Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ( Outsourcing )
Legal Aspect Of Partial Duty Transfer From One Company To Another (Outsourcing)

## M. FAUZI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092

## ABSTRACT
One  of  entrepreneur’s  efforts  to  make  efficiency  in  their  company  management  is applying  an outsourcing that  is  giving  one  or  several  divisions  of  their  company  to  another company. However, realizations of this method obtain criticisms. Because implementation of out sourcing  avowed  give  more  harm  for  employees. Outsourcing is  an  old  system  that  applying  in Indonesian matters pertaining to labor fields. However only now arranged in article 64, 65 and 66 UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  and  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  No.Kep.101/Men/VI/2004  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Perijinan  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekerja/Buruh.  The  slight  of  rule  in  a  code,  which  regulate outsourcing ,  cause  many  unfinished  problem.  The  problem  in  labor  relations,  still  not  clear  the criteria  of  supporting  field  in  the  some  company  and  other  problems  in  a  row  with  prosperity  of company management system, require regulation to secure employee rights.
Keywords: outsourcing , hubungan kerja ( relation ), perjanjian pemborongan, perusahaan penyedia jasa  ( company of service), pekerja/buruh ( labor ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Persaingan dunia usaha yang semakin ketat  menuntut  para  pengusaha  melakukan banyak perubahan dalam pengelolaan perusahaannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  agar  pengelolaan  perusahaan  dapat menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  sehingga dapat lebih kompetitif  dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat.
Salah  satu  upaya  yang  ditempuh  oleh pengusaha  dalam  rangka  melakukan  efisiensi dalam pengelolaan usahanya adalah outsourcing disebut  juga  sub-kontrak  yaitu memborongkan  satu  bagian  atau  beberapa bagian  kegiatan  perusahaan  yang  tadinya dikelola  sendiri  kepada  perusahaan  lain  yang
kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.
Praktek outsourcing yang berjalan saat ini  banyak  mendapat  kritik,  sebab  praktek outsourcing selama  ini  diakui  lebih  banyak merugikan  pekerja/buruh,  karena  hubungan kerja  yang  terjadi  selalu  dalam  bentuk hubungan  kerja  tidak  tetap/kontrak  (PKWT), upah  lebih  rendah,  minimnya  jaminan  sosial, tidak  adanya job  security serta  tidak  adanya jaminan  pengembangan  karir  dan  lain-lain, sehingga  memang  benar  kalau  dalam  keadaan seperti  itu  dikatakan  praktek outsourcing akan menyengsarakan  pekerja/buruh  dan  membuat semakin  tidak  jelasnya  hubungan  industrial. Kondisi ini mungkin sulit dihindari, sebab motif awal  pelaksanaan outsourcing memang  dalam rangka menekan biaya produksi.
B. Perumusan Masalah
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Praktek outsourcing merupakan praktek  lama  dalam  dunia  ketenagakerjaan Indonesia.  Namun  baru  diatur  dalam  pasal  64 sampai dengan pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 serta  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata  Cara  Perijinan  Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja/Buruh.  Dan  tidak  dapat  dipungkiri belum  semua  persoalan  yang  timbul  dalam outsourcing dapat  dipecahkan.  Dalam  tulisan ini  penulis  mencoba  menganalisa  peraturan yang  berkaitan  dengan outsourcing ,  model outsourcing ,  hubungan  kerja  yang  terjadi dalam outsourcing ,dan  persoalan-persoalan disekitar outsourcing .

## PEMBAHASAN
A. .Outsourcing
Pengertian outsourcing terdapat dalam  Pasal  1601  b  KUH  Perdata  yang mengatur  perjanjian-perjanjian  pemborongan pekerjaan  yaitu  suatu  perjanjian  dimana  pihak yang  ke  satu,  pemborong,  mengikatkan  diri untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak  yang  lain,  yang  memborongkan  dengan menerima bayaran tertentu.
Dalam  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  tidak  secara  eksplisit menyebutkan istilah outsourcing , dalam undang-undang  ini  menggunakan  pengertian penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain sebagai  istilah  lain outsourcing (sub-kontrak).
Praktek
outsourcing dimaksud  dalam  UU  ini  dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
1. Pemborongan pekerjaan; dan
2. Penyediaan jasa pekerja/buruh.

## 1. Pemborongan Pekerjaan
Subekti
menyebutkan bahwa perjanjian  pemborongan  pekerjaan  adalah suatu  perjanjian  antara  seorang  (pihak  yang memborongkan  pekerjaan)  dengan  seorang lain  (pihak  yang  memborong  pekerjaan), dimana  pihak  pertama  menghendaki  suatu
hasil  pekerjaan  yang  disanggupi  oleh  pihak lawan,  atas  pembayaran  sutau  jumlah  uang sebagai harga pemborongan. Bagaimana caranya  pemborong  mengerjakannya  tidaklah penting  bagi  pihak  pertama  tersebut,  karena yang  dikehendaki  adalah  hasilnya,  yang  akan diserahkan  kepadanya  dalam  keadaan  baik, dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Subekti,1995:58).
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilaksanakan  melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan  ini  harus  dibuat  secara  tertulis. Perusahaan pemborong pekerjaan yang membuat  perjanjian  pemborongan  pekerjaan dengan perusahaan yang memborongkan
pekerjaan, harus berbentuk badan hukum. Selain  itu  tidak  semua  jenis  pekerjaan dapat diserahkan melalui perjanjian
pemborongan  pekerjaan  ini.  Pekerjaan  yang diserahkan  kepada  perusahaan  lain  (perusahaan pemborong pekerjaan) tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama;
b. Dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. Tidak  menghambat  proses  produksi  secara langsung.

## 2. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
Dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004  Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Perijinan  Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja/Buruh  disebutkan  bahwa  perusahaan penyedia  jasa  adalah  perusahaan  berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan  di  perusahaan  pemberi  pekerjaan (pengguna  jasa).  Perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  wajib  memiliki  ijin  operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/ buruh.  Selain  itu  perusahaan  penyedia  jasa
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
pekerja/buruh  harus  memenuhi  syarat  sebagai berikut :
a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh  dan  perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh;
b. Perjanjian  kerja  yang  berlaku  dalam hubungan kerja tersebut adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  UU  No.13 2003;
c. Perlindungan  upah  dan  kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh; dan
d. Perjanjian  antara  perusahaan  pengguna jasa  pekerja/buruh  dan  perusahaan  lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis sesuai UU No.13 2003.
Dalam  hal  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  memperoleh  pekerjaan  dari perusahaan  pemberi  pekerjaan  kedua  belah pihak  wajib  membuat  perjanjian  tertulis  yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa;
b. Penegasan  bahwa  dalam  melaksanakan pekerjaan  hubungan  kerja  yang  terjadi adalah  antara  perusahaan  penyedia  jasa dengan  pekerja/buruh  yang  dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan  upah  dan  kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul manjadi tanggung jawab perusahaan -penyedia jasa pekerja/buruh;
c. Penegasan  bahwa  perusahaan  penyedia jasa/buruh bersedia menerima pekerja/buruh  di  perusahaan  penyedia jasa  pekerja/buruh  sebelumnya  untuk jenis-jenis  pekerjaan  yang  terus  menerus ada  di  perusahaan  pemberi  kerja  dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
d. Perjanjian tersebut harus didaftarkan pada instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang  ketenagakerjaan  kabupaten/kota
tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan.
Hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia mengenal mekanisme lain yang dapat dijadikan jalan  keluar  bagi  kebutuhan  tenaga  kerja  pada perusahaan  pemberi  kerja.  Mekanisme  tersebut adalah penempatan tenaga kerja, yang dilakukan  oleh  pelaksana  penempatan  tenaga kerja  (labor  supplier),  baik  itu  instansi pemerintah maupun lembaga swasta.
Penempatan tenaga  kerja ini diatur dalam pasal
31 sampai 38 UU No.13 tahun 2003. Perbedaan penyediaan jasa
pekerja/buruh  dengan  penempatan  tenaga  kerja dengan  adalah  terletak  pada  hubungan  kerja yang  terjadi.  Pada  penempatan  tenaga  kerja sepenuhnya hubungan kerja yang terjadi adalah antara  pekerja/buruh  dengan  pemberi  kerja. Sedangkan dalam Outsourcing (baik pemborongan  pekerjaan  atau  penyediaan  jasa pekerja/buruh)  hubungan  kerja  yang  terjadi tetap  antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh walaupun pekerja/buruh  bekerja  di  perusahaan  pemberi kerja (pengguna jasa).

## B. Hubungan Kerja
Hubungan  kerja  adalah  hubungan antara  pekerja  dengan  pengusaha  berdasarkan perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah, dan perintah (pasal 1 point 15 UU No. 13 tahun 2003)
Ada  tiga  pihak  yang  terkait  dalam skema outsourcing ini,  Perusahaan  Pemberi Kerja (Perusahaan Pengguna Jasa
Pekerja/Buruh),  Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja/Buruh  atau  Perusahaan  Pemborong Pekerjaan dan Pekerja/Buruh.
Hubungan  kerja  yang  terbentuk  dalam penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan(outsourcing) berdasarkan UU  No.  13  tahun  2003 , baik  itu  melalui pemborongan  kerja  maupun  penyediaan  jasa pekerja/buruh adalah tetap berdasarkan perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Hubungan kerja tersebut dapat didasarkan  atas  perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu  atau  perjanjian  kerja  waktu  tertentu apabila  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  UU  No.13  tahun 2003.
Pasal  59  UU  No.13  tahun  2003 menyebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  untuk waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
1. Pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau  yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya  dalam  waktu  yang  tidak terlalu  lama  dan  paling  lama  3  (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan  yang  masih  dalam  percobaan atau penjajakan.
Pekerja/buruh tidak mempunyai hubungan  kerja  dengan  perusahaan  pemberi pekerjaan  (pengguna  jasa).  Pekerja/buruh hanya  mempunyai  hubungan  kerja  dengan Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekerja/Buruh. Perusahaan pemberi pekerjaan hanya mempunyai  perikatan  dengan  perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  penyediaan  jasa  pekerja/buruh,  atau dengan  perusahaan  pemborong  pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan.
Karena  hubungan  kerja  yang  timbul dalam  kerangka  kerja outsourcing adalah antara Pekerja/buruh dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, maka peraturan perusahaan  yang  dipakai  adalah  peraturan perusahaan  yang  dikeluarkan  oleh  Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bukannya peraturan perusahaan dari Perusahaan Pemberi Kerja

## C. Perlindungan Kerja
Pasal  66  UU  No.  13  tahun  2003 memberikan  sebuah  ketentuan  umum  dalam
penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain  ( outsourcing )  ini. Bahwa Pekerja/buruh yang berasal dari perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  tidak boleh  digunakan  oleh  pemberi  kerja  untuk melaksanakan  kegiatan  pokok  atau  kegiatan yang  berhubungan  langsung  dengan  proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan  proses  produksi.  Kegiatan  di  maksud antara  lain:  usaha  pelayanan  kebersihan ( cleaning  service ),  usaha  penyedia  makanan bagi  pekerja/buruh  ( catering ),  usaha  tenaga pengaman/satuan pengamanan ( security ),  usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan  serta  usaha  penyedia  angkutan pekerja/buruh.
Perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat kerja  bagi  pekerja/buruh  pada  perusahaan pemborong  atau  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh sekurang-kurangnya sama dengan  perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat kerja  pada  perusahaan  pemberi  pekerjaan  atau sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Segala  perlindungan  terhadap  upah dan  kesejahteraan  bagi  pekerja/buruh  menjadi tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  atau  perusahaan  pemborong pekerjaan.  Begitu  juga  dengan  syarat-syarat kerja,  serta  perselisihan  hubungan  industrial yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  atau perusahaan pemborong pekerjaan.
Dalam  hal  ketentuan  mengenai  syarat- syarat  pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  dalam pemborongan  pekerjaan  serta  syarat  bentuk badan hukum bagi perusahaan pemborong tidak terpenuhi,  maka  demi  hukum  status  hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan
Begitu  juga  jika  ketentuan  mengenai penempatan  pekerja/buruh,  hubungan  kerja, perjanjian  kerja,  perjanjian  antara  perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia jasa, bentuk usaha  serta  perizinan  tidak  terpenuhi,  maka demi  hukum  status  hubungan  kerja  antara
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
pekerja/buruh  dan  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  beralih  menjadi  hubungan  kerja antara  pekerja/buruh  dan  perusahaan  pemberi pekerjaan.

## D.  Permasalahan  Lain  Dalam  Pelaksanaan Outsourcing
Harus diakui bahwa peraturan perundang-undangan yang ada telah diupayakan  untuk  memberikan  kepastian hukum  dalam  hubungan  kerja outsourcing . Namun  tetap  ada  permasalahan  yang  timbul. Salah  satunya  ketentuan  tentang  perusahaan pemberi  kerja  (pengguna  jasa)  sebagai  salah satu pihak dalam out sourcing tidak ditentukan harus  berbentuk  badan  hukum.  Padahal pekerja/buruh  dalam outsourcing bekerja  di perusahaan  pemberi  kerja.  Jika  terjadi  suatu pelanggaran  ketentuan  ketenagakerjaan  di tempat  kerja  akan  sulit  untuk  meminta tanggung jawab perusahaan tersebut.
Selain itu Pasal 65 ayat(1) point b UU No.  13  tahun  2003  mengenai  syarat-syarat pekerjaan yang  dapat  di  serahkan  ke perusahaan lain dalam pemborongan menyebutkan  bahwa  pekerjaan  dilakukan dengan  perintah  langsung  atau  tidak  langsung dari  pemberi  pekerjaan.  Begitu  juga  dalam penyediaan  jasa  pekerja/buruh,  pekerja/buruh bekerja di bawah perintah perusahaan pemberi kerja.  Kondisi  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan salah  satu  unsur  hubungan  kerja  yaitu  unsur perintah.  Bahwa  pekerja/buruh  bekerja  di bawah  perintah  pengusaha/majikan  (dalam hubungan  kerja).  Sehingga  dapat  dikatakan pola hubungan kerja dalam skema outsourcing ini  tidak  memenuhi  unsur-unsur  sebuah hubungan kerja. Lebih lanjut  kondisi  ini dapat mengakibatkan  eksploitasi  terhadap  tenaga pekerja/buruh  ditempat  kerja  tanpa  upah  yang sesuai.
Ketentuan Pekerja/buruh yang berasal dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh tidak  boleh  digunakan  oleh  pemberi  kerja untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok  kecuali
untuk  kegiatan  jasa  penunjang  juga  masih terdapat ketidakjelasan. Pada keadaan atau jenis perusahaan tertentu
tidak
mudah mendefinisikan/menentukan  jenis  pekerjaan yang  dikatagorikan  pekerjaan  penunjang.  Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan  adakalanya  juga  dilatarbelakangi  oleh kepentingan  yang  diwakili  untuk  memperoleh keuntungan  dari  kondisi  tersebut.  Di  samping itu  bentuk-bentuk  pengelolaan  usaha  yang sangat  bervariasi  dengan  masuknya  perusahaan multi nasional yang membawa bentuk baru pola usahanya,  menambah  semakin  kompleksnya kerancuan tersebut.
Adanya kewajiban perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh  untuk  menerima pekerja/buruh  di  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  sebelumnya  untuk  jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi  kerja,  selain  dapat  menimbulkan masalah pada proses perpindahan pekerja/buruh tersebut,  definisi  pekerjaan  yang  terus  menerus ada  di  perusahaan  pemberi  kerja  dalam ketentuan  tersebut  juga  dapat  menimbulkan persoalan khususnya berkaitan dengan ketentuan  pekerjaan  tertentu  yang  hanya  dapat dibuat  untuk  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu.
Jika diperhatikan lebih lanjut pekerjaan yang ada pada perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah tergantung/didasarkan pada  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau perjanjian  penyediaan  jasa  pekerja/buruh,  yang bersifat  tidak  tetap  atau  hanya  untuk  jangka waktu  tertentu.  Maka  jenis  pekerjaan  pada perusahaan  tersebut  (perusahaan  pemborong pekerjaan  atau  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh)  adalah  pekerjaan  yang  bersifat sementara.  Sehingga  tidak  mengherankan    jika perjanjian  kerja  yang  ada  pada  kedua  jenis perusahaan  tersebut  umumnya  dalam  bentuk perjanjian kerja waktu tertentu.

## PENUTUP
Praktek outsourcing dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
1. Pemborongan pekerjaan; dan
2. Penyediaan jasa pekerja/buruh.
Pekerja/buruh hanya mempunyai hubungan  kerja  Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja/Buruh  dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  atau  dengan  skema  perjanjian  kerja waktu  tidak  tertentu.  Perlindungan  upah  dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan  yang  timbul  manjadi  tanggung jawab perusahaan -enyedia jasa pekerja/buruh.
Ketentuan mengenai outsourcing dalam  UU  No.13  tahun  2003  dan  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Perijinan Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekerja/Buruh belum  dapat  menjawab  semua  permasalahan outsourcing yang  begitu  kompleks  seiring semakin berkembang dan bervariasinya sistem pengelolaan perusahaan. Sehingga perlu pengaturannya  dalam  peraturan  perundang- undangan secara lebih lengkap dan komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.
Kepastian hukum dalam
ketenagakerjaan  khususnya  hubungan  hukum antara  para  pihak  dalam  hubungan  kerja  tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap  pekerja/buruh  baik  menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya, tapi juga akan berpengaruh dalam perkembangan kemajuan  dunia  usaha,  iklim  investasi,  serta pembangunan pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Asikin,  Zainal  Dkk ,    2004,  Dasar-Dasar
Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Husni, Lalu , 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, PT.  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta Khakim,  Abdul ,  2001,  Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda
Soepomo,  Imam ,  2003,  Pengantar  Hukum
Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
Subekti,  R. ,  1995,  Aneka  Perjanjian,  Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung
Tambusai, Muzni , 2006, Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau  Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial,
http://www.nakertrans.go.id

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNo.Kep.101/Men/VI/ 2004  Tahun  2004  tentang  Tata Cara Perijinan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh