## REVIEW OF JURIDIS POLLUTING GOOD NAME THROUGH INTERNET MEDIA

## Nila Trisna
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
nilatrisna76@gmail.com

## Abstrak
Information  technology  plays  an  important  role,  both  in  the  present  and  in  the  future.  In  the current  era  of  globalization,  the  highly  developed  technology  is  internet  technology.  The development of the internet in Indonesia is very rapidly. However, these developments turned out to also have a negative impact. One of the misuse of the internet is the libel that someone does against the other party Things or circumstances communicated or published through the internet can be said to be defamatory or defamatory if things or circumstances that are not true for the victim,  whether  it  is  damaging  the  reputation  or  that  bring  material  losses  for  the  victims. Publication or communication about the other person may be defamatory or defamatory, whether done with explicit words or writings or with a hidden form but containing connotations damage the  reputation  of  a  person  or  a  Company.  The  Government  of  Indonesia  has  established  and enacted legal rules governing Information and Electronic Transactions in a form of legislation, namely Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, as a form of providing legal protection for victims in criminal defamation. This study aims to examine and know about the form of criminal defamation through the internet media viewed from the perspective of law and  to  know  the  regulatory  system  against  criminal  defamation  through  the  internet  media  in terms  of  legal  aspects. This  study  uses the  normative  juridical  method,  which  is  the  approach done  by  examining  the  legislation  relevant  to  the  problem  under  study  or  looking  from  the normative legal aspects. Technique of data collection is done by Research of Library (Library Research), that is by studying book and literature relevant with writing.
Keywords : juridical review, defamation, internet media.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti  bahwa  Indonesia  menjunjung  tinggi  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Hukum  tersebut  harus  ditegakkan  demi  terciptanya  tujuan  dan  cita-cita bangsa  Indonesia  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk  mencapai tujuan  dan  cita-cita bangsa, teknologi  informasi  memegang  peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa  keuntungan  dan  kepentingan  yang  besar  bagi  negara.  Di  era  globalisasi  saat  ini
teknologi  yang  sangat  berkembang  adalah  teknologi  internet.  Pengembangan  dan  penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan,  perdagangan,  pemerintahan  dan  komunikasi,  itu  merupakan  hal  yang  wajar. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material,  dan  perangkat  lunak.  Perpaduan  teknologi  komunikasi  dan  komputer  melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.
Perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi  dengan  manusia  lainnya,  yang  terus  menjalar  kebagian  lain  dari  sisi  kehidupan manusia,  sehingga  muncul  adanya  norma  baru,  nilai-nilai  baru,  dan  sebagainya.    Saat  ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media  sosial.  Media  sosial  itu  sendiri  adalah  sebuah  media  online  yang  digunakan  untuk berpartisipasi dan berkonstribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.
Perkembangan  internet  di  Indonesia  memang  seperti  tidak  terduga  sebelumnya. Beberapa  tahun  yang  lalu,  internet  hanya  dikenal  oleh  sebagian  kecil  orang  yang  mempunyai minat  di  bidang  komputer.  Namun,  dalam  tahuntahun  terakhir  ini  penggunaan  jasa  internet meningkat  secara  sangat  pesat,  meski  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kebanyakan penggunaan intenet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.   Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga  merupakan  cara  beraktifitas  dalam  bidang  apapun.  Sejak  diakuinya  pernyataan  bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.
Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  Warga Negara, telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang  dapat  mengakibatkan  rasa  harga  diri  atau  martabat  orang  itu  dicemarkan, dipermalukan  atau  direndahkan seseorang  terhadap  pihak  lain.  Hal  atau  keadaan  yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran  nama  baik  bila  hal  atau  keadaan  itu  adalah  tidak  benar  bagi  pihak  yang  menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama  baik  atau  penghinaan,  baik  dilakukan  dengan kata-kata  atau  tulisan  yang  terangterangan maupun  dengan  bentuk  yang  tersembunyi  namun  mengandung  konotasi  merusak  reputasi seseorang atau suatu badan.
Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan  cara  ”  menuduh  seseorang  telah  melakukan  yang  tertentu  ”,  dengan  maksud  tuduhan tersebut  akan  tersiar  (diketahui  orang  banyak).  Perbuatan  yang  dituduhkan  tidak  perlu  suatu perbuatan  yang  boleh  dihukum  seperti  mencuri,  menggelapkan,  berzinah  dan  sebagainya. Perbuatan  tersebut  cukup  perbuatan  biasa,  yang  sudah  tentu  merupakan  perbuatan  yang memalukan,  misalnya  menuduh  bahwa  seseorang  telah  berselingkuh.  Dalam  hal  ini  bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila
diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP dipandang sebagai penghinaan atau penistaan  terhadap  seseorang.  Penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara  menuduh seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  tertentu  dengan  maksud  tuduhan  itu  akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  Pasal  27  ayat  (3)  penccemaran  nama  baik  di  lakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransimisikan dan  atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  elektronik”  terlalu  umum,  sehingga  tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti  atau  melihat  dari  aspek  hukum  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan    dengan Penelitian Kepustakan (Library Research) , yaitu dengan mempelajari buku dan literature yang relevan dengan penulisan.Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:
- Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
- Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

## A . Pengertian tentang tindak pidana
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ Strafbaar feit”. Istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan “ Strafbaar feit”. Oleh karena itu, para ahli hukum  berusaha  untuk  memberikan  arti  dan  isi  dari  istilah  itu  (Adami  Chazawi,  2002:67). Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno, “ Strafbaar  feit adalah  kelakuan  ( handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukumyang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. (Moeljatno, 1993:56).
Sedangkan  Van  Hamel  dalam  bukunya  Moeljatno  berpendapat  “ Strafbaar  feit adalah kelakuan  orang  ( menselijke  gedraging )  yang  dirumuskan  dalam  wet  yang  bersifat  melawan hukum,  yang  patut  dipidana  ( strafwaarding) dan  dilakukan  dengan  kesalahan”  (Moeljatno, 1993:56). Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan:
Strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum  pidana  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang  bersifat  memaksa  yang  terdapat  di dalamnya”.
Pompe  dalam  bukunya  Lamintang  menyebutkan  bahwa: Strafbaar  feit secara  teoritis
dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan  umum  (Lamintang,  1997:  181-182).  Dari  pengertian  tindak  pidana  di  atas, Lamintang menjabarkan dua unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut (Lamintang, 1997: 193-194):
Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subyektif antara lain:
1)  kesengajaan atau ketidak sengajaan ( dolus atau culpa) ; 2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging ; 3) macam-macam  maksud  atau oogmerk seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam  kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5) perasaan takut  atau vress seperti  antara lain  yang  terdapat  di  dalam  rumusan  tindak  pidana menurut Pasal 308 KUHP;
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  unsur-unsur  obyektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antara lain:
1) sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2) kualitas dari si pelaku;
3) kausalitas, yaitu hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## B. Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain (Adami Chazawi, 2002: 117- 133):
1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak  ada  yang  diancam  dengan  pidana  penjara,  tetapi  berupa  pidana  kurungan  dan  denda. Sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.
2) Menurut  cara  merumuskannya,  dibedakan  antara  tindak  pidana  formil  dan  tindak  pidana materiil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan  arti  bahwa  inti  larangan  yang  dirumuskan  itu  adalah  melakukan  suatu  perbuatan tertentu.  Perumusan  tindak  pidana  formil  tidak  memperhatikan  dan  atau  tidak  memerlukan timbulnya  suatu  akibat  tertentu  dari  perbuatan  sebagai  syarat  penyelesaian  tindak  pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja ( doleus delicten ) dan tindak pidana kealpaan ( culpose delicten ).
Tindak  pidana  sengaja  yaitu  tindak  pidana  yang  dalam  rumusannya  dilakukan  dengan kesengajaan  atau  mengandung  unsur  kesengajaan.  Sedangkan  tindak  pidana  kealpaan  adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.
4) Menurut  macam  perbuatannya,  dibedakan  antara  tindak  pidana  aktif/positif  ( delicta cimmissionis ) dan tindak pidana pasif/negative ( delic omissionis ).
Tindak  pidana  aktif  adalah  tindak  pidana  yang  perbuatannya  berupa  perbuatan  aktif (positif).  Perbuatana  aktif  adalah  perbuatan  yang  untuk  mewujudkannya  disyaratkan  adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Berbeda  dengan  tindak  pidana  pasif,  dalam  tindak  pidana  pasif,  ada  suatu  kondisi  dan  atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini dia telah melakukan tindak pidana pasif.
5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama.
Tindak  pidana  terjadi  seketika  maksudnya  adalah  tindak  pidana  yag  dirumuskan  sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya: pencurian, jika perbuatan  mengambilnya  selesai,  maka  tindak  pidana  itu  menjadi  selesai  secara  sempurna. Sebaliknya  ada  tindak  pidana  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa,  sehungga  terjadinya  tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan terhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.
6) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hokum pidana materiil (Buku II dan Buku III  KUHP).  Sedangkan  tindak  pidana  khusus  adalah semua  tindak  pidana  yang  terdapat  diluar kodifikasi tersebut.
7) Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana communia dan tindak pidana propria .
Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan  oleh  orang  yang  berkualitas  tetentu  saja,  misalnya  prgawai  negeri  (pada  kejahatan jabatan).
8) Menurut  perlu  tidaknya  pengaduan  dalam  hal  penuntutan,  dibedakan  antara  tindak  pidana biasa dan tindak pidana aduan.
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana  aduan  adalah  tindak  pidana  yang  untuk  didapatnya  dilakukan  penuntutan  pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal- hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
9) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
Tindak  pidana  dalam  bentuk  pokok  dirumuskan  secara  lengkap,  artinya  semua  unsur- unsurnya  dicantumkan  dalam  rumusan,  misalnya:  pencurian  (Pasal  362  KUHP);  pembunuhan (Pasal 338 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan secara lengkap unsur- unsurnya  maka  pada  rumusan  bentuk  pokok  terkandung  pengertian  yuridis  dari  tindak  pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur- unsur  pokok  itu,  melainkan  sekedar  menyebut  kualifikasi  bentuk  pokoknya  atau  pasal  bentuk pokoknya,  kemudian  disebutkan  atau  ditambahkan  unsur  yang  bersifat  memberatkan  atau meringankan  secara  tegas  dalam  rumusan.  Karena  ada  faktor  pemberat  dan peringannya  maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
10) Berdasarkan  kepentingan  hukum  yang  dilindungi,  maka  tindak  pidana  tidak  terbatas macamnya  tergantung  dari  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi  serta  berkembang
mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap  harta  benda,  tindak  pidana  pemalsuan,  tindak  pidana  terhadap  nama  baik,  terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk  dipandang  selesainya  tindak  pidana  dan  dapat dipidananya pelaku  cukup dilakukan  satu kali  perbuatan  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  berangkai  adalah  tindak pidana  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  dipandang  selesai  dan  dapat  dipidananya pambuat disyaratkan dilakukan secara berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan (dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan).

## C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
R.  Soesilo  menerangkan  apa  yang  dimaksud  dengan  “menghina”,  yaitu  “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang  diserang  disini  hanya  mengenai  kehormatan  tentang  “nama  baik”,  bukan  “kehormatan” dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu : 1) Menista secara lisan (“ smaad” );
2) Menista dengan surat/tertulis (” smaadschrift” );
3) Memfitnah (” laster” );
4) Fitnah dengan perbuatan (” lasterlijke verdachtmaking Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Menurut KUH Pidana
Dalam  KUHP  pencemaran  nama  baik  diistilahkan  sebagai  penghinaan/  penistaan  terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :
1) Pasal 310 KUHP
(1)    Barangsiapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang,  dengan  menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (3)    Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan di muka umum,  maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. a. Unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu :
1. Barang siapa;
Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum
2. Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat
dan martabat seseorang.
4. Menuduh;
Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata;
Yaitu perbuatan yang dilkukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
b. Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) tersebut adalah :
1) Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2) Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.
4) Menuduh;
Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata; Yaitu  perbuatan  yang  dilkukan  tersebut  dilakukan  atas  kesadaran  dan  mempunyai  suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar;
Yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.
7) Dipertunjukan pada umum atau ditempelkan;
Yaitu  tuduhan  tersebut  tidak  ditujukan  secara  langsung  terhadap  orang  lain  melainkan ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya.
2. Pasal 311 ayat (1) KUHP
”Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  dalam  hal dibolehkan  untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam  karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :
1. Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan; Yaitu  melakukan  suatu  pencemaran  nama  baik  kepada  seseorang  baik  secara  langsung (bertatap muka) maupun secara tertulis.
3. Diizinkan untuk membuktikan;
Yaitu bahwa seseorang yang telah memberikan berita bohong tersebut diberikan kesempatan untuk  membuktikan  bahwa  ucapannya  tersebut  memang  benar-benar  sesuai  fakta  yang sebenarnya.
3. Pasal 318 ayat (1) KUHP
”Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap  seseorang  bahwa  dia  melakukan  perbuatan  pidana,  diancam,  karena  menimbulkan persangkaan  palsu,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”.    Unsur-unsur  dari  pasal tersebut yaitu :
1) Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2) Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3) Melakukan suatu perbuatan;
Yaitu  melakukan  suatu  perbuatan  yang  terdapat  dalam  aturan  perundang-undangan  dan mempunyai sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
4) Menyebabkan  orang  lain  dengan  palsu  tersangka  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dapat dihukum;

## Pencemaran Nama Baik Menurut UU No. 11/ 2008
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal. a. Ketentuan Umum
- Terdapat dalam Pasal 1
1) Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange(EDI) , surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya.
2) Transaksi  Elektronik  adalah  permuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4) Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkam, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## b. Asas dan Tujuan
1) Asas
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Bab II Pasal 3, yang terdiri dari :
a) Asas Kepastian Hukum
Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala  sesuatu  yang  mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapat  pengakuan  hukum  di dalam maupun di luar pengadilan.
b) Asas Manfaat
Berarti asas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.
c) Asas Kehati-hatian
Berarti  landasan bagi pihak yang bersangkutan harus  memperhatikan  segenap  aspek  yang berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  pihak  lain  dal  pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
d) Asas Itikad Baik
Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik  tidak  bertujuan  untuk  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e) Asas  Kebebasan  Memilih  Teknologi  atau  Netrak  Teknologi        Berarti  asas  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  terfokus  pada  penggunaan  teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
2) Tujuan
Dalam  Pasal  4  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transasi  Elektronik disebutkan  bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari  masyarakat informasi dunia;
b) Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e) Memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara Teknologi Informasi.

## 2) Pengaturan Pencemaran Nama Baik
Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang  melanggar  hukum  sanksinya  tidak  langsung  terdapat  dalam  pasal  yang  sama  melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.
Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
- Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1) Setiap orang;
2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum. Pengertian  seitap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum.
Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses  informasi  elektronik,  dan/atau  dokumen  elektronik,  yang  dapat  mengganggu  sifat ketidakadilan tersebut.
Perbuatan  di  atas  dapat  mengandung  unsur  delik  penuh  bilamana  delik  yang  timbul merupakan  delik  yang  dianggap  sepenuhnya  terlaksana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan yang  dilarang.  Dengan  demikian  delik  ini  termasuk  delik  formil  atau  delik  dengan  perumusan formil  yaitu  pencemaran  nama  baik.  Dalam  pasal  ini  tidak  perlu  dibuktikan  akibat  dari pencemaran  nama  baik,  yang  penting  bahwa  secara  formil,  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam
Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 28 ayat (1) berbunyi ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik”.
- Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1) Setiap orang;
2) Sengaja dan tanpa hak;
3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Pengertian  seitap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong  dan  menyesatkan  dapat  kita  tafsirkan  dengan  kata  membujuk  sebagai  alat  melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup.
Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan  yang  satu  dapat  ditutup  dengan  kebohongan  yang  lain,  sehingga  keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam Pasal  45  ayat  (2)  yang  berbunyi  ”Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).  Pasal 36  berbunyi ” Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu : 1) Setiap orang;
2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pengertian  setiap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (wederrechtelijk) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengkibatkan kerugian bagi orang lain.
Delik  yang  dimaksud  dengan  Pasal  36  adalah  delik  materiil  atau  delik  perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4). Pasal 51 ayat (2) berbunyi ”Setiap Orang yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)’. Pasal 52 ayat (3) berbunyi ”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan srategis termasuk dan tidak  terbatas  pada  lembaga  pertahanan,  bank  sentral,  perbankan,  keuangan,  lembaga internasional,  otoritas  penerbangan  diancam  dengan  pidana  maksimal  ancaman  pidana  pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga”. Pasal 52 ayat (4) berbunyi ”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.
Kerangka pemikiran Keterangan gambar :
- Penjelasan Bagan
Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui diberbagai media, antara lain media elektronik (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Namun dalam penerapan sanksi yang akan diberikan  terhadap tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  internet  dapat  ditinjau dari  2  (dua)  perspektif  ,  yaitu  sistem  pengaturan  hukum  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media internet ditinjau dari perpektif hukum pidana, yaitu menurut KUHP dan menurut perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bagan I. Kerangka Pemikiran Media Internet Cetak Lisan (Verbal) KUHP Pencemaran Nama Baik UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
5. KESIMPULAN
- Bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Internet  Ditinjau  Dari Perspektif  Hukum Pidana adalah sebagai berikut :
- Menista secara lisan ( smaad ) Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Menista dengan surat/tertulis ( smaadschrift ) Pasal 310 ayat (2) KUHP;
- Memfitnah ( laster ) Pasal 311 ayat (1) KUHP;
- Fitnah dengan perbuatan ( lasterlijke verdachtmaking ) Pasal 318 KUHP
- Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 320 ayat (1) dan 321 ayat (1) KUHP;
- Mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU
- Melawan  hukum  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Internet  Ditinjau  Dari Perspektif UU ITE adalah sebagai berikut :
- Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana, dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4).

## REFERENSI
Adami Chazawi. 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan , ITS Press, Surabaya.
Adami Chazawi.2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Agus  Raharjo.  2002. CYBERCRIME  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Asril Sitompul. 2001. Hukum Internet . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dikdik  M.  Arif  mansyur  &  Elisatris  Gultom,  2005, CYBER  LAW  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , PT. Refika Aditama, Bandung, h.3
Lexy J. Meleong. 2003. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdikarya
Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
P.A.F.  Lamintang.  1997. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.