## IMPLEMENTATION OF EDUCATION RIGHTS FOR DIFFIELD CHILDREN AT SPECIAL SCHOOL IN SEMARANG
Iis Dwi Setiyaningrum 1 , Margi Wahono 2
1 iis.d.setiyaningrum@gmail.com
Universitas Negeri Semarang Article Information ABSTRACT Received: 17-5-2019
Revised: 3-6-2019
Accepted: 16-6-2019
Publishes: 28-6-2019
Keywords:
Fulfillment, The Right to Obtain Education, Disabled children

## PELAKSANAAN HAK-HAK  PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK DIFABEL DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA SEMARANG
Kata Kunci:
Pemenuhan, Hak Memperoleh
Pendidikan,
Anak-anak Difabel

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  bagi kaum  difabel di Sekolah Luar  Biasa Negeri  Kota Semarang. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Fokus  penelitian  adalah pemenuhan  hak  memperoleh  pendidikan  bagi  anak-anak  difabel,  meliputi layanan pendidikan bagi anak-anak difabel, standar pendidikan di SLB Negeri Semarang,  hambatan  dalam  pemenuhan  hak  memperoleh  pendidikan  bagi difabel.  Sumber  data  diperoleh  dari  informan  dan  dokumentasi.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  keabsahan  data  diuji  melalui teknik  triangulasi.  Analisis  data  melalui  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  pendidikan  pada  layanan  pendidikan bagi anak difabel terdiri dari kegiatan intrakulikuler dan ketrampilan. Standar Pendidikan di SLB Negeri Semarang disesuaikan dengan  jenis ketunaan dan gradasi  ketunaan  peserta  didiknya.  Hambatan  dalam  pemenuhan  hak memperoleh pendidikan diantaranya hambatan yang berasal dari internal dan eksternal  sekolah.  Rekomendasi  penulis  adalah  pemenuhan  hak-hak khususnya  pendidikan  bagi  kaum  difabel  harus  dipenuhi  pemerintah  melaui kebijakan yang memperhatikan kaum difabel.

## Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 1, Juni 2019, pp. 35-40 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu
The  aim  of  the  study  was  to  find  out  how  the  rights  and  obligations  of disabled people were implemented at Special School in Semarang. This study uses a qualitative  method. The  focus of the  research  is the  fulfillment of the right to education  for children  with disabilities,  including education services for  children  with  disabilities,  the  standard  of  education  at  Special  School  in Semarang,  obstacles  to  fulfilling  the  right  to  education  for  persons  with disabilities. Data sources were obtained from informants and documentation. The  research  method  used  is  qualitative,  the  validity  of  the  data  is  tested through triangulation  techniques.  Data  analysis  through  data  collection,  data reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions  or  verification.  The results  of  the  study  indicate  that  the  fulfillment  of  the  right  to  education  in education  services  for  children  with  disabilities  consists  of  intrakulicular activities and skills. The Education Standards at Special School  in Semarang are  adjusted  to  the  type  and  extent  of  the  learners'  abilities.  Obstacles  in fulfilling the right to education include barriers originating from internal and external  schools.  The  author's  recommendation  is  that  the  fulfillment  of rights,  especially  education  for  people  with  disabilities,  must  be  fulfilled  by the government through policies that pay attention to people with disabilities.

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum, Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dengan suatu undang-undang,  terutama  untuk  melindungi hak-hak  asasi  manusia  demi  kesejahteraan hidup  masyarakat  Indonesia.  Hak  asasi manusia  di  Indonesia  termaktub  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  pasal  28  dan  28A sampai  28J.  Berdasarkan  undang-undang tersebut,  hak  asasi  manusia  pada  dasarnya memiliki fungsi untuk menjamin atau melindungi  hak-hak  kelangsungan  hidup  dan kemerdekaan  setiap  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  YME.  Adanya  hak  pada  seseorang berarti bahwa ia memiliki suatu “keistimewaan”  yang  membuka  kemungkinan baginya  untuk  diperlakukan  sesuai  dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga adanya suatu  kewajiban  untuk  menghormati  dan bersikap  sesuai  dengan  “keistimewaan”  yang ada pada orang lain.
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  dasar yang  melekat  pada  diri  manusia  yang  sifatnya kodrati  dan  universal  sebagai  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  berfungsi  untuk menjamin  kelangsungan  hidup,  kemerdekaan, perkembangan  manusia  dan  masyarakat,  yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Dalam  studi Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, embrio  materi  pendidikan  kewarganegaraan berkaitan  dengan  hal-hal  sekitar  hak  dan kewajiban warga negara dan negara. Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan merupakan  satu  disiplin  ilmu  pengetahuan yang  salah  satu  objek  kajiannya  adalah  hak dan  kewajiban.  Pendidikan  kewarganegaraan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara  dan  HAM  sebagai  hak  dasar  yang dimiliki oleh manusia sebagai warga negara.
Berkaitan  dengan  pendidikan  dan kebutuhan dasar manusia  serta pengembangan diri,  diatur  dalam  pasal  28  huruf  C  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menjelaskan  setiap  orang  berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya, demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan demi  kesejahteraan  umat  manusia.  Setiap
orang berhak  untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta  berkebutuhan  khusus  diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami  dan  menerima  segala  bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam  kehidupan  masyarakat  ke  depannya. Akan  tetapi  ketidaksinkronisasi  antara  pihak sekolah  sebagai  pelaksana  program  dengan pemerintah sebagai pihak yang mencanangkan program menyebabkan proses penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  tidak berjalan  dengan  maksimal.  Tanpa  adanya perhatian dari pemerintah, tentunya menyebabkan sekolah tidak dapat
menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan
pedoman khusus penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  untuk mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi fokus  penelitian  adalah layanan  pendidikan bagi  anak-anak  difabel  di  SLB  Negeri Semarang dalam pemenuhan standar pendidikan bagi anak-anak difabel. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan  metode  deskripsi  atau  survei (Descriptive Research or  Surey).  Bogdan dan Taylor  dalam  Moleong  (2002:3)  menyatakan metode  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif yang  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau tidak menggunakan prosedur- prosedur  statistik  dalam  menjalankan  hasil penelitian. Metode survei adalah  penyelidikan yang  diadakan  untuk  memperoleh  fakta-fakta dari  gejala-gejala  yang  ada  dan  mencari keterangan keterangan secara faktual (Masyhuri, 2008:24).
Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  meliputi  wawancara, observasi  dan  studi  dokumentasi  sedangkan validasi  data  dilakukan  dengan  menggunakan sumber  data  dan  metode  triangulasi.  Analisis data  yang  dilakukan  berupa  data  kualitatif
yang dianalisis secara deskriptif dan mendalam,  serta  dikaitkan  dengan  teori-teori mengenai  kesadaran  hukum  sehingga  akan mendapatkan  hasil  yang  akurat  dan  pembaca dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan  bagi  Anak  Berkebutuhan
Khusus  di  Sekolah  Luar  Biasa  Negeri Semarang
Hasil  penelitian  di  SLB  Negeri Semarang  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus terdiri  dari  kegiatan  intrakulikuler  dan kegiatan  ketrampilam.  Proses  pendidikan  bagi anak berkebutuhan khusus dimulai dari proses screening lalu  dilanjutkan  proses  asesmen, yaitu  kegiatan rekam medis  untuk mengetahui jenis  ketunaan  dan  gradasi  ketunaan  yang dimiliki  peserta  didik.  Dari  hasil  asesmen tersebut,  sekolah  dapat  memprogramkan pembelajaran  terutama  mengenai  bentuk strategi  pembelajaran  yang  dianggap  cocok dan  penempatan  kelas  yang  sesuai  dengan karakteristik  dan  kompetensi  peserta  didik. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses screening  atau  assesment  yang  bertujuan  agar pada  saat  pembelajaran  di  kelas,  bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi  pembelajaran  yang  sesuai  bagi mereka.  Assesment  yang  dimaksud  yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan  kognitif  dan  perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.
Pembelajaran akademik di SLB Negeri  Semarang  menggunakan  Kurikulum 2013. Pelaksanaan kegiatan beajar mengajar di SLB  Negeri  Semarang  didesain  melalui kurikulum untuk memperbanyak pembelajaran keterampilan  khususnya  pada  tingkat  SMA. Jenis  keterampilan  tersebut  didesain  sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus.  Setiap  jenis  keterampilan  yang  ada  di SLB  Negeri  Semarang  didesain  agar  bisa diakses  oleh  setiap  peserta  didik  mulai  dari ketunaan  A  (tuna  netra),  B  (tuna  rungu  dan tuna wicara), C (tuna grahita ringan), C1 (tuna
grahita  sedang)  maupun  D  (tuna  daksa), sehingga  setelah  peserta  didik  lulus  dari sekolah  tingkat  SMA  bisa  bekerja  secara mandiri atau bekerja di industri. Pembelajaran keterampilan  untuk  desain  riilnya  mengadopsi permintaan  dari  luar  sekolah,  permintaan industri  atau  permintaan  lembaga  yang membutuhkan  tenaga  dari  peserta  didik- peserta didik SLB Negeri Semarang.
Kurikulum  yang  digunakan  dalam pembelajaran bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan  tingkat  kemampuan  peserta  didik  juga terlihat dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan
menetapkan  isi  kurikulum,  yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan  kurikulum  yang  akan  digunakan bagi  anak  berkebutuhan  khusus  adalah:  1) tingkat  kematangan  peserta  didik  (sesuai dengan tahaptahap perkembangan dan kematangan peserta didik), 2) tingkat pengalaman  anak,  dan  3)  taraf  kesulitan materi,  yaitu  disusun  dari  yang  konkret menuju yang abstrak, dari yang mudah menuju ke yang susah, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Tingkat kematangan anak berkebutuhan  khusus  yang  tidak  sama  dengan anakanak  lainnya  tentu  mengharuskan  guru menyesuaikan  dengan  kemampuan  peserta didik. Model pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi
Direktorat PSLB: a) Model  Kurikulum  Reguler  Pada  model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan  khusus  mengikuti  kurikulum reguler  sama  seperti  peserta  didik  lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya  lebih  diarahkan  kepada  proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya.
b) Model Kurikulum Reguler Dengan
Modifikasi  Pada  model  kurikulum  ini  guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajran,  jenis  penilaian,  maupun  pada program  tambahan  lainnya  dengan  tetap mengacu  pada  kebutuhan  peserta  didik lainnya.  Di  dalam  model  ini  bisa  terdapat peserta  didik  berkebutuhan  khusus  yang memiliki program pembelajaran berdasarkan kurikulum reguler dan program  pembelajaran  individual  (PPI). Misal  seorang  peserta  didik  berkebutuhan khusus  yang  mengikuti  3  mata  pelajaran
berdasarkan  kurikulum  reguler  sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.
c) Model Kurikulum PPI Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program  pendidikan  individual  (PPI)  yang dikembangkan  bersama  tim  pengembang yang  melibatkan  guru  kelas,  guru  mata pelajaran, guru pembimbing khusus, kepala sekolah,  orang  tua,  dan  tenaga  ahli  lain yang terkait. Model ini diperuntukkan pada peserta  didik  yang  mempunyai  hambatan belajar  yang  tidak  memungkinkan  untuk mengikuti  proses  belajar  berdasarkan kurikulum
reguler.
Peserta didik berkebutuhan  khusus  seperti  ini  dapat dikembangkan belajarnya denngan menggunakan  PPI  dalam  setting  kelas reguler  sehingga  mereka  bisa  mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya.
SLB  Negeri  Semarang  memberikan perlakuan  dan  rasa  tanggungjawab  yang  sama sebagai  bentuk  menghargai  hak-hak  peserta didik-peserta didiknya. Pencapaian anak berkebutuhan khusus dilingkungan pendidikan terus  dihargai  oleh  masyarakat  hingga  anak- anak  berkebutuhan  khusus  dinyatakan  lulus dari  sekolah  atau  sudah  tidak  berada dilingkungan  sekolah  lagi.  Dengan  bekal pengetahuan,  keterampilan  dan  kemandirian, anak berkebutuhan khusus dapat mengaktualisasikan  diri  dan  terjun  dalam kehidupan  masyarakat  ketika  sudah  selesai pendidikan di SLB Negeri. Hal tersebut serupa dengan  pernyataan  Rawls  yang  menyatakan bahwa  cerminan  dari  keadilan  bukan  hanya dilihat  dari  rasa  keadilan  yang  didapatkan sebagian  orang,  namun  dilihat  dari  rasa keadilan yang diperoleh setiap orang khususnya  masyarakat  lemah.  Oleh  sebab  itu pendidikan  dan  keterampilan  menjadi  bekal yang  dapat  digunakan  anak  berkebutuhan khusus untuk melanjutkan kehidupannya.
Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel  sebagaimana  yang  diselenggarakan  di SLB  Negeri  Semarang  merupakan  langkah konkret  upaya  perwujudan  keadilan  di Indonesia.  Adanya  persamaan  hak  setiap individu  untuk  mendapatkan  pendidikan. Pemenuhan  hak  memperoleh  pendidikan  bagi anak-anak  difabel  memberikan  ruang  kepada setiap masyarakat termasuk masyarakat difabel  untuk  mendapatkan  hak  pendidikan agar  dapat  mengembangkan  dan  memajukan
diri,  dengan  mengikui  sekolah  formal  di  SLB Negeri  Semarang.  Ruang  yang  sama  pada setiap individu merupakan perwujudan keadilan. Keadilan menurut John Rawls adalah kesetaraan  bagi  semua  orang,  baik  kesetaraan dalam  kehidupan  sosial  maupun  kesetaraan dalam  bentuk  pemanfaatan  kekayaan  alam (“ social  goods ”).  Maka  dari  itu  pemenuhan hak  mamperoleh  pendidikan  bagi  anak-anak difabel  menjadi  salah  satu  ruang  keadilan. Sebab  dalam  pasal  ini  ada  ruang  atas  hak setiap individu.

## Pembahasan
Pelaksanaan Pemenuhan Hak
Pendidikan  bagi  Anak  Berkebutuhan Khusus  di  Sekolah  Luar  Biasa  Negeri Semarang
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil kajian  Rahayu  (2013)  yang  dilakukan  pada pendidikan  anak  usia  dini  yang  menunjukkan bahwa pendidikan perlu memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih  belum  dilakukan  secara  optimal. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap  anak  berkebutuhan  khusus.  Hasil penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  kajian Utina  (2014)  yang  mengemukakan  prinsip pendidikan anak disability adalah prinsip kasih sayang,  prinsip  layanan  individual,  prinsip kesiapan, prinsip keperagaan, prinsip motivasi, prinsip  ketrampilan,  prinsip  penanaman  dan penyempurnaan sikap. Hasil penelitian ini juga sejalan  dengan  hasil  kajian  Hermanto  (2010) yang  menekankan  pentingnya  manajemen sekolah  inklusif  yang  untuk  menjamin pelayanan  pendidikan  anak  berkebutuhan khusus.
Secara  umum  pengertian  hak  asasi manusia  dapat  dirumuskan  sebagai  hak  yang melekat  dengan  kodrat  kita  sebagai  manusia yang  dibawa  sejak  lahir  sebagai  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  tidak seorangpun yang dapat mengambil
(mencabutnya)  atau  melanggarnya,  siapapun dia,  kapanpun,  dan  di  manapun.  Apabila  hak- hak  dasar  seseorang  itu  dilanggar  maka  ia tidak  akan  dapat  hidup  layak  sebagaimana manusia lainnya (Suyahmo, 2015:47).
Pemenuhan  standar  pendidikan  bagi anak-anak  difabel  di  SLB  Negeri  Semarang terdiri  dari  Standar  Kompetensi  Lulusan  SLB Negeri Semarang memberikan bekal ketrampilan  dan  kemandirian  pada  peserta didik,  Standar  Isi  SLB  Negeri  Semarang menerapkan  kurikulum  2013  dengan  desain lebih memperbanyak pada kegiatan ketrampilan,  Standar  Proses  dimuali  dari proses  asessmen  yaitu  proses skrinning untuk mengetahui  jenis  ketunaan  dan  gradasi ketunaan peserta didik serta metode yang tepat dalam  proses  pembelajaran,  Standar  Sarana dan  Prasarana  diantaranya  ada  alat  bantu pembelajaran/akademik,  alat bantu  visual, alat bantu pendengaran, alat bantu fisik, alat bantu sensori  perabaan,  alat  bantu  sensori  pengecap dan  perasa,  alat  latihan  bina  diri,  alat  bantu konsep  dan  simbol  bilangan,  alat  bantu kreativitas,  daya  fikir  dan  konsentrasi,  alat pengajaran bahasa, alat bantu latihan perseptual  motor,  Standar  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  terdiri  dari  tenaga medis, guru mata pelajaran lulusan pendidikan luar  biasa  dan  guru  ketrampilan  sesuai bidangnya, Standar Pengelolaan sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal sekolah  diantaranya  pihak  pemerintah,  pihak perusahaan  dan  pihak  orangtua/wali  peserta didik,  Standar  Pembiayaan  SLB  Negeri Semarang  terdiri  dari  bantuan  operasional sekolah  dari  pemerintah  pusat,  bantuan operasional  pendidikan  dari  pemerintah  pusat dan daerah .
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan kajian Rahardja (2016) yang menekankan  pentingnya  memberikan  layanan pendidikan yang optimal untuk anak berkebutuhan  khusus.  Kecenderungan  yang secara  signifikan  mempengaruhi  pendidikan luar  biasa  dewasa  ini  adalah  pendidikan inklusif, akuntabilitas dan aksesibilitas pembelajaran, dukungan perilaku yang positif, serta  kolaborasi.  Apapun  bentuk  layanan pendidikan dan dimanapun layanan pendidikan itu diberikan kepada anak berkebutuhan  pendidikan  khusus,  pemerintah seyogyanya  menyediakan  berbagai  alternatif layanan  pendidikan  sebagai  pilihan.  Dalam kaitan  ini  kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk mengelola  pembelajaran  di  sekolah  inklusi menurut  Poerwanti  (2013)  diantaranya:  (1) kemampuan asesment  awal, yaitu kemampuan diagnosis  awal,  (2)  metode  pembelajaran inovatif  dan  kreatif  sesuai  kebutuhan,  (3)
kompetensi  umum  dan  wawasan  yang  luas tentang ABK, (4) pemahaman tentang pendidikan khusus, (5) kemampuan mengembangkan terapi khusus, (6) pengenalan alat peraga, dan asesment hasil belajar.
Bentuk  kelanjutan  dari  pembelajaran keterampilan  di  SLB  Negeri  Semarang  yaitu dengan berdirinya unit produksi. Unit produksi ini  merupakan  kegiatan  untuk  menghasilkan suatu  barang  dan  jasa  yang  sifatnya  memiliki nilai jual semua kegiatannya dilaksanakan oleh anak-anak  berkebutuhan  khusus.  Beberapa dari  mereka  juga  merupakan  peserta  didik- peserta  didik  yang  sudah  lulus  dari  SLB Negeri  Semarang  yang  tidak  bekerja  di  pihak perusahaan swasta. Hasil dari unit produksi ini antara  lain  produksi  tusuk  sate,  boga  atau makanan  makanan  yang  nantinya  dijual  di toko-toko,  hand-made,  dan  art-lukisan  karena SLB  Negeri  Semarang  juga  bekerjasama dengan  kalangan  seniman.  Selain  itu  SLB Negeri Semarang menyediakan persewaan jasa dan  barang  antara  lain:  membuka  les  musik, melayani  persewaan  solo  organ,  persewaan suond system, usaha pertanian/taman, isi ulang voucer/pulsa, dan budidaya ikan lele.
SLB Negeri Semarang berusaha meningkatkan  dukungan  dari  luar  sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan  Kota  Semarang,  hal  ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan  keterampilan  kerja  peserta  didik- peserta didik SLB Negeri Semarang. Kemudian  dukungan  dari  Dinas  Perindustrian
Kota  Semarang  untuk  melakukan  pelatihan- pelatihan  dan  sertifikasi  keterampilan  kerja. Kerjasama dengan berbagai pihak dilaksanakan agar proses pendidikan bagi anak berkebutuhan  khusus  mencapai  tujuan  yang maksimal.
Hambatan  dalam  pemenuhan  hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel  studi  kasus  di  SLB  Negeri  Semarang yaitu  hambatan  dari  dalam  sekolah  dan hambatan  dari  luar  sekolah.  Hambatan  dari dalam  sekolah  yaitu  anggaran  yang  kurang memadai sehingga penyelenggaraan pendidikan di SLB Negeri Semarang terhambat. Hambatan dari luar yaitu kelemahan  faktor  psikologis  orangtua  yang merasa  malu  anaknya  sekolah  di  SLB  Negeri Semarang.
Hal ini terjadi karena masyarakat pada umumnya  masih  memandang  sebelah  mata anaka-anak  difabel.  Hal  ini  mengakibatkan
orang  tua  tidak  nyaman  jika  menyekolahkan anaknya  di  SLB  karena  mereka  merasa  malu. Sebagian lainnya orang tua peserta didik-siswi difabel  menjadi  faktor  penghambat  ketika orang  tua  melaksanakan  kewajibannya  untuk mengantar  jemput  putra-putrinya  ke  sekolah. Anak  berkebutuhan  khusus  selalu  memiliki kebutuhan  khusus  lebih  dari  anak-anak  pada umumnya.  Hal  ini  mengakibatkan  mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan  suatu hal.  Ketika  mereka  harus  bersekolah,  anak- anak  berkebutuhan  khusus  belum  mampu untuk  berangkat  dan  pulang  sekolah  secara mandiri. Mereka membutuhkan orang tua yang mau dan mampu mengantarkan dan menjemputnya dari sekolah. Bentuk dukungan sederhana  dari  orang  tua  seperti  ini  menjadi sangat berarti bagi peserta didik siswi difabel.
Peran pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan  pendidikan  anak  berkebutuhan khusus  sebagai  fasilitator  dan  motivator  akan mengembangkan  potensi  dan  menggali  bakat yang  dimiliki  anak  berkebutuhan  khusus. Pembekalan keterampilan bagi anak berkebutuhan  khusus  akan  terwujud  dengan dukungan  pihak-pihak  terkait  seperti  orang tua, pemerintah, tenaga pendidik dan mayarakat. Stigma dan pandangan masyarakat yang  lebih  luas  akan  memberikan  ruang  bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan dan memajukan dirinya.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal 28  huruf  C  pada  masyarakat  difabel  diawali dari  proses  asesmen  sebagai  kegiatan  untuk mengetahui  jenis  ketunaan  dan  gradasi ketunaan  yang  dimiliki  anak  berkebutuhan khusus. Faktor pendorong pelaksanaan Pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf C  pada  masyarakat  difabel  bersumber  dari anggaran  yang  memadai.  Sumber  anggaran penyelenggaraan  pendidikan  bagi  masyarakat difabel  terdiri  dari  BOS  Pemerintah  Pusat,
BOP  dari  pemerintah  pusat,  dan  BOP  dari pemerintah  daerah.  Dampak  positif  dari Pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf C  pada  masyarakat  difabel  yaitu  terbentuknya kemandirian pada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Hermanto,  2010. Penyelenggaraan  Pendidikan
Khusus Membutuhkan Keseriusan Manajemen  Sekolah.  Jurnal  Pendidikan Khusus, 6 (1): 65- 82. Masyhuri, Zainudin. 2008. Metodologi Penelitian . Malang: PT Refika Aditama
Moleong,  Lexy  J.  2002.  Metode  Penelitian

## Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Poewanti,  E.  2013.  Paradigma  “Educational For  Al”  dalam  Praktek  Pembelajaran Iklusi  di  Sekolah  Dasar.  Jurnal  Sekolah Dasar  Th.22  No.  1  Mei  2013.  Malang:
Jurusan KSDP FIP UM
Rahardja,  D.  2016.  Pendidikan  Luar  Biasa dalam  Perspektif  Dewasa  Ini.  Jassi Anakku 9 (1): 76- 88.
Rahayu,  S.M.  2013.  Memenuhi  Hak  Anak Berkebutuhan  Khusus  Anak  Usia  Dini melalui  Pendidikan  Inklusif.  Jurnal Pendidikan Anak. 2
Suyahmo.  2015. Demokrasi  dan  Hak  Asasi Manusia. http://www.penerbitmagnum.com/2016/ 01/demokrasi-dan-hak-asasi- manusia_14.html  diakses  pada  tanggal 25 Januari 2018
Utina, S.S. 2014. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1): 72-
78.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945