## EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA
1 Joko Martono, 2 Charlyna S. Purba, 3 Budimansyah 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Email korespondensi: charlyna.purba@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Kubu  Raya  telah  berlaku  kurang  lebih  6  (enam)  tahun.  Dan  sementara  itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  ini  telah  mengalami  beberapa  perubahan  mengikuti kondisi  masyarakat  yang  dinamis  dan  perkembangan  ketatanegaraan.  Sehingga  perlu dilakukan  penyesuaian  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  5 Tahun 2011 tentang  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya. Melalui  metode  penelitian  yuridis  normatif,  diketahui  bahwa  lembaga  pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  guna  mengikuti  perkembangan  masyarakat dan ketatanegaran yang dinamis.
Kata kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum

## A. PENDAHULUAN
Keseluruhan  fungsi  hukum  itu dalam  dimensi  negara  hukum  akan bermuara  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan,  karena prinsip  negara  hukum  adalah  segala sesuatu tindakan pemerintah dan masyarakat  yang  didasarkan  pada hukum  atau  peraturan  perundang- undangan. 1 Daerah diberikan
1 Arief  Sidharta,  “Kajian  Kefilsafatan  tentang Negara  Hukum”,  dalam  Jentera  (Jurnal Hukum),  “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi  Hukum
kewenangan yang luas untuk memberdayakan dirinya sesuai ketentuan yang ada serta
memperhatikan  kondisi  dan  potensi ekonomi masyarakat. Berdasarkan  Pasal  285  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa,  “hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan”  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah.  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  lebih  dikenal
dan  Kebijakan  (PSHK),  Jakarta,  edisi  3  Tahun II, November 2004, hal.124-125.
dalam  bentuk  Perusahaan  Daerah sebagaimana  halnya  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962 tentang Perusahaan Daerah.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah membentuk  dan  mengelola  Perusahaan
Daerah merupakan perwujudan
otonomi  daerah  dapat  dibedakan  2 (dua)  golongan,  yaitu  perusahaan daerah  untuk  melayani  kepentingan umum  dan  perusahaan  daerah  untuk tujuan  peningkatan  penerimaan  daerah dalam PAD-nya.
Itulah  sebabnya,  dalam  rangka mengembangkan  dan  menumbuhkan perekonomian  di  wilayah  Kabupaten Kubu  Raya,  didirikanlah  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya,  selanjutnya  disebut  dengan Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta Raya 2 yang disahkan dengan Peraturan Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya. Dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Peraturan  Daerah  memang berada  pada  posisi  yang  paling  bawah. Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak  akan mengurangi eksistensi Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan
otonomi  daerah,  yaitu  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  ( public services ),  kesejahteraan  masyarakat yang  semakin  baik,  demokratisasi, keadilan dan pemerataan, dan menciptakan  hubungan  yang  serasi
2 Selanjutnya dalam penulisan ini, penggunaan frasa  “Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten Kubu Raya” mrmpunyai pengertian yang  sama  dengan  frasa  “Perusahaan  Daerah Air Minum Tirta Raya”.
antara  Pusat  dan  Daerah  serta  antar- Daerah.
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  telah berlaku  kurang  lebih  6  (enam)  tahun.
Dan  sementara  itu,  hingga  saat  ini landasan yuridis pembentukan Peraturan  Daerah  Perusahaan  Daerah Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  ini telah  mengalami  beberapa  perubahan mengikuti  kondisi  masyarakat  yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian  ini  akan  memberikan analisis  “Evaluasi  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011  tentang    Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya” sebagai rujukan upaya perbaikan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten  Kubu  Raya  ke  depannya sehingga meminimalisir penyimpangan maupun ketidakpastian
dalam implementasi  Peraturan  Daerah  ini  ke depannya.

## B. METODE
Jenis  penilitian  ini  adalah  metode penelitian 3 empiris  ( empirical  legal
3 Suratman  dan  H.  Philips  Dillah, Metode Penelitian  Hukum ,  Alfabeta,  Bandung,  2013, hal.  54.  Kemudian,  Abdulkadir  Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101-102. Dan juga, Bambang  Sunggono  dalam Metode  Penelitian
research )    untuk  mencermati  Evaluasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten  Kubu  Raya  di  masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan pendekatan  konseptual,  aturan  hukum, serta  pendekatan  perbandingan  antara ketentuan  hukum  yang  terkait  dengan penerapannya di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN
1. Landasan  Yuridis 4 Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya
Nomor  5  Tahun  2011  tentang Perusahaan  Daerah  Air  Minum
Kabupaten  Kubu  Raya  yang telah Mengalami Perubahan
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan pengesahan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Cara  dan  metode  yang  pasti,  baku dan  standar  yang  mengikat  semua lembaga  yang  berwenang  membuat peraturan perundang-undangan menjadi salah  satu  konsideran  pembentukan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, setelah  adanya  perubahan  melalui penerbitan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  1997, hal. x.
4 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang , Rajawali  Pers  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2011,  hal. 166.
Peraturan  Perundang-undangan  dapat dilihat  bahwa  landasan  pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  tidak sekedar  menentukan  cara  dan  metode yang  pasti,  baku  dan  standar  yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan,  melainkan  lebih luas, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum melalui  pembangunan  hukum  nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap  rakyat  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  10  Tahun 2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan memberikan defenisi Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  adalah  proses  pembuatan Peraturan  Perundang-undangan  yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan,  pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sementara angka berikutnya Peraturan Perundang-
undangan  adalah  peraturan  tertulis yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara atau  pejabat  yang  berwenang  dan mengikat secara umum.
Sementara  dalam  perubahannya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan menentukan Pasal  Pasal  1  angka  1  dan  angka  2 berisikan  demikian  “Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  adalah pembuatan peraturan perundang- undangan  yang  mencakup  tahapan perencanaan,
penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan  Perundang-undangan  adalah peraturan  tertulis  yang  memuat  norma hukum  yang  mengikat  secara  umum dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
Dikarenakan  pada  saat  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan ini belum membuat pemisahan  antara  Peraturan  Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten, akan tetapi masih menggunakan  terminologi  Peraturan Daerah yang diartikan sebagai
Peraturan  Perundang-undangan  yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah  dengan  persetujuan  bersama kepala daerah.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  dan Pasal  4  Undang-Undang    Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  sama- sama  memuat  “Peraturan  Perundang- undangan  yang  diatur  lebih  lanjut dalam  Undang-Undang  ini  meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan  di  bawahnya”. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  segala sesuatu  yang  diatur  berkaitan  dengan Peraturan Daerah yang dimuat di dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  berlaku  untuk  Peraturan Daerah.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan  adalah  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Sementara  dalam  perubahannya,
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun 2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Materi  muatan  Peraturan  Daerah yang  diatur  dalam  Pasal  12  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  ataupun  Pasal  14  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembentukan  Peraturan  Daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yaitu:
1. Persiapan  pembentukan  peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai  kepala  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten  atau  kota. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata cara mempersiapkan rancangan  peraturan  daerah  yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan  Presiden.  Rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan  dewan  perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata cara mempersiapkan rancangan  peraturan  daerah  diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan  Peraturan  Daerah  yang telah disiapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan dengan  surat  pengantar  gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan  rakyat  daerah  oleh gubernur atau bupati/walikota.
Rancangan  peraturan  daerah  yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan  rakyat  daerah  kepada gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan rancangan peraturan  daerah  yang  berasal  dari dewan  perwakilan  rakyat  daerah dilaksanakan oleh sekretariat dewan  perwakilan  rakyat  daerah. Penyebarluasan rancangan
peraturan  daerah  yang  berasal  dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.  Apabila  dalam  suatu  masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan  daerah  mengenai  materi yang  sama,  maka  yang  dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang  disampaikan  oleh  dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan  rancangan  peraturan daerah  yang  disampaikan  oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan  sebagai  bahan  untuk dipersandingkan.
2. Pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah Pembahasan  rancangan  peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah  dilakukan  oleh  dewan perwakilan  rakyat  daerah  bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan  bersama  dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan
dewan  perwakilan  rakyat  daerah yang  khusus  menangani  bidang legislasi  dan  rapat  paripurna,  hal ini  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Tata  Tertib  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan  Peraturan  daerah  dapat ditarik  kembali  sebelum  dibahas bersama  dewan  perwakilan  rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan  rakyat  daerah  dan gubernur atau bupati/walikota.
Ketentuan  lebih  lanjut diatur dengan  Peraturan  Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Rancangan  peraturan  daerah  yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan  rakyat  daerah  dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh dewan perwakilan  rakyat  daerah  kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan  daerah.  Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan  dalam  jangka  waktu paling  lambat  7  (tujuh)  hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah  ditetapkan  oleh  gubernur atau bupati/walikota
dengan
membubuhkan tanda tangan dalam jangka  waktu  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  rancangan peraturan  daerah  tersebut  disetujui bersama  oleh  dewan  perwakilan rakyat  daerah  dan  gubernur  atau bupati/walikota.  Dalam  hal  tidak ditandatangani, dalam waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak  rancangan  peraturan  daerah tersebut  disetujui  bersama,  maka rancangan peraturan daerah tersebut  sah  menjadi  Peraturan Daerah  dan  wajib  diundangkan dengan kalimat pengesahan berbunyi  “Peraturan  Daerah  ini dinyatakan sah”.
3. Pengundangan dan penyebarluasan
Agar  setiap  orang  mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkan dalam  lembaran  daerah  atau  berita daerah.
Sementara  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan menentukan bahwa ketentuan mengenai pembentukan peraturan  daerah  provinsi  berlaku
secara  mutatis  mutandis  terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai berikut: 1. Perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota Perencanaan penyusunan peraturan daerah  kabupaten/kota  dilakukan dalam  prolegda  kabupaten/kota. Dalam  prolegda  kabupaten/kota dapat  dimuat  daftar  kumulatif terbuka  mengenai  pmbentukan, pemekaran,  dan  penggabungan kecamatan  atau  nama  lainnya dan/atau  pembentukan,  pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
2. Penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota Pasal  63  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  56  sampai  dengan Pasal  62  berlaku  secara  mutatis mutandis  terhadap  penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. 3. Pembahasan  rancangan  peraturan daerah kabupaten/kota Pasal  77  menyatakan  “Ketentuan mengenai  pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  75  dan  Pasal  76  berlaku secara  mutatis  mutandis  terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penetapan  rancangan  peraturan daerah kabupaten/kota Muatan  Pasal  80  menyebutkan “Ketentuan  mengenai  penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  78  dan  Pasal  79 berlaku  secara  mutatis  mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.
5. Pengundangan Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah. 6. Penyebarluasan prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  atau  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah  Provinsi  atau  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan  Prolegda,  penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan  Rancangan  Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah untuk memberikan  informasi  dan/atau memperoleh  masukan  masyarakat dan  para  pemangku  kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah  Daerah  Provinsi  atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan  DPRD  yang  khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD  dilaksanakan  oleh  alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur  atau  Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah.  Penyebarluasan  Peraturan Daerah  Provinsi  atau  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkn dalam Lembaran Daerah  dilakukan  bersama  oleh DPRD  dan  Pemerintah  Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah  yang  disebarluaskan  harus merupakan  salinan  naskah  yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran  Daerah  dan  Berita Daerah. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2005  yang ditetapkan dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2005,
kemudian dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005 yang  ditetapkan  dengan  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah
Sebagaimana  Diubah  Dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan
amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan  daerah,  yang  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan  peran  serta  masyarakat  serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sehingga  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan  aspek-aspek  hubungan antar  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintahan.  Daerah,  potensi  dan keanekaragaman  daerah,  peluang  dan tantangan  persaingan  global  dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya  kepada  daerah  disertai  dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Tahun  1945”.
Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah ini  menjelaskan  bahwa  “Pemerintah daerah  adalah  Gubernur,  Bupati  atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang- undang  ini  ditentukan  menjadi  urusan Pemerintah.  Dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan,  yang  menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas  dan  efisiensi  terdiri  atas urusan  wajib  dan  urusan  pilihan. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang  bersifat  wajib  berpedoman  pada standar pelayanan minimal dilaksanakan  secara  bertahap  dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan
urusan  yang  berskala  kabupaten/kota, meliputi:
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3) Penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat;
4) Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
5) Penanganan bidang kesehatan;
6) Penyelenggaraan pendidikan;
7) Penanggulangan masalah sosial;
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9) Fasilitasi  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah;
10) Pengendalian lingkungan hidup;
11) Pelayanan pertanahan;
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
15) Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya; dan 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  urusan  wajib  yang menjadi  kewenangan  pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dalam hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Kubu
Raya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum Kabupaten Kubu Raya berkaitan  dengan  urusan  pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan  koperasi,  usaha  kecil dan menengah; serta pelayanan administrasi penanaman
modal.
Sementara urusan pemerintahan kabupaten/kota  yang  bersifat  pilihan meliputi  urusan  pemerintahan  yang secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi, kekhasan  dan  potensi  unggulan  daerah yang bersangkutan.
Di  samping  itu,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dalam  Pasal  15 menentukan  hubungan  dalam  bidang keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, meliputi: 1) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
2) Pengalokasian  dana  perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Selain  itu,  ketentuan  Pasal  21  dan Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  memuat  hak  dan  kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, diantaranya: 1) Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
(a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
(b) Memilih pemimpin daerah;
(c) Mengelola aparatur daerah;
(d) Mengelola kekayaan daerah;
(e) Memungut  pajak  daerah  dan retribusi daerah; (f) Mendapatkan  bagi  hasil  dari pengelolaan  sumber  daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; (g) Mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah; dan (h) Mendapatkan  hak  lainnya yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. 2) Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: (a) Melindungi masyarakat, menjaga  persatuan,  kesatuan dan  kerukunan  nasional,  serta keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
(b) Meningkatkan kualitas
kehidupan, masyarakat;
(c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
(d) Mewujudkan  keadilan  dan pemerataan;
(e) Meningkatkan
pelayanan dasar pendidikan;
(f) Menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan;
(g) Menyediakan  fasilitas  sosial dan  fasilitas  umum  yang layak;
(h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
(i) Menyusun  perencanaan  dan tata ruang daerah;
(j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
(k) Melestarikan
lingkungan hidup;
(l) Mengelola administrasi
kependudukan;
(m) Melestarikan nilai sosial budaya;
(n) Membentuk  dan  menerapkan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
(o) Kewajiban  lain  yang  diatur dalam  peraturan  perundang- undangan.
Sebagaimana  Pasal  21  ayat  (1) huruf d di atas “Dalam menyelenggarakan  otonomi,  daerah mempunyai  hak  mengelola  kekayaan daerah”.  Inilah  yang  menjadi  landasan bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kubu  Raya  untuk  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yaitu
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya sebagai perusaahan  daerah  yang  merupakan kekayaan  daerah  Kabupaten  Kubu Raya  yang  dipisahkan  dan  dipayungi dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kubu  Raya  Nomor  5  Tahun  2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.
Pembentukan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum Kabupaten Kubu Raya disesuaikan  dengan  muatan-muatan yang  terkandung  dalam  Pasal  136  - Pasal  149  Bab  VI  tentang  Peraturan
Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagai berikut:
Pasal  136  memuat  “Perda ditetapkan  oleh  kepala  daerah  setelah mendapat  persetujuan  bersama  DPRD.
Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/provinsi/kabupaten/kota dan tugas  pembanuan.  Perda  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing  daerah.  Perda  dilarang bertentangan dengan kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Perda berlaku  setelah  diundangkan  dalam lembaran daerah”.
Pasal  137  memuat  “Perda
dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang meliputi:
1) Kejelasan tujuan; 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4) Dapat dilaksanakan;
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6) Kejelasan rumusan; dan
7) Keterbukaan”.
Kemudian dalam Pasal 138 menentukan materi muatan Perda harus mengandung asas:
1) Pengayoman;
2) Kemanusiaan;
3) Kebangsaan;
4) Kekeluargaan;
5) Kenusantaraan;
6) Bhineka tunggal ika;
7) Keadilan;
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9) Ketertiban  dan  kepastian  hukum; dan/atau
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan  pembentukan,  pembahasan dan  pengesahan  rancangan  Perda berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan. Rancangan Perda dapat  berasal  dari  DPRD,  Gubernur, atau  Bupati/Walikota.  Apabila  dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau  Bupati/Walikota  menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama  maka  yang  dibahas  adalah rancangan  Perda  yang  disampaikan oleh  DPRD,  sedangkan  rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota  digunakan  sebagai bahan  untuk  dipersandingkan.  Tata cara  mempersiapkan  rancangan  Perda yang  berasal  dari  Gubernur  atau Bupati/Walikota diatur
dengan Peraturan Presiden.
Penyebarluasan  rancangan  Perda yang  berasal  dari  DPRD  dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan  Perda  yang  berasal  dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan  oleh  sekretariat  daerah. Perda  dapat  memuat  ketentuan  tentang pembebanan  biaya  paksaan  penegakan hukum,  seluruhnya  atau  sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan  perundangan.  Perda  dapat
memuat  ancaman  pidana  kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman  pidana  atau  denda  selain sebagaimana  dimaksud  di  atas  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  peraturan perundangan lainnya.
Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan
Perda  dilakukan  dalam  jangka  waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak  tanggal  persetujuan  bersama. Rancangan  Perda  ditetapkan  oleh Gubernur  atau  Bupati/Walikota  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak rancangan  tersebut  disetujui  bersama, akan  tetapi  jika  tidak  ditetapkan Gubernur  atau  Bupati/Walikota,  maka rancangan  Perda  tersebut  sah  menjadi Perda  dan  wajib  diundangkan  dengan memuatnya  dalam  lembaran  daerah. Rumusan kalimat pengesahannya berbunyi  “Perda  ini  dinyatakan  sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya. Kalimat  pengesahan  harus  dibubuhkan pada  halaman  terakhir  Perda  sebelum pengundangan  naskah  Perda  ke  dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah  paling  lana  7  (tujuh)  hari setelah ditetapkan. Perda yang
bertentangan dengan kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatala  Perda  ditetapkan  dengan Peraturan  Presiden  paling  lana  60 (enam  puluh)  hari  sejak  diterimanya Perda.  Paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah  keputusan  pembatalan,  kepala daerah harus memberhentikan
pelaksanaan  Perda  dan  selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut  Perda  dimaksud.  Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak menerima keputusan pembatalan Perda dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan oleh  peraturan  perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan sebagian  atau  seluruhnya,  putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi  batal  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Apabila  Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku. Untuk  melaksanakan  Perda  dan atas kuasa peraturan perundang- undangan,  kepala  daerah  menetapkan peraturan  kepala  daerah  dan  atau keputusan  kepala  daerah.  Peraturan kepala  daerah  dan  atau  keputusan kepala  daerah  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum,  Perda  dan peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi.
Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan
Kepala  Daerah  diundangkan  dalam Berita  Daerah  yang  dilakukan  oleh Sekretaris  Daerah.  Pemerintah  Daerah wajib  menyebarluaskan  Perda  yang telah  diundangkan  dalam  Lembaran Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah yang  telah  diundangkan  dalam  Berita Daerah.
Untuk  membantu  kepala  daerah
dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  Anggota  Satuan  Polisi
Pamong  Praj  dapat  diangkat  sebagai
penyidik  pegawai  negeri  sipil  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Penyidikan  dan  penuntutan terhadap  pelanggaran  atas  ketentuan Perda  dilakukan  oleh  pejabat  penyidik dan  penuntut  umum  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan  Perda  dapat  juga  ditunjuk pejabat  lain  yang  diberi  tugas  untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Sebelumnya telah disebutkan bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) PD. Lampura Niaga berkaitan dengan urusan pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan  koperasi,  usaha  kecil dan menengah; serta pelayanan administrasi  penanaman  modal.  Oleh karena  itu,  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  tersebut  didanai  dari  dan atas  beban  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  155  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal  157  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah menentukan “Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
(a) Hasil pajak daerah;
(b) Hasil retribusi daerah;
(c) Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
(d) Lain-lain PAD yang sah;
2) Dana perimbangan; dan
3) Lain-lain  pendapatan  daerah  yang sah.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah ditetapkan dengan undang-undang yang  pelaksanaannya  di  daerah  diatur
lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan  pungutan  atau  dengan sebutan  lain  di  luar  yang  telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan dan lain-lain PAD  yang  sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan  perundang-undangan.  Hasil
Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan  adalah  bagian  laba  dari
BUMD,  hasil  kerjasama  dengan  pihak ketiga.
Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut:
1. Bagian  laba  perusahaan  milik Daerah;
2. Bagian  laba  lembaga  keuangan bank;
3. Bagian  laba  lembaga  keuangan non bank;
4. Bagian laba atas penyertaan
modal/investasi
Salah  satu  wujud  nyata  dari pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  adalah  Perusahaan  Daerah Air  Minum  Tirta  Raya  yang  disahkan melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kubu  Raya  Nomor  5  Tahun  2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6
Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pengesahan  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mengalami
perubahan
dengan pengesahan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah didasarkan pada pertimbangan  yang  dimuat  dalam Konsideran:
1. Ketersediaan  infrastruktur  yang memadai,
2. Untuk mempercepat  pembangunan infrastruktur, serta
3. Penilaian barang milik negara. Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menentukan yang menjadi  barang  milik  negara/daerah meliputi  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBN/D  dan barang  yang  berasal  dari  perolehan lainnya  yang  sah.  Pengelolaan  barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan  asa  fungsional,  kepastian hukum,  transparansi  dan  keterbukaan, efisiensi,  akuntabilitas  dan  kepastian nilai,  meliputi  perencanaan  kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanana dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian. Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang  kekuasaan  barang  milik daerah sebagaimana dicantumkan dalam  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. Menetapkan
kebijakan pengamanan barang milik daerah; 4. Mengajukan usul pemindahtanganan  barang  milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; 5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan  barang  milik  daerah sesuai batas kewenangannya;
6. Menyetujui usul pemanfaatan
barang  milik  daerah  selain  tanah dan/atau bangunan. Jika sebelumnya dinyatakan bahwa kepala  daerah  merupakan  pemegang kekuasaan  barang  milik  daerah,  maka wewenang dan tanggung jawab
mengelola  barang  daerah  tersebut dipegang  oleh  Sekretaris  Daerah,
diantaranya:
1. Menetapkan pejabat yang
mengurus  dan  menyimpan  barang milik daerah;
2. Meneliti  dan  menyetujui  rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. Meneliti  dan  menyetujui  rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan,  penghapusan,  dan pemindahtanganan  barang  milik daerah  yang  telah  disetujui  oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan  inventarisasi  barang milik daerah;
6. Melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, pemegang kekuasaan barang milik daerah Kabupaten  Kubu  Raya  adalah  Bupati Kubu Raya, sementara pengelola barang  milik  daerah  Kabupaten  Kubu Raya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, tanpa terkecuali termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya. Selain  itu,  juga  terdapat  kepala satuan perangkat daerah sebagai pengguna  barang  milik  daerah  yang berwenang dan bertanggungjawab:
1. Mengajukan  rencana  kebutuhan barang  milik  daerah  bagi  satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 2. Mengajukan permohonan penetapan  status  untk  penguasaan dan  penggunaan  barang  milik daerah  yang  diperoleh  dari  beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi  barang  milik  daerah yang berada dalam penguasaannya; 4. Menggunakan barang milik daerah yang  berada  dalam  pengusaannya untuk kepentingan penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi  satuan  kerja  perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. Mengamankan  dan  memelihara barang  milik  daerah  yang  berada dalam penguasaannya;
6. Mengajukan usul pemindahtanganan  barang  milik daerah  berupa  tanah  dan/atau bangunan  yang  tidak  memerlukan persetujuan  DPRD  dan  barang milik  daerah  selain  tanah  dan bangunan;
7. Menyerahkan  tanah  dan  bangunan yang  tidak  dimanfaatkan  untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota  melalui pengelola barang; 8. Melakukan pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan barang  milik  daerah  yang  ada dalam penguasaannya;
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran  (LBPS)  dan  Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasannya  kepala  pengelola barang. Untuk mendukung pendirian,
pengembangan dan peningkatan kinerja badan  usaha  milik  daerah,  maka pemerintah  pusat/daerah  melakukan penyertaan  modal  sebagaimana  Pasal 62  berbunyi  “Penyertaan  modal pemerintah  pusat/daerah  atas  barang milik  negara/daerah  dilakukan  dalam rangka  pendirian,  pengembangan,  dan peningkatan  kinerja  badan  usaha  milik negara/daerah atau badan hukum lainnya  yang  dimiliki  negara/daerah”,
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Barang  milik  negara/daerah  yang dari  awal  pengadaannya  sesuai dokumen penganggarana diperuntukkan  bagi  badan  usaha milik  negara/daerah  atau  badan hukum  lainnya  yang  dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang  milik  negara/daerah  lebih optimal  apabila  dikelola  oleh badan  usaha  milik  negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah  ditentukan  dalam  Pasal 63  Peraturan  Pemerintah  ini  dapat berupa:
1. Tanah  dan/atau  bangunan  yang telah  diserahkan  kepada  pengelola barang  untuk  barang  milik  negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah; 2. Tanah  dan/atau    bangunan  yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat/pemerintah  sesuai  dengan yang  tercantum  dalam  dokumen penganggaran; 3. Barang  milik  negara/daerah  selain tanah dan/atau bangunan. Penyertaan modal pemerintah daerah  atas  barang  milik  daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan  modal  pemerintah  atas tanah  dan/atau  bangunan  kepada Gubernur/Bupati/Walikota  disertai dengan  alasan/pertimbangan,  dan kelengkapan data;
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat;
3. Apabila  memenuhi  syarat  sesuai peraturan yang berlaku, Gubernur/Bupati/Walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan  dan/atau  menyetujui tanah  dan/atau  bangunan  yang akan  disertakan  sebagai  modal pemerintah;
4. Proses persetujuan pernyataan modal  pemerintah  dilaksanakan dengan berpedoman;
5. Pengelola  barang  melaksanakan pernyertaan modal pemerintah
dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; 6. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Instansi terkait; 7. Pengelola  barang  menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; 8. Pengguna barang melakukan serah terima  barang  kepada  badan  usaha milik negara/daerah yang dituangkan  dalam  berita  acara serah terima barang setelah Peraturan/Pemerintah Daerah ditetapkan. Pernyertaan modal pemerintah daerah  atas  barang  milik  daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengguna barang mengajukan usulan  kepada  pengelola  barang disertai dengan alasan/pertimbangan,  kelengkapan data,  dan  hasil  pengkajian  tim intern instansi pengguna barang;
2. Pengelola  barang  meneliti  dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat; 3. Apabila  memenuhi  syarat  sesuai persyaratan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
4. Pengelola barang menyiapkan Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; 5. Pengelola  barang  menyampaikan Rancangan  Peraturan  Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;
6. Pengguna barang melakukan serah terima  barang  kepada  badan  usaha milik  negara/daerah  atau  badan hukum lainnya milik negara/daerah  yang  dituangkan dalam  berita  acara  serah  terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  dapat melakukan  penyertaan  modal  atas badan  usaha  milik  daerah  Kabupaten Kubu  Raya  dalam  hal  ini  Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya.
2. Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5
Tahun  2011  tentang  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten
Kubu Raya
Bila  membicarakan  implementasi hukum dalam masyarakat berarti membicarakan  daya  kerja  hukum  itu dalam  mengatur  dan/atau  memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor
yang dapat
mempengaruhi  hukum  itu  berfungsi dalam masyarakat, 5 yaitu:
1. Kaidah hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum
3. Faktor sarana/fasilitas
4. Warga masyarakat
5. Faktor kebudayaan
Lawrence M. Friedman 6
mengemukakan  sistem  hukum  yang
5 H.  Zainuddin  Ali, Sosiologi  Hukum¸ Penerbit Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014.  Hal.  62-64.  Baca juga  Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  Cet  ke-10, 2011, hal. 11-67.
6 Lawrence  M.  Friedman, American  Law:  An Intriduction (Jakarta: Tatanusa, 2001), halaman
terdiri  atas  struktur  hukum,  substansi hukum  dan  budaya  hukum  sebagai berikut:
1. struktur hukum ( legal structure )
2. substansi hukum ( legal substance )
3. budaya hukum ( legal cultures ) Sebagai objek pembangunan, ketiga  elemen  tersebut  saling  terkait dan tidak dapat  dipisahkan serta saling mempengaruhi satu sama lain. 7

## a. Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Kubu  Raya  adalah Aset Kabupaten Kubu Raya
Sumber air utama air baku PDAM Tirta  Raya  Kubu  Raya  adalah  air permukaan  atau  air  sungai.  Sungai yang  digunakan  sebagai  sumber  air baku  adalah  Sungai  Kapuas,  Sungai Ambawang,  Sungai  Kakap  dan  Sungai Mandor.  Air  baku  dari  sungai-sungai tersebut  diolah  menjadi  air  bersih  di beberapa  instalasi  pengolahan  air bersih  (IPA).  Sampai  tahun  2013 terdapat 6 unit pengolahan yang berada di  bawah  pengelolaan  PDAM  Tirta Raya  Kubu  Raya,  diantaranya  1  unit pengolahan  di  Arang  Limbung  (unit pengolahan utama) dan 5 unit pengolahan air di ibu kota kecamatan.
Adapun  zona  pelayanan  PDAM Kabupaten Kubu Raya terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:
b. Zona  I  tersebar  dari  Sei  Durian sampai  denga  Parit  Tengkorak  (Jl. Adisucipto;
6-8.  Baca  juga  Teguh  Prasetyo  dan  Arie Purnomosidi, Membangun...Ibid , halaman 144- 145.
7 Teguh  Prasetyo  dan  Arie  Purnomosidi,
Membangun...Ibid. , halaman 145.
c. Zona II tersebar di Parit Tengkorak (Jl.  Adisucipto  sampai  dengan Rumah Sakit Soedarso; dan
d. Zona III tersebar di Simpang Polda (A. Yani II) sampai dengan Perum Korpri (Sei Raya Dalam Sekitarnya). Lokasi Kapasitas L/D Jumlah Pelanggan Terpasang Terpakai IPA Arang Limbung 180 L/D 150 L/D 14.871 SR IPA Ambawan g/Kapur 20 L/D 20 L/D 1.373 SR IPA Kuala Dua 10 L/D 10 L/D 837 SR IPA Rasau Jaya 10 L/D 0 0 IPA Sungai Kakap 10 L/D 0 0 IPA Kuala Mandor B 10 L/D 0 0
Keterangan:
SR: Jumlah Sambungan
Sementara Jumlah Sambungan (sr) penggunaan  PDAM  Kabupaten  Kubu Raya  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun,  tahun  2012  sejumlah 10.716,  tahun  2013  sejumlah  11.065, tahun  2014  sejumlah  13.065,  tahun 2015  sejumlah  13.877,  tahun  2016 sejumlah  14.871  sehingga  peningkatan ditunjukkan diagram berikut:
Peningkatan  jumlah  sambungan perpipaan yang digunakan oleh
masyarakat  untuk  memperoleh  air bersih  melalui  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  dari
60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 2016
tahun  ke  tahun  merupakan  jaminan bahwa  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Kubu  Raya  akan  selalu mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke tahun. Hal  ini mengingat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah
penduduk  di  Kabupaten  Kubu  Raya, karena Kabupaten Kubu Raya merupakan  salah  satu  daerah  strategis permukiman  penduduk  dan  salah  satu lokasi pengembangan strategis perkotaan  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Kubu Raya juga dikarenakan  peningkatan  industri  di Kabupaten Kubu Raya dalam beberapa tahun terakhir.
Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan  kepada  Daerah  dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan  desentralisasi.  Artinya,
semakin  banyak  hasil  yang  diperoleh dari  pengelolaan  Perusahaan  Daerah Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya,
maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Kubu  Raya  juga  akan meningkat. Sehingga semakin
tingginya  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya,  maka  semakin tinggi  juga  belanja  daerah  yang digunakan  untuk  memenuhi  setiap kebutuhan
penyelenggaraan
Pemerintahan  Kabupaten  Kubu  Raya,
termasuk penyediaan sarana dan prasarana  yang  akan  menunjang  dan meningkatkan  pembangunan  daerah
Kabupaten Kubu Raya. Itulah sebabnya, Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya  merupakan  salah  satu  aset
Kabupaten  Kubi  Raya  yang  harus diberdayakan  dengan  sebaik-baiknya guna memberikan hasil yang semaksimal  mungkin  guna  menunjang pembangunan  daerah  Kabupaten  Kubu Raya ke depannya.
Data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kabupaten  Kubu  Raya menunjukkan  hasil  yang  memuaskan terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Salah  satu  yang  komponen  yang memberikan kontribusi dalam pendapatan  Kabupaten  Kubu  Raya adalah Perusahaan Daerah yang terdapat  di  Kabupaten  Kubu  Raya, salah satunya adalah Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu
Raya. b. Peningkatan Kinerja Organ Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Kubu  Raya  melalui Revisi Peraturan Daerah
Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  5
Tahun  2011  tentang  Perusahaan
Daerah  Air  Minum  Kabupaten Kubu Raya
Sesuai  dengan  tujuan  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya  sebagaimana  diuraikan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya 8 adalah:
8 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya Nomor  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  kepada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Raya (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya Nomor  8  Tahun  2016,  Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 44).
1. Meningkatkan  pelayanan  umum kepada  masyarakat  dalam  hal memenuhi  kebutuhan  air  minum sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
2. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
3. Menunjang pembangunan daerah.
4. Menunjang pembangunan nasional
Untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya  sebagaimana  disebutkan  di  atas, telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  Nomor 8  Tahun  2016  tentang  Penyertaan Modal  Pemerintah  Daerah  kepada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta
Raya.  Hal  ini  senada  dengan  bunyi konsideran Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  Nomor 8  Tahun  2016  tentang  Penyertaan Modal  Pemerintah  Daerah  kepada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta Raya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat  dan  menunjang  kinerja Perusahaan  yang  sehat,  tangguh  dan mandiri  untuk  memperkuat  struktur permodalan  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Tirta  Raya  Kabupaten  Kubu Raya  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten Kubu Raya).
Besaran  penyertaan  modal  yang diberikan  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  Nomor 8  Tahun  2016  tentang  Penyertaan Modal  Pemerintah  Daerah  kepada
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta Raya adalah sebesar Rp 29.123.080.000,00 (dua puluh sembilan milyar  seratus  dua  puluh  tiga  juta delapan  puluh  ribu  rupiah)  sehingga jumlah  keseluruhan  penyertaan  modal daerah  yang  disertakan  Pemerintah
Daerah  pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Raya (Perusahaan Daerah Air  Minum  Kabupaten  Kubu  Raya) menjadi  sebesar  Rp  36.902.631.330,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga  ratus  tiga  puluh  rupiah)  dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyertaan  modal  daerah  tersebut adalah hibah non kas dari Pemeritah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 2. Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD dalam bentuk non kas. Ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya  Nomor  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah Daerah  kepada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Tirta  Raya  menyatakan  bahwa “Keuntungan  yang  diperoleh  atas Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta  Raya  dari  bagian  laba  secara langsung merupakan komponen
pendapatan asli daerah”. Berdasarkan  upaya  peningkatan kinerja  organ  Perusahaan  Daerah  Air Minum Kabupaten Kubu Raya tersebut,  maka  dukungan  perangkat hukum  juga  diperlukan.  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor
5  Tahun  2011  tentang  Peraturan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya  perlu  dilakukan  revisi  mengingat beberapa ketentuan di dalamnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah mengalami
perubahan.  Hal  ini  diperlukan  guna mendukung  kinerja  organ  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Kubu Raya,  sehingga  kinerja  organ  yang terdapat  di  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  mulai dari Direksi, Badan Pengawas, pegawai
dan  tenaga  kontrak  dapat  memberikan hasil  kinerja  yang  maksimal  dalam penyelenggaraan  Perusahaan  Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

## D. KESIMPULAN
Beberapa landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten  Kubu  Raya  telah mengalami perubahan, diantaranya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  menjadi  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah menjadi Peraturan
Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah guna menunjang pembangunan  daerah  dan  mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.
Guna  mendukung  kinerja  organ
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat, disarankan kepada pembentuk
kebijakan agar melakukan revisi terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kubu  Raya  Nomor  5  Tahun  201 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

## D A F T A R   P U S T A K A
Ali, Zainuddin. 2014. Sosiologi Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Sinar
Grafika. Asshidiqie, Jimly. 2011. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi. Friedman, Lawrence M. 2001. American  Law:  An  Introduction . Jakarta: Tatanusa.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.
Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Tahun 1945.
, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962  tentang  Perusahaan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1962  Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
, Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2005  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  38,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)  yang  ditetapkan  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2005  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
,  Undang-Undang  Nomor  33
Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
, Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
, Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  244 Tahun  2014,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
, Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor  20, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4609) sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tajun  2008  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  78,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
, Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun  2007  tentang  Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Propinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Sidharta, Arief. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum . Jakarta: Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan (PSHK). Soekanto,  Soerjono.  2011. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Sunggono,  Bambang.  1997. Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Suratman  dan  H.  Philips  Dillah.  2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.