## EFEKTIFITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN,  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK DAN KEMAMPUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN  TERHADAP PENERIMAAN  DAERAH SEKTOR PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN
(Studi   Pada  Dispenda Kabupaten  Kota di Provinsi Sumatera Selatan)

## Irlan Fery *)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisi  pengaruh  efektivitas  administrasi perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  kemampuan  manajemen  pemerintahan  terhadap  penerimaan daerah khususnya pada sektor pajak hotel dan restoran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif (descriptive) yang merupakan survey terhadap 30 kecamatan dari 121 kecamatan yang ada pada 8 kabupaten kota di wilayah  provinsi  Sumatera  Selatan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  survey  menggunakan instrumen  kuisioner  serta  dilengkapi  dengan  wawancara  yang  dilaksanakan  mulai  bulan  April  2009 sampai  dengan  Juni  2009.  analisis  data  untuk  pengujian  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi berganda  dengan  bantuan  program  SPSS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ;  efektivitas administrasi  perpajakan  pada    8  kabupaten  kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan  sudah  tergolong  efektif, kepatuhan  wajib  pajak  tergolong  cukup  patuh  dan  kemampuan  manajemen  pemerintahan  pada  daerah yang diteliti tergolong sudak baik. Sedangkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di sebagian kabupaten kota belum begitu optimal. Ketiga variabel penelitian secara bersama-sama maupun secara  parsial  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penerimaan  daerah  pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran di provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan statistik ini dianalisis lebih lanjut dengan memberikan solusi yang aplikatif.
Kata kunci  ;  Efektivitas  Administrasi  Perpajakan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Kemampuan        Manajemen Pemerintahan, dan Penerimaan Daerah pada sektor Pajak Hotel dan Restoran.
1.1. Latar Belakang Penelitian Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi, pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai  dengan  kondisi  dan  potensi wilayahnya. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan  administrasi  serta  sistem pemerintahan  dan  pembangunan  baik secara sosial maupun  ekonomi.
Salah  satu  aspek  penting  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah terletak  pada  kemampuan  memenuhi keuangan  bagi  daerah  itu  sendiri,  yaitu untuk  membiayai    terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan
daerah  melalui  desentralisasi  fiskal. Desentralisasi  fiskal  diamanatkan dalam Pasal  18  dan  Pasal  18A  amandemen kedua UUD 1945 (MPR-RI  ; 2000) yang antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah  daerah  propinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Berdasarkan Undang- undang  otonomi  daerah,  daerah  telah diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri termasuk  sistem  pembiayaan  sehingga masing-masing pemerintah daerah berupaya  untuk  meningkatkan  secara optimal potensi daerahnya guna membiayai penyelenggaraan
pemerinthan  di  daerah.  Pemerintah daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan PAD  guna  mengurangi  ketergantungan terhadap  pembiayaan  pusat,  dengan
tujuan  untuk  meningkatkan  otonomi  dan keleluasaan  daerah  ( local  discretion ) dalam mengatur rumah tangganya sendiri
Pajak  merupakan  bagian  yang cukup  potensial  sebagai  penerimaan daerah  maupun  negara.  Di  Indonesia sesuai  dengan  sistem  pemerintahan yang  berlaku  pajak  dikelola  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan  sumber  penerimaan  negara di  dalam  APBN,  sedangkan  pajak  yang dikelola  pemerintah  daerah  merupakan sumber  penerimaan  daerah  di  dalam APBD.  Apabila  Pemerintah  Daerah melaksanakan  fungsinya  secara  efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan  di  sektor  publik,  maka mereka  harus  didukung  sumber-sumber keuangan  yang  memadai  baik  yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  ,  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan Pajak,  Pinjaman,  maupun  Subsidi  atau Bantuan dari Pemerintah Pusat.
Mengacu kepada ketentuan Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004,  salah  satu sumber penerimaan daerah dalam rangka  desentralisasi  adalah  pajak daerah.  Sementara  itu    Undang-undang Nomor 34 Tahun  2000  (DPR-RI ; 2000) tentang    perubahan    atas    Undang- Undang  nomor  18  Tahun  1997    tentang Pajak    Daerah      dan  Retribusi  Daerah, antara  lain  menetapkan    jenis    pajak yang  boleh    dipungut    oleh    Kabupaten /Kota terdiri atas : 1.  Pajak hotel,
2.  Pajak restoran,
3.  Pajak hiburan,
4.  Pajak reklame,
5.  Pajak penerangan jalan,
6.  Pajak  pengambilan  dan    bahan galian golongan c, dan
7.  Pajak parkir. Undang-Undang Nomor 34
Tahun  2000 ini  nampak    terlalu  restriktif karena  tidak  menyerahkan  alat  pajak utama  ke  daerah.  Implikasi  dari  sistem perpajakan  yang  restriktif  seperti  ini adalah  terbatasnya  sumber  penerimaan yang  memaksa  Pemerintah  Daerah mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan  di  luar  pajak,  yaitu  dengan meningkatkan  retribusi  daerah.  Bagi pemerintah
Kabupaten/Kota
meningkatkan  retribusi  daerah  adalah cara yang paling mudah untuk mendongkrak Penerimaan Daerah.
Pajak  daerah  sebagai  sumber PAD  memiliki  potensi  yang  cukup besar bagi Pemerintah Daerah. Seperti terlihat observasi  awal  yang  peneliti  lakukan pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan  dimana  untuk  tahun  2008  pajak daerah menyumbangkan Rp.982.690.300.000,-  atau  103,84  % dari  jumlah  yang  ditargetkan  dan  total penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar  Rp1.080.000.000.000,-(109,69 %)  dari  jumlah  yang  ditargetkan.  (Buku APBD, DPRD Prov.Sumsel; 2008 ) Pajak Hotel dan Restoran merupakan  salah  satu  sumber  pajak daerah  yang  potensial,  artinya  hasil pajak  cukup  besar  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  dan  laju pertumbuhannya  diperkirakan  sejalan dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Pajak  Hotel  dan  Restoran adalah  pajak  yang  dikenakan  atas pelayanan  yang  disediakan  dengan pembayaran  di  hotel  dan  atau  restoran di wilayah itu. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sektor penerimaan daerah yang cukup potensial  dari  pajak  daerah  setelah pajak penerangan jalan pada kabupaten kota di provinsi Sumsel (APBD
Prov.Sumsel  ;  2008)  mengingat  Sumsel merupakan    salah  satu  Daerah  diantara 33 Provinsi di Indonesia yang mempunyai posisi yang strategis sebagai  pusat  perdagangan,  tidak  saja bagi  kota  dan  provinsi  sekitarnya, melainkan  juga  sebagai  lalu  lintas perdagangan luar negeri, Dengan
kedudukan dan posisinya yang strategis tersebut,  jumlah  dan  tingkat  hunian hotel-hotel serta kebutuhan akan restoran sangat menunjang untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya  pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran.
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang 2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentas e Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 6.500.000.000,00- 6.826.069.168,00- 105,02 % 2. Pajak Restoran 12.750.000.000,00- 14.044.103.898,00- 110,15 % 3. Pajak Hiburan 2.850.000.000,00- 3.748.434.290,00- 131,52 % 4. Pajak Reklame 4.750.000.000,00- 4.138.404.435,00- 87,12 % 5 Pajak Penerangan Jalan 40.000.000.000,00- 37.922.161.830,00- 94, 93 % 6 Pajak pengelohan Bahan Galian Gol.C 800.000.000,00- 923.565.060,00- 115,45 % 7 Pajak Parkir 1.700.000.000,00- 1.714.854.098,00- 100,87 % Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 69.350.000.000,00- 69.367.592.779,00 - 100,03 %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Dispenda Kota Palembang Tahun 2008.
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentas e Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 78.000.000,00- 128.457.867,00- 152,93% 2. Pajak Restoran / Warung makan 500.000.000,00- 568.249.024,00- 113,65% 3. Pajak Hiburan 5.500.000,00- 48.062.530,00- 320,42% 4. Pajak Reklame 210.000.000,00- 305.891.697,00- 142,94% 5. Pajak Penerangan Jalan PLN 1.956.000.000,00- 3.396.491.894,00- 165,68% 6 Pajak  Penerangan  Jalan  non PLN 70.000.000,00- 200.989.058,00- 287,13% 6 Pajak  pengelohan  Bahan  Galian Gol.C 156.000.000,00- 536.991.206,00- 268,50% 7 Pajak Parkir 1.080.000,00- 840.000,00- 77,78% Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 2.976.580.000,00- 5.185.973.276,00- 165,47%
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan  Daerah Dispenda Kota Prabumulih  Tahun 2008.
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentase Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 16.000.000,00-         48.847.050,00- 305,29 % 2. Pajak Restoran 115.000.000,00- 192.967.000,00- 167,79 % 3. Pajak Hiburan 2.000.000,00- 8.295.000,00- 414,75 % 4. Pajak Reklame 45.000.000,00- 13.225.500,00- 251,61 % 5 Pajak Penerangan Jalan 1.439.350.764,00- 2.668.017.773,00- 185,36 % 6 Pajak pengelohan Bahan Galian Gol.C 750.000.000,00- 1.076.700.570,00- 143,56 % 7 Pajak Perusahaan Industri 10.000.000,00- 20.065.000,00- 200,65 % 8 Pajak Potong Hewan 15.000.000,00- 15.612.000,00- 104,08 % Jumlah Penerimaan Daerah(A ) 2.392.350.764 , 00- 4.143.729.893 , 00- 173,21 %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.OKI  Tahun 2008.
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan  Ilir ( OI ) Tahun 2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentas e Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 54.000.000,00- 80.559.910,00- 149,24% 2. Pajak Restoran dan Rumah Makan 100.000.000,00- 100.105.250,00- 100,11% 3. Pajak Hiburan 10.000.000,00- 8.950.000,00- 89,5% 4. Pajak Reklame 100.000.000,00- 92.813.225,00- 92,81% 5 Pajak Penerangan Jalan 2.500.000.000,00-  2.242.845.366,00- 89,71% 6 Pajak pengelohan Bahan Galian Gol.C 1.200.000.000,00- 663.961.664,00- 55,33  % Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 3.964.000.000,00-  3.189.265.315,00- 80,46 %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Dispenda Kab. Ogan Ilir  Tahun 2008.
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun   2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentase Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 240.200.000,00- 341.952.015,00- 142,36 % 2. Pajak Restoran 91.100.000,00- 146.510.463,00- 144,92 % 3. Pajak Hiburan 5.000.000,00- 41.590.500,00- 833,81 % 4. Pajak Reklame 120.000.000,00- 127.405.010,00- 106,17 % 5 Pajak Penerangan Jalan 1.622.500.000,00- 1.363.796.764,00- 84,06 % 6 P.pengelohan  Bahan  Galian Gol.C 1.399.999.500,00- 1.733.523.900,00- 123,82 % 7 Pajak parkir - - - Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 3.488.800.000,00- 3.754.878.653,00- 107,63 %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab. MUBA Tahun 2008.
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun   2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentase Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 19.320.000,00- 23.280.000,00- 120,50 % 2. Pajak Restoran 59.765.000,00- 72.378.000,00- 121,10  % 3. Pajak Hiburan 3.330.000,00- 3.350.000,00- 100,60 % 4. Pajak Reklame 122.650.000,00- 176.490.500,00- 143,90 % 5 Pajak Penerangan Jalan 1.932.280.000,00- 2.183.548.953,00- 113,00 % 6 P.pengelohan  Bahan  Galian Gol.C 567.000.000,00- 1.631.965.712,00- 287,82 % 7 Pajak parkir - - - Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 2.704.345.000,00- 4.091.013.165,00- 151,28  %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Banyuasin  Tahun 2008.
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun   2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentase Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 180.000.000,00- 259.772.313,00,00- 144,32 % 2. Pajak Restoran 156.000.000,00- 158.625.441,00- 101,68 % 3. Pajak Hiburan 30.000.000,00- 30.538.000,00- 101,79 % 4. Pajak Reklame 200.000.000,00- 201.587.600,00- 100,79 % 5 Pajak Penerangan Jalan 2.450.000.000,00- 2.733.201.633,00- 111,56 % 6 P.pengelohan  Bahan  Galian Gol.C 4.034.000.000,00- 4.603.371.797,00- 114,11 % 7 Pajak Pendaftaran perusahaan 250.000.000,00- 250.455.610,00- 100,18 % Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 7.300.000.000,00- 8.237.552.394,00- 112,84 %
Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Lahat  Tahun 2008.
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun   2008 No. Jenis Pajak 2008 Persentase Realisasi Target Realisasi 1. Pajak Hotel 49.500.000 215.833.793 436,00  % 2. Pajak Restoran 78.004.000 86.147.600 113,30  % 3. Pajak Hiburan 13.000.000 2.275.000 17,50  % 4. Pajak Reklame 100.000.000 111.401.540 111,40  % 5 Pajak Penerangan Jalan 1.422.500.000 1.203.596.448 84,61 % 6 P.pengelohan  Bahan  Galian Gol.C 607.500.000 1.413.733.250 232,71 % 7 Pajak parkir - - - Jumlah Penerimaan Daerah (A ) 2.268.504.000 3.032.987.631 133,70 %
Sumber : Buku Lap. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Muara Enim  Th. 2008.
Keberhasilan  dalam  mencapai target penerimaan PAD yang bersumber dari  pajak  daerah  ,  tidak  terlepas  dari peranan  organisasi  pengelolah  PAD dalam  hal  ini  penerimaan  Daerah  ( Dispenda  ),  seperti  yang  di  kemukakan oleh Abdul Halim (2002 : 322) bahwa ; “  Dispenda  secara  khusus  dan bersama-sama  instansi  terkait bertugas untuk
melakukan pendataan, penagihan
dan penyetoran  PAD  dan  dispenda juga  mempeunyai  tugas  antara lain  meningkatkan  PAD.  Untuk meningkatkan  PAD  tidak  terlepas dari  pelaksanaan  administrasi  ,
yaitu segenap proses penyelenggaraaan  dalam  setiap usaha  kerja  sama  sekelompok orang untuk mencapai tujuan”.
Pernyataan  Abdul  Halim  di  atas mengungkapkan bahwa pentingnya pelaksanaan
administrasi dalam mencapai  target  penerimaan  daerah termasuk juga pajak
daerah.
Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang  sangat  menentukan  keberhasilan dalam  pemungutan  pajak,  karena  tanpa adanya  administrasi  perpajakan  yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut  pajak  untuk  melaksanakan kebijakan  perpajakan.  Seperti  yang dikemukakan  oleh Patrick L.Kelley dan Oliver Oldman dalam Mohammad Zain (1991:111) bahwa “administrasi perpajakan  adalah  kunci  keberhasilan dari
kebijaksanaaan perpajakan”.
Administrasi  perpajakan  yang  efektif sangat  penting  baik  untuk  pajak  pusat maupun  untuk  pajak  daerah,  khusunya bagi  daerah  karena  adanya  tuntutan terhadap  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan  keuangan  tersebut  salah
satu  sumbernya  adalah  pajak  daerah dengan  cara  merealisasikan  anggaran (target) penerimaan pajak daerah secara optimal.
Penelitian  tentang  administrasi perpajakan  masih    relative  sedikit terutama  penelitian  yang  memfokuskan pada efektifitas  administrasi  perpajakan, kepatuhan wajib pajak  dan kemampuan manajemen  pemerintahan  khususnya untuk pajak daerah. Penelitian terdahulu yang  berkaitan  dengan  administrasi perpajakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zain (1991), yaitu  penelitian  tentang “  Kontribusi administrasi  perpajakan  dalam  usaha meningkatkan penerimaan pajak (pendekatan  beberapa  aspek)”.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan  sangat  erat  hubungannya dengan  variable  biaya  administrasi  / pungutan  pajak.    Variabel  pemahaman Undang-Undang
Perpajakan, dan Variabel  kehilangan  pajak  yang  akan menunjang penerimaan. Sedangkan pengisian  SPT  dengan  benar  dan penyampaian  SPT  tidak  berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Penelitian  yang  sama  juga  telah dilakukan  oleh Farida  Aryani ( 2005 ) tentang ”Pengaruh Efektivitas Administrasi  Perpajakan  dan  Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera  Selatan)  ”.  Hasil  Penelitian menunjukan bahwa efektivitas administrasi perpajakan pada pemerintahan kabupaten Musi
Banyuasin  dan  Kabupaten  Banyuasin tergolong  cukup  efektif  dan  Kepatuhan Wajib Pajak tergolong patuh, sedangkan penerimaan pajak belum optimal.
Efektivitas  administrasi  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak  secara  bersama- sama maupun secara parsial berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Penelitian tentang  administrasi  perpajakan  masih relative  sedikit  terutama  penelitian  yang memfokuskan
pada efektifitas
administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen  pemerintahan  khususnya untuk pajak daerah. Penelitian terdahulu yang  berkaitan  dengan  administrasi perpajakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zain (1991), yaitu  penelitian  tentang “  Kontribusi administrasi  perpajakan  dalam  usaha meningkatkan penerimaan pajak (pendekatan  beberapa  aspek)”.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan  sangat  erat  hubungannya dengan  variable  biaya  administrasi  / pungutan  pajak.    Variabel  pemahaman
Undang-Undang
Perpajakan, dan Variabel  kehilangan  pajak  yang  akan menunjang penerimaan. Sedangkan pengisian  SPT  dengan  benar  dan penyampaian  SPT  tidak  berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Penelitian  yang  sama  juga  telah dilakukan  oleh  Farida  Aryani  (2005) tentang             ” Pengaruh Efektivitas Administrasi  Perpajakan  dan  Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera  Selatan)  ”.  Hasil  Penelitian menunjukan bahwa efektivitas administrasi perpajakan pada pemerintahan kabupaten Musi
Banyuasin  dan  Kabupaten  Banyuasin tergolong  cukup  efektif  dan  Kepatuhan Wajib Pajak tergolong patuh, sedangkan
penerimaan pajak belum optimal. Efektivitas  administrasi  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak  secara  bersama- sama maupun secara parsial berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penerimaan pajak daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  dan  identifikasi  masalah  di atas,  maka    pokok    masalah    dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana efektivitas administrasi perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak  dan kemampuan  manajemen  pemerintahan baik  secara  simultan  maupun  parsial berpengaruh  terhadap    Penerimaan Daerah  pada  Sektor  Pajak  Hotel  dan Restoran  di  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Sumsel ?

## 2.1  Pengertian  dan  Kriteria  Pajak Daerah
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah  daerah  didorong  untuk lebih mandiri  terutama  dalam  pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  dengan  cara menggali  potensi-potensi  sumber  daya yang  ada  di  daerah.  Pajak  daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan sumber  keuangan  yang  cukup  potensial untuk  dikembangkan  dan  dikelolah secara  efektif  dan  efisien  sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal  dalam  memenuhi  keuangan daerah.
Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun  2000  tentang  pajak  daerah  dan Retrebusi  daerah  ”  pajak  daerah  yang selanjutnya  disebut  pajak    adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi
atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.”
Sedangkan Mardiasmo (2001:93) mengatakan  bahwa  ”pajak  daerah adalah pajak yang dipungut  oleh daerah berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan oleh  daerah  (melalui  peraturan  daerah) untuk  kepentingan  pembiayaan  rumah tangga pemerintah daerah”.
Dengan  demikian,  pajak  daerah
adalah
pajak yang wewenang pemungutannya,  subje  dan  objeknya berada  di  daerah,  serta  pelaksanaaan diatur  oleh  peraturan  daerah  dan  hasil pajaknya  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraaan  pemerintahan  dan pembangunan daerah.
Kriteria  pajak  daerah  tidak  jauh berbeda  dengan  kriteria  pajak  secara umum,  yang  membedakan  keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum    atau  lebih  dikenal  dengan  pajak
pusat yang memungutnya adalah pemerintah  pusat,  sedangkan  pajak daerah  yang  memungutnya  pemerintah daerah.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Mardiasmo (2001  :  93)  ”  pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian  yang  pokok  antara  pajak negara  dan  pajak  daerah  mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya  pengertian  subjek  pajak,  objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak”.
2.2 Kemampuan Manajemen Pemerintahan Menurut Veithzal Rivai (2003;225) kemampuan adalah
kapasitas  individu  atau  organisasi  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan,  tugas, dan fungsi. Kemampuan ini meliputi ; a)  Kemampuan Intelektual
Kemampuan intelektual seseorang  dapat  dilihat  melalui  test  IQ dan  EQ  terhadap  individu.  Kemampuan IQ seseorang dapat diukur melalui tujuh demensi seperti tabel berikut :
Tabel 2.1 Tujuh Dimensi Kecerdasan Dimensi Penjelasan Kecerdasan Numerik Kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Pemahaman Verbal Kemampuan  memahami  apa  yang  dibaca  dan  didengar  serta menghubungkan kata satu dengan yang lain. Kecepatan konseptual Kemampuan  mengenali  kemiripan  dan  beda  visual  dengan  cepat dan tepat. Penalaran Induktif Kemampuan  mengenali  suatu  urutan  logis  dalam  suatu  masalah dan kemudian memecahkan masalah itu. Penalaran Deduktif Kemampuan  menggunakan  logika  dan  menilai  implikasi  dari  suatu argumen. Visualisasi Ruang Kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya ruang diubah Ingatan Kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu.
Selain itu dalam rangka pencapaian  tujuan  organisasi  ,  perlu dipertimbangkan
kemampuan EQ ( Emotional  Quotient )  seseorang  dalam meliputi  demensi  integritas,  kejujuran, komitmen,  visi,  kreativitas,  ketahanan mental, keadilan dan prinsip
kepercayaan,  penguasaan  diri  dan sinergi. b)  Kemampuan fisik Kemampuan fisik
adalah kemampuan  yang  berhubungan  dengan kapasitas  seseorang  dalam  melakukan pekerjaan  yang  bersifat  fisik  yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan  tangan,  atau  bakat-bakat serupa  manajemen  untuk  mengenali kapabilitas  fisik  seseorang  meliputi kekuatan  dinamis,  kekuatan  tubuh, kekuatan statis, keluwean extent, koordinasi  tubuh,  keseimbangan  dan stamina.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut diatas,  kemampuan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  kapasitas individu  dan  organisasi  dalam  rangka mencapai tujuan
organisasi pemerintahan
melalui pemanfatan
sumber  daya  organisasi  baik  yang berkenaan dengan kemampuan
intelektual  maupun  kemampuan  fisik secara keseluruhan. Sedangkan manajemen
pemerintahan Suradinata (1998  ;  14) mengemukakan  bahwa  “ manajemen pemerintahan  berarti  suatu  kegiatan atau  usaha  untuk  mencapai  tujuan negara  dengan  menggunakan  berbagai sumber  yang  dikuasai  oleh  negara.  Inti dari  manajemen  pemerintahan  terletak pada proses penggerakan untuk mencapai  tujuan  negara,  dimana  terkait erat dengan fungsi kepamongprajaan ” Manajemen  pemerintahan  dapat berjalan sesuai dengan fungsinya apabila  tujuan  yang  hendak  dicapai
organisasi  telah  ditetapkan  dan  dirinci secara jelas sehingga dapat memotivasi pelaksanaan  prosesnya,  pengendalian aktivitas  dalam organisasinya, dan mengantisipasi  berbagai  kemungkinan dalam  rangka  mencapai  tujuan  sesuai yang telah direncanakan.
2.3 Hubungan Efektivitas Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kemampuan Manajemen Pemerintahan Terhadap Penerimaan Daerah. Efektivitas sering dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi/manajemen.  Menurut James L.price dalam Martani Huseini
(1987:56)  dikatakan  bahwa  efektivitas suatu  organisasi  tergantung  seberapa jauh ia mencapai tujuan dan sasarannya. Mardiasmo (2002 :4) mengartikan  bahwa  efektivitas  adalah tingkat pencapaian hasil program dengan  target  yang  ditetapkan,  secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan  outcome  dan  output. T.Hani  handoko (1999:7)  mengartikan efektivitas sebagao kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang  tepat  untuk  pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan. Steer (1989:19) mengatakan  bahwa  efektivitas  suatu organisasi  akhirnya  bergantung  pada masalah seberapa berhasilnya organisasi mencapai sasaran yang telah dinyatakan.
Untuk  melihat  keterkaitan  antara efektivitas dengan administrasi
perpajakan  perlu  dikaji  uraian  mengenai administrasi  perpajakan. Mohammad
Zain (1991:29-50) mengemukakan bahwa “ administrasi perpajakan adalah bagian  dari  administrasi  negara,  yang merupakan keseluruhan aparat perpajakan beserta kegiatan yang dilakukan  oleh  aparat  perpajakan  dan
pemotong/pemungut  pajak  diluar  aparat perpajkan  dari  suatu  negara,  dalam usaha  mengelolah  dan  menghimpun penerimaan  pajak  beserta  pengaturan lainnya sehubungan dengan perpajakan, sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan perpajakan”.
Sedangkan Devas (1989:114) mengemukakan bahwa administrasi perpjakan  adalah  tahapan-tahapan  atau langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam upaya  memungut  potensi  pajak  yang ada  menjadi  penerimaan  rill.  Tahapan adaministrasi  perpajakan  terdiri  dari aktivitas menentukan wajib pajak, menetapkan  nilai  kena  pajak  dan membukukan  penerimaan.  Selain  itu
Safri Nurmantu (2003:154) juga menyatakan bahwa administrasi
perpajakan  sebagai  suatu  prosedur meliputi  tahap  pendaftaran  wajib  pajak ( taxpayer ),  penetapan  dan  penagihan. Tahap-tahap  yang  tidak  solid    dapat menimbulkan penyimpangan- penyimpangan  seperti  penyelundupan pajak  ( tax  evasion ),  dan  penghindaran pajak  ( tax  avoidance ).  Seperti  yang dinyatakan  didalam  laporan  bank  Dunia ( Summers ,  1991  :27)  bahwa  “ poor  tax administration undermines the effectiveness  of  the  desire  tax  structure makes  administration  more  difficult ”. Administrasi pajak yang lemah mengurangi efektifvitas struktur
pengenaan  pajak  dan  meningkatkan penyimpangan. Lemahnya struktur pajak yang  dirancang  membuat  administrasi menjadi lebih sulit.

## 3.1   Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek  penelitian  adalah  :  efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan manajemen pemerintahan dan
pengaruhnya terhadap penerimaan
daerah  pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran.  Data  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  berupa isian  quisioner  dari  petugas  pajak  di daerah  yang  berada  dalam  ruang lingkup  kewenangan  beberapa  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten  Kota  di  provinsi  Sumatera Selatan yang meliputi ; Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah kabupaten Musi banyuasin, Dinas Pendapatan,Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Banyuasin,  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Palembang, Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Ogan  Ilir,  Dinas  Pendapatan Daerah Kota
Prabumulih, Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah kabupaten  Muara  Enim,
Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Lahat,  serta  data  sekunder  berupa laporan  target  dan  realisasi  penerimaan daerah  khususnya  dari  sektor  pajak hotel  dan  restoran  dari  masing-masing daerah  tersebut.    Jumlah  rupiah  dari realisasi  penerimaan  daerah  yang  akan dianalisis adalah jumlah total penerimaan pajak dari sektor pajak hotel dan  pajak  restoran  dari  masing-masing kecamatan  yang  diteliti,  bukan  suluruh jenis pajak dari masing-masing kecamatan  karena  jenis  pajak  tidak tersebar  merata  di  seluruh  kecamatan yang dianalisis.

## 3.2   Jenis dan Sumber Data

## 3.2.1  Jenis Data
a.  Data Primer
Data  primer diperoleh melalui pengisian angket dan wawancara. Data primer
diambil  dari  pejabat  Dinas
Pendapatan  Daerah/petugas pajak    kabupaten  kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan dan  responden  wajib  pajak hotel dan restoran. b.  Data Sekunder
Data  sekunder  diambil  dari dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan penerimaan  pajak  hotel  dan restoran,  buku-buku,  karya tulis, data statistik dan naskah lainnya berguna sebagai acuan  guna  menganalisa  dan mendeskripsikan keadaan yang berlangsung.

## 3.2.2  Sumber data
Menggunakan  kalsifikasi  3  (tiga) P, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:14), yaitu:
a) Person : Sumber data berupa  orang  dalam  hal  ini data yang diperoleh dari wawancara kepada Wajib Pajak serta petugas pendataan  dinas  pendapatan daerah  kabupaten  kota  di Provinsi Sumatera Selatan. b) Place : Sumber data berupa  tempat  (diam  dan bergerak),  dalam  hal  ini  Hotel dan  Restoran  serta  Kantor Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
c) Paper :  Sumber    data berupa  simbol (angka,  huruf, gambar dan lain-lain) Dokumentasi, hasil wawancara  Serta  hasil  kajian literatur

## 3.3  Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1  Populasi Penelitian
Menurut Sekaran (2006  :  122) populasi ( population ) mengacu
pada  keseluruhan  kelompok  orang, kejadian,  organisasi,  atau  hal  minat yang ingin peneliti investigasi.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut, maka  populasi  pada  penelitian  ini adalah Dinas Pendapatan Daerah/DPPKAD yang ada pada 15
(lima  belas)  kabupaten  dan  kota  di provinsi Sumatera Selatan,

## 3.3.2  Sampel Penelitian
Mudrajad  Kuncoro (2003  :  103) mengemukakan  bahwa  :  ”sampel adalah  suatu  himpunan  bagian ( subset ) dari unit populasi”,
sedangkan  S ugiyono (2001  :  73)
mengatakan  ba hwa ”sampel adalah bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan teknik pengambilan sampel menurut
Sugiono (2005 : 52) pada dasarnya dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu ; probability  sampling adalah  tehnik pengambilan
sampel yang memberikan  peluang  yang  sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel, sedangkan nonprobability sampling yakni tehnik pengambilan  sampel  yang  tidak memberikan  peluang  yang  sama bagi  anggota  populasi  untuk  dipilih menjadi  sampel.  Dalam  penelitian ini  tehnik  yang  digunakan  adalah nonprobability sampling dengan tehnik purposive  sampling .  Dari  15 Dispenda  /  DPPKAD  kabupaten kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan maka  diambil  sampel  8  kabupaten kota, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) UPTD yang akan dijadikan responden  penelitian.  Alasan  dari pemilihan  sampel  tersebut  karena ketersediaan data dan dinilai penerimaan  daerah  dari  sektor
pajak  hotel  dan  restoran  yang  ada
di wilayah UPTD/kecamatan
tersebut  cukup  potensial.  Berikut
tabel  jumlah  populasi  dan  sampel penelitian ; Tabel 3.1 Jumlah Responden Populasi dan Sampel Penelitian No. Nama Kabupaten/Kota Jumlah Populasi Jumlah Sampel 1. Musi Banyuasin 11  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 2. Banyuasin 11  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 3. Palembang 16  Kecamatan/UPTD 9  Kecamatan/UPTD 4. Prabumulih 6   Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 5. Ogan Komering Ilir 18  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 6. Ogan Ilir 16  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 7. Muara Enim 22  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD 8. Lahat 21  Kecamatan/UPTD 3  Kecamatan/UPTD Jumlah Total 121  Kecamatan/UPTD 30 Kecamatan/UPTD
Sumber : Pengolahan Data dari masing-masing Dispenda/DPPKAD kabupaten kota.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; 1. Angket Metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan (angket) kepada beberapa  petugas  pajak  yang bersifat  tertutup  dimana  setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, responden
tinggal memilih salah satu alternatif  jawaban  yang  dianggap sesuai dengan kenyataan. 2.  Studi Kepustakaan dan Dokumentasi Dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan  bacaan,  makalah, jurnal,  dokumen  dan  laporan- laporan,  serta  bahan-bahan  lain yang  berkaitan  dengan  variabel penelitian.

## Operasional Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  yang  akan dioperasionalisasikan adalah semua variabel yang terkandung dalam hipotesis penelitian, yaitu variabel bebas ( independent  variabel )  dan  variabel terikat ( dependent variabel ).
1.  Variabel bebas (X) : efektifitas administrasi perpajakan  ,  kepatuhan  wajib pajak,  Kemampuan  manajemen pemerintahan 2.  Variabel terikat (Y) : Penerimaan  Daerah  dari  sektor pajak  hotel  dan  restoran  di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu suatu ukuran keberhasilan pungutan Pajak hotel dan restoran  sesuai  atau  tidak  jauh berbeda  dengan  potensi  yang sebenarnya.
Penjabaran  lebih  lanjut  dari  upaya untuk menganalisis dimensi-dimensi tersebut,  dapat  dioperasionalisasikan sebagai berikut :

## Tabel 3.2
Variabel, Dimensi dan Indikator Penelitian
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR Efektivitas Administrasi Perpajakan (X1) 1.  penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak / master file) 2.  penyebarluasan pemahaman terhadap Undang-undang Pajak (Nowak,1970;15) 3.  Pemeriksaan dan Penagihan (Nowak,1970 ; 17)  kelengkapan  data  subjek  dan objek pajak
 keakuratan  data  objek  dan wajib pajak
 intensitas penyuluhan pajak yang dilaksanakan
 kuantitas wajib pajak yang telah diberikan penyuluhan
 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan  intensitas dan tujuan pemeriksaan  ruang lingkup pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) 1.  Mengisi Formulir pajak dengan Tepat 2.  menghitung pajak dengan jumlah yang tepat 3.  membayar pajak tepat pada waktunya.  Ketepatan pengisian formulir
 Keakuratan  pelaporan  objek pajak
 Ketepatan penerapan tarif pajak
 Keakuratan perhitungan pajak
 Ketepatan  waktu  penyetoran pajak Kemampuan Manajemen Pemerintahan (X3) 1. Penanganan    Proses 2. Sumber Daya   Manusia
 Tata kerja
 Keterbukaan
 Dinamika Lingkungan bisnis
 Kemampuan aparat dalam Penerapan Teknologi Informasi Penerimaan dari  Pajak  Hotel dan Restoran (Y) Realisasi  Target  Penerimaan Pajak 1.  tingkat pencapaian target penerimaan pajak Model Regresi Guna menguji pengaruh ”
efektivitas  administrasi  perpajakan  (X1), kepatuhan wajib pajak (X2), dan
kemampuan  manajemen  pemerintahan (X3)  terhadap  penerimaan  daerah  pada sektor pajak hotel dan restoran (Y) pada beberapa  kabupaten  kota  di  provinsi
Sumatera  Selatan  digunakan  analisis regresi  berganda  ( Multiple  regression ) dengan  model  persamaan  sebagai berikut ;
e KMP b KWP b EAP b a Y      3 2 1
Keterangan : Y =  Variabel Penerimaan daerah pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran a =  Koefisien regresi intersep  untuk  model populasi b1-3  =  Koefisien  regresi  slope untuk model regresi EAP  =  Variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan KWP  =  variabel Kepatuhan Wajib Pajak KMP  =  Variabel Kemampuan Manajemen Pemerintahan Bentuk hubungan fungsional antara efektivitas
administrasi perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak,  dan kemampuan  manajemen  pemerintahan terhadap  penerimaan  daerah  pada sektor  pajak  hotel  dan  restoran  di provinsi  Sumatera  Selatan  dengan menggunanakan analisa regresi diperoleh hasil sebagai berikut ;
Tabel 4.52

## Koefisien Regresi dan Uji signifikasi
Coeffi cients a 2,100 ,643 3,266 ,003 ,484 ,088 ,116 5,552 ,001 ,805 1,242 ,213 ,039 ,367 5,541 ,001 ,878 1,859 ,399 ,044 ,615 9,135 ,000 ,878 1,849 (Const ant) Efektivitas  Adminis tras i Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Kemampuan Manajemen Pemerintahan
Model 1 B St d. Error Unstandardized Coeffic ient s
Beta St andardiz ed Coeffic ient s t Sig. Tolerance
VIF Collinearity  St atist ics
Dependent Variable: Penerimaan Daerah pada Sek tor  PHR a.
Berdasarkan  hasil  pengolahan data  yang  diperoleh  seperti  dalam  tabel 4.52   di atas maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut ;
Y =    2,1  +  0,484  X1  +  0,213 X2  +   0,399   X3   + e
Model  ini  menjelaskan  bahwa
setiap peningkatan efektivitas administrasi  perpajakansebesar  satu satuan  akan  meningkatkan  penerimaan pajak daerah sebesar 0,484 %, demikian  juga  dengan  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  satu satuan  akan  meningkatkan  penerimaan daerah  sebesar  0,213  %  begitu  pula peningktan kemampuan manajemen pemerintahan    sebesar  satu  satuan
akan  meningkatkan  penerimaan  daerah sebesar  0,399  %.  kemudian  jika  tidak ada  efektivitas  administrasi  perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan  kemampuan manajemen    pemerintahan    maka penerimaan    daerah      berada      pada positif  2,1 %

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan
manajemen pemerintahan terhadap penerimaan  daerah  pada  sektor  pajak hotel  dan  restoran  pada  beberapa dispenda kabupaten dan kota di Provinsi
Sumatera Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : A.  Pengaruh  efektivitas  administrasi perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan  terhadap  penerimaan daerah  pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran  pada  beberapa  dispenda kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Sumatera Selatan menunjukan :
1.  variabel  efektivitas  administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen  pemerintahan  secara bersama-sama (simultan) berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan  daerah  pada  sektor pajak  hotel  dan  restoran  di beberapa  dispenda  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan sebesar 0,73 % sedangkan  faktor  faktor lain  yang tidak  diamati  dalam  penelitian  ini adalah sebesar  0,27 % 2.  secara parsial, variabel efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran  di  beberapa  kabupaten kota  di  provinsi  di  Sumatera selatan sebesar 48,4 % 3.  secara parsial, variabel kapatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran  di  beberapa  kabupaten kota  di  provinsi  di  Sumatera selatan sebesar 21,3  % 4.  secara parsial, variabel kemampuan manajemen pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan  daerah  pada  sektor pajak  hotel  dan  restoran  di
beberapa  kabupaten  kota  di provinsi  di  Sumatera  selatan sebesar 39,9  %
B. Kondisi efektivitas administrasi perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan  terhadap  penerimaan daerah  pada  sektor  pajak  hotel  dan restoran  pada  beberapa  dispenda kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Sumatera Selatan menunjukan :
1.  efektivitas administrasi perpajakan di beberapa kabupaten kota di provinsi Sumatera selatan sudah tergolong  efektif,  namun  masih ditemukan di
beberapa kabupaten  tidak  didukung  oleh penyusunan master  file secara lengkap  dan  akurat  dan  masih kurangnya kegiatan penyebarluasan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan sehingga tingkat pemahaman masayarakat tentang  pentingnya  membayar pajak masih relatif kurang. 2.  kepatuhan wajib pajak di beberapa  kabupaten  kota  di propinsi  Sumatera  Selatan  sudah tegolong  patuh.  Namun  tidak  di dukung  oleh  kesadaran  yang tinggi dari masyarakat wajib pajak dalam  membayar  pajak  sehingga penerimaan pajak belum optimal. 3.  kemampuan manajemen pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan daerah  pada  sektor  pajak  hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota di provinsi Sumatera  Selatan  sudah  cukup baik, sehingga penerimaan
daerah  di  beberapa  kabupaten kota  secara  bertahap  meningkat setiap tahunnya.
4.  tingkat pencapaian realisasi
penerimaan  daerah  pada  sektor pajak  hotel  dan  restoran  di beberapa  kabupaten  kota  rata- rata melebihi target yang ditetapkan.  meskipun  prosentase penerimaan  pajak  hotel  dan restoran meningkat namun belum bisa  dikatakan  optimal  karena dalam menetapkan target penerimaan  pajak  daerah  belum menggambarkan  potensi  pajak yang  sebenarnya.  Hal  ini  ada beberapa kabupaten yang realisasi  penerimaan  pajak  nya melebihi  300  %,  kondisi  ini menggambarkan  bahwa  dalam penetapan target penerimaan pajak kurang realisitis.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 1998, Proses Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta. Aryani,  Farida    2005,” Pengaruh efektivitas  Administrasi  dan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak Daerah ; Studi pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi  Sumatera  Selatan ”  : UNPAD Bandung. Halim,  Abdul  2002,  Akuntansi  dan pengendalian Keuangan Daerah,  Yogyakarta  :  AMP- YKPN Nowak,Norman D., 1970, Tax administration  in  theory  and practice ; with special
reference  to  Chile”,  New  York
: Praeger Publishers.
Republik  Indonesia.  2000.  Undang  - Undang  Dasar    Republik Indonesia   Tahun 1945 ------------. 2004. Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. -----------.  2004.  Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. -----------.  2000.  Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
Sekaran,  Uma.  2006.  Metode  Penelitian
Untuk  Bisnis,  Salemba  Empat Jakarta. Suradinata, Ermaya. Manajemen Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah, Bandung : Ramadhan,1998 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan perilaku  Organisasi.  Jakarta  :
PT.Raja  Grafindo  Persada,
2003
Zain,  Mohammad,  1991  : Kontribusi
Administrasi Perpajakan Dalam  Usaha  Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan Beberapa Aspek) ,  Tidak  dipublikasikan, Bandung : UNPAD