Membangun Konsep Pendidikan Multikultural Untuk Indonesia

## Munawir Haris
Program Studi Syariah STAIN Sorong irfani.fanani@gmail.com
Abstract: The reality of the diversity of the Indonesian people for this in the name of national stability is often the reason in this era. Today, discussing the concept of multicultural education in the public life of multiculturalism is very risky because nations mental is not ready yet to accept it. But these circumstances have to be blasted and blasted peacefully continue to seek and find the best solution to the nation. The paradigm of multicultural edu- cation includes the subjects of injustice, poverty, oppression and backwardness of minorities in various areas of social, cultural, eco- nomic, and errors in understanding other religions. Multicultural education should be directed so that all nations can enter into an entity called multicultural education institution, regardless of reli- gion, poor, rich, gentry, students, and so on. Perhaps only with the well multicultural education will be able to be a solution for the nation of Indonesia. Promoting the concept of multicultural edu- cation is as part of efforts to reduce the potential horizontal and vertical national conflict. Multiculturalism is a risk that needs to be taken in developing the nation of Indonesia. This paper attempts to describe phenomena and urgency of multicultural education in the nation life.
Keywords: Multiculturalism, Multicultural Education, and Moral
Ideal.
AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 9, Nomor 1, April 2017, 41-58.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p)
http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah

## Pendahuluan
Tiupan angin multikulturalisme berhembus sangat keras seiring dengan gelombang globalisasi yang melanda dunia. Gelombang global- isasi yang ikut dipacu oleh teknologi informasi bahkan telah melahirkan, bukan hanya budaya dunia, tetapi juga budaya maya ( cyber culture ). 1
Kemajuan teknologi informasi 2 telah membentuk ruang cyber yang maha luas, suatu universe baru, yaitu universe yang dibangun melalui kom- puter dan jaringan komunikasi. Ruang cyber yang baru itu merupakan ruang lalu lintas ilmu pengetahuan, gudang rahasia, berbagai ukuran dan indikator, entertainment , dan berbagai bentuk pertunjukkan, suara, dan musik yang dipancarkan dengan kecepatan cahaya elektronik. Itulah ruang cyber yang telah melahirkan budaya maya ( cyber culture ), berupa suatu geografi mental yang dibangun melalui berbagai konsensus dan revolusi, teritori mental yang dipenuhi dengan berbagai data dan kebo- hongan, yang dipenuhi jutaan suara dan mata yang bisu dan tak tampak, yang seluruhannya menimbulkan rasa ingin tahu, ingin berbagi mimpi, dan sebagainya. 3
Melalui dunia nyata yang semakin sempit serta dunia maya yang melahirkan jenis fantasi manusia, umat manusia dewasa ini bukan hanya
1 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam T ransformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 73. Tilaar mengutip pendapat David Bell, Introduction of Cybercultures (2001), 35.
2 H.J. Suyuthi Pulungan mengutip pendapat Toffler bahwa fase informasi meru- pakan gelombang ketiga ( third wave ) dari perkembangan peradaban. Toffler menem- patkan informasi sebagai primadona dan penentu kesuksesan. Toffler pun membuat semacam prognosis, bahwa "siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai kehidupan”. Sebelumnya, ada gelombang pertama ( first wave ) disebutnya fase perta- nian, yang menggambarkan betapa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia. Pada fase ini, keberhasilan dan kekuasaan ditentukan oleh tanah dan perta- nian. Gelombang kedua ( second wave ) disebut Toffler sebagai fase industri, lantaran industri menjadi poros dan sumber pengaruh dan kekuasaan. Lihat, H.J. Suyuthi Pulungan, "Kata Pengantar," Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), vii-viii.
3 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme , 73. Tilaar mengutip definisi Michael Benedict dalam D. Bell & B. Kennedy (ed.), The Cybercultures Reader (2000), 7.
mengenal budayanya sendiri, tapi mengenal budaya-budaya lain di segala penjuru dunia. Multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi menjadi tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut. Ada yang berang- gapan multikulturalisme merupakan suatu arus balik dari gelombang globalisasi. 4
Di samping perkembangan teknologi dan informasi, pada masa ini masih banyak kita lihat pelbagai peristiwa konflik, baik konflik anta negara maupun antardaerah atau suku bahkan agama. Munculnya kon- flik sering disebabkan karena perbedaan suku/etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Muhaemin menjelaskkan hubungan multikulturalisme dan konflik sebagai berikut:
Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkem- bang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama , pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua , pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan ”Islam” misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem- back up kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari prefence yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari, bahkan tidak terjadi. Ketiga , kaum konstruktivis, yang berang- gapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki
4 Ibid ., 73-74.
yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. 5
Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana mem- bangun toleransi atas keragaman. Dalam konteks Indonesia wacana ini mulai ramai terdengar di kalangan akademis, praktisi budaya, dan aktivis di awal tahun 2000. Mantan Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar (2004) pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuh- kembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. 6
Tulisan ini ingin akan mengeksplorasi hakikat multikulturalime, sejarahnya serta hakikat pendidikan multikultural sebagai salah satu solusi untuk mengurangi terjadinya perlbagai konflik dalam peradaban dunia modern dewasa ini.

## Multikulturalisme
Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kom- pleks, yaitu "multi” yang berarti plural, "kulturalisme” berisi pengertian budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena plu- ralisme 7 bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-
5 Muhaemin El-Ma’hady dalam www.re-searchengines.com . Diunduh pada 28 Februari 2015.
6 Agus Rifai dalam www. pustakawan.pnri.go.id.
7 Prof. Dr Noeng Muhajir menyatakan bahwa kita patut bangga terhadap foundings father bangsa Indonesia yang menampilkan Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol atas pengakuan pluralitas di Indonesia pada tahun 1945. Dunia baru menggunakan plural- isme budaya pada akhir tahun 1970an; dan menampilkan pluralisme agama pada awal tahun 1980an. Noeng Muhajir, Filsafat dan Teori Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2000), 23.
implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui adanya plural- isme di dalam kehidupannya, sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budayanya masing-masing. 8
Menurut Parsudi Suparlan, akar kata multikulturalisme adalah kebu- dayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikul- turalisme . Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikultural- isme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip- prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. 9 Menurut Tilaar, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme, yaitu HAM, globalisasi, dan proses demokratisasi. 10

## Pendidikan Multikultural
Konsep pendidikan multikultural di anut oleh negara-negara demok- ratis, seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakan, khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi
8 Ibid ., 82.
9 Agus Rifai dalam www.pustakawan.pnri.go.id . Diunduh pada 28 Februari 2011.
10 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme , 173.
rasial antara orang kulit pulit dan kulit hitam, 11 yang bertujuan mema- jukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:
Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people [...] had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institu- tions, including the educational and legal system. 12
Menurut penelitian Banks, 13 terdapat berbagai dimensi dalam per- kembangan pendidikan multikultural di Amerika:
1.   Integrasi Pendidikan dalam Kurikulum ( Content Integration )
Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum dan dimana atau bagian apa dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Isi kurikulum tersebut antara lain, berkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi berbagai prasangka dalam perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis- etnis tertentu dan di dalam materi apa prasangka-prasangka tersebut dapat dikemukakan. Di dalam kaitan ini, diperlukan studi mengenai jenis-jenis kebudayaan dari kelompok-kelompok etnis. Dalam kaitan ethnic studies movement sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat, termasuk di dalam gerakan ini adalah men-
11 Bukti keberhasilan pendidikan multikultural di Amerika untuk saat ini adalah hadirnya Barack Obama Husein sebagai Presiden Amerika Serikat dari warga kulit hitam.
12 Muhaemin El-Ma’hady dalam www.re-searchengines.com . Diunduh pada 28 Februari 2011.
13 Lihat James A. Banks, “Multicultural Education: Historical Development, Dimen- sions, and Practice,” James A. Bank & Cherry A. McGee Bank (ed.), Handbook of Research on Multicultural Education, 2 nd edition (San Fransisco: Jossey-Bass, 2001/2004); H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme , 138-140.
ulis dan mengumpulkan sejarah dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat.
2.  Kontruksi Ilmu Pengetahuan ( Knowledge Construction )
Dalam kaitan ini, dipelajari mengenai sejarah perkembangan
masyarakat Barat dan perlakuannya, serta reaksi dari kelompok etnis lainnya. Sejarah berisi hal-hal yang positif maupun yang negatif yang perlu diketahui oleh peserta didik dalam upaya mengerti kondisi masyarakatnya dewasa ini.
3.  Pengurangan Prasangka ( Prejudice Reduction )
Prasangka rasial memang dihidupkan sejak kanak-kanak.
Dalam pergaulan sesamanya, mulai ditanamkan prasangka-pra- sangka yang positif maupun yang negatif terhadap sesamanya. Dengan pergaulan antarkelompok yang intensif, prasangka- prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerja sama yang erat dan saling menghargai. Peringatan akan pahla- wan-pahlawan, tanpa membedakan warna kulit dan agamanya merupakan cara-cara untuk menanamkan sikap positif ter- hadap kelompok etnis tertentu. Nilai-nilai tersebut dimasukkan di dalam kurikulum, tanpa merubah struktur kurikulum itu sendiri. Akhirnya, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ditransformasikan dalam perbuatan, misalnya di dalam mem- peringati hari-hari besar dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sekolah atau masyarakatnya.
4.   Pedagogik Kesetaraan Antarmanusia ( Equity Pedagogy )
Kebudayaan berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebebkan karena sikap yang tidak adil di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pedagogik yang memperhatikan antara lain kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan dengan kelompok anak- anak dari golongan menengah atau golongan atas. Demikian pula, ternyata ada kaitan antara intelegensi anak dengan
kehidupan sosialnya. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin biasanya terhalang perkembangan intelegensinya. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan lebih seksama tentang per- baikan sosial ekonomi dari peserta didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang dilupakan.
5.   Pemberdayaan Budaya Sekolah ( Empowering School Culture )
Keempat pendekatan tersebut di atas semuanya bermuara kepada pemberdayaan kebudayaan sekolah. Apabila pen- dekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut di atas dapat dilaksanakan, maka dengan sendirinya lahir kebudayaan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sekolah merupakan suatu motor penggerak dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang karena kemiskinan atau pun tersisih dalam budaya ”mainstream” masyarakat.
Demikianlah pada garis besar perkembangan terkini dari pendidikan multikultural di Amerika Serikat dewasa ini. Ternyata pendidikan mul- tikultural bukan hanya berkenaan dengan masalah-masalah kebudayaan dalam arti sempit, tetapi ternyata berkenaan dengan masalah-masalah politik, yaitu kesamaan derajat manusia, perubahan struktur sosial yang tidak mengenal pembedaan kelompok manusia berdasarkan asal-usul etnisnya, perbedaan agama maupun perbedaan gender.
Di samping negara Amerika yang telah menerapkan pendidikan multikultural, ada beberapa negara lain yang menerapkan sistem pen- didikan multikultural, semisal Jerman, Inggris, Kanada, Australia, dan lain-lain. Pada intinya pendidikan multikultural di negara-negara maju bertujuan untuk menanggulangi persoalan perbedaan ras, budaya, serta agama, sehingga tidak terjadi perpecahan antarwarga.

## Sejarah Pendidikan Multikultural
Sebagi tren pendidikan yang pertama kali dikembangkan di Barat, pendidikan multikultural bila ditinjau dari tujuan awalnya memiliki
semangat dan tujuan yang diametrik dengan al-Qur’an, yakni Q.S. al- Hujarat ayat 13 yang nanti akan diuraikan. 14
David Harvy, dalam The Condition of Postmodernity seperti yang dikutip oleh Yasrap Amir Piliang, mensinyalir adanya realitas penyem- pitan ruang waktu ( time-speed compretion ) yang merupakan akibat dari penemuan teknologi mutakhir, alat komunikasi, transportasi, dan informasi. Penyempitan ruang waktu itu, pada kelanjutannya meng- akibatkan penyempitan ruang-ruang lain dalam setiap lini kehidupan, seperti pemadatan waktu atau tindakan ( time-action compretion ), minia- turisasi ruang atau waktu ( time-speed miniaturition ), pemadatan ruang atau waktu simbolik (symbolic time-speed comprssion), dan pemadatan ruang waktu spikis ( spychilal time-speed consedration ). 15
Dalam batas tertentu, pelipatan ruang atau waktu, sebagaimana dikemukakan Harvey di atas, merupakan efek dari rangkaian “gerbong” Renaisans Barat pada abad ke-15 sampai ke-16. Namun terlepas dari efek panjang tersebut, secara garis besar, pelipatan ruang waktu itu semakin terasa ketika reorientasi dalam sekala besar terjadi pada awal 2000-an; bila pada 1980 tema sentral pembicaraan adalah persoalan mutu, 1990 soal reenginiring , maka pada 2000 sentra pembicaraan akan terfokus mengenai kecepatan informasi. 16 Realitas kecepatan inilah yang kemu- dian menggiring manusia, mau tidak mau, meminjam perumpamaan Bill Gates, bergaya hidup web. 17 Reorientasi dunia ke arah kecepatan infor-
14 Tujuan pertama kali dirumuskan pendidikan multikultural di Amerika dan Eropa, seperti yang paparkan oleh Ainul Yaqin, dimaksudkan agar kelompok masyoritas pribumi berlaku toleran terhadap kelompok imigran minoritas. Dalam hal ini adalah wajar pribumi pada awalnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran para pendatang yang mau mencari kehidupan, ilmu pengetahuan, dan seterusnya di daerah orang lain. Untuk lebih jelasnya lihat Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Under- standing untuk Demokrasi (Yogyakarta: Pilar Media, 2004), 23.
15 Yasraf Amir Piliang, Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebu- dayaan (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 50-53.
16 Bill Bate, Bussines@the Speed of Thought (Menggunakan Sistem Sarat Digital) , terj.
Ales Tri Kontjono W (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.
17 Ibid ., 105.
masi itu jugalah yang mengantarkan sosiolog Inggris, Antoni Gidden sampai kepada tesisnya tentang dunia yang bergerak, begitu cepatnya, seakan berlari tunggang langgang ( run away world ). 18
Giddens, dengan menggunakan istilah yang mirip dengan Yasraf, yaitu penyempitan ruang waktu ( time speed distancetion ), mengendus hadirnya era masyarakat kosmopolitan gelobal yang dibawa oleh arus globalisasi. Sebuah istilah globalisasi yang entah datang dari mana, namun ada di mana-mana. Karena hingga akhir tahun 1980-an, menurut Giddens, entri globaliasasi bahkan belum dikenal dalam literatur-lite- ratur akademis mauapun dalam bahasa sehari-hari. Namun, berbeda dengan kaum skeptis yang meragukan efek ekistensial globalisasi atau radikal yang melihat globalisasi sebagai fenomena yang lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurut Giddens, globalisasi lain tampak sangat nyata, tidak melulu berhubungan dengan ekonomi (baca: pasar bebas), tetapi menyentuh semua aspek kehidupan, baik politik, budaya, maupun kedaulatan negara yang batas teritorialnya kini tidak tampak kecuali dalam bayangan samar.
Globalisasi, dalam pandangan Giddens, tidak selalu indentik dengan isu Westernisasi atau Amerikanisasi, tetapi lebih sebagai gerakan sosial kehidupan kompleks yang bergerak ke dalam dan ke luar, dimana negara non-Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara di kawasan Barat. Fenemena ini, dalam istilah Giddens disebut dengan “poliniasi terbalik”. Menurut Giddens, hanya ada satu cara untuk dapat bertahan dari cengkraman globalisasi yang menggerogoti setiap relung kehidupan manusia dewasa, yaitu dengan “merekonstruksi lembaga-lembaga yang kita miliki atau menciptakan yang baru”. Berangkat dari kesadaran akan realitas tatanan masyarakat global, sebagaimana di kemukanan di atas, di Barat, langkah antisipatif terhadap realitas tersebut berusaha dipecahkan dengan merumuskan strategi pendidikan multikultural.
18 Istilah runway world menujuk pada terjemahan B. Hari Juliawan terhadap idiom tersebut. Lihat B. Hari Juliawan, “Dunia Sudah Berubah,” Majalah Filsafat Driyakara, Nomor 3, Tahun XXIV, 3.
Istilah multikultural atau multikulturalisme , menurut Tilaar berasal dari dua suku kata yang kompleks, yaitu multi yang berarti plural dan kulturalisme, yang mencakup arti kultur dan budaya. Singkatnya, penger- tian multikultural berkaitan erat dengan dua problem pokok, yaitu (1) kebutuhan terhadap pengakuan ( the need of recognition ), dan (2) legiti- masi keragaman budaya atau pluralisme.
Di Amerika, kesadaran akan signifikansi pendidikan multikultural baru yang dimulai pasca Perang Dunia II, tepatnya pada dekade 1970, ketika Martin Luther King menggagas gerakan civil right yang tema sen- tralnya terpusat degradasi terhadap warga Amerika yang berasal dari Afrika. Dalam konteks di Indonesia, dalam pandangan Ainur Rapiq, pendidikan multikultural ialah bagian yang inhern dengan realitas kema- jemukannya, terutama dikaitkan dengan realitas objektif Indonesia yang terdiri dari begitu banyak suku dan proses adaptasi antarkultural yang pernah terjadi di berbagai wilayah yang pada awalnya tanpa pergesekan. Namun, sayangnya, esensi pendidikan multikultural, menurut penulis, lebih tepat jika dikatakan sebagai kesadaran multikultural, di Indonesia kemudian terkikis oleh bias-bias orientasi politik dan ekonomi.
Signifikasi dan tuntunan multikultural di Indonesia semakin terasa bila merujuk pada tingginya tingkat resistensi perang dan konflik antar- etnis, seperti di Ambon, Poso, Sampit, Mataram dan daerah-daerah lain. Sehingga tidak mengherankan, jika menurut Tilaar konsep Bhineka Tunggal Ika dan upaya merealisasikan TAP. MPR RI. No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan, dianggap tidak pernah terwujud bila tidak ditopang oleh pendidikan multikultural.
Sebagai tren yang lahir beriringan yang dengan proses demokati- sasi di berbagai belahan dunia dalam kaitannya dengan upaya Indonesia menghadapi gejala globaliasi, pendidikan multikultural dianggap men- jadi konsep sentral dalam menghadapi gejala-gejala global di masa datang yang sudah tidak mungkin dibendung.

## Membangun Konsep Pendidikan Multikultural untuk Indonesia
Menurut H.A.R. Tilaar untuk membangun pendidikan multikul- tural di Indonesia membutuhkan beberapa dimensi, antara lain sebagai berikut:
1. Right to Culture dan Identitas Budaya Lokal
Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan ter- hadap hak  asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain, yaitu hak akan kebudayaan ( right to culture ). Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani ( civil society ) di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.

## 2.  Kebudayaan Indonesia yang Menjadi
Kebudayaan Indonesia yang menjadi adalah suatu Weltan- schauung , artinya pegangan setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu Weltanschauung , hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru ( value system ). Sebagai suatu value system yang baru, memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu, di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan, sekaligus perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan. Hal tersebut bukannya suatu yang mudah karena memerlukan paradigm shift di dalam proses pendidikan bangsa Indonesia. Sebagai suatu par- adigma baru di dalam sistem pendidikan nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana pendidikan nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep negara-bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan kepada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indo- nesia.

## 3.   Konsep Pendidikan Multikultural Normatif
Tujuan pendidikan multikultural normatif ialah untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa, tapi jangan sampai menjadikan konsep pendi- dikan multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Pendidi- kan multikultural normatif, justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Konsep ini dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri ( right to culture ).
4.  Pendidikan Multikultural Sebagai Rekonstruksi Sosial
Suatu rekonstruksi sosial artinya upaya untuk melihat kem- bali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, the right to culture dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan dan tidak jarang menyebabkan pergeseran dan tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bangsa yang pluralis. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural tidak akan mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya ter- masuk agama, karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula dalam pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xeno- fobia. 19
19 Xenofobia adalah kebencian terhadap barang atau orang asing, ketidaksukaan pada yang serba asing. Lihat, kamus digital Inggris-Indonesia oleh John Echols dan Hasan Sadily.

## 5.   Pendidikan Multikultural di Indonesia Memerlukan Pedagogik
Baru
Untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralis, memerlukan pedagogik baru, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan dalam ruang sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut pen- didikan hati ( pedagogy of heart ), yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. 20
Pedagogik yang dibutuhkan ialah (a) Pedagogik pemberda- yaan ( pedagogy empowerment) , (b) Pedagogik kesetaraan manusia dalam kebudayaan yang beragam ( pedagogy of equity ). Pedago- gik pemberdayaan pertama-tama berarti, seorang mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya kebudayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara- bangsa Indonesia. Di dalam upaya tersebut diperlukan pedagogik kesetaraan antarindividu, antarsuku, dan tidak membedakan asal-usul suku bangsa dan agamanya.
6.   Tujuan Pendidikan Multikultural Ialah untuk Masa Depan serta Etika Berbangsa
Dalam TAP. MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII 21 mengenai visi Indonesia masa depan, serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam mengem- bangkan konsep pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti, terutama di tingkat pendidikan dasar, melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20 Tahun 2003. 22
20 H.A.R Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transfor- matif untuk Indonesia (2002) 21 TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
22 H.A.R Tilaar, Multikulturalisme , 185-190.
Poin-poin di atas dalam upaya membangun pendidikan multikul- tural di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang plural terdiri dari pelbagai suku dan agama membutuhkan sebuah konsep pendidikan multikultural yang dapat menghasilkan peserta didik yang dapat meng- hargai perbedaan dan hidup dalam keharmonisan perbedaan.
Berikut beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikul- tural, yaitu, pertama , tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan ( education ) dengan persekolahan ( schooling ) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi, bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.
Kedua , menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi menga- sosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pen- didikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesa- maan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.
Ketiga , karena pengembangan kompetensi dalam suatu ”kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara
etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mem- pertahankan dan memperluas solidarits kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.
Keempat , pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.
Kelima , kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.
Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepe- nuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengem- bangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.
Dalam konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang ter- ejawantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang menyatakan, bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kubudayaan, dan agama.
Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan ter- hadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a.  Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
b. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
c.  Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
d. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
e.  Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang mem- nuntunya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.
Bila penjelasan di atas ditarik di dalam dunia pendidikan, maka masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkem- bangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidi- kan. 23

## Penutup
Pada kesimpulannya, pendidikan multikultural diperlukan bangsa Indonesia untuk mengurangi terjadinya konflik horisontal antar- masyarakat, baik karena perbedaan kultur, suku, adat, maupun agama. Pendidikan multikultural menekankan pada pembelajaran yang meng- hargai perbedaan, karena perbedaan itu merupakan hukum alam yang harus dihadapi, bukan justru menjadi sumber perpecahan umat manusia, sebab perbedaan adalah rahmat Allah Swt.
23 Muhaemin El-Ma’hady dalam www.re-searchengines.com. Diunduh pada 28 Februari 2009.

## Daftar Pustaka
Banks, James A. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice,” James A. Bank & Cherry A. McGee Bank (ed.). Handbook of Research on Multicultural Education. 2 nd edition. San Fransisco: Jossey-Bass, 2001/2004.
Bate, Bill. Bussines@the Speed of Thought (Menggunakan Sstem Sarat Digital), terj. Ales Tri Kontjono W. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2001.
Juliawan, Hari. “Dunia Sudah Berubah." Majalah Filsafat Driyakara. Nomor 3, Tahun XXIV.
Muhajir, Noeng. Filsafat dan Teori Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2000.
Pulungan, H.J. Suyuthi. Pengantar Revitalisasi Pendidikan Islam. Yogya- karta: Tiara Wacana, 2006.
Tilaar, H.A.R. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia, 2002.
_____. Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo, 2004.
Yaqin, Ainul. Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi. Yogyakarta: Pilar Media, 2004.
Yasraf Amir Piliang. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas- batas Kebudayaan . Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
www. pustakawan.pnri.go.id. www. re-searchengines.com www. re-searchengines.com. www. re-searchengines.com.