Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## SISTEM GOTONG ROYONG SEBAGAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) DALAM MEWUJUDKAN KONSEP BELA NEGARA
(GROUNDED THEORY)
1 Jagad Aditya Dewantara, 2 Sulistyarini, 3 Afandi
1,2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tanjungpura, Indonesia
3 Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Tanjungpura, Indonesia e-mail korespondensi: jagad02@fkip.untan.ac.id

## Logical Konstrak
Suatu  bangsa  dalam  mewujudkan  cita- cita kehidupannya dalam suatu negara modern, secara  objektif  memiliki  karakteristik  sendiri- sendiri,  dan  melalui  suatu  proses  serta perkembangan  sesuai  dengan  latar  belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan kontelasi geografis yang  dimiliki  oleh  bangsa  tersebut.  Latar belakang  kehidupan  sosial  politik  di  Eropa terutama  di  Inggris  dikuasai  oleh  kerajaan, maka  perkembangan  negara  modern  yang demokratis dimulai pada saat terjadi pergolakan  politik  yang  dahsyat  yang  disebut sebagai the Glorious Revolution yang dimenangkan  oleh  rakyat  (Asshiddiqie,  2006 dalam  Kaelan,  2013:  1).  Perkembangan selanjutnya  di  Inggris  perjuangan  untuk terwujudnya negara modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris yaitu John Locke tentang paham kebebasan individu yang  memiliki  pendapat  bahwa  manusia  tidak secara nyata menyerahkan hak-hak individunya  kepada  penguasa.  Hak-hak  yang diserahkan  kepada  penguasa  adalah  hak  yang berkaitan  dengan  perjanjian  tentang  negara, adapun  hak-hak  lainnya  tetap  berada  pada masing-masing individu. Tercapainya kesepakatan  negara  demokratis  di  Amerika Serikat  diwarnai  oleh  perang  sipil  dan mencapai puncaknya melalui konsensus dalam deklarasi  Amerika  Serikat  tertanggal  4  Juli 1776.  Perjuangan  untuk  terwujudnya  negara modern  yang  demokratis  di  Perancis  dimulai sejak  Rousseau,  dan  perjuangan  tersebut memuncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1789.  Begitu  juga  di  Rusia  pada  tahun  1917 terjadi  revolusi  yang  kemudian  negara komunis.  Berbeda  dengan  latar  belakang sejarah  perkembangan  negara  modern  di Inggris,  Amerika,  Perancis,  dan  Rusia.
Perjuangan Negara Indonesia untuk terwujudnya  negara  modern  diwarnai  dengan penjajahan bangsa asing selama 3,5 abad serta akar budaya yang dimilikinya merupakan local wisdom bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah ini sangat memberikan warna dalam merumuskan  suatu  konsep  negara  modern yang  demokratis  yang  berakar  pada  kausa materialis  bangsa  Indonesia  sendiri. The founding  fathers bangsa  Indonesia  menyadari praksis  demokrasi  liberal  yang  berdasarkan paham individualisme, mengahdirkan penderitaan  bagi  bangsa  lain  termasuk  bangsa Indonesia. Sehingga atas dasr inilah maka para tokoh  pergerakan  seperti Soekarno,  Hatta,
Yamin, Soepomo, Tan Malaka, Syahrir dan tokoh  lainnya.  Pemikiran  Soekarno  dalam meletakkan basis filosofi negara yaitu Pancasila,  merupakan konsepsi  yang  khas  dan tidak  ada  pada  pemikiran  filsafat  negara  yang lain  di  dunia.  Pemikiran  Soekarno  merupakan suatu sintesis dari demokrasi Barat, Islamisme, Marxisme,  nasionalisme  Sun  Yat  Sen,  dan humanisme Gandhi, namun pemikiran Soekarno  juga  berdasarkan  pada  kausa materialistis  yang  ada  pada  bangsa  Inonesia yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan  serta  semangat  kekeluargaan gotong  royong,  realitas  etnis  serta  nilai kebudayaan lainnya (Kaelan, 2013: 2 – 3).
Bela  negara  merupakan  tekat,  sikap, semangat,  serta  tindakan  warga  negara  dalam upaya menjaga, memelihara, serta mempertahankan  kelangsungan  hidup  bangsa dan  negara.  Tekat  merupakan  upaya  yang tidak  hanya  terbatas  dalam  wujud  perjuangan senjata  dan  berperang  melawan  ketidakadilan, melainkan  mencakup  semua  wujud  dari gagasan, sikap serta perbuatan untuk mempertahankan  keamanan  melalui  bidang
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
masing-masing  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional yaitu  mensejahterakan  rakyat  semesta  tanpa harus  memilah  dan  membedakan  setiap tingkatan  dalam  bernegara  (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  pasal  1,  1982). Menurut Kaelan (2013: 3), Muhammad Yamin meletakkan  perspektif  nasionalisme  Indonesia dengan  menggali  nasionalisme  Sriwijaya sebagai  nasionalisme  pertama,  Majapahit sebagai  nasionalisme  kedua  yang  dijelaskan dengan  ciri  kedatuan  dan  keprabuan.  Kausa materialis  yang  berakar  pada  sejarah  budaya bangsa,  seperti  toleransi  dalam  kehidupan agama,  demikian  pula  kebudayaan  yang  pada sejarah  muncul  seloka  Bhinneka  Tunggal  Ika. Selain itu akar sejarah bangsa juga memberikan  nilai-nilai  akar  geopolitik  dan geostrategi  negara  Indonesia  yaitu  dengan munculnya  istilah  nusantara  dan  sumpah palapa.
Negara
Indonesia terbentuk dilatarbelakangi  oleh  perjuangan  seluruh rakyat  Indonesia,  karena  potensinya  yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan  alam  yang  banyak  menyebabkan Indonesia  sejak  lama  telah  menjadi  incaran banyak  negara  atau  bangsa  lain  (Busrizalti, 2013:  157-161).  Reformasi  sudah  18  tahun berlalu  namun  berbagai  persoalan  bangsa belum  terselesaikan  dengan  baik.  Bangsa Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  belum  dapat mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan makmur  sesuai  amanat  Pembukaan  UUD 1945,  salah  penyebab  hal  tersebut  adalah karena  bangsa  Indonesia  masih  mengalami defisit  modal  sosial  ( social  capital ),  dan rendahnya  implementasi  nilai-nilai  keadaban masyarakat  ( civility ).  Fakta  menunjukkan semakin menipisnya solidaritas dan kepercayaan  antar  anggota  dan  kelompok masyarakat,  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya seakan  juga  mengikuti, bahkan  solidaritas  dan kepercayaan dalam kelompok pun memprihatinkan.  Nilai-nilai  kebajikan  yang dahulu  dianggap  sebagai  ciri  khas  dari masyaraka  Indonesia  juga  seolah  mulai terkikis  dari  kehidupan  bangsa  Indonesia. Modal  sosial  (social  capital),  masyarakat  sipil merupakan  satu  rangkaian  yang  saling mendukung  dan  terkait  untuk  terwujudnya masyarakat  yang  maju  dan  sejahtera  sesuai
dengan  cita-cita  bangsa  yang  diharapkan, sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam Pembukaan  UUD 1945  (Budimansyah,  2016 : 87 – 88).
Negara Indonesia sebagai suatu organisasi
dalam rangka aktivitas penyelenggaraan kegiatan kenegaraannya untuk  mencapai  suatu  tujuan  memerlukan kondisi  dinamis  yang  mampu  memberikan fasilitas  bagi  tercapainya  tujuan  tersebut. Pemberian motivasi untuk menciptakan suasana  yang  damai  dan  tertib  dalam  tatanan nasional  dan  hubungan  internasional  yang serasi dapat diwujudkan dengan cara memberikan  dorongan kesadaran  bangsa  yang dipengaruhi  oleh  kondisi  dan  letak  geografis, serta  dihadapkan  pada  lingkungan  dunia  yang serba  berubah.  Falsafah  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  dan  sebagai  ideologi  negara Indonesia  memandang  unsur  cita-cita  dalam rangka menunjang tercapainya tujuan nasional. Beberapa hal yang memberikan dasar pemikiran  perlunya  kondisi  yang  dinamis dalam  mencapai  tujuan  negara  disebut  dengan ketahanan  nasional  (Busrizalti,  2013:  157- 161).
Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi  segenap  kehidupan  sosial  yang terintegrasi  berisi  keuletan  dan  ketangghuan yang  didalamnya  mengandung  kemampuan mengembangkan  kekuatan  nasional  dalam menghadapi  dan  mengatasi  segala  tantangan, ancaman,  hambatan,  gangguan  baik  yang datang  dari  dalam  maupun  luar.  Ketahanan nasional Indonesia memiliki beberapa landasan  antara  lain:  (1)  Pancasila  sebagai Landasan  Idiil,  (2)  UUD  1945  sebagai Landasan  Konstitusional,  dan  (3)  Wawasan nusantara sebagai Landasan Visional (Busrizalti,  2013:  160).  Posisi  Pancasila  dan UUD  1945  dalam  ketatanegaraan  Indonesia sangat  penting.  Pancasila  selain  menjadi perekat  juga  menjadi  sumber  inspirasi  bangsa Indonesia  di  masa  lalu,  masa  kini,  dan  masa yang  akan  datang.  Penyebutan  Pancasila  saat ini  sudah  semakin  jarang,  namun  diakui  atau tidak  nilai-nilai  Pancasila  telah  membimbing arah  perjalanan  bangsa  Indonesia  dari  jaman dahulu  sampai  sekarang.  Pancasila  dirancang untuk  menjadi  dasar  negara  Indonesia  jauh- jauh  hari  sebelum  Indonesia  merdeka.  Nilai- nilai  Pancasila  dirumuskan  pada  saat  para
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
pendiri  bangsa  sedang  mencari  dasar  bagi negara  yang  dibentuk.  Hal  tersebut  diawali dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wediodiningrat  yang  mengajukan  pertanyaan “Negara  Indonesia  yang  akan  kita  bentuk  itu apa  dasarnya?”  pertanyaan  tentang  dasar negara ditafsirkan oleh peserta  rapat, terutama Soekarno sebagai “ philosophische grondslag ”, yaitu  fundamen,  filsafat,  pikiran-pikiran  yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam- dalamnya untuk didirikan bangunan Indonesia merdeka.  Maka  untuk  memantapkan  posisi Pancasila  sebagai  dasar  negara,  sila-sila Pancasila  disebutkan  secara  tegas  dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Alinea ke- 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan:
“....  maka  disusunlah  Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia, yang terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan  rakyat dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang  an Kerakyatan Maha
Esa, Kemanusiaan
Yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Alinea tersebut secara tegas menyebutkan  bahwa  dasar  kemerdekaan Indonesia,  termasuk  dasar  untuk  mengisi kemerdekaan itu sekaligus dasar dari Indonesia  dalam  segala  aspek  kehidupan adalah lima nilai Pancasila (Pranowo, 2010: 1- 3).
Undang-Undang  Dasar  berasal  dari bahasa Belanda yaitu grondwet atau constitutie , dan kedua istilah tersebut memiliki pengertian  yang  sama    karena  konstitusi tertulis ( geschreven constitutie, written constitution )  juga  dikenal  Undang-Undang Dasar  tidak  tertulis  ( ongeschreven  grondwet, unwritten constitution ), sehingga baik Undang-Undang  Dasar  maupun  konstitusi terdiri  atas  bagian  yang  tertulis  dan  bagian bagian  yang  tidak  tertulis.  Negara  merupakan organisasi  yang  meliputi  sejumlah  individu yang  banyak  dan  beraneka  ragam,  sehingga diperlukan  adanya  satu  sistem  pengendalian (sistem pembatasan) yang efektif. Hal tersebut dilakukan  melalui  hukum  baik  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  dinamakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar,
sehingga  hakikat  dari  Undang-Undang  Dasar atau  konstitusi  adalah  sebagai  pengendalian atau  pembatasan  kekuasaan  dalam  negara (Soemantri, 2014: 8 – 9).
Sebagai landasan konstitusional, hakikat ketahanan  nasional  adalah  konsep-konsep pengembangan  dari kekuatan nasional  melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang dilaksanakan dengan seimbang,  harmoni  dan  selaras  dalam  seluruh aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Memperhatikan  bahwa  kesejahteraan  dan keamanan  adalah  sisi  mata  uang  yang  tidak dapat  terpisahkan,  maka  untuk  mencapai kesejahteraan diperlukan keamanan dan keamanan  mutlak  diperlukan  untuk  menjaga kesejahteraan.  Stabilitas  keamanan  dalam negeri  dapat  terwujud,  jika  kewaspadaan nasional  tetap  dipelihara  dan  ditingkatkan dengan  pendekatan  aspek  dinamis  ketahanan nasional  (ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya,  pertahanan  dan  keamanan),  sehingga dapat terwujud tetap tegak kokohnya keutuhan NKRI.  Peraturan  perundangan  yang  terkait dengan  sistem  pertahanan  negara  yaitu Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2002  tetang Pertahanan  Negara  Pasal  7  ayat  (2)  Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman  militer  menempatkan  TNI  sebagai komponen  utama  dengan  didukung  oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pasal 7 ayat (3) Sistem Pertahanan negara  dalam  menghadapi  ancaman  non militer  menempatkan  lembaga  pemerintah  di luar  bidang  pertahanan  sebagai  unsur  utama, sesuai  dengan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang dihadapi  dengan  didukung  oleh  unsur-unsur lain  dari  kekuatan  bangsa  (Wangsajaya,  2016: 12-14).
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  usaha pembelaan  negara  yang  harus  dipahami  dan dihayati  dalam  konteks  pertahanan  keamanan. Oleh karena itu Pendidikan bela negara sangat diperlukan demi terwujudnya semangat seluruh  warga  negara  untuk  membela  negara terhadap setiap ancaman-ancaman yang dihadapi.  Perlawanan  rakyat  semesta  yang dilakukan  baik  dengan  senjata  maupun  tanpa senjata  merupakan  wujud  akhir  pembelaan negara.  Landasan  moral  yang  kokoh  perlu dibangun dengan diselenggarakannya program-program untuk Pendidikan
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Pendahuluan  Bela  Negara  bagi  setiap  warga negara,  baik  dalam  lingkungan  pendidikan formal,  di  lingkungan  pekerjaan  maupun  di lingkungan  masyarakat.  Dalam  rangka  proses internalisasi  kesadaran  bela  negara  peserta didik diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan  kepribadian  sebaik-baiknya atas  dasar  pengalaman  pribadi  yang  diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan.
Kesadaran  berbangsa  Indonesia  dapat  dilihat dari  adanya  rasa  persatuan  dan  kesatuan  di lingkungan, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan  masyarakat di atas  kepentingan  pribadi,  hilangnya  kesukuan serta  mencintai  budaya  Indonesia  (Busrizalti, 2013:  164  –  168).  Menurut  Wahab  dan Sapriya  (2011:  39),  akibat  kemajuan  dalam ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK) mengakibatkan  batas  negara  secara  ekonomi maupun  sosial  budaya  akan  menjadi  semakin samar-samar.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya kesadaran masyarakat Indonesia sebagai upaya mempertahankan  kesejahteraan  negara  dalam era globalisasi.
Menurut  Gandal  dan  Fin  (1992)  dalam Winataputra  (2015:  48),  secara  teoritis  di negara  berkembang  pendidikan  demokrasi sering  dianggap  “... taken  for  granted  or ignored ”,  yaitu  dianggap  akan  terjadi  dengan sendirinya  atau  malah  dilupakan.  Pendidikan demokrasi  seharusnya  ditempatkan  sebagai bagian  yang  integral  dari  pendidikan  secara keseluruhan. Sementara itu, seperti dikemukakan  oleh  Winataputra  (2001)  dalam Winataputra (2015:  49),  bahwa  belum berhasilnya pendidikan demokrasi di Indonesia  secara  mendasar  karena  belum dikembangkannya paradigma pendidikan demokrasi  yang  sistemik  sehingga  upaya pengembangan  “ civic intelligence, civic parcipation  and  civic  responsibility ”  melalui berbagai  dimensi  “ civic  education ”  sebagai wahana  utama  pendidikan  demokrasi  tidak bisa  diwujudkan  secara  optimal.  Bahmuller (1996:  216  –  221)  dalam  Winataputra  (2015: 50),  menidentifikasi  sejumlah  faktor  yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi  suatu  negara,  yaitu:  “... the  degree of  economic  development ;  ... a  sense  of national identity ; ... historical experience , and elements  of  civic  culture .”  Hal  tersebut mengandung makna bahwa tingkat perkembangan  ekonomi,  kesadaran  identitas
nasional, dan pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu  negara. Civic  virtue atau  kebajikan  atau akhlak kewarganegaraan merupakan salah satu unsur  dari  budaya  kewarganegaraan  yang mencakup  keterlibatan  aktif  warga  negara, hubungan  kesejajaran/egaliter,  saling  percaya dan  toleran,  kehidupan  yang  kooperatif, solidaritas  dan  semangat  kemasyarakatan. Semua  unsur  dari  akhlak  kewarganegaraan diyakini  akan  saling  memupuk  kehidupan “ civic comunity ”  atau  “ civil  society ”  atau masyarakat  madani  untuk  Indonesia.  Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan ( civic  virtue )  yang  merupakan  unsur  utama dari  budaya  kewarganegaraan  ( civic  culture ). Oleh karena itu perlu adanya peran pendidikan kewarganegaraan yang mampu
mengembangkan akhlak atau keadaban kewarganegaraan dan mampu memberi kontribusi  terhadap  berkembangnya  budaya kewarganegaraan. Civic  culture merupakan budaya  yang  menopang  kewarganegaraan yang  berisi  “... a  set  of  ideas  that  can  be embodied effectivelly in cultural representations  for  the  purpose  of  shaping civic  identities ” atau seperangkat ide-ide yang dapat  diwujudkan  secara  efektif  dalam representasi  kebudayaan  untuk  tujuan  alah kemauan dari warganegara untuk menempatkan pembentukan identitas warganegara  (Winaputra  dan  Budimansyah, 2012:  233).  Identitas  pribadi  warga  negara yang  bersumber  dari civic  culture perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan  dalam  berbagai  bentuk  dan latar. Elemen civic  culture yang paling sentral dan  sangat  perlu  dikembangkan  adalah civic virtue . Civic  virtue merupakan  domain psikososial  individu  yang  secara  substantif memiliki dua unsur, yaitu civic disposition dan civic  committments (Winataputra,  2012:  58). Pembentukan  identitas  warganegara  dapat diwujudkan  melalui  pembangunan  karater bangsa  yang  memiliki  cakupan  dan  tingkat urgensi  yang  sangat  luas  dan  bersifat multidimensional karena (1) karakter merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dalam berbangsa  dan  bernegara,  hilangnya  karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
bangsa, (2) karakter berperan sebagai “kemudi”  dan  kekuatan  sehingga  bangsa  ini tidak  terombang-ambing,  (3)  karakter  tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dibangun  dan  dibentuk  untuk  menjadi  bangsa yang bermartabat (Winataputra, 2012: 34).
Berdasarkan  penelaahan  Menurut  UUD pasal  30  tahun  1945,  bela  negara  merupakan hak  dan  kewajiban  dari  setiap  warga  negara untuk  usaha  mempertahankan  negara  dan dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  yang bersifat  semesta,  dimana  dalam  sistem  ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber  daya  nasional  lainnya.  Peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  3  tahun 2002 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 30  UUD  1945  masih  berupa  Rancangan Undang-Undang.  Dalam  RUU  tersebut,  status anggota komponen cadangan sebagai kombatan  dan  tidak  lagi  berperan  ganda seperti yang terdapat pada peraturan pelaksanaan  beberapa  pasal  dari  Undang- Undang  nomor  20  tahun  1982,  dimana  status mereka  sebagai  kombatan  sekaligus  sebagai civilian.  Untuk  itu  agar  terdapat  kepastian hukum  maka  seharusnya  RUU  KCPN  segera ditetapkan  sebagai  Undang-Undang.  Selain itu,  kemampuan  para  TNI  harus  ditingkatkan dan  difokuskan  pada  bidang  pertahanan negara, agar menjadi kekuatan yang professional,  sehingga  TNI  dapat  menjadi unsure utama dalam bela Negara (lina : 2009), hal  ini  dijelaskan  oleh  Lina  Hastuti  (2011) dalam  jurnal  Wajib  Bela  Negara  Dan  Prinsip Pembedaan Dalam Hukum
Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945) ; “ The  main  provision  of  state  defense  is  as provided  in  Article  30  UUD  1945  and  is further regulated by the Act No. 20 year 1982 regarding  General  Provision  on  the  Defense and  Security  of  the  Republic  of  Indonesia, which  was  amended  by  Act  No.  3  year  2002 regarding  State  Defense.  Theconcept  of people’s  participation  in  state  defense  and security  system  (sishankamrata)  as  stated  in the previous Act was replaced by state defense system by the later Act. In order to implement this  new  Act,  there  has  been  an  effort  by government  to  propose  a  Bill  regarding Reserve  Component  of  the  State  Defense. Several  important  issues  in  the  Bill  are including  the  active  involvement  of  civilian  in the  state  defense.  Moreover,  member  of  the
Reserve  Component  after  being  mobilized  has a  new  status  as  combatant.  Therefore,  if  the Bill regarding Reserve Component of the State Defense  is  approved  by  the  Parliament  and become  an  Act  and  there  is  no  significant modification  to  the  provision  on  the  status  of civil  citizen  after  being  mobilized  it  will  be clear  that  every  civilians  who  involve  in  state defense  activity  must  then  be  treated  as combatant ”.
Bela  negara  sebetulnya  adalah  suatu civic  virtue hal  ini  diperkuat  oleh  teori  dari Civic  Education menurut  Cogan  dalam Winataputra  dan  Budimansyah  (2007)  secara umum  menunjuk  pada “…the  kinds  of  course work  taking  place  within  the  context  of  the formalized schooling structure”. Yang artinya jenis  pelatihan  kerja  dengan  kontek  sekolah yang  formal.  Dalam  posisi  ini  civic  education diperlakukan  sebagai  “…the  foundational course  work  in  school  yang  dirancang  untuk mempersiapkan …young citizens for an active role in their  communities in their adult lives ”. Pernyataan  tersebut  mengandung  pengertian bahwa civic  education merupakan  mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan  para  pemuda  warganegara untuk  dapat  melakukan  peran  aktif  dalam masyarakat,  kelak  setelah  mereka  dewasa. Pengertian Civic  Virtue menurut  Quigley dalam  Winataputra  dan  Budimansyah  (2007) adalah  “… the  willingness  of  citizen  to  set aside  private  interests  and  personal  concerns for  the  sake  of  the  common  good ”.  Yaitu kemauan  warga  negara  untuk  menempatkan kepentingan  umum  di  atas  kepentingan pribadi. Civic  Virtue memiliki  dua  unsur, yaitu:
a. Civic  Disposition ,  merupakan  sikap  atau kebiasaan  berpikir  warga  negara  yang mendorong  berkembangnya  fungsi  sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari  sistem  demokrasi.  Meliputi  sejumlah karakteristik  kepribadian,  yakni:  “ Civility (respect  and  civil  discourse),  individual responsibility, self-discipline, civil- mindedness,  openmindedness  (openness, skepticism,  recognition  of  ambiguity), compromise (conflict of principles and limit to  compromise ),  toleration  of  diversity, patience  and  persistence,  compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles”.  Maksud  semua  itu  adalah
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kesopanan  yang  mencakup  penghormatan dan  interaksi  manusiawi,  tanggung  jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap  masyarakat,  keterbukaan  pikiran yang  mencakup  keterbukaan,  skeptisisme, pengenalan  terhadap  kemenduaan,  sikap kompromi  yang  mencakup  prinsi-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi  terhadap  keragaman,  kesabaran dan  keajekan,  keharuan,  kemurahan  hati, dan  kesetiaan  terhadap  bangsa  dan  segala prinsipnya.
b. Civic  Commitment ,  merupakan  komitmen warga  negara  yang  bernalar  dan  diterima dengan  sadar  terhadap  nilai  dan  prinsip demokrasi konstitusional. Kesediaan warga negara  untuk  mengikatkan  diri  dengan sadar  kepada  ide  dan  prinsip  serta  nilai fundamental demokrasi konsitusional Amerika yang meliputi: “ popular souvereignty,  constitutional  government, the  rule  of  law,  separation  of  powers, checks  and  balances,  minority  rights, civilian  control  of  the  military,  separation of  church  and  state,  power  of  the  purse, federalism, common good, individual rights (life,  liberty:  personal, political,  economic, and  the  pursuit  of  happiness),  justice, equality (political, legal, social, economic), diversity,  truth,  and  patriotism ”.  Kesemua itu  adalah  kedaulatan  rakyat,  pemerintahan kontitusional, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak-hak minoritas, kontrol masyarakat  terhadap  militer,  pemisahan negara  dan  agama,  kekuasaan  anggaran belanja,  federalism,  kepentingan  umum, hak-hak  individual  yang  mencakup  hak hidup,  hak  kebebasan  (pribadi,  politik, ekonomi,  dan  kebahagiaan),  keadilan, persamaan  (dalam  bidang  poitik,  hukum, sosial,  ekonomi),  kebhinekaan,  kebenaran, dan  cinta  tanah  air.  Kesimpulannya  bahwa pengembangan civic  virtue merupakan landasan bagi pengembangan civic participation  yang  memang  merupakan tujuan  akhir  dari civic  education atau Pendidikan Kewarganegaraan.
Virtue (keadaban atau kebajikan) berasal  dari  Bahasa  Yunani  “ arête” atau dalam Bahasa Latin yaitu “ virtus” yang berarti sempurna. Civic virtue (keadaban kewarganegaraan) dapat pula diartikan sebagai
“... as  the  set  of  skills,  dispositions,  and  traits of  character  conducive  to  democratic  self- government and that a proper component of a formative  project  is  to  foster  democratic  self- government.. ”  atau  seperangkat  keterampilan, watak,  dan  ciri  karakter  yang  menghasilkan pribadi  yang  demokratis  dimana  komponen utamanya berhubungan dengan pengembangan warga  negara  demokratis  (Mc  Clain,  2001: 1624).  Keadaban  ( virtue )  ialah  pembentuk karakter  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa karakter  pada  diri  seseorang  juga  moralitas atau  keadaban  orang  itu  sendiri. Civic  virtue bersama  hak-hak  individu  merupakan  nilai esensial  yang  menjadi  penyeimbang  antara pemerintah dan rakyat sipil yang dipromosikan demi terciptanya masyarakat beradab (Prochaska,  2002:  5). Virtue bahkan  dianggap sebagai kesempurnaan moral seseorang (Aristoteles dalam Blanken, 2012: 7).
The  virtue  is  a  ‘blueprint’  for  an individual  for  what  to  do  in  given situations:  the  good  action  or  thought is  always  the  preferred  option  for  the possessor  of  virtue.  A  courageous person,  for  instance,  is  inclined  to act bravely  in  most  situations  that  would make  other  men  run  in  fear (Blanken, 2012: 7).
Civic  virtue dianggap  sebagai  satu dedikasi  warga  negara  bagi  kesejahteraan kelompok  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa civic  virtue lebih  dekat  kepada pemahaman virtue dalam kelompok Republikan  dan  menjadi  pondasi  nilainya (Jefferson  dalam  Branson  dan  Quigley,  1998, hlm.  27).  Meskipun  demikian,  nilai  keadaban sebagai warga negara tidak akan menjadi nilai publik  jika  tidak  disertai  dengan  pemahaman tentang  kebebasan  dan  hak  individu  (Adams dalam  Branson  dan  Quigley,  1998,  hlm.  27). Dalam National  Standar  for  Civic  and Goverment,  civic  virtue dapat  dilihat  dengan sikap  warga  negara  yang  menempatkan kepentingan  umum  dan  negara  di  atas kepentingan  pribadi  dan  golongan  (Quigley, Branson, dan Smith, 2010, hlm. 27).
Soutphommasane  menyatakan  dalam bukunya yang berjudul The Virtuous Citizen:
Patriotism  is  evocative  of  civic  virtue, involving  as  it  does  a  strong  sense  of identification  with  a  political  community, special  moral  concern  and an  expression
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
of citizenship. A love of one’s country, as I   have  described  it,  could  be  regarded as  entailing  a  set  of  excellences  attached to the role of being a citizen in a polity. Ini berarti Patriotisme merupakan pembangkitan  kebajikan  sipil  ( civic  virtue ), yang  melibatkan  rasa  yang  kuat  dari identifikasi dengan komunitas politik, keprihatinan  moral  khusus  dan  ekspresi kewarganegaraan.  Sebuah  cinta  terhadap negara, seperti yang telah saya dijelaskan, bisa dianggap yang melibatkan serangkaian keunggulan  yang  melekat  pada  peran  menjadi warga  negara  di  negara  (Soutphommasane, 2012: 27). Patriotisme mengacu pada identifikasi dengan komunitas politik seseorang dan perhatian khusus untuk kesejahteraan  seseorang  dan  kesejahteraan sesama warga. Definisi ini menjelaskan bahwa bagaimana patriotisme dalam berbagai bentuknya,  yaitu:  (1)  membutuhkan  seseorang untuk  memahami  hubungan  antara  identitas mereka  dan  negara  mereka  dengan  cara tertentu; (2) membuat tuntutan spesifik tentang bagaimana  warga  negara  harus  bertindak terhadap  sesama  warga  negara  lain,  dan  (3) berasal  dari  keanggotaan  dari  komunitas politik. Patriotisme dengan cara ini memungkinkan,  untuk  memahami  patriotisme dalam  tiga  dimensi:  sebagai  model  loyalitas, sebagai  sikap  moral  dan  sebagai  ungkapan kewarganegaraan  (Soutphommasane,  2012: 20).
Sosiologi tidak mengembangkan terang- terangan  mengenai  nasionalisme  dan  lebih mempertimbangkan untuk menjelaskan aspek- aspek  lain  dari  transformasi  besar  masyarakat pra industri dan pra modern,  hingga masyarakat  modern-industri.  Menurut Marx Weber yang  hidup  selama  periode  klasik nasionalisme  abad  ke-19  sampai  20  bahwa nasionalisme  adalah  alat  bagi  kaum  borjuis untuk  menjerat  proletariat,  kecuali  dalam beberapa  contoh  ketika  hal  ini  dapat  menjadi alat  progresif  untuk  pembebasannya.  Makna nasionalisme  di  barat  adalah  ideologi  yang dituntun oleh negara dengan mempertimbangkan  kebebasan  individu  dan kosmopolitan rasional. Ernest Gellner (1983) merupakan  orang  yang  beranggapan  bahwa nasionalisme menyebabkan konflik.
Kontribusi  terbaru  dari Gellner terhadap sosiologi nasionalisme adalah memperlihatkan
bahwa  masyarakat  modern  pada  dasarnya adalah  nasionalis  karena  semua  warga  negara menegaskan  identitas  kebangsaannya  dalam kehidupan sehari-hari karena negara membutuhkan  legitimasi  aktif  masyarakat untuk membenarkan tindakan-tindakanya (Budimansyah, 2016 : 130 – 132).
Kelemah karsaan merupakan sifat karakteristik dari budaya Indonesia yaitu suatu “budaya  santai”,  atau  yang  disebut  oleh Myrdal, “ soft culture ”. Budaya santai atau soft culture berarti bukan malas, akan tetapi lunak. Orang-orang  Indonesia  bekerja  giat  banting tulang  untuk  mencari  nafkah  dalam  rangka menyambung hidup hari ke hari, dari bulan ke bulan,  dan  dari  tahun  ke  tahun  (Soewardi, 2009: 75). Menurut Suryohadiprojo (2016: 3), sikap  budaya  bangsa  Indonesia  telah  terjadi perubahan  seiring  perjalanan  bangsa.  Sikap budaya  bangsa  gotong  royong  yang  semula menjadi  sikap  hidup  bangsa  telah  mengalami banyak  tekanan  terutama  bersumber  pada budaya barat yang agresif dan dinamis. Bangsa barat semakin berhasil mendominasi dunia dan seluruh manusia dengan memanfaatkan keberhasilannya dalam berbagai bidang kehidupan  serta  kekuatannya  di  bidang  fisik dan  militer  dan  salah  satu  korban  penetrasi barat  adalah  budaya  gotong  royong.  Gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga untuk menjamin kelestarian  Republik  Indonesia  sampai  ke akhir zaman, bangsa Indonesia harus membangun  dan  hidup  dalam  masyarakat gotong  royong.  Manusia  Indonesia  saat  ini banyak yang meninggalkan sifat-sifat masyarakat  gotong  royong,  sehingga  perlu kembali  diajak  dan  dimotivasi  untuk  hidup dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Pembangunan  individu  tersebut  merupakan landasan  yang  sangat  menentukan  bagi terwujudnya  kembali  masyarakat  gotong royong,  masyarakat  yang  penuh  harmoni dalam  kehidupannya  (Suryohadiprojo,  2016: 9).  Menurut  Suryohadiprojo  (2016:  15  -  17), berbeda  dengan  masyarakat  barat  yang menutamakan  tempat  dan  peran  individu  di Jepang  yang  menjadi  pedoman  kehidupan adalah  solidaritas  kelompok.  Kebahagian individu terdapat dalam kebersamaan kelompoknya  menurut  orang  Jepang.  Setiap orang yang berkepentingan atas dasar kelompoknya  akan  mendapatkan  peringkat
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
paling atas, jadi masing-masing individu selalu disiplin  dan bekerja  keras  untuk kelompoknya tanpa  disuruh  dan  adanya  paksaan  agar menghasilkan  peringkat  tinggi  bagi  kelompok dan  rasa  bahagia  pada  individu  tersebut.  Oleh karena  itu  di  Jepang  persaingan  yang  sangat kuat  adalah  persaingan  antar  kelompok  dan bukan  persaingan  antar  individu.  Mengambil cara  berpikir  dan  pandangan  hidup  barat penting  jika  ingin  mencapai  kemajuan  seperti negara tersebut, namun berarti harus ada sikap individualisme,  rasionalisme  dan  materialism, serta masyarakat timur yang secara tradisional bersifat  kebersamaan  (budaya  gotong  royong di  Indonesia)  harus  ditinggalkan.  Akan  tetapi, Jepang  membuktikan  bahwa  kemajuan  dapat dicapai  bahkan  tidak  kalah  dari  bangsa  paling maju  di  barat  dengan  sifat  solidaritas kelompok, bersikap  rasional  tanpa  berubah  ke rasionalisme dan materialisme. Peran masyarakat  pluralistik  dapat  diketahui  dengan kontruksi  dan  konseptualisasi,  hal  ini  penting karena proses dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk  memahami  isu  pluralitas  yang  saat  ini telah  menjadi  kenyataan. Van  Gunsteren (1998)  menyatakan  bahwa  “ plurality  is  not something  that  simply  there,  it  is  what individuals construct in their social interaction .”  Meskipun  demikian,  tiap  warga negara yang tidak terhindar dari aktivitas yang bersinggungan  dengan  warga  negara  lain semestinya  berupaya  melakukan  konstruksi pluralitas  hingga  memperoleh  pemahaman, bukan sebaliknya mengabaikan atau mendiamkan  situasi  tersebut  berlangsung begitu  saja  (Wahab  dan  Sapriya,  2011:  206). Buku The Division of Labor in Society (1968) merupakan  suatu  upaya  Durkheim  dalam mengkaji  suatu  gejala  yang  sedang  melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Durkheim mengemukakan bahwa di bidang perekonomian  seperti  bidang  industri  modern terjadi  penggunaan  mesin  serta  konsentrasi modal  dan  tenaga  kerja  yang  mengakibatkan pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan yang semakin rinci. Gejala pembagian  kerja  tersebut  dijumpai  juga  di bidang  perniagaan  dan  pertanian,  dan  tidak terbatas pada bidang ekonomi tetapi di bidang kehidupan  lainnya  yaitu  hukum,  politik, kesenian  dan  bahkan  keluarga.  Durkheim melihat  bahwa  setiap  manusia  memerlukan solidaritas. Durkheim membedakan  antara
dua  tipe  utama  solidaritas  yaitu  solidaritas mekanik  dan  solidaritas  organik  (Durkheim 1968  dalam  Sunarto  2004:  5).  Sunarto  (2004: 127)  menyebutkan  bahwa Robert  K.  Merton merupakan  salah  seorang  ahli  sosiologi  yang banyak  menulis  mengenai  konsep  kelompok. Merton mendefinisikan  konsep  kelompok secara  sosiologi  sebagai  “ a  number  of  people who  interact  with  one  another  in  accord  with established  patterns ”,  sekelompok  orang saling  berinteraksi  sesuai  dengan  pola  telah ada. Merton menyebutkan terdapat tiga kriteria objektif  bagi  suatu  kelompok.  Pertama, kelompok  ditandai  oleh  sering  terjadinya interaksi.  Kedua,  pihak  yang  berinteraksi mendefinisikan  diri  mereka  sebagai  anggota. Ketiga,  pihak  yang  berinteraksi  didefinisikan oleh  orang  lain  sebagai  anggota  kelompok. Segala  bentuk  hubungan  antara  manusia  dan lingkungannya  merupakan  sebuah  fungsional dan  memiliki  saling  keterkaitan,  sehingga manusia harus selalu mengembangkan kemampuan-kemampuan  yang  berguna  untuk dirinya sendiri dan sesamanya. Multikulturalisme merupakan pandangan yang memberikan  hak  bagi  semua  masyarakat dalam  mengunggulkan  budanya  masing- masing secara utama, dan uniformisme adalah paham  yang  ingin  menyeragamkan  semua kemajemukan budaya ke dalam satu kebudayaan saja (Muchtar, 2016: 269). Undang-Undang (UU) Republik
Indonesia  Nomor  3  tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara  dikemukakan,  Pertahanan
Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan negara. Undang-Undang mengemukakan  sistem  pertahanan  negara bersifat  semesta  yaitu  melibatkan  seluruh warga  negara,  wilayah  dan  sumber  daya nasional lainnya. Sistem pertahanan dipersiapkan  secara  dini  oleh  pemerintah  dan diselenggarakan  secara  total,  terpadu  dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pengelolaan pertahanan negara juga diamanatkan  dalam  Undang-Undang  sebagai segala  kegiatan  pada  tingkat  strategis  dan kebijakan yang meliputi perencanaan,
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pengendalian pertahanan  negara  (Hakim,  2016:  7  –  9). Program  bela  negara  yang  tercantum  dalam RUU  Keamanan  Nasional  dipandang  banyak kalangan  sebagai  sebuah  program  wajib militer  yang  seperti  dilakukan  di  banyak negara  yaitu  Amerika  Serikat,  Singapura, Korea Selatan dan Israel. Semua program yang melibatkan satuan militer, lebih-lebih Angkatan  Darat  akan  mengalami  penolakan keras.  Oleh  karena  itu  perlu  dipikirkan  satu konsep  yang  bersih  dari  kepentingan  politik dari  golongan  manapun.  Konsep  yang  harus bisa  terwujud  sebuah  ajakan  kepada  generasi penerus bangsa untuk mau bertanggung jawab terhadap  keberlangsungan  NKRI  (Hakim, 2016: 49 – 50).
A.H.  Nasution  menyatakan  bahwa hakikat perang kemerdekaan Indonesia merupakan  perang  rakyat  semesta  yang sekaligus bergerak di lapangan politik, militer, sosial  ekonomi  dan  kultural.  Menurut  A.H. Nasution:”...sesuai dengan apa yang dinyatakan  oleh  pemimpin-pemimpin  kita pada  masa  Perang  Kemerdekaan,  pertahanan rakyat  semesta  dilakukan  karena  tentara  kita pada  waktu  itu  tidak  setra  dengan  pihak agresor  dalam  hal  pengorganisasian,  peralatan dan  keahlian.  Dengan  kesemestaan  itu dimaksud  bahwa  perjuangan  bukanlah  yang militer  saja,  melainkan  juga  yang  politik, psikologis  dan  sosial  ekonomis.  Di  segala sektor  berlaku  pergolakan,  maka  di  semua front  haruslah  kuat,  supaya  tentara  kita  dapat mengalahkan  tentara  lawan...”  (Suryokusumo, 2016:  9).  Sistem  Pertahanan  Non  Militer adalah  suatu  subsistem  dari  sistem  pertahanan rakyat  semesta  untuk  menghadapi  ancaman non  militer  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal 7  ayat  (3)  UU  RI  No.  3  tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara.  Membangun  pertahanan nonmiliter  secara  sistematis  perlu  terlebih dahulu  diinventarisir  kembali  berbagai  kasus aksi-aksi  non  kekerasan  yang  tercatat  pada sejarah  Indonesia  masa  lalu..  Penangkalan, tidak  secara  intrinsik  hanya  ada  pada  cara militer,  pada  pertahanan  non  militer  yang mengandalkan  aksi  nonkekerasan    bisa terdapat  daya  tangkal.  Penangkalan  dapat terjadi  dala  konteks  yang  benar-benar  berarti non  kekerasan.  Kapasitas    daya  tangkal  dari pertahanan  non  militer  didasarkan  pada  suatu kapasitas aktual pertahanan. Untuk
menghasilkan kapasitas daya tangkal pertahanan  non  militer  diperlukan  2  elemen penting.  Yang  pertama  adalah  persiapan  dan pelatihan  bagi  seluruh  rakyat  dan  semua kelembagaannya.  Yang  kedua  adalah  suatu program  untuk  mengkomunikasikan  kepada mereka  yang  mungkin  akan  menyerang  suatu pemahaman  yang  akurat  tentang  kekuatan kapasitas pertahanan yang dapat dimobilisasikan  dalam  kebijakan  pertahanan yang baru (Suryokusumo, 2016: 230 – 231).
Civil  Defense  is  inherent  part  of  every citizen  in  many  countries  anywhere  in  the world, which differ only in the implementation of the program. The difference depends on the threat  level  and  needs  of  each  country  in mobilizing  citizens.  However,  the  Civil Defense’s  Governance  which  involvement  of citizens  is  already  regulated  in  a  number  of regulations and legislation, but as one part of an integrated program linked to the involvement  of  citizens  in  the  framework  of national  defense,  civil  defense  program  is  not enough  to  have  its  own  laws.  So  that  when applied in the form of operational, interpretation of these programs tend to be not in  tune  and  even  have  precisely  the  opposite perspective  between  the  state  and  citizens. Civil Defense program is part of an integrated governance  program  of  national  security. Therefore,  the  state  should  be  required  to ensure that the program of Civil Defense goes well (Muradi,  2017).  Teori  tersebut  pada dasarnya  menyatakan,  bahwa  setiap  negara harus  memiliki  progam  pertahanan  sipil sebagai upaya bela negara. Program Pertahanan  Sipil  merupakan  program  terpadu dengan  kebijakan  Keamanan  Nasional  untuk program  bela  negara.  Program  Pertahanan Sipil yang ideal fokus berdasarkan lima syarat antara  lain:  1)  Aspek  hukum  yang  relevan dengan program Pertahanan Sipil; 2)
Ketersediaan  infrastruktur;  3)  Ketersediaan anggaran;  4)  Mekanisme  koordinasi  antar kementerian  dan  lembaga  penunjang;  5) Tujuan  dari  program  Pertahanan  Negara. Hubungan  antara  Program  Pertahanan  Sipil wajib  militer  dan  Komcad    sangat  erat  karena merupakan  program  terpadu  untuk  dapat meningkatkan  sikap  bela  negara  dalam mempertahankan  negara.  Program  Pertahanan sipil merupakan program yang linear dan terus menerus yang sejalan dengan wajib mliter dan
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Komcad. Setiap kali sebuah Program Pertahanan  Sipil  dilakukan,  maka  secara otomatis  akan  ada  penawaran  pada  anggota baru  untuk  bergabung  di  wajib  militer  atau Komcad  dengan  komposisi  terpadu  dan program  tergantung  pada  perspektif  ancaman, kemampuan  negara  dan  kebutuhan  untuk mobilisasi  warga  terhadap  sebuah  ancaman tertentu (Muradi, 2017).
Seperti  penelitian  tentang  wajib  militer yang  dipaparkan    Katarina,  Keller  Panu, Poutvaara  Andreas  Wagener  dalam Does Military  Draft  Discourage  Enrollment  in Higher  Education?  Evidence  from  OECD Countries (2009)    “ Using  data  from  1960- 2000  for  OECD  countries,  we  analyze  the impact  of  compulsory  military  service  on  the demand  for  higher  education,  measured  by students  enrolled  in  tertiary  education  as  a share of the working-age population. Based on a  theoretical  model,  we  hypothesize  that military  draft  has  a  negative  effect  on education. Empirically, we confirm this for the existence of conscription, albeit usually at low statistical  significance.  However,  the  intensity of  its  enforcement,  measured  by  the  share  of the labor force conscripted by the military and the  duration  of  service,  significantly  reduces enrollment  in  higher  education”,  bahwa Penelitian  ini  menganalisis  dampak  wajib militer  pada  pendidikan  tinggi  di  negara- negara  OECD.  Wajib  militer  dan  jenis  lain dari wajib sipil atau dinas social memaksa para pemuda  pria  dan kadang-kadang  wanita untuk melayani  di  lembaga-lembaga  yang  dipilih sector  sipil  untuk  beberapa  waktu  tertentu. Wajib  militer  akan  memberikan  isu-isu  ketika individu  berusia  antara  18  sampai  25  tahun, yaitu  ketika  periode  dimana  para  pemuda menghabiskan waktunya untuk belajar, pelatihan  kejuruan  atau  mencari  pengalaman di  tempat  kerja.  Hal  tersebut  memberikan penilaian  betapa  pentingnya  individu  dalam alur  kehidupan,  militer  atau  layanan  social yang  berpengaruh  pada  kebutuhan  pendidikan para pemuda. Pendidikan militer memperlambat  masa  studi,  karena  akan memakan  waktu  yang  lebih  lama  dalam menyelesaikan  pendidikan  tinggi.  Selain  itu keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperoleh sebelumnya  dapat  terdepresiasi  atau  tersisih selama dinas militer, dan untuk
mengembalikan
keterampilan dan
pengetahuannya  lagi  dibutuhkan  pendidikan tambahan. Dan akhirnya dinas militer memperpendek masa aktif dari pekerjaan yang telah  dipilih.  Untuk  22  negara  OECD,  negara dengan  atau  tanpa  draft  militer,  rata-rata pemuda  di  usia  kuliah  sangat  berpartisipasi  di perguruan  tinggi.  Sehingga  tingkat  partisipasi meningkat  pesat  dimana-mana,  sedangkan Negara-negara  dengan  wajib  militer  secara konsisten  menunjukkan  tingkat  pendaftaran yang  lebih  rendah  daripada  perguruan  tinggi (Katarina,  Keller  Panu,  Poutvaara  Andreas Wagener : 2009).
Pandangan  Hanne  Eggen  Roislien, Tentara  wajib  militer  mengadakan  perekrutan anggota  berdasarkan  pada  prinsip  wajib  yaitu mendapatkan  sebuah  keuntungan  namun bukan  sebagai  sebuah  prasyarat.  Seseorang tidak  bisa  menjadi  bagian  dari  tentara  wajib militer  karena  keinginan  mereka,  tetapi keharusan dari mereka, dan belum tentu setiap orang  bisa  menjadi  prajurit  yang  baik.  Wajib militer  di  Israel  dalam  Israel  Defense  Forces (IDF)  sangat  kompleks  dan  beragam,  ini berdasarkan  nilai  yang  beragam  dari  sebuah kategori.  Kombinasi  antara  data  tertulis  dan lisan  menunjukkan  bahwa  agama  mencakup sesuatu  yang  luas  dan  meresap  ke  seluruh lapisan  yang  memperbolehkan  IDF  untuk mengembangkan sebuah pengertian dari “kita” di  lingkungan  social  politik  yang  kompleks. Tentara  wajib  militer  di  Israel  berada  dalam situasi yang khas yang berbeda dari masyarakat  sipil  biasa.  Israel  Defense  Forces (IDF)  merupakan  praktik  wajib  militer  yang ada di Israel. Praktek wajib militer IDF sangat sensitive  terhadap  isi  dari  sebuah  agama, dalam  hal  ini  IDF  melakukan  perekrutan anggota wajib militer atas dasar definisi ganda dari  Yahudi.  IDF  tidak  hanya  menerima tentara  namun  juga  memperluas  pengetahuan tentara  tentang  konsep  agama  pada  tingkat institusi.  Para  prajurit  juga  ditekankan  pada konsekuensi  dari  pandangan  mereka  tentang agama.  Dengan  demikian  agama  merupakan factor  penentu  dan  factor  perancu.  Agama, sebagai  kategori  analitis  yang  berfungsi sebagai potensial integrative dan disintegrative,  sementara  sebagai  kategori empiris  agama  yang  menjadi  perancu  adalah derajat dari ketaatan agama, etnis dan budaya. Agama  memberikan  suatu  analisis  sebagai factor  penentu  kegiatan  di  IDF,  sehingga
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
agama  dalam  hal  ini  menjadi  factor  yang sangat  penting  untuk  IDF  dalam  kegiatan pelatihan  militer,  serta  diikuti  dengan  factor social  dan  budaya  di  komunitas  Yahudi. Sehingga  sekarang  dapat  mulai  dipahami bagaimana  seorang  perwira  IDF  menjelaskan apa  yang  dilihatnya  sebagai  identitas  penting dari  tentara  IDF  dan  itu  adalah  agama  (Hanne Eggen Roislien, 2012). Hanne Eggen Roislien menyatakan didalam terorinya:
“The  military  benefits  from  fostering  an  ‘‘us- feeling’’ among its members. On  what basis is  this  formed?  Rooted  in  the  discipline  of religion,  the  following  article  explores  how religion  feeds  into  the  selective  conscription practices of the Israel Defense Forces (IDF). Combining  legal  documents  with  data gathered  through  interviews  with  thirty  four soldiers  in  a  combat  battalion,  it  is  argued that  the  IDF’s  conscription  practices  are sensitive to the contents of religion. The IDF applies  a  multifarious  concept  of  religion with significant impacton the IDF’s ability to foster  a  sense  of  ‘‘us.’’The  IDF  recruits draftees  on  the  basis  of  a  twofold  definition of Judaism, either as an ethnic groupor as a theological  concept.  Both  definitions  help determinewhether  one  is  drafted.  Interviews with  soldiers  expand  on  this  definition, drawing  attention  to  the  integrative  as  well as disintegrative consequences of this notion of  religion  within  the  IDF” (Hanne  Eggen Roislien, 2012).
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan dengan  masyarakat  yang beraneka  ragam,  dan memiliki  unsur-unsur  kekuatan  sekaligus kelemahan.  Kekuatannya  terletak  pada  posisi dan  keadaan  geografi  yang  strategis  dan  kaya dengan sumber daya alam, sementara kelemahanya  terletak  pada  wujud  kepulauan dan  keanekaragaman  masyarakat  yang  harus disatukan  dalam  satu  bangsa  dan  satu  tanah air,  sebagaimana  yang  telah  diperjuangkan oleh  para  pendiri  negara  ini  sejak  jaman dahulu. Bangsa Indonesia memandang kepulauan  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan yang  utuh  dan  tidak  terpisahkan,  meskipun terdiri  dari  berbagai  pulau  dengan  beragam keunikan budaya yang hidup dalam suku-suku bangsa yang ada ,Keanekaragaman merupakan kebanggaan  dari  sebuah  bangsa,  namun disamping kebanggaan di dalam keanekaragaman terdapat kerawanan
keamanan yang datangnya dari dalam maupun luar  negeri.  Keanekaragaman  sering  tidak diikuti  dengan  toleransi  tinggi  dari  warga negaranya,  sehingga  sering  terjadi  benturan- benturan  kepentingan  yang  dapat  memecah belah  bangsa  itu  sendiri.  Benturan-benturan tersebut  dapat  berupa  perselisihan  serta perbedaan  agama  yang  dapat  mengakibatkan perpecahan  dari  masyarakat  Indonesia  sendiri dan  dapat  menjadi  akar  dari  perpecahan  suatu bangsa (Achmad, 2007).
Suatu  sistem  pertahanan  dan  keamanan yang mampu menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan mendukung  terwujudnya  tujuan  nasional sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan kesejahteraan  umum,  dan  ikut  serta  dalam usaha  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial  sangat  dibutuhkan  untuk melindungi  bangsa  Indonesia  dari  ancaman baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Pasal  30  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pembelaan  negara”.  Dalam  pasal  tersebut tertulis  dengan  jelas  bahwa  pertahanan  dan keamanan  negara  adalah  merupakan  tanggung jawab  seluruh  warga  Negara  Indonesia  dan tidak  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab aparat  negara  dalam  hal  ini  adalah  sebagai tanggung  jawab  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) (UUD, 1945).
Demi mempertahankan keamanan negara  di  Indonesia  membentuk  Progam  bela negara yang berkonsep kepada teori Sishankamrata yaitu rakyat dimasukan kedalam  perang  semesta  dari  ini  dapat  saya kaitkan  bahwa  progam  bela  negara  di Indonesia  tidak  harus  dimulai  dari  angkat senjata  lebih  tepatnya  dimulai  dari  progam- progam  pertahanan  sipil  yang  berkonsep  pada kampung  dan  individual  masyarakat.  Sistem Pertahanan  Rakyat  Semesta  merupakan  suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen  yang  terdiri  dari  seluruh  potensi, kemampuan,  dan  kekuatan  nasional  yang bekerja  secara  total,  integral  serta  berlanjut untuk  mewujudkan  kemampuan  dalam  upaya
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
pertahanan keamanan negara. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)  bersifat  semesta  dalam  ruang lingkup  dan  semesta  dalam  pelaksanaannya, Karena  adanya  konsep  ini,  maka  terdapat  4 komponen dalam sistem pertahanan keamanan rakyat  semesta,  yaitu  komponen  dasar, komponen kekuatan utama, komponen khusus, dan komponen pendukung. Adapun komponen dasar  Sishankamrata  adalah  rakyat  yang terlatih  yang  diupayakan  melalui  mobilisasi. Komponen  utamanya  adalah  TNI  dan  POLRI yang  berfungsi  sebagai  subyek  kekuatan pertahanan  keamanan  negara  dan  kekuatan sosial.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  dukungan penuh  dari  masyarakat  dan  pemerintah  dalam hal  ikut  serta  dan  peran  aktif  dalam penyediaan sarana prasarana sebagai pendukung dalam upaya pelaksanaan,
Pertahanan  Keamanan  Nasional  dari  segala bentuk  ancaman  yang  datang  dari  dalam maupun  luar  negeri,  yang  dapat  mengganggu stabilitas  nasional  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20,  1982).  Komponen khusus yaitu perlindungan masyarakat (Linmas)  yang  berfungsi  menanggulangi akibat  bencana  perang,  alam,  atau  bencana lainnya, dan yang menjadi komponen pendukung  yaitu  sumber  daya  dan  prasarana nasional yang berfungsi
menjamin kemampuan  bangsa dan negara dalam meniadakan  setiap  ancaman  dari  luar  negeri dan dalam negeri (Amin, 2007).
Sishankamrata atau Sistem Pertahanan
Keamanan  Rakyat  Semesta  yang  sebenarnya “semesta”  menjadi  kuncinya.  Kata  semesta tidaklah  semata-mata  dapat  mempengaruhi orang untuk mengerti dan kemudian bergabung  di  dalamnya.  Arti  kata  semesta adalah  total  dan  menyeluruh  memerlukan kesadaran  dan  penghayatan  dari  setiap  orang yang  diharapkan  untuk  ikut  serta.  Kemanan nasional  atau  National  Security  bukanlah merupakan  milik  Kementerian  Pertahanan semata, namun harus bisa diwujudkan sebagai suatu kebutuhan dari semua pihak dan menjadi program  utuh  antar  kementerian  dalam pembinaan  bangsa  yaitu  sebuah  upaya menyelaraskan  atau  bersifat  semesta  (Hakim, 2016: 52 – 53).
Indonesia  menganut  Sistem  Pertahanan Keamanan  Rakyat  Semesta  (Sishankamrata) yaitu  sistem  pertahanan  keamanan  yang
melibatkan partisipasi rakyat serta mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan militer. Pelaksanaan sishankamrata didasarkan pada  kesadaran,  tanggung  jawab  terhadap  hak dan  kewajiban  setiap  warga  Negara  Indonesia berdasarkan  keyakinan  akan  kekuatan  sendiri dan sikap pantang menyerah. Sistem Sishankamrata  yang  tertera  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun 1982  yaitu  Tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
a. Landasan Dasar Sishankamrata:
1. Undang-undang  Dasar  Tahun  1945, yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
2. Di dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  warga negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam usaha pembelaan negara.
b. Komponen-komponen Sishankamrata
terdiri atas:
1. Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai komponen utama.
2. Rakyat  terlatih  sebagai  komponen dasar  yang  mampu  melaksanakan ketertiban umum, perlindungan keamanan,  serta  perlawanan  rakyat dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan negara.
3. Masyarakat sebagai komponen khusus mempunyai  fungsi  menanggulangi bencana  perang,  bencana  alam,  atau bencana  lainnya  yang  mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.
4. Sumber  daya  alam,  lainnya  sebagai komponen pendukung untuk
peningkatan, kelangsungan serta kelancaran  dalam  mempertahankan keamanan negara.
Dengan demikian,
konsep sishankamrata  bisa  diaplikasikan  dengan  baik jika konsep gotong royong diperkuat (Suryohadiprojo : 2016), budi utomo (Kaelan : 2013)  beranggapan  bahwa  kebangkitan  dan
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kesadaran  berbangsa  harus  dimulai  dari  suatu gerakan  Nasional.  berikutnya  ,  Eky  Wahyudi, CNN  Indonesia    berpendapat  bahwa  sipil dilatih  dilatih  ala  militer  sesungguhnya  bukan gagasan  baru  karena  sesuai  dengan  payung hukumnya,  pasal  27  Ayat  3  UUD  1945 berbunyi,  “ setiap  warga  negara  berhak  dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara” .
Konsep  bela  negara  menggunakan media kampung sangat efektif dalam mempersiapkan
warga negara yang berkeadaban  ( civic  virtue), seperti  tertulis dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 3 tahun 2002 bahwa dijelaskan selain komponen utama ada 2  komponen  lagi  yang  harus  diperkuat  yaitu komponen pendukung dan cadangan. Komponen  pendukung  adalah  rakyat  dan sumber daya alam itu sendiri, jika strategi dan konsep  gotong  royong  dikampung  glintung kota  malang  ini  mampu  diaplikasikan  dan diadaptasi  sesuai  dengan civic  culture
masyarakat
Indonesia maka akan membangkitkan konsepsi bela negara Indonesia  yang  berlandaskan  pada  sikap saling bahu-membahu menjadikan masyarakat yang  patriotisme  dan  nasionalisme  serta berkeadaban  ( virtue) .  Selanjutnya,  hal-hal tersebut  dapat  hidup  secara  sendirinya  sesuai dengan  konsep  pertahanan  rakyat  semesta yaitu  rakyat  dipanggil  untuk  terjun  dalam mempertahankan  negara,  ki  hadjar  dewantara dan  ki  mohammad  said  berpendapat  “ The Kracht van het volk is het bro voor de kracht van  een  staat ”  yaitu  kekuatan  rakyat merupakan  sumber  dari  kekuatan  negara. Kekuatan  pertahanan  non  militer  dibangun dari  potensi  kekuatan  sosial  dan  politik  yang terkandung  pada  masyarakat.  Dengan  suatu keterampilan, kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan  dan  digunakan  tidak  hanya untuk  mengahancurkan  penindasan,  tetapi juga  untuk  menangkal  dan  mengalahkan agresi dengan efektif dalam rangka pertahanan non militer (Suryokusumo, 2016: 113).

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad. 2007.  Pendidikan Kewarganegaraan Untuk  Perguruan  Tinggi.    Yogyakarta: Paradigma.
Amin.    2007.  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Branson, M. S. Dan Quigley, C. N. 1998. The role  of  civic  education. Washinton: Center for Civic Education. Budimansyah. 2016. Fundamental Sociological  Symptoms  as  a  Source  of Occurrence of Turbulence in Indonesian Society During The Post-Reform . Bandung:  Atlantis Press. Budimansyah. 2016. Teori Sosial dan Kewarganegaraan .  Bandung:  Widya Aksara Press. Busrizalti. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan:  Negara  Kesatuan, HAM  &  Demokrasi  dan  Ketahanan
Nasional . Yogyakarta: Total Media. Hakim,  Chappy.  2016. Menjaga  Ibu  Pertiwi dan Bapak Angkasa;  Membangun Pertahanan Keamanan Negara . Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hastuti,  Lina.  2017. Wajib  Bela  Negara  Dan Prinsip  Pembedaan  Dalam  Hukum Humaniter  Internasional  (Kajian  Pasal 30  UUD  1945) ,  Journal  of  Arts  & Humanities. Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis, dan
Aktualisasinya . Yogyakarta: Paradigma.
Keller,  et  al.  2009. Does  Military  Draft
Discourage Enrollment in Higher
Education?  Evidence  from  OECD Countries .  IZA  Discussion  Paper  No. 4399.
McClain,  L.  C.  (2001). The  domain  of  civic virtue  in  a  good  society:  families, schools, and sex equality . Fordham Law Review, 69 (5), 1617-1666. Muchtar, Suwarma. 2016. Ideologi Pancasila: Kajian  Filsafat  Teori  Politik  dan Pendidikan .  Bandung:  Gelar  Pustaka Mandiri.
Muradi.  2017. Civil  Defence  and  National Security: Composition and Implementation  Model  in  National Defence , Journal of Arts & Humanities. Pranowo,  Bambang.  2010. Multidimensi Ketahanan Nasional . Yogyakarta:
Alvabet.
Prochaska, Frank. 2002. School of citizenship: Charity  and  Civic  Virtue. London: The Institute for Study of Civic Society. Roislien  ,  Hanne  Eggen.  2012. Religion  and Military  Conscription:  The  Case  of  the
Page 865-878/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Israel  Defense  Forces  (IDF) .    Armed Forces & Society. Soemantri,  Sri.  2014. Hukum  Tata  Negara Indonesia:  Pemikiran  dan Pandangan.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Soewardi.  2009. Roda  Berputar  Dunia Bergulir:  Kognisi  Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi . Bandung: Bukti Mandiri. Soutphommasane. 2012. The Virtuous Citizen: Patriotism  in  A  Multicultural  Society. New York: Cambridge University Press. Sunarto,  Kamanto.  2004. Pengantar  Sosiologi
(Edisi Revisi) . Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Surip,  Ngadino.  2015. Pancasila  dalam Makna  dan  Aktualisasi .  Yogyakarta: Andi Offset. Suryanto, Suryokusumo. 2016. Konsep Sistem Pertahanan  Nonmiliter:  Suatu  Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan  Militer  dalam  Pertahanan Rakyat  Semesta .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Suryohadiprojo,  Sayidiman.  2016. Budaya Gotong  Royong  dan  Masa  Depan Bangsa. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Suseno, Frans M. 2016. Etika Politik: Prinsip- prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. Gramedika
Pustaka Utama.
Undang  -Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  1982.  Tentang  Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Wahab  dan  Sapriya.  2011. Teori  dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Alfabeta. Wangsajaya,  Yehu.  2016. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War. Jakarta: Rajawali Press. Winantaputra dan Budimansyah. 2012. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Perspektif Internasional. Bandung: Widya Aksara Press. Winantaputra, Udin Saripudin. 2012. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa:
Gagasan,  Instrumentasi  dan  Praktis) . Bandung; Widya Aksara Press.
Winantaputra,  Udin  Saripudin.  2015. Materi Pokok  Pendidikan  Kewarganegaraan:
Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekontruksi Untuk Masa Depan . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.