## KONTEKSTUALITAS AFFIRMATIVE ACTION DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN DI YOGYAKARTA
Widhiana Hestining Puri*
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The land policy in Yogyakarta Special Province, especially the one related to land ownership by the Indonesian- Chinese blood, is different from that of another region.  It is stated  on the Governor’s Instruction No. K. 898/I/A/1975 about The Uniformity of Giving  the Right on Land Policy to Non Indonesian citizens, Indonesian-Chinese blood which states that they are not allowed to own the land. The policy is called the affirmative action that is the positive discrimination having the ideological purpose of reaching the justice and similarity for The Indonesian origins in Yogyakarta. The  affirmative action needs some requirements to get the effective  implementation.
KKKKKeywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds:  Affirmative action, land policy, Yogyakarta.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Kebijakan pertanahan yang berlaku di DIY khususnya dalam pemilikan tanah oleh WNI keturunan Tionghoa berbeda dengan daerah lainnya. Berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K. 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, WNI keturunan Tionghoa tidak diijinkan untuk menguasai tanah dengan status Hak Milik. Kebijakan ini disebut sebagai affirmative action/diskriminasi positif yang memiliki tujuan ideologis untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, khususnya bagi WNI asli/pribumi di DIY. Affirmative action mensyaratkan sejumlah hal dalam pelaksanaannya agar dapat berlaku secara benar dan efektif. Tulisan ini berusaha mengupas sejauhmana pelaksanaan kebijakan tersebut sekaligus kontekstualitasnya dalam kaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan Indonesia dan globalisasi.
Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: Affirmative action, pertanahan, Yogyakarta.

## A. Pengantar
“.. Hingar-bingar HUT Ke-64 Kemerdekaan RI tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebe- lumnya. Di sela-sela rasa bangga, terselip kepedihan. Akhir Juli 2009, saat mengurus akta jual beli tanah seluas 126 meter persegi (kredit pula) pada seorang notaris di Sleman, Yogyakarta, keindonesiaan saya kembali dipertanyakan.” 1
Negara Indonesia memiliki tujuan utama dalam bidang ekonomi untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penge- jawantahan tujuan ini salah satunya terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur
bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemak- muran rakyat.” Sangatlah jelas bahwa negara memiliki peran strategis sebagai pengemban amanat kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan salah satunya dengan mengatur peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alamnya. Negara dibe- rikan kewenangan besar melalui Hak Menguasai Negara (HMN) yang merupakan gempilan dari Hak Bangsa. 2 Isi kewenangan HMN tersebut
* Staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
1 Lihat Kompas 8 September 2009 pada bagian Surat untuk Redaksi dengan judul “Status Hak Milik Tanah Bagi WNI Pribumi dan Keturunan.”
2 Modul Perkuliahan Perbandingan Hukum Tanah. 2009. Istilah gempilan ini diperoleh karena HMN dianggap merupakan bagian kecil bagian dari Hak Bangsa yakni hak seluruh bangsa Indonesia atas tanah diseluruh bagian negara Indonesia.
secara resmi dijabarkan oleh Pasal 2 ayat (2) Un- dang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (UUPA). 3 Tahapan berikutnya sebagai perwujudan HMN ini tentunya dapat kita lihat bagaimana negara melakukan penge- lolaan maupun institusionalisasi lembaga-lem- baga negara yang diberi kewenangan dalam mengurusi bumi, air, dan kekayaan alam ini. Sebagai payung hukum dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia ditetapkanlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960 dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai otoritas yang mengurusi pertanahan.
UUPA sebenarnya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pengelolaan sumber-sum- ber agraria. Namun dalam kenyataannya, UUPA hanya dijadikan acuan oleh BPN atau bidang per- tanahan saja. Sedangkan dimensi agraria yang lain seperti kehutanan, pertambangan, air, serta bidang pembangunan lain yang bersentuhan dengan tanah juga memiliki payung hukum sen- diri yang bersifat sektoral. Hal ini tentunya men- dorong munculnya banyak permasalahan dalam pengelolaan sumber agraria karena tumpang- tindihnya peraturan hukum yang dijadikan acu- an/ the jungle regulation serta egoisme sektoral yang dikembangkan oleh masing-masing insti- tusi. 4
Pluralisme hukum dalam bidang pertanahan tidak berhenti pada egoisme sektoral kelemba- gaan negara yang mengatur, namun juga masuk ke ranah sistem pemerintahan. Bentuk negara Indonesia yang republik tidak memungkinkan adanya negara di dalam negara. Yang ada adalah daerah di dalam negara dengan memberikan keleluasaan pengembangan potensi daerah melalui sistem pemerintahan desentralisasi serta pengakuan keistimewaan beberapa daerah/pro- vinsi yang kesemuanya dikukuhkan melalui peraturan perundang-undangan. Sebut saja salah satu daerah yang sangat menonjol karena dianggap memiliki “kebijakan pertanahan tersen- diri” adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa mempunyai keistimewaan asal-usul dan di jaman Republik Indonesia mempunyai peme- rintahan yang bersifat istimewa (zelfbesturende landschappen). Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejarah perjuangan pada masa penja- jahan Belanda. Fakta masa lalu memang menun- jukkan adanya perhargaan pemerintah Indone- sia kepada Kasultanan Yogyakarta yang menya- takan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang notabene pada saat itu diakui oleh peme- rintah Hindia Belanda telah memiliki kedaulatan sendiri. Kita tentunya menyadari bahwa bidang pertanahan mendapatkan dampak juga berda- sarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ten- tang Pemerintah Daerah ada urusan yang layak didesentralisasikan kepada derah dan ada yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Masalah pertanahan sebagai masalah yang penting ten- tunya akan ada banyak problematika yang mun- cul ketika ada beberapa aturan hukum yang ber- tentangan. Apalagi praktek yang dilakukan ter- jadi dalam lingkup wilayah yang kecil, misalnya
3 Pasal 2 ayat (2) UUPA mengatur HMN yang mem- beri wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, air, dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; serta (c) menentukan dan mengatur hu- bungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan-per- buatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
4 Dalam beberapa kesempatan Mantan Kepala BPN Joyo Winoto menyampaikan betapa peliknya masalah agra- ria di Indonesia karena adanya “the jungle regulation.” Hal ini karena ada banyaknya peraturan perundang-undangan
dalam bidang agraria yang berlaku di Indonesia yang digu- nakan sebagai acuan/payung hukum bagi tiap-tiap sektor agraria yang sebagian besar saling bertentangan dan tum- pang tindih.
Widhiana Hestining Puri: Kontekstualitas Aff irmative .....: 169-180
satu provinsi yang dinyatakan istimewa. Contoh nyatanya adalah sebagaimana latar belakang ka- sus yang diuraikan diatas. Perlakuan berbeda akan diterima bagi warga negara Indonesia khu- susnya keturunan Tionghoa dalam memiliki hak atas tanah di Yogyakarta dengan di wilayah lain di Indonesia. Kiranya kajian ini akan menjadi hal yang menarik serta memberikan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua.
Telah ada penelitian sejenis yang dilakukan oleh Hendras Budi Pamungkas di tahun 2006 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Instruk- si Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seo- rang WNI Non Pribumi ” 5 . Dalam penelitiannya, Hendras menarik kesimpulan antara lain bahwa kebijakan pertanahan yang diambil oleh Peme- rintah Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta setelah keluarnya UU Kewar- ganegaraan, mengenai pelayanan pertanahan masih mengacu pada Instruksi 898/1975. Artinya eksistensi kebijakan tersebut masih ada dan tetap berlaku. Namun penelitian ini tidak mengkaji kontekstualitas kebijakan dimaksud yang oleh banyak kalangan hukum disebut sebagai aff ir- mative action .
Permasalahan yang menggelitik kita semua adalah bagaimanakah konsep aff irmative action yang disebut-sebut sebagai diskriminasi positif dalam kebijakan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimana juga kontekstualitasnya terhadap kebijakan pertanahan Indonesia secara luas?
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan
sosiologis/ empiris. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wa- wancara, observasi dan studi literatur yang terkait erat dengan praktek kebijakan pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Yogyakarta juga melalui bahan hukum lain baik primer maupun sekunder.

## B. Yogyakarta Sebagai Daerah “istimewa” Bagi Indonesia
Berbicara soal Yogyakarta, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang terbentuknya negara Republik Indonesia pada masa lalu. Bagai- mana sebuah kasultanan/ kerajaan/daerah swa- praja yang memiliki kedaulatan sendiri secara “ legowo ” menundukkan diri dan menyatakan sebagai bagian dari negara Indonesia yang nota- bene saat itu baru saja berdiri. DIY memiliki luas 3.185,80 km 2 dan berdasarkan sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2. 6 Padahal apabila ditilik dari luas wilayah maupun kedaulatan pemerin- tahan pada saat itu, bahkan posisi Kasultanan Yogyakarta lebih luas dan mapan dari pada In- donesia yang baru berdiri. Maka tidak menghe- rankan apabila Yogyakarta menjadi pilihan pertama sebagai lokasi pemindahan ibukota negara Indonesia sebagaimana pernah terjadi saat Jakarta (Batavia) dalam keadaan genting akibat peperangan dengan Belanda di tahun 1946. 7 Posisi Yogyakarta bagi negara Indonesia secara yuridis formil diakui oleh pemerintah melalui penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta berda-
5 Hendras Budi Pamungkas. 2006. Tinjauan Yuridis Terhadap Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyera- gaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Pustaka Agraria.org. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
6 http://yogyakarta.bps.go.id/. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
7 Sejarah mencatat, Indonesia pernah memindahkan ibukota sebanyak 3 kali. Peristiwa ini terjadi setelah prok- lamasi kemerdakaan. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, situasi di negeri ini belum stabil. Ibukota pernah dipindahkan ke Yogyakarta, Bukittinggi, dan Jakarta.
sarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 ten- tang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk masalah keagra- riaan. Keistimewaan Yogyakarta diperkuat dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 225 yang menyatakan bahwa:
“Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang-undang lain.”
Begitu tingginya penghormatan dan penghar- gaan pemerintah bagi Yogyakarta pada masa itu, sehingga pemerintah menetapkan Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan status daerah istimewa di samping Aceh. Banyak keistimewaan lain yang bisa ditonjolkan dari Provinsi Yogya- karta. Bahkan keistimewaan tersebut semakin menonjol setelah disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 8

## C. Konsep Aff irmative Action di Indonesia
Pengertian awal aff irmative action adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dike- nakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus- kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Aff irmative action merupakan diskrimi- nasi positif (positive discrimination) atau lang- kah-langkah khusus yang dilakukan untuk mem- percepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan- nya adalah hukum. Karena jaminan pelaksana-
annya harus ada dalam konstitusi dan undang- undang. Guna menjamin pemberlakuan hal tersebut, UUD 1945 dalam Pasal 23 mengisya- ratkan pelaksanaan kebijakan tersebut di Indo- nesia.
Andri Rusta menjelaskan bahwa aff irmative mempunyai tiga sasaran yaitu: 9
1.  memberikan  dampak positif kepada  suatu institusi  agar lebih cakap memahami sekali- gus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja
2. agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan
3.  sifatnya lebih sementara tapi konsisten, ketika sasaran untuk mencapai kegiatan telah ter- capai, dan jika kelompok yang telah dilin- dungi terintegrasi, maka kebijakan tersebut bisa dicabut.
Dapat dikatakan bahwa penekanan aff irma- tive action adalah adanya persamaan/ equality dalam kesempatan dan persamaan terhadap hasil yang dicapai. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kon- disi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi.
8 Berdasarkan UU No. 13 tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelemba- gaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
9 Jurnal Perempuan #63 “Catatan Perjuangan Politik Perempuan: Afirmative Action”. Diakses tanggal 25 Desember 2012. Ketentuan tentang affirmative action diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna men- capai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diber- lakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidak- adilan. Dukungan terhadap affirmative action juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi yaitu “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.
Widhiana Hestining Puri: Kontekstualitas Aff irmative .....: 169-180
Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound yak- ni sebagai sarana untuk mencerminkan keter- tiban dan keadilan (social control), serta melaku- kan rekayasa sosial (social engineering) untuk merubah perilaku masyarakat. 10
Istilah aff irmative action memiliki makna ideologis. Sama sekali bukan berarti politik “belas kasihan”. Namun memiliki sebuah cita-cita luhur yang diharapkan di masa mendatang. Jika meli- hat tujuan penerapan kebijakan ini adalah untuk mencapai keadilan, maka Aristoteles membeda- kan keadilan dalam 2 jenis. 11
1. Justisia distributive yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya.
2. Justisia commutative yang menghendaki se- tiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya (keadilan menyamakan). Indonesia memang menerapkan kebijakan aff irmative dalam beberapa bidang kehidupan bernegara. Kesemuanya ditetapkan pemerintah sebagai upaya mewujudkan ciri/ prinsip negara hukum (rechtstaat) yang disebutkan dalam UUD 1945. 12 Orientasi dan tujuan utama dari pelaksanaan aff irmative action oleh negara/ pe- merintah semata-mata adalah untuk mencipta- kan kedudukan yang seimbang diantara kelom- pok masyarakat baik atas dasar gender, ras, faktor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Keten- tuan tentang aff irmative action diatur juga dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan
perlakukan khusus untuk memperoleh kesem- patan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelom- pok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi.
Beberapa kebijakan yang secara terbuka diklaim pemerintah sebagai bentuk aff irmative action di Indonesia diantaranya adalah:
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengako- modasi tindakan af irmatif bagi perempuan.
Ditentukan bahwa dalam daftar calon legis- latif yang diajukan oleh partai politik, mini- mal harus terdiri dari 30% persen perempuan. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa aturan hukum yang mengizinkan pelaksa- naan kebijakan aff irmative tersebut dalam kaitannya dengan gender. Hal ini sebagai- mana diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 1984 serta Konvensi Penghapusan Segala Ben- tuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. K ebijakan nasional untuk percepatan pem- bangunan sejumlah daerah tertinggal sebagai suatu tindakan afirmatif (aff irmative action)
yang merupakan langkah strategis pemerin- tah dalam upaya pemerataan pembangunan. Berdasarkan sumber dari Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal, saat ini masih sebanyak 183 kabupaten di Indonesia masih berstatus daerah tertinggal, sebagian besar daerah tertinggal ini berada di kawasan Indonesia bagian timur. Sehingga atas daerah-daerah tersebut dilakukan kebijakan diskriminasi untuk mempercepat kemajuan
10 Esmi Warassih, 2005. Sebagai sarana kontrol sosial hukum berfungsi mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. hlm: 120.
11 Esmi Warassih ., op.cit . hlm 24-25.
12 Lihat UUD 1945. Ditegaskan bahwa Negara Indo- nesia adalah berdasarkan hukum (rechtstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).
mereka menuju posisi setara dengan daerah lain diantaranya melalui pengalokasian dana pembangunan dari Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal. 13

## D. Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta
Kebijakan pertanahan yang berlaku di Yogyakarta dapat kita bedakan menjadi 2 periode:
1. Sebelum pemberlakuan UUPA
Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta telah mempunyai kebijakan pertanahan tersendiri. Kebijakan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Lebih spesif ik lagi, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/ I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi sebagaimana dinyatakan: “Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warga negara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada seorang Warga Negara Indone- sia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh Peme- rintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya menga- jukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak”.
2. Setelah lahirnya UUPA
Namun dalam perjalanan politik dan keta- tanegaraan Indonesia, terjadi perubahan atas konsep keistimewaan negara ini. Perubahan rejim dari pemerintahan orde lama ke orde baru menunjukkan juga konsep keagrariaan yang akan dikembangkan. Komitmen untuk mewujudkan negara kesatuan yang sentra- listik dan utuh dengan prioritas penanganan urusan pemerintahan terpusat mengha- ruskan pemerintah untuk menyeragamkan kebijakan pemerintahan bagi semua daerah di Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menerapkan UUPA sebagai payung hukum bagi pengelo- laan dan pengaturan sumber agraria di selu- ruh wilayah Indonesia. Komitmen ini ditandai dengan upaya pemberlakuan UUPA secara penuh di wilayah Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984, da- lam Pasal 1 disebutkan:
“Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”
Dan sebagai wilayah yang telah menyatakan diri sebagai bagian dari Indonesia, aturan ini juga di terapkan di Yogyakarta. Untuk pelak- sanaannya dikeluarkannya Keputusan Men- teri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakukan Sepe- nuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY. Selain itu juga diterbit- kan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY. Namun, hal yang menarik di Yogyakarta aturan hukum perta- nahan lama masih diberlakukan sampai saat ini. Dalam memberikan pelayanan perta- nahan, dikenal adanya perbedaan antara WNI
13 http://www.pkb-majalengka.or.id/indeks/kemenag- pdt-kembangkan-pertanian-di-daerah-tertinggal. Diakses tanggal 2 Februari 2013.
Widhiana Hestining Puri: Kontekstualitas Aff irmative .....: 169-180
pribumi dan WNI keturunan. Hal ini diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Daerah Isti- mewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 ten- tang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seseorang Warga Negara Indonesia Non-Pribumi. Yang apabila dikaji secara substansial justru akan terlihat adanya pertentangan dengan kebijakan awal tentang pemberlakuan UUPA di Yogyakarta. Kebi- jakan pertanahan yang berlaku di Yogyakarta memiliki kekhususan dan berbeda dengan daerah lain yang lebih dikenal dengan istilah aff irmative action . Berdasarkan instruksi ter- sebut ditetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia non-pribumi hanya diperkenankan untuk mempunyai hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai serta tidak diperkenankan menjadi pemegang Hak Milik atas tanah. Hal inipun dalam prakteknya mengerucut pada WNI keturunan Tionghoa. Ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang dan secara konsisten diterapkan oleh BPN di wilayah Yogyakarta. Akibatnya sudah bisa ditebak bahwa muncul banyak keluhan dan pengaduan berkenaan dengan hal ini khu- susnya oleh para WNI keturunan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak milik atas tanah.
Warga negara Indonesia keturunan yang tinggal dan berdomisili di wilayah Yogyakarta mengalami kesulitan untuk memperoleh hak milik atas tanah. Padahal secara yuridis formal, mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh hak milik atas tanah telah dilakukan secara benar. Sesuai dengan ketentuan UUPA, cara perolehan hak milik dapat melalui 2 (dua) cara, pertama melalui penetapan pemerintah. Dalam hal ini didahului dengan adanya permohonan untuk dapat memperoleh Hak Milik atas tanah untuk obyek berupa tanah negara. Permohonan ini akan ditindaklanjuti melalui keputusan pene- tapan pemerintah untuk menolak ataupun
mengabulkan permohonannya. Cara kedua ada- lah karena undang-undang. Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dalam hal ini adalah karena ketentuan konversi. Konversi adalah penyesuaian hak atas tanah yang lama baik yang berdasarkan Hukum Barat (Hak Barat) dan Hukum Adat (Hak Indonesia) ke dalam sistem hukum yang baru, yakni yang berda- sarkan UUPA. Melalui UU ini akan dilihat kese- suaian jenis hak atas tanah lama yang ada dengan hak baru yang ditetapkan melalui UUPA. Namun tentunya juga dengan melihat karakte- ristik hak yang ada, misalnya syarat tentang sub- yek hak yang berkaitan erat dengan kewargane- garaannya. Perlu diperhatikan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia dengan kewarganegaraan tunggal serta beberapa badan hukum tertentu yang ditentukan menu- rut peraturan undang-undang. Kesemua hak milik yang muncul pertama kali tersebut wajib didaftarkan untuk diterbitkan sertif ikat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan pembuk- tian kuat. Dari proses-proses awal terbitnya hak milik pertama kali tersebut, dalam perjalanannya akan terjadi peralihan baik melalui perbuatan hukum maupun karena peristiwa hukum. Pera- lihan hak milik melalui jual beli adalah hal yang paling jamak terjadi sebagai bentuk peralihan kepemilikan tanah. Melalui jual beli, akan terjadi peralihan subyek pemegang hak milik dari pemi- lik awal kepada pembeli tanah yang baru. Proses pendaftaran tanah yang dilakukan selanjutnya bertujuan untuk melakukan perubahan penye- suaian data terhadap sertif ikat bukti kepemilikan tanah dengan data pemilik yang baru. Pendaf- taran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Perkaban No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Dalam
proses pendaftaran tanah/jual beli inilah umum- nya mulai muncul permasalahan. 14 Karakteristik hak milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah membuatnya berada pada tingkat tertinggi sehingga secara otomatis ia tidak bisa lagi di tingkatkan menjadi bentuk hak atas tanah yang lain, namun justru bisa diturunkan kepada bentuk lain apabila persyaratan tentang subyek dan peruntukannya dinilai tidak sesuai oleh pemerintah dalam hal ini BPN. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepa- la BPN No. 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.
Kemungkinan hak milik menjadi HGU bisa terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Karena seperti juga kita ketahui bahwa HGU hanya ter- jadi di atas tanah negara. Artinya ada proses pelepasan/penyerahan hak atas tanah kepada negara untuk kemudian tanah tersebut dimo- honkan HGUnya oleh pengusaha perkebunan. Dan ketika HGU berakhirpun, tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara. Konsekuen- si selanjutnya ketika terjadi peralihan kepemi- likan kepada WNI keturunan di wilayah Yogya- karta, maka berdasarkan pada Instruksi Kepala Daerah tersebut diberlakukan ketentuan perta- nahan yang secara tidak langsung mempersa- makan WNI keturunan dengan WNA. Keten- tuan tentang perolehan hak atas tanah bagi WNA di Indonesia juga diberlakukan kepada WNI keturunan.

## Bagan Proses Peralihan Hak Milik di
Yogyakarta
Sebagaimana disebutkan dibagian awal, BPN yang bertindak sebagai pengelola administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah selanjutnya melakukan penilaian untuk memas- tikan bahwa persyaratan perolehan hak milik atas tanah terpenuhi. Secara substansial berdasarkan UUPA, maka dapat dikatakan tidak ada masalah. Namun ketika ketentuan lama berupa Instruksi Kepala Daerah tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seseorang Warga Negara Indonesia Non-Pribumi maka secara khusus mempersempit subyek hak milik menjadi hanya warga negara Indonesia pribumi. Dan kepada para pemohon hak milik yang meru- pakan WNI keturunan diberikan hak atas tanah dalam bentuk yang lain. Seperti halnya ketentuan UUPA yang diberlakukan bagi WNA untuk dapat memperoleh hak atas tanah. Hal ini masih diikuti syarat yang wajib dilaksanakan seperti: 15 1. Pewarisan/hibah. Kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik atas tanah (subyeknya), diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengalihkan hak milik tersebut kepada or- ang lain.
2. Ketentuan lain menerangkan bahwa terha- dap WNA dimungkinkan menjadi pemegang hak atas tanah di Indonesia dengan status hak guna usaha atau hak pakai, sesuai peruntukan tanah tersebut.
Seharusnya dengan pemberlakuan Undang- undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewargane-
Tanah Hak Milik Peralihan Subyek Pemohon WNI Pribumi Subyek Pemohon WNI Keturunan
Hak Milik Hak Pakai HGB
BPN
14 Hambali Thalib, 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana . Jakarta: Prenada Media Group.
15 Lihat Pasal 21 UUPA.
Widhiana Hestining Puri: Kontekstualitas Aff irmative .....: 169-180
garaan, kita sudah tidak mengenal istilah WNI keturunan. Karena berdasar UU ini, Indonesia hanya mengenal pembagian penduduk dalam WNI dan WNA. Penggolongan struktur masya- rakat Indonesia pernah terjadi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, di Indonesia dikenal penggolongan masyarakat yang secara otomatis juga akan berkaitan dengan hukum mana yang akan berlaku atas golongan tersebut. Adalah Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yaitu sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada jaman kolonial Belanda di Indonesia. Pasal ini baru berlaku sejak Indische Staatsregeling mulai berlaku pada tahun 1926. Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan Ero- pa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera). 16 Adapun alasan perlu- nya penggolongan masyarakat pada masa itu adalah:
1. Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukkan pada perundang- undangan yang berlaku bagi Golongan Eropa.
2. Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pem- bentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum Eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembentuk UU sendiri. Namun tentunya ketentuan ini sekarang tidak lagi berlaku. Hanya saja, seolah ada feno- mena hal yang serupa terjadi saat ini. Jika di masa lalu pemerintah kolonial yang memberlakukan aturan yang merugikan golongan lain, pemerin- tah Yogyakarta juga membuat semacam peng- golongan yang membawa konsekuensi serupa.
Pro dan kontra atas pemberlakuan kebijakan pertanahan ini tentunya ada, bahkan kian menguat. Pihak yang mendukung kebijakan ini beralasan bahwa kebijakan yang ada merupakan bentuk aff irmative action bagi masyarakat pri- bumi Yogyakarta. Namun pihak yang menentang kebijakan ini memiliki lebih banyak alasan yang menguatkan. Pertimbangan yang dijadikan alas an diantaranya adanya pernyataan penggunaan UUPA untuk wilayah Yogyakarta, UU Kewarga- negaraan, UU HAM, dan lain sebagainya. Bah- kan penetapan UU keistimewaan Yogyakarta beberapa waktu yang lalu juga memberikan im- plikasi atas kebijakan ini di ranah implementasi.

## E. Kontekstualitas Affirmative Action

## Dalam Bidang Pertanahan
Kita tentunya sudah tidak asing dengan istilah kontekstualitas yang seringkali muncul dalam berbagai perbincangan  dewasa ini. Kontekstuali- tas berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti mengembalikan/melakukan kajian dengan merujuk pada teks kalimat yang ada. Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip perbe- daan ( difference principle ), pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang ber- hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan ke- adilan” . Hal ini menjadi dasar penerapan aff ir- mative action atau positive discrimination secara konstitusional. Sebagaimana telah dikemukakan diawal bahwa aff irmative action ini bukan meru- pakan kebijakan “belas kasih” namun dilaksa- nakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa faktor yang bisa kita gunakan untuk menilai kebijakan pertanahan yang terkandung dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yog- yakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penye- ragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi:
1. Merupakan sebuah kebijakan yang memiliki
16 Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. hlm 53.
tujuan tertentu dalam rangka mencapai kese- taraan/kedudukan seimbang dari suatu kelompok tertentu;
2. Konsisten dan memiliki jangka waktu yang terbatas/bersifat sementara;
3. Adanya pengawasan.
Kita perlu mengupas kebijakan ini secara lebih mendetail berdasarkan persyaratan sebuah kebijakan disebut sebagai aff irmative action . Hal pertama yang harus kita lihat adalah pada tujuan implisit dari kebijakan ini. Kebijakan ini berusaha melindungi tanah-tanah yang ada di Yogyakarta agar tidak sepenuhnya dikuasai/dimiliki oleh WNI non pribumi. Luas wilayah di Yogyakarta sendiri adalah sekitar 3.185,80 km 2 dengan jum- lah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 3.452.390 jiwa. Dari data ini dapat kita rinci dengan suku bangsa yang mendiami wilayah Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel Komposisi Suku Bangsa di Wilayah

## Yogyakarta

## Sumber: Data BPS tahun 2010.
Dari data ini kita tentunya bisa melihat, bahwa alasan penerapan kebijakan tersebut tentunya
bukan pada tinjauan kuantitas/jumlah populasi antara warga pribumi dan non pribumi khu- susnya Tionghoa. Data yang hampir sama juga ditunjukkan pada periode tahun 1811-1816, jumlah etnis Tionghoa di Yogyakarta sebesar 2.202 jiwa dengan rincian sebanyak 1.201 laki-laki dan 1.001 perempuan. 17 Namun kita tentunya paham, bahwa sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta melawan para penjajah, menempat- kan masyarakat asli sebagai golongan dengan tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan kesehatan yang rendah. Golongan seperti timur asing/Tionghoa terkenal memiliki kemampuan ekonomi, etos/budaya kerja, serta kemampuan komunikasi dan bisnis yang sangat tinggi. Hal ini tentunya membawa kekhawatiran tersendiri dari pemerintah Yogyakarta. Sebagai kelompok etnis terbesar ketiga di Yogyakarta, etnis Tiong- hoa memang terkenal memiliki jiwa bisnis dan perdagangan yang sangat kuat. Bahkan tidak jarang untuk memperkuat jaringan bisnisnya mereka tidak segan merantau atau membeli properti khususnya tanah guna kelancaran usahanya. Hal ini ditambah lagi dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pernah ter- jadi gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa pada masa pra kemerdekaan yang akhirnya menyebabkan pecahnya Kerajaan Mataram. Berbagai faktor tersebut tentunya menyumbang lahirnya pemikiran dan kekhawatiran di masa depan yang turut membawa dampak pada penguasaan tanah yang luasnya terbatas namun didesak dengan permintaan yang tinggi. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila asumsi inilah yang mendasari keluarnya kebijakan pem- batasan penguasaan tanah tersebut khususnya
No Suku Bangsa
Jumlah Populasi Konsentrasi (%) 1 Jawa 3.020.157 96,82 2 Sunda 17.539 0,56 3 Melayu 10.706 0,34 4 Tionghoa 9.942 0,32 5 Batak 7.890 0,25 6 Minangkabau 3.504 0,11 7 Bali 3.076 0,10 8 Madura 2.739 0,09 9 Banjar 2.639 0,08 10 Bugis 2.208 0,07 11 Betawi 2.018 0,06 12 Banten 156 0,01 13 Lain-lain 36.769 1,18 17 Data diperoleh dari Catatan Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa. Di mana saat itu masya- rakat Tionghoa terkonsentrasi di sekitar pasar, di antara benteng Belanda (Vredeburg) dan Kepatihan Danurejan.
Widhiana Hestining Puri: Kontekstualitas Aff irmative .....: 169-180
dikalangan pengambil kebijakan. Sedangkan ditataran implementasi, BPN maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Yogya- karta hanya sekedar melaksanakan ketentuan dan aturan yang telah ada tersebut sampai dengan sekarang.
Faktor kedua adalah bahwa kebijakan ini telah berlangsung selama hampir 37 (tiga puluh tujuh) tahun secara konsisten. Bahkan ditengah per- kembangan dan menjamurnya berbagai pera- turan perundangan yang silih berganti hadir khususnya dalam bidang pertanahan, kebijakan ini tetap berjalan dan eksis.  Namun sedikit ironis saat aff irmative action yang dinyatakan sebagai sebuah kebijakan yang sifatnya sementara ini tidak jelas kapan masa berlakunya. Hal ini ten- tunya mengundang tanya, karena kebijakan ini jika kita kaji dari sudut perundang-undangan lain bisa dikatakan merupakan kebijakan yang diskriminatif.  Hal ini akan terdengar rancu juga saat secara suka rela Yogyakarta menyatakan diri menerima dan menyatakan berlaku sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jika dengan dalih guna memberi keadilan bagi masyarakat pribumi, maka perlu penegasan mengenai jangka waktu maupun ukuran pencapaian kesetaraan yang di- maksud dan kiranya perlu menghilangkan stig- ma negatif.
Kajian sejarah perlu juga dilakukan untuk melihat nuansa politik lahirnya kebijakan yang bersumber pada Instruksi Kepala Daerah DIY tentang Penyeragaman Policy Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Non pribumi yang dikeluarkan pada tahun 1975. Pada periode ter- sebut (1954-1984) urusan agraria/pertanahan merupakan urusan rumah tangga DIY. Dimana Pemerintah DIY berhak memberikan hak milik turun temurun atas bidang tanah kepada WNI. Sehingga kebijakan yang ada tersebut tentunya tidak bermasalah karena memang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemda.
Semangat mewujudkan prinsip “equality before the law” dan keadilan melalui pencapaian kondisi yang setara antar masyarakat pribumi yang serba terbatas kondisi perekonomiannya serta WNI keturunan yang memang sejak awal teristime- wakan dengan kebijakan warisan Kolonial Belanda. Latar belakang ideologis inilah yang menggerakan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk menerapkan kebijakan pertanahan yang mampu mengayomi masyarakat dan agar tetap memberi ruang bagi mereka yang memiliki ke- mampuan ekonomi/modal yang terbatas. Na- mun memang seiring dengan perkembangan jaman serta perkembangan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa hal yang kiranya bertentangan dengan semangat keadilan dan prinsip hukum “equality before the law”. Hal ini sebagaimana ketentuan tentang subjek hak milik dan peris- tilahan WNI keturunan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun juga PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabu- paten/Kota, dalam bidang pertanahan.

## F. Kesimpulan
Konstitusi negara kita yaitu UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa negara Indone- sia adalah berdasarkan atas hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konse- kuensi logis yang tentunya harus kita terima adalah bahwa berbagai elemen/ciri negara hu- kum harus ada di Indonesia. Salah satu elemen negara hukum yang berusaha diwujudkan di Indonesia adalah prinsip equality before the law atau prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Pemaknaan prinsip ini harus kita lihat secara luas dalam koridor tujuan negara hukum
18 Konsep affirmative action merupakan sebuah kebo- lehan yang diijinkan dan dibenarkan dalam rangka mencapai kesetaraan atas sebuah kondisi yang melibatkan kelompok tertentu yang memiliki kedudukan tidak seimbang.
untuk mewujudkan welfare state . Prinsip ini berusaha memberikan penghormatan setinggi- tingginya terhadap harkat dan martabat manusia termasuk hak asasi manusia untuk dihormati secara seimbang di mata hukum. Prinsip ini tidak memperkenankan segala bentuk perilaku tin- dakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan aff irmative action guna mendorong dan mem- percepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. 18 Sasaran aff irmative action terhadap WNI Pribumi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kondisi wilayah/ geografis, serta tinjauan sejarah masa lalu. Namun dengan me- lihat perkembangan peraturan perundang-un- dangan yang berlaku di Indonesia serta sebagai penghormatan atas hak asasi manusia di Indo- nesia, kebijakan pertanahan ini perlu mendapat- kan penyempurnaan. Perlu pembatasan yang lebih tegas dan jelas mengenai jangka waktunya serta keserasian dengan peraturan perundang- undangan lainnya.

## Daftar Pustaka
Ani Widyani Soetjipto. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jurnal Perempuan #63 “Catatan Perjuangan Politik Perempuan: Af irmative Action”. Diakses tanggal 25 De- sember 2012.
Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indone- sia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Ja- karta: Djambatan.
Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang: PT. Suryan- daru Utama.
Hambali Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodif ikasi Hukum Pidana . Jakarta: Prenada Media Group Hendras Budi Pamungkas. 2006. Tinjauan Yuri- dis Terhadap Instruksi Kepala Daerah Da- erah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/ A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi .  Pustaka agrarian.org. Diunduh tanggal 20 Desember 2012. Kompas. 8 September 2009. Surat untuk Redaksi: “Status Hak Milik Tanah Bagi WNI Pribumi dan Keturunan.”
Oloan sitorus dan Rofiq Laksamana. 2009. Modul Perbandingan Hukum Tanah . Yogyakarta:
STPN. Tidak diterbitkan. Supriadi. 2007. Hukum Agraria . Jakarta: Sinar
Graf ika.
http://yogyakarta.bps.go.id/. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
http://www.pkb-majalengka.or.id/indeks/ kemenag-pdt-kembangkan-pertanian-di- daerah-tertinggal. Diakses tanggal 2 Februari 2013.