## Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang
Rahel Octora
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung octorael@gmail.com

## Abstrak
Peningkatan  kebutuhan  masyarakat  akan  tersedianya  dana  membuat  masyarakat  mencari berbagai  macam  alternatif  sumber  dana,  termasuk  pembiayaan  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan.  Proses  pengajuan  pinjaman  melalui  lembaga  keuangan  bank  yang  mensyaratkan berbagai  proses  verifikasi  sebelum  permohonan  pinjaman  dapat  dikabulkan,  membuat  sebagian masyarakat lebih memilih untuk meminjam dana melalui aplikasi / layanan penyaluran pinjaman yang  beroperasi  secara online .  Proses  yang  dilalui  tanpa  tatap  muka,berakibat  pada  tingginya risiko  gagal  bayar.  Untuk  mencegah  hal  tersebut,  beberapa  pihak  penyelenggara  pinjaman berbasis teknologi informasi menetapkan klausul bahwa pihak debitur setuju untuk memberikan ijin pada penyelenggara untuk  mengakses data kontak  yang terdapat pada ponsel  milik debitur. Kemudian,  dalam  hal  terjadi  gagal  bayar,  pihak  penyelenggara  pinjaman  melakukan  penagihan kepada  pihak  ketiga  (kontak  debitur),  dan  penagihan  tersebut  seringkali  dilakukan  secara intimidatif.  Penagihan  yang  bersifat  intimidatif  tersebut  tentunya  bersinggungan  dengan peraturan  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode yuridis  normatif,  di  mana  bahan-bahan  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  berbagai  literatur  di  bidang hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pemberlakuan  klausul  di  mana  debitur mengijinkan  perusahaan P2P  Lending melakukan  akses  kontak  di  Indonesia  merupakan  salah satu  indikasi  terjadinya undue  influence atau  penyalahgunaan  keadaan.  Negara  harus memberikan  batasan  dengan  memberlakukan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  bersifat memaksa.  Tindakan  penagihan  secara  intimidatif  juga  merupakan  pelanggaran  hukum  pidana, khususnya UU ITE terkait dengan distribusi informasi elektronik yang bermuatan pengancaman. Perusahaan P2P  Lending sebagai  sebuah  korporasi  seharusnya  dapat  dipertanggungjawabkan secara pidana.
Kata Kunci : P2P Lending, Daftar Kontak, Hukum Pidana, Hukum Kontrak

## Abstract
Community needs of fund is now increased rapidly. It makes people look for various alternative sources of funds, to fulfill  their needs. Banks may distribute such fund in  the form of  loan. The granting  of  loan  from  banks  as  creditors  is  written  in  a  loan  agreement  document.  The  loan application  process  through  a  bank  requires  various  verification  processes  before  a  loan application  can  be  granted.  This  situation  makes  some  people  prefer  to  borrow  funds  through
Peer to Peer Lending Corporation, that operate through online platforms.  The process is done without  face  to  face  verification  process.  It  may  cause  a  high  risk  of  non-performing  loan.  To prevent  the  high  risk  of  non-performing  loan,  information  technology-based  loan  providers, commonly stipulate a clause that “the debtor agrees to give the permission to access the contact data contained on the debtor's cellphone.” Then, in the event of a default, the loan provider will contact  a  third  party  (debtor  contact)  for  debt  collecting  purposes,  and  the  collection  process oftentimes done  with intimidation. Intimidating debt  collecting, is certainly in  violates criminal law regulations in Indonesia.This research was conducted using the normative juridical method, in  which  the  materials  used  were  primary  legal  materials  in  the  form  of  legislation  and secondary legal materials in the form of various literature in the field of law.The results of this study  are:  1.    the  clause  in  online  loan  agreement,  which  state  that  the  debtor  allows  P2P Lending  companies  to  access  contacts  is  an  indication  of  undue  influence  or  abuse  of  the situation.  To  overcome  this  problem,  the  state  must  impose  administrative  and  criminal provisions.  2.  Intimidating  debt  collecting  is  also  a  violation  of  criminal  law,  especially  the Information and Electronic Transaction Law, related to the distribution of electronic information that contains threats. P2P Lending companies as a corporation should be criminally liable.

## Keywords: P2P Lending, Contact List, Criminal Law, Contract Law

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Saat ini, berbagai transaksi di bidang ekonomi tidak lagi terbatas pada transaksi yang berlangsung secara tatap muka. Masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, dan  terkadang  anggota  masyarakat  dihadapkan  pada  situasi  di  mana  kebutuhan  atas  dana terbilang tinggi dan kebutuhan tersebut tidak dapat dicukupi dengan dana yang dimiliki sehingga diperlukan dana dari sumber lain. Dana dapat diperoleh dari pinjaman.
Masyarakat  dapat  mengajukan  pinjaman  ke  bank  dalam  bentuk  kredit.  Namun,  mengingat demikian ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman, dan mengingat setiap  bank  terikat  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  maka  banyak  orang  mencari alternatif pembiayaan lain di luar jasa yang disediakan oleh bank.
Terkait dengan perkembangan  teknologi, saat ini  berkembang  sarana peminjaman dana  melalui platform /  aplikasi online .  Penyelenggara  penyaluran  dana  pinjaman  secara online ,  saat  ini dikenal  pula  dengan  istilah  perusahaan  penyelenggara Peer  to  Peer  Lending(P2P  Lending ). Melalui  jasa  yang  disediakan  oleh  perusahaan P2P  Lending, calon  debitur  dapat  memperoleh pinjaman  dana  secara  instan  tanpa  melalui  tahapan  survey  atau  analisis  kelayakan  terlebih dahulu. Calon debitur hanya diminta untuk mengisi data-data secara elektronik,  mengisi jumlah pinjaman yang akan diajukan, serta jangka waktu peminjaman. Kemudian, pada aplikasi tersebut akan  dimunculkan  perhitungan  bunga,  total  pinjaman,  dan  jumlah  yang  harus  dibayarkan.
Setelah  calon  debitur  menyatakan  setuju  terhadap  syarat  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh perusahaan P2P Lending , dalam waktu singkat dana akan ditransfer ke rekening debitur.
Mengingat tahapan  yang  harus  dilalui  terbilang  mudah  dan  sederhana,  maka  potensi  terjadinya kredit macet / non-performing loan menjadi tinggi. Untuk mencegah hal tersebut, biasanya pihak perusahaan P2P  Lending memiliki  ketentuan  bahwa  pihaknya  dapat  mengakses  daftar  nomor kontak  yang  terdapat  pada  ponsel  debitur.  Hal  ini  dapat  diketahui  ketika  seorang  calon  debitur mulai  meng- install suatu  aplikasi,  pada  proses  tersebut  debitur  diminta  untuk  menyetujui  akses terhadap phone-book atau contact .    Hal  tersebut semula  digunakan  untuk  melakukan  verifikasi data  debitur,  namun  dalam  praktiknya,  terjadi  penyimpangan  dalam  pemanfaatan  data  daftar kontak tersebut. Jika debitur mengalami keterlambatan atau kegagalan pembayaran, maka pihak kreditur secara langsung menghubungi nama-nama yang berada di daftar kontak debitur tersebut, baik melalui telepon ataupun pesan singkat, dengan tujuan melakukan penagihan.
Tindakan  seperti  ini  tentunya  menimbulkan  ketidaknyamanan  yang  dirasakan  oleh  rekan-rekan debitur yang sebenarnya sejak awal tidak pernah terlibat dalam transaksi utang piutang tersebut. Tindakan  penagihan  dengan  cara  menelepon  atau  mengirim  pesan  singkat  tersebut  seringkali juga  disertai  dengan  ancaman  seperti  misalnya  dalam  pesan  singkat  ditulis:  “mohon menghubungi Sdr.X, untuk melakukan pembayaran sejumlah  x rupiah. Jika X tidak  membayar, maka  kami  akan  menghubungi  anda  terus,  karena  anda  adalah  kontak  yang  dicantumkan  oleh X”.
Negara  perlu  mengatur  dan  mengawasi  tindakan  penagihan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan pinjaman online , sehingga tindakan penagihan yang dilakukan secara intimidatif dan melanggar privasi  pihak  ketiga  dapat  dihentikan.  Demikian  pula  negara  harus  secara  tegas  menerapkan ketentuan  hukum  pidana  atas  tindakan-tindakan  pelanggaran  privasi  dan  tindakan  penagihan yang mengandung intimidasi tersebut.

## Permasalahan
1  Apakah  ketentuan  dalam  perjanjian  elektronik  antara  perusahaan P2P  Lending dan  debitur, yang  menyatakan  bahwa  debitur  memberikan  hak  bagi  perusahaan  P2P  Lending  untuk mengakses  kontak  debitur,  merupakan  klausul  yang  diperbolehkan  oleh  aturan  hukum Indonesia?
2.Bagaimana  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  mengatur  tindakan  penagihan  yang  bersifat intimidatif terhadap pihak ketiga, yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  bahwa pembahasan  terhadap objek  penelitian  dikaji  dalam  tatanan  normatif.  Menurut  Johnny  Ibrahim,
metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya. 1 Metode  yuridis  normatif menunjuk  pada  metode  penelitian  dengan  menganalisis  data  dan  menghubungkannya  dengan aturan  hukum  yang  berlaku. 2 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  untuk memecahkan  masalah,  yang  ada  pada  masa  sekarang  (masalah  aktual),  dengan  mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi. 3
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah  peraturan-perundang-undangan  terkait  dengan  topik  yang  dibahas  dan  pendekatan konseptual  dengan  mengkaji  makna  dari  konsep-konsep  terkait  dengan  topik  yang  dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kitab undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Demikian  pula  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  literatur  dan  jurnal hukum.

## Pembahasan
Penggunaan jasa peminjaman dana melalui aplikasi online , sudah marak digunakan di Indonesia. Perusahaan  Jasa  Keuangan  berbasiskan  teknologi,  atau  sering  diistilahkan  dengan  Perusahaan Financial  Technology  (Fintech), semakin  mudah  dijumpai.  Masyarakat  dapat  menemukan keberadaan  perusahaan fintech tersebut  hanya  dengan  mencari  dan  mengunduhnya  melalui smartphone .  Setelah  aplikasi  tersebut  ter-instal  di  dalam  ponsel,  setiap  orang  dapat  langsung melakukan  transaksi  peminjaman  dana.  Selain  melalui  aplikasi  yang  ter- install dalam  ponsel, kegiatan  penyaluran  dana  pinjaman  secara online juga  dapat  ditemukan  di  berbagai  website, bahkan ada perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman melalui pesan singkat (sms).
Masyarakat yang membutuhkan dana, biasanya tertarik dengan proses pencairan dana yang tepat. Untuk  menjawab  kebutuhan  tersebut,  saat  ini  banyak  berkembang  perusahan  Fintech  yang bersifat  ilegal.  Sebuah  perusahaan  jasa  fintech  dapat  dikatakan  ilegal  jika  tidak  terdaftar  di Otoritas  Jasa  Keuangan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang dipublikasikan  pada  tanggal  3  Desember  2019,  dinyatakan  bahwa  Satuan  Tugas  Penanganan
1 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing, (2006),hlm.57
2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta:Ghalia Indonesia,(1982), hlm. 10.
3 Soenaryo, Metode Riset I , Surakarta: Universitas Sebelas Maret, (1985) , hlm. 8.
Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi  atau  Satgas  Waspada  Investasi,  menemukan  125  entitas  ang  melakukan kegiatan fintech peer-to-peer  lending ilegal  yang  tidak  terdaftar  di  OJK.  Sebelumnya,  pada  7 Oktober  2019,  Satgas  Waspada  Investasi  telah  menindak  133  entitas fintech peer-to-peer lending ilegal,  sehingga  total  entitas fintech peer-to-peer  lending ilegal  yang  ditangani  Satgas Waspada  Investasi  sampai  dengan  November  2019  sebanyak  1.494  entitas  dengan  total entitas fintech peer-to-peer  lending ilegal  yang  sudah  ditindak  oleh  Satgas  Waspada  Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas. 4
Sampai  saat  ini,  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  dengan  kegiatan  penyaluran pinjaman dana secara online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dalam  Pasal  7 peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa  Penyelenggara  wajib  mengajukan  pendaftaran  dan perizinan kepada OJK.
Masyarakat seringkali tidak memperhatikan dengan cermat perihal legalitas usaha penyelenggara layanan  peminjaman  dana  tersebut.  Masyarakat  seringkali  hanya  terfokus  pada  bagaimana mereka  dapat  memperoleh  pinjaman  secara  cepat,  walaupun  kemudian  mereka  harus mengembalikan  pinjamannya  dalam  jangka  waktu  tertentu  disertai  beban  bunga  yang  relatif tinggi.
Sebagai  simulasi,  salah  satu  aplikasi  peminjaman  dana  yang  legal  dan  terdaftar  di  OJK menawarkan  limit  maksimum  peminjaman  sebesar  Rp.3.000.000,  (tiga  juta  rupiah),  dan  dalam 30  hari,  debitur  harus  mengembalikan  dana  sejumlah  Rp.3.700.000,  (tiga  juta  tujuh  ratus  ribu rupiah).  Artinya  terdapat  selisih  sebesar  hampir  24  persen  dari  pokok  pinjaman. 5 Hal  tersebut sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Kode  Etik  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama Indonesia  (AFPI),  yang  menyatakan  bahwa:  Bunga  maksimal  sebesar  0,8%  per  hari  dan akumulasi  denda  maksimal  100%  dari  nilai  pokok.  Besaran  tersebut  relatif  tinggi  jika dibandingkan  dengan  suku  bunga  yang  ditetapkan  dalam  praktik  perkreditan  yang  lazim  di lingkungan perbankan.
Jika  pinjaman  telah  disetujui,  maka  diwajibkan  untuk  membayar  biaya  layanan  yang  besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp 9,5 juta sampai
4 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-lagi-125- Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx diakses tanggal 20 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.
5 Simulasi dalam aplikasi www.uangteman.com , diakses tanggal 21 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang pergunakan. 6
Sementara itu, perusahaan keuangan digital (financial technology/fintech) online ilegal mematok bunga  pinjaman online lebih  dari  1,5%  per  hari,  dan  tidak  menerapkan  batas  pemberian  denda yang artinya bisa sebesar-besarnya. 7
Pemberlakuan Klausul Pengaksesan Daftar Kontak oleh Perusahaan P2P Lending
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  dinyatakan  bahwa  ada  tiga  pihak  yang terlibat  dalam  proses  transaksi  penyaluran  pinjaman  secara online ,  pihak-pihak  yang  dimaksud adalah :
1. Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi:  yaitu pihak  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penerima Pinjaman yaitu pihak debitur
3. Pemberi  Pinjaman  adalah  orang,  badan  hukum,  dan/atau  badan  usaha  yang  mempunyai piutang  karena  perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  memfokuskan  pada  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara Penyelenggara  Layanan  dengan  Penerima  Pinjaman.  Hubungan  kedua  belah  pihak  tersebut merupakan hubungan dalam  bidang  hukum perdata, yaitu hubungan  hukum  yang terjadi karena perjanjian.
Adapun  definisi  dari  perikatan  adalah  hubungan  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  berdasarkan mana pihak  yang satu berhak  menuntut sesuatu hal dari pihak  yang  laindan pihak  yang  lainnya berkewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  tersebut 8 .Dalam  transaksi  tersebut,  muncul  hak  dan kewajiban utama pada masing-masing pihak sebagai berikut:
Pihak kreditur :
1. Wajib memberikan pinjaman
2. Berhak  mendapat  pengembalian  pinjaman  beserta  bunganya  secara  tepat  waktu  dan  jumlah sesuai dengan yang diperjanjikan
Pihak debitur :
6 Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata , Jurisprudentie, Jurnal Hukum UIN Allaudin , Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm 303.
7 https://www.cermati.com/artikel/cara-lapor-polisi-bila-diteror-dan-diancam-pinjaman- online , diakses tanggal 21 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
8 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1996), hlm. 26

## 1. Berhak mendapatkan pinjaman
2. Wajib untuk mengembalikan pinjaman beserta jumlah pada waktu yang sudah diperjanjikan
Para  pihak,  dalam  transaksi  ini  akan  tunduk  dan  terikat  pada  syarat  dan  ketentuan  yang ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  (dalam  hal  ini  perusahaan P2P  Lending ).  Pelaku Usaha menetapkan syarat dan ketentuan yang bersifat baku, dan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar oleh pihak debitor. Di dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang klausula baku hanya  terdapat  dalam  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  perjanjian  baku  dialih  bahasakan  dari  istilah  asing  yakni ‘standaard contract’ . Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau  patokan  bagi  konsumen  dalam  mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pihak  pengusaha. Dalam  hal  ini,  yang dibakukan adalah  model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau  diubah  lagi,  karena  produsen  telah  membuat  atau  mencetaknya  dalam  bentuk  blanko tetap berupa naskah perjanjian  lengkap dengan syarat- syarat perjanjian dan syarat-  syarat baku  yang wajib dipenuhi konsumen. 9
Keberadaan  klausul  yang  menyatakan  bahwa  pihak  penyedia  jasa  berhak  mengakses  kontak, memang  belum  diatur  secara  eksplisit.  Tidak  ada  ketentuan  di  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memberlakukan  jenis  klausula tersebut.  Dalam  Pasal  18  UUPK,  klausula  baku  yang  dilarang  misalnya  tindakan  sepihak  dari pelaku  usaha  untuk  menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara  angsuran  (Pasal  18  ayat  1  butir  d). Dalam  kasus  pemberlakuan  klausul  akses  kontak  secara  sepihak,  pasal  ini  tidak  sesuai  karena pasal  tersebut  secara  eksplisit  mengatur  transaksi  dengan  objek  barang  yang  dibeli  secara angsuran.  Selain  itu,  Pasal  18  ayat  (2)  UUPK  melarang  pelaku  usaha  mencantumkan  klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Klausula  akses  kontak  biasanya  sudah  dirumuskan  secara jelas, dan pihak debitur harus  menyetujuinya. Hal ini di dalam  hukum perlindungan konsumen, dikualifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan keadaan ( undue influence ).
Saat ini, keberadaan kontrak baku merupakan hal yang biasa dijumpai dalam transaksi bisnis di berbagai bidang. Kontrak baku sering disebut pula sebagai kontrak dengan model take it or leave it. Artinya,  konsumen  sudah  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menegosiasikan  isi  kontrak. Dalam pembuatan suatu kontrak, seharusnya diperhatikan prinsip keseketikaan (contemporaneous) dan dan prinsip tidak menyalahgunakan keadaan (undue influence).
9 Lina Jamilah, Asas kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, Syiar Hukum Vol 14, No.1, (2012), hlm. 13.
Prinsip contemporaneous merupakan  suatu  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  para  pihak  dalam sebuah kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam kontrak, sebelum atau setidak- tidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak. Dalam praktik, kontrak baku  digunakan  untuk  transaksi  yang  bersifat  cepat  dan  massal,  sehingga  seringkali  dalam kenyataannya,  pihak  konsumen  tidak  sempat  membaca  secara  detil  isi  kontrak  sebelum menandatanganinya. Isi klausula  baku dalam kontrak baku pada umumnya  hanya  diketahui dan dipahami  oleh  pihak  pembuat  kontrak/  pelaku  usaha.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa perjanjian  baku  jelas  melanggar atau bertentangan dengan prinsip contemporaneous. Selain  itu, perjanjian  baku  pada  umumnya  memanfaatkan undue  influence yaitu  keadaan  (kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan) pihak penutup kontrak, sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas demi keuntungan pihak pembuat kontrak. Adapun  menurut Johannes  Gunawan  (2003),  indikasi undue  influence dalam  perjanjian  baku,  antara  lain:  1.  isi kontrak  baku  tidak  masuk  akal,  tidak  patut,  bertentangan  dengan  kemanusiaan  ( unfair  contract terms );  2.  pihak  penutup  kontrak  baku  dalam  keadaan  tertekan;  3.  pihak  penutup  kontrak  baku tidak  memiliki  pilihan  lain,  kecuali  menerima  isi  kontrak  baku  walaupun  dirasakan memberatkan; 4. hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. 10
Beberapa  contoh  klausula  dalam  syarat  dan  ketentuan  peminjaman  dana,  yang  menyatakan bahwa  debitor  setuju  untuk  mengizinkan  perusahaan  P2P  lending  mengakses  kontaknya, misalnya berbunyi sebagai berikut:
“Penagihan  melalui  telepon  kepada  keluarga,  teman  atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan Peminjam  yang  nomor  teleponnya  tercantum  sebagai  “Nomor  Darurat”  atau  sejenisnya  yang diberikan Peminjam saat pengajuan aplikasi permohonan perolehan pinjaman kepada RupiahPlus (“Permohonan Meminjam Uang”), jika:
a) Peminjam terus menunggak utang dan tidak dapat dihubungi atau sulit dihubungi melalui nomor  telepon  selular  yang  dicantumkannya  pada  saat  pengajuan  Permohonan Meminjam Uang;
b) Peminjam  terus  menunggak  utang  dan  tidak  diketahui  keberadaannya  untuk  dilakukan penagihan  langsung  meskipun  telah  diupayakan  kunjungan  atau  komunikasi  langsung kepada Peminjam tersebut;
c) Peminjam terus  menunggak utang dan tidak  beritikad baik untuk berkomunikasi dengan RupiahPlus terkait penagihan utang; dan/atau
10 Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Bandung, Pustaka Sutra, (2008), hlm, 129
d) Peminjam  terus  menunggak  utang  dan  tidak  merespon  dengan  baik  upaya  penagihan RupiahPlus.”
Klausul yang menetapkan bahwa debitur menyetujui tindakan akses kontak oleh perusahaan P2P Lending merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan keadaan (undue influence) . Di Indonesia, syarat  keabsahan  suatu  kontrak  adalah  dipenuhinya  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  syarat kesepakatan,  kecakapan,  adanya  suatu  hal  tertentu,  dan  adanya  kausa  yang  halal.  Suatu kesepakatan  tidak  boleh  disertai  adanya  paksaan,  kekhilafan  dan  /  atau  penipuan.  Ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal itu  menyangkut  penyalahgunaan  untuk  mengganggu  adanya  kebebasan  kehendak  untuk mengadakan persetujuannya. 11
Pengaksesan  daftar  kontak  tersebut  merupakan  salah  satu  contoh  pelanggaran  terhadap perlindungan data pribadi. Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin mengemukakan sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan  konsep  privasi.  Konsep  privasi  sendiri  adalah  gagasan  untuk  menjaga  integritas  dan martabat pribadi. 12
Penagihan  kepada  pihak  ketiga  yang  sebenarnya  tidak  terlibat  di  dalam  perjanjian  peminjaman dana  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  konsep  privasi  konsumen  sehingga  diperlukan pengaturan yang jelas terkait dengan hal ini.
Dalam  perkembangan  kontrak  baku  saat  ini,  perlindungan  bagi  pihak  konsumen  tidak  dapat sepenuhnya  diserahkan  kepada  kesepakatan  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  isi  kontrak. Dengan  demikian,  dalam  praktik  transaksi  antara  perusahaan  P2P  Lending  dengan  konsumen, negara  perlu  memberikan  aturan-aturan  yang  memberikan  batasan  bagi  tindakan  pelaku  usaha. Demikian  Pula Agus  Yudha  Hernoko  menyatakan :  “ Di  dalam  konkretonya  Hukum  Perdata khususnya hukum kontrak mencari bentuk baru untuk memenuhi tuntutan itu antara lain melalui campur  tangan  pemerintah,  sehingga  materi-materi  yang  menyangkut  kepentingan  umum  akan mendapat  perlindungan  hukum,  yaitu  dengan  memperbanyak  peraturan-peraturan  yang  sifatnya memaksa (dwingen recht) dalam upaya melindungi pihak yang lemah. 13 Dalam hal ini, penulis
11 Fatmah Paparang, Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak , Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016,  hlm. 57.
12 Erna Priliasari , Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending), Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 tahun 2019, hlm. 21.
13 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.,(2009), hlm.108.
berpendapat,  terdapat  aspek  hukum  lain  di  luar  aspek  hukum  kontrak  yang  harus  diperhatikan dalam transaksi ini, yaitu hukum administratif dan hukum pidana.
Aturan  hukum  memaksa  yang  terkait  dengan  tindakan  akses  daftar  kontak,  masih menitikberatkan pada penegakan sanksi  bidang administratif. Aturan tersebut dapat  dilihat pada Pasal  26    ayat    (1)  Undang-undang  No.  19 Tahun    2016    Tentang    Perubahan    Atas    Undang- Undang    Nomor    11  Tahun    2008    Tentang    Informasi    Dan    Transaksi    Elektronik,  yang menyatakan  bahwa:Kecuali      ditentukan      lain      oleh      peraturan      perundang-undangan, penggunaan    setiap    informasi    melalui    media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
Tindakan  pengaksesan  daftar  kontak  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  tindakan  pelaku usaha untuk menghubungi pihak ketiga dalam rangka penagihan, tenntunya melanggar ketentuan tersebut, karena pihak ketiga tidak pernah menyetujui penggunaan data pribadinya untuk tujuan tersebut.
Selain  itu  dalam  Pasal  26  huruf    a  POJK    Nomor  77  /POJK.01/2016    dinyatakan    bahwa penyelenggara  wajib    “menjaga  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan    yang    dikelolanya    sejak    data    diperoleh    hingga    data  tersebut dimusnahkan”
Pasal  47  ayat  (1)  POJK  menyatakan:m  Atas  pelanggaran  kewajiban  dan  larangan  dalam peraturan  OJK  ini,  OJK  berwenang  mengenakan  sanksi  administratif  terhadap  Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.
Analisis  Konsekuensi  Hukum  Pidana  dalam  terjadinya  tindakan  penagihan  yang  bersifat intimidatif oleh perusahaan P2P Lending .
Tindakan penagihan utang  merupakan  hal  yang wajar dilakukan oleh pemberi pinjaman, dalam hal  terjadinya  keterlambatan  pembayaran.  Teknis  penagihan  utang  juga  merupakan  hal  yang biasanya telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian. Dalam transaksi peminjaman dana melalui  aplikasi online ,  banyak  terjadi  kasus  kredit  macet.  Terdapat  berbagai  faktor  penyebab terjadinya  gagal  bayar,  misalnya  karena  dana  belum  tersedia  pada  debitur,  namun  debitur sebenarnya  memiliki  iktikad  baik  untuk  membayar,  sehingga  yang  terjadi  hanya  kasus keterlambatan pembayaran.
Selain  itu,  terdapat  pula  kasus  di  mana  debitur  memang  sengaja  dan  tanpa  itikad  baik  tidak melakukan  pembayaran.  Hal  seperti  ini  tentunya  merugikan  pihak  pemberi  pinjaman.  Teknis penagihan  utang  oleh  perusahaan  P2P  Lending  memang  belum  diatur  secara  spesifik  di  dalam peraturan OJK.
Dalam  kenyataannya,  dalam  proses  penagihan,  pihak  perusahaan  P2P  Lending  melakukan beberapa tindakan melawan hukum di antaranya:
a. Ancaman terus menerus melalui telepon
b. Penagihan utang dilakukan dengan menghubungi keluarga, kerabat, teman hingga atasan  tempat  bekerja.  Dengan  cara  mengakses  kontak  data  dalam  handphone nasabah secara ilegal
c. Membuat  grup Whatsapp yang  berisi  keluarga,  kerabat,  teman,  hingga  atasan kerja nasabah
d. Penagihan  utang  dilakukan  dengan  menyebarkan  foto  debitur  ke  dalam  grup whatsapp yang dibuatnya tersebut
e. Mengintimidasi dengan kata-kata kasar caci maki dan berbau pelecehan seksual
Apabila penagihan yang dilakukan melalui sms atau jenis pesan elektronik lainnya, dan di dalam pesan  tersebut  terdapat  unsur  pengancaman,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi menurut UU ITE sebagai berikut:
Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
Pasal 45 B: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling  lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus  lima puluh juta rupiah).
Jika  Perusahaan P2P  Lending ,  melalui  pegawainya,  membuat  grup  dalam  aplikasi  percakapan, mengundang orang-orang  yang berada pada daftar kontak debitur untuk bergabung dalam grup, dan  pada  grup  tersebut  disebarkan  informasi  mengenai  kasus  debitur  tidak  membayar  utang, maka dapat dikenakan beberapa pasal pidana di bawah ini:
Pasal  27  ayat  (3):  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal  45  (3)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling  lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Di dalam UU ITE juga diberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan “orang” pada rumusan pasal-pasal  dalam  UU  ITE,  termasuk  pengertian  badan  hukum.  Dengan  demikian,  perusahaan P2P Lending yang melakukan akses daftar kontak milik debitur dan kemudian menggunakannya untuk  kepentingan  penagihan  secara  intimidatif,  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana. Hal  ini  berarti,  pihak directing  mind atau  penanggungjawab  korporasi  tersebut  dapat  dikenai sanksi  pidana.  Namun  sejauh  ini,  perusahaan P2P  Lending yang  melakukan  tindakan-tindakan tersebut belum dikenai sanksi pidana.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Klausul  yang  menetapkan  bahwa  debitur  menyetujui  tindakan  akses  kontak  oleh perusahaan  P2P  Lending  merupakan  salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  keadaan (undue influence) . Di Indonesia, syarat keabsahan suatu kontrak adalah dipenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya kausa yang halal. Suatu kesepakatan tidak boleh disertai adanya paksaan, kekhilafan dan / atau  penipuan.  Ajaran  penyalahgunaan  keadaan  adalah  menyangkut  perwujudan  asas kebebasan  berkontrak,  karena  hal  itu  menyangkut  penyalahgunaan  untuk  mengganggu adanya  kebebasan  kehendak  untuk  mengadakan  persetujuannya.  Untuk  melindungi debitur dan pihak ketiga dari tindakan intimidatif, negara harus menegakan hukum pidana atas tindakan tersebut.
2. Penegakan  hukum  pidana  atas  tindakan  penagihan  secara  intimidatif  dapat  dilakukan berdasarkan  berlakunya Pasal 29  jo.Pasal 45 UU ITE dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE,

## Saran
1. Diperlukan  kerjasama  antara  OJK  dan  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika,  untuk mengawasi pemberlakuan klausula terkait akses data kontak. OJK menjalankan fungsi di bidang  pengawasan  aspek  perlindungan  konsumen,  Kominfo  melakukan  tindakan pemblokiran konten dan sejenisnya,
2. Perusahaan  P2P  Lending  menyesuaikan  klausul  terkait  dengan  akses  daftar  kontak debitur.  Akses  daftar  kontak  hanya  akan  dilakukan  sebatas  untuk  tujuan  verifikasi  data debitur sebelum pinjaman disetujui.
3. Konsumen  agar  lebih  berhati-hati  dalam  mengijinkan  sebuah  aplikasi  untuk  dapat melakukan akses daftar kontak.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Agus  Yudha  Hernoko,  2009,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2006
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta:Ghalia Indonesia,1982
Soenaryo, Metode Riset I , Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1985
Sukarmi,  Cyber  Law:  Kontrak  Elektronik  dalam  Bayang-Bayang  Pelaku  Usaha,  Bandung, Pustaka Sutra, (2008)
Perundang-undangan: Kitab undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Nomor  11 tahun  2008  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Jurnal Ilmiah:
Erna Priliasari , Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending), Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 tahun 2019.
Fatmah Paparang, Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak , Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016
Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata , Jurisprudentie, Jurnal Hukum UIN Allaudin , Volume 6 Nomor 2 Desember 2019
Lina Jamilah, Asas kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, Syiar Hukum Vol 14, No.1, (2012)
Pranala Luar:
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi- Temukan-lagi-125-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx diakses tanggal 20 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.
www.uangteman.com , diakses tanggal 21 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
https://www.cermati.com/artikel/cara-lapor-polisi-bila-diteror-dan-diancam-pinjaman- online , diakses tanggal 21 Februari 2020, pukul 10.00 WIB