## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
MODEL PERAN PERADILAN ETIK DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK
(Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Berintegritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012 - 2017)
Henni Gusfa 1 dan Irmawanti 2
1 Universitas Mercu Buana Email: henni.gusfa@mercubuana.ac.id
2 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Email: irma@dkpp.go.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan communication  constitutes  organizing Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dalam  mewujudkan  penyelenggara  pemilu  berintegritas. Menggunakan metode studi kasus, hasil riset menunjukkan bahwa, 1) DKPP merupakan role  model peradilan  kode  etik  profesi  yang  dalam  bekerja  menunjukkan  integritasnya dengan  inovasi melalui  sidang  terbuka,  2) komunikasi  efektif  di  antara  sesama anggota dalam  menyusun  formasi  keanggotaan,  juga  dengan  pihak - pihak  yang  terkait  seperti Sekretariat  Jenderal  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  dan  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan - RB)  dalam menyusun  struktur  sekretariat  DKPP,  3)  komunikasi  dengan  mitra  utama  yakni  Komisi Pemilihan  Umum  dan  Bawaslu  untuk  melegalkan  kode  etik  yang  disusunnya,  4) komunikasi dalam pembagian kerja di antara anggota DKPP.
Kata  Kunci :  Komunikasi  Organisasi, Communication  Constitutes  Organization ,  DKPP, Peradilan Kode Etik, Penyelenggara Pemilu Berintegritas.

## Abstract
This  study  describes  communication  constitutes  organizing  the  Election  Organizer Honorary  Council  (DKPP)  in  realizing  election  organizers  with  integrity.  Using  the  case study method, the results show that, 1) DKPP is a judicial role model of the professional code of ethics which in its work shows its integrity with innovation through open judicial, 2) effective  communication  among  fellow  members  in  preparing  membership formations, as well as with related parties such as the Secretariat General of the Election Supervisory  Body  (Bawaslu)  and  the  Ministry  of  State  Apparatus  Empowerment  and Bureaucratic  Reform  (Kemenpan - RB)  in  formulating  the  structure  of  the  DKPP secretariat,  3)  communication  with  key  partners  namely  the  General  Election Commission and Bawaslu to legalize the code of ethics, 4) communication in the division of work among DKPP membersKeywords: Organisation communication, communication constitutive organisation, DKPP, ethic code judicature, integrity election organizer.
Keywords: Organizational  Communication,  Communication  Constitutes  Organization, DKPP, Judicial on Code of Ethics, Election Organizers with Integrity.

## MODEL   PERAN   PERADILAN   ETIK   DALAM   MERAIH   KEPERCAYAAN   PUBLIK
Studi   Kasus   Penyelenggara   Pemilu   Berintegritas   Dewan   Kehormatan Penyelenggara   Pemilu   Periode   2012-­‐2017

## Pendahuluan
Dewan Kehormatan Penyelengg ara Pemilu atau yang disebut DKPP dibe ntuk oleh pembuat Undang-Undang yak ni Komisi II DPR RI dan pemerintah seba gai  solusi  terhadap  persoalan  integritas dari  penyelenggara  pemilu.  Namun,  aw al kemunculan DKPP telah memunculka n kontroversi, khususnya dikalangan pe nyelenggara pemilu.
Penyelengara pemilu yang terdi ri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) da n Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ba hkan m elabeli DKPP sebagai “malaikat p encabut nyawa ” . Kehadiran ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kegiatan p embukaan konsolidasi nasional KPU, ba hkan pernah disoraki oleh anggota KPU seluruh Indonesia. Sebagaimana yang di tuliskan dalam laman berita online yang menyebut bahwa para anggota KPU dae rah yang hadir dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Nasional Menyongsong Pem ilu 2014 kompak menyoraki Ketua DKPP Jimly  Asshiddiqie  ketika  namanya  diseb ut Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya. 1 DKPP semakin hangat diperbincangkan  tidak  hanya  oleh penyelenggara  pemilu  bahkan  juga sejumlah  LSM  yang  tergabung  dalam Koalisi  Amankan  Pemilu  atau  disebut dengan  KAP.  Mereka  terdiri  dari  Forum Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesia (Formappi),  Soegeng  Sarjadi  Syndicate, Indonesia  Parliamentary  Center  (IPC),
1 http://nasional.kompas.com/read/2014/02/4 /2106021/DKPP.Disoraki.Anggota.KPU.Sel uruh.Indonesiadiakses  tanggal  2  Oktober 2017
Perludem, KIPP, serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
KAP menilai bahwa putusan DKPP telah melebihi  kewenangan  yang  dimiliki dengan  memberikan  sanksi  kepada Sekretaris  Jenderal  KPU  RI.  Menurut KAP,  DKPP  sebagai  lembaga  etik  tidak perlu memasuki kategori teknis.  Hal ini sebagaimana yang dilansir dalam laman berita online yang  diberi  judul  “LSM Ramai - Ramai Masalahkan Putusan DKPP.” 2 Setahun berdiri sebagai
lembaga  penegak  kode  etik  bagi penyelenggara  pemilu.  DKPP  juga mendapat  sorotan  dari  analis  politik independen Apung Widadi yang dimuat dalam laman media online. Menurutnya tidak  mudah  bagi  DKPP,  lembaga  yang baru  lahir  dan  masih  ‘menyusu’  pada Bawaslu berjuang
menegakkan integritas  pemilu.  Apung  melihat  DKPP memiliki  dua  tantangan  dalam  bekerja yaitu  internal  dan  eksternal. Secara internal, menurutnya kelembagaan DKPP  perlu  berbenah  diri  dalam  hal keorganisasian  dan  kemandirian  dalam bekerja. Dalam arti, pengelolaan anggaran  negara,  program  kerja  dan penegakkan etik harus dilakukan secara mandiri  agar  dapat  progresif  dan independen.
Usulan  revisi  bentuk  DKPP dalam UU Pemilu menjadi mandiri tidak dibawah  Bawaslu  menjadi  relevan dalam  hal  ini.  Maksudnya  adalah sekretariat DKPP terpisah dari 2 https://www.viva.co.id/berita/politik/37200 0 - lsm - ramai - ramai - masalahkan - putusan - dkpp diunduh tanggal 2 Oktober 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
kesekretariatan Bawaslu RI. Sebagaimana  tertuang dalam UU Nomor  15  Tahun  2011  Pasal  115  yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang  melekat  pada  Sekretariat  Jenderal
Bawaslu.”
Riset MC Ninik Sri Rejeki (2011) menyebut pengelolaan
keanekaragaman  itu  sendiri  merupakan cara  mengelola  sebuah  organisasi  yang membutuhkan paradigma multikultural.
Pengelolaan  konflik  antar  kelompok merupakan bagian integral dari pengelolaan  keragaman.  Pada  tingkat kelompok, perlu dipahami faktor konflik antar  kelompok.  Bila  konflik  sebagai akibat  merugikan  dari  keragaman budaya terjadi, yang dibutuhkan adalah pengelolaan  yang  konstruktif.  Pihak yang  memiliki  beban  adaptasi  harus akomodatif terhadap pihak lain.
Akomodasi  dilakukan  dengan  cara melihat  konflik,  sikap,  dan  gaya manajemen.  Perlu  juga  dikembangkan iklim  komunikasi  organisasi  yang  dapat mengurangi prasangka dan lebih
mngedepankan  pengalaman  terhadap pesan  sehingga  komunikasi  menjadi meaningfu l dan trustful (Wijaya, 2011).
Meskipun  di  awal  kehadirannya dinilai  kontroversial  dan  dipenuhi kekhawatiran,  namun  DKPP  tetap menunjukkan integritasnya dalam bekerja  sebagai  lembaga  penegak  kode etik. Sehingga, DKPP mendapat apresiasi dari tokoh - tokoh nasional yang disampaikan  dalam  forum  laporan  5 tahun  kinerjanya.  Sebagaimana  yang dilansir dari laman website  DKPP, ketua MPR  Zulkifli  Hasan  menyebut  bahwa
keberadaan  DKPP  telah  mengubah penyelenggaraan pemilu jauh lebih baik. DKPP  juga  telah  mampu  mengurangi upaya  menghalalkan  segala  cara.  Dia mengucapkan  terima  kasih  kepada
DKPP. Wiranto selaku Menteri Koordinator  Bidang Politik,  Hukum,  dan Keamanan  Republik  Indonesia  juga mengaku bersyukur dengan keberadaan DKPP dalam sistem pemilu di Indonesia. Mengutip mantan Wapres Budiono,  demokrasi  akan  stabil  kalau pendapatan per kapita US$ 6.500. Kalau per  kapita  masih  US$  3.000,  lembaga kepemiluan  harus  dirangkap - rangkap, termasuk  dengan  mendirikan  DKPP.  Ia menilai  bahwa  jika  tidak  ada  DKPP betapa  kacaunya  pemilu.  Keberadaan DKPP  disyukurinya,  terlebih  ketuanya, yang  menurutnya  memiliki  integritas. Wiranto juga menilai bahwa yang dapat menyinkronkan kinerja KPU dan Bawaslu adalah DKPP. Apresiasi terhadap kinerja DKPP juga disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri  Soni  Sumarsono  telah melihat peran DKPP sangat penting. 3
Menurut    Kuswarno  (2001) terdapat  dua  aspek  penting  yang mempengaruhi  efektivitas  komunikasi organisasi.  Pertama,  masalah  proses pengolahan  informasi  dalam  organisasi, yaitu  menyangkut  masalah  pemaknaan pesan (informasi) dan jumlah informasi; kedua, masalah gaya komunikasi organisasi.  Pemahaman  kedua  hal tersebut  menjadi  bekal  bukan  saja  bagi para  (calon)  pemimpin  organisasi,
3 http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id =2557, diunduh 23 Oktober 2017
manajer,  akan  tetapi  juga  bagi  semua
yang terlibat dalam organisasi.
Kegagalan  komunikasi  adalah  menjadi pertimbangan  terpenting  dari  setiap proses  komunikasi  organisasi,  dengan maksud dapat diprediksi, dianalisis, dan ditanggulangi  jika  hal  itu  terjadi. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara  pemilu  pertama  di Indonesia?
2. Bagaimana  proses communication constitutes  organizing DKPP  dalam mewujudkan  penyelenggara  pemilu berintegritas?
3. Apa  Model  Peran  Peradilan  Etik Dalam  Mendapatkan  Kepercayaan Publik?

## Tinjauan Pustaka
Weick  (dalam  Gusfa,  2017)
menyebutkan  bahwa  organisasi  tidak terbentuk dari fungsi perusahaan tetapi kegiatan komunikasi. Menurutnya,
mempelajari  organisasi  sama  halnya dengan mempelajari perilaku organisasi, dan  inti  dari  perilaku  organisasi  adalah komunikasi.  Senada  dengan  Weick, Herbert  A.  Simon  (dalam  Harjana, 2016:19)  menjelaskan  bahwa  tanpa komunikasi tidak mungkin ada organisasi. Tidak saja komunikasi mutlak bagi  adanya  organisasi,  kesediaan beberapa  teknik  komunikasi  tertentu secara garis besar menentukan
bagaimana  fungsi - fungsi  pembuatan keputusan  dapat  berlangsung  dan disebarkan ke seluruh organisasi.
Lee  Thayer  dalam  Hardjana (2016; Wijaya, 2011) menyebut komunikasi organisasi adalah komunikasi  yang  terjadi  di  dalam organisasi  dan  komunikasi  yang  terjadi di antara organisasi dengan lingkungannya,  yang  mendefinisikan organisasi maupun menentukan  kondisi eksistensinya serta arah pergerakannya.
Gerald M. Goldhaber (Hardjana, 2016:43)  menambahkan,  komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan pertukaran  pesan - pesan  di  dalam sebuah  jaringan  hubungan - hubungan saling  ketergantungan  yang  bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan.  Dasar  asumsinya  diambil dari  pemikiran  Katz  dan  Kahn  (1978) yang  menyatakan  bahwa  organisasi adalah  sistem  terbuka  yang  harus menangani ketidakpastian melalui komunikasi  agar  hal - hal  baru  dari lingkungan tidak menimbul
disorganisasi  atau  tidak  disfungsional pada organisasi (Hardjana, 2016: 44).
Menurut  West  dan  Turner (2008:341)  ada  dua  tugas  utama  dari organisasi  yang  harus  dilaksanakan untuk  mengelola  dapat  mengelola berbagai  informasi  dengan  sukses. Pertama, menginterpretasikan informasi eksternal  yang  ada  dalam  lingkungan informasi mereka. Kedua, mengkoordinasikan  informasi  untuk membuatnya  bermakna  bagi  anggota -
anggota organisasi dan tujuan organisasi.  Dalam  proses  interpretasi, mengharuskan organisasi untuk

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas informasi sehingga
membuatnya lebih bermakna.

## Informasi Organisasi
Karl  Weick  dalam  West  dan Turner  (2008:335)  melihat  organisasi sebagai  sebuah  sistem yang  mengambil sebuah informasi yang membingungkan atau  ambigu  dari  lingkungannya  dan membuat  informasi  tersebut  menjadi masuk  akal.  Karena  itu,  teori  informasi organisasi  menurut  Weick  adalah menggambarkan proses dimana organisasi  mengumpulkan,  mengelola, dan  menggunakan  informasi  yang mereka terima.  Sehingga, yang menjadi fokus  utamanya  adalah  pertukaran informasi  yang  terjadi  dalam  organisasi dan  bagaimana  anggota  mengambil langkah untuk memahami hal itu.
Dengan kejelasan arus informasi memastikan  adanya  stuktur  organisasi yang tegas dalam membangun organisasi,  hal  ini  salah  satunya ditunjang  oleh  teknologi  komunikasi dan  sistem  informasi  (Masyuri,  2013). Pengelolaan  informasi  mengasumsikan pentingnya  kehadiran  manusia  yang kreatif dan aktif dalam mewujudkan ide, inovasi  dan  mutu.  Menurut  Karl  Weick (2008:  347 - 348)  ada  tiga  tahapan  yang harus  dilalui  oleh  organisasi  untuk mengurangi  ketidakjelasan  informasi,
yakni penetapan ( enachment ), pemilihan ( selection ), dan penyimpanan ( retension ).
Roan (2011) menjelaskan proses penetapan  ( enactment )  adalah  definisi
tentang situasi, atau menyatakan
adanya  informasi  yang  samar - samar dari  luar.  Proses  pemilihan  ( selection ), dimana  anggota  organisasi  menerima beberapa  informasi  sebagai  suatu relevan dan menolak informasi lain. Pemilihan bertujuan untuk mempersempit bidang dan menghilangkan  pilihan  yang  tidak  ingin dihadapi  oleh  pelaku  pada  saat  itu. Proses selanjutnya adalah penyimpanan,  dimana  hal - hal  tertentu akan  disimpan  untuk  penggunaan  di masa  mendatang.  Informasi  yang disimpan  digabungkan  pada  kesatuan informasi  yang  sudah  ada  untuk menjaankan  organisasi.  Setelah  terjadi penyimpanan, anggota organisasi menghadapi sebuah titik pilihan ( choice point ).

## Communication Constitutes
Organization (CCO)
Robert  D.  McPhee  dan  Pamela Zaug  (Nicotera,  2007)  menjelaskan terbentuknya organisasi dengan Communication Constitutes Organization (CCO).  Terdapat  empat jenis aliran komunikatif yang menghasilkan  struktur  sosial  melalui interaksi.  Meskipun  berbeda,  namun dapat  saling  mempengaruhi  satu  sama lain  dalam  model  dan  mengarah  pada percakapan multi - way .  McPhee  dan
Zaug  mengidentifikasi  aliran  ini  sebagai membership negotiation,
self - structuring,  activity  coordination,  and institutional positioning. 1. Negosiasi keanggotaan ( Membership Negotiation )
Negosiasi keanggotaan menghubungkan  sebuah  organisasi dengan anggotanya dalam membangun dan memelihara hubungan.  Praktik  dalam  negosiasi keanggotaan  meliputi  perekrutan kerja dan sosialisasi. Dalam rekrutmen, calon anggota dievaluasi, kedua belah pihak  harus menyetujui  suatu  hubungan,  dan anggota harus dimasukkan ke dalam struktur organisasi. Proses negosiasi dapat  dipengaruhi  oleh  kekuatan termasuk eksistensi dan pengawasan sebelumnya, dan
semua  pihak  yang  terlibat  dapat mendefinisikan  ulang  dirinya  agar sesuai dengan harapan.
2. Penataan  struktur  organisasi  ( Self Structuring )
Pengaturan  struktur  organisasi
dan  menentukan  bagaimana  orang bekerja dan berkoordinasi sendiri.
3. Koordinasi aktivitas ( Activity Coordination )
Aliran  ketiga,  sesuai  dengan penyesuaian  yang  diperlukan  dan negosiasi  yang  perlu  dilakukan ketika  orang  bekerja  sama.  Dengan kata  lain,  apa  hasil  dari  self structuring  (kebijakan,  prosedur,
bagan, status, dll.) untuk mengantisipasi  semua  masalah  dan gangguan  yang  pada  akhirnya  akan dihadapi oleh individu dalam
bekerja, yang berarti bahwa adaptasi dan kerja sama akan selalu diperlukan.
4. Posisi  kelembagaan  ( Institusional Positioning )
Posisi institusional menghubungkan  organisasi  dengan lingkungan  di  luar  organisasi  pada tingkat makro.
Gambar 1. Communication Constitutes Organization Robert  Mc  Phee  dan Pamela Zaug ( Sumber :  Putnam, L. L. & Nicotera, A. M.. 2008)

## Metode Penelitian
Paradigma  yang  digunakan  di dalam penelitian ini adalah kontruktivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln
(1987) dalam Moleong (2014:5)
penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menggunakan  latar  alamiah, dengan  maksud  menafsirkan  fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan  berbagai  metode  yang  ada. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  studi  kasus. Menurut  Yin  (2014,  18)  studi  kasus adalah  suatu  inkuiri  empiris  yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan  nyata,  bilamana  batas - batas antara  fenomena  dan  konteks  tidak nampak  dengan  tegas  dan  dimana multisumber bukti dimanfaatkan.

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
Dalam penelitian kualitatif, peneliti  merupakan  instrumen  utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara  simbolik  dengan  informan/ subjek  yang  diteliti  (Iskandar,  2009:
120). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada narasumber penelitian dan studi literatur.  Peneliti  memiliki  kepentingan pada  siapa  yang  paling  mungkin memberikan data dan apakah data yang mereka  berikan  sudah  memadai  atau belum untuk
menjelaskan permasalahan  yang  sedang  diteliti. Selain  menggunakan  teknik  wawancara untuk  mengumpulkan  data,  penelitian ini  juga  menggunakan  teknik  studi dokumentasi dan literatur.

## Hasil Dan Pembahasan
Proses  Informasi  DKPP  Terhadap Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
Weick  dalam  West  and  Turner
(2008:335)  menjelaskan  bahwa  untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas organisasi dalam memproses  informasi  perlu  melakukan interpretasi terhadap informasi eksternal  dan  yang  ada  di  dalam lingkungan  mereka.  Undang - Undang Nomor  15 Tahun  2011  tentang
penyelenggaraan  pemilu  merupakan landasan  didirikannya  DKPP.  Komisi  II DPR  RI  bersama  dengan  pemerintah sebagai pembuat undang - undang tersebut  memaktubkan  tujuan,  tugas dan  kewenangan  DKPP  di  dalamnya. Karena  itu,  anggota  DKPP  dalam
mewujudkan  DKPP  sebagai  lembaga penegak  kode  etik  penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada Undang - Undang. Sehingga, penting bagi anggota DKPP untuk menginterpretasikan  UU  Nomor  15 Tahun 2011 dalam mewujudkan kelembagaan  DKPP  sebagaimana  yang dimaksud  oleh  pembuat  Undang - Undang. Menurut Weick, proses informasi  dilakukan  untuk  mengurangi ketidakjelasan informasi dan ambiguitas yang  dapat  dilakukan  dengan  tiga tahapan  yaitu enactment ,  seleksi  dan retensi.
1. Memaknai Undang - Undang Nomor  15  Tahun  2015  Sebagai Enactment Informasi Weick menjelaskan bahwa enachment merupakan proses interpretasi  informasi  yang  diterima oleh organisasi. Pada tahap ini organisasi menganalisis input - input yang  diterimanya  untuk  menentukan jumlah  ketidakjelasan  yang  ada  dan memberikan  makna  pada  informasi. Pada  proses enachment ini  DKPP memaknai,  pertama  lembaga  peradilan kode  etik.  Ketua  DKPP  Prof.  Jimly Asshiddiqie  dalam  (Anotasi  peraturan bersama,  2013:  viii)  melihat  masalah etika  harus  terus  berkembang  seperti halnya  kajian  fiqih  dalam  Islam.  Oleh sebab  itu,  lembaga - lembaga  Negara harus  dilengkapi  dengan  kode  etik  dan lembaga penegaknya. Jadi setiap sumpah  jabatan  hendaknya  mendapat kontrol etika sehingga orang - orang yang melanggar  kode  etik,  bisa  diberikan
hukuman  sesuai  perbuatannya.  Tidak seperti lembaga penegak kode etik yang ada  saat  ini  yang  sebagian  besar  masih bersifat  proforma.  Bahkan  sebagian  di antaranya  belum  pernah  menjalankan tugasnya  dengan  efektif  dalam  rangka menegakkan kode etik.
Menurut Prof. Jimly  Asshiddiqie diantara  sebabnya  adalah  lembaga -
lembaga  penegak  kode  etik  yang  ada tidak memiliki kedudukan yang
independen,  sehingga  kinerjanya  tidak efektif.  Karena  itu,  sebagai  solusinya, lembaga - lembaga  penegak  kode  etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai  lembaga  peradilan  etik  yang diharuskan  menerapkan  prinsip - prinsip peradilan  yang  lazim  di  dunia  modern, terutama soal transparansi, independensi,  dan  imparsialitas.  Hal itulah  yang  hendak  dirintis  dan dipelopori Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu agar sistem  ketatanegaraan  didukung  oleh sistem  hukum  dan  sistem  etik  yang bersifat  fungsional.  Sistem  demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang  oleh  tegak  dan  dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan.
Kedua, enachment tentang penyelenggara  pemilu  berintegritas. Menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalisasikan dengan pembentukan  duakelembagaan  KPU dan  Bawaslu  yang  terkait  dalam  1 kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu.  Namun,  sejak  tahun  2012, keberadaaan  kedua  lembaga  KPU  dan
Bawaslu itu masih juga dianggap belum mencukupi, sehingga pembentuk
undangundang  sekali  lagi  menciptakan
lembaga  baru  yang  juga  bersifat independen, yaitu DKPP sebagai lembaga  peradilan  etika  penyelenggara pemilu.
Penyelenggara  pemilu  terdiri dari  KPU,  Bawaslu    DKPP  merupakan Satu  Kesatuan  Fungsi  Penyelenggaraan Pemilu.  Ketiga  institusi  ini  diamanatkan UU  No  15  Tahun  2011  sesuai  tugas, wewenang,  dan  kewenangan.  DKPP dibentuk  untuk  menjaga  kemandirian, integritas,  dan  kredibilitas  anggota Penyelenggara Pemilu *Pasal 110 (1) UU No  15  Tahun  2011+;  Penyelenggara Pemilu: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN,  KPPS,
KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Panwaslu  Kab/Kota, Panwascam,  PPL,  dan  Panwas  LN.  Kode Etik berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan pengenaan sanksinya diserahkan kepada  atasan  masing - masing  sesuai ketentuan  disiplin  dan  kode  etik kepegawaian.
Tugas  dan  wewenang  DKPP adalah  menerima  pengaduan  /laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu,  menetapkan Putusan,  dan  menyampaikan  putusan kepada pihak - pihak terkait untuk ditindaklanjuti.  Memanggil  PP  yang diduga  melakukan  pelanggaran  kode etik  untuk  memberikan  penjelasan  dan pembelaan.  Memanggil  pelapor,  saksi, dan/atau  pihak - pihak  lain  yang  terkait untuk  dimintai  keterangan  termasuk

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
dokumen  atau  bukti  lain.  Memberikan sanksi  kepada  PP  yang  terbukti melanggar kode etik.
2. Penyusunan Peraturan

## DKPP
Sebagai Seleksi Informasi Weick  berpandangan  bahwa tujuan  utama  dari  berorganisasi  adalah untuk  mengurangi equivocality dalam lingkungan  informasi. Equivocality yang dimaksud  merupakan  ketidakpastian yang tidak bisa  dipisahkan dari lingkungan  informasi  suatu  organisasi. Dalam  sebuah  situasi  yang equivocal , ada  banyak  interpretasi  yang  bisa digunakan  dalam  suatu  kejadian.  Untuk mengurangi equivocality , Weick merumuskan assembly rules dan
communication  cycle . Assembly  rules (peraturan  buatan)  adalah  prosedur yang  bisa  memandu  anggota  organisasi dalam  menetapkan  pola  tertentu  dari proses sensemaking .  Akan tetapi, ketika equivocality sedang  tinggi,  anggota organisasi  melakukan communication
cycle (siklus komunikasi). Melalui communication cycle, anggota organisasi  berusaha  memahami  situasi dalam  lingkungan  yang equivocality .
Penggunaan assembly rules dan
communicaton  cycle sangat  penting dalam selection  stage dalam  teori Weick.
DKPP dalam mewujudkan
kualitas  penanganan  pelanggaran  kode etik  penyelenggaraan  pemilihan  umum dengan  menyusun  pedoman  sebagai rujukan  kinerja  yang  tertib.  Secara khusus
penanganan dugaan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilu  tidak  saja  memerlukan  kerja
kreatif  tetapi  dibutuhkan  suatu  konsep sebagai  pemandu  jalannya  kegiatan. Profesionalisme
penyelenggaraan
Pemilu  bagi  setiap  anggota  di  satu  sisi sangat  dintutut  profesionalisme  namun dalam  waktu  yang  bersamaan  harus mengikuti  aturan  dan  mekanisme peraturan  dan  perundang - undangan. Kualitas penanganan dugaan pelanggaran kode etik pemilu
ditentukan  dari  ketersediaan  suatu pedoman  di  mana  pedoman  tersebut yang  akan  menjadi  rujukan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang dalam  konteks  tupoksi  DKPP  baik  dari tahap  penerimaan  pengaduan/laporan, verifikasi  data  dan  dokumen,  hingga pada  tahap  memastikan  apakah  suatu kasus  pelanggaran  dapat  disidangkan atau  tidak  memerlukan  suatu  standar mekanisme  kerja  yang  baik.  Hal  itu dilakukan  sebagaimana  perintah  UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 110 ayat (1) yang  memerintahkan  DKPP  untuk menyusun  dan  menetapkan  satu  kode etik  untuk  menjaga  integritas,  anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN, dan  KPPSLN  serta  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu Lapangan,  dan  Pengawas  Pemilu  Luar
Negeri. Standar mekanisme ini
kemudian  disusun  peraturan  bersama KPU,  Bawaslu  dan  DKPP  nomor  1,  11, dan  13  tahun  2012  tentang  kode  etik penyelenggara  pemilu.  Adapun  tujuan penyusunan  peraturan  bersama  ini untuk  menjaga  independensi  lembaga penyelenggara  pemilu.  Memberikan
pendidikan  politik  pada  warga  negara agar berpartisipasi secara efektif, menciptakan kesetaraan keadilan,
memberikan  pemahaman  yang  jelas, menjadi  bagian  dari  pengendalian agenda  tugas  dan  menciptakan  suatu kesadaran  agar  semua  pemangku kepentingan turut mewujudkan kualitas penanganan  pelanggaran  kode  etik pemilu.  Sebagai  panduan  teknisnya
DKPP telah menyusun peraturan bersama yang dituangkan dalam Peraturan  Bersama  KPU,  Bawaslu,  dan DKPP  Nomor  1,  11,  13  Tahun  2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu,  dan  Peraturan  DKPP  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai teknis  operasional  terhadap  UU  yang ada.
Nur Hidayat Sardini: “Penyusunan pedoman beracara dan kode etik menjadi pembahasan dalam pleno pertama.” 4 Nur Hidayat Sardini menjelaskan  bahwa  penyusunan  kode etik  dan  pedoman  beracara  menjadi agenda  prioritas  yang  dibahas  dalam pleno  I  DKPP.  Hasil  pleno  tersebut dilakukan  pembagian  kerja  diantara anggota  DKPP.  Disepakati  bahwa  Valina Singka  Subekti  bersama  dengan  Saut
Hamonangan Sirait dan Nelson Simanjuntak  untuk  fokus  menyusun kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian  Prof.  Bari  Azed,  Nur  Hidayat
4 Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017
Sardini  dan  Ida  Budhiati  mendapat tugas untuk menyusun pedoman beracara.
Nur Hidayat Sardini:
“Dalam  membahas  ada  tujuh kali  putaran  melibatkan  yang saya sebut tadi itu dan memang sangat berkualitas debat - debat. Kemudian  akuh  mengajukan pleno untuk pembagian tuugas, aku  mengajukan  draf  pertama kita  membentuk  pokja.  Pokja dibahas  menjadi  dua  yang membahas  kode  etik  itu  pak Saut ibu valina, pak nelson, lalu pokja pedoman beracara, karna saya  tahu  akan  banyak  terlibat jadi  saya  bersama  ibu  ida banyak mengkoordinasi ini.
Memang  membahas  ini  jarang orang,  karena  detail  paling membosankan,  tetapi  paling detail sejak
pengaduan,
persidangan  seterusnya.  Prof Bari juga di pedoman beracara. Aku sering temdem dengan dia,
Prof Bari sangat membantu.” 5
DKPP  diberikan  waktu  tiga bulan  sejak  dilantik  untuk  menyusun dan  menetapkan  peraturan  DKPP. Dalam  penyusunannya,  DKPP  diberikan kewenangan
untuk melibatkan stakeholders. Lembaga - lembaga  yang terlibat  dalam  penyusunan  peraturan DKPP antara lain adalah perwakilan dari Komisi  Yudisial  (KY)  Komisi  Informasi Pusat (KIP), Komisi Pengawas Persaingan
5 Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
Usaha  (KPPU),  Divisi  Propam  Mabes, Bareskrim,  Badan  Kehormatan  DPR  RI. Kemudian  para  penyelenggara  pemilu, pegiat  demokrasi,  LSM  dan  pemantau pemilu,  akademisi,  praktisi  hukum, mantan  anggota  KPU  dan  pengawas pemilu, pengamat pemilu, tokoh organisasi  masyarakat  sipil,  juga  partai politik  setempat.  (Anotasi  peraturan bersama, 2014: 21).
Nur Hidayat Sardini :
“Kami  memiliki  waktu  yang cukup  singkat  ialah  tiga  bulan untuk menyusunnya dan dibahas  bersama  dengan  KPU dan  Bawaslu.  Lalu.    Kami  juga mengundang  para  pemangku kepentingan. Kemudian
pemangku  kepentingan  itu  tadi kita  maknai  lebih  artikulatif dengan  mengundang  pertama ketua anggota KPU lama, ketua anggota  Bawaslu  lama  lalu para  lembaga - lembaga  yang sejenis dengan penegakan kode etik lalu komite etik lalu Propam dan KY, KPPI, KPI yang pokoknya adalah  kita  nilai  lembaga sejenis  tugasnya  dan  lembaga - lembaga  yang  akan  berkaitan dengan  langsung  atau  tidak langsung DKPP kelak.” 6
Peraturan  DKPP  dimatangkan melalui public  review dimaksudkan untuk  mendapatkan  masukan,  kritik, koreksi,  ilmiah  dari  kalangan  khususnya
6 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat  Sardini  pada  hari  Sabtu,  8  Oktober 2017
penyelenggara  pemilu  dan  akademisi. Finalisasi  peraturan  DKPP  dilakukan dengan  konsultasi  kepada  pemerintah dan DPR. Hal ini dilakukan sebagaimana perintah  UU  Nomor  15  Tahun  2011 tentang  penyelenggara  pemilu.  Dalam forum konsultasi, DKPP juga membahas tentang  pembentukan  sekretariat  DKPP (Memori Jabatan DKPP RI, 2017:8).
3. Sidang  DKPP  Sebagai  Retensi Informasi Weick menyebut tahapan ketiga dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas  adalah  retensi.    Retensi merupakan    informasi  yang  di  simpan atau  diingat  oleh  organisasi  dan  setiap individu  yang  menjadi  anggotanya. Informasi yang di simpan nantinya akan di  gabungkan  dengan  informasi  lainnya yang  sudah  ada  yang  akan  di  gunakan organisasi dalam
melaksanakan kegiatannya  di  masa  depan.  Dengan demikian  peraturan  DKPP  yang  sudah terbentuk  digunakan  untuk  keperluan penanganan  dugaan  pelanggaran  kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke DKPP. Peraturan bersama yang
dituangkan  dalam  Peraturan  Bersama KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  Nomor  1,  11,
13  Tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilu,  dan  Peraturan DKPP  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara  Pemilu  sebagai  teknis operasional terhadap UU yang ada akan digabungkan  dengan  informasi  yang didapatkan dalam sidang DKPP. Persidangan  Kode  Etik  Penyelenggara
Pemilu adalah mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan  dan  menetapkan  Putusan atas pengaduan/laporan dugaan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu. Pengaduan/Laporan yang diperiksa  melalui  persidangan  adalah Pengaduan/Laporan yang telah dinyatakan memenuhi syarat baik formil maupun materiil Dalam  persidangan,  para  pihak yaitu Pengadu (pihak yang mengadukan) dan  Teradu  (pihak  yang  diadukan) dihadirkan untuk didengar keterangannya  dengan  menerapkan prinsip audi  et  alteram  partem . Audi et alteram  partem adalah  mendengarkan dua  belah  pihak  atau  mendengarkan juga  pendapat  atau  argumentasi  pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan  Putusan.  Pengadu  diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok  Pengaduan/Laporan  berikut  alat bukti  pendukungnya.  Hal  yang  sama berlaku untuk Teradu. Majelis pemeriksa  memberikan  kesempatan yang  sama  kepada  Teradu  untuk menyampaikan  jawaban/bantahan  atas pokok  pengaduan  yang  disampaikan Pengadu, juga dengan menyertakan alat bukti yang memerkuat dalil jawaban/bantahan. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai substansi pengaduan/laporan dan jawaban/bantahan, DKPP dapat meminta  keterangan  dari  Pihak  Terkait, Saksi,  dan  Ahli  untuk  disampaikan dalam  persidangan  (Memori  Jabatan,
2017:107).
Communication  Constitutes  Organizing DKPP Barnard (1958: 175 - 181) berpendapat bahwa komunikasi merupakan  kekuatan  utama  dalam membentuk  organisasi  dan  komunikasi yang  membuat  dinamis  suatu  sistem kerjasama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi orang di .dalamnya. Begitupun  menurut  Linda  dan  Anne (2009:1) yang meyakini bahwa
komunikasi  adalah  inti  dari  organisasi. Komunikasi  dimaknai  sebagai  sarana dimana  manusia  mengkoordinasikan tindakan,  menciptakan  hubungan,  dan memelihara organisasi. Komunikasi bukan  sekadar  variabel  atau  transmisi informasi, namun komunikasi menciptakan kembali struktur sosial dan membentuk inti pengorganisasian melalui  penggunaan  bahasa,  simbol, dan  makna  yang  dibuat  oleh  kelompok (Putnam  dalam  Linda,  1983:  6).  Robert Mc Phee dan Pamela Zaug menjelaskan ada  empat  alur  komunikasi  dalam pembentukan  organisasi  yaitu  pertama hubungan  dengan  sesama  anggota melalui membership negosiation . Kedua,  untuk  diri  mereka  sendiri sebagai entitas yang dikendalikan secara formal  melalui self  structurin g.  Ketiga, hubungan  dengan  institusi  melalui institutional
position.
Keempat, hubungan dengan subkelompok internal melalui action  coordination. Keempat jenis komunikasi ini menurut Robert Mc phee  dan  Pamela  Zaug  memiliki perbedaan  secara  analitis,  meskipun satu  pesan  bisa  digunakan  lebih  dari alur.

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
1. Membentuk Membership Negosiation DKPP
Menurut  Robert  Mc  Phee  dan Pamela Zaug, dalam (Putnam, 2009: 34) organisasi  selalu  harus  menyertakan anggota  dan  berbeda  dari  anggota. Dengan  demikian,  satu  proses  penting
bagi sebuah organisasi adalah komunikasi  yang  membangun  dan memelihara atau mengubah
hubungannya  dengan  masing - masing anggotanya.  "Keanggotaan"  yang  jelas dalam  satu  organisasi  mana  pun bukanlah  milik  alami  orang,  dan  justru dibentuk  oleh  /  dalam  arus  komunikasi ini.  Tapi  dalam  membentuk  anggota, proses  komunikasi  yang  penting  adalah seseorang  harus  menjadi  anggota  dari suatu organisasi.
Penyusunan anggota DKPP
melalui  perjalanan  yang  cukup  panjang berkenaan  dengan  komposisinya.  Nur Hidayat  Sardini  menuturkan  bahwa komposisi  keanggotaan  DKPP  yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tidak  begitu  saja  diterima  namun  juga dilakukan judicial  review di  Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD  1945.  Keanggotaan  DKPP  semula berdasarkan “Pasal  109  ayat  (4)  terdiri dari  1  (satu)  orang  unsur  KPU,  1  (satu) orang  unsur  Bawaslu,  1  (satu)  orang utusan  masing - masing  partai  politik yang  ada  di  DPR, 1  (satu) orang  utusan Pemerintah,  4    (empat)    orang    tokoh masyarakat  dalam  hal  jumlah  utusan partai  politik    yang    ada    di    DPR berjumlah  ganjil  atau  5  (lima)  orang tokoh    masyarakat    dalam    hal    jumlah utusan  partai  politik  yang  ada  di  DPR
berjumlah  genap.  Kemudian  melalui PUTUSAN  MK  Nomor  81/PUU - IX/2011 maka  ditetapkan  keanggotaan  DKPP terdiri  dari  tiga  unsur  yakni  dua  orang dari  penyelenggara  pemilu,  tiga  orang perwakilan  DPR  dan  dua  orang perwakilan pemerintah.
Gugatan  tersebut  dilayangkan karena  DKPP    merupakan      lembaga yang   bertugas   untuk   menjaga   etik penyelenggara Pemilu. DKPP
berwenang    untuk    memeriksa    dan mengadili    setiap  dugaan  pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan/atau Bawaslu.  Karena    itu,    kewenangan DKPP    sangat    strategis    dan    penting demi  terjaganya  kemandirian  KPU  dan Bawaslu    sebagai    penyelenggara Pemilu.  Nilai  strategis  DKPP    menjadi berbahaya        jika        keanggotaannya diisi    oleh    perwakilan    pemerintah dan  partai  politik  pemilik  kursi  di  DPR. DKPP  memiliki  kewenangan    untuk memeriksa,   menjatuhkan   sanksi   dan bahkan merekomendasikan pemberhentian      anggota      KPU      dan Bawaslu      kepada      Presiden.      Dengan demikian,  tarik  menarik  kepentingan akan sangat terjadi dalam DKPP
Nur Hidayat Sardini: “Memenuhi  UU  Nomor  15 Tahun  2011  Pasal  110  dan seterusnya  dan  keputusan  MK yang mengubah terhadap komposisi, lalu oleh putusan MK sehingga  ada  tiga  anggota DKPP  pilihan  DPR  RI  itu  adalah Prof  Jimly,  aku  dan  pak  Saut, kalau  pemerintah  mengajukan dua  nama  bu  Valina  dan  Prof
Bari.  Ex  officio  ibu  Ida  dan  pak Nelson. Walaupun ada perkembangan Prof Bari digantikan  Prof  Anna,  pak Nelson  digantikan  ibu  Endang.
Itu  kan  kalau  di  DPR  pilihan fraksi,  memang  sejak  awal  aku sudah  mendengar  Prof  Jimly bersedia untuk dipilih oleh DPR. Tapi  Prof  Jimly  mengajukan persyaratan kalau harus dengan NHS,  nama  saya  sudah  ada sejak  lama  diusulkan  oleh Golkar,  oleh  Nurul.  Sekjen Golkar  saja  telepon  aku  Idrus Marham,  dan  Taufik  Hidayat lalu  PPP  ada  Muqowam  lalu terpilihlah. Setelah diketok palu, baru  aku  mengajukan  lamaran karena  aku  tidak  mau  juga.
Sembari itu berjalan dan akhirnya  terutama  dari  DPR
Menjadi  tulang  punggung  itu aku,  karena  pak  Saut  sibuk  di komite etik PSSI.”
Presiden  RI  Bambang  Susilo Yudhoyono  melantik  anggota  DKPP pada  tanggal  12  Juni  2012.  Anggota DKPP terdiri dari tujuh orang yakni Prof Jimly  Asshiddiqie,  Nur  Hidayat  Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait merupakan tokoh  masyarakat  yang  dipilih  sebagai perwakilan  DPR  RI.  Prof  Bari  Azed  dan Valina  Singka  sebagai  perwakilan  dari pemerintah.  Kemudian  Ida  Budhiati sebagai  perwakilan  KPU  RI  dan  Nelson
Simanjuntak perwakilan dari Bawaslu. Nur Hidayat Sardini
menjelaskan  anggota  DKPP  melakukan rapat  pleno  pertama  kali  pada  tanggal
12  Juni  2012,  seusai  dilantik  oleh Presiden  RI.  Rapat  pleno  dihadiri  oleh anggota  DKPP  lengkap  yakni  Prof.  Jimly Asshiddiqie,  Prof.  Bari  Azed,  Dr.  Valina Singka  Subekti,  Nur  Hidayat  Sardini, Saut  Hamonangan  Sirait,  Ida  Budhiati, dan Nelson Simanjuntak.
Hasil Pleno tersebut
diantaranya  adalah  terpilihnya  Prof. Jimly  Asshiddiqie  sebagai  ketua  DKPP. Keputusan tersebut diambil dengan cara aklamasi  yang  dipimpin  oleh  Ida Budhiati dan Prof. Bari Azed. Terpilihnya Ida Budhiati dan Prof. Bari Azed sebagai pemimpin rapat pleno saat itu, menurut Nur  Hidayat  Sardini  atau  yang  biasa disapa  dengan  NHS,  menyampaikan bahwa mereka dipilih berdasarkan usia. Ida  Budhiati  merupakan  anggota  DKPP termuda  dan  Prof.  Bari  Azed  adalah anggota  DKPP  yang  tertua  diantara anggota  DKPP  lainnya.  Terpilihnya  Prof. Jimly  Asshiddiqie  sebagai  ketua  DKPP disampaikan kepada masyarakat melalui pressconference yang  diselenggarakan pada  13  Juni  2013.  Media  kompas.com merupakan  satu  diantara  media  yang memuat  berita  tentang  dipilihnya  Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua DKPP.
Nur Hidayat Sardini:
Pada hari pertama pleno agendanya  pemilihan  ketua secara  aklamasi  dipilihlah  Prof. Jimly  dipimpin  oleh  yang  paling muda  ialah  ibu  Ida  dan  yang paling tua Prof Bari. 7
Selama  periode  2012 - 2017,
7 Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  Sardini melalui telepon pada  hari Sabtu, 8 Oktober 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication Vol. 7 No. 2 Agustus 2017-Januari 2018
keanggotaan DKPP mengalami perubahan.  Penggantian  perwakilan dari  masing - masing  unsur  sudah  diatur dalam  Pasal  109  ayat  11  yang berbunyi  ”Setiap  anggota  DKPP  dari setiap  unsur  dapat  diganti  antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan  masing - masing  unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Diantara  anggota  DKPP  yang  diganti yakni  dari  unsur  pemerintah  yaitu  Prof. Bari  Azed  yang  digantikan  oleh  Prof.
Anna Erliyana tertengagal 13 September 2013. Pergantian tersebut atas permintaan  dari  Prof.  Bari  Azed  sendiri dikarenakan  lebih  memilih  untuk  fokus mengajar.  Selain  ada  pergantian  dari unsur  pemerintah  juga  dari  unsur penyelenggara  yakni  Bawaslu.  Awalnya Nelson  Simanjuntak  kemudian  diganti dengan Endang Wihdatiningtyas.
Pergantian  yang  dilakukan  itu  tidak dikarenakan  ada  permasalahan  yang muncul,  namun  sebagai  hasil  evaluasi untuk  berbagi  pengalaman  diantara anggota Bawaslu. Endang resmi dilantik oleh  ketua  DKPP  pada  tanggal  14 Januari 2014.
Endang Wihdatiningtyas:
“Di  Bawaslu  memang  ada
pergantian, personil keanggotaan  DKPP  waktu  itu ya. Karena memang di  Bawaslu waktu itu ada wacana pergantian  dan  ini  pertama memberi  kesempatan  kepada anggota  yang  lain  juga  untuk bisa  merasakan,  menambah ilmu  jika  menjadi  ex  officio  di DKPP.  Selain  itu  ada  ruang
untuk  pergantian  itu  juga  ada ruang  untuk  evaluasi.  Jadi diharapkan  komisioner  juga terbuka  ketika  melaksanakan tugas - tugas ex officio di Bawaslu.  Siapa pun yang
bertugas  disitu  siap  untuk dievaluasi,  sehingga  ada  ruang juga  untuk  mengganti  apa keanggotaan.  Walaupun  itu yang pertama tadi, niatnya biar yang berpengalaman
di Bawaslu  tidak  hanya  satu orang.  Pada  waktu  itu  karena baru  pertama,  diputusakan  di pleno  separuh  waktu,  pada waktu  itu  sudah  dilaksanakan dengan  baik  oleh  Nelson.  Pleno kemudian,  memtuskan  separuh berikutnya saya diberi kesempatan  belajar  di  DKPP. Jadi tidak ada muatan yang lain selain untuk belajar
bergantian.”
Berbeda  dengan  Bawaslu,  KPU yang anggotanya juga berperan sebagai ex  officio DKPP  tidak  melakukan pergantian  personil.  Selama  periode 2012 - 2017  Ida  Budhiati  mewakili  KPU menjadi anggota ex officio DKPP.
Ida Budhiati:
“Setiap  tahun  KPU  melakukan evaluasi,  dalam  pandangan saya  dari  hasil  evaluasi  tidak ada kesimpulan untuk
mengganti  ex  officio  DKPP  ke komisioner lain.”

## Anggota  DKPP  dalam  mewujudkan
lembaga  peradilan  kode  etik  tidak bekerja  sendiri  namun  didukung  oleh tenaga  ahli  dan  juga  jajaran  sekretariat DKPP.  Selama  periode  2012 - 2017  DKPP memiliki sebanyak lima tenaga ahli yaitu
Ihat  Subihat,  Syopiansyah  Jaya  Putra, Firdaus, Muhammad Saihu dan Rahman Yasin. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli tersebut berbeda - beda. Diantaranya  Ihat  Subihat  yang  menjadi narasumber  dalam  penelitian  ini.  Ihat Subihat  merupakan  doktor  dibidang hukum,  selain  itu  ia  pernah  menjabat sebagai  ketua  Panwas  Kabupaten Cianjur  dan  anggota  Bawaslu  Provinsi Jabar.
Ihat Subihat: “ Waktu  pertama  kali  jadi  TA DKPP  saya  di  telp  pak  NHS kemudian dipertemukan dengan pertemukan  dengan  Prof  Jimly, disampaikan  bahwa  saya  dulu mantan  ketua  Panwas  Jabar dulu  juga  Panwas  cianjur,  atas dasar  iu  dipertimbangkan DKPP bahwa  saya  layak  menjadi  TA DKPP  karna  pernah  menjadi penyelenggara pemilu.” 8
Selain  melakukan  rekruitmen Tenaga  Ahli,  anggota  DKPP  juga melakukan  rekuitmen  staf  tenaga pendukung. Nur Hidayat Sardini menyampaikan  bahwa  sebagian  besar yang  direkruitmen  adalah  lulusan  baru sehingga DKPP merupakan firstjob.

## Nur Hidayat Sardini:
8 Wawancara dengan ibu Ihat Subihat di Bali pada Selasa, 12 Desember 2017
“…. Sebagian  besar  first  job  dan sebagian  besar  tidak  pernah berurusan dengan pemilu. Padahal aku memandang pemilu  ada  tiga  level,  pertama level  KPU.  Orang  yang  paham KPU belum tentu paham dengan level kedua yaitu pengawasan. Orang yang paham  dengan  pengawasan belum  tentu  paham  dengan level penegakan kode etik. Saya berfikir,  tugas  saya  adalah bagaimana mentransformasi mereka  yang  first  job  ini  untuk melampaui tiga level. Saya suka mengumpulkan sekretariat, sembari  itu  juga  kita  berikan mekanisme  kemudian  tertuang
dalam SOP.” 9

## 2. Penyusunan  Sekretariat  Sebagai
Self Structuring DKPP
Robert  Mc  Phee  dan  Pamela Zaug menjelaskan bahwa s elf structuring adalah  proses  komunikasi antara  pemegang  peran  dan  kelompok organisasi. Self  structuring tidak  secara langsung  memperhatikan  pekerjaan, melainkan  hubungan  internal,  norma, dan  entitas  sosial  yang  merupakan kerangka  untuk  koneksi,  perampingan, dan pembentukan proses kerja.
Menurut  anggota  DKPP  Nur Hidayat  Sardini  sekretariat  adalah supporting  unit bagi  pendukung  kinerja ketua  dan  anggota  DKPP.  Pembahasan tentang pembentukan sekretariat dibahas  pada  pleno  pertama  seusai
9 Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
anggota  DKPP  dilantik  pada  tanggal  12 Juni 2012. Pada pleno ke II tertanggal 15
Juni  2012  anggota  DKPP  Nur  Hidayat Sardini ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Tanggungjawab tersebut diembannya hingga sekretariat
DKPP definif terbentuk.
Nur Hidayat Sardini: “ Sekretariat  bukan bagian yang
namun  supporting  unit  yang menyediakan bahan untuk
ketua  dan  anggota  yang  kita sebut  komisioner  ya  dalam mengambil  keputusan.  Fungsi sekretariat  yaitu  memfasilitasi dan  administrasi  yang  kelak ketua  dan  anggota  mengambil keputusan.  Pada  hari  pertama pleno, saya mengajukan pertama tentang program yang paling  dekat  dan  mendesak yakni persiapan kesekretariatan.  saya  ditunjuk oleh  pleno  karena  usulan  Prof Jimly  untuk  menjadi  sekretaris sementara. Istilahnya penanggungjawab sekretaris sementara  sampai  terbentuk sekretaris definitf.” 10 Dalam mempersiapkan sekretariat  DKPP  definitif,  Nur  Hidayat Sardini mengeluarkan nota dinas kepada  Sekretaris  Bawaslu  RI  Gunawan Suswantoro. Nota Dinas No. 01/ND/Set - DKPP/VI/2012  tertanggal  18  Juni  2012
10 Wawancara  melalui  telephone  dengan Nur  Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  8  Oktober 2017
membahas  tentang  Pelaksanaan  Fungsi Fasilitasi  Teknik  dan  Administrasi  dan Pembentukan Pokja Fasilitasi DKPP yang ditujukan  kepada  Kepala  Sekretariat Bawaslu  RI  dengan  tembusan  anggota DKPP.
Nota  dinas  tersebut  memuat empat  perihal,  yaitu  pertama  tentang
Keputusan  Rapat  Pleno  II  DKPP  pada
Jumat  15  Juni  2012  menunjuk  anggota DKPP  Sdr.  Nur  Hidayat  Sardini  sebagai penanggung jawab
sementara sekretariat  DKPP.  Kedua,  penanggung jawab  sementara  sekretariat  DKPP antara  lain  ditugaskan  pleno  DKPP untuk menyusun daftar kebutuhan serta menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk ditindaklanjuti  sesuai  kewenangan  dan ketentuan peraturan perundang - undangan,  setelah  disetujui  oleh  Ketua DKPP. Ketiga, untuk memenuhi butir II di atas, berikut disampaikan daftar “Kebutuhan Fasilitasi Teknik dan Administrasi Sekretariat Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu”
sebagaimana  Terlampir,  yang  disertai catatan  persetujuan  dari  Ketua  DKPP Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H.  per  18 Juni 2012. Keempat, Nota Dinas dengan lampiran  ini  merupakan  satu  kesatuan yang  tak  terpisahkan,  agar  dijalankan sebagaimana mestinya sesuai kewenangan  dan  ketentuan  peraturan perundang - undangan yang berlaku (Anot. Peraturan Bersama, 2014: 23 - 24). Nur Hidayat Sardini: “ Sehari setelahnya, saya mengajukan surat untuk
ditandatangani  akan  dua  hal
pertama  adalah  surat  nota dinas kepada sekretariat Bawaslu,  waktu  itu  belum Sekjen.  Untuk  menunjuk  atau membantu tugas - tugas penanggungjawab  sementara sekretariat. Oleh kepala sekretariat  pak  Gunawan  itu ditunjuklah sejumlah nama
pertama  Osbin,  yang  kedua Purnomo, yang ketiga Dio, yang keempat  Rahman  Yasin,  yang kelima Amet. Lalu Lesmana, lalu Tantawi Jauhari, satu lagi Sapni. Itu ada SKnya.” 11
Sesuai  ketentuan  Pasal  115
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  DKPP  dibantu  oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat  Jenderal  Bawaslu.  Kepala
Sekretariat  Bawaslu ex  officio DKPP Gunawan  Suswantoro  menindaklanjuti nota dinas tersebut dengan menugaskan Osbin Samosir (Kasubbag), Thantawi  Jauhari  (tim  asistensi),  Diah Widyawati,  Purnomo,  Lesmana  (staf pelaksana),  dan  Sapni  Sahril,  untuk memfasilitasi keperluan sehari - hari
anggota DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Dalam  peraturan  Bawaslu  yang mengatur  tentang  struktur  organisasi dan  tata  kerja  Sekretariat  Jenderal Bawaslu,  DKPP  dikerangkakan  dalam satu  biro  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu yang disebut dengan Sekretariat
11 Wawancara  melalui  telephone  dengan Nur  Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  8  Oktober 2017
biro administrasi DKPP. Resmi terbentuk pada  tanggal  19  Juli  2013  ditandai dengan dilantiknya kepala biro administrasi  DKPP  Ahmad  Khumaidi, SH.,  MH.  oleh  Sekretaris  Jenderal Bawaslu  RI  Gunawan  Suswantoro  yang bertempat  di  media  center  Bawaslu  RI, Jl  MH  Thamrin  14  Jakpus.  Kepala  biro administrasi  DKPP  membawahi  tiga bagian, yakni bagian administrasi persidangan, bagian administrasi pengaduan  dan  bagian  administrasi umum.  Sekretariat  Jenderal  Bawaslu  RI Gunawan  Suswantoro  resmi  dilantik oleh  Prof.  Muhammad  selaku  ketua Bawaslu RI pada tanggal 25 Juni 2013 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.
Selama  proses  pembentukan sekretariat  DKPP,  NHS  memaparkan kendala  yang  dialami,  diantaranya  dari internal  sekretariat  Bawaslu  RI  yang tidak  mendukung  DKPP  untuk  memiliki sekretariat setingkat biro. NHS menjelaskan  bahwa  dalam  proses pengajuan  ke  KemenPANRB,  DKPP dilihat sebagai organisasi yang kecil oleh sekretariat Bawaslu kemudian sekretariat yang diajukan hanya
setingkat  bagian.  Padahal,  menurut NHS,  DKPP  meskipun  lembaga  baru namun  memiliki  kewenangan  yang besar. Sehingga perlu didukung
setidaknya  sekretariat  setingkat  biro dalam struktur sekretariat Bawaslu RI. Nur Hidayat Sardini: “Kita juga berjuang di KemenpanRB  dua  tiga  kali  dan Bawaslu  sama  sekali  tidak memperjuangkan bahkan cenderung  mengesampingkan.

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
Contoh sekretariat biro administrasi  DKPP  ditempatkan setara  dengan  satu  bagian, saya marah sekali, saya kecewa dan  saya  ungkapkan  kepada pak  Gunawan.  Ente  itu  kan tidak hanya mengurusi Bawaslu tapi juga DKPP, tapi kenapa tadi memojokkan  DKPP  kecil  dan lain - lain. Disela - sela pembahasan  kode  etik  saya  ke
KemenpanRB.” 12
Terhadap  problematika  struktur sekretariat  DKPP  tersebut,  Nur  Hidayat Sardini  mempertemukan  ketua  DKPP Prof.  Jimly  Asshiddiqie  dengan  Abu Bakar  Azar  selaku  Menteri  PANRB. Pertemuan berlangsung informal, ketika buka bersama di KemenPANRB.
Hasilnya, KemenPANRB menyetujui sekretariat DKPP setingkat dengan biro.
Nur Hidayat Sardini: ” Waktu  itu  sudah  mepet.  Aku
menyarankan Prof Jimly ketemu menteri  saja.  Itu  bulan  puasa,
akhirnya Prof Jimly aku kondisikan  untuk  bisa  ketemu dengan menteri Abu Bakar Azar. Lalu akhirnya bisa buka
bersama  di  kementerian  itu, kemudian  aku  diajak  tapi  aku sedang  memipin  rapat.  Setelah itu,  baru  saya  perkuat  lagi susunan strukturalnya. Mulanya aduh  memilukan  sekali  kalau tidak  paham  struktur  macam
12 Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  Sardini melalui telepon pada  hari Sabtu, 8 Oktober 2017
SOTK,  apa  jadinya  kalau  cuma satu bagian. Kita sekarang satu biro saja kedodoran.” 13 Selain menyusun struktur formal dibawah kepemimpinan Sekretaris  Jenderal  Bawaslu  RI.  DKPP juga  menyusun  Tim  Pemeriksa  Daerah atau yang biasa disebut TPD berdasarkan pada Undang - Undang Nomor  15  Tahun  2011.  Kemudian dimaktubkan  dalam  peraturan  DKPP nomor 2 Tahun 2013 tentang pemeriksaan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara pemilu di daerah pasal 2 ayat 1 yang bunyinya “Untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu  di  daerah,  DKPP dapat  membentuk  Tim  Pemeriksa. Terdiri  dari  satu  anggota  DKPP,  dua tokoh  masyarakat  (akademisi),  serta penyelenggara pemilu ditingkat provinsi masing - masing satu orang.
TPD  bersifat Ad  hoc dengan Surat  Keputusan  yang  berlaku  satu tahun  dan  ditanda  tangani  oleh  ketua DKPP.  Tugasnya  adalah  melakukan pemeriksaan perkara
dugaan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilu di daerah. Tim Pemeriksa Daerah dalam  menjalankan  tugasnya  dibantu oleh dua orang staf Bawaslu provinsi di masing - masing  daerah.  Staf  tersebut diberi  Surat  Keputusan  oleh  Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
Nur Hidayat Sardini:
“TPD  ini  adalah  produk  DKPP,
13 Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  Sardini melalui telepon pada  hari Sabtu, 8 Oktober 2017
sekarang diundangkan. Kemudian ada peraturan tentang  hubungan  antara  KPU, Bawaslu  dan  DKPP  terkait dengan  tata  kerja  di  pedoman beracara. Jelas sekali ada dasar hukumnya  dan  bukan  semata - mata karna asal tanpa dasar.” 14
DKPP  sebagai  peradilan  juga memiliki  struktur  fungsional  dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Hal itu diatur  dalam  peraturan  DKPP  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  pedoman  beracara kode etik penyelenggara pemilu. Anggota DKPP dalam sidang pemeriksaan  disebut  sebagai  majelis sidang  yang  dalam  pelaksanaan  tugas teknisnya dibantu oleh sekretaris sidang.  Untuk  menyusun  putusan,
majelis sidang bersama dengan sekretaris  dibantu  oleh legal  drafting yakni  staf  dari  bagian  administrasi persidangan
3. Institutional  Position DKPP  Dalam Tripartit Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Salah satu jenis arus komunikasi masih harus didiskusikan yakni
komunikasi di luar organisasi, ke entitas lain, "pada tingkat makro" dalam sistem atau  persyaratan  fungsional.  Entitas tersebut  meliputi  pemasok,  pelanggan, dan  pesaing  dan  kolaborator,  termasuk kandidat  merger  atau  akuisisi.  Mungkin juga  organisasi  yang  lebih  kuat  seperti pembeli potensial dan regulator
14 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  23  September 2017
pemerintah dapat
ditambahkan.
Terkadang  komunikasi  ini  disajikan sebagai produk langsung dari organisasi fokus  yang  menjadi  tanggung  jawabnya sebagai  entitas  formal.  Lebih  sering komunikator  adalah  individu - individu dalam peran yang mencakup batas yang menegosiasikan  persyaratan  pengakuan keberadaan dan tempat organisasi pada saat bersamaan saat mereka menegosiasikan hubungan mereka sendiri.  "Negosiasi  identitas"  adalah label yang menarik untuk jenis
komunikasi  ini;  kami  telah  memilih istilah  "positioning"  yang  lebih  luas karena yang terakhir mencakup pembentukan dan pengembangan identitas  dan  pemeliharaan  "tempat" dalam  sistem  sosial  antar  organisasi atau  lebih  besar.  Karena  identitas  tidak dapat  dielakkan  secara  komparatif  dan relasional, kedua proses ini menggabungkan  secara  tidak  dapat dipisahkan. DKPP dalam menunjukkan posisinya diantara lembaga
penyelenggara  pemilu  sudah  sudah eksis terlebih dahulu diawalinya dengan melibatkan  penyelenggara pemilu yakni KPU  dan  Bawaslu  dalam  penyusunan peraturan  DKPP  tentang  kode  etik penyelenggara  pemilu  dan  pedoman beracara.  DKPP  mendapat  amanah untuk  menyusunnya  bersama  dengan stakeholder. Sebagaimana  ketentuan dalam Pasal 101 ayat (2) dalam Undang - Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilu,  “dalam  hal penyusunan  kode  etik,  DKPP  dapat mengikutsertakan  pihak  lain.”  Sehingga
DKPP mengadakan pertemuan -

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
pertemuan dengan berbagai stakeholders terutama  dengan  KPU  dan Bawaslu yang menjadi mitra utama. Kemudian disebut dengan Tripartit  (KPU,  Bawaslu  dan  DKPP). Pelibatan penyelenggara pemilu
merupakan  hasil  pemaknaan  artikulatif yang  dilakukan  DKPP,  sebagaimana cuplikan  dalam  wawancara  dengan  Nur Hidayat Sardini.
Nur Hidayat Sardini:
“ Kami  juga  mengundang  para pemangku kepentingan. Kemudian pemangku kepentingan itu tadi kita maknai lebih artikulatif dengan mengundang  pertama  ketua anggota  KPU  lama,  ketua anggota Bawaslu lama lalu.” 15
Fungsi  dari  Tripartit  mengalami perkembangan  yang  semula  hanya untuk  mendapatkan  masukan  terhadap peraturan DKPP. Kemudian berkembang menjadi  kebutuhan  lembaga  untuk berbagi  informasi  publik  terhadap sesama  lembaga  penyelenggara  pemilu Sebagaimana  yang  disampaikan  Ida Budhiati selaku anggota DKPP ex  officio KPU.
Ida Budhiati:
“Tripartit  sebetulnya  diwadahi oleh  norma  hukum  disebut
bahwa  KPU,  Bawaslu  dan DKPP
masing - masing mempunyai kemandirian  untuk  melakukan
15 Wawancara  melalui  telephone  dengan Nur  Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  8  Oktober 2017
tugas  dalam  satu  kesatuan fungsi  itu  ada  di  dalam  UU Nomor  15  Tahun  2015  dan memahami  ini  satu  kesatuan fungsi kelembagan penyelenggara  maka  sekalipun DKPP dikonstruksi sebagai lembaga peradilan tidak menutup ruang untuk berkomunikasi, berkoordinasi untuk  maksud  dan  tujuannya adalah memperbaiki aspek tata kelola  pemilu.  Tata  kelola pemilu kan masing - masing lembaga punya kewajiban untuk  memberikan  akses  data informasi. Nah, bagaimana masing - masing institusi ini dapat saling bertukar informasi. KPU,  Bawaslu  dan  DKPP  bisa bertukar  data  dan  informasi yang kaitannya dengan pelayanan  informasi  publik. Maupun  pelaksanan  tugas  dan wewenang masing - masing.” 16
Mendudukkan KPU dan Bawaslu dalam  satu  forum  bahkan  berbagi gagasan,  dalam  sejarah  kepemiluan baru  dapat  dilakukan  DKPP  sebagai pencetus  Tripartit.  Endang  mengakui bahwa Tripartit memiliki manfaat dalam mendukung  pelaksanaan  pemilu  yang berintegritas.
Endang Wihdatiningtyas: “ Kalau Tripartit itu seingat saya idenya DKPP. Tidak ada perintah
16 Wawancara  dengan  Ida  Budhiati  pada hari  Rabu,  11  November  2017  di  kantor DKPP
undang - undang untuk penamaan  Tripartit  itu.  Tetapi ini  memang  terasa  dampaknya karena  ketika  ada  semacam kebuntuan  dalam  memutuskan suatu  permasalahan  itu  bisa melibatkan  DKPP.  Walaupun pengambilan keputusan dipleno masing - masing  baik  KPU  dan Bawaslu.  Dan  menurut  saya adalah  kelebiasaan  baik  yang harus dilanjutkan untuk menemukan atau menghasilkan keputusan - keputusan yang sangat  bermanfaat  untuk  tiga lembaga.  Mengapa  demikian, karena ketika ada suatu masalah  dan  didiskusikan  oleh tiga  lembaga  ini  KPU  dan Bawaslu  memiliki  penguatan atau support dalam hal pengambilan  keputusan  dan  ini juga  salah  satu  bentuk  untuk mengurangi, bahasanya kegaduhan ya. Kegaduhan yang bisa terjadi diantara dua penyelenggara. Ini juga sebagai jembatan  lembaga  dan  di periode 2012 - 2017 ada beberapa potensi masalah yang bisa diselesaikan lewat lembaga Tripartit.” 17
Manfaat  Tripartit  tidak  hanya dirasakan  oleh  KPU  dan  Bawaslu, begitupun  DKPP  yang  awal  berdiri belum  memiliki  dukungan  sekretariat. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa
17 Wawancara  melalui  telephone  dengan Nur  Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  8  Oktober 2017
dalam  hubungan  Tripartit,  DKPP  juga memfungsikannya sebagai fungsi
fasilitasi  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangan.
Nur Hidayat Sardini: “DKPP  hanya  instansi  karbitan murni yang tidak punya aparat, provinsi  dan  seterusnya,  dan karena itulah kami memerlukan.
Ada langkah - langkah yang bersifat koordinatif. Sidang baru dimulai  akhir  2012  atau  akhir tahun 2013. Kami sidang - sidang mengharuskan  meminjam  di KPU, lalu di Bawaslu karena kan jauh  lebih  intensif.  Jauh  lebih bermakna kalau koordinasi dibarengi  dengan  koordinasi bersifat  fasilitasi,  karena  DKPP sendiri  tidak  punya  aparatnya sarana dan prasana.” 18
Fasilitasi  yang  dilakukan  oleh KPU  dan  Bawaslu  merupakan  hasil kesepakatan  KPU  dan  Bawaslu  dalam forum Tripartit. Meskipun, DKPP merupakan lembaga yang kesekjenannya melekat  di Bawaslu. Nur Hidayat  Sardini  menegaskan  bahwa meskipun  terbentuk  Tripartit,  namun masing - masing  lembaga  tetap  dalam koridor kemandirian masing - masing.
Nur Hidayat Sardini:
“Nah  dengan  Tripartit  itu apakah akan meniadakan laporan?  Nanti  dulu  karna  ada
18 Wawancara  melalui  telephone  dengan
Nur  Hidayat  Sardini  pada  Sabtu,  23 September 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
fakta tidak satu pun yang DKPP hanya  karena  pertemuan  itu mengendorkan pengaduan. Nyatanya  dua  perkara  yang diajukan oleh Bawaslu terhadap KPU di awal - awal itu juga tanda pretensi apapun sangat mandiri.  Keterlibatan  anggota KPU dan Bawaslu pada saat  itu juga  tidak  ikut  campur  tangan sama  sekali.  Rapat  Tripartit bersifat koordinatif karena masing - masing lembaga memiliki  kemandirian,  punya ruang lingkup tugas dan wewenang sendiri - sendiri. Kalau
itu hanaya untuk nego perkara, itu  tidak  mungkinlah  nyatanya kita  produktif  pada  zaman kami.” 19 Dijelaskan pula bahwa hubungan  antara  KPU,  Bawaslu  dan DKPP  adalah  setara.  Adapun  anggapan
umum  yang  menilai  bahwa  DKPP memiliki kedudukan lebih tinggi, menurutnya  itu  hanya  efek  psikologis dari  personal  garansi  anggota  DKPP terhadap  kepemiluan  terutama  ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie.
Nur Hidayat Sardini: “Struktural  bertiga koesistensial itu  masing - masing  lembaga
berdiri  sendiri  kerjanya,  ruang lingkup kerjanya, wewenanganya  dan  kewajiban - kewajibannya sebagaimana
19 Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  Sardini melalui  telepon  pada  hari  Sabtu,  23 September 2017
undang - undang. Secara struktural,  bertiga  ini  tidak saling  membawahi, tidak  saling meninggikan satu dan
merendahkan  yang  lain,  tidak. Tiga  lembaga  itu  setara,  tidak satu  pun  ketentuan  yang  saling meninggikan,  membawahi  satu dengan  lainya.  Hanya  dalam secara fungsional, putusan DKPP  final  dan  mengikat  tapi tidak meniadakan struktur.
Dengan  demikian  apakah  DKPP lebih tinggi, tidak. Itu saya rasa pertama  efek  psikologis  dari bacaan  orang  lain,  kedua, mungkin saja kata orang
angota  DKPP  ada  personal garansi  yang  tinggi  terhadap kepemiluan  dan  lebih - lebih  Prof
Jimly,  itu  harus  diakui.  Karena Prof Jimly lebih besar dari DKPP. Itu memberi ekses social judgment  atau  yang  lebihnya social image yang orang memandang.  Secara  struktural tidak  ada  DKPP  melebihi  kedua lembaga  itu,  hanya  dari  segi putusan  saja  memberi  efek psikologis tertentu hingga muncul  pandangan - pandangan seperti  itu.  Salah?  Nggak, karena  memang  konstelasinya begitu.” 20
Tripartit  dilanjutkan  dengan penandatangan nota kesepahaman yang dihadiri  oleh  lembaga - lembaga  negara seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, ketua
20 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017
DPD  RI  Irman  Gusman,  Kapolri, Kejaksaan  dan  pimpinan  lembaga -
lembaga  negara  termasuk  pemangku kepentingan dalam pemilu yakni pimpinan Parpol, Ormas serta pimpinan
Perguruan  Tinggi,  dan  media  massa (Asshiddiqie, 2015:281).
Nur Hidayat Sardini:
“ Ada  dua  hal  yang  seringkali dilupakan  yakni  penindakan selalu berhimpitan dengan pencegahan.  Pencegahan  ini bahasa  implisit,  ya  itu  tadi harus  dibaca  dengan  kedua belah  mata  dari  tiga  kata  itu kemandirian,  integritas  dan kredibilitas. Bagaimana lembaga  KPU  dan  Bawaslu serta jajarannya dengan melihat  latar  belakang  serta selubungnya  yang  sudah  saya ceritakan  tadi.    KPU  dan Bawaslu  jangan  hanya  dilihat sebagai  objek  tetapi  juga harus sebagai subjek. Masalah - maslah  yang  bersifat  penyebab harus  dikaji  dan  dipelajari dengan cermat. Terkadang juga sumber  permasalahannya  tidak berasal dari orang yang melakukan  pelanggaran.  Tapi juga sumbangan dari ketentuan - ketentuan yang katakanlah bisa jadi tidak dapat dipahami  secara  utuh.  Atau yang kedua terjadi hal - hal yang bersifat ketentuan yang akhirnya  juga  menyebabkan akses  dalam  perjalanna  KPU dan Bawaslu. Kita ingin
menjemput  masalah  itu  dari sumber yang paling dasar. Tidak di ujung tapi dihilir. Isu pertama kalau  DKPP  hanya  penindakan. Iya, tetapi yang dijangkau tidak hanya  pencegahan  tapi  juga yang  saya  sebut  pre - emtifikasi.
Di lingakaran dua hal yang saya sebut  tadi  orang  kurang  cerdas melihat peristiwa dengan hanya diujungnya. Saat saya mempelajari pelanggaran - pelangaran  itu  terjadi,  saya memiliki  pengalaman  sebagai pengawas  pemilu  jawa  tengah. Pernah  aktif  juga  di  lembaga - lembaga  lain  yakni  Perludem. Kemudian  saya  menjadi  ketua Bawaslu memberi  pesan semua yang  saya  pelajari  itu  bahwa kalau  hanya  ingin  menindak  itu soal gampang. Tetapi bagaimana  meniadakan  bukan sekedar mencegah dari sumber - sumber  yang  paling  hulu,  ya itulah  pre - emtifikasi.  Itu  dasar - dasar pemikirannya.“ 21
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Nur  Hidayat  Sardini  tersebut, dijelaskannya  bahwa  Tripartit  dibentuk DKPP  untuk  mewujudkan  langkah  pre -
emtifikasi atau pencegahan. Dikutsertakannya  KPU  dan  Bawaslu dalam penyusunan kode etik penyelenggara  pemilu  dan  pedoman beracara diharapkannya dapat mencegah  tindakan  pelanggaran  kode
21 Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  Sardini melalui  telepon  pada  hari  Sabtu,  23 September 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
etik. Meskipun terbentuk forum Tripartit,  namun  Nur  Hidayat  Sardini menegaskan bahwa masing - masing lembaga  memiliki  kemandirian  yang tidak  dapat  dipengaruhi.  Sebagaimana penjelasannya dalam
wawancara berikut.

## 4. Action Coordination Anggota DKPP
Robert  D.  Mc  Phee  dan  Pamela Zaug  menyebut  koordinasi  aktivitas sebagai  aliran  keempat  yang  berfokus langsung pada proses kerja. Dalam arus ini,  anggota  organisasi  secara  interaktif menyesuaikan  diri  dengan  pengaturan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, mengatasi  kesulitan  kerjasama  dan mencoba menyelesaikan masalah. Namun,  dalam  proses  ini  anggota  juga berkoordinasi  bagaimana  menghindari pekerjaan, mencari keuntungan eksternal  untuk  diri  sendiri,  atau menerapkan praktik dan kebijakan baru untuk bekerja.  Dengan demikian,
koordinasi kegiatan belum tentu
kooperatif  dan  bisa  mengakibatkan pemborosan, konflik, atau bencana. Koordinasi aktivitas mulai dilakukan  oleh  anggota  DKPP  sejak dilakukannya  pleno  pertama.  Diawali dengan pembagian kerja, untuk
kesekretariatan  diserahkan  kepada  Nur
Hidayat  Sardini.  Selain  itu,  ia  juga bertanggungungjawab terhadap penyusunan pedoman beracara
bersama dengan Prof. Bari Azed dan Ida Budhiati.  Kemudian,  Dr.  Valina  Singka Subekti,  Nelson  Simanjuntak  dan  Saut Hamonangan  Sirait  bertugas  untuk menyusun  kode  etik  penyelenggara pemilu.

## Nur Hidayat Sardini:
“Praktis  di  sekretariatan  aku yang  pegang,  dalam  posisi jabatan penanggungjawab sementara  sekretariat  DKPP. Dari  hal  yang  bersifat  teknis, surat - menyurat, administrasi.
Apalagi  saat  itu  Prof  Jimly melimpahkan  praktis  ke  saya semua.  Lalu  secara  praktis  kita juga  menerima  pengaduan  dan melakukan  verifikasi.  Jadi  yang aku kerjakan itu surat - menyurat, perencanaan sosialisasi, merencanakan terhadap  kode  etik,  pedoman beracara  sambil  jalan  lalu membentuk dan merekrut kesekretariatan. Termasuk keharusan  membentuk  struktur DKPP  bagian  dari  struktur kesekretariatan jenderal Bawaslu.” 22
Ida  Budhiati  yang  merupakan anggota DKPP ex offfcio dari KPU selain menyusun  kode  etik  penyelenggara pemilu  juga  melakukan  sosialisasi  di internal  KPU  dan  jajarannya.  Ida mensosialisasikan tugas dan kewenangan dari DKPP yang bersentuhan langsung dengan penyelenggara pemilu dalam hal
penegakkan kode etik.
Ida Budhiati: “ Pasti  dalam  setiap  pertemuan diberikan pencerahan. Mengapa dibentuk DKPP 22 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017
permanen,  maksud  dan  tujuan,
dan  bagaimana  penyelenggara pemilu dapat beradaptasi terhadap DKPP yang permanen. Penyelenggara  pemilu  tidak perlu  menakuti  justru  menjadi spirit  untuk  selalu  berbenah memperbaiki aspek administrasi pemilu.  Kebanyakan pemilu dinyatakan  tidak  profesional, karena aspek administrasi pemilu.  Tugas  ex  officio  itu menjelaskan  di  dalam  forum - forum  internal  “ini  lho  selama satu  tahun  tren  pelanggaran kode etik seperti ini, maka yang harus  dilakukan  penyelenggara adalah  satu,  dua  tiga  dan seterusnya”. 23
Selain Ida, tindakan serupa juga dilakukan  oleh  Endang  Wihdatiningtyas selaku  anggota  DKPP ex  officio dari Bawaslu  RI.  Dia  yang  ditugaskan  untuk mengurusi SDM di Bawaslu, memanfaatkannya  untuk  melakukan pembinaan terhadap tugas dan
kewenangan dari DKPP.
Endang Wihdatiningtyas: “ Kebetulan  saya  divisi  dalam negeri  SDM,  Organisasi  dan Datin. Itu ada program kegiatan yang sifatnya pembinaan. Pembinaan bisa secara kelembagaan dan secara personal.  Kelembagaan  bisa
ketika  ada  pertemuan  disitu
23 Wawancara  dengan  Ida  Budhiati  pada hari  Rabu,  11  November  2017  di  kantor DKPP
pimpinan  yang  membawahi divisi  yaitu  saya  memberikan masukan.  Kalau  Bahasa  orang tua  itu  memberikan  tausyah. Karena saya yang di DKPP, saya bisa memberikan gambaran “oh pelanggaran yang dilaporkan ke DKPP  itu  dengan  model  seperti ini. “ kan kita bisa mempelajarinya  agar  peristiwa yang dilaporkan itu tidak terjadi di  lembaga  pengawas,  apa - apa yang dilakukan. Nah itu senantiasa  saya  lakukan  ketika ada  kesempatan  memberikan arahan. Itu secara kelembagaan.” 24
Pembagian  kerja  anggota  DKPP periode  2012 - 2017  lainnya  yakni  dalam kegiatan  verifikasi  perkara.  Anggota DKPP  melakukan  kegiatan  verifikasi materiel  terhadap  pokok  aduan  yang dinilai memenuhi syarat formil pengaduan  yang  ditetapkan  oleh  DKPP. Syarat  formil  yang  dimaksud  adalah pihak  Pengadu  melengkapi  formulir pengaduan  dan  menyertakan  dua  alat bukti.  Sebagaimana yang pernah  diikuti penulis, kegiatan verifikasi yang dilaksankaan di ruang rapat DKPP, lantai 5  Jl  MH  Thamrin  14  Jakpus.  Kegiatan verifikasi  materiel  diketuai  oleh  Nur Hidayat  Sardini  dengan  anggotanya  Ida Budhiati  dan  Endang  Wihdatiningtyas. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli DKPP, Karo 24 Wawancara  melalui  telepon  dengan Endang Wihdatiningtyas pada hari Senin, 31
Oktober 2017

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
Administrasi  DKPP  Ahmad  Khumaidi,
Kabag  Administrasi  Pengaduan  Dini Yamashita,  Kasubbag  Penerimaan  dan Registrasi  Pengaduan  Ferry  Yanuar Marthedi, Kasubbag Analisis dan
Verifikasi  Pengaduaan  Wilayah  I  Titis Adityo  Nugroho,  Kasubbag  Analisis  dan Verifikasi  Wilayah  II  Arif  Ma’ruf,  dan seluruh  staf  dari  bagian  administrasi pengaduan,  staf  perwakilan  dari  bagian administrasi  persidangan  Columbus. Pembahasan verifikasi materiel berlangsung secara tertutup. Model  Peradilan  Kode  Etik  Profesi Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Gambar 2. Model Peradilan Kode Etik DKPP (Olahan peneliti, 2017)
1. Penyelenggara pemilu berintegritas perspektif DKPP
Weick  dalam  West  and  Turner
(2008:335)  menjelaskan  bahwa  untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas organisasi dalam memproses  informasi  perlu  melakukan interpretasi terhadap informasi eksternal  dan  yang  ada  di  dalam lingkungan mereka. Kemudian, mengkoordinasikan  informasi  untuk menjadikannya  bermakna  bagi  anggota dan tujuan organisasi.
Tujuan  yang akan dicapai ( goal ) dari keberadaan DKPP adalah terciptanya pemilu yang berintegritas. Pemilu dikatakan berintegritas  tolok  ukurnya bukan hanya dalam proses
penyelenggaraannya.    Ada    faktor    lain yang  harus  dijamin  integritasnya, yakni para  penyelenggara  Pemilu,  dalam  hal ini    anggota    KPU    dan  Bawaslu.  Pada ranah  penyelenggara  Pemilu  inilah penegakan  etika  oleh  DKPP  bekerja
(Putra dkk, 2016:206). Integritas penyelenggara  pemilu  dimaknai  DKPP dengan  penyelenggara  pemilu  yang mengikatkan  diri  terhadap  kode  etik dalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemilu.  Artinya,  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  tidak  keluar dari  asas  penyelenggara  pemilu  yang telah disepakati yakni bersikap mandiri, jujur, adil. Dapat memberikan kepastian hukum  kepada  peserta  dan  juga masyarakat.  Tertib  dalam  bekerja,  serta mendahulukan  kepentingan  umum, menjaga  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi dan efektivitas dalam bekerja.
Integritas penyelenggaraan
pemilu  secara  konseptual  dapat  dilihat dari  perspektif  manajemen  organisasi penyelenggara  pemilu  yang  tertib  dan profesional baik dalam kerangka mengelola  dan  menjalankan  peraturan administrasi  pemilu  yang  meliputi pengaturan  teknis  operasional  tahapan dalam  bentuk  perumusan  peraturan internal  KPU  dan  Bawaslu  yang  sejalan dengan  undang - undang,  menegakkan peraturan tindak pidana pemilu, maupun terkait terkait dengan
pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara pemilu (Asshiddiqie, 2014:  274).  Pentingnya  penegakkan kode etik penyelenggara pemilu, berangkat dari konsep mengenai utamanya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ( electoral justice ).  Pada  konsep  keadilan  pemilu,
setiap  pihak  yang  terlibat  di  dalam pemilu seperti peserta pemilu, pasangan  calon,  tim  kampanye  dan anggota masyarakat tidak boleh
dirugikan  atau  diperlakukan  tidak  adil oleh  penyelenggara  pemilu.  Konsep penyelesaian  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilu  dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan integritas.  Selain  itu  juga  kemandirian dan  kredibilitas  dari  penyelenggara pemilu (Yasin dan Saihu, 2017:4).
Kode etik penyelenggara pemilu merupakan  penjabaran  dari  asas - asas dalam  menyelenggarakan  pemilu  yang terdiri dari sikap mandiri, jujur dan adil. Selain  itu,  penyelenggara  pemilu  harus memberikan  kepastian  hukum,  tertib, dan  menjaga  kepentingan  umum.
Menjaga  keterbukaan,  dapat  bertindak proporsionalitas, menjaga profesionalitas. Serta mewujudkan akuntabilitas,  efisiensi  dan  efektifitas dalam  bekerja  (Pasal  5  peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara  pemilu).  Pemaknaan terhadap penyelenggara pemilu berintegritas tidak terlepas dari
identitas  DKPP.  DKPP  sebagai  lembaga penegak  kode  etik  melakukan  proses informasi terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011  untuk  menentukan  identitas rasionalnya.
2. Pembentukan  identitas  rasional
DKPP dan Negotiation Membership
Weick  dalam  West  and  Turner (2008:335) menyebut untuk mengurangi  ketidakjelasan  informasi dan ambiguitas dapat dilakukan dengan tiga  tahapan  yaitu enactment ,  seleksi dan  retensi.  Proses  informasi  penting dilakukan  DKPP  untuk  menentukan identitas rasionalnya. Enachment
dijelaskan  Weick  merupakan  proses interpretasi  informasi  yang  diterima oleh organisasi. Pada tahap ini organisasi menganalisis input - input yang  diterimanya  untuk  menentukan jumlah  ketidakjelasan  yang  ada  dan memberikan  makna  pada  informasi.
Pada tahap ini, DKPP menginterpretasikan Undang - Undang Nomor  15 Tahun  2011  tentang penyelenggaraan pemilu yang
merupakan landasan didirikannya DKPP. Komisi  II  DPR  RI  bersama  dengan pemerintah  sebagai  pembuat  undang - undang  tersebut  memaktubkan  tujuan, tugas  dan  kewenangan  DKPP  di dalamnya.  Karena  itu,  anggota  DKPP dalam  mewujudkan  DKPP  sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada Undang - Undang. Hasilnya,
pertama, DKPP
memahami  makna  lembaga  peradilan etik. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam  (Anotasi  peraturan  bersama, 2013:  viii)  melihat  masalah  etika  harus terus  berkembang  seperti  halnya  kajian fiqih  dalam  Islam.  Oleh  sebab  itu, lembaga - lembaga Negara harus dilengkapi  dengan  kode  etik  dan lembaga penegaknya. Jadi setiap

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
sumpah  jabatan  hendaknya  mendapat kontrol etika sehingga orang - orang yang melanggar  kode  etik,  bisa  diberikan hukuman  sesuai  perbuatannya.  Tidak seperti lembaga penegak kode etik yang ada  saat  ini  yang  sebagian  besar  masih bersifat  proforma.  Bahkan  sebagian  di antaranya  belum  pernah  menjalankan tugasnya  dengan  efektif  dalam  rangka menegakkan  kode  etik.  Menurut  Prof. Jimly  Asshiddiqie  diantara  sebabnya adalah  lembaga - lembaga  penegak  kode etik yang ada tidak memiliki kedudukan yang  independen,  sehingga  kinerjanya tidak  efektif.  Karena  itu,  sebagai solusinya,  lembaga - lembaga  penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan
menerapkan  prinsip - prinsip  peradilan yang  lazim  di  dunia  modern,  terutama soal  transparansi,  independensi,  dan imparsialitas.  Hal  itulah  yang  hendak dirintis dan dipelopori Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu agar sistem
ketatanegaraan  didukung  oleh  sistem hukum  dan  sistem  etik  yang  bersifat fungsional.  Sistem  demokrasi  yang dibangun  diharapkan  dapat  ditopang oleh  tegak  dan  dihormatinya  hukum dan etika secara bersamaan.
Kedua, DKPP memaknai penyelenggara  pemilu  berintegritas. Menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalisasikan dengan pembentukan  duakelembagaan  KPU dan  Bawaslu  yang  terkait  dalam  1 kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu.  Namun,  sejak  tahun  2012, keberadaaan  kedua  lembaga  KPU  dan
Bawaslu itu masih juga dianggap belum mencukupi, sehingga pembentuk undangundang  sekali  lagi  menciptakan lembaga  baru  yang  juga  bersifat independen, yaitu DKPP sebagai lembaga  peradilan  etika  penyelenggara pemilu.  Penyelenggara  pemilu  terdiri dari  KPU,  Bawaslu    DKPP  merupakan Satu  Kesatuan  Fungsi  Penyelenggaraan Pemilu.  Ketiga  institusi  ini  diamanatkan UU  No  15  Tahun  2011  sesuai  tugas, wewenang,  dan  kewenangan.  DKPP dibentuk  untuk  menjaga  kemandirian, integritas,  dan  kredibilitas  anggota Penyelenggara Pemilu *Pasal 110 (1) UU No  15  Tahun  2011+;  Penyelenggara Pemilu: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN,  KPPS,
KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Panwaslu  Kab/Kota, Panwascam,  PPL,  dan  Panwas  LN.  Kode Etik berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan pengenaan sanksinya diserahkan kepada  atasan  masing - masing  sesuai ketentuan  disiplin  dan  kode  etik kepegawaian.
Tugas  dan  wewenang  DKPP
adalah  menerima  pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu,  menetapkan Putusan,  dan  menyampaikan  putusan kepada pihak - pihak terkait untuk ditindaklanjuti.  Memanggil  PP  yang diduga  melakukan  pelanggaran  kode etik  untuk  memberikan  penjelasan  dan pembelaan.  Memanggil  pelapor,  saksi,
dan/atau  pihak - pihak  lain  yang  terkait untuk  dimintai  keterangan  termasuk dokumen  atau  bukti  lain.  Memberikan sanksi  kepada  PP  yang  terbukti melanggar kode etik. DKPP dalam memahami lembaga peradilan etik dan penyelenggara pemilu berintegritas tidak terlepas dari negotiation
membership .  Menurut Robert Mc Phee dan Pamela Zaug (dalam Putnam, 2009: 34) organisasi selalu harus menyertakan anggota  dan  berbeda  dari  anggota. Dengan  demikian,  satu  proses  penting bagi sebuah organisasi adalah komunikasi  yang  membangun  dan memelihara atau mengubah hubungannya  dengan  masing - masing anggotanya.  "Keanggotaan"  yang  jelas dalam  satu  organisasi  mana  pun bukanlah  milik  alami  orang,  dan  justru dibentuk  oleh  /  dalam  arus  komunikasi ini.  Tapi  dalam  membentuk  anggota, proses  komunikasi  yang  penting  adalah seseorang  harus  menjadi  anggota  dari suatu organisasi.
3. Feedback identitas  dan Activity
Organization
Robert  D.  Mc  Phee  dan  Pamela Zaug  menyebut  koordinasi  aktivitas sebagai  aliran  keempat  yang  berfokus langsung pada proses kerja. Dalam arus ini,  anggota  organisasi  secara  interaktif menyesuaikan  diri  dengan  pengaturan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, mengatasi  kesulitan  kerjasama  dan
mencoba menyelesaikan masalah. Namun,  dalam  proses  ini  anggota  juga berkoordinasi  bagaimana  menghindari pekerjaan, mencari keuntungan
eksternal  untuk  diri  sendiri,  atau menerapkan praktik dan kebijakan baru untuk bekerja. Identitas rasional yang dibangun  DKPP  memberikan feedback
identitas. DKPP  menjadi  harapan  bagi para  pencari  keadilan  yang  sering  juga disebut  “ justice  seeker ”.  Sehingga  DKPP dengan  kewenangannya  dituntut  untuk dapat  bekerja  dengan  profesional  dan berintegritas.  Koordinasi  aktivitas  mulai dilakukan  oleh  anggota  DKPP  sejak dilakukannya  pleno  pertama.  Diawali dengan pembagian kerja, untuk kesekretariatan  diserahkan  kepada  Nur Hidayat  Sardini.  Selain  itu,  ia  juga bertanggungungjawab terhadap penyusunan pedoman beracara
bersama dengan Prof. Bari Azed dan Ida Budhiati.  Kemudian,  Dr.  Valina  Singka Subekti,  Nelson  Simanjuntak  dan  Saut Hamonangan  Sirait  bertugas  untuk menyusun  kode  etik  penyelenggara pemilu.
Nur Hidayat Sardini:
“Praktis  di  sekretariatan  aku yang  pegang,  dalam  posisi
jabatan
penanggungjawab sementara  sekretariat  DKPP. Dari  hal  yang  bersifat  teknis, surat - menyurat, administrasi. Apalagi  saat  itu  Prof  Jimly melimpahkan  praktis  ke  saya semua.  Lalu  secara  praktis  kita juga  menerima  pengaduan  dan melakukan  verifikasi.  Jadi  yang aku kerjakan itu surat - menyurat, perencanaan sosialisasi, merencanakan terhadap  kode  etik,  pedoman

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication
beracara  sambil  jalan  lalu membentuk dan merekrut kesekretariatan. Termasuk keharusan  membentuk  struktur DKPP  bagian  dari  struktur kesekretariatan jenderal Bawaslu.” 25 Selain  itu,  juga  berbagi  pada kerja pemeriksaan atau sidang terhadap perkara yang telah dinyatakan  lolos  materiel.  Selain  itu, juga ada pembagian kerja pada proses penyusunan  putusan.  Anggota  DKPP juga  memberikan  perhatian  kepada proses publikasi lembaga yang difungsikan  sebagai  media  informasi juga pendidikan politik.

## 4. Self Structuring
Robert  Mc  Phee  dan  Pamela Zaug menjelaskan bahwa s elf
structuring adalah  proses  komunikasi antara  pemegang  peran  dan  kelompok organisasi. Self  structuring tidak  secara langsung  memperhatikan  pekerjaan, melainkan  hubungan  internal,  norma, dan  entitas  sosial  yang  merupakan kerangka  untuk  koneksi,  perampingan, dan pembentukan proses kerja.
Anggota  DKPP  tidak  hanya membangun  sistem  kerja  melalui peraturan yang disusun bersama
dengan KPU dan Bawaslu. Sebagaimana perintah  UU  Nomor  15  Tahun  2011 DKPP  juga  menyusun  sekretariat  untuk mendukung  kinerja  dari  Anggota  DKPP melalui self structuring.
DKPP
membutuhkan waktu satu tahun hingga
25 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017
terbentuk  sekretariat  DKPP  pada  tahun 2013.  Sementara  itu  DKPP  menugaskan anggotanya  yakni  Nur  Hidayat  Sardini untuk menjadi penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Menurut  anggota  DKPP  Nur
Hidayat  Sardini  sekretariat  adalah
supporting  unit bagi  pendukung  kinerja ketua  dan  anggota  DKPP.  Pembahasan tentang pembentukan sekretariat dibahas  pada  pleno  pertama  seusai anggota  DKPP  dilantik  pada  tanggal  12 Juni 2012. Pada pleno ke II tertanggal 15 Juni  2012  anggota  DKPP  Nur  Hidayat Sardini ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Tanggungjawab tersebut diembannya hingga sekretariat
DKPP definif terbentuk.
Nur Hidayat Sardini:
“ Sekretariat  bukan bagian yang namun  supporting  unit  yang menyediakan bahan untuk ketua  dan  anggota  yang  kita sebut  komisioner  ya  dalam mengambil  keputusan.  Fungsi sekretariat  yaitu  memfasilitasi dan  administrasi  yang  kelak ketua  dan  anggota  mengambil keputusan.  Pada  hari  pertama pleno, saya mengajukan pertama tentang program yang paling  dekat  dan  mendesak yakni persiapan kesekretariatan.  saya  ditunjuk oleh  pleno  karena  usulan  Prof Jimly  untuk  menjadi  sekretaris sementara. Istilahnya penanggungjawab sekretaris sementara  sampai  terbentuk
sekretaris definitf.” 26
DKPP  dalam self  structuring tidak  hanya  membangun  sekretariat namun  juga  Tim  Pemeriksa  Daerah (TPD). Tidak ada nomenklatur jelas yang mengaturnya.  DKPP  melakukan  kreasi terhadap  penafsiran  dari  UU  Nomor  15 Tahun  2011  yang  mematubkan  bahwa DKPP  dapat  melakukan  pemeriksaan  di daerah.

## 5. Institutional dalam Tripartit Penyelenggara Pemilu
Menurut Robert Mc Phee, posisi institusional menghubungkan organisasi dengan  lingkungan  di  luar  organisasi pada  tingkat  makro.  Komunikasi  di  luar organisasi  menegosiasikan  persyaratan pengakuan  keberadaan  dan  tempat organisasi  dalam  apa  yang  disebut "negosiasi  identitas"  atau "positioning”. Seringkali komunikator pesan ini adalah individu  yang  merundingkan  hubungan mereka dengan sendirinya namun pesan bisa  berasal  dari  organisasi  yang  lebih besar secara keseluruhan.
KPU  dan  Bawaslu  memiliki
kedudukan yang strategis dalam
pelaksanaan  demokrasi.  Juga  secara konstitusional  memiliki  yang  disebut constitutional  importance .  Sehingga integritas  dari  penyelenggara  pemilu menjadi modal utama dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.  Hal  itu  dikarenakan pemilu merupakan sarana utama dalam menjalankan  kedaulatan  rakyat  secara konstitusional.  Bertolak  pada  hal  itu,
26 Wawancara  melalui  telepon  dengan  Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017
DKPP kemudian dibentuk untuk menjaga  integritas  dari  penyelenggara pemilu.  Dalam  rangka  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil dari pemilu. Dalam  menunjukkan  identitas lembaga,  DKPP  membentuk  forum Tripartit yang melibatkan mitra utamanya  yakni  KPU  dan  Bawaslu. Meskipun  ini  adalah  perintah  undang - undang pada awalnya, namun
selanjutnya  diakui  bahwa  terdapat manfaat  di  dalamnya.  Tripartit  ini terbentuk  berawal  dari  penyusunan kode  etik  penyelenggara  pemilu  dan pedoman  beracara.  Kerjasama  yang dilakukan
telah membangun kesepahaman  mengenai  tugas  dan kewenangan diantara lembaga. Membuang ketidakjelasan dan ambiguitas tugas dan kewenangan DKPP
terhadap  perwujudan  penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

## Simpulan
Berdasarkan  pada  data  dan  infomasi yang diuraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. DKPP  merupakan role  model
peradilan  kode  etik  profesi  yang telah mendapat kepercayaan publik.  Proses  informasi  yang dilakukan  DKPP  dengan  tahapan enachment ,  seleksi  dan  retensi telah  menjadikan  DKPP  sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang dalam bekerja menunjukkan integritasnya

## Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication Vol. 7 No. 2 Agustus 2017-Januari 2018
dengan  inovasi  yang  dibangun yakni sidang terbuka. 2. Komunikasi efektif dalam membentuk DKPP sebagai peradilan  kode  etik.  Pertama, komunikasi diantara sesama anggota  dalam  menysun  formasi keanggotaan juga tenaga pendukung dalam  melakukan tugas  dan  fungsinya.  Kedua,
komunikasi  kepada  pihak  pihak - pihak  yang  terkait  yakni  Sekjen Bawaslu  RI,  Kemenpan  RB  dalam menyusun  struktur  sekretariat
DKPP  juga  pembuat  undang - undang  dalam  membentuk  Tim Pemeriksa Daerah. Ketiga, komunikasi  dengan  mitra  utama yakni  KPU  dan  Bawaslu  untuk melegalkan kode etik yang
disusunnya.  Keempat  komunikasi
dalam  pembagian  kerja  diantara anggota DKPP.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  2013. Pengenalan
DKPP  Untuk  Penegak  Hukum .
Jakarta: Makalah
Asshiddiqie,  Jimly.  2015. Peradilan  Etik
dan  Etika  Konstitusi  Perspektif
Baru  tentang  Rule  of  Law  dan Rule  of  Ethics  &  Constitutional Law  and  Constitutional  Ethics  Eds Revisi . Jakarta: Sinar Grafika. Asshiddiqie,  Jimly.  2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. DKPP. 2014. Anotasi Peraturan Bersama .  Jakarta:  PT  Pustaka Alvabet. Global Commission on Elections, Democracy  and  Security.  2012. The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security . Griffin,  EM.  2011. A  First  Look  At Communication Theory Eight Edition . NY: McGraw - Hill. Gusfa,  Henni.  2017.  The      Effect      of Communication Systems, Communication      Climate,      and Organizational   Culture   towards
Employee      Performance      in Bureau      of  General  Resources  of
Koperasi  Telekomunikasi  Selular Jakarta . Saudi Journal of Humanities  and  Social  Sciences (SJHSS). Hardjana,  Andre.  2016. Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi .  Jakarta:  PT  Kompas Media.
Iskandar.  2009. Metode  Penelitian Pendidikan dan Sosial . Jakarta: GP Press.
Kuswarno,  Engkus.  2001 . Efektivitas Komunikasi  Organisasi. Mediator ,
Vol. 2(1).
L. Putnam  &  A.  Nicotera  (Eds.).  2009.
Building  theories  of  organization: The constitutive role of communication .  New  York,  NY:
Routledge. Littlejohn,  Stephen  W.  2009. Teori Komunikasi Eds 9 . Jakarta: Salemba Humanika.
Mansur,  Suraya  &  Ananda,  Dini  Dini
Trias.  2017.  The  Indonesian  Fossil Addict  On  Facebook  Groups:  The Relationships Of Virtual Community, Lifestyle And
Consumptive  Behavior. Man  In India , Vol. 97 (23 - III), 565 - 577.
Mulyana,  Ahmad  &  Ali,  Hapzi.  2017.
Hegemony  Of  Text  On  Magazines For Urban Men As Popular Culture Reality . Man In India , Vol. 97(26),
529 - 544. Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012
tentang  Pedoman  Beracara  Kode
Etik Penyelenggara Pemilu.
Peraturan  DKPP  Nomor  1  Tahun  2013
tentang  Pedoman  Beracara  Kode
Etik Penyelenggara Pemilu.
Putnam,  L.  L.  &  Nicotera,  A.  M..  2008. Building Theories of Organizations:  The  Constitutive Role  of  Communication .  London: Routledge
Rejeki,  Ninik  Sri.  2011.  Diversitas Kultural  dan  Pengelolaan  Konflik
Dalam  Sebuah  Organisasi  Bisnis Multinasional. Jurnal  Komunikasi , Vol. 1(2).
Roan,  Ferry.  2011. Karl  E.  Weick:  Teori Enactment . http://perilakuorganisasi.com/karl - e - weick - teori - enactment.html diakses 23 April 2018. Subandy, Dede Lilis Ch. 2009. Pemberdayaan SDM melalui Komunikasi Organisasi: Suatu Pendekatan  Subjektivis. Jurnal Mediator , Vol. 3(2)
Tim  Viva.  2012.  LSM  Ramai - ramai Masalahkan Putusan DKPP. https://www.viva.co.id/berita/poli tik/372000 - lsm - ramai - ramai - masalahkan - putusan - dkpp diunduh tanggal 2 Oktober 2017.
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Wijaya,  B.  S.  2011.  Experiential Communication  Model  in  the Organizational  Communication:  A Study  of  Persuasive  Technique  in Order  to  Gain  Audience’s  Trust. Jurnal Komunika , Vol. 14(1), 37 - 44
Yin,  Robert  K. 2015. Studi Kasus  Desain
& Metode . Depok: Raja Grafindo.
Masy h uri,  M.  2013.  Applying  ICTs Approaches in Managing Communication  Process  during Organizational  Changes. Journal Communication  Spectrum ,  Vol 3(1), 14 - 30