## POLEMIK QANUN ACEH DALAM  KONSTRUKSI  MEDIA ONLINE ANTARANEWS.COM

## Yuhdi Fahrimal
Program Doktor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor dan Awardee BUDI-DN LPDP-DIKTI e-mail: fahrimalhazmi@gmail.com

## ABSTRACT
Post-MoU, the  conditions for  peace in  Aceh still remain  in a dilemma.  This  happened because the differentiation principle of self-governement between the central government and the Aceh government. One of the problems that unfinished is the Qanun Flag and Coat Aceh. This study aimed to analyze the media construction (antaranews.com) to the polemic Qanun Aceh. The approach used in this study is a constructivist-critical analysis model  framing.  The  results  showed  that  antaranews.com  constructing  the  cause  of polemic occurs because the Aceh Governmet endorsed the Aceh Qanun about flag and emblem Aceh that closely resembles the GAM flag. The Aceh Government placed as the guilty  party.  As  a  government-owned  media,  antaranews.com  helped  push  for  the Government to revise Aceh Qanun Number 3/2013.
Keywords : media construction, polemic of local regulation, framing

## ABSTRAK
Pasca-MoU  Helsinki,  kondisi  perdamaian  di  Aceh  masih  tetap  berada  dalam  posisi dilematis. Hal ini terjadi karena masih adanya perbedaan prinsip self-governement antara pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Aceh.  Salah  satu  yang  masalah  yang  belum  selesai adalah  pengesahan  Qanun  Bendera dan  Lambang  Aceh.  Penelitian ini  bertujuan  untuk menganalisis  konstruksi  media (antaranews.com)  terhadap  polemik  pengesahan Qanun Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis-kritis dengan model  analisis  framing.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  antaranews.com mengonstruksi penyebab polemik terjadi karena Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang sangat menyerupai bendera GAM. Pemerintah Aceh ditempatkan sebagai pihak yang bersalah. Sebagai media yang dimiliki oleh pemerintah, antaranews.com ikut mendorong agar Pemerintah Aceh melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013.

## Kata Kunci : konstruksi media, polemik peraturan daerah, framing

## PENDAHULUAN
Aceh  pasca-MoU  Helsinki  belum sepenuhnya berada dalam kondisi damai. Hal  ini  mengingat  masih  banyak  aturan
dan  kesepakatan  dalam  MoU  Helsinki dan  Undang-undang  Pemerintah  Aceh yang  masih  dianggap  bermasalah.  Hal
ini  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari masih  adanya  kecurigaan  antara  pusat dan  daerah  kepada  elite  politik  Aceh yang  sebagian  besar  dikuasai  oleh mantan kombatan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) (Djumala, 2013). Salah satu  masalah  yang  mencuat  dan menimbulkan ketegangan antara Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat adalah pengesahan Qanun Aceh Nomor 3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh.  Polemik  ini  terjadi sebagai  akibat  dari  ketidaksesuaian interpretasi dan implementasi perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UU Pemerintah  Aceh.  Pemerintah  Pusat menolak menerima Qanun Bendera dan Lambang  Aceh  karena  menyerupai Bendera dan Lambang GAM. Sementara di  pihak  Pemerintah  Aceh,  Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh  sudah sesuai  dengan  kehendak  seluruh  rakyat Aceh  yang  menjadi  landasan  nilai-nilai perjuangan rakyat Aceh (Fahrimal, et al., 2014; Nyarwi, 2011).
Dalam  ranah  media,  kotroversi kebijakan  antara  dua  kelompok  elite politik–pusat  dan  daerah  menjadi  nilai berita  yang  sangat  penting.  Nilai-nilai berita  ini  menjadi  komiditi  yang  laku jika  dijual  kepada  publik  (Lee et  al. , 2008). Pertarungan wacana yang diproduksi oleh elite politik dalam media memiliki nilai berita yang dapat menarik
perhatian  publik,  khususnya  berkenaan dengan konflik dan kontroversi (Weldon,  2009  dan  Cramer,  2011). Mengikuti logika ekonomi-politik media,  semua  yang  dapat  memberikan keuntungan bagi media akan diproduksi secara  massif.  Untuk  mempermudah mengemas isu, media melakukan konstruksi isu (van Gorp, 2007; Weaver, 2007)  serta  mendistribusikannya  ke ruang publik dalam dua posisi biner yang saling bertentangan (Mosco, 2009).

## KERANGKA PEMIKIRAN
Media  Massa  Sebagai  Aktor  Politik dan Agen Konstruksi
Media  dapat  dipahami  sebagai sarana  dimana  pesan  yang  sama  dan seragam  dipancarkan  oleh  pengirim yang  terpusat  kepada  khalayak  secara sistematis  (Castells,  2001).  Dalam makna ini, media disebut hanya sebagai alat  dimana  informasi  ditrasmisikan kepada khalayak. Perkembangan teknologi telah membawa media ke arah konvergensi  dengan  ciri  interaktivitas, interkonektivitas, dan intermediasi. Berbagai media tradisional –surat kabar, radio, dan televisi– dipaksa untuk masuk ke dalam era baru ini. Kehadiran internet atau hypermedia  space (Kraydi,  2010) telah  ikut  mengubah  berbagai  pola konsumsi  media  –meskipun  media tradisional  tidak  ditinggalkan  sama
sekali  –karena  kemudahan  akses  yang ditawarkan oleh new media (Straubhaar et al. , 2012).
Dalam  kaitannya  dengan  ranah politik  dan  pembangunan,  media  telah mewujud  seperti  yang  dikatakan  oleh Jurgen  Habermas  sebagai  ruang  publik atau publicsphere (Hardiman,  2010).
Ruang publik adalah ruang dimana para masyarakat-warga berinteraksi satu sama lain, saling memproduksi diskursus, dan berada dalam posisi yang egaliter  (sama).  Dalam  konstruksi pemikiran  Habermas,  ruang  publik adalah  bagian  dari  masyarakat  warga ( civil society ), yaitu, masyarakat otonom yang mempunyai hak untuk menentukan diri dan mengorganisasi diri, maka ruang publik  dipahami  sebagai  kondisi  yang memungkinkan  bagi  masyarakat  untuk turut  berpartisipasi.  Ruang  publik  itu sendiri  kiranya  dapat  dipahami  sebagai kesempatan  bagi  masyarakat  untuk melakukan dialog rasional.
Dalam pemahaman McQuail (2011)  media  menjadi  wadah  dimana gagasan  diproduksi  dan  dipertukarkan. Media massa juga memberikan otonomi dan  menjadi  arena  terbuka  bagi  debat publik.  Salah  satu  yang  menandai keberaan ruang publik adalah mudahnya masyarakat-warga  mengakses  ruang publik  tersebut.  Dalam  hubungannya dengan  realitas  sosial,  media  massa
sebagai ruang publik seharusnya menjadi  kawasan  netral  dimana  akses terhadap  informasi  yang  memengaruhi publik tersedia secara luas, diskusi bebas dari  dominasi,  dan  semua  orang  yang berpartisipasi berada dalam basis kesetaraan  dalam  ruang  publik.  Inilah ciri-ciri  dari  ruang  publik  itu  sendiri. Media  massa  harusnya  hadir  dan memfasilitasi  proses  tersebut  dengan memberikan  sebuah  arena  perdebatan publik  dan  menyatukan  warga  secara individual  sebagai public  body dalam opini publik (Rahardjo, 2008).
Gagasan bahwa media merupakan unsur terpenting dalam dinamika politik, tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengkajian terhadap  posisi  media  dalam  relasinya dengan  publik  (rakyat).  Dalam  negara demokrasi,  rakyat  merupakan  unsur terpenting  dan  tidak  dapat  diabaikan begitu saja.  Terkait dengan relasi media dan publik dalam iklim demokrasi dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu, Pertama, media  menjadi  ruang  publik  bagi terjadinya interaksi politik ikut mempengaruhi  pembentukan  sistem komunikasi  politik  di  kalangan  publik. Pembentukan  karakter  dan  agenda politik berlangsung yang secara terbuka; Kedua, media  tidak  hanya  menjadi cermin  dari  kehidupan  politik  tetapi melakukan  generalisasi  realitas  politik, mengkonstruksi  realitas  politik  sebagai
sesuatu  yang  bersifat  kompleks  dan mengundang  antusiasme  respon  publik; Ketiga, konstruksi  realitas  media  atas dunia politik secara aktif akan memperkuat komitmen pencapaian tujuan  politik  ideal  dari  partai  politik atau  politisi  dan  kontrol  publik  yang tajam atas proses itu (Meyer, 2002).
Terkait  dengan  tanggungjawab media,  McQuail  (2011)  menyatakan bahwa  esensi  dari  keberadaan  media adalah  tanggung  jawab  sosial  pada kehidupan  sosial,  budaya,  dan  politik serta  memberikan  manfaat  positif  bagi publik. Untuk dapat melihat hal tersebut, maka  perlu  dipahami  beberapa  peran media massa dalam masyarakat (McQuail, 2011), yaitu: pertama, media sebagai windows on events and experience .  Media  dipandang  sebagai jendela  yang  memungkinkan  khalayak melihat”  apa  yang  terjadi  di  luar sanaataupun  pada  diri  mereka  sendiri. Kedua, media sebagai a mirror of events in  societyand  the  world,  implying  a faithful reflection , yaitu, cermin berbagai peristiwa  yang  ada  di  masyarakat  dan dunia  yang  merefleksikan  apa  adanya. Karenanya, para pengelola media sering merasa  tidak  “bersalah”  jika  isi  media penuh  dengan  kekerasan,  konflik,  dan berbagai keburukan lain, karena memang  menurut  mereka  faktanya demikian,  media  hanya  sebagai  refleksi
fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal, sesungguhnya angle , arah, dan framing dari  isi  yang  dianggap  sebagai cermin realitas ini diputuskan oleh para profesional  media,  dan  khalayak  tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang  inginkan. Ketiga, media  massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi  berbagai  hal  untuk  diberi perhatian  atau  tidak.  Media  senantiasa memilih  isu,  informasi,  atau  bentuk content yang  lainberdasarkan  standar para  pengelolanya.  Di  sini  khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang laik untuk diketahui dan mendapat perhatian. Ke-empat ,  Media  massa dipandang  sebagai guide (penunjuk jalan) atau interpreter yang menerjemahkan  dan  menunjukkan  arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif  yang  beragam. Kelima, media massa sebagai forum untuk mempresentasikan  berbagai  fenomena dan  ide-ide  kepada  khalayak,  sehingga memungkinkan  terjadinya  tanggapan dan  umpan  balik. Ke-enam, media sebagai interlocutor yang  tidak  hanya sekadar tempat berlalulalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif.
Berbagai peran media yang kemukakan oleh McQuail (2011)
tersebut  telah  menjadi  dasar  bagi
penelitian ini dibuat. Pandangan terhadap media sebagai gatekeeper telah menegaskan  bahwa  ada  realitas  lain  di balik  media  yang  sengaja  ditutupi  dari khalayak luas. Meskipun seiring berkembangnya teknologi yang
berdampak pada peningkatan kecerdasan masyarakat  terhadap  media  dan  politik, namun kondisi ini justru mempermudah pembentukan opini publik di masyarakat. Opini publik dapat dimaknai  sebagai  pendapat  umum  dari masyarakat  tentang  sesuatu  hal  yang sedang  dipikirkan  dan  dibicarakan. Sebagai  institusi  citra,  media  massa memiliki  kekuatan  untuk  membentuk dan  menggiring  opini  publik  sesuai dengan kehendak media.
Konstruksi media dapat berpengaruh  terhadap  opini  publik. Pemikiran  ini  tidak  hanya  didasarkan pada massifnya penggunaan media oleh publik,  namun  juga  karena  media merupakan agen konstruksi yang menggunakan  jalur  informasi  publik untuk  menyebarkan  berbagai  fakta  dan peristiwa.  Penonjolan  aspek  tertentu akan  berdampak  sangat  besar  bagi gerakan  masyarakat  ( social  movement ) pada  level grassroot .  Apapun  yang dibicarakan  oleh  masyarakat  setiap  hari adalah  isu-isu  yang  disebarkan  oleh media (Young dan Soroka, 2012).
Media  juga  dianggap  sebagai aparatus ideologi dimana media membawa  kepentingan  pemilik  yang berjalinkelindan  dengan  ideologinya, yang cenderung dilakukan oleh Negara. Ideologi tersebut dapat tercermin dari isi berita yang disiarkan media. Masyarakat dipaksa untuk menyaksikan hal-hal yang kadang-kadang belum tentu “dibutuhkan” oleh publik. Dalam hal ini tidak  berlebihan  jika  kita  menyebutkan bahwa  media  tidak  hanya  dijadikan mesin  perah  uang  oleh  pemiliknya, namun  juga  mesin  “pendulang”  suara pemilik  yang  menjadi  elite  politik (Nurhasim et  al ,  2009).  Jatuh  bangun citra politisi di mata publik dikonstruksi oleh  berbagai  pemberitaan  media. Sayangnya, apa yang dikenal oleh orang banyak  sebagai  objektivitas  dalam media, hampir tidak ada (Manan, 2010; Ishadi, 2015).
Dalam realitas politik, media tidak dapat dipandang hanya sebagai penyampai  informasi,  lebih  dari  itu media massa juga berperan sebagai aktor politik  (McNair,  2011).  Media  massa  – dan  orang-orang  yang  bekerja  di dalamnya  –tidak  saja  menyampaikan pesan-pesan politik namun juga mengubahnya  melalui  berbagai  proses pemberitaan dan interpretasi. Hubungan antara  media  dan  proses  politik  bersifat dialektika,  melibatkan  aksi  dan  reaksi.
Media  melaporkan  dan  menganalisis kegiatan  politik,  di  sisi  lain  media  juga merupakan  bagai  dari  pada  proses tersebut. Dalam pemahaman ini McNair (2011) menyatakan bahwa media merupakan sumber daya bagi pelaku dan penasihat politik.
Media  tidak  hanya  memberikan
pengetahuan kognitif
–yang menginformasikan  tentang  apa  yang terjadi  –namun,  media juga  menata dan menyusun  realitas  politik,  memilah- milah  peristiwa  yang  lebih  atau  kurang penting  sesuai  dengan  keberadaan  atau ketiadaannya pada agenda media (McNair,  2011).  Proses  pemilahan  dan pemilihan  media  ini  dikenal  sebagai proses  konstruksi  media  (Eriyanto, 2012).  Dalam  proses  konstruksi  media, dua hal penting yang perlu diperhatikan adalah (1) seleksi isu dan (2) pembentukan  berita  (Fishman,  1980 sebagaimana  dikutip  Eriyanto,  2012). Entman  (1993  dan  2007)  menggunakan terminologi  penonjolan  fakta  untuk menyebut  proses  penulisan  berita  oleh jurnalis.
Dalam melakukan konstruksi, media menggunakan bahasa yang didalamnya terkandung berbagai makna dan  ideologi.  DeFleur  memandang media  massa  memiliki  berbagai  cara memengaruhi bahasa dan makna; mengembangkan  kata-kata  baru  beserta
makna asosiatifnya; memperluas makna dari  istilah-istilah  yang  ada;  mengganti makna  lama  sebuah  istilah  dan  makna baru;  memantapkan  konvensi  makna yang  telah  ada  dalam  suatu  sistem bahasa (Badara, 2012).
Menurut  Sujiman  dalam  Badara (2012),  ada  tiga  tindakan  yang  biasa dilakukan  oleh  pekerja  media  tatkala melakukan konstruksi realitas. Pertama, pemilihan  simbol  (fungsi  bahasa). Apapun  simbol  yang  dipilih  akan memengaruhi  makna  yang  muncul.  Hal ini bisa dijelaskan melalui teori semiotika. Dalam pandangan semiotika, teks  (berita)  dipandang  dengan  penuh tanda,  mulai  dari  pamakaian  kata  atau istilah,  frasa,  angka,  foto,  dan  gambar, bahkan  cara  mengemasnya  pun  adalah tanda. Kedua, pemilihan fakta yang akan disajikan  (strategi framing ). Framing dipandang  sebagai  sebuah  strategi penyusunan  realitas  sedemikian  rupa, sehingga menghasilkan wacana. Pembentukan frame itu sendiri didasarkan  atas  berbagai  kepentingan internal dan eksternal media, baik teknis, ekonomis,  politis,  maupun  ideologis. Ketiga ,  kesediaan  memberi  tempat ( agenda  setting ).  Hal  ini  berkaitan dengan  menyediakan  ruang  atau  waktu untuk  sebuah  pemberitaan  (fungsi agenda setting ).
Proses Konstruksi dan Level Pengaruh Media
Proses konstruksi merupakan proses  dalam  ruang  berita  ( newsroom ).
Berbagai  kepentingan  yang  saling berhubungan dalam media telah membuat proses konstruksi dan framing dengan  memihak  kepada  elite  politik adalah sebuah kelaziman. Terkait dengan  proses  konstruksi  media  dan efeknya,  Scheufele  (1999)  mengajukan sebuah  model  proses  dari  efek framing yang ditandai oleh tiga jenis aktor, yaitu, (1)  sumber  yang  berkepentingan  dan organisasi  media;  (2)  jurnalis  (media); dan  (3)  khalayak.  Menurut  Scheufele (1999) kita berhadapan dengan dua jenis kerangka  dalam  media,  yaitu,  kerangka media  dan  kerangka  individu.  Kedua jenis  kerangka  tersebut  dapat  bersifat dependen  (sebagai  efek)  atau  bersifta independen (sebagai penyebab).
Lebih lanjut Scheufele dan Tewskbury (2007) memberikan
pemahaman  tentang  bagaimana  proses framing bekerja  dalam  lingkungan sosial,  yaitu, pertama konstruksi  dan penggunaan kerangka media oleh jurnalis  dan  pihak  lain  yang  bekerja  di perusahaan  berita.  Mereka  bekerja  di bawah  tekanan  yang  terus  menerus  dan rutinitas  untuk  berhadapan  dengan sumber berita serta terikat pada ketatnya “nilai  berita”  dan  “ angle berita”  dalam
melaporkan  peristiwa. Kedua ,  transmisi dari  laporan  berita  yang  “diberikan kerangka” dari sumber peristiwa kepada khalayak, misalnya pandangan sinis dari politisi. Ketiga , ada penerimaan kerangka tertentu oleh anggota khalayak dengan konsekuensi atas sikap, pandangan, dan perilaku mereka.
Untuk saat ini –dan mungkin untuk masa  yang  akan  datang  –media  massa dan  orang-orang  yang  bekerja  di dalamnya  selalu  berada  dalam  dua tekanan  yang  secara  kuat  saling berentangan. Pertama, perwujudan idealisme  media  dan  jurnalis.  Idealisme hadir  dalam  bentuk  yang  disebut  oleh Bill Kovach dan Tom Rosientiel (2001) sebagai  elemen  dari  jurnalisme.  Bagi Kovach  dan  Rosientiel  (2001)  jurnalis haruslah  memprioritaskan  kebenaran dalam  setiap  produk  beritanya,  lotalitas jurnalis  (media)  hanya  kepada  publik, dalam  produksi  berita  jurnalis  harus mengedepankan  aspek  verifikatif  atau cover both side . Di samping itu, Kovach dan Rosientiel (2001) juga menekankan bahwa jurnalis (media) harus independen dalam produksi berita –tidak boleh  memihak  kepada  siapapun,  jika pun harus memihak maka keberpihakan harus  pada  kebenaran  dan  itu  dimiliki oleh masyarakat.
Kedua ,  kenyataan  bahwa  media adalah  entitas  bisnis  serta  industri  yang
tergantung  pada  semangat  bisnis  yang kuat.  Semangat  bisnis  mendorongnya untuk menyusun agenda dan mengonstruksi realitas yang
diperolehnya  sehingga  menarik  untuk ditawarkan  ke  pasar  ( market  driven orientation )  (Ishadi,  2014;  Mosco, 2009). Logika ekonomi untuk mendapatkan  keuntungan  sebesar-besar telah  ikut  menyumbangkan  tekanan besar  bagi  ruang  redaksi  media. Persaingan  media  yang  semakin  ketat turut menyumbang kekuatan bagi logika ekonomi ini.
Pun diperparah oleh realitas bahwa beberapa  pemilik  media  adalah  tokoh- tokoh  politik,  sehingga  memisahkan media  –khususnya  media mainstream – dari  jerat-jerat  keberpihakan.  Perspektif ini menempatkan produksi berita sebagai suatu  proses  pertarungan  berbagai kelompok  di  ruang  berita.  Aspek-aspek yang  dipertarungkan  dapat  menyangkut ideologi  dan  kepentingan  ekonomi, sehingga  berita  hasilnya  dipandang sebagai simbol-simbol
yang
mencerminkan  dominasi  ideologi  dan kepentingan  ekonomi  dari  kelompok yang memenangkan pertarungan tersebut.  Sebab,  hanya  mereka  yang menjadi  kelompok  dominan  saja  yang pada  akhirnya  lebih  leluasa  untuk mengonstruksi realitas yang dikehendaki sesuai  kepentingannya.  Secara  teknis,
hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara memanipulasi  realitas    itu  sendiri  atau mengondisikan orang lain agar memiliki kesan  tertentu  terhadap  realitas  yang ditampilkannya (Ishadi, 2014).
Pertanyaannya  kemudian  adalah kekuatan  apa  saja  yang  mempengaruhi konstruksi realitas media? dan bagaimana bentuk tekanan yang diberikan  sehingga  berdampak  pada konstruksi realitas media? Untuk menjawab  hal  tersebut,  Pamela  J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996) menyumbangkan  konsep  lima  level pengaruh dalam media. Pertama , Individual Level menyangkut sisi profesional jurnalis. Faktor yang melingkupi,  antara  lain  latar  belakang pendidikan,  perkembangan  profesional dan keterampilan dalam menyampaikan berita  secara  tepat,  perilaku  individu jurnalis,  pemahaman  terhadap  nilai  dan kepercayaan,  serta  orientasi  profesional jurnalis.
Kedua , Media  Routine  Level berkaitan  dengan  perspektif  organisasi media,  aturan  yang  berlaku  menyangku proses penentuan berita atau bagaimana proses gatekeeping -nya.  Gitlin  (1980) seperti  dikutip  Shoemaker  dan  Reese (1996)  percaya  jika  rutinitas  wartawan menjadi penyebab beberapa frame harus diseleksi seringkali dari pada yang lain. Lebih  lanjut,  kepemilikan  dan  logika
ekonomi  dari  organisasi  berita  sangat
potensial menyebabkan konflik
kepentingan  ( interest  conflict )  dengan prosedur jurnalistik yang dimiliki personal
wartawan.
Ketiga ,
Organization  Level menyangkut  faktor struktur  organisasi  media,  termasuk pengaruh  dari  pemimpin  redaksi,  para editor,  dan  kebebasan  (independensi) wartawan saat bekerja (Van Gorp, 2007).
Keempat , extramedia  level adalah faktor-faktor  di  luar  media  yang menyangkut faktor sosial-ekonomi- budaya-politik, tekanan dari pemerintah, hingga  pemilik  modal.  Kondisi  ini membuat  media  menjadi  pion  politisi dan industriawan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, atas nama kepentingan bangsa, para pejabat mengatur  pemberitaan  sesuai  keinginan mereka. Adapun atas nama pertumbuhan ekonomi,  para  pebisnis  atau  pedagang melakukan hal yang sama (Subiakto dan Ida,  2012).  Level extra-media terkait dengan  tiga  faktor  utama,  yaitu,  (1) narasumber berita mempunyai kepentingan tertentu yang lewat kampanye public relations dan pressure group dapat memengaruhi proses-proses konstruksi realitas; (2) revenue resources atau  sumber  penghasilan media, berupa iklan, pelanggan, maupun khalayak  melalui  sistem rating ,  ikut berkontribusi  pada  proses  konstruksi
realitas  media;  dan  (3)  lembaga  lain  di luar  media,  seperti  kalangan  bisnis, pemerintah, ekonomi, maupun teknologi (Ishadi, 2014).
Kelima , Ideological Level diartikan  sebagai  kerangka-kerangka referensi  yang  terintegrasi,  di  mana masing-masing individu melihat realitas dan bagaimana individu-individu bertindak  terhadap  realitas  yang  ada. Level  ideologi  menyoroti  pihak  yang berkuasa di masyarakat, serta bagaimana kekuatan itu berperan dalam menentukan  agenda  media.  Berita merupakan struktur narasi yang membawa ideologi. Menurut John Fiske (2012)  ideologi  dapat  dipahami  sebagai proses  umum  produksi  makna  dan gagasan.  Ideologi  berkaitan  dengan pandangan  atau  sistem  keyakinan  yang dipercaya oleh suatu masyarakat.
Raymond Williams (seperti dikutip oleh Fiske, 2012) mengemukakan tiga penggunaan  utama  ideologi,  yaitu,  (1) sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu; (2)  sebuah  sistem  kepercayaan  palsu  – ide  atau  kesadaran  palsu–  yang  dapat dikontraskan  dengan  kebenaran  atau pengetahuan;  (3)  proses  umum  dari produksi makna dan ide.
Semua pengaruh yang hadir dalam berbagai level tersebut telah
meruncingkan  perdebatan  terkait  media
dan  politik  ke  arah  objektivitas  dan subjektivitas dalam media. Bagi banyak orang,  media  dituntut  untuk  objektif. Standar  yang  digunakan  adalah  bahwa media  harus  mampu  melihat  dari  posisi yang seimbang dan sesuai dengan fakta. Mengikuti pendapat Kovach dan
Rosientiel  (2001)  bahwa  jurnalis  yang objektif adalah jurnalis yang mengedepankan  hati  nurani  dalam meliput dan menulis berita. Objektifitas selalu
dikaitkan
dengan
ketidakberpihakan  media  dan  jurnalis pada  satu  pihak.  Oleh  karenanya cover both side menjadi kata kunci yang harus dipegang  teguh  oleh  media  dan  pekerja di  dalamnya.  Di  sisi  lain,  pandangan konstruktivisme-kritis memandang tidak ada  standar  objektivitas  dalam  media. Semua  isi  media  dipengaruhi  oleh subjektivitas  dari  jurnalis.  Muncul adagium  bahwa  objektifitas  media adalah subjektifitas itu sendiri.

## TUJUAN PENELITIAN
Tulisan ini bertujuan untuk melakukan  pembongkaran  teks  media melalui  analisis  framing.  Teks  media yang akan dianalisis merupakan
pemberitaan seputar
polemik
pengesahan Qanun Bendera dan Lambang  Aceh  yang  di- publish oleh situs  berita  online  antaranews.com. Analisis framing menjadi penting dalam
studi  komunikasi  khususnya  dalam kaitannya  dengan  politik  dan  kebijakan karena media dianggap bukanlah sebuah entitas  netral.  Ruang  berita  bukan menjadi  ruang  hampa  nilai  (Weaver, 2007;  Entman,  1993,  2007).  Berbagai pengaruh  berupaya  menekan  pola  kerja wartawan di ruang media sehingga berita yang dibuat cenderung memihak kepada salah satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya (Shoemaker dan Reese, 1996).

## METODE PENELITIAN
Framing  pada  intinya  merujuk kepada usaha pemberian definisi, penjelasan,  evaluasi  dan  rekomendasi dalam suatu diskursus ( discourse ) untuk menekankan  kerangka  berpikir  tertentu terhadap  peristiwa  yang  diwacanakan media  (Entman,  1993;  Entman,  2007; Scheufele dan Tewksbury, 2007). Proses konstruksi realitas tidak bisa dipisahkan dari  proses  pengambilan  keputusan  di newsroom .  Dinamika  yang  ada  dalam newsroom ini  telah lama  menjadi  objek penelitian yang menarik melalui pelbagai pendekatan dan telah menghasilkan  sejumlah  teori  penting. Pelbagai  metodologi  telah  dipakai peneliti  yang  berupaya  menjelaskan secara komprehensif bagaimana dinamika proses produksi dan
reproduksi  berita.  Di  antara  beberapa metodologi  yang  ada,  analisis  bingkai
( framing  analysis )  menjadi  mata  pisau untuk  mengetahui  bentuk  konstruksi realitas  media.  Mata  pisau  metodologi ini  pula  yang  dipakai  dalam  penelitian ini.  Analisis Framing lazim  digunakan untuk membongkar konstruksi, ideologi, dan  politik  media  (Eriyanto,  2012) khususnya  dalam  peristiwa  polemik, konflik, dan kontroversi (Jerit, 2007; Lee et  al., 2008;  Birkland  dan  Lawrence, 2009).
Objek  pada  penelitian  ini  adalah teks berita pada situs online antaranews.com  dalam  rentang  waktu Maret–Mei  2013  (dalam  masa  ini polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang  Aceh  mencuat).  Setidaknya ada tiga ciri situs berita online atau lazim dikenal sebagai surat kabar digital, yaitu, aktualitas, universalitas, dan interaktivitas.  Ciri  aktualitas  tercermin dari segi informasi yang terus diperbarui setiap saat. Semua informasi yang ada di situs  berita online merupakan  kejadian teraktual.  Hal  ini  dimungkinkan  karena kemudahan akses penyebaran informasi sebagai  akibat  lain  dari  lahirnya teknologi gadget yang  terintegrasi dengan internet. Keberagaman (universalitas)  topik  pada  surat  kabar online dimungkinkan  karena  tidak  ada lagi batasan kapasitas yang dimilikinya. Ciri interaktivitas merujuk pada dimungkinkannya  para  pengguna  atau
user dan penyedia informasi memberikan  respon  atau  umpan  balik satu  sama  lain  secara  langsung  (Fuady, 2002).
Metode  analisis  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  analisis framing model Gamson dan Modigliani.
Konsep  utama  dari  gagasan framing Gamson  dan  Modigliani  terletak  pada pergerakan  sosial  ( social  movement ).
Keberhasilan  gerakan/protes  sosial  di antaranya  ditentukan  oleh  sejauhmana khalayak  mempunyai  pandangan  yang sama atas suatu isu, musuh bersama, dan tujuan  bersama. Framing memainkan peran  penting  untuk  menghidupkan simbol dan makna dalam gerakan sosial. Simbol  dan  makna  ini  digunakan  siapa lawan  dan  siapa  kawan  serta  untuk membentuk  solidaritas  kolektif  dengan merasakan bahwa suatu masalah adalah masalah  bersama.  Unit  analisis framing model  Gamson  dan  Modigliani  adalah frame central atau Package yang terdiri atas framing devices –dianalisis melalui methapors,  catchphrases,  exemplar, depiction, dan visual  images .  Unit analisis kedua adalah reasoning devices –dianalisis  melalui roots , appeals  to principles, dam consequences (Eriyanto, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Polemik  Peraturan  Daerah    Sebagai Sebuah Realitas Politik
Dinamika  politik  lokal  di  Aceh pasca-MoU  Helsinki  selalu  diwarnai letupan  ketegangan  dan  kontroversi. Disepakatinya  butir-butir  yang  tertuang dalam Memorandum  of  Understanding (MoU)  tidak  lantas  membuat  hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh membaik.  Jika  dirunut  sejarah,  pasca- penandatanganan MoU Helsinki, tanggal 15  Agustus  2005  di  Helsinki,  Finlandia setidaknya  ada  beberapa  ketegangan yang  melibatkan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Aceh. Polemik dan ketegangan  dari  kedua  belah  pihak diawali tarik ulur konsep self government dan otonomi khusus, bahkan ketika perundingan
Helsinki berlangsung (Nurhasim, 2008; Djumala, 2013).  Konsep self  government adalah konsep  yang  ditawarkan  oleh  pihak GAM terkait pemberian atau perlimpahan kewenangan dalam mengatur  pemerintahan  sendiri  bagi Aceh. Dalam artian lain, self government setingkat  lebih  tinggi  dari  otonomi khusus  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Pusat (Kingsbury, 2005; Aspinal, 2005; Awaluddin, 2009; dan Sujatmiko, 2012).
Meskipun  penuh  dengan  drama tarik  ulur  ajuan  konsep  yang  laik  bagi Aceh,  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk
menerima konsep Governing Aceh yang merujuk  kepada  pengaturan  tentang kewenangan  dan  kepemerintahan  Aceh (Djumala,  2013).  Untuk  mewujudkan butir-butir  MoU  Helsinki,  Pemerintah Pusat  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah  Aceh.  Undang-undang  ini adalah  produk  hukum  yang  telah merangkum seluruh strategi kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Namun, capaian  dalam  MoU  Helsinki  dan  UU Pemerintah  Aceh  tidak  berbuah  manis dalam  implementasinya.  Ketegangan pada proses implementasi amanah MoU Helsinki  dan  UU  Pemerintah  Aceh masih  diwarnai  polemik.  Polemik- polemik ini diakibatkan oleh rasa saling curiga  baik  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Aceh  (Djumala,  2013). Pertama, polemik  pencalonan  Irwandi Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  pada Pemilihan  Gubernur  Aceh  tahun  2006 melalui  jalur  independen.  Pemerintah Pusat mencurigai bahwa pencalonan ini merupakan  representasi  dari  Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM),  mengingat Irwandi  Yusuf  adalah  mantan  juru propaganda  GAM  dan  Muhammad Nazar adalah koordinator Suara Referendum  Rakyat  Aceh  (SIRA)  yang berafiliasi dengan GAM.
Polemik kedua , saat pembentukan partai politik lokal oleh mantan
kombatan GAM yang saat itu dinamakan sebagai  Partai  Gerakan  Aceh  Mandiri yang disingkat GAM.
Menurut Pemerintah Pusat, partai lokal ini masih menggunakan embel-embel GAM
sebagai  gerakan  separatis,  sehingga harus diubah jika ingin disahkan menjadi partai lokal oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Pada ketegangan ini mantan  kombatan  GAM  melunak  dan mengubah  nama  dan  lambang  partai menjadi Partai Aceh
serta menghilangkan lambang bendera GAM. Partai lokal yang digawangi oleh mantan kombatan  GAM  dibawah  komando Muzakkir Manaf berhasil memenangkan Pemilihan  Umum  tahun  2009  dengan menempatkan  27  (dua  puluh  tujuh) kadernya di kursi parlemen Aceh (baca: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Tahun 2013,  melalui  dukungan  penuh  Partai Aceh,  Zaini  Abdullah  dan  Muzakkir Manaf  berhasil  merebut  kemenagan sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Aceh tahun 2012-2017.
Ketegangan ketiga ,  pembentukan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi sebagai komisi yang berfungsi menyelesaikan “dosa masa lalu” selama Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer  dan  Darurat  Militer.  Menurut penelitian  Nivada  (2012)  pembentukan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi akan sulit dilakukan di Aceh karena hal
ini  menjadi  suatu  problematik  di Pemerintah  Pusat.  Pada  hakikatnya keberadaan  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi dibutuhkan untuk memenuhi  hak  para  korban  selama perang berkecamuk di Aceh.
Keempat ,  polemik  pengesahan Qanun  Aceh  Nomor  03  tahun  2013 tentang  Bendera  dan  Lambang  Daerah. Sejak  dimasukkan  ke  dalam  Lembaran Aceh Nomor 40 tanggal 25 Maret 2013, Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  menuai kontroversi.  Pasalnya,  Qanun  yang seharusnya  menjadi  kekhususan  dan keistimewaan bagi Aceh ini mengadopsi Bendera  dan  Lambang  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM). Dalam Pasal 4 ayat (7) Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh dijelaskan  makna  dari  Bendera  Aceh, sebagai berikut: (1) Dasar warna merah, melambangkan  jiwa  keberanian  dan kepahlawanan;  (2)  Garis  warna  putih, melambangkan  perjuangan  suci;  (3) Garis warna hitam, melambangkan duka cita  Rakyat  Aceh;  (4)  Bulan  sabit berwarna putih, melambangkan lindungan cahaya iman; dan (5) Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun Islam.
Berdasarkan laporan dari International  Crisis  Group (ICG), sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemantauan  politik  dan  keamanan
negara-negara  dunia  mengkaji  dampak
politik yang ditimbulkan dari
pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Lembaga yang bermarkas  di  Brussel  ini  menyebutkan, Partai  Aceh  –sebagai  partai  penguasa  – merasa tidak perlu berkompromi karena para  petingginya  yakin  Jakarta  akan tunduk  pada  keinginan  mereka  seperti ketika  pemilihan  kepala  daerah  2012 lalu.  Dalam  laporan  yang  berjudul Indonesia:  Tensions  Over  Aceh’s  Flag disebutkan juga bahwa Partai Aceh ingin memanfaatkan kekuatan emosional yang sangat  besar  dari  bendera  Aceh  untuk memobilisasi  pemilih  untuk  pemilu 2014.  Hal  ini  terbukti  jika  dilihat tampilan  wacana  media  beberapa  calon legislatif  (caleg)  dari  Partai  Aceh menjadikan  isu  Bendera  Aceh  sebagai bahan kampanyenya ( International Crisis Group , 2013).
Partai  Aceh,  sebut  ICG,  saat  ini sedang  membangun  kendali  terhadap lembaga  politik  di  Aceh.  Partai  politik lokal  yang  dibentuk  oleh  pentolan Gerakan  Aceh  Merdeka  itu  sedang mengerahkan  pengaruhnya  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Komisi Independen  Pemilihan  (KIP)  Aceh. Perdebatan  ini  lebih  dari  sekedar  soal Bendera  Aceh  yang  merupakan  simbol separatis.  Menurut  ICG,  sesungguhnya perdebatan  ini  adalah  tentang  ke  mana
Aceh akan menuju dan akan seperti apa hubungannya  dengan  Jakarta.  Ini  juga menyangkut  apa  implikasinya  buat wilayah  lain,  seperti  Papua,  di  mana mengibarkan  bendera  pro  kemerdekaan menjadi tindakan paling simbolik untuk aktivis pro kemerdekaan.
Beberapa pengamat sudah memperkirakan  perdamaian  Aceh  akan bergerak ke arah buntu. Masalah utama adalah  ketidakmampuan  pemerintah Aceh melakukan tindakan-tindakan konkret,  seperti  pembangunan  dan kesejahteraan,  sebaliknya  terkungkung pada isu keadilan ( justice ) dan martabat ( dignity ) yang bersifat simbolis. Bentuk keseriusan yang dimaksud adalah dengan  fokus  kepada  amanah  MoU Helsinki  yang  lebih urgent seperti  (1) hasil bagi minyak bumi dan gas dan (2) pembentukan  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi (KKR).
Perlu  disadari  bahwa  pengesahan Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  ini tidak  serta  merta  membuat  seluruh rakyat  Aceh  menerimanya.  Sebagian masyarakat Aceh merasa tidak terakomodir  kepentingan  etnis  mereka dalam  desain  Bendera  Aceh.  Rakyat Aceh  mencurigai  pengesahan  Qanun Bendera  Aceh  hanya  menjadi  simbol politik  dan  identitas  politik  satu golongan  saja,  yaitu  mantan  Kombatan GAM. Hal ini cukup mendasar
mengingat Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  saat  ini dikuasai oleh politisi dari Partai Aceh – partai  lokal  yang  menjadi  kendaraan politik  mantan  kombatan  GAM  pasca- MoU  Helsinki.  Polemik  ini  terus berlanjut  dan  cukup  menguras  tenaga, waktu,  dan  biaya.  Perundingan  demi perundingan  dilakukan  namun  hanya menyisakan dead  lock ,  sehingga  harus dilakukan cooling  down .  Saat  ini  sudah tiga  tahun cooling  down dilakukan.
Palagan  politik  di  Aceh  masih  saja hangat  dengan  polemik  Qanun  Bendera Aceh,  sampai  pada  ultimatum  legislatif Aceh akan memboikot Pilkada 2017 jika Pemerintah  Pusat  tidak  mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

## Polemik  Peraturan  Daerah  Dalam Konstruksi Media
Dalam  pembicaraan  konstruksi media  dan  polemik  sebagai  bagian  dari dinamika politik lokal di era desentralisasi, penggunaan analisis framing  menjadi  mata  pisau  yang dianggap cukup tajam untuk membedah teks  media.  Pola  kerja  jurnalis  tidak hanya  dimaknai  sebagai  rutinitas  biasa saja,  melainkan  sebuah  proses  yang kompleks serta membutuhkan profesionalitas  kerja  –lazim  disebut sebagai  proses  redaksional.  Dalam menentukan  apakah  suatu  peristiwa
memiliki  nilai  berita  sesungguhnya merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional.  Biasanya  seorang  redaktur menentukan  apa  yang  harus  diliput, sementara  seorang reporter menentukan bagaimana  cara  meliputnya,  karena  ia berurusan
dengan tahap pencarian/penghimpunan dan
penggarapan  berita.  Setelah  seluruh materi  terhimpun,  maka  dilakukanlah penulisan  dan  penyuntingan  ( editing ).
Dalam  tahap  akhir,  sambil  dilakukan penyuntingan, dilakukan pula pemerkayaan  terhadap  berita.  Proses inilah  yang  dikenal  sebagai  konstruksi realitas media.
Proses  kerja  redaksional  terjadi dalam  polemik  polemik  pengesahan Qanun  Nomor  03  Tahun  2013  tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Polemik ini  mulai  mengemuka  di  ruang  publik setelah diketahui bahwa  substansi Bendera dan Lambang Aceh menyerupai Bendera  dan  Lambang  GAM.  Situs online antaranews.com  mulai  merespon dengan memunculkan pemberitaan pasca-pengesahan  dalam  berbagai  judul dan sudut penekanan berita.
Dalam melihat dan menginterpretasikan polemik
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh terkait  pengesahan  Qanun  Bendera  dan Lambang  Aceh,  situs  berita online antaranews.com  menggunakan frame
“Bendera  Aceh  mengadopsi  Bendera GAM dan harus direvisi”. Hal ini terlihat melalui kutipan berita berikut:
“...  Bendera  Aceh  yang  qanunnya disahkan DPRA pada 23 Maret 2013 itu ketika Aceh masih dilanda konflik bersenjata  atau  sebelum  perjanjian yang  ditandatangani  di  Helsinki  15 Agustus 2005 merupakan salah satu simbol  perjuangan  Gerakan  Aceh
Merdeka
(GAM).”
(antaranews.com/26  Maret  2013, pukul 19.09 WIB).
“…  Yang  namanya  perda  atau qanun  itu  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi ataupun kepentingan  umum."  kata  Juru Bicara  Kementerian  Dalam  Negeri, Reydonnyzar  Moenek,  usai  sidang pengujian  UU  Pembentukan  Pemda Kalimantan  Utara  di  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Jakarta,  Rabu. (antaranews,com/27  Maret  2013, pukul 22:43 WIB).
"… Setelah DPRA menyetujui qanun
(peraturan daerah) mengenai bendera Aceh dan kemudian dikibarkan di ruang publik, menimbulkan  berbagai  persoalan sosial.  Apalagi  bendera  tersebut mirip dengan organisasi separatis di Aceh," katanya (Priyo Budi Santoso
–pen).  (antaranews.com/05  April 2013, pukul 19.26 WIB).
Melalui frame ini antaranews.com menginterpretasikan  bahwa  terjadinya polemik  terhadap  Qanun  Bendera  dan Lambang Aceh karena substansi Qanun yang  disahkan  oleh  Pemerintah  Aceh dan DPRA tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 6 butir 4 PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang  Daerah  dimana  disebutkan bahwa  desain  logo  dan  bendera  daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan desain  logo  dan  bendera  organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/geraka n  separatis  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Media  memiliki  ketajaman  untuk melihat  peristiwa  yang  mengandung nilai  berita. Conflict dan Controvercy menjadi  nilai  berita  yang  sangat  laku dipasaran  (Weldon,  2009;  Cramer, 2011).  Peristiwa  pengesahan  Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh  dimaknai media sebagai bentuk keberanian Pemerintah Aceh. Keberanian ini muncul  karena  kursi  Pemerintah  Aceh dan DPRA dikuasai dan didominasi oleh mantan kombatan GAM.
Untuk memperkuat konstruksinya- nya,  situs  berita  online  antaranews.com memakai metaphors “jangan  sampai
luka  lama  terkoyak  kembali,  akibat pengesahan  Bendera  GAM  sebagai Bendera  Aceh”.  Hal  ini  sesuai  dengan kutipan berita berikut:
"Jangan sampai luka lama terkoyak kembali,  desain  bendera  GAM mengingatkan  semua  pihakkepada masa  lalu,  mari  kita  menatap  ke depan.  Kita  ubah  sedikit  desainnya agar  memori  itu  tidakterbayang kembali," ungkapnya. (antaranews.com/04  April  2013, pukul 20:07 WIB).
Sikap  Pemerintah  Aceh  yang mengesahkan  Qanun  Bendera  dan Lambang Aceh bukan merupakan  sikap patriotik.  Meskipun  Aceh  memiliki kewenangan  melalui  UU  Pemerintah Aceh  dan  disepakati  dalam  MoU Helsinki, namun Pemerintah Pusat tidak sepakat  dengan  desain  Bendera  Aceh yang menyerupai Bendera GAM. Media melihat sikap Pemerintah Aceh ini akan berdampak  pada  terkoyaknya  kembali luka lama yang dialami oleh rakyat Aceh selama  konflik  berlangsung.  Mungkin saja sebagian masyarakat Aceh medukung  kehadiran  Bendera  Aceh dengan desain Bendera GAM ini, namun yang  tidak  boleh  dilupakan  bahwa  ada rakyat  Aceh  yang  tidak  mendukung bahkan membakar Bendera Aceh tersbut.  Oleh  media,  hal  ini  disoroti sebagai bentuk inkonsistensi Pemerintah
Aceh  dalam  program  mensejahterakan rakyat  Aceh.  Elite  politik  Aceh  lebih memilih  menghabiskan  energi  untuk sebuah  Bendera  dari  pada  menuntaskan visi  pembangunan  Aceh  pasca-tsunami dan konflik.
Dalam catchphrases ,  situs  berita online  antaranews.com  menyebutkan Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang  dulu  digunakan  saat  konflik disahkan  oleh  DPRA  dan  Pemerintah Aceh  menjadi  Bendera  Daerah.  Frase kontras ini digunakan oleh antaranews.com untuk memperkuat frame  yang  semula  bahwa  substansi Qanun  Bendera  dan  Lamban  Aceh mengadopsi  Bendera  dan  Lambang GAM.
“…  Menurut  dia  (Reydonnyzar Moenek  –pen),  lambang  daerah tidak  boleh  menyerupai  gerakan separatis, seperti di Papua, Maluku, atau  GAM  di  Aceh.  "Itu  tidak diperbolehkan  menyerupai  atau menginspirasikan," katanya. (antaranews.com/27  Maret  2013, pukul 22.43 WIB).
Catchphrases yang  dipakai  oleh antaranews.com dikutip dari pernyataan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek. Pemilihan narasumber yang cenderung berasal dari perwakilan  Pemerintah  Pusat  membuat konstruksi yang dibangun oleh
antaranews.com  hanya  memihak  pada satu  sudut  pandang  saja.  Situs  online antaranews.com terlihat
seperti
mengabaikan pendapat dari elite lokal di
Aceh,  jika  pun  ada  pendapat  tersebut pasti diarahkan kepada kontra
pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.
Exemplars yang dipakai oleh situs online antaranews.com menyatakan bahwa  Bendera  Aceh  mirip  Bendera GAM. Exemplars ini  dipakai  hampir dalam  setiap  berita  antaranews.com, bahkan  Pemerintah  Aceh  dianggap melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Pusat serta tokoh politik dan tokoh  hukum  nasional,  karena  masih mengesahkan  Bendera  GAM  sebagai Bendera  Aceh.  Hal  ini  terlihat  dalam kutipan berita berikut:
“…  Menurut  Yusril,  penetapan bendera  milik  GAM  itu  melanggar kesepakatan dari pertemuan
konsultasi  antara  Gubernur  Aceh dengan sejumlah pejabat Pemerintah termasuk unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mantan Wakil
Presiden  Jusuf  Kalla,  Wakil  Ketua
MPR  Ahmad  Farhan  Hamid,  dan Wakil  Ketua  DPR  Priyo  Budi Santoso,  di  Hotel  Sultan,  Jakarta pada 17 Desember 2012.”
(antaranews.com/02  April  2013 21:05 WIB).
Penggunaan exemplars Bendera Aceh  mirip  Bendera  GAM  memiliki konsekuensi pada definisi publik terhadap polemik pengesahan ini. Terbentuknya opini publik bahwa Aceh sudah  merdeka  atau  Aceh  kembali kepada  kondisi  konflik  yang  telah berlangsung  selama  30  tahun  dan menelan korban ribuan jiwa. Pemerintah Pusat juga dicitrakan sebagai pihak yang “tertipu”  akibat  ulah  elite  politik  di DPRA dan Pemerintah Aceh. Sementara itu,  Pemerintah  Aceh  memiliki  citra positif  sebagai  pihak  yang  berani “melawan”  kebijakan  Pemerintah  Pusat sehingga  memiliki  posisi  tawar  yang besar vis  a  vis Pemerintah  Pusat ( International Crisis Group , 2013).
Situs berita online antaranews.com menggunakan depiction “ Gerakan Separatis. Depiction ini  ditemukan hampir  disetiap  pemberitaannya  dan dipakai guna mengulang memori kolektif  publik  bahwa  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  merupakan  gerakan separatis yang ada di Aceh. Tujuan dari gerakan separatis ini adalah memerdekakan  Aceh  dari  Republik Indonesia.  Dasar  dari  pemberontakan GAM adalah ketimpangan kesejahteraan yang  diterima  rakyat  Aceh  karena  pola pemerintahan  yang  sentralistik  yang
dijalankan  oleh  Pemerintah  Pusat.
Depiction ini memperkuat frame antaranews.com  dalam  mengonstruksi Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh tidak bisa diterima dengan alasan apapun lantaran substansi Qanun yang bermasalah.
Memperkuat frame-nya, situs berita online antaranews.com menggunakan visual  images yang menampilkan  foto-foto  aksi  massa mendukung Qanun Bendera dan Lambang Aceh, foto aksi massa menolak Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh, gambar  Bendera  Indonesia,  dan  foto beberapa  narasumber.  Foto  aksi  massa pendukung Qanun Bendera dan Lambang Aceh ditampilkan
antaranews.com  dengan point  of  view desain Bendera dan Lambang Aceh, hal ini dilakukan untuk mempertegas konstruksi bahwa Bendera Bulan Bintang  ala  GAM  dijadikan  oleh Pemerintah  Aceh  sebagai  bendera daerah.
Desain  Bendera  Bulan  Bintang menimbulkan  trauma  bagi  rakyat  Aceh. Konflik  selama  hampir  30  (tiga  puluh) tahun  membuat  rakyat  Aceh  sengsara. Penggunaan  simbol  identitas  GAM barupa  bendera  dan  lambang  melekat kuat  di  benak  dan  pikiran  rakyat  Aceh. Bagi  rakyat  Aceh,  Bendera  Bulan Bintang  dan  Lambang  Buraq  Singa
merupakan simbol gerakan pemberontak baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  telah  membuat  rakyat  Aceh berada dalam situasi yang tidak nyaman karena  konflik.  Oleh  karena  itu,  jika Pemerintah  Aceh  dan  DPRA  yang didominasi oleh mantan kombatan GAM bersikeras  menggunakan  simbol  Bulan Bintang  dan  Buraq-Singa  maka  konflik baru di masyarakat tidak bisa dielakkan. Konflik bisa saja terjadi karena realitasnya  tidak  semua  rakyat  Aceh setuju  dengan  Bendera  Bulan  Bintang dan Lambang Buraq-Singa.
Penolakan  sebagian  rakyat  Aceh terhadap  Qanun  Bendera  dan  Lambang Aceh ditunjukkan antaranews.com dengan  menampilkan  berita  dan  foto- foto  aksi  massa.  Foto-foto  tersebut mengambil point  of  view pada  aksi massa  mengibarkan  Bendera  Merah Putih  dan  membakar  Bendera  Bulan Bintang. Bagi massa –seperti konstruksi yang  dibangun  antaranews.com–  tidak boleh ada bendera lain yang berkibar di Aceh  selain  Bendera  Merah  Putih, meskipun  antaranews.com  menyadari bahwa  Bendera  dan  Lambang  Aceh merupakan  identitas  keistimewaan  bagi Aceh  yang  berakar  pada  sejarah kegemilangan  Kesultanan  Aceh  masa lalu.
Untuk reasoning device
(perangkat penalaran) situs berita online
antaranews.com  memakai roots Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh  yang disahkan  oleh  DPRA  dan  Pemerintah Aceh  melanggar  aturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  yaitu, Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun
2007 tentang Lambang Daerah.
Antaranews.com juga memberikan penekanan teks bahwa Pemerintah Aceh mengadopsi  simbol  GAM.  Sebagai appeals to principles , situs berita online antaranews.com juga menyatakan bahwa desain Bendera dan Lambang Aceh yang menyerupai  lambang  GAM  membuat semua  pihak  kembali  kepada  ingatan masa lalu saat konflik terjadi di Aceh.
Situs berita online antaranews.com berspekulasi  bahwa  identitas  simbolik rakyat Aceh yang tertuang dalam Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh  akan membuat ingatan publik kembali kepada masa  konflik.  Bukan  kemajuan  yang akan  didapatkan  oleh  rakyat  Aceh. Rakyat Aceh punya kenangan tersendiri terhadap simbol-simbol tersebut.
Kenangan tersebut bisa berupa nostalgia pada  perjuangan  masa  lalu  atau  justru membuat  rakyat  Aceh  tertekan  secara psikologis.  Hal  ini  yang  seharusnya dihindari  oleh  Pemerintah  Aceh  dan DPR Aceh demi menciptakan kepentingan bersama.
Untuk  memperkuat  bingkainya, situs online antaranews.com  memakai
consequences bahwa  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Aceh  harus  berunding guna  mencari  jalan  keluar  untuk penyelesaian  polemik  Qanun  Bendera dan  Lambang  Aceh.  Situs  berita  online antaranews.com  memandang  melalui dialog  yang  melibatkan  kedua  belah pihak, jalan keluar penyelesaian polemik ini akan segera berakhir. Masing-masing pihak  perlu  menurunkan  tensi  guna mendapatkan  solusi  yang  baik  bagi kemaslahatan rakyat Aceh dan kedaulatan Republik Indonesia.
Situs berita online antaranews.com mengonstruksi  realitas  dampak  yang akan ditimbulkan jika Pemerintah Aceh tetap bersikeras mempertahankan Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Dampak paling besar yang timbul adalah desakan pemekaran  wilayah  Aceh  menjadi  tiga propinsi.  Dengan  berpisahnya  Aceh menjadi  tiga  propinsi  baru,  akan menyulitkan  posisi  GAM  yang  saat  ini menguasai pemerintah di Aceh. Pemerintah  Aceh  akan  dianggap  gagal memberikan  jaminan  persatuan  dan kesatuan  seluruh  rakyat  Aceh  sesuai MoU  Helsinki  dan  UU  Pemerintah Aceh.

## KESIMPULAN
Dalam  relasinya  dengan  politik, ada  dua  kemungkinan  yang  akan dilakukan media yaitu, (1) menjadi agent
of  control kekuasaan  atau  (2)  menjadi pembela  kekuasaan.  Kondisi  ini  telah membuat  posisi  dilematis  bagi  media. Media –termasuk di dalamnya jurnalis– berada dalam tekanan yang sangat besar baik  dari  rutinitas  dan  ideologi  media maupun dari pemilik dan pihak eksternal media yang biasanya memiliki pengaruh besar.  Berbagai  tekanan  ini  telah memaksa  media  masuk  dalam  ranah pragmatis serta tidak jarang bertentangan  dengan  standar  nurani. Ketidakberdayaan  media  dan  jurnalis juga disebabkan oleh tekanan ekonomi- politik  media  yang  memaksa  media masuk ke ranah pragmatis.
Framing menjadi  alat  bagi  media untuk  mengonstruksi  realitas  politik yang  sangat  kompleks.  Proses  ini  telah menjadi  rutinitas  media  dan  dianggap merupakan  prosedur standar bagi kerja- kerja  di  ruang  redaksi. Framing memiliki dampak yang cukup besar bagi citra  elite  politik.  Hal  ini  dikarenakan framing dapat  membentuk  opini  publik dan  mengarahkannya  sesuai  tujuan media dan elite politik.
Pusaran kontroversi Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh  media  – situs online antaranews.com
mengonstruksi realitas bahwa kewenangan  Aceh  untuk  memiliki bendera  dan  lambang  daerah  dapat mengganggu  stabilitas  keamanan  dan
kedaulatan  Republik  Indonesia.  Hal  ini dapat dilihat dari frame central (package) yang digunakan, yaitu, Qanun
Bendera dan Lambang Aceh menyerupai Bendera GAM dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku  dalam  NKRI.  Tidak  hanya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007, namun  juga  bertolakbelakang  dengan MoU  Helsinki  dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Wartawan  dan  para  redaktur sangat berperan dalam proses konstruksi media,  khususnya  dalam  pemberitaan polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang  Aceh.  Para  pekerja  media (wartawan)  selalu  patuh  pada  tugasnya untuk menyeleksi isu yang laik diangkat dan menyusun pelbagai langkah bagaimana  suatu  fakta  ditonjolkan. Proses seleksi isu ini terjadi dalam rapat- rapat  internal  redaksi,  seperti  rapat perencanaan  dan  rapat  evaluasi.  Dalam setiap  rapat  ini,  pemimpin  dalam keredaksian  punya  kuasa  penuh  dalam menentukan sikap dan arah
keberpihakan media. Sedangkan
penonjolan fakta dilakukan oleh redaktur di  masing-masing desk -nya.  Redaktur ibarat tukang “jahit” yang mengotak-atik berita  lalu  memilih  dan  memilah  mana yang  akan  ditonjolkan  serta  mana  yang
harus dihilangkan. Proses konstruksi ini dengan  sendirinya  akan  mendistorsi netralitas  dan  objektifitas  berita.  Media mem- blow up berita melebihi
kapasitasnya sebagai penyampai informasi.  Media  ikut  serta  dalam pusaran  polemik  dengan  memihak kepada  Pemerintah  Pusat,  melalui pemberian  ruang  yang  lebih  besar kepada  narasumber  dari  Pemerintah Pusat dan politisi di DPR-RI. Kondisi ini tentunya  tidak  menguntungkan  bagi Pemerintah  Aceh.  Pemerintah  Aceh menjadi  pihak  yang  sangat  bersalah. Seharunya  media  memberi  ruang  yang sama besar, sehingga masyarakat mampu  mengolah  informasi  seputar polemik ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  Edward.  2005. The  Helsinki Agreement: A More Promising Basis  for  Peace  in  Aceh?. Policy  Studies  20 .  East-West
Center Washington.
Awaludin, Hamid. 2009. Peace in Aceh:
Notes  on  the  Peace  Process between the Republic of Indonesia and the Aceh
Freedom  Movement  (GAM)  in Helsinki . Jakarta: CSIS.
Badara,  Aris.  2012. Analisis  Wacana; Teori, Metode, dan Penerapannya  pada  Wacana Media . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Birkland,  Thomas  A.  Dan  Regina  G. Lawrence. 2009. Media Framing  and  Policy  Change After  Columbine. American
Behavioral Scientist Volume 53 Number 10. Castells, Manuel. 2001. The Rise of The Network Society . Oxford: Blackwell. Cramer,  Peter  A.  2011. Controvercy  as News Discourse . Canada:
Springer.
Djumala, Darmansjah. 2013. Soft Power Untuk  Aceh;  Resolusi  Konflik dan Politik Desentralisasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Entman,  Robert  N.  1993.  Framing: Toward Clarification of Fractured Paradigm. Journal of Communication Vol. 43 . International  Communication Association. Entman, Robert N. 2007. Framing Bias: Media  in  the  Distribution  of Power. Journal of Communication vol. 57 (2007) . International Communicaton Association. Eriyanto.  2012. Analisis  Framing: Konstruksi, Ideologi, dan
Politik Media . Jogjakarta:
LKiS. Fahrimal,  Yuhdi et  al .  2014.  Framing Media Terkait Polemik Pengesahan  Qanun  Bendera dan  Lambang  Aceh. Jurnal Analisis, Desember 2014,
Vol.3,  No.  02 .  Universitas Hasanuddin.
Fiske,  John.  2012. Pengantar  Ilmu
Komunikasi .  (Penj.  Hapsari
Dwiningtyas). Jakarta: Rajawali Press. Fuady, Muhammad E. 2002. Surat Kabar Digital Sebagai Media Konvergensi  di  Era  Digital. Jurnal Mediator Vol. 3 No. 1 . Hardiman, Budi F. 2010. Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt  dan  Jurgen  Habermas.
Dalam  F.  Budi  Hardiman (Ed.).2010. Ruang Publik; Melacak “Partisipasi
Demokratis  dai  Polis  sampai Cyberspace .  Yogyakarta:  PT. Kanisius. International Crisis Group. 2013.
“Indonesia:  Tensions  Over Aceh’s Flag”. Asia Briefing No.
39 .  Jakarta/Brussel,  7  May 2013.
Ishadi SK. 2014. Media dan Kekuasaan: Televisi  di  Hari-Hari  Terakhir Soharto . Jakarta: Penerbit Buku
Kompas. Jerit, Jennifer. 2007. Issue Framing and Engagement: Rhetorical Strategy in Public Policy Debates. Political  Behavior
(2008) 30 . Kingsbury, Damien. 2005. A Mechanism  to  End  Conflict  in Aceh. Journal Security Challenges Volume 1 Number 1 (2005) .
Kovach, Bill dan Tom Rosientiel. 2001.
The  Elements  of  Journalism: What People Should Know and The Public Should Expect . New York: Crown Pubisher. Lee, Nam-Jin, Douglas M.McLeod, dan Dhavan V. Shah. 2008. Framing  Policy  Debates:  Issue
Dualism,  Journalistic  Frames,
and  Opinions  on  Controversial Policy  Issues. Communication
Research  Volume  35,  Number
5, October 2008 . SAGE Publications.
Manan,  Abdul.  2010. Ancaman  Itu
Datang  dari  Dalam .  Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
McNair, Brian.  2011. An Introdution to
Political Communication (Fifth Edition) . New York: Routledge). Meyer, Thomas. 2002. Media Democracy: How Media Colonized Politics? . Cambridge: Polity Press. Mosco,  Vincent.  2009. The  Political Economy  of  Communication
(Second  Edition) .  Thousand Oaks: SAGE Publication. Nurhasim,  Moch.  2008. Konflik  dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI- GAM dalam Perundingan Helsinki .  Jogjakarta:  Pustaka
Pelajar  dan  Pusat  Penelitian Politik-LIPI.
Nurhasim,  Ahmad et  al .  2009. Wajah Retak Media: Kumpulan Laporan  Penulusuran .  Jakarta:
Aliansi Jurnalis Independen
Nyarwi.  2008.  Kebebasan  Pers  dan Kepentingan  Publik. Jurnal Ilmu  Komunikasi,  Volume  9, Nomor 1, Januari-April 2011 . Rahardjo,  Turnomo.  2008.  Bersikap Partisan  di  Ruang  Publik. Jurnal  KOMUNIKA  Vol.  11 , No.  1,  2008 .  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Scheufele,  D.A.  1999.  Framing  as  a Theory  of  Media  Effects.
Journal  of  Communication,  49
(1) .
Scheufele,  Dietram  A.  dan  David Tewksbury.  2007.  Framing, Agenda  Setting,  and  Priming:
The  Evolution  of  Three  Media Effetcs  Models. Journal  of Communication 57 . International  Communication Association.
Shoemaker,  Pemela  J.  dan  Stephen  D.
Reese.  1996. Mediating  The Message: Theories of Influences  on  Mass  Media Contents (Second Edition) . New York: Longman Publishers. Straubhaar,  LaRose  dan  Davenport. 2012. Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology (Seventh
Edition) .  Boston:  Wadsworth
CENGAGE Learning.
Subiakto,  Henry  dan  Rachmah  Ida.
2012. Komunikasi Politik,
Media, danDemokrasi . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Sujatmiko, Iwan Gardono. 2012. Conflict  Transformation  and Social Reconciliation: The Case of  Aceh,  Indonesia. Journal Asian Social Science Vol. 8, No. 2, February 2012 .
Van Gorp, Baldwin. 2007. The Constructionist Approach to Framing:  Bringing  Culture  Back
In. Journal  of  Communication  57 (2007) .
Weaver,  David  H.  2007.  Thoughts  on
Agenda  Setting,  Framing,  and Priming. Journal of Communication 57 (2007) . Weldon,  Michele.  2009.  The  Changing Nature of News. Dalam William F. Eadie, 21st Century Communication:  A  Reference Handbook .  California:  SAGE
Publication. Young,  Lori  dan  Stuart  Soroka.  2012. Affective News: The Automated Coding of Sentiment  in  Politicial  Text. Political Communication (29) .