ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas

## KURIOSITAS

## Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 17 No.1, Juni 2024 Halaman  66-85

## Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita
Online (Studi pada Detik.Com , Republika.Co dan
Kompas.Com )

## Mifda Hilmiyah
IAIN Parepare Email: mifdahilmiyah@iainpare.ac.id
Zulkarnaim Masyhur University of Warwick, UK Email: zulkarnaim.masyhur@warwick.ac.uk
Farida M. Arif Universitas Muhammadiyah Kupang Email: farida.arif291@gmail.com

## A.Dian Fitriana
IAIN Parepare Email: adianfitriana@iainpare.ac.id

## Abstract
This research aims to examine news about interfaith marriages on Indonesian news portals. The issue of interfaith marriage is sensitive in Indonesia because it is related to religion, culture, and social society. This research analyzes Detik.com, Republika.co, and Kompas.com news in three categories of news, namely the ratification of interfaith marriages in the Surabaya District Court, the ratification of interfaith marriages in the South Jakarta District Court, and the legal perspective of interfaith marriages published June 2022 - June 2023. This research uses Entman framing analysis. Framing examines the way the media constructs an event.  Entman Framing uses concepts, namely defining problems, factors causing problems, moral decisions, and problem solving.  Detik.com carries out externalization by adapting to sociocultural conditions where Indonesia's diverse society requires diverse information. Detik.com does not consider religious ideology as a basis for reporting. Republika.co  media to be intersubjective to institutionalize approval for the legalization of interfaith marriages with constitutional legitimacy. Republika.co describes itself as a media that represents Muslim groups. Internalization of Kompas.com is guided by its vision to respect the diversity and diversity of Indonesian society.  Kompas.com reports tolerantly and raises minority issues.  This research is examined  using text analysis, so it is susceptible to interpretive bias. However, other researchers can use this opportunity to examine audience perception studies. For future
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
researchers, reporting on interfaith marriages can be studied through media management strategies or audience perceptions.
Keywords : framing; interfaith marriage; news portal

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberitaan pernikahan beda agama di portal berita Indonesia. Isu perkawinan beda agama ini  menjadi  isu sensitif di Indonesia karena terkait dengan agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.  Penelitian ini menganalisis berita Detik.com, Republika.co dan Kompas.com pada tiga kategori pemberitaan, yaitu pengesahan nikah beda agama di PN Surabaya, pengesahan beda agama di PN Jakarta Selatan, dan nikah beda agama perspektif hukum yang terbit Juni 2022 -  Juni 2023. Penelitian ini menggunakan analisis framing  Entman. Framing mengkaji  cara  media mengkonstruksi suatu peristiwa. Framing  Entman  menggunakan konsep, yaitu mendefinisikan masalah, faktor penyebab masalah, keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Detik.com melakukan eksternalisasi dengan melakukan adaptasi terhadap kondisi sosiokultural di mana masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan informasi yang beragam. Detik.com tidak mempertimbangkan ideologi keagamaan sebagai dasar dalam pemberitaan. Media Republika.co berusaha melakukan intersubjektif untuk melembagakan penolakan pelegalan nikah beda agama dengan legitimasi konstitusi. Republika.co menggambarkan diri sebagai media yang mewakili kelompok muslim. Internalisasi pada Kompas.com berpedoman pada visinya untuk menghargai kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Kompas.com memberitakan dengan toleran dan mengangkat isu-isu minoritas. Penelitian ini dikaji  menggunakan analisis teks, sehingga rentan bias interpretatif. Untuk peneliti selanjutnya, pemberitaan pernikahan beda agama dapat dikaji  melalui strategi manajemen media atau persepsi khalayak.
Kata Kunci : framing; nikah beda agama; portal berita

## PENDAHULUAN
Realitas yang diberitakan media massa senantiasa menjadi rujukan publik dalam merepresentasikan peristiwa  (Zahra et al., 2020).  Media massa memiliki kewajiban dalam kebebasan menyampaikan informasi, keragaman informasi, dan memberikan informasi yang berkualitas untuk publik serta menghormati hak-hak individu dan hak asasi manusia pada umumnya(Bakhtiar et al., 2020). Pandangan ini  memberikan akses informasi  untuk kelompok minoritas.  Media massa juga memainkan peran penting dalam "membingkai" isu-isu tertentu dengan memilih sudut pandang tertentu atau narasi tertentu. Misalnya, media bisa memilih untuk menyoroti cerita-cerita sukses perkawinan beda agama yang harmonis atau, sebaliknya,  menyoroti konflik dan ketegangan dalam kasus-kasus yang tidak
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
berhasil. Cara media membingkai isu ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan meresponsnya.
Salah satu isu yang menarik diberitakan oleh media massa tentang perkawinan beda agama. Isu perkawinan beda agama ini isu sensitif di Indonesia karena terkait dengan agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang perkawinan pasal 2, perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga tidak memungkinkan perkawinan dalam dua ritual keagamaan. Mahkamah Agung merumuskan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ‘ staats huwelijk’ sah jika telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Nurcholish, 2014).
Pasca reformasi, reformasi hukum berlangsung secara masif,  UUD 1945 sebelumnya 1393 kata menjadi 5.915 kata yang dapat dimaknai bahwa perubahan ini sama dengan melahirkan  konstitusi baru (Saputra, 2022). Di era modern saat ini konstitusi berkembang seluas-luasnya, sistem supremasi institusi tidak lagi tertinggi. Perubahan ini memberikan kewenangan institusi hukum untuk menjabarkan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Contoh kasus,  beberapa pengadilan agama telah mengizinkan pernikahan beda agama. Hakim Halomoan Ervin Frans Sihaloho (PN Jaktim)  Halomoan dan Hakim Imam Supriyadi (PN Surabaya) menyatakan nikah beda agama sah sehingga sah pula pencatatannya (Saputra, 2022).  Perkawinan beda agama dapat didefinisikan sebagai ikatan perkawinan di mana pasangan percaya dan menjadi bagian dari kepercayaan atau tradisi agama yang berbeda (Buisson, 2016) (Antoni, 2023) (Palandi, 2013).
Perubahan ini bukan hanya pada sistem hukum. Pasca reformasi,  media massa diberi kebebasan menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. UU Pers nomor 40 tahun 1999 melegitimasi keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers  (Makkuraga, 2017). Portal berita menjadi sumber informasi yang cepat bagi masyarakat mengenai berbagai macam peristiwa yang terjadi (Effendi et al., 2023).  Proses peliputan hingga penerbitan berita yang cepat mengakibatkan jurnalis terkadang tidak mengecek ulang fakta dan sistematis berita (Widodo, 2012). Portal berita memiliki akses kecepatan dan penyimpanan data sesuai dengan bandwith yang disediakan oleh penyelenggara layanan website (Kencana et al., 2022).
Penelitian ini menganalisis tiga portal berita, Detik.com , Republika.co dan Kompas.com . Ketiga portal berita ini memiliki rating tertinggi di https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/ . Ketiga portal berita ini mempunyai peluang untuk dibaca oleh mayoritas masyarakat Indonesia dibandingkan dengan media yang lain.  Penelitian ini terbatas pada portal berita,
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
sehingga memberikan peluang pada peneliti lain mengkaji objek penelitian pada berita dalam bentuk video atau media sosial.
Berdasarkan penelusuran di google scholar , penelitian yang relevan  dengan penelitian ini berjudul “ Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 pada Situs Berita Daring Indonesia” ditulis oleh Nur Hamidah Zulaikha (Zulaikha, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa media yang dianalisis menyampaikan informasi hampir sama dengan media yang lain. Adanya berita yang serupa ini dipengaruhi oleh gatekeeper yang berusaha melakukan penyesuaian antara perusahaan dengan isu-isu yang berkembang. Penelitian yang lain berjudul “ Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ” ditulis Amiri A yang mengkaji bahwa persoalan perkawinan antara individu dari agama yang berbeda selalu menjadi sumber kontroversi di kalangan umat Islam (Amri, 2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama menggunakan analisis framing,  sedangkan perbedaannya pada objek penelitian sebelumnya  yaitu Pemberitaan Pilgub Jawa Timur, sedangkan penelitian ini membahas pemberitaan pernikahan  beda  agama. Pada penelitian kedua mengkaji pernikahan agama menurut hukum positif dan Islam sedangkan penelitian ini mengkaji pernikahan agama di pemberitaan portal berita. Penelitian ini pertama kali menganalisis framing pemberitaan perkawinan beda agama di tiga portal berita terpopuler di Indonesia.
Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif metode analisis framing. Penelitian kualitatif ini bertujuan memahami subjek penelitian, motivasi secara deskriptif maupun bahasa pada konteks tertentu (Moleong, 2019). Penelitian ini mengkaji pemberitaan terkait penikahan beda agama pada bulan Juni 2022-Juni 2023 di Detik.com,  Republika.co dan Kompas.com .  Framing menurut Robert M. Entman, informasi pada sebuah berita mempraktikkan seleksi sekaligus menonjolkan informasi yang dianggap penting oleh media. Framing mengkaji cara media mengkonstruksi suatu peristiwa (Leliana et al., 2021). Menurut Reese dan Gamson, berita itu tidak netral, tetapi subjektif. Ini meletakkan dasar bagi munculnya framing (Andhika & Wihardi, 2022).
Penelitian ini menggunakan analisis framing Entman. Analisis ini dibagi menjadi empat konsep yaitu: Pertama , mendefinisikan masalah. Kerangka utama yang menekankan bagaimana jurnalis memaknai peristiwa secara berbeda sehingga realitas yang muncul pun berbeda. Kedua , faktor penyebab masalah.   Elemen  kedua ini merupakan elemen framing yang berfungsi untuk membingkai orang yang dianggap sebagai pelaku peristiwa tersebut. Ketiga, keputusan moral. Ide-ide tersebut mengacu pada sesuatu yang dikenal dan akrab
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
bagi masyarakat. Keempat ,  penyelesaian masalah.  Penyelesaiannya  tergantung dari bagaimana kasus tersebut dilihat dan siapa yang diyakini sebagai penyebab masalah tersebut (Ban & Noh, 2018). (Hafidli et al., 2023). Kajian pernikahan beda agama pada penelitian ini terbatas pada cara media membingkai peristiwa menggunakan analisis teks, sehingga rentan bias interpretatif. Namun,  peluang ini dapat digunakan peneliti lain untuk mengkaji dari kajian strategi manajemen media atau persepsi khalayak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberitaan pada portal berita dibagi ke dalam tiga kategori pemberitaan, yaitu pengesahan nikah beda agama di PN Surabaya, pengesahan beda agama di PN Jakarta Selatan, dan nikah beda agama perspektif hukum.
Pemberitaan pada Detik.com
Tabel 1. Judul Berita Detik.com No Tema Judul 1. Pengesahan  Nikah Beda Agama di PN Jaksel PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik 2. Pengesahan  Beda Agama di PN Surabaya Hakim Izinkan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Katolik di Surabaya 3. Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda  Agama Dianggap Langgar UUD 1945 Sumber: olahan data peneliti

## 1) Mendefinisikan masalah
Berita dengan judul “ PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik ”  mendefinisikan masalah dengan runut di dalam pemberitaan. Paragraf dalam berita ini menjelaskan secara secara rinci penyebab nikah beda agama antara Islam dan Katolik. Pada berita dituliskan bahwa penetapan ini disebabkan pasangan tersebut telah menikah secara agama di gereja di Jakarta.
Pada berita terkait pernikahan beda agama di PN Surabaya dengan judul berita “ Hakim Izinkan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Katolik di Surabaya ” disebutkan bahwa pengesahan pernikahan beda agama ini karena perkawinan sudah dilakukan secara Katolik sehingga tidak ada alasan bagi Disdukcapil untuk menolak permohonan ini. Cara penulisan berita ini ringkas dan jelas mendefinisikan masalah dalam pemberitaan. Pemuatan berita dengan latar belakang yang jelas akan mengurangi bias informasi kepada pembaca (Virajati & Setianto, 2019).
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Berita terkait nikah beda agama yang membahas aturan hukum dijelaskan pada berita dengan judul “ Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945 ” pada berita ini dipaparkan landasan penolakan pernikahan beda agama. Pada berita ini dituliskan secara rinci landasan penolakan pernikahan beda agama.
Salah satu paragraf dijelaskan bahwa Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Neng Djubaidah sebagai saksi ahli  mengatakan pernikahan beda agama sebagaimana pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tidak seharusnya dikabulkan. Pada isi pemberitaan menjelaskan secara detail alasan penolakan pengesahan pernikahan beda agama berdasarkan undang-undang.
2) Faktor penyebab masalah
Pada pemberitaan dengan judul “ PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama  Islam-Katolik ” berita ini menjelaskan faktor penyebab masalah adanya pelegalan nikah beda agama karena kedua mempelai ingin mendaftarkan pernikahannya ke negara, namun harus disahkan oleh Pengadilan Negeri. Pelegalan ini atas dasar pernikahan kedua mempelai dianggap sudah sesuai dengan  Undang-Undang  Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hakim juga merujuk pada Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006. Berdasarkan keputusan itu kedua mempelai dapat mencatatkan pernikahannya di Didukcapil dan Hakim memerintahkan Disdukcapil untuk mencatatkan pernikahan beda agama tersebut.  Pada berita ini dijelaskan secara datail alasan sehingga permohonan pencatatan pernikahan dikabulkan PN Jakarta Selatan.
Pada berita berjudul “ Hakim Izinkan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen- Katolik di Surabaya ” dijelaskan secara rinci faktor penyebab pelegalan pernikahan beda agama oleh PN Surabaya. Hakim mengatakan pernikahan sudah dilakukan secara agama pada 6 Januari 2023 di Gereja Santo Yakobus. Menurut Hakim, sesuai UU Administrasi Kependudukan pasal 35, untuk mencatatkan perkawinan harus ditetapkan oleh pengadilan.
Faktor-faktor penyebab masalah dalam berita dengan judul " Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945 "  dijelaskan berdasarkan landasan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Namun, pada berita dijelaskan bahwa kontroversi  ini muncul dari   Putusan Pengadilan  Negeri (PN) Surabaya yang mengizinkan nikah beda agama yang ditafsirkan bertentangan dengan ketentuan konstitusi Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

## 3) Keputusan Moral
Berita yang berjudul " PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik " mencerminkan keputusan moral Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
yang memberikan izin kepada pasangan dengan agama yang berbeda, Islam dan Katolik, untuk menikah.  Paragraf  dalam berita ini mencerminkan keputusan moral sebagai langkah yang mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pada berita ini dijelaskan landasan moral adanya putusan PN Jaksel karena sebelumnya telah terjadi perkawinan sehingga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  Isi berita ini mencerminkan pendekatan yang inklusif terhadap pluralisme agama.
Keputusan moral terkait berita " Hakim Izinkan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Katolik di Surabaya "  dimaknai bahwa keputusan ini sebagai pengakuan terhadap kebebasan beragama dan hak individu untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan keyakinan dan agama. Pada berita ini dimaknai bahwa individu berhak menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda jika itu keputusan yang diambil secara sadar dan tanpa paksaan.
Berita berjudul “ Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945 ”  menjelaskan landasan moral dari fakta yang dituliskan redaksi.    Pada berita ini dimaknai bahwa dari perspektif hukum, putusan  PN Surabaya tidak sesuai dengan UUD 1945. Putusan PN Surabaya yang mengizinkan pernikahan beda agama tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan berita ini  pernikahan beda agama inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.

## 4) Penyelesaian masalah
Berita pada umumnya menuliskan solusi pada akhir berita. Pada berita yang berjudul “ PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik di akhir berita ini menyetujui adanya pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Paragraf ini mencerminkan persetujuan redaksi atas pencatatan perkawinan beda agama. Berita dengan judul “ Hakim Izinkan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Katolik di Surabaya ” menuliskan akhir berita dengan pernyataan langsung dari hakim yang memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya. Paragraf ini dapat dimaknai bahwa redaksi menyetujui adanya pencatatan perkawinan. Pemberitaan ini dapat dimaknai redaksi menanamkan nilai-nilai inklusi dan hak- hak individu.
Dalam berita yang  berjudul “ Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945 ” dituliskan pada akhir paragraf. Paragraf ini dengan tegas meminta majelis hakim membatalkan pernikahan beda agama. Narasumber pada berita menilai bahwa keputusan pengadilan mengesahkan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
pernikahan beda agama termasuk melanggar hukum.  Pada  berita ini redaksi Detik.com menuliskan berita sesuai dengan fakta dari narasumber. Berita ini dimaknai bahwa redaksi menyetujui adanya penolakan pengesahan pernikahan beda agama.
Pemberitaan pada Republika.co
Tabel 2. Judul Berita Republika.co No Tema Judul 1. Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Jaksel Ketua PBNU Respons PN Jaksel yang Afirmasi Nikah Beda Agama 2. Pengesahan  Beda Agama di PN Surabaya KY Dalami Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya 3. Nikah Beda Agama Perspektif Hukum  Tolak Gugatan Nikah Beda Agama Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam

## Sumber: olahan data peneliti
1)       Mendefinisikan masalah
Masalah terkait pernikahan beda agama dapat didefinisikan dalam berita berjudul " Ketua PBNU Respons PN Jaksel yang Afirmasi Nikah Beda Agama ". Adanya berita yang dituliskan oleh Republika.com disebabkan adanya fakta PN Jakarta Selatan mengizinkan pernikahan beda agama. Pada berita ini mendefinisikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengaitkan nikah beda agama dengan ajaran agama dari subjek dalam berita.
Berita yang berjudul “ KY Dalami Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya ” dapat dijelaskan cara media mendefinisikan masalah dalam pemberitaan. Fakta ini dituliskan oleh redaksi media Republika.co bahwa masyarakat dikagetkan oleh  keputusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengesahkan pernikahan beda agama. Hal ini dipicu oleh pemohon RA dan EDS mengajukan gugatan ke PN Surabaya. Awal berita dituliskan bahwa izin nikah beda agama ini yang dapat memicu interpretasi berbeda yang dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
Pemberitaan yang berjudul " Tolak Gugatan Nikah Beda Agama Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam "  ini menghubungkan antara konstitusi dan aspirasi umat Islam.  Berita ini menjelaskan bahwa gugatan nikah beda agama sejalan dengan aspirasi umat Islam dan dijamin oleh konstitusi. Paragraf dalam berita ini mencerminkan bahwa gugatan menolak pernikahan beda agama sesuai dengan nilai-nilai agama yang dipegang oleh umat Islam dan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024

## 2) Faktor penyebab masalah
Faktor penyebab masalah dalam berita berjudul " Ketua PBNU Respons PN Jaksel yang Afirmasi Nikah Beda Agama " menjelaskan bahwa masalah ini muncul karena adanya pertentangan antara pandangan agama yang dipegang oleh Ketua PBNU (Pimpinan Besar Nahdatul Ulama) dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengafirmasi nikah beda agama. Ketua PBNU merespons keputusan PN Jakarta Selatan berdasarkan interpretasi hukum yang berbeda. Pada berita ini juga dijelaskan bahwa faktor Ketua PBNU merespons PN Jaksel karena mencatatkan pernikahan beda agama.
Paragraf kedua berita berjudul " KY Dalami Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya "  ini dituliskan bahwa dari perspektif Komisi Yudisial putusan hakim PN Surabaya bertentangan dengan undang-undang. Pernyataan ini dituliskan walau belum ada keputusan final dari Komisi Yudisial. Pernyataan dalam berita dapat dimaknai bahwa redaksi tidak menyetujui adanya  putusan hakim mengesahkan pernikahan beda agama di PN Surabaya.
Paragraf ini memuat pernyataan langsung dari Bukhori. Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengapresiasi keputusan MK yang menentang nikah beda agama. Faktor penyebab tolak gugatan nikah beda agama ini dilegitimasi oleh narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai anggota legislatif  yang menampung aspirasi masyarakat.
3) Keputusan Moral
Keputusan moral pada judul berita " Ketua PBNU Respons PN Jaksel yang Afirmasi Nikah Beda Agama" berkaitan dengan pandangan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia,  namun pada berita ini menolak adanya legalisasi nikah beda gama. Pernikahan beda agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan  dan  regulasi pernikahan di Indonesia.  Redaksi menunjukkan ketidaksetujuan pada kutipan langsung narasumber. Hal ini menunjukkan perspektif redaksi dalam penilai adanya pernikahan beda agama yang ditampilkan melalui pernyataan langsung dari narasumber.
Keputusan moral pada judul berita " KY Dalami Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya "  menjelaskan bahwa narasumber dalam berita dapat dipengaruhi oleh pandangan terhadap prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh  narasumber.  Hal ini didukung oleh jabatan narasumber dalam organisasi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM.  Pemilihan narasumber oleh redaksi menentukan perspektif redaksi terhadap pernikahan beda agama. Berdasarkan paragraph ini dapat dimaknai bahwa redakasi menolak pelegalan nikah beda agama.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Berita dengan judul “ Tolak Gugatan Nikah Beda Agama Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam ” menunjukkan penolakan redaksi terhadap nikah beda agama. Paragraf pada berita ini dengan jelas menentang nikah beda agama dengan landasan bertentangan dengan konstitusi dan ajaran Islam. Redaksi mengutip langsung pernyataan narasumber untuk memperjelas perspektif berita.

## 4)      Penyelesaian masalah
Penyelesaian masalah terkait dengan berita, di mana Ketua PBNU merespons putusan PN Jaksel yang mengafirmasi pernikahan beda agama. Hal krusial pada berita ini bahwa narasumber mendukung pernikahan seiman dan seagama untuk menjaga keimanan dari kedua pasangan. Perspektif penulis atau redaksi diwakili oleh pernyataan dari narasumber. Hal ini dimaknai bahwa redaksi cenderung menyetujui pernikahan seagama.
Penyelesaian masalah terkait dengan berita Komisi Yudisial (KY) sedang mengkaji pengesahan pernikahan beda agama di PN Surabaya. Pemberitaan ini cenderung netral dalam menyampaikan informasi. Humas KY, yaitu Miko merespons dengan pernyataan yang netral dengan kalimat akan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik. Namun, tidak dijelaskan sejauh  mana KY melakukan penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.
Berita dengan judul “ Tolak Gugatan Nikah Beda Agama Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam ” ditutup dengan kutipan langsung dari hakim. Hal ini dapat dimaknai bahwa redaksi media menyetujui keputusan Ketua MK. Pernyataan ini dapat dilihat pada penggunaan kutipan langsung sebagai bentuk pernyataan langsung dari narasumber yang memberi ketegasan persetujuan atas keputusan tersebut.
Pemberitaan pada Kompas.com
Tabel 3. Judul Berita Kompas.com No Tema Judul 1. Pengesahan Beda Agama di PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan 2. Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya PN  Surabaya Digugat Karena Sahkan Pernikahan Beda Agama 3. Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Pernikahannya Ditolak Dukcapil Jakpus, Pasangan Beda Agama Ini Menang di Pengadilan sumber: olahan data peneliti

## 1) Mendefinisikan Masalah
Pemberitaan yang berjudul “ Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan” menuliskan bahwa sepasang kekasih yang bernama (DRS) beragama Kristen dan pasangannya bernama (JN) yang beragama Islam dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk didaftarkan perkawinannya. Pada pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada pertentangan atau konflik yang timbul dari adanya pengabulan pencatatan beda agama tersebut.  Bahkan pada berita tersebut pernyataan hakim untuk mencatatkan pernikahan di Disdukcapil dilakukan repetisi atau pengulangan pada pertengahan berita dan akhir pemberitaan.
Berita yang berjudul “ PN Surabaya Digugat karena Sahkan Pernikahan Beda Agama “.  Pengadilan Negeri Surabaya digugat  oleh M Ali Muchtar, Tabah Ali Susanto, Ahmah Khoirul Gufron dan Shodiku. Gugatan ini dicatatkan dengan nomor perkara 658/pdt.g/2022/PN. Pihak lain yang tergugat adalah Mahkamah Agung Ri, Disdukcapil Kota Surabaya, MUI, Persekutuan Gereja Indonesia, Pondok Pesantren Al Anwar Sarang serta Pondok Pesantren Alquran. Gugatan ini meminta PN Surabaya untuk membatalkan pernikahan beda agama. Pemberitaan ini jelas menolak adanya pernikahan beda agama.
Berita dengan judul “ Pernikahannya Ditolak Dukcapil Jakpus, Pasangan Beda Agama Ini Menang di Pengadilan” dengan jelas di paragraf pertama bahwa JEA dan SW terkendala di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Disdukcapil) Jakarta Pusat saat akan mencatatkan perkawinannya. Hal ini terjadi karena keduanya berbeda keyakinan namun ingin mencatatkan perkawinannya . Pada paragraf belum  terlihat keberpihakan media berita hanya memaparkan fakta, bahwa ada sepasang suami istri yang terkendala mencatat pernikahannya.
2) Faktor Penyebab Masalah
Pada pemberitaan yang berjudul “ Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan ” yang menjadi awal pemberitaan dalam pemberitaan tersebut adalah adanya sepasang kekasih yang berinisial DRS yang beragama kristen dan ingin menikahi kekasihnya JN yang beragama Islam. Keinginannya tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam berita ini diuraikan secara detail bahwa keinginan kedua pasangan tersebut dikabulkan oleh hakim untuk mencatatkan akta pernikahannya Disdukcapil. Hal ini dikuatkan dengan penulisan dalam kutipan langsung bahwa hakim memberikan izin mencatatkan pernikahannya, sesuai petitum keputusannya.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Pada berita “ PN Surabaya Digugat Karena Sahkan Pernikahan Beda Agama” dituliskan bahwa menurut laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, yang dikutip pada Senin (27/6/2022), PN Surabaya dihadapkan pada tuntutan hukum dengan tuduhan melakukan perbuatan yang melanggar hukum . Gugatan ini diajukan pada tanggal 23 Juni 2022 dengan nomor perkara 658/Pdt.G/2022/PN Sby oleh empat individu yang bernama M Ali Muchtar, Tabah Ali Susanto, Ahmah Khoirul Gufron, dan Shodiku. Tergugat tunggal dalam gugatan ini adalah PN Surabaya. Selain itu, pihak-pihak yang disebut sebagai pihak turut tergugat meliputi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, serta Pondok Pesantren Al Anwar Sarang dan Pondok Pesantren Alquran yang dipimpin oleh Gus Baha. Faktor penyebab masalah yang ada di dalam berita dijelaskan secara detail sehingga pembaca dapat memahami maksud dari penulis.
Berita dengan judul “ Pernikahannya Ditolak Dukcapil Jakpus, Pasangan Beda Agama Ini Menang di Pengadilan” pada paragraf ini dengan  detail menjelaskan bahwa pasangan tersebut mengalami kendala mencatatkan pernikahannya karena perbedaan agama. Informasi ini dimaknai bahwa redaksi hanya menyampaikan fakta tanpa menunjukkan keberpihakan menolak atau menyetujui pernikahan beda agama.
3) Keputusan Moral
Pada pemberitaan yang berjudul “ Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan ” pada pemberitaan tersebut tidak dijelaskan nilai moral saat dikabulkannya permohonan nikah beda agama tersebut. Selain itu, di dalam berita juga dijelaskan bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan di gereja kristen nusantara, beralamat di jalan cempaka putih barat xxi, nomor 34, Jakarta pusat. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa pernikahan pasangan tersebut perlu dilegitimasi karena telah melangsungkan pernikahan di gereja.
Pada pemberitaan yang berjudul “ PN  Surabaya Digugat Karena Sahkan Pernikahan Beda Agama ” dijelaskan bahwa PN Surabaya digugat karena mengesahkan pernikahan beda agama dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini ditegaskan dalam kutipan langsung yang berbunyi “hakim memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan penetapannya”. Pernyataan ini menguraikan bahwa meskipun ada gugatan hukum pada PN Surabaya, pernyataan humas menjadi pembelaan bahwa keputusan hakim sudah benar dalam mengesahkan pernikahan beda agama.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Berita dengan judul “ Pernikahannya Ditolak Dukcapil Jakpus, Pasangan Beda Agama Ini Menang di Pengadilan” menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada keputusan di pengadilan lain yang serupa. Paragraf ini dapat dimaknai bahwa redaksi menyetujui adanya keputusan pencatatan nikah beda agama melalui fakta yang dituliskan.

## 4) Penyelesaian Masalah
Pemberitaan dengan judul “ Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan ” dituliskan bahwa memberikan izin pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya pada Disdukcapil Jakarta Selatan. Dinamika pernikahan agama diberikan solusi dalam berita ini untuk mencatatkan pernikahannya dan dilegitimasi oleh pengadilan. Pemberitaan ini juga dituliskan bahwa nikah beda agama dapat dilegitimasi oleh pengadilan dan dicatat di Disdukcapil.  Pernyataan ini dapat  bermakna bahwa redaksi mendukung adanya pernikahan beda agama, sesuai dnegan fakta yang terjadi di masyarakat.
Pada berita dengan judul “ PN Surabaya Digugat Karena Sahkan Pernikahan Beda Agama ” menjelaskan bahwa solusi dari PN Surabaya meminta Disdukcapil untuk mencatatkan pernikahan beda agama tersebut. Pada akhir berita tidak memberikan kejelasan dari adanya gugatan tersebut sehingga dapat menimbulkan informasi yang ambigu bagi pembaca.
Pemberitaan dengan judul “ Pernikahannya Ditolak Dukcapil Jakpus, Pasangan Beda Agama Ini Menang di Pengadilan ” menjelaskan bahwa pasangan beda agama yang menang di pengadilan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan pada akhir berita yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memberi pertimbangan terkait nikah beda agama.  Pernyataan ini menguatkan asumsi bahwa redaksi mendukung adanya pernikahan beda agama. Redaksi menuliskan secara detail bahwa penetapan di pengadilan bukan hal yang baru namun, telah diputuskan di beberapa pengadilan.
Ketiga media menampilkan pemberitaan dengan cara berbeda. Detik.com menuliskan permasalahan sesuai dengan fakta berita. Dari tiga  berita pada Detik.com yang dianalisis, fakta dituliskan bahwa pengesahan perkawinan di PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya karena keduanya telah menikah secara agama di gereja. Detik.com pada umumnya memberitakan pernikahan agama dalam konteks mendefinisikan masalah tanpa memilih apakah masalah dalam melegalkan pernikahan beda agama disetujui atau tidak. Hal ini tidak menjadi pertimbangan bagi media tersebut untuk memberitakan masalah yang ada di dalam berita.
Detik.com tidak melakukan penyeleksian terhadap isu-isu atau permasalahan terkait pernikahan agama. Berita terkait dengan pengesahan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
pernikahan beda agama tetap diberitakan,  begitu pula larangan pengesahan pernikahan beda agama. Detik.com melakukan ekternalisasi seperti dalam teori konstruksionis dengan melakukan adaptasi terhadap kondisi sosiokultural di mana masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan informasi yang beragam. Detik.com hanya mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme yang mengutamakan berita yang akurat, berimbang, dan independen. Detik.com berusaha untuk menyediakan berita yang obyektif dan tidak memihak. Ini berarti redaksi media Detik.com berusaha untuk menghindari pengaruh ideologi atau kepentingan politik tertentu dalam pemberitaan.
Pemberitaan pada Detik.com mengenai realitas pernikahan beda agama menampilkan kekuatan media dalam menciptakan teks demi kepentingan pasar. Hal ini dapat dianalisis secara kritis berdasarkan pertimbangan editorial ketika memilih fakta dan memilih narasumber. Proses produksi Detik.com mengandalkan nilai informasi sebagai syarat agar suatu peristiwa layak untuk diliput, menunjukkan bahwa berita menarik  lah yang membuat “pasar” pembaca Detik.com menjadi perhatian. Hanya peristiwa yang memenuhi kriteria “redaksi subyektif” Detik.com seperti  baru, unik, dramatis, tepat waktu, atau kontroversi. Redaksi menilai layak untuk diproduksi  karena unsur nilai beritanya.
Pemberitaan Republika.co seluruh pemberitaan cenderung menolak adanya legalisasi pernikahan beda agama. Penolakan ini disertai dengan penyebab permasalahan di dalam berita dan pemaparan secara detail mengapa legalisasi pernikahan beda agama itu ditolak. Alasan penolakan karena dianggap akan menimbulkan dampak sosial dan budaya serta konflik di masyarakat. Menurut sobur, penonjolan (salience) kata menonjol mempunyai arti dengan membuat informasi lebih jelas, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat (Sobur, 2002).
Republika.co menolak adanya pelegalan pernikahan beda agama berdasar pada menghormati hukum dan konstitusi yang berlaku. Penolakan pelegalan ini dianggap sejalan dengan konstitusi dan aspirasi dari umat Islam. Pada berita yang dituliskan oleh Republika.co mayoritas menggunakan perspektif dari umat Islam. Sama sekali tidak disebutkan perlunya perspektif dari umat agama di luar Islam. Media Republika.co berusaha melakukan intersubjektif untuk melembagakan penolakan pelegalan nikah beda agama dengan legitimasi konstitusi.
Pemberitaan Kompas.com pengesahan pernikahan beda agama diberitakan dengan cara positif. Pengesahan pernikahan beda agama bukan menjadi masalah dalam pemberitaan, namun menjadi hak asasi individu untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Kompas.com melakukan penonjolan isu bahwa pernikahan beda agama tidak melanggar hukum.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Pemberitaan di media juga merujuk pada proses eksternalisasi pada tatanan sosial yang berlangsung secara terus-menerus, media berusaha agar lingkungan sosial stabil, secara terus-menerus hal ini terjadi pada media Republika.co .  Hal ini sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Objektivikasi merujuk pada proses yang terjadi secara dialektis dan berlangsung secara terus menerus hal ini pada media Detik.com . Detik.com tidak berusaha menciptakan pemahaman baru pada masyarakat atau melanggengkan ideologi tertentu pada masyarakat. Peristiwa yang dituliskan dalam berita berdasarkan fakta yang diliput oleh wartawan. Internalisasi pada Kompas.com berpedoman pada visinya untuk menghargai kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia.
Proses pembentukan kesadaran kolektif dipengaruhi oleh pihak yang memiliki dominasi atau kekuasaan. Praktik kekuasaan ini didistribusikan ke publik salah satunya melalui media massa, termasuk posrtal berita. Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat seharusnya membentuk pemikiran mereka  (Van Dijk, 2013). Media dapat memilih untuk memberikan perhatian lebih pada suatu isu tertentu, sementara mengabaikan isu lainnya. Hal ini dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Media dapat mempengaruhi agenda publik dengan menentukan isu-isu yang paling sering dibahas (Sofian et al., 2022).
Bahasa dalam pemberitaan bukan hanya untuk menyampaikan informasi tapi, sebagai penekanan khusus pada suatu peristiwa atau tindakan, seperti menekankan, mempertajam, memperhalus, menyempurnakan,  mendistorsi, menggambarkan atau menyembunyikan peristiwa atau tindakan tertentu(Eriyanto, 2011).    Kontrol media akan menjadi pintu gerbang untuk mengatur dan mengendalikan opini publik (Sofian et al., 2022).
Menurut Shoemaker dan Reese bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi konten media adalah ideologi media (Islam,  2018).  Ideologi didefinisikan sebagai  salah satu mekanisme simbolis yang bertindak sebagai kekuatan mempengaruhi publik  (Brooks & Porter, 2020)  (Shoemaker, 1996). Pengaruh media massa terhadap masyarakat sangat kuat, media mempunyai pengaruh yang tidak terbatas dan kuat (Sulaiman, 2010). Teks dapat digunakan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan, atau ideologi golongan tertentu karena teks media  bersifat ideologis(Burton, 2000)  (Littlejohn & Foss, 2010).
Hal ini dapat dilihat pada Detik.com yang mengacu pada visi misi medianya. Detik.com memiliki misi “ memberitakan informasi terpercaya dengan cepat dan akurat, selalu berpijak pada independensi dan keberimbangan.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
Menyampaikan dengan cara yang lugas, memikat dan informatif dengan varian konten yang lengkap” . Sejak didirikan Detik.com berfokus pada kecepatan dan keakuratan pemberitaan. Detik.com tidak mempertimbangkan ideologi keagamaan sebagai dasar dalam pemberitaan. Redaksi hanya  menilai news value dan news judgment serta kroscek informasi sebelum menyampaikan berita(Mast & Temmerman, 2021) (Sandi, 2020).
Konten yang tersedia di Republika.co secara mayoritas berkaitan dengan informasi keislaman.  Meskipun demikian, Republika.co juga memberikan perhatian  pada informasi umum di tingkat nasional maupun internasional. Sejarah pembentukan Republika.co tak terlepas dari peran cendikiawan muslim yang menjadi inisiator pendirian harian Republika. Republika.co merupakan hasil konvergensi media dan merupakan perpanjangan dari harian Republika, yang menjadi wadah representasi masyarakat dan komunitas muslim di dunia maya. Oleh karena itu, Republika.co menggambarkan diri sebagai media yang mewakili kelompok Muslim. Prinsip dasar Republika.co, seperti yang tercantum dalam profil perusahaan adalah memberikan prioritas pada berita dan informasi keislaman.
Kompas.com memiliki tekad untuk menjadi panduan yang dapat diandalkan oleh pembaca dalam konteks jurnalisme berkualitas di era informasi yang seringkali kabur kebenarannya. Mereka mengusung motto "Jernih Melihat Dunia" untuk menyampaikan komitmennya. Media tersebut memiliki visi dan misi yang dituliskan dalam company profile bahwa Kompas.com menjadi kelompok usaha media terbaik di Asia Tenggara dengan struktur keuangan yang solid melalui usaha berbasis pengetahuan yang senantiasa bertransformasi untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai, kebhinekaan, adil, dan sejahtera. Visi misi ini  menggambarkan semangat untuk menghormati kemajemukan dan keragaman dalam memenuhi keperluan informasi dari beragam pembaca. Ideologi inilah yang menjadi dasar bagi Kompas.com dalam menyampaikan isu-isu di masyarakat. Sehingga berita  yang ditampilkan cenderung toleran dan mengangkat isu-isu minoritas.
Pemikiran ini sesuai dengan pandangan Faucault bahwa pengetahuan dan kekuasaan beroperasi melalui bahasa (Nurani, 2018). Kekuatan kata-kata melalui bahasa sebagai mesin pembentuk makna, realitas kebenaran baru yang normal, kekuatan media sebagai pembentuk wacana baru tentang kebenaran atau konfirmasi wacana lama tentang kebenaran (Puspianto, 2021). Menurut Bourdieu, pertarungan dalam berbagai cara pada masyarakat melalui perjuangan antar kelas seiring berjalannya proses reproduksi simbolik, (termasuk produksi konten media yang timbul dari kegiatan produksi budaya). Selain itu, media mempunyai
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
kekuatan untuk mendefinisikan dan membentuk identitas individu (Syahputra, 2017).
Gagasan Foucault mengenai peran media dalam membentuk narasi kebenaran yang baru atau mempertahankan narasi kebenaran yang sudah ada. Foucault meyakini sepenuhnya bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan memiliki kemampuan untuk menciptakan narasi yang mendominasi melalui praktik diskursif dan mengekspresikan kekuasaan itu sebagai bentuk kebenaran.
Media massa, termasuk portal berita berperan penting dalam menentukan kebenaran dan menggerakkan dua unsur, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda  publik.  Ketigaa portal berita ini, Detik.com, Republika.co dan Kompas.com mengkonstruksi kebenaran berita untuk disajikan kepada khalayak. Ketiga portal mencerminkan ideologi dan visi misi dalam penyajian berita. Ideologi dan visi misi tersebut mempengaruhi cara media menginterpretasikan informasi.
Penelitian yang mengungkapkan bagaimana ideologi dan visi misi media massa memengaruhi penyajian berita dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kajian jurnalistik. Dengan memahami cara berita dikonstruksi dan faktor-faktor yang memengaruhi cara berita disusun dan disajikan, penelitian ini dapat membantu mengungkapkan dinamika kompleks di balik produksi berita.

## SIMPULAN
Detik.com melakukan eksternalisasi dengan melakukan adaptasi terhadap kondisi sosiokultural di mana masyarakat  Indonesia yang majemuk membutuhkan informasi yang beragam. Detik.com tidak mempertimbangkan ideologi keagamaan sebagai dasar dalam pemberitaan.  Media Republika.co berusaha melakukan intersubjektif untuk melembagakan penolakan pelegalan nikah beda agama dengan legitimasi konstitusi. Republika.co menggambarkan diri sebagai media yang mewakili kelompok muslim. Internalisasi pada Kompas.com berpedoman pada visinya untuk menghargai kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Kompas.com cenderung memberitakan dengan toleran dan mengangkat isu-isu minoritas. Penelitian ini terbatas pada portal berita, sehingga memberikan peluang pada peneliti lain mengkaji objek penelitian pada berita dalam bentuk video atau media sosial. Kajian pernikahan beda agama pada penelitian ini terbatas pada cara media membingkai peristiwa menggunakan analisis teks, sehingga rentan bias interpretatif. Hasil  penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi jurnalis dan media dalam meliput isu-isu sensitif
agar  independen,  berimbang dan cover both side . Untuk peneliti selanjutnya, pemberitaan pernikahan beda agama dapat dikaji melalui strategi manajemen media atau persepsi khalayak.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024

## REFERENCES
1) Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 22 (1), 48–64.
2) Andhika, A., & Wihardi, D. (2022). PEMBINGKAIAN BERITA PENCOPOTAN KAPOLDA METRO JAYA DAN KAPOLDA JAWA BARAT DI PORTAL BERITA ONLINE KOMPAS. COM DAN DETIK. COM PERIODE 16-18 NOVEMBER 2020. PANTAREI , 6 (01).
3) Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1 (2), 13–30.
4) Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang   Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum , 1 (1), 1–18.
5) Ban, H., & Noh, B. (2018). The role of evaluative language in news translation: Focusing on soft and hard news. The International Journal of Advanced Culture Technology , 6 (2), 65–71.
6) Brooks, H. Z., & Porter, M. A. (2020). A model for the influence of media on the ideology of content in online social networks. Physical Review Research , 2 (2), 023041.
7) Buisson, J. M. (2016). Interfaith marriage for Muslim women. CrossCurrents , 66 (4), 430–449.
8) Burton, G. (2000). Talking Television: An introduction to the study of television. (No Title) .
9) Effendi, E., Tursina, I., Aini, L., & Rizky, M. A. (n.d.). DASAR- DASAR PENULISAN BERITA .
10) Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penenlitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. In Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penenlitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya .
11) Hafidli, M. N., Sasmita, R. N. D. L., Nurazhari, L., & Putri, N. R. G. (2023). Analisis framing model Robert Entman tentang kasus Kanjuruhan di detikcom dan bbc news. Jurnal Ilmu Sosial , 3 (1), 178– 183.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No.1 Juni 2024
12) Islam, N. (2018). Representasi Distinction Pejabat Negara dan Kuasa Simbolik di Media. Jurnal Komunikasi Indonesia , 4 (1), 6.
13) Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. (2022). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora ,
6 (2), 136–145.
14) Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas. com dan BBCIndonesia. com. Cakrawala-Jurnal Humaniora , 21 (1), 60–67.
15) Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication . Waveland press.
16) Makkuraga, A. (2017). Ekonomi Politik Kebebasan Pers di Indonesia Pasca Reformasi: Kritik atas Praktek Neoliberalisme Pada Industri Media. Jurnal Visi Komunikasi , 12 (1), 1–17.
17) Mast, J., & Temmerman, M. (2021). What’s (the) news? Reassessing “news values” as a concept and methodology in the digital age. In Journalism Studies (Vol. 22, Issue 6, pp. 689–701). Taylor & Francis.
18) Moleong, L. J. (2019). Meleong .
19) Nurani, H. (2018). Kuasa Media atas Agama dan Bentuk Intoleransi Agama terhadap Media. Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya , 3 (1).
20) Nurcholish, A. (2014). Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia. Jurnal Hak Asasi Manusia , 11 (11),
165–220.
21) Puspianto, A. (2021). Media Massa dan Pembentukan Opini Publik. An-Nida’: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 10 (1), 95–118.
22) SANDI, M. R. (2020). PEMBERITAAN KORBAN PENGEROYOKAN OLEH BOBOTOH .
23) Saputra, A. (2022). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In Detik.com .
24) Shoemaker, P. J. (1996). Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content . USA, Longman Publ.
25) Sobur, A. (2002). Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing . PT. Remaja Rosdakarya.
26) Sofian, H., SY, Y. T., Putra, S. J., Rahmat, L. A., & Suryantara, I. M. P.
(2022). Analisis Agenda Setting Pemberitaan MotoGP Mandalika Pada RRI Mataram. MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi , 1 (1), 11–20.
27) Sulaiman, A. I. (2010). Dilema Elite Politik dan Kekuatan Media Massa. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 26 (2), 105–114.
28) Syahputra, I. (2017). Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault. Jurnal Aspikom , 1 (1), 1–14.
29) Van Dijk, T. A. (2013). Discourse, power and access. In Texts and practices (pp. 93–113). Routledge.
30) Virajati, C., & Setianto, W. A. (2019). Kebijakan redaksi media dalam pemberitaan kehumasan (Analyzing editorial policy in public relations release). JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi , 21 (1), 59–73.
31) Widodo, R. (2012). Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita Online Vivanews. com . Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP.
32) Zahra, F., Mustaqimmah, N., & Hendra, M. D. (2020). Kekuatan Media Digital Pada Pembentukan Budaya Populer (Studi Pada Komunitas Moarmy Pekanbaru). Komunikasiana: Journal of Communication Studies , 2 (2), 109–122.
33) Zulaikha, N. H. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 pada Situs Berita Daring Indonesia. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (1), 91–110.