DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 10 Mei 2024, Revised: 4 Juni  2024, Publish: 7 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Studi Kasus Tanah Nirina Zubir)
Amelia Rokhana 1
1 Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia, Ameliarkhna28@gmail.com
Corresponding Author: Ameliarkhna28@gmail.com
Abstract: The  research  entitled  Legal  Responsibility  for  Violations  of  the  Code  of  Ethics  of Land Deed Making Officials (Nirina Zubir Land Case Study), this study aims to find out how legal responsibility for violations of the Code of Ethics of Land Deed Making Officials in the Nirina Zubir land case. This research includes a typology of normative juridical law research, which is  an approach carried out  based on primary legal materials, by examining  the rules, norms  and  rules  related  to  the  problem  in  the  case.  This  approach  is  intended  to  collect various kinds  of  legislation, theories and other literature related to  the case. The purpose of normative  legal  research  is  to  provide  an  explanation  of  how  to  apply  applicable  laws  and regulations.  Data  analysis  in  this  legal  research  is  by  using  deductive  logic  through qualitative normative analysis methods. The author uses secondary data sources, namely data obtained  directly  from  library  materials  and  primary  legal  materials,  namely  all  legal  rules made  and  /  or  made  officially  by  a  state  institution  After  research  is  carried  out,  Therefore, this study concludes that legal responsibility for violations of the Code of Ethics of Land Deed Making Officials in the Nirina Zubir land case is subject to administrative and criminal legal sanctions, namely Article 264 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 55 paragraph (1) of the  Criminal  Code  and  Article  3  of  Law  No.  8  of  2010  concerning  the  Prevention  and Eradication of Money Laundering. The legal consequences for land deed making officials who do not apply the Code of Ethics in carrying out their duties and authorities are by enforcement through  the  deactivation  of  the  PPAT  account  by  the  Ministry  of  Agrarian  and  Spatial Planning / National Land Agency of the Republic of Indonesia.
Keyword: Responsibility; PPAT Code of Ethics
Abstrak: Penelitian  berjudul  Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Tanah Nirina Zubir), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  hukum  terhadap  pelanggaran  Kode  Etik  Pejabat Pembuat Akta Tanah pada kasus tanah Nirina Zubir. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  primer, dengan  menelaah  kaidah-kaidah,  norma-norma  dan  aturan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  pada  kasus  tersebut.  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  dan  literatur  lain  yang berhubungan  dengan  kasus  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  hukum  normatif  yaitu  untuk memberikan  suatu  penjelasan  bagaimana  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.  Analisis  data  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan  menggunakan  logika deduktif  melalui  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Penulis  menggunakan  sumber  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  bahan-bahan  pustaka  serta  bahan  hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibuat dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara Setelah dilakukan penelitian, maka penelitian ini memiliki kesimpulan tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah pada kasus tanah Nirina Zubir  yaitu  mendapat  sanksi  hukum  secara  administratif  dan  pidana  yaitu  Pasal  264  ayat  (2) KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibat hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah  yang tidak menerapkan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  yaitu dengan  dilakukan  penegakkan  melalui  dinonaktifkan  akun  PPAT  oleh  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Kode Etik PPAT.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  kompleks  karena  menyangkut  banyak  segi kehidupan masyarakat. Setiap orang hidup membutuhkan tanah, baik sebagai tempat  tinggal maupun tempat usaha. Makin meningkat jumlah penduduk, makin meningkat pula kebutuhan atas tanah, padahal luas wilayah Negara adalah tetap atau terbatas (Febriantina, 2010).
Pendaftaran  tanah  menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997,  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan dan penyajian serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya (Pandoman, 2019).
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 sub b diatur bahwa sebagian tugas dan wewenang Pemerintah dalam hal Pendaftaran tanah dapat dibedakan  menjadi  2  tugas,  yaitu:  a.  Pendaftaran  Hak  atas  Tanah,  adalah  pendaftaran  hak untuk  pertama  kalinya  atau  pembukuan  suatu  hak  atas  tanah  dalam  daftar  buku  tanah;  b. Pendaftaran  Peralihan  Hak  atas  Tanah.  Fungsi  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin kepastian  hukum  dimana  PPAT  mempunyai  peranan  penting.  PPAT  sebagai  pejabat  umum yang  berwenang  membuat  akta-akta  mengenai  pertanahan  tentunya  harus  memiliki kemampuan  dan  kecakapan  khusus  di  bidang  pertanahan  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria. (selanjutnya disebut UUPA), merupakan sebagian dari tugas dan wewenang Pemerintah di bidang pendaftaran tanah (Prawira, 2016).
Tugas  dan  kewenangan  PPAT  diatur  dalam  PP  No.  37  Tahun  1998  Pasal  2  ayat  (1) dan (2)  yaitu :  1. PPAT bertugas  pokok melaksanakan Sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai ha  katas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; 2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a, jual beli; b. tukar  menukar;  c.  hubah;  d.  pemasukan  ke  dalam  perusahaan  (inbreng);  e.  pembagian  hak bersama;  f.  pemberian  Hak  Guna  Bangunan/Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik;  g.  pemberian Hak Tanggungan; h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  adalah  Akta  Otentik  yang  dapat  di  pertanggung jawabkan keotentikkannya. Dimaksud akta otentik menurut Pasal 1868 yaitu suatu akta yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang  undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Ini berarti bahwa
jika  terjadi  suatu  masalah  atas  akta  PPAT  tersebut  Pengadilan  tidak  perlu  memeriksa kebenaran isi dari akta tanah tersebut, ataupun tanggal ditandatanganinya dan demikian pula keabsahan dari tanda tangan dari pihak-pihak (Rumbiak, 2009).
PPAT  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  berpegang  teguh  pada  Peraturan perundang-undangan  yang mengatur mengenai jabatan PPAT dalam hal ini  yaitu PP No. 24 Tahun  2016  selain  itu  PPAT  juga  memiliki  konsekuensi  apabila  terjadi  pelanggaran  yang dilakukan oleh PPAT terhadap Peraturan jabatan PPAT. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada  PPAT  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu  berupa  teguran,  peringatan,  schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT, onsetting (pemecatan) dari anggota IPPAT, pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  IPPAT.  Penjatuhan  sanksi  tersebut akan  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT tersebut.
Menjadi  seorang  PPAT  bukan  merupakan  pekerjaan  yang  mudah  dan  sederhana, dengan  status  pejabat  umum  secara  otomatis  juga  dituntut  memiliki  fungsi  sosial  yaitu membuat  akta  otentik  berdasarkan  klien  yang  menghadap  serta  membutuhkan  akta.  Dari hubungan  ini  PPAT  bertanggungjawab  secara  hukum  dan  sosial  berkaitan  dengan  profesi yang dijalankan termasuk didalamnya terkait dengan kebenaran atas akta yang dibuatnya.
Seorang  PPAT  dalam  membuat  akta  otentik  juga  dituntut  untuk  memastikan  bahwa hak dan kewajiban para pihak terpenuhi sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu mencapai  keadilan  dalam  berkontrak.  Perkembangan  jaman  serta  perkembangan  kehidupan dalam  masyarakat,  memiliki  dampak  terkait  dengan  kesadaran  hukum.  Hal  ini  terbukti dengan  kebutuhan  masyarakat  akan  akta  otentik  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu (Trisnani, Harindra, 2020).
Jabatan  PPAT  bukan  hanya  sekedar  pejabat  umum  saja,  namun  juga  sebagai  suatu profesi  hukum  sehingga  dalam  menjalankan  kewajiban  dan  kewenangannya  tidak  hanya berpegang  pada  kode  etik  PPAT  tetapi  juga  bertanggung  jawab  terhadap  profesi  yang diemban  yaitu  dengan  menjunjung  tinggi  inegritas  dan  profesionalitas  profesi  tersebut. Dengan  demikian  PPAT  diharapkan  dapat  senantiasa  menjunjung  tinggi  dasar  negara  dan hukum  yang  berlaku  serta  bertindak  sesuai  dengan  makna  dan  sumpah  jabatan,  berperilaku professional, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak.
Moral  hakikatnya  berkaitan  erat  dengan  etika  yang  mempunyai  2  makna.  Pertama, sebagai   suatu   kumpulan   mengenai   penilaian   terhadap   perbuatan   manusia. Kedua, bersifat      etik      yang      digunakan      untuk      membedakan      perbuatan-perbuatan      manusia mengenai  nilai-nilai  dan  norma-norma  etis  yang  bersifat  susila  dan  harus  ditunjang  oleh integritas   moral    yang  tinggi  (Latifah, 2021). Kode etik adalah seluruh  kaidah moral  yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan atau yang ditentukan oleh dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang berlaku  bagi  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  Perkumpulan  IPPAT  dan semua  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  PPAT,  termasuk  didalamnya  para PPAT Pengganti.
Keputusan Kongres  IV  IPPAT di  Surabaya tanggal  31 Agustus  – 1 September 2007 pada  Pasal  4  huruf  (r)  menyebutkan  bahwa  setiap  PPAT,  baik  dalam  rangka  melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain  yang  secara  umum  disebut  sebagai  pelanggaran  terhadap  kode  etik  PPAT,  antara  lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: 1. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT; 2. Isi sumpah jabatan; 3. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga  dan  atau  Keputusan-keputusan  lain  yang  telah  ditetapkan oleh organisasi IPPAT tidak boleh dilakukan oleh anggota.
Bahwa  pada  tahun  2021  lalu,  seorang  public  figure  Indonesia  yang  Bernama  Nirina Zubir melaporkan asisten rumah tangganya yaitu Riri Khasmita kepada Polda Metrojaya pada Juni 2021 atas kasus penggelapan aset tanah. Berawal dari saat Nirina Zubir dan keluarga tak
bisa  menemukan  sertifikat  tanah  milik  mendiang  ibunya  yang  disebut  dititipkan  ke  mantan ART sang ibu, Riri Khasmita. Ternyata, sertifikat tersebut sudah balik nama dan dijual. Pada waktu itu surat-surat tanah Ibu Nirina hilang, kemudian meminta tolong kepada ART untuk mengurus  sertifikat  yang  hilang,  akan  tetapi  oleh  ART  tersebut  disalahgunakan  untuk mengubah  nama  kepemilikan.  Asisten  rumah  tangga  Nirina  ini  telah  membalik  nama  6 (enam)  sertifikat  bidang  tanah  yang  diganti  atas  nama  dirinya  Riri  Khasmita  dan  suaminya, dimana  4  sertifikat  tersebut  dijadikan  jaminan  utang  dan  2  sertifikat  lainnya  dijual.  Dalam proses perubahan atau balik nama Riri dibantu oleh 3 Notaris/PPAT atas properti yang berada di wilayah Jakarta Barat ( Kronologi Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Keluarga Nirina Zubir Rp 17 Miliar (kompas.com) .
Kasus  tersebut  diatas,  menimbulkan pertanyaan  apakah PPAT telah bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik  PPAT ataukah kekeliruan seperti itu baik  disegaja  ataupun  tidak  disengaja  oleh  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  untuk  berusaha melakukan kecurangan sehingga merugikan bagi  pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga isi yang ada dalam Akta Jual Beli tersebut telah  menyimpang  dari  syarat  formil  dan  materil  karena  tidak  sesuai  dengan  dokumen- dokumen pendukung yang terlampir dari akta tersebut (Khoirunisa, Safira, 2019).
PPAT  dalam  kasus  Nirina  Zubir  ini  dinilai  tidak  professional  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  karena  membantu  dalam  hal  pemalsuan  akta  tanah  yang  dimiliki keluarga  Nirina  Zubir.  PPAT  yang  membantu  pelaku  penggelapan  pada  kasus  ini  tentunya telah  melanggar  kode  etik  profesi  sebagai  seorang  PPAT.  Dalam  menjalakan  tugas  dan kewenangannya  seharusnya  PPAT  bersikap  profesional,  memahami  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dapat  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dengan  melakukan pengecekkan  kembali  terhadap  surat-surat  maupun    dokumen  yang  ada  terutama  untuk pemilik  yang  sudah  meninggal  dimana  apabila  terjadi  perpindahan  nama  maka  harus  ada persetujuan  dari  para  ahli  waris.Franz    Magnis    Suseno    menyatakan,    etika    profesi    baru dapat  ditegakkan  apabila ada  tiga  ciri  moralitas  yang  utama  yaitu;  1)  berani  berbuat dengan    bertekad    bertindak  sesuai  dengan  tuntutan  profesi,  2)  sadar  akan  kewajibannya; dan3) memiliki idealisme yang  tinggi.  Jelaslah  ciriciri  moralitas  demikian  membutuhkan proses,  paling  tidak harus  terbina  sejak  calon  penyandang  profesi  hukum  itu  dididik  di bangku  kuliah, bukan   ketika   yang  bersangkutan   sudah  menjalankan   tugasnya  sebagai fungsionaris hukum.Berdasarkan uraian di atas terdapat hal yang menarik bagi peneliti untuk dikaji  yakni  berkaitan  dengan  bagaimana  tanggung  jawab  pejabat  pembuat  akta  tanah  yang melakukan pelanggaran kode etik profesi.

## METODE
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  metode  normatif  yaitu  pendekatan  yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, dengan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma dan  aturan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  pada  kasus  tersebut.  Pendekatan  ini dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan,  teori- teori  dan  literatur  lain  yang  berhubungan  dengan  kasus  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian hukum normatif yaitu untuk memberikan suatu penjelasan bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Analisis data dalam penelitian hukum  ini adalah dengan menggunakan  logika  deduktif  melalui  metode  analisis  normatif  kualitatif  yang  artinya menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada  pengertian hukum, norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan- bahan  pustaka  serta  bahan  hukum  primer  yaitu  semua  aturan  hukum  yang  dibuat  dan/atau dibuat  secara  resmi  oleh  suatu  lembaga  negara,  dan/atau  badan-badan  pemerintahan  yang demi  tegaknya  akan  diupayakan  berdasarkan  daya  paksa  yang  dilakukan  secara  resmi  pula oleh  aparat  negara  juga  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yang  merupakan  bahan  atau
dokumen  atau  referensi  yang  tidak  mengikat.  Sehingga  data-data  yang  digunakan  berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dokumen-dokumen resmi serat literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana  pertanggung  jawaban  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  pejabat pembuat akta tanah dalam kasus Nirina Zubir.
Pejabat  pembuat  Akta  Tanah  atau  biasa  disingkat  dengan  sebutan  PPAT  dalam menjalankan  tugasnya  harus  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 14  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Peraturan  Kepala  BPN  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  PMNA/Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Oertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan tugas ataupun profesi PPAT.
Tanggung  jawab  PPAT  secara  administrative  yaitu  berupa  penerapan  sanksi  sesuai dengan Pasal 6 Kode etik PPAT pemberhentian sementara di terapkan atau dikenakan kepada PPAT apabila PPAT telah melakukan pelanggaran ringan kepada larangan atau kewajibannya dalam  jabatan  PPAT,  berada  dibawah  pengampuan  dan  melakukan  perbuatan  tercela. Pemberhentian dengan hormat apabila PPAT tersebut dikarenakan atas permintaannya sendiri dan/atau  tidak  lagi  mampu  mengenban  tugasnya  sebagai  PPAT  karena  keadaan  Kesehatan. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  apabila  PPAT  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap larangan  atau  kewajiban  PPAT  dan  atau  dijatuhkan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  sehingga  mengakibatkan  dapat  dicabutnya  izin  terhadap  PPAT  tersebut (Maharani, 2021).
Pada  saatu  itu  Riri  Khasmita  mimiliki  usaha  Frozen  Food  yang  telah  berkembang menjadi  5  cabang  dimana  bisnis  tersebut  dimulai  setelah  ibu  Nirina  meninggal  dan  dimulai dari  kost  milik  almarhum.  Riri  memanfaatkan  kost  tersebut  untuk  melakukan  kegiatan usahanya  serta  untuk  tempat  tinggal  karyawan.  Dari  data  yang  terkumpul  Riri  telah mengubah 6 (enam) sertifikat tanah milik ibu Nirina yang mana telah beralih nama, 3 (tiga) sertifikat  dijual  dan  sudah  beralih  atas  nama  pembeli  sementara  3  sertifikat  lain  masih  atas nama  Riri  dan  suaminya.  Sertifikat  tersebut  diagunkan  atau  dijaminkan  kepada  Bank  oleh Riri dengan nilai sekitar Rp. 74 Miliar diantaranya Bank BCA dan BRI yang nilainya sebesar Rp. 5 Miliar, Rp. 1,2 Miliar, dan Rp. 1,2 Miliar. Peralihan aset tanah milik keluarga Nirina ini terjadi pada Tahun 2016,2017, dan 2019.
Pada tahun 2017, pelaku mulai   melancarkan  aksinya.   Nirina menjelaskan  semula pelaku    mengatakan  bahwa    6    sertifikat    tanah    tersebut    hilang    dan    tidak    diketahui keberadaannya.    Dikarenakan    ibunda    Nirina    sudah  lanjut    usia    dan    memiliki    beberapa riwayat    penyakit,    membuat    beliau    seketika    kebingungan    saat    mengetahui  bahwa    6 sertifikat    tanah    aset    keluarga    Nirina    hilang.    Saat    itulah    pelaku    menawarkan    kepada ibunda  Nirina bahwa  ia  memiliki  kenalan  seorang  Notaris  yang  dapat  dipercaya  untuk mengurus  hilangnya  6  sertifikat tanah aset  keluarga  Nirina  tersebut.  Karena  faktor  usia yang sudah lanjut, lantas ibunda Nirina mengiyakan tawaran tersebut  dan  mempercayakan pada    pelaku    untuk    mengurus    segala    keperluan    yang    dibutuhkan    untuk    mengurus hilangnya 6 sertifikat tanah tersebut. Nirina juga mengatakan bahwa baik dirinya, ibundanya, maupun  kakaknya  tidak  pernah  mendandatangani  satupun  surat  yang  berkaitan  dengan keperluan  untuk  mengurus  6  sertifikat  tanah  yang    hilang    tersebut.    Setelah    kasus    nya masuk  ke  dalam  ranah  hukum  untuk  diproses  secara  hukum,  barulah diketahui bahwa semua data-data milik Nirina beserta ibunda dan kakanya seperti KTP dan dokumen lainnya
telah  dipalsukan  oleh  pelaku  untuk  proses  pengalihan  6  sertifkat tersebut  menjadi  atas nama  pelaku  dan  suami pelaku.  Bahkan  tanda  tangan  yang  ada  di  dalam  berkas-berkas terkait  menurut  keterangan  Nirina  setelah  di lakukan uji kecocokan di labfor Kepolisian pun hasilnya semua nya adalah tanda tangan yang telah dipalsukan. Sehingga  semua  berkas- berkas termasuk  Akta  Jual  Beli  (AJB)  yang  juga  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  PPAT terkait juga diduga dipalsukan atau hanya berupa figur (Angelin, 2002).
Dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  pelaku  tidak  memiliki  biaya  untuk pengurusan  pembayaran  pajak-pajak  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut.  Kemudian  oleh Faridah,  SH.Mkn  selaku  Notaris/PPAT  telah  menyiapkan  para  penyandang/membantu memberikan  dana,  yaitu  :  Mochamad  Max  Alatas  (Broker)  memberikan  modal  untuk pembayaran  pajak  2  sertifikat  sebesar  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  mjuta  rupiah);  Rey Alexander  Putra  (Vander)  memberikan  modal  sebesar  Rp.  650.000.000  (enam  ratus  lima puluh  juta  rupiah);  Moch  Syaf  Alatas  memberikan  modal  sebesar  Rp.  400.000.000  (empat ratus  juta  rupiah).  Faridah,  SH.Mkn  mengajak  Ina  Rosainah,  SH  dan  DR.  Erwin  Riduan, S.Sos, SH.M.Kn selaku Notaris/PPAT untuk bekerjasama terkait pembuatan akta Notaris dan akta  PPAT  terhadap  6  sertifikat  Hak  Milik  keluarga  almarhum  ibu  Nirina  yang  diambil pelaku  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  izin  pemiliknya  untuk  diproses  dibuatkan    Akta  Jual Beli.  Faridah,  SH.Mkn  tersebut  menerima  sejumlah  uang  dari  pelaku  sebesar  Rp. 520.500.000  (lima  ratus  dua  puluh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  berasal  dari  pinjaman kepada  penyandang  dana  tersebut  diatas.  Kemudian  2  PPAT  lainnya  menerima  uang  dari Faridah, SH.Mkn atas Kerjasama yang dilakukan.
Menurut  Moeljatno  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  kepada  perbuatan,  (yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan kepada orang  yang menimbulkannya kejadian itu.  Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan  yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang  yang menimbulkan kejadian itu, ada  hubungan  yang  erat  pula.  Yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  yang  lain.  Oleh  karena  itu untuk  adanya  perbuatan  pidana  harus  ada  unsur-unsur:  a.  Perbuatan  (manusia);  b.  Yang memenuhi  rumusan  dalam  undang-undang  (merupakan  syarat  formil);  dan  c.  Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).
Tindak  pidana  tidak  berdiri  sendiri,  ia  baru  bermakna  apabila  terdapat pertanggungjawaban  pidana.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus  dipidana.  Untuk  dapat  dipidana  harus  ada pertanggungjawaban pidana  (Wiradiredja, 2015).  Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu  suatu surat  kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  263  KUHP.  Pasal  263  KUHP:  1)  Barangsiapa membuat  surat  palsu  atau memalsukan suatu surat  yang dapat  menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan,  dengan  maksud  untuk  menggunakannya  sebagai  surat  yang  asli  dan  tidak dipalsukan  atau  untuk  membuat  orang  lain  menggunakan  surat  tersebut,  maka  jika  dari penggunaannya  dapat  menimbulkan  suatu  kerugian,  karena  bersalah  melakukan  pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun; 2) Dengan hukuman serupa  itu  juga  dihukum,  barang  siapa  dengan  sengaja  menggunakan  surat  palsu  atau dipalsukan  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  kalau  hal  menyebarluaskan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
Didalam  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  263  KUHP  tersebut,  pembentuk undang–undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet  pada  diri  pelaku.  Menurut  Van  Hamel,  jika  didalam  suatu  rumusan  ketentuan  pidana
disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupununsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan  tegas  sebagai  salah  satu  unsur  dari  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Yang dimaksudkan  dengan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  dimaksudkan  didalam  ketentuan pidana  yang  diatur  didalam  pasal  263  ayat  (1)  KUHP  ialah  maksud  untuk  menggunakan sebagai  surat  yang  asli  dan  tidak  dipalsukan  atau  membuat  orang  lain  menggunakan  surat tersebut (Makanaung, 2019).
Pencucian  uang  adalah  suatu  proses  atau  perbuatan  yang  bertujuan  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari  kegiatan  yang  sah.  Sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002,  tindak pidana  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  pencucian  uang  meliputi  korupsi,  penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata  gelap,  penculikan,  terorisme,  pencurian,  penggelapan,  dan penipuan.  Kegiatan  pencucian  uang  mempunyai  dampak  serius,  baik  terhadap  stabilitas keuangan  maupun  perekonomian  secara  keseluruhan.  Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah  uang  yang  cukup  besar  (Sutedi,  2008).  Tindak  pidana  pencucian  uang  juga  diatur dalam  Pasal  3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab hukum merupakan pertanggung  jawaban  seseorang  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu,  yang  artinya seseorang  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan. Dalam  hal  ini  PPAT  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya,  jika  terdapat  pelanggaran  yang  bertentangan  dengan  aturan  perundang- undangan  atau  kode  etik  PPAT  maka  PPAT  tersebut  harus  bertanggung  jawab  untuk menjalankan sanksi yang didapat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Maharani, Santoso, 2021). PPAT dalam kasus ini telah membantu para pelaku untuk melancarkan aksinya yaitu dengan memalsukan akta tanah atau pemalsuan surat dalam proses peralihak hak katas tanah, melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan  surat  dan  tindak pencucian uang. Atas perbuatannya maka PPAT dalam kasus Nirina Zubir ini bisa mendapat pertanggung jawaban secara administratif dan pidana  yaitu Pasal  264 ayat  (2) KUHP,  Pasal 55  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  3  UU  No.  8  Tahun  2010    tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Akibat  hukum  terhadap  pejabat  pembuat  akta  tanah  yang  melakukan  pelanggaran kode etik.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  terdapat  empat  alasan  mendasar  mengapa profesional  termasuk  PPAT  mengabaikan  kode  etik.  Alasan-alasan  tersebut  meliputi: pengaruh  sifat  kekeluargaan;  pengaruh  jabatan;  pengaruh  konsumerisme;  dan  karena  lemah iman. Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu  melaksanakan  perintah  dan  menjauhi  larangan-laranganNya.  Ketaqwaan  adalah  dasar moral manusia. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral  yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan beragam macam bentuk materi di
sekitarnya.  Dengan  iman  yang  kuat  kebutuhan  akan  terpenuhi  secara  wajar  dan  itulah kebahagiaan  (Priyambodo,  Gunarto,  2017).  Sedangkan  I  Gede  A.B.  Wiranata menginventarisir  delapan  faktor  yang  mempengaruhi  merosotnya  moralitas  profesi  hukum yang meliputi: penyalahgunaan profesi; profesi menjadi kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan  kepedulian  sosial;  kontinuasi  sistem  peradilan;  pengaruh  jabatan;  gaya  hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan (Murniaty, 2010).
Kode  etik  adalah  seluruh  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan berdasarkan  keputusan  Kongres  dan  atau  yang  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh  setiap  dan  semua  anggota  Perkumpulan  IPPAT  dan  semua  orang  yang  menjalankan tugas  jabatan  sebagai  PPAT,  termasuk  didalamnya  para  PPAT  Pengganti.  Kode  Etik  ini berlaku bagi seluruh PPAT dan bagi para PPAT Pengganti, baik dalam rangka melaksanakan tugas  jabatan  (khusus  bagi  yang  melaksanakan  tugas  jabatan  PPAT)  ataupun  dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik PPAT ini antara lain mengatur tentang kewajiban, larangan dan hal-hal yang dikealikan bagi profesi PPAT yaitu : 1 Melakukan perbuatan-perbuatan lain  yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati  dan  dilaksanakan  antara  lain  namun  tidak  terbatas  pada  ketentuan-ketentuan  yang tercantum dalam:
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT;
b. Isi Sumpah Jabatan;
c. Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga ataupun keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh perkumpulan IPPAT, missal:
1) Membayar  iuran,  membayar  uang  duka  manakala  ada  seorang  PPAT  atau  mantan PPAT meninggal dunia.
2) Menaati  ketentuan  tentang  tarif  serta  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  dan  mengikat setiap anggota perkumpulan.
2 Melakukan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  secara  umum  disebut  sebagai  pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
a. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT;
b. Isi Sumpah Jabatan;
c. Hal-hal  yang  menurut  ketentuan  Anggaran  Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga  dan  atau Keputusan-keputusan  lain  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi  IPPAT  tidak  boleh dilakukan oleh anggota.
Apabila  seorang  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  bertentangan dengan  Kode  Etik  maka  terdapat  sanksi-sanksi  yang  akan  dikenakan  terhadap  PPAT  yang melakukan pelanggaran berupa:
1 Teguran;
2 Peringatan;
3 Schorshing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
4 Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
5 Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  diatas  terhadap  anggota  yang melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran yang  dilakukan  anggota  tersebut.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kode  Etik  ini  dilakukan dengan  cara  :  a.  Pada  tingkat  Pertama  oleh  Pengurus  Wilayah  IPPAT  dan  Majelis Kehormatan  Wilayah  bersama-sama  dengan  Pengurus  Daerah  dan  seluruh  anggota;  b.  Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat IPPAT Dan Majelis Kehormatan Pusat.
Pemeriksaan  dan  Penjatuhan  Sanksi  pada  Tingkat  Pertama  dalam  penegakkan  Kode  Etik antara lain yaitu:
1. Apabila ada anggota perkumpulan IPPAT yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode  Etik,  baik  dugaan  tersebut  berasal  dari  pengetahuan  Majelis  Kehormatan  Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Wilayah ataupun pihak lain kepada Majelis Kehormatan  Daerah,  maka  selambatlambatnya  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  Majelis Kehormatan  Daerah  wajib  segera  mengambil  tindakan  dengan  mengadakan  sidang Majelis Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila  menurut  hasil  pembicaraan  dalam  sidang  Majelis  Kehormatan  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ternyata  ada  dugaan  kuat  terhadap  pelanggaran Kode  Etik,  maka  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  sidang  tersebut,  Majelis Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota perkumpulan IPPAT yang diduga melanggar  tersebut  dengan  surat  tercatat  untuk  didengar  keterangannya  dan  diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Majelis  Kehormatan  Daerah  baru  akan  menentukan  putusannya  mengenai  terbukti  atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti)  setelah  mendengar  keterangan  dan  pembelaan  diri  dari  anggota  perkumpulan IPPAT  yang  bersangkutan  dalam  sidang  Majelis  Kehormatan  Daerah  yang  diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan  putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  dilakukan  oleh  Majelis Kehormatan  Daerah  baik  dalam  sidang  itu,  maupun  dalam  sidang  lainnya  dari  Majelis Kehormatan  Daerah,  asal  saja  penentuan  keputusan  melanggar  atau  tidak,  dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal dari sidang Majelis Kehormatan Daerah itu, di mana PPAT tersebut telah didengar.
5. Dalam putusan sidang Majelis Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap  Kode  Etik,  maka  sidang  itu  sekaligus  menentukan  sanksi  terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota perkumpulan IPPAT yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dipanggil Majelis Kehormatan Daerah, maka Majelis Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali lagi dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap panggilan.
7. a.  Dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  panggilan  ke  3  (tiga)  ternyata  masih  juga  tidak datang atau tidak memberi kabar, maka Majelis Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk  membicarakan  pelanggaran  yang  diduga  dilakukan  oleh  anggota  perkumpulan IPPAT  yang  dipanggil  tersebut  dan  menentukan  putusannya.  b.  Selanjutnya  mutatis mutandis berlaku bagi yang ditetapkan pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (9).
8. Terhadap  sanksi  schorsing  (pemberhentian  sementara)  atau  onzetting  (pemecatan)  dari keanggotaan  perkumpulan  IPPAT,  maka  sebelum  sanksi  itu  diputuskan,  Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan  sidang  Majelis  Kehormatan  Daerah  wajib  dikirim  oleh  Majelis  Kehormatan Daerah kepada anggota perkumpulan IPPAT yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan  ekspedisi  dan  tembusannya  kepada  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Wilayah, Pengurus  Pusat,  Majelis  Kehormatan  Pusat,  dan  Pembina  PPAT,  semuanya  itu  dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Majelis Kehormatan Daerah.
10. a.  Apabila  pada  tingkat  kepengurusan  Pengurus  Daerah  belum  dibentuk  Majelis Kehormatan  Daerah,  maka  Majelis  Kehormatan  Pusat  berkewajiban  dan  mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Majelis Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Majelis  Kehormatan  Daerah  tersebut  kepada  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Daerah terdekat  dari  tempat  kedudukan  atau  tempat  tinggal  anggota  perkumpulan  IPPAT  yang melanggar Kode Etik tersebut. b. Hal tersebut berlaku pula apabila Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.
c.  Ketidaksanggupan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10)  huruf  b  tersebut  karena antara lain: i. Ketiadaan sumber daya manusia; ii. Adanya benturan kepentingan dengan anggota perkumpulan IPPAT yang diduga melakukan pelanggaran; iii. Menolak dengan alasan lain yang dapat diterima oleh MKP.
PPAT  dalam  melakukan  suatu  tindakan  hukum    harus  senantiasa  bertindak  secara hati-hati agar PPAT sebelum membuat akta, harus meneliti semua  fakta  yang relevan dalam pertimbangannya    berdasarkan    kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Meneliti  semua  kelengkapan  dan  keabsahan  alat  bukti  atau  dokumen  yang  diperlihatkan kepada  PPAT,  serta    mendengar    keterangan    atau    pernyataan    para    penghadap    wajib dilakukan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  dituangkan  di  dalam    akta.  Apabila  PPAT kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti PPAT bertindak tidak hati-hati. Prinsip    kehati-hatian    memiliki    makna    memberlakukan    sikap  waspada    baik    pada    diri sendiri    maupun    bagi    orang    lain    dengan  memerhatikan  konsekuensi  dari  setiap  tindakan yang dilakukan, baik untuk saat ini maupun di kemudian hari. Prinsip kehati-hatian tersebut selayaknya  juga  menjadi  bagian  dalam  berbagai  peraturan  khususnya  dalam  peraturan  yang berkaitan  kebutuhan  masyarakat  luas  akan  suatu  kepastian  hukum  seperti  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang Perubahan    Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Jabatan PPAT), beserta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (Perkaban    1    Tahun    2006),    serta    pada    peraturan    yang    berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.
Kewajiban  bagi  PPAT  untuk  melakukan  pemeriksaan  kesesuian/    keabsahan sertipikat    di    Kantor    Pertanahan    setempat  umumnya  dikenal  dengan  sebutan  checking. Kewajiban ini merupakan bagian  dari  pelaksanaan  tugas  jabatan  PPAT  guna  memastikan kebenaran  formil  terkait  data-data  obyek  transaksi  yang  disampaikanoleh  para  penghadap. Tujuan  dari  adanya  keajiban  ini  adalah  untuk  memberikan    kepastian    hukum    bagi    para pihak  yang  membuat  akta dihadapan PPAT. Sebagai pejabat negara, Notaris/PPAT diberi kewenangan.untuk  mengeluarkan  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.  Hal  tersebut  kemudian  dilindungi  dengan  adanya  UUJN    maupun    Kode    Etik Notaris  serta  PPAT  beserta pelaksanaannya  mengingat  pekerjaan  menjadi  pejabat  umum tersebut sangat rentan dari godaan dan adanya penyelewengan kekuasaan  untuk  kepentingan yang  bersifat   pribadi  sehingga dibuatnya  peraturan  tersebut   diharapkan  mampu  untuk mengawasi    dan    mengantisipasi    terhadap    perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  atau penyimpangan  oleh  oknum  Notaris/PPAT  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Namun  pada praktiknya  masih  banyak  PPAT  yang  melakukan  kelalaian  dalam  membuat  Akta  Jual    Beli tanpa    mengecek    sertifikat    terlebih    dahulu    sehingga  tindakan    lalai    tersebut    dapat dikategorikan    sebagai    perbuatan  melawan  hukum  karena  merugikan  pihak-pihak  yang berkaitan  dengan  akta  tersebut.  Dalam  pembuatan  Akta  Jual  Beli  PPAT  diwajibkan mengecek keadaan sertifikat dari tanah dan bangunan yang  akan  beralih  kepemilikan  dari satu  pihak  ke  pihak  lain sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 (Aulia, 2022).
Pelaksanaan  asas  kecermatan  (kehati-hatian)  wajib  dilakukan  dalam  proses pembuatan  akta  mengingat  bahwa  akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.  Berikut  adalah  bentuk  asas  kecermatan  yang  harus  diperhatikan  oleh  PPAT:  a) Melakukan  pengenalan  terhadap  penghadap  berdasarkan  identitasnya  yang  diperlihatkan;  b) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;  c)  Memeriksa  bukti  surat  yang  berkaitan  dengan  keinginan  atau  kehendak  para pihak tersebut; d) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan
atau kehendak para pihak tersebut; e) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta; f) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan PPAT.
PPAT  dalam  kasus  Nirina  Zubir  ini  dalam  membuat  Akta  tidak  menerapkan  prinsip kehati-hatian dimana Faridah, SH.Mkn selaku Notaris/PPAT mengajak Ina Rosainah, SH dan DR.  Erwin  Riduan,  S.Sos,  SH.M.Kn  untuk  melangsungkan  pembuatan  Akta  Jual  Beli  yang diminta  oleh  pelaku  yaitu  Riri  Khasmita.  Pada  awalnya  Riri  menemui    Faridah,  SH.Mkn untuk  dibuatkan  Akta  Jual  Beli  dan  Surat  Kuasa  Menjual  terhadap  sertifikat  tanah  yang diambilnya  dari  almarhum  Ibu  Nirina  Zubir,  yang  kemudia  oleh  Faridah,  SH.Mkn  diterima begitu  saja  tanpa  ada  prosedur  pemeriksaan  berkas  ataupun  dokumen  untuk  kelengkapan proses tersebut.  Karena  ada 6 sertifikat  yang harus di  buatkan Akta maka Faridah, SH.Mkn mengajak 2 rekannya yaitu Ina Rosainah, SH dan DR. Erwin Riduan, S.Sos, SH.M.Kn untuk membantunya mengurus dan membuat Akta Jual Beli. Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan cara Faridah, SH.Mkn membuat draf Akta Jual Beli lengkap dengan tanda tangan para pihak dan  saksi  yang    kemudian  berkas  tersebut  tinggal    dikirim  ke  Ina  Rosainah,  SH  dan  DR. Erwin  Riduan,  S.Sos,  SH.M.Kn  untuk  ditandatangani  selaku  PPAT.  Yang  pada  intinya Faridah, SH.Mkn serta 2 rekannya memalsukan dokumen serta tanda tangan para pihak atas permintaan Riri Khasmita.
Perbuatan diatas merupakan suatu pelanggaran bagi profesi PPAT  yang mana dalam menjalankan  kewenangannya  tidak  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, Kode Etik PPAT, serta prosedur pembuatan Akta. Pada kasus tanah Nirina Zubir ini, dimana 3 oknum PPAT yang tidak professional, karena membantu pelaku dalam pemalsuan akta tanah yang dimiliki keluarga Nirina Zubir. PPAT tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan  atas  tindakan  atau  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan.  PPAT  tersebut  telah dinyatakan melanggar kode etik sehingga dilakukan penegakkan melalui dinonaktifkan akun PPAT  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia.  Penjatuhan  sanksi  terhadap  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  PPAT tersebut.

## KESIMPULAN
Pertanggung  jawaban  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  pejabat  pembuat  akta tanah  dalam  kasus  Nirina  Zubir  yaitu  PPAT  dalam  kasus  ini  telah  membantu  para  pelaku untuk melancarkan aksinya yaitu dengan memalsukan akta tanah atau pemalsuan surat dalam proses peralihak hak katas tanah, melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan  surat  dan  tindak  pencucian  uang.  Atas  perbuatannya  maka  PPAT  dalam  kasus Nirina  Zubir  ini  bisa  mendapat  pertanggung  jawaban  secara  administratif  dan  pidana  yaitu Pasal  264  ayat  (2)  KUHP,  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  3  UU  No.  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Akibat hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah yang tidak menerapkan kode etik dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  yaitu  Perbuatan  PPAT  tersebut  merupakan suatu  pelanggaran  bagi  profesi  PPAT  yang  mana  dalam  menjalankan  kewenangannya  tidak berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Kode  Etik  PPAT,  serta prosedur  pembuatan  Akta.  Pada  kasus  tanah  Nirina  Zubir  ini,  dimana  3  oknum  PPAT  yang tidak  professional,  karena  membantu  pelaku  dalam  pemalsuan  akta  tanah  yang  dimiliki keluarga Nirina  Zubir. PPAT tersebut  harus dapat  mempertanggung jawabkan atas tindakan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan. PPAT tersebut telah dinyatakan melanggar kode etik  sehingga  dilakukan  penegakkan  melalui  dinonaktifkan  akun  PPAT  oleh  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia.  Penjatuhan  sanksi terhadap anggota  yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPAT tersebut.

## REFERENSI
Sutedi. A, S.H., M.H. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. PT. Citra Aditya Bakti. Pandoman,  A.  (2019). Perbuatan  Hukum  Tertentu  dalam  Sistem  Hukum  Agraria  di Indonesia. Jakarta: Raga Utama Kreasi. Makanaung, A.V. (2019). Daluarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jurnal Lex Crimen. 7. (5).
Aulia, A. (2022). Prinsip Kehati-hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum. Jurnal Recital Review. 4. (1). Wiradiredja, H.S. (2015). Jurnal Wawasan Hukum. 32. (1). Prawira, I.G.B.Y. (1026). Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah Responsibility  Of The Conveyancer Againts Selling Land Deed .  Jurnal IUS Latifah.  (2021). Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris , Jurnal Officium Notarium. 1. (1).
Maharani, A.D. dan Santoso. B. (2021). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  dalam  Menjalankan  Profesinya . Jurnal Notarius. 14. (1)
Trisnani,  dan  Harindra.D.  (2010). Penerapan  Kode  Etik  Notaris  dan  Kode  Etik  IPPAT terhadap Pelanggarannya di Kota Semarang ” Jurnal UNISULLA Priyambodo.Y,  dan  Gunarto.  (2017). Tinjauan  terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga . Jurnal Akta. 4. (3).
Angelin.M.S.R., Clarissa.I.D., Widigdo.Z. (2021). Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat dari  Lemahnya Hukum Pertanahan . Jurnal SEMNASTEKMU 1. (1).
Rumbiak, A.H. (2009). Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah.  Thesis.  Program  Studi  Magister  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Murniaty, E. (2010). Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik.  Thesis.  Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang.
Khoirunisa, Safira. (2019). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta  Tanah. Thesis.  Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung.
Febriantina.R. (2010). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan  Akta  Otentik  Thesis.  Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

## Kronologi  Kasus  Mafia  Tanah  yang  Rugikan  Keluarga  Nirina  Zubir  Rp  17  Miliar (kompas.com)
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengubahan Ke-II Hasil penyesuaian dengan Perubahan  Anggaran  Dasar  Keputusan  Kongres  IV  IPPAT  di  Surabaya  tanggal  31 Agustus-1 September 2007.
PPRI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah