## ANALISIS UJIAN NASIONAL DENGAN BEBERAPA KEBIJAKAN IPOLESOSBUD
Oleh: Baharuddin*
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: afinyeyen@yahoo.com

## ABSTRAK
The paper  aims  to  understand  policies  regarding  national  examination  and  those  of IPOLESOSBUD,  and  examines  them  in  explanatory-based  discussion.  The  paper  was written  in  May  2014  covering  information  obtained  from  focussed  group  discussion (FGD)  followed  by  students  of  doctoral  program  in  education  who  are  school administrators from several provinces in Indonesia. Data and information collection was performed  by  class  discussion,  questionnaire, interview, and  FGD.  Then,  the  data  was analyzed  qualitatively.  FGD results  concluded  that  the  national  policy  is  problematic. National  examination,  basically,  is  against  the  essence,  the  function,  and  the  goals  of national  education.  In  fact,  national  examination  did  not  seem  to  have  impact  on advancing  the  quality  of  national  education  and  creating  the  form  of  education  that  is able to actively encourage students to develop independently.
Key Word: Analysis, national examination, IPOLESOSBUD
ﻦﻣ راﺮﻘﻟاو وﺪﻟا نﺎﺤﺘﻣ ﻦﻋ راﺮﻘﻟا ﻢ ﻔﻟ ﺚﺤﺒﻟا اﺬ فﺪ ﺴ IPOLESOSBUD
ﻮ اﺬ ، نﺎﻴﺒﻟا . ﻮﻳﺎﻣ ﺮ ﺷ ﺚﺤﺒﻟا اﺬ ﻢﻴﻗ 2014
ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤ ا ﺔﺸﻗﺎﻨﳌا ىﺪﺘﻨﻣ ﻋ ﻞﻤﺘﺸ ،
تﺎﻈﻓﺎﺤﳌا ﺷ ﻦﻣ ﺔ ﻮﺑ ﻟا رﻮﻣﻷﺎﺑ ن ﻠﻐﺘﺸﳌا ﻦﻣ اﻮﻧﺎ و ،ﻩارﻮﺘﻛﺪﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ . تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻤﺟ نإ
ﺔﻴﻔﻴﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻘﺮﻄﺑ ﻞﻠﺤﺗ ،ﺔﻠﺑﺎﻘﳌاو ،نﺎﻴ ﺘﺳ و ،ﻞﺼﻔﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌاو
. ﺔﻴﻋﺎﻤ ا ﺔﺸﻗﺎﻨﳌا ىﺪﺘﻨﻣو .
ﺔﻠ ﺸﻣ وﺪﻟا نﺎﺤﺘﻣﻼﻟ نأ ﺪﻴﻔﺗ ىﺪﺘﻨﳌا ﺞﺋﺎﺘﻨﻓ
.
نﺎﺤﺘﻣ نﺎ و
ةدﻮﺟ ﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﮫﻧأ ﻞﺑ ،ﺎ ﺿاﺮﻏأو ،ﺎ ﻔﺋﺎﻇو ،ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺑ ﻟا لﻮﺻأ ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﻳ ﺔﻘﻴﻘﺣ وﺪﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻠﺼﺤﳌا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺑ ﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﮫﻴﻟإ ﺪﻨ ﺴ ﻻ ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﻴﺑ ﻟا ﻊﻓﺪﺗ ﻟا
ن ﺳراﺪﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺔﻴﻗﺮﺗ إ .

## Pendahuluan
Kontroversi  dan  silang  pendapat tentang  kebijakan  Ujian  Nasional  hingga saat ini masih terus berlangsung. Sebagian kalangan  menilai  bahwa  Ujian  Nasional
perlu  tetap  dipertahankan  dengan  model yang  saat  ini  sedang  berlaku.  Kalangan lain  berpendapat  bahwa  kebijakan  ini tidak  sesuai  dan  harus  dihapuskan  dari sistem  pendidikan  nasional.  Sementara
kalangan  lain  juga  memiliki  pendapat berbeda,  yaitu  menolak  Ujian  Nasional sebagai  penentu  kelulusan,  sementara fungsinya yang lain masih boleh dipertahankan. Ketiga perbedaan pendapat  tersebut  tentunya  dilandasi  oleh argumen yang diyakininya masing- masing. Politik pendidikan yaitu
penggunaan  kekuasaan  untuk  mendesak kebijakan  pendidikan  baik  secara  represif ataupun  secara  persuasif.  Pendidikan politik  dikategorikan  represif  apabila melibatkan  kekutan  untuk  mendesak kebijakan  tertentu.  Sebaliknya  persuasif menekankan implementasi kekuasaan secara halus lewat strategi taktis. Jika kita melihat kembali sejarah perjalanan sistem pendidikan nasional khususnya dalam hal evaluasi,  Indonesia  sebenarnya  telah menerapkan teknik evaluasi yang berganti-ganti  dari  masa  ke  masa.  Pada tahun 1950-1960-an Indonesia menerapkan  Ujian  Penghabisan.  Tahun 1965-1971 menjadi Ujian Negara. Kemudian tahun 1972-1979 ujian dilaksanakan oleh sekolah masing- masing.  Tahun  1980-2000  dilakukan Evaluasi  Belajar  Tahap  Akhir  Nasional. Baru pada tahun 2001-2004 berlaku Ujian Akhir  Nasional  yang  selanjutnya pada tahun  2005  berganti  nama  menjadi  Ujian Nasional. Kebijakan Ujian Nasional untuk tahun  2011  ini  sedikit  berbeda  dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini terdapat porsi 60-40. Maksudnya
kelulusan  peserta  didik  ditentukan  dari 60%  nilai  ujian  nasional  dikombinasikan dengan  40%  nilai  sekolah.  Nilai  sekolah yaitu  gabungan  nilai  ujian  akhir  sekolah dan nilai rata-rata rapor dari semester 1-5 untuk SMP/MTs/SMPLB dan semester 3- 5  untuk  siswa  SMA/MA/SMK.  Bobot
untuk nilai sekolah adalah 60% nilai ujian sekolah dan  40%  nilai  rata-rata  rapor. Perbedaan  lain  juga  yaitu  tidak  adanya ujian  ulangan  untuk  tahun  ini  dan pemberlakuan  5  paket  soal  dalam  satu ruangan.
Perlu dipahami bahwa tujuan pemerintah  melaksanakan  ujian  nasional antara  lain  untuk  mengukur  pencapaian kompetensi  lulusan  peserta  didik  secara nasional  pada  mata  pelajaran  tertentu dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  untuk memetakan  tingkat  pencapaian  hasil belajar  siswa  pada  tingkat  sekolah  dan daerah. Sementara fungsinya adalah untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  agar tercipta  SDM  yang  mampu  bersaing secara global.
Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang kemudian muncul
adalah: (1) Apakah Ujian Nasional sesuai dengan  hakekat,  fungsi,  dan  tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun  2003?  Apakah  ujian  nasional mampu  meningkatkan  mutu  pendidikan? Bagaimanakah sikap para pakar pendidikan  terhadap  kebijakan  ujian nasional?  Apakah  ujian  nasional  dapat memperbaiki pendidikan
nasional dipandang dari kajian kritis politik? Lebih lanjut  dikemukakan  Prof.  Soedijarto (2000:155)  bahwa  UN  haya  dapat digunakan  untuk:  1.  Memperoleh  peta mutu  hasil  belajar  pada  tiga  mata pelajaran  yang  diujikan  sebagai  dasar untuk  melakukan  serangkaian  perbaikan dan pembaharuan. 2. Menentukan lulusan SMA  dapat  melanjutkan  pendidikan  ke universitas,  dan  untuk  itu  nilai  kelulusan minimunya  adalah  6  (dalam  skala  10).  3.
Menentukan  kelulusan  SMP  yang  dapat melanjutkan pendidikan ke SMA.
Landasan  Kebijakan  dan  Fungsi  Ujian
Nasional Merujuk pada pengalaman di beberapa  negara  maju,  penulis  sangat sepakat dengan pendapat Prof.Dr.Soedjarto  selaku  dosen  penulis yang mengemukakan di dalam perkuliahan  bahwa  Jerman  dan  Amerika Serikat  dalam  pelaksanaan  evaluasi  tidak menjadi kebijakan pemerintah, sebaliknya sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab guru.  Tes  formal  pada  prinsipnya  tidak digunakan  untuk  menilai  keberhasilan anak di sekolah 1 . Evaluasi tersebut hanya
untuk keperluan diagnostik yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan belajar  dalam  membaca  dan  menulis karena kondisi pada otak. 2
Pendekatan  yang  dipakai  untuk mengetahui  pencapaian  murid  diserahkan sepenuhnya kepada guru untuk menyusun tes  tertulis  sendiri  ditambah  dengan interaksi lisan murid-murid selama proses berlangsung.  Dengan  demikian,  tidak ada evaluasi  nasional  (UN)  yang  dilakukan secara  teratur  mengenai  hasil  pedidikan. Pada  Sekolah  Menengah  Atas  hanya diberlakukan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan  ujian  selektif  untuk  mendapatkan Ijazah,  sedangkan  pemberlakuan  UN hanya  dilakukan  ketika  akan  memasuki Perguruan Tinggi.
Di  dalam  buku  Tanya  Jawab  UN 2011  yang  dibuat  oleh  Kementerian
1 Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita . Jakarta:
Kompas
2
Pendidikan  Nasional  dinyatakan  bahwa landasan  pelaksanaan  kebijakan  ujian nasional  terdapat  pada  UU  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2) tert ulis “Evaluasi peserta didik,  satuan  pendidikan,  dan  program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri  secara  berkala,  menyeluruh, transparan,  dan  sistemik  untuk  menilai pencapaian  standar  nasional  pendidikan”. Ketentuan di atas pada dasarnya bertentangan dengan  pasal  sebelumnya, yaitu  pasal  58  ayat  (1)  menyatakan “Evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik dilakukan  oleh  pendidik untuk  memantau proses,  kemajuan,  dan  perbaikan  hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”  Dalam  ayat  (1)
sudah  jelas  dinyatakan  bahwa  evaluasi dilakukan oleh pendidik.
Pendidik  yang  dimaksud  di  sini adalah  guru.  Dan  yang  dievaluasi  adalah hasil  belajar  peserta  didik.  Artinya perkembangan peserta didik selama belajar  sekolah  itu  dinilai  dan  dievaluasi oleh gurunya sendiri yang mengajarnya di kelas.  Sementara  pada  ayat  selanjutnya yakni  ayat  (2),  yang  dimaksud  dengan evaluasi  peserta  didik  di  sini  bukanlah untuk  menentukan  lulus  tidak  lulusnya peserta  didik  dari  satuan  pendidikan. Akan  tetapi  untuk  menilai  pencapaian standar  nasional  pendidikan.  Landasan lain  yang  dikemukakan  oleh  pemerintah dalam buku Tanya Jawab UN 2011 adalah mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No. 19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional
Pendidikan. Pasal 63 ayat (1) tertulis: Penilaian pendidikan pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah terdiri  atas: (a)  penilaian  hasil  belajar oleh  pendidik;  (b)  penilaian  hasil  belajar
oleh satuan pendidikan; dan (c)  penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Pasal  tersebut  khususnya  butir  (c)
menjadi  dasar  terkuat  yang  sangat jelas maknanya sebagai landasan bagi pelaksanaan  Ujian  Nasional.  Namun secara  tingkatan  Undang-Undang  berada di atas Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu  seharusnya  Peraturan  Pemerintah adalah  penjabaran  dari  Undang-Undang. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertolak  belakang  dengan  ketentuan Undanh-Undang maka yang harus dijadikan pedoman adalah Undang- Undang. Karena Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan bahwa evaluasai  hasil  belajar  peserta  didik dilakukan  oleh  pendidik dan  bukan  oleh pemerintah maka tugas tersebut merupakan hak mutlak dari seorang guru. Pemerintah  tidak  berhak  mengevaluasi hasil  belajar  peserta  didik  terlebih  dalam menentukan  kelulusan.  Pada  PP  No  19 tahun  2005  tentang  SNP  pasal  68 menyatakan bahwa:
Hasil  Ujian  Nasional  digunakan  sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan  mutu  program  dan/atau satuan pendidikan;
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan  kelulusan  peserta  didik
dari program dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan  pemberian  bantuan
kepada  satuan  pendidikan  dalam upaya  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan.
Berdasarkan pasal inilah maka ujian nasional  digunakan  sebagai  penentu kelulusan  yang  tertera  pada  butir  (c). Sementara  patut  kita  kritisi  apakah pemerintah  telah  menjalankan  butir-butir lainnya  khususnya  butir  (a)  dan  (d)? Nampaknya  belum  ada  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  hasil ujian  nasional 3 .  Hasil  ujian  nasional  dari tahun  ke  tahun  belum  bermakna  bagi pemetaan dan pembinaan serta pemberian bantuan.  Apakah  sudah  ada  langkah- langkah  konkret  yang  dilakukan  terhadap sekolah-sekolah  yang  nilai  ujiannya  jauh di  bawah  standar?  Disisi  lain  bahwa evaluasi  dalam  bentuk  tes  akhir  ini  sagat dimungkinkan dapat memberikan
informasi  universal  dan  objektif  tentang perkembangan  peserta  didik  sebelum  dan setelah mengikuti pendidikan.
Evaluasi pendidikan seharusnya dapat  memberikan  gambaran  tentang pencapaian  tujuan  (UU  Sisdiknas  No.20 tahun  2003),  yang  mampu  memberikan informasi  tentang  sejauh  mana  kondisi peserta  didik  dalam  belajar.  Evaluasi dalam  belajar  harus  mampu  memberian tiga  informasi  penting  yaitu  penempatan, mastery, dan diagnosis penempatan berkaitan dengan level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak putus asa.
3 Soedijarto . Ujian Nasional Pada Hakekatnya Tidak Sesuai Dengan Hakekat, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Dirancang Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Peradaban Bangsa . Makalah disajikan dalam “Rountable Discussion” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta 18 Februari 2010
Sementara  itu  mengenai  kelulusan peserta  didik  mengacu  pada  PP  No.  19 tahun  2005  pasal  72  ayat  (1)  yang menyatakan: Peserta  didik  dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a. menyelesaikan seluruh program
pembelajaran;
b. memperoleh  nilai  minimal  baik
pada  penilaian  akhir  untuk  seluruh mata  pelajaran  yang  terdiri  atas kelompok  mata  pelajaran  agama dan  akhlak  mulia,  kelompok  mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran  estetika,  dan  kelompok mata  pelajaran  jasmani,  olah  raga,
dan kesehatan;
c. lulus ujian sekolah untuk kelompok mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan dan teknologi;
d. dan lulus Ujian Nasional.
Butir  (d)  itulah  yang  juga  menjadi dasar  mengapa  ujian  nasional  digunakan sebagai penentu kelulusan.

## METODE
Artikel  ini  ditulis  berdasarkan kajian beberapa literatur tentang permasalahan  yang  ada  yang  berkaitan dengan  kebijakan  ujian  nasional  dan penerapan  analisis  ujian  nasional  ini secara  menyeluruh.  Penyajian  dilakukan dengan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan penerapan analisis Kebijakan Ujian Nasional dengan kebijakan IPOLESOSBUD. Hakekat, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional Penyelenggaraan  sistem  pendidikan
di  Indonesia  semula  didasarkan  pada  UU
No.  4  tahun  1950  jo.  No.  12 tahun  1954. Kemudian  diganti  menjadi  UU  No.  2 tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Selanjutnya  yang  saat  ini berlaku  adalah  UU  No.  20  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4 .
Dalam  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) tertulis “Pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terlihat  jelas  bahwa  ketentuan tersebut menekankan pentingnya mewujudkan suasana dan proses pembelajaran  yang  mendorong  peserta didik  secara  aktif  mengembangankan
potensi dirinya.
Sementara  suasana  dan  proses pembelajaran  yang  demikian  tidak  dapat terwujud  dengan  berlakunya  sistem  ujian nasional  yang  model  pembelajarannya menekankan  pada  kemampuan  verbal untuk menjawab soal pilihan ganda. Ujian nasional malah mendorong proses pembelajaran yang mengutamakan kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal pengetahuan. Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Benjamin Bloom  dan  juga  Prof.  Soedijarto  di Amerika Serikat ditemukan bahwa tingkah laku belajar peserta didik
4 Soedijarto . Kedudukan Sistem Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dari 1945 dan Kebijaksanaan Pelaksanaannya dari Masa Ke Masa , h. 43
dipengaruhi  oleh  perkiraan  peserta  didik terhadap apa yang akan diujikan 5 .
Oleh karena itu ujian nasional yang umumnya  menanyakan  dimensi  kognitif dari  mata  pelajaran  akan  menyebabkan peserta  didik  dalam  proses  belajarnya tidak merasa perlu untuk membaca novel, tidak  merasa  perlu  untuk  melakukan percobaan  di  laboratorium,  tidak  merasa perlu  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas belajar  lainnya  yang  bermanfaat  bagi pengembangan  potensi  dirinya  karena semua itu tidak akan diujikan.
Dampak  lainnya  dari  kebijakan
ujian nasional adalah guru akan membantu peserta didik untuk
menghadapi  ujian  dengan  cara  melatih peserta  didik  menjawab  soal-soal  ujian. Sekolah  dan  pemerintah  daerah  akan berusaha agar siswanya banyak yang lulus termasuk dengan cara-cara yang tidak etis semisal pembentukan  “tim  sukses”.  Hal ini  terjadi  karena  menyangkut  akreditasi dan  citra  sekolah  serta  daerah  yang berpengaruh terhadap
pandangan
masyarakat  terhadap  sekolah  dan  daerah tersebut. Sekolah  yang  siswanya  banyak yang  tidak  lulus  akan  dianggap  sebagai sekolah  tidak  bermutu  sehingga  tahun berikutnya masyarakat tidak mau menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah tersebut. Dampak-dampak di atas sebagai akibat  diterapkannya  kebijakan  ujian nasional tidak mungkin mampu
5 Soedijarto. Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Indonesia (Hasil Sebuah Renungan Analitik). Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Telaah Kritis pelaksanaan Pendidikan Nasional ” diselenggarakan di
Jakarta 7 April 2011 oleh Forum Mahasiswa
Pascasarjana UNJ
mewujudkan  proses  pembelajaran  yang mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Mengenai fungsi dan tujuan pendidikan  nasional,  UU  No.  20  tahun 2003  pasal  3  menyatakan  “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. “
Fungsi pendidikan yang dikemukakan dalam UU Sisdiknas
tersebut sesuai dengan empat misi Negara yang  tercantum  dalam  pembukaan  UUD 1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Mengapa para pendiri republik menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan  bangsa”  sebagai  salah  satu misi  penyelenggaraan  negara?  Dengan memahami latar belakang sejarah Indonesia  sebelum  kedatangan  penjajah, yakni  setelah  runtuhnya  Majapahit  pada abad  ke-15,  wilayah  nusantara  terpecah menjadi  puluhan  kerajaan  kecil  yang selanjutnya  dikuasai  oleh  penjajah  sejak abad  ke-17. Kondisi  Nusantara  sejak  saat itu  sangat  jauh  tertinggal  dalam  hampir semua  dimensi  kehidupan,  baik  ekonomi, politik,  dan  IPTEK  oleh  bangsa-bangsa
Eropa yang telah bangkit menjadi negara- negara industri sejak Renaissance.
Oleh  karena  itu  tampaknya  para pendiri  republik  terilhami  oleh  Otto  von Bismark (Jerman), Garibaldi (Italia), King Arthur  (Inggris),  dan  Thomas  Jefferson
(Amerika Serikat),
bercita-cita membangun  sebuah  Negara  yang  cerdas kehidupannya,  yaitu  masyarakat  negara yang  maju,  modern,  demokratis, dan berkeadilan  sosial.  Dan  tampaknya  para pendiri  republik  pun  berpegang  kepada paradigma  yang  dianut  oleh  negara- negara  maju  saat  itu  yakni  “BUILD NATION  BUILD  SCHOOL.”  Apabila fungsi dan tujuan pendidikan seperti yang digariskan dalam ketentuan UU Sisdiknas tersebut  tercapai,  Indonesia  akan  menjadi negara yang maju dan cerdas kehidupannya. Namun Prof. Dr. Soedijarto, M.A. menyatakan bahwa ujian nasional  tidak  akan  dapat  mewujudkan fungsi  dan  tujuan  pendidikan  tersebut
karena ujian nasional tidak dapat mengukur  seberapa  jauh  perkembangan kemampuan  dan  watak  peserta  didik. Dasarnya  karena  hal  itu  tidak  akan tercapai  melalui  proses  pembelajaran yang  mengutamakan  belajar  mencatat, mendengar, dan menghafal.

## Mutu Pendidikan dan Etos Kerja
Pemerintah berpendapat bahwa Ujian  Nasional  mampu  meningkatkan mutu  pendidikan  dan  meningkatkan  etos kerja serta semangat belajar peserta didik. Dasarnya  ujian  nasional  yang  secara statistik  mengalami  peningkatan  nilai kelulusan  dari  tahun  ke  tahun  diartikan sebagai  peningkatan  mutu  pendidikan. Apakah mutu  bisa  diartikan  sesempit  dan sedangkal  itu?  Lalu  semangat  belajar
peserta  didik  agar  dapat  lulus  ujian diartikan  juga  sebagai  peningkatan  etos kerja.
Apakah hal-hal yang menjadi akibat diterapkannya  kebijakan  ujian  nasional benar  mampu  menciptakan  masyarakat yang beretos kerja tinggi? Yang terjadi di lapangan justru maraknya kecurangan dan manipulasi  nilai  yang  bukan  saja  tidak berlaku valid untuk menyatakan peningkatan  mutu,  bahkan  apa  telah terjadi  pada  kondisi  seperti  ini telah menyebabkan kemerosotan karakter. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan  yang  berhasil  membentuk siswa yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan  berkepribadian  (pasal  1  ayat  (1)  UU
Sisdiknas). Untuk itu perlu dirancang satu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses
pembelajaran  yang  mendorong  siswa secara  aktif  mengembangkan  dirinya sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya. Selama  sarana  prasarana  tidak  memadai, gaji  guru  kecil,  kualitas  pendidikan  dan pelatihan  guru  buruk,  media  belajar miskin,  manajemen  sekolah  amburadul, dan  kurikulum  tak  tepat  guna,  apa  yang bisa  kita  harapkan  dari  peningkatan  mutu pendidikan? Jika pemerintah tetap menekankan  pada  ketercapaian  Standar Kompetensi  Lulusan  tanpa  mendorong secara  maksimal  pemenuhan  ketujuh standar  lainnya  (standar  isi,  standar proses,  standar  sarana  prasarana,  standar pembiayaan,  standar  pengelolaan,  standar penilaian,  dan  standar  pendidik  dan tenaga kependidikan) usaha untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan menciptakan  SDM  yang  mampu bersaing di  dunia  internasional  tidak  akan  banyak berarti.  Berdasarkan  laporan  UNDP,
Indeks  Prestasi  Manusia  Indonesia  tahun 2010  berada  di  peringkat  108  dari  169 negara di dunia.
Peringkat  ini  berada  di  bawah negara-negara tetangga lain seperti Malaysia yang  berada  di  57,  China  pada posisi  89,  Thailand  di  peringkat  92,  dan Filipina  di  posisi  97.  Studi  ini  menilai tingkat ekonomi, kesehatan, dan
pendidikan suatu negara. Artinya,
Indonesia  masih  dalam  keadaan  miskin, sakit, dan bodoh.
Studi  PISA  yang  dilakukan  oleh negara-negara  OECD  untuk  menilai kemampuan  membaca,  matematika,  dan sains  siswa  menilai  bahwa  Indonesia berada  di  peringkat  10  terbawah  dari  65 negara pada tahun 2009. Untuk kemampuan  membaca  Indonesia  berada di  peringkat  57  dibawah  Thailand  yang berada di perngkat 50. Untuk matematika Indonesia  berada  di  peringkat  61  dan Thailand  tetap  di  peringkat  50.  Untuk sains  Indonesia  mendapat  peringkat  60 sementara Thailand di posisi 49. Bedasarkan data Depdiknas tahun 2007/2008 sebanyak 35% ruang kelas TK dalam keadaan rusak. Di SD terdapat 48% ruang kelas rusak. Di SMP sebanyak 20% ruang  kelas  yang  ruasak.  Sementara  di SMA  dan  SMK  10%  dinyatakan  rusak. Untuk  fasilitas  perpustakaan  di  SMP hanya  memenuhi  23%  dari  seluruh  SMP di  Indonesia.  Artinya  77%  SMP  tidak dilengkapi dengan
perpustakaan.
Laboratorium  hanya  27%  untuk  tingkat SMP.  Artinya  73%  SMP  tidak  memiliki laboratorium.  Untuk  SMA/SMK,  baru 39%  sekolah  yang  sudah  dilengkapi perpustakaan  sementara  61%  belum mempunyai  perpustakaan.  Laboratorium SMA/SMK hanya memenuhi 59%
sehingga  41%  SMA/SMK  tidak  memiliki laboratorium.  Data  tersebut  menunjukkan bahwa  sarana  dan  prasarana  sekolah masih belum memadai.
Untuk  meningkatkan  etos  kerja marilah  melihat  pandangan  guru  besar emiretus  UNJ  Prof.  Dr.  H.  Soedijarto, M.A.  Beliau  berpendapat  bahwa  evaluasi yang  terus-menerus,  komprehensif,  dan obyektiflah  yang  berpengaruh  untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan  berbagai  kemampuan  dan nilai, etos kerja, disiplin, jujur dan cerdas, serta bermoral.
Melalui  model  pembelajaran  yang seperti  inilah,  yaitu  peserta  didik  setiap saat dinilai tingkah lakunya, kesungguhan belajarnya,  hasil  belajarnya,  kemampuan intelektual,  dan  partisipasinya  dalam belajar  yang-menurut  pengamatan  beliau menjadikan  sekolah  di  Jerman  dan Amerika  Serikat  mampu  menghasilkan rakyat  yang  beretos  kerja  tinggi,  peduli mutu, dan gemar belajar.

## Gugatan  Hukum  terhadap  Kebijakan Ujian Nasional
Setelah berbagai upaya untuk mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan ujian nasional bermasalah tidak mendapat tanggapan yang berarti, sejumlah warga negara kemudian berkelompok  dan  mengajukan  tuntutan hukum.  Sebanyak  58  orang  dengan dipimpin oleh Kristiono melakukan gugatan  Citizen  Law  Suit  tentang  ujian nasional  ke  pengadilan. 6 Tertanggal  21
6 Pers Release Tim Advokasi Korban Ujian Nasional dan Education Forum. Gugatan ujian Nasional Kembali Dimenangkan Oleh Mahkamah Agung, Permohonan Kasasi
Mei  2007 Pengadilan  Negeri  Jakarta
Pusat  telah  memutuskan  perkara  gugatan Citizen  Law  Suit  tentang  Ujian  Nasional
Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.
Dalam  putusannya,  hakim  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dipimpin Andriani  Nurdin,  SH,  MH  memutuskan: Mengabulkan gugatan.  Para  Penggugat menyatakan  bahwa,    para  tergugat, Presiden  RI,  wakil  Presiden  RI,  Menteri Pendidikan  Nasional  dan  Ketua  Badan Standar  Nasional  Pendidikan  telah  lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap  warga  negaranya  yang  menjadi korban  Ujian  Nasional  (UN),  khususnya pada  hak  atas  pendidikan  dan  hak-hak anak;
a. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas  guru,  kelengkapan  sarana dan prasarana sekolah, akses informasi  yang  lengkap  di  seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan  Ujian  Nasional  lebih lanjut; b. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-
langkah  konkrit  untuk  mengatasi gangguan  psikologis  dan  mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional; c. Memerintahkan kepada Para Tergugat  untuk  meninjau  kembali Sistem Pendidikan Nasional; d. Menghukum  Para  Tergugat  untuk membayar  biaya  perkara  yang
Pemerintah Ditolak. Jakarta 25 November
2009
hingga kini berjumlah Rp. 374.000,- (Tiga  ratus  tujuh  puluh  empat  ribu rupiah).
Atas  putusan  tersebut  para  tergugat (pemerintah)  mengajukan  banding.  Pada tanggal  6  Desember  2007  Pengadilan Tinggi  Jakarta  melalui  Putusan  Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.
Selanjutnya  para  tergugat  mengajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Tanggal  14
September  2009,  melalui  putusan  nomor 2596K/PDT/2009/MA menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah. Sungguh sangat disayangkan, pemerintah nampaknya buta dan  tidak  menghormati putusan  lembaga- lembaga  hukum  tersebut.  Ujian  Nasional tetap jalan. Dan tuntutan-tuntutan gugatan tidak  dilaksanakan.  Padahal  lembaga- lembaga hukum  tersebut  adalah  lembaga yang  dibentuk  oleh  negara  secara  sah. Sangat  tidak  patut  pemerintah  yang mengesahkan pendirian lembaga-lembaga hukum  tersebut  ternyata  tidak  mentaati hukum  yang  diterapkan.  Tim  Advokasi Korban  Ujian  Nasional  (TeKUN)  selaku kuasa  hukum  dari  para  penggugat bersama Education Forum juga mengajukan  permasalahan  ujian  nasional ini  ke  Komisi  Perlindungan  Anak
Indonesia  (KPAI) 7 .  Senada  dengan  para penggugat,  KPAI  memandang  bahwa kebijakan  ujian  nasional  bermasalah.
Setelah pada tahun 2008 KPAI 7 Siaran Pers Tim Advokasi Korban Ujian Nasional. Pernyataan Humas MA Terkait Putusan Ujian Nasional Adalah Tafsir Pribadi Dan Keluar Dari Substansi Gugatan Serta Amar Putusan. Jakarta 1 Desember 2009
melakukan  kajian  secara  intens  yang melibatkan  banyak  pihak  di  berbagai bidang  ilmu  diperoleh  kesimpulan  bahwa Ujian  Nasional  bertentangan  dengan perspektif perlindungan anak yang dilihat dari empat hal:
1. Ujian  nasional  sangat  diskriminatif karena  kondisi  siswa  dan  sekolah yang sangat berbeda/beragam
karena faktor geografis, budaya, dan sosial  ekonominya.  Tetapi  anak- anak  diperlakukan  dan  dituntut untuk mencapai target yang sama.
2. Ujian  nasional  lebih  menekankan kepada kepentingan politik pemerintah  dari  pada  kepentingan anak.  Seharusnya  yang  diutamakan adalah menjalankan proses pendidikan  ramah  anak,  akses  yang mudah, sarana dan prasarana
pendidikan  yang  memadai,  dan guru-guru yang berkualitas.
3. Ujian nasional mengganggu tumbuh kembang  anak  karena di  dalam persiapannya  ada  proses  yang  tidak wajar  bahkan  tidak  manusiawi, dengan penuh tekanan, menciptakan suasana  khawatir  dan  takut,  serta ancaman kekerasan.
4. Ujian  nasional  tidak  menghargai partisipasi  anak  karena  sementara anak  mengalami  tekanan  kejiwaan, menteri, bupati, kepala dinas pendidikan,  dan  kepala  sekolah bergembira  dengan  angka-angka kelulusan. Selayaknya anak dihargai dan didengar pendapatnya. Selain  itu  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  juga mengeluarkan rekomendasi terkait kebijakan  ujian  nasional.  Komnas  HAM
mendesak  kepada  Presiden,  Mendiknas, dan Ketua BSNP untuk melakukan:
a. Peninjauan  ulang  terhadap  sistem
pendidikan nasional;
b. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan dengan menghapus pasal 72 yang menyebutkan  UN  sebagai  syarat kelulusan; c. Meninjau  ulang  atau  menghentikan Pelaksanaan  Ujian  Nasional  Tahun 2010; d. Mematuhi Putusan hukum Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST  yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Nomor: 377/K/PDT/2007/PT.DKI dan Putusan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor: 2596K/PDT/2009.
Pernyataan-pernyataan  dari  KPAI dan  Komnas  HAM,  terlebih  keputusan Pengadilan  seharusnya  menjadi  cambuk bagi  pemerintah  terhadap  kebijakan  ujian nasional.
Sangat disesalkan bahwa pemerintah  tidak  pernah  menghiraukan saran dan kritik-kritik tersebut 8 .

## Posisi Pemerintah dalam Pendidikan
Prof.  Dr.  S.  Hamid  Hasan,  M.A. meyatakan bahwa selain sebagai penyelenggara  pendidikan,  pemerintah memiliki  dua  peran  dalam  menjaga  mutu
8 Johny Nelson Simanjuntak. Perkara Ujian Nasional Dan Isuus HAM. Pers Release Lembaga Bantuan Hukum Jakarta . Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Tentang Ujian Nasional Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Berarti Melakukan Pembangkangan Hukum. Jakarta, 30 November 2009
pendidikan nasional, yaitu sebagai selektor  dan  sebagai  penjamin  mutu 9 . Berikut  ini  akan  dibahas  kedua  peran tersebut.
1. Peran sebagai selektor. Peran  ini  dilakukan  dengan  cara menyelenggarakan  satu  proses  seleksi untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualitas
seperti yang diinginkan.  Ujian  nasional  menjalankan peran ini dalam pendidikan. Dengan peran ini  pemerintah  membagi  siswa  didik dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  siswa yang lulus sehingga dinyatakan
berkualitas  serta  siswa  yang  tidak  lulus sehingga  dinyatakan  tidak  berkualitas. Dengan  peran  ini  ujian  nasional  merusak rasa  keadilan  masyarakat.  Karena  pada dasarnya kegagalan siswa didik dikarenakan  kelalaian  pemerintah  dalam memberikan  hak  atas  pendidikan  yang berkualitas.
Ujian  nasional  telah  melanggar prinsip  “ fairness ”  dalam  hal  evaluasi karena  ujian  yang  sama  dilakukan terhadap siswa dengan kondisi pendidikan yang  tidak  sama.  Tentu saja  tidak  bisa disamakan  antara  sekolah  di  wilayah Indonesia  Barat  khususnya  di  pulau  Jawa dengan sekolah-sekolah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga ujian nasional pada  dasarnya  menghukum  siswa  yang kebetulan  sekolah  di  sekolah  yang kondisinya belum memenuhi standar.
9 S. Hamid Hasan. Ujian nasional Dan Masa Depan Bangsa: Ditinjau Dari Aspek Legal,
Posisi Pemerintah, Pandangan Pendidikan . diunduh dari http://file.upi.edu/ tanggal 27
April 2011
2. Peran sebagai penjamin mutu Dengan  peran  ini  maka  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menghasilkan warga  negara  yang  memiliki  kualitas minimal  yang  ditetapkan.  Dengan  peran ini pemerintah
mengembangkan pelayanan  pendidikan  yang  mendukung berkembangnya  potensi  peserta  didik secara  optimal.  Pemerintah  mengawasi sekolah-sekolah  dan  lembaga  pendidikan untuk  menjamin  kualitas  pendidikan sebagai hak peserta didik sekaligu sekolah sebagai  pusat  pembudayaan.  Berdasarkan peran  ini  maka  ujian  nasional  digunakan untuk  melakukan  pemetaan  terhadap pelayanan sekolah.
Sekolah-sekolah yang kualitasnya di bawah  standar  selanjutnya  dipelajari faktor-faktor penyebabnya. Jika
kelemahan  pelayanan  disebabkan  karena fasilitas  fisik  maka  diperbaikilah  fasilitas fisik tersebut.  Jika  kelemahan  terjadi karena  kemampuan  guru  yang  rendah maka  dilakukanlah  serangkaian  program pelatihan dan penyegaran bagi guru.
Posisi  kedua  tersebut,  yaitu  sebagai penjamin  mutu  banyak  dianut  oleh negara-negara  yang  hasil  pendidikannya baik di  dunia.  Jepang  dan  Korea  Selatan melakukan  tes  nasional,  bukan  ujian nasional,  yang  dilaksanakan  pada  saat anak  berusia  12  dan  15  tahun  untuk mengetahui  kualitas  hasil  belajar  dan memperbaiki pelayanan pendidikan,
bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik.  Keberhasilan  peserta  didik dari  satuan  pendidikan  di  kedua  negara tersebut ditentukan oleh “teacher
assesment”.
Hampir  semua  negara  di  Eropa kecuali  Hungaria,  Swiss,  dan  Kanada melakukan  ujian  negara  untuk  peserta
didik  yang  akan  melanjutkan  pendidikan ke  SMA.  Ujian  ini  bukan  untuk menentukan  kelulusan  peserta  didik  dari
SMP tetapi dipersyaratkan untuk mengetahui kemampuan yang telah dimilikinya  untuk  selanjutnya  ditentukan apakah  melanjutkan  ke  sekolah  umum atau sekolah kejuruan. Sementara Hungaria,  Swiss,  Kanada,  dan  juga Australia  melakukan  ujian  nasional  pada peserta  didik  usia  18  atau  19  tahun sebagai  persyaratan  masuk  ke  perguruan tinggi  dan  digunakan  untuk  menjamin kualitas pelayanan pendidikan.

## CONCLUCION
Setelah  mempelajari  dan  mengkaji dengan  cermat  permasalahan  kebijakan ujian nasional, dicapailah satu kesimpulan bahwa  kebijakan  ujian  nasional  memang bermasalah. Ujian nasional pada dasarnya bertentangan  dengan  hakekat, fungsi,  dan tujuan  pendidikan  nasional  seperti  yang tertuang  dalam  UU Sisdiknas  No.  29 tahun 2003. Apalagi secara konstitusional landasan kebijakan ujian nasional kontradiktif  dengan  UU  Sisdiknas.  Ujian nasional  bahkan  tidak  mempengaruhi peningkatan  kualitas  pendidikan  malah semakin mengkerdilkan pendidikan menjadi  sebatas  persiapan  lulus  ujian. Ujian nasional tidak mendukung terciptanya  suasana  pembelajaran  yang mampu  mendorong  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  dirinya.  Lebih jauh, KPAI dan Komnas HAM juga telah menyatakan  bahwa  ujian  nasional  tidak ramah  anak  dan  mendesak  dihentikannya kebijakan  tersebut,  kita  sadar  bahwa pendidikan  tidak  dapat  menghindar  dari kebijakan  politik,  akan  tetapi  tinjauan kritis  dalam  ilmu  politik  harus  sesuai
dengan  Undang-undang  Dasar.  Apalagi diperkuat  dengan  keputusan  Pengadilan sebagai lembaga hukum yang menyatakan bahwa pemerintah dengan kebijakan ujian nasionalnya  telah  lalai  dalam  pemenuhan dan  perlindungan  HAM.  Pemerintah menghentikan  UASBN  untuk  siswa  SD karena  wajib  belajar  lamanya  9  tahun maka siswa SD harus secara otomatis naik ke SMP. Pemerintah menyerahkan evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik sepenuhnya  kepada  pendidik.  Pemerintah mengembangkan  satu  sistem  evaluasi yang  terus  menerus,  obyektif,  dan komprehensif.  Pemerintah  memposisikan dirinya dalam perannya sebagai penjamin mutu pendidikan bukan sebagai selektor.

## DAFTAR PUSTAKA
Soedijarto.  2008. Landasan  dan  Arah Pendidikan  Nasional  Kita.  Jakarta: Kompas
Education  Forum.  2007. Menggugat Ujian Nasional. Soedijarto. Ujian Nasional Pada Hakekatnya  Tidak  Sesuai  Dengan Hakekat, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional  Yang  Dirancang  Untuk Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa Dan Memajukan Peradaban Bangsa. Makalah disajikan dalam “Rountable Discussion” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan  Nasional,  Jakarta  18 Februari 2010
Soedijarto.  Kedudukan  Sitem  Pendidikan Nasional  Menurut  Undang-Undang Dari  1945  Dan  Kebijaksanaan Pelaksanaannya  Dari  Masa  Ke Masa.
Soedijarto. Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Indonesia (Hasil  Sebuah  Renungan  Analitik). Makalah  disajikan  dalam Seminar Nasional “Telaah Kritis pelaksanaan  Pendidikan  Nasional” diselenggarakan  di  Jakarta  7  April 2011 oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ. Johny Nelson Simanjuntak. Perkara Ujian Nasional  Dan  Isu  HAM.  Pers Release  Lembaga  Bantuan  Hukum Jakarta. Mengabaikan Putusan Mahkamah  Agung  Tentang  Ujian Nasional  Yang  Telah  Berkekuatan Hukum  Tetap  Berarti  Melakukan
Pembangkangan  Hukum.  Jakarta, 30 November 2009.
Siaran  Pers  Tim  Advokasi  Korban  Ujian Nasional.  Pernyataan  Humas  MA Terkait  Putusan  Ujian  Nasional Adalah  Tafsir  Pribadi  Dan  Keluar Dari Substansi Gugatan Serta Amar Putusan. Jakarta 1 Desember 2009.
Pers Release Tim Advokasi Korban Ujian Nasional  dan  Education  Forum. Gugatan ujian  Nasional  Kembali Dimenangkan Oleh Mahkamah Agung, Permohonan Kasasi Pemerintah  Ditolak.  Jakarta  25 November 2009.
S.  Hamid  Hasan.  Ujian  nasional  Dan Masa  Depan  Bangsa:  Ditinjau  Dari Aspek  Legal,  Posisi  Pemerintah, Pandangan  Pendidikan.  Diunduh dari http://file.upi.edu/  tanggal  27
April 2011 Indonesia  Peringkat  10  besar  Terbawah Dari  65  Negara  Peserta  PISA. Diunduh dari http:// edukasi.kompasiana.com pada tanggal 27 April 2011 Tanya Jawab Pelaksanaan Ujian Nasional 2011. Ebook diunduh dari http://kemdiknas.go.id/ Human Development Report 2009. Ebook diunduh dari http://oecd.org/
Ikhtisar  Data  Pendidikan  Nasional  Tahun
2007/2008.  Ebook  diunduh  dari http://www.depdiknas.go.id/ Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan