## TRANSISI DEMOKRASI DAN MOBILITAS VERTIKAL KYAI: POTRET PERAN KYAI SEBAGAI GOVERNING ELITE

## Nur Lailatul Fitri 1
Abstract , the Kyai has an important role in the field of da'wah and pesantren that he has.  However,  reform  reformation  has  dragged  some  kiai  into  the  practical  political arena. As a result, the basic role of the clerics as missionary interpreters eroded in the seat  of  power.  However,  in  a  positive  perspective,  the  entry  of  the  kiai  as  governing elite  will  be  able  to  produce  policies,  especially  in  the  development  of  Islamic education. The study in this article leads to changes in the status and role of clerics in society  (vertical  mobility).  Previously  the  clerics  were  only  religious  leaders  and references to the people in performing the practice of ubudiyah in one community, but now the role is rising in social and political matters. Keywords: clerics, vertical mobility, governing elite

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  tertua,  pesantren  diakui  mempunyai pengaruh  tersendiri  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  tidak  hanya  dalam  bidang  keagamaan dan pendidikan saja, tetapi juga dalam aspek sosial yang lain. 2 Hal ini tentu saja tidak terlepas dari  sosok  kyai  yang  menjadi  pemimpin  tunggal  dalam  pesantren  yang  dikelolanya.  Dalam dunia pesantren, melalui kepemimpinannya, kiai memiliki posisi untuk menentukan kebijakan serta orientasi program pesantren. Sedangkan dalam masyarakat, kiai bertindak sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani karena kualitas keilmuannya. Akibatnya, segala tindakan maupun perkataannya seringkali dijadikan panutan, khususnya bagi masyarakat lokal.
Kiai  memiliki  kewibawaan  yang  membuat  para  santrinya  atau  bahkan  masyarakat sekitar  tidak  pernah  (enggan)  membantah  apa  yang  diperintahkan  oleh  kiai.  Menurut Budiwiranto,  hubungan patron-client yang  terjadi  dipesantren  merupakan  karakter  utama dalam  pesantren,  dimana  kiai  memiliki  karisma  yang  kuat  sebagai  pimpinan,  sehingga  tidak hanya para santri yang patuh terhadap fatwa kiai, tetapi juga masyarakat sekitar. Menurutnya, kepatuhan tersebut bertujuan untuk ngalap barakah dan menghindarkan diri dari kuwalat . Karisma  kiai  tidak  hanya  terdapat  dalam  pesantren  saja,  menurut  Sukamto  karisma tersebut  merupakan  dukungan  dari  masyarakat  karena  memiliki  kemantapan  moral  dan kualitas keilmuan, sehingga mampu melahirkan kepribadian yang penuh daya pikat bagi para pengikutnya. 3 Hal  senada  juga  diungkapkan  Chalik,  kiai  dengan  karismanya  mampu menggerakkan massa (umat) untuk berbagai kepentingan, diantaranya kepentingan politik. 4
1 STAI Al-Hikmah Tuban, email: laila@gmail.com
2 Dalam  berbagai  penelitian  banyak  disebutkan  bahwa  pesantren  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  lembaga pendidikan  keagamaan  saja,  melainkan  juga  berfungsi  sebagai  wadah  kegiatan  sosial  masyarakat.  Dalam disertasinya Zubaidi disebutkan bahwa kyai sebagai pimpinan tunggal pesantren mempunyai peran yang sangat penting untuk menyaring berbagai kebudayaan asing yang masuk dengan merevitalisasi produk-produk fatwanya sesuai hukum fiqh. Lihat Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kyai Mahfuddh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Selain itu, dalam segi ekonomi, beberapa pesantren juga telah menjadi memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.  Dengan  mendirikan  koperasi  serta  lembaga  keuangan  mikro  islami.  Dalam  perkembangannya,  banyak pula  dijumpai  pesantren  yang  dikhususkan  untuk  menampung  anak-anak  jalanan,  bahkan  untuk  orang  yang memiliki keterbelakangan mental akibat depresi seperti yang terdapat di kota Jember.
3 Menurut Max Weber, seperti yang dikutip Sukamto bahwa kepemimpinan karismatik didasarkan pada kualitas luar  biasa  yang  dimiliki  oleh  seseorang  sebagai  pribadi.  Sifat  kepemimpinan  tersebut  biasanya  dimiliki  oleh pemimpin agama. Lihat Sukamto , Kepemimpinan Kiai , 13
4 Abdul Chalik, “Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura” dalam Jurnal Paramedia Vol. 10, No. 01 (2010), 2
Selain  sebagai  elite  agama,  kiai  juga  dikategorikan  sebagai  elite  pesantren  yang memiliki  otoritas  tinggi  dalam  menyimpan  dan  menyebarkan  pengetahuan  keagamaan  serta kemampuannya  dalam  memimpin  pesantren.  Kiai  menjadi  kiblat  bagi  para  santri  dan pendukungnya.  Akibatnya,  segala  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  kata-kata  dijadikan pegangan. Dari dukungan dan kekuatannya inilah, kiai memiliki peran yang kuat dan berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Ketaatan  masyarakat  terhadap  kiai  semakin  bertambah  ketika  mereka  dihadapkan dengan berbagai persoalan, misalnya penyakit yang tak kunjung sembuh atau persoalan jodoh. Tidak jarang masyarakat akan langsung berbondong-bondong mendatangi kiai untuk meminta solusi  (do’a)  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  mereka  hadapi.  Kiai  akan  semakin  sering dikunjungi  ketika  masa  pemilihan  tiba.  Para  politisi  semakin  rajin  berkunjung  ke  pesantren sekedar untuk meminta dukungan, bahkan tidak jarang mereka ikut menggandeng kiai sebagai pasangannya. 5
Dalam masyarakat Jawa, terlebih lagi Madura, karisma kiai terasa begitu kuat. Hal ini bisa  dilihat  dalam  struktur  pemerintahannya.  Hampir  disetiap  desa  atau  bahkan  tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang kiai. Sebut saja K.H Fuad Amin sebagai bupati Bangkalan, yang  tak  lain  adalah  keturunan  dari  K.H.  Kholil,  K.H.  Busyro  Karim  pengasuh  pesantren Makaarimal  Akhlaq  juga  merangkap  sebagai  bupati  Sumenep,  K.H.  Fannan  Hasib  wakil bupati  Sampang,  dan  K.H.  Kholilurrahman  menjabat  sebagai  bupati  Pamekasan  Begitu  juga dengan  wilayah  kota  Mojokerto,  dimana  pimpinan  pesantren,  K.H.  H.M.  Mas’ud  Yunus menjabat  sebagai  wakil  walikota.  K.H.  Fathul  Huda,  pengusaha  yang  terjun  dalam  bidang pendidikan serta keagamaan juga tak luput dari ‘incaran’ warga Tuban untuk menjadi bupati wilayah  setempat,  tidak  ketinggalan  K.H.  Robbach,  pengasuh  pesantren  Ihyaul  Ulum  juga tercatat sebagai mantan bupati Gresik.
Secara  teoritik,  fenomena  tersebut  menandai  semakin  banyaknya  kiai  yang  berperan sebagai governing  elite .  Menurut  Pareeto, governing  elite merupakan  istilah  untuk  orang- orang  yang  memiliki  prestise  tinggi  dalam  lingkungannya  yang  memiliki  jabatan  dalam politik pemerintahan. 6 Dalam ranah sosiologi,  tokoh  agamawan (kiai) adalah kelompok elite yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, maka tidak heran bila kemudian ia juga memiliki posisi yang strategis dalam struktur pemerintahan, yakni sebagai governing elite .
Memang,  jika  dirunut  dalam  konteks  sejarah,  kiai  tidak  pernah  lepas  dari  kehidupan politik  pemerintahan.  Kiai  dikenal  mempunyai  sikap  politik  yang  tegas  terhadap  bentuk kedzaliman  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda. 7 Kenyataan  yang  tidak  bisa disangkal  adalah  bahwa  pesantren  memang  mempunyai  andil  yang  besar  pada  masa  yang tepat,  yakni  untuk  menghadapi  penetrasi  asing  kolonial  Belanda,  baik  dalam  kancah  politik maupun dalam bidang sosial budaya. 8
Sayangnya,  pada  era  globalisasi  seperti  ini  keterlibatan  kiai  dalam  tatanan pemerintahan  justru  mengakibatkan  bergesernya  kepemimpinan  individual  di  pesantren menjadi  kepemimpinan  yang  kolektif.  Menurut  Ruhendi,  kepemimpinan  kolektif  tersebut ditandai dengan didirikannya yayasan ataupun adanya delegasi wewenang kepada santri yang
5 Sebut  saja  K.H.  Hasyim  Muzadi,  ketua  umum  PBNU  yang  menjadi  calon  wapres  yang  berpasangan  dengan Megawati pada pilpres 2004, K.H. Sholahuddin Wahid  yang digandeng oleh Jendral Wiranto, dan Muhammad Jusuf  Kalla  yang  dikenal  dengan  tokoh  organisasi  keagamaan  terbesar  di  Indinesiapun  tak  luput  dari  ‘lirikan’ Susilo Bambang Yudhoyono.
6 Michael Hartmann, The Sociology of Elites (New York: Rouledge, 2007), 12
7 Fathurrahman,  “Kiai  Pesantren;  Kiai  PNS:  Wajah  Pendidikan  Islam  Tradisional  Bima”,  dalam Jurnal  Ilmiah Kreatif , Vol. V No. 1 (Januari 2008), 76
8 Kedatangan Belanda tidak hanya bertujuan untuk melakukan ekspansi kekuasaan, tetapi juga membawa budaya yang  berlawanan  dengan  budaya  Islam.  Karena  kebijakan  politik  keagamaan  yang  diputuskan  Belanda  dirasa sangat  merugikan  kepentingan  umat  Islam,  maka  dibentuklah  institusi-institusi  pesantren  sebagai  bentuk perlawanannya. Lihat Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 1997), 105
dianggap  mumpuni  untuk  menjalankan  berbagai  fungsi  pesantren,  akibatnya  kiai  tidak  lagi mampu memimpin pesantren secara intens. 9
Sementara  dalam  bidang  politik,  Hilmy  menyatakan  bahwa  pesantren  telah  dinilai gagal  dalam  kancah  politik  praktis.  Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  pesantren  dianggap terlalu  ‘terang-terangan’  dalam  melibatkan  diri,  misalnya  dalam  pemilukada.  Hal  lain  juga disebabkan karena adanya money politic yang tidak sedikit menyeret politisi pesantren dalam realitas politik masyarakat. Lebih jauh, hal inilah yang membuat pesantren semakin memiliki citra yang negatif ditengah masyarakat. 10
Tidak  hanya  kepemimpinan  serta  keterlibatan  kiai  dalam  dunia  politik  saja  yang mendapat  kritik  tajam,  bidang  pendidikan  keagamaanpun  semakin  tidak  diminati  oleh masyarakat  karena  tergerus  oleh  arus  globalisasi.  Hal  ini  lebih  disebabkan  karena  orientasi pendidikan masyarakat dari belajar untuk ‘mencari ilmu’, sekarang berubah menjadi ‘belajar untuk  memperoleh  pekerjaan’. 11 Akibatnya,  pendidikan  umum  lebih  diutamakan  daripada pendidikan  di  pesantren.  Nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat  dan  pesantren  seakan-akan menjadi sinkron antara satu dengan yang lain, sehingga pesantren dianggap tidak mampu lagi memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial.

## Mempertegas Identitas Kyai
Kyai tidak hanya sebutan untuk pimpinan pesantren saja, melainkan untuk menyebut hal-hal  lain  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  melebihi  orang  lain  kebanyakan.  Dhofir menyebutkan  kata  ‘kyai’  dipakai  setidaknya  untuk  tiga  jenis  gelar  yang  berbeda  satu  sama lain. Pertama, dipakai sebagai gelar kehormatan untuk barang-barang yang dianggap keramat oleh  masyarakat  Keraton  Yogyakarta,  misalnya:  Kyai  Garuda  Kencana.  Kedua,  merupakan gelar yang diberikan untuk orang-orang tua. Dan ketiga, sebutan bagi orang-orang ahli agama Islam yang memiliki pesantren. 12
Namun, dalam masyarakat secara umum gelar ‘kyai’  merupakan sebutan untuk orang- orang  yang  ahli  agama  (baik  yang  memiliki  pesantren  maupun  tidak),  dimana  dalam masyarakat  Arab  disebut  dengan  ulama. 13 Berbeda  dengan  pengertian  tersebut,  Suprayogo membedakan antara kyai dengan ulama. Ia menegaskan bahwa ulama memiliki cakupan ilmu yang  lebih  luas,  artinya  ulama  bukan  hanya  sebagai  ahli  agama  saja,  tetapi  juga  memiliki pengetahuan umum lainnya. 14 Namun, perlu ditekankan disini bahwa tidak semua ahli agama mendapatkan  gelar  kyai,  misalnya:  M.  Natsir,  Hamka,  dan  Nurcholis  Madjid.  Hal  ini dikarenakan  tokoh-tokoh  tersebut  tidak  mengabdikan  dirinya  di  pesantren  serta  berasal  dari sistem pendidikan modern dan cenderung sekuler, meskipun  ilmu agamanya sangat luas. 15
9 Luluk  Yunan  Ruhendi,  “Kiai  dan  Pendidikan  Pesantren:  Studi  Tentang  Motif  Perubahan  Perilaku  Kiai Pesantren dikabupaten Ponorogo” (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008)
10 Masdar  Hilmy,  “Mencari  Nomenklatur  Baru  Peran  Politik  Pesantren  di  era  Demokrasi  Partisipatif”,  dalam Jurnal Paramedia , Vol. 10, No. 01 (2010), 27-18
11 Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gramedia, 2004), 49
12 Dhofir, Tradisi Pesantren , 55
13 Banyak ulama yang tidak memiliki pesantren disebut kyai  karena memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat. gelar tersebut biasanya hanya dipakai untuk menyebut para ulama’ dari kelompok Islam tradisional serta para muballigh yang sering memberikan ceramah agama. Lihat Zamarksyari Dhofir, Tradisi Pesantren , 55; Cliiford  Geertz, Islam  Observed:  Religious  Development  in  Morocco  and  Indonesia (London:  Chicago  Press, 1971), 69; Kareel A Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: LP3ES,1994), 109: Amin Haedari dkk, Masa  Depan  Pesantren:  Dalam  Tantangan  Modernitas  dan  Tantangan  Kompleksitas  Global (Jakarta:  IRD, 2004), 28
14 Suprayogo, Kyai dan Politik , 28; lihat juga Mansurnoor, Ulama, Villagers, and Change Islam, 4
15 Dalam hal ini mereka lebih dikenal sebagai cendekiawan Muslim, yang memiliki banyak karya tulis yang sarat dengan nilai-nilai agama. Baca Fathurrahman, Kyai Pesantren , 79.
Agar tidak terjadi kerancuan, kyai dalam bahasan ini mengacu kepada pengertian yang pertama, yakni gelar yang diberikan kepada pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, baik yang memiliki pesantren maupun tidak.
Dalam masyarakat Jawa tokoh agama disebut kyai , sedangkan di daerah lain memiliki sebutan yang berbeda. Masyarakat Madura menyebut kyai dengan bendere atau mak kaeh , di Sunda  dikenal  dengan  nama ajengan ,  di  Sumatera  Barat  disebut  dengan buya , tengku untuk daerah  Aceh,  di  Sulawesi  Selatan  disebut toparinta ,  sedangkan tuan  guru adalah  sebutan tokoh agama di wilayah Lombok, Bima dan Kalimantan Barat. 16 Meskipun memiliki sebutan yang  berbeda,  namun  sebutan-sebutan  tersebut  pada  hakikatnya  memiliki  makna  yang  sama yakni sebagai elite agama.
Lalu,  adakah  kriteria  tertentu  untuk  seseorang  agar  bisa  dipanggil  kyai?  Steenbrink mengemukakan lima kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kyai, yaitu: 1) prinsip keluarga atau keturunan; 2) ortopraksi atau kesalihan seorang kyai; 3) pengabdiannya pada masyarakat; 4)  prinsip  interpretasi  pengetahuannya,  dan;  5)  prinsip  wahyu,  yakni  posisinya  sebagai perantara  wahyu. 17 Kelima  hal  inilah  yang  menjadi  tolak  ukur  ke-kyai-an  seorang  kyai. Namun, prinsip keturunan masih sering menjadi incaran warga untuk “memaksa” seseorang menjadi  kyai,  walaupun  terkadang  dijumpai  ilmu  agamanya  tidak  sebanding  dengan  yang dimiliki generasi sebelumnya.

## Kyai Sebagai Informal Leader
Kyai  merupakan  tokoh  sentral  dalam  pesantren.  Ia  merupakan  pendiri,  sebagai penerus, pengelola serta pengajar. Semua aktivitas berada dibawah kontrol kyai, artinya setiap kebijakan pesantren mengacu pada wewenang yang diputuskan oleh kyai. 18 Maka tidak heran jika kyai sebagai penentu bagi perkembangan pesantren.
Studi  paling  awal  tentang  kyai  menganalogikan  pesantren  sebagai  sebuah  kerajaan kecil,  dimana  kyai  bertindak  sebagai  raja.  Kekuasaan  mutlak  berada  ditangan  kyai,  tak satupun  santri  yang  berani  membantah  apa  yang  menjadi  ketetapan  kyai,  karena  menurut keyakinan yang beredar petuah kyai memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, jika membantah maka hal-hal buruk akan menimpanya, atau dalam masyarakat Jawa disebut kuwalat . 19
Sebagai  pimpinan  pesantren,  kyai  memiliki  kekuasaan  yang  absolut.  Puncak kepemimpinan  kyai  diperoleh  dari  kepatuhan  para  santri.  Kepatuhan  tersebut  disebabkan karena  adanya  landasan  moral  bahwa  kyai-lah  yang  membimbing  santri  dengan  ikhlas  agar tidak  terjerumus  dalam  ‘dunia  hitam’.  Kyai-lah  yang  mengajarkan  tentang  pengetahuan agama  secara  mendalam.  Sudah  barang  tentu,  hal  ini  memberikan  bekas  yang  mendalam dalam  benak  para  santri  yang  akhirnya  melahirkan  sebuah  kepatuhan  dengan  melakukan segenap  perintah  kyai  guna  memperoleh barakah -nya. 20 Menurut  Sukamto,  sikap  tawadhu’ para  santri  terhadap  kyai  ini  tidak  terbatas  pada  saat  masih  berada  di  pesantren,  melainkan sebuah  ketaatan  yang  bersifat  kontinu. 21 Kyai  tidak  hanya  sebagai  pimpinan  pesantren. Dalam struktur sosial masyarakat, kyai merupakan bagian dari kaum elite. Dari segi ekonomi,
16 Suprayogo, Kyai dan Politik , 27
17 Steenbrink, Pesantren, 110
18 Hamdan  Farchan  dan  Syarifuddin, Titik  Tengkar  Pesantren:  Resolusi  Konflik  Masyarakat  Pesantren (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 1-2
19 Umumnya ketundukan para santri kepada kyai dipengaruhi oleh mainset kuwalat. Segala perintah kyai wajib dipatuhi,  karena  jika  dilanggar  menurut  keyakinan  akan  mendapatkan  hal-hal  buruk  yang  tidak  diinginkan, misalnya ilmu yang diajarkan kyai tidak akan bermanfaat bagi orang pernah melanggar fatwa kyainya tersebut.
20 Umaruddin  Masdar, Gus  Dur:  Pecinta  Ulama  Sepanjang  Zaman,  Pembela  Minoritas  Etnis  Keagamaan (Yogyakarta:  KLIK  R,  2005),  109;  barakah  merupakan  term  sakral  yang  menjadi  ‘barang’  satu-satunya  yang dicari santri. Ketaatan dan kepatuhan total kepada kyai diyakini sebagai sarana untuk mendapatkan barakah yang dimaksud.
21 Sukamto, Kepemimpinan , 21
ia  berada  dalam  strata  atas,  akibatnya  kyai  disegani  tidak  hanya  oleh  para  santri  tetapi  juga masyarakat sekitar.
Sebagaimana  ulama,  kyai  merupakan  pewaris  para  nabi  yang  bertugas  membimbing para  santrinya  serta  masyarakat  setempat.  Ia  menjadi  sosok  teladan  ditengah  masyarakat karena  kedalaman  ilmu  agamanya,  ke- zuhud -annya,  sikap  tegasnya  dalam  memimpin pesantren, atau karena ia merupakan putra kyai besar yang pernah memimpin dimasa lampau. Selain itu, kyai juga dipercaya mempunyai kesaktian khusus yang tidak dimiliki orang lain. Ia disebut-sebut  mampu  mengatasi  segala  permasalahan  hidup.  Akibatnya,  ia  menjadi  rujukan bagi santri dan masyarakat sekitar, tidak hanya pada persoalan agama, tetapi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sisi kharismatik yang dimiliki kyai tersebut mengundang berbagai elemen masyarakat untuk menjadi pengikutnya. Ia merupakan oase ditengah masyarakat. Secara tidak langsung, baik santri maupun masyarakat telah melegitimasi kyai sebagai pemimpin mereka. 22 Bahkan, dalam  masyarakat  pedesaan,  kyai  lebih  disegani  dan  dipatuhi  daripada  elite  pemerintah setempat.  Sebab,  dalam  masyarakat,  penguasa  kerap  dipandang  miring  sebagai  sumber  dari penderitaan  karena  sifat  keotoriteran  mereka.  Tentu  saja  hal  ini  berbeda  dengan  ketundukan dan kepatuhan masyarakat terhadap kyai  yang sama sekali tidak dilandasi oleh keterpaksaan atau mungkin rasa takut sebagaimana yang mereka alami terhadap penguasa. 23
Pesantren  memang  memiliki  dimensi-dimensi  yang  unik.  Model  kepemimpinan  kyai yang  absolut  dalam  pesantren  mampu  membawa  sejumlah  santrinya  menjadi  tokoh-tokoh besar.  Pandangan-pandangan  seperti  inilah  yang  membawa  kyai  berada  dipuncak  kekuasaan sebagai pimpinan tertinggi pesantren sekaligus mampu mempengaruhi masyarakat sekitar.
Walaupun kepemimpinannya bersifat informal, namun masyarakat khususnya wilayah pedesaan  memandang  kyai  sebagai  orang  yang  paling  pantas  untuk  mengurus  tidak  hanya dalam pendidikan agama, tetapi juga untuk memberikan pelayanan sosial, misalnya, memberi nasihat-nasihat  atau petuah, arbitrasi  dalam masalah sosial  bahkan juga dalam pengobatan. 24 Hasil  survey  Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat  (PPIM)  UIN  Jakarta  pada  tahun  2004 tentang  peran  penting  kyai  menunjukkan  bahwa  44,4%  dan  42,6%  dari  total  seluruh responden  1.880  muslim  mengaku  sering  mendatangi  kyai  untuk  memperoleh  bimbingan agama. Sementara 40% lainnya mengaku  mendatangi kyai untuk kepentingan sosio-politik. 25 Data ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kyai cukup tinggi. Dalam  pesantren,  kyai  menempati  hierarki  tertinggi.  Sistem  pengelolaan  pesantren berpusat  pada  aturan  yang  dibuat  kyai.  Mulai  dari  kewajiban  shalat  berjamaah  sampai  pada kegiatan kurikuler santri. Kalau orientasi pendidikan pesantren tradisional tidak berpusat pada lamanya  masa  belajar,  maka  setelah  sistem  pendidikan  nasional  masuk  kedalam  pesantren, para  santri  tidak  hanya  berkewajiban  mempelajari  kitab-kitab  kuning  saja,  melainkan kewajiban untuk belajar pelajaran umum di sekolah. 26
Sentralisasi  kyai  dalam  pesantren  ini  tidak  terbentuk  dengan  sendirinya.  Sejak  awal, dalam  nalar  masyarakat  maupun  santri  sudah  terbangun mainset yang  menganggap  kyai
22 Dalam  pesantren  tradisional,  kyai  merupakan  pemimpin  tarekat.  Ia  memiliki  banyak  pengikut  dari  berbagai daerah. Dengan kharisma yang dimilikinya, kyai mampu menggerakkan massa (umat) sebagai jamaahnya.
23 Ibnu hajar, Kyai ditengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 63
24 Zulfi Mubaraq, Perilaku Politik Kyai: Pandangan Kyai dalam Konspirasi Politik Era Gus Dur (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 20
25 Zulkifli,  “The  Ulama,  Religious  Authority  and  Recognition  in  Indonesia”  (Banjarmasin:  Annual  Conference on Islamic Studies (ACIS), 2010), 763
26 Dari  pengalaman  yang  diperoleh  penulis  sebagai  alumni  pesantren  di  Jombang  serta  interview  terhadap beberapa  alumni  pesantren  diberbagai  daerah,  selain  belajar  kitab-kitab  kuning,  santri  juga  diwajibkan  untuk mempelajari materi-materi yang diajarkan disekolah. Aturan ini dinamakan Takror , durasi waktunya sekitar satu jam. Bahkan, tidak sedikit dari sejumlah pesantren mengambil guru-guru umum untuk memberikan bimbingan- bimbingan khusus kepada para santri ketika mereka akan menghadapi materi-materi UNAS.
merupakan  representasi  keilmuan  serta  ketokohan  dalam  segi  moralitas.  Kyai  memerankan tokoh yang sangat penting bagi keberlangsungan pesantrennya. Ia berperan sebagai penyaring informasi  dalam  memacu  perubahan  didalam  pesantren  serta  masyarakat  sekitar.  Selain  itu kyai  juga  menawarkan  agenda  perubahan  sosial  keagamaan  termasuk  sikap  politiknya,  baik yang  menyangkut  interpretasi  agama  dalam  kehidupan  sosial  maupun  perilaku  keagamaan santri yang kemudian mampu menjadi rujukan bagi masyarakat. 27
Lebih  jauh,  kepemimpinan  kyai  semakin  diakui  ketika  ia  mampu  melahirkan  santri- santri yang berkualitas, misalnya menjadi kyai atau menjadi orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. 28 Dalam  perspektif  sosiologis,  ukuran  benar  tidaknya  kepemimpinan  informal terletak  pada  tujuan  dan  hasil  kepemimpinan  tersebut,  menguntungkan  atau  merugikan masyarakat. 29

## Transformasi Kepemimpinan: dari Informal menjadi Formal Leader
Power dan prestige merupakan  dua  indikasi  yang  mampu  membawa  kyai  menuju puncak  kekuasaan  secara  formal.  Seperti  yang  diungkapkan  Geertz,  dalam  bukunya  yang berjudul “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”, menyebutkan bahwa kyai tidak hanya merupakan pimpinan pesantren, tetapi juga memiliki power, bahkan prestise ditengah- tengah masyarakat. 30
Akhir-akhir ini pergeseran peran kyai sebagai elite agama semakin terasa. Pergeseran tersebut  ditandai  dengan  adanya  peran  ganda  yang  dilakukan  kyai.  Ia  tidak  hanya  sebagai pemimpin  pesantren  yang  secara  langsung  mendapat  pengakuan  kekuasaan  dari  para  santri serta  masyarakat  setempat  khususnya,  melainkan  juga  sebagai  penguasa  yang  secara  formal memperoleh  legitimasi  hukum  dalam  Negara.  Akibatnya,  kyai  mempunyai  tanggung  jawab penuh  untuk  mengurusi  masyarakatnya  secara  luas.  Tentu  saja,  hal  ini  berbeda  dengan pandangan Geertz yang menganggap kyai hanya sebagai cultural brooker . 31 Faktanya, dalam masyarakat  kyai  bukan  hanya  sebagai  makelar  budaya,  ia  juga  mampu  menjadi  pemimpin formal.  Sebagai  elite  agama,  kyai  tidak  hanya  bertugas  menyusun  kurikulum,  membuat peraturan  tata  tertib,  merancang  sistem  evaluasi  serta  melaksanakan  proses  belajar  mengajar di  lembaga  yang  dipimpinnya  saja,  tetapi  juga  bertugas  untuk  membina  dan  memberikan pendidikan bagi umat serta menjadi sosok yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
Kepatuhan  masyarakat  terhadap  kyai  berimbas  pada  adanya  keinginan  untuk mendukung kyai sebagai penguasa. Hubungan patron-client antara kyai dengan umat mampu membentuk  sifat  emosional  yang  kukuh.  Kyai  menjadi  tumpuan  mereka  dalam  segala  hal. Maka,  tidak  heran  bila  kemudian  timbul  pemikiran  kyai  adalah  tokoh  serba  bisa,  termasuk untuk memimpin masyarakat.
Selain  itu,  dalam  masyarakat  juga  berkembang  persepsi  bahwa  penguasa  haruslah orang  yang  benar-benar  jujur  dan  adil  serta  mampu  mensejahterakan  rakyatnya.  Secara umum,  sosok  yang  diperlukan  untuk  menjadi  penguasa  terdapat  pada  diri  kyai.  Dari  sisi keluasan  ilmu  agamanya,  sudah  tentu  ia  mengerti  tentang  kebaikan-kebaikan  yang  perlu dikembangkan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  telah  benar-benar  menyakini  bahwa  amanah mereka  akan  diemban  dengan  baik  kepada  sosok  kyai.    Selain  dikenal  sebagai  pribadi  yang jujur  dan  penuh  tanggung  jawab,  kyai  juga  dikenal  sebagai  figur  atau  perantara  masyarakat
27 Abd. Chayyi Fanani, Pesantren Anak Jalanan (Surabaya: Alpha, 2008), 31
28 Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subkultur , 40
29 Sukanto Suryono, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Grafindo Persada, 1982), 319
30 Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 243-244
31 Dalam analisisnya ia mengemukakan peran kyai adalah sebagai penyaring arus informasi yang masuk kedalam lingkungan  santri,  mengambil  apa  yang  dianggap  berguna  serta  membuang  apa  yang  dianggap  dapat  merusak mereka. Peranan tersebut akan macet jika arus nformasi yang masuk terlalu deras sehingga kyai tidak bisa lagi menyaringnya. Kondisi semacam itu disebut oleh Geertz dengan istilah cultural leg (kesenjangan budaya).
kalangan  bawah.  Ia  dianggap  paling  mengerti  dengan  kondisi  mereka,  serta  dipercaya  akan mampu memenuhi harapan-harapan masyarakat. 32 Pandangan-pandangan seperti ini membuat kyai semakin memiliki basis massa yang kuat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan transformasi  kepemimpinan,  dari  informal  leader  menjadi  formal  leader.  Formal  leader tersebut bisa berupa jabatan kepegawaian, aparatur Negara maupun sebagai anggota legislatif.
Dalam  masyarakat  pedesaan,  sosok  kyai  merupakan  orang  yang  sangat  dipatuhi. Kepatuhan  tersebut  membawa  kyai  pada  posisi  yang  strategis  dalam  lingkup  masyarakat. Posisi  tersebut  bisa  berupa  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Modin  ataupun  yang  lain. Sementara  dalam  masyarakat  perkotaan  yang  pluralistik  dan  multikultural,  peranan  kyai sedikit  banyak  mengikuti  pola  lingkungannya.  Alih-alih  sebagai  akomodasi  dan  improvisasi terhadap  fenomena  perkotaan,  karakter  pesantren  yang  tradisional  mengalami  transformasi metodologis  dan  institusional  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar.  Akibatnya,  muncul fenomena  kyai yang mengenakan jas dan dasi. 33
Bila dilihat dari tugas yang diembannya, kyai dalam masyarakat Jawa terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kyai yang tetap berada pada jalur dakwah dan pendidikan. Kedua, kyai yang  menduduki  suatu  jabatan  dalam  pemerintahan  atau  biasa  dikenal  dengan penghulu , yakni  kyai  yang  aktivitas  sosial  keagamaannya  sebagai  pelaksana  dalam  bidang  kehakiman yang menyangkut hukum syariat Islam. 34
Sementara  dalam  bingkai  nasional,  keterlibatan  kyai  dalam  kancah  politik  praktis secara  besar-besaran  terjadi  pasca  reformasi.  Banyak  kyai  yang  berbondong-bondong mencalonkan  diri  untuk  menduduki  posisi  pemerintahan  mewakili  suara  rakyat.  Puncaknya, ketika  Gus  Dur  terpilih  menjadi  presiden  RI.  Ini  merupakan  kali  pertama  jabatan  presiden diemban oleh sosok kyai.
Namun, jabatan kyai sebagai formal leader ini memiliki satu problem yang dilematis. Sebagai birokrat, tentu saja kyai memiliki atasan dan harus tunduk pada segudang aturan yang mengikatnya.  Akibatnya  kyai  tidak  bisa  maksimal  lagi  dalam  mengembangkan  pesantren. Disatu  sisi  ia  harus  berada  dalam  lingkup  dakwah  dan  pendidikan  yang  menjadi kewajibannya,  sementara  disisi  lain  ia  juga  harus  berada  dalam  lingkup  birokrasi  yang memiliki  jam  kerja  serta  aturan  Negara  yang  mengupah  mereka  sebagai  abdi  Negara.  oleh karenanya,  dimensi-dimensi  unik  dalam  pesantren,  misalnya  pengajian  kitab  kuning,  tidak lagi diajarkan oleh kyai tetapi sudah dialihkan ke santri senior yang lebih mumpuni.

## Penegasan Tentang Kyai dan Mobilisasi Vertikal
Dalam  masyarakat  selalu  terjadi  pelapisan  sosial.  Menurut  Parson  pelapisan  sosial dianggap  sebagai  kedudukan  yang  berbeda-beda.  Kedudukan  tersebut  merupakan  salah  satu diantara  banyak  dasar  yang  memungkinkan  masing-masing  individu  dapat  dibedakan. 35 Parson  mengklasifikasikan  perbedaan-perbedaan  individu  tersebut  dalam  enam  ranah. 36 Pertama,  keanggotaan  dalam  satu  unit  kekeluargaan.  Ia  menjelaskan  bahwa  lapisan  sosial individu bisa berubah karena adanya keterikatan dari satu keluarga ke keluarga yang lain yang disebabkan karena pernikahan. Kedua, kualitas-kualitas pribadi. Keunggulan yang ditonjolkan setiap  individu  akan  membawanya  kedalam  kelas-kelas  sosial  tertentu.  kualitas  unggul tersebut dapat ditunjuk sebagai suatu alasan untuk dapat menilai individu itu lebih tinggi dari yang  lain.  Kualitas-kualitas  itu  bisa  berupa  kecerdasan,  kekuatan,  ketampanan  maupun kecantikan.  Ketiga,  pencapaian.  Yakni  hasil-hasil  yang  bernilai  dari  tindakan-tindakan  yang
32 Ibnu Hajar, Kyai di tengah Pusaran Politik, 78-79
33 Fanani, Pesantren Anak Jalanan , 7
34 Amir  Fadhilah,  “Struktur  dan  Pola  Kepemimpinan  Kyai  dalam  Pesantren  di  Jawa”  dalam Hunafa:  Jurnal Studia Islamika Vol. 8 No. 1 (Juni 2012), 15
35 Talcot Parson, Esei-Esei Sosiologi , Terj. S. Aji (t.t: Aksara Persada, 1985), 70
36 Ibid., 79-80
dilakukan  individu.  Keempat,  kepemilikan.  Kepemilikan  material  konkrit  merupakan  wujud nyata dari adanya bahwa pribadi  tersebut  layak untuk  mendapatkan status  sosial  yang tinggi dalam  masyarakat.  Sebab,  dalam  ranah  sosial,  kepemilikan  konkrit  merupakan  hasil  dari pencapaian-pencapaian  yang  dilakukan  masing-masing  individu.  Kelima,  otoritas.  Yakni suatu  hak  yang  diakui  dapat  mempengaruhi  tindakan-tindakan  orang  lain.  Otoritas  yang dimiliki  seseorang  bisa  menentukan  sejauh  mana  individu  tersebut  berperan  dalam masyarakat.  Keenam,  kekuasaan.  Kekuasaan  pada  umumnya  digunakan  untuk  memperoleh status yang dilegitimasikan dengan simbol-simbol tertentu.
Adanya pelapisan sosial dalam masyarakat inilah yang kemudian memunculkan istilah mobilisasi.  Dalam  ilmu  sosial,  kata  mobilitas  berasal  dari  bahasa  latin mobilis yang  berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam kamus bahasa  Indonesia,  mobilitas  berarti  perpindahan.  Sedangkan  dalam  istilah  sosial, mobilita menunjukkan  pada  perpindahan  individu-individu  dari  satu  status  sosial  yang  satu  ke  status sosial yang lain.
Mobilitas  sosial  tidak  terikat  oleh  keadaan  masyarakat.  setiap  masyarakat  pasti mengalaminya.  Paling  tidak  setiap  individu  semasa  hidupnya  pasti  mengalami  perubahan- perubahan. Perubahan-perubahan itu ditandai dengan ditinggalkannya tahap-tahap kehidupan berikut  dengan  peranan-peranan  yang  sesuai  dengan  tahap  itu  dari  masa  anak-kanak  sampai tua.
Sorokin  membedakan  pelapisan  sosial  dalam  dua  poros,  yakni  poros  vertikal  dan poros  horizontal. 37 Secara  vertikal  dimaknai  dengan  berpindahnya  seseorang  dari  strata  satu ke strata yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya. Sedangkan dalam poros horizontal dimaknai pada perubahan kedudukan pada strata yang sama. 38
Dalam  kajian  sosiologi,  mobilisasi  vertikal  dikaitkan  dengan  jabatan  yang  dimiliki seseorang.  Misalnya,  seorang  pegawai  mendapatkan  pangkat  yang  lebih  tinggi  tingkatannya di kantor. Mobilisasi vertikal ini terbagi menjadi empat macam, yaitu. 39
a) Mobilitas naik turun, yakni keadaan suatu kelompok yang mengalami kenaikan status dari strata  rendah  ke  strata  yang  lebih  tinggi  atau  sebaliknya  dari  strata  yang  lebih  tinggi  ke strata yang lebih rendah (degradasi) yang biasa terjadi pada bidang politik dan agama.
b) Mobilitas individual. Jika mobilitas naik turun terjadi pada kelompok tertentu, maka pada mobilitas  individual  menunjukkan  pada  mobilitas  vertical  yang  terjadi  pada  masing- masing individu.
c) Mobilitas keluarga. Salah satu  cara  yang dipakai untuk  menaikkan kedudukan seseorang adalah dengan menjalin atau memanfaatkan beberapa anggota keluarga untuk memperoleh promosi.
d) Mobilitas  inter  generasi.  Yakni  mobilitas  yang  terjadi  pada  beberapa  generasi  dalam keluarga.
Mobilitas vertikal mempunyai beberapa ciri. Pertama, masyarakat tersebut merupakan masyarakat  terbuka,  dimana  tidak  ada  pintu  penutup  untuk  memasuki  berbagai  tingkatan strata.  Kedua,  setiap  masyarakat  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama,  tanpa  ada pembeda-bedaan  termasuk  dalam  agama  dan  kepercayaan.  Ketiga,  gerak  naik  ke  strata  atas menandakan  bahwa  individu  tersebut  mampu  mengatasi  sistem  seleksi  yang  lebih  ketat, misalnya  setiap  individu  berhak  untuk  menjadi  kepala  Negara  asalkan  mampu  memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Saat  ini  banyak  ditemui  kyai  yang  mempunyai  peran  ganda.  Ia  tidak  hanya  sebagai pimpinan tertinggi  dalam  pesantren, akan tetapi juga sebagai  pimpinan dalam pemerintahan,
37 Menurutnya  apabila  seseorang  berubah  keadaannya  dalam  system  yang  berbeda,  acuannya  dibuat  kepada mobilitas vertical dan horizontal.
38 Ishomudin, Sosiologi Perspektif Islam (Malang: UMM Press, 2005), 299
39 Ibid., 301
baik  lokal  maupun  nasional.  Dalam  ranah  sosiologi,  fenomena  beralihnya  peran  kyai  ini merupakan  mobilitas  vertikal.  Ia  sepenuhnya  mendapat  legitimasi  kekuasaan  secara  formal. Mempunyai wewenang serta kekuatan hukum dalam masyarakat.

## Transisi Demokrasi dan Fenomena Mobilisasi Vertikal
Gaung  reformasi  yang  didengungkan  pada  tahun  1998  telah  menandai  berakhirnya kekuasaan  rezim  Orde  Baru  Soeharto.  Hancurnya  Orde  Baru  memunculkan  era  baru,  yakni masa  reformasi  atau  transisi  demokrasi.  Masa  ini  ditandai  dengan  meledaknya  partisipasi politik masyarakat.  Masyarakat  mempunyai  kebebasan dan hak  yang sama dalam berpolitik, yang bertahun-tahun dibelenggu oleh sikap otoriter Soeharto.
Dalam  Orde  Baru  hanya  dikenal  tiga  partai  besar  yakni  Golkar,  PPP, 40 dan  PDI. Namun,  setelah  diturunkannya  Soeharto  secara  paksa,  terjadi  ledakan  partisipasi  yang  luar biasa  dari  berbagai  elemen  masyarakat  dalam  dunia  politik,  yakni  munculnya  partai-partai politik baru. Setidaknya tercatat 141 partai politik yang terbentuk setelah enam bulan pertama Soeharto  lengser.  Dari  141  partai  politik  tersebut  48  partai  lolos  untuk  berpartisipasi  dalam pemilihan  umum  1999.  18  diantaranya  berlabel  Islam,  sedangkan  sekitar  30  lainnya menjadikan komunitas muslim sebagai basis atau target massa mereka. 41
Transisi  demokrasi  ini  memunculkan  fenomena  baru  dalam  politik.  Wajah  baru  para politisi  muncul  kepermukaan  untuk  memanfaatkan  kesempatan  yang  ada.  Demikian  juga dengan  para  kyai  yang  mulai  secara  terang-terangan  melakukan  mobilisasi  dari  elite  agama menjadi politisi. Tentu saja ini merupakan hal baru bila mengingat pada masa Orde Baru kyai lebih banyak diam 42 dan hanya fokus pada orientasi pengembangan pesantren secara mandiri serta melakukan pemberdayaan masyarakat.
Kyai  lebih  banyak  melakukan  aksi  protes  terhadap  penguasa  ketika  ada  nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan syariat  Islam. Setelah memenangkan pemilu 1971, pada akhir  1973  rezim  Soeharto  menyodorkan  RUU  Perkawinan  ke  DPR,  dimana  20  pasal diantaranya  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Para  ulama  lebih  tanggap  menghadapi masalah  ini,  dibawah  komando  KH.  Noer  Ali,  KH.  Dalari  Umar  dan  KH.  Abdullah  Syafii, mereka berhasil menggerakkan massa pemuda  Islam untuk melakukan protes terhadap RUU tersebut. Dan akhirnya RUU Perkawinan baru disahkan setelah pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam dihapuskan.
Tidak hanya itu, setelah memenangkan pemilu ketiga pada masa Orde Baru, Soeharto kembali  menyodorkan  RUU  Kemasyarakatan  yang  diikuti  lahirnya  Undang-Undang  No.  8 Tahun1985  yang  mengatur  tentang  semua  organisasi  kemasyarakatan  harus  berasas  tunggal Pancasila, 43 dan  menyingkirkan  asas-asas  lainnya,  seperti  asas  Islam  dari  organisasi kemasyarakatan  dan  pendidikan.  Tentu  saja  hal  ini  menuai  protes  dari  berbagai  kalangan, tidak hanya tokoh-tokoh Muslim, tokoh  non-Muslim pun turut serta melakukan reaksi  keras
40 Dalam  suasana  hiruk-pikuk  propaganda  sekularisasi  yang  ditawarkan  Nurcholis  Madjid,  pada  tahun  1974 pemerintah  Orde  Baru  mendorong  agar  partai-partai  Islam  seperti  NU,  Parmusi,  PSSI,  dan  Perti  berdifusi menjadi  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Yang  kemudian  disusul  dengan  kewajiban  mencantumkan  asas pancasila  UUD  45  disamping  asas  Islam.    Baca  Abdul  Qadir  Djaelani, Peran  Ulama  dan  Santri  dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,1994), 136-137
41 Julie Chernov Hwang, Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki, Terj. Samsudin Berlian (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 115
42 Sikap diamnya para ulama atau kyai terlihat saat terjadi kecurangan pada pemilu 1971.  Untuk memenangkan pemilu, Soeharto mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai diluar forum DPR yang dikenal dengan nama  “konsensus  nasional”.  Pertemuan  itu  menghasilkan  hak-hak  Soeharto  untuk  mengangkat  100  orang anggota  DPR  dari  kalangan  ABRI,  dan  1/3  anggota  MPR  tanpa  melalui  pemilihan.  Menghadapi  peristiwa tersebut, hampir tidak pernah ada ulama yang berani melakukan protes. Ibid., 134
43 Asas  Pancasila  yang  dimaksud  Soeharto  tidak  lain  adalah  “ilmu  Klenik  (kejawen)”  yang  berintikan” kasunyatan, sangkan paraning dumadi, kasampurnaning urip”. Lihat Donald J Porter, Managing Political Islam (New York: Rouledge Curzon, 2002), 46
terhadap  sikap  Soeharto.  Namun,  aksi  protes  ini  tidak  mendapat  tanggapan  sama  sekali, apalagi  setelah  terjadinya  peristiwa  pengajian  pada  tanggal  12  September  1984  di  Tanjung Priok yang mengakibatkan tidak kurang 9 Muslim menjadi syahid.
Mengaca pada pengalaman-pengalam yang dihadapi masyarakat pada masa Orde Baru tersebut,  maka  tidak  heran  bila  pada  akhirnya  mata  masyarakat  tertuju  pada  sosok  kyai. Dalam  banyak  ranah  politis  baik  di  daerah  maupun  tingkat  nasional,  kyai  mulai  mengisi posisi-posisi  birokrasi.  Tampaknya  masyarakat  memasrahkan  seluruh  kepercayaan  mereka kepada  para  kyai  untuk  mengemban  amanah-amanah  rakyat.  Hal  ini  mungkin  disebabkan pada masa Orde Baru lingkup birokrasi dikuasai oleh para militer dan elemen non-pesantren. Selama  32  tahun  lamanya,  masyarakat  terkungkung  dalam  praktek-praktek  pembodohan, ketidakbebasan, dan kegelisahan. Oleh karenanya tidak heran bila pasca lengsernya Soeharto, masyarakat beralih kepada sosok kyai sebagai wakil dari suara-suara mereka.
Reformasi  merupakan  bagian  dari  transisi  demokrasi  yang  ditandai  dengan dilaksanakannya pemilu demokratis serta pergantian pemerintahan sebagai akibat dari adanya pemilu. Bukan hanya itu saja, era ini juga ditandai adanya hak-hak politik rakyat secara luas. Sebagai  konsekuensinya,  muncul  berbagai  macam  partai  politik  yang  bersaing  untuk memperebutkan kekuasaan.
Salah  satu  indikator  adanya  pluralisasi  kehidupan  politik  ini  adalah  lahirnya multipartai,  serta partai-partai  yang berbasis  Islam,  seperti PPP, PBB 44 , PKS  dan PNU  yang berasas Islam. Sedangkan partai Islam lain namun berasas Pancasila diantaranya adalah PAN dan PKB.
Pada  era  reformasi,  hubungan  antara  kyai  dengan  politik  praktis  mengalami pergeseran.  Kyai  tidak  lagi  hanya  sebagai  patron,  tetapi  langsung  tampil  ke  gelanggang politik.  Ia  tidak  hanya  terlibat  langsung  dalam  pemerintahan,  tetapi  juga  berperan  sebagai pendiri partai politik, yang tentunya berlabel Islam.
Akibatnya,  sebagian  besar  masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim  menaruh harapan besar pada partai-partai Islam yang dianggap mampu memimpin mereka. Puncaknya terbukti  pada  pemilu  tahun  1999,  PKB  yang  merupakan  partai  Islam  baru,  memperoleh peringkat  paling  atas  dan  berhasil  mengantarkan  K.H.  Abdurrahman  Wahid  menjadi  orang nomor satu di Indonesia.
Beberapa  survey  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pada  kurun  waktu  1999- 2004,  kyai  serta  pemuka  agama  Islam  yang  menjadi  anggota  DPR  RI  tercatat  tidak  kurang dari 74 orang. 45 Berbeda lagi dengan yang menduduki kursi DPRD propinsi dan kabupaten. Keterlibatan  langsung  kyai  dalam  politik  praktis  merupakan  bukti  bahwa  kyai melakukan  mobilisasi  vertikal.  Bila  pada  masa  Orde  Baru  kyai  hanya  sebagai  pemimpin agama,  sedangkan  pada  era  transisi  kyai  berpindah  haluan  menjadi  pemimpin  pemerintahan atau bahkan menjadi pendiri partai politik. Namun, tidak sedikit yang memandang pergeseran peran  kyai  ini  sebagai  budaya  ‘anut-anutan’  dikalangan  kyai.  Karena  sosok  kyai  yang memasuki dunia politik dianggap ‘ternoda’, bila mengingat wajah politik serta pemerintahan di Indonesia yang korup dan penuh ‘kekotoran’. 46
Ada  kecemasan  mendasar  dibalik  mobilisasi  vertikal  kyai,  Hilmy  secara  transparan menyebutkan  kecemasan  tersebut  bukan  bersumber  dari  sikap  suudhon  masyarakat  terhadap polah  kyai  yang  dianggap  mudah  tergoda  oleh  kilaunya  kekuasaan,  akan  tetapi  lebih  pada terjadinya ritualisasi, mistifikasi (mengelabui), serta mitologisasi politik para calon pemegang
44 Proses  pembentukan  Partai  Bulan  Bintang  tidak  terlepas  dari  peran  para  kyai  serta  tokoh-tokoh  islam terkemuka, diantaranya M. Natsir, K.H. Masykur, K.H. Rusli Abdul Wahid, dan Prof. H.M. Rosyidi.
45 Suhermanto Ja’far, kyai dalam Pemaknaan Kultur Masyarakat Madura , 70
46 Ibid, 71
kekuasaan  yang amoral dan korup guna melegitimasi kepentingan jangka pendeknya dengan menaklukkan kuasa moral kyai. 47
Sementara  itu,  Greg  Feally  dalam  tesisnya  yang  berjudul  “Ijtihad  Politik  Ulama” membenarkan kenyataan dampak buruk yang akan dihadapi ketika kyai terlibat dalam politik praktis.  Kajian  ke  NU  an  yang  dibahas  Feally  ini  menggambarkan  tentang  tuntutan  politik yang  berat  serta  kurangnya  dana  dan  personel  mengakibatkan  NU  kurang  memprioritaskan aktivitas-aktivitas sosial serta dakwahnya. 48 Selain itu, keterlibatan NU dalam pendirian PKB sama  dengan  memberikan  restu  kepada  para  kyai  NU  untuk  terjun  kekancah  politik  praktis. Akibatnya  muncul  kesan  bahwa  NU  dinomor  duakan,  sedangkan  partai  politik  menjadi pengabdian utama dikalangan kyai.
Taat dan patuh adalah bentuk penghormatan yang dilakukan masyarakat kepada kyai. Bahkan ia disebut-sebut sebagai sosok yang sakral serta mistis sehingga segala tindakan serta ucapannya mengandung  barakah dan petunjuk. Namun,  ketika  kyai  menjabat  dalam struktur pemerintahan,  kepatuhan  itu  perlahan-lahan  mulai  memudar.  Posisi  tersebut  menghilangkan kesan  wibawa  sebagai  pemimpin  pesantren.  Masyarakat  tidak  lagi  tawadhu  kepada  kyai, bahkan secara berani mereka pernah beramai-ramai melakukan aksi demo pada kyai. 49
Bukan hanya itu, keasyikan kyai yang terseret dalam ueforia reformasi dengan masuk pada  tatanan  politik  praktis  juga  meredupkan  tradisi  menulis  dikalangan  para  kyai. 50 Kekhawatiran tersebut disebabkan karena tidak adanya warisan keilmuan yang disumbangkan pada  generasi  sesudahnya.  Kerinduan  pada  sosok  kyai  yang  tidak  hanya  fasih  dalam memberikan ceramah, tetapi juga terampil dalam bidang kepenulisan membawa mereka pada satu  kesimpulan,  bahwa  dalam  kondisi  bagaimanapun  tidak  seharusnya  kyai  dan  insan pesantren  terlena  dengan  kemapanan  identitas,  apalagi  jika  hal  tersebut  disebabkan  oleh keterlibatan mereka dalam politik praktis yang sarat dengan kepentingan. 51
Jika  diibaratkan  dalam  permainan  sepak  bola,  kyai  adalah  wasitnya.  Ia  bertugas mengawasi jalannya permainan tanpa memihak kelompok manapun. Ia bertugas memberikan peringatan kepada siapa-siapa yang melakukan pelanggaran tanpa kecuali. Begitu juga dalam masyarakat,  kyai  merupakan  sosok—yang  seharusnya—  mampu  bersikap  netral  tanpa memihak partai politik manapun.
47 Secara  tegas  ia  menyatakan  ada  pertaruhan  besar  dibalik  maraknya  keterlibatan  kyai  dalam  kancah  politik praktis.  Pertaruhan  tersebut  menyangkut  sejauh  mana  kyai  mampu  mengatasi  serta  menggantikan image moral korup yang sudah melekat dalam tubuh politik Indonesia. lihat Masdar Hilmy, Islam Profetik: Substansi Nilai- Nilai Agama dalam Ruang Publik , (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 50
48 Ia memberikan contoh kondisi yang memprihatinkan bagian Dakwah dan Mabarrat PBNU pada pertengahan tahun 1950-an merupakan bukti dari dampak negative tersebut. Begitu juga halnya dengan pemakaian dana zakat dan infaq yang digunakan untuk menutupi hutang kampanye pada pemilu tahun 1955. Lihat Greg Feally, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKiS, 2003), 367-368
49 Kasus  demontrasi  ini  terjadi  pada  pemilu  2004,  dimana  KH.  Hasyim  Muzadi  (Ketua  Umum  PBNU)  berani mengambil keputusan untuk menjadi pasangan Megawati dalam pilpres 2004. Keputusan Hasyim Muzadi untuk menjadi  Cawapres  Megawati  ini  menuai  pro  dan  kontra.  Sehari  setelah  keputusan  tersebut,  warga  NU  yang mengatasnamakan  BPNU  (Badan  Pengagum  NU)  menggelar  aksi  menolak  sikap  Hasyim  Muzadi  yang mendampingi Megawati. Mereka menuntut Hasyim mundur dari PBNU jika ia tetap maju dengan PDIP, sebab pencalonannya  tesebut  tidak  mendapatkan  restu  dari  KH.  Sahal  Mahfudz  (Rais  Am  PBNU)  dan  KH. Abdurrahman Wahid. Baca Ibnu Hajar, Kyai di Tengah Pusaran Politik, 138
50 Kerinduan pada sosok kharismatik kyai serta karya-karya tulis yang berkualitas pernah disorot oleh salah satu media. Lihat Fahruddin Nasrullah, “Kyai dan Kitab Kuning” dalam Jawa  Pos (17  Desember  2006);  Kuswaidi Syafi’ie, “Kyai Tanpa Buku” dalam Jawa Pos (24 Desember 2006); M. Faizi, “Tak Ada Buku, Kitab pun Jadi” dalam Jawa Pos (07 Januari 2007).
51 Em Syuhada’, “Secercah Harapan dari Lirboyo”, dalam Jawa Pos (20 April 2008)

## Kesimpulan
Mobilitas  vertical  kyai  ditandai  dengan  berubahnya  status  kyai,  dari  pengasuh pesantren  (ahli  agama)  menjadi  elit  pemerintah  ( governing  elite )  dalam  kancah  politik praktis.  Puncaknya,  pada  pemilu  2004  kyai  tidak  hanya  terlibat  sebagai  anggota  politik partai tertentu, ia juga memberanikan diri mencalonkan sebagai elite pemerintah. Pro dan kontra  yang terjadi  dalam  masyarakat  diharapkan mampu membawa perubahan pada hal yang lebih baik, terutama dalam tatanan pemerintahan.

## Daftar Rujukan
Budiwiranto,  Bambang. Pesantren  and  Participatory  Development  in  Indonesia ,  Thesis  of Arts (Asian Studies) Canberra: Australian National University, 2007.
Chalik,  Abdul.  “Kiai  dan  Kekuasaan  Sosial  Dalam  Masyarakat  Madura”  dalam Jurnal Paramedia Vol. 10, No. 01 (2010). Dhafir,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren,  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai ,  Jakarta: LP3ES, 1983.
Djaelani, Abd Qadir, Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu,1994.
Fadhilah,  Amir  “Struktur  dan  Pola  Kepemimpinan  Kyai  dalam  Pesantren  di  Jawa”  dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8 No. 1 (Juni 2012).
Fanani, Abd. Chayyi. Pesantren Anak Jalanan . Surabaya: Alpha, 2008. Farchan, Hamdan dan Syarifuddin. Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren . Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.
Fathurrahman, “Kiai Pesantren; Kiai PNS: Wajah Pendidikan Islam Tradisional Bima”, dalam Jurnal Ilmiah Kreatif , Vol. V No. 1 (Januari 2008)
Feally, Greg, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 . Yogyakarta: LKiS, 2003.
Furchan, Arief. Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gramedia, 2004. Geertz, Cliiford. Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia London: Chicago Press, 1971.
_____________.  Abangan,  Santri  dan  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa ,  Jakarta:  Pustaka Jaya, 1981.
Haedari,  Amin  dkk, Masa  Depan  Pesantren:  Dalam  Tantangan  Modernitas  dan  Tantangan Kompleksitas Global. Jakarta: IRD, 2004. Hajar, Ibnu. Kiai ditengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa . Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.
Hartmann, Michael. The Sociology of Elites , New York: Rouledge, 2007. Hilmy,  Masdar, Islam  Profetik:  Substansi  Nilai-Nilai  Agama  dalam  Ruang  Publik , Yogyakarta: Kanisius, 2008.
Hilmy,  Masdar.  “Mencari  Nomenklatur  Baru  Peran  Politik  Pesantren  di  era  Demokrasi Partisipatif”, dalam Jurnal Paramedia , Vol. 10, No. 01 (2010) Hwang,  Julie  Chernov, Umat  Bergerak:  Mobilisasi  Damai  Kaum  Islamis  di  Indonesia, Malaysia, dan Turki, Terj. Samsudin Berlian, Jakarta: Freedom Institute, 2011. Ishomudin, Sosiologi Perspektif Islam . Malang: UMM Press, 2005. Ja’far, Suhermanto. Kiai dalam Pemaknaan Kultur Masyarakat Madura , Lembaga Penelitian IAIN Sunan-Ampel, 2006.
M. Faizi, “Tak Ada Buku, Kitab pun Jadi” dalam Jawa Pos (07 Januari 2007). Madjid, Nurcholis. Bilik-bilik Pesantren , Jakarta: Paramadina, 1997.
Masdar,  Umaruddin. Gus  Dur:  Pecinta  Ulama  Sepanjang  Zaman,  Pembela  Minoritas  Etnis Keagamaan . Yogyakarta: KLIK R, 2005.
Mubaraq,  Zulfi .  Perilaku  Politik  Kiai:  Pandangan  Kiai  dalam  Konspirasi  Politik  Era  Gus Dur . Malang: UIN Maliki Press, 2011.
Nasrullah, Fahruddin. “Kyai dan Kitab Kuning” dalam Jawa Pos (17 Desember 2006) Parson, Talcot. Esei-Esei Sosiologi , Terj. S. Aji, t.t: Aksara Persada, 1985. Porter, Donald J. Managing Political Islam , New York: RouledgeCurzon, 2002.
Ruhendi,  Luluk  Yunan  Ruhendi.  “Kiai  dan  Pendidikan  Pesantren:  Studi  Tentang  Motif Perubahan  Perilaku  Kiai  Pesantren  dikabupaten  Ponorogo”.  Disertasi—IAIN  Sunan  Ampel, Surabaya, 2008.
Steenbrink,  Kareel  A,  Beberapa Aspek  tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  19 .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1984.
Sukamto. Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren , Jakarta: LP3ES, 1999.
Suprayogo, Imam. Kyai dan Politik , Malang: UIN Malang Press, 2007. Suryono. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Grafindo Persada, 1982. Syafi’ie, Kuswaidi, “Kyai Tanpa Buku” dalam Jawa Pos (24 Desember 2006)
Wahid,  Abdurrahman.  “Pesantren  Sebagai  Sub-Kultur”,  dalam  M  Dawam  Raharjo  (ed.),
Pesantren dan Pembaharuan , Jakarta: LP3ES, 1974. Zubaedi. Pengembangan  Masyarakat  Berbasis  Pesantren:  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kyai Mahfuddh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Zulkifli,  “The  Ulama,  Religious  Authority  and  Recognition  in  Indonesia”  (Banjarmasin: Annual Conference on Islamic Studies (ACIS 2010)