Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse

## Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia
Port State Role Based on International Law and its Implementation in Indonesia
Akhmad Solihin, *Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Indonesia Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16128

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam  kesepakatan  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  mengidentifikasi  kewajiban-kewajiban  yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yuridis  normatif  dan  yuridis  komparatif.  Hasil  penelitian ini  mengungkapkan  bahwa  terdapat  tujuh  hal  utama  yang  harus  menjadi  perhatian  Indonesia,  yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan  perikanan,  kewajiban  kapasitas  sumber  daya  untuk  pemeriksaan  dan  pelatihan,  dan  kewajiban pemeriksaan.  Salah  satu  kewajiban  yang  belum  terpenuhi  adalah  kapasitas  sumber  daya  manusia.  Kewajiban lainnya  sudah  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  (Permen  KP)  Nomor  39/Permen- KP/2019  tentang  tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Negara  Pelabuhan  Untuk  Mencegah,  Menghalangi,  dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.
Kata Kunci: IUU fishing ; kesiapan regulasi Indonesia; pelabuhan perikanan; PSMA 2009

## ABSTRACT
Indonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia’s readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia’s obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to  exchange  information,  obligations  to  implement  conservation  management  from  regional  fisheries  management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019  concerning  the  Implementation  of  Port  State  Provisions  to  Prevent,  Deters,  and  Elliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
Keywords: IUU fishing; Indonesian regulatory readiness; fishing ports; PSMA 2009
Diterima tanggal : 26 Mei 2022 Perbaikan naskah: 30 Agustus 2022 Disetujui terbit   : 6 Desember 2022
Korespodensi penulis: Email: darmawan@apps.ipb.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jksekp.v12i2.11145
Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau lebih sering disebut  dengan illegal , unreported, dan unregulated fishing  (IUU  fishing) merupakan  ancaman  serius karena terjadi di wilayah kedaulatan perairan suatu negara  pantai 1 (Sodik,  2009;  Swan,  2016)  hingga perairan  internasional  (laut  lepas)  (Xue,  2013; Hersoug, et  al., 2004;  Musto  and  Papastavridis;
2021).  Praktik IUU  fishing telah  menghancurkan tata  kelola  perikanan  (Bray,  2000;  Sumaila, et  al .,  2006;  Daley,  2010;  Borit  &  Olsen,  2012; Coning  &  Witbooi,  2015;  Pramod, et  al., 2017) serta  mengancam  program  ketahanan  pangan  dan perekonomian  negara  pantai  (Telesetsky,  2015; Pramod, et al. , 2014; Pramod, et al., 2017).
Besarnya dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan tersebut membuat FAO  dan  negara-negara  anggota  mengeluarkan

## PENDAHULUAN
beberapa  ketentuan  internasional  sebagai  upaya untuk mencegah, mengurangi, ataupun memberantas kegiatan penangkapan ikan yang melawan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi  untuk  membatasi  peluang  beroperasinya kapal-kapal pelaku IUU fishing dengan pengawasan dan  penegakan  hukum  di  berbagai  pelabuhan perikanan.  Banyaknya  pelabuhan  perikanan  yang tidak  memberikan  dukungan  logistik  ataupun menampung  tangkapan  yang  tidak  jelas  asal- usulnya diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan  ruang  gerak  kapal-kapal  ikan pelaku IUU  fishing .    Strategi  tersebut  dituangkan dalam  kesepakatan  yang  dinamai Agreement  on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA 2009).  Kesepakatan  hukum  internasional  itu  telah dinyatakan berlaku ( entry into force ) sejak bulan Juni 2016 (Serdy, 2016).
Tujuan  PSMA  2009  secara  global  adalah memberantas IUU  fishing melalui  penerapan tindakan negara pelabuhan ( port state ) 2 , penjaminan konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan sumber daya  hayati  laut  secara  berkelanjutan  sebagaimana dimuat  dalam  Pasal  2  (Swan,  2016).  Pelaksanaan PSMA 2009 disebutkan mampu mengurangi biaya penegakan  hukum  (Vosburgh  2012;  FAO,  2016; Honniball, 2019). Hal itu disebabkan oleh PSMA 2009 yang memberlakukan sanksi berat, termasuk penolakan  masuk  ke  pelabuhan  atau  penggunaan pelabuhan  sehingga  dapat  mengarah  pada penyelidikan  lebih  lanjut,  penuntutan,  pencabutan izin, pemuatan daftar hitam di berbagai organisasi pengelolaan  perikanan  regional  atau regional fisheries  management  organizations (RFMO),  serta pembatasan akses pasar.
Indonesia  yang  selama  ini  dirugikan  oleh praktik IUU fishing turut dalam berbagai perundingan pada  saat  penyusunan  dokumen  PSMA  2009  dan kemudian meratifikasinya pada tahun 2016 melalui Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  43  Tahun 2016  tentang  Pengesahan Agreement  of  Port  State Measures  To  Prevent,  Deter,  and  Eliminate  Illegal, Unreported,  and  Unregulated  Fishing. Indonesia sebagai  peratifikasi  memiliki  kewajiban  untuk menjalankan  berbagai  ketentuan  dalam  PSMA 2009 dan memenuhi segala pengaturan yang harus dilaksanakan  agar  PSMA  2009  berhasil  mencapai tujuannya untuk memberantas kegiatan IUU fishing .
Ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan PSMA 2009 membutuhkan berbagai persiapan dan pemenuhan kebutuhan, baik dalam aspek sarana dan prasarana, keahlian dan keterampilan sumber daya manusia  pelaksana,  maupun  berbagai  ketentuan regulasi  untuk  menyinergikan  pelaksanaan keseluruhan  aktivitas  dengan  hukum  nasional yang berlaku. Sebagai contoh,  Bethel et al. (2021) mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  PSMA  2009 di  Karibia  membutuhkan  persyaratan  hukum, sumber  daya  manusia,  dan  kapasitas  keuangan. Persyaratan yang berlaku di Karibia juga berlaku di Indonesia.  Salah  satu  kesiapan  yang  utama  adalah aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan. Aspek  itu  sangat  diperlukan  karena  PSMA  2009 adalah  hukum  internasional  yang  tidak  begitu saja  dapat  diterapkan  dalam  hukum  nasional. Penyiapan peraturan perundang-undangan nasional  yang  dapat  memayungi  pelaksanaan berbagai  ketentuan  dalam  PSMA  2009  sangat krusial  untuk  memastikan  adanya  dasar  hukum yang  kuat  dalam  upaya  memberantas  kegiatan IUU  fishing serta  menyinergikannya  dengan regulasi yang telah ada selama ini di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel  ini  adalah  mengidentifikasi  kewajiban  yang dimuat dalam PSMA 2009 yang harus dilakukan oleh negara  Indonesia  dan  mengidentifikasi  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ( existing regulations )  untuk  menemukan  adanya  kekurangan atau  kekosongan  regulasi  sehingga  perlu  segera disusun agar pelaksanaan PSMA 2009 dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kewajiban.
Penelitian  ini  bersifat  normatif  (doktrinal), yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji data  sekunder  (pustaka)  berupa  dokumen kesepakatan PSMA 2009 beserta dokumen penjelas yang dikeluarkan oleh FAO dan berbagai peraturan perundangan  di  Indonesia.  Dokumen  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Negara  Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan  Tidak  Diatur  (Permen  KP  39/2019  tentang Pelaksanaan  Negara  Pelabuhan)  serta  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen- KP/2020  tentang  Pelabuhan  Tempat  Pelaksanaan Ketentuan  Negara  Pelabuhan  untuk  Mencegah,
1 UNCLOS 1982  dan  hukum  internasional  yang  terkait  dengan  perikanan mengenalkan  beberapa  istilah negara  ( state ), antara lain  negara pantai ( coastal state ), negara kepulauan ( archipelagic state ), negara bendera kapal ( flag state ), dan negara pelabuhan ( port state ).
2 Istilah negara pelabuhan terjemahan resmi yang digunakan oleh penyelenggara negara sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Kepmen KP 52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana). Selain itu, dikaji materi literatur penunjang lainnya, seperti  jurnal  ilmiah  perikanan  atau  hukum  serta berbagai hasil penelitian terkait dengan IUU fishing . Data dan informasi yang dikumpulkan dari literatur tersebut  kemudian  diolah  dengan  ditabulasikan dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan teknik analisis perbandingan (yuridis komparatif ). Informasi  yang  ditemukan  disandingkan  dengan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang terkait  dengan  pelaksanaan  kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 tersebut.

## IDENTIFIKASI KEWAJIBAN DALAM PSMA 2009
Pencegahan  dan  pemberantasan IUU  fishing melalui  pendekatan  negara  pelabuhan  dilakukan oleh  FAO  dengan  mengeluarkan  International Plan  of  Action  to  Prevent,  Deter,  and  Eliminate IUU  Fishing  (IPOA-IUU)  pada  tahun  2001  yang di  dalamnya  dimuat  pedoman  bagi  negara-negara dalam  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan IUU  fishing ,  termasuk IUU  fishing di  wilayah pelabuhan.  Pada  tahun  2005,  FAO  mengadopsi FAO  Model  Scheme  on  Port  State  Measures  to Combat IUU Fishing (FAO Model Scheme 2005) yang  didalamnya  terdapat  kerangka  persyaratan minimum  setiap  negara  dalam  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan IUU  fishing di dalam wilayah pelabuhan (Tai et al., 2020). IPOA- IUU  Fishing  2001  dan  FAO  Model  Scheme 2005  merupakan voluntary  instrument dalam pencegahan  dan  pemberantasan IUU  fishing di pelabuhan  (Kusumawati  dan  Afrinsyah,  2021). Selanjutnya, pada tahun 2009 ditetapkan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap PSMA  2009,  ditemukan  beberapa  ketentuan  yang berisi  kewajiban  yang  harus  diperhatikan  oleh Indonesia  sebagai  negara  peratifikasi.  Adapun kewajiban-kewajiban  tersebut,  antara  lain,  ialah sebagai berikut.
a. Kewajiban Penegakan Hukum Berdasarkan  Pasal  3,  setiap  negara  peratifikasi wajib  melaksanakan  ketentuan  PSMA  2009 yang  diterapkan  terhadap  kapal-kapal  ikan yang  bendera  kapalnya  tidak  sesuai  dan  kapal- kapal  ikan  yang  melakukan  kegiatan IUU fishing berdasarkan  informasi  dari  berbagai sumber,  seperti  organisasi  pengelolaan perikanan regional
( regional
fisheries
management organization [RFMO]) atau negara- negara pelabuhan lainnya.
b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain
PSMA 2009 tidak berdiri sendiri karena PSMA 2009  memiliki  hubungan  dengan  hukum internasional  lainnya,  seperti  Konvensi  PBB mengenai  Hukum  Laut  (UNCLOS  1982), Agreement  for  Implementation  of  the  Provision of  the  United  Nations  Convention  on  the  Law of  the  Sea  of  10  December  1982  Relating  to  the Conservation and Management of Straddling Fish Stock  and  Highly  Migratory  Fish  Stock  (UNIA 1995)  1995 , Agreement  to  Promote  Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas ( FAO Compliance 1993), dan Kode Etik FAO tahun 1995  tentang  Perikanan  yang  Bertanggung Jawab  (CCRF).  Selain  itu,  ada  juga  PSMA terkait  dengan  konvensi-konvensi International Maritime Organization (IMO) dan Conservation and Management Measures (CMM) pada suatu RFMO (Pasal 4 PSMA 2009).
c. Kewajiban Bertukar Informasi Setiap  negara  peratifikasi  wajib  membangun sistem  informasi  untuk  tukar-menukar  data, baik  di  tingkat  nasional  (antar  kementerian/ lembaga) (Pasal 5) maupun tingkat internasional (antar  negara  peratifikasi  dan  RFMO)  (Pasal 6). Adapun di tingkat internasional, para pihak wajib  bekerja  sama  dan  bertukar  informasi dengan  negara  terkait,  FAO,  organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan  regional,  termasuk  dalam  ketentuan yang  digunakan  oleh  organisasi  pengelolaan perikanan regional lain.
d. Kewajiban  Pelaksanaan Conservation  and Maagement  Measures (CMM)  dari Regional Fisheries Management Organization (RFMO)
Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (2),  setiap  anggota peratifikasi  diharapkan  mendukung  tindakan pengelolaan  dan  konservasi  yang  digunakan oleh  negara  lain  dan  organisasi  internasional yang terkait. Negara peratifikasi PSMA seperti Indonesia  harus  memperhatikan  CMM  dari RFMO  yang  berdekatan  dan/atau  menjadi negara anggota RFMO tersebut.
e. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan Setiap  negara  peratifikasi  wajib  menetapkan pelabuhan  pelaksana  PSMA  2009  dan memublikasikannya ke FAO (Pasal 7 ayat (1)). Pelabuhan  yang  ditunjuk  menjadi  wewenang setiap negara peratifikasi.
f. Kewajiban  Kapasitas  untuk  Pemeriksaan  dan Pelatihan
Setiap  pelabuhan  yang  ditetapkan  sebagai port state  control harus  memiliki  kapasitas  untuk memeriksa  kapal  (Pasal  7).  Oleh  sebab  itu, agar  memiliki  kapasitas  tersebut,  petugas yang  ditunjuk  harus  dilatih  agar  memiliki pengetahuan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSMA 2009 (Pasal 17).
g. Kewajiban Pemeriksaan
Setiap  negara  pelabuhan  harus  melakukan pemeriksaan  terhadap  kapal-kapal  ikan  asing yang  mendarat.  Hal  itu  sesuai  dengan  yang dimuat dalam Pasal 20 bahwa negara peratifikasi mendorong  kapal  untuk  mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan,  serta  menggunakan  layanan  pelabuhan lainnnya di pelabuhan yang ditunjuk sebagai port state control .
Tabel 1. Substansi Utama Port State Measures Agreement 2009. Table 1. Main Substantive of Port State Measures Agreement 2009.
No.  Pasal ( Article) Isu ( Issues) Substansi (Substances) Keterangan (Informations) Bagian I (Ketentuan Umum) 1 Pasal 3 (Article 3) Penerapan ( Application ) • Memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam IUU fishing atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut ( to ensure that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing)
• Memutuskan untuk tidak menerapkan persetujuan ini pada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya ( decide not to apply this
Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction)
• Menerapkannya untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah laut secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur ( apply it to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated) Kewajiban Penegakan Hukum ( Law Enforcement Obligation) 2 Pasal 4 (Article 4) Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Internasional Lainnya ( Relationship with International Law and Other International Instruments) Wajib diartikan dan diterapkan sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan peraturan dan standar internasional yang berlaku, termasuk yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional dan instrumen internasional lainnya ( Shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments) Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain ( Obligation to Observe Other International Law) 3 Pasal 5 (Article 5) Integrasi dan Koordinasi pada Tingkat Nasional ( Integration And Coordination at the National Level) • Mengintegrasikan sistem kontrol negara pelabuhan (Integrate system of port State controls) • Mengintegrasikan ketentuan-ketentuan negara pelabuhan dengan ketentuan lain ( Integrate port State measures with other measures)
• Mengadakan pertukaran informasi di antara badan nasional yang terkait ( Take measures to exchange information among relevant national agencies)
Kewajiban Bertukar Informasi Antarinstansi Nasional ( Obligation to Exchange Information Between National Agencies) 4 Pasal6 (Article 6) Kerja Sama dan Pertukaran Informasi ( Cooperation and Exchange of Information) • Bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional ( Parties shall cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and RFMO)
• Mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait ( Take measures in support of conservation and management measures adopted by other States and other relevant international organizations)
• bekerja sama pada tingkat subregional, regional, dan global (Parties shall cooperate, at the subregional,
regional and global levels) • Kewajiban Bertukar Informasi secara Internasional ( Obligation to Exchange Information Internationally)
• Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO ( Obligations to Implement CMM-RFMO)
• Kewajiban Bekerja Sama ( Obligations to Cooperate)
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Lanjutan Tabel 1 ( Continue Table 1).
No.  Pasal ( Article) Isu ( Issues) Substansi (Substances) Keterangan (Informations) Bagian II (Masuk ke Pelabuhan) 5 Pasal 7 (Article 7) Penunjukan Pelabuhan ( Designation of Ports) • Wajib menunjuk dan memublikasikan pelabuhan- pelabuhan tempat kapal perikanan dapat meminta izin untuk masuk sesuai dengan persetujuan ini dan wajib menyerahkan daftar pelabuhan yang ditunjuk kepada FAO ( Shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry pursuant to this Agreement and shall provide a list of its designated ports to FAO)
• Memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan ( Sufficient capacity to conduct inspections) • Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan ( Obligation to Designation of Ports
• Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan ( Obligation of Capacity for Inspection) 6 Pasal 8 (Article 8) Permohonan Awal untuk Masuk ke Pelabuhan ( Advance request for port entry) • Wajib meminta, sebagai standar minimum, informasi yang diminta dalam Annex A untuk diberikan sebelum memberi izin masuk kepada kapal ke pelabuhan ( Shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port) Kewajiban permintaan informasi ( Obligation To Request Information) 7 Pasal 9 (Article 9) Masuk Pelabuhan, Otorisasi, atau Penolakan ( Port entry, authorization or denial) (1) Setiap Pihak wajib memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut untuk masuk ke pelabuhan dan wajib mengomunikasikan putusan itu ke pemilik kapal tersebut atau yang mewakilinya (Each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative) • Kewajiban Mengizinkan atau Menolak ( Obligation to Permit or Deny)
• Kewajiban Mengomunikasikan ( Obligations to Communicate) Bagian III (Fungsi Pelabuhan) 8 Pasal 11 (Article 11) Guna Pelabuhan ( Use of Ports ) Penolakan penggunaan pelabuhan (Refusal to use the port)meliputi 1. kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara bendera ( the vessel does not have a valid from flag state) ; 2. kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara pantai ( the vessel does not have a valid from coastal state) ;
3. pihak menerima bukti yang jelas bahwa ikan yang diangkut melanggar hukum yang berlaku di negara pantai ( the party receives clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal state);
4. negara bendera tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang waja, atas permintaan negara pelabuhan ( the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State); dan 5. pihak memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kapal tersebut justru terlibat dalam IUU fishing (the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise engaged in IUU fishing)
Kewajiban Pemberitahuan Penolakan ( Obligation of Rejection Notice) Bagian IV (Pemeriksaan dan Tindak Lanjut) 9 Pasal 12 (Article 12) Tingkat dan Prioritas Pemeriksaan ( Levels and Priorities for Inspection) • Setiap pihak wajib memeriksa jumlah kapal di pelabuhannya yang diperlukan untuk memperoleh tingkat pemeriksaan tahunan yang cukup ( Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual level of inspections sufficient to achieve)
• Setiap pihak wajib memberikan prioritas kepada ( a party shall give priority to)
1. kapal-kapal yang telah ditolak masuk ( vessels that have been denied entry);
2. permohonan-permohonan dari pihak yang terkait, negara, atau organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memeriksa kapal tertentu ( requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management organizations that particular vessels be inspected)
• Kewajiban Pemeriksaan Kapal ( Obligation to Vessel Inspection)
No.  Pasal ( Article) Isu ( Issues) Substansi (Substances) Keterangan (Informations) 10 Pasal 13 (A rticle 13) Pelaksanaan Pemeriksaan ( Conduct of inspections ) • Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum ( Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as a minimum standard) Kewajiban pemeriksa sesuai dengan prosedur ( Lampiran B) (Obligation to inspection as a procedure [Annex B ]) 11 Pasal 14 (A rticle 14) Hasil Pemeriksaan ( Results of inspections) Setiap pihak wajib, sebagai standar minimum, memasukkan informasi yang tertera di Annex C (Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C) Kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan (Lampiran  C) ( Obligation to report inspection results [Annex C ]) 12 Pasal 15 (Article 15) Penyampaian Hasil Pemeriksaan ( Transmittal of inspection results) Setiap pihak wajib menyampaikan hasil tiap pemeriksaan kepada Negara Bendera kapal yang diperiksa ( Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected vesse l) Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan ( Obligation to submit inspection results) 13 Pasal 16 (Article 16) Pertukaran Informasi Elektronik ( Electronic exchange of information) • Setiap pihak wajib, jika memungkinkan, membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik secara langsung dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan. ( Each party shall, where possible, establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.) • Setiap pihak wajib menunjuk suatu otoritas yang akan bertindak sebagai pusat kontak untuk pertukaran informasi dan wajib memberi tahu penunjukkan tersebut kepada FAO. ( Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange of information. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO .) • Kewajiban membangun mekanisme komunikasi ( Obligation to establish a communication mechanism)
• Kewajiban penetapan otoritas ( Obligation to assign authority) 14 Pasal 17 (Article 17) Pelatihan Pemeriksa ( Training of inspectors) Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksanya dilatih sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pedoman pelatihan pemeriksa dalam Lampiran E. ( Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the guidelines for the training of inspectors in Annex E) Kewajiban pelatihan bagi petugas pemeriksa (Lampiran E) ( Obligations of training for inspectors [Annex E]) 15 Pasal 18 (Article 18) Tindakan Negara Pelabuhan setelah Pemeriksaan ( Port State actions following inspection) Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf tersebut untuk menggunakan layanan pelabuhan yang sangat penting bagi keselamatan atau kesehatan ABK atau keselamatan kapal. ( A Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of the vessel.) Kewajban pemberitahuan setelah pemeriksaan ( Obligation of notification after inspection)

## Bagian V (Peran Negara Bendera)
16 Pasal 20/ article 20 Peran Negara Bendera/ Port State actions following inspection Setiap pihak wajib meminta kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk bekerja sama dengan negara pelabuhan dalam pemeriksaan. ( Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State in inspections) • Kewajiban pemeriksaan kapal ( Obligation to vessel inspection)
Lanjutan Tabel 1 ( Continue Table 1).

## PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA
Kewajiban-kewajiban  yang  dimuat  dalam PSMA  2009  sebagaimana  diuraikan  di  atas selanjutnya  dibandingkan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia dengan  menggunakan  yuridis  komparatif.  Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis yuridis komparatif PSMA 2009 yang disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia disajikan  pada  kolom  Ketentuan  dalam  Peraturan Indonesia sebagai berikut.
a. Kewajiban Penegakan Hukum Kewajiban penegakan hukum di pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA 2009 dimuat dalam  Permen  KP  Nomor  39/PERMEN- KP/2019.  Lingkup  pengaturannya  adalah  (a) pelaksanaan,  (b)  kelembagaan,  (c)  mekanisme dan prosedur kapal asing masuk ke pelabuhan, (d) pendidikan dan pelatihan petugas PSM, dan (e)  pemantauan  ( monitoring )  dan  pelaporan. Dengan  demikian,  Permen  KP  Nomor  39/ PERMEN-KP/2019  menerjemahkan  PSMA 2009 secara lebih terperinci.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional
Lain Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain  dapat  dilihat  pada  bagian  konsideran Mengingat  dalam  Permen  KP  Nomor  39/ PERMEN-KP/2019.  UNCLOS  dan Agreement for  the  Implementation  of  the  Provisions  of  the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and  Management  of  Straddling  Fish  Stocks  and Highly Migratory Fish Stocks merupakan hukum internasional yang menjadi dasar bahwa Indonesia mempunyai  perhatian  terhadap  pengelolaan perikanan yang bersifat lintas batas.
c. Kewajiban Tukar Informasi
Kewajiban  tukar  informasi  yang  menjadi amanat PSMA 2009 dituangkan kembali dalam Permen  KP  Nomor  39/PERMEN-KP/2019, yaitu  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  7  ayat  (1) selaku otoritas PSM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSM. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kemudian dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 bulan (Pasal 7 ayat [2]). Selanjutnya, hasil pemantauan dan  evaluasi  tersebut  digunakan  oleh  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  dalam  melakukan pembinaan  kepada  otoritas  PSM,  Sekretariat Otoritas  PSM,  dan  tim  inspeksi.  Selain  itu, tentu saja laporan pemantauan dan evaluasi akan menjadi bahan laporan kepada FAO atau pihak yang ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PSMA 2009 di Indonesia.
d. Kewajiban  pelaksanaan Conservation  and Management  Measures (CMM)  dari Regional Fisheries Management Organization (RFMO)
Conservation  and  Management  Measures merupakan  aturan  yang  dikeluarkan  RFMO. Oleh sebab itu, setiap CMM yang dikeluarkan oleh  RFMO  yang  di  dalamnya  Indonesia menjadi  negara  anggotanya  harus  menjadi perhatian  pemerintah.  Pemerintah  Indonesia sudah  meratifikasi  tiga  hukum  internasional untuk menjadi negara anggota RFMO, yaitu (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement  for  the  Establishment  of the  Indian  Ocean  Tuna  Commission ( IOTC)
(Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia); (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for  the  Conservation  of  Southern  Bluefin  Tuna ( CCSBT) (Konvensi  tentang  Konservasi  Tuna
Sirip Biru Selatan); dan (3) Peraturan Presiden Nomor  61  Tahun  2013  tentang  Pengesahan Convention on the Conservation and Management of  Highly  Migratory  Fish  Stocks  in  the  Western and Central Pacific Ocean ( WCPFC) (Konvensi tentang  Konservasi  dan  Pengelolaan  Sediaan Ikan  Beruaya  Jauh  di  Samudra  Pasifik  Barat dan Tengah). Indonesia sebagai negara anggota harus  memperhatikan  ketentuan  yang  dimuat dalam resolusi dan CMM yang dikeluarkan oleh RFMO  tersebut.  Adapun  resolusi  dan  CMM yang sudah diterbitkan RFMO adalah (1) IOTC ( Indian  Ocean  Tuna  Commission )  pada  tahun 2015  mengeluarkan Resolution  10/11  on  Port State  Measures  to  Prevent,  Deter  and  Eliminate Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing ; (2)  CCSBT  ( Commission  for  the  Conservation Southern  Bluefin  Tuna )  pada  tahun  2015 memberlakukan CMM  2.07 Conservation  and Management Measure on Minimum Standards of Inspection in Port ; dan (3) WCPFC ( Western and Central Pacific Fisheries Commission ) berdasarkan CMM  2017-02  Conservation  and  Management Measure  on  Minimum  Standards  for  Port  State Measures .
d. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  sudah  menetapkan empat  pelabuhan  sebagai  tempat  pelaksanaan PSMA  2009  melalui  Kepmen  KP  52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana.
e. Kewajiban  Kapasitas  untuk  Pemeriksaan  dan Pelatihan
Pelaksanaan  PSMA  2009  di  pelabuhan  yang ditetapkan sebagai pelaksana atau port state control harus disertai dengan kapasitas petugasnya. Pasal 16 ayat (1) Permen KP Nomor 39/PERMEN- KP/2019  menyebutkan  bahwa  unit  pelaksana PSM  yang  diangkat  oleh  Direktur  Jenderal Perikanan  Tangkap  harus  terlebih  dahulu mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  PSM. Adapun pendidikan dan pelatihan PSM tersebut diselenggarakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan  Perikanan  yang  dalam  pelaksanaannya berkoordinasi  dengan  Direktur  Jenderal Perikanan Tangkap (Pasal 16 ayat [2]).
f. Kewajiban Pemeriksaan Pelaksanaan  pemeriksaan  kapal  di  pelabuhan yang  ditunjuk  sebagai port  state  control dimuat pada Bab IV mengenai Mekanisme dan Prosedur Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019.
Tabel 2. Analisis Perbandingan PSMA 2009 dengan Regulasi Indonesia. Table 2. Comparison Analysis Between PSMA 2009 With Indonesia’s Regulations.
No. Substansi (S ubstances ) Regulasi Indonesia ( Indonesian Regulations) Ketentuan dalam Peraturan Indonesia ( Provisions in Indonesian Regulations) 1 Kewajiban penegakan hukum  ( Law  enforcement obligation) Pasal 4 Permen KP No 39/Permen-KP/2019  ( Article 4  MoMAF  Regulation  No.  39/ Permen-KP/2019) Setiap Kapal Asing yang memasuki Pelabuhan wajib dikenakan tindakan PSM ( Each foreign vessel entering the port must be subject to PSM action) Pasal  5  Permen  KP  No.  39/ Permen-KP/2019 Dalam  rangka  pelaksanaan  PSM,  Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku otoritas PSM 2 Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain ( Obligation to observe other international law)
Ketentuan Mengingat dalam
Permen  KP  No.  39/  Permen-
KP/2019 ( Term of remembering of MoMAF Regulation No. 39/ Permen-KP/2019) • UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982/ ( Law No. 17/1985 on Ratification of United Nations Convention On The Law Of The Sea1982)
• UU No. 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan  Ketentuan-Ketentuan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan  Ikan  yang  Beruaya  Terbatas  dan Sediaan  Ikan  Yang  Beruaya  Jauh  ( Agreement for the Implementation of the Provisions of the United  Nations  Convention  on  the  Law  of the  Sea  of  10  December  1982  Relating  to  the Conservation  and  Management  of  Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks) 3 Kewajiban    tukar  informasi (Obligation  to  exchange information) Pasal  6  Permen  KP  No.  39/ Permen-KP/2019  ( Article  No. 6  MoMAF  Regulation  No.  39/ Permen-KP/2019 )
Dalam rangka pelaksanaan PSM, Direktur Jenderal selaku otoritas PSM berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan ( In the context of implementing PSM, the Director General as the PSM authority coordinates with relevant working unit)
a. pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  ( Marine  and  Fisheries  Resources Surveillance) dan
b. karantina  ikan,  pengendalian  mutu,  dan keamanan  hasil  perikanan  ( fish  quarantine, quality control, and safety of fishery products) . 4 Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO ( Obligations to implementation CMM- RFMO) Pasal 6 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 ( Article  6  MoMAF  Regulation No. 39/Permen-KP/2019) • Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan  tentang  Pembentukan  Komisi Tuna  Samudera  Hindia  ( Presidential Regulation No. 9/2007 on Ratification of The Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission)
• Perpres  No.  109  Tahun  2007  tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan ( Presidential Regulation  No. 109/2007 on Ratification of The Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna)
• Perpres No. 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah ( Presidential Regulation  No 61/2013 on Ratification of The Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory  Fish  Stocks  in  The  Western  and Central Pacific Ocean )
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
No. Substansi (S ubstances ) Regulasi Indonesia ( Indonesian Regulations) Ketentuan dalam Peraturan Indonesia ( Provisions in Indonesian Regulations) 5 Kewajiban penetapan pelabuhan perikanan ( Obligation to Designation of ports) Pasal 3 Permen KP No No. 39/Permen-KP/2019/ ( Article  3  MoMAF  Regulation No. 39/Permen-KP/2019) • Menteri menunjuk dan memublikasikan pelabuhan tempat pelaksanaan PSM (The
Minister d esigns and publishes the port where the PSM is implemented)
• Publikasi  disampaikan  oleh  menteri  kepada FAO ( Publications submitted by the Minister to FAO) • Penunjukan pelabuhan ditetapkan dengan keputusan menteri (Port  designation  is  determined  by  Ministerial Decree) Kepmen  KP  No.  52/Kepmen- KP/2020 ( MoMAF Decree No. 52/Kepmen-KP/2020) Penetapan empat pelabuhan sebagai pelaksana PSMA 2009, yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Pelabuhan Laut Benoa ( Designation 4 ports as implementing of PSMA 2009:  PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Sea Port Benoa) 6 Kewajiban kapasitas untuk pemeriksaan ( Obligation of capacity for inspection and training) Pasal 16 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (Article 16 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019) Unit Pelaksana PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM ( The PSM Implementing Unit is appointed by the Director General after attending PSM education and training) 7 Kewajiban pemeriksaan ( Obligation to inspection) Pasal 8 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019  ( Article 8  MoMAF  Regulation  No.  39/ Permen-KP/2019) Setiap Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan, harus mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM ( Each foreign vessel before entry into  port, must submit  written apply to  PSM Authority Secretariat)
Pasal 9 Permen KP No
No.  39/  Permen-KP/2019 ( Article  9  MoMAF  Regulation No. 39/Permen-KP/2019 Sekretariat Otoritas PSM melakukan analisis terhadap permohonan masuk ke Pelabuhan ( PSM authority secretariat assess the application for entry into Port )
Pasal 10 Permen KP No.  39/  Permen-KP/2019 ( Article 39 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019) Hasil analisis berupa persetujuan masuk atau penolakan ( Assessment results is either granted or reject )
Lanjutan Tabel 2 ( Continue Table 2).

## PENGUATAN PELAKSANAAN PSMA 2009
Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan, ratifikasi PSMA 2009 melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2016 yang diterjemahkan lebih  lanjut  dengan  Permen  KP  Nomor  39/ Permen-KP/2019  sudah  sesuai  dengan  ketentuan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan IUU  fishing oleh  pelabuhan  pelaksana  yang ditunjuk  sebagai  pelaksana  PSM.  Indonesia  dalam melaksanakan  PSMA  2009  harus  memperhatikan kapasitas sumber daya manusia. Bethel et al. (2021)
mengungkapkan  persyaratan  yang  harus  menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSMA 2009. Pertama, pemerintah mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Hal itu harus dijawab oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan  Perikanan  serta  Kementerian  Perhubungan, mengenai kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan inspeksi dan sebagainya.
Kedua,  pemerintah  memastikan  kapasitas hukum. Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA  2009  bukan  hanya  pelabuhan  perikanan,
melainkan  juga  pelabuhan  umum.  Dalam  hal  ini yang ditunjuk adalah Pelabuhan Laut Benoa di Bali. Oleh sebab itu, landasan hukum dalam pelaksanaan PSMA  2009  harus  jelas  dan  dapat  diterjemahkan oleh  Kementerian  Perhubungan  dalam  mengelola pelabuhan  umum  yang  melayani  kapal-kapal  ikan, seperti  di  Pelabuhan  Laut  Benoa.  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  sudah  menerjemahkan penyelenggaraan  pelabuhan  pelaksana  PSMA. Selain  itu,  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan harus  dapat  dipahami  oleh  pihak  terkait  lainnya, seperti  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  polisi perairan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Bethel et al. , 2021).
Ketiga,  pemerintah  memastikan  kapasitas keuangan. Bethel et al. (2021) mengingatkan bahwa kapasitas keuangan juga menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan PSMA 2009. Hal itu dibutuhkan untuk  melaksanakan  kerja  sama  pendampingan teknis,  penetapan  pelabuhan,  pengumpulan  data, serta inspeksi dan pertukaran informasi. Indonesia sebagai  negara  peratifikasi  harus  memenuhi semua  kewajiban  yang  dimuat  dalam  PSMA 2009.  Kewajiban  mengenai  penetapan  pelabuhan pelaksana  PSMA  2009  sudah  dilakukan oleh  pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  adalah Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Namun, petugas  yang  memiliki  kapasitas  dalam inspeksi,  kelayakan  fasilitas  pelabuhan,  dan media  komunikasi  dalam  pertukaran  informasi nampaknya belum semua dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana  PSMA  2009.  Pemenuhan  kapasitas SDM  sebagaimana  dimaksud  adalah  dalam  hal pemeriksaan  yang  dimuat  dalam  lampiran  E PSMA  2009.  Untuk  itu,  dukungan  anggaran dalam  pelaksanaan  PSMA  2009  sangat  penting dalam  menciptakan  efektivitas  pencegahan  dan pemberantasan IUU  fishing di  wilayah  pelabuhan. Adapun  anggaran  yang  diperlukan  adalah  untuk (1)  penyediaan  infrastruktur  jaringan  internet karena kapal ikan asing yang akan berlabuh terlebih dahulu melakukan pelaporan secara daring ( online ) dan  (2)  kapasitas  SDM  yang  menguasai  substansi pemeriksaan  sebagaimana  yang  dimuat  dalam Lampiran E PSMA 2009.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Hasil analisis perbandingan tujuh kewajiban yang  harus  dipenuhi  Indonesia  mengungkapkan bahwa  kewajiban  mengenai  kapasitas  untuk pemeriksaan  dan  penetapan  pelabuhan  harus menjadi perhatian. Hal itu terjadi karena dukungan anggaran sangat berperan penting dalam menyiapkan prasyarat sumber daya manusia yang kompeten dalam
melaksanakan  prosedur  pelaksanaan  PSMA  2009. Selain  itu,  dukungan  anggaran  berperan  penting dalam menyiapkan kelayakan sarana dan prasarana atau  fasilitas  pelabuhan  dalam  melayani  kapal- kapal ikan asing yang akan melakukan pendaratan. Dengan  demikian,  pembenahan  terhadap  empat pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA harus  menjadi  perhatian  penting  pemerintah Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  serta  Kementerian Perhubungan  harus  melakukan  pembinaan  kepada staf yang akan dijadikan sebagai pemeriksa. Hal itu dilakukan dengan pelatihan-pelatihan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran E PSMA 2009. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  dan  Invetasi  harus  memfasilitasi harmonisasi  dan  koordinasi  regulasi  dalam pelaksanaan PSMA 2009 di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.
Selain  itu,  dalam  rangka  menciptakan efektivitas  pencegahan  dan  pemberantasan IUU fishing di  wilayah  pelabuhan  harus  terlebih  dahulu dilakukan pemastian kelayakan pelabuhan tersebut dalam  kesiapannya  melaksanakan  PSMA  2009. Pemastian  kelayakan  pelabuhan  harus  dilakukan oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Perhubungan,  serta  pemerintah provinsi  sesuai  dengan  kewenangannya.  Hal itu  disebabkan  oleh  Indonesia  yang  berbentuk kepulauan  dengan  empat  kelas  pelabuhan perikanan,  mulai  dari  pangkalan  pendaratan  ikan (PPI/kelas  D),  pelabuhan  perikanan  pantai  (PPP/ kelas  C),  pelabuhan  perikanan  nusantara  (PPN/ kelas  B),  dan  pelabuhan  perikanan  samudra (PPS/kelas  A),  serta  pelabuhan  umum,  harus melakukan  pemetaan  kebutuhan  pelabuhan pelaksana  PSMA  2009  sesuai  dengan  kondisi geografis  dan  tingkat  permasalahan IUU  fishing . Permasalahan  itu  ditambah  dengan  status pelabuhan  yang  tidak  hanya  untuk  pelabuhan perikanan,  tetapi  juga  pelabuhan  umum.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  Indonesia  yang  dalam  hal ini  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  serta Kementerian  Perhubungan  harus  mampu  bekerja sama  dalam  melaksanakan  PSMA  2009  yang sudah  diratifikasi  dengan  Perpres  Nomor  43 Tahun 2016 dan diterjemahkan dalam Permen KP Nomor 39/Permen-KP/2019.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada organisasi  Wildlife  Conservation  Society (WCS) Indonesia  dan  Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir dan Lautan IPB yang telah membantu pembiayaan
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
dalam  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  yang mendalam  juga  disampaikan  kepada  Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan data dan informasi penting dalam penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Kontributor  utama  dalam  karya  tulis  ini adalah  Akhmad  Solihin  sebagai  penulis  utama. Sementara  itu,  kontributor  anggota  sekaligus penulis  korespondensi  ( corresponding  author )  yang bertanggung  jawab  menyusun  naskah  sehingga memenuhi persyaratan publikasi adalah Darmawan serta kontributor anggota yang bertanggung jawab melengkapi isi karya tulis ini adalah Ari Purbayanto dan M. Fedi A. Sondita.

## DAFTAR PUSTAKA
Bethel,  L.,  Jessen,  H.,  &  Hollander,  J.  (2021). Implementing  the  port  state  measures agreement  to  combat  illegal,  ureported  and unregulated  fishing  in  the  Caribbean. Marine Policy , 132 (October  2021),  1—9.  https://doi. org/10.1016/j.marpol.2021.104643.
Borit,  M.,  &  Olsen,  P.  (2012).  Evaluation  framework for  regulatory  requirements  related  to  data recording  and  traceability  designed  to  prevent illegal,  unreported  and  unregulated  fishing. Marine  Policy , 36 (1),  96—102.  https://doi. org/10.1016/j.marpol.2011.03.012.
Bray,  K.  (2000). A  global  review  of  illegal,  unreported and  unregulated  (IUU)  fishing .  Retrieved  from https://www.fao.org/3/Y3274E/y3274e08.htm.
Coning,  E.D.,  &  Witbooi,  E.  (2015).  Toward  a  new “fisheries  crme”  paradigm:  South  Africa  as  an Ilustrative example. Marine Policy , 60 (October 2016),  696—703.  https://doi.org/10.1016/j. marpol.2015.06.024.
Daley,  R.  2020.  Commentary:  New  agreement establishing global port state measures to combat IUU fishing. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs , 2 (1), 28—31. https://doi.org/10.1 080/18366503.2010.10815652.
Hersoug, B., Jentoft, S., & Degnbol, P. (2004). Fisheries development:  The  institutional  challenge .  Delft, NE: Eburon Publisher.
Honniball,  A.N.  (2019).  What’s  in  a  Duty?  EU Identification of non-cooperating port states and their  prescriptive  responses. The  International Journal  of  Marine  and  Coastal  Law, 35 (1), 19—54. https://doi.org/10.1163/15718085- 23341067. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat  Pelaksanaan  Ketentuan  Negara
Pelabuhan  untuk  Mencegah,  Menghalangi,
dan  Memberantas  Penangkapan  Ikan  Secara Illegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur
Kusumawati,  G.N.,  &  Afriansyah,  A.  (2021).  Evaluasi keanggotaan Indonesia dalam port state measure agreement (PSMA)  2009  dalam  menghadapi IUU fishing . Negara Hukum , 12 (2), 263—284. DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2194.
Musto, C., & Papastavridis, E. (2021). Tackling illegal, unreported,  and  unregulated  fishing  through port  state  measures. Melbourne  Journal  of International Law , 22 . Retrieved from: https:// ssrn.com/abstract=3930015.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 39/Permen-KP/2019  tentang  Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi,  dan  Memberantas  Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.
Peraturan  Presiden  Nomor  43  Tahun  2016  tentang pengesahan Agreement of Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.
Pramod,  G.,  Nakamura,  K.,  Pitcher,  T.J.,  &  Delagran, L. (2014). Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to USA. Marine Policy , 48 (September  2014),  102—113.  https://doi. org/10.1016/j.marpol.2014.03.019
Pramod, G., Pitcher, T.J., & Mantha, G. 2017. Estimated of  Illegal  fishing  and  unreported  sea  food imports  to  Japan. Marine  Policy , 84 (October 2017),  42—51.  https://doi.org/10.1016/j. marpol.2017.06.032.
Serdy, A. (2016). The shaky foundations of the fao port state  measures  agreement:  How  watertight  is the legal seal against access for foreign fishing vessels?. The International Journal of Marine and Coastal Law , 31 (3), 422—441. doi: https://doi. org/10.1163/15718085-12341408
Sodik, D.M. (2009). Analysis of IUU fishing in Indonesia and the Indonesian legal framework reform for monitoring, control and surveillance of fishing vessels. The International Journal  of  Marine and  Coastal  Law, 24 (1),  67—100.  https://doi. org/10.1163/157180808X353984.
Sumaila, U.R., Alder, J., & Keit, H. (2006). Global scope and economics of illegal fishing. Marine Policy , 30 (6),  696—703.  https://doi.org/10.1016/j. marpol.2005.11.001
Swan,  J.  2016.  Port  state  measures—from  residual port  state  jurisdiction  to  global  standards. The  International  Journal  of  Marine  and Coastal  Law , 31 (3)  395—421.  https://doi. org/10.1163/15718085-12341404
Tai, T.H., Kao, S.M., & Ho, W.C. (2020). International soft  laws  against  IUU  fishing  for  sustainable marine  resources:  Adoption  of  the  voluntary guidelines  for  flag  state  performance  and challenges  for  Taiwan. Sustainability ,  1 2 (15). https://doi.org/10.3390/su12156013.
Telesetsky,  A.  (2015).  Scuttling  IUU  fishing  and rewarding  sustainable  fishing:  Enhancing the  effectiveness  of  the  port  state  measures agreement  with  trade-related  measures. Seattle University  Law  Review,  38 (4),  1237—1270. Retrieved  from  https://digitalcommons.law. seattleu.edu/sulr/vol38/iss4/4/.
Vosburgh,  K.  (2012).  The  Cape  Town  agreement explained:  How  one  international  treaty  could combat  illegal  fishing  and  save  lives.    A  brief from  the  PEW  Charitable  Trust.  Oct  2018. Retieved  from  https://www.pewtrusts.org/en/ research-and-analysis/issue-briefs/2018/10/the- cape-town-agreement-explained.
Xue, G. (2003). China and international fisheries law and policy. Leiden, NE: Martinus Nijhof Publisher.