As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
Zakat Infak Sodaqoh sebagai  Instrumen Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Ermi  Suryani
Program Studi Perbankan Syariah FEBI INAIS Bogor ermi.suryani@inais.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to explore the potential of zakat, infaq, shodaqoh as a support for  economic growth in Indonesia. The method used is a qualitative method through the study of literature and critical analysis. ZIS was able to increase economic growth in Indonesia year after year. The higher the level of Muslim awareness of paying zakat the greater the opportunity for Indonesia's economic growth. The infaq and alms are two things attached to  zakat  because  it  is  not  regulated  in  regulation  in  Indonesia.  The  existence  of  infaq  and  alms  has  a  great opportunity to be managed productively so that the strategy in managing ZIS is something that must be analyzed thoroughly.  The  goal  is  that  ZIS  funds  collected  from  muzakki  can  be  utilized  to  improve  the  welfare  of  the community, especially Muslims in Indonesia. ZIS is not obliged to tackle poverty in Indonesia, but is able to reduce the government's burden on the welfare of the people. Amil is required to be creative in managing ZIS so that the criteria for  amil need to be socialized and determined. Among them: first, qualified knowledge theoretically / practically in ZIS. Second, high social value and fond of entrepreneurship. Third, honest from small things to big things. Fourth, close to the community / easy to get along with all groups and always simple. Fifth, have many links with BAZNAS / BAZDA and LAZNAS.
Keywords: amil, economy, Indonesia, infaq, shodaqoh, zakat,

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi zakat, infaq, shodaqoh sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan anaisis kritis.  ZIS ternyata mamgu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat kesadaran muslim menunaikan zakat semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun Infak dan sedekah dua hal yang melekat pada zakat karena ia tidak diatur secara regulasi di Indonesia. Keberadaan infak dan sedekah mempunyai peluang yang besar untuk dikelola secara produktif sehingga setrategi dalam mengelola ZIS sesuatu yang wajib dianalisis dengan matang. Tujuannya dana ZIS yang terkumpul dari muzakki pemanfaatannya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya muslim di Indonesia. ZIS tidak  berkewajiban  menanggulangi  kemiskinan  di  Indonesia,  tetapi  mampu  mengurangi  beban  pemerintah untuk  mensejahterakan  rakyat.  Amil    wajib  kreatif  dalam  mengelola  ZIS  sehingga  kriteria  amil  perlu disosialisasikan dan ditetapkan. Diantaranya: pertama, mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS. Kedua, nilai sosialnya tinggi dan gemar berwirausaha. Ketiga, jujur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Keempat, dekat dengan masyarakat/mudah  bergaul dengan semua kalangan  dan selalu  sederhana. Kelima, mempunyai link yang banyak dengan BAZNAS/BAZDA dan LAZNAS. Kata Kunci: amil, ekonomi, Indonesia,  infaq, shodaqoh, zakat,
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v2i2.127

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan Zakat, Infak, Sodaqoh (ZIS) mempunyai peluang besar memperbaiki lembaga keuangan syariah di Indonesia.  Indonesia sebagai  mayoritas muslim tentu saja potensi zakatnya lebih  besar  daripada  Negara  minoritas  Muslim  lain  yang  sudah  lebih  efektip  pengelolaan  ZISnya. Secara lembaga Indonesia sudah strategis mengumpulkan ZIS dari muzakki untuk dikelola lembaga yang dirikan pemerintah, non pemerintah dan  panitia ZIS yang dibentuk masyarakat. Zakat tidak sulit dikumpulkan apabila pengelolaannya sudah benar dan berdampak positif terhadap masyarakat. Salah  satu  hambatan terkumpulnya zakat di Indonesia karena amil sebagai pengelola lebih  besar belum mampu memberdayakan zakat secara produktif. Dengan demikian, tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat.
Minimnya motivasi para muzakki salah satunya dipengaruhi nilai yang sangat maslahat dari kerja kerasnya dalam jangka panjang tidak terlihat jelas. Untuk menarik perhatian muzakki gemar infaq , sodaqoh dan sadar wajib zakat harus beriringan dengan amil yang kreatif/amil yang mampu memberdayakan ZIS yang berkesan bagi rakyat. Para mustahik  zakat, Infaq, sodaqoh saatnya ikut andil  bekerja  keras  sehingga  muzakki  lebih  tergerak  hatinya  mengeluarkan  sebagian  hartanya. Realisasi dari pengumpulan ZIS  setiap tahunnya harus mampu mengurangi angka mustahiq . Amil harus  siap  dengan  kesederhanaan  dan  tidak  rakus  terhadap  dana  ZIS.    Dalam  mewujudkan pengelolaan ZIS yang efektip penulis merasa penting membuat strategi pemberdayaan zakat yang kreatif. Seorang amil harus bisa mengubah pradigma mustahiq tentang dana ZIS sifatnya konsumtif menjadi dana ZIS produktif.

## TINJAUAN LITERATUR
Pada umumnya masyarakat memahami dan mengetahui Zakat, Infaq dan Sodaqoh  yang disingkat dengan ZIS namun yang membedakan ketiga hal tersebut masih sulit dipahami. Zakat adalah  sebagian  harta/benda  yang  dikeluarkan  dari  kekayaan  yang  dimiliki  secara  sempurna. Kewajiban pemilik harta mengeluarkan sebagian harta (zakat) apabila nisob dan haulnya sudah terpenuhi. Nisob setiap jenis benda yang dizakati  mayoritas senilai 85 gram emas jika dihitung dengan  uang  Rp:  59.500.000.  Adapun  haul  dari  harta  yang  dizakati  dihitung  dari    hari benda/binatang ternak tersebut sah dimiliki sampai dalam kurun waktu satu tahun masih dalam kepemilikan. Sebuah keluarga mayoritas dikenakan kewajciban mengeluarkan zakat minimal satu jenis zakat sekali pertahun yaitu, fitrah. Kaegori masyarakat yang ekonominya menengah minimal dikenakan  dua  kategori  zakat  yaitu:  zakat  fitrah  sejumlah  3.5  liter  beras  dan  zakat  harta keseluruhan pertahun yang dimiliki/zakat mal sejumlah 2,5% dari pendapatan. Adapun bentuk zakat dari jenis ternak jatuh wajibnya setelah cukup nisob dan haulnya. Kategori binatang ternak nisobnya berbeda-beda baru wajib zakat. Misalnya kambing dengan Sapi, kategori kambing dengan jumlah 1-39 tidak ada kewajiban zakat. Apabila dikeluarkan maka tidak disebut zakat kambing akan tetapi ia menjadi bagian dari infaq/sodaqoh. Berbeda dengan sapi, 1-29 belum ada kewajiban mengeluarkan  zakatnya.  Diangka  30  sudah  jatuh  pembebanan  wajib  zakat  satu  anak  sapi. Perbedaan nisob merupakan syariat Islam yang berlaku sepanjang masa. Adapun jenis binatang
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
ternak lain yang ketentuan zakatnya sudah ditentukan dalam Al- Qur’an adalah Unta, Kerbau yang dinisbahkan  dengan  Sapih  dan  domba  yang  dinisbahkan  dengan  kambing.  Binatang  ternak  lain seperti bebek, ayam dan yang lainnya dinisbahkan dengan zakat harta kekayaan 2,5% atau zakat perdagangan 2.5%. Cara menghitung zakat bebek adalah nilai satu ekor bebek dikalikan dengan jumlah bebek keseluruhan (Rp:50.000x300 ekor =15.000.000). Jika pemilik  bebek tidak memiliki harta selain bebek maka nilai 15 juta tersebut tidak wajib zakat. Apabila masih ada harta kekayaan lain (hasil perdagangan lain yang tidak mencapai nisob) digabungkan dengan total keseluruhan bebek. Apabila mencapaai 59.500.000/tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berbeda dengan ternak bebek yang diperdagangkan dan dinisbahkan dengan zakat perdagangan. Menghitung zakat bebek  yang  dijual  belikan  adalah  jumlah  keseluruhan  penghasilan/keuntungan  pertahun  jika mencapai  59.500.000/tahun  atau  lebih  maka  zakatnya  2.5%  apabila  diuangkan  senilai  Rp: 1.500.000.    Kewajiban  menunaikan  zakat  akan  mensejahterakan  hidup  pemberi  zakat  dan penerimanya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia enggan mengeluarkan zakat. Bagi yang  tidak  sadar  pentingnya  zakat  dan  meninggalkan  kewajiban  mengeluarkan  zakat  akan mematikan sumber kesuksesan dalam mengumpulkan harta.
Kewajiban  mengeluarkan  zakat  dibebankan  kepada  orang  yang  memiliki  harta  secara sempurna, nisobnya sudah terpenuhi dan haulnya sudah satu tahun. Setiap jenis benda/harta yang dizakati harus zat dan nilainya halalan toyyibah.Setiap kekayaan yang diharamkan maka baginya tidak ada kewajiban zakat. Setiap mengumpulkan harta harus dibarengi dengan nilai-nilai agama karena hasil yang didapat akan dikeluarkan di jalan Allah. Manusia akan merugi apabila bekerja meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Misalnya: Lailah meninggalkan sholat Zuhur dengan alas an  sibuk  mengerjakan  tugas  kantor.  Padahal  kalau  kita  menyadari  kesibukan  tersebut  dalam rangka mengumpulkan harta. Harta  tidak akan berkah apabila meninggalkan kewajiban kepada Allah demi mengerjar rezeki dari Allah. Hasilnya selalu ada cara Allah mengurangi rezeki Lailah tersebut. Seperti, sakit, barang-barang dapur rusak, mainan anak pengen harga mahal dan tidak berjalan mulus dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya dikantor.
Infaq  adalah  memberikan  sebagian  dari    harta/kekayaan  yang  didapat  dari  setiap  jenis usaha. Depenisi lain mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan orang banyak yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq cakupannya lebih luas dari zakat.  Pada tabiatnya manusia  rakus  dengan  harta  sehingga  dengan  pembebanan  kewajiban  dari  Allah  maka  tabiat tersebut terkikis menjadi manusia yang dermawan. Dalam Hukum Islam infak dicerminkan t dalam QS.2: 265 sebagai berikut :
ِتاَض ۡرَم َءٓاَغِتۡبٱ ُمُهَل ََٰو ۡمَأ َنوُقِفنُي َنيِذَّلٱ ُلَثَم َو
َّل نِإَف ِنۡيَفۡع ِض اَهَلُكُأ  ۡتَتاَف  ٞلِبا َو اَهَباَصَأ ٍة َوۡب َرِب ِِۢةَّنَج ِلَثَمَك  ۡمِهِسُفنَأ  ۡنِ م اٗتيِبۡثَت َو ِ َّللَّٱ ّٞۗٞ لَطَف  ٞلِبا َو اَهۡب ِصُي  ۡم
ٌري ِصَب َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱ َو
And the example  those who spend their wealth seeking means to the approval of Allah and assuring [reward for] themselves is like a garden on high ground which is hit by a downpour - so it yields its fruits in double. And [even] if it is not hit by a downpour, then a drizzle [is sufficient]. And Allah, of what you do, is Seeing.
Al- Qur’an menjelaskan  membelanjakan  harta  untuk  keridhoan  Allah  maka  pahanya  akan berlipat  ganda.  Dalam  membelanjakan  harta  hendaklah  kita  biasakan  menyisihkan  infak  kepada
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
orang lain 2,5% karena setiap rezeki yang dimiliki ada hak orang lain yang sangat membutuhkan. Sebaik-baik infaq itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, mulai dari saudara dekat, tetangga dan rekan kerja. Adapun seorang suami sebaik-baik infaqnya adalah terhadap istri. Seorang suami  menitipkan uang belanja  terhadap istri untuk kebutuhan keluarga hendaklah menyisihkan 2.5%  atau kurang dari 2.5% sebagai infaq diluar kebutuhan keluarga sehingga istri tidak mencampur adukkan  titipan  belanja  dengan  uang  yang  bebas  ia  pakai  tanpa  ada  konsekuensi  terhadap keberlangsungan  keluarga.  Suami  yang  banyak  infaqnya  terhadap  orang  lain  dan  keluarganya melarat/jauh dari hidup layak tidak dibenarkan dalam Islam. Perbuatan yang diridhoi Allah dalam infaq harus diutamakan anak, istri, ibu dan saudara lainnya.
Bentuk  infak    adalah  benda  seperti  baju/pakaian    dan  uang  yang  tidak  ditentukan jumlahnya/nilai  yang  tidak  terbatas.  Hukum  infaq  bagi  setiap  umat  muslim  laki-laki  maupun perempuan adalah sunnah. Seorang yang berinfaq akan mendapatkan pahala yang seimbang dari Allah  yang  maha  kaya  dan  maha  pemberi.  Memberikan  benda/harta  kepada  non  muslim  untuk kebutuhan makan, minum, pakaian maka ia dikategorikan infaq yang bernilai ibadah. Beda halnya ketika seorang muslim memberikan sebagian harta/benda kepada non muslim untuk membangun Gereja dan kebutuhan lainnya sebagai persembahan terhadap tuan mereka. Hal yang kepentingan sedemikian tidak dikategorikan infaq yang bernilai Ibadah dan ia akan lebih tepat disebut amal yang sia-sia. Dalam Hukum Islam perkara-perkara tertentu pemberian infaq untuk pembangunan agama lain (Kristen, Budha, dan Aliran sesat lainnya) hukumnya adalah haram. Adapun pengecualian dalam hal ini adalah dana CSAR dalam perusahaan maka hukumnya adalah mubah.
Sodaqoh adalah memberikan sebagaian yang dimiliki baik bentuk materi maupun immateri di  jalan  Allah.  Sodaqoh  lebih  utama  terhadap  tetangga,  masyarakat  sekitar  terdekat  dengan rumah/domosili pemilik harta/jasa. Segala bentuk pemberian/perbuatan manusia terhadap ciptaan Allah dengan ikhlas maka ia masuk menjadi kategori sodaqoh. Sodaqoh lebih luas cakupannya dari infaq dan zakat. Keutamaan sodaqoh tercermin dalam QS.Attaubah:60 , ِءٓا َرَقُفۡلِل  ُتََٰقَدَّصلٱ اَمَّنِإ۞
َِّللَّٱ ِليِبَس يِف َو َنيِم ِرََٰغۡلٱ َو ِباَق ِ رلٱ يِف َو  ۡمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمۡلٱ َو اَهۡيَلَع َنيِلِمََٰعۡلٱ َو ِنيِكََٰسَمۡلٱ َو ٞميِكَح ٌميِلَع ُ َّللَّٱ َو ِّٞۗ َّللَّٱ َنِ م ٗةَضي ِرَف  ِِۖليِبَّسلٱ ِنۡبٱ َو
Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect [zakah] and for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveler - an obligation [imposed] by Allah. And Allah is Knowing and Wise.
Sodaqoh senada lapadznya dengan zakat dalam teks ayat ُتََٰقَدَّصلٱ
Indikasi sesuatu yang diberikan harus yang tidak penekanan hukumnya wajib karena diujung ayat zakat adalah  ibadah  wajib. Segala  yang bernilai sodaqoh selain zakat hukumnnya adalah  sunnah. Menurut  para  Ulama  (Ibn  Katsir,  Sayyid  Sabiq,  Wahbah  Az-Zuhaili)  sodaqoh  dalam  arti  zakat hukumnya wajib dan disebut sodaqoh mafrudho sedangkan sedekah selain zakat  disebut sodaqoh tathawow’/an -Nafilah yang hukumnya sunnah. Hukum sodaqoh  sunnah bisa menjadi wajib apabila keadaannya darurat sehingga memaksa bagi sipemilik harta untuk bersedekah. Keutamaan zakat dicerminkan pada QS.2: 261, 271 dan QS.4: 36-37, bahwa orang yang bersedekah disisi Allah maka ia  akan  terus  bertambah  rezekinya  di  dunia.  Dengan  demikian,  jangan  terlalu  banyak
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
mempertimbangkan ketika orang membutuhkan bersedekahlah dengan ikhlas tanpa minta imbalan apapun.
Perbedaan zakat, Infaq dan sodaqoh ada pada takaran yang harus diberikan, sasaran yang menerima harta dan hukum mengeluarkan harta. Zakat penekanannya pada delapan asnab (fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gorim, Fisabilillah dan Ibn Sabil) tidak boleh kurang dari ketentuan yang sudah  ditetapkan  dalam  nash.  Kholifah  Umar  menetapkan  bayi  sebagai  terpenting  dalam mendapatkan  dana  Zakat  dengan  jumlah  100  dirham. 1 Seorang  anak  yang  sekolah  mendapat bantuan  200  dirham  sehingga  pada  saat  dewasa  sudah  kaya.  Infak  indikatornya  benda  dan  uang dengan  jumlah  yang  tidak  terbatas  dan  lebih  kepada  kepentingan/kemaslahatan  orang  banyak. Berbeda dengan sedekah indikatornya lebih luas mulai dari jenis yang bisa disedekahkan, orang yang menerima dan jumlah yang tidak terbatas.
Dalam fiqh zakat dijelaskan system zakat yang diterapkan dalam pengelolaan zakat berpungsi mempertemukan masyarakat muslim surplus dengan masyarakat muslim defisit. 2 Dalam kesempatan ini masyarakat muslim defisit menggunakan dana zakat sebagai modal untuk bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Semakin besar keinginan mustahiq memenuhi kebutuhannya semakin banyak jumlah pendapatan yang diterima. Semakin mandiri seorang mustahiq melalui dana zakat semakin termotipasi muzakki mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan muslim yang deficit.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Mixed Methode  Research,  MMR  adalah  metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan  prosesnya,  serta  menyangkut  kombinasi  antara  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  dalam  satu penelitian. Karena berfokus pada outcomes dan prosesnya, maka desain MMR biasa digunakan dalam penelitian evaluasi program. Metode MMR digunakan untuk ilmu sosial, seperti: konseling, psikologi sosial,  manajemen,  dan  pengorganisasian  perilaku. 3 Menurut  Bryman  dan  Hanson,  Creswell  dan Clark (2007:5) mendefinisikan MMR berfokus pada mengumpulkan, menganalisa, dan pencampuran antara data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (dikombinasikan) lebih dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian secara terpisa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan Zakat, Infaq, Sodaqoh di Indonesia
1 Wan Sofiah, dkk. Jurnal Pengurusan Khalifah Umar bin Khattab Dalam Sistem Zakat, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015
2 Amiruddin K.,Jurnal  Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019
3 Made Aistia Rayudi dan Ardo Basyuki, Hubungan Aspek Power, Penerapan Sistem Pengendalian Administratif, Akuntabilitas, dan Efesiensi Program Jaminan Kesehatan, Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol.11 No.1, Juni 2014
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
Pemerintah Indonesia sudah melindungi dan ,menaungi keberadaan zakat masyrakat mulai dari  pemerintah  sipil  sampai  masyarakat  non  sipil.  Sistem  pengelolaan  zakat  di  Indonesia penerapannya  dengan  empat  model  (campuran).  Pertama,  pemerintah  langsung  menghimpun, mendistributikan dan memberdayakan dana  ZIS  melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Kedua, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan pemerintah melakukan penghimpunan dana ZIS terhadap muzakki secara sukarela dan mendistribusikan kepada mustahiq ZIS. Ketiga, menghimpun dana secara perseorang terhadap  muzakki  secara  sukarela. 4 Keempat,  Muzakki  langsung  mendistribusikan  ZIS  kepada mustahiq di masyarakat . Keantusiasan pemerintah terhadap ZIS  salah satunya mengangkat tema sosialisasinya GO TO CAMPUS di tahun 2019. Acara ini dalam bentuk seminar dengan melibatkan Rektor sembilan Perguruan Tinggi di Jawa Barat/Bogor.  Melalui seminar wakaf Prof. Muhammad Nuh  juga menyinggung keberadaan zakat di Indonesia. Kelembagaan zakat di Indonesia dibentuk mulai    lembaga    non  formal  sampai  bentuk  lembaga  formal  yang    dibentuk    dalam  perundang- undangan.
Potensi zakat di Indonesia pengeluaran dan pendapatannya sangat besar karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan sebaikanya zakat dipungut oleh Negara. Perkataan Rasulullah tersebu sekaligus menjadi kebijakan pemerintah/kepala negara semasa  memimpin  di  Madina  .  Tujuan  kebijakan  tersebut  salah  satunya  sebagai  pemerataan pendapatan. Semestinya kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang lebih komperhensif dan ada saksi bagi pelanggarnya. Negara yang senada dengan kebijaka tersebut Arab Saudi. 5
Pemberdayaan  zakat  sudah  banyak  dilakukan  namun  belum  merata  penghimpunan  dan pendistributiannya di masyarakat. Jika melihat negara muslim lain pengelolaan zakat tidak sekaya model  pengelolaan  di  Indonesia  namun  pengaruhnya  lebih  besar  terhadap  muslim.  Semamgat rekontektualisasi sprit zakat untuk mengatasi defisit keuangan masyarakat sangat dibutuhkan  dari negara. 6 Pradigma yang harus dirubah adalah pengelolaan zakat yang sifatnya konsumtif menjadi produktif. Misalnya zakat dari hewan ternak seperti sapi disembelih dibuat dalam bentuk kemasan kaleng yang siap disalurkan ke masyarakat bencana alam dan kepentingan mustahiq dalam waktu yang tidak singkat dan jangka panjang tetap bisa digunakan. Dompet Dhuafa salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat karena dikelola secara professional dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi  dan  cukup  efektif  memobilisasi  dana  ZISWAF.  Bambang  Widjojanto  sebagai  mantan komisonier KPK mengatakan Dompet “Dhuafa selama 25 tahun tidak hanya membentang kebaikan namun membentang harapan dan cita- cita”. Hal yang senada disampaikan Ulama Abdhul Somad LC, MA  tidak  ada  alasan  menolak  untuk  menyalurkan  harta  ZISWAF  pada  lembaga  Dompet  Dhuafa. Lembaga seperti ini harus merata di setiap pemerintahan. Dalam pemerataan ini menurut penulis efektif  jika  per  satu  desa  satu  lembaga  ZISWAF  yang  dilegalkan  pemerintah  sedangkan
4 Perseorang  disini  adalah  satu  orang/beberapa  melakukan  penghimpunan  dana  ZIS  dengan  amanah  tanpa adanya sebuah lembaga/organisasi pormal/non pormal. Misalnya: seorang laki-laki atau perempuan mengumpulkan dana ZIS karena melihat ada kebutuhan umat Islam yang maslahahnya sangat tinggi.
55 Journal Ahkam, Volume 3, Nomor 1 Juli 2015
6 Jurnal Sejarah pengelolaan zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Vol.XI. Faisal, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v2i2.127
pengelolahannya  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Adapun  posisi  pemerintah  cukup  sebagai regulator saja/mengawasi.
Pengawasan  pemerintah  dibuktikan  dengan  kewajiban  lembaga  melaporkan  data amil/pengurus lembaga, visi-misi lembaga, data mustahiq , data Muzakki dan data ZIS  terkumpul pertahun.  Amilin  harus  bekerja  penuh  untuk  lembaga  karena  keprofesionalan  amil  sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan  ZIS. Pemerintah membuat surat edaran supaya masyarakat  yang  dipimpinnya  mengumpulkan  ZIS  dilembaga  yang  dilegalkan.  Hal  ini  membuka peluang  besar  membantu  perekonomian  masyarakat.  Terwujudnya  pemberdayaan  yang  kreatif tentu saja amil harus terus melakukan pengkajian teori dan praktik dilapangan. Lembaga ZIS tidak akan dipercaya masyarakat apabila orentasinya mencari kekayaan pribadi. Seorang amil serakah akan mendapat karma/hukuman langsung dari Allah yang sangat pedih. Perlindungan kedua atas keserakahan  amil  dalam  bentuk  hukum  supaya  keamanan  dana  ZIS  masyarakat,  amil  dapat dipidanakan  dengan  kasus  penipuan/melakukan  penyelewengan  dana  ZIS  dalam  delik  aduan penipuan terhadap masyarakat.
Pendistributian dan pembinaan  langsung dilakukan amil dan muzakki ke rumah mustahiq Zakat.  Amil  bisa  mewakili  muzakki  apabila  tidak  bisa  ke  tempat  mustahiq  pada  waktu  yang disepakati  untuk  didistribusikannya  ZIS.  Dalam  hal  ini,  Indonesa  sebagai  negara  demokrasi menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi sehingga zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrument untuk mereduksi kemiskinan dan pengangguran. 7
Kekayaan/benda yang diberikan muzakki dan wakif dicatatkan dengan bentuk kwitansi dan pembukuan  manual  dan  disimpan  dalam  computer/deive  google.  Masyarakat  akan  merasakan keadilan  dan  diskrim  inasi  jika  taat  terhadap  lembaga  yang  dibentuk  untuk  mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan kehidupan. 8 Penduduk mayoritas muslim berusaha mengatur zakat dalam bentuk regulasi yang berdampingan dengan pajak karena kedua hal tersebut dua instrument yang setrategis mempengerahu perkembangan ekonomi. 9 Dimasa Rasululullah bidang pengelolaan zakat  strukturalnya  adalah  pertama Katabah ,  petugas  yang  mencatat  para  wajib  zakat.  Kedua, Hasabah ,  petugas  yang  menaksir  dan  menghitung  zakat. Ketiga ,  Jubah,  petugas  yang  menarik, mengambil  zakat  dari  para  muzakki.  Keempat, Khazanah ,  petugas  yang  menghimpun  dan memelihara harta. Kelima, Qosamah , petugas yang menyalurkan hartanya pada mustahiq Struktural yang dibentuk Rasulullah sudah sangat strategis dalam optimalisasi wajib zakat yang  diterapkan  pemerintah  ke  masyarakat.  Melihat  perkembangan  ekonomi  Islam  dan kemaslahatan umat yang sangat banyak 5 pungsi pokok yang diterapkan Rasulullah  dinilai perlu ditambah  satu  devisi  baru  yaitu,  6.  Tamkin,  pemberdayaan  Zakat,  Infaq  dan  Sodaqoh  (termasuk Wakaf).  Enam  devisi  ini  sudah  maksimal  dalam  pemberdayaan  ZIS  di  Indonesia  dan  sangat sederhana  untuk  pembentukannya  setiap  kelurahan/desa.  Dalam  devisi  tahap  awal  cukup  satu orang/devisi. Lembaga  yang sudah maju perkembangannya maka setiap/devisi ditambahkan orang yang  menghendhlenya.  Sederhana  sekali  untuk  diterapkan  jika  masyarakat  mau  bersama-sama
7 Yayasan Rukmana, dkk., Jurnal Ekonomi Islam Repbulika, diakses 2019
8 Yusuf Qordawi, Fiqh Zakat, Cet. Ke.4 (Beirut:
9 Murtadho Ridwan, Jurnal  Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 1, 2019
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
menjalankan. Penerapan wajib zakat harus mendapat dukungan besar dari pemerintah jika tidak akan sulit memperbaiki ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan zakat, infaq dan sodaqoh.  Hal ini  diperkuat  dengan  kebijakan  Umar  yang  mampu  mendidik  semua  pegawainya  sepanjang pemerintahannya. Semua yang pegawai Umar ekonominya diberdayakan menjadi hidup layak dari harta ZIS dan harta kekayaan lainnya yang dikumpulkan pada baitul mal.
Di dunia Islam modern terdapat beberapa  negara Islam yang mewajibkan warga negaranya untuk  mengeluarkan  zakat  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Diantaranya:  Saudi  Arabia,  Sudan, Pakistan,  Yordania,  Kuwait  dan  Malaysia.  Saudi  Arabia  kebijakan  sampai  urusan  teknis  dibawah kendali  Departemen  keuangan  dengan  nama Maslahah  az-zakah  wa  ad-Dakhl. Beda  dengan penyaluran  dibawah  kendali  departemen  social  dan  pekerjaan  dibawah  dirjen  jaminan  social. Penghimpunan zakat di Saudi adalah semua jenis harta kekayaan dikumpulkan dihitung keseluruhan jika perjenis belum memenuhi nisbah dan haul. 10
Negara Sudan penghimpunan harta zakatnya berada dalam satu atap dengan penghimpunan pajak. Diwan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Depertemen  Keuangan dan Perencenaan Ekonomi Nasional. 11 Dengan kebijakan ini dapat digambarkan bahwa dana zakat yang sudah dihimpun tidak langsung didistribusika. Hal ini senada dalam pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijrah, dana zakat yang dikumpulkan tidak semua didistribusikan terhadap 8 asnab mustahiq  zakat akan tetapi disisahkan untuk disimpan di Baitul Mal. Dana zakat yang tersimpan di baitul Mal didistribusikan secara sistematik dan teratur. Adapun gaji Umar sebagai kepala negara dan  sekaligus    pengurus  zakat  tertinggi  diambil  langsung  sebatas  kebutuhan  hidupnya.  Dengan keterbatasan yang diambil Umar laksana orang miskin yang memakai baju dua model (satu yang adem untuk musim panas dan satu yang senang dipakai untuk musim dingin). Pada tahun ketiga Khalifah Umar tidak menemukan mustahiq zakat/orang yang butuh dengan dana zakat. Dana zakat dimasa Umar juga menganggarkan dana zakat untuk anak-anak yang membutuhkan. 12
Kebijakan zakat profesi di Sudan dihitung pada saat penerimaan gaji, jika mencapai lebih dari kebutuhan pokok maka langsung dikeluarka zakatnya 2,5%. Standar kebutuhan pokok dilihat pada kebutuhan  keluarga  tersebut  dan  ditetapkan  berdasarkan  fatwa  MUI.  Jika  dibandingkan  dengan Masyarakat Indonesia standar nilai uang mencukupi kebutuhan pokok perorang tersebut pada tahun 2019 Rp: 100.000,. Jika kurang darii. Satu yang menarik kebijakan dari Sudan   adalah penerapan sanksi yang diterapkan pemerintah. Misalnya: orang yang melanggar hukum/ manusia yang enggan bayar zakat akan dikenakan sanksi dua kali lipat zakatnya 13 . Jika zakatnya RP: 5000.000 + denda 5.000.000., yang harus disetorkan pada pihak pengelola Zakat menjadi Rp: 10.000.000.
Kegagalan  Lembaga  ZIS  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  meningkatnya  jumlah pengangguran dan anak jalanan adalah digerogoti penyakit akut sehingga terus berlangsung peny akit  miskin.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  sejarah  lembaga-lembaga  zakat  di  Indonesia  yang  deficit (tekor) yang dianggap menghambat peranan social utama dari ibadah ZIS. Defesit dalam sejarah
10 Syarifuddin Abdhullah, Zakat Profesi, Jakarta: Mogo Segoro Agung, 2003
11 M.Taufiq Ridlo, “Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006
12 Wan  Sofiah,  dkk.  Pengurusan  Kholifah  bin  A-Khattab  Dalam  Sistem  Zakat,  Selangor:    Uiversitas Kebangsaan Malaysia, 2015
13 Amiruddin K., Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Journal Ahkam Vol.3,  2015, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
dilakukan  d engan  pengkajian  pendekatan  teori  “Defesit  Kebenaran”  (deficit  of  truth).  Teori  ini dibuat  oleh  Lieven  Boeve  yang  pada  intinya  menjelaskan  lembaga  zakat  di  Indonesia  tidak  bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zakat dimasa pemerintahan Islam sebelumnya. Dengan demikian  dibutukhan  rekonstruksi  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  diterapkan  pada lembaga-lembaga yang tidak mampu berkembang sebagai sebuah solusi ummat Islam di Indonesia. -
Menurut penulis  hal penting yang menjadi tugas yang paling urgen bagi amil/lembaga yang mengelola ZIS di Indonesia adalah merubah pradigma masyarakat tentang keutamaan kebutuhan komsumtif  dari  produktip  pada  dana  ZIS.  Seharusnya  dana  Infaq  dan  Sodaqoh  diprioritaskan pengelolaanya untuk hal yang produktif. Senada dengan dana zakat diproritaskan untuk  kebutuhan yang 8 asnab pada hal yang produktif. Penyebab kekakuhan ini ada tiga factor mendasar yang tidak dipahami  masyarakat  Islam.  Pertama,    pengelolaan    keungan      masyarakat    dipisahkan    dengan ajaran  Islam,  seolah – olah  Islam  tidak  mengajarkan  bagaimana  cara  mengelola  keuangan  Islam melalui  pemberdayaan  infaq  dan  Sodaqoh.  Pengolaan  zakat  menjadi  yang  produktif.  Usaha produktif  adalah  setiap  usaha  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  ( profitable ),  mempunyai market  yang  potensial  serta  mempunyai  managemen  yang  bagus,  selain  itu  bahwa  usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal.  Usaha-usaha  seperti  inilah  yang  menjadi  sasaran  zakat  produktif. 14 Kedua, tidak  memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam pemberdayaan infaq yang kreatif sebagai solusi kesenjangan keuangan masyarakat termasuk/Rumah Tangga Islami,  sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan.  bahkan ini terlebih jelas lagi terlihat implementasi manajemen  keuangan  dalam  rumah  tanga  yang  dianggapnya  sebagai puncak  atau  inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi.  Ketiga,  kurangnya  penjelasan  yang  luas  dan  mendalam  serta  kurangnya  penguasaan simantik  dan generik  atas  istilah – istilah  kunci  dan  pokok  dalam  ajaran  agama sehingga  sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan, ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang   kurang tepat, padahal ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagian dunia dan keselamatan dunia akhirat yang diinginkan oleh semua orang.
Penyampaian zakat produktif  akan menarik jika matematis ibadahnya dan perkembangan dana yang dikumpulkan kelihatan bertambah dan berbeda dari hasil yang didistribusikan secara konsumtif. Hal ini diperkuat dengan matematis kelipatan dana jika ia sudah diproduktifkan  dana ZIS menjadi besar nilainya.  Bertambahnya nilai dari ZIS yang dihimpun akan membuka peluang besar terhadap pemerataan harta kekayaan masyarakat/khususnya umat Islam. Petani yang tidak bisa  memperoleh  hasil  pertanian  yang  lebih  besar  hingga  mencapai  nisob  wajib  zakat,    gemar sedekah dan  infak perlu pembinaan Amil/lembaga ZIS melalui dana yang sudah terhimpun. Hal ini pernah  dilakukan  Kholifah  Abdhul  Azis  dimasa  pemerintahannya  demi  peningkatan  pendapat
14 Aab Abdullah, Journal Strategi Pendayagunaan  Zakat, Bogaor: Pascasarjana INAIS, 2019
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
petani  dana  dikeluarkan  dari  baitul  mal.Sangat  memungkinkan  sekali  untuk  reformasi  terhadap kebijakan  zakat  di  Indonesia.  Untuk  itu  dibutuhkan  SDM  yang  gigih,  kreatif/tidak  kakuh menghubungkan ZIS terhadap pengembangan ekonomi masyarakat muslim melalui  pemberdayaan zakat.
Pemberdayaan  zakat  di  Indonesia  sudah  ada  contoh-contoh  lembaga  yang  sudah  sukses memberdayakan ZIS sebagai solusi kesenjangan masyarakat muslim. Oleh karena itu, perlu respon dari masyarakat untuk menguatkan kebijakan yang sudah ada. Misalnya: masyarakat yang sudah punya  lembaga  melakukan  rekonstruksi  kebijakan/reformasi  kebijakan  lembaga  supaya  tidak kakuh. Tidak terlepas dari kekurangan perlu ditingkatkan pengembangan yang lain ke sector yang dibutuhkan masyarakat. Penulis menilai untuk daerah kota akan lebih efektif  jika pengelolaanya perkelurahan.  Adapun    BAZNAS  tingkat  kecamatan  cukup  sebagai  regulasi/Pembina  dari pemerintahan. Alasannya mereka tidak pokus dengan tugas dalam penghimpunan ZIS, pendataan mustahiq,  kalkulasi  zakat  yang  wajib  dikeluarkan  muzakki,  pembinaan  terhadap  mustahiq  dan muzakki.  Penulis  menilai  akan  lebih  professional  jika  dikelola  langsung  masyarakat  dan dikembalikan kepada masyarakat dengan transpran dan akuntablite.

## Kebijakan Zakat di Indonesia Dalam Sejarah
Di Indonesia tahun 2019 kebijakan zakat dibawah pengawasan Kementerian Agama yang disingkat dengan Kemenag. Dahulunya kementerian ini disebut Departemen Agama (Depag) pada di tahun  1946.  Pada  Tanggal  8  Desember  1951  Depag  mengeluarkan  izi  bentuk  Surat  Edaran N0.A/VV11/17367  tidak  ikut  campur  dalam  pengelolaan  zakat.  Adapun  posisi  pemerintah hanya mempasilitasi kehidupan beragama. Tahun 1967 Depag  mempunyai gagasan tentang RUU Zakat dan mendapat kesempatan dipersentasikan di DPR. Depag dengan kerja kerasnya sekaligus mengirimkan Draf  RUU  Zakat  tersebut  ke    Depertemen  Keuangan  dan  Departemen  Sosial  Indonesia.  Hasilnya belum diputuskan/sifatnya didiamkan atau tidak ditindak lanjuti pemerintah. Pada tahun 1968 RUU Zakat sudah mendapat sambutan dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA  No.4/Juli/1968  tentang  pendirian  Amil  Zakat)  dan  No.5/Oktober/1908(  tentang  pendirian Baitul  Mal).    Dua  PMA  tersebut  ditujukan  pada  setiap  daerah  yang  bertanggung  jawab  terhadap pengelolaan Zakat. PMA tersebut belum berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh Presiden. Masih  di  tahun  1968    Soharto  mendeklerasikan  dirinya  secarana  nasional  sebagai  Amil  Zakat. Hasilnya masih gagal dalam mengelola zakat secara merata dan memenuhi unsur keadilan.
Tahun  1970  Soeharto  mengundurkan  diri  dari  kepengurusan  Amil  Zakat  Nasional  personal. Dengan demikian, muncullah amil Zakat dan Badan Amil Zakat di Indonesia satu persatu  dengan nama Baitul Mal Zakat Duafa dan Sedekah (Bazis). Legalitas Bazis dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama No.29/1991 dan No.47/1991 tentang pembinaan Bazis. Legalitas BAZIS  sekaligus menjadi legalitas BAZ. Ditahun 1970 sudah ada  organisasi pengelola zakat nasional. Tahun 1980 berdiri LAZ berbasis BUMN  sehingga zakat secara administrasi lebih teratur. Di  tahun  1990  berdiri  LAZ  murni  masyarakat  sipil.  Perkembangan  selanjutnya  di    tahun  1997 terbentuk forum Zakat secara resmi yang ditujukan sebagai asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.
Tepat pada 23 September tahun 1999 UU Zakat disahkan sehingga resmi masuk dalam  hukum Indonesia. Di tahun yang sama dikeluarkannya UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat secara
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
formal. Undang-Undang 38/1999 banyak tidak memuaskan masyarakat tentang pengelolaan zakat sehingga diajukan LAZ untuk direvisi. Di tahun 2001 BAZNAS berdiri dengan berpedoman kepada UU No.38/1999 sedangkan proses amandemen UU Zakat terhenti dimasa kerja DPR Priode 2004- 2009. Draf UU inisiatif DPR keluar pada awal 2010. UU baru Zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. lembaga Zakat pertama atas intruksi masyarakat non pemerintah di Jakarta. Adapun nama lembaga tersebut Tahun 2016 Kementerian Agama melalui SKnya menerbitkan izin 16 LAZ Nasional yaitu: LAZ Rumah Zakat, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq, LAZ Yayasan Yatim Mandiri,  LAZ Yayasan Dompet Dhuafa, LAZ  Yayasan  Pesantren  Islam  Al-Azhar,  LAZ  Yayasan  Daarut Tauhid,  LAZ Yayasan  Lembaga  Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Nahdtul Ulama, LAZ Yayasan Baitul Mal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah,  LAZ  Yayasan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia,  LAZIS  Muhammadiyah,  LAZ  Yayasan  Global Zakat dan LAZ Persatuan Islam
Sekala  nasional  lembaga  tersebut  diterbitkan  karena  sudah  memenuhi  syarat  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.14  tahun  2014  tentang  pelaksanaan  UU  No.  23 Tahun 2011 (tentang pengelolaan zakat).  Kemudian untuk skala provinsi ada 7 LAZ diterbitkan izin dari Kemenag yang ditetapkan dengan SK Dirjen Bimbinga Masayarakat Islam. Lembaga tersebut izin berlakunya  sampai  2021.  Adapun  lembaga  yang  dilegalkan  pada  tahun  1999  yang  diterbitkan berdasarkan UU No.38 maka masa izinnya  sudah berakhir dan tidak lagi diakui pemerint ah kecuali yang  masuk  pada  LAZNAS  dan  LAZ  di  tahun  2011.  Adapun    Lembaga  Amil  Zakat  tersebut diantaranya: LAZ Yayasan Peduli Umat di Jawa Tengah, LAZ Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktivis Masjid Di Jawah Tengah, LAZ Yayasan Dompet Amal Sejahtera  Ibn Abbas Di Nusa Tenggara Barat, LAZ Yayasan Dana Peduli Ummat di Kalimantan TimurLAZ Yayasan Dompet Sosial Madani di Bali, LAZ Yayasan Sinergi Foundation di Jawa Barat, LAZ Yayasan Harapan Dhuafa Di Banten Kemajuan pengelolaan  ZIS bisa  diwujudkan menjadi produktif apabila BAZNAS/ LAZNAS dan BAZIS/LAZIS  termasuk  Amil  Zakat    yang  menghimpun  dana  di  masyarakat  mampu meningkatkan studenpreneur di kalangan mahasiswa. Student dalam Bahasa Indonesia  berarti pelajar sedangkan entrepreneur dalam Bahasa Indonesia adalah wirausaha, wiraswasta dan berdikari/berdikari di atas kaki sendiri. Entrepreneur is a change agent, an innovator who is also risk taker, who exploits buseness opportunities in his environment and utilize resources effectively to develop new technologies, produces new products and services to maximize his p rofits and contributing significantly to society’s development (Inyang dan Enuoh:2007) .  Seorang mahiswa yang memiliki  ilmu  pengetahuan dan pemikiran yang kritis sudah sepatutnya belajar menjadi pengusaha.  Negara maju rata-rata jumlah pengusaha 14% . Jika dilihat di Indonesia baru mencapai 5%. 15 Persentase  tersebut membuktikan pengusaha Indonesia masih jaug lebih sedikit SDM nya dalam bisnis. Sedikitnya pengusaha Indonesia akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Hal yang sangat urgen bagi penggerak bangsa dan akademisi untuk menarik minat masyarakat untuk berwirausaha.
Menurut  penulis,  berwirausaha  tidak  menjadi  pilihan  masyarakat  dengan  beberapa  factor diantaranya:  Kurang  mumpuninya  ilmu  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  bisnis,  Tidak  siap jasmani dan rohani pada setiap resiko yang muncul  dalam bisnis yang dijalankan, Daya saing yang
15 Kementerian  Agama,  Generasi  Milineal  Bicara  Zakat  dan  Wakaf,  Jakarta:  Direktorat  Bimbingan Masyarakat Islam, 135.
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
sangat  ketat  dengan  pengusa  luar  Negeri  di  Indonesia,  Kesulitan  mengembangkan  produk  baru dikarenakan keterbatasan modal dan keahlian dan Keinginan perusahan sangat kecil menciptakan produk baru dikarenakan mudahnya perusahaan lain meniru dengan modal yang jauh lebih murah daripada modal perusahaan yang pertama menemukan produk baru.
Dalam hal ini 5 faktor di atas akan terbantu kesenjengannya jika bisa memberdayakan dana ZIS yang  dihimpun  dari  masyarakat.  Generasi  milineal  harus  bisa  memberdayakan  dana  ZIS  yang dihimpun menjadi dana pinjaman bebas bunga untuk  masyarakat. Masyarakat yang tidak mumpuni ilmunya  dalam  berbisnis  akan  dibantu  amil  yang  memberdayakan  ZIS  sehingga  hasil  akan  lebih maksimal. Ketidaksiapan jasmani dan rohani pada setiap resiko dalam bisnis bisa kerjasama dengan Amil ZIS dalam bentuk pengajian rutin tentang pengembangan usaha dan sukses dalam menjalankan bisnis. Daya saing akan bisa diantipasi jika terus berbisnis dan mengembangkan menjadi kelas dunia, jika  hanya  pengen  wirausaha  menengah  perbanyak  dirikan  usaha-usaha  menengah  di  masyarakat sehingga bisa bersaing dengan pebisnis internasional yang sudah mumpuni ilmu dan handal setrategi. Satu  kesempatan  emas  bagi  masyarakat  muslim  mengembangkan  ekonomi  syariah  melalui pemberdayaan  ZIS.  Dalam  pengembangan  produk  terkemuka  suatu  kewajaran  bagi  Indonesia tertinggal dengan negara maju/pebisnis internasional. Hal menarik Islam masih mempunyai peluang besar mengembangkan ekonomi sebagai supplier  terbesar semua produk perusahaan seluruh dunia jika  bias  memberdayakan  ZIS,  termasuk  Wakaf.  Misalnya:  bisa  Supplier  ikan  terbesar  karena  laut Indonesia Luas.
Malaysia melakukan pembebanan zakat dan pajak namun tekhnisnya jumlah pajak dikurangi nilai zakat. Dengan demikian, masyarakat Malysia tidak mendapat dua kewajiban terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. 16 Kebijakan Malaysia kelihatannya mengakses system keadilan yang merata antara Muslim dan Non Muslim, sedangkan Indonesia mengandung ketimpangan hukum antara muslim dan non muslim dalam pembebanan kewajiban terhadap harta kekayaan.

## Strategi Aman dalam Peengelolaan ZIS Produktif
Dalam  setiap  muamalah  diwajibkan  ada  pencatatan  hukum  yang  jelas  dan  akuntable  karena proses  tersebut  tidak  boleh  ada  satupun  yang  ditutup-tutupi.  Perintah  pencatatan  dan  pembukuan disebutkan dalam QS. Albaqoroh: 282. Sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada transpransi secara keseluruhan antar devisi. Lembaga pemerintahan semua sangat dituntut untuk transpransi  karena  menyangkut  kepentingan  public.  Dengan  hal  yang  sama  dana  ZIS  harus dipiblikasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat karena menyangkut ibadah muzakki atau orang yang berinfaq dan bersedekah. ZIS yang tidak transpransi akan mengikis keantusiasan masyarakat untuk berlomba-lomba  mengumpulkan  harta  supaa  bias  berzakat,  Infaq  dan  Sodaqoh.  Transpransi  dalam dana ZIS akan memotivasi muzakki untuk terus menitipkan hartanya untuk didistribusikan para amil. Amil  yang  bergerak  memberdayakan  ZIS  tidak  efektif  jika  semua  kebutuhan  keluarga  dibebankan kepada  dana  ZIS.  Masyarakat  yang  belum  mampu  meluangkan  waktu  untuk  mengelola  ZIS  dengan maksimal seharusnya cukup mensuport tidak harus menjadi amil ZIS. Pengurus/Amil sangat epektif
16 Abdullah Khatib Nadhari, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, Vol.3, 2013
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v2i2.127
diemban  orang  pintar,  kaya  dan  dekat  dengan  Allah  sehingga  dana  yang  dikumpulkan  lebih  besar jumlahnya bisa dikelola secara produktif.
Administrasi pendistributian ZIS harus jelas legal formalnya sehingga para mustahiq dan yang menerima dana ZIS diikat sesuai akad amil pada saat memberikan. Aturan ini bertujuan supaya tidak terjadi  penyelewengan  mustahiq  ZIS  terhadap  dana  yang  diterima.  Amil  menyerahkan  ZIS  dengen bentuk tertulis dan didalamnya diikat dengan perjanjian yang mengikat, apabila disalahgunakan/tidak dipergunakan sesuai dalam perjanjian aka n dikenakan sanksi sesuai dengan surat perjanjian. Dalam hal ini para mustahiq harus benar-benar memahami surat kontrak antara amil dan  dirinya. Jika ia hanya bias  konsumtif  maka  amil  harus  memberikan  yang  konsumtif  sesuai  kesanggupan  dana  yang  ada. Pengelola  ZIS/lembaga  harus  selalu  memiliki  gagasan  yang  kreatif  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan kebenaran yang dipahami. Gagasan akan menjadi lebih benar jika terus mengapgrade dan update terus info pemberdayaan zakat produktif di Indonesia dan Internasional.
Kegagalan Amil dalam mengelola zakat produktif lebih kepada komitmen penerima ZIS molor dari janji dan bahkan samasekali tidak bias mengembalikan dana pokok ZIS. Pada awalnya istiqomah menggunakan  dengan  sungguh-sungguh  supaya  mendapat  keuntungan  dan  bisa  memandirikan diri/keluarga tanpa menggunakan dana ZIS. Pada akhirnya ada kesenjangan dalam mengelola dana baik dari diri pribadi atau keluarga yang terlibat dalam penggunaan dana ZIS.  Awal dan ahir bisa sejalan apabila terus diberikan pembinaan dan pengawasan dari amil. Reformasi kebijakan terhadap dana ZIS sangat memungkinkan jika menghambat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat/jika kebijakan tidak  mempengaruhi  dapat  membantu  kesenjangan – kesenjangan  di  masyarakat.  Misalnya    jenis benda/harta yang dizakati, data muzakki, data mustahiq serta bentuk pengembangan yang produktif dilakukan rekontruksi. Rekonstruksi juga memungkinkan dilakukan pada devisi-devisi amil, jika amil tidak  kreatif  sebaiknya  dengan  sadar  mengundurkan  diri/tukar  posisi  dengan  yang  lebih  mumpuni ilmunya dan luang waktunya.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  setelah  banyak  melakukan  study  tentang  pengelolaan  ZIS kriteria Ketua amil yang kreatif dalam mengelola ZIS  harus mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS, Nilai sosialnya tinggi dan gemar berwirausaha, Jujur dari hal  yang kecil sampai hal yang besar,  Dekat  dengan  masyarakat/mudah  bergaul  dengan  semua  kalangan  dan  selalu  sederhana, Mempunyai link yang banyak dengan BAZNAS/BAZDA, LAZNAS/LAZ, masyarakat yang mengelola ZIS dan pemerintahan dan Ekonominya hidup layak dan mampu mengembangkan bisnis.
Enam poin di atas sangat urgen sebagai pertimbangan menetapkan Ketua Amil ZIS di masyarakat atau diseluruh lembaga ZIS. Temuan dari alokasi dana ZIS masih banyak amil gagal mengembangkan dalam bentuk yang produktif. Penulis mengamati ketegasan amil dalam mengembangkan dana yang diperoleh dari masyarakat masih kurang serius. Pradigma masyarakat tentang ZIS masih terbatas pada ibadah  tanpa  pertanggungjawaban  apapun  sehingga  amil  tidak  bias  memberikan  penegasan  dalam bentuk sanksi. Dalam tulisan ini penulis menyatakan bahwa pemberian sanksi pada mustahik sesuai akad pada saat merima ZIS dibenarkan dalam hukum Islam dan diharapkan pengkajian lanjutan dari para ilmuan/ semua amil terutama ulama tafsir Quran dan pengkaji Hadis lainnya.

## KESIMPULAN
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
ZIS mapmu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ke tahun. Besar  kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia  bisa diukur dari angka  umat  muslim di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kesadaran muslim menunaikan zakat semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun Infak dan sedekah dua hal yang melekat pada zakat karena ia tidak diatur secara regulasi di Indonesia.  Keberadaan  infak  dan  sedekah  mempunyai  peluang  yang  besar  untuk  dikelola  secara produktif  sehingga  setrategi  dalam  mengelola  ZIS  sesuatu  yang  wajib  dianalisis  dengan  matang. Tujuannya  dana  ZIS  yang  terkumpul  dari  muzakki  pemanfaatannya  mampu  meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  khususnya  muslim  di  Indonesia.  ZIS  tidak  berkewajiban menanggulangi  kemiskinan  di  Indonesia  melainkan  mamu  mengurangi  beban  emerintah  untuk mensejahterakan rakyat.
Amil    wajib  kreatif  dalam  mengelola  ZIS  sehingga  kriteria  amil  perlu  disosialisasikan  dan ditetapkan. Diantaranya: pertama, mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS. Kedua, nilai sosialnya  tinggi  dan  gemar  berwirausaha.  Ketiga,  jujur  dari  hal  yang  kecil  sampai  hal  yang  besar. Keempat,  dekat  dengan masyarakat/mudah  bergaul  dengan  semua  kalangan  dan  selalu  sederhana. Kelima,  mempunyai  link  yang  banyak  dengan  BAZNAS/BAZDA  dan  LAZNAS.  Terakhir,  Amil  yang mengelola ZIS dekat dengan pemerintah, ekonominya hidup layak dan mampu mengembangkan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Wan  Sofiah,  dkk.  Jurnal  Pengurusan  Khalifah  Umar  bin  Khattab  Dalam  Sistem  Zakat,  Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015
Amiruddin K.,Jurnal  Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019 Jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 1 Juli 2015 Jurnal Sejarah pengelolaan zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Vol.XI. Faisal, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011 Yayasan Rukmana, dkk., Jurnal Ekonomi Islam Repbulika, diakses 2019 Yusuf Qordawi, Fiqh Zakat, Cet. Ke.4 (Beirut:
Murtadho Ridwan, Jurnal  Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 1, 2019 Syarifuddin Abdhullah, Zakat Profesi, Jakarta: Mogo Segoro Agung, 2003 M.Taufiq Ridlo, “Pengelolaan Zakat di Negara -negara Islam, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006 Wan Sofiah, dkk. Jurnal Pengurusan Kholifah bin A-Khattab Dalam Sistem Zakat, Selangor:  Uiversitas Kebangsaan Malaysia, 2015
Amiruddin  K.,  Model-Model  Pengelolaan  Zakat  di  Dunia  Muslim,  Journal  Ahkam  Vol.3,    2015, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Aab Abdullah, Journal Strategi Pendayagunaan  Zakat, Bogaor: Pascasarjana INAIS, 2019 Kementerian  Agama,  Generasi  Milineal  Bicara  Zakat  dan  Wakaf,  Jakarta:  Direktorat  Bimbingan Masyarakat Islam, 135.
As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 119-133  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.127
Abdullah Khatib Nadhari, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, Vol.3, 2013

## PENULIS KE  I
Nama : Ermi Suryani S.H.I, MA.Hk Pangkat/Jabatan : Dosen  INAIS BOGOR Jenis Kelamin : Perempuan Tempat, Tgl Lahir : Medan, 06 Februari 1987 Alamat : Kp.Pabuaran Kulon Rt.01/Rw.04 No Tlp/Hp
Riwayat Pendidikan : S-1 IAIN Padang Sidimpuan
:  S-2 UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta

## Karya Ilmiah
• Persepsi Desa SaudariTerhadap Nusyus 2011 dalam  bentuk skrifsi
• Tingkat Prerceraian Muslim dan Non Muslim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 2014  dalam  bentuk tesis  dan buku
• Jihad Suami-Istri  Dalam Perkawinan 2017 dalam bentuk   jurnal
• Keuangan Keluarga Pasca perceraian 2018 dalam  bentuk  jurnal
• Pemberdayaan ZIS di BAZNAS BMF  Ciampea 2019 bentuk  jurnal
• Zaka  Infak Sedekah  Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia  bentuk  jurnal