Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE)

## Nyoman Gede Antaguna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra antaredja.advokat11@gmail.com
Published: 07/01/2023
How to Cite: Antaguna,  N.G.  &  Dewi,  A.A.S.  L.  (2023) Pembatasan  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi  di  Sosial  Media  Berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2), Pp 138-146. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146

## Abstract
The  rapid  development  of  social  media  now  a  days  is  influenced  by  the  tremendous  advantage  of  information  and technology, and the fact that every netizen is the owner of his social media account who can freely think and express as he wishes. This freedom is the implementation of this nation's acknowledgment of the human rights of every individual which  has  been  stated firmly  in  the  1945  Constitution.  However,  there  is  a  stipulation  that  this freedom  should  not violate the rights of others, who also carry out their human rights. For this reason, the state is standing in regulating the  legitimation  of  its  citizens  perform  on  social  media  through  the  entity  of  Law  Number  11  of  2008  concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, hereinafter referred to as the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), which some consider it as a provision that can limit freedom of opinion  and  expression  as  a  democratic  state  justifies  it.  The  ITE  regime  is  considered  to  have  the  potential  for bordering by threatening the suspect through imprisonment or a fine. For this reason, this scientific paper raises the issue of the nature of freedom of opinion and expression, the negative activities of netizens on sosial media based on popular cases in the Republic of Indonesia and the purpose of the restrictions on the ITE Law.
Keywords: Technology, Sosial Media, Human Rights, Freedom of Expression, UU ITE, Restrictions, Law.

## Abstrak
Pesatnya perkembangan  media sosial saat ini dipengaruhi oleh dashyatnya kemajuan teknologi  informasi  serta fakta bahwa  setiap  pribadi  adalah  tuan  atas  akun  media  sosialnya  yang  bisa  secara  bebas  berpendapat  dan  berekspresi sebagaimana  kehendak  yang  diinginkan.  Kebebasan  ini  adalah  implementasi  atas  pengakuan  bangsa  ini  atas  HAM setiap individu yang kemudian dituangkankan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada ketentuan bahwa kebebasan tersebut hendaknya tidak melanggar hak orang lain, yang juga menikmati HAM nya. Untuk itu negara hadir dalam  mengatur  legiatan  warganya  di  media  sosial  lewat  entitas  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai ketentuan yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana negara demokrasi membenarkan untuk  itu.  Rejim  ITE  ini  dianggap  berpotensi  terjadinya  pembungkaman  dengan  diancamnya  tersangka  lewat pemidanaan kurungan ataupun denda. Untuk itu tulisan ilmiah ini mengangkat permasalahan tetang hakekat kebebasan berpendapat dan berekspresi, aktifitas negative kaum netizen di media sosial berdasarkan kasus-kasus popular di NKRI dan tujuan dilakukannya pembatasan oleh UU ITE.
Kata Kunci : Teknologi, Media Sosial,HAM, Kebebasan Berekspresi, UU ITE, Pembatasan, Hukum
E-ISSN: 2621-3737
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 — CC-BY-SA 4.0 License

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  informasi  dalam  era  Globalisasi  telah membawa  perubahan  tatanan  pada  masyarakat dunia  pada  umumnya  dan  masyarakat  Indonesia secara  khusus.  Seiring  dengan  maraknya  internet dengan entitas perusahan provider yang berlomba menawarkan  penggunaan  paket  data  yang  cukup terjangkau  bagi  masyarakat,  masing-masing menawarkan  fasilitas  dan  bonus  yang  cukup kompetitif kepada customernya. Menurut  Ahmad Ramli,  (2006) ,        perkembangan        teknologi informasi  seyogyanya    dapat    meningkatkan kinerja  serta produktivitas   tiap   individu   karena dengan  hadirnya    teknologi    tersebut,    manusia dapat  dengan    mudah    melakukan    berbagai macam  kegiatan      dengan      cepat,      tepat,      dan akurat,  namun  juga  pesatnya  perkembangan teknologi    informasi    tersebut    juga    berdampak pada      tidak      adanya      batasan      suatu      wilayah (borderless).Dengan  sendirinya  terbentuk  pasar pengguna internet yang masif di tanah air sebagai bagian  dari  bisnis  telekomunikasi  yang  semakin menjanjikan.
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini sangat  memungkinkan  individu  untuk  berbagi pandangan  kritis  untuk  disebarkan  kepada khalayak luas, dan dalam waktu yang sama mereka dapat menemukan informasi dalam ragam sumber media  yang  ada  dengan  begitu  mudah.  Problem yang  mengemuka  tidak  hanya  yang  sifatnya tradisional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan  pers,  atau  kebebasan  akademis,  tetapi juga masalah dalam jaringan (online) Wintaraman, (2016) . Dalam kritisinya, pengguna  internet  yang sering  disebut  sebagai  Netizen  sering  membuat opini atas apa yang dipikirkan. Ada yang berbagi pengalaman,  ada  pula  yang  manyampaikan gagasannya, ada yang menyebarkan ilmu pengetahuan  dan  ada  juga  yang  berjualan  online. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi  informasi  dalam  instansi  pemerintah digunakan  untuk  mengelola  semua  jenis  data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan  misalnya  pelayanan  publik  melalui situs pemerintah secara online dan lain-lain Sidik, (2013) .  Pada  intinya  mereka  membuka  dan melakukan komunikasi dengan ragam motif. Bagi pemajuan  hak  atas  kebebasan  berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar  atas  berbagai  macam  bentuk  ekspresi
ELSAM,  (2013) .  Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa teknologi  informasi  melalui  media  elektronik sangat  berhubungan  erat  dengan  pelaksanaan  hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana di atur dalam Pasal  19  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  (Universal  Declaration  of  Human  Right) yang menyatakan bahwa:
‘’Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan  mengeluarkan  pendapat,  dalam  hal  ini termasuk  kebebasan  memiliki  pendapat  tanpa gangguan  dan  untuk  mencari,  menerima  dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas”.
Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi  yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia  dalam  jaminan  hak  asasi  manusia  dalam menciptakan  aspirasi,  dan  menyampaikan  kritikan oleh  masyarakat  terhadap  pejabat  publik  dalam aspek  pemerintahan.  Namun  demikian  memahami kebebasan  sebagaimana  tersurat  dalam  pasal  di atas,  harus  disadari  jika  pasal  tersebut  berhadapan dengan Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi :
“  Dalam  menjalankan  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasannya,  setiap  orang  harus  tunduk  hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  yang tepat  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Artinya, bahwa  dalam  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas kebebasan-kebebasan  yang  asasi  yang  melekat pada diri anak manusia, maka kebebasan yang sama juga diberkati kepada anak manusia yang lain. Hak yang  sama  dan  juga  telah  melekat  sejak  mereka dilahirkan. Jadi berlaku asas Equality dalam hal ini, tanpa  sekat-sekat  status  manusia  unggul,  ras tertinggi dan sikap rasis lainnya yang dapat memicu perkelahian  atau  sengketa.  Sehingga  untuk menghindari situasi Homo Homini Lupus, satu ras memusnahkan ras yang lainnya, maka Negara hadir untuk  menciptakan  keteraturan  sosial  menetapkan undang-undang  yang  berisi  perintah  dan  larangan yang harus dijunjung Bersama.
kebebasan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia yang  telah  dijamin  dalam  Pasal  28E  ayat  (3) ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun demikian Pasal 28J Kemudian menerangkan :
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu masyarakat demokratis.”
Secara khusus Negara Indonesia sebagai negara hukum  dan  demokrasi  berwenang  mengatur  dan melindungi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia. Pengaturan ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-  Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum yang menyatakan bahwa:
‘’Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan sebagainya  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku’’.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  pada  awalnya  dinisiasi  setelah dijumpai adanya praktek Cyber Crime yang sangat merugikan  masyarakat  ekonomi  internasional. Namun demikian dalam perumusannya kemudian berkembang  menjadi  Undang-  Undang  yang mengatur  tentang informasi  dan  transaksi elektronik yang berperan dalam dunia perdagangan  serta  pertumbuhan  pada  sektor ekonomi  nasional  untuk  terciptanya  masyarakat yang  aman  dan  sejahtera.  Oleh  karena  itu pemerintah  harus  memberikan  dukungan  terkait pertumbuhan dibidang teknologi informasi melalui  pengaturan  hukum  sehingga  masyarakat merasa  aman  dalam  penggunaan  teknologi informasi  dan  sebagai  upaya  dalam  pencegahan penyalahgunaan teknologi yang kian berkembang, dengan menciptakan norma-norma yang membatasi penterjemahan hak-hak secara absolut. UU  ITE  merupakan  peraturan  yang  berlaku  bagi semua  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut. Materi dari UU ITE secara umum dibagi ke dalam
dua  jenis,  antara  lain:  Pertama,  peraturan  perihal informasi  dan  transaksi  elektronik.  Kedua, peraturan perihal perbuatan apa saja yang dilarang dalam  Undang-Undang.  Sampai  saat  ini  Undang- Undang ini dianggap kontroversial karena menjadi senjata pemerintah dalam mewujudkan otoritariannya.
Mencermati  ragam  peraturan  yang  mengatur tentang  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi sebagai implementasi HAM, maka terdapat norma bahwa  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  harus  dilaksanakan  dengan  penuh tanggung  jawab  dan  sejalan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip  negara  hukum.  Melaksanakan  hak asasi  diri  sendiri  tidak  boleh  melanggar  hak  asasi orang lain, oleh karenanya harus berjalan simultan dalam  sebuah  system  hukum.  John  Stuart  Mill mengungkapkan teori tentang Harm Principle, yaitu suatu  teori  yang  menyatakan  bahwa  kebebasan seseorang  itu  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain. Jadi  seseorang  bebas  melakukan  apapun  yang  ia inginkan  dengan  batasan  tidak  menyebabkan kerugian/menyakiti orang lain.
Saat  ini,  media  sosial  dijadikan  pilihan  favorit oleh  masyarakat  sebagai  lahan  publik  untuk menyampaikan  pendapat  dan  berekspresi  kepada siapapun.  Dalam  hal  tersebut,  media  sosial  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat dalam terlaksananya suatu negara demokrasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi sehingga  tercipta check  and  balance.  Media  sosial  tanpa  disadari telah  menjadi  sarana/alat  masyarakat  Indonesia dalam  berkomunikasi  dan  beraktivitas  di  alam maya  .  Tanpa  harus  dikenakan  tarif  pulsa  yang selama ini diberlakukan sangat mahal, Sosial Media mengatasi  masalah  sumbatan  komunikasi  yang selama ini terjadi
Tanpa  dirasa,  lambat  laun  manusia  sangat bergantung  terhadap  internet  khususnya  Media Sosial. Hal ini berdampak nyata pada pola perilaku masyarakat  yang  mengalami  pergeseran  baik budaya, etika dan norma. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras  dan  agama  yang  beraneka  ragam  memiliki banyak  sekali  potensi  perubahan  sosial.  Dari berbagai  kalangan  dan  usia  hampir  semua masyarakat  menggunakan  internet  dalam  setiap ruang  kehidupan.  Indonesia  menempati  posisi keempat  di  dunia  dengan  170,4  juta  pengguna smartphone. Penetrasi smartphone di dalam negeri
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
telah mencapai 61,7% dari total populasi. Dengan jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mencapai hampir275  juta  jiwa,  maka  Indonesia  adalah market yang sangat besar yang akan digarap oleh masyarakat internasional. Angka di atas menunjukkan  Penggunaan  smartphone  Indonesia bertumbuh  dengan  pesat.  Sebuah  Lembaga  riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2024 nanti, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan lebih dari 200 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan  pengguna  aktif  smartphone  nomer  empat setelah Cina, India, dan Amerika.
Fenomena  Covid  19  yang  sesaat  membuat dunia kelabakan, telah mendorong masing-masing negara  mengeluarkan  kebijakan  yang  sedikit memaksa untuk mengatur perilaku warganegaranya.  Tidak  cukup  hanya  memakai masker,  di  Indonesia  hampir  seluruh  Pemerintah Daerah melakukan pembatasan- pembatasan untuk mencegah  penyebaran  dan  korban  yang  lebih banyak,  baik  dalam  skala  besar  maupun  kecil. Mulai  dari  membatasi  kerumunan,  pemberlakuan Jam  Malam,  work  from  home  dan  protocol- protokol  kesehatan  yang  benar-benar  mencegah penyebaran virus lebih luas. Hampir semua kantor diwajibkan tutup dan pekerja disarankan membawa dan menyelesaikan pekerjaan di rumah masing-masing.  Situasi  saat  itu  benar-benar mencekam.
Dampak  yang  berkembang  akibat  Covid  19 kemudian  adalah  banyak  orang  yang  tidak  bijak menggunakan  Media  Sosial  sehingga  berakibat munculnya sejumlah kasus terkait penyalahgunaan media sosial yang telah melanggar hak-hak orang lain sehingga berujung pada laporan polisi perihal tulisan yang menimbulkan kebencian, menyerang harga  diri,  dan  kehormatan  seseorang,  dan beberapa  kemudian  melewati  persidangan  di pengadilan  sebagaimana  kasus-kasus  ternama yang  telah  diberitakan  oleh  media  online. Fenomena  ini  ada  yang  didasarkan  karena ketidaktahuan  masyarakat  tentang  hukumnya  , perasaan  emosi  dan  egois  yang  tidak  terkendali, niat/kehendak tidak baik, dan sikap cuek sehingga mengabaikan  tatanan  negara  hukum.  Asas  Lex specialist derogate legi generalist membuat Hakim melihat  unsur-unsur  perbuatan  seorang  terdakwa pelaku  Hate  Speech  dan  seturutnya  dalam kerangka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE).  Beragam  respond  masyarakat menilai  tentang  rejim  hukum  ITE  ini,  yang menimbulkan pro dan kontra.
Oleh sebab itu penelitian ini memiliki rumusan masalah  sebagai  berikut:  apa  yang  dimaksud dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan berekspresi  di  media  sosial  menurut  undang- undang, bagaimana bentuk penyalahgunaan  media sosial  pada  masyarakat  Indonesia  selama  ini,  dan apa manfaat atas pembatasan kebebasan berpendapat  dan  berekspresi  di  media  sosial  bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian doktrinal (doctrinal research) yang akan digabungkan dengan penelitian sosiologi (sociological  research),  dengan  merujuk  pada aturan-aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, dengan mengkaji juga atas fenomena hukum dalam masyarakat  untuk  menjawab  suatu  permasalaan hukum  yang  dihadapi.  Adapun  pendekatan penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan faktual  yaitu  pendekatan  penelitian  dengan menganalisa  legislasi  dan  regulasi  serta  tinjaun studi kasus, sehingga Jenis penelitian ini adalah
penelitian  hukum  dengan  Mix  Methode,  yaitu kombinasi  atas  Analisa  normative  dan  Analisa empiris.  Dengan  demikian  penelitian  akan menggunakan  tiga  macam  metode  pendekatan, yaitu Pendekatan atas perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan secara konseptual (Conceptual  Approach) dan  dengan  Pendekatan Sosiologis (Sociologi Approach).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  dan Kebebasan Berekspresi
Hak  atas  Kebebasan  Berpendapat  dan  Kebebasan Berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental dan  penting  dalam  negara  yang  demokratis. Mendel,  (2008) menjelaskan  bahwa  terdapat beberapa alas an kebebasan berekspresi menjadi hal yang  penting:  1).  Karena  ini  merupakan  dasar demokrasi;  2).  Kebebasan  berekspresi  berperan
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
dalam  pemberantasan  korupsi;  3).  Kebebasan berekspresi  mempromosikan  akuntabilitas;  4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya  merupakan  cara  terbaik  menemukan kebenaran2. Kebebasan berpendapat dan berekspresi  diperlukan  untuk  mewadahi  ide, gagasan,  pemikiran,  sikap  dan  sebagainya  serta penting  untuk  memastikan  berjalannya  proses- proses  demokrasi.  Namun  demikian,  faktanya banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui batasan-  batasan  yang  telah  menjadi  bagian regulasi  nasional.  Di  Indonesia  sangat  banyak kasus- kasus kesesatan berpendapat dan kesesatan berekspresi  di  media  sosial  yang  kemudian menjadi  kasus  formil  yang  melibatkan  banyak tokoh-tokoh  ternama,  baik  kalangan  politisi maupun kaum selebritis Secara  etimologi,  Kebebasan  berpendapat  adalah hak  semua  orang  untuk  mengumpul  bahan-bahan yang  mereka  perlukan,  oleh  karena  itu  ia  harus dijamin hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikannya. Sedangkan kebebasan berekspresi  diartikan  sebagai  hak  setiap  orang untuk  mencari,  menerima  dan  menyebarkan informasi  dan  gagasan  dalam  bentuk  apapun, dengan  cara  apapun.  Ini  termasuk  ekspresi  lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi  budaya,  artistik  maupun  politik.  Hak  ini juga  berhubungan  dengan  kebebasan  berserikat, yaitu  hak  membentuk  dan  bergabung  dengan kelompok,  perkumpulan,  serikat  pekerja,  atau partai  politik  pilihan  masyarakat  serta  kebebasan berkumpul  secara damai, seperti  ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi  juga  mendukung  hak  asasi  manusia lainnya  seperti  hak  atas  kebebasan  berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Media  sosial  sebenarnya  dapat  disebut  sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. Dalam beberapa karyanya, para  ahli  telah  memberikan  berbagai  definisi tentang teknologi yang selalu dibutuhkan masyarakat  sekarang  ini.  Berikut  ini  adalah pengertian  media  sosial  menurut  pendapat  para ahli, diantaranya adalah:
1. Lewis,  (2010) dalam  karyanya  yang  berjudul Sosial  Media  and  Strategic  Communication Attitudes and Perceptions among College Students yang  terbit  pada  tahun  2010  menyatakan,  bahwa
media  sosial  merupakan  suatu  label  yang  merujuk pada  teknologi  digital  yang  berpotensi  membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.
2. Brogan,  (2010) ,  dalam  bukunya  yang  berjudul Sosial  Media  101:  Tactics  and  Tips  to  Develop Your  Business,  menyebutkan  bahwa  media  sosial adalah  suatu  perangkat  alat  komunikasi  yang memuat  berbagai  kemungkinan  untuk  terciptanya bentuk interaksi gaya baru.
Dari  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa media  sosial  adalah  sebuah  media  komunikasi modern yang menghubungkan penggunanya dengan  produksi  pesan,  respon  baik  dalam  bentuk teks  ataupun  gambar  dengan  kekuatan  penyebaran yang sangat dashyat.

## B. Penyalahgunaan Media Sosial
Adanya  globalisasi  informasi  telah  menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia  sehingga  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik diadakan dengan tujuan untuk mengatur  dan  membatasi  penggunaan  teknologi informasi sehingga pembangunan teknologi informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal,  merata, dan  menyebar  dalam  skala  nasional  sebagai  salah satu  bentuk  upaya  untuk  mencerdaskan  bangsa. Penggunaan media sosial adalah media setiap orang untuk  berkarya  dan  dia  berkembang  menjadi aktivitas harian  yang tidak  pernah absen dikonsumsi oleh banyak orang. Kemajuan teknologi  ini  memang  memberikan  pengaruh  luar biasa  di  bidang  informasi  dan  relasi Octarina, (2018) .  Namun,  keberadaannya  juga  dianggap membahayakan  karena  beragam  penyalahgunaan yang  terus  terjadi  sampai  sekarang.  Banyak  orang yang  terjebak  dengan  eforia  media  sosial.  Mereka tidak  melalui  sebuah  proses  editing  dalam menggunggah  tulisan  dan  poto,  bahkan  untuk kalangan yang tidak terdidik kadang tidak berpikir Panjang  untuk  membagikan  tautannya,  sehingga berujung  pada  percekcokan  dan  akibatnya  saling lapor.
Dari identifikasi permasalahan masyarakat bermedia  sosial,  penulis  menjumpai  terdapat  5 indikasi perbuatan tercela yang perupakan penyalahgunaan media sosial yang sering ditemukan di Indonesia, Yaitu :
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

## 1.  Penyebaran Hoax
Penyalahgunaan pertama dari media sosial adalah penyebaran  hoax  atau  berita  palsu.  Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat  di  internet.  Khususnya  media  sosial dan blog Herlinda, (2017) . Hal seperti ini termasuk ke  dalam  perbuatan  fitnah  dan  dapat  mencemari nama  baik  seseorang  atau  sesuatu.  Biasanya dilakukan  atas  dasar  benci  untuk  menjatuhkan yang bersangkutan (hate speech). Untuk itu, dalam menggunakan media sosial, masyarakat disarankan harus pintar dalam memilah informasi. Jika  ada  yang  menuai  keburukan  atau  kebencian tanpa  dasar,  harus  dikonfirmasi  dulu  secara mendalam.  Jangan  langsung  tersulut  emosi  dan ikut  menyebarkan  berita  palsu  tersebut.  Kasus Hoax  terpopuler  di  negeri  ini  adalah  tentang seseorang bernama Ratna  Sarumpaet  yang  adalah salah  satu  anggota  Badan  Pemenangan  Nasional Prabowo-Sandi  pada  tahun  2018.  Pemberitaan penganiayaan  Ratna  Sarumpaet  oleh  sekelompok orang  tak  dikenal  pertama  kali  muncul  pada  2 Oktober 2018. Berita penganiyaan itu pertama kali diunggah pada Media sosial Face Book dari akun bernama  Swary  Utami  Dewi,  dan  disertai  dengan tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten  tersebut  kemudian  menjadi  viral  dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik.  Akan  tetapi,  konten  tersebut  dilaporkan sebagai  hoaks  dalam  tiga  laporan  kepada  polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan  laporan  tersebut  dan  bergerak melakukan  penangkapan  saat  yang  bersangkutan akan  terbang  ke  Chile.  Kepolisian  telah menetapkan  nya  sebagai  tersangka  dalam  kasus penyebaran  hoax  atau  berita  bohong.  Kepolisian kemudian menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  serta  pasal  28  juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE).  Kasus  yang  tidak  kalah menariknya  dalam  katagori  penyebaran  Hoax adalah  kasus  I  Gde  Ary  Astina  alias  Jerinx melawan Ikatan Dokter Indonesia.
2.  Penipuan
Waspada  dan  Hati-hati  adalah  2  kata  yang ditpesankan  dalam  bertransaksi  lewat  Online, karena  media  sosial  selama  ini  identik  dengan penipuan. Biasanya terjadi pada bidang
perdagangan  yang  mengatasnamakan  seseorang atau  sebuah  perusahaan.  Beberapa  nama  yang sering dipakai pelaku adalah mencatut nama teman calon  korban  yang  datanya  didapatkan  secara melawan  hukum.  Motif  penipuan  ini  sangat beragam, mulai dari penipuan undian lelang , bukti transfer palsu, undian berhadiah hingga pengiriman barang yang tidak sesuai. Misal, secara tiba-tiba kita mendapatkan salam hangat dari seorang teman yang mengaku menggunakan nomer baru, dan menawarkan  barang  dagangan  yang  sangat  murah karena  didapatkan  dalam  proses  lelang.  Dari beberapa  media  banyak  juga  pengguna  internet yang  tertipu  karena  tertarik  oleh  harga  murah sehingga  berbuat  irrasional.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  ketelitian  dan  berhati-hati  saat  akan bertransaksi  online.  Pastikan  membeli  barang  di toko  terpercaya  yang  memiliki  banyak  ulasan positif,  serta  tidak  mudah  percaya  dengan  harga yang  menggiurkan.  Untuk  itu,  aturan  terkait penipuan online telah dituangkan dengan lebih jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2016 terkhusus Pasal 28 (1) dan 45A.
3.  Aktivitas Seks Komersil
Media  Online  melalui  Media  Sosial  sering  kali menjadi  modus  seks  komersial  oleh  kalangan remaja yang ‘’mati gaya’’, tidak sedikit orang yang memilih  alternatif  ini  sebagai  ladang  pemasukan biaya  atas  gaya  hidup  yang  terlanjur  jet  set. Aktivitas  seks  komersil  bisa  berupa  berhubungan intim,  melakukan  panggilan  video,  atau  mengirim foto  tanpa  busana  kepada  para  pengguna  jasa mereka,  merupakan  yang  sering  terjadi  di Indonesia. Bahkan ada beberapa media sosial yang dikenal  dimanfaatkan  khusus  untuk  transaksi  seks oleh  beberapa  kalangan.  Pekerjaan  mereka  sering kali  dipromosikan  melalui  media  sosial  dengan informasi  tarif  dan  benefit  pelangan.  Kode  yang sudah  menjadi  rahasia  umum  adalah  ‘’BO’’  atau open  booking.  Tidak  heran  jika  beragam  situs dianggap  buruk,  karena  kebebasan  penggunanya dalam  memposting  sesuatu  tanpa  klasifikasi perbuatan  yang  dilarang.  Untuk  antisipasi  ini, facebook  melakukan  filter  yang  baik  dengang membekukan akun yang bertendensi menyebarkan pornografi. Fenomena seperti di atas nyatanya dapat memicu  anak  di  bawah  umur  untuk  memamerkan tubuh  demi  mendapatkan  uang.  Ketentuan  dalam UU ITE dan perubahannya sebatas melarang konten
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
yang  berisi  hal-hal  yang  melanggar  kesusilaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU ITE,  dengan  ancaman  hukum  maksimal  adalah 6(enam) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 4.  Tindakan Kriminal
Tindakan  kriminal  dengan  media  sosial  tidak hanya  sebatas  Cyber  Crime,  tapi  juga  berujung pada tindakan pidana murni. Mulanya, pelaku akan mendekati  korban,  mengajak  berkenalan,  dan menjadikannya  teman  bahkan  pasangan.  Jika waktunya  telah  tiba,  ia  akan  melakukan  perilaku keji tanpa memikirkan konsekuensi. Kejahatannya bisa berujung pada tindakan pemerasan, penculikan  pemerkosaan,  penganiayaan  dan  lain- lain. Sampai saat ini, sudah sering ditemukan kasus sebagaimana tersebut di atas  yang dilakukan oleh teman  atau  kenalannya  di  media  sosial.  Oleh karenanya,  pengguna  sosial  media  perlu  waspada dan  hati-hati  dalam  memperluas  relasi  melalui kemajuan  teknologi  satu  ini.  Jangan  menjadi respondsip dengan tawaran pertemana atau bahkan yang mengajak bertemu.
5.  Perundungan Perundungan  atau  bullying  kian  meningkat  di lingkungan masyarakat hingga menjadi salah satu penyebab  utama  depresi  yang  paling  populer. Tindakan amoral ini dilakukan dengan menyerang tokoh tertentu dengan menggunakan media sosial yang  dianggapnya  pantas  untuk  diperolok-olok kan  ,  meski  mungkin  tidak  merugikan  siapa  pun. Sebagai contoh kasus yang sedang berjalan adalah ketika Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  (Menpora),  Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur  mirip  wajah  Presiden  Joko  Widodo. Dalam  laporan  tersebut  Roy  dinilai  melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  dan  atau  Pasal  156A  KUHP walau  tetap  berkilah  bahwa  yang  menyebarkan gambar  itu  pertama  kali  bukanlah  dirinya melainkan  beberapa  akun  peronal,  dan  dia menerangkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  adalah dalam  rangka  kritik  sosial.  Dari  berbagai  kasus yang tercatat sebagai laporan kepolisian, penyalahgunaan  media  sosial  satu  ini  sering  kali dialami  tokoh  publik.  Mereka  seolah  dituntut menjadi  sempurna,  sehingga  banyak  orang  terus mencari  celah  untuk  membencinya.  Padahal,
perilaku  tersebut  termasuk  ke  dalam  pembunuhan tak  langsung  karena  memicu  seseorang  untuk menghabisi  nyawanya  sendiri  akibat  stress  yang berlebihan.
C. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Tingkat  literasi  masyarakat  di  Indonesia  masih tergolong  rendah  sebagaimana  tingkat  Pendidikan yang  masih  terbatas,  sementara  serbuan  informasi dari  teknologi  dan  komunikasi  saat  ini  sangatlah kuat.  Salah  satu  dampak  dari  minimnya  literasi masyarakat  di  media  sosial  yang  paling  sederhana adalah ‘’Gaptek’’ atau yang sering disebut sebagai gagap teknologi. Dampak yang lebih serius adalah munculnya efek negatif seperti maraknyanya hoax, fitnah,  ujaran  kebencian,  dan  provokasi.  Sebagai bayangan,  banyak  ‘’emak-emak’’  yang  adalah notabene  ibu  rumahtangga,  yang  melewati kesehariannya  dengan  smart  phone  di  tangan. Banyak  juga  emak-emak  yang  ternyata  adalah penggemar  media  sosial  Tik  Tok.  Nah  dalam memanfaatkan  smart  phone  nya  sebagai  fungsi hiburan,  setiap  saat  mereka  akan  disajikan  berita- berita tidak jelas yang sebagai selingan dari hiburan yang  mereka  nikmati,  tidak  jarang  itu  merupakan hoax yang sarat provokasi. Apalagi jika tema Hoak adalah  masalah  SARA,  negeri  yang  dibangun dangan  sendi  Bhineka  Tunggal  Ika  ini  bisa  jadi terancam  keutuhannya  hanya  karena  keisengan seseorang.  Bayangkan,  tiba  –  tiba  terdapat  Hoax yang  menyebarkan  fitnah  bahwa  orang  Bali membantai orang Jawa. Hal seperti ini bias menjadi kasus  besar  dan  akan  terjadi  aksi  balik  dan berpotensi  meluas.  Untuk  itulah,  dengan  prinsip Roscoe Pound, Law as a tool of sosial engineering, negara  hadir  untuk  melakukan  rekayasa  sosial melalui  supermasi  hukum  dengan  penerapan peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menjelaskan  bahwa  pembatasan  yang  ditetapkan oleh  hukum  semata-mata  untuk  tujuan  menjamin pengakuan dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang  lain dengan pertimbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum dalam  suatu  masyarakat  demokratis.  Disinilah negara  hadir  untuk  mengatasi  segala  paham golongan,  mengatasi  paham  perseorangan,  dan menghendaki  persatuan  melalui  sejumlah  regulasi
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Simanjuntak,  (2015) .  UU  ITE  mengatur  tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab  III),  Penyelenggaraan  Sertifikasi  elektronik dan  Sistem  Elektronik  (Bab  IV),  Transaksi Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual,  dan  Perlindungan  Hak  Pribadi  (Bab VI),  Perbuatan  yang  dilarang  (Bab  VII), Penyelesaian Sengketa (Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP). Peran Masyarakat  (Bab  IX),  Penyidikan  (Bab  X)  dan Ketentuan  Pidana  (Bab  XI).  Tentang  halnya pembatasan  warga  negara  terhadap  penggunaan media sosial diatur pada pasal 27 tentang distribusi informasi, dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan  ayat  (4)  serta  Pasal  28  UU  ITE  membatasi kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Adapun isinya adalah sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1): “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dan Pasal 27 ayat (3):
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Pasal 27 ayat (4):
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
Pasal  28  UU  ITE  pun  memuat  pengaturan mengenai kebebasan berpendapat seperti menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan, serta  menimbulkan  kebencian.  Muatan  Pasal  28 UU ITE, sebagai berikut:
(1)“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik.”  (2)  “Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras, dan antar golongan (SARA).”
IV. KESIMPULAN
1.  Bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia sangat mendukung hakekat kebebasan berpendapat dan kebebasan brekspresi masyarakat dalam  bermedia  sosial,  karena  sangat  disadari bahwa  kebebasan  ini  bagian  dari  HAM.  Media sosial  adalah  ruang  pencerdasan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Masyarakat  dapat menyampaikan kritikan secara terbuka sebagaimana pada umumnya negara demokrasi di dunia untuk melakukan check and balance. Tetapi terdapat  catatan  bahwa  setiap  pribadi  warga negara memiliki HAM, oleh karenanya melaksanakan  HAM  tersebut  tidak  dengan menindas atau merebut Hak orang lain.
2.  Perkembangan  internet  yang  sangat  pesat yang  mengakibatkan  perubahan  pola  perilaku masyarakat  Indonesia.  Namun  demikian  internet hadir  bak  Pisau  Bermata  Dua.  Dia  membawa manfaat yang luas, tetapi juga menyediakan akses atas  informasi  negative yang tidak saja berpengaruh pada perilaku semata, tetapi berefek pada tatanan bahasa, budaya, politik dan ekonomi serta  gaya  hidup  generasi.  Tujuan  luhur  untuk menegakkan  prinsip-prinsip  negara  demokrasi secara  murni  dan  konsekuen  tampaknya  harus dibatasi  dengan  pengaturan  yang  komprehensif demi menciptakan keseimbangan di masyarakat.
3.  Bahwa  dalam  memberlakukan  UU  ITE, selain  diakuinya  Perlindungan  atas  Hak  Pribadi (Bab  VI),  juga  diatur  tentang  Perbuatan  yang dilarang (Bab VII) serta ketentuan pidana . Lebih spesifik tentang halnya yang dimaksud pembatasan  kepada  para  pengguna  media  sosial sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  ITE,  yang dapat  dijumpai  pada  rumusan  Pasal  27  ayat  (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 28
Diberlakukankannya  UU  ITE  pertama  kali adalah  untuk  mencegah  maraknya  cyber  crime yang  sangat  merugikan  pelaku  bisnis  domestik ataupun  internasional  yang  berinvestasi  di Indonesia.  Dan  tujuan  tersebut  semakin  meluas setelah  melihat  dan  mengidentifikasi  potensi- potensi masalah yang bisa muncul dengan adanya trend  Media  Sosial  yang  dianggap  perlu pengaturan  khusus,  disesuaikan  dengan  konsep negara bangsa seperti Indonesia yang sarat dengan kemajemukan, yang dibangun dalam ragam suku, agama,  ras  dan  golongan.  Maka  entitas  UU  ITE
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
adalah  selain  menciptakan  keamanan  dan kenyamanan  warga  negara  dengan  konsep supermasi  hokum,  UU  ITE  juga  sebagai  bentuk politik hukum dari pemerintah untuk mempertahankan  keutuhan  wilayah  NKRI  yang mengedepankan  tata  cara  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  secara  bebas  dan  bertanggung jawab,  yang  tidak  mengadu  domba  yang  rawan dapat menciptakan konflik horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA
Brogan, C. (2010). Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online . John Wiley & Sons. ELSAM, T. (2013). Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet . Jakarta: ELSAM.
Herlinda.  (2017).  Pengertian  Hoax:  Asal  Usul  dan Contohnya.
Lewis,  B.  K.  (2010).  Social  Media  and  Strategic Communication : Attitudes and Perceptions Among College  Student. International  Journal  of  Public Relation Society of America .
Mendel,  T.  (2008).  Freedom  of  Information  as  an Internationally Protected Human Right.
Octarina, N. F. (2018). Pidana Pemberitaan Media Sosial . Malang: Setara Press. Ramli, A. M. (2006). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Penerbit Armico. Sidik,  S. (2013).  Dampak  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.
Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Prenamedia Group. Wintaraman,  R.  H.  P.  (2016). Kebebasan  Berekspresi  di Indonesia:  Hukum,  Dinamika,  Masalah,  dan Tantangannya, ELSAM .