## Didin Rasyidin Wahyu

## KAJIAN KEGIATAN PRA OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BANTEN

## Abstrak
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  telah  mendirikan  Perusahaan  Penjamin Kredit  Daerah  (Jamkrida)  Banten  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  3 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013. Pada saat yang sama, DPRD Banten telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah kepada PT  Jamkrida,  tertanggal  27  September  2013,  yaitu  sebesar  Rp.  25  miliar  di  APBD tahun 2014.
Pemegang saham direncanakan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Koperasi KORPRI Banten sebanyak 51 persen, dan sisanya 49 persen akan ditawarkan kepada pemerintah  kabupaten/kota  di  Banten,  WNI  perorangan  dan  pihak  lain  yang berbadan hukum. Visi yang diusulkan yaitu “Menjadi perusahaan penjaminan kredit yang  amanah  dan  profesional,  serta  mampu  mewujudkan  perusahaan  sebagai pendorong  dan  penggerak  peningkatan  perekonomian  daerah”.  Misinya  yaitu  (a) Menumbuhkan  perekonomian  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  melalui  penjaminan kredit.  (b)  Mewujudkan  perusahaan  sebagai  pendorong  peningkatan  perekonomian di  Provinsi  Banten,  (c)  Menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  perusahaan  dalam menjamin pembiayaan/kredit dan Jaminan lainnya.
Penerapan  Good  Corporate  Governance    atau  tata  kelola  perusahaan  di  PT Jamkrida  Banten  harus  mengedepankan  5  (lima)  prinsip  penting  yaitu  transparansi (transparency),  akuntabilitas  (accountability),  pertanggungjawaban  (responsibility), independensi (independency), kewajaran (fairness), dan berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal perusahaan serta ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi  5  (lima)  prinsip  tersebut  diakomodasi  pada  struktur  di  Dewan Komisaris dengan dimilikinya 3 (tiga) komite yaitu, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang bertugas memberi masukan kepada Dewan  Komisaris.  Adanya  Satuan  Kerja  Kepatuhan  dan  Manajemen  Risiko  serta fungsi audit internal akan melengkapi fungsi fungsi yang telah ada guna  membantu manajemen  dalam  melaksanakan  tata  kelola  perusahaan  secara  efisien  dan  efektif sesuai budaya perusahaan.
Kata Kunci: Perusahaan, jaminan, kredit.
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  telah  mendirikan  Perusahaan  Penjamin Kredit  Daerah  (Jamkrida)  Banten.  Pemerintah  Provinsi  Banten  telah  melahirkan Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  PT.  Jaminan Kredit  Daerah  (Jamkrida)  tertanggal  11  September  2013.  Dan  masih  di  bulan  yang sama,  DPRD  Banten  juga  telah  mengesahkan  Perda  Nomor  4  Tahun  2013  tentang penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida, tertanggal 27 September 2013.
Syarat pembentukan PT Jamkrida itu antara lain memiliki modal dasar sebesar Rp100  miliar  dan  modal  disetor  PT  Jamkrida  Banten  paling  sedikit  Rp25  miliar. Pemegang  saham  direncanakan  Pemprov  Banten  dan  Koperasi  KORPRI  Banten sebanyak  51  persen,  dan  sisanya  49  persen  akan  ditawarkan  kepada  pemerintah kabupaten/kota  di  Banten,  WNI  perorangan  dan  pihak  lain  yang  berbadan  hokum. Dan  Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  kepada  PT  Jamkrida  Banten  yang  telah disyahkan DPRD Banten melalui Perda Nomor 4 Tahun 2013 sebesar Rp25 miliar di APBD 2014 (AntaraBanten, Rabu, 04 Desember 2013 13:23 WIB). 1
Lahirnya  PT  Jamkrida  Banten  tersebut  merupakan  upaya  nyata  Pemprov Banten dalam membantu UMKM mendapatkan kemudahan akses kredit.  Sebab dari 984.000  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Banten,  baru  sekitar 104.000 yang sudah disentuh perbankanan. Ia mengatakan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM baru 18,74 persen dari total UMKM yang ada di Banten. Kondisi ini yang membuat Gubernur khawatir sehingga menginginkan seluruh pelaku UMKM di Banten mendapatkan kemudahan akses permodalan. 2
Pendirian  perusahaan  PT.  Jamkrida  Banten  diharapkan  mulai  beroperasi  awal tahun 2014 dimana perusahaan ini merupakan perusahaan penjamin milik masyarakat Banten  diharapkan  mampu  mengatasai  permasalahan  kekurangan  modal  usaha  bagi UMKM yang usahanya layak namun kesulitan mengakses kredit karena keterbatasan agunan (jaminan fisk atau collateral). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah  memberikan  jawaban  terhadap  kesulitan  pelaku  UMKM  di  Banten  dalam mendapatkan kucuran permodalan. 3

## 1.2. Visi dan Misi
A. Visi
Dalan kegiatan usaha PT. Jamkrida Banten penulis mengusulkan visinya yaitu  “Menjadi  perusahaan  penjaminan  kredit  yang  amanah  dan  profesional, serta  mampu  mewujudkan  perusahaan  sebagai  pendorong  dan  penggerak peningkatan perekonomian daerah”.

## B. Misi
PT.  Jamkrida  Banten  sebagai  salah  satu  alat  kelengkapan  otonomi daerah penulis mengusulkan misi sebagai berikut :
a. Menumbuhkan  perekonomian  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  melalui penjaminan kredit.
b. Mewujudkan  perusahaan  sebagai  pendorong  peningkatan  perekonomian  di Provinsi Banten,
c. Menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  perusahaan  dalam  menjamin pembiayaan/kredit dan Jaminan lainnya.

## 1.3. Strategi Bisnis A. Strategi Jangka Panjang
Perusahaan  menyusun  Rencana  Strategis  Jangka  Panjang  (5  tahun) yaitu mengembangkan PT Jamkrida Banten menjadi perusahaan penjaminan yang dijabarkan dalam tahapan – tahapan, yaitu :
Tahun 2014 :
“ Persiapan perusahaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan perbankan dalam Penjaminan Kredit Segmen Usaha Tertentu (UMKM) “ Tahun 2015 : “ Membangun Bisnis Penjaminan yang lebih luas dengan Penetrasi Pasar “ Tahun 2016 :
“ Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas dan Peningkatan Modal “ Tahun 2017 : “ Membangun Komunitas Nasabah (perbankan)“ Tahun 2018 : “ Menjadi Perusahaan Penjaminan Kebanggaan Masyarakat “ Corporate  Plan 2014  -  2018  disusun  dengan  memperhatikan  dan mempertimbangkan  faktor  eksternal  dan  faktor  internal  sehingga  dapat memberikan  gambaran  tentang  arah  pengembangan  kegiatan  usaha perusahaan  dalam  5  tahun  kedepan  sekaligus  sebagai  landasan  kebijakan dan  strategi  dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi  perusahaan  yang  telah ditetapkan.
Perumusan  program  kerja  strategis  selama  5  tahun  ke  depan  akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan  yang  tepat  sehingga  dapat  tercipta  pemahaman  bersama  dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama.

## B.  Rencana Jangka Menengah Pendek
Rencana  Bisnis  Perusahaan  2014-2016  merupakan  tindak  lanjut Rencana  Korporasi  yang  disahkan  yang  terlebih  dahulu  dibuat  Surat Keputusan  Dewan  Komisaris  yang  menjadi  acuan  bagi  manajemen  dan seluruh  jajaran  dalam  menjalankan  bisnis  perusahaan  kedepan  dalam merealisasikan  kebijakan  jangka  menengahnya  yaitu  pemenuhan  secara bertahap  kriteria  sebagai  Perusahaan  Penjaminan  Kebanggaan  Masyarakat Banten , dan  dalam  jangka  pendek  (  1  tahun  )  yang  diarahkan  pada pengembangan  Membangun  Bisnis  Penjaminan  yang  lebih  luas  dengan Penetrasi Pasar menuju Perusahaan Penjaminan Kebanggaan Masyarakat.
II. Kajian Teori

## 2.1. Penjaminan Kredit
Istilah  penjaminan  sama  dengan  istilah  penanggungan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  1820–1850  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang  Penanggungan Utang.  Penanggungan  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  pihak  ketiga, guna  kepentingan  si  berpiutang  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan  si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Suatu penjaminan/penanggungan harus didahului oleh perjanjian/perikatan yang sah.
Penjaminan kredit merupakan usaha jasa untuk  menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak dibayar penuh.
Penjaminan kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankanan terutama di bidang  perkreditan  yang  selalu  dikaitkan  dengan  jaminan  kredit  berupa  barang bergerak  dan  tidak  bergerak  yang  sewaktu-waktu  dapat  tertimpa  risiko  yang  dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan  perusahaan sebagai pemberi kredit.
Perusahaan  penjaminan  menjadi  peranan  penting  dalam  bidang  industri  jasa keuangan  sebagai  intermediasi  dibidang  penjaminan  kredit  antara  pengusaha  dan UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dan perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.
Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dan  berperan  aktif  sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan  fungsi  masing-masing.  Para pihak tersebut adalah sebagai berikut 4 :
a. Penjamin  adalah  perorangan  atau  lembaga  yang  memberikan  jasa penjaminan  bagi  kredit  atau  pembiayaan  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  penerima  jaminan  akibat  kegagalan  Debitor atau  Terjamin  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
b. Penerima  Jaminan  adalah  Kreditor,  baik  bank  maupun  bukan  bank  yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitor atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.
c. Perjamin  adalah  badan  usaha  atau  perorangan  yang  menerima  kredit  dari penerima  jaminan.  Dalam  dunia  perkreditan,  Terjamin  ini  dikenal  dengan Debitor  yang  umumnya  adalah  perorangan  yang  menjalankan  suatu  usaha produktif  atau  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  menengah  maupun  koperasi (UMKM)  termasuk  juga  di  dalamnya  perorangan  anggota  koperasi  dan bukan anggota koperasi.
Dengan adanya keterlibatan aktif tiga (3) pihak dalam penjaminan kredit, maka dalam  menjalankan  fungsinya  penjamin  kredit  menerima  permintaan  penjaminan, baik  dari  Terjamin  yang  bersangkutan  maupun  dari  penerima  Jaminan  atau  pihak yang menyediakan fasilitas kredit.
Penjaminan  kredit  yang  umumnya  berbentuk  sebuah  lembaga  dalam menyelenggarakan fungsi tersebut memiliki tujuan antara lain 5 :
a. Meyakinkan  pihak  Kreditur  yaitu  Bank  atau  lembaga  lain  penyalur  kredit atau pembiayaan dalam memberikan kredit kepada Debitur yang umumnya adalah  perorangan  pelaku  UMKM  yang  memiliki  prospek  dan  usaha  yang layak  ( feasible ),  tetapi  tidak  atau  belum  memenuhi  ketentuan  atau persyaratan teknis bagi suatu penyaluran kredit atau belum bankable .
b. Memperoleh  pendapatan  dari fee atau  imbal  jasa  yang  diberikan  untuk dikelola  dengan  menggunakan  asas  pengelolaan  keuangan  yang  sehat  dan bertanggung jawab.
c. Mengambil  alih  sementara  resiko  kegagalan  pelunasan  pinjaman  yang diterima  pihak  Terjamin,  sehingga  kewajiban  Terjamin  kepada  penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kepada nasabahnya.
Untuk  melindungi  diri  dari  kemungkinan  nasabah  yang  tidak  dapat  mengembalikan kredit,  pemberi  kredit  menutup  penjaminan  atas  kredit  tersebut.  Dalam  penjaminan kredit,  yang  menjadi  pihak  tertanggung  adalah  pemberi  kredit  (perusahaan  dan/atau lembaga  keuangan)  dan  yang  ditanggung  oleh  penanggung  adalah  risiko  kredit  di mana  tidak  diperolehnya  kembali  kredit  kepada  para  nasabahnya  (yang  umumnya terdiri atas para pengusaha).
Dengan  adanya  penjaminan  kredit  ini  perusahaan  terdorong  untuk  lebih  giat membantu  para  nasabahnya  dalam  menyediakan  modal  untuk  mengembangkan usahanya.
Pengelolaan  penjaminan  kredit  di  Banten  dapat  dipercayakan  kepada  PT Jamkrida  Banten,  di  mana  yang  menjadi  tertanggung  adalah  perusahaan-perusahaan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai  imbalan  atas  jaminan  yang  diberikan  oleh  PT  Jamkrida,  perusahaan membayar  premi  atas  kredit  yang  ditanggung.  Premi  tersebut  menjadi  beban perusahaan,  tetapi  dalam  praktik,  ada  juga  perusahaan  yang  membeperusahaanan premi  tersebut  kepada  nasabahnya  yang  memperoleh  kredit.  Walaupun  begitu,  yang menjadi tertanggung bukan nasabahnya, tetapi perusahaan pemberi kredit.

## 2.2. Peraturan Penjaminan Kredit
Berikut  merupakan  peraturan  berkaitan  dengan  penjaminan  kredit  yang digunakan sebagai dasar acuan atas usaha penjaminan saat ini :
1. Undang undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan  Presiden  no.2  tahun  2008  tanggal  26  Januari  2008  tentang Lembaga Penjaminan
3. Peraturan  Mentri  Keuangan  no.  99/PMK.010/2011  tanggal  8  Juli  2011 tentang  Perusahaan  Penjaminan  Kredit  dan  Perusahaan  Penjaminan  Ulang Kredit.
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten no. 12 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005  tentang  Lembaga  Penjaminan  Kredit  Daerah  Bagi  Koperasi,  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
III. PENGEMBANGAN BISNIS
3.1 Persiapan Perusahaan
A. Organisasi dan Manajemen
Sebagiamana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  PT Jamkrida  Banten  merupakan  perusahaan  penjaminan  kredit  berbentuk berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  telah  didirikan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Pembentukan  PT.  Jaminan  Kredit  Daerah  (Jamkrida) tertanggal 11 September 2013.
Sesuai  dengan  harapan  Pemerintah  Provinsi  Banten,  PT  Jamkrida Banten  dapat  mulai  melaksanakan  kegiatan  usahanya  awal  tahun  2014, sehingga  setelah  adanya  penetapan  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi, segera  membentuk  struktur  organisasi,  rincian  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawab  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  dengan  berpedoman pada  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  Governance)  yang akan penulis usulkan pada bab berikutnya.
B. Rekrutmen Pegawai
Sejalan dengan awal pelaksanaan kegiatan perusahaan maka  guna menunjang  kegiatan  Perseroan,  jumlah  pegawai  yang  diperlukan  untuk tahun pertama disesuaikan dengan kebutuhan pegawai.
Pegawai  yang  dibutuhkan  sebagian  besar  baik  secara  kuantitas maupun kualitasnya harus terdiri dari tenaga yang sudah terlatih/berpengalaman dibidangnya, hal ini mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan ditahun pertama banyak memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terlatih.  dengan  demikian  dalam  rekrutmen  perlu  mensyaratkan tingkat/jenjang  pendidikan  serta  pengalaman  dibidang  usaha  penjaminan, asuransi dan perbankan.
Perusahaan  harus  menyadari  bahwa  sumber  daya  manusia menduduki  posisi  yang  strategis  bagi  kelangsungan  usaha  Perusahaan, karena  tenaga  kerja  sangat  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.  Oleh  sebab itu,  dalam  rekrutmen  pegawai  sebagai  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang profesional,  PT  Jamkrida  Banten  harus  mengedepankan  5  (lima)  prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transfaran, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, independensi dan Kewajaran.
Dan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia,  untuk meningkatkan  kemampuannya,  perusahaan  berikutnya  dapat  mengirimkan pegawai untuk  mengikuti seminar  atau kursus  dan  mengikuti pendidikan/training  ke  lembaga  pendidikan/pelatihan  secara  berkala  dan bergantian.
Perusahaan  juga  berusaha  untuk  menciptakan  lingkungan  kerja yang mendukung kinerja pegawai, dengan tujuan untuk mendorong motivasi dan  meningkatkan  produktivitas  kerja  serta  meningkatkan  kesejahteraan pegawai,  antara  lain  menyediakan  sarana  dan  fasilitas  seperti  sarana transportasi  kendaraan  dinas  bagi  pejabat  tertentu,  rekreasi,  mengikut sertakan  program  BPJS  (Badan  Penyelenggaran  Jaminan  Sosial),  olahraga, tempat ibadah, dan koperasi pegawai.
Berikut ini adalah komposisi pegawai perusahaan yang dibutuhkan dalam  tahun  pertama  menurut  jenjang  manajemen,  pendidikan,  kelompok usia dan kisaran besarnya gaji :
Tabel 1 Komposisi Pegawai C. Perijinan
Kelengkapan perijinan yang merupakan legalitas dalam pelaksanaan  kegiatan  usaha  yaitu  TDP,  SIUP,  SITU  dan  memiliki  NPWP dan keterangan domisili perusahaan.

## D. Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan  persiapan  dan  pelaksanaan  usaha  PT  Jamkrida  Banten diatur berdasarkan periode tertentu dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Jenjang Jabatan Jumlah/Komposisi Jenjang Pendidikan Kisaraqn Gaji (Rp.) Komisaris 3 Minimal S1 7.5jt sd 20jt Direktur 3 Minimal S1 10jt sd 30jt Manajer 6 Minimal D3 4,5jt sd 7,5jt Asisten Manajer 12 Minimal D3 3jt sd 5,5jt Staf 30 Minimal SLTA 2jt sd 4jt
1. Rekrutmen pegawai
2. Perijinan
3. Sarana gedung dan layout kantor
4. Pengadaan fasilitas/inventaris kantor dan ATK
5. Penyusunan/Pembuatan SOP
6. Pengadaan dan Pemasangan Program Keuangan
7. Pengadaan dan Pemasangan Program Penjaminan
8. Operasional KEGIATAN Maret-Juni Juli-Sep Oktl-Des JADWAL PELAKSANAAN ( Tahun 2014 ) 3.2 Pemasaran
A. Segmentasi Pasar
Segmentasi  pasar  PT  Jamkrida  Banten  yaitu  seluruh  perbankan diwilayah  kerja  Provinsi  Banten  yang  menyalurkan  pembiayaan/kredit kepada  para  pengusaha/pelaku  UMKM  yang  kemudian  diperluas  kepada pembiayaan/kredit  kepada  Koperasi  dan  pengusaha  jasa  konstruksi/ pengadaan barang yang berdomisili di Provinsi Banten.
Sebagai  contoh  dapat  dilihat  pada  data  perkembangan  UMKM  di Provinsi Banten, sebagai berikut :
Tabel 3 Data Perkembangan UMKM di Provinsi Banten  Tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH TENAGA JUMLAH TENAGA JUMLAH TENAGA KERJA MIKRO KERJA KECIL KERJA MENENGAH 1 KAB. SERANG 117.101 46.376 21.801 13.245 1.039 14.681 139.941 MIKRO 2 KOTA SERANG 66.703 18.070 12.418 12.940 592 1.215 79.713 1,646,992 5 KOTA CILEGON 67.527 202.581 12.572 75.432 599 4.193 80.698 3 KAB. PANDEGLANG 123.277 369.831 22.951 114.755 1.094 7.658 147.322 KECIL 4 KAB. LEBAK 114.878 344.634 21.387 85.548 1.020 7.140 137.285 459,939 6 KOTA TANGERANG 148.147 444.441 27.581 110.324 1.315 9.205 177.043  MENENGAH 7 KAB. TANGERANG 133.489 28.855 24.852 7.212 1.185 10.204 159.526 43,854 8 KOTA TANGERANG SELATAN 52.374 157.122 9.751 39.004 465 2.790 62.590 823.496 1.611.910 153.313 458.460 7.309 57.086
Sumber : http://www.penghubung.bantenprov.go.id/id/read/umkm-banten.html#.UsFOWfs8W2k 24 Oct 2013 12:08 pm  | NO KAB / KOTA JENIS USAHA
MIKRO KECIL
MENENGAH JUMLAH = (1+3+5) JUMLAH
TOTAL TENAGA KERJA 984.118
2.127.456 JUMLAH TOTAL DARI = (1+3+5)
Bila  dilihat  dari  data  Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di Provinsi  Banten  sampai  akhir  bulan  nopember  2012  telah  mencapai 984.000,  namun  demikian  baru  sekitar  104.000  yang  sudah  disentuh perbankan, dan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM baru 18,74 persen dari  total  UMKM  yang  ada  di  Banten.    Permasalahn  tersebut  disebabkan banyak pelaku UMKM yang usahanya layak  atau feasible namun kesulitan mengakses kredit karena keterbatasan agunan (jaminan fisk atau collateral). Dengan  lahirnya  PT  Jamkrida  Banten  diharapkan  dapat  membantu mengatasai permasalahan kekurangan modal usaha bagi UMKM.

## B. Target Pasar
Target  pasar  adalah  perbankan  yang  berada  di  wilayah  kerja Provinsi  Banten,  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkesinambungan,  namun demikian  sasaran  khusus/potensial  tahap  awal  antara  lain  Bank  BJB  yang merupakan  bank  milik  BUMD  dimana  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di Banten adalah salah satu pemegang saham/pemilik bank tersebut.

## C. Positioning
Posisi  PT  Jamkrida  Banten  sebagai  BUMD  Provinsi  Banten tentunya  akan  berada  diantara  para  perusahaan  penjaminan  laninnya  yang merupakan pesaing/kompetitor dan telah eksis dengan perbankan di wilayah kerja Provinsi Banten, seperti PT Jamkrindo, PT. Askrindo, PT Askrida, PT Jasindo, PT Parolamas dan lain lain.
Namun  demikian  PT  Jamkrida  Banten  yakin  akan  dapat  bersaing secara  sehat  (pelayanan  dan  harga/premi  yang  cukup  bersaing)  dengan perusahaan  sejenis/kompetitor  melalui  praktek  penyelenggaraan  bisnis penjaminan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya.

## 3.3 Perluasan Usaha
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  strategi bisnis/usaha  di  mulai  tahun  pertama  yaitu  Persiapan  perusahaan  dan pelaksanaan  kegiatan  bisnis  yaitu  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan perbankan dalam Penjaminan Kredit Segmen Usaha Tertentu (UMKM).
Yang  dimaksud  penjaminan  segmen  usaha  tertentu  adalah  penjaminan kredit  mikro  dan  Kecil,  yaitu  penjaminan  atas  kredit  yang  disalurkan perbankanan  atau  kreditur  lain  partner  PT.  Jamkrida  Banten  untuk  membiayai sektor usaha mikro dan kecil atau penjamin kredit usaha produktif.
Strategi berikutnya yaitu membangun bisnis penjaminan yang lebih luas dengan  Penetrasi  Pasar,  maksudnya  yaitu  pengembangan  bisnis  selain penjaminan  kredit  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  kepada  antara lain :
 Penjaminan Kredit Multiguna, yaitu penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankanan untuk membiayai berbagai keperluan nasabah perorangan atau anggota koperasi pegawai atau koperasi pegawai yang berpenghasilan tetap dengan  coverage  resiko  kemacetan  kredit,  baik  alasan  kematian,  PHK maupun alasan kredit macet lainnya.
 Penjaminan  Kredit  Konstruksi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  yaitu penjaminan  atas  kredit  yang  disalurkan  perbankanan  atau  kreditur  lainnya untuk  membiayai  Pekerjaan  Kontruksi/Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam rangka  pembangunan  proyek  dan  atau  pengadaaan  barang  yang  dibiayai berdasarkan APBN atau APBD, dana BUMN atau BUMD.
 Penjaminan  Kredit  Linkage  Program,  yaitu  penjaminan  kredit  yang disalurkan  kepada  end  user  melalui  kerjasama  pola  Executing  antara perusahaan  atau  lembaga  keuangan  lainnya  (penerima  jaminan)  dengan Perusahaan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi sebagai pihak terjamin, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada penerima jaminan.
 Penjaminan/garansi  perusahaan  bagi  para  pengusaha  jasa  konstruksi  dan pengadaan  yang  akan/mendapat  proyek  dari  BUMD/BUMN,  seperti
Jaminan Penawaran, Jaminan Tender, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka.
 Kontra Jaminan/garansi bank
Dalam  pengembangan  usaha  PT  Jamkrida  Banten  tersebut  diatas dilakukan  dengan  cara  pemasaran  yang  terkoordinasi  melalui  Promosi  seperti Advertising  (iklan),  sales  promotion  (acara/pameran),  personal  selling (langsung), public relation (image perusahaan), dan lain lain.

## VI. Tata Kelola Perusahaan
4.1. Pendahuluan
Kegiatan  dan  perkembangan  industri  penjaminan  yang  semakin kompleks  untuk  saat  ini  dan  masa  –  masa  yang  akan  datang  diperlukan peningkatan kinerja perusahaan penjaminan kredit dan praktek penyelenggaraan bisnis  penjaminan  yang  sehat  dan  beretika  melalui komitmen dan  mekanisme yang  mampu  menjaga  kepentingan  semua  pihak,  baik  yang  memberi kepercayaan  maupun  pihak  yang  menerima  kepercayaan  dan  menjalankannya. Adanya komitmen bersama  dari  struktur  perusahaan  dan  diformulasikan  oleh manajemen  yang  mencakup  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  jangka  panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan perusahaan  yang  konsisten,  mengarah  kepada  pencapaian  tujuannya  melalui proses  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance )  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG)  di  PT  Jamkrida  Banten  harus  senantiasa  diciptakan  dan dikembangkan  oleh  manajemen  secara  memadai  yang  mengarah  pada pengendalian  dan  peningkatan  nilai  ( value )  perusahaan  dalam  rangka mempertahankan eksistensinya ,  antara  lain  pengaturan  hubungan  –  hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin  dari  karakteristik  pelakunya  dalam  memproses  informasi  untuk mengukur  kinerjanya,  termasuk  terjadinya check  and  balance dan keseimbangan  dalam  berbagai  dimensi  yang  sejalan  dengan  kebijakan kepegawaian  yang  rasional.  Guna  mengetahui  kondisi  pencapaian  tata  kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di  dalam  perusahaan  telah  secara  terbuka  menyampaikan  hal  –  hal  yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan.
Good  Corporate  Governance  (GCG)  adalah  suatu  proses  dan  struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.
Penerapan  Good  Corporate  Governance    atau  tata  kelola  perusahaan harus  mengedepankan  5  (lima)  prinsip  penting  dalam Good  Corporate Governance (GCG) yaitu 6 :
1.  Transparansi  ( transparency ),  adalah  bahwa  setiap  proses  serta  hasil-hasil pekerjaan  yang  dilaksanakan  dapat  diketahui  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan.
2. Akuntabilitas  ( accountability ),  Akuntabilitas  bahwa  setiap  pekerjaan dilakukan  sesuai  fungsi  dan  kompetensi  yang  dimiliki  secara  optimal  serta bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaannya.
3. Pertanggungjawaban  ( responsibility ),  adalah  bahwa  setiap  pekerjaan  dan kegiatan  perusahaan  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perusahaan  dan
peraturan perundang-undangan  yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Independensi  ( independency ),  adalah  bahwa  setiap  pekerjaan  dan  kegiatan perusahaan  dilakukan  secara  profesional  dengan  mengesampingkan pengaruh/  tekanan  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran  ( fairness ),  adalah  bahwa  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan  perusahaan  mendapatkan  perlakuan  yang  setara  (equal)  sesuai dengan  kriteria  dan  proporsi  yang  seharusnya  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan  penerapan  Good  Corporate  Governance  berpedoman  pada Anggaran  Dasar  Perusahaan,  ketentuan  internal  Perusahaan  serta  ketentuan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Implementasi  5  (lima)  prinsip  tersebut  diakomodasikan  pada struktur di Dewan Komisaris dengan dimilikinya 3 (tiga) komite yaitu, Komite Audit,  Komite  Pemantau  Risiko  dan  Komite  Remunerasi  &  Nominasi  yang bertugas  memberi  masukan  kepada  Dewan  Komisaris.  Pembagian  tugas  yang jelas  antara  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dapat  memotivasi  Direksi  untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Adanya Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen  Risiko  serta  fungsi  audit  internal  telah  melengkapi  fungsi  –fungsi yang  telah  ada  guna  membantu  manajemen  dalam  melaksanakan  tata  kelola perusahaan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai  budaya  perusahaan 7 .  Guna mendukung  terwujudnya  misi  dan  visi  PT  Jamkrida  Banten,  maka komitmen yang  harus  ada  antara  Pengurus  dan  Pegawai  diwujudkan  ke  dalam  pedoman yang  mengatur  Kode  Etik  bagi  Pengurus  dan  Pegawai  Perusahaan.  Untuk menumbuhkan  sikap  patuh  terhadap  ketentuan  Perusahaan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disusun dalam suatu pedoman Budaya Kepatuhan.
4.2. Peranan Dunia Usaha
a. Menerapkan  etika  bisnis  secara  konsisten  sehingga  dapat  terwujud  iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
b. Bersikap  dan  berperilaku  yang  memperlihatkan  kepatuhan  dunia  usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
c. Mencegah terjadinya KKN.
d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.
e. Melaksanakan  fungsi  ombudsman  untuk  dapat  menampung  informasi tentang  penyimpangan  yang  terjadi  pada  perusahaan.  Fungsi  ombudsman dapat  dilaksanakan  bersama  pada  suatu  kelompok  usaha  atau  sektor ekonomi tertentu 8 .
4.3. Etika Bisnis dan Pedoman Prilaku
A. Prinsip Dasar
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  jangka  panjang,  pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman  perilaku  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  organ  perusahaan  dan semua  pegawai  dalam  menerapkan  nilai-nilai (values) dan  etika  bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.
Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah: 9
1. Setiap  perusahaan  harus  memiliki  nilai-nilai  perusahaan  yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk  dapat  merealisasikan  sikap  moral  dalam  pelaksanaan  usahanya, perusahaan  harus  memiliki  rumusan  etika  bisnis  yang  disepakati  oleh organ  perusahaan  dan  semua  pegawai.  Pelaksanaan  etika  bisnis  yang berkesinambungan  akan  membentuk  budaya  perusahaan  yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai  dan  rumusan  etika  bisnis  perusahaan  perlu  dituangkan  dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

## B. Pedoman Pokok Pelaksanaan 10

## 1.  Nilai-Nilai Perusahaan
a. Nilai-nilai  perusahaan  merupakan  landasan  moral  dalam  mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai- nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan.
b. Walaupun  nilai-nilai  perusahaan  pada  dasarnya  universal,  namun dalam  merumuskannya  perlu  disesuaikan  dengan  sektor  usaha  serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan.
c. Nilai-nilai  perusahaan  yang  universal  antara  lain  adalah  terpercaya, adil dan jujur.

## 2.   Etika Bisnis
a. Etika  bisnis  adalah  acuan  bagi  perusahaan  dalam  melaksanakan kegiatan  usaha  termasuk  dalam  berinteraksi  dengan  pemangku kepentingan.
b. Penerapan  nilai-nilai perusahaan  dan  etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan.
c. Setiap  perusahaan  harus  memiliki  rumusan  etika  bisnis  yang disepakati  bersama  dan  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pedoman perilaku.

## 3.   Pedoman Perilaku
a. Fungsi Pedoman Perilaku
 Pedoman  perilaku  merupakan  penjabaran  nilai-nilai  perusahaan dan  etika  bisnis  dalam  melaksanakan  usaha  sehingga  menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua pegawai perusahaan;
 Pedoman  perilaku  mencakup  panduan  tentang  benturan kepentingan,  pemberian  dan  penerimaan  hadiah  dan  donasi,
kepatuhan  terhadap  peraturan,  kerahasiaan  informasi,  dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.
b. Benturan Kepentingan  Benturan  kepentingan  adalah  keadaan  dimana  terdapat  konflik antara  kepentingan  ekonomis  perusahaan  dan  kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, angggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pegawai perusahaan;  Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  anggota  Dewan Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai  perusahaan  harus senantiasa  mendahulukan  kepentingan  ekonomis  perusahaan diatas  kepentingan  ekonomis  pribadi  atau  keluarga,  maupun pihak lainnya;  Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan  atau  keuntungan  pribadi,  keluarga  dan  pihak-pihak lain;  Dalam  hal  pembahasan  dan  pengambilan  keputusan  yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
 Pemegang  saham  yang  mempunyai  benturan  kepentingan  harus mengeluarkan  suaranya  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  sesuai  dengan  keputusan  yang  diambil  oleh  pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan;  Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai perusahaan  yang  memiliki  wewenang  pengambilan  keputusan diharuskan  setiap  tahun  membuat  pernyataan  tidak  memiliki benturan  kepentingan  terhadap  setiap  keputusan  yang  telah dibuat  olehnya  dan  telah  melaksanakan  pedoman  perilaku  yang ditetapkan oleh perusahaan.
c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi
 Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu  yang  mewakili  mitra  bisnis,  yang  dapat  mempengaruhi pengambilan keputusan;
 Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai perusahaan  dilarang  menerima  sesuatu  untuk  kepentingannya,
baik  langsung  ataupun  tidak  langsung,  dari  mitra  bisnis,  yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
 Donasi  oleh  perusahaan  ataupun  pemberian  suatu  aset perusahaan  kepada  partai  politik  atau  seorang  atau  lebih  calon anggota  badan  legislatif  maupun  eksekutif,  hanya  boleh dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan;  Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta  pegawai perusahaan  diharuskan  setiap  tahun  membuat  pernyataan  tidak memberikan  sesuatu  dan  atau  menerima  sesuatu  yang  dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
d. Kepatuhan terhadap Peraturan
 Organ  perusahaan  dan  pegawai  perusahaan  harus  melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan;
 Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan pegawai perusahaan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan perusahaan;
 Perusahaan  harus  melakukan  pencatatan  atas  harta,  utang  dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
e. Kerahasiaan Informasi  Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi,  pemegang  saham  serta pegawai  perusahaan  harus  menjaga  kerahasiaan  informasi perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;  Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta  pegawai  perusahaan  dilarang  menyalahgunakan  informasi yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada  informasi  rencana  pengambil-alihan,  penggabungan  usaha dan pembelian kembali saham;  Setiap  mantan  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta pegawai  perusahaan,  serta  pemegang  saham  yang  telah mengalihkan  sahamnya,  dilarang  mengungkapkan  informasi yang  menjadi  rahasia  perusahaan  yang  diperolehnya  selama menjabat  atau  menjadi  pemegang  saham  di  perusahaan,  kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  atau  tidak  lagi menjadi rahasia milik perusahaan.
f. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor
 Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan  bahwa  pengaduan  tentang  pelanggaran  terhadap
etika  bisnis,  pedoman  perilaku,  peraturan  perusahaan  dan peraturan  perundang-undangan,  diproses  secara  wajar  dan  tepat waktu;
 Setiap  perusahaan  harus  menyusun  peraturan  yang  menjamin perlindungan  terhadap  individu  yang  melaporkan  terjadinya pelanggaran  terhadap  etika  bisnis,  pedoman  perilaku,  peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanannya,  Dewan  Komisaris  dapat  memberikan  tugas kepada  komite  yang  membidangi  pengawasan  implementasi GCG.

## V.  Kesimpulan
1. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  telah  mendirikan  Perusahaan  Penjamin Kredit  Daerah  (Jamkrida)  Banten  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  3 Tahun  2013  tanggal  11  September  2013.  Dan  pada  yang  sama,  DPRD  Banten telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida, tertanggal 27 September 2013, yaitu sebesar Rp. 25 miliar di APBD tahun 2014.
Pemegang  saham  direncanakan  dari  Pemerintah  Provinsi  Banten  dan  Koperasi KORPRI  Banten  sebanyak  51  persen,  dan  sisanya  49  persen  akan  ditawarkan kepada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Banten,  WNI  perorangan  dan  pihak  lain yang berbadan hukum.
2. Visi  yang  diusulkan  yaitu  “Menjadi  perusahaan  penjaminan  kredit  yang  amanah dan  profesional,  serta  mampu  mewujudkan  perusahaan  sebagai  pendorong  dan penggerak peningkatan perekonomian daerah”.
Dan Misinya yaitu :
a. Menumbuhkan  perekonomian  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  melalui penjaminan kredit.
b. Mewujudkan  perusahaan  sebagai  pendorong  peningkatan  perekonomian  di Provinsi Banten,
c. Menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  perusahaan  dalam  menjamin pembiayaan/kredit dan Jaminan lainnya.
3. Dalam  memberikan  gambaran  tentang  arah  pengembangan  kegiatan  usaha perusahaan  dalam  5  tahun  kedepan  sekaligus  sebagai  landasan  kebijakan  dan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai  perusahaan  penjaminan  dijabarkan  dalam  tahapan  –  tahapan  sebagai berikut :
a. Tahun pertama (2014), yaitu Persiapan perusahaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan perbankan dalam Penjaminan Kredit Segmen Usaha Tertentu (UMKM),
b. Tahun kedua (2015) yaitu  Membangun Bisnis Penjaminan yang lebih luas dengan Penetrasi Pasar,
c. Tahun ketiga (2016) yaitu Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas dan Peningkatan Modal,
d. Tahun keempat (2017) yaitu Membangun Komunitas Nasabah (perbankan),
e. Dan tahun kelima (2018) yaitu Menjadi Perusahaan Penjaminan Kebanggaan Masyarakat.
4. Kegiatan  usaha/bisnis  PT  Jamkrida  Banten  dimulai  tahun  pertama  adalah  tahap persiapan  perusahaan  selanjutnya  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan perbankan  dalam  penjaminan  kredit  mikro,  kecil,  dan  menengah,.  Dan  strategi berikutnya yaitu pengembangan bisnis penjaminan yang lebih luas antara lain :
 Penjaminan Kredit Multiguna
 Penjaminan Kredit Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa
 Penjaminan Kredit Linkage Program
 Penjaminan/garansi  perusahaan  bagi  pengusaha  jasa  konstruksi  dan pengadaan yang akan/mendapat proyek dari BUMD/BUMN
 Kontra Jaminan/garansi bank
5. Penerapan  Good  Corporate  Governance    atau  tata  kelola  perusahaan  di  PT Jamkrida  Banten  harus  mengedepankan  5  (lima)  prinsip  penting  dalam Good Corporate  Governance (GCG)  yaitu  Transparansi  ( transparency ),  Akuntabilitas ( accountability ), Pertanggungjawaban ( responsibility ), Independensi
( independency ),  Kewajaran  ( fairness ),  dan  berpedoman  pada  Anggaran  Dasar Perusahaan,  ketentuan  internal  Perusahaan  serta  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi  5  (lima)  prinsip  tersebut  diakomodasikan  pada  struktur  di  Dewan Komisaris  dengan  dimilikinya  3  (tiga)  komite  yaitu,  Komite  Audit,  Komite Pemantau  Risiko  dan  Komite  Remunerasi  &  Nominasi  yang  bertugas  memberi masukan  kepada  Dewan  Komisaris.  Adanya  Satuan  Kerja  Kepatuhan  dan Manajemen Risiko serta fungsi audit internal akan melengkapi fungsi fungsi yang telah ada guna membantu manajemen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan secara efisien dan efektif sesuai budaya perusahaan.
Guna mendukung terwujudnya misi dan visi PT Jamkrida Banten, maka komitmen yang harus ada antara Pengurus dan Pegawai diwujudkan ke dalam pedoman yang mengatur  Kode  Etik  bagi  Pengurus  dan  Pegawai  Perusahaan.  Untuk menumbuhkan  sikap  patuh  terhadap  ketentuan  Perusahaan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  disusun  dalam  suatu  pedoman  Budaya Kepatuhan.
Dan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi  oleh  integritas  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pedoman perilaku  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  organ  perusahaan  dan  semua  pegawai dalam  menerapkan  nilai-nilai (values) dan  etika  bisnis  sehingga  menjadi  bagian dari budaya perusahaan.
Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:
a. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
b. Untuk  dapat  merealisasikan  sikap  moral  dalam  pelaksanaan  usahanya, perusahaan  harus  memiliki  rumusan  etika  bisnis  yang  disepakati  oleh  organ perusahaan dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan  akan  membentuk  budaya  perusahaan  yang  merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
c. Nilai-nilai  dan  rumusan  etika  bisnis  perusahaan  perlu  dituangkan  dan dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pedoman  perilaku  agar  dapat  dipahami  dan diterapkan.Pembagian  tugas  yang  jelas  antara  Direksi  dan  Dewan  Komisaris dapat memotivasi Direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

## Catatan Akhir:
1 AntaraBanten, Rabu, 04 Desember 2013 13:23 WIB
2 Revri Aroes, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang), Lenteranews, Friday, December 6th 2013. | Banten, Ekonomi
3 Lenteranews, Friday, December 6th 2013. | Banten, Ekonomi
4 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan ,. (Bandung : PT. Alumni, 2007), hal.19.
5 Ibid 6 Pedoman Umum Good Corporate Governance, KNKG, 2006
7 Ibid 8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA
Antara Banten, Rabu, 04 Desember 2013 13:23 WIB
Lenteranews, Friday, December 6th 2013. | Banten, Ekonomi
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3  Tahun  2013 Tentang  Pembentukan  PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) tanggal 11 September 2013
Peraturan  Daerah Provinsi Banten  Nomor 4 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida, tertanggal 27 September 2013
Nasroen  Yasabari  dan  Nina  Kurnia  Dewi, Penjaminan  Kredit,  Mengantar  UKMK Mengakses Pembiayaan ,. (Bandung : PT. Alumni, 2007), hal.19.
Pedoman Umum Good Corporate Governance, KNKG, 2006
__________________________________ Didin  Rasyidin  Wahyu ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.