Riwayat: Educational Journal of History and Humanities,
Volume 1 No (1), 2018, Hal 6-12
Panglima Laot: Perannya Dalam Pemgembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangkoi Uleelheue Kotamadya Banda Aceh
Anwar Yoesoef
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

## ABSTRACT
This research was conducted to comprehen the role of a customary institution of The Panglima Laot Kuala Cangkoi in increasing the fisherman standard  of  living.  The  field  research  was carried out to gain quqlitative data. There were several  methods  used  in  this  research,  such asinterview and  participation observed  in order to  achieve  a  totally  comprehension  of  a socioculture  prespective.  The  informants  were determined,  in  accordance  with  the  purpossive sampling, in such a way that they rolled as if the snowball  sampling.  The  result  of  the  research indicated  that  (1)  The  role  of  the  customary institution  of  the  Panglima  Laot  Lhok  Kuala Cangkoi  was  unable  to  invrease  the  fisherman community  development  because  of  the Province  customary  institution  of  Panglima Laot,  so  that  the  role  of  the  district  customary institution  of  Panglima Laot of the  region as  a working  partner  replace  to  the  Province Panglima  Laot,  (2)  The  unability  of  the Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi  as  a custom institution to cut the chain between the fisherman  and  the  skipper  (ureung  pohareukat) and  the  retailar  (toke  bangku).  The  unability was  caused  by  the  coplicating  factor  on searching  the  partner  of  the  fisherman, aspecially  the  capital  which  were  managed  by profit  sharing  system,  and  (3)  The  Acehnese fisherman  community  life’s  hardships  at  Lhok Kuala Cangkoi was caused by any factors such as the lack of the environmental knowledge, the custom  had  influenced  fisherman  lifestyle,  so that they could not manage time, effort, energy, and  money  effectively.  It  is  necessary a  related process  between  environment,  technology, social  organization,  ideology  and  characters building  and  individual  biophysichological needed  for  increasing  the  fisherman  human recources,  including  the  empowering  of Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi  as  a custom  institution  as  the  only  guardian  of  the Acehnese fisherman community at Lhok Kuala Cangkoi, Uleelhue.
Keywords: Panglima Laot, Socity.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran lembaga  adat  Panglima  Laot  Kuala  Cangkoi dalam  meningkatkan  standar  hidup  nelayan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh  data  quqlitative.  Ada  beberapa metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, seperti wawancara dan partisipasi yang diamati untuk  mencapai  pemahaman  yang  menyeluruh tentang perspektif sosiokultur. Informan ditentukan,  sesuai  dengan  sampling  purposif, sedemikian  rupa  sehingga  mereka  berguling seolah-olah  pengambilan  sampel  bola  salju. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Peran kelembagaan  adat  Panglima  Laot  Lhok  Kuala Cangkoi tidak mampu mendorong pengembangan  masyarakat  nelayan  karena lembaga adat Provinsi Panglima Laot, sehingga peran  lembaga  adat  kabupaten  Panglima  Laot dari  daerah  sebagai  mitra  kerja  menggantikan Panglima  Laot  Provinsi,  (2)  Ketidakmampuan Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi  sebagai lembaga  adat  untuk  memotong  rantai  antara nelayan  dan  nakhoda  (ureung  pohareukat)  dan ritel  (toke  bangku).  Ketidakmampuan  ini disebabkan  oleh  faktor  pemicu  dalam  mencari mitra  nelayan,  terutama  modal  yang  dikelola oleh  sistem  bagi  hasil,  dan  (3)  Kesulitan  hidup masyarakat  nelayan  Aceh  di  Lhok  Kuala Cangkoi  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti kurangnya  pengetahuan  lingkungan,  kebiasaan itu  telah  mempengaruhi  gaya  hidup  nelayan, sehingga  mereka  tidak  dapat  mengatur  waktu, usaha,  energi,  dan  uang  secara  efektif. Diperlukan proses yang terkait  antara lingkungan, teknologi, organisasi sosial, ideologi  dan  pembentukan  karakter  dan biofisikologis  individu  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  nelayan, termasuk  pemberdayaan  Panglima  Laot  Lhok Kuala  Cangkoi  sebagai  lembaga  adat  sebagai satu-satunya penjaga nelayan Aceh. masyarakat di Lhok Kuala Cangkoi, Uleelheue.
Kata Kunci: Panglima Laot, Masyarakat.

## Author correspondence
Email: anwa@unsyiah.ac.id Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  kondisi  lingkungan fisik, penduduk disekitar pantai memanfaatkan  perairan  laut  menjadi sumber  penghidupan  sebagai  nelayan. Pekerjaan  ini  telah  berlangsung  lama, karena itu dalam upaya aktivitas keseharian sebagai  nelayan  tidak  terlepas  dari kebiasaan  yang  memang  diturunkan  dari generasi  sebelumnya.  Kesulitan  yang menghimpit, keadaan alam yang menantang,  telah  menyatu  pada  diri, sehingga sulit untuk dipisahkan.
Berdasarkan  luas  garis  pantai  dan jumlah  angkatan  kerja  pada  sektor perikanan  laut  menunjukkan  angka  yang cukup  besar,  namun  yang  menarik diperhatikan, menurut Danusaputro (dalam
Harahap, 1998), berdasarkan zona ekonomi lautan    Indonesia    memiliki    potensi    6,62 juta ton ikan/tahun, sedangkan kemampuan  rakyat  Indonesia  untuk memungutnya 1,6 juta ton/tahun, sehingga  ada  sekitar  5,02  juta  ton/tahun yang  belum  dimanfaatkan.  Pekerjaan sebagai  nelayan,  memerlukan  adaptasi yang  sinergik  antara  berbagai  aspek. Pollnac (dalam  Cernea,  1991) melihat
adaptasi  sebagai,  suatu  proses  yang dengannya  manusia  menggunakan  secara produktif  dan  efektif  energi  potensial  yang ada  di  lingkungannya.  Proses  ini  bersifat interaktif    antara  lingkungan  fisik, teknologi,  organisasi  sosial,  ideologi  dan karakteristik  serta  kebutuhan  biopsikologi individu.
Komponen-komponen
ini merupakan  bagian  dari  sistem  tertutup, sehingga  perubahan  pada  suatu  bagian akan  berdampak  pada  bagian  lainnya.
Kenyataan  tersebut  umum  berlaku pada  masyarakat  nelayan  Indonesia, sehingga  mendorong  keinginan  untuk mengadakan serangkaian penelitian dengan fokus,  ”Peran  Panglima  Laot  Dalam Masyarakat  Nelayan  Aceh  di  Lhok  Kuala
Cangkoi  Uleelheue  Kotamadya  Banda Aceh”. Lhok  kuala  cangkoi bermakna  satu wilayah  adat  laut  dibawah  kepemimpinan seorang Panglima  laot. Masyarakat  nelayan Aceh  adalah,  nelayan  yang  berasal  dari orang  Aceh.  Sehingga  akan  digambarkan tentang  kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup dan  berkembang  di  dalam  masyarakat tersebut. Kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan  adat-istiadat  yang  hidup  dan menjadi  panutan  masyarakat  nelayan  pada khususnya  dan  sekaligus  menggambarkan tentang  adat  istiadat  yang  berlaku  umum bagi  masyarakat  Aceh.  Kemudian  terkait dengan  kehidupan  nelayan  adalah,  pola pikir  nelayan  yang  erat  berhubungan dengan  berbagai  pranata  dan  sistem  nilai yang  menjadi  panutan  dan  mempengaruhi alam pikir.
Dalam  masyarakat  nelayan  Aceh, ditinjau dari sistem pembagian kerja, dapat dibedakan kepada empat golongan. Golongan  tersebut  (Dinas  Perikanan  Aceh
,1995)  adalah:  (1) Aneuk  pukat (buruh nelayan);  (2) Toke (pemilik  alat-alat penangkap  ikan);  (3) Muge (agen/pedagang eceran);  (4) Pawang dan Panglima  laot. Golongan  yang  sangat  besar  perannya adalah Panglima Laot . Panglima laot adalah, “seorang  pemimpin  yang  secara  hukum adat  laut  bertugas  mengkoordinasikan  satu atau  lebih  daerah  perikanan,  minimal  satu perkampungan  nelayan  ”(Dinas  Perikanan Aceh,  1995:  102).  Tugas Panglima  Laot adalah:
1.
Mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laut.
2. Mengatur  tatacara  penangkapan ikan di laut.
3. Menyelesaikan  berbagai  pertikaian yang  terjadi  dalam  hubungannya dengan Penangkapan ikan di laut.
4. Menyelenggarakan upacara- upacara  adat  laut,  menolong kecelakaan  di  laut,  gotong  royong
dan  masalah  sosial  lainnya (
Bapeda Aceh, 1996: 271). Berdasarkan  tugas Panglima  Laot
tersebut,  memberikan  gambaran  perannya sangat  menentukan  dalam  kehidupan nelayan.  Soekanto  (1997)  peran  ( role ) merupakan  aspek  dinamis  kedudukan (status),  bila  seseorang  melaksanakan  hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan perannya.
Dengan  demikian    peran Panglima  Laot dalam masyarakat nelayan, adalah seorang pemimpin  yang  mendapat  legimitasi    adat dan  diakui  oleh  masyarakat  pemangku adat tersebut.
Hampir  semua  aspek  kenelayanan berada  di  bawah  , Panglima  Laot, namun bukan  berarti  kepemimpinan Panglima  laot berjalan  mulus  tanpa  rintangan.  Rintangan yang menghambat perkembangan masyarakat  nelayan  adalah:  1)  faktor eksternal,  hubungan Panglima Laot, dengan kelembagaan  bentukan  pemerintah  – hubungan  nelayan  dengan  pedagang perantara  ( toke  bangku )  –  hubungan  sawi ( ureueng  mita  hareukat ) dengan juragan ( ureueng  po  hareukat ) ; 2)  faktor  internal, sikap  mental  nelayan yang  cenderung boros, dan kurang orientasi ke masa depan. Rintangan  mental  yang  dianggap mempengaruhi  para  nelayan  adalah  “diri mereka sendiri”; boros – kurang berorientasi  kemasa  depan, mengakibatkan mereka sulit dalam mengatur penghasilannya. Dengan demikian kesulitan hidup yang senantiasa menghimpit  menjadikan  mereka  seakan pasrah  dan  memang  itu  merupakan ketentuan nasib yang harus dialami.
Masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat  nelayan  sangat  kompleks, sementara  peran Panglima  Laot sebagai pemimpin  dan  pengayom  masyarakat nelayan  erat  berhubungan  dengan  aspek sosial-budaya. Sementara proses
kemiskinan  seakan  berjalan  terus,  seolah tanpa  dapat  dicegah.  Sehingga  diperlukan satu proses panjang untuk menemukan cara yang  tepat  guna  mengangkat  masyarakat
nelayan dari kubangan derita yang panjang tersebut.
Sifat  sumber  daya  perikanan  yang berbeda  dengan  sumber  daya  pertanian lainnya,  menyebabkan  masyarakat  nelayan mempunyai  karakteristik  yang  berbeda dengan  petani  umumnya.  Firth  (1966) mengemukakan beberapa karakteristik masyarakat nelayan sebagai berikut:
1. Pendapatan  nelayan  bersifat  harian ( daily  increments )  dan  tidak  dapat ditentukan  jumlahnya.  Selain  itu, pendapatannya  sangat  tergantung oleh musim maupun status nelayan itu  sendiri  (pemilik  atau  anak  buah kapal).
2. Dilihat  dari  tingkat  pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan,
maupun  anak-anak  nelayan  rata- rata rendah. 3. Produksi nelayan tidak berhubungan  dengan  makanan pokok,  sehingga  nelayan  lebih banyak berhubungan ekonomi tukar-menukar. 4. Bidang  perikanan  membutuhkan investasi yang cukup besar, cenderung mengandung resiko yang lebih  besar  pula  dibandingkan sektor pertanian lainnya. 5. Kerentanan  nelayan  lebih  lanjut ditunjukkan oleh terbatasnya anggota        keluarga  yang  secara langsung  bisa  ikut  dalam  kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yakni menangkap ikan. Karakteristik  itu,  menunjukkan
bahwa  nelayan  rentan  akan  kesulitan hidup.  Apabila  kesulitan  hidup  yang mengarah  kepada  kemiskinan  dilihat  latar belakang penyebabnya, maka dapat digolongkan,  1)  kiskinan  struktural;  2) kemiskinan  kultural.      Kemiskinan struktural  adalah  kemiskinan  yang  diderita oleh  suatu  golongan  masyarakat  karena struktur  sosial  masyarakat  itu  tidak  dapat ikut menggunakan sumber-sumber
pendapatan  yang  sebenarnya  tersedia  bagi mereka (Selo Soemardjan dalam Alfian ed. 1980).  Kemiskinan  struktural    meliputi kekurangan  fasilitas  pemukiman  yang sehat,  kekurangan  pendidikan,  kekurangan komunikasi  dengan  dunia  sekitarnya,
bahkan sering juga kekurangan perlindungan  dari  hukum  dan  pemerintah. Harahap  (1998)  mengemukakan  bahwa kemiskinan kultural terjadi karena tuntutan tradisi yang membebani ekonomi
masyarakat  seperti  upacara  perkawinan, dan kematian ataupun pesta lainnya.
Berdasarkan  pokok  pikiran  itu, memberikan  gambaran  pendekatan  yang digunakan  di  dalam  pembahasan  ini, adalah  sosial-budaya.  Dari  sudut  pandang sosial,  pendekatan  fungsional  struktural memberikan  konstribusi  dalam  melihat lingkaran  masalah  yang  menjadi  fokus penelitian  ini.  Pendekatan  fungsional struktural , pada awalnya tumbuh dari “cara melihat  yang  menganalogikan  masyarakat dengan organisme biologis, suatu
pendekatan  yang  sering  dikenal  sebagai organismic  approach” (Nasikun,  1989:  10). Dasar  pendekatan  fungsional  struktural. Merton (dalam Johnson,1986: 146-147-148) 1)  pendekatan  fungsional  bukanlah  suatu teori  konprehensif  dan  terpadu,  melainkan suatu  strategi  untuk  analisa;  2)  strategi  ini merupakan suatu titik tolak dan memberikan suatu bimbingan; 3) teori-teori taraf  menengah  yang  dikembangkan  dari titik  tolak  ini  harus  mampu  berada   dalam kesatuannya  sendiri,  yang  didukung  oleh data empiris yang sesuai.
Dari  sudut  pandang  budaya,  di awali  dengan  pengertian  kebudayaan; Clyde  Kluchohn  (dalam  Garna,  1996:158) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah, “acuan pedoman ( blue print ) bagi kehidupan masyarakat”.  Clifford  Geetz  melihat kebudayaan sebagai, “perangkat
mekanisma  kendali  untuk  mengatur kelakuan”  (dalam  Garna,  1996:  158). Dengan  demikian  maka,  “kebudayaan  itu bukan  hanya  satu  kategori  gejala  belaka,
tetapi  kebudayaan  adalah  alat  konseptual untuk  melakukan  penafsiran  dan  analisis, serta memahami berbagai tingkah laku dan tindakan  manusia”  (Garna,  1996:158). Sementara  itu  kebudayaan  dapat  diartikan pula  sebagai  “sistem  ide  atau  sistem gagasan  milik  suatu  masyarakat  yang dijadikan  acuan  bagi  tingkah  laku  dalam kehidupan  sosial  dari  masyarakat  yang bersangkutan” (Melalatoa, 1997: 4). Apabila  kebudayaan  itu  sebagai  acuan pedoman (Kluckhohn) - mekanisma kendali (Geertz)  -    alat  konseptual  untuk menganalisis  tingkah  laku  masyarakat (Garna)  –  sistem  ide  dan  gagasan (Melalatoa), tentu di dalamnya mengandung  nilai-nilai  –  kaedah-kaedah yang  mampu  memberikan  warna  dan berperan  sebagai  pengarah  alur  pikir manusia  sebagai  individu  dan  manusia sebagai  anggota  masyarakat.  Dalam  posisi ini  kebudayaan  telah  berubah  menjadi suatu  sistem  kebudayaan  atau  sistem budaya.
Menurut Bahtiar (dalam Melalatoa, 1997: 5) sistem budaya adalah, seperangkat pengetahuan  yang  meliputi  pandangan hidup,  keyakinan,  norma,  aturan,  hukum, yang  menjadi  milik  suatu  masyarakat melalui  suatu  proses  belajar,  yang kemudian diacu untuk menata, menilai dan menginterpretasi  sejumlah  benda  atau peristiwa  dalam  beragam  aspek  kehidupan dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.  Menurut  Koentjaraningrat sistem budaya adalah “konsep abstrak yang dianggap  baik  dan  yang  amat  bernilai dalam  hidup,  dan  yang  menjadi  pedoman tertinggi  bagi  kelakuan  dalam  kehidupan suatu  masyarakat”.  Sementara  unsur-unsur sistem  budaya  meliputi,  “kepercayaan, sistem  nilai-nilai  dan  norma,  ekspresi keindahan,  dan  cara  komunikasi”  (Garna, 1996: 146).
Perpaduan  konsep  di  atas,  akan dianalisis  hubungan  yang  terjalin  pada masyarakat  nelayan  yang  menjadi  fokus menelitian  ini.  Perangkat  relasi  yang  ingin
di  analisis  adalah,  1)  hubungan  juragan ( ureung  po  hareukat )  dengan  sawi  ( ureung mita  hareukat )  hubungan  sawi  ( ureung  mita hareukat ) dengan  pedagang  perantara  ( toke bangku )  dan  pada  akhirnya  akan  dilihat hubungan Panglima  Laot dengan  seluruh unsur yang berhubungan dengan kenelayanan, terutama yang sangat
berhubungan  dengan  pekerjaan  distribusi hasil  tangkapan  nelayan  dan  pemenuhan kebutuhan hidup nelayan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan metode kualitatif, tujuan penelitian kualitatif adalah, “berupaya guna memahami  gejala-gejala  yang  sedemikian rupa  tak  memerlukan  kuantifikasi,  atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan  diukur  secara  tepat” (Garna,  1999:  32).  Sementara  itu,  yang ingin diteliti terdiri dari tiga tema yaitu, (1) tema  sosial-budaya  mencakup,  teknologi,
pendidikan,  persepsi,  sikap  mental;  (2)
tema sosial ekonomi mencakup, terjaminnya  kehidupan  masa  datang;  (3) tema agama turut mempengaruhi perkembangan  masyarakat.  Dari  ketiga tema itu, diharapkan akan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan  nelayan.  Sehingga  gambaran kehidupan  tersebut  akan  sangat  membantu untuk melihat latar belakang permasalahan yang amat mengganjal kehidupan masyarakat tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompleksitas  permasalahan  yang dihadapi  oleh  nelayan  Aceh  di Lhok  Kuala Cangkoi  Uleelheue dapat  dikategorikan kepada,  (1)  lokasi  penelitian;  (2)  latar belakang  sejarah panglima  laot di  Aceh;  (3) teknik/cara  menangkap  ikan;  (4)  proses menangkap  ikan;  (5)  pembagian  kerja;  (6) pola  distribusi;  (7)  kehidupan  keluarga nelayan;  (8)  tuntutan  tradisi/adat  dalam adaptasi  ekologi;  (9)  hubungan panglima laot dengan  pengembang;    dan  (10)  peran
panglima  laot dalam  masyarakat  nelayan Aceh.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Desa  Uleelheue  Kecamatan  Meuraxa Kotamadya  Banda  Aceh.  Dasar  pemilihan desa  Uleelheue  sebagai  lokasi  penelitian atas  pertimbangan,  (1)  desa  ini  termasuk dalam  wilayah  ( lhok )  pranata  adat  laut panglima  lhok  kuala  cangkoi ;  (2)  terdapat berbagai teknik/cara menangkap ikan, yang terdiri  dari  nelayan  pukat,  nelayan  pancing (keumawe),  nelayan  jermal  ( palong ),  dan nelayan tradisional (manual/tidak menggunakan  tehnologi  modern);  dan  (3) dari  sudut  status  nelayan,  ada  nelayan juragan  nelayan  perahu  pukat,  juragan nelayan  perahu  pancing,  juragan  nelayan jermal;  nelayan  tradisional;  terdapat  pula nelayan  sawi  ( aneuek  pukat/ureueng  mita hareukat ); juga ada pedagang perantara ( toke bangku ), dan pedagang keliling ( muge ).
Latar belakang sejarah pranata adat Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi ,
merupakan  pranata  adat  yang  telah berlangsung sejak Pemerintahan
Kesultanan  Aceh  Iskandar  Muda  (1605). Peran  pranata  ini,  sebagai  perpanjangan tangan  Sultan  dalam    mengayomi masyarakat  nelayan  Aceh.  Sehingga  peran pranata ini demikian penting sehingga perlu dipertahankan  guna  mengangkat  harkat hidup  masyarakat  nelayan  kearah  yang lebih baik.
Pekerjaan sebagai nelayan,
diperlukan  adaptasi  yang  sinergi  berbagai unsur yang saling mendukung/melengkapi. Unsur-unsur  yang  utama  harus  dimiliki oleh  nelayan  adalah,  1)  pengetahuan tentang  keadaan  alam  fisik  laut  sebagai lahan aktifitas mencari ikan; 2) tradisi/adat sekitar  pemukiman  di  mana  nelayan  hidup dan  bermasyarakat.  Pengetahuan  tentang alam fisik laut memang harus dimiliki oleh nelayan,  pengetahuan  itu  adalah,  1) pengetahuan  tentang  sifat-sifat  alam, umpama  pengetahuan  tentang  pasang surut,  angin  yang  bertiup,  hujan,  keadaan dasar  laut,.  Pengetahuan  ini  dalam  bahasa lokal  disebut  dengan ileueme  keuneunong
yang  berpedoman  kepada  penanggalan bulan  arab.  2)  tanda-tanda  lain  yang termasuk  harus  diketahui  adalah,  burung camar,  keadaan  permukaan  air  laut, gunung,  bintang,  dan  batang  kayu  yang hanyut  di  laut.  3)  pengetahuan  akan  sifat- sifat ikan, yang dapat dibagi dua yaitu ikan permukaan  air,  dan  ikan  dasar  laut  atau terumbu  karang.  Dengan  memahami tanda-tanda  alam  dan  sifat-sifat  ikan  itu,
akan lebih memudahkan nelayan melakukan usaha mencari ikan di laut. Pengetahuan itu erat terkait dengan cara  yang  dilakukan  nelayan  dalam melakukan usaha mencari ikan di laut. Bagi nelayan  pukat,  yang  melakukan  usaha mencari ikan permukaan  air laut; pengetahuan sifat-sifat ikan amat membantu  keberhasilan  dalam  usaha sehari-hari mencari ikan. Termasuk
pengetahuan  tentang  gerak  air  laut,  dan gerak  arus  laut.  Nelayan  pancing  terbagi tiga yaitu, nelayan nunda ( meuhu ), nelayan atet (berhanyut-hanyut),  nelayan  mancing duduk  ( keumawe  duk )  yang  melakukan usaha  dengan  menambatkan  jangkar kedasar  laut  sehingga  perahu  tidak dihanyutkan  oleh  gerak  air.  Nelayan  ini lebih  memerlukan  pengetahuan  tentang dasar  laut,  sehingga  harus  memahami tentang  keadaan  terumbu  karang,  dan kedalaman air laut. Sedangkan nelayan atet , tidak  harus  memiliki  pengetahuan  yang cukup  mendalam  tentang  keadaan  laut. Karena  nelayan  ini  dalam  melakukan usaha  mencari  ikan,  dengan  berhanyut- hanyut.
Nelayan  jermal  ( palong ),  dalam melakukan  usaha  mencari  ikan  di  laut, amat  berbeda  dengan  nelayan  lain. Konstruksi  bangunan  perahu  nelayan palong  terdiri  dari  1)  dua  perahu  yang berukuran  lebar  1m  panjang  4  m,  yang berfungsi  sebagai  penyanggah  bangunan utama;  2)  bangunan  utama  palong  terdiri dari  2  buah  bangunan  berbentuk  rumah yang  berfungsi  sebagai  tempat  istirahat nelayan,  dan  sebagai  tempat  generator listrik, serta tempat masak.
Selain  itu,  perlengkapan  nelayan palong  adalah  satu  perahu  motor  yang berfungsi  sebagai  penarik  palong  ke  lokasi yang  dutuju.  Setelah  sampai  di  lokasi  yang dituju,  jangkar  ditambat,  generator  listrik dihidupkan,  dan  jaring  diturunkan.  Dalam melakukan usaha menangkap ikan, nelayan ini  amat  dibatasi  oleh  alam,  hanya  bisa melakukan  usaha  menangkap  ikan  pada malam bulan gelap.
Pekerjaan  nelayan,  dapat  dibagi dua, 1) persiapan untuk melaut, memeriksa keadaan  perahu  dan  peralatan  lainnya;  2) melakukan  usaha  mencari  ikan  dilaut. Kedua  pekerjaan  ini  secara  rutinitas dilakukan  oleh  nelayan,  namun  bukan berarti  tugas  dan  fungsi  nelayan  sebagai anggota/kepala  keluarga,  dan  anggota masyarakat  di  pemukiman  terabaikan.
Dalam keluarga nelayan, peran mengasuh/membina  anak-anak  dominan oleh  Ibu.  Tanggung  jawab  mencari  nafkah, dan  hal-hal  lain  yang  erat  berhubungan keberlangsungan  rumah  tangga  adalah urusan suami, misalnya masalah perjodohan  atau  hal-hal  lain  yang  bersifat prinsipil.
Dalam  mendistribusikan  ikan  hasil tangkapan  nelayan,  berhubungan  dengan, 1)  pedagang  perantara  ( toke  bangku );  2) pedagang  keliling  ( muge ).  Sesuai  dengan cara  yang  ditempuh  oleh  nelayan  dalam mendistribusikan  ikan  hasil  tangkapan, dapat  dibedakan  pula  nelayan  yang menyalurkan  ikan  hasil  tangkapannya. Nelayan  yang  berhubungan  pedagang perantara  ( toke  bangku )  adalah  nelayan pukat,  dan  nelayan  nunda  ( meuhu ),
sedangkan nelayan lainnya dalam menyalurkan  ikan  hasil  tangkapannya kepada pedagang keliling muge ).
Perbedaan dalam menyalurkan ikan hasil  tangkapan  ini  ada  kaitannya  dengan modal kerja yang diperlukan nelayan dalam usaha  sehari-hari  menangkap  ikan.  Bagi nelayan  pukat  dan  nelayan  nunda  ( meuhu ) modal  yang  diperlukan  cukup  besar, sedangkan penghasilan dari usaha menangkap  ikan  tidak  dapat  dipastikan.
Oleh karena itu diperlukan tiang penyangga dikala sulit, dan tiang penyangga itu adalah pedagang  perantara  ( toke  bangku )  yang memiliki  modal  besar.  Sedangkan  bagi nelayan lain, dalam menyalurkan ikan hasil usaha  di  laut  kepada  pedagang  keliling. Transaksi  yang  terjadi  antara  nelayan dengan  pedagang  keliling ( muge )  dilakukan secara  langsung,  dan  tidak  ada  keterikatan nelayan kepada muge, tergantung penawaran  tertinggi  oleh  para muge . Kesulitannya  adalah,  pada  masa  paceklik, nelayan  ini  tidak  bisa  bergantung  pada muge, karena muge adalah  pedagang  kecil yang memiliki modal kecil pula.
Pendapatan   dari  pekerjaan  sebagai nelayan  tidak  dapat  dipastikan,  sementara itu  kebutuhan  sehari-hari  tidak  bisa ditunda,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu pranata  yang  diharapkan  bisa  mencari terobosan  untuk  melepaskan  jalinan kesulitan  yang  dialami  nelayan.  Pranata tersebut adalah pranata adat Panglima Laot. Untuk  nelayan  desa  Uleelheue,  tunduk kepada  pranata  adat Panglima  Laot  Lhok Kuala Cangkoi.
Sebagai  pengayom  masyarakat nelayan,  peran Panglima  Laot  Lhok  Kuala Cangkoi dihadapkan  kepada  dua  masalah yaitu,  (1)  masalah  eksternal,  hubungan pranata ini dengan pengembang, dalam hal ini  lembaga  pemerintah;  (2)  masalah internal, menyangkut masalah sikap mental nelayan  yang  cenderung  tidak  berorientasi kedepan.  Hubungan  pranata  adat Panglima Laot dengan  lembaga  pemerintah  dapat dibagi  3  yaitu,  (1)  hubungan  dengan lembaga  Pemerintah  Desa;  (2)  hubungan dengan  lembaga  Pemerintah  Kecamatan dan  Kotamadya  Banda  Aceh;  dan  (3) hubungan  dengan  Lembaga  Pemerintah Tingkat  Propinsi.  Untuk  butir  satu,  dua, hubungan  lembaga  adat Panglima  Laot cukup  baik,  bahkan  sering  pranata  ini dicadikan  nara  sumber  untuk  mengetahui keadaan masyarakat nelayan. Namun yang amat  mengganjal  usaha  menigkatkan  taraf hidup  nelayan  adalah  hubungan  pranata
adat  dengan  lembaga  Pemerintah  Tingkat Propinsi.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No. 2  tahun  1990  tentang  lembaga  adat,  bab  2 tentang  pranata  adat  yang  terdiri:  (1) Tuha pakat ; (2) Imeum meunasah ; (3) Kejruen blang ; (4) Panglima  laot ;  (5) Peutua  senebok ;  (6) Harya  peukan ;  (7) Syahbandar (Bapeda, 1996:  265  ).  Gubernur  Kepala  Daerah Istimewa  Aceh  membentuk  pranata  adat panglima  laot  Propinsi .  Pranata  ini  bertugas sebagai, (1) koordinator masyarakat nelayan  untuk  seluruh  Aceh;  (2)  sebagai penentu  dalam  menyalurkan  bantuan Pemerintah berupa paket kredit.
Berawal dari itu, peran Panglima laot Lhok (wilayah)  cenderung  tidak  berperan dalam  pengembangan  masyarakat  nelayan. Hal ini disebabkan, panglima laot lhok tidak pernah diajak turut serta dalam menyalurkan  bantuan  Pemerintah  berupa paket  kredit.  Akibat  tidak  langgeng hubungan  itu,  bantuan  paket  kredit  dari Pemerintah  tidak  mampu  mengangkat harkat  hidup  nelayan.  Hal  ini  disebabkan, (1)  alat  dan  peralatan  bantuan  pemerintah tersebut  tidak  cocok  dengan  keadaan  alam fisik  laut  setempat;  (2)  penerima  paket kredit,  tidak  melalui  seleksi  yang  ketat, melainkan  hubungan  personal  antara personal  pranata  adat  nelayan  tingkat propinsi dengan nelayan.
Masalah  lain  yang  memberatkan benak  pranata  adat panglima  laot adalah sikap  mental  nelayan  yang  kurang berorientasi kedepan. Keadaan ini berlatarbelakang  pola  kebiasaan  hidup sebagai anggota masyarakat dalam pemukiman.  Kebiasaan-kebiasaan  adat yang  amat  membelenggu  nelayan  dalam penggunaan  dana,  waktu  dan  tenaga, seperti  berbagai  upacara life  cycle ,  berbagai upacara agama, dan upacara yang langsung berhubungan  dengan  pekerjaan  sebagai nelayan,  seperti  upacara  tolak  bala ( Khanduri  laot ).  Hal  ini  secara  alami mempengaruhi  alam  pikir  dan  tindakan nelayan, sehingga tanda disadari menjadikan  nelayan  terbuai  dengan  sikap
hidup yang tidak kondusif untuk
menyongsong masa depan.

## KESIMPULAN
Penelitian  yang  dilaksanakan  di Desa  Uleelheue  Kecamatan  Meuraxa Kotamadya  Banda  Aceh  atas  dasar beberapa  pertimbangan,  antara  lain:  (1) desa  ini  termasuk  dalam  wilayah  ( lhok ) pranata  adat  laut panglima  lhok  kuala cangkoi ;  (2)  terdapat  berbagai  teknik/cara menangkap  ikan,  yang  terdiri  dari  nelayan pukat, nelayan pancing (keumawe),
nelayan  jermal  ( palong ),  dan  nelayan tradisional  (manual/tidak  menggunakan tehnologi modern); dan (3) dari sudut status nelayan,  ada  nelayan  juragan  nelayan perahu  pukat,  juragan  nelayan  perahu pancing,  juragan  nelayan  jermal;  nelayan tradisional;  terdapat  pula  nelayan  sawi ( aneuek  pukat/ureueng  mita  hareukat );  juga ada  pedagang  perantara  ( toke  bangku ),  dan pedagang keliling ( muge ).
Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi dalam  sejarahnya  merupakan  pranata  adat yang telah berlangsung sejak Pemerintahan Kesultanan  Aceh  Iskandar  Muda  (1605).
Pranata  ini  memiliki  peran  sebagai perpanjangan tangan Sultan dalam
mengayomi  masyarakat  nelayan  Aceh.
Karena  itu,  bagi  masyarakat  Aceh  peran pranata  ini  demikian  penting  sehingga perlu  dipertahankan  guna  mengangkat harkat  hidup  masyarakat  nelayan  kearah yang lebih baik.
Sebagai  pengayom  masyarakat nelayan,  pranata  ini  dihadapkan  kepada dua  masalah  yaitu,  (1)  masalah  eksternal, yang  berhubungan  dengan  pengembang, dalam  hal  ini  lembaga  pemerintah;  (2) masalah  internal,  yakni  menyangkut masalah  sikap  mental  nelayan  yang cenderung  tidak  berorientasi  kedepan. Hubungan  pranata  adat Panglima  Laot dengan lembaga pemerintah dapat dibagi 3 yaitu,  (1)  hubungan  dengan  lembaga Pemerintah  Desa;  (2)  hubungan  dengan lembaga  Pemerintah  Kecamatan  dan Kotamadya Banda Aceh; dan (3) hubungan dengan  Lembaga  Pemerintah  Tingkat
Propinsi.  Untuk  butir  satu,  dua,  hubungan lembaga  adat Panglima  Laot cukup  baik, bahkan  sering  pranata  ini  dicadikan  nara sumber untuk mengetahui keadaan masyarakat  nelayan.  Namun  yang  amat mengganjal  usaha menigkatkan  taraf  hidup nelayan  adalah  hubungan  pranata  adat dengan  lembaga  Pemerintah  Tingkat Propinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Istimewa Aceh. (1996). Monografi
Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Tahun 1996 , Banda Aceh, Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Black A., James & Champion, D. J. (1992).
Penelitian Sosial . Bandung, PT Ereco.
Firth,  R.  (1966). Malay  Fishermen:  Their Peasent Economy . Norton, New York.
Garna,  J.K.  (1996). Ilmu-Ilmu  Sosial  Dasar- Konsep  Posisi .  Bandung,  Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran. ----------------------.  (1999). Metode  Penelitian: Pendekatan Kualitatif . Bandung Primako Akademika. Good,  D.  (1984).  Partisipasi  Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Penghasilan  Mereka,  Banda  Aceh, P3IS.
Pollnac,  R.  B.    (1991). Social  and  Cultural Characteristics  in  Small-scale  Fishery Development ,  dalam  Michael  M.C, Putting  People  First .  Washington: Oxford University Press.
Selo,  S.    (1980). Kemiskinan,  Struktural  dan Pembangunan ,  dalam  Alfian,  ed, Kemiskinan Struktural . Jakarta: YIIS.