ISSN 2776-7574 , Vol 1, No 2, 2022, 143-155

## Ketimpangan  Wilayah  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Lampung
Heru Wahyudi 1 , Farida Aliyatul Asy’ariati 2
Economics and Business Faculty, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia 1,2, heru.wahyudi@feb.unila.ac.id 1 ,
Abstract Purpose: The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the regional  inequality  of  districts/cities  in  Lampung  Province before and during the COVID-19 pandemi.
Research  methodology: The  analytical  tool  used  in  this research  is  quantitative  descriptive  analysis  method.  In conducting this research, the researcher used the help of the Microsoft Excel 2010 analysis tool.
Results: The  Williamson  index  of  districts/cities  in Lampung  Province  throughout  the  2016-2019  period  has increased  every  year.  The  index  value  in  2016  was  0.26, increasing  to  0.28  in  2017,  2018  and  2019  reaching  0.32, while regional inequality in 2020 also increased in 2021 to 0.27.  Theoretically,  the  gap  rate  is  still  at  a  low  level  of economic disparity between regions (less than 0.35).
Limitations: The  limitation  in  this  study  is  to  use quantitative  analysis  without  looking  at  the  effect  of independent  variables  on  inequality  (without  regression analysis).
Contribution: The  results  obtained  from  this  study  are expected  to  be  one  of  the  references  in  making  policy directions  based  on  the  data  presented  to  adjust  the  right policies, especially to reduce inequality between regencies/cities  in  Lampung  Province,  through  efforts  to reduce the number of poor people.
Keywords: Lampung, Regional Inequality, Williamson How to cite: Wahyudi, H., Farida Aliyatul Asy’ariati, F, A.
(2022).  Ketimpangan  Wilayah  antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Lampung. Jurnal    Studi  Ilmu  Sosial  dan  Politik ,
1(2), 143-155.

## Riwayat Artikel
Diterima pada 31 Agustus 2022 Revisi 1 pada 9 September 2022
Revisi 2 Pada 17 September 2022 Disetujui pada 24 September 2022

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  pembangunan  suatu  negara.  Secara  agregat pertumbuhan  ekonomi  dilihat  melalui  pencapaian  nilai  total  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  suatu negara.  Dalam  komponen  pertumbuhan  Todaro  &  Smith  (2015)  membagi  tiga  komponen  penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan  fisik,  dan  sumber  daya  manusia  melalui  perbaikan  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan.
Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (income inequality ) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  berdampak  pada  ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan pendapatan  berkaitan  dengan  pendapatan  yang  diterima  oleh  masyarakat  di  suatu  negara.  Semakin tinggi  ketimpangan  pendapatan  berartidistribusi  pendapatan  dimasyarakat  semakintidak  merata. Kondisi  ini  pada  akhirnya  akan  memperbesar  kesenjangan  ( gap )  antara  masyarakat  dengan  tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yangberpendapatan rendah (kelompok miskin).
Kesenjangan  ekonomi  atau  ketimpangan  merupakan  sebuah  realita  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  dunia  baik  di  negara  yang  maju  maupun  negara  berkembang  yang  juga  merupakan  isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  masyarakat,  serta  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo et  al.,  2016).  Ketidak  merataan terjadi  di seluruh  dunia, jadi  masalah  ini juga  terdapat  pada  negara- negara yang sudah maju namun yang terjadi di negara-negara maju lebih kecil atau sudah tidak terlihat jelas dibandingkan yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.
Di era otonomi daerah sekarang ini, di mana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah  yang  dimilikinya  secara  tepat  sehingga  akan  mendorong  terciptanya  proses  pembangunan dengan  tingkat  pemerataan  yang  baik  dan  disertai  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  pula.  Provinsi Lampung sebagai bagian dari perekonomian nasional, dan mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama. Permasalahan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi salah satu permasalahan yang harus  di  cari  solusinya,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  salah  satu  misi  Provinsi  Lampung “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”.
Di tengah upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, di awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh  corona  virus  yang  sangat  mudah  menular.  Adanya  pandemi  Covid-19  membuat  pemerintah melakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yang  berpengaruh  terhadap  masyarakat. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas, selain itu juga perpindahan barang dan jasa menjadi terhambat, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap perekoomian masyarakat. Kondisi perekonomian sebelum dan selama masa pandemi tentu berbeda salah satunya aalah terkait dengan ketimpangan pembangunan.
Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan  daerah,  dan  ketimpangan  kegiatan  atau  proses  pembangunan  itu  sendiri.  Munculnya kawasan-kawasan  kumuh  di  tengah  beberapa  kota  besar, serta  sebaliknya  hadirnya  kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.
Apa  yang  disebut  dengan  proses  “ trickle-down  effect ”  dari  manfaat  pertumbuhan  ekonomi  bagi penduduk miskin tidak terjadi. Sebagian besar NSB yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:  pertama,  kemiskinan  absolut,  di  mana  dengan  pendekatan  ini  diidentifikasi  jumlah  penduduk yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  tertentu. Kedua,  kemiskinan  relatif,  yaitu  pangsa pendapatan nasional  yang  diterima  oleh  masing-masing  golongan  pendapatan.  Kemiskinan  relatif  amat  erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2001).
Kondisi  ketimpangan  wilayah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keadaan  demografis  dan  ketenagakerjaan. Hasil penelitian Kalalo et al. (2016) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di lain sisi, meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan, dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah  ketimpangan  diharapkan  akan  berkurang.  Todaro  &  Smith  (2006)  menjelaskan  bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran  yang  semakin  lama  semakin  tinggi,  urbanisasi  dan  lain  sebagainya.  Todaro  &  Smith (2006),  juga  menambahkan  bahwa  masalah  kependudukan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja  yang  kurang  seimbang,  baik  dilihat  dari  sisi  antar  pulau,  antar  daerah,  maupun  antara  daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Hasil penelitian Kalalo et al., (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berpengaruh pula pada ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak ada kenaikan produktivitas tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam proyeksi penduduk lampung  tahun 2010-2035 jumlah penduduk  Lampung  selama  kurun  waktu  lima  tahun  terahir  selalu  mengalami  kenaikan,  banyaknya jumlah  penduduk  menujukan  keberhasilan  dalam  bidang  kesehatan  yang  di  ukur  dengan  indikator angaka  harapan  hidup.  Ditinjau  menurut  wilayah  kabupaten/kota  angka  harapan  hidup  mengalami peningkatan  setiap  tahunya  dapat  diartikan  bahwa  derajat  kesehatan  penduduk  kabupaten/kota  di Provinsi  Lampung  relatif  membaik,  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah  digunakan  untuk melihat  kualitas  penduduk  dalam  hal  mengenyam  pendidikan  di  suatu  kabupaten/kota  Provinsi Lampung, tingkat harapan hidup, angka melek huruf, dan rata rata lama sekolah yang tergolong relatif baikdapat menciptakan tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun hal tersebut hanya mengelompok pada daerah- daerah  pusat  aktivitas  ekonomi,  terutama  pada  daerah  perkotaan  dan  industri  atau  daerah  yang berpendapatan tinggi saja sehingga menyebabkan petumbuhan yang tidak merata dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi seperti pada Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, dan sebagian Tanggamus  menghadapi  kesulitan  mengembangkan  wilayahnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan aksesibilitas wilayah. Kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam semakin membatasi akses penduduk, baik terhadap pusat-pusat perekonomian maupun terhadap pelayanan dasar lainnya. Melihat dari kondisi Provinsi Lampung tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan, namun saat ini, ketimpangan tersebut masih terjadi. Untuk itu penelitian  ini  berupaya  untuk  menganalisis  ketimpangan  wilayah  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Lampung.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## Landasan Teori

## Pembangunan Ekonomi
Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkaan  berbagai  perubahan  mendasar  dalam  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan  lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pendapat yang sama diutarakan oleh Amartya Sen dalam  Todaro & Smith  (2015) bahwa kapabilitas untuk  berfungsi  ( capabilities  to  function )  adalah  yang  paling  menentukkan  status  miskin-tidaknya seseorang.  Dari  apa  yang  telah  dijelaskan,  pertumbuhan  ekonomi  dengan  sendirinya  tidak  dapat dianggap  sebagai  tujuan  akhir.  Pembangunan  haruslah  lebih  memperhatikan  peningkatan  kualitas kehidupan dan kebebasan.

## Ketimpangan Wilayah
Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya  dengan  yang  miskin,  hal  ini  tercermin  dari  adanya  perbedaan  pendapatan  (Baidhawy,  2015). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang  (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan  sumber  daya  alam  dan  perbedaan  kondisi  demografi  yang  terdapat  pada  masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi  berbeda.  Oleh  karena  itu  di  setiap  daerah  biasanya  terdapat  istilah  daerah  maju  dan  daerah terbelakang (Andiny & Mandasari, 2017).
North (1955) memunculkan ketimpangan  antar wilayah dalam analisanya tentang teori pertumbuhan Neo  Klasik.  Dalam  teori  ini  dimunculkan  sebuah  prediksi  hubungan  antara  tingkat  pembangunan ekonomi  nasional  suatu  negara  dengan  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Hipotesa  tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu  negara,  ketimpangan  pembangunan  cenderung  mengalami  peningkatan  terus-menerus.  Hal  ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut,
maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju.
Kebenaran  hipotesa  Neo  Klasik  ini  diuji  oleh  Williamson  (2018)  melalui  studi  ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang menggunakan data time series dan cross  section .  Hasilnya  adalah  hipotesa  Neo  Klasik  terbukti  benar  secara  empirik.  Menurut Williamson  hubungan  antar  disparitas  regional  dengan  tingkat  pembangunan  ekonomi,  dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama  tahap  awal  pembangunan,  disparitas  regional  menjadi  lebih  besar  dan  pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.
Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi  di  Provinsi  Lampung.  Indeks  ketimpangan  entropi  Theil  memungkinkan  untuk  membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci  dalam  sub  unit  geografis  yang  lebih  kecil,  yang  pertama  akan  berguna  untuk  menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/  ketimpangan  antar  daerah  dalam  suatu  negara  dan  antar  sub  unit  daerah  dalam  suatu kawasan (Kuncoro, 2001).

## Pengembang Hipotesis
Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama  tahap  awal  pembangunan,  disparitas  regional  menjadi  lebih  besar  dan  pembangunan terkonsentrasi  di  daerah-daerah  tertentu.  Pada  tahap  yang  lebih  matang  dari  pertumbuhan  ekonomi tampak  adanya  keseimbangan  antar  daerah  dan  disparitas  berkurang  dengan  signifikan.  Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan  menggunakan  indeks  entropi  menawarkan  pandangan  yang  tajam  mengenai  pendapatan regional  per  kapita  dan  kesenjangan  pendapatan,  kesenjangan  internasional  dan  distribusi  produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi.
Ying  menggunakan  indeks  ketimpangan  regional.  Indeks  ketimpangan  regional  Theil  tersebut  dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam 10 wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional Ying dalam  (Kuncoro, 2001). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi  Theil  akan  diketahui  ada  tidaknya  ketimpangan  yang  terjadi  di  Provinsi  Lampung.  Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam  sub unit geografis yang lebih kecil,  yang  pertama  akan  berguna  untuk  menganalisis  kecenderungan  konsentrasi  geografis  selama periode  tertentu,  sedang  yang  kedua  juga  penting  ketika  kita  mengkaji  gambaran  yang  lebih  rinci mengenai  kesenjangan/  ketimpangan  spasial.  Sebagai  contoh  kesenjangan/ketimpangan  antar  daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001).
Selain itu akibat sering terkonsentrasinya pada pembangunan perekonomian di daerah maka kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat jelas. Setinggi apapun tingkat  pendapatan  nasional  per  kapita jika  tidak  diimbangi  pemerataan  distribusi  pendapatan,  maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Akan tetapi jika pemerataan pendapatan sudah sangat baik sedangkan tingkat pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan berarti prestasi kegiatan ekonomi tidak semakin membaik.
Wahyuni, R. N. T., & Monika (2017) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh  (Anshari, M.,
Azhar,  Z.,  &  Ariusni  (2019)  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  tidak  berpengaruh  terhadap  ketimpangan wilayah yang dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan wilayah. Berdasarkan uraian di atas secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu menjelaskan hubungan antar data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dengan menggunakan data time series dari tahun 2016-2019 (sebelum covid-19) dan 2020-2021 (selama covid- 19).
Dalam penelitian ini meneliti 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. Data diperoleh dari Badan Pusat  Statistik,  buku  bacaan  dan  sumber  dari  media  online  sebagai  referensi  yang  dapat  menunjang penulisan ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan wilayah (indeks williamson), adalah PDRB perkapita dan jumlah penduduk miskin. Dalam penelitian ini juga membahasa kondisi sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 terkait, PDRB perkapita, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Pengukuran Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0  hingga  1.  Angka  nol  menunjukkan  tingkat perekonomian  wilayah  yang  sangat  merata, sementara  angka  satu  menunjukkan  tingkat perekonomian  wilayah  yang  sangat  tidak  merata (sangat timpang). 𝐼𝑊 =   √ ∑(𝑦 𝑖 − 𝑦) 2 ( 𝑓 𝑖 𝑛 ) 𝑦
Keterangan:
IW :  Indeks Williamson Y i :  PDRB  perkapita  di Kabupaten/ Kota i Y :  PDRB  perkapita  rata- rata Provinsi Lampung F i :  Jumlah  penduduk  di kabupaten/kota i, n :  Jumlah penduduk Provinsi Lampung. PDRB Perkapita Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB per kapita = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
Penduduk Miskin Penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 𝑃 𝑎 = 1 𝑛 ∑ [ 𝑧 − 𝑦 𝑖 𝑧 ] 𝛼 𝑞 𝑖−1 Keterangan:
α   :  0 z :  Garis kemiskinan yi  :  Rata-rata  pengeluaran per kapita sebulan penduduk  yang  berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q) yi < z q   :  Banyaknya penduduk yang  berada  di  bawah garis kemiskinan n :  Jumlah penduduk Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata  Lama  Sekolah  didefinisikan  sebagai jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS = 1 𝑛 x ∑ 𝑥 𝑖 𝑛 𝑖=1
Keterangan: RLS :  Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas X i :  Lama sekolah penduduk  ke- i yang berusia 25 tahun n :  Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Ketimpangan wilayah sebelum pandemi Covid-19
Kesenjangan antar wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung tidak terlepas dari keragaman potensi sumber  daya  alam,  letak  geografis,  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia,  ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk di antaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0  hingga  1.  Angka  nol  menunjukkan  tingkat  perekonomian  wilayah  yang  sangat  merata,  sementara angka  satu  menunjukkan  tingkat  perekonomian  wilayah  yang  sangat  tidak  merata  (sangat  timpang). Berikut disajikan ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum adanya pandemi Covid-19.
Tabel 2. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum Covid-19
Tahun IW Kabupaten Kota 2016 0,26 2017 0,28 2018 0,30 2019 0,32 Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Indeks  Williamson  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  sepanjang  periode  tahun  2016-2019 mengalami penigkatan setiap tahunnya. Nilai indeks pada tahun 2016 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,28  di  tahun  2017,  2018  dan  2019  mencapai  0,32.  Ketimpangan  tinggi  bisa  berdampak  pada pertumbuhan  ekonomi,  memperparah  konflik,  dan  menghambat  potensi  generasi  sekarang  dan  masa depan.  Ketimpangan  tinggi  bisa  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi,  memperparah  konflik,  dan
menghambat potensi generasi sekarang dan masa depan. Ketimpangan naik karena empat sebab utama. Pertama,  banyak  anak-anak,  terutama  dari rumahtangga  miskin  dan  di  desa,  tidak  memperoleh  awal hidup yang samadengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Akibatnya, mereka tumbuh dengan kesehatan  dan  keterampilan  yang  kurang.  Kedua,  hanya  sebagian  kecil  tamatan  sekolah  memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern, merekalah yang bisa memperoleh pemasukan lebih tinggi dari pekerjaan formal.
Ketiga, kepemilikan aset keuangan dan properti semakin terkonsentrasi di tangan mereka yang paling kaya.  Satu  estimasi  menunjukkan  bahwa  50  persen  seluruh  aset  dimiliki  oleh  1  persen  penduduk Indonesia, konsentrasi kekayaan ini termasuk tertinggi di dunia. Keempat, hanya pegawai negeri sipil dan keluarga kaya yang memiliki jaminan kesehatan dan pekerjaan seperti pensium, juga tabungan yang cukup.  Ketika  terjadi  guncangan  terkait  kesehatan,  kehilangan  pekerjaan,  atau  bencana  alam  seperti covid-19,  sebagian  besar  masyarakat  terpaksa  meminjam  dari  teman,  keluarga,  menjual  aset  mata pencaharian mereka seperti ternak, atau mengeluarkan anak dari sekolah untuk menghemat pengeluaran dan membantu mencari pemasukan.
Sari  et  al.  (2017)  menemukan  bahwa  tidak  semua  Kabupaten/Kota  mengalami  pertumbuhan  yang positif,  terdapat  5  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Lampung  mengalami  perkembangan  yang berfluktuasi negatif dan 1 Kabupaten/Kota mengalami kemunduran dan pada tahun 2016 di Provinsi Lampung  memiliki  4  Kabupaten/Kota  yang  termasuk  dalam  kategori  wilayah  tertinggal.  Sektor unggulan  yang  terdapat  di  Provinsi  Lampung  masih  di  dominasi  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan.  Sedangkan  untuk  Kabupaten/Kota  Kota  yang  memiliki  sektor  unggulan  paling  banyak adalah  Kabupaten  Tulang  Bawang  dengan  total  sebanyak  17  sektor  unggulan.  Implikasi  kebijakan pembangunan  di  Provinsi  Lampung  terbagi  ke  dalam  dua  bagian  yaitu  berimplikasi  negatif  dan kebijakan  pembangunan  berimplikasi  positif  terhadap  penurunan  tingkat  ketimpangan  antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

## Ketimpangan Wilayah Kabupaten Kota Selama Covid-19
Pada  masa  pandemi  Covid-19  tentunya  perekonomian  di  setiap  negara,  termasuk  Indonesia  akan mengalami gangguan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu melakukan terobosan  – terobosan terbaru terkait dengan penyesuaian dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Santoso & Mukhlis (2021) menyatakan  bahwa  pada  data  selama  pandemi  COVID-19  didapatkan  hasil  kondisi  ketimpangan  di Indonesia  mengalami  perubahan  dimana  aspek  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  disebabkan  pada kondisi  pandemi  yang  membuat  pemerintah  melakukan  kebijakan lockdown atau  yang  di  Indonesia dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dengan  adanya  kebijakan  PSBB  selama  Covid-19  berpengaruh  terhadap  masyarakat.  Masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah sangat rentan terhadap kebijakan ini. Masyarakat kelas bawah banyak  yang  bekerja  pada  sektor  informal  yang  membutuhkan  kerja  langsung  ke  lapangan.  Dengan adanya  kebijakan  ini  akan  berdampak  pada  pekerjaan  mereka.  Banyak  masyarakat  yang  tidak  bisa melakukan aktivitas konsumsi karena pendapatan mereka yang turun. Di satu sisi, masyarakat dengan pendapatan  menengah  keatas  tidak  begitu  berdampak  dengan  munculnya  pandemi  ini.  Hal  ini dikarenakan mereka memiliki tabungan yang lebih serta pendapatan yang lebih untuk bertahan selama masa  pandemi,  sehingga  tidak  akan  mempengaruhi  konsumsi  dari  masyarakat  tersebut.  Berikut disajikan ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama pandemi Covid-19.
Tabel 3. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Selama Covid-19
Tahun IW Kabupaten Kota 2020 0,26 2021 0,27 Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Ketimpangan wilayah menurut perhitungan Indeks Williamson tahun 2020 sebesar 0,26 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah (kurang dari 0,35). Kondisi ini tidak lepas dari adanya  pengaruh  kebijakan  pembatasan  sosial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi pandemi Covid-19. Rudagi & Siska (2021) menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan  terutama  pendidikan  di  masa  pandemi  adalah:  1)  Kondisi  wilayah  yang  terletak  di pedalaman. 2) Wilayah merupakan salah satu daerah yang tidak terjangkau jaringan seluler dan jaringan internet, sehingga menyulitkan siswa untuk belajar daring. 3) Tidak semua anak memiliki peralatan atau media penunjang sekolah atau kuliah daring. 4) Sulitnya menentukan metode pembelajaran untuk anak- anak yang bersekolah di dalam suatu wilayah.

## Pembahasan

## PDRB Perkapita
Provinsi  Lampung  merupakan  salah  satu  provinsi  kaya  akan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat dikembangkan  sesuai  dengan  kemampuan  masyarakatnya,  guna  membantu  meningkatkan pembangunan  daerah.  Namun,  potensi  sumber  daya  yang  melimpah  tidak  selalu  merata  disetiap Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung  sehingga  menyebabkan  ketimpangan  pembangunan  ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung di antaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal  ini  tenaga  kerja,  investasi  yang  berbeda-beda  antar  wilayah,  mobilitas  barang  dan  jasa,  alokasi danabantuan pembangunan anatar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Sedangkan pada umumnya  pembangunan  daerah  akan  difokuskan  pada  pembangunan  ekonomi.  Dalam  rangka memajukan  pembangunan  ekonomi  diperlukannya  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tangkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertambahan penduduk.
Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan  tersebut  dapat  mengakibatkan  lambatnya  proses  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang bersangkutan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan wilayah ( regional disparity ) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi.
Provinsi  Lampung  terdiri  atas  15 Kabupaten/Kota  memiliki  latar  belakang  perbedaan antar  wilayah. Perbedaan  ini  berupa  perbedaan  karakteristik  alam,  sosial,  ekonomi,  dan  sumber  daya  alam  yang penyebarannya  berbeda  disetiap  Kabupaten/Kota.  Perbedaan  tersebut  menjadi  hambatan  dalam pemerataan  pembangunan,  dimana  seharusnya  kekayaan  alam  menjadikan  nilai  tambah  dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan pada nilai tambah tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar ( spread effect ). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Provinsi Lampung secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau  kesenjangan  antar  daerah.  Menurut  R.  M.  Sari  et  al.,  (2017)  mengemukakan  salah  satu permasalahan  ketimpangan  yang  menonjol  di  Lampung  adalah  kesenjangan  antar  daerah,  sebagai konsekuensi  dari  terkonsentrasinya  kegiatan  perekenomian  di  Wilayah  yang  berdekatan  dengan  ibu kota provinsi.
Ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan Indeks Williamson yang menggunakan indikator PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula- mula dilakukan adalah Wiliamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Wiliamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk  mengukur  suatu  perbedaan.  Istilah Williamson  Index muncul  sebagai  penghargaan  kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks  ini  mempunyai  beberapa  kelemahan,  yaitu  antaralain  sensitif  terhadap  definisi  wilayah  yang
digunakan  dalam  perhitungan,  namun  demikian  indeks  ini  lazim  digunakan  dalam  mengukur ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Berbeda  dengan  Gini  Rasio  yang  lazim  digunakan  dalam mengukur  distribusi  pendapatan  antargolongan  masyarakat, Williamson  Index menggunakan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  ditunjukan  dengan  kenaikan  dari  PDRB  perkapita  tanpa  memandang apakah kenaikan tersebut labih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk. Menurut Todaro, laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan, di dalam  bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi ( character of economic growth ) yaitu bagaimana cara mencapainya,  siapa  yang  berperan  serta,  sektor-sektor  mana  saja  yang  mendapat  prioritas, lembaga- lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.
Mengikuti  Hipotesa  Neo-Klasik  variabel  yang  dapat  digunakan  sebagai  variabel  independen  adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  dapat  mencerminkan  keberhasilan pembangunan  pada  wilayah tersebut,  apabila  suatu  wilayah  dapat  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonominya  maka  wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang  terjadi  pada  suatu  wilayah  sudah  merata  diseluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  ketimpangan pembangunan antarwilayah menurun.

## Rata-rata lama sekolah
Ketika seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang dibarengi dengan produktivitas yang juga tinggi  maka  akan  mengurangi  pula  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Pendidikan  yang  cukup  dan memadai  akan  mempengaruhi  tingkatan  pendapatan  seseorang  dan  membuat  ketimpangan  wilayah menjadi  semakin  merata.  Ketimpangan  pendapatan  terjadi  karena  adanya  perbedaan  produktivitas tenaga kerja dan perbedaan kualitas pendidikan. Ketika tenaga kerja memiliki produktivitas yang tinggi, maka lama sekolah akan berjalan beriringan dengan besaran pendapatan yang akan diterima. Karena ketika tenaga kerja berpendidikan tinggi namun tidak produktif saat bekerja, sangat mungkin memiliki pendapatan yang lebih rendah.
Series1; 2016; 7,71 Series1; 2017; 7,81 Series1; 2018; 7,89 Series1; 2019; 7,98 Series1; 2020; 8,11 Series1; 2021; 8,18
Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19 Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Gambar 2 menujukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Lampung sebelum Covid-19 cendrung  mengalami  peningkatan  hingga  2021.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah sebelum dan pada saat Covid-19 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa  setiap  terjadi  peningkatan  pada  rata-rata  lama  sekolah  justru  tidak  berpengaruh  pada ketimpangan wilayah di kabupaten/kota di Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, R. N. T., & Monika, 2017) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari,  M.,  Azhar,  Z.,  &  Ariusni  (2019)  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  tidak  berpengaruh  terhadap ketimpangan  wilayah  yang  dapat  diindikasikan  bahwa  pendidikan  tidak  selalu  mempengaruhi ketimpangan wilayah.

## Jumlah penduduk miskin
Jumlah  penduduk  yang  tinggi  di  suatu  daerah  tidak  menjadimasalah  selama  produktivitas  penduduk daerah  yang  bersangkutan  juga  tinggi  sehingga  tidak  menyebabkan  distribusi  pendapatan  timpang. Permasalahan  akan  muncul  ketika  jumlah  penduduk  yang  tinggi  diikuti  dengan  pengangguran  dan kemiskinan  yang  akan  berakibat  pada  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Penembahan  jumlah penduduk  yang  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan  lapangan  kerja  berdampak  pada  peningkatkan jumlah  penduduk  miskin.  Berikut  disajikan  gambar  jumlah  penduduk  miskin  kabupaten/kota  di Lampung sebelum dan selama Covid-19.
Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19 Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Gambar 3 menujukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Lampung sebelum Covid- 19 mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020 dan selama Covid-19 jumlah penduduk miskin meningkat  kembali  mencapai  72,27.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  mengalami penurunan sebelum terjadinya Covid-19 sedangkan pada saat Covid-19 mengalami peningkatan, hal ini dapat  disebabkan  karena  adanya  penurunan  aktivitas  masyarakat  yang  berdampak  pada  penurunan pendapatan.
Upaya dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 langkah yang dilakukan setiap negara adalah melakukan  kebiasaan  dengan  cara  sering  mencuci  tangan,  hindari  menyentuh  area  wajah,  hindari
Series1; 2016; 77,97 Series1; 2017; 75,45 Series1; 2018; 73,14
Series1; 2019; 70,91 Series1; 2020; 69,95 Series1; 2021; 72,27
berjabat tangan dan berpelukan, menggunakan barang pribadi, lakukan etika batuk dan bersin, hindari berkumpul  dalam  jumlah  banyak,  mencuci  bahan  makanan,  gunakan  disinfektan, social  distancing . Pemerintah mengeluarkan kebijakan beraktifitas di dalam rumah saja untuk mencegah penyebaran virus. Dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga kebersihan. Mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Namun disisi lain mengisolasi memberi dampak signifikan yang di rasakan yang mencari nafkah di luar rumah, terutama sektor informal yang merupakan  kelompok  marginal  paling  kuat  terkena  dampaknya  bahkan  banyak  yang  di  PHK  dan  di rumahkan,  bahkan  akan  muncul  kelompok  rentan  baru  akibat  di  rumahkan  dan  tidak  bisa  mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan (Winanti, P. S., & Mas’udi, 2020).
Susilawati,  S.,  Falefi,  R.,  &  Purwoko,  (2020)  sektor  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  yang paling  signifikan  adalah  sektor  rumah  tangga  karena  tidak  dapat  melakukan  kegiatan  ekonomi  dan secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya.  Akibatnya  daya  beli  masyarakat  menurun,  aktivitas  pendidikan  menurun,  kesehatan menurun,  sehingga  bertambahnya  masyarakat  miskin.  Kemiskinan  merupakan  permasalahan  umum yang dialami oleh setiap negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.
Menurut World Bank (2004) salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset ( lack of income and assets ) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan  tingkat  kesehatan  dan pendidikan  yang  dapat  diterima  ( acceptable ).  Di  samping  itu  kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan danbiasanya mereka yang dikategorikan miskin ( the poor ) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.
Hipotesa Neo-Klasik yang terbukti benar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung terjadi ketimpangan. Dimana  Hipotesa  Neo-Klasik  mengatakan  pada  permulaan  proses  pembangunan  suatu  wilayah, ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  akan  lebih  cenderung  meningkat.  Kemudian,  bila  proses pembangunan  terus  berlanjut  maka  secara  berangsur-angsur  ketimpangan  pembangunan  wilayah tersebut  akan  menurun.  Menurut  Todaro  &  Smith  (2006)  PDRB  per  kapita  merupakan  salah  satu gambaran untuk melihat laju petumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dimana adanya laju pertumbuhan yang  tinggi  tidak  selalu  memperburuk  distribusi  pendapatan  dengan  upaya  melakukan  pendekatan untuk  memilih  sektor-  sektor  mana  saja  yang  mendapatkan  perioritas,  sehingga  sumber  daya  yang tersedia di masing-masing wilayah terkelola secara optimal serta perlunya menyusun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut dan lain sebagainya.
Melihat  kondisi  perekonomian  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Lampung  tersebut,  dapat  dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yaitu dengan  adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  melalui  Perpres  No.  131  tahun  2015  tentang  penetapan daerah  tertinggal  tahun  2015-2019.  Diharapkan  adanya  Perpres  No.  131  tahun  2015  tersebut  maka perhatian  pemerintah  Provinsi  Lampung  dalam  pembangunan  ekonomi  wilayah  berfokus  pada Kabupaten/Kota  yang  tertinggal  atau  terbelakang  di  Provinsi  Lampung.  Sehingga  pembangunan ekonomi  wilayah  yang  telah  dilakukan  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  lampung  tersebut  bisa menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah Provinsi Lampung 2013-2017. Namun, Dalam hal ini justru  pembangunan  ekonomi  wilayah  terfokus  pada  wilayah  bagian  tengah  Provinsi  Lampung misalnya Kota Bandar Lampung dan sebagainya dimana yang sebagian besar Kabupaten/Kota tersebut merupakan  wilayah  maju,  sehingga  kebijakan  tersebut  belum  terealisasi  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  yaitu  melakukan  pembangunan  di  wilayah-wilayah  yang tertinggal.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum pandemi covid-19 mengalami peningkatan. Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2016- 2019  mengalami  penigkatan  setiap  tahunnya.  Nilai  indeks  pada  tahun  2016  sebesar  0,26  meningkat menjadi 0,28 di tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 0,32, sedangkan ketimpangan wilayah tahun 2020 juga mengalami peningkatan di tahun 2021 manjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35). Kondisi ini  tidak  lepas  dari  adanya  pengaruh  kebijakan  pembatasan  sosial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif tanpa melihat pengaruh  variabel  bebas  terhadap  ketimpangan  (tanpa  analisis  regresi).  Pada  penelitan  selanjutnya apabila  ingin  menggunakan  variabel  ketimpangan  dapat  melakukan  estimasi  dengan  menggunakan analisis regresi dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan agar hasilnya lebih bervariatif dan memperbaruhi periode penelitian.

## Ucapan Terima Kasih
Puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kami segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis.  Meskipun  Artikel  saya  masih  jauh  dari  kata  sempurna,  Semoga  hasil  yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

## Referensi
Andiny,  P.,  &  Mandasari,  P.  (2017).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 1(2), 196–210. Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). nalisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ecogen .
Baidhawy, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal. In LP2M IAIN Salatiga . Jhingan, M. L. (1999). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . PT Raja Grafindo Persada.
Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di  Kecamatan  Airmadidi  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi ,  16(01), 818–830.
Kuncoro, M. (2001). Analisis Spasial dan Regional . UPP AMP YKPN.
North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of Political Economy , 63(3), 243–258. https://doi.org/10.1086/257668
Sari, D. N., Gunarto, T., & Husaini, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan . Sari,  R.  M.,  Hidayat,  J.  T.,  &  Yogie,  M.  S.  (2017).  Ketimpangan  wilayah  antar  kabupaten/kota  di Provinsi Lampung. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota , 1(1), 1–10.
Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Pandemic, Impact of COVID-19’s Indonesia, on the Economy of. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) , Humanities and Social Sciences .
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2006).  Economic  development  8th  edition.  In Manila,  Philippines: Pearson South Asia Pte. Ltd . Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. In Pearson . https://doi.org/10.26417/ejes.v3i1.p133-142
Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2017). Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia .
Williamson, S. D. (2018). Macroeconomics Sixth Edition (Sixth Edit). Pearson Education Limited. Winanti, P. S., & Mas’udi, W. (2020). Menyelamatkan kelompok rentan: kebijakan inklusif penanganan dampak COVID-19 . World  Bank.  (2004). World  Development  Report  2004 :  Making  Services  Work  for  Poor  People. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5986