## TANGGUNG  JAWAB SOSIAL  PERUSAHAAN:  ANTARA KEWAJIBAN DAN KESUKARELAAN

## Binoto Nadapdap
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia E-mail: binotonadapdap@ymail.com
Sylvana M. D. Hutabarat
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: sylvana.hutabarat@ymail.com

## Abstrak
Tanggung jawab sosial perusahaan diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007  mengenai  hukum  perusahaan.  Awalnya  tanggung  jawab  sosial  ini  hanya  berbentuk sukarela  namun  karena  sudah  ditetapkan  maka  ketentuan  ini  menjadi  kewajiban  bagi perusahaan  untuk  menjalaninya,  terutama  bagi  mereka  yang  bergerak  dibidang pertambangan.  Selain  itu,  melalui  tulisan  ini  diuraikan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  mencantumkan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dalam  pasalnya.  Dalam tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  tanggung  jawab  sosial  yang  menjadi  kewajiban  bagi perusahaan.  Bagaimana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dilihat  melalui  pandangan organisasionil  dan  pandangan  moralistis.  Tidak  hanya  itu,  perusahaan  juga  mempunyai tanggung  jawab  lain  seperti  tanggung  jawab  secara  internal  maupun  eksternal.  Tanggung jawab  lain  yang  terkait  dengan  itu  adalah  tanggung  jawab  ekonomi  dan  tanggung  jawab hukum yang juga menjadi bagian dari kewajiban sebuah perusahaan.
Kata kunci: Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan

## Abstract
Social  Corporate  Responsibility  (CSR)  is  introduced  in  Article  74  of  Act  No.  40/2007 regarding  Company  Law.  Formerly  CSR  is  a  voluntary  but  since  Act  40/2007  come  to enforce,  social  responsibility  become  mandatory  for  the  company  which  has  its  activity  in mining  sector.  Besides  Act  No.  40/2007,  few  regulations  also  contained  principle  of  Social Corporate Responsibility. This paper will discuss the social responsibility that obligation for the company. How the CSR be seen through organization view  and moralistic view. Beside that the company also has other responsibilities such as responsibilities both internally and externally. Other responsibilities associated with it is the economic responsibility and legal liability that has also become part of the company obligation.
Keywords: Social Corporate Responsibility (CSR), Company

## A. PENDAHULUAN
Dasar  pendirian  dari  suatu  Perseroan  Terbatas  (PT)  pada  prinsipnya  adalah diperuntukkan  bagi  kepentingan  dari  para  pendiri  atau  pemilik  saham  dari  perseroan bersangkutan. 1 Para pemegang saham, setelah perseroan terbatas menjalankan kegiatan usaha
1 Menurut  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas bahwa  untuk  memperoleh  Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  sebagaimana
selama  periode  tertentu,  mereka  berharap  akan  memperoleh  dividen  dari  untung  yang diperoleh  perseroan. 2 Suatu  perseroan  terbatas  yang  baru  didirikan,  dapat  dipastikan  tidak serta  merta  mendapatkan  untung.  Agar  perseroan  terbatas  dapat  berjalan  dan  segera menghasilkan keuntungan maka direksi perseroan terbatas dituntut untuk mendapatkan order atau  pekerjaan  bagi  perusahaan.  Para  pemegang  saham  memberi  target  kepada  direksi perseroan untuk mencapai target. Dengan tercapainya target, akan dapat dihitung keuntungan perseroan selama satu tahun pembukuan. Dari untung yang diperoleh perseroan terbatas, para pemegang  saham  akan  mendapatkan  dividen,  dan  bagi  para  direksi  dan  komisaris  akan mendapatkan bonus.
Seringkali  dalam  menjalankan  aktivitasnya,  Perseroan  Terbatas  lebih  memberikan perhatian  bagi  kepentingan  dari  pemegang  saham  ( shareholder ),  seperti  bagaimana  agar target yang sudah ditetapkan oleh para pemegang saham dapat mereka penuhi, sehingga pada saat  pelaksanaan  rapat  umum  pemegang  saham  tahunan,  mereka  mampu  memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan bagi para pemegang saham. Tidak mampu atau tidak berhasil  seorang  direksi  mencapai  target  akan  berdampak  buruk  bagi  kelangsung  jabatan mereka.  Sementara bagi para pemegang saham tidak serta merta mengganti seorang direksi atas  ketidakberhasilannya  mencapai  target.  Tetapi  di  dalam  banyak  kejadian,  selain  karena masa  jabatan  berakhir, performance dari  direksi  dalam  hal  pencapaian  terget  menjadi  salah satu alasan penggantian jabatannya.
Kepentingan masyarakat perlu diperhatikan oleh direksi perusahaan namun bukanlah sebuah kewajiban. Kalau perusahaan tidak mempertimbangkan kepentingan dari stakeholder , tindakan  tersebut  bukan  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum.  Semenjak  tahun  1970-an masalah  tanggung  jawab  sosial  perusahaan (corporate  sosial  responsibility (CSR)  telah menjadi  isu  penting,  baik  di  kalangan  profesional,  akademisi,  aktivis  LSM  dan  masyarakat pada umumnya.  Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line , yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja  namun  juga triple  bottom  lines (3BL)  yaitu  aspek  sosial  dan lingkungan.  Dinamika  ini  sejalan  dengan  meningkatnya  kesadaran  dan  keberanian masyarakat menuntut hak atas keadilan sosial, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan  penegakan  hukum (law  enforcement) serta  transparansi  dan  informasi  terbuka (well imformed) berkaitan dengan aktivitas dunia usaha 3 .  Perlunya perusahaan mempertimbangkan CSR tidak terlepas dari paradigma 4 dunia usaha, yang masih mengedepankan profit oriented,
dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4),  pendiri  bersama-sama  mengajukan  permohonan  melalui  jasa  teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan;c. maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan;  d.  jumlah  modal  dasar,  modal  ditempatkan,  dan  modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan.
2 Pasal 52 ayat (1)  huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima  pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likudasi.
3 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal , Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 1
4 Paradigma merupakan istilah yang dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn sebagai upaya untuk mencari jawaban  atas  suatu  perubahan  terhadap  suatu  kondisi  baru  yang  dipandang  sebagai  proses  revolusioner. Sedangkan  paradigma  itu  ditujukan  pada  dua  pengertian  utama  yaitu; pertama; sebagai  totalitas  konstelasi pemikiran,  keyakinan,  nilai,  persepsi  dan  teknik  yang  di  anut  oleh  akademisi  maupun  praktisi  disiplin  ilmu
belum  mengarah  pada  berjalannya  nama  baik  baik  perusahaan  ( corporate  image )  Pada  sisi lain,  perusahaan  harus  menyadari  bahwa  suatu  perusahaan  tidak  bisa  hidup,  beroperasi  dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. 5 Perusahaan yang melaksanakan  CSR  secara  konsisten  dalam  jangka  panjang  akan  menumbuhkan  rasa memiliki dari masyarakat (sense of belongings) terhadap kehadiran perusahaan tersebut.
Berdasarkan  berbagai  tulisan,  survei,  dan  penelitian  menunjukkan  bahwa  CSR  yang berkembang  di  kalangan  dunia  usaha,  tidak  murni  muncul  atas  dasar  kesadaran  perusahaan sendiri,  akan  tetapi  hal  tersebut  muncul  karena  adanya  tuntutan  dalam  menghadapi  arus globalisasi  dan  tuntutan  pasar  bebas (free  market) .  Kondisi  ini  dipertajam  lagi  dengan terbentuknya  ikatan-ikatan  ekonomi  dunia  seperti  WTO,  AFTA,  APEC,  UE  dan  lain-lain yang mencantumkan berbagai persyaratan untuk berkompetisi, seperti ISO 14000 dan 14001 berkaitan  dengan  manajemen  lingkungan  serta  ISO  26000 6 tentang  petunjuk (guideline) implementasi  dan  aplikasi  CSR.  Bagi  sebagian  besar  perusahaan  yang  telah  menerapkan CSR,  pada  dasarnya  hal  tersebut  terlaksana  atas  kesadaran  sendiri.  Kegiatan  CSR  adalah bersifat voluntary yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan (philanthropy), kemurahan hati (charity) dan  lain-lain . Saat  CSR  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas timbul berbagai tanggapan, resistensi dan protes dari berbagai kalangan dunia usaha, dengan alasan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tidak  perlu  diatur  dalam  undang-undang- undang.  Bahkan  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  hanya  di  Indonesia  soal  tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam undang-undang. Di negara lain tanggung jawab sosial bersifat  sukarela,  sedangkan  di  Indonesia  bersifat  wajib  ( mandatory ).  Melalui  uraian  latar belakang diatas, penulis akan menjabarkan bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan mempunyai kaitan erat dengan tanggung jawab lainnya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Problema yang timbul di Indonesia dari segi lingkungan hidup misalnya, pencemaran sungai,  pencemaran  udara,  kebakaran  hutan,  pencurian  kayu,  kerusakan  terumbu  karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar dan lain sebagainya,  merupakan dampak yang harus dibayar  mahal akibat terabaikannya aspek lingkungan dalam keseluruhan proses pembangunanBelum  termasuk  gangguan  penyakit  dan  menurunnya  kualitas  kehidupan manusai akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. 7
tertentu yang mempengaruhi realitas cara pandang mereka. Kedua; sebagai upaya manusia memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi  maupun aturan yang ada. Lebih lanjut lihat dalam  Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wyasa  Putra, Hukum  sebagai  Suatu  Sistem, Bandung: Remaja  Rosdakarya,  1993, hlm. 66-70
5 Erni R. Ernawan, Business Ethics, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 110
6 ISO  26000  baru  diluncurkan (launching) pada  Oktober  2008.  ISO  ini  bersifat  sukarela  dan  hanya memuat petunjuk (guideline) tentang standar CSR . 7 Dalam salah satu wawancara penulis dengan salah seorang penduduk di dearah Kalimantan, pada saat itu penulis  melihat ada genangan air  yang  cukup  luas. Pada saat  itu penulis  mengira  bahwa  itu adalah  sebuah danau. Saat itu penulis menanyakan apa nama danau itu? Jawaban yang penulis peroleh adalah bahwa  itu bukan danau  akan  tetapi  adalah  bekas  penggalian  tambang  batur  baru.  Setelah  baru  baranya  dikeruk,  tanah penambangan tidak diuruk kembali dibiarkan  begitu saja. Menurut penduduk  bersangkutan  bahwa  Perusahaan penambangan  tidak  bersedia  untuk  menguruk  bekas  pertambangan  dengan  alas  an  sudah  diserahkan  kepada
Secara  juridis  formal,  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sudah  mendapat pengaturan dalam  Undang-Undang No. 40 tahun 2007.  Menurut Pasal 1 ayat (3),  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  Terbatas  sendiri,  komunitas  setempat,  maupun masyarakat pada umumnya. 8
Tujuan  diaturnya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  dalam  Undang-undang Perseroan  Terbatas,  adalah  untuk  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  Perseroan  Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat,  maka  ditentukan  bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Dalam  hal  Perseroan Terbatas  tidak  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  maka  Perseroan Terbatas  yang  bersangkutan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 9
Menurut  Pasal  74  ayat  (1)  Undang-undang  No.  40  tahun  2007,  Perseroan  Terbatas yang  wajib  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  Perseroan  Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Perseroan  Terbatas  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan  usahanya  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam.  Sedangkan  Perseroan Terbatas  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam adalah Perseroan Terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi  kegiatan  usahanya  berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam. Ketentuan ini  bertujuan  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  Perseroan  Terbatas  yang  serasi,  seimbang, dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat. 10 UU  PT menyebutkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Mengenai  bentuk  sanksi  yang  akan
pejabat  yang  berwenang.  Lihat  juga  Erman  Rajagukguk  dan  Ridwan  Khairandy (editor), Hukum  Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia (75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML ),  Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 3
8 Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan  Hukum  di  Indonesia ,  Pidato Pengukuhan  diucapkan  pada  upacara  penerimaan  jabatan  Guru  Besar dalam  ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 4, Januari 1997), h. 10. Perburuhan, pertanahan,  lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus  mendapat perhatian  yang  lebih, satu dan  lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia telah terkait  dengan    ekonomi  dunia.  Persaingan  perdagangan  internasional  dapat  membawa  implikasi  negatif  bagi bagi hak-hak buruh, perlindungan lingkungan hidup, hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen.
9 Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
10 Binoto  Nadapdap, Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 , Jakarta: Aksara, 2014, hlm. 138
dikenakan  terhadap  perseroan  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  mengenai  tanggung  jawab sosial dan lingkungan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11
Selain  itu  undang-undang  lain  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan  adalah  Undang-Undang  No.  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Pasal  5 dan  34  UU  No.  25  tahun  2007  menentukan  bahwa  setiap  penanam  modal  berkewajiban untuk:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
d. menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha  penanaman modal dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:
a. Peringatan tertulis
b. Pembatasan kegiatan usaha
c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Undang-undang  berikutnya  adalah  Undang-Undang  No.  33  tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  ini  menyatakan  bahwa “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya  terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan terpadu dengan penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup. Adapun  prinsip CSR  dalam  UU  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  dapat  diinventarisir  sebagai berikut:
a. Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  berkewajiban  memberikan informasi  yang  benar  dan  akurat  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  (Pasal  6  ayat (2)  UUPLH  jo  Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Nomor  8 Tahun  2000  tentang  Keterlibatan  Masyarakat  dan  Keterbukaan  Informasi  dalam  Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip “ access to information”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip  keterbukaan (diclosure) dalam CSR.
b. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar  dan  penting  terhadap lingkungan  hidup  wajib memiliki  analisis  mengenai  dampak lingkungan  hidup  (Pasal  15  ayat  (1)  UUPLH  jo  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Hidup).  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  prinsip “environmental  impact  assessment  and imformes decision making”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip disclosure dalam CSR .
11 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  sanksi  terhadap  perseroan terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum dikeluarkan oleh Pemerintah.
c. Setiap penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 ayat (1) UUPLH jo Peraturan Pemerintah  Nomor 82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dalam CSR.
d. Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib  melakukan  pengelolaan  bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat (1) UUPLH jo PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun).  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  prinsip “prevention  of  environmental  harms”. Ketentuan  ini  sejalan  dengan  prinsip pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam CSR.
e. Dalam  rangka  peningkatan  kinerja  usaha  dan/atau  kegiatan,  pemerintah  mendorong penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  melakukan  audit  lingkungan  hidup (Pasal  28  UUPLH  jo  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup    Nomor  30  Tahun  2001 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Audit  Lingkungan  Hidup  yang  Diwajibkan).    Audit lingkungan ini sendiri berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam CSR.
Perihal tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun  2003  Ketenagakerjaan . Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  perihal tanggung jawab sosial perusahaan terutama berkaitan dengan hak-hak pekerja pada satu sisi dan kewajibannya serta tanggung jawab pengusaha pada sisi lain dapat dilihat pada beberapa pasal sebagai berikut:
a. Pasal  12  ayat  1  UU  No.  13  tahun  2003  menegaskan  bahwa  “pengusaha  bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja”.    Ketentuan  pelatihan  ini  sejalan  dengan  prinsip  pendidikan  dan human  capital yang dikenal dalam prinsip CSR.
b. Pasal  80  1  UU  No.  13  tahun  2003  berkaitan  dengan  kewajiban  pengusaha  untuk memberikan  kesempatan  yang  secukupnya  kepada  pekerja/buruh  untuk  melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)  dalam makna religi dalam CSR.
c. Pasal  91  ayat  1  UU  No.  13  tahun  2003  bahwa  pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh tidak  boleh  lebih  rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  ini  mengarah  pada  penerapan  prinsip transparansi dalam CSR.
d. Pasal  100  ayat  (1)  1  UU  No.  13  tahun  2003  menekankan  bahwa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya,  pengusaha  wajib  menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip human capital dalam CSR.
e. Pasal  109  1  UU  No.  13  tahun  2003yang  berkaitan  dengan  peraturan  perusahaan  yang disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan.  Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam CSR.
f. Pasal  151  ayat  (3)  1  UU  No.  13  tahun  2003menekankan  bahwa  pemutusan  hubungan Kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  baru  dapat  dilakukan  setelah  mendapat
penetapan  dari  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial.  Ketentuan  ini sejalan dengan prinsip taat hukum dalam CSR. Menurut Pasal 151 ayat (1)  1 UU No. 13 tahun 2003  bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan upaya hukum terakhir, setelah dilakukan  berbagai  upaya  penyelesaian  sebelumnya  antara  pengusaha,  pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.
Selanjutnya,  undang-undang  lain  yang  mengatur  mengenai  tanggung  jawab  sosial perusahaan adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU  BUMN)  menentukan bahwa  salah satu tujuan dibentuknya  BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,  koperasi  dan  masyarakat”.  Untuk  itu  pemerintah  mengemas  keterlibatan  BUMN sebagai  upaya  pemerintah  dalam  rangka  memperkuat  program  kemitraan,  maka  melalui Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  nomor  PER-05/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina  Lingkungan. Sedangkan sumber  dana  dari  Program  Kemitraan  dan  Program  Bina  Lingkungan  (PKBL)  sebagaimana dijelaskan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut:
(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
b. Jasa  administrasi  pinjaman/marjin/bagi  hasil,  bunga  deposito  dan/atau  jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban opeasional
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
(2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
Menurut  ketentuan  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  PER-05/MBU/2007 ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
a. Pinjaman  untuk  membiayai  modal  kerja  dan  atau  pembelian  aktiva  tetap  dalam  rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman  khusus  untuk  membiayai  kebutuhan  dana  pelaksana  kegiatan  Mitra  Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
c. Beban Pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal- hal  lain  yang  menyangkut  peningkatan  produktivitas  Mitra  Binaan  serta  untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
Sedangkan ruang lingkup Program Bina Lingkungan (BL) meliputi:
a. Bantuan korban bencana alam
b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan
d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
e. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.
Atas  dasar  ketentuan  tersebut,  terlihat  bahwa  prinsip  CSR  yang  terdapat  dalam  ketentuan BUMN ini lebih menekankan pada prinsip taat hukum.
Selanjutnya  undang-undang  lain  yang  mengatur  mengenai  tanggung  jawab  sosial perusahaan  adalah  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batu  Bara (Minerba) . Filosofi pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) dan  (4)  UUD  1945  yang  berkaitan  dengan  konsep  penguasaan  oleh  negara  dan  prinsip demokrasi  ekonomi  dalam  pengelolaannya.  Mineral  dan  batubara  yang  terkandung  dalam wilayah  hukum  pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam  tak  terbarukan  sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  memenuhi  hajat hidup  orang  banyak,  karena  itu  pengelolaannya  harus  dikuasai  oleh  Negara  untuk  memberi nilai  tambah  secara  nyata  bagi  perekonomian  nasional  dalam  usaha  mencapai  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Penjelasan UU Minerba secara implisit juga mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan  sumber  daya  alam  sesuai  dengan  konsep  hukum  “kausalitas”,  dimana keberlajutan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan  tergantung  pada pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri. Sebaliknya, jika daya dukung sumber daya alam rusak,  musnah,  dan  atau  tidak  ada  lagi,  maka  akan  berdampak  langsung  pada  pendapatan masyarakat,  sehingga  mereka  akan  menganggap  perusahaan  sebagai  penyebabnya. 12 Untuk lebih prinsip CSR dalam UU Minerba dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut : a. Pasal  2  UU  Minerba  menegaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara harus mengacu pada 4 (empat) asas yaitu :
1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipatif,  transparansi, dan akuntabilitas; dan
4. Kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Asas ini mencerminkan prinsip CSR yang mencakup  prinsip human capital, transparansi, akuntabilitas, kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
b. Pasal  65  ayat  (1)  UU  Minerba  yang  mewajibkan  setiap  usaha  pertambangan  memenuhi persyaratan  administratif,  persyaratan  teknis,  persyaratan  lingkungan,  dan  persyaratan finansial.  Sedangkan  kewajiban  pemberi  IUP  dan  IUPK  wajib  mencantumkan  prinsip CSR  dalam  persyaratan  izin  (Pasal  39,  Pasal  78,  dan  Pasal  79).  Ketentuan  ini  lebih mengarah pada penerapan prinsip GCG.
c. Pasal  96  berkaitan  dengan  penerapan  kaedah  teknik  pertambangan  yang  baik,  dimana pemegang  IUP  dan  IUPK  wajib  melaksanakan.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  Prinsip GCG dalam CSR.
d. Pasal  97  berkaitan  dengan  penegasakan  bahwa  “pemegang  IUP  dan  IUPK  wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah”.  Penerapan  prinsip  standarisasi  dapat  diukur  berdasarkan  AMDAL  dan/atau
12 Wilian  Wordworth,  Kata  Pengantar  dalam Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dalam  praktek  di Indonesia ,  Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. x
UKL/UPL  yang  dibuat  oleh  pemohon  IUP  dan  IUPK.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR.
e. Pasal  99  dan  Pasal  100  berkaitan  dengan  rencana  reklamasi  dan  rencana  pasca.    Kedua ketentuan  itu  mensyaratkan  pengelolaan  pasca  tambang  yang  didasarkan  atas  prinsip disclosure dan prinsip penerapan teknologi ramah lingkungan.
f. Pasal  106  menegaskan  bahwa  pemegang  IUP  dan  IUPK  harus  mengutamakan pemanfaatan  tenaga  kerja  setempat,  barang,  dan  jasa  dalam  negeri.  Ketentuan  ini berkaitan dengan penerapan prinsip human capital.
g. Pasal  107  UU  Minerba  yang  menekankan  agar  dalam  kegiatan  operasi  produksi,  badan usaha pemegang  IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal. Ketentuan ini marah pada penerapan prinsip kemitraan dengan UKM dalam CSR.
h. Pasal  108  UU  Minerba  yang  mewajibkan  pemegang  IUP  dan  IUPK  menyusun  program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berkonsultasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf n, Pasal 78 huruf j, dan Pasal  79  huruf  m  UU  Minerba,  sekaligus  merupakan  ketentuan  “esensial”  dalam  UU
Minerba  yaitu  CSR  yang  dimaknai  dalam  bentuk community  develoment .  Ketentuan  ini sejalan dengan prinsip disclosure dan akuntabilitas dalam CSR.
i. Pasal  145  ayat  (1)  UU  Minerba  berkaitan  dengan  hak  masyarakat  yang  terkena  dampak negatif  langsung  dari  kegiatan  usaha  pertambangan  yaitu  berupa  ganti  rugi  dan mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  prinsip stakeholder concept dalam CSR .
Dari  ketentuan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  diuraikan  di  atas, secara  skematis  perihal  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dalam  beberapa ketentuan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut:
No Ketentuan Pasal Substansi Prinsip CSR 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (2) Kewajiban memberikan informasi Keterbukaan (disclosure) Pasal 15 ayat (1) Pembuatan AMDAL Keterbukaan (disclosure) Pasal 16 ayat (1) Pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan Mengembangkan teknologi ramah lingkungan Pasal 17 ayat (1)  Pengelolaan B3 Teknologi ramah lingkungan Pasal 28 Audit lingkungan Akuntabilitas 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 ayat (1)  Pelatihan kerja Pendidikan dan Human Capital Pasal 80 Waktu ibadah Hak Asasi Manusia (HAM)
Pasal 91 ayat (1)
Pengaturan  pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh Transparansi Pasal 100 ayat (1) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan Human Capital Pasal 109 Tanggung jawab pembuatan peraturan perusahaan GCG Pasal 151 ayat (3) Pemutusan hubungan kerja baru bisa dilakukan setelah penetapan oleh lembaga PPHI Taat hokum 3 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat Taat hokum 4 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (1)  Asas penanaman modal Keterbukaan (disclo- sure), akuntabilitas, non-diskriminasi, berkelanjutan (sustainabelity), berwawasan lingkungan Pasal 10 ayat (1), (3) dan (4) Berkaitan dengan ketenagakerjaan Human capital, pendidikan dan pelatihan Pasal 15 Kewajiban penanam modal GCG, perilaku etis, taat hukum Pasal 16 Tanggung jawab penanam modal Akuntabilitas, perilaku etis, berwawasan lingkungan, dan taat hukum Pasal 17 Kewajiban mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan Berwawasan lingkungan
Pasal 34 Sanksi Taat hukum 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berwawasan lingkungan, akuntabilitas dan taat hukum 6 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
Pasal 2 Asas pengelolaan pertambangan Human capital, disclosure, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan Pasal 65 ayat (1) Kewajiban pemegang izin pertambangan untuk memenuhi berbagai persyaratan GCG Pasal 96 Penerapan kaedah pertambangan yang baik GCG Pasal 97 Penerapan standar dan baku mutu lingkungan Berwawasan lingkungan Pasal 99 dan 100 Kewajiban melakukan dan menyediakan dana reklamasi Disclosure dan teknologi ramah lingkungan. Pasal 106 mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri Human capital Pasal 107 Mengikut sertakan UKM Kemitraan Pasal 108 Community development Disclosure dan akuntabilitas Pasal 145 ayat (1) Hak masyarakat menuntut ganti rugi

## 2. Pandangan Organisasionil dan Pandangan Moralistis
Prinsip terpenting dari pendirian suatu perusahaan (Perseroan  Terbatas) adalah untuk mendapatkan  keuntungan  yang  maksimum.    Sebuah  perusahaan  sedapat  mungkin  menekan kerugian dan biaya  sampai taraf minimum. Pemilik modal mengharapkan modal yang sudah mereka  investasikan,    dapat  kembali    dalam  waktu  sesingkat  mungkin.    Semakin  cepat perusahaan mendatangkan keuntungan, semakin baik bagi para pemilik modal atau penanam saham. Sebaliknya, semakin lama perusahaan menghasilkan untung, hal tersebut menjadikan
pemilik  modal  harus  menunda  niatnya  meraih  keuntungan  dari  modal  yang  sudah  mereka investasikan di dalam suatu badan usaha.
Dengan  prinsip  yang  sedemikian  rupa,  perusahaan  dituntut  untuk  bekerja  secara optimum. Segala pengeluaran dan biaya-biaya diusahakan ditekan sekecil mungkin, termasuk di dalamnya anggaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Porsi pengeluaran yang tidak  mungkin  diharapkan  memberikan  manfaat  ekonomis  diusahakan  untuk  dihapus  dari pembukuan.  Pos-pos  biaya  yang  menambah  beban  perusahaan  dan  tidak  mungkin mendatangkan keuntungan secara finansil  harus dihilangkan. Untuk apa membuat anggaran khusus  terhadap  hal-hal  yang  tidak  mampu  memberikan  umpan  balik    dalam  bentuk penghasilan  tertentu.  Dengan  menekan  sejumlah  biaya-biaya  yang  tidak  perlu,  maka keuntungan perusahaan dapat diperbesar. Mendirikan usaha  adalah mendapatkan keuntungan bukan  memberikan  sumbangan  sosial.  Kalau  berniat  memberikan  derma,  sumbangan  atau charity ,  badan hukumnya bukan perseroan terbatas, cv atau firma akan tetapi adalah yayasan, lembaga keagamaan atau  badan sosial.
Pemikir  ekonomi  dari  Inggris,  Adam  Smith,  mengatakan  bahwa  satu-satunya kepentingan  yang sah  yang mesti dikejar di dalam dunia bisnis adalah kepentingan mencari untung sebesar-besarnya. Ketika orang-orang bisnis diberi kesempatan dan keleluasaan untuk mengejar kepentingan mencari profit ,  justru dengan itulah masyarakat akan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari dunia bisnis.
Selain  itu  menurut  Milton  Friedman,  bahwa  sedikit  saja  kita  bergeser  dari  tujuan pokok  satu-satunya  pengusaha,  yaitu  mengejar  laba  yang  sebanyak-banyaknya,  maka  dasar yang  paling  fundamental  dari  sebuah  masyarakat  bebas,    berada  dalam  bahaya.  Menurut Friedman,  penerimaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  oleh  dunia  bisnis  berarti  campur tangannya  politik  dalam  bisnis,  dan  masuknya  bisnis  ke  dalam  politik.  Ini  merunyamkan seluruh  sendi-sendi  masyarakat  bebas.  Ia  akan  digantikan,  tanpa  sadar  oleh  totaliterisme. Tentu  itu  tidak  berarti  bahwa  perusahaan  (bisnis)  boleh  bertindak  sekehendak  hati    demi mengejar  laba  sebesar-besarnya.  Sama  sekali  tidak.  Perusahaan  tidak  diperkenankan  untuk tidak  mau  peduli  dengan  lingkungan  sekitarnya  Artinya,  semua  harus  dilakukan  di  dalam batas-batas  aturan  main  yang  telah  disepakati  bersama,  misalnya    hukum  dan  peraturan perundang-undangan. Namun dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum, perusahaan harus mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan fungsi  maksimalisasi laba. Dengan kata  lain,  hukum  perlu  dan  harus  memberikan  rel  pemandu  dan  perlindungan    bagi perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaan  guna  mendapatkan  keuntungan  secara maksimal.
Permasalahan  yang  mungkin  timbul  dan  masih  terus  diperdebatkan    adalah  apakah perusahaan  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan?  Perusahaan  memang merupakan  benda  mati,  namun  perusahaan  sebagai  suatu  badan  hukum  dikendalikan  oleh pelaku-pelaku  bisnis,  yang  harus  memikul  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Oleh karenanya  tidak  dapat  disangkal  lagi,  perusahaan  sebagai  suatu  badan  hukum  juga mempunyai tanggung jawab sosial (moral), di mana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan perusahaan tersebut.
Menurut  Richard  T.  De  George,  ada  dua  pandangan  mengenai  hakikat  sebuah perusahaan.  Yang  pertama  adalah  pandangan  organisasionil  ( organizational view ) dan  yang kedua adalah pandangan moralistis ( moralistic view ).
Menurut  pandangan  organisasional,  sebuah  perusahaan  bukanlah  suatu  pribadi  yang bersifat  alamiah  ( natural  person ).  Ia  tidak  ada  secara  alamiah,  melainkan  didirikan  dan diciptakan  oleh manusia. Ia bahkan hanya ada dalam ide, sebuah konsep abstrak, tak dapat kita  lihat  dan  tak  dapat  kita  raba.  Memang  ada  yang  dapat  dilihat  dan  diraba,  tetapi  yang dapat dilihat dan diraba itu bukanlah perusahaan itu sendiri.
Dengan  demikian  perusahaan  adalah  sebuh entitas menurut  hukum.  Perusahaan adalah kreasi manusia atau sengaja diciptakan  untuk melegalkan suatu kegiatan atau aktivitas dalam  bidang  bisnis.  Ia  merupakan  sebuah  organisasi  yang  secara  sengaja  didirikan  untuk maksud  dan  tujuan  tertentu.  Sama  seperti  orang  yang  mendirikan  organisasi  lain  seperti dalam  bidang  pendidikan,  olah  raga  atau  kesehatan.  Tujuannya  adalah  bersifat  khusus  dan selalu  terbatas.  Misalnya,  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  untuk  menghasilkan  produk- produk  tertentu,  menawarkan  jasa,  dan  bermacam-macam  lagi.  Maksud  dan  tujuan didirikannya  sebuah  perusahaan  dapat  saja  banyak,  tetapi  betapapun  banyaknya  ia  selalu tertentu,  khusus  dan  terbatas.  Kita  selalu  dapat  mengatakan  bahwa  perusahaan    tertentu didirikan  untuk  tujuan  ini,  bukan  untuk  tujuan  lain.  Apa  tujuan  dari  pendirian  suatu  badan usaha 13 ,  dapat  dilihat  dari  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  atau  dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bersangkutan.
Oleh  karena  sebuah  perusahaan  itu  bukan  pribadi,  maka  untuk  dapat  beroperasi  ia memang  pasti  memerlukan  manusia-manusia,  pribadi-pribadi.  Menurut  pandangan organisasional  ini,  di  dalam  perusahaan,  pribadi-pribadi  tersebut  tidak  bertindak  sebagai pribadi.  Mereka adalah  pelaku-pelaku  yang  tanpa  pribadi  ( impersonal  agents ).  Orang-orang yang  berada  di  dalam  perusahaan  adalah  fungsi-fungsi,  bukan  pribadi-pribadi. 14 Mereka bertindak  untuk  dan  atas  nama  badan  hukum  yang  menjalankan  aktivitas  usaha  bukan  atas nama  pribadi.  Mereka adalah  fungsi-fungsi  untuk  mewujudkan  dan  melaksanakan apa  yang telah  digariskan  sebagai  maksud  dan  tujuan    didirikannya  perusahaan  itu.  Artinya,  maksud dan tujuan yang tertentu, khusus dan terbatas itu.
Dengan demikian, sebuah perusahaan bukan pribadi alamiah, ia juga bukan “pribadi moral‟.  Ia  sama  sekali  tidak  memiliki  kelengkapan  untuk  bertindak  dan  dituntut  sebagai „pribadi  moral”.    Berbicara  mengenai  moral  dalam  hubungan  dengan  tindak  tanduk  sebuah perusahaan  dianggap  sebagai  sebuah  kesalahkaprahan  kategorial.  Ia  merupakan  kerancuan konseptual yang serius. Kita menuntut sesuatu yang sungguh-sungguh tidak pada tempatnya.
13 Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  No.  40  tahun  2007  menentukan  bahwa  untuk  memperoleh Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum  secara  elektronik  kepada  Menteri  dengan  mengisi  format  isian  yang  memuat  sekurang-kurangnya:  a. nama  dan  tempat  kedudukan  Perseroan;  b.  jangka  waktu  berdirinya  Perseroan;  c. maksud  dan  tujuan  serta kegiatan  usaha  Perseroan ;    d.  jumlah  modal  dasar,  modal  ditempatkan,  dan  modal  disetor  dan    e.  alamat lengkap Perseroan.
14 Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus  dilihat  adalah  perseroannya,  karena  bertanggung  jawab  adalah  perseroan  sebagai  badan  hukum  ( legal entity ). Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.
Kita  menuntut  pertanggungjawaban  moral  terhadap  yang  bukan  manusia.  Padahal  menurut hakekatnya, pertanggungjawaban moral hanya dapat dimintakan kepada pribadi kodrati, yaitu setiap manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban.
Oleh  karena,  maka  baik  perusahaan  maupun  orang-orang  yang  bertindak  atas  nama perusahaan  tidak  dapat  kita  minta    pertanggungjawaban  moral.  Ini  tentu  saja  tidak  berarti bahwa  perusahaan  dapat  melakukan  apa  saja  untuk  mencapai  tujuannya.  Ada  batas-batas yang  mesti  dipatuhi.  Namun  batas-batas  itu  adalah  batas-batas  hukum,  bukan  batas-batas moral. Sebuah perusahaan adalah sebuah badan hukum, oleh itu ia dapat dibatasi oleh hukum.
Sementara  itu  pandangan  moralistis  justru  bertolak  belakang  dari  pandangan organisasional. Menurut pandangan moralistis, bahwa adalah salah untuk mengatakan bahwa perusahaan  itu  seolah-olah  mempunyai  semacam  „kekebalan  moral‟  ( moral  immunity ). Persoalannya  amat  gamblang  dan  jelas.  Menurut  pandangan    moralistis,  sungguh  amat berbahaya  dan  tidak    masuk  akal  sekali  untuk  mengatakan  bahwa seseorang  tiba-tiba  saja bisa berhenti menjadi pribadi bermoral, hanya oleh karena ia masuk dan  bekerja di suatu perusahaan  bisnis .  Di  dalam  dunia  ini,  tidak  ada  satu  perusahaan  pun,  tidak  ada  satu organisasi  yang  paling  besar  yaitu  negara  yang  dapat  mengklaim  bahwa  ia  bebas  dari penilaian moral. Tentu saja sebuah perusahaan memang tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai pribadi. Sebuah perusahaan, tidak mempunyai kesadaran, hati nurani atau perasaan. Perusahaan  juga  tidak  punya  nalar  yang  mampu  menimbang  mana  yang  benar  dan  salah, mana yang baik dan buruk. Namun toh ini bukan alasan untuk mengatakan bawa perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab sosial (moral)  dan lingkungan.
Melakukan penilaian moral dan mengajukan tuntutan moral terhadap perusahaan oleh karena tindak tanduk dan kebijakannya suatu yang mungkin. Sebab setiap kali, perusahaan itu toh juga harus mengambil keputusan-keputusan melalui organ-organnya yang ada. Dan setiap kali  keputusan  diambil,  maka  tak  terelakkan  keputusan  itu  tentu  diklaim  sebagai  keputusan yang  benar,  baik  dan  tepat  atau  paling  benar,  paling  baik  dan  paling  tepat  (apapun  norma untuk mengukur dan menilainya).
Itulah  sebabnya,  setiap  keputusan  mempunyai  dimensi  etis/moral.  Tidak  ada  yang „kebal  moral‟.  Tidak  ada  yang  „netral‟  secara  moral,  yang  ada  hanyalah  sebuah  keputusan yang bermoral atau keputusan yang tidak bermoral. 15
Dengan  langgam  yang  lain  Branco  dan  Rodriguez  mengemukakan,  paling  tidak  ada dua perspektif tentang CSR. Dua perspektif ini tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari  dua  cara  pandang  tentang  “peran  bisnis  dalam  masyarakat.”  Cara  pandang  pertama, “pandangan klasik” ( classical view ), yang didasarkan pada teori ekonomi neo-klasik, melihat peran bisnis dalam masyarakat murni sebagai pencarian keuntungan,  yaitu keuntungan bagi para  pemegang  saham  ( shareholder ).  Cara  pandang  ini  disebut  juga  sebagai  “perspektif pemegang  saham”  ( shareholder  perspective ).  Sebaliknya,  “pandangan  pemangku kepentingan”  ( stakeholder  view ),  yang  didasarkan  pada  teori  pemangku  kepentingan, berkeyakinan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut  perusahaan  untuk  mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  yang  terkena
15 Uraian  lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan,  lihat  Eka Darmaputra, Etika Sederhana Untuk Semua: Binis, Ekonomi dan Penatalayanan , Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000, hlm. 121-136
pengaruh  dari  tindakannya. 16 Corporate  Social  Responsibility  is  the  continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality  of  life  of  the  workforce  and  their  families  as  well  as  of  the  local  community  and society at large. 17

## 3. Tanggung Jawab Internal dan  Eksternal
Tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan  baik  terhadap  karyawan  di  perusahaan  itu  sendiri  (internal)  maupun  di  luar lingkungan  perusahaan,  yaitu  masyarakat  di  sekitar  lingkungan  perusahaan  (eksternal). Perusahaan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan    yang besar  sudah  selayaknya  memikirkan  kepentingan  masyarakat  di  sekitarnya,  karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian  perusahaan terhadap  masyarakat  sekitar  selain juga  kepatuhan  perusahaan  untuk menjalankan peraturan sesuai aturan yang berlaku.
Hukum  sebagai  salah  satu  perangkat  yang  mengatur  norma-norma  kehidupan bermasyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  terciptanya  aktivitas  bisnis  yang sehat. 18 Hubungan antara karyawan dan perusahaan misalnya, harus diatur mulai dari sistem penggajian,  tunjangan-tunjangan,  karir,  pensiun  dan  cuti.  Namun  demikian,  nilai-nilai  etis yang  harus  ditumbuhkan  dalam  jiwa  pelaku-pelaku  bisnis  namun  yang  tidak  mungkin dikodifikasi  secara  hukum,  tidaklah  boleh  dilupakan.  Sebab  ketentuan  hukum  sendiri  hanya merupakan  sebagian  saja  dari  pedoman  bersikap  tindak  dalam  aktivitas  bisnis. 19 Di  luar hukum  masih  ada  kaedah  lain  sebagai  patokan  bersikap  tindak,  seperti  kaedah  religi, kesusilaan dan etika (moral).
Menciptakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dapat  dimulai  dari dalam  lingkungan  perusahaan  dengan  membina  hubungan  kerja  yang  baik  di  berbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan  dan  para  buruh.  Menciptakan  budaya  keterbukaan  (transparansi)  di  antara  para karyawan  dan  manajemen    perusahaan,  misalnya    terhadap  berbagai  informasi  mengenai peraturan  perusahaan,  termasuk  kinerja  direksi.  Adanya  keterbukaan    akan  memudahkan
16 Eddie  Sius  Riyadi, “Landasan  Teoretis  bagi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan:  Dari  Pemegang Saham ( Shareholder ) ke Pemangku Kepentingan ( Stakeholder )”, Majalah Dignitas , Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),  2008, hlm. 70
17 Mallen  Baker,  Corporate  social  responsibility  -  What  does  it  mean?  http://www.mallenbaker.net /csr/definition.php diunduh 2 April 2015.
18 Pidato  Soegeng  Sariadi  dalam  peluncuran  buku    Sukardi  Rinakit, Tuhan  Tidak  Tidur  (Gusti  Ora Sare):  Esai  Kearifan  Pemimpin ,  Jakarta,  14  Agustus  2008.  Salah  satu  tugas  dari  Negara  atau  pemerintah bukanlah berbisnis dan yang  melakukan usaha adalah para pebisnis. Untuk melakukan bisnis ini, negara  perlu membuat aturan sebagai panduan bagi para pebisnis dalam melakukan kegiatan usahanya.
19 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum , Bandung: Alumni, 1982, hlm. 15-16.  Setiap  aspek  hidup  mempunyai  kaedah-kaedahnya,  dan  dalam    masing-masing  golongan  dapat  pula diadakan  pembedaan  antara  2  macam  tata  kaedah,  yakni:  a.  Kaedah-kaedah  kepercayaan  untuk  mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (” devout  life ”); b. Kaedah-kaedah kesusilaan (‟ sittlichkeit atau moral etika/dalam arti sempit), yang tertuju pada kebaikan hidup peribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan ” geweten ”). Kaedah-kaedah sopan santun (” sitte ”) yang maksudnya adalah  untuk kesedapan hidup  bersama  (” pleasent  living  together ”);  d.  Kaedah-kaedah  hukum  yang  tertuju  kepada  kedamaian  hidup bersama (” peaceful living together ”).
pengontrolan  fungsi  manajemen,  di  mana  karyawan  dari  berbagai  jenjang  kedudukan  dapat ikut    serta  dalam  pengawasan  jalannya  perusahaan.  Penerapan  nilai-nilai  etika  dalam hubungan  ketenagakerjaan  perlu  dituangkan  dalam  suatu  pedoman  yang  jelas  sehingga  bila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas.

## 4. Tanggung Jawab Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  meliputi  tanggung  jawab perusahaan  secara  ekonomi  dan  tanggung  jawab  perusahaan  secara  hukum.  Antara  kedua tanggung  jawab  tersebut  tidak  selamanya  sejalan,  adakalanya  terjadi  konflik.    Namun keduanya mempunyai aspek sosial yang penting.
Dari segi ekonomis,  diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat.  Selain  itu  kegiatan-kegiatan  sosial  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dapat  membentuk  citra  ( image )  perusahaan.  Pembentukan  citra  ( image ) perusahaan  sangat  penting  dalam  kaitannya  dengan  pemasaran  produk  dari  perusahaan,  di samping juga penting untuk meraih kepercayaan dari para investor.
Implementasi  dari  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tidaklah  terlepas  dari  konsep good  corporate  governance (tata  kelola  perusahaan  yang  baik).  Penerapan  pengelolaan perusahaan secara benar dapat dilihat melalui implementasi Corporate Code of Conduct yang mengatur  mengenai  kebijaksanaan-kebijaksanaan  perusahaan  termasuk  masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.
Corporate Code of Conduct merupakan  pernyataan tertulis mengenai standar perilaku yang  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  manajemen  maupun  karyawan  perusahaan,  di  mana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan culture dari perusahaan.
Sebenarnya  penting  atau  tidaknya  tanggung  jawab  sosial  dan  moral  dalam  suatu perusahaan  ditentukan  oleh  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  perusahaan  itu  sendiri.  Apabila tanggung  jawab  sosial  dianggap  sebagai  nilai  yang  harus  dipegang  oleh  perusahaan,  maka tanggung  jawab  sosial  terpadu  dengan  tujuan  dan  misi  perusahaan,  yang  pada  akhirnya menjadi penentu  strategi dan struktur daripada perusahaan tersebut. Strategi perusahaan akan memberi  warna  pada  seluruh  aktivitas  perusahaan,  karena  berguna  untuk  menjalankan aktivitas  bisnis  perusahaan  sesuai  tujuan  dan  misi  perusahaan.  Salah  satu  bentuk  tanggung jawab sosial perusahaan secara hukum yaitu dengan selalu memantau dan mengontrol kinerja dari  strategi  yang  diterapkan  agar  mencegah  terjadinya  penyelewengan  dan  kecurangan. Pelaku  bisnis  tidak  hanya  dituntut  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  lapangan  usahanya, melainkan  mereka  juga  diminta  untuk  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  lingkungan sosialnya.  Perubahan  pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  memunculkan  kesadararan  baru tentang  pentingnya  melaksanakan  apa  yang  kita  kenal  sebagai Corporate  Social Responsibility (CSR) .  Pemahaman  itu  memberikan  pedoman  bahwa  korporasi  bukan  lagi sebagai  entitas  yang  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  saja  sehingga  ter-alienasi  atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas  usaha  yang  wajib  melakukan  adaptasi  kultural  dengan  lingkungan  sosialnya.  CSR
adalah  basis  teori  tentang  perlunya  sebuah  perusahaan  membangun  hubungan  harmonis dengan masyarakat tempatan. 20
Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Samuelson, perusahaan-perusahaan besar bukan saja  boleh  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial,  tetapi  jauh  lebih  baik  bila  mereka melakukannya.    Keith  Davis  mengatakan  bahwa  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan, perusahaan  mempunyai  kewajiban  untuk  menilai  sampai  sejauh  mana  keputusan  tersebut mempunyai  dampak  eksternal  terhadap  sistem  sosial  yang  ada,  sehingga  ia  menghasilkan manfaat sosial, di samping tentu saja manfaat ekonomis bagi perusahaan yang bersangkutan.
Menurut  teori  stakeholders  ( Stakeholders  Theory )  dari  Thomas  Donaldson,  yang menyatakan  bahwa  manajemen  suatu  perusahaan  harus  memperhatikan  kepentingan  para stakeholders ,  baik  yang  berasal  dari  grup  atau  individu  yang  dapat  mempengaruhi  atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perusahaan. 21
Selanjutnya  menurut Pensylvania  Stakeholder  Statute di  Amerika  Serikat,  Direktur dalam  menjalankan  tugas  mengurus  perseroan  diperbolehkan  mempertimbangkan  setiap tindakannya  terhadap  grup  yang  dapat  mempengaruhi  tindakan  tersebut,  termasuk shareholder ,  karyawan, supplier ,  pelanggan,  kreditor,  yang  melakukan  hubungan  dengan perseroan. 22 Oleh  karena  itu,menurut stakeholders  theory ,  tidak  ada  suatu  perseroan  dapat berdiri  sendiri  tanpa  dukungan  dari  pihak  luar  yang  dapat  menunjang  keberhasilan perusahaan,  seperti  langganan, supplier ,  kreditor,  anggota  masyarakat,  termasuk  karyawan perseroan. 23
Dengan  rumusan  yang  lain  Davids  and  Blomstrom  mendefinsikan  bahwa  tanggung jawab sosial perusahaan adalah as the obligation of the internal corporate decision makers to take  action  which  protects  and  improves the  welfare  of  society  as  a  whole  along with  their own  interest. 24 While  corporate  social  responsibility  does  not  negate  earning  profit,  it  does require  corporations  to  balance  the  benefits  to  gained  against  the  cost  of  achieving  those benefits.  Corporate  social  responsibility  means  that  a  corporation  should  be  held accountable  for  any  of  its  actions  that  affect  people,  their  communities,  and  their environment . 25

## 5. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Apabila  perusahaan  menjalankan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungannya  ada beberapa  manfaat  atau  keuntungan  yang  dapat  dipetik.  Adapun  argumentasinya  adalah sebagai  berikut: Pertama ,  kepentingan  jangka  panjang.    Bila  perusahaan  peka  terhadap kebutuhan  masyarakat,  dan  berupaya  untuk  memenuhinya  dalam  jangka  panjang,  ia  akan
20 Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan http://kadin- indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf diunduh tanggal 31 Maret 2015.
21 Misahardi  Wilamarta, Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka  Good  Corporate Governanc e, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 39-40
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Kevin Gibson, Business Ethics: People, Profits, and the Planet , New York: McGraw Hill, 2006, hlm. 454
25 James  E.  Post,  William  C.  Fredrick,  Anne  T.  Lawrence  dan  James  Weber, Business  and  Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8 th edition , New York: McGraw Hill, 1996, hlm. 37
menghasilkan  sebuah  masyarakat  yang  lebih  menguntungkan  bagi  perusahaan.  Sebuah masyarakat  yang  mempunyai  fasilitas  pendidikan  yang  baik,  akan  menghasilkan  lulusan- lulusan  yang    baik  untuk  direkrut  ke  dalam  perusahaan.  Sebuah  masyarakat  yang  makmur akan  berdaya  beli  lebih  tinggi.  Sebuah  masyarakat  yang  aman,    akan  membuat  perusahaan beroperasi lebih optimum.
Kedua , citra sosial ( image ).  Berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan yang lain. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandangan  masyarakat. Tenaga-tenaga yang  terbaik  dengan  bangga  akan    bekerja  bagi  perusahaan  yang  bersangkutan.  Dengan senang  hari,  masyarakat  akan  bersedia  menjadi  langganan  atau  rekanan. Ketiga , kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat memutuskan  bahwa ia tidak  membutuhkan  perusahaan  itu,  maka  perusahaan  itupun  tak  akan  dapat    hidup  apalagi berkembang.
Keempat , Menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa- apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan. Semakin tanggung jawab sosial terpenuhi semakin terjamin otonominya  perusahaan.  Sebaliknya  semakin  tanggung  jawab  sosial  dihindari,  semakin banyak  peraturan  yang  membatasi. Kelima ,  sumber-sumber  khusus.  Bisnis  dianggap mempunyai  sumber-sumber  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  lain. Misalnya, keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas, dan kemampuan  dana. Keenam ,  mencegah  lebih  baik  daripada  mengobati.  Bila  bisnis  enggan untuk itu memecahkan masalah-masalah sosial sekarang, maka masalah-masalah sosial yang tak  terpecahkan  itu  pada  suatu  ketika  akan  meledak  dalam  proporsi  yang  akan  merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan  menghasilkan  ledakan  sosial  yang  merugikan  semua  pihak,  termasuk  atau  khususnya dunia  bisnis.  Sungguh  amat  wajar,  bila  kekuatan  sosial  yang  besar  harus  dibarengi  oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar pula. 26

## 6. Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  Menurut  Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
26 Kesadaran baru manusia kini muncul bukan hanya melalui usaha-usaha valuasi maupun monetisasi lingkungan  tetapi  yang  lebih  drastis:  mengintegrasikan  ekonomi  ke  dalam  lingkungan.  Itulah  paradigma  baru, wacana  berpikir  baru  yang  melihat  lingkungan  bukan  sebagai  faktor  ekonomi,  tetapi  justeru  sebaliknya, ekonomi dalam wacana lingkungan hidup. Di kalangan  swasta, khususnya sektor bisnis dan industri, kesadaran untuk membangun dan menghormati etik lingkungan hidup  ini muncul dari berbagai gerakan. Sebagai contoh, kita mengenal konsep 4R ( Reduce, Reuses, Recycle, Recovery ). Ini merupakan usaha kalangan bisnis terutama kegiatan  industri    yang  berkaitan  langsung  dengan  pemakaian  sumber-sumber  alam  untuk  mengurangi, menggunakan  kembali,  mendaur  ulang,  dan  memulihkan  bahan-bahan  baku  mereka.  Lihat  Eka  Budianta, Eksekutif Bijak Lingkungan , Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan, tt., hlm. 5
dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas,  pada  dasarnya 27 setiap  Perseroan  Terbatas    sebagai wujud  kegiatan  manusia  dalam  bidang  usaha,  secara  moral  mempunyai  komitmen  untuk bertanggung  jawab  atas  tetap  terciptanya  hubungan  Perseroan  yang  serasi  dan  seimbang dengan  lingkungan  dan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  nilai,  norma,  dan  budaya masyarakat tersebut.
Lebih  lanjut  diatur  bahwa  Perseroan  Terbatas  yang  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah setiap Perseroan Terbatas yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam berdasarkan  undang-undang. 28 Kewajiban  dilaksanakan  baik  di  dalam  maupun  di  luar lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  bertujuan mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  komunitas  setempat  dan  masyarakat  pada  umumnya maupun  Perseroan  itu  sendiri  dalam  rangka  terjalinnya  hubungan  Perseroan  yang  serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 29
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dilaksanakan  oleh  Direksi  berdasarkan rencana  kerja  tahunan  Perseroan  Terbatas  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.  Rencana kerja tahunan Perseroan Terbatas memuat rencana kegiatan  dan  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dengan  tetap  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran.  Pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dimuat  dalam  laporan  tahunan  Perseroan  Terbatas    dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya  alam  berdasarkan  undang-undang  yang  tidak  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Perseroan Terbatas yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
Pengaturan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  Perseroan  Terbatas  dimaksudkan untuk: 1) meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab
27 Pada dasarnya menurut logika, ruang lingkup berlakunya adalah tidak bersifat universal, akan tetapi adalah  bersifat particular .  Pada  dasarnya  tidak  berlaku  untuk  semua,  tidak  berlaku  untuk  setiap,  seluruh. Keberlakuan dari term pada umumnya adalah merujuk pada hal-hal yang bersifat particular . 28 Yang  dimaksud  dengan  “Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan  usahanya  berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam  termasuk  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Yang  dimaksud  dengan  “berdasarkan  Undang-Undang”  adalah  undang-undang  beserta peraturan  pelaksanaan  undang-undang  mengenai  sumber  daya  alam  atau  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya alam, serta etika  menjalankan perusahaan, antara  lain:  peraturan perundang-undangan di  bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral  dan  batu  bara,  ketenagalistrikan,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  larangan  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.
29 Perusahaan-perusahaan  tidak  hanya  memikirkan  pengembangan  bisnis  saja  tetapi  juga  membantu meningkatkan  perekonomian  dan  kehidupan  masyarakat  sekitar  mereka  beroperasi.    Kegiatan Corporate  and Social  Responsibility harus  dilakukan  oleh  perusahaan    untuk  membentuk  kesan  yang  baik.  Selain mengembangkan  bisnis  dan  mencari  keuntungan  secara  komersial,    perusahaan  juga  perlu  ramah  dan  peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Harian Seputar Indonesia , 27 Desember 2012.
sosial  dan  lingkungan  di  Indonesia,  2)  memenuhi  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan 3) menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoan Terbatas yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun 2012 diatur mengenai:
1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2) Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dilakukan  di  dalam  ataupun  di luar lingkungan Perseroan Terbatas.
3) Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  kerja tahunan  yang  memuat  rencana  kegiatan  dan  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk pelaksanaannya.
4) Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  disusun  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5) Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  wajib  dimuat  dalam  laporan tahunan Perseroan Terbatas untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7) Perseroan Terbatas yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun    2012,  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  menjadi  kewajiban  bagi  Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan  undang-undang.  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  yang  tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30
30 Undang-Undang  No. 4  Tahun  2009  mengatur perihal sanksi  administratif dan  sanksi pidana. Dalam Pasal 151   ayat (2) adapun  sanksi  administratif  dapat berupa:  a) peringatan tertulis,  b)  penghentian  sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c)  pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Sedangkan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  158  yaitu  setiap  orang  yang  melakukan  usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  banyak    Rp.10.000.000.000,00  (Sepuluh  Miliar  Rupiah).  Selanjutnya  dalam  Pasal  159 dijelaskan  bahwa  pemegang  IUP,  IPR,  atau  IUPK  yang  dengan  sengaja  menyampaikan  laporan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105  ayat  (4), Pasal 110, atau Pasal 111  ayat  (1)  dengan  tidak  benar  atau  menyampaikan  keterangan  palsu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda    paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Selanjutnya Pasal 168 ayat (2) menentukan bahwa  selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:  a) pencabutan izin usaha; dan/atau  b) pencabutan status badan hukum. Sedangkan kepada pelaku usaha    tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan  berupa:  a)  perampasan  barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau  ;  c)kewajiban  membayar  biaya  yang  timbul  akibat  tindak  pidana.  Ketentuan  Pasal  165    menyatakan pula bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Steiner.  Ada  3  (tiga)  alasan  penting  mengapa pebisnis  mau  merespons  dan  mengembangkan  isu Corporate  Social  Responsibility (CSR) dengan  usahanya. 31 Pertama ,  perusahaan  adalah  mahkluk  masyarakat  dan  oleh  karenanya harus  merespons  permintaan  masyarakat  ketika  harapan  masyarakat  terhadap  fungsi perusahaan  berubah,  maka  perusahaan  juga  harus  melakukan    hal  yang  sama. Kedua , kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri.  Hal  ini  disebabkan  karena  arena  bisnis  dan  masyarakat  memiliki  hubungan  yang saling  menguntungkan  (simbiotik).  Dalam  jangka  panjang  kelangsungan  hidup  perusahaan tergantung  pada  upaya  untuk  bertanggung  jawab    terhadap  masyarakat  sebagai  bagian  dari aktivitas  bisnisnya.  Sebaliknya,  kesejahteraan  masyarakat  tergantung  pula  terhadap keuntungan  yang  dihasilkan  dan  tanggung  jawab    bisnis  perusahaan. Ketiga ,  kegiatan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  atau menghindari  kritik  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  akan  sampai  pada  upaya  mempengaruhi peraturan  pemerintah.  Jika  sebuah  perusahaan  menghindari    peraturan  pemerintah  dengan cara  merespons  suatu  tuntutan  sosial,  sama  halnya  dengan  mengurangi  biaya  perusahaan, karena  diyakini  bahwa  adanya  peraturan-peraturan  pemerintah  secara  umum  akan membuat biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas perusahan dalam beroperasi.
Bila  tiga  alasan  penting    keberadaan  CSR  telah  tercapai,  maka  konflik  yang  sering muncul  antara:  “pemerintah  –  masyarakat  –  perusahaan”  akan  dapat  dieliminir,  di  mana konflik tersebut seringkali merugikan tidak hanya masyarakat, tetapi merugikan semua pihak (pemerintah,  masyarakat,  dan  perusahaan),  bahkan  untuk  kasus-kasus  tertentu,  perusahaan “terpaksa” harus menghentikan operasional perusahaannya. 32

## C. SIMPULAN
Perusahaan sebagai sebuah lembaga profit oriented memiliki sebuah tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  terhadap  masyarakat  sekitar.  Dalam  uraian  mengenai  pandangan organisasional  dan  pandangan  moralis,  dapat  disimpulkan  bahwa  sekalipun  perusahaan bukanlah sebuah „pribadi‟ namun digerakkan oleh pribadi-pribadi. Dalam hal ini orang-orang yang  berada  dalam  perusahaan  tersebut  dengan  fungsi  masing-masing.  Setiap  pribadi  inilah yang memiliki kesempatan untuk membuat putusan yang berdimensi etis/moral. Dalam setiap putusan yang diambil tersebut tidaklah bisa bebas dari penilaian moral.
Tanggung  jawab  internal  dan  eksternal  sebuah  perusahaan  juga  menjadi  tanggung jawab  moral  perusahaan  tersebut.  Bagaimana  sebuah  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab internal  dengan  menciptakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dari  dalam dengan  membina  hubungan  kerja  yang  baik  di  berbagai  tingkatan  kedudukan  yang  ada  di perusahaan  misalnya  memperhatikan  kesejahteraan  karyawan  dan  para  buruh.  Maupun menciptakan  budaya  keterbukaan  (transparansi)  di  antara  para  karyawan  dan  manajemen
31 Badaruddin, Implementasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Terhadap  Masyarakat  Melalui Masyarakat  Melaui Pemafaatan  Modal  Sosial  Altenratif  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Indonesia , Pidato  Pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Tetap  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan      Ilmu  Politik,  Universitas Sumatera Utara, 12 April 2008, hal. 4.
32 Ibid .
perusahaan,  baik  terhadap  berbagai  informasi  mengenai  peraturan  perusahaan,  misalnya insentif,  tunjangan-tunjangan maupun informasi lain  yang  berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi.
Dalam  tanggung  jawab  ekonomi,  seringkali  keberadaan  perusahaan  diharapkan sebagai  pencipta  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  sosial  yang dilakukan  perusahaan  bila  dilihat  dari  segi  ekonomis  memang  tidak  menguntungkan,  akan tetapi  tindakan  tersebut  dapat  membentuk  citra  ( image )  perusahaan  yang  berkaitan  dengan pemasaran  produk  dan  meraih  kepercayaan  investor.  Konflik  antara  kedua  tanggung  jawab tersebut tetap harus menghasilkan keputusan  yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Perusahaan  memang  dibentuk  untuk  mendapatkan  keuntungan,  tetapi  keuntungan  tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis. Implementasi ini tidak lepas dari konsep good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) di dalam  perusahaan  itu  sendiri.  Sebuah  perusahaan  sudah  sepantasnya  merespon  dan mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  karena  sebagai  mahkluk  masyarakat  perusahaan sudah  sepantasnya  merespons  permintaan  masyarakat  ketika  harapan  masyarakat  terhadap fungsi  perusahaan  berubah.  Bila  keberadaan  CSR  telah  tercapai,  maka  konflik  yang  sering muncul antara ”pemerintah – masyarakat – perusahaan” akan dapat dieliminir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Badaruddin, Implementasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Terhadap  Masyarakat Melalui  Masyarakat  Melalui Pemafaatan  Modal  Sosial  Altenratif  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  di  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  tetap Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan   Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
Baker, Mallen, “Corporate social responsibility-What does it mean?” http://www.mallenbaker.net /csr/definition.php  diunduh 2 April 2015.
Budianta,  Eka.  tt. Eksekutif  Bijak  Lingkungan ,  Jakarta:  Puspa  Swara  dan  Dana  Mitra Lingkungan.
Daniri,  Mas  Achmad,  “Standarisasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan”  http://kadin- indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf diunduh tanggal 31 Maret 2015.
Darmaputra, Eka. 2000. Etika Sederhana Untuk Semua: Binis, Ekonomi dan Penatalayanan , Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Gibson, Kevin. 2006. Business Ethics: People, Profits, and the Planet , New York: McGraw Hill.
Harian Seputar Indonesia , 27 Desember 2012.
Nadapdap,  Binoto.  2014. Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40 Tahun 2007 , Jakarta: Aksara.
Nasution, Bismar. 2001. Keterbukaan Dalam Pasar Modal , Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Post, James E. dkk. 1996. Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8 th edition , New York: McGraw Hill, 1996.
Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soekanto,  Soerjono.  1982. Perihal  Kaedah  Hukum ,  Bandung: Alumni.
R. Ernawan,  Erni. 2007. Business Ethics, Bandung: Alfabeta.
Rajagukguk,  Erman  dan  Khairandy, Ridwan  (editor).  2001. Hukum  Dan  Lingkungan  Hidup Di  Indonesia (75  Tahun  Prof.  Dr.  Koesnadi  Hardjasoemantri,  SH.,  ML ),  Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rajagukguk,  Erman.  1997. Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada  Era  Globalisasi: Implikasinya  Bagi  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  diucapkan pada  upacara  penerimaan  jabatan  Guru  Besar  dalam  ilmu  hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4, Januari 1997.
Rasjidi,  Lili,  dan  Putra,  I.B.  Wyasa.  1993. Hukum  sebagai  Suatu  Sistem, Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Rinakit,  Sukardi.  2008. Tuhan  Tidak  Tidur  (Gusti  Ora  Sare):  Esai  Kearifan  Pemimpin , Jakarta, 14 Agustus 2008.
Riyadi, Eddie Sius. 2008. “Landasan Teoretis bagi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Pemegang  Saham ( Shareholder ) ke Pemangku  Kepentingan ( Stakeholder )”, Majalah Dignitas , Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  (ELSAM).
Wilamarta,  Misahardi.  2002. Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka  Good Corporate Governanc e, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Wordworth,  Wilian.  2008. Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Praktek  di Indonesia, Jakarta: Elex Media Komputindo.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Baru
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan