Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 207-213| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Ida  Bagus Agung  Pariama Manuaba, I  Nyoman  Sujana, Ni  Made Sukaryati  Karma Universitas  Warmadewa, Bali, Denpasar,  Indonesia

## Abstrak
Pertimbangan Hakim  adalah hal-hal yang menjadi  dasar atau yang dipertimbangkan hakim  dalam  memutus suatu perkara tindak pidana. Tindak Pidana Pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum  di mana  terjadinya kejahatan terhadap harta benda milik  orang la in.  Pencurian dengan Pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang dalam pelaksanaannya disertai oleh unsur tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam  dengan hukuman  yang lebih  tinggi. Anak  ialah  seorang yang belum  berusia delapan  belas (18)  tahun termasuk  yang  masih  dalam  kandungan. Dalam  penyelesaian perkara  anak,  hakim  wajib  mempertimbang ka n laporan  dalam  persidangan  mengenai  anak  yang  bersangkutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  dan sanksi pidana  yang dijatuhkan  oleh  hakim  pada pidana pencurian  dengan pemberatan  yang dilakukan  oleh  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  dikaji  adalah  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukka n pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap anak yang melakukan  tindak pidana pencurian dengan pemberatan  berdasarkan  pada  unsur-unsur tindak  pidana  yang dilakukan  serta hal-hal  yang meringankan  dan memberatkan  pidana terhadap anak.  Sanksi pidana yang dijatuhkan  oleh hakim  terhadap anak yang melakuka n tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan serta ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4  KUHP  jungto  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  dan  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  perkara  tersebut menyatakan anak  terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah serta menjatuhkan  Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama  tujuh bulan.
Kata  Kunci: Hakim;  Tindak  Pidana; Pencurian; Pemberatan; Anak

## Abstract
Judge's considerations are matters which are the basis or are considered by the judge in deciding a crime case. Crime Theft is an act that is classified as a general crime in which a crime against the p roperty of another person. Theft with weighting is a criminal act of theft which in its implementation is accompanied by certain elements so that it is more severe and threatened with higher penalties. Child is a person who is not yet eighteen (18) years old, including those who are still in the womb. In settling a child case, the judge must consider the report in the trial regarding the  child concerned. This  study aims  to  determine the  criminal considerations and  sanctions imposed by the judge on criminal theft with weighting carried out by children. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials studied are  primary  legal materials, secondary legal materials  and tertiary legal materials.  The  results  of  this  study indicate the judge's judgment in imposing a crime against a child who commits  a crime of theft by weighting it based on the elements of the crime committed as well as things that alleviate and incriminate the cr ime against the child. Criminal sanctions imposed by a judge against a child who commits an act of theft by weighting based on the  Court's Decision  and the provisions of  Article  363 paragraph (1) of  the 4th  KUHP  jungto Article  65 paragraph (1) of the Criminal Code and other laws relating to the case state that the child is proven legally and convincingly guilty as well as convicting a child of seven months in prison.
Keywords: Judge, Crime, Theft, Objection, Children

## I. PENDAHULUAN
Kekuasaan  kehakiman  adalah  badan  yang  menetapkan  kekuatan  kaidah  hukum  positif  dalam konkretisasi atau individualisasi  peraturan hukum yang bersifat umum oleh hakim melalui  putusannya. Semua peraturan perundang- undangan  yang dibuat  oleh  negara dalam upaya menjamin  keselamatan dan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  akan  ada  artinya  bila  tidak  ada  kekuasaan  kehakiman  yang
diwujudkan  dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai suatu unsur Negara Hukum (Rifai 2010).
Hakim yang memiliki  kedudukan yang bebas diwajibkan  untuk tidak memihak. Hakim yang tidak memihak  artinya  hakim  wajib  untuk  menjamin  segala kebutuhan  sesuai  dengan  hak  asasi manusia khususnya  bagi  tersangka  atau  terdakwa. Hal  ini  sudah  jadi  kewajiban  hakim  untuk  mewujudkan persamaan kedudukan di  depan hukum  bagi setiap warga negara (Hamzah and Waluyo 1998).
Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan teori atau hasil penelitian yang  berkaitan,  ditemukan  hasil  penelitian  yang  maksimal  dan  seimbang  dalam  teori  dan  praktek. Mengingat  bahwa  kejahatan  semakin  meresahkan  segenap  lapisan  masyarakat  maka  peran  hakim sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan. Salah satu jenis kejahatan yang meresahkan segenap lapisan masyarakat adalah tindak  pidana pencurian bahkan dengan unsur memberatkan atau pencurian kualifikasi  yang  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP. Tidak  tanggung-  tanggung  pelaku  tindak  pidana pencurian-pun  dilakukan  oleh  seorang  anak.  Pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur diartikan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan  hukum  pidana  dapat  saja  diancam  dengan  hukuman  yang  maksimumnya  lebih  tinggi (Tambalean 2013).
Dalam  menyelesaikan  perkara  anak,  hakim  wajib  untuk  mempertimbangkan  laporan  hasil penelitian  masyarakat yang  dihimpun  oleh  pembimbing  kemasyarakatan. Dengan  terdapatnya hasil laporan itu hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil  bagi anak yang bersangkutan.
Setiap putusan hakim  akan memengaruhi  masa depan anak yang bersangkutan karena itu hakim harus yakin  bahwa putusan yang diambil  bisa menjadi  dasar yang kuat untuk  mengantar anak menuju masa depan yang lebih  baik  serta membangun dirinya  untuk  jadi  warga yang bertanggung jawab bagi keluarga bangsa dan negara (Setiawan 2015).
Pemberian sanksi pidana terhadap anak tidak  semua sama walaupun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP. Sebab hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak wajib memiliki  dasar pertimbangan  yang sesuai dengan kebutuhan  anak, keadilan  bagi  korban,  ketertiban masyarakat, serta teori  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana.  Dengan  demikian  diharapkan  putusan  hakim  yang dijatuhkan  terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana  adalah keputusan  yang  bijak  dan adil  bagi semua pihak  (Wafi 2019).
Dalam  perkara  pidana  pada  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Reg.  Nomor  02/Pid.Sus- Anak/2019/PN.DPS seorang anak bersama rekannya telah melakukan tindak  pidana pencurian dengan pemberatan dan hakim  telah memutus  perkara tersebut dengan menjatuhkan  pidana penjara terhadap anak tersebut.
Pada  penelitian  serupa  diungkapkan  bahwa  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak  pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berdasarkan pertimbangan Yuridis  dan Non Yuridis  (Andre 2018; Noviana 2018; Pratama, Rozah, and Sri 2016). Pertimbangan yuridis  yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan  (Zhasadoma 2015) dan non yuridis  yaitu keadaan yang  berkaitan  dengan  anak  meliputi  latar  belakang,  akibat,  kondisi,  keadaan  sosial  serta ekonomi  anak korban  (Mutiaramadani 2014; Nugroho 2012).
Berdasarkan uraian latarbelakang di atas terdapat dua rumusan masalah pada penelitian  ini,  yaitu bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang dilakukan  oleh anak? Dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan  oleh hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan  oleh anak? Dari rumusan masalah tersebut, penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  dan  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang dipakai  dalam penelitian  ini  ialah metode penelitian  hukum  normative. Metode penelitian  hukum  normative  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan ialah  metode yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan pustaka yang ada. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan  secara yuridis  kasus yaitu  dengan meninjau  peraturan perundang-undangan  yang berhubungan dengan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum  primer,  yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat  berupa peraturan perundang-
undangan  yang  meliputi  UUD NRI Tahun 1945,  KUHP, KUHAP, UU No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber bahan hukum  Sekunder yaitu  bahan-bahan hukum  yang didapat  dengan cara studi  pada buku  literature  dan hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  pokok  masalah.  Dan sumber bahan  hukum  Tersier  yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum KBBI dan Internet.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  Yang Dilakukan Oleh Anak
Tindak  pidana  pencurian  adalah  perbuatan yang  digolongkan  sebagai tindak  pidana  umum  di mana  terjadinya  kejahatan  terhadap  harta  benda.  Kejahatan  terhadap  harta  benda  merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum  atas harta benda milik  orang lain.
Tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan termasuk dalam  pasal 363  KUHP. Tindak pidana pencurian  dengan  pemberatan  disebut  juga  pencurian  dengan  kualifikasi.  Yang  dimaksud  dengan pencurian  dengan  pemberatan  ialah  pencurian  biasa  yang  disertai  keadaan  tertentu  yang  bersifat memberatkan sehingga  diancam  dengan  hukuman  penjara minimal  7  (tujuh)  tahun  dan  maksimal  9 (sembilan) tahun  (Soesilo 1984).
Dasar-dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam KUHP dalam Pasal 362 KUHP  sebagai  dasar  pokok  dari  tindak  pidana  pencurian  biasa  dengan  Pasal  363  KUHP yang menjelaskan  tentang  tindak  pidana  pencurian  yang  disertai  dengan  pemberatan. Dasar-dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP yaitu
1. Pencurian Ternak
2. Pencurian yang dilakukan  pada waktu adanya bencana
3. Percurian yang dilakukan  pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup
a. Adanya unsur malam hari
b. Adanya unsur  dalam sebuah rumah
c. Adanya unsur pekarangan tertutup
4. Pencurian yang dilakukan  oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan  dengan merusak atau memanjat dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu
a. Adanya unsur merusak
b. Adanya unsur memanjat
c. Adanya unsur memakai kunci palsu
d. Adanya unsur perintah palsu
Seorang anak melakukan  tindak  pidana  pencurian  seringkali  didasarkan  pada kondisi  psikologi  serta bujukan  bahkan  paksaan  dari  orang  dewasa. Seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  akan mendapat sanksi pidana bagi anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  perkara  pidana  pada  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Reg.  Nomor  02/Pid.Sus- Anak/2019/PN.DPS terdapat kronologi  sehingga anak dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut
Bahwa  anak  Kadek  Bram  Sastra  Wijaya  Pucangan  bersama  dengan  saksi  I  Gede  Agus Praptananda (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 24.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 24.00 wita bertempat didepan Toko  Rata Kanan Game Online  Jalan Siulan  Nomor 224 Denpasar Timur  dan di  Jalan Sedap Malam Gang  Seruni  Nomor 4A Denpasar Timur  atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih  termasuk dalam daerah hukum  Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili  perkara ini  telah  mengambil  barang milik  orang lain  dengan  maksud ingin  memiliki  secara melawan hukum yang dilakukan  oleh dua orang atau lebih.
Hakim dalam memutus perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mempertimbangkan hal-hal  yang meringankan dan memberatkan. Hal ini  sudah ditentukan  dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyebutkan  putusan pemidanaan memuat tentang keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa.
Hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  dalam  memutus  suatu  perkara pidana  terdapat dalam KUHP yaitu sebagai berikut:
1. Hal yang meringankan
Dalam KUHP mengatur hal-hal yang menjadi  alasan yang meringankan pidana, yaitu:
a. Percobaan
b. Sebagai pembantu
c. Belum dewasa
2. Hal-hal yang memberatkan
KUHP juga mengatur hal-hal yang dijadikan  alasan yang memberatkan pidana, yaitu:
a. Jabatan
b. Pengulangan
c. Penggabungan
Berdasarkan  Surat  Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Reg.  Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps.  majelis  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Adapun hal-hal  yang meringankan dalam putusan tersebut, yaitu:
a. Anak mengaku bersalah dan menyesal
b. Anak mengakui  terus terang perbuatannya
c. Korban sudah memaafkan perbuatan anak dan sudah ada pencabutan laporan dalam berkas perkara.
Dan hal-hal  yang memberatkan dalam putusan tersebut, yaitu:
a. Perbuatan anak telah merugikan korban I Kadek Nanda Dwi Kusuma dan saksi korban I Gede Doni Supardi.
2. Sanksi  Pidana  yang  Dijatuhkan  oleh  Hakim  terhadap Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak
Anak  ialah  harapan  bangsa dan  akan  menjadi  generasi  penerus  bagi  kehidupan  bangsa  dan  negara sehingga  anak perlu  dibimbing  dengan  baik  agar anak tidak  terjerumus  dalam  kehidupannya  kelak. Orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah wajib  untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Gultom  2012). Pada kasus tertentu, anak yang merupakan pelaku kejahatan diputuskan  untuk kembali  ke orang tua dianggap  dapat memberikan efek jera (Artana, Budiartha,  and Laba 2019).
John Lock mengungkapkan  bahwa anak ialah pribadi  peka terhadap lingkungannya.  Anak tidak sama dengan orang dewasa di mana anak cenderung untuk  menyimpang  dari hukum  yang disebabkan oleh  keterbatasan pengetahuan terhadap realita  kehidupan.  Anak lebih  mudah  belajar dengan contoh- contoh yang diterimanya  dari aturan yang bersifat memaksa (Soemitro  1990).
Syarat pengenaan sanksi pidana  terhadap anak sabagai pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan berdasakan fakta-fakta yang ditemukan  dalam persidangan sebagaimana dijelaskan  dalam KUHAP.
Dalam  KUHAP syarat-syarat pengenaan  sanksi  pidana  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu:
1. Adanya Barang Bukti
Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang benda apa saja yang dapat disita sehingga benda-benda  disebutkan  dalam  pasal  disebut  sebagai  barang  bukti.  Dalam  Surat  Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps. (Acara Pemeriksaan Biasa) terdapat beberapa barang bukti  yaitu:
1) 1 (satu) unit  motor  honda  scoopy  warna krem  tahun 2015  yang di  STNK an. Ni  Luh Putu Cintya Junita Sari
2) 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna krem cokelat tahun 2016 yang di STNK An. I Gede Doni Supardi
3) 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna hitam-merah
Barang bukti  tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga berdasarkan Pasal 181  jungto  184  ayat (1) huruf  d jungto  Pasal 188  ayat (1) dan (2)  KUHAP merupakan alat bukti  yang sah pula berupa petunjuk.
2. Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah alat bukti pertama dalam KUHAP yang pada umumnya tidak ada perkara yang luput  dari pembuktian  alat bukti  keterangan saksi. Dalam Surat Penetapan Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Denpasar  Reg.  Nomor  02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps.  berdasarkan keterangan  para  saksi  dipersidangan  yang  dihubungkan  dengan  keterangan anak  yang  mana keterangannya  saling  bersesuaian satu  dengan  yang  lainnya  serta adanya  barang  bukti  maka diperoleh  suatu petunjuk  bahwa anak telah terbukti  melakukan tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan.
3. Analisis  Yuridis
Analisis  yuridis  merupakan analisis  secara hukum yang berlaku baik hukum  tertulis maupun lisan. Yuridis  yang tertulis adalah peraturan perundang-undangan  sedangkan yuridis  yang berupa lisan adalah hukum adat.
Berdasarkan analisis yuridis  dalam Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN  Dps. terdapat fakta-fakta yang  terungkap  dalam  persidangan maka  sampailah  kepada  pembuktian  mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jungto  Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur barang siapa
2) Unsur mengambil  barang yang seluruhnya milik  orang lain
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa benar anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan mengambil  1 (satu) unit motor honda scoopy warna krem tahun 2015 yang di  STNK an. Ni Luh Putu Cintya Junita Sari dan 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna krem cokelat tahun  2016  yang  di  STNK An. I Gede Doni  Supardi.  Dengan demikian unsur mengambil  barang yang seluruhnya milik  orang lain  telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
3) Unsur dengan maksud ingin  memiliki  secara melawan hukum Berdasarkan fakta-fakta  dipersidangan  bahwa  anak  Kadek  Bram  Sastra Wijaya  Pucangan mengambil  1 (satu) unit  motor honda  scoopy warna krem tahun 2015  dan 1 (satu) unit  motor honda  scoopy  warna krem  cokelat  tahun  2016  tanpa  izin  dari  pemilik  motor  tersebut  dan kemudian menjualnya. Dengan demikian  unsur dengan maksud ingin  memiliki  secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
4) Unsur yang dilakukan  oleh dua orang atau lebih
Berdasarkan fakta-fakta dalam  persidangan  bahwa  benar  anak  Kadek Bram  Sastra  Wijaya Pucangan bersama dengan  I  Gede  Agus  Praptananda  mengambil  1  (satu)  unit  motor  honda scoopy warna krem tahun 2015 dan 1 (satu) unit motor honda scoopy warna krem cokelat tahun 2016 tersebut. Dengan demikian  unsur yang dilakukan  oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
5) Unsur  dalam  hal  perbarengan  beberapa perbuatan  yang  harus dipandang  sebagai  perbuatan yang berdiri  sendiri.
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa:
a) Benar pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan bersama I Gede Agus Praptananda mengambil  1 (satu) unit  motor honda scoopy warna krem tahun 2015
b) Bahwa benar 3 hari kemudian  pada hari  Jumat tanggal 30 Maret 2018 anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan bersama I Gede Agus Praptananda 1 (satu) unit motor honda scoopy warna krem cokelat tahun 2016.
Demikian  unsur  dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai perbuatan yang berdiri sendiri  telah terpenuhi dan terbukti  secara sah menurut hukum.
Dengan  terpenuhinya  semua  unsur  dalam  Pasal 363  Ayat (1)  ke-4  KUHP dari  uraian-uraian pembuktian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  sebagai  dasar  dari  apa  yang  telah  didakwakan  dalam dakwaan tunggal  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah bahwa terdakwa anak telah melalukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Pengenaan sanksi  pidana  yang  dilakukan  oleh  hakim  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan KUHP sebagai acuan dalam memberikan putusan di  mana seorang anak yang  melakukan  tindak  pidana  seharusnya diberi  sanksi  berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum  yang umum.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps. bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan Pengadilan tersebut memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jungto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain  yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai berikut:
a. Menyatakan anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam Keadaan Memberatkan
b. Menjatuhkan Pidana terhadap anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)  bulan
c. Menyatakan lamanya anak ditahan dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
d. Menetapkan anak untuk ditahan
e. Menetapkan barang bukti  berupa:
1. 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna krem tahun 2015 dengan nomor polisi  DK 8446 IH beserta surat laporan kehilangan  STNK
2. 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna krem cokelat tahun 2016 tanpa nomor polisi beserta STNK
3. 1 (satu) unit  motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi  DK 4118 DP beserta STNK Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I Gede Agus Praptananda
f. Membebankan kepada anak untuk  membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah)
Dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan perkara atas nama anak Kadek Bram Sastra Wijaya  Pucangan dengan  cara memasukan ke  Lembaga Pemasyarakatan Denpasar  untuk  menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh)  bulan  dikurangi  selama anak berada dalam tahanan. Berdasakan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 04 Februari 2019 No. Print-567 / P.1.10 / Ep / 02 /  2019  telah  melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tanggal  24  Januari  2019  No. 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak  pidana  mempertimbangkan  hal- hal  yang  meringankan  dan  memberatkan. Berdasarkan Surat  Penetapan Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps. majelis hakim mempertimbangkan hal- hal  yang  meringankan  seperti  anak  mengaku  bersalah  dan  menyesal  anak  mengakui  terus  terang perbuatannya dan korban sudah memaafkan perbuatan anak dan sudah ada pencabutan laporan dalam berkas perkara. Sedangkan hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan anak telah merugikan korban I Kadek Nanda Dwi Kusuma dan saksi korban I Gede Doni Supardi.
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan  berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  Reg.  Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dps. bahwa dalam  Putusan Pengadilan  tersebut berdasakan Pasal 363  ayat (1) ke-4 KUHP Jungto Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya  yang berkaitan dengan perkara  tersebut  menyatakan  anak  Kadek  Bram  Sastra  Wijaya  Pucangan  terbukti  secara sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  dan menjatuhkan pidana terhadap anak Kadek Bram Sastra Wijaya Pucangan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)  bulan.

## 2. Saran
Hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana yang dijatuhkan  dengan pidana  penjara hendaknya  perlu  mempertimbangkan  hal  tersebut karena pidana  penjara bukan  solusi yang tepat untuk  menyelesaikan  perkara anak yang bermasalah dengan hukum.  Pidana penjara dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak baik secara psikologis  dan status sosial yang berpengaruh bagi  masa depan anak. Memberikan  peringatan  keras hingga  sanksi pembinaan  sosial  pelatihan  kerja dan sebagainya lebih baik diberlakukan  bagi anak karena sanksi tersebut lebih  memberikan pembinaan
selain  itu  juga  dapat merubah  perilaku  anak dalam  kehidupan  sosial  serta melindungi  hak  dan masa depan yang dimiliki  anak.
Orangtua anak hendaknya harus menjaga ruang lingkup  pergaulan anak dan mengetahui aktifitas yang dilakukan  oleh anak selain itu orangtua harus lebih  banyak berkomunikasi  dengan anak agar anak lebih memahami dan tidak terjerumus dalam tindak pidana. Mengingat semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan  oleh anak-anak sehingga mengakibatkan  anak bermasalah dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre,  Rahman.  2018.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Penjara  Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Padang).” Universitas Andalas.
Artana, I. Wayan Jimmy,  I. Nyoman Putu Budiartha, and I. Nengah Laba. 2019. “Dasar Pertimbangan Hakim  Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak  Pidana Pencurian Yang Dilakukan  Oleh Anak (Putusan Nomor:  9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP).” Jurnal Analogi Hukum 1(2).
Gultom,  Maidin.  2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan . Bandung:  PT Refika Aditama.
Hamzah,  Andi  and  Bambang  Waluyo.  1998. Delik -Delik  Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) . Jakarta: Sinar Grafika. Mutiaramadani,  Rara Kristi  Aditya.  2014.  “Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi Pidana  Penjara  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Teori Pemidanaan (Studi  Di Pengadilan Negeri Mojokerto).” Jurnal Hukum .
Noviana, Gloria  Adita. 2018. “Tinjauan  Yuridis  Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 08/Pid.Sus Anak/2017/PN.Sel).” Universitas Mataram. Nugroho, Wahyu. 2012. “Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” 5(3).
Pratama, Alan  Wahyu,  Umi Rozah,  and A. M. Endah Sri. 2016.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan  Oleh Anak Secara Bersama -Sama (Studi Putusan NO.03/PIDSUSANAK/2015/PN.PWD).” Diponegoro Law Journal 5(3). Rifai,  Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, Marwan. 2015. Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja . Bogor: Ghalia  Indonesia. Soemitro,  Irma S. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Bumi Aksara. Soesilo. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus . Bogor: Politea. Tambalean, Pingkan. 2013. “Penegakan Hukum Atas Tindak  Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.” LEX ET SOCIETATIS 1(2).
Wafi, Abdul. 2019. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan  Pemberatan  (Putusan  Nomor :  262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG).”  Universitas Jember.
Zhasadoma,  Ravinska  Audina.  2015.  “Tinjauan  Terhadap  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan Pemberatan Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  (Analisis  Putusan  Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.).” Recidive 4(1). UUD NRI Tahun 1945 KUHP KUHAP UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak