Bricolage Vol.5 (No. 1 ) : 31 - 102 Th. 2019 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Hasil Penelitian

## GENEALOGI WACANA PADA PESAN AGITATIF PIDATO PRABOWO SUBIYANTO TENTANG  NKRI BUBAR TAHUN 2030

## Genealogy Discourse at The Agitative Message of Prabowo Subianto Speech about Disperse Nation in 2030

## Cosmas Gatot Haryono
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Diterima 30 Januari 2019/ Disetujui 29 Maret 2019

## ABSTRACT
The 2019 presidential election (Pilpres) is a very hot political battle compared to the 2014 election. The temperature of national politics has begun to heat up starting several months before the official campaign period set by the KPU. The "open battle" between the Jowoki camp and Prabowo's camp grew stronger through criticism, criticism, and even physical insult to Jokowi who was the incumbent president. One interesting issue of the various polemics that adorn the world of national politics ahead of the 2019 presidential election is the issue of the dissolution of NKRI in 2030. Prabowo states that in 2030 Indonesia is predicted to disband because of  the  behavior  of  national  political  elites  who  are  far  from  caring  for  the  small  people.  Apart  from  weak references, the issue of the dissolution of the NKRI has been a discourse in our national politics in the past few weeks. In this case, Prabowo has succeeded in constructing subjective reality in the social reality of society for the benefit of himself. Through the power he had, Prabowo instilled an understanding of pessimism in the minds of the public that the state could fail and that the existing government also had the opportunity to fail, it needed to be replaced immediately. In the context of discourse fighting, even though it failed substantially, the speech was  quite  deceptive  and  horrendous.  Despite  experiencing  an  anti-climax,  actually  what  was  revealed  by Prabowo  was  actually  enough  to  help  the  community  to  identify  some  concerns  or  fears  that  the  interests  of many  people  (Indonesia)  would  be  ruled  out  by  the  government.  This  research  is  a  qualitative  research  with Faucoult's genealogy discourse method.
Keywords; Political Communication, Pessimism, Agitation, Genealogy Discourse

## ABSTRAK
Pemilihan    presiden  (Pilpres)  2019  merupakan  pertarungan  politik  yang  sangat  panas  dibandingkan pemilu 2014. Suhu  politik nasional mulai panas sudah dimulai sejak beberapa bulan menjelang masa kampanye resmi  yang  ditetapkan  KPU.  “Pertarungan  terbuka”  antara  kubu  Jowoki  dan  kubu  Prabowo    kian  kencang melalui  kritikan,  kecaman,  bahkan  hinaan  secara  fisik  terhadap  Jokowi  yang  adalah  presiden  petahana.    Salah satu isu yang menarik dari berbagai polemik yang menghiasi dunia politik nasional menjelang pilpres 2019 ini adalah isu bubarnya NKRI di tahun 2030. Prabowo menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia diprediksikan akan bubar  karena  perilaku  para  elit  politik  nasional  yang  jauh  dari  kepedulian  terhadap  rakyat  kecil.  Lepas  dari referensi  yang  lemah,  isu  bubarnya  NKRI  telah  menjadi  wacana  dalam  politik  nasional  kita  beberapa  minggu terakhir.  Dalam  hal  ini,  Prabowo  telah  berhasil  mengkonstrukikan  realitas  subyektif  dalam  realitas  sosial masyarakat  untuk  kepentingan  dirinya.  Melalui  power  yang  dimiliknya,  Prabowo  menanamkan  pemahaman pesimisme  dalam  benak  masyarakat  bahwa  negara  bisa  saja  gagal  dan  pemerintahan  yang  ada  sekarang  pun berpeluang  juga  untuk  gagal,  maka  perlu  diganti  segera.  Dalam  konteks  pertarungan  wacana,  meskipun  gagal secara  substansi,  pidato  tersebut  cukup  mengecoh  dan  menghebohkan.  Meskipun    mengalami  anti  klimaks, sebenarnya  apa  yang  diungkap  Prabowo  sebetulnya  cukup  membantu  masyarakat  untuk  mengidentifikasi tentang adanya beberapa kekhawatiran  atau ketakutan bahwa  kepentingan masyarakat banyak (Indonesia) akan dikesampingkan  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  genealogi wacana Faucoult.
Kata Kunci; Komunikasi Politik, Pesimisme, Agitasi, Genealogi Wacana
*Korespondensi Penulis:
E-mail: cgharyono@gmail.com
Hasil Penelitian

## PENDAHULUAN
Menjelang pemilihan presiden (Pilpres)  2019,  suhu  politik  nasional  mulai panas.  Di  periode  awal  tahun  2018  ini, “pertarungan terbuka” antara kubu pemerintah dan  oposisi  mulai  dapat  dirasakan.  Kritikan, kecaman,  bahkan  hinaan secara  fisik  terhadap presiden  berkuasa  (Jokowi)  mulai  marak dilakukan  oleh  beberapa  pihak  di  kubu oposisi.  Yang  memprihatinkan,  kritikan  dan serangan-serangan yang dilakukan kubu oposisi dilakukan lebih banyak pada persoalan person di pemerintahan bukan pada kebijakannnya.  Kalaupun  ada  kritik  terhadap kebijakan  yang  diambil  pemerintah,  sering kali tidak didasarkan pada data yang memadai dan  cenderung  hanya  berkutat  pada  isu-isu lama  yang  direporoduksi  ulang,  seperti  isu PKI, anti islam, hutang luar negeri, neolib, dan isu-isu  yang  berkaitan  dengan  keadaan  fisik presiden Jokowi.
Tidak  kalah  garang,  biasanya  kubu pemerintah melakukan serangan balik terhadap  para  pengkritiknya.  Tidak  tangung- tanggung, presiden sendiri sering kali menyerang  balik  para  pengkritik  yang  tidak menyertakan  data  dalam  mengkritik.  Dengan dalih  tidak  anti  kritik,  mereka  menuntut  para oposan untuk tidak asal mengkritik, melainkan didasarkan  pada  data  dan  penghitungan  yang rasional.  Maka  polemic    tentang  isu-isu tertentu  biasanya  selama  berhari-hari  bahkan berminggu-minggu  menghiasi  media  massa nasional.
Kondisi  ini  menjadikan  kubu  oposisi justru tidak banyak mendapat respon positif di mata  masyarakat.    Sosok  Jokowi  sebagai incumbent justru semakin dikokohkan popularitasnya.  Hal  ini  terlihat  dari  survey beberapa  lembaga  survey    nasional  yang masih  menempatkan  Jokowi  sebagai  capres terpopuler.  Lembaga  Populi  Center  misalnya, menempatkan  Jokowi  kokoh  di  peringkat pertama,  yaitu  mencapai  97,6  persen  disusul Jusuf Kalla sebesar 94,1 persen,  Megawati 91 persen  Probowo  87,9  persen  dan  Anis
Baswedan sebesar 75 persen www.beritasatu.com/politik/48094-
populicenter-popularitas-jikow-tidak-
terkalahkan.html).  Dari  sisi  elektabilitasnya, Survey  kompas  juga  menempatkan  Jokowi  di puncak,  jauh  meninggalkan    tokoh  nasional lainnya.    Hal  itu  terlihat  dari  survey  terakhir Harian  Kompas  yang  dipublikasikan    pada Senin  (29/5  2017)  yang  menunjukkan    41,6 persen  responden  menyatakan  jika  pemilu dilakukan  saat  ini  akan  memilih  Jokowi. Adapun  Prabowo  yang  selama  ini  di tempatkan sebagai rival politik  Jokowi hanya dipilih 22,1 persen responden.
Salah  satu  isu  yang  menarik  dari berbagai polemic yang menghiasi dunia politik nasional menjelang pilpres 2019 ini adalah isu bubarnya  NKRI  di  tahun  2030.  Isu  ini dihembuskan  oleh  tokoh  sentral  oposisi, Prabowo  Subianto  dalam  sebuah  acara  bedah buku  berjudul  “Nasionalisme  Sosialisme  dan Pragmatisme  Pemikiran  Ekonomi  Politik Soemitro  Djojohadikusumo”  di  kampus Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis    di  Universitas Indonesia,  18  September  2017,    yang  di publish  dalam account Facebook resmi  partai Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan  bahwa  tahun  2030  Indonesia diprediksikan akan bubar karena perilaku para elit politik nasional yang jauh dari kepedulian terhadap  rakyat  kecil.  Para  politisi  terlalu sibuk  dengan  kepentingan  diri  mereka  dan kelompoknya.  Terlalu  serakah  dan  justru menjadi  “maling”  yang  merusak  bangsa  dan merugikan rakyat. Segera saja cuplikan pidato itu  menjadi  viral  dan  mengundang  pro  dan kontra dari berbagai politisi, pengamat politik, akademisi dan pelaku dunia maya.
Dari  pihak  istana  juga  tidak  kalah berkomentar  dan  mempertanyakan  pidato Prabowo  tersebut.  Melalui  Juru  Bicara Kepresidenan,
Johan Budi,
Istana mempertanyakan dasar dari pernyataan Prabowo  bahwa  Indonesia  akan  bubar  tahun 2030.  Menurut  Johan,  pemerintahan  Jokowi- JK saat ini justru ingin  menjadikan Indonesia negara  maju.  Pemerintah  juga  mencanangkan program  Indonesia  Emas  pada  tahun  2045 sehingga tidak mungkin sebelum itu Indonesia Bubar (www.makasar.tribunnews.com/lengkap- inilah-isi-pidato-Prabowo-subianto-soal- Indonesia-Bubar-2030.html).
Pidato  politik  seperti  itu  sebenarnya wajar-wajar saja karena sebagai partai oposisi sudah menjadi “marwah” nya  untuk mengkritisi kebijakan dan perilaku pemerintah yang  negative.  Tetapi  menjadi  menarik  ketika diketahui  bahwa  referensi  yang  digunakan Prabowo  ternyata  dari  sebuah  tulisan  fiksi, yaitu novel Ghost Fleet yang bercerita tentang perang  proxy  antara  negara  America  dan China  di  masa  mendatang.    Sebagai  tokoh sentral  di  kubu  oposisi,  apapun  yang dibicarakan  Prabowo  menjadi  menarik  dan akan selalu dikutip oleh media massa nasional. Maka  fakta  bahwa  Prabowo  menggunakan referensi  dari  sebuah  novel  fiksi  ketika mengatakan  NKRI  akan  bubar  di  tahun  2030, juga menjadi viral.
Dalam  dunia  politik,  apa  yang dikomunikasikan  oleh  para  tokoh  politik menjadi  sangat  penting  dan  ditunggu  oleh khalayak  ramai.    Apapun  yang  diungkapkan atau  diwacanakan  politisi  melalui  komunikasi politik  yang  dilakukan  akan  menjadi  sebuah wacana  besar  yang  bisa  saja  mempengaruhi cara  pandang  dan  cara  bertindak  seseorang. Sebagai  pemimpin  partai  terbesar  ke  tiga  di Indonesia,  pidato  yang  diucapkan  oleh Prabowo  tentang  bubarnya  NKRI  di  tahun 2030  pasti  bukan  tanpa  tujuan.  Sebagai  tokoh sentral  oposisi,  Prabowo  berkepentingan dengan isu tersebut.
Lepas  dari  referensi  yang  lemah,  isu bubarnya  NKRI  telah  menjadi  wacana  dalam politik nasional kita beberapa minggu terakhir. Dalam  hal  ini,  Prabowo  telah  berhasil mengkonstruk realitas subyektif dalam realitas sosial  masyarakat  untuk  kepentingan  dirinya. Melalui  power  yang  dimiliknya,  Prabowo menanamkan  pemahaman pesimisme dalam benak  masyarakat  bahwa  negara  bisa  saja gagal  dan  pemerintahan  yang  ada  sekarang pun  berpeluang  juga  untuk  gagal,  maka  perlu diganti segera.
Peneliti tertarik untuk meneliti cuplikan  pidato  Prabowo  Subianto    yang dipublish  di  laman facebook resmi  partai Gerindra tersebut dengan menggunakan analisis  genealogi  wacana    Foucoult.  Peneliti ingin melihat bagaimana kekuasaan, pengetahuan  dan  wacana  saling  kait-mengkait dalam pidato tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Pidato atau  Retorika Politik
Pidato atau retorika politik merupakan  suatu  seni  dan  teknik  dalam berkomunikasi  yang  banyak  diaplikasikan dalam  kegiatan  politik  (Arifin,  2011:126). Retorika  sendiri  berasal  dari  bahasa  Yunani, Rhetorica ,    yang  artinya  seni  berbicara.  Di awal  penggunannya  retorika  hanya  digunakan untuk  komunikasi  interpersonal  yang  sifatnya dialogis.  Namun  dalam  perkembangannya, retorika  berkembang  menjadi  teknik  dan  seni untuk mempengaruhi orang lain yang jumlanya  tidak  lagi  satu  orang,  melainkan banyak atau khalayak luas.
Sebagai  seni  berbicara,  retorika  bisa dicapai dengan mengandalkan bakat alam dan ketrampilan  secara  teknis  (Hendrikus,  1991). Retorika  juga  merupakan  seni  menyusun argumentasi  dan  pembuatan    naskah  pidato karena  retorika  berkaitan    dengan  kegiatan persuasi. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan,  retorika  akan  bisa dipahami  dan dikuasai melalui pendidikan. Retorika kemudian  diperluas  pemahamannya  sebagai segala  cara  manusia  dalam  menggunakan symbol  untuk  mempengaruhi  lingkungan sekitarnya (Littlejohn, 2009: 73)
Plato memperkenalkan model retorika  yang  dinamakan dialectical  rhetoric , yaitu retorika  yang mengutamakan kebenaran sebagai  fitrah  manusia  (Arifin,  2011:  128). Menurut  plato,  retorika  merupakan  suatu kemampuan  mempengaruhi  dan  mengarahkan manusia  secara  positif  kearah  kebenaran. Seorang  orator    atau  komunikator,  dalam mengucapkan  kata  atau  kalimat,  baik  secara implisit  maupun  eksplisit    harus  senantiasa berpedoman pada dasar-dasar yang didalamnya terdapat kebenaran dan kebajikan. Seorang  orator,  selain  harus  memiliki pengetahuan  mengenai  kejiwaan  manusia,  ia juga  harus  memiliki  kesadaran  mendalam mengenai kebenaran, terutama aspek kebenaran suatu permasalahan yang dibicarakannya.  Oleh karena itu, orator harus senantiasa  terikat  dan  bertanggungjawab terhadap kejujuran dan perikebajikan.
Menurut  Aristoteles,  terdapat  tiga jenis  retorika,  yaitu    retorika deliberative , retorika forensic dan  retorika demonstrative . Retorika deliberative dirancang untuk
mempengaruhi  khalayak    dalam  kebijakan pemerintah.  Pembicaraaan  difokuskan  pada
Hasil Penelitian
keuntungan  dan  kerugian    jika  sebuah kebijakan diputuskan dan dilaksanakan. Retorika forensic merupakan  retorika  yang berkaitan  dengan  pengadilan,  dengan  focus pembicaraan  pada  masa  lampau    yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan.  Sedangkan retorika demonstrative adalah retorika yang mengembangkan wacana yang  dapat  memuji  atau  menghujat.  Dalam komunikasi  politik,  umumnya  retorika  politik yang lazim digunakan adalah retorika demonstrative untuk mempengaruhi khalayak. Jika  dilihat  dari  ragam  jenisnya, terdapat  empat  jenis  retorika  atau  pidato, yaitu:  1)  impromptu;    2)    memoriter;  3) manuskrip;  dan  4)  ekstempore  (Arifin,  2011: 130)

## Agitasi Politik
Agitasi berasal dari kata dalam bahasa Latin,  yaitu agitare yang  berarti  bergerak, menggerakkan.  Menurut  Herbert  Blummer (1969)  agitasi  adalah  beroperasi  untuk membangkitkan  rakyat  kepada  suatu  gerakan terutama  gerakan  politik.  Agitasi  dilakukan dengan  membuat  kontradiksi  di  masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan  hidup  yang  dialaminya  selama  ini (penuh ketidakpastian dan penderitaan) dengan  tujuan  menimbulkan  kegelisahan  di kalangan  massa.  Dalam  kondisi  seperti  itu, rakyat akan mudah digerakkan untuk mendukung  gagasan  baru  atau  ideologi  baru dengan menciptakan keadaan baru.
Dalam  masyarakat  komunis,  agitasi merupakan  bagian  penting  dalam  sistem politik  mereka.  Bersama  dengan  propaganda, agitasi  menjadi  faktor  kunci  keberlangsungan politik dalam negara-negara komunis. Sebaliknya  di  alam  demokrasi  (Amerika  dan negara-negara barat) sangat anti dengan agitasi karena dianggap sebagai kegiatan tercela. Bagi mereka,  agitasi    berkonotasi  negatif  karena sifatnya yang menghasut, mengancam, menggelisahkan  dan  membangkitkan  rasa tidak  puas  di  kalangan  masayarakat  serta mendorong pemberontakan.
Agitasi berupaya agar khalayak bersedia memberikan pengorbanan yang besar demi tujuan yang langsung bersedia mengorbankan jiwa untuk mewujudkan sebuah  cita-cita  politik.  Melalui  agitasi, seorang pemimpin mempertahankan kegairahan  pengikutnya  untuk  memperoleh kemenangan  yang  akan  diikuti  oleh  usaha-
usaha  selanjutnya    dalam  serangkaian  tujuan (Arifi, 2011:131)

## Analisis Genealogi Wacana Foucault
Pemikiran  Foucault  tentang  wacana atau discourse selalu  dikaitkan  dengan  dua entitas  penting  lainnya,  yaitu  kekuasaan (power), pengetahuan  dan  wacana.  Pertama , Kekuasaan  tidak  terkonsentrasi  pada  kelas tertentu,  melainkan  menyebar  ke  seluruh lapisan. Pengetahuan pada dasarnya merupakan  idea  atau  pemikiran  yang  ada dalam  diri  manusia.  Sementara  wacana merupakan struktur linguistic atau penggunaan bahasa  dalam  konteks  masyarakat.  Tiga  hal tersebut  mendasari  kajian  Foucault  dalam melihat  fenomena  atau  realitas  yang  terjadi dalam  suatu  konteks  masyarakat  (Ida,  2014: 111).
Dalam  kerangka  pemikiran  Foucault ini,  kekuasaan (power) memegang  peranan yang  sangat  menentukan.  Kekuasaan  akan menentukan dan mengkonstruk adanya realitas-realitas    yang  diciptakan  secara subyektif  untuk  kepentingan  dan  tujuan  dari power  domination atau  kekuasaan  yang mendominasi.
Tekanan-tekanan, energy , material, pemikiran, kenikmatan dan sebagainya  lebih  banyak  dikuasai  oleh dominan ideology yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat.
Kekuasaan  sendiri    dalam  perspektif Foucault   tidak  dipandang  sebagai  milik  yang bisa  dikuasai    dan  digunakan  oleh  kelas tertentu  untuk  mendominasi  dan  menindas kelas yang lain seperti dikatakan Marx. Bukan pula kemampuan subyektif untuk mempengaruhi  orang  lain  seperti  pandangan Weber. Kuasa tidak sekedar  terkonsentrasi di tangan  penguasa  struktur-struktur    yang menononjol  seperti  perusahaan,  negara  dan organisasi  agama.  Melainkan  kekuasaan    itu menyebar,  terpencar  dan  hadir  di  mana-mana seperti  jaring  yang  menjerat  kita  semua. Kekuasaan “merasuki” seluruh bidang kehidupan masyarakat modern. Kekuasaan ada di semua lapisan, kecil dan besar, laki-laki dan perempuan,  dalam  keluarga,  di  sekolan  dan sebagainya (Widyarsono, 1999: 11).
Kekuasaan  menentukan  proses-proses tubuh,  pola  tingkah,  dan  mendikte  perilaku manusia  terhadap  realitas  yang  sebenarnya milik  dari  ideology  dominan.  Kekuasaan bekerja atau beroperasi dalam diri setiap orang pada  level    yang  terus  menerus  dan  proses
Hasil Penelitian
yang  tidak  pernah    diinterupsi  (atau  seolah benar)  yang  mendefinisikan  tubuh  manusia, mengatur  cara  manusia  bertindak,  mengatur gesture  atau  gerakan  tubh,  mendikte  perilaku manusia dan sebagainya.  Maka dalam analisis discourse,  harus  dilihat    kekuatan-kekuatan atau power yang mengitari area discourse.
Dalam  pembentukan  subyektivitas yang  dimiliki  masing-masing  individu ,  power memegang peranan yang sangat viatl. Kekuasaan  ini,  dengan  energinya,  dengan material  yang  dimililkinya,  dengan  interest atau tujuan yang diinginkannya telah mendikte cara-cara individu atau manusia lainnya untuk bertindak  dan  berperilaku  dalam  peran- perannya  di  masyarakat,  termasuk  bahasa, ucapan, percakapan, dan tulisan atau teks yang dihasilkan (Ida, 2014: 112-113)
Kedua , pengetahuan.
Menurut Faoucault, kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Dalam praktek penggunaannya, kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan. Terkait dengan ini, penjelasannya sekaligus mengkritik
pandangan  para  pemikir renessaince yang memisahkan    antara  kebenaran  dan  ideology, antara  pengetahuan  dan  kekuasaan.  Para pemikir renessaince menganggap  kebenaran atau  pengetahuan    berada  di  luar  relasi  kuas, yang  berada  “di  luar  sana”.  Maka  kebenaran dapat  memeriksa  dan  mengatur  cara  kerja kekuasaan.    Dengan  kata  lain,  kebenaran  atau pengetahuan  dipercayai  memiliki  kekuatan untuk membebaskan manusia (fungsi emansipatoris) dari relasi kuasa yang menindas.  Sebaliknya,  Foucault  menganggap justru  kebenaran  atau  pengetahuan  tidak terletak  di  luar,  melainkan  di  dalam  kuasa. Kebenenaran  atau  pengetahuan  adalah  relasi kuasa itu sendiri.
Argumen lain Foucault tentang kebenaran atau pengetahuan adalah keyakinannya bahwa dalam discourse , kebenaran atau pengetahuan harus dilihat dari tiga  sisi  sekaligus,  yaitu:  1)  dari  siapa  yang menyatakannya,  2)  bahasa  yang  digunakan dan  3)  bagaimana  subyek  menilai  atau mendefinisikan  kebenaran  itu  sendiri.  Dari ketiga  sisi  itulah  pengetahuan  bisa  diungkap asalnya dan menemukan  konteks aslinya.
Produksi  dan  reproduksi  pengetahuan dan  kebenaran  yang  kemudian  disebarkan kepada  public  tergantung    pada  bagaimana pengetahuan    dan  kebenaran  itu  disampaikan. Pengetahuan  dan  kebenaran    pada  akhirnya hanyalah milik kekuasaan dominan. Akhirnya
kebenaran  tergantung  pada  siapa  yang menyampaikannya atau memproduksinya.
Maka  diperlukan  analisis  terhadap grammar  atau  tata  bahasa  atau  aturan pengunaan kata dan kalimat  menjadi hal perlu dilakukan. Pertanyaan-pertanyan menarik yang  perlu  diungkapkan  dalam  pendekatan Foucault antara lain, bagaimana kebenaran  itu dapat dikatakan? Bagaimana yang dimaksudan di  sini  adalah  teknik-teknik  apa  saja    yang digunakan  untuk  mendefinisikan  kebenaran? Berdasarkan  aturan-aturan  yang  mana?  Dan dalam  kondisi  yang  seperti  apa?  Apakah sesuatu mungkin dianalisis atau
diperhitungkan  sebagai  kebenaran?Foucault menegaskan bahwa melalui analisis gramatikal  inilah  pengetahuan  dan  kebenaran itu terjadi atau terbentuk. Untuk mendapatkan kebenaran, maka seseorang diharapkan mencari  atau  mempertanyakan  lebih  jauh tentang  hakikat    atau  darimana  kebenaran  itu sendiri  diperoleh  atau  bersumber  (Ida,  2014: 115).
Dalam  diri  setiap  individu  sendiri, menurut Foucault, terdapat sebuah mekanisme pokok  pendisiplinan  diri  yang  disertai  dengan mekanisme “pemantauan” (pengawasan), penghukuman,  normalisasi,  dan  pegujian peringkat (L’examen). Mekanisme L’examaen sendiri  merupakan  sebuah  mekanisme    yang sekaligus  memantau  ,  menentukan  peringkat (rangking),  tetapi  juga  melatih.  Oleh  karena itu,  mekanisme  L’examen  bisa  dikatakan sebagai prosedur komplet dari proyek pendisiplinan diri (Widyarsono, 1999: 13).
Mekanisme  ini  menjadi  sebuah  hal yang  mendasar  ada  dalam  diri  individu  dan biasa  disebut  sebagai  hubungan  ‘panoptikon’ dimana seluruh prosedur penaklukan menjadikan diri individu  patuh dan bergunan mendapatkan  realitasnya.  Dalam  panoptikon ini,  individu  terus  menerus  ditaklukkan, dipantau  dan  diketahui.  Penaklukan  total  atas individu pada gilirannya memberikan pengetahuan menyeluruh atas diri individu itu sendiri.
Ketiga, wacana atau discourse . Foucault  berfikir  tentang discourse dalam kaitannya  dengan  kerangka  pengetahuan  atau bodies  of  knowledge. dalam  hal  ini,  sesuatu yang  bergerak  dari  hal-hal  yang  berkaitn dengan  sistem  kebahasaan  ( grammatical )  dan mengarah  pada  konsep  disiplin    seperti  ilmu pengethuan, kedokteran, spikiatri dan sebagainya;  serta  pada  konsep-konsep  tentang disiplin,  institusi    control  sosial  seperti
Hasil Penelitian
sekolah,  penjara,  rumah  sakit  dan  sebagainya (Ida, 2014: 116).
Selain  persoalan  produksi  bahasa  dan tata  bahasa, discourse juga  dimaknai  sebagai konteks  dimana  bahasa  itu  digunakan    dan aturan  yang  menaungi  penggunan  bahasa tersebut. Maka discourse yang terjadi dalam suatu  realitas  atau  fenomena  yang  diamati peneliti  tidak  saja  dipandang  sebabagai sesuatu  yang  muncul  dengan  sendirinya. Melainkan institusi-institusi  yang ada sebagai tempat beroperasinya discourse bahasa sehingga menjadi penting dan signifikan untuk dianalisis.
Dengan demikian, discourse bukanlah sebuah  prosedur  atau  aturan  main    untuk menghasilkan consensus ,  melainkan  praktik wacana  itu  sendiri  secara  actual  mengenai satu hal (Poespowardojo, 2016: 235). Wacana bagi  Foucault    bukan  menyatukan  berbagai pandangan    menjadi  satu  (semangat  dasar filsafat)  atau  menyajikan  perbedaan  tentang berbagai  hal  (semangat  dasar  linguistic), melainkan  menjelaskan    bahwa  kekuasaan  itu menyebar,  ada  di  mana-mana  (systems  of dispersion).  Wacana  tidak  ditentukan  oleh subyek,  tetapi  oleh  obyek  yang  dibicarakan. Maka,  apa  yang  ditemukan  dalam  wacana bukan  sebuah  konfigurasi  yang  dibuat    oleh subyek, melainkan pola  yang bersifat imanen pada  apa  yang  dibicarakan  (Foucault,  1972: 46).  Peran  obyek  dalam  praktik  wacana memungkinkan tampilnya pemahaman subyek  struktur  obyektif  yangmenampilkan makna  bagi  pemahaman  subyek  (Foucault, 1997: 94)

## Struktur Analisis Genealogi Wacana
Seperti telah dibahas di bagian sebelumnya, wacana pada dasarnya merupakan sistem pengetahuan yang
memberikan  informasi  tentang  teknologi sosial  dan  teknologi  memerintah  yang merupakan bentuk kekuasaan dalam masyarakat  modern.  Foucault  lebih  tertarik melihat  wacana  sebagai  aturan-aturan  dan praktik-praktik    yang  menghasilkan  masalah- masalah  bermakna  dan  diatur  sesuai  dengan periode sejarah. Artinya, ada struktur pemaknaan    yang  menentukan  pada  suatu periode  sejarah  tertentu  (Haryatmono,  2016: 66).
Setip praktek wacana pasti mempunyai hubungan  dengan  institusi-institusi  sosial dalam masyarakat. Bahkan, antar satu wacana dengan wacana yang lainnya selalu
mempunyai  keterkaitn  dan  tidak  saling  lepas. Teks-teks  baru  selalu  berhubungan  teks-teks sebelumnya.  Maka,  dalam  memahami  analisis genealogi wacana Foucault, harus diperhatikan keterhubungan  antar  wacana  dan  konteks sosialnya.
Dalam  melakukan  analisis  genealogi wacana  Foucault  (Ida,  2014:  119-123),  ada beberapa materi analisis yang harus dilakukan, antara  lain:  analisis linguistic  structural, analisis arsip, analysis archaeology of knowledge, dan  analisis  formasi  diskursif. Pertama , Analisis linguistic  structural adalah metode yang digunakan untuk melihat praktik- praktik discourse dalam  masyarakat,  dengan mengamati  bahasa  atau  ucapan  atau  teks tertulis  yang  muncul  atau  digunakan  dalam konteks  institusi  sosial  tertentu.  Sebagaimana diketahui,  bahasa  dibentuk  oleh  struktur- struktur  gramatikal  dari  bahasa  itu  sendiri. Gramatikal atau tata bahasa akan  menentukan kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge). Dalam  menggunakan  bahasa, selalu ada penggunaan symbol yang merupakan  hasil  dari  konvensi-konvensi budaya masyarakat.
Kedua , analisis  terhadap  arsip-arsip (archives), yaitu  teks-teks  massal  yang dikoleksi  pada  periode  waktu  tertentu.  Arsip juga bisa diartikan sebagai sekumpulan aturan yang  pada  suatu  periode  tertentu  dan  pada suatumasyarakt  tertentu  (Foucault,  1978:  14- 15). Ketiga, Archaelogy of knowledge (arkeologi pengetahuan) merupakan salah satu yang  khas  dari  analisis  discourse  Foucault. Yang  dimaksud archaeology  of  knowledge adalah  seperangkat  metodologi    yang  dapat digunakan  untuk  mempelajari  bagaimana retorika  atau  pernyataan-pernyataan    yang disampaikan    dapat  dipelajari  dan  dipahami dalam  kaitannya      dengan  kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge).
Foucoult  melihat  bahwa  semua  bahan- bahan (manifest)  discourse didasarkan  secara tersembunyi  pada  apa  yang  diucapkan (already  said), yaitu  tidak  hanya  frasa  yang telah  diucapkan  atau  teks  yang  telah  tertulis, tetapi  tidak  pernah  diucapkan (never  said), yang berkaitan (incorporated) dengan discourse ,  suara    yang  sunyi  seperti  nafas, tulisan    yang  hanya  merupakan    bagian  dari pendandanya  sendiri.  Dengan  kata  lain , archaelogy of knowledge menyediakan seperangkat  metodologi    bagi  peneliti  untuk melihat  dan  memahami discourse yang  ada dengan  melihat    bahasa-bahasa  yang  tampak
Hasil Penelitian
dan tidak tampak, ujaran-ujaran yang dikatakan  dan ujaran-ujaran yang tersembunyi yang  tidak  pernah  disampaikan  ,  termasuk tulisan-tulisan    yang  bahkan  tidak  jelas  dan tidak dapat dibaca sekalipun (Ida, 2014: 122).
Keempat ,  formasi  diskursif (discursive formation) merupakan metode yang mendiakan  perangkat  analisis    bagi  peneliti untuk  melihat    danmemahami  pernyataan (statement), kejadian  atau  peristiwa (event) dan discourse yang  dihasilkan.  Formasi diskursif bisa berupa discourse-discourse yang terbentuk  dan  beredar  dalam  masyarakat tentang  suatu  hal.  Dalam  formasi  diskursif, discourse selalu  dipahami  terbentuk  karena dipengaruhi  oleh  kekuasaan,  ideology,  dan pengetahuan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Linguistic structural
Pada  bagian  ini  peneliti  akan  melihat bagaimana  praktik-praktik discourse yang dikembangkan dengan mengamati bahasa atau ucapan  atau  teks  tertulis  yang  muncul  atau digunakan  dalam  konteks  institusi  sosial tertentu. Sebagaimana diketahui, bahasa dibentuk oleh struktur-struktur gramatikal dari bahasa itu sendiri. Gramatikal atau tata bahasa akan  menentukan  kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge). Aspek  gramatikal sendiri meliputi: (1) pengacuan (referensi), (2) penyulihan (subtitusi), (3) pelesapan (ellipsis), dan (4) perangkaian (konjungsi).

## 1.Pengacuan (Referensi)
Pengacuan  atau  referensi menjelaskan tentang  adanya  satuan  lingual  tertentu  yang mengacu  pada  satuan  lingual  lain  (atau  suatu acuan)  yang  mendahului  atau  mengikutinya. Ada tiga jensi pengacuan:  pengacuan persona, demonstratif,  dan  komparatif.  (Sumarlam, 2008: 23-24).

## 1.1. Pengacuan Persona
Dalam pidato Prabowo ini, pengacuan persona  berupa  pengacuan  persona  pertama jamak dan tidak ditemukan pengacuan persona tunggal.  Pengacuan  persona  pertama  jamak menggunakan kata “kita” yang mengacu pada seluruh  rakyat  Indonesia,  termasuk  Prabowo dan  orang-oang  yang  hadir  di  situ.  Beberapa kalimat yang diucapkan Prabowo menggunakan  pengacuan  persona  pertama jamak,  yaitu  kita  sebanyak  9  (sembilan)  kali. Prabowo tidak pernah menggunakan kata saya dalam  pidato  tersebut.  Pengacuan  persona “kita”  mengacu  pada  keseluruhan  warga negara  atau  bangsa  Indonesia.  Jadi  Prabowo menekankan  bahwa  dirinya  termasuk  didalam keseluruhan warga bangsa tersebut.
Selain  pengacuan  persona  pertama, Prabowo juga menggunakan pengacuan kedua jamak sebanyak 3 (tiga) kali  dengan dua jenis kata  yang  berbeda,  yaitu  “saudara-saudara” dan “bung”. Keduanya merupakan bentuk kata sapaan. Kata “saudara-saudara” mengacu pada kata  sapaan  kepada  orang  lain  yang  diajak berbicara.  Sedangkan  kata  “Bung”  mengacu pada  kata  sapaan  yang  tidak  biasa  karena mengandung  makna  historis.  Kata  “bung” melekat  pada  era  revolusi  fisik  /  perjuangan atau minimal menggambarkan suasana revolusi  yang  sedang  digelorakan.  Dalam pidato  tersebut,  tidak  ditemukan  sama  sekali pengacuan persona kedua tunggal.
Sementara  bentuk  pengacuan  persona ketiga    berupa  persona  ketiga  jamak,  yang pada penggunaan kata “mereka” dalam pidato tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Kata “mereka” merujuk  pada  bangsa-bangsa  lain  di  dunia yang  lebih  maju daripada  Indonesia.  Prabowo tidak  menggunakan  persona  ketiga  tunggal sama  sekali.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena pidato Prabowo dilakukan di depan massa.
Hasil Penelitian
Tabel 1. Pengacuan (Referensi) Persona Kalimat/ Frase Pengacuan Persona Pertama Jamak Pengacuan Kedua Jamak Pengacuan Ketiga Jamak Saudara-Saudara, Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang- lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik
Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun
2030. Kita  (3 x) Saudara- saudara (1x) Mereka (1x) Bung ! Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Kita (3x) Bung (1x) Mereka (1x) Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa- apa Kita (1x) Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian! Kita (1x) Saudara- saudara sekalian (1x) Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Kita (1x) 1.2. Pengacuan Demonstratif Terdapat dua jenis pengacuan demonstratif,    yaitu  pronomina  demonstratif waktu (temporal) dan pronomina demonstratif tempat  (lokasional).    Pronomina  demonstratif waktu    mengacu  pada    waktu  kini,  lampau, akan  datang,  dan  waktu  netral.  Dalam  pidato Prabowo ini, terdapat dua pronomina demonstratif  waktu  kini  dan  akan  datang. Waktu masa kini diwakilkan oleh penggunaan kata “masih” pada frase “ Kita masih upacara, kita masih menyanyikan  lagu  kebangsaan, kita masih pakai  lambang-lambang  negara,
gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini”.  Sedangkan  pronomina  demonstratif waktu  masa akan  datang  tampak  pada prediksi Prabowo tahun 2030.
Melalui pengacuan demonstratif waktu  ini  menunjukkan  bahwa  wacana kekinian  akan  menemukan  kontradiksinya  di masa  yang  akan  datang.  Prabowo  mencoba membangun wacana yang kontras antara masa kini  dan  masa  datang.  Apa  yang  terjadi  di masa  depan  di  perkirakan  akan  sangat berkebalikan  dengan  yang  terjadi  saat  ini.

## Tabel 2. Pengacuan Demonstratif Waktu
Kalimat / Frase Pronomina Demonstratif Waktu Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.
Waktu kini  dan Waktu akan datang
Hasil Penelitian
Sedangkan  pronominal  demonstratif tempat  (lokasi)  tampak  Prabowo  melalui pidatonya  membangun  dua  tempat  yang berbeda,  yaitu  tempat  yang  dekat  (di  sini  = Indonesia)  dan  tempat  yang  jauh  dari  ruang pembicara (di luar sana = negara-negara maju yang  mempredikasi  Indonesia  akan  bubar  di tahun  2030).    Dua  lokasi  yang  berbeda  ini menggambarkan  dua  lokasi  yang  berbeda dengan pandangan atau wacana yang berbeda.

## 1.3. Pengacuan Komparatif
Jenis pengacuan
komparatif (perbandingan)  pada  dasarnya  merupakan jenis aspek gramatikal yang mencoba membandingkan  dua  hal  atau  lebih  yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk/wujud,  sikap,  watak,  perilaku,  dan sebagainya.  Dalam  pidato  ini,  Prabowo menggunakan  pengacuan  komparatif  juga, yaitu  membandingkan  kepemilikan  tanah  di negara Indonesia dibandingkan dengan prosentase  golongan  masyarakat  Indonesia.  Ia menggambarkan  mayoritas  tanah  di  Indonesia yang digambarkannya dengan angka 80 persen dikuasai  oleg  sgelintir  elit  yang  digambarkan dengan  prosentase  1  persen  dari  keseluruhan rakyat  Indoesia.  Ini  merupakan  sebuah pembangunan  wacana  kontradiksi  1  persen
menguasai  80  persen.  Bahkan  kemudian dipertegas  dengan  kalimat,  “hampir  semua asset dikuasai 1 persen”.
“Bung!
Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa”.

## 2. Penyulihan (Subtitusi)
Subtitusi  merupakan  salah  satu  aspek dari  gramatikal  yang  terlihat  dari  bagaimana penggantian  satuan  lingual  tertentu  dengan satuan  lingual  lain  dengan  tujuan  untuk memperoleh  unsur  pembeda.  Subtitusi  sendiri terdiri  dari:  subtitusi  nominal,  verbal,  frasa, dan klausal (Sumarlam, 2008: 28).

## 2.1. Subtitusi Nominal
Subtitusi nominal merupakan penggantian  satuan  lingual  yang  berkategori nominal. Dalam pidato Prabowo ini ditemukan beberapa subtitusi nominal, yaitu: elit kita, 80 persen  tanah  kita,  1  persen  rakyat,  hampir seluruh  asset,  dan  sebagian  besar  kekayaan kita.    Subtitusi  nominal  tersebut  dapat  dilihat pada data berikut.

## Tabel 3. Substitusi Nominal
Kalimat/ Frase Substitusi Nominal Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa.
 80 persen tanah  1 persen rakyat
Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa.
 Hampir seluruh asset  1 persen Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.  Sebagian besar kekayaan 2.2. Substitusi Verbal dan Frasal Subtitusi verbal merupakan
pemanfaatan  sebuah  lingual  berkategogi verbal untuk mengganti satuan lingual lainnya dengan  tujuan  tertentu.   Dalam  pidato singkat Prabowo  ini  tidak  terdapat  kategori  substitusi verbal  yang  digunakan.    Sedangkan  substitusi Frasal merupakan bagian dari aspek
gramatikal yang dilakukan dengan penggantian  satuan  lingual  tertentu  yang berupa  kata  atau  frasa  dengan  satuan  lingual lain  yang  berupa  frasa.    Dalam  pidato Prabowo  ini  juga  tidak  terdapat  substitusi frasa.
Hasil Penelitian
2.3. Substitusi Klausal Subtitusi klausal merupakan
penggantian  satuan  lingual  tertentu  yang berupa  klausa  atau  kalimat  dengan  satuan lingual  lain  yang  berupa  kata  atau  frasa. Dalam pidato ini, Prabowo banyak menggunakan  substitusi  klausal.  Setidaknya empat  kalimat  yang  mengandung  substitusi klausal, yaitu:
1) Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa.
2) Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.
3) Ini yang merusak bangsa kita, saudara- saudara sekalian!
4) Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas! Semakin maling!
Keempat  kalimat  yang  digunakan  Prabowo tersebut masing-masing mengandung substitusi  yang  mengacu  pada  klausa  atau kalimat  yang  disebutkan  sebelumnya,  yaitu elit  kita  merasa  tidak  masalah  (“ngga  apa- apa”)  dengan    fakta-fakta  yang  diungkapkan Prabowo  tersebut.  Semua  mengacu  pada kondisi  para  elit  kita  yang  dinilai  prabowo tidak peduli dengan kondisi yang ada.

## 3. Ellipsis
Pelesapan  (ellipsis)  meruapakan  salah satu aspek gramatikal yang berupa penghilangan  atau  pelesapan  satuan  lingual tertentu  yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Dalam  pidato  Prabowo  ini  terdapat  beberapa kali  ellipsis  yang  dilakukan,  antara  lain:
Tabel 4. Satuan Lingual Yang Mengalami Ellipsis
Kalimat atau Frase Ellipsis Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Keterangan waktu: hingga saat ini Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Subyek: Elit kita Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Subyek kalimat: elit kita Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Subyek kalimat: elit kita Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas! Semakin maling! Subyek kalimat: elit kita Melalui ellipsis ini, sebenarnya Prabowo mau “menyerang” para tokoh bangsa ini  tetapi  dilakukan  dengan  tidak  secara frontal.  Metode  ellipsis  merupakan  salah  satu cara  yang  membuat  pesan  tidak  secara  tegas “menembak”  siapa  karena  mengandung makna  ganda  dan  mempersulit  penafsiran. Tetapi  bila  dilihat  dari  rangkaian  kalimat secara  keseluruhan  akan  terlihat  jelas  bahwa yang  “diserang”  oleh  Prabowo  adalah  elit politik atau para penguasa saat ini.

## 4. Konjungsi
Konjungsi  merupakan  salah  satu aspek  gramatikal  yang  melihat  bagaimana menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang  lain  dalam  wacana.  Menurut  Sumarlam (2008:  32-33)  berdasarkan    maknanya, perangkaian  unsur  dalam  wacana  dibedakan menjadi antara lain: sebab-akibat, pertentangan, kelebihan, perkecualian, konsesif, tujuan, penambahan, pilihan, harapan,  urutan,  perlawanan,  waktu,  syarat, dan cara.
Dari  pidato  Prabowo  tersebut,  dapat ditemukan  bahwa  perangkaian  unsur  dalam
Hasil Penelitian
wacana  dilakukan  dengan  pertentangan  dan sebab akibat. Perangkaian pertentangan terlihat sejak kalimat pertama dimana
Prabowo  mencoba  mempertentangkan  apa yang orang Indonesia lakukan dengan ramalan
orang  asing  terhadap  Indonesia.  Rangkaian pertentangan  ini  kemudian  dipadu-padankan dengan  rangkaian  sebab  akibat  sehingga memperoleh alur cerita yang semakin “terasa” logis.

## Tabel 5. Perangkaian Unsur-Unsur Wacana (Konjungsi)
Kalimat atau Frase Konjungsi Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pertentangan Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Pertentangan Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Pertentangan Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Petentangan Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian! Sebab-akibat Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas! Semakin maling! Sebab-akibat
Konjungsi  yang  dipilih  Prabowo,
secara garis besar sebenarnya sangat logis dan masuk akal. Permainan kalimat dengan model pertentangan menggambarkan bahwa Prabowo menguasai seluk-beluk masalah tersebut. Bagi sebagian kalangan terutama kalangan menengah  ke  bawah,  model  konjungsi pertentangan  menjadi  lebih  mudah  dipahami karena hanya ada dua nilai, yaitu: baik-buruk, hitam-putih.  Siapa  yang  baik  dan  siapa  yang buruk sangat mudah dipahami dalam penyataan  yang  disampaikan  oleh  Prabowo tersebut.
Kemudian pandangan
tersebut dipertegas  dengan  mengungkap  akibatnya  apa bagi bangsa ini. Model penuturan sebab akibat ini semakin mempermudah masyarakat mengetahui makna pesan dari pidato Prabowo tersebut.

## Analisis Arsip
Analisis
terhadap arsip-arsip (archives), yaitu  teks-teks  massal  yang dikoleksi  pada  periode  waktu  tertentu.  Arsip juga bisa diartikan sebagai sekumpulan aturan yang  pada  suatu  periode  tertentu  dan  pada suatu masyarakat tertentu (Foucault, 1978: 14- 15).    Penting  untuk  menekankan  persoalan aturan  atau  kesepakatan  penggunaan  kata ataupun  kalimat  dalam  sebuah  periode  waktu tertentu.
Dalam konteks pidato singkat Prabowo,  terdapat  beberapa  kata  atau  kalimat yang  bila  dikaitkan  dengan  periode  saat  ini, mengandung  pesan  yang  mendalam  karena mereferensikan sesuatu. Misalnya pada kalimat  pertama,  Prabowo  mengungkapkan bahwa    saat  ini  kita  yang  masih  melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan,  menghormati  lambang-lambang negara,    dan  lain-lain,  diramalkan  akan  bubar pada  tahun  2030.  Tapi  sayangnya  Prabowo tidak  mencantumkan  atau  menyertakan  dari mana  data  tersebut  direferensikan.  Di  saat pemerintah  selalu  menyajikan  informasi  di tengah masyarakat (baik melalui media massa maupun  dalam  komunikasi  politik  langsung pemerintah  kepada  rakyat)  dengan  data-data yang  melimpah,  justru  Prabowo  (sebagai oposan)  justru  tampil  dengan  minus  data referensi.
Bak  petir  di  siang  bolong,  Prabowo ingin  menciptakan  sebuah  kejutan  yang “mengehentak”  tetapi  tidak  menemukan “gaung”-nya  karena  tidak  menyertakan  data sama sekali dari mana dasarnya. Hal ini justru menyebabkan banyak kalangan mempertanyakan apa yang menjadi penyataan Prabowo  tersebut.  Foucault  menyebut  hal seperti  ini  sebagai the  limit  and  forms  of memory , yaitu keterbatasan dan bentuk-bentuk memori atau teks memori seperti buku harian, catatan  risalah,  dan  lain-lain.  Keterbetasan  ini
tentu  saja  membuat  tingkat  kepercayaan wacana  yang  coba  Prabowo  wacanakan menjadi rendah.
Analisis Archaeology of Knowledge
Archaelogy  of  knowledge (arkeologi pengetahuan) merupakan salah satu  yang khas dari  analisis discourse Foucault.  Yang dimaksud archaeology  of  knowledge adalah seperangkat metodologi yang dapat digunakan  untuk  mempelajari  bagaimana retorika  atau  pernyataan-pernyataan    yang disampaikan    dapat  dipelajari  dan  dipahami dalam  kaitannya      dengan  kekuasaan  ( power ) dan pengetahuan ( knowledge ).
Foucault melihat bahwa semua bahan- bahan  ( manifest ) discourse didasarkan  secara tersembunyi  pada  apa  yang  diucapkan ( already  said ),  yaitu  tidak  hanya  frasa  yang telah  diucapkan  atau  teks  yang  telah  tertulis, tetapi  tidak  pernah  diucapkan  ( never  said ), yang berkaitan ( incorporated ) dengan discourse ,  suara    yang  sunyi  seperti  nafas, tulisan    yang  hanya  merupakan    bagian  dari pendandanya  sendiri.  Dengan  kata  lain, archaelogy of knowledge menyediakan seperangkat  metodologi    bagi  peneliti  untuk melihat  dan  memahami  discourse    yang  ada dengan  melihat    bahasa-bahasa  yang  tampak dan tidak tampak, ujaran-ujaran yang dikatakan  dan ujaran-ujaran yang tersembunyi yang  tidak  pernah  disampaikan  ,  termasuk tulisan-tulisan    yang  bahkan  tidak  jelas  dan tidak dapat dibaca sekalipun (Ida, 2014: 122).
Pidato  singkat  Prabowo  bisa  dibagi kedalam  tiga  bagian  penting,  yaitu:  bagian pembukaan  yang  berupa  ramalan  bubarnya Indonesia,  bagian isi  berupa  penguasaan  asset yang timpang, dan penutup berupa kesimpulan Probowo tentang perilaku elit Indonesia. Pada bagian  pembukaan,      Probowo  secara kontradiktif  menceritakan  tentang  ramalan bubarnya Indonesia pada tahun 2030.
“ Kita  masih  upacara,  kita  masih menyanyikan  lagu  kebangsaan,  kita  masih pakai  lambang-lambang  negara,  gambar- gambar  pendiri  bangsa  masih  ada  di  sini, tetapi  di  negara  lain  mereka  sudah  bikin kajian-kajian,  di  mana  Republik  Indonesia sudah  dinyatakan  tidak  ada  lagi  tahun 2030.”
.
Kalimat  tersebut  harus  dipahami dalam  konteks  yang  lebih  spesifik,  terutama berkaitan dengan siapa Prabowo yang
mengatakan  hal  tersebut.  Harus  dipahami bahwa  Prabowo  hingga  saat  ini  adalah  satu- satunya  penantang  kuat  Jokowi  dalam  Pilpres 2019  mendatang.  Dari  sisi  “ketokohan”, Prabowo  merupakan  tokoh  kaliber  nasional yang  sangat  diakui  ketokohannya.  Selain  itu, Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.  Semenjak  kalah  tipis  dalam  Pilpres 2014,  Prabowo  memposisikan  diri  dan partainya sebagai oposisi. Posisi ini menempatkan dirinya sebagai lambang oposan yang populer.
Tidak  mengherankan  bila  “apa  yang keluar  dari  mulut  Prabowo”  akan  dimaknai sebagai  suara  pihak  oposisi.  Apa  yang diucapkan  selalu  dianggap  dan  dipersepsikan “selalu  menyerang”  pemerintah  (Jokowi) meskipun  tidak  diungkapkan  secara langsung. Bahkan  lebih  sering  tidak  menyebut  Presiden atau nama Jokowi.
Seperti dalam kalimat diatas, Prabowo secara  tidak  langsung  menganggap  apa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  selama  ini  tidak menunjukkan  tanda-tanda  perbaikan  hidup masyarakat. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia terjebak pada rutinitas upacara-upacara kenegaraan, yang melibatkan lambang- lambang negara dan lagi kebangsaan. Prabowo mengkritik kurangnya focus pemerintah Jokowi  pada  aspek    kesejahteraan  rakyat sehingga  muncul  ramalan  bahwa  Indonesia akan bubar 2030.
Keberadaan  Prabowo  sebagai  tokoh sentral  oposisi  berkorelasi  dengan  kuasa  yang dimilikinya. Kekuasaan di sini tidak dimaknai secara  sempit  dalam  ruang  lingkup  tertentu atau  menjadi  milik  seseorang  atau  lembaga resmi  kenegaraan  atau  pemerintahan.  Tetapi lebih  dilihat  sebagai  relasi  antara  subyek  dan peran dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tertentu dalam
masyarakat.  Peranan  Prabowo  sebagai  tokoh oposisi  yang  menyuarakan  suara  masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah menunjukkan arti kekuasaan Prabowo sendiri.
Melalui kalimat pertama ini, Prabowo mewacanakan  bahwa  dirinya  mempercayai bahwa bila tidak ada perubahan pemerintahan (pesiden  diganti),  indonesia  akan  bubar  di tahun  2030.  Meskipun  tanpa  data  atau dokumen  yang  otentik  dan  sesuai  dengan pernyataanya, wacana tersebut tetap digulirkan karena  Prabowo  tidak  percaya  dengan pemerintahan saat ini.
Wacana yang dihembuskan  ini secara perlahan  akan  menciptakan  kategorisasi-
kategorisasi,  siapa  yang  setuju  dengan pandangannya  dan  siapa  yang  setuju  dengan langkah-langkah ataupun kebijakan pemerintahan  Jokowi  saat  ini.  Ini  akan memicu  gejolak  (pro  dan  kontra)  dan membuat pemerintah “kalang kabut” sehingga mendorong    pemerintah  untuk  memadamkan gejolak  tersebut  karena  menurut  Foucault, dalam  wacana  seperti  ini,  yang  disentuh  kuaa bukan fisik melainkan jiwa, pikiran, kesadaran dan kehendak individu.
Pada bagian isi, Prabowo mengemasnya ke dalam lima kalimat. Prabowo mengungkapkan cerita tentang kepemilikan asset (tanah)  di  Indonesia  yang mayoritas  dikuasai  para  elit  ekonomi  yang jumlahnya hanya sekitar 1 persen dari seluruh penduduk  Indonesia.  Ia juga  berbicara  tentanf perilaku elit Bangsa Indonesia yang mempunyai kecenderungan negatif dan mengabaikan bangsanya sendiri dan lebih suka “memanjakan” bangsa lain.
“Bung!
Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa.
Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa.
Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.
Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian!”
Secara  jelas  terlihat  bahwa  Prabowo mengkritik  elit  politik  Indonesia  yang  tidak lain  adalah  pemerintahan  Jokowi.  Meskipun tidak  menyebut  nama  Jokowi  atau  jabatan presiden,  sangat  terlihat  bahwa  yang  ia maksud  elit  adalah  pemerintahan  Jokowi. Karena  yang  biasa  mengatur  persoalan pertanahan dan pengolahan sumber daya alam, hanyalah  pemerintah.  Maka  sekali  lagi  yang dikritik dalam kalimat ini adalah pemerintahan Jokowi.
Dalam  pidato  tersebut,  Prabowo sebenarnya  juga  mencoba  mengungkap  siapa yang    terlibat  dalam  perusakan  bangsa  ini. Secara  khusus  ia  menyebut  kata  “elit”  yang mengacu pada sekelompok tertentu masyarakat  yang  mempunyai  kedudukan  dan akses khusus terhadap kekuasaan di negeri ini. “Elit”  berinsinuansi  sekelompok  penguasa, walaupun  belum  tentu  si  penguasa  tertinggi.
Ini  menunjukkan  bahwa  Prabowo  sedang “menunjuk”  yang  berkuasa  di  negeri  ini. Meskipun sebenarnya Prabowo juga  termasuk kelompok “elit”, tetapi seakan dia melepaskan dirinya  dari  kelompok  “elit”  tersebut.  Ia mencoba  melepakan  identitas  dirinya  dan menyatu dengan kelompok yang sedang diajak bicara yaitu massa.
Meskipun  singkat,  pidato  Prabowo tersebut  juga  mengungkapkan  cara  yang dilakukan para elit, yaitu membiarkan penguasaan  sebagian asset bangsa  oleh segelintir  orang  dan  membiarkan  kekayaan alam  kita  mengalir  ke  luar  negeri.  Para  elit disebut  membiarkan  sekelompok  minoritas yang  jumalhanya  hanya  sekitar  satu  persen menguasai  asset  bangsa.  Dengan  mudah    kita dapat  menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud Prabowo  adalah  pengusaha    etnis  Tionghoa yang  memang  karena  kekayaannya  bisa menguasai  ekonomi  nasional.  Bagi  Prabowo ini  jelas  mengganggu  dan  harus  dihentikan. Tetapi menurutnya, para elit pemerintahan kita membiarkannya.  Penguasa  cenderung  tidak peduli  dengan  rakyatnya  dan  hanya  peduli kepada sekelompok kecil masyarkat (pengusaha) yang mengungkan penguasa. Demikian    halnya  dengan  pembiaran
kekayaan  alam  kita  mengalir  ke  luar  negeri. Dengan jelas juga mengkritik pemerintah yang mempermudah  perizinan  penanaman  modal asing  (PMA)  untuk  beberapa  sector  industry seperti pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Tapi  Prabowo  lupa  bahwa,  pada  saat  itu sedang  ada  upaya  dari  pemerintah  untuk membawa kembali Freeport ke tanah air yaitu membeli  saham  mayoritasnya.  Sebelumnya presiden  Jokowi  juga  telah  membubarkan perusahaan  Petral  yang  ternyata  hanya menjadi  ladang  subur  bagi  koruptor    kita  di Singapura.
Pada  bagian  penutup  atau  akhir  dari pidatonya, Prabowo mencoba membuat kesimpulan dengan cara menggunakan kalimat:
“Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin  curang!  Semakin  culas!  Semakin maling!
Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi.”
Dari  kalimat  tersebut,  Prabowo  ingin mengatakan bahwa ada kecenderungan manusia  Indonesia  semakin  mereka  pintar, semakin tinggi kedudukan kita di masyarakat,
semakin  besar  peluang  kita  untuk  melakukan kecurangan  atau  bertindak  curang.  Semakin besar peluang kita untuk melakukan tindakan- tindakan  culas.  Dan  membawa  kita  pada kecenderungan  untuk  mencuri  yang  bukan milik  kita.  Dalam  konteks  kritikan  Prabowo, maka  tindakan-tindakan  curang,  culas  dan maling  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks penguasaan asset tanah air. Curang, culas dan maling  ini    adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  para  elit  politik  nasional  yang menurutnya  “menggadaikan”  kepentingan nasional  kepada  asing  dan  memperkaya  diri mereka sendiri
Kritik  dan  wacana  ini  sebenarnya bukan  merupakan  hal  yang  baru,  beberapa pihak pernah menyampaikan kritikan terhadap perilaku  pejabat  yang  cenderung  korup  dan mementingkan  diri  sendiri.  Tetapi  kritik mereka tidak lantas diakhiri dengan kesimpulan  bahwa  2030  Indonesia  akan runtuh.  Pada  umumnya  pengkritik  masih percaya  bahwa  Indonesia  akan  tetap  berdiri tegak.
Peneliti  melihat,  melalui  dengan membangun  wacana  bahwa  Indonesia  akan bubar  tahun  2030,  Prabowo  ingin  mencoba sebuah  cara  baru  dalam  menyampaikan  kritik terhadap  pemerintah.  Kalau  diperhatikan, pidato  yang  dilakukan  oleh  Prabowo  secara singkat  tersebut  sangatlah  penuh  strategi.    Ia menyampaikan point  of  interest nya  secara langsung,  mengungkapkan  bentuk  penindasan dan  cara-cara  yang  dilakukan  oleh  elit  dalam menindas  rakyat,  menunjukkan  bagaimana ketidakpedulian  elit  terhadap  hal  setsebut  dan pada  akhirnya  menggarisbawahi  siapa  yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.
Pada akhir pidatonya, Prabowo menjelaskan  secara  tegas  yang  diuntungkan adalah para elit yang adalah curang, culas dan maling  ini.  Sedangkan  yang  dirugikan  adalah seluruh rakyat  Indonesia,  karena  mereka  akan terpecah  belah  dan  bahkan  Indonesia  akan bubar.
Maka  Prabowo  memutuskan  untuk selalu terbuka dan tidak menutup-nutupi fakta. Dengan  mengatakan  “ Tidak  enak  kita  bicara, tapi  sudah  tidak  ada  waktu  untuk  kita  pura- pura  lagi”, Prabowo  menghendaki  para  elit penguasa  untuk  terbuka  dan  melihat  masalah negara dengan lebih jernih dan transparan.Jangan  ada  dalih-dalih  tertentu dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.  Kepentingan  yang  utama  adalah rakyat,  maka  pertimbangan  dari  seluruh
keibajakn negara hendaknya mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat sebagai warga negara.

## Analisis Formasi Diskursif
Dalam  formasi  diskursif (discursive formation) , peneliti melihat bagaimana kejadian  atau  peristiwa (event) dan discourse yang dihasilkan. Formasi diskursif bisa berupa discourse-discourse yang terbentuk dan beredar dalam masyarakat tentang suatu hal.
Dalam  konteks  Prabowo  sebagai oposisi,  wacana-wacana  yang  dihadirkan  oleh kelompok  oposisi  memang  sangat  beragam. Wacana ini sudah dikembangkan sejak Pilpres 2014  dan  hingga  kini  masih  menjadi  wacana atau  setidaknya  isu  hangat  yang  selalu “digaungkan”.  Mulai  dari  isu  Jokowi  PKI, Keturunan  Tionghoa,  pemerintahan  yang lemah,    pekerja  proyek  tidak  cocok  jadi presiden,  musuh  muslim,  kriminalisasi  ulama, Pro asing dan terutama aseng, menghamburkan  uang  untuk  infrastruktur, kemiskinan semakin banyak, mencari pekerjaan semakin susah, serbuan tenaga kerja asing, berbagai macam hoaks, dan lain-lain.
Semua  itu  pada  dasarnya  merupakan discourse atau  wacana  yang  dibangun  dan diedarkan  oleh  pihak-pihak  opisisi  dengan tujuan  untuk  menggoyang  pemerintah  atau minimal  mengurangi  kepercayaan  public kepada pemerintah. Berbagai wacana digunakan  untuk  mempengaruhi  pengetahuan masyarakat  tentang  pemerintah  yang  ada. Kemampuan  oposisi  dalam  membangun  dan mengedarkan berbagai wacana tersebut sebenarnya  menunjukkan  bahwa  oposisi sebenarnya mempunyai kekuasaan yang cukup besar,  karena    dalam  formasi  diskursif, pembangunan  dan  distribusi discourse selalu dipengaruhi  oleh  kekuasaan,  ideology,  dan pengetahuan  tertentu.  Dalam  pemahaman peneliti, kelompok oposisi sebenarnya mempunyai resourches yang luar biasa besar. Melalui  pidato  ini,  Prabowo  sedang
membangun  dan  menyebarkan  wacana  bahwa pemerintah Jokowi tidak peduli terhadap asset negara  sehingga  Indonesia  akan  runtuh sebagaimana ramalan beberapa orang. Ketidakpedulian asset ini juga berarti ketidakpedulian pemerintah terhadap kepentingan  rakyatnya.  Pemerintah  saat  ini diisi oleh  orang-orang  yang  curang,  culas dan maling  sehingga  punya  potensi  membuat negara menjadi bangkrut.
Namun wacana ini terasa aneh karena sebenarnya  menepikan  wacana  lainnya  atau mendiamkan  wacana  lainnya.  paling  tidak terlihat dari bagaimana Prabowo sengaja tidak menyebut langsung pemerintah yang berkuasa sekarang.  Penyebutan  elit  adalah  bentuk pengaburan  siapa  secara  spesifik  yang bertanggungajwab  terhadap  hal  tersebut. Dalam  perspektif  wacana  Foucault  ini termasuk  dalam  unsur-unsur  yang  di  absen dan  sengaja  didiamkan  untuk  tujuan-tujuan tertentu.
Unsur-unsur  lain  yang  didiamkan antara lain: siapa sebenarnya yang bertanggungjawab  terhadap  kekayaan  alam Indonesia,  siapa  1  persen  yang  dimaksudkan Prabowo?  Kalau  memang  orang    Indonesia dan  tidak  melanggar  Undang-Undang,  kenapa harus  dipermasalahkan?  Juga  tidak  jelaskan rakyat yang mana yang menjadi korban. Selain itu,  sebenarnya  dimana  posisi    Prabowo sendiri?    Dia  elit  atau  rakyat  biasa?  Faktnya dia  adalah  seorang  ketua  partai  yang mempunyai  73    perwakilan  di  DPR.  Artinya, Prabowo  bukan  rakyat  biasa  dan  bagian  dari elit itu sendiri.
Di  luar  wacana  yang  digulirkan  oleh Prabowo, pemerintah sendiri melalui Presiden Jokowi  bukannya  tidak  membangun  wacana. Jokowi sendiri dari awal terpilih, membangun wacana  sebagai  pemerintahan  yang  bersih, revolusi  mental,  membangun  dari  pinggiran, wujudkan  nawacita,  mengedepankan  kerja dengan  slogan:  “kerja,  kerja  dan  kerja”, pemerintahan  yang  merakyat,  dan  lain-lain. Semua wacana tersebut dibangun dan disebarkan  oleh  pemerintahan  Jokowi  hingga saat ini.
Pertanyaan menariknya adalah apakah semua  wacana  tersebut  nyata?  Banyak  ahli menyatakan  tidak  semua  terlaksanan  dengan baik.  Pemerintahan  yang  bersih,  revolusi mental, dan mewujudkan nawacita merupakan contoh-contoh wacana yang sekedar  wacana  belaka  dan  tidak  ada  wujud nyatanya.  Tetapi  tidak  sedikit  yang  memang dijalankan dan berhasil dijalankan oleh Jokowi beserta jajarannya. Misalnya wacana membangun dari pinggiran. Jokowi
merupakan presiden RI yang berhasil membangun  infrastruktur  di  seluruh  pelosok tanah  air  dan  daerah-daeah  perbatasan dipercantik.
Demikian  juga  dengan  slogan  “kerja, kerja  dan  kerja”.    Hampir  setiap  hari  media
massa nasional menampilkan presiden Jokowi satu hari ke kota A, sorenya ke kota B, besok kota  C  dan  seterusnya,  yang  menggambarkan Jokowi  tidak  perah  berhenti  memikirkan rakyatnya.  Ini  sekaligus  juga  membangun wacana  kedekatan  Jokowi  dengan  rakyat  di Indonesia.
Keberhasilan beberapa wacana Jokowi ini,  rupanya  membuat  pihak  oposisi    “panas- dingin”  sehingga  perlu  membuat  wacana  lain untuk  memenangkan  pengetahuan  rakyat tentang  pemerintahan  yang  ada  sekarang. Maka  serangkaian  wacana  digelontorkan  oleh para  oposisi,  termasuk  Prabowo  sebagai “pentolan    oposisi”,  untuk  membuat masyarakat atau rakyat Indonesia tidak terlalu percaya dengan kinerja Jokowi. Dalam jangka pendek,  ini  diyakini  akan  bisa  menghapus ingatan  pendek  masyarakat  akan  keberhasilan pemerintah  dan  mengingatkan  rakyat  akan janji-janji  Jokowi  ketika  pertama  kali  terpilih menjadi Presiden.
Dalam  jangka  panjang,  masyarakat menjadi  selalu  pesimis  dengan  pemerintahan Jokowi  sehingga  pada  saatnya  digerakkan untuk membuat keputusan (baca: pemilu), bisa diarahkan untuk memilih sosok di luar Jokowi, salah  satunya  Prabowo  sendiri.  Dalam rangkaian  kontestasi  pilpres  2019,  wacana yang  digelontorkan  oleh  Prabowo  menjadi salah  satu  upaya  pertarungan  wacana  demi mendapatkan memori pengetahuan masyarakat tentang pemerintahan Jokowi.
Pemilihan  kata  “elit”  dan  “satu persen”  penguasa  asset  negara,  ingin mengingatkan masyarakat  bahwa  terjadi ketidakadilan  yang  merugikan  eluruh  rakyat Indonesia.  Sebagai  bagian  dari  rakyat, Prabowo  mencoba  mengingatkan  kembali bahwa mereka berhak mendapatkan pemimpin yang  lebih  pro  rakyat  dan  peduli  kepada kesejahteraan rakyat.
Tetapi memang, seperti telah ditemukan  dalam  analisis  arsip,  wacana  ini terlalu  lemah  dan  cenderung  mempunyai kecacatan  sejak  disebarluaskan.  Ketiadaan bahan  acuan  dan  sumber  data  yang  rasional, membuat  wacana  ini  seperti  layu  sebelum berkembang.  Acuan  yang  hanya  berdasarkan sebuah  cerita  fiksi,  justru  membuat    Prabowo menjadi  “bulan-bulanan”  para  politisi  pro pemerintah  dan  para  netisen.    Akibatnya, justru para politisi oposan sibuk menyelamatkan  “muka”  Prabowo  di  setiap kesempatan.
Hasil Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wacana  yang  diangkat  oleh  Prabowo dalam  kritik  nya  terhadap  pemerintahan Jokowi  memang  mengalami  anti  klimaks. Wacana  tersebut  layu  sebelum  berkembang karena memiliki kelemahan dari sisi kerarsipan.  Namun  demikian,  sebenarnya  apa yang  di  sampaikan  Prabowo  tersebut  masih bisa  menjadi  sebuah  bola  liar  dalam  hiruk- pikuk  perpolitikan  nasional  kita  dan  punya peluang  untuk    mengguncang,  tidak  sekedar hoak  belaka.  Tentu  dengan  syarat  Prabowo mampu  menghadirkan  data-data  yang  lebih sahih dan rasional.
Apa yang diungkap Prabowo sebetulnya membantu masyarakat untuk mengidentifikasi    ada  beberapa  kekhawatiran atau ketakutan bahwa
kepentingan masyarakat banyak (Indonesia) akan
dikesampingkan. Sumber daya alam Indonesia akan menjadi ajang eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan  multinasional.  Bagi peneliti,  kekhawatiran  ini  sangat  masuk  akal karena  (kalau  data  yang  digunakan  Prabowo benar)  dengan  pemberian  prioritas  pada  para pengusaha dan dukungan yang besar pemerintah terhadap pembangunan selama ini, peluang  untuk  terjadinya  eksploitasi  sangat besar.
Isu  bubarnya  NKRI  telah  menjadi wacana  dalam  politik  nasional  kita  beberapa minggu terakhir. Dalam hal ini, Prabowo telah berhasil  mengkonstruk  realitas  subyektif dalam  realitas  sosial  masyarakat  untuk kepentingan  dirinya.  Melalui power yang dimiliknya,
Prabowo
menanamkan pemahaman pesimisme dalam benak
masyarakat  bahwa  negara  bisa  saja  gagal  dan pemerintahan yang ada sekarang pun berpeluang  juga  untuk  gagal,  maka  perlu diganti segera.
Namun  dengan  minus  data  yang memadai,  wacana  eksploitasi  ini  menjadi terpinggirkan  atau  terdiamkan  sehingga  justru memperlemah  wacana  yang  dikembangkan Prabowo.  Kelemahan  ini  membuat  peluang memperbesar  “daya  ledak”  wacana  ini menjadi  kecil.  Bahkan  dalam  beberapa
kesempatan,  Prabowo  mengakui  bahwa  ia mendapatkan  data  dari  sebuah  novel  atau karya fiksi.
Dari sisi strategi dan teknik pewacanaan, Prabowo tampak sekali berpihak kepada rakyat sebagai korban dari ketidakmampuan  Jokowi  mengelola  negara. Pidato  ini  setidaknya  membuka  beberapa ketidakberesan    sosial  yang  saat  ini  masih terjadi  di  Indonesia,  antara  lain:  penguasaan asset  negara  yang  tidak  adil;  perilaku  elit politik  yang  masih  saja  “curang”,  “culas”, “maling”; dan keterbukaan pemerintah.
Dalam  pidato  ini,  memang  ditemukan beberapa  unsur  yang  hilang  atau  sengaja didiamkan,  tetapi  justru  mempunyai  makna yang  sangat  penting.  Ada  beberapa  unsur penting yang didiamkan Prabowo, antara lain: pertama, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab  terhadap  kekayaan  alam Indonesia,  siapa  1  persen  yang  dimaksudkan Prabowo?  Ini  penting  untuk  memberikan gambaran  bahwa  kritikan  Prabowo  tersebut masuk  akal  dan  logis.  Kalau  tidak  dijelaskan sangat  mudah  untuk  discounter.  Kalau ternyata  yang  1  persen  tersebut  adalah memang orang  Indonesia dan tidak melanggar Undang-Undang, kenapa harus dipermasalahkan? Kedua,  Prabowo  tidak menjelaskan  rakyat  yang  mana  yang  menjadi korban.  Kalau  rakyat  yang  dimaksud  adalah anggota partai Gerindra sendiri, maka sebenarnya  tidak  perlu  wacana  tersebut mereka  pasti  akan  menolak  apapun  kebijakan Jokowi  karena  mereka  oposan.  Harusnya Prabowo “memaknai” rakyat yang di luar sana (di  luar  partai)  sehingga  potensi  merubah pandangan  masyarakat  terhadap  Jokowi  lebih besar.
Ketiga , sebenarnya  dimana  posisi Prabowo  sendiri?    Dia  elit  atau  rakyat  biasa? Hingga  saat  ini,  faktnya  dia  adalah  seorang ketua  partai  yang  mempunyai  73    perwakilan di DPR. Artinya, Prabowo bukan rakyat biasa dan  bagian  dari  elit  itu  sendiri.  Persoalan pemilihan  kata  atau  diksi  menjadi  masalah sendiri  buat  Prabowo.  Pemilihan  diksi  yang salah dalah sebuah stuktur justru bisa menjadi “kuburuan untuk dirinya sendiri”.
Hasil Penelitian

## SIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dibalik pidato  Prabowo Subiyanto tentang  bubarnya NKRI  di  tahun  2030,  terdapat  pertarungan wacana  yang  melibatkan  para  oposan  Jokowi untuk  merebut  pengetahuan  dan  memori masyarakat  terhadap  jalannya  pemerintahan Jokowi.  Hanya  saja,  Prabowo  melakukan kesalahan dengan melupakan keberadaan data- data  pendukung  yang  menguatkan  kritik  dan wacana yang dikembangkan.Banyaknya unsur yang terpinggirkan atau terdiamkan juga turut memperlemah  wacana  yang  dikembangkan Prabowo.  Akumulasi  dari  kedua  haltersebut membuat    “daya  ledak”  wacana  ini  menjadi hilang.
Meskipun  antiklimaks,  sebenarnya apa yang diungkap Prabowo sebetulnya cukup membantu  masyarakat  untuk  mengidentifikasi tentang  adanya  beberapa  kekhawatiran    atau ketakutan  bahwa    kepentingan  masyarakat banyak  (Indonesia)  akan  dikesampingkan. Sumber  daya  alam  Indonesia  akan  menjadi ajang  eksploitasi  oleh  perusahaan-perusahaan multinasional.  Wacana    bubarnya  NKRI  telah berhasil  menjadi  wacana  dalam  politik nasional.  Dalam  hal  ini,  Prabowo  telah berhasil  mengkonstruk  realitas  subyektif dalam  realitas  sosial  masyarakat  untuk kepentingan  dirinya.  Melalui power yang dimiliknya,
Prabowo menanamkan pemahaman pesimistis dalam benak
masyarakat  bahwa  negara  bisa  saja  gagal  dan pemerintahan yang ada sekarang pun berpeluang  juga  untuk  gagal,  maka  perlu diganti segera.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar, Prof. Dr.,  2011, Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakart: Graha Ilmu Blummer, Herbert, 1969, Symbolic
Interactionism: Perspective and
Method, Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S.,
Handbook Of Qualitative Research , California: SAGE
Publications.
Dominick,  Joseph  R.,  2009, The  Dynamics  of
Mass  Communication,  Media  in  The
Digital Age,  tenth edition, New York:
McGraw-Hill Firmansyah,  Prof.  Ph.D.,  2011 ,      Mengelola
Partai Politik, Komukasi dan Posisioning  Ideologi  Politik  Di  Era
Demokrasi, Jakarta:  Pustaka  Obor Indonesia Foucault,  Michel,  1972, The  Archeology  of Knowledge  &  the  Discourse  of Language, New  York:  Pantheon Books Foucault,  Michel,  1997, Ethics:  Subjectivity and  Truth ,  Vol.  1.  Diedit  oleh  Paul Rabinow (New York Press) Giddens,  Anthony  1984, The  Constitution  of Society:  Outline  of  the  Theory  of
Structuration , Cambridge: Polity Press
Haryatmoko, 2016, Critical Discourse Analysis, Landasan Teori, Metodologi dan  Penerapan ,  Jakarta:  Rajagrafika
Persada Henink,  Hutter,  &  Bailey,  2011, Qualitative Research  Methods, London:  SAGE Publications.
Hendrikus, Dori Wuwur, 1991, Retorika Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, Bernegosiasi , Yogyakarta: Kanisius. Ida,  Ranchma,  2014, Metode  Penelitian  Studi Media  dan  Kajian  Budaya ,  Jakarta: Prenada Media Group.
Kellner,  Douglas,  1995, Media  Culture: Culture  Studies,  Identity  and  politics Between  the  Momdern  And  the Postmodern , London: Routledge Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009.
Teori  Komunikasi,  edisi  9. Jakarta: Salemba Humanika Magnis-Suseno,  Franz,  2000,  P emikiran  Karl Marx,  Dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan  Revisionisme, Jakarta: Gramedia Marvin,  C  &  Meyer,  P,  2009, The  Future  of News,  The  Future  of  Journalism ,  The Press, Poerwandari, E. Kristi, 2007 , Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia Poespowardojo, Soerjanto.TM & Seran, Alexander, 2016, Diskursus Teori- Teori Kritis, Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer, Jakarta: Kompas Ritzer, George & Goodman, Douglas J., 2004,
Sociological Theory: Karl Marx and
Hasil Penelitian
Varieties of Ne-Marxian Theory , New York: McGraw-Hill Ritzer, George, 2005, Teori Sosial Posmodern, Yogyakarta: Kreasi Wacana Sumarlam (Ed). 2008. Teori dan Praktek Analisis Wacana . Surakarta: Pustaka Cakra Sutrisno, Mudji and Putranto, Hendar. 2005. Teori-Teori Kebudayaan . Yogyakarta: Kanisius Widyarsono, A., 1999, Hubungan Kuasa Dan Pengetahuan Menurut Foucault, Majalah Filsafat Driyarkara Tahun XXII No 4 Hal 4-2.