Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA
Otong Syuhada 1

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum.  Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi meskipun dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menggunakan istilah negara hukum, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah  konsep rechtsstaat maupun rule  of  law melainkan  suatu  konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa  Indonesia,  yaitu  negara  hukum  pancasila.  Dimana  negara  hukum pancasila  merupakan  negara  hukum  yang  berasaskan  kepada  nilai-nilai pancasila
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ legal  research ”.karena  yang dilakukan  adalah  meneliti  bahan  hukum  pustaka  atau  data  sekunder  untuk mengetahui  dan  mengkaji  perihal    Karakteristik  Negara  Hukum  Pancasila. Sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan    bahan  hukum  tersier.  Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Negara  hukum Indonesia  adalah  negara  hukum  Pancasila  yang  mempunyai  karakteristik khusus  yaitu  Negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara  kekeluargaan, menjunjung  tinggi  asas  kepastian  dan  keadilan, religious  nation  state ,  adanya kolaborasi  hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat  dan  hukum,  basis pembuatan  dan  pembentukan  hukum  nasional  didasarkan  pada  prinsip  hukum yang  bersifat  netral  dan  universal.  Negara  hukum  Pancasila  dapat  menjadi negara  hukum  yang  membahagiakan  rakyatnya,  karena  mempunyai kemampuan  untuk  memilih  yang  terbaik  bagi  rakyatnya  dan  norma  hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan  rakyatnya,  sehingga  mampu  menghadirkan  produk  hukum yang mengandung nilai keadilan sosial ( social justice )
Kata Kunci:  Negara, Hukum ,Pancasila, Membahagiakan, Rakyat
1 Dosen FH Universitas Majalengka, email otsyu130270@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## A. Latar Belakang
Perkembangan  konsep  negara  hukum  merupakan  produk  dari  sejarah. Rumusan  pengertiannya  terus  berkembang  mengikuti  sejarah  perkembangan masyarakat dalam bernegara. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum dapat dirujuk  pada  masa  Yunani  Kuno  dan  Romawi  dengan  konsep  kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, Dataran China, juga Indo- Malaya, 2 namun  secara  teoritis  konsep  negara  hukum  awalnya  dikenal  di negara-negara  Eropa  Kontinental  dengan  istilah Rechtstaat artinya  negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham  ini  juga  berkembang  di  negara-negara  Anglo  Saxon  khususnya  di Inggris  dengan  sebutan The  Rule  of  Law atau  negara  yang  kekuasaannya dibatasi  oleh  hukum.  Hukum  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo,  bahwa  negara  yang  dikategorikan  sebagai  negara  hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut: 3
1. Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adaya  pengawasan  dari  badan-badan  peradilan  ( rechtterlijke controle ).
Negara  hukum  menurut  Friedrich  Julius  Stahl  harus  memenuhi  unsur- unsur utama negara hukum, yaitu: 4
1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  harus  berdasarkan  pada undangundang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara
Pendapat  lain  dari  A.V.  Dicey  mengemukakan  bahwa  unsur  utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah: 5
1. Supremasi  dari  hukum,  artinya  bahwa  yang  mempunyai  kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan
2 Achmad  Irwan  Hamzani, Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatnya ,    Yustisia  Jurnal  hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  Edisi  90 September - Desember 2014, hlm 136
3 Tengku  Erwinsyahbana  Tengku  Rizq  Frisky  Syahban, Perspektif  Negara  Hukum Indonesia  Berdasarkan  Pancasila, De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Faculty  of Law ,  University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm 2
4 Padmo Wahyono , Pembangunan Hukum di Indonesia , In-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 151.
5 M.  Kusnardi  dan  Harmailly  Ibrahim, Pengantar  Tata  Hukum  Negara  Indonesia ,  UI- Press, 1983, Jakarta, hlm. 161
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
3. Konstitusi  itu  tidak  merupakan  sumber  dari  hak-hak  asasi  manusia, dan  jika  hak-hak  asasi  manusia  itu  diletakkan  dalam  konstitusi  itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.
Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara  Hukum  sebenarnya  telah  lama  ada  dan  berkembang  sesuai  dengan tuntutan  keadaan.  Dimulai  dari  jaman  Plato  hingga  kini,  konsepsi  tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara  Hukum dan hal-hal  yang harus ada  dalam  konsep  negara  hukum.  Plato  dan  Aristoteles  misalnya,  telah merumuskan  bahwa  negara  hukum  adalah  negara  yang  diperintah  oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung angan-angan (cita- cita)  manusia  yang  berkorespondensi  dengan  dunia  yang  mutlak  yang  disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead ), cita-cita untuk mengejar  kesusilaan  ( idée  der  zodelijkheid ),  cita-cita  untuk  mengejar keindahan  ( idée  der  schonheid ),  dan  cita-cita  untuk  mengejar  keadilan  ( idee der gorechtigheid ).
Konsep  negara  hukum  lahir  sebagai  hasil  perjuangan  individu  untuk melepaskan  dirinya  dari  keterikatan  serta  tindakan  sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang  kepada  individu  dan  kekuasaannya  harus  pula  dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum. 6
Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the rule of law . Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa  Kontinental  dan  walaupun  dalam  UUD  1945  istilah  negara  hukum disebut rechtstaats, tetapi  secara  normatif  harus  dibedakan  dengan  paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep the rule of law dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum ( rechtstaats ) di  Indonesia  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  tercermin  dalam  Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945  yang  merupakan  pernyataan  kehendak  lahirnya  negara  Indonesia,  serta sebagai  dasar  filosofis  dan  tujuan  negara.  Dari  kajian  dan  pemahaman demikian,  akan  sampai  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  dalam  konsep  Negara Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  selain  memiliki  kesamaan,  tetapi  juga memiliki  perbedaan  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dikembangkan  di negara lain.
Indonesia adalah negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Tahir  Azhari 7 ,
6 Rukmana  Amanwinata,  “ Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  dalam  Pasal  28  UUD  1945 ”,  Disertasi,  Bandung:  Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123
7 Bobi Aswandi dan  Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 , hlm. 133

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
mengemukakan  bahwa  meskipun  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  digunakan  istilah rechtsstaat ,  namun  yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep rechtsstaat maupun rule of law . Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan  Indonesia  melainkan  dari  dunia  barat,  sebagaimana  diutarakan oleh  Satjipto  Rahardjo  yang  di  kutip  oleh  Yance  Arizona  yang  menyatakan bahwa:
“Negara  hukum  adalah  konsep  modern  yang  tidak  tumbuh  dari  dalam masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  barang  import.  Proses  menjadi negara  hukum  bukanlah  merupakan  bagian  dari  sejarah  sosial-politik bangsa  Indonesia  di  masa  lalu,  seperti  terjadi  di  Eropa.  Negara  hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar ( imposed from outside ).
Dengan  demikian,  membangun  negara  hukum  adalah  membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru” .
Satjipto Rahardjo 8 dalam bukunya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya  berpendapat  bahwa  negara  bukan  hanya  merupakan  bangunan hukum,  politik  dan  sosial,  melainkan juga  kultural.  Oleh  sebab  itu,  kita  boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Disisi lain, suatu negara hukum juga  “dituntut”  untuk  menampilkan  wajah  kulturalnya.  Indonesia  memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arief Hidayat 9 , pada  pembukaan  dan  Pasal-Pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  konsep  yang  dianut  negara  hukum  Indonesia  sejak diproklamasikan  kemerdekaan  hingga  sekarang  bukanlah  konsep rechtsstaat dan bukan pula konsep the rule of law .  Akan tetapi membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa  Indonesia,  yaitu  negara  hukum  pancasila.  Dimana  negara  hukum pancasila  merupakan  negara  hukum  yang  berasaskan  kepada  nilai-nilai pancasila
Menurut  Oemar  Seno  Adji  yang  dikutip  dari  Wijaya 10 menyebutkan negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas  Indonesia.  Salah  satu  ciri pokok  dalam  negara  hukum  pancasila  adanya  jaminan  terhadap  kebebasan beragama  sebagai  pengakuan  terhadapa  HAM.  Tetapi  kebebasan  yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi  ateisme  atau  propaganda  anti  agama  di  bumi  Indonesia.  Ciri-ciri  negara hukum pancasila lainnya  yaitu: hubungan  yang erat antara agama dan negara, bertumpu  kepada  kebebasan  beragama  dalam  arti  positif,  ateisme  tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk penelitian  dengan  judul  “ Karakteristik  Negara  Hukum  Pancasila  Yang Membahagiakan Rakyatnya”.
8 Ibid , hlm 134
9 Ibid 10 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada bagian  sebelumnya,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini adalah
1. Bagaimana Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Bagaimana Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Identifikasi  Masalah di  atas,  maka  tujuan  yang  akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Negara  Hukum  Pancasila  Yang Membahagiakan Rakyatnya

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep dan  kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan  meninjau  teori  yang  disusun  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  diangkat.  Pertanyaan  tersebut  bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis ( construct logic )  atau  kerangka  konseptual  yang  relevan  untuk  menjawab  penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Kerangka pemikiran itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan  usaha  penelitiannya  untuk  memahami  hubungan  antar  variabel tertentu  yang  telah  dipilihnya,  mempermudah  peneliti  memahami  dan menyadari  kelemahan/keunggulan  dari  penelitian  yang  dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori  Hukum Pancasila. Teori Hukum  Pancasila  adalah  sebuah  teori  hukum  yang  mendasarkan  pada  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  landasan  ontologis,  epistemologis  dan  bahkan aksiologisnya.
Konsep  negara  hukum  baik rechtsstaat maupun the  rule  of  law tersebut diadopsi  oleh  Indonesia  yang  memiliki  karaktersitik  khusus.  Kekhususan  itu karena  negara  hukum  Indonesia  berjalan  di  atas  asas  Pancasila  yang  menjadi dasar  filosofis  -ideologis  negara.  Pancasila  adalah  falsafah  kenegaraan  atau staatsidee (cita  negara)  yang  berfungsi  sebagai filosofische  grondslag dan common  platforms atau kalimatun  sawa di  antara  sesama  warga  masyarakat dalam  konteks  kehidupan  bernegara 11 .  Lima  prinsip  dasar  Pancasila  itu mencakup sila:
11 Indra  Rahmatullah  , Meneguhkan  Kembali  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum Pancasila, Journal  ADALAH  Buletin  hukum  dan  Keadilan,    Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta,  Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm 41

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kelima  sila  tersebut  dipakai  sebagai  dasar  filosofis-ideologis  untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:
1. melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan umum;
3. (mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social . 12
Sesungguhnya  Pancasila  merupakan  norma  dasar  negara  Indonesia ( grundnorm )  dan  juga  merupakan  cita  hukum  negara  Indonesia  ( rechtsidee ) sebagai  kerangka  keyakinan  ( belief  framework )  yang  bersifat  normatif  dan konstitutif.  Bersifat  normatif  karena  berfungsi  sebagai  pangkal  dan  prasyarat ideal  yang  mendasari  setiap  hukum  positif.  Hal  ini  terlihat  dalam  ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa  Pancasila  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Sedangkan  bersifat  konstitutif  karena Pancasila  mengarahkan  hukum  pada  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Selain  itu, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “ staatsfundamentalnorm ” dengan  dicantumkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD  1945).  Oleh  karena  itu,  negara  hukum  Indonesia  adalah  negara  hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena 13 :
1. Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan  terdapat  pengakuan  terhadap  hak-hak  individu
(termasuk  pula  hak  milik)  atau  HAM.  Namun  dengan  tetap mengutamakan  kepentingan  nasional  (kepentingan  bersama)  di  atas kepentingan  individu.  Di  satu  sisi,  ini  sejalan  dengan  nilai  sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan  pergeseran  masyarakat  Indonesia  ke  arah  masyarakat  modern yang bersifat patembayan. Konsepsi ini sangat berbeda dengan konsep negara  hukum  Barat  yang  menekankan  pada  kebebasan  individu seluas-luasnya,  sekaligus  bertolak  belakang  dengan  konsep  negara hukum  sosialisme-komunisme  yang  menekankan  pada  kepentingan komunal  atau  bersama.  Dalam  negara  hukum  Pancasila,  diusahakan terciptanya  suatu  harmoni  dan  keseimbangan  antara  kepentingan individu  dan  kepentingan  nasional  (masyarakat)  dengan  memberikan
12 Ibid
13 Ibid ,  hlm  42.  Lihat  juga  Arief  Hidayat, Negara  Hukum  Berwatak  Pancasila , "Peningkatan  Pemahaman  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Bagi  Asosiasi  Dosen  Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019, hlm 4

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan  bagi  terciptanya  tata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan  maupun  pengimplementasiannya  dilakukan  dengan memadukan  prinsip  keadilan,  serta  konsep  dan  sistem  hukum  lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara  ini,  sehingga  terciptalah  suatu  prasyarat  bahwa  kepastian hukum  harus  ditegakkan  demi  menegakkan  keadilan  dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Indonesia  adalah religious  nation  state .  Dengan  melihat  pada hubungan  antara  negara  dan  agama  maka  konsep  negara  hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara  agama  seperti  dalam  teokrasi  dan  nomokrasi  Islam.  Konsep negara  hukum  Pancasila  adalah  sebuah  konsep  negara  yang berketuhanan  bahwa  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia didasarkan  atas  kepercayaan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
Dengan  demikian,  maka  negara  menjamin  kebebasan  bagi  warga negara  untuk  memeluk  agama  dan  kepercayaan  sesuai  keyakinan masing-masing.  Konsekuensi  logis  dari  pilihan  ini  adalah  bahwa atheisme dan  komunisme  dilarang  karena  telah  mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. adanya  kolaborasi  hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat  dan hukum  sebagai  cermin  budaya  masyarakat.  Dengan  kolaborasi  kedua konsep  ini  negara  hukum  Pancasila  berusaha  untuk  memelihara  dan mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law )
sekaligus  melakukan  positivisasi  terhadap living  law tersebut  untuk mendorong  dan  mengarahkan  masyarakat  pada  perkembangan  dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
5. basis  pembuatan  dan  pembentukan  hukum  nasional  didasarkan  pada prinsip  hukum  yang  bersifat  netral  dan  universal,  dengan  pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu: a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; b. berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua  kepentingan  dan  tidak  mengistimewakan  kelompok  atau golongan  tertentu;  c.  mengutamakan  prinsip  gotong  royong  dan toleransi; serta d. adanya kesamaan visimisi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

## E. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ legal  research ”. 14 Penelitian  ini
14 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  EdisiRevisi,  Kencana,  Jakarta,  2013, hlm. 47
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  artinya  menemukan- kebenaran  koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum  sesuai  norma  hukum  dan adakah  norma  yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip hukum  serta  apakah  tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum (bukan  hanya  sesuai  dengan  aturan  hukum)  atau  prinsip  hukum.  Dalam penelitian  hukum  normatif  sumber  datanya  adalah  data  sekunder.  Yang diperoleh  peneliti  dari  berbagai  kepustakaan  serta  peraturan  perundang- undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik  pengumpulan  data  dalam  Penelitian  ini  menggunakan  teknik penelitian  hukum  normatif.  Maka  dalam  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  teknik pengumpukan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan  di  atas.  Bahan  pustaka  dapat  berupa  bahan  primer  atau  bahan sekunder,  dimana  kedua  bahan  tersebut  mempunyai  karakteristik  dan  jenis yang berlainan. 15
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  secara  kualitatif.  Bentuk penelitian  kualitatif  memusatkan  perhatian  pada  prinsip-prinsip  umum  yang mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku. 16
F . Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Karakteristik Negara Hukum Pancasila
Landasan  yuridis  yang  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara hukum,  antara Iain adalah: 17
a. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan : "...Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechsstaat ) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( Machsstaat ).,.";
b. Penjelasan  UUD  1945  yang  menyatakan:  "...Pemerintahan  berdasar  atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)...":
c. Pasal-pasal  UUD  1945  yang  memberikan  jamlnan  dan  perlindungan terhadap  Hak-Hak  Asasi  Manusia  seperti  Pasal  27  ayat  (1)  (hak  asasi  di bidang  hukum  dan  pemerintahan),  Pasal  28  (Hak  asasi  di  bidang  politik), Pasal 29 ayat (2) (Hak asasi di bidang  keagamaan), Pasal 31 (Hak asasi  di bidang pendidikan) dan Pasal 33 (Hak asasi di bidang perekonomian);
d. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kekuasaan-kekuasaan negara, seperti Pasal 5 dan 20 (Kekuasaan legislatif), Pasal 4 ayat (1) (Eksekutif), Pasal 24
15 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dan  Praktek ,  Cetakan  Ketiga,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50
16 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  .  Rhineka  Cipta,  Jakarta,  1996, hlm.21
17 M uhammad  Hasyim, Pengawasan  Kekuasaan  Eksekutif  Dalam  Negara  Hukum Pancasila , Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia , UII, Vol 3, No 6 1996, hlm 64
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
dan  25  (Yudikatif),  Pasal  16  (Konsultatif)  dan  Pasal  23  ayat  (5) (Pemeriksaan keuangan).
Apabila  dibandingkan  dengan  model-model  negara  hukum rechsstaat dan rule  of  law maka  Indonesia  tidak  dapat  begitu  saja  dikategorikan  sebagai salah  satu  dari  keduanya.  Prinsip-prinsip  umum  sebagai  negara  hukum  telah dipenuhi  oleh  Indonesia,  seperti:  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, pembagian  kekuasaan  (triaspolitika)  dan  pemerintahan  yang  berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum rechsstaat maupun rule of law . Dengan rechsstaat sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi.  Dengan rule  of  law sama-sama  mengakui  prinsip  persamaan  di depan  hukum.  Akan  tetapi,  sebagai  negara  hukum,  Indoneisa  memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nllai yang  terdapat  dalam  Pancasila.  Philipus  M.  Hadjon  misalnya,  dengan memperhatikan  pendapat-pendapat  Soekarno  dan  Supomo,  menyimpulkan bahwa  ciri-ciri  pokok  negara  hukum  Pancasila  adalah:    (a)  Keseraslan hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas  kerukunan;  (b) Hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaan-kekuasaan  negara;. (c)  Prinsip-prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan merupakan sarana terakhir; (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban Sementara  Muhamrnad  Tahir  Azhary,dengan  menggabungkan  pendapat Oemar  Seno  Adji  dan  Padmo  Wajono,merumuskan  ciri-ciri  Negara  Hukum Pancasila  sebagai  berikut;  (a) Terdapat  hubungan  yang  erat  antara agama  dan negara;  (b)  Bertumpu  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (c)  Kebebasan beragama  dalam  arti  positif;  (d)  Ateisme  dan  komunisme  dilarang;  (e)  Asas kekeluargaan dan kerukunan.
Hukum  sebagai  suatu  produk  (struktur  hukum)  harus  berdasarkan  pada asas-asas hukum. Adapun Asas-asas hukum Pancasila antara lain 18 :
a Asas  ketuhanan,  mengamanatkan  bahwa  tidak  boleh  ada  produk  hukum yang  bertentangan,  menolak  atau  pun  bermusuhan  dengan  agama  maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b Asas  perikemanusiaan,  mengamanatkan  bahwa  hukum  harus  melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia;
c Asas  kesatuan  dan  persatuan  atau  kebangsaan,  bahwa  hukum  Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa;
d Asas  demokrasi,  mendasarkan  bahwa  hubungan  antara  hukum  dan kekuasaan,  kekuasaan  harus  tunduk  terhadap  hukum  bukan  sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah;
18 Any  Farida  , Teori  Hukum  Pancasila  Sebagai  Sintesa  Konvergensi  Teori-Teori Hukum Di Indonesia , Jurnal  kajian masalah hukum dan pembangunan, Perspektif, Faculty of Law , Wijaya Kusuma Surabaya University, Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 hlm 67. Lihat juga  Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum,  Buku  I, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 137-139.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
e Asas  keadilan  sosial,  bahwa  semua  warga  negara  mempunyai  hak  dan kewajiban yang sama di depan hukum
Di  samping  itu,  Pancasila  menjadi  sangat  aksiomatik  dan  juga  ilmiah dalam  ukuran  kesepakatan  kolektif  bangsa  Indonesia.  Kelima  sila  Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar  hukum  utama  yang  menempatkannya  sebagai grundnorm ,  sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum. 19
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu  merupakan  satu  kesatuan  dari  sila-silanya.  Kelima  sila  tersebut merupakan  suatu  asas  peradaban  dasar  filsafat  negara  dan  bangsa  Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan  unsur  (bagian  yang  mutlak)  dari  Pancasila.  Oleh  karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal.  Konsekuensinya setiap sila  tidak  dapat  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  sila-sila  yang  lainnya,  dan tidak  saling  bertentangan. 20 Secara  filosofis  Pancasila  sebagai  suatu  kesatuan sistem  filsafat  memiliki  dasar  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis  sendiri yang  berbeda  dengan  sistem  filsafat  yang  lainnya,  misalnya  materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia Dasar  ontologis  Pancasila  pada  hakikatnya  adalah  manusia  yang memiliki  hakikat  mutlak  monopluralis  yang  memiliki  unsur-unsur  susunan kodrat  jasmani  rohani,  sifat  kodrat  individu-makhluk  sosial  dan  kedudukan kodrat  sebagai  pribadi  yang  berdiri  sendiri-makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Unsur-unsur  hakikat  manusia  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  bersifat organis  dan  harmonis.  Setiap  unsur  mempunyai  fungsi  masing-masing  namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat  manusia  monopluralis  yang  merupakan  kesatuan  organis,  sehingga sila-sila  Pancasila  juga  memiliki  kesatuan  yang  bersifat  organis  pula.  Subyek pendukung  pokok  sila-sila  Pancasila  adalah  manusia,  dengan  penjelasan bahwa;  yang  berketuhanan  Yang  Maha  Esa,  berkemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  berpersatuan,  berkerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  dalam kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  berkeadilan  sosial pada hakikatnya adalah manusia. 21
Dasar  epistemologis  Pancasila  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan dari  dasar  ontologisnya,  yaitu  hakikat  manusia.  Ada  tiga  persoalan  mendasar yang  muncul  dalam  dasar  epistemologis  yaitu,  pertama  tentang  sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia.
Persoalan  epistemologi  dalam  hubungannya  dengan  Pancasila  dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  Menurut  Notonegoro  dalam  skema  potensi rokhaniah  manusia  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pengetahuan  akal manusia  merupakan  sumber  daya  cipta  manusia  dan  dalam  upaya  untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu;
19 Any  Farida  , Teori  Hukum  Pancasila  Sebagai  Sintesa  Konvergensi  Teori-Teori Hukum Di Indonesia…Op.Cit. hlm 67
20 Ibid 21 Ibid , hlm 68

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
memoris,  reseptif,  kritis,  dan  kreatif.  Adapun  daya  atau  potensi  untuk meresapkan  atau  mentransformasikan  pengetahuan  terdapat  tingkatan  sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham.  Berdasarkan  tingkatan  tersebut,  maka  Pancasila  mengakui  kebenaran rasio  yang  bersumber  pada  akal  manusia.  Selain  itu  manusia  memiliki  indra sehingga  dalam  proses  reseptif  indra  merupakan  alat  untuk  mendapatkan kebenaran  pengetahuan  yang  bersifat  empiris,  maka  Pancasila  juga  mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu  Pancasila  juga  mengakui  kebenaran  pengetahuan  yang  bersumber  pada intuisi.  Kedudukan  manusia  menurut  kodratnya  adalah  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa,  maka  sesuai  dengan  sila  pertama,  maka  epistemologis  Pancasila juga  mengakui  kebenaran  wahyu  (kebenaran  profetik)  yang  bersifat  mutlak sebagai  tingkatan  kebenaran  yang  tertinggi.  Kebenaran  dalam  pengetahuan manusia  adalah  suatu  sintesa  yang  harmonis  antara  potensi-potensi  kejiwaan manusia  yaitu,  akal,  rasa,  dan  kehendak  manusia  untuk  mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila  mendasarkan  pandangannya  bahwa  ilmu  pengetahuan  pada hakikatnya  tidak  bebas  nilai  karena  harus  diletakkan  pada  kerangka  moralitas kodrat  manusia  serta  moralitas  religius  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. 22
Dasar  aksiologis  Pancasila  menjelaskan  bahwa  sila-sila  sebagai  suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  pada  hakikatnya  juga  merupakan  satu kesatuan.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  termasuk  nilai kerohanian  yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai  lain  secara  lengkap  dan harmonis,  baik  nilai  material,  vital,  kebenaran  (kenyataan),  estetis,  etis  dan relegius.  Adapun  nilai-nilai  tersebut  tersusun  secara  hierarkis  adalah  nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai  kerakyatan  dan  nilai  keadilan.  Nilainilai tersebut meski  memiliki tingkat dan  luas  yang  berbeda-beda  namun  keseluruhannya  merupakan  satu  kesatuan dan  tidak  saling  bertentangan.  Pada  pelaksanaan  atau  realisasinya  dalam kehidupan  sehari-hari  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  misalnya dalam  suatu  perundang-undangan  maka  nilai  ketuhanan  adalah  nilai  tertinggi dan  bersifat  mutlak,  oleh  karenanya  hukum  positif  atau  perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.
Kedudukan  Pancasila  sebagai  filsafat  menurut  Abu  bakar  Busro  dapat ditinjau  dari  tiga  kenyataan,  yakni:  kenyataan  materiil,  dari  jangkauan  dan isinya  bersifat  nilai-nilai  fundamental,  universal,  komprehensif  dan  metafisis bahkan pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan; kenyataan fungsional praktis, merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia sehingga wujudnya dapat dilihat adanya prinsip kepercayaan kepada  Tuhan,  tepa  selira,  setia  kawan,  kekeluargaan,  gotong  royong, musyawarah mufakat, dan lain-lain; dan kenyataan formal (para pendiri negara mengangkat  dan  merumuskan  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  wujudnya
22 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23

## 2. Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya
Negara  hukum  Indonesia  dapat  diibaratkan  sebagai  sebuah  proyek rumah,  di  mana  dia  harus  dibangun,  kemudian  dirawat,  lalu  diwariskan  pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya.  Dilihat  dari  sisi  sejarah  Indonesia  mengikuti  langkah Rechtsstaat atau civil law , karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. Namun, jika konsep civil law ini diterapkan secara murni, kemungkinan besar tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk  lagi,  pelaksanaan  pemerintahan  akan  bergerak  kaku  dan  cenderung represif.  Demikian  juga  dengan  penerapan  konsep Rule  of  Law secara  murni, pengendalian  negara  pada  masyarakat  akan  sangat  lemah,  sebab  masyarakat Indonesia  yang  sangat  plural  dan  tersebar.  Jika  dibandingkan  dengan Rule  of Law yang  berlaku  di  Inggris,  masyarakat  Inggris  merupakan  „satu  keturunan‟ sehingga  tidak  terlalu  nampak  adanya  perbedaan  budaya,  dan  juga  terdapat sosok raja sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahkan jika diterapkan secara apa adanya  dengan  mengedepankan  liberalisme  akan  membawa  perpecahan  di Indonesia 24 .  Oleh  karena  itu  Indonesia  memerlukan  sebuah  konsep  negara hukum  (khas  dan  khusus)  Indonesia.  Sebuah  konsep  yang  berasal  dari  nilai- nilai  luhur  yang  ada  dari  Indonesia,  bukan  nilai-nilai  yang  ditransplantasikan oleh  negara  lain.  Seperti  dikemukakan  oleh  Carl  Freiderich  von  Savigny, bahwa  hukum  merupakan  perwujudan  dari  kesadaran  hukum  masyarakat sebagai volkgeist (jiwa  bangsa) 25 .  Undang-  undang  sebagai  produk  hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan  dan  nilai  yang  dianut  bangsa  Indonesia.  Karakteristik  tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila
Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan  produk  hukum  yang  mengandung  nilai  keadilan  sosial  ( social justice ) 26 .  Indonesia  merupakan  negara  yang  khas,  karena  karakteristik  dari Indonesia adalah „kekeluargaan dan gotong-royong‟. Maka nilai „kekeluargaan dan  gotong-royong‟  ini  sangat  berbeda  dengan  model  individualistis-liberal Barat. Nilai luhur suatu bangsa memang harus dipertahankan. Indonesia boleh
23 Agus  Budi  Susilo,  “ Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika  Hukum,  Suatu  Alternatif  Solusi  terhadap  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ”, Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 4  Edisi September, 2011, hlm. 247.
24 Achmad  Irwan  Hamzani, Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  …Op.Cit , hlm 140
25 Bernard  L  Tanya.  dkk. Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi. Genta Publishing, Yogyakarta,  2010.hlm 103
26 Wahyu  Nugroho.  “ Menyusun  Undang-Undang  yang  Responsif  dan  Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila ( Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism )”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013. hlm 45

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
saja mengikuti arus perubahan dunia, tapi Indonesia tidak boleh hanyut secara total dalam perubahan tersebut 27
Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  negara,  sekiranya  tepat  untuk  negara hukum  Indonesia  yang  multi  ras,  multi  kultur,  multi  etnis,  multi  agama,  dan daerahnya  sangat  luas.  Untuk  meraih  cita  dan  mencapai  tujuan  dengan landasan  dan  panduan  tersebut  maka  sistem  hukum  nasional  yang  harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem  hukum  yang  tumbuh  dengan  kepentingan,  nilai  sosial,  dan  konsep keadilan  ke  dalam  satu  ikatan  hukum  prismatik  dengan  mengambil  unsur- unsur  baiknya.  Dalam  konteks  ini,  maka  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum Pancasila,  harus  juga  melaksanakan  konsep-konsep welfare  state yang  salah satu tujuannya menyejahterakan rakyat dan pelayanan publik merupakan salah satu  instrumen  bagi  pemerintah  dalam  mewujudkan  Negara  Hukum  Modern yaitu konsep Negara Kesejahteraan ( welfare state ) 28 .
Konsep  Negara  Kesejahteraan  menempatkan bestuurszorg  functie sebagai fungsi yang pertama bagi negara. Fungsi zorgen membebankan kepada Negara  untuk  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  dan  seluas-luasnya kepada  masyarakat,  sehingga  semua  lapisan  masyarakat  dapat  menikmati kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dalam  kehidupannya.  Dengan  demikian,  dari perspektif Yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum  Indonesia dapat disebut Negara Hukum Pancasila dengan ciri-ciri adanya kerukunan antara rakyat dan pemerintah.
Asas  kerukunan  adalah  perwujudan  dari  jiwa  dan  spirit  kebangsaan Indonesia  yang  dibangun  di  atas  kebersamaan  (komunalisme)  bukan individualisme,  yang  menonjolkan  budaya  gotong  royong  dan  kekeluargaan diantara  elemen  kebangsaan,  sehingga  yang  hendak  dicapai  dari  adanya demokrasi  dan  negara  berdasarkan  hukum  adalah  keserasian/keseimbangan hubungan  antara  rakyat  dengan  pemerintah. 29 Sebagai  konsepsi  prismatik, Pancasila  mengandung  unsur-unsur  yang  baik  dan  cocok  dengan  nilai  khas budaya  Indonesia  yang  sudah  hidup  di  kalangan  masyarakat  selama  berabad- abad.  Konsepsi  prismatik  ini  minimal  dapat  dilihat  dari  empat  hal;  Pertama, Pancasila  memuat  unsur  yang  baik  dari  pandangan  individualisme  dan kolektivisme.  Diakui  bahwa  manusia  sebagai  pribadi  mempunyai  hak  dan kebebasan  asasi  namun  sekaligus  melekat  padanya  kewajiban  asasi  sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “ Rechtstaats ” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum “ the Rule of Law ” yang  menekankan  pada common  law dan  rasa  keadilan.  Ketiga,  Pancasila menerima  hukum  sebagai  alat  pembaruan  masyarakat  ( law  as  tool  of  social
27 Satjipto  Rahardjo  , Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya ,  Genta Publishing yogyakarta.2009, hlm 88-89
28 I Ketut Cahyadi Putra, Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1 : 1 – 12, Mei 2017, hlm 9
29 I  Dewa  Gede  Atmadja, Teori  Konstitusi  dan  Konsep  Negara  Hukum ,  Setara  Press, Malang, ,2015, hlm.157

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
engineering ) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat ( living law ). Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state , bukan negara  agama,  tetapi  juga  tidak  hampa  agama  (negara  sekuler).  Negara  harus melindungi dan membina semua pemeluk agama 30 .
Pancasila  membuat  Indonesia  dapat  menseleksi  konsep  negara  hukum mana yang cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara  agama,  tapi  pengakuan  agama  sangat  kuat  di  Indonesia,  terbukti  pada Pasal  29  ayat  (2)  UUD    1945  yang  menyatakan  bahwa  Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-  masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Selain  itu, dalam  proses  penegakan  hukum,  Indonesia  mengikuti  prinsip civil  law yaitu asas  legalitas,  namun  Indonesia  juga  menggunakan  prinsip common  law yaitu keadilan.  Indonesia  tidak  mengikuti  prinsip sociality  legality ,  namun  dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai oleh  negara.  Campur  tangan  negara  diperlukan  dan  diatur  dalam  konstitusi untuk  membahagiyakan  dan  mensejahterakan  rakyatnya,  namun  di  era globalisasi  ini  Pancasila  mendapatkan  ujian,  yaitu  ketika  dihadapkan  antara harus  mempertahankan  konsep  pluralisme  hukum  dengan  konsep  unifikasi hukum.  Pluralisme  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  pengakuan  hidupnya berbagai  hukum  tidak  tertulis  (hukum  Adat  dan  hukum  Islam)  yang  sesuai dengan dinamika masyarakat, dan keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-  kesatuan  masyarakat  hukum adat  serta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan unifikasi hukum menghendaki adanya  satu  konsep  hukum  yang  berlaku  diseluruh  Indonesia  untuk  menjaga kepastian hukum.
Walaupun kedua konsep ini terlihat berbeda tapi bukan terpisah, Gustav Radbruch  menyatakan  bahwa  di  dalam  hukum  harus  ada  nilai  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Negara  dengan  dasar  hukum,  memang harus  memiliki  kepastian  tapi  tanpa  melupakan  rasa  keadilan  yang  ada  dalam masyarakat.  Kombinasi  keduanya  pernah  diterapkan  dalam  Undang-  udang Republika  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria.  Nilai-nilai  tentang  pertanahan  yang  ada  dalam  masyarakat dicantumkan.  Tujuannya  untuk  melegalkan  hukum  kebiasaan  yang  tidak tertulis,  dan  memodernisasi  hukum  kebiasaan  agar  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Sebagai  contoh  adalah  adanya  peraturan  tentang  Hak Tanah Ulayat, Hak Milik Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, dan sebagainya. 31
Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  merupakan  dasar  filosofis  dalam
30 Moh  Mahfud  MD.  “ Politik  Hukum  dalam  Perda  Berbasis  Syari’ah ”,  dalam  Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007. hlm 11
31 Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai …Op.Cit , hlm 141

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  tidak  hanya  dalam  masalah  perundang- undangan,  melainkan  dalam  segala  masalah  kehidupan.  Konstitusi mengandung  nilai  kualitas  yang  tidak  dimiliki  oleh  peraturan  biasa,  sehingga harus  dicari  makna  dibalik  tulisannya.  Konstitusi  juga  yang  mengatur eksistensi bangsa dan negara, karena konstitusi ini menyangkut jutaan manusia yang  ada  di  bawah  naungannya.  Namun  demikian,  konstitusi  bukanlah  „kitab suci‟  yang  tidak  boleh  diubah,  perubahan  dari  konstitusi  haruslah  sangat mendasar,  dan  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  kehidupan bernegara.  Perubahan  tersebut  juga  harus  dilandasakan  pada  nilai-nilai  yang ada  dimasyarakat,  bukan  karena  keingin  penguasa  belaka 32 Dapat  ditegaskan bahwa  Indonesia  dengan  Ideologi  Pancasila  yang  dicantumkan  dalam  sebuah konstitusi,  yaitu  UUD  1945,  Indonesia  dapat  menjadi  negara  hukum  yang membahagiakan rakyatnya, karena kemampuannya untuk memilih yang terbaik bagi  rakyatnya  jika  diterapkan  secara  konsisten.  Apabila  negara  Indonesia benar-benar  ingin  membahagiakan  rakyatnya,  maka  Indonesia  harus mendapatkan  kesetiaan  rakyatnya.  Untuk  mendapat  kesetiaan  tersebut, Indonesia  harus  melayani  rakyatnya  sepenuh  hati,  seperti  kasih  sayang  Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus  dilakukan,  karena  dinamika  masyarakat  yang  terus  berjalan.  Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul, karena Indonesia  bukanlah  negara  yang  statis,  melainkan  negara  yang  bergerak bersama dengan perubahan zaman

## G. Kesimpulan
1.  Negara  hukum  Indonesia adalah  negara  hukum  Pancasila  yang  mempunyai karakteristik  khusus  karena  negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara kekeluargaan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian  dan  keadilan,  Indonesia  adalah religious  nation  state ,  dengan melihat  pada  hubungan  antara  negara  dan  agama  maka  konsep  negara hukum  Pancasila  tidaklah  menganut sekulerisme tetapi  juga  bukanlah sebuah  negara  agama,  adanya  kolaborasi  hukum  sebagai  sarana  perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat, basis pembuatan dan  pembentukan  hukum  nasional  didasarkan  pada  prinsip  hukum  yang bersifat netral dan universal.
2. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya  dan  norma  hukum  yang  dikristalkan  menjadi  undang-undang harus  memiliki  tujuan  hukum  untuk  membahagiakan  rakyatnya,  sehingga mampu  menghadirkan  produk  hukum  yang  mengandung  nilai  keadilan sosial ( social justice )
32 Satjipto  Rahardjo  , Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya …Op.Cit,  hlm 92

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## H. Saran
1. Kepada  Pemerintah  dan  lembaga-lembaga  kenegaraan  lainnya  dalam pembuatan  prodak  hukum,    diharapan  bahwa  hasil  prodak  hukum  yang dibuat,  hendaknya  membuat  rakyat  bahagia,  tidak  menyulitkan  serta  tidak menyakitkan rakyat.
2. Kepada  Masyarakat  diharapkan  lebih  meningkatkan  kesadaran  akan menerapkan  nilai-nilai  Pancasila,  agar  sikap  yang  dilakukan  masyarakat dapat sesuai dengan hukum positif di negara hukum Pancasila
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dan  Praktek ,  Cetakan  Ketiga,  Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Bernard  L  Tanya.  dkk. Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi. Genta Publishing, Yogyakarta,  2010.
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  .  Rhineka  Cipta,  Jakarta, 1996.
I  Dewa  Gede  Atmadja, Teori  Konstitusi  dan  Konsep  Negara  Hukum ,  Setara Press, Malang, ,2015.
M.  Kusnardi  dan  Harmailly  Ibrahim, Pengantar  Tata  Hukum  Negara Indonesia , UI-Press, 1983, Jakarta.
Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum , Buku I , Alumni, Bandung, 1999.
Padmo  Wahyono  , Pembangunan  Hukum  di  Indonesia ,  In-Hill  Co,  Jakarta, 1989.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  EdisiRevisi,  Kencana,  Jakarta, 2013.
Satjipto  Rahardjo  , Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya ,  Genta Publishing yogyakarta 2009.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-  udang  Republika  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
C. Sumber Lain:
Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya ,  Yustisia Jurnal hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 90 September - Desember 2014.
Agus  Budi  Susilo,  “ Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif Filsafat  Hermeneutika  Hukum,  Suatu  Alternatif  Solusi  terhadap
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Penegakan  Hukum  di  Indonesia ”,  Jurnal  Perspektif,  Vol.  XVI  No.  4 Tahun  Edisi September 2011
Any Farida , Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia , Jurnal  kajian masalah hukum dan pembangunan, Perspektif, Faculty  of  Law ,  Wijaya  Kusuma  Surabaya  University,  Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 .
Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila , "Peningkatan Pemahaman Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Bagi  Asosiasi  Dosen  Pancasila  dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  Indonesia  (AP3KnI)"  di  Bogor  pada  tanggal  21 Agustus 2019.
Bobi  Aswandi dan  Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia  ,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 .
I  Ketut  Cahyadi  Putra, Relevansi  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  Dengan Welfare  State  Dalam  Implementasinya  Dengan  Pelayanan  Publik  Di Indonesia, Udayana Master  Law  Journal, Vol.  6,  No.  1  :  1  –  12,  Mei 2017.
Indra  Rahmatullah  , Meneguhkan  Kembali  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum Pancasila, Journal ADALAH Buletin hukum dan Keadilan,  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,  Volume 4 Nomor 2 (2020.
Moh  Mahfud  MD.  “ Politik  Hukum  dalam  Perda  Berbasis  Syari’ah ”,  dalam Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007.
Muhammad Hasyim, Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila , Ius  Quia  Iustum  Law  Journal  of  Islamic  University  of Indonesia , UII, Vol 3, No 6 1996.
Rukmana  Amanwinata,  “ Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  dalam  Pasal  28  UUD  1945 ”,  Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.
Tengku  Erwinsyahbana  Tengku  Rizq  Frisky  Syahban, Perspektif  Negara Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila, De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu Hukum, Faculty of Law ,  University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
Wahyu Nugroho. “ Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan  Cita  Hukum  Pancasila ( Drafting  Responsive  And Participative  Regulation  Based  On  Pancasila  Law  Idealism )”,  dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013.