PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 777-788 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DILINGKUNGAN TEMPAT KERJA
Maulidiah Maskat 1 ; Siti Hajati Hoesin 2 .
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail ; maulidiahmaskat2018@gmail.com, sitihajati@yahoo.com Naskah diterima : 12/04/202, revisi : 12/05/2022, disetujui 24/07/2022

## ABSTRAK
Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang  membawa  serta  penggunanan  berbagai  alat,  mesin,  instalasi  dan  bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan  pekerja/buruh  dalam  melakukan  pekerjaannya  kerap  justru menimbulkan  peningkatan  resiko  kerja  dalam  proses  penggunaan/pengerjaannya. Oleh karena itu perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting. Secara garis besar adanya perlindungan tenaga kerja merupakan prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Salah  satu  prinsip  dalam  pengaturan maupun  pelaksanaan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  yaitu  tanggung  jawab pengusaha dan pinsip campur tangan pemerintah/intervensi pemerintah. Tujuan dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pengusaha/perusahaan  dalam  menerapkan  sistem  menejemen keselamatan  kerja  dilingkungan  tempat  kerja  dan  bagaimana  akibat  hukum  bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja bagi  pekerja  di  tempat  kerja.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan  kepustakan  atau  data  sekunder  belaka.  Adapun  pendeketan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

## Kata Kunci : Peran Pemerintah, Keselamatan Kerja, Pengawasan, Perlindungan, Tempat Kerja

## ABSTRAK
Occupational Health and Safety is needed in line with the development of the industry that brings with it the use of various tools, machinery, installations and hazardous and toxic materials.The use of tools and materials that originally aimed to facilitate workers in doing their work often actually causes an increase in the risk of work in the process of use / workmanship. Therefore, labor protection for workers is very important.Broadly
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
speaking,  the  existence  of  labor  protection  is  a  principle  in  the  regulation  and implementation of occupational health and safety. One of the principles in the regulation and implementation of occupational health and safety is the responsibility of employers and the principle of government interference / government intervention. The purpose of  this  study  is  to  find  out  the  role  of  the  government  in  supervising  employers  / companies  in  implementing  a  system  of  managing  work  safety  in  the  workplace environment  and  how  the  legal  consequences  for  employers  who  violate  laws  and regulations related to occupational safety for workers in the workplace.This research is carried  out  using  a  type  of  normative  juridical  research,  which  is  legal  research conducted  by  examining  library  materials  or  mere  secondary  data.The  short-term problems used in this study are the legislative approach (statue approach) and the case approach (case approach).

## Keywords: Role of Government, Safety, Supervision, Protection, Workplace

## A. Pendahuluan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang  membawa  serta  penggunanan  berbagai  alat,  mesin,  instalasi  dan  bahan-bahan berbahaya  maupun  beracun.  Penggunaan  alat  dan  bahan  yang  awalnya  bertujuan  untuk memudahkan  pekerja/buruh  dalam  melakukan  pekerjaannya  kerap  justru  menimbulkan peningkatan  resiko  kerja  dalam  proses  penggunaan/pengerjaannya. 1 Oleh  karena  itu perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting.
Perlindungan  pekerja/buruh  merupakan  faktor  utama  dalam  Kesehatan  dan Keselamatan Kerja.  Tenaga kerja dalam melaksanakan peran dan fungsinya memiliki resiko kecelakan kerja yang bisa terjadi kapan saja, untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan  kerja  sangat  diperlukan.  Sebagaimana  Dalam  Pasal  86  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa “setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan atas:
a.  keselamatan dan kesehatan kerja;
b.   moral dan kesusilaan; dan
c.  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat  manusia serta nilai-nilai agama. Untuk  melindungi  keselamatan  tenaga  kerja  guna  mewujudkan  produktifitas  kerja  yang optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Perlindungan  tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 2
Secara  garis  besar  adanya  perlindungan  tenaga  kerja  merupakan  prinsip  dalam pengaturan  maupun  pelaksanaan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Salah  satu  prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu tanggung
1 Aloysius Uwiyono, dkk.,  Asas-Asas Hukum Perburuhan, ed- kedua. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 86.
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
jawab  pengusaha  dan  pinsip  campur  tangan  pemerintah/intervensi  pemerintah. 3 Prinsip Tanggung jawab pengusaha diatur dalam pasal 1602w Kitab undang-Undang Hukum Pedata (KUHPerdata) sebagai berikut:
“si  majikan  diwajibkan  utuk  mengatur  dan  memelihara  ruangan -ruangan,  piranti-piranti atau perkakas- perkakas dalam mana atau dengan mana ia menyuruh melakukan perjanjian.” Pengusaha selaku pemberi kerja, bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai  pengusaha,  atas  kesahatan  dan  keselamatan  kerja  pekerja/buruh  yang dipekerjakannya.  Pengusaha  harus  melakukan  upaya-upaya  preventif  untuk  melindungi pekerja/buruh dari kecelakaan kerja yang diperkirakan  akan berisiko mengalami cedera, penyakit,  kecacatan  sampai  pada  kematian.  Apabila  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan tersebut  gagal,  pengusaha  tetap  bertanggung  jawab  atas  timbulnya  risiko-risiko,  dalam bentuk  kompensasi  atau  ganti  kerugian.  Adapun  subprinsipnya  mencangkup  tanggung jawab  pengusaha  untuk  memastikan  bahwa  pekerja/buruh  memahami  adanya  risiko, mamastikan  bahwa  cara  kerja  yang  dilakukan  aman  bagi  pekerja/buruh  (alat  dan  cara mengoperasionalkannya  aman),  memastikan  bahwa  pekerja/buruh  memahami  langkah- langkah pencegahan timbulnya risiko dan bahwa sarana dan prasarana pencegahan tersedia dengan memadai dan dalam kondisi baik.
Selanjutnya, prinsip campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Pinsip tersebut merupakan  realisasi  dari  Teori  ketidakseimbangan  kompensasi  dimana  pemerintah berperan  menyeimbangakan  kedudukan  pekerja/buruh  sebagai  pihak  yang  lebih  lemah secara ekonomi terhadap pengusaha sebagai pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Sarana yang umum dilakukan adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi pekerja/buruh. Namun bagaimana bila pengusaha ataupun perusahaan tidak  menerapkan  sistem  menejemen  K3  dilingkungan  tempat  kerja  sebagaimana  yang diatur pemerintah dalam peraturan perundang-undangan?
Sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal  21 Juni  2019 terjadi sebuah kecelakaan  kerja  pada  pabrik  korek  api  yang  mengakibatkan  30  orang  meninggal  dunia akibat  pabrik  Korek  Api  (mancis)  terbakar  di  Kecamatan  Binjai,Kabupaten  Langkat Sumatera Utara. Lokasi Pabrik merupakan sebuah rumah dikawasan pemukiman penduduk. Berdasarkan keterangan lima orang saksi , kebakaran terjadi saat korban sedang memasang kepala mancis dengan penggesekan. Saat dilakukan penggesekan kepala mancis, diduga ada yang bocor lalu dilepas sehingga menyambar ke mancis lain dan menyebabkan kebakaran hebat.
Dari investigasi di tempat kejadian, diketahui sumber api berasal dari pintu belakang yang menjadi akses keluar masuk pekerja. Sehingga ketika kebakaran para pekerja tidak bisa menyelamatkan  diri  karena  tidak  ada  jalur  evakuasi  sehingga  mengakibatkan  korban terjebak  di  dalam  rumah  35  meter  persegi  tersebut.  Korban  meninggal  akibat  tidak  bisa menyelamatkan diri melalui pintu depan karena terkunci. Kebakaran terjadi di area pintu belakang, sehingga pekerja yang mayoritas perempuan itu tidak bisa keluar.  Berdasarkan hasil penyelidikan dilokasi kejadian, pintu depan selalu dikunci saat jam kerja. Padahal, di
3 Aloysius Uwiyono, dkk.,  Asas-Asas Hukum Perburuhan. hlm. 86
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
dalam pabrik itu terdapat banyak barang-barang berbahaya dan mudah terbakar.
Para pekerja di pabrik tersebut selama ini belum dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan  keselamatan  kerja  yang  memadai.  Menteri  Ketenagakerjaan  Hanif  Dhakiri  menyebut perusahaan tidak mempunyai alat pemadam kebakaran dan sirkulasi udara yang memenuhi syarat. Parahnya pabrik itu tidak dilengakapi fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)  dan  tidak  tersedia  alat  pelindung  diri  (APD). 4 Lokasi  dan  kondisi  pabrik  yang merupakan kategori industri rumahan jelas terlihat tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan  kerja.  Industri  korek  api  gas  yang  menggunakan  bahan  baku  yang  mudah terbakar atau eksplosif, perlu prosedur dan peralatan khusus. Tidak bisa dikerjakaan secara asal-asalan dan tanpa tenaga kerja berkeahlian produksi yang sesuai standar. Pengusaha dan supervisor dinilai mengabaikan keselamatan dan keamanan pekerjanya. 5
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah  mengenai  peran  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pengusaha/perusahaan  dalam  menerapkan  sistem  menejemen  keselamatan  kerja dilingkungan tempat kerja dan bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakan atau data sekunder belaka. Adapun pendeketan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) .

## C. Pembahasan
Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/ perusahaan dalam menerapkan sistem menejemen keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja.
Tempat kerja adalah setiap tempat kerja, terbuka atau tertutup, yang lazim digunakan atau dapat diduga akan digunakan untuk melakukan pekerjaan, baik tetap maupun sementara. Terdapat pula pengertian lain dari tempat kerja berupa setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekeja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya. Tempat kerja yang baik dan menunjang kesehatan kerja pekerja/buruh harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan, keracunan, penularan penyakit dan timbulnya penyakit jabatan, gangguan debu, gas, uap, dan bau tidak menyenangkan,
4 Adhy thea, “ Kebakaran Pabrik korek Api, Pengawas Ketenagakerjaan Temukan 6 Pelanggaan”, Diakses dari https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d11c49ab9772/kebakaran-pabrik-korek-api--pengawas- ketenagakerjaan-temukan-6-pelanggaran/, Pada Tanggal 1 Des 2020.
5 R2,  “kecelakaan  Kerja  Pabrik  Korek  Api  Binjai,  Disfungsi  Pengawas  Ketenagakerjaan”,  Diakses  dari https://reaktor.co.id/kecelakaan-kerja-pada-pabrik-korek-di-langkat/, pada tanggal 1 Des 2020.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
menjamin kebersihan dan ketertiban, memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan, suhu yang sesuai serta peredaran udara yang baik. 6
Dalam hal ini pabrik korek Api Binjai yang berada di sekitaran pemukiman penduduk, baik lokasi maupun kondisi tempat kerja tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tempat kerja  yang  baik  dan  menunjang  kesehatan  kerja  pekerja/buruh  untuk  menghindarkan kemungkinan dari bahaya. Lokasi tempat kerja pabrik api binjai telah melanggar ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, produksi bahan berbahaya dan beracun sepeti korek api dan kembang api tidak boleh berada di kawasan perumahan melainkan harus berada dikawasn Industri. Sebagaimana tercantum dalam Pasa l 36 Ayat (1): “Perusahaan industri yang akan menjalankan  industri  wajib  berlokasi  dikawasan  industri”. 7 Sehingga  jelas  berdasarkan ketentuan tersebut Pabrik Korek Api Binjai telah melakukan pelanggaran.
Kecelakaan kerja diartikan sebagai kejadian yang secara tiba-tiba, tidak direncanakan, ditimbulkan  sebagai  akibat  dari/berhubungan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan,  yang mengakibatkan  pekerja/buruh  mengalami  kecelakaan,  penyakit,  kecacatan  maupun kematian,  termasuk  juga  apabila  kejadian  tesebut  dialami  oleh  pekerja/buruh  dalam perjalanan menuju ke/dari tempat kerja melalui jalan yang biasa dilaluinya. Sebab-sebab kecelakaan kerja pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori, tindakan dan kondisi berbahaya. Tindakan berbahaya terjadi apabila pekerja/buruh  kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang sehat secara fisik maupun psikis, tindakan maupun kebiasaan tidak aman,  kurangnya  mekanisme  pengawasan  internal  oleh  pengusaha/menejemen perusahaan.  Di  sisi  lain,  kondisi  berbahaya  meliputi  alat  dan  bahan  berbahaya  ,  tempat kerja dan lingkungan kerja berbahaya, sifat pekerjaan, cara kerja, serta proses produksi yang mengandung bahaya. Potensi-potensi risiko atau bahaya dapat timbul pada tahap- tahap perencanaan tempat kerja, penyediaan peralatan dan bahan, pembelian peralatan maupun bahan, pengerjaan konstruksi/instalasi, penempatan pekerja/buruh dalam jenis pekerjaan/jabatan tertentu, seta pada tahap pembelian instruksi kerja. 8
Kecelakaan  kerja  yang  terjadi  pada  Pabrik  Korek  Api  Binjai  disebabkan  oleh  dua kategori tersebut. Kecelakaan kerja akibat tindakan berbahaya terjadi karean kurangnya mekanisme  pengawasan  internal  oleh  pengusaha/menejemen  perusahaan  dan  sebab kondisi berbahaya akibat alat dan bahan berbahaya , tempat kerja dan lingkungan kerja berbahaya,  sifat  pekerjaan,  cara  kerja,  serta  proses  produksi  yang  mengandung  bahaya pada  Pabrik  Korek  Api  Binjai.  Oleh  karena  itu,  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3) sangat  dibutuhkan  dalam  kegiatan  industri,  hal-  hal  yang  melatar  belakanginya  yaitu bahwa  setiap  aktifitas  industri  selalu  mengandung  bahaya  dan  risiko  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  Bahaya  dan  risiko  tersebut  akan  menimbulkan  konsekuensi  seperti kecelakaan kerja yang bisa dialami oleh pekerja/buruh apabila K3L tidak dikelola dengan
6 Aloysius Uwiyono, dkk., Asas-Asas Hukum Perburuhan . hlm. 99
7 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang  Kawasan Industri
8 Aloysius Uwiyono, dkk., Asas-Asas Hukum Perburuhan . hlm. 101
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
baik.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 9 Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan  dan kesehatan  tenaga  kerja  terimplementasi dalam sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja selanjutnya disebut K3 adalah bagian dari sistem  manajemen  perusahaan  secara  keseluruhan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya  yang  dibutuhkan bagi pengembangan  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan  pemeliharaan  kebijakan keselamatan  dan  kesehatan  keja  dalam  rangka  pengendalian  risiko  yang  berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisisen, dan produktif. 10 Tujuan  dari  sistem  menajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur  manajemen,  tenaga  kerja,  kondisi  dan  lingkungan  kerja  yang  terintegasi  dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif.  Dalam  menerapkan  SMK3,  setiap perusahaan wajib melaksanakan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3. 11
Penetapan Kebijakan SMK3, Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui: tinjauan awal kondisi K3  dan proses  konsultasi antara pengurus dan wakil  pekerja/buruh, Penetapan kebijakan  K3  harus  disahkan  oleh  pucuk  pimpinan  perusahaan;  tertulis,  tertanggal  dan ditanda  tangani;  secara  jelas  menyatakan  tujuan  dan  sasaran  K3;  dijelaskan  dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu,kontraktor, pemasok, dan pelanggan; terdokumentasi dan terpelihara dengan baik; bersifat dinamik; dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi  dalam  perusahaan  dan  peraturan  perundang-undangan.  Pengusaha  dan/atau pengurus  harus  menempatkan  organisasi  K3  pada  posisi  yang  dapat  menentukan keputusan perusahaan; menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana- sarana lain yang diperlukan di bidang K3;  menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3; membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi; melakukan penilaian kinerja-kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan'. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan
9 Pasal 1 Ayat (8) PERMEN Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
10 Abdussalam,  SIK, hukum  Ketenagakerjaan  (Hukum  Perburuhan)  yang  telah  dievisi ,  (Jakarta:  Restu Agung),2009,  hlm 191-192.
11 Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## peiaksanaan K3. 12
Perencanaan K3, Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan Hasil Penelahaan awal. Hasil  penelaahan  awal  merupakan  tinjauan  awal  kondisi  K3  perusahaan  yang  telah dilakukan  pada  penyusunan  kebijakan;  ldentifikasi  potensi  bahaya,  penilaian  dan pengendalian  risiko  Identifikasi  potensi  bahaya,  penilaian  dan  penilaian  risiko  harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana;   Peraturan perundang-undangan  dan persyaratan  lainnya  harus  ditetapkan,  dipelihara,  diinventarisasi  dan  diidentifikasi  oleh perusahaan;  dan  disosialisasikan  kepada  seluruh  pekerja/buruh;    Sumber  data  yang dimiliki  Dalam  menyusun  perencanaan  harus  rnempertimbangkan  sumber  daya  yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, saranadan Prasarana serta dana. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat tujuan dan sasaran,  skala  prioritas,  upaya  pengendalian,  penetapan  sumber  daya,  jangka  waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggung jawaban.
Pelaksanaan Rencana K3, Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau  pengurus  perusahaan  atau  tempat  kerja  dengan  menyediakan  sumber  daya manusia  yang  mempunyai  kualifikasi  dan  menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang memadai,  mempunyai  prosedur  untuk  memantau  dan  mengkomunikasikan  setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh  terhadap sistem dan program  K3,    memberikan  reaksi  secara  cepat  dan  tepat  terhadap  kondisi  yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
Pemantauan dan evaluasi kinerja  dilaksanakan  di perusahaan rneliputi Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran serta evaluasi kinerja dan audit internal SMK3. Audit internal SMK3  harus  dilakukan  secara  berkala  untuk  mengetahui  keefektifan  penerapan  SMK3. Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3,  Tinjauan  ulang  penerapan  SMK3,  paling  sedikit meliputi  evaluasi terhadap  kebijakan  K3,   tujuan, sasaran dan kinerja K3,  hasil temuan audit  SMK3  dan  evaluasi  efektifitas  penerapan  SMK3,  dan  kebutuhan  unftrk pengembangan SMK3. 13
Point-poit yang telah disebutkan diatas merupakan sistem menejemen K3 (SMK3) yang harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha/perusahaan  sebagaimana  yang  terdapat  didalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  pengawasan  terhadap  sistem menejemen  K3  dilakukan  oleh  Mentri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk.  Sistem  pengawasan ketenagakerjaan ditempat kerja industri harus diterapkan di seluruh tempat kerja di mana ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kondisi  kerja  dan  perlindungan pekerja/buruh  saat  melaksanakan  pekerjaannya  dapat  ditegakan  oleh  pengawas ketenagakerjaan. 14
Pengawas  ketenagakerjaan/“ pegawai  pengawas"  ialah  pegawai  teknis  berkeahlian
12 Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
13 Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
14 Pasal  2  Ayat  (1)  Konvensi    ILO  Nomor  81  tentang  Pengawasan  Ketenagakerjan  dalam  Industri  dan Perdagangan pengangan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja. 15 Dengan ditunjuknya Pegawai pengawas maupun ahli keselamatan kerja oleh mentri tenaga kerja menurut  penulis  merupakan  bentuk  peran  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan terhadap pengusaha/ perusahaan atas ditaatinya UU Keselamatan Kerja.
Adapun  kewenangan  dari  Pegawai  Pengawas  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja berdasarkan Pasal 4 (1) PERMENAKERTRANSKOP NO. 03 thn 1978 adalah:
a. Memasuki semua tempat kerja.
b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan syarat- syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
d. Mengawasi  langsung  terhadap  ditaatinya  Undang-undang  Keselamatan  Kerja beserta peraturan pelaksanaanya termasuk:
e. Keadaan  mesin-mesin,  pesawat-pesawat,  alat-alat  serta  peralatan  lainnya,  bahan- bahan dan sebagainya;
1. Lingkungan;
2. Sifat pekerjaan;
3. Cara kerja;
4. Proses produksi;
e. Memerintahkan  kepada  pengusaha/pengurus  untuk  memperbaiki,  merubah  dan atau  mengganti  bilamana  terdapat  kekurangan,  kesalahan  dalam  melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
f. Melarang  penggunaan  pesawat-pesawat,  alat-alat  maupun  proses  produksi  yang membahayakan.
g. sesuai  dengan  pasal  8  Undang-undang  No.  3  Tahun  1951  Pegawai  Pengawas Keselamatn  dan  Kesehatan  Kerja  berwenang  pula  untuk  melakukan  pengusutan terhadap  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  peraturan  Perundang-undangan Keselamatan Kerja.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  4  (2)  PERMENAKERTRANSKOP  NO.  03  thn  1978  ,Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai Pengawas berkewajiban:
a. Mengadakan pemeriksaan disemua tempat kerja;
b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Memberikan  petunjuk  dan  penerangan  kepada  pengusaha,  pengurus  dan  tenaga kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
d. Memberikan  laporan  kepada  Direktur  mengenai  hasil  segala  kegiatan  yang diwajibkan  tersebut  diatas  menurut  garis  hirarchi  Departemen  Tenaga  Kerja Transkop;
e. Merahasiakan  segala  keterangan  tentang  rahasia  perusahaan  yang  dapat berhubungan dengan jabatannya.
Namun  menurut  penulis  implementasi  dari  peran  pemerintah  dalam  melakukan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pengwasan  terhadap  pengusaha  maupun  perusahaan  belumlah  efektif  dan  maksimal. Terjadinya kecelakaan yang menelan korban massal tejadi bukan hanya akibat kelalaian dari pengusaha dalam menerapkan sistem keselamatan kerja bagi pekerja, namun  juga karena adanya  kelalaian  pengawasan  dari  dinas  ketenagakerjaan.  Lemahnya  pengawasan berdampak  pada  risiko  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  yang  mengorbankan  buruh. Pengawas ketenagakerjaan seharusnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena memiliki kewenangan. Mengacu pada Konvensi  ILO No. 81 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan , pengawas ketenagakerjaan berhak  untuk secara bebas memasuki  setiap  tempat kerja  yang dapat diawasi setiap saat, baik siang maupun malam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,  dan  pada siag hari, memasuki  setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi,  dan  berhak melakukan pemeriksaan, dan penyelidikan yang dipandang perlu untuk menyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati.
Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar aturan perundang – undangan terkait keselamatan kerja dilingkungan tempat kerja.
Perusahaan   merupakan   Badan   Hukum   yang   tunduk   pada   peraturan   perundang- undangan   yang   telah   diatur   sebagaimana   mestinya.   Perusahaan   dalam  menjalankan proses  produksi  maupun  proses  operasi  wajib  menerapkan  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (K3)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  produktivitas  nasional  juga  untuk melindungi  dan  menjamin  keselamatan  para  pekerja/buruh  yang  sedang  melaksanakan pekerjaan  ditempat  mereka  bekerja. 16
Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Lebih  lanjut dikatakan  bahwa  untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan produktivitas  kerja  yang  optimal,  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan kerja. 17 Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  para  pekerja/buruh  dengan  cara pencegahan  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja,  pengendalian  bahaya  di  tempat  kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. 18
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  K3  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja  melalui  upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 19 Oleh karenanya pengusaha wajib menerapkan keselamatan kerja diperusahaan untuk mencegah timbulnya risiko, terutama kecelakaan kerja. Apabila pengusaha/perusahaan melakukan pelanggaran atau lalai dalam
16 Muhammad  Fahrur  Rozi.  “S anksi  Bagi  Perusahaan  yang  Tidak  Menerapkan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).  Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022). hlm 271
17 Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
18 https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-semua-perusahaan-memberlakukan-lengkap- norma-k3-lt546d421d4c1f2  Tri Jata Ayu Pramesti, S.H , Selasa, 4 Februari 2020. diakses minggu 6 Maret, 13.40 WIT.
19 , PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
menerapkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja maka akibat hukum yang  diterima  adalah  pemberian  sanksi  baik  berupa  sanksi  administrative  hingga  pada ancaman pidana.
Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja mengatur  dapat  memberikan  ancaman  pidana  atas  pelanggaran  peraturannya  dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginja  Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 20
Berdasarkan  pada  Pasal  35  ayat  (2)  dan  (3)  jo.  Pasal  186  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  perusahaan  yang menyediakan  tempat  bekerja  bagi  para  pekerja/buruh  wajib  memberikan  perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan Kesehatan bagi para pekerja/buruh  dari awal  rekrutmen  hingga  sampai  penempatan  kerja.  Perusahaan  dalam  hal  ini  tidak  boleh lalai  memperhatikan  para  pekerja/buruhnya,  dengan  menerapkan   Sistem   Manajemen Keselamatan   dan   Kesehatan   Kerja   (SMK3)   para  pekerja/buruh  akan  merasa  percaya diri    dalam  melaksanakan    pekerjaannya. 21 Apabila  perusahaan  tersebut  lalai  dan  tidak memperhatikan para pekerja/buruhnya, maka  akan  dikenakan  sanksi  kurungan  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah). 22
Lebih  lanjut  UU  Ketenagakerjaan  memuat  sanksi  administratif  bagi  perusahaan  yang tidak menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan baik. Sanksi administrasi  itu  berupa  teguran,  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi sampai pada pencabutan ijin.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dengan  ditunjuknya  Pegawai  pengawas  oleh  mentri  tenaga  kerja  dengan  segala wewenang  maupun  mandat  yang  diberikan  merupakan  wujud  peran  pemerintah  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  pengusaha/  perusahaan  dalam  menerapkan  sistem menejemen  K3  di  lingkungan  tempat  kerja.  Pengusaha  yang    melanggar  peraturan perundang – undangan terkait  keselamatan kerja Sesuai dengan Ketentuan UU No 1 Thn 1970    Ttg  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dapat  diancam  pidana  atau  denda.  Akibat Hukum  bagi  pengusaha/perusahaan  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan terkait  keselamatan  kerja  adalah  mendapatkan  pemberian  sanksi  baik  berupa  sanksi administratif hingga pada ancaman pidana.
20 Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1970 tentang Keselamatan Kerja
21 Muhammad  Fahrur  Rozi.  “Sanksi  Bagi  Perusahaan  yang  Tidak  Menerapkan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).  Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022). hlm 275
22 Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lampiran  I,  PERMENT  Nomor  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
PERMEN Nomor  33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang  Kawasan Industri.
Konvensi  ILO No. 81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjan dalam Industri dan Perdagangan pengangan.

## B. Buku Referensi
Husni Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
SIK, Abdussalam. hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah dievisi , Jakarta: Restu Agung. 2009.
Uwiyono, Aloysius, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan, ed- kedua . Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

## C. Jurnal
Muhammad  Fahrur  Rozi.  “Sanksi  Bagi  Perusahaan  yang  Tidak  Menerapkan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).  Jurist-Diction Vol. 5 Nomor 1 2022.

## D. Internet
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d11c49ab9772/kebakaran-pabrik-korek- api--pengawas-ketenagakerjaan-temukan-6-pelanggaran/, diunduh tanggal 1 Desember 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-semua-perusahaan-memberlakukan- lengkap-norma-k3-lt546d421d4c1f2 , diunduh tanggal 6 Maret 2022.
https://reaktor.co.id/kecelakaan-kerja-pada-pabrik-korek-di-langkat/.  Diakses  diunduh tanggal 1 Desember 2020.