## MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM
Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: ahkamjayadi@gmail.com

## Abstract
Form of law function and target require the existence of cultural support of  sense  of  justice  and  law.  Cultural  of  Indonesia  law  formed  of  customary  law and religion law (Islamic) which during hundreds of year have lived. Fatal of him Colonist  of  Dutch  bringing  new  law  system,  hence  customary  law  and  religion law placed on course under Europe law. The Paradigm permanent and continued by  government.  Customary  law  even  no  longger  esteem  as  a  system  punish  and religion law only esteemed to dismember. As a result in the middle of society woke up by culture punish and sense of justice which is majemuk with ill defined form. Culture  punish  and  formed  sense  of  justice  become  pemicu  the  happening  of conflict of horizontal vertical conflict and in the middle of society.
Keyword : Sense Of Justice

## Abstrak
Mewujudnya  tujuan  dan  fungsi  hukum  mensyaratkan  adanya  dukungan budaya  hukum  dan  kesadaran  hukum.  Budaya  hukum  Indonesia  terbentuk  dari hukum  adat  dan  hukum  agama  (Islam)  yang  selama  ratusan  tahun  telah  hidup bermesraan.  Celakanya  Penjajah  Belanda  yang  membawa  sistem  hukum  baru, maka  hukum  adat  dan  hukum  agama  ditempatkan  pada  posisi  dibawah  hukum Eropa.    Paradigma  tersebut  dilanggengkan  dan  dilanjutkan  oleh  pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama  hanya  dihargai  sepenggal-sepenggal.  Akibatnya  di  tengah  masyarakat terbangun  budaya  hukum  dan  kesadaran  hukum  yang  majemuk  dengan  wujud yang  tidak  jelas.  Budaya  hukum  dan  kesadaran  hukum  yang  terbentuk  menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat. Kata kunci : Kesadaran Hukum

## PENDAHULUAN
erubahan  sosial-budaya  merupakan  proses  yang  lebih  bersifat  alami daripada perubahan yang dialami oleh institusi hukum, apalagi berbicara mengenai  hukum  modern.  Hukum  modern  memiliki  sifat  buatan- manusia  dan  teknologis  yang  sangat  kuat  dan  dikenal  dengan  hukum perundang-undangan. Untuk itu hukum memang memengaruhi kehidupan sosial- budaya,  tetapi  pada  waktu  yang  sama  hukum  juga  dibentuk  oleh  kondisi  sosial budaya  tersebut.  Maka  sering  dikatakan bahwa  hukum  berakar  pada  “ a  peculiar form  of  social  lif e”  dan  bentuk  kehidupan  sosial    yang  unik  tersebut  tidak  lain adalah  karakteristik  sosial-budaya  suatu  bangsa  itu  sendiri  .  Hanya  saja  hukum modern  seperti  yang  diterapkan  di  Indonesia  sekarang  bukan  merupakan  produk sosial-budaya  Indonesia  sendiri,  melainkan  suatu  institusi  yang  dipaksakan  dari luar  ( imposed  from  outside ).  Kata  “hukum”  dan  “hakim”  misalnya  berasal  dari akar  kata  “hak”  yang  juga  tidak  berasal  dari  Indonesia,  melainkan  diimpor  dari luar.  Indonesia  secara  formal  memang  menerima  dan  menggunakan  hukum modern,  tetapi  tidak  sepenuhnya  secara  kultural.  Hukum  modern  dalam  hal  ini disebut  “Hukum    Nasional”  tidak  tumbuh  dan  dikembangkan  dari  dalam  ruang sosial-kultural Indonesia yang agamis (sarat dengan nilai-nilai spiritualitas).
Sebagaimana  dikatakan  Sunaryati  Hartono 1 bahwa,  hukum  itu  bukan merupakan  tujuan, akan  tetapi  hanya  merupakan jembatan,  yang  akan  membawa kita  kepada  ide  yang  dicita-citakan.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa:  Agaknya masyarakat  kita  memang  masih  memerlukan  beberapa  generasi  lagi,  supaya benar-benar  dapat  berkembang  menjadi  masyarakat  yang  demokratis  secara hakiki. Masyarakat yang hidup dan berhukum sesuai kondisi sosial budaya bangsa Indonesia,  yang  bersumber  dan  berakar  dari  nilai-nilai  filosofis  bangsa  yang terhimpun  dalam  Pancasila.  Bukan  justru  mengagungkan  hukum-hukum  modern yang  berasa  dari  budaya  hukum  Eropa  Kontinental  yang  berbasis  pada  filosofi liberal individualistik.
Salah  satu  esensi  negara  demokrasi  adalah,  rakyat  sebagai  pemilik kedaulatan.  Rakyatlah  yang  menentukan mau  dibawa  kemana  dan mau  diapakan negara  ini,  tentu  saja  melalui  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan pelaksanaannya. Kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Indonesia adalah Negara yang tidak menafikan kemajemukan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Hanya saja implementasi kedaulatan rakyat  ternyata masih memilukan oleh karena elit- elit  pemerintahan  dan  politik  masih  mengambil  alih  kedaulatan  itu  untuk
1 Sunaryati  Hartono,  1986, Perspektif  Politik  Hukum  Nasional, dalam  Artidjo  Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed), Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Press, Jakarta.

## P
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kedaulatan rakyat hanya berfungsi di saat pemilihan  umum,  baik  pemilihan  umum  untuk  memilih  presiden,  pemilihan umum  untuk  memilih  anggota-anggota  legislatif  maupun  untuk  memilih  kepala daerah.  Setelah  mereka  terpilih,  maka  yang  ada  adalah  persetan  dengan “kedaulatan rakyat”. Pembuktiaannya adalah kemiskinan masih meluas, demikian juga  dengan  pengangguran  yang  semakin  meningkat  dan  terlebih  lagi  jurang antara  kelompok  kaya  dengan  masyarakat  miskin  semakin  menganga,  apalagi yang  namanya  utang  luar  negeri  semakin  hari  semakin  membengkak  hingga ribuan trilyunan rupiah. Institusi hukum yang seharusnya menjadi harapan utama untuk  mengandalikan  hal  tersebut  justru  hukum  malah  menjadi  alat  mainan penguasa dan pemilik  modal hingga menjadi komoditi.
Dengan  demikian  penegakan  hukum  tidak  bisa  dilakukan  secara  sektoral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga-lembaga hukum (negara)  yang  ada.  Penegakan  hukum  harus  lah  bersifat  sistemik,  penegakan sistem hukum sebagai satu kesatuan yang unsur-unsurnya saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum hanya satu di antara subsistem  yang terdapat dalam  setiap  masyarakat.  Selain  sistem  hukum,  masih  terdapat  sub  sistem  lain yaitu  keluarga,  sistem  pendidikan,  pranata-pranata  dan  organisasi-organisasi sosial  serta  ekonomi  dan  kondisi  lingkungan.  Olehnya  itu,  baik  hukum  maupun sub-sub sistem lain yang ada di dalam masyarakat tidak dapat dan tidak mungkin dilihat  secara  masing-masing  otonom,  melainkan  harus  dilihat  sebagai  suatu keseluruhan.  Celakanya  hingga  kini  hal  tersebut  tidak  terwujud  sebagaimana mestinya. Lihat aparat pemerintah dari pusat hingga daerah silih berganti korupsi. Aparat penegak hukum juga silih berganti korupsi mulai dari  polisi, jaksa hingga hakim.    Sistem  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara  sudah  rusak parah, pragmatisme sudah melanda dimana-mana. Ada apa dengan budaya hukum dan  kesadaran  hukum  anak-anak  bangsa  ini?  Hukum  sudah  berubah  fungsi menjadi  alat  untuk  kepentingan  penguasa  dan  pemilik  modal,  kepentingan masyarakat menjadi celotehan politik tak berujung.

## PEMBAHASAN

## A. Substansi Hukum Nasional
Sesungguhnya  Hukum  Nasional  adalah  hukum  modern  dengan  sekalian karakteristiknya.  Hukum  nasional  adalah  hukum  tertulis,  diwakili  oleh  personel yang  profesional,  didukung  oleh  kekuasaan  monopolistik  untuk  mengatur,  dan tidak  ada  kekuasaan  politik  lain  yang  boleh  menandinginya.  Kewenangan  dan kekuasaan  tersebut  berisiko  menimbulkan  kerusakan-kerusakan  tertentu  dalam masyarakat.  Untuk itu  Indonesia  sebagai negara  yang  majemuk  maka  hukumnya
harus  menerima  suasana  majemuk  yang  ada.  Mengatur  dan  mempertimbangkan kemajemukan  adalah  sama  sekali  tidak  mudah.  Di  samping  masyarakat  yang majemuk,  Indonesia  juga  sangat  luas  dan  bukan  merupakan  suatu  negara kontinen.
Negara  yang  majemuk  seperti  Indonesia,  memang  menghadapi  berbagai problem  berkaitan  dengan  sistem  hukum.  Hukum  yang  menghendaki  adanya kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, baik  dari  sisi  etnis,  dari  sisi  kultur  dan  terlebih  lagi  dari  sisi  agama  atau kepercayaan. Bagaimana pun secara historis bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi  etnis  masing-masing  memiliki  hukum-hukum  adat  dan  hukum-hukum kebiasaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Dari sisi agama atau kepercayaan, masing-masing  agama  memiliki  tata  nilai  yang  berbeda  dalam  mengatur komunitasnya dengan sumber hukumnya disebut dengan kitab suci lagi-lagi tidak mungkin  untuk  disatukan.  Dengan  demikian  politik  hukum  Negara  yang menegaskan bahwa, “hanya ada satu  hukum yang mengabdi kepada kepentingan bangsa  dan  Negara”,  menjadi  tidak  realistis  dan  bertentangan  dengan  realitas budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
Sistem hukum Negara kita yang menghargai budaya hukum dan kesadaran hukum  masyarakat  sebenarnya  sudah  diantisipasi  secara  elegan  dengan dibentuknya  undang-undang  perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974).  Keragaman sub-sub sistem hukum yang ada ditengah masyarakat mencoba dieleminir dengan menyatukannya dalam suatu undang-undang dengan tidak melupakan keragaman sub-sub sistem hukum  yang ada. Untuk itu di dalam undang-undang perkawinan misalnya  dinyatakan  bahwa:  Syarat  sahnya  perkawinan  apabila  dilaksanakan menurut  tata  cara  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Undang-undang perkawinan  ini  tidak  menafikan  sub-sub  sistem  hukum  yang  ada  di  tengah masyarakat  (hukum  adat  dan  hukum  agama)  sehingga  tata  cara  perkawinan selanjutnya  dilaksanakan  dengan  menggunakan  hukum-hukum  adatnya  atau hukum-hukum  agama.  Demikian  juga  bahwa  jika  terjadi  konflik  kaedah  maka tentu silahkan dikompromikan sebagaimana mestinya.
Hukum  dalam  teori  Paul  Bohannan 2 sejatinya  telah  mengajarkan  tentang hal  ini  bahwa,  hukum  perundang-undangan  sebenarnya  adalah  pelembagaan kembali  kaidah-kaidah  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Jadi,  setiap  peraturan perudang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan  nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai-nilai
2 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009), h. 429.
hukum  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  adalah  nilai-nilai  yang  ada  di  dalam ajaran  agama  Islam.  Terlebih  lagi  bahwa  nilai-nilai  yang  terkadung  di  dalam ajaran agama Islam (di dalam Al-qur’an  dan Sunnah) tidak hanya berisi kaedah- kaedah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi juga berisi kaedah-kaedah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.
Lembaga-lembaga  hukum  (negara)  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi dibidang hukum seperti: Pemerintah, DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan  segenap  aparatnya  (pejabatnya)  haruslah  bekerja  secara  sistemik. Merekalah yang pada tahap awal menentukan atau berperan dalam proses lahirnya suatu  undang-undang  (proses  legislasi).  Setelah  undang-undang  tersebut diundangkan  (sah  berlaku),  maka  mereka  jugalah  selanjutnya  yang  berperan  di dalam menegakkan undang-undang (substansi) bahkan mereka juga harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut. Berfungsinya struktur dan substansi tersebut juga sangat  dipengaruhi  oleh  kultur  hukum  yang  hidup  ditengah  masyarakat.  Hukum sejatinya harus ditegakkan demi hukum bukan demi kepentingan pragmatis aparat penegak  hukum.  Hukum  harus  mengabdi  untuk  kepentingan  masyarakat  bukan untuk  kepentingan  pragmatis  dalam  rangka  menyalah-gunakan  hukum  untuk kepentingan  pribadi  atau  untuk  kepentingan  kelompok.  Bahkan  sejarah ketatanegaraan  nusantara  (sebelum  menjadi  Indonesia),  wilayah  nusantara  ini terdiri  dari  Negara-negara  kerajaan  (seperti:  Kesultanan  Aceh,  Kesultanan Yogyakarta,  Kerajaan  Gowa,  Kerajaan  Luwu  dan  yang  lainnya)  yang  telah menempatkan  Hukum  Islam  sebagai  hukum  Negara.  Bahkan  sekarang  ini  telah diakui  secara  formal  oleh  Negara  seperti di  Aceh  dengan  pemberlakuan  Syari’at Islam bagi masyarakat Islam di Aceh.
Agama  Islam    sebagai  sebuah  norma  dengan  normanya  yang  termuat  di dalam  sumber  hukumnya:  Al-Qur’an  dan  Hadits  tentu  saja  dapat  memberikan sumbangsih  di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan 3 .  Demikian juga dari sisi struktur dengan aparat penegak hukumnya, sebagai penganut ajaran agama  (Islam)  seharusnya  tidak  ada  aparat  penegak  hukum  yang  berani melakukan penyimpangan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kultur  hukum  masyarakat  pada  akhirnya  tentu  saja  juga  harus  kultur  yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai ajaran agama (Islam) sehingga kultur yang ada juga bisa berfungsi sebagai filter untuk terjadinya kejahatan baik yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  maupun  oleh  masyarakat.  Namun,  kenyataannya  hal
3 Sebenarnya dalam bagian kecil hal ini sudah terwujud dengan lahirnya: Bank Syariah, Pegadaian Syariah dan berbagai kelembagaan ekonomi Islam.
tersebut  tidak  terwujud  sebagaimana  mestinya.  Pertanyaannya  kenapa?  Bangsa Indonesia  sebagai  bangsa  yang  religious  seharusnya  sudah  hidup  dalam  kondisi aman  dan  tertib,  tidak  sepantasnya  lagi  kita  sibuk  urusi  penjahat-penjahat  yang notabene  adalah  umat  beragama.  Benar  apa  yang  dikatakan  Yudi  Latif 4 bahwa kondisi  anak-anak  bangsa  yang  jahat  bukan  semata  masalah  moral  akan  tetapi masalah sistem bernegara yang sudah rusak.
Pendekatan  religius  dalam  pembaharuan  substansi  hukum  nasional,  telah berulang  kali  dikemukakan  oleh  para  sarjana  maupun  dalam  berbagai  forum seminar  hukum  nasional.  Biasanya  pendekatan  religius  dikaitkan  juga  dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum  adat).  Jadi,  ada  pendekatan  kultural  religius.  Berbagai  rekomendasi seminar  nasional  mengenai  pendekatan  kultural  religius  itu  antara  lain adalah:  a. Seminar  Hukum  Nasional  ke  I  Tahun  1963,  bahwa  yang  dipandang  sebagai perbuatan  jahat,  tidak  menutup  pintu  bagi  larangan  perbuatan  menurut  hukum adat  yang  hidup  dan  tidak  menghambat  pembentukan  masyarakat,  yang  dicita- citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. Demikian  juga  unsur-unsur  hukum  agama  dan  hukum  adat  dijalinkan  dalam KUHP;  b.  Simposium  “Pengaruh  Kebudayaan/Agama  Terhadap  Hukum  Pidana Khusus  Tahun  1975.  Kesimpulan  Komisis  I  bahwa:  dalam  memperhitungkan pengaruh-pengaruh  kebudayaan  dan  agama  dalam  penciptaan  Hukum  Pidana, diperlukan  pembentukan  delik-delik  agama  dan  delik-delik  yang  ada hubungannya dengan agama serta delik adat. Dalam menetapkan delik-delik susila supaya  diperhatikan  faktor-faktor  agama,  adat  serta  modernisasi  dan  dalam penerapannya  diperhitungkan  nilai-nilai  umum  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Kesimpulan  Komisi  II,  Pengaruh  unsur  agama  memegang  peranan  dalam menentukan  norma-norma  Hukum  Pidana.  Antara  norma  adat  dan  agama  tidak dapat  dibedakan  di  dalam  delik  adat.  Norma  agama/adat  dalam  kenyataannya sudah  bersatu  dengan  putusan  hakim  sehari-hari.  Pengaruh  agama  di  beberapa daerah  telah  menjelma  menjadi  kesadaran  hukum  rakyat;  c.  Seminar  Hukum Nasional  ke  IV  Tahun  1979,  Hukum  Nasional  dibina  ke  arah  unifikasi  dengan memperhatikan  kesadaran  hukum  masyarakat;  d.  Simposium  Pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional  Tahun  1980,  Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi  nasional;  e.  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional    ke    VIII    tahun 2003,  Menjadikan  ajaran  agama  sebagai  sumber  motivasi,  sumber  inspirasi  dan sumber  evaluasi  yang  kreatif  dalam  membangun  insan  hukum  yang  berakhlak
4 Kuliah Budaya Ormas Pergerakan Indonesia, Jakarta 13 Desember 2013.
mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan (berarti sebagai “sumber substansi”) kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat: memperkuat  landasan  budaya  keagamaan;  memfasilitasi  perkembangan keberagamaan; dan mencegah konflik sosial antar umat beragama.
Urain  dari  Taufik  Firmanto    berikut  juga  dapat  menjelaskan  kedudukan ajaran agama dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata “ ilmu ”,  berasal  dari    bahasa  Arab  ‘ ilm yang  artinya  pengetahuan. Al -ilm  sendiri dikenal  sebagai  nama  Allah  swt,  artinya  “Yang  Maha  Tahu”.  Dalam  pelbagai turunannya,  kata  ‘ ilm sering  digunakan  dalam  arti  “pengetahuan”  (knowledge), termasuk  makna  sains-sains  alam  dan  kemanusiaan  ( sciences  of  nature  and humanities )  maupun  pengetahuan  yang  diwahyukan  ( revealed )  dan  diperoleh ( acquired ).  Sementara  itu  kita  pun  sepakat  bahwa  intisari  dari  “hukum”  adalah keadilan. Al - adl merupakan  salah  satu  nama  dan  sifat  utama  Allah  swt,  artinya “Yang  Maha  Adil”.  Dengan  demikian  ketika  dua  kata,  yaitu:  ilmu  dan  hukum dipersatukan maka telah cukup diperoleh wawasan dan keyakinan bahwa sumber, induk  ataupun  muara  dari  ilmu  hukum  adalah  Allah  swt.  Kalau  “kebenaran” adalah  moral  ilmu,  sementara  “keadilan”  adalah  intisari  hukum,  maka  semakin jelas pula bahwa ilmu hukum bersumber pada Allah Swt.
Mencermati perkembangan ilmu hukum ditinjau secara historis, moralitas ilmu  hukum  dari  waktu  ke  waktu  mengalami  pereduksian  secara  tajam.  Pada tahap-tahap awal peradaban manusia, moralitas ilmu hukum masih berdiri kokoh di atas fondasi agama. Penilaian moral mengenai baik-buruk, benar-salah, secara konsisten  dikembalikan  pada  aturan-aturan  yang  bersifat  Ilahiah.  Secara  sosio- historis,  pemikiran  tokoh-tokoh  gereja  dan  raja-raja  di  Eropa  sepanjang  Abad Pertengahan (abad V-XV M) telah mengharuskan segala urusan kehidupan tunduk menurut  ketentuan  hukum agama.  Mulai dari  urusan  keluarga,  hukum,  ekonomi, politik,  sosial,  seni  sampai  dengan  teologi  dan  sains,  keseluruhannya  harus mengikuti  ketentuan  apa  yang  ditentunkan  gereja.  Terlebih  lagi  dalam  ranah agama  (Islam)  sebagaimana  diuraikan  terdahulu  bahwa  sejarah  nusantara  telah menunjukkan  bahwa  berbagai  Negara  (kerajaan)  telah  menjadikan  Islam  sebagai hukum negaranya.
Perkembangan  selanjutnya  moralitas  religius  itu  telah  direduksi  oleh kepentingan-kepentingan  politik  dan  kekuasaan.  Penilaian  moral  diatur  oleh konvensi  atau  kode-kode  yang  dibuat  berdasarkan  akal  manusia  sendiri,  dan semuanya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kaitan-kaitan  politiknya.  Sebagai  suatu tatanan  yang  dinamis  dan  senantiasa  berkembang  sesuai  kodrat  alam,  pemikiran serta  keyakinan  akan  kekuasaan  hukum  Tuhan  pun  mulai  digugat.  Berhadapan dengan  kekuasaan  gereja  dan  raja-raja  tersebut,  muncullah  antitesis  berupa
pemikiran  ekstrem  yang  kontradiktif,  yaitu  pemikiran  yang  mengingkari keberadaan Tuhan atau menolak hegemoni agama dan gereja. Hal itu secara tragis juga mendapat pembenaran dari para filosuf dengan pemikiran filsafatnya, seperti Nitsze yang menganggap Tuhan sudah mati.
Untuk  itu  Soerjono  Soekanto  menegaskan  perlunya  membangun  dan menjaga  kesadaran  hukum  secara  konsisten  dan  ber-kesinambungan.  Bagaimana pun  juga  sumber  satu-satunya  dari  pembentukan  hukum  demikian  juga  dengan dan  kekuatan  mengikatnya  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran hukum  adalah,  perasaan  hukum  dan  keyakinan  hukum  individu  di  dalam masyarakat.  Kesadaran  hukum  masyarakat  adalah  jumlah  terbanyak  daripada kesadaran-kesadaran  hukum  individu  mengenai  sesuatu  peristiwa  yang  tertentu. Sumber-sumber  kesadaran  hukum  seperti  adat  istiadat  dan  agama  dengan demikian  harus  direduksi  masuk  kedalam  hukum  perundang-undangan,  sehingga akan terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang menyatukan ketiganya. Bukan  tercerai  berai  seperti  selama  ini  sehingga  ketiganya  seringkali  berkonflik baik  dalam  tataran  budaya  hukum  terlebih  lagi  dalam  ranah  kesadaran  hukum 5 . Secara  nyata  hal  tersebut  mewarnai  kehidupan  negara  kita  di  akhir  tahun  2016 hingga memasuki tahun 2017 dengan peristiwa pelecehan terhadap Agama Islam oleh  Basuki  T  Purnama  alias  Ahok    yang  belum  juga  tuntas  penyelesaiannya hingga sampai kapan.
Kesadaran hukum inilah yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran  hukum  masyarakat.  Esensi  kesadaran  hukum  dan  budaya  hukum sebenarnya  saling  memengaruhi.  Kesadaran  hukum  membentuk  budaya  hukum, sebaliknya  budaya  hukum  cerminan  kesadaran  hukum.  Keduanya  sejatinya, dibangun  di  atas  tatanan  masyarakat  yang  berperadaban  (masyarakat  madani) karena di dukung oleh kehidupan yang berpendidikan, tatanan perekonomian yang adil  serta  interaksi  yang  baik  antara  masyarakat  dan  pemerintah  secara  timbal balik yang terwujud dalam pelayanan publik yang maksimal. Jangan lupa bahwa penegakan  hukum  adalah  bagian  dari  pelayanan  publik.  Hukum  perundang- undangan  yang  bermuatan  adil  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam implementasinya  akan  melahirkan  pelayanan  publik  yang  responsif.  Hukum adalah  alat  untuk  kemaslahatan  manusia  atau  masyarakat  bukan  sebaliknya manusia atau masyarakat untuk hukum. Demi kepentingan hukum maka manusia
5 Masih  ingat  bagaimana  kelompok-kelompok  agama  seperti  FPI  yang  merasia  penjual minuman  keras  serta  tempat-tempat  maksiat  karena  alasan  dorongan  dan  perintah  ajaran  agama yang dilalaikan oleh Negara dan pemerintah.
dan  masyarakat  halal  untuk  dikorbankan,  sebuah  paradigma  yang  amat  sangat salah dan keliru 6 .

## B. Urgensi Spiritualitas
Persoalannya  kemudian  bahwa  kita  agak  sulit  untuk  berharap  tegaknya hukum  sebagaimana  tujuannya  oleh  karena  isntitusi  hukum  kita  masih  belum selesai dengan masalah-masalah dasar hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum Indonesia yang hidup dalam ruang Negara Hukum Republik Indonesia hingga kini masih  diselimuti  berbagai  masalah.  Masalah  tersebut  tidak  pernah  bisa  di selesaikan padahal sejarah perjalanan hukum bangsa ini sudah cukup lama. Cikal bakalnya telah muncul jauh sebelum negara ini memproklamirkan kemerdekaannya. Masalah tersebut meliputi seluruh sub sistem dari sistem hukum nasional,  baik  sisi  substansinya,  strukturnya  maupun  kultur  hukumnya.  Sejarah perjalanan  panjang  sistem  hukum  bangsa  ini  ternyata  tidak  simetris  dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, agama dan pendidikan anak-anak bangsa. Bahkan  kebanyakan  pelaku  kejahatan  adalah  orang-orang  pintar  lepasan perguruan tinggi dan orang-orang beragama dan memiliki banyak uang.
Indonesia  meskipun  bukan  negara  agama  atau  negara  yang  menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menghormati nilai-nilai agama sebagai sumber hukum kehidupan. Agama di Indonesia  memiliki  posisi  penting  dan  strategis  di  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Nilai-nilai  agama  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia  tidak  boleh  disepelekan.  Sejatinya  nilai-nilai  ajaran  agama (universal)  dijadikan  sebagai  penuntun  dalam  segenap  diri  dan  kedirian  aparat penegak  hukum,  termasuk  di  dalam  interaksi  sosial  masyarakat,  yang  pada akhirnya  mewujud  menjadi  kultur  (hukum)  masyarakat.  Namun  sayangnya kekecewaan  akan  menyeruak  ketika  kita  bertanya,  sejauh  mana  peran  nilai-nilai agama  dalam  kehidupan  bangsa  ini?  Sejauh  mana  nilai-nilai  agama  telah mendewasakan anak-anak bangsa ini? Sejauh mana nilai-nilai ajaran agama telah mendukung tegaknya hukum dan mencegah timbulnya pelaku-pelaku pelanggaran hukum?
Proses  pembentukan  undang-undang  (legislasi),  yang  berperan  penting dalam  proses  tersebut  adalah  manusia  yang  terlibat  di  dalamnya.  Manusia  yang menjadi aparat eksekutif ter khusus yang membidangi proses legislasi nasional di bidang  peraturan  perundang-undangan.  Manusia  yang  menjadi  anggota  Dewan
6 Termasuk berobahnya terminologi tanggung jawab Negara (Pemerintah) sebagai pelayan masyarakat,  misalnya  dalam  membayar  pajak  (STNK,  SIM  dan  BPKB)  maka  pagawai  (negeri) yang menangani tugas-tugas tersebut harus dibayar (pengenaan biaya administrasi), quo vadis?
Pewakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menjaga dan menegakkan hukum serta  masyarakat  yang  menjadi  objek  pengaturan  undang-undang.  Manusia- manusia  atau  anak-anak  bangsa  yang  notabene  adalah  umat  beragama  yang seharusnya menjadi manusia-manusia yang arif bijaksana, pintar cerdas, sehingga ketika menjadi pejabat publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tentu akan dapat menjalankan  amanah  yang  diperankannya  dengan  sebaik-baiknya.  Manusia- manusia  yang  sekaligus  sebagai  umat  beragama  tentu  saja  harapan  kita  bangsa Indonesia  menjadi  bangsa  yang  hidup  dalam  suatu  wadah  Negara  yang  dalam bahasa  agama,  “baldatun  thayyibatun  wa  rabbun  gaffur”,  sebuah  negeri  yang subur  dan  makmur,  adil  dan  aman  dan  senantiasa  mendapat  rahmat  dari  Tuhan Yang Maha Esa.
Kita  sepatutnya  bersyukur  sebenarnya  oleh  karena  secara  yuridis  formal proses  legislasi  sebagaimana  diatur  di  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  telah menempatkan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  yang  salah  satu  kandungannya adalah  penempatan  hukum  agama  (Islam)  sebagai  landasan  dan  sumber  hukum. Penjabarannya  lebih  lanjut  terlihat  di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  dan  juga  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Perundang-undangan  tersebut  telah  memasukkan  nilai-nilai  ajaran Islam  dalam  beberapa  pasalnya  dan  juga  secara  awal  di  bangunan  perundang- undangannya  yang  menempatkan  kalimat,  “dengan  Rahmat  Tuhan  Yang  Maha Esa”.  Hanya  saja  mengapa  hal  itu  tidak  mampu  mewujud  dalam  realitas  dalam membentuk suatu masyarakat yang hidup tenteran dan damai dengan menegakkan nilai-nilai  kehidupan  yang  saling  menghormati  satu  sama  lain  serta  mendukung terwujud tujuan Negara yaitu: “masyarakat yang adil dan makmur”.
Agama  Islam  dengan  hukum  Islamnya  diakui  tidak  saja  secara konsepsional dan teoretik akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum  yang  lengkap.  Islam  tidak  hanya  berisi  ajaran  teologis  akan  tetapi  juga memliki  sistem  nilai  tentang  peradaban.  Sebuah  sistem  hukum  yang  sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran  Islam  yaitu: al-Qur’an dan  Hadits Nabi  Muhammad  Saw.  Sebuah  kitab  suci    yang  tidak  hanya  memiliki  kaidah- kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di  dalam  proses  pembentukan  hukum-hukum  Islam  akan  tetapi  juga  di  dalam pembentukan  perundang-undangan  nasional,  terutama  sekali  yang  berkaitan dengan  nilai-nilai  universalitas  agama  (Islam)  misalnya  tentang:  keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta hak-hak asasi manusia.
Problematika  pada  penegak  hukum  adalah  mereka  tidak  memahami  diri yang  sebenarnya  diri  pada  dirinya  (kesalehan  personal),  diri  yang  beragama  dan diri  yang  pada  akhirnya  nanti  menghadap  dan  bertanggung-jawab  kepada  Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat. Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita  bahwa:  Allah  tidak  melihat  pada  rupamu  dan  amalmu,  hanya  Allah  melihat pada hatimu dan niat kamu. Untuk itu ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma sosial-budaya  yang dapat dipandang ma’ruf adalah kebenaran Ilahiyah (al haq).  Kebenaran  yang  terlebih  dahulu  harus  mewujud  pada  diri  setiap  orang. Agama  Islam  jelas  telah  mengingatkan  bahwa  hanyalah  orang  yang  mengenal dirinya yang dapat mengenal TuhanNya.
Haq adalah hakekat yang baik dan benar menurut Allah, yang artinya baik dan  benar  menurut  ukuran  atau  menurut  apa  yang  datang  dari  Allah.  Kebenaran yang  datang  dari  Allah  adalah  seperangkat  nilai  dan  norma  hidup  yang  secara umum  diatur  dalam  firman  Allah  dan  contoh  nyata  Rasulullah.  Haq  bersifat universal, abadi, dan abstrak, karena itu pelaksanaannya disebut ma’ruf. Dengan demikian,  ma’ruf  bisa  datang  sebagai  aplikasi  dari  haq,  tetapi  juga  datang  dari masyarakat  yang  dinyatakan  telah  sesuai    dengan  haq  atau  norma  budaya  yang sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  nilai  Ilahiyah  sebagai  mana  telah disebutkan di dalam Alqur’an dan Hadits. Singkatnya setiap manusia harus benar- benar  memahami  dengan  baik  hakekat  dirinya  melalui  memahami  asal kejadiannya.  Dengan  memahami  hakekat  diri  maka  seorang  manusia  tidak  akan mudah  dipermainkan  oleh  kehendak  hawa  nafsunya  yang  pada  akhirnya membawanya menjadi pelaku berbagai bentuk tindak pidana.
Selama  aparat  penegak  hukum  masih  belum  memahami  diri  dan kediriannya  dari  sudut  pandang  spiritualitas  (Agama  Islam)  maka  kita  jangan pernah  berharap  untuk  tegaknya  hukum  sesuai  dengan  tujuan  hukum.  Aparat penegak  hukum  yang  tidak  memahami  eksistensi  dirinya  dari  sisi  spiritualitas maka  hidup  kesehariannya  akan  senantiasa  didorong  dan  dilingkupi  oleh  ”hawa nafsu”  dan  inilah  yang  membuat  tidak  berfungsinya  moralitas  aparat  penegak hukum.  Sebaliknya  dengan  memahami  nilai-nilai  spiritualitas  (Agama  Islam) maka  hidup  keseharian  aparat  penegak  hukum  akan  senantiasa  dilingkupi  oleh sifat-sifat: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Bagimana kita bisa berharap untuk berfungsinya nilai-nilai yang ada di dalam kode etik bila nilai-nilai ajaran agama saja tidak dipahami sebagaimana mestinya. Sejatinya nilai-nilai ajaran agama jauh lebih  tinggi  dan  lebih  dalam  nilainya  demikian  juga  tuntutan  hakekat  kepatuhan kita  bila  dibanding  dengan  hukum  perundang-undangan  Negara  yang  wilayah yurisdiksi  dan  kedalaman  hakekatnya  hanya  dalam  ranah  dunia  kenegaraan semata.  Dalam  bahasa  yang  lain  sering  dikatakan  bahwa  kepatuhan  terhadap
hukum  Negara  adalah  untuk  melahirkan  warga  Negara  yang  baik  sedangkan kepatuhan  terhadap  hukum-hukum  agama  adalah  untuk  melahirkan  manusia- manusia  yang  bertaqwa  guna  meraih  keselamatan  tidak  hanya  dalam  ranah duniawi  semata  akan  tetapi  yang  lebih  penting  dari  itu  adalah  keselamatan  di akhirat  kelak.    Sebaik-baik  orang  diantara  kamu adalah  orang  yang  beriman  dan bertaqwa.

## PENUTUP
Untuk tegak dan berfungsinya hukum sebagaimana mestinya (terwujudnya keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum)  mensyaratkan  adanya  dukungan budaya  hukum  dan  kesadaran  hukum.  Budaya  hukum  adalah  bangunan  hukum masyarakat  yang  terbentuk  melalui  sejarah  panjang  kehidupan.  Budaya  hukum bukanlah  bangunan  sesaat  yang  terbentuk  dari  hasil  rekayasa  kehidupan  yang dimotori  oleh  aparat  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum.  Budaya  hukum Indonesia  terbentuk  dari  hukum  adat  dan  hukum  agama  (Islam)  yang  selama ratusan tahun telah hidup bermesraan. Dengan datangnya penjajah Belanda yang membawa  sistem  hukum  baru    sebagai  hukum  utama  dan  prima,  maka  hukum adat  dan  hukum  agama  ditempatkan  pada  posisi  dibawah  hukum  Eropa. Paradigma tersebut dilanggengkan dan dilanjutkan oleh pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama hanya dihargai sepenggal-sepenggal.
Sebagai  akibatnya  maka  di  tengah  masyarakat  terbangun  budaya  hukum dan  kesadaran  hukum  yang  majemuk  dengan  wujud  yang  tidak  jelas.  Bahkan budaya  hukum  dan  kesadaran  hukum  yang  terbentuk  menjadi  pemicu  terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat. Realitas ini semakin dipermarah  dengan  konstruksi  pemahaman  agama  yang  keliru.  Agama  hanya diyakini  kebenarannya  dalam  muatan  sumber  ajarannya,  akan  tetapi  kebenaran agama  dalam  perspektif  personal  dan  komunal  tidak  terwujud  sebagaimana mestinya. Seharusnya hukum perundang-undangan Negara terbangun berdasarkan nilai-nilai  hukum  agama  dan  hukum  adat  dan  pada  akhirnya  melahirkan  budaya hukum dan kesadaran hukum yang baik dan benar serta berwajah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  1996.  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),
Chandra Pratama, Jakarta.
------------- 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watamponen, Jakarta.
------------- 2009,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan,  Kencana  Perdana Media, jakarta.
Ahkam  Jayadi,  2009.  Hukum  dan  Keadilan  Menguak  Kewenangan  Penegak  Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan, Kota Kembang, Yogyakarta.
Allamah M.H. Thabathaba’i, 1997. Mengungkap Rahasia Al-Quran, Mizan, bandung. Artidjo  Alkostar  dan  M.  Sholeh  Amin  (editor),  1986,  Pembangunan  Hukum  dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta.
Bustanuddin Agus, 2006, Agama Dalam Kehidupan Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Daud  Ali,  M,  dkk,  1988.  Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum,  Sosial  dan  Politik,  Bulan Bintang, Jakarta.
Friedman,  Lawrence  M,  1975.  The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective,  Russel Sage Foundation, New York.
Hussein Nasr, S, 1981, Islam Dalam Cita dan Fakta, Leppenas, Jakarta.
Ija Suntana, 2010, Kapita Selekta Politik Islam, Pustaka Setia, Bandung.
Laica Marzuki, M, 1997. Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII), Makalah, Ujung Pandang.
-------------    2008,  Sesi  Kuliah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum,  Pada  Program  Doktor Ilmu Hukum PPs, FH UII, PPs UII, Yogyakarta.
Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law and Society in Transition, Toward Respons Law, (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.
Roucek, Joseph S, 1951. Social Control, Doan Nostrand Company, Inc, London.
Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
Yusuf  Al-Qardawy,  1980.  Attarbiyah  Al-Islamiyah  Wa  Madrasah  Hasan  Al-Banna, (terjemahan oleh: Bustani A.Gani dan Zainal Ahmad), Bulan Bintan, Jakarta.