Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print:    2654-9266
ISSN Online: 2656-0461

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal

## “The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors”
Dwi Oktafia Ariyanti 1 Muhammad Ramadhan 2 JS. Murdomo 3
1 Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: dwioktafia11@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: muhammad_ramadhan@janabadra .ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: murdomoslamet@yahoo.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci :
Hukum Pidana; Penambangan pasir; Ilegal.
Cara Mengutip (APA Citation Style) : Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 30-47
Kegiatan  penambangan  sudah  sangat  berkembang,  hasil  yang  diberikan pun  sangat  memberikan  keuntungan  bagi  para  penambang.  Meskipun demikian,  kegiatan  yang  menjanjikan  ini  turut  pula  membawa  dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut  dilakukan  tidak  berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Penambangan  secara  ilegalpun  juga  terjadi  didaerah  gumuk  pasir Parangtritis, gumuk pasir yang ada di pantai Parangtritis tergolong unik dan  layak  untuk  tetap  dipertahankan  karena  sifatnya  yang  sangat  khas dengan  bentuk  bulan  sabit  atau  barchan  dan  merupakan  satu  –  satunya gumuk pasir yang ditemukan di wilayah asia tenggara. Pengaturan tentang kegiatan  penambangan  yang  berwawasan  lingkungan  telah  tertuang dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  namun  hal  tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka kiranya masih  diperlukan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  dan  jelas  terhadap penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  secara ilegal  di  gumuk  pasir  Parangtritis  sudah  mulai  berjalan  namun  belum
© 2020 Ariyanti, Dwi Oktafia Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Introduction
Dewasa ini kegiatan pernambangan sudah sangat berkembang,  hasil yang diberikan pun  sangat  memberikan  keuntungan  bagi  para  penambang.  Meskipun  demikian,
optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah  ada  di  beberapa  peraturan  perundang  –  undangan,  namun  proses penegakan  hukum  bukan  merupakan  tanggung  jawab  aparat  penegak hukum  semata,  penegakan  hukum  juga  merupakan  tanggungjawab masyarakat dalam upaya mengahadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan  pasir  secara  ilegal.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  penegak hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  penambangan  pasir  ilegal  di gumuk  pasir  Parangtritis  adalah  kurangnya  kesadaran  hukum  pada masyarakat,  faktor  ekonomi,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat terhadap  dampak  dari  penambangan  pasir  secara  ilegal  dan  faktor penegakan hukum.. Article Info Abstract Keywords : Criminal law; Sand Mining; Illegal
How to cite (APA Citation Style) : Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan,Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). “ The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 30-47
Mining  activities  has  grown  very  much,  a  given  result  is  very  given  an advantage for the miners. Nevertheless, activities which  promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was  undertaken  not  based  on  the  regulation  that  has  been  set.  Mining illegally  also  occurred  at  the  sandbanks  Parangtritis,  sandbanks  I  know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only  sandbanks  found  in  the  southeast  Asia.  Arrangement  about  mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this  appears  to  have  not  run  as  expected,  so  may  is  still  needed  law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal.
The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation that deals with this research.  This  approach  is  known  the  approach  literature,  namely  by studying books, regulation and other documents related to this research.
Criminal  law  enforcement  of  the  mining  sand  illegally  in  sandbanks Parangtritis has started to walk but not yet optimal .The laws governing about mining sand has been is in a few rules, but the law enforcement not is the responsibility of law enforcement officials just, law enforcement is also a responsibility  community  in  an  effort  to  ahead  and  recover  crimes  sand mining illegally. Obstacles faced by law enforcement in dealing with crimes sand mining illegal in sandbanks Parangtritis are the lack of legal awareness to the community, economic factors, the lack of knowledge of the community towards the impact of mining sand illegally and factors law enforcement..
kegiatan  yang  menjanjikan  ini  turut  pula  membawa  dampak  yang  merugikan  bagi manusia  dan  lingkungan  hidup  manakala  kegiatan  tersebut  dilakukan  tidak berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  kegiatan  pertambangan  yang dilakukan  secara  ilegal  atau  tanpa  ijin  yang  diberikan  oleh  pejabat/  instansi  yang berwenang.
Sudah  banyak  terjadi  peristiwa  yang  mengarah  pada  kerusakan  lingkungan  hidup. Fakta  tersebut  dapat  dilihat  dari  praktik  penambangan  gumuk  pasir  Parangtritis Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Bantul,  terbentuknya  gumuk  pasir  di  Parangtritis berasal dari material gunung api Merapi dan gunung – gunung aktif lain disekitarnya. Material  berupa  pasir  dan  material  piroklastik  lain  yang  dikeluarkan  oleh  Gunung Merapi akibat proses erosi dan gerak massa batuan, material kemudian terbawa oleh aliran  sungai,  misalnya  pada  Kali  Krasak,  Kali  Gendol,  dan  Kali  Suci.  Aliran  sungai kemudian mengalirkan material tersebut hingga ke pantai selatan.   Kekuatan angin sangat  berpengaruh  terhadap  pembentukan  gumuk  pasir,  karena  kekuatan  angin menentukan  kemampuannya  untuk  membawa  material  yang  berupa  pasir.  Karena adanya material pasir dalam jumlah banyak  serta kekuatan angin yang besar, maka pasir akan membentuk menjadi gumuk pasir.
Gumuk  pasir  yang  ada  di  pantai  Parangtritis  tergolong  unik  dan  layak  untuk  tetap dipertahankan  karena  sifatnya  yang  sangat  khas  dengan  bentuk  bulan  sabit  atau barchan dan merupakan satu – satunya gumuk pasir yang ditemukan di wilayah asia tenggara.
Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah mengenai penambangan pasir secara ilegal di gumuk pasir parangtritis. Kegiatan tersebut telah mengeruk ratusan ton setiap harinya yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai dan keutuhan fenomena gumuk pasir yang seharusnya dijaga dan dilindungi.
Secara hukum kegiatan penambangan pasir secara ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya
hingga  ke  pengadilan.  Hal  ini  dimaksudkan  tidak  hanya  untuk  menegakkan  hukum pidana,  tetapi  sekaligus  juga  untuk  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  itu sendiri  dari  bahaya  kerusakan.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  hal  tersebut tampaknya  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  maka  kiranya  masih diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan jelas terhadap penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal tersebut.

## 2.  Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  dihadapi  adalah  tentang  bagaimana  penegakan  hukum  pidana terhadap  pelaku  penambangan  pasir  secara  ilegal  di  area  gumuk  pasir  Parangtritis Kabupaten Bantul serta  kendala yang dihadapi dalam penegakkannya.

## 3. Metode
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), penedekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach).

## 4.  Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul.
Pengertian  pertambangan  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa 1 :
“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”
Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian pertambangan mineral pada Pasal 1 ayat (4) yaitu 2 :
“Pertambangan  Mineral  adalah  pertambangan  kumpulan  mineral yang  berupa  bijih  atau  batuan,  di  luar  panas  bumi, minyak  dan  gas bumi, serta air tanah”.
1 Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2 Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Dari  pengertian  di  atas,  maka  secara  teknis  terdapat  4  (empat)  kelompok  jenis komoditas tambang, yaitu:
1) Bijih atau batuan
2)
Di luar panas bumi 3) Minyak dan gas bumi
4) Air tanah
Lebih  lanjut  mengenai  penetapan  komoditas  tambang  (yang  selanjutnya  disebut dengan “bahan galian”) ke dalam suatu golongan diatur denga peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Penggolongan Bahan-Bahan Galian Pasal 1, di mana bahan galian dapat digolongkan sebagai berikut 3 :
a. Golongan bahan galian yang stategis adalah:
- Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- Bitumen padat, aspal
- Antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan radio aktif lainnya;
- Nikel, kobalt
- Timah;
b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
- Besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- Bauksit, tembaga, timbale, seng;
- Emas, platina, perak. air raksa, intan;
- Arsin, antimony, bismuth;
- Yatrium, rhutenium, crium dan logam
- logam langka lainnya;
- Brilium, korundum, zircon, Kristal kwarsa;
- Kriolit, fluorspar, barit; - Yodium,brom, khlor, belerang.
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk a dan b adalah:
- Nitrat – nitrat, pospat – pospat, garam batu (halte);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu  apung,  tras,  obsidian,  perlit,  tanah  diatome,  tanah  serap  (fullers earth);
- Marmer, batu tulis;
- Bat kapur, dolomite, kalsit;
- Granit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur  –  unsur  mineral  golongan  a  maupun  golongan  b  dalam  jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
Pengertian dari setiap golongan bahan galian tersebut di atas adalah sebagai berikut:
3 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
a. Bahan  galian  golongan  srategis  (golongan  A), adalah  golongan  bahan  galian yang  strategis  bagi  pertahanan/keamanan  negara  atau  bagi  perekonomian negara.
b. Bahan  galian  golongan  vital  (golongan  B),  adalah  bahan  galian  yang  dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
c. Bahan  galian  non  strategis  dan  non  vital  (golongan  C),  adalah  bahan  galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak,baik karena sifatnya maupun karena kecil jumlah depositnya.
Selain itu, penggolongan bahan galian juga didasarkan pada beberapa hal antara lain: nilai  strategis  dan  ekonomis  bahan  galian  terhadap  perekonomian  dan  pertahanan negara, nilai penting dan kemanfaatannya terhadap hajat hidup orang banyak, serta dari segi sifat dan keadaan  bahan galian yang  dasarkan pada beberapa faktor yaitu: terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam ( genese ), penggunaan bahan galian bagi industry,  teknik  pengolahan,  dan  banyak  tidaknya  deposit  bahna  galian  yang bersangkutan. Sehingga ada kemungkinan suatu bahan galian yang sifatnya strategis dan vital,tetapi karena jumlah depositnya terlalu kecil maka dikualifikasikan sebagai bahan galian golongan C. 4
Munculnya istilah bahan galian industri untuk bahan galian golongan C, Karena secara psikologis bahna galian yang tergabung dalam golongan C dianggap tidak strategis dan tidak  vital.  Dilihat  dari  fungsi  dan  kegunaannya,  bahan  galian  golongan  C  dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan  galian  konstruksi,  yaitu  bahan  galian  yang  secara  utuh    digunakan sebagai bahan pengisi dan pembentuk bangunan. Meliputi: pasir, kerikil, batu kapur, andesit, granite, pasir kuarsa dan marmer.
b. Bahan galian industri, yaitu bahan galian yang menjadi bahna baku industri. Meliputi: zeolit, batu setengah permata, bentonit dan oker.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  negara  mempunyai  hak  untuk  menguasai  atas bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  termasuk  tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan
4 Abrar Saleng. (2004). “Hukum Pertambangan”. Yogyakarta: UII Press. Hal. 86
wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak penambangan pasir adalah perbuatan yang dilarang oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  dimana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut  dalam  hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pemerintah dan merusak lingkungan sekitar penambangan.
Mengenai  bentuk  dan  organisasi  perusahaan  pertambangan  melalui  “Pertambangan Rakyat” tidak disebutkan secara rinci dalam Undang – Undang tentang Pertambangan dan  Batubara  namun    disebutkan  dalam    Undang  –  Undang  tentang  Pokok Pertambangan  Pasal 5 huruf (h).  Selanjutnya  pertambangan rakyat dijabarkan pada Pasal  11  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan  –  Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu 5 :
1) Pertambangan  rakyat  bertujuan  memberikan  kesempatan  kepada  rakya setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.
2) Pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.
3) Ketentuan – ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat – syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan yang diatur dalan Pasal 11 tersebut mengandung makna yang cukup lugas dimana  pemerintah  berperan  sebagai  pembimbing  bagi  rakyat  dalam  mengushakan bahan galian. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan lebih lanjut bahwa pertambangan  rakyat  hanya  dapat  dilakukan  oleh  rakyat  setempat  yang  memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat yang ketentuan, cara serta syarat – syarat  untuk  mendapatkannya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  yaitu  Peratura Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa  Surat Keputusan Izin
5 Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Pertambangan Rakyat  adalah kuasa pertambangan secara kecil  – kecilan denga luas wilayah yang sangat terbatas.
Dalam  permintaan  izin  pertambangan  rakyat,  rakyat  setempat  harus  mengajukan permohonan  kepada  Menteri  Pertambangan,  dengan  menyampaikan  keterangan mengenai  wilayah  yang  akan  diusahakan  serta  jenis  bahan  galian  yang  akan diusahakan.  Lebih  jauh  pasal  tersebut  menyebutkanbahwa  Menteri  Pertambangan dapat  menyerahkan  pelaksanaan  permintaan  izin  Pertambangan  Rakyat  kepada Kepala Daerah TK I wilayah yang  bersangkutan dengan mnyertakan syarat- syarat dan petunjuk  –  petunjuk  yang  perlu  diperhatikan  dengan  pelaksanaannya.  Ketentuan tersebut  di  atas  tidak  member  peluang  bagi  kegiatan  pertambangan  oleh  rakyat setempat tanpa adanya izin Pertambangan Rakyat. Segala pertambangan rakyat yang dalam  kegiatannya  tidak  disertai  dengan  surat  izin  Pertambangan  Rakyat  dapat dikategorikann sebagai kegiatan penambangan yang bersifat ilegal.
Di dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003  tentang  Kriteria  Baku  Kerusakan  Lingkungan  Bagi  Usaha  dan/atau  Kegiatan Penambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  di  Wilayah  Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta Pasal 1 angka 17 dijelaskan mengenai pengertian dari gumuk pasir, bahwa gumuk pasir adalah bentukan angin yang tersusun oleh material pasir dan terletak di daerah tepian pantai. 6
Gumuk  pasir  yang  terdapat  di  Parangtritis  harus  dijaga  kelestariannya  karena merupakan  salah  saru  falsafah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (hamemayu  hayuning bawana),  di  dalam  Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Pelestarian  Habitat  Alami  di  Pasal  6  menyatakan  bahwa  kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami in situ, pengertian dari habitat alami in situ itu sendiri adalah  lingkungan  tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan
6 Keputusan  Gubernur  Propinsi  DIY  Nomor.63  Tahun  2003  Tentang  Kriteria  Baku  Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berkembang secara alami di tempat aslinya. 7 Pasir sebagai sumber daya alam dalam pengambilannya  perlu  diperhatikan  sehingga  tidak  mengganggu  ekosistem  yang akibatnya dapat merugikan bagi kepentingan manusia.
Pengaturan  mengenai  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  di  bidang pertambangan diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain sebagai berikut 8 : Pasal 158
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Pasal 159
“Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (1),  Pasal  70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat  (1)  dengan  tidak  benar  atau  menyampaikan  keterangan  palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Pasal 160
1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  atau  Pasal  74  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 161:
“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi  yang  menampung,  memanfaatkan,  melakukan  pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan  dari  pemegang  IUP,  IUPK  atau  izin  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal105 ayat (1), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah).”
7 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami
8 Pasal 158 s/d Pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
Pasal 162:
”Setiap  orang  yang  mengganggu  atau  merintangi  kegiatan  usaha pertambangan  dari  pemegang    IUP  atau  IUPK  yang  telah  memnuhi syarat  –  syarat  sebagaimana  dimaksud  Pasal  136  ayat  (2)  dipidnaa dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).”
Pasal 163 :
1) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  bab  ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hokum  tersebut  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  ditambah 1/3  (satu  per  tiga)  dari  ketentumaksimum  pidana  denda  yang dijatuhkan.
2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
b. Pencabutan status badan hukum.
Pasal 164:
Selain  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  158,  Pasal  159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. Perampasan  barang  yang  digunakan  dalam  melakukan  tindak pidana.
b. Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana; dan/atau
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Pasal 165:
“Setiap  orang  yang  mengeluarkan  IUP,  IPR  atau  IUPK  yang bertentangan  dengan  undang  –  undang  ini  dan  menyalahgunakan kewenangannya  diberi  sanksi  pidana  paling  lama  2  (dua)  tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah)”
Komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana di bidang pertambangan pasir adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam  proses  penegakan  hukum  bukan  merupakan  tanggung  jawab  aparat  penegak hukum  semata,  namun  juga  merupakan  tanggungjawab  masyarakat  dalam  upaya mengahadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.

## 5.  Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul
Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area gumuk pasir Parangtritis Kabupaten Bantul sudah ditetapkan beberapa aturan perundang  –  undangan  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut,  namun  dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi, yaitu antara lain :

##  Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat
Kesadaran  hukum  merupakan  faktor  dalam  penemuan  hukum.  Kesadaran  tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi  masyarakat.  Timbulnya  hukum  itu  pada  hakekatnya  ialah  karena  terjadinya bentrok  atau  konflik  antara  kepentingan  manusia.  Dalam  melindungi  kepentingan masing  –  masing  maka  manusia  didalam  masyarakat  harus  mengingat, memperhitungkan,  menjaga  dan  menghormati  kepentingan  manusia  lain  jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhaddap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Masyarakat  yang  kurang  terbiasa  dengan  administrasi  menjadi  salah  satu  kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang - Undang  nomor  23  tahun  2014  yang  menyatakan  bahwasannya  segala  perizinan dilimpahkan  ke  kantor  gubernur  semakin  membuat  masyarakat  penambang  pasir
semakin malas dan menunda  – nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari  kendala  tersebut  pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan,  pengawasan  dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

##  Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya  kendala  ekonomi  yang  ada  dalam  masyarakat  mendesak  masyarakat  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana.  Tingkat  kehidupan  ekonomi  masyarakat  sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan  kesempatan  berusaha.  Hambatan  seringkali  dihadapi  masyarakat  antara  lain kesulitan mendapatkan perkerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil  kerja  dengan  keuntungan  yang  didapatkan.  Dengan  adanya  kesempatan  untuk menambang pasir di gumuk pasir Parangtritis para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari pernambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan  seperti  itu  keberadaan  penambang  pasir  memberikan  keuntungan  bagi sekelompok  masyarakat  yang  terlibat  baik  sebagai  tenaga  kerja  maupun  penanam modal.
 Kurangnya  Pengetahuan  Masyarakat  Terhadap  Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal
Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan  masyarakat  mengenai  perizinan  terhadap  penambangan  pasir  juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas,  hal  tersebut  juga  terdorng  dari  faktor  ekonomi  yang  dihadapi  masyarakat. Kegiatan  penambangan  pasir  yang  menggunakan  alat  berat  yang  berfungsi  untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar. 9 Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir adalah :
9 Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyarto. (2011). “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir  Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. Jurnal Ilmu
a. Turunnya  Sayap  utara  sebelahtimur  jembatan  kretek  hingga  0,5  M  karena derasnya  aliran  sungai  Opak  akibat  dari  kegiatan  penambangan  pasir  di sekitar tiang – tiang penyangga jembatan.
b. Penurunan permukaan air sungai mempengaruhi penurunan permukaan air sumur penduduk.
c. Terancamnya kelestarian gumuk pasir karena kegiatan penambangan, gumuk pasir  Parangtritis  mempunyai  tipe  bulan  sabit  atau  barkhan  dan  hanya terdapat di dua negara yaitu Indonesia dan meksiko yang perlu selalu dijaga kelestariaannya.

##  Faktor Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan  pasir  secara  ilegal.  Penegakan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo merupakan  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide  atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi  kenyataan. 10 Lemahnya  penegakan  hukum  merupakan  faktor  penyebab maraknya  kejahatan  pernambangan  pasir  tanpa  izin.  Lemahnya  pengawasan  dan penegakan  hukum  terkesan  memberi  keleluasaan  dan  tidak  membuat  jera  pelaku pertambangan  pasir  tanpa  izin.  Hal  ini  disebabkan  karena  rendahnya  angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin.
Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalaui, antara lain:
a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstraksi yang dilakukan oleh  badan  pembuat  undang–undang.  Tahap  ini  disebutpula  tahap kebijaksanaan legislatif. Pada tahap inilah suatu perturan dirumuskan.
Lingkungan, Volume
9, Issue 2: 76-84. Diakses dari
https://media.neliti.com/media/publications/100643-ID-kajian-dampak-kerusakan-lingkungan- akibat.pdf
b. Tahap  aplikasi,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum dimulai  dari  kepolisian  hingga  kepengadilan.  Tahap  ini  disebut  pula  tahap kebijaksanaan yudikatif.
c. Tahap  eksekusi,yaitu  tahap  pelaksanaan  pidana  secara  konkrit  oleh  aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif 11 .
Penegakan  hukum,  khususnya  dalam  penegakan  hukum  pidana  merupakan  proses pelaksanaan  hukum  untuk  menentukan  tentang  apa  yang  menurut  hukum,  dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dengan  petunjuk  tentang  cara  bertindak  maupun  upaya  –  upaya  yang  diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum yang baik, sebelum maupun sesudah perbuatan – perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri
Yaitu bahwa perturan perundang  – undangan masih tidak jelas atau kurang lengkap  sehingga  terdapat  kesulitan  dalam  mencari  pedoman  dan  dasar peraturan perundang – undangan dalam penyelesaian sengketa.
b. Faktor penegak hukum
Yakni  pihak  –  pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum  yang dimaksud dengan penegak hukum disini adalahkalangan yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”  namun  juga  “peace  maintenance”.  Penegak  hukum  tersebut meliputi  mereka  yang  bertugas  di  bidang  –  bidang  kehakiman,  kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Para penegak hukum seperti tersebut  di  atas  mempunyai  peran  penting  dalam  peran  penting  dalam penyelesaian suatu sengketa.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
11 Satjipto Rahardjo. (1992). “Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru Publisher. Hal. 24
Sarana  atau  fasilitas  tersebut  diantaranya  meliputi  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  trampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup, dam sebagaianya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas – fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
d. Faktor masyarakat
Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
e. Faktor kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem masyarakat)  hukum  mancakup  struktur,  substansi  dan  kebudayaan. Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai  –  nilai  yang mendasari hukum yang berlaku, di mana nilai – nilainya merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat  satu  sama  lain  karena  kelimanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.
Bambang Poernomo turut pula memrberikan pendapat mengenai penegakan hukum pidana,  di  mana  penegakan  hukum  pidana  merupakan  proses  pelaksanaan  hukum yang menentkan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara-cara bertindak,  upaya–upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  kelancaran  berlakunya  hukum baik  sebelum  maupun  sesudah  perbuatan  melanggar  hukum  terjadi  sesuai  dengan ketentuan hukum pidana formil. 12
12 Bambang Poernomo. (1988). “Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana”. Yogyakarta: Liberty. Hal. 88
Terdapat  dua  pokok  pikiran  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  melalui pandangan formil, yaitu 13 :
1. Hubungan antara instansi penegak hukum yang membawa fungsi kontrol dari atas ke bawah, yang biasa disebut kontrol positif.
2. Tekanan  diletakkan  pada  keadilan  undang  –  undang  atau  kepastian  oleh hukum sebagai puncaknya dengan keputusan
Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, akan tetapi diperlukan pula dalam hubungannya dengan sifat  – sifat hukum, komponen  –  koponen  yang  terkandung  dalam  hukum,  fungsi  atau  sarana  yang dapatdibebankan kepada hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teori  – teori hukum yang berkembang.
Penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan yang dimulai dari pemebntukan undang – undang pidana di Dewan perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum pidana peran penegak hukum merupakan garda terdepan, aparat  penegak  hukum  semestinya  secara  tegas  menjalankan  fungsinya  dalam penegakan hukum sesuai degan ketentuan Undangan – undang dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana adalah masyarakat.  Masyarakat  harus  menyadari  bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum bukan  merupakan  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  semata,  tetapi  juga merupakan  tanggungjawab  masyarakat  dalam  upaya  mengahadapi  dan menanggulangi  berbagai  bentuk  kejahatan  yan  merugikan  dan  meresahakan masyarakat itu sendiri. Kesaddaran masyarakat itulah menjadi hal pokok yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun seringkali kita dapati beberapa dari masyarakat belum sadar akan perannya dalam mendukung penegakkan hukum.

## 6.  Kesimpulan
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  secara  ilegal  di gumuk  pasir  Parangtritis  sudah  mulai  berjalan  namun  belum  optimal.  Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang  –  undangan,  dengan  adanya  peraturan  –  peraturan  yang  mengatur mengenai  penambangan  pasir  seharusnya  para  pelaku  tindak  pidana  penambangan pasir yang ilegal bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  semata,  penegakan  hukum  juga merupakan  tanggungjawab  masyarakat  dalam  upaya  mengahadapi  dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  penegak  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana penambangan  pasir  ilegal  di  gumuk  pasir  Parangtritis  adalah  pertama  kurangnya kesadaran  hukum  pada  masyarakat,  kesadaran  hukum  merupakan  cara  pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk  memenuhi  kebutuhan  ketiga  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal dan keempat faktor penegakan hukum.

## 7.  Saran
Pembaharuan  Perda  yang  mengatur  tentang  pertambangan  dan  menerapkannya secara  tegas  terhadap  pelaku  penambangan  pasir  ilegal  yang  didukung  dengan ketegasan  paraaparat  penegak  hukum  dalam  penaganan  para  pelaku  penambangan gumuk pasir ilegal diwilayah Kabupaten Bantul, yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara  dan/atau  denda  sesuai  yang  diatur  dalam  Perda,  serta  memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup

## References
GoodNewsIndonesia. “Gumuk Pasir Parangtritis”. https://www.goodnewsfromindonesia.id . Diakses pada 22 Oktober 2018
Keputusan Gubernur Propinsi DIY Nomor.63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  tentang  Penggolongan  Bahan-bahan Galian
Poernomo,  Bambang.  (1988).  “Pola  Dasar  Asas  Umum  Hukum  Acara  Pidana  dan Penegakan Hukum Pidana”. Yogyakarta: Liberty
Pusat Studi
Geografi. (November 2016). “Material Piroklastik”. https://www.geografi.org/2016/11 . Diakses pada 8 Oktober 2018
Rahardjo,  Satjipto.  (1992).  “Masalah  Penegakkan  Hukum,  Suatu Tinjauan  Sosiologis.
Bandung: Sinar Baru Publisher .
Saleng, Abrar. (2004). “Hukum Pertambangan”. Yogyakarta: UII Press
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan
Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyarto. (2011). “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan  Akibat Kegiatan Penambangan Pasir  Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. Jurnal Ilmu Lingkungan , Volume 9, Issue 2: 76-84. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/100643-ID-kajian-dampak- kerusakan-lingkungan-akibat.pdf