## POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSAHA KECIL
Sayidin Abdullah Law Firm Sayidin.Sitompul and Partners Jakarta Email : sayidinabdullah@gmail.com

## abstract
This research aims to describe the choice of law of foreign investment after the entry into force of the Law on Investment and Its Implications for Small Entrepreneurs. By using a normative approach and secondary data, it can be concluded that the regulation and law on the matter of foreign investment in the Investment Law of 2007 do not distinguish between domestic investors and  foreign  investors.  Equal  treatment  between  domestic  investors  and foreign  investors;  providing  facilities  for  foreign  investors,  among  others: exemptions or tax relief, repatriation of capital, facilities of permit, and the submission  of  disputes  to  international  arbitration  body.  However,  the liberalization  principles  of international  trade  and  foreign  investment  are contrary  to  the  principles  of  economic  democracy  on  Article  33  of  1945 Constitution,  which  requires  the  fulfillment  of  the  fundamental  rights  of every  individual  without  exception,  while  the  terms  of  trade  liberalization contained  in  the  WTO  are  based  on  the  idea  of  capitalism  that  restrict  the basic rights and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international  trade  provisions  of  the  WTO.  It  means  that  Investment  Law economically  and  legally  does  not  provide  adequate  protection  for  small entrepreneurs.
Keywords: Legal Politics, Investment and Implications.

## abstrak
Penulisan ini  bertujuan  untuk  memaparkan pilihan  hukum  (politik  hukum) penanaman  modal  asing  setelah  berlakunya Undang-Undang  Penanaman Modal  dan  implikasinya  terhadap pengusaha  kecil.  Menggunakan pendekatan normatif dengan memanfaatkan data sekunder dapat disimpulkan bahwa  pengaturan  kebijakan  dan  hukum  penanaman  modal  asing dalam Undang-Undang  Penanaman  Modal 2007 tidak membedakan  antara penanam  modal  dalam  negeri  (PMDN)  dan  penanam  modal  asing  (PMA). Kebijakan dalam  UU Penanaman  Modal dengan  memperlakukan  sama penanam  modal,  baik dari dalam negara maupun  asing  yang  melakukan
penanaman  modal  di  Indonesia. Memberikan fasilitas  terhadap  penanam modal  asing,  antara  lain  pembebasan  atau  keringanan  pajak,  repatriasi modal,  fasilitas  perizinan, dan  penyerahan  sengketa  ke  badan  arbitrase internasional. Akan  tetapi, prinsip-prinsip liberalisasi  perdagangan internasional  dan penanaman  modal  asing  bertentangan  dengan  prinsip demokrasi  ekonomi  Pasal  33  UUD  1945, yang menghendaki  terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan liberalisasi  perdagangan  yang  terdapat  dalam  WTO  yang  dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan hanya mereka yang  mampu  bersaing  dapat  menikmati  keuntungan  dari  ketentuan perdagangan  internasional  WTO.  Artinya,  secara  ekonomi  dan  hukum  UU Penanaman  Modal tidak  memberikan  perlindungan  yang  cukup  (tidak berpihak) bagi pengusaha kecil.
Kata kunci : Politik Hukum, Penanaman Modal dan Implikasi

## A. Pendahuluan
Sejak  pergantian rezim  orde  baru  kepada  rezim  orde reformasi tahun 1998 sampai  saat  ini  pertanyaan  publik  dan  para  ahli  hukum tentang arah politik  hukum  Indonesia  di  tengah- tengah  “ h impitan”  tekanan  ide ologi globalisasi  menjadi  penting  dan  relevan  dengan  bagaimana  Indonesia mempersiapkan  tatanan  hukum  (sistem  hukum)  yang memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  domestik  dan  kepentingan  hubungan internasional  di  segala  bidang  kehidupan  bangsa  dan  bagaimana  sistem hukum  Indonesia  memasukan  dua  kepentingan  yang  kontroversial  yaitu kepentingan  negara  di  satu  sisi  dan  kepentingan warga negara  di  sisi  lain. UUD  1945  dengan  perubahannya  merupakan  hukum  dasar  (ground-norm) dan  sekaligus  merupakan  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  menjadi  tonggak tegaknya  kedaulatan  hukum  dan  NKRI  dalam  kehidupan  bidang  sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bidang hukum. 1
Pembangunan bidang hukum adalah perkembangan perubahan sistem nilai  yang  dianut  bangsa  Indonesia  mengenai  perbuatan  yang  patut  tercela, efisien  dan  efektif, atau  bermanfaat  atau  tidak  bermanfat  bagi  kehidupan sehari-hari dan masa depan bangsa Indonesia. Ciri perkembangan perubahan sistem  nilai  dalam  suatu  sistem  hukum  adalah  ciri  utama  sekaligus karakteristik  khas  kemajuan  suatu  bangsa  dalam  menyangga  kepentingan domestik  dan  kepentingan  hubungan  internasional  atau  salah  satu  dari keduanya.  Pilar  penyangga  dalam  UUD  1945  dan  perubahan  yang  saya
1 Romli  Atmasasmita, pada  Seminar  Nasional  “Peran  Hakim  dalam  meningkatkan Profesionalisme  Hakim  Menuju  Peradilan  Yang  Agung”,  diselenggarakan  IKAHI  dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59 Tanggal 25 April 2012.
pandang  penting  dan  relevan  terhadap  segala  situasi  baik  kini  dan  masa mendatang adalah kelima pokok pemikiran (sila-sila) yang tercantum dalam Pancasila  dan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan  perubahannya,  dan menjiwai seluruh kesatuan batang tubuh tanpa kecuali. Sekalipun UUD 1945 dan  perubahannya  memberikan  celah  landasan  konstitusional  untuk membentuk  hukum  dalam  keadaan  darurat  (hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa 2 ,  pembentukannya  tetap  harus  diletakkan  dalam  kerangka  tujuan kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  terbesar  untuk  perlindungan HAM setiap warga negara bukan sebaliknya.
Persoalan  utama  dalam  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia  adalah bagaimana  meletakan  perkembangan  kebutuhan dan aspirasi  masyarakat  ke dalam  program  legislasi  nasional  (prolegnas) di  tengah-tengah  persaingan global saat ini dan di masa yang akan datang. Penetapan prolegnas tersebut, sejatinya  adalah  merupakan  kebijakan  yang  cerdas  dan  mengandung integritas  tinggi  sebagai  bangsa  yang  dapat  menempatkan  kepentingan nasional  di  tengah-tengah  hubungan  internasional.  Kenyataan  penetapan prolegnas  menunjukan  bahwa  pemerintah  belum  memiliki  keberanian  dan komitmen kuat  untuk  memegang  teguh  amanat  UUD 1945  dan  perubahnya termasuk  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  kehidupan  bangsa  yang bersifat  strategis  terutama  tampak  dalam  peraturan  perundang-undangan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, serta sumber daya alam.
Dalam  sistem  hukum  dan  sistem  ekonomi  suatu  negara,  terdapat hubungan  hukum  yang  sangat  erat  dan  mempunyai  pengaruh  timbal  balik. Pembaharuan-pembaharuan  dasar  pemikiran  di  bidang  ekonomi  ikut mengubah  dan  menentukan  dasar-dasar  sistem  hukum  yang  bersangkutan, penegakkan  asas-asas  hukum  yang  sesuai  juga  akan memperlancar terbentuknya  struktur  ekonomi  yang  dikehendaki.  Sebaliknya,  penegakan asas-asas  hukum  yang  tidak  sesuai  akan  menghambat  terciptanya  struktur ekonomi  yang  dicita-citakan. Oleh  karena  itu, dalam  rangka  usaha  menuju struktur Ekonomi Pancasila, kaidah-kaidah hukum yang melandasinya harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. 3 Realisasi  dari  sistem  Ekonomi  Pancasila  yang  tertuang  dalam  UUD 1945  dan  Pancasila  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (1) tentang Asas dan Tujuan Pembangunan menyatakan bahwa: pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  serta kemandirian  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan nasional.
2 Pasal 22 UUD 1945 dan Perubahan.
3 Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia,  (Bandung:  Penerbit Binacipta, 1982), hlm. 6.
Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyatakan bahwa: 4
“p embangunan hukum  diarahkan  untuk  mendukung  terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  terutama  dunia  usaha  dan  dunia industri,  serta  menciptakan  kepastian  investasi,  terutama penegakan dan perlindungan hukum ” . “p embangunan  hukum  diarahkan  pada  makin  terwujudnya  sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945,  yang  mencakup  pembangunan  materi  hukum,  struktur hukum  termasuk  aparat  hukum,  sarana  dan  prasarana  hukum; perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai  kesadaran  hukum  dan budaya  hukum  yang  tinggi  dalam  rangka  mewujudkan  negara hukum;  serta  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan  hukum  dengan  tetap  memperhatikan  kemajemukan tatanan  hukum  yang  berlaku  dan  pengaruh  globalisasi  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum, penegakkan hukum dan hak asasi manusia ” . 5
Hukum  harus  memegang  peranan  yang  penting  bagi  sukses  tidaknya pelaksanaan  suatu  rencana pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan masyarakat pada umumnya. Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah tujuan yang dikehendaki. 6
Konsep  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  merupakan konsep pembangunan hukum yang paling tepat dan relevan sampai saat ini. Seperti  dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  bahwa  fungsi  hukum bukan hanya merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat tetapi  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun  harus  dapat  membantu proses perubahan masyarakat itu. 7
Permasalahannya  adalah  terletak  pada  seberapa  jauh  pembentukan peraturan  perundang-undangan  baru  dalam  bidang-bidang  hukum  yang
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembangunan jangka Panjang 2005-2025, UU No. 17 Tahun 2007, Bab IV mengenai Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, huruf E tentang Reformasi Hukum dan Birokrasi, hlm. 110.
5 Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Pembangunan  jangka  Panjang  2005-2025,  UU  No.  17 Tahun  2007,  Bab  IV  1.3  Angka  6  mengenai  Mewujudkan  Indonesia  yang  Demokratis Berlandaskan Hukum, hlm. 114.
6 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1972), hlm. 8.
7 Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional, Lembaga  Penelitian  Hukum  dan  Kriminologi  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976), hlm. 1.
dianggap  netral  itu  telah  diantisipasi  dampaknya  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.
Salah  satu  tujuan  pembentukan  pemerintahan  negara  adalah  untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Amanat  tersebut antara  lain,  telah dijabarkan  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  merupakan  amanat  konstitusi  yang  mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian.  Konstitusi  mengamanatkan  agar  pembangunan  ekonomi nasional  harus  berdasarkan  prinsip  demokrasi  yang  mampu  menciptakan terwujudnya  kedaulatan  ekonomi  Indonesia. Keterkaitan  pembangunan ekonomi  dengan  pelaku  ekonomi  kerakyatan  dimantapkan  lagi  dengan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik  Ekonomi Dalam Rangka  Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan
kesejahteraan  rakyat  dan  mendatangkan  banyak  manfaat.  Untuk  itu Indonesia  terus  berupaya  meningkatkan  penanaman  modal,  yaitu  dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di antaranya dengan membentuk UU Penanaman Modal yang baru yaitu UU No. 25 Tahun 2007 yang mulai berlaku  pada  tanggal  26  April  2007.  UU  ini  dimaksudkan  untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 yang sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  tantangan  dan  kebutuhan  untuk  mempercepat perkembangan perekonomian nasional.
Tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal  hanya  dapat  tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi,  antara  lain  melalui  perbaikan  koordinasi  antarinstansi  Pemerintah Pusat dan Daerah,  penciptaan  birokrasi  yang  efiesien, kepastian  hukum  di bidang  penanaman  modal,  biaya  ekonomi  yang  berdaya  saing  tinggi,  serta iklim  usaha  yang  kondusif  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.
Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal di dasarkan pada  semangat  untuk  menciptakan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai  penting,  antara  lain  yang  terkait  dengan  cakupan  undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman  modal,  bidang  usaha,  serta  keterkaitan  pembangunan  ekonomi dengan  pelaku  ekonomi  kerakyatan  yang  diwujudkan  dalam  pengaturan mengenai  pengembangan  penanaman  modal  bagi  usaha  mikro,  kecil, menengah dan  koperasi,  hak,  kewajiban,  dan tanggung jawab penanam
modal,  serta  fasilitas  penanaman  modal,  pengesahan  dan  perizinan, koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan  penanaman  modal  yang di  dalamnya mengatur  mengenai  kelembagaan,  penyelenggaraan  urusan  penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.
Indonesia  adalah  Negara  anggota  WTO  yang  telah  meratifikasi kesepakatan  Pendirian  WTO  dengan  UU  No.  7  Tahun  2004. Sebagai anggota  WTO  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban perdagangan internasional yang  telah  disepakatinya. Demikian  pula  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman  Modal  harus  pula  harmonis  dengan  kesepakatan-kesepakatan perdagangan  internasional  yang  telah  dilakukan  Indonesia  dalam  rangka kerja sama internasional. Jika kewajiban ini tidak dilakukan maka Indonesia bisa  diadukan  kedalam  penyelesaian sengketa  perdagangan  WTO  oleh negara-negara anggota lain yang berkepentingan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  tersebut,  bagaimanakah  politik hukum  penanaman  modal  asing  setelah  berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan implikasinya terhadap pengusaha kecil ?

## B. Pembahasan
Perkembangan  praktek  pembentukan  hukum  dan  praktek  hukum  di Indonesia  sejak  awal  reformasi diketahui  dan  rasakan  sangat  transparan “intervensi  pengaruh” sistem  hukum  Amerika  Serikat  melalui  organisasi internasional  seperti  IMF  dan  World  Bank  yang  di  dominasi  oleh  para alumni perguruan tinggi terkenal di AS dibandingkan dengan alumni hukum dari  daratan  Eropa.  Sebagai  contoh,  pembentukan  UU  Kepailitan,  UU  Anti Monopoli  dan  Persaingan  Usaha,  UU  Penanaman  Modal,  UU  Migas, dan UU  Kehutanan.  Begitu  pula  pembentukan  lembaga  baru  diluar  lembaga konvensional  yang telah  ada  sebelumnya,  seperti pembentukan  pengadilan niaga. Pola pembentukan hukum dan pelembagaan sebagaimana diuraikan di atas,  merupakan  wujud  nyata  dari  pengaruh  aliran  liberalisme  dan kapitalisme sebagai landasan politik hukum era globalisasi. 8
Namun  di  dalam  kenyataannya, arah  politik  hukum  nasional  yang dilandaskan  pada kekuatan  ekonomi  pasar  dan  telah  diyakini  mendorong pertumbuhan  (national  growth)  terbukti  tidak  dapat  menjamin  terciptanya pemerataan (equity) hasil pembangunan ekonomi nasional. Kepercayaan atas kekuatan  ekonomi pasar  secara  berlebihan  tanpa  kewaspadaan  justru  telah
8 Untuk memahami plus dan minus tentang Globalisasi, baca dan cermati pandangan Jacques B. Gelinas, dalam karyanya, ” Juggernaut Politics ”:Understanding Predatory Globalization; Zedbooks & Fernwoods; 2003; Richard Falk, ”Predatory Globalization : A Critique”; Polity Press;  2002;  dan  Joseph  Stiglitz,”G l obalization  and  Its  Discontent”,  (2003)  dan  “Making Globalization Work” (2006).
menimbulkan  kepincangan  dan  kesenjangan  antara  si  miskin  dan  si  kaya yang  semakin  melebar  terutama  di  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk miskin yang telah mencapai 30% dari total jumlah penduduk sebanyak 250 juta orang. Kondisi tersebut diperparah lagi dalam situasi Indonesia dengan maraknya korupsi sehingga negara mengalami kebocoran sebesar 30% setiap tahunnya.
Sejak  konsensus  Washington  (1980), 9 menghasilkan  konsep globalisasi internasional maka hegemoni negara super power beralih dari era penggunaan  kekuatan  militer  kepada  penggunaan  kekuatan ekonomi internasional  dalam  cita-cita  kesejahteraan  dunia.  Keseimbangan  kekuatan saat  ini  dibedakan  dala m  dua  jenis  yaitu  “ hard  power ”  dan  “ softpower ”. 10 Dalam  bahasa politik, “ soft  power ”  diterjemahkan  dengan  kalimat  sebagai berikut: ” If I can get you to want to do what I want, then I do not have to force you to do what you do not want to do ”. Kekuatan  “ soft power ”  yang  dimaksud  oleh  Nye  Jr  adalah kemampuan  untuk  membujuk  dan  menarik  perhatian,  dan  keduanya  sering menuju  kepada  pengakuan  atau  peniruan;  kekuatan  ini  terletak  pada kebudayaan  Amerika  Serikat.  Kedua  kekuatan  tersebut  (hard and soft power) merupakan modal utama politik AS memasuki era globalisasi karena pemerintah  AS  menyadari  sepenuhnya  landasan  kekuatan  di  dunia  telah meninggalkan kekuatan militer dan penguasaan (wilayah); tumbuh pesatnya nasionalisme  di  berbagai  belahan  dunia; perubahan  besar  di negara industri maju yaitu fokus pada kesejahteraan (welfare) daripada kemenangan (glory); dan  disadari  bahwa  penggunaan  kekerasan  membahayakan  pencapaian tujuan ekonomi dunia. 11
Kondisi  nyata  perkembangan  arah  ekonomi  nasional  tersebut  di  atas jelas memerlukan  payung  hukum  yang  searah  dengan  filsafat  kapitalisme barat dengan ekonomi pasar tersebut. Dari sudut inilah kita para ahli hukum dan  praktisi  hukum  yang  terlibat  dalam  pembentukan  undang-undang berkaitan  dengan  bidang  ekonomi  dan  keuangan  telah memberikan  andil
9 Stiglitz,  “ Globalization  and  Its  Discontent ”;  Norton  an d  Company-Paperback;  2003;  Hlm. 15-17.  Konsensus  Washington  (Washington  Consensus)  tahun  1980  adalah  konsensus antara  IMF,  World  Bank,  dan  Departemen  Perdagangan  Amerika  Serikat  tentang “Kebijakan yang tepat bagi Negara - Negara Berkembang “ yang mencerminkan pendekatan radikal terhadap perkembangan dan stabilisasi Ekonomi.
10 Joseph  P. Nye  Jr, The  Power  of  the  American  Paradox,  Oxford  University  Press;  2002; mengatakan:  ” Military and economic power are both examples of hard command power that can be used to induce others to change their position. Hard power can rest on inducements (carrot) or threats (sticks) ”.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “soft  power” adalah ,”rests on the ability to set the political agenda in a way that shape the preferences of others. The ability to establish preferences tends to be associated with intangible power resources such as an attractive culture, ideology, and institutions”.
11 ibid, Hlm.5-6.
baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  disadari  atau  tidak  disadari di dalam  menciptakan  ketimpangan  dan  kesenjangan  sosial  antara si  kaya  dan si miskin tersebut.
Tujuan  utama  pengaturan  nasional  dalam  perdagangan  internasional dan  penanaman  modal  asing  adalah  untuk  menjamin  agar  keberadaan perusahaan  multinasional  di  Indonesia  dapat  memberi  keuntungan  ekonomi dan sosial secara maksimal kepada perekonomian nasional. 12
Pengaturan  nasional  berupaya  agar  produk  yang  dihasilkan  dari penanaman modal asing dapat menembus pasar global juga dapat memenuhi kebutuhan  masyarakat. Oleh  karena  itu, kebijakan  dari  sudut  pandang kepentingan  negara  penerima  modal  diharapkan  dapat  membantu terwujudnya  tujuan  pembangunan. Namun,  persyaratan  tersebut  oleh perusahaan  pemodal  asing  dipandang  sebagai  kebijakan  yang  mengekang atau  membatasi  kebebasan  perusahaan  pemodal  asing  untuk  menentukan kebijakan  penanaman  modal  asingnya. 13 Sebagai  reaksi  atas  adanya persyaratan  penanaman  modal  ini,  perusahaan  penanam  modal asing biasanya  meminta  kompensasi  misalnya  berupa  insentif  penanaman  modal, keringanan  pajak, atau  jaminan  perlindungan  terhadap  penanaman  modal yang  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  (Regulatory Havens). 14 Peraturan perudang-undangan
tersebut diharapkan dapat
menyejahterakan  negara  melalui  peluang  yang  lebih  besar  bagi  penanaman modal asing. Namun, pengaturan nasional ternyata tidak selamanya memberi kesejahteraan  seperti  yang  diharapkan,  tetapi  sebaliknya  menimbulkan kerugian  khususnya  apabila  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dibuat oleh  negara  yang  lemah  yang  tidak  memiliki  posisi  tawar. Dalam prakteknya, posisi  tawar  selalu  berada  pada  negara  maju  yang  mewakili perusahaan penanam modal asing. 15
Hukum  nasional  dan  kebijakan-kebijakan dalam  penanaman  modal asing  langsung  sangat  luas  dan  beragam  dari  waktu  ke  waktu,  dari  satu tempat ke tempat lain. Dalam membuat peraturan dan kebijakan penanaman
12 Neil  Hood  and  Stephen  Young, The  Economic  of  Multinational  Enterprise,  (Longman, London, 1979),  hlm.  244,  Lihat  juga  Thomas  L.  Brewer  and  Stephen  Young, The Multinational  Investment  System  and  Multinational  Enterprises,  (Oxford:  Oxford University Press, 1998), hlm. 24-40.
13 An  Chandrawulan, Hukum  Perusahaan  Multinasional,  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan Internasional  dan  Hukum  Penanaman  Modal,  cetakan  ke-1,  (Bandung:  Penerbit  PT. Alumni, 2011), hlm. 34.
14 Soi Picciotto, Offshore The State as Legal Fictio; dalam: Mark R. Hampton and Jasson P. Abbott, Offshore Finance Centres and Tax Havens: The Rise of Global Capital, (London: Mac Millan, 1999), hlm. 43.
15 An An Chandrawulan, op. cit., hlm. 370.
modal  asing,  pembuat  kebijakan  paling  sedikit  dalam  kebijakan  tersebut harus mencakup tiga permasalahan yaitu: 16
1. bagaimana menarik penanaman modal asing langsung tanpa mendatangkan  atau  membuat  kerusakan  terhadap  tabungan  mata  uang asing domestik dan penggunaan kekayaan alam;
2. bagaimana  melindungi  hak-hak  hukum  penanam  modal  asing  dan memberikan  perlindungan  yang  cukup,  sementara  pada  waktu  yang bersamaan  harus  mempertahankan  dominasi  sebagai  negara  yang mempunyai  kedaulatan/kekuasaan dan  meminimalisasi  pengaruh negatif dari penanaman modal asing langsung; dan
3. bagaimana membentuk  hukum  dan  sistem  pajak  yang  secara  bersamaan dapat  mendorong  tumbuhnya  ekonomi  dan  sisi  lain  dapat  menarik penanam modal asing serta meningkatkan pendapatan yang cukup sesuai persyaratan penggunaan keuangan negara.
Saat  ini  hampir  semua  negara  mempunyai  hukum  dan  pengaturan pengawasan terhadap penanam modal asing langsung. Bahkan negara-negara yang  mempertahankan  kebijakan  terbuka  terhadap  penanaman  modal  asing langsung  pun  sekarang  mengenakan  pembatasan-pembatasan  terhadap mengalirnya dan aktivitas penanam modal asing, khususnya dibidang-bidang tertentu  misalnya  jasa  keuangan,  telekomunikasi, dan  bidang-bidang  yang menyangkut kepentingan umum. 17

## 1. Perkembangan Penanaman Modal Sejak Pra Kemerdekaan
Budaya  penanaman  modal  ini  berangkat  dari  sejarah perdagangan bahwa  pada  tahun  1025  dan  1275  Portugis  dan  VOC  mencari  rempah- rempah dan berhasil menemukan daerah penghasil rempah tersebut seperti di Tidore, Malaka, dan lain-lain.
Penanaman  modal  pertama  kali  dilakukan  di  Indonesia  melalui kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  memperkenankan  masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun  1870.  Terjadinya  pengambilalihan  hak  dan  kewajiban  badan  usaha VOC  oleh  pemerintah  belanda  pada tahun 1799  mengakibatkan  pemerintah Belanda  mulai  terjun  secara  langsung  dalam  pencarian  dan  perdagangan bahan-bahan  rempah-rempah  seperti  kopi,  pala,  cengkeh,  lada, dan tebu. Disamping itu, dimungkinkannya penanaman modal di bidang perkebunan di daerah-daerah jajahan seperti di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan atauran- aturan pertanahan pada tahun 1870.
16 Ibid.
17 E.M.  Graham  and  P.  Krugman, Foreign  Direct  Investment  in  The  United  States,  Institute for International Economics, Washington, 3 rd edition, 1995, hlm. 119.
Peraturan  tersebut  memberikan  keleluasaan  kepada  investor  dari Eropa  terutama  yang  punya  hubungan  dekat  dengan  pemerintah  Belanda, untuk  melakukan  usahanya  di  Indonesia. Sektor  pertambangan  dan perdagangan  tetap  dikuasai  oleh  pemerintah Belanda. Sektor  perkebunan karet dan kelapa sawit makin dibuka peluangnya seiring dengan permintaan pasar  dunia  yang  terus  meningkat. Untuk itulah  pemerintah  belanda melindungi perkebunan yang diusahakan langsung untuk menopang struktur tradisional di Indonesia.
Hingga  pertengahan  abad  19,  pemerintah Belanda melakukan  segala usaha  agar  modal asing  swasta  tidak  memasuki  sektor  pertanian. Namun, pada  tahun-tahun  terakhir  masa  sistem  tanam  paksa  yang  diterapkan  oleh pemerintah  kolonial Belanda,  mulai  tampak  gejala  perubahan  mendasar dalam  politik  kolonial  yang  berakibat  pada  mulai  terbukanya  peluang  bagi investor  swasta  asing  untuk  meminta  konsesi  dalam  mengembangkan usahanya.  Akibatnya  pada  tahun  1890  para  investor  asing  eropa  telah mendapat  izin  untuk  menyewa  (patch) tanah  yang  belum  digarap  25  tahun, juga diizinkan pula mengusahakan tanaman tembakau, kayu manis, dan lain- lain.
Perang  Dunia  II  meletus  dan  jepang  menggantikan  belanda menduduki  Indonesia  pada  tahun  1942,  Kegiatan  penanaman  modal, khususnya  PMA,  menjadi turun  drastis. Selama  pendudukan  Jepang  (1942- 1945)  keadaan  penanaman  modal  terhenti  dan  mulai  menghancurkan struktur  perekonomian yang  sudah  dibangun  pemerintah  Belanda. Jepang melarang impor bahan mentah dalam skala besar, dan segala bentuk kegiatan yang  menunjang  perekonomian.  Pada  masa  tersebut  sama  sekali  tidak  ada penanaman  modal.  Semua  aktiva  milik  asing  diambil  alih  Jepang  dan baru dikembalikan  setelah Jepang kalah  tahun  1945  atau  setelah  berakhirnya seteru Belanda dan Indonesia tahun 1949.
Setelah 17 agustus 1945, secara yuridis Indonesia memulai babak baru dalam  mengelola  secara  mandiri  perekonomian  negaranya  untuk melaksanakan  pembangunan  nasional,  meskipun  saat  itu  untuk  penanaman modal  masih  mengalami  kemandekan.  Bahkan  selama  17  tahun  berikutnya Indonesia  hanya  menjadi  Negara  pengimpor  besar  barang  modal  dan teknologi,  dan  tidak  ada  PMA  secara  langsung  (FDI: foreign  direct investment).  Masalah  politik,  keamanan  dalam  negeri,  aksi  tentara  kolonial Belanda  yang  masih  ingin  melakukan  penjajahan,  merupakan  faktor-faktor penghambat dalam menata perekonomian Indonesia.
Setelah penyerahan kedaulatan dari Hindia Belanda kepada Indonesia pada  tahun  1949,  muncul  berbagai  rencana  pembanguan  Indonesia  untuk melaksanakan  pembangunan  nasional. Rencana  urgensi  perekonomian (RUP), yaitu  program  pendekatan  secara  pragmatis  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  industri kecil  dan  para  pengusaha  pribumi.  Dalam  RUP  ini
pembangunan  Indonesia  juga  mengizinkan  adanya  penanaman  modal, termasuk  PMA,  untuk dapat  lebih  aktif  dalam  industri-industri  yang  tidak begitu  penting,  asalkan  memenuhi  syarat  dari  pemerintah  yaitu  51% sahamnya  dimiliki  oleh orang  Indonesia.  Selain  itu  juga  ada  pembatasan pada bidang-bidang tertentu dimiliki oleh domestik dan tertutup untuk asing. Kenyataan  tidak  ada  PMA  yang  masuk. Keadaan  ini  menimbulkan pertentangan  antara  kelompok  moderat  dan  radikal  di  Indonesia. Periode 1950-1957  pemerintah  Indonesia  menasionalisasi  perusahaan-perusahaan yang  telah  didirikan  dalam  rangka  PMA. Kondisi  perekonomian  Indonesia terus mengalami kehancuran hingga peristiwa G30S PKI pada tahun 1965.
Hingga  peralihan  kekuasaan  dari  rezim  orde  lama  ke  orde  baru  pada 11 Maret 1966, mulailah penataan kembali perekonomian Indonesia dengan menjadwal ulang  pelunasan  hutang  luar  negeri,  menciptakan  mekanisme untuk  menanggulangi  inflasi,  merehabilitasi  infrastruktur,  mendorong pertumbuhan  ekonomi, memperbaiki  hubungan  dengan  luar  negeri  dalam rangka mencari bantuan pinjaman, dan PMA.
Pendekatan  perekonomian  yang  dilakukan  oleh  orde  baru  yang  lebih pragmatis  telah  menunjukan  keberhasilan  dengan  adanya  perbaikan  sarana dan  prasarana  ekonomi,  menurunnya  angka  inflasi,  infrastruktur  yang membaik, dan pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat. Prosedur  perizinan investasi pada saat BPKM belum dibentuk yaitu tidak adanya catatan negatif (negative list ini berupa daftar bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh investor asing). Untuk PMA, pengajuan investasi dinilai oleh menteri teknis dan diajukan kepada presiden untuk memperoleh persetujuan. Untuk PMDN, pengajuan investasi dinilai oleh menteri teknis, Insentif investasi disediakan.
Perubahan  kebijakan  pada  tahun  1971  dan  1973,  insentif  investasi dikurangi  dari tax  holiday menjadi  skim  investasi,  BKPM  dibentuk  dan diberi  peran  hanya  untuk  mengkordinasi saja, belum adanya  kebijakan  satu atap  dalam  hal  prosedur  perizinan, dalam hal  memperoleh  izin  investasi  , investor harus bolak-balik ke berbagai depatemen teknis dan BKPM, daftar positif  untuk  investasi  dibuat.  Daftar  positif  ini  merupakan  daftar  bidang usaha yang boleh dimasuki oleh investor asing.
Perubahan kebijakan pada tahun 1977, yaitu dibuatnya satu kebijakan investasi, dan BKPM menjadi badan tunggal untuk urusan investasi, BKPM (badan  koordinasi  penanaman  modal/investment  coordinating  Board) menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  mengeluarkan  kebijakan  dan  prosedur investasi. BKPM  daerah  pun  dibentuk  di  tiap propinsi,  yang  berfungsi menjadi lembaga yang memberikan perizinan investasi di daerah.

## 2. Perlakuan Sama terhadap Penanam Modal
Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri  dan  penanam  modal  asing  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan
nasional (Pasal 4 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007). Pemerintah memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  semua  penanam  modal  yang  berasal  dari negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Pasal  6  ayat (1). Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara  yang  memperoleh  hak  istimewa  berdasarkan  perjanjian  dengan Indonesia (Pasal 6 ayat (2).
Dalam  hukum  perdagangan  internasional,  prinsip  ini  menuntut  tidak adanya perlakuan khusus terhadap barang buatan dalam negeri dan larangan adanya  perlakuan  diskriminatif  berdasarkan  asal  negara.  Barang  buatan dalam  negeri  dan  barang  asal  impor  diperlakukan  sama,  demikian  pula bahwa  perlakuan  terhadap  semua  negara  anggota  WTO  harus  sama  tanpa ada negara tertentu yang diperlakukan khusus.
Namun  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  Penanaman  Modal  merupakan pasal yang  menerapkan  perlakuan  diskriminatif,  dengan  adanya  perlakuan khusus  kepada  negara-negara  tertentu  berdasarkan  perjanjian  dengan Indonesia.  Sasaran  dari  perlakuan  khusus  ini  adalah  negara-negara  yang terikat  perjanjian  penanaman  modal  secara  bilateral,  regional, maupun multilateral dengan Indonesia.

## 3. Pembatasan Bidang Usaha
UU  No.  25  Tahun  2007  tidak  membuka seluruh  bidang  usaha  bagi kegiatan penanaman modal asing. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tersebut menetapkan  bahwa  bidang  usaha  yang  terkait  langsung  dengan  keamanan negara seperti  produksi  senjata,  mesin,  alat  peledak,  dan  peralatan  perang dan  bidang  usaha  yang  secara  eksplisit  dalam  undang-undang  dinyatakan tertutup,  tidak  dibenarkan  bagi  penanaman  modal  asing.  Dalam  ayat  (3) selanjutnya menetapkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing  berdasarkan  alasan  kesehatan,  moral,  kebudayaan,  lingkungan  hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  12  ayat  (5)  ditegaskan  bahwa  pemerintah dapat  menetapkan  bidang  usaha  yang  terbuka  dengan  persyaratan berdasarkan  kriteria  kepentingan  nasional, yaitu  perlindungan  sumber  daya alam,  perlindungan  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan koperasi,  pengawasan  produksi  dan  distribusi,  peningkatan  kapasitas teknologi,  partisipasi  modal  dalam  negeri,  serta kerja  sama dengan  badan usaha  yang  ditunjuk pemerintah.  Pembatasan  bidang  usaha  yang  demikian tidak dilarang dalam kesepakatan di bidang perdagangan.
Semua  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  terbuka  bagi  kegiatan penanaman  modal,  kecuali  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang  dinyatakan tertutup  dan  terbuka dengan  persyaratan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No. 76 Tahun 2007 dan No. 77 Tahun 2007, maka terdapat 25 bidang-bidang
usaha  yang  tertutup  untuk  penanam  modal  termasuk  penanaman  modal asing,  43  bidang-bidang  usaha  yang  dicadangkan  untuk  mikro,  kecil, menengah, dan  koperasi,  36  bidang  usaha  yang  harus  bermitra,  120  bidang usaha  yang  diatur  besarnya  nilai  modal  asing,  19  bidang  usaha  yang  diatur lokasinya,  25  bidang  usaha  yang  harus  memiliki  izin  khusus,  48  bidang usaha  yang  modal  dalam  negeri  100%, dan 22  bidang  usaha  yang  diatur pemilik modal dan lokasinya.

## 4. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan penanaman modal  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan penanaman  modal berhak menggunakan  tenaga  ahli  warga  negara  asing  untuk  jabatan  dan  keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman  modal  yang  memekerjakan  tenaga  kerja  asing  diwajibkan menyelenggarakan  pelatihan  dan  melakukan  alih  teknologi  kepada  tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing dibatasi pada bidang- bidang  pekerjaan  atau  jabatan  yang  belum dapat  diisi  oleh  tenaga  kerja warga  negara  Indonesia.  Pembatasan  ini  sepintas  bertentangan  dengan GATS  yang  mengatur tentang free  personal  movement yang  tidak membatasi  penggunaan  tenaga  kerja  asing  kedalam  kegiatan  penanaman modal.
Meskipun ketentuan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tidak bertentangan  dengan  GATS,  peraturan  nasional  negara-negara  anggota (domestic  regulations)  dibenarkan  untuk  menetapkan  syarat-syarat penggunaan  tenaga  kerja  asing  dengan  memperhatikan specific  of commitment dari negara anggota yang bersangkutan.

## 5. Persyaratan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal
UU  Penanaman  Modal  mengatur tentang Fasilitas  Penanaman  Modal pada Bab X mulai dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Secara umum tidak ada  ketentuan  perdagangan internasional  yang  melarang  pemberlakuan insentif penanaman  modal berupa fasilitas penanaman  modal. Masalah bisa muncul  jika  pemberian  insentif  investasi  dikaitkan  dengan performance requirement yang  bertentangan  denganTRIMs Agreement.  Menarik  untuk diperhatikan  dalam  Pasal  18  UU  PM  ini  terdapat  dua  kemungkinan keberatan  penanam  modal,  khususnya  penanam  modal  asing.  Pertama, fasilitas penanam modal tidak diberikan kepada semua penanam modal, akan tetapi hanya kepada penanaman modal yang memenuhi persyaratan tertentu.
Bisa saja ketentuan demikian diartikan sebagai ketentuan yang diskriminatif. Kedua,  Pasal  18  ayat  (3)  huruf  (j)  mengaitkan  fasilitas  penanaman  modal dengan penggunaan produksi dalam negeri. 18
Persyaratan untuk memperoleh fasilitas penanaman modal
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (a) sampai dengan (i) tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perdagangan  internasional,  karena  tidak  ada ketentuan  secara  imperatif  melarang  persyaratan  tersebut.  Pemberian fasilitas  yang  dibatasi  pada  penanaman  modal  yang  memenuhi  syarat tertentu  semestinya  dipandang  sebagai  konsistensi  pemerintah  terhadap pandangan  yang  mengakui  bahwa  penerapan  kebijakan  penanaman  modal tunduk pada kedaulatan politik Indonesia yang pelaksanaannnya disesuaikan dengan  kebutuhan pembangunan  ekonomi. Dalam  pemaknaan  yang demikian, syarat-syarat tersebut adalah bentuk dari kebutuhan pembangunan ekonomi  Indonesia  pada  sektor  industri. Masalah  seperti  ini  belum mendapatkan  pengaturan  yang  tegas  dan  merupakan  salah  satu  agenda kontroversial dalam negosiasi trade and investment.
Pasal  18  ayat  (3)  huruf  (j)  yang  mengakibatkan  fasilitas  penanaman modal  dengan  penggunaan  produksi  dalam  negeri  kemungkinan  akan mendapat perhatian penanam modal asing. Fasilitas penanaman modal yang demikian  dapat  berdampak  pada  perdagangan  internasional,  karena pemberian  fasilitas  tersebut di  dasarkan  pada  syarat  yang  dapat  berakibat adanya  perbedaan  perlakuan  antara  barang  buatan  dalam  negeri  dengan barang  impor. Dalam  hal  ini  perlakuan  khusus  diberikan  kepada  barang buatan dalam negeri dalam bentuk fasilitas penanaman modal, fasilitas mana tidak  diberikan  kepada  penanam  modal  yang  menggunakan  barang  impor. Mengingat pasal ini  tidak  menyaratkan  adanya  kewajiban  menggunakan barang  buatan  dalam  negeri  dalam  jumlah,  nilai ,atau  persentase  tertentu seperti  yang  dilarang  dalam  TRIMs Agreement. Tindakan  ini  merupakan tindakan sukarela tetapi diberikan insentif penanaman modal. Pasal 18 ayat (3)  huruf  (j)  ini  berlindung  pada  argumentasi  tidak  adanya  kewajiban menggunakan barang buatan dalam negeri.

## 6. Persyaratan Penanaman Modal
Pasal  12  ayat  (4)  UU  Penanaman  Modal  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  untuk  menetapkan  syarat-syarat  penanaman modal  pada bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Selanjutnya pada ayat (5) ditetapkan  kriteria  kepentingan  nasional  yang  harus  diperhatikan  dalam menetapkan persyaratan penanaman modal, yakni perlindungan sumber daya
18 Asmin  Nasution, “ Penerapan  Prinsip  Transparansi  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  Kaitannya  dengan  Domestic  Regulation  WTO ”, (Medan: Tesis Magister Univesitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 99.
alam,  perlindungan  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan koperasi,  pengawasan  produksi  dan  distribusi,  peningkatan  kapasitas teknologi,  partisipasi  modal  dalam  negeri,  serta kerja  sama dengan  badan usaha yang ditunjuk pemerintah.
WTO  (TRIMs Agreement), tetapi  tidak  melarang  persyaratan penanaman  modal  lainnya  seperti  kewajiban joint  venture,  pembatasan pemilikan  saham  asing,  kemitraan  dengan  UKMK,  alih  teknologi, dan persyaratan-persyaratan  berkenaan  dengan  upaya  melindungi  lingkungan hidup.  Persyaratan-persyaratan  yang  demikian  termasuk  pada noncross border  issues yang  pelaksanaannnya  tergantung  pada  kebutuhan pembangunan ekonomi negara host country.
Dalam  kaitannya  dengan GATS,  maka  harus  dipahami bahwa  GATS berlaku  untuk  penanaman  modal  sektor  jasa  yang  dibatasi  oleh  pendekatan positive list dan specific of commitment. GATS mewajibkan perlakuan sama berdasarkan prinsip national treatment dan most favour nations. Pendekatan positive list membatasi keberlakuan GATS untuk bidang-bidang usaha yang tercantum  dalam commitment negara  anggota. Bahkan  GATS  juga  masih membenarkan  adanya  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  diterapkan kepada penanaman modal asing sepanjang persyaratan tersebut masuk dalam specific of commitment dari negara peserta. 19
Perlakuan  sama  dalam  sistem  perdagangan  jasa  berlaku  pada  tahap post establishment stage, yakni setelah perusahaan penanaman modal berdiri atau  mendapatkan  persetujuan  penanaman  modal.  Dengan  demikian,  pada saat entry  approval (pre-establishment  stage), host  country masih dibenarkan  menetapkan  persyaratan-persyaratan  penanaman  modal  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  pembangunan  ekonomi  suatu  negara.  Hal tersebut  merupakan  pemaknaan  liberalisasi  bertahap  dalam  bidang penanaman modal sektor jasa.
Dalam  penerapan  persyaratan  penanaman  modal,  yang  harus diperhatikan adalah persyaratan yang ditetapkan tidak masuk dalam kategori performance requirement yang dilarang berdasarkan TRIMs Agreement, dan persyaratan penanaman modal terhadap penanaman modal asing sektor jasa dilakukan berdasarkan specific of commitment Indonesia dalam WTO.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (4)  mengenai  Penyelesaian Sengketa dalam bidang Penanaman Modal, bahwa:
“ Dalam  hal  terjadi  sengketa  di bidang  penanaman  modal  antara Pemerintah  dengan  penanam  modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  arbitrase  internasional yang harus disepakati oleh para pihak ” .
19 Asmin  Nasution, “ Penerapan  Prinsip  Transparansi  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  Kaitannya  dengan  Domestic  Regulation  WTO ”, (Medan: Tesis Magister Univesitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 9.
Perlakuan terhadap penanaman modal selain perlakuan yang sama dan tidak  akan  dinasionalisasi  pemerintah  juga  membolehkan  penanam  modal untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam  modal  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. 20 Penanam modal juga diberi hak unttuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap: 21 a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
c. dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah  jadi,  atau  barang  jadi  atau  penggantian  barang  modal  dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan  dari  perseorangan warga negara  asing  yang  bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  bantuan  teknis,  biaya  yang harus  dibayar  untuk  jasa  teknik  dan  manajemen, pembayaran  yang dilakukan  di  bawah  kontrak  proyek,  dan  pembayaran  hak  atas  kekayaan intelektual; dan
l. hasil penjualan aset yang dialihkan kepada pihak lain.
Penanaman  modal  asing  yang  menanamkan  modalnya  baik  yang melakukan perluasan usaha maupun yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia akan mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah dengan syarat sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada  di  daerah  terpencil,  daerah  tertinggal,  daerah  perbatasan,  atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
20 Indonesia (1), Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU No. 25, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 8 ayat (1).
21 Indonesia (1), Pasal 8 ayat (3).
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 22
Selain  keringanan  dan  pembebasan  perpajakan,  penanaman  modal asing juga diberikan kemudahan pelayanan dan perizinan untuk memperoleh hak  atas  tanah,  fasilitas  pelayanan keimigrasian  dan  fasilitas  perizinan impor. 23 Semua fasilitas ini tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. 24
Bentuk  badan  usaha  bagi  penanaman  modal  asing  yang  akan menanamkan  modalnya  di  Indonesia  harus  berbentuk  badan  hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penanam  modal asing yang  melakukan penanaman  modal  dalam  bentuk  perseoran  terbatas  dilakukan  dengan mengambil  bagian  saham  pada  saat  pendirian  perseroan  terbatas,  membeli saham  dan  melakukan  cara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 25
Sedangkan mengenai bidang usaha bagi penanam modal asing, semua bidang  usaha  atau  jenis  usaha  terbuka  bagi  kegiatan  penanaman  modal, kecuali  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang  dinyatakan  tertutup  dan  yang terbuka  dengan  persyaratan  ditetapkan  melalui  PP  No.  76  dan  77  Tahun 2007  dan  PP  No.111  Tahun  2007  dan  PP  No.36  Tahun  2010  yang  disusun dalam  suatu  daftar  yang  berdasarkan  klasifikasi tentang bidang  usaha  atau jenis  usaha  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  Klasifikasi  Baku  Lapangan Usaha  Indonesia  (KBLI)  dan/atau International  Standard  for  Industrial Classification (ISIC). 26
Bidang  Usaha  yang  terbuka  bagi  Penanam  Modal diatur  dalam  Pasal 12 menyatakan bahwa:
(1) semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
(2) bidang  usaha  yang  tertutup  bagi  penanam  modal  asing  adalah: a) produksi  senjata, mesin,  alat  peledak,  dan  peralatan  perang;  dan b) bidang  usaha  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  tertutup  berdasarkan undang-undang;
(3) pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang  tertutup  untuk  penanaman  modal,  baik  asing  maupun  dalam negeri,  dengan  berdasarkan  kriteria  kesehatan,  moral,  kebudayaan,
22 Ibid., Pasal 18.
23 Ibid., Pasal 21.
24 Ibid., Pasal 20.
25 Ibid., Pasal 5 ayat (2) dan (3).
26 Ibid., Pasal 12 ayat (1).
lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  serta kepentingan nasional lainnya;
(4) kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan  persyaratan  serta  daftar  bidang  usaha  yang  tertutup  dan  yang terbuka  dengan  persyaratan  masing-masing  akan  diatur  dengan Peraturan Presiden; dan
(5) pemerintah menetapkan  bidang  usaha  yang  terbuka  dengan persyaratan  berdasarkan  kriteria  kepentingan  nasional,  yaitu perlindungan  sumber  daya  alam,  perlindungan,  pengembangan  usaha mikro,  kecil,  menengah dan  koperasi,  pengawasan  produksi  dan distribusi,  peningkatan  kapasitas  teknologi,  partisipasi  modal  dalam negeri,  serta  kerja  sama  dengan  badan  usaha  yang  ditunjuk pemerintah.
Bentuk  fasilitas  yang  diberikan  kepada  penanam  modal  berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 dapat berupa:
a. pajak  penghasilan  melalui pengurangan  penghasilan  neto sampai  tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk  keperluan  produksi  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  persyaratan tertentu;
d. pembebasan  atau  penangguhan pajak  pertambahan  nilai  atas  impor barang  modal  atau  mesin  atau  peralatan  untuk  keperluan  produksi  yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  khususnya  untuk  bidang  usaha tertentu, pada wilayah, atau daerah atau kawasan tertentu.

## 7. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permasalahan  pokok  yang  dihadapi  penanam  modal  dalam  memulai usaha  di  Indonesia diperhatikan  oleh  Undang-Undang  ini  sehingga  terdapat pengaturan  mengenai  pengesahan  dan  perizinan  yang di dalamnya  terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.
Dengan  sistem  itu,  sangat  diharapkan  bahwa  pelayanan  terpadu  di pusat  dan  di  daerah  dapat  menciptakan  penyederhanaan  perizinan  dan percepatan  penyelesaiannya. Selain  pelayanan  penanaman  modal  di  daerah, Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  diberi  tugas  mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal.Badan Koordinasi Penanaman Modal
dipimpin  oleh  seorang  kepala  yang  bertanggungjawab langsung  kepada Presiden.
Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada  dasarnya  memperkuat  peran  badan  tersebut  guna  mengatasi  hambatan penanaman  modal,  meningkatkan  kepastian  pemberian  fasilitas  kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman  modal  tersebut  harus  tetap  dalam  koridor  kebijakan pembangunannasional  yang  direncanakan  dengan  tetap  memperhatikan kestabilan makroekonomi  dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok  masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi  kaidah  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good  corporate governance).
Undang-Undang  ini  memerintahkan  agar  Pemerintah  meningkatkan koordinasi  antarinstansi  Pemerintah,  antarinstansi  Pemerintah  dengan  Bank Indonesia,  dan  antarinstansi  Pemerintah  dengan  pemerintah  daerah. Koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  harus  sejalan  dengan  semangat otonomi  daerah. Pemerintah  daerah  bersama-sama  dengan  instansi  atau lembaga,  baik  swasta  maupun  Pemerintah,  harus  lebih  diberdayakan  lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi  dan  pelayanan  penanaman  modal. Pemerintah  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan penyelenggaraan  penanaman  modal  berdasarkan  asas otonomi  daerah  dan tugas pembantuan  atau  dekonsentrasi. Oleh  karena  itu, peningkatan koordinasi  kelembagaan  tersebut  harus  dapat  diukur  dari  kecepatan pemberian  perizinan  dan  fasilitas  penanaman  modal  dengan  biaya  yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini  juga  memerintahkan  penyusunan  peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk  bidang  usaha  yang  harus dimitrakan  atau  dicadangkan  bagi  usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## 8. Implikasi  Penerapan  UU  No.  25  Tahun  2007  terhadap  Pengusaha Kecil
Asas Perlakuan Sama dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 adalah  merupakan  penerapan  Prinsip  Perlakuan  Sama  (National  Treatment & Most Favoured Nations) dalam Prinsip National treatment terdapat pada 3 (tiga) Pasal WTO Agreements yang utama, yaitu Pasal III, khususnya Pasal III:  4  GATT,  Pasal  XVII  GATS, dan Pasal  3  TRIP Agreements.  Namun demikian, Prinsip National Treatment yang terkait dengan penanaman modal diatur dalam Pasal III: 4 GATT dan Pasal XVII GATS.
Kewajiban perlakuan nasional adalah ketentuan mengenai nondiskriminasi. Kewajiban  ini  menekankan  prinsip non diskriminasi
terhadap  barang-barang  yang  dibuat  dalam  negeri  dengan  barang-barang impor. Prinsip  atau  kewajiban  ini merupakan  bentuk  utama  dari  aturan- aturan  dan  kebijakan  perdagangan  internasional. Prinsip  ini  termuat  dalam GATT. Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  praktek-praktek  perdagangan pemerintah  negara-negara  anggota  GATT  yang  berupaya  menghindari kewajiban-kewajiban dalam penetapan tarif. 27
Prinsip national  treatment merupakan  batu  penyangga  dalam  sistem perdagangan  internasional  dewasa  ini,  bersama  dengan  prinsip most favoured  nation,  prinsip  ini  menjamin  tidak  adanya  tindakan diskriminatif diterapkan  oleh  negara-negara  anggota. 28 Jiwa  dari  prinsip national treatment adalah  adanya  perlakuan  yang  sama  oleh  suatu  negara  baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain.
Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang  negara-negara  anggota  WTO  menerapkan  kebijakan  yang menyebabkan  diskriminasi  perlakuan  antara  produk  impor  dengan  produk buatan sendiri. Dengan kata lain, negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk  tidak  memperlakukan  produk-produk  impor  secara  berbeda  dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. 29 Ruang lingkup  berlakunya  prinsip  ini  juga  berlaku  terhadap  semua  diskriminasi yang  muncul  dari  tindakan-tindakan  perpajakan  dan  pungutan-pungutan lainnya. Prinsip  ini  berlaku pula  terhadap  perundang-undangan,  pengaturan dan  persyaratan-persyaratan  hukum  yang  dapat  memengaruhi  penjualan, pembelian,  pengangkutan,  distribusi  atau  penggunaan  produk-produk  di pasar  dalam  negeri. Prinsip  ini  memberikan  perlindungan  terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. 30
Dengan  demikian  bahwa  prinsip national  treatment ini  menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang  ditujukan  sebagai  alat  untuk  memberikan  proteksi  terhadap  produk- produk  buatan  dalam  negeri. Tindakan  yang  demikian  ini  menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi. 31 Melalui persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri, maka  terjadi  perbaikan  kinerja  pada  produksi  dalam  negeri  untuk  lebih
27 John  H.  Jackson,  et.al.,Legal  Problem  of  International  Economic  Relations,  (West Publishing Co., 1995), hlm. 501.
28 Herman  Mosler, The  International  Society  as  a  Legal  Community,  (USA:  Sijtihoff  &
Nordhoff, 1980), hlm. 254.
29 National Treatment Principle, http://www.meti.go.jp/english/report/gct002e.pdf,
30 Oliver  Long, Law  and  Its  Limitation  in  the  GATT  Multilateral  Trade  System,  (Martinus Nijhoff Publisher, 1987), hlm. 9.
31 National Treatment Principle, Ibid., hlm. 3.
efisien  sehingga  dapat  bersaing  dengan  produk  impor,  sedangkan  bagi konsumen  hal  ini  akan  lebih  menguntungkan  karena  memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. 32 Dalam perspektif lain disebutkan bahwa justru tindakan yang demikian dapat menyebabkan  kurangnya  minat  investor  untuk  menanamkan  modalnya, karena  berkurangnya  keleluasaan  investor  untuk  mengambil  keputusan bisnis yang lebih bebas. 33
Dalam  hukum  perdagangan  internasional,  prinsip  ini  menuntut  tidak adanya perlakuan khusus terhadap barang buatan dalam negeri dan larangan adanya  perlakuan  diskriminatif  berdasarkan  asal  negara. Barang  buatan dalam  negeri  dan  barang  asal  impor  diperlakukan  sama,  demikian  pula bahwa  perlakuan  terhadap  semua  negara  anggota  WTO  harus  sama  tanpa ada  negara  tertentu  yang  diperlakukan  khusus. Prinsip national  treatment dalam  konteks  WTO  adalah  kewajiban  bagi  setiap  anggota  untuk  tidak menempatkan  barang,  jasa  atau  orang  dari  anggota  WTO  lain  dalam  suatu competitive  disadvantage dibandingkan  barang,  jasa, atau warga negaranya sendiri. 34
Semula negara-negara membedakan antara masalah perdagangan dari masalah  penanaman  modal. Mereka  mengembangkan  ketentuan  yang berbeda  untuk  masing-masing  bidang  tersebut. Dalam  upaya  memisahkan masalah perdagangan dengan penanaman modal tersebut, suatu negara harus mampu  membedakan  antara  jasa  atau  komponen  jasa  yang  hanya  dapat diproduksi  secara  lokal. Sebagai  contoh, jasa  pemrosesan  yang  disediakan oleh  pusat  komputer  asing  melalui  suatu  jaringan  komunikasi  jarak  jauh adalah perdagangan karena dibuat di luar negeri. Sedangkan jasa pemrosesan data yang disediakan secara lokal oleh suatu fasilitas pemrosesan komputer yang dimiliki oleh pihak asing adalah kegiatan penanaman modal.
Dengan  demikian, bahwa  prinsip national  treatment ini  menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang ditujukan  sebagai  alat  untuk  memberikan  proteksi  terhadap  produk- produk  buatan  dalam  negeri. Tindakan  yang  demikian  ini  menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi. 35 Dengan persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri,  maka  terjadi  perbaikan  kinerja  pada  produksi  dalam  negeri  untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi
32 Mahmul  Siregar,  Kesepakatan  Perdagangan  Yang  Terkait  Dengan  Persyaratan Penanaman Modal, (Medan, Univesitas Sumatra Utara, 2005), hlm. 14.
33 Mahmul Siregar, Ibid., hlm. 14.
34 Rusli  Pandika, Sanksi  Dagang  Unilateral,  Di  Bawah  Sistem  Hukum  WTO,  Cetakan  ke-1, (Bandung,Penerbit PT. Alumni, 2010), hlm. 136.
35 National Treatment Principle, Ibid., hlm. 3.
konsumen  hal  ini  akan  lebih  menguntungkan  karena  memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. 36
Namun demikian, bagi sebagian besar pengusaha kecil domestik akan sulit sekali menghadapi persaingan bebas melawan perusahaan multinasional dengan  modal  dan  sumber  dayanya  yang  tak  terbatas,  akibatnya  banyak perusahaan  kecil  mengalami  kebangkrutan.  Maka, jika  suatu  masyarakat atau bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang  dan  tidak  adil,  maka  aturan  mainnya  harus  dikoreksi  agar  menjadi lebih  adil  sehingga  mampu  membawa  perekonomian  ke  arah  keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial. 37
Liberalisasi  dalam  Undang-Undang  Penanaman  Modal memberi perlindungan penuh kepada penanam modal asing serta mengurangi sampai sedikit  mungkin  hak  pemerintah  negara  tuan  rumah  untuk  mengendalikan arus  modal  asing.  Disatu  pihak,  liberalisasi  perdagangan  internasional  dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia  dan  dapatkah  Indonesia  berperan  sebagai  pelaku  dalam  perdagangan global  yang  pemain  utamanya  adalah  perusahaan  multinasional.  Tetapi  di lain  pihak,  pemerintah  sendiri  harus  memprioritaskan  kepentingan pembangunan ekonomi nasionalnya. 38
Terlepas  dari  globalisasi  dan  era  pasar  bebas  yang  akan  menyerbu masuk ke belahan bumi mana pun, termasuk Indonesia, yang penting adalah semangat penyelenggara negara untuk melakukan  kontrol yang intensif dan ketat,  baik  melalui  institusi  maupun  dalam  bentuk  regulasi.  Jika  demikian halnya,  niscaya  kekhawatiran  aparat  pemerintah  maupun  anggota  DPR  tak akan terjadi bahwa penanam modal asing akan kembali menelan pengusaha lokal,  yang  mungkin  akan  terjadi  dalam  era  globalisasi  ini,  siapa  pun  yang berduit  akan  tetap  menjadi  pemenangnya. Inilah  konsekuensi  mekanisme pasar.
Liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  penanaman  modal  asing yang terdapat dalam GATT/WTO yang telah di implementasikan dengan UU No.  25  Tahun  2007  ini  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi ekonomi yang  terdapat  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  karena Demokrasi  Ekonomi  menghendaki  terpenuhinya  hak-hak  dasar  setiap individu  tanpa  kecuali,  sedangkan  ketentuan-ketentuan  liberalisasi perdagangan  yang  terdapat  dalam  GATT/WTO  yang  dilandasi oleh pemikiran  kapitalisme  membatasi  hak-hak  dasar  terebut  dan  hanya  mereka
36 Mahmul  Siregar,  Kesepakatan  Perdagangan  Yang  Terkait  Dengan  Persyaratan Penanaman Modal, (Medan, Univesitas Sumatra Utara, 2005), hlm. 14.
37 Mubyarto, Demokrasi  Ekonomi,  Demokrasi  Industrial  Dan Ekonomi  Pancasila, Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Seminar Bulanan ke-4 PUSTEP- UGM, Yogyakarta 6 Mei 2003.
38 An An Chandrawulan, op. cit., hlm.331.
yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang terdapat dalam GATT/WTO tersebut.
Jika  kita  perhartikan  secara  sekilas,  memang  Undang-Undang  ini disusun  untuk  kesejahteraan  bangsa  dalam  hal  pengelolaan  kekayaan  alam sebagaimana diamanatkan didalam pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi, apabila kita  membedah  satu  persatu  pasal  dalam  Undang-Undang  ini,  maka  terjadi kejanggalan-kejanggalan  dimana  Undang-Undang  ini  justru  pro  kepada Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan tidak pro rakyat kecil, atau pengusaha kecil.

## C. Penutup
Pengaturan  kebijakan  dan  hukum  penanaman  modal  asing  diatur melalui  UU  No.  25  Tahun  2007  yang tidak  lagi mengadakan  pembedaan antara  penanam  modal  dalam  negeri  (PMDN)  dan  penanam  modal  asing (PMA) yang sebelumnya diatur melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan  UU  No.  6  Tahun  1968 tentang PMDN.  Kebijakan penanaman  modal yang  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  yaitu  dengan  memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  semua  penanam  modal  yang  berasal  dari negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia. Selain  itu,  UU  No.  25  Tahun  2007  banyak  memberikan  fasilitas  terhadap penanam  modal  asing,  antara  lain  pembebasan  atau  keringanan  pajak, repatriasi  modal,  fasilitas  perizinan, dan  penyerahan  sengketa  ke  badan arbitrase internasional.
Tetapi  sesungguhnya,  prinsip-prinsip liberalisasi  perdagangan internasional  dan  penanaman  modal  asing  dalam  UU  No.  25 Tahun  2007, telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu  tanpa terkecuali,  sedangkan  ketentuan-ketentuan  liberalisasi perdagangan  yang  terdapat  dalam WTO  yang  dilandasi  oleh  pemikiran kapitalisme  membatasi  hak-hak  dasar  tersebut  dan  hanya  mereka  yang mampu  bersaing  dapat  menikmati  keuntungan  dari  ketentuan  perdagangan internasional WTO.
Sebab itu disarankan bahwa walaupun sudah terikat dengan ketentuan perdagangan  internasional  yang  terdapat  dalam  WTO,  tetapi  pemerintah harus tetap mampu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam WTO tersebut yang  paling  menguntungkan  untuk  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional Indonesia.
Dalam  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  atau  peraturan-peraturan, pemerintah  Indonesia  harus  lebih  mengutamakan  kepentingan  masyarakat atau  pengusaha  dalam  negeri  khususnya  dan  kepentingan  pembangunan nasional  pada  umumnya,  sebagaimana  tujuan  negara  mencapai  masyarakat sejahtera sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Atmasasmita, Romli, 2012. Peran Hakim dalam meningkatkan
Profesionalisme  Hakim  Menuju  Peradilan  Yang  Agung, Makalah Seminar Nasional diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59 Tanggal 25 April 2012.
Brewer, Thomas  L.,  and  Stephen  Young, 1998. The  Multinational Investment System and Multinational Enterprises, Oxford: University Press, Oxford.
Budiardjo, Miriam, 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet, ke 27, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama. Chandrawulan, An  An., 2011. Hukum  Perusahaan  Multinasional,
Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  dan  Hukum
Penanaman Modal, cetakan ke-1, Bandung: Penerbit PT, Alumni.
Graham,  E.M,  and  Paul  Krugman, 1995. Foreign Direct  Investment  in  The
United States, Institute for International Economics, Washington, 3 rd edition.
Hampton,  Mark  P,  and  Jasson  P.  Abbott, 1999. Offshore  Finance  Centres and Tax Havens: The Rise of Global Capital, London: Mac Millan.
Hartono, Sunaryati, 1972. Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di
Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta.
, 1982. Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta.
Hood,  Neil,  and  Stephen  Young, 1979. The  Economic  of Multinational Enterprise, London: Longman.
Jackson,  John  H,  et,al., 1995. Legal  Problem  of  International  Economic
Relations, West Publishing Co.
Jr, Joseph  P. Nye, 2002. The  Power  of  the  American  Paradox,  Oxford:
Oxford University Press.
Komar,  Mieke, et.al., 1999. Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan
Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof, DR, Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1976. Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminalogi Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Bandung:  Penerbit Binacipta.
Lev, Daniel S,. 1990. Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, Jakarta: LP3S.
Lippman, Walter, 1999. Filsafat Publik, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Public Philosophy, oleh  A,  Rahman  Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
Long, Oliver, 1987. Law and Its Limitation in the GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publisher.
Mosler, Herman, 1980. The  International  Society  as  a  Legal  Community, USA: Sijtihoff & Nordhoff.
Mubyarto, 2003. Demokrasi  Ekonomi,  Demokrasi  Industrial  Dan  Ekonomi Pancasila, Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM,
Seminar Bulanan ke-4 PUSTEP-UGM, Yogyakarta 6 Mei. Nasution,  Asmin, 2009. “ Penerapan  Prinsip  Transparansi  dalam  Undang- Undang Nomor 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan  Domestic  Regulation  WTO ”,  Medan:  Tesis  Magister Univesitas Sumatera Utara.
Pandika,  Rusli, 2010. Sanksi Dagang  Unilateral,  Di  Bawah  Sistem  Hukum WTO, Cetakan ke-1, Bandung,Penerbit PT, Alumni.
Siregar,  Mahmul, 2005. Kesepakatan  Perdagangan  Yang  Terkait  Dengan Persyaratan Penanaman Modal, Medan: Univesitas Sumatra Utara. Stiglitz, 2003. Globalization  and  Its Discontent;  Norton  and  Company- Paperback.

## B. Peraturan Perundang-undangan
UUD Tahun 1945. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2007 tentang Pembangunan  jangka
Panjang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( LN No.
67 Tahun 2007, TLN No. 4724).

## C. Lain-lain
National  Treatment  Principle, http://www.meti.go.jp/english/report/gct00 2e.pdf.