Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.44598
Peran pemanfaatan SIG dalam pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan: studi kasus Kelurahan Penumping dan

## Sriwedari, Surakarta
The role of GIS in controlling of the utilization of urban space the case of Kelurahan Penumping and Sriwedari, Surakarta
M J Rahayu 1 , P Rahayu 1 , R A Putri 1 , dan E F Rini 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Corresponding author ’s email : paramitarahayu@staff.uns.ac.id
Abstrak. Basis data yang akurat sebagai salah satu elemen penting pelayanan publik merupakan faktor pendukung esensial menuju transparansi perencanaan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang, salah satu tahapan dalam perencanaan tata ruang, merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang termasuk tata tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, dan kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud. Studi ini menggunakan metode studi kasus  dengan  teknik  analisis  pemetaan  menggunakan  SIG  untuk  menunjukkan perubahan  pemanfaatan  guna  lahan  dan  urgensi  pembaharuan  data.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  perubahan  pemanfaatan  guna  lahan  terjadi  secara  signifikan pada kelurahan Penumping dan Sriwedari. Oleh karena itu, pembaharuan peta guna lahan  yang  dilakukan  secara  berkala  menjadi  penting  untuk  mengidentifikasi  dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada skala persil. Pembaharuan secara berkala  yang  akurat  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pengendalian  pemanfaatan ruang  secara  tepat,  dan  membantu  proses  pengambilan  keputusan  serta pengembangan  strategi  pembangunan  skala  kelurahan.  Untuk  membantu  proses pembaharuan  pemanfaatan  guna  lahan,  implementasi  SIG  pada  skala  kelurahan sangat dibutuhkan.
Kata Kunci: Kelurahan; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Peta; SIG; Surakarta
Abstract. Accurate database as one of the elements of public services, is an essential factor towards transparency in spatial planning. Included in the process is the stage of controlling  the  utilization  of  space.  Control  of  spatial  utilization  is  an  effort  to  take measures so that the established plan for spatial utilization, including land use, water, air,  and  natural  resources  utilization  located  in  both  protected  areas  and  activities zone,  can  be  achieved.  This  study  uses  a  case  study method with  mapping  analysis techniques using GIS to show changes in land use and the urgency of data updating. The  results  of  the  study  indicate  that  changes  in  land  use  occur  significantly  in Penumping and Sriwedari. Therefore, regular updating of land use maps is important to identify and control the spatial utilization in smallest scale. It also can be used to assist  the  decision-making  process  and  development  of  urban  village-scale development  strategies.  To  assist  the  process  of  updating  the  land  use  data  ,  the implementation  of GIS at the scale of urban village (“kelurahan”) is urgently needed.
Keywords: GIS; Map; Spatial Utilization; Surakarta; Urban Village

## 1. Pendahuluan
Perencanaan  pembangunan  membutuhkan  dukungan  teknologi  yang  tidak  lagi  menjadi barang  mewah  saat  ini.  Tanpa  teknologi,  semua  perencanaan  dan  tindakan  akan  tampak tertinggal, tidak terkini dan tidak efisien. Demikian pula kepentingan penggunaan teknologi dalam  pelayanan  publik  yang  berkaitan  erat  dengan  hajat  hidup  masyarakat.  Teknologi informasi terutama Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam satu dekade terakhir telah menjadi semacam euforia dalam pelayanan publik.  Menurut Rais dalam Aini  [1], sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Develompment. Sistem ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan untuk  inventarisasi  Tanah  Kanada  ( CLI-Canadian  Land  Inventory ).  Sejak  saat  itu  SIG berkembang di beberapa benua terutama Benua Amerika,  Benua Eropa, Benua Australia, dan Benua    Asia.  Peran  SIG  dalam  mendukung  pengumpulan  data,  visualisasi,  komunikasi  dan penelitian kolaborasi berkembang dengan pesat sejak komputerisasi sistem ini pertama kali di era 1960-an [2]. Di Indonesia perkembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan  dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumberdaya yang bergerak di lingkungan akademis [1].
Digitasi  data  dan  dokumen  pelayanan  menjadi  salah  satu  indikator  kinerja  yang  langsung dinilai  oleh  masyarakat.  Tidak  hanya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dimana  data menjadi  input  utama  dalam  pertimbangannya  [1],  tampilan  digital  data  menjadikan  proses penyimpanan, pembaharuan dan penambahan jauh lebih efisien dan mudah diakses kembali [3].  Data  di  lapangan  merupakan  faktor  faktual,  sedangkan  data  alam  merupakan  faktor alamiah. Pada perencanaan dengan metode tumpang tindih keduanya dapat diperoleh peta tematik yang diperlukan dalam perencanaan [4].
Pendataan potensi kelurahan di kawasan perkotaan merupakan elemen penting dalam proses perencanaan  ruang  perkotaan.  Namun  sayangnya,  satuan  perencanaan  perkotaan  dalam wilayah administratif kota seringkali melupakan peran kelurahan sebagai garda depan basis
data dan informasi perkotaan. Pemanfaatan ruang perkotaan yang dinamis memerlukan satu sistem basis data/data faktual yang dapat diperbaharui dengan efisien dan mudah digunakan.
Terkait  dengan  pentingnya  data  faktual  ini,  data  berbasis  geospasial  dapat  memberikan alternatif  solusi,  terutama  untuk  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perbandingan  ketelitian  dan  dinamika  informasi antara  peta  terbaru  yang  dimiliki  oleh  kelurahan  yang  dibuat  dengan  basis  data  manual dengan  peta  hasil  pembaharuan  yang  dibuat dengan basis data  faktual  menggunakan data geospasial.  Perbandingan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  penekanan pentingnya pembaharuan peta skala kelurahan menggunakan basis data geospasial, terutama pada pengendalian pemanfaatan ruang.
Data geospasial adalah data tentang objek, peristiwa, atau fenomena yang memiliki lokasi di permukaan  bumi  [5].  Lokasi  mungkin  statis  dalam  jangka  pendek  (misalnya  lokasi  jalan, peristiwa  gempa  bumi,  masyarakat  di  bawah  garis  kemiskinan),  atau  dinamis  (misalnya aktivitas  budaya,  kecelakaan,  pemilihan  umum  atau  aktivitas  politik  lainya)  [6,7].  Data geospasial menggabungkan informasi lokasi (biasanya koordinat di bumi), atribut informasi (karakteristik  objek,  peristiwa,  atau  fenomena  yang  bersangkutan).  Seringkali,  informasi temporal (waktu atau rentang hidup di mana lokasi dan atribut ada) juga ditambahkan pada data geospasial.
Dinamika dan kelengkapan basis data geospasial memberikan manfaat yang sangat luas dan beragam  dalam  pemanfaatan  data.  Terlebih  lagi,  banyak  data  geospasial  merupakan kepentingan  umum  bagi  berbagai  macam  pengguna.  Sebagai  contoh,  data  mengenai  jalan raya,  daerah,  badan  air,  dan  fasilitas  umum  berguna  sebagai  informasi  referensi  untuk sejumlah tujuan. Untuk itu, baik dikumpulkan oleh publik maupun organisasi swasta, sejumlah besar data geospasial tersedia sebagai data terbuka. Ini berarti bahwa itu dapat diakses secara bebas oleh pengguna, dan tersedia melalui standar terbuka. Pengembangan dan penggunaan standar terbuka dalam komunitas geospasial telah sangat didukung karena  penggunaannya dalam  berbagai  penerapan,  dan  karena  banyaknya  lembaga,  baik  global  dan  lokal,  yang terlibat dalam pengumpulan data tersebut.
Terdapat  banyak  manfaat  basis  data  geospasial,  salah  satunya  adalah  dalam  proses pengambilan  keputusan  [8].  Salah  satu  peran  penting  basis  data  geospasial  yang  terbaru adalah  pada  masa  pandemi  Covid-19  melalui  pemetaan  kasus  Covid-19,  yang  mendukung proses  pengambilan  keputusan  secara  cepat  [9].  Pada  konteks  lain,  SIG  digunakan  dalam mendukung proses perencanaan partisipatif [10]. Pada hal ini SIG dapat diimplementasikan untuk  memperkuat  perencanaan  tata  ruang  partisipatif  dengan  melakukan  transformasi pemetaan konvensional dan perangkat SIG menjadi SIG partisipatif [8]. Kebutuhan informasi spasial pada Participatory Spatial Planning (PSP) umumnya terkait dengan area pengelolaan sumber  daya,  misalnya  'pemetaan  tandingan'  ( counter  mapping )    dari  aspirasi  kelompok tertentu yang cenderung minoritas, serta  pemetaan masalah prioritas dan konflik spasial [8]. Pemanfaatan  data  geospasial  dalam  perencanaan  partisipatif  ini  meningkat  dalam  satu
dekade  terakhir  dengan  dukungan  basis  data  geospasial  dinamis  dan  terkini  dan  beberapa faktor lain .
Terkait dengan perencanaan, khususnya perencanaan tata ruang, terdapat beberapa peran penting  yang  dimiliki  PSP,  antara  lain  mencegah  terjadinya  pemanfaatan  ruang  yang berlebihan  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan.  Secara  implisit,  perencanaan  tata ruang  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  prosesnya,  yang  berarti  penataan  ruang memberikan dukungan terhadap perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat [11]. Sedangkan sasaran utama perencanaan tata ruang adalah memastikan pemanfaatan sumber daya lahan direncanakan dan diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Secara implisit, pemanfaatan sumber daya lahan ini berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial [11].
Akan tetapi, implementasi perencanaan fisik tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang ada. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor operasional, administratif, politis, dan faktor perkembangan pasar. Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang  [12],  pengendalian  pemanfaatan  ruang  menerapkan  empat  metode pengendalian,  yaitu  peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian  insentif  dan  disinsentif,  serta pemberlakuan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Pengendalian ini harus dimulai dari level administrasi yang paling rendah, yaitu block plan, site plan, zoning , pola dan struktur ruang [13].
Terkait  dengan  pentingnya  pengendalian  pemanfaatan  ruang  seperti  telah  dibahas  di  atas, artikel  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  fenomena  dinamika  perubahan  guna  lahan  pada level  administrasi  kelurahan  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  dengan  mengambil  Kelurahan Penumping  dan  Sriwedari  di  Kota  Surakarta  sebagai  contoh  kasus.  Tujuan  dari  memahami dinamika perubahan lahan tersebut adalah untuk memposisikan peran penting pengelolaan data pemanfaatan lahan dengan basis data digital dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang dinamis.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dengan  menggunakan  data  dari  hasil observasi lapangan dan data sekunder. Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data faktual pemanfaatan lahan pada daerah studi. Data faktual hasil observasi pemanfaatan lahan kemudian menjadi input bagi basis data geospasial dalam SIG. Peta dengan basis data geospasial selanjutnya dapat diperbaharui dengan lebih mudah secara berkala.
Untuk  menunjukkan  pentingnya  pembaharuan  peta  guna  lahan  secara  berkala,  dilakukan perbandingan  peta  guna  lahan  pada  tahun  2010  dan  2020  pada  penelitian  ini.  Kedua  peta tersebut  diharapkan  dapat  menggambarkan  dinamika  perubahan  pemanfaatan  lahan  yang terjadi pada skala kelurahan. Adanya dinamika tersebut, pembaharuan secara berkala sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
Membangun basis data spasial kelurahan bertujuan agar peta bisa selalu dapat diperbaharui secara interaktif oleh aparat kelurahan dan masyarakat. Dengan demikian, membangun basis data  geospasial  pada  level  kelurahan  harus  diiringi  dengan  memberikan  pelatihan  kepada aparat  kelurahan  dan  perwakilan  masyarakat  agar  peta  tersebut  bisa  selalu  diperbaharui dengan  keterlibatan  masyarakat  dan  aparat  kelurahan.  Pemahaman  pada  kondisi  sosial masyarakat  bisa  menjadi  masukan  bagi  proses  pelatihan  dan  pembuatan  modul  pelatihan yang dipahami oleh target penggunanya.
Kedua  wilayah  studi  pada  penelitian  ini,  Kelurahan  Sriwedari  dan  Kelurahan  Penumping, berada  di  Kecamatan  Laweyan  Kota  Surakarta.  Secara  umum  keduanya  menghadapi permasalahan  yang  hampir  sama,  meski  masing-masing  juga  mempunyai  keunggulan  dan kelemahan.  Sriwedari  mempunyai  luas  0.513  km 2 dengan  jumlah  penduduk  4.912  orang. Kelurahan  Penumping  mempunyai  luas  lahan  0.503  km 2 dengan  jumlah  penduduk  5.561 orang. Pada hal penggunaan lahan, kedua kelurahan didominasi oleh pemukiman [14], seperti pada umumnya kelurahan di kawasan perkotaan. Di sisi lain, kedua kelurahan memiliki potensi dalam pengembangan perdagangan dan jasa karena lokasinya yang cukup strategis di pusat Kota Surakarta, seperti dekat Solo Grand Mall, kawasan buku “ mburi Sriwedari ” .  Terdapat pula  beberapa  kavling  perdagangan  dan  jasa  besar  yang  saling  melengkapi  di  samping beberapa  perkantoran  besar.  Selain  itu,  terdapat  juga  fungsi  rekreasi,  yaitu  keberadaan Sriwedari  dengan  masjid  besarnya  yang  sebentar  lagi  akan  rampung,  Museum  Danar  Hadi, Museum Tumurun yang sedang mengemuka bagi kaum milenial, Museum Keris dan Museum Radya  Pustaka.  Hal  tersebut  dapat  mendorong  terjadinya  perubahan  pemanfaatan  ruang komersil yang sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila kelurahan tidak  memiliki  basis  data  pemanfaatan  ruang  yang  bersifat  geografis  sebagai  salah  satu elemen penting dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Proses  pemetaan dengan  basis data  digital  menunjukkan bahwa  selama  10 tahun terakhir, kedua  kelurahan  mengalami  perubahan  pemanfaatan  lahan  yang  signifikan  pada  beberapa fungsi.  Perubahan  tersebut  dalam  arti  adanya  penambahan  fungsi  maupun  adanya pengurangan luasan lahan untuk fungsi-fungsi tertentu.
Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan guna lahan pada Kelurahan  Penumping tahun 2010 dan  2020.  Berdasarkan  16  jenis  guna  lahan  pada  Kelurahan  Penumping,  hanya  5  jenis pemanfaatan lahan yang tidak berubah proporsi pemanfaatannya dalam 10 tahun terakhir. Jadi, sebagian besar pemanfaatan lahan berubah dan bersifat dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Peta guna lahan Kelurahan Penumping 2010.
Gambar 2. Peta guna lahan Kelurahan Penumping 2020.
Secara lebih spesifik, terdapat tiga jenis guna lahan dominan pada tahun 2010 yang meliputi lebih dari 60 persen pemanfaatan lahan di Kelurahan Penumping, yaitu permukiman seluas 271,332 m 2 (55% dari total luas kelurahan); perdagangan dan jasa seluas 77,053 m 2 (15% dari total  luas  kelurahan);  serta  sarana  pelayanan  umum  pendidikan  seluas  44,543  m 2 (9%  dari total  luas  kelurahan).  Untuk  kondisi  pemanfaatan  lahan  pada  tahun  2020,  tiga  guna  lahan dominan  di  Kelurahan  Penumping  tetap  sama  dengan  tahun  2010,  hanya  saja  proporsi permukiman  berkurang  sebesar  9.6%,  perdagangan  dan  jasa  meningkat  hampir  8.2%, sedangkan sarana pelayanan umum pendidikan relatif stabil dengan pengurangan kurang dari 1%. Beberapa guna lahan lain yang menunjukkan dinamika perubahan luasan di atas 1 persen selama 2010-2020 adalah industri (-1.3 %, 6,479 m 2 ) dan cagar budaya (+2.2%, 10,941 m 2 ). Perubahan di bawah 1% ditunjukkan oleh sarana pelayanan umum pendidikan (+0.9%, 4,612 m 2 ), perkantoran pemerintah (-0.7%, 3,568 m 2 ), sarana pertahanan keamanan (0.4%, 2,068 m 2 ), jalan (-0.08%, 426m 2 ), kolam (-0.03%, 138 m 2 ) dan perkantoran (-0.03%, 159 m 2 ), serta pelayanan umum kesehatan (0.003%, 137 m 2 ) (lihat Gambar 3 untuk perubahan yang lebih dari 0.1 persen).
Gambar 3. Dinamika perubahan pemanfaatan lahan Kelurahan
Penumping 2010-2020.
Selanjutnya, Gambar 4 dan 5 menunjukkan guna lahan pada Kelurahan Sriwedari tahun 2010 dan  2020.  Berdasarkan  16  jenis  guna  lahan  pada  Kelurahan  Sriwedari,  hanya  6  jenis pemanfaatan  lahan  yang  tidak  berubah  proporsi  pemanfaatannya.  Sehingga,  sama  seperti Kelurahan  Penumping,  sebagian  besar  pemanfaatan  lahan  dinamis,  dalam  kurun  waktu  10 tahun terakhir.
-1.3 0.4 -0.7 2.2 0.9 8.2 -9.6 Industri Pertahanan dan Keamanan Perkantoran Pemerintah Cagar Budaya
Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
Perdagangan dan Jasa
Permukiman
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 4. Peta guna lahan Kelurahan Sriwedari 2010.
Gambar 5. Peta guna lahan Kelurahan Sriwedari 2020.
Pada  tahun  2010,  terdapat  tiga  jenis  guna  lahan  dominan  di  Kelurahan  Sriwedari,  yang mencakup lebih dari 60 persen guna lahan, yaitu permukiman (36%), perdagangan dan jasa (19 %), dan pariwisata (8%).  Sedangkan untuk tahun 2020, guna lahan dominan tetap sama seperti  tahun  2010,  hanya  saja  kedudukan  pariwisata  digantikan  oleh  cagar  budaya  (11%), dengan guna lahan permukiman berkurang menjadi 33%, perdagangan dan jasa naik menjadi 21%.  Berdasarkan  lokasi  guna  lahan  cagar  budaya,  bisa  kita  pahami  bahwa  guna  lahan pariwisata pada 2010 direklasifikasi sebagai cagar budaya pada 2020, sebesar 5.6%. Enam jenis guna lahan lainnya menunjukkan dinamika perubahan lahan antara 0.2% sampai 3.8% (lihat Gambar 6).
Berdasarkan kedua lokasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan lahan pada skala  administratif  kelurahan,  menunjukkan  dinamika  yang  signifikan.  Guna  lahan permukiman dan perdagangan dan jasa adalah guna lahan yang dominan pada kedua lokasi. Perdagangan  dan  jasa  adalah  pemanfaatan  lahan  yang  cenderung  meningkat  dengan signifikan di kedua kelurahan. Berdasarkan 16 jenis guna lahan, hanya lima jenis guna lahan yang statis, yaitu lahan kosong, taman, sarana ibadah, lapangan, dan hutan kota.
Gambar 6. Dinamika perubahan pemanfaatan lahan Kelurahan Sriwedari 2010-2020.

## 4. Kesimpulan
Kelurahan Penumping dan Sriwedari, dua lokasi yang menjadi studi kasus pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang perkotaan sangat dinamis, dengan kecenderungan peningkatan paling signifikan pada guna lahan perdagangan dan jasa, yang diikuti oleh 10 jenis guna lahan lainnya,  baik bertambah maupun berkurang. Dengan dinamikian, pemanfaatan ruang  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  kedua  wilayah  studi,  pengendalian  pemafaatan  ruang menjadi sangat penting.
9.4 1.7 -0.2 -0.4 2.2 -5.6 -2.3 -3.8 0.2 -1.4 Cagar Budaya Perdagangan dan Jasa Hutan Kota Industri
Perkantoran Pemerintahan
Pariwisata Perkantoran Swasta
Permukiman
Sarana Pelayanan Umum
Pendidikan
Pentingnya  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  seperti  dibahas  pada  bagian  pendahuluan, pada  dasarnya  adalah  untuk  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  lahan  yang  terbatas  dari berbagai  aspek,  baik  lingkungan,  sosial  maupun  ekonomi.  Seperti  ditunjukkan  oleh  studi kasus, guna lahan perdagangan dan jasa cenderung meningkat pesat, sehingga harus selalu dipantau kesesuaiannya dengan rencana tata ruang.
Terkait  dengan  hal  ini,  pengendalian  yang  efisien  dapat  dilakukan  dengan  SIG  karena kemudahan untuk memperbaharui basis data. Sesuai dengan salah satu peran penting SIG, yaitu mendukung perencanaan partisipatif [8,10] studi kasus pada kelurahan Penumping dan Sriwedari  menunjukkan  bahwa,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembaharuan  peta pemanfaatan  guna  lahan  sangat  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  yang  dapat dipermudah  dengan  teknologi  SIG.  Studi  kasus  pada  Kelurahan  Penumping  dan  Sriwedari menunjukkan  dinamika  pemanfaatan  ruang  sangat  terkait  dengan  aktivitas  mendasar masyarakat,  seperti  permukiman,  pariwisata,  dan  pelayanan  umum,  seperti  kesehatan, pendidikan dan peribadatan.  Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna langsung  ruang  kota,  untuk  memperbaharui  basis  data  pemanfaatan  ruang  akan meningkatkan  efisiensi  pengendalian  tata  ruang.  Sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh Ibrahim [13] bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ini harus dimulai dari level administrasi yang paling rendah.

## Referensi
[1] Aini  A.  Sistem  Informasi  Geografis  Pengertian  dan  Aplikasinya.  STMIK  AMIKOM Yogyakarta 2007;13.
[2] Zhou W. GIS for Earth Sciences. Encycl Geol 2021:281 – 93.
[3] Sosiawan EA, Pujiastuti EE. Model Manajemen Komunikasi Dan Administrasi Back Office E-Government  Sebagai  Media  Pelayanan  Publik.  J  Ilmu  Komun  2014;7:67 – 83. https://doi.org/10.31315/jik.v7i1.4.
[4] Narulita  I,  Rahmat  A,  Maria  R.  Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografi  Untuk  Menentukan Daerah  Prioritas  Rehabilitasi  di  Cekungan  Bandung.  J  Ris  Geol  Dan  Pertamb 2008;18:23 – 35. https://doi.org/10.14203/risetgeotam2008.v18.9.
[5] Keim DA, Panse C, Sips M, North SC. Pixel based visual data mining of geo-spatial data. Comput Graph 2004;28:327 – 44. https://doi.org/10.1016/j.cag.2004.03.022.
[6] Wang  D,  Li  J,  Zhu  S.  Detecting  urban hot  regions  by using  massive  geo-tagged  image data. Neurocomputing
2021;428:325 – 31. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.03.121.
[7] Yao  F,  Wang  Y.  Tracking  urban  geo-topics  based  on  dynamic  topic  model.  Comput Environ Urban Syst 2020;79:1 – 15. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101419.
[8] Mccall MK, Dunn CE. Geo-information tools for participatory spatial planning: Fulfilling the criteria for “good” governance? Geoforum 2012;43:81– 94. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.07.007.
[9] Ahasan R, Hossain M. Leveraging GIS and spatial analysis for informed decision-making in COVID-19 pandemic. Heal Policy Technol 2021;10:7 – 9.
[10]  Omidipoor M, Jelokhani-Niaraki M, Moeinmehr A, Sadeghi-Niaraki A, Choi SM. A GIS- based decision support system for facilitating participatory urban renewal process.
Land Use Policy 2019;88:104150. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104150.
[11]  Mungkasa O. Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar 2020:1 – 53.
[12]  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007  Tentang Penataan  Ruang 2007.
[13]  Ibrahim S. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dati II. J Reg City Plan 1998;9:26 – 38.
[14]  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surakarta.  Kecamatan  Laweyan  Dalam  Angka  Tahun  2017 2017.