Website:  https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan
Licensed : Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

## Pengembangan sistem jamina halal produk minuman herbal instan di industri kecil menengah (ikm) “dia”
Developing Halal Assurance System for Instant Herbal Drinks Produced by Small Medium Enterprise (SME) “DIA”
Teti Estiasih 1) , Kgs. Ahmadi 2) , Harijono 1)
1) Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang
2) Program Studi Teknologi Industri Pertaian, Fakutas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Jl. Tlogowarna, Tologomas, Malang Penulis korespiondensi: email teties@yahoo.co.id; teties@ub.ac.id
Dikirim: 20/09/2019; ditinjau: 21/09/2019; disetujui: 30/09/2019

## ABSTRACT
Indonesian law obliges that all marketed, distributed, and trade products in the territory of Indonesia  should  have  comply  halal  requiremnets.  Small  and  Medium  Enterprise  (SME) DIA produces instant herbal drink products with the largest consumer is being Muslim. In accordance with the law, thatall products are required to halal certified and have a halal logo  on  the  label,  the  SME  DIA  also  prepares  for  halal  certification.  To  certify  halal,  a halal  assurance  system  must  be  implemented.  Development  of  halal  assurance  system  is required for small and medium industries in order to halal certification. Development of the halal assurance system is based on the HAS 23000 guide from LPPOM MUI. In fulfillment of  HAS  23000,  SME  DIA  has  implemented  11  clausuls  that  are  halal  policy,  halal management  team,  materials,  products,  production  facilities,  training  and  education, written  standardoperating  procedures,  traceability,  uncomplied  halal  product  handling, internal  audit,  and  management  review.  HCCCP  analysis  shows  that  no  halal  critical points in producing instant herbal drinks at SME DIA.
Keywords : certification, halal, halal assurance system, instant herbal drink

## ABSTRAK
Undang-undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  mengamanatkan dalam  Pasal  4  bahwa  semua  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk industri kecil menengah (IKM) DIA merupakan  produk  minuman  herbal  instan  dengan  konsumen  terbesar  adalah  muslim. Sesuai dengan undang-undang, bahwa semua produk pangan wajib sertifikasi halal dan mencantumkan label  halal  pada produknya, maka  IKM DIA juga merencanakan untuk sertifikasi  halal.  Untuk  mensertifikasi  halal  tersebut,  sistem  jaminan  halal  harus diimplementasikan. Pengembangan sistem jaminan halal diperlukan bagi  industri kecil menengah dalam rangka sertifikasi  halal. Pengembangan sistem jaminan halal tersebut mengacu  kepada  panduan  HAS  23000  dari  LPPOM  MUI.  Dalam  pemenuhan  HAS 23000  tersebut,  IKM  DIA  telah  melaksanakan  11  klausul  yang  disyaratkan  yang meliputi  kebijakan  halal,  tim  manajemen  halal,  bahan,  produk,  fasilitas  produksi, pelatihan dan edukasi, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk  yang  tidak  memenuhi  kriteria,  audit  internal,  dan  kaji  ulang  manajemen.  Hasil analisis  HCCCP  pada  proses  produksi  minuman  herbal  instan  di  IKM  DIA  tidak ditemukan adanya halal critical point .
Kata kunci : halal, minuman herbal instan, sertifikasi, sistem jaminan halal,

## PENDAHULUAN
Penekanan  pada  pentingnya  produk halal  kini  semakin  berkembang  dan  dengan cepat menjadi kekuatan pasar yang baru. Isu halal menjadi masalah utama dan mempengaruhi  persepsi  konsumen  tentang suatu  produk.  Tuntutan  halal  juga  telah memandu  bagaimana  proses  bisnis  harus dijalankan  karena  isu  halal  tidak  lagi  murni masalah  agama.  Halal  telah  menjadi  simbol dari  proses  penjaminan  mutu  produk (Hanzaee dan Ramezani, 2011).
Keaslian halal dapat diverifikasi menggunakan berbagai alat analisis laboratorium ( Wilson dan Liu 2010; Nakyinsige, Man dan Sazili, 2012) dan dapat dilakukan  dengan  pelabelan  dan  sertifikasi produk  ( Badruldin et  al .,  2012).  Kepedulian konsumen  terhadap  makanan  halal  semakin meningkat  seperti  saat  ini  citra  industri makanan halal telah ternoda akibat meningkatkan  terjadinya  sertifikasi  halal yang  curang  dan  kontaminasi  fisik  produk makanan  halal  ( Annabi  dan  Ahmed,  2015 ; Hasan dan Hanif, 2017).
Konsep  halal  (terutama  untuk  pangan) mencakup  semua  aspek  mulai  dari  bahan baku  sampai  produk  disajikan.  Halal mengharuskan  produk  pangan  bergizi  dan dibuat  dari  bahan-bahan  yang  diijinkan, bersih, dan higienis. Konsumen muslim juga menuntut produk yang sehat dan berkualitas, yang  juga  harus  sesuai  dengan  persyaratan syariah.  Sertifikat  halal  dapat  memainkan peran  penting  untuk  meyakinkan  konsumen bahwa  produk  telah  mendapatkan  kondisi yang  diperlukan  dari  produk  halal  (Hanzaee dan Ramezani, 2011).
Sebagian  besar  produk  yang  dijual secara  islami  negara-negara  dianjurkan untuk  memiliki  sertifikat  halal  karena  itu menunjukkan  produksi  mengikuti  Hukum Syariah  (Fuseini,  Knowles,  Hadley,  & Wotton,  2016).  Konsep  halal  mencakup setiap aspek kehidupan Muslim (Majid et al., 2015).  Karena  jumlah  Muslim  di  dunia mendekati  1,6  miliar  dan  ini  adalah
diperkirakan  akan  meningkat  30%  dari populasi dunia pada tahun 2025, pasar untuk produk halal sangat luas. Banyak masyarakat Islam  menganggap  sertifikat  halal  sebagai faktor penting yang mempengaruhi kenginan dalam  pembelian  beli  (Ali et  al .,  2017; Majid,  Sabir  dan  Ashraf,  2015).  Sertifikat halal juga dapat menunjukkan bahwa produk bernilai tinggi (Nasirun et al ., 2019). Penelitian sebelumnya oleh Mohamed et  al .  (2008) menyatakan  bahwa sertifikasi halal dapat mengurangi ketidakpastian
dan meningkatkan kepercayaan  dan  kepercayaan  konsumen halal. Rajagopal et  al .  (2011)  dan  Bakar et al. (2016)  menyatakan  bahwa  makanan bersertifikat  halal  memberikan  jaminan bahwa  makanan  telah  diproduksi,  diproses dan  ditangani  dengan  aman  sesuai  dengan persyaratan agama. Tidak  hanya  itu, sertifikasi  halal  produk  makanan  dapat digunakan  sebagai  alat  pemasaran  untuk menarik lebih banyak basis konsumen.
Undang-undang  No.  33  Tahun  2014 tentang
Jaminan Produk Halal
mengamanatkan dalam Pasal 4 bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.  Menurut  LPPOM  MUI (2008),  memproduksi  produk  halal  adalah bagian  dari  tanggungjawab  perusahaan kepada  konsumen  muslim.  Di  Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen  bahwa  produk  yang  dikonsumsi adalah  halal,  maka  perusahaan  perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.
Hal  ini  mendorong  semua  usaha pangan  baik  olahan  mau  segar  untuk mensertifikasi  produknya.  Menurut  undang- undang  tersebut,  pengertian  sertifikasi  halal adalah  sertifikat  halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Dalam  proses sertifikasi  tersebut  suatu  perusahaan  harus menyiapkan  sistem  jaminan  halal  (SJH) yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan  adalah  halal.  Penerapan  sistem
jaminan  halal  tersebut  harus  sesuai  dengan lingkup perusahaan.
Saat ini LP  POM  MUI  telah menerapkan Halal  Assurance System (HAS) 23000.  HAS  23000  adalah  dokumen  yang berisi  persyaratan  sertifikasi  halal  LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian  I  tentang  Persyaratan  Sertifikasi Halal  yang  berisi  Kriteria  Sistem  Jaminan Halal  (HAS  23000:1)  dan  Bagian  (II) tentang  Persyaratan  Sertifikasi  Halal  yang berisi  Kebijakan  dan  Prosedur  (HAS 23000:2) (LP POM MUI, 2017a).
Produk industri kecil menengah (IKM) DIA  merupakan  produk  minuman  herbal instan  dengan  konsumen  terbesar  adalah muslim.  Sesuai  dengan  UU  No.  33  Tahun 2014,  bahwa  semua  produk  pangan  wajib sertifikasi  halal  dan  mencantumkan  label halal  pada  produknya,  maka  IKM  DIA  juga merencanakan  untuk  sertifikasi  halal.  Untuk mensertifikasi halal tersebut, sistem jaminan halal  harus  diimplementasikan.  Menurut Purnomo  (2010),  perusahaan  yang  telah mensertifikasikan  halal  untuk  produknya dituntut  menyiapkan  suatu  sistem  untuk menjamin  kesinambungan  proses  produksi halal  secara  konsisten.  Sistem  inilah  yang disebut sebagai sistem jaminan halal. Tujuan dari  kegiatan  ini  adalah  menyusun  dan menerapkan  sistem  jaminan  halal  untuk skala industri kecil menengah (IKM) dengan produk  yang  dihasilkan  berupa  minuman herbal  instan.  Proses  sertifikasi  untuk  IKM DIA  dilakukan  melalui  CEROL-SS23000 yaitu  system  pelayanan  sertifikasi  halal LPPOM MUI secara online. Dengan system ini perusahaan dapat mengajukan permohonan  sertifikasi  halal  produk  secara online  tanpa  batas  waktu  dan  tempat (LPPOM MUI, 2017b).

## METODE PELAKSANAAN
Pada kegiatan ini dilakukan penyusunan  sistem  jaminan  halal  dan pendampingan untuk implementasinya. Langka-langah  penyusunan  sistem  jaminan halal  tersebut  sesuai  dengan  panduan  dari LPPOM MUI (n.a.) yaitu sebagai berikut:
HAS  23000:1  Kriteria  sistem  jaminan halal

## Kebijakan halal
Manajemen  Puncak  harus  menetapkan Kebijakan  Halal  dan  mensosialisasikan kebijakan  halal  kepada  seluruh  pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

## Tim manajemen halal
Manajemen  Puncak  harus  menetapkan Tim  Manajemen  Halal  yang  mencakup semua  bagian  yang  terlibat  dalam  aktivitas kritis  serta  memiliki  tugas,  tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

## Pelatihan dan edukasi
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis  pelaksanaan  pelatihan.  Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan  produk  yang  disertifikasi  tidak boleh  berasal  dari  bahan  haram  atau  najis. Perusahaan  harus  mempunyai  dokumen pendukung  untuk  semua  bahan  yang digunakan,  kecuali  bahan  tidak  kritis  atau bahan yang dibeli secara retail.
Produk Karakteristik/profil sensori produk tidak  boleh  memiliki  kecenderungan  bau atau  rasa  yang  mengarah  kepada  produk haram  atau  yang  telah  dinyatakan  haram berdasarkan  fatwa  MUI.  Merk/nama  produk yang  didaftarkan  untuk  disertifikasi  tidak boleh  menggunakan  nama  yang  mengarah pada  sesuatu  yang  diharamkan  atau  ibadah yang  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam. Produk  pangan  eceran  (retail)  dengan  merk sama  yang  beredar  di  Indonesia  harus didaftarkan  seluruhnya  untuk  sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. Fasilitas produksi
Untuk Industri pengolahan meliputi:
a. Fasilitas  produksi  harus  menjamin  tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis;
b. Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian  untuk  menghasilkan  produk yang  disertifikasi  dan  produk  yang  tidak disertifikasi  selama  tidak  mengandung
bahan  yang  berasal  dari  babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

## Prosedur tertulis aktivitas kritis
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis  mengenai  pelaksanaan  aktivitas kritis,  yaitu  aktivitas  pada  rantai  produksi yang  dapat  mempengaruhi  status  kehalalan produk.  Aktivitas  kritis  dapat  mencakup seleksi  bahan  baru,  pembelian  bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan  dan  penanganan  bahan  dan produk,  transportasi,  pemajangan  (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan,  penyembelihan,  disesuaikan dengan  proses  bisnis  perusahaan  (industri pengolahan,  RPH,  restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis  aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi  dengan  prosedur  sistem  yang lain.
Kemampuan telusur (traceability) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis  untuk  menjamin  kemampuan  telusur produk  yang  disertifikasi  berasal  dari  bahan yang  memenuhi  kriteria  (disetujui  LPPOM MUI)  dan  diproduksi  di  fasilitas  produksi yang  memenuhi  kriteria  (bebas  dari  bahan babi/ turunannya).
Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis  untuk  menangani  produk  yang  tidak memenuhi  kriteria,  yaitu  tidak  dijual  ke konsumen  yang  mempersyaratkan  produk halal  dan  jika  terlanjur  dijual  maka  harus ditarik.

## Audit internal
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis  audit  internal  pelaksanaan  SJH. Audit  internal  dilakukan  setidaknya  enam bulan  sekali  dan  dilaksanakan  oleh  auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke  LPPOM  MUI  dalam  bentuk  laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
Kaji ulang manajemen
Manajemen  Puncak  atau  wakilnya harus  melakukan  kaji  ulang  manajemen minimal  satu  kali  dalam  satu  tahun,  dengan tujuan  untuk  menilai  efektifitas  penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
Kebijakan dan prosedur sertifikasi halal Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan sistem jaminan halal di IKM  DIA  sesuai  dnegan  langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Panduan Sistem Jaminan  Halal  dari  LP  POM  mUI  yang tertinag  di  bagian  Metode.  Pengembangan tersebuta dalah sebagai berikut:
HAS  23000:1  Kriteria  sistem  jaminan halal

## Kebijakan halal
Pimpinan  sekaligus  pemilik  IKM  DIA telah  menetapkan  kebijakan  halal  bahwa semua Standard Operating Procedure (SOP) yang  telah  dibuat  terkait  dengan  sistem jaminan halal harus diterapkan. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh personal  yang  ada  di  IKM  DIA.  Kebijakan halal tersebut dimaklumat yaitu:
IKM  DIA  bertekad  untuk  hanya memproduksi dan memasarkan produk halal secara  konsisten  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  konsumen  serta  mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi.
Kebijakan  tersebut  dicapai  melalui  langkah- langkah penerapan sebagai berikut:
1. Menjamin  seluruh  produk  yang  dibuat disertifikasi halal LPPOM MUI
2. Menjamin seluruh bahan  yang digunakan dalam pembuatan produk adalah halal
3. Menjamin  sistem  produksi  adalah  bersih dan bebas dari bahan yang tidak halal dan najis
4. Melatih, mengembangkan dan melibatkan seluruh stakeholder perusahaan  guna memahami sistem jaminan halal
5. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan,
dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal 6. Melakukan  sosialisasi  kebijakan  halal  ke seluruh
pemangku kepentingan perusahaan  melalui  media  sosilasiasi seperti pelatihan, briefing , memo internal, spanduk,  poster,  atau  bentuk  sosialisasi lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan
IKM DIA sebelum mengajukan sertifikasi  halal  juga  sudah  tersertifikasi HACCP  ( Hazard  Analyziz  and  Critical Control  Point ).  Artinya  proses  produksi yang  telah  diterapkan  oleh  IKM  DIA  telah mampu  menjamin  bahwa  produk  yang dihasilkan  adalah  aman.  Menurut  Wallace etal .  (2014)  HACCP  merupakan  elemen kunci  dalam  manajemen  keamanan  pangan modern yang meliputi perancangan, implementasi, pengendalian, dan manajemen HACCP yang krusial bagi keamanan produk pangan. Perusahaan pangan harus menerapkan HACCP.

## Tim manajemen halal
Pemilik  sekaligus  pimpinan  IKM  DIA selaku  manajemen  puncak  telah  membentuk tim untuk manajemen halal. Tim manajemen ini  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi terutama dalam implementasi sistem jaminan halal.  Untuk  implementasi  tersebut,  langkah pertama  yang  dilakukan  adalah  penyusunan dokumen halal termasuk penyusunan HalalComliance  Critical  Control  Points (HCCCP),  yaitu  identifikasi  titik-titik  kritis dalam pengolahan (Kamaruddin et al., 2012) minuman herbal instan yang dapat mempengaruhi kehalalal produk.
Pelatihan dan edukasi Tim Manajemen Halal setelah menerapkan  sistem  jaminan  halal  untuk produksi  minuman  herbal  instan  melakukan sosialisasi tentang sistem jaminan halal. Juga dilakukan pelatihan kepada karyawan bagaiamna pengendalian yang harus dilakukan  sehingga  produk  yang  dihasilkan mulai  dari  bahan  baku  sampai  produk  akhir terhindari  dari  potensi  ketidakhalalan  dan najis.
Bahan Bahan  baku  yang  digunakan  dalam proses  produksi  minuman  herbal  instan
adalah  empon-empon  seperti  jahe,  kunyit putih, temulawak, kencur dan lainnnya serta gula  pasir.  Tidak  ada  bahan  tambahan lainyang  digunakan  oleh  IKM  DIA.  Untuk menjamin  bahwa  produk  minuman  herbak instan tersbeut halal, maka bahan baku yang diguankan  juga  harus  dipastikan  halal  dan bebas  dari  najis.  Gula  pasir  diperoleh  IKM DIA  dari  pasar  dan  tidak  ada  penyuplai khusus  untuk  bahan  baku  tersebut.  Untuk menjamin kehalalan produk, gula pasir yang digunakan  adalah  gula  pasir  yang  sudah tersertifiaksi halal.
Bahan  baku  empon-empon  diperoleh dari  petani  langsung  dalam  kondisi  sudah bersih  dan  dicuci  serta  bebas  dari  kotoran. Inspeksi  kebersihan  empon-empon  penting dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  empon- empon bebas najis. Untuk itu IKM DIA juga melakukan  sosialisasi  sistem  jaminan  halal kepada  penyuplai  empon-empon  sebagai salah  satu  pemangku  kepentingan  di  IKM DIA.

## Produk
Produk  minuman  herbal  instan  dari IKM  DIA  mempunyai  bau  dan  rasa  yang khas  dan  tidak  mengarah  kepada  produk haram  atau  yang  telah  dinyatakan  haram berdasarkan  fatwa  MUI.  Merek  dan  nama produk yang sudah didaftarkan dalam sistem CEROL-SS  23000  adalah  merek  DIA  yang tdaik  mengarah  kepada  sesuatu  yang diharamkan  atau  ibadah  yang  tidak  sesuai dengan  syariah  Islam.  Produk  IKM  DIA terdiri  dari  berbagai  varian  minuman  herbal instan  tergatung  dari  jenis  bahan  bakunya seperti  jahe  instan,  temulawak  instan,  jahe merah  isntan  dan  lainnya,  semua  sudah didaftarkan dalam sistem CEROL-SS 23000 karena  mempunyai  merak  yang  sama.  Ada 11  produk  yang  sudah  didaftarkan  untuk sertifikasi halal ini.

## Fasilitas produksi
IKM  DIA  telah  tersertifiaksi  HACCP yang  menunjukkan  bahwa  fasilitas  produksi sudah  memenuhi  persayaratan  fasilitas produksi menurut
GMP ( Good Manufacturing  Practices )  dan  HACCP. GMP  merupakan  prasyarat  untuk  HACCP. Di  dalam  GMP  tersebut  salah  satu  syarat
adalah  fasilitas  produksi  yang  meliputi lokasi,  bangunan,  peralatan,  serta hygiene dan sanitasi. Sejalan dnegan HACCP, sistem jaminan  halal  yang  dibuat  oleh  IKM  DIA mensyaratkan bahwa fasilitas produksi tidak boleh  memungkinkan  adanya  kontaminasi silang.  IKM  DIA  hanya  memproduksi  satu tipe  produk  dengan  bahan  baku  yang disyaratkan  juga  halaldan  bebas  najis, sehingga  tdiak  ada  proses  produksi  produk lain yang memungkinkan terjadinya kontaminasi  silang.  Penerapan  HACCP termasuk  didalamnya  sistem hygiene dan sanitasi  menjamin  bahwa  produk  IKM  DIA bebas dari kotoran yang berbahaya sekaligus sejalan  dengan  penerapan  Halal  CCP  juga bebas  dari  kontamiansi  bahan  najis  akibat sanitasi yang tidak tepat seperti tercemar dari kotoran  hewan.  Peralatan  produksi  juga dipelihara  dengan  baik  dan  tidak  digunakan secara  bergantian  dengan  bahan  yang  najis seperti babi dan turunannya.

## Prosedur tertulis aktivitas kritis
Tim  Manajemen  Halal  di  IKM  DIA telah  menyusun Halal  Compliance  Critical
Control
Point
(HCCCP)dan
mengidentifikasi  titik  bahaya  bagi  kehalalan produk  minuman  herbal  instan.  dari  rposes pembuatan minuman herbal instan, tidak ada halal critical  control  point (CCP)  dalam proses  produksi  minuman  herbal  instan. Menurut  Razaly et  al. (2016),  penentuan Halal  Critical  Points (HCP)  merupakan elemen kunci  yang harus diimplementasikan pada penerapan
HAS
( HalalAssuranceSystem ). HCP harus diidentifiaksi,  dikontrol,  dan  dikendalikan untuk  mencegah  dan  mengatasi  potensi bahaya bagi kehalalan. Aktivitas kritis dapat mencakup penerimaan bahan baku, pembelian bahan, formulasi produk, produksi,  pencucian  fasilitas  produksi  dan peralatan  pembantu,  penyimpanan  dan penanganan  bahan  dan  produk,  transportasi, dan pemasaran (LPOM UI 2017).
Kemampuan telusur (traceability)
Penelusuran  merupakan  salah  satu kunci  penting  untuk  menjamin  bahwa produk  yang  dihasilkan  IKM  DIA  adlaah halal.  IKM  DIA  telah  mempunyai  prosedur
tertulis  dalam  bentuk  SOP  untuk  menjamin ketelusuran bahan baku yang digunakan.
Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
IKM  DIA  telah  mempunyai  prosedur tertulis (SOP) untuk menangani produk cacat halal  yaitu  produk  yang  tdiak  memenuhi kriteria  sebagai  produk  halal.  Prosedur penarikan  produk  tidak  halal  juga  sudah dibuat dalam bentuk SOP penarikan produk, Audit internal
Untuk menjamin bahwa sistem jaminan  halal  dijalankan  dan  diterapkan, maka  telah  merencanakan  audit  internal secara  berkala  setiap  enam  bulan  sekali. Untuk  audit  eksternal  akan  dilakukan  sesuai dengan  masa  berlaku  sertifikat  halal  yaitu setiap dua tahun sekali.

## Kaji ulang manajemen
Pimpinan
IKM DIA telah merencanakan  untuk  melakukan  tinjauan manajemen  sekali  dalam  satu  tahun.  Selain tinjauan tentang impelementasi sistem jaminan  halal,  tinjauan  manajemen  ini sekaligus dengan tinjauan manajemen impelementasi HACCP.
Tinjauan manajemen  ini  penting  dilakukan  supaya IKM  DIA  selalu  melakukan  perbaikan berkelanjutan  dalam  implementasi  sistem jaminan halal.
HAS  23000:2  Kebijakan  dan  prosedur sertifikasi halal
IKM  DIA  telah  mendaftarkan  untuk sertifikasi  halal  dari  CEROL-SS  23000. Pemenuhan  terhadap  syarat  sertifoaksi  telah dilakukan.  Demikian  pula  kebijakan  halal yang telah ditetapkan juga telah diimplementasikan.

## KESIMPULAN
Pengembangan  sistem  jaminan  halal diperlukan  bagi  industri  kecil  menengah dalam rangka sertifikasi halal. Pengembangan sistem jaminan halal tersebut mengacu  kepada  panduan  HAS  23000  dari LPPOM  MUI.  Dalam  pemenuhan  HAS 23000 tersebut, IKM DIA telah melaksanakan  11  klausul  yang  disyaratkan yang meliputi kebijakan halal, tim
manajemen  halal,  bahan,  produk,  fasilitas produksi,  pelatihan  dan  edukasi,  prosedur tertulis  aktivitas  kritis,  kemampuan  telusur, penanganan  produk  yang  tidak  memenuhi kriteria,  audit  internal,  dan  kaji  ulang manajemen.  Hasil  analisis  HCCCP  pada proses  produksi  minuman  herbal  instan  di IKM  DIA  tidak  ditemukan  adalanya halal critical point .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.,  Xiaoling,  G.,  Sherwani,  M.,  &  Ali,
A. (2017). Factors affecting Halal meat purchase  intention:  evidence  from international muslim students in China.
British Food Journal, 119 (3), 527-541.
Annabi, C. A., & Ahmed, J. L. (2015). Halal Beef  Handling  in  Nigeria:  The Abattoir Workers' Perspective. Journal of  Emerging  Economies  &  Islamic Research , 3 (2).
Badruldin, B., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Rezai,  G.,  Mahir  Abdullah,  A.,  Abd Latif,  I.,  &  Ghazali  Mohayidin,  M. (2012).  Clients'  perception  towards JAKIM  service  quality  in  Halal certification. Journal of Islamic Marketing , 3 (1), 59-71.
Bakar,  N.  A.,  Peszynski,  K.,  Azizan,  N., Sundram,  K.,  &  Pandiyan,  V.  (2016). Abridgment of Traditional Procurement and E-Procurement: Definitions, Tools and Benefits. Journal of Emerging
Economies & Islamic Research , 4 (1). Fuseini, A., Knowles, T. G., Hadley, P. J., & Wotton,  S.  B.  (2016).  Halal  stunning and slaughter: Criteria for the assessment  of  dead  animals. Meat Science, 119 , 132–137.
Hanzaee,  K.H.,  &  Ramezani,  M.R.  (2011). Intention to halal products in the world markets. Interdisciplinary  Journal  of Research in Business , 1 (5), 1-7.
Hassan,  F.,  &  Hanif,  A.(2017).  Halal  issues in  processed  food:Misuse  of  the  halal logo. Journal  of  Emerging  Economies and Islamic Research , 5(3), 1-5.
Kamaruddin,  R.,  Iberahim,  H.,  &  Shabudin, A.(2012).  Halal  compliance  critical control  points  analysis  of  processed foods. IEEE  Business,  Engineering  & Industrial  Applications  Colloquium (BEIAC) , 383-387. LPPOM  MUI.  (2008). Panduan  umum sistem  jaminan  halal  LPPOM  MUI . Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-
Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia.
LPPOM MUI. (2017a).
Persyaratan sertifikasi  halal  MUI .  Retrieved  from: www.halalmui.org/mui14/index.php/m ain/go_to_section/58/1366/page/1. Tanggal akses 28 September 2019. LPPOM  MUI.  (2017b). Sistem  pelayanan sertifikasi  halal  online  (CEROL- SS23000) .  Retrived  from:  http://e- lppommui.org/documents/Manual_CE ROL-Manufacturing_(IDN-2.3).pdf.
Tanggal akses 1 Oktober 2019.
Majid, M. B., Sabir, I., & Ashraf, T. (2015).
Consumer  purchase  intention  towards halal  cosmetics  &  personal  care products  in Pakistan.  Global  of Research  in  Business  &  Management, 1 (1), 45–53. Mohamed, Z., Rezai, G., Shamsudin, M. N., &  Chiew,  E.  F.  C.  (2008).  Halal  logo and  consumers’  confidence:  What  are the  important  factors. Economic  and Technology Management Review , 3 (1), 37-45.
Mohamed,  Z.,  Shamsudin,  M.  N.,  &  Rezai, G.  (2013).  The  effect  of  possessing information  about  halal  logo  on consumer confidence
in Malaysia. Journal of International Food & Agribusiness Marketing , 25 (sup1), 73-86.
Nakyinsige, K., Man, Y. B. C., & Sazili, A. Q.  (2012).  Halal  authenticity  issues  in meat and meat products. Meat science , 91 (3), 207-214.
Nasirun,  N.,  Noor,  S.  M.,  Sultan,  A.  A.,  & Haniffiza,  W.  M.  H.  W.  M.  (2019). Role  of  marketing  mix  and  halal certificate  towards  purchase  intention
of  agro  based  products. International Journal , 2 (7), 37-46. Purnomo,  D.(2010). Prinsip  sistem  jaminan halal  dan  kaitannya  dengan  konsep
TQM . Retrieved
from: https://agroindustry.wordpress.com/20 10/10/28/prinsip-sistem-jaminan-halal- dan-kaitannya-dengan-konsep-tqm. Tanggal akses 28 September 2019. Rajagopal, S., Ramanan, S., Visvanathan, R.,
& Satapathy, S. (2011). Halal certification: implication for marketers in UAE. Journal of Islamic
Marketing , 2 (2), 138-153.
Razaly,  M.M.,  Zakaria,  Z.,  Ismail,  S.Z.,  & Jusoh,  A.(2016).  The  determination  of halal  critical  point  in  halal  certified chicken slaughterhouses and its significance. Proceedings  of  the  3rd International Halal Conference (INHAC 2016), 259-271.
Rezai,  G.,  Mohamed,  Z.,  &  Shamsudin,  M. N.  (2012).  Assessment  of  consumers’ confidence on halal labelled manufactured food in Malaysia. Pertanika  Journal  of  Social
Science & Humanity , 20 (1), 33-42. .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal
Wallace, C.A., Holyoak, L., Powell, S.C., & Dykes,  F.C.  (2014).  HACCP-The difficulty  with  hazard  analysis. Food
Control , 35(1), 233-240.
Wilson, J. A., & Liu, J. (2010). Shaping the halal  into  a  brand?. Journal  of  Islamic
Marketing , 1 (2), 107-123.