Analisis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar
Pirda Tahir 1 , Istiqamah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pirdatahir@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Militer  yang  Melakukan Tindak  Pidana  Kelalaian  (studi  putusan  Nomor  :  57-K/PM.III-16/AD/III/2017  Pada  Pengadilan  Militer  III-16 Makassar) Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana Proses Penyelesaian  Perkara  dilingkungan  militer  dan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Jenis Penelitian  ini  tergolong  kualitatif  atau  lapangan  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder, Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar,  dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  Hakim Pengadilan Militer.1) Proses Penyelesaian perkara pidana di  Lingkungan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan  prosedur  atau  tahap-tahap  penyelesaian  perkara.  kasus  Tindak  Pidana  Kelalaian  diselidiki  oleh  POM, menyerahkan  BP  kepada  Otmil,  Otmil  mengolah  perkara  memberikan  pendapat  saran  hukum  tentang penyelesaian perkara kepada PAPERA. Apabali PAPERA sependapat, Otmil menyerahkan berkas perkara dan Skeppera  kepada  pengadilan  militer.  2)  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  sudah  benar karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari telah lalai dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal  dunia, yang mana ia menyadari  perbuatannya tersebut  dan telah menyesalinya.  Implikasi penelitian ini, dapat  dijadikan referensi  atau masukan bagi pembaca dan meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap kinerja pengadilan militer dalam menangani  kasus, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi  anggota militer agar tidak terjadi hal serupa.
Kata Kunci : Analisis; Kelalaian

## Abstract
This  study    discusses  Law  Enforcement  Against  Military  Members  Who  Commit  the  Crime  of Negligence  (Judgment  Study  Number:  57-K  /  PM.III-16 /  AD  / III /  2017  At  Military  Court  III-16  Makassar) The  purpose  of  this  research  is  to  determine  and  understand  how  the  case  resolution  process  in  a  military environment and the basis for judges' considerations in making decisions. This type of research is classified as qualitative  or  field  research.  The  research  approach  used  is  a  normative  juridical  approach,  while  the  data sources of this study are primary and secondary data sources. Furthermore, the data collection methods used are interviews  and  documentation.  This  research  was  conducted  at  Military  Court  III-16  Makassar,  by  conducting direct  interviews with  Military Court  Judges. 1) The process of settlement  of criminal cases in  Military III-16 Makassar is in accordance with the procedures or stages of case settlement. The case of the Crime of Negligence was investigated by POM, handed over BP to Otmil, Otmil processed the case to provide legal advice regarding the settlement of the case to PAPERA. If PAPERA agreed, Otmil submitted the case files and Skeppera to the military  court.  2)    The  basis  for  the  judge's  consideration  in  making  the  verdict  was  correct  because  the Defendant  had  known  and  realized  that  he  was  negligent  in  driving  which  resulted  in  the  death  of  another person, which he was aware of his actions and had regretted it. The implication of this research is that it can be used as a reference or input for readers and increase public confidence in the performance of military courts in handling cases, and it is hoped that it will become a lesson for military personnel to prevent similar things from happening.

## Keywords: Analysis; Negligence

## PENDAHULUAN
Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  ahli  teori  kenegaraan  ternama  Thomas  Hobbes menyatakan  bahwa tujuan  pendirian  negara  utamanya  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya 1 . Berbagai negara semua mempunyai kekuatan militer sebagai pendukung atau mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan di setiap negara. Seperti  negara-negara yang ada di dunia. Negara indonesia juga mempunyai kekuatan dan kekuasaan militer yang sering  disebut  sebagai  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Melihat  kondisi  perkembangan lingkungan  yang  setiap  pergantian  tahun  semakin  maju  serta  terjadinya  reformasi  nasional yang ada di indonesia dengan tujuan agar tugas TNI tetap terlaksana dengan baik dan fokus. TNI  merupakan  salah  satu  organisasi  yang  sangat  berperan  sebagai  alat  pertahanan  negara. Setiap  prajurit  TNI  di  tegaskan mampu memelihara  tingkat  profesionalnya  agar  selalu  tetap dalam tingkat yang diharapkannya, mengenai suatu upaya alternative yang dilakukan adalah tetap  dalam  tingkat  kualitas  moral  prajurit  dengan  membangun  tingkat  kesadaran,  setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersifat patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, esprit de corps tinggi, adanya kerja sama yang kompak, kohesi tinggi, dan pemilikan yang kuat. 2
Hukum  militer  dibina  dan  dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk  penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara.
Adapun dalam firman Allah mengenai Pasukan Tentara dalam QS. Al Ahzab/33:9
1 Irwansyah, “Transformasi TNI AD Di Bidang Latihan “, http:www. tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan  (diakses  pada  tanggal  10  juli 2020)
2 Kartini Kartono, ABRI dan permasalahan . (Bandung :CV.Mandang Maju, 1996).h.4.
Terjemahnya :
Wahai  orang-orang  beriman  kenangkanlah  nikmat  Allah  yang  dilimpahkanNya kepada  kamu.  Semasa  kamu  didatangi  tentara  (Al  Ahzab),  lalu  kami  hantarkan  kepada mereka angina rebut (yang kencang) serta angkatan tentara (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah senantiasa melihat apa yang kamu lakukan. 3
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  memegang  teguh  nilai-nilai  dan  prinsip hukum  sebagaimana  kita  ketahui  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) , tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtstaat) .  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  1945 menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  setiap  warga  negara  bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan  hukum  harus  dilakasanakan  oleh  setiap  warga  negara,  penyelenggara  negara, lembaga  negara,  dan  lembaga  kemasyarakatan. 4 Sejarah  lembaga  kehakiman  di  Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri,  dan  sejarah kehakiman  ini  dapat  diketahui  dari  perkembangan  peraturan  perundang-undanngan  yang mengatur kehakiman di Indonesia. 5
Lembaga  kehakiman  itu  sendiri  telah  dilegitimasi  dalam  UUD  1945  dalam  Pasal  24 ayat  2,  yang  kemudian  dipertegas  dalam  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  2  bahwa  kekuasaan  Kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badang  Kehakiman  yang  ada  dibawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Hukum  pidana  militer  adalah  hukum  khusus,  disebut  khusus  karena  untuk membedakannya  dengan  hukum  pidana  umum  yang  berlaku  disetiap  orang.  Hal  ini  dikenal dalam asas hukum ( Lex Specialist Derogat Legi Generale ) yang mengandung makna bahwa aturan  yang  khusus  mengesampingkan  aturan  yang  umum. 6 Tentara  Nasional  Indonesia merupakan  suatu  sistem  pertahanan  negara  dan  merupakan  pertahanan  negara,  melindungi,
3 Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.419.
4 Moh Faisal, Peradilan Militer Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2004).h.73.
5 Yesmi Anwar, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), (Bandung: Widya Padjadjaran,2009).H.220.
6 Suhadi, Pembahasan  Perkembangan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tentang  Militer  Dan  Bela Negara (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,1996).h.2.
dan mampu memelihara keutuhan serta  kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat  memberikan  pengayoman  pada  masyarakat  dan  memberikan  contoh  untuk  tidak  lalai dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan  martabat  dan  kewibawaan  serta  dapat  pula  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera  diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  akan  sangat  merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan  personil,  oleh  sebab  itu  suatu  perkara  pidana  harus  segera  diselesaikan.
Selama  ini  apabila  Prajurit  TNI  melakukan  tindak  pidana,  baik  tindak  pidana  umum maupun  tindak  pidana  militer  sebagaimana  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.
Pada  realitanya  banyak  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  yang  bertindak diluar  dari  kewajaran,  melakukan  tindak  pidana  yang  menyimpang  dari  nilai-nilai  Sapta Marga.  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  merupakan  bagian  warga  negara  Indonesia  yang dianggap  sama  kedudukannya  di  mata  hukum.  Apabila  dipandang  dari  perspektif  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  maka  anggota  militer  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem peradilan pidana disebut Equality  Before  The  Law. Hukum  yang  ada  di  Indonesia  tidak  mengenal  pengecualian  dan tidak  ada  satupun  warga  negara  yang  kebal  terhadap  hukum,  termasuk  diantaranya  anggota TNI.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini pertama menggunakan metode wawancara yang digunakan dipenelitian ini  adalah  cara  pengumpulan  data  dengan  jalan  megadaakan  komunikasi  dengan  majelis hakim  dan  oditur militer.  Kedua  metode dokumentasi  penelitian  digunakan  yang  digunakan untuk  mendapatkan  data  berupa  dokumentasi  yang  berfungsi  untuk  melengkapi  data penelitian penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kronologis Kasus Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer
Adapun  kronologi  kasus  yang  terjadi  di  wilayah  pengadilan  militer  III-16  Makassar sebagai berikut :
1. Bahwa terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan secara  PK  Gel.  II  Rindam  VII/Wrb  dan  setelah  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Prada dilanjutkan  Pendidikan  Kejuruan  Infanteri  di  Dodiklatpur  Bancee  Rindam  VII/Wrb, setelah  lulus  ditugaskan  di  Kodam  VII/Wrb  selama  4  bulan  lalu  pindah  tugas  di  yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti  Pendidikan  di  Pakato  Rindam  VII/Wrb  setelah  lulus  ditugaskan  di  Korem 141/Tp  selama  4  bulan  kemudian  pindah  tugas  di  Kodim  1425/Jpt  sampai  melakukan perbuatan  yang  menjadikan  perkara  ini  dengan  Jabatan  Danru  Provost  Pangkat  Serda NRP. 31960690860675.
2. Bahwa  pada  hari  kamis  tanggal  10  November  2016  sekira  pukul  15.30  Wita  Terdakwa dengan  mengemudikan  Mobil  Truk  Dun  Isuzu  warna  Putih  Nopol  DD  9763  KQ berangkat  dari  rumah  Terdakwa  menuju  ke  rumah  orang  tua  Terdakwa  di  Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan sekira pukul 16.30 Wita saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan keceatan antara 40 s/d 50 km/jam berada di  jalan  Kp  Kayu  Loe  Desa  Macini  Baji  Kec.  Batang  Kab.  Jeneponto  lalu  Terdakwa melihat  empat  unit  sepeda  motor  dari  arah  berlawanan  melaju  beriringan  dengan  posisi saksi  Saribulang  berboncengan  dengan  Sdri.  Baji,  Sdri.  Sepiani  Dg.  Nia  berboncengan dengan Sdri. Kate’ Neang Dg Kanang, Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berboncengan dengan Sdri. Rohana Dg Tojeng dan Sdr. Indra berboncengan dengan Sdri. Ima, Terdakwa tidak mengurangi  laju  kendaraannya  tersebut  dan  saat  berpapasan  dengan  empat  unit  sepeda motor  tersebut  Terdakwa  hampir  menabrak  motor  Saksi  Sribulang  yang  berboncengan dengan Sdri. Baji namun Saksi Sribulang dapat menghindari mobil truk tersebut sehingga Terdakwa  panik  lalu  menabrak  sepeda  motor  Yamaha  Mio  warna  Merah  Hitam  Nopol DD  4579  XY  yang  dikendarai  oleh  sdri.  Sepiani  Dg.  Nia  berboncengan  dengan  Sdri. Kate’  Neang  Dg  Kanang  sehingga  kendaraan  sepeda  motor  Yamaha  Mio  warna  Merah Hitam  Nopol  DD  4579  XY  terjatuh  dan  terlindas  oleh  kendaraan  yang  dikendarai  oleh Terdakwa  kemudian  terlindas  ban  mobil  truk  tersebut  selanjutnya  mobil  truk  tersebut berhenti kira – kira berjarak 20 meter dari para korban yang tergeletak di jalan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berhenti lalu menolong Sdri. Sepiani Dg. Nia  yang  mengalami  keluar  darah  dari  kedua  hidung,  telinga  dan  mulut,  luka  memar sepanjang  lengan  kanan,  luka  pada  punggung,  memar  pada  pelipis  bagian  kanan,  luka pada punggung tangan kiri dan memar pada kedua payudara sedangkan Sdri. Kate’ Neang Dg  Kanang  mengalami  luka  pada  bagian  belakang  kepala,  rahang  bagian  bawah  patah, keluar darah pada kedua telinga, luka terbuka pada lengan kanan dan patah tulang dimana
kedua korban telah meninggal ditempat kejadian perkara demikian juga Saksi Saribulang bersama  dengan  Sdri.  Baji  turun  dari  motor  lalu  menuju  ke  Sdri.  Sepiani  Dg.  Nia  dan Sdri. Kate’ Neang Dg Kanang yang tergeletak berlumuran darah yang sudah meninggal ditempat  selanjutnya  Saksi  Saribulang  langsung  menangis  dan  berteriak  minta  tolong selang beberapa menit ada mobil yang baru mengantar pengantin lewat kemudian “Minta tolongka  pak,  pa’sagaika  (kasihani  saya  pak)”  namun  begitu  sopir  mobil  mengantar pengantin  melihat  para  korban  langsung  berkata  “Karo  karoa  bu  la  lampa’a  angerang bunting  (minta  maaf  bu,  saya  buru-buru  bawa  pengantin)”  tidak  lama  kemudian  ada mobil  open  cup  dan  Saksi  Saribulang  meminta  tolong  dan  sopir  mobil  tersebut  berkata “Iye  tunggumi  bu,  saya  telpon  ambulan”  setelah  itu  masyarakat  setempat  berdatangan yang disusul oleh Polisi dari Polsek dan mobil ambulan selanjutnya jenasah Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate’ Neang Dg Kanang langsung dibawa ke RSU Lanto Dg Pasewang Kab.  Jeneponto  sementara  saksi  Saribulang  mengikuti  dengan  menggunakan    motor sedangkan  Terdakwa  mendatangi  korban  pertama  Sdri.  Kate’  Neang  Dg  Kanang  untuk melihat kondisi yang saat itu mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia  tiba-tiba  dating  seorang  laki-laki  yang  terdakwa  tidak  kenal  menyuruh  Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apabila dating masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa  meninggalkan  TKP lalu memberhentikan mobil angkot pada jarak ± 1 kilo dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt untuk mengamankan diri.
4. Bahwa kondisi jalanan pada saat itu beraspal baik dan lurus namun sempit, cuaca terang dan  situasi  arus  lalu  lintas  sepi  sementara  Terdakwa  mengemudikan  Mobil  Truk  Dum Isuzu  warna  Putih  Nopol  DD  9763  KQ  dengan  kecepatan  ±  45  s/d  50  km/jam  dan Terdakwa tidak memiliki SIM B1 untuk mengendarai mobil truk hanya mempunyai SIM A Umum yang dilengkapi dengan STNK.
5. Bahwa  Terdakwa  saat  mengemudikan  Mobil  Truk  Dum  Isuzu  warna  Putih  Nopol  DD 9753  KQ  yang  melintas  di  jalan  Kayu  Loe  Desa  Maccini  Baji  Kec.  Batang  Kab. Jeneponto  tidak  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  jalan  yang  sempit  seharusnya memberikan  kesempatan  kepada  4  unit  sepeda  motor  melaju  beriringan  (rombongan pengendara  motor  Saksi  Saribulang  diantara  sepeda  motor  Yamaha  Mio  warna  Merah Hitam  Nopol  DD  4579  XY  yang  dikendarai  oleh  Sdri.  Sepiani  Dg.  Nia  berboncengan dengan  Sdri.  Kate’  Neang  Dg  Kanang)  untuk  melaju  yang  seharusnya  Terdakwa  lebih berhati-hati dan waspada den bgan situasi dan kondisi jalan
6. Bahwa dari kejadian tersebut Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate’ Neang Dg. Kanang meninggal  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  dan  dengan  kerusakan  Mobil  Truk  Dum Isuzu  warna  Putih  Nopol  DD  9763  KQ  mengalami  lecet  pada  bamper  depan  sebelah kanan  dan  sepeda  motor  Yamaha  Mio  warna  Merah  Hitam  Nopol  DD  4579  XY  rusak berat pada bagian depan
7. Bahwa  akibat  kejadian  tersebut,  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  dari  RSUD  Lanto  Dg Pasewang  Kab.  Jeneponto  No  3468/RSUD-LDP/JP/X/2016  tanggal  15  November  2016 yang  ditandatangani  oleh  dr.  Fatimah  Yunikartika  Akbar  selaku  dokter  pemeriksa  atas nama Sepiani Dg. Nia binti Jari Gau dengan hasil pemeriksaan:
a. Tampak keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut
b. Tampak memar pada pelipis kanan untuk ±6 x 3 cm
c. Tampak luka memar sebanyak 4 buah dibagian bahu kanan masing-masing uk ±3 x 1 cm, ± 3 x 2 cm dan ±4 x 1 cm
d. Tmpak luka lecet sepanjang lengan kanan dan luka memar pada lengan kanan uk ±2 x 1 cm
e. Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan sebanyak 2 buah uk ±3 x 1 cm dan ±2 x 1 cm
f. Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan jari keempat uk ±3 x 1 cm
g. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak 3 buah uk ±4 x 1 cm, ±2 x 1 cm dan ±2 x 0,5 cm
h. Tampak luka memar pada payudara kanan dan kiri serta punggung.
i. Tampak  luka  lecet  pada  punggung  kaki  kanan  sebanyak  4  buah  dibagian  bahu kanan masing-masing uk ±1 x 1 cm, ±0,5 x 0,5 cm, ±0,5 x 0,5 cm dan ±0,5 x 0,5 cm.
Dengan  hasil  kesimpulan  perkiraan  waktu  kematian  ±1-2  jam  sampai  tiba  di rumah sakit.
Sedangkan  pada  Sdri.  Kate’  Neang  Dg  Kanang  binti  Dg  Ngalle  berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD- LDP/JP/X/2016  tanggal  15  November  2016  yang  ditandatangani  oleh  dr.  Fatimah Yunikartika akbar selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
a. Tampak kelainan betuk pada hidung, luka terbuka pada cuping hidung liri uk ±1 x 0,1, darah (+).
b. Tampak rahang bawah patah.
c. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
d. Tampak luka terbuka pada belakang kepala uk ±2 x 0,5 cm.
e. Tampak luka terbuka di lengan atas kanan uk ±10 x 6 cm tampak otot dan tulang.
f. Tampak luka ecet dan memar pada lengan kanan atas.
g. Tampak luka lecet dan memar pada punggung kanan atas uk ±10 x 10 cm.
h. Tampak memar pada punggung kiri uk ±5 x 10 cm.
i. Tampak luka lecet pada jari kaki keempat kaki kanan uk ±1 x 0,5 cm.
j. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan uk ±3 x 0,5 cm
k. Tampak luka lecet pada mata kaki kanan uk ±2 x 0,5 cm.
Dengan  hasil  kesimpulan  perkiraan  waktu  kematian  ±1-2  jam  sampai  tiba  di rumah sakit.
Selain  itu  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  1203/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11 November  2016  dan  Surat  Keterangan  Penguburan  Nomor  1205/Ds.  Pao  /XI/2016 tanggal  11  November  2016  dari  Kepala  Desa  Pao  Kec.  Taroang  Kab.  Jeneponto  yang ditandatangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.  serta  Surat-surat  Kematian  kepada  Kepala  Desa  Pao  kec.  Taroang  Kab.  Jeneponto Nomor  1202/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11  November  2016  dan  Keterangan  Penguburan 1204/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11  November  2016  dari  Kepala  Desa  Pao  Kec.  Taroang Kab.  Jeneponto  yang  ditandatangani  oleh  Sudirman  Tatu,  S.Pd  selaku  Kepala  Desa  Pao atas nama Kate’ Neang Dg Kanang.
8. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut,  dari  pihak  keluarga  Terdakwa telah  membantu  dengan memberikan  bantuan  uang  tunai  sebesar Rp  30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah),  biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,- (dua  juta rupiah), air mineral sebanyak 30 dus, gula pasir  10  liter  dan  beras  100  liter  sementara  pihak  Kodim  1425/Jpt  turut  membantu memberikan  bantuan  berupa  biaya  penguburan  sebesar  Rp  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah) yang  diterima  Saksi  Jari  Gau  selain  itu  Saksi  Jari  Gau  mendapat  uang  santunan  Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 orang.
Dari  kronologi  kasus  diatas,  terlihat  jelas  bahwa  saudara  Mursalin  telah  terbukti melakukan  Tindak  Pidana  Kelalaian  dalam  berkendara  yang  menyebabkan  pengendara  lain mengalami kecelakaan lalu lintas.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer dilingkup Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Nama  lengkap  :  Mursalain,  Pangkat/NRP  :  Serda/31960690860675,  Tempat/tanggal lahir  :  Jeneponto,  06  juni  1975,  Jenis  kelamin  :  laki-laki,  Kewarganegaraan  :  Indonesia, Agama  :  Islam,  Alamat  Tempat  Tinggal  :  BTN  pepabri  Lor  2  Kel.  Empoang  Selatan  Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
Terdakwa  dalam  perkara  ini  ditahan  selama  20(dua  puluh)  hari  sejak  tanggal  10 November  2016  sampai  dengan  tanggal  29  November    berdasarkan  keputusan  penahanan sementara dari Danrem 141/Tp selaku Ankum Nomor Kep/86/XI/2016 tanggal 10 November 2016  kemudian  dibebaskan  dari  penahanan  sementara  pada  tanggal  30  November  2016 berdasarkan  keputusan  pembebasan  penahanan  sementara  dari  Danrem  141/Tp  selaku Ankum Nomor Kep/86/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

## Tahap Penuntutan Tindak Pidana Kelalaian Serda Mursalin
Pengadilan  militer  III-16  Makassar  menyatakan  Terdakwa  Serda  Mursalin  NRP 31960690860675 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia”  ,  sebagaimana  diatur  dan diancam  dengan  pidana  dalam  pasal  310  ayat  (4)  Undang-Undang  RI  No  22  tahun  2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Dengan mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dan  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan,  kami  mohon  agar  terdakwa  Serda  Mursalin  NRP  31960690860675  dijatuhi  : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.
Demikian  tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada pengadilan yang bersidang pada hari ini kamis tanggal 20 April 2017 di Makassar untuk memutuskannya.

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Dilakukan Anggota Militer
Bahwa  untuk  pemidanaan  atas  perbuatan  Terdakwa,  terlebih  dahulu  diperhatikan sebagaiman  pertimbangan  sifat  hakikat  dan  hal-hal  yang  meringankan  serta  memberatkan pada  diri  Terdakwa  tersebutdiatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  membina  membina prajurit tidak harus dengan hukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman  juga  bukan  untuk  balas  dendam  akan  tetapi  supaya  dapat  menimbulkan  efek jera Terdakwa  untuk tidak mengulangi  perbuatannya  dan  dapat  efek  cegah.  Oleh karena itu setellah  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  serta  menilai  kualitas  perbuatan  terdakwa  dan dengan  berdasarkan  rasa  keadilan,  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  dan  untuk menentukan  lamanya Strafmaat pidana  dianggap  sesuai,  selaras  dan  setimpal  untuk
dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan sebagaimana yang  dimohonkan  Oditur  Militer,  Majelis  Hakim  berpendapat  ternyata  tuntutan  pidana penjara  dari  Oditur  Militer  dipandang  masih  terlalu  berat,  sehingga  adil  dan  bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.
Menimbang :
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .
Menimbang :
Bahwa  waktu  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  perlu  dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang :
Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1) Barang-barang :
a) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna putih Nopol DD 9763 KQ.
b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nopol DD 4579 XY
2) Surat-surat :
a) 4  (empat)  lembar  foto  1  (satu)  unit  Mobil  Truk  Damping  Isuzu  warna  putih Nopol DD 9763 KQ.
b) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
c) 1  (satu)  lembar  foto  copy  Surat  Keterangan  Kematian  dari  Kepala  Desa  Pao Kec.  Tarowang  Kab.  Jeneponto  Nomor  1202/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate’ Neang Dg Kanang.
d) 1  (satu)  lembar  foto  copy  Surat  Keterangan  Kematian  dari  Kepala  Desa  Pao Kec.  Tarowang  Kab.  Jeneponto  Nomor  1203/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pas atas nama Sepiani dg Nia.
e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec.  Tarowang  Kab.  Jeneponto  Nomor  1204/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11
November  2016  yang  ditanda  tangani  oleh  Sudirman,  S.Pd  selaku  Kepala Desa atas nama Kate’ Neang Dg Kanang.
f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec.  Tarowang  Kab.  Jeneponto  Nomor  1205/Ds.  Pao/XI/2016  tanggal  11 November  2016  yang  ditanda  tangani  oleh  Sudirman,  S.Pd  selaku  Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia
g) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab.  Jeneponto  Nomor  3468/RSUD-LDP/JP/X/2016  tanggal  15  November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.
h) 1  (satu)  lembar  foto  copy  Visum  Et  Repertum  dari  RSUD  LAnto  Dg Pasewang  Kab.  Jeneponto  Nomor  3467/RSUD-LDP/JP/X/2016  tanggal  15 November  2016  yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Fatimah  Yunikartika  Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate’ Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
i) 1  (satu)  lembar  foto  copy  STNK  Mobil  Truk  Damping  Isuzu  warna  Putih Nopol DD 9763 KQ.
j) 1 (satu) lembar foto copy STCKB ssepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
k) 1  (satu)  lembar  Surat  Perjanjian  Perdamaian  antara  saksi  Jari  Gau  dengan Serda  Mursalin  tanggal  16  November  2016  yang  diketahui  oleh  Sudirman Tatu, S.selaku Kepala Desa Pao.
l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16  November  2016  yang  diketahui  oleh  Sudirman  Tatu,  S.Pd  selaku  Kepala Desa Pao.
m) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 November 2016.
n) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari Serda Mursalin.
Perlu ditentukan statusnya.
Menimbang :  Bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Mobil  Truk  Damping  Isuzu warna  Putih  Nopol  DD  9763  KQ  oleh  karena  sudah  tidak  diperlukan  lagi dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  Majelis  Hakim  menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY oleh karena sudah tidak dipeerlukan lagi dalam  pemeriksaan  di  persidangan  dan  dari  STCK  tanggal  11  November 2016  tertera  an.  Jari  Gau  (orangtua  korban  Sepiani  Dg  Nia)  maka  Majelis Hakim  menentukan  statusnya  yaitu  dikembalikan  kepada  pemiliknya  yaitu Saksi Jari Gau.
Menimbang :  Bahwa  barang  bukti  berupa  surat-surat  tersebut  diatas  oleh  karena  sejak semula  melekat  menjadi  satu  dalam  berkas  perkara  dan  tidak  sulit menyimpannya,  maka  Majelis  Hakim  menentukan  statusnya  yaitu  tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat :  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  NO.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  Raya  dan  ketentuan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mursalin, Serda NRP. 31960690860675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana:
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang berupa :
a. Barang-barang :
1) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ. Dikembalikan kepada Terdakwa
2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY. Dikembalikan kepada saksi Jari Gau.
b. Surat-surat :
1) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
2) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
3) 1 (satu) lembar fotoo copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11
November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas  nama Kate’ Dg Kanang.
4) 1 (satu) lembar fotoo copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas  nama Sepiani Dg Nia.
5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa atas nama Kate’ Neang Dg Kanang.
6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa atas nama Sepiani Dg Nia.
7) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang  Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/2016 tanggal 15
November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg Nia Binti Jari Gau.
8) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang  Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate’ Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
9) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Puth Nopol DD 9763 KQ.
10) 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
11) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.pd selaku Kepala Desa Pao.
13) 1 (satu) lembar kwtansi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 November 2016.
14) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari serda Mursalin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  menjatuhkan hukuman Hakim tidak hanya melihat dari satu sisi, melainkan adanya pertimbangan  yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis.

## KESIMPULAN
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  tidak  serta  merta  dalam  mengambil  keputusan  tanpa  adanya pertimbanya  yuridis,  sosiologis,  psikologis,  filosofis  yang  meskipun  seluruhnya  tidak diruangkan  dalam  putusan  tersebut  dalam  wawancara  tersebut  menyebutkan  bahwasanya dalam  peradilan  ini  berbeda  dengan  peradilan  umumnya  karena  peradilan  ini  menggunakan undang-undang  khusus  yang  sebagaimana  hanya  menyentuh  perkara  yang  dilakukan  oleh Tentara Nasional Indonesia atau yang dipersamakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Irwansyah, “Transformasi
TNI AD Di
Bidang
Latihan “, http:www. tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan (diakses pada tanggal 10 juli 2020)
Kartini Kartono, ABRI dan permasalahan . (Bandung :CV.Mandang Maju, 1996).
Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014).
Moh Faisal, Peradilan Militer Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
Yesmi Anwar, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), (Bandung: Widya Padjadjaran,2009).
Salinan petikan putusan pengadilan militer III-16 Makassar.
Suhadi, Pembahasan  Perkembangan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tentang  Militer  Dan Bela Negara (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,1996).
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).