The Influence Of Internal Control Systems And Accountability On The Quality Of Local Government Financial Reports With Organizational Culture As Moderator
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi
Eksanti Rahmi Ramadhani 1* , Nirwana 2* , Asri Usman 3 Universitas Hasanuddin 1,2,3 shanti.rahmi@gmail.com 1 , nirwana_ni@yahoo.com 2 , asriusman@unhas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  existence  of  increasing  demands  for  regional  financial  management  has  implications  for  the management of local government agencies in providing information to the public, namely in the form of quality financial reports. Local government financial reports (LKPD) are an important component as a form of information to the public about how the government is responsible for all its performance processes in government  agencies.  Quality  financial  reports  are  a  representation  of  good  regional  financial management.  This  research  is  a  type  of  quantitative  research  and  the  objects  of  research  are  agency employees who prepare financial reports in the Barru Regency area. Data collection techniques using a questionnaire as many as 122 respondents. This study aims to explain and analyze the effect of internal control and accountability systems on the quality of local government financial reports with organizational culture as moderation. The results of analysis and testing of data to test the hypotheses proposed in this study, several conclusions can be drawn, including: (1) the internal control system has a positive effect on the quality of LKPD. (2) accountability has a positive effect on the quality of LKPD. (3) organizational culture strengthens  the  relationship  between  the  internal  control  system  and  the  quality  of  LKPD.  (4) organizational culture is not able to strengthen the relationship of accountability to the quality of LKPD. Keywords: Quality  of  Financial  Statements,  Internal  Control  Systems,  Accountability,  Organizational Culture

## ABSTRAK
Adanya  tuntutan  yang  semakin  meningkat  akan  pengelolaan  keuangan  daerah  berimplikasi  pada manajemen  instansi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  informasi  terhadap  publik,  yaitu  berupa laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan komponen penting  sebagai  bentuk  informasi  kepada  publik  bagaimana  pemerintah  bertanggungjawab  terhadap segala  proses  kinerjanya  dalam  instansi  pemerintah.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah representasi dari manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan objek penelitiannya adalah para pegawai instansi yang melakukan penyusunan laporan  keuangan  di  wilayah  Kabupaten  Barru.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner sebanyak 122 responden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan budaya  organisasi  sebagai  moderasi.  Hasil  analisis  dan  pengujian  data  untuk  menguji  hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: (1) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. (2) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. (3) budaya organisasi memperkuat hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. (4) budaya organisasi tidak mampu memperkuat hubungan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD. Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Budaya Organisasi

## 1. Pendahuluan
Dalam  usaha  meningkatkan  manajemen  keuangan  daerah,  pemerintah  daerah  perlu menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai ukuran kinerja organisasi untuk menentukan apakah berjalan dengan efektif dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan (Kurniawan, 2016). Menurut PP-RI Nomor 71 Tahun 2010,  syarat  laporan  keuangan  pemerintah  yang  layak  apabila  informasinya  relevan,  dapat dipercaya,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Keterbukaan  dan  akuntabilitas merupakan hal yang krusial bagi pemda. LKPD perlu mencukupi kriteria nilai informasi yang sah (Palalangan, 2020). Kualitas laporan keuangan yang baik ditunjukkan dengan tingkat temuan kasus sistem pengendalian intern yang rendah.
Laporan keunagan pemerintah daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas ialah salah satunya apabila dapat dibuktikan dari opini BPK dan kinerja dari pengelola ataupun pengawasan laporan keuangan. Jika BPK mengeluarkan opini WTP pada LKPD, maka dapat menjadi gambaran bahwa LKPD yang diungkapkan dan disajikan tergolong masih wajar dan berkualitas.
Tabel 1. Peningkatan Opini LKPD 2016 - 2020 Tahun Opini LKPD WTP WDP TMP TW LKPD 2016 70% 26% 4% - LKPD 2017 76% 21% 3% - LKPD 2018 82% 16% 2% - LKPD 2019 90% 9% 1% - LKPD 2020 90% 9% 0,7% 0,3%
Sumber: IHPS BPK RI Semester I tahun 2021
Peneliti  menduga  adanya  permasalahan  kualitas  LKPD  yaitu  dimana  adanya menunjukkan peningkatan opini BPK, namun faktanya terjadi peningkatan jumlah kasus yang terkait dengan kelemahan SPI dan lemahnya akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.  Peneliti  menemukan  bahwa  terdapat  permasalahan  di  lapangan,  dimana  LKPD mendapatkan predikat WTP dalam beberapa tahun, namun masih terdapat temuan berulang seperti dalam hal menatausahakan asset, meskipun sudah menggunaan sistem, namun harus tetap juga menggunakan perhitungan secara manual. Terutama dalam menghitung beban dan akumulasi  penyusutan  dan  harus  dilakukan  secara  berkala.  Serta  pencatatan  asset  pada beberapa  instansi  masih  perlu  ditingkatkan.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  tidak  terjadi peningkatan kualitas pada LKPD.
Untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat mengawasi dan mengevaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan daaerah. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Anggadini et al., 2021; Fathia et al., 2020) sistem pengendalian intern mengacu pada pencegahan kerugian untuk mencapai efisiensi dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dalam  mengelola  keuangan  dengan  baik,  dalam instansi mesti menciptakan lingkungan pengendalian internal yang efektif serta penilaian risiko yang baik.
Selain SPI, penelitian ini melibatkan akuntabilitas sebagai variabel yang cukup penting sebagai  alat  untuk  membentuk  kualitas  laporan  keuangan  yaitu  dengan  meningkatkan kesadaran  tentang  pentingnya  akuntabilitas  dalam  proses  pelaporan  keuangan  sebagaimana dalam penelitian Idawati & Eleonora (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dipandang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi publik terhadap publik. Akuntabilitas berfungsi  dalam  menciptakan  informasi  keuangan,  sehingga  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan di sektor publik. Sehingga hal tersebut menjadi landasan akuntabilitas diteliti dalam penelitian ini.
Budaya organisasi merupakan variabel moderasi dalam pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD. Budaya organisasi itu sendiri merupakan inti keyakinan dengan mendasari tujuan, inti, dan nilai-nilai seluruh anggota, mulai dari karyawan level terbawah sampai manajer (Rusmita & Badera, 2018). Hasil riset yang dilakukan Ramadhan & Fachruddin (2017) juga menemukan bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku karyawan mengenai efektivitas praktik akuntansi seperti: menyusun laporan, mendistribusikan laporan keuangan, integrasi informasi keuangan, dan menyediakan informasi akuntansi yang andal. Kualitas laporan keuangan menggambarkan bagaimana peran aparatur pemerintah dalam proses menyajikan laporan keuangan. Salah satu cara yang bisa di upayakan  yaitu  dengan  cara  memperkuat  budaya  organisasi,  karena  suatu  budaya  sangat mempengaruhi sikap anggota organisasi (Anwar, Rapika; Ishak, 2021).
Riset ini adalah replika dari riset oleh Idawati dan Eleonora (2020) tentang pengaruh sistem  pengendalian  intern  dan  akuntabilitas  keuangan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Adapun, perbedaan dari riset ini dan penelitian oleh Idawati dan Eleonora (2020) antara lain: 1. Dalam penelitian ini, variabel akuntabilitas berfokus pada kepentingan publik yang menuntut instansi publik perlu mementingkan akuntabilitas horizontal, tidak pada akuntabilitas vertikal saja. 2. Penelitian ini juga menambahkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi, sebagai perilaku dalam berorganisasi yang terkait pada saat proses menyusun laporan keuangan yang dapat mewujudkan LKPD yang berkualitas.
Kontribusi utama dari penelitian ini yaitu agar dapat memperkuat riset terdahulu yang masih  inkonsisten  dan  memperjelas  penelitian  sebelumnya  sehingga  penelitian  terkait  perlu dilakukan  upaya  dalam  meningkatkan  kualitas  LKPD.  Sehingga,  penelitian  ini  berfokus  untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern dan sistem akuntabilitas yang dapat membantu peningkatan  kualitas  LKPD  sehingga  dapat  memberikan  pemantauan  dan  ditunjang  dengan bentuk  akuntabilitas  lainnya  untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat,  pemerintah,  serta untuk menguji pengaruh budaya organisasi pada sikap pegawai, prosedur kerja dan semangat dalam penyusunan rencana strategis dan kegiatan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal ini yang menjadi dasar budaya organisasi  dapat  digunakan  sebagai  pemoderasi  ketiga  variabel  tersebut.  Sesuai  dengan fenomena  yang  telah  dijabarkan,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh sistem  pengendalian  intern  dan  akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Agency Theory
Dalam riset ini teori yang digunakan ialah teori keagenan, yang awalnya disampaikan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976, sebagai kerangka teori yang menyeluruh. Kerangka teori dari  teori  agensi  berpusat  pada  hubungan  kontraktual  antara  entitas  yang  berkolaborasi, khususnya prinsipal dan agen. Teori ini menunjukkan posisi agen sebagai pemerintah dan pihak prinsipal sebagai masyarakat. Publik menuntut pemerintah bertanggung jawab (akuntabilitas) dalam  bentuk  laporan  keuangan  pemerintah,  sehingga  dapat  menilai  dan  mengawasi pemerintahan  dalam  bertindak  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan mengurangi  potensi  kecurangan.  Dalam  hal  ini,  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif memastikan  bahwa  kepentingan  prinsipal  dapat  diurus  dengan  baik.  Selain  itu,  teori  ini mendukung  adanya  aktivitas  pengendalian,  lingkungan  pengendalian  dan  manajemen  risiko (Kisanyanya, 2018).

## Stakeholder Theory
Stakeholder  theory yang  dikemukakan  oleh  Freeman  tahun  1984, stakeholder ialah pihak yang memiliki pengaruh atau mempengaruhi kegiatan sebuah instansi atau organisasi.
Teori  stakeholder  awalnya  dikembangkan  untuk  perusahaan  sektor  swasta,  tetapi  dalam kenyataannya  teori  ini  juga  dapat  diterapkan  dalam  sektor  publik,  termasuk  dalam  konteks pengambilan  keputusan  manajerial  dalam  pemerintahan  (Arifin  et  al.,  2017).  Pengelolaan kepercayaan pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Kehadiran pemangku kepentingan memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir dan persepsi manajemen terhadap pentingnya praktik akuntansi dalam suatu entitas.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD yang berkualitas yaitu memperhatikan ciri kualitatif fundamental informasi yang diperlukan yaitu relevan, keandalan dan terverifikasi, serta karakteristik kualitatif lanjutan dari informasi  yaitu  perbandingan,  dan  pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan  dapat  dipahami. Laporan  keuangan  berperan  menggambarkan  mengenai  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan kinerja  pemerintah  untuk  periode  tertentu.  (Jonas  &  Blanchet,  2000)  menyatakan  bahwa pelaporan  keuangan  bukanlah  hasil  akhir,  tetapi  juga  merupakan  proses  yang  kualitasnya tergantung  pada  kualitas  proses  individu.  (Tran  et  al,  2021)  juga  mendefinisikan  kualitas pelaporan  keuangan  dari  segi  konteks  informasi  yang  merupakan  kebutuhan  untuk  menilai pengambilan keputusan.

## Sistem Pengendalian Intern
Di sektor publik, sistem pengendalian internal bertindak sebagai sistem proses dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, proses yang terjadi bukan sekadar aturan atau kebijakan untuk dijalankan dalam suatu titik waktu tertentu. Akan tetapi, itu adalah sistem yang bekerja dan saling terhubung di seluruh tingkat pada organisasi tersebut (Haron et al., 2018). Dimana sistem  pengendalian  intern  merupakan  ukuran  awal  dalam  menemukan  temuan  kelemahan pada laporan keuangan, maka tugas SPI adalah bertindak dengan independen secara objektif agar mencegah segala faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan (Fathia et al., 2020).  Sistem  pengendalian  intern  berfungsi  sebagai  alat  manajemen  risiko,  dengan beberapa tujuan yang kompleks (S Purnomo, 2014).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  digambarkan  sebagai  dasar  dari  semua  pelaporan  keuangan  karena pemerintah  diwajibkan  untuk  memberikan  penjelaskan  dan  bertanggung  jawab  terhadap tindakannya,  dan  masyarakat  berhak  untuk  mengetahui  fakta  dan  angkanya  (GASB,  1987). Vidyasari & Suryono (2021)menjelaskan bahwa pencapaian akuntabilitas keuangan di daerah merupakan landasan awal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Tran et al (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi publik dapat dinilai secara akurat dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Idawati & Eleonora (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai alat yang mencegah penyalahgunaan sarana, fasilitas, dan anggaran  organisasi.  Ini  berarti  menjalankan  unsur  –  unsur  pertanggungjawaban  dalam mengelola keuangan dan dinilai secara objektif.

## Budaya Organisasi
(Schein,  2010)  mengemukakan  bahwa  budaya  organisasi  merupakan  suatu  bentuk asumsi  umum,  disepakati  dalam  suatu  grup  untuk  menyelesaikan  persoalan  dari  lingkungan eksternal  dan  mengintegrasikannya  dengan  lingkungan  internal.  Budaya  organisasi  dengan berorientasi  kinerja  yang  baik,  pastinya  akan  mempengaruhi  individu  dalam  meningkatkan kualitas LKPD. (Ayem & Karlina, 2021) mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai kontribusi dalam  proses  pelaporan  keuangan  memerlukan  penilaian  yang  detail  dari  pihak  yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan.
Penelitian (Idawati & Eleonora, 2020) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah  dipengaruhi  oleh  sistem  pengendalian  internal  secara  signifikan.  Secara  khusus merujuk  pada,  manajemen  dalam  penetapan  tujuan,  desain  dan  implementasi  manajemen, pemantauan dan evaluasi manajemen. Semua pegawai instansi kemudian memainkan peran kunci dalam penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.
Sejalan  dengan agency  theory bahwa  pemerintah  harus  bertanggung  jawab  dalam mengawasi aktivitas – aktivitas pemerintahan dalam meningkatkan kualitas LKPD. Maka, sudah sepatutnya pemerintah daerah diwajibkan agar mengembangkan pengelolaan keuangan daerah tidak  hanya  untuk  tujuan  memperoleh  laporan  WTP,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional dan implementasi yang baik dari sistem pengendalian internal untuk  menghasilkan  LK  berkualitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Palalangan, 2020), (Fathia et al, 2020), (Anggadini et al, 2021), (Sukarman & Solovida, 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Konsep  akuntabilitas  berakar  pada  pembuatan  LK  berkualitas  tinggi  yang  membantu pemerintah  daerah  dalam  membuat  keputusan  yang  tepat  (Harun,  2021).  Dapat  diartikan bahwa bahwa dengan peningkatan akuntabilitas juga dapat memberikan kapasitas pelaporan keuangan  yang  berkualitas.  Sehingga,  pemerintah  daerah  perlu  menyadari  pentingnya membuat  laporan  keuangan  yang  terjamin  kualitasnya,  dengan  cara  merancang  mekanisme akuntabilitas yang relevan, sesuai kondisi dan konteksn yang dibutuhkan.
Uraian  di  atas  sesuai  dengan  teori  agency  yaitu  permasalahan  agen  (pemerintah)  – prinsipal (masyarakat) dapat diselesaikan dengan adanya akuntabilitas yang dapat memastikan kepatuhan  perilaku  agen.  Hubungan  teori  keagenan  dengan  akuntabilitas  adalah menginformasikan  kepada  publik  melalui  laporan  keuangan  yang  cenderung  memudahkan manajemen  pemangku  kepentingan  dalam  melaksanakan  kontrol  pada  akuntabilitas pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Vidyasari & Suryono (2021); Harun (2021); dan Idawati  &  Eleonora  (2020).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  hipotesis  sebagai berikut:
H2:  Akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
SPI organisasi adalah proses yang mengendalikan praktik akuntansi untuk memenuhi tujuan pengendalian internal, pelaporan, dan pemantauan. Mekanisme pengendalian internal yang dimaksud dapat memfasilitasi pemahaman tentang batasan dan hak yang terkait dengan pekerjaan, serta teknologi informasi yang digunakan, oleh departemen sumber daya manusia. Para ahli berpendapat bahwa investigasi yang akan datang harus memprioritaskan pemeriksaan terhadap  pengendalian  internal  dan  budaya  organisasi  dalam  kinerja  OPD.  Hal  ini  akan mewujudkan LKPD berkualitas (Yudhasena & Putri, 2019).
Budaya  organisasi  bukan  hanya  tentang  seberapa  suka  anggota  organisasi  terhadap budaya  tersebut,  melainkan  tentang  mengenali  karakteristik  gaya  hidup  organisasi.  Budaya organisasi  menjadi  acuan  bagi  semua  anggota  untuk  menciptakan  kedisiplinan  dan kewajibannya  saat  kerja,  baik  secara  personal  maupun  dalam  kelompok.  Sehingga,  ada kemungkinan  bahwa  budaya  dalam  organisasi  berpengaruh  dalam  penerapan  SPI,  terutama dalam  meningkatkan  kualitas  LK.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ayem  &  Karlina  (2021). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Budaya  Organisasi  dapat  memoderasi  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hubungan antara budaya organisasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas LK perlu diperhatikan. Secara khusus, nilai-nilai yang menggarisbawahi peraturan dan keuntungan adalah salah satu fitur budaya organisasi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja
organisasi (Deshpandé & Farley, 1999). Berdasarkan atribut-atribut tersebut, dapat disimpulkan bahwa  budaya  organisasi  berfungsi  untuk  membatasi  karyawan  agar  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  menggapai  target  sebuah  organisasi.  Sehingga,  saat menunjukkan perilaku positif dan mencapai hasil yang memuaskan, peningkatan akuntabilitas dapat  dicapai,  termasuk  kewajiban  untuk  menyediakan  laporan  keuangan  yang  akurat  dan transparan.
Penjelasan tersebut, sesuai dengan teori stakeholder bahwa konsep akuntabilitas dalam hal ini, pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada atasan yang lebih tinggi, namun juga  bertanggung  jawab  pada  publik,  dan  masih  banyak  stakeholders  lainnya.  Maka  dengan adanya  budaya  organisasi  yang  mempunyai  peran  sebagai  acuan  dan  pedoman  dalam menetapkan batas, identitas, komitmen, memantapkan sistem sosial serta membentuk sikap etis pegawai. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Sari, 2012. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H4:  Budaya  Organisasi  dapat  memoderasi  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. Metode Penelitian
Riset ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mengungkap realitas. Dalam riset ini melibatkan  36  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barru.  Jenis sampling yang digunakan dalam riset ini ialah purposive sampling. Penelitian ini memilih sampel dengan menggunakan: 1. Pimpinan dinas, badan, dan kecamatan di kantor pemerintah yang diteliti. 2. Auditor dan pelaksana pengendalian intern pemerintah sebagai subjek penelitian. 3. Responden PTPK (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan), meliputi sekretaris, kepala bidang, dan/atau  bendahara  yang  secara  langsung  menyampaikan  laporan  keuangan  pada  kantor pemerintah yang diteliti. 4. Responden yang bekerja minimal satu tahun di kantor pemerintah yang diteliti. 5. Responden sebanyak 122 orang pegawai OPD. Riset ini memakai data primer, melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin dengan SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, dan STS = 1.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pemilihan responden didasarkan pada kriteria khusus untuk OPD Kabupaten Barru, yaitu pegawai  ASN  yang  bekerja  di  OPD.  Studi  ini  menargetkan  individu  yang  memegang  jabatan sebagai  kepala  dinas,  kepala  badan,  auditor,  camat,  dan  pegawai  di  lingkungan  aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, studi ini juga mencakup anggota PTPK, khususnya sekretaris, kepala bagian, kepala seksi, dan bendahara yang secara aktif terlibat dalam pelaporan keuangan.  Peserta  yang  memenuhi  syarat  harus  memiliki  masa  kerja  minimal  satu  tahun  di kantor  pemerintah.  Kumpulan  data  terdiri  dari  122  kuesioner  yang  telah  diproses  untuk dianalisis.
Validitas instrumen diuji menggunakan korelasi Pearson, yang kemudian dibandingkan dengan nilai (r tabel). Instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasi yang dihitung (r hitung) lebih besar  dari  nilai  kritis  (r  tabel)  yaitu  0,176,  dengan  jumlah  responden  (n)  sebanyak  122, signifikansi 5%, dan nilai sig. (2 tailed) 0,000 < 0,05.
Tabel 2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Pertanyaan  r-hitung  Cronbach Alpha Kesimpulan SPI (X1) 1 0,601 0,800 Valid dan Reliabel 2 0,611 3 0,526 4 0,518 5 0,653 6 0,643 7 0,562
Variabel Pertanyaan  r-hitung  Cronbach Alpha Kesimpulan 8 0,572 9 0,450 10 0,496 11 0,539 12 0,520 Akuntabilitas (X2) 1 0,539 0,829 Valid dan Reliabel 2 0,495 3 0,529 4 0,613 5 0,318 6 0,464 7 0,277 8 0,359 9 0,397 10 0,526 11 0,564 12 0,534 Kualitas LKPD (Y) 1 0,503 0,825 Valid dan Reliabel 2 0,677 3 0,766 4 0,586 5 0,500 6 0,620 7 0,575 8 0,719 9 0,666 10 0,373 11 0,405 12 0,313 13 0,660 Budaya Organisasi (Z) 1 0,621 0,724 Valid dan Reliabel
2 0,594 3 0,596 4 0,630 5 0,553 6 0,578 7 0,609 8 0,535
Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Semua variabel dapat dinyatakan valid berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 2. Hal ini terlihat dimana r hitung melampaui nilai r tabel untuk semua item. Lebih lanjut, hasil penilaian  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  koefisien  Cronbach  Alpha  (α)  melampaui  ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,60. Berdasarkan hal tersebut, bahwa alat yang diterapkan dalam riset ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi.
Tahap  selanjutnya  melibatkan  pengujian  semua  hipotesis  dalam  penelitian.  Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan Moderated Regression Analysis sebagai metode analisis. Analisis  regresi  dilaksanakan  dalam  dua  proses.  Pertama  melibatkan  regresi  tanpa mempertimbangkan  interaksi  dengan  variabel  moderasi,  sedangkan  tahap  kedua  melibatkan regresi dengan mempertimbangkan interaksi dengan variabel moderasi.
Tabel 3. Pengujian Analisis Regresi sebelum Variabel Moderasi Variabel Koef. Beta t Sig. t Kesimpulan
Konst. 11,463 2,029 0,045 Sig. Sistem Pengendalian Intern (X1) 0,697 0,545 6,326 0,000 Sig. Akuntabilitas (X2) 0,252 0,247 2,673 0,009 Sig. α=5% =0,05 Adj. R 2 = 0,486 Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Sesuai  dengan  hasil  uji  regresi  yang  tercantum  dalam  Tabel  3,  sehingga  model persamaan matematis sebagai berikut :
Y = 11,463 + 0,697 X1 + 0,252 X2 e Tabel 3 menunjukkan Adj. R 2 sebesar 0,486 atau 48%. Variabel SPI (X1) dan akuntabilitas (X2)  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  48%,  sesuai dengan data tersebut. Faktor-faktor lain mempengaruhi sebesar 55%. Pada signifikansi 0,05, uji t  menguji  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  untuk  menguji  hipotesis  secara parsial.

## Hipotesis pertama (H1)
Dalam Tabel 3, terdapat hasil uji regresi untuk variabel SPI. Nilai t hitung variabel X1 adalah 6,326, dan nilai sig. yaitu 0,045. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (6,326 > 1,657) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,045 < 0,05), maka variabel SPI (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas LKPD (Y). Pengaruh tersebut positif dengan koefisien pengendalian internal sebesar 0,697. Jadi, semakin besar SPI (X1), maka kualitas LKPD (Y) akan semakin baik, dan sebaliknya.

## Hipotesis pertama (H2)
Dalam Tabel 3, terdapat hasil uji regresi untuk variabel akuntabilitas (X2). Nilai t hitung X2 adalah 2,673, nilai sig. sebesar 0,009. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (2,673 >  1,657)  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  5%  (0,009  <  0,05), sehingga variabel  akuntabilitas  (X2)  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kualitas  LKPD  (Y).  Koefisien akuntabilitas sebesar 0,252 memiliki tanda positif, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan  (Y)  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  akuntabilitas  (X2).  Sebaliknya,  jika akuntabilitas (X2) rendah, maka akan menurunkan kualitas LKPD (Y).
Tabel 4. Pengujian Analisis Regresi Dengan Variabel Moderasi Variabel Koef. Beta t Sig. t Kesimpulan Konst. 40,781 0,592 0,555 Sig. Sistem Pengendalian Intern (X1) *Budaya Organisasi (Z) 0,159 7,139 2,894 0,005 Sig. Akuntabilitas (X2) *Budaya Organisasi (Z) -0,144 -7,827 -3,247 0,002 Sig.
α=5%=0,05 Adj. R 2 = 0,523 Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Sesuai  dengan  hasil  uji  regresi  yang  tercantum  dalam  tabel  4,  sehingga  model persamaan matematis sebagai berikut:
Y = 40,781 + 0,159 X1Z - 0,144 X2Z e Sesuai dengan tabel 4, koef. Adj. R 2 model 2 memiliki nilai sebesar 0,523 atau sebesar 52%. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel kualitas LK yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu sistem pengendalian intern (X1) dan akuntabilitas (X2),  yang  secara  bersama-sama  menjelaskan  52%  dari  varians  yang  diamati.  Pengaruh  ini selanjutnya  dimoderasi  oleh  variabel  budaya  organisasi  (Z).  Sebaliknya,  perlu  dicatat  bahwa proporsi  yang  signifikan  sebesar  48%  tampaknya  diakibatkan  oleh  variabel  tambahan  yang
belum diperhitungkan di riset ini. Hipotesis pertama (H3)
Sesuai  dengan  tabel  4,  terdapat  nilai  t  hitung  yaitu  2,894  dan  sig.  yaitu  0,005  untuk variabel pengendalian sistem internal yang dimoderasi oleh budaya organisasi. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,894 > 1,657) dan sig. t lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05), dapat diartikan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal (X1) yang dimoderasi oleh budaya  organisasi  (Z)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  kualitas  laporan pemerintah  keuangan  daerah  (Y).  Koefisien  pada  variabel  SPI  yang  dimoderasi  oleh  budaya organisasi (0,159) menunjukkan nilai positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi  (Z)  yang  memoderasi  sistem  pengendalian  internal  (X1),  jadi  kualitas  laporan keuangan  (Y)  juga  makin  tinggi.    Sebaliknya,  semakin  rendah  budaya  organisasi  (Z)  yang memoderasi sistem pengendalian intern (X1), akan rendah pula kualitas laporan keuangan (Y).
Hipotesis pertama (H4)
Sesuai  dengan  tabel  4,  terdapat  nilai  t  yaitu  -3,247  dan  nilai  sig.  yaitu  0,002  untuk variabel akuntabilitas yang dimoderasi oleh budaya organisasi. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (-3,247 < 1,657) dan tingkat sig. kurang dari 5% (0,002 < 0,05), dapat diartikan bahwa akuntabilitas  (X2)  yang  dimoderasi  oleh  budaya  organisasi  (Z)  berpengaruh  negatif  terhadap variabel kualitas LKPD (Y). Nilai koefisien akuntabilitas yang dimoderasi oleh budaya organisasi (-0,144) memiliki tanda negatif, yang menunjukkan hubungan yang negatif. Ini berarti semakin rendah  budaya  organisasi  (Z)  dalam  memoderasi  akuntabilitas  (X2),  maka  kualitas  laporan keuangan (Y) juga akan rendah, dan sebaliknya.

## Pembahasan

## Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
Melalui  temuan  riset,  bahwa  SPI  berdampak  baik  pada  kualitas  LKPD  secara eksperimental, hipotesis 1 yang diajukan telah diterima. Temuan riset ini sesuai dengan prinsip- prinsip  teori  agensi,  yaitu  prinsipal  dan  agen  berusaha  untuk  mengoptimalkan  kepentingan masing-masing,  sehingga  menimbulkan  biaya  keagenan  ketika  konflik  kepentingan  muncul. Penerapan SPI penting untuk meminimalisir biaya keagenan dan mengurangi perilaku agen yang tidak  diinginkan.  Mekanisme  ini  berfungsi  untuk  memperbaiki  ketidakakuratan  LK  dengan keadaan yang sebenarnya, agar LK yang dihasilkan dapat meningkat kualitasnya. Temuan riset ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  secara  positif  mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Barru.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Matriano & Al-Kharusi (2022), Sandrayati et al (2021) serta Priyono & Mutmainah (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Temuan pengujian mendukung hipotesis 2. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan kualitas LKPD. Riset ini sesuai dengan teori agensi, yaitu agen bertanggung jawab dan  melaporkan  informasi  keuangan  kepada  prinsipal.  Teori  keagenan  menyatakan  bahwa tanggung jawab meningkatkan laporan keuangan. Kesadaran yang tinggi akan prinsip-prinsip dan pemahaman yang baik akan akuntabilitas juga dapat meningkatkan pelaporan, sehingga hak masyarakat atas informasi laporan keuangan dapat terpenuhi dan LK yang dibuat memenuhi standar  kualitas  peraturan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  akuntabilitas  meningkatkan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Barru.  Hasil  riset  ini  sesuai  dengan penelitian  Idawati  &  Eleonora  (2020),  Vidyasari  &  Suryono  (2021)  yang  menemukan  bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Budaya organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Temuan  pengujian  ini  mendukung  hipotesis  3,  yang  menjelaskan  bahwa  budaya organisasi berperan sebagai moderator dalam pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Budaya organisasi memperkuat pengaruh SPI terhadap  LKPD  di  Kabupaten  Barru,  sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini.  Hal  ini  dikarenakan keberadaan budaya organisasi yang kuat di instansi atau ASN pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam menerapkan SPI, sehingga kualitas LKPD dapat meningkat. Oleh karena itu, setelah terjadi interaksi antara variabel budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru meningkat lebih signifikan dibandingkan sebelum terjadinya interaksi tersebut.
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa agency theory mendukung penggunaan budaya organisasi dalam mengatasi asimetri informasi melalui pengawasan atau sistem kontrol untuk meningkatkan kualitas LKPD. Bersama keberadaan sistem nilai bersama dalam suatu instansi, pengawasan  dan  pengendalian  dapat  berfungsi  secara  maksimal  sehingga  tercipta  LK  yang berkualitas. Budaya organisasi yang baik juga berkontribusi pada pengendalian intern, yang pada gilirannya membantu mengatasi permasalahan keagenan di instansi publik agar memastikan LK yang dihasilkan berkualitas. Riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Yudhasena & Putri (2019) dan Dharu & Wahidahwati (2021).

## Budaya  organisasi  memoderasi  hubungan  antara  akuntabilitas  dengan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan temuan pengujian, hipotesis 4 di terima. Budaya organisasi memoderasi pengaruh  akuntabilitas  terhadap  kualitas  LKPD  Kabupaten  Barru  secara  empiris.  Namun, dampak moderasi tersebut bersifat negatif, artinya budaya organisasi memperlemah pengaruh akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak akuntabilitas terhadap kualitas  laporan  keuangan  tidak  meningkat  setelah  berinteraksi  dengan  variabel  moderasi. Temuan riset ini sejalan dengan konsep teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa masyarakat  merupakan  salah  satu  pemangku  kepentingan  yang  berhak  menerima pertanggungjawaban dari ASN terhadap pengelolaan sumber daya publik yang disediakan untuk mereka. Dengan kata lain, masyarakat berhak menuntut laporan kualitas keuangan yang baik dari ASN agar pengelolaan sumber daya publik menjadi akuntabel. Hal ini sejalan dengan riset oleh Ayem & Karlina (2021) dan Patty et al (2019).

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai dampak SPI dan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD, dengan budaya organisasi selaku faktor moderasi, dapat dikatakan bahwa SPI dan akuntabilitas memiliki dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak dari  sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  LKPD  dimoderasi  oleh  budaya  organisasi. Meskipun  demikian,  ketika  budaya  organisasi  dimasukkan  sebagai  variabel  moderasi  dalam analisis  dampak  akuntabilitas,  efek  moderasi  yang  dihasilkan  terlihat  negatif.  Hal  ini mengimplikasikan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas LKPD berkurang disebabkan adanya budaya organisasi. Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis, antara lain dapat menjadi referensi atau sumber pustaka yang berharga untuk penelitian empiris mengenai SPI, akuntabilitas, budaya organisasi, dan kualitas LKPD. Temuan riset ini bisa menjadi referensi atau ilustrasi  yang  berharga  bagi  badan  atau  lembaga  pemerintah  di  Kabupaten  Barru  yang  ingin meningkatkan kualitas LKPD mereka. Sebagian problem harus diperhitungkan pada investigasi ini. Durasi pengumpulan data menjadi lebih lama karena adanya relokasi kantor dinas tertentu,
sehingga  mengharuskan  peneliti  untuk  mengunjungi  kembali  kantor  Inspektorat  untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Para peserta studi terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional, yang memiliki kesibukan masing-masing, dan sebagai penghalang bagi peneliti agar  mendapatkan  data  yang  tepat.  Selain  itu,  ada  kemungkinan  bahwa  para  peserta memberikan  jawaban  yang  tidak  sepenuhnya  jujur  dan  mencerminkan  keadaan  yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka
Anggadini, S. D., Bramasto, A., & Aulia, S. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi , 12 (2), 165–178. Https://Unibba.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Akurat/Article/View/594
Anwar,  Rapika;  Ishak,  P.  (2021).  Determinations  Affecting  The  Quality  Of  Local  Government Reports  With  Human  Resources  And  Organizational  Culture  As  Moderated  Veriables. Gorontalo Accounting Journal , 4 (1), 94–109.
Aries M. P, S., & Suhartono, E. (2021). Faktor Determinan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal. Jurnal Ilmiah Infokam , 17 (2), 73–86. Https://Doi.Org/10.53845/Infokam.V17i2.295
Arifin,  M.  N.,  Handajani,  L.,  &  H,  A.  (2017).  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dan  Kepercayaan Stakeholder (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja Kppn Mataram). Journal Of Auditing,
Finance, And Forensic Accounting , 4 (2), 121. Https://Doi.Org/10.21107/Jaffa.V4i2.2785 Ayem, S., & Karlina, L. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan    (Studi  Kasus  Pt. Pegadaian Cabang Dompu Soriutu). Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 4 (2), 1– 13. Http://Ejurnal.Unim.Ac.Id/Index.Php/Prive/Article/View/1167
Deshpandé,  R.,  &  Farley,  J.  U.  (1999).  Executive  Insights:  Corporate  Culture  And  Market Orientation: Comparing Indian And Japanese Firms. Journal Of International Marketing ,
7 (4), 111–127. Https://Doi.Org/10.1177/1069031x9900700407 Dharu, H. S. D., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh Good Governance , Komitmen Organisasi Dan Pengawasan  Inetrnal  Terhadap  Kinerja  Opd :  Budaya  Organisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (4), 1–25.
Fathia,  N.,  Tanjung,  A.  R.,  &  Indrawati,  N.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. Pekbis Jurnal , 12 (1), 39–54. Haron,  H.,  Ibrahim,  D.  N.,  Jeyaraman,  K.,  &  Hock  Chye,  O.  (2018).  Determinants  Of  Internal Control  Characteristics  Influencing  Voluntary  And  Mandatory  Disclosures. Journal  Of Financial Economics , 116 (3), 139–150.
Harun, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Skpd Kota Ternate). Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara , 1 (1), 83–99.
Idawati,  W.,  &  Eleonora,  L.  (2020).  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Akuntabilitas Keuangan  Dalam  Mewujudkan  Kualitas  Laporan  Keuangan. Equity , 22 (2),  153–172. Https://Doi.Org/10.34209/Equ.V22i2.1367
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics . Jonas, G. J., & Blanchet, J. (2000). Assessing Quality Of Care. Accounting Horizons , 52 (4), 255–
256. Https://Doi.Org/10.1097/01.Sa.0000307944.57351.7b Kisanyanya,  G.  A.  (2018). Internal  Control  Systems  And  Financial  Performance  Of  Public Institutions Of Higher Learning In Vihiga County, Kenya A Research Project Submitted To The School Of Business In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Award Of Degree Of Master Of Bus (Issue May).
Kurniawan,  I.  S.  (2016).  Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 13 (1), 1–23.
Matriano, M. T., & Al-Kharusi, J. K. N. Y. (2022). The Impact Of Internal Control Systems On The
Quality Of Financial Reports. Research Gate , 10 (6), 1584–1597. Www.Globalscientificjournal.Comwww.Globalscientificjournal.Com
Palalangan,  C.  A.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang  Kab.  Mamasa). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 4 (2),  121. Https://Doi.Org/10.38043/Jiab.V4i2.2260
Patty, M., Staf, ), Jurusan, P., Politeknik, A., & Ambon, N. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan Kepemimpinan  Transformasional  Sebagai  Pemediasi. Jurnal  Ekonomi,  Sosial  & Humaniora , 1 (01), 66–82. Https://Jurnalintelektiva.Com/Index.Php/Jurnal/Article/View/224
Priyono, & Mutmainah, S. (2022). Determinan Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementrian Negara/ Lembaga Di Semarang. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas) , 4 (1). Https://Doi.Org/10.47065/Ekuitas.V4i1.1858
Ramadhan,  P.,  &  Fachruddin,  R.  (2017).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kualitas Informasi  Akuntansi  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (Jimeka) , 2 (4).
Rusmita,  I.  D.  A.  Y.,  &  Badera,  I.  Dewa  N.  (2018).  Budaya  Organisasi  Sebagai  Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali I Dewa Ayu Yulia Rusmita 1 I Dewa Nyoman Badera 2 1 fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas , Udayana ( Unud ), Bali , I. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 23 , 1708–1735.
S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan ,
2 (1), 276. Https://Doi.Org/10.17509/Jrak.V2i1.6581
Salle, A., Ec, M., Antoh, A., & Si, M. (2019). Dalam Memitigasi Persepsi Korupsi. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah , 4 , 132–156.
Sandrayati, Faridah, & Arifin, Z. (2021). Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 5 (1), 19–26.
Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 12 (2), 23–36.
Schein, E. . (2010). Organizational Culture And Leadership, 4th Ed. In Leadership & Organization Development Journal (Vol. 33, Issue 4). Https://Doi.Org/10.1108/01437731211229331 Sukarman,  S.,  &  Solovida,  G.  T.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Skpd Kabupaten Tegal). Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 9 (1), 36–43. Https://Doi.Org/10.35829/Magisma.V9i1.134 Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role Of Accountability In Determining The Relationship  Between  Financial  Reporting  Quality  And  The  Performance  Of  Public Organizations: Evidence From Vietnam. Journal Of Accounting And Public Policy , 40 (1),
106801. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jaccpubpol.2020.106801
Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 2 .
Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian  Intern,  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah (Opd). E-Jurnal Akuntansi , 434. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P17