## PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI FAKTA HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM

## Ridwan Jamal
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: ridwan.jamal@iain-manado.ac.id

## Misbahul Munir Makka
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: misbahulmakka66@gmail.com

## Nor Annisa Rahmatillah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email: annisarahmatillah61@gmail.com

## ABSTRACT
The  order  to  marry  unmarried  women  and  unmarried  men  is  not  only  for  family  members  or guardians of each party concerned but also for all people, especially Muslims. This article describes the concept of registering marriages based on regulations drawn up  by the government using the library method, which relies on information from several periodicals and books to record marriages. The analysis carried out is grounded theory. In principle, the "Marriage Law" provisions imply an administrative  order,  but  the  facts  prove  that  Indonesian  regulations  on  the  registration  of marriages have backfired. In practice, the status of sirri and non-sirri marriages is legally legal, which  causes  marital  chaos  in  Indonesia.  The  existence  of  a  Marriage  Registration  (Office  of Religious Affairs/KUA) is a written statement regarding a valid marriage contract, which plays a vital role in it. Registering marriages is essential to defend and protect the rights of husband and wife from a legal marriage. In addition, by writing a wedding, the state will recognize the validity of the marriage ceremony.
Keywords: validity; wedding; marriage registration.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 111-120 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## ABSTRAK
Perintah  menikahkan perempuan belum  menikah dan laki-laki belum  menikah  tidak  hanya untuk anggota keluarga atau wali masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi juga untuk semua orang, terutama  umat  Islam.  Artikel  ini  menggambarkan  konsep  pencatatan  nikah  berdasarkan  regulasi yang disusun oleh pemerintah dengan menggunakan metode pustaka yang mengandalkan informasi di beberapa terbitan berkala dan buku-buku untuk keperluan pencatatan pernikahan. Analisis yang dilakukan  yaitu grounded  theory .  Pada  prinsipnya,  ketentuan  "UU  Perkawinan"  menyiratkan perintah  administratif,  namun  fakta  membuktikan  bahwa  regulasi  Indonesia  tentang  pencatatan perkawinan telah menjadi bumerang. Dalam praktiknya, status perkawinan sirri dan non-sirri adalah legal  secara  hukum,  yang  menyebabkan  kekacauan  perkawinan  di  Indonesia.  Adanya  Pencatatan Nikah (Kantor Urusan Agama/KUA) merupakan pernyataan tertulis tentang akad nikah yang sah, yang  memegang  peranan  sangat  penting  di  dalamnya.  Pentingnya  pencatatan  perkawinan  adalah untuk  membela dan  melindungi hak-hak  suami dan istri  yang ditimbulkan oleh perkawinan  yang sah.  Selain  itu,  dengan  mendaftarkan  perkawinan,  negara  akan  mengakui  keabsahan  acara perkawinan tersebut.
Kata kunci: keabsahan; pernikahan; pencatatan nikah.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sebuah  institusi  hukum  yang  memungkinkan  laki-laki dan  perempuan  hidup  bersama  sebagai  satu  keluarga  tanpa  masalah  perzinahan. Pernikahan  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  (Pusvita,  2018).  Dalam perkawinan  yang  sah,  persaudaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  berlangsung secara  mulia  sesuai  dengan  status  masyarakat  sebagai  bangsawan.  Dalam pernikahan ini Allah menjelaskan hakikat pernikahan, di dalam Allah Allah selalu menciptakan  hal-hal  yang  tidak  luput  dari  manfaat,  sehingga  Allah  menciptakan manusia  laki-laki  dan  perempuan  (Abror,  2020).  Aturan  menikahkan  perempuan belum menikah dan laki-laki belum menikah tidak hanya untuk anggota keluarga atau wali masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi juga untuk semua orang, terutama  umat  Islam  (Nasution  et  al.,  2022).  Artinya  untuk  melaksanakan pernikahan yang tertib, semua umat Islam memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan moril dan materiil.
Dua  kelompok  ahli  hukum  mengalami  perbedaan  penafsiran  dalam pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019.  Kelompok  pertama  menafsirkan  aturan  sebagai  aturan  kumulatif. Dalam  pengertian  ini,  meskipun  perkawinan  tidak  didaftarkan  sesuai  dengan peraturan  negara,  perkawinan  berdasarkan  agama  tidak  sah  (Sengkey,  2020). Kelompok  kedua  berpendapat  bahwa  ketentuan  tersebut  adalah  alternatif,  yaitu meskipun perkawinan tidak terdaftar, perkawinan dalam Islam berarti perkawinan itu sah (Rismantika et al., 2022).
Undang-undang tersebut pada dasarnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia  secara  nasional,  apapun  keyakinan  agamanya.  Untuk  warga  Muslim, Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  kembali  aturan  pendaftaran,  yang menyatakan  bahwa  pernikahan  harus  didaftarkan  sebelum  pencatat.  Namun, Kompilasi  Hukum  Islam  ini  memberikan  ruang  terpisah  untuk  pendaftaran  atau legalisasi pernikahan yang tidak terdaftar. Kompilasi tersebut menetapkan bahwa pernikahan  siri  sebelumnya  dapat  diajukan  (dikonfirmasi)  ke  pengadilan  agama. Pernikahan yang dapat dibentuk mengacu pada pernikahan yang memenuhi syarat yang  ditentukan.  Dalam  prakteknya,  hakim  pengadilan  menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda dan pemahaman yang berbeda tentang kaliber (menciptakan keuntungan) untuk menyetujui. Isbat nikah sebelumnya dicadangkan untuk  pernikahan  bersyarat  dan  dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk  melegalkan pernikahan  yang  sebenarnya  tidak  termasuk  dalam  kategori  pernikahan  haram. Masih  relevan  dalam  praktiknya,  aturan  tentang  izin  nikah  terkait  dengan  siapa yang  berwenang  melakukannya,  dan  hasil  akhir  perkawinan  menjadi  tidak  jelas (Zainuddin, 2022).
Salah  satu  penentu  ketentraman  atau  ketentraman  keluarga  adalah pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum Islam (bagi umat Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mewajibkan perkawinan didaftarkan di Kantor Urusan Agama / Catatan Sipil. Pada prinsipnya perkawinan penyandang disabilitas merupakan hak
dasar  keluarga.  ditambah,  upaya  juga  dilakukan  untuk  melindungi  istri  dan  anak dari  perolehan  hak  keluarga,  seperti  hak  waris  dan  hak  lainnya  (Ekawati,  2019; Fatmawati, 2022).
Syarat  pencatatan  nikah  memang  bisa  dipahami  sebagai  bentuk pembunuhan  baru  yang  diumumkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  bahkan  bisa diumumkan dengan menyembelih kambing. Di bekas perkumpulan kecil tertutup, bisa dikatakan sebagai pengumuman resmi, saksi resmi pertemuan penyembelihan hewan, dan saksi perkawinan orang Suriah.Ini memberi kesan bahwa perkawinan belum  terjadi  di  masa-masa  awal  Islam.  Wilayah  negara  yang  berbeda  biasanya terjadi  di  mana  calon  suami  dan  istri  berada  di  wilayah  yang  sama.  Ini menghilangkan kebutuhan akan akta nikah selain saksi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan normatif. Data  dikumpulkan  dengan  cara  studi  dokumentasi  undang-undang  perkawinan, literatur buku dan jurnal serta beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.  Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  pemikiran  induktif  yang  disusun melalui tiga tahap yakni reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan dalam Prinsip Islam
Hukum  Islam  mengatur  agar  perkawinan  itu  dilakukan  dengan  akad  atau perikatan  hukum  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  disaksikan  dua orang laki-laki. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang  diliputi  ketentraman  serta  kasih  sayang  dengan  cara  yang  diridhai  Allah (Abror, 2020).
Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluria manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan (Sari, 2021; Zulkifli, 2019). Hal ini dijelaskan Rasulullah saw.,
اَي َرَشْعَم ،ِباَبَّشلا ِنَم َعاَطَتْسا ُمُكْنِم َةَءاَبْلا َّو َزَتَيْلَف ،ْج ُهَّنِإَف ضَغَأ ِرَصَبْلِل ُنَصْحَأ َو ،ِج ْرَفْلِل ْنَم َو ْمَل ْعِطَتْسَي ِهْيَلَعَف ، ِم ْوَّصلاِب ُهَّنِإَف ُهَل ءاَجِو
Artinya:  Dari  abdullah  bin  Mas’ud  ra.  Bahwa  Rasulullah  saw. Memerintahkan; wahai para pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah  mampu  memikul  biaya  perkawinan,  hendaklah  kawin;  sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan; barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa, sebab
puasa  itu  baginya    merupakan  perisai  yang  mampu  menahannya  dari perbuatan zina (H.R. Bukhari).
Melihat  pada  peraturan  yang  ada  di  Indonesia  yakni  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perkawinan  adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019).
Pernyataan tersebut memiliki makna dan nilai  yang sangat luas; pertama, perkawinan  bukan  saja  dipandang  sebagai  hubungan  jasmani,  tetapi  juga  rohani (Hanifah, 2019); kedua, tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan jalinan atau kata  bahagia  dengan  maksud  melalui  perkawinan  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  bisa  memperoleh  kebahagiaan  baik  dari  segi  formal  maupun  secara sosial  (Udaya,  2021); ketiga ,  pencantuman  kekal  dalam  undang-undang perkawinan ini terkesan bahwa perkawinan diharapkan dapat terjadi sekali dalam seumur  hidup  (Sirin,  2018); keempat ,  kata  ikatan  lahir  batin  menunjukan  bahwa adanya kesepakatan perkawinan sebagai  sebuah akad kontrak  yang terjadi antara kedua  belah  pihak  atas  kemauan  dan  kesanggupan  yang  yang  disatukan  dalam ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam kata-kata yang menimbulkan peristiwa hukum (Aruan, 2021).

## Perkawinan dalam Regulasi Undang-undang
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  4  menyatakan  bahwa:  “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  No.  1  Tahun  1974”.  Pasal  5  ayat  (1)  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat”.  Ayat  (2) menyatakan:  “Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Nikah (Sendy, 2019). Sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah. Berdasarkan pemaparan  ini, dapat dikemukakan bahwa rumusan  yang ada dalam Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum  Islam. Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat  (1) KHI disebutkan perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b  Undang-Undang  Perkawinan  tentang  perkawinan  sebagaimana  dikutip sebelumnya  (Khairunnisa  &  Fawzi,  2022).  Tetapi  kata  harus  dicatat  dalam Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  b  tersebut  adalah  tidak  berarti  pencatatan perkawinan  sederajat  atau  sepadan  dengan  ketentuan  sahnya  perkawinan  seperti ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  sehingga  tidak berimplikasi  pada  sah  atau tidaknya perkawinan. Akibat  regulasi di  atas  nampak jelas berimplikasi secara administratif, yakni terhadap keabsahan (legalitas) suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam yang tanpa dicatatkan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 111-120
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Pencatatan  perkawinan  pada  prinsipnya  merupakan  hak  dasar  dalam keluarga.  Selain  itu  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  istri  maupun  anak dalam  memperoleh  hak-hak  keluarga  seperti  hak  waris  dan  lain-lain.  Dalam  hal nikah yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak  lainnya  sebagai  istri  yang  pas,  akhirnya  sangat  merugikan  pihak perempuan. Karena dengan dicatatkannya perkawinan maka akan terjamin hak-hak istri  dan  anak.  Untuk  menghilangkan  kemudaratan  dan  mendatangkan kemaslahatan dalam pernikahan ini perlu adanya aturan yang tegas (Fathoni et al., 2022).  Dalam  hal  ini  maka  untuk  kemaslahatan  pencatatan  nikah  adalah  suatu keharusan.  Sehingga  menjadikan  pencatatan  bagian  dalam  rukun  nikah  menjadi sebuah kemestian.
Tujuan  adanya  pencatatan  nikah  pada  prinsipnya  untuk  ketertiban administrasi  sebagaimana  tersirat  dalam  ketentuan  Undang-undang  Perkawinan, tetapi  ternyata  peraturan  pencatatan  nikah  di  Indonesia  telah  menjadi  kontra produktif (Hermanto, 2022). Status perkawinan sirri atau bukan sirri di Indonesia pada  praktiknya  mendapat  legitimasi  hukum  yang  berakibat  justru  menciptakan ketidaktertiban  perkawinan  di  Indonesia  (Inayah  &  Ismail,  2019).  Hal  inilah implikasi dari konsepsi peraturan pencatatan nikah yang masih ambigu, multi tafsir dan  memunculkan  paham  dualis.  Oleh  karena  itu,  berkenaan  dengan memaksimalkan  tujuan  dan  prinsip  dari  undang-undang  itu  sendiri,  maka  upaya pembaharuan  hukum  (law  reform)  perkawinan  dapat  menjadi  salah  satu  resolusi untuk menciptakan hukum yang lebih komprehensif dan akomodatif.
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  adalah  lembaga  yang  telah  ditunjuk (tauliyyah)  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  menangani  masalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyyah itu  KUA  mempunyai  kewenangan  yang  mutlak  untuk  menangani  masalah pernikahan  bagi  yang  beragama  Islam,  dengan  demikian  lembaga-lembaga  lain baik  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  pun  lembaga  swasta,  golongan  atau  pun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.
Dasar hukum pencatatan nikah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1),
“Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  nikah, diawasi  oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama atau  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Talak  dan  rujuk  yang  dilakukan menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  talak  dan  rujuk,  diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”
Apabila  dilihat  dari  aspek  keagamaan  semata,  maka  pernikahan  sudah dipandang sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian kurang difikirkan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 111-120
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
dan  dipertimbangkan,  sehingga  terjadilah  ketidakadilan,  karena  ada  pihak  yang dirugikan.  Setelah  berlakunya  UU  No.1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  maka sejak itu pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,  sesuai  dengan  bunyi  pasal:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.Sehingga  diharapkan  setiap  orang yang akan melaksanakan pernikahan agar tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.
Di samping itu karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti  adanya  pernikahan  adalah  akta  nikah,  maka  pencatatan  nikah  sangat  perlu dilakukan untuk mendapatkan akta yang otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan (Sendy, 2019).
1. Ketika  akan  melangsungkan  perkawinan,  harus  memberitahukan kehendaknya  kepada  Pegawai  Pencatat  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, baik dengan cara lisan atau tertulis  oleh  calon  mempelai  atau  wakilnya,  pemberitahuan  memuat identitas. (Pasal 3, 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975).
2. Setelah  semua  persyaratan  dipenuhi  dan  tidak  ada  halangan  untuk melaksanakan  perkawinan  menurut  undang-undang,  maka  perkawinan tersebut ditulis dalam buku daftar dan diumumkan pada suatu tempat yang mudah  dibaca  oleh  umum  yang  ditandatangani  oleh  Pegawai  Pencatat. (Pasal 6, 7, 8, dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Setelah  perkawinan  dilangsungkan  menurut  agama  dan  kepercayaannya, kedua  mempelai,  dua  orang  saksi  dan  pegawai  pencatat  harus menandatangani  akta  perkawinan.  Sedangkan  yang  beragama  Islam  akta tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. (Pasal 10, 11, 12 PP Nomor 9 Tahun 1975).
4. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat,  helai  kedua  disimpan  pada  Panitera  Pengadilan  dalam  wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Untuk memberi kepastian hukum kepada  suami  istri,  masing-masing  diberikan  kutipan  akta  perkawinan. (Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975).
Pernikahan  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  sangat  kuat  ( mitsaqan ghalizhan )  maka  harus  dicatatkan  untuk  mendapatkan  sebuah  bukti  otentik  atas telah  terjadinya  sebuah  pernikahan  tersebut  serta  mendapatkan  perlindungan hukum  tetap  serta  sah  dan  legal  dimata  hukum  Islam  dan  hukum  negara. Kepentingan-kepentingan suami istri pun dapat dilindungi, diantaranya suami tidak dapat  melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan  istri  baik  secara  fisik  maupun psikis,  dan  istri  pun  berhak  menuntut  apabila  suami  melakukan  tindakan  yang dipandang  melanggar  perjanjian-perjanjian  atau ta’liq  thalaq yang  disepakati.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 111-120
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Begitu  juga  ketika  suami  meninggal  dunia,  maka  dengan  terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya pun berhak juga mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah  suami  dari  perempuan  yang  meninggal  tersebut,  sehingga  ia  pun  berhak mendapat harta waris.
Pencatatan nikah tidak hanya sekedar untuk menertibkan tetapi masih ada manfaat yang lain, yaitu menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi pihak- pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi  yang  berwenang,  diakui  dalam  daftar  kependudukan,  dapat  memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, meliputi nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri (Laili, 2019).
Pencatatan  nikah  dalam  akad  perkawinan  adalah  untuk  memperkuat persaksian  dalam  pernikahan.  Saksi  dalam  pernikahan  selain  berfungsi  sebagai penentu  keabsahan  pernikahan  juga  berfungsi  untuk  menghindari  dari  fitnah  dan pengingkaran oleh salah satu pihak bagi suami-istri, namun ditakutkan ingatan saksi yang  bisa  lupa  atau  bahkan  meninggal  dunia,  maka  untuk  menghindari  kejadian tersebut  adalah  dengan  melakukan  pencatatan  nikah.  Selain  itu  pencatatan  nikah juga  berfungsi  untuk  memastikan  terpenuhi  atau  tidaknya  rukun  dan  syarat perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan menegaskan, “Pegawai  Pencatat  yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat  halangan perkawinan menurut Undang-Undang.”56 Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang  menegaskan  bahwa,  “Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum”,  jika  dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas bahwa substansi dari kata “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tidak sah, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum”. Hal ini disebabkan, KHI menegaskan bahwa pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Keberlakuan  pencatatan  nikah  secara  sosiologis  dalam  perspektif pengakuan  masyarakat  adalah  mempunyai  banyak  manfaat.  Adapun  dalam perspektif  kebijakan  pemerintah  adalah  sebagai  alat  atau  sarana  pemelihara ketertiban  dan  pembaruan  masyarakat  di  bidang  pernikahan.  Dengan  demikian, pencatatan  nikah  secara  sosiologis  bukanlah  penentu  sah  atau  tidaknya  suatu pernikahan, karena keabsahan pernikahan adalah wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

## KESIMPULAN
Keberadaan  pencatatan  nikah  (Kantor  Urusan  Agama)  yang  merupakan suatu keterangan tertulis tentang akad pernikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting. Urgensi pencatatan nikah adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak suami-istri akibat dari pernikahan yang sah. Selain itu, dengan melakukan pencatatan nikah tersebut, negara akan mengakui keabsahan dari adanya suatu peristiwa perkawinan.

## REFERENSI
Abror,  H.  K.  (2020). Hukum  perkawinan  dan  Perceraian .  Ladang  Kata,  Bantul Yogyakarta.
Aruan, F. M. (2021). Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan . UMSU.
Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. Jurnal Iqtisaduna , 5 (2), 215–228.
Fathoni, M. I., Jazari, I., & Jannah, S. (2022). Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu. Jurnal Hikmatina , 4 (4), 130–139.
Fatmawati,  E.  (2022). Implementasi  Penyuluhan  Agama  Islam  terhadap Pembentukan  Keluarga  Sakinah  pada  Keluarga  Mualaf  di  Dusun  Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo . IAIN Ponorogo.
Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297–308.
Hermanto, A. (2022). SADD AL-DZARI’AH Interpretasi Hukum Syara’ terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan . CV. Mitra Cendekia Media.
Inayah,  N.,  &  Ismail,  S.  (2019).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Putusan  Isbat  Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil. Al-Mabhast: Jurnal Penelitian Sosial Agama , 4 , 53–74.
Khairunnisa,  R.,  &  Fawzi,  R.  (2022).  Analisis  Hukum  Islam  dan  Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam , 33–38.
Laili,  R.  N.  (2019). Analisis  Terhadap  Penetapan  Pengadilan  Agama  Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po) . IAIN Ponorogo.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . Sage publications.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 111-120
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Nasution, D. S., Thaib, H., & Thaib, Z. B. H. (2022). Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan  No.  2530/Pdt.  G/2019/PA.  Mdn). Jurnal  Smart  Hukum  (JSH) , 1 (1), 238–253.
Pusvita,  S.  (2018).  Keperdataan  Anak  Diluar  Nikah  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam , 1 (2), 31–51.
Rismantika,  D.  J.,  Djanuardi,  D.,  &  Mantili,  R.  (2022).  Itsbat  Nikah  terhadap Perkawinan di  Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Syntax Idea , 4 (10), 1447–1462.
Sari,  I.  T.  (2021).  Peran  Ulama  Dan  Tokoh  Masyarakat  Dalam  Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 4 (2), 488–498.
Sendy,  B.  (2019).  Hak  Yang  Diperoleh  Anak  Dari  Perkawinan  Tidak  Dicatat.
Jurnal Hukum Responsif , 7 (7), 1–10.
Sengkey,  M.  S.  (2020).  Implikasi  Keabsahan  Perkawinan  Campuran  Di  Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Di Indonesia Terhadap Proses Jual Beli Harta Bersama  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  851/Pdt. G/2016/Pn. Dps. Tahun 2017). Indonesian Notary , 1 (004).
Sirin,  K.  (2018). Perkawinan  mazhab  Indonesia:  pergulatan  antara  negara, agama, dan perempuan . Deepublish.
Udaya,  H.  (2021). Sastra  Sebagai  Praktik  Sosial:  Aplikasi  Pemikiran  Bordieu Dalam  Telaah  Arena  Produksi  Kultural  Novel  Islam  Kontemporer . Garudhawaca.
Zainuddin,  A.  (2022).  Legalitas  Pencatatan  Perkawinan  melalui  Penetapan  Isbat Nikah. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , 2 (1), 60–72.
Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (3), 14–26.