## STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAPOKTAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DALAM MEMPERKUAT EKONOMI DI PERDESAAN
Saptana *)1 , Sri wahyuni *) , dan Sahat M. Pasaribu *)
*) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. Ahmad Yani 70, Bogor 16161

## ABSTRACT
The objective of this paper was to formulate institutional transformation strategies for rural economic institutions  gapoktan  and  LKM-A  (Micro  Finance  Institution-Agribusiness)  in  order  to  support agribusiness development in the rural areas. The method used is the institutional case study approach on gapoktan and LKM-A in Bojonegoro and Lumajang regencies. The performance of gapoktan and LKM-A’s lending and saving businesses in Bojonegoro and Lumajang regencies indicates a moderate level but open to opportunity on positive and higher trend if there are efforts to transform and improve toward progressive institutions. The performance of gapoktan and LKM-A in creating and assisting businesses in Bojonegoro and Lumajang was indicated at mid-level, but the chance to improve the performance were there if there is an attempt to transform and improve the institutions. Better gapoktan and LKM-A performance could be characterized by the support of complete organizational structure of these institutions along with strong role of each part enabling effective coordination system, the well development of the direct cash support of PUAP, and with the diversity of productive economic activities. The strategies to transform gapoktan and LKM-A institutions could be implemented through: 1) the addition of new structures following the integrated agribusiness system with the reliable support from LKM-A; 2) the focused expansion and/or the strengthening of clear economic objectives to be achieved; 3) the development of horizontal solid bond on economic activities; 4) the addition of new and familiar economic activities to the existing ones. The gapoktan institution is projected to have legal support as farmers-owned business entity, while the LKM-A could be transformed into cooperative institutions, such as lending and saving cooperative or various businesses cooperatives.
Keywords: microfinance, gapoktan, LKM-A, rural areas, transform

## ABSTRAK
Tujuan makalah ini adalah merumuskan strategi transformasi kelembagaan gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) mendukung pengembangan agribsinis di perdesaan. Metode penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus  melalui  kajian  kelembagaan  gapoktan  dan LKMA  di  Kabupaten  Bojonegoro  dan  Lumajang.  Kelembagaan  gapoktan  dan  unit  usaha  simpan pinjam/LKM-A di Kabupaten Bojonegoro dan Lumajang menunjukkan kinerja pada level moderat dan  berpeluang  untuk  berkembang  jika  ditranformasikan  ke  arah  kelembagaan  yang  lebih  maju. Kinerja  Gapoktan  dan  LKM-A  dalam  menciptakan  dan  membantu  usaha-usaha  di  Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lumajang terindikasi pada level menengah namun ada kesempatan untuk membaik bila ada usaha untuk transformasi dan memperbaiki institusi tersebut. Kinerja kelembagaan gapoktan dan LKM-A yang baik ditunjukkan oleh terbangunnya struktur organisasi gapoktan dan LKM-A secara cukup lengkap, peran masing-masing bagian telah dimainkan dengan baik, sistem koordinasi berjalan cukup efektif, berkembangnya dana BLM PUAP, dan makin beragamnya kegiatan usaha ekonomi produktif. Strategi transformasi kelembagaan gapoktan dan LKM-A dapat dilakukan dengan: 1) penambahan struktur baru, mengikuti sistem dan usaha agribisnis terpadu yang didukung oleh kelembagaan LKM-A yang handal; 2) perluasan dan atau pendalaman tujuan yang ingin dicapai kelembagan gapoktan dan LKM-A; 3) pembentukan ikatan-ikatan horisontal secara lebih kuat; 4) penambahan dan pendalaman aktivitas ekonomi baru pada aktivitas yang telah ada. Perlu dilakukan transformasi kelembagaan gapoktan menjadi kelembagaan yang berbadan hukum dengan akta notaris seperti badan usaha milik petani. Sementara itu, LKM-A dapat ditransformasikan menjadi koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha.
Kata kunci: keuangan mikro, gapoktan, LKM-A, ekonomi perdesaan, transformasi
1 Alamat Korespondensi: Email: saptono_07@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Lemahnya  perekonomian  nasional  dapat  dilacak dari  lemahnya  perekonomian  masyarakat  pertanian di  pedesaan.  Penyebab  utamanya  adalah  rapuhnya kelembagaan  yang  menopang  kehidupan  masyarakat. Bottomore (1975)  dalam  Taryoto (1995) mendefinisikan kelembagaan  sebagai a  complex  or  cluster  of  roles, yang menyebutkan  bahwa konsep peranan merupakan komponen  utama  kelembagaan.  Horton  dan  Hunt (1984)  mendekati  pembahasan  kelembagaan  dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan.    Terdapat  tiga  hal  yang  mendasar  dari kelembagaan  menurut  Horton  dan  Hunt  antara  lain adalah  sistem  nilai,  prosedur  hubungan,  serta  bentuk hubungan  sesama  anggota  masyarakat.  Mubyarto (1977) mendefinisikan kelembagaan ( intitution ) adalah organisasi  atau  kaidah-kaidah,  baik  formal  maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari- hari maupun  dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut  pengertian  Uphoff  (1986)  dan  Fowler (1992)  bahwa  kelembagaan  adalah  “ a  complex  of norm  and  behavior  that  persist  overtime  by  serving some socially valued purpose ”,  sedangkan organisasi adalah    struktur  peran  yang  diakui  dan  diterima. Kelembagaan adalah aturan main ( rules of the games ) meliputi dimensi struktural dan kultural (Arifin, 2012). Kelembagaan  lebih  luas  dari  “sekadar”  organisasi, karena  sebagai  aransemen  berdasarkan  konsensus, pola  perilaku,  norma  dan  konvensi  yang  disepakati. Sebagai  aturan  dan  hak  ( rule  and  entitlement )  yang dengan  tegas  memberi  naungan  ( liberty ),  sanksi dan  kendala  ( punishment  and  constrain )  terhadap individu-individu  dan  kelompok  dalam  menentukan pilihannya. Dapat diprediksi ( predictable ), essentially stable dan  dapat  diaplikasikan  pada  situasi  berulang. Dengan  kata  lain  perlu  adanya  strategi  transformasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Lebih lanjut dikemukakan bahwa, kelembagaan bermula dari kebiasaan ( folkways ) yang meningkat menjadi budaya ( custom ), kemudian berkembang  menjadi tatakelakuan ( more ),  dan  akhirnya  matang  ketika  ia  berperan  dan menentukan setiap perilaku masyarakat.  Pada titik ini, struktur peran telah dimantapkan sehingga kelembagaan dikatakan telah sempurna.
World  Bank  (2005), empowerement  adalah  “...the process  of  increasing  the  capacity  of  individuals  or groups to make choices and to transform those choices into  desired  actions  and  outcomes” .  Dalam  kontek ini, pemberdayaan dapat diartikan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan secara individual, Gapoktan,  maupun  LKMA.  Petani  dapat  dikatakan telah  berdaya    diindikasikan  oleh  adanya  pemilikan aset,  penguasaan  iptek,  serta  kebebasan  dalam membuat pilihan dan keputusan dalam kegiatan usaha agribisnis di pedesaan. Pilihan strategi pengembangan usaha  agribisnis  pedesaan  apat  dilakukan  melalui transformasi usaha pertanian dari usaha tani tradisional- semi  komersial  dengan  berbasis  Sumber  Daya Alam (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan keterampilan  dan  kapabilitas  manajerial  yang  masih rendah  ( resourcebased  and  unskilled  labor  based ) ke arah ke arah kebudayaan industrial, yakni dengan memanfaatkan  barang-barang  modal  modern  secara optimal (benih unggul, pupuk lengkap dan berimbang, pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu) dan didukung oleh SDM yang makin terampil ( capital and semi-skill  labor  based ).  Selanjutnya,  ke  depan  harus mengarah pada usaha tani yang digerakkan oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ( technology intensive ) dan  SDM  yang  memiliki  kapasitas  dan  terampil dalam penguasaan dan aplikasi teknologi ( technology capability and skilled labor based ).
Permasalahan  mendasar  yang  melatarbelakangi pentingnya    transformasi  kelembagaan,  meliputi masalah  struktur  kelembagaan  tidak  lengkap,  status badan hukum bersifat informal, pembagian tugas ( job discreption ) yang belum jelas, sistem koordinasi belum efektif,  serta  jenis  kegiatan  usaha  belum  mengikuti sistem dan usaha agribisnis. Apabila kelembagaan yang telah  dikembangkan,  seperti  kelembagaan  kelompok tani,  gabungan  kelompok  tani  (gapoktan),  serta Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) tidak mengalami percepatan transformasi ke arah yang lebih maju, masa depan kelembagaan-kelembagaan tersebut akan mengalami penghentian.  Menyadari pentingnya kelembagaan  selain  bantuan  dana  Pengembangan Usaha  Agribisnis  Pedesaan  (PUAP),  diperlukan strategi    mentransformasikan  kelembagaan  gapoktan dan LKM-A ke arah kelembagaan yang profesional dan berbadan hukum.
Strategi mengubah seluruh pelaku usaha pada seluruh jaringan  agribisnis,  baik  secara  individual  maupun kelompok,  menjadi  pelaku  ekonomi  produktif merupakan  tantangan  besar  dalam  kebijakan
pengembangan  agribisnis  di  pedesaan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  upaya  mempercepat  proses transformasi kelembagaan gapoktan dan LKM-A harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian di pedesaan.
Permasalahan  pokok  yang  dihadapi  kelembagaan gapoktan  dalam  memperoleh  program  PUAP adalah    1)  penguasaan  sumber  daya  lahan  pertanian yang  kecil;  2)  kurangnya  penguasaan  teknologi baik  pembibitan,  budi  daya,  serta  pascapanen  dan pengolahan  hasil;  3)  kurangnya  pengembangan produk  ( product  development )  dan    promosi    produk ( promotion  product ) ; 4)  kemampuan  sumber  daya manusia  (SDM)  baik  ketua,  pengurus    dan  anggota yang  kurang,  terutama  dalam  kapabilitas  manajerial, jiwa  kewirausahaan,  dan  dalam  menggalang  jaringan kerja  sama;  5)  kurangnya  efektivitas  koordinasi  dan konsolidasi  dari  aspek  manajemen,  permodalan,  dan partisipasi anggotanya.  Dengan permasalahan pokok tersebut diperlukan adanya transformasi kelembagaan gapoktan dan LKM-A ke arah kelembagaan gapoktan dan LKM-A yang lebih maju.
Kajian ilmiah yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  yaitu  Usman et  al. (2004) mengungkapkan terdapat tiga lembaga kuangan mikro  yang  eksis  pada  sektor  pertanian  di  pedesaan, yaitu  a)  lembaga  formal  (perbankan  dan  koperasi), b)  lembaga  nonformal,  mayoritas  kredit  nonformal dipedesaan  diberikan  oleh  para  pemberi  pinjaman uang ( money landers ) yang terdiri atas pedagang input , pelepas uang, pedagang hasil pertanian, serta keluarga dan  kerabat;  dan  c)  lembaga  informal,  seperti  arisan uang pada organisasi PKK dan kelompok tani.
Hasil kajian Ashari dan Friyatno (2006) menyimpulkan bahwa  lembaga  perbankan  formal  yang  ada  saat ini  belum  memberikan  iklim  yang  kondusif  bagi pembiayaan  sektor  pertanian  dan  cenderung  bias  ke nonpertanian.  Di  Indonesia,  program  kredit  untuk menunjang pembangunan pertanian mulai diprogramkan secara  khusus  pada  awal  1960-an.Pada  Tahun  1965, program perkreditan pertanian semakin dimantapkan. Dari waktu ke waktu  model program kredit pertanian telah  mengalami  berbagai  penyempurnaan,  baik yang  menyangkut  prosedur  penyaluran,  besaran dan  bentuk  kredit,  bungan  kredit,  maupun    tenggang waktu  pengembalian  (Taryoto,  1992).  Selanjutnya, diintroduksikan  program  Kredit  Usaha  Tani  (KUT),
Kredit  Ketahanan  Pangan  (KKP),  Kredit  Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam mendukung pengembangan agribisnis pedesaan maka dikembangkan  PUAP  yang  merupakan  program unggulan  Kementerian  Pertanian  yang  dilaksanakan sejak tahun 2008–2013 (Kementan, 2010).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  kajian dinamika  pengembangan  kelembagaan  gapoktan  dan LKM-A di pedesaan, mempelajari kinerja kelembagaan gapoktan dan LKM-A di pedesaan, serta mempelajari struktur  dan  peran  kelembagaan  gapoktan  dan LKM-A  untuk  mendukung  pengembangan  agribisnis di  pedesaan;  dan  strategi  transformasi  kelembagaan gapoktan  dan  LKM-A  mendukung  pengembangan agribsinis di pedesaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus dan pengamatan langsung di lapangan. Lokasi contoh adalah Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan: 1) telah mendapatkan program PUAP cukup lama (2008, 2009,  dan  2010);  2)  penyaluran  dana  PUAP  untuk berbagai usaha mencakup budi daya, pengolahan hasil pertanian,  dan  pemasaran  hasil;  dan  3)  kelembagaan gapoktan dan LKM-A  menunjukkan kinerja moderat yang  berpeluang  untuk  ditransformasikan  ke  arah kelembagaan  yang  lebih  maju  dan  berbadan  hukum. Dua  kabupaten  yang  terpilih  adalah  Kabupaten Bojonegoro  dan  Lumajang.  Dua  kecamatan  dipilih dari  kedua  kabupaten  tersebut  dan  masing-masing kecamatan dipilih satu kelembagaan gapoktan dan satu kelembagan  LKM-A.  Kecamatan  Kapas,  Kabupaten Bojonegoro dipilih gapoktan dan LKM-A Jaya Makmur, sedangkan  Kecamatan  Dander  dipilih  gapoktan  dan LKM-A  Sido  Makmur  Desa  Sendangrejo.  Sementara itu, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dipilih gapoktan  dan  LKM-A  Harapan  Tani  Jaya,  Desa Kaliboto Lor dan Kecamatan Senduro dipilih gapoktan dan LKM-A Kirana Abadi Desa Burno.  Unit penelitian terkecil adalah kelembagaan lokal yang terkait dengan pengembangan  program  PUAP.    Terdapat  dua  jenis kelembagaan  yang  diamati  secara  khusus,  yaitu kelembagaan gapoktan dan LKM-A. Dengan demikian, ada  delapan  unit  kelembagaan  yang  diwawancarai, yaitu empat unit kelembagaan gapoktan dan empat unit kelembagaan LKM-A.
Penelitian  ini  mengutamakan  pendekatan  kualitatif dan pengamatan semi partisipatif. Terdapat dua tahap kegiatan  pengamatan  dalam  penelitian  ini.Tahap pertama, ditekankan pada pengumpulan data sekunder tentang profil desa, kecamatan, dan kabupaten terpilih, serta  berbagai  data  dan  informasi  perkembangan kelembagaan  terutama  gapoktan  dan  LKM-A. Tahap  kedua,  dilakukan  wawancara  dengan  panduan daftar  pertanyaan  ringkas  dan guide  line yang  telah dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan pengamatan lapangan. Hasil wawancara dan pengamatan lapangan direkam  dalam  daftar  pertanyaan  dan  catatan  harian lapangan. Unit responden dalam penelitian ini adalah kelembagaan gapoktan dan LKM-A yang dipilih secara purposive .  Pengumpulan  data  dan  informasi  yang digali  melalui  wawancara  dan  pengamatan  langsung dilapangan,  baik  secara  individu  maupun  kelompok. Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif dengan fokus pada analisis transformasi kelembagaan gapoktan dan LKM-A ke arah kelembagaan yang lebih maju dan berbadan hukum.
Analisis  penelitian  ini  difokuskan  pada  kelembagaan ekonomi terutama kelembagaan gapoktan dan LKM-A dalam lokasi program PUAP. Upaya untuk melakukan transformasi  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  ke arah kelembagaan yang lebih profesional dan berbadan hukum  akan  memperkuat  pengembangan  jaringan agribisnis di pedesaan (Gambar 1).

## HASIL

## Dinamika Pengembangan Kelembagaan Gapoktan dan LKM-A
Tujuan  pembentukan  dan  penguatan  kelembagaan gapoktan    dan  LKM-A    adalah    memperkuat kelembagaan petani yang telah ada sehingga pembinaan pemerintah  kepada  petani  terfokus  dengan  kelompok sasaran  yang  jelas  (Deptan,  2006).  Sampai  dengan tahun  2006,  setidaknya  sudah  terbentuk  3.000  unit kelembagaan  gapoktan  dan  ditargetkan  22.000  unit kelembagaan  gapoktan  pada  tahun  2007.Target  akhir pada  tahun  2009  adalah  terbentuknya  secara  aktif 66.000  kelembagaan  gapoktan.  Pembentukan  dan penguatan kelembagaan gapoktan dan LKM-A sangat terkait erat dengan pelaksanaan program PUAP.
Secara  keseluruhan  perkembangan  pada  tahun  2008- 2009 masih rendah karena belum siapnya SDM, baik dari  aspek  keterampilan  teknis  maupun  kapabilitas manajerialnya  (Tabel  1).  Hasil  pengelolaaan  dana Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  PUAP  di gapoktan maka gapoktan dapat digolongkan menjadi: 1) gapoktan yang tidak memiliki Unit Simpan Pinjam (USP); 2) gapoktan yang memiliki USP; 3) gapoktan yang USP-nya dalam proses menuju LKM-A; dan 4) gapoktan yang sudah memiliki LKM-A.
Gambar  1.  Transformasi  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  dalam  rangka  memperkuat  usaha  agribisnis  di pedesaan
Kelembagaan gapoktan Kelembagaan LKM-A Transformasi: 1. Jalur individual 2. Jalur kelembagaan (kolektif) Kelembagaan Gapoktan Profesional dan berbadan hukum Kelembagaan LKM-A Profesional dan  berbadan hukum Produk ekonomi rakyat: 1. produktif 2. efisien 3. berdaya saing tinggi Jaringan ekonomi kerakyatan pedesaan: tradisional, subsistem, parsial, jangka pendek, tidak berkelanjutan Transformasi pertanian: 1. struktur 2. kelembagaan Jaringan ekonomi kerakyatan di pedesaan: sistem pertanian maju, komersial, terintegrasi dengan  sektor hulu dan hilir, jangka panjang, berkelanjutan
Tingkat  pembentukan  USP  pada  PUAP  tahun  2009 relatif  lebih  cepat  dibandingkan  PUAP  tahun  2008 (Tabel  1).  Hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan  PUAP para  pendamping  lebih  menekankan  pemahaman kepada  gapoktan  tentang  pentingnya  pembentukan USP  yang  dapat  dijadikan  sebagai  cikal  bakal  dari LKM-A.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  untuk tahun  selanjutnya  pembentukan  USP  di  gapoktan harus lebih ditekankan. Jika perlu, pembentukan USP dijadikan  salah  satu  persyaratan  dalam  penetapan gapoktan yang akan mendapatkan dana PUAP. Ditinjau dari  aspek  penerimaan,  perkembangan  dana  BLM PUAP  di  gapoktan  meliputi:  1)  penerimaan  dari  jasa (bunga); 2) penerimaan dari usaha; dan 3) penerimaan lain-lain,seperti  simpanan/tabungan  anggota,  biaya administrasi, dan lain-lain (Tabel 2).
Pemanfaatan  dana  BLM  PUAP  di  provinsi  Jawa Timur  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  tani  tanaman pangan,  usaha  tani  hortikultura,  usaha  ternak,  usaha tani perkebunan, industri rumah tangga, usaha dagang dan pemasaran hasil pertanian, dan kegiatan ekonomi produktif  lainya  (Tabel  3).  Tahun  2008,  2009,  dan 2010,  pemanfaatan  dana  BLM  PUAP  secara  agregat didominasi  oleh  kegiatan  tanaman  pangan  dan peternakan. Secara historis, ketergantungan masyarakat pedesaan  terhadap  program  bantuan  pemerintah sangat tinggi. Apabila tidak dilakukan pemberdayaan masyarakat  secara  partisipatif,  akan  menciptakan ketergantungan  baik  ditingkat  kelompok  maupun individu.  Pembentukan dan penumbuhan gapoktan dan LKM-A  ditujukan  sebagai  alat  untuk  pengembangan ekonomi  dan    kemandirian    masyarakat  pedesaan menuju pembangunan  berkelanjutan.
Tabel 1. Perkembangan LKM-A di gapoktan PUAP  tahun 2008 dan 2009 di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Desember 2010
Kabupaten Jumlah gapoktan Perkembangan LKM (unit) Tidak ada USP Ada USP USP proses LKM Sudah LKM Tahun 2008 1. Bojonegoro 35 3 19 19 13 2. Lumajang 35 0 34 10 1 3. Kabupaten lain 1.012 254 573 42 185 Jawa Timur 1.082 257 626 171 199 Tahun 2009 1. Bojonegoro 17 0 11 6 0 2. Lumajang 17 0 15 5 2 3. Kabupaten lain 891 0 567 208 96 Jawa Timur 925 234 593 219 98 Sumber: BPTP Jawa Timur, 2011.
Tabel 2. Perkembangan dana BLM PUAP tahun  2008 dan 2009 yang berasal dari penerimaan jasa, usaha, dan lain-lain di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Desember 2010 (Rp Juta) Kabupaten Penerimaan BLM Perkembangan LKM (unit) Total perkembangan Tidak ada USP Ada USP USP proses LKM Tahun 2008 1. Bojonegoro 3.500 1.163.719 0 95.654 1.259.373 2. Lumajang 3.500 555.149 604.586 28.211 1.187.946 3. Kabupaten lain Jawa Timur 108.196.761 17.016.997 8.531.725 1.624.056 27.172.778 Tahun 2009 1. Bojonegoro 1.700 227.435 0 60.690 288.124 2. Lumajang 1.700 131.408 5.556 18.314 142.690 3. Kabupaten lain Jawa Timur 92.499.923 10.410.727 3.732.179 2.075.938 18.218.844 Sumber: BPTP Jawa Timur, 2011.
Pembentukan  kelembagaan  baik  gapoktan  maupun LKM-A      hendaknya    lebih    ditekankan    untuk memperkuat  ikatan  horizontal  daripada  memperkuat ikatan  vertikal,  seperti  penanganan  pascapanen  dan pengolahan hasil, pemasaran bersama, dan membangun kemitraan  usaha  agribisnis.  Meskipun  ditemukan adanya  gapoktan  yang  telah  berorientasi  memasok pasar ekspor dan pasar modern. Namun, sebagian besar gapoktan dan LKM-A masih berorientasi pada produksi bahan mentah yang bernilai ekononomi rendah.
Bentuk  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  yang dikembangkan  relatif  seragam.  Prinsip  pembentukan kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  yang  relatif seragam  ditujukan  untuk  memudahkan  distribusi  dan kontrol terhadap bantuan dana PUAP yang disalurkan dan tidak tumbuhnya kreativitas kelompok sasaran.  Di samping itu, visi untuk memperkuat jaringan agribisnis dipedesaan masih lemah karena masih banyak struktur kelembagaan  khususnya  dalam  pembentukan  seksi- seksi  usaha  yang  bertumpu  pada  subsektoral  bukan seksi-seksi usaha pada masing-masing subsistem dalam jaringan agribisnis di pedesaan.
Pembinaan  yang  telah  terbentuk  menggunakan pendekatan kelompok maupun individual. Pengembangan  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A cenderung  menggunakan  pendekatan  struktural  dari pada pendekatan kultural. Pengembangan kelembagaan gapoktan dan LKM-A yang kurang menekankan pada aspek  isi,  seperti  membangun  sistem  nilai,  aturan main, dan sistem koordinasi menjadikan kelembagaan yang dibangun kurang dipahami dan tidak melembaga ditengah masyarakat.
Introduksi  inovasi  lebih      menekankan    pendekatan budaya  material  dibanding  penguatan  kelembagaan. Hal  ini  tampak    dalam  pengembangan  kelembagaan gapoktan  dan  LKM-A    untuk    pengadaan    sarana produksi,  alat,  dan  mesin    pertanian,  serta  bantuan modal  usaha.    Sementara  konsolidasi  kelembagaan gapoktan dan LKM-A, sistem nilai, aturan  main, sistem koordinasi  belum  terbangun  dengan  baik.  Evaluasi terhadap  aturan  main  yang  disepakati  dan  tertuang dalam AD/ART. Jaringan usaha belum dikembangkan secara  baik.  Pengembangan  kelembagaan  gapoktan dan  LKM-A  melalui  jalur  program  PUAP  umumnya masih sarat dengan slogan dan jargon politik daripada upaya  nyata  pengembangan  kemandirian  kelompok dan  penguatan  jaringan  agribisnis  di  pedesaan. Intervensi  dari  institusi  yang    mengatasnamakan aspirasi  masyarakat  sering kali menimbulkan dualisme kelembagaan gapoktan yang akan mendapatkan bantuan dana sehingga menghambat penyaluran, penggunaan, dan pengembangan dana PUAP.
Kelembagaan pendukung gapoktan dan LKM-A belum dikembangkan  dengan  baik,  karena  pelaksanaan pembangunan terjebak dalam pendekatan sektoral dan jangka  pendek.  Peluang  untuk  mentransformasikan kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  menjadi kelembagaan  berbadan  hukum  masih  terbatas. Hal  ini  dikarenakan  ego  sektoral  dan  kekhawatiran gapoktan  dan  LKM-A  tidak  mendapatkan  bantuan lagi pemerintah. Sikap dan tindakan aparat pemerintah dan  kelompok  sasaran  tampaknya  didukung  oleh pola pikir lemah dalam pemahaman dalam penguatan kelembagaan dan kemandirian masayarakat.
Tabel 3. Penggunaan dana BLM PUAP gapoktan Provinsi Jawa Timur, tahun 2008, 2009, dan 2010
Kabupaten Realisasi dana PUAP (%) Tanaman pangan Hortikultura  Peternakan Perkebunan Industri RT Pemasaran Lain-lain Tahun 2008 1. Bojonegoro 95,7 - - - 0,8 1,1 2,3 2. Lumajang 50,9 12,6 17,4 3,7 4,4 9,2 1,8 Jawa Timur 63,4 5,6 15,5 2,4 2,3 6,5 4,3 Tahun 2009 1. Bojonegoro 89,9 - 0,7 - 2,6 4,9 1,9 2. Lumajang 61,1 8,4 15,4 1,3 2,3 11,1 0,4 Jawa Timur 67,9 4,0 14,9 1,1 1,5 6,9 3,7 Tahun 2010 1. Bojonegoro 96,6 0,5 - - 0,6 1,8 0,5 2. Lumajang 49,0 15,7 23,1 - 4,6 6,4 1,3 Jawa Timur 68,3 4,1 12,2 1,7 2,4 7,7 3,7 Sumber : BPTP Jawa Timur, 2011.

## Kinerja,  Peran,  dan  Struktur  Kelembagaan Gapoktan dan LKM-A
Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, gapoktan dan  LKM-A  melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi produktif mencakup hal sebagai berikut. 1.  Unit  usaha  simpan  pinjam    yang    dikelola  oleh manajer LKM-A, kegiatan usaha ini semakin intensif setelah mendapatkan suntikan dana PUAP sebesar Rp100  juta/gapoktan.  Melalui  kegiatan  ekonomi produktif tersebut, dana PUAP berkembang menjadi Rp115–140 juta/gapoktan.
2.  Unit  pengadaan  sarana  produksi,  terutama  dalam menyalurkan benih dan pupuk bersubsidi dan obat- obatan.  Kegiatan  ini  hampir  ada  pada  sebagian besar  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  baik di  Kabupaten  Bojonegoro  maupun  Lumajang. gapoktan  dan  LKM-A  di  Kabupaten  Bojonegoro dan  Lumajang  difungsikan  sebagai  lembaga sentral  dalam  penyaluran  benih  bersubsidi,  pupuk bersubsidi, dan menjual obat-obatan kepada petani anggotanya,  serta  lembaga  simpan-pinjam  bagi kepentingan anggotanya.
3.  Unit  usaha  penggilingan  padi  ( Rice  Milling  Unit / RMU).  Gapoktan  dan  LKM-A  juga  berperan meningkatkan  ketahanan  pangan  masyarakat  di tingkat  lokal.  Secara  empiris  dilapang  ditemukan beberapa  gapoktan  dan  kelompok  tani  yang  juga mengembangkan  lumbung  pangan  dan  lumbung desa  yang  didukung  oleh  unit  RMU.  Gapoktan dapat dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sehingga dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM), yaitu dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya, sehingga harga gabah tidak jatuh (DKP, 2012).
4.  Unit  usaha  penggemukan  sapi  potong.    Kegiatan ini  tumbuh  secara  alami,  karena  sebagian  besar petani  anggota  juga  memelihara  ternak  sapi potong. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor sebagai  berikut:  a)  ketersediaan  sumber  pakan ternak, seperti jerami padi dan jagung, pucuk tebu dan  jagung,  berbagai  jenis  rumput,  dan  hijauan pakan ternak lain; b) ketersediaan sumber genetik sapi  baik  lokal  (bali  dan  madura)  maupun  impor (simental  dan  limosin);  c)  teknologi  usaha  ternak yang sudah dikuasai dengan baik;  d) harga daging sapi  yang  terus  meningkat  karena  meningkatnya permintaan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat.
5.  Unit usaha pemasaran bersama (pisang mas kirana abadi,  gabah,  dan  jagung).    Gapoktan  “Kirana Abadi” berada di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang terletak di kaki Gunung Semeru  dengan  mayoritas  penduduk  memiliki beberapa produk unggulan, yaitu pisang mas kirana, serta produk-produk olahan industri rumah tangga, seperti kripik pisang, kripik ubi jalar, sale pisang, tape  pisang  dan  lain-lain.  Beberapa  gapoktan  lain melakukan  pemasaran  bersama  untuk  gabah  dan jagung.
Struktur  kewenangan  terbangun  dalam  kelembagaan gapoktan dan LKM-A mengikuti apa yang dituangkan dalam  AD/ART.  Pengambilan  keputusan  dilakukan melalui  rapat  anggota  dan    rapat  pengurus  yang dilakukan  secara  demokratis  melalui  musyawarah mufakat.  Struktur  kelembagaan  gapoktan  dan LKM-A  ditetapkan  berdasarkan  pada  tupoksi  dan peran  masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Struktur  organisasi  gapoktan dibangun  untuk  tujuan  agar  gapoktan  dan  LKM-A dapat menjalankan perannya dengan baik, pembagian kerja  secara  organik,  dan  untuk  mendukung  ke  arah kemajuan  kegiatan  unit-unit  kegiatan  usaha  ekonomi produktif.
Pola  kewenangan  disebarkan  melalui  pendelegasian, sedangkan untuk unit usaha ekonomi telah dilakukan dengan  otonomi  penuh.  Beberapa  gapoktan  dan LKM-A  telah  memiliki  manajer  profesional  yang mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini berpengaruh  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan tugas  ketua  dan  pengurus    dalam    mencapai  tujuan kelembagaan gapoktan dan LKM-A. Struktur organisasi yang dibangun lembaga gapoktan dan LKM-A bersifat dinamis  dan  fleksibel  dalam  menghadapi    kondisi lingkungan  baik  internal  maupun  eksternal  yang berubah-ubah.
Peran  masing-masing  pelaku  dalam  struktur kelembagaan gapoktan dan LKM-A dijalankan sesuai AD/ART.  Di  samping  itu,  ada  bimbingan  teknis  dan manajemen oleh PMT (Penyelia Mitra Tani) terutama dalam  administrasi  keuangan.  Tingkat  kohesi  sosial dalam  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A  cukup baik, dicerminkan dengan semangat kebersamaan, rasa memiliki  para  pengurus,  dan  partisipasi  anggotanya. Sistem  koordinasi  antar  bagian  dalam  lembaga gapoktan dan LKM-A dapat dijalankan secara efektif, terutama untuk koordinasi internal, namun koordinasi
eksternal  belum  sepenuhnya  berjalan  secara  efektif. Komunikasi  dilakukan      melalui    surat-menyurat resmi,  rapat    pengurus  dan  anggota,  komunikasi lisan, telepon/HP, dan Short Massage Service (SMS). Mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  berlaku dalam  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A,  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  serta monitoring dan  evaluasi  dilakukan  secara  demokratis  melalui musyawarah mufakat.
Tingkat efektivitas  antara  struktur  yang   dibangun dengan tujuan dan tugas yang harus dijalankan berjalan cukup  efektif.    Adanya    kompatibilitas/merangkap jabatan  antara    struktur  yang  dibangun  dan  peran yang  harus  dijalankan  mendorong  jiwa  organisasi sesuai   dengan  perkembangan gapoktan dan LKM-A. Dalam  menetapkan  seorang  pemimpin  dan  pengurus didasarkan atas pertimbangan kemampuan memimpin organisasi,  pengalaman  dalam  berorganisasi,  dan keteladanan. Iklim kerja sama antar staf dalam gapoktan dan LKM-A dikembangkan melalui mengembangkan rasa kebersamaan, sistem koordinasi yang efektif, dan kompetisi secara sehat.
Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki masih kurang. Kantor sekretariat gapoktan dan LKM-A masih berstatus  menumpang.  Demikian    juga  halnya  kios sarana  produksi.  Sampai  sejauh  ini,  belum  memiliki komputer  sendiri,  namun  menggunakan  fasilitas komputer dan laptop milik pengurus dan manajer.

## Faktor-faktor yang Perlu Ditransformasikan
Faktor-faktor yang perlu ditransformasikan mencakup: 1)  status  badan  hukum,  2)  struktur  organisasi,  3) tujuan  atau  orientasi  organisasi,  4)  pembagian  tugas atau  peran,  5)  sistem  koordinasi  dan  komunikasi,  6) jenis kegiatan usaha, 7) manajemen usaha, 8) sumber ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  9)  intensifitas usaha,  10)  keterampilan  SDM,  dan  11)  produk  akhir yang  dihasilkan.  Status  hukum  organisasi,  untuk kelembagaan  gapoktan  dapat  ditransformasikan  dari gapoktan yang belum berbadan hukum menjadi badan usaha milik petani berbadan hukum, atau paling tidak gapoktan  dengan  akta  notaris.  Sementara  itu,  untuk kelembagaan  LKM-A  dapat  ditransformasikan  dari LKM-A menjadi koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha yang berbadan hukum.
Mengacu  pendapat  Pranadji  (1995),  transformasi ekonomi pertanian berciri budaya tradisional subsistem ke  arah  yang  berciri  budaya  modern  atau  komersial
agar memenuhi tuntutan kemajuan untuk hidup lebih baik,  dan  globalisasi  pasar  melalui  transformasi  pola usaha tani tradisional menjadi penghasil produk-produk pertanian yang dapat memenuhi permintaan pasar dan memenuhi  preferensi konsumen dikemukakan analisis berikut:
1.  Struktur  organisasi,  untuk  kelembagaan  gapoktan dapat  ditransformasikan  dari  struktur  organisasi yang  sudah  cukup  lengkap  yang  terdiri  atas: ketua, sekretaris, bendahara, seksi budi daya, seksi pemasaran,  seksi  PHT,  seksi  irigasi,  seksi  usaha (unit  simpan  pinjam/LKM-A,  unit  peternakan dan  perikanan,  dan  unit  usaha  jasa  alsintan  dan pengolahan  hasil  pertanian)  ke  arah  struktur organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan struktur  organisasi  badan  usaha.  Sementara  itu, untuk kelembagaan LKM-A dapat ditransformasikan dari  struktur organisasi yang belum lengkap hanya terdiri atas (manajer, sekretaris, dan bendahara) ke arah struktur organisasi yang mampu menyesuaikan dengan kelembagaan baru. Struktur organisasi perlu dilengkapi  dengan  kasir  ( teller ),  pemasaran  kredit dan penarikan kredit/kolektor.
2.  Tujuan  organisasi,  untuk  kelembagaan  gapoktan dapat ditransformasikan dari tujuan yang terbatas: memberdayakan  kelompok  tani,  mengangkat harkat  dan  kemakmuran  serta  kesejahteraan petani,  dan  kesejahteraan  anggotanya;  kearah tujuan  yang  lebih  operasional  yang  terdiri  atas: mengembangkan  kelompok  usaha  ekonomi produktif, memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sementara  itu,  untuk  kelembagaan  LKM-A  dapat ditransformasikan  dari  yang  bersifat  terbatas untuk  menyediakan  modal  usaha  bagi  anggota, meningkatkan kemampuan  anggota, meningkatkan peran kelembagaan ekonomi, membangun jejaring kerja  ke  arah  kelembagaan  LKM-A  yang  mampu menyediakan  modal  usaha  bagi  anggota  sesuai kebutuhannya, meningkatkan kemampuan anggota baik  dari  aspek  keterampilan  teknis  maupun kapabilitas  manajerialnya,  meningkatkan  peran kelembagaan  ekonomi  petani  secara  efisien, membangun  jejaring  dengan  kelembagaan  lain secara  lebih  luas  (perbankan,  koperasi,  dan  dinas teknis) dan perusahaan swasta.
3.  Pembagian  peran/fungsi  yang  harus  dijalankan, baik  untuk  kelembagaan  gapoktan  maupun kelembagaan simpan-pinjam/LKM-A. Hal tersebut dapat  ditransformasikan  dari  pembagian  peran yang sudah jelas dan rinci ke arah pembagian peran yang  didasarkan  spesialisasi  kerja  sesuai  struktur
organisasi yang dibangun.  Dengan demikian dapat dicapai  mekanisme  kerja  secara  organik  yang lebih  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan kelembagaan tersebut.
4.  Sistem    koordinasi,  baik  untuk  kelembagaan gapoktan dan LKM-A dapat dilakukan transformasi dari  sistem  koordinasi  internal  dan  eksternal dilakukan  secara  lisan,  tertulis  dan  SMS  secara kurang efektif; ke arah sistem koordinasi internal dan eksternal dilakukan secara lisan, tertulis dan SMS/ HP  secara  lebih  efektif.  Beberapa  jenis  informasi dan pengetahuan penting yang perlu ditransmisikan secara cepat adalah informasi teknologi, informasi pasar,  dan  program-program  pembangunan pertanian.
5.  Jenis kegiatan usaha,  untuk kelembagaan gapoktan dapat ditransformasikan  dari jenis usaha yang terdiri dari:  unit  saprodi,  unit  produksi,  unit  pemasaran, unit  LKM-A,  unit  UPJA,  dan  unit  peternakan;  ke arah  pengembangan  unit-unit  usaha  disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki (sumber daya  pertanian,  SDM,  teknologi,  dan  tata  kelola/ manajemen) dan permintaan pasar. Sementara itu, untuk kelembagaan LKM-A dapat ditransformasikan dari kegiatan usaha simpan pinjam dengan sistem konvensional  ke  arah  unit  usaha  simpan  pinjam dengan sistem konvensional dan sistem syariah.
6.  Manajemen  usaha,  baik  untuk  kelembagaan gapoktan maupun LKM-A dapat ditransformasikan dari  manajemen  usaha  yang  bersifat  belum profesional  dan  umum,  ke  arah  manajemen  usaha yang  didasarkan  atas  profesional  dan  spesialisasi kerja secara organik
7.  Sumber  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  baik  itu kelembagaan  gapoktan  maupun  LKM-A  dapat ditransformasikan  dari sumber iptek yang terbatas ke  sumber  yang  lebih  luas.  Selain  itu,  diperlukan jenis inovasi teknologi yang lebih mutakhir sehingga teknologi  yang  diterapkan  adalah  teknologi  maju yang  terkini  dikembangkan.  Produk  akhir  yang dihasilkan  untuk  kelembagaan  gapoktan  dapat ditransformasikan  dari  produk  pertanian  primer bernilai tambah rendah ke arah produk jadi bernilai tambah tinggi. Sementara itu, kelembagaan LKM-A dapat ditransformasikan dari menghasilkan produk jasa  simpan  pinjam  dengan  sistem  konvensional ke arah produk jasa simpan-pinjam dengan sistem konvensional dan berbasis syariah.

## Strategi Transformasi Kelembagaan Gapoktan
Beberapa  alternatif  strategi  transformasi  untuk kelembagaan gapoktan adalah sebagai berikut. 1.  Penambahan  substruktur/seksi/unit    baru,  yaitu unit  usaha  penanganan  pascapanen,  pengolahan hasil  pertanian,  pemasaran,  dan  unit  kemitraan usaha  yang    diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai tambah produk yang dapat diterima gapoktan dan meningkatkan posisi tawar petani dalam penjualan hasil-hasil  pertanian.  Penambahan  unit  kemitraan usaha  diharapkan  dapat  memperluas  kemitraan usaha  antara  gapoktan  dengan  perusahaan  swasta, perbankan, serta pemerintah.
2.  Penguatan  peran    dan  fungsi  yang  dijalankan sehingga  meningkatkan  kinerja organisasi gapoktan, baik dari aspek manajemen, permodalan, kegiatan usaha, dan meningkatkan partisipasi anggota.
3.  Perluasan dan atau pendalaman tujuan kelembagaan gapoktan, yaitu a) tujuan dirumuskan secara  jelas dan  terukur;  b)  mengembangkan  kelompok- kelompok  usaha  ekonomi  produktif,  termasuk penanganan  pascapanen,  pengolahan  hasil,  dan pemasaran; c) memberikan manfaat atau keuntungan aspek  ekonomi  dan    sosial;  dan  d)  Meningkatkan kesejahteraan  secara  lebih  luas  juga  mencakup masyarakat  petani  dan  pelaku-pelaku  usaha agribisnis lainnya.
4.  Pembentukan  ikatan-ikatan  horizontal  mengingat sejauh ini belum ada ikatan horizontal antar gapoktan disuatu  kecamatan  agar  memperkuat  posisi  petani dan kelembagaannya melalui perencanaan produksi bersama  berdasarkan  dinamika  permintaan  pasar. Serta  penambahan  aktivitas  pada  bidang  ekonomi melalui  LKM-A  dimana  gapoktan  bersama-sama LKM-A  berpartisipasi  dalam  membuat  AD/ART yang  dijadikan  pegangan  dalam  pengelolaan simpan-pinjam.

## Strategi Transformasi Kelembagaan LKM-A
Transformasi  dari  unit  usaha  simpan  pinjam  menjadi LKM-A  menunjukkan  hasil  yang  baik,  karena berbasiskan  unit  usaha  yang  telah  ada  sebelumnya. Strategi  transformasi  kelembagaan  LKM-A    tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Penambahan  struktur  baru  dan  penguatan  struktur yang  telah  ada.  Transformasi  pada  kelembagaan LKM-A adalah berupa penambahan struktur baru, seperti  penambahan  bagian/unit  usaha  sekretaris, bendahara,  dan  bagian  pemasaran  yang  selama
ini  masih  dirangkap  dengan  bagian  penagihan. Bahkan  beberapa  LKM-A  belum  memiliki kasir/ teller ,  sehingga  harus  ditambahkan  dalam struktur organisasi. Namun demikian penambahan struktur  baru  harus  mempertimbangkan    kondisi yang  dihadapi,  seperti  perkembangan  usaha  dan kemampuan  unit  usaha  tersebut  dalam  menggaji karyawannya.    Penguatan  struktur  yang  telah ada  difokuskan    aspek    struktur    organisasi, kepemimpinan,  manajemen,  dan  partisipasi anggota.
2.  Perluasan  tujuan,  kelembagaan  LKM-A  pada mulanya  adalah  sebuah  unit  usaha  simpan pinjam  yang  memiliki  kemampuan  dana  sangat terbatas,  dengan  adanya    suntikan  dana  BLM PUAP  sebesar  Rp100  juta  dan  terus  mengalami perkembangan hingga kurang lebih Rp115–140 juta dan  mengalami  perluasan  tujuan.    Pada  awalnya hanya melayani anggota dan terfokus pada kegiatan usahatani menjadi ke petani nonanggota, unit usaha peternakan,    pengolahan  hasil,  dan  usaha  dagang (bakulan).
3.  Pembentukan  ikatan-ikatan  horizontal,  seperti ditemukan  pada  LKM-A  Harapan  Tani  Jaya di  Kabupaten  Bojonegoro.  Penyertaan  modal dari  masyarakat  dalam  batas-batas  tertentu telah  mengatasi  masalah  kelangkaan  modal  dan membantu  mengembangkan  kegiatan  usaha ekonomi produktif.
4.  Penambahan  aktivitas  pada  unit  usaha  simpan pinjam/LKM-A  mengingat  hampir  semua  unit LKM-A  terbatas  sebagai  usaha  simpan-pinjam dengan  sistem  konvensional.  Terdapat  beberapa LKM-A yang mengembangkan sistem pembiayaan syariah  dengan  menjual  beberapa  produk,  seperti tabungan qurban, tabungan hari raya, tabungan haji, dan tabungan pendidikan anak sekolah.  Sementara itu, untuk produk-produk kredit akan dikembangkan kredit  sistem  konvensional,  kredit  sistem  syariah, dan kredit elektronik.
5.  Pergeseran tingkat otonomi kelembagaan LKM-A. Di  Provinsi  Jawa  Timur,  LKM-A  sebelumnya merupakan  unit  usaha  yang  sepenuhnya  dibawah kelembagaan  gapoktan,  setelah  ditransformasikan menjadi  kelembagaan  LKM-A  sebagian  kasus dijumpai  bahwa  kelembagaan  LKM-A  telah diberi  otonomi  penuh  dalam  mengelola  dana  di bawah  penaganan  seorang  manajer  profesional. Ke  depan  apabila  kelembagaan  LKM-A  telah ditransformasikan  menjadi  kelembagaan  usaha berbadan  hukum  (koperasi  simpan  pinjam, koperasi serba usaha) maka pengelolaannya harus
dikendalikan  oleh  seorang  manajer  profesional dengan dukungan staf yang handal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini adalah  1)  program  PUAP  yang  dilakukan  melalui pengembangan  kelembagaan  gapoktan  dan  LKM-A, sudah  ditekankan  untuk  memperkuat  ikatan-ikatan horizontal maupun ikatan vertikal; 2) struktur organisasi kelembagaan gapoktan relatif sudah terbangun secara lengkap  dan  sebagian  besar  telah  mengikuti  sistem dan usaha agribisnis, sedangkan struktur kelembagaan LKM-A  masih  menyatu  pada  kelembagaan  gapoktan yang  sebagian  besar  struktur  organisasinya  belum terbangun  secara  lengkap  dan  rinci;  3)  faktor-faktor yang  dapat  ditransformasikan  dalam  kelembagaan gapoktan  dan  LKM-A  adalah  status  badan  hukum, struktur  organisasi,  tujuan  atau  orientasi  organisasi, pembagian  tugas  atau  peran,  sistem  koordinasi  dan komunikasi,  jenis  kegiatan  usaha,  manajemen  usaha, sumber  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  intensifitas usaha,  keterampilan  SDM,  dan  produk  akhir  yang dihasilkan;  dan  4)  strategi  transformasi  kelembagaan gapoktan  dan  LKM-A  dapat  disarankan  dengan penambahan  dan  penguatan  struktur  baru,  perluasan atau  pendalaman  tujuan,  pembentukan  ikatan-ikatan horizontal secara solid, dan penambahan aktifitas baru atau pendalaman aktivitas yang telah ada.

## Saran
Saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah peningkatan kinerja kelembagaan gapoktan dan LKM-A ke depan. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan membangun  kompatibilitas  antara  struktur  organisasi yang  dibangun  dengan  peran  atau  fungsi  yang  harus dijalankan,  membangun  aturan  main  yang  jelas  dan transparan,  meningkatkan  keterampilan  teknis  dan kapabilitas  manajerial  pengurus,  meningkatkan  jiwa kewirausahaan pengurus dan anggota, dan membangun jaringan  kerja  yang  lebih  luas.  Di  samping  itu,  perlu melakukan transformasi kelembagaan gapoktan menjadi kelembagaan  yang  berbadan  hukum,  dapat  berupa gapoktan dengan akta notaris atau badan usaha milik petani.Sementara itu, LKM-A dapat ditransformasikan menjadi  koperasi  simpan  pinjam  atau  koperasi  serba usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  Friyatno S.  2006.  Perspektif pendirian bank pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 24(2):107–134.
Arifin, B. 2012.  Pengembangan Kelembagaan Pangan. Lampiran  Prosiding  Konperensi  Dewan Ketahanan  Pangan  Tahun  2012.    Kumpulan Materi  yang  disampaikan  dalam  Rangkaian Agenda  Konferensi  Dewan  Ketahanan  Pangan 2012.  Dewan Ketahanan Pangan.
World  Bank.    2005.    “Empowerment”.  http://web. Worldbank. Org. [11 Mei 2005].
BPTP Jatim. 2011. Publikasi Prosiding Ekonomi dan
Kelembagaan.  http://jatim.litbang.deptan.go.id/ ind/index.php/publikasi/prosiding/ekonomi- dan-kelembagaan. [25 Mei 2011]
Departemen  Pertanian  [Deptan].  2006. Bahan  Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI. Jakarta: Deptan.
[DKP] Dewan Ketahanan Pangan.  2012.  Percepatan Pencapaian  Swasembada  Lima  Komoditas Pangan  Pokok.    Di  dalam: Konferensi  Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012 .  Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
[DKP]  Dewan  Ketahanan  Pangan.  2012. Kumpulan Materi  yang  disampaikan  dalam  Rangkaian Agenda  Konferensi  Dewan  Ketahanan  Pangan 2012 .  Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
Horton BP, Hunt CI. 1984. Sociology . Singapore: Mc Graw-Hill, Inc.
Fowler.  1992. Prioritizing  Institutional  Developmet: A  New  Role  for  NGO. Centre  for  Study and  Development.  Sustainable  Agriculture Programme  Gasekeeper  Series  SA35. London: IIED.
[Kementan]  Kementerian  Pertanian.  2010. Rencana Strategis  Kementerian  Pertanian  Tahun  2010- 2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Pranadji  T.  1995.  Wirausaha,  kemitraan  dan pengembangan  agribisnis  secara  berkelanjutan. Analisis CSIS XIV(5):332–343. Saptana T, Pranadji, Syahyuti, R. Elyzabet M.  2003.
Transformasi Kelembagaan Tradisional: Untuk Menunjang  Ekonomi  Kerakyatan  di  Perdesaan (Studi  Kasus  di  Provinsi  Bali  dan  Bengkulu). Bogor:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Syukur M, Hastuti EL, Soentoro, Supriyatna A, Supadi, Sumedi, Wicaksono BWD. Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Pedesaan [laporan akhir]. Bogor:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Syahyuti. 2007.  Kebijakan pengembangan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan ekonomi  di  perdesaan. Analisis  Kebijakan Pertanian 5(1):15–36. Taryoto  AH.    1995.    A nalisis  Kelembagaan  dalam Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Suatu Pengantar.  Prosiding  Pengembangan  Hasil Penelitian:  Kelembagaan  dan  Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian. Bogor:  Pusat  Penelitian  Sosial  Ekonomi Pertanian,  Badan Penelitian dan Pengambangan Pertanian.
Uphoff N. 1986. Local Institutional Development: An Analytical  With  Cases. Rural Develomment Committee, Cornell University. United States of America: Kumarian Press.
Usman  S,  Suharyo  WI,  Sulaksono  B,  Mawardi  MS, Toyamah  N, Akhmadi.  2004. Keuangan  mikro untuk  Masyarakat  Miskin:  Pengalaman  Nusa Tenggara  Timur. Jakarta:  Lembaga  Penelitian SEMERU.