## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024

## PEMBIAYAAN HIJAU: AKSELERASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DEMI MENCAPAI NET ZERO EMISSION
Bintang Adi Pratama¹ ), Amrie Firmansyah 2)*
1) bintangadip@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
Green  financing  encourages  businesses  to  divert  their  business  processes  towards  low-carbon  and more environmentally  friendly business  processes.  This  study  describes  the  potential of  implementing  green  financing  in Indonesia, considering green financing practices implemented in several countries. In addition, this study also reviews the  potential  to  reduce  carbon  emissions  through  green  financing  by  explaining  the  relationship  between  the implementation of green financing and the reduction of carbon emissions in several countries that have implemented green financing practices. This research used qualitative methods with content analysis techniques and scoping review techniques  retrieved  from  books,  articles  in  international  journals,  and  working  papers.  This  study  concludes  that Indonesia has the potential to reduce the amount of carbon emissions by implementing extensive and inclusive green financing by benchmarking countries that have provided green financing, such as South Korea and Singapore. The forms  of  green  financing  policies  that  can  be  carried  out  include  providing  green  loans,  issuing  green  bonds, establishing a special fund in the form of a State-Owned Environmental Fund, and providing financial assistance for the  industrial  sector  by  implementing  good  environmental  management.    In  addition,  research  results  in  several countries  show  that  the  implementation  of  green  financing  significantly  reduces  the  amount  of  carbon  emissions. Implementation  of  green  financing  will  encourage  companies,  business  actors,  and  the  public  to  switch  to products/activities that are environmentally friendly and receive incentives. This research aims to complement and enhance  existing  literature  on  the  potential  of  green  financing  implementation  in  Indonesia  and  elucidate  the correlation  between  green  financing  adoption  and  carbon  emissions  reduction  across  various  countries  that  have embraced this approach.
Keywords: Emissions, Environment, Green Financing, Green Economy, Sustainability

## Abstrak
Pembiayaan hijau ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar mengalihkan proses bisnisnya menuju proses bisnis yang  rendah  karbon  dan  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengulas  potensi  penerapan pembiayaan hijau di Indonesia, dengan mengacu pada praktik pembiayaan hijau yang telah berlaku di beberapa negara di  dunia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengulas  mengenai  potensi  penurunan  emisi  karbon  melalui  penerapan pembiayaan hijau, dengan cara memetakan hubungan penerapan pembiayaan hijau dan penurunan jumlah emisi karbon pada  beberapa  negara  yang  telah  melaksanakan  praktik  pembiayaan  hijau.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik content analysis serta teknik scoping review yang berasal dari buku, artikel dalam jurnal internasional, serta working paper yang mengulas mengenai dampak kebijakan pembiayaan hijau terhadap penurunan emisi karbon di suatu negara. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia berpotensi menurunkan jumlah  emisi  karbon  melalui  implementasi  pembiayaan  hijau  yang  ekstensif  dan  inklusif  dengan  melakukan benchmarking kepada negara-negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau seperti Korea Selatan dan Singapura. Adapun bentuk kebijakan pembiayaan hijau yang dapat dilakukan meliputi pemberian pinjaman hijau (green loan ), penerbitan  obligasi  hijau (green  bonds ),  pembentukan  dana  khusus  berupa State-Owned  Environmental  Fund ,  dan bantuan keuangan bagi sektor industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/ramah lingkungan. Selain itu, hasil penelitian di beberapa negara menunjukan bahwa penerapan pembiayaan hijau berperan secara signifikan dalam menurunkan jumlah emisi karbon. Implementasi pembiayaan hijau akan mendorong perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk dapat beralih kepada produk/kegiatan yang bersifat ramah lingkungan demi mendapatkan insentif. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur mengenai potensi penerapan pembiayaan hijau di Indonesia dan memetakan  hubungan  terkait  penurunan  emisi  karbon  melalui  pembiayaan  hijau  di  beberapa  negara  yang  telah mengimplementasikan pembiayaan hijau.
Kata Kunci: Emisi, Ekonomi Hijau, Lingkungan, Keberlanjutan, Pembiayaan Hijau

## Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 4 No. 1, 2024

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  perubahan  iklim  menjadi  salah  satu  permasalahan  serius  yang  sedang  dihadapi dunia. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai dampak yang dapat mengancam  kehidupan seluruh makhluk hidup  seperti  kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem,  krisis pangan, serta ancaman kepunahan flora dan fauna (Delbeke et al., 2019). Berdasarkan data Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara penghasil emisi karbon tertinggi di Tahun 2022 (Crippa et al., 2022). Atas hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat menurunkan jumlah emisi karbon demi tercapainya global net zero emission di Tahun 2050.
Dalam menunjukan keseriusannya untuk mencapai global net zero emission di Tahun 2050, Pemerintah Indonesia melalui konvensi Paris Agreement , telah berkomitmen untuk menurunkan jumlah emisi karbon demi mencapai target net zero emmision di Tahun 2050. Komitmen tersebut dituangkan dengan meratifikasi hasil konvensi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on  Climate  Change (Republik  Indonesia,  2016).  Selain  itu,  untuk  menunjukan  keseriusannya dalam  mencapai net  zero  emission ,  Pemerintah  Indonesia  juga  turut  membuat  rencana  aksi pembangunan rendah karbon yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (Republik Indonesia, 2020).
Penyelerasan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  rendah  karbon  merupakan tantangan  yang  dihadapi  oleh  seluruh  dunia,  khususnya  bagi  negara  berkembang  karena  negara berkembang memiliki model pertumbuhan yang memproduksi intensitas emisi karbon yang cukup tinggi (Volz, 2018). Untuk dapat mengatasi tantangan ini, diperlukan faktor-faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pembangunan hijau yang bersifat rendah karbon. Sektor keuangan sebagai salah  satu core  sector dalam  pelaksanaan  pembangunan,  harus  memainkan  perannya  dalam mengakselerasi pencapaian net zero emission melalui pembiayaan hijau ( green financing ). Dalam  menerapkan  pembiayaan  hijau,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Otoritas  Jasa Keuangan  (2021)  telah  meneribtkan Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  sebagai  dasar  acuan pengembangan  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Laporan  Taksonomi  Hijau Indonesia  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2022),  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  menerbitkan  beberapa Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  fondasi  awal  dalam  mencapai  penerapan  keuangan berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, aturan tersebut hanya mengatur pembiayaan hijau dalam  bentuk green  bond ,  dan  belum  mengatur  secara  rinci  mengenai  mekanisme  pemberian pembiayaan hijau dalam bentuk lainnya seperti pinjaman hijau (green loan) bagi perusahaan dan UMKM. Dengan demikian, untuk membangun keuangan berkelanjutan melalui pembiayaan hijau diperlukan  adanya  identifikasi  dan  investigasi  lebih  lanjut  yang  mengulas  terkait  dengan implementasi kebijakan pembiayaan hijau dan bagaimana dampaknya terhadap jumlah penurunan emisi karbon.
Berdasarkan  pemetaan  hasil  penelitian  sebelumnya,  Anwar  (2022)  telah  menjelaskan mengenai strategi green economy di Indonesia, namun belum menjelaskan secara spesifik terkait dengan pembiayaan hijau. Selain itu, Raihan et al. (2022), telah menjelaskan mengenai pembiayaan hijau, namun penelitian tersebut hanya menjelaskan pembiayaan hijau yang terbatas pada sektor energi dan belum mengulas pembiayaan hijau pada sektor-sektor lainnya. Sementara itu, penelitian yang  membahas  mengenai  potensi  pembiayaan  hijau  terhadap  seluruh  sektor  perusahaan  di Indonesia masih jarang ditemukan. Hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme  pembiayaan  hijau  secara  menyeluruh.  Sementara  itu,  penelitian  yang  mengulas

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
mengenai pembiayaan hijau dan dampaknya terhadap penurunan emisi karbon telah dilakukan di tingkat internasional, diantaranya oleh Oh & Kim (2018 ) dengan data Korea Selatan, Guo et al. (2022), dan Zhang et al. (2023) dengan menggunakan data negara Tiongkok, Tran (2022) dengan menggunakan data negara Vietnam, serta Lin et al. (2023) dengan menggunakan sampel beberapa negara berkembang di Asia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  potensi  dan  jenis  penerapan  pembiayaan hijau di Indonesia dengan mengacu pada praktik pembiayaan hijau yang telah berlaku di beberapa negara  di  dunia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengulas  mengenai  dampak penerapan  pembiayaan  hijau  terhadap  jumlah  emisi  karbon  di  negara  yang  telah  menerapkan pembiayaan hijau. Penelitian ini mengulas mengenai jenis kebijakan hijau dan pembiayaan hijau yang telah diberlakukan  di  negara maju dan  memetakan hubungan penerapan pembiayaan hijau dan  penurunan  jumlah  emisi  karbon  pada  beberapa  negara  yang  telah  melaksanakan  praktik pembiayaan  hijau.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  di  mana  penelitian  ini menyajikan informasi terkait dengan jenis kebijakan pembiayaan hijau dan dampaknya terhadap penurunan  jumlah  emisi  karbon  di  berbagai  negara  maju  dan  berkembang,  sehingga  dapat memetakan  hubungan  antara  jenis  kebijakan  dan  dampaknya  terhadap  penurunan  jumlah  emisi karbon secara lebih baik.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi  literatur  mengenai  potensi  penerapan pembiayaan hijau di Indonesia dan memetakan hubungan terkait penurunan emisi karbon melalui pembiayaan hijau di beberapa negara yang telah mengimplementasikan pembiayaan hijau. Selain itu,  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  dapat  dipertimbangkan dalam  merumuskan  kebijakan  mengenai  mekanisme  pembiayaan  hijau  yang  bersifat  inklusif  di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Pembiayaan  hijau  ( green  financing )  merupakan  kegiatan  yang  menggunakan  berbagai instrumen keuangan dalam melakukan pembiayaan suatu proyek/kegiatan yang ramah lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan (Houghton Mifﬂin Company, 2012). Guo et al.  (2022),  mendefinisikan  pembiayaan  hijau  sebagai  suatu  skema  pembiayaan  yang mengedepankan  perlindungan  lingkungan (environmental  protection )  dalam  mekanisme pembiayaan  dan  mengkoordinasikan  pertumbuhan  ekonomi. Wang  &  Ma  (2022) mendefinisikan pembiayaan hijau ( green financing ) sebagai seluruh pembiayaan ramah lingkungan yang meliputi investasi  hijau  ( green  investments), pinjaman  hijau  ( green  loan), obligasi  hijau  ( green  bond), sekuritas hijau ( green securities), dan pembiayaan karbon (carbon finance) .
Sementara  itu,  Emisi  karbon  merupakan  suatu  peristiwa  ketika  karbon  dilepaskan  ke atmosfer  pada  area  tertentu  dan  jangka  waktu  tertentu  (Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  2020).  Mankiw  (2014),  menjelaskan  bahwa  pemberian  insentif  akan  menggeser keseimbangan pelaku ekonomi untuk dapat mencapai insentif tersebut. Pemberian insentif dalam pembiayaan  hijau  akan  mendorong  para  pelaku  ekonomi  untuk  dapat  beralih  kepada produk/kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan pada akhirnya akan menurunkan jumlah emisi karbon.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik content analysis serta teknik scoping review . Bungin (2006) menjelaskan teknik content analysis sebagai

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
teknik  penelitian  kualitatif  yang  menekankan  pembahasan  secara  mendalam  serta  terperinci terhadap materi dalam suatu informasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan interaksi yang terjadi.  Sementara  itu, Arksey & O’Malley (2005) menjelaskan scoping  review merupakan  teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi literatur secara terperinci, mendalam dan menyeluruh yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.
Penelitian  dengan  metode content  analysis bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menyajikan informasi terkait potensi penerapan pembiayaan hijau di Indonesia, dengan mengacu pada  praktik  pembiayaan  hijau  yang  telah  berlaku  di  beberapa  negara  di  dunia,  yang  datanya berasal dari berbagai literatur seperti artikel dalam jurnal internasional, buku, dan working paper di tingkat internasional untuk mengulas mengenai bentuk kebijakan pembiayaan hijau di negara- negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau. Selanjutnya, metode scoping review bertujuan dalam mengidentifikasi dan menyajikan informasi dari data yang diperoleh dari berbagai literatur internasional berupa artikel dalam jurnal internasional dan working paper yang mengulas mengenai hubungan  pembiayaan  hijau  dalam  menurunkan  emisi  karbon  di  beberapa  negara  yang  telah menerapkan  pembiayaan  hijau.  Ulasan  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  pembanding  dalam membuat  analisis  dampak  implementasi  pembiayaan  hijau  terhadap  penurunan  jumlah  emisi karbon di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Pembiayaan Hijau di Beberapa Negara
Berdasarkan  teknik content  analysis yang  telah  dilakukan,  didapatkan  data-data  berupa pembiayaan  hijau  yang  telah  diterapkan  di  negara-negara  di  dunia,  dengan  penjelasan  sebagai berikut:

## 1. Korea Selatan
Sebagai salah satu negara yang termasuk kategori negara maju di Asia, Korea Selatan sejak tahun  2009  telah  melakukan  implementasi  kebikan  hijau (green  policy )  dengan  skala  penuh demi mengejar pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau di  negaranya.  Implementasi kebijakan hijau (green policy ) termasuk pembiayaan hijau didalamnya, pada dasarnya memiliki fokus  utama  untuk  mengurangi  emisi  karbon  di  negaranya.  Jenis  kebijakan  hijau  yang diterbitkan  oleh  Korea  Selatan  meliputi  pemberian  insentif  dan  pemberian  pembiayaan  hijau bagi sektor industri. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan hijau Korea Selatan dituangkan dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Jenis Kebijakan Hijau di Korea Selatan No Jenis Kebijakan Bentuk Kegiatan 1 Green Management Company Finance Support System (enVinance) Pembiayaan ramah lingkungan dari bank komersial dengan  memberikan  perlakuan  istimewa  berupa insentif  terhadap  perusahaan  yang  memiliki kegiatan  pengelolaan  lingkungan  dengan  kategori baik. 2 Environmental Information Disclosure Mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengungkapkan informasi terkait dampak operasi bisnis terhadap lingkungan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
No Jenis Kebijakan Bentuk Kegiatan 3 Loans from the State-Owned Environmental Fund Pemberian  pinjaman  khusus  dari  Dana  Khusus Lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah, kepada sektor industri yang bergerak di bidang lingkungan. 4 Financial Support from the Government for Renewables Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah bagi produsen  yang  memproduksi  peralatan  ramah lingkungan, perusahaan yang menggunakan energi ramah  lingkungan,  dan  rumah  tangga  yang menggunakan energi ramah lingkungan 5 Emission Trading Scheme Pemberlakuan cap  and  trade untuk  membatasi jumlah karbon yang diproduksi dan pemberlakuan carbon offsite credit
Sumber: Oh & Kim (2018) dalam Asean Development Bank Working Paper Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Oh  and  Kim  (2018),  penerapan  kebijakan  hijau (green policy) dan pemberian insentif serta pembiayaan hijau yang diberlakukan sejak tahun 2009, mampu meningkatkan produksi energi baru terbarukan di Korea Selatan secara signifikan. Penjelasan lebih lanjut dapat dijelaskan dalam gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1 Produksi Energi Baru Terbarukan Korea Selatan Tahun 2004 – 2016
Sumber: Oh & Kim (2018) dalam Asean Development Bank Working Paper Dalam Gambar 1, dapat dilihat adanya kenaikan signifikan dari Tahun 2009 hingga Tahun 2016, hal tersebut menandakan peningkatan produksi energi baru terbarukan secara masif sejak diterapkannya  kebijakan  hijau (green  policy )  di  Korea  Selatan  pada  Tahun  2009.  Penerapan kebijakan hijau ( green policy ) di Korea Selatan dianggap mampu untuk meningkatkan produksi energi baru terbarukan (EBT) dengan dugaan bahwa implementasi pembiayaan hijau mampu mendorong para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan demi mendapatkan  insentif  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah.  Beralihnya  pola  konsumsi  energi yang  dilakukan  para  pelaku  usaha  dengan  cara  menggunakan  energi  baru  terbarukan  (EBT) merupakan indikasi kuat yang menandakan bahwa penerapan kebijakan hijau dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil. Selain itu, adanya insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
dengan  predikat  baik,  dapat  mendorong  perusahaan  untuk  dapat  meningkatan  kinerja pengelolaan lingkungan dalam bentuk aktivitas operasi bisnis yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon.

## 2. Singapura
Sebagai salah satu negara yang termasuk kategori negara maju di kawasan Asia Tenggara, Singapura  juga  telah  menerapkan  kebikan  hijau (green  policy )  sebagai  komitmen  dalam mencapai global  net  zero  emmision dan  melaksanakan  pembangunan  hijau  di  negaranya. Implementasi  kebijakan  hijau (green  policy )  dan  pembiayaan  hijau  di  Singapura  memiliki  3 fokus  utama,  yaitu  integrasi  faktor Environment,  Social, dan Governance (ESG),  riset  dan pengembangan  dalam  produk  berbasis Environment,  Social, dan Governance (ESG),  serta ekspansi/perluasan  penyaluran  pembiayaan  hijau  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Chang,  2019). Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan hijau di Singapura dituangkan dalam tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Jenis Kebijakan Hijau di Singapura No Jenis Kebijakan Bentuk Kegiatan 1 ESG Integration Integrasi  faktor Environment,  Social, dan Governance (ESG) ke  dalam  institusi keuangan  yang  mewajibkan  perusahaan  yang tercatat di bursa efek untuk melaporkan kinerja ESG secara ketat. 2 Research and Development in ESG Related Sector Melakukan  riset  dan  pengembangan  pada sektor yang berkaitan langsung dengan ESG 3 Penguatan dan Perluasan Penyaluran Green Financing di Kawasan Asia Tenggara Perluasan pemberian pembiayaan hijau (green financing ) di Asia Tenggara, dengan memberikan insentif berupa bunga yang lebih rendah  dibandingkan  dengan  pembiayaan konvensional.
Sumber:  Chang (2019) dalam Asean Development Bank Working Paper
Bentuk  penerapan  kebijakan  hijau  di  Singapura  dilakukan  dengan  menitikberatkan  pada kebijakan dalam bidang ekonomi dan pembiayaan hijau. Bentuk kebijakan yang diterapkan di Singapura  meliputi  integrasi  ESG,  riset  ESG,  dan  perluasan  penyaluran green  financing di kawasan Asia Tenggara.
Penerapan  regulasi  mengenai  integrasi  ESG  merupakan  salah  satu  cara  Pemerintah Singapura  untuk  membuat  seluruh  perusahaan  yang  tercatat  di  bursa  efek  untuk  dapat mengungkapkan  dan  meningkatkan  kinerja  ESG  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini dilakukan  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  lingkungan  dengan  mewajibkan perusahaan  untuk  membuat  laporan  ESG/laporan  keberlanjutan  dan  meningkatkan  kinerja keberlanjutan dari perusahaan tersebut.
Riset dan pengembangan sektor yang berkaitan dengan ESG merupakan cara Pemerintah Singapura untuk mendorong seluruh pelaku usaha agar dapat menciptakan inovasi-inovasi pada dunia industri yang lebih ramah lingkungan demi mendapatkan insentif khusus dari pemerintah. Kebijakan  ini  diterapkan  oleh  Pemerintah  Singapura  agar  para  pelaku  usaha  dapat  terus meningkatkan  kapasitas  produksi  tanpa  meningkatkan  jumlah  emisi  yang  dihasilkan  oleh perusahaan tersebut.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
Kebijakan  penguatan  dan  perluasan  penyaluran green  financing dilakukan  Pemerintah Singapura untuk turut meningkatkan kesadaran/ awareness mengenai pentingnya keberlanjutan kepada perusahaan maupun negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini dilaksanakan  dalam  bentuk  pemberian  insentif  berupa  bunga  yang  lebih  rendah  ( soft  loan ) kepada  debitur  yang  memiliki  kemampuan  pengelolaan  lingkungan  yang  baik.  Kebijakan  ini diterapkan  dengan  tujuan  agar  perusahaan  maupun  negara  debitur  dapat  meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungannya.

## Potensi Penerapan Pembiayaan Hijau di Indonesia
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Oh & Kim (2018) dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan hijau berupa pemberian pembiayaan hijau yang baik dapat menurunkan jumlah emisi karbon secara signifikan di Korea Selatan. Atas hal tersebut, Indonesia memiliki peluang yang sama seperti Korea Selatan untuk dapat menurunkan jumlah emisi karbon melalui implementasi pembiayaan hijau yang inklusif dengan melakukan benchmarking kepada negara-negara yang telah  menerapkan  pembiayaan  hijau  seperti  Korea  Selatan  dan  Singapura.  Bentuk  penerapan pembiayaan hijau di Indonesia dapat dijelaskan dalam Tabel 3 sebagaimana berikut:
Tabel 3 Potensi Penerapan Pembiayaan Hijau di Indonesia No Jenis Kebijakan Bentuk Kegiatan Benchmarking 1 Pinjaman hijau (Green Loan) Pembiayaan  dengan  bunga  yang  lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional bagi perusahaan yang memiliki  kegiatan  pengelolaan  lingkungan dengan kategori baik. Korea Selatan 2 Obligasi Hijau (Green Bonds) Memperluas  penyaluran  obligasi  hijau (green bonds ) yang telah ada saat ini untuk digunakan  dalam  membiayai  program- program  tertentu  yang  memiliki  dampak langsung  terhadap  lingkungan (Direct Environmental Impact ) Singapura 3 Pembentukan State-
Owned Environmental Fund Pembentukan Dana Khusus oleh pemerintah, untuk membiayai sektor-sektor industri tertentu dan sektor yang tidak dapat disentuh  oleh  perbankan  ( unbankable , seperti sebagian UMKM, dll) Korea Selatan 4 Bantuan Keuangan bagi Sektor Industri Ramah Lingkungan Pemberian bantuan keuangan bdari
pemerintah  berupa  pinjaman  lunak  ( soft loan)/ hibah ( grant ) bagi produsen maupun konsumen yang memproduksi/menggunakan teknologi/proyek ramah lingkungan Korea Selatan

## Sumber:  data diolah
Penerapan Pembiayaan Hijau dan Dampaknya terhadap Jumlah Emisi Karbon Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik scoping review , didapatkan informasi  atas  dampak  implementasi  pembiayaan  hijau  terhadap  penurunan  jumlah  emisi

## Journal of Law, Administration, and Social Science
karbon di berbagai negara di dunia yang telah menerapkan pembiayaan hijau secara inklusif dan ekstensif, dengan penjelasan dalam Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4 Dampak Pembiayaan Hijau terhadap Jumlah Emisi Karbon No Penulis Negara Benchmarking 1 Guo et al. (2022) Tiongkok Berdasarkan  hasil  studi  empiris  dengan  menggunakan data  dari  kawasan  di  kawasan Yangtze  River  Economic Belt di Tiongkok, pembiayaan hijau berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah emisi karbon 2 Zhou et al. (2020) Tiongkok Pembiayaan  hijau  di  Tiongkok  berdampak  negatif terhadap jumlah emisi karbon, yang menunjukkan bahwa investasi  pembiayaan  hijau  di  Tiongkok  bersifat kondusif/mendukung  untuk  proses  mitigasi  karbon negara tersebut 3 Tran (2022) Vietnam Pembiayaan  hijau  di  Vietnam  berdampak  negatif terhadap jumlah emisi karbon di Vietnam 4 Oh & Kim (2018) Korea Selatan Pembiayaan  hijau  berpengaruh  negatif  terhadap  jumlah emisi  karbon,  dengan  cara  mendorong  perusahaan  dan pelaku  industri  untuk  beralih  ke  teknologi  ramah lingkungan
Sumber: data diolah Berdasarkan hasil scoping review yang telah  dilakukan, didapatkan bahwa implementasi pembiayaan hijau berpengaruh negatif terhadap jumlah emisi karbon di Korea Selatan dengan cara mendorong para pelaku industri untuk beralih dalam menggunakan teknologi yang lebih ramah  lingkungan.  Selain  itu,  berdasarkan  informasi  dalam  tabel  4,  pembiayaan  hijau  tidak hanya diterapkan pada negara maju saja, namun beberapa negara berkembang seperti Tiongkok dan Vietnam juga turut menerbitkan kebijakan hijau (green policy ) dalam bentuk pembiayaan hijau.  Berdasarkan  hasil  studi  empiris  yang  dilakukan  Guo,  et.  al  (2022),  implementasi pembiayaan hijau berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah emisi karbon di Tiongkok. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Zhou et. al. (2020), menunjukan bahwa pembiayaan hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk pengurangan emisi karbon secara signifikan. Sementara itu, penelitian Tran (2021) menunjukan adanya hubungan negatif antara pembiayaan hijau dengan jumlah emisi karbon di Vietnam. Berdasarkan beberapa studi tersebut di atas, didapatkan bahwa penerapan pembiayaan hijau (green financing ) berpengaruh negatif terhadap jumlah emisi karbon di Negara Tiongkok dan Vietnam.
Hasil  penelitian  di  beberapa  negara  menunjukan  bahwa  penerapan  pembiayaan  hijau berperan  secara  signifikan  dalam  menurunkan  jumlah  emisi  karbon  di  negara  berkembang seperti Tiongkok dan Vietnam. Penerapan pembiayaan hijau yang memberikan insentif berupa pemberian bunga yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional akan mendorong perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk dapat beralih kepada produk/kegiatan yang bersifat  ramah  lingkungan  demi  mendapatkan  insentif  serta  pemberian  pembiayaan  yang bersifat inklusif Mankiw (2014).
Penurunan  emisi  karbon  secara  signifikan  dari  penerapan  pembiayaan  hijau  yang  telah diterapkan  di  negara  lain  memberikan  sinyal  dan  peluang  besar  bagi  Indonesia  untuk  dapat

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
menurunkan jumlah emisi karbon. Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat mencapai penurunan emisi  karbon  secara  optimal  dengan  melakukan  sinergi  antar  institusi regulatory bidang keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  yang  telah  disusun  sebelumnya  dengan  melakukan benchmarking terhadap  negara-negara  yang  telah  berhasil  menerapkan  pembiayaan  hijau  seperti  Korea  dan Singapura.

## PENUTUP Simpulan
Hasil benchmarking kepada  negara-negara  yang  telah  menerapkan  pembiayaan  hijau seperti  Korea  Selatan  dan  Singapura  didapatkan  bahwa  jenis  kebijakan  pembiayaan  hijau  yang dapat  diberlakukan  meliputi  pemberian  pinjaman  hijau (green  loan ),  penerbitan  obligasi  hijau (green bonds ), pembentukan dana khusus berupa State-Owned Environmental Fund , dan bantuan keuangan bagi sektor industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/ramah lingkungan. Selain  itu,  hasil  penelitian  di  beberapa  negara  menunjukan  bahwa  penerapan  pembiayaan  hijau berperan  secara  signifikan  dalam  menurunkan  jumlah  emisi  karbon.  Implementasi  pembiayaan hijau  akan  mendorong  perusahaan,  pelaku  usaha,  serta  masyarakat  untuk  dapat  beralih  kepada produk/kegiatan yang bersifat ramah lingkungan demi mendapatkan insentif.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  berupa  sampel  negara  pembanding  yang  digunakan hanya  berada  di  lingkup  kawasan  Asia  dan  belum  mengulas  mengenai  bagaimana  dampak penerapan  kebijakan  pembiayaan  hijau  di  kawasan  dunia  lainnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga memiliki  beberapa  keterbatasan  seperti  analisis  terhadap  kebijakan  hijau  hanya  ditinjau  dalam bentuk  program  dan kegiatan yang dilakukan, dan belum menjelaskan teknis  mekanisme secara rinci,  seperti  tata  cara  pemberian green  loan/green  bonds ,  dan  skema  pembiayaan  terhadap program pembiayaan hijau di negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau.

## Saran
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan selaku pihak Pemerintah Indonesia, untuk menerbitkan program serta aturan yang dapat mendasari pemberian pembiayaan hijau di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh  Kementerian  Keuangan  untuk  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  menentukan Roadmap Keuangan  Sektor  Publik  Berkelanjutan  dan  menerbitkan  aturan-aturan  hukum  mengenai pembiayaan hijau sektor publik dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hijau, Surat Utang  Negara  (SUN)  hijau,  dan  Sukuk  Hijau.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menggunakan lingkup sampel negara pembanding yang lebih luas serta menjelaskan secara rinci mengenai  mekanisme  teknis  penerapan  pembiayaan  hijau  seperti  tata  cara  pemberian green loan/green bonds dan skema pembiayaan yang digunakan untuk membiayai program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  (2022).  Green  economy  sebagai  strategi  dalam  menangani  masalah  ekonomi  dan multilateral. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1S), 343–356. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905
Arksey,  H.,  &  O’Malley,  L.  (2005).  Scoping  studies:  towards  a  methodological  framework.
International Journal of Social Research Methodology , 8 (1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No. 1, 2024
Bungin, B. (2006). Metode penelitian kualitatif . Kencana Predana Media Group. Chang, Y. (2019). Green finance in Singapore: barriers and solutions . https://www.adb.org/publications/green-finance-singapore-barriers-and-solutions Crippa, M., Guizzardi, D., Banja, M., Solazzo, E., Muntean, M., Schaaf, E., Pagani, F., Monforti- Ferrario,  F.,  Olivier,  J.  G.  J.,  Quadrelli,  R.,  Risquez  Martin,  A.,  Taghavi-Moharamli,  P., Grassi,  G.,  Rossi,  S.,  Oom,  D.,  Branco,  A.,  San-Miguel,  J.,  &  Vignati,  E.  (2022). CO2 emissions of all world countries JRC/IEA/PBL 2022 Report . https://doi.org/10.2760/730164 Delbeke, J., Runge-Metzger, A., Slingenberg, Y., & Werksman, J. (2019). The Paris agreement. In
Towards a Climate-Neutral Europe (pp. 24–45). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9789276082569-2
Guo, C.-Q., Wang, X., Cao, D.-D., & Hou, Y.-G. (2022). The impact of green finance on carbon emission--analysis based on mediation effect and spatial effect. Frontiers in Environmental Science , 10 . https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.844988 Houghton  Mifﬂin  Company.  (2012). The  American  heritage  dictionary  fifth  edition .  Random House Publishing Group.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Inventarisasi emisi GRK bidang energi . https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-inventarisasi-emisi-gas-rumah-kaca- sektor-energi-tahun-2020.pdf
Lin, M., Zeng, H., Zeng, X., Mohsin, M., & Raza, S. M. (2023). Assessing green financing with emission  reduction  and  green  economic  recovery  in  emerging  economies. Environmental Science and Pollution Research , 30 (14), 39803–39814. https://doi.org/10.1007/s11356-022- 24566-5
Mankiw, N. G. (2014). Principles of Microeconomics 7th Edition . Cengage Learning.
Oh,  D.,  &  Kim,  S.-H.  (2018). Green  finance  in  the  republic  of  Korea:  barriers  and  solutions . https://www.adb.org/publications/green-finance-korea-barriers-and-solutions Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021). Roadmap  keuangan  berkelanjutan  tahap  II  (2021  –  2025) . https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap- Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-
2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021-2025).pdf Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022). Taksonomi  hijau  Indonesia . https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022.aspx
Raihan, F. A., Supriyadi, I., & Syahtaria, I. (2022). Pembiayaan hijau (green financing) dan aturan kebijakan pada energi terbarukan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional green financing  and  policy  rules  on  renewable  energy  in  supporting  national  energy  security. Ketahanan Energi, 8 (2).  https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/4468/ Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan  Paris  Agreement  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change  (Persetujuan  Paris  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) . Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 . Tran,  Q.  H.  (2022).  The  impact  of  green  finance,  economic  growth  and  energy  usage  on  CO 2 emission  in  Vietnam  –  a  multivariate  time  series  analysis. China  Finance  Review International , 12 (2), 280–296. https://doi.org/10.1108/CFRI-03-2021-0049
Volume 4 No. 1, 2024
Volz, U. (2018). ADBI working paper series fostering green finance for sustainable development in Asia Asian Development Bank Institute . https://www.adb.org/publications/fostering-green- finance-sustainable-development-asia
Wang,  J.,  &  Ma,  Y.  (2022).  How  does  green  finance  affect  co2  emissions?  Heterogeneous  and Mediation Effects Analysis. Frontiers in Environmental Science , 10, 1-14. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.931086
Zhang,  Z.,  Linghu,  Y.,  Meng,  X.,  &  Yi,  H.  (2023).  Research  on  the  carbon  emission  reduction effects  of  green  finance  in  the  context  of  environment  regulations. Economic  Research- Ekonomska Istraživanja , 36 (1), 1-21. https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2179513 Zhou, X., Tang, X., & Zhang, R. (2020). Impact of green finance on economic development and environmental  quality:  a  study  based  on  provincial  panel  data  from  China. Environmental Science and Pollution Research , 27 (16), 19915–19932. https://doi.org/10.1007/s11356-020- 08383-2