## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 2 | Juli 2024

## REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BANGUN DAN CEGAH WILAYAH KUMUH (GERBANG CAHAYAKU) DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT
Realization of The Implementation of The Movement to Build and Prevent Slum Areas (Gerbang Cahayaku) Program in Tanjungsari Village,
Karangpawitan Sub-District, Garut District
1 Riantiarni Rahmawati Ningrum, 2 Rita Myrna 1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
1 riantiarni20001@mail.unpad.ac.id, 2 myrna@unpad.ac.id Kata Kunci: ABSTRAK Kawasan Kumuh, Implementasi, Gerbang Cahayaku. Desa Tanjungsari yang terletak di Kabupaten Garut memiliki potensi sebagai kawasan kumuh karena berbatasan dengan perkotaan, seiring dengan  regulasi  yang  mengidentifikasi  wilayah  tersebut  sebagai kawasan  rawan  kumuh.  Dalam  konteks  ini,  Dinas  Perumahan  dan Permukiman Kabupaten Garut memiliki visi untuk mengurangi luas kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada Program Gerbang Cahayaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  proses implementasi Program Gerbang Cahayaku dan sejauh mana program tersebut  berhasil  diwujudkan.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  berdasarkan  teori  kebijakan  program  oleh  G. Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  (1983).  Pendekatan  ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  empat  aspek  yang mempengaruhi  kinerja  atau  dampak  program,  yaitu  kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, secara umum dapat dianggap  baik.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat  beberapa kekurangan  dalam  pelaksanaan,  terutama  terkait  konsistensi masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan dan ketidakmatangan  perencanaan  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi pencapaian  target  indikator  pembangunan  (7+1).  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  evaluasi  dan  perbaikan  dalam  pelaksanaan  Program Gerbang  Cahayaku  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan untuk wilayah pembangunan selanjutnya.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Keywords : Slum Areas,
Implementation,
Gerbang Cahayaku.

## Abstract
Tanjungsari Village, located in Garut Regency, has the potential to become a slum area due to its urban borders, along with regulations that identify the area as a slum-prone area. In this context, the Garut Regency Housing and Settlement Service has a vision to reduce the size of slum areas, focusing on the  Gerbang  Cahayaku  program.  This  research  aims  to  investigate  the implementation  process  of  the  Cahayaku  Gate  Program  and  the  extent  to which  the  program  has  been  successfully  realized.  The  method  used  was  a qualitative  approach  based  on  the  program  policy  theory  by  G.  Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (1983). This approach involved interviews, observation, and documentation, with data analysis involving data reduction, data presentation, and inference. The results show that the four aspects that influence  program  performance  or  impact,  namely  Environmental Conditions, Inter-Organizational Relations, Organizational Resources, and Characteristics and Capabilities of Implementing Agencies, can generally be considered  good.  Nevertheless,  there  are  still  some  shortcomings  in  the implementation, especially related to the consistency of the local community in  protecting  the  environment  and  the  immaturity  of  planning,  which ultimately  affects  the  achievement  of  development  indicator  targets  (7+1). Therefore, it is necessary to evaluate and improve the implementation of the Cahayaku  Gate  Program  in  order  to  achieve  the  desired  goals  for  the  next development area.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terpadat ke-4 di dunia dengan jumlah  penduduk  sekitar  277,7  juta  jiwa  (BPS,  2023).  Salah  satu  daerah  yang  mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu Kabupaten Garut. Tentu dengan adanya pertumbuhan penduduk yang padat ini seringkali menimbulkan permasalahan publik seperti kawasan kumuh akibat  jumlah  penduduk  yang  tinggi.  Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Garut  No  100/kep.175- Disperkim/2017 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagai Lokasi Penataan dan Peningkatan Perumahan dan Permukiman dalam Rangka Pencegahan Kawasan Kumuh, terdata bahwa  6  kecamatan  terpadat  tersebut  terindikasi  kumuh,  adapun  akan  dilampirkan  sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Penduduk pada 6 Kecamatan Terindikasi Kumuh di Kabupaten Garut No. Kecamatan Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun (%) 2021 2022 2020-2021 2021-2022 1 Garut Kota 127,71 127,98 0,07 0,21 2 Tarogong Kidul 115,66 116,49 0,45 0,72

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
No. Kecamatan Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun (%) 2021 2022 2020-2021 2021-2022 3 Tarogong Kaler 97,10 98,39 0,90 1,33 4 Karangpawitan 137,82 140,03 1,11 1,60 5 Wanaraja 48,72 49,22 0,68 1,02 6 Pameungpeuk 42,56 43,38 0,67 1,02
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2023.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1,  kecamatan  yang  mempunyai  penduduk  terbanyak  yaitu Kecamatan Karangpawitan. Kecamatan ini terdiri dari 20 desa, dimana salah satunya yaitu Desa Tanjungsari. Desa ini merupakan salah satu desa yang penduduknya selalu meningkat di setiap tahunnya. Desa Tanjungsari merupakan kawasan yang berbatasan dengan kota sehingga susunan rumah yang ada disana besarnya tidak merata yang membuat rumah tersebut berdempetan dan terkesan  kumuh.  Selain  itu,  Desa  Tanjungsari  merupakan  daerah  yang  mempunyai  mata  air, namun  pengelolaannya  belum  maksimal.  Oleh  karena  itu,  ketika  diidentifikasi  menggunakan Indikator 7+1, yakni tujuh indikator utama dan satu indikator tambahan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pemerintah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat,  diketahui  bahwa  indikator  tersebut  di  Desa  Tanjungsari  sudah  ada  namun kuantitasnya  tidak  terpenuhi.  Permasalahan  terkait  hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  dari pemerintah setempat untuk menanganinya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut merupakan  instansi  yang  bertanggungjawab  dalam  mengatasi  permukiman  kumuh.  Mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terdapat  salah  satu  program,  yaitu  Gerakan  Bangun  dan  Cegah  Wilayah  Kumuh  (Gerbang Cahayaku).
Program  Gerbang  Cahayaku  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemerataan  pembangunan yang  berkeadilan  serta  kemantapan  infrastruktur  sesuai  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran meningkatnya kualitas perumahan, prasarana, dan sarana kawasan permukiman dengan metode Swakelola Tipe IV yang mana dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat. Adapun program ini dilaksanakan di Desa Tanjungsari pada tahun 2022, tepatnya di Kampung Cireundeu RW 05. Namun, dalam pelaksanaannya  ditemukan  beberapa  permasalahan  seperti  realisasi  target  indikator pembangunan  Gerbang  Cahayaku  tidak  mencapai  target  awal,  yaitu  pengelolaan  sampah. Kemudian,  terkait  kondisi  setelah  pembangunan  masih  terdapat  kurangnya  pemeliharaan  dari masyarakat untuk lingkungan, yang mana membuat lingkungan tersebut masih terlihat kumuh. Fenomena  ini  menarik  untuk  diteliti  sehingga  lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Tanjungsari. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Gerbang Cahayaku yang telah dijalankan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam program tersebut.
Penelitian terdahulu yang dilakukan Mochammad Nahdi Mubarok (2023) memperlihatkan bahwa koordinasi dalam implementasi program sangat krusial karena semua pihak yang terlibat perlu memantau jalannya kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan fokus, dimana penulis menggunakan teori  G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  (1983)  yang  menekankan  empat  aspek

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
berpengaruh  pada  kinerja  dan  dampak  program,  yaitu  kondisi  lingkungan,  hubungan  antar organisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik agen pelaksana. Sementara itu, penelitian ini  mengacu  pada  teori  Riant  Nugroho  (2003:162-163)  yang  menyoroti  empat  elemen implementasi  kebijakan,  yakni  strategi  implementasi  (pra-implementasi),  pengorganisasian, penggerakan kepemimpinan, dan pengendalian sistem informasi manajemen.
Penelitian yang dilakukan  oleh Miss Tuta Fadhla (2022) memperlihatkan bahwa kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya pembaruan data sebagai dasar kegiatan program dan  minimnya  partisipasi  serta  kesadaran  masyarakat  terhadap  keberlanjutan  program. Penelitian  ini  mengadopsi  teori  implementasi  Grindle  dengan  mengukur  variabel  isi  kebijakan dan  lingkungan  kebijakan.  Perbedaannya  terletak  pada  lokus  penelitian,  dimana  penelitian  ini dilakukan  di  Kelurahan  Sumur  Batu,  Kecamatan  Bantargebang,  Kota  Bekasi,  berbeda  dengan penulis  yang  lokus  penelitiannya  dilakukan  di  Desa  Tanjungsari,  Kecamatan  Karangpawitan, Kabupaten Garut.
Penelitian mengenai kawasan kumuh juga pernah dilakukan oleh Vian Frisca Aisyahwati (2018)  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan  Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang berjalan dengan baik. Teori yang digunakan adalah teori Grindle (1980),  di  mana  terdapat  faktor-faktor  yang  belum  terpenuhi,  seperti  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam mendukung program ini dengan menjaga lingkungan agar tetap layak huni dan  bebas  dari  kekumuhan.  Selain  itu,  masih  ada  beberapa  rumah  yang  belum  memiliki  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  menyebabkan  kendala  dalam  penataan  bangunan  (Aisyahwati, 2018).
Penelitian ini menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli menyatakan bahwa terdapat 4 aspek yang mempengaruhi kinerja serta dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan,  hubungan  antar  organisasi,  sumber  daya  organisasi  serta  karakteristik,  dan kapabilitas instansi pelaksana. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti mengenai realisasi kebijakan Program Gerakan Bangun dan Cegah Wilayah Kumuh (Gerbang Cahayaku) di Desa  Tanjungsari,  Kecamatan  Karangpawitan,  Kabupaten  Garut,  serta  bagaimana  evaluasi kedepannya agar mampu terciptanya tujuan utama dari Progam Gerbang Cahayaku.

## B. METODE
Penelitian ini dilakukan  menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif yang digunakan  oleh penulis agar mampu menggambarkan, memperdalam serta memahami sebuah fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, sebab pendekatan kualitatif sifatnya holistik atau menyeluruh  dalam  suatu  konteks  (Creswell,  2014).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah melalui wawancara, studi literatur atau dokumen, observasi, dan materi audio. Dokumen yang digunakan, yaitu terkait dengan landasan terbentuknya Program Gerbang Cahayaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Bupati, Rencana Strategis Dinas, serta Keputusan Bupati. Sedangkan, wawancara dilakukan dengan beberapa informan, yaitu:
1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut;
2. Sekretaris Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
3. Kepala Dusun III/RW 05 Kampung Cireundeu;
4. Ketua Tim Pelaksana Gerbang Cahayaku;
5. Sekretaris dan Bendahara Gerbang Cahayaku;
6. Masyarakat penerima bantuan Gerbang Cahayaku di Kampung Cireundeu RW 05.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber utama, yakni data primer yang diperoleh melalui informan yang telah dipilih dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen  yang  dapat  menyediakan  informasi  yang  relevan.  Proses  analisis  data dilakukan  menggunakan  metode analisis kualitatif  mengikuti pendekatan yang diusulkan  oleh Miles dan rekan-rekannya  (2014). Analisis tersebut terdiri dari tiga tahap: pertama, kondensasi data yang melibatkan penyusunan, pemotongan, penajaman, dan pengorganisasian data untuk merumuskan kesimpulan "final" sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Creswell (2014). Kedua, display data, yang melibatkan penataan data dan informasi yang telah terorganisasi untuk mempermudah  analisis  selanjutnya,  sejalan  dengan  konsep  yang  diperkenalkan  oleh  Moleong (1993).  Ketiga,  penarikan  kesimpulan/verifikasi  merupakan  tahap  akhir  yang  melibatkan penyimpulan atau verifikasi data yang telah dikumpulkan dan dipaparkan, sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Moleong (1993).
Data  untuk  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  pemangku kepentingan,  studi  dokumen  terkait  program,  dan  tinjauan  literatur.  Proses  analisis  data mencakup  kategorisasi,  pemetaan,  dan  analisis  deskriptif  kualitatif  untuk  memahami implementasi  program  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhinya.  Selain  itu,  verifikasi  terhadap semua  jenis  data  yang  diperoleh  dilakukan  melalui  metode  triangulasi  untuk  memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Lingkungan Desa Tanjungsari
Berdasarkan temuan lapangan, lingkungan kampung Cireundeu dikategorikan sebagai daerah  kumuh  ringan.  Pengukuran  indikator  7+1  menunjukkan  bahwa  keberadaan  tujuh indikator tersebut memang sudah ada, namun kuantitasnya tidak terpenuhi. Faktanya, kondisi rumah  di  Lampung  Cireundeu  tidak  teratur  karena  posisinya  berseberangan  dengan perumahan,  menyebabkan  perbedaan  luas  rumah  dan  memberikan  kesan  kumuh.  Adapun terkait analisa tersebut disajikan pada tabel berikut:

## Tabel 2
Kondisi Fisik Terduga Kumuh RW 05 Berdasarkan Hasil Review Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut No. Aspek Kriteria Kondisi Rata-rata Kondisi Jumlah Persentase 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan bangunan 55,00 Unit 34,59% 23,27% Kepadatan bangunan - 0,00% Ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis bangunan 56,00 Unit 35,22% 2 Kondisi  Jalan Lingkungan Cakupan pelayanan jalan lingkungan 1.250,00 Meter 30,51% 15,25% Kualitas permukaan jalan lingkungan 530,00 Meter 12,83% 3 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan akses aman air minum 1,00 KK 0,62% 50,00% Tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air minum 161,00 KK 100,00%

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
No. Aspek Kriteria Kondisi Rata-rata Kondisi Jumlah Persentase 4 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 0,35 Ha 10,00% 27,56% Ketidaksediaan drainase 1.100,00 Meter 48,89% Ketidakterhubungan  dengan  sistem drainase kota 500,00 Meter 22,22% Tidak terpeliharanya drainase 1.000,00 Meter 44,44% Kualitas konstruksi drainase 1.000,00 Meter 44,44% 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem pengelolaan air - - 36,65% Limbah tidak sesuai standar teknis 48,00 KK 29,81% Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai syarat teknis 70,00 KK 43,48% 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana  dan  sarana  persampahan tidak  sesuai  dengan  persyaratan teknis 161.00 KK 100,00% 98,96% Sistem  pengelolaan  persampahan yang tidak sesuai syarat teknis 156,00 KK 96,89% Tidak  terpeliharanya  sarana  dan prasarana pengelolaan sampah 161,00 KK 100,00% 7 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran - - 100,00% Ketidaktersediaan  sarana  proteksi kebakaran 159,00 Unit 100,00%
Total Nilai 33 (Kumuh Ringan)
Sumber: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Tanjungsari, 2021.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2,  dapat  terlihat  bahwa  tidak  adanya  indikator  kondisi proteksi kebakaran sebab Kampung Cireundeu juga merupakan kawasan alih fungsi, di mana tempat  tinggal  masyarakat  berdampingan  dengan  kegiatan  mata  pencaharian  sehari-hari, seperti peternakan atau pertanian. Hal ini membuat lokasi ini rentan terhadap risiko kebakaran karena  kurangnya  Ruang  Terbuka  Publik  (RTP).  Oleh  karena  itu,  kondisi  lingkungan  di Kampung Cireundeu memang nyata kumuh dan berhak untuk diberikan bantuan pencegahan wilayah  kumuh.  Namun,  setelah  Gerbang  Cahayaku  dibangun,  masyarakat  masih  kurang konsisten  dalam  menjaga  lingkungan,  dengan  kepatuhan  hanya  bertahan  selama  2  minggu setelah  pelaksanaan.  Meskipun  demikian,  kolaborasi  masyarakat,  terutama  remaja  masjid yang  diinisiasi  oleh  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Desa  Tanjungsari  berhasil mengatasi permasalahan sampah di sepanjang jalan dengan melakukan kegiatan bakti secara berkala. Hal ini sejalan dengan teori Cheema dan Rondinelli (1983:48) yang menyatakan bahwa keberhasilan  program  bergantung  pada  komunikasi  efektif  antara  pembuat  kebijakan  dan

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
masyarakat.  Menurut  mereka,  jika  lingkungan  mendukung,  masyarakat  akan  lebih  aktif memperhatikan sumber daya yang diberikan. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan dari pembuat  kebijakan  kepada  masyarakat  diharapkan  dapat  mengarahkan  partisipasi  dalam pemeliharaan  lingkungan  pasca-implementasi  Program  Gerbang  Cahayaku.  Pendekatan terdesentralisasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal, sesuai dengan pandangan Cheema dan Rondinelli (1983:557), menjadi relevan dalam konteks ini untuk lebih disukai dan efektif.
Pembahasan  diatas  memperlihatkan  bahwa  kondisi  lingkungan  sangat  berpengaruh terhadap kinerja dan dampaknya suatu program. Hasil analisis ditemukan bahwa masyarakat masih kurang menjaga lingkungan setelah adanya pembangunan Gerbang Cahayaku. Tetapi, hal ini mampu diatasi dengan cara pendekatan kepada masyarakat melalui instansi pelaksana, yaitu  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Desa  Tanjungsari  dengan  mengadakan  kerja bakti oleh remaja masjid rutin pada setiap bulannya.

## 2. Hubungan Antar Organisasi Gerbang Cahayaku
Hubungan antar organisasi pada  Program Gerbang  Cahayaku melibatkan aktor-aktor yang perlu memiliki pandangan seragam, terutama antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dan Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM) Desa Tanjungsari. Meskipun keduanya  memiliki  komitmen  besar,  terlihat  bahwa  pada  pelaksanaan,  pemahaman penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  masih  kurang,  terutama  pada  tahap perencanaan.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  SOP  hanya  disampaikan  secara  lisan  melalui pembekalan  di  Balai  Desa  Tanjungsari,  tanpa  disertakan  secara  fisik.  Hal  ini  menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan lebih cermat pada tahap perencanaan untuk memastikan aspek teknis kecil dapat diperhatikan dengan baik. Jika dianalisis berdasarkan teori Cheema dan  Rondinelli  (1983:49),  perlu  lebih  fokus  pada  kompetensi  inti  dengan  menekankan pentingnya  komunikasi  dan  kerjasama.  Selain  itu,  Cheema  dan  Rondinelli  (1983:536) menyarankan  agar  SOP  dapat  diakses  dengan  mudah  melalui  situs web canggih  yang menyediakan informasi rinci. Oleh karena itu, perubahan dalam SOP dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti situs web terkait SOP yang mengikat.
Terkait  permasalahan  indikator  pengelolaan  sampah  yang  belum  terpenuhi,  pada faktanya  diapangan  diatasi  dengan  kolaborasi  antara  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman Kabupaten  Garut  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  dengan  memberikan bantuan tempat sampah dan meletakkannya di beberapa titik, sebagaimana Gambar 1 berikut:

## Gambar 1

## Bantuan Tempat Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
Sumber: Arsip Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, 2022.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Hasil  analisis  menurut  teori  Cheema  dan  Rondinelli  (1983:561)  menekankan  bahwa dukungan  politik  pusat  sangat  penting  untuk  kelangsungan  program  dalam  mendukung pengelolaan  yang  efektif.  Selain  itu,  pandangan  Cheema  dan  Rondinelli  (1983:520) menunjukkan  bahwa  hubungan  antar  organisasi  berpengaruh  pada  kesenjangan implementasi, mengingat pengelolaan yang efektif memerlukan mekanisme tanggung jawab pemerintahan  bersama.  Berdasarkan  penemuan  hasil  lapangan  diatas,  maka  permasalahan untuk indikator pengelolaan sampah sudah terselesaikan dengan adanya salah satu indikator, yaitu  dukungan  dari  beberapa  instansi  yang  berperan  dalam  bidangnya  lalu  mengatasinya secara bersama-sama.

## 3. Sumber Daya Organisasi dalam Pelaksanaan Gerbang Cahayaku
Sumber daya organisasi dalam proyek  Gerbang Cahayaku terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dalam ranah sumber daya manusia, Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Desa  Tanjungsari  berperan  sebagai  Tim  Pelaksana  Kerja (TPK),  sementara  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman  Kabupaten  Garut  bertindak  sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). TPK yang diwakili oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)  Desa  Tanjungsari  memiliki  aset  sumber  daya  manusia  yang  unggul.  Selama pelaksanaan,  setiap  individu  yang  terlibat  memberikan  kontribusi  maksimal.  Menurut narasumber,  kinerja  mereka  telah  dinilai  baik,  terutama  Sekretaris  yang  konsisten  dalam pengiriman laporan setiap minggu dan Bendahara yang efektif mengelola keuangan dengan ketegasan.
Sementara itu, sumber daya anggaran untuk Program Gerbang Cahayaku sudah sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan,  mulai  dari  proses  pengajuan  hingga  pencairan.  Adapun terkait  rincian  penggunaan  dana  dari  Program  Gerbang  Cahayaku  disajikan  sebagaimana Tabel 3 berikut:

## Tabel 3 Laporan Penggunaan Dana Program Gerbang Cahayaku
No. Indikator Pengeluaran (Rp) Jumlah (Rp) 1 Rumah Tidak Layak Huni (2 unit) Bahan 63.505.500 Upah 29.160.000 92.665.500 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Bahan 48.360.000 Upah 11.570.000 59.930.000 3 Perbaikan Drainase Lingkungan Bahan 43.274.000 Upah 17.010.000 60.284.000 4 Sanitasi Air Bersih atau Mandi Cuci Kakus (MCK) Bahan 87.659.500 Upah 59.500.000 147.159.500

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
No. Indikator Pengeluaran (Rp) Jumlah (Rp) 5 Saluran Air Bersih atau Broncaptering Bahan 19.851.000 Upah 5.860.000 25.711.000 6 Pengelolaan Sampah Bahan - Upah - - 7 Sarana Proteksi Kebakaran dan Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahan 29.536.000 Upah 5.180.000 34.716.000 8 Pembangunan Gapura Bahan 13.150.000 Upah 1.995.000 15.145.000 9 Biaya Operasional 15.949.000 15.949.000 Kumulatif (Rp) 451.560.000
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Gerbang Cahayaku, 2022.
Semua tahapan terkait penganggaran telah berjalan sesuai prosedur, yang memastikan pemenuhan fasilitas publik bagi warga Kampung Cireundeu.

## 4. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana Gerbang Cahayaku
Keberhasilan  suatu  program  sangat  tergantung  pada  karakteristik  dan  kapabilitas instansi  pelaksana.  Dalam  konteks  ini,  instansi  tersebut  harus  mampu  mengkoordinasikan, mengawasi,  dan  menyelaraskan  keputusan  dengan  kelompok  sasaran  program.  Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengkoordinasikan kelompok sasaran, terutama dalam keterlibatan aktif masyarakat pada pembangunan Gerbang Cahayaku, terutama penerima bantuan seperti rutilahu.
Meskipun demikian, Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari mengalami kendala  dalam  memilih  tukang  bangunan  dari  Kampung  Cireundeu.  Perubahan timeline pelaksanaan  dari  120  hari  menjadi  150  hari  kerja  jelas  diluar  ketentuan  SOP  yang  sudah ditetapkan sebagaimana Gambar 2 berikut:

## Gambar 2
Surat Keputusan Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari Sumber: Arsip BKM Desa Tanjungsari, 2022.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Berdasarkan  observasi,  hal  ini  lambat  dari  SOP  yang  sudah  ditentukan  disebabkan oleh  pembangunan  Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  yang  memerlukan  waktu  lebih  lama.  Dalam perspektif teori Cheema dan Rondinelli (1983:526), pelaksanaan kebijakan atau rencana yang membutuhkan  keterampilan  teknis  tertentu  memerlukan  personel  dengan  keterampilan tersebut atau sarana untuk melatih individu agar memiliki keterampilan tersebut. Oleh karena itu,  perlu  diadakan  pelatihan  untuk  kuli  bangunan  dalam  Program  Gerbang  Cahayaku, khususnya  untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  sanitasi,  air  bersih,  dan  lingkungan permukiman  untuk  memastikan  keberhasilan  program  ini.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  hal tersebut, perlu diketahui bahwa pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku masih diperlukan evaluasi jika ingin dilaksanakan secara menerus ke depannya.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:
1. Kondisi  lingkungan  Desa  Tanjungsari  sudah  sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya membutuhkan  bantuan  serta  selaras  dengan  tujuan  akhir  dari  Program  Gerbang  Cahayaku. Namun pada saat setelah pembangunan, perilaku masyarakat masih sulit untuk berkomitmen dalam  menjaga  lingkungan.  Hal  ini  membuat  lingkungan  sekitar  pembangunan  Gerbang Cahayaku masih terlihat kumuh.
2. Pada  saat  pelaksanaan,  pengerjaan  pembangunan  tidak  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah ditetapkan,  dimana  tertera  dalam  SOP  pembangunan  120  hari  (4  bulan),  namun  kenyataan lapangan pembangunan menjadi 150 hari. Hal ini disebabkan oleh tukang bangunan Gerbang Cahayaku kurang kompeten dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Terdapat  ketidaksesuaian  pembangunan  Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  yang  menyebabkan pembangunan menjadi 2 kali, hal ini dikarenakan aktor terkait belum sepenuhnya memahami SOP yang berlaku akibat sosialisasi SOP hanya dilakukan secara paparan saja, tidak diberikan berupa SOP fisiknya.
Saran yang mampu diberikan kepada pihak terkait pada penelitian ini, diantaranya:
1. Sosialisasi setelah pembangunan Gerbang Cahayaku dan memberikan peraturan berupa sanksi bagi masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan.
2. Memberikan pelatihan untuk Sumber Daya Manusia yang terlibat, khususnya pada BKM Desa Tanjungsari untuk menyeleksi tukang dalam pembangunan Gerbang Cahayaku.
3. Memperhatikan seluruh aktor terkait pemahaman SOP yang ditetapkan, bukan hanya melalui sosialisasi awal saja, namun diberikan print out berupa SOP fisik.

## REFERENSI
Aisyahwati, Vian Frisca. (2018). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh: Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
Bupati Garut. (2017). Keputusan Bupati Garut Nomor 200/kep.175-Disperkim/2017 Tentang Penetapan Pusat  Pemerintahan  Kecamatan  sebagai  Lokasi  Penataan  dan  Peningkatan  Perumahan  dan Permukiman dalam Rangka Pencegahan Kawasan Kumuh. Garut.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Bupati  Garut.  (2019).  Peraturan  Bupati  Garut  Nomor  153  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Bupati  Nomor  55  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Strategis  Dinas  Perumahan  dan Permukiman Tahun 2019-2024. Garut.
Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. G. Shabbir, Cheema and Dennis, A Rondinelli. (2007). Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices. Washington, DC: Brookings Institution.
Lantang,  M.  (2013).  Analisis  Faktor  Kekumuhan  Permukiman  di  Kelurahan  Calaca  Kota  Manado. Jurnal Sebua Vol. 28(1): 28-34.
Mubarok,  Mochammad  Nahdi.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang untuk Penanganan Kawasan Kumuh: Studi Program KOTAKU di Zona II Kampung Heritage Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang. Skripsi. Universitas Islam Malang, Malang.
Nurcahyo,  Eko.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Gerakan  Bersama  Rakyat  Atasi  Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang.
Sumardiko,  Miss.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  dalam  Upaya Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  oleh  Badan Keswadayaan  Masyarakat  Kelurahan  Sumur  Batu  Kecamatan  Bantargebang  Kota  Bekasi Tahun 2020. Skripsi. Universitas Padjadjaran: Sumedang.