Wijayanto. A.W & Mahfudz, M. (2021) Analisis Strategi Rumah Sakit dalam Menghadapi Era BPJS Kesehatan. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia,  6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/  Syntax- Literate.v6i11.4493 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## ANALISIS  STRATEGI  RUMAH  SAKIT  DALAM  MENGHADAPI  ERA  BPJS KESEHATAN

## Andika Wahyu Wijayanto, Mahfudz
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Indonesia Email: dikka.tear_418@yahoo.co.id, mahfudz.fe.undip@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efek  dari  total  kepemilikan  saham institusional, jumlah rapat bersama dewan dengan pemberlakuan "BPJS Kesehatan" pada  tahun  2014  dengan  Sistem  Pembayaran  Prospektif,  tidak  lagi  dengan  Sistem Biaya Untuk Layanan, telah menuntut rumah sakit untuk dapat melayani perawatan pasien  secara  efisien  sehubungan  dengan  kualitas  pengobatan  dan  keselamatan pasien.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan antara  tarif  klaim  BPJS  Kesehatan  (calon  pembayaran)  dengan  tarif  rumah  sakit (restropective  payment/fee for  service) ,  dan  mengetahui  bagaimana  strategi  rumah sakit  Panti  Rahayu  dalam  menghadapi  perubahan  sistem  pembayaran,  sehingga tidak terjadi perbedaan negatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien BPJS Kesehatan yang dirawat di rumah sakit Panti Rahayu, sedangkan sampel yang diambil  dirawat  di  rumah  sakit  pasien  BPJS  Kesehatan  yang  dirawat  sesuai  kelas pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tingkat klaim BPJS  Kesehatan  dengan  tarif  rumah  sakit  Panti  Rahayu.  Sehingga  diperlukan strategi  dalam  menangani  masalah  tersebut,  dengan  menjaga  loyalitas  pasien, menjaga hubungan baik dengan BPJS Kesehatan, menjaga keunggulan rumah sakit, pembentukan tim casemanager, casemix dan anti fraud, sehingga perbedaan negatif dalam pengobatan pasien BPJS Kesehatan dapat dihindari.
Kata Kunci :  efisiensi,  efektivitas,  kualitas  layanan,  keunggulan  kompetitif,  strategi, kinerja rumah sakit.

## Abstract
This study aims to analyze the effect of total institutional shareholdings, number of joint  meetings  of  board  of  With  the  enactment  of  the  “BPJS  Kesehatan”  in  2014 with  Prospective  Payment  System,  no  longer  with the Fee  for  Service  System,  has demanded hospitals to be able to serve patient treatment efficiently by regard to the quality  of  treatment  and  patient  safety.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out whether  there  was  a  difference  between  the  BPJS  Kesehatan  claim  rates (prospective  payment)  with  the  rates  of  hospital  (restropective  payment  /  fee  for service),  and  found  out  how  Panti  Rahayu  hospital  strategy  was  in  the  face  of changes  in  payment  systems,  so  that  negative  differences  did  not  occur.  The population  in  this  study  were  all  BPJS  Kesehatan  patients  who  treated  in  Panti Rahayu  hospital,  while  the  sample  taken  were  hospitalized  BPJS  Kesehatan patients  who  were  treated  according  to  the  class  in  2019.  The  result  showed  that
there  was  a  difference  between  the  BPJS  Kesehatan  claim  rates  with  the  rates  of Panti Rahayu hospital. So that strategies are needed in dealing with the problem, by  maintaining  patient  loyalty,  maintaining  good  relations  with  BPJS  Kesehatan, maintaining the hospital advantage, the establishment of the casemanager, casemix and  anti  fraud  teams,  so  that  negative  difference  in  the  treatment  of  BPJS Kesehatan patients can be avoided.
Keywords:  efficiency,  effectiveness,  service  quality,  competitive  advantage,  strategy, hospital performance.
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Pemerintahan  dianggap  berhasil  dan  sukses  dalam  mengelola  negara  salah  satu diantaranya dilihat dari kemajuan pembangunan yang terjadi di negara tersebut, dimana salah  satu  aspek  terlihatnya  pembangunan  adalah  tingkat  kesejahteraan  warna negaranya yang tinggi. Seseorang dapat dikatakan kesejahteraan terjamin, salah  satunya terlihat  dari  terjaminnya  kebutuhan  dasar  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  terpenuhi secara baik, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 di pasal 34 ayat 3, dimana penjelasan dari  pasal  tersebut  adalah  negara  harus  dapat memberikan  pelayanan  pengobatan yang layak bagi masyarakat Indonesia (Putri, 2019) . Maka untuk dapat memenuhi kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang, maka pada pemerintah mengusulkan sebuah  konsep  sistem  asuransi  sosial  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  di  tahun 2000. Setelah melalui pembahasan yang panjang di DPR, pada tahun 2004 terbitlah UU No.40  pada  tahun  2004  yang  mengatur  mengenai  sistem  jaminan  sosial  yang  akan diterapkan  oleh  Indonesia,  dan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  adalah  salah  satu bentuk dari asuransi sosial tersebut dalam bidang kesehatan (Jabbar, 2020) . Program ini adalah  salah  satu  progam  unggulan  dari  pemerintah  yang  diharapkan  bisa  mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya program ini  akan  memudahkan  masyarakat  untuk  bisa  memperoleh  pelayanan  pengobatan  di rumah sakit, dan tidak terkendala akan biaya yang harus dibayar.
Agar  perintah  di  dalam  UU  No.40  tahun  2004  dapat  diwujudkan  dan  berjalan dengan baik, maka negara perlu membentuk sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai badan  penyelenggara  JKN  ini,  sehingga  terbentuklah  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  berdasarkan    UU.  No.24  pada  tahun  2011 (Sipahutar,  2020) .  Di  dalam UU  ini  BPJS  terbagi  dalam  2  kelompok,  BPJS  Kesehatan  berfokus  mengurusi pemberian  pengobatan  masyarakat,  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  mengurusi  terkait ketenagakerjaan di Indonesia, kemudian di dalam UU ini juga menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia harus mengikuti program ini atau dengan kata lain wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari 2014.
Dengan  diberlakukannya  BPJS  Kesehatan,  telah  mengubah  industri  rumah  sakit yang  ada  di  Indonesia,  terutama  dalam  aspek  operasional.  Yang  sangat  memengaruhi adalah perubahan sistem pembayaran ke rumah sakit. Jika dulu pasien harus membayar
ke  rumah  sakit  dengan  biaya  sebesar  jumlah  tarif  yang  berlaku  di  rumah  sakit,  tetapi BPJS  Kesehatan  dalam  membayar  biaya  perawatan  dan  pengobatan  pasien  ke  rumah sakit tidak berdasarkan tarif tindakan perawatan dan pengobatan apa saja yang diberikan kepada  pasien (fee  for  service) ,  tetapi  berdasarkan  diagnosa  pasien  dengan  dasar  tarif INA CBGs (Indonesian Case Base Groups) , tanpa memperhatikan berapa lama pasien dirawat, dan perawatan pengobatan apa saja yang diberikan ke pasien. Jadi jika pasien di  diagnosa  penyakit  “A”,  maka  rumah  sakit  akan  menerima  pembayaran  dari  BPJS Kesehatan  sebesar  tarif  diagnosa  penyakit  “A”  tersebut  berdasarkan  tarif coding yang ada  di  INA  CBGs,  tanpa  memperhatikan  tarif  rumah  sakit (Yuniarti,  Amalia,  & Handayani, 2015) .
Dengan  gambaran  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  jika  rumah  sakit  tidak  mampu efisien dalam pelayanan kepada pasien, maka dengan bertambahnya jumlah kunjungan, maka  semakin  tinggi  pula  defisit  (kerugian)  yang  diderita  rumah  sakit,  dan  juga sebaliknya, jika rumah sakit mampu melakukan efisiensi, maka semakin banyak jumlah kunjungan  pasien  akan  semakin  tinggi  profit  (keuntungan)  yang  didapat  rumah  sakit. Tetapi dalam melakukan efisiensi, tidak boleh melupakan aspek keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan harus tetap terjaga dengan baik. Hal inilah yang cukup sulit bagi  rumah  sakit,  di  satu  sisi  rumah  sakit  harus  melakukan  efisiensi  agar  tidak mengalami  defisit,  tetapi  di  sisi  lain  juga  harus  menjaga  mutu  pelayanan  dan  aspek keselamatan  pasien  yang  terjaga.  Maka  rumah  sakit  Panti  Rahayu  harus  menyiapkan strategi yang tepat agar tidak mengalami defisit di tahun-tahun berikutnya, karena sesuai dengan amanat Undang – Undang, yaitu pada tahun 2019 kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi wajib bagi seluruh orang yang hidup di Indonesia tanpa terkecuali, hal ini tentu akan  mendorong  kenaikan  jumlah  kunjungan  pasien  ke  rumah  sakit,  karena  stigma biaya berobat ke rumah sakit “mahal” telah hilang dengan adanya BPJS Kesehatan ini, karena  saat  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  masyarakat  tidak  perlu  mengeluarkan uang sepeserpun saat berobat ke rumah sakit.
1. Manajemen Rumah Sakit
Rumah  sakit  adalah  sebuah  badan  pelayanan  kesehatan  yang  menyediakan pengobatan bagi seseorang yang sakit secara tubuh maupun jiwa dalam bentuk  rawat inap, rawat jalan, maupun orang yang dalam kondisi gawat darurat. Kemudian rumah sakit  memiliki  tujuan  dan  fungsi  untuk  dapat  memperikan  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  pengobatan  atas  penyakit  yang  diderita dengan  prinsip  keselamatan  pasien.  Untuk  dapat  menjalankan  kegiatan operasionalnya,  sebuah  rumah  sakit  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  standart dalam  hal  lokasi  tempat  rumah  sakit  itu  beroperasi,  gedung  bangunan,  sarana, prasarana,  SDM  (dokter,  perawat,  dan  tenaga  medis  lainnya),  farmasi,  dan  alat kesehatan yang dimiliki.
Dalam hal pengelolaan atau manajemen nya, rumah sakit memiliki perbedaan dengan industri lainnya, yaitu rumah sakit memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh manajemen dalam industri lain (Aditama, 2014) , yaitu:
a. Tujuan rumah sakit adalah melayani kebutuhan pengobatan manusia, tidak hanya berfokus  pada  menciptakan  proses  yang  seefisien  mungkin  agar  mendapatkan keuntungan  sebanyak-banyaknya.  Unsur  kemanusian  harus  mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan rumah sakit.
b. Dalam  industri  rumah  sakit,  yang  disebut  sebagai  pelanggan,  tidak  hanya masyarakat atau pasien yang menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit, tetapi juga pihak asuransi adalah pelanggan yang harus menjadi perhatian rumah sakit, karena  seringkali  pihak  asuransi  memiliki  regulasi  untuk  menentukan  ke  rumah sakit mana pasien tersebut harus menjalani pengobatan.
c. Peran  kombinasi  profesional  terhadap  kualitas  jasa  pengobatan  yang  dihasilkan, seperti  dokter,  perawat,  ahli  farmasi,  fisioterapi,  radiographer,  dan  tenaga  medis lainnya, tidak ditemui di industri lainnya.
2. Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan  kesehatan  nasional  tidak  hanya  ada  di  Indonesia,  tetapi  di  negara lainnya di dunia ini juga memiliki jaminan kesehatan bagi warga negaranya dengan sistem pelaksanaan yang berbeda-beda. Yang melandasi hal ini adalah deklarasi PBB tahun 1984 mengenai Hak Asasi Manusia pada pasal 25 ayat 1 (Pelangi, 2017) , yang salah  satu  inti  isinya  adalah  setiap  orang  mendapatkan  hak  yang  menjamin penyembuhan  pada  saat  seseorang  tersebut  mengalami  kelemahan  tubuh,  sehingga kesejahteraan orang tersebut tidak hilang. Kemudian pada tahun 2005 dengan adanya resolusi World  Health  Assembly yang  diadakan  di  Jenewa,  yang  secara  tersirat menyebutkan  bahwa  setiap  negara  bertanggungjawab  atas  pembiayaan  jaminan kesehatan warga negaranya (Tjarsono & Kurniawan, 2015) . Agar dapat menjalankan tanggungjawabnya  tersebut,  maka  setiap  negara  harus  mengembangkan  jaminan kesehatan nasional, salah satunya dapat berbentuk asuransi kesehatan.
Sistem jaminan kesehatan yang dimiliki oleh berbagai negara sangat bervasiasi antara satu negara dengan negara lainnya, yang dipengaruhi oleh kondisi yang ada di negara  tersebut,  misalnya  kondisi  perekonomian,  politik,  maupun  kondisi  geografis negara tersebut (Fuady, 2014) .
Di  Indonesia,  pelaksanaan  jaminan  kesehatan  nasional  didasarkan  pada  UUD 1945  pasal  28,  yang  menyatakan  jika  setiap  warna  negara  memiliki  hak  atas pelayanan  kesehatan  yang  baik,  kemudian  di  pasal  34  UUD  1945,  tertulis  bahwa negara adalah yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak nya (Lala, 2019) .
3. BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan  mulai  beroperasi  per  tangal  1  januari  tahun  2014.  BPJS Kesehatan  adalah  salah  satu  bentuk  asuransi  sosial  yang  dibiayai  oleh  negara Indonesia  pada  warga  negara  dalam  hal  kesehatan,  dan  pada  tahun  2019  seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk warga yang masuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomi, pembayaran premi BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah.
Prinsip  yang  digunakan  oleh  BPJS  Kesehatan  dalam  pembiayaan  kesehatan adalah  “kendali  mutu  dan  kendali  biaya”,  yang  bertujuan  agar  rumah  sakit  hanya memberikan  pengobatan  dan  tindakan  perawatan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan indikasi penyakit yang diderita, tetapi tetap mengutamakan keselamatan pasien (mutu pelayanan),  sehingga  tidak  terjadi  pemborosan  pembiayaan.  Seperti  yang  tersebut dalam  bahan  paparan  jaminan  kesehatan  nasional  yang  diterbitkan  kementrian kesehatan  Indonesia,  bahwa  adanya  prinsip  “kendali mutu  dan  kendali  biaya”  akan menghilangkan potensi rumah sakit memberikan pengobatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasien dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Berdasarkan  prinsip  di  atas,  maka  BPJS  Kesehatan  dalam  melakukan pembayaran  biaya  ke  rumah  sakit  tidak  berdasarkan  jenis  pelayanan  apa  saja  yang diberikan  ke  pasien  berdasarkan  tarif  rumah  sakit,  tetapi  berdasarkan  diagnosa penyakit  apa  yang  diderita  oleh  pasien. BPJS  Kesehatan  telah  memiliki  sistem  tarif yang  disebut  Indonesian Case  Based  Groups (INA  CBGs),  dimana  sistem  ini menggolongkan  tarif  berdasarkan  diagnosa  penyakit,  sehingga  dalam  pelayanan pengobatan  kepada  pasien,  rumah  sakit  harus  mengikuti  prosedur  pengobatan  yang terdapat  dalam  panduan  tarif  INA  CBGs,  agar  rumah  sakit  tidak  mengalami kerugian.
4. Efisiensi dan Efektifitas
Setiap  perusahaan  selalu  mencoba  untuk  dapat  meraih  efisiensi  yang  optimal dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya.  Efisiensi  sangatlah  penting  untuk kelangsungan  hidup  perusahaan  tersebut,  tanpa  adanya  efisiensi,  maka  sangat dimungkinakan  perusahaan  akan  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  pendapatan penjualan  tidak  dapat  menutup  biaya  operasional,  karena  harga  jual  yang  tidak kompetitif,  sehingga  produk  atau  jasa  menjadi  tidak  laku.  Hal  yang  sama  juga berlaku dalam usaha rumah sakit, meskipun rumah sakit adalah lembaga sosial non profit,  tetapi  rumah  sakit  tetap  membutuhkan  pendapatan  untuk  dapat  berjalan operasionalnya,  dan  keuntungan  agar  dapat  melakukan  pengembangan  pelayanan kesehatan,  misalnya  dalam  penambahan  SDM,  pembelian  alat  kesehatan  dengan teknologi terbaru, dan juga pembangunan gedung yang nyaman bagi pasien. Efisien akan  menjadi  percuma  jika  efektifitas  tidak  tercapai.  Dalam  pelayanan  di  rumah sakit,  efiensi  pelayanan  akan  tidak  ada  artinya  jika  tidak  membuat  pasien  sembuh dari  penyakitnya,  maka  dari  itu  efisien  dalam  pemberian  pelayanan  kepada  pasien juga harus diimbangi dengen kesembuhan dari pasien.
Di  era  BPJS  Kesehatan  saat  ini,  telah  berlangsung  perubahan  konsep  sistem pembayaran  dari “fee  for  service” menjadi  paket  “INA  CBGs.  Perubahan  ini menuntut rumah sakit untuk selalu memperbaiki mengenai efisiensi dalam pemberian pelayanan  kepada  pasien.  Efisiensi  akan  tercapai  saat  jumlah  tarif  rumah  sakit  di bawah  tarif  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini  membuat  manajemen  rumah  sakit  harus mengubah  sudut  pandang  mengenai  pelayanan,  dulu  semakin  banyak  pengobatan kepada  pasien  akan  semakin  menguntungkan  rumah  sakit,  tetapi  sekarang  rumah sakit  harus  dapat  memilih  layanan  apa  saja  yang  harus  diberikan  kepada  pasien
dengan  tetap  memegang  prinsip  keselamatan  pasien  agar  tarif  rumah  sakit  tidak diatas  tarif  BPJS,  sehingga  tidak  menyebabkan  kerugian  bagi  rumah  sakit (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2001) . Misalnya tidak memberikan vitamin atau pemeriksaan laboratorium yang tidak dibutuhkan oleh pasien.
Rumah sakit memiliki prinsip keselamatan pasien adalah yang utama, sehingga efisiensi pelayanan tidak boleh menghilangkan atau menurunkan kualitas pengobatan terhadap  kesembuhan  pasien,  karena  bisa  mengakibatkan  tujuan  dari  rumah  sakit untuk  menyembuhkan  penyakit  pasien  malah  hilang.  Hal  ini  sesuai  motto  yang digunakan  BPJS  Kesehatan,  yaitu  “kendali  mutu  dan  kendali  biaya”,  yaitu diharapkan rumah sakit dalam pengobatan pasien harus memberikan pelayanan yang mengedepankan  mutu  dengan  biaya  yang  rendah.  Salah  satu  tujuan  efisiensi  yang dilakukan  oleh  rumah  sakit  adalah  agar  arus  kas  rumah  sakit  tetap  positif.  Laporan arus  kas  adalah  laporan  yang  menyediakan  informasi  mengenai  kas  masuk  dan  kas keluar  secara  terperinci  berdasarkan  sumbernya  dalam  satu  periode  tertentu (IAI, 2007) .  Saat  kas  masuk  dari  kegiatan  operasional  lebih  tinggi  dari  kas  keluar  maka dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan dalam kondisi sehat.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  mengggunakan  metode  campuran  atau mix  method dengan pendekatan  kuantitatif  kemudian  pendekatan  kualitatif.  Menurut (Cresswell,  2017) , metode  campuran  adalah  sebuah  prosedur  untuk  mengumpulkan,  menganalisis  data dalam  suatu  penelitian  dengan  cara  mengkombinasikan  metode  kuantitatif  dengan metode  kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  uji  beda  untuk melakukan  analisis  apakah  terdapat  perbedaan  secara  signifikan  antara  tarif  rumah dengan tarif BPJS Kesehatan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang digunakan sebagai pendekatan kualitatif untuk melakukan analisa strategi yang diterapkan oleh rumah sakit agar tidak mengalami defisit saat melayani pasien BPJS Kesehatan.  Studi  kasus  merupakan  penelitian  empiris  untuk  menggali  fenomena terkini  yang  terjadi  dalam  kehidupan  nyata,  yang  dilakukan  saat  batas  yang  tidak jelas  antara  fenomena  dengan  teori  yang  ada (Yin  Robert,  1994) .  Fenomena  dalam penelitian  ini  merujuk  kepada  fenomena  strategi  rumah  sakit  dalam  menghadapi perbedaan  sistem  pembayaran  dari  BPJS  Kesehatan.  Studi  kasus  menyediakan  cara yang  sistematis  untuk  melihat  secara  mendalam  suatu  kasus,  mengumpulkan  data, menganalisis informasi dan melaporkan hasil penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Studi  kasus  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Panti  Rahayu  yang  beralamat  di  Jl.  R. Suprapto  6  Purwodadi  Grobogan  Jawa  Tengah.  Penentuan  lokasi  penelitian dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
RS. Panti Rahayu sejak tahun 2014 telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan terus bertumbuh dari tahun ke tahun,  dan  jika  dilihat  di  tahun  2019  telah  mencapai  70%  dari  total  pasien  di  RS.
Panti  Rahayu.  Sejak  tahun  2016,  RS.  Panti  Rahayu  mengalami  defisit  (tarif  BPJS Kesehatan lebih rendah dari tarif rumah sakit).
3. Sumber Data
Sumber  data  dalam  sebuah  penelitian,  menurut  Lofland (Moelong,  2013) , adalah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen yang lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data primer, yaitu:
Data  billing  pasien  BPJS  Kesehatan,  di  dalam  data  ini  berisi  informasi mengenai  biaya  pengobatan  pasien  menurut  tarif  rumah  sakit  dan  juga  pembayaran dari  BPPJS  menggunakan  tarif  BPJS  Kesehatan.  Data  ini  dipergunakan  untuk mengetahui  apakah  terdapat  selisih  antara  tarif  rumah  sakit  dengan  tarif  BPJS Kesehatan dalam pengobatan pasien di rumah sakit.
Wawancara  dengan  manajemen  RS.  Panti  Rahayu  untuk  mendapatkan informasi mengenai  strategi  yang  telah atau  akan  dilakukan  oleh manajemen  dalam menghadapi  perbedaan  tarif,  sehingga  rumah  sakit  tidak  mengalami  kerugian  atau defisit saat melayani pasien BPJS Kesehatan.
4. Populasi dan Sampel
Populasi  untuk  metode  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  berkas  billing seluruh pasien rawat inap BPJS Kesehatan yang dirawat di RS. Panti Rahayu selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 38.792 pasien. Tehnik yang  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  sampel  memakai  metode purposive sampling , yaitu berkas pasien rawat inap BPJS Kesehatan yang dirawat sesuai kelas pada  periode  tahun  2019.  Pertimbangan  mengapa  hanya  mengambil  pasien  yang tidak naik kelas adalah agar tidak terjadi bias dalam menguji perbedaan antara tarif rumah  sakit  dengan  tarif  BPJS  Kesehatan,  karena  pasien  yang  naik  kelas  ada  iur biaya yang dibayarkan dari pasien ke rumah sakit, yaitu sebanyak 7.937 berkas.
5. Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode “independen sample t-test”, yaitu sebuah  pengujian  statistik  yang  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dari  2  grup sampel  memiliki  nilai  rata-rata  yang  berbeda.,  dan  juga  salah  satu  metode  untuk menguji keefektifan dari sebuah perlakuan khusus, yang terlihat dari perbedaan rata- rata antara dua grup yang berbeda (Mikha Agus Widiyanto, 2013) .
Dalam  penelitian  ini  independent  sample  t-test  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  terdapat  perbedaan  antara  tarif  rumah  sakit  dengan  tarif  BPJS  Kesehatan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
Ho :  tidak  terdapat  perbedaan  antara  tarif      rumah  sakit  dengan  tarif  BPJS
Kesehatan
Ha :  terdapat perbedaan antara tarif rumah sakit dengan tarif BPJS Kesehatan
Pengujian statistik independent sample t-test dilakukan dengan program SPSS dan  tingkat  signifikansi  (α)  yang  diajukan  adalah  sebesar  5%  (0,05),  sehingga  jika nilai Sig. (2-tailed) > (lebih dari) 0,05  maka hipotesis awal (Ho) diterima, tetapi jika
nilai Sig. (2-tailed) < (kurang dari) 0,05  maka hipotesis awal ditolak dan menerima hipotesis alternatif.
6. Analisis Kualitatif
Analisis data kualitatif adalah sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur, sehingga data yang diperoleh dari hasil  wawancara  menjadi  dapat  dipahami  dan  menjadi  informasi  yang  jelas  bagi orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  secara  sistematis  dengan  pengorganisasian  data, menjabarkan,  menyusun  ke  dalam  pola,  dan  verifikasi  data (Creswell  &  Creswell, 2017) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Pengujian Hipotesis
Dengan melakukan pengujian independent sample t-test dengan menggunakan program SPSS 20, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tarif rumah sakit dengan tarif BPJS Kesehatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Group Statistics
Kelompok  N Mean Std. Deviation  Std. Error Mean Nominal Tarif RS 7937  5068083.88  3842563.439 43131.331 Tarif BPJS  7937  4453723.36  3853658.021 43255. 863
Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa nilai rata-rata (means) antara tarif rumah sakit dengan tarif  BPJS  Kesehatan  terdapat  perbedaan,  dimana  rata-rata  tarif  rumah  sakit lebih  tinggi  dari  tarif  BPJS.  Dari  data  sebanyak  7.937  pasien  rawat  inap  BPJS Kesehatan pada tahun 2019, rata-rata tarif rumah sakit adalah sebesar Rp.5.068.083, sedangkan  rata-rata  tarif  BPJS  dengan  pasien  yang  sama  adalah  sebesar  Rp. 4.453.723.  Disini  terlihat  perbedaan  tarif  sebesar  Rp.  614.360  per  pasien,  dimana selisih  tersebut  adalah  selisih  negatif  bagi  rumah  sakit.  sehingga  dapat  diasumsikan setiap pelayanan pasien rawat inap BPJS, rumah sakit mengalami kerugian rata-rata per  pasien  sebesar  Rp.  614.360.  Dengan  melihat  hasil  ini  maka  RS.  Panti  Rahayu perlu  mengidentifikasi  permasalahan  di  dalam  operasional  rumah  sakit  dan melakukan tindak lanjut strategi yang dibutuhkan agar dapat meminimalkan potensi kerugian dalam pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

## Tabel 2
Independent Simple Test Lenene’s Test for Equality  of Variences Hest Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- failed) Mean Difference Std.  Error Differences Lower Upper Nominal Equal Variences assumed 114.888 .000 10.057 15872 .000 614360.518 61085.034 494626.921 734094.115 Equal variances not assumed 10.057 15871.868 .000 614360.518 61085.034 494626.921 734094.116
Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  independent  sample  t-test, terlihat  bahwa  nilai  pada  Sig.  (2  tailed)  kurang  dari  0,05,  sehingga  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  hipotesis  awal  (Ho)  ditolak  dan  menerima  hipotesis  alternatif (Ha), atau dengan kata lain terdapat perbedaan antara tarif rumah sakit dengan tarif BPJS  Kesehatan  dalam  pelayanan  pasien  rawat  inap  yang  sesuai  kelas  BPJS  pada tahun  2019.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tarif  di  RS.  Panti  Rahayu  lebih  tinggi daripada tarif dari BPJS Kehatan, hal ini bisa diakibatkan karena RS. Panti Rahayu yang kurang efisien dalam operasional nya sehingga menyebabkan tarif yang tinggi. Terjadinya  selisih  ini  yang  harus  dihadapi  oleh  manajemen  dan  harus  mengambil langkah strategis.

## B. Strategi Rumah Sakit dalam Menghadapi Era BPJS Kesehatan
Berikut adalah strategi yang dilakukan oleh RS. Panti Rahayu:
1. Menjaga loyalitas pasien, Di RS. Panti Rahayu memiliki unit bagian khusus dalam menjaga loyalitas pasien agar selalu mempercayakan pengobatannya ke RS. Panti Rahayu, yaitu Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat UPKM. Tugas dari unit ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan juga pendampingan kepada  mayarakat  terkait  berbagai  hal  mengenai  isu  masalah  kesehatan.  Dari demografi  diatas  terlihat  bahwa  hanya  21%  dari  pasien  rawat  inap  RS.  Panti Rahayu di tahun 2019 yang bersalah dari daerah Purwodadi Kota, dan 67% adalah masyarakat di kabupaten Grobogan di luar Purwodadi Kota, sehingga rumah sakit menugaskan  kepada  UPKM  untuk  membentuk  “desa  binaan”  dengan  menunjuk kader  dari  salah  satu  tokoh  desa  setempat  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di kabupaten  Grobogan.  Selain  itu  UPKM  juga  membuat  jejaring  dengan  bekerja sama dengan kelompok difabel yang ada di kabupaten Grobogan, yaitu kelompok difabel  yang  bernama  “Kudifa”.  Kelompok  difabel  Kudifa  ini  berada  di kecamatan Gubug, kelompok ini bertujuan agara masyarakat dengan keterbatasan fisik tetap dapat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Produk yang dihasilkan  antara  lain  adalah  hiasan  dinding,  lampu  duduk,  dan  lampu  lampion, dan  RS.  Panti  Rahayu  membantu  memasarkan  produk-produk  ini  di  area  rumah sakit,  langkah  ini  sebagai  bagian  dari  fungsi  RS.  Panti  Rahayu  sebagai  lembaga
sosial yang ikut berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat, baik dalam hal kesehatan maupun dukungan bagi masyarakat yang terpinggirkan.
Menindaklanjuti  perkembangan  teknologi  sistem  online,  langkah  startegis  yang diambil  oleh  manajemen  rumah  sakit  adalah  dengan  melakukan  optimalisasi sistem  yang  ada  saat  ini  oleh  bagian  IT  sehingga  dapat  membuat  sistem  online yang  dapat  dimanfaatkan  pasien  dalam  mendapatkan  kemudahan  dalam  proses pengobatan  di  rumah  sakit.  Rencana  yang  akan  dilakukan  ke  depannya  adalah dengan membuat sistem pendaftaran online melalui aplikasi android, hal ini akan memudahkan  pasien  mendaftar  yang  bisa  dilakukan  dimana  saja.  Kemudian selama  ini  yang  menyebabkan  pasien  cukup  tidak  nyaman  saat  di  rumah  sakit adalah  pelayanan  pengambilan  obat,  karena  ruang  tunggu  yang  sesak  dan  tidak memberikan kenyamanan ke pasien, sehingga akan dikembangkan sebuah sistem online  dimana  pasien  dapat memantau  dari  manapun melalui  handphone, apakah obat  nya  sudah  selesai  disiapkan  dan  bisa  diambil,  sehinggga  pasien  tidak  perlu menunggu  di  depan  apotik  sampai  obat  nya  selesai  disiapkan  oleh  petugas farmasi.  Dengan  ada  nya  sistem  online  yang  memudahkan  dan  memberikan kenyamanan  kepada  pasien  ini,  maka  diharapkan  loyalitas  pasien  akan  tetap terjaga dari waktu ke waktu.
2. Mempercepat  proses  klaim  ke  BPJS  Kesehatan,  Pada  bulan  januari  tahun  2019, BPJS Kesehatan menerapkan regulasi baru terkait proses penagihan, yaitu terkait berkas  yang  dikirim  dari  sebelumnya  hardcopy  menjadi  softcopy  dalam  format “pdf”.  Perubahan  ini  menyebabkan  manajemen  rumah  sakit  cukup  kesulitan dalam  beradaptasi  dengan  regulasi  baru  ini,  dan  perubahan  ini  tidak  diantisipasi oleh  rumah  sakit  pada  saat  itu,  sehingga  menyebabkan  keterlambatan  klaim sampai  3  bulan,  klaim  bulan  januari  2019  yang  seharusnya  di  kirim  di  bulan februari 2019, baru dapat dikirim oleh rumah sakit ke BPJS Kesehatan pada bulan Mei  2019,  karena  harus  mengubah  dokumen  hardcopy  menjadi  softcopy  yang jumlah  nya  dalam  satu  bulan  mencapai  ribuan  lembar.  Atas  permasalahan kecepatan  klaim  yang  tidak  tepat  waktu  tersebut,  pada  bulan  maret  2019, manajemen  rumah  sakit  memutuskan  untuk  melakukan  perekrutan  karyawan sebanyak  3  orang  dan  juga  pembelian  komputer  beserta  scanner  berkecepatan tinggi untuk mempercepat proses scan dokumen menjadi softcopy. Tetapi ternyata proses  mengubah  hardcopy  menjadi  softcopy  dengan  menggunakan  software bawaan  dari  printer  masih  lambat  dalam menjalankan  prosesnya,  karena  petugas masih  harus  memberi  nama  file  sesuai  dengan  nomor  SEP  BPJS  pasien  yang jumlah nya mencapai 19 digit. Kemudian langkah yang diambil oleh manajemen rumah sakit adalah dengan membuat program khusus dengan sinkronisasi sistem BPJS  dan  sistem  rumah  sakit  untuk  scan  ini,  sehingga  petugas  tidak  perlu  lagi melakukan  entry  19digit  nomor  SEP  BPJS  pasien.  Selain  itu  ada  permasalahan lain dalam proses scan ini, yaitu petugas masih harus melepas staples yang banyak menempel  di  berkas  pasien,  kemudian  manajemen  memutuskan  bahwa  proses berbagai  berkas  pasien  harus  di  steples  di  satu  sisi,  yaitu  kanan  pojok  atas,  jika
ada  penambahan  berkas  ke  bagian  lain,  maka  bagian  tersebut  harus  melepas staples  sebelumnya,  sehingga  pada  saat  berkas  sampai  di  bagian  penagihan, petugas  scan  cukup  tinggal  menggunting  bagian  kanan  atas  kumpulan  berkas tersebut,  sehinga  mempercepat  berkas  untuk  di  scan.  Strategi  ini  cukup  efektif karena  jika  sebelumnya  untuk  1  bekas  pasien  rawat  inap  memerlukan  waktu  10 menit,  tetapi  dengan  sistem  dan  alur  yang  dibuat  oleh  manajemen  rumah  sakit hanya memerlukan waktu sekitar 3 menit untuk scan 1 berkas pasien rawat inap. Dengan strategi yang dijalankan ini, rumah sakit sanggup mengejar ketertinggalan penagihan  klaim  selama  3  bulan,  dengan  mengajukan  klaim  2  kali  dalam  satu bulan, sehingga untuk pengiriman penagihan bulan Agustus 2019 dapat dilakukan pada bulan September 2019.
3. Menjaga  hubungan  baik  dengan  BPJS  Kesehatan,  salah  satu  regulasi  dari  BPJS Kesehatan adalah mewajibkan rumah sakit untuk membentuk tim anti fraud yang beranggotakan  karyawan  rumah  sakit  yang  berkompeten  untuk  mencegah  terjadi nya kecurangan yang dilakukan  oleh rumah sakit. Tim anti fraud memiliki peran yang sangat penting dalam relasi hubungan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, karena  jika  rumah  sakit  melakukan  kecurangan  dalam  pengajuan  klaim  maupun pelayanan  ke  pasien,  maka  BPJS  Kesehatan  akan  memutus  kerja  sama  dengan rumah  sakit  tersebut.  Kecurangan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  rumah  sakit dalam  pelayanan  kepada  pasien  BPJS  Kesehatan  tertuang  dalam  Peraturan  BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016. Dengan tidak melakukan kecurangan di internal rumah  sakit,  diharapkan  kerja  sama  antara  RS.  Panti  Rahayu  dengan  BPJS Kesehatan dapat tetap berjalan dengan baik di tahun yang akan datang.
4. Tidak  membedakan  pelayanan  pasien  BPJS  dan  Non  BPJS,  agar  masyarakat menjadikan  RS.  Panti  Rahayu  sebagai  pilihan  utama.  Dari  cara  pendaftaran, sistem  antrian,  sampai  pemberian  pelayanan  pengobatan  tidak  ada  perbedaan, semua  pelayanan  berdasarkan  diagnosa  penyakit  pasien,  dari  pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan juga obat yang diberikan sesuai dengan regulasi dari BPJS  Kesehatan.  Sehingga  diharapkan  pasien  BPJS  Kesehatan  tidak  merasa bahwa  jika  menggunakan  BPJS  maka  akan  diperlakukan  secara  tidak  baik  atau diberikan  obat  dan  pelayanan  yang  seadanya  dari  rumah  sakit.  Dengan  tanpa adanya  perbedaan  pelayanan  ini  tentu  akan  meningkatkan  kepercayaan  dan  juga kenyamanan  pasien  saat  menjalani  pengobatan  di  RS.  Panti  Rahayu,  sehingga kunjungan  pasien  ke  RS.  Panti  Rahayu  di  tahun  –  tahun  mendatang  akan  terus meningkat.
5. Bekerja  sama  dengan  bank  untuk  mengantisipasi  jika  terjadi  keterlambatan pembayaran  klaim  dari  BPJS  Kesehatan,  sehingga  arus  kas  rumah  sakit  tetap positif dan operasional rumah sakit tidak tertanggu.
6. Pembentukan  tim  casemix  dan  case  manager,  tugas  dari  case  manager  adalah mencegah  dilakukannya  pemeriksaan  yang  tidak  diperlukan  oleh  pasien  atau pemberian  fasilitas  yang  tidak  dibutuhkan  dalam  rangka  pengobatan  pasien tersebut.  Dengan  adanya  tim  case  manager  ini,  diharapkan  terjadi  efisiensi  yang
optimal dalam pelayanan pengobatan kepada pasien dengan tetap memperhatikan mutu  pengobatan.  Kemudian  tugas  dari  tim  casemix  adalah  untuk  memastikan diagnosa  pasien  sudah  dirumuskan  secara  tepat  sesuai  dengan  penyakit  yang diderita  oleh  pasien,  sehingga  mendapatkan  besaran  klaim  yang  sesuai  dengan regulasi dari BPJS Kesehatan.
7. Menciptakan  keungulan  kompetitif  untuk  menghadapi  rumah  sakit  pesaing, dengan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada pasien, hal ini sangat penting karena  pasien  dalam  kondisi  darurat  dapat  menentukan  sendiri  ke  rumah  sakit mana  dia  akan  dirawat,  dan  jika  dirawat  sesuai  kelas  BPJS  Kesehatan,  maka pasien  tersebut  tidak  akan  mengeluarkan  biaya  sama  sekali.  Sehinga  manajemen RS.  Panti  Rahayu  mengembangkan  keunggulan  kompetitif,  yaitu  pelayanan  IGD yang cepat, tanggap, dan sigap dengan alat diagnosis yang lengkap, dengan tetap mengutamakan keramahan kepada pasien.
8. Membuka  pasar  baru  dengan  memiliki  memiliki  2  buah  klinik  sebagai  penjaring pasien  dari  Kecamatan  Wirosari  dan  Kecamatan  Sulursari,  sehingga  diharapkan dapat meningkatkan rujukan pasien ke rumah sakit. Tetapi sejak masuk era BPJS Kesehatan kunjungan pasien ke klinik menurun drastis, hal ini disebabkan kerena 2  klinik  tersebut  belum  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan.  Setelah  2  tahun berproses  agar  dapat  memenuhi  standar  pelayanan  yang  ditetapkan  oleh  BPJS Kesehatan, pada akhirnya pada tanggal 1 Januari 2019, klinik pratama RS. Panti Rahayu  di  Wirosari  dapat  bekerja  sama dengan  BPJS  Kesehatan,  dan  kunjungan pasien  kembali  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  sudah  banyak  masyarakat  yang menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  sehingga  masyarakat  tentu  memilih  fasilitas kesehatan  yang  sudah  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  agar  tidak  perlu membayar biaya pengobatan lagi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut,  RS.  Panti  Rahayu  mengalami  selisih  positif  dalam  melayani  pasien BPJS  Kesehatan  hanya  pada  periode  tahun  2014  sampai  2015,  sedangkan  di  tahun berikutnya  selalu  mengalami  kerugian.  Berdasarkan  pengambilan  sampel  biaya  pasien rawat inap (tarif rumah sakit) yang dirawat sesuai kelas dibandingkan dengan tarif INA CBGs  (tarif  klaim  BPJS  Kesehatan)  pada  tahun  2019,  RS.  Panti  Rahayu  mengalami selisih negatif sebesar rata-rata Rp. 614.360 untuk 1 perawatan pasien. Sehingga dapat disimpulkan  terdapat  perbedaan  tarif  antara  tarif  RS.  Panti  Rahayu  dengan  tarif  klaim BPJS Kesehatan. Menghadapi kondisi ini, RS. Panti Rahayu sudah menyiapkan langkah stategis untuk dapat bertahan dan menyikasi dalam menghadapi era BPJS Kesehatan.

## BIBLIOGRAFI
Aditama,  C.  Y.  (2014). Manajemen  Administrasi  Rumah  Sakit. Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Adolfina.(2014).  Analisis  Keterkaitan  Antara  Kepuasan  Kerja,  Dan  Komitmen Organisasi  dengan  Kinerja  Individu.  J urnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 2(3). Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Creswell,  John  W.,  &  Creswell,  J.  David.  (2017). Research  design:  Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications. Google Scholar
Fuady, Ahmad. (2014). Jaminan Kesehatan Universal Dan Pemenuhan Hak Kesehatan. Jakarta: BP Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Google Scholar
Hitt,  Michael  A.,  Ireland,  R.  Duane,  &  Hoskisson,  Robert  E.  (2001). Manajemen strategis:  daya  saing  &  globalisasi.  Konsep.  buku  1 .  Thomson  Learning. Google Scholar
Jabbar, Luthfan Dimas Al Auzan Abdul. (2020). Pertanggung Jawaban BPJS Kesehatan terhadap  Pelayanan  Asuransi  Kesehatan  Masyarakat. Jurist-Diction , 3 (2),  387– 400. Google Scholar
Lala, Andi. (2019). Rekontruksi Undang-undang Bpjs dalam Perspektif Pasal 27 dan 34 UUD 1945. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (1), 9–18. Google Scholar
Mikha  Agus  Widiyanto,  MPd.  (2013). Statistika  terapan .  Elex  Media  Komputindo.
Google Scholar
Moelong,  Lexy  J.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya. Google Scholar
Pelangi,  Intan.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Para  Pencari  Suaka  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Journal of Law , 4 (1), 143–160. Google Scholar
Putri,  Ririn  Noviyanti.  (2019).  Perbandingan  sistem  kesehatan  di  negara  berkembang dan  negara  maju. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 19 (1),  139–146. Google Scholar
Sipahutar,  Ervina  Sari.  (2020).  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  dan  Pelayanan  Bagi Pengguna  Jaminan  Kesehatan  Menurut  UU  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial. Doktrina:  Journal  Of  Law , 3 (1),  87–97. Google Scholar
Tjarsono,  Idjang,  &  Kurniawan,  Rizki  Ari.  (2015). Peran  Indonesia  terhadap  Isu Kesehatan Global melalui Forum Foreign Policy And Global Health (Fpgh) dalam Global Health Governance (Ghg) 2006-2013 . Riau University. Google Scholar
Yin Robert, K. (1994).  Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. Evaluation practice, 15(3), 283-290. Google Scholar
Yuniarti,  Endang,  Amalia,  Amalia,  &  Handayani,  Tri  Murti.  (2015).  Analsis  Biaya Terapi Penyakit Diabetes Melitus Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS PKU Muhammadiyah  Yogyakarta-Perbandingan  Terhadap  Tarif  INA  CBGs. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 4 (3), 97–103. Google Scholar

## Copyright holder:
Andika Wahyu Wijayanto, Mahfudz (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: