## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.9 TAHUN 1998
Oleh Joejoen Tjahjani Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Tujuan saya meneliti ini untuk mengetahui apakah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat  di  muka  umum  dapat  dikategorikan  tindak  pidana,  mengetahui  kriteria  kebebasan berekepresi dan  menyampaikan pendapat dimuka umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.  Dan  metode  penelitian  yang  saya  gunakan  adalah  yuridis  normative  dengan  bahan hukum yang saya gunakan adalah data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  saya  uraikan  pada  bab  sebelumnya  maka    terhadap permasalahan  yang  ada  dapat  ditarik  kesimpulan  kebebasan  berekspresi  dan  menyampaikan pendapat  dimuka  umum;  Demonstrasi,  Unjuk  rasa, mimbar  bebas,  rapat terbuka, pawai  dan bentuk  protes  lainnya  adalah  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  Piagam  Hak-hak  asasi Dunia  dan  UUD  1945,  tetapi  pelaksanaanya  harus    dilakukan  secara  bertanggung  jawab dengan  menjunjung  tinggi  nilai  -  nilai  agama,  kesusilaan  dan  tunduk  pada  ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu  hak  dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat

## Kata kunci: Tinjauan, Yuridis, Tindak pidana, Kemerdekaan

## PENDAHULUAN
Perjuangan untuk membela persamaan hak,  kebebasan  berfikir,  berkeyakinan, beragama,  berserikat  dan  berkumpul  serta hidup  merdeka  tanpa  paksaan  telah berlangsung sejak awal peradaban manusia di bumi.
Dalam  perjuangan  untuk  membela persamaan, kebebasan berfikir, berkeyakinan,  beragama,  berserikat  dan berkumpul  sebagai  hak  dasar  manusia, yang  lebih  di  kenal  dengan  Hak  Asasi Manusia (HAM) sebagai sebuah.
Dokumen  penting  yang  dapat  di katakan  sedagai  landasan  konseb  HAM dalam  arti  modern  adalah  Bill  or  Right yang  menyerukan  bahwa  pemerintahan raja  harus  di  arahkan  bagi  kepentingan perlindungan hak serta kebebasan individu.  Dokumen  ini  lahir  dari  sebuah perebutan  kekuasaan  yang  melibatkan perlemen Inggris dengan penguasa otoriter
kaum  monarki  dinasti  Stuart,  yang  lazim dikenal sebagai Glorius Revolusion.
Akhir  hari  perebutan  kekuasaan  ini adalah  pemberian  hak  campur  tangan parlemen  dalam  proses  suksesi  tahta kerajaan  Inggris.  Sekalipun  secara  sinis tahun  M  arxis  menilai  Glorius  revolution lebih  sebagai  suaru  revolusi  tahun  borjuis dari pada kebangkitan masyarakat
(society). Namun bagaimanapun, peristiwa itu menandai munculnya issu HAM ketika rakyat (melalui parlemen) merasa berkepentingan  untuk  membebaskan  diri dari  kesewenangan  penguasa  monarki. Tuntutan reformasi layak di kumandangkan  atau  suatu  keharusan, kebebasan  berekspresi  dan  menyampaikan pendapat  dimuka  umum,  demontrasi, mimbar  bebas,  dan  pembangkangan- pembangkangan politiklainya sebagai gerakan  sosial  untuk  perubahan  tatanan negara  yang  telah  menyimpang  dari  cita-
cita  bangsa  dan  negara,  sebagaimana diperintahkan olehuud 1945.
Gelombang
reformasi telah menurunkan  Soeharto  sebagai  presiden tanggal  21  Mei  1998,  tetapi  sangat disayangkan  bahwa  kegembiraan  yang meluap-luap  dari  gerakan  reformasi  telah kehilangan  format,  karena  orientasinya lebih  banyak  diarahkan  pada  figur  dan bukan  pada  perubahan  struktur  dan kultural  pada  suatu  rezim  yang  represif dan  korup.  Reformasi  kehilangan  arah, dampak  yang  timbul  ialah  masyarakat mengalami ketidakpastian, keresahan yang pada  akhirnya  timbul  rasa  putus  asa  dan frustasi, sehingga timbul kebebasan berekspresi  dan  menyampaikan  pendapat dimuka  umum  yang  bersifat  liar,  brutal, tak  terkendali  dan  sikap-sikap  anarkis, radikal lainya seperti timbul aksi pengrusakan,  pembakaran,  penjarahan  dan perampokan.

## KAJIAN  PUSTAKA
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan  pendekatan  normatif,  yaitu suatu pendekatan normatif, melalui penelitian  studi  pustaka  artinya  data  yang ditelaah  hanyalah  data  yang  dipergunakan melalui  studi  pustaka  saja  atau  hanya menggunakan  data  sekunder,  baik  dalam bentuk buku-buku literatur maupun peraturan  perundang-undangan,  terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk Mengetahui apakah kemerdekaan menyampaikan  pendapat  dimuka  umum dapat  dan  dapat  dikategorikan  ke  dalam tindak  pidana.  Dan  mengetahui  kriteria kemerdekaan  menyampaikan  pendapat dimuka  umum  dapat  di  kategorikan sebagai tindak pidana.
.

## METODE PENELITIAN
1. Type Penelitian
Type penelitian hukum yang
digunakan  adalah  Yuridis  Normatif
(hukum  normatif).  Metode  peneitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini di fokuskan untuk mengkaji penelitian hukum  tenteng  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan Tinjauan Yuridis Kemerdekaan menyampaikan pendapat  di  muka  umum  menurut Undang-undang No. 9 tahun 1998
2. Pendekatan Masalah Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  normatif, yaitu  suatu  pendekatan  normatif, melalui penelitian studi pustaka artinya  data  yang  ditelaah  hanyalah data  yang  dipergunakan  melalui  studi pustaka saja atau hanya menggunakan data  sekunder,  baik  dalam  bentuk buku-buku  literatur  maupun  peraturan perundang-undangan,  terutama  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas.
3. Bahan Hukum Bahan  hukum  yang  digunakan adalah data sekunder ( secondary data )  karena  penilitian  yang  dilakukan adalah penilitian normatif yang dalam hal  ini  menggunakan  jenis  data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku  literatur  melalui  studi pustaka
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara studi kepustakaan  yaitu  dilakukan  dengan cara membaca dan mempelajari perundang-undangan  yang  berlaku sesuai  dengan  permasalah  yang  akan dibahas dalam penelitian ini.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan
Hukum
Data  yang  mengarah  pada  kajian- kajian  yang  bersifat  teoritis  dalam bentuk  asas-asas,  konsepsi-konsepsi, perundang-undangan,  doktrin-doktrin hukum  serta  isi  kaidah  hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif yang
menghasilkan penelitian  yang  bersifat  deskritif analisa  yaitu  yang  bertujuan  untuk menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu  individu,  keaadaan  gejala  atau keompok tertentu yang memanfaatkan cara  berfikir  deduktif  untuk  pada kesimpulan  yang  dapat  dipergunakan sebagai  dasar  atau  pedoman  untuk
membahas  permasalahn  yang  ada selanjutnya  Data  yang  diolah  dengan menggunakan  metode  deduktif  yaitu data  yang  diperoleh  dan  diolah  dari hal-hal  yang  sifat  khusus  kemudian data yang diperoleh dari studi pustaka yang ada hubunganya dengan permasalahan, disusun secara sistematis,  sehingga  diperoleh  hasil yang baik dan benar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kemerdekaan menyampaikan pendapat  di  muka  umum  adalah  hak  asasi manusia  yang  dijamin  oleh  Pasal  28
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:  “Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan  Undang  -  Undang”  dan  Pasal  19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  yang  berbunyi  :  “Setiap  orang berhak atas kebebasan mempunyai
pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan  keterangan  dan  pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang  batas-batas”  serta  merupakan perwujudan  demokrasi  dalam  tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Namun agar dalam membangun demokrasi  yang  berkeadilan  sosial  dan menjamin  hak  asasi  manusia  diperlukan adanya  suasana  yang  aman,  tertib,  dan
damai, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Negara  demokrasi  adalah  negara  yang menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat ,memberikan  perlindungan  hak-hak  asasi warga  negaranya.  Diantara  hak  asasi tersebut  adalah  hak  atau  kebebasan menyampaikan  pendapat,  kebebasan  pers, kebebasan  berkumpul  dan  kebebasan berorganisasi,  seperti  yang  termuat  dalam piagam  -  piagam  hak  asasi  manusia sedunia.

## PENUTUP
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat dimuka  umum;  Demonstrasi,  Unjuk  rasa, mimbar  bebas,  rapat  terbuka,  pawai  dan bentuk  protes  lainnya  adalah  hak  asasi manusia  yang  dijamin  oleh  Piagam  Hak- hak  asasi  Dunia  dan  UUD1945,  tetapi pelaksanaanya  harus    dilakukan  secara bertanggung  jawab  dengan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  agama,  kesusilaan  dan tunduk  pada  ketentuan  perundangan- undangan  yang  berlaku,  agar  tidak mengganggu    hak    dan  kebebasan  orang lain serta kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  unsur-unsur  tindak  pidana sebuah kemerdekaanmenyampaikan pendapat dimuka umum
dapatdikategorikan  sebagai  tindak  pidana, dengan melihat eksesyang ditimbulkan.
Kriteria  kemerdekaan  menyampaikan pendapat dimuka umum dapat dikategorikan  tindak  pidana  bilamana memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang meliputi :
1. Unsur Obyektif
2. Unsur Subyektif
Produk  hukum  yang  menjadi  faktor terhambatnya aspirasi massa-rakyat seperti UU  Pemilu,  UU  Partai  Politik  dan golongan  karya,  UU  Susunan  kedudukan MPR,  DPR,  dan  DPRD,  UU  organisasi kemasyarakatan, UU Referendum dan UU Pokok  Pers  serta  produk  hukum  lainyang bermuatan mengekang kebebasan hak sipil
dan politik harus diganti. Reformasi dalam semua  bidang  mutlak  harus  diganti. Reformasi  dalam  semua  bidang  mutlak harus dijalankan untuk memperbaiki sistim politik pemerintahan yang
telah mengalami pembusukan. Kemerdekaanmenyampaikan pendapat dimuka umum dengan segala fenomenanya
harus dilihat
dan diselesaikan  dengan  arif  dan  bijaksana, hendaknya  tidak  dilihat  sebagai  ancaman yang  perlu  dirisaukan  apalagi  dituduh sebagai  tindakan  makar  ataumerongrong idiologi  negara  yang  melanggaraturan tentang  kejahatan  terhadap  keamanan negara  seperti  dalam  KUHP  dan  UU No.11  PNPS/1963  tentang  tindak  pidana subversi,  sementara  produk  hukum  ini sudah  waktunya  diganti  dengan  baru  yang lebih  mempunyai  jiwa  dan  semangat reformasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Johhny  ibrahim,  Hukum  Teori  Dan Metode  Penelitian  Normatif (Banyumedia
Publishing, Malang, 2006), hal. 25 Johhny ibrahim,  Hukum  Teori  Dan Metode  Penelitian  Normatif (Banyumedia
Publishing,
Malang, 2006), hal. 25 R.Soesilo,  Pokok-Pokok  Hukum  Pidana Peraturan  Umum  Dan  Detik-
Detik Khusus, Politeia, Bogor,1984
Phillip.G.Altbach, politik dan mahasiswa : Perspektif  dan  kecenderungan masa  kini,  PT.  Graha  Media, jakarta, 1998