## KEBERADAAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENYELESAIANPERSELISIHAN HUKUM ADAT ACEH

## Apri Rotin Djusfi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

## Abstract
Based on Pasal 18 Paragraph (2) of 1945 Constitution states that "the government of province and  district  /  city  set  up  and  manages  their  own  affairs  in  accordance  with  the  principle  of autonomy  and  duty  of  assistance".  Then  it  was  mentioned  in  Article  18B  Paragraph  (1)  and Paragraph  (2)  which  states  that  the  State  shall  recognize  and  respect  the  units  of  local government  which  is  special  and  privileged,  and  respect  the  customary  law  community  unit along with their traditional rights.Tuha Peut institution is one of the traditional institutions in Acehnese  society  which  has  the  authority  to  maintain  the  existence  of  customary  law  for generations.  Constituent  on  the  Governing  of  Aceh  mandates  that  the  resolution  of  social problems  customarily  taken  through  traditional  institutions.  Whereas,  traditional  institutions have  function  and  act  as  a  vehicle  for  public  participation  in  the  implementation  of  the  Aceh Government and district / city governments in the field of peacefullness, tranquility, harmony, and public order.
Keywords: Tuha Peut, Traditional Institutions.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa “pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 18B  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  istimewa,  serta  menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  menempatkan  Aceh  sebagai  satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  istimewa  dan  khusus,  terkait  dengan  karakter  khas  sejarah perjuangan  masyarakat  Aceh  yang  memiliki  ketahanan  dan  semangat  juang  yang  tinggi. Pengakuan  Negara  atas  kekhususan  Aceh  dapat  dilihat  melalui  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari  Nota  Kesepahaman  MOU  ( Memorandum  of  Understanding )  antara  Pemerintah  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  yang  ditandatangani  pada  tanggal  15  Agustus  2005  dan  merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.
Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  mengamanatkan  bahwa  penyelesaian  masalah sosial  kemasyarakatan  secara  adat  ditempuh  melalui  lembaga  adat.  Dimana,  lembaga  adat berfungsi  dan  berperan  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  kabupaten/kota  di  bidang  keamanan,  ketentraman, kerukunan,  dan  ketertiban  masyarakat.  Adapun  lembaga  adat  yang  diatur  dalam  Pasal  98  ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13  (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya.
Tatanan kehidupan sosial masyarakat aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di gampong-gampong (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang  sangat  homogen  dalam  suatu  wilayah  teritorial,  kedaulatan  serta  menguasai  kekayaan sumber  alam  bersama  dan  memiliki  pemerintahan  sendiri  dengan  segala  tatanan  hukum  yang bersumberkan  pada  lembaga  adat  dengan  segala  perangkat  dan  materi-materi  hukumnya. Perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, sekretaris gampong, imeum meunasah, tuha peut gampong  dan  ulama  atau  tokoh  adat/cendikiawan  lainnya  merupakan  perangkat  paripurna sebagai alat pemerintahan gampong (Taqwaddin, 2009).
Mengenai tugas tuha peut Gampong juga diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Adapun tugas tuha peut gampong adalah:
a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain
b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain
c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain
d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain
e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain
f. memberi  nasehat  dan  pendapat  kepada  Keuchik  atau  nama  lain  baik  diminta  maupun tidak diminta; dan
g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
Kemudian  Pasal  19  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat  juga mengatur tentang tuha peut gampong atau nama lain berhenti karena:
a. meninggal dunia
b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri
c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.
Masyarakat  hukum  adat  bersifat  komunal,  bermakna  bahwa  setiap  individu  „wajib‟ menjunjung  tinggi  hak  sosial  dalam  masyarakat.  Sikap  dan  perilaku  seseorang  merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat(Syahrizal Abbas, 2009). Akan tetapi, terkadang tidak bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  berkehidupan  sosial  akan  selalu  ada  perselisihan  pendapat  yang bisa  menimbulkan  sengketa,  yang  bisa  terjadi  antara pribadi  maupun  antar  kelompok.  Dengan lahirnya  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  telah  membawa  dampak  positif  terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam Bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 Ayat (1)  Qanun  tersebut,  diatur  bahwa  setidaknya  terdapat  18  (delapan  belas)  jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:
a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga;
d. Khalwat meusum;
e. Perselisihan tentang hak milik;
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta sehareukat;
h. Pencurian ringan;
i. Pencurian ternak peliharaan;
j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
k. Persengketaan di laut;
l. Persengketaan di pasar;
m. Penganiayaan ringan;
n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Pada  umumnya,  sidang  musyawarah  penyelesaian  sengketa/perselisihan  pada  tingkat gampong dilaksanakan  di Meunasah  Gampong (atau  nama  lain).  Sedangkan  pada  tingkat Mukim, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Mesjid.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan  dengan  masalah  peran  Tuha  peut  dalam  penyelesaian  perselisihan  di  gampong (Ronald  Dworkin).  Tipe  penilitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  maka  pendekatan yang  dilakukan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  approach )(Johny  Ibrahim, 2006).  Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah peran Tuha Peut dalam penyelesaian  perselisihan  di  gampong.  Dengan  dimikian,  penelitian  ini  menitik  beratkan  pada peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kegunaan  dari  metode  penelitian normatif,  yaitu  untuk  mengetahui  dan  mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum  positifnya mengenai suatu masalah tertentu (Sunaryati Hartono, 1994).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Azas peradilan adat
Dalam  sistem  hukum  adat  Aceh,  dikenal  sejumlah  asas  yang  pada  umumnya  dapat diterima  oleh  berbagai  sistem  hukum  lainnya.  Sejauh  ini,  ada  sejumlah  asas  yang  telah dihimpun sebagai berikut:
1. Asas  kepastian  hukum.  Asas  ini  dikenal  dalam Hadih  Maja “ Adat  meukoh  reubong,
Hukom meukoh purih, Adat jeuet baranggahoe ta kong, hukom hanjeut beranggahoe ta kieh”. ( Adat boleh kita rubah kearah lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh  ditafsirkan  menurut  situasi  dan  kondisi,  namun  hukum  harus  selalu  menjamin kepastian hukum) artinya hukum tidak boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku(LAKA, 1990)
2. Terpercaya  atau  Amanah  ( Acceptability ),  Peradilan  adat  dapat  dipercayai  oleh masyarakat(Badruzzaman, 2012)
3. Tanggung  Jawab/Akuntabilitas  ( Accountability ),  Prinsip  ini  menggaris  bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam  menyelesaikan perkara tidak  hanya  ditujukan  kepada  para  pihak,  masyarakat  dan  negara  tetapi  juga  kepada Allah SWT.
4. Kesetaraan  di  Depan  Hukum/Nondiskriminasi  ( Equality  before  the  law/Non Discriminaton) ,  Peradilan  adat  tidak  boleh  membeda-bedakan  jenis  kelamin,  status scsial ataupun umur.Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
5. Cepat,  mudah  dan  murah  ( Accessibillity  to  all  Citizens ),  Setiap  putusan  pradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat, baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya
6. Ikhlas dan Sukarela ( Voluntary nature ), Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
7. Penyelesaian  damai/kerukunan  ( Peaceful  Resolution ),  Dalam  bahasa  Aceh,  asas  ini dikenal  dengan  ungkapan  “ Uleue  bak  mate  ranteng  ek  patah” ,  tujuan  dari  peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
8. Musyawarah/Mufakat  ( Consensus) ,  Keputusan  yang  dibuat  dalam  peradilan  adat berdasarkan  hasil  musyawarah  mufakat  yang  berlandaskan  hukum  dari  para  pelaksana peradilan adat.Hal ini lebih dikenal Adat Muhakamah, yaitu adat yang dimanifestasikan pada azas musyawarah dan mufakat. Dalam Hadih Maja yang menyatakan “ Gadoh adat ngon  mupakat, Meunyoe” ka  pakat  lampoh jeurat ta peugala ” (merombak  adat harus dengan mufakat, dan bahkan kalau sudah sefakat tanah kuburanpun boleh digadaikan) (Muhammad Hakim Nyak Pha, 1990).
9. Keterbukaan untuk Umum ( Transparency)
10. Jujur  dan  Kompetensi  ( Competence/Authority ),  Seorang  pemimpin  adat  tidak  boleh mengambil  keuntungan  dalam  bentuk  apapun  baik  material  maupun  non  material  dari penanganan perkara.
11. Keberagaman  (Fluralism),  Peradilan  adat  menghargai  keberagaman  peraturan  hukum yang terdiri dari berbagai, sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.  Dalam Hadih  Maja berbunyi  “ Lampoh  meu  pegeue  umong  meu  ateueng, nanggroe  meu  syara‟maseng-maseng  na  raja”, (kebun  berpagar  sawah  berpematang, negari mempunyai peraturan dan masing-masing mempunyai Raja)
12. Praduga  Tak  Bersalah  ( Presumption  of  lnnocertce ),  Hukum  adat  tidak  membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri
13. Berkeadilan  ( Proportional  Justice ),  Putusan  peradilan  adat  harus  bersifat  adil  dan diterapkan  berpedoman  sesuai  dengan  berdasarkan  parahnya  perkara  dan  keadaan ekonomi para pihak.

## a. Struktur peradilan adat di gampong
Peradilan  adat  di  Gampong  mempunyai  susunan/struktur  sebagai  berikut:  Keuchik, sebagai  Ketua  Sidang;  Sekretaris  Gampong,  sebagai  Panitera;  UIee  Jurong  sebagai  Penerima Laporan  awal;  Tuha  Peuet  sebagai  Anggota;  lmum  Meunasah  sebagai  Anggota;  Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat, sebagai Anggota.
Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadukan kepadanya sesuai  dengan  Qanun  Aceh,  jika  ada  kasus  yang  di  luar  wewenangnya,  Gampong  berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:
1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam juridiksi Mukim
2. Kasus  banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak  merasa  tidak  puas  terhadap  putusan  tersebut  Khusus  menyangkut  dengan  kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.

## b. Tempat peradilan adat
Qanun  Aceh  No.  9  Tahun  2003,  Pasal  15  mengatur  bahwa,  sidang  musyawarah penyelesaian  sengketa/perselisihan  dilaksanakan  di  Meunasah  atau  nama  lain  pada  tingkat Gampong  atau  nama  lain  dan  di  Mesjid  pada  tingkat  Mukim  atau  tempat-tempat  lain  yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan lmeum Mukim atau nama lain.
Penggunaan  meunasah  sebagai  tempat  perdamaian  adat  tidak  terlepas  dari  sejarah panjang  meunasah  itu  sendiri,  secara  umum  Meunasah,  ada  yang  rnenyebutnya  meulasah, beunasah,  beulasah,  berasal  dari  kata  madrasah  dalam  bahasa  Arab,  yaitu  suatu  lembaga- lembaga  pendidikan,  meunasah  itu  digunakan  sebagai  tempat  menginap  bagi  kaum  pria  yang sudah akil baligh di Gampong itu, serta pula bagi pria dewasa yang singgah dalam Gampong itu namun tidak punya isteri di Gampong itu (Snouck Hurgronje, 1985).
Menurut  Taufik,  Abdullah  meunasah  dalam  arti  terminologis  adalah  tempat  berbagai aktivitas,  baik  yang  berhubungan  dengan  masalah  dunia  (adat),  maupun  yang  berhubungan dengan  masalah  agama,  yang  dikepalai  teungku  meunasah.  Pada  pengertian  lain,  meunasah merupakan  tempat  penggemblengan  masyarakat  Gampong  atau  Desa,  agar  masyarakat Gampong  tersebut  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  SWT  (Taufik Abdullah, 2002).

## c. Tujuan peradilan adat
Pembinaan  dan  pengembangan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  menurut  Qanun  Aceh No.  9  Tahun  2008  bertujuan  untuk:  Pembinaan  dan  pengembangan  kehidupan  adat  dan  adat istiadat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 bertujuan untukmenciptakan tatanan kehidupan masyarakat  yang  harmonis,  tersedianya  pedoman  dalam  menata  kehidupan  bermasyarakat, membina  tatanan  masyarakat  adat  yang  kuat  dan  bermartabat,  memelihara,  melestarikan  dan melindungi  khasanah-khasanah  adat,  budaya,  bahasa-bahasa  daerah  dan  pusaka  adat, merevitalisasi  adat,  seni  budaya  dan  bahasa  yang  hidup  dan  berkembang  di  Aceh  dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat
Hal tersebut sesuai dengan desain Allah SWT bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, maka pada setiap setiap jiwa manusia dilengkapi dua potensi kehidupan. Potensi untuk menerima  kebenaran  dan  potensi  menolak  kebenaran.  Potensi  untuk  mengerjakan  kebajikan (bertaqwa) dan potensi untuk mengerjakan kefasikan ( fujūr ) (M. Masri Muadz, 2013).

## d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum
Menurut  Qanun  Aceh,  dalam  pelaksanaan  peradilan  adat  harus  ada  koordinasi  antara tokoh  adat  dengan  aparat  penegak  hukum,  termasuk  Pemerintah  Aceh  dan  Kabupaten/Kota harus  monghormati  Adat Aceh.  Qanun tersebut  ditindak  lanjuti  lagi  dengan  dikeluarkan  SKB, tanggal  20  Desember  2011.  Dalam  SKB  ini  juga  disebutkan  bahwa  Aparat  Kepolisian
memberikan  kesempatan  agar  setiap  sengketa/perselisihan  yang  masuk  dalam  ranah  adat diselesaikan menurut Qanun.
Menurut  HS.  Brahmana,  menegakkan  hukum  harus  berdasarkan  hukum  bukan menegakkan  hukum  dengan  melanggar  hukum  seperti over  Acting atau  melakukan  tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum”(H.S. Brahmana).
Menurut  Faisal  Nilai  dasar  orientasi  hukum  ialah  keadilan,  manfaat  dan  kepastian hukum.  Nilai  keadilan  merupakan  suatu  perwujudan  yang  sifatnya  mutlak,  nilai  dasar kemanfaatan mengarah pada hukum pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu dan sehingga hukum mempunyai peranan dalam masyarakat. Sedangkan kepastian hukum melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis. Hal ini dipahami sebagai  peranan  actual  yang  menyangkut  perilaku  nyata  para pelaksana  yakni  penegak  hukum yang  disatu  pihak  menerapkan  undang-undang  dan  lain  pihak  melakukan  diskresi  didalam keadan tertentu (Faisal,2011).
Diskresi merupakan  kemerdekaan  bertindak  dan  diskresi  sikap  dasar  yang  diambil aparat  penegak  hukum  dengan  pertimbangan  moral  yang  bersumber  dari  hati  nurani  dari  pada pertimbangan  hukum  demi  keadilan.  Dengan  demikian  POLRI  sebagai  aparat  penegak  hukum berhadapan langsung dengan masyarakat dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Sedangkan Restoratif  Justice (Keadilan  Restoratif)  adalah  penyelesaian  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula dan bukan pembalasan.
Konsep Restoratif Justice menurut pendapat ahli kriminologi kebangsaan Inggris Toni F Marshall Restoratif Justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu,  bersama  untuk  menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Konsep Restoratif Justice bersifat merekatkan peradilan pidana  dengan  konteks  sosial  yang  menekankan  daripada  mengisolasikan  secara tertutup(Marlina, 2010).
Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Restorative Justice yaitu suatu proses  dimana  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  tertentu,  bersama-sama menyelesaikan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana  menangani  akibat  dimasa  datang (RenaYulia, 2010).

## e. Jenis-jenis sanksi
Jenis-jenis  sanksi  yang  di  atur  di  dalam  Qanun  Aceh  yang  dapat  dijatuhkan  dalam penyelesaian sengketa adat adalahnasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian,  dikucilkan  oleh  masyarakat  gampong  atau  nama  lain,  dikeluarkan  dari  masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnva sesuai dengan adat setempat.
Untuk  memastikan  sanksi  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  keputusan  peradilan  adat, maka  diharuskan  kepada  keluarga  pelanggar  adat  ikut  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas.
Dalam  membangun  penyelesaian  damai,  biasanya  mekanismenya  “damai  adat” ditempuh  melalui  dua  jalan:  pertama  prosesi  penyelesaian  nilai-nilai  normatif  (hukum  adat), melalui forum “ Adat Meusapat ”, musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran.
Kedua  prosesi  penyelesaian  formal  melalui  seremonial  adat  (publik)  di  depan  umum, dengan  inti  acara khanduri,  peusijuek ,  bermaafan  dan  salaman, sayam (penyerahan kompensasi),  nasehat  dan  do‟a.  Dewasa  ini  ada  keinginan  kuat  dari  para  penyelenggara
peradilan  adat  bahwa  sebaiknya  penetapan  putusan  adat  dibuat  secara  tertulis,  karena  dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.
Di  samping  itu,  pemantauan  terhadap  putusan  tersebut  akan  lebih  mudah  diawasi. Diharapkan  juga  agar  salinan  putusan  tersebut  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  (para pihak),  Lembaga  Mukim,  dan  pihak  Kepolisian.  Hal  ini,  bertujuan  agar  supaya  mereka mengetahui  kalau  suatu  perkara  telah  diselesaikan  di  tingkat  peradilan  Gampong  dan  mereka tidak  perlu  memeriksa  kembali,  kecuali  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  memang  bukan merupakan kewenangan Gampong.
Lembaga  tuha  peut  merupakan  salah  satu  lembaga  adat  dalam  masyarakat  Aceh  yang memiliki  otoritas  dalam  menjaga  eksistensi  hukum  adat  secara  turun  temurun.  Lembaga  ini terdiri  dari  empat  unsur  di  dalamnya  yaitu  unsur  ulama,  unsur  adat,  unsur  cerdik  pandai,  dan unsur  tokoh  masyarakat.  Otoritas  lembaga  tuha  peut  antara  lain  mengangkat  dan memberhentikan  geuchik,  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Disfungsionalisasi  lembaga  tuha  peut  akan  mudah  terjadi  sengketa/konflik  secara berkesinambungan  dalam  masyarakat,  seperti  terjadi  sengketa  tapal  batas  lahan  pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah.
Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para  ”ureung  tuha  gampong”  secara  adat  gampong.  Penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui beberapa  pendekatan  di  antaranya;  nasehat,  pemumat  jaroe,  pesijuek,  dan  doa. Selama  ini  kita melihat lembaga adat gampong dalam masyarakat Aceh tidak difungsikan dengan baik, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat.
Oleh  sebab  itu  kerjasama  serta  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  dan  lembaga adat tuha peut merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh  pemerintah.  Kita  akan  melihat  ketika  lembaga  adat  gampong  di  Aceh  berfungsi  dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki beberapa tahun yang yang  lalu.  Kedamaian  dan  kesajahteraan  masyarakat  merupakan  dambaan  semua  kita. Pemerintah  dalam  satu  sisi,  dan  masyarakat  di  sisi  lain.  Dalam  sistuasi  aman  dan  damai pemerintah  akan  mudah  melakukan  pemerataan  pembangun  sumber  daya  masyarakat  dan ekonomi masyarakat akan terus hidup.

## 4. SIMPULAN
Dari  apa  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas,  maka  penulis  menarik  beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Lembaga  tuha  peut  merupakan  salah  satu  lembaga  adat  dalam  masyarakat  Aceh  yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun.
2. Dalam  membangun  penyelesaian  damai,  biasanya  mekanismenya  “damai  adat” ditempuh  melalui  dua  jalan:  pertama  prosesi  penyelesaian  nilai-nilai  normatif  (hukum adat),  melalui  forum  “ Adat  Meusapat ”,  musyawarah  para  tokoh  adat  lembaga  terkait dan  pihak-pihak  bersangkutan  dalam  hubungan  penyelesaian  sengketa/pelanggaran. Kedua  prosesi  penyelesaian  formal  melalui  seremonial  adat  (publik)  di  depan  umum, dengan  inti  acara khanduri,  peusijuek ,  bermaafan  dan  salaman, sayam (penyerahan kompensasi), nasehat dan do‟a.

## 5. REFERENSI
Abdurrahman. 2008. reusam gampong . Majalah Jeumala, Edisi No XXVII, Banda Aceh:Majelis Adat Aceh.
Badruzzaman,  dkk.  2012. Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh  Untuk  Peradilan  adat  yang  Adil dan Akuntabel. Edisi 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. Faisal. 2011. Menerobos Positifisme Hukum. Yokyakarta: Rangkang Education. Jhonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif. Edisi  2,  Malang: Bayumedia Publishing.
M. Masri Muadz. 2013. Pradigma Al-Fatihah. Jakarta: PT. Indovertical Point. Marlina.  2010. Pengantar  Konsep  Diversi  Dan  Restoratif  Justisce  Dalam  Hukum  Pidana . Medan: USU Press.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat RenaYulia.  2010. Viktimologi  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kejahatan. Yokyakarta:  Graha Ilmu. Sardono  W.  Kusumo,  et.at.  2005. Aceh  Kembali  Ke  Masa  Depan. Jakarta:  IKJ  Press bekerjasama dengan Kata Kita.
SKB, Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011 Snouck Hurgronje. 1985. Aceh di mata Kolonialis. Jilid 1, Jakarta:Yayasan Soko Guru. Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20. Bandung: Alumni. Syahrizal  Abbas.  2009. Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group. Taqwaddin. 2009. Mukim Sebagai Pengembangan Hukum Adat Aceh. Makalah, Banda Aceh. Taufik Abdullah,dkk. 2002. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta:Ictiar Baru Van Hoeve. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Yusi Amdani. 2014. Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum. Vol 48, No 1