa  sudah  pernah dilakukan pembinaan di BPOM Aceh pada tahun 2013, 2015, dan tahun 2017 penyampaian  diberikan  oleh  petugas  BPOM  Banda  Aceh  menyampaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
pembimaan  tentang  bahaya  penambahan  bahan  kimia  berbahaya  seperti formalin,  boraks,  kemudian  barang  bukti  diamankan  dibawa  ke  BPOM  agar pengusutan lebih lanjut, setelah itu barang bukti diserahkan kepada kejaksaan dan dipidana penjara 6 bulan. 19
Penyidik  BPOM  mendapat  produsen  makanan  melakukan  berulang  kali mencapur makanan yang diprodusen dengan formalin dan boraks dikarenakan pidana yang diberikan tidak berat dan permintaan dari pembeli meminta agar mie  tersebut  lebih  tahan  lama  atau  awet,  penyidik  BPOM  langsung melakukan  hal  yang  sama  yaitu  menyita  barang  bukti  kepada  kejaksaan, dilarang mengedarkan karena sudah melakukan berulang kali . 20
Kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Aceh Besar tepatnya di Laksamana Malahyati  Gampong  Cadek  BPOM  Banda  Aceh  merazia  salah  satu  warung mie  yang  memprodusen  dan  menjual  mie,  dan  mendapatkan  bahwa  pelaku tersebut  dengan sengaja mencampur boraks dan formalin pada mie, terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks dan formalin sebagai pengenyal dan awet    sebanyak  dua  sampai  tiga  siklus  dalam  sehari  atau  sebanyak  100 kilogram  yang  dijual  kepada  pelanggan,  penyidik  menyita  barang  bukti berupa mie, rebusan air yang dicampur dengan formalin, formalin dan boraks, pelaku menggunakan hal tersebut  dikarenakan sesuai  permintaan  konsumen agar  makanan  awet  dan  tahan  lama,  pelaku  juga  sudah  mengetahui  bahwa formalin  dan  boraks  tersebut  dilarang  dan  membahayakan  manusia.  Sanksi dijatuhkan  yaitu  diputuskan  oleh  pengadilan  negeri  Jantho  selama  1  bulan lima hari. 21
Dari  beberapa  kasus  yang  diatas  bahwa  BPOM  melakukan  razia mendapatkan  bahwa  produsen  makanan  menggunakan  formalin  dan  boraks dan  bahkan  ada  yang  sudah  mendapatkan  sosialisasi  terhadap  tindak  pidana produksi  pangan  akan  tetapi  pelaku  tetap  melakukan  hal  yang  sama  yaitu menggunakan  boraks  dan  formalin,  dari  kasus  tersebut  mengartikan  bahwa
19 Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
20 Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
21 Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Law Enforcement BPOM Banda Aceh Against…..
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
penegakan hukum yang dilakukan belum optimal dan tidak tegas, bahkan ada yang  sudah  berkali-kali  melakukan  hal  produksi  pangan  yangmencampur boraks  dan  formalin,  penyebab  utamanya  karena  pidana  yang  diberikan kepada tersangka ringan yaitu selama 1 bulan yang paling ringan, seharusnya lebih  tegas  memberikan  pidana  ataupun  hukuman  kepada  pelaku  tindak pidana  produksi  pangan  dan  penyidik  BPOM  memberikan  sosialisasi  tiap sebulan  sekali  terhadap  konsumen  dan  produsen  bahwa  makanan  yang menggunakan  formalin  mebahayakan  kesehatan  bahkan  bisa  menyebabkan kematian.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  sebagaimana  telah  diuraikan pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Proses penegakan hukum memberikan barang bukti kepada kejaksaan atau pengadilan  negeri  sampai  dengan pro-justitia dapat  berakhir  dengan pemberian  sanksi  administratif  seperti  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.
2. Hambatan terhadap Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) BPOM Banda Aceh  yaitu  kurangnya  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  kurangnya jumlah  penyidik  BPOM,  penyidik  tidak  memiliki  kewenangan  pada penangkapan  dan  penahan  tersangka,  produsen  makan  melakukan  berulang, sudah  mengetahui  penyidikan  akan  dilakukan  terlebih  dahulu,  kurangnya partisipasi  masyarakat,  adanya  kerjasama  antara  produsen  dengan  pembeli, permintaan  dari  masyarakat.  Pendukung    penyidik  BPOM  yaitu  fasilitas BPOM Banda Aceh memiliki kendaran mobil laboraturium, pelaku kooperatif memberikan keterangan.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla

## DAFTAR PUSTAKAAN

## BPOM. “LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, Tahun 2019.” In
Laporan Tahunan 2019 . Banda Aceh: BPOM, n.d.
Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana Mehami Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan . Yogyakarta:
Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
Kristanti, Celina Tri Siswi. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Pkbh.uad. “Penegakan Hukum,” 2012.
http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan hukum adalah proses dilakukannya,dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/,diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB
http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan%20hukum%20ada lah%20proses%20dilakukannya,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20dan %20bernegara, tanggal 15 Januari 2012
https://www.beritasatu.com/kesehatan/140970/bpom-tak-semua-bahan- tambahan-pangan-berbahaya  ,  diakses  pada  tanggal  27  september  2013,  pukul 18:18 WIB
Peraturan  Menteri  kesehatan  RI  No.  722/  Menkes/  per/  IX/1998  dan  SNI  01- 334-1994  tentang  bahan  tambahan  makanan  dengan  penggunaan  makanan  yang sudah ditentukan batasnya oleh pemerintah yaitu 1.000 mg/kg
Berdasarkan  Keputusan  Presiden No. 166 tahun 2000 dan keputusan Presiden No.103  pada  tahun  2001  yang  mengenai  Badan  Pengawas  Obat-Obatan  dan Makanan (BPOM)
Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Wawancara  dengan  Arif  Prasetyo  Wibawo,  Penyidik  BPOM  Banda  Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022
Wawancara  dengan  Ardianto,  Penyidik  BPOM  Banda  Aceh,  Tanggal  2 Agustus 2022
Wawancara dengan Imella, Penyidiik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022