Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340

## Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Kasus di Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2020)
Widhea Indira Utomo 1) , Maria R.U.D Tambunan 2)
1,2) Universitas Indonesia widheaindirautomo@gmail.com , maria.tambunan@ui.ac.id *Corresponding Author Diajukan
: 10 April 2024
Disetujui : 30 April 2024 Dipublikasikan  : 30 April 2024

## ABSTRACT
This Research aims to determine the effect of fiscal decentralization, investment and labor force participation rate on the economic growth of districts or cities in one of the largest provinces on java. This analysis consists of several variables including Investment, labor force participation rate and fiscal decentralization that uses income and expenditure indicators. This study also uses Gross Regional Domestic Product (GRDP) indicators at constant prices for economic growth with total of observations are 140 data from 35 district or cities in Central Java Province for the 2017-2020 period with complete data ownership. The data that used in this study were collected and processed using multiple linear analysis methods to determine simultaneously and particially between fiscal decentralization, investment, labor force participation and economic growth. The research results show that Fiscal Decentralization and Investment have proven to significantly increase economic growth in the Province of Central Java. However, the Labor Force Participation Rate (TPAK) in Central Java Province does not have a significant effect on the economic growth. Regional Income and  Regional  Expenditure  that  are  well  managed  will  have  a  positive  impact  on  the  economic growth  of  each  region.  This  can  be  optimized  by  taking  advantage  of  current  technological developments and demographic bonuses where there is a balance in overcoming good governance, then this will create productivity which can have an impact on economic that more effective and efficient.
Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Revenue, Regional Expenditure, Investment, Labor Force Participation Rate (TPAK)

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  dalam  suatu  wilayah  menjadi  bukti  nyata  bahwa pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  telah  mencapai  keberhasilan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu visi  pemerintah  untuk  menciptakan  ekonomi  Indonesia  yang  lebih  modern  dan  inovatif  guna mencapai kesejahteraan masyarakat  secara maksimal. Kemajuan teknologi dan bonus demografi yang ada saat ini memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bonus demografi yang mana jumlah masyarakat pada usia produktif lebih tinggi dibandingkan non-produktif, maka hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.
Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengoptimalkan  fungsi  publik  mulai  dari  proses  administrasi  kependudukan,  kesehatan  bahkan hingga  pendidikan.  Terlebih  lagi  sesuai  dengan  visinya  untuk  mencapai  Indonesia  Emas,  maka sistem  otonomi  daerah  yang  merupakan  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola kebijakan yang berkaitan dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
kepentingan  lokal  (Annisa,  2023)  menjadi  pendukung  efektif  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  dan  menciptakan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas.  Dengan  begitu  melalui pelaksanaan Desentralisasi fiskal bersamaan dengan Otonomi Daerah, suatu kebijakan dinilai akan sangat efektif sebab sistem pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peran dan wewenangnya masing-masing dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Desentralisasi  fiskal  telah  di  implementasikan  oleh  hampir  seluruh  negara  termasuk Indonesia.  Tujuan  dari  desentralisasi  fiskal  sendiri  adalah  untuk  menciptakan  efisiensi  dan meningkatkan alokasi nasional, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan serta meningkatkan tranparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  konstituen  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan (Badrudin,  2012).  Desentralisasi  fiskal  juga  memiliki  peran  yang  penting  terhadap  pelaksanaan otonomi  daerah  di  Indonesia  sebagai  pendukung  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi pada daerahnya masing-masing (Christia & Ispriyarso, 2019).
Pada  dasarnya  penyerahan  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah  telah  dilakukan  sejak 2001 yang mana tujuannya untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemahaman  akan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  secara  lebih  efektif  dan  efisien  (Pasaribu, 2022).  Salah  satu  dampak  diberlakukannya  desentralisasi  fiskal  menunjukan  bahwa  terjadi pertumbuhan ekonomi positif signifikan pada suatu daerah. Dimana dalam hal ini Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma, 2013) bahwa pegaruh desentralisasi fiskal pada era 1995-2000  dari  sisi  penerimaan  dan  pengeluaran  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pada era 2001-2004 setelah kekuasaan diserahkan kepada pemerintah daerah, pengaruh desentralisasi fiskal secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan dan memaksimalkan desentralisasi fiskal,  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  menjadi  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan. Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk dapat menghitung setiap penerimaan daerah dan juga bersikap adil dalam melakukan pengambilan keputusan atas pengeluaran yang dilakukannya untuk menunjukan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur dan menjalankan urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Penerimaan  dan  pengeluaran  merupakan  dua  indicator  yang banyak  digunakan  untuk  mengukur  pengaruh  desentralisasi  fiskal  seperti  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Rahmanda  &  Fahzaalloh,  2018)  dan  (Rustan,  2013)  bahwa  penerimaan  dan pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam  mengelola  keuangannya,  Indonesia  sendiri  menerapan Money  follow  function sebagai fungsi pemerintahan dan pembiayaan dimana pembagian tugas kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pelimpahan keuangan yang memadai. Begitupun dengan tanggung jawab atas kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengeluaran  yang  bertujuan  memperbaiki pelayanan  publik.  Oleh  karenanya  diperlukan  pendapatan  yang  optimal  untuk  menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.
Selain  dari  pada  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  yang  harus  menjadi  perhatian pemerintah,  disisi  lain  terdapat  investasi  yang  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  menopang pembangunan berkelanjutan (Sari L. F., 2019). Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat menjaga iklim investasi sebab pengaruh dari investasi sendiri sangat besar terhadap Indonesia sebagai upaya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (Bappenas,  2017).  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan dalam  menarik  para  investor  untuk  dapat  berinvestasi  adalah  dengan  melakukan  pengembangan sektor-sektor menarik bagi para investor.
Dalam  upaya  mengembangkan  berbagai  sektor  menarik,  pemerintah  menitikberatkan harapan  pada  produktifitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Namun  dalam praktiknya, banyak permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi fiskal, diantaranya terkait kesenjangan,  sistem  harmonisasi  kebijakan  antara  pusat  dan  daerah  yang  mengalami  kendala, korupsi yang berpengaruh pada stabilitas politik serta terkait pengelolaan dana daerah yang kurang optimal  (Mukarromah,  2019).  Kondisi  seperti  ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  sumber  daya yang  berbeda  dan  kurang  berkualitas  dari  setiap  daerah.  Oleh  karenanya,  sumber  daya  manusia yang kompeten sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Dengan  didukung  oleh  kondisi  saat  ini  dimana  perkembangan  digitalisasi  ekonomi bersamaan dengan bonus demografi yang menunjukan bahwa usia produktif lebih mendominasi, artinya  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  juga  memiliki  kontribusi  untuk  mendorong
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
pertumbuhan  ekonomi  (Bintoro  &  Rahmawati,  2019).  Berdasarkan  penelitian  (Wahyuningtias, 2019)  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini dapat dijadikan suatu peluang bagi pemerintah daerah untuk memilih dan memperkerjakan sumber daya yang kompeten untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif,  stabil  dan  berkembang  mengindikasikan  bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara berhasil dilaksanakan dengan baik. Kondisi ekonomi yang  positif  harus  dapat  dipertahankan  oleh  setiap  negara  untuk  menopang  pembangunan  dan menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Ekonomi  yang  positif  tidak  terlepas  dari  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  khususnya  dalam  mengelola  penerimaan  dan pengeluaran daerah. Dimana wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berperan penting dalam hal ini sebab harapannya kebijakan yang nantinya dibuat akan lebih efektif. Seperti kutipan (Ivanyna & Shah, 2013) yang menyatakan bahwa desentralisasi mendukung suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi dekat dengan masyarakat. Hal ini sebab pemerintah daerah turun secara langsung untuk memantau kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya sehingga nantinya penerimaan dan pengeluaran daerah akan digunakan secara lebih optimal, adil dan merata tanpa adanya ketimpangan.
Namun demikian, seluruh negara termasuk Indonesia belum lama ini mengalami pandemic Covid-19 yang menyebabkan pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah ikut terimplikasi (Nurhadi,  Nurlailah,  &  Syamsul,  2022).  Dalam  hal  ini  tercatat  bahwa  wilayah  yang  mengalami tekanan penurunan paling berat yaitu pada wilayah Jawa yaitu sebesar 32,04 persen (Zuraya, 2020). Hal ini tentu sangat mempengaruhi perekonomian nasional mengingat Pulau Jawa berperan sebagai pendorong terbesar laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Berdasarkan PDRB Harga Konstan Jawa Tengah Periode
2017-2020.

## Sumber: Jateng.bps.go.id
Berdasarkan grafik, apabila seluruh pulau jawa dilakukan perbandingan maka didapatkan rata-rata  pertumbuhan ekonomi  berdasarkan PDRB  harga  konstan bahwa  pertumbuhan ekonomi pada wilayah DIY sebesar 5,565 persen, Jawa Tengah sebesar 3,3175 persen, Jawa Timur sebesar 3,5225 persen, dan Jawa Barat sebesar 3,37 persen. Melalui rata-rata tersebut telah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi terendah diduduki oleh Jawa Tengah.
Namun demikian, berdasarkan data BPS Jawa Tengah, diperoleh jumlah penduduk pada Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Tabel 1. Jumlah Penduduk pada Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019
No. Keterangan 2017 2018 2019 1 Penduduk Laki-laki 16.959.136 17.075.452 17.189.147 Perempuan 17.238.964 17.357.074 17.472.154 Jumlah Penduduk 34.198.100 34.432.526 34.661.301 5.26 5.26 5.46 5.33 6.2 5.3 5.5 5.65 13.49 5.36 5.52 5.02 -2.69 -2.65 -2.39 -2.52 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DIY Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat PERTUMBUHAN EKONOMI PULAU JAWA BERDASARKAN PDRB HARGA KONSTAN 2017 2018 2019 2020
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
2 Komposisi Penduduk 0-14 Tahun Laki-laki 25,03% 24,74% 24,38% Perempuan 23,38% 23,06% 22,74% 15-64Tahun Laki-laki 67,57% 67,56% 67,62% Perempuan 67,71% 67,78% 67,84% >65 Tahun Laki-laki 7,40% 7,70% 8,00% Perempuan 8,91% 9,17% 9,42%
Sumber: jateng.bps.go.id
Dengan  selalu  meningkatnya  jumlah  penduduk  dimana  bersamaan  dengan  adanya perkembangan  digitalisasi  dan  bonus  demografi,  seharusnya  daerah  jawa  tengah  memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  baik.  Namun  sebaliknya,  daerah  Jawa  Tengah  justru  memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  paling  rendah  dibandingkan  dengan  wilayah  Jawa  lainnya.  Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesenjangan sosial yang semakin  besar  (Maulana,  2022).  Dampaknya,  kesejahteraan  masyarakat  dapat  menurun  yang dimana apabila tidak diatasi dengan seksama maka juga akan berdampak pada negara. Sehingga dalam hal ini diperlukan analisis mendalam terhadap pengaruh desentralisasi fiskal, investasi dan tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Provinsi  Jawa  Tengah Periode 2017-2020 untuk mengetahui kebijakan dan sikap efektif seperti apa yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi secara efektif.  Harapannya  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  serta  dapat  membantu  pemerintah  untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

## STUDI LITERATUR

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara  dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sebab melalui pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat menjangkau  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  kebutuhannya  masing-masing.  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi dalam suatu wilayah (Fitriani, 2013). Dalam hal ini PDRB dibedakan menjadi  dua  bentuk  yang  diantaranya  adalah  PDRB  atas  harga  konstan  dan  atas  harga  berlaku. Menurut (Asmat, 2023) PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar sedangkan PDRB  atas  harga  berlaku  menggambarkan  suatu  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

## Desentralisasi Fiskal
Salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal adalah berupa sumber penerimaan bagi setiap daerah yang mana hal ini berfungsi untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing- masing. Sumber penerimaan daerah dapat diterima melalui alokasi keuangan yang dilakukan oleh pusat  kepada  daerah  dalam  bentuk  alokasi/transfer  fiskal.  Alokasi  keuangan  pusat-daerah merupakan transfer berupa uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan  tujuan  untuk  menjamin  terlaksananya  pembangunan  yang  telah  direncanakan.  Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi dari pengelolaan fiskal dan pemerataan penyedian layanan public kepada seluruh masyarakat daerah. Sehingga sebagai upaya dalam memaksimalkan efisiensi dari penerimaan yang diperoleh daerah, maka desain kelembagaan pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi makroekonomi serta menyesuaikan desain tersebut dengan situasi dan kondisi yang terjadi disetiap pemerintahan guna meminimalisir dampak negatif yang nantinya terjadi.
Disisi lain, sumber pendapatan daerah dapat diterima melalui Pendapatan Asli Daerah yang mana dapat diterima melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Pajak daerah merupakan pajak yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  para  penduduk  yang  mendiami  wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pajak daerah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
disetujui oleh Lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh Lembaga yang berada dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga seluruh penduduk yang berinteraksi dengan objek pajak maka wajib dikenakan pajak.
Sedangkan Retribusi daerah merupakan komponen lain dari konsep pendapatan asli daerah dimana  terdapat  kaitannya  dengan  pembebanan  pada  masyarakat  atau  penduduk  lokal  terkait dengan pelayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan pungutan atas produksi barang, jasa atau perizinan tertentu lalu kemudian memberikan beban kepada mereka yang memperoleh hal tersebut. Berbeda dengan pajak daerah, objek pajak pada retribusi daerah memiliki keberagaman dimana dalam hal ini siapapun tingkatan pemerintah yang memberikan layanan dapat memungut retribusi. Disamping itu penetapan tarif pada retribusi daerah lebih mudah dan fleksibel dan potensinya yang lebih beragam. Di Indonesia sendiri jenis dari  retribusi  daerah  terbagi  menjadi  tiga  dan  diklasifikasikan  berdasarkan  objeknya  yang diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

## Desentralisasi Fiskal Terhadap Petumbuhan Ekonomi
Desentralisasi  fiskal  dapat  memberikan  fungsi  yang  sangat  besar  khususnya  bagi pemerintah  daerah  sehingga  mampu  menciptakan  kemandirian  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  guna  tercipta  tata  kelola  yang  lebih  baik  dan  mendorong  pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Pada dasarnya, terdapat dua kategori pada desentralisasi fikcal, diantaranya adalah fiskal generasi pertama yang berorientasi pada pengadaan barang publik lokal secara optimal ketika adanya keseimbangan manfaat yang terjadi antara produsen dan konsumen sehingga diperoleh efisiensi pareto dan fiskal generasi kedua yang mana terdapat perluasan dengan adanya insentif fiskal serta politik yang bertujuan untuk menunjukan pentingnya kinerja ekonomi (Canh  &  Thanh,  2019). Perkembangan  teknologi  dan  bonus  demografi  yang  terjadi  saat  ini didukung  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  dan  peran  yang  sangat  positif  sebagai  pendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi, hal ini sesuai dengan temuan (Chang, Hao, & Sun, 2016) yang menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi secara optimal.  Karena  pada  dasarnya  desentralisasi  yang  diberlakukan  juga  dapat  meningkatkan lingkungan bisnis dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap negara khususnya negara dengan penghasilan rendah (Chiang & Escaleras, 2017). Untuk mencapai desentralisasi fiskal yang efektif dan efisien maka  juga diperlukan tata kelola public yang baik oleh pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan teori dari (Canh & Thanh, 2019) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi  fiskal  memerlukan  adanya  keterkaitan  antara  tata  kelola  public  yang  baik  dari pemerintahan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.
Sebagai negara yang menganut sistem demokratis, maka dalam praktiknya sangat penting apabila desentralisasi fiskal dilakukan dengan berfokus pada keadilan dan tidak mengedepankan kepentingan  politik  guna  meningkatkan  partisipatif  dalam  aktivitas  perekonomian.  Dalam  teori yang dikemukakan oleh (Hankla, Ortiz, Rodriguez, & Vazquez, 2018) menunjukan bahwa interaksi desentralisasi  yang  demokratis  dimana  pemilihan  umum  daerah  dan  sentralisasi  partai  akan memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Disamping  itu,  Tingkat desentralisasi  fiskal  yang  tinggi  berada  pada  negara  dengan  tingkat  pembangunan  yang  tinggi dimana kelembagaan dan desentralisasi administrasi memiliki kualitas yang tinggi dan mengarah pada meningkatnya efisiensi pada sektor publik (Chernova, Dubrovina, Fabus, & Zyma, 2019).

## Dampak Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Makroekonomi dan Sustainibility
Desentralisasi  fiskal  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  stabilitas makroekonomi  (Dehtyarova,  Lyulyov,  Melnyk,  Pimonenko,  &  Sinevicien,  2018).  Dalam  upaya mencapai  stabilitas  ekonomi,  maka  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengoptimalkan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan. Sesuai dengan teori (Aslim & Neyapti, 2017) yang mana menunjukan bahwa kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan desentralisasi fiskal meningkat secara  optimal.  Permasalahan  utama  yang  terjadi  dalam  pemungutan  pajak  adalah  kurangnya kesadaran  dan  pengetahuan  dari  masyarakat  sendiri  terkait  pentingnya  dalam  membayar  pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Selain  itu,  edukasi  dan  regulasi  dari  pemerintah  yang  masih  kurang  sehingga  masyarakat  tidak merasa diuntungkan saat melakukan pembayaran pajak.
Dalam  upaya  meningkatkan  penerimanaan  pajak  secara  lebih  efektif  dan  efisien, pemanfaatan teknologi melalui penyederhanaan sistem administrasi perpajakan seperti penggunaan faktur pajak dan SPT online sangat penting untuk diedukasikan kepada masyarakat guna tercipta kemudahan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu regulasi dan sumber daya manusia secara internal harus lebih ditingkatkan guna memaksimalkan produktivitas dari pemungut pajak dalam melayani dan menangani keluhan wajib pajak dibidang administrasi.

## Terhadap Inequality dan Disparitas
Kesenjangan  yang  terjadi  disebabkan  karena  adanya  ketidakadilan  terhadap keberlangsungan demokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada awal reformasi, desentralisasi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap pembangunan daerah namun setelah adanya penyesuaian praktik dari desentralisasi di Indonesia, pemberlakuan  desentralisasi  mulai  menunjukan  hasil  yang  positf  dimana  terjadi  penurunan disparitas  pada  wilayah  (Firman,  Hudalah,  &  Talitha,  2020).  Dalam  hal  ini,  kebijakan  yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat krusial dalam penyelesaian masalah yang ada  serta  dalam  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  sehingga  dapat menciptakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

## Terhadap Infrastruktur Sosial
Dengan menganut tradisi demokrasi lokal, desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap pengeluaran masyarakat terkait infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan  masyarakat  (Pal  &  Wahhaj,  2017).  Investasi  dalam  infrastruktur  sosial  berupa pendidikan  dan  kesehatan  memberikan  dampak  yang  sangat  positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Bertumpu pada perkembangan teknologi dan bonus demografi yang memberikan suatu peluang besar terhadap pertumbuhan ekonomi oleh karenanya kesehatan, keterampilan dan kualitas diri dari SumberDaya yang ada dalam suatu wilayah juga harus dimaksimalkan.
H 1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## Investasi
Investasi daerah terbagi atas dua kategori dimana terdapat investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi permanen  dan non-permanen. Investasi permanen merupakan kerjasama yang terjadi  antara  daerah  dengan  pihak  ketiga  dalam  bentuk  penyertaan  modal,  pemanfaatan  asset daerah dan investasi permanen lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan  pelayanan  publik.  Sedangkan  Investasi  non-permanen  terdiri  atas  surat  jangka panjang dan obligasi dimana investasi tersebut memiliki tanggal jatuh tempo. Kategori lainnya dari investasi jangka pendek ini dapat berupa deposito berjangka seperti SUN dan SBI.
Disisi  lain  terdapat  investasi  dalam  negeri  dan  investasi  asing  yang  dinilai  dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kenda & Nadzir, 2023). Investasi asing  dipercaya  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  sebab  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan  terhadap  pembangunan  dalam  suatu  wilayah  baik  dari  sisi  teknologi,  infrastruktur maupun  dalam  hal  sumber  daya.  Keberadaan  investasi  asing  berpotensi  menjadikan  ekonmi tumbuh  melalui  produktivitas  maksimal  yang  tercipta  sebab  meningkatnya  arus  modal  dan lapangan pekerjaan antar negara. Tidak hanya itu, kerja sama yang dilakukan antar negara tersebut dipercaya  dapat  memperluas  bisnis  pengusaha  keranah  internasional  dan  memperluas  lapangan pekerjaan  yang  dampaknya  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  dengan  baik  sehingga pertumbuhan ekonmi dapat tercapai secara maksimal.
H 2 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  penduduk yang termasuk  kedalam angkatan  kerja  yakni  penduduk  yang  bekerja  atau  yang  sedang mencari pekerjaan  dengan  total  penduduk  pada  usia  kerja  (Wahyuningtias,  2019).  Tingkat  partisipasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
angkatan kerja dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sebab sumber daya manusia merupakan modal utama bergeraknya suatu pembangunan. Didukung dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kindangen,  Mirah  ,  &  Rororng,  2020)  bahwa  TPAK memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi angka  kemiskinan  dalam  suatu  wilayah.  Tingginya  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  dapat mendorong  produktivitas  masyarakat  dalam  melakukan  produksi  barang  dan  jasa  begitupun sebaliknya,  rendahnya  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  mengindikasikan  bahwa  penurunan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2023). H 3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Colaborative Governance
Berdasarkan  yang  dikemukakan  oleh  (Gray,  1985)  bahwa  kolaborasi  merupakan  suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat didalamnya memandang beberapa aspek perbedaan dari suatu masalah serta kemudian menemukan solusi dari perbedaan tersebut. Disisi lain, Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan forum yang secara resmi ditujukan untuk membuat suatu  keputusan  publik  dimana  tujuan  diadakannya collaborative governance ini adalah  sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama antar pihak yang terlibat dalam forum untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam pembuatan suatu kebijakan. Sehingga melalui beberapa ahli yang  telah  mengemukakan  pendapatnya,  maka collaborative  governance dapat  didefinisikan sebagai  suatu  pengaturan  atau  kondisi  satu  atau  beberapa  hal  dari  pihak  pemerintah  atau  non pemerintah untuk membuat suatu keputusan secara formal dengan peserta dari forum termasuk dari non pemerintah sehingga tercipta pendekatan yang lebih efektif dalam pembuatan suatu kebijakan.

## Fungsi Pemerintah
Pemerintah  sebagai  Lembaga  yang  bewenang  berkewajiban  untuk  mengatur,  membuat kebijakan  serta  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  seluruh  masyarakat  dengan  mendahulukan kepentingan masyarakatnya serta mempermudah seluruh kepentingan public. Pemerintah sebagai Lembaga  yang  berwenang  memiliki  fungsi  Alokasi  Sumber  Daya,  fungsi  Distribusi,  fungsi Regulasi  dan  fungsi  Stabilisasi.  Pemerintah  dengan Fungsi  Alokasi  Sumber  Daya, dimana pemerintah sebagai Lembaga yang berwewenang berkewajiban melakukan intervensi dengan ikut serta  memperbaiki  distorsi  ekonomi  seperti  menciptakan  persaingan  pasar  yang  adil  dengan melahirkan beberapa kompetitor sehingga tidak terjadi monopoli dan memberikan kebijakan yang adil atas pemungutan pajak serta distribusi pendapatan untuk mengatasi kesenjangan terhadap suatu kelompok bisnis dan masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan evaluasi atas barang atau  jasa  public  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh  sektor  swasta  sehingga  dalam  pengalokasian sumber daya, pemerintah dapat melakukannya secara efektif dan efisien.
Disamping  itu, pemerintah  dengan Fungsi  Distribusi yang  mana  pendapatan  harus menjadi  sebuah  perhatian  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  menciptakan  keadilan  bagi  seluruh lapisan masyarakat guna memitigasi terjadinya disparitas sosial yang mana apabila hal ini terjadi maka akses terhadap barang ataupun jasa bagi masyarakat tidak mampu menjadi terbatas. Disisi lain  pemerintah  dengan Fungsi  Regulasi dimana Dalam  upaya  menciptakan  regulasi  yang bertumpu  pada  asas  keadilan  maka  pemerintah  dengan  tata  kelola  yang  baik  sangat  diperlukan untuk mewujudkannya. Selain itu, pemerintah harus dapat mengatur kegiatan ekonomi sehingga dapat  mewujudkan  stabilitas  makro  ekonomi  dan  tercipta  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan yang lebih baik
Selain  itu  pemerintah  dengan Fungsi  Stabilisasi berkewajiban  untuk  menjaga  stabilitas ekonomi  yang  ada  dalam  suatu  negara  secara  fleksibel  guna  memastikan  bahwa  kebijakan  yang dibuat dan diberlakukan bersifat adil dan tidak merugikan masyarakat. Pada fungsi stabilisasi ini, pemerintah daerah tidak memiliki peran yang besar untuk mengatur sebuah kebijakan moneter. Hal ini  bertujuan  untuk  menjaga  kestabilan  harga  maupun  tingkat  inflasi  dalam  suatu  negara  karena apabila  pada  masing-masing  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan  yang diinginkannya  maka  akan  berdampak  pada  penetapan  harga  pajak  yang  berbeda  pada  masing- masing  daerah  sehingga  memberikan  peluang  bagi  penduduk  untuk  melakukan  migrasi  guna memperoleh penghasilan yang lebih besar.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mana pada  dasarnya  metode  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan  fokus  dari penelitian sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang  didokumentasikan  melalui  database  BPS  propinsi  Jawa  Tengah  dan  literature  lain  yang mendukung  data.  Penelitian  ini  terdiri  atas  empat  variable  yang  diantaranya  variable  (Y)  yang merupakan variable terikat atau dependent variable yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variable (X) yang merupakan variable bebas atau independent variable dalam penelitian ini adalah Penerimaan (X1), Pengeluaran (X2), Investasi (X3) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X4) yang bersifat mempengaruhi dan merupakan variable penyebab atas perubahan pada variable dependen.

## Model Penelitian
Dalam penelitian ini, variable dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan variable independent yaitu penerimaan, pengeluaran, investasi dan TPAK maka data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model penelitian seperti sebagai berikut:
Y = C + X1 + X2 + X3 + X4 + e
Dimana, pada persamaan tersebut : Y adalah pertumbuhan ekonomi, C adalah Constata, X1 adalah Penerimaan, X2 adalah Pengeluaran, X3 adalah Investasi, X4 adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan e adalah error.

## Populasi dan Teknik Penarikan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  data  BPS  propinsi  Jawa  Tengah  dimana terdapat 35 kab/kota dengan kepemilikan data yang lengkap pada periode 2017-2020 Kemudian data  diolah  menggunakan  STATA.  Sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan dan Batasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang datanya terdapat pada BPS periode 2017- 2020.
2. Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan data secara lengkap dan dapat diakses selama periode 2017-2020.

## Metode Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh  dalam  penelitian  ini  kemudian  dikumpulkan  pada  Microsoft Excel dan diolah menggunakan software STATA. Adapun metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Sampel Penelitian Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2020
No.   Kab/Kota No.  Kab/Kota No.   Kab/Kota 1. Cilacap 15. Grobogan 29. Brebes 2. Banyumas 16 Blora 30. Kota Magelang 3. Purbalingga 17. Rembang 31. Kota Surakarta 4. Banjarnegara  18 Pati 32. Kota Salatiga 5. Kebumen 19. Kudus 33. Kota Semarang 6. Purworejo 20. Jepara 34. Kota Pekalongan 7. Wonosobo 21. Demak 35. Kota Tegal 8. Magelang 22. Semarang 9. Boyolali 23. Temanggung 10 Klaten 24. Kendal 11 Sukoharjo 25. Batang 12 Wonogiri 26. Pekalongan 13 Karanganyar 27. Pemalang 14 Sragen 28. Tegal Sumber: jateng.bps.go.id

## HASIL

## Populasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  pada  provinsi  Jawa  Tengah  dengan kepemilikan data yang lengkap dan dapat diakses pada periode 2017-2020. Dalam hal ini variable
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
independent  yang  digunakan  adalah  penerimaan,  pengeluaran,  Investasi  dan  TPAK.  Pemilihan variabel  tersebut  dianggap  dapat  memprediksi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap desentralisasi  fiskal.  Data  menunjukan  bahwa  terdapat  35  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Jawa Tengah dengan kepemilikan data yang lengkap dan dapat diakses melalui BPS.

## Pengujian Asumsi Klasik
Apabila model dalam suatu uji multikolinearitas memiliki korelasi nilai tolerance lebih dari 0,10  dan  VIF  (Variance  Inflation  Factor)  kurang  dari  10,00  maka  dapat  dikatakan  tidak  terjadi multikolinearitas.
Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Variable VIF 1/VIF Pr 20706.48 0.000048 Pl 20459.96 0.000049 Inv 2648.06 0.000378 Tpak 16.60 0.000249 Mean VIF 10957.77

## Sumber: Olah Data Penulis (2021)
Dalam  uji  asumsi  klasik  pada  penilitian  ini  didapatkan  bahwa  model  pada  pendekatan  tersebut terkena  multikolinearitas  dengan  nilai  VIF  sebesar  10957,77  untuk  variabel  dependen  yaitu pertumbuhan ekonomi.
Pengujian Kriteria Statistik
Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Variable Independen Regresion Model PLS FE RE Koefisien  Prob.  Koefisien Prob. Koefisien  Prob. PN 1,6154 0,009 2,64675 0,0060 1,61537 0,008 PL -1,8672 0,002 -0,38184 0,6570 -1,86719 0,002 INV 0,2398 0,000 0,33113 0,0000 0,23977 0,000 TPAK -1,3597 0,506 -2,21734 0,4950 -1,35966 0,505 Number Of Observation 140 140 140 Adjusted R Squared 0,30650 0,48400 0,32650 Prob (F-Restricted) 0,007 0,0038 0,000 Tingkat Signifikansi 1% 5% 10%
Sumber: Olah Data Penulis (2021)
Pada  table  4  menjelaskan  bahwa  hasil  estimasi  regresi  yang  menunjukan  bahwa probabilitas  pada  F-Statistik  adalah  sebesar  0,000.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan a sebesar 0,01 sehingga model dalam pendekatan ini dianggap memiliki model pendekatan yang baik. Dalam table juga  menunjukan  bahwa  data  memiliki  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  32,65%  yang mengidentifikasikan  bahwa  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  variabel  dependen  yaitu Desentralisasi Fiskal sebesar 32,64%. Sementara sisanya yaitu 67,35% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Adjusted R yang ditunjukan dalam table dapat diketahui dengan  merobustkan  nilai  R-Square.  Dimana  dalam  hal  ini  dapat  diketahui  juga  bahwa,  model penelitian setelah dilakukan robust seperti sebagai berikut:
Desentralisasi Fiskal :
5,410259 + 1,615374 + (-1,86719) + 0,2397704 + (-1,359664)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340

## Interpretasi Output Penelitian
Hasil penelitian Lagrange Multiplier Test dan Hausman Test telah menghasilkan metode REM. Random Effect yang telah dirobustkan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 5. Output Regresi dengan Metode REM Variabel Random Effect Model Koefisien P-Value PND 1,615374 0,045 PLD -1,86719 0,018 In 0,2397704 0,000 Tpak -1,359664 0,426 Number Of Observation 140 R Squared 0,0070 Prob (F-Statistic) 0,000 Tingkat Signifikansi : a : 1% a : 5%
a : 10% Sumber: Olah Data Penulis (2021)
Dari  hasil  regresi  pada  table  yang  telah  dilakukan  dengan  metode  random  effect  yang  telah dirobustkan maka diperoleh hasil penelitian seperti sebagai berikut :
Tabel 6. Output Regresi dengan Metode Random Effect
Variabel Independen Hasil Penelitian Arah Tingkat Signifikansi Penerimaan Memiliki Pengaruh Positif Level of Significant 5% Pengeluaran Memiliki Pengaruh Negatif Level of Significant 5% Investasi Memiliki Pengaruh Positif Level of Significant 1% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  Tidak Memiliki Pengaruh - . Sumber: Olah Data Penulis (2021)

## Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  dari  output  regresi  dengan  metode  Random  Effect  pada  variabel  independent penerimaan  daerah memiliki  probabilitas  0,045  dimana  hal  ini membuktikan  bahwa  penerimaan tidak  berada  dilevel  signifikansi  sehingga  dapat  disimpulkan  nilai  probablitas  lebih  kecil dibandingkan signifikansi (0,045<0,05) yang berarti hubungan penerimaan terhadap desentralisasi fiskal  memiliki  pengaruh  signifikan.  Dalam  tabel  ditunjukan  bahwa  koefisien  dari  penerimaan bernilai positif, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadinya peningkatan penerimaan daerah, maka akan meningkatkan ekonomi sebesar 1,615374.

## Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  dari  output  regresi  dengan  metode  Random  Effect  pada  variabel  independent pengeluaran daerah memiliki probabilitas 0,018 dimana hal ini membuktikan bahwa pengeluaran tidak  berada  dilevel  signifikansi  sehingga  dapat  disimpulkan  nilai  probablitas  lebih  kecil dibandingkan signifikansi (0,045<0,05) yang berarti hubungan pengeluaran terhadap desentralisasi fiskal  memiliki  pengaruh  signifikan.  Dalam  tabel  ditunjukan  bahwa  koefisien  dari  pengeluaran bernilai negatif, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pengeluaran daerah, maka akan menurunkan ekonomi sebesar 1,86719.

## Pengaruh Investasi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  dari  output  regresi  dengan  metode  Random  Effect  pada  variabel  independent Investasi memiliki probabilitas 0,000 dimana hal ini membuktikan bahwa Investasi tidak berada dilevel  signifikansi  sehingga  dapat  disimpulkan  nilai  probablitas  lebih  kecil  dibandingkan signifikansi (0,000<0,05) yang berarti hubungan Investasi terhadap desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan. Dalam tabel ditunjukan bahwa koefisien dari penerimaan bernilai positif, hal ini  menggambarkan  bahwa  setiap  terjadinya  peningkatan  investasi,  maka  akan  meningkatkan ekonomi sebesar 0,2397704.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hasil dari output regresi dengan metode Random Effect pada variabel independent Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  memiliki  probabilitas  0,426  dimana  hal  ini  membuktikan bahwa TPAK tidak berada dilevel signifikansi sehingga dapat disimpulkan nilai probablitas lebih besar dibandingkan signifikansi (0,426<0,05) yang berarti hubungan TPAK terhadap desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan.

## PEMBAHASAN

## Pembahasan  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Desentralisasi  Fiskal  pada  Prov.  Jawa  Tengah Periode 2017-2020
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh,  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  pada  35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan. Namun pada data juga diperoleh bahwa terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang selalu mengalami penurunan  pertumbuhan  ekonomi  sejak  2017  hingga  2019  yang  diantaranya  adalah  Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kota Magelang, Kota  Surakarta,  Kota  Pekalongan  dan  Kota  Tegal.  Sementara  pada  periode  2019-2020  hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.
Tabel 7. PDRB Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019
Tahun Harga Berlaku Pertumbuhan 2017 IDR     33.484.771 7,95% 2018 IDR     36.215.254 8,28% 2019 IDR     38.885.294 7,43% 2020 IDR     38.471.561 -0,47% 2021 IDR     40.605.164 5,64% 2022 IDR     44.609.094 9,90% Rata-Rata 6,45% Sumber: Jateng.bps.go.id
Melalui data yang disajikan pada table 7, Desentralisasi fiskal yang dilakukan pada provinsi Jawa Tengah  dapat  memberikan  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  pertumbuhan  PDRB  dengan rata rata 6,45% selama periode 2017-2022.
Ditengah  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  visi  dari  pemerintah  untuk  mencapai Indonesia  emas,  melalui  desentralisasi  fiskal,  pendanaan  yang  dialokasikan  kepada  daerah  juga diharapkan  dapat  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  melalui  ketersediaannya  barang publik. Pengeluaran public akan semakin meningkat dari saat ini hingga kemasa yang akan datang. Dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  secara  signifikan  maka  penggabungan  dengan  pemerintah lokal  dapat  mengurangi  pengeluaran  sehingga memberikan  dampak  yang lebih  intensif  terhadap barang publik (Canh & Thanh, 2019). Namun demikian, ketersediaan barang public yang optimal tetap  memerlukan  dana  yang  cukup  besar  untuk  pembangunannya  sehingga  setiap  daerah  selalu mengharapkan penerimaan dana yang lebih besar. Disisi lain, kenaikan jumlah  alokasi TKDD yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  terbilang  cukup  kecil  yang  mana  dana  tersebut  hanya mengalami  kenaikan  sebesar  5%  setiap  tahunnya  (DJPK,  2020).  Ditambah  lagi  dengan  adanya kebijakan yang bertumpu pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah dimana  ruang  gerak  untuk  menciptakan  sumber  penerimaan  pada  pemerintah  daerah  dibatasi sehingga  hal  ini  menyebabkan  terjadinya  ketergantungan fiskal  bagi  pemerintah  daerah. Namun dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yang dapat digunakan untuk mengelola perekonomian  guna  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang maksimal.  Fungsi-fungsi  diantaranya terkait  alokasi  sumber  daya,  distribusi,  regulasi  dan  stabilisasi.  Keempat  hal  tersebut  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  sebagai  upaya  mengoptimalkan  fungsi  publik  dan  pembangunan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisien.

## Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Jawa Tengah
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan dan pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Desentralisasi  dapat  membuat  pemerintah  lebih  responsive  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
akuntable sehingga tercipta tata kelola yang baik (Faguet, 2014). Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  dapat  mengelola  sumber  dayanya  secara  mandiri  dan mempergunakannya  untuk  kepentingan  rakyat  secara  maksimal.  Hal  ini  tentunya  juga  didukung dengan adanya pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan pendapat (Ivanyna & Shah, 2013) yang menyatakan bahwa peran dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk membuat suatu kebijakan berjalan efektif.
Gambar 2. Penerimaan Daerah Kab/Kota Jateng Gambar 3. Pengeluaran daerah Kab/Kota Jateng

## Sumber: Jateng.bps.go.id
Gambar 2 dan 3 menunjukan bahwa penerimaan dan pengeluaran terbesar berada di Kota Semarang yang mana hal ini dapat disebabkan karena kota semarang merupakan salah satu kota terbesar  dengan  jumlah  penduduk  sebesar  1.674.358  jiwa  per  Desember  2019  (Dispendukcapil, 2019).  Bersama  dengan  pemimpin  daerah,  pada  tahun  2019,  Kota  Semarang  mengalami peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,52%  bersamaan  dengan  pertumbuhan  investasi, penurunan  angka  kemiskinan,  serta  penurunan  wilayah  kumuh,  banjir  dan  kondisi  jalanan  yang rusak  (Permadi,  2019).  Pemerintah  Kota  semarang  terus  mengembangkan  pembangunan  yang dapat  bermanfaat  besar  bagi  daerahnya.  Kondisi  ini  membuktikan  bahwa  dengan  adanya desentralisasi  fiskal,  pengelolaan  daerah  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  menjadi  lebih efektif dan efisien yang mana hal ini bersamaan dengan adanya sumber daya dalam pemerintahan yang kompeten dan dapat melayani dengan baik masyarakat di daerahnya. Hal ini didukung oleh pernyataan (Kyriacou, 2011) dan (Goel, Mazhar, Nelson, & Ram, 2017) bahwa desentralisasi fiskal ini akan meningkatkan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

## Perkembangan Investasi pada Provinsi Jawa Tengah
Dalam upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, maka investasi daerah merupakan hal yang sangat penting untuk membantu menunjang pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kota yang besar dan memiliki kekuatan fiskal, adanya peningkatan investasi akan berdampak pada kepatuhan yang lebih besar (Kamp, Lorentzen, & Mattingly, 2017).
Gambar 4. Investasi Kab/Kota Jawa Tengah Periode 2016-2019 (Sumber: Jateng.bps.go.id)
IDR0 IDR1,000,000,000 IDR2,000,000,000 IDR3,000,000,000 IDR4,000,000,000 IDR5,000,000,000 IDR6,000,000,000 C ila cap B anyu ma s P urbal ing ga K ebume n P urw orej o W ono so bo B oy ol al i K la te n Suk oha rj o K aranga nya r Sra gen G robo ga n R embang P at i K udus D em ak Semara ng Te ma ng gung B at ang P eka longan P emal ang B re bes K ot a M ag ela ng K ot a Surak art a K ot a Semara ng K ot a P eka longan K ot a Teg al Penerimaan Kab/Kota Jawa Tengah Periode 2016-2019 IDR0 IDR1,000,000,000 IDR2,000,000,000 IDR3,000,000,000 IDR4,000,000,000 IDR5,000,000,000 IDR6,000,000,000 C ila cap B anyu ma s P urbal ing ga K ebume n P urw orej o W ono so bo B oy ol al i K la te n Suk oha rj o K aranga nya r Sra gen G robo ga n R embang P at i K udus D em ak Semara ng Te ma ng gung B at ang P eka longan P emal ang B re bes K ot a M ag ela ng K ot a Surak art a K ot a Semara ng K ot a P eka longan K ot a Teg al Pengeluaran Kab/Kota Jawa Tengah Periode 2016-2019
IDR- IDR2,000,000.00 IDR4,000,000.00 IDR6,000,000.00 IDR8,000,000.00 IDR10,000,000.00 IDR12,000,000.00 IDR14,000,000.00 IDR16,000,000.00 IDR18,000,000.00 Investasi Kabupaten/Kota Jawa Tengah Periode 2016-2019 2016 2017 2018 2019
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Grafik Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019 menunjukan bahwa nilai investasi terbesar berada di Cilacap, Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Investasi yang tinggi ini tentu juga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi  atas  bisnisnya  sehingga  hal  ini  akan  berdampak  pada  meningkatnya  produktivitas  dari masyarakat.
Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Investasi  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah. Investasi juga memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh investasi asing yang mana juga berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Astuti, 2018). Berdasarkan grafik Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019 menunjukan bahwa terdapat daerah-daerah dengan nilai investasi  yang  cukup  besar  seperti  Cilacap,  Pekalongan,  Kota  magelang  dan  Kota  Semarang. Keempat  wilayah  tersebut  dapat  dijadikan  perhatian  oleh  pemerintah  untuk  memaksimalkan penedapatan  dengan  memberikan  fungsi  publik  atau  pelayanan  publik  yang  memadai  untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan data, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Hal ini digambarkan melalui grafik sebagai berikut
Gambar 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Sumber: Jateng.bps.go.id
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja yang cukup tinggi ini dapat dipengaruhi karena adanya bonus  demografi  yang  mana  kelompok  usia  produktif  saat  ini  lebih  mendominasi  dibandingkan dengan  usia  tidak  produktif.  Namun  demikian,  hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada wilayah Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap  Pertumbuhan  ekonomi.  Dimana  Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Wahyuningtias,  2019)  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi angkatan kerja khusunya di wilayah jawa yang diantaranya seperti pendidikan dan rumah tangga. Tingkat  pendidikan  yang  tinggi  atau  semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  individu,  maka  akan berdampak pada kesempatan kerja seorang individu semakin luas, begitupula sebaliknya. Adapun jumlah TPAK yang semakin kecil apabila semakin banyak tiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2017-2019 2017 2018 2019
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Gambar 6. Jenjang Pendidikan Masyarakat Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Sumber: databoks.katadata.co.id
Melalui  grafik  6  diketahui  bahwa  jenjang  pendidikan  masyarakat  pada  provinsi  Jawa Tengah  didominasi  oleh  tamatan  sekolah  dasar  dengan  jumlah  presentase  sebesar  29,88  persen (Kusnandar, 2021). Disamping itu, (Wahyu, 2016) menyatakan bahwa mayoritas pekerja di Jawa Tengah merupakan lulusan sekolah dasar dimana dalam hal sikap untuk memilih pekerjaan mereka berbeda dengan lulusan perguruan tinggi, penduduk dengan lulusan sekolah dasar cenderung tidak menentukan  secara  tepat  jenis  pekerjaan  mereka  sehingga  hal  ini  membuktikan  bahwa produktivitas  pekerja  masih  terbilang  rendah  yang  mana  hal  ini  juga  mempengaruhi  upah  dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka yang juga rendah.
Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  turun  secara  langsung  untuk  memberikan edukasi  kepada  masyarakat  dan  mempermudah  akses  pendidikan  bagi  masyarakat  daerah  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  masuk  kedalam  pasar  kerja  dan  mampu  bersaing dengan  masyarakat  luas.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  juga  harus  lebih  siap  untuk  menyediakan lapangan pekerjaan guna memitigasi adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Adanya desentralisasi  fiskal  dapat  dimanfaatkan  sedemikian  rupa  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pike, Pose, Tomany, Torrisi, & Tselios, 2012) yang menyatakan bahwa pendapatan desentralisasi yang meningkat dapat menurunkan ketimpangan.

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Desentralisasi fiskal dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah. Dalam upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah diharapkan  dapat  mengelola  dengan  bijak  penerimaan  daerah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu mengoptimalkan  dan  mengevaluasi  secara  berkala  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  daerahnya sesuai  dengan  skala  prioritas  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  agar  desentralisasi  fiskal  dapat berjalan  dengan  baik  melalui  fasilitas  publik  yang  memadai  dan  tersebar  secara  merata.  Hal  ini sebab pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Disamping itu, diperlukan juga Sumber Daya yang kompeten dan akuntable untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  serta  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari masyarakat daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## REFERENSI
A, R. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah.
Retrieved from samarinda.lan.go.id:
http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/124/122 Andreas,  K.  P.,  &  Oriol,  S.  R.  (2011).  Fiscal  Decentralization  and  Government  Quality  in  The OECD. Economics Letters , 191-193. Annisa. (2023, Agustus). Pengertian Otonomi Daerah . Retrieved from Fakultas Hukum UMSU: https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-
0 10 20 30 40 Tidak atau Belum Sekolah Belum Tamat SD Tamat SD SLTP SLTA D1, D2 D3 S1 S2 S3 Jenjang Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah (Dalam Presentase)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
daerah/#:~:text=Otonomi%20daerah%20adalah%20pemberian%20kewenangan,yang%20 berkaitan%20dengan%20kepentingan%20lokal.
Aslim, E. G., & Neyapti, B. (2017). Optimal Fiscal Decentralization: Redistribution and Welfare Implications. Economic Modelling , 224-234. Asmat.  (2023,  Mei). PDRB  Perkapita .  Retrieved  from  Pemerintah  Kabupaten  Asmat: https://www.asmatkab.go.id/page/prdb- perkapita#:~:text=PDRB%20menurut%20harga%20berlaku%20digunakan,tidak%20dipe ngaruhi%20oleh%20faktor%20harga.
Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi  di  Indonesia). Junal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya .  Retrieved from Junal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya: https://jimfeb.ub.ac.id Badrudin,  R.  (2012).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Belanja  Modal,  Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Mayarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. ADLN
Perpustakaan Universitas Airlangga . Retrieved from repository.unair.ac.id:
https://repository.unair.ac.id/32372/1/Binder1badrudinru.pdf
Bappenas.  (2017,  Januari). Pemerintah  Daerah  Perlu  Upayakan  Peningkatan  Investasi  untuk Mendukung Pembangunan . Retrieved from Bappenas:
https://www.bappenas.go.id/id/berita/pemerintah-daerah-perlu-upayakan-peningkatan- investasi-untuk-mendukung-pembangunan
Bintoro,  N.  S.,  &  Rahmawati,  Y.  O.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan  dan  Pendidikan  Terhdap  Pertumbuhan  Ekonomi  Periode  1995-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya . Retrieved from Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: https://jimfeb.ub.ac.id
Boetti,  L.,  Piacenza,  M.,  &  Turati,  G.  (2012).  Decentralization  and  Local  Governments'
Performance:  How  Does  Fiscal  Autonomy  Affect  Spending  Efficiency? FinanzArchiv Public Finance Analysis , 269-302.
BPS.  (2023). Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK) .  Retrieved  from  Data  BPS: https://bangkakab.bps.go.id/indicator/6/82/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html Canh, N. P., & Thanh, S. D. (2019). Fiscal Decentralization and Economic Growth of Vietnamese Provinces:  The  Role  of  Local  Public  Governance. Annals  of  Public  and  Cooperative Economics , 1-31.
Cassette, A., & Paty, S. (2010). Fiscal Decentralization and The Size of Government: A European Country Empirical Analysis. Public Choice , 173-189.
Chang, C. P., Hao, Y., & Sun, Z. (2016). Fiscal Decentralization and China's Provincial Economic Growth:  A  Panel  Data  Analysis for  China's Tax  Sharing  System. Quality  and  Quantity , 2267-2289.
Chernova,  N.,  Dubrovina,  N.,  Fabus,  M.,  &  Zyma,  O.  (2019).  Strengthening  Financial Decentralization: Driver or Risk Factor for Sustainable Socio-Economic Development of Territories. Entrepreneurship and Sustainability Issues , 875-890.
Chiang,  E.  P.,  &  Escaleras,  M.  (2017).  Fiscal  Decentralization  and  Institutional  Quality  on  The Business Environment. Economics Letters , 161-163.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. E-JOURNAL UNDIP . Retrieved from E-Journal UNDIP: https://ejournal.undip.ac.id Dehtyarova,  Lyulyov,  O.,  Melnyk,  L.,  Pimonenko,  T.,  &  Sinevicien,  L.  (2018).  Fiscal Decentralization  and  Macroeconomic  Stability:  The  Experience  of  Ukraine's  Economy. Problem and Perspectives In Management , 105-114.
Dispendukcapil.  (2019,  Desember  14). Dispendukcapil  Kota  Semarang .  Retrieved  from  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang: http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota- semarang/2019-12-28
DJPK.  (2020). Rincian  Alokasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  dalam  APBN . Retrieved  from  Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan: https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Faguet, J. P. (2014). Decentralization and Governance. World Development , 2-13. Firman,  T.,  Hudalah, D.,  &  Talitha,  T.  (2020).  Welcoming  Two Decades  of  Decentralization  in Indonesia:  A  Regional  Development  Perspective. Territory,  Politics,  Governance ,  690- 708.
Fitriani.  (2013,  February). Perhitungan  dan  Analisis  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Kabupaten/Kota  Berdasarkan  Harga  Konstan .  Retrieved  from  eprints.undip: http://eprints.undip.ac.id/42333/1/Fitriani.pdf#:~:text=Menurut%20BPS%2C%20PDRB %20adalah%20jumlah%20nilai%20tambah%20yang,salah%20satu%20indikator%20pert umbuhan%20ekonomi%20di%20suatu%20wilayah. George,  H.  W.,  &  Mehmet,  T.  S.  (2011).  The  Impact  of  Local  Decentralization  on  Economic Growth: Evidence From U.S Counties. Journal of Regional Science , 47-64.
Goel, R. K., Mazhar, U., Nelson, M. A., & Ram, R. (2017). Different forms of decentralization and their  impact  on  government  performance:  Micro-level  evidance  from  113  countries. Economic Modelling , 171-183.
Gray, B. (1985). Conditions Facilitating Interorganizational Collaboration. Sage Journals .
Hankla, C. R., Ortiz, E. H., Rodriguez, R. A., & Vazquez, J. M. (2018). Rethinking The Political Economy  of  Decentralization:  How  Election  and  Parties  Shape  The  Provision  of  Local Public Goods. Publius , 523-558.
Ivanyna,  M.,  &  Shah,  A.  (2013).  How  Close  Is  Your  Governnment  to  Its  People?  Worldwide Indicators on Localization and Decentralization. Economics Discussion Paper .
Jaya,  W.  K.,  &  Sabila,  K.  (2014,  April). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhdap  Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. Retrieved from journal.umy.ac.id.
Kamp,  D.  V.,  Lorentzen,  P.,  &  Mattingly,  D.  (2017).  Racing  to  the  Bottom  or  to  the  Top? Decentralization,  Revenue  Pressures,  and  Governance  Reform  in  China  . World Development , 164-176.
Kenda,  A.  S.,  &  Nadzir,  M.  (2023).  Investasi  Asing  dan  Investasi Dalam  Negeri :  Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) . Retrieved from JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi):
https://ejournal.undiksha.ac.id
Kharisma, B. (2013, September). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan
Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan ,
101-119.
Retrieved from
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan:
file:///Users/indirautomo/Downloads/1249-3512-1-SM.pdf Kindangen,  P.,  Mirah  ,  M.  R.,  &  Rororng,  I.  P.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Partisipasi  Angkatan Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. E- Journal Unsrat . Retrieved from E-Journal Unsrat: https://ejournal.unsrat.ac.id Kresnandra,  A.  (2016,  Juni). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. Retrieved  from  Jurnal.unmer.ac.id:  file:///Users/indirautomo/Downloads/410-873-1- SM.pdf
Kusnandar, V. B. (2021, Desember). Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan (2021) . Retrieved from databoks:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/10/terdapat-3816-penduduk-jawa- tengah-yang-berpendidikan-hingga-s3
Kyriacou,  A.  P.  (2011).  Fiscal  and  Political  Decentralization  and  Government  Quality.
Environment and Planning C : Government and Policy , 204-223. Martadisastra,  D.  (2011). Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kebijakan  Persaingan. Retrieved  from kppu.go.id: https://kppu.go.id/blog/2011/08/pertumbuhan-ekonomi-dan-kebijakan- persaingan/
Maulana,  A.  (2022). Pakar  Unpad:  Ekonomi  Berkelanjutan  Antisipasi  Dampak  Pertumbuhan Ekonomi .  Retrieved  from  UNPAD:  https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad- ekonomi-berkelanjutan-antisipasi-dampak-pertumbuhan-ekonomi/
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Mukarromah,  A.  (2019,  Januari). Membongkar  Penyebab  Hambatan  Desentralisasi  Fiskal . Retrieved  from  DDTC  News:  https://news.ddtc.co.id/membongkar-penyebab-hambatan- desentralisasi-fiskal-14784
Nurhadi,  Nurlailah,  &  Syamsul.  (2022,  July).  Krisis  Pandemi  Covid-19:  Dampaknya  Pada Pendapatan  Daerah  Dari  Sektor  Perpajakan dan  Retribusi. Keunis ,  1-10.  Retrieved  from neliti.com: https://www.neliti.com/publications/496991/krisis-pandemi-covid-19- dampaknya-pada-pendapatan-daerah-dari-sektor-perpajakan
Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). Fiscal Decentralization, Local Institution and Public Goods Provision:
Evidance From Indonesia. Journal of Comparative Economics , 383-409. Pasaribu,  M.  (2022,  April). UU  HKPD:  Re-Design  Desentralisasi  Fiskal .  Retrieved  from Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design- desentralisasi-fiskal.html
Permadi,  G.  (2019,  Oktober  15). Dirjen  Otda  Akui  Kemajuan  Kota  Semarang  Bersama  Hendi . Retrieved from TribunJateng: https://jateng.tribunnews.com/2019/10/15/dirjen-otda-akui- kemajuan-kota-semarang-bersama-hendi?page=1
Pike,  A.,  Pose,  A.  R.,  Tomany,  J.,  Torrisi,  G.,  &  Tselios,  V.  (2012).  Income  Inequality, Decentralization  and  Regional  Development  in  Western  Europe. Environment  and Planning A , 1278-1301.
Rahmanda,  A.  A.,  &  Fahzaalloh,  A.  M.  (2018,  Mei).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Papua. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB . Retrieved from Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB:
file:///Users/indirautomo/Downloads/4819-9375-1-SM%20(1).pdf
Rodden, J., & Wibbels, E. (2010). Fiscal Decentralization and The Business Cycle: An Empirical Study of Seven Federation. Economics and Politics , 37-67.
Rustan. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. Jurnal  Borneo  Administrator .  Retrieved  from  Jurnal  Borneo  Administrasi: http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/124/122 Sari,  A.  M.  (2023,  Agustus). Pengertian  Otonomi  Daerah .  Retrieved  from  fahum.umsu.ac.id: https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-
daerah/#:~:text=Otonomi%20daerah%20adalah%20pemberian%20kewenangan,yang%20 berkaitan%20dengan%20kepentingan%20lokal.
Sari, L. F. (2019). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Human Capital Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bandar Lampung Tahun 2010-2017 Perspektif Ekonomi Islam.
repository radenintan . Retrieved from repository radenintan:
http://repository.radenintan.ac.id/8203/1/SKRIPSI%20FIX.pdf Vazquez,  J.  M.  (2017).  The  Impact  of  Fiscal  Decentralization:  A  Survey. Journal  of  Economic Surveys , 1095-1129. Wahyu,  F.  (2016,  Mei). Mayoritas  Pekerja  Jawa  Tengah  Lulusan  SD .  Retrieved  from  liputan6: https://www.liputan6.com/regional/read/2500931/mayoritas-pekerja-jawa-tengah- lulusan-sd
Wahyuningtias,  R.  (2019).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Partisipasi  Angkatan Kerja  di  Pulau  Jawa. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya .  Retrieved from Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya: https://jimfeb.ub.ac.id Zuraya,  N.  (2020,  Juni). Kemenkeu:  Pendapatan  Daerah  Turun  15,81  Persen .  Retrieved  from Republika: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qbcfu9383/kemenkeu-pendapatan- daerah-turun-1581-persen