## TRANSFORMASI PUBLIC SERVICE DELIVERY DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
*Muhammad Raafiq Namora 1) , Iip Permana 2) , Rahmadani Yusran 3) , Hidayatul Fajri 4) 1,2,3,4) Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
*Email Korespondensi : muhammad.raafiq.n@gmail.com
Diterima Redaksi: 03-04-2023 | Selesai Revisi: 10-04-2023 | Diterbitkan Online: 14-04-2023

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  guna  mengkaji  bagaimana  proses  serta  dampak  dari  tansformasi penyampaian pelayanan publik yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.  Tipe  riset  ini  adalah  riset  Kualitatif.  Studi  ini  memperoleh  beberapa  temuan  yakni  1) Sasaran  pada  proses  terjadinya  perubahan  layanan  ini  yaitu  masyarakat  Kota  Padang  yang memiliki keterbatasan waktu untuk langsung datang ke kantor yang dapat memakan waktu yang cukup  lama  dapat  menghambat  aktivitas  pemohon  kini  dapat  terbantu  semenjak  adanya transformasi  layanan  digital  tersebut.  Kehadiran  layanan  digital  (Si  Rancak)  dapat  dikatakan efektif  terlihat  sekali  perbedaanya  dari  sisi  konsultasi,  standar  layanan,  akses,  kesopanan, informasi, keterbukaan dan transparansi, ganti rugi, nilai untuk uang ; 2) perubahan mulai terlihat dan  sudah  banyak  menikmati  layanan  digital  ini.  Mereka  yang  sudah  mengetahuinya  senang melihat  efesiensi  dan  transparansi  dari  digital  elektronik  program  (Si  Rancak)  ini.  Namun pembiasaan harus terus berlajut dan dukungan di atas pemerintah Kota harus mendukung rencana transformasi layanan digital yang digagas pemerintah Kota Padang ini untuk menularkan layanan digital (Si Rancak) serupa lainnya di Indonesia.
Kata Kunci : Transformasi; Pelayanan Publik; Pencatatan Sipil; e-government

## Abstract
This  research  was  conducted  to  examine  how  the  process  and impact  of  the  transformation  of public services delivery that occurred at the Department of Population and Civil Registration of the  City  of  Padang.  This  type  of  research  is  qualitative  research.  This  study  obtained  several findings, namely 1) The target in the process of changing this service is that the people of Padang City who have limited time to come directly to the office which can take quite a long time can hinder  the  applicant's  activities,  now  they  can  be  helped  since  the  transformation  of  digital services. The presence of digital services (Si Rancak) can be said to be effective, the difference can be seen in terms of consultation, service standards, access, courtesy, information, openness and transparency, compensation, value for money; 2) changes are starting to be seen and many are already enjoying this digital service. Those who already know it are happy to see the efficiency and transparency of this digital electronics program (Si Rancak). However, the habituation must continue and support above the City government must support the digital service transformation plan initiated by the Padang City government to transmit other similar digital services (Si Rancak) in Indonesia.
Keywords : Transformation; Public Services; Civil registration; e-government

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan layanan dasar dari pelaksanaan pemerintahan serta berperan besar dalam mengevaluasi kinerja pemerintah pusat dan daerah. Berbagai faktor, termasuk  sumber  daya  manusia  penyedia  layanan,  strategi,  sistem  pelayanan,  dan konsumen, berperan untuk menentukan keberhasilan pelayanan publik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, 2009).
Pelayanan  publik  ialah  serangkaian  aktivitas  yang  berlangsung  guna  memenuhi kebutuhan  layanan  penduduk  sebagaimana  yang  diatur  oleh  aturan  hukum  untuk penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pentingnya  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan  program  pemerintah  bermula dari  kenyataan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  hakekat  dari  penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu  pemerintah  diharapkan  mampu  menyajikan  pelayanan  prima  guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik termasuk di antara serangkaian aktivitas yang dilaksanakan guna memenuhi  kebutuhan  layanan  administrasi  kependudukan.  Administrasi  kependudukan adalah  kumpulan  kegiatan  penyelenggaraan  dan  pengeluaran  dokumen  dan  data kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan,  pencatatan  sipil,  dan  penerapan  hasilnya  pada  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24,  2013)  dokumen kependudukan  ialah  dokumen  hukum  yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana  yang berfungsi sebagai bukti hasil pencatatan penduduk dan pencatatan sipil. Dengan demikian pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah daerah  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  pusat  dalam  pemerintahan  daerah  agar masyarakat mendapatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.
Untuk  metode  penyampaian  layanan  ( service  delivery )  yang  dilakukan  oleh Disdukcapil Kota Padang yaitu melalui 3 metode penyampaian yaitu melalui pemberian layanan secara langsung di Kantor Disdukcapil Padang, melalui pemberian layanan secara online  melalui  aplikasi  Sirancak,  melalui  pelayanan  administrasi  kependudukan (adminduk) dengan keliling.
Inovasi  memiliki  peranan  penting  bagi  keberhasilan  sebuah  instansi.  Dalam  hal ini,  pengukuran  efektivitas  kinerja  program  aplikasi,  mutu  program,  opini,  maupun kebijakan dapat  diukur dari sejauh mana aplkasi  yang dirancang dapat  menjadi  inovasi birokrasi  yang  berlangsung  dengan  efektif.  Kemajuan  teknologi  berkaitan  dengan mekanisme baru di sistem pemerintahan yakn ie-government atau dengan nama lain ialah pemerintahan  elektronik.  Terminologi  ini  pada  hakikatnya  ialah  proses  pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam menjadi media untuk melangsungkan sistem pemerintahan serta layanan publik yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi.
Di Kota padang sendiri sudah menghasilkan berbagai macam inovasi dari berbagai macam bidang yang dapat memudahkan penggunanya diantaranya adalah aplikasi Taspen Otentikasi yang di gunakan untuk salah satu cara autentikasi agar pensiunan tidak perlu datang  ke  Bank  atau  Pos  untuk  mengambil  uang  pension (Nurhasana  &  Frinaldi,  2020) . Inovasi  (Ayo  Ceting)  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat tentang  stunting  dan  pencegahannya,  serta  memberdayakan  masyarakat  untuk  aktif melaporkan  data  kesehatannya  sendiri,  kemudian  memberikan  pelayanan  publik  yang lebih  efektif  dan  efisien,  dan  terakhir  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  yang lebih mudah diakses dan menarik secara visual (Permana & Izzati, 2020) . Adanya pelayanan berbasis  elektronik  (e-Puskesmas)  di  Puskesmas  Ambacang  Kecamatan  Kuranji  Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu mewujudkan masyarakat sehat mandiri agar terwujud lebih optimal pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Saputro et al., 2017). Aplikasi Boss-Tailor bisa dimanfaatkan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan, seperti sulitnya mencari  lokasi  penjahit  sesuai  dengan  preferensi  mereka  yang  menghabiskan  banyak waktu  dan  biaya,  manajemen  waktu  penjahit  dalam  hal  ketepatan  waktu  pekerjaan. mengambil  barang  jahit,  dan  ketidaktahuan  masyarakat  akan  ukuran.  Di  Kota  Padang banyak sekali kain yang harus dijahit, yang seringkali membuat masyarakat bingung akan kebutuhan  tekstilnya  (Syamwil  et  al.,  2021).  Aplikasi  Rancak  Sapo  berbasis  web merupakan  hasil  dari  program  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Padang,  yang  tujuannya  untuk  memudahkan  pengguna  umum dalam memperoleh izin pelayanan, khususnya kewajiban pelayanan (Ananda Arif et al.,
2022). Inovasi E-Kelurahan yang merupakan inovasi pelayanan desa berbasis elektronik mampu mengatasi kendala yang dihadapi kelurahan di Kota Padang yaitu tidak adanya perangkat  desa  dan  kurangnya  pengawasan  dalam  pelayanan  desa  (Meiyenti,  2020). Selain itu dengan adanya website Padang.go.id untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kota Padang (Sari, 2022).
Sudah  semestinya  pemerintah  melakukan  terobosan-terobosan  baru  dalam  hal pelayanan  publik  khususnya  dalam  pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  yakni  dengan  sebuah  transformasi  pelayanan  agar  terselenggaranya pelayanan prima berbasis Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menuju tertib  Administrasi  Kependudukan  yang  awalnya  masyarakat  hanya  bisa  menggunakan sebuah  layanan  manual/ offline menuju  ke  layanan  digital  elektronik  (online)  sesuai dengan paradigma New Public Managament ke New Public Service dengan transformasi sistem pelayanan administrasi public
Disdukcapil Kota Padang yang dimana menggagas layanan bersifat online di 2020. Hal ini berangkat dari adanya keluhan masyarakat bahwa layanan manual di kantor dan beralamat  di  ibukota  sangat  jauh  dari  kecamatan  dan  desa,  tempat  parkir  yang  tidak mencukupi, ruang pelayanan yang terbatas, dokumen tidak selesai dalam sehari, alasan keterjangkauan  biaya,  waktu  dan  tenaga  juga  menjadi  pertimbangan  selanjutnya. Meskipun  demikian  Disdukcapil  juga  ada  layanan  adminduk  keliling.  Makadari  itu, lahirlah Si Rancak (https://sirancak.disdukcapil.padang.go.id/), pada tahun 2020 sebagai layanan adminduk berbasis WEB.
Si  Rancak  adalah  sarana  layanan  kepedudukan  secara  online  yang  dibuat  oleh Disdukcapil Kota Padang untuk memudahkan masyarakat Kota Padang dalam menerima layanan kependudukan. Layanan online ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam  memperoleh  layanan  administrasi  kependudukan  yang  meliputi  8  jenis  layanan. Layanan  tersebut  yakni  ada: pengurusan  akta  kelahiran,  pengurusan  akta  kematian, pengurusan  akta  perkawinan,  pengurusan  akta  perceraian,  layanan  pindah  datang, pengurusan  kartu  identitas  anak,  kartu  keluarga,  dan  kartu  tanda  penduduk  yang  dapat diakses  dimanapun  di  jam  kerja  yang  disediakan  selama  masih  terhubung  ke  jaringan
internet, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji isu ini mengenai Transformasi Public Service Delivery di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Tujuan dari dilakukannya riset ini ialah mengetahui proses transformasi public service delivery Si Rancak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil Kota Padang sarta untuk mengetahui  apa  dampak  transformasi public  service  delivery Si  Rancak  di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  ialah  studi  kualitatif  dengan  metodologi  deskriptif  yang  memberikan gambaran, penuturan, serta penafsiran atas suatu situasi seperti yang terjadi di lapangan. Kirk  dan  Miller  dalam  (Moleong,  2006)mendefinisikan  studi  kualitatif  sebagai  metode untuk menyajikan data deskriptif mengenai individu yang menjadi objek penelitian, dan gambaran tingkah laku yang dapat  diobservasi  di lapangan. Merujuk pada Bodgan dan Taylor,  pendekatan  kualitatif  ialah  teknik  riset  yang  menyajikan  data  deskriptif  berupa deskripsi  atau  lisan  atau  perilaku  yang  diamati  dari  orang-orang  (Moleong,  2012). Transformasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Disdukcapil  Kota  Padang  dapat dijelaskan dengan dasar pemikiran memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif tersebut.
Sumber data yang didapatkan melalui: yang pertama, data primer yang diperoleh peneliti dari proses observasi bersama subjek penelitian serta proses wawancara langsung kepada  DISDUKCAPIL  Kota  Padang,  Dinas  Kominfo  Kota  Padang,  Ombudsman  RI Perwakilan Sumatera Barat, serta masyarakat Kota Padang. Yang kedua, data sekunder diperoleh  dari  berbagai  dokumen  yang  berkaitan  dengan  transformasi  public  service delivery di DISDUKCAPIL Kota Padang. Analisis data menggunakan beberapa langkah berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data ( data condensation ), menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi ( conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk  pada  proses  pemilihan  ( selecting ),  pengerucutan  ( focusing ),  penyederhanaan ( simplifiying ),  peringkasan  ( abstracting ),  serta  transformasi  data  ( transforming )  dikutip dari (Misna, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Transformasi  Penyampaian  Pelayanan  Publik  Si  Rancak  Di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Dalam sebuah transformasi yang terjadi di Disdukcapil Kota Padang atau disebut sebagai transformasi pelayanan publik adalah perpindahan dari sistem layanan manual ke digital. Yang dimana hal itu didasari dari pemerintah mengeluarkan  (Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  7,  2019)  tentang  Pelayanan  Administrasi Kependudukan secara Daring (Dalam Jaringan) atas dasar untuk mewujudkan pelayanan administrasi  kependudukan  yang  prima  di  era  revolusi  industri  4.0.  Dari  transformasi layanan  publik  yang  dilakukan  Disdukcapil  Kota  Padang  terdapat  sejumlah  hal  yang berubah  yakni  diantaranya  :  1)  daris  sisi  sistem,  yang  dulunya  pelayanan  Administrasi Kependudukan  hanya  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  tatap  muka  langsung  ke kantornya  sekarang  sudah  ada  layanan  berbasis  digital  (Si  Rancak).  2)  dari  sisi memasukan  data,  setelah  keluarnya  sistem  layanan  digital  berbentuk  elektronik  (Si Rancak),  dapat  mengurangi  antrean  pada  pemohon  yang  hendak  mendapatkan  layanan terkait dengan administrasi kependudukan karena sekarang dapat dilakukan secara online dimana saja tanpa harus mengantre dan ke kantor. 3) Fokus layanan, focus layanan manual ke  digital  adalah  ingin  menyajikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  dengan menghadirkan pelayanan digital yang lengkap agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan namun ada beberapa layanan yang belum dapat dilakukan secara online atau daring seperti  perekaman data KTP dan KIA, serta jika  ada kesalahan data seperti NIK seseorang yang double itu harus di verifikasi langsung di kantor menggukan sidik  jari  yang  bersangkuran.  4)  Penerbitan  data,  dalam  proses  penerbitan  manual pemohon diarahkan untuk mengantri terlebih dahulu setelah itu menyerahkan berkas pada petugas  operator  kemudian  berkas  tersebut  akan  diproses  dan  divalidasi  oleh  petugas operator, sedangkan sistem dari layanan daring sama dengan sistem manual hanya saja perbedaanya ada pada layanan daring atau secara online yang di mana pemohon diarahkan untuk menyerahkan berkas dalam bentuk upload berkas ke form yang sudah dibuat dalam bentuk foto yang bersifat daring. 5) Dari sisi waktu, layanan manual dan layanan daring
membutuhkan  waktu  yang  sama  saja  untuk  menyelesaikan  dokumen  yang  diminta, perbedaannya  dari  segi  proses  layanan  tersebut  pada  layanan  oniline  (Si  Rancak)  kita dapat menekan pembiayaan, tenaga serta waktu dikarenakan tidak perlunya masyarakat datang  lagi  ke  kantor  tersebut.  Untuk  kenyamanan  dalam  penggunaan  layanan  yang diberikan sudah jelas terlihat bahwa layanan daring lebih mudah dilakukan. Akan tetapi itu  kembali  lagi  kepada  masing-masing  pemohon  memilih  bahwa  mana  yang  lebih nyaman melakukan pemohonan tersebut.
Menurut (Pele, 1997)ada 8 prinsip untuk mentransformasi penyampaian layanan publik yang telah diidentifikasi, Prinsip -prinsip Batho Pele tersebut adalah:
a) Konsultasi
Ini  adalah  tentang  menanyakan  kepada  penerima  layanan  tentang  apa  yang  mereka inginkan dan mencari tahu bagaimana agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya. Ini dapat dilakukan dengan kuesioner, atau dengan berbicara dengan penerima  layanan  Penting  untuk  berkonsultasi  dengan  sebanyak  mungkin  penerima layanan  agar  dapat  menggunakan  informasi  yang  diterima  untuk  membantu meningkatkan  layanan  kepada  mereka.  DISDUKCAPIL  Kota  padang  sudah melakukan konsultasi kepada masyaratak tentang yang mereka inginkan dan salah satu adalah  bagaimana  cara  agar  pelayanan  administrasi  kependudukan  tetap  bisa didapatkan  di  era  Covid-19  dahulu  yang  mana  interaksi  antar  individu  dibatasi sedangkan  di  DISDUKCAPIL  Kota  Padang  pada  saat  itu  baru  hanya  menerapkan pelayanan secara tatap muka, maka dari hasil diskusi tersebut DISDUKCAPIL Kota Padang  membuat  sebuah  inovai  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara daring/online  yang  diberi  nama  (Si  Rancak).  Penting  untuk  melaporkan  kembali kepada masyarakat agar mereka tahu apa yang diharapkan dari pemberi layanan sudah di  tanggapi  dengan  baik  atau  belum.  Disini  DISDUKCAPIL  Kota  Padang  sudah melaporkan  kembali  kepada  masyarakat  tentnag  aspirasi  yang  di  sampaikan  melalui sosialisasi secara langsung maupun melaui media social seperti di channel atau akun instagram resmi yang dimiliki DISDUKCAPIL Kota Padang.
b) Standar Layanan
Meskipun harus terus berusaha meningkatkan layanan yang diberikan, tetapi ini juga tentang seberapa baik penyedia layanan berjanji untuk memberikan layanan kapan saja. Dengan  adanya  layanan  digital  maka  layanan  yang  ada  di  DISDUKCAPIL  Kota Padang  sekarang  bisa  diperoleh  dimanapun  dan  kapanpun  selama  masih  dalam  jam operasionalnya dan memiliki koneksi internet. Jika sudah mengetahui apa yang penting bagi  masyarakat  maka  pemberi  layanan  dapat  menetapkan  standar  pelayanan  yang harus realistis tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Untuk standar layanan di DISDUKCAPIL Kota Padang baik secara langsung maupun daring memiliki standar layanan yang sama yang mana rata-rata layanan dapat diselesaikan dalam waktu cukup 1 hari saja.
c) Akses
Akses berlaku terutama untuk sektor masyarakat yang sebelumnya kurang beruntung dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan ini mungkin termasuk akses ke departemen  kami  untuk  penyandang  cacat  fisik,  atau  memiliki  layanan  yang  terlalu jauh  untuk  dikunjungi  orang.  Dengan  adanya  pelayanan  online  (Si  Rancak)  maka masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan akses datang langsung ke kantor sekarang bisa mendapatkan layanan dimana saja kan kapan saja selagi dapat di jangkau jaringan internet.
d) Kesopanan
Kesopanan  tidak  hanya  bersikap  sopan  kepada  penerima  layanan,  tetapi  bersikap ramah, membantu, dan memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat. Penyedia  layanan  harus  menuliskan  kode  etik  dan  harus  melatih  dan  menilai staf/pegawai mereka dalam layanan pelanggan. Di DISDUKCAPIL Kota padang kita bisa menanyakan yang berkaitan dengan pelayanan yang mereka berikan, kalau secara langsung  bisa  langsung  ditanyakan  kepada  pegawai  yang  sedang  bertugas  disana sedangkan secara daring/online sendiri dapat dicatanyakan melalui contact whatsapp yang di sediakan di dalam web (Si Rancak) tersebut, setiap pertanyaan akan di jawab oleh petugas yang bersangkutan dengan tanggap serta mengedepankan kesopanan.
e) Informasi
Informasi  adalah  tentang  menjangkau  semua  pelanggan  untuk  memastikan  mereka mendapat  informasi  yang  baik  tentang  layanan  yang  disediakan.  Dengan  adanya transformasi  pelayanan  publik  di  DISDUKCAPIL  Kota  Padang  maka  informasi mengenai layanan apa saja yang di sediakan serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar mendapatkan layanan tersebut sekarang mudah untuk diketahui tanpa harus menanya langsung ke kantor DISDUKCAPIL Kota Padang.
f) Keterbukaan dan Transparansi
Prinsip Batho Pele ini mendorong departemen untuk terbuka dan jujur tentang setiap aspek pekerjaan. Contohnya seperti pengiriman peralatan, layanan, dan sebagainya. Itu juga harus mencakup seberapa baik kinerja suatu departemen, DISDUKCAPIL Kota Padang  selalu  mempublikasikan  di  media  sosial  mengenai  program-program  yang sedang dijalini sehingga masyarakat dapat menilai apakah mereka menepati janji, tepat waktu  dan  seterusnya.  Jika  mereka  tidak  memenuhi  standarnya,  maka  mereka  harus mencantumkan alasannya dan mencari cara untuk meningkatkan layanannya.
g) Ganti Rugi
Dengan  adanya  ganti  rugi  memudahkan  orang  untuk  memberi  tahu  penyedia layanan  bahwa  mereka  tidak  puas  dengan  layanan  yang  diberikan.  Mereka  harus melatih pegawainya untuk menangani keluhan dengan ramah dan membantu. Mereka harus  meminta  maaf  dan  menyelesaikan  masalah  secepat  mungkin.  Mereka  harus memberi  tahu  Pelanggan  bagaimana  dan  dimana  harus  mengajukan  keluhan  dan mereka harus mencatat semua keluhan dan bagaimana mereka menanganinya. Mereka harus memahami bahwa keluhan dapat membantu mereka untuk meningkatkan layanan karena keluhan tersebut memberi tahu mereka apa yang diinginkan pelanggan. Dalam pelayanana  di  DISDUKCAPIL  Kota  Padang  jika  ada  suatu  pelayanan  yang  kita dapatkan  tidak  sesuai  dengan  yang  standar  yang  ditetapkan  maka  dapat  langsung melaporkan  hal  tersebut  kepada  pegawai  yang  bertugas,  sedangkan  kalau  melalui pelayanan  online  (Si  Rancak)  dapat  melaporkannya  kepada  admin  yang  bertugas melalui contact whatsapp yang sudah di diberikan, keluhan tersebut nantinya pasti akan di prosese oleh pegawai tersebut serta akan mencarikan solusi dari masalah yang sudah dilaporkan.

## h) Nilai untuk Uang
Prinsip  ini  termasuk  memberi  pelanggan  layanan  terbaik  yang  bisa  diberikan menggunakan  semua  sumber  daya  yang  dimiliki.  Ini  juga  berarti  menghilangkan pemborosan, penipuan, dan korupsi serta menemukan cara baru untuk meningkatkan layanan  dengan  sedikit  atau  tanpa  biaya.  Ini  mungkin  salah  satunya  termasuk membentuk  kemitraan  dengan  penyedia  layanan  lain  dan  komunitas.  Jika  bekerja secara efisien dan memaksimalkan keterampilan yang dimiliki, maka akan menambah nilai  dan  menghasilkan  keunggulan  layanan  untuk  memberi  pelanggan  nilai  terbaik untuk  uang  mereka.  Dengan  adanya  tranformasi  pelayanan  publik  dari  yang sebelumnya dilakukan secara manual ke digital/daring hal tersebut sudah tentu dapat memangkas biaya yang harus di keluarkan masyarakat dikarenakan mereka tidak perlu pergi  ke  kantor  untuk  mendapatkan  pelayanan,  serta  juga  dapat  mencegah penyalahgunaan  anggaran,  atau  mencegah  adanya  diskriminasi  dalam  memberikan layanan, dan mencegah adanya calo. Inovasi dan Penghargaan Prinsip Batho Pele ini merupakan  tambahan  dari  daftar  asli  sebagai  hasil  dari  banyak  departemen  yang berpartisipasi dalam cara-cara inovatif dan kreatif untuk "melakukan sesuatu dengan lebih baik". Inovasi dapat menjadi cara baru untuk menyediakan layanan yang lebih baik,  memangkas  biaya,  memperbaiki  kondisi,  merampingkan,  dan  secara  umum membuat perubahan yang sejalan dengan semangat Batho Pele.

## Dampak  Dari  Transformasi  Penyampaian  Pelayanan  Publik  Si  Rancak  Di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
(Syarifuddin & Agung, 2020) Mengatakan bahwa perubahan kondisi yang meluas akan berdampak luas pada semua strata dan industri yang berafiliasi. Biasanya, dampak transformasi dalam suatu organisasi, sistem, atau komunitas secara signifikan lebih besar daripada sebelum perubahan. Berkaca pada topik tulisan ini, transformasi digital, dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat antara lain sebagai berikut:

## a) Inovasi
Pengaruh besar yang diperoleh dari adanya transformasi digital ialah adanya inovasi dalam  kehidupan.  Seperti  halnya  pada  penelitian  yang  penulis  ambil  yakni  sebuah transformasi  dari  sebuah  inovasi  pelayanan  publik  berbentuk  digital  yang  ada  di Disdukcapil Kota Padang. Dengan adanya Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  (Dalam Jaringan),  dan  menyadari  bahwa  diperlukan  sistem  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  baru  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien,  maka  dengan  ini  diperintahkan  adanya  sistem  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  baru.  (Trilaksono,  2020)  memaparkan  bahwasanya  melalui inovasi,  layanan  publik  juga  dapat  dijadikan  cara  untuk  merealisasikan  good governance.  Hal  ini  membuktikan  bahwasanya  seluruh  instansi  hendaknya  mampu berinovasi.
Program  inovasi  layanan  digital  ini  berdampak  signifikan  terutama  pada  generasi Baby Boomers hingga Millenials yang sudah mulai terbiasa akan teknologi. Hadirnya layanan digital membuat masyarakat Kota Padang tidak perlu repot untuk jauh-jauh meluangkan  waktunya  dalam  pengurusan  permohonan  pada  pengurusan  layanan Administrasi  Kependudukan  karena  pemerintah  sudah  menyediakan  inovasi pelayanan yang begitu sangat membantu dalam proses pengurusan pelayanan melalui lahirnya inovasi layanan digital yang bernama (Si Rancak). Semoga untuk seterusnya layanan  digital  elektronik  ini  dapat  terus  memberi  kemudahan  kepada  masyarakat Kependudukan Kota Padang.
b) Akselerasi
Hadirnya  transformasi  digital  juga  memengaruhi  akselerasi  atau  percepatan  segala aktivitas. Guna menutup kesenjangan akses pelayanan publik yang ada di masyarakat. Digitalisasi  pelayanan  publik  bisa  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  ketimpangan pelayanan  publik  di  Indonesia,  khususnya  bagi  masyarakat  terpencil  dan  pedesaan. Sebab  selamam  pandemi  Covid-19  terjadi  meskipun  layanan  publik  belum  merata untuk seluruh daerah di indonesia, tetapi telah terjadi peningkatan berbagai layanan publik melalui berbagai platform digital. Peningkatan dalam trasnformasi pelayanan
publik pada (Si Rancak) di Disdukcapil Kota Padang memberikan dampak yang baik dan  sangat  membantu  dalam  proses  permohonan  data,  dengan  hadirnya  digitalisasi dapat menggantikan pertemuan fisik menjadi virtual melalui perangkat smart phone atau media elektronik lain yang dapat mengakses WEB (Si Rancak) Disdukcapil Kota Padang.  Sehingga  masyarakat  yang  hendak  melakukan  pemohonan  layanan kependudukan  di  Disdukcapil  Kota  Padang  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  tidak memotong  aktifitas  pemohon  dan  juga  lebih  bisa  menyelesaikan  kecepatan  dalam berbagai persoalan.
c) Efisiensi
Inovasi  yang  ada  di  sudah  tentu  membuat  banyak  hal  menjadi  lebih  praktis  bagi masyarakat dari aspek waktu, biaya maupun tenaga. dengan hadirnya digitalisasi dapat menggantikan  pertemuan  fisik  menjadi  virtual  melalui  perangkat  smart  phone sehingga masyarakat yang hendak melakukan pemohonan layanan kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dapat dilaksanakan secara efesien dalam durasi waktu yang lebih  singkat  dan  juga  bisa  menyelesaikan  berbagai  persoalan.  Dalam  efesiensinya dampak dari adanya transformasi pelayanan publik melalui digital sangat membantu menciptakan  pelayanan  publik  khusunya  dalam  bidang  pemerintahan  dan kependudukan. Efesiensi dari layanan digital (Si Rancak) dari Disdukcapil ini mampu memotong waktu pelayanan yang tadinya pemohon harus datang ke kantor dan harus antre terlebih dahulu  berkat  sistem digital ini jadi lebih efesien dalam durasi  waktu yang lebih singkat dan juga bisa menyelesaikan pekerjaan secara singkat.
d) Akuntabilitas
Dengan transformasi digital, maka dampak positif lainnya adalah adanya akuntabilitas atau  pertanggung  jawaban  terhadap  sistem  yang  didukung  oleh  teknologi  tersebut. Transformasi pelayanan publik melalui digital pada (Si Rancak) saat ini sudah mampu menjangkau  akses  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Padang  dan  dapat  diakses dimana  saja  dan  di  waktu  jam  kerja  yang  di  sediakan  selama  terhubung  jaringan internet.  Dampak  dari  transformasi  pelayanan  publik  melalu  digital  ini  secara akuntabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah mampu memberikan  keterbukaan  layanan  secara  terbuka  saat  ini  dan  dapat  memanfaatkan
media  teknologi  untuk  kebutuhan  lewat  pengembangan  sistem  pelayanan  publik berbasis  teknologi  informasi  (e-government)  di  harapkan  kedepannya  transformasi pelayanan  publik  melalu  digital  ini  akan  terus  mampu  membuat  proses  perubahan layanan publik termasuk pada layanan administrasi kependudukan menjadi akuntabel dan transparan.
e) Kolaborasi
Transformasi tidak akan mampu merealisasikan  sebuah tujuan bila dilakukan tanpa adanya kolaborasi yang melibatkan pihak-pihak lain. Terlebih dengan hadirnya masa pandemi yang membuat  ruang gerak pelayanan publik menjadi  terbatasi, ini adalah waktu  yang  sangat  baik  untuk  berkolaborasi  dalam  rencana  digitalisasi  sistem pelayanan  publik  di  Indonesia,  untuk  mempercepat  layanan  secara  efesien  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Padang  berkolaborasi  dengan  Dinas Komunikasi  dan  Informasi  Kota  Padang,  Perangkat  Kecamatan  serta  Perangkat Kelurahan  untuk  menciptakan  sebuah  layanan  digital  agar  bisa  mempercepat pelayanan  admnistrasi  kependudukan  yang  ada  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dampak dari kolaborasi transformasi digital ini tidak hanya  terkait  dua  arah  antara  kedua  dinas  pemenrintah  Kota  yang  bersangkutan melainkan, bisa segala arah antara stakholder terkait seperti swasta, pemerintah, dan masyarakat  tentunya.  Dengan  transformasi  pelayanan  publik  melalui  digital  (Si Rancak) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ini bukan saja untuk melayani, akan tetapi masyarakat juga bisa saling membantu warga lainnya atau berkolaborasi bersama.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitain  Transformasi  Public  Service  Delivery  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang maka dapat disimpulkan bahwa proses transformasi  penyampaian  pelayanan publik manual/tatap muka ke digital pada inovasi layanan (Si Rancak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ditujukan kepada  masyarakat  Kota  Padang  yang  memiliki  keterbatasan  waktu  dalam  berurusan langsung  yang  biasa  akses  menuju  kantor  yang  cukup  jauh  dari  rumah  ke  dinas  untuk
berurusan  serta  dapat  memakan  waktu  yang  cukup  lama  dapat  menghambat  aktivitas pemohon kini dapat terbantu penuh semnjak adanya transformasi layanan digital tersebut. Adanya layanan digital (Si Rancak) dapat dinyatakan efektif karena proses transformasi layanan manual ke online menunjukkan perubahan signifikan. Dari adanya perubahan ini, penulis menarik kesimpulan bagaimana proses perubahan penyampaian pelayanan publik berdasarkan 8 prinsip dari batho pele yaitu: Konsultasi, standar layanan, akses, kesopanan, informasi,  keterbukaan  dan  transparansi,  ganti  rugi,  nilai  untuk  uang  yang  dibutuhkan dalam  proses  pelayanan.  Sejak  adanya  transformasi  penyampaian  pelayanan  publik melalui perluncuran program digital dari (Si Rancak), perubahan mulai terlihat dan sudah banyak menikmati layanan digital ini. Mereka yang sudah mengetahuinya senang melihat efesiensi  dan  transparansi  dari  digital  elektronik  program  (Si  Rancak)  ini  sejak keberadaanya. Namun pembiasaan harus terus berlajut dan dukungan di atas pemerintah Kota  harus  mendukung  rencana  transformasi  layanan  digital  yang  digagas  pemerintah Kota  Padang  ini  untuk  menularkan  layanan  digital  (Si  Rancak)  serupa  lainnya  di Indonesia.
Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa saran seperti:  diharapkannya  layanan  publik  digital  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Padang,  khususnya  inovasi  layanan  (Si  Rancak),  terus  berkembang  cakupan  dan fungsinya di tahun-tahun mendatang. Itu sebabnya perlu adanya evaluasi dan monitoring tahunan terkait layanan digital ini. Untuk mengantisipasi terjadinya ketidak berlanjutan dari transformasi digital ini, penulis memberi saran untuk terus melakukan sosialisasi terus menerus  baik  itu  pada  karyawan  seperti  mengadakan  pelatihan  pada  setiap  sub  bagian terkait pemahaman terhadap sistem ini bisa terus membaik dan menyeluruh. Penulis juga menyarankan  Efektivitas  dan  efisiensi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Padang  dapat  ditingkatkan  melalui  penerapan  transformasi  digital  secara  sistematis, bertahap,  di  seluruh  proses  pelayanan.  Penulis  ingin  sepenuhnya  provident  atau kesempatan lebih luas lagi untuk keberhasilan dari transformasi pelayanan itu sendiri.

## REFERENSI
Ananda Arif, M., Saleh, R., Delfiro, R., Fadel Afifi, R., Yendra, W., & Syamsir, S. (2022). Efektivitas  Layanan  Online  Sapo  Rancak  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang (Vol. 1, Issue 2). Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik Pada Kelurahan Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat . Misna, A. (2015). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur . 3 (2), 521–533.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Nurhasana, A., & Frinaldi, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Sistem Aplikasi Otentikasi Penerima Pensiun PT. Taspen secara Digital dengan Menggunakan Smartphone di Kota Padang. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik |Volume 2 | Nomor 3 , 2 (3), 16–25.
Pele, B. (1997). People First, White Paper On Transforming Public Service Delivery .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7. (2019). Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring.  Berita  Negara  Republik  Indonesia No.152, 2019. Jakarta . www.peraturan.go.id
Permana,  I.,  &  Izzati,  U.  (2020).  Inovasi  Pelayanan  Kesehatan  Publik  Berbasis  E- Government  (  Studi  Kasus:  Inovasi  Ayo  Ceting  Di  Puskesmas  Andalas). JESS (Journal of Education on Social Science) , 4 (1).
Saputro, A. B., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2017). Pelaksanaan Layanan E-Puskesmas Di Puskesmas Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Journal of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 1 , 2 (1).
Sari,  E.  P.  (2022). Efektivitas  Penggunaan  Website  Padang.Go.Id  Dalam  Memenuhi Layanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Di Kota Padang .
Syamwil,  Arita,  S.,  Syofyan,  R.,  &  Rakib,  M.  (2021).  Penerapan  Aplikasi  Boss-Tailor Dalam  Peningkatan  Literasi  Digital  Pada  UMKM  Jasa  Jahit  Di  Kota  Padang. EcoGen , 4 (4).
Syarifuddin,  M.,  &  Agung,  M.  (2020). Transformasi  Digital  Persidangan  Di  Era  New Normal . https://www.researchgate.net/publication/344890240
Trilaksono,  B.  A.  (2020). Analisis  Value  For  Money  Dan  Akuntabilitas  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Nur  Handayani  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24.  (2013). Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia. No.232, 2013. Jakarta. www.djpp.kemenkumham.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.