Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15

## Karakteristik  Akad

## Mudharabah Pada  Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah
Siti Nur Shoimah 1 , Dyah Ochtirina Susanti 2 , Rahmadi Indra Tektona 3
1 Fakultas Hukum Universitas Jember Email: shoimah.sitinur@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Jember Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Jember Email: rahmadiindra@unej.ac.id

## ABSTRACT
Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue- sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study include the identification of mudharabah  contract characteristics  in depositing  customer  funds  in  Islamic  banks  which  can  be seen from  6  things,  namely  investment  deposits,  legal  subjects  or  parties,  profit  sharing,  business  risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer.
Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic

## ABSTRAK
Banyak  anggota  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  simpanan  mudharabah  di  Bank  Syariah  sama dengan  simpanan  di  Bank  Konvensional,  padahal  simpanan  mudharabah  memiliki  ciri  tersendiri, salah satunya yakni penerapan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dana simpanan Nasabah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya karakteristik akad mudharabah pada penyimpanan dana  Nasabah  di  Bank  Syariah  yang  dapat  dilihat  dari  6  hal,  yaitu  simpanan  bersifat  investasi,  subyek hukum atau para pihak, pembagian hasil usaha, pembagian resiko usaha, jaminan, dan penarikan dana oleh Nasabah.
Kata Kunci : Akad Mudharabah; Penyimpanan Dana Nasabah; Bank Syariah

## PENDAHULUAN
Akad merupakan  istilah yang dipakai di dalam perjanjian Islam yang berasal dari kata al- ‘aqd yakni  mengikat,  menyambungkan,  atau  menghubungkan. 1 Menurut  Ascarya, akad  merupakan  suatu  ikatan,  keputusan,  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  dapat diartikan  sebagai  komitmen  yang  terbingkai  di  dalam  nilai-nilai  syariah. 2 Definisi  lain akad  juga  dikemukakan  oleh  Neneng  Nurhasanah  yang  berpendapat  bahwa  akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 3 Senada dengan pendapat Neneng, Santoso dalam Ascarya
1 Muhamad  Sadi  Is, Konsep  Hukum  Perbankan  Syariah:  Pola  Relasi  Sebagai  Institusi  Intermediasi  Dan Agen Investasi , (Malang: Setara, 2015), 76.
2 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah , (Jakarta :Grafindo Persada, 2011), 11.
3 Neneng Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik , ( Bandung: PT Refika Aditama , 2015), 37.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )
juga  mengemukakan  bahwa  akad  merupakan  keterkaitan  antara ijab (pernyataan pernawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu hal. 4 Berbeda halnya dengan kedua pendapat sebelumnya, akad  juga  diartikan  sebagai  manifesti  seseorang  atau  kelompok  untuk  melahirkan keinginan dalam  melakukan  transaksi  yang  bersifat pertukaran  harta  maupun  bentuk lainnya, 5 salah satunya transaksi di Bank Syariah.
Kedudukan  akad  sendiri,  apabila  dihubungkan  dengan  praktek  Bank  Syariah merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  membedakan  dengan  sistem  perbankan konvensional,  dimana  pada  Bank  Syariah,  akad  yang  digunakan  di  dalam  transaksi harus  terbebas  dari  yang  namanya  Riba.  Terkait  demikian,  untuk  menghidari  adanya unsur  riba  sebagaimana  yang  dimaksud,  maka  Bank  Syariah  menerapkan  sistem  bagi hasil  untuk  segala  produk-produknya. 6 Sistem  bagi  hasil  merupakan  suatu  konsep kerjasama dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha pada Bank Syariah, dimana penerapan konsep bagi hasil ini dikenal dengan istilah mudharabah .
Mudharabah adalah akad bagi hasil antar pemilik modal ( selanjutnya disebut shahibul mal ),  dengan  menyediakan  modal  100  persen  (100%)  yang kemudian  diserahkan kepada pengelola modal ( selanjutnya disebut mudharib ) untuk dikelola dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. 7 Lebih  spesifik  lagi, berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan  dan  penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa mudharabah yaitu penanaman dana dari shahibul  mal kepada mudharib untuk melakukan  kegiatan  usaha  tertentu,  dengan pembagian  menggunakan  metode  bagi untung  dan  rugi  ( profit  and  loss  sharing ) atau metode  bagi  pendapatan  ( revenue  sharing )  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, mudharabah menjadi  salah  satu  pilihan  akad  pada  salah  satu  produk  Bank  Syariah  yaitu  tabungan atau  simpanan  dengan  konsep  kerjasama  investasi  yang  dikenal  dengan  istilah simpanan mudharabah atau  tabungan mudharabah ( selanjutnya  disebut  simpanan mudharabah ).  Mengingat  pengelolaan  dari  simpanan mudharabah ini  harus  sesuai dengan  Hukum  Islam,  tentu  konsep  dan  sistem  yang  digunakan  berbeda  dengan produk simpanan di Bank Konvensional, dimana pada produk simpanan mudharabah, bagi  hasil  merupakan  karakteristik  umum  dan  landasan  dasar  bagi  operasional  Bank Syariah secara keseluruhan, termasuk dalam penghimpunan dana Nasabah. 8
Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman tentang bagi hasil di dalam pengelolaan dana simpanan Nasabah di Bank Syariah seharusnya dapat dipahami oleh  masyarakat
4 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah .
5 Ridwan Nurdin, Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya) (Aceh: PeNA, 2010),4.
6 Muhamad Syafii, Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman) (Yogyakarta: Ekonosia, 2016),56.
7 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah .
8 Ascarya.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15
terutama  Nasabah  Penyimpan.  Terkait  demikian,  faktanya  masyarakat  masih menganggap bahwa simpanan mudharabah di Bank Syariah dengan simpanan di Bank Konvensional  adalah  sama. 9 Hal  ini  memberikan  indikasi  bahwa  pemahaman  terkait ciri  dan  perbedaan  penyimpanan  dana  menggunakan  akad mudharabah di  Bank Syariah  sangat  diperlukan,  agar  masyarakat  atau  Nasabah  Penyimpan  tidak  salah mengartikan  simpanan mudharabah pada  Bank  Syariah  dengan  simpanan  pada  Bank Konvensiona .
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  Penulis  tertarik  untuk  membahas  topik sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dengan  tema  sentral  “Karakteristik  Akad Mudharabah Pada  Transaksi  Penyimpanan  Dana  Nasabah  di  Bank  Syariah”. Sehubungan  dengan  tema  tersebut,  terdapat  permasalahan  yang  perlu  dibahas  di dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  yaitu  apa  karakteristik  akad mudharabah pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah?

## METODE

## Jenis penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini  yakni  metode  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal  ( doktrinal  research )  ( selanjutnya  disebut penelitian  hukum  normatif ).  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  objek kajiannya  adalah  dokumen  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  pustaka. 10 Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan penjelasan  secara  lengkap  dan  bersifat  sistematis  dengan  cara  mengkaji  berbagai peraturan-peraturan,  serta  melakukan  analisis  hubungan  antar  aturan  hukum  yang satu  dengan  aturan  hukum  lainnya  melalui  analisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  bahkan  dapat  pula  memprediksi  perkembangan  aturan-aturan hukum  di  masa  yang  akan  datang. 11 Senada  dengan  pengertian  tersebut,  penelitian hukum  normatif  juga  diartikan  sebagai  penelitian  yang  khusus  mengkaji  penerapan norma-norma  yang  ada  di  dalam  hukum  positif. 12 Berkaitan  dengan  pengertian penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini,  objek  yang  dikaji  berupa  aturan-aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan karakteristik  akad mudharabah pada  transaksi  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank Syariah.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji aturan-aturan hukum sebagaimana yang  diuraikan  di  atas,  maka  diperlukan  pendekatan-pendekatan  yang  digunakan Penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertama , Pendekatan perundang-undangan ( statuteapproach ) yakni pendekatan yang dilakukan
9 Siti  Hamidah  and  Prayudo  Eri  Yandono,  “Akad  Pembiayaa n  Mudharabah  Menurut  Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo,” Jurisdictie 7, no. 2 (2016): 150.
10 Abdurrahman Soejono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.
11 O Dyah and A Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) , (Jakarta: Sinar Grafika ,2014), 11
12 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , ( Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.
terhadap  produk-produk  hukum, 13 dengan  cara  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  baik  undang-undang  maupun  aturan  lainnya  yang  berkaitan dengan  isu  hokum  yang  sedang  dipecahkan  atau  ditangani. 14 Terkait  demikian,  maka penerapan  pendekatan  perundang-undangan  dalam  karya  tulis  ilmiah  berupa  telaah aturan-aturan  tentang  transaksi  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah berdasarkan  akad mudharabah, serta  aturan-aturan  yang  relevan  dengan  topik  yang dibahas  yakni  mengenai  karakteristik  akad mudharabah pada  transaksi  penyimpanan dana  Nasabah  di  Bank  Syariah.  Pendekatan  yang kedua yakni pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi. 15 Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum,  serta  relevan  dengan  isu hukum. 16 Penerapan  pendekatan  konseptual  pada  penelitian  ini  berupa  analisis prinsip-prinsip atau asas, dan konsep hukum yang didapat dari berbagai literatur buku- buku hukum yang berhubungan dengan karakteristik akad mudharabah pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah.

## Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Adapun bahan hukum dalam Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  yang berarti mempunyai  otoritas,  dan  sifatnya  mengikat. 17 Adapun  bahan  hukum  primer  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Landasan Syariah
a. Al- Qur’an
b. Hadist
2) Landasan Hukum
a. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
c. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
2. Bahan Hukum Sekunder.
13 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 2016), 92.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 93.
15 Dyah and Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) .
16 Dyah and Efendi.
17 Dyah and Efendi.
Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  meliputi  semua  publikasi  yang berkaitan  dengan  hukum,  akan  tetapi  bukan  merupakan  dokumen-dokume  resmi, seperti  buku-buku  teks  dan  jurnal-jurnal  hukum,  disertasi,  kamus-kamus  hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya. 18
Bahan  Non  Hukum  Bahan  non  hukum  merupakan  bahan  penunjang  bagi  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  yang  dapat  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terkait  dengan  topik  yang  sedang  dikaji. 19 Penggunaan  bahan  non  hukum  pada penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  berupa  Tesaurus  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  dan  bahan-bahan  lainnya  diluar  bidang  hukum,  yang  relevan dengan permasalahan di dalam karya tulis ilmiah ini.
Teknik Penelusuran Bahan Hukum
Berkenaan dengan teknik penelusuran bahan hukum pada penulisan karya tulis ilmiah ini pula, terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: 20 pertama, melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang tengah dipecahkan; kedua, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang berhubungan dengan topik karya ilmiah ini; ketiga, menelaah isu hukum yang  akan  dipecahkan  berdasarkan  bahan-bahan  yang  yang  telah  dikumpulkan; keempat , membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.  Bahan-bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  kemudian  disusun  secara sistematis dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa karakteristik akad mudharabah pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah .

## PEMBAHASAN
Akad Mudharabah Sebagai  Salah  Satu  Akad  Pada  Penyimpanan  Dana  Nasabah  di Bank Syariah
Akad Mudharabah merupakan  salah  satu  akad  yang  diperbolehkan  di  dalam  Islam karena  mengandung  kemaslahatan  bagi  para  pihak,  dimana  akad mudharabah digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki finansial lebih  akan  tetapi  tidak  memiliki  keahlian  dan  kesempatan  untuk  mengembangkan, dengan  pihak  yang  memiliki  keahlian  dan  kesempatan,  akan  tetapi  tidak  memiliki finansial  lebih  (modal)  untuk  mendirikan  suatu  usaha. 21 Pertemuan  tersebut  tentu memberikan  manfaat  kepada  para  pihak  karena  masing-masing  pihak  saling membutuhkan, selain itu dengan adanya akad mudharabah memungkinkan kekayaan tidak hanya berputar  pada  masyarakat menengah  atas  (kaya),  akan  tetapi  juga dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah (miskin). 22 Hal inilah yang kemudian
18 Dyah and Efendi.
19 Dyah and Efendi.
20 Marzuki, Penelitian Hukum .
21 Remy Sjahdeini Sutan, Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumny a,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 112.
22 Sutan.
menjadi  keistimewaan  dari  akad mudharabah. Akad mudharabah memberikan peluang  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  dapat  meningkatkan perekonomiannya  sehingga  diharapkan  masyarakat  dapat  hidup  sejahtera. Sehubungan dengan keistimewaan tersebut, maka Bank Syariah menerapkan akad ini pada  berbagai  produk  kegiatan  usaha  Bank  Syariah,  salah  satunya  produk  simpanan atau  tabungan  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah  simpanan mudharabah atau  tabungan mudharabah ( selanjutnya  disebut simpanan mudharabah ).
Simpanan mudharabah adalah simpanan  tabungan  pemilik  dana  yang  penyetorannya dan  penarikannya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati sebelumnya. 23 Lebih  lengkap  lagi,  simpanan mudharabah juga  diartikan  sebagai simpanan dana Nasabah (dalam hal ini disebut sebagai shahibul mal ) yang disetorkan kepada  Bank  (dalam  hal  ini  Bank  disebut  sebagai Mudharib )  yang  digunakan  sebagai modal  dan  bersifat  investasi,  dimana penarikannya  tidak  dapat  dilakukan  setiap  saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati pada  awal  perjanjian. 24 Berkaitan  dengan  pengertian  tersebut,  modal  sebagaimana yang  dimaksud  diterima  dari  Nasabah  atau shahibul  mal untuk  selanjutnya diinvestasikan  oleh  Bank  atau mudharib dengan  proporsi  keuntungan  yang  telah disepakati. 25 Terkait  demikian,  semakin  banyak  Nasabah  menyetorkan  dana  kepada Bank Syariah dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, maka akan semakin besar pula  dana  yang  dapat  dikelola,  sehingga  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  pula. 26 Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih jelasnya, berikut alur penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah menggunakan akad mudharabah.
23 Teknik Perhitungan Bagi Hasil Muhammad, Profit Margin Pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004),7.
24 Burhanuddin Susamto, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
60.
25 Nurhasanah Neneng, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik , (Bandung : PT Refika Aditama , 2015),
112.
26 Ahmad Roziq and Ika Ratna Qorikaten Rohmah, “Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember,” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2016): 161 – 86.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15

## Bagan 1.
Alur Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Menggunakan Akad Mudharabah
Sehubungan dengan bagan di atas, dapat dilihat alur penyimpanan dana Nasabah yang bermula  ketika  Nasabah  datang  ke  Bank  Syariah  untuk  mendaftar  sebagai  Nasabah Penyimpan  dengan  mengisi  formulir  sebagai  bentuk  perjanjian  baku  antara  Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah menggunakan akad mudharabah. Nasabah yang telah menyetujui dan sepakat dengan isi klausul-klausul yang ada pada perjanjian tersebut, kemudian  menyerahkan  sejumlah  uang  untuk  ditabung  kepada  pihak  Bank  Syariah. 27 Dana  simpanan  Nasabah  kemudian  dikelola  atau  diputar  oleh  pihak  Bank  melalui penyaluran  dana  kepada  masyarakat  (Nasabah  Peminjam)  yang  membutuhkan  untuk mendirikan  usaha  menggunakan  beberapa  macam  akad  sesuai  dengan  kebutuhan Nasabah Peminjam, seperti akad mudharabah, musyarakah, ijarah, bai as salam, bai al ist ishna’, dan  akad-akad  lainnya. 28 30 Hasil dari  usaha  sebagaimana  yang  dimaksud, kemudian dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni shahibul mal dan mudharib.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dilihat  adanya  beberapa  unsur  yang menjadi pembeda antara simpanan mudharabah dengan simpanan-simpanan lainnya, seperti berkaitan dengan para pihak, bagi hasil, jaminan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi pembeda inilah yang kemudian dikenal dengan istilah karakteristik.
27 Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).
28 Syafii, Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman) .

## Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah.
Menurut  Tesaurus  Bahasa  Indonesia,  karakteristik  diartikan  sebagai  keistimewaan, kekhususan,  keunikan,  atau  ciri  khas, 29 dimana  hal  tersebut  merupakan  pembeda antara sesuatu hal dengan sesuatu hal lainnya, sehingga orangpun akan mudah untuk mengingatnya melalui karakteristik yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut, akad mudharabah sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  juga  memiliki  karakteristik  dalam transaksi  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah,  yang  menjadikan  produk simpanan mudharabah berbeda dengan produk-produk simpanan lainnya. Karakteristik akad  mudharabah pada  transaksi  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank Syariah  yang pertama yakni  simpanan  bersifat  investasi.  Investasi  adalah  suatu kegiatan penanaman modal yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang  usaha,  dimana  usaha  tersebut  memerlukan  dana  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan. 30 Sejalan dengan pengertian  tersebut,  pada  tataran  hukum Islam,  investasi  diartikan  sebagai  penanaman  dana  atau  penyertaan  modal  yang digunakan  untuk  mendirikan  usaha  tertentu,  dimana  kegiatan  usaha  tersebut,  baik objek  maupun  prosesnya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah. 31 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  berkenaan  dengan  transaksi  penyimpanan  dana Nasabah  menggunakan  akad mudharabah dilakukan  juga  dengan  penanaman  modal, dimana  Nasabah  (pemilik  dana)  menyetorkan  sejumlah  uang  kepada  Bank  Syariah (pengelola  dana)  untuk  disimpan  atau  ditabung.  Penyetoran  tersebut  merupakan bentuk  penanaman  modal  dari  Nasabah  yang  akan  dikelola  dan  diputar  oleh  Bank Syariah  untuk  mendirikan  suatu  usaha.  Hasil  dari  usaha  sebagaimana  yang  dimaksud kemudian dibagi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan dalam bentuk nisbah sesuai dengan kesepakatan para pihak. 32
Terkait  demikian,  maka  tidak  salah  jika  penyimpanan  dana  Nasabah  yang menggunakan akad mudharabah bersifat investasi, bahkan sejak awal akad, Bank telah memberitahukan  kepada  Nasabah,  bahwa  dana  simpanannya  akan  diputar  atau dikelola untuk suatu usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi oleh Bank dalam bentuk nisbah bagi hasil. Hal ini berbeda dengan simpanan/tabungan pada Bank  Konvensional,  walaupun  pada  pelaksanaannya  sama  dengan  simpanan mudharabah, yakni  dana  simpanan  Nasabah  dijadikan  modal  Bank  untuk  mendirikan atau  mengelola  suatu  usaha,  namun  Nasabah  tidak  mengetahui  hal  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  sejak  awal  penyetoran,  Bank  tidak  memberitahukan  kepada  Nasabah bahwa Bank akan menggunakan, memutar atau mengelola dana Nasabah untuk suatu usaha. Terkait demikian, maka pembagian keuntungannyapun bukan didasarkan pada
29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 228.
30 Elif  Pardiansyah,  “Investasi  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Teoritis  Dan  Empiris,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 337 – 73.
31 Pardiansyah.
32 Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan Di Indonesia ,(Bandung: Pustaka Setia, 2016),312-313.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15
kesepakatan bersama, akan tetapi ditentukan oleh pihak Bank, dimana Nasabah akan diberikan bonus dalam bentuk bunga sebagai bentuk balas jasa kepada Nasabah yang menyimpan uangnya di Bank. 33
Lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan dana investasinya, dimana jika Bank Syariah menekankan pengelolaan dana Nasabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip Syariah 34 , seperti menghindari dari yang kegiatan yang mengandung unsur gharar, maisir, riba, haram, dan zalim. 35 Hal ini tentu berbeda dengan  pengelolaan  dana  Nasabah  di  Bank  Konvensional,  dimana  Bank  tidak memperhatikan halal-tidaknya suatu usaha yang dilakukan.
Karakteristik yang kedua yaitu berkenaan dengan subyek hukum atau para pihak yang terlibat di dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah. Para pihak di dalam akad mudharabah terdiri  dari  2  (dua) pihak  yakni shahibul mal dan mudharib. Shahibul  mal adalah  pihak  yang  memiliki  dan  menyediakan  modal  guna  membiayai suatu  usaha 36 ,    dan  dalam  pelaksanaan  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah, pihak  yang  berperan  sebagai shahibul  mal yakni  pihak  Nasabah.  Berkenaan  dengan mudharib adalah pihak yang menjalankan atau mengelola usaha yang bersumber dari dana  atau  modal shahibul  mal 37 ,  dimana  dalam  penyimpanan  dana  Nasabah,  Bank Syariah berperan  sebagai mudharib. Terkait  demikian,  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  02/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Tabungan  menjelaskan  bahwa kapasitasnya  sebagai mudharib, Bank  dapat  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah,  bahkan  Bank  Syariah  juga  dapat mengembangkan  usaha  tersebut,  termasuk  dalam  hal  melakukan  akad mudharabah dengan  pihak  lain. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  simpanan mudharabah, jenis mudharabah yang digunakan yakni mudharabah muthlaqah, yaitu mudharabah mutlak atau mudharabah tidak  terbatas,  dimana mudharib diberi  kekuasaan  penuh  oleh shahibul  mal untuk  menggunakan  modalnya  melakukan  kegiatan  usaha  apapun, sehingga  sifatnya  tidak  terikat  dan  tidak  terbatas. 38 Sehubungan  dengan  penjelasan tersebut,  subyek  hukum  atau  para  pihak  pada  simpanan  di  Bank  Konvensional  juga berbeda,  sebab  istilah  yang  digunakan  yakni  Debitur  dan  Kreditur.  Debitur  adalah pihak  yang  berutang  (menerima  utang  dari  Debitur,  dalam  hal  ini  Bank)  atau  pihak yang  mempunyai  utang  karena  suatu  perjanjian. 39 Berkaitan  dengan  pengertian Kreditur adalah pihak yang berpiutang (memberikan utang kepada Debitur, dalam hal ini  Nasabah)  atau  pihak  yang  mempunyai  piutang  karena  suatu  perjanjian. 40 Hal  ini
33 Dr Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),154.
34 Trisadini P Usanti and Abd Shomad, Hukum Perbankan ,(Jakarta: Kencana, 2017), 6.
35 Usanti and Shomad.
36 S H Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018),112.
37 Sutan Remy Sjahdeini.
38 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah .
39 Usanti and Shomad, Hukum Perbankan .
40 Usanti and Shomad.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )
tentu  berbeda  dengan  simpanan mudharabah karena  syariah  tidak  mengenal  istilah utang.
Karakteristik  yang ketiga yakni  berkaitan  dengan  pembagian  hasil  usaha.  Pada penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah,  hasil  usaha  dari  pengelolaan  dana Nasabah  dibagi  menggunakan  sistem  bagi  hasil, dimana  bagi  hasil  sendiri  merupakan karakteristik  utama  dalam  transaksi  akad mudharabah yang  bertujuan  untuk menghindarkan  kegiatan  usaha  Bank  Syariah  dari  praktik  riba  yang  dilarang  oleh Hukum  Islam.  Hal  ini  sebagaimana  firman  Allah  Q.S.  Al-Baqarah  Ayat  275  yang terjemahannya sebagai berikut:
“ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya .“
Ayat  di atas  mengandung  makna  bahwa  segala  kegiatan perekonomian apapun  tidak boleh  mengandung  unsur  riba,  sehingga  untuk  mengatasi  hal  demikian,  maka  sistem bagi  hasil  menjadi  solusi  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  agar  sesuai  dengan tuntunan Hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan bagi hasil dapat ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penentuan  besarnya  ratio/nisbah  bagi  hasil  dibuat  pada  waktu  akad  dengan berpedoman  pada  untung  rugi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bagi  hasil  pada penyimpanan dana Nasabah yang menggunakan akad mudharabah, tidak hanya bagi  hasil  berupa  keuntungan  saja,  akan  tetapi  juga  mencakup  resiko  atau kerugian.
b. Besarnya  nisbah  bagi  hasil  didasarkan  pada  keuntungan  yang  diperoleh.  Perlu diketahui  terlebih  dahulu,  bahwa  nisbah  adalah  rasio  atau  perbandingan  dalam bentuk  persentase  yang  besaran  porsinya  didasarkan  pada  kesepakatan  para pihak.  Pada  penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah,  besaran  nisbah  telah ditentukan  oleh  pihak  Bank,  dikarenakan  bagi  hasil  antara  Bank  dan  Nasabah sudah  tersistem  melalui  komputer,  dan  Bank  akan  memberikan  informasi besaran  tersebut  kepada  Nasabah  pada  awal  akad,  sekaligus  meminta persetujuan  Nasabah.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pada  pelaksanaan penentuan  nisbah  juga  dimungkinkan  terjadi  tawar  menawar  antara  Nasabah selaku shahibul  mal dengan  pihak  Bank  selaku mudharib ,  akan  tetapi  tawar menawar  tersebut  diberlakukan  untuk  Nasabah  prioritas  yakni  Nasabah  yang memiliki simpanan dana dengan jumlah besar.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15
c. Bagi  hasil  tergantung pada  keuntungan kegiatan  usaha  yang  dijalankan.  Apabila usaha  tersebut  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  resiko  bisnis  dan bukan  akibat  kelalaian mudharib ,  maka  pembagian  kerugiannya  berdasarkan porsi  modal  yang  disetor  oleh  masing-masing  pihak.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  mengingat  modal  usaha  merupakan  modal  dari shahibul  mal, maka kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Kerugian sebagaimana yang  dimaksud bukan berarti shahibul mal akan kehilangan  modal  keseluruhan, artinya  Nasabah  atau shahibul  mal tetap  memperoleh  simpanan  pokoknya, karena Bank Syariah bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
41 Berkaitan  apabila  kerugian  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian mudharib, maka mudharib yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
d.  Jumlah pembagian laba  meningkat  sesuai  dengan peningkatan  pendapatan.  Hal ini  dikarenakan  pembagian  hasil  (keuntungan)  ditentukan  pada  saat  telah  diketahui pendapatan usaha Bank dengan berpedoman pada untung rugi serta nisbah yang telah disepakati,  sehingga  dalam  hal  ini  keuntungan  yang  diperoleh  tidak  menentu  karena disesuaikan  dengan  pendapatan  Bank. 42 Terkait  demikian  pula,pada  Pasal  5  huruf  g Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan  dan penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah  menyebutkan  bahwa  bank  tidak  diperkenankan  mengurangi  nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah yang bersangkutan.
Pembagian hasil usaha pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah sebagaimana yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tentu  berbeda  dengan  pembagian  hasil  usaha penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Konvensional,  dimana  pembagiannya menggunakan  sistem  bunga  atau  disebut  dengan  bunga  Bank  atau  lebih  tepatnya bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar Bank kepada Nasabah  pemilik  simpanan  sebagai  bentuk  balas  jasa  kepada  Nasabah  yang menyimpan dananya di Bank. 43 Berkenaan dengan demikian, di dalam konsep bunga bank,  ada  pula  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan,  diantaranya: 44 (a)  Penentuan  bunga dibuat  sebelumnya  (pada  waktu  akad)  tanpa  berpedoman  pada  untung  rugi,  artinya pada  simpanan  Bank  Konvensional,  Bank  hanya  membagi  keuntungan  saja  dan  tidak mengungkapkan  bagi  resiko  apabila  suatu  ketika  Bank  mengalami  kerugian;  (b) Besarnya  bunga  ditentukan  sebelumnya  sesuai  dengan  kebijakan  Bank;  (c)  Jumlah pemberian bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat; (d) Bank memiliki  hak  untuk  mengurangi  atau  menurunkan  bunga  simpanan  sesuai  dengan kebutuhan dana dari Bank itu sendiri. 45
Karakteristik  yang keempat, yakni  berkaitan dengan  pembagian  resiko usaha, dimana dalam  hal  ini  pembagian  resiko  sendiri  terdiri  dari  2  (dua)  macam,  yakni  resiko
41 Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik .
42 Nurhasanah.
43 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 .
44 Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik .
45 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 .

## Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )
terhadap Bank, dan resiko terhadap Nasabah. Berkenaan dengan resiko terhadap Bank yakni  apabila  suatu  ketika  terjadi  kesalahan  dalam  pengelolaan,  dimana  hal  tersebut dilakukan  oleh  pihak  Bank,  maka  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini  yaitu pihak  Bank  sendiri.  Sehubungan  dengan  resiko  terhadap  Nasabah  terjadi  apabila kerugian  usaha  tidak  disebabkan oleh  kelalaian  Bank,  melainkan  karena  resiko  bisnis, seperti  bencana  alam,  masalah  politik  yang  mempengaruhi  hasil  usaha,  dan  lain sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah pihak Nasabah selaku shahibul mal . 46 Hal  ini  berbeda  dengan  Bank  Konvensional,  dimana  apabila terjadi  kesalahan pengelolaan , pihak  yang  bertanggung  jawab  tidak  jelas,  mengingat  pada  perjanjian awal, Bank tidak mengungkapkan resiko Nasabah Penyimpan apabila suatu ketika Bank mengalami kerugian.
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  untuk  lebih jelasnya,  berikut  Penulis  sertakan  tabel  perbedaan  simpanan mudharabah di  Bank Syariah dengan simpanan di Bank Konvensional.
Tabel 1.
Perbedaan Karakteristik Simpanan Mudharabah dengan Simpanan Konvensional No Karakteristik Simpanan Mugharabah Simpanan Konvensional 1 Simpanan bersifat Investasi Bank menginformasikan kepada  Nasabah,  bahwa  dana simpanan Bank tidak meninformasikan  kepada Nasabah  bahawa  dana simpanan akan dikelola/diputar Pengelolaan  dana  inventasi digunakan untuk kegiatan usaha yang halal sesuai dengan Prinsip Syariah. Pengelolaan dana investasi  digunakan  untuk segala  macam  kegiatan usaha tanpa memperhatikan halal tindaknya usaha tersebut. 2 Pembagian  Hasil Usaha Hasil usaha dibagi menggunakan sistem bagi hasil sebagai  hasil  dari  kerjasama bukan bonus.
Penentuan  besar  nisbah  bagi hasil  dibuat  saat  akad  dengan berpedoman pada untung rugi. Hasil  usaha  dibagi  atau diberikan  dalam  bentuk bunga sebagai bentuk bonus.
Penentuan  bungan  dibuat sebelumnya  (saat  akad) dengan  tidak berpedoman pada untung rugi.
46 Adiwarman A Karim and Bank Islam, Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan , (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006), 274.
Besarnya  nisbah  bagi  hasil didasarkan  pada  keuntungan yang  diperoleh  sesuai  nisbah yang disepakati. Apabila Bank mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian Bank, maka ditanggung  Bank,  tetapi  jika bukan  disebabkan  Bank,  maka ditanggung oleh Nasabah. Jumlah pembagian keuntungan meningkatkan sesuai kesepakatan. Bank  tidak  boleh  mengurangi nisbah  keuntungan  Nasbah tanpa  persetujuan  Nasabah yang bersangkutan Besar bunga sudah ditentukan  diawal,  sesuai dengan kebijakan Bank. Apabila  Bank  mengalami kerugian, maka pihak yang bertanggung  jawab  tidak jelas
Jumlah  pemberian  bunga tidak meningkatkan, walaupun jumlah keuntungan meningkat. Bank  boleh  mengurangi tau  menurunkan  bunga simpanan  sesuai  dengan kebutuhan dana Bank. 3 Tanggungjawab Bank Apabila terjadi kelalaian disebabkan oleh kelalaian Bank maka  yang  bertanggungjawab adalah  Bank  ( mudharib ),  akan tetapi jika kerugian disebabkan karena  resiko  bisnis  (bencana alam, maslah politik, dll), maka yang bertanggungjawab adalah Nasbah ( shahibul mal ) Pihak yang bertanggungjawab jika terjadi  kelalaian,  tidak jelas.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  akad mudharabah dalam  transaksi penyimpanan  dana  Nasabah  di  Bank  Syariah  memiliki  karakteristik  tersendiri  dari simpanan konvensional, dimana karakteristik tersebut menjadi pembeda dan ciri khas dari  simpanan mudharabah itu  sendiri,  pembagian  hasil  usaha  yang  menggunakan sistem bagi hasil. Berkenaan dengan karakteristik itu pula, maka dapat dilihat bahwa
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )
akad mudharabah lebih  mengutamakan  keadilan  baik  bagi  pihak  Nasabah  maupun pihak Bank, khususnya dalam hal berbagi keuntungan dan menanggung resiko. 47

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  yang  diuraikan  di  dalam  sub  pembahasan  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  akad mudharabah pada  transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu:
1. Simpanan bersifat Investasi
Dana  simpanan  Nasabah  disetorkan  kepada  Bank  sebagai  modal  untuk kegiatan usaha, dimana nantinya Nasabah akan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dan hal ini telah diiformasikan kepada Nasabah sejak awal akad oleh Bank bahwa dana simpanan akan diputar.
2. Pembagian hasil usaha
Hasil usaha dari transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah berdasarkan akad mudharabah dibagi  menggunakan  sistem  bagi  hasil,  dimana  dalam hal ini, tidak hanya keuntungan yang dibagi, akan tetapi juga pembagian resiko yang timbul dalam usaha tersebut.
3. Tanggung Jawab Bank
Pada  pengelolaan  dana  penyimpanan  dana  di  Bank  Syariah  berdasarkan akad mudharabah dalam  bentuk  usaha,  apabila  kesalahan  pengelolaan disebabkan  oleh  kelalaian  Bank,  maka  Bank  bertanggung  jawab  atas kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi jika kesalahan pengelolaan bukan disebabkan oleh Bank, maka Nasabahlah yang bertanggung jawab.

## DAFTAR REFERENSI

## Buku
Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah . Grafindo Persada . Jakarta, 2011.
Dyah, O, and A Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hamidah,  Siti,  and  Prayudo  Eri  Yandono.  “Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo.” Jurisdictie 7, no. 2 (2016): 150.
Ibr ahim,  Johnny.  “Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.” Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006): 295.
Is,  Muhamad  Sadi. Konsep  Hukum  Perbankan  Syariah:  Pola  Relasi  Sebagai  Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi . Malang: Setara, 2015.
47 Hamidah and Yandono, “Akad Pembi ayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo.”

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 1-15
Karim,  Adiwarman  A,  and  Bank  Islam. Bank  Islam :  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan .
RajaGrafindo Persada . Jakarta, 2006.
Kasmir, Dr. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Muhammad,  Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil. Profit  Margin  Pada  Bank  Syariah . Yogyakarta: UII Press, 2004.
Nasional,  Departemen  Pendidikan.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa.” Jakarta: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Nasution,  Bahder  Johan.  “Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.”  Bandung:  Mandar  Maju,
2016.
Neneng,  Nurhasanah. Mudharabah  Dalam  Teori  Dan  Praktik . PT  Refika  Aditama, Bandung , 2015.
Nurdin,  Ridwan. Akad-Akad  Figh  Pada  Perbankan  Di  Indonesia:(Sejarah,  Konsep  Dan Perkembangannya) . Aceh: PeNA, 2010.
Nurhasanah, Neneng. Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik . Bandung: Refika Aditama, 2015.
Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 337 – 73.
Roziq,  Ahmad,  and  Ika  Ratna  Qorikaten  Rohmah.  “Variabel  Penentu  Dan  Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember.” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2016): 161 – 86.
Sobana, Dadang Husen. Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Soejono, Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Susamto,  Burhanuddin.  “Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah.”  Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010.
Sutan,  Remy  Sjahdeini.  “Perban kan  Syariah,  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek Hukumnya.” Jakarta: Kencana Prenadamedia Group , 2014, 112.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  S  H. Perbankan  Syariah:  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Kencana, 2018.
Syafii, Muhamad. Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman) . Yogyakarta: Ekonosia, 2016.
Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad. Hukum Perbankan . Jakarta: Kencana, 2017.
Yumanita, Diana. Bank Syariah: Gambaran Umum . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana (Siti Nur Shoimah )