ISSN (Online): 2655-8408

## PENGAWASAN HUKUM SYAHBANDAR DALAM UPAYA

## MEWUJUDKAN KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENUMPANG SPEED BOAT DI PELABUHAN TARAKAN

## LEGAL SUPERVISION OF SYAHBANDAR IN EFFORTS TO MAKE SAFETY, SECURITY AND DECISION OF PASSENGERS OF SPEED BOAT AT TARAKAN PORT
Sri Endang Rayung Wulan,Syahrial Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Peran  Syahbandar  dalam  menerapkan  standar  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  di Pelabuhan  Tarakan,  yaitu:  Peran  Syahbandar  dimana  peran  syahbandar  mengguraikan bahwa  harus  menguasai  pelabuhan  dn  mengatur  seluruh  kegiatan  yang  ada  di  pelabuhan Indikator  yang  mempengaruhi  keamanan  didalam  penelitian  ini  antara  lain  Aspek pengawasan  kelaik  lauan  kapal    dimana  pengawasan  tersebut  harus  di  lakukan  secara langsung  baik  itu  peralatannya  mapun  fisik  kapal.  Melaksanaan  sijhil  awak  kapal  iala syahbandar  harus  memasukan  nama  nama  awak  kapal  yang  baru  dalam  buku  sijil  awak kapal, dan harus memeriksa daftar nama awak kapal secara teliti dan harus mengesahkannya. mengawasi  kegiatan  ahli  muat  di  perairan  pelabuhan,  dimana  syahbandar  harus  lebih  giat untuk  melakukan  pengawasan  setiap  kegiatan  ahli  muatan  di  perairan  pelabuhan  supaya tidak  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan,  dan  Tanggung  jawab  Syahbandar  dalam  rangka menerapkan  standar  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  di  Pelabuhan  Tarakan,  yaitu: Tanggung  jawab  Syahbandar  mengguraikan  bahwa  secara  umum  terhadap  kapal bertanggung jawab ketikadalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainya  dengan  selamat.  Indikator  yang  mempengaruhi  keamanan  di  dalam  penelitian  ini antara  lain  pengawasan  keselamatan  penumpang/barang.  pengawasan  keselamatan penumpang/  barang  melakukan  pengawasan  kepada  seluruh  penumpang  atau  barang  demi menjaga keselamatan pelayaran.  Membuat kapalnya layak laut ialah seluruh sertifikat kapal masih berlaku dan tidakada yang mati agar kapalnya menjadi layak laut untuk berlayar. Kata Kunci: Syahbandar, Pelabuhan, Kapal Laut

## Abstract
The role of the harbormaster in applying safety and security standards for shipping at the Port of Tarakan, namely: The role of the harbormaster where the role of the harbormaster  describes  that  he  must  control  the  port  and  regulate  all  activities  in the port Indicators that affect security in this study include aspects of monitoring the behavior of ships where the supervision is must be done directly both the equipment and  the  ship's  physical.  To  carry  out  the  crew  certificate,  the  harbormaster  must enter the name of the new crew member in the crew certificate book, and must check the  crew  name  list  carefully  and  must  certify  it.  supervising  the  activities  of  cargo experts  in  port  waters,  where  porters  must  be  more  active  in  supervising  every
ISSN (Online): 2655-8408
activity of cargo experts in port waters so that no undesirable things occur, and the responsibility of the harbormaster in implementing safety and security standards for shipping at the Port of Tarakan, namely: Syahbandar explained that in general the ship  is  responsible  when  in  a  good  voyage  from  one  port  to  another  port  safely. Indicators  that  affect  security  in  this  study  include  monitoring  the  safety  of passengers / goods. passenger / cargo safety supervision carries out supervision of all  passengers  or  goods  in  order  to  maintain  shipping  safety.  Making  the  ship seaworthy is that all ship certificates are still valid and no one dies so that the ship becomes seaworthy for sailing.
Keywords: Harbormaster, Port, Sea Ship

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta  di  antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  telah  menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga  menempatkan  Indonesia  menjadi  sangat  penting  bagi  negara-negara  dari berbagai  kawasan.  Namun  posisi  strategis  ini  selain  merupakan  peluang sekaligus kendala bagi bangsa. Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa), karena  disamping  memberikan  dampak  yang  menguntungkan  sekaligus  juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara. 1
Angkutan  laut  sebagai  salah  satu  modal  transportasi  ditata  dalam  suatu kesatuan transportasi nasional yang terpadu dalam mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang  aman,  nyaman,  tertib,  dan  efisien.  Dalam  usaha  untuk  mewujudhkan  hal tersebut  tentunya  pemerintah  mempunyai  peran  penting  untuk  menunjang kelancaran pelayaran yaitu dengan melakukan penegakan hukum di laut.
Salah  satu  upaya  dalam  pengawasan  hukum  di  laut  adalah  pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi  syarat-syarat  laik  laut  yang  dapat  berlayar  di  wilayah  laut  di Indonesia.  Dalam  Pasal  1  angka  33  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  Kelaiklautan  Kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal, pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan  awak  kapal  dan  kesehatan penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran  dari  kapal,  dan  manajemen  keamanan  kapal  untuk  berlayar  di perairan tertentu.
1 Didik  Heru  Purnomo,  Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia,  Jurnal  Hukum Internasional, Desember 2004, hlm. 27
ISSN (Online): 2655-8408
Pentingnya  Surat  Persetujuan  Berlayar  secara  khusus  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan  yang  mengatur  tentang  Surat  Persetujuan  Berlayar,  tidak  jarang  juga dapat  ditemui  beberapa  kecelakaan  transportasi  laut  yang  disebabkan  oleh lalainya  pemberian  izin  pelayaran.  Masalah  keselamatan  dan  keamanan  serta keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran  merupakan  tanggungjawab  dalam kepelabuhan.  Salah  satu  persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal  dalam pelayaran  adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  dalam menjalankan  tugas  kesyahbandarannya  dalam  memberikan  surat  kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.
Sesuai  dengan  fungsinya  tugas  Syahbandar  mengawasi  kelayaklautan kapal  yang  meliputi  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertitaban  di  pelabuhan Seorang  syahbandar  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas  terjadinya kecelakaan  kapal  di  laut.  Keselamatan  kapal  dalam  kamus  transportasi  laut adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  material,  konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunanserta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal. Secara terus menerus, keselamatan kapal harus  diperiksa  oleh  Syahbandar  sebelum  boleh  berlayar.  Tugas-tugas  profesi Syahbandar  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  tentang Kepelabuhanan.
Setiap perusahaan sangatlah penting untuk mengembangkan, menerapkan dan mempertahankan Sistem Manajemen Keselamatan yang meliputi:
1. kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan,
2. prosedur pelaporan kecelakaan kapal dan penyimpangandari ketentuan kode,
3. petunjuk  dan  prosedur  untukmemastikan  keselamatan  operasi  kapal  dan perlindunganlingkungan, perkerja di atas kapal benar-benar menaatiperaturan Internasional  maupun  perundang-undang  Negara  Bendera  kapal  yang bersangkutan,
4. menentukan  tingkat  Otoritas  garis  komunikasi  antar  personil  darat  (DPA) dandi atas kapal,
5. prosedur untuk siap dan tanggap dalamkeadaan darurat,
6. prosedur untuk internal Audit danditinjau ulang manajemen. Kecelakaan  kapal  susah  diprediksi  dan  dapat  terjadidimana  saja.  Oleh sebab itu untuk menghadapi musibahdi tengah laut sebelum kapal meninggalkan pelabuhan,  Kapal  wajib  melaksanakan  persiapan-persiapan  danpersyaratan sebagai berikut:
1. mengikuti peraturanInternational Manajemen code (ISM code) ,
2. pengetesancara operasinya kemudi darurat, (emergency Rudder) ,
3. pengecekan beroperasinya GPS (Global Potitioning System) ,
4. kek kelaikan sekoci (David) penolong diturunkan dan dinaikan,
5. cek Jangkar dan rantai jangkardalam keadaan baik,
6. persiapan penerimaan Pilot (pandu), dan menurunkan Pilot,
7. cek smoke  detector dianjungan  untuk  mengantisipasi  kebakaran  di  palka- palka,
8. sebelum  berlayar  Peta-peta  mulai  dari  tempat  tolaksampai  ketempat  tujuan sudah dikoreksi dan up date,
9. pemeriksaan generator, tes running atau tidak,
10. pengecek lampu-lampu jalan dan lampu-lampu darurat,
11. mengetes darurat mesin Induk,
12. hasil Internalaudit dan Manajemen review,
13. pengopersian Oil Watersparator (OWS),
14. menengecek tutup palka danperalatan bongkar muat juga alat elektronik. Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,  Untuk  melakukan  kegiatan  pelayaran  setiap  angkutan  laut  (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia  (BKI)  yang  merupakan  badan  khusus  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  angkutan  laut  (kapal)  dalam  kontruksi  dan  kelengkapan  kapal  agar syahbandar  dapat  mengeluarkan  surat-surat  atau  dokumendokumen  yang  akan digunakan  angkutan  laut  untuk  melakukan  pelayaran.  Sekalipun  telah  ada peraturan  yang  mengatur  tentang  peran  seorang  syahbandar,  tidak  jarang  juga ditemui  beberapa  kecelakaan  transportasi  laut  yang  disebabkan  oleh  kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya.
Pada tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, selesai melakukan proses  pemuatan  penumpang  dan  barang  di  pelabuhan  Malinau,  Kabupaten Malinau,  Kalimantan  Utara      kapal  penumpang  Harapan  Baru  Express  VII memulai  perjalanannya  menuju  Pelabuhan  Tengkayu  I  ke  Pelabuhan  Tarakan. Perjalanan  sejauh  100  mil  laut  diperkirakan  akan  ditempuh  selama  3  jam. Sebanyak  28  penumpang  dewasa  dan  4  penumpang  anak-anak  berada  di  atas kapal. Barang penumpang diletakkan di atap kapal dan diikat ke pagar (railing) di  sisi  kapal  untuk  mencegah  barang  terjatuh  ketika  kapal  sedang  bergerak.
Terdapat  tiga  personil  kapal  yang  terdiri  dari  seorang  Juragan  dan  dua  orang Pembantu.
Kehadiran  Syahbandar  di  Tarakan  Kalimantan  Utara  sangat  tepat  karena terkait dengan industri di daerah ini, yang produk barang dihasilkan industri baik dari  dan  ke  Tarakan.  Tugas  dan  wewenang  syahbandar  berdasarkan  Undang- Umdang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran,  yakni melaksanakan fungsi keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang  mencakup,  pelaksanaan, pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  dan  perlindungan  lingkungan  maritim  di  pelabuhan.  Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:
a.  mengawasi  kelaiklautan  kapal,  keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban  di pelabuhan
b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air
e. mengawasi kegiatan penundaan kapal
f. mengawasi pemanduan
ISSN (Online): 2655-8408
g.  mengawasi  bongkar  muat  barang  berbahaya  serta  limbah  bahan  berbahaya dan beracun
h. mengawasi pengisian bahan bakar
i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
j. mengawasi pengerukan dan rekamasi
k.mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan m.memimpin penanggulangan pencemaran dan
n.pemadaman kebakaran di pelabuhan dan
o.mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
Keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  tidak  terlepas  dari  terpenuhinya persyaratan  kelaiklautan  kapal  di  pelabuhan  pemberangkatan.Pejabat  yang berwenang  penuh  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap terpenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  meningkatkan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  adalah  Syahbandar  di  pelabuhan. Dijelaskan  Pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  BAB  XII  Pasal  211  adalah  "Syahbandar  memiliki kewenangan  tertinggi  melaksanakan  koordinasi  kegiatan  kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintah lainnya (POLRI DAN  TNI)".  Pasal  212  menjelaskan  bahwa:  Dalam  melaksanakan  keamanan dan  ketertiban  di  pelabuhan  sesuai  dengan  ketentuan  konvevsi  Internasional, Syahbandar  bertindak  selaku  Komite  Keamanan  Pelabuhan (Port  Security Committee).
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas  penulis  mengadakan penelitian  untuk  penulisan  tesis  dengan  judul: PENGAWASAN  HUKUM SYAHBANDAR  DALAM  UPAYA  MEWUJUDKAN  KESELAMATAN, KEAMANAN  DAN  KETERTIBAN  PENUMPANG  SPEED  BOAT  DI PELABUHAN TARAKAN.
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  peran  Syahbandar  dalam  menerapkan  standar  keamanan  dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tarakan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Syahbandar dalam rangka menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tarakan?
3. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  hukum normatif  yang  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 2 penelitian hukum normatif, penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif  ini  dikaji  norma-norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang- undangan,  proses  pendekatan  secara  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  Pengawasan  hukum  syahbandar  dalam  upaya  mewujudkan
2 Johny Ibrahim, Teori dan metedologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: UMM Press 2007, hlm.57
ISSN (Online): 2655-8408
keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban  penumpang  Speed  Boat  di  Pelabuhan Tarakan.

## II. PEMBAHASAN A. Peran Syahbandar Dalam Menerapkan Standar Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tarakan
Peran  syahbandar  dalam  bidang  pengawasan  adalah  sangat  penting  hal  ini  dapa dilihat  dalam  undang-undang  pelayaran  Indonesia  mengenai  standar  keselamatan kapal  ada  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dari  syahbandar  dalam pengawasannya yaitu:
1. Material kapal
2. Bangunan kapal
3. Permesinan dan perlistrikan kapal
4. Stabilitas kapal
5.  Tata  susunan  serta  perlengkapan  termasuk  perlengkapan  alat  penolong  dan radio
6. Elektornika kapal
Syahbandar  adalah  pejabat  pemerintah  di  pelabuhan  yang  di  angkat  oleh menteri  dan  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan pengawasan  terhadap  di  penuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta  koordinasi  kegiatan pemerintah  di  pelabuhan.  Untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran  sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian,  berkemampuan  dan  terampil,  dengan  demikian  setiap  kapal  yang akan  berlayar  harus  diawaki  dengan  awak  kapal  yang  cukup  dan  sesuai  untuk melakukan tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan  besaran  kapal,  tata  susunan  kapal  dan  daerah  pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Menurut  Pasal  1  angka  40  awak  kapal  adalah  orang  yang  bekerja  atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di  atas  kapal  sesuai  dengan  jabatannya.  Adapun  tugas,fungsi  serta  aktifitas syahbandar sesuai dengan PM.34 tahun 2012:
1. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
2. Mengawasi kegiatan alih muat dipeairan pelabuhan
3. Mengawasi kegitan salvage dan pekerjaan bawah air
4. Mengawasi kegiatan penundaan kapal
5. Mengawasi pemanduan
6. Mengawasi pengisian bahan bakar
7. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
8. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
9. Mengawasi kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan
10. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
11.  Memimpin  penanggulangi  pencemaran  dan  Pemadaman  kebakaran  di pelabuhan
ISSN (Online): 2655-8408
12.  Dan  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  bidang  keselamatan  dan keamanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 207 (ayat 1)
Syahbandar Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan pencemaran  perairan  dari  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  permuatan, kesejahteraan  awak  kapal  dan  kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran  sebagai  penunjang  kelancaran lalu  lintas  kapal  di  laut,  diperlukan  adanya  awak  kapal  yang  berkeahlian, berkemampuan  dan  terampil,  dengan  demikian  setiap  kapal  yang  akan  berlayar harus  diawaki  dengan  awak  kapal  yang  cukup  dan  sesuai  untuk  melakukan tugasnya  di  atas  kapal  berdasarkan  jabatannya  dengan  mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.
Angkutan laut merupakan salah satu moda yang memegang peran penting dalam sistem transportasi di Indonesia. Angkutan laut berperan sebagai salah satu sarana  untuk  mewujudkan  wawasan  nusantara  khususnya  dalam  rangka menumbuhkan  kesatuan  ekonomi  nasional  yang  diselenggarakan  sebagai  bagian terpadu  dari  sistem  perhubungan  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  angkutan  laut digunakan  sebagai  jasa  transportasi  baik  pengangkutan  lokal  (Interrinsulair) maupun pengangkutan ke luar negeri ( Ocean Going). Selain itu, angkutan laut di pandang  mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi  karena  lebih  efektif  dan  efisien  dari pada pengangkutan melalui udara. Hal ini disebabkan karena kapal laut memiliki kapasitas angkutan yang lebih besar dan murah.
Agar kegiatan yang dimaksud di atas dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya peran pengawasan yang baik terhadap para penumpang di Pelabuhan Tarakan.  Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  bagi  pihak  syahbandar,  mengingat mereka  adalah  penguasa  di  pelabuhan  yang  harus  berperan  aktif  dalam memaksimalkan wewenang yang dimiliki, khususnya dalam kegiatan pengawasan terhadap  penumpang  di  pelabuhan.  Namun  kenyataan  yang  ditemukan  di lapangan  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  merasakan kenyamanan  ketika  ingin  berpergian  menggunakan  kapal  di  Pelabuhan  Tarakan. Alasan  yang  sering  disampaikan  oleh  para  penumpang  yaitu  karena  adanya ketidakmaksimalan  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas syahbandar.
Kenyamana  dalam  melakukan  perjalanan  menggunakan  angkutan  laut merupakan hal yang  sangat diinginkan oleh para penumpang kapal di Pelabuhan Tarakan.  Kesiapan  petugas  dalam  mengatur  alur  in  dan  out  ketika  penumpang masuk melalui Gate Pelabuhan ke Terminal penumpang, naik ke kapal atau turun dari  kapal  hingga  keluar  Gate  Pelabuhan  perlu  menjadi  perhatian  serius  oleh Syahbandar.  Memberikan  rasa  nyaman  kepada  penumpang  harus  menjadi prioritas dari Syahbandar.
ISSN (Online): 2655-8408
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah  banyak  mengalami  perbaikan-perbaikan  dalam  peningkatan  yang  akan mengangkat  lebih  kesyahbandaran.  Masalah  keselamatan,  keamanan  dan ketertiban  dalam  pelayaran  merupakan  tanggung  jawab  besar  karena  salah  satu persoalan  jatuhnya  banyak  korban  pengguna  angkutan  laut  adalah  kurangnya kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran.  Oleh  karena  itu  siapa  pun  yang  menjalankan  tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Tual perlu memahami betul setiap tugas yang wajib dilakukan.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 207  ayat  (1),  menyatakan  bahwa  Syahbandar  melaksanakan  fungsi  keselamatan dan  keamanan  pelayaran  yang  mencakup,  pelaksanaan,  pengawasan  dan penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
Dalam  melaksanakan  keamanan  dan  ketertiban  di  pelabuhan  sesuai dengan  ketentuan  konvensi  internasional,  Syahbandar  bertindak  selaku  komite keamanan  pelabuhan (Port  Security  Comitee) ,  selain  itu  Syahbandar  dapat meminta  bantuan  kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan/atau  Tentara Nasional  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  UndangUndang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 212 ayat (1) dan (2).
Selanjutnya  dalam  melakukan  tugasnya,  Syahbandar  memiliki  fungsi sebagai berikut, yaitu :
1. Melaksanakan  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  yang  terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
2. Melakasanakan  pengawasan  dan  pemenuhan  kelaiklautan  kapal,  sertifikasi keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran  dari  kapal  dan  penetapan  status hukum kapal.
3. Melaksanakan  penyediaan,  pengaturan,  dan  pengawasan  lahan  daratan  dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
4. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Wewenang Syahbandar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran  Pasal  209,  menerangkan  bahwa  dalam melaksakan  fungsi  dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan, sebagai berikut :
1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan;
2. Memeriksa dan meyimpan surat, dokumen, warta kapal;
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
4. melakukan pemeriksaan kapal;
5. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan;
8. Melaksankan sijil awak kapal
Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  62  Tahun  2010 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan,
ISSN (Online): 2655-8408
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  130  Tahun  2015  Pasal  1  ayat  (1),  menjelaskan  bahwa  Kantor  Unit Penyelenggara  Pelabuhan  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  di  lingkungan Kementrian  Pehubungan  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  62  Tahun  2010 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan, sebagamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  130  Tahun  2015  Pasal  1  ayat  (1),  menjelaskan  bahwa  Kantor  Unit Penyelenggara  Pelabuhan  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengaturan, pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan,  keselamatan  dan keamanan  pelayaran  pada  pelabuhan,  serta  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa kepelabuhanan.
Dalam  melaksanakan  tugas  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM  62  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 Pasal 3, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan  bahan  penyusunan  rencana  induk  pelabuhan  serta  Daerah Lingkungan  Kerja  (DKLr)  dan  Daerah  Lingkungan  Kepentingan  (DLKp) pelabuhan.
2. Penyediaan  dan  pemeliharaan  penahan  gelombang,  kolam  pelabuhan,  alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran.
3. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
5. Pengaturan, pengedalian, pengawasan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan perairan.
6. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan.
7. Penjaminan keamanan dan ketertiban Pelabuhan,
8. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
9. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran Pelabuhan  adalah  perairan  yang  terlindung  terhadap  gelombang,  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  terminal  laut  meliputi  dermaga  dimana  kapal  dapat bertambat  untuk  bongkar  muat  barang,  kran-kran  untuk  bongkar  muat  barang, gudang  laut  (transito)  dan  tempat-tempat  penyimpanan  dimana  barang-barang dapat  disimpan  untuk  waktu  yang  lebih  lama  selama  menunggu  pengiriman  ke daeran tujuan atau pengapalan.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran  yang mana disebutkan bahwa “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri  dari  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat kegiatan  pemerintah  dan  kegiatan  perusahan  yang  digunakan  sebagai  tempat kapal  bersandar,  naik  turun  penumpang  dan/atau  bongkar  muat  barang,  berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.
ISSN (Online): 2655-8408
Petugas  kesyahbandaran  UPP  Tarakan  telah  menerapkan  standar pengawasan  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  penumpang.  Sesuai  dengan tingkatan  organisasi,  Pelabuhan  Tarakan  adalah  pelabuhan  yang  belum dikomersialkan  sehingga  dikelola  oleh  UPP  kelas  II.  Standar  pengawasan keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban  (atau  lazim  disebut  SOP)  dalam  bentuk hitam  di  atas  putih  masih  sangat  sederhana  yaitu  berupa  Juklak  (petunjuk pelaksanaan)  yang  ditandatangani  Kepala  UPP.  Belum  ada  SOP  yang  detail  dan disahkan dengan keputusan/peraturan menteri.
Meskipun  masih  sederhana  (berupa  lembaran  kertas  yang  dipajang  di beberapa  tempat),  SOP  keselamatan,  keamanan,  ketertiban  UPP  Tarakan  ini mampu  dijadikan  pedoman  bagi  para  petugas  lapangan.  Demikian  juga  mitra kerja  petugas  lapangan  UPP  seperti  dari  Polri,  juga  mematuhi  SOP  ini.  Arus penumpang  di  Tarakan  diperkirakan  masih  dalam  kisaran  200  penumpang  per bulan, itupun mayoritas penduduk lokal.
Keakraban  antara  petugas  dengan  penumpang  sudah  terjalin  karena seringkali bertemu dengan orang yang sama. Di Pelabuhan Tarakan jarang sekali dilakukan  penggeladahan  badan,  namun  yang  hampir  selalu  dilakukan  adalah penggeledanan  barang  bawaan  atau  bagasi.  Petugas  sering  menemukan  benda tajam dan benda terlarang lainya. Sarana metal detektor hanya satu, sedangkan x- ray  belum  ada.  Oleh  karena  itu,  standar  yang  ditetapkan  ISPS  Code  dan  ISM Code  belum  sepenuhnya  diterapkan,  khususnya  untuk  pengawasan  kemanan penumpang.
Berbagai  jenis  kecelakaan  kapal  yang  berdampak  pada  buruknya  kinerja keselamatan transportasi laut tidak terlepas dari kegagalan yang muncul baik pada tahap  pembangunan  maupun  selama  proses  pengoperasiannya.  Oleh  karena  itu dalam  beberapa  teori  dijelaskan  bahwa  situasi  berbahaya  yang  mengarah  pada kecelakaan  merupakan  hasil  dari  kombinasi  kegagalan  teknis,  manusia  dan organisasi  Dengan  menciptakan  sistem  prosedur  dan  standar  keselamatan otomatis  akan  dapat  mencegah  situasi  yang  mengarah  pada  munculnya  insiden dan membuat sistem kembali pada keadaan normal.
Masalah  keselamatan  pelayaran  akhir-akhir  ini  terutama  dengan meningkatnya  prosentase  kecelakaan  sejak  tahun  2004  hingga  2008,  melejit  ke permukaan  dan  menjadi  tema  hangat  untuk  diperbincangkan,  baik  oleh  media cetak  maupun  elektronik.  Peranan  keselamatan  pelayaran  dalam  sistem transportasi  laut  merupakan  hal  penting  untuk  direfleksikan  karena  transportasi laut sangat diwarnai oleh bahaya dan ancaman badai, kabut, dan gerakan-gerakan dari laut seperti ombak, arus, karang laut, pendangkalan dan jalur pelayaran yang tidak  tetap  dan  berubah.  Ini  sebabnya  pelayaran  kita  sangat  berisiko  tinggi,  dan oleh sebab itu pula aspek keselamatan harus benar-benar terjamin.
Untuk  menunjang  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional,  maka pelayaran  merupakan  unsur  yang  sangat  menentukan  dalam  kelancaran transportasi  laut  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  Tentang  Pelayaran.  Ketidakselarasan  penanganan  sistem  dan  masalah transportasi  laut,  serta  timpangnya  perhatian  terhadap  persoalan  keselamatan pelayaran,  dapat  menghambat  penyediaan  layanan  transportasi  di  seluruh Indonesia.
ISSN (Online): 2655-8408
Dari  beragam  moda  transportasi  perairan  di  Indonesia  saat  ini,  armada pelayaran rakyat merupakan salah satu armada yang sudah membuktikan dirinya sebagai  sarana  transportasi  laut  yang  tangguh,  identik  dengan  usaha  ekonomi kerakyatan berbasis kapal tradisional yang menggunakan layar dan motor. Sampai saat  ini  armada  pelayaran  rakyat  tampil  sebagai  salah  satu  kekuatan  armada nasional  disamping  armada  pelayaran  nusantara  dan  armada  pelayaran  perintis lainnya.
Namun  seiring  kemajuan  Iptek  di  bidang  transportasi  laut,  eksistensi armada  pelayaran  rakyat  mulai  terpinggirkan  dan  menghadapi  tantangan  pasar yang  semakin  besar,  bahkan  jumlahnya  cenderung  berkurang.  Oleh  karena  itu perlu  perbaikan  dalam  pembangunannya  yang  selama  ini  dilakukan  secara tradisional  yakni  tanpa  dilengkapi  dokumen  (gambar  desain/instalasi)  sebagai pedoman dalam pembangunan kapal dan tanpa adanya pengawasan dari instansi. Dalam  struktur  organisasi  Kementerian  Perhubungan  yang  berhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan, terdapat dua kantor yang menyebutkan kata syahbandar yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama & Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Masing masing kantor tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi  yang  berbeda.  Berikut  akan  dijelaskan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing dari kantor tersebut.
Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Terdapat  empat  Kantor  Kesyahbandaran Utama yang terletak di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Keempat kantor Kesyahbandaran Utama tersebut adalah Kantor Syahbandar Utama  di Tarakan di Kalimantan Utara, Kantor Syahbandar Utama.
Pengaturan  mengenai  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  ini  dicantumkan dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  34  tahun  2012.  Tugas  pokok  keempat  Kantor Syahbandar  Utama  tersebut  menurut  PM.34  Tahun  2012  Pasal  2  adalah melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan keamanan  pelayaran,  serta  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan. Sedangkan fungsi dari Kantor Kesyahbandaran Utama sesuai dengan Pasal 3 PM. 34 Tahun 2012 adalah:
1. Pelaksanaan·  pengawasan  dan  pemenuhan  kelaiklautan  kapal,  keselamatan, keamanan  dan  ketertiban  di  pelabuhan  serta  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar;
2. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
3. Pelaksanaan  pengawasan  kegiatan  alih  muat  di  perairan  pelabuhan,  kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan  bongkar  muat  barang  berbahaya,  barang  khusus,  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi  penumpang,  pembangunan  fasillitas  pelabuhan,  pengerukan  dan reklamasi;
5. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR) , pengendalian  dan  koordinasi  penanggulangan  pencemaran  dan  pemadaman kebakaran  di  pelabuhan  serta  pengawasan  pelaksanaan  perlindungan lingkungan maritim;
6. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
7. Penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  yang  terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
9. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Surat Persetujuan  Berlayar  adalah  dokumen  negara  yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar  atau Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  kecuali  kapal  perang  dan/atau  kapal negara/kapal  pemerintah  sepanjang  tidak  dipergunakan  untuk  kegiatan  niaga. Syahbandar  yang  dapat  menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  meliputi  Kepala Kantor  Kesyahbandaran  Utama,  Kepala  Kantor  Pelabuhan  Tarakan,  Kepala Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan,  dan  Kepala  Kantor  Unit Penyelenggara  Pelabuhan.  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  adalah pejabat/petugas  yang  berwenang  menangani  kesyahbandaran  di  pelabuhan perikanan. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan syahbandar hanya berlaku selama  1x24  jam  dan  untuk  sekali  pelayaran.  Permohonan  Surat  Persetujuan Berlayar  diajukan  oleh  pemilik  atau  operator  kapal  secara  tertulis  kepada syahbandar.
Permohonan  tersebut  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  Nahkoda (Master Sailing Declaration) dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan tujuan kapal tersebut berlayar. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya di  antaranya,  Bukti  Pembayaran  Jasa  Kepelabuhanan,  Bukti  Pembayaran  Jasa Kenavigasian,  Bukti  Pembayaran  Penerimaan  Uang  Perkapalan,  Persetujuan (Clearance) Bea  dan  Cukai,  Persetujuan (Clearance) Imigrasi,  Persetujuan (Clearance) Karantina  Kesehatan  dan  /  atau  Persetujuan (Clearance) Karantina hewan dan tumbuhan. Kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi dari  pengawas  perikanan.  Syahbandar  memerlukan  data  yang  diperoleh  dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan  badan  khusus  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  angkutan  laut (kapal)  dalam  kontruksi  dan  kelengkapan  kapal  agar  syahbandar  dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen dokumen yang akan digunakan angkutan laut  untuk  melakukan  pelayaran  .  Berkas  permohonan  penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) diserahkan  kepada  Syahbandar  setelah semua  kegiatan  di  atas  kapal  selesai  dan  kapal  siap  untuk  berlayar  yang dinyatakan  dalam  surat  pernyataan  kesiapan  kapal  berangkat  dari  Nakhoda ( Master Sailing Declaration).
Permohonan  diajukan  Syahbandar  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal. Apabila ada laporan mengenai kapal yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kelaiklautan  dan  keamanan  kapal  Syahbandar berwenang  melakukan  pemeriksaan  kapal.  Jika  terdapat  hal-hal  yang  bersifat pelanggaran  atau  adanya  kekurangan  pada  kapal,  surat  ijin  berlayar  tidak  dapat
ISSN (Online): 2655-8408
diberikan,  dan  kepada  Nahkoda  atau  perusahaan  pelayaran  diperintahkan  untuk melengkapi  kekurangan,  menurunkan  muatan  atau  penumpang  apabila  jumlah penumpang  kapal  berlebih,  atau  menyelesaikan  dokumen  apabila  sudah  tidak berlaku lagi. 3
Keselamatan  Kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan material,konstruksi,  bangunan,  permesinan  dan  perlistrikan,  stabilitas,  tata susunan  serta  perlengkapan  alat  penolong  dan  radio,  elektronik  kapal,  yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sesuai dengan  ketentuan  peraturan  peundang-undangan  tentang  pelayaran  Indonesia maka  dalam  melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  maka  syahbandar mempunyai tugas yaitu:
1.  Mengawasi  kelaiklautan  kapal,  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  di pelabuhan;
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di periran, pelabuhan dan alur pelayaran;
3. Mengawasi kegiatan penundan kapal;
4. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
5. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
Keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  meliputi  keselamatan  dan keamanan  angkutan  di  perairan,  dan  pelabuhan  serta  perlindungan  lingkungan maritim  perlu  dilaksanakan  dengan  cermat  melalui  struktur  terkait  sebagai pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini  diatur  tersendiri  secara  khusus  sebagai penjabaran  Undang-Undang    pelayaran  melalui  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  (dulu  Administrator  Pelabuhan yang mengatur jalannya kegiatan pelabuhan dan operasional kapal).
Untuk  kapal  asing  yang  hendak  masuk  wilayah  perairan  Indonesia  wajib mengikuti  prosedur  pemeriksaan  kapal  guna  dapat  melajutkan  pelayaran  yang sebelumnya  dilakukan.  Pengawasan  Kapal  Asing (port  state  control) dilakukan oleh Seksi Kesyahbandaran. Hasil pemeriksaan kapal asing yang dimaksud di atas dibagi menjadi: (a) seaworthy ; (b) substandart; dan (c) unsafe . Tindak lanjut atau keputusan  dari  administration  dalam  kondisi  seaworthy  adalah  memberikan clearance  out  (Izin  untuk  meninggalkan  pelabuhan);  pada  kondisi  sub  standart perlu  klarifikasi  dengan  pihak  operator  kapal;  dan  untuk  kondisi  unsafe diperlukan  tindakan  perbaikan (corrective  action) bahkan  kapal  dapat  dicegah untuk melaut.

## B. Tanggungjawab Syahbandar Dalam Rangka Menerapkan Standar Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tarakan
Keselamatan  Kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan material,konstruksi,  bangunan,  permesinan  dan  perlistrikan,  stabilitas,  tata susunan  serta  perlengkapan  alat  penolong  dan  radio,  elektronik  kapal,  yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sesuai
3 Bayuputra, Tenda Bisma, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia”, Lex et Societatis, 3:3, (Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), hlm. 25.
ISSN (Online): 2655-8408
dengan  ketentuan  peraturan  peundang-undangan  tentang  pelayaran  Indonesia maka  dalam  melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  maka  syahbandar mempunyai tugas yaitu:
1.  Mengawasi  kelaiklautan  kapal,  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  di pelabuhan;
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di periran, pelabuhan dan alur pelayaran;
3. Mengawasi kegiatan penundan kapal;
4. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
5. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
Keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  meliputi  keselamatan  dan keamanan  angkutan  di  perairan,  dan  pelabuhan  serta  perlindungan  lingkungan maritim  perlu  dilaksanakan  dengan  cermat  melalui  struktur  terkait  sebagai pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini  diatur  tersendiri  secara  khusus  sebagai penjabaran  UU  pelayaran  melalui  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  (dulu  Administrator  Pelabuhan  yang mengatur jalannya kegiatan pelabuhan dan operasional kapal).
Untuk  kapal  asing  yang  hendak  masuk  wilayah  perairan  Indonesia  wajib mengikuti  prosedur  pemeriksaan  kapal  guna  dapat  melajutkan  pelayaran  yang sebelumnya  dilakukan.  Pengawasan  Kapal  Asing (port  state  control) dilakukan oleh Seksi Kesyahbandaran. Hasil pemeriksaan kapal asing yang dimaksud di atas dibagi menjadi: (a) seaworthy; (b) substandart; dan (c) unsafe.
Tindak lanjut atau keputusan dari administration dalam kondisi seaworthy adalah  memberikan clearance  out (Izin  untuk  meninggalkan  pelabuhan);  pada kondisi  sub  standart  perlu  klarifikasi  dengan  pihak  operator  kapal;  dan  untuk kondisi  unsafe  diperlukan  tindakan  perbaikan (corrective  action) bahkan  kapal dapat  dicegah  untuk  melaut.  Kapal  yang  dinyatakan  laiklaut  dapat  melakukan pelayaran  dengan destination atau  tujuan  ke  pelabuhan  khusus  yang  di  sediakan pemerintah,  yaitu  pelabuhan  khusus  pelayaran  samudera.  Apabila  suatu  kapal dinyatakan  unsafe  atau  tidak  layak  dalam  melakukan  pelayaran  maka  kapal tersebut diharuskan untuk memperbaiki setiap system ataupun perlengkapan kapal yang dinyatakan rusak atau tidak laiklaut guna melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran.
Terdapat  sedikit  perbedaan  terhadap  pemeriksaan  kapal  asing  yang  akan berlabuh  dengan  kapal  berbendera  Indonesia.Pada  kapal  asing  pemeriksaan dilakukan  di  perairan  zona  tambahan  Zona  tambahan  adalah  laut  yang  terletak pada  sisi  luar  dari  garis  pangkal  dan  tidak  lebih  dari  24  mil  laut.  Artinya  zona tambahan berada diluar zona laut teritorial suatu negara.
Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,  kelaiklautan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan keselamatan.  kapal,  pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal,  pengawakan, garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan  Awak  Kapal  dan  kesehatan  penumpang, status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan  pencemaran  dari kapal,  dan  manajemen  keamanan  kapal  untuk  berlayar  di  perairan  tertentu. Kelaiklautan  kapal  sesuai  dengan  daerah-pelayarannya  meliputi:  keselamatan kapal,  pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  pengawakan  kapal,  garis  muat  kapal
ISSN (Online): 2655-8408
dan  pemuatan,  kesejahteraan  Awak  Kapal  dan  kesehatan  penumpang,  status hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal, manajemen  keamanan  kapal.  Kelaiklautan  kapal  dibuktikan  dengan  kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
Persyaratan  administrasi  berupa  sertifikatsertifikat  keselamatan  seperti Surat  kebangsaan,  surat  ukur,  sertifikat  keselamatan,  konstruksi  kapal,  sertifikat keselamatan  perlengkapan  kapal,  sertifikat  radio  dan  ijazah  yang  di  miliki,  serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal mendapatkan status laik laut.
Kelaiklautan  kapal  sangat  erat  kaitannya  dengan  keselamatan  pelayaran. Kelaiklautan  jika  tidak  dibantu  dengan  sarana  keselamatan  pelayaran  akan meningkatkan  resiko  kecelakaan  kapal.  Kapal  yang  telah  laiklaut  dibuktikan dengan  adanya  Sertifikat  Kelaiklautan  kapal.  Sertifikat  Kelaiklautan  kapal  yang dikeluarkan  oleh  syahbandar  adalah  berdasarkan  hasil  data  uji  klas  dari  Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Pentingnya peran syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal dapat dilihat  dalam  undang-undang  pelayaran  Indonesia  mengenai  keselamatan  kapal. Beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  syahbandar  dalam  pengawasannya yaitu  material  kapal,  konstruksi  kapal,  bangunan  kapal,  permesinan  dan pelistrikan  kapal,  stabilitas  kapal,  tata  susunan  serta  perlengkapan  termasuk perlengkapan  alat  penolong  dan  radio,  dan  elektronika  kapal  Pengguna  jasa angkutan  laut  yang  menggunakan  kapal  yang  tidak  laiklaut,  dapat  menimbulkan kerugian  pada  barang  yang  diangkut  hingga  kehilangan  nyawa  penumpang maupun awak kapal.
Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar berupa:
a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan dilimbungkan di atas galangan kapal.
b. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama dengan waktu dok tahunan.
c.  Pemeriksaan  kerusakan  atau  perbaikan  dilakukan  pada  waktu  terjadi  sesuatu kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal.
d. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan Iain-lain.
Kondisi laiklaut harus selalu dipertahankan antara lain, dengan perawatan oleh  awak  kapal  sendiri  terhadap  bangunan  kapal,  mesin  kapal,  alat-alat keselamatan  dan  penolong  lainnya  sehingga  semuanya  dalam  keadaan memungkinkan  dan  siap  digunakan  setiap  waktu  diperlukan.  Pasal  207  (2) Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  menjelaskan  bahwa  seorang  syahbandar juga  ikut  ambil  bagian  dalam  pencarian maupun  penyelamatan  sebuah  angkutan laut apabila angkutan laut tersebut mengalami kecelakaan ataupun gangguan pada saat melaksanakan kegiatan pelayaran.
ISSN (Online): 2655-8408

## III. PENUTUP A. Kesimpulan
1. Peran  Syahbandar  dalam  menerapkan  standar  keamanan  dan  keselamatan pelayaran  di  Pelabuhan  Tarakan,  yaitu:  Peran  Syahbandar  dimana  peran syahbanda  mengguraikan  bahwa  harus  menguasai  pelabuhan  dn  mengatur seluruh  kegiatan  yang  ada  di  pelauhan  Indikator  yang  mempengaruhi keamanan  didalam  penelitian  ini  antara  lain  Aspek  pengawasan  kelaik  lauan kapal  dimana pengawasan tersebut harus di lakukan secara langsung baik itu peralatannya  mapun  fisik  kapal.  Melaksanaan  sijhil  awak  kapal  iala syahbandar  harus  memasukan  nama  nama  awak  kapal  yang  baru  dalam  buku sijil awak kapal, dan harus memeriksa daftar nama awak kapal secara teliti dan harus mengesahkannya. mengawasi kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan, dimana  syahbandar  harus  lebih  giat  untuk  melakukan  pengawasan  setiap kegiatan ahli muatan di perairab pelabuhan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Tanggung jawab Syahbandar dalam rangka menerapkan standar keamanan dan keselamatan  pelayaran  di  Pelabuhan  Tarakan,  yaitu:  Tanggung  jawab Syahbandar  mengguraikan  bahwa  secara  umum  terhadap  kapal  bertanggung jawab ketikadalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainya  dengan  selamat.  Indikator  yang  mempengaruhi  keamanan  di  dalam penelitian  ini  antara  lain  pengawasan  keselamatan  penumpang.  pengawasan keselamatan  penumpang  melakukan  pengawasan  kepada  seluruh  penumpang atau  barang  demi  menjaga  keselamatan  pelayaran.    Membuat  kapalnya  layak laut ialah seluruh sertifikat kapal masih berlaku dan tidak ada yang mati agar kapalnya menjadi layak laut untuk berlayar
B. Saran
1.  Dalam  hal  penerbitan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  penumpang  daerah pelayarannya  ditetapkan  sesuai  sertifikat  kelaikan  dan  pengawakan  kapal penumpang dengan tujuan kelaut dan sejauh kompetensi ijazah nakhoda/KKM miliki,  pihak  Syahbandar  (Syahbandar  Tarakan)  sendiri  tetap  membatasi daerah pelayaran untuk menjamin keselamatan
2.  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  penumpang.  Dalam  hal tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  kepada  Syahbandar  di  Pelabuhan Tarakan  hanya  sebatas  tanggung  jawab  administratif,  sehingga  terhadap  para pengusaha  kapal  perikanan  di  Pelabuhan Tarakan  hanya  menerima  kewajiban yang harus dipenuhinya selaku subjek hukum, sedangkan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Achmad Ali, 2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana
ISSN (Online): 2655-8408
Ahmad  Fikri  Hadin,  2013,  Eksistensi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Genta Press
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
Bagir  manan,  wewenang  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi Daerah
Didik  Heru  Purnomo,  Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia,  Jurnal  Hukum Internasional, Desember 2004
F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thalib,  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dan  Aplikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
Hussyen  Umar,  Hukum  Maritim  dan  Masalah-Masalah  Pelayaran  di  Indoneisa  : Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
H.K.  Martono,  Transportasi  di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Rajawali Press, Jakarta, 2011
Hans  Kelsen.2006,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara.Bandung.Penerbit Nusa Media
Johny  Ibrahim,  Teori  dan  metedologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang: UMM Press 2007
Johnny  Ibrahim,  2012,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
J.G.  Brouwer  dan  Schilder,  A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law,  (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998)
Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi.Jakarta.Penerbit UI Press
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
Phillipus  Mandiri  Hadjon,  dkk,  2008,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian  Administrative  Law) ,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Kekuasaan, (Surabaya:Universitas Airlangga, 1990)
ISSN (Online): 2655-8408
Philipus  M.  Hadjon,  Tentang  Wewenang,  Makalah,  Universitas  Airlangga,
Surabaya, tanpa tahun,
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Kencana, Jakarta
Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998)
Sujamto, 1994, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia, Suatu
Soerjono Soekamto. 2008. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
Tubagus  Ronny  Rahman  Nitibaskara,  Paradoksal  Konflik  dan  otonomi  Daerah,
Sketsa  bayang-bayang  Konflik  Dalam  Prospek  Masa  Depan  Otonomi Daerah.2002

## B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran,  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  34  Tahun  2012  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627).
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  34  Tahun  2012  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 627, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perhubuhan  Nomor  PM  82  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913, Jakarta.
ISSN (Online): 2655-8408
Reeden  Reglemen  (Peraturan  Bandar)  1925.  8)Peraturan  Menteri  Perhubungan KM.64  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Syahbandar. Sekretariat Negara, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Pemeriksaan  Kecelakaan Kapal.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  1  , Jakarta.
Intruksi  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  IM  5  2017  tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Sekretariat Negara Jakarta.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang  Penerapan  Inaportnet  untuk  pelayanan  kapal  dan  barang  di pelabuhan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549. Sekretariat Negara, Jakarta.