## KONSEP PENGATURAN DAN RATIFIKASI BATAS KEDAULATAN WILAYAH LAUT NEGARA KESATUAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Oleh :
1. Fitri Windradi 1 2. Niniek Wahyuni 2

## Abstraksi
Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan, di mana memiliki peranan penting  di  dalam  menentukan  kedaulatan,  pemanfaatan  sumberdaya  alam, keamanan  dan  wilayah.  Penentuan  batas  negara  sebagian  besar  bergantung  pada sejarah suatu negara (mulai jaman kerajaan hingga masa kolonial, politik hukum nasional/ hukum internasional.
Pengembangan wilayah negara adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah negara juga mempunyai nilai strategis di dalam mendukung keberhasilan pembangunan  nasional.  Hal  ini  telah  ditunjukkan  akan  pentingnya  perbatasan negara  demi  mempertahankan  kedaulatan  serta  menjadi  faktor  yang  signifikan bagi  kesejahteraan  rakyat,  hubungan  antara  pusat  dan  daerah,  perdamaian, ketertiban dan keamanan negara secara regional maupun internasional.
Upaya  mempertahankan  wilayah  harus  lebih  mendapat  apresiasi  dari  pemerintah karena akan mendukung Negara Kesatuan RI.
Kesadaran  diantara  negara-negara  tentang  perbedaan  persepsi  mengenai perbatasan negara telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem perbatasan  negara  yang  sesuai  dengan  negara  masing-masing,  karena  memiliki kaitan  dengan  proses  pembangunan  negara-negara  untuk  mencegah  konflik internal dan bilateral.
Kata Kunci : Perbatasan Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.

## 1. Latar Belakang
Perhatian  khusus  pemerintah  mengenai  urgensi  dalam  pengelolaan  dan pengawasan  terhadap  batas  wilayah  serta  pembangunan  terutama  di  kawasan perbatasan  harus  lebih  ditingkatkan  sejak  lepasnya  pulau  Sipadan  dan  Ligitan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : fithri_windradi@unik-kediri.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : niniekwahyuni@uni-kediri.ac.id

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu serta sengketa di  perairan  Ambalat.  Hal  tersebut  terus  berlanjut  dengan  adanya  konflik  di perairan Natuna (Kepulauan Riau) mengenai sengketa batas Exclusive Economic Zone (ZEE)  dengan  China  akhir-akhir  ini.  Kendala  keterbatasan  anggaran berimbas pula terhadap pembangunan kawasan perbatasan terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.
Realita  ini  terutama  kasus  di  wilayah  perairan  Natuna  dan  kasus  Ambalat, seharusnya  menggerakkan  kehendak  politik (political  will) yang  lebih  kuat  dan terarah  dari  pemerintah  untuk  secara  riiel,  kordinatif  dan  trfokus  semakin memberikan  aksentvasi  pada  pembangunan  dan  pengawasan  di  wilayah, termasuk  di  kawasan  yang  karena  suatu  faktor  tertentu  dapat  menjadi  “lahan perebutn”  antarnegara.  Kurangnya  kemampuan  pemerintah  membangun  dan mengawasi  wilayah  perbatasan  RI  menjadi  titik  kelemahan  fvndamental  yang berakibat  mudahnya  terjadi  tindak  pidana  pencurian  ikan (illegal  fishing) maupun  pencurian  dan  penyelundupan  kayu (illegal  logging) serta  kekayaan alam lainnya.
Dari  perspektif  social-polit1k,  hal  ini  sesungguhnya  menggambarkan bahwasannya  kwedaulatan  R1  atas  negara/wilayah  sendiri  masih  sangat  rentan, sehingga memicu peluang terjadinya pelanggaran perbatasan, bahkan yang lebih merugikan  lagi  “pemcaplokan  wilayah  perbatasan”  sebagaimana  yang  nyaris terjadi  di  AmbaIat.  Dari  perspektif  sosial,  pemerintah  hendaknya  menyadari bahwa  konstruksi  sosial  dan  kultur  masyarakat  di  daerah  perbatasan,  terutama yang  terisolir  dari  berbagai  dimensi:  sosial,  politik,  ekonomi,  komunikasi  dan sebagainya, sangat berbeda dengan masyarakat didekat pusat kekuasaan/pemerintahan.
Sebagai  sesuatunegara  kepulauan,  Indonesia  mempunyai  perbatasan  darat dengan  tiga  negara  tetangga  yaitu  Malaysia,  Papua  Nugini,  dan  Timor  Leste. Sedangkan  dilaut,  Indonesia  mempunyai  batas  maritime  dengan  kesepuluh negara  tetangga,  yaitu  Malsysia,  Singapura,  Muangthai,  India,  Philippina, Vietnam,  Papua  Nugini,  Australia,  Palau,  dan  Timor  Leste.  Posisi  strategis Indonesia yang dikitari oleh banyak negara seharusnya menjadi perhatian penting

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
pemerintah,  meningkat  secara  positif,  hal  ini  berarti  Indonesia  berpotensi  dapat berperan  sebagai  pusat  kerjasama  regional.  Namun  dari  segi  politik,  posisi strategis  Indonesia  inipun  mengandung  kerawanan  karena  akan  sangat  mudah terimbas  manakala terjadi  konflik internasional. Justru karena itulah pemerintah dengan  didukung  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota,  juga  semua komponen  bangsa  harus  terus  berwaspada  dan  meningkatkan  kepedulian  dalam menjaga  dan  membangun  wilayah  perbatasan.  Banyak  traaktat  mengenai  batas- batas  maritim  telah  dibuat  Indonesia  dengan  negara  tetangga,  namun  demikian beberapa  permasalahan  berkenaan  aspek  geodesi  dan  geologi  perlu  dipahami secara benar oleh segenap komponen masyarakat di sekitar perbatasan agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam mengimplementasikannya. 3
Kawasan  perbatasan  selama  ini  lebih  menampakkan  simbol  ketertinggalan, terisolasi,  sehingga  perlu  terobosan  dengan  berbagai  kebijakan  khusus  yang bersifat  nasional.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  harus  mengubah  paradigma kebijakan  dan  sudut  pandangnya  terhadap  pembangunan  kawasan  perbatasan dengan memandang dan memperlakukan kawasan perbatasan bukan lagi sebagai daerah  trisolir  melainkan  sebagai  “halanan  muka,  teras  atau  beranda  sekaligus pagar serta pengawal kedaulatan dari rumah NKRI”. 4
Permasalahan  perbatasan  di  wilayah  laut  seringkali  banyak  timbulkan konflik atau sengketa, karena pada umumnya perbatasan lautan yang kurang jelas akan  berakibat  pada  konflik  pengelolaan  sumberdaya  alami.  Sengketa  dalam pemanfaatan  laut  dan  sumberdaya  alamnya  bukanlah  suatu  hal  baru  dalam hubungan  antarnegara.  Untuk  itulah  diperlukan  kejelasan  batas  wilayah  suatu negara  yang  berbatasan  dengan  negara  lain,  tidak  saja  pada  batas  wilayah daratan, tetapi juga wilayah lautan.
Ratifikasi(penetapan)  batas  wilayah  Indonesia  akan  berkonsekuensi  yuridis bagi  negara  lain  untuk  menghormati  kedaulatan  NKR1,  smentara  itu  bagi Indonesia  akan  berakibat  pada  tanggungjawab  dalam  melaksanakan  dan
3 Hasanudin  Z.  Abidin, Aspek  Geodesi  pada  Kesepakatan  Delimitasi  Batas-batas  Maritim Indonesia: Status dan Permasalahannya, Seminar, Bandung, 23 April 2005.
4 Effendi M.S. Simbolon, Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Sosial – Politik, Seminar, Bandung, 23 April 2005.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
mengelola  sumberdaya  alami  dan  pengaturan  tataruang  wilayah  daerah diperbatasan,  agar  masyarakat  daerah  perbatasan  tak  terisolasikan  serta  terasing dibandingkan wilayahwilayah lainnya diIndonesia.

## 2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  dapat  dirumuskan  permasalahan,  yaitu: Aspek-aspek  apa  yang  terkait  dalam  pengaturan  dan  ratifikasi  batas  wilayah laut?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  aspek-aspek  apa  yang  terkait  dalam  pengaturan  dan  ratifikasi  batas wilayah laut.

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  maupun  praktis  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan  dibidang  hokum  laut  internasional  khususnya  aspek-aspek yang terkait dalam pengaturan dan ratifikasi batas wilayah laut.

## 5. Metode Penelitian
Dalam  setiap  penulisan  karya  ilmiah  penggunaan  metode  penelitian merupakan  suatu  syarat  agar  didapatkan  hasil  sesuai  dengan  isu  hukum yang dikemukakan,  maka  untuk  menjawab critical  issue dalam  penulisan  karya ilmiah  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Penulisan yang  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  ilmiah  sehingga  dapat  menjawab permasalahan,  memahami  hukum  yang  terkandung  dalam  norma  dan  kaidah dari sudut pandang teori dan keilmuan hukum.
Untuk mendukung penggunaan jenis penelitian tersebut, pendekatan masalah yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  ini

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
digunakan karena fokus dari penulisan ini adalah kajian terhadap norma/aturan hukum  yang  terkait  dengan  aspek  pengaturan  dan  ratifikasi  batas  wilayah  laut serta upaya penanggulangan apabila terjadi konflik di wilayah perbatasan.

## 6. Pembahasan

## A. Kewenangan Negara Dalam Menetapkan Batas Wilayah Negara
Dalam  hukum  internasional,  setiap  negara  memiliki  kewenangan untuk    menetapkan  sendiri  batas-batas  wilayahnya.  Namun  begitu  karena semua  negara  di  dunia  ini  secara  geografis  saling  berhubungan  dan berbatasan  wilayahnya  satu  dengan  yang  lain,  terutama  untuk  wilayah daratan,  maka  dalam  menetapkan  wilayah  diperbatasan  tak  bisa melaksanakannya secara sepihak tanpa perjanjian dengan negara lain. Untuk itu  perlu  kesepakatan  di  antara  negaranegara  dalam  penetapan  perbatasan wilayahnya.
Setelah  terang&jelas  perbatasan  wilayah  suatunegara,  maka selanjutnya  negara  memiliki  kwedaulatan  atas  wilayah  dimaksud  yang meliputi  wilayah daratan, lautan dan  diudara.  Didalam kedaulatan  tercakup didalamnya  otoritas  untuk  melaksanakan  peraturan  perundangundangan yang  diberlakukan  bagi  segenap  wilayah.  Kedaulatan  Negara  Kesatuan Repvblik 1ndonesia pertamakali tertuang dalam Undang-undang Dsar 1945.
Didalam Pnjelasan Pasal I8 UUD 45, butir 2, menyebutkan ketentuan mengenai  wilayah  negara  :  “Daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah profinsi....”.  Wilayah  nregara  Indonesia  menunjuk  kepada  wilayah  negara proklamasi,  yaitu  wilayah  negara  sebagaimananya  dimaksud  dalam praktikpraktik bernegara oleh masyarakat international, yaitu wilayah negara ex-kekuasaan  Hindia  Belanda  yang  telah  diambilalih.  Wilayah  dimaksud meliputi  daratan  dan  perairanlaut  dipedalaman  hingga  dengan  garis  paling rendah,  dengan  wilayah  udara  diatasnya,  seperti  sudah  dituangkan  didalam Territoriale Zee-en Marritime Kringenn Ordonansie (TZMKO) tahun I933, Staatsblad  I933  No.  422  dan  berlaku  mulai  tanggal  23  September  I933.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Berlakunya TZMKO ini berdasarkan Pasal II Aturann Pralihan UUD I945.
Pembagian  wilayah  negara  sejak  kemerdekaan,  pertamakali dilaksanakan  melalui  UU  No.  5  Tahun  I974  mengenai  PemerintahDaerah, dan  terakhir  kali  diubah  dengan  UU  No.  32  Tahun  2 oo 4.  Undang-undang ini mensplit  wilayah negara  atas daerah profinsi,  kabupaten dan kota,  yang masing-masing dibentuk olrh undang-undang.
Belum  tuntasnya  penetapan  batas  wilayah  laut  antara  Indonesia dengan  negara  tetangga,  mengakibatkan  pemanfaatan  wilayah  laut didaerah  yang  masih  dipersengketakan  belum  dapat  terexploitasi  secara maksimal.  Dengan  dimasukkannya  Pasal  I8  dalam  UU  N0.  32 0 Tahun 2004  bertujuan  agar  daerah  punya  rasa  tanggungjawab  terhadap kelestarian  lingkungan  dan  pengembangan  potensi  sumberdaya  lautan diwilayah  dimaksud,  dikarenakan  slama  ini  daerah  hanya  mendapatkan dampak yang terjadi di wilayah kelautan.
Adanya  kewenangan  daerah  untuk  mengelola  wilayah  laut  sampai batas  yang  ditentukan  tersebut,  daerah  mempunyai  peluang  lebih  besar meningkatkan  perekonomian  masyarakat  pesisir  pada  khususnya  dan pendapatan  asli  daerah  pada  umumnya,  termasuk  konservasinya.  Pada Pasal  18 8 ayat  (5),  penetapan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  12  mil untuk  daerah  provinsi  dan  sepertiganya  untuk  daerah  kabupaten/kota bukan  berarti  adanya  pengelompokkan  wilayah  laut  bagi  daerah,  namun lebih  menitikberatkan  kepada  pengaturan  perbatasan  administratif otoritas  daerah  didalam  memberdayakan  wilayah  lautan  dapat mempercepat pembangunan khususnya dan daerah pada umumnya.

## B. Batas Wilayah Negara di Udara
Terdapat  adagium  dalam  hukum  Romawi  yang  berbunyi “ciujus est solum,  ejus  est  usque  ad  coelum”, yang  artinya  barangsiapa  yang menguasai  sebidang  tanah,  maka  dia  berhak  atas  segala  sesuatu  yang terdapat  di  tanah  tersebut  sampai  suatu  ketinggian  yang  tidak  terbatas.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Adagium  ini  kemudian  diadaptasi  oleh  hukum  internasional  berkaitan dengan kedaulatan negara yang meliputi darat, laut dan udara. Kedaulatan suatu negara atas wilayah udara mengikuti wilayah darat dan laut sampai suatu  ketinggian  yang  disebut  ruang  angkasa.  Sampai  saat  ini  belum  ada kesepakatan  dalam  hukum  international  mengenai  batas  wilayah  udara suatu negara. Yang dipakai sebagai pedoman adalah sampai suatu batas di mana pesawat udara masih bisa terbang diruang udara.
Pemerintah Indonesia pernah mengclaim geo-stationary orbitt (GSO) yang  letaknya  kira-kira  36. ooo 0 km  diatas  permukaan  bumi  sebagai wilayahnya, namun hal tersebut tidak mendapat pengakuan dari dunia dan hukum internasional, utamanya dikarenakan Indonesia tidak melaksanakan “effective  occupation  and  control (pekerjaan  dan pengawasan yang efektif) ” atas GS0 tersebut. 5 Di samping itu, di wilayah ruang angkasa saat ini berlaku prinsip common heritage of mankind, yang berarti  ruang  angkasa  dijadikan  sebagai  warisan  bersama  umat  manusia, di  mana  tidak  ada  satunegarapun  didunia  ini  yang  bisa  melaksanakan yurisdiksinya  diwilayah  dimaksud.  Secara  horizontaly,  perbatasan wilayah udara mengikuti batasbatas lautan teritorial Indonesia, baik yang ditetapkan  secara  sepihak  maupun  dengan  perjanjian  dengan  negara tetangga.

## C. Batas Wilayah Negara di Darat
Secara umum dikatakan bahwa hukuminternasional tidak mengenal adanya  aturan  khusus  yang  berlaku  dalam  rangka  pengaturan  ratifikasi wilayah  perbatasan  darat  antarnegara.  Hal  ini  terkesan  bisa  timbulkan sejumlah  prinsip  hukum  dan  methode  yang  ada  sehubungan  dengan ratifikasi perbatasan laut antarnegara.
Wilayah  perbatasan  darat  antarnegara  pada  umumnya  ditentukan berdasarkan 2 methode, yaitu secara alami dan penetapan secara artificial.
5 Hasjim  Djalal, Menentukan  Batas  Negara  Guna  Meningkatkan  Pengawasan,  Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI, Makalah Kuliah Umum Hukum Laut Fakultas Hukum Unair Surabaya.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Penetapan perbatasan secara alamiah dapat dilihat dalam hubungan antara Indonesia  dengan  Malaysia  diKalimantan,  dimana  perbatasan  dimaksud telah  ditetapkan  oleh  pemerintahkolonial  dalam  Koncensi  I89I  dan Konvensi  I9I5.  Pada  prinsipnya  penetapan  batas  wilayah  itu mempertimbangkan  faktor  penggolongan  berdasar  kesatuan  etnik  yang tinggal diwilayah perbatasan.
Methode lainnya yang dipakai yakni dengan mengikuti contur alami daerah  perbatasan  dimaksud.  Hukum  internasional  mengenal  pendekatan ini  sebagai  pendekatan watershed, yaitu  mengikuti  aliran  turunnya  air dari  tempat  yang  lebihtinggi.  Dalam  prakteknya,  mekanisme  ini  banyak timbulkan permasalahan dan masalahdalam hubungan antara dua negara. Permasalahan akan timbul karena perbedaan penafsiran keduabelah pihak akibat  fakta  dilapangan  yang  lain  dan  beda  dengan  substansi  naskah perjanjian. Dalam keterkaitan ini, hukum international tekankan perlunya good faith keduapihak untuk mengenyaampingkan pendekatan kekerasan dan  sebaliknya  prioritaskan  untuk  cara  penyelesaian  secara  amandamai. Kesepakatan  yang  dicapai  keduapihak  sehubungan  dengan  output penetapan  dilapangan  berdasar  penerapan  method  ini  umumnya dituangkan  didalam field  plan dan  berperan  sebagai  salahsatu referansihukum dalam penetapan perbatasan daratan.
Sebaliknya perbatasan darat yang ditentukan secara artificial seperti dalam  hubungan  R1  dengan  Papua  Nugini  mendapatkan  faedah  praktis dimana  garis  batas  lebih  mudah  ditetapkan  dilapangan.  Perbatasan wilayahnegara  Indonesia/R1  didarat  pada  prinsiepnya  mengikuti batasbatas  yang  telah  mendapat  kesepakatan  oleh  Pemerintah  Kolonisl Hindia Belanda pada saat Indonesia belum memperoleh kemerdekaannya.
Apabila dilihat secara menyeluruh, maka itudalam praktik/perjanjian  yang  dilakukan  Indonesia  dengan  negara  tetangga, terdapat beberapa mekanisme yang dipakai, yaitu :
a. Watersheds (punggung gunung) yang memisahkan aliran air, seperti di  Serawak dan sebagian Sabbah;

## Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
b. Garis  garis  lurus  yang  mempertautkan  titiktitik  dengan  kordinat tertentu, seperti diKalimantan Timur dan sbagian Papua;
c. Sungai sungai yang umumnya merupakan dibagian alur paling dalam yang dipakai buat alurpelayaran;
d. Batasbatas lainnya berdasar perjanjian seperti di Timor. 6
Yang  seringkali  menjadikan  masalah  adalah  menetukan  batas tersebut  secara  pasti  dilokasi,  khususnya  ditempat-tempat  dimana  belum ada  tandatanda  perbatasan,  atau  perbatasan  dimaksud  berganti dikarenakan  gesernya  aliran  sungai,  atau  ptanda  perbatasan  yang hilang/rusak.
Perbatasan  darat  antara  Indonesia  dengan  negaranegara  tetangga yang telah ditetapkan adalah :
a. Perbatasan  daratan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  diKalimantan, termasuk laut teritorial (diLaut Sulawesi) disahkan dengan Wet. No. 53 Tahun I892;
b. Perbatasan  daratan  antara  Indonesia  dengan  Timor  Leste  sampai garis  air  rendah,  mengikuti  perjanjian  yang  telah  dilaksanakan sebelumTimor Leste bergabung dengan Indonesia, disahkan dengan Wet. No. 0 38 Tahun I905;
c. Perbatasan darat yang berdampingan dengan Papua Nugini (dipantai utara dan selatan  hingga  dengan garis  air  rendah), disahkan  dengan UU No. 6 Tahun I973. 7

## D. Batas Wilayah Negara diLaut
Kedaulatan negara pada perairan kepulauan selain wilayah daratan dan  perairanlaut  pendalamannya  dan  juga  meliputi  suatu  jalur  laut  yang berbatasan  yang  disebut  dengan  laut  teritorial. 8 Kedaulatan  ini  meliputi ruang  udara  diatas  laut  teritorial  serta  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnys.
6 Hasjim  Djalal,  Sistem  Keamanan  Perbatasan  Indonesia,  dalam  Majalah  Berita  Perbatasan, Departemen Dalam Negeri, Edisi 02/Tahun I, hal. 17
7 Adi  Suhardiman, Aspek  Yuridis  dalam  Penataan  Batas  Negara,  dalam  Pandang  Wilayah Perbatasan Indonesia, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, hal. 13
8 Pasal 2 (1) UNCLOS 1982

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Kedaulatan  diatas  laut  teritorial  ini  dilaksanakan  dengan  tunduk  pada ketentuanketentuan  Konvensie  Hukum  Laut  International  dan  peraturan hkum internasional lainnya.
Perbatasan laut Indonesia mencakup beberapa jawasan laut :
1. Perairan Pedalaman Indonesia.
Konvensi  Hukum  Laut  (UNCL0S) 0 I982  memungkinkan Indonesia  menetapkan  perairan  pedalaman  dimaksud  yang  status hukumnya  sangat  bersamaan  dengan  wilayah  darat  sesuatu negara,  dalam  arti  kapal-kapal  asing  pun  tidak  mempunyai  hak lintas  secara  damai  ( innocent  pasage )  melalui  perairan pendalaman tersebutitu.
2. Perairan Kepulauan atau Peraoran Nusantara
Perairan  Kepulauan  ( archipelago  waters )  adalah  perairan  yang dikitari oleh garisgaris lurus yang mempertautkan titik titik paling luar  dari  pulau  paling  luar  Indonesia  yang  mekanisme penentuannya  ditetapkan  dalam  UNCL0S  I982.  Dengan diumumkannya  wawasan  nusantara/wanus  Indonesia  (Deklarasi Djuanda)  tertanggal 0 I3  December  I957  yang  selanjutnya dikaitkan  dengan  UU  No.  4/Prp./I960,  maka  batasbatas  paling luar  perairan  Indonesia  dimaksud  telah  diumumkan  diPBB. Namun  dengan  berlakunya  UNCL0S  I982,  pada  tanggal  I6 Nopember  I994  (Indonesia  sudah  meratifikasi  dengan  UU  No. I7/I984),  maka  UU  No.  4/Prp./I960  dimaksud  sudah  digantikan oleh UU N0. 6/I996 yang lebih sesuai dengan UNCL0S I982.
Dalam  Perairan  Kepulauan  ini  kapal  asing  punya  hak lintas(lewat),  baik berdasar  prinsiep innocent pasage (PP  Nomor 36/2 oo 2),  maupun  melalui  Alurr  Laut  KepulauanIndonesia
(ALK1)  tertentu  (PP  Nomor  37/2 oo 2)  yang  mekanisme penetapannya  serta  hak  dan  kewajiban  kapal  kapal  yang  lewat ditetapkan berdasar UNCL0S I982. Dibagian tertentu

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
PerairanNusantara  ini,  negara  lain  pun  punya  hak  hak  tertentu, seperti  hak  memperbaiki  kabel-kabel  dibawah  laut  milik  mereka yang  rusak,  ataupun  hak-hak  penangkapan  ikan  tradisional negara-negara tetangga dibagian tertentu PerairanNusantara yang pelaksanaannya  seharusnya  diatur  dalam  perjanjian  bilateral tersendiri,  seperti  perjanjian  bilateral  IndonesiaMalaysia  dibulan Februari  I982  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui Undang-undang  Nomer  7  Tahun  I983  yang  mencakup  hak penangkapan  ikan  tradisional  Malaysia  di  perairan  sekitar kepulauan Anamblas.
3. Laut Teritorial/Laut Wilayah
Pada  awal  kemerdekaan  R1,  wilayah  perairanlaut  Indonesia diatur  berdasar  TZMKO  ( Territoriale  Zee-en  Maritime  Kringen Ordonantie )  tahun  I933,  dituangkan  didalam  Staatsblad  I933 Nomer  422,  berlaku  mulai  tanggal  25  September  I933,  yang merupakan  warisan  pemerintah  Hindia  Belanda,  dimana  Pasal  I Ordonantie  dimaksud  menyatakan  bahwasannya  rentang  laut wilayah Indonesia adalah 3 milelaut ditaksir dari garis air rendah dari pulaupulau yang termasuk dalam daerah Indonesia.
Seiring  denganpula  perkembangan,  ketentuan  Pasal  I  tersebut dirasa  tidak  sesuai  lagi  dengan  kepentingan  Negara  Indonesia. Hal  ini  karena  sifat  khusus  Negara  Indonesia  yang  merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Dengan  memakai ketentuan  pasal  dimaksud  untuk  melakukan  pengukuran  rentang laut  teritorial,  maka  sebagian  besar  dari  pulaupulau  ataupun kelompok  pulaupulau  akan  punya  laut  teritorial  sendiri  dan sebagai akibatnya diantara laut laut tersebut akan terdapat bagian- bagian dari laut bebas. Dengan demikian, jikalau dinilai dari segi keamanan,  social  dan  politis  akan  timbul  banyak  persoalan  dan bahkan bisa membahayakan kehutuhan wilayah NKR1.
Untuk  mengantisipasi  kekuatiran  dimaksud,  pada  tanggal  I3

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
December  I957,  Pemerintah  R1  mengeluarkan  pengumuman yang  dikenal  dengan  Deklarasi  Djuanda  yang  menyatakan “Bahwasannya  perairan  disekitarnya,  diantara  dan  yang mempertautkan  pulaupulau  atau  bagianbagian  pulau  yang termasuk  daratan  Negara  Republik  Indonesia  dengan  tidak memandang  luas  atau  lebarnya  adalah  bagianbagian  yang  wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian  merupakan  bagian  dari  perairan  nasional  yang  berada dibawah independensi absolut dari Negara Repvblik Indonesia.
Lalulintas  damai  diperairan  pendalaman  ini  bagi  kapal  asing terjamin    selama  dan  sekadar  tidak  bertentangan  dengan kedaulatan  dan  keselamatan  Negaraindonesia.  Penentuan  batas laut  teritorial  yang  rentangnya  I2  mile  laut  yang  diukur  dari garisgaris  yang  mempertautkan  titiktitik  paling  luar  pada pulaupulau  Negara  Republik  Indonesia  akan  ditentukan  dengan undang-undang.”
Jadi  berdasar  Pengumuman  Pemerintah  dimaksud,  kantong kantong  laut  bebas  yang  awal  mulanya  berada  diantara  pulau pulau  di  Indonesia  berubah  menjadi  perairan  kepulauan  yang berada  dibawah  kedaulatan  Negara  Indonesia.  Di  samping  itu, lebar  laut  teritorial  Indonesia  yang  awal  mulanya  3  mile  laut, menjadi  I2  mile  laut  yang  ditarik  dari  garisgaris  pangkal  yang mempertautkan  titik  titik  paling  luar dari  pulaupulau  paling  luar. Hal  inilah  yang  selanjutnya  dinamakan  dengan  Wawasan Nusantara  (Konsepsi  Nusantara)  yang  punya  tujuan  untuk menjamin  kepentingankepentingan  nasional  dan  keuntungan wilayah Indonesia. Konsepsi baru ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya  UU  No.  4  Ptp.  Tahun  I960  mengenai  Perairan Indonesia.  Dengan  ketentuan  baru  ini  seluruh  kepulauan  dan perairan Indonesia merupakan satu kesatuan dimana dasar lautan, lapisan  tanah  dibawahnya  serta  seluruh  kekayaanalam  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
tercakup  di  dalamnya  berada  dibawah  kedaulatan  Negara Indonesia.
Undang-undang  Nomer  4  Prp.  Tahun I 960  tentang  Perairan Indonesia ini selanjutnya dilengkapi dengan PeraturanPemerintah Nomer  8  Tahun I 962  tentang  Lalulintas  Damai  Kendaraan  Air Asing dalam Perairan Indonesia dan Keppres RI Nomer I6 Tahun I971 tentang Pemberian Izin Berlayar bagi Segala Kendaraan Air Asing didalam Wilayah Perairan Indonesia.
Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Deklarasi Djuanda  tahun I957  yang  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  UU
No. 4 Prp.Tahun I96 o mengenai Perairan Indonesia,
mendapatkan  kecaman  yang  cukup  keras  dari  negaranegara didunia  dikarenakan  mereka  beranggapan  bahwasannya  hal tersebut  melanggar  hukum  internasional  yang  berlaku  saat  itu. Namun  setelah  melalui  perjalanan  panjang  dan  sangatberliku, pada  akhirnya  konsepsi  Wawasan  Nusantara/Negara  Kepulauan dapat  diterima  oleh  dunia  internasional  dengan  dimasukkannya dalam UNCL0S I982, yang penandatanganannya dilaksanakan di Monthego  Bay,  Jamaica  pada  tanggal  1 o Desember  I982,  dan berlaku secara universe pada bulan Juni I994.
Setelah  Indonesia  meratifikasi  UNCL0S  I982  pada  tahun  I985 serta  menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang  ada,  UU  No.  4 Prp.  Tahun  I960  tentang  perairan  Indonesia,  selanjutmya diperbaharui  dengan  UU  N0.  6  Tahun  I996  mengenai  Perairan Indonesia.
PasaI 2 UU N0. 6 TahunI996 mengatakan bahwasannya Negara R1  merupakan  negara  kepulauan,  artinya  segala  perairan disekitar,  diantara,  dan  yang  mempertautkan  pulaupulau  yang termasuk  daratan  Negara  Republik  Indonesia  dengan  tidak memperhitungkan  luas  atau  rentangnya  merupakan  bagian

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
integral  dari  wilayah  R1  sehingga  merupakan  bagian  dari perairan  Indonesia  yang  berada  dibawah  kedaulatan  negara  R1. Selanjutnya  Pasal  3  mengatakan  bahwa  wilayah  perairan Indonesia  terdiri  dari  tiga  bahagian,  yaitu  laut  teritorial,  perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Yang dimaksud laut teritorial adalah  jalur  laut  sejauh  12  mile  laut  yang  ditarik  dari  garis pangkal lurus kepulauan, yaitu garisgaris lurus yang mempertautkan  titiktitik  palingluar  pada  garis  air  rendah pulaupulau  dan  karangkarang  kering  palingluar  dari  kepulauan Indonesia.
4. Zone Tambahan
Kedaulatan suatu negara berhenti di laut teritorial. Setelah laut teritorial  terdapat  zone  tambahan,  dizona  ini  suatu  negara  tidak bisa  lagi  melaksanakan  kedaulatannya,  namun  negara  yang bersangkutan  masih  di  perbolehkan  untuk  melaksanakan pengawasan  dibidang  beacukai,  fiskaal,  saniteri  dan  imigrasi serta  melaksanakan  peraturan  perundang-undangannya  pada  di wilayah tersebut. Berdasar Pasal 33 UNCL0S I982, rentang zone tambahan  suatu  negara  tidak  boleh  melebihi  24  mile  laut  yang ditarik dari garis pangkal. Untuk Indonesia apabila laut territorial sejauh  I2  mile  laut,  maka  zone  tambahan  yang  bisa  dihakki adalah I2 mile laut diluar laut teritorial.
Sampai  sekarang  pemerintah  Indonesia  belum  sekalpun mengeluarkan  peraturan  perundangundangannya  yang  mengatur tentang  zone  tambahan  dimaksud.  Apabila  Indonesia  sudah menetapkan  zone  tambahan,  maka  untuk  bahagian-bahagian  laut yang  berhadapan  dengan  negara2  tetangga,  dimana  rentang  laut dimaksud  kurang  dari  48  mile  laut,  sudah  tentu  perlu  dilakukan perundingan perundingan untuk penetapannya,  utamanya dengan Malaysia  di  Semenanjung  Malaya  dan  dengan  Philipinna  di Sulawesi Bagian Utara.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197

## 5. Exclusif Economic Zone (ZEE)
Sebelum  Indonesia  meratifikasi  UNCL0S  I982,  dan  bahkan sebelum  UNCL0S  I982  berlaku  secara  universe,  Indonesia  telah mengeluarkan  pemberitahuan  berupa  PengumumanPemerintah padtanggal  2I  March  I980,  yang  menyatakan  bahwa  Zone Ekonomic  Eksklusif  Indonesia  adalah  jalur  laut  diluar  laut teritorial  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang No.  4  Prp.  Tahun  I960 mengenai  Perairan  Indonesia,  dengan rentang  200  mil  laut  ditarik  dari  garis-garis  pangkal.  Agar  dari pengumuman  pemerintah  dimaksud  punya  daya  ikat  mengikat secara  hukum,  maka  pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat  mengukuhkannya  untuk  menjadi  Undang-undang  N0.  5 Tahun I983 mengenai Zone Ekonomic Exclusif Indonesia. Secara garis  besar  isi  undang-undang  dimaksud  sama  dengan pengumuman  pemerintah  yang  mengatur  hal  yang  sama sebelumsebelumnya.
PasaI  2  UU  N0.  5  Tahun  I983  mengenai  Zone  Ekonomic Exclusif  Indonesia,  menyatakan  bahwasannya  ZEE  Indonesia terletak diluar laut territorial tetapi masih
berdampingan/bersinggungan,  dan  rentangnya  tak  dpt  melebihi 200  mil  laut  dari  garis  pangkal.  Selanjutnya  Pasal  3  menyatakan bahwasannya  perlu  adanya  persetujuan  dengan  negara  tetangga dalam  penentukan  batas  ZEE  dalam  hal  ZEE  saling  berhadapan dan  rentanglebarnya  kurang  dari  200  mile  laut.  Persetujuan dimaksud,  dibuat  dengan  tetap  mengacu  berpedoman  pada  Pasal 74 UNCL0S I982.
6. Landas Continent
Pada  awalmula  tahun  1969,  pemerintah  Indonesia  memberikan konsesi  kepada  maskapai  permiyakan  Agip  dari  Italy  untuk melaksanakan  explorasi  minyak  bumi  dilandas  continent lepaspantai  Pulau  Natuna.  Ternyata  tindakan  Indonesia  tersebut

## Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
menimbulkan  pertanyaannya  dari  berbagai  pihak  karena  pada saat itu  pemerintah  belum  melakukan  pengaturan  hukum  apapun yang berkaitan dengan landas kontinen. Untuk
menjawabpertanyaan  dimaksud,  maka  pemerintah  Indonesia selanjutnya  melakukan  claim  pertamakali  atas  landas  continent dengan  dikeluarkannya/diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  tanggal I7  February  196 o mengenai  Landas  Continent  Indonesia.  Agar peratoran  pemerintah  dimaksud  mempunyai  kekuatan  hukum yang  pasti,  maka  selanjutnya  dikukuhkan  menjadi  Undang- undang No. I Tahun I973 mengenai Landas Continent Indonesia.
Yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  UU  No.  I  Tahun I973  tentang  Landas  Continent  Indonesia  yang  dibuat berdasar/sesuai Konvensie Jeneva I958 tentang Landas Continent,  sedang  yang  berlaku  padasaat  ini  UNCL0S  I982. Pengaturan  mengenai  landas  continent  diantara  keduanya konvensi  dimaksud  sangat  berbeda  sekali  dalam  prinsip penetapannya.  Konvensi  Jeneva  I958  menetapkan  bahwasannya suatu negara bisa mengclaim landas continent sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih dimungkinkan  dilakukannya explorasi  dan  exploitasi  sumberdaya  alami.  Ketentuan  ini menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  menjadi  salah  satu sumber  konflik  diantara  negaranegara.  Ketentuan  ini  kemudian diperbaiki dengan dikeluarkannya UNCL0S I982. Menurut Pasa1 76  UNCL0S  I982,  suatu  negara  dapat  mengclaim  landas continennya  sampai  batas  pinggiran  kaki  benua,  atau  sampai jarak  200  mil  laut  apabila  pinggiran  kaki  benua  tidak  mencapai jarak  tersebut.  Sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  UNCL0S I982,  dan  juga  berdasar  perbedaan  prinsip  itulah  seharusnya pemerintah  Indonesia  menyesuaikan  peraturan  perundang- undangannya,  utamanya  yang  mengatur  mengenai  landas continent.

## 5. Kesimpulan
Aspek  yang  terkaitkan  dengan  masalah  perbatasan  adalah  mengenai kewenengan  dari  negara  untuk  membuat  suatu  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah.
Perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara lain telah banyak yang dilakukan dan diratifikasikan didalam bentuk undang-undang atau Kepres. Tetapi masih banyak juga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain  yang  memerlukan  penanganan  secepatyna,  terutama  mengenai  wilayah yang  rawan  sengketa  (konflik)  karena  potensi  sumberdaya  alamnya,  baik sumberdaya  hayati  maupun  bukan  hayati.  Peningkatan  kerjasama  dengan negara  tetangga  dalam  menentukan  batas  negara  dapat  dilakukan  pertamakali dengan  mengusahakan  dan  merundingkan  batas-batas  negara  secara  jelas. Sepanjang  perbatasan  darat,  mengingat  sudah  ada agreement di  masa  masa kolonial,  maka  usaha  yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan  survei, memetakan  dan  menetapkan  batas-batas  dengan  tanda-tanda  patok  perbatasan yang  jelas  didaerah  perbatasan    daratan  melalui  perundingan  dan  kerjasama dengan  negara-negara  tetangga  yang  bersangkutan.  Sepanjang  yang bersangkutan  dengan  batas  laut,  maka  batas  laut  tersebut  harus  ditetapkan berdasarkan  persetujuan  dengan  negara  tetangga  yang  bersangkutan, khususnya  batas  batas  wilayah  laut,  zone  tambahan,  zone  ekonomi  exsklusif dan  landas  continent.  Batas  batas  maritime  Indonesia  kelaut  bebas  dapat dilakukan  sendiri  oleh  Indonesia  dengan  memperhatikan  ketentuan-ketentuan Law of International dan ketentuan-ketentuan International Law of The Sea .

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197

## DAFTAR BACAAN
Abidin,  Hasanudin, Aspek  Geodesi  pada  Kesepakatan  Delimitasi  Batas-batas Maritim  Indonesia:  Status  dan  Permasalahannya, Seminar,  Bandung,  23 April 2005.Prenada Media Group, 2009 .
Agoes,  Etty  R. Perspectif  UNCLOS  1982  dalam  Konflik  Perbatasan  di  Laut, Seminar  Nasional  “Strategi  Penyelesaian  Konflik  Perbatasan  Wilayah Perairan”, Unair, 2005.
Buntoro,  Kresno. Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  Prospek  dan  Kendala, Jakarta: SEKOAL.
Djalal,  Hasjim. Menentukan  Batas  Negara  Guna  Meningkatkan  Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI, Ceramah Umum Hukum Laut, Fakultas Hukum Unair, 2005 .
Mohammad  Sodik,  Didik. Hukum  Laut  Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia, Relika Aditama, Jakarta, 2011.
Samekto,  Adji,  FX. Negara  dalam  Dimensi  Hukum  Internasional, Cipta  Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Sefriani, Peran  Hukum  Internasional  dalam  Hubungan  Internasional Kontemporer, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Simbolon,  Effendi  MS, Masalah  Batas  Wilayah  NKRI:  Kasus  Ambalat  Ditinjau dari Aspek Sosial-Politik, Seminar, Bandung, 2005.
Subagyo, Joko. Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Sumardiman, Adi. Aspek Yuridis dalam Penataan Batas Negara, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakorsurtanal, 2004.
Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.

## Perundang-Undangan
Undang-undang  No.  4  Prp.  Tahun  1960  dan  Undang-undang  No.  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-undang    No.  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan  United  Nations Convention  on  The  Law  of  The  Sea  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- bangsa tentang Hukum Laut.
Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1962  tentang  Lalu  Lintas  Laut  Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.
Konvensi Hukum Laut 1982.