ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021

## HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK: Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo
Jurisman Kadji 1*
Mohammad Ihsan Husnan
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, jurisman@iaingorontalo.ac.id
Abstract :  The  appearance  of  women  as  legislative  candidates  in  the  arena  of  power  is  an interesting  thing.  In  the  implementation  of  simultaneous  elections  in  2019.  Although  there  is  an increase in the representation of women candidates. But in fact the 30 percent quota in parliament is difficult to fulfill. One of the problems is the bargaining position of female legislative candidates in  legislative  elections  which  is  still  unequal  compared  to  male  legislative  candidates.  The hegemony of men over women does not occur in the private sphere but also in the public sphere. Therefore, the purpose of this study seeks to describe the problem of women's representation in the practice of political representation that occurs in the public sphere, especially at the local political level. In this research, the researcher uses a qualitative method. Meanwhile, data collection is done through data triangulation. The results of existing research show that the problem does not come by itself, but there are internal and external factors in political parties that still place women in a subordinate  position  to  men.  Internal  party  factors,  resource  capacity,  and  the  influence  of patriarchal  culture  are  the  dominant  factors  that  hinder  the  representation  of  women  in  the  2019 legislative candidate recruitment process. This happens because political parties are the arena and space for structuralism that is very patriarchal and pragmatic so that hegemonic masculinity in this political representation practice is still well maintained.
Keywords: Hegemony, Politics, Representation, Women
Abstrak: Tampilnya perempuan sebagai calon legislatif dalam arena kekuasaan  menjadi hal  yang menarik.  Meski  terjadi  peningkatan  representasi  caleg  perempuan  dalam  praktiknya.  Namun, faktanya  kuota  30  persen  di  parlemen  sulit  terpenuhi.  Salah  satu  permasalahannya  adalah  posisi tawar  dari  caleg  perempuan  dalam  pemilu  legislatif  yang  masih  timpang  dibandingkan  calon legislatif laki-laki. Hegemoni laki-laki atas perempuan bukan terjadi di ruang privat namun juga di ruang publik. Oleh karena itu,, tujuan penelitian ini berupaya menguraikan problem keterwakilan perempuan  dalam  praktik  politik  representasi  yang  terjadi  di  ranah  publik  khususnya  pada  aras politik  lokal.  Dalam  riset  ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif.  Sementara  untuk pengumpulan data dilakukan melalui Triangulasi data. Hasil riset yang ada menunjukkan problem bukan datang dengan sendiri, melainkan ada faktor internal dan eksternal dalam partai politik yang masih  menempatkan  perempuan  dalam  posisi  subordinat  dari  laki-laki.  Faktor  Internal  partai, kapasitas sumber daya, dan pengaruh budaya patriarki menjadi faktor dominan yang menghambat representasi perempuan dalam proses rekrutmen calon legislatif 2019. Hal ini terjadi karena Partai politik  menjadi  arena  dan  ruang  strukturalisme  yang  sangat  patriarki  dan  pragmatis  sehingga hegemoni maskulinitas dalam praktik politik representasi ini masih mapan dipertahankan.
Kata Kunci: Hegemoni, Politik, Representasi, Perempuan

## PENDAHULUAN
Tampilnya  perempuan  sebagai  calon  legislatif  dalam  arena  kekuasaan menjadi  hal  yang  menarik.  Beberapa  hasil  riset  menjelaskan  begitu  panjang  dan sulitnya  perempuan  tampil  dan  diterima  dalam  ruang  ini.  Kaum  perempuan dianggap  makhluk  yang  inferior  jauh  di  bawah  laki-laki.  Latar  belakang  historis menjelaskan  sejak  zaman  yunani,  romawi  perempuan  bahkan  dianggap  sebagai sumber  dari  segala  keburukan  dan  kejahatan.  Hal  ini  kemudian  memicu pemberontakan  kaum  perempuan  yang  menuntut  hak  dan  kesetaraannya  akibat dari  penindasan  yang  dialami  selama  berabad-abad  lamanya.  Gerakan  politik perempuan ini kemudian menandai lahirnya konsep kesetaraan gender. 1
Representasi  perempuan  dalam  politik  memiliki  relevansi  dengan  isu keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Dalam  praktik  sosial,  kesetaraan  Gender  sering kali dimaknai sebatas pelibatan perempuan dan laki-laki. Di mana laki-laki secara sosial  dikonstruksikan  masyarakat  lebih  unggul  dari  perempuan.  Sementara perempuan  dianggap  selalu  menempati  posisi  subordinat  dari  laki-laki.  Peran perempuan  menjadi  urusan  terakhir  dalam  ruang  publik.  Peran  publik  yang menyangkut  kekuasaan,  dan  pengaruh  menjadi  wilayah  yang  diidentikan  dengan maskulinitas  laki-laki  sementara  peran  domestik  diserahkan  kepada  perempuan. Konstruksi  ini  kemudian  mengakibatkan  ketimpangan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  kemudian  memicu  timbulnya  ketidakadilan  gender  yang merugikan kaum perempuan. 2
Isu  kesetaraan  Gender  tidak  pernah  lepas  dari  perhatian  publik.  Tidak terkecuali  dalam  diskursus  politik  nasional  dan  juga  politik  lokal.  Wacana  ini masih  menarik  dan  terus  diperjuangkan  baik  di  tingkat  eksekutif  maupun legislatif.  Salah  satu  permasalahan  yang  serius  dan  mendapatkan  perhatian  yang cukup  besar  adalah  tentang  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dan
1 Wery  Gusmansyah,  ―Dinamika  Kesetaraan  Gender  Dalam  Kehidupan  Politik  Di Indonesia,‖ Hawa (2019).
2 D  Sumiyatiningsih,  ―Pergeseran  Peran  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Kajian Feminis,‖ WASKITA,Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat 4,  no.  2  (2013):  139–154, http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4864.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
pemerintahan.  Beberapa  terobosan  kebijakan  perspektif  gender  terus  diupayakan guna  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  kesetaraan gender.  Salah  satunya  melalui affirmative  action bagi  perempuan,  yakni  sebuah kebijakan  yang  pada  intinya  menekankan  keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya menempati 30 persen di parlemen. 3
Kebijakan  ini  dimaksudkan  guna  mendorong  peningkatan  partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik. Utamanya dalam pemilu legislatif. Meski hal  ini  bukanlah  sebuah  proses  yang  mudah  dilakukan.    Kehadiran  perempuan dalam  kontestasi  elektoral  tentunya  menjadi  harapan  baru  dan  penting mendapatkan  perhatian  publik.  Hal  ini  didukung  dengan  tren  peningkatan  caleg perempuan  pada  pemilu  serentak  tahun  2019  dibandingkan  tahun  2014.  Data komisi  pemilihan  Umum  (KPU)  menunjukkan.  Jumlah  caleg  perempuan  pada pemilu  2019  ini  mencapai  3.194.  Angka  ini  lebih  besar  dari  pemilu  2014  yakni sebesar 2467 orang. Hal ini  menunjukkan peningkatan hampir 50 persen, artinya sudah  memenuhi,  bahkan  melebihi  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang pemilu. 4 Terjadi  peningkatan  keterwakilan  caleg  perempuan  dalam  pemilu legislatif. Namun demikian, tingginya angka persentase keterwakilan tidak sejalan dengan  harapan  pemenuhan  keterwakilan  perempuan  di  legislatif.  Pertanyaan yang  muncul  kemudian  mengapa  kuota  30  persen  di  parlemen  tidak  bisa terpenuhi.
Beberapa  riset  menyimpulkan  permasalahan  yang  masih  sering  muncul adalah  posisi  tawar  dari  caleg  perempuan  dalam  pemilu  legislatif  yang  masih timpang  dibandingkan  calon  legislatif  laki-laki.  Keterwakilan  perempuan  dalam konstruksi  masyarakat  masih  dianggap  tidak  sejajar  dengan  laki-laki.    Ditambah rendahnya  pengetahuan  perempuan  tentang  politik.  Keterbatasan  kemampuan perempuan  dalam  politik  sangat  dipengaruhi  problem  sosialisasi  politik  yang berlangsung.  Keadaan  ini  menggiring  perempuan  untuk  mendapatkan  status
3 Neni Nuraeni, ―Partisipasi Politik Wanita Indonesia Di Parlemen Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik,‖ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2019): 119–136.
4 bbc.com, ―Pemilu: Jumlah Caleg Perempuan Terus Meningkat, Tapi Mengapa Kuota 30% Belum Pernah Tercapai?,‖ BBC NEWS Indonesia, 2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333.
tertentu  tanpa  usahanya  sendiri (ascribe  status). Perempuan  dengan  latar belakang nama besar keluarga dan basis kapital sering kali menjadi pilihan partai ketimbang  mereka  yang  memiliki  capaian  prestasi (achieved  status) yang mumpuni. 5
Untuk  itu,  diperlukan  upaya  yang  lebih  terarah  dan  sistematis  dalam menyiapkan kader partai politik yang berkualitas. Partai politik menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan publik dengan Kebijakan Negara. Ini dilakukan melalui peran aktif anggotanya dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat. 6
Rekrutmen  politik  yang  dilakukan  harus  tetap  memperhatikan  prinsip kesetaraan  dan  keadilan  gender  dan  dilakukan  melalui  mekanisme  demokrasi. Perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini ditegaskan  dalam  undang-undang  nomor  2  tahun  2011  tentang  partai  politik.  Di mana  salah  satu  fungsinya  sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat luas agar nantinya dapat menjadi warga negara yang mengetahui hak dan  kewajibannya  dengan  baik.  Meskipun  diakui  undang-undang  ini  belum  bisa diterapkan secara maksimal. 7
Representasi  perempuan  yang  memadai  dalam  lembaga  legislatif  sangat penting diwujudkan. Pengalaman keterwakilan perempuan  yang minim membuat kepentingan  kaum  perempuan  menjadi  terabaikan.  Kondisi  ini  bukan  datang dengan sendirinya melainkan ada factor internal dan eksternal dalam partai politik yang  ikut  mempengaruhinya.  Problem  ini  berlangsung  lama.  Sehingga  tanpa disadari  perempuan  ditempatkan  dalam  posisi  subordinat  dari  laki-laki  yang kemudian  membuat  hegemoni  maskulinitas  dalam  politik  representasi  ini  masih mapan dipertahankan hingga saat ini.
5 Zaenal Mukarom, ―Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,‖ Mediator: Jurnal Komunikasi 9, no. 2 (2008): 257–270.
6 W  Gusmansyah,  ―Fungsi  Partai  Politik  Dalam  Pendidikan  Politik  Menurut  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Dan  Hukum  Islam,‖ …  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam (2019), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2831.
7 Ibid.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Dengan  setting  alamiah sebagai  penciri  utamanya. 8 Sementara  itu  yang  menjadi  objeknya  adalah  orang- orang  dan  institusi-institusi  yang  terlibat  dalam  proses  rekrutmen  calon  anggota legislatif  (Caleg)  dalam  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019  di  Provinsi Gorontalo.  Para  informan  kunci  ini  terdiri  dari  6  orang  caleg  perempuan  yang terpilih  menjadi  anggota  legislatif  (Aleg)  dan  10  orang  caleg  perempuan perwakilan partai politik pada pemilu legislatif di provinsi Gorontalo.
Beberapa  fungsionaris  partai  politik  juga  dilibatkan  utamanya  mereka yang mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan partai politik. Mengingat masa Pandemi  ini  banyak  akses  publik  yang  dibatasi.  Diperlukan  kehati-hatian  dan kecermatan  dalam  memilih  latar  dan  setting  keadaan  yang  ada.  Hasil  observasi yang  dilakukan  menunjukkan  tidak  semua  informan  dapat  secara  terbuka  untuk menyampaikan  pendapatnya.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  oleh  peneliti  mengingat adanya  kekhawatiran  akan  resiko  dari  informasi  yang  disampaikan.  Apalagi  jika hal  itu  menyangkut  kebijakan elite partai  yang  inklusif  dan  tersentralisasi  di kalangan struktur inti partai politik.
Oleh  karena  itu  dalam  menganalisis  problematika  politik  representasi perempuan  dalam  rekrutmen  calon  anggota  legislatif  pada  pemilu  serentak  2019 ini. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga nantinya dapat saling menunjang dan melengkapi pemahaman akan persoalan yang diteliti. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persoalan  aktivitas  perempuan  dalam  politik  memiliki  kendala  dan tantangan  tersendiri.  Mulai  dari  kelembagaan  Politik  (partai  politik  itu  sendiri), problem Ekonomi, kendala psikologis perempuan. Hingga persoalan kultural dan
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) , ed. ke-3, Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2012).
9 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Penelitian  Yang  Bersifat  Eksploratif, Interaktif Dan Konstruktif , ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021).
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
demografi  yang  ikut  mempengaruhi  dinamika  sosial  masyarakat.  untuk  itu,  di dalam  menguraikan  beberapa  permasalahan  tersebut,  perlu  disajikan  beberapa gambaran  sekilas  mengenai  kondisi  demografi  dalam  setting  wilayah  penelitian yang  dilakukan,  baru  kemudian  dipaparkan  mengenai  permasalahan  penting menyangkut  pencalonan  dan  persoalan  representasi  perempuan  dalam  praktik politik yang terjadi.

## Setting wilayah Penelitian
Provinsi  Gorontalo  merupakan  daerah  yang  berada  pada  bagian  utara  pulau Sulawesi  dan  berbatasan  langsung  dengan  dua  provinsi  lain  yaitu,  Provinsi Sulawesi tengah dan Sulawesi Utara. Ibu kota provinsi Gorontalo sendiri terletak di  kota  Gorontalo.  Dengan  Luas  wilayah  yakni  sebesar  11.257,07  km2. Sementara itu, dari sisi administrasi-pemerintahan. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten/kota. Dengan 734 desa/kelurahan  yang tersebar di 77 Kecamatan di provinsi Gorontalo. 10 Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, Telah  ditetapkan  jumlah  daerah  pemilihan  (Dapil)  sejumlah  6  dapil  dan  alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 45 orang. 11
Partai  politik  sebagai  organisasi  yang  menjadi  jembatan  informasi  antara publik  dan  pemerintah  mempunyai  peran  yang  strategis.  Keberadaan  para  elit politik  menjadi  bagian  penting  dalam  menentukan  kesinambungan  program pemerintah  didaerah.  Mengingat  besarnya  potensi  yang  ada.  Segala  usul  dan aspirasi  masyarakat  akan  bisa  diimplementasikan  dengan  baik,  apabila  seluruh simpul dan stakeholders bersatu.
Dalam perkembangannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tercatat jumlah penduduk di provinsi Gorontalo pada tahun 2019 yaitu. Sebesar 1.202.631
10 BPS  Gorontalo, Statistik  Politik  Dan  Keamanan  Provinsi  Gorontalo  2019 (Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020).
11 Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia, Penetapan  Daerah  Pemilihan  Dan Alokasi  Kursi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Gorontalo , 2018, https://jdih.kpu.go.id/countkepkpu-5a4e546b5251253344253344.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
jiwa.  Terjadi  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Seperti diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019
Kabupaten/ Kota Luas Wilayah Jumlah Penduduk (Km) (Jiwa) Boalemo 1.521,88 167.024 Kab.Gorontalo 1.750,83 378.527 Pohuwato 4.244,31 161.373 Bone Bolango 1.984,31 161.236 Gorontalo utara 1.676,15 115.072 Kota Gorontalo 79,59 219.399 GORONTALO 11.257,07 1.202.631
Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020
Kabupaten  Gorontalo  masih  menjadi  daerah  dengan  jumlah  penduduk paling  banyak  dibandingkan  dengan  5  daerah  lainnya.  Latar  belakang  sejarah sebagai  daerah  induk  yang  cukup  luas  dan  dulunya  merupakan  bagian  dari Sulawesi  utara  menjadikan  daerah  ini  sangat  potensial  bagi  perebutan  pengaruh elektoral dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pemilih yang  ada  pelaksanaan  pemilu  serentak  2019.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  diketahui  jumlah  penduduk  yang  terdaftar  sebagai  pemilih  pada  pemilu legislatif 2019 sebanyak 812.801 jiwa. Dari angka tersebut sebanyak 721.032 jiwa (88,71 persen) datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, sementara 91.769 jiwa  (11,29  Persen)  tidak  hadir  atau  golput  untuk  menggunakan  hak  pilihnya dalam pemilihan Legislatif. 12
12 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo, Provinsi  Gorontalo  Dalam  Angka  2020 (Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020).

## Gambar 1.
Jumlah penduduk yang menggunakan Hak Pilihnya
Pada Pemilu Legislatif, 2019
Sumber: Data Statistik Politik dan keamanan Provinsi Gorontalo
Jumlah  pemilih  dalam  pemilihan  legislatif  paling  banyak  di  provinsi Gorontalo  berada  pada  kabupaten  Gorontalo  yakni  sebesar  34,23  persen.  Hal  ini menyebabkan  wilayah  kabupaten  Gorontalo  menjadi  medan  rivalitas  antara masing-masing kandidat utamanya pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta  pemilihan  umum  legislatif.  Dinamika  politik  yang  begitu  tinggi  secara nasional juga dialami oleh para kontestan politik di provinsi Gorontalo.

## Signifikansi Potensi Perempuan
Pelibatan peranan perempuan menjadi indikator berjalannya sebuah proses demokrasi.  Meskipun  demikian  partisipasi  perempuan  dalam  politik  pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Potensi perempuan sebagai warga negara secara persentase yang lebih banyak dari laki-laki tidak sesuai dengan representasi perempuan  di  parlemen.  Representasi  perempuan  rata-rata  secara  nasional  masih dibawah 20 persen tak linier dengan indeks demokrasi. 13
Dalam  konteks  Provinsi  Gorontalo,  potensi  perempuan  yang  cukup  besar ini  juga  bisa  diidentifikasi  melalui  jumlah  dan  komposisi  penduduk  yang ada.Berdasarkan data yang ada, Jumlah penduduk provinsi  Gorontalo mengalami
13 A  Fithriana  and  J  Annissa,  ―Perbandingan  Kualitas  Demokrasi  Dalam  Perspektif Kesetaraan  Gender  Antara  Indonesia  Dan  Thailand,‖ Sawala:  Jurnal  Administrasi  … ,  2016, http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/237.
peningkatan  sebesar  157,817  jiwa  pada  tahun  2019  jika  dibandingkan  dengan tahun  2010,  yakni  sebesar  1.044.814  jiwa.  Dengan  distribusi  jumlah  laki-laki 602.436 jiwa dan perempuan sebesar 600.195 jiwa.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo. 2019
Kelompok umur Jenis kelamin/ Sex Age Group Male Female Total 0-4 57.738 55.462 113.200 5-9 55.799 53.589 109.388 10-14 54.456 51.597 106.053 15-19 54.238 52.450 106.688 20-24 54.615 54.165 108.780 25-29 51.382 52.029 103.411 30-34 46.009 46.096 92.105 35-39 43.383 44.005 87.388 40-44 42.820 42.752 85.572 45-49 39.331 38.654 77.985 50-54 32.416 32.108 64.524 55-59 24.862 25.385 50.247 60-64 18.510 19.396 37.906 65-69 12.776 13.933 26.709 70-74 7.734 9.349 17.083 75+ 6.367 9.225 15.592 Gorontalo 602.436 600.195 1.202.631
Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020
Secara  akumulasi  jumlah  perempuan  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan laki-laki.  Namun,  jika  diteliti  lebih  jauh  jumlah  kelompok  umur  perempuan dengan usia produktif 20 tahun sampai dengan 39 tahun jauh lebih besar daripada jumlah laki-laki. Besarnya jumlah usia produktif perempuan ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan kebijakan yang mengarusutamakan  gender  dalam  pembangunan  daerah.  Selain  tentunya  adanya potensi  perempuan  dalam  wilayah  politik  elektoral  yang  juga  patut  menjadi pertimbangan dari para elit partai politik
Sementara  itu,  berdasarkan  data  KPU  Provinsi  Gorontalo  dari  14  partai yang  ikut  dalam  pemilu  legislatif  2019  di  tingkat  provinsi  hanya  10  partai  yang berhasil  menempatkan  para  wakilnya  di  DPRD  provinsi  Gorontalo.  Partai
Golongan Karya masih  menjadi  partai  politik dengan suara terbanyak dengan 10 orang, menyusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 7 orang, Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem)  6    orang,  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  5  orang,  dan  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra)  dengan  4  orang yang juga sama dengan Partai Keadilan sejahtera (PKS). Sedangkan Partai amanat Nasional  (PAN)  dan  Demokrat  berada  di  urutan  selanjutnya  dengan  masing- masing  menempat  3  orang  wakilnya,  menyusul  kemudian  Partai  Hati  Nurani Rakyat  (Hanura)  dengan  2  orang  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  sebagai partai di urutan terakhir dengan 1 orang wakil di DPRD provinsi.
Tabel 3.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Partai Politik Male Female Total Political Parties Partai Golongan Karya (Golkar) 7 3 10 Partai Amanat Sosial (PAN) 3 0 3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 1 5 partai hati Nurani rakyat (Hanura) 2 - 2 Partai Demokrat 3 - 3 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5 2 7 partai keadilan sejahtera (PKS) 4 - 4 partai kebangkitan bangsa (PKB) - 1 1 partai gerakan indonesia raya (Gerindra) 2 2 4 Partai Nasional demokrat (Nasdem) 3 3 6 Jumlah 33 12 45
Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020
Dari  data  diatas  diketahui  Hasil  perolehan  suara  pemilu  legislatif  2019 tersebut juga menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan yang belum mencapai 30%  sebagaimana  harapan  dari  representasi  perempuan  di  parlemen.  Partai Nasdem  dan  Golkar  tampil  dengan  3  orang  wakil  perempuan  menyusul  Partai Gerindra dengan 2 orang dan terakhir PPP dan  PKB dengan 1 orang perempuan yang  sebagai  wakil  rakyat  terpilih  pada  Pemilu  legislatif  2019.  Kesemua  hal  ini menjadi  diskursus  yang  menarik  jika  dikaitkan  dengan  bagaimana  politik representasi  perempuan  itu  diperankan  dalam  praktik  politik  di  Indonesia. Utamanya dalam ranah Politik Lokal yang jarang dipaparkan lebih dalam.

## Permasalahan Pencalonan Perempuan
Pada  dasarnya  memang  tidak  ada  regulasi  maupun  aturan  yang mendiskriminasikan  perempuan  ataupun  laki-laki  untuk  ikut  serta  dalam berpolitik  maupun  bentuk  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  lainnya. Komitmen  negara  terlihat  cukup  baik  untuk  memberikan  perlakuan  yang  adil mengenai  hal  tersebut.    Dari sisi  kebijakan politik, Sebagaimana lazim diketahui hak-hak politik telah ada sejak diundangkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.  Pasal  27  yang  menyebutkan  bahwa  ―segala  warga  Negara  bersamaan Kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  Pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‖. Bahkan lebih jauh lagi telah  dilakukan  ratifikasi  terhadap  beberapa  point  penting  mengenai  aturan tentang  penghapusan  diskriminasi  bagi  perempuan  sebagai  wujud  komitmen kehadiran  Negara  dalam  menjamin  hak-hak  konstitusional  warganya  tanpa memandang jenis kelamin.
Namun,  harus  diakui  upaya  ini  belumlah  maksimal  terlaksana.  Aktivitas perempuan  berhubungan  erat  dengan  beberapa  faktor  hambatan  dan  kendala bukan  hanya  politik,  namun  pula  di  bidang  Ekonomi,  sosial,  pendidikan  dan kultur  budaya  masyarakat  yang  ikut  mempengaruhi.  Oleh  karenanya,  berbagai cara  ditempuh  agar  perempuan  harus  selalu  aktif  berpartisipasi  dalam menyuarakan hak politiknya utamanya dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini tidak  dilakukan  maka  perempuan  akan  selalu  berada  dalam  posisi  yang  rentan hingga sulit memperbaiki kondisinya.
Persoalan  ketidakadilan  gender  seperti,  subordinasi  laki-laki  terhadap perempuan utamanya di ranah pendidikan dan sosial politik membuat perempuan menjadi  terbelakang  dan  tertinggal  dari  laki-laki.  Bentuk  subordinasi  yang masculine  sentris  ini  menyebabkan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Mereka sering  kali  hanya  dijadikan  objek  atau  sekedar  memenuhi  prosedur  administrasi dalam bentuk partisipasinya. 14
14 F  L  Kollo,  ―Budaya  Patriarki  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam  Bidang  Politik,‖  in Prosiding  Konferensi  Nasional  Kewarganegaraan  III  p  … (Yogyakarta:  eprints.uad.ac.id,  2017), http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318 Fredik Lambertus Kollo.pdf.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
Dalam  praktik  politik,  hal  Seperti  ini  terjadi  pada  rekrutmen  calon legislatif (Caleg) perempuan.  Adanya ketentuan  mengenai  kebijakan Affirmative Action  membuat  Setiap  partai  politik  berlomba-lomba  menempatkan  calon perempuan  untuk  memenuhi  standar  ketentuan  calon  perempuan  minimal  30%. Meskipun  dijelaskan  oleh  kalangan  partai  politik  sangat  sulit  bagi  mereka  untuk mendapatkan kader perempuan yang berkualitas dan acceptable di masyarakat.
Akibatnya  mereka  yang  ditempatkan  menjadi  calon  umumnya  calon eksternal  di  luar  partai.  Hanya  untuk  memenuhi  syarat  kepesertaan  pemilu. Beberapa  partai  politik  dalam  temuan  peneliti  di  lapangan  mengemukakan alasannya.  Tidak  banyak  perempuan  yang  mau  untuk  terjun  kedunia  politik. Mereka  yang  berkualitas  enggan  untuk  masuk  di  partai  politik.  Mereka  yang memiliki  kualitas  biasanya  sudah  mapan  dan  bekerja  pada  institusi  pemerintah. Selain  itu  Banyak  dari  mereka  yang  masih  beranggapan  bahwa  dunia  politik adalah  dunia  laki-laki.  Hal  ini  menjadi  kendala  bagi  partai  untuk  melakukan pencalonan  dalam  pemilu  legislatif  2019.    Hal  ini  dijelaskan  oleh  seorang informan sebagai caleg dari partai Nasdem.
“waktu  itu  partai  lagi  cari  figur  untuk  mengisi  kuota  perempuan, saya  dihubungi  diminta  sama  pak  RG  untuk  bergabung  bersama Nasdem,    partai  politik  sudah  tahu  itu  harus  ada  30  persen  kader perempuan,memang kebanyakan perempuan belum siap untuk terjun ke  politik  itu  karena  di  Gorontalo  ada  adat  yang  laki-lakilah  yang senantiasa menjadi pemimpin. 15
Selain  itu,  mayoritas  mereka  para  caleg  perempuan  yang  menjadi  kader tidak  menjadi  prioritas  partai  dalam  posisi  pencalonan.  Sering  kali  mereka ditempatkan pada nomor urut bawah. Hanya sedikit dari para caleg perempuan ini yang  berada  pada  nomor  urut  1.    Meski  pun  dalam  pemilu  dihitung  berdasarkan suara terbanyak namun  pada faktanya kecenderungan masyarakat untuk  memilih caleg  dengan  urutan  teratas  masih  cukup  tinggi.  Mereka  merasa  dijadikan Vote Gather .  Namun,  ditempatkan  pada  nomor  urut  sepatu  sehingga  kemungkinan
15 Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim terhadap beberapa perempuan anggota DPRD  provinsi  gorontalo.  Saat  pelaksanaan  paripurna  di  DPRD  Provinsi  Gorontalo.  Penulis sendiri  berkesempatan  mewawancarai  ibu  indriani  salah  seorang  caleg  perempuan  dari  partai Nasdem.
untuk terpilih tidak besar dibandingkan mereka yang berada diatas yang umumnya diberikan kepada laki-laki. 16
Keseriusan  partai  politik  dalam  menyiapkan  para  caleg  perempuan  ini memang  Nampak  masih  sangat  rendah.  Tidak  adanya  program  yang  terencana dengan  baik  terkait  model  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  para  kader  perempuan membuat  para  caleg  perempuan  minim  kapasitas  dan  kemampuan  politiknya. Ditambah lagi adanya kecenderungan partai sebagai partai yang masculine model dengan laki-laki sebagai patron dan tidak menempatkan pembinaan kader sebagai prioritas membuat  peluang para caleg perempuan menjadi inferior untuk  mampu bersaing dengan kaum laki-laki.
Kita  mengikuti  aturan  pusat,  tidak  ada  mekanisme  khusus,  partai tidak  punya  kesepakatan  khusus  semuanya  mengikuti  aturan formal  yang  ada.  Kita  ada  sayap  organisasi  khusus  perempuan, Untuk bisa aktif di partai mereka  berkompromi disitu dilatih agar bisa berpartisipasi di partai. Semacam sekolah politiknya. 17
Kondisi  partai  yang  sangat  masculine  ini  membuat  dominasi  laki-laki menjadi  sangat  besar.  Sehingga  segala  kebijakan  yang  bersinggungan  dengan kepentingan  perempuan  tidak  terakomodir  dengan  baik.  Struktur  inti  partai  di dominasi  oleh  laki-laki  sementara  perempuan  hanyalah  melengkapi  kekosongan struktur  yang  ada.  Begitu  juga  dengan  kesempatan  yang  diberikan  bagi perempuan didalam mengembangkan dirinya pun sangat sedikit dilakukan. Sayap organisasi  perempuan  dalam  partai  tidak  bisa  berperan  lebih  besar,  dikarenakan secara kuantitas dan kualitas tidaklah memadai.
Beberapa caleg perempuan yang diwawancarai oleh peneliti bahkan tidak mengetahui  nama  dan  keberadaan  sayap  organisasi  khusus  perempuan  tersebut. Hal  ini  menunjukkan,  tidak  berfungsinya  sistem  kaderisasi  yang  baik  di  dalam partai  politik.  Akibatnya  merekrut  calon  eksternal  yang  potensial  dengan kemampuan  finansial  memadai  menjadi  pilihan  rasional  bagi  partai  politik
16 Irwan  Abdullah,  ―Politisasi  Gender  Dan  Hak-Hak  Perempuan  Kendala  Struktural Keterlibatan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif,‖ PALASTREN Jurnal Studi Gender 7, no. 2 (2016): 277–290, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1016.
17 Penjelasan  ini  diuraikan  salah  satu  caleg  dari  GOLKAR  Meike  yang  menjelaskan proses pelibatan perempuan dalam partai politik.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
ketimbang ―berkeringat‖ melakukan kaderisasi yang terencana dan terpola dengan baik.

## Representasi Perempuan dalam Politik
Untuk  menganalisis  keterwakilan  perempuan  di  ranah  politik  ini  peneliti perlu  menjelaskan  beberapa  gambaran  penting  terkait  beberapa  modus representasi  yang  menjadi  acuan  peneliti  di  dalam  mengamati  fenomena keterwakilan perempuan dalam praktik politik. Khususnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Gorontalo, yang dalam pandangan Hanna Fenichel Pitkin dapat dibagi kedalam beberapa bentuk representasi politik yakni: 1) Representasi Formal  menyangkut  deskriptif  karakteristik  demografi.  2)  Representasi  substansi menyangkut  pemahaman  representasi  terkait  yang  diwakili,  dan  yang  terakhir  3) Representasi  Simbolis  yakni  menghadirkan  dengan  mempresentasikannya, meskipun sesuatu tidak ada. 18
Selanjutnya,  di  dalam  riset  ini  peneliti  juga  berupaya  menampilkan beberapa  data  kuantitatif  untuk  menggambarkan  kondisi  dan  karakteristik demografi  para  calon  anggota  legislatif  mulai  dari  karakteristik  keterwakilan perempuan berdasarkan daerah pemilihan (Dapil), Partai Politik, hingga distribusi representasi  caleg  perempuan  yang  terpilih  di  DPRD  provinsi  Gorontalo.  Agar nantinya pembahasan mengenai problematika keterwakilan politik perempuan ini bisa  disajikan  lebih  variatif  dan  menarik.  Sebagai  bahan  pertimbangan  peneliti menggunakan  beberapa  kerangka  teoritis  tersebut  untuk  menjadi  pisau  analisis peneliti di dalam menggambarkan fenomena elektoral terkait praktik representasi politik  perempuan  yang  berlaku  dan  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh peneliti.

## Representasi Formal
Usaha  untuk  meningkatkan  representasi  Politik  perempuan  di  parlemen telah  cukup  lama  diupayakan.  Bahkan  semenjak  awal  Pemilu  dilaksanakan, utamanya  saat  pemilihan  langsung  2004  melalui  Pemberlakuan  kebijakan affirmative  action .  Namun  demikian  setiap  periode  politik  ini  dijalankan,  peran
18 Representasi Politik et al., ―Women ’ s Political Representation i n Legislative Institutions ( A Study of Women ’ s Candidacy in the 2019 Legislative Election )‖ 09, no. 2 (2021): 203–28.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
politik  dan  keterwakilan  perempuan  tidak  serta  merta  terus  meningkat.  Banyak faktor  yang  menjadi  kendala  dan  hambatan  keterwakilannya.  Utamanya  pada konteks pemilu lokal yang dilaksanakan di setiap daerah.
Pembentukan  daerah  pemilihan  (Dapil)  dalam  Pemilu  Legislatif merupakan hal yang penting dalam proses elektoral praktik politik kita. Penentuan Dapil  dianggap  sebagai  arena  awal  dalam  ajang  kompetisi  para  calon  legislatif (Caleg) untuk tampil sebagai pemenang yang nantinya duduk di parlemen. Dalam konteks  pelaksanaan  pemilu  langsung  pertama  2004,  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  sebagai  penyelenggara  pemilu  masih  memiliki  kewenangan  atas pembentukan dapil, mulai dari tingkat nasional DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota/ kabupaten.
Namun  demikian  pasca  UU  No  7  Tahun  2017  tentang  pemilu  disahkan, kewenangan  Pembentukan  Dapil  yang  pada  pemilu  2009  dan  2014  masih diberikan  untuk  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Kemudian  telah dipersempit  dengan  hanya  dapat  membentuk  dapil  di  DPRD  kabupaten/kota. Pembentukan  dapil  DPR  RI  dan  DPRD  Provinsi  ini  masuk  dalam  Lampiran Undang-Undang.  Artinya  kewenangan  KPU  ini  telah  di  ambil  oleh  pembentuk undang-undang  sendiri.    Berikut  ini  adalah  jumlah  Anggota  DPRD  provinsi Gorontalo menurut dapil dan jenis kelamin 2019.
Tabel. 4. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin, 2019.
Daerah Pemilihan Jenis Kelamin L P Jumlah Gorontalo I 6 2 8 Gorontalo II 4 2 6 Gorontalo III 7 2 9 Gorontalo IV 5 1 6 Gorontalo V 4 1 5 Gorontalo VI 7 4 11 Total 33 12 45

## Sumber: Data Sekunder 2020
Di  provinsi  Gorontalo  sendiri,  diketahui  terdapat  enam  Dapil  yang ditetapkan sebagai daerah perebutan pengaruh dan simpati publik. Masing-masing Dapil  memiliki  karakteristik  tersendiri.  Para  calon  anggota  legislatif  sebagai
kontestan  memiliki  cara  dan  strategi  tersendiri  di  dalam  memaksimalkan pengaruhnya,  tak  terkecuali  mereka  para  caleg  perempuan  yang  juga  ikut  dan kemudian terpilih dalam Pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Berikut ini gambaran beberapa distribusi  caleg perempuan berdasarkan daerah pemilihan  yang  peneliti peroleh dari data KPU provinsi Gorontalo.

## Tabel. 5
Jumlah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Pemilihan Gorontalo I
No Partai Politik Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 PKB - - 0 2 GERINDRA 5 3 8 3 PDIP 5 3 8 4 GOLKAR 4 4 8 5 NASDEM 5 3 8 6 BERKARYA 1 2 3 7 PKS 5 3 8 8 PERINDO 3 4 7 9 PAN 5 3 8 10 PPP 5 3 8 11 PSI 2 1 3 12 HANURA 5 3 8 13 DEMOKRAT 5 3 8 14 PBB 2 1 3 Total 52 36 88
Sumber: Data Sekunder 2020
Berdasarkan  data  diatas,  untuk  Daerah  pemilihan  Gorontalo  I  yakni  daerah Kota  Gorontalo.    Terlihat  distribusi  caleg  perempuan  paling  banyak  proporsinya yakni  pada  partai  Golkar  dan  Perindo  dengan  masing-masing  4  orang  caleg disusul,  gerindra,  PDIP,  Nasdem,  PKS,  PAN,  PPP,  Hanura  dan  Demokrat. Sementara PKB tidak sama sekali mengusulkan calonnya. Sebagai daerah dengan persentase  jumlah  pemilih  paling  besar  dibandingkan  dapil  lain.  Daerah  kota Gorontalo  merupakan  arena  kontestasi  yang  cukup  alot  bagi  para  caleg perempuan.  Di  samping  harus  bersaing  dengan  para  kandidat  partai  yang  lain mereka  pula  harus  bersaing  dengan  beberapa  nama  besar  calon  legislatif  di internal partai yang umumnya adalah laki-laki seperti Fikram Salilama, di Golkar,
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
dan  Adhan  Dambea  di  PAN.  Dengan  popularitas  dan  elektabilitas  yang  juga cukup tinggi.
Sementara  itu,  untuk  daerah  pemilihan  Gorontalo  II.III.  IV,  V,  VI. Distribusi  caleg  perempuan  di  setiap  partai  hampir  sama.  Rata-rata  partai  politik hanya mengusulkan 2 sampai dengan 3 orang caleg perempuan. Hanya satu partai yang mencalonkan 4 orang caleg perempuannya, yakni partai Keadilan Sejahtera. Pada  dapil  2  terdapat  dua  partai  yang  sama  sekali  tidak  mengusulkan  calon legislatif,  yaitu partai PKB dan PSI. Dua partai  ini memilih  absent dari  dapil ini yakni  kabupaten Bone-Bolango. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan caleg potensial  yang  diakui  oleh  partai  politik.  Kalau  pun  ada,  umumnya  memilih partai-partai  besar  yang  selama  ini  mendominasi  dapil  ini  seperti  NASDEM, GOLKAR, PPP.PDIP.
.  Hal  yang  menarik  dicermati  yakni  pada  daerah  pemilihan  (Dapil) Gorontalo  III  adalah  partai  Golkar  sebagai  partai  yang  cukup  dominan  dengan kader-kadernya  hanya  mencalonkan  7  orang  caleg  dengan  distribusi  caleg perempuan  lebih  dari  30%.  Sebagai  partai  besar  tentu  ini  adalah  pilihan antimainstream  yang  berbeda  dengan  partai  lain.  Golkar  yang  selama  ini  sangat mendominasi  politik  elektoral  di  daerah  menjadi  salah  satu  partai  dengan pengusung caleg perempuan terbanyak bersama PKS, PAN, dan HANURA

## Representasi Simbolik
Konsep  representasi  simbol  pada  dasarnya  terkait  penggunaan  simbol- simbol  sebagai  sarana  dalam  merepresentasikan  sebuah  objek  tertentu.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  sarana  penyampaian  aspirasi,  pesan,  dan  hasrat.  Pesan  ini tidak diaktualisasikan secara gamblang. Namun ditampilkan dalam wujud berbeda atau  tidak  nyata  dengan  tujuan  untuk  memberikan  makna  terhadap  objek  yang dimaksud. Dalam konteks politik, simbol dapat diartikan sebagai pola konfigurasi ideologi perjuangan yang mengarahkan individu untuk mengikuti perilaku politik sesuai dengan apa yang diinginkan. 19
19 Nila Sastrawati, ―Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik,‖ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 1 (2015): 168, https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1499.
Oleh  sebab  itu  dalam  pandangan  Pitkin 20 Representasi  Simbolis  yakni menghadirkan  dengan  mempresentasikannya,  meskipun  sesuatu  tidak  ada. Simbolisme  politik  ini  dapat  diamati  dalam  relasi  sosial  yang  terjadi  di masyarakat.  Simbol  yang  dihadirkan  digunakan  untuk  mengarahkan  atau menggiring individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari simbol yang dihadirkan. Dalam konteks politik praktik simbol ini sering dikaitkan dengan  politik  pencitraan.  Misalnya  partai  politik  dicitrakan  sebagai  partai  yang memperjuangkan dan mengakomodir kepentingan perempuan namun sesungguhnya  malah  sebaliknya.  Riset  ini  menemukan  bagaimana  penggunaan simbol  ini  digunakan  untuk  menggiring  dan  memenuhi  kepentingan  elektoral semata terkait representasi perempuan.
Dalam proses pencalonan legislatif yang diusung, keterlibatan perempuan, hanyalah  sekedar  memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang  mensyaratkan sejumlah 30 persen dalam pencalonan. Selain itu, dalam proses pencalonan yang dilakukan,  partai  politik  lebih  melihat  pada  kapasitas  Pendanaan  yang  dimiliki. Kapasitas  para  caleg  dilihat  dari  berapa  banyak  modal  yang  digunakan  dalam pemenangan,  bukan  kapasitas  sumber  daya,  dan  pengetahuan  politik  yang digunakan  dalam  mendominasi  efek  electoral.  Akibatnya,  keberadaan  caleg perempuan yang nir Modal pendanaan menjadi termarjinalkan. Apalagi jika partai politik  pengusung  adalah  jajaran  partai  besar  yang  selama  ini  mendominasi praktik  elektoral  lima  tahunan  ini.  Partai  politik  ini  bermain  pada  relasi  oligarki yang  ada,  caleg  perempuan  yang  diusung  merupakan  bagian  dari  dinasti  elit politik lokal yang ada.
Penggunaan simbol-simbol yang bernuansa politik menjadi sebuah entitas dalam  praktik  politik  elektoral.  Simbol-simbol  ini  tak  dapat  dipisahkan  dengan standar-standar,  motif  juga  kepentingan  politik  yang  sangat  beragam  variasinya. Oleh  karena  itu  simbolisme  menggiring  setiap  aktivitas  sosial  pada  situasi  relasi kemasyarakatan  pada  standar  ganda.  Pada  satu  sisi  dapat  digunakan  guna  proses
20 Dayur Sundari, Representasi" Perempuan Politisi" Di Dprd Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019 (repository.unair.ac.id, 2019), https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/5/JURNAL_Fis.P.32 19 Sun r.pdf.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
harmonisasi  di  masyarakat  namun  disisi  lain  digunakan  untuk  memperoleh pengaruh kekuasaan melalui simbol yang ada.

## Representasi Substansi
Dalam  praktiknya,  keberadaan  perempuan  dalam  ranah  politik  semata- mata  tidak  hanya  terkait  kehadiran  fisik  dan  permainan  simbol  yang  ada. Melainkan  sejauh  mana  ide,  gagasan  dan  keberpihakannya  terhadap  kepentingan publik, utamanya kaum perempuan juga ikut terwakili.  Tantangan yang dihadapi kelompok  perempuan  sangatlah  besar.  Kaum  perempuan  harus  mampu meyakinkan  publik,  bagaimana  keterwakilan  perempuan  yang  ada  bisa  benar- benar dimaknai sebagai representasi yang secara substansi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.  Representasi  substansi  dipahami sebagai  pelimpahan keterwakilan  satu  pihak  kepihak  yang  lain  dan  dilaksanakan  dengan  tanggung jawab 21 .
Keterwakilan  perempuan  ini  bukan  hanya  secara  kuantitas  namun  pula ditunjang dengan peningkatan kualitas. Hal  ini menjadi  intisari  agar kepentingan perempuan  dalam  agenda  setting  kebijakan  publik  bisa  terakomodir.  Misalnya saja  mengenai  isu  sosial  yang  terkait  dengan  keadilan  dan  ketimpangan  gender yang  terjadi.  Publik  menilai  peran  partai  politik  masih  sangat  minim.  Para kandidat perempuan  yang diusung partai  politik dinilai minim kapasitas. Mereka yang  tampil  tidak  menguasai  persoalan  pokok  yang  ada  di  ranah  lokal  apalagi nasional.  Peningkatan  jumlah  keterwakilan  caleg  perempuan  parlemen  tidak menjamin  aspirasi  kaum  perempuan  bisa  terakomodir.  Beberapa  temuan  peneliti mengkonfirmasi  bahwa  kapasitas sumber daya  menjadi  inti  problem representasi perempuan parlemen. Para caleg yang ada masih lemah dalam menyikapi berbagai kasus  yang menyangkut  persoalan perempuan. Misalnya saja kekerasan terhadap perempuan  dan  perjuangan  kepentingan  perempuan  (kesehatan,  pendidikan)  dan isu strategis lainnya.
Hal  ini  terjadi  karena  fungsi  partai  sebagai  tempat  penyiapan  kader  tidak dilaksanakan dengan baik. Bagaimana mungkin para perempuan bisa menjalankan
21 Nurul Asnawiah and Titin Purwaningsih, ―Representasi Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019,‖ Jurnal Caraka Prabu 4, no. 1 (2020): 69–98, https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
fungsi  legislasinya  apabila  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan yang  memadai.  Utamanya  menyangkut  isu  publik  yang  menyangkut  persoalan kepentingan perempuan yang memang sering kali belum terakomodir. Oleh sebab itu, partai politik perlu menyiapkan program dan pembinaan kader yang terencana guna  peningkatan  kapasitas  perempuan  dalam  partai  politik  yang  lebih  baik kedepannya.

## Hambatan Representasi Perempuan

## Problem Internal Partai
Dalam  penelitian  ini  tentunya  ketika  melihat  keterwakilan  perempuan  di parlemen secara umum salah satu variabel yang wajib dilihat adalah, rumah besar partai politik. Kita ketahui bahwa; partai politik adalah ruang strukturalisme yang sangat  pragmatis  dewasa  ini.  Konstruksi  tersebut  yang  membuat  masalah keterlibatan perempuan berpengaruh secara signifikan dalam ruang-ruang politik, baik itu di tingkat nasional maupun lokal.
Ruang pragmatism itu seperti, tidak adanya proses kaderisasi dalam tubuh partai  politik  secara  ketat.  Apalagi  yang  ada  di  daerah-daerah.  Pada  locus penelitian  ini  misalnya;  calon-calon  yang  didukung  tidak  memahami  secara lengkap  seperti  apa  visi  dan  misi  partai  politik.  Mereka  pada  umumnya  hanya mengetahui tiga fungsi legislatif dalam hal pengawasan, anggaran dan pembuatan undang-undang.  Fungsi  umum  yang  harusnya  disuarakan  dengan  agenda  dasar perjuangan  dari  masing-masing  partai  politik.  Selain  itu,  para  calon  anggota legislatif  yang  diusung,  khususnya  keterlibatan  perempuan,  hanya  sebagai pelengkap  ketentuan  dari  undang-undang  yang  mensyaratkan  sejumlah  30% dalam keterlibatan pencalonan. Hal  ini jelas tidak menyentuh  substansi  mengapa perempuan harus mendapat tempat yang layak dalam kancah percaturan politik.
Namun,  partai  seperti  Nasdem  dalam  hal  ini  secara  umum  telah menyiapkan  organisasi  partai  seperti  Garda  Wanita  Nasdem  (GARNITA)  yang dalam  hasil  wawancara  memang  mengkader  anggota  nya  untuk  kemudian menunjuk  untuk  maju  sebagai  calon  anggota  legislatif.  Diikuti  pula  dengan beberapa  partai  lain  yang  sudah  mulai  merintis  organisasi  ini.  Secara  factual  hal ini  memang  baik,  khususnya  untuk  menaikkan  partisipasi  wanita  dalam  partai
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
politik.  Hanya,  ruang  ini  haruslah  diikuti  dengan  pembekalan  secara  ketat terutama pada visi dan misi partai.
Berikutnya, secara internal persoalan pendanaan partai politik menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Dengan porsi dana negara  yang diatur dalam undang- undang  tidak  cukup  untuk  mendanai  segala  kegiatan  partai  politik,  apalagi pengkaderan  yang  dimulai  dengan  pendidikan  dan  pelatihan.  Dari  hasil  temuan memang  kader-kader  yang  dimasukkan  dalam  kontestasi  pemilu  harus berkampanye dengan menggunakan dana pribadi.
Oleh  karena  itu  kader-kader  yang  nekat  maju  dalam  pemilihan  legislatif maupun eksekutif adalah orang-orang yang telah mapan secara ekonomi, diantara dari mereka bahkan tercatat sebagai pengusaha dan kerabat dekat kekuasaan. Dari hasil temuan peneliti terlihat memang kader-kader perempuan yang tampil adalah mereka yang punya modal uang cukup banyak untuk bertarung dalam kontestasi. Dari Golkar misalnya, sebagai istri dari seorang komisaris bank daerah yang juga polItisi  tentu  membuat  langkah  yang  bersangkutan  cukup  terbuka  lebar  duduk dibangku  legislative.  Kemudian  dari  Nasdem,  sosok  wanita  yang  duduk  adalah istri dari salah satu bupati di Gorontalo,yang juga berasal dari keluarga penguasa kaya  di  Gorontalo.  Tingginya  ongkos  demokrasi  dan  secara  internal  partai  tidak cukup  kuat  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  operasional  membuat  benteng eksklusifitas  dalam  hal  pemilihan  kader-kader  yang  siap  maju  dalam  kontestasi Pemilu.
Dari  dua  masalah  krusial  dalam  tubuh  internal  partai  tersebut,  sebagai konklusi  berujung  pada  kinerja  kader  di  lembaga  legislatif  kurang  maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan pada pemerintah. Kemiskinan di Gorontalo misalnya, kurang lebih hamper 8 tahun terakhir daerah ini masih ada di urutan ke 5  daerah  termiskin  di  Indonesia.  Dengan  hasil  statistik  ini  bisa  dilihat  bahwa pengawasan  yang  maksimal  untuk  kerja-kerja  pengentasan  kemiskinan  tidak terlaksana secara maksimal.

## Kapasitas Sumber Daya
Dari  hasil  penelitian  ini  ,  didapati  semacam  kapasitas  sumber  daya manusia  yang  belum  sepenuhnya  punya  pengetahuan  yang  cukup  tentang  partai
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
politik dan posisi politik. Hal ini memang telah dibahas diatas, tetapi dalam hal ini sumber  daya  partai  yang  ditemukan  memang  mengalami  defisit  yang  cukup rendah.  Apalagi  ketika  calon  perempuan  yang  akan  diusung  untuk  menduduki posisi  tersebut.  Dari  penjelasan  diatas  pula,  organisasi  sayap  yang  khusus ditempati  oleh  kaum  perempuan  masih  sangat  minim,  apalagi  ketika diperhadapkan  tentang  keahlian  dan  pengetahuan  tentang  politik.  Sejauh  ini sumber  daya  diukur  hanya  berapa  banyak  modal  yang  akan  digelontorkan  untuk pemenangan,  bukan  sejauh  mana  strategi  yang  akan  dimainkan  dalam mendominasi efek electoral.
Dari  perspektif  tersebut,  eksistensi  partai  hanya  akan  berkutat  pada  relasi oligarki yang ada, apakah sang calon bagian dari keluarga elit politik utama  yang tentunya menguasai posisi-posisi penting di daerah. Fenomena lainnya juga, calon yang  punya  relasi  oligarki  biasanya  ketika  terpilih  akan  ikut  bersama-sama  elit politik  utama  untuk  kampanye  dengan  menggunakan  program-program pemerintah daerah. Hal ini banyak terlihat ketika pemberian bantuan sosial diikuti dengan salah anggota DPR RI yang juga sebagai istri salah satu kepala daerah di Gorontalo. Tentunya targetnya jelas, yakni untuk posisi politik selanjutnya.
Uraian  ini  yang  membuat  kapasitas  sumber  daya  manusia  pada  partai khusus  dalam  penelitian  ini  memang  menjadi  masalah  karena  tidak proporsionalnya  jumlah  kader  wanita  yang  benar-benar  melewati  tahapan pelatihan sebagai kader partai tertentu yang berikutnya adalah sumber daya  yang banyak digunakan hanya pembicaraan jumlah modal yang akan digunakan, bukan pada substansi isi dari visi misi partai politik

## Pengaruh Budaya Patriarki
Ruang  budaya  patriarki  menjadi  salah  satu  temuan  dari  hasil  riset  ini. Secara  kultural  memang  dominasi  laki-laki  dalam  politik  lokal  sangat  kental. Misalnya dari  awal  Gorontalo menjadi  Provinsi  , jabatan kepala daerah tingkat  I maupun tingkat II belum ada yang diisi oleh kaum wanita. Padahal banyak tokoh- tokoh  wanita  di  Gorontalo  yang  punya  potensi  yang  mumpuni  secara  keilmuan untuk  menduduki  posisi  strategis  tersebut.  hal  ini  tentu  berdampak  pada  ruang politik  di  level  legislative,  yang  juga  awalnya  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
Oleh  karena  sekarang  ketentuan  regulasi  dan  kampanye  atas  kesetaraan  gender tengah  dipromosikan  secara  massif  akhirnya  partai  kini  membuka  peluang  agar kaum perempuan bisa turut aktif dalam kontestasi politik di berbagai tingkatan.
Di  Gorontalo  kini,  partai-partai  tengah  membuka  pendaftaran  bagi  kaum wanita  untuk  tampil  sebagai  kader-kader  professional,  terbukti  dengan  adanya para  kaum  hawa  menempati  kursi  di  DPR  RI,  DPRD  Provinsi  hingga Kabupaten/Kota. hanya saja memang pengetahuan substansi tentang partai politik dan  jabatan  legislative  belum  sepenuhnya  mereka  kuasai.  Apalagi  sebagian  dari mereka  terpilih  karena  ada  nama  besar  yang  notabene  adalah  elit  partai  politik, sehingga yang terjadi adalah fenomena oligarki dalam tubuh partai politik.

## KESIMPULAN
Pada  praktiknya,  perempuan  sering  kali  ditempatkan  dalam  posisi subordinasi  dari  laki-laki,  terbelakang  dan  tertinggal.  Bentuk  subordinasi  yang masculine  sentris  ini  menyebabkan  diskriminasi  terhadap  perempuan  terjadi. Beberapa temuan penting sebagaimana tujuan penelitian yang ditegaskan di awal Bab,  menguraikan  bahwa  bentuk  pengabaian  yang  terjadi  membuat  perempuan menjadi  pihak  yang  sering  kali  dirugikan  dalam  event  elektoral  ini.  Mereka menjadi  objek  atau  sekedar  memenuhi  prosedur  administrasi  dalam  bentuk partisipasinya.
Dari  data  yang  ada  menunjukkan  sebanyak  12  orang  Perempuan  terpilih menjadi  anggota  DPRD  Provinsi  Gorontalo,  yang  secara  keseluruhan  belum mencapai  30%  seperti  apa  yang  diamanahkan  dalam  undang-undang.  Beberapa temuan  mengenai  problematika  perempuan  dalam  politik  representasi  ini  coba penulis simpulkan sebagai berikut:
Pertama ,  Keseriusan  partai  politik  dalam  menyiapkan  para  caleg perempuan Nampak masih sangat rendah. Tidak adanya program  yang terencana dengan  baik  terkait  model  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  para  kader  perempuan membuat  para  caleg  perempuan  minim  kapasitas  dan  kemampuan  politiknya. Kecenderungan  yang  ada  dalam  partai  sebagai  partai  yang  masculine  model dengan  laki-laki  sebagai  patron.  selain  itu  terlihat  partai  tidak  menempatkan pembinaan  kader  sebagai  prioritas  sehingga  membuat  peluang  para  caleg
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
perempuan  menjadi  inferior  untuk  mampu  bersaing  dengan  kaum  laki-laki. Kondisi  partai  yang  sangat  masculine  ini  membuat  dominasi  laki-laki  menjadi sangat besar. Sehingga segala kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan tidak terakomodir dengan baik.
Kedua , Struktur inti partai di dominasi oleh laki-laki sementara perempuan hanyalah  melengkapi  kekosongan  struktur  yang  ada.  Begitu  juga  dengan kesempatan yang diberikan bagi perempuan didalam mengembangkan dirinya pun sangat  sedikit  dilakukan.  Sayap  organisasi  perempuan  dalam  partai  tidak  bisa berperan lebih besar, dikarenakan secara kuantitas dan kualitas tidaklah memadai.
Ketiga , mayoritas mereka para caleg perempuan yang menjadi kader tidak menjadi prioritas partai dalam posisi pencalonan. Sering kali mereka ditempatkan pada nomor urut bawah. Hanya sedikit dari para caleg perempuan ini yang berada pada  nomor  urut  satu.    Meski  pun  dalam  pemilu  dihitung  berdasarkan  suara terbanyak namun  pada  faktanya kecenderungan  masyarakat  untuk  memilih  caleg dengan urutan teratas masih cukup tinggi. Mereka merasa dijadikan Vote Gather namun ditempatkan pada nomor urut sepatu sehingga kemungkinan untuk terpilih tidak  besar  dibandingkan  mereka  yang  berada  diatas  yang  umumnya  diberikan kepada laki-laki.
Keempat ,  dari  sisi  faktor  yang  menghambat  dapat  disimpulkan;  Problem Internal  partai,  kapasitas  sumber  daya,  dan  pengaruh  budaya  patriarki  menjadi faktor  dominan  yang  menjadi  hambatan  representasi  perempuan  dalam  politik. utamanya  terkait  dengan  proses  rekrutmen  calon  legislatif  2019.  Hal  ini  terjadi karena  Partai  politik  menjadi  arena  dan  ruang  strukturalisme  yang  sangat pragmatis. Problem ini ditandai dengan tidak adanya proses kaderisasi yang ketat sehingga  calon-calon  yang  didukung  bisa  memahami  secara  lengkap  seperti  apa visi  dan  misi  partai  politik  yang  seharusnya  seirama  dan  disuarakan  dengan agenda dasar perjuangan dari masing-masing partai.
Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah. Para perempuan belum sepenuhnya memahami dan memiliki pengetahuan politik yang  memadai.  Kemampuan  sumber  daya  sejauh  ini  hanya  diukur  dari  berapa banyak  modal  ekonomi  dan  materi  yang  Akan  digunakan  untuk  pemenangan
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
bukan  sejauh  mana  strategi  dan  modal  sosial  yang  akan  dimainkan  dalam mendominasi  efek  electoral.  Defisit  pengetahuan  ini  diperparah  dengan  relasi oligarki  dengan  partai  sehingga  membuat  kader  perempuan  yang  nir  relasi  akan terpinggirkan.
Hal  ini  tampak  dari  struktur  kekerabatan  di  partai  politik  yang  membuat partai  semakin  oligarki  dan  kental  dengan  nuansa  dinasti  politik.  Meski merupakan  kader  inti  yang  lama  membagun  dan  membesarkan  partai.  Mereka yang  nir  relasi  ini  semakin  tipis  dan  tertutup  peluangnya  untuk  tampil  dalam kontestasi politik. Hambatan ini akan semakin diperparah dengan stereotype yang berkembang  di  publik  tentang  budaya  patriarki  masyarakat  yang  pada  akhirnya selalu  menempatkan  politik  sebagai  wilayah  masculin  bagi  laki-laki  dan  bukan merupakan urusan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawiah,  Nurul,  and  Titin  Purwaningsih.  ―Representasi  Anggota  Legislatif Perempuan  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  Periode  2014-2019.‖ Jurnal Caraka Prabu 4, no. 1 (2020): 69–98. https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216. bbc.com.  ―Pemilu:  Jumlah  Caleg  Perempuan  Terus  Meningkat,  Tapi  Mengapa Kuota  30%  Belum  Pernah  Tercapai?‖  BBC  NEWS  Indonesia,  2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333.
BPS  Gorontalo. Statistik  Politik  Dan  Keamanan  Provinsi  Gorontalo  2019 . Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020.
Ekawati,  E.  ―Peta  Koalisi  Partai-Partai  Politik  Di  Indonesia  Pada  Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru.‖ … Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of … , 2019. http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2680.
Fithriana, A, and J Annissa. ―Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan  Gender  Antara  Indonesia  Dan  Thailand.‖ Sawala:  Jurnal Administrasi … , 2016. http://e-
jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/237.
Gorontalo,  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi. Provinsi  Gorontalo  Dalam  Angka 2020 . Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020.
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia.  Penetapan  Daerah  Pemilihan  dan
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 18 Nomor 2 (Desember) 2021
Alokasi  Kursi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  Provinsi  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Provinsi Gorontalo (2018). https://jdih.kpu.go.id/countkepkpu-
5a4e546b5251253344253344.
Mar’iyah,  Chusnul.  ―Pemilihan  Umum,  Partai  Politik  Dan  Demokrasi:  Antara Tafsir  Konstitusi  Dan  Praktik  Politik.‖ Jurnal  Ketatanegaraan 005  (2017): 91–128.
Mkri.  ―MK:  Mulai  2019,  Pilpres  Dan  Pileg  Serentak.‖  Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia, 2014. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9520.
Politik,  Representasi,  Perempuan  Pada,  Lembaga  Legislatif,  and  Studi  Tentang.
―Women ’ s Political Representation i n Legislative Institutions ( A Study of Women ’ s Candidacy in the 2019 Legislative Election )‖ 09, no. 2 (2021): 203–28.
Putri,  Maslekah  Pratama.  ―Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Sosialisasi Pemilu  Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di.‖ Ejournal.Ilkom.Fisip-Unmul.Ac.Id , 2015.
Ramadhanil,  Fadli,  Heroik  M  Pratama,  Nurul  Amalia  Salabi,  and  Usep  Hasan Sadikin. Evaluasi  Pemilu  Serentak  2019 :  Dari  Sistem  Pemilu  Ke Manajemen  Penyelenggaraan  Pemilu . Jurnal  Renaissance .  Vol.  4.  Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019. http://ejournal- academia.org/index.php/renaissance/article/view/92.
Sastrawati,  Nila.  ―Simbolisme  Dalam  Pencitraan  Partai  Politik.‖ Al  Daulah : Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 4,  no.  1  (2015):  168. https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1499.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Penelitian  Yang  Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif . Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2021.
———. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Kombinasi  (Mixed Methods) . Edited by ke-3. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2012.
Sundari,  Dayur. Representasi"  Perempuan  Politisi"  Di  Dprd  Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019 . repository.unair.ac.id, 2019.
https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/ 5/JURNAL_Fis.P.32 19 Sun r.pdf.