## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Pelaksanaan Zakat Susu Perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fikih Zakat Yusuf Qardlawi
Supriyanto, Ratna Tri Lestari
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: supriyanto.aqil@gmail.com, ratna.elthree@gmail.com

## Pendahuluan
Dalam  ajaran  agama  Islam,  waktu  yang  tersedia  hendaknya  diisi dengan  kegiatan  melaksanakan  ibadah  kepada  Allah  dan  kegiatan mencari  rezeki,  sebagai  karunia  dari  Allah  Yang  Maha  Pengasih  dan
Abstrak: Zakat  mal  merupakan  zakat  yang  digunakan untuk  membersihkan  harta  dari  kotoran.  Zakat  mal  terdiri dari dua macam, yaitu zakat mal klasik yang telah dijelaskan dalam nash dan zakat mal modern/kontemporer yang tidak dijelaskan  dalam  nash.  Salah  satu  contohnya  adalah  zakat produksi  peternakan  sapi  perah.  Pada  masa  sekarang  zakat produksi  peternakan  sapi  perah  masih  awam  di  kalangan masyarakat.  Mereka  beranggapan  bahwa  hasil  produksi peternakan  sapi  perah  tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya. Padahal  jika  dilihat  dari  ‘illat  hukumnya,  zakat  produksi peternakan sapi perah bisa berkembang secara kuantitas serta dapat  menghasilkan  keuntungan.  Oleh  karena  itu,  hasil produksi peternakan sapi perah harus dikeluarkan zakatnya, seperti  zakat      susu.  Penelitian  ini  menggunakan  observasi lapangan  dan  wawancara  langsung  dengan  para  informan yang  berkaitan  dengan  bidang  kajian.  Adapun  literatur  dan dokumentasi  yang  didapatkan  mengenai  persoalan  yang terkait  digunakan  sebagai  sumber  data  sekunder.  Penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  Desa  Bendosari  telah melaksanakan zakat susu sapi perah sebagaimana yang telah disyari’atkan oleh agama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya  mereka  menganalogikan  zakat  susu sapi perah  dengan  zakat  perdagangan,  sehingga  pelaksanaan zakat  susu  sapi  perah  yang  mereka  laksanakan  tidak  sesuai dengan  Fiqh  zakat  Yusuf  Qardlawi  karena  Yusuf  Qardlawi beranggapan  bahwa  susu  harus  diperlakukan  sama  dengan madu,  sehingga  zakatnya  dianalogikan  dengan  zakat pertanian.
Kata  Kunci : Zakat  susu,  hukum  Islam,  fiqh  Yusuf
Qardlawi.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Penyayang.  Orang  yang  tidak  mengisi  waktu  kegiatan  itu,  berarti  orang itu telah menyia-nyiakan kesempatan yang berharga. Mengabaikan salah satu  saja,  sudah  dianggap  rugi,  apalagi  meninggalkan  kedua-duanya. Sebenarnya mencari rezeki itu, tidak perlu ada anjuran atau paksaan dari orang lain. Kesadaran kerja harus timbul dari dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kewajiban mencari rezeki untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing.
Perintah  mencari  rezeki  atau  harta  (menjadi  orang  kaya)  telah diperintahkan  dalam  al-Quran,  walaupun  tidak  secara  langsung. Umpamanya,  perintah  berzakat  (muzakkiy)  dan  berinfak.  Bagaimana mungkin orang berzakat dan berinfak, tanpa ada harta kekayaan. Hal ini berarti,  supaya  setiap  muslim  berusaha  menjadi  hartawan.  Andai  kata belum mungkin berzakat, tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfak. 1
Zakat  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh setiap  umat  Islam.  Dalam  Islam  zakat  merupakan  salah  satu  cara  yang dapat  digunakan  untuk  menyucikan  diri  atau  harta.  Oleh  karena  itu, setiap  umat  muslim  diwajibkan  mengeluarkan  zakat  guna  menyucikan jiwa  dan  hartanya.  Zakat  selama  ini  hanya  diasumsikan  kepada  zakat fitrah dan lima jenis zakat yang sudah umum dibincang dalam kitab-kitab fikih klasik. Kelima sumber zakat itu adalah zakat emas perak, pertanian, peternakan,  perdagangan,  dan  barang  temuan.  Padahal  banyak  sumber- sumber penghasilan yang kini justru lebih besar hasilnya daripada kelima golongan tersebut. 2 Sehingga dengan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dapat menjadikan harta itu bersih.
Dengan demikian dalam hal ini terdapat permasalahan, bahwa kelima jenis  sumber  zakat  di  atas  atau  yang  sudah  dikenal  dengan  zakat  mal tidak  hanya  sekedar  dari  lima  hal  tersebut,  akan  tetapi  segala  sesuatu yang dijadikan penghasilan atau penghidupan juga harus dizakati. Zakat mal  yang  seperti  ini  kemudian  disebut  sebagai  zakat  mal  modern  atau zakat mal kontemporer.
Mengenai  kewajiban  mengeluarkan  zakat  mal  modern/kontemporer menurut Yusuf Qardlawi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 3
1 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.11
2 Sudirman, Zakat  Dalam  Pasaran  Arus  Modernitas, (Malang:  UIN  Malang  Press,  2007), hlm. 57-59.
3 Yusuf  Qardlawi, Hukum  Zakat, Terj.  Salman  Harun,  Didin  Hafidhuddin  dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, t.t.), hlm. 125-161

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## 1. Milik penuh.
2. Al-Namâ’ (berkembang secara kuantitas).
3. Cukup senishab.
4. Lebih dari kebutuhan biasa.
5. Berlaku satu tahun.
Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya,  baik  eksternal  maupun  internal  dirinya.  Yang  termasuk konsep  eksternal  adalah  manusia  mampu  mengeksploitasi  antara  lain laut,  tanah,  gedung,  surat-surat  berharga,  dan  kendaraan-kendaraan. Sedangkan  yang  tergolong  potensi  dalam  dirinya  adalah  kemampuan manusia  mengembangkan  keahlian  untuk  mendapat  keuntungan  yang besar, misal profesi dosen, dokter, dan advokat. Konsep pertumbuhan dan perkembangan  kekayaan  manusia  dapat  juga  dicermati  dalam  berbagai kegiatan budidaya hewan dan tumbuhan. Berbagai macam kekayaan alam yang ada dapat dikembangkan melalui proses budidaya yang merupakan suatu  proses  penerapan  sains  khususnya  bioteknologi. 4 Salah  satunya peternakan  sapi  perah  yang  dapat  dibudidayakan  untuk  menghasilkan susu.
Pada  masa  sekarang  zakat  produksi  peternakan  sapi  perah  masih awam di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kekurang pahaman mereka  mengenai  zakat.  Mereka  beranggapan  bahwa  hasil  produksi peternakan  sapi  perah  itu  tidak  ada  zakatnya.  Padahal  jika  dilihat  dari ‘illat hukumnya  zakat  produksi  peternakan  sapi  perah  bisa  berkembang secara  kuantitas  serta  dapat  menghasilkan  keuntungan.  Zakat  produksi peternakan sapi perah yang dimaksud adalah berupa susu. Dalam hal ini, ada satu daerah yang terkenal dengan sapi perah, yakni desa Bendosari. Desa ini terdapat sekitar 150 lebih sapi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, salah satunya adalah H. Panggih. Ia mempunyai sebanyak 52 ekor  sapi  perah.  Ia  juga  sudah  melaksanakan  zakat.  Namun,  masih banyak  peternak  yang  masih  belum  paham  tentang  zakat  dan  tidak berzakat.
Permasalahan  inilah  yang  menjadi  sorotan  utama  penulis  untuk melakukan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menguraikan tentang pelaksanaan zakat susu sapi perah ditinjau dari Fikih zakat Yusuf Qardlawi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Bendosari  sudah  sesuai dengan syari’at Islam atau belum. Hal ini dikarenakan Fikih Zakat Yusuf
4 Sudirman, Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas, hlm. 63

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Qardlawi  lebih  banyak  dikenal  dibandingkan  dengan  kitab-kitab  fikih zakat  kontemporer  lainnya.  Dengan  adanya  penelitian  ini  penulis  bisa meluruskan  praktik  pelaksanaan  zakat  produksi  hewan  kepada masyarakat  setempat  sesuai  dengan  pengetahuan  penulis.  Untuk  itu, penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menarik  untuk  dilakukan. Sebab,  praktek  zakat  kontemporer  yang  dilakukan  masyarakat  masih perlu  disesuaikan  dengan  kitab  Fikih  zakat  yang  telah  ada,  yang  salah satunya adalah Fikih zakat Yusuf Qardlawi.
Yusuf  Qardlawi  dalam  kitabnya Fiqh  Zakat berpendapat  bahwa produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya, harus diperlakukan sama  dengan  madu,  yang  oleh  karena  itu  dipungut  zakatnya  sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan). 5

## Pengertian Zakat
Ditinjau dari  segi bahasa, kata zakat  berasal dari kata dasar ( masdar ) dari lafadz اَك َز – وُك ْزَي – ًةاَك َز
yang berarti tumbuh, suci, baik dan bertambah. 6
Sedangkan  menurut  istilah  zakat  merupakan  ukuran  yang  telah ditentukan  dari  harta  wajib  zakat  yang  disalurkan  kepada  delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu . 7
Menurut  istilah  para  ulama  ahli  Fiqh,  zakat  adalah  menyerahkan  harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.  Ada  yang  berpendapat,  zakat  adalah  hak  Allah Subhanahu  Wa Ta’âlâ yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu. 16
Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat  bersama  shalat,  dan  hanya  satu  kali  disebutkan  dalam  konteks yang  sama  dengan  shalat  tetapi  tidak  dalam  satu  ayat, 17 yaitu  dalam firman-Nya QS. al-Mu’minuun (23): 4.
                                 

Artinya: “Dan orang-orang yang menunaikan zakat” 8
Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat
5 Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat, hlm. 405 6 Muhammad  Yunus, Kamus  Bahasa  Arab  Indonesia (Jakarta:  PT.  Mahmud  Yunus  Wa Dzurriyyah,2007), hlm. 156
7 Fakhruddin  al-Muhsin, Ensiklopedi  Mini  Zakat, Terj.  Agus  Abu  Aufia.  (Bogor:  Darul Ilmi,2011), hlm. 7 8 Q.S. al-Mukminun:4

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
di  dalam  surat-surat  yang  turun  di  Makkah  dan  selebihnya  di  dalam surat-surat  yang turun di Madinah. 19

## Hukum Zakat
Zakat  adalah  rukun  ketiga  dari  rukun  Islam  yang  lima.  Zakat hukumnya  wajib  atas  setiap  muslim,  berdasarkan  dalil-dalil  berikut ini: 25
1. Dalil al-Qur’an, yaitu firman Allah QS. al-Bayyinah (98): 5.
                                                                                                                                        
Artinya:  Padahal  mereka  tidak  disuruh  kecuali  supaya menyembah  Allah  dengan  memurnikan  ketaatan  kepada-Nya dalam  (menjalankan)  agama  yang  lurus,  dan  supaya  mereka mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat;  dan  yang  demikian Itulah agama yang lurus. 9
2. Dalil dari Sunnah Rasulullah, yaitu hadits Ibnu Umar r.a.
َلاَق :َلاَق  َرَمُع  ِنْبا  ِنَع
ىَل َع ُم َلَ ْسِلإا  َيِنُب :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص ِالله ُل ْوُسَر ,َة َلَّصلا  ِماَقإ َو  ,ِالله  ُل ْوُسَر  اًدَّم َحُم  َّنأ َو  ,ُالله  َّلاإ  َهَلإَلا  ْنَأ  ِةَداَهَش  : ٍسْم َخ َناَضَم َر ِم ْوَص َو ,ِّجَحْلا َو ,ِةاَكَّزلاِءاَتْيإ َو Artinya: Ibnu Umar berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Islam  itu dibangun  atas  lima  dasar:  1)  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan yang  berhak  diibadahi  kecuali  Allah,  dan  bahwa  Nabi Muhammad  adalah  Utusan  Allah;  2)  menegakkan  shalat;  3) membayar zakat; 4) haji; 5) puasa pada bulan Ramadhan.’” 10
Dari  hadis  di  atas  dapat  difahami  bahwa  tiang  agama  itu  ada  lima, yaitu syahâdatain ,  mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  melaksanakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan. Jika salah satu dari tiang agama itu tidak dilaksanakan maka iman seseorang itu masih belum sempurna. Jadi ketika  seseorang  tidak  mau  melaksanakan  zakat  atas  dirinya  atau hartanya  maka  imannya  masih  belum  sempurna  dan  ia  akan mendapatkan  siksa.  Karena  zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga, sehingga zakat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan.
Seluruh  umat  Islam  sepakat  bahwa  zakat  itu  hukmnya  wajib. Kewajiban  zakat  sudah  diketahui  dari  agama  secara  pasti  bagi  orang-
9 Q.S. al-Bayyinah:5
10 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Terj. As’ad Yasin dan Elly Latifa,
(Jakarta: Gema Insani,2003), hlm. 24

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
orang  yang  hidup  di  tengah-tengah  kaum  muslimin  dan  di  masyarakat yang  islami.  Barangsiapa  di  antara  mereka  yang  mengingkarinya,  ia adalah  kafir  dan  dianggap  sebagai  orang  yang  murtad  atau  keluar  dari agama  Islam.  Ia  disuruh  bertaubat  sebanyak  tiga  kali.  Jika  masih  tidak mau  bertaubat,  maka  sanksi  baginya  dalah  seperti  sanksi  bagi  orang yang keluar dari agama dan mengkufurinya,  yaitu dibunuh. Adapun bagi orang  yang  mengingkari  kewajiban  zakat  karena  ia  memang  tidak  tahu, maka ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya. 28

## Syarat Wajib Zakat
Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:
a. Islam
b. Merdeka
c. Berakal dan baligh
d. Memiliki nishab
Adapun syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:
1. Harta  tersebut  di  luar  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  seseorang, seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  kendaraan,  dan  alat  yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta  yang  akan  dizakati  telah  berjalan  selama  satu  tahun  (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil hadits Rasulullah saw. 11

## Pengertian Zakat Mal
Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang  diinginkan  sekali  oleh  manusia  untuk  dimiliki  dan  disimpannya. Sedangkan menurut syara’ , mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau  dikuasai  dan  dapat  digunakan  (dimanfaatkan)  sebagaimana lazimnya.
Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut:
1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
2) Dapat  diambil  manfaatnya  sesuai  dengan lazimnya .  Contohnya rumah,  mobil,  ternak,  hasil  pertanian,  uang,  emas,  perak,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dimiliki  tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Syarat Harta Yang Wajib Dizakati
a) Kepemilikan sempurna
b) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)
c) Mencapai nishab
d) Melebihi kebutuhan pokok
e) Terbebas dari hutang
f) Kepemilikan satu tahun penuh ( al-Haul ). 12

## Sumber Zakat Konvensional
Terdapat beberapa pendapat ulama’ tentang macam harta yang wajib dikeluarkan  zakatnya,  di  antaranya  adalah  sebagaimana  dirangkum Fakhruddin:
1. Abdurrahman  al-Jaziri  mengatakan  bahwa  harta  yang  wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi dan  kambing),  emas  dan  perak,  barang  dagangan,  barang  tambang dan rikâz (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.
2. Sayyid  Sabiq  mengatakan  bahwa  harta  yang  wajib  dikeluarkan zakatnya  adalah  emas,  perak,  hasil  tanaman,  buah-buahan,  barang- barang  perdagangan,  binatang  ternak,  barang  tambang  dan  barang temuan (harta karun).
3. Ibnul  Qayyim  al-Jauziyah  dalam  kitabnya Zad  al-Ma’ad mengatakan bahwa harta  yang  menjadi  sumber  zakat  yang  dikemukakan  secara terperinci dalam al-Quran dan hadits ada 4 (empat) jenis, yaitu tanam- tanaman dan buah- buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.
4. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5  (lima),  yaitu nuqûd (emas,  perak  dan  surat-surat  berharga),  barang tambang  dan  barang  temuan,  barang  perdagangan,  tanam-tanaman dan  buah-buahan,  dan  hewan  ternak  (unta,  sapi  dan  kambing). Wahbah  juga  mengutip  pendapat  Abu  Hanifah  yang  mewajibkan kuda juga wajib dizakati.
5. Hasbi al-Shiddiqy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta zhahir ( al-amwâl al-zhahîriyyah ), yaitu binatang, tumbuh-  tumbuhan  dan  buah-buahan,  dan  harta-harta  yang tersembunyi  ( al-amwâl  al-bathîniyyah ),  yaitu  emas,  perak  dan  barang
12 Lembaga  Amil  Zakat,  “Fiqh  Zakat”,  http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/, diakses pada tanggal 5 Desember 2013
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
perniagaan.
6. Ibnu Rusyd membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertamayang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari biji-bijian (gandum dan syâ’ir ), dua macam dari buah- buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan, yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian. 13

## Zakat Properti Produktif
Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih  keuntungan  atau  peningkatan  nilai  materiil  dari  properti tersebut.  Properti  tersebut  tidak  diperjualbelikan  dan  tidak  pula dikhususkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer  individu. Produktivitas  properti  diusahakan  dengan  cara  menyewakannya kepada orang lain atau denga jalan menjual hasil dari produktifitasnya.
Syarat-syarat  aset  yang  tergolong  dalam  kategori  wajib  zakat properti produktif adalah sebagai berikut:
1. Properti tersebut tidak dikhususkan untuk komoditas perdagangan.
2. Properti tidak dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya,  seperti  tempat  tinggal  dan  sarana  transportasi  untuk mencari rezeki.
3. Properti  yang  disewakan  atau  dikembangkan  untuk  tujuan mendapatkan penghasilan baik sifatnya rutin atau tidak rutin. 14
Dari  persyaratan  di  atas,  berikut  beberapa  contoh  aset  properti produktif wajib zakat:
a. Rumah sewaan
b. Usaha angkutan transportasi
c. Proyek pengembangbiakan hewan pedaging
d. Proyek hasil budi daya hewan ternak
e. Perusahaan penghasil madu
Nishab Zakat Properti Produktif
Mayorias  ahli  Fiqh  berpendapat  bahwa nishab zakat  properti produktif dianalogikan  dengan nishab komoditas  perdagangan  dan  aset keuangan  yaitu  sepadan  dengan  nilai  85  gram  emas  atau  200  dirham perak.  Penghitungan  tersebut  didasarkan  atas  prinsip  haul  yaitu
13 Fahruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 89-90 14 Lembaga  Amil  Zakat,  “Fiqh  Zakat”,  http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/, diakses pada tanggal 5 Desember 2013

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
dijumlahkan seluruh pendapatan periodik- bulanan ataupun tidak-selama satu  tahun.  Jika  kemudian  jumlah  total  pendapatan  tersebut  melebihi nishab ,  maka  wajib  dizakatkan.  Mayoritas  ahli  Fiqh  tersebut menyandarkan  pendapatnya  pada  Imam  bin  Hambal  dalam  zakat pertanian  dan  perkebunan  yang  menyatukan  seluruh  pendapatan bulanan selama satu tahun. Beliau berkata, “... Apabila masa panen madu lebah dalam setahun dua kali, maka gabungkanlah keduanya.” 15
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  objek  zakat  yang  dikeluarkan  zakatnya, hanyalah  komoditas  perdagangannya  saja,  seperti  susu  dan  sutera  saja. Sedangkan  sarana  dan  prasarananya,  seperti  pabrik  dan  sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. 16

## Persentase Volume Zakat Properti Produktif
Ahli  Fiqh  modern  berpendapat  bahwa  kadar  dari  zakat  properti produktif  di- qiyas -kan  dengan  zakat  pertanian  dan  perkebunan  tadah hujan yaitu 10% dari hasil bersih ( net income ).
Sauqi Sahatah berpendapat bahwa penentuan volume zakat properti produktif  memerlukan  kajian-kajian  dan  riset  yang  mendalam,  beliau berpandangan  bahwa  kadar  kewajiban  zakat  properti  produktif  berkisar antara  5%  dan  7.5%  dari  total  hasil  ( brutto  revenue )  dan  bukan  dari net revenue .  Sebab,  bentuk-bentuk  beban  biaya  yang  harus  dikurangi  dari pendapatan  tersebut  membutuhkan  suatu  kajian  dan  analisis  yang  lebih mendalam dan sangat dimungkinkan untuk menjadi bahan perdebatan. 17

## Kalkulasi Sumber Zakat Properti Produktif
Penghitungan  zakat  properti  produktif  secara  garis  besar  adalah sebagai berikut:
1. Penentuan  total  pendapatan  satu  tahun  yang  disesuaikan  dengan harga pasar di akhir tahun.
2. Penentuan  biaya  langsung  dan  tidak  langsung  begitu  pula  dengan biaya-  biaya  lain  yang  terkait  selama  satu  tahun  dan  keterkaitan tersebut  merupakan  kausalitas  antara  unsur-unsur  biaya  dan pendapatan.
3. Menentukan  penyusutan  aktiva  tetap  selama  satu  tahun  yang dihitung berdasarkan biaya pengganti ( replacement cost ).
4. Pendapatan  dikurangi  biaya  langsung  dan  tidak  langsung  serta
15 M. Arief Mufraini, Akuntasi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 93-95 16 Fahruddin, hlm. 70

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
jumlah  penyusutan  untuk  menentukan  pendapatan  bersih  ( net income ).
5. Pendapatan dikurangi hutang dan kebutuhan pokok.
6. Zakat properti produktif dihitung berdasarkan 10% dari pendapatan bersih jika telah mencapai nishab . 18

## Landasan Hukum Zakat Produk Ternak
Pada  zaman  sekarang  dikenal  ternak  bukan  gembala  yang  diambil susunya  dan  memberikan  penghasilan  yang  besar  kepada  pemiliknya. Produksi  belum dikenal  oleh  orang-orang  Muslim  pada  zaman  Nabi, zaman  sahabat,  dan  zaman  sesudah  mereka,  sehingga  mereka  belum menetapkan hukumnya. 19
Mengenai  zakat  produksi  hewani  seperti  sutera  dan  susu,  sebagian ulama’ seperti Imam Malik, Syafi’i, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih dan Ibnu  Mundziri  menyatakan  bukan  sebagai  sumber  zakat  sehingga  tidak wajib  dikeluarkan. 20 Tetapi  sebagian  lagi  menyatakan  sebagai  sumber zakat,  sehingga  wajib  dikeluarkan,  apabila  telah  memenuhi  persyaratan sebagai  sumber  zakat.  Disamping  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam menentukan  statusnya,  perbedaan  pendapat  pun  terjadi  dalam  analogi kewajiban  zakatnya,  apakah  pada  hasil  pertanian  ataukah  pada perdagangan. 21

## Nishab Zakat Produk Hewani
Produk-produk hewani jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat,  bahkan  juga  menjadi  komoditas  perdagangan.  Tumbuh  dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutera sekarang ini membuktikan kenyataan  tersebut.  Atas  dasar  itu  pula,  penganalogian  objek  zakat tersebut  pada  zakat  perdagangan,  di  samping  pendapat  yang menganalogikannya  kepada  pertanian.  Kalau  analognya  kepada perdagangan,  maka nishab -nya  senilai  dengan  85  gram  emas,  dan  wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2.5%.
Namun  jika  dianalogikan  kepada  pertanian,  maka nishab -nya  adalah senilai 653 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10%  dikeluarkan pada  setiap  panen. 22 Hal  ini  karena  zakat  sapi  perah
18 M. Arief Mufraini, hlm. 98-99
19 Qardlawi, hlm 405
20 Johani, Zakat  ‘Asl  (Madu  Lebah)  Dalam  Prespektif  Yusuf  al-Qardlawi,  Skripsi  Fakultas Syari’ah , (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 36
21 Fahruddin, hlm. 169-170

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
disamakan  dengan  zakat  pertanian  dengan  tadah  hujan,  sehingga persentase zakatnya adalah 10% bukan 5%.
Fiqh Zakat Yusuf Qardlawi Tentang Zakat Produk Hewani
a) Latar Belakang Pemikiran Yusuf Qardlawi Yusuf Qardlawi termasuk salah satu ulama terkenal  yang sangat produktif  dalam  menulis  buku.  Tidak  kurang  dari  125  buku  telah ditulisnya  dan  sebagian  telah  diterjemahkan  ke  dalam  berbagai bahasa  di  dunia,  termasuk  bahasa  Indonesia.  Pemikirannya  yang tertuang  dalam  berbagai  tulisan  dan  ceramah  telah  berkontribusi banyak  dalam  pergerakan  Islam  kontemporer  sekaligus  mengilhami kebangkitan Islam modern.
Kapasitas  keilmuan  Yusuf  Qardlawi  tidak  lepas  dari  latar belakang  pendidikan  dan  keluarganya.  Ia  dilahirkan  tahun  1926  di Desa Shaft Turab, Provinsi Manovia Mesir dari sebuah keluarga yang sederhana  akan  tetapi  kuat  kultur  keagamaannya.  Yusuf  Qardlawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa. Ia memiliki  cara  atau  metodologi  khas  dalam  menyampaikan  risâlah Islam  yang  cenderung  moderat.  Dasar  utama  moderasi,  khususnya moderasi  Fiqh  dari  Qardlawi  adalah  al-Qur’an  dan  hadits.  Dengan metodologi  yang  diusungnya  ini,  ulama  kelahiran  Mesir  ini  mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. 23
Banyak orang yang mengenal Yusuf Qardlawi dengan pemikiran Islamnya  yang  cemerlang  dari  kemajuan  pendidikan  Islam,  orang- orang  bisa  mengenal  Pemikiran  Salafinya.  Yang  dimaksud  dengan “Pemikiran  Salafi”  ialah  kerangka  berpikir  (manhaj  fikri)  yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik dari umat ini.
Kriteria  Manhaj  Salafi  yang  benar  adalah  suatu  manhaj  yang secara global berpijak pada prinsip berikut:
1. Berpegang  pada      nash-nash      yang ma’shûm (suci), bukan kepada pendapat para ahli atau tokoh
2. Mengembalikan  masalah-masalah  “ mutasyâbihat ”  (yang kurang jelas) kepada masalah “ muhkamât ” (yang pasti dan tegas), serta mengembalikan masalah yang zhanni kepada yang qath’iy
3. Memahami  kasus-kasus furû’ (kecil)  dan juz’iy (tidak
23 Islamobile, “Yusuf al-Qardlawi”, http://Islamobile.net/?p=85, diakses pada tanggal 22 Maret 2014
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
prinsipil), dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental
4. Menyerukan  “Ijtihâd”  dan  pembaharuan.  Memerangi “Taqlîd”dan kejumudan
5. Mengajak  untuk  ber-iltizam  (memegang  teguh)  akhlak Islamiah, bukan meniru trend
6. Dalam  masalah  Fiqh,  berorientasi  pada  “kemudahan” bukan “mempersulit”
7. Dalam  hal  bimbingan  dan  penyuluhan,  lebih  memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti
8. Dalam  bidang  akidah,  lebih  menekankan  penanaman keyakinan, bukan dengan perdebatan
9. Dalam  masalah  ibadah,  lebih  mementingkan  jiwa  ibadah, bukan formalitasnya
10. Menekankan  sikap  “ ittibâ’ ”  (mengikuti)  dalam  masalah  agama dan menanamkan semangat “ ikhtirâ’ ” (kreatifitas dan daya cipta) dalam masalah kehidupan duniawi. 24
Dalam  bidang  Fiqh,  Qardlawi  telah  berhasil  membuat  sebuah formulasi  dalam  pemberlakuan  Fiqh,  terutama  ketika  dalam menghadapi  persoalan- persoalan  kontemporer.  Di  antara  formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah Fiqh baru  ( fiqh  jadîd )  antara  lain: Fiqh  al-Muwâzanah (Fiqh  keseimbangan),
Fiqh Waqi’iy (Fiqh realitas), Fiqh al-Aulâwiyyât (Fiqh Prioritas), Fiqh al- Maqâshid al-Syarî’ah , dan Fiqh al-Taghyîr (Fiqh Perubahan).
Selain itu, kontribusi yang diberikan Qardlawi dalam bidang Fiqh adalah bagaimana mencairkan kebekuan dan kejumudan umat Islam dalam  menghadapi  perubahan  zaman.  Menurutnya,  salah  satu penyebab  kejumudan  tersebut  adalah  berhentinya  kreatifitas  umat dalam  berijtihad  yang  merupakan  dapur  utama  bagi  kemajuan mereka. 25
b) Pemikiran Yusuf Qardlawi tentang Zakat Produk Hewani Ulama-ulama Fiqh mengemukakan tentang alasan tidak wajibnya zakat  atas  susu  ternak  gembalaan  dan  alasan  wajibnya  atas  zakat
24 Siti Maesaroh, “Makalah Yusuf al- Qardlawi”,http://www.academia.edu/3614949/MAKALAH_YUSUF_AL-
QARDAW I ,diakses pada tanggal 22 Maret 2014.
25 Suhartono, “YUSUF QARDLAWI: (Percikan Pemikiran Fiqh dan Metode Ijtihadnya)”, http//artikelfakta.blogspot.com/2013/07/yusuf-qardlawi-percikan-pemikiran- Fiqh.html, diakses pada tanggal 22 Maret 2014

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama  Fiqh memang  membedakan  antara  susu  ternak  gembalaan  dari  madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya, yaitu ternak gembalaan itu,  sudah  dikeluarkan  zakatnya,  yang  oleh  karena  itu  tidak  sama dengan  madu.  Hal  itu  berarti  bahwa  sesuatu  yang  dasarnya  belum dikeluarkan  zakatnya  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dari  produksinya. Dalam  hal  ini  susu  sapi  dan  produk  hewani  sejenisnya  dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya. 26
Ketentuan yang bisa ditegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum  dikeluarkan  zakatnya  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ular sutera. Hal ini  adalah  pendapat  dari  Imam  Yahya,  salah  seorang  fuqaha  Syi’ah, yang  mewajibkan  sutera  dikeluarkan  zakatnya,  seperti  zakat  madu karena kedua-duanya keluar dari pohon. 27
Di antara ulama Fiqh dari mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah  dan lain-lainnya  berpendapat  lain  tentang  hewan  ternak  yang dimaksudkan untuk investasi dan penambahan penghasilan. Mereka menggolongkannya  harta  dagangan  yang  oleh  karena  itu  wajib dihitung  nilai  antara  modal  dan  keuntungannya,  lalu  wajib dikeluarkan  zakatnya  2.5%  dari  modal  dan  keuntungan  tersebut.  Ini menurut  segolongan  ulam  Fiqh  mazhab  Zaidiah  seperti  Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya.
Seseorang yang membeli kuda untuk dijual produknya misalnya atau  sapi  untuk  dijual  susunya,  atau  ulat  sutera  untuk  dijual suteranya,  atau  sejenisnya, maka  orang  itu  harus  menghitung  nilai benda-benda  tersebut  bersama  dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar zakat perdagangan.
Hal  itu  tidak  hanya  berlaku  pada  hewan-hewan  produksi  saja, tetapi  juga  meliputi  seluruh  harta  benda  yang  diinvestasi  di  luar sektor perdagangan, seperti rumah-rumah yang disewakan atau lain- lainnya.  Sekarang cukup dikatakan bahwa pengiasan produk-produk hewani  dengan  madu  adalah  benar  dan  tidak  ada  alasan  untuk menolaknya.
26 Yusuf Qardlawi, hlm. 405
27 Yusuf Qardlawi 405-406

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Oleh  karena  itu,  Yusuf  Qardlawi  dalam  kitabnya Fiqh  Zakat berpendapat  bahwa  produk-produk  hewani  seperti  susu  dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu  dipungut  zakatnya  sebesar  sepersepuluh  dari  penghasilan  bersih (berlaku  pada  ternak-ternak  piaraan  yang  khusus  diambil  susunya dan tidak merupakan barang dagangan). 28

## Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan suatu penelitian para peneliti memerlukan metode- metode  tertentu  untuk  dapat  mengumpulkan  data.  Metode-metode tertentu  seperti  yang  telah  dikenal  selama  ini  yaitu  berupa  studi kepustakaan/studi  dokumen  ( documentary  study ),  wawancara  ( interview ), daftar pertanyaan (kuesioner), dan pengamatan (observasi). 29
Berkaitan  dengan  pernyataan  di  atas,  pengumpulan  data  dalam metode penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan/studi  dokumen  ( documentary  study ),  wawancara  ( interview ) dan  pengamatan  ( observasi ).  Karena  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif  bukan  kuantitatif.  Oleh  karena  itu,  metode  daftar pertanyaan tidak diperlukan dalam pengumpulan data.
Metode-metode tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan/Studi Dokumen ( Documentary Study ) Studi  dokumen  dalam  penelitian  ini  merupakan  dokumen  cetak
( hard  copy ).  Dokumen  cetak  ini  antara  lain  adalah  data  manajemen pengeluaran  dan  pemasukan  produksi  hewan  serta  data-data mengenai  hasil  dari  penjualan  produksi  hewan  tersebut.  Data-data tersebut dapat dijadikan penulis sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.
2. Wawancara ( Interview )
Metode  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara  secara langsung  dan  mendalam  yang  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematik, jelas  dan  terarah  sesuai  dengan  isu  hukum  yang  diangkat  dalam penelitian. 62 Dalam wawancara, penulis merupakan instrument paling utama,  karena  penulis  menyampaikan  pertanyaan  yang  tidak terstruktur.  Wawancara  ini  dilakukan  dengan  pihak  yang
28 Yusuf Qardlawi, hlm. 405-406
29 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.
18-19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
bersangkutan  dengan  permasalahan  ini,  yaitu  para  peternak  sapi perah  yang  ada  di  Desa  Bendosari  Kecamatan  Sanan  Kulon Kabupaten  Blitar,  di  ataranya  adalah  Abdul  Kalim,  Kasirin,  Sugito, Paelan, Ismadi dan H. Panggih Suparngadi. Selain itu juga wawancara dilakukan  dengan  petugas  KUD  di  Desa  tersebut  dimana  hasil produksi  hewan  tersebut  disetorkan,  sehingga  dengan  wawancara tersebut penulis dapat mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan hasil penjualan produksi hewan tersebut.
3. Pengamatan (Observasi)
Selain  menggunakan  metode  wawancara  dan  dokumentasi, penulis  juga  menggunakan  metode  observasi.  Karena  permasalahan ini  membutuhkan  penelitian  serta  penyelidikan  dan  juga  menguji hipotesis  dengan  cara  mempelajari  dan  memahami  mengenai  gejala- gejala  apa  saja  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  dapat mengakibatkan  adanya  suatu  permasalahan  di  dalamnya.  Dengan adanya  metode  observasi  ini  penulis  dapat  mengetahui gejala-gejala apa  saja  yang  terdapat  di  masyarakat,  sehingga  penulis  dapat melakukan penelitian mengenai gejala-gejala tersebut.

## Pelaksanaan Zakat
Fakta  yang  terjadi  di  Desa  Bendosari  Kecamatan  Sanan  Kulon Kabupaten Blitar menegaskan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak  sapi  perah mempunyai  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat hasil  dari  susu  perahan  ternaknya  jika  telah  mencapai nishab yang ditentukan, karena zakat  produk hewani berupa susu dapat dianalogikan pada  zakat  perdagangan,  sehingga  prosentase  zakatnya  adalah  sebesar 2.5% dari hasil bersih yang dikeluarkan setiap akhir tahun. 30
Sebagaimana  pendapat  segolongan  ulama  Fiqh  mazhab  Zaidiah seperti  Hadawiyah,  Muayyid  Billah  dan  lain-lainnya  bahwa  hasil produksi hewani termasuk komoditas perdagangan yang
diperjualbelikan.  Maka  sebaiknya  menggunakan nishab seperti  halnya zakat  perdagangan,  yaitu  sebesar  85  gram  emas  dan  apabila  diuangkan sebesar  Rp.  42.500.000,-  dengan  besar  zakat  sebanyak  2.5%  dari  hasil susu.
Memang  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  menentukan  kadar zakat  yang  harus  dikeluarkan  untuk  zakat  produk  hewani.  Dalam pelaksanaannya  masyarakat  bisa  memilih  salah  satu  dari  penganalogian

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
zakat  susu  baik  dengan  zakat  pertanian  maupun  dengan  zakat perdagangan.  Akan  tetapi  masyarakat  Desa  Bendosari  lebih  memilih menganalogikannya  dengan  zakat  perdagangan,  karena  pemahaman mereka bahwa hasil susu yang harus dizakati adalah hasil dari penjualan susu itu sendiri, sehingga jika dizakati juga mengikuti zakat perdagangan. Jika  demikian,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  oleh  Abdul Kalim,  Sugito  dan  Ismadi  yang  rata-rata  memiliki  ternak  berkisar  antara 10 – 14 ekor  sapi  perah,  yang  mana  tidak  semuanya  dapat  berproduksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika setiap tahunnya mereka rata- rata mengeluarkan biaya makan sebanyak Rp. 30.000.000,– per tahun dan kesehatan  sebesar  Rp.  936.000,–  per  tahun.  Adapun  penghasilan  yang didapatkan per tahun adalah sebesar Rp. 72.900.000,–.
Jika dikalkulasikan: Hasil Kotor Pengeluaran Jumlah Akhir Makan Kesehatan Rp. 72.900.000 Rp. 30.000.000 Rp. 939.000 Rp. 41.964.000
Dilihat  dari  tabel  di  atas  hasil  bersih  per  tahun  bisa  mencapai  Rp. 41.964.000,-.  Jika nishab- nya  sebesar  85  gr  emas,  maka  85  x  Rp.  500.000,- (harga per gram emas) = Rp. 42.500.000,-, maka mereka belum mempunyai kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  karena  masih  belum  mencapai nishab .
Kemudian, sebagaimana yang dipaparkan oleh Paelan. Jika sapi perah yang dimiliki sebanyak 20 ekor sapi perah dan yang berproduksi hanya 12 ekor  sapi  perah  maka,  untuk  biaya  makan  20  ekor  sapi  Paelan  dapat mengeluarkan  biaya  sebanyak  Rp.  144.000.000,-  per  tahun  dan  untuk biaya kesehatan bisa mencapai Rp. 960.000,- per tahun. Adapun sapi yang berproduksi  hanya  12  ekor  yang  per  tahunnya  bisa  menghasilkan sebanyak Rp. 194. 400.000,-.
Untuk  mengetahui  kewajiban mengeluarkan  zakat,  dapat dikalkulasikan: Hasil Kotor Pengeluaran Jumlah Akhir Makan Kesehatan Rp. 194.400.000 Rp. 144.000.000 Rp. 960.000 Rp. 49.440.000

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  penghasilan  bersih  Paelan  setiap tahunnya  mencapai  Rp.  49.440.000,-.  Jadi,  sebenarnya  ia  telah  wajib mengeluarkan  zakat  karena  hasil  susu  ternak  yang  dimilikinya  telah mencapai nishab , sedangkan nishab untuk zakat produksi hewani sebesar Rp. 42.500.000,-.
Kemudian  untuk  ternak  yang  dimiliki  oleh  H.  Panggih  Suparngadi.
Apabila  penghasilan  per  harinya  mencapai  300  liter  atau  Rp.  1.350.000,-, maka penghasilan per tahun yang didapat oleh H. Panggih mencapai Rp. 486.000.000,-.  Untuk  biaya  pangan  ternak  H.  Panggih  setiap  tahunnya mengeluarkan  biaya  sebesar  Rp.  187.200.000,-  dan  untuk  biaya  pekerja setiap tahun ia mengeluarkan biaya sebesar Rp. 84.240.000,-.
Hasil Kotor Pengeluaran Jumlah Akhir Makan Gaji Pegawai Rp. 486.000.000 Rp. 187.200.000 Rp. 84.240.000 Rp. 216.560.000
Jadi  penghasilan  bersih  H.  Panggih  per  tahun  adalah  sebesar  Rp. 216.560.000,-.  Kemudian  dari  hasil  bersih  yang  didapat,  H.  Panggih mengambil  2.5%  untuk  dikeluarkan  zakatnya  karena  ternak  susu  sapi perah yang ia  jalankan telah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat, sehingga zakat yang ia keluarkan per tahun sebesar Rp. 216.560.000 x 2.5% =  Rp.  5.414.000,-.  Zakat  tersebut  ia  serahkan  ke  madrasah,  pondok  atau masjid yang terletak di daerah pemukimannya.
Hal  ini  sesuai  dengan  perintah  Allah  terhadap  umat  Islam  untuk membayar  zakat  agar  harta  yang  dimilikinya  menjadi  bersih  dan  suci. Karena  kalau  tidak  dibayarkan  zakatnya,  harta  yang  dimiliki  menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. 31
Allah berfirman dalam QS. al-Zariyat (51) ayat 19 :
                                              

Artinya:  dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 32
Dari  ayat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hukum  zakat  itu  wajib,
31 Arif  Hidayat,  “  Pengertian,  Jenis  dan  Golongan  Penerima  Zakat  serta  Ruang Lingkupnya”,  http://basicartikel.blogspot.com/2013/pengertian-jenis-dan  golongan- penerima_24.html, diakses pada tanggal 2 Desember 2014
32 Q.S. al_Zariyat: 19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
sehingga setiap orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nishab harus  menyisakan  2.5%  dari  hartanya  untuk  dikeluarkan  zakatnya, sehingga harta yang mereka miliki menjadi suci dan bersih. Seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh para peternak di Desa Bendosari.
Data-data  di  atas  telah  sesuai  dengan  pelaksanaan  zakat  properti produktif.  Mayoritas  ahli  Fiqh  berpendapat  bahwa nishab zakat  properti produktif  dianalogikan  dengan nishab komoditas  perdagangan  dan  aset keuangan,  yaitu  sepadan  dengan  nilai  85  gram  emas  atau  200  dirham perak.  Penghitungan  tersebut  didasarkan  atas  prinsip  haul  yaitu dijumlahkan seluruh pendapatan periodik- bulanan ataupun tidak-selama satu  tahun.  Jika  kemudian  jumlah  total  pendapatan  tersebut  melebihi nishab , maka wajib dizakatkan. 33 Dalam hal ini yang menjadi objek zakat yang  dikeluarkan  zakatnya,  hanyalah  komoditas  perdagangannya  saja, seperti  susu  dan  sutera,  sedangkan  sarana  dan  prasarananya,  seperti pabrik dan sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. 34
Hal ini telah sesuai dengan pelaksanaan zakat yang dilaksanakan oleh Kasirin  dan  H.  Panggih  Suparngadi.  Mereka  telah  mengumpulkan  hasil dari ternak sapi perah yang dimiliki selama satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya.  Adapun  sarana  prasarana  yang  mereka  miliki  tidak dimasukkan dalam penghitungan zakat.

## Zakat Susu Sapi Perah Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardlawi
Pada  bab  sebelumnya  penulis  telah  menjelaskan  berbagai  hal mengenai zakat produksi hewani dan pendapat dari beberapa ulama Fiqh mengenai zakat produksi hewani. Sebagaimana dalam kitab Fiqh al-Zakat karya  Yusuf  Qardlawi  dijelaskan  bahwa  sesuatu  yang  dasarnya  belum dikeluarkan  zakatnya  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dari  produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan  produk hewani sejenisnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya termasuk produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.
Qardlawi  berpendapat  bahwa  produk-produk  hewani  seperti  susu dan sebagainya harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu  diambil  zakatnya  sebesar  sepersepuluh  atau  10%  dari  penghasilan bersih  (hal  ini  berlaku  pada  ternak-ternak  piaraan  yang  khusus  diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan) 78 dengan nishab sebesar lima  wasaq  (653  Kg  gabah  kering  atau  lima  puluh  kail  Mesir)  karena
33 M. Arief Mufraini, hlm. 95

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
dianalogikan dengan zakat pertanian.
Makanan  pokok  masyarakat  Indonesia  adalah  beras,  sehingga zakatnya  harus  memenuhi nishab sebesar  653  kg  gabah  kering.  Adapun harga  gabah  kering  per  kg  adalah  Rp.  4500,-.  Jadi, nishab -nya  adalah sebagai berikut:
Nishab Harga Per Kg Kewajiban Mengeluarkan Zakat Persentase Zakat Yang Dikeluarkan 653Kg Rp. 4500,- Rp. 2.938.500,- 10 % Rp. 293.850,-
Ketika  hasil  produk  hewani  berupa  susu  sudah  mencapai  Rp. 2.938.500,-,  maka  hasil  susu  tersebut  wajib  dizakati  sebesar  Rp.  293.850,- yang harus dikeluarkan setiap kali panen.
Dari  paparan  di  atas,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  Yusuf Qardlawi  dalam  kitabnya  yang  berjudul Fiqh  al-Zakat ,  jika  zakat  susu diqiyaskan  dengan  zakat  madu,  maka  Abdul  Kalim,  Sugito,  Ismadi, Paelan,  Kasirin  dan  H.  Panggih  Suparngadi  mempunyai  kewajiban mengeluarkan  zakat  karena  hasil  susu  yang  mereka  dapatkan  telah memenuhi nishab yang telah ditentukan.
Sebagaimana  pendapat  Yusuf  Qardlawi  yang  menyatakan  bahwa zakat  produk  hewani  baik  yang  berupa  susu  maupun  produk  lainnya harus disamakan seperti halnya zakat madu, maka zakat susu sapi perah ini prosentasenya adalah 10% dari hasil susu yang dikeluarkan setiap kali panen.  Sehingga  dari pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh peternak di Desa  Bendosari  sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  pada  sub  bab sebelumnya  tidak  sesuai  atau  masih  kurang  tepat  dengan  pelaksanaan zakat  sebagaimana  tertera  di  dalam  kitab Fiqh  al-Zakat milik  Yusuf Qardlawi yang menetapkan bahwa persentase zakat susu adalah 10% dari hasil susu yang didapat setiap kali panen.
Dalam  pelaksanaannya,  Kasirin  dan  H.  Panggih  Suparngadi mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari pendapatan bersih hasil susu sapi perah  yang  mereka  keluarkan  setiap  tahun  sekali.  Ini  tidak  sesuai dengan  pendapat  Yusuf  Qardlawi  dalam  kitabnya Fiqh  al-Zakat yang menyatakan  bahwa  zakat  dari  hasil  susu  sapi  perah  yang  dikeluarkan haruslah sebesar 10% dari hasil susu yang dikeluarkan setiap kali panen. Hal ini dikarenakan para peternak masyarakat Desa Bendosari dalam melaksanakan zakat tidak mengacu pada Fiqh al-Zakat buah karya Yusuf

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Qardlawi  yang  sampai  sekarang  karyanya  sangat  terkenal  di  kalangan masyarakat.  Akan  tetapi,  mereka  lebih  cenderung  pada  pendapat segolongan  ulama  Fiqh  mazhab  Zaidiah  seperti  Hadawiyah,  Muayyid Billah  dan  lain-lainnya  yang  menyatakan  bahwa  hasil  produksi  hewani termasuk  komoditas  perdagangan  karena  diperjualbelikan,  sehingga zakat  produk  hewani  berupa  susu  dianalogikan  dengan  zakat perdagangan.  Dalam  pelaksanaannya,  mereka  menerapkan  sebagaimana pendapat  yang  mereka  ikuti,  yaitu  dengan  menganalogikannya  dengan zakat perdagangan bukan dengan zakat pertanian sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqh al-Zakat buah karya Yusuf al-Qardlawi.
Dari  data-data  yang  penulis  paparkan  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  para  peternak  sapi  perah  di  Desa  Bendosari  dalam pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan  zakat  yang  terdapat dalam  kitab  fiqh  zakat  Yusuf  Qardlawi  karena  mereka  lebih  memilih mengikuti pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa susu merupakan komoditas perdagangan yang diperjualbelikan.

## Penutup
Pelaksanaan  zakat  susu  di  Desa  Bendosari  hanya  dilakukan  oleh mereka yang  hasil  ternaknya  telah  mencapai nishab dan  para  peternak besar  atau  yang  biasa  masyarakat  sana  sebut  dengan  “juragan  sapi perah”.  Biasanya  mereka  menyisakan  2.5%  dari  hasil  susu  untuk dizakatkan sebagaimana yang telah disyari’atkan oleh agama. Zakat-zakat yang mereka keluarkan itu terkadang mereka berikan kepada masyarakat sekitar,  madrasah,  pondok  atau  masjid  di  sekitar  kawasan  pemukiman mereka.  Penyaluran  zakat  susu  sapi  perah  ini  mereka  salurkan  sendiri  secara langsug tanpa melalui Badan Amil Zakat (BAZ).
Menurut  Yusuf  Qardlawi  zakat  susu  sapi  perah  merupakan  bentuk zakat kontemporer yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat  yang harus  dikeluarkan  yaitu  sebesar  10%  dari  jumlah  susu  yang  diperoleh yang  dikeluarkan  setiap  kali  panen.  Hal  ini  dikarenakan  zakat  susu dianalogikan  dengan  zakat  pertanian,  sehingga  prosentase  zakatnya disamakan  dengan  zakat  pertanian.  Akan  tetapi,  masyarakat  di  Desa Bendosari  dalam  kebiasaannya  mengeluarkan  zakat  hasil  susu  sebesar 2.5%.  Menurut  mereka  zakat  susu  dianalogikan  dengan  zakat perdagangan sehingga dilaksanakan setiap tahun sekali. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat susu yang dilakukan oleh peternak di Desa Bendosari masih  belum  sesuai  dengan  pelaksanaan  zakat  sebagaimana  dijelaskan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
oleh Yusuf Qardlawi dalam kitabnya Fiqh Zakat karena dalam keseharian mereka  tidak  menggunakan  pendapat  Yusuf  Qardlawi  sebagai  landasan dalam mengeluarkan zakat.
Daftar Pustaka
Bambang Wahyu. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika,
2008.
Fahruddin. Fiqh  dan  Manajemen  Zakat  di  Indonesia. Malang:  UIN  Press, 2008.
Fakhruddin  al-Muhsin. Ensiklopedi  Mini  Zakat. Terj.  Agus  Abu  Aufia. Bogor: Darul Ilmi,2011.
M. Ali Hasan. Zakat dan Infak . Jakarta: Kencana, 2008.
M. Arief Mufraini. Akuntasi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana, 2006. M. Nashiruddin al-Albani. Ringkasan Shahih Bukhari. Terj. As’ad Yasin dan Elly Latifa. Jakarta: Gema Insani,2003.
Muhammad  Yunus. Kamus  Bahasa  Arab  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,2007.
Sudirman. Zakat  Dalam  Pasaran  Arus  Modernitas. Malang:  UIN  Malang Press, 2007.
Yusuf  Qardlawi. Hukum  Zakat. Terj.  Salman  Harun,  Didin  Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, t.t.
Johani. Zakat ‘Asl (Madu Lebah) Dalam Prespektif Yusuf al-Qardlawi, Skripsi Fakultas Syari’ah , Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005.
Lembaga  Amil  Zakat,  “Fiqh  Zakat”,  http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal- harta/
Islamobile, “Yusuf al-Qardlawi”, http://Islamobile.net/?p=85 Siti Maesaroh, “Makalah Yusuf al-Qardlawi”, http://www.academia.edu/3614949/MAKALAH_YUSUF_AL- QARDAWI
Suhartono, “YUSUF QARDLAWI: (Percikan Pemikiran  Fiqh dan Metode Ijtihadnya)”, http//artikelfakta.blogspot.com/2013/07/yusuf- qardlawi-percikan-pemikiran-Fiqh.html
Hidayat,  Arif.  “  Pengertian,  Jenis  dan  Golongan  Penerima  Zakat  serta RuangLingkupnya”,http://basicartikel.blogspot.com/2013/pengertia n-jenis-dan golongan-penerima_24.html.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx