## Analisis Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
(Studi Kasus Di Pulau Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan)

## Era Azira

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstrak
Kesehatan merupakan suatu hak yang sangat dasar manusia miliki sebagai warga Negara yang berada di  Indonesia  baik  pada  setiap  lapisan  masyarakat  yang  memiliki  hak  untuk  sama-sama  saling mendapatkan  serta  menerima  pelayanan  kesehatan  instansi  dari  pemerintah  yang  memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya.Oleh karena itu dengan adanya peraturan baru mengenai standar pelayan  minimal  (SPM)  sangat  dituntut  adanya  peran  dari  tenaga  medis  atau  kesehatan  yang memberikan  pelayanan  secara  professional  sesuai  dengan  tugas    pokok  dan  fungsi  (tupoksi).  SPM merupakan standar pelayanan minimal yang merupakan keputusan dari peraturan menteri kesehatan Republik  Indonesia  untuk  menjalankan  12  jenis  layanan  standar  sesuai  dengan  Nomor  43  Tahun 2016  tentang  standar  pelayanan  minimal  bidang  kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  di  Pulau-Pulau  Terdepan  di Pulau  Mapur Kecamatan  Bintan  Pesisir  Kabupaten  Bintan.Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  informan  peneliti  yaitu  12  infroman  dan  UPT  kesehatan  Kelong  sebagai  key informan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data, reduksi data,penyajian data dan penarikan keseimpulan.
Kesimpulan standar pelayanan minimal kesehatan di pulau Mapur secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana  mestinya,  tetapi  kehandalan  (realibility)  dan  berwujud  (tangible)  perlu  perbaikan  dan peningkatan.
Saran yang didapat penulis berikan ialah agar SPM yang ada di Pulau Mapur perlu ditingkatkan baik itu  terhadap  fasilitas  medis  dan  alat  analis  yang  masih  sangat  minim  serta  penyediaan  obat-obatan agar tidak terjadinya kekurangan stok obat.
Kata Kunci :Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, Kesehatan

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  suatu  hak yang  sangat  dasar  manusia  miliki  sebagai warga  Negara  yang  berada  di  Indonesia baik  pada  setiap  lapisan  masyarakat  yang memiliki  hak  untuk  sama-sama  saling mendapatkan  serta  menerima  pelayanan kesehatan  instansi  dari  pemerintah  yang memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi warganya, untuk terciptanya suatu pelayanan  kesehatan  yang  baik  di  dalam kualitas  penyediaan  kesehatan  dirasa semakin sangat penting.
Dalam  hal  terciptanya  pemenuhan akan  kebutuhan  pada  setiap  masyarakat dibidang  kesehatan,  dimana  pemerintah wajib untuk menjamin kebutuhan masyarakat sebagaimana telah dicantumkan  terhadap  Undang-Undang
Dasar  Republik  Indonesia  pada  pasal  34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab
atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan  umum  yang  layak”.  Di  dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan  juga  dituliskan
bahwa  “Pemerintah  bertanggungjawab merencanakan,
mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.
Oleh  karena  itu  dengan  adanya peraturan  baru  mengenai  standar  pelayan minimal  (SPM)  sangat  dituntut  adanya peran  dari  tenaga  medis  atau  kesehatan yang    memberikan  pelayanan  secara professional  sesuai  dengan  tugas  pokok danfungsi (tupoksi). Selain itu juga dengan minimnya sarana dan prasarana kesehatan tidak  akan  dapat  berdaya  guna  apabila tidak  didukung  oleh  tenaga  medis  yang baik  dan  profesional.  Serta  bila  tidak adanya  tenaga  medis  yang  handal  inilah maka  suatu  pelayanan  minimal  kesehatan tidak  akan  berjalan  dengan  optimal dikalangan masyarakat.
Bintan pesisir salah satu Kecamatan yang  berada  diwilayah  Kabupaten  Bintan, Provinsi Kepulaun Riau.Berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2007, Kecamatan  Bintan  Pesisir  terbagi  atas  4 (empat)  Desa,  yang  salah  satunya  adalah Pulau  Mapur.Pulau  Mapur  merupakan wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan  Laut  Cina  Selatan.Mata  pencarian masyarakat  di  Pulau  ini  yang  terbesar adalah  nelayan.  Pulau  Mapur  sendiri memiliki  jarah  dari  kota  Kijang  sekitar  20 ml  dari  laut,  jarak  tempuh  untuk  menuju ke Pulau Mapur memakan waktu hingga 2 jam.  Selama  berada  didalam  perjalanan sebelum  sampai  ke  Pulau  Mapur  akan ditemukannya beberapa Pulau diantaranya seperti  Pulau  Kelong,  Pulau  Dendang, Pulau  Air  Glubi,  Pulau  Buton,  Pulau Pangkil  Besar  dan  Pangkil  Kecil,  tidak hanya itu ada satu Pulau yang begitu dekat dengan  Pulau  Mapur  yaitu  Pulau  Sentut, dimana  Pulau  yang  berada  di  perairan Pulau  Mapur  ini  menjadi  tanda  antara batas  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dengan  pemberian  sebuah  tugu
atau  batas  patokan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk memperingati disetiap hari besar kenegaraan maka di Pulau Sentut ini akan dipasang  atau  dilakukannya  kegiatan pengibaran  bendera  merah  putih  yang bertujuan  sebagai  meningkatnya  rasa kepedulian  bahwa  Pulau  tersebut  batas terluar  dari  Negara  yang  dimana  semakin lama  Pulau  tersebut  terkikis  oleh  abrasi pantai sehingga ukurannya semakin mengecil.
Daerah  yang  berada  dibagian pesisir  menjadi  salah  satu  wilayah  atau bagian  yang  terkena  efek  akan  minimnya pemerataan khususnya pada bidang kesehatan  dari  instansi  terkait.  Hal  ini dikatakan  karena  di  daerah  pesisir  yang berbatasan  dengan Negara  tetangga  untuk menempuh  menuju  ke  daerah  tersebut masih dikatakan sulit serta daerah tersebut masih  dikatakan  belum  maju  dilihat dengan  masih  terbatasanya  insfrastuktur pembangunan  seperti  tingkat  pelayanan kesehatan  yang  sangat  dibutuhkan  setiap masyarakat yaitu Puskesmas induk, hingga saat  ini  keberadaan  Puskesmas  induk hanya  terdapat  di  Pulau  Kelong  namun masyarakat  lebih  memilih  pergi  berobat dan medis melakukan rujukan langsung ke Kota  Kijang  sehingga  mau  tidak  mau masyarakat yang sakit harus pergi ke Kota Kijang  ataupun  Tanjungpinang  dengan menggunakan kapal (barek motor).
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan,  sarana  dan  prasarana  yang dibuat  oleh  pemerintah  dalam  bidang kesehatan seperti: satu puskesmas pembantu,  pondok  persalinan  Desa  dan satu posyandu untuk pemenuhan kebutuhan  masyarakat  masih  dikatakan belum  sesuai  harapan.  Tidak  hanya  itu, untuk  menyalurkan  obat-obatan  serta peralatan lainnya agar berjalannya pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan berkualitas  masih  sangat  terbatas.Bahkan untuk biaya hidup sehari-hari serta fasilitas
yang dibutuhkan di daerah tersebut masih sangat  kurang  sehingga  membuat  para tenaga  kerja  kesehatan  seperti  medis, perawat  dan  bidan  masih  dikatakan enggan  untuk  tinggal  dan  menetap  di tempat tersebut bahkan kebanyakan hanya datang  sebentar  dan  kembali  ke  Daerah
mereka.Dapat dilihat tabel seperti dibawah ini  mengenai  jumlah  tenaga  kesehatan yang  ada  di  Pulau  MapurKecamatan Bintan Pesisir.
Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Pulau Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Tenaga Kesehatan 2014 2015 2016 Mantri/ Perawat 1 1 1 Dokter 0 1 0 Bidan 1 1 1 Kader Posyandu 10 10 10 Jumlah 12 13 12 (Sumber : Olahan Data,2017) Berdasarkan Tabel 1 dapat
dijelaskan secarakeseluruhan tenaga kesehatan  yang  berada  di  Pulau  Mapur. Dimana  untuk  Tahun  2015  tenaga  Dokter yang  dikontrakkan  di  Pulau  Mapur dalam setahunnya  hanya  sekali  dan  Dokter tersebut  pada  tahun  itu  melaksanakan tugasnya  di  wilayah  Bintan  Pesisir  selama sepuluh bulan dengan alasan di pindahkan ke  Kota  Tanjungpinang.  Sedangkan  untuk tenaga  Perawat  dan  Bidan  ditugaskan setiap tahunnya untuk menangani masalah kesehatan  disana,  tidak  hanya  itu  untuk Kader  Posyandu  yang  di  dampingi langsung oleh Bidan melaksanakan kegiatan  bulanan  dengan  melakukan kegiatan  Posyandu  yang  dilaksanakan setiap  tanggal  13  dan  di  tanggal  15  untuk melaksanakan  kegiatan  kesehatan  lanjut usia atau Lansia.
Pelayanan  kesehatan  yang  terdiri dari 1.017 jiwa penduduk dengan 246 kartu keluarga  yang  berada  di  Pulau  Mapur  di cakup  dengan  sistem  asuransi  kesehatan pra  bayar  yang  terdiri  atas  Askes  dan Askeskin  yang  terdiri  dari  BPJS,  Kartu Indonesia Sehat, ada juga yang menggunakan  Kartu  Keluarga  dengan
syarat menyerahkan KTP kedua Orang Tua yang  ditetapkan  langsung  dengan  Bupati Bintan,  dengan  menyerahkan  fotokopi Kartu  Keluargayang  bersangkutan,  tetapi pada penyerahan Kartu Keluarga dan KTP hanya  untuk  obat  yang  dari  puskesmas Bintan  dan  dikarenakan    sebagian  untuk obat Lanjut Usia. Tidak hanya obat,terdapat kendala laindalam
penyerahan  fotokopi  di  Pulau  Mapur, dikarenakan tidak adanya mesin fotokopidi  wilayah  ini  maka  dari  itu masyarakat  yang  ingin  berobat  mau  tidak mau  harus  memperbanyak  fotokopiannya disaat  mereka  ingin  berobat  baik  itu  di Puskesmas  Pembantu  maupun  Polindes Mapur. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di daerah tersebut tentang fenomena- fenomena  yang  terjadi  dilapangan  yang menyangkut  tentang  standar  pelayanan minimal (SPM) dalam bidang kesehatan.
Pulau  Mapur  sebagai  salah  satu wilayah pesisir bagian salah satu perbatasan dan masih sulit untuk dijangkau, jadi standar pelayanan minimal dalam  suatu  kesehatan  diseluruh  wilayah harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah
ditetapkan,  dengan  keterbatasan  alat-alat medis  yang  ada  di  daerah  tersebut  maka hingga  saat  ini  masih  banyak  masyarakat yang  enggan  untuk  pergi  berobat  ke pelayanan kesehatan karena masih kurangnya  pengetahuan  akan  pentingnya terhadap terjaminnya suatu kesehatan.

## Kajian Teoritik

## Pelayanan Publik
Pelayanan  merupakan  tuntutan yang  sangat  mendasar  bagi  manajemen pemerintahan  modern.Suatukegiatan  akan dikatakan  berhasil  apabila  terciptanya suatu  pelayanan  yang  dapat  menangani masyarakat  dengan  baik.  Sebagaimana pengertian  pelayanan  menurut  Moenir (2006:16) adalah:
“Proses  pemenuhan  kebutuhan melalui  aktivitas  orang  lain sacara  langsung.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang membentuk  suatu  proses  yang berlangsung secara terus- menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.” Didalam  memberikan  pelayanan
untuk  dapat  unggul  bersaing  ialah memberikan  pelayanan  dengan  kulitas yang lebih tinggi.
Begitu yang
diungkapkan  Kotler  (Anggara,2012:588) terdapat  lima  diterminasi  mutu  pelayanan yaitu:
a. Kehandalan (realibility), kemampuan untuk melaksanakan pelayanan dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. b. Berwujud (tangible), penampilan fasilitas  fisik,peralatan,personel  dan media komunikasi.
c. Keyakinan (confidence), pengetahuan dan  kesopanan  karyawan  serta
kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan .
d. Keresponsifan (responsivess), kemauan untuk  membantu  pelanggan  dan memberikan  jasa  dengan  cepat  atau tanggapan.
e. Empati (emphaty), syarat untuk
peduli,memberi  perhatian  pribadi bagi pelanggan.
Salah  satu  keluhan  yang  sering terdengar  oleh  masyarakat  ialah  terbelit- belitnya  pelayanan  yang  diberikan  serta dengan  melihat  realita  tersebut  sangat memerlukan  kepedulian  agar  masyarakat memperoleh  layananan  yang  nantinya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan.

## Standar Pelayanan Minimal
Setiap wilayah/kota menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan dengan tujuan untuk terbentuknya masyarakat  yang  hidup  sehat  secara maksimal.Maka  dari  itu,  dengan  adanya penyelenggara  pelayanan  yang  sesuai aturan khususnya di sektor kesehatan baik itu puskesmas maupun puskesmas pembantu  dan  badan-badan  lainnya  yang bergerak  dalam  bidang  kesehatan,  perlu adanya dukungan dari masyarakat.
Untuk tercapainya pelayanan tersebut,  maka  setiap  instansi  kesehatan yang bergerak dalam hal pelayanan sesuai dalam keputusan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2016  tentang  standar  pelayanan minimal  bidang  kesehatan,  pengertian standar pelayanan minimal adalah:
”Ketentuan  mengenai  jenis  dan mutu  pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan  pemerintah wajib  yang  berhak  diperoleh setiap  warga  negara  secara minimal.”
Berdasarkan peraturan yang dibuat tersebut,  Standar  pelayanan  minimal kesehatan  terbagi  atas  12  jenis  layanan bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota yang wajib  dijalankan  sesuai  dengan  ketatapan yang telah di buat, untuk mengetahui ke 12 jenis  tersebut  maka  setiap  daerah  harus mencapai  target  yang  ada  diantaranya sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, dimana setiap  ibu  hamil  akan  mendapatkan pelayanan  antenal  sesuai  standar  yaitu pelayanan  yang  diberikan  kepada  ibu hamil  dengan  minimal  4  kali  masa kehamilan  dengan  trimester  ketiga dilakukan  langsung  oleh  bidan  yang bekerja  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
2. Pelayanan kesehatan  ibu bersalin, dimana  setiap  ibu  bersalin  akan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai  standar  yaitu  persalinan  yang dilakukan  oleh  Bidan  dan  atau  Dokter yang  bekerja  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  Pemerintah  maupun  swatra yang  memiliki  Surat  Tanda  Register (STR)  baik  bersalin  normal  maupun persalinan komplikasi.
3. Pelayanan  kesehatan  bayi  baru  lahir, dimana setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai  standar  yaitu  pelayanan  yang diberikan pada bayi pada usia 0-28 hari dan megacu kepada pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  25  Tahun  2014
tentang upaya kesehatan anak dilakukan  oleh  Bidan  atau  Dokter spesialis  anak  yang  memiliki  Sueat Tanda Register (STR).
4. Pelayanan  kesehatan  Balita,  dimana setiap  Balita  mandaptakan  pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu pelayanan  kesehatan  yang  diberikan kepada  anak  berusia  0-59  bulan  dan
dilakukan  oleh Bidan  atau  Perawat dan Dokter  yang  memiliki  Surat  Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan  dasar,  dimana  setiap  anak pada  usia  pendidikan  mendapatkan skrining  kesehatan  sesuai  standar  yaitu penjaringan  kesehatan  yang  diberikan kepada  anak  usia  pendidikan  dasar, minimal  satu  kali  pada  kelas  satu  dan kelas tujuh dilakukan di Puskesmas.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,  dimana  setiap  warga  negara Indonesia  usia  15  s.d  59  tahun mendapatkan  skrining kesehatan  sesuai standar.
7. Pelayanan  kesehatan  pada  usia  lanjut, dimana  setiap  warga  negara  Indonesia usia  60  tahun  ke  atas  mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar.
8. Pelayanan  kesehatan  pada  penderita Hipertensi,  dimana  setiap  penderita hipertensi mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9. Pelayanan  kesehatan  pada  penderita Diabetes Melitus, dimana setiap
penderita mandapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10. Pelayanan  kesehatan  orang  dengan ganguan  jiwa  berat,  dimana  setiap orang dengan ganguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11. Pelayanan  kesehatan  orang  dengan  TB, dimana  setiap  orang  dengan  TB mendapatkan  pelayanan  TB  sesuai standar.
12. Pelayanan  kesehatan  orang  dengan risiko  terinfeksi  HIV,  dimana  setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendaptkan  pemeriksaan  HIV  sesuai standar.
Sebagaimana dengan diberlakukannya peraturan menteri kesehatan  Republik  Indonesia,  terdapat sedikit hambatan tentang standar pelayanan  minimal  kesehatan  yang  ada  di Pulau  Mapur,  diantaranyaialah  masih terkendalanya  pelayanan  kesehatan  pada usia  produktif,  hal  tersebut  terjadi  saat  ini tenaga  kesehatan  berupa  dokter  belum terdapat  di  Pulau  tersebut  belum  ada sehingga  satu  kegiatan  pelayanan  belum dapat  terlaksana  dengan  baik  sehingga pelayanan yang diberikan untuk masyarakat  di  Pulau  Mapur  menjadi kurang  maksimal  sehingga  Puskesmas Pembantu  (Pustu)  dan  Pondok  Persalinan Desa (Polindes) dalam menjalankan pelayanan  kesehatan  masih  terbilang
minim.  Pemerintah  juga  telah  menetapkan terhadap bidang kesehatan sebagai
kebutuhan Hasil  untuk  Analisis  Standar  Pelayanan Minimal Kesehatan (Studi Kasus di Pulau Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan) Pada tahun 2016 pemerintah mewajibkan setiap warga Negara
memperoleh  standar  pelayanan  minimal baik  itu  mencakup  wilayah  kota  hingga desa.  Dimana  dengan  peraturan  yang dibuat tersebut maka ditetapkanlah 12 jenis standar  pelayanan  minimal  (SPM),  berikut jenis pelayanan dan jumlah indikator yang ditetapkan setiap Kabupaten/Kota.
Tabel IV.2

## Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal
No SPM dibidang Kesehatan Standar Pelayanan Jumlah Indikator 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ANC minimal 4 kali seminggu,skrining tanda gejala kegawatdaruratan ibu hamil, kelas ibu hamil 3 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kunjungan bayi dan penanganan BBLR 2 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan bayi usia 0-28 hari, kunjungan bayi baru lahir minimal 4x selama sebulan, pemberian imunisasi HB0, bcg,dpthbib,polio,ipv dan campak 8 4 Pelayanan Kesehatan Balita Posyandu Balita, pemberian vitamin A tiap februari dan agustus, bulan penimbangan April dan November,sweping bayi/balita kurang gizi kelas ibu balita 4 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penjaringan siswa kelas 1 s.d 6, pemberian imunisasi DT dan campak untuk kelas 1 dan TT untuk kelas 2 dan 3, pemberian tablet tambah darah untuk kelas 6 3 6 Pelayanan Kesehatan Pada Tes gula darah, memeriksa tekanan 2
No SPM dibidang Kesehatan Standar Pelayanan Jumlah Indikator Usia Produktif darah 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Cakupan kesehatan remaja,pemeriksaan siswa, timbang anak balita dan prasekolah 3 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Cakupan penderita hipertensi dengan komplikasi 1 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Cakupan aktivitas fisik 1 10  Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Ganguan Jiwa Berat Cakupan pelayanan gangguan jiwa 1 11  Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Cakupan kesembuhan TB 1 12  Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Cakupan klien penanganan HIV, infeksi menular diobati 2 Sumber: Polindes Mapur, 2017
Dari Tabel IV.2 bagian dari Standar pelayanan  minimal  (SPM)  yang  sudah dijalankan  di  Pulau  Mapur  sebagai  acuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mempertanggungjawabkan
disetiap daerah  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya standar  tersebut  maka  masyarakat  wajib mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang layak sesuai dengan yang dibutuhkan.
Standar Operasional Prosedur (SOP)  terhadap  penyerahan  resep  obat yang  ada  di  apotek  sesuai  dengan ketetapan  oleh  kepala  UPT  Puskesmas induk  yang  berada  di  Kelong  berdasarkan keputusan  yang  dibuat  langsung  oleh Menteri Kesehatan Indonesia No.1332/MENKES/PER/X/2002 dengan
perubahan  mengenai  ketentuan  dan  tata cara pemberian izin apotek, yang dimaksud  dengan  apotek  adalah  suatu tempat  tertentu,  dilakukannya  pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat yang berfungsi sebagai  melaksanakan  peracikan  dan lainnya berdasarkan intruksi dokter
dengan tujuan untuk tercapainya kenyamanan  pengguna  jasa  pelayanan kesehatan  di  UPT  Puskesmas  Kelong, kemudian  pengambilan  obat  ditempat yang  ditetapkan  serta  pemberian  resep yang  sesuai  dengan  keadaan  pasien  yang sakit.
Hasil dilapangan juga
menunjukkan  bahwa  seluruh  bidan  yang ada di desa berkerjasama dengan puskesmas  untuk  menjalankan  sesuai dengan standar. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang paling minimal  sehingga  bagi  pasien  yang  tidak datang  untuk  melakukan  pemeriksaan maka  bidan  desa  yang  datang  untuk melakukan pemeriksaan tersebut, sedangkan  untuk  pelayanan  ibu  bersalin dengan  keadaanya  tidak  memungkinkan untuk  melahirkan  di  pulau  Mapur  maka dilakukan  rujukan  langsung  ke  rumah sakit  untuk  menghindari  terjadinya  angka kematian  ibu  dan  anak.  Namun,  untuk pasien  yang  mengalami  tanda-tanda  yang berbahaya  terhadap  ibu  nifas  dan  bayi baru  lahir  maka  bidan  desa  di  Mapur
melakukan  konsultasi  kepada  dokter  yang terdapat  di  kijang  dan  apabila  mengalami keadaan yang tidak memungkinkan tersebut akan dilakukannya rujukan.
Sedangkan pelayanan yang diberikan  untuk  balita  setiap  bulan dilakukan  di  Posyandu  Balita,  dengan memberikan  vitamin  A  setiap  bulan februari  dan  agustus,  kemudian  pada bulan  April  dan  November  ialah  bulan untuk penimbangan. Kemudian untuk usia 15-59  tahun  terdapat  posbindu,  hanya  saja untuk  di  Mapur  sendiri  belum  dapat berjalan dikarenakan belum adanya dokter. Setiap  anak  khususnya  perempuan  yang berusia 15 tahun akan mendapatkan tablet penambah darah setiap bulan dan yang di umur  45  tahun  keatas  di  program  lanjut usia  (lansia).  Untuk  pelayanan  diabetes melakukan  kontrol  cek  gula  dan  apabila pasienmengalami sakit yang berlanjut akan langsung  dilakukan  rujukan.  Pelayanan terhadap  orang  yang  mengalami  ganguan jiwa  tetep  dilakukan  pelayanan  sehingga jika  masih  belum  menunjukkan  tanda- tanda kesembuhan akan dibawa ke rumah sakit yang terdapat di Pekanbaru. Didalam memberikan  pelayanan  terhadap  pasien TBC mendapatkan perawatan sesuai standar  yaitu  dengan  tahap  6  bulan pengobatan  serta  apabila  terjadi  lagi  sakit tersebut dalam kurun waktu 2 tahun maka akan  dibawa  kerumah  sakit.  Pelayanan selanjutnya yaitu pelayanan terhadap HIV, dikarenakan di Mapur sudah terdapat ciri- ciri  dari  penyakit  tersebut  maka  tenaga kesehatan  melakukan  pelayanan  sesuai dengan  standar  yang  ada  dan  hingga  saat ini masih dalam masa perawatan.
Berdasarkan hasil dilapangan setiap Standar pelayanan minimal (SPM)
kesehatan di Pulau Mapur yang mencakup sarana  dan  prasarana  baik  itu  obat-obatan dan  alat  medis  lainnya  merupakan program  langsung  yang  dijalankan  di lingkup  desa  sesuai  ketentuan dari  atasan. Pulau  Mapur  sendiri  yang  merupakan
lingkup  paling  terkecil yaitu  desa maka di daerah  tersebut  terdapatnya  dua  fasilitas kesehatan berupa satu Puskesmas pembantu  dan  satu  Pondok  lintas  desa (Polindes)untuk hal tersebut kedua fasilitas yang  ada  di  pulau  Mapur  menjalankan setiap program sesuai dengan laporan dari puskesmas kelong didalam menjalankan ke 12  standar  pelayanan  minimal  (SPM). Sehingga  untuk  Pulau  Mapur  sendiri hingga  saat  ini  masih  terdapat  satu program  yang  belum  berjalan  secara maksimal  yaitu  pelayanan  kesehatan  pada usia produktif, pelayanan tersebut merupakan  program  baru  dari  puskesmas yaitu  posbindu.  Program  tersebut  belum bisa  terlaksana  dengan  baik  dikarenakan pelayanan  tersbut  harus  adanya  dokter untuk menjalankan sesuai standar, sedangkan  pada  tahun  ini  dokter  tersebut baru  diusulkan  kembali  dari  atasan, sehingga  program  tersebut  menjadi  tidak efektif di Pulau Mapur. Dengan diberlakukannya peraturan menteri
Republik  Indonesia  setiap  wilayah/kota wajib  menjalankan  standar  pelayanan minimal  (SPM)mutu  kesehatan  sehingga yang  dibutuhkan  masyarakat  semakin terpenuhi  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dan  program  yang  ada  inilah setiap
kabupaten/kota
wajib menjalankannya  sesuai  dengan  ketetapan yang ada.
Berikut  ini  merupakan  penjabaran mengenai  analisis  standar  pelayanan minimal  sesuai  dengan  indikator  yang digunakan  dalam  penelitian  yang  telah dijelaskan  Anggara  (2012:588)yang  terdiri dari  kehandalan  ( realibility ),  berwujud ( tangible ), keyakinan ( confidence ), keresponsifan  ( responsivess ),  dan  empati ( emphaty )  yang  tidak  hanya  dilihat  dari sudut  pandang  dari  pihak  penyedia  dari jasa  pelayanan,  melainkan  dari  sudut pandang  masyarakat  yang  merasakan pelayanan  kesehatan  tersebut  sebagai berikut:
Kebijakan  yang  telah  ditetapkan oleh  menteri  kesehatan  Nomor  43  Tahun 2016  tentang  pelayanan  minimal  bidang kesehatan  untuk  mencapai  tujuan  sejauh ini  sudah  mengikuti  prosedur  dalam penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang berhak  dimiliki  setiap  warganya  dengan mengikuti acuan dalam penyediaan pelayanan  kesehatan  yang  berhak  dimilki setiap  warga  secara  minimal.Dilihat  dari peneliti dalam menganalisa Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dalam  hal  ini merupakan  hal  yang  sangat  dasar  untuk menilai  apakah  indikator  tersebut  sudah berjalan  dengan  efektif  untuk  daerah terpencil  seperti  Pulau  Mapur.  Sesuai dengan kebutuhan peneliti kesehatan yang terdapat  di  setiap  wilayah  mengalami kemajuan  setiap  tahunnya,  maka  dari  itu setiap  wilayah  memiliki  standar  minimal kesehatan  yang  di  tetapkan  langsung  oleh menteri  kesehatan  Indonesia.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  menggambarkan standar  pelayanan  yang  ada  di  Pulau terpencil  yaitu  Pulau  Mapur,  dengan kondisi  yang  cukup  jauh  di  antara  pulau yang lain.
Berdasarkan  hal  yang  didapat melalui observasi dilapangan pelayanan di pulau  Mapur  tidak  terjadi  masalah  dalam standar  pelayanan  minimal  kesehatan. Dalam kehadalan petugas untuk menyediakan  pelayanan  kepada  semua masyarakat  seperti  pelayanan  kesehatan ibu  dan  bayi  yang  baru  lahir  dengan melakukan  kunjungan ibu  hamil  sebanyak 4  kali,  skrining  imunisasi,  neonatal, pemeriksaan Hb, pemberian imunisasi dan lain  sebagainya,  tenaga  kesehatan  yang bertugas  memberikan  penaganan  sesuai standar. Untuk palayanan terhadap kesehatan usia lanjut melakukan pelayanan skrining kesehatan  baik  itu  mendeteksi diabetes,  hipertensi  serta  kadar  kolesterol sesuai  dengan  kondisi  pasien  yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat,  waktu  kerja  yang  diberikan  untuk
melayani  setiap  keluhan  yang  dialami pasien  dilakukan  dengan  situasi  keadaan desa tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan apa yang mereka butuhkan.
Begitu  halnya  dalam  pelayanan posyandu dilakukannya penimbangan berat  badan  dengan  8  kali  setahun, pemberian  imunisasi  secara  lengkap  dan lanjut usia setiap masyarakat mendapatkan kebutuhan dan penanganan sesuai dengan prosedur  yang  ada  yaitu  mendapatkan pelayanan  setiap  setiap  tanggal  13  untuk pelayanan Posyandu dan tanggal 15 untuk menjalankan pelayanan lanjut usia.
Pelayanan  terhadap  pengobatan dan  rawat  jalan/inap  diberlakukan  gratis khusus  masyarakat  yang  ber  KTP  bintan, dimana  untuk  pengobatan  dasar  seperti persalinan  anak  pertama,  kedua  yang dibawa ke puskesmas.Pencegahan terhadap  penyakit  DBD,  ISPA,  Polio ditangangi  sesuai  standar  yang  telah ditetapkan  sesuai  dengan  prosedur  yang ada.  Untuk  pemantauan  gizi  terhadap balita  akan  mendapatkan  vitamin  A  2  kali pertahunnya,  pemberian  imunisasi  secara lengkap dan balita gizi buruk mendapatkan  perawatan  sesuai  standar, serta  untuk  ibu  hamil  akan  mendapatkan 90  tablet  Fe  dan  penanganan  terhadap ketersediaan  darah  untuk  rujukan  ibu hamil  dan  neonatal,  pelayanan  yang diberikan  sesuai  dengan  indikator  SPM yang  dimana  setiap  tahunnya  akan mengalami perubahan.
Sudah terlihat jelas untuk program- program yang ada setiap tenaga kesehatan menjalankan sesuai dengan prosedur yang di  jalankan  dari  masing-masing  daerah sesuai  kebutuhan  dari  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.Rasa simpati  yang  dimiliki  setiap  tenaga kesehatan  menjadi  sangat  penting  untuk memberikan pelayanan, sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa
kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat
penting.Tidak  hanya  itu,  setiap  tenaga kesehatan  selalu  memberikan  motivasi kepada  pasien  yang  mengalami  penyakit khusus  agar  pasien  tersebut  mau  berobat hingga sembuh.Keberadaan tenaga kesehatan  yang  ditempatkan  di  pulau- pulau secara tidak langsung dapat mengurangi  waktu  dan  biaya  untuk  pergi berobat  yang  masih  terbilang  jauh  dari tempat  tinggal  untuk  menuju  ke  rumah sakit maupun puskesmas. Namun dari segi sarana  dan  prasaranadalam  pembangunan yang  terdapatdi  Pulau  Mapur  untuk fasilitas  medis  terhadap  pelayanan  ibu hamil,  bayi  baru  lahir  kesehatan  balita sudah  sesuai  standar    baik  itu  pada penimbangan,  pengukuran  panjang/tinggi badan, sedangakn fasilitas penderita Diabetes  Melitus  mendapatkan  pelayanan seperti  aktivitas  fisik,  terapi  dan  edukasi. Untuk penanganan penyakit lainnya untuk dilingkup  desa  sudah  mengikuti  acuan yang ada.
Namun  fasilitas  yang  masih  sangat terbatasseperti  belum  adanya  alat  untuk cek malaria, cek demam berdarah dantidak terdapat  tiang  infus  untuk  yang  di puskesmas  pembantu,  kondisi  tersebut yang  membuat  Pulau  Mapur  belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang layak  serta  tenaga  kesehatan  hanya  dapat memberikan  pelayanan  sesuai  kondisi yang ada dengan keterbatasan fasilitas.Pulau  Mapur  sendiri  termasuk dalam lingkup desa dan merupakan pulau yang  memiliki  jarak  cukup  jauh  diantara pulau lainnya namun pelayanan kesehatanyang  dimiliki  seharusnya  sama dengan di daerah kota yaitu mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk di daerah terpencil hingga saat  ini  masih  sangat  perlu  mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak-pihak yang terkait  sehingga  pelayanan  kesehatan semakin optimal.
Tidak hanya dalam hal
pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang
harus  terus  berkembang,  namun  di  Pulau
Mapur perlu adanya penangganan kesehatan untuk hal yang darurat sehingga pasien  yang  sakit  tersebut  tidak  perlu dirujuk  ke  tempat  yang  jauh,  berbeda dengan di kota pasien yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat sedangkan untuk  daerah  pulau  meskipun  sudah memiliki boat air  harus  melihat  dari  segi kondisi  lingkungan  agar  bisa  dibawa  ke tempat  tujuan,  dengan  kondisi  seperti inilah  dapat  mengakibatkan  terjadinya keterlambatan dalam melakukan penangganan dirumah sakit.
Terhadap  ketersediaan  obat-obatan seperti  kapsul  vitamin  A  untuk  balita, tablet penambah darah terhadap kesehatan ibu  hamil  selama  sebulan  untuk  didaerah pulau-pulau  mendapatkan  pelayanan  dari puskesmas induk dengan memberi laporan sesuai  dengan  permintaan  obat  yang  di butuhkan  tempat  tersebut,  sehingga  pihak puskesmas menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan Bintan. Namun masih ada beberapa  kebutuhan  obat  yang  kosong sehingga  pihak  terkait  hanya  memberikan stok  obat  berdasarkan  ketersediaan  yang ada,  dengan  hal  inilah  membuat  menjadi sedikit  terkendala  dalam  memberikan pelayanan kesehatan.
Terhadap  disiplin  kerja  petugas kesehatan  yang  berada  di  daerah  pesisir sudah  tidak  terjadinya  kendala,  dimana setiap  pulau  mendapatkan  pompong  yang diberikan  langsung  oleh  dinas  kesehatan. Sedangkan untuk pembangunan kesehatan yang ada di daerah pulau-pulau khususnya  bagian  bintan  pesisir  didalam jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan, pembangunan kesehatan terdapatnya perehapan  dan  diberikan boat air  untuk setiap  desa  siaga.  Hingga  saat  ini pelayanan kesehatan sudah mementingkan kebutuhan  masyarakat  baik  itu  yang berada di daerah tertinggal seperti dengan adanya  kebijakan  yang  baru  dari  Bupati Bintan  Apri  Sujadi  dimana  pelayanan
masyarakat  yang  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk(KTP) Bintan, KIS dan BPJS akan dilayani  gratis.  Sesuai  dengan  adanya kebijakan yang telah dijalankan oleh semua bidang  kesehatan  terhadap  pelayanan pengobatan  secara  gratis,  namun  tidak jarang  masih  sangat  banyak  masyarakat khususnya  di  daerah  pulau-pulau  yang masih  tidak  ingin  berobat  dan  lebih memilih  untuk  membeli  obat-obatan  yang ada  diwarung  dengan  alasan  hanya  sakit ringan seperti batuk, pilek dan demam.
Sehingga dengan kejadian dilapangan  seperti  inilah  masyarakat masih  sangat  banyak  yang  belum  sadar akan  pentingnya  kesehatan.Maka  dari  itu dengan adanya standar pelayanan minimal (SPM)  setiap  masyarakat  semakin  sadar akan  kesehatan  sesuai  dengan  harapan untuk  mendapatkan  kebutuhan  yang cukup  agar  pelayanan  yang  minimal tersebut menjadi lebih optimal.
Terselenggaranya standar pelayanan kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh  tenaga kesehatan  hingga  saat  ini  sesuai  dengan kompetensi  yang  dibutuhkan  khususnya yang berada di bagian pesisir.

## Penutup
Standart  minimal  kesehatan  di  pulau Mapur  secara  keseluruhan  sudah  berjalan sebagaimana  mestinya,  tetapi  kehandalan ( realibility )  dan  berwujud  ( tangible )  perlu perbaikan dan peningkatan. Lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:
1. Berdasarkan kehandalan ( realibility ) standar  pelayanan  minimal  dibidang kesehatan  belum  sepenuhnya  berjalan optimal,  hal  ini  disebabkan  karena tenaga  kesehatan  yang  dibutuhkan masyarakat  tidak  sepenuhnya  ada, ditambah  lagi  berada  dilingkup  desa, jadi  harus  menyesuaikan  kondisi  dan dalam  penanganan  yang  lebih  lanjut harus  dibawa  dahulu  ke  puskesmas kelong.
2. Berdasarkan berwujud ( tangible ) standar pelayanan  minimal  dibidang  kesehatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh  masih  kurangnya  fasilitas  medis seperti  cek  demam  berdarah  dan  cek malaria  yang  belum  ada  untuk  di lingkup desa khususnya Pulau Mapur.
3. Berdasarkan keyakinan ( confidence ) standar  pelayanan  minimal  dibidang kesehatan  sudah  sesuai  harapan,  untuk kebutuhan  dan  pemberian  informasi sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh Bupati Bintan untuk pembiayaan kesehatan yang ada di Bintan gratis.
4. Berdasarkan  keresponsifan  ( responsifan ) standar  pelayanan  minimal  dibidang kesehatan sudah berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  serta  memberikan  keadilan pada setiap pasien yang berobat.
5. Berdasarkan  empati  ( emphaty )  standar pelayanan  minimal  dibidang  kesehatan sudah  berjalan  optimal,  dikarenakan rasa kepedulian tenaga kesehatan didalam  melayani  masyarakatnya  serta merasa iba terhadap apa yang dirasakan oleh setiap pasien.

## Daftar Pustaka
Anggara,  Sahya,2012, Ilmu  Administrasi
Negara . Bandung, CV Pustaka Setia.
Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek, Cetakan ke 15, Jakarta, Rineka Cipta. Daryanto, Setyobudi Ismanto, 2014, Konsumen dan Pelayanan Prima , Yogyakarta, Gava Media.
Moenir,2006, Manajemen  Pelayanan  Umum di Indonesia, Jakarta,Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J,  2007, Metode  Penelitian
Kualitatif Edisi Revisi ,Bandung,PT
Remaja Rosdakarya.
Pasolong,  Harbani,2010, Teori  Administrasi Publik, Cetakan ke 2 , Bandung,
Alfabeta.
Sinambella, Lijan Poltak dkk,2011, Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori, Kebijakan dan Implementasi , Jakarta,Bumi Aksara. Surjadi,2012, Pengembangan Kinerja Pelayanan  Publik, Cetakan  ke  2 , Bandung, PT Refika Aditama. Sugiyono ,2011, Metode Penelitian Administrasi , Bandung,Alfabeta. _______2014, Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitaif dan R&D , Bandung, Alfabeta.
Widodo,  Joko,2001, Etika  Birokrasi  dalam Pelayanan  Publik ,  Malang,CV  Citra
Malang.

## Dokumen
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
tentang kesehatan.
Permenkes  RI  No.  43  Tahun  2016  Tentang standar  pelayanan  minimal  bidang kesehatan.
Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2007
tentang pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Sri Koala Lobam. KSK,  Bintan  Pesisir,2016, Kecamatan Bintan Pesisir dalam Angka 2016 , BPS Kabupaten Bintan.
Sumber website :
https://regionalinvestment.bkpm.go.id/sipi d_new/front/daerah/21 (  diunduhpada 10 Oktober 2016, pukul 11.04 WIB)