Volume 4 Issue 2, September 2020: pp. 219-238. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia
The Urgency of Regulating Trading in Influence as Corruption in the Indonesian Criminal Law Framework
Muhammad Yusril Irza 1 , Nyoman Serikat Putra Jaya 2
1. Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: muhammadyusrilirza@gmail.com
2. Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: putrajaya1984@yahoo.co.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Urgency of Regulations; Trading in Influence; Corruption Crime Trading  in  Influence  is  a  corrupt  behavior  that  deviates  from  ethics  and morality  because  it  aims  to  gain  an  improper  advantage  by  utilizing  or misusing influence  either  because  of  public  office  or  influence  arising from political relations, kinship, friendship, or other relationships. This article aims to find out and analyze the concept of trading in influence and the policy of regulating trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia. This research uses doctrinal law research. From several cases of corruption, it was found that substantially there had been an act of trading in influence, but because there was not yet a positive criminal law regulation against the act of trading in influence into the PTPK Law, so it was processed using bribery articles  because  it  happened  that  the  perpetrator  was  a  state  organizer, whereas the act brought much influence is exercised by political figures who are  not  state  administrators  but  have  a  major  influence  on  government officials. The main difference in the act of trading influence with bribery is located in the legal subject, wherein the act of trading in influence people who have  influence  (not  only  civil  servants  or  state  administrators)  while  in bribery must be civil servants or state administrators. Second, the actions of the perpetrators in the act of trading in influence do not have a direct conflict with  their  obligations  or  authority  but  take  advantage  of  their  real  or perceived  influence,  while  the  bribery  must  act  or  not  act  contrary  to  his obligations or authority or acceptance is related to his position and contrary to his obligations.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Urgensi Pengaturan; Perdagangan Pengaruh;
Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan trading  in  influence merupakan  perilaku  koruptif  yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan  keuntungan  yang  tidak  patut  dengan  memanfaatkan  atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul  dari  hubungan  politik,  kekerabatan,  persahabatan  atau  hubungan lainnya.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang bagaimana  konsep  perbuatan trading  in  influence serta  kebijakan pengaturan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Dari beberapa kasus
korupsi  ditemukan  secara  substansi  telah  terjadi  perbuatan trading  in influence , namun karena belum pengaturan hukum pidana positif terhadap perbuatan trading in influence ke dalam UU PTPK, sehingga diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara  negara,  padahal  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh banyak  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  politik  yang  bukan  penyelenggara negara  tetapi  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pejabat  pemerintahan.
Perbedaan  utama  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  dengan  suap adalah  terletak  pada  subyek  hukum,  dimana  dalam perbuatan  trading  in influence orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara  negara)  sedangkan  dalam  suap  harus pegawai  negeri  atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan trading in influence tidak  memiliki  pertentangan  secara  langsung  dengan  kewajiban atau  kewenangannya  tetapi  memanfaatkan  pengaruhnya  yang nyata  atau dianggap  ada,  sedangkan  suap  harus  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

## 1. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  di Indonesia.  Saat  ini  Indonesia  sedang  berada  pada  masa  krisis  korupsi.  Tindak  pidana korupsi memiliki dampak yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat.  Hal  itu  menjadikan  tindak  pidana korupsi  dikategorikan  bukan  lagi  sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  sudah  menjadi kejahatan  yang  luar  biasa.  Usaha  dalam  pemberantasannya  tidak  bisa  lagi  digunakan dengan cara-cara yang biasa, tetapi diharuskan dengan cara-cara yang luar biasa. 1
Menurut  sudut  pandang  hukum,  pengertian  korupsi  sendiri  sudah  secara  eksplisit dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo . Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU PTPK). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dapat dirumuskan ke tiga puluh bentuk tindak  pidana  korupsi.  Pada  dasarnya  dari  ketiga  puluh  bentuk  tindak  pidana  korupsi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: Korupsi yang merugikan kerugian keuangan Negara;  Suap-menyuap;  Penggelapan  dalam  jabatan;  Pemerasan;  Perbuatan  Curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi. Adanya penggolongan tersebut bisa kita  ketahui  bahwa  korupsi  selama  ini  tidak  hanya  berupa  pengambilan  uang  atau mengambil  sejumlah  uang  saja,  namun  masih  bayak  jenis-jenis  korupsi  lainnya  yang belum kita ketahui. 2
1 Eka Yuliastuti, “Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada  Kejaksaan  Negeri  Karanganyar),” Al-Wathan:  Jurnal  Ilmu  Syariah 1,  no.  1  (2020):  1 – 20, https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/6, 8.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 14.
Perkembangan tindak pidana korupsi yang begitu cepat di Indonesia tidak mampu diikuti secara maksimal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. 3 Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh penggagas hukum progresif yakni Satjipto Rahardjo bahwa  hukum  senantiasa  tertinggal  di  belakang  perkembangan  obyek  yang  diaturnya sendiri. 4 Harus kita akui bahwa modus dan pelaku tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu sudah mengalami suatu perubahan yang berarti. Hal ini bisa disaksikan pada kasus- kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh  penegak  hukum  baik  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, yang ternyata ditemukan beberapa kasus yang secara normatif belum ada pengaturannya dalam UU PTPK.
UU PTPK saat ini ternyata masih ada beberapa ketentuan yang belum diatur di antaranya yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuapan  terhadap pejabat  publik asing, perintangan  terhadap  pengadilan  ( obstruction  of  justice ),  sampai  hal  yang  benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia, ialah “memperdagangkan pengaruh” ( Trading in Influence ). 5
Dasar hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia bisa kita ditemukan dalam  rumusan  Pasal  18  huruf  (a)  dan  huruf  (b) United  Nations  Convention  Against Corruption ,  2003  (UNCAC)  yang  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia  pada  tanggal  19 September  2006  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United Nations Convention Against Corruption . Namun, Indonesia sebagai Negara peserta belum  sama  sekali  mengakomodasi  ketentuan  atau  norma  yang  ada  dalam  UNCAC khususnya perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam UU PTPK  maupun hukum pidana  nasionalnya.  Sementara  sudah  banyak  negara  peserta  yang  telah  mengatur perdagangan pengaruh di dalam hukum pidana nasionalnya, seperti Perancis, Belgia, dan Spanyol. 6
Jika  kita  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  rumusan  yang  ada  dalam  perbuatan memperdagangkan pengaruh mirip dengan rumusan penyuapan, akan tetapi lebih luas. 7 Tindak  Pidana trading  in  influence di  Indonesia  saat  ini  lebih  luas  cakupannya  dengan tindak pidana penyuapan, karena melibatkan “penyalahgunaan pengaruh yang nyat a atau diperkirakan,  bukan  “berbuat  atau  tidak  berbuat”  (sesuai  dengan  kemauan  pemberi suap). 8 Sekilas, ketentuan ini sangat mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Jika kita perhatikan lebih lanjut tujuannya memang sama, namun pasal-pasal suap yang kita
3 Arhjayati Rahim and Noor Asma, “Analisis Substansi Pidana Uang Pengga nti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” Gorontalo Law Review 3,
no. 1 (April 30, 2020): 93 – 105, https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910, 99.
4 Febri  Handayani,  “The  Pernicious  Consequences  Of  Political  Corruption  In  Indonesia,” Prophetic  Law Reviewie 1, no. 1 (December 2, 2019): 1 – 20, https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art1, 14.
5 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 251.
6 Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 12 – 23, https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12- 23, 18.
7 Hamzah, Op.Cit., 255.
8 Sari and Jaya, Op.Cit., 19. ”
ketahui selama ini di dalam UU PTPK saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
Hal ini dapat mengakibatkan risiko bagi keberlanjutan dalam pemberantasan korupsi di masa  depan,  karena  perbuatan trading  in  influence belum  digolongkan  sebagai  tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif di Indonesia. Itu jelas, jika pelaku perbuatan trading  in  influence adalah  Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai  Negeri  bisa  diproses dengan  tindak  pidana  suap,  namun  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  jika pelakunya  bukan  dari  Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai  Negeri.  UU  PTPK  Indonesia hampir  menemukan  jalan  buntu,  padahal  kebutuhan  untuk  mengutamakan pemberantasan  korupsi  di  sektor  politik  adalah  sebuah  keniscayaan.  Adanya  praktik trading in influence sangat besar kemungkinannya terjadi di Indonesia tetapi belum ada peraturan positif saat ini yang telah mengaturnya.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. 9 Sumber informasi hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  relevan)  untuk selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah perundang-undangan,  konseptual,  dan  analisis  dalam  membantu  pemecahan  rumusan masalah. 10 Sumber data  penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan,  literatur,  data,  dan  beberapa  dokumen  yang  terkait,  serta  bahan hukum  tersier  untuk  menjelaskan  dan  membantu  dalam  menganalisis  bahan  hukum primer maupun sekunder. 11

## 3. Konseptualisasi Trading in Influence
Secara konsep, perbuatan trading in influence memang sulit dipahami dan juga sulit untuk digambarkan bentuknya. Mengutip dari Michael Johnston, seorang peneliti di Cambridge University juga menyatakan bahwa “The scope of Influence Market corruption is difficult to specify”. 12 Itulah alasan, yang menurut Association of Accredited Public Policy Advocates to the  European  Union (AAELP),  beberapa  negara  tidak  mau  untuk  memidana trading  in influence ini.  AAELP  juga  menyatakan  bahwa:  “ The  difficulty  in  criminalising  trading  in influence  is  that  the  corrupt  act  is  not  obvious.  Whether  an  official  is  influenced  is  often
9 Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Criminal Objectives Integrality in the Indonesian  Criminal  Justice  System,” Al-Risalah 19,  no.  2  (December  16,  2019):  179 – 190, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458, 181.
10 Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti, “Urgensi Penceg ahan Tindak Pidana Curang (Fraud)  Dalam  Klaim  Asuransi,” Halu  Oleo  Law  Review 4,  no.  1  (March  19,  2020):  38 – 53, https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863, 40.
11 Hari  Sutra  Disemadi  dan  Paramita  Prananingtyas,  “Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia,” Wawasan  Yuridika 4,  no.  1 (2020): 1 – 16. 12 Michael Johnston, Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy (London: Cambridge University Press, 2005), 86.
difficult to prove because the causal connection between the actor who acts and the actor who is being influenced is not so clear and remains difficult to investigate and prove”. 13
Beberapa  ahli  dan  lembaga  sudah  berusaha  merumuskan  definisi trading  in  influence . Adapun  definisi trading  in  influence yang  penulis  bisa  temukan  di  dalam  beberapa literatur, antara lain sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC: “ Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally”. Secara sederhana  diartikan  bahwa  setiap  negara  pihak  dapat  mempertimbangkan  untuk mengambil  tindakan-tindakan  legislatif  dan  lainnya  yang  dianggap  perlu  untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
a. “The  promise,  offering  or  giving  to  a  public  official  or  any  other  person,  directly  or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”. (Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun); dan
b. “The  solicitation  or  acceptance  by  a  public  official  or  any  other  person,  directly  or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage”. (Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  manfaat  yang  tidak  semestinya  untuk dirinya  atau  untuk  orang  lain  agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  dianggap  ada  dengan  maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya).
Menurut pada penelitian BEEPS, trading in influence dapat diartikan sebagai perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja  menjanjikan,  menawarkan  atau  memberikan  kepada seseorang  pejabat  publik  atau  orang  lain,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  suatu keuntungan  yang  tidak  semestinya,  agar  pejabat  publik  itu  menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata,  atau  yang  diperkirakan,  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. 14 Dalam arti sempit pengertian dari trading in influence yaitu menggunakan pengaruh (kekerabatan,
13 Johnston, Ibid., 90. 14 Alfero  Septiawan,  “Dampak  Trading  in  Influence  Pada  Pelayanan  Publik  di  KEMENAG,” Ombudsman Republik
Indonesia , last modified 2019,
diakses Januari 2, 2020,
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di- kemenag.
kekeluargaan, persahabatan atau hubungan lain) untuk menghasut pejabat publik demi memuluskan  kepentingan  seorang  pengusaha  atau  pelaku  korupsi. 15 Korupsi  ini  tidak memakai suap sehingga korupsi ini dilakukan melalui kekerabatan.

## 4. Bentuk-bentuk Trading in Influence
Trading  in  influence merupakan  suatu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sulit  untuk digambarkan dan dimengerti, karena mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. 16 Banyak negara  yang  sudah  menjalankan  norma-norma  yang  berkaitan  dengan  perdagangan pengaruh, di antaranya seperti di Perancis, Spanyol dan Belgia. Namun tidak jarang juga di  beberapa  negara  lainnya  juga  tidak  mau  atau  enggan  untuk  menerapkan  aturan tersebut. 17
Beberapa  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi Council  of  Europe  Criminal  Law Convention  on  Corupption (CoE)  seperti  Swedia,  Denmark,  dan  Inggris  mereservasi (meniadakan  atau  mengubah  akibat  hukum)  konvensi  yang  terkait  dengan trading  in influence . 18 Di Swedia, sebagian besar kasus yang terkait dengan trading in influence yang diatur dalam Pasal 12 CoE dijerat dengan ketentuan pasal suap biasa. Artinya, trading in influence dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap yang bisa dijerat dengan pasal penyuapan.  Sedangkan,  Denmark  melihat trading  in  influence sebagai  perbuatan  yang berkaitan dengan suap di sektor swasta, jadi tidak bisa mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik ( public official ). 19
Bahkan di Inggris, trading in influence tidak diatur secara tegas dalam hukum positifnya dengan alasan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas pelobian yang diakui ( acknowledged lobbying activities ). Demikian pula  dengan Swedia yang  tidak  menjerat  semua  pelaku trading  in  influence karena  kriminalisasi  terhadap perbuatan  ini  dapat  mengakibatkan  konflik  dengan  hak  atas  kebebasan  berekspresi mengingat aktivitas lobi-melobi (di negara tersebut) tidak diakui sebagai perbuatan yang ilegal. 20
Dasar  pertimbangan  dari  beberapa  negara  tersebut  dengan  menganggap  bahwa perdagangan  pengaruh  dalam  bentuk  lobi-lobi  sulit  untuk  dikriminalisasi  karena merupakan bagian dari praktik bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktik lobi pada kenyataannya juga banyak yang tidak sesuai atau menyimpang. Khususnya lobi-lobi yang
15 I Gusti Ayu Werdhiyani and I Wayan Parsa, “Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Kertha Wicara 8, no. 1 (2018): 1 – 14, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48516, 13.
16 Sari and Jaya, Op.Cit., 20. ”
17 Muhammad  Bondan  Ferry  Prasetio,  Pujiyono,  and  Umi  Rozah,  “Kebijakan  Kriminalisasi Memperdagangkan  Penga ruh  (Trading  In  Influence)  Sebagai  Delik  Korupsi  Di  Indonesia,” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1 – 18, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15538, 12.
18 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 611.
19 Starke, Ibid., 613. 20 Starke, Ibid., 614.
berujung  pada  keuntungan  materiil  dan  mengabaikan  kepentingan  umum  ( public interest ).
Lain  juga  dengan  lobi  yang  terjadi  pada  sektor  swasta  dan  tidak  ada  irisannya  dengan kepentingan umum, maka hal tersebut tentu saja dapat dibenarkan. Namun apabila sudah keluar dari jalurnya maka harus ada tindakan hukum terhadap penyimpangan tersebut. Di  beberapa  literatur,  perdagangan  pengaruh  merupakan  jenis trilateral  relationship dalam tindak pidana korupsi. Kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak: yakni dua  pelaku  dari  sisi  pengambil  kebijakan,  termasuk  orang  yang  menjual  pengaruhnya (tidak harus dari pejabat publik atau penyelenggara negara); dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.
Berkaitan  dengan  itu,  sekurang-kurangnya  terdapat  tiga  pola  dalam  perdagangan pengaruh: 21

## 4.1. Pola vertikal
Perdagangan pengaruh dengan pola vertikal atau ke atas ini bisa digambarkan sebagai berikut:
Penjelasan:
1) Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh;
2) Dalam model  perdagangan pengaruh  vertikal, pihak  yang berpengaruh merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan/ kewenangan; dan
3) Pengaruh yang dipunyainya dipakai untuk memberikan insentif kepada perorangan atau  kelompok  tertentu.  Contoh  ilustrasi  kasus  seorang  pengusaha  (baca  A)  yang menjadi donator politik seorang kepala daerah (B) ingin mengubah jumlah nominal retribusi  dalam  sebuah  Perda  Retribusi,  karena  memberatkan  bisnisnya.  Perda Retribusi tersebut mengatur bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp 20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut.
Posisi pihak:
21 Donal  Fariz  et  al., Kajian  Implementasi  Aturan  Trading  in  Influence  Dalam  Hukum  Nasional (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), 28-36.
1) A merupakan seorang pengusaha tambang sekaligus merupakan salah satu donatur dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Berani. A menjadi donatur bagi B pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah;
2) B merupakan kepala daerah di Kabupaten Berani. Kronologis kasus - Sebagai seorang pengusaha  tambang  di  Kabupaten  Berani,  A  sangat  berkeinginan  Perda  Retribusi Kabupaten  Berani  terkait  dengan  besaran  retribusi  bahan  tambang  yang  melintasi jalan  kabupaten  untuk  direvisi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperbesar  margin keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut;
3) Perda  tersebut  mengatur  setiap  hasil  tambang  berupa  batu  bara  yang  melintasi Kabupaten Berani wajib dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000 per ton. Si pengusaha ingin  nominal  tersebut  dikurangi  menjadi  hanya  Rp.  5.000  per  ton.  -  Untuk merealisasikan  niatnya  tersebut,  si  pengusaha  melobi  si  bupati.  Karena  pernah menjadi donatur politiknya, si bupati tidak berkeberatan untuk mengubah perda itu;
4) Bupati kemudian melakukan sebuah tindakan tertentu untuk merevisi secara terbatas Peraturan Daerah Retribusi tersebut bersama DPRD Kabupaten Berani. Revisi ini pun menemui jalan mulus karena si bupati memiliki mayoritas pendukung di DPRD;
5) Revisi perda pun berhasil dilakukan sehingga nominal retribusi turun drastis hanya menjadi Rp 5.000 per ton.
Analisis kasus:
Dalam ilustrasi kasus di atas, si kepala daerah menggunakan otoritas yang dia miliki untuk memberikan insentif khusus kepada donatur politiknya berupa revisi peraturan daerah untuk mengurangi nominal retribusi. Retribusi yang awalnya Rp 20.000 berubah menjadi Rp. 5.000. Sulit untuk dibantah bahwa motivasi si kepala daerah dalam mengubah aturan tersebut disebabkan karena faktor si pengusaha tambang pada masa lalu pernah menjadi donatur politiknya.
Dalam kasus ini, si kepala daerah tidak menerima dana langsung. Namun revisi tersebut dilakukan  atas  motivasi  balas  jasa  kepada  donatur  politiknya  tersebut.  Jika  si bupati/kepala  daerah  menerima  uang  atas  jasa  merevisi  perda  dilakukan  dia  bisa langsung dikenakan dengan pasal-pasal suap. Namun karena tidak menerima uang secara langsung,  maka  tidak  bisa  dijerat  dengan  pasal-pasal  suap.  Di  sisi  yang  lain,  si  kepala daerah pun tidak bisa dijerat dengan delik merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2 UU PTPK karena kekurangan unsur “melawan hukum”.

## 4.2. Pola vertikal dengan broker
Pola  perdagangan  pengaruh  vertikal  dengan  calo/  broker  dapat  diilustrasikan  sebagai berikut:
Penjelasan:
1) Model perdagangan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga;
2) Dalam  model  ini,  broker  menjadi  individu  atau  kelompok  yang  memanfaatkan pengaruh si pejabat publik; dan
3) Modal ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.
Contoh ilustrasi kasus:
Pihak yang berpengaruh (baca A) merupakan seorang hakim agung yang menjadi salah satu majelis dalam sengketa sebidang tanah di Jl. Gatot Subroto. A memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai swasta. Untuk mengetahui dan mempengaruhi putusan si hakim agung di tingkat kasasi, si pihak berperkara (baca C) dapat menghubungi anaknya A.
Kronologis kasus:
1) Sengketa sebidang tanah seluas 4000 M2 di Jalan Gatot Subroto memasuki tahapan kasasi  di  Mahkamah  Agung.  C  sebagai tergugat  ingin  memenangkan  perkaranya  di tingkat kasasi, karena sudah dua kali kalah di tingkat pertama dan banding;
2) Untuk dapat memenangkan perkaranya tersebut, C menemui B karena ia mengetahui bahwa Hakim A memiliki seorang anak, yakni B tersebut;
3) Tujuan C menemui B adalah untuk melobi agar B dapat mempengaruhi putusan dalam sengketa a quo ;
4) Agar B mau melakukan lobi, C memberikan B sebuah mobil sedan sport seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5) Lobi anak kepada orang tua berhasil (baca B kepada A), sehingga si C dimenangkan dalam sengketa tersebut. Dalam melakukan lobinya, B menceritakan kepada ayahnya sebagai  hakim  bahwa  B  dijanjikan  sebuah  mobil  jika  C  menang  dalam  perkara tersebut. Mobil ditujukan kepada B, bukan kepada A sebagai hakim.
Analisa aktor:
1) Sebagai  hakim,  A  sudah  dipengaruhi  anak  dalam  mengambil  keputusan  sebuah perkara. Walaupun tidak menerima uang, ia dapat dijerat dengan pasal perdagangan
pengaruh pasif, karena putusannya telah memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak semestinya bagi anaknya tersebut;
2) Sebagai pegawai swasta, B sudah menerima janji untuk mempengaruhi orang tuanya (hakim A), sehingga ia dijerat dengan perdagangan pengaruh pasif; dan
3) Sebagai pihak yang berperkara, C memberikan sesuatu kepada B agar mempengaruhi A. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat dijerat dengan perdagangan pengaruh aktif.

## 4.3. Pola horizontal
Perdagangan  pengaruh  dengan  bentuk  horizontal  atau  mendatar  dapat  digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Penjelasan:
1) Dalam  model  perdagangan  pengaruh  horizontal,  klien  atau  pihak  berkepentingan bersama  calo  merupakan  dua  pihak  yang  aktif,  sementara  otoritas  pejabat  publik merupakan pihak yang dipengaruhi;
2) Klien  menyerahkan  uang  kepada  pihak  berpengaruh  yang  bukan  penyelenggara negara;
3) Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat  publik, maka  dapat langsung dijerat dengan pasal suap; dan
4) Model kedua horizontal banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.
Contoh ilustrasi kasus:
Seorang  pengusaha  (Baca:  A)  mendekati  seorang  Ketua  Umum  Partai  Politik  (Baca:  B) untuk memperoleh sebuah proyek pengadaan dengan cara mempengaruhi pejabat publik yang satu partai dengan B. Pejabat publik yang dipengaruhi tersebut kita sebut dengan “C”.
Posisi Pihak:
1) A merupakan seorang pengusaha yang disebut dengan klien. A mendekati B dengan tujuan mempermudah lobi kepada C untuk mendapatkan sebuah proyek;
2) B merupakan seorang ketua umum partai politik. B bukanlah seorang pejabat publik yang berlatar belakang penyelenggara negara, namun dia memiliki akses kekuasaan khususnya kepada C yang merupakan kader dari partai politiknya; dan
3) C  merupakan  pejabat  publik.  Di  tangan  pejabat  publik  ini,  sebuah  kebijakan  dan keputusan  dilahirkan.  Sehingga  C  yang  merupakan  pejabat  publik  atas  permintaan atau pengaruh ketua umum partai politik tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu A dalam mendapatkan proyek.
Kronologis kasus:
1) Sebagai  seorang  pengusaha  konstruksi,  A  mendapat  kabar  bahwa  di  Kementerian Pekerjaan  Umum  akan  diadakan  proyek  senilai  114  milyar  rupiah  untuk  proyek irigasi  di  daerah  Indonesia  Bagian  Timur.  Sebagai  seorang  pengusaha,  A  sangat berminat  untuk  bisa  memenangkan  proyek  pengerjaan  tersebut.  Namun  A  sadar bahwa  untuk  memenangkan  proyek  tersebut  tidak  akan  mudah  karena  pasti  akan muncul banyak pesaing;
2) Menyadari kondisi tersebut, A kemudian mendekati menteri pekerjaan umum melalui B yang notabene merupakan ketua umum partai politik si menteri. Hal ini disadari bahwa menteri akan sangat mudah dipengaruhi jika sang ketua umum sudah dapat dipengaruhi;
3) Si pengusaha kemudian memberikan janji kepada B sebagai ketua umum partai akan mendapatkan uang sebesar 5 persen dari nilai proyek jika dia dimenangkan dalam tender di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut;
4) Proses tender berjalan, pada akhirnya hasil tender memenangkan A karena B berhasil mempengaruhi C untuk memenangkan proyek tersebut;
5) Karena  dapat  memenangkan  tersebut,  A  kemudian  menyerahkan  uang  sebesar  5 persen dari nilai proyek yang diperoleh kepada B sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan proyek tersebut.

## Analisa kasus:
Dari  gambaran  di  atas  dapat  ditunjukkan  bahwa  pengaruh  yang  dimiliki  ketua  umum partai  digunakan  untuk  mempengaruhi  kadernya  dalam  sebuah  pengadaan  di Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Ini  dilakukan  karena  adanya  sebuah commitment  fee sebesar  5  persen  dari  nilai  proyek  yang  dapat  dijanjikan.  Kasus  di  atas  menunjukkan bentuk trading in influence sebagai trilateral relationship : karena ada pihak berpengaruh (B), pihak yang mempengaruhi (A), dan pihak yang dipengaruhi (C).
Dalam kasus di atas, apakah delik suap bisa digunakan untuk menjerat ketua umum partai politik tersebut sebagai pihak yang mempengaruhi pejabat publik? Jawabannya tidak. Hal ini disebabkan ketua umum bukanlah seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan  kewenangan  yang  melekat  padanya  ( direct  authorities ),  sehingga  pasal-pasal  suap dalam UU PTPK (Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 a) tidak bisa digunakan untuk menjerat yang bersangkutan. Akibatnya, ketua umum partai politik dengan kekuasaan politik yang dimilikinya tersebut tidak bisa dijerat secara hukum melalui pasal-pasal suap dalam UU
PTPK.  Padahal  yang  bersangkutan  merupakan beneficiary actor karena  menerima commitment fee dari si pengusaha atas proyek pemerintah.
5. Penerapan Norma Trading in Influence di Beberapa Negara

## 5.1. Perancis
Di  Peranci s,  “memperdagangkan  pengaruh”  diatur  dalam Nouveau  Code  Penal (KUHP Prancis) tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP Perancis mengatur trading in influence , baik pasif maupun aktif ( trafic d'influence ). 22 Bentuk memperdagangkan pengaruh dalam KUHP  Perancis  dibagi  menjadi  dua.  Dalam  bentuk  yang  pertama,  diatur memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien  adalah  perorangan.  Kedua  bentuk  ini  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Lain  hal dengan  pelanggaran  penyuapan,  status  orang  yang  menggunakan  pengaruhnya  untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat. 23
Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum  Perancis  dipahami  sebagai  otoritas  legislatif  dan  administratif.  Dengan  adanya Pasal  435-2  dan  435-4,  legislator  Perancis  memperluas  ruang  lingkup  tindak  pidana memperdagangkan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat  publik  atau  orang  yang  menjabat  di  organisasi  internasional  (Uni  Eropa,  PBB, NATO, dan lain-lain). Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, di mana pengaruh dapat  diberikan  secara  ilegal,  dalam  rangka  memenuhi  kewajibannya  berdasarkan Konvensi  UNCAC  dan  CoE,  Parlemen  Perancis  memutuskan  untuk  tidak  memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (baca: pejabat) dari luar negeri karena memperdagangkan pengaruh tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.

## Perdagangan Pengaruh Menurut The Nouveau Code Penal
Pokok  tindak  pidana  perdagangan  pengaruh  diatur  dalam  Pasal  432-11  (1)  (2) (perdagangan  pengaruh  pasif  oleh  pejabat  publik),  Pasal  433-2  (1)  (perdagangan pengaruh pasif oleh orang pribadi), Pasal 433-1 (2) (perdagangan pengaruh aktif pejabat publik), dan Pasal 433-2 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh orang pribadi). Pengaturan Perancis  dijadikan  sebagai  model  untuk  aturan  hukum  pada  konvensi  internasional sebagaimana  yang  disebut  di  atas.  Sebagai  contoh,  Pasal  432-11  menjelaskan,  dalam alternatif kedua, pelanggaran perdagangan pengaruh pasif dilakukan oleh pejabat publik.
22 Perdagangan pengaruh pasif menganggap bahwa seseorang mengambil keuntungan dari pengaruhnya secara nyata atau diasumsikan dengan otoritas publik, meminta atau menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mengamankan bagi orang yang memberikan hadiah, manfaat atau mendukung otoritas publik. Perdagangan aktif dalam mempengaruhi mengandaikan bahwa seseorang menawarkan imbalan kepada  seseorang  yang  dia  percaya  memiliki  pengaruh  dengan  otoritas  publik  untuk  memperoleh manfaat atau bantuan dari orang-otoritas publik
23 Fariz et al., Op.Cit., 22.
Dalam  hal  kemungkinan  si  pelaku,  keuntungan  yang  diterima  dan  cara  menerima (meminta  atau  menerima),  penyuapan  dan  memperdagangkan  pengaruh  dalam  hal  ini adalah  sama.  Berkenaan  dengan  perdagangan  pengaruh,  tindak  pidana  dengan memperdagangkan  pengaruh,  menetapkan  bahwa  manfaat  potensial  yang  termasuk adalah “setiap keputusan dari otoritas publik yang tidak diperoleh dengan cara yang sah dan  diperoleh  secara  ilegal  melalui  sebuah  pengaruh”.  Unsur -unsur  pelanggaran terpenuhi bila klien dan penjual pengaruh telah menyimpulkan semacam kontrak koruptif ( pacte  corrupteur )  tentang  penggunaan  pengaruh.  Dalam  Pasal  433-11,  tanpa  adanya permintaan  oleh  klien,  sebenarnya  kejahatannya  telah  dianggap  terjadi.  Bahkan  tidak perlu  ada  kemungkinan  nyata  mempengaruhi  organ  publik.  Pihak-pihak  yang  diduga memfasilitasi tindakan itu, disimpulkan telah melakukan tindak pidana.

## 5.2. Spanyol
KUHP Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul 'del tráfico de influencias' . Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup  pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal- pasal  tersebut  hanya  mengacu  pada  perdagangan  pengaruh  pasif;  bentuk  aktif  tidak dikriminalisasi  sebagai  pelanggaran  otonom  menurut  KUHP  Spanyol.  Perdagangan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya. 24

## 5.2.1. Pemanfaatan pengaruh menurut Pasal 428 dan Pasal 429 KUHP Spanyol
Kedua  pasal  memerlukan  pengaruh  yang  sebenarnya  diberikan  kepada  pejabat  publik untuk memperoleh keputusan dari otoritas publik untuk menciptakan manfaat ekonomi dalam mendukung aktor atau person. Pengaruh yang dibuat mengharuskan orang yang memperdagangkan pengaruhnya membutuhkan keuntungan dari hubungan pribadi atau hierarkinya  dengan  pejabat  publik (‘prevalimiento ).  Keputusan  yang  menghasilkan manfaat  ekonomi  bagi  pengaruh  penjual  atau  klien  adalah  tujuan  yang  diharapkan. Kejahatan tersebut tidak mengharuskan keputusan yang diinginkan sebenarnya dicapai, sudah  cukup  dengan  adanya  diberikan  pengaruh  dimaksudkan  dan  sesuai  untuk menghasilkan manfaat.

## 5.2.2. Pemanfaatan pengaruh menurut Pasal 430 KUHP Spanyol
Pasal  430  menetapkan  bentuk  asli  perdagangan  pengaruh  karena  memerlukan permintaan  atau  penerimaan  hadiah  atau  jenis  lain  dari  remunerasi  dalam  rangka memberikan pengaruh yang tidak tepat. Mengacu pada Pasal 428 dan 429, kedua bentuk
24 Fariz et al., Op.Cit., 24.
pengaruh yang menjajakan oleh orang swasta serta oleh pejabat publik dapat dihukum berdasarkan  KUHP  Spanyol.  Pasal  tersebut  menekankan  bahwa  tidak  setiap  bentuk pengaruh  menjajakan  dapat  dihukum.  Penggunaan  sengaja  hubungan  hierarkis  atau personal dengan otoritas publik diperlukan. Pengaruh menjajakan harus mengarah pada keputusan yang menguntungkan secara ekonomi bagi klien. Perlu ditekankan lagi bahwa hanya  perdagangan  pengaruh  pasif  yang  dapat  dihukum  berdasarkan  KUHP  Spanyol. Pelaksanaan orang yang menawarkan keuntungan untuk pengaruh seseorang tidak dapat dihukum tegas (kecuali dalam kasus di mana suatu motif tertentu).

## 5.3. Belgia
Ketentuan antikorupsi Belgia mengalami perubahan fundamental dan modernisasi yang ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 10 Februari 1999, di mana penetapan ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasionalnya yang muncul dari Konvensi CoE.19 Di antara perubahan-perubahan tersebut, diperkenalkannya sebuah pasal baru: Pasal  247  (4),  yang  mengriminalisasi  pejabat  publik  yang  menerima  suap  dalam menggunakan  pengaruh  yang  timbul  karena  posisinya  untuk  mendapatkan  perilaku tertentu dari otoritas publik. Pasal 247 (4) mengriminalisasi baik aktif dan pasif segala bentuk  perdagangan  pengaruh.  Badan  legislatif  Belgia  telah  memasukkan  pengaturan tentang  perdagangan  pengaruh  sebagai  jenis  baru  kejahatan  korupsi  dengan memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terlepas dari suap yang melibatkan sah (ayat 1) atau tidak sahnya (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengriminalisasi perdagangan  pengaruh  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  yang  sama  dan  pada dasarnya berbagi elemen yang sama, seperti  penyuapan aktif dan  pasif.  Ruang lingkup istilah  'pejabat  publik'  agak  lebar,  karena  mengacu  pada  setiap  orang  yang  melakukan tugas  publik,  terlepas  dari  status  resminya.  Pasal-pasal  baru  246  dan  247  tidak memerlukan landasan “pakta koruptif atau perjanjian”, karena secara tradisional diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Anggaran. Manfaatnya, diminta atau diterima oleh pejabat  itu,  ini  bisa  mencakup  materi  dan  manfaat  non  material  jika  dikaitkan  dengan tindakan  yang  diinginkan  dari  pejabat  publik.  Keuntungannya  juga  dapat  mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal. 25
Mungkin  karena  masih  relatif  baru  dari  segi  aturan  hukum,  baik  para  pakar  di  Belgia maupun kasus-kasus hukum, belum dapat memberikan penjelasan makna apa saja yang termasuk dalam istilah “yang timbul dari kedudukan mereka”. Masih belum jelas apa jenis hubungan  pada  kenyataannya  diperlukan  antara  kemampuan  untuk  menggunakan pengaruh dan  posisi pejabat publik. Kendati legislator Belgia terinspirasi oleh undang- undang  anti-korupsi  Perancis  ketika  penyusunan  aturan  hukum  tentang  perdagangan pengaruh,  pembuat  kebijakan  Belgia  memutuskan  untuk  tidak  mengriminalisasi perdagangan  pengaruh  antara  individu-individu  pribadi,  seperti  yang  dilakukan  di Perancis.  Pasal  247  (4)  tidak  mencakup  situasi  di  mana  individu  swasta  menerima keuntungan  dari  individu  swasta  lain  dalam  pertukaran  untuk  mempunyai  pengaruh
25 Fariz et al, Ibid., 25.
terhadap seseorang yang menjalankan tugas publik. Kelalaian ini sangat kontroversial dan dikritik keras oleh banyak akademisi Belgia.

## 6. Perbedaan Trading in Influence Dengan Suap
Trading in influence dalam jenis-jenis tertentu tidak hanya mempunyai ukuran tertentu yang sedikit mirip dengan tindak pidana pemerasan, namun juga mempunyai kemiripan dengan  suap.  Meskipun  begitu,  sebenarnya  ada  beberapa  perbedaan  mendasar  antara trading in influence dengan suap, di antaranya:
Tabel 1. Perbedaan Trading in Influence dengan Suap Trading in Influence Suap Pengaturan Pasal  18  (a)  dan  (b)  UNCAC  dan  belum  diatur  dalam hukum positif di Indonesia. Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU No. 31 Tahun 1999 Jo . No. 20 Tahun 2001. Pihak  yang Terlibat Trilateral Relationship dan Bilateral Relationship a. Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara).
b. Pemberi  sesuatu  yang  menginginkan  keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.
Bilateral Relationship a. Penerima suap harus penyelenggara  negara  karena terdapat  unsur  menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya.
b. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta. Isi Pasal a. Janji,  penawaran,  atau  pemberian  kepada  pejabat publik  atau  orang  lain,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  atas  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya  atau  yang  dianggap  ada  dengan  maksud memperoleh  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya  dari  administrasi  pemerintahan  atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan  tindakan  tersebut  atau  untuk  orang lain;
b. Permintaan  atau  penerimaan  oleh  pejabat  publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya  sendiri  atau  untuk  diri  orang  lain  agar pejabat  publik  tersebut  atau  orang  tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau  yang  dianggap  ada  dengan  maksud memperoleh  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya  dari  administrasi  pemerintahan  atau badan  kewenangan  publik  dari  Negara  Peserta tersebut. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal  diketahui  atau  patut  diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:
a. Karena kekuasaan atau kewenangan  yang  berhubungan dengan jabatannya;
b. Untuk menggerakkan agar melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Sebagai  akibat  atau  disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Subjek Hukum Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun  memiliki  akses  atau  kekuasaan  kepada  otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “ public official or any other person ” (Pasal 18 huruf (a) UNCAC).
Penerima  janji  atau  penerima  hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. 26
26 Pasal  2  Undang-Undang  No  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  menyebutkan  bahwa penyelenggara negara terdiri dari: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bentuk Perbuatan Tindakan  pelaku  tidak  memiliki  pertentangan  secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Salah  satu  unsur  utama  dalam  suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan  dengan  kewajiban  atau kewenangannya  atau  menurut  pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima. Penerimaan Pelaku  perdagangan  pengaruh  menerima  keuntungan yang  tidak  semestinya  ( undue  advantage ).  Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Penerima  menerima  sesuatu  hadiah atau janji. Hadiah  dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 25 April 1916 adalah
“sesuatu yang memiliki arti”. 27
7. Urgensi  pengaturan  Perbuatan Trading  in  Influence sebagai  Tindak  Pidana
Korupsi di Indonesia
Akibat  hukum  dengan  diratifikasinya  UNCAC  oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yakni adanya suatu keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan dari UU PTPK yang ada saat ini, ratifikasi  tersebut  juga  memperlihatkan  komitmen  serius  dari  negara  ini  untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya ada dalam bentuk atau pola- pola sederhana, seperti: mark up , mark down , suap, gratifikasi, dan lain-lainnya. Namun, yang  paling  mencemaskan  saat  ini  adalah  terjadinya  korupsi  yang  pada  substansinya membajak  fungsi-fungsi  negara  untuk  kepentingan  bisnis,  politik,  serta  persilangan  di antara  keduanya  banyak  pihak  menyebutkannya  dengan  istilah state  capture .  Dengan demikian,  pengaplikasian  aturan- aturan UNCAC  secara  menyeluruh  menjadi  sebuah keniscayaan. Hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “ Each  state  party  shall  take  the  necessary  measures,  including  legislative  and adminitrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to encure the implementation of its obligations under this Convention ”.
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan- tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi hukum  positif  di  Indonesia  harus  menjadi  prioritas.  Kriminalisasi  terhadap  perbuatan trading in influence dapat  ditempuh melalui revisi beberapa aturan  pidana nasional,  di antaranya:
Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP) Keberadaan  pasal  memperdagangkan  pengaruh  sebenarnya  sudah  diusahakan  untuk dimasukkan ke dalam RUU KUHP versi pemerintah. Pengaturan trading in influence bisa ditemui  pada  Bab  XXXII  konsep  KUHP  yang  berjudul  Tindak  Pidana  Korupsi,  tepatnya Pasal 691. Aturan tersebut bisa dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan UNCAC yang bunyinya sebagai berikut: 28
27 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986), 118.
28 Shinta Agustina, Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia (Jakarta, 2013),
4.
1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
2) Pejabat  Publik  atau  orang  lain  yang  menerima  sesuatu  atau  janji  secara langsung  atau  tidak  langsung  supaya  pejabat  tersebut  atau  orang  lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
Wacana tersebut tentunya merupakan suatu hal yang positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Akan tetapi, secara substansi dan politik, pengaturan trading in influence dalam konsep KUHP tersebut masih mengalami beberapa kelemahan, di antaranya: 29
a. Ketentuan perdagangan pengaruh dalam Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP lebih cenderung  menunjukkan  pola bilateral  relationship dalam  korupsi.  Hal  ini ditunjukkan  bahwa  para  pelaku  perdagangan  pengaruh  yang  dapat  dijerat  hanya pemberi yakni Pasal 691 ayat (1), dan penerima sebagaimana yang terdapat dalam Pasal  691  ayat  (2).  Padahal  dalam  ketentuan  perdagangan  pengaruh  yang  dimuat dalam UNCAC menunjukkan trading in influence sebagai bentuk trilateral relationship. Jika Pasal 691 ayat (1) dan (2) diaplikasikan, maka belum bisa menjerat posisi para calo atau broker; dan
b. Upaya  revisi  KUHP  sudah  sangat  lama  dilakukan.  Meskipun  rezim  demi  rezim berganti, namun prosesnya tidak pernah tuntas. Hal ini menjadi kendala tersendiri jika  memasukkan  perdagangan  pengaruh  dalam  RUU  KUHP  yang  tidak  kunjung mendapat kepastian kapan selesainya. Hal ini tentu saja berisiko jika dikaitkan dengan maraknya  perdagangan  pengaruh  yang  dilakukan  oleh  lingkaran-lingkaran kekuasaan.
Alternatif  kedua  adalah  dengan  mengriminalisasi  perbuatan  memperdagangkan pengaruh  ke  dalam  revisi  UU  Tipikor.  Upaya  yang  paling  rasional  untuk  memasukkan aturan  memperdagangkan  pengaruh  adalah  melalui  revisi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Meskipun  demikian,  jika  ditinjau  dari  kacamata  politik,  dalam  waktu singkat ini, hal tersebut sangat sulit akan terlaksana, disebabkan terlalu banyaknya tarik- menarik kepentingan dalam RUU KUHP yang ada saat ini. 30 Pasal  perbuatan trading in influence sebagai  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  setidaknya  harus  memuat  unsur- unsur sebagaimana di bawah ini: 31
a. Subyek  Hukum.  Subyek  hukum  dari  tindak  pidana  korupsi  mencakup  orang perorangan dan korporasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, “setiap orang” adalah
29 Fariz et al., Op.Cit., 42.
30 Fariz et al., Ibid, 43.
31 Fariz et al., Ibid, 46-48.
orang  perseorangan  atau  korporasi.  Korporasi  tersebut  meliputi  yang  berbadan hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum.  Sementara  itu,  Pasal  1  angka  8  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi pejabat publik, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik;
b. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain. Unsur ini mengacu pada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung sebagai perluasan penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan  pengaruh.  Ini  dimaksudkan  agar  memperdagangkan  pengaruh aktif maupun pasif dapat dijerat secara hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955 tidak menyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima;
c. Menggunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  yang  dianggap  ada.  Pengaruh  sebagai sebuah  unsur  dapat  berupa  pengaruh  yang  nyata  maupun  yang  dianggap  ada. Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan yang dimiliki pihak yang terlibat, seperti hubungan darah, kerabat, keorganisasian, teman dekat, kepartaian, dan yang serupa dengan hal tersebut. Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit  jika  dibandingkan  penyalahgunaan  jabatan  dan  kekuasaan  yang  dapat  dilihat dari  pengaturan  perundang-undangan,  susunan  tugas,  deskripsi  kerja,  dan  yang serupa  dengan  hal  tersebut.  Maka  dari  itu,  frasa  “pengaruh  yang  dianggap  ada” membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata si pelaku. Cukup menelusuri dengan bukti-bukti elektronik dan sebagainya 32 ;
d. Keuntungan yang tidak semestinya. Keuntungan yang tidak semestinya merupakan salah  satu  unsur  utama  dalam  pasal  memperdagangkan  pengaruh.  Hal  demikian karena  tujuan  dan  dari  memperdagangkan  pengaruh  itu  sendiri  pada  umumnya disebabkan  adanya  keuntungan  materi.  Pembuktian  dapat  lebih  mudah  dengan melihat penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku;
e. Unsur dengan maksud. Hal ini berarti memperdagangkan pengaruh dilakukan baik secara sengaja maupun kealpaan; dan
f. Memperoleh  sesuatu  dari  otoritas  administrasi  atau public .  Unsur  memperoleh sesuatu  dari  otoritas  dapat  berupa  kebijakan  atau  keputusan  tertentu  yang menguntungkan  atau  sesuai  dengan  keinginan  klien.  Salah  satu  tujuan  dari memperdagangkan  pengaruh  adalah  memperoleh  keuntungan  materiil,  sehingga dengan uang atau benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.
Mengacu  pada  hal-hal  di  atas,  maka  rumusan  Pasal  perbuatan  memperdagangkan pengaruh yang ideal sebagai delik korupsi di Indonesia yang akan datang adalah: 33
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):
32 R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 59.
33 Prasetio, Pujiyono, and Rozah, Op.Cit., 16. ”
1) Setiap  orang  yang  memberikan  janji  atau  menawarkan  atau  memberikan sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun  tidak  langsung  agar  pejabat  publik  atau  orang  lain  tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  yang  dianggap  ada  dengan maksud  memperoleh  sesuatu  dari  otoritas  administrasi  atau  publik  untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun
2) Setiap  orang  atau  pejabat  publik  yang  menerima  janji  atau  penawaran  atau pemberian  sesuatu  apa  pun,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, berupa manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau  yang  dianggap  ada  dengan  maksud  memperoleh  sesuatu  dari  otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

## 8. Kesimpulan
Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang perdagangan  pengaruh  ( trading  in  influence ).  Padahal,  dalam  tataran  praktik, perdagangan  pengaruh  sangat  jamak  terjadi  di  negara  ini  dengan  memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya  ( undue  advantage ).  Perdagangan  pengaruh  banyak  dilakukan  oleh  pihak swasta  maupun  oleh  penyelenggara  negara.  Meskipun  demikian,  undang-undang  yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik.  Praktik  ini  banyak  terjadi  di  lingkungan  partai  politik.  Perdagangan  pengaruh merupakan  bentuk bilateral  relationship dan trilateral  relationship .  Hal  ini  berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara  pemberi  suap  dan  penerima  suap.  Hendaknya  penegak  hukum  lebih  jeli  dalam mengonstruksikan dakwaan pada kasus yang terindikasi merupakan trading in influence agar perbuatan pelaku dapat dibuktikan di persidangan. Serta pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh diatur lebih spesifik dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur dan tidak tumpang tindih dengan pengaturan dalam tindak  pidana  korupsi  mengingat  tindak  pidana  perdagangan  pengaruh  mempunyai perbedaan dengan tindak pidana korupsi (suap).

## Daftar Pustaka
Agustina, Shinta. Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia . Jakarta, 2013.
Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Paramita  Prananingtyas.  “Kebijakan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di Indonesia.” Wawasan Yuridika 4, no. 1 (2020): 1 – 16.
Fariz,  Donal,  Almas  Sjafrina,  Era  Purnama  Sari,  dan  Wahyu  Nandang  Herawan. Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional . Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia . Jakarta: Gramedia, 1986.
——— . Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Handayani,  Febri.  “The  Pernicious  Consequences  Of  Political  Corruption  In  Indonesia.”
Prophetic Law Reviewie 1, no. 1 (Desember 2019): 1 – 20.
Johnston,  Michael. Syndrome  of  Corruption:  Wealth,  Power,  and  Democracy .  London: Cambridge University Press, 2005.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Memahami  Untuk  Membasmi .  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
Kurniawan, Syukri, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti. “Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi.” Halu Oleo Law Review 4, no. 1 (Maret 2020): 38 – 53.
Prasetio, Muhammad Bondan Ferry, Pujiyono, dan Umi Rozah. “Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan  Pengaruh  (Trading  In  Influence)  sebagai  Delik  Korupsi  di Indonesia.” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1 – 18.
Rahim, Arhjayati, dan Noor Asma. “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Gorontalo Law Review 3, no. 1 (April 2020): 93 – 105.
Rofiq, Ahmad, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serika t Putra Jaya. “Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System.” Al-Risalah 19, no. 2 (Desember 2019): 179 – 190.
Sari,  Ratna  Kumala,  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  “Kebijakan  Formulasi Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1 (2020): 12 – 23.
Septiawan, Alfero . “Dampak Trading in Influence Pada Pelayanan Publik di KEMENAG.” Ombudsman  Republik  Indonesia .  Last  modified  2019.  Diakses  Januari  2,  2020. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada- pelayanan-publik-di-kemenag.
Starke, J. G. Pengantar hukum Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Werdhiyani, I Gusti Ayu, dan I  Wayan Parsa. “Kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Kertha Wicara 8, no. 1 (2018): 1 – 14.
Wiryono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Yuliastuti,  Eka.  “Problematika  Yang  Dihadapi  Jaksa  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar).” Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah 1, no. 1 (2020): 1 – 20.