## Riset Ekonomi Manajemen
________________ ________________
____________________ ___________________________________________________________________
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Cilacap  dengan  menggunakan  metode survey  dan  membagikan  kuisoner  kepada  100  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah  yang  merupakan  wajib  pajak,  setelah  melakukan  analisis  dengan mengolah  data  menggunakan  SPSS  ditemukan  bahwa  Pengetahuan  dan pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan,  Pengalaman  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan,  Motivasi  Wajib  Pajak  dan  Kemudahan  dalam  membayar pajak,  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  penerapan  Pajak  UMKM.  Penelitian inijuga  memberikan  implikasi  bahwa  berkaitan  dengan  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka  pihak  KPP Pratama  Cilacap  sebaiknya  mampu  menciptakan  dan  membangun  pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban  perpajakan,  Motivasi  Wajib  Pajak  dan  Kemudahan  dalam  membayar pajak bagi para Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
ISSN 2580-8893 (cetak) 2614-2953 (online)

## A. Latar Belakang Masalah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  merupakan  unit  usaha  yang dikelola  oleh  kelompok  masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pela- ku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh lokasi dikota besar mudah menemukan UMKM  bahkan  hingga  ke  pinggiran kota  dan  pedesaan.  UMKM  mem- punyai  peran  yang  strategis  dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain  memberi  kontribusi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional  juga dapat  menyerap  tenaga  kerja  dalam jumlah yang besar.
Banyaknya  jumlah  unit  UMKM  di Indonesia,  seharusnya  juga  tercermin pada penerimaan pajak. Menurut Men- teri  Koperasi  dan  UKM,  kontribusi  pe- laku  UMKM  terhadap  penerimaan  na- sional  sangat  besar  karena  mencapai 56,5%.  Akan  tetapi,  kontribusinya  ter- hadap  penerimaan  pajak  sangat  kecil, sebesar  0,5%  (Artikel,  9  Juli  2013, www.depkop.go.id).  Bagi  pelaku  UM- KM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari.
Menurut  Rohman  dkk.  (2011:328), terdapat  beberapa  kendala  yang  bisa menghambat kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pertama , pengetahuan  perpajakan  para  pelaku UMKM  sangat  minim. Kedua ,  kemam- puan  administrasi  pembukuan  yang baik  sebagai  dasar  perhitungan  pajak masih  kurang. Ketiga ,  beberapa  kasus pajak  yang  mencuat  belakangan  ini membuat pelaku UMKM enggan mela- porkan perhitungan pajak mereka
akibat  munculnya  krisis  kepercayaan kepada petugas pajak.
Menanggapi  beberapa  kendala  ter- sebut  pemerintah  merilis  Peraturan  Pe- merintah  yang  mengatur  perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Peraturan  tersebut  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  PP  ini  memiliki  kelebihan  yaitu tarif  yang  dianut  lebih  kecil  dari  tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset.
PP No.46  Tahun  2013  berlaku  untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Ba- dan  yang  memiliki  penghasilan  bruto tertentu,  yaitu  penghasilan  yang  ku- rang  dari  4,8  M  terbatas  pada  pengha- silan dari usaha.
Direktorat  Jenderal  Pajak  menje- laskan  bahwa  untuk  mengoptimalkan penerapan  PP.  No  46  Tahun  2013, penyampaian  pajak  akan  dipermudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri  (ATM)  untuk  mempermulus proses pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah  telah  melakukan  usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan  kas  negara.  Biaya  yang rendah  dan  proses  yang  mudah  diha- rapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak  UMKM  untuk  segera  melaksana- kan kewajiban perpajakannya.
Ada  dua  alasan  mengapa  UMKM harus  membayar  pajak. Pertama ,  Un- dang-Undang  mewajibkan  warga  ne- gara  yang  memiliki  penghasilan  untuk membayar  pajak. Kedua ,  ketergantung- an  pembangunan  pada  pajak  (Riyanto,
2011). Sebagai salah satu unsur peneri-
maan  negara,  pajak  memiliki  peran yang  sangat  besar  dan  semakin  dian- dalkan untuk kepentingan pembangun- an  dan  pengeluaran  pemerintah  (Su- padmi dalam Rajif, 2011).
Perubahan  dalam  sistem  perpajak- an berguna untuk meningkatkan gairah dalam membayar pajak. Persepsi terha- dap pajak dan pemerintah yang berupa kepercayaan  dan  keyakinan  bahwa  pe- merintah  yang  betul-betul  melayani rakyatlah  yang  dapat  mempengaruhi ekonomi rakyat. Persepsi adalah tanggapan  (penerimaan)  langsung  dari sesuatu;  serapan  atau  proses  seseorang mengetahui beberapa hal melalui bebe- rapa  panca  inderanya.  Dalam  peneliti- an  ini,  persepsi  yang  dimaksud  adalah persepsi  pelaku  usaha  yang  mem- pengaruhi sikapnya dalam menerapkan pajak UMKM.
Persepsi  seseorang  tidak  timbul dengan  sendirinya,  tetapi  melalui  pro- ses  dan  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhi persepsi seseorang. Salah satu fak- tor  yang  mempengaruhi  persepsi  sese- orang  adalah  individu  yang  bersang- kutan  (pemersepsi).  Apabila  seseorang melihat  sesuatu  dan  berusaha  mem- berikan  interprestasi  tentang  apa  yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik  individual  yang  dimiliki- nya  seperti  sikap,  motif,  kepentingan, minat,  pengalaman,  pengetahuan,  dan harapannya.
Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipe- lajari,  memahami  adalah  suatu  kemau- an untuk menjelaskan secara benar
tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan  materi  tersebut secara  benar.  Pengetahuan  dan  pema- haman  Wajib  Pajak  mengenai  peratur- an  perpajakan  berkaitan  dengan  per- sepsi  Wajib  Pajak  dalam  menentukan perilakunya.  Semakin  tinggi  pengeta- huan dan pemahaman Wajib Pajak, ma- ka Wajib Pajak dapat menentukan peri- lakunya  dengan  lebih  baik  dan  sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Pengalaman  dapat  diartikan  seba- gai  bagian  dari  kejadian  atau  peristiwa dalam  perjalanan  hidup  yang  terjadi pada  waktu  yang  lampau.  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiat- an usaha memiliki lebih banyak penga- laman  langsung  dalam  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan me- laporkan  pajaknya  serta  berinteraksi dengan  aparat  pajak  dibandingkan dengan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pe- gawai  atau  karyawan.  Semakin  banyak pengalaman  yang  dimiliki  seseorang mengenai  obyeknya,  maka  semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap obyeknya.
Motivasi  adalah  konsep  yang menguraikan  tentang  kekuatan  yang ada  dalam  diri  setiap  individu  untuk memulai  dan  mengarahkan  perilaku. Tujuan  teori  motivasi  adalah  mempre- diksi  perilaku.  Perlu  ditekankan  perbe- daan  antara  motivasi,  perilaku,  dan  ki- nerja.  Motivasilah  penyebab  perilaku, andaikan  perilaku  tersebut  efektif,  ma- ka  akibatnya  berupa  kinerja  yang tinggi.  Jemes  L  Gibson  (1991:24)  me- nyatakan bahwa perilaku patuh Wajib
Pajak  sangat-sangat  dipengaruhi  oleh variabel  perilaku  individu  dan  ling- kungannya.
Salah  satu  tujuan  pemerintah  me- nerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  melaksanakan  ke- wajiban perpajakan. Sri Mulyani (2009), mengungkapkan  bahwa  kemudahan akan memberikan impulse tersendiri ba- gi  Wajib  Pajak,  dengan  alasan  logis bahwa  mereka  tidak  perlu  melakukan pengorbanan  yang  besar  untuk  dapat memenuhi  kewajibannya.  Hasil  peneli- tian Resyniar (2013), menunjukkan bah- wa  mayoritas  persepsi  pelaku  UMKM setuju  terhadap  penerapan  PP  No.  46 Tahun  2013  mengenai  fasilitas  kemu- dahan  dan  penyederhanaan  perpa- jakan.
Berdasarkan  latar  belakang  terse- but, penulis akan melakukan suatu pe- nelitian  apakah  pengetahuan  dan  pe- mahaman  tentang  peraturan  perpajak- an,  pengalaman  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan,  motivasi  Wajib Pajak  dan  kemudahan  dalam  memba- yar  pajak  mempengaruhi  penerapan pajak  UMKM,  dengan  harapan  dapat merubah  persepsi  pengusaha  terhadap pajak  dan  meningkatkan  gairah  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## A. Perumusan Masalah
Mengacu  pada  latar  belakang  di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah:
1. Apakah  pengetahuan  dan  pema- haman tentang peraturan pajak ber-
pengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?
2. Apakah  pengalaman  dalam  melak- sanakan  kewajiban  perpajakan  ber- pengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?
3. Apakah  motivasi  Wajib  Pajak  ber- pengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?
4. Apakah  kemudahan  dalam  mem- bayar  pajak  berpengaruh  terhadap penerapan Pajak UMKM?

## II. TELAAH PUSTAKA DAN PERU- MUSAN MODEL PENELITIAN
A. Telaah Pustaka
1. Teori Perilaku yang Direncanakan
(Theory of Planned Behavior)
Theory  of  Planned  Behavior ada- lah  sebuah  teori  yang  meramalkan bagaimana  seorang  individu  mem- pertimbangkan  perilakunya  akibat adanya  pertimbangan  dan  perenca- naan  sebelum  merespon  stimulus (Nugroho,  2014).  Ajzen  (1991) mengungkapkan  bahwa Theory  of Planned  Behavior merupakan  pe- ngembangan dari Theory of Reasoned Action ( TRA )  yang  bertujuan  mem- perlihatkan  hubungan  dari  perila- ku-perilaku yang dimunculkan oleh individu  untuk  menanggapi  sesua- tu. Dalam Theory of Planned Behavior ( TPB )  terdapat  variabel  kontrol keperilakuan  yang  tidak  terdapat pada Theory  of  Reasoned  Action ( TRA ).  Variabel  kontrol  keperilaku- an mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh indi-
vidu berada di bawah kendali indi- vidu tersebut.
Theory  of  Planned  Behavior membagi  tiga  macam  alasan  yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:
a. Behavioral  beliefs ,  yaitu  keper- cayaan-kepercayaan  mengenai akan  terjadinya  suatu  perilaku.
Dengan  kata  lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan da- ri  individu  akan  hasil  ( outcome ) dari  suatu  perilaku  dan  evalua- si.  Pada Theory  of  Reasoned Action hal  ini  disebut  dengan sikap  ( attitude )  terhadap  peri- laku.
b. Normative  beliefs ,  yaitu  keya- kinan  tentang  harapan normatif yang  muncul  akibat  pengaruh orang  lain  dan  motivasi  untuk memenuhi  harapan  tersebut. Dalam Theory of Reasoned Action , hal  ini  disebut  dengan  norma- norma subjektif sikap ( subjective norms ) terhadap perilaku.
c. Control  beliefs ,  yaitu  keyakinan atas  keberadaan  hal-hal  yang mendukung  atau  menghambat perilaku  yang  ditampilkan  dan persepsinya  tentang  seberapa kuat  hal-hal  tersebut  mendu- kung  atau  menghambat  perila- kunya tersebut. Hal yang mung- kin  menghambat  saat  perilaku ditampilkan  dapat  berasal  dari diri pribadi maupun dari ekster- nal, faktor lingkungan.
Dalam Theory  of  Reasoned Action variabel ini belum ada, maka
ditambahkan pada Theory of Planned Behavior ,  disebut  dengan Perceived Behavioral  Control .  Jadi  dapat  disim- pulkan  bahwa  dengan  sikap  indivi- du  untuk  berperilaku  yang  baik ketika  menjalankan  ketentuan  per- pajakan,  secara  langsung  memu- dahkan Wajib Pajak dalam melaksa- nakan kewajiban perpajakan.
2. PP No. 46 Tahun 2013
a. Maksud dan Tujuan PP No.46
Tahun 2013
Maksud  dari  dikeluarkannya Peraturan  Perpajakan  melalui PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:
1) Memberikan kemudahan dan  penyederhanaan  aturan perpajakan.
2) Mengedukasi masyarakat u- tuk tertib beradministrasi.
3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontri- busi dalam penyelenggaraan negara.
Sedangkan tujuan dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:
1) Kemudahan  bagi  masyara- kat dalam melaksanakan ke- wajiban perpajakan.
2) Meningkatnya  pengetahuan tentang  manfaat  perpajakan bagi masyarakat.
3) Terciptanya  kondisi  kontrol sosial  dalam  memenuhi  ke- wajiban perpajakan.
b. Dasar Hukum
Dasar  hukum  dari  dikeluarkan- nya  PP  No.46  Tahun  2013  ini adalah  ada  dua  landasan  hu- kum, yaitu:
1) Pasal 5 ayat (2) huruf e UU
PPh:
Dengan menggunakan Pera- turan  Pemerintah  (PP)  da- pat  ditetapkan  cara  menghi- tung Pajak Penghasilan yang lebih  sederhana  dibanding- kan  dengan  menggunakan UU PPH secara umum, yak- ni  menghitung  dan  memba- yar  pajak  berdasarkan  pere- daran bruto (omset).
2) Pasal 17 ayat (7) UU PPh: Pada intinya penerbitan PP
No.46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederha- naan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
c. Pokok-Pokok Ketentuan PP No.46 Tahun 2013
Objek pajak yang dikenai berda- sarkan  PP  No.46  tahun  2013  ini adalah:
1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wa- jib  Pajak  dengan  peredaran bruto  (omset)  yang  tidak melebihi  Rp.  4,8  Miliar  da- lam 1 tahun pajak.
2) Peredaran bruto (omset) me- rupakan  jumlah  peredaran bruto  (omset)  semua  gerai/ counter / outlet atau sejenisnya baik  pusat  maupun  cabang- nya.
3) Tarif  pajak  yang  terutang dan  harus  dibayar  adalah 1%  dari  jumlah  peredaran bruto (omset).
4) Usaha  dapat  meliputi  usaha dagang  dan  jasa,  seperti  to- ko/kios/los  kelontong,  pa- kaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.
Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak  dikenai  pajak  penghasilan atau  non  objek  pajak  berdasar- kan  PP  No.46  Tahun  2013 adalah:
1) Penghasilan  dari  jasa  sehu- bungan  dengan  pekerjaan bebas, seperti misalnya dok- ter, advokat/pengacara,
akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pem- bawa  acara,  dan  sebagaima- na  dalam  penjelasan  Pasal  2 ayat  (2)  PP  No.46  Tahun 2013.
2) Penghasilan  dari  usaha  da- gang  dan  jasa  yang  dikenai PPh  Final  (Pasal  4  ayat  (2)), seperti  misalnya  sewa  ka- mar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan penga-
wasan),  PPh  usaha migas, rasi secara komersial mem- dan  lain  sebagainya yang peroleh peredaran bruto me- diatur berdasarkan Peratur- lebihi Rp. 4,8 Miliar. an Pemerintah. 3)  Orang Pribadi  atau  Badan Subjek  pajak  PP  No.46  Tahun yang dimaksud diatas mes- 2013 ini adalah: kipun tidak  dikenai  PP 1)  Orang pribadi No.46  Tahun  2013,  wajib 2)  Badan, tidak termasuk Ben- melaksanakan ketentuan tuk  Usaha  Tetap (BUT), perpajakan  sesuai  dengan yang menerima penghasilan UU KUP maupun UU PPh dari usaha dengan peredar- secara umum. an bruto (omset) yang tidak Masa penyetoran dan pelaporan melebihi Rp. 4,8 Miliar da- pajak  PP  No.46  Tahun  2013 lam 1 (satu) tahun pajak. Ta- adalah: hun pajak disini adalah jang- 1)  Penyetoran paling lama ka waktu 1 (satu) tahun ka- tanggal 15 bulan berikutnya. lender, kecuali Wajib Pajak 2)  SSP berfungsi  sekaligus  se- menggunakan  tahun buku bagai SPT Masa PPh Pasal 4 yang tidak sama dengan ta- ayat (2). Jika SSP sudah vali- hun kalender. dasi NTPN tidak perlu lapor Non  subjek  pajak,  atau  yang SPT Masa PPh Pasal 4 ayat tidak dikenai pajak berdasarkan (2). PP No.46 Tahun 2013 ini adalah: 3)  Penghasilan  yang  dibayar 1)  Orang pribadi yang melaku- berdasarkan  PP  No.46  Ta- kan  kegiatan  usaha  perda- hun 2013 dilaporkan dalam gangan  dan/atau  jasa  yang SPT Tahunan PPh pada ke- menggunakan  sarana  yang lompok  penghasilan  yang dapat dibongkar pasang dan dikenai pajak final dan/atau menggunakan sebagian atau bersifat final. seluruh  tempat  untuk  ke- 3.  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pentingan umum. Misalnya (UMKM) pedagang keliling, pedagang Sesuai   dengan   Undang-Undang asongan,  warung  tenda  di Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usa- area kaki-lima, dan sejenis- ha  Mikro  Kecil  dan  Menengah nya. (UMKM): 2)  Badan  yang belum berope- a.  Pengertian UMKM: rasi  secara  komersial atau 1)  Usaha  Mikro  adalah  usaha yang dalam jangka waktu 1 produktif  milik  orang  per- (satu) tahun setelah berope- orangan  dan/atau badan
usaha  perorangan  yang  me- menuhi kriteria usaha mikro sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha  Kecil  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri,  yang  dilaku- kan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bu- kan  merupakan  anak  peru- sahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  ba- gian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di-
b. Kriteria UMKM
maksud dalam Undang- Undang ini.
3) Usaha  Menengah  adalah usaha  ekonomi  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perse- orangan  atau  badan  usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  ca- bang perusahaan yang dimi- liki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  mau- pun  tidak  langsung  dengan usaha kecil atau usaha besar dengan  jumlah  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. No Uraian Kriteria Asset Omzet 1 Usaha Mikro Max 50 Jt Max 300 Jt 2 Usaha Kecil > 50 Jt - 500 Jt > 300 Jt - 2,5 M Usaha 3 Menengah > 500 Jt - 10 M > 2,5 M - 50M
4. Pengetahuan dan Pemahaman ten- tang Peraturan Perpajakan
Pengetahuan  dan  pemahaman tentang  peraturan  perpajakan  ada- lah  proses  dimana  Wajib  Pajak mengetahui  tentang  perpajakan dan  mengaplikasikan  pengetahuan itu  untuk  membayar  pajak.  Penge- tahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang
dimaksud mengerti  dan  paham  tentang  Ke- tentuan Umum dan Tata Cara Per- pajakan  (KUP)  yang  meliputi  ten- tang bagaimana cara menyam-
paikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,  tempat  pembayaran, denda  dan batas  waktu pembayar- an  atau  pelaporan  SPT  (Resmi, 2009).
Menurut  Widayati  dan  Nurlis (2010)  dalam  Handayani  (2012) terdapat  beberapa  indikator  Wajib Pajak  mengetahui  dan  memahami peraturan perpajakan, yaitu:
1) Kepemilikan NPWP, setiap Wa- jib Pajak yang memiliki pengha- silan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2) Pengetahuan  dan  pemahaman mengenai hak dan kewajiban se- bagai  Wajib  Pajak.  Apabila  Wa- jib  Pajak  telah  mengetahui  dan memahami  kewajibannya  seba- gai  Wajib  Pajak,  maka  mereka akan melakukannya, salah satu- nya adalah membayar pajak.
3) Pengetahuan  dan  pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Se- makin  tahu  dan  paham  Wajib Pajak terhadap peraturan perpa- jakan,  maka  semakin  tahu  dan paham  pula  Wajib  Pajak  terha- dap  sanksi  yang  akan  diterima bila  melalaikan  kewajiban  per- pajakan  mereka.  Hal  ini  tentu akan  mendorong  setiap  Wajib Pajak  yang  taat  akan  menjalan- kan kewajibannya dengan baik.
4) Pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  PTKP,  PKP  dan  tarif pajak.  Dengan  mengetahui  dan memahami mengenai tarif pajak yang  berlaku,  maka  akan  dapat mendorong  Wajib  Pajak  untuk dapat  menghitung  kewajiban pajak sendiri secara benar.
5) Wajib  Pajak  mengetahui  dan memahami  peraturan  perpajak- an melalui sosialisasi yang dila- kukan oleh KPP.
6) Wajib  Pajak  mengetahui  dan memahami peraturan pajak me- lalui training perpajakan  yang mereka ikuti.
Pengetahuan  dan  pema- haman  Wajib  Pajak  mengenai peraturan  perpajakan  berkaitan dengan  persepsi  Wajib  Pajak dalam  menentukan  perilakunya. Semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman  Wajib  Pajak,  maka Wajib  Pajak  dapat  menen-tukan perilakunya  dengan  lebih  baik dan  sesuai  dengan  ketentu-an perpajakan.  Namun  jika  Wa-jib Pajak  tidak  memiliki  penge- tahuan  dan  pemahaman  menge- nai  peraturan  dan  proses  perpa- jakan,  maka  Wajib  Pajak  tidak dapat  menentukan  perilakunya dengan  tepat  (Zulaikha  dan  Nu- groho, 2012).

## 5. Pengalaman dalam Melaksana- kan Kewajiban Perpajakan
Dalam Kamus Besar Baha- sa  Indonesia  (1995:22),  penga- laman  adalah  yang  pernah  di- alami  (dijalani,  dirasai,  di- tanggung, dsb). Pengalaman da- pat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pengalaman diri sendiri
Pengalaman dapat diarti-kan sebagai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau yang me- nimpa diri sendiri dan tidak menimpa orang lain, kemu- dian peristiwa atau kejadian tersebut dijadikan sebagai pelajaran atau peringatan menuju langkah perjalanan hidup berikutnya.
2) Pengalaman orang lain Pengalaman orang lain da-
pat diartikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah menimpa orang lain se- hingga dapat dipelajari, tan- pa harus dialami diri sendi- ri secara langsung, sebagai bekal dalam menjalani kehi- dupan selanjutnya.
Semakin  banyak  penga- laman  yang  dimiliki  seseorang mengenai  obyeknya,  maka  se- makin tinggi pula persepsi sese- orang  terhadap  obyeknya.  Pe- ngalaman  yang  dimiliki  oleh Wajib  Pajak  dalam  melaksana- kan kewajiban administrasi per- pajakan  menjadi  faktor  penting untuk merumuskan sebuah per- sepsi Wajib Pajak.
6. Motivasi Wajib Pajak
Motivasi  berasal  dari  kata Latin  “MOVERE”  yang  berarti “dorongan  atau  daya  pengge- rak”.  Motivasi  ini  hanya  diberi- kan  kepada  manusia  khususnya kepada  para  pengikut.  Reksoha- diprojo  dan  Handoko  (1997:252) dalam  Sulistiyono  (2012)  men- definisikan  motivasi  adalah  ke- adaan  dalam  diri  seseorang  yang mendorong  keinginan  in-dividu untuk melakukan kegiat-an- kegiatan tertentu guna men-capai tujuan.  Jadi  motivasi  yang  ada pada  seseorang  akan  mewu- judkan  suatu  perilaku  yang  di- arahkan pada tujuan mencapai
sasaran  kepuasan  (Asmara  da- lam Sulistiyono, 2012).
Marihot (1998) dalam Handayani  (2012)  mengemuka- kan bahwa motivasi dapat beru- pa  motivasi  intrinsik  dan  eks- trinsik.  Motivasi  yang  bersifat intrinsik  adalah  manakala  sifat pekerjaan itu sendiri yang mem- buat seseorang termotivasi, orang  tersebut  mendapat  kepu- asan  dengan  melakukan  peker- jaan  tersebut  bukan  karena rangsangan  lain  seperti  status ataupun uang atau bisa juga di- katakan  seseorang  melakukan hobinya.  Sedangkan  motivasi ekstrinsik  adalah  manakala  ele- men-elemen  diluar  pekerjaan yang  melekat  dipekerjaan  terse- but  menjadi  faktor  utama  yang membuat  seseorang  termotivasi seperti  status  ataupun  kompen- sasi.
Motivasi  mempersoalkan bagaimana  caranya  mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau  untuk  ikut  serta  ambil  ba- gian  dalam  suatu  proses  pem- bangunan.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk  memberikan  apa  yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pem- bangunan.  Tujuan  teori  motivasi adalah  memprediksi  perilaku. Perlu ditekankan perbedaan- perbedaan  antara  motivasi,  peri- laku, dan kinerja. Motivasilah
penyebab  perilaku.  Andaikan perilaku  tersebut  efektif,  maka akibatnya  berupa  kinerja  yang tinggi.
Kesadaran  masyarakat  se- bagai  Wajib  Pajak  yang  patuh, sangat  erat  terkait  dengan  per- sepsi  masyarakat  tentang  pajak. Persepsi  sangat  berpengaruh terhadap  motivasi  Wajib  Pajak dalam  membayar  pajak.  Moti- vasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Sesuai  dengan Jemes L Gibson (1991:24) dalam Sulistiyono  (2012)  menyatakan bahwa perilaku patuh Wajib Pa- jak  sangat-sangat  dipengaruhi oleh  variabel  perilaku  individu dan lingkungannya.
7. Kemudahan dalam Membayar Pajak
Salah  satu  tujuan  Pemerin- tah  menerbitkan  Peraturan  Pe- merintah  Nomor  46  Tahun  2013 adalah  untuk  memberikan  ke- mudahan  bagi  masyarakat  da- lam melaksanakan kewajiban perpajakan.  Menurut  Kamus  Be- sar  Bahasa  Indonesia  (1995:  668), kemudahan  adalah  hal  (sifat) mudah,  keadaan  mudah  atau sesuatu  yang  dapat  mempermu- dah dan memperlancar usaha.
Sri  Mulyani  (2009)  dalam Doli (2009), mengungkapkan bahwa  kemudahan  dan  keseder- hanaan sistem perpajakan dapat
meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak.  Kemudahan  akan  mem- berikan impulse tersendiri  bagi
Wajib Pajak, dengan alasan logis bahwa  mereka  tidak  perlu  me- lakukan pengorbanan yang
besar  untuk  dapat  memenuhi kewajibannya. Berbagai kemudahan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:
1) Kemudahan  dalam  meng- hitung  pajak  penghasilan karena  pemberlakuan  satu tarif yaitu 1% dimana omset atau peredaran bruto setiap bulan menjadi dasar penge- naan pajaknya.
2) Kemudahan dalam pe- nyampaian pajak, Wajib Pa- jak  UMKM  dapat  melaku- kan  pembayaran  pajak  me- lalui mesin Anjungan Tunai Mandiri  (ATM).  Adapun ATM yang saat ini melayani pembayaran  pajak  adalah Bank  Mandiri,  BNI,  BCA, dan BRI.
Menurut Adam Smith da- lam  Priantara  (2009),  kemudah- an  termasuk  dalam  Asas Con- venience yang  mengandung  arti bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan  saat-saat  dan waktu  yang  tepat  yang  me- mungkinkan  Wajib  Pajak  de- ngan  mudah  memenuhi  kewa- jibannya. Asas ini menekankan
pula  bahwa  pembayaran  pajak harus  memberi  kesan  mudah dan  menyenangkan  sehingga mendorong  Wajib  Pajak  senang membayar pajak.

## A. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis
1. Perumusan Model Penelitian
a. Pengaruh  antara  Pengetahuan dan  Pemahaman  tentang  Pera- turan  Perpajakan  Penerapan Pajak UMKM
Pengetahuan  dan  pema- haman tentang peraturan perpa- jakan adalah proses dimana Wa- jib  Pajak  mengetahui  tentang perpajakan  dan  mengaplikasi- kan  pengetahuan  itu  untuk membayar pajak. Rachmadi (2014)  dalam  penelitiannya  me- nyatakan  bahwa  pemahaman perpajakan  mempunyai  penga- ruh signifikan terhadap persepsi Wajib  Pajak  atas  perilaku  peng- gelapan pajak. Pengetahuan dan pemahaman  mengenai  peratur- an perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam me- nentukan perilakunya.
Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat digambarkan model
penelitian sebagai berikut:
H 1 : Pengetahuan dan pema-
haman tentang peraturan
perpajakan berpengaruh
terhadap penerapan Pajak UMKM.
b.  Pengaruh  antara Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajib- an Perpajakan terhadap Pene- rapan Pajak UMKM
Pengalaman tentunya memberikan  banyak  manfaat bagi seseorang. Semakin banyak pengalaman  yang  dimiliki  sese- orang mengenai objek stimulus- nya  maka  semakin  tinggi  pula persepsi seseorang terhadap ob- jeknya.  Penelitian  Rahmawati (2008) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan self assessment system dalam me- menuhi kewajiban pajak.
Pengalaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak menjadi faktor penting  untuk  merumuskan persepsi  Wajib  Pajak.  Wijaya
(2011) dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  antara  pengalaman terhadap tingkat kepatuhan ma- syarakat dalam ketentuan umum  perpajakan  khususnya pajak penghasilan.
Berdasarkan uraian di atas, ma- ka  dapat  digambarkan  model penelitian sebagai berikut:
H 2 : Pengalaman  dalam  melak- sanakan  kewajiban  perpa- jakan  berpengaruh  terha- dap  penerapan  Pajak  UM- KM.
c. Pengaruh  antara  Motivasi  Wa- jib  Pajak  terhadap  Penerapan Pajak UMKM
Motivasi  merupakan  fak- tor  yang  dapat  membentuk  per- sepsi  seseorang.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  (2011)  ten- tang  persepsi  Wajib  Pajak  atas pengenaan  pajak  penghasilan menyimpulkan  bahwa  motivasi berpengaruh  positif  dan  signifi- kan  terhadap  persepsi  Wajib  Pa- jak  atas  pengenaan  pajak  peng- hasilan.  Tujuan  teori  motivasi adalah  memprediksi  perilaku. Perlu ditekankan perbedaan- perbedaan  antara  motivasi,  peri- laku,  dan  kinerja.  Motivasilah penyebab  perilaku.  Andaikan perilaku  tersebut  efektif,  maka akibatnya  berupa  kinerja  yang tinggi.  Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  dapat  digambarkan model  penelitian  sebagai  berikut H 3 :Motivasi Wajib Pajak ber- pengaruh terhadap pene- rapan Pajak UMKM.
d. Pengaruh  antara  Kemudahan dalam  Membayar  Pajak  terha- dap Penerapan Pajak UMKM
Sesuai  dengan  asas-asas pemungutan  pajak  oleh  Adam Smith,  kemudahan  termasuk dalam  Asas Convenience .  Kemu- dahan  dapat  merubah  persepsi dan  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak.  Penelitian  Norsain dan Yasid (2014) mengenai
persepsi  Wajib  Pajak  UMKM, menyimpulkan  bahwa  kemu- dahan  membayar  pajak  ber- pengaruh  positif  terhadap  pe- rsepsi  Wajib  Pajak.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  dapat  di- gambarkan model penelitian se- bagai berikut:
H 4 : Kemudahan dalam memba- yar  pajak  berpengaruh  terha- dap  penerapan  Pajak  UM- KM.

## B. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  pe- nelitian  survei,  yaitu  penelitian  di- mana  informasi  dikumpulkan  dari responden  dengan  menggunakan kuesioner dengan menggunakan su- atu  teknik  pengumpulan  informasi yang dilakukan dengan cara menyusun  daftar  pertanyaan  yang diajukan  pada  responden  (Singa- rimbun  dan  Effendi,  1995 ) .  Dalam penelitian  survei,  peneliti  meneliti karakteristik  atau  hubungan  sebab akibat  antar  variable  tanpa  adanya intervensi peneliti.

## 2.  Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah Pengaruh  pelaku  UMKM  terkait pengetahuan  dan  pemahaman  ten- tang  peraturan  perpajakan,  penga- laman  dalam  melaksanakan  kewajib- an  perpajakan,  motivasi  Wajib  Pajak, kemudahan  dalam  membayar  pajak terhadap penerapam Pajak UMKM.

## 3. Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer dan  sekunder  sebagai  pendukung. Data  primer  adalah  data  yang  di- kumpulkan  sendiri  oleh  peneliti langsung dari sumber pertama (Suli- yanto,  2006).  Data  primer  diperoleh dengan  menggunakan  daftar  per- tanyaan  terstruktur  berbentuk  kue- sioner  dengan  tujuan  mencari  infor- masi langsung dari responden.
4. Metode Pengumpulan Data
cara  tertentu  yang  juga  memiliki karakteristik tertentu, jelas dan leng- kap  yang  dianggap  bisa  mewakili populasi (Hasan, 2002).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
C. Hasil Analisis dan Pembahasan
1. Analisis Regresi Berganda Pengumpulan  data  dalam  pe-nelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan  alat  pengumpulan  data  berisi daftar  pertanyaan  yang  diberikan  kepada responden  (Ridu-wan,  2005).  Data  yang diperoleh  adalah  hasil  jawaban  responden ber-kaitan  dengan  variabel-variabel  pe- nelitian.
5.  Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah keseluruhan  jumlah  Wajib  Pajak  Pelaku UMKM  baik  badan  maupun  orang  pribadi yang ter-daftar di KPP Pratama Cilacap.
Sampel  adalah  bagian  dari  po-pulasi yang diambil melalui cara-
Tabel 1.  Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda No. Variabel Koefisien t hitung t tabel Regresi (satu sisi) 1 Pengetahuan dan pemahaman 0,28 2,12 1,66 tentang peraturan perpajakan (X 1 ) 2 Pengalaman dalam melaksanakan 0,80 5,93 1,66 kewajiban perpajakan (X 2 ) 3 Motivasi Wajib Pajak (X 3 ) 0,42 3,53 1,66 4 Kemudahan dalam membayar 0,85 6,60 1,66 pajak (X 4 )
Pengujian  signifikansi  penga- ruh  variabel  pengetahuan  dan  pe- mahaman  tentang  peraturan  per- pajakan,  pengalaman  dalam  melak- sanakan kewajiban perpajakan, motivasi  Wajib  Pajak  maupun  va- riabel  kemudahan  dalam  mem- bayar  pajak  terhadap  penerapan Pajak  UMKM  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik  analisis regresi berganda .
a. Persamaan Regresi
Berdasarkan output ana- lisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS for Win-dows ,  selanjutnya  diperoleh ha-sil perhitungan yang dapat di- ringkas pada Tabel di bawah ini.
Konstanta =  -3,11 Koef. Determinasi  = 0,65 F hitung = 44,46 bel pengetahuan dan pema- Berdasarkan data-data haman  tentang  peraturan pada Tabel 1, selanjutnya dapat
perpajakan, pengalaman da-
dibuat  persamaan  regresi  ber-
lam melaksanakan kewajib-
ganda sebagai berikut: an perpajakan, motivasi Wa- Y = -3,11 + 0,28X 1 + 0,80X 2 jib  Pajak  dan  kemudahan + 0,42X 3 + 0,85X 4 dalam membayar  pajak se- b.  Interpretasi cara  bersama-sama  (simul- 1)  Koefisien Determinasi tan)  mempunyai  pengaruh Output regresi  ber- yang signifikan terhadap pe- ganda menunjukkan bahwa nerapan Pajak UMKM, atau koefisien  determinasi (R 2 ) dapat pula dinyatakan bah- sebesar 0,65. Koefisien terse- wa model regresi berganda but menunjukkan bahwa se- yang  terbentuk  dinyatakan besar  65,20  persen variasi tepat atau cocok dengan da- perubahan  variabel pene- ta  hasil  penelitian (goodness rapan Pajak  UMKM  dapat of fit). dijelaskan  oleh perubahan Pengujian  Signifikansi variabel pengetahuan  dan Pengaruh Secara Parsial pemahaman tentang per- dengan Uji t Pengujian sig- aturan perpajakan,  penga- nifikansi  pengaruh variabel laman dalam melaksanakan pengetahuan dan pemaham- kewajiban perpajakan, moti-
an tentang peraturan perpa-
vasi Wajib Pajak dan varia- jakan,  pengalaman  dalam bel kemudahan dalam mem- melaksanakan kewajiban bayar pajak, sedangkan perpajakan,  motivasi  Wajib 34,80  persen  dapat  dijelas- Pajak  maupun  kemudahan kan  oleh variabel-variabel dalam membayar pajak ter- lain yang tidak diteliti. hadap penerapan Pajak UM- 2)  Uji F KM secara parsial dilakukan Berdasarkan output re- uji t. gresi diperoleh nilai Dengan  menggunakan F hitung sebesar 44,46 lebih tingkat kesalahan (  ) = 0,05 besar dari nilai F tabel dengan dan degree of freedom (n – k), df = (k - 1) dan (n - k) yaitu dimana n = 100 dan k = 5, 2,45.  Hasil  uji  F tersebut menunjukkan bahwa varia- maka  diketahui  nilai  t tabel
untuk  pengujian  satu  sisi (one  tailed) sebesar 1,661. Adapun dari output analisis regresi berganda  diketahui bahwa nilai  t hitung variabel pengetahuan dan pemaham- an tentang peraturan perpa- jakan  sebesar  2,12,  nilai t
hitung variabel pengalaman dalam melaksanakan kewa- jiban  perpajakan  sebesar
5,93, nilai t hitung variabel mo- tivasi  Wajib  Pajak  sebesar 3,53 dan nilai t hitung variabel kemudahan  dalam memba- yar pajak sebesar 6,60.
2. Pembahasan Hasil Penelitian
a. Pengaruh  Pengetahuan  dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan  terhadap  Penerap- an Pajak UMKM.
Hasil penelitian ini membuktikan  bahwa  pengeta- huan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ber- pengaruh  positif  dan  signifi- kan  terhadap  penerapan  Pajak UMKM  di  KPP  Pratama  Cila- cap. Hubungan kausal tersebut menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  pengetahuan dan  pemahaman  Pelaku  UM- KM  tentang  peraturan  perpa- jakan, maka akan semakin baik pula  persepsi  mereka  atas penerapan Pajak UMKM yaitu PP. No 46 Tahun 2013.
Secara teoritis, hasil pe- nelitian ini mendukung penda-
pat Zulaikha dan Nugroho (2012) yang menyatakan bah- wa pengetahuan dan pema- haman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkait- an dengan persepsi Wajib Pa- jak dalam menentukan perila- kunya. Semakin tinggi penge- tahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya de- ngan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung hasil peneliti- an sebelumnya yang dilaku- kan oleh Rachmadi (2014) yang membuktikan bahwa pemahaman perpajakan mem- punyai pengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pa- jak. Selanjutnya, hasil peneliti- an ini juga konsisten dengan studi sebelumnya yang dilaku- kan oleh Andala (2014) yang menyimpulkan bahwa pema- haman para pelaku UMKM memiliki pengaruh yang po- sitif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Setiap pe- ningkatan nilai pemahaman para pelaku UMKM berpenga- ruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013, karena pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpa-
jakan  berkaitan  dengan  per- sepsi  Wajib  Pajak  dalam  me- nentukan perilakunya.
b. Pengaruh  Pengalaman  dalam Melaksanakan  Kewajiban  Per- pajakan  terhadap  Penerapan Pajak UMKM
Penelitian ini membuk- tikan  bahwa  pengalaman  da- lam  melaksanakan  kewajiban perpajakanmempunyai  penga- ruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan Pajak
UMKM  (PP.  No  46  Tahun 2013).  Hasil  penelitian  ini  me- nunjukkan  bukti  bahwa  sema- kin  baik  pengalaman  yang dimiliki  oleh  pelaku  UMKM dalam  melaksanakan  kewajib- an  perpajakan,  maka  akan  se- makin baik atas penerapan PP. No 46 Tahun 2013. Hasil pene- litian ini mendukung hasil pe- nelitian sebelumnya yang dila- kukan  oleh  Rahmawati  (2008) bahwa  pengalaman  berpenga- ruh  secara  signifikan  terhadap pelaksanaan self assessment sys- tem dalam memenuhi kewajib- an pajak.
c. Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pa- jak terhadap Penerapan Pajak UMKM
Hasil penelitian ini
membuktikan  pula  bahwa  mo- tivasi  Wajib  Pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap penerapan Pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap. Penga-
ruh  tersebut  mengindikasikan bahwa  semakin  kuat  motivasi Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  ma- ka akan semakin baik persepsi mereka atas penerapan PP. No 46  Tahun  2013.  Hasil  peneliti- an  ini  sesuai  dengan  temuan studi  sebelumnya  dari  Diana- wati  (2008)  bahwa  motivasi mempunyai  hubungan  positif dan  berpengaruh  secara  signi- fikan  terhadap  kepatuhan  Wa- jib  Pajak.  Selanjutnya,  hasil studi ini juga konsisten dengan hasil  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Dewi (2011) yang juga membuktikan bahwa  motivasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  pe- ngenaan pajak penghasilan.
d. Pengaruh  Kemudahan  dalam Membayar  Pajak  terhadap  Pe- nerapan Pajak UMKM
Penelitian  ini  juga  mem- buktikan  bahwa  kemudahan dalam  membayar  pajak  ber- pengaruh  positif  dan  signifi- kan  terhadap  penerapan  Pajak UMKM  di  KPP  Pratama  Cila- cap. Hubungan kausal tersebut menunjukkan  bahwa  semakin baik  persepsi  pelaku  UMKM terkait dengan kemudahan da- lam  membayar  pajak,  maka akan  semakin  baik  pula  per- sepsi  mereka  atas  penerapan PP. No 46 Tahun 2013.
Hasil  penelitian  ini  men- dukung  hasil  penelitian  sebe- lumnya  yang  dilakukan  oleh Rahmatika  (2010)  bahwa  ke- mudahan  dalam  melakukan sistem  pembayaran  perpajakan berpengaruh  terhadap  kesa- daran  kewajiban  perpajakan pada  sektor  usaha  kecil  dan menengah.  Hasil  studi  ini  juga konsisten  dengan  penelitian dari  Norsain  dan  Yasid  (2014) mengenai  persepsi  Wajib  Pajak UMKM  yang  menyimpulkan bahwa  kemudahan  membayar pajak  berpengaruh  positif  ter- hadap  persepsi  Wajib  Pajak. Selain  itu  penelitian  Savitri (2016)  menemukan  bahwa  fak- tor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  pelaku  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM) juga  mempengruhi  penerapan pajak UMKM.

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan
Pengetahuan dan pemahaman ten- tang  peraturan  perpajakan,  Penga- laman  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan,  Motivasi  Wajib  Pajak  dan Kemudahan  dalam  membayar  pajak, memiliki  pengaruh,  terhadap  penerap- an Pajak UMKM. Yang artinya semakin tinggi  tingkat  Pengetahuan  dan  pema- haman  tentang  peraturan  perpajakan, Pengalaman  dalam  melaksanakan  ke- wajiban perpajakan, Motivasi Wajib Pa- jak dan Kemudahan dalam membayar
pajak maka semakin baik pula wajib pajak untuk menerapkan Pajak UMKM.

## 3. Implikasi
Berkaitan  dengan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  meme- nuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka pihak  KPP  Pratama  Cilacap  sebaiknya mampu  menciptakan  dan  membangun pengetahuan  dan  pemahaman  tentang peraturan  perpajakan,  pengalaman  da- lam melaksanakan kewajiban perpajak- an, motivasi wajib pajak dan kemudah- an  dalam  membayar  pajak  bagi  para pelaku  UMKM  yang  terdaftar  sebagai wajib  pajak  terkait  dengan  penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  Upaya-upaya  yang  dapat  dilaku- kan  diantaranya  adalah  dengan  meng- ikutsertakan wakil-wakil dari golongan masyarakat  pelaku  UMKM  dalam  pro- ses  pengambilan  keputusan  kebijakan mengenai penerapan pajak UMKM agar implementasi  dari  peraturan  per- undang-undangan  mengenai  perpajak- an  tersebut  nantinya  akan  dapat  dite- rima  dengan  baik  oleh mayoritas  wajib pajak  berdasarkan  pada  prinsip  kemu- dahan,  keadilan  dan  manfaat  ekonomi yang sesuai dengan harapan para wajib pajak.
Pihak KPP Pratama Cilacap juga harus  melakukan  penyuluhan  dan  so- sialisasi  mengenai  maksud,  tujuan  dan isi  dari  peraturan  perpajakan  sebelum tahap  penerapannya.  Sehingga  wajib pajak  semakin  banyak  pengetahuan khususnya  penerapan  pajak  untuk UMKM. Selanjutnya dengan keterba-
tasan dalam penelitian ini, maka pene- Kepatuhan  Penyampaian  Surat litian selanjutnya perlu menambahkan Pemberitahuan (Spt) Tahunan variabel bebas lainnya yang secara teo- Untuk Wajib Pajak Badan . Skripsi. ritis  maupun empiris  mempengaruhi Surabaya: Universitas Brawijaya. penerapan pajak UMKM, diantaranya Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi Analisis adalah tarif dan sanksi perpajakan, si- Multivariate Dengan Program Ibm kap terhadap perilaku ( attitudes toward Spss  19 .   Edisi   Ke-5.   Semarang: the behavior ), norma subjektif ( subjective Universitas Diponegoro. norms) serta kontrol perilaku yang di- Gibson, J. L, Ivancevich, J. M, Donnelly, Jr, persepsikan ( perceived behavioral J.  H.  1991. Organisasi:  Perilaku, control) . Struktur,  Proses  (Terj.) .  Erlangga. Jika dimungkinkan, peneliti se- Jakarta. lanjutnya  perlu  mengembangkan  mo- Handayani,  Sapti  Wuri.  2012. Faktor- del penelitian ini dengan menambah- Faktor Yang Mempengaruhi kan variabel pemoderasi maupun va- Kemauan Membayar Pajak Wajib riabel pemediasi. Terkait dengan sub- Pajak Orang Pribadi Yang yek penelitian, para peneliti selanjutnya Melakukan Pekerjaan Bebas . perlu memperluas cakupan penelitian Skripsi. Purwokerto: Universitas agar  hasil  penelitian  nantinya  lebih Jenderal Soedirman. obyektif. Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan DAFTAR PUSTAKA Aplikasinya . Bogor: Ghalia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Indonesia. 1995. Kamus Besar Bahasa Indriantoro, Nur. Dan Supomo, Bambang. Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta. 2002. Metodologi Penelitian .  Edisi Dewi, Komang Trisna Sari. 2015. Persepsi 1. Bpfe. Yogyakarta. Pemilik Umkm Terhadap Ivancevich,   J.   M,   Robert   Konopaske, Penerapan  Peraturan Pemerintah Michael,   T.   M.   2007. Perilaku Nomor   46   Tahun   2013   Di Organisasi Dan Manajemen . Kabupaten  Buleleng .  E-Journal  S1 Erlangga. Jakarta. Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha. Mardiasmo.   2008. Perpajakan Edisi Vol. 3, No. 1. Revisi . Cv Andi Offset. Yogyakarta. Dewi,   Mira   Riangga.   2011. Persepsi Muhammadinah.  Dan  Effendi,  R.  2011. Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Pengaruh  Persepsi  Dan  Minat Penghasilan: Antaseden Dan Mahasiswa Akuntansi Universitas Konsekuensinya . Skripsi. Semarang: Bina Darma Palembang Terhadap Universitas Diponegoro. Profesi Akuntan Publik . Doli, D. Dan Rusydi, M. K. 2009. Faktor- Http://Blog.Binadarma.Ac.Id/Effendi/. Faktor Yang Mempengaruhi Diakses 10 April 2014.
Norsain. Dan Yasid, A. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar  Pajak  Dan  Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak Umkm . Jurnal “Performance” Bisnis & Akuntansi. Vol Iv, No.2. Priantara, Diaz. Dan Supriyadi, B. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pengusaha Kecil Dan  Mikro  Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi . Jurnal
Akuntansi  Dan  Keuangan.  Vol.  13,
No. 2, Hal 98-108.
Rachmadi, Wahyu.  2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wa- jib  Pajak  Orang  Pribadi  Atas  Peri- laku  Penggelapan  Pajak .  Skripsi.
Semarang: Universitas Diponegoro. Rahmawati, Ellya. 2008. Analisis Pengaruh  Pengalaman,  Motivasi Dan  Pengharapan  Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak . Skripsi.  Jakarta:  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman,  Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Ukm Di Daerah Cirebon. Skripsi. Jakarta: Universitas
Gunadarma.
Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Penerapan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penerapan Pp. 46 Tahun 2013 .
Riduwan. 2005. Skala  Pengukuran Variabel-Variabel  Penelitian .  Ban- dung: ALfabeta.
Robbins, Stephen  P.  1996. Perilaku Organisasi . Jakarta: Prenhallindo.
Robbins,  Stephen  P.  2003. Perilaku
Organisasi Jilid 1 .  Edisi  Indonesia. Pt Indeks. Jakarta.
Robbins, Stephen P. Dan Judge, Timothy
A. 2008. Perilaku Organisasi . Edisi Ke-12. Salemba Empat. Jakarta.
Rohman, H.  Abdul.  Dkk.  2011. Kajian Terhadap  Kapabilitas  Pembukuan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Mendukung Perilaku Kepa- tuhan  Wajib  Pajak .  Jurnal  Akun- tansi. Vol Xv, No. 03. Hal 327-343.
Savitri,  Wulandari  Ajeng.2016.  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku   Usaha   Mikro,   Kecil   Dan Menengah  (Umkm)  Atas  Penerapan Pajak  Umkm.  Skripsi.  Purwokerto:
Universitas Jenderal Soedirman.
Singarimbun,  M.  Dan  Effendi,  S.  1995.
Metode  Penelitian  Survey .  Lp3es.
Jakarta.
Suandy,  Erly.  2008. Hukum Pajak . Salemba Empat. Jakarta.
Subiyanto, Ibnu. 2000. Metodologi Pene- litian . Edisi  3.  Upp  Amp Ykpn. Yogyakarta.
Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bis- nis . Edisi 1. Bandung: Alfabeta.
Sulistiyono, Adincha  Ayuvisda.  2012.
Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Ke- patuhan Wajib Pajak Dalam Mem- bayar  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi Usahawan . Jurnal Fakultas
Ekonomi  Universitas  Negeri  Sura-
baya. Undang-UndangRepublikIndonesia Suliyanto.  2005. Metode  Riset  Bisnis . Nomor   28   Tahun   2007   Tentang Andi. Yogyakarta. Perubahan   Ketiga   Atas   Undang- Suliyanto.  2006. Metode  Riset  Bisnis . Undang   Nomor   6   Tahun   1983 Andi. Yogyakarta. Tentang Ketentuan  Umum  Dan Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Tata Cara Perpajakan . Teori  &  Aplikasi  Dengan  Spss . Zulaikha.  Dan  Nugroho,  R.  A.  2012. Andi. Yogyakarta. Faktor-Faktor  Yang  Mempenga- Umar, H. 2002. Metode Riset Bisnis . Pt. ruhi  Kemauan  Untuk  Membayar Gramedia Utama Pustaka, Jakarta. Pajak Dengan Kesadaran Memba- Undang-UndangRepublikIndonesia yar  Pajak Sebagai Variabel Inter- Nomor   20   Tahun   2008   Tentang vening .  Jurnal  Akuntansi  Feb  Uni- Usaha Mikro, Kecil Dan versitas  Diponegoro.  Vol.  1,  No.  2, Menengah . Hal 1-11.