## PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN
1

## Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan
UMN Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan anwarsadathrp@umnaw.ac.id

## Abstract
There are indigenous peoples who have their own traditional value in passing the prevention of forest  destruction.  Before  the  establishment  of  legislation  on  Preventing  Forest  Destruction  in Indonesia,  the  indigenous  people  of  Dalihan  na Tolu  have  their  own  rules  in  preventing  forest destruction.  The  customary  law  of  Dalihan  na  Tolu  has  governed:  the  model  of  settlement  of forest degradation disputes, the universal rules of indigenous peoples of Dalihan na Tolu on the prevention of forest destruction, the form of sanctions imposed on forest destruction parties, and the form of oversight in the implementation of the prevention of forest destruction.
Keywords : Legal arrangements; Prevention of Forest Destruction; Indigenous Peoples Dalihan na Tolu

## Abstrak
Sekian  banyak  suku  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  ternyata  ada  masyarakat  adat  yang memiliki  nilai  tradisional  tersendiri  dalam  melalukan  pencegahan  perusakan  hutan,  seperti masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu .  Sebelum  lahirnya  perundang-undangan  tentang  Pencegahan Perusakan  Hutan  di  Indonesia  ternyata  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu telah  memiliki  aturan tersendiri  dalam  melakukan  pencegahan  perusakan  hutan  di  Sumatera  Utara.  Aturan  adat Dalihan  na  Tolu ini  telah  mengatur  tentang:  model  penyelesaian  sengketa  perusakan  hutan, aturan  universal  dalam  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu tentang  pencegahan  perusakan  hutan, bentuk  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pihak  yang  melakukan  perusakan  hutan,  dan  bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan perusakan hutan.
Kata Kunci : Pengaturan Hukum; Pencegahan Perusakan Hutan; Masyarakat Adat Dalihan  na Tolu ; Tapanuli Selatan
1 Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Strategis Nasional DRPM Ristekdikti Tahun Anggaran 2017-2018.

## A. Pendahuluan
Tiga  tahun  terakhir  ini  marak  sekali terjadi  perusakan  hutan  dalam  bentuk pembakaran  hutan,  pencurian  kayu, illegal logging, land clearing , penyelundupan kayu, penggundulan hutan, perluasan areal pertanian dan perkebunan  di  kawasan hutan tanpa  memperhatikan  kondisi  lingkungan sekitarnya.  Data  menunjukkan  bahwa  telah banyak  hutan  di  Indonesia  rusak  terbakar akibat  ulah  manusia,  seperti  paparan  fakta berikut:
No Tanggal Lokasi Kebakaran 1 2015-06-05 Jalur pendakian Gn. Andong, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
2 24 Okt 2014  Dsn. Suko Brajo Ds.
Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Provinsi  Jambi 3 1 Okt 2014 Prabumulih Muara Enim dan Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan 4 30 Sept 2014 Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 5 29 Sept 2014 Lereng Gn. Ciseda Hutan Perhutani Blok Cadas Pangeran, BKPH Manglayang Timur Ds. Cigendel Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat 6 27 September 2014 Kab. Nunukan,  Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai barat, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur 7 26 Sept 2014 Lereng Gn. Biru Kencur Blok Gn. Bakal Blok Puthuk Sembung Blok Puthuk Sigiran Blok Puthuk Duro Blok No Tanggal Lokasi Kebakaran Puthuk (Puncak) Kec. Gondang Kec. Pacet Kab. Mojokerto Provinsi  Jawa Timur 8 18 Pebruari 2014 Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Keb. Kampar Kab. Kuansing Kab. Pelalawan Kab. Siak Provinsi  Riau 9 25 Sept 2012 Kawasan Gunung Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi  Bali Sumber:
http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbenca na/data/datakbhutanall.php .
Deretan perusakan hutan di atas terjadi, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil  dan  manfaatnya  materi  pengaturan hukum tentang pencegahan perusakan hutan yang  ada,  juga  diakibatkan  oleh  kurang diberdayakannya  potensi  masyarakat  adat dalam  bidang  pencegahan  perusakan  hutan. Sekian  banyak  suku  dan  masyarakat  adat yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  ternyata ada  masyarakat  adat  yang  memiliki  model atau  tata  nilai  tradisional  tersendiri  dalam melalukan  pencegahan  perusakan  hutan, seperti  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu dengan  kearifan  lokal  yang  dimilikinya. Masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu di Tapanuli Selatan mampu mencegah perusakan  hutan  terhadap  sebagin  besar hutan  yang  terdapat  di  daerah  tingkat  II Provinsi  Sumatera  Utara.  Sebab  dalam masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu telah diatur  di  dalamnya  tentang  prosedur  dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan  perusakan  hutan,  jenis  sanksi yang  dijatuhkan  terhadap  para  pihak  yang melakukan  perusakan  hutan,  perangkat peradilan adat dalam melakukan pencegahan perusakan  hutan  dan  para  pihak  yang bertanggung jawab  atas  kelestarian hutan di wilayah adat ( Luat ).
Berdasarkan latar belakang di atas maka dibutuhkan  2    (dua)  kerangka  teori  yang digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam menjawab  berbagai  permasalahan  yang
diangkat  dalam  penelitian  ini,  yakni:  Teori Pencegahan  Kejahatan  dan  Hukum  Adat.
Adapun Teori
Pencegahan Kejahatan menurut  M.  Kemal  Dermawan  berpendapat bahwa  sumber-sumber  daya  masyarakat untuk  mengendalikan  kejahatan  adalah langkah  kebijakan  pencegahan  kejahatan yang  potensial  (Kemal  Dermawan.  M, 2001). Sherman berpendapat bahwa sttrategi pencegahan kejahatan; yaitu dari memahami mengapa orang melakukan kejahatan, mengerti  mengapa  kejahatan  kemungkinan akan  terjadi  dalam  pengaturan  sosial tertentu.
Teori  selanjutnya  yang  digunakan adalah  menggunakan  Hukum  Adat  sebagai salah  satu  sumber  hukum  yang  diakui  oleh negara  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  18  B  ayat (2)  berbunyi  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kemudian diperkuat  lagi  pada  pasal  28  I  ayat  (3) menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  memiliki  keunikan  dan  kekhususan tersendiri  dibandingkan  dengan  penelitian pendahuluan sebelumnya. Belum ada penelitian  pendahuluan  sebelumnya  yang mengangkat  tentang  prosedur  penyelesaian sengketa perusakan hutan, strategi pencegahan perusakan hutan oleh tokoh adat dan  bentuk  sanksi  bagi  pelaku  perusakan hutan  berdasarkan  adat Dalihan  na  Tolu .
Adapun  beberapa  penelitian  pendahuluan sebelumnya  yang  ada  kaitannya  dengan pemberdayaan masyarakat adat dalam melakukan  pengelolaan  dan  pencegahan perusakan  hutan  sebagaimana  dilakukan oleh  Marthin  yang  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan  pelestarian  hutan  berdasarkan aturan  adat,  akan  lebih  efektif  dan  efisian, dan  memiliki  jangkauan  yang  lebih  luas sampai ke daerah-daerah terpencil (Marthin.,  &  Ahmad  Zein.,  &  Y  dan
Rohman, A, 2014).. Hasil penelitian Aminah menyimpulkan  bahwa  masyarakat  adat memiliki aturan tersendiri dalam melindungi hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, karena  hutan  bagi  mereka  menjadi  sumber pengairan  sawah  dan  ladang,  sehingga mereka  tetap  menjaga,  melestarikan  dan mencegahnya  dari  berbagai kerusakan melalui  hukum  adat  yang  mereka  miliki (Aminah, 2011).
Sahlan  berpendapat  bahwa  masyarakat sekitar  hutan  sendiri  umumnya  sudah memiliki kearifan lokal yang mendorongnya turun-temurun  terlibat  secara  sukarela  dan kolektif untuk melestarikan hutan yang telah menjadi  kawasan  tempat  tinggal  (Sahlan, 2012).. Masyarakat di sekitar hutan memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri  yang  memungkinkan  dilakukannya langkah-langkah pemeliharaan hutan ( Muhammad Yamani, 2011) . Fachmi Rasyid berpendapat  bahwa  dampak  dari  kebakaran hutan  adalah  hilangnya  berbagai  manfaat ekosistem  dari  hutan  dan  potensi  lain  yang terkandung di dalamnya termasuk keanekaragaman  hayati  (Fachmi  Rasyid, 2014). Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan  penelitian  yang  sangat  penting, karena  belum  ada  penelitian  sebelumnya yang membahas tentang pencegahan perusakan  hutan  berbasis  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu di  Tapanuli  Selatan.  Oleh karenanya  penelitian  ini  bertujuan  untuk menemukan  model  pencegahan  perusakan hutan  berbasis  masyarakat  adat Dalihan  na Tolu di Tapanuli Selatan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah metode  penelitian  hukum  empiris,  karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian  tentang  hukum  yang  hidup  di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan  oleh  anggota  masyarakat (Wijayanti, A., & Sofyan Achmad, L. 2011).
Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis, yakni  suatu  ilmu  yang  mempelajari  pola-
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, Halaman 1-12
pola  sengketa  dan  penyelesaiannya  pada masyarakat  sederhana,  maupun  masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan dan pendekatan  yuridis  sosiologis  ( sosio  legal approach )  atau  pendekatan  yuridis  empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat  dengan  mempelajari  fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya  (Ali,  Z,  2008).  Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan dengan te4rlebih dahulu melakukan melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  kajian  penelitian  (Ananda  Arfa,  F, 2010).

## C. Hasil dan Pembahasan
1.   Model  Pencegahan  Perusakan  Hutan Berbasis  Masyarakat  Adat Dalihan na Tolu Masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu di Tapanuli Selatan sebagai salah satu Msyarakat  adat  yang  ada  di  Indonesia merupakan  masyarakat  adat  yang  memiliki berbagai  aturan  adat  yang  terkait  dengan pencegahan  perusakan  hutan,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Melalui aturan  universal  yang  mereka  miliki, masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu mampu mencegah  berbagai  tindakan  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  hutan, seperti: penebangan pohon secara berlebihan,  pembukaan  lahan  perkebunan, penggundulan  hutan  dan  lain  sebagainya. Beberapa aturan adat Dalihan na Tolu yang digunakan  dalam  pencegahan  perusakan hutan sebagai berikut:
a.   Pencegahan
Perusakan Hutan Melalui Aturan Universal adat
Dalihan na Tolu Setiap melalukan pencegahan perusakan hutan,  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu selalu  berpedoman  pada  beberapa  aturan universal berikut  (Anwar  Sadat  Harahap, 2016):
1) Harangan  do  mulmulan,  saba  do panyabian,  kobun  do  paccalongan , aek do  parihanan , bagas  do  parpodoman ,
pakarangan  do  parsipurpuran (Hutan sebagai sumber mata air, sawah sebagai tempat  memanen  padi,  kebun  sebagai tempat  memetik  sayur-sayuran,  sungai tempat  mencari  ikan,  rumah  sebagai tempat  istirahat,  pekarangan  sebagai tempat  menghirup  udara  segar).  Aturan ini  memiliki  makna  tersirat  dimana setiap  orang  dilarang  untuk  merusak harangan (hutan),  karena  hutan  bagi masyarakat  adat  merupakan  sumber mata air yang dapat dipergunakan untuk mengairi sawah dan perkebunan.
Mayoritas  masyarakat  adat Dalihan  na Tolu merupakan masyarakat petani.
2) Na  tola  mangarabi  bulu  di  topi  ni  aek (dilarang menebang pohon bambu  yang berada  di  pinggir  sungai).  Aturan  ini menunjukkan bahwa dilarang keras bagi masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu menebang  secara  keseluruhan  pohon bambu  yang  berada  di  pinggir  sungai, karena  akan  dapat  menimbulkan  erosi. Akibatnya bisa memperlebar sungai dan sekaligus  memperdangkal  sungai  yang sewaktu-waktu  akan  dapat  mengancam bahaya  banjir  bagi  masyarakat  sekitar. Dalam  keadaan  tertentu  masyarakat adat  dibolehkan  memotong  pohon bambu di pinggir sungai dengan jumlah yang  tidak  melebihi  seperempat  dari setiap  rumpun  bambunya.  Itupun  harus mendapat  ijin  dari  pihak harajaon (keturnan  raja) dan hatobangon (orang yang  dituakan  dalam  adat).  Ada beberapa alasan dibolehkannya
menebang  pohon  bambu  sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:
Tabel 2.   Jawaban sampel tentang alasan  dibolehkannya  menebang  pohon bambu  yang  tidak  melebihi  seperempat dari  jumlah  pada  setiap  rumpunnya pada masyarakat adat Dalihan na Tolu . No Jawaban Sampel Jumlah % 1 Bara  ni  Horbo, Lombu,  Hambeng dan Manuk (kandang  kerbau, lembu, kambing 112 53.3
No Jawaban Sampel Jumlah % dan ayam) 2 Parsamean (penyamaian padi) 31 14.7 3 Pastak (bambu yang  dipancang  di sungai secara memanjang dengan maksud untuk tempat  meletakkan bubu  sebagai  alat perangkap ikan) 24 11.4
4 Pattar ni Sopo (pembuatan  lantai gubuk) 19 9.4 5 Bale-bale (tempat duduk  di  halaman rumah) 14 6.7 Jumlah 210 100 Sumber: Data Primer 2017 .
Berdasarkan  data  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  terdapat  53.3% sampel  menjawab Bara  ni  Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk (kandang kerbau,  lembu,  kambing  dan  ayam) sebagai alasan dibolehkannya menebang pohon bambu.
3) Na  tola  manaba  hayu  giot  digadis (Dilarang menebang pohon untuk diperjual  belikan).  Menurut  aturan  adat masyarakat Dalihan  na  Tolu dilarang melakukan  penebangan  kayu,  baik  di hutan  mapun  di  luar  hutan  untuk diperjual  belikan.  Namun  penebangan kayu  dibolehkan  untuk  kepentingan berikut:
Tabel 3.   Jawaban sampel tentang alasan  dibolehkannya  menebang  pohon pada masyarakat adat Dalihan na Tolu . No Jawaban Sampel Jumlah % 1 Untuk membangun rumah 120 57.1 2 Untuk membangun Sopo Godang (rumah adat) 40 19.4
No Jawaban Sampel Jumlah % 3 Sopo Saba (gubuk di sawah) 16 7.6 4 Jembatan 11 5.2 5 Prabot rumah 13 6.1 Bak Mobil 210 100 Sumber: Data Primer 2017 .
Berdasarkan  data  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  terdapat  57.1% sampel  menjawab  untuk  membangun rumah  sebagai  alasan  dibolehkannya menebang  pohon  dalam  masyarakat adat Dalihan na Tolu .
4) Na  tola  manaba  haruaya  parsilaungan (Dilarang  memotong  pohon  beringin, karena  ia  berfungsi  sebagai  tempat berlindung  dari  sengatan  matahari  dan hujan).  Setiap  orang dilarang  untuk menebang  pohon  beringin,  karena pohon  ini  merupakan  pohon  yang dihormati sebagai lambang sifat seorang raja  yang  dapat  menaungi  siapa  saja yang berada di bawahnya dari air hujan dan  panasnya  matahari.  Seorang  raja harus  dapat  dijadikan  sebagai  tempat bernaung,  berlindung  dari  ancaman mara  bahaya  dan  harus  dapat  menjadi pengayom,  penyejuk  layaknya  pohon beringin.
5) Taba  sada,  tanom  dua (Menebang  satu pohon,  menam  dua  pohon  sebagai gantinya).  Aturan  ini  menunjukkan bahwa  jika  seseorang  menebang  pohon untuk  keperluan  pembangunan  rumah atau pembangunan Sopo Godang
(rumah adat), maka diharuskan kepadanya untuk menanam 2 (dua) bibit pohon  yang  sejenis  atau  jenis  pohon lainnya  sebagai  pengganti  pohon  yang telah ditebang sebelumnya. Jadi, keberadaan aturan ini memiliki beberapa  manfaat,  yakni:  terwujudnya pelestarian  hutan,  dipertahankannya jenis  pohon  yang  ada  dalam  hutan, terjadinya  pengendalian  penebangan pohon berdasarkan pertimbangan kebutuhan,  dan  memberikan  masa
penebangan pohon dalam hutan. Adapun  waktu  penebangan  pohon menurut  masyarakat  adat Dalihan  na Tolu dapat  dipaparkan  dalam  tabel berikut:
Tabel 5.   Jawaban sampel tentang waktu  yang  dibolehkan  melakukan penebangan  pohon  pada  masyarakat adat Dalihan na Tolu .
No  Jawaban Sampel  Jumlah
% 1 Ketika membangun rumah 142 67.6 2 Ketika hendak bersawah atau berkebun 13 6.1 3 Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat siriaon (kegiatan adat  yang  bersifat suka, seperti: Horja Margondang (pesta  pernikahan dengan menggunakan alat musik gondang) 26 12.3
4 Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat siluluton (kegiatan adat yang bersifat duka, seperti kematian dan
lainnya) 29 13.8 Jumlah 210 100 Sumber: Data Primer 2017 . Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan  bahwa  waktu  utama dibolehkannya  menebang  pohon  pada masyarakat adat Dalihan na Tolu adalah ketika hendak membangun rumah.
6) Na  tola  mangarimba  kobun  dohot  saba di  harangan  ni  gunung  dohot  tor
(Dilarang  membuka  kebun  dan  sawah dengan  menebang  hutan  yang  ada  di sekitar  gunung  dan  bukit).  Melalui aturan  ini,  setiap  anggota  masyarakat adat Dalihan  na  Tolu dilarang  untuk membuka  dan  membangun  sawah, kebun dan perikanan di lingkungan atau kawasan  hutan.  Pembukaan  sawah, kebun dan perikanan hanya diperkenankan di daerah padang- padang (tanah datar yang luas). Strategi semacam  ini  dilakukan  agar  supaya suplai  air  dari  hutan  tetap  terjaga dengan  baik.  Masyarakat  menyadari bahwa semakin dijaga kelestarian hutan, maka  semakin  banyak  sumber  mata  air dalam hutan.
7) Na  tola  mangarabi  harangan  ni  saba, kobun dohot huta (tidak boleh menebang  hutan  yang  berada  di  sekitar sawah,  kebun  dan  perkampungan). Melalui  aturan  ini  setiap  anggota masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu dilarang  untuk  menebang  pohon  yang tumbuh di sekitar persawahan, perkebunan  dan  perkampungan,  karena pohon  semacam  ini  menjadi  sumber mata  air  dan  sekaligus  sebagai  tempat parsilaungan (tempat berteduh,
berlindung dan beristirahat).
8) Eme  na  hu  pagodang-godang,  eme  na pagodang-godang  au (pada  yang  ku kubesarkan,  padi  juga  yang  memiliki peran  membasarkanku).  Melalui  aturan ini  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu memiliki  prinsip  bahwa  setiap  sesuatu yang memiliki peran dalam memberikan kehidupan, kebahagian dan kesenangan  hidup,  maka  sesuatu  itu harus  disayangi,  dipelihara  dan  dan dijaga agar tetap lestari dan memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan. Berdasarkan  data  tabel  di  atas menunjukkan bahwa alasan
diberikannya perhatian dan kasih sayang  terhadap  padi  dalam  pandangan masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu dikarenakan  oleh  Padi  merupakan
makanan pokok masyarakat adat Dalihan na Tolu, yakni 68.8%.
Kedelapan aturan universal adat Dalihan  na  Tolu dapat  melahirkan berbagai  aturan  organik  yang  bersifat operasional  untuk  digunakan  dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.
Kegiatan pencegahan perusakan hutan  tidak  boleh  lagi  semata-mata bersandar  pada  aparat  penegak  hukum semata, namun harus melibatkan masyarakat  adat  setempat.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  M.  Kemal Dermawan  yang  menyebutkan  bahwa sumber-sumber  daya  masyarakat  untuk mengendalikan kejahatan adalah langkah kebijakan pencegahan kejahatan  yang  potensial  (M,  .Kemal Dermawan, 2001). Lagi pula, keberadaan  masyarakat  adat  beserta kearifan  lokal  yang  mereka  miliki diakui  oleh  negara  sebagaimana  diatur dalam  isebutkan  dalam  Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
b. Pencegahan Perusakan Hutan Melalui  Aturan  yang  Terkandung dalam  Pembagian  tugas  Masyarakat Adat Dalihan na Tolu
Berdasarkan  aturan  adat Dalihan  na Tolu ,  ternyata  telah  diatur  pembagian  tugas ketiga  unsur  masyarakat  adat Dalihan  na Tolu secara  proporsional dan  sangat terprogram  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  terutama  menyangkut  pencegahan perusakan hutan, yakni:
1) Tugas Mora pada  umumnya  adalah melakukan penanaman pohon bambu di sekeliling  perkampungan  sampai  pada daerah  pinggiran  sungai. Mora juga memiliki  tugas  dalam  menanam  pohon beringin pada pintu gerbang
perkampungan  ( huta) . Mora dianggap
sebagai orang yang mengayomi, melindungi  dan  memberi  kenyamanan layaknya pohon beringin yang memberikan  keteduhan  dan  pohon bambu yang memberikan pagar pengamanan  dari  gangguan  musuh. Pihak Mora memiliki  kewajiban  dalam mengatur, memberikan kebijakan, pengawasan, pemeliharaan dan pelestarian lingkugang hidup di tengah- tengah masyarakat. Hasibuan
menyebutkan  bahwa  tugas  penanaman dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab  utama  dari  pihak mora pada setiap  perkampungan  (Hasibuan,  A,  L, 2013);
2) Tugas Kahanggi adalah  mengawal, mengawasi  dan  melindungi  berbagai pohon  yang  dilindungi  menurut  aturan hukum  adat.  Siapa  yang  mengganggu dan  menebang  jenis-jenis  pohon  yang dilindungi  adat  akan  mendapatkan sanksi  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu . Pengawasan  yang  dilakukan  pihak kahanggi diwujudkan dengan
melakukan  kunjungan  ke  sekeliling hutan  untuk  mengawasi  apakah  ada orang  atau  pihak  lain  yang  melakukan penebangan hutan tanpa seijin Harajaon dan Hatobangon . Pengawasan ini dilakukan pihak kahanggi berbasis  desa  dan luat (wilayah),  sebab  masing-masing  desa memiliki  wilayah  hutannya  sendiri- sendiri  yang  wajib  mereka  jaga  dari gangguan perusakan hutan.
3) Tugas Anak  Boru adalah  memelihara, merawat  dan  membesarkan  jenis-jenis pohon  yang  dilindungi  oleh  masyarakat adat Dalihan na Tolu . Siregar menyimpulkan  bahwa  selain  merawat pohon, Anak  Boru juga  berkewajiban dalam memberikan laporan rutin terhadap kondisi lingkungan di sepanjang tanah adat (Siregar, D, 2012). Masyarakat hukum adat adalah masyarakat  tradisional  yang  masih  terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, Halaman 1-12
kelembagaan  dalam  bentuk  pranata  dan perangkat  hukum  adat  yang  masih  ditaati, dan  masih  mengadakan  pemungutan  hasil hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya  yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Barus, R, M., & Syahrin, A., & Arifin, S, 2015).
Astan  Wirya  mengemukakan  bahwa Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  P3H,  mengamanatkan  pembentukan Lembaga  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  (LP3H).  Lembaga  P3H memiliki  kewenangan  tugas  dan  fungsi untuk  melakukan  pencegahan  perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat,  pemenuhan  kebutuhan  akan sumber  bahan  baku,  melakukan  kampanye anti perusakan hutan dan lainnya (Wirya, A, 2015).
Dalam  rangka  pencegahan  perusakan hutan di tengah-tengah masyarakat, masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu selalu berpedoman pada filosofi  adat Dalihan na Tolu .  Adapun  filosofi  masyarakat  adat Dalihan na Tolu yang dimaksud adalah:” Somba  mar  Mora (menghormati dan mematuhi pihak mora ) ,  Elek mar  Anak Boru (merayu  dan  mengayomi  pihak anak boru ) , Manat-manat mar Kahanggi
(menjaga  perasaan kahanggi )  (Siregar,  T, 2014).
2.  Penyelesaian  Sengketa  Perusakan Hutan  dalam  Masyarakat  Adat Dalihan na Tolu
Sekalipun  aturan  adat Dalihan  na Tolu ini  ditaati,  dihormati  dan  diamalkan oleh  masyarakat  adat,  ternyata  masih  ada juga  sebagian  anggota  masyarakat  adat yang melanggarnya (Anwar Sadat Harahap,  2016).  Jika  terjadi  penebangan hutan,  maka  penyelesaiannya  dilakukan oleh 4 (empat) kelompok berikut:
a. Kelompok Tutur yang terkandung dalam Mora ;
Tabel  7. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora No Tutur Istri (Pihak Mora ) Tutur Suami
(Pihak Anak Boru ) 1 Aya (Ayah)
Tulang (Ayah Istri)
No Tutur Istri (Pihak Mora ) Tutur Suami
(Pihak Anak Boru ) 2 Uma (Ibu) Nantulang (ibu istri) 3 Ompung Halaklai (kakek) Ompung Halaklai (Kakek) 4 Ompung Daboru (Nenek) Ompung Daboru (Nenek) 5 Abang (Abang) Tunggane (Saudara laki-laki Istri) 6 Angkang (Kakak Perempuan) Ompung  Bayo (Istri Saudara Laki-laki Istri) 7 Anggi  Halaklai (Adik laki-laki) Tunggane  (Saudara laki-laki Istri) 8 Anggi  Daboru (Adek Perempuan) Ompung  Bayo (Istri Saudara Laki-laki Istri) 9 Uda (Saudara Laki-laki Ayah)
Tulang (Ayah Istri)
10 Nanguda (Isteri Saudara Laki- laki Ayah) Nantulang (ibu istri) 11 Pahoppu Halaklai (Cucu Laki-laki) Amang (Anak  Laki- laki) 12 Pahoppu Daboru (Cucu Perempuan) Inang (Anak Perempuan) 13  Seluruh Masyarakat yang  Se- Marga dengan Istri
Mora (Keluarga
Mertua)
b. Kelompok Tutur yang terkandung dalam Anak Boru ;
Tabel  8.  Jenis Tutur yang  Terkandung dalam Anak Boru
No Tutur Suami (Pihak Anak Boru ) Tutur Istri (Pihak Mora ) 1 Aya (ayah) Amang Boru (mertua  laki-laki isteri) 2 Uma (Istri Paman) Ambou (mertua perempuan istri) 3 Ompung Halaklai (kakek) Ompung  Halaklai (kakek)
4 Ompung  Daboru  Ompung  Daboru
No Tutur Suami (Pihak Anak Boru ) Tutur Istri (Pihak Mora ) (nenek) (nenek) 5 Abang (abang) Halak Bayo (abang ipar) 6 Angkang (kakak ) Eda (kakak  ipar perempuan) 7 Anggi Halaklai (adek laki-laki) Halak  Bayo (adek ipar laki-laki) 8 Anggi Daboru (adek perempuan) Eda (adek ipar perempuan) 9 Uda (paman) Amang (keponakan) 10 Nanguda (bibi) Inang (keponakan perempuan) 11 Pahoppu Halaklai (cucu laki-laki) Kahanggi keluarga sedarah) 12 Pahoppu  Daboru
(cucu
perempuan)
13  Perwakilan
Masyarakat
yang  Se -Marga
dengan Suami
c. Kelompok Tutur yang terkandung dalam Kahanggi ;
Tabel  9.  Jenis Tutur yang  Terkandung dalam kahanggi
No Tutur yang Terdapat dalam Kahanggi 1 Aya (Ayah) dan keturunannya ke atas
2 Uma (Ibu) 3 Ompung Halaklai (Cucu Laki-laki) dan keturunannya ke atas
4 Ompung Daboru (Cucu Perempuan)
5 Abang (Abang)
6 Angkang (Kakak) 7 Anggi Halaklai (Adek Laki-laki) 8 Anggi Daboru (Adek Perempuan)
9 Uda dan keturunannya menyamping
10 Nanguda (Istri Paman)
11 Pahoppu  Halaklai (Cucu  Laki-laki) dan keturunannya ke bawah
12 Pahoppu Daboru (Cucu Perempuan) 13  Seluruh  Masyarakat  yang  Se- Marga dengan Istri
d. Kelompok Harajaon (satu  orang mewakili  keturunan  Raja  atau  disebut dengan Bona Bulu );
e. Kelompok Hatobangon (salah  seorang dari  tokoh  adat/tokoh  masyarakat) (Amin, M, N, 2014);
Keempat  kelompok  tersebut  di  atas merupakan kelompok yang memiliki kopetensi  dalam  menyelesaikan  berbagai sengketa  dalam  masyarakat  adat,  termasuk penyelesaian sengketa perusakan hutan. Model penyelesaian sengketa perusakan  hutan  yang  dilakukan  dalam masyarakat  adat Dalihan    na    Tolu dapat dilihat dalam tabel berikut:
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Tabel 10.   Model  Penyelesaian  Sengketa  Perusakan  Hutan  pada  Masyarakat  Adat

## Dalihan  na Tolu
Aturan Pencegahan perusakan hutan Tahapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan Musyawarah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan Pihak yang menjadi Pemutus Sengketa Perusakan Hutan Yang Mengangkat Pemutus Sengketa Perusakan Hutan Adat Dalihan  na Tolu 1. Perusakan hutan yang dilakukan keluarga anak boru Tahi   Ungut- Ungut Tutur yang terkandung dalam Mora (a.    Paham  adat,  b. Paham masalah) Harajaon  dan Hatobangon 2. Perusakan  hutan yang dilakukan dilakukan keluarga mora Tahi   Ungut- Ungut Tutur yang terkandung  dalam Anak
Boru dan Mora (a. Paham  adat,  b.  Paham masalah) Harajaon dan Hatobangon 3. Jika sengketa belum selesai pada  model  ke-1 dan 2 Tahi Dalihan na Tolu Tutur yang terkandung di dalam Anak  Boru dan Mora (a.  Paham adat, b. Paham masalah) Harajaon dan Hatobangon 4. Jika sengketa belum     selesai pada model ke-3 Tahi Haruaya Mardomu Bulung 1. Tutur yang terkandung dalam Anak Boru ; 2. Tutur yang  terkandung
dalam Mora ; 3. Tutur yang  terkandung dalam Kahanggi ; 4. Pihak harajaon ; 5.   Pihak hatobangon Harajaon dan Hatobangon 3.  Bentuk  Sanksi  yang  Dijatuhkan Terhadap  Pihak  yang  Melakukan Perusakan Hutan Berbasis
Masyarakat Adat Dalihan na Tolu
Masyarakat  yang  melakukan  tindak prusakan hutan sebagaimana dilarang dalam aturan Adat  Dalihan  na  Tolu ,  maka pelakunya akan dikenai sanksi berikut:
a. Dipaingot (memberikan  peringatan  dan nasehat lisan dan tertulis yang disaksikan  oleh harajaon,  hatobangon dan perwakilan Dalihan na Tolu ). Jenis sanksi  ini  diberikan  kepada  pelaku tindak kejahatan yang baru pertama kali dan  akibat  kejahatannya  belum  sampai mengganggu  kepentingan  umum  yang lebih  luas  dan  belum  sampai  masuk dalam  kategori  meresahkan  kehidupan masyarakat.
b. Didondoni (sanksi  berupa  denda  sesuai dengan  hasil partahian dari  pihak harajaon,  hatobangon dan  perwakilan Dalihan  na  Tolu ).  Sanksi  jenis  ini diberikan kepada pelaku tindak perusakan  hutan  yang  sudah  pernah melakukan  perusakan  hutan  dan  sudah pernah diberikan sanksi berupa sipaingot . Sanksi didondoni ini terdapat beberapa macam, yakni:
1) Denda sebesar dan sejumlah kerugian yang ditaksir dari tindakannya dalam melakukan perusakan hutan. Denda semacam ini dijatuhkan kepada orang yang menebang  hutan  di  luar  kebutuhan pokoknya;
2) Denda  2  (dua)  kali  lipat  dari  apa yang  diambilnya,  apabila  seseorang
mengambil kayu dalam hutan melebihi  kebutuhan  pokoknya  dan tidak  melakukan  penanaman  pohon sebagai  pengganti  pohon  yang  telah ditebangnya;
3) Denda berupa 3 (tiga) kali lipat,  bila orang  yang  melakukan  penebangan pohon dengan tujuan untuk diperjual belikan.  Seberapa  banyak  yang  telah dijualnya, pelakunya akan menggantinya  sebanyak  3  (tiga)  kali lipat dari jumlah yang telah dijualnya.
c. Derajat  dan  martabatnya  diturunkan. Jika dulunya dia keturunan raja, setelah melakukan  berbagai  tindakan  yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat,  termasuk  perusakan  hutan, maka  ia  bukan  lagi  dianggap  sebagai keturunan  raja,  melainkan  dianggap sebagai  rakyat  biasa.  Sanksi  semacam ini  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang telah  merusak  hutan  melebihi  sepertiga hutan  yang  ada  dan  ia  juga  terlibat dalam  penjualan  lahan  di  sekitar  hutan kepada  pihak  lain  untuk  dijadikan sebagai  lahan  perkebunan  atau  lahan lainnya;
d. Dibondarkon (orang yang tidak
mentaati  hasil  putusan  majelis  adat tersebut  tidak  diikutkan  dalam  segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi). Jenis sanksi ini dijatuhkan kepada orang  yang melakukan perusakan hutan di  lingkungan  perkebunan,  sawah, sungai  dan  perkampungannya  sendiri, sehingga masyarakat sekitarnya menjadi resah  dan  terganggu  akibat  ulahnya dalam  melakukan  perusakan  hutan  di daerahnya sendiri;
e. Diusir  dari huta (sanksi  pengusiran berangkat  menuju  kampung  lain).  Ia tidak  boleh  lagi  tinggal  di  kampung  itu setelah  putusan  pengusiran  dijatuhkan. Lain  halnya  kalau  ia  minta  maaf,  maka diberikan  kesempatan  padanya  untuk memperbaiki diri. Dalam proses permintaan  maaf  tersebut,  ia  harus mengundang  makan  orang  sekampung
dengan  menyembelih  seekor  kambing. Dalam  acara  tersebutlah  ia  sampaikan permintaan  maafnya  atas  kesalahannya selama  ini.  Jenis  sanksi  ini  diberikan kepada orang yang memberikan fasilitas  kepada  pihak  lain,  baik individu  maupun  organisasi  untuk melakukan  perusakan  hutan  dalam bentuk  pembukaan  lahan  perkebunan atau lahan usaha lainnya.

## D. Simpulan
Pencegahan  perusakan  hutan  tidak  bisa lagi  disandarkan  pada  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  semata,  namun harus juga dipadukan dengan kearifan lokal yang  ada,  seperti  adat Dalihan  na  Tolu , karena  dengan  menggunakan  hukum  adat Dalihan  na  Tolu ini,  akan  lebih  dipatuhi, dihormati dan diamalkan karena sesuai cita- cita hukum ( rechtidea ) dan perasaan hukum ( rechtgevooo l),  sehingga  tidak  terjadi  lagi perusakan  hutan  di  masa  mendatang, minimal  jumlah  kasus  perusakan  hutan dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Referensi Buku
Ali,  Z.  (2008). Sosiologi  Hukum .    cet.  4. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 13-15.
Ananda  Arfa,  F.  (2010). Metodologi Penelitian  Hukum  Islam .  cet.  1. Bandung:  Citapustaka  Media  Perintis, pp. 69.
Wijayanti, A., & Sofyan Achmad, L. (2011).
Strategi Penulisan Hukum . cet.1.
Bandung: CV. Lubuk Agung, p.74.

## B. Jurnal Ilmiah
Aminah. (2011). Pengelolaan Hutan Berbasis  Masyarakat  (PHBM)  Sebagai Upaya  Pengakuan  Hak  Masyarakat Adat. Jurnal  Pranata  Hukum , Vol.
6 (No.  1),  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum  Universitas  Bandar  Lampung, pp. 21-22.
Amin,  M,  N.  (2014).  Peranan  Surat Tumbaga  Holing  dalam  Pencegahan Tindak  Terorisme  pada  Masyarakat
Adat Batak, Jurnal Kultura , Vol. 3 ,(No.
1), Desember 2014, Medan, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, pp. 7385. Barus,  R,  M.,  &  Syahrin,  A.,  &  Arifin,  S. (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana Illegal Loging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan
Perusakan  Hutan. USU  Law  Jurnal , Vol. 3 (No, 2),  Medan, Fakultas Hukum Universitas  Sumatera  Utara  (USU),  pp. 112.
Harahap,  Anwar,  S.  (2016),  Pengaturan Hukum Adat  Dalihan  na  Tolu Secara Tersirat  dalam  Pelestarian  Hutan  di Kabupaten  Tapanuli  Selatan, Jurnal
Kultura , Vol.  9 ,(No.  2),  Medan: Universitas  Muslim  Nusantara  (UMN) Al Washliyah, pp. 1138.
Harahap,  Anwar,  S.  (2016).  Sosial  Conflict Settlement Through Regulation of Surat Tumbaga  Holing  in  Batak  Angkola Society. Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol.
16 (No.2), Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, pp. 134-137.
Hasibuan,  A,  L.  (2013).  Peranan  Surat Tumbaga  Holing  dalam  Melakukan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada Masyarakat Adat Batak. Jurnal Kultura ,
Vol.  2 (No.  7),  Medan:  Universitas
Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, pp. 10720. Kemal,  Dermawan,  M.  (2001),  Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan
Menuju pada Konteks Kejahatan, Jurnal  Kriminologi  Indonesia , Vol.
1 ,(No. III), pp. 41.
Marthin.,  &  Zein,  A.,  &  Y  dan  Rohman,
A.(2014). Problematika Penetapan Kawasan
Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan  Berkelanjutan  di  Kota Tarakan. Pandecta Research Law
Journal , Vol.  3 (No.  I),  Semarang, Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri Semarang, pp. 153.
Rasyid,  F.  (2014),  Permasalahan  dan Dampak  Kebakaran  Hutan, Jurnal Lingkar  Widyaiswara ,  Edisi  1  (No.  4),
pp. .47 – 59.
Sahlan.  (2012).  Kearifan  Lokal  Masyarakat
Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonservasi  Hutan. Jurnal  Mimbar Hukum , Vol.  24 (No.  2),  Yogyakarta, Fakultas  Hukum  Universitas  Gajdah Mada, pp. 319.
Siregar,  D.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa Tanah  pada  Masyarakat  Adat  Dalihan na  Tolu. Jurnal  Kalam  Keadilan , Vol. 4 (No.3), Medan, Universitas Al Washliyah Medan, pp. 69-70.
Siregar,  T.  (2014).  Model  Pemeliharaan Lingkungan  pada  Masyarakat  Adat Batak  Angkola. Jurnal  Kultura , Vol.
2 (No.  1),  Medan,  UMN  Al  Washliyah, pp. 7385.
Wirya,  A.  (2015).  Kebijakan  Formulasi Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Kehutanan. Jurnal  IUS Kajian  Hukum  dan  Keadilan , Vol.
3, (No.  7),  Mataram,  Magister  Ilmu Hukum Universitas Mataram, pp. 20.
Yamani,  M.  (2011).  Strategi  Perlindungan Hutan  Berbasis  Hukum  Lokal  di  Enam Komunitas  Adat  Daerah  Bengkulu, Jurnal Hukum, Vol. 18 ,(No. 2), pp. 175.