## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 1 (1), Februari 2018, pp. 72-77 ISSN 2599-2007 (Print), ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia.
Email: mangkona81@gmail.com , nofalunhalu@gmail.com, almana.laode@gmail.com

## Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Mangkona 1 , Nofal Supriadin 2 , La Ode Almana 3
1,2,3 STIE Enam-Enam Kendari, Indonesia
Email : mangkona81@gmail.com , nofalunhalu@gmail.com, almana.laode@gmail.com
Article History:
Received February 1 st , 2018 Accepted February 18 th , 2018
Published February 20 th , 2018

## Keyword:
Implementation of E-Tendering, Application of E-Purchasing, Procurement of Goods and Services
Abstrak: This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  effect  of  the application  of  e-tendering  and  e-purchasing  application  to  the procurement  of  goods  and  services  in  Sulawesi  Tenggara  Province Local Government.This research method is a kind of correlation as to determine  the  relationship  of  e-tendering  application  variable,  the implementation  of  e-purchasing,  and  the  procurement  of  goods  and services.  The  technique  of  collecting  data  using  questionnaires  and documentation  study.  The  data  analysis  technique  is  descriptive statistical analysis and analysis of Partial Least Square (PLS).The test results concluded that: 1) The implementation of e-tendering positive and  significant  impact  on  the  procurement  of  goods  and  services  at the  Provincial  Government  of  Sulawesi  Tenggara,  2)  The implementation  of  e-tendering  positive  and  significant  impact  on  the procurement  of  goods  and  services  at  the  Provincial  Government  of Sulawesi Tenggara.
Copyright © 2018 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan  aktivitas  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan  pembangunan.  Dilihat  dari  berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan  dari  aktivitas  tersebut.  Di  bidang perekonomian,  pembangunan  sarana  dan  prasarana penunjang  pertumbuhan  perekonomian  diwujudkan melalui  mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah,  diantaranya  penyediaan  fasilitas  jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di  bidang  sosial,  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  untuk  peningkatan  fasilitas  kesehatan, pendidikan,  dan  pengentasan  kemiskinan  juga membantu  mengatasi  masalah  sosial..  Dalam  rangka mempercepat  proses  pembangunan  dan  memacu tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  diperlukan  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  tepat  waktu  dan terjadwal  sehingga  mempercepat  proses  penyerapan anggaran dan berdampak pada  kesejahteraan masyarakat.  Hadisaputro  (2012)  berpendapat  bahwa kebijakan belanja pemerintah salah satunya bertujuan untuk  meningkatkan  dampak  anggaran  ( multipliner effect )  dari  setiap  pengeluaran  agar  semakin  efektif dan  memberikan  stimulus  pada  perekonomian. Dalam prakteknya, pelaksanaan anggaran mengalami berbagai  kendala,  salah  satu  kendala  yang  dihadapi adalah  penyerapan  anggaran  yang  cenderung  rendah diawal tahun dan menumpuk di akhir tahun (Muchsin &  Noor,  2011).  Hal tersebut  disebabkan  oleh  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  lambat  (Heriyanto, 2012).
Guna  mempercepat  pelaksanaan  program pembangunan,  pada  tanggal  16  Januari  2015, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Presiden  tersebut  diantaranya  adalah  menyelesaikan Rencana  Umum  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Tahun  Anggaran  berikutnya  sebelum  berakhirnya Tahun  Anggaran  berjalan  secara  transparan,  cermat, dan akuntabel, dan melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  melalui  Sistem  Pengadaan Secara Elektronik  seperti e-Tendering (proses  lelang melalui  elektronik)  dan e-Purchasing (pengadaan melalui  catalog  elektronik)  (Syukriy  dan  Halim, 2016).
Sebagai  tindaklanjut  instruksi  Presiden  tentang percepatan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa. Pada awal tahun 2016, Gubernur Sulawesi Tenggara telah  menginstruksikan  pelaksanaan  lelang  serentak seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) lingkup  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara. Namun kenyataannya tidak dapat dilaksanakan  sepenuhnya  karena  hingga  waktu  yang ditentukan  sebagian  besar  paket  pekerjaan  masih
dalam  proses  pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa baik  melalui e-tendering , e-purchasing ,  maupun melalui  pengadaan  langsung.  Akibatnya,  penyerapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Provinsi  Sulawesi  Tenggara  pada  triwulan  I  Tahun 2016  hanya  mencapai  37,06%  (Tiga  puluh  tujuh koma  nol  enam  persen)  dari  total  APBD  Tahun Anggaran 2016.
Menurut Sukmana (2015) dalam (Taufik, et al. (2016)  Lambatnya  pelaksanaan  pengadaan  barang dan  jasa  tentu  sangat  mempengaruhi  penyerapan anggaran yang berdampak pada lambatnya pembangunan  infrastruktur  pemerintah  daerah  dan pada  akhirnya  merugikan  masyarakat.  Bahkan  Bank Dunia  menyebutkan  bahwa  dukungan  perekonomian dari  sektor  fiskal  ikut  terhalang  lantaran  rendahnya penyerapan anggaran.
Masih rendahnya kinerja pada proses pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  akan membuat penggunaan anggaran terkonsentrasi diakhir  tahun  sehingga  dapat  menyebabkan  tidak tercapainya  sasaran  pertumbuhan  ekonomi  serta gagal  dalam  mencapai  target  stimulus  fiskal  (Astuti dan Zunaidah, 2012).
Kondisi tersebut merupakan fakta empiris yang telah  terjadi  dan  ada  kaitannya  dengan  pengadaan barang  dan  jasa.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  Damayanti, et  al. (2012) dan  Taufik, et  al. (2016)  yang  menemukan  adanya pengaruh  positif  dan  signifikan  penerapan e- Procurement terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang  dan  jasa.  Demikian  juga  dengan  Retnowulan (2014) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan implementasi e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  (1)  Pengaruh  penerapan e-tendering terhadap  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.  (2)  Pengaruh  penerapan e-Purchasing terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 2. METODE PENELITIAN

## A. Obyek Penelitian
Penelitian  ini  adalah  pengaruh  penerapan e- tendering dan  penerapan e-purchasing terhadap pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## B. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Pejabat  Pengadaan  /  Pokja  pada  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  lingkup  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  berjumlah  48  (empat  puluh delapan)  orang.  Karena  jumlah  populasi  relatif  kecil dan  mudah  dijangkau,  maka  dalam  penelitian  ini, Peneliti menggunakan metode total sampling.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  angket,  teknik  dokumentasi,  dan wawancara.

## D. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  deskriptif  dan analisis Partial Least Square (PLS).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Uji Asumsi Linearitas
Tujuan  pengujian  asumsi  linearitas  adalah untuk  melihat  apakah  model  yang  digunakan merupakan  model  linear  atau  hubungan  antar konstruk  yang  diestimasi  bersifat  linear.  Karena langka  awal  dalam  analisis  PLS  adalah  melakukan pengujian  asumsi  ini.  Hasil  pengujian  asumsi linearitas  menggunakan  metode curve  of  fit melalui software SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Pengujian Asumsi Linearitas
Pengaruh Antar Variabel Pengujian Linearitas R2 F Sig. Hasil X1 terhadap Y 0,873 317,5 0,000 Linear X2 Terhadap Y 0,851 2,63,6 0,000 Linear
Hasil  pengujian  linearitas  menunjukkan  bahwa hubungan antar variabel memiliki tingkat signifikansi lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  hubungan  antar  variabel  yang  terdapat  pada model struktural adalah linear.

## B. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  rekapitulasi  hasil    analisis  model struktural melalui PLS Algorithm dan Bootstrapping , dapat ditampilkan melalui  gambar berikut berikut:
Gambar  1.  Hasil  Analisis  Model  Struktural  Melalui  PLS Algorithm.
Gambar  2.  Hasil  Analisis  PLS  Model  Struktural  Melalui Bootstrapping Tabel 2. Rekapitulasi hasil Pengolahan Data

## C. Pembahasan
Pengaruh  Penerapan E-Tendering Terhadap Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa: Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan e-tendering berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Artinya,  semakin  baik  penerapan e-tendering maka semakin  baik  pula  pelaksanaan  pengadaan  barang dan  jasa.  Hal  ini  cukup  beralasan  karena  penerapan e-tendering termasuk  dalam  penilaian  baik  jika diamati  dari  indikator customer  services ,  akurasi data,  hubungan  dengan  mitra  kerja,  tantangan, kompetitif, dan efisiensi.
Secara  deskriptif,  indikator customer  services paling  baik  dalam  pelaksanaannya  menurut  persepsi responden. Artinya, organisasi pengadaan barang dan jasa  cukup  baik  pelayanannya  setelah  diterapkannya lelang  secara  elektronik  karena  memudahkan  segala prosesnya.  Selanjutnya,  indikator  akurasi  data  juga
sudah  baik  pelaksanaannya  menurut  persepsi responden.  Artinya,  dalam  proses  lelang  secara elektronik data-data penyedia barang yang mengajukan  penawaran  dan  pengumuman  lelang melalui  media  elektronik  sangat  akurat  dan  mudah diakses dan real time .
Indikator  meningkatkan  hubungan  dengan  mitra kerja  juga  memiliki  persepsi  yang  baik  menurut responden.  Artinya,  dengan  penerapan e-tendering , conflict  of  interest dan  adanya  pembagian  tugas  dan kewenangan  yang  jelas  dapat  mengurangi  tekanan bagi  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga bekerja  lebih  optimal.  Demikian  juga  dengan indikator  tantangan  sudah  baik  pelaksanaannya menurut responden. Artinya, panitia pengadaan telah berhasil  menghadapi  tantangan-tantangan  dalam penerapan e-tendering seperti  ketersediaan  internet, memampuan  mengoperasikan  komputer,  bekerja secara  tim,  dan  menjaga  keamanan  dokumen (Nugroho dan  Rohman . 2012).
Kompetitif merupakan indikator yang juga telah baik  pelaksanaannya  menurut  responden.  Hal  ini berarti  bahwa  dengan  diterapkannya  lelang  secara elektronik,  maka  terjadi  persaingan  sehat  antar penyedia  barang  dan  jasa,  dan  mekanisme  pasar sehingga menguntungkan pemerintah. Numun demikian, indikator efisiensi belum optimal pelaksanaannya menurut persepsi responden. Artinya, pegawai belum optimal melakukan efisiensi dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa. Masih  ada  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh panitia  pengadaan  yang  berpotensi  menambah  biaya pengadaan barang dan jasa, seperti pengajuan syarat- syarat dokumen dan lain-lain.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Damayanti, et  al. (2012), Retnowulan  (2014),  Taufik, et  al. (2016),  bahwa penerapan e-procurement berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  barang dan jasa.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut,  maka dapat  diketahui  bahwa  penerapan e-tendering berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Artinya, semakin  baik  penerapan e-tendering maka  semakin baik  pula  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa. Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa,  maka  salah  satu  upaya yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah menerapkan e-tendering secara  optimal  dan  terus menerus  meningkatkan  sistem  dan  keamanan aplikasinya.
Pengaruh  Penerapan E-Purchasing Terhadap Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara: Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-purchasing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Artinya,
semakin baik penerapan e-purchasing , maka semakin baik  pula  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini cukup  beralasan karena penerapan e-purchasing termasuk  dalam  penilaian  baik  jika diamati dari indikator proses aplikasi cepat, efisiensi dalam operasi, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, perubahan perilaku pembelian, dan akuntabel.
Secara  deskriptif,  indikator  perubahan  perilaku pembelian  paling  baik  pelaksanaannya  menurut persepsi  responden.  Artinya,  telah  terjadi  perubahan perilaku  sejak  diterapkannya  pembelian  barang  dan jasa  melalui  media  katalog  elektronik.  Penyedia barang  dan  jasa  sudah  menggunakan  media elektronik  dalam  memasarkan  produknya,  demikian juga  dengan  pengguna  barang  pada  Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memanfaatkan  media  elektronik  untuk  memperoleh barang dan jasa dengan baik.
Fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  indikator proses aplikasi cepat juga sudah baik pelaksanaannya menurut  persepsi  responden.  Artinya,  aplikasi catalog  elektronik  yang  disediakan  oleh  pemerintah sudah  dapat  digunakan  secara  optimal  oleh  pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya (Kuncoro, 2013) . Indikator  efisiensi  dalam  operasi  juga  sudah  baik menurut  persepsi  responden.  Artinya,  telah  terjadi efisiensi  dalam  operasional  pengadaan  barang  dan jasa  sejak  diterapkannya e-purchasing ,  dimana proses pembelian barang dan jasa melalui aplikasi e- purchasing cukup dengan surat pesanan.
Selanjutnya,  indikator  mempersingkat  birokrasi juga  sudah  baik  dalam  pelaksanaannya  menurut persepsi  responden.  Artinya,  pemesanan  barang  dan jasa  melalui  aplikasi  katalog  elektronik  yang  cukup dilaksanakan  oleh  satu  orang  pejabat  pengadaan memudahkan  dalam  pelaksanaannya  karena  tidak perlu  melalui  berbagai  urusan  birokrasi  yang terkadang  rumit  dan  berliku.  Namun  demikian, indikator  standarisasi  proses  masih  belum  optimal dalam  pelaksanaannya  menurut  persepsi  responden. Artinya,  pegawai  belum  sepenuhnya  melaksanakan proses e-purchasing sesuai  dengan  ketentuannya, masih  ada  perbedaan  persepsi  dikalangan  pegawai terkait  dokumen-dokumen  yang  sebenarnya  tidak perlu  ada  namun  harus  dipersiapkan  khususnya dalam proses pembayaran.
Selanjutnya, indikator akuntabel juga belum baik dalam  pelaksanaannya  menurut  persepsi  responden. Artinya, pegawai masih belum optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam pencatatan kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diproses melalui e-purchasing .  Masih  ada  pencatatan  secara manual  sehingga  berpotensi  terjadinya  kehilangan data.
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa,  pemerintah  perlu  terus meningkatkan  penggunaan  teknologi  informasi dalam  system  pengadaan  barang  dan  jasa  dan
melengkapi  ketersediaan  barang  dan  jasa  yang terdapat pada katalog elektronik serta mengupayakan system  pembayaran  secara online  ( Davila, et  al.
(2003) . Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui  penerapan e-tendering dan  penerapan e- purchsing merupakan model  variabel  yang  tepat  dan akurat  dalam  menjelaskan  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  yaitu  sebesar  0,884.  Artinya, akurasi  ketepatan  model  variabel  penerapan e- tendering dan penerapan e-purchsing dalam menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebesar 88,4 %, selebinya sebesar 11,6% dipengaruhi oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  terdapat  dalam model penelitian ini.
Secara  deskriptif,  dalam  rangka  meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan penerapan e-tendering dan  penerapan e-purchasing dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Upaya  tersebut dapat  dilakukan  melalui  modernisasi  pengadaan barang  dan  jasa  dengan  meningkatkan  kapasitas sumber  daya  manusia  serta  penguasaan  terhadap teknologi  informasi  khususnya  aparatur  yang bertugas  dalam  lingkup  pengadaan  barang  dan  jasa (Hermawan, 2013). Masih besarnya variabel lain atau variabel yang tidak ter dapat dalam model penelitian ini  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  disebabkan  tidak  semua  paket pekerjaan  diproses  melalui e-tendering dan e- purchasing ,  beberapa  paket  pekerjaan  diproses melalui pengadaan langsung dan swakelola.

## D. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dimaksud antara lain : 1. Variabel  yang  digunakan  masih  terbatas  pada penerapan e-tendering dan  penerapan e- purchasing, sementara  tidak  semua  kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa  diproses  melalui e- tendering dan e-purchasing. Oleh  karena  itu, peneliti  selanjutnya  dapat  mengembangkan penelitian  ini  dengan  menambah  variabel lainnya,  seperti  pengadaan  langsung  dan kegiatan swakelola.
2. Penerapan e-tendering dan  penerapan e- purchasing merupakan  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasayang  fokusnya  terkait  dengan penggunaan teknologi informasi dalam
pengadaan  barang  dan  jasa.  Oleh  karena  itu, peneliti selanjutnya dapat pula mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi  pelaksanaan  pengadaan  barang dan jasa seperti kompetensi organisasi pengadaan  barang  dan  jasa  dan  penyedia barang  dan  jasa.  Kompetensi  organisasi pengadaan  barang  dan  jasa  kususnya  Pejabat Pembuat  Komitmen  dan  Pejabat  Pengadaan  /
Pokja,  sangat  penting  karena  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa salah satu syarat sesesorang  diangkat  menjadi  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  dan  Pejabat  Pengadaan  / Pokja  ULP  adalah  memiliki  Sertifikat  Ahli Pengadaan  barang  dan  jasa.  Artinya,  profesi PPK  dan  Pejabat  Pengadaan  /  Pokja  ULP merupakan  profesi  ahli  yang  harus  bekerja secara  profesional.  Seseorang  yang  memiliki sertifikat  ahli  pengadaan  barang  dan  jasa namun  tidak  menguasai  operasional  komputer, tentunya  tidak  dapat  melakukan  proses e- tendering dan e-purchasing . 3. Lokasi  penelitian  terbatas  pada  SKPD  lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pada  Pemerintah  Daerah  lainnya  yang  telah memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan e-tendering berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya, semakin baik  penerapan e-tendering yang  diamati  dari efisiensi,  akurasi  data,  kompetitif, customer services ,  meningkatkan  hubungan  dengan mitra kerja, dan tantangan, maka semakin baik pula  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan  barang  dan  jasa,  penyusunan anggaran, kebijakan umum pengadaan, perencanaan  teknis  pengadaan,  pengumuman rencana umum pengadaan, pemilihan penyedia, proses pembayaran, dan pemanfaatan barang dan jasa.
2. Penerapan e-purchasing berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Artinya, semakin  baik  penerapan e-purchasing yang diamati  dari  proses  aplikasi  cepat,  efisiensi dalam  operasi,  mempersingkat  birokrasi, standarisasi proses, perubahan perilaku pembelian, dan akuntabel, maka semakin baik pula  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa
yang dilakukan mulai dari proses indentifikasi kebutuhan  barang  dan  jasa  sampai  dengan pemanfaatan barang dan jasa.
B. Saran
1. Bagi pimpinan daerah, perlunya meningkatkan penggunaan  teknologi  informasi  khusunya media  elektronik  dalam  proses  pengadaan barang dan jasa dengan menyediakan berbagai fasilitas  internet  disetiap  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,  dan  menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pegawai terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
2. Bagi  pegawai,  khusunya  yang  masuk  dalam organisasi  pengadaan  barang  dan  jasa,  seiring dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi agar senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan penguasaan operasional komputer dan teknologi informasi, disamping pemahaman terhadap regulasi yang mengatur  mengenai  pengadaan  barang  dan jasa.
3. Bagi peneliti selanjutnya,
dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan langsung, swakelola, dan kompetensi bagi personil organisasi pengadaan  barang  dan  jasa,  dan  melakukan modifikasi indikator-indikator yang merefleksikan  variabel.  Disamping  itu,  dapat melakukan  penelitian  pada  pemerintah  daerah yang  lain  yang  telah  menerapkan  pengadaan secara elektronik ( e-procurement ).

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti.  Febby  Fuji  &  Zunaidah.  Z.  2012. Pengaruh Perubahan  Sistem  Pengadaan  Barang/Jasa Dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pegawai (Studi  Pada  Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa di  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Sumatera Selatan). Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis Sriwijaya. Vol.10, No.20. pp. 59-80.
Damayanti,  Amelia  Iftitah.,  Domai,  Tjahjanudin., Wachid, Abdul. 2012. Penerapan E- Procurement dalam Proses Pengadaan
Barang/Jasa  Di  Kabupaten  Malang .  Jurnal Administrasi  Publik.  Vol.  1,  No.2.  pp.  139- 146.
Davila,  Antonio.,  Gupta,  Mahendra.,  Palmer, Richard.  2003. Moving  Procurement  Systems To The Internet: The Adoption And Use Of E- Procurement  Technology  Models .  European Management Journal. Vol. 21. Issue 1, pp. 11- 23.
Hermawan,  Asep.  2013. Pengaruh  Pelatihan  Staf
Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  dan  Pusat  Pengembangan  Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan  &  Kebudayaan.  Universitas Pendidikan  Indonesia .  Tesis.  Program  Studi Administrasi Pendidikan Sekolah, Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
Hadisaputro,  M.  Trisno.  2012.  Porsi  Anggaran Pengadaan  Barang  dan  Jasa  pada  APBN. Jurnal Pengadaan Volume 2. No. 2. pp. 18-37.
Heriyanto,  Hendris.  2012. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga  di  Wilayah  Jakarta . Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kuncoro,  Egiastyo  Dwi.  2013. Analisis  Penyerapan Anggaran  Pasca  Penerapan  Aplikasi  SIPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.
I Dinas PU Prov. Kaltim. e Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 1 No.4. pp. 364-373.
Muchsin, M., Noor, A.S. 2011. Fenomena Penyerapan  Anggaran:  Kenapa  Akselerasi  di Akhir  Tahun. Paris  Review,  Edisi  Desember. Yogyakarta.
Nugroho,  Fajar  &  Rohman,  Abdul.  2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan
Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Kasus  di  Propinsi  Jawa Tengah). Jurnal  Universitas  Diponegoro  Vol. 1 No. 2: 1-14.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun    2015  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Retnowulan, Dewi Ayu. 2014. Pengaruh Implementasi  Electronic  Procurement  (E- Proc)  Dalam  Pengadaan  Barang/  Jasa Terhadap  perwujudan  Good  Governance  Di Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Cimanuk-
Cisanggarung . Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Syukriy,  Abdullah.,  Halim,  Abdullah.  2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran
Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber
Pendapatan. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah. Vol.2, No. 2. pp. 17-32. Taufik,  Muhammad.,  Darwanis.,  Fahlevi,  Heru. 2016. Pengaruh Penerapan E-Procument Dan Kompetensi  Pejabat  Pembuat  Komitmen Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang Dan  Jasa  Dan  Implikasinya  Terhadap Penyerapan  Modal  (Studi  Pada  Satuan  Kerja Lingkup  Pembayaran  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara Banda Aceh). Jurnal Magister  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala. Vol. 5. No. 1. pp. 10-20.