## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2 Desmber 2022, pp 161 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## 162

## Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri
Di Kota Makassar
Inka Ayu Lestari 1,2 , Syahruddin Nawi 1 , Ahyuni Yunus 1
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Koresponden Penulis, Email: inkaayulestari@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 05-10-2021 Revised: 05-11-2021 Accepted: 25-12-2021 Published: 31-12-2021
Keywords: Agreement; Fuel oil; Industry
Kata Kunci: P erjanjian; Bahan Bakar Minyak; Industri
Abstract. The  research  objective  is  to  analyze  the  implementation  of  the Industrial  Fuel  Distributor  Cooperation  Agreement  from  PT.  Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT Raffy Hilwa Utama, and to find out what factors affect the Industrial Fuel Oil Distribution Agreement (BBM) from PT. Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT.  Raffy  Hilwa  Utama.  The  research  method  is  empirical  juridical.  The results  of  the  study  of  Legal  Analysis  of  the  distribution  agreement  /
distribution of industrial fuel between PT. PERTAMINA (Persero) with Agent PT.  Raffy  Hilwa  Utama  contains  the  implementation  of  the  responsibilities or rights and obligations of PT. Raffy Hilwa Utama to distribute industrial fuel to consumers based on the price applied by PT. PERTAMINA (Persero). The agreement between the two parties also regulates the factors that affect the Cooperation Agreement for the Distribution of Industrial Fuel Oil (BBM) which in the event of a dispute over the Industrial Fuel contract between the Agents and PT. Pertamina (Persero) either through deliberation or through the legal jurisdiction of the parties .
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama Penyalur  BBM  Industri  dari  PT.  Pertamina  (Persero)  kepada  Distributor  atau Perusahaan  Keagenan  PT  Raffy  Hilwa  Utama,  dan  untuk  mengetahui Faktor- faktor  apa  yang  mempengaruhi  Perjanjian  Kerjasama  Penyaluran  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  Industri  dari  PT.  Pertamina  (Persero)  kepada Distributor  atau  Perusahaan  Keagenan  PT.  Raffy  Hilwa  Utama .  Metode penelitian  ada  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  Analisis  Hukum  perjanjian kerjasama pendistribusian / penyaluran BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan Agen PT. Raffy Hilwa Utama memuat mengenai pelaksanaan tanggung  jawab  atau  hak  dan  kewajiban  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  untuk menyalurkan  BBM  Industri  kepada  konsumen  berdasarkan  harga  yang diterapkan  oleh  PT.  PERTAMINA  (Persero).  Perjanjian  antara  kedua  belah pihak  juga  mengatur  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi Perjanjian Kerjasama  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Industri yang  apabila terjadi  sengketa  atas  kontrak  BBM  Industri  antara  para  Agen  dan  PT. Pertamina  (Persero)  baik  melalui  musyawarah  maupun  menempuh  lembaga pengadilan wilayah hukum kedudukan para pihak.
Coresponden author:
* Email: inkaayulestari@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan negara yang memegang peranan penting  untuk  suksesnya  pembangunan.  Pertamina  sebagai  pengelola  tunggal  minyak dan  gas  bumi  serta  produk  lainnya,  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk menyelenggarakan  pertambangan,  pengolahan,  penyaluran  dan  pemasarannya.  Untuk penyaluran  dan  pemasaran  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Industri,  Pertamina melaksanakan  perjanjian  dengan  pihak  swasta  dalam  bentuk  standart  kontrak  atau kontrak baku, yang berisi penunjukan Perusahaan Swasta menjadi agen penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) (Wicaksono, 2015) .
Perusahaan Keagenan dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun demikian,  seiring  dengan  berkembangnya  praktek-praktek  dunia  usaha  baik  dalam skala  domestik  maupun  internasional,  sedikit  banyak  memberikan  suatu  pengaruh terhadap  bagaimana  Perusahaan  Keagenan  dimaksud  dalam  menjalankan  praktek usahanya (Hertanto,  2007) .  Tidak  jarang  lembaga  usahanya  adalah  distributor  tetapi justru  pada  prakteknya  merupakan  lembaga  sub-distributor  atau  bahkan  pada prakteknya Perusahaan Keagenan ini melakukan praktek-praktek layaknya retailer (pedagang  eceran).  Secara  umum  memang  para  pelaku  usaha  yang kreatif  adalah  mereka-mereka  yang  dapat  mempertahankan  kinerja  usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi Perusahaan Keagenan ini ada karena  tuntutan  ekonomi  yang  kerangkanya  adalah  bagaimana  mempercepat  produk- produk dapat sampai ke tangan para penggunanya (Setiawan, 2016) .
Faktor  kelangsungan  usaha  merupakan  kunci  penting  dari  sebuah  perusahaan. Sedangkan,  bagaimana  untuk  menciptakan  kelangsungan  usaha  tersebut  juga merupakan  hal  lain  yang  terintegrasi  dengan  kreatifitas  untuk  memenuhi  keinginan pasar.  Sudah  merupakan  suatu  tolak  ukur  sederhana  bahwa  tidak  ada  pasar  yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk dan jasa, melainkan bagaimana produk dan jasa dapat memenuhi kepuasan pasar dengan berbagai insentif yang diberikan yang oleh  karenanya  akan  diburu  oleh  pasar.  Sifat  pasar  yang  sedemikian  rupa  menjadikan para pedagang besar ataupun para distributor dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mempertahankan bisnisnya.
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  Kerjasama  Perjanjian  antara  PT  Pertamina (Persero)  dan  Perusahaan  Keagenan,  maka  penulis  akan  terlebih  dahulu  melakukan pembahasan  dalam  tatanan  teoritis  dan  konstruksi  normatif  yuridis  dari  pihak  PT. PERTAMINA (Persero) dengan sebuah Perusahaan Keagenan.
Selain itu, kita juga mengenal unsur lain di luar perusahaan,     antara lain:
1. Agen  perusahaan  adalah  orang  yang  melayani  beberapa  pengusaha  sebagai perantara dengan pihak ketiga;
2. Makelar,  menurut  pengertian  undang-undang,  seorang  makelar  pada  pokoknya adalah  seorang  perantara  yang  menghubungkan  pengusaha  dengan  pihak  ketiga untuk  mengadakan  pelbagai  perjanjian,  mengenai  makelar  ini  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (”KUHD”),  Buku I Pasal 62 sampai dengan Pasal 72, dan  menurut  Pasal  62  ayat  1  makelar  mendapat  upahnya  yang  disebut  provisi atau courtage; dan
Perjanjian Pendistribusian Bahan … ( Lestari, Nawi& Yunus) | 164
3. Komisioner  adalah  orang  yang  menjalankan  perusahaan  dengan  membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan atas pembiayaan orang lain, mengenai komisioner itu diatur dalam Bab V, Bagian I, Pasal 76 sampai dengan Pasal 85a, Buku I KUHD.
Sehubungan  dengan  adanya  konstruksi  bisnis  tersebut  di  atas  dan  dengan  adanya perkembangan  di  dunia  perdagangan,  maka  bidang  hukum  perikatan  pun  mengalami pertumbuhan.  Namun,  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  pada  KUHD  banyak  yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Salah satu di antaranya adalah mengenai  perjanjian  keagenan  dan  kedistributoran. Sementara  itu  lembaga  keagenan maupun  distributor  juga  hidup  dan  berkembang  secara  dinamis,  serta  oleh  karenanya formulasi  perjanjian  baku  dimaksud  pun  terus  mengalami  perubahan  seiring  dengan berkembangnya pasar.
Khusus  tentang  distributor  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  1319  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (”KUHPer”) (Arista,  2020) distributor  dapat  dikategorikan dalam  ketentuan-ketentuan  mengenai  perjanjian  tidak  bernama  (innominaat).  Dalam KUHPerdata  mempunyai  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perjanjian- perjanjian bernama yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa:
”Semua  perikatan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang  –  undang  maka  berlaku  sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.”
Perusahaan Keagenan atau Distributor dalam dunia perdagangan mempunyai peranan yang  hampir  sama  dengan  lembaga  keagenan  yaitu  sebagai  perantara  untuk memudahkan  penyampaian  barang  dari  produsen  ke  konsumen (Moniung,  2015) . Namun demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang diperhatikan  perkembangannya  dari  segi  hukum,  hal  ini  berbeda  dengan  lembaga keagenan yang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Departemen Perdagangan  dan  Perindustrian,  telah  dikembangkan  sedemikian  rupa  dalam  bentuk lembaga pengakuan agen tunggal, dimana disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan  barang-barang  produksinya  di  Indonesia,  harus  menunjuk  satu perusahaan  nasional  yang  akan  merupakan  agen  tunggalnya,  dan  sekaligus  sebagai pemegang  merek  (agen  tunggal  pemegang  merek)  dari  barang-barang  tersebut (Saputra, Santoso & Putra, 2014) .
Secara  khusus  Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  distributor belum  ada,  jadi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  adalah  ketentuan-ketentuan  yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian  yang  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan.  Sampai  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga - Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen  No.23/1998)  sebagaimana  kemudian  diubah  dengan  dikeluarkannya Keputusan  Menteri  No.159/MPP/Kep/4/1998  tentang  Perubahan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No.23/MPP/Kep/1/1998  tentang  Lembaga-Lembaga Perdagangan.  Selain  itu  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian  keagenan  dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata.
Seharusnya  dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut,  posisi  kedua  belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak
165 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2020
dalam posisi yang seimbang (Syarief, Prananingtyas & Sukma, 2019) . Seringkali terjadi pihak  distributor  harus  menerima  persyaratan-persyaratan  yang  diberikan  oleh perusahaan  produsen  secara  mutlak  tanpa  bisa  menawar  lagi.  Hal  ini  disebabkan perusahaan  prinsipal  telah  mempersiapkan  standar  formulir-formulir  kontrak,  berarti bagi  distributor  yang  ingin  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  produsen  terikat dengan  formulir-formulir  kontrak  yang  sudah  disediakan  pihak  produsen.  Adapun  hal yang  melatarbelakangi  dibuatnya  suatu  standar  kontrak  adalah  untuk  mempermudah perusahaan  prinsipal  dalam  menjalankan  usahanya,  yang  dalam  lingkup  usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara ekslusif dipegang oleh 1 (satu) distributor dan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi  dan  permasalahan  lainnya,  maka  perusahaan  prinsipal  cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut.
Sebagai  penyalur  barang  dan  jasa  dalam  sistem  perdagangan,  distributor  memiliki berbagai  macam  hubungan  kerja  dengan  berbagai  pihak,  terutama  dengan  mitra  kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya produsen.  Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan  pula  sebagai  distributor,  maka  kedudukan  distributor  berada  di  tengah- tengah  antara  produsen  dan  konsumen.  Tetapi  secara  umum,  distributor  cenderung senantiasa  dikaitkan  dengan  konsep wholesaler (pedagang  besar),  karena  itu,  tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum sosial ( social legal research ). Penelitian  hukum  sosial  adalah  penelitian  yang  di  lakukan  dengan  pendekatan  pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini di dasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan ( das solen ) dengan kenyataan ( das sein ) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian law in action . Penulis mengadakan penelitian di wilayah  hukum  Kota  Makassar,  khususnya  di  Perusahaan  PT  Pertamina,  karena menurut  pengamatan  penulis  ada  beberapa  persoalan  hukum  yang  menarik  untuk dibahas.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Dalam  Hal  Pendistribusian  Penyaluran Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dari  PT.  PERTAMINA  (Persero)  kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan
Perusahaan  Agen  BBM  Industri  menurut  Pasal  1  dalam  Surat  Perjanjian  Kerjasama Perusahaan Agen BBM Industri adalah suatu proses pekerjaan oleh Badan Hukum atau perorangan  yang  memiliki  dan  mengelola  bisnis  di  bidang  penyaluran  dan pendistribusian  BBM  Industri.  Agen  BBM  Industri  dan  PT.  PERTAMINA  (persero) menurut  Pasal  1  Surat  Perjanjian  Kerjasama  Perusahaan  Agen  BBM  Industri  adalah pemberian  izin  atau  penunjukan  keagenan  oleh  PT.  Pertamina  (persero)  kepada  agen BBM  Industri  dengan  cara  kesepakatan  yang  dimuat  dalam  perjanjian.  Agen  BBM Industri yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh pihak kedua (Perusahaan Agen BBM Industri).
Berdasarkan  sejarah  lahirnya  lembaga  keagenan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari pelaksanaan  Undang-undang  No.  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam
Negeri,  kemudian  Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pelaksanaannya,  yaitu Peraturan  Pemerintah  No.36  Tahun  1977  tentang  Pengakhiran  Kegiatan  Usaha  Asing dalam  Bidang  Perdagangan,  yang  menentukan  bahwa  perusahaan  asing  yang  telah berakhir  masa  kegiatannya  dapat  terus  melakukan  usaha  dagangnya  dengan  cara menunjuk  perusahaan  perdagangan  nasional  sebagai  penyalur  atau  agen  dengan membuat  surat  perjanjian.  Pada  Pasal  7  PP  Nomor  36  Tahun  1977  tersebut,  dimuat ketentuan  bahwa  perusahaan  asing  dapat  menunjuk  perusahaan  nasional  sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).
Dasar hukum keagenan  dapat  ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut ( Munir Fuady 2008 : 246 ) :
1. Dalam  KUHPerdata,  yang  di  dalamnya  terkandung  asas  Kebebasan  Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata).
2. Dalam  KUHPerdata  tentang  Sifat  Pemberian  Kuasa  (yang  diatur  pada  Pasal  1792 KUHPerdata sampai dengan 1799 KUHPerdata).
3. Dalam  KUHDagang  yang  mengatur  mengenai  Makelar  (Pasal  62  sampai  dengan Pasal 73).
4. Dalam KUHDagang yang mengatur mengenai Komisioner ( Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 a).
5. Dalam  bidang-bidang  khusus,  seperti  dalam  perundang-undangan  di  bidang  pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham.
Dalam  peraturan  administratif,  semisal  peraturan  dari  departemen  perdagangan  dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini. Demikian halnya perjanjian kerja sama penyalur BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT.Raffy Hilwa Utama di Makassar yang dilakukan para pihak  merupakan  perjanjian  timbal  balik.  Perjanjian  penyaluran  BBM  Industri merupakan consensuil (timbal balik) dimana pihak PT. Raffy Hilwa Utama mengikatkan diri  untuk  menyelenggarakan  penyaluran  BBM  Industri  dari  dan  ke  tempat  tujuan tertentu,  sebagaimana  yang  disetujui  bersama,  disini  kedua  belah  pihak  mempunyai kewajiban  yang  harus  ditunaikan.  Berbagai  aspek  juga  ditingkatkan  baik  dari  segi pelayanan,  jaminan  kualitas  dan  kuantitas  termasuk  kenyamanan  dalam  penyaluran BBM Industri. Bersedia menyalur dan mengendalikan Agen BBM Industri sesuai standar PT. Pertamina.
Perjanjian  harus  memenuhi  unsur  syarat  sahnya  perjanjian,  berdasarkan  ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan empat syarat perjanjian yakni:

## 1.  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Dengan  sepakat  atau  juga  dinamakan  perizinan,  dimaksudkan  bahwa  kedua  subyek yakni  dalam  hal  ini  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  yang mengadakan  perjanjian  kerjasama  dalam  hal  penyaluran  BBM  Industri  harus  sepakat, setuju, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam tercapainya kata  sepakat  atau  kesepakatan  dalam  mengadakan  perjanjian  kedua  belah  pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. “artinya para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut”.

## 2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Perjanjian penyaluran BBM Industri yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT.  Raffy  Hilwa  Utama  yang  dijadikan  objek  penelitian  di  atas,  dibuat  secara  tertulis disebutkan  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  keduanya  adalah  badan  hukum sehingga yang mewakilinya adalah direkturnya masing-masing.

## 3.  Suatu hal tertentu
Suatu  perjanjian  harus  mempunyai  sesuatu  yang  dijadikan  sebagai  objek  dalam perjanjian  tersebut.  Mengenai  apa  yang  diperjanjikan  hak-hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak  jika  timbul  suatu  perselisihan (Sinaga,  2018) .  Barang  yang  dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau  sudah  berada  ditangannya  si  berutang  pada  waktu  perjanjian  dibuat.  Tidak diharuskan oleh Undang-Undang.
Seperti dalam Perjanjian antara PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. PERTAMINA (Persero) maka  objek  yang  diperjanjikan  adalah  minyak  yang  dibutuhkan  industri  (BBM)  yang jenisnya telah ditentukan yaitu bensin dan solar.

## 4.  Suatu sebab yang halal
Pada  dasarnya  perjanjian  yang  dibuat  antara  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  dengan  PT. PERTAMINA  (Persero)  disebabkan  masing-masing  pihak  saling  membutuhkan  dan mengharapkan  terjadinya  kelancaran  hubungan  industri,  untuk  itu  perjanjian  yang dibuat  seharusnya  dibuat  dengan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban  dan  kesusilaan.  Artinya  apa  yang  diperjanjikan  antara  PT.  PERTAMINA (Persero) mengenai hak dan kewajiban dan objek yang diperjanjikan harus memenuhi syarat keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.
Pada Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan PT. Raffy Hilwa Utama diterangkan secara jelas  bahwa  dalam  hal  ini  pihak  –  pihak  yang  mengikatkan  diri  diperjanjian  tersebut adalah PT. PERTAMINA (Persero) atau dalam hal perjanjian ini menjadi Pihak Pertama, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi atau menyediakan dan menjual Bahan Bakar  Minyak  (BBM),  serta  Produk  Lain,  sedangkan  kedudukan  pengusaha  atau  Pihak Kedua  bermaksud  menyalurkan  dan  memasarkan  BBM  serta  Produk  Lain  milik  Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
Berdasarkan  dari  wawancara  dengan  pihak  Pertamina  Bapak  Hery  jabatan  Legal Manager PT. Pertamina (Persero) yaitu Perjanjian Kerja Sama penyaluran BBM Industri Antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dibuat dalam bentuk baku  yang  dibuat  oleh  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan  disetujui  oleh  PT.  Raffy  Hilwa Utama, yang perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero).
Perjanjian  baku  berasal  dari  terjemahan  dari  bahasa  inggris,  yaitu standart  contract. Standar  kontrak  merupakan  perjanjian  yang  telah  ditentukan  dan  telah  dituangkan dalam bentuk formulir kontrak (Kurniawan & Parameswary, 2014) . Kontrak inilah telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.
Perbandingan  perjanjian  baku  dengan  perjanjian  akta  otentik  terlihat  perbedaannya bahwa  perjanjian  baku  hanya  dibuat  sepihak  yakni  perusahaan  yang  lebih  kuat ekonomisnya dan isi dari perjanjian dibuat berdasarkan kehendak dari perusahaan yang membuatnya  tersebut  sedangkan  akta  otentik  dibuat  oleh  Notaris  sebagai  pejabat
Perjanjian Pendistribusian Bahan … ( Lestari, Nawi& Yunus) | 168
berwenang dan atas permintaan/kehendak kedua belah pihak (Abbas, Salle & Djanggih, 2019) .
Perjanjian baku memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian yang dibuat dibawah tangan  maksudnya  adalah  perjanjian  baku  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian sepanjang  para  pihak  mengakuinya  atau  tidak  adanya  penyangkalan  dari  salah  satu pihak.  Sedangkan  akta  otentik  merupakan  pembuktian  yang  sempurna  dan kesempurnaan  akta  Notaris  sebagai  alat  bukti  maka  akta  tersebut  harus  dilihat  apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.
PT.  PERTAMINA  (Persero)  menggunakan  perjanjian  baku  karena  PT.  PERTAMINA (Persero) mempunyai banyak agen penyalur BBM Industri di setiap daerahnya, dan isi perjanjian tersebt sama digunakan terhadap para agen penyaluran BBM Industri lainnya untuk setiap daerahnya.
Perjanjian  kerjasama  penyaluran  BBM  Industri  antara  PT.  PERTAMINA  (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dibuat dalam bentuk baku dikarenakan hal-hal dari segi ekonomis, hukum dan praktisnya yaitu:
1. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk mengefisienkan biaya sedangkan jika  menggunakan  akta  otentik  maka  perusahaan  harus  mengeluarkan  biaya pembuatan Akta otentik tersebut.
2. Dari  aspek  hukum  perjanjian  baku  masih  mempunyai  kekuatan  mengikat  sama dengan  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  berdasarkan  Pasal  1338 ayat  (1)  KUHPerdata  dan  konsekuensinya  pihak  dalam  perjanjian  tidak  dapat membatalkan  perjanjian  secara  sepihak  karena  keterikatan  para  pihak  telah dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian dan penyerahan dokumen.
3. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk memanfaatkan waktu dan tenaga, artinya  dengan  menghadap  pejabat  yang  berwenang  yakni  Notaris  maka membutuhkan waktu bersamaan yang harus ditentukan dan para pihak harus bisa untuk hadir dalam penandatanganan Akta tersebut secara bersamaan.
4. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih menginginkan perjanjian dalam bentuk yang praktis  karena  sudah  tersedia  naskah  yang  dicetak  yang  siap  diisi  dan  ditanda tangani.
5. Pihak  PT.  PERTAMINA  (Persero)  menginginkan  perjanjian  dengan  penyelesaian yang  cepat  yaitu  jika  ingin  bekerjasama  dengannya  maka  hanya  tinggal menandatangnani perjanjian yang diberikan kepada pihak yang ingin bekerjasama dengan seperti PT. Raffy Hilwa Utama.
6. Pihak  PT.  PERTAMINA  (Persero)  lebih  memilih  dengan  perjanjian  baku  karena homogenitas  perjanjian  yang  dibuat  dalam  jumlah  yang  tidak  lebih  dari  satu, sedangkan jika menggunakan Akta otentik setiap kali penandatanganan perjanjian harus dengan membuat perjanjian yang baru, dan itu semua memerlukan biaya lagi.
Pada surat perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama penyaluran BBM Industri yaitu:
a. Hak  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dalam  perjanjian  kerjasama  penyaluran  BBM Industri.
1. PT. Pertamina (Persero) berhak melakukan pengawasan dan memberi petunjuk secara  administrative  maupun  operasional  atas  mengangkutan  BBM  yang dilakukan oleh PT. Raffy Hilwa Utama berdasarkan perjanjian ini.
169 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2020
2. PT.  PERTAMINA  (Persero)  berhak  secara  sendiri  dan/atau  bersama  instansi terkait  lainnya  setiap  waktu  melakukan  pemeriksaan  secara  teknis  maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan dari PT. Raffy Hilwa Utama.
3. PT. PERTAMINA (Persero) berhak melaksanakan pengangkutan sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. Raffy Hilwa Utama  tidak  berhak  menuntut  kompensasi/ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun kepada  PT.  PERTAMINA  (Persero)  apabila  PT.  PERTAMINA  (Persero) menganggap  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  tidak  mampu  melaksanakan  kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.
4. PT. PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat administratif kepada  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  apabila  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
b. Kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri.
Dalam  hal  untuk  sarana  dan  fasilitas  pelaksanaan  penyaluran  BBM  Industri  maka PT. PERTAMINA (Persero) wajib membuat dan memberikan ID Card untuk PT. Raffy Hilwa  Utama  dan  pegawainya  yang  bekerja  di  lokasi  PT.  PERTAMINA  (Persero) yaitu  mandor,  awak  mobil  tangki,  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  PT. PERTAMINA (Persero).
Adapun  Hak  dan  Kewajiban  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  dalam  perjanjian  kerjasama Penyaluran BBM Industri.
a. Hak PT. Raffy Hilwa Utama Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri.
1. PT.  Raffy  Hilwa  Utama  berdasarkan  perjanjian  penyaluran  ini  berhak  dengan fasilitas/sarana  penyaluran  dengan  moda  angkut  BBM  yang  dikuasai/dimiliki secara  sah  dapat  melaksanakan  kegiatan  pengangkutan  BBM  dari  PT. PERTAMINA  (Persero)  kepada  Konsumen/Industri  di  wilayah  Makassar Sulawesi Selatan.
2. PT. Raffy Hilwa Utama berhak atas pembayaran dari pelaksanaan tugasnya dalam perjanjian penyaluran pengangkutan BBM dari PT. PERTAMINA (Persero).
b. Kewajiban  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Penyaluran  BBM Industri.
1. Dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas maka Untuk melaksanakan kegiatan dalam  Perjanjian  ini,  PT. Raffy Hilwa Utama harus  mendapatkan dan memiliki semua surat yang diperlukan oleh dan atas nama PT. Raffy Hilwa Utama, seperti karyawan,  registrasi,  lisensi, perizinan,  sertifikat  dan  surat  hak  atas  sarana dan  fasilitas  angkut  BBM,  perlengkapan  maupun  dokumen  lainnya  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  ini  menurut  hukum  dan  peraturan perundang- undangan Republik Indonesia yang berlaku.
2. Semua sarana dan fasilitas mobil tangki yang dikuasai atau dimiliki secara sah oleh  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  sehubungan  dengan  Perjanjian  ini terdaftar/terintegrasi  ke  sistem  MySAP  dan  wajib  menggunakan desain/logo yang  telah  ditentukan  oleh  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan  khusus  digunakan pengangkutan  BBM  PT.  PERTAMINA  (Persero) berdokumen  sah  asli  Surat Pengantar dari PT. PERTAMINA (Persero).
3. PT.  Raffy  Hilwa  Utama  wajib  bertanggung  jawab  atas  segala  resiko  yang mungkin terjadi terhadap Mobil Tangki yang digunakan untuk mengangkut BBM
konsumen, termasuk para pegawainya, mandor, Awak  Mobil Tangki, serta BBM konsumen yang diangkutnya.
4. PT. Raffy Hilwa Utama wajib memiliki mobil tangki yang mengikuti standarisasi Volume 1 sesuai Panduan mobil tangki PT. PERTAMINA (Persero).
5. PT. Raffy Hilwa Utama wajib memiliki/menguasai secara sah sarana dan fasilitas pengangkutan BBM Industri berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati.
6. PT. Raffy Hilwa Utama wajib bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas BBM  milik  konsumen  PT.  PERTAMINA  (Persero)  yang  diangkut  mobil  tangki PT. Raffy Hilwa Utama.
7. PT.  Raffy  Hilwa  Utama  wajib  menjaga  kelayakan  dan  kebersihan  Mobil  Tangki untuk  menunjang  kelancaran  pengangkutan  BBM  Industri  dan  menjaga  citra yang  baik  atas  operasional  pengangkutan  BBM  Industri  PT.  PERTAMINA (Persero).
8. PT. Raffy Hilwa Utama wajib untuk menyediakan perlengkapan kerja termasuk pakaian  seragam,  peralatan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  seluruh pekerjanya  yang  melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  Perjanjian  ini,  serta mewajibkan pekerjanya (Mandor dan Awak Mobil Tangki) untuk menggunakan pakaian  seragam  serta ID  Card yang  telah  dikeluarkan  oleh  PT.  PERTAMINA (Persero) pada saat melaksanakan kegiatan.
9. Apabila  terjadi  kehilangan/kerusakan  asset  milik  PT.  PERTAMINA  (Persero) yang  berada  di  lokasi  kegiatan  yang  disebabkan  oleh  terjadinya  kerusakan dan/atau kecelakaan Mobil Tangki PT. Raffy Hilwa Utama, maka PT. Raffy Hilwa Utama  wajib  mengganti/memperbaiki  kerusakan  yang  terjadi  sampai  dapat diterima  dan  digunakan  dengan  baik  oleh  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dengan biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh PT. Raffy Hilwa Utama.
10. PT.  Raffy  Hilwa  Utama  wajib  membebaskan  PT.  PERTAMINA (Persero)  dari segala  tuntutan  Pihak  Ketiga  dalam  bentuk  apapun  yang  mungkin  timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
11. PT.  Raffy  Hilwa  Utama  wajib  menghapus  atribut  PT.  PERTAMINA  (Persero) yang  melekat  pada  Mobil  Tangki,  setelah  Mobil  Tangki  tersebut  tidak dipergunakan  lagi  untuk  mengangkut  BBM  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan menyerahkan bukti-bukti (foto) Mobil Tangki dari beberapa posisi (minimum 4 sisi).
Maka dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa  Utama  dilihat  antara  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  “kedudukan”  dalam bernegosiasi  tidak  seimbang,  yang  pada  akhirnya  melahirkan  suatu  perjanjian  yang tidak  terlalu  menguntungkan  bagi  salah  satu  pihak  yaitu  pihak  yang  tergolong  lemah. Seperti  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  dengan  PT. PERTAMINA (Persero) yang didalamnya mengatur tugas dan tanggungjawab PT. Raffy Hilwa Utama dalam mengangkut BBM sedangkan Pihak pertama yaitu PT. PERTAMINA (Persero)  dibebaskan  dari  segala  resiko  atau  tuntutan  hukum,  hal  ini  karena  bentuk kerjasama ini dalam bentuk perjanjian baku.
Jika  diperhatikan  antara  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  maka  terdapat  beberapa klausul dan pasal menunjukkan tidak adanya keseimbangan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak, dapat dilihat sebagai berikut:
1. Pasal  4  ayat  (3)  perihal  hak  dan  kewajiban  pihak  pertama:  PT.  PERTAMINA (Persero)  berhak  melaksanakan  pengangkutan  sendiri  dan/atau  menunjukkan
pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. Raffy Hilwa Utama tidak berhak menuntu  kompensasi/ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun  kepada  PT.  PERTAMINA (Persero)  apabila  PT.  PERTAMINA  (Persero)  menganggap  PT.  Raffy  Hilwa  Utama tidak mampu melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.
2. Padal 4 ayat (5) yaitu: PT. PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat  administratif  kepada  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  tidak  melaksanakan  kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
Begitu  juga  dengan  sanksi  yang  diterima  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  dengan  pemutusan hubungan  usaha  sepihak,  hal  ini  tidaklah  adil  jika  PT.  PERTAMINA  (Persero)  tidak memberikan  kesempatan  kepada  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  untuk  dapat  membuktikan bahwa  kesalahan  tersebut  tidak  semata-mata  kesalahan  PT.  Raffy  Hilwa  Utama,  untuk itu  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  juga  harus  dapat  memberikan  bukti-bukti  fisik  dan  aktual kepada PT. PERTAMINA (Persero) jika memang kesalahan bukanlah dari PT. Raffy Hilwa Utama. Oleh karena itu seandainya PT. Raffy Hilwa Utama bisa merubah isi perjanjian maka yang akan diubah adalah bahwa tanggungjawab penuh dalam pengantaran BBM tidak sepenuhnya dibebankan ke penyalur (PT. Raffy Hilwa Utama).
Dari  ketentuan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama Antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama tidaklah setara karena dilihat  bahwa  beban  kewajiban  lebih  banyak  dipikul  oleh  PT.  Raffy  Hilwa  Utama sedangkan penuntutan akan hak lebih banyak dimiliki oleh PT. PERTAMINA (Persero).
B.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perjanjian  dalam  Hal  Pendistribusian Bahan  Bakar  Minyak  Industri dari  PT.P  ERTAMINA  (Persero)  kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan
Pada  kenyataannya  perjanjian  standar/baku  yang  ditetapkan  oleh  PT.  PERTAMINA (Persero) ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak, walaupun setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tetapi Undang-Undang mengatur batasan- batasan dari kebebasan tersebut. Suatu perjanjian dikatakan tidak boleh bertentangan dengan:
1. Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang  oleh  Undang-Undang  atau  apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban umum.
2. Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  mengatur  bahwa  suatu  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Pasal  1339  KUHPerdata  yang  mengatur  bahwa  suatu  perjanjian  tidak  hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
Pada  dasarnya  kontrak  dibuat  untuk  saling  menguntungkan  dan  bukan  untuk  saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan  pihak  yang  dirugikan  untuk  membatalkan  kontrak,  selayaknya wanprestasi-wanprestasi  kecil  atau  tidak essensial tidak  dijadikan  alasan  untuk membatalkan  kontrak,  melainkan  hanya  pemenuhan  kontrak  baik  yang  disertai tuntutan ganti rugi ataupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus  tertentu  pihak  yang  wanprestasi  dapat  mengalami  kerugian  besar  jika kontrak dibatalkan.
Dalam  suatu  perjanjian  atau  kontrak  termasuk  dalam  hal  ini  Perjanjian  Penunjukan Agen BBM Industri (PT. Raffy Hilwa Utama) terdapat para pihak dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak  dan  kewajiban  itu  harus  dilaksanakan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap perjanjian  dan  apabila  hak  tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  dengan  kata  lain  tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi  merupakan  suatu  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Pihak yang  dinyatakan  wanprestasi  tidak  melaksanakan  sesuatu  sebagaimana  yang  telah dijanjikan  semula.  Termasuk  juga  dalam  katagori  wanprestasi,  bila  prestasi  yang dilaksanakan  terlambat  dari  yang  dijanjikan.  Oleh  karena  itu,  wanprestasi  (kelalaian) mempunyai  akibat-akibat  yang  begitu  penting,  maka  harus  ditentukan  lebih  dahulu apakah  debitur  benar  telah  melakukan  wanprestasi.  Untuk  mengetahui  hal  ini,  maka harus  dilihat  isi  dari  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Baru  dapat  diketahui debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya.
Masalah  lain  yang  ditemukan,  dan  berbenturan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam pelaksanaan  isi  perjanjian  antara  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dengan  PT.  Raffy  Hilwa Utama,  adalah  ditemukan  permasalahan  dalam  penghitungan  Volume  bahan  bakar minyak yang jumlahnya tidak sesuai. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. PERTAMINA  (Persero)  mengatakan  bahwa  hal  ini  sangat  wajar  terjadi,  salah  satu faktornya  adalah  karena  pengaruh  cuaca,  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya penguapan (loss) dikarenakan  sifat  dari  Bahan  Bakar  Minyak  terutama  bahan  bakar Pertalite  yang  lebih  cepat  menguap  daripada  bahan  bakar  solar.  Sehingga  pada  saat dilakukan  proses  penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  dari  mobil  tangki  ke  pendam  milik SPBU,  maka  jumlah  volume  takaran  dari  bahan  bakar  tersebut  kurang  dari  yang semestinya.
Penyebab  dari  kekurangan  Bahan  Bakar  Minyak  ini  seringkali  terjadi  dikarenakan, antara lain:
a. Adanya kesalahan dari pihak PT. PERTAMINA, yaitu rusaknya meteran yang dimiliki oleh Depot Pertamina sehingga menyebabkan perbedaan selisih perhitungan.
b. Adanya  kesalahan  dari  pihak  penyalur,  hal  ini  dapat  terjadi  mengingat  biasanya terjadi  laporan  yang  salah  dari  operator  SPBU  yang  pada  saat  itu  melakukan pengukuran,  dikarenakan  tidak  tepatnya  pengukuran  karena  kesalahan  alat  ukur yang jarang diperiksa untuk tera ulang.
c. Adanya  perbuatan  mengambil  keuntungan  yang  dilakukan  oleh  supir  tangki ataupun  kernet  yang  pada  saat  itu  bertugas  dengan  cara  mengurangi  takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan  pada  saat  proses  pengantara.  Sehingga  pada  saat  tiba  di  SPBU  dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan Surat Pengantaran Pengiriman Bahan Bakar Minyak.
Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  lain.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  menimbulkan kerugian yang berujung pada tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1365-1367  KUHPerdata.  Menurut  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata,  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang  karena  salahnya  telah  menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Ganti  rugi  terhadap  kerugian  pihak  yang  dirugikan  merupakan  kewajiban  pihak  yang menyebabkan  kerugian  walaupun  disebabkan  oleh  kelalaian  pekerjanya.  Hal  ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata bahwa seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau  disebabkan  oleh  orang-orang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya,  seperti majikan yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat tindakan pekerjanya (Alam & Arif, 2020) .
Demikian pula halnya dalam Perjanjian Pendistribusian Agen BBM Industri apabila hak dan  kewajiban  tersebut  tidak  terlaksana  tentunya  akan  menyebabkan  kerugian  bagi salah satu pihak, oleh karena itu para pihak dapat menuntut pihak yang menyebabkan kerugian  tersebut.  Tuntutan  dapat  dilakukan  melalui  tuntutan  pemenuhan  perjanjian, ganti  rugi  sampai  pada  pembatalan  perjanjian.  Tuntutan  pembatalan  perjanjian  itu sendiri kemudian menyebabkan timbulnya perselisihan atau sengketa.
Sengketa  atau  konflik  umumnya  bersumber  dari  adanya  perbedaan  pendapat  atau ketidak  sesuaian  di  antara  para  pihak.  Apabila  pihak-pihak  tidak  berhasil  menemukan bentuk  penyelesaian  yang  tepat,  maka  perbedaan  pendapat  ini  dapat  berakibat  buruk bagi  kelangsungan  hubungan  di  antara  keduanya.  Oleh  karena  itu,  setiap  menghadapi perbedaan  pendapat  (sengketa),  para  pihak  selalu  berupaya  menemukan  cara-cara penyelesaian yang tepat.
Pasal 8  Surat Perjanjian, yang menentukan bahwa:
PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan baik yang bersifat administratif ataupun teknis operasional dalam rangka pemantauan penyaluran BBM Industri kepada Konsumen Industri.
PIHAK  KEDUA  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  penyaluran  BBM Industri  di  Pangkalan  BBM  Industri  Binaannya,  agar  sesuai  dengan  peruntukannya kepada konsumen Industri.
Apabila  ada  laporan  dari  masyarakat  umum  terhadap  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran penyaluran BBM Industri termasuk dan tidak terbatas kepada pengoplosan dan  penimbunan  yang  dilakukan  oleh  PIHAK  KEDUA  maupun  oleh  Pangkalan  BBM Industri Non Subsidi , maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi yang sebenar- benarnya kepada PIHAK PERTAMA.
Apabila  oknum  tenaga  kerja  atau  petugas  yang  ditujukan  oleh  PT.  Raffy  Hilwa  Utama terbukti melakukan pelanggaran melakukan tindakan tidak terpuji dan atau mengambil BBM secara tidak sah maka terhadap oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk PT. Raffy Hilwa Utama yang terlibat, dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun bekerja,  dilarang  melakukan  kegiatan  masuk  area  PT.  PERTAMINA  (Persero)  untuk selamanya, dan PT. Raffy Hilwa Utama wajib mengganti senilai/sejumlah volume BBM yang  diambil,  berikut  menyerahkan  kembali  surat  izin  atau ID  Card atas  nama  oknum yang terlibat kepada PT. PERTAMINA (Persero).
Selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut PT. PERTAMINA (Persero) dapat mengambil tindakan  pemutusan  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  Perjanjian,  yang menentukan bahwa:
1. Perjanjian  ini  dengan  sendirinya  berakhir  jika  salah  satu  pihak  tidak  ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian.
Perjanjian Pendistribusian Bahan … ( Lestari, Nawi& Yunus) | 174
2. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila jangka waktunya telah habis atau berakhir.
3. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dipailitkan  atau  diletakan  dibawah  pengampuan  (curatele),  dibubarkan,  atau membubarkan  diri  atau  ijin  usahanya  dicabut  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk sementara maupun seterusnya, atau harta benda PIHAK KEDUA disita baik sebagian maupun seluruhnya sehingga mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PARA  PIHAK  sepakat  untuk  mengesampingkan  ketentuan  dalam  Pasal1266  Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
Lemahnya  posisi  pihak  Agen  BBM  Industri  manakala  PT.  PERTAMINA  (Persero) melakukan  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini  berpotensi  untuk menimbulkan  perselisihan.  Dalam  Pasal  15  Perjanjian  Penunjukan  Agen  BBM  Industri ini ditentukan bahwa :
1. Setiap  perselisihan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  ini,  terlebih  dahulu akan  diselesaikan  oleh  PARA  PIHAK  secara  musyawarah  selambat-lambatnya  15 (lima  belas)  hari  kalender  setelah  diterimanya  surat  pemberitahuan  mengenai adanya perselisihan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
2. Apabila  perselisihan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender seperti dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di Makassar.
Dalam  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  pihak  Agen  hanya  dapat  melaksanakan musyawarah  dalam  jangka  waktu  15  hari  saat  surat  pemberitahuan  perselisihan  oleh salah  satu  pihak  dan  apabila  tidak  selesai  dengan  musyawarah  akan  diselesaikan melalui  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pihak  PT. PERTAMINA (Persero) lebih memilih jalur hukum terhadap penyelesaian perselisihan, karena  jangka  yang  diberikan  sangat  singkat  untuk  penyelesaian  secara  musyawarah. Akan tetapi mengingat kedudukan Agen yang relatif lemah keseluruhan prosedur yang telah ditentukan oleh perjanjian kerjasama ini sebagaimana telah tersebut di atas harus dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak  demi  terjaminnya  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak.
Dalam  hal  tertentu,  terdapat  suatu  kemungkinan  bahwa  wanprestasi  itu  bukanlah kesalahan  debitor,  tetapi  karena  keadaan  memaksa (force  majeur). Yang  dimaksud dengan ”force  majeur” atau  ”keadaan  memaksa”  adalah  suatu  keadaan  dimana  pihak debitur  dalam  suatu  kontrak  terhalang  untuk  melaksanakan  prestasinya  karena keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak  terduga  pada  saat  dibuatnya  kontrak  tersebut, keadaan  atau  peristiwa  mana  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.
Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari pihak yang bukan dibebabkan kesalahan  para  pihak  yang  disebut  keadaan  kahar  ( force  Majeure ),  kecuali  kewajiban yang  timbul  sebelum  terjadinya  keadaan  kahar  ( force  Majeure )  tersebut  maka  PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. Raffy Hilwa Utama dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan  dan/atau  keterlambatan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjiannya.

## 175 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2020
Dalam  Perjanjian  Penunjukan  Agen  Penyalur  BBM  Industri  ini, force  majeur disebut sebagai ”Keadaan Kahar”. Berdasarkan Pasal 12 Perjanjian yang menentukan bahwa :
1. PARA  PIHAK  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas  kegagalan  atau  keterlambatan dalam  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  Perjanjian  ini,  yang  disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan  PARA  PIHAK,  kecuali  seluruh  kewajiban  pembayaran  sampai  dengan tanggal  ditetapkannya  keadaan force  majeure yang  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  Perjanjian  ini,  yang  selanjutnya  dalam Perjanjian ini disebut Force Majeure .
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah tetapi tidak terbatas pada :
a. Gempa Bumi, Topan/badai, banjir.
b. Adanya  perang,  huru  hara,  sabotase,  kerusuhan,  perselisihan  perburuhan, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, wabah penyakit.
c. Pelaksanaan  Undang-Undang,  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang.
3. Ketentuan  Pasal  12  ayat  2  Perjanjian  ini  harus  secara  langsung  berhubungan dengan  Lokasi  Kerja  dan/atau  berpengaruh  langsung  terhadap  pelaksanaan perjanjian ini.
4. Selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kalender  setelah  hari  pertama  keadaan  force majeure yang menyebabkan adanya suatu keterlambatan atau terganggunya proses pelaksanaan  pekerjaan  maka  salah  satu  pihak  yang  mengalami  keadaan Force Majeure akan  memberitahukan  kepada  pihak  lainnya  secara  tertulis,  tanggal dimulainya  keadaan force  majeure ,  sifat  dari  keadaan force  majeure tersebut  dan dampak  dari  keadaan force  majeure terhadap  perjanjian  serta  upaya-upaya  yang telah dilakukan untuk menanggulangi keadaan force majeure tersebut dimana surat pemberitahuan  tersebut  harus  disertai  dengan  pernyataan  tertulis  dari  instansi setempat  yang  berwenang  tentang  pembenaran  terhadap  keadaan Force  Majeure tersebut.
5. Pihak yang diberitahu akan adanya suatu keadaan force majeure dapat menolak atau menyetujui force majeure selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan seperti yang tersebut dalam Pasal 12 ayat  (4)  Perjanjian  ini  dan  apabila  setelah  lewat  batas  waktu  tersebut  pihak  yang diberitahu tidak memberikan jawaban, dianggap menyetujui adanya force majeure yang diajukan oleh pihak lainnya.
6. Dalam  hal  tidak  tercapainya  kesepakatan  terhadap  keadaan force  majeure maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian.
7. Bila keadaan Force Majeure ditolak oleh salah satu pihak maka pihak yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
Pasal 12 Perjanjian ini, menentukan apabila Keadaan Kahar terjadi, maka kedua belah pihak  tidak  dapat  menuntut  ganti  rugi  atau  harus  bertanggung  jawab  atas  kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan / kontrol yang wajar dari para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan  bahwa Force  Majeure meniadakan  tanggung  gugat  atas  pemenuhan  suatu prestasi.
Proses  Penyelesaian  apabila  Salah  Satu  Pihak  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian tersebut,  adalah  melalui  proses  Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  sesuai  yang tercantum  dalam  perjanjian,  akan  tetapi  berbeda  apabila  Agen  yang  melakukan Wanprestasi atas perjanjian, sansksinya bisa berupa pencabutan izin keagenan dan juga
merujuk  pada  perjanjian  segala  macam  penyelesaian  apabila  tidak  bisa  diselesaikan lewat  jalur  musyawarah  kedua  pihak  sepakat  untuk  menyelesaiakannya  melalui kepaniteraan pengadilan Negeri Makassar.

## SIMPULAN
1.  Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri yang dibuat antara PT. PERTAMINA  (Persero)  dengan  PT.  Raffy  Hilwa  Utama,  karena  banyaknya perusahaan  keaagenan  BBM  Industri  maka  PT.  PERTAMINA  (Persero)  berusaha mengefisienkan  biaya,  waktu  dan  tenaga  maka  perjanjian  kerjasama  penyaluran BBM  Industri  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dengan  PT.  Raffy  Hilwa  Utama  dibuat dalam  perjanjian  baku  yang  disepakati  kedua  pihak.  Dalam  pelaksanaannya tanggung  jawab  pihak  Agen  BBM  Industri  (PT.  Raffy  Hilwa  Utama)  perjanjian kerjasama penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri adalah memaksimalkan pendistribusian  BBM  Industri  kepada  customernya  berdasarkan  target  realisasi penjualan  yang  diberikan  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan  kewajiban  PT. PERTAMINA  (Persero)  memberikan discount atau  potongan  kepada  agen  yang mencapai  target  penjualan,  tapi  didalam  perjanjian  tidak  memberikan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  karena  hak  dan  kedudukan  pihak PERTAMINA dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak  PT.  PERTAMINA  (Persero),  sedangkan  untuk  kewajiban  dan  larangan  lebih memberatkan PT. Raffy Hilwa Utama .
2 . Faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama penyaluran Bahan Bakar Minyak  (BBM) Industri apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari  penyaluran  BBM  Industri  adalah  jika  akibat  dari  wanprestasi  maka  sanksi administratif berupa teguram, skorsing, ganti rugi, pemutusan hubungan kerjasama dari  PT.  PERTAMINA  (Persero)  dan  sanksi  Pidana,  dan  akibat  dari  kahar  ( force majeure )  maka  dibebeaskan  dari  tanggung  jawab  atas  kegagalan  dan/atau keterlambatan  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Apabila  terjadi  perselisihan akibat  perjanjian.  Dalam  Perjanjian  Penunjukan  Agen  oleh  PT.  PERTAMINA (Persero),  hal  ini  juga  diatur  yaitu  melalui  musyawarah  dengan  jangka  waktu tertentu  dan  apabila  tidak  diselesaikan  akan  dilakukan  penyelesaian  melalui lembaga pengadilan wilayah hukum kedudukan para Pihak.

## SARAN
1. Agar  para  pihak  pada  perjanjian  kerjasama  keagenan  BBM  Indsutri  agar  dalam membuat  perjanjian  kerjasama  dalam  bentuk  Akta  Otentik  melalui  pejabat  yang berwenang seperti Notaris, karena Akta dalam bentuk otentik merupakan alat bukti yang  kuat  dan  sempurna,  sehingga  apabila  perselisihan  di  pengadilan  dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.
2. Seharusnya  dalam  melakukan  kerjasama  harus  ada  negosiasi  dalam  perbuatan perjanjian  dan  masing-masing  pihak  juga  berhak  menyatakan  kehendaknya,  agar dapat  mengupayakan  untuk  menghindari  pencantuman  klausul  perjanjian  yang memberatkan pihak agen guna memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik  dan  memberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  bagi  masing-masing pihak.  Dan  juga  dalam  penyelesaian  perselisihan  walaupun  dimuat  klausul penyelesaian melalui Pengadilan apabila tidak berhasil melalui musyawarah, perlu diupayakan  pula  untuk  dicantumkan  penyelesaian  sengketa  lainnya  melalui lembaga non litigasi.

## DAFTAR BACAAN
Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. Yuridika , 34 (1), 37-53.
Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. Kalabbirang Law Journal , 2 (2), 123-133.
Arista,  W.  (2020).  Pelaksanaan  Perjanjian  Konsinyasi  Ditinjau  Dari  Pasal  1338  KUP Perdata. Jurnal Hukum Tri Pantang , 6 (1), 51-58.
Hertanto,  A.  W.  (2007).  Aspek-Aspek  Hukum  Perjanjian  Distributor  Dan  Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan). Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (3), 381-408.
Kurniawan,  F.,  &  Parameswary,  A.  (2014).  Konstruksi  Hukum  Perlindungan  Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis. Perspektif , 19 (3), 144-152.
Moniung,  E.  R.  (2015).  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  Perspektif  Hukum Perdata. Lex Privatum , 3 (1), 124-133.
Saputro,  D.  N.,  Santoso,  I.,  &  Putra,  M.  I.  D.  (2014).  Perlindungan  Hukum  terhadap Keberadaan  Agen  Tunggal  Pemegang  Merek  (Atpm)  di  Indonesia  Ditinjau  dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Privat Law , 2 (4), 26557.
Setiawan,  E.  B.  (2016).  Sistem  Informasi  Geografis  untuk  Pemetaan  Potensi  Usaha Industri Kreatif. Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi , 2 (1), 1-7.
Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107-120.
Syarief,  A.,  Prananingtyas,  P.,  &  Sukma,  N.  M.  (2019).  Penerapan  Asas  Kebebasan Berkontrak  Dalam  Perjanjian  Keagenan  Pt.  Pertamina  (Persero)  Dengan  Para Agen. NOTARIUS , 12 (1), 157-173.
Torey, M. J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku. Lex Privatum , 7 (3), 21-28.
Wicaksono, G. P. (2015). Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU- X/2012). Yuridika , 30 (1), 108-136.