Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi
Sugeng Pujileksono 1 * 1 Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pujileksono_65@yahoo.co.id

## Abstract
The sale and purchase of positions as a form of corruption in the selection process for local government positions in Indonesia is a violation of law and public morals. Corruption is a complex social phenomenon that requires an objective study and can be studied from various fields, one of which is sociology. This study aims to explain the sociological perspective on buying and selling positions as a form of corruption in local govern- ment. The method of this study is a literature study with seven steps based on the Cornell University model. This study helps to understand corruption through selling and purchasing positions from a sociological per- spective. So far, corruption studies have been mostly from a legal and political perspective. Based on the study conducted, there are three theories to explain this reality, namely social exchange theory, rational choice theo - ry, and Weber’s theory of bureaucracy. Social exchange theory sees the phenomenon of corruption as a form of the exchange relationship between actors involved in buying and selling positions that tend to be corrupt. The rational choice theory sees the buying and selling of positions and corruption as models of human behavior are the results of the selfish preferences of individuals. Weber’s model explains the sale and purchase of positions and corruption as a form of deviation from public officials in the legal-rational system (bureaucracy). Based on the explanations of the three theories, the sociological explanation of corruption through the sale and purchase of positions in local government may contradict the legal and political explanations.
Keywords : Corruption, Buying And Selling Positions, Sociology Perspective

## Abstrak
Jual beli jabatan sebagai salah satu bentuk korupsi dalam proses seleksi jabatan di pemerintahan daer- ah di Indonesia merupakan pelanggaran hukum dan moral masyarakat. Korupsi merupakan fenomena sosial kompleks yang membutuhkan kajian yang objektif dari berbagai bidang, salah satunya sosiologi. Tujuan kaji - an ini adalah untuk menjelaskan perspektif sosiologi pada jual beli jabatan sebagai salah satu bentuk korupsi di pemerintah daerah. Metode kajian ini adalah studi kepustakaan dengan tujuh langkah berdasarkan model Universitas Cornell. Kajian ini membantu untuk memahami korupsi melalui jual beli jabatan dalam perspektif sosiologi. Selama ini kajian korupsi lebih banyak dari perspektif hukum dan politik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ada tiga teori untuk menjelaskan realitas ini, yaitu teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, dan teori birokrasi Weber. Teori perthe tukaran sosial melihat fenomena korupsi sebagai bentuk hubungan pertu- karan antar aktor yang terlibat dalam jual beli jabatan yang cenderung koruptif. Teori pilihan rasional melihat jual beli jabatan dan  korupsi sebagai model perilaku manusia yang merupakan hasil dari preferensi individu yang mementingkan diri sendiri.  Model Weber menjelaskan jual beli jabatan dan korupsi sebagai bentuk peny- impangan pejabat publik dalam sistem legal-rasional (birokrasi). Berdasarkan penjelasan ketiga teori tersebut, maka penjelasan sosiologis korupsi melalui jual beli jabatan di pemerintah daerah bisa bertolak belakang den- gan penjelasan hukum dan politik.
Kata Kunci : Korupsi, Jual Beli Jabatan, Perspektif Sosiologi
* Corresponding Author : Sugeng Pujileksono (pujileksono_65@yahoo.co.id) . Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jl. Dukuh Kupang 25/54 Surabaya 60225
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Volume 5 No. 2 Tahun 2022 DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2508
Pendahuluan Jual beli jabatan merupakan  salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Jo. UU 20 Tahun 2001, korupsi memiliki banyak  cabang, yaitu kerugian negara, penggelapan jabatan, perbuatan curang, pemerasan,  gratifikasi,  suap-menyuap,  benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Dalam konteks ini, jual beli jabatan di pemerintah daerah dimaknai sebagai bentuk korupsi.
Kasus (dugaan) jual beli jabatan, tidak hanya terjadi di pusat (kementerian, misalnya, Kemenkum HAM, Kemenag, Kemendag, dll), tetapi di daerah (provinsi, kabupaten, kota), bahkan juga di pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi melalui jual beli jabatan telah menjadi modus korupsi yang telah melembaga dan menjadi bagian dari transaksi politik di lingkungan birokrasi. Beberapa contoh, kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi melalui jual beli jabatan di tingkat kabupaten/ kota diantaranya: Bupati Klaten (Sri Hartini) yang terlibat kasus jual beli jabatan kepala sekolah SMP dan SMA, mutasi, serta promosi PNS di Setda hingga kepala dinas di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Total nilai uang suap yang diterima mencapai 12,887 miliar rupiah. Telah divonis 11 tahun penjara pada 20 September 2017 oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Bupati Nganjuk (Taufiqurrahman), terlibat kasus jual beli jabatan kepala SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Nganjuk. Total nilai uang suap yang diterima mencapai 298 juta rupiah. Pada tahun 2017, ia dinyatakan bersalah dan divonis 7 tahun penjara. Bupati Jombang (Nyono Suharli Wihandoko) yang terjerat kasus jual beli jabatan Kepala Dinas Kesehatan di lingkungan Kabupaten Jombang. Total nilai suap yang diterima mencapai 275 juta rupiah. Nyono divonis 3,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada 4 September 2018. Nyono divonis 3,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada 4 September 2018 (kompas.tv 12/5/2021). Berita terbaru adalah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo tersangka kasus suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang tahun 2021. Bupati Mukti ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Jakarta (suara.com. 13/8/2022).
Dalam Black’s Law Dictionary , korupsi
didefinisikan sebagai tindakan melakukan sesuatu dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain: penggunaan stasiun atau  kantor  oleh  fidusia  atau  pejabat  untuk mendapatkan beberapa keuntungan baik secara pribadi atau untuk orang lain, bertentangan dengan hak orang lain.” Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015)  mendefinisikan  korupsi  secara  luas  yang mengacu pada penyalahgunaan posisi swasta atau publik untuk melayani kepentingan pribadi. Korupsi mengancam tata pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, proses demokrasi, dan praktik bisnis yang adil. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan pembangunan dan merusak fungsi demokrasi dan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik.
Definisi  ini  mirip  dengan  arti  korupsi oleh Transparency International (TI) yang menggambarkan korupsi sebagai penggunaan posisi publik untuk melayani keuntungan pribadi.  TI  memperluas  definisi  korupsi  sebagai penggunaan kekuasaan yang dipercaya untuk menghasilkan  keuntungan  pribadi.  Definisi dari TI ini mencakup praktik korupsi di sektor publik dan swasta, dan setiap pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan.
Korupsi dapat mengambil banyak bentuk, dan dapat mencakup perilaku seperti: pegawai negeri menuntut atau mengambil uang atau bantuan sebagai imbalan atas layanan, politisi menyalahgunakan uang publik atau memberikan pekerjaan atau kontrak publik kepada sponsor, teman, dan keluarga mereka, perusahaan menyuap pejabat untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Korupsi dapat melibatkan siapa saja: politisi, pejabat pemerintah, pegawai negeri, pebisnis, atau anggota masyarakat.
Perkembangan korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara serta cakupannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW, 2021) mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun. Kasus korupsi di Indonesia yang saat ini muncul di media massa sebenarnya merupakan sebagian kecil dari realitas korupsi. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, melainkan hanya kebiasaan. Modus korupsi meliputi: mark up, penganggaran, penggelapan, laporan  fiktif,  penyuapan,  kegiatan/proyek fiktif,  penagihan  kewajiban,  penyalahgunaan wewenang,  pemotongan,  gratifikasi,  pemerasan, penganggaran ganda dan mark down (Anandya, Easter, & Ramadhana, 2021).
Awal reformasi di Indonesia (1998) praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dianggap sebagai ‘musuh bersama’, bahkan terdapat beberapa produk peraturan perundang- undangan yang menggunakan singkatan KKN, diantaranya  Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam salah satu temuan penelitian, nepotisme dalam sistem seleksi dan rekrutmen dianggap tidak selalu buruk. Nepotisme dapat berdampak positif, apabila personal  yang  terpilih  benar-benar  memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan. nepotisme dapat menguntungkan jika membuat birokrasi/ organisasi menjadi lebih baik. Nepotisme dianggap menguntungkan jika dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam proses seleksi (Lazuardi, 2014).
Apapun bentuknya, korupsi melalui jual beli jabatan yang terjadi di beberapa pemerintah daerah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan moralitas. Kajian ini mencoba untuk menganalisis korupsi melalui jual beli jabatan dari sudut pandang Sosiologi Korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman sosiologi tentang jual beli jabatan dan korupsi dari perspektif Sosiologi Korupsi. Pembahasan ini melihat jual beli jabatan dan korupsi dari teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, dan teori birokrasi  Weber.

## Metode
Metode kajian ini adalah kajian literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah kajian kepustakaan
yang berisi koleksi mendalam bahan pada satu atau beberapa mata kajian (Young, 1983). Kajian kepustakaan  ini  mencakup  sumber-sumber primer dalam bentuk buku referensi serta sumber-sumber  sekunder  berupa  jurnal-jurnal ilmiah. Judul sumber primer dan sekunder yang dipilih berdasarkan ruang lingkup kajian korupsi dari perspektif sosiologi.
Langkah-langkah kajian kepustakaan mengacu pada model Universitas Cornell yang meliputi tujuh  langkah.  Langkah  1:  Mengidentifikasi  dan mengembangkan topik dengan mengajukan pertanyaan, “Apa perspektif sosiologi terhadap praktik jual beli jabatan dan korupsi di pemerintah daerah?”. Langkah 2: Menemukan informasi latar belakang berdasarkan kata kunci dari  bibliografi,  ensiklopedia,  buku  teks,  dan jurnal ilmiah. Langkah 3: Menggunakan katalog untuk menemukan materi berdasarkan topik atau subjek. Langkah 4: Menggunakan basis data untuk menemukan artikel berkala. Langkah 5: Menemukan sumber utama. Langkah 6: Evaluasi temuan. Langkah 7: Mengutip pernyataan ahli dari pustaka yang dipilih selanjutnya membahas dan menyajikan hasil review. Pembahasan dan penyajian dikategorikan ke dalam tiga tema, yaitu korupsi sebagai bentuk pertukaran sosial, korupsi sebagai tindakan rasional, dan korupsi dalam perspektif birokrasi Weber.

## Hasil Dan Pembahasan A. Korupsi sebagai Pertukaran Sosial
Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah hasil dari proses pertukaran. Tujuan pertukaran sosial adalah untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Menurut teori ini, orang menimbang potensi manfaat dan risiko dari hubungan sosial mereka. Ketika risiko lebih besar daripada imbalannya, mereka akan mengakhiri atau meninggalkan hubungan. Sebagian besar hubungan  terdiri  dari  sejumlah  memberi-dan- menerima, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka selalu setara. Pertukaran sosial menunjukkan bahwa penilaian manfaat dan biaya dari setiap hubungan yang menentukan apakah kita memilih untuk melanjutkan asosiasi sosial atau tidak.
Gagasan perilaku sosial sebagai pertukaran pertama kali diidentifikasi oleh sosiolog Amerika George C. Homans (1958) dan disebut sebagai pelopor dalam sosiologi perilaku. Pada
dasarnya ada dua sifat fundamental dalam pertukaran sosial, yaitu kepentingan pribadi dan saling ketergantungan. Setiap kali terjadi pertukaran antara dua pihak, maka seorang individu mencari kebutuhan atau keuntungan ekonomi dan psikologis mereka sendiri. Mereka ingin memuaskan diri sendiri bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan ketika ada pertukaran sosial, maka ada semacam saling ketergantungan satu sama lain. Dua pihak saling bergantung satu sama lain untuk setiap jenis pertukaran sosial. Jika ketergantungan ini memberikan hasil yang positif maka hubungan akan terjalin dengan baik dan akan dilanjutkan dan jika hasilnya negatif maka kedua belah pihak tidak akan bekerja sama.
Homans  (1961)  mendefinisikan  konsep interaksi sebagai sinonim dengan konsep “perilaku sosial”, bahwa “ketika suatu tindakan (atau sentimen) yang dipancarkan oleh satu orang dihargai (atau dihukum) oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain, maka, terlepas dari jenis perilaku yang dipancarkan, dapat dikatakan bahwa dua orang tersebut berinteraksi.” Perilaku yang diekspresikan dalam lingkup interaksi yang dipahami seperti itu disebut perilaku sosial dasar. Dengan cara yang cukup sistematis, Homans memperkenalkan sejumlah kategori dan pernyataan teorinya, mengacu pada temuan dua cabang ilmu: psikologi perilaku, dan ekonomi mikro. Ketika ada dua individu manusia yang saling berhadapan maka dengan ketentuan bahwa “masing-masing  menunjukkan  perilaku  sampai batas tertentu diperkuat oleh perilaku orang lain, kita tidak memerlukan pernyataan baru untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku sosial mereka (Homans, 1961).
Aspek-aspek  teori  pertukaran  sosial  yang menjadi dasar terjadinya hubungan adalah adanya biaya (costs) , imbalan (rewards) , dan sumber (resources) . Biaya dapat berupa waktu, tenaga, atau uang. Imbalan bisa berupa rasa penerimaan, dukungan, dan persahabatan. Imbalan dapat berwujud atau tidak berwujud, dan Homans tidak membatasi konsep ini dengan cara apa pun (yaitu segala sesuatu dapat menjadi hadiah), hanya membedakan kelas khusus di antara mereka: sentimen yang tereksternalisasi dalam perilaku (sentimen) sebagai tanda dari beberapa keadaan psikologis internal, sikap emosional terhadap orang lain (misalnya persetujuan). Model pertukaran sosial mengasumsikan bahwa
imbalan dan biaya mendorong keputusan dalam sebuah hubungan. Sumber daya adalah komoditas apa pun, material atau simbolis, yang dapat ditransmisikan melalui perilaku interpersonal dan memberi satu orang kapasitas untuk memberi penghargaan kepada orang lain.
Sumber daya yang dimaksud dalam kajian ini adalah posisi atau jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Sumber saya ini sangat terbatas dan diperebutkan banyak orang. Untuk mendapatkan posisi atau jabatan tersebut, maka seseorang yang ingin mendapatkannya perlu mengeluarkan biaya, uang, tenaga, dan pikiran. Biaya tersebut sebagai sarana pertukaran dengan harapan mendapatkan imbalan. Pertukaran sosial dalam konteks ini terjadi antara pihak-pihak yang ingin mendapatkan jabatan atau posisi dengan kepala  daerah  dan  “orang-orang  di  sekitarnya” yang terlibat dalam sebuah sistem seleksi. Teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa individu pada dasarnya mengambil manfaat dari suatu hubungan dan mengurangi biaya untuk menentukan berapa nilainya. Biaya melibatkan hal-hal  yang  dianggap  negatif,  seperti  harus mengeluarkan uang, waktu, dan usaha ke dalam suatu hubungan. Misalnya, jika peserta seleksi jabatan yang telah mengeluarkan sejumlah uang pada panitia seleksi atau kepala daerah agar mendapatkan jabatan dan ternyata gagal, ini mungkin dianggap sebagai biaya yang tinggi. Manfaat  adalah  hal-hal  yang  didapatkan  dari hubungan, seperti kesenangan, persahabatan, dan dukungan  sosial.  Jika  orang-orang  yang  terlibat dalam sistem seleksi jabatan dapat membawa banyak kesenangan, mewujudkan harapan, dan sedikit biaya yang dikeluarkan. Hubungan sosial akan  terus berlangsung, ketika manfaatnya lebih besar daripada potensi biayanya. Di dalam pertukaran sosial, terdapat hubungan positif dan negatif. Hubungan positif adalah hubungan yang manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Hubungan negatif terjadi ketika biaya lebih besar daripada manfaatnya.
Teori pertukaran sosial merupakan salah satu landasan untuk mengelaborasi dimensi relasional korupsi dan menganalisis sumber stabilitas dan ketidakstabilan dalam hubungan yang melibatkan pertukaran korup. Prinsip utama dari teori pertukaran sosial adalah bahwa orang membentuk dan memelihara hubungan dengan orang-orang yang diandalkan untuk mendapatkan
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
imbalan atau hasil yang berharga, dan terlebih lagi bahwa pertukaran yang berulang merupakan bagian integral dari pertukaran sosial dibandingkan dengan pertukaran ekonomi (Emerson, 1972a, 1972b). Teori pertukaran sosial dibangun di atas asumsi bahwa orang menanggapi atau mencari peningkatan hasil, penghargaan, atau keuntungan mereka, tetapi kebutuhan ini tidak memerlukan maksimalisasi keuntungan (Molm & Cook, 1995). Orang  seolah-olah  mempertahankan  ikatan relasional yang ada selama itu tetap bermanfaat, meskipun mungkin ada peluang pertukaran yang lebih baik yang tersedia di luar ikatan yang ada. Pertukaran mungkin dapat bertahan dalam suatu hubungan karena adanya manfaat tidak berwujud atau intrinsik, karena mereka menghadapi lebih sedikit ketidakpastian dan risiko dengan tetap bertahan, atau karena ikatan relasional itu sendiri memiliki nilai ekspresif.
Dengan menggunakan teori pertukaran sosial, korupsi ditafsirkan sebagai pola berulang dari pertukaran yang tertanam secara sosial. Korupsi terjadi dalam jaringan ikatan sosial yang berkelanjutan di antara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan profesional yang erat dapat sesekali menelurkan pertukaran korup yang dari waktu ke waktu meluas dalam lingkup atau menjadi lebih umum. Implikasinya adalah bahwa korupsi sering melibatkan pertukaran ekonomi (misalnya, suap,  gratifikasi),  itu  adalah  pertukaran  sosial jika ada ikatan relasional yang berkelanjutan. Pertukaran ekonomi terhadap korupsi cenderung mengabaikan  atau  meremehkan  dimensi  sosial- relasional korupsi. Di banyak tempat, praktik korupsi tampaknya berkembang dalam hubungan yang sah secara normatif dan berkelanjutan di mana dua pihak atau lebih saling memberikan hasil yang berharga dari waktu ke waktu. Pertukaran yang korup terjadi dan dipertahankan jika mereka menegaskan hubungan sah yang berkelanjutan dan ikatan yang lebih besar membantu mengamankan atau menjamin kerahasiaan pertukaran yang korup. Masalah penegakan pertukaran korup berasal dari fakta bahwa ketika pertukaran ini terjadi, tidak ada mekanisme penegakan eksternal standar (misalnya, lembaga peradilan) seperti yang ada untuk pertukaran yang sah (Lambsdorff, 2002). Tidak ada pihak yang memiliki jalan keluar yang  sah  jika  pihak  lain  gagal  memenuhi  tawar-
menawar atau pemahaman implisit atau eksplisit. Teori pertukaran sosial menghubungkan struktur  sosial,  transaksi  antara  orang-orang, dan efek atau konsekuensi relasional. Struktur ketergantungan dan saling ketergantungan adalah dasar insentif yang dimiliki orang untuk berinteraksi dan bertukar dengan beberapa orang, tetapi tidak dengan orang lain dalam jaringan.  Transaksi  adalah  upaya  orang-orang yang saling bergantung satu sama lain untuk menukarkan manfaat atau barang yang bernilai; dan hubungan adalah hasil dari transaksi berulang (pertukaran) di antara orang yang sama dari waktu ke waktu (Lawler & Thye, 2006). Transaksi berulang cenderung bertahan selama struktur sosial memerlukan insentif yang stabil bagi dua aktor untuk berinteraksi; namun, hubungan yang terbentuk dalam kondisi seperti itu juga dapat menghasilkan perubahan dalam struktur. Hal ini terutama terjadi, jika hubungan di mana interaksi yang paling sering terjadi berangkat dari ikatan lain yang lebih jarang berlaku dalam jaringan, menghasilkan “kantong kohesi” dalam jaringan (Lawler & Yoon, 1998).
Efek seperti itu bersifat umum dalam kasus pertukaran korup, karena kepentingan bersama dalam kerahasiaan muncul dengan perilaku korup dan membuat ikatan relasional lebih berbeda dari ikatan lainnya. Perkembangan hubungan pertukaran - yaitu, pola interaksi yang berulang dan teratur - dikaitkan dengan tiga kondisi mendasar, yaitu: 1) hubungan kekuasaan dan ketergantungan antara para aktor, yaitu, apakah mereka memiliki kekuatan yang setara atau tidak setara (Lawler & Yoon, 1996); 2) keterkaitan perilaku aktor dalam mentransfer manfaat satu sama lain, yaitu apakah pertukaran dinegosiasikan, timbal balik, produktif, atau digeneralisasi (Lawler, 2001; Molm, 1994); dan 3) bentuk jaringan yang lebih besar, yaitu bagaimana ikatan relasional di dalamnya saling berhubungan (Molm & Cook, 1995; Willer, 1999).
B. Pilihan Rasional Dalam Korupsi Teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) memodelkan perilaku manusia sebagai hasil dari preferensi individu yang mementingkan diri  sendiri  (Hall  &  Taylor  1996).  Orang-orang menghitung secara strategis, dan mereka dengan hati-hati menimbang biaya dan manfaat dari
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
tindakan tertentu sebelum melakukannya. Selain itu, individu memiliki preferensi yang tetap, terdefinisi dengan baik, peringkat, dan konsisten, dan mereka berperilaku instrumental untuk mencapai preferensi tersebut. Tujuan akhir bagi individu adalah untuk memaksimalkan utilitas: untuk mencapai tujuan apa pun yang membuat mereka lebih bahagia, lebih puas, atau lebih baik, seperti kekuasaan atau uang.
Penjelasan semacam ini dapat dicontohkan, pada saat seseorang ingin mendapatkan jabatan atau posisi di pemerintahan daerah melalui pemberian suap, dan gratifikasi. Perilaku yang akan dilakukan telah dipertimbangkan secara matang untung dan ruginya. Biaya yang dikeluarkan dihitung secara cermat dengan manfaat yang akan diperolehnya. Risiko tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, merupakan bagian dari biaya yang juga telah diperhitungkan.
Penjelasan pilihan rasional untuk korupsi dapat  dikaji  dalam  tiga  sub-bidang,  yaitu: pendekatan aksi kolektif (dilema tahanan), pendekatan agen utama, dan pendekatan permainan koordinasi. Pendekatan aksi kolektif, menjelaskan bahwa korupsi mungkin merupakan jenis tertentu dari masalah tindakan kolektif. Dilema tahanan, di mana individu memiliki insentif untuk mengejar kepentingan diri mereka sendiri, daripada bekerja dengan orang lain untuk kebaikan kolektif. Köbis et al (2016) melabeli ini sebagai “dilema sosial”.
Pendekatan agen utama, korupsi mungkin (juga) menjadi masalah prinsipal-agen. Ini adalah fungsi pengorganisasian perilaku kooperatif, yang seringkali membutuhkan pendelegasian tanggung jawab untuk tugas-tugas baik ke maupun di dalam lembaga dan organisasi formal. Prinsipal (yaitu warga negara) memberikan kekuasaan kepada agen (yaitu birokrat, pemerintah daerah, kepala daerah) untuk bertindak atas nama mereka, misalnya untuk menghasilkan barang publik seperti perlindungan atau keamanan lingkungan. Agen lebih mungkin untuk bertindak dengan cara memaksimalkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan prinsipal, terutama ketika ada asimetri informasi dan prinsipal tidak dapat sepenuhnya memantau perilaku agen. Skenario ini adalah masalah khusus, asumsinya bahwa individu adalah aktor rasional, peluang untuk
perilaku mencari keuntungan (menguntungkan diri sendiri) yang menguntungkan tidak mungkin dilewatkan  (Marquette  &  Pfeiffer  2015;  Persson, Rothstein, & Teorell 2013).
Salah  satu  definisi  korupsi  yang  paling banyak diadopsi mencakup asumsi pilihan rasional dan  perspektif  pelaku-agen:  penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan (atau dalam beberapa  definisi,  publik)  untuk  keuntungan pribadi dan pribadi (Kolstad & Søreide 2009; Svensson  2005).  Dalam  kata-kata  ini,  agen didelegasikan tanggung jawab untuk penyediaan barang publik atas nama prinsipal. Namun, alih-alih  memenuhi  kewajiban  mereka  kepada prinsipal, agen bertindak untuk mewujudkan preferensi mereka sendiri dengan mengorbankan prinsipal. Korupsi juga menganut logika rasionalis: “Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas” (Klitgaard, 1998). Dengan kata lain, kita cenderung melihat korupsi dalam situasi di mana tidak ada sarana untuk menahan agen yang memiliki otoritas eksklusif atas barang atau jasa dan kebijaksanaan dalam membuat dan menerapkan aturan yang akuntabel. Hal ini sangat relevan di sektor publik, di mana otoritas pemerintah (agen) sering menikmati tingkat monopoli dan kewenangan diskresi yang tinggi atas sumber daya negara dan fungsi pengambilan keputusan. “Korupsi adalah kejahatan perhitungan, bukan nafsu” (Klitgaard, 1998), banyak keuntungan informasi yang dinikmati oleh pejabat pemerintah sebagai aktor rasional memberi mereka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (kepentingan pribadi). Solusi yang dianjurkan untuk situasi seperti itu adalah untuk mengurangi kekuatan monopoli melalui langkah- langkah transparansi, memperluas otoritas melalui partisipasi, dan memastikan akuntabilitas melalui hukuman (sanksi) yang ditegakkan untuk perilaku  buruk.  Tindakan  anti-korupsi  saat  ini sebagian besar mencerminkan logika ini (Fisman & Golden, 2017). Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki kecakapan dan pengetahuan hukum yang cukup, tapi juga dituntut untuk memiliki keterampilan, kreativitas dan terobosan hukum positif yang berdampak pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang lebih luas (Sholahudin, 2018).
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
C. Model Weber Perspektif Weberian membangun kesadarannya akan nepotisme dan korupsi melalui konsep patronase dan pilih kasih yang sering dianggap biasa. Munculnya birokrasi di Inggris, Prusia, Amerika Serikat, dan Prancis (Silberman, 1993) membuka jalan terpisah untuk kehidupan publik versu pribadi, dan di antara yang pertama muncul pemahaman tentang perilaku korup dalam pemerintahan. Bagian ini konsepsi dari pengakuan Weber terhadap korupsi dan mengilustrasikan  bagaimana  ide-idenya  berguna bagi masyarakat modern. Weber tertarik pada bagaimana tatanan politik dan ekonomi yang sah dibuat dan dipertahankan.
Karya Weber menggambarkan bagaimana suatu masyarakat secara efektif menahan bentuk- bentuk perilaku tertentu dan mendorong orang lain (Scott, 1972). Fokus utamanya adalah pada hubungan sosial antara, misalnya, penguasa dan yang diperintah, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan bagaimana mereka membentuk pemahaman tentang tatanan yang sah. Hubungan sosial yang stabil dijelaskan oleh persepsi tatanan yang sah, yang memandu perilaku dan membuatnya dapat diprediksi. Oleh karena itu, ketertiban yang sah dan stabil didasarkan pada adanya aturan formal dan informal. Hal ini tidak diperhitungkan oleh kepentingan atau kebiasaan para aktor seperti halnya dengan penerimaan sistem peraturan sosial. Ketaatan dalam sistem dominasi yang berbeda dalam pandangan Weber terkait erat dengan persepsi legitimasi. Bagi Weber, bahwa masyarakat berubah dan maju melalui proses rasionalisasi, yang pada gilirannya dapat mengubah sumber legitimasi serta menciptakan gesekan.
Pendekatan komparatif dan historisnya yang luas terhadap berbagai jenis tatanan politik  yang  sah,  dan  tulisan-tulisannya  tentang mode operasi dan pengaturan administratif di mana para penguasa menggunakan otoritas (Fry & Raadschelders, 2008; Weber, 1947) sangat berpengaruh pada ilmuwan sosial ketika berpikir tentang berbagai jenis tatanan yang sah. Pemikiran Weberian tentang korupsi dimulai dengan pembedaan antara tipe ideal dominasinya: tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Ketiganya menjadi dasar analisis hubungan antara penguasa dan yang diperintah. Secara singkat dikatakan, di bawah aturan tradisional semuanya diatur pada tempatnya; kekuasaan diwarisi dalam struktur klan yang sering
membentuk dinasti selama berabad-abad. Semua anggota tahu tempat mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Masyarakat karismatik bergantung pada satu pemimpin besar atau sekelompok pemimpin kooperatif yang (seringkali brilian) masa jabatannya hanya diakhiri dengan kematian. Contohnya adalah pendiri gerakan keagamaan, pemimpin militer, dan politisi partai populer. Otoritas karismatik sering berjalan beriringan dengan misi, janji keselamatan, atau ideologi eksplisit – tujuan yang tidak penting bagi jenis aturan patrimonial. Orang-orang mematuhi pemimpin karismatik karena mereka sangat percaya pada kekuatan magis pemimpin atau tertarik pada atribut pribadi mereka yang luar biasa (Weber, 1947), tetapi ketergantungan pada satu orang dan karismanya membuatnya menjadi jenis aturan yang rapuh.
Sebaliknya, kekuasaan (birokrasi) dalam aturan  hukum-rasional  dijalankan  atas  dasar aturan yang jelas dimana tujuan membenarkan cara pelaksanaan. Instrumen tersebut dijalankan oleh para ahli yang kompeten, dapat dipercaya, dan dijamin oleh tata kelola mandiri profesional yang diatur oleh meritokrasi. Dominasi karismatik tampaknya tidak menawarkan perspektif diskrit tentang korupsi karena unsur patronase juga dapat menjadi bagian strategis dari jenis dominasi ini. Perbedaan yang paling bermanfaat untuk analisis korupsi berasal dari jenis dominasi tradisional dan legal-rasional. Kedua jenis tersebut menawarkan titik berangkat konseptual untuk perbedaan analitis  antara  definisi  korupsi  berbasis  kantor publik sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Nye, 1967) di bawah aturan  hukum  rasional,  dan    definisi  korupsi berdasarkan favoritisme yang membentuk bagian inheren dari ‘strategi pemerintahan’ patrimonial (Roth, 1968) untuk memenangkan loyalitas pribadi dengan membagikan imbalan materi (umumnya dikenal sebagai nepotisme (keluarga) atau patronase (teman).
Dalam  mendefinisikan  peran  pejabat  publik dalam  sistem  legal-rasional  birokrasi,  Weber menekankan kontras dengan praktik umum dalam apa yang disebut sistem pra-birokrasi, yang paling penting adalah dominasi tradisional. Sebagai contoh, masyarakat Inca sebagai patrimonial, di mana seorang penguasa ‘secara sah’ terlibat dalam distribusi dan perolehan sumber daya yang berpusat pada diri sendiri. Jenis perilaku ini harus dianggap sebagai strategi asli dari pemerintahan pribadi yang tidak akan ditentang oleh siapa pun
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
sebagai korup dalam pengertian hukum-rasional; itu secara sah menetapkan ketertiban dalam masyarakat hierarkis (van Klaveren, 2005). Terlalu sering  karya  Weber  dikaitkan  dengan  definisi korupsi di kantor publik daripada yang berbasis favoritisme, terlepas dari kenyataan bahwa yang terakhir menawarkan perspektif tambahan yang menarik untuk analisis jenis korupsi patrimonial di negara-negara modern. Sayangnya, sebagian besar telah  diterapkan  ke  negara-negara  berkembang, yang umumnya dipahami sebagai masyarakat tradisional (Médard, 2005). Pemikiran ini dapat merusak kegunaan heuristik tipe ideal Weber untuk analisis masyarakat modern. Jenis dominasi Weber juga terlalu sering dipahami sebagai deskripsi realitas yang tepat, yang merupakan salah tafsir. Tipe ideal, tidak nyata; bukan deskripsi realitas atau representasi dari keadaan yang diinginkan secara normatif. Ada berbagai cara untuk menggambarkan kegunaannya: 1) membedakan dan menggambarkan fenomena sosial dengan menggambarkan elemen inti, 2) berfungsi sebagai alat analisis pemikiran kontrafaktual untuk membedakan elemen penting dari suatu fenomena dalam lautan luas fakta empirisme, 3) merupakan konstruksi ide yang membantu menertibkan kekacauan realitas sosial (Rossi, 1987), dan 4) dapat menjadi ukuran penyimpangan empiris dari ideal dalam studi banding (Eliaeson, 2000). Secara konseptual bersifat murni; dalam kenyataannya, mereka biasanya terjadi dalam campuran (Weber, 1922). Oleh karena itu, kategori-kategori dominasi harus independen dari pembedaan lainnya; pikirkan, misalnya, perbedaan klasik dalam ilmu politik antara demokrasi, otoritarianisme, dan totalitarianisme. Dalam masing-masing, legitimasi seorang penguasa dapat didasarkan pada satu atau jenis dominasi lainnya. Weber kritis terhadap gagasan bahwa birokrasi dan demokrasi adalah dua sisi mata uang yang sama, dan menunjukkan, bahwa penguasa feodal menggunakan teknik birokrasi untuk memerintah (Weber. 1922). Tanpa mengaburkan perbedaan konseptual antara rezim demokratis dan otoriter, tipe ideal Weber memungkinkan kita untuk mengenali elemen umum di dalamnya.
Kesimpulan Dari ketiga teori yang dijadikan dasar analisis atas jual beli jabatan dan korupsi, masing- masing memiliki cara pandang yang berbeda. Teori pertukaran sosial menempatkan jual beli
jabatan dan korupsi sebagai bentuk pertukaran dalam sebuah hubungan sosial yang ditandai dengan biaya dan manfaat untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas (jabatan). Teori pilihan rasional, melihatnya sebagai upaya individu untuk mementingkan diri sendiri. Teori birokrasi Weber, lebih melihat sebagai bentuk penyimpangan dalam kewenangan  yang  bersifat  legal-rasional.  Ketiga perspektif tersebut, bertolak belakang dengan perspektif hukum, yang memandang korupsi sebagai sebuah pelanggaran hukum.
Untuk mencegah pertukaran sosial yang negatif dalam sistem seleksi jabatan, maka diperlukan penerapan merit sistem secara ideal. Rasionalisasi yang dilakukan oleh aktor jual beli jabatan dan pelaku korupsi, maka perlu penegakkan dan sanksi hukum yang berat. Perlu kajian yang komprehensif tentang jual beli jabatan dan korupsi, tidak hanya dari perspektif sosiologis sematas, tetapi juga dari perpektif hukum, politik, dan ekonomi.

## Daftar Pustaka
Anandya, D., Easter, L., & Ramadhana, K.  (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021. Jakarta: Indonesian Corruption Watch. Eliaeson, S. (2000): Max Weber’s methodology: An ideal-type. In: Journal of the History of the Behavioral Sciences, 36 (3), 241-263. Emerson, R. (1972a). Exchange theory, Part I: A psychological basis for social exchange. In J. Berger, M. Zelditch Jr., & B. Anderson (Eds.), Sociological theories in progress (pp. 38–57). Boston: Houghton Miffl in. Emerson, R. (1972b). Exchange theory, Part II: Exchange relations and networks. In J. Berger, M. Zelditch Jr., & B. Anderson (Eds.), Sociological theories in progress (pp. 58–87). Boston: Houghton Miffl in. Fisman, R. & Golden, M. A. (2017). Corruption: What everyone needs to know. New York: Oxford University Press.
Fry, B. R. & Raadschelders, J. C. N. (2008). Mastering public administration : from Max Weber to Dwight Waldo. Washington: CQ Press. Hall, P.A. & Taylor, R.C.R. (1996). Political science and the three new institutional experiences. Political Studies , 44, 936-957. https://doi. org/10.1111/j.1467-9248. 1996.tb00343.x
Homans, G. C. (1959). Social behavior as exchange.
American Journal of Sociology , 63, 597 – 606.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Homans, G. C. (1961). Social behavior . NY: Harcourt Brace.
Klitgaard, R. (1998). International cooperation against corruption, SPAN ; Sept/Oct 1998 issue. Köbis, N. C., Van Prooijen, J. W., Righetti, F., & Van Lange, P. A. M. (2016). Prospection in individual and interpersonal corruption dilemmas. Review of General Psychology , 20(1), 71–85. https://doi. org/10.1037/ gpr0000069 Kolstad, I. & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. Resources Policy, Elsevier , vol. 34(4), pages 214-226,
Lambsdorff, J. G. (2002). How confidence facilities illegal transactions: An empirical approach. The American Journal of Economics dan Sociology , 61(4), 829.
Lawler, E. J. (2001). An affect theory of social exchange. American Journal of Sociology , 107(2), 321 – 352.
Lawler, E. J., & Thye, S. R. (2006). Exchange theory of emotion. In: J. Stets & J. Turner (Eds) Handbook of the sociology of emotions . New York: Springerforthcoming.
Lawler, E. J., & Yoon, J. (1996). Commitment in exchange relations: Test of atheory of relation cohesion. American Sociological Review , 61(1),
89 – 108.
Lawler, E. J., & Yoon, J. (1998). Network structure and emotion in exchange relations. American Sociological Review , 63(6), 871 – 894.
Lazuardi, T. (2014). Nepotisme dalam proses rekrutmen dan seleksi: potensi dan kelemahan. Thesis . Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Marquette, H., & Pfeiffer, C (2015). Corruption and Collective Action. Developmental Leadership Programme Research Paper No. 32, University of Birmingham.
Molm, L. D. (1994). Dependence and risk: Transforming the structure of social exchange. Social Psychology Quartely , 57(3), 163 – 176. Molm, L., & Cook, K. S. (1995). Social exchange and exchange networks. In K. S. Cook, G. A. Fine, & J. S. House (Eds.), Sociological perspectives on social psychology (pp. 209–235). Boston: Allyn
& Bacon.
Nye, J.S., (1967) Corruption and political development:
A  cost  benefit  analysis,”  in American Political Science Review 61: 417-427. Organization for Economic Co-operation and
Development/OECD. (2015) OECD Integrity Forum 2015. Curbing Corruption - Investing in Growth. Paris: OECD Conference Centre. Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem. Governance , 26,
449-471.
Rossi, P. (1987): Vom historismus zur historischen Sozialwissenschaft. Heidelberger Max Weber- Vorlesungen 1985 . Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Roth, G. (1968). Personal rulership, patrimonialism, and empire-building in the New States. World Politics , 20(2), 194-206. doi:10.2307/2009795 Scott, J. C. (1972). Comparative political corruption. Englewood Cliffts, NJ: Prentice-Hall.
Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum bagi Si Miskin: Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. Journal of Urban Sociology. 1 (1), 35 - 45 Silberman, B. S. (1993). Cages of reason : the rise of the rational state in France, Japan, the United States, and Great Britain . Chicago: University of Chicago Press.
Svensson, J. (2005) Eight questions about corruption.
Journal of Economic Perspectives, 19, 19-42. https://doi.org/10.1257/089533005774357860 Van Klaveren, J. (2002). Corruption as a historical phenomenon. In Heidenheimer and Johnston. 83 – 94.
Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Nachlässe. Nachlaß 4 . Tübingen: Mohr. Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization. New York: Free Press. Willer, D. E. (1999). Network exchange theory . Westport, CT: Prager Publisher.
Young, H. (1983). ALA Glossary of Library and Information Science. Chicago, IL: American Library Association.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License