## MODEL PENGINTEGRASIAN SPENDING REVIEW DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Beni Ruslandi 1 , Bahrullah Akbar 2 , Aries Djaenuri 3 , Deti Mulyati 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: b.ruslandi@gmail.com

## Abstrak
Pengambilan  keputusan  anggaran  pada  Kementerian  Kesehatan  belum  memanfaatkan  hasil spending review yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut diindikasikan oleh  masih  terdapat  tujuh  indikator  RPJMN  Kesehatan  yang  belum  tercapai  dan  masih memerlukan  kerja  keras  meskipun  realisasi  belanja  kesehatan  terus  meningkat.Oleh  karena itu  fokus  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  model  pengintegrasian  spending review dalam  pengambilan keputusan anggaran pada Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metoda  eksploratif,  dimana  peneliti  berupaya untuk  mengeksplorasi  dan  membangun  fenomena  yang  diteliti  dalam  upaya  menjawab masalah  yang dirumuskan sebelumnya.  Hasil dari penelitian menunjukkan ada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung integrasi spending review dalam pengambilan keputusan anggaran  pada  Kementerian  Kesehatan  sehingga  diperlukan  strategi  yang  tepat  dalam pengintegrasian spending review tersebut.
Kata Kunci : Pengintegrasian, Spending Review, Anggaran, Efisiensi.

## Abstract
Budget  decision making  at  the Ministry of Health has not  taken advantage of  the results  of the  spending  review  conducted  by  the  Ministry  of  Finance.  This  condition  is  indicated  by there  are  still  seven  indicators  of  RPJMN  Health  that  have  not  been  achieved  and  still require  hard  work  even  though  the  realization  of  health  spending  continues  to  increase. Therefore, the focus of this study aims to explore a model of integrating spending review in budget decision making at the Ministry of Health. This study uses a qualitative approach with an  exploratory  method,  where  the  researcher  seeks  to  explore  and  build  the  phenomena under  study  in  an  effort  to  answer  the  problems  formulated  previously.  The  results  of  the study  indicate  that  there  are  factors  that  hinder  and  support  the  integration  of  spending reviews in budget decision making at the Ministry of Health so that an appropriate strategy is needed in integrating the spending review.
Keywords : Integration, Spending Review, Budget, Efficiency.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  anggaran  sering  digambarkan  sebagai  masalah  ekonomi  yang  mendasar dalam mengalokasikan sumber daya  yang langka ke tujuan alternatif untuk  memaksimalkan manfaat yang diterima dari program dan layanan yang didanai oleh anggaran. Hal ini terlihat dari  efisiensi  teknis  dan  ekonomis  yang  sangat  dipegang  teguh  dalam  proses  anggaran eksekutif,  dan  penghematan  merupakan  salah  satu  fungsi  utamanya  (Rutgers  &  Van  Der
Meer,  2010).  Memperkuat  kekuatan  dan  pengaruh  pengambilan  keputusan  ekonomi  dalam proses anggaran telah menjadi salah satu tujuan terpenting dari berbagai reformasi anggaran. Akan tetapi, anggaran lebih dari sekedar proses pengambilan keputusan ekonomi. Anggaran juga  merupakan  dokumen  kebijakan  utama  pemerintah  dan  masalah  kebijakan  publik  yang melibatkan lebih dari nilai efisiensi. Kebijakan yang efektif menuntut lebih dari pertimbangan ekonomi. Kebijakan publik juga membahas masalah sosial, hukum, dan politik.
Setiap aspek masalah anggaran berkaitan dengan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan secara teknis dapat dianggap sebagai jenis masalah yang terpisah (Catalano & Erbacci, 2018). Karena masalah ekonomi memerlukan keputusan ekonomi, maka masalah sosial memerlukan keputusan sosial, masalah politik memerlukan keputusan politik, dan sebagainya (Melkers & Willoughby,  2018).  Argumen  ini  memberikan  gambaran  terhadap  pandangan  komprehensif tentang masalah anggaran yang memerlukan analisis komprehensif dan pertimbangan banyak alternatif kebijakan serta efisiensi.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sifat  alami  dari  masalah  ekonomi  dan  pengambilan keputusan  ekonomi,  dikombinasikan  dengan  waktu  yang  terbatas  pada  fase  perumusan, mengharuskan  penyusun  anggaran  untuk  mengatasi  masalah  non-ekonomi  pada  periode sebelum tahap perumusan yaitu, dalam fase pelaksanaan anggaran (Simon, 1959).  Dari lima jenis  keputusan  non-ekonomi,  yang  paling  dinamis  dan  sangat  terlihat  adalah  keputusan politik,  yang  merupakan  fokus  utama  dari  model  pilihan  politik-inkremental  (Thurmaier  & Willoughby, 2001).
Struktur  pengambilan  keputusan  politik  dirancang  untuk  memungkinkan  pembuat keputusan mendengarkan beragam sudut pandang mengenai perbedaan nilai di sekitar nilai- nilai inti masyarakat (Thumaier, 1995a).  Fischer memberi nama hal ini sebagai nilai periferal dan  masalah  yang  timbul  dari  perbedaan  ini  adalah  subyek  perdebatan  dalam  proses  politik (Fischer,  2003).  Struktur  pengambilan  keputusan  politik  yang  efektif  menyeimbangkan kebutuhan  dari  beragam  sudut  pandang  untuk  diwakili  dalam  debat  sosial  dan  kebutuhan untuk  mencapai  beberapa  keputusan  setelah  debat  (Irvin  &  Stansbury,  2004).  Keputusan politik  yang  efektif  dapat  mengungkapkan  penilaian  sosial  yang  bersifat  tidak  mutlak  dari program pemerintah.
Pada dasarnya, penyusun anggaran menggunakan tahap pelaksanaan untuk membahas berbagai permasalahan non ekonomi dalam rangka mengidentifikasi dan menyusun alternatif pengalokasian  sumber  daya  (Thumaier,  1992).  Kemudian  ketika  tahap  perumusan  anggaran sampai  pada  tahap  yang  semakin  intensif,  penyusun  anggaran  dapat  berkonsentrasi  pada permasalahan  ekonomi.  Sehingga,  penyusun  anggaran  tidak  perlu  bergantung  pada
serangkaian  proses  pengambilan  keputusan  yang  disederhanakan  untuk  mengelola kompleksitas  yang melekat dalam analisis  komprehensif permasalahan anggaran. Penyusun anggaran  harus  memanfaatkan  siklus  anggaran  secara  penuh  untuk  menganalisis  berbagai segi  dan  menggabungkan  analisis  dari  setiap  segi  tersebut  menjadi  rekomendasi  anggaran kepada pimpinan/pemerintah.
Penyusun  anggaran melakukan berbagai  analisis berdasarkan rasionalitas dan hal-hal lainnya.  Penyusun  anggaran  harus  membahas  kelima  rasionalitas  yang  melekat  dalam permasalahan  anggaran  khususnya  dimensi  politik,  ekonomi,  dan  teknis  (Thumaier,  1992). Penyusun  anggaran  berasumsi  bahwa  dimensi  politik  mencerminkan  nilai-nilai  yang dihasilkan  oleh  keputusan  sosial,  dan  dimensi    ekonomi  menghasilkan  cara  yang  efisien secara  teknis.  Mereka  kemudian  menyusun  rekomendasi  dengan  memberikan  bobot  pada dimensi ekonomi dan politik.
APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  merupakan  alat  kebijakan  fiskal yang  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  serta  mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Undang-undang  No.  17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara  pasal  3 ayat  (1)  menetapkan  bahwa  “keuangan  negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut,  maka pelaksanaan anggaran harus efektif, efisien dan akuntabel sehingga anggaran dapat mencapai kinerja secara optimal, sumber daya dapat digunakan sebaik-baiknya dan memenuhi prinsip- prinsip  tatakelola  pemerintahan  yang  baik.  Agar  anggaran  dapat  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  secara  efektif  dan  efisien,  maka  anggaran  tersebut  harus  dikelola  dengan  baik  sejak tahap  penyusunannya.  Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut,  maka  pelaksanaan  anggaran harus efektif, efisien dan akuntabel sehingga anggaran dapat mencapai kinerja secara optimal, sumber  daya  dapat  digunakan  sebaik-baiknya  dan  memenuhi  prinsip-prinsip  tatakelola pemerintahan yang baik (Fadly, dkk., 2018). Agar anggaran dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat  secara  efektif  dan  efisien,  maka  anggaran  tersebut  harus  dikelola  dengan  baik  sejak tahap penyusunannya.
Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, belanja pemerintah meningkat dari Rp 1.650,56  triliun  menjadi  Rp  2.220,66  triliun.  Termasuk  di  dalam  belanja  tersebut  adalah alokasi  belanja  wajib  ( mandatory) antara  lain  belanja  kesehatan  dan  belanja  Pendidikan.
Peningkatan  belanja  tersebut  tidak  sebanding  dengan  peningkatan  pendapatan  sehingga menimbulkan defisit yang cenderung meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah perlu  meningkatkan  efisiensi  dan  optimalisasi  belanja.  Selain  itu,  terdapat  permasalahan
dalam  anggaran  dan  pelaksanaannya.  Permasalahan  anggaran  antara  lain  berupa  belum kredibelnya  anggaran  yang  dicerminkan  oleh  tidak  tercapainya  estimasi  pendapatan  dan target pengeluaran.
Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran terdapat permasalahan penyerapan anggaran, pola  penyerapan  yang  belum  ideal  dan  efisiensi  serta  efektivitas  belanja  (Parhusip,  2016). Hasil spending review atas rencana belanja tahun 2018 ditemukan potensi inefisiensi belanja sebesar  Rp.  2.425,81  milyar  dan einmalig sebesar  Rp.  9.392,57  milyar  (Prabowo,  2018). Inefisiensi  tersebut  terjadi  karena  adanya  belanja  yang  tidak  diperlukan  tetapi  dianggarkan. Sedangkan einmalig merupakan  kegiatan  program  yang  telah  selesai  dilaksanakan  di  tahun sebelumnya  sehingga  tidak  perlu  lagi  dianggarkan  di  tahun  berikutnya  tetapi  kenyataannya masih dianggarkan.
Permasalahan  inefisiensi  tersebut  menjadi  sangat  penting  dalam  belanja  negara  di tengah kecenderungan banyak negara khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat untuk  mengurangi  belanja  publik  dan  menerapkan  kebijakan  perampingan  belanja  sebagai dampak  dari  terjadinya  krisis  ekonomi  global  (Pollitt  &  Bouckaert,  2017).  Memburuknya kondisi  keuangan  publik  pada  banyak  negara  sebagai  akibat  krisis  keuangan  global mendorong  meningkatnya  minat  terhadap  metode  stabilisasi  fiskal  dan  konsolidasi  yang inovatif  (Robinson,  2003).  Akan  tetapi,  sering  kali,  penyusunan  anggaran  lebih  fokus  pada proposal belanja baru dan kurang memperhatikan belanja yang telah dilakukan sebagai dasar ( baseline ).
Jika  kondisi  ini  terjadi  maka  sumber  daya  yang  langka  akan  terus  terbuang  untuk program  yang  sedang  berjalan  tetapi  tidak  efektif,  memiliki  prioritas  rendah  serta  tidak bermanfaat  (Robinson,  2003).  Pendapat-pendapat  tersebut  menunjukkan  pentingnya perbaikan  dalam  penyusunan  anggaran  belanja  pemerintah,  khususnya  dalam  proses pengambilan keputusan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan evaluasi atas program- program yang sedang berlangsung di samping menilai usulan program-program baru.
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi anggaran dan pelaksanaannya adalah  kegiatan spending  review . Spending  review merupakan  alat  untuk  menerapkan reformasi  keuangan,  khususnya  untuk  meningkatkan  ketersediaan  celah  fiskal  melalui pemotongan  dan  realokasi  anggaran  (Hawkesworth  &  Klepsyik,  2013).  Di  Indonesia, kegiatan spending  review mulai  dilaksanakan  sejak  tahun  2013  oleh  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan.  Fokus  pelaksanaan spending  review adalah efektivitas,  efisiensi  dan  ekonomis  atas  penggunaan  belanja  sebagaimana  tercantum  pada
Surat  Edaran  Dirjen  Perbendaharaan  No.  12/PB/2016  tentang  Penyusunan  s pending  review meliputi:
1. Mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan Anggaran;
2. Mengukur  kinerja  belanja  pemerintah  baik  dari  aspek  ekonomis  dan/atau  efisiensi dan/atau efektivitas;
3. Mengidentifikasi  program/kegiatan  yang  hanya  diperlukan  satu  kali  sebagai peringatan dini agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun berikutnya;
4. Memberikan  masukan/rekomendasi  untuk  merumuskan  kebijakan  Anggaran  dan kebijakan  pelaksanaan  anggaran  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  belanja pemerintah;
5. Memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga.
Dengan  demikian,  hasil  spending  review  sangat  bermanfaat  dalam  merumuskan kebijakan  anggaran  tahun  berikutnya  karena  spending  review  tidak  hanya  berkaitan  dengan efisiensi  dan  efektivitas  tetapi  berkaitan  juga  dengan  pengambilan  keputusan  dan  tanggung jawab  (Postula,  2017).  Akan  tetapi,  hasil  spending  review  di  Indonesia  belum  benar-benar digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  tahun  anggaran  berikutnya  termasuk  dalam keputusan  pemotongan  anggaran.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  pemerintah  kesulitan untuk meningkatkan kualitas belanja (Parhusip, 2016).
Terdapat  dua  alasan  pentingnya spending  review harus  menjadi  bagian  dari penyusunan  anggaran.  Pertama,  dengan spending  review maka  analisa  kebutuhan  anggaran untuk  program/kegiatan  baru  dan  penghematan  anggaran  dapat  dilakukan  secara  simultan, sehingga  dapat  ditentukan  program/kegiatan  baru  yang  memiliki  prioritas  tinggi  serta pembiayaan  program/kegiatan  tersebut  dilaksanakan  tanpa  meningkatkan  belanja  karena program/kegiatan  tersebut  didanai  dari  penghematan  anggaran.  Kedua,  tingkat  kedalaman spending  review dapat  dikalibrasi  dalam  konteks  tujuan  anggaran  secara  keseluruhan (Robinson, 2013).
Peneliti  akan  mengeksplorasi  model  pengintegrasian spending  review dalan pengambilan  keputusan  anggaran  pada  Kementerian  Kesehatan.  Hal  ini  didasari  kerena Kementerian  Kesehatan  belum  memanfaatkan  hasil spending  review yang  dilakukan  oleh Kementerian  Keuangan.  Kondisi  tersebut  diindikasikan  oleh  masih  terdapat  tujuh  indikator RPJMN  Kesehatan  yang  belum  tercapai  dan  masih  memerlukan  kerja  keras  meskipun realisasi  belanja  kesehatan  terus  meningkat.  Selain  itu,  permasalahan-permasalahan  yang ditemukan dalam spending  review tahun 2017 masih terjadi dan ditemukan dalam spending
review tahun  2018,  bahkan  untuk  einmalig  nilainya  semakin  meningkat  dari  sebesar  Rp 180,54  milyar  pada  tahun  2017  meningkat  menjadi  sebesar  Rp  427,20  milyar  pada  tahun 2018.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  interpretif.  Pendekatan  kualitatif merupakan  pendekatan  empiris  yang  mengamati  fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat didefinisikan secara  jelas (Yin,  2014).  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  penelitian  ini  dilakukan  melalui  proses menemukan,  memahami,  menjelaskan  dan  memperoleh  gambaran  tentang  fenomena  yang berhubungan  dengan  proses  pengambilan  keputusan  anggaran  pada  Kementerian  Kesehatan RI.  Hakikat  penelitian  kualitatif  adalah  mengamati  orang  dalam  lingkungan  hidupnya berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Cassel, dkk., 2017).
Penelitian  ini  bersifat  eksploratif,  di  mana  peneliti  berupaya  untuk  mengeksplorasi dan  membangun  fenomena  yang  diteliti  dalam  upaya  menjawab  masalah  yang  dirumuskan sebelumnya. Penelitian eksplorasi bertujuan untuk mengeksplorasi secara luas penyebab atau hal-hal  yang  mempengaruhi  terjadinya  sesuatu.  Pertimbangan  peneliti  untuk  menggunakan pendekatan eksplorasi adalah bahwa fenomena yang dipelajari mencakup nilai-nilai, budaya, dan  norma-norma  dalam  struktur  organisasi  atau  faktor  lain  yang  mendorong  proses pengintegrasian  dari  spending  review  dalam  pengambilan  keputusan  anggaran  pada Kementerian Kesehatan.
Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif,  lebih  menekankan  pada  pemberian  makna ( meanings )  dan  pemberian  interpretasi  terhadap  obyek  yang  diteliti.  Dengan  demikian, penekanan terletak pada pemaknaan obyek masalah secara khusus. Dalam konteks penelitian ini,  proses  pemaknaan  dan  interpretasi  dilakukan  terhadap  proses  pengambilan  keputusan anggaran pada Kementerian Kesehatan RI.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
APBN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan  kebutuhan  pemerintah  dalam  memenuhi  tujuan  pembangunan  sekaligus membiayai  belanja wajib seperti  belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja subsidi,  dan
beberapa  belanja  lain  yang  wajib  dipenuhi.  Dalam  satu  dekade  terakhir,  pemerintah  gencar melaksanakan    berbagai  kegiatan    untuk  meningkatkan  efektiftas  dan  efsiensi  belanja. Presiden RI Joko Widodo secara khusus memperkenalkan model perencanaan money follows program ,  yaitu  konsep  dimana  uang  tidak  lagi  mengikuti  fungsi/struktur  organisasi  tetapi uang mengikuti program/ kegiatan yang ingin dilakukan.
Pergeseran  pendekatan  pengelolaan  belanja  pemerintah  dalam  sistem  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut telah merubah pengukuran kinerja belanja yang  sebelumnya  diukur  melalui  persentase  tingkat  penyerapan  anggaran  menjadi  tingkat efisiensi  (ketercapaian  output)  serta  efektivitas  (ketercapaian  dampak).  Keterbatasan anggaran  dan  semakin  ketatnya  persaingan  global  menimbulnya  kesadaran  bagi  pemerintah untuk  meningkatkan  performa  perencanaannya  dengan  melakukan  analisis  lebih  mendalam terhadap  pelaksanaan  belanja  negara  dengan  kebutuhan  yang  benar-benar  harus  dilakukan untuk  mensukseskan  program  pemerintah  serta  memperhitungkan  nilai  kemanfaatan  yang dirasakan warga negara.
Pemerintah  melakukan  kebijakan  penghematan  belanja  secara  terus  menerus  dalam beberapa tahun terakhir. Optimalisasi penggunaan belanja pemerintah secara efektif, efisien, dan  ekonomis  atau  mengoptimalkan  implementasi  prinsip  value  for  money  atas  belanjanya terus  dilakukan.  Di  sisi  lain,  adanya  tuntutan  publik  terhadap  pemerintah  atas  akuntabilitas pelaksanaan  tugasnya  turut  mendorong  semua  pihak  dalam  melaksanakan  efisiensi  dan efektivitas  belanja.  Hal-hal  tersebut  mendorong  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini Kementerian Keuangan melakukan spending review .
Pasal  8  PMK  Nomor  195/PMK.05/2018  membagi  spending  review  dalam  dua kategori,  yaitu  umum  dan  tematik.  Reviu  belanja  yang  bersifat  umum  sebagaimana dilaksanakan  pada  awal  tahun  anggaran  terhadap  seluruh  sektor  atau  K/L  dalam mengidentifikasi  potensi penghematan  anggaran  dan penyediaan ruang  fiskal dalam Belanja K/L.  Sementara  itu,  spending  review  tematik  dilaksanakan  secara  insidentil  dalam menindaklanjuti instruksi pimpinan atau isu/permasalahan khusus dan fokus pada suatu tema atau Kementerian/Lembaga tertentu.
Spending  review adalah  kegiatan  penilaian  orientasi  strategis  program  dan/atau efisiensi belanja yang secara luas digunakan untuk memotong maupun mengalokasikan ulang anggaran  belanja  (Hawkesworth  &  Klepsyik,  2013). Spending  review sebagai  proses pengadopsian  dan  pengembangan  langkah-langkah  penghematan  berdasar  pengawasan  yang sistematis  terhadap baseline anggaran  belanja.  Dalam  hal  ini, spending  review digunakan sebagai  alat  kontrol  tingkat  pengeluaran  agregat  pemerintah  dan  untuk  mempertajam
penentuan  prioritas  belanja.  Terdapat  3  (tiga)  mekanisme  atau  pendekatan  penyusunan spending  review yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  analisa  efisiensi  dan  efektivitas belanja yaitu (Robinson, 2013):
1. Reviu  bawah-atas (Bottom-up  review) yaitu  reviu  belanja  dimana  unit  pelaksana kegiatan  belanja  mengembangkan  pilihan  penghematan  mereka  dengan  pilihan- pilihan yang telah disiapkan oleh unit pengelola keuangan.
2. Reviu  bersama (Joint-review) yaitu  reviu  belanja  dimana  pilihan  penghematan dikembangkan  secara  bersama  oleh  tim  reviu  unit  pelaksana  kegiatan  dan  unit pengelola keuangan.
3. Reviu atas-bawah (Top-down review) yaitu reviu belanja dimana pilihan penghematan dikembangkan  oleh  unit  pengelola  keuangan  dengan  keterlibatan  unit  pelaksana kegiatan yang terbatas.
Dari sudut pandang tipologinya, spending review dapat dibagi dua, yaitu:
1. Reviu  efisiensi berfokus  meningkatkan  penghematan  dengan  memacu  efisiensi anggaran,  yaitu  memberikan  layanan  dalam  jumlah  dan  kualitas  yang  sama,  tetapi dengan biaya serendahnya .
2. Reviu  strategis dicapai  dengan  cara  mengurangi  layanan  pemerintah  beserta memotong besaran transfer payment.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran,  pada  Bab  III  mengenai  Monitoring  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  Oleh  Menteri  Keuangan Selaku  Bendahara  Umum  Negara,  mengatur  secara  teknis  pelaksanaan  spending  review. Tahapan kegiatan spending review tersebut dimulai dari pengumpulan data  yang diperlukan dalam penyusunan spending review yang diatur dalam Pasal 9, yaitu:
1. Data capaian output;
3. Data realisasi anggaran;
4. Dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. Dokumen pelaksanaan anggaran; dan
6. Data terkait lainnya yang relevan.
Spending  review  dilakukan  dengan  melaksanakan  pemetaan,  pengukuran  yang menitikberatkan  aspek  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  (value  for  money),  serta  penyusunan analisis  menyeluruh  dan  strategis  atas  keluaran  program  dan  kegiatan  Belanja  K/L. Pendekatan yang digunakan dalam spending review di Indonesia adalah:
1.  Reviu kebutuhan ideal belanja;
2.  Analisa benchmarking;
3.  Analisa deviasi kebutuhan belanja operasional, dan einmalig; dan
4.  Pendekatan reviu lainnya.
Kegiatan  spending  review  merupakan  rangkaian  dari  pengaturan  aktivitas  monev anggaran,  untuk  melakukan  analisa  efisiensi,  efektivitas  dan  nilai  ekonomis  belanja  pada Kementerian/Lembaga sebagai bahan pertimbangan pengalokasian anggaran pada Direktorat Jenderal  Anggaran.  Catalano  dan  Erbacci  (2008),  menyarankan  kerangka  teoritis  spending review  dan  mengidentifikasi  empat  dimensi  dalam  pelaksanaan  spending  review  jangka menengah yaitu dimensi politik, sosial, organisasi dan proses serta elemen lintas yang bersifat dinamis yaitu waktu.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan spending  review .  Faktor-faktor tersebut  adalah pertama faktor sosial  yang berupa peran dan dukungan  lembaga  Non  Government  Organization  (NGO),  lembaga  internasioanl  dan dukungan publik, Kedua, faktor organisasi yang mempengaruhi antara lain berupa dukungan Kementerian  Keuangan,  Sumber  Daya  Manusia  baik  di  DJPb  maupun  di  K/L,  koordinasi antar institusi, transformasi kelembagaan, standard operating procedure (SOP), kualitas data serta  proses  transfer  pengetahuan.  Ketiga,  faktor  konseptual  menyangkut  kesesuaian  antara metodologi  yang  digunakan  dengan  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  keterbukaan terhadap  hasil spending  review ,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  mengimplementasikan spending  review ,  penyampaian  laporan  dan  dampak  hasil  review,  Keempat,  faktor  waktu yang mempengaruhi spending review .
Faktor pendorong pengintegrasian spending review adalah sebagai berikut:
1. Dimensi  Sosial  Berupa  dukungan  organisasi  non  Pemerintah  dan  organisasi Internasional
Inisiasi awal implemetasi spending review Kementerian Keuangan bisa ditelusuri dari keterlibatan  perwakilan  DJPb  dalam  konferensi Organisation  for  Economic  Co-operation and  Development (OECD)  pada  tahun  2011.  Pengaruh  dari  OECD,  baik  pemaparan  dalam konferensi  maupun  dari  konsep,  teori  dan  ide  yang  tertuang  dalam  OECD Journal  On Budgeting kemudian menjadi landasan konsep awal pengintegrasian spending review dalam siklus penganggaran Indonesia.
NGO  lainnya  yang  aktif  mendukung  Kementerian  Keuangan  dalam  implementasi spending  review adalah  Program  Kemitraan  Australia  Indonesia  untuk  Perekonomian (Prospera).  Prospera  secara  intensif  membantu  Kementerian  Keuangan  terkait  penyusunan
metodologi spending  review .  Australia  telah  berpengalaman  dalam  mengimplementasikan reformasi  manajemen  keuangan  dalam  wujud  kegiatan  Program  Perbaikan  Pengelolaan Keuangan untuk menguatkan kaitan antara anggaran dan outputnya. Keberhasilan Australia dalam  mengaitkan spending  review ke  dalam  siklus  anggaran  adalah  dengan  memasukkan informasi  kinerja  (hasil dan  keluaran)  ke  dalam  dokumen  penganggaran,  yaitu  berupa rancangan  anggaran,  portofolio  pernyataan  anggaran  dan  laporan  keuangan  tahunan (Bouckaert & Halligan, 2008).
Lembaga  Internasional  Non  Pemerintah  lainnya  yang  menjadi  faktor  pendorong penerapan  spending  review  adalah  Bank  Dunia.  Bank  Dunia  dalam  beberapa  kesempatan memberikan  masukan  beberapa  hal  terkait  pengelolaan  keuangan  publik  (public  financial management)  di  Indonesia  yang  dapat  digunakan  untuk  penyempurnaan  metodologi spending  review.  Bank  Dunia  (2016)  telah  membuat  kajian  terkait  kualitas  belanja  APBN Indonesia,  namun  lebih  fokus  pada  pengukuran  kualitas  belanja  dari  sisi  efisiensi  alokasi yang  terfokus  pada  pengukuran  keluaran  anggaran  agregat.  Studi  Bank  Dunia  pada  2016 mengenai kinerja operasional berupa efisiensi teknis belanja di Indonesia hanya mengambil sektor pendidikan sebagai objek kajian dan tidak bersifat komprehensif lintas tahun (World Bank, 2016).
2. Dimensi  Organisasi  berupa  koordinasi  intern  dan  antar  Instansi  serta  dukungan Kementerian Keuangan
Pada  tahap  awal  pelaksanaan  spending  review  yaitu  pada  tahun  2013,  perspektif kualitas  belanja  belum  berkembang  sebagaimana  pada  tahun  2019.  Pemahaman  kualitas belanja yang lazim dianut oleh pihak internal Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) dan Kementerian/Lembaga  masih  menitikberatkan  pada  kelancaran  penyaluran  belanja  dan perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran  yang  telah  dialokasikan.    Perspektif tersebut  menyebabkan  dukungan  terhadap  spending  review  belum  cukup  tinggi.  Hal  itu mendorong  DJPb  melakukan  sosialisasi  dan  penguatan  internalisasi  program  kerja  untuk melakukan  manajemen  perubahan  guna  meningkatkan  kualitas  belanja.  Berbagai  kegiatan tersebut berpengaruh terhadap perubahan perspektif banyak pihak untuk melihat pentingnya reviu  belanja  secara  menyeluruh.  Hingga  saat  ini  dukungan  untuk  penguatan  implementasi spending  review  di  internal  DJPb  telah  meningkat  pesat  dan  menjadi  salah  satu  faktor pendorong pengintegrasian spending review.
Selain internal DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah instansi selanjutnya yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  salah  satunya  untuk  meningkatkan  kualitas  belanja Kementerian/Lembaga.  Spending  review  memiliki  hubungan  erat  dengan  dampak  yang
ditimbulkan  dari  adanya  pengalokasian  anggaran  yang  merupakan  tugas  dan  fungsi  DJA. Dampak  anggaran  tersebut  dapat  dikaji  berdasarkan  konsep  nilai  uang  yaitu  pengukuran implementasi teori 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
Sejak  awal  implementasi  spending  review  diinisiasi  oleh  DJPb,  DJA  sangat mendukung  karena  DJA  membutuhkan  analisa  tersebut  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam pengalokasian anggaran. DJA berperan di posisi hulu dalam siklus penganggaran sementara DJPb  berperan  dalam  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  di  posisi  hilir  dalam siklus  penganggaran.  Dengan  semakin  meningkatnya  koordinasi  antara  DJPb  dan  DJA, pemenuhan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  masing-masing  dapat  semakin  selaras,  serta meningkatkan  kualitas  siklus  anggaran  dari  hulu  ke  hilir.  Dengan  adanya  dukungan  yang besar dari DJA, pelaksanaan spending review di DJPb dapat diimplementasikan dengan baik. Meskipun spending  review pada  saat  ini  belum  dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan, namun dukungan dari Kementerian Keuangan terutama DJPb dan DJA sangat vital terutama dalam  mengembangkan  metodologi  yang  sesuai  dan  menjadi  acuan  dalam  pra implementasinya.
Peningkatan  koordinasi  antar  unit  lingkup  Kementerian  Kesehatan  memungkinkan penyelarasan  sistem  dan  mekanisme  sehingga  memudahkan  pelaksanaan  reviu.  Tanpa keterlibatan aktif otoritas penganggaran pada kementerian, akan menjadi faktor penghambat utama  pencapaian  tujuan  dari  penyusunan  spending  review.  Tantangan  utama  dalam pengukuran efisiensi teknis spending review adalah penentuan informasi kinerja yang relevan dan valid berupa masukan, keluaran dan hasil yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  koordinasi  yang  baik  terutama  ketika terjadi  revisi  masukan,  keluaran  dan  hasil  pada  kegiatan  Kementerian  Kesehatan  yang  akan direviu.
Koordinasi Internal Kementerian Kesehatan terkait informasi kinerja yang berkualitas telah  diupayakan  untuk  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  level  Kementerian Keuangan  telah  dikembangkan  aplikasi  eRekon&LK  bagi  satuan  kerja,  sehingga  ketika melakukan  rekonsiliasi  laporan  keuangan,  sekaligus  melaporkan  informasi  kinerjanya  yang terkait.  Implementasi  di  lapangan  pada  awal  tahun  2020,  masih  ditemukan  adanya  data informasi  kinerja  yang  belum  akurat,  sehingga  Kementerian  Keuangan  melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan data informasi kinerja untuk Tahun Anggaran 2019.
3. Dimensi Proses berupa Metodologi/Prosedur Operasi Standar
Metodologi teknis pelaksanaan spending review yang diimplementasikan pada negara lain, belum tentu sesuai bila akan dilaksanakan di Indonesia. Kementerian Keuangan dalam
hal  ini  DJPb  telah  mengembangkan  sendiri  metodologi  atau  proses  yang  menyesuaikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran di  Indonesia, sehingga hal  ini dapat  menjadi faktor  pendorong  keberhasilan  spending  review.  Bagaimanapun  juga  dampak  belanja  yang baik  adalah  dampak  yang  sesuai  dengan  harapan  yang  dituangkan  dalam  dokumen perencanaan pemerintah.
SOP  dalam  pelaksanaan  spending  review  telah  dirumuskan  oleh  Kementerian Keuangan  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  dan  secara  periodik disempurnakan  sejak  tahun  2013  dengan  menerbitkan  surat  edaran  penyusunan  spending review  yaitu  berupa  SE-54/PB/2013  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  dan  Penyusunan Spending  Review  tahun  2013,  SE-02/PB/2015  tentang  Penyusunan  Spending  Review  tahun 2015,  SE-12/PB/2016  tentang  Penyusunan  Spending  Review,  dan  terakhir  dalam  SE- 107/PB/2018  tentang  Pelaksanaan  Spending  Review  dan  Laporan  Spending  Review  Tahun 2018. Surat edaran tersebut masih bersifat internal dan hanya diberlakukan untuk organisasi di  wilayah  kerjanya  dalam  hal  ini  di  tingkat  pusat  pelaksanaan  spending  review  dilakukan oleh  Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran,  dan  di  tingkat  daerah  yang  dilakukan  oleh  Kanwil Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  Pelaksanaan  spending  review  tersebut  kemudian dipayungi  oleh  peraturan  perundang-undangan  berupa  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
Spending review dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:
1. Melihat  sasaran dan target  pembangunan  yang telah ditetapkan dalam RPJMN, RKP dan sasaran belanja tahunan.
2. Mengkaitkan alokasi belanja dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
3. Reviu  atas  eksekusi  belanja,  atas  alokasi  belanja  yang  menjadi  kegiatan  strategis Pemerintah  baik  dari  sisi  capaian  realisasi  dan  progresnya  serta  beberapa  perubahan yang dilakukan terhadap alokasi anggaran tersebut di sepanjang tahun anggaran.
4. Identifikasi  berbagai  hambatan  yang  di  hadapi  dan  perkembangan  penyelesaiannya sehingga dapat menjadi uman balik untuk mitigasi risiko periode selanjutnya
Saat ini jenis reviu yang dilaksanakan oleh DJPb masih berupa reviu fungsional atau dikenal dengan reviu efisiensi (Robinson, 2013). Review efisiensi berfokus pada kesesuaian antara  masukan  dengan  ketercapaian  keluaran.  Di  mana  hasil  dari  review  akan memperlihatkan tingkat inefisiensi belanja dari suatu K/L. Spending Review DJPb yang saat ini hanya melakukan review efisiensi bukan tidak mungkin dapat berkembang menjadi reviu strategis.  Reviu  strategis  adalah  kegiatan  pemprioritasan  strategis  dengan  metode penghematan  yang  memungkinkan  pemerintah  mengurangi  alokasi  atau  bahkan  menghapus
keseluruhan anggaran suatu program atau kegiatan karena dibuktikan tidak efektif, kemudian hasil  dari  penghematan  tersebut  digunakan  pemerintah  untuk  menambah  porsi  anggaran program  lainnya  yang  dapat  dibuktikan  lebih  efektif  memberi  manfaat  bagi  masyarakat (Pollitt  &  Bouckaert,2014).  Lebih  jauh,  reviu  strategis  memunculkan  adanya  kemungkinan suatu  unit  organisasi  kehilangan  eksistensinya  bila  melalui  proses  reviu  strategis  ditemukan fakta bahwa suatu organisasi ternyata tidak dapat memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Dasar  teorinya  adalah  sebuah  unit  organisasi  yang  tidak  memberikan  kontribusi  atau  hasil yang  optimal  kepada  masyarakat  ketika  berdiri  sendiri,  sebaiknya  tidak  perlu  ada  daripada hanya  menambah  beban  keuangan  negara,  sehingga  perlu  direformasi  dengan  dilebur  atau paling  tidak  dilikuidasi  dengan  K/L  lainnya.    Hal  tersebut  terjadi  karena  setiap  unit  satuan kerja  pada  K/L  yang  dibentuk  dalam  sistem  pada  dasarnya  diharapkan  harus  memproduksi barang/jasa  yang  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Bila  berdasarkan  hasil  reviu  strategis barang/jasa yang dihasilkan tidak dibutukan masyarakat, maka satker tersebut tidak memiliki kegunaan,  sehingga  dapat  dilakukan  penghapusan  maupun  peleburan  satker.  Namun  hal tersebut  akan  sulit  terjadi  terhadap  satuan  kerja  yang  memiliki  banyak  agenda  prioritas nasional seperti Kementerian Kesehatan.
Sedangkan factor-faktor penghambat pengintegrasian spending review adalah sebagai berikut:
1. Dimensi Sosial berupa dukungan Publik
Pelaksanaan  spending  review  belum  disampaikan  kepada  publik  dengan  beberapa pertimbangan.  Namun  keterlibatan  publik  akan  didorong  dengan  penyampaian  hasil  review kepada  publik  dengan  tetap  memberikan  batasan  mana  yang  dapat  disajikan  secara  umum kepada  publik  dan  yang  secara  intensif  disampaikan  kepada  K/L.  Publik  sebagai  penerima jasa/barang  yang  diproduksi  oleh  pemerintah  berperan  besar  dalam  menentukan  bagaimana seharusnya spending review memberikan dampak peningkatan layanan K/L yang lebih baik.
Belum  terdapat  bukti  yang  jelas  maupun  penelitian  bahwa  spending  review  telah memperbaiki kualitas output (pelayanan) Pemerintah kepada masyarakat. Peningkatan kinerja yang  terjadi  pada  beberapa  K/L  sulit  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  akibat  langsung  dari pengintegrasian spending review dikarenakan terbatasnya pengaruh spending review terhadap output  satker  pada  K/L  serta  hasil  spending  review  yang  belum  sepenuhnya  dipergunakan untuk  pengambilan  keputusan  anggaran.    Para  peneliti  dan  civitas  akademik  dapat  turut membantu  mendorong  perubahan  perspektif  kualitas  belanja  yang  lebih  baik  melalui pembuatan kajian optimalisasi pengintegrasian spending review.
2. Dimensi Organisasi
a. Kualitas Data Penganggaran
Analisa  spending  review  membutuhkan  berbagai  sumber  daya  baik  di  sisi  SDM, fasilitas, dan sistem yang mendukung. Sumber data atau dokumen sumber untuk melakukan analisa spending review terutama berasal dari dokumen perencanaan dan penganggaran yang disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). RKA K/L menampilkan data antara program, kegiatan, alokasi anggaran serta output yang diharapkan. Namun demikian, informasi indikator kinerja yang disajikan dalam RKA K/L masih terbatas, padahal  proses  penyusunan  spending  review  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  data  yang tertuang dalam RKA K/L sebagai dokumen sumber utama.
Masih  dapat  ditemukan  bahwa  output  yang  disajikan  dalam  RKA  K/L  bukanlah merupakan output  yang  benar-benar dihasilkan dari kegiatan  yang dilakukan serta  anggaran yang dialokasikan. Permasalahan selanjutnya adalah belum terdapat definisi yang jelas terkait dengan  output  yang  didefinisikan  oleh  Bappenas  serta  kurangnya  panduan  dan  pembinaan kepada  K/L.  Terbatasnya  kualitas  informasi  output  tersebut  juga  telah  diidentifikasi  oleh Direktorat  Sistem  Penganggaran  RKA  K/L.  Penganggaran  berbasis  kinerja  telah diimplementasikan  sejak  tahun  2005  dan  pemerintah  telah  berusaha  menyajikan  keterkaitan antara  masukan,  keluaran  dan  hasil;  akan  tetapi  berdasarkan  evaluasi  terhadap  kinerja program  K/L,  terdapat  temuan  terkait  kualitas  keluaran  yang  masih  perlu  disempurnakan. Belum  jelas  dan  validnya  K/L  dalam  mengidentifikasi  masukan,  keluaran  dan  hasil  nya memberikan hambatan terhadap pengintegrasian spending review.
Kementerian  Keuangan  telah  melakukan  upaya  perbaikan  untuk  memperbaiki permasalahan  dimaksud.  Kementerian  Keuangan  telah  mengupayakan  penataan  Arsitektur dan  Informasi  Kinerja  (ADIK)  yang  bertujuan  untuk  melakukan  sinkronisasi  antara  input- output-outcome  dan  penggunaan  aplikasi  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (SPAN).  Penyempurnaan  dimaksud  antara  lain  ditargetkan  untuk  meningkatkan  kualitas rumusan  kinerja  dan  meningkatkan  keterkaitan  antara  indikator  kinerja  (input,  output  dan outcome).  Aplikasi  SPAN  melakukan  validasi  terhadap  data  yang  disajikan  oleh  K/L kemudian bila terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan  Anggaran  Negara,  RKA-K/L  dikembalikan  kepada  Kementerian/Lembaga  untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya atas realisasi capaian output, Kementerian Keuangan telah membangun  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  dan  Electronic Rekonsiliasi  Laporan Keuangan (e Rekon LK). Pada tataran implementasi masih ditemukan adanya satuan kerja yang belum secara akurat melaporkan capaian outputnya, sehingga masih
diperlukan  konfirmasi  secara  manual,  untuk  menghindari  adanya  hasil  analisa  spending review yang salah akibat ketidakakuratan data.  Sebaik apapun sistem, bila data yang masuk kurang  berkualitas,  maka  akan  menghasilkan  keluaran  data  yang  kurang  berkualitas  juga. Sistem  spending  review  juga  diindikasikan  masih  memiliki  banyak  celah  untuk  perbaikan, dikarenakan  adanya  penyempurnaan  terus  menerus  baik  metode  penelaahan  DJA  maupun metode spending  review DJPb.  Perkembangan  kebutuhan  sistem  TI  tersebut  menjadi permasalahan tersendiri bagi DJPb.
b. Persepsi Kementerian/Lembaga Terhadap Hasil Spending Review
Hasil spending review menunjukkan kegiatan-kegiatan K/L yang belum menghasilkan output  maupun  outcome  dengan  optimal  sehingga  menimbulkan  resistensi  atas  hasil  reviu yang dilakukan.  Persepsi K/L secara signifikan mempengaruhi efektivitas kegiatan reviu atas belanjanya.

## c. SDM Kementerian Kesehatan
Kualitas dan jumlah pegawai  yang memiliki kualifikasi  untuk  melakukan reviu  pada masing-masing  K/L  dapat  menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  spending  review.  SDM yang  dimiliki  masing-masing  satker  K/L  adalah  SDM  yang  umumnya  memiliki  kompetensi teknis  dibidang  K/L  masing-masing,  namun  memiliki  keterbatasan  kompetensi  dibidang pengelolaan  keuangan.  Hal  tersebut  pun  terjadi  pada  Kementerian  Kesehatan  dimana  SDM yang dimilikinya tidak memiliki kemampuan kompetensi yang seragam, sehingga diperlukan usaha  lebih  untuk  meningkatkan  SDM  tersebut  agar  memiliki  kemampuannya  yang  sama. Bilamana  dilihat  dari  struktur  organisasi  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan, pejabat Itjen masih didominasi oleh pejabat yang latar belakang pendidikannya adalah bidang selain  akuntansi.  Latar  belakang  pendidikan  auditor  memiliki  pengaruh  besar  terhadap kualitas  hasil  audit,  dimana  pendidikan  formal  akuntansi,  utamanya  auditing  merupakan kemampuan kompetensi teknis utama yang vital dimiliki seorang auditor.
Tidak  hanya  permasalahan  kualitas,  namun  jumlah  SDM  pada  Kementerian Kesehatan  juga  disimpulkan  masih  terbatas.    Masih  terdapat  banyak  rangkap  jabatan  antara pejabat  struktural  dan  pengelola  keuangan.  Permasalahan  SDM  pengelolaan  keuangan menjadi  sorotan  BPK  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan dengan merekomendasikan pejabat eselon I agar menginstruksikan kepala satker terkait untuk menegur para pengelola keuangannya seperti bendahara, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan  barang  dan  jasa,  pejabat  penandatangan  surat  pemerintah  membayar  serta pengelola keuangan lainnya atas kelalaian dalam pengelolaan keuangan K/L masing-masing.
Untuk  mengatasi  permasalahan  kualitas  SDM,  Kementerian  Keuangan  telah berinisiatif  menyelenggarakan  pelatihan  yang  memiliki  hubungan  dengan spending  review dan  telah  mulai  dilakukan  sejak  tahun  2013.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah diselenggarakan antara lain berupa Pelatihan Reviu Anggaran, diklat reviu RKA K/L, diklat penelaahan  RKA  K/L,  lokakarya  spending  review  untuk  biaya  overhead,  serta  diklat  reviu proposal anggaran. Namun demikian, peserta diklat tersebut sebagian besar masih didominasi oleh pegawai Kementerian Keuangan.

## d. Proses Transfer Pengetahuan
Kementerian  Keuangan,  dalam  ha  ini  DJPb  memiliki  kualitas  pegawai  yang  baik, sehingga  mampu  mendukung  pelaksanaan  spending  review.  Namun  sumber  daya  manusia tersebut  masih  perlu  dibekali  kemampuan  teknis  pelaksanaan spending  review melalui pendidikan dan pelatihan. Kebutuhan transfer pengetahuan kepada para pegawai DJPb dalam persiapan  pelaksanaan  review  membutuhkan  waktu  pembelajaran  khusus,  sehingga  DJPb bekerjasama  dengan  BPPK  melakukan  pembagian  waktu  penyelesaian  spending  review secara tepat  dan melakukan transfer pengetahuan secara bertahap. Pendidikan dan pelatihan tersebut sejauh ini dapat dilakukan dengan cukup baik, walaupun memerlukan waktu/proses dan  usaha  yang  lebih  besar.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  telah  diusahakan  transfer pengetahuan  secara  terpecah,  atau  sedikit  demi  sedikit  sehingga  dapat  dilakukan  bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan lain.
Kebaharuan spending review, serta variabilitas dan perubahan/revisi prioritas belanja pada  masing-masing  K/L  menyebabkan  perlunya  adanya  transfer  pengetahuan  secara  terus menerus  kepada  pelaksana  di  lapangan.  Hal  itulah  yang  menyebabkan  transfer  pengetahuan pada  saat  ini  belum  maksimal  sehingga  menyebabkan  review  yang  dilakukan  di  masing- masing  K/L  mempunyai  celah  kekurangan  sehingga  memerlukan  tambahan  waktu  atau tambahan SDM untuk menghasilkan reviu yang berkualitas.
Proses  dan  mekanisme  pelaksanaan  spending  review  belum  banyak  diketahui  oleh K/L, khususnya Kementerian Kesehatan. Itjen Kementerian Kesehatan yang merupakan salah satu  bagian  dari  K/L  yang  melaksanakan  review  atas  anggaran  pun  masih  asing  dengan proses spending review .
3. Dimensi Proses
a. Peraturan Perundangan
Faktor  peraturan  menjadi  salah  satu  penghambat  integrasi  spending  review  dalam pengambilan  keputusan  anggaran  Kementerian/Lembaga.  Pasal  10  ayat  (4)  PMK  Nomor 195/PMK.05/2018  Tentang  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja
Kementerian  Negara/Lembaga  menetapkan  bahwa    Laporan  reviu  belanja  berupa  spending review  tingkat  nasional  disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan,  Direktur Jenderal  Anggaran,  dan  Menteri  Keuangan  dalam  rangka  perbaikan  kebijakan  di  bidang penganggaran.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  tidak  ada  keharusan  bagi  Kementerian Keuangan  untuk  menyampaikan  Laporan  Spending  Review  kepada  Kementerian/Lembaga untuk dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Kelemahan dalam peraturan tersebut adalah sifat spending review yang saat ini hanya sebagai  penyampaian  informasi  yang  sifatnya  tidak  mengikat  kepada  K/L.  Seharusnya kedepan bersifat mengikat dalam rangka pengambilan keputusan K/L.

## b. Keterlibatan Kementerian dalam Pelaksanaan Spending Review
Penyusunan  spending  review  K/L  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  (DJPb) yang kemudian hasilnya dikonfirmasi kepada K/L masing-masing, yang tidak lain merupakan pendekatan  atas-bawah.  Reviu  atas  bawah  adalah  spending  review  dimana  pilihan penghematan  dikembangkan  oleh  Menteri  Bidang  Keuangan/Perbendaharaan  dengan keterlibatan  Kementerian  selaku  pengguna  anggaran  yang  terbatas.    KL  tidak  melakukan spending  review  atas  dirinya  sendiri  secara  mandiri,  melainkan  melakukan  reviu  anggaran dalam  bentuk  evaluasi  anggaran.    Keterlibatan  K/L  dalam  penyusunan  spending  review Kementerian  Keuangan  hanya  sebatas  konfirmasi  hasil  spending  review  dimaksud. Sedangkan  pengembangan  metodologi  dan  implementasi  spending  review  dalam  wujud identifikasi  tingkat  efisiensi  operasional  dilakukan  oleh  DJPb,  Kementerian  Keuangan. Spending  review  yang  dilakukan  oleh  DJPb  dikonfirmasi  ke  K/L  secara  rutin  dengan mengundang  Biro/Bagian  Perencanaan,  Biro/Bagian  Keuangan,  APIP,  bersama  beberapa perwakilan K/L yang dianggap penting untuk menyampaikan indikasi temuan hasil spending review.  Perwakilan  K/L  tersebut  berhak  memberikan  tanggapan  bilamana  tidak  sependapat dengan  hasil spending  review .  Pendekatan  atas-bawah  yang  digunakan  dalam  implementasi spending  review Indonesia  mengakibatkan  terhambatnya  peningkatan  pengintegrasian spending  review .  Dampak  dari  hambatan  tersebut  dapat  dilihat  dari  dari  lambatnya pengembangan  metodologi,  kualitas  hasil spending  review ,  serta  tingkat  pemanfaatan  atas hasil temuan dalam proses penganggaran.
c. Penyampaian  Laporan  dan  Dampak  Hasil  Spending  Review  pada  Kementerian Kesehatan
Spending review yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Anggaran K/L terdiri dari analisa yang beragam, mulai dari reviu pagu, reviu alokasi, hingga reviu atas reviu
yang  dilakukan  inspektorat.  Hasil  dari  spending  reviu  belum  optimal  digunakan  K/L  dan seolah-olah  berdiri  sendiri  dari  reviu  lainnya,  sehingga  BPK  masih  menemukan  temuan terkait  belanja  setiap  tahun,  kemudian  ditemukan  adanya  einmalig,  serta  inefisiensi  belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua unit yang berkepentingan di K/L menerima laporan spending  review yang  telah  dibuat  Kementerian  Keuangan.  Hasil  penelitian  juga menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  atas  hasil spending  review juga  masih  sangat  minimal bahkan diabaikan
4. Dimensi Waktu
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  penyusunan  spending  review  dapat  terhambat  karena keterbatasan waktu. Pada saat melakukan review RKA K/L, responden banyak mengeluhkan kurangnya  alokasi  waktu,  apalagi  jika  akan  ditambah  kegiatan  spending  review.  Adanya pembatasan  hal-hal  yang  dilakukan  terkait  anggaran  erat  kaitannya  dengan  alokasi  waktu dalam  proses  penganggaran  tahunan.  Keterbatasan  waktu  tersebut  memberikan  dampak terhadap  kualitas  dokumen  RKA  K/L  yang  tidak  optimal  sehingga  pada  akhirnya  selalu ditemukan kekurangan baik oleh pemeriksa maupun pada hasil spending reviu. Kementerian Kesehatan pada saat ini telah melakukan reviu RKA K/L.
Spending review yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Anggaran K/L terdiri dari analisa yang beragam, mulai dari reviu pagu, reviu alokasi, hingga reviu atas reviu yang  dilakukan  inspektorat  sehingga  dibutuhkan  kerangka  waktu  yang  tepat  atas  kegiatan tersebut. Reviu terhadap RKA K/L terlihat dilakukan secara bertingkat dan berulang namun belum  memberikan  dampak  optimal  dan  digunakan  masing-masing  K/L  serta  seolah-olah tidak  terintegrasi  antara  reviu  satu  dengan  lainnya.  Hal  tersebut  disebabkan  keterbatasan waktu  yang  dimiliki.  Kerangka  waktu  yang  baik  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  APIP untuk  melakukan  pendalaman  terhadap  reviu  yang  dilakukan  serta  menjaga  kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Praktek  reviu  yang  saat  ini  telah  dilakukan  baik  oleh  Biro  Perencanaan  dan Penganggaran  dan  Itjen  Kementerian  Kesehatan  lebih  ke  arah  penelaahan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  sehingga  tidak  membutuhkan  analisa  yang  mendalam  dan  waktu  yang tidak  terlalu  lama.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  spending  review  yang  menganalisa hubungan  antara  indikator  input  dan  indikator  output  dengan  seksama  dan  menggunakan berbagai metode.

## D. KESIMPULAN
Faktor-faktor  pendukung  pengintegrasian spending  review dalam  pengambilan keputusan  anggaran  pada  Kementerian  Kesehatan  antara  lain:  1)  Dimensi  Sosial  berupa dukungan  organisasi  Non  Pemerintah  dan  Organisasi  Internasional  seperti  Bank  Dunia;  2) Dimensi organisasi  berupa koordinasi internal  dan antar instansi  yang berjalan dengan baik, serta  dukungan  Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian  Kesehatan  terhadap  pelaksanaan spending  review ;  3)  Dimensi  proses  berupa  metodologi  atau  standar  prosedur  operasi mengenai spending review telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan.
Faktor-faktor  penghambat  pengintegrasian spending  review dalam  pengambilan keputusan anggaran pada Kementerian Kesehatan antara lain: 1) Dimensi sosial berupa belum adanya  dukungan  publik  karena  spending  review  belum  diketahui  oleh  publik.  2)  Dimensi organisasi  berupa  data  penganggaran  yang  kurang  berkualitas,  Kementeian/Lembaga kemungkinan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap spending review karena dianggap mencari kesalahan Kementerian/Lembaga, kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan  untuk  melaksanakan spending  review serta  masih  diperlukan  transfer pengetahuan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan mengenai spending review. 3) Dimensi proses berupa peraturan perundang-undangan  yang membatasi distribusi laporan  spending  review  hanya  untuk  internal  Kementerian  Keuangan,  Kementerian Kesehatan  belum  dilibatkan  dalam  pelaksanaan spending  review serta  Kementerian Kesehatan tidak menerima laporan spending review sehingga tidak mengetahui rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. 4) Dimensi waktu berupa keterbatasan waktu pelaksanaan reviu pada Kementerian Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cassell, C., Cunliffe, A. L., & Grandy, G. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods . London: Sage.
Catalano, G., & Erbacci, A. (2018). A Theoretical Framework for Spending Review Policies at a Time of Widespread Recession. OECD Journal on Budgeting , 17 (2), 9-24.
Hawkesworth, I., & Klepsvik, K. (2013). Budgeting Levers, Strategic Agility and the Use of Performance Budgeting in 2011/12. OECD Journal on Budgeting , 13 (1), 105-140.
Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: is it worth the effort? Public Administration Review , 64 (1), 55-65.
Melkers,  J.  E.,  &  Willoughby,  K.  G.  (2001).  Budgeters’  views  of  state  performance‐ budgeting  systems:  Distinctions  across  branches. Public  Administration  Review , 61 (1), 54-64.
OECD. (2011). Typology and Implementation of Spending Reviews . OECD SBO Meeting on Performance and Results, November, 2011.
Parhusip,  B.  (2016).  Analisis  Implementasi  Spending  Review  pada  Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015. Kajian Ekonomi dan Keuangan , 20 (3), 191-211. Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis— into the Age of Austerity . New York: Oxford University Press.
Postuła, M. (2017). Spending Reviews–a Tool to Support the Efficient Management of Public Funds. Journal of Management and Business Administration , 25 (2), 63-90.
Prabowo,  C.  E.  (2018).  Spending  Review  2018:  Meningkatkan  Value  for  Money  Belanja Pemerintah. Indonesian Treasury Update , 3 (2), 30-42.
Robinson,  S.  E.  (2003).  Bureaucrats  and  public  schools:  Does  bureaucratization  promote incrementalism  in  program  budgeting  for  Texas  school? The  University  of  Texas  at Dallas Political Economy Working Paper, Richardson, Texas.
Robinson,  M.  (2013).  Spending  Review.  Working  Party  of  Senior  Budget  Officials. 3’th Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials, OECD Conference Centre, Paris, 3-4 June , 1-9.
Rutgers,  M.  R.,  &  Van  Der  Meer,  H.  (2010).  The  Origins  and  Restriction  of  Efficiency  in Public  Administration:  Regaining  Efficiency  as  the  Core  Value  of  Public Administration. Administration & Society , 42 (7), 755-779.
Simon, H. A. (1959). Theories of decision-making in economics and behavioral science. The American Economic Review , 49 (3), 253-283.
Thurmaier, K. (1992). Budgetary decisionmaking in central budget bureaus: An experiment. Journal of Public Administration Research and Theory , 2 (4), 463-487.
Thurmaier,  K.  (1995a).  Execution  Phase  Budgeting  in  Local  Governments:  It's  not  just  for control anymore! State & Local Government Review , 27 (2), 102-117.
Thurmaier, K. M., & Willoughby, K. G. (2001). Policy and Politics in State Budgeting . New York: M. E. Sharpe.
Van  Dooren,  W.,  Bouckaert,  G.,  &  Halligan,  J.  (2015). Performance  Management  in  the Public Sector . New York: Routledge.
World  Bank  (2013) Beyond  the  Annual  Budget:  Global  Experience  with  Medium-Term Expenditure Frameworks . Washington, D.C: World Bank.
Yin, Robert K. (2014). Case Study Research Design and Methods: Applied Social Research Methods Series (5th ed.) . Thousand Oaks.