## JPPI Vol 11 No 1 (2021) 21 - 40
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
Doi:10.17933/jppi.2021.110102

## Analisis Aspek Aspek Kepatuhan Penyelenggara Pos Di Indonesia
Analysis Of Compliance Aspects Of Post Providers
Agung Rahmat Dwiardi
Puslitbang SDPPPI, Badan litbang SDM kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, 10110, Indonesia agun015@kominfo.go.id
Naskah Masuk: 21 Desember 2020; Revisi : 21 November 2021 ; Diterima: 21 November 2021

## Abstrak
Studi ini dilakukan untuk menemukenali aspek aspek kepatuhan yang harus dipenuhi oleh  penyelenggara pos dalam menjalankan  bisnisnya.  Sejauh  ini  aspek  –aspek  kepatuhan  penyelenggara  pos  dilihat  berdasarkan  pemenuhan penyampaian  Laporan  Penyelenggaraan  Pos  (LPP)  kepada  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika (Dirjen PPI) sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2018 . Namun pada dasarnya aspek aspek kepatuhan tersebut perlu diidentifikasi apa saja kewajiban atau komitmen yang harus dipenuhi penyelenggara pos. Penyusunan standar indeks  kepatuhan penyelenggara pos dapat dilihat berdasarkan aturan/ regulasi yang  menerangkan  tentang  kewajiban  dan  komitmen  yang  harus  dipenuhi  penyelenggara  pos.  Klasifikasi  tentang kewajiban dan komitmennya dapat dibagi menjadi 3 dimensi : Asas Penyelenggaraan Pos (Kecepatan & Keamanan, Kerahasiaan,  Perlindungan,  Kemandirian,  dan  Kemitraan),  Regulasi  &  Kebijakan  (Perizinan  Pos,  Bea/Cukai/Pajak, Karantina,  Perlindungan  Konsumen)  dan  Standar  Layanan  Pos  Komersial  (Keamanan  dan  Kerahasiaan,  Pengaduan, Saran dan Informasi, Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas, Ganti Rugi, Informasi Layanan). Secara umum indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai cukup memenuhi kepatuhan dengan nilai 0,78. Berdasarkan dimensi kepatuhan yang membangunnya dimensi asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan  (zona  hijau).  Sementara  itu  dua  dimensi  lainnya  yakni  regulasi&  kebijakan,  dan  Standar  Layanan  Pos Komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning)
Kata kunci: kewajiban, komitmen,kepatuhan, penyelenggara

## Abstract
This study was conducted to identify aspects of compliance that must be met by postal operators in running their business. So far, the compliance aspects of postal operators have been seen based on the fulfillment of the Post Implementation Report (LPP) submission to the Director General of Post and Information Technology (Dirjen PPI) as mandated in the Minister of Communication and Information Regulation No.7 of 2018. However, basically the compliance aspect needs to be  identified what obligations or commitments  must be  fulfilled by  the  postal operator.  Preparation of the  postal operator  compliance  index  standarcan  be  seen  based  on  the  rules  /  regulations  that  explain  the  obligations  and commitments that the postal operator must fulfill. The classification of obligations and commitments can be divided into 3 dimensions: Principles of Postal Administration (Speed  & Security, Confidentiality, Protection, Independence, and Partnership), Regulations & Policies (Post Licensing, Customs / Excise / Taxes, Quarantine, Consumer Protection) and Service Standards Commercial Post (Security and Confidentiality, Complaints, Suggestions and Information, Facilities, Infrastructure, and / Facilities, Compensation, Service Information). In general, the postal operator compliance index shows a sufficient value to meet compliance with a value of 0.78. Based on the compliance dimension that builds it, the principle  dimension  of  postal  administration  is  a  dimension  that  has  met  the  predicate  of  compliance  (green  zone). Meanwhile, the other two dimensions, namely regulations & policies, and the Commercial Post Service Standards get the title of sufficient compliance (yellow zone).

## Key Words : obligations, commitments, compliance, operators

## PENDAHULUAN
Negara  memiliki  kewajiban  menyelenggarakan komunikasi dan menyampaikan informasi di seluruh wilayah salah satunya melalui penyelenggaraan pos. Undang  –  Undang  No.38  Tahun  2009  mengatur layanan Pos yang diselenggarakan diantaranya yaitu layanan  komunikasi  tertulis,  dan  atau  surat elektronik, layanan  paket, layanan logistic,  layanan transaksi  keuangan  ,  dan  layanan  keagenan  pos. Badan  usaha  yang  menyelenggarakan  pos  adalah badan  usaha  yang  berbadan  hukum  Indonesia  yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Swasta,  dan Koperasi. Setiap penyelenggara wajib memiliki izin penyelenggaraan pos yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penyelenggara pos yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan  pos  wajib  menyelenggarakan layanan  pos  sebagaimana  izin  layanan  pos  yang didapatkan.  Berdasarkan  data  Direktorat  Pos setidaknya  terdapat  38  perusahaan  penyelenggara pos  yang  dicabut  izin  penyelenggaraannya  selama 2017. Pada tahun 2018 terdapat 26 perusahaan yang dicabut  izin  penyelenggaraannya  oleh  Kementerian Kominfo. Pencabutan izin dilakukan karena adanya pelaku usaha pos dan logistic yang beroperasi tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara pos. Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  untuk menertibkan industri pos nasional. Antara kepatuhan dan  penegakan  tetap  menjadi  perhatian  utama  bagi setiap  regulator  karena  undang-undang  yang  tidak diterapkan  secara  efektif  akan  jarang  mencapai tujuannya baik ekonomi maupun social (Gunningham, 2017)
Evaluasi penyelenggaraan pos saat ini dilakukan dengan mewajibkan kepada penyelenggara  pos  untuk  melaporkan  kegiatannya
setiap  6  bulan  secara  tertulis.  Penyelenggara  pos yang tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi  administrative  yang  diberikan  oleh  Menteri Kominfo.  Sanksi  tersebut  diberikan  dalam  bentuk teguran,  denda,  dan/  atau  pencabutan  izin. Sebaliknya,  bagi  penyelenggara  pos  terbaik diberikan penghargaan oleh Direktorat Jenderal PPI. Hal  tersebut  telah  dilakukan  dalam  kurun  waktu  2 tahun  terakhir,  namun  indikator  yang  digunakan masih samar dan tidak konsisten
Saat ini  Direktorat Jenderal  PPI  cq.  Direktorat Pos sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap perumusan kebijakan penyelenggaraan  pos  belum  memiliki  mekanisme pengukuran  kepatuhan  penyelenggara  pos  melalui indeks. Pengukuran kepatuhan penyelenggara pos ini penting  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana penyelenggara pos melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan mengikuti kaidah serta aturan yang berlaku. Berdasarkan  pengukuran  tersebut  diharapkan  dapat menjadi  masukan  bagi  instansi  terkait  dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pos kedepannya.
Berdasarkan  data  Direktorat  Pos  sejak  tahun 2012 - 2016 tercatat bahwa terdapat 608 perusahaan yang terdaftar dalam perizinan penyelenggaraan pos. Pertumbuhan Industri pos ini salah satunya didorong oleh peningkatan e-Commerce, dalam kurun 4 tahun terakhir, e-commerce Indonesia mengalami peningkatan hingga 500%.
Ekonomi  Digital  Indonesia  tahun  2019 mencapai  sekitar  Rp  391  Trilyun  berdasarkan  riset Google  dan  Temasek  dalam  Laporan  e-Conomy SEA 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan  perusahaan  penyelenggara  pos  di Indonesia cukup signifikan. Peluang market industry pos  untuk  mendapatkan  kue  bisnis  di  era  digital
begitu besar.
Perkembangan  teknologi  ikut  berkontribusi terhadap perubahan pola bisnis di beberapa industri. Nosova  &  Norkina,  2021  mengatakan  bahwa teknologi  digital  adalah  kekuatan  pendorong  di belakang bisnis modern karena memberikan insentif yang  jelas  bagi  pengembang,  perusahaan,  pembuat kebijakan dan pengguna mereka. Selain itu teknologi digital  juga  mampu  menghilangkan  Batasan  untuk memeroleh  kumpulan  data  yang  massif.  Beberapa contoh perubahan pola bisnis tersebut misalnya Uber sebagai  perusahaan  yang  bergerak  dibidang transportasi  nyatanya  tidak  harus  lagi  memiliki sejumlah  kendaraan  operasional.  Alibaba  sebagai perusahaan retailer besar  pun  juga  tidak  harus memiliki gudang untuk menyelenggarakan bisnisnya.  Industri  pos  juga  harus  mengikuti  pola perubahan tersebut agar  dapat mengikuti  kontestasi ekonomi digital baik secara nasional maupun global.
Penyelenggara  pos  melakukan  segala  upaya untuk mendapatkan kue bisnis dengan optimal. Asas penyelenggaraan pos yang mendasari penyelenggaraan  pos  mulai  dari  perizinan  hingga kegiatan operasionalnya telah diatur melalui undang- undang  dan  peraturan  peraturan  turunannya. Tentunya hal tersebut menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara  untuk  melaksanakan  aturan  yang telah ditetapkan dan  menjadi dasar bagi pemangku kepentingan  untuk  dapat  mengetahui  kepatuhan penyelenggara  pos.  Dengan  mencermati  beberapa latar belakang dari studi ini maka dapat dirumuskan permasalahan  sebagai berikut
“ Bagaimana penyusunan standar indeks kepatuhan  penyelenggara  pos  terhadap  kewajiban serta komitmennya dalam menyelenggarakan layanan perposan? “

## Tinjauan Pustaka
Framework  :  Strategi  Manajemen  Kepatuhan

## Organisasi
Artikel  yang  dituliskan  oleh  Foorthuis  &  Bos, 2011  menyampaikan  tentang  bagaimana  konsep dasar kepatuhan serta menjelaskan framework yang digunakan  untuk  menerapkan  strategi  manajemen dalam mencapai kepatuhan organisasi. Norma yang terdapat  dalam  unit  organisasi  harus  dapat menyesuaikan dengan hukum dan peraturan nasional maupun internasional, standar industri maupun best practices global,  aturan  dan  prosedur,  prinsip maupun  model    organisasi.  Pembuat  kebijakan berperan  aktif  untuk  mengejar  dan  memantau kepatuhan termasuk dalam konteks kepatuhan untuk organisasi,  karena  kepatuhan  terhadap  norma mungkin  demi  kepentingan  organisasi  secara keseluruhan.
Terdapat  perbedaan  yang  muncul  antara Perusahaan  yang  tidak  patuh  dan  patuh  terhadap aturan  yang  berlaku.  Perusahaan  yang  melakukan kelalaian  dan  perilaku  tidak  etis  menunjukan  tidak patuh  terhadap  aturan,  norma  etika,  atau best practices. Hal  tersebut  menyebabkan  perusahaan dapat  terkena  hukuman  berat.  Sementara  itu perusahaan  yang  patuh  terhadap  aturan  dapat memberikan  reputasi  yang  baik  dan  memberikan dampak  seperti  menarik  pelanggan  dan  investor besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Bovsh &  Larysa,  2019)dalam  artikelnya  bahwa  control kepatuhan  harus  dipertimbangkan  sebagai  suatu standar  citra  perusahaan  dengan  dipandu  oleh perwakilan perusahaan.

## Konsep dasar Kepatuhan
Kepatuhan didefenisikan sebagai suatu keadaan yang sesuai antara perilaku atau produk di satu sisi,
aturan,  prosedur,  konvensi,  standar,  pedoman, prinsip,  peraturan  perundang  undangan  yang  telah ditetapkan  secara  eksplisit  atau  norma  lain  yang jelas. Suatu keadaan yang patuh dapat dicapai tanpa memperhatikan  motivasi,  penyebab  atau  keadaan yang  mengarah  padanya  (Werksman  et  al.,  2014; Zaelke,  2005).  Levine,  Resnick,  &  Higgins,  1993 mengatakan  kepatuhan  adalah  bentuk  kesesuaian mewakili public dan bukan merupakan kesepakatan pribadi.  Kepatuhan  merupakan  suatu  hal  penting untuk  menjalankan  bisnis  serta  membuatnya  dalam bentuk  sistem  di  bawah  kebijakan,  aturan  internal serta aturan etika (Matvieiev et al., 2021)
Strategi  kepatuhan  merupakan  ukuran  yang dapat diambil atau mekanisme yang dapat digunakan untuk  mendorong  kepatuhan actor yang  relevan (Foorthuis  et  al.,  2010).  Mekanisme  tersebut  tentu perlu dikombinasikan dengan berbagai cara/ metode lain  agar  dapat  mendorong  tingkat  kepatuhan actor baik organisasi maupun individu. Strategi manajemen kepatuhan adalah kerangka umum yang menampilkan  strategi  kepatuhan  yang  konsisten yang  bertujuan  untuk  membawa  organisasi  pada keadaan sesuai dengan norma yang berlaku.
Dalam merumuskan framework strategi kepatuhan  ini  digunakan  berbagai  literature,  serta wawasan  mendasar  tentang  kepatuhan  baik  dengan pendekatan rasionalis maupun normative. Pendekatan rasionalis akan berfokus pada perhitungan  manfaat  dan  biaya actor dalam mengambil  keputusan.  Pendekatan  model  ini  dapat melihat actor mengambil keputusan secara rasional dengan  berbagai  pilihan.  Model  ini  menggunakan teori kepatuhan Hobbesia yaitu dilemma narapidana dimana insentif dan disinsentif akan mengubah hasil perhitungan actor. Pendekatan utama yang digunakan  disini  yaitu  penegakan.  Perilaku  yang
dilarang  dihalangi  oleh  hukuman.  Rangsangan kepatuhan  akan  diberikan  dalam  bentuk  hadiah. Pendekatan normative berfokus pada kerja sama dan memberikan bantuan sebagai cara untuk mendorong kepatuhan (Chayes & Chayes, 1993; Malloy, 2003; Werksman  et  al.,  2014;  Zaelke,  2005).  Pendekatan ini  tidak  akan  memiliki  anggapan  bahwa  perilaku actor tidak  rasional,  namun  yang  dilakukan  yakni memperluas  ruang  lingkup  sehingga  pembahasan mengenai  biaya  dan  manfaat  dapat  dikurangi. Internalisasi aturan dibuat sebagai suatu aturan serta pedoman  yang  sah,  sehingga  mereka  harus  tunduk, namun beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya  pelaksanaan  aturan  tersebut  yaitu aturan  bersifat  ambigu,  rumit  atau  terus  berubah, terlalu banyak, atau tidak mudah tersedia. Penyebab ketidakpatuhan  diantaranya  adalah  tidak  sengaja karena kurangnya rutinitas, kurangnya kapasitas atau pengetahuan, komitmen.

## Framework Strategi Kepatuhan
Adapun framework yang  dibuat  ini  bertujuan untuk  merancang  strategi  dalam  upaya  mendorong tingkat  kepatuhan  berdasarkan  pendekatan  rasional maupun normative. Pendekatan rasional mengedepankan  pemberian  stimulus  (insentif  atau reward )  dan  penegakan  hukum  (disinsentif  atau hukuman) sebaliknya pendekatan normative dilakukan  melalui  kerja  sama  dan  pemberian bantuan.
Secara  vertical framework ini  menjelaskan bagaimana  penerapan  strategi  di  tiap  level organisasi. Level Enterprise merupakan level dimana norma dan kebijakan internal dirancang. Pada level inilah strategi manajemen kepatuhan dibangun baik dari kelembagaan kepatuhan (officer), juga pelaksana  auditor  organisasi. Level collective
merupakan  unit  dan  projek  organisasi  temporer. Level individual merupakan  tingkatan  dimana pegawai/  karyawan  yang  bekerja  dalam  organisasi tersebut.
Gambar 1. Framework Strategi Kepatuhan
Sumber : Foorthuis & Bos, 2011
Framework  tersebut  dapat  digunakan  untuk menentukan  strategi  pada  level  individual  maupun untuk  membangun  strategi  manajemen  kepatuhan secara umum. Penjelasan dari tiap kolom framework akan dijelaskan sebagai berikut :
Mandating compliance officers to give incentives :
Bagi  pegawai  yang  tidak  memiliki  wewenang lini akan sulit untuk menghukum pegawai yang tidak patuh.  Oleh  karena  itu  pemberian  reward  atas kepatuhan  pegawai  diharapkan  dapat  mengurangi permasalahan sensitive karena hal positif tersebut.
Developing guidelines for punishment :
Pengembangan  pedoman  hukuman  digunakan sebagai  standar  yang  menjadi  acuan  perusahaan. Sehingga perusahaan tidak dapat bertindak sewenang  wenang  dalam  memberikan  hukuman. Dengan  demikian  hal  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  tingkat  keadilan  dan  konsistensi procedural  yang  menjadi  penentu  kepatuhan. Tingkat control kepatuhan dapat menentukan tingkat tanggung jawab system manajemen dan pengendalian  kualitas  system  (Bovsh  &  Larysa, 2019)
Reflect on culture in terms of compliance :
Sebuah  strategi  manajemen  pada  tingkat
enterprise dapat diwujudkan oleh organisasi dengan menampilkan  budaya  dalam  konteks  kepatuhan. Budaya  organisasi  ini  tercipta  karena  adanya kebutuhan yang terus berjalan bukan hanya sesekali saja.
Paying for expenses :
Suatu unit organisasi atau projek yang telah mencapai tingkat kepatuhan tertentu dapat diberikan insentif sebagai penghargaan yang diberikan karena usahanya tersebut. Oleh karena itu organisasi dapat mengeluarkan  biaya  untuk  membayar  insentif tersebut.

## Rejecting the project deliverable
Pada  tingkat  collective  upaya  penegakan kepatuhan  dapat  dilakukan  dengan  pemberian hukuman  terhadap  pelanggar  disiplin  (kepatuhan) dengan  adanya  penolakan  projek  yang  diberikan. Misalnya  jika  ada  pekerjaan/  projek  yang  hasilnya tidak  sesuai  dengan  standar  kriteria  yang  diminta maka projek tersebut akan ditolak, hingga dikerjakan kembali mengikuti norma atau aturan yang sesuai.

## Conducting compliance assesments
Untuk  mempertahankan  kualitas  tingkat kepatuhan  organisasi  maka  diperlukan  adanya penilaian kepatuhan. Penilaian kepatuhan dilakukan untuk  mengetahui  kesesuaian  pekerjaan  yang
dilakukan  baik  dari  proses,  system,  projek  yang dilakukan sesuai dengan norma, dan pedoman. Hasil dari  penilaian  tersebut  seperti  audit    yang  dapat menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi.

## Offering financial rewards
Strategi  ini  dilakukan  untuk  level  individual dengan memberikan reward dimana dapat dilakukan dengan  berbagai  cara  misalnya  kenaikan  gaji, promosi  jabatan,  penghargaan,  bonus,  pemberian cuti,  liburan  dsb  (Bulgurcu  et  al.,  2010;  Stajkovic, 1997).

## Creating social disincentives
Strategi  ini  dilakukan  untuk  memberikan hukuman  bagi  pegawai  yang  tidak  patuh.  Karena cenderung kesalahan ini tidak dapat dilihat maka hal yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan teguran  seperti  “ naming ”,  “ shaming ”,  memberikan tekanan, memberikan hal yang tidak menguntungkan (kehilangan status atau jabatan).

## Providing Performance feedback
Strategi  ini  dilakukan  dengan  memberikan informasi  kepada  karyawannya  tentang  kinerjanya secara  langsung,  objektif  dan  spesifik,  sehingga
diharapkan  dapat  memberikan  motivasi  pada karyawan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
Konsep  Penilaian  Kepatuhan    “Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman : Kepatuhan Penyelenggara  terhadap  Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”
Ombudsman  RI  (ORI)  melakukan  penilaian kepatuhan kepada sejumlah Kementerian, Lembaga, dan  Pemerintah  Daerah terhadap standar  pelayanan public.  Hal  tersebut  sebagaimana  amanah  PP  No.2 Tahun  2015  yang  menuntut  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  untuk  mematuhi  UU  No.  25 Tahun  2009    tentang  Pelayanan  Publik.  Salah  satu alasan  dipilihnya  standar  pelayanan  public  sebagai focus  penilaian  adalah  standar  pelayanan  public merupakan ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas – asas transparansi dan akuntabilitas. Berikut ini merupakan  variabel  dan  indicator  yang  diturunkan dari  pasal  15  dan  Bab  V  Undang  –  Undang  No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Tabel 1 . Variabel dan Indikator Pelayanan Publik No. Variabel Unsur Indikator Bobot 1 Standar Pelayanan Publik Utama Persyaratan 6,0 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 6,0 Produk Pelayanan 6,0 Jangka Waktu Penyelesaian 12,0 Biaya/Tarif 12,0 2 Maklumat Layanan Utama Ketersediaan Maklumat Layanan 12,0 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Utama Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) 12,0 4 Sarana dan Prasarana, Fasilitas Utama Ketersediaan ruang tunggu 3,0 Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2,0 Ketersediaan loket/meja pelayanan 3,0
No. Variabel Unsur Indikator Bobot 5 Pelayanan Khusus Utama Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll) 2,0 Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 2,0 6 Pengelolaan Pengaduan Utama Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) 5,0 Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan 3,0 Ketersediaan Pejabat/Petugas pengelola Pengaduan 5,0 7 Penilaian Kinerja Utama Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 2,5 8 Visi, Misi dan Moto Pelayanan Tambahan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2,0 Ketersediaan Motto Pelayanan 2,0 9 Atribut Tambahan Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card 2,5 10 Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan, harus salah satu yang dipilih) Utama Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian/Lembaga 10,0 Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi 7 Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/ Direktur/Eselon III 5 Bukan Pelayanan Terpadu 0 Total 110
Sumber : Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman : Kepatuhan Penyelenggara terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan,  2017
Metode Penilaian menggunakan pendekatan dengan teknik  metode  survei.  Dalam  survei  informasi dikumpulkan  dari  responden  dengan  menggunakan kuesioner  untuk  dapat  digeneralisasi.  Sedangkan teknik  pengumpulan  data  pada  penilaian  tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari ketersediaan komponen standar pelayanan  public  di  Kementerian,  Lembaga,  dan Pemerintah  Daerah.  Setelah  itu  semua  bukti  di dokumentasikan  dan  dicatat  pada  suatu  formulir. Observasi dilakukan secara terbuka (tanpa pemberitahuan  sebelumnya)  oleh  Tim  Ombudsman bersama  dengan  kepala  UPP  atau  pejabat  lain. Penilaian Kepatuhan yang dilakukan ORI berpedoman pada pasal 8 UU No.37 Tahun 2008. Ori
memposisikan  diri  sebagai  masyarakat  pengguna layanan yang ingin mengetahui hak – haknya dalam pelayanan  public.  Survei  kepatuhan  ini  berfokus pada  atribut  standar  layanan  yang  disediakan  oleh setiap  unit  pelayanan  public.  Atribut  tersebut diantaranya standing  banner, brosur, booklet , pamflet, media elektronik dsb.
Penilaian  menggunakan  variabel  dan  indicator berbasis  pada  kewajiban  pejabat  pelayanan  public dalam  memenuhi  komponen  standar  pelayanan public  sesuai  pasal  15  dan  bab  V  UU  Pelayanan Publik.  Hasil  penilaian  diklasifikasikan  dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning, dan zona hijau).

## Tabel 2 Klasifikasi Penilaian Kepatuhan
Sumber : Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman : Kepatuhan Penyelenggara terhadap Pemenuhan Komponen Standar

## Pelayanan, 2017
Adapun  sampel  produk  layanan  yang  dievaluasi jumlahnya  berbeda  beda.  Oleh  karena  itu  hasil penilaian  kepatuhan  yang  diberikan  ORI  kepada Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah tidak dapat saling dibandingkan satu sama lain baik yang  mendapatkan  predikat  tinggi,  sedang  maupun rendah.
Penilaian  kepatuhan  telah  dilakukan  sejak  tahun 2017  kepada  22  Kementerian,  6  Lembaga,  22 Provinsi,  45  Pemerintah  Kota,  dan  107  Pemerintah Kabupaten  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pusat (Kementerian,  Lembaga,  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta) dan Tim Perwakilan Ombudsman RI di 33 Kantor  Perwakilan  Ombudsman  RI  (Pemerintah Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten,  Pemerintah  Kota, dan Instansi Vertikal.

## METODE
Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan mixed method kualitatif  dan  kuantitatif.  Pendekatan kuantitatif  dilakukan  untuk  menghitung  nilai kepatuhan penyelenggara pos tiap variabel.
Sedangkan  pendekatan  kualitatif  dilakukan  untuk menggali    variabel  dan  indicator  yang  akan digunakan serta mengidentifikasi kendala/ hambatan pemenuhan kewajiban penyelenggara pos.
Penyusunan  variable  indeks  kepatuhan  diturunkan berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur  kewajiban  dan  komitmen  penyelenggara pos.  Variabel  –  variabel  yang  merupakan  unsur kewajiban  dan  komitmen  penyelenggara  pos
dikelompokkan  menjadi  3  dimensi  yaitu Asas Penyelenggaraan  Pos,  Regulasi  &  Kebijakan    serta
Standar Layanan Pos
Komersial. Dari pengelompokkan  dimensi  tersebut  terbentuklah  14 variabel dan 34 indikator yang membangunnya.
Setiap indikator diberikan nilai skor antara 0 s.d 5;  semakin  tinggi  skor  menunjukkan  indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap indeks. Setiap skor  indikator  dikelompokkan  ke  dalam  dimensi, sehingga  menghasilkan  skor  dimensi.  Total  skor dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :
Indeks Dimensi : ∑ 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒙 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐮𝐦 (𝒙)
Indeks  dari  setiap  dimensi  menjadi  Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Kepatuhan.
IK : Indeks Kepatuhan IP : Indeks Prinsip & Asas IR : Indeks Regulasi & Kebijakan IS : Indeks Standar LPK
Berdasarkan  hasil  penyusunan  variabel  dan indicator  tersebut  kemudian  dirancang  instrument penelitian  yang  dibuat  dalam  bentuk  kuesioner. Kuesioner  tersebut  dielaborasi  bersama  dengan pihak  regulator  maupun  pakar  untuk  mendapatkan masukan serta penilaian. Penilaian tersebut digunakan  untuk  pembobotan  indicator  indikator yang  digunakan.  Setelah  dilakukan  evaluasi  hasil perbaikan dari pihak regulator maupun pakar, survei disusun ke dalam format online untuk diujicobakan kepada  penyelenggara  pos.  Hasil  kuesioner  dari penyelenggara pos menjadi feedback bagi perbaikan instrument indeks kepatuhan penyelenggara. Output yang  diharapkan  dari  penelitian adalah tersusunnya standar  Indeks  Kepatuhan  Penyelenggara  Pos  yang bersifat  general  dan applicable dengan  kondisi industry penyelenggara pos saat ini
Untuk  menetapkan  tingkat/level  kepatuhan setiap  penyelenggara  pos  maka  dibuat  klasifikasi tingkat  kepatuhan  berdasarkan  indeks  tersebut. Pembagian  tingkat  kepatuhan  ditentukan  dengan cara a. Nilai  50%  dari  total  poin  (1)  yaitu  0.5  maka ditentukan  bahwa  nilai  yang  lebih  rendah  dari
0.5 dinilai tidak memenuhi kepatuhan dan diberi
predikat zona merah
b. Nilai  antara  50%  sampai  dengan  80%  dari total  poin  yaitu  0.6  –  0.8  dinilai  cukup memenuhi  kepatuhan,  dan  diberi  predikat zona kuning
c. Nilai di atas 80% dari total poin yaitu 0.9 ke atas,  dinilai  telah  memenuhi  kepatuhan  dan diberi predikat zona hijau
Tabel 3 Klasifikasi Penilaian Kepatuhan No. Tingkat Kepatuhan Zona Nilai Batas 1. Rendah Merah 0 − 0,5 2. Sedang Kuning 0.6 − 0.8 3. Tinggi Hijau 0.9 − 1

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pos
Periode Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos (LPP)
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos mengalami  perubahan  periode  pelaporan  dari semester menjadi tahunan sesuai ketentuan pasal 88
ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun  2018.  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kominfo sudah menerbitkan Surat  Edaran  no  3  tahun  2019  berkenaan  hal tersebut.  Untuk  penyampain  laporan  dilakukan secara online pada aplikasi MEPOS dengan alamat website https://pos.ppi.kominfo.go.id
Gambar 2. Periode Penyampaian LPP

## Laporan Penyelenggaraan Pos
Berdasarkan  UU.  No.38  Tahun  2009  dan  PP.  15 Tahun 2013 disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan pos isinya terdiri dari minimal 7
poin data yang harus disampaikan oleh penyelenggara pos. Apabila terdapat salah satu poin yang belum dipenuhi oleh penyelenggara pos maka akan  dilakukan  konfirmasi  oleh  Direktorat
Periode Penyampaian LPP • 1 Januari s/d 31
Januari Periode Surat Teguran 1 • 1 Februari s/d 28
Februari
Periode Surat Teguran 2 • Semester 2 • 1 Maret s/d 31 Maret Periode Surat
Teguran 3
• Semester 2 • 1 April s/d 30 April Usulan Pencabutan
Pengendalian  kepada  penyelenggara  pos.    Data yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pos dalam laporan  penyelenggaraan  pos  diantaranya  sebagai berikut :
a. Jenis Layanan dan jumlah produksi
b. Tarif Layanan
c. Pencapaian terhadap standar layanan
d. Analisis/ Laporan Keuangan
e. Wilayah Operasi
f. Jumlah Sumber Daya Manusia

## Pelaksanaan Pelaporan LPP Secara Online
Pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan  pos  saat  ini  dilakukan  secara online  selama  satu  bulan  dimana  pelaporan penyelenggaraan pos tahun berjalan disampaikan di awal tahun berikutnya.  Periode  penyampaian  LPP yakni  tanggal  1  Januari  s/d  31  Januari,  jika penyelenggara  belum  menyampaikan  pelaporan tersebut  selama  masa  periode  penyampaian  LPP maka  akan  dilakukan  pemberian  surat  teguran pertama dari tanggal 1 Februari s/d 28 Februari. Selanjutnya  penyelenggara  pos  yang  belum memenuhi  kewajiban  menyampaikan  LPP  setelah pemberian surat teguran ke-1 maka akan diberikan surat  teguran  ke-2  di  bulan  berikutnya.  Apabila penyelenggara  pos  masih  belum  memenuhi kewajibannya  maka  diberikan  surat  teguran  ke-3 hingga, usulan pencabutan di bulan berikutnya yang kemudian akan disampaikan kepada dirjen PPI.

## Pencapaian Laporan Penyelenggaraan Pos
Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Pengendalian terkait  Pencapaian  Laporan  Penyelenggaraan  Pos untuk tahun 2019 terdapat sejumla 599 penyelenggara pos yang sudah menyampaikan LPP dari  total  berjumlah  677  penyelenggara  pos  yang wajib  menyampaikan  LPP  tahun  2019.  Maka prosentase  kepatuhan  nasional  per  16  Juni  2020 sebesar  88,48%.  Bagi  penyelenggara  pos  yang
belum  menyampaikan  LPP  dikenakan  sanksi administrative sebagai mana pada diagram berikut.
Tabel 4 Jumlah Penyampaian LPP Tahun 2019
NO. KETERANGAN JUMLAH 1. Sudah Menyampaikan LPP 599 2. Belum Menyampaikan LPP 78 Total Wajib Laporan LPP 2019 677 Sumber : Direktorat Pengendalian, 2020
Data statistik sanksi administrative yang disampaikan  dari  tahun  2017  (semester  1  dan  2), tahun  2018  (semester  1  dan  2),  dan  tahun  2019. Menurut  Hofer,  2019  sanksi  dinilai  karena fungsinya  yang  memaksa  dan  menstigmatisasi, missal  melalui  pengenaan  biaya  atau  lainnya  dan cara tersebut dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional. Jika melihat data wajib LKO dengan Pemberitahuan LKO memiliki jumlah yang sama  menunjukkan  bahwa  seluruh  penyelenggara pos telah disampaikan pemberitahuan kewajibannya untuk menyampaikan LKO. Namun pada periode berikutnya terdapat penurunan sekitar 30%  penyelengara  yang  tidak  patuh  untuk melaporkan  LPP.  Oleh  karena  itu  sejumlah penyelenggara  pos  mendapatkan  surat  teguran pertama pada periode tersebut. Jika melihat tren nya terdapat kecenderungan bahwa terdapat penyelenggara  yang harus mendapat  surat teguran hingga  ketiga  kalinya  tiap  tahun,  bahkan  usulan pencabutan  izin.  Tahun  2019  juga  terdapat penyelenggara  pos  yang  hingga  saat  ini  masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan  LPP  sebanyak  74  penyelenggara setelah  mendapatkan  surat  teguran  ketiga.    Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyelenggara  pos  yang  tidak  patuh  dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap

## penyampaian LPP

## Potret Kepatuhan Penyelenggara Pos

## Profil Responden
Karakteristik  responden  dilihat  dari  pendapatan usahanya per tahun dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu besar apabila  memiliki  pendapatan  >  Rp  1
Milyar,  lalu menengah apabila  pada  rentang  Rp 500 juta – 1 Milyar, dan kecil apabila dibawah Rp.
500 juta.
Responden yang mengisi kuesioner ini menduduki jabatan  yang  beragam  baik  dari  level  komisaris,
GM,  Manager,  Asisten  Manager,  SPV,  dan  staf. Metode  pengumpulan  data  secara  daring  tidak dapat  secara  optimal  menghendaki  responden dengan  jabatan  tertentu.  Namun  dalam  pengisian kuesioner ini tetap diberikan pendampingan apabila terdapat  responden  yang  mengalami  kesulitan dalam pengisian kuesioner.

## Pemenuhan Asas Penyelenggaraan Pos
Asas  merupakan  dasar  cita-cita  juga  dapat dikatakan sebaga tumpuan berfikir atau berpendapat.  Penyelenggaraan  Pos  artinya  adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
Tabel 5 Nilai Variabel dan Asas Penyelenggaraan Pos
Dimensi Variabel Asas Penyelenggaraan Pos 0.864 Kecepatan dan Keamanan 0.944 Kerahasiaan 0.708 Perlindungan 0.812 Kemandirian 0.930
Kemitraan
0.930
Berdasarkan  hasil  survei  Pemenuhan  Kepatuhan Penyelenggara  Pos  yang  berkaitan  dengan  Asas Penyelenggaraan  Pos  ,  mendapatkan  nilai  0.864. Ada  lima  variabel  yang  dinilai   yaitu  1)  Variabel Kecepatan  dan  Keamanan  mendapatkan  nilai 0,944; 2) Variabel Kerahasiaan mendapatkan nilai 0,708  dan  3)   Variabel  Perlindungan  dapat  nilai 0,812. 4) Variabel Kemandirian mendapatkan nilai 0,930 dan 5) Variabel Kemitraan mendapatkan nilai
0,930 (Tabel 5)

## Kepatuhan  Terhadap  Regulasi  Dan  Kebijakan Nasional
Tabel x menunjukkan dimensi kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan nasional. Dimensi ini terdiri dari 4 variabel yaitu kepatuhan terhadap perizinan; kepatuhan  terhadap  bea,  cukai,  dan  pajak; kepatuhan terhadap proses karantina; dan
44.44% 16.67% 38.89% Besar Menengah Kecil 3% 58% 9% 7% 22% 1% Assisten Manager GM Manager SPV Gambar 3 Pendapatan Perusahaan
Gambar 4 Jabatan Responden
pemenuhan terhadap perlindungan konsumen. Pada dimensi kepatuhan regulasi dan kebijakan memiliki skor rata-rata 0,847, dengan variabel yang memiliki skor  paling  tinggi  yaitu  variabel  perlindungan konsumen  sebesar  0,937  dan  yang  paling  rendah yaitu pemenuhan variabel karantina sebesar 0,748; dan.
Tabel 6 Nilai Variabel dan Dimensi Regulasi &
Kebijakan Dimensi Variabel Regulasi Dan Kebijakan 0.847 Perizinan Pos 0.913 Bea, Cukai, Pajak 0.782 Karantina 0.748 Perlindungan Konsumen 0.937
Kepatuhan  Terhadap  Standar  Layanan  Pos
Komersial Hasil penelitian tentang Kepatuhan Terhadap Standar Layanan Pos Komersial ditunjukkan  melalui  Tabel  XXX.  Berdasarkan dimensi  Standar  Layanan  Pos  Komersial  dan variabelnya  maka  dapat  diketahui  bahwa  variabel dari  dimensi  ini  yang  paling  tinggi  tingkat kepatuhannya  adalah  Keamanan  dan  Kerahasiaan (0,935).  Keamanan  dan  Kerahasiaan  merupakan salah  satu  variabel  yang  memang  perlu  mendapat prioritas  utama  oleh  LPK  karena  dapat  sangat memengaruhi  kepuasan  dan  loyalitas  pelanggan.
Semakin tinggi kepuasan pelanggan maka semakin besar  potensi  meningkatnya  loyalitas  pelanggan terhadap suatu layanan (Ratnawati, 2014). Menurut Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  (1988), kepuasan  pelanggan  dapat  dipengaruhi  oleh kualitas layanan yang salah satunya ditentukan oleh
jaminan  ( assurance ).  Layanan  yang  memberikan rasa aman bagi pelanggannya akan menumbuhkan kepercayaan  pelanggan.  Karenanya  variabel  ini perlu ditingkatkan kepatuhannya.
Adapun variabel dengan tingkat kepatuhan yang  paling  rendah  yaitu  Pengaduan,  Saran,  dan Informasi  dengan  nilai  0,351.  Variabel  ini dimanifestasikan  dalam  bentuk  penyediaan  unit kerja dan sistem penanganan pengaduan penerimaan  saran,  dan  pengelolaan  informasi. Rendahnya nilai pemenuhan variabel ini terindikasi disebabkan  oleh  semakin  sedikitnya  LPK  yang menyediakan  loket  pengaduan  layanan  di  kantor dan lebih mengembangkan sistem yang menggunakan media telekomunikasi konvensional seperti telepon dan SMS maupun media telekomunikasi  berbasis  internet  (daring/ online ) seperti email, aplikasi message (seperti WhatsApp), bahkan media sosial (seperti Facebook ).
Pada  variabel  Sarana,  Prasarana,  dan  / Fasilitas, terdapat  pertanyaan  tentang  kepemilikan sarpras  tersebut.  Eksplorasi  ini  dilakukan  guna mengetahui  sejauh  mana  sarpras  dan/  fasilitas dimiliki oleh penyelenggara pos. Jika merujuk pada RPM  Standar  Pelayanan  untuk  Layanan  Pos Komersial pasal 11 yang berbunyi “Penyelenggara Layanan  Pos  Komersial harus  memiliki sarana, prasarana  dan/atau  fasilitas  sebagai  penunjang utama untuk dapat menyelenggarakan Layanan Pos Komersial agar tercapai layanan prima. “
Tabel 7 Kepemilikan Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas
Variabel Indikator % Milik Sendiri % Sewa % Tidak Memiliki Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas Tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut: a) Kantor 58.11 40.54 1.35 b) Gudang/ Tempat Penyimpanan 50 35.14 14.86
c) Transportasi Darat 72.97 5.41 21.62 d) Transportasi Laut 1.35 6.76 91.89 e) Transportasi Udara 2.7 9.46 87.84 f) perangkat keras (komputer,  server, barcode reader dsb) 93.24 1.35 5.41 g) Perangkat luak selain office (Database Software/  DBMS, Electronic Data Interchange  (EDI) dsb 52.70 6.76 40.54
Sementara itu dari  hasil penelurusan lebih lanjut  tentang  kepemilikan  sarpras  dan/  fasilitas maka  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  semua penyelenggara pos memiliki sarana, prasarana dan/ fasilitas  baik  itu  kantor,  gudang,  armada transportasi, perangkat keras maupun lunak. Hal itu dikarenakan  beberapa  bagian  penyelenggara  pos melakukan sewa dan bahkan tidak memiliki sarana, prasarana dan/ fasilitas tertentu.
Jika  dikombinasikan  dengan  hasil self- assessment yang  dilakukan  layanan  pos  dalam penelitian  ini  terhadap  3  (lima)  variabel  lainnya yaitu  Sarpras  dan  Fasilitas,  Ganti  Rugi,  dan Informasi Layanan, maka diperoleh nilai kepatuhan untuk  dimensi  Standar  Layanan  Pos  Komersial sebesar 0,678.
Tabel 8 Nilai Variabel dan Dimensi Standar LPK
Dimensi Variabel Standar Layanan Pos Komersial 0.678 Keamanan dan Kerahasiaan 0.935 Pengaduan, saran, dan informasi 0.351 Sarpras dan Fasilitas 0.556 Ganti Rugi 0.727 Informasi Layanan 0.750 Analisis Kepatuhan Penyelenggara Pos

## Berdasarkan Skala Usaha
Indeks  Kepatuhan  Penyelenggara  Pos  dengan Pendapatan Besar
Tabel 9 menunjukkan indeks kepatuhan untuk penyelenggara pos dengan kategori berpendapatan besar.  Tiga  dimensi  yang  menjadi  tolok  ukur penilaian  meliputi  asas  penyelenggaraan  pos, regulasi  dan  kebijakan,  dan  standar  layanan komersial.  Dalam  hal  asas  penyelenggaraan, penyelenggara  pos  berpendapatan  besar  berada pada zona hijau dengan nilai indeks dimensi 0,864 dan  indeks  kepatuhan  keseluruhan  dari  lima variabel  turunan  (dimana  variabel  kemitraan menempati peringkat tertinggi dengan nilai indeks 0,969)  sebesar  0,855.  Hal  ini  berarti  bahwa penyelenggara  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang tinggi  dalam  hal  memenuhi  asas  penyelenggaraan pos khususnya dalam hal kemitraan. Semakin besar skala bisnis dan pendapatan menuntut penyelenggara  pos  untuk  mengalokasikan  sumber daya untuk mengoptimalkan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan  layanannya  untuk  menjamin kepercayaan  dan  loyalitas  konsumen.  Selain  itu, perluasan skala bisnis mengharuskan penyelenggara  juga  melakukan  ekspansi  jejaring atau networking yang lebih luas dengan para mitra bisnisnya.
Kondisi  yang  berbeda  terjadi  untuk  tingkat kepatuhan  dalam  hal  kepatuhan  terhadap  regulasi dan kebijakan dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar  layanan  komersial.  Indeks  keseluruhan untuk empat variabel dibawah dimensi regulasi dan
kebijakan masuk ke dalam zona hijau dengan nilai 0,866.  Namun  demikian,  dimensi  regulasi  dan kebijakan sendiri masuk dalam zona kuning dengan nilai  indeks  0,847.  Merujuk  kepada  nilai  indeks masing-masing  variabel  dalam  dimensi  regulasi dan  kebijakan,  variabel  karantina  mendapatkan peringkat  terendah  dengan  nilai  indeks  0,750 sementara  variabel  perizinan  menempati  indeks tertinggi yakni 0,929. Hal ini menunjukkan kinerja penyelenggara  pos  dalam  hal  tindakan  serta penyampaian  informasi  terkait  karantina  dan/atau perlakuan  non-diskriminatif  terhadap  konsumen dinilai cukup tetapi masih perlu peningkatan lebih lanjut.
Dimensi  terakhir  yakni  standar  layanan komersial  dengan  indeks  dimensi  terendah  yakni 0,678 dibandingkan dengan dua dimensi yang telah dibahas  sebelumnya.   Variabel  keamanan  dan kerahasiaan  mendapat  indeks  tertinggi  untuk dimensi  standar  layanan  komersial  dengan  nilai 0,948  sementara  variabel  pengaduan,  saran  dan informasi mendapatkan indeks terkecil yakni 0,414. Secara keseluruhan, kombinasi atau komposit dari tiga  dimensi  kepatuhan  penyelenggara  pos (pemenuhan asas penyelenggaraan pos, kepatuhan terhadap  regulasi  dan  kebijakan,  dan  pemenuhan standar  layanan  komersial)   berada  pada  zona kuning  dengan  nilai  indeks  0,816.  Hal  ini menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara pos berpendapatan  besar  dinilai  cukup  atau  sedang. Hasil perbandingan atau komparasi seluruh variabel untuk ketiga dimensi tingkat kepatuhan menunjukkan  bahwa  aspek  pengaduan,  saran,  dan informasi  menempati  peringkat  paling  rendah sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.
Tabel 9 Penilaian IK Penyelenggara Pos
Berpendapatan Besar Dimensi Variabel Indeks Asas Penyelenggaraan Pos (0.864) Kecepatan dan Keamanan  0.906 Kerahasiaan 0.688 Perlindungan 0.797 Kemandirian 0.938 Kemitraan 0.969 0.855 Regulasi dan Kebijakan (0.847) Perizinan Pos 0.929 Bea, Cukai, Pajak 0.855 Karantina 0.750 Perlindungan Konsumen 0.922 0.866 Standar Layanan Komersial (0.678) Keamanan dan Kerahasiaan 0.948 Pengaduan, saran, dan informasi 0.414 Sarpras dan Fasilitas 0.693 Ganti Rugi 0.747 Informasi Layanan 0.734 0.721 Indeks Kepatuhan 0.816

## Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos dengan Pendapatan Menengah
Berdasarkan skala usaha (pendapatan) penyelenggara pos, pada dimensi asas penyelenggaraan  pos  mendapatkan  predikat  telah memenuhi kepatuhan baik penyelenggara berskala tinggi,  menengah,  maupun  kecil.  Pada  dimensi regulasi  &  kebijakan,  penyelenggara  pos  berskala besar  mendapatkan  predikat  telah  memenuhi kepatuhan, sementara penyelenggara pos menengah  atau  sedang  dan  kecil  mendapatkan
predikat cukup memenuhi kepatuhan. Namun pada penyelenggara  berskala  menengah  terdapat  nilai kepatuhan  dengan  predikat  tidak  memenuhi kepatuhan yaitu dimensi regulasi dan kebijakan   pada  variabel  bea,  cukai,  pajak, sedangkan  dimensi  Standar  Layanan  Komersial pada variabel Pengaduan, saran, dan informasi.
Tabel 10 Penilaian IK Penyelenggara Pos

## Berpendapatan Menengah
Dimensi Variabel Indeks Asas Penyelenggaraan Pos (0.864) Kecepatan dan Keamanan  1.000 Kerahasiaan 0.833 Perlindungan 0.917 Kemandirian 0.833 Kemitraan 0.833 0.888 Regulasi dan Kebijakan (0.847) Perizinan Pos 0.875 Bea, Cukai, Pajak 0.478 Karantina 1.000 Perlindungan Konsumen 0.917 0.814 Standar Layanan Komersial (0.678) Keamanan dan Kerahasiaan 0.972 Pengaduan, saran, dan informasi 0.333 Sarpras dan Fasilitas 0.583 Ganti Rugi 0.727 Informasi Layanan 0.833 0.704 Indeks Kepatuhan 0.802
Penyelenggara  pos  dengan  kategori  pendapatan menengah  merupakan  pelaku  usaha  industry  pos dengan  pendapatan  menengah  dengan  rentang  Rp
500 juta – 1 Milyar  per tahun. Hasil pengumpulan data melalui survei online dapat dilihat pada tabel dXX  diatas  .  Dimensi  azas  penyelenggaraan  Pos berada pada zona hijau dengan nilai semua variabel diatas 0.8. Dengan nilai 0.864 berarti penyelenggara Pos telah memenuhi kepatuhan dan diberi predikat zona hijau dengan predikat tingkat kepatuhan yang tinggi.
Pada  dimensi  kepatuhan  terhadap  regulasi  dan kebijakan  dengan  nilai  0.847  tingkat  kepatuhan berada  dizona  kuning  atau  tingkat  kepatuhan sedang  dengan  nilai  variabel  perizinan  0.875, variabel  karantina  1  dan  variabel  perlindungan konsumen 0.917. Nilai yang cukup ekstrim dengan tingkat kepatuhan rendah adalah pada variabel Bea, Cukai  dan  Pajak  dengan  nilai  0.478  dibawah  0.5 yaitu  tingkat  kepatuhan  terhadap  regulasi  Bea, Cukai dan pajak rendah. Dimensi Standard layanan berada dizona kuning yaitu 0.678 dengan predikat kepatuhan sedang. Variabel dengan nilai kecil atau dibawah  0.5  menunjukan nilai  tingkat  kepatuhan rendah atau zona merah adalah variabel pengaduan, saran,  dan  informasi.  Dengan  kata  lain  variabel kepatuhan penyelenggara terhadap standard layanan  pengaduan,  saran,  dan  informasi  perlu diperbaiki.  Sedangkan  variabel  sarana  dan prasarana dengan nilai 0.583 masih berada dizona kuning  dengan  nilai  yang  dianggap  kecil  tetapi masih  dikatagorikan  sebagai  tingkat  kepatuhan sedang.

## Indeks  Kepatuhan  Penyelenggara  Pos  dengan Pendapatan Kecil
Penyelenggara  pos  dengan  kategori  pendapatan kecil merupakan pelaku usaha industry pos dengan pendapatan  di  bawah  500  juta  per  tahun.  Hasil
pengumpulan  data  melalui  survei  online  dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11 Penilaian IK Penyelenggara Pos

## Berpendapatan Kecil
Dimensi Variabel Kecil Asas Penyelenggaraan Pos (0.864) Kecepatan dan Keamanan 0.964 Kerahasiaan 0.679 Perlindungan 0.786 Kemandirian 0.964 Kemitraan 0.929 0.864 Regulasi dan Kebijakan (0.847) Perizinan Pos 0.919 Bea, Cukai, Pajak 0.821 Karantina 0.676 Perlindungan Konsumen 0.964 0.848 Standar Layanan Komersial (0.678) Keamanan dan Kerahasiaan  0.905 Pengaduan, saran, dan informasi 0.286 Sarpras dan Fasilitas 0.650 Ganti Rugi 0.703 Informasi Layanan 0.732 0.671 Indeks Kepatuhan 0.796
Dimensi Azas penyelenggaraan pos memiliki nilai 0,86  (skala  maksimal  1),  dan  merupakan  dimensi dengan kategori penilaian dengan kepatuhan tinggi (zona  hijau)  dibanding  dua  dimensi  lainnya  yang masih  berada  di  zona  kuning  (sedang)  yaitu Regulasi  dan  Kebijakan  (0,847)  dan  Standar Layanan Komersial (0,678).
Berdasarkan self  assessment dari  penyelenggara pos,  terkait  variabel  penyusun  dimensi  asas
penyelenggaraan  pos,  dapat  diketahui  bahwa kecepatan  dan  keamanan,  dan  kemandirian memiliki  penilaian  tertinggi  (0,964).  Variabel kemitraan  juga  memiliki  penilaian  tinggi  (0,929). Akan  tetapi   untuk  variabel  perlindungan  (0,786) dan  kerahasiaan  (0,679)  memiliki  penilaian  yang lebih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kepatuhan  penyelenggara  pos  dengan  pendapatan kecil  pada  variable  perlindungan  dan  kerahasiaan masih  berada  di  zona  kuning  dan  perlu ditingkatkan.
Variabel penyusun dimensi Regulasi dan Kebijakan dengan penilaian tinggi (hijau) yaitu Perlindungan Konsumen (0,964) dan Perizinan Pos (0,919), serta Bea,  Cukai,  Pajak  (0,821).  Satu  variabel  dengan kategori  sedang  (kuning)  yaitu  Karantina  (0,676). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepatuhan penyelenggara pos terhadap regulasi dan kebijakan berdasarkan  self  assessment  untuk  regulasi  terkait Perlindungan   Konsumen,  Perizinan  Pos,  Bea, Cukai,  Pajak  sudah  tinggi.  Namun,  tingkat kepatuhan  terhadap  regulasi  dan  kebijakan  berada di zona batas bawah kuning (sedang). Hal tersebut menjadikan  secara  rata-rata,  tingkat  kepatuhan penyelenggara pos dengan pendapatan kecil di zona kuning (sedang).
Dimensi Standar Layanan Komersial secara agregat berada  di  zona  kuning  dengan  tingkat  kepatuhan sedang.   Namun,  jika  dilihat  berdasarkan  variabel penyusunnya, Keamanan dan Kerahasiaan memiliki  penilaian  kepatuhan  tinggi  (0,905). Sedangkan  tingkat  kepatuhan  terhadap  Informasi Layanan (0,732),  Ganti  Rugi  (0,703),  Sarpras  dan Fasilitas  (0,650)  berada  di  zona  kuning.   Variable Pengaduan, saran, dan informasi (0,286) merupakan  variabel  terendah  dengan  tingkat kepatuhan di zona merah. Hal tersebut
menunjukkan  bahwa  penyelenggara  pos  dengan pendapatan kecil belum mematuhi standar layanan Pos  komersial  di  bagian  pengaduan  saran  dan informasi. Variabel tersebut perlu ditingkatkan agar tidak  terjadi  pengabaian  terhadap  standar  layanan komersial  terkait  pengaduan,  saran  dan  informasi layanan yang diberikan. Ketidakpatuhan penyelenggara  pos  terhadap  standar  layanan berpotensi  mengakibatkan  kerugian  terhadap konsumen.
Identifikasi Permasalahan/ Hambatan Penyelenggara Pos dalam melakukan

## Pemenuhan Kewajiban Dan Komitmen
Pengabaian akan nilai –nilai kepatuhan yang wajib dipenuhi  penyelenggara  pos  tentu  akan  berpotensi terjadinya  maladministrasi  serta  sulit  terwujudnya layanan prima sebagaimana yang telah diamanatkan  dalam  PP  No.15  Tahun  2013.  Akan tetapi  perlu  diketahui  bahwa  tidak  terpenuhinya nilai-nilai  kepatuhan  bukan  berarti  selalu  terjadi adanya pengabaian yang dilakukan oleh penyelenggara pos, namun dapat juga dikarenakan system  yang  berjalan  tidak  optimal  dapat mendorong  penyelenggara  pos  untuk  memenuhi nilai-nilai  kepatuhan  tersebut.  Berikut  ini  hasil identifikasi permasalahan/ hambatan penyelenggara  pos  dalam  melakukan  pemenuhan kewajiban dan komitmennya :
Tabel 12 Identifikasi Kendala Pemenuhan Dimensi

## Asas Penyelenggaraan Pos
Variabel Hambatan Keamanan dan Keselamatan • Masih adanya infrastruktur transportasi yang bermasalah di beberapa daerah sehingga mempengaruhi waktu kiriman
Variabel Hambatan • Biaya angkutan udara mahal terutama diwaktu tertentu (masa pandemi, lebaran dsb)
• Adanya potensi/ resiko terkait keamanan
dikarenakan menggunakan pihak ketiga (outsource) yang membantu dalam menjalankan bisnis Kerahasiaan Adanya potensi/ resiko ketika barang kiriman dilimpahkan kepada pihak ketiga (outsource) Kemandirian Kurangnya SDM internal yang capable / kompeten sehingga perusahaan belum dapat secara optimal bersaing dalam bisnis penyelenggaraan pos yang sehat. Kemitraan Adanya penerapan diskon tariff (free ongkir) bagi penyelenggara pos yang bermitra dengan marketplace tertentu, serta diskon tariff dari kurir non konvensional

## Tabel 13 Identifikasi Kendala Pemenuhan Dimensi
Regulasi dan Kebijakan Variabel Hambatan Perizinan • Adanya perubahan peta persaingan penyelenggara pos yang disebabkan munculnya kurir non konvensional dengan bisnis model baru
• Keberadaan penyelenggara pos yang tidak berizin sehingga dapat berbagi kue bisnis di industri perposan
• Kendala teknis dalam pelaporan
LKO :
o koneksi internet dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil o Portal yang berubah- ubah o Prosedur aplikasi belum simple/ mudah o Belum adanya umpan balik ( feed back ) terhadap pengisian LKO baik yang sudah lengkap atau belum lengkap sebagai konfirmasi kepada penyelenggara o Tidak adanya remainder tentang penyampaian
Variabel Hambatan LPP baik melalui Whatsapp/ SMS sebelum diberikan surat teguran o Penanganan keluhan serta pengajuan pertanyaan kurang responsif • Kendala terkait barang terlarang : o Adanya ketidak jujuran dari pengirim dalam menyampaikan keterangan isi barang kiriman o Pengirim menyembunyikan isi kiriman o Adanya keterbatasan x Ray di Counter Tabel 14 Identifikasi Kendala Pemenuhan Dimensi Regulasi dan Kebijakan Variabel Hambatan Ganti Rugi Adanya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen tertentu mengikuti prosedur dalam risk management Kemanan dan kerahasiaan Penyelenggaraan layanan pos tidak dilaksanakan sendiri melainkan menggunakan pihak ketiga (outsource) Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas • Penepatan penggunaan perangkat berstandar nasional maupun internasional terhadap perangkat/ device yang cepat perkembangannya akan menyebabkan peningkatan biaya. • Adanya keterbatasan dalam menyediakan system IT yang sesuai dengan standar penyelenggaraan pos

## KESIMPULAN
Penyusunan  standar  indeks  kepatuhan penyelenggara pos dapat dilihat berdasarkan aturan/ regulasi yang menerangkan tentang kewajiban dan komitmen yang harus dipenuhi penyelenggara pos. Klasifikasi  tentang  kewajiban  dan  komitmennya dapat  dibagi  menjadi  3  dimensi  :  Asas Penyelenggaraan  Pos  (Kecepatan  &  Keamanan, Kerahasiaan,  Perlindungan,  Kemandirian,  dan Kemitraan), Regulasi & Kebijakan (Perizinan Pos,
Bea/Cukai/Pajak, Karantina, Perlindungan Konsumen)  dan  Standar  Layanan  Pos  Komersial (Keamanan  dan  Kerahasiaan,  Pengaduan,  Saran dan  Informasi,  Sarana,  Prasarana,  dan/  Fasilitas, Ganti Rugi, Informasi Layanan).
Secara umum indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan  nilai  cukup  memenuhi  kepatuhan dengan nilai 0,78. Berdasarkan dimensi kepatuhan yang membangunnya. Dimensi asas penyelenggaraan  pos  merupakan  dimensi  yang mendapat  predikat  telah  memenuhi  kepatuhan (zona  hijau).  Sementara  itu  dua  dimensi  lainnya yakni  regulasi&  kebijakan,  dan  Standar  Layanan Pos  Komersial  mendapatkan  predikat  cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning)

## REKOMENDASI
Sebagai  upaya  untuk  merealisasikan  penilaian kepatuhan  terhadap  penyelenggara  pos  maka terdapat  beberapa  rekomendasi  kebijakan  yang dapat menjadi pertimbangan, sebagai berikut : 1. Melakukan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan  Menteri  kominfo  tentang  Standar Pelayanan  untuk  Layanan  Pos  Komersial sehingga dapat menjadi dasar dalam pengukuran penilaian
kepatuhan penyelenggara pos.
2. Melakukan  pemantauan  kepatuhan  terhadap penyelenggara pos secara berkala. Pemantauan ini  dilakukan  terhadap  semua  penyelenggara pos  dengan  cara  melakukan self  assessment tiap  tahunnya.  Pelaksanaan  kegiatan  ini melekat  pada  suatu  system  tertentu  sehingga memiliki  daya  tekan  terhadap  penyelenggara pos  (menjadi  syarat  perpanjangan  ijin  atau syarat mengikuti tender pemerintah dsb)
3. Memberikan apresiasi ( award ) kepada penyelenggara  pos  yang  mendapatkan  Zona Hijau  dengan  Predikat  Kepatuhan  Tinggi misalnya dengan
a. Melakukan publikasi daftar penyelenggara pos terbaik
b. Memberikan  sertifikat  penghargaan  yang dapat menambah nilai mutu penyelenggara
c. Mendapatkan kemudahan dalam keikutsertaan tender,  atau  program  pemerintah  yang melibatkan penyelenggara pos
4. Memberikan teguran dan mendorong pemenuhan komitmen/ kewajiban kepada para penyelenggara  pos  yang  mendapatkan  Zona Kuning  dengan  Predikat  Kepatuhan  Sedang dan  Zona  Merah  dengan  Predikat  Kepatuhan Rendah.
5. Melakukan  pembatasan  terhadap  program program pemerintah yang melibatkan penyelenggara pos.
6. Tidak  semua  penyelenggara  pos  mempunyai kemampuan seperti perusahaan besar, sehingga seharusnya ada pemisahan kewajiban terhadap penyelenggara pos.
7. Berdasarkan  hasil  survey  terkait  kepemilikan sarana,  prasarana,  dan/  fasilitas  bahwa  tidak semua penyelenggara memiliki sendiri sarana, prasarana dan/fasilitas, melainkan sewa bahkan tidak memiliki.  Oleh  karena  itu  perlu dipertimbangkan  diksi  “harus  memiliki” dalam RPM Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial pasal 11 :
“Penyelenggara  Layanan  Pos  Komersial harus  memiliki sarana,  prasarana  dan/atau fasilitas sebagai penunjang utama untuk dapat
menyelenggarakan  Layanan  Pos  Komersial agar tercapai layanan prima. “

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada puslitbang sumber  daya,  perangkat  dan  penyelenggaraan  pos dan informatika yang telah membantu menyelenggarakan  penelitian  ini.  Selain  itu  kami juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang  telah  berpartisipasi  dalam  membantu terselenggaranya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bovsh, L., & Larysa, H. (2019). COMPLAINCE CONTROL IN THE HOTEL BUSINESS.
Herald of Kyiv National University of Trade and Economics , 128 , 65–75.
https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(1 28)06
Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat. (2010).
Information Security Policy Compliance: An Empirical Study of Rationality-Based Beliefs and Information Security Awareness. MIS Quarterly , 34 (3), 523.
https://doi.org/10.2307/25750690
Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On compliance. International Organization , 47 (2), 175–205. https://doi.org/10.1017/S0020818300027910
Foorthuis, R., & Bos, R. (2011). A Framework for Organizational Compliance Management Tactics. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 83, pp. 259– 268). https://doi.org/10.1007/978-3-642- 22056-2_28
Foorthuis, R., Steenbergen, M., Mushkudiani, N., Bruls, W., Brinkkemper, S., & Bos, R. (2010). On Course, but not There Yet: Enterprise Architecture Conformance and Benefits in Systems Development. In ICIS 2010 Proceedings - Thirty First International Conference on Information Systems . Gunningham, N. (2017). Compliance, Enforcement, and Regulatory Excellence.
SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2929568 Hofer, A. (2019). The Efficacy of Targeted Sanctions in Enforcing Compliance with
International Law. AJIL Unbound , 113 , 163– 168. https://doi.org/10.1017/aju.2019.23 Levine, J. M., Resnick, L. B., & Higgins, E. T.
(1993). Social Foundations of Cognition.
Annual Review of Psychology , 44 (1), 585– 612.
https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.02019 3.003101
Malloy, T. F. (2003). Regulation, Complience and The Firm. Temple Raw Review , 76 (3), 451. Matvieiev, P., Murzanovska, A., & Ivanchenko, O.
(2021). The legal phenomenon of “complience-service” in commercial activities: international experience and development prospects. Revista Amazonia
Investiga , 10 , 198–207. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.20 Nosova, S., & Norkina, A. (2021). Digital
technologies as a new component of the business process. Procedia Computer Science , 190 , 651–656. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.076
Stajkovic, A. (1997). A meta-analysis of the effects of organizational behavior modification on task performance, 1975-95. The Academy of Management Journal , 40 , 1122–1149. https://doi.org/10.2307/256929 Werksman, J., Cameron, J., & Roderick, P. (2014).
Improving Compliance with International Environmental Law . Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=VCWZ AgAAQBAJ Zaelke, D. (2005). Making Law Work: Environmental Compliance & Sustainable Development (Issue v. 1). Cameron May. https://books.google.co.id/books?id=a0sKSg AACAAJ