## PEREMPUAN DALAM POLITIK
(Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al- Qur’an)
Liky Faizal  Abstrak
Sebagian  besar  masyarakat  memandang  bahwa  seorang perempuan yang menjadi  pemimpin  tidak  layak  karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain  pihak  juga  banyak yang  juga  menentang  karena  permasalahan gender. Menurut Salah  satu pelaku  politik,  kaum  perempuan  tidak  mendapat tempat yang  berarti,  bahkan  termaginalkan.  Diakui  atau  tidak, domain yang disediakan oleh  fiqh  politik,  misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan,  kementerian  dan  sebagainya.  Tampaknya  lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan  kepemimpinan  adalah  persoalan  yang sangat penting dan strategis, karena  sangat  menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh  karena itu masalah  ini  menarik  untuk  dikaji  lagi  menurut perpektif  Al- qur’an. Maka  dalam  hal  ini  kita  harus  memahami  duduk persoalan kepemimpinan perempuan  di  dalam  ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak  dahulu  hingga  sekarang, dan  tidak  ada  kitab  fiqh  yang mengatakan perempuan  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  di dalam rumah  tangga.

## Kata Kunci: Perempuan, Politik, Fiqh

## Pendahuluan
Kepemimpinan  perempuan  dalam  Islam  merupakan  persoalan yang  masih  banyak  perdebatan  sampai  saat  ini.  Sebagian  besar masyarakat  memandang  bahwa  seorang  perempuan  yang  menjadi pemimpin  tidak  layak  karena  mendahului  kaum  laki-laki,  dan  dilain
 Liky Faizal dosen Fak. Syariah IAIN Raden Intan Lampung
pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Masyarakat juga banyak yang mendengar wacana yang terdapat dalam Al- Qur’an  bahwa  laki -laki  adalah  pemimpin  perempuan.  Sudah banyak  penjelasan  tentang  kepemimpinan  perempuan  dalam  artikel dan buku-buku.  Plato mengatakan bahwa  tidak  ada  namanya perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dari  segi kemanusiaan. Apabila kaum perempuan hanya diibaratkan sebagai ibu rumah  tangga  yang  hanya  mengurus  suami  dan  mendidik  anak  saja maka,  kaum  perempuan  selalu  akan  tertindas. 1 Dalam  realitas masyarakat  bahwa  perempuan  yang  bergerak  dalam  politik  masih kurang.  Karena  banyak  yang  beanggapan  bahwa  seorang  perempuan hanya  mempunyai  wewenang  untuk  menjadi  seorang  istri  dan mendidik anak-anaknya dirumah.
Budaya  patriarki  menganggap  seorang  perempuan  sangat lemah, tidak  bermanfaat  dan  doktrin  ini  yang  membelenggu  sampai saat  ini.Persoalan  kepemimpinan  adalah  persoalan  yang  sangat penting  dan  strategis,  karena  sangat  menentukan  sebuah  keluarga, masyarakat, dan  bangsa.  Dari  pada  itu  masalah  ini  cukup  menarik untuk  dikaji  lagi  menurut  perpektif  Al- qur’an.  Agar tulisan ini  dapat memberi  pengetahuan  dan  menjadi  sebuah  ilmu  agar  tidak  hanya mengetahui  berdasarkan  wacana,  dan  potongan  ayat  yang  tidak dimengerti tafsirannya.

## Politik Bagi Perempuan
Pengertian  politik  pada  prinsipnya  meliputi masalah-masalah pokok  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  pada  kenyataannya  selalu melibatkan  perempuan.  Keterlibatan  perempuan  dalam  politik bukanlah dimaksudkan  untuk  menjatuhkan,  menurunkan,  atau merebut  kekuasaan  dari laki-laki,  melainkan  dimaksudkan  agar  bisa
1 Nasiawan, Teori-Teori  Politik,  cet.  IYogyakarta:  Uny  Press,  2007, hlm 22.
menjadi mitra sejajar laki-laki. 2
Sebagai  salah  satu pelaku  politik,  kaum  perempuan  tidak mendapat  tempat  yang  berarti,  bahkan  termaginalkan. Diakui  atau tidak,  domain  yang  disediakan oleh  fiqh  politik,  misalnya tentang lembaga-lembaga  pemerintahan,  seperti Imamah,  perwakilan,
kementerian  dan  sebagainya.  Tampaknya  lebih  akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. 3
Persoalannya  tidak  sekedar mempertanyakan  kembali  boleh  dan tidaknya  perempuan  menjadi  imam (pemimpin),  tetapi  bagaimana konsepsi  fiqh  dalam  memandang  peran  politik perempuan  secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum  perempuan  berpolitik  ada  tiga  pendapat  yang  berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.

## Pendapat Konservatif
Pendapat  konservatif  ini  mengemukakan  argumentasi  bahwa dalam  praktikpolitik,  Islam  tidak  mengakui  persamaan  politik  antara laki-laki  dan  perempuan.  lama-ulama  yang  mendukung  pendapat seperti  ini,  misalnya, Imam  al-Ghozali  yang  menyatakan  bahwa seorang  perempuan  tidak  bisa didudukan  sebagai  imam  (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk  memutuskan  perkara  besar  dan  tidak  mampu  memberi kesaksian  dalam  pelbagai  persoalan  keputusan  hukum. 4 Pendapat yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  al-Qalqasyandi.  Ia  mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandasan dari hadist :
"Tidak  akan  berjaya  suatu  kaum  yang  mengangkat  seorang  wanita sebagai pemimpin mereka"(H.R. Bukhari)
2 Siti  Musdah  Mulia. Muslimah  Perempuan  Pembaru  Keagamaan Reformis, hlm. 275
3 Syafiq  Hasyim,Hal-Hal  Yang  Tak  Terpikiurkan  Tentang  Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam. hlm. 189
4 Ibid..h.191
Hadits  ini  dari  segi  riwayah  tidak  seorangpun  pakar  Hadits yang mempersoalkan  kesahihannya.  Sedangkan  dari  segi  diroyah; dalalah  hadits ini  menunjukkan  dengan  pasti  haramnya  wanita memegang tampuk kekuasaan negara. Menurut faham konservatif ini, Islam  telah  menentukan  peran perempuan  dalam  wilayah  khusus (domestic  role).  Menurut  mereka,  Islam  tidak  pernah  menyandarkan urusan  publik  kepada  perempuan,  bahkan  sejak  masa  kenabian  tak satupun  perempuan  yang  terlibat  secara  langsung  dalam kegiatan politik.
Pendapat Liberal-Progresif Pendapat liberal-progresif menyatakan bahwa Islam sejakdahulu  telah  memperkenalkan  konsep  keterlibatan  perempuan dalam  peran politik.  Secara  eksplisit  kelompok  ini  mengatakan bahwa  perempuan mempunyai  hak  pilih  dalam  berpolitik.  Mereka juga  diizinkan  memangku  tugas-tugas  politik  seberat  yang  dipangku oleh  laki-laki.  Kaum  ulama  dari golongan  dari  kelompok  Khawarij dan  Musyabbihah  menggunakan  dalil-dalil  al-Qur'an  tentang  konsep 'adalah  (keadilan)  dan  musawah  (persamaan) yang  selalu  dijunjung tinggi  dalam  Islam. 5 dan  juga  sebagai  organisasi  Islam terbesar  di indonesia , Nahdlatul ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik  Indonesia,  tetapi  juga  menjadi  inspirasi  bagi  gerakan  dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu  memposisikan  diri  sebagai  jangkar  nusantara,  terutama  yang digalang oleh kader-kader mudanya.
Mereka  memiliki  gagasan  keagamaan  progresif  dalam merespon  modernitas  dengan  menggunakan  basis  pengetahuan tradisional  yang  merekamiliki setelah  di  persentuhkan  dengan pengetahuan  baru  dari  berbagaikhazanah  modern.  Mereka  tidak hanya  peduli  dengan  modernitas  yang  terus di  kritik  dan  disikapi
5 Ibid.hlm. 192
secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.
Dalam  konteks  ini,  NU  menjadikan  kepercayaan  teologis sebagai basis  pengembangan  masyarakat  dengan  mengusung  isu-isu universal  seperti, HAM,  demokrasi,  civil  society  termasuk  juga kesetaraan gender
Dengan  munculnya  calon-calon  ulama  perempuan  di Indonesia  ini sebagai  salah  satu  indikator  awal akan  terbebasnya perempuan  dari  belenggu  penindasan  dan  ketidakadilan.  Pengertian ulama sebagai penerus Nabi (al- 23 'ulama'u waratsatul ambiya') tidak hanya tertentu bagi kaum laki-laki.
Perempuan  yang  seringkali  hanya  ditempatkan  di  dalam rumah,  sudah saatnya  tampil  ke  ruang  publik  untuk  mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki- laki  dengan  sifat  keperkasaannya  menjadi  ulama  atau  pimpinana agama,  sehingga  tidak  jarang  ia  anarkis  dan  destruktif.  Dengan demikian,  kehadiran  ulama  perempuan  menjadi  sungguh dinantikan oleh seluruh umat manusia

## Pendapat Apologis
Pendapat  apologis  adalah  yang  menyatakan  bahwa  ada bagian wilayah  politik  tertentu  yang  bisa  dimasuki  perempuan  dan ada  wilayah  tertentu  yang  sama  sekali  tidak  boleh  dijamah  oleh perempuan.  Menurut kelompok  ini,  yang  menjadi  wilayah  politik perempuan  adalah menjadi ibu. Di  samping  itu,  kelompok  ini  masih menganggap  bahwa  porsi  emosional  perempuan  lebih  besar  di bandingkan  dengan  porsi  rasionalnya. 6 Ketiga  pendapat  ini  pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli fiqh zaman klasik.

## Hak-Hak Perempuan Dalam Berpolitik
Al-Qur'an  berbicara  tentang  perempuan  dalam  berbagai  surat dan  ayat yang  menyangkut  berbagai  sisi  kehidupannya.  Adapula
6 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang  Tak  Terpikiurkan  Tentang  Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam. hlm. 195.
yang  menguraikan keistimewaan  tokoh-tokoh  perempuan  dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat an-Nisa'ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.
"Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.. 7
Berdasarkan  ayat  di  atas  hak  politik  menurut  ahli  hukum adalah  hak  yang  dimiliki  dan  digunakan  oleh  seseorang  dalam kapasitasnya  sebagai  anggota dalam  organisasi  politik  seperti  hak memilih  (dan  dipilih,)  mencalonkan  diri  dan memegang  jabatan umum  dalam  negara.  Selain  itu,  hak  politik  bisa  diartikan  sebagai hak-hak  dimana  individu  memberi  andil  melalui  hak  tersebut  dalam mengelola  negara. Ada  yang  berpendapat  bahwa  Islam  tidak menetapkan  persamaan  antara perempuan  dan  laki-laki,  khususnya dalam  memperoleh  hak-hak  politik.  Masalah hak  perempuan  dalam pencalonan  memiliki  dua  dimensi  lain,  yaitu  pertama  :  perempuan menjadi  anggota  di  parlemen,  kedua  :  ikut  serta  dalam  pemilihan anggota di parlemen.
Selanjutnya  ketentuan  dalam  masalah  ini,  yang  pertama mengandung  kewenangan  dalam  urusan-urusan  umum,  maka  harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan  masyarakat,  seperti  kewenangan  pembuatan  undang- undang,  keputusan proses  pengadilan, implementasi  hukum,  dan kontrol terhadap para penegak hukum.
Sedangkan  kewenangan  khusus  adalah  kekuasaan  mengatur masalah  tertentu,  seperti  wasiat  kepada  anak  yang  masih  kecil, kewenangan  terhadap harta,  dan  pengaturan  wakaf. Syariat
7 Depag RI. Alqur’an dan terjemah , Jakarta. hlm. 117
memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki  kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepeningan khusus dirinya. 8
Pendapat ini didasarkan pada surat At-Taubah : 71:
"Dan  orang-orang  yang  beriman,  laki-laki  dan  perempuan, sebagian  mereka  menjadi  penolong  bagi  sebagian  yang  lain.
Mereka  menyuruh  kebaikan,  mencegah  kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah  dan  rosul-Nya.  Mereka  itu  akan  di  beri  rahmat  oleh Allah.  Sesungguhnya  Allah  itu  maha  perkasa  lagi maha bijaksana." (QS. At Taubah[9]:71) 9
Ayat  di  atas menunjukkan  bahwa perempuan  seperti laki-laki. Masing-masingmereka  boleh  berpartisipasi  dalam  poliik  dan mengatur  urusan  masyarakat,  dan mempunyai  hak  dalam  mengatur kepentingan umum. Hak-hak politik ini mencakup :
1. Hak  dalam  mengungkapkan  pendapat  dalam  pemilihan  dan refrendum dengan berbagai cara.
2. Hak  dalam  pencalonan  menjadi  anggota  lembaga  perwakilan dan anggota setempat. 3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik. 10
Islam  mengakui  pentingnya  peran  kaum  perempuan  dalam kehidupan  masyarakat dan  dampaknya  dalam  kehidupaun  politik.
8 Ikhwan  Fauzi, perempuan  dan  kekuasaan,  menulusuri  hak  politik  dan kekuasaan gender dalam Islam, hlm. 36-38
9 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah , Jakarta. hlm. 291
10 Mohammad Mais Qosim Ja’far, Perempuan Dan Kekuasaan. Terjemah, Ikhwan Fauzi, hlm. 36.
Oleh  karena  itu  kaum  perempuan telah  diberikan  hak-hak  politik yang  mencerminkan  status  mereka  yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagi berikut :
 Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat.
Saling  bertukar  pikiran  adalah  prinsip  yang  sangat  penting dalam Islam.  Metodologi  yang  disusun  oleh  Islam  untuk menciptakan  sebuah bangsa  yang  berhasil  ini  mengajak  setiap anggotanya  untuk  saling menasehati  dan  bermusyawarah  satu  sama lain. Allah SWT berfirman :
ﹶ ﻥﻮ ﹸ ﻨَﺎھُﻢْﯾُﻨْﻔِﻘ ﹾ ﻣْﺮُھُﻢْﺷُﻮرَىﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْوَﻣِﻤَّﺎرَزَﻗ ﹶ وَأ ﹶ ﺎﻣُﻮااﻟﺼَّﻼة ﹶ ﻗ ﹶ ّﺬِﯾﻦَاﺳْﺘَﺠَﺎﺑُﻮاﻟِﺮَﺑِّﮭِﻢْوَأ ﹶ
وَاﻟ
"Dan bagi orang-orang yang menerimah (mematuhi) seruan tuhan- Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS : Asy- syura 42:38) 11 Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalammenyelesaikan sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan  segala  urusan  mereka  dengan  bermusyawarah,  maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika  mereka  merasa  bahwa  dengan  melakukan  itu mereka dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan  umat  Islam  dan  juga mengikuti  prinsip  menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan (amar ma'ruf nahi munkar).
Karena  agama  Islam  menghormati  hak  kebebasan  berfikir dan mengungkapkan  pendapat  kepada  seluruh  umat  manusia. Kebebasan berpendapat  ini  tidak  hanya  diberikan  kepada  warga
11 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah , Jakarta. hlm. 789
negara  ketika  melawan tirani.  Namun  juga  bagi  warga  suatu  negara untuk  bebas  mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah. 12 Hak Terhadap Pemilihan Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkandan  dihargai  dalam  rangka  memberikan  pengaruh yang  besar  dalam pembentukan  masyarakatnya  sendiri. 13 Dalam  al- Qur'an Allah berfirman:
ٍ◌ ﻲْﺀ َـﺷﻲ ِـﺈِنأﺗَﻨَﺎزَﻋْﺘُﻢْﻓ ﹶ ﻢْﻓ ﹸ وْﻟِﻲاﻷَﻣْﺮِﻣِﻨﻜ ﹸ وَأ ﹶ اﻟﺮﱠﺳُﻮل ﹾ ﻃِﯿﻌُﻮا ﹶ ﮫَوَأ ﹼ ﻠﻟﺍ ﹾ ﻃِﯿﻌُﻮا ﹶ ﺃ ﹾ ﯾﱡﮭَﺎاﻟﱠﺬِﯾﻦَآﻣَﻨُﻮا ﹶ ﯾَﺎ ﹰ وِﯾﻼ ﹾ ﺣْﺴَﻦُﺗَﺄ ﹶ ﻟِﻚَﺧَﯿْﺮٌوَأ ﹶ ﮫِوَاﻟﯿَﻮْمِاﻵﺧِﺮِذ ﹼ ﺑِﺎﻟﻠ ﹶ ﻨﺘُﻢْﺗُﺆْﻣِﻨُﻮن ﹸ لِإِنﻛ ﮫِوَاﻟﺮﱠﺳُﻮ ﹼ ﻠﻟﺍﻰ ﹶ ﺮُدﱡوهُإِﻟ ﹶ ﻓ
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur'an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-
nisa' 4:59) 14
Ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  administrasi  pemerintahan dalam  suatu  negara  dipercayakan  bagi  seorang  amir  atau  pemimpin. Semua  orang  muslim  yang  telah  dewasa  mendapat  hak  untuk  ikut serta  dalam  pemilihan seorang  pemimpin,  baik  secara  langsung  dan tidak langsung.
Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan,
12 Fatimah  Umar  Nasif, Hak  Dan  Kewajiban  Perempuan  Dalam  Islam. Terj. Burhan Wirasubrata, hlm. 170
13 Syekh Syaukat Hussein, HAM dan Islam. Terj. Abdul Rochim, hlm. 18
14 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah . Jakarta. hlm. 128
perempuan  juga  berhak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  dan nasib bangsanya.  Karena  semua  individu  mempunyai  hak  untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan. 15 Syura (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan  salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan  politik.  Ini  dalam  arti  bahwa  setiap warga  negara  dalam  hidup  bermasyarakat  dituntut  untuk  senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah  Islam  juga  menunjukkan  betapa  kaum  perempuan tanpa  kecuali  terlibat  dalam  berbagai  bidang  kemasyarakatan.  Al- Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk  melakukan  bai'at (janji  setia  kepada  Nabi  dan  ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12.
"Hai  Nabi,  apabila  datang  kepadamu  perempuan-perempuan yang beriman  untuk  mengadakan  janji  setia,  bahwa  mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan  mencuri, tidak  akan  berzina,  tidak  akan  membunuh anak-anaknya,  tidak  akan berbuat  dusta  yang  mereka  ada- adakan  antara  tangan  dan  kaki  mereka dan  tidak  akan mendurhakaimu  dalam  urusan  yang  baik,  maka terimalah janji  setia  mereka  dan  mohonkanlah  ampunan  kepada  Allah untuk  mereka.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi
Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah : 12). 16

## Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan
Hak  penting  ketiga  yang  diberikan  Islam  kepada  perempuan adalah berupa  perlindungan  kehormatan.  Kaum  muslimin  dilarang untuk  saling menyerang  kehormatan  orang  lain  dengan  cara  apapun.
15 Fatimah Umar Nasif, hak dan kewajiban.........hlm. 172
16 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah. Jakarta. h. 925
Hal ini disampaikan rasulullah  pada  haji  wada'nya.  Kaum  muslimin terikat  untuk  menjaga  kehormatan  orang  lain,  dapat  dihukum  oleh pengadilan  hukum  setelah terbukti  kesalahanya.  Negara  juga  harus melindungi  kehormatan  warga negaranya  tanpa  diskriminasi  apapun. Allah berfirman didalam al-Qur'an :
 ْ◌ ﻮﻧُﻮاﺧَﯿْﺮًاﻣِﻨْﮭُﻢ ﹸ ﯾَﻜ ﹾ ﻥ ﹶ ﺃﻰ َ◌ﻮْمٍﻋَﺴ ﹶ ﻮمٌﻣِﻦْﻗ ﹶ ّﺬِﯾﻦَآﻣَﻨُﻮاﻻﯾَﺴْﺨَﺮْﻗ ﹶ ﯾُّﮭَﺎاﻟ ﹶ ﯾَﺎأ
"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yamg lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka....(QS. Al-Hujarat 49:11) 17
Ayat  di  atas  menjelaskan  perlindungan  kehormatan  sesama manusia, harus berbuat  baik  dan  saling  tolong  menolong  antara sesama  manusia, terlebih  kaum  perempuan,  karena  Allah memerintahkan  kepada  kita  untuk  melindungi  dan  membela  kaum perempuan,  membantu  integrasi  mereka  ke dalam  masyarakat  dan memberikan kehidupan yang terhormat. 18

## Hak Pengawasan
Umat  dan  individu  memiliki  hak  mengawasi  kepala  negara dan seluruh  jabatan  dijajaran  pemerintah.  Dalam  pekerjaan  dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan  untuk meluruskan  kepala  negara  jika  dia  menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kedzaliman pemerintah.

## Kepemimpinan Perempuan
Sebagai  seorang  muslim  sudah  selayaknya  menjadikan  Islam
17 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah . Jakarta. hlm. 847
18 Ahmad  Zaki  Yamani, Syariat  Islam  Yang  Kekal  Dan  Persoalan  Masa Kini, hlm. 66.
sebagai  carapandangnya  dalam  memandang,  menghadapi  dan menyelesaikan segala
persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Akhir surat al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia ini di  muka  bumi. Bumi  sebagi  pengemban  amanat  Allah  untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi. QS al-Ahzab ;35
"Sesungguhnya  laki-laki  dan  perempuan  yang  muslim,  laki- laki  dan perempuan  yang  mukmin,  laki-laki  dan  perempuan tetap  dalam  ketaatanya,  laki-laki  dan  perempuan  dalam  yang benar, laki-laki dan perempuan dalam keadaan sabar, laki-laki dan  perempuan  yang  khusyu',  laki-laki  dan perempuan  yang beresedekah,  laki-laki  dan  perempuan  yang  berpuasa,  laki- laki  dan  perempuan  yang  memelihara  kehormatannya,  laki- laki  dan perempuan  yang  banyak  menyebut  (nama)  Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".(Qs al-
Ahzab :35). 19
Inilah  tugas  pokok  manusia  tidak  berbeda  antara  perempuan dengan  laki-laki.  Di  situ  disebutkan  setiap  orang  adalah  mukallaf (penerima  amanat). Islam  mengangkat  derajat  manusia  dan memberikan  kepercayaan  yang tinggi,  karena  setiap  manusia  secara fungsional  dan  sosial  adalah  pemimpin. Akan  tetapi,  ada  manusia yang  bisa  merealisasikan  potensinya  dan  ada  manusia  yang  tidak mampu  merealisasikan  potensinya  menjadi  pemimpin.  Orang  yang tampil  sebagai  pemimpin  adalah  orang-orang  yang  melengkapi dirinya  dengan segala  macam  persyaratan  kepemimpinan. Ini  adalah penjelasan  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  peradaban  dan budaya  manusia,  yang  pada  giliranya  menempatkan  laki-laki  sebagi kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah,
19 Depag RI, Alqur’an dan Terjemah . Jakarta. hlm. 673
yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin  rumah tangga. 20 Pemimpin  dalam  hal  ini  mempunyai kecendrungan  konotasi keibuannya,  yang  bertugas  mendidik  dan sebagainya.
Maka  dalam  hal  ini  kita  harus  memahami  duduk  persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta  peradaban manusia  sejak  dahulu  hingga  sekarang,  dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Semua kebudayaan mengakui hal ini.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  perempuan  tidak  boleh memegang  jabatan  penting  seperti  jabatan  kepala  negara,  hakim  dan sebagainya.  Akan  tetapi,  kalau  di  lihat  realitasnya  dalam  sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi diakui sebagi seorang  mufti.  Maka dia  memberikan  fatwa  kepada  segenap  sahabat Nabi yang lain (Abu bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukanya sebagai panglima pada perang unta juga diakui. 21
Ada tiga negara Islam yang saat ini menampilkan perempuan sebagai pemimpin,  yaitu  Pakistan  dan  Bangladesh.  Tentu  di  negara- negara  tadi  banyak ulama  dan  mengerti,  namun  karena  luasnya wawasan  mereka,  maka  mereka menerima  perempuan  sebagai pemimpin pemerintahan.

## Baiat Dan Syura
Dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  (rumah  tangga  negara). Baiat merupakan  suatu  komitmen  bersama  dari  semua  komponen masyarakat  Islam untuk  selalu  bertindak  sesuai  dengan  ketetapan undang-undang  dan  taat  pada tugasnya  masing-masing. Baiat merupakan jaminan sebagai legitimasi penempatan  kedudukan  politik termasuk bagi perempuan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari anggota  masyarakat  untuk  dapat  menerima  perempuan  sebagai pemegang  kebijaksanaan  publik  (yang  tertuang  dalam  lembaga- lembaga politik).
20 Lily Zakiyah Munir. Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam, hlm. 170
21 Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat ..…hlm. 172
Variabel  yang  kedua  adalah  syura  dalam  prinsip  demokrasi. Musyawarah menjadi  ciri  utamanya.  Dalam  syura  keterlibatan  unsur- unsur  yang  berada  dalam masyarakat  menutup  kemungkinan timbulnya  konflik  yang  disebabkan  kesalah  pahaman  dan  ketidak sepakatan  dalam  menentukan  suatu  kebijaksanaan.  Syura  merupakan mekanisme  yang  terbaik  untuk  membuat  keputusan,  yang  memberi peluang  agar  tercapai  konsensus  secara terbuka,  yang  melalui pengambilan keputusan  terbaik  dari  berbagai  pendapat  tanpa  adanya paksaan.  Jadi  walaupun  pemegang  jabatan  kekuasaan  politik  itu adalah  perempuan.  Sebagaimana  yang tercantum  dalam  (QS  :  Asy- syura  42:38)  sebelumnya. Akan  tetapi  hal  ini berarti  tetap  terkontrol dalam kerangka aturan hukum yang telah disepakati. Bahkan seorang presiden  perempuan  pun  tidak  akan  menjadi  persoalan  besar manakala  sistem  kontrol  (legislatif  melalui  undang- undang  dan yudikatif  sebagai  pengawas)  dapat  menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem ketatanegaraan.
Syura merupakan media menentukan sikap dan tindakan  yang dilakukanoleh  orang-orang  beriman  yang  mempunyai  wawasan berfikir  luas  (menerima seruan  Tuhannya,  mendirikan  shalat,  lemah lembut,  tidak  bersifat  keras  dan  berhati  kasar).  Semua  ini  ditujukan pada  orang-orang  yang  beriman  secara keseluruan  tidak  ada perbedaan  jenis  kelamin,  baik  laki-laki  atau  perempuan. Lembaga legislatif  dengan  menggunakan  dua  mekanisme  tersebut  dapat mengatur  kompetensi  politik  perempuan  maupun  laki-laki  dengan tidak adanya larangan partisipasi perempuan dalam kedudukan politik. Maka  yang  menjadi penentu  peran  atau  keterlibatan  mereka  adalah kembali  pada  ukuran-ukuran  semula.  Yang  menjadi  persyaratan pejabat  politik  yang  telah  disepakati  para ulama  dengan mengesampingkan persyaratan gender.

## Kegiatan politik
Kegiatan politik juga di pandang sebagai kewajiban karena itu dapat  di kelompokan  sebagai  fardhu  ain  (seperti baiat  atau  sumpah
kesetiaan  danbermusyawarah)  dan  fardhu  kifayah  (seperti  jihad, jabatan  pemerintah, memerintahkan  kebaikan  dan  melarang kejelekan). Lebih  dari  itu  persoalan-persoalan  yang  menyangkut kemasyarakatan  dan politik  yang  paling  penting  adalah  faktor kemaslahatan. Ibnu Qoyyim al- Jauziyah, mengutip ucapan ibnu Aqil dengan tegas mengatakan:
“Dalam urusan -urusan politik yang di perlukan adalah cara-cara yang dapat  mengantarkan  masyarakat  pada  kehidupan  yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kebinasaan meskipun cara-cara itu tidak pernah di lakukan oleh Rasulullah dan tidak wahyu tuhan. (di kutip dari ibnu aqil.
Kaidah  yang  benar  dalam  hal  ini  tindak  penguasa  terhadap rakyatnya harus  di  dasarkan  dalam  kemaslahatan  mereka. Kemaslahatan dalam kegiatan umum atau pablik antara lain dapat di tegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan  konstitusi,  serta  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter dan sentralistis. Jadi semua jelas dan kuat bahwa kepemimpinan pablik tidak ada kaitanya sama sekali  dengan urusan  jenis  kelamin.  Melainkan  pada  kualifikasi pribadi,  integritas  intelektual dan  moral  serta  sistem  politik  yang mendukungnya.Sifat  wajib,  kegiatan  berpolitik  berdasarkan  konsep perwakilan Tuhan terhadap manusia di bumi (khalifah) di mana laki- laki  dan  perempuan  membawa  tanggung  jawab  pribadi  juga  bersama untuk memenuhi perintah Tuhan di bumi.

## Kepemimpinan Perempuan dalam Negara
Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  an-Naml  ayat  23-24  yang berbunyi :
Artinya: Sesungguhnya  aku  menjumpai  seorang  wanita yang memerintah  mereka,  dan  Dia  dianugerahi  segala  sesuatu  serta mempunyai singgasana yang besar. Aku (burung
hud) mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan (buruk) mereka  lalu  menghalangi  mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.
Ayat ini menunjukkan bahwa Al- Qur’an memuji kepemimpinan  Ratu  Bilqis  dan  kebijaksaannya.  Pada  prinsip  siapa yang  mampu  maka  dialah  yang  wajar  untuk  memimpin.  Walaupun pada  dasarnya  kepemimpinan  Ratu  Bilqis  tidak  baik  karena  segala perbuatan nya yang baik ditutupi oleh keimanannya yang menyembah matahari. Pada  ayat  ini  pula,  dijelaskan  kegagalan  Ratu  Bilqis  dalam masalah  ketauhidan.  Ratu  Bilqis  dan  kaumnya  tidak  beriman  kepada Allah SWT, bahkan mereka menyembah matahari.
Dalam  membangun  masyarakat  yang  baik  juga  harus berlandaskan  dengan  keimanan  yang kuat.  Karena  apabila  tidak berlandaskan dengan keimanan dan ketauhidan  yang kuat maka  akan berdampak  kepada  pembangunan  suatu  negara  itu  sendiri.  Di  hadits Rasulullah SAW bersabda :
ًةَأَﺮْﻣا ْﻢُھَﺮْﻣَأ ْﻮَﻟَو ٌمْﻮَﻗ َﺢِﻠْﻔُﯾ  ْﻦَﻟ ) .
ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﻦﻋ يﺬﻣﺮﺘﻟا هاور ة (
Artinya: Tidak  akan  pernah  beruntung  (sukses)  suatu  kaum (bangsa), yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan. (H.R at-Tirmidzi dari Abu Bakar).
Meskipun  banyak  perbedaan  penafsiran  terhadap  hadits  ini, akan tetapi apabila dipikir dengan logika bahwa suatu kepemimpinan dalam  suatu  negara  tidak  sepantasnya  perempuan,  karena  dari  tugas dan  tanggung  jawabnya  sangat  besar.  Seorang  kepala  negara  harus bisa  memantau  rakyatnya,  dan  memeriksa  kondisi  rakyatnya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah bisa tidur nyenyak apabila belum memastikan masyarakatnya tidur dengan nyenyak. Bahkan hal tersebut beliau lakukan sampai ajalnya datang. Karena itu Rasulullah SAW  mengingatkan  bahwa  pemimpin  yang  baik  dan  adil  akan
menjadi  salah  satu  dari  tujuh  golongan  yang  akan  mendapatkan naungan dan perlindungan Allah SWT dihari kiamat nanti.
Pemimpin  kepala  negara  juga  haruslah  orang  yang  memiliki pengetahuan yang luas dan kesehatan jasmani yang prima, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah tertulis di Al- Qur’an, Allah SWT berfirman dalam surat Al -Baqarah ayat 247 yang berbunyi :
Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya  Allah  telah  mengangkat  Thalut  menjadi rajamu."  mereka  menjawab:  "Bagaimana  Thalut  memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya,  sedang  diapun  tidak  diberi  kekayaan  yang  cukup banyak?"  Nabi  (mereka)  berkata:  "Sesungguhnya  Allah telah memilih  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  Luas  dan tubuh  yang  perkasa." Allah  memberikan  pemerintahan  kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian- Nya lagi Maha mengetahui.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa kaum perempuan telah  diberikan  hak-hak  politik  yang  mencerminkan status  mereka  yang bermartabat,  terhormat  dan  mulia  dalam  Islam Akan tetapi sesungguhnya akan lebih baik dan memberi kemaslahatan bagi setiap orang apabila suatu kepemimpinan dipimpin oleh laki-laki yang  adil,  jujur,  tegas,  berwibawa,  berpihak  kepada  kepentingan masyarakat,  memiliki  pengetahuan  yang  luas  agar  dapat  menjadi pemimpin yang baik.

## Daftar Pustaka
Ahmad Zaki Yamani, Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini.
Liky Faizal: PEREMPUAN DALAM POLITIK.....
Depag RI. Alqur’an dan terjemah , Jakarta.
Fatimah  Umar  Nasif, Hak  Dan  Kewajiban  Perempuan  Dalam  Islam.
Terj. Burhan Wirasubrata. Ikhwan Fauzi, perempuan dan kekuasaan, menulusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam. Lily  Zakiyah  Munir. Memposisikan  Kodrat  :  Perempuan  dan Perubahan dalam Prespektif Islam.
Mohammad Mais Qosim Ja’far, Perempuan Dan Kekuasaan. Terjemah, Ikhwan Fauzi.
Nasiawan, 2007, Teori-Teori Politik, cet. IYogyakarta: Uny Press.
Siti Musdah Mulia. Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan
Reformi.
Syafiq Hasyim,Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.
Syekh Syaukat Hussein, HAM dan Islam. Terj. Abdul Rochim.