INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1337-1346 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Yani Indah Sari Manihuruk 1 ✉ , Syahranuddin 2 , Ismaidar 3
Universitas Pembangunan Panca Budi Email: yanimanihuruk11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perundungan  adalah  masalah  yang  sering  dianggap  remeh  oleh  sebagian  orang.  Beberapa  tahun belakangan ini begitu banyak kasus perundungan yang terjadi, khususnya perundungan terhadap anak. Yayasan  Cahaya  Guru  melalui  pemantauan  pemberitaan  media  massa  tersertifikasi  Dewan  Pers mencatat ada 42 kasus perundungan terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2023, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berjumlah 226 kasus. Walaupun demikian perundungan masih menjadi terror bagi anak terutama di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  menyatakan  jenis  perundungan  yang  sering  dialami  adalah  perundungan  fisik  (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kasus  perundungan,  dan  bagaimana pemenuhan hak anak korban perundungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dengan bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Semoga  tulisan  ini  dapat digunakan  untuk  mencegah  peningkatan  kasus  perundungan  terhadap  anak  terutama  dalam lingkungan sekolah.
Kata Kunci: Perundungan, Perlindungan, Pencegahan
Abstract
Bullying is a problem that some people often take for granted. In recent years, there have been so many cases of bullying, especially bullying of children. Cahaya Guru Foundation through  monitoring mass media  coverage  certified  by  the  Press  Council  recorded  42  cases  of  bullying  against  children  that occurred throughout 2023, a decrease from 2022 which amounted to 226 cases. Even so, bullying is still a terror for children, especially in the school environment. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) stated that the types of bullying that are often experienced are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). The purpose of this paper is to find out how law enforcement  against  perpetrators  of  bullying  cases,  and  how  to  fulfill  the  rights  of  child  victims  of bullying. The research method used in this paper is normative research, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Code (KUHP). Hopefully this article can be used to prevent an increase in cases of bullying against children, especially in the school environment..
Keywords: Bullying, Protection, Prevention

## PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  merupakan  pemegang  estafet keberlangsungan  hidup  bangsa  di  masa  yang  akan  datang  sebagai  generasi  penerus, sehingga setiap anak perlu mendapatkan perlindungan.
Perundungan atau dalam bahasa Inggris disebut bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang atau kelompok baik secara fisik, verbal, maupun  psikologis.  Beberapa  tahun  belakangan  ini  kasus  perundungan  semakin  marak terjadi, khususnya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi di era modern saat ini kasus perundungan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata namun juga di kehidupan maya.
Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)  “Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan pernyataan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perundungan atau bullying termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal. Proses  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  akan  sangat  berpengaruh  terhadap pembentukan  karakter  dan  kualifikasi  anak  di  masa  depan,  jika  dalam  proses  tumbuh kembangnya  anak  sering  mendapatkan  perlakuan  kasar  atau  tindakan  kekerasan,  maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.
Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir,  mencegah,  merehabilitasi,  dan  memberdayakan  anak  yang  mengalami tindak perlakuan salah ( child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental  dan sosialnya. Anak adalah salah satu kelompok remaja yang wajib mendapatkan perlindungan dari  negara.  Anak-anak  berada  dalam  posisi  yang  secara  fisik  dan  psikis  tidak  mampu melindungi dirinya sendiri, karena itulah negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap anak.
Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman yaitu pertama anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di  dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita- cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Upaya pencegahan perundungan terhadap anak memerlukan peran dari semua pihak yang terkait dengan lingkungan kehidupan anak. Sebagai lingkungan utama, keluarga harus mengajarkan cinta kasih antar sesama dan menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin. Orang tua dapat membangun kedekatan emosional dengan anak agar anak dapat bersikap terbuka, memupuk rasa percaya diri anak, mengajarkan anak untuk bersikap berani, dan mendampingi anak dalam penyerapan informasi baik dari internet maupun televisi.
Dalam  lingkungan  sekolah,  pendidik  harus  mencerminkan  perilaku  yang  baik  dan tanpa kekerasan, pendidik harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak/siswa  dan orang  tua  murid,  pendidik  dapat  mendorong  anak  untuk  mengembangkan  bakat  dan minatnya dalam kegiatan yang ada di sekolah untuk meningkatkan potensi anak, pendidik harus mengawasi aktifitas anak di lingkungan sekolah serta memberikan edukasi mengenai bahaya perundungan. Tidak hanya itu, sekolah juga dapat menyediakan akses pengaduan mengenai  praktik  perundungan  serta  membuat  kebijakan  dan  sanksi  tegas  bagi  pelaku perundungan.
Sudah banyak penelitian atau kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban perundungan, namun setiap hasil pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meneliti tentang bagaimana efektivitas hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dan bagaimana hak anak korban perundungan dapat terpenuhi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan melalui data pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, serta melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan  Kekerasan  Di Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Serta  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, artikel, jurnal, hasil penelitian, laporan-laporan dan lain sebagainya.
Metode yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian adalah metode kualitatif, dimana  metode  tersebut  sangat  berkaitan  pada  kata  dan  kalimat  yang  digunakan. Penguraian hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perundungan  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut bullying  adalah  perilaku  tidak menyenangkan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan merasa tertekan baik secara verbal, fisik,
maupun psikologis. Di era digital saat ini perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga dapat terjadi di dunia maya.
Perundungan  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan/kenakalan  anak  ( juvenile delinquency)  yang  masih  jarang  disadari  oleh  masyarakat.  Juvenile  delinquency  adalah suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh  masyarakat  itu  sendiri  dirasakan  serta  ditafsirkan  sebagai  perbuatan  yang  tercela. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (R. Soesilo 1985)
Perundungan  dapat  terjadi  dimana  saja,  seperti  di  rumah/lingkungan  keluarga, sekolah, dunia maya atau cyber, dan lingkungan masyarakat. Kasus perundungan terhadap anak merupakan masalah besar yang masih belum bisa diberantas dan diselesaikan secara tuntas dalam lingkungan institusi pendidikan. Hal tersebut harus menjadi perhatian negara, keturutsertaan  negara  dalam  memberikan  pendampingan  serta  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  menjadi  korban  sangat  penting  sebagai  bentuk  keseriusan  negara dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa.
Terdapat 4 (empat) jenis perundungan yaitu; perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan dunia maya ( cyber bullying). Perundungan fisik merupakan jenis perundungan yang paling mudah diidentifikasi dan dapat dilihat secara kasat mata  dibandingkan  dengan jenis  perundungan lainnya. Contoh perundungan fisik yaitu  memukul,  menendang,  mencubit,  menyikut,  menggigit,  mencakar,  mendorong badan/kepala,  menampar,  menginjak,  meludahi,  menjambak  rambut,  dan  merusak pakaian/barang milik korban.
Perundungan  verbal  merupakan  jenis  perundungan  yang  paling  umum  dan  juga dapat diidentifikasi secara langsung, karena dapat terdengar oleh indera pendengaran kita. Contoh perundungan verbal yaitu memberi julukan nama, mencela/mengejek, membentak, memaki, meneriaki, menyoraki, memfitnah, menghina, pernyataan ajakan seksual,  siulan, menggoda,  melakukan  gestur  tubuh  yang  tidak  seharusnya,  perampasan  uang jajan/barang, surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, dan penyebaran isu/gosip.
Perundungan relasional merupakan jenis perundungan yang paling sulit diidentifikasi, karena jenis perundungan ini jarang tertangkap oleh mata ataupun telinga dan tidak jarang juga praktik perundungan ini dilakukan secara diam-diam. Contoh perundungan relasional
yaitu  memandang  sinis,  memandang  penuh  ancaman,  mengabaikan,  mengucilkan, mencibir, dan tawa mengejek.
Jenis perundungan yang terakhir adalah perundungan dunia maya ( cyber bullying), perundungan  ini  merupakan  salah  satu  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi.  Tidak seperti perundungan lainnya, perundungan siber memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya  di balik computer. Contoh perundungan dunia maya yaitu mengirim pesan dengan kata-kata kasar, mengirim pesan yang berisi ancaman, menyebarkan video korban saat sedang di bully, memberi komentar negatif di sosial media, menyebarkan isu tentang korban di sosial media, mengirim gambar/video yang tidak pantas, dan meneror korban dengan pesan/panggilan telepon.
Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perundungan atau bullying, dampak yang dialami korban bukan hanya dampak fisik namun juga dampak psikis/mental. Bahkan dalam beberapa kasus perundungan yang ekstrem dampak fisik dapat menyebabkan kematian. Dalam  beberapa  tahun  terakhir  kasus  perundungan  terhadap  anak  kian  meningkat, terutama dalam lingkungan sekolah. Anak merupakan jiwa yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, jika seorang anak menjadi korban perundungan tentu tumbuh kembangnya akan terganggu.
Dampak fisik yang ditimbulkan dari praktik perundungan terhadap anak adalah anak mengalami rasa sakit pada fisik seperti luka, lebam, memar, dan lainnya. Adapun dampak psikis yang ditimbulkan adalah menurunnya kepercayaan diri anak ( self-esteem), timbulnya rasa cemas yang berlebihan, anak merasa malu sehingga menarik diri dari lingkungan sosial, anak merasa takut, anak mengalami gangguan emosional seperti mudah marah, pemurung, dan mudah merasa sedih/menangis.
Perundungan  juga  berdampak  pada  perkembangan  akademik  anak.  Banyak  anak yang dengan sengaja bolos sekolah hanya karena takut di bully, ada juga anak yang pindah sekolah karena merasa tidak nyaman dan tertekan dengan perundungan yang diterimanya. Anak  korban  perundungan  juga  dapat  mengalami  penurunan  prestasi  akademik  dan semangat belajar, hal ini berdampak buruk bagi masa depan anak.
Tidak sampai disitu, perundungan juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  karena  perundungan  menimbulkan  budaya kekerasan.  Seperti  perpeloncoan  yang  dilakukan  senior  terhadap  junior  sebagai  bentuk masa  orientasi,  tidak  jarang  dalam  praktik  perpeloncoan  menggunakan  kekerasan  baik secara fisik maupun verbal. Hal ini menimbulkan perasaan dendam sehingga saat korban
menjadi  senior  ia  akan  melakukan  hal  yang  sama  terhadap  juniornya,  perpeloncoan  ini dianggap wajar dan menjadi budaya.
Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan Terhadap Anak
Ada 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perundungan atau bullying terhadap  anak,  yang  pertama  adalah  faktor  keluarga.  Keluarga  merupakan  faktor  yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pembentukan psikologis anak, pelaku perundungan  seringkali  berasal  dari  keluarga  yang  bermasalah  seperti  orang  tua  yang sering bertengkar dihadapan anaknya, orang tua yang sering menghukum anaknya dengan kekerasan, dan orang tua yang bercerai. Anak akan mengamati hal-hal tersebut, semakin sering anak  mengalami hal-hal  semacam itu maka anak akan menganggap  hal tersebut adalah hal yang biasa dan kemudian menirunya dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor kedua adalah sekolah, selain faktor keluarga sekolah juga merupakan tempat pembentukan  karakter  anak.  Dalam  mengatasi  perundungan  yang  terjadi  di  lingkungan sekolah  seringkali  pihak  sekolah  menyepelekan  bahkan  mengabaikan  perilaku perundungan, hal ini tentu membuat pelaku perundungan terus melakukan aksinya karena merasa perbuatannya tersebut bukanlah masalah yang serius.
Faktor  ketiga  adalah  kelompok  bermain,  kadang  kala  anak  terdorong  untuk melakukan  perundungan  karena  melihat  teman-temannya  melakukan  hal  yang  sama. Beberapa anak melakukan perundungan sebagai pembuktian bahwa mereka bisa masuk dan diterima dalam kelompok tertentu, walaupun tidak jarang mereka merasa tidak nyaman atas perilaku tersebut.
Faktor selanjutnya adalah kondisi lingkungan sosial, salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan anak melakukan  perundungan adalah kemiskinan. Anak  yang hidup dalam  kemiskinan  akan  melakukan  apa  saja  demi  memenuhi  kebutuhannya  seperti melakukan pemalakan, anak yang melakukan pemalakan tidak hanya mendapatkan uang tapi juga mendapatkan pengakuan sebagai anak yang ditakuti.
Faktor yang terakhir adalah tayangan televisi, media cetak, dan media sosial. Di era yang serba digital saat ini orang tua sering lengah dalam mengawasi tayangan yang dilihat anak, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan yang mereka lihat dalam film, pada umumnya anak akan meniru gerakan dan kata-kata. Tidak hanya itu di era modern saat ini hampir setiap anak memiliki telepon genggam/gawai, hal tersebut tentu memudahkan anak dalam mengakses informasi dan tontonan. Jika anak tidak diawasi dalam penggunaan media sosial dan internet, maka hal tersebut dapat merusak karakter anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Perundungan  atau bullying  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan,  dimana kekerasan  tersebut  dapat  menimpa  siapa  saja  termasuk  anak.  Indonesia  adalah  negara hukum  dan  negara  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  bangsanya,  seperti  yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) “Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.”  dari  ayat  tersebut  jelas  dikatakan  bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk perundungan.
Perundungan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, namun belakangan ini kasus perundungan terhadap anak banyak terjadi di lingkungan sekolah. Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak)  dikatakan bahwa  “Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual,  dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” jika Undang -Undang tersebut dipatuhi dan diterapkan dengan baik maka seharusnya kasus perundungan dalam lingkungan sekolah tidak terjadi.
Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i. Adapun perlindungan khusus yang dimaksud adalah penanganan yang cepat, pengobatan, rehabilitasi  secara  fisik  maupun  psikis  dan  sosial,  pendampingan  psikososial,  pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Dalam  Pasal  76C  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  dikatakan  “Setiap  orang dilarang menempatkan, membiarkan,  melakukan, menyuruh melakukan, atau turut  serta melakukan kekerasan terhadap anak.” artinya tidak hanya satuan pendidikan saja yang harus memperhatikan  perlindungan  anak  dari  perundungan,  tetapi  setiap  pihak  harus memperhatikan hal tersebut. Jika Pasal tersebut dilanggar maka ada konsekuensinya yang tertulis  dalam  Pasal  80  ayat  (1) – (4)  yang  berbunyi  :  (1)  Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  (3)  Dalam  hal  anak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Kasus  perundungan  fisik  terkadang  juga  termasuk  penganiayaan,  banyak  kasus perundungan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, cacat, bahkan kematian. Jika suatu  kasus  perundungan  terbukti  sebagai  bentuk  penganiayaan  maka  pelaku  dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Bab XX (20) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 60 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan  Kekerasan  Di Lingkungan  Satuan  Pendidikan  (PERMENDIKBUDRISTEK)  juga  menjelaskan  sanksi administratif terhadap pelaku perundungan yang bersifat kekerasan, sanksi tersebut berupa teguran  tertulis,  tindakan  edukatif  yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  5  sampai  10  hari sekolah, dan pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain.
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban. Adapun hak-hak korban menurut Van Boven  adalah  hak  untuk  tahu,  hak  atas  keadilan  dan  hak  atas  reparasi  (pemulihan). Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak,  hak-hak anak secara umum dapat  dikelompokkan dalam  4  (empat)  kategori,  antara  lain  hak  untuk  kelangsungan  hidup,  hak  terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.
Anak korban perundungan berhak atas restitusi seperti yang tertulis dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga.  Permohonan  untuk mendapatkan  restitusi  dapat  diajukan  oleh  anak  korban  tindak  pidana  yang  harus didampingi oleh orang tua/wali, ahli warisnya atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Anak  korban  perundungan  juga  berhak  atas  upaya  rehabilitasi  medis,  rehabilitasi sosial,  jaminan  keselamatan  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial,  serta  kemudahan  dalam mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  perkara.  Ketentuan  tersebut  tertulis dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sementara itu dalam hal anak korban perundungan mengalami cacat fisik dan atau mental maka anak korban perundungan berhak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal
54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pemberian hak tersebut adalah untuk menjamin kehidupan anak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemampuan  berpartisipasi  anak  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## SIMPULAN
1. Seorang anak menjadi pelaku perundungan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi.  Diantaranya  adalah  faktor  keluarga,  sekolah,  kelompok  bermain, lingkungan sosial, dan tayangan televisi, media cetak, serta media sosial. Tentunya angka  kasus  perundungan  dapat  di  minimalisir  dengan  melakukan  pencegahan yang dimulai dari faktor-faktor tersebut.
2. Perundungan  terhadap  anak  merupakan  masalah  serius  yang  menjadi  perhatian negara.  Negara  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban perundungan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara juga menjamin hak anak korban perundungan yang tertulis dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 54 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketetapan-ketetapan tersebut sejalan dengan cita-cita  negara  yakni  memberikan  perlindungan  terhadap  seluruh  bangsa Indonesia, mengedepankan kesejahteraan umum, serta mendidik dan memajukan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro : Madza Media.
Sri Wahyuningsih. (2021). Stop Perundungan/Bullying Yuk!. Jakarta : Direktorat Sekolah Dasar.
Setia Budhi. (2016). Kill Bullying: Hentikan Kekerasan di Sekolah. Banjarmasin : CV Penerbit Artikata.
Ismaidar,  Rahmayanti.  (2023). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Purbalingga : CV EUREKA MEDIA AKSARA.
Sayid Muhammad Rifqi Noval. (2021). Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety. Bandung : PT Refika Aditama.
Nashriana.  (2012). Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia.  Jakarta  :  PT
RajaGrafindo Persada.
Yasmirah  Mandasari  Saragih,  M.  Ridwan  Lubis.  (2019). Victimologi  (Sebuah  Upaya Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban). Deli Serdang : CV. HARITSA.
Kresna  Agung  Yudhianto.  (2023). Hukum  Perlindungan  Anak  &  KDRT.  Yogyakarta  : PUSTAKABARUPRESS.
Nandang Sambas, Dian Andriasari. (2022). Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
M.  Nasir  Djamil.  (2013). Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta : Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan  Kekerasan  Di Lingkungan Satuan Pendidikan
Siti  Iba  Iga  Farida,  Rochmani.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. Jurnal Hukum, 21(2), 47.
Siti Habsari Pratiwi, Wahyuni. (2020). Perilaku Dan Motif Perundungan Siswa Min 2 Aceh Tamiang. Jurnal Pendidikan, 9(2), 100-101.
Ni Putu Sayuri Dewi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Hukum, 10(8), 751-752.
Virda Rukmana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. Jurnal Education and Development, 10(2), 78-80.
Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 31