Kelola: Journal of Islamic Education Management
April 2023, Vol.8, No.1 Hal 1 -10 P-ISSN : 2548 – 4052 E-ISSN : 2685 – 9939
©2023 Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola

## EVALUASI SISTEM KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS ZONASI

## Makmur
Insitut Agama Islam Negeri Palopo E-mail: makmur_s.pd.i@iainpalopo.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  evaluasi  sistem  kebijakan  penerimaan  peserta  didik baru berbasis  zonasi  tingkat  SMA  di  kota  Palopo.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  bagaimana  sistem  kebijakan  penerimaan  peserta  didik baru  di  tingkat  SMA  di kota  Palopo,  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  dan  masalah  sosial  yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi tingkat SMA di  kota  Palopo.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  berupa  studi kepustakaan,  buku,  jurnal,  majalah,  surat  kabar  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan dengan  topik  penelitian.  Hasil  penelitian    penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  zonasi sangat  bagus  untuk  dipertahankan  oleh  pemerintah  karena  memberikan  nilai  positif terhadap  dunia  pendidikan.  beberapa  nilai  positif  pelaksanaan  PPDB  zonasi  adalah:  1). Menghilangkan  istilah  Sekolah  unggulan  dan  bukan  unggulan.  2).  Terjadi  pemerataan peserta didik disetiap sekolah 3). Peserta Didik sangat mudah untuk mendapatkan Sekolah karena  rumah  mereka  dekat  dengan  Sekolah  4).  Peserta  Didik  yang  tidak  terlalu  bagus  IQ nya  dapat  belajar  di  Sekolah  yang  baik mutu pendidikannya  5).  Memberikan  peluang  yang sama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah yang memiliki mutu lulusan yang unggul dan 6). Irit Ekonomi
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, PPDB, Zonasi.

## Abstract
This study discusses the evaluation of the new student admissions policy system based on zoning at the high school level in Palopo. The purpose of this study was to find out how the new student admissions policy system at the high school level in Palopo, and to find out how the implementation and social problems caused by the implementation of new student admissions based on zoning at the high school level in Palopo. The type of research  used  is  qualitative  research.  Data  were  collected  using  primary  data  and secondary  data  in  the  form  of  literature  studies,  books,  journals,  magazines, newspapers,  and  previous  research  relevant  to  the  research  topic.  The  results  of  the study on new student admissions (PPDB) zoning are very good to be maintained by the government  because  they  provide  a  positive  value  to  the  world  of  education.  some positive values of PPDB zoning implementation are 1). Eliminating the term excellent and  non-preferred  schools.  2).  There  was  an  even  distribution  of  students  in  every school 3). The Students very easy to get school because their homes are close to schools

## 2 | Makmur
4). Students whose IQ is not too good can study in schools with good quality education 5). Provide equal opportunities for parents to send their children to schools that have superior quality graduates. and 6). Economic Efficient.
Keywords: Evaluation, Policy, PPDB, Zoning.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali  baik pejabat maupun rakyat  biasa.  Hal  ini  sesuai  dan  berdasarkan  pada  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa, segala  aspek  kehidupan  dalam  kemasyarakatan  dan  bernegara  dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan alat yang sangat ampuh untuk digunakan dalam menegakkan suatu aturang yang berlaku di negara Indonesia 1 .
Sebagai  negara  hukum  dan  taat  asas,  Indonesia  itu  memiliki  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan tertinggi yang menjadi  petunjuk  dan  pedoman  dalam  menyusun  berbagai  macam  regulasi dan  peraturan    lainnya  seperti  peraturan  Pemerintah  Pusat,  Peraturan Menteri,  Pemerintah  Propinsi,  Peraturan  Kabupaten  dan  Kota  serta peraturan  yang  mengatur  sampai  kepada  level  paling  bawah  yaitu  RT  dan RW, dan juga Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan  tujuan  negara  Indonesia  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  alinea  keempat  yang berbunyi  “kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksaaan  dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan Mewujudkan keadilan Sosial bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia” 2 .  Dalam  rangka    upaya  untuk  mencerdaskan
1 Muhammad  Zainal Abidin, Peranan  Sekolah  Kawasan  Berbasis Sistem  Zonasi  dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya .
2 Gunawan,  Ary  H.  Sosiologi  Pendidikan:  Suatu  Analisis  Sosiologi  Tentang  Pelbagai Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
kehidupan  bangsa,  pendidikan  merupakan  wadah  dan    media  yang  paling strategis memiliki pengaruh untuk menentukan arah dan wajah keberhasilan suatu  bangsa.  Pendidikan  adalah  harapan  setiap  bangsa  untuk  membuat masyarakat  dalam  negara  itu  memiliki  pola  pikir  dan  mindset  yang  baik. Adapun  tujuan  utama  pendidikan  adalah  memanusiakan  manusia mencerdaskan  manusia  serta  membuat  manusia  dewasa  dalam  menyikapi segala persoalan yang dihadapinya.
Indonesia  memiliki  11  kali  perubahan  kurikulum  dimulai  dengan kurikulum  1947  hingga  yang  terakhir  kurikulum  2013  dan  implementasi kurikulum  2013  telah  selesai  secara  bertahap  mulai  tahun  ajaran  2013  di beberapa  sekolah 3 .  Hal  ini  juga  berlaku  dalam  sistem  penerimaan  peserta didik  baru  (PPDB).  Tahun  2014  sistem  ini  masih  diberlakukan  yang ditegaskan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  jumpa  pers tentang  buku  kurikulum  2013  untuk  tahun  ajaran  2014  di  kantornya,    Jl. Jenderal  Sudirman  Jakarta  Selatan,  Kamis  (12  Februari  2014).  Beliau mengatakan  bahwa  “untuk  apa  diuji  apabila  nilainya  tidak  dipakai  untuk nantinya? Tetap ada seleksi, namun berbasis prestasi, namun tes tidak.
Pada  tanggal  5  Desember  2016  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Muhajir Effendy mengatakan kepada wartawan dalam Republika.co.id bahwa ia  sedang  mempersiapkan  sistem  zonasi  untuk  PPDB  ke  depannya.  Sistem Zonasi  menurut  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  merupakan  bentuk penyesuain  kebijakan  dari  sistem  rayonisasi.  Rayonisasi  lebih memperhatikan  pada  capaian  peserta  didik  dibidang  akademik,  sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak antara rumah peserta didik dan sekolah. Dengan demikian, maka siapa saja yang lebih dekat dengan sekolah lebih  berhak  mendapatkan  layanan  pendidikan  dari  sekolah  itu  .  Sistem  ini diharapkan  dapat  meratakan  kualitas  sekolah  dan  menghilangkan  embel- embel  sekolah  favorit 4 .  Pada  tahun  2017  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik
Indonesia  Muhajir
Effendy  mengeluarkan Permendikbud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat yang resmi mencantumkan sistem zonasi pada bagian keempat pasal 15 ayat 1-5  .  Penerimaan  atau  implementasi  kebijakan  merupakan  rangkaian kegiatan  setelah  suatu  kebijakan  dirumuskan.  Tanpa  suatu  implementasi, maka  suatu  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan  sia-sia.  Implementasi
3 Joli  Afriany  et  al.,  “Penerapan  MOORA  Untuk  Mendukung  Efektifitas  Keputusan Manajemen  Dalam  Penentuan  Lokasi  SPBU,” JURIKOM  (Jurnal  Riset  Komputer) 5,  no.  2 (2018): 161–66.
4 Eka  Reza  Khadowmi,  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah

## 4 | Makmur
kebijakan  sesungguhnya  bukan  sekedar  berhubungan  dengan  mekanisme penjabaran  atau  operasional  dari  keputusan  politik  ke  dalam  prosedur- prosedur  rutin  lewat  saluran  birokrasi  melainkan  lebih  dari  itu  yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan meperoleh apa dan  suatu  kebijakan.  Pada  tahun  2018  Menteri  Penddikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Muhajir  Effendy  mengeluarkan  Permendikbud  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas  yang  sederajat  yang  merupakan  revisi  dari  Undang-Undang nomor  17  Tahun  2017,  meskipun  masih  menuai  pro  dan  kontra, Permendikbud tetap memberlakukan sesuai dengan PPDB 5 .
Berbagai isu muncul ditengah masyarakat seperti paradox modernitas dan  tradisi,  kemajuan  dan  keterbelakangan,  kesejahteraan,  keadilan  dan pemerataan.  Tujuan  dari  sistem  zonasi  ini  diantaranya  menjamin pemerataan  akses  layanan  pendidikan  bagi  peserta  didik,  mendekatkan lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan  keluarga,  menghilangkan eksklusivitas  dan  diskriminasi  di  sekolah,  khususnya  sekolah  negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga  diyakini  dapat  mendorong  kreativitas  pendidik  dalam  pembelajaran dengan  kondisi  peserta  didik  yang  heterogen,  dan  membantu  pemerintah daerah  dalam  memberikan  bantuan/afirmasi  agar  lebih  tepat  sasaran,  baik berupa  sarana  prasarana  sekolah,  maupun  peningkatan  kualitas  pendidik dan tenaga kependidikan 6 .
Dalam Permendikbud Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas  atau  bentuk  lain  yang mengatur  zonasi  dalam  pasal  16  ayat  1yang  berbunyi  “Sekolah  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  wajib  menerima  calon  peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima 7 .
Seperti  tahun  sebelumnya,  sistem  zonasi  kembali  mengalami  pro  dan kontra  dikalangan  masyarakat.  Sistem  ini  menuai  protes  dari  berbagai wilayah di Indonesia. Kota Semarang misalnya dalam jateng.tribunnewa.com salah  satu  warga  masyarakat  mengeluhkan  sistem  ini  dimana  domisilinya tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga. Jika ingin mendapatkan  SD  Negeri  harus  mencari  daerah  Banyumanik,  sesuai  dengan alamat KTP, meski jauh dari tempat tinggalnya saat ini. Hal ini dapat diatasi
5 http://www.republikda.co.id diakses pada tanggal 23 Juli 2019.
6 Mohammad Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia (Cet. I; Ar-Ruzz Media, Jakarta: 2009).
7 http//:news.okezone.com diakses pada tanggal 23 Juli 2019.
dengan  melampirkan  surat  keterangan  domisili,  namun  peluang  diterima hanya 10%.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mengalami  perubahan sosial  yang  sangat  cepat,  maju  dan  memperlihatkan  gejala  disintegratif. Perubahan  sosial  yang  cepat  itu  meliputi  berbagai  bidang  kehidupan,  dan merupakan  masalah  bagi  semua  institusi  sosial  seperti  industri,  agama, perekonomian,  pemerintahan,  keluarga  dan  perkumpulan-perkumpulan. Masalah  sosial  dan  masyarakat  itu  juga  dirasakan  oleh  dunia  pendidikan. Masalah  pendidikan  dalam  keluarga,  pendidikan  di  sekolah  dan  pendidikan dalam  masyarakat  merupakan  refleksi  masalah-masalah  sosial  dalam masyarakat 8 .  Federasi  Serikat  Guru  Indonesia  (FSGI)  mempertanyakan Permendikbud terkait sistem zonasi, yakni tentang biaya pada pasal 19 ayat 1 dan 3 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang radius atau domisili peserta didik dengan  sekolah.  Sekretaris  Jenderal  Federasi  Serikat  Guru  Indonesia  Heru Purnomo  menegaskan,  lemahnya  aturan  membuat  PPDB  2018  tetap menimbulkan masalah seperti tahun lalu 9 . Hal ini dicontohkan daya tampung sekolah  tidak  seimbang  dengan  jumlah  pendaftar  menimbulkan  beragam praktik  kecurangan.  Diantaranya  melalui  penyalahgunaan  fungsi  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  oleh  sejumlah  pihak.  Ia  menegaskan bahwa  lemahnya  aturan  yang  menjelaskan  keterbatasan  daya  tampung sekolah kerap diakali dengan memanipulasi SKTM.
Kebijakan  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  yang salah  satunya  berupa  pembatasan  dalam  memilih  sekolah  berdasarkan tempat  tinggal,  menurut  pengamat  pendidikan  dari  Universitas  Negeri Medan  (UNIMED)  Akademisi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dionsius  Sihombing menilai  tidak  mendorong  kompetensi  pelayanan  sekolah  yang  baik.
Sebaliknya, regulasi ini justru melemahkan spirit sekolah unggal. Beliau juga menuturkan bahwa kualitas layanan pendidikan disemua sekolah tidak bisa disamaratakan. Sistem zonasi menyebabkan terbatasnya akses peserta didik untuk memilih sekolah terbaik ditempat tinggalnya.
Bicara tentang pendidikan di Indonesia seakan tidak akan ada habisnya, karean  ada  begitu  banyak  masalah  pendidikan  di  negeri  ini  mulai  dari kualitas  peserta  didik  yang  masih  rendah,  tenaga  pendidik  yang  kurang profesional,  biaya  pendidikan  yang  mahal,  bahkan  aturan  UU  Pendidikan yang  pelaksanaannya  mengalami  banyak  kendala.  Pelaksanaan  PPDB berbasis  zonasi  tidak  hanya  menimbulkan  masalah  dari  segi  aspek  teknis,
8 Abdul Muhyi, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten  Kuningan  (Suatu  Tinjauan  Tentang  Pembayaran  Zakat  Fitrah  Terhadap  Kyai)” (PhD Thesis, S. 1 Ahwal Syaksiyyah, 2004).
9 https: //www.pikiran-rakyat.com diakses 24 Juli 2019.
namun  juga  dari  aspek  sosial  misalnya  “diskriminasi”    hak  peserta  didik bersekolah di sekolah negeri dan hak peserta didik berprestasi. 10
Munculnya  permasalahan  ini  menarik  perhatian  untuk  dijadikan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian sekaitan dengan kebijakan pemerintah  dalam  menerapkan  zonasi  dalam  menerima  peserta  didik khususnya tingkat SMA yang ada di kota Palopo.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini ada diantaranya di SMA Negeri 2 Palopo, SMA Negeri 4 Palopo dan SMA Negeri 6 Palopo.
Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu  data  mentah  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  informan  dan temuan  dilapangan  dengan  melakukan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Selain  itu  juga  digunakan  data  sekunder  berupa  studi kepustakaan,  buku,  jurnal,  majalah,  surat  kabar  dan  penelitian  terdahulu yang relevan dengan topik penelitian 11 .
Interpretasi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data yang telah diperoleh dipelajari dan ditelaah dengan baik untuk mencari jawaban untuk menjawab  pertanyaan  dari  rumusan  masalah  sehingga  melahirkan  solusi. Kemudian  data  yang  sudah  lengkap,  direduksi  dengan  cara  abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang terperinci merujuk pada inti temuan data sehingga tetap pada fokus penelitian.
Menurut  Miles  dan  Huberman  menyatakan  bahwa  analisis  data kualitatif  menggunakan  kata-kata  yang  selalu  disusun  dalam  sebuah  teks yang diperluas atau dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang  dikumpulkan,  data  tersebut  dianalisis  dan  diinterpretasikan. Selanjutnya  interpretasi  data  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  rujukan teoritis  yang  berhubungan  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian. Analisis data meliputi ; (1) reduksi data, (2) display/penyajian data dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. 12
10 https://ainamulyana.blogspot.com/2019/06/permendikbud-nomor-20-tahun- 2019.
11 Moleong,  Lexi  J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Cet.  XXX,  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya, 2012)
12 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian , h.306

## Sistem  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tingkat SMA di Kota Palopo
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis Zonasi tingkat  SMA  di  kota  Palopo  sudah  dilaksanakan  baik  Tahun  Ajaran 2019/2020  maupun  Tahun  Ajaran  2020/2021.  Adapun  lokasi  penelitian yang  menjadi  tempat  meneliti  adalah:  SMA  Negeri  2  Palopo,  SMA  Negeri  4 Palopo dan SMA Negeri 6 Palopo. Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi ini, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada  di kota Palopo sesungguhnya para Kepala Sekolah, Guru dan Staff Tata  Usaha  sangat  menyukainya  dan  sangat  setuju  apabila  Program  PPDB berbasis  Zonasi  ini  terus  dilanjutkan  oleh  Pemerintah  karena  membuat Sekolah itu merata pada persoalan penerimaan peserta didik baru dan juga menghilangkan nama Sekolah Unggulan dan Sekolah bukan Unggulan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Wakil  Kepala  SMA  Negeri  2
Palopo,  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  di  SMA  Negeri  2  Palopo  setuju dengan  Program  Pemerintah  yaitu  melakukan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  (PPDB)  dengan  Zonasi  karena  memberikan  kesempatan  yang  baik kepada  peserta  didik  untuk  masuk  ke  sekolah  yang  dekat  dengan  rumah mereka,  sehingga  mengurangi  biaya  (ongkos)  kendaraan  ketika  akan  ke sekolah,  juga  peserta  didik  tidak  dapat  terlambat  lagi  ke  sekolah  karena rumahnya  dengan  sekolah  jaraknya  dekat.  Disamping  itu  juga  PPDB  Zonasi ini  menghilangkan  nama  sekolah  unggulan  dan  bukan  unggulan  sehingga sekolah itu sama semua. Hal seperti ini bagus demi kemajuan semua sekolah, sehingga  pihak  pimpinan  sekolah  saja  yang  akan  membuat  sekolah  itu berkualitas  atau  tidak.  Yang  perlu  dievaluasi  kedepan  adalah  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  termasuk  juga  aplikasi  PPDB  Zonasi  sebaiknya diperhatikan  oleh  Pemerintah  sehingga  program  PPDB  Zonasi  dapat  terus dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Panitia  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  berbasis  Zonasi  di  SMA  Negeri  2  Palopo  dapat dipahami  bahwa  PPDB  Zonasi  ini  sangat  bagus  dan  sangat  perlu  untuk dipertahankan  utamanya  Pemerintah  yang  menangani  masalah  pendidikan karena  ada  beberapa  alasan,  diantaranya  adalah:  1).  PPDB  Zonasi  ini memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  bagi  peserta  didik  untuk menimbah ilmu di sekolah yang dekat domisili mereka, baik anak itu pintar dan berprestasi ataupun tidak. Karena dengan PPDB Zonasi ini semua anak punya hak yang sama untuk sekolah yang dekat dengan domisili mereka, 2). PPDB Zonasi ini sangat bagus karena menghilangkan persaingan sekolah dan juga  istilah  sekolah  favorit  atau  sekolah  bukan  favorit.  Istilah  sekolah unggulan  atau  bukan  sekolah  unggulan,  semua  sekolah  sama.  3).  Membuat

## 8 | Makmur
orang tua peserta didik tidak terlalu susah pada persoalan ekonomi (ongkos ke  sekolah)  karena  jarak  antara  sekolah  dan  domisili  dekat  (tidak  terlalu jauh).
Dari hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha (KTU) di SMA Negeri 2 Palopo juga dipahami bahwa program Pemerintah ini sangat baik ini karena kegiatan  ini  sangat  bagus  disamping  itu  juga  menguntungkan  peserta  didik contonhya  adalah  peserta  didik  baru  itu  dapat  memilih  sekolah  terdekat dengan  domisili  mereka.  Ongkos  mereka  tidak  banyak  yang  keluar  artinya hemat secara ekonomi. Maka dari itu program ini sebaiknya diteruskan.
Peneliti juga melakukan wawacara dengan Kepala SMA Negeri 4 Palopo serta guru sekaligus sebagai panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis Zonasi di SMA Neger 4 Palopo.  Berdasarkan hasil wawancara diperoleh  informasi  bahwa  program  PPDB  Zonasi  ini  sangat  bagus  karena program ini dengan PPDB Zonasi itu tidak hanya didominasi oleh anak yang pintar secara IQ saja, tapi ada pemerataan peserta didik. Sebelum ada PPDB Zonasi  rata  rata  yang  sekolah  di  sekolah  unggulan  dan  favorit  adalah  anak yang  cerdas  dan  mampu  secara  ekonomi,  tapi  setelah  ada  program  PPDB Zonasi  ini  membuat  pemerataan  itu  ada.  Disamping  itu  juga  istilah  sekolah unggulan dan favorit itu hilang sehingga semua sekolah sama statusnya.
Selain  melakukan  wawancara  dengan    Bapak  Kepala  SMA  Negeri  4 Palopo,  kami  juga  melakukan  wawancara  dengan  Ibu  Guru  yang  juga berfungsi sebagai Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.  Informasi  yang  diperoleh  yaitu  program  PPDB  Zonasi  layak diteruskan  dimasa  mendatang  karena  dengan  PPDB  Zonasi  itu  membuat sekolah hidup semuanya karena tidak  ada lagi istilah sekolah unggulan dan bukan  unggulan  semuanya  sama.  Disamping  itu  dengan  PPDB  Zonasi  ini membuat peserta didik mudah untuk  mendapatkan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan juga hemat dari segi ekonomi karena jarak antara sekolah dan domisilinya tidak jauh.
Selanjutnya  untuk  mendapatkan  penguatan  tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Zonasi  ini,  kami  juga  melakukan  wawancara dengan  Kepala  SMA  Negeri  6  Palopo  juga  guru  serta  Panitia  PPDB  Zonasi Tahun  Ajaran  2020/2021.  Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  Kepala SMA  Negeri  6  Palopo  dapat  dipahami  bahwa  Program  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  itu  banyak  jenisnya  bukan  hanya  Zonasi  tapi  ada  juga  namanya jalur  Afirmasi  dan  jalur  Prestasi.  Mengenai  PPDB  Zonasi  ini  bagus  karena menghilangkan  label  nama  sekolah  unggulan  dan  bukan  unggulan  dan sekolah  favorit  dan  bukan  sekolah  favorit.  Dengan  adanya  PPDB  Zonasi  ini maka terjadi pemerataan peserta didik antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi.

## Dampak  Pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Berbasis Zonasi Tingkat SMA di Kota Palopo
Hasil wawancara dengan Guru sekaligus Panitia Pelaksana PPDB Zonasi di  SMA  Negeri  6  Palopo  mengatakan  bahwa  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) untuk saat ini sudah berada pada naungan dan otoritas Pemerintah Provinsi. SMA  di  Kota  Palopo  otomatis  berada  pada  wilayah  dan  kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu, peneliti juga melakukan wawancara  dengan  pihak  Dinas  Pendidikan  Kantor  Cabang  khusus menangani Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  Penerimaan  Peserta  Didik Baru (PPDB) Zonasi tersebut, diperoleh data bahwa Dinas Pendidikan sangat setuju  dengan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  dilaksanakan  secara Zonasi  ini  karena  sisi  positifnya  lebih  banyak  daripada  sisi  negatifnya. Diantaranya  adalah  dengan  PPDB  Zonasi  ini  maka  terjadi  pemerataan peserta  didik  disetiap  sekolah  dan  otomatis  kuota  sekolah  juga  akan terpenuhi. Peserta didik yang lemah IQ nya itu dapat sekolah juga di sekolah yang  dulunya  dikenal  nama  sekolah  unggulan  karena  domisilinya  dekat dengan sekolah itu. Yang sebelumnya hanya anak mampu dari segi ekonomi dan IQ yang dapat sekolah di sekolah khusus, tapi dengan PPDB Zonasi akan terjadi  perubahan  sistem,  semua  anak  dapat  sekolah  dimana  saja  yang penting  sesuai  dengan  Zonasinya.  Intinya  menurut  saya  PPDB  Zonasi  ini bagus dan semoga pemerintah kedepannya mempertahankan program ini.

## Kesimpulan
1. Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Zonasi  sangat  bagus  untuk dipertahankan  oleh  Pemerintah  karena  memberikan  nilai  positif terhadap Dunia Pendidikan.
2. Diantara  nilai  positif  PPDB  Zonasi  adalah:  1).  Menghilangkan  istilah Sekolah  unggulan  dan  bukan  unggulan.  2).  Terjadi  pemerataan  peserta didik  disetiap  sekolah  3).  Peserta  Didik  sangat  mudah  untuk mendapatkan  Sekolah  karena  rumah  mereka  dekat  dengan  Sekolah  4). Peserta  Didik  yang  tidak  terlalu  bagus  IQ  nya  dapat  belajar  di  Sekolah yang baik mutu pendidikannya 5). Memberikan peluang yang sama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah yang memiliki mutu lulusan yang unggul. 6). Irit Ekonomi, dll.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  ini  maka  direkomedasikan  kepada Pemerintah  khusunya  Kepala  Dinas  Pendidikan  Cabang  yang  ada  di  Kota Palopo  untuk  terus  melanjutkan  Program  Peneriman  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  berbasis  Zonasi  ini  karena  memberikan  hasil  yang  baik  bagi kemajuan Pendidikan di Indonesia.
10 | Makmur

## Daftar Pustaka
Abidin, Muhammad Zainal Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam  Pembentukan  Karakter  di  SMP  Negeri  15  Kedung  Cowek Surabaya .
Gunawan,  Ary  H. Sosiologi  Pendidikan:  Suatu  Analisis  Sosiologi  Tentang Pelbagai Problem Pendidikan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
Khadowmi, Eka Reza, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Kabupaten  Lampung  Tengah .  Moleong,
Lexi J. Me
todologi  Penelitian  Kualitatif (Cet.  XXX,  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda  Karya,
2012).
Palmer, Joy A.  (Ed), 50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang , Penerjemah: Assifa, Farid (Yogyakarta: Jendela, 2003).
Susetyo, Benny , Politik Pendidikan Pengusa (Yogyakarta: LkiS, 2005).
Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penetapan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Tingkat TK, SD, SMP (Nomor 14 Tahun 2018. www. medanbisnisdaily.com. diakses 24 Juli 2019.
Wulandari,  Desi, Pengaruh  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Melalui  Sistem Zonasi  Terhadap  Prestasi  Belajar  siswa  kelas  VII  di  SMPN  1  Labuhan Ratu Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 .
Yamin, Mohammad, Menggugat Pendidikan Indonesia (Cet. I; Ar-Ruzz Media, Jakarta: 2009).