 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDIDIKAN
Umi Arifah
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ( IAINU) Kebumen
umiarifah87@gmail.com

## Abstrak
Tujuan analisis kebijakan publik  bidang pendidikan  ini adalah untuk  mengetahui arah  kebijakan  publik,  mengetahui  karakteristik  kebijakan  pendidikan  dan  untuk mengetahui  implementasi  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia.  Pendidikan merupakan  milik publik dan tiap warga negara  mendapat kesempatan  yang sama untuk  memperoleh  akses  pendidikan  yang  layak.  Maka  dari  itu  kebijakan pendidikan  adalah  program-program  yang  direncanakan  oleh  pemerintah  dalam rangka  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  bidang  pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya.
Pelaksanaan  kebijakan  publik  dibidang  pendidikan  meupakan  hal  yang  sangat penting,  sebab  pemerintah  sudah  seharusnya  membuat  perubahan-perubahan didalam  pendidikan  demi  tercapainya  pelaksanaan  pendidikan  yang  lebih  baik. Suatu  kebijakan  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam  bertindak  dan mengarahkan  kegiatan  dalam  organisasi  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Proses  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  semula  bersifat  umum  telah  dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  tersebut.  Selain  itu  adanya perencanaan-perencanaan  dalam  bidang  pendidikan  juga  tengah  digalakkan, contohnya  saja  penempatan  guru-guru  yang  dianggap  profesional  untuk  bersedia ditempatkan  ditempat-tempat  terpencil.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  suatu kebijakan dari pemerintah khususnya yang mana mampu membuat suatu program- program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas.
Kata kunci : Angaran, Kebijakan publik, pendidikan
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam pembangunan  bangsa.  Pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  melalui  proses  pembelajaran  dan/atau  cara lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Pendidikan  juga  merupakan variable yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu yang baik.
Pandangan  klasik  tentang  pendidikan  pada  umumnya  dikaitkan sebagai pranata   yang  dapat   menjalankan  tiga   fungsi   sekaligus.  Pertama, menyiapkan  generasi  muda  untuk  memegang  peranan-peranan  tertentu dalam  masyarakat  di  masa  datang.  Kedua,  mentransfer  pengetahuan  sesuai peranan  yang  diharapkan.  Ketiga,  mentransfer  nilai-nilai  dalam  rangka memelihara  keutuhan  dan  kesatuan  masyarakat  sebagai  prasyarat  bagi kelangsungan hidup ( survive ) masyarakat dan peradaban. 16
Pelaksanaan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  memerlukan upaya-upaya  yang  terintegrasi  dalam  program-program  pembangunan pendidikan yang membutuhkan belanja langsung maupun tidak langsung baik pada  tingkat  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah Kota/Kabupaten.  Untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut,  diperlukan  kebijakan alokasi  anggaran  pendidikan  untuk  memastikan  ketersediaan  sumber pembiayaan pendidikan yang  merupakan bagian integral dari APBN maupun APBD sebagai implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan. 17
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menjelaskan bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan
16 A. Syafi’I, dkk, pendidikan Islam di Indonesia , (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991hlm. 21)
17 Jurnal Muhammad Ghofur Wibowo, Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan (EKBISI, Vol. VII, No. 1, Desember 2012, Hal. 115-123)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
pemberdayaan  masyarakat.  Ketentuan  tersebut  menyiratkan  sebuah  diskresi dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah.
Masalah  bagi stakeholder pendidikan di  berbagai  provinsi di Indonesia adalah  bagaimana  agar  alokasi  yang  relatif  kecil  tersebut  harus  dapat dimanfaatkan seoptimal  mungkin untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan  Tahun  (Wajar  Dikdas  Sembilan  Tahun)  tepat  pada  waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana secara normatif tercantum  pada  perencanaan  daerah  baik  RPJPD  (Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah)  maupun  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah)  serta  RKPD  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah). Implementasi  kebijakan  alokasi  anggaran  pendidikan  menjadi  kunci  agar pendidikan    khususnya  pendidikan  dasar  Sembilan  tahun  (wajar  dikdas sembilan tahun) dapat berjalan dengan baik dan bermutu.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya ( cost ) harus  diletakkan  dalam  formulasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD).  Atas  dasar  tersebut  perlu  diteliti  bagaimana  implementasi  suatu kebijakan  publik  yaitu  pada  kebijakan  penganggaran  pendidikan  dijalankan pada  pemerintahan  daerah.  Jika  masalah  ini  tidak  dikaji  dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak  mengetahui persoalan-persoalan  yang timbul dari kebijakan  yang  dibuat  dan  tidak  mengetahui  kelemahan-kelemahan  dan penyebab-penyebabnya  . Jika  itu yang  terjadi  dikhawatirkan  maka  kebijakan tersebut  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.

## B. Pembahasan
1. Analisis Kebijakan Publik
Menurut  Ealau  dan  Kenneth  Prewithh  yang  dikutip  Charles  O.  Jones dalam  Suharno,  kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan  yang  berlaku  yang dicirikan  oleh  perilaku  yang  konsisten  dan  berulang,  baik  oleh  yang membuatnya  maupun  oleh  mereka  yang  mentaatinya  ( a  standing  decision
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those wo make it and those who abide it ). 18
Kemudian  ada  definisi  lain  yang  disampaikan  Carl  Friedrich, kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang diinginkan.
Sholichin  Abdul  Wahab  mengajukan  definisi  dari  W.I  Jenkis  yang merumuskan kebijakan publik sebagai “ a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where decicions should, in  prinsciple,  be  within  the  power  of  these  actors  to  achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan  yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu  pada  prinsipnya  masih  berada  dalam  batas-batas  kewenangan  kekuasaan dari para aktor tersebut). 19
Definisi  kebijakan  yang  oleh  Sholichin  Abdull  Wahab  dan  Budi Winarno  dianggap  lebih  tepat  dibanding  definisi  lainnya  adalah  yang dikemukakan  James  Anderson  yang  diartikan  sebagai  kebijakan  yang dikembangkan  atau  dirumuskan  oleh  instansi-instansi  serta  pejabat-pejabat pemerintah.  Dalam  kaitan  ini,  aktor-aktor  bukan  pemerintah  (swasta)  tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.
Dalam  pandangan  Ripley  (dalam  Suharno),  tahapan  kebijakan  publik digambarkan sebagai berikut :
18 Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan (Yogyakarta:Ombak, 2013,hlm21-30)
19 Ibid, hlm 28
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Gambar 1.1

## Tahapan Kebijakan Publik
Sumber : Ripley (dalam Suharno) hlm. 23
1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan
Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
a. Membangun  persepsi  di  kalangan  stakeholder  bahwa  sebuah  fenomenan benar-benar  dianggap  sebagai  masalah.  Hal  ini  penting  karena  bisa  jadi suatu  gejala  yang  oleh  sekelompok  masyarakat  tertentu  dianggap  sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
b. Membuat  batasan  masalah.  Tidak  semua  masalah  harus  masuk  dalam
Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan Implemetasi kebijakan Kebijakan  baru Penyusunan Agenda Formulasi dan legitimasi Agenda Pemerintah Kebijakan Tindakan Kebijakan Kinerja dan dampak kebijakan Mengarah ke Diperlukan Hasil Hasil Hasil Diikuti Diperlukan
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
penyusunan  agenda  kebijakan  dan  memiliki  tingkat  urgensi  yang  tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
c. Memobilisasi  dukungan  agar  masalah  tersebut  masuk  dalam  agenda pemerntah.  Memobilisasi  dukungan  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara mengorganisasi  kelompok-kelompok  yang  ada  dalam  masyarakat,  dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
Pada  tahap  ini  analisis  kebijakan  perlu  mengumpulkan  dan  menganalisis informasi  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  bersangkutan, kemudian  berusaha  mengembangkan  alternatif-alternatif  kebijakan, membangun  dukungan  dan  melakukan  negosiasi,  sehingga  sampai  pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi Kebijakan
Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi  pelaksana  kebijakan.  Dalam  proses  implementasi  sering  ada mekanisme  insentif  dan  sanksi  agar  implementasi  kebijakan  tersebut berjalan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan
Tindakan  (implementasi)  kebijakan  akan  dihasilkan  kinerja  dan  dampak kebijakan,  yang  memerlukan  proses  berikutnya  yakni  evaluasi.  Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil. 20
Dalam  sistem  kebijakan  publik,  William  N.  Dunn  dalam  Suharno menggambarkan  penggunaan  komponen-komponen  prosedur  metodologi dalam melaksanakan analisis suatu kebijakan dalam suatu sistem. Komponen-
20 I Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan (Yogyakarta:Ombak, 2013, hlm-13-20)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
komponen  yang  dimaksud  dalam  prosedur  metodologi  analisis  kebijakan tersebut adalah perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut dalam proses kajiannya.
Gambar 1.2
Analisis Kebijakan
Sumber : Willian N. Dunn (dalam Suharno) hlm. 27
Anggaran pendidikan  merupakan  bagian dari kebijakan publik  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Menurut Riant  Nugroho  membagi  jenis-jenis  kebijakan  publik  berdasarkan  beberapa kategori. Pertama berdasarkan  pada  makna  dari  kebijakan  publik. 21
Berdasarkan  maknanya,  maka  kebijakan  publik  adalah  hal-hal  yang diputuskan  pemerintah  untuk  dikerjakan  atau  dibiarkan.  Kedua,  pembagian
21 Riant  Nugroho, Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi (Jakarta:  PT Gramedia, 2004) hlm.54-57.
Masalah Kebijakan Masa depan kebijakan Kinerja Kebijakan Hasil-hasil Kebijakan Masalah Kebijakan Perumusan Masalah Perumusan Masalah Pemantauan Peramalan Rekomendasi Evaluasi
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
jenis  kebijakan  publik  yang  didasarkan  pada  lembaga  pembuat  kebijakan publik  tersebut.  Kebijakan  publik  yang  muncul  dalam  anggaran  pendidikan ini  dalam  pengelolaanya  harus  mengedepankan  prinsip  keterbukaan informasi publik.
Keterbukaan  informasi  publik  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan, secara  jelas  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal 48  tentang  pengelolaan  dana  pendidikan  bahwa  “Pengelolaan  dana pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas publik”. 22
Pendidikan  sangat  penting  untuk  menunjang  masa  depan  agar  kita tidak ketinggalan informasi dalam segala hal, ini pula yang dialami sebagian besar 23 alokasi  belanja  publik  untuk  pendidikan  haruslah  disusun  secara partisipatif,  transparan  dan  akuntabel  sehingga  efektivitas  dan  efisiensi pengeluaran    pemerintah    kabupaten/kota  dapat  berjalan.  Alokasi  anggaran pendidikan  yang  semakin  tahun  semakin  meningkat  namun  dalam realisasinya  belum  berdampak  secara  maksimal  pada  peningkatan  mutu pendidikan  itu  sendiri.  Besarnya  anggaran  pendidikan  nyatanya  belum sepenuhnya  efektif  dalam  mempengaruhi    kinerja    pelayanan  sektor pendidikan  di  Indonesia.
2. Pentingnya Pendidikan
Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui  proses  tersebut  diharapkan  manusia  dapat  memahami  apa  arti  dan hakikat hidup, serta untuk apa dan  bagaimanaa  menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. 24
Pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam  membentuk  kepribadian manusia.  Dengan  pendidikan  inilah  manusia  dapat  meningkatkan  harkat  dan martabatnya.
22 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Loc.cit.
23 Bahrun Ali Murtopo. Upaya Madrasah Dalam Meningkatkan Prestasi Un Mi Imam Puro Lubangindangan Kec Butuh Kab Purworejo , dalam Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan . Volume 22, Nomor 2, September 2016. Hal, 114 24 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 50)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Pendidikan  bermutu  adalah  pendidikan  yang  mampu  melakukan proses  pematangan  kualitas  peserta  didik  yang  dikembangkan  dengan  cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari  buruknya  akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari system perencanaan yang baik ( good  planning  system )  dengan  materi  dan  system  tata  kelola  yang  baik ( good  governance  system )  dan  disampaikan  oleh  guru  yang  baik  ( good teachers ) dengan komponen pendidikan yang bermutu. 25
John  Dewey  mendefinisikan  pendidikan  sebagai  proses  pembentukan kecakapan-kecakapan  fundamental  secara  intelektual  dan  emosional  kearah alam  dan  sesama  manusia.  Menurut Dictionary  of  Education (dalam  Ara Hidayat  dan  Imam  Machali)  disebutkan  bahwa,  pendidikan  adalah  (1) keseluruhan  proses  dimana  seseorang  mengembangkan  kemampuan,  sikap dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  yang  bernilai  positif  dalam masyarakat  dimana  mereka  hidup.  (2)  proses  sosial  dimana  orang  yang dihadapkan  pada  pengaruh  lingkungan  yang  terpilih  ddan  terkontrol (khususnya  yang  dating  dari  sekolah),  sehingga  dia  dapat  memperoleh  atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. 26
Dalam  perspektif  ke-Indonesiaan  pengertian,  fungsi  dan  tujuan pendidikan  terumuskan  pada  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 yaitu:
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta
25 Dedi  Mulyasana, Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing (  Bandung:Remaja  Rosdakarya, 2012,hlm 90)
26 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan ( Yogyakart:Kaukaba,  2012,hlm, 45)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap  kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Dalam  rangka  mewujudkan  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan  tersebut, Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  mengarahkan,  membimbing,  membantu,  dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  pendidikan yaitu:
1. Demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan bangsa;
2. Satu  kesatuan  yang  sistemik  dengan  sistem  terbuka  dan  multimakna, diselenggarakan  sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi  keteladanan,  membangun  kemauan,  dan  mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan  budaya  membaca,  menulis,  dan  berhitung  bagi  segenap warga masyarakat; dan
5. Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan  semua  komponen masyarakat  melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 27
Untuk  itu,  fungsi  pendidikan  disamping  diarahkan  dalam  rangka melakukan  transformasi  nilai-nilai  positif,  juga  dikembangkan  sebagai  alat
27 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan ( Yogyakart:Kaukaba,  2012,hlm 89)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
untuk  memberdayakan  semua  potensi  peserta  didik  agar  mereka  dapat tumbuh  sejalan  dengan  tuntutan  kebutuhan  agama,  sosial,  ekonomi, pendidikan,  politik,  hukum  dan  lain  sebagainya.  Untuk  memfungsikan pendidikan  secara  proporsional,  mesti  dilakukan  perbaikan  pada  semua  level strategis  seperti  level  kebijakan  pendidikan,  level  pengelola  pendidikan,  dan level pelaksana pendidikan. 28
Usaha  pembangunan  pendidikan  nasional  didasarkan  pada  visi,  misi dan tata nilai departemen pendidikan nasional sebagai lembaga yang mendapat amanat  dalam  pengelolaan  dalam  pendidikan  nasional.  Oleh  karena  itu dirumuskan paradigma pembangunan pendidikan  nasional untuk membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  yang  berfungsi  sebagai  subjek  yang  memiliki kapasitas  untuk  mengaktualisasikan  potensi  dan  dimensi  kemanusiaan  secara optimal.
Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif  yang  tercermin  pada  kualitas  keimanan,  ketakwaan,  akhlak  mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2)  kognitif  yang  tercermin  pada  kapasitas  pikir  dan  daya  intelektualitass untuk  menggali  dan  mengembangkan  serta  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi;  dan  (3)  psikomotorik  yang  tercermin  pada  kemampuan mengembangkan  keterampilan  teknis,  kecakapan  praktis,  dan  kompetensi kinestetis.
Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia  secara  holistic,  yang  memungkinkan  ketiga  dimensi  kemanusiaan paling elementer tersebut dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap  potensi  individu,  sehingga  cita-cita  membangun  manusia  Indonesia
28 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012,hlm 71)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
seutuhnya dapat tercapai.
Selain  itu,  pembangunan  pendidikan  nasional  juga  diarahkan  untuk membangun  karakter  dan  wawasan  kebangsaan  bagi  peserta  didik,  yang menjadi  landasan  penting  bagi  upaya  memelihara  persatuan  dan  kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah :
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak  bangsa  secara utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk  mewujudkan  misi  tersebut,  Depdiknas  menetapkan  beberapa strategi  dan  program  yang  disusun  berdasarkan  suatu  skala  prioritas.  Salah satu bentuk dari prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD dan dana masyarakat yang lebih ditekankan pada:
1. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. Peningkatan  tata  kelola,  akuntabilitas,  dan  citra  publik  pengelolaan pendidikan.
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
3. Realisasi Anggaran di Sektor Pendidikan
1. Pengertian Anggaran
Anggaran  adalah  rencana  kerja  organisasi  di  masa  mendatang yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kuantitatif,  formal  dan  sistematis.  Jadi pada  dasarnya  anggaran  merupakan  rencana  kerja  organisasi  di  masa mendatang.  Proses  penyiapan  anggaran  disebut  penganggaran.  Rencana kerja  dalam  suatu  organisasi  tersebut  ditulis  dalam  bentuk  sederetan angka  yang  merupakan  target  pencapaian  organisasi.  Penulisan  dalam bentuk  angka  adalah  untuk  memudahkan  anggota  organisasi  melihat target    yang    ingin    dicapai    organisasi    dalam    suatu    periode    tertentu. Rencana  kerja  tersebut  merupakan  suatu  sasaran  resmi  organisasi  yang harus  diupayakan  untuk  dicapai  seluruh  anggota  organisasi. 29

## 2. Karakteristik Anggaran
Anggaran  memiliki  dua  sisi,  yaitu  sisi  penerimaan  dan pengeluaran.  Sisi  pengeluaran  menggambarkan  perolehan  atau  besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Sedangkan sisi pengeluaran  menggambarkan  besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan untuk  tiap  komponen  program.  Istilah-istilah  yang  lazim  untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangunan ( recurrent expenditure dan capital expenditure ). 30

## 3. Fungsi Anggaran
Anggaran  disamping  sebagai  alat  untuk  perencanaan  dan pengendalian  manajemen,  juga  merupakan  alat  bantu  bagi  manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. 31
29 Rudianto, Penganggaran (Jakarta: Erlangga, 2009,hlm 45-50)
30 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2014,hlm 78)
31 Ibid
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Beberapa  fungsi  anggaran  dalam  manajemen  organisasi  sektor publik menurut Deddy Nordiawan adalah sebagai berikut: 32
a) Anggaran sebagai Alat Perencanaan
Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat.
b) Anggaran sebagai Alat Pengendalian
Dengan  adanya  anggaran  organisasi  sektor  publik  dapat  menghindari adanya  pengeluaran  yang  terlalu  besar  ( overspending )  atau  adanya penggunaan dana yang tidak semestinya ( misspending ).
c) Anggaran sebagai Alat Kebijakan
Dengan  adanya  anggaran  organisasi  sektor  publik  dapat  menentukan arah atas kebijakan tertentu.
d) Anggaran sebagai Alat Politik
Dengan  adanya  anggaran  dapat  dilihat  komitmen  pengelola  dalam melaksanakan progam-program yang telah dijanjikan.
e) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Dengan  dokumen  anggaran  yang  komprehensif  sebuah  bagian  atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  masing-masing  bagian  atau  unit kerja lainnya.
f) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
Anggaran  adalah  suatu  ukuran  yang  bisa  menjadi  patokan  apakah suatu  bagian/unit  kerja  telah  memenuhi  target  baik  berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
g) Anggaran sebagai Alat Motivasi
Anggaran  dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  dengan menjadikan  nilai-nilai  nominal  yang  tercantum  sebagai  target
32 Deddi Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta:Salemba Empat, 2006, hlm 67-69)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik  jika  memenuhi  sifat  menantang  tetapi  masih  mungkin  dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga  tidak  dapat  dipenuhi  juga  jangan  terlalu  rendah  sehingga terlalu mudah dicapai.
4. Anggaran di Sektor Pendidikan
Anggaran  pendidikan  adalah  alokasi  anggaran  pada  fungsi pendidikan  yang  dianggarkan  melalui  kementerian  negara/lembaga  dan alokasi   anggaran   pendidikan   melalui   transfer   ke   daerah, termasuk gaji  pendidik,  namun  tidak  termasuk  anggaran  pendidikan  kedinasan, untuk  membiayai  penyelenggaraan  pendidikan  yang  menjadi      tanggung jawab   pemerintah. 33
Pengalokasian anggaran Pendidikan minimal dua puluh pesen juga diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  49 yang didalamnya  memuat tentang  “Dana pendidikan  selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan minimal 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. 34
Pendanaan  belanja  pendidikan  bagi  anak  didik  berasal  dari beberapa  pihak  yaitu  pemerintah,  yayasan,  orang  tua  dan  pihak  lainnya. Sementara  itu  dana  pendidikan  dari  pemerintah  berasal  dari  tiga  sumber yang  dipergunakan  untuk  membiayai  pendidikan  anak  didik  yaitu Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Anggaran  belanja  pendidikan  yang  didapat  dari  Kemendiknas merupakan    sumber    dana    dari      Pemerintah    Pusat,  sementara    yang dana    dari    daerah    didapat    dari    APBD    (Anggaran  Pendapatan  dan
33 Toyamah,  Nina  dan  Syaikhu  Usman, Alokasi  Anggaran  Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah: Implikasinya        terhadap        Pengelolaan        Pelayanan  Pendidikan  Dasar (Jakarta:  Lembaga Penelitian SMERU, 2004)
34 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Loc cit.
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

## Belanja Daerah).
Anggaran  pendidikan  terdiri  atas  komponen  anggaran  pendidikan melalui  pemerintah  pusat  dan  transfer  ke  daerah.  Sedangkan  anggaran melalui  transfer  daerah  antara  lain  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  anggaran  tambahan DAU dan otonomi khusus pendidikan. 35
Anggaran  di  sektor  pendidikan  di  masing-masing  daerah dipergunakan  untuk  membiayai  dana  pendidikan  bagi  siswa  yang ada di  tingkat  SD,  SMP,  SMA/SMK  sehingga  mendapatkan  manfaat pendidikan.  Oleh  karena  itu  dalam  menentukan  jumlah  dana  dalam anggaran  pendidikan  pihak  yang  terkait  perlu  mendasarkan  pada  data kebutuhan  dana  yang  diperlukan  oleh  siswa  di  masing-masing tingkat pendidikan.  Hal  tersebut  agar  masing-masing  anak  didik  mendapatkan manfaat  dari  dana  pendidikan  yang  telah  diberikan  dan  dana  yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dengan kenaikan  jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi  pembaharuan  sistem  pendidikan  nasional yaitu  dengan memperbaharui  visi,  misi,  dan  strategi  pembangunan  pendidikan nasional.Pendidikan  nasional  mempunyai  visi  terwujudnya  sistem pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan  semua  warga  negara    Indonesia  berkembang  menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Sesuai  dengan  visi  tersebut,  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban
35 Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 56)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
bangsa  yang  bermartabat      dalam      rangka      mencerdaskan      kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. 36
Dengan  fungsi  pendidikan  yang  sangat  mulia,  Pemerintah Indonesia telah  menjadikan investasi  dalam  bidang  pendidikan   sebagai prioritas   utama   dan mengalokasikan   persentase  yang  lebih  besar  dari anggarannya  untuk  sektor pendidikan.   Untuk  mendasarinya,   Undang- Undang   Dasar    1945   di  amandemen  dan  pasal  31  ayat  (4)  UUD  1945; “Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari anggaran    pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional”.
Dengan  pengalokasian  anggaran  yang  cukup  besar  dibidang pendidikan  ini  tentunya  diharapkan  akan  berbanding  lurus  dengan meningkatnya  kualitas  dan  layanan  pendidikan  yang  akan  dimanfaatkan oleh  masyarakat.  Hakikat  anggaran  yang  bersumber  dari  rakyat merupakan  instrument  yang  berfungsi  menggerakkan  roda  pembangunan dalam mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya  segala  sesuatu  menyangkut  pembangunan  tidak  terlepas  dari peran dan fungsi anggaran. 37
Fungsi  anggaran  seharusnya  bisa  dimanfaatkan  dengan  maksimal dengan  dimulai  proses  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan, pertanggungjawaban dan evaluasi program ataupun kegiatan pembangunan,  khususnya  di  bidang  pendidikan  agar  anggaran  diproses
36 Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman, Loc cit.
37 Seknas  FITRA, Merebut  Hak  Rakyat  Atas  Akses  Informasi  Anggaran (Jakarta:CV Tumbuhdihati, 2009, hlm 34-38)
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
secara seimbang dan proporsional dan diarahkan sesuai fungsinya.
Berdasarkan  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Pasal  3  ayat  (1)  mengenai  ketentuan  pengelolaan  keuangan Negara dinyatakan  bahwa pada prinsipnya  pengelolaan  keuangan  negara oleh pemerintah  (pusat  dan/daerah)  harus  dikelola  secara  tertib  taat  pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif, transparan  dan bertanggungjawab  dengan memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan.
Pendanaan      pendidikan      dari    sumber      APBN    dan    APBD mempunyai  peranan    penting    dalam    penyelenggaraan    pendidikan. Besaran  dana  pendidikan  yang  memadai  diharapkan  dapat  menjamin penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu.  Pembagian  tanggung  jawab dan  kewenangan  yang  jelas  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  akan  dapat  mengoptimalkan dan    mengefisienkan    alokasi  dana  pendidikan.  Penggunaan  dana pendidikan  yang  sesuai  dan  tepat  memungkinkan  pengalokasian  dana yang efisien dan adil.
Menurut  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tersebut    pendanaan pendidikan    sudah    diatur    secara    khusus    dalam    Bab  XIII,  yang substansinya  antara lain:
1. Pendanaan      pendidikan      menjadi      tanggung      jawab      bersama antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber  pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan    dana    pendidikan    berdasarkan    prinsip    keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik
4. Pengalokasian dana pendidikan
Proporsi  anggaran  pendidikan  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya,  masih  terdapat  perbedaan  dalam  hal  output  dan  pencapaian. Beberapa  kabupaten  masih  tertinggal,  sementara  kabupaten-kabupaten
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
lainnya  berhasil  menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan  dalam mencapai sasaran-sasaran  pendidikannya.
Memahami  pola  pengeluaran  pemerintah  kabupaten/kota  dan bagaimana  hal  tersebut  terkait  dengan  input  dan  output  di  bidang pendidikan  merupakan  salah    satu    cara    yang    dapat    membantu mengubah    sumber    daya    pendidikan  secara  signifikan  untuk meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan (World Bank, 2008).

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Sesuai dengan mandat Undang-undang nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  bab  II  pasal  3  yang  mengatakan  bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa    yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,    berilmu,    cakap,    kreatif, mandiri,  dan   menjadi   warga   negara   yang demokratis  serta   bertanggung jawab”.  Sebagai   bekal   menghadapi  tantangan zaman,   diperlukan   adanya kualitas      Sumber    Daya    Manusia    (SDM)      yang  berkualitas  dan  berdaya saing  tinggi.  Oleh  karena  itu  dunia  pendidikan  dituntut  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan.
Permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan,  masih  menjadi  tantangan  kedepan.  Pendidikan  yang  bermutu baik  harus  segera  diimplementasikan,  karena  saat  ini  kesadaran  masyarakat
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
akan  pentingnya  pendidikan  sudah  mulai  berkembang  cukup  baik.  Jangan sampai  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pentingnya  pendidikan  yang berkualitas  ini  akan  memunculkan  sikap  apatis  karena  munculnya  berbagai problematikan pendidikan.
Jika  tujuan  diadakan  pendidikan  nasional  sangat  mulia,  misalnya mencerdaskan  kehidupan,  mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia, mengembangkan  bakat, serta menciptkan  manusia  yang berakhlak, beriman, bertakwa,  sehat  jasmani  dan  rohani,  mengapa  saat  ini  kondisi  pendidikan nasional  masih  belum  mencerdaskan,  terjadi  kekerasan  baik  di  dalam pendidikan  maupun  di  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  masih  terjadi korupsi  baik  di  lembaga  penyelenggara  pendidikan  maupun  diluarnya, kemudian akses pendidikan  masih  mahal. Tentunya, hal  ini  menjadikan kita memiliki  asumsi  bahwa  ada  yang  salah  dari  operasional  politik  pendidikan nasional tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Syafi’I  dkk.  (1991). Pendidikan  Islam  di  Indonesia .  Yogayakarta:  Tiara Wacana.
Ara,  Hidayat  dan  Imam  Machali.  (2012). Pengelolaan  Pendidikan .  Yogyakarta Kaukaba.
FITRA  Seknas.  (2009). Merebut  Hak  Rakyat  Atas  Akses  Informasi  Aggaran . Jakarta: CV Tumbuhdihati.
Mulyasana,  Dedi.  (2012). Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Menteri.  (2007).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  59,  Tahun  2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Nugroho,  Riant.  (2004). Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta: PT Gramedia.
Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
 Volume. 2 No. 1. Tahun 2018
 Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial
ISSN On-line : 2580-9385 ISSN Cetak    : 2581-0197
 Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Owens, R.G. (1984). Organizational Behavior In Edocation 4 th Ed . Boston: Allyn & Bacon.
Presiden.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58,  Tahun  2005 ,  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Rudianto. (2009). Penganggaran . Jakarta: Erlangga.
Rifai,  Muhammad.  (2011). Politik  Pendidikan  Nasional .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang RI  Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang RI  Nomor 32, Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang RI  Nomor 33, Tahun 2004, tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.
Suharno.  (2013). Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis Kebijakan . Yogyakarta Ombak.
Saragih,  J.  Panglima,  (1996), Peningkatan  Penerimaan  Daerah  Sebagai  Sumber Pembiayaan Pembangunan . Rineka Cipta. Jakarta.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI.  (2014). Manajemen  Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi  Daerah:  Implikasinya  terhadap  Pengelolaan  Pelayanan Pendidikan Dasar . Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.