## PE RLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Selong)
Johan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur e-mail : johangandor@gmail.com

## Abstrak
Violence  can  occur  within  the  scope  of  household  members  as  a  whole,  not  just  violent husband  on  the  wife.  However,  data  obtained  from  both  the  research  and  case  reports  from various institutions that care for women, shows that the majority of cases of domestic violence is the  husband  on  the  wife.  "Domestic  Violence  is  any  act  against  someone,  especially  women, misery  or  suffering  physical,  sexual,  psychological, and  /  or  negligence  of  household  including threat  to  commit  acts,  coercion,  or  deprivation  of  liberty  unlawfully  within  the  scope  of household , The aim of this penellitian 1). To know the form perlindungaan laws against criminal liability for the wife and husband were involved in perpetrators of domestic violence. 2). To know the  efforts  to  be  made  by  the  government  in  preventing  domestic  violence.  The  method  used  in this  research  is  the  method  of  juridical  empirical  research  which  is  basically  to  first  see  the applicable legal norms subsequently seen how its implementation in the field, whether or not in accordance with the provisions and the underlying theories. The results of this study concluded that 1) the form of legal protection against the wife physically and psychologically as a victim of domestic  violence,  among  others,  have  been  determined  in  the  law  on  Domestic  Violence (domestic  violence).  2)  .Bentuk  Domestic  Violence  (domestic  violence)  in  the  form  of  physical and  psychological  violence,  sexual  violence,  economic  violence.  Cases  of  domestic  violence committed by a husband against his wife is to a complaint not offense unusual in the sense that cases  of  domestic  violence  whose  victims  are  the  wife  and  the  culprit  is  the  new  husband  is processed  criminally  if  there  is  a  complaint  of  wives  sebgaai  the  victim  to  the  police  by themselves or give power to others.
Ke y words : legal protection, violence, domestic violence.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-Undang No.  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  sekaligus  memberikan  suatu  definisi  perkawinan: “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  perempuan  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 1 .
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dijamin  oleh  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.
Untuk  mewujudkan  keutuhan  dan  kerukunan  tersebut,  sangat  tergantung  pada  setiap  orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu jika  kualitas  dan  pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara  dan  masyarakat  wajib  melaksanakan  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan  pelaku
1 Drs.H.M.Anshary MK, SH., MH Hukum Perkawinan Indonesia (Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2010) hal 12 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1
Jurnal
Jurnal     Valid
sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Negara  berpandangan  bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga,  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Pandangan  negara  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  beserta  perubahannya.  Menentukan  bahwa,  “Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi” 2 .  Pasal  28H  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  bahwa  “Setiap orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” 3 . Perkembangan  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan  secara  fisik,  psikis, seksual,  dan  penelantaran  rumah  tangga  pada  kenyataannya  terjadi  sehingga  dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya ditulis (KDRT) telah ada peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan masalah  KDRT  yaitu,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu ada beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  KDRT,  antara  lain  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  Tentang KUHAP,  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan tersebut.
Hingga saat ini, KDRT sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke  waktu  terus  mengalami  peningkatan.  Faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya  kasus  ini adalah  diantaranya  masih  berkembangnya  budaya  patriarkhi,  serta  upaya  penyetaraan  gender belum menampakkan hasil yang signifikan.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  akhir-akhir  ini  banyak  dibicarakan  baik  dalam  bentuk lokakarya,  seminar,  diskusi  maupun  dialog  publik.  Pihak  penyelenggara  terdiri  dari  berbagai kalangan  baik  dari  organisasi  pemerintah,  non  pemerintah  maupun  para  akademisi.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  menjadikan  perempuan  sebagai  korban,  tetapi bisa  anak-anak, perempuan  (istri),  bahkan  juga  laki-laki  (suami),  bahkan  yang  termasuk  dalam  lingkup  rumah tangga  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  bukan  hanya  suami,  isteri  dan anak  tetapi  termasuk  juga  orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  karena  hubungan  darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan  dan  perkawinan  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  yang bersangkutan.  Termasuk  juga  orang  yang  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tersebut.
Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya  kekerasan  suami  terhadap  isteri.  Namun  dari  data  yang  diperoleh  baik  hasil  penelitian maupun  laporan  kasus  dari  berbagai  lembaga  yang  peduli  terhadap  perempuan,  menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. “Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup rumah tangga” 4 .
2 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan
3 Pasal 28H ayat (2) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
4 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jurnal
Jurnal     Valid

## Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  penelitian  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  penulis  hendak    membatasi penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi suami yang terlibat dalam pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga?

## METODE PENDEKATAN
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan memakai metode yuridis  empiris  yakni  penelitian  ini  pada  dasarnya  terlebih  dahulu  melihat  norma  hukum  yang berlaku  selanjutnya  dilihat  bagaimana  pelaksanaanya  dilapangan,  apakah  sesuai  atau  tidak dengan ketentuan dan teori-teori yang melandasinya.
Metode  analisa  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriftif  analisis.  Bahan hukum    yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  dilakukan dengan  memahami  dan  merangkai  data  yang  telah  diperoleh  dan  disusun  sistematis,  kemudian ditarik  kesimpulan.  Dan  kesimpulan  yang  diambil  dengan  menggunakan  cara  berpikir  deduktif, yaitu  dengan  cara  berpikir  yang  mendasar  pada  hal-hal  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik kesimpulan secara khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut pandang HukumNasional
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  menurut  sudut  Pandang  Hukum  Nasional,  teftuang  dalam UU  No.  23  Tahun  2004.  Dimana  implementasi  Undang-Undang  ini  sebenarnya  merupakan implementasi  negara  yang  meratifikasi  konvensi  mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan (Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of Discrimination/CEDAW )  melalui  Undang-undang  No  7  tahun  1984.  Juga  berdasar  Deklarasi Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  yang  dilahirkan  PBB  tanggal  20  Desember  1993 dan  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Bahkan  di  Indonesia  telah  disahkan  Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti yang penulis wawancara menjelaskan  “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-undang No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  memiliki  arti  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  isteri  sebenarnya  merupakan  unsur  yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHp (kitab undang-undang hukum pidana) pasal  356  yang  secara  garis  besar  isi  pasal  yang  berbunyi:  "Barang  siapa  yang  melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana 5 ” UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau  denda  bagi  yang  melanggarnya,  maka  masyarakat  luas  khususnya  kaum  lelaki,  dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah 6 :
1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri
2. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  suami,  isteri  yang  tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan; dan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.
Adapun  bentuk  KDRT  seperti  yang  disebut  di  atas  dapat  dilakukan  suami  terhadap  anggota keluarganya dalam bentuk :
1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
5 KUHp (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356
6 Anshary H.M. (2010) Hukum Perkawinan Indonesia Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 22
Jurnal
Jurnal     Valid
2. Kekerasan  psikis,  yang  mengakibatkan  rasa  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  yang  mana menurut  hukum  diwajibkan  atasnya.  Selain  itu  penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
B. Jenis Perbuatan dan Sanksi KDRT
1. Kekerasan Fisik
Menurut  Bapak  Galih  Bawono,  SH.,MH.,  selaku  Hakim  yang  penulis  wawancara mengatakan “kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik  ringan.  Kekerasan  fisik  berat  berupa    penganiayaan  berat  seperti  menendang  memukul, menyundut melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua  perbuatan lain yang dapat  mengakibatkan  cedera  berat.  Kekerasan  Fisik  Ringan,  berupa  menampar,  menjambak, mendorong,  dan  perbuatan  lainnya  yang  mengakibatkan  cedera  ringan,  rasa  sakit  dan  luka  fisik yang tidak masuk dalam kategori berat 7 .
Dalam  hukum  pidana  secara  umum  terdapat  dua  jenis  delik  yaitu  delik  biasa  dan  delik aduan.  Delik  biasa  atau  delik  umum  dapat  diproses  secara  hukum  tampa  ada  pengaduan  dari korban.  Namun  pada  delik  aduan  penuntutan  terhadap  perbuatan  pidana  tersebut  baru  akan dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga terdapat dua jenis delik dalam satu pasal. Ketentuan jenis delik biasa dan delik  aduan  ini  terdapat  pada  bab  VIII  UU  KDRT  tepatnya  pada  pasal  44,  45  dan  pasal  46 sebagai berikut :
1) Pasal  44  ayat  1,  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2) Pasal  44  ayat  2,  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat 36 maka pelaku dikenai sanksi pidana berupa  pidana  penjara  palingnlama  10  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).
3) Pasal  44  ayat  3,  apabila  perbuatan  fisik  menyebabkan  kematian  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 45,000,000 (Empat puluh lima juta rupiah).
4) Pasal  44  ayat  4  apabila  kekerasan  fisik  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  tidak  menyebabkan  terhalangnya korban  melakukan  pekerjaan  atau  kegiatan  sehari-hari  maka  pelaku  dipidana  dengan pidana penjara paling lama  4 bulan atau denda paling banyak  Rp. 5,000,000 (Lima juta rupiah).
Pada pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4 d iatas terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik biasa  terdapat  pada  pasal  44  ayat  1  sampai  ayat  3  sedangkan  pada  pasal  44  ayat  4  merupakan delik  aduan.  Pada  delik  biasa  pelaku  kekerasan  dalam  KDRT  apabila  diketahui  oleh  pihak berwajib dapat diajukan penuntutan pidana tanpa menunggu laporan atau pengaduan.
Para korban atau pelaku yang dimaksudkan pada pasal 44 ayat 1 sampai 3 adalah perbuatan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak atau sebaliknya. Sedangkan pasal 44 ayat 4 pelaku kekerasan disebutkan dengan jelas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang menimbulkan rasa sakit,  sanksinya  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  sanksi  pada  Pasal  44  ayat  1  yaitu  sanksi penjara  selama  4  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  5,000,000  (lima  juta  rupiah).  Namun perbuatan  sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  44  ayat  4  akan  diproses  apabila  ada  pengaduan tertulis atau secara lisan dari korban.
7 wawancara  (tanggal 03 agustus 2015) Galih Bawono, SH.,MH., selaku Hakim
Jurnal
Jurnal     Valid

## 2. Kekerasan Psikis
Kekerasan  Psikis  Berat  dan  kekerasan  psikis  ringan,  berupa  tindakan  pengendalian, manipulasi,  eksploitasi,  kesewenangan,  perendahan  dan  penghinaan,  dalam  bentuk  pelarangan, pemaksaan  dan  isolasi  sosial;  tindakan  dan  atau  ucapan  yang  merendahkan  atau  menghina; penguntitan;  kekerasan dan atau ancaman kekerasan  fisik, seksual dan  ekonomis; yang masing- masingnya  bisa  mengakibatkan  penderitaan  psikis  berat  berupa  salah  satu  atau  beberapa  hal berikut 8 : a. Gangguan  tidur  atau  gangguan  makan  atau  ketergantungan  obat  atau  disfungsi  seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
b. Gangguan stres pasca trauma.
c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
d. Depresi berat atau destruksi diri.
e. Gangguan  jiwa  dalam  bentuk  hilangnya  kontak  dengan  realitas  seperti  skizofrenia  dan atau bentuk psikotik lainnya.
f. Bunuh diri
Kekerasan  Psikis  Ringan,  berupa  tindakan  pengendalian,  manipulasi,  eksploitasi, kesewenangan,  perendahan  dan  penghinaan,  dalam  bentuk  pelarangan,  pemaksaan,  dan  isolasi sosial,  tindakan  dan  atau  ucapan  yang  merendahkan  atau  menghina,  penguntitan,  ancaman kekerasan  fisik  seksual  dan  ekonomis;yang  masing-masingnya  bisa  mengakibatkan  penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
a. Ketakutan dan perasaan terteror
b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya,sakitkepala,gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
e. Fobia atau depresi tempore
Pasal 45 juga terdapat delik biasa dan delik aduan. Pasal 45 terdiri dari 2 ayat antara lain :
a. Pasal  45  ayat  1  setiap  orang  yanq  melakukan  perbuatan  fsikis  dalam  lingkup  rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.9,000,000 (Sembilan juta rupiah).
b. Pasal  44  ayat  2  apabila  kekerasan  fiskis  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya yang tidak menimbulkan rasa sakit maka pelaku dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak Rp. 3,000,000 (tiga juta rupiah).
Perbuatan  sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  45  ayat  1  merupakan  delik  biasa  sedangkan pada pasal 45 ayat 2 merupakan delik aduan.
3. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan, berupa :
a. Pelecehan  seksual  dengan  kontak  fisilg  seperti  meraba,  menyentuh  organ  seksual, mencium secara paksa, merangkul sefta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mualqjfilq tefteror, terhina dan merasa dikendalikan.
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban  atau  pada  saat  korban  tidak menghendaki.
c. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  disukai,  merendahkan  dan  atau menyakitkan.
d. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  pelacuran  dan  atau  tujuan tertentu.
e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
f. Tindakan  seksual  dengan  kekerasan  fisik  dengan  atau  tanpa  bantuan  alat  yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera.
Selanjutnya  Galih  Bawono,  SH.,MH., 9 menambahkan  kekerasan  Seksual  Ringan,  berupa pelecehan  seksual  secara  verbal  seperti  komentar  verbal,  gurauan  porno,  siulan,  ejekan  dan
8 Philips M. Hadjon, (1987) Perlindungan Hukum Cet. Ke 2 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
9 wawancara  (tanggal 03 agustus 2015) Galih Bawono, SH.,MH., selaku Hakim
Jurnal
Jurnal     Valid
julukan  dan  atau  secara  non  verbal,  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh  atau  pun  perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
Adapun  pasal  46  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  berbunyi  :  "setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  B  hurup  a  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  betas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 36,000,000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)".
Pasal 46 tersebut berkaitan dengan pasal 53 dari UU yang sama, yang berbunyi : " Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri  atau  sebaliknya  merupakan  delik  aduan.".  Pasal  47  berbunyi  setiap  orang  yang  memaksa orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangganya  melakukan  hubungan  seksual  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 8 hurup b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit Rp.  12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal  48,  berbunyi  :  dalam  hal  perbuatan  sebagaiman  dalam  pasal  46  dan  pasal  47 mengakibatkan  korban  menyebabkan  luka  yang  tidak  memberi  harapan  untuk  sembuh  sama sekali, mengalami ganguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus  atau  satu  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya  janin  dalam  kandungan,  atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5  tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 25,000,000  dan paling banyak Rp.500,000,000,-
4. Kekerasan Ekonomi
Kekerasan  Ekonomi  dapat  dibagi  menjadi  kekerasan  ekonomi  berat  dan  kekerasan ekonomi  ringan.  Kekerasan  ekoomi  Berat,  yakni  tindakan  eksploitasi,  manipulasi  dan pengendalia lewat sarana ekonomi berupa 10 :
a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
c.     Mengambil  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  persetujuan  korban,  merampas  dan  atau memanipulasi harta benda korban.
Kekerasan  Ekonomi  Ringan,  berupa  melakukan  upaya  sengaja  yang  menjadikan  korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pasal 49 mejelaskan  tentang  perbuatan  menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000,-
Selain  jenis  pidana  sebagaimana  diuraikan  diatas  yang  terdapat  pada  pasal  44  sampai dengan  pasal  49  maka  hakim  juga  diberikan  kewenangan  oleh  UUKDRT  untuk  memberikan pidana tambahan antara lain :
1. Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari  korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak teftentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.
Perbuatan  pidana  atau  delik  yang  terdapat  pada  UUKDRT  dan  perbuatan  pidana  yang terdapat  pada  KUHP  ada  perbedaan  walaupun  sama-sama  perbuatan  pidana.  Yang membedakannya  adalah  terletak  pada  locus  deliKinya  atau  tempat  perbutan  pidana  tersebut dilakukan. Delik yang terdapat pada KUHP tidak melihat dimana perbuatan itu dilakukan asalkan memenuhi  unsur-unsur  pidana  maka  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  pidana  yang  bisa  dituntut berdasarkan pasal yang dilanggar. Tetapi delik yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2004  perbuatan  pidana  hanya  bisa  dituntut  apabila  tempat  teriadinya  di  dalam  rumah  dimana pelaku dan korban bertempat tingal.

## C. Korban dah Hak Korban
Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti yang penulis wawancara memaparkan  setiap  perempuan  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berada  pada  posisi  yang lemah  dan  seringkali  menglami  peristiwa  yang  mengecewakan.  Karena  seakan  akan  dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalamannya harus dia ceritakannya kembali misalnya pada
10 Ibid. Hal. 96
Jurnal
Jurnal     Valid
saat  dia  melapor  ke  polisi  atau  pada  saat  siding  di  pengadilan.  Keadaan  akan  bertambah  parah apabila  masyarakat  ikut  memandang  rendah  mereka  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  KDRT karena  dianggap  sebagai  wanita  yang  tidak  baik  dan  tidak  taat  pada  suami  atau  suka  melawan suami.  Situasi  seperti  itu  sangat  mengecewakan  sebab  korban  harus  selalu  menahan  diri  dan memendam  perasaan  malu.  Korban  adalah  mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan  rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 11
Definisi  dari  korban  adalah  orang  baik  individu  maupun  kolektif  telah  menderita  kerugian fisik  dan  mental,  ekonomi  dan  social  atau  hak-hak  dasar  disebabkan  oleh  karena  pelanggaran hokum  pidana  atau  pelarangan  tentang  penyalahgunaan  kekuasaan.  Berdasarkan  pasal  1  ayat  4 Undang-undang  no  23  tahun  2004  dijelaskan  bahwa  korban  adalah  orang  yang  mengalami kekerasan  dan  atau  ancaman  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Pengeftian  korban  dalam undang-undang  no  13  tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  bahwa  korban  adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisilq  mental  dan  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 12
Selanjutnya Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti mengatakan “perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban. Hak-hak dan kewajiban korban adalah sebagai berikut 13 : 1. Mendapatkan  kompensasi  atas  kompensasi  atas  penderitaan,  sesuai  dengan  kemampuan pelaku
2. Menolak kompensasi karena tidak memerlukannya
3. Mendapatkan  kompensasinya  untuk  ahli  warisnya  apabila  korban  meninggal  dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan kembali hak miliknya
6. Menolak menjadi saksi bila hal ini akan mebhayakan dirinya
7. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Mendapatkan bantuan penasehat hukum
9. Menggunakan upaya hukum
Kemudian kewajiban dari korban adalah :
1. Tidak main hakim sendiri
2. Berpartisipasi dengan masyarakat terjadinya/ timbulnya korban lebih banyak lagi
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuarn sipelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku
5. Bersedia membina atau dibina agar tidak menjadi korab lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Memberi  kesempatan  pelaku  untuk  memberi  kompensasi  secara  bertahap  atau  sesuai dengan ke mampuannya.
8. Wajib menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
Hak  dan  kewajiban  korban  dalam  undang-undang  KDRT  terdapat  pada  pasal  10  adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga sosial  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hokum  pada  tiap  proses  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.
Kemudian pada Pasal 26 hak-hak korban antara lain :
11 wawancara  (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti
12 ibid
13 Wawancara Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti
Jurnal
Jurnal     Valid
1. Korban  berhak  melaporkan  secara  langsung  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
2. Korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga  atau  orang  lain  untuk  melaporkan kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  pihak  kepolisian  baik  ditempat  korban  berada maupun ditempat kejadian perkara.
D. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Ada beberapa Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga, antara lain sebagai Berikut 14 :
1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki  dengan menanamkan anggapan bahwa  laki-laki harus kuat berani serta tanpa ampun
3. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dianggap  bukan  sebagai  permasalahan  sosial,  tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman  keliru  terhadap  ajaran  agama,  sehingga  timbul  anggapan  bahwa  laki-laki boleh menguasai perempuan
5. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
6. Laki-laki  dianggap  sebagai  dengan  wanita,  sehingga  superioritas  sumber  daya dibandingkan mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
7. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
8. Diskriminasi  dan  pembatasan  kesempatan  bagi  wanita  untuk  bekerja  mengakibatkan wanita  (istri)  ketergantungan  terhadap  suami,  dan  ketika  suami  kehilangan  pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
9. Beban pengasuhan anak
10. Istri  yang  tidak  bekerja,  menjadikannya  menanggung  beban  sebagai  pengasuh  anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam rumah tangga.
UU  No.23  tahun  2004  juga  mengatur  kewajiban  masyarakat  dalam  PKDRT,  dimana  bagi setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:
1. mencegah KDRT
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Mengajukan  proses  pengajuan  permohonan  penetapan  perlindungan;  (vide  pasal  15  UU PKDRT).
Namun  untuk  kejahatan  kekerasan  psikis  dan  fisik  ringan  serta  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  dalam  relasi  antar  suami-isteri,  maka  yang  berlaku  adalah  delik  aduan.  Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).
Namun  korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga  atau  Advokat/Pengacara  untuk melaporkan  KDRT  ke  kepolisian  (vide,  pasal  26  ayat  2).  Jika  yang  menjadi  korban  adalah seorang  anak,  laporan  dapat  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh  atau  anak  yang bersangkutan  (vide,  pasal2T).  Adapun  mengenai  sanksi  pidana  dalam  pelanggaran  UU  No.23 tahun  2004  tentang  PKDRT  diatur  dalam  Bab  VIII  mulai  dari  pasal  44  sld  pasal  53.  Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. ( vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

## E. Perlindungan Hukum
Keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  sarana  untuk  menciptakan ketentraman  dan  keteftiban  masyarakat,  sehingga  dalam  hubungan  antar  anggota  masyarakat yang  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  dijaga  kepentingannya.  Hukum  tidak  lain  adalah perlindungan  kepentingan  manusia  yang  berbentuk  norma  atau  kaedah.  Hukum  sebagai
14 Ibid. Hal 72
Jurnal
Jurnal     Valid
kumpulan  peraturan  atau  kaedah  mengandung  isi  yang  bersifat  umum  dan  normatif,  umum karena  berlaku  bagi  setiap  orang,  dan  normatif  karena  menentukan  apa  yang  boleh  dan  tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.
Wujud  dari  peran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  memberikan  perlindungan  hukum kepada  anggota  masyarakat  yang  kepentingannya  terganggu.  Persengketaan  yang  terjadi  dalam masyarakat  harus  diselesaikan  menurut  hukum  yang  berlaku,  sehingga  dapat  mencegahperilaku main  hakim  sendiri.  Tujuan  pokok  hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia  adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. 15
Hukum  itu  bertujuan  agar  tercapainya  ketertiban dalam masyarakat sehingga  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi  untuk  mencapai  tujuannya  dan bertugas membagi hak dan  kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan  mengutamakan  pemecahan  masalah  hukum  serta  memelihara  kepastian  hukum.  Menurut Subekti  dalam  buku  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat,  bahwa  tujuan  hukum  itu  mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Dengan  kata  lain,  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  gambaran  darifungsi hukum,  yaitu  ketenteraman  bagi  segala  kepentingan  manusia  yang  ada  di  dalam  masyarakat sehingga  tercipta  keselarasan  dan  keseimbangan  hidup  masyarakat.  Sedangkan  perlindungan hukum  dalam  arti  luas  adalah  tidak  hanya  diberikan  kepada  seluruh  makhluk  hidup  maupun segala  ciptaan  Tuhan  dan  dimanfaatkan  bersama-sama  dalam  rangka  kehidupan  yang  adil  dan damai.  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Pancasila,  maka  system  perlindungan  hukum yang  dianut  harus  berpijak  pada  dasar  Negara  Pancasila,  yaitu  tidak  hanya  melihat  hak  dan kewajiban di dalam masyarakat.
Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar  ideologi  dan  dasar  falsafah  Negara.  Prinsip-prinsip  yang  mendasari  perlindungan  hukum bagi  rakyat  berdasarkan  Pancasila  adalah  Prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat terhadap  tindakan  pemerintahan  yang  bersumber  pada  konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pengakuan  akan  harkat  dan  martabat  manusia  pada  dasarnya  terkandung  dalam  nilai-nilai Pancasila  yanq  telah  disepakati  sebagai  dasar  negara.  Dengan  kata  lain,  Pancasila  merupakan sumber  pengakuan  akan  harkat  dan  martabat  manusia.  Pengakuan  akan  harkat  dan  martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidupbersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Prinsip  kedua  yang  melandasi  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  terhadap  tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas  keserasian  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas  kerukunantetap merupakan  elemen  peftama  dan  utama  karena  Pancasila,  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan 16 .
Hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.  Antara  hak  dan  kewajiban terdapat  hubungan  yang  sangat  erat  yang  satu  mencerminkan  adanya  yang  lain 17 .  Suatu kepentingan merupakan sasaran dari ha( bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena  adanya  pengakuan  terhadapnya.  Ciri-ciri  yang  melekat  pada  hak  menurut  hukum  adalah sebagai berikut:
1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. la  juga  disebut  sebagai  orang  yang  memiliki  titel atas  barang  yang  menjadi  sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat berhubungan korelataif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan ( commission ) atau tidak melakukan ( ommision ) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak
4. Commission atau ommission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
15 wawancara  (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti
16 Philips M. Hadjon, (1987) Perlindungan Hukum Cet. Ke 2 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal 56
17 Ibid. Hal. 70
Jurnal
Jurnal     Valid
5. Setiap  hak  menurut  hukum  itu  menyangkut  titel  yaitu  suatu  peristiwa  tertentu  yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.
Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama  yang  berada  pada  posisi  lemah  akibat  hubungan  hukum  atau  kedudukan  yang  tidak seimbang.  Perlindungan  hukum  adalah  unsur  yang  memiliki  peran  yang  penting  dari  suatu penegakan  hukum.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia  agar  kepentingan  manusia  terlindungai,  hukum  harus  dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai.

## F. Perlindungan Korban KDRT Dalam  Peradilan Pidana dan  Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004
Pada suatu tindak pidana terdapat dua komponen pokok yaitu pelaku dan korban. Pada kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  pembahasan  skripsi  ini  penulis  secara  khusus  membahas perempuan/istri  sebagai  korban  KDRT  yang  dilakukan  oleh  seorang  suami.  Antara  korban  dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih memiliki ikatan sebagai suami istri.
Bapak  Lalu  Arfian  Mahfiz,  SH.,  selaku  Panitra  pengganti  memaparkan  perlindungan terhadap  istri  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  akan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan akan diproses berdasarkan hukum acara pidana. Dalam hukum  pidana  saat  ini  perlindungan  terhadap  korban  ternyata  sangat  abstrak  atau  perlindungan secara  tidak  langsung  maksudnya  pengaturan  perlindungan  terhadap  korban  diatur  dalam berbagai  aturan  perundang-undangan  dan  tidak  memiliki  undang-undang  yang  secara  khusus untuk melindungi korban terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang yang ada  sekarang  yang  terkait  langsung  dengan  KDRT  yaitu  undang-undang  no  23  tahun  2004. Undang-undang  ini  menurut  penulis  sangat  lemah  karena  posisi  dari  istri  sebagai  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  kasusnya  baru  akan  diperoses  apabila  ada  pengaduan  dari  istri atau dari korban. 18
Dalam  hukum  acara  pidana  selain  diperhatikan  hak  korban  juga  diprhatikan  hak-hak  dari tersangka. Khusus terkait dengan hak dari istri atau korban KDRT KUHAP memperhatikan hak korban dengan cara menggabungkan perkara  pidananya dengan perkara  gugatan ganti kerugian, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu 19 ".
Perlindungan hukum bagi korban KDRT diatur pada Pasal 16 UUKDRT, antara lain : 1. Dalam  waktu  1  x  24  jam  terhitung  dari  sejak  mengetahui  atau  menerima  laporan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kepolisian  wajib  segera  memberikan  perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaiman dimaksud pada  ayat  1  ,  kepolisian  wajib  meminta  surat  penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan.
Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  (UUKDRT),  selain  dalam  pasal  16  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  terdapat juga dalam Pasal 17 s/d Pasal 38. secara garis besarnya bentuk perrindungan tersebut dapat saya simpulkan adalah :
a. Perlindungan kesehatan
b. Perlindungan hak untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
c. Perlindungan pisikologis dalam bentuk bimbingan konseling
d. Dan  perlindungan  lainnya  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  korban.  Dimana bentuk  perlindungannya  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi  korban  dilihat  dari  segi  fisik dan umur korban.
18 wawancara  (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti
19 pasal 98 ayat 1 KUHAP
Jurnal
Jurnal     Valid

## G. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban KDRT
Sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  seorang  perempuan  berdasarkan  undang- undang berhak mendapatkan:
1. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Pelayanan bimbingan rohani.
Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :
1. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan
4. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  jender,  dan  isu  KDRT  serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
Masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa :
a. Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan  bebes  dari  segala  bentuk kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia tahun 1945.
b. Segala  bentuk  kekerasan,  terutama  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  sefta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
c. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

## SIMPULAN DAN  SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab III dan bab IV diatas penulis dapat meyimpulkan sebagai berikut :
1. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  istri  secara  fisik  dan  psikis  sebagai  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  antara  lain  sudah  ditentukan  dalam  undang-undang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu :
a. Perlindungan kesehatan
b. Perlindungan hak untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
c. Perlindungan pisikologis dalam bentuk bimbingan konseling
d. Dan perlindungan lainnya yang dapat memberikan rasa aman bagi korban.
e. Perlindungan  juga  diberikan  oleh  pihak  kepolisian  dalam  bentuk  perlindungan  sementara dan  juga  perlindungan  diberikan  oleh  pihak  pengadilan  dalam  bentuk  menerbitkan  surat perintah perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  baik  berupa  kekerasan  fisik  dan  psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  merupakan  delik  aduan  bukan  delik  biasa  dalam  arti  bahwa  kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah istri dan pelakunya adalah suami baru diproses secara pidana apabila ada pengaduan dari istri sebgaai korban kepada kepolisian baik dilakukan sendiri maupun memberikan kuasa kepada orang lain. Pihak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri baik kekerasan fisik, fsikis,  seksual  dan ekonomis  baru digolongkan sebagai  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  apabila  kekerasan  itu  dilakukan  didalam rumah  dimana  tempat  mereka  tinggal.  Namun  apabila  hal  itu  dilakukan  diluar  rumah  maka tidak termasuk ke dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Jurnal
Jurnal     Valid

## B. Saran-saran
Dari  hasil  analisa  penulis  terhadap  ketentuan  Undang-undang  KDRT  terhadap  perlindungan hukum kepada istri sebagai korban KDRT masih sangat lemah dan belum maksimal.
1. Untuk istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebainya melaporkan ke pihak berwajib  agar  bisa  diproses  secra  hukum,  karena  jika  tidak  melaporkan  kekerasan  yang menimpanya  maka perbuatan dari suami tersebut tentu tidak akan diproses secara pidana, hal  ini  berarti  akan  sulit  UU  KDRT  untuk  diterapkan  karena  delik  atau  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan delik aduan.
2. Penulis  memberikan  saran  atau  rekomendasi  kepada  pihak  yang  terkait  agar  meninjau ulang  atau  menyempurnakan  Undang-undang  KDRT  karena  masih  terdapat  kelemahan- kelemahan  terutama  pasal-pasal  yang  menyangkut  istri  sebagai  korban  KDRT.  Apabila dianalisa UUKDRT yang ada sekarang lebih banyak berpihak dan melindungi pihak suami sebagai pelaku KDRT. Dengan demikian pemerintah harus lebih berbuat adil dengan cara merubah bebetrapa pasal yang terdapat pada UUKDRT yang ada sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshary H.M. (2010) Hukum Perkawinan Indonesia Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Dendy Sugiono , (2008) . Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa.
Fakih,  Mansour,  (1998), Diskriminasi  dan  Beban  Kerja  Perempuan:  Perspektif  Gender, Yogyakarta: CIDESINDO.
Hartono,  C.F.G.  Sunaryati,  (1991), Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional  , Bandung: Alumni.
Hardijan  Rusli ,  ( 2006 )“Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana?”, Law  Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3
Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan. Indonesia, Pasal 28H ayat (2) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan Indonesia , Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indonesia,  Dokumentasi  (WCC,2012)  UU  RI  No  23  Tahun  2004,  Pasal  1  ayat  3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Kansil , ,  (2010) Latihan  Ujian  Pengantar  Ilmu  Hukum  Untuk  Perguruan  Tinggi .  Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki, (2009). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Philips  M.  Hadjon,  (1987) Perlindungan  Hukum Cet.  Ke  2  (Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press .
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Zahirin Harahap (2001), Beberapa Asoek Sosiologi Hukum, Bandung.