Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Enny Agustina, 1 Susanti Eryani, 2 Virna Dewi, 3 Rahmiati Ranti Pawari 4
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Email : ennyagustinadua@yahoo.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: susantieryani18@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: virnadewi80@gmail.com
4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: ranti.pawari@gmail.com

## Abstract
One form of protection of human rights is providing legal assistance. This research discusses the role and position of legal aid institutions from a human rights perspective as well as the role of the state in empowering legal aid institutions as a means of legal protection in society. This  study  uses  a  normative  research  method,  in  which  the  data  sources  used  come  from literature books, law magazines, legal journals, and other library materials. The conclusion of this research is that legal aid is the most human right of every person and is guaranteed by the laws  of  Indonesia.  In  fact,  legal  aid  activities  are  currently  running  in  accordance  with  the expectations  of  the  community,  as  outlined  by  the  provisions  of  the  prevailing  laws  and regulations. Its functions and roles as law enforcement officers in the field of counseling and information as well as legal reform, until now have been very helpful and seen in the practice of constitutional law in Indonesia. The provision of legal aid as a state obligation to fulfill the constitutional rights of citizens is expanded in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid by involving not only advocates, but also paralegals, lecturers and law faculty students.
Keywords: Legal Aid Institutions; Human Rights; Role of the State

## Abstrak
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  memberikan  bantuan hukum. Penelitian ini membahas tentang peran dan kedudukan lembaga bantuan hukum dalam perspektif  hak  asasi  manusia  serta  peran  negara  dalam  memberdayakan  lembaga  bantuan hukum  sebagai  sarana  perlindungan  hukum  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian normatif, di mana sumber data yang digunakan berasal dari literatur buku- buku,  majalah  hukum,  jurnal  hukum,  dan  bahan  kepustakaan  lainnya.  Kesimpulan  dalam penelitian  ini  adalah  bantuan  hukum  itu  merupakan  hak  setiap  orang  yang  paling  asasi  dan dijamin  oleh  perundang-undangan  di  Indonesia.  Kenyataannya  kegiatan  bantuan  hukum  saat ini  telah  berjalan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  sebagaimana  digariskan  oleh  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum, sampai saat ini sangat membantu dan  terlihat  dalam  praktek  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Pemberian  bantuan  hukum  sebagai kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  konstitusional  warga  negara  diperluas  di  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dengan  melibatkan  tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Peran Negara.
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menurut Undang-Undang
Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak
Asasi  Manusia  dijelaskan  bahwa  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dilindungi  oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan  dan  martabat  manusia. Sedangkan  menurut Teaching  Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  bahwa HAM  adalah  hak-hak  yang  melekat pada  setiap  manusia  yang  tanpanya manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai manusia. 1
Dari  kedua  pengertian  di  atas tentang  HAM  dapat  dipahami  bahwa hak  yang  terdapat  dalam  diri  manusia pada  intinya  merupakan  anugerah  atau karunia  dari  Tuhan,  dalam  artian  hak tersebut bukanlah pemberian seseorang atau  hadiah  dari  pemerintah,  oleh karena  itu  setiap  individu  apalagi
1 Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada
Sistem Peradilan Pidana Indonesia
(Bandung:Alumni, 2007).
negara wajib menghormati dan memberikan  perlindungan  terhada  hak yang melekat pada diri manusia. Dalam kenyataannya tidak jarang kita menemui  adanya  pelanggaran  terhadap hak manusia yang dilakukan  tidak saja oleh  manusia  itu  sendiri  bahkan Negara-pun  juga  ikut  andil  didalam melakukan  pelanggaran  terhadap  hak manusia. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam memberikan perlindungan  terhadap  HAM  maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) bagi  para  korban.  Lembaga  bantuan hukum  merupakan  salah  satu  institusi di  luar  sistem  pemerintahan  yang bergerak di bidang penegakan hukum
Secara harfiah pengertian bantuan  hukum  berasal  dari  kata “Bantuan” dalam bahasa Inggris “ Aid ” dan  “Hukum”  dalam  bahasa  Inggris “ Legal ”.  Bila  ditelaah  lebih  jauh bantuan  adalah  pemberian  dari  pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian  sesuatu  yang  bermanfaat dari  individu  kepada  individu  lainnya dengan  harapan  mempunyai  manfaat serta  faedah  bagi  penerima  bantuan. Sedangkan  “Hukum”  bila  diambil makna  serta  kesimpulannya  adalah seperangkat  norma  atau  aturan-aturan yang mempunyai  sanksi  dengan tujuan
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
menertibkan prilaku masyarakat sehari- hari. 2 Bantuan  hukum  dalam  arti  luas dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam  bidang  hukum.  Masyarakat  In- donesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan  bahwa  bantuan  hukum adalah  identik  dengan  perlindungan hukum.  Pendapat  seperti  ini  menjadi ketetapan  yang  tidak  tertulis  hanya berdasarkan pendapat masyarakat membuat  pengertian  bantuan  hukum itu  sering  di  salah  tafsirkan.  Karena banyak  masyarakat  melihat  hanya  dari sifat  dan  kemanfaatan  bantuan  hukum yang  ada  di  masyarakat  saat  ini. 3
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba melihat bagaimana implementasi bantuan hukum atau advokasi terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
Pokok-pokok  pikiran  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD  1945)  adalah  negara melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan  keadilan  sosial  bagi
2 Bambang  Sunggono  and  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia , (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
3 Enny Agustina, 2019, “Pelaksanaan
Pelayanan Publik
Berkualitas Bagi
Masyarakat.,” Jurnal  Literasi  Hukum 3,  no  2 (2019): 10.
seluruh  rakyat  Indonesia.  Demikian juga  sistiem  pemerintahannya  adalah Indonesia adalah yang berdasarkan atas negara  hukum/rechtstaat  dan  tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( machtsstaat) .  Hal  ini  berarti  bahwa segala  tindakan  pemerintah/penguasa selalu  harus  berdasarkan  hukum,  tidak bertindak  sewenang-wenang,  terutama dalam melindungi segenap masyarakat. Perlindungan  yang  dimaksud  disini adalah memberikan perlidungan hukum terhadap  hak-hak  kodrat  manusia  yang dijamin  oleh  hukum  positif,  dimana hak-hak  kodrat  itu  saat  ini  dinamakan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang bersifat  universal,  seperti  HAM  sipil, politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan pembangunan.
Namun  pelaksanaan  HAM  ini juga  dibatasi  dalam  hukum  positif, seperti  dapat  dikesampingkan  untuk sementara waktu (dalam proses penahanan,  penyidikan,  peradilan  dan pelaksanaan  pidana)  dan  dibatasi  juga oleh  HAM  yang  dimiliki  orang  lain, dalam bentuk menghargai dan menghormati  serta  menjunjung  tinggi HAM  orang  lain.  Oleh  karena  hal  ini berkaitan  dengan  Sila  Kemanusiaan Yang  Adil  dan  Beradab,  artinya manusia itu harus diakui dan
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
diperlakukan  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  sebagai  mahluk  ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat,  hak  dan  kewajiban  atau  sama, tanpa membeda-bedakan suku, agama/kepercayaan,  keturunan,  jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan  sebagainya.  Kalimat  di  atas mengandung  pengertian  bahwa  negara berkewajiban  melaksanakan  hak-hak asasi    manusia  dalam  berbangsa  dan bernegara.
Bantuan  hukum  bagi  seseorang yang terlibat dalam suatu proses hukum telah  diakomodir  dalam  UUD  1945 Amandemen, sebagai aturan/ perundang-undangan  yang  tertinggi dan  sebagai  hukum  dasar  negara Indonesia.  Dimana  dalam  Pasal  1  ayat (1)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM menentukan bahwa :
“  Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugrahNya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum, Pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia “
Kemudian  hak  bantuan  hukum ini juga terlihat dalam Pasal 35, 36 dan 37  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman  (UU  Nomor  14  Tahun 1970).  Dalam  Pasal  35  menentukan bahwa  setiap  orang  yang  tersangkut perkara  berhak  memperoleh  bantuan hukum,  sedangkan  dalam  Pasal  36 menentukan  bahwa  dalam  perkara pidana  seorang  tersangka  terutama sejak  saat  dilakukan  penangkapan dan/atau penahanan “berhak “  menghubungi  dan  meminta  bantuan penasehat  hukum.  Di  dalam  Pasal  37 menentukan  bahwa  dalam  memberi bantuan  hukum  tersebut  pada  Pasal  36 diatas,  penasehat  hukum  membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan  menjunjung  tinggi  Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan  ketegasan  bahwa  peran dari pada penasehat hukum adalah ikut memperlancar proses penyelesaian perkara,  karena  pemeriksaan  perkara pidana  adalah  untuk  mencari  keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya
Lebih  lanjut  pengaturan  yang mencerminkan  bantuan  hukum  dalam hubungannya  dengan  HAM  terlihat dalam  Pasal  3  ayat  (2)  UU  Nomor  39 Tahun  1999  yang  menentukan  bahwa:
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang sama  didepan  hukum”.  Ketentuan  ini dipertegas  lagi  dalam  Pasal  5  ayat  (2) yang  menentukan:  “Setiap  orang berhak  mendapat  bantuan  hukum  dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang  objektif  dan  tidak  berpihak  “. Sedangkan  di  dalam  UU  Nomor  8 Tahun1981 (KUHAP), masalah bantuan  hukum  bagi  seseorang  terlihat dan diatur dari Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60,  61,  62,  68,  70,  71,  72,  73  dan  74. Dalam  Pasal  54  menentukan  bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang  atau  lebih  penasihat  hukum selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap tingkat  pemeriksaan  menurut  tata  cara yang  ditentukan  dalam  undang-undang ini”.
Pada  dasarnya  terdapat  2  (dua) hak dasar pada manusia yaitu : (a) hak manusia adalah hak yang melekat pada manusia  dan  secara  asasi  ada  sejak manusia  itu  dilahirkan,  bersifat  tetap dan  utama,  tidak  dapat  dicabut,  tidak tergantung  dengan  ada  atau  tidak  ada orang  lain  disekelilingnya,  (b)  hak
undang-undang adalah hak yang diberikan  oleh  undang  secara  khusus kepada  pribadi  manusia,  sehingga pengaturannya  harus  jelas  tertuang dalam  peraturan  perundang-undangan. Sehingga dengan melihat  bahwa setiap manusia  mempunyai  hak/  berhak  atas bantuan  hukum  bila  terlibat  dalam suatu  proses  hukum,  maka  hak  itu mencakup  kedua  hal  tersebut  di  atas. 4
Sedangkan  pengertian  bantuan  hukum yang diberikan dalam Seminar Pembinaan  Profesi  Hukum  adalah merupakan bantuan hukum yang terdiri dari  bantuan  hukum  dalam  pengadilan dan diluar pengadilan, didalam Lokakarya  Bantuan  Hukum  diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang kurang mampu secara  cuma-cuma,  yang  dilakukan perseorangan,  baik  sarjana  hukum maupun  pengacara-pengacara  hukum serta badan-badan yang  mendapat  izin. 5 Sedangkan  bantuan  hukum  yang terlihat dan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  (UU  Nomor  18/  Tahun  2003) tentang  Advokat,  menentukan  bahwa:
4 Y Meliana, 2020, https://repository.stihpertiba.ac.id/view_researc h.php?id=64.
5 Abdurrahman, Pembaharuan  Hukum  Acara Pidana  Dan  Hukum  Acara  Pidana  Baru  di Indonesia (Bandung: Alumni, 2013).
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
“  Bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum yang  diberikan  oleh  Advokat  secara cuma-cuma  kepada  klien  yang  tidak mampu  “.  Pasal  21  UU  Nomor  18 Tahun 2003 menentukan : (1) Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum  yang  telah  diberikan  kepada kliennya, (2) besarnya Honorarium atas Jasa  Hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  ditetapkan  secara  wajar berdasarkan  persetujuan  kedua  belah pihak.  Dipertegas  lagi  dalam  Pasal  22
UU Nomor 18 Tahun 2003
menentukan  :  (1)  Advokat  wajib memberikan  bantuan  hukum  secara gratis  kepada  pencari  keadilan  yang tidak  mampu,  (2)  ketentuan  mengenai persyaratan  dan  tata  cara  pemberian bantuan  hukum  secara  cuma-cuma sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang:
1. Bagaimana  peran  dan  kedudukan Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana  Peran  Negara  Dalam
Memberdayakan Lembaga
Bantuan  Hukum  Sebagai  Sarana
Perlindungan
Hukum
Dalam Masyarakat?

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  yuridis  normatif adalah metode pendekatan  yang  digunakan  untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Seluruh  data  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  akan  dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian dengan  mengkaji  dan  menganalisa pasal-pasal peraturan perundang- undangan  dan  juga  menggambarkan bagaimana  suatu  peraturan  perundang- undangan tersebut dilaksanakan, apabila  kita  mengaitkan  dengan  segala keterbatasan suatu undangundang dengan segala kelebihan dan kelemahannya  baik  dari  faktor  yuridis maupun  faktor  non  yuridis,  serta menganalisanya  berdasarkan  semua data  yang  diperoleh  dalam  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.
Sumber  data  penilitian  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder.
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
Data  primer  adalah  sumber  data  yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat  berupa  opini,  hasil  observasi, kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil pengujian.  Data  sekunder  adalah  data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library  research )  yang bahan  hukumnya  berasal  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Pengumpulan  data  pada penelitian  ini  diperlukan  data  yang bersumber  dari  buku-buku,  literatur, dan  pendapat  ahli  hukum,  jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian  ini,  ataupun  sumber  lain untuk  menunjang  keberhasilan  dan efektivitas penelitian.
Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini bersifat  normatif  kualitatif.  Dikatakan normatif  karena  penelitian  ini  bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai  norma  hukum  positif  nasional. Sedangkan kualitatif maksudnya adalah bahwa  analisis  data  yang  dilakukan bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan  asas-asas  hukum  dengan cara menelaah isi peraturan perundang- undangan  dan  data  sekunder  yang diperoleh.
Soerjono  Soekanto  mengutip Adnan  Buyung  Nasution  menyatakan, ban-  tuan  Hukum  dalam  arti  luas disamping memberikan pelayanan mendidik  da-  lam  pengertian  luas  dan menumbuhkan  kesadaran  dan  hak-hak sebagai subjek hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan hukum. 6
Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief mengutip Cappelleti berpendapat bah-  wa  tujuan  dari  program  bantuan hukum  di  negara-negara  berkembang sulit  ditentukan dengan jelas meskipun kiranya  tidaklah  salah  apa  yang dikatakan  oleh  Barry  Metzger  tentang negara  berkembang  pada  umumnya mengambil  arti  dan  tujuan  bantuan hukum  seperti  di  Barat  yang  pada dasarnya terdiri dari dua bagian : 7
a) Bantuan hukum merupakan tuntutan para prikemanusiaan;
b) Bantuan hukum mengatur jalannya  fungsi  peradilan  agar efektif.
Bantuan  hukum  mempunyai tujuan dalam arti luas, hal ini diperjelas oleh  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan
6 Sunggono,  B.  and  Harianto,  A, Bantuan Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2001).
7 Doorn,  A, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
bantuan  hukum  serta  perlindungan hukum.  Due  process  of  law  dapat diartikan  sebagai  perlindungan  atas kemerdekaan  seorang  warga  negara yang dijadikan tersangka, terdakwa dan terpidana.  Tujuan  bantuan  hukum dalam  arti  sempit  mengarah  kepada tujuan  Prisoners  Aid  Society  yang menyebutkan : 8
a. Membantu  memecahkan  masalah- masalah  hukum  dan  sosial  yang dihadapi  oleh  para  pelanggar hukum.
b. Membantu menumbuhkan
kesadaran  hukum  keadilan  bagi pelanggar hukum
c. Membantu tatalaksana
pemasyarakatan dalam usaha-
usahanya menuju tercapainya
terintegrasi sosial antara masyarakat luas dengan terpidana.
Tujuan  bantuan  hukum  dalam arti  luas  selain  mengajarkan  hal-hal yang  termaktub  pada  tujuan  bantuan hukum  dalam  arti  sempit  dapat  dibagi atas beberapa bagian :
a. Membangun suatu kesatuan sistem hukum Nasional;
b. Perwujudan perlindungan HAM
8 Abdussalam, Tanggapan  Atas  Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Restu Agung, 2008).
c. Membuat  terobosan  hukum  yang dapat membawa ke arah perubahan sosial yang berkeadilan;
d. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat  akan  hak-haknya  atas hukum dan HAM.

## PEMBAHASAN
A. Peran dan Kedudukan Lembaga
Bantuan
Hukum
Dalam

## Perspektif Hak Asasi Manusia
Sebagaimana  dikatakan  di  atas bahwa  bantuan  hukum  adalah  suatu hak,  yang  berarti  dapat  dituntut  setiap saat  oleh  subjek  hukum,  karena  telah diatur  secara  tegas  di  dalam  sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang  penasihat  hukum/advokat  atau pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak tersebut,  mulai  dari  proses  penahanan, pemeriksaan,  penyidikan,  penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan  pidana,  baik  itu  dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan  honorarium  yang  disepakati kedua  belah  pihak.  Bantuan  hukum  itu adalah  merupakan  suatu  pekerjaan yang  bersifat  profesional,  yang  berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan  suatu  ketentuan  hukum  in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh  karena  merupakan  suatu  profesi, sudah  tentu  akan  ada  pemberian  jasa dari orang yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Bila  kita  menyimak  ketentuan bantuan  hukum  yang  bersifat  cuma- cuma, artinya pemerintah akan menyediakan  dana  bagi  orang  yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan  hukum.  Sehingga  terkesan seorang penasihat hukum dalam mendampingi  kliennya  dalam  tahap demi  tahap  proses  hukumnya,  sekedar memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku, apapun keputusan  dari  suatu  proses  hukum  itu akan  diterima  agar  prosesnya  cepat selesai.
Demikian pula pelaksanaan pidana  terhadap  kliennya  di  Lembaga Pemasyarakatan, seorang advokat yang kliennya  adalah  orang  berada  atau mempunyai  kedudukan  dan  pengaruh dalam  masyarakat,  akan  berjuang dengan segala cara untuk memperhatikan kliennya agar mendapat  pelayanan,  bimbingan  dan
pembinaan  yang  baik,  bahkan  sering memohon  agar  diberikan  kekhususan- kekhususan  atau  pelayanan  istimewa tertentu.  Berbeda  pelayanan  bantuan hukum  yang  diberikan  kepada  klien yang  tidak  mampu/miskin,  sangat jarang  memperhatikan  dan  menengok kliennya  yang  menjalani  pidana  di Lembaga pemasyarakat, padahal perhatian  dan  kunjungan  advokat terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan,  secara  tidak  sadar sebenarnya ikut melakukan pengawasan  atau  kontrol  terhadap kinerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan  dalam  hal  bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap  klien.  (2)  Wilayah  kerja advokat meliputi wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga sebenarnya  peran  advokat  itu  cukup besar di dalam penegakan hukum.
Ada  beberapa  hal  yang  belum dijalankan  oleh  advokat  secara  faktual yaitu dalam pelayanan penyuluhan dan informasi hukum untuk memperdayakan  masyarakat  terhadap pengetahuan  dan  pemahaman  hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian  pula  perannya  belum  begitu terlihat  didalam  konteksnya  dengan pembaharuan-pembaharuan  hukum  di
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
Indonesia,  yang  terlihat  sekarang  dan menonjol  adalah  pemberian  bantuan hukum  yang ada jasa/honorarium yang jelas.  Seharusnya  selaku  bagian  dari aparat penegak hukum, advokat semestinya  memiliki  sifat  integritas dengan aparat penegak hukum lainnya, demi  tegaknya  keadilan  dan  supremasi hukum, terutama dapat mengembangkan  dan  meningkatkan sifat-sifat  pengabdian  yang  tinggi terhadap  atau  yang  terkait  dengan  hak asasi manusia.
B. Peran Negara Dalam Memberdayakan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Sarana Perlindungan  Hukum  Dalam
Masyarakat
Indonesia  sebagai  negara  yang menganut  paham  negara  hukum  - berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945. harus menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  segala bentuk.  Bentuk  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia,  diantaranya  adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki  kedudukan  yang  sama  di hadapan  hukum  dengan  tidak  ada diskriminasi  jaminan dan perlindungan tersebut  memberikan  makna  bahwa pentingnya bantuan hukum guna
menjamin  agar  setiap  orang  dapat terlindungi  hak-haknya  dari  tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang  menjadi  tujuan  negara  untuk menciptakan  persamaan  di  hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.
Bantuan  hukum  merupakan  hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi  manusia di mana bantuan hukum yang diberikan bertujuan  untuk  melindungi  hak  asasi masyarakat  dalam  hal  masalah  hukum untuk  menghindari  segala  macam tindakan  yang  dapat  membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan
Pelaksanaan  bantuan  hukum  di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-  Undang  Nomor  16  tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penerima  bantuan  hukum  berdasarkan UU No 16/2011 hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28  d  ayat  (1).  Padahal  menurut Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27 ayat  (1)  dan  Pasal  28  d  ayat  (1)  serta
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal  5  ayat  (3),  penerima  bantuan hukum adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat rentan
Sejarah dan perkembangan bantuan  hukum  di  Indonesia  tak  lepas dari  peran  serta  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH).  Meskipun  sudah  ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga  Bantuan  Hukum  sendiri belum  secara  khusus  dirumuskan. Meskipun  begitu,  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengerian dari lembaga ini, yang diatur dalam  Pasal  1  angka  6,  dimana dikatakan  bahwa  Lembaga  Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan  bantuan  hukum  kepada pencari  keadilan  tanpa  menerima pembayaran honorarium. Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum  yang  kerap  menimpa  mereka. Konsep  ini  kemudian  dituangkan dalam  Anggaran  Dasar  LBH  yang  di dalamnya  disebutkan  bahwa  tujuan LBH adalah:
a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
b. Mengembangkan dan meningkatkan  kesadaran  hukum rakyat,  terutama  mengenai  hak- haknya sebagai subjek hukum;
c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan  hukum  untuk  mengisi kebutuhan  baru  dari  masyarakat yang berkembang. 9
Dalam perkembangannya Lembaga  Bantuan  Hukum  terbagi dalam dua kelompok yaitu:
1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta.  Lembaga  inilah  yang telah  muncul  dan  berkembang belakangan  ini.  Anggotanya pada  umumnya  terdiri  dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep  dan  peranannya  jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap  rakyat  kecil  yang miskin dan buta hukum.
Konsep  dan  programnya  dapat dikatakan:
1) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap
9 Binziad  Kadafi,  dkk., Advokat  Indonesia Mencari  Legitimasi  Studi  Tentang  Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Pusat  Studi  Hukum  &Kebijakan  Indonesia, 2002).
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
lapisan masyarakat kecil
yang tidak mampu;
2) Memberi  nasihat  hukum  di luar pengadilan terhadap buruh,  tani,  nelayan,  dan pegawai  negeri  yang  merasa haknya dirampas;
3) Mendampingi  atau  memberi bantuan hukum secara
langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi  perkara  perdata  dan pidana.
4) Bantuan  dan  nasihat  hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma- cuma.
2. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi.  Lembaga  ini  sering dikenal  dengan  nama  Biro Bantuan Hukum. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
mengambil konsep bantuan
hukum  model  kesejahteraan yaitu  bantuan  hukum  sebagai suatu  hak  akan  kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka  perlindungan  sosial yang  diberikan  oleh  suatu negara  kesejahteraan  ( welfare
state ). Bantuan hukum diperlukan  guna  menetralisasi ketidakpastian  dan  kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial  atau  perbaikan  sosial selalu  menjadi  bagian  dari pelaksanaan  bantuan  hukum kesejahteraan.  Peran  negara yang  intensif  diperlukan  dalam merealisasikannya karena negara  mempunyai  kewajiban untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan  hak-hak  tersebut dapat  dilakukan  oleh  negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan
Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusionalyaitu Orientasi  dan  tujuannya  adalah usaha mewujudkan negara hukum  yang berlandaskan pada prinsip-prinsip  demokrasi  dan hak  asasi  manusia.  Bantuan hukum  untuk  rakyat  miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
untuk menyadarkan mereka sebagai  subjek  hukum  yang memiliki  hak-hak  yang  sama dengan  golongan  masyarakat lain.
UU  Bantuan  Hukum  berbeda dengan  pemberian  bantuan  hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat  (selanjutnya  disebut  UU
Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum  yang  diberikan  oleh  negara kepada  orang  atau  kelompok  orang miskin,  sedangkan  pemberian  bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan  bentuk  pengabdian  yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada  para  advokat  untuk  klien  yang tidak  mampu.  Adapun  cara  negara memberikan  bantuan  hukum  tersebut dengan  menyediakan  dana  kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan,  perguruan  tinggi,  dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang- Undang; Oleh karena pemberian bantuan  hukum  adalah  kewajiban negara maka negara dapat  menentukan pula  syarat-syarat  bagi  pemberi  dan penerima  bantuan  hukum,  termasuk
advokat  sebagai  pemberi  bantuan hukum  menurut  UU  Bantuan  Hukum. Apabila  advokat  memberikan  bantuan hukum  sebagaimana  diuraikan  terakhir ini  maka  pemberian  bantuan  hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam  UU  Bantuan  Hukum,  bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  sebagaimana  diatur  dalam UU Advokat.
Berdasarkan pertimbangan hukum  putusan  tersebut,  pemberian bantuan  hukum  merupakan  kewajiban negara  dan  negara  yang  menentukan syarat-  syarat  bagi  pemberi  dan penerima  bantuan  hukum.  Cara  negara memberikan  bantuan  hukum  adalah dengan  menyediakan  dana  kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum  oleh  negara  yang  diatur  dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan  hukum  oleh  negara  terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu  Undang-Undang Dasar 1945  yang  menjamin  tegaknya  negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan  dalam  penjelasan  dan
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
dalam  Batang  Tubuh  Undang-Undang Dasar 1945.
Manusia  sebagai  individu  yang bebas  dan  merdeka  memiliki  hak  asasi yang  senantiasa  harus  dihormati  dan tidak  boleh  dilanggar.  Setiap  orang mempunyai  tanggung  jawab  untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain  dihormati.  Thomas  Paine  dalam bukunya Rights of Man menyatakan: 10
A  Declaration  of  Rights  is,  by reciprocity,  a  Declaration  of  Duties also.   Whatever is my right as a man, is  alsothe  right  of  another  and  it becomes my duty to guarantee, as well  as  to  possess”  (Dikutip  dari Patrick J.O.Mahony)
Hak asasi manusia secara universal  pada  dasarnya  terbagi  ke dalam  tiga  kerangka  besar  yaitu  hak sipil  dan  politik,  hak  ekonomi,  sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya  sendiri.  Hak  sipil  dan  politik yang  dimiliki  oleh  setiap  individu mencakup  juga  hak  asasi  di  bidang hukum.  Hak  asasi  manusia  di  bidang hukum  di  antaranya  adalah  hak  untuk mendapat persamaan di hadapan hukum  dan  hak  untuk  dibela  advokat atau penasehat hukum.
10 Hendri  Yasuti.  “Hakikat  Affirmative  Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar
Pemberdayaan  yang  terpinggirkan)” Jurnal
Menara 12,  no. 1 Januari – Juni (2013): 41-47.
Prinsip  ketiga  dari the  Basic Principles on the Role of Lawyers yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan  dana  yang  cukup  dan infrastruktur  lainnya.  Suatu  negara hukum ( rechtstaat ) baru tercipta apabila  terdapat  pengakuan  terhadap demokrasi  dan  hak  asasi  manusia manusia. Dalam negara hukum, negara dan  individu  berada  dalam  kedudukan yang sejajar, kekuasaan negara dibatasi oleh  hak  asasi  manusia  agar  tidak melanggar  hak-hak  individu.  Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah  penyalahgunaan  wewenang ( detournement de pouvoir ) dan kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  negara ( abuse  of  power )  terhadap  warga negaranya.
Mengenai  konsep  persamaan kedudukan  di  hadapan  hukum  atau lebih  dikenal  sebagai  prinsip equality before  the  law ,  Subhi  Mahssani memberikan pendapat bahwa: 11
“Persamaan  secara  hukum  dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara  mereka,  baik  karena  perbedaan
11 Winarta,  Frans  Hendra, Probono  Publico  ; Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  untuk Memperoleh  Bantuan  Hukum (Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.”
Konsep bantuan hukum struktural  diharapkan menjadi aktivitas jangka  panjang.  Fokus  LBH  akhirnya diubah dari skema litigasi menjadi non litigasi.  Bantuan  hukum  struktural tujuannya a membuat masyarakat sadar akan hak asasi manusia untuk memperoleh  bantuan  hukum.  Bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam  sistem  sosial.  Menurut  Adnan Buyung  Nasution  bantuan  hukum struktural  terdiri  dari  serangkaian program  kegiatan  yang  bertujuan mengubah  pola  hubungan  yang  tidak adil  menjadi  pola  hubungan  yang sejajar  dan  emansipatif  melalui  sarana hukum maupun sarana lainnya.
Negara melalui  Undang  Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  mengatur  pemberian  bantuan hukum  kepada  penerima  bantuan hukum  diselenggarakan  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM  dan  dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan  hukum  yang  memenuhi  syarat berdasarkan  Undang-Undang,  yaitu
berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan  undang-undang,  memiliki kantor  atau  sekretariat  yang  tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan akan diberikan dana kepada  pemberi  bantuan  hukum  untuk melaksanakan program bantuan hukum. Program  bantuan  hukum  menurut Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diperluas  dengan  melibatkan  tidak hanya  advokat,  tetapi  juga  paralegal, dosen  dan  mahasiswa  fakultas  hukum sehingga  bukanlah  hal  yang  wajar pencari  keadilan  yang  tidak  mampu atau miskin tidak mendapatkan bantuan hukum  dalam  proses  hukum  untuk mendapatkan  keadilan.  Selain  itu  yang lebih menguatkan adalah dengan diadopsinya  konsep  bantuan  hukum model kesejahteraan dan konsep bantuan hukum konstitusional.

## KESIMPULAN
Bantuan hukum merupakan hak setiap  orang  yang  paling  asasi  dan dijamin  oleh  perundang-  undangan  di Indonesia.  Secara  faktual  kegiatan
Enny  Agustina,  Susanti  Eryani,  Virna  Dewi,  Rahmiati  Ranti  Pawari,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226
bantuan  hukum  saat  ini  telah  berjalan sesuai  dengan  harapan  masyarakat, sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku. Fungsi  dan  Perannya  selaku  aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan  hukum,  sampai  saat  ini sangat  membantu  dan  terlihat  dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.
Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi  hak  konstitusional  fakir miskin  diperluas  di  dalam  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum  dengan  melibatkan tidak  hanya  advokat,  tetapi  juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum  konstitusional  diadopsi  oleh Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan  yang  tidak  mampu  atau miskin  harus  mendapatkan  bantuan hukum  dalam  proses  hukum  untuk mendapatkan  keadilan.  Orientasi  dan tujuan  bantuan  hukum  konstitusional adalah  usaha  mewujudkan  negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-  prinsip  demokrasi  dan  hak asasi  manusia.  Bantuan  hukum  untuk rakyat  miskin  dipandang  sebagai  suatu
kewajiban  dalam  kerangka  untuk menyadarkan  mereka  sebagai  subjek hukum  yang  memiliki  hak-hak  yang sama dengan golongan masyarakat lain

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Pembaharuan  Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia. Bandung: Alumni, 2013. Abdussalam. Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang  Hukum  Acara  Pidana . Jakarta: Restu Agung, 2008. Bambang Sunggono and Aries
Harianto. Bantuan  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia .  Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
Binziad Kadafi, dkk. Advokat
Indonesia  Mencari  Legitimasi Studi  Tentang  Tanggung  Jawab Profesi  Hukum  di  Indonesia . Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum &Kebijakan Indonesia, 2002.
Doorn,  A. Pengantar  Ilmu  Hukum .
Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
Enny  Agustina,  2019,  “Pelaksanaan Pelayanan  Publik  Berkualitas
Bagi Masyarakat.,”
Jurnal Literasi  Hukum 3,  no  2  (2019):
10.
Hendri  Yasuti.  “Hakikat  Affirmative Action  dalam  Hukum  Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)” Jurnal  Menara 12,    no.  1  Januari  –  Juni  (2013): 41-47.