## Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank
(The position of Bank Indonesia in the Banking Bankruptcy)
M. FAUZI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – fauzi.sh@gmail.com

## ABSTRACT
In  pursuant  to  the  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan,  the  position  of  Bank  Indonesia  in  the  banking  bankruptcy  will  be  as banking  authority  rather  than  as  banking  creditor.  The  determination  of  Bank  Indonesia  as  the  only  party  to  submit  the bankruptcy  proposal  over  the  bankrupt  bank  should  not  comply  with  generally  accepted  bankruptcy  principles,  aimed  to give  rights  and  protections  for  creditor  interest.  Therefore,  the  adjustment  of  legal  construction  of  banking  bankruptcy  to the  bankruptcy  legal  principles  must  be  considered  to  realize  the  objective  and  the  function  of  bankruptcy  agency,  and  to protect  the  creditor  rights.  The objective  and  function of  bankruptcy agency  to  protect  creditor  interest  from the bankrupt bank can smoothly be ensured to stabilize banking in general.
Key words : kepailitan ( bankruptcy ), kreditur ( creditor ), debitur ( debitor ), Bank Indonesia

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kepailitan  merupakan  sita  umum  yang  mencakup  seluruh  kekayaan  debitor  untuk  kepentingan pelunasan piutang semua kreditor. 1 Lembaga kepailitan diperlukan berkaitan dengan perlindungan atas hak milik kreditor  yang  harus  dilindungi. 2 Selain  itu,  adanya  kepailitan  juga  berguna  untuk  mendisiplinkan  masyarakat bahwa  debitor  tetap  harus  bertanggungjawab  kepada  kreditor  atas  segala  utang-utangnya. 3 Baik  itu  debitor perorangan maupun debitor perusahaan yang berbadan hukum, termasuk didalamnya adalah bank.
Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan)  menegaskan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Artinya, kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pailit  secara  langsung  kepada  Pengadilan  Niaga  terhadap  debitor  yang  merupakan  bank  sebagaimana permohonan pailit pada umumnya. Hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dimaksud ke Pengadilan Niaga.
Pilihan  kebijakan  seperti  ini  tentu  memperlemah  perlindungan  hak  dari  kreditor  bank.  Padahal dilahirkannya  lembaga  kepailitan  bertujuan  untuk  memberi  akses  kepada  kreditor  atas  harta  debitor  untuk mendapat pelunasan piutangnya. Semangat ini tersirat dengan dicantumkannya ketentuan kepailitan bank dalam dua  UU  Kepailitan  yang  pernah  ada,  yakni  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1998  dan  UU  Nomor  37  tahun  2004. Sehingga  sama  halnya  dengan  badan  usaha  lainnya,  terhadap  bank  UU  Kepailitan  juga  membuka  ruang  untuk dapat  diajukannya  permohonan  pernyataan  pailit.  Namun  dalam  perjalanannya  lembaga  kepailitan  bank  tidak berjalan sebagaimana fungsinya sejak berada dalam kewenangan Bank Indonesia.
Konstruksi hukum kepailitan bank yang ada dalam UU kepailitan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank tersebut nampak tidak sejalan dengan tahapan serta proses kepailitan itu sendiri  yang secara umum memberikan ’kedaulatan’ kepada kreditor dengan dasar hubungan utang piutang yang ada dalam mempailitkan debitornya di Pengadilan Niaga. Di sisi lain ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  tidak  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  kedudukan  Bank Indonesia  dalam  proses  kepailitan  bank,  apakah  Bank  Indonesia  sebagai  kreditor  (sebagai  pemberi  bantuan likuiditas) atau Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan.
Maka  perlu  adanya  suatu  kajian  terhadap  ketentuan-ketentuan  kepailitan  yang  berlaku  saat  ini, khususnya  mengenai  kedudukan  Bank  Indonesia  dalam  kepailitan  bank  dalam  kaitannya  dengan  hak  serta kedudukan  kreditor  di  dalamnya.  Hasil  kajian  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  pengembangan  sebuah konsep kepailitan bank  yang  dapat diterapkan  dalam dunia perbankan  ke depan  sehingga hak-hak kreditor dari bank dapat terlindungi.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  sebagaimana  diuraikan  dalam  latar  belakang,  maka  permasalahan yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini  yaitu  ”bagaimanakah  kedudukan    Bank  Indonesia  dalam  kepailitan  bank ditinjau dari konstruksi hukum kepailitan bank dalam UU Kepailitan?”.

## PEMBAHASAN
1 Mutiara  Hikmah,  2007, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan ,  PT.  Refika Aditama, Bandung, hlm. 10
2 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3 Mutiara Hikmah, op.cit.

## A. Kepailitan
Hukum  tentang  kepailitan  diketahui  sudah  ada  sejak  zaman  Romawi.  Kata  ‘ bankrut’ ,  yang  dalam bahasa Inggris disebut ‘ bankrupt’ berasal dari Undang-undang di Itali yang disebut dengan ‘ banca rupta’ . Pada abad  pertengahan  di  eropa  praktek  kebangkrutan  dilakukan  dengan  penghancuran  bangku-bangku  dari  para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditornya. 4
Menurut  Huizink  Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  barang-barang  milik  debitor  untuk  kepentingan semua  kreditor  secara  bersama. 56 Sedangkan  M.  Hadi  Shubhan  menempatkan  kepailitan  sebagai  akibat  dari keadaan  pailit.  Menurutnya  pailit  adalah  suatu  kondisi  dimana  debitor  tidak  mampu  lagi  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang dari para  kreditornya.  Sedangkan  kepailitan  merupakan  putusan pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh  kekayaan  debitor  pailit,  baik  yang  telah  ada  maupaun akan  ada  di  kemudian  hari. 7 Berbeda  dengan  Mutiara  Hikmah  yang  menyatukan  dua  kondisi  diatas  sebagai kepailitan.  Menurutnya  kepailitan  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak  dapat  lagi  membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dilakukan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor. 8
Pengertian  kepailitan  secara definitif  yang terdapat dalam  UU  adalah sita  umum atas  semua  kekayaan debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas, 9 sebagai  lembaga  hukum  realisasi  dari dua asas  pokok dalam hukum  perdata yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. 10
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  menyebutkan  bahwa  debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih kreditornya.  Definisi  di  atas  menggambarkan  bahwa  kepailitan  itu  pun  merupakan  perbuatan  yang  berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada kreditor.
Menurut Kartini Muljadi, rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang  dilakukan  seseorang  dalam  lapangan  harta  kekayaan  selalu  akan  membawa  akibat  terhadap  harta kekayaannya,  baik  yang  bersifat  menambah  jumlah  harta  kekayaannya  (kredit),  maupun  yang  nantinya  akan mengurangi  jumlah  harta  kekayaannya  (debit).  Adapun  Pasal  1132  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  setiap pihak  atau  kreditor  yang  berhak  atas  pemenuhan  perikatan,  haruslah  mendapatkan  pemenuhan  perikatan  dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara: 11
1. Pari passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
2. Pro rata atau proporsional, yang  dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditor dibandingkan  terhadap  piutang  mereka  secara  keseluruhan,  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  debitor tersebut.

## B. Konstruksi Hukum Kepailitan Bank di Indonesia
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menjadi  perantara  antara  pihak  yang  mempunyai  kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana . Hermansyah berpendapat bahwa pada prinsipnya sumber dana dari suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu: 12
1. Dana yang bersumber dari bank sendiri.
2. Dana yang bersumber dari masyarakat.
3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
4. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dapat disimpulkan bahwa dana yang terdapat pada bank merupakan dana yang bersumber dari berbagai pihak.  Pihak  bank  memperoleh  dana  tersebut  dengan  melakukan  perjanjian  tertentu  dengan  pihak-pihak  yang memiliki dana tersebut. Sehingga ketika bank menjalankan fungsinya bank dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam  hubungannya  dengan  pihak  yang  menerima  dana  dari  pihak  bank,  dan  disisi  lain  bank  berkedudukan sebagai debitur ketika berhubungan dengan pihak yang memberikan dana.
Kitab  Undang-undang  Perdata  memberikan  dua  asas  umum  mengenai  jaminan.  Asas  yang  pertama dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata,  Pasal  tersebut  menentukan  bahwa  segala  harta  kekayaan debitur, baik  yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang  sudah ada maupun yang akan ada di
4 Sunarmi,  2004, Perbandingan  Sistem  Hukum  Kepailitan  Antara  Indonesia  (Civil  Law  System)  Dengan  Amerika  Serikat (Common Law System) , Fakultas Hukum Sumatra Utara, hlm.10
5 J.B. Huizink, 2004, Insolventie, Cet. 1 ., Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2 .
6 Fred  B.G.  Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan  Sebagaimana Diubah Oleh PERPU No.  1/1998, Dalam: Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Rudhy  A.  Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), Op. cit., hlm. 125
7 M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Kencana, hlm. 1
8 Mutiara Hikmah, Op.cit ., hlm. 26 9 Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan
10 Sri Sumantri Hartono, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran , Liberty, hlm. 3
11 Kartini  Muljadi,  2005, Prosiding  Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  Dari  Wawasan  Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum), hlm. 164
12 Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, hlm. 44
kemudian  hari,  menjadi  jaminan  atau  agunan  bagi  semua  perikatan  yang  dibuat  oleh  debitur  dengan  para krediturnya.  Ketentuan  Pasal  1131  KUH  Perdata  tersebut  merupakan  ketentuan  yang  memberi  perlindungan hukum hak-hak para kreditur.
Asas  umum  yang  kedua  terdapat  dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata,  bahwa  kekayaan  debitur  menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak  yang memberikan utang kepada debitur, sehingga apabila  debitur  wanprestasi,  maka  hasil  penjualan  atas  harta  kekayaan  debitur  dibagikan  secara  proporsional menurut  besarnya  piutang  masing-masing  Kreditur,  kecuali  apabila  di  antara  para  kreditur  tersebut  terdapat alasan-alasan  yang  sah  untuk  didahulukan  dari  kreditor-kreditor  lain.  Untuk  merealisasikan  kedua  asas  umum jaminan tersebut dalam penyelesaian utang piutang lahirlah lembaga hukum kepailitan.
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh  waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Bank  yang  bertindak  selaku  debitor  dalam  perikatan  utang-piutang  dengan  kreditor-kreditornya  pada waktu  tertentu  dapat  saja  menghadapi  masalah  dalam  penyelesaian  utang-piutangnya.  Ketika  bank  dalam keadaan  berhenti  membayar  utangnya  atau  tidak  membayar  lunas  minimal  satu  utang  yang  dapat  ditagih,  dan pada  saat  yang  sama  bank  tersebut  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor,  maka  dalam  ketentuan  kepailitan  bank tersebut  telah  memenuhi  syarat  pailit.  Sehingga  terhadap  bank  tersebut  dapat  saja  diajukan  permohonan pernyataan pailit sebagaimana halnya dengan subjek hukum lainnya.
Jika  dilihat  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Kepailitan,  hanya  beberapa  ketentuan  yang  secara khusus mengatur mengenai teknis kepailitan bank. Sehingga dari sisi proses secara umum kepailitan bank tidak berbeda dengan kepailitan debitur biasa. UU Kepailitan hanya memberikan 3 (tiga) norma yang mengatur secara khusus kepailitan bank, sehingga terdapat beberapa hal yang berbeda bagi kepailitan bank dari kepailitan debitur pada umumnya, yaitu :
1. Pasal  2  ayat  (3)  mengatur  bahwa  dalam  hal  debitor  adalah  bank,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
2. Pasal  7  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai  tidak  ada  keharusan  penggunaan  jasa  advokat  dalam  hal permohonan  diajukan  oleh  kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  dan  Menteri Keuangan.
3. Pasal  223  yang  mengatur  bahwa  jika  debitur  bank  maka  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Bank Indonesia.
Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  menetapkan  bahwa  dalam  hal  debitor  adalah  bank,  permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan  dan  kondisi  perbankan  secara  keseluruhan,  oleh  karena  itu  tidak  perlu  dipertanggungjawabkan. 13 Sehingga  khusus  mengenai  kepailitan  atas  debitor  yang  merupakan  bank,  kreditur  bank  tersebut  tidak  dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana terhadap kreditur pada umumnya, sebab kewenangan tersebut ada pada Bank Indonesia.
Norma selanjutnya dalam UU Kepailitan yang berkaitan dengan kepailitan bank adalah Pasal 7 ayat (2) yang  mengatur  mengenai  tidak  ada  keharusan  penggunaan  jasa  advokat  dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh Bank  Indonesia.  Hal  ini  karena  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan  dianggap  lebih  mengerti  dan mengetahui  sepenuhnya  kondisi  keuangan  bank-bank  yang  berada  dibawah  pengawasannya.  Sehingga diharapkan proses kepailitan bank akan lebih efektif dan efisien.
Senada dengan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan, Pasal 223 UU Kepailitan mengatur bahwa jika debitur adalah bank,  maka pihak  yang dapat  mengajukan permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran utang adalah Bank  Indonesia.  Penjelasannya  Pasal  tersebut  menunjuk  penjelasan  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  sebagai  penjelasan yang  sama  untuk  Pasal  ini.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konstruksi  pengajuan  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  bank  sebagai  debitur  adalah  sama  dengan  pengajuan  permohonan kepailitan bank sebagai debitur.
Meskipun  hanya  membatasi  bahwa  hanya  Bank  Indonesia  satu-satunya  pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  kepailitan  atas  bank,  pembatasan  yang  diberikan  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  akan  sangat mempengaruhi aspek lain dalam proses kepailitan bank. Sebab pengajuan permohonan kepailitan adalah langkah awal  menuju  proses  kepailitan.  Ditetapkannya  Bank  Indonesia  sebagai  satu-satunya  pihak  yang  mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan bank ke Pengadilan Niaga berakibat pada hilangnya hak semua  kreditor  bank  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  debitornya  tersebut  kepada  Pengadilan  Niaga.  UU Kepalitan  tidak  memberikan  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  jika  ada  pihak  lain  selain  Bank Indonesia  (debitor,  kreditor  atau  Penuntut  Umum)  yang  memiliki  kepentingan  hukum  untuk  mengajukan permohonan kepailitan terhadap suatu bank.
Proses  kepailitan  yang  dikonstruksikan  khusus  bagi  kepailitan  bank  dalam  UU  Kepailitan  merupakan sebuah anomali dalam kumpulan norma kepailitan yang terdapat dalam UU kepailitan. Secara umum ketentuan- ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan cenderung mempermudah syarat dan proses terjadinya kepailitan agar dapat  mendukung  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  masalah  utang-piutang  secara  adil,  cepat,  terbuka,  dan
13 Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan
efektif. 14 Diantara  ketentuan-ketentuan  yang  mempermudah  terjadinya  kepailitan  tersebut  adalah  ketentuan mengenai utang dan ketentuan mengenai kreditur yang menganut pengertian utang dan kreditur dalam arti luas. 15 Konstruksi  hukum  kepailitan  bank  dalam  UU  kepailitan  yang  memberikan  prosedur  khusus  dalam kepailitan  bank  dilakukan  mengingat  usaha  bank  mempunyai  karakteristik  khusus.  Selaku intermediary institution, bank sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Kepercayaan dari masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan usaha bank dan harus benar-benar dijaga. Apabila bank dengan mudah dapat dimohonkan pailit oleh setiap kreditor, maka risikonya sangat tinggi, karena pengaturan  kepailitan  yang  sederhana  terhadap  bank  akan  mengakibatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap bank  bisa  menjadi  hilang.  Dikhawatirkan  masyarakat  akan  resah  dan  menarik  semua  simpanannya  ketika  ada suatu  bank  diajukan  untuk  dimohonkan  pailit  ke  Pengadilan  Niaga.  Selain  membebani  perbankan  dalam menyediakan dana tunai, banyaknya jumlah nilai uang yang beredar di masyarakat dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap perekonomian nasional.

## C. Kedudukan Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank
Bank  Indonesia  (BI)  adalah  Bank  Sentral  Republik  Indonesia  yang  merupakan  lembaga  negara  yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain  dalam  semua  bentuk  intimidasi,  ancaman,  pemaksaan,  dan  pengaruh  dari  pihak  lain  yang  secara  langsung atau tidak langsung  dapat  mempengaruhi  kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank  Indonesia, kecuali  kerja sama yang dilakukan pleh Bank Indonesia dengan pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Tujuan  Bank  Indonesia  adalah  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,  untuk  itu  Bank Indonesia  mempunyai  tugas  untuk  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter  mengatur  dan  menjaga kelancaran  sistem  pembayaran  dan  mengatur  dan  mengawasi  bank. 16 Bank  Indonesia  menetapkan  peraturan, memberikan  dan  mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  tertentu  dari  bank,  melaksanakan pengawasan  Bank  dan  mengenakan  sanksi  terhadap  bank  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan ini dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank. 17
Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut : 18
1. Kewenangan memberikan izin ( right to license ),
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate )
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control )
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi ( right to impose sanction )
Berkaitan  dengan  fungsinya  tersebut  Bank  Indonesia  diberi  kewenangan,  tanggung  jawab  dan kewajiban  sepenuhnya  untuk  melakukan  upaya-upaya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  bank  baik  yang bersifat  langsung  (pemeriksaan  dan  tindakan  perbaikan)  atau  tidak  langsung  (melalui  penelitian,  analisis, evaluasi  laporan),  preventif  maupun  represif.  Disamping  itu  pihak  bank  sendiri  wajib  menjalankan  sistem pengawasan  internal  agar  lebih  menjamin  proses  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  bank  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  agar  bank  terhindar  dari  kesulitan  dan  kondisi  yang  membahayakan kelangsungan usahanya.
UU Perbankan telah menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa jika menurut  penilaian  Bank  Indonesia  suatu  bank  mengalami  kesulitan  yang  membahayakan  kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
3. Bank  menghapusbukukan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  macet  dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih sehiruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibannya kepada bank atau pihak lain. Apabila langkah-langkah yang diambil tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank,  dan  menurut  penilaian  Bank  Indonesia  keadaan  suatu  bank  dapat  membahayakan  sistem  Perbankan, dimana  kesulitan  yang  dihadapi  membuat  suatu  bank  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  kepada bank  lain  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  berantai,  maka  Pimpinan  Bank  Indonesia  dapat  mencabut  izin usaha  bank  dan  memerintahkan  Direksi  bank  untuk  segera  menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  guna  membubarkan  badan  hukum  bank  dan  membentuk  tim  likuidasi.  Bahkan  jika  RUPS  tidak
14 Lihat pengantar penjelasan UU Kepailitan
15 Lihat Pasal 1 angka 6 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan
16 Pasal 8 UU Bank Indonesia
17 Pasal 24 UU Bank Indonesia
18 Penelitian  Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya, Likuidasi Dan  Kepailitan  Lembaga  Perbankan ,  Buletin  Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 2 Nomor 2, 2004
diselenggarakan  juga  Pimpinan  Bank  Indonesia  dapat  meminta  kepada  pengadilan  untuk  mengeluarkan penetapan  yang  berisi  pembubaran  badan  hukum  bank,  penunjukan  tim  likuidasi,  dan  perintah  pelaksanaan likuidasi. 19 Semua  itu  dilakukan  untuk  mempertahankan  dan  menyelamatkan  posisi  bank  agar  tidak  kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Sekilas terlihat bahwa substansi Pasal 37 UU Perbankan tersebut telah ditetapkan sebagai acuan pokok dalam  mengatasi  kesulitan  dan  permasalahan  bank.  Bahkan  langkah-langkah  tersebut  juga  berlaku  dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kesulitan pemenuhan kewajiban-kewajiban bank terhadap pihak lain yang  tergolong  permasalahan  yang  seharusnya  diselesaikan  dengan  mekanisme  kepailitan.  Padahal  disisi  lain Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam proses kepailitan jika yang dimohonkan pailit adalah bank.
Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  menetapkan  bahwa  dalam  hal  debitor  adalah  bank,  permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya  merupakan  kewenangan  Bank  Indonesia  dan  semata-mata  didasarkan  atas  penilaian  kondisi keuangan  dan  kondisi  perbankan  secara  keseluruhan,  oleh  karena  itu  tidak  perlu  dipertanggungjawabkan. Kewenangan  Bank  Indonesia  untuk  mengajukan  permohonan  kepailitan  ini  tidak  menghapuskan  kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perbankan.
Dengan  dua  kewenangan  yang  ada  pada  Bank  Indonesia  membuat  tidak  jelas  apakah  permasalahan hukum  di  bidang  keperdataan  (utang-piutang)  antara  bank  dengan  kreditornya,  atau  pertimbangan  kepentingan publik  untuk  tetap  terjaganya  kestabilan  sistem  perbankan  nasional  yang  akan  lebih  diutamakan  oleh  Bank Indonesia dalam menangani permasalahan perbankan.
Ada  3  (tiga)  unsur  yang  terdapat  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  tersebut.  Pertama adalah kewenangan yang diberikan secara penuh kepada Bank Indonesia, yang kedua adalah dasar pertimbangan pengajuan  permohonan  kepailitan  yang  dibatasi  semata-mata  didasarkan  atas  penilaian  kondisi  keuangan  dan kondisi  perbankan  secara  keseluruhan,  dan  yang  ketiga  adalah  (seharusnya)  adanya  keterkaitan  antara kewenangan  tersebut  dengan  pertanggungjawaban.  Dari  ketiga  unsur  dalam  penjelasan  Pasal  tersebut,  unsur kedua dan ketiga membawa warna institusi publik dalam kewenangan yang ada pada Bank Indonesia. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  Bank  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  mengajukan permohonan  kepailitan  bank  adalah  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan,  bukan  Bank  Indonesia  selaku kreditor dari bank yang bersangkutan.
Jika Ibarat sebuah alat, tujuan penggunaan lembaga kepailitan tergantung pada kepentingan pihak yang memiliki  kewenangan  untuk  menggunakan  alat  tersebut.  Sehingga  dapat  diperkirakan  bahwa  penggunaan lembaga  kepailitan  oleh  Bank  Indonesia  akan  lebih  didasari  pertimbangan  tetap  terjaganya  kestabilan  sistem perbankan  nasional, dan bukan dalam rangka penyelesaian  permasalahan  hukum di bidang keperdataan (utang- piutang) antara bank dengan kreditornya.
Konstruksi hukum kepailitan bank yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan tersebut tidak sejalan  dengan  Prinsip debt  collection dalam  lembaga  kepailitan. Dengan  diserahkan  sepenuhnya  kewenangan mengajukan  permohonan  kepailitan  bank  kepada  bank  Indonesia  para  kreditor  dari  bank  kehilangan  sebuah pranata  hukum  yang  pada  awalnya  dimunculkan  untuk  menjamin  hak  kreditor  untuk  mendapat  pelunasan  dari debitor. Para kreditor bank tidak dapat lagi mendapat pelunasan secara maksimal dari hasil likuidasi atas seluruh harta kekayaan debitornya. Sehingga mungkin saja piutang kreditor tidak dapat dilunasi sepenuhnya karena aset bank telah telah dialihkan sebelumnya.
Penyerahan  kewenangan  pengajuan  permohonan  kepailitan  bank  kepada  bank  indonesia  menutup kesempatan  bagi  kreditor  bank  untuk  mengajukan  kepailitan  terhadap  debitornya.  UU  kepailitan  tidak memberikan  penjelasan  apakah  para  kreditor  dapat  ‘menitipkan’  pengajuan  permohonan  pailit  melalui  bank indonesia  ataukah  tidak.  Tidak  ada  kejelasan  mengenai  dimana  posisi  kreditor  setelah  digeser  posisinya  oleh Bank indonesia serta mekanisme apa yang dapat mereka gunakan untuk  menagih pembayaran piutangnya yang tidak dibayar oleh bank. Tapi secara umum dapat disimpulkan Permohonan pailit oleh Bank Indonesia terhadap suatu  bank  adalah  kebijaksanaan  atau  diskresi  Bank  Indonesia  sendiri  bukan  karena  adanya  permintaan  pihak lain.  Walaupun  pihak  kreditor  mengajukan  permohonan  kepada  Bank  Indonesia  agar  Bank  Indonesia memohonkan  permohonan  pernyataan  kepailitan  terhadap  termohon  pailit  kepada  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  dan  walaupun  semua  persyaratan  yang  diperlukan  sebagai  syarat-syarat  untuk  permohonan  pailit  telah terpenuhi.
Konsep  kepailitan  dalam  kepailitan  bank  tidak  lagi  merupakan  sita  umum  yang  mencakup  seluruh kekayaan debitor yang ditujukan untuk kepentingan pelunasan piutang semua kreditor. Tujuan kepailitan dalam kepailitan  bank  tidak  semata  pembagian  kekayaan  debitor  oleh  kurator  kepada  semua  kreditor  dengan memperhatikan  hak-hak  mereka  masing-masing  sebagai  pelunasan  piutang,  akan  tetapi  telah  memasukkan tujuan-tujuan  lain  yang  merupakan  kepentingan  publik  sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  otoritas  moneter dari Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan mengajukan permohonan pailit atas bank.
Pada  dasarnya  hak  gugat  bersumber  pada  prinsip  “tiada  gugatan  tanpa  kepentingan  hukum”  ( poit d’interest  point  d’action ).  Kepentingan  hukum  ( legal  interest )  yang  dimaksud  di  sini  adalah  merupakan
19 Pasal 3 UU Perbankan
kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan ( propietary interest ) atau kepentingan material berupa kerugian yang  dialami  secara  langsung  ( injury  in  fact ). 20 Pengajuan  permohonan  kepailitan  debitor  merupakan  sebuah ‘gugatan’ dari pihak kreditor atas tidak dipenuhinya Kepentingan hukumnya yaitu berupa pelunasan utang oleh debitor  berdasarkan  kontrak  yang  telah  dibuat  antara  debitor  dan  kreditor.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan memberikan  hak  kepada  kreditor  sebagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  hukum  untuk  menggugat  debitor dengan mengajukan permohonan pailit.
Pengajuan permohonan kepailitan debitor demi kepentingan umum oleh Kejaksaan juga tidak lepas dari prinsip  “tiada  gugatan  tanpa  kepentingan”.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2000  tentang Permohonan  Pernyataan  Pailit  Untuk  Kepentingan  Umum,  pada  Pasal  2  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
1. Debitor  mempunyai  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  sedikitnya  satu  utang  yang  telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
2. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
Pengajuan  permohonan  pailit  oleh  Kejaksaan  tersebut  tetap  memiliki  dasar  kepentingan  hukum  yakni mewakili  kepentingan  hukum  para  kreditor  yang  karena  sebab  tertentu  tidak  mengajukan  permohonan  pailit. Sehingga  kewenangan  Kejaksaan  untuk  mengajuan  permohonan  pailit  baru  ada  ketika  tidak  ada  kreditor  yang mengajukan  permohonan  pailit.  Kepentingan  hukum  kejaksaan  dalam  mengajukan  permohonan  pailit  adalah kepentingan hukum para kreditor agar piutangnya dilunasi.
Berbeda dengan kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit bank, kewenangan tersebut  memang  hanya  diberikan  kepada  Bank  Indonesia.  Tanpa  perlu  syarat  dan  kondisi  tertentu  Bank Indonesia dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan bank ketika  menurut  pertimbangan  Bank Indonesia hal itu perlu  dilakukan.  Konsekuensinya  kewenangan  Bank  Indonesia  tersebut  menutup  jalan  bagi  pihak  lain,  baik kreditor maupun debitor sendiri, untuk mengajukan permohonan kepailitan atas bank.
Perbedaan  lainnya  adalah  kedudukan  hukum  dari  Bank  Indonesia  dalam  pengajuan  permohonan tersebut. Kewenangan Kejaksaan adalah mewakili kepentingan hukum dari para kreditor. Sedangkan kedudukan Bank  Indonesia  dalam  pengajuan  permohonan  pailit  terhadap  bank  adalah  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas perbankan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Bank  Indonesia  tidak  memiliki  kepentingan  hukum  untuk mengajukan  permohonan  kepailitan.  Pada  penjelasan  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  hanya  dijelaskan  bahwa permohonan  pailit  oleh  Bank  Indonesia  semata-mata  didasarkan  atas  penilaian  kondisi  keuangan  dan  kondisi perbankan  secara  keseluruhan,  yang  berarti  kedudukan  Bank  Indonesia  dalam  permohonan  pailit  oleh  Bank Indonesia  adalah  Bank  indonesia  sebagai  otoritas  perbankan.  Bank  Indonesia  sebenarnya  bisa  mengajukan permohonan  pailit  dalam  kedudukannya  sebagai  kreditor  dari  bank  dengan  dasar  bantuan  likuiditas  yang  telah diberikan Bank Indonesia.
Kewenangan  bank  indonesia  dalam  mengajukan  kepailitan  bank  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip hukum  kepailitan  yang  berkaitan  dengan  kreditur,  seperti  prinsip paritas  creditorium ,  dan  prinsip paripassu prorata  parte .  Pembatasan  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan  bank  disertai  dengan pembatasan  dasar  pertimbangan  pengajuan  permohonan,  yang  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Bank  Indonesia yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam kepailitan bank, telah mengenyampingkan hak dan kepentingan kreditor  dalam  lembaga  kepailitan.  Seharusnya  kewenangan  tersebut  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang memiliki kepentingan hukum.
Alasan yang diberikan Bank Indonesia mengapa tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  karena didalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang  diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998  beserta  peraturan  pelaksanaan  PP  No. 25  Tahun  1999 tentang  Pencabutan  Izin  Usaha,  adalah  bahwa  dalam  pembubaran  dan  Likuidasi  Bank,  tidak  mengenal  adanya mekanisme  kepailitan  dan  dalam  rangka  mekanisme  penyelesaian  hak  dan  kewajiban  bank  diatur  dengan  cara pencabutan  ijin  usaha, pembubaran  dan  likuidasi.  Upaya Exit policy bank sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 37  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Perbankan  tersebut  merupakan  upaya  terakhir  yang  ditempuh  Bank Indonesia,  karena  likuidasi  bank  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga  perbankan.  Oleh  karena  itu,  sebelum  mencabut  izin  usaha  bank,  terlebih  dahulu  dilakukan  tindakan- tindakan  penyelamatan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang  perbankan.  Dengan melaksanakan  tindakan-tindakan  tersebut  diharapkan  kondisi  bank  dapat  membaik.  Namun  bilamana  kondisi bank tersebut tidak dapat membaik, Bank Indonesia berwenang menggunakan exit policy berupa pencabutan ijin usaha, pembubaran badan hukum, dan pelaksanaan likuidasi. 21
Kekhawatiran  tersebut  sebenarnya  tidak  perlu  muncul  jika  sistem  jaring  pengaman  dalam  sistem perbankan  telah  bangun  dengan  baik.  Inti  permasalahan  yang  dikhawatirkan  adalah  perilaku  nasabah  yang kurang  mempercayai  sistem  perbankan  jika  ada  bank  yang  bermasalah.  Hal  ini  sebenarnya  bisa  diatasi  dengan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai jaring pengaman perbankan. Apalagi saat ini telah ada sistem penjaminan simpanan yang menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu yang dijalankan Lembaga
20 Erna  Herlinda,  2004, Tinjauan  Tentang  Gugatan  Class  Actions  Dan  Legal  Standing  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
21 Andrian  Sutedi,  2007, Hukum  Perbankan;  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Meger,  Likuidasi,  Dan  Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 174
Penjamin  Simpanan  (LPS).  Sistem  penjaminan  yang  sebelumnya  ( blanket  guarantee )  oleh  pemerintah  telah terbukti cukup melindungi simpanan nasabah pada saat krisis tahun 1997.
Sistem  penjaminan  yang  sama  sebenarnya  bisa  digunakan  dalam  proses  kepailitan  bank.  Ketika  suatu bank diputuskan pailit oleh pengadilan niaga, maka simpanan nasabah terjamin sesuai dengan skema penjaminan yang  berlaku.  Biaya  yang  dikeluarkan  LPS  dalam  membayarkan  simpanan  nasabah  bank  yang  dipailitkan menjadi  tagihan  (piutang)  yang  dapat  diajukan  oleh  LPS  dalam  proses  kepailitan.  Jika  perlu  tagihan  LPS didahulukan  dari  tagihan  dari  kreditor  lainnya  sehingga  LPS  berkedudukan  sebagai  kreditor preferen dalam kepailitan  bank.  Dengan  cara  seperti  ini  hak-hak  kreditor  dari  bank  yang  pailit  tetap  terlindungi.  Disisi  lain kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  dapat  terbangun  lebih  kuat  dan  memperkecil  kemungkinan terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus perbankan tidak begitu mempengaruhi perilaku nasabah.
Dicantumkannya  ketentuan  kepailitan  bank  dalam  UU  Kepailitan  seharusnya  bisa  memberikan kepastian hukum akan perlindungan atas hak  kreditor dari bank  untuk  mendapat pelunasan piutangnya. Namun konstruksi  hukum  kepailitan  bank  yang  ‘menyerahkan’  wewenang  mengajukan  pailit  atas  suatu  bank  kepada Pengadilan  Niaga  kepada  Bank  Indonesia  membawa  kepailitan  bank  ke  wilayah  kebijakan  publik.  Hal  ini berkaitan  dengan  kedudukan  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan.  Sehingga  hak  mengajukan  pailit  oleh kreditor  yang  merupakan  kepentingan  individu  dari  kreditor  untuk  mendapat  pelunasan  piutangnya  selalu diabaikan oleh Bank Indonesia.
Mengingat fungsi bank yang sangat vital maka terhadap kepailitan bank dapat diberlakukan syarat yang lebih diperketat. Sehingga tidak dengan  mudah dapat diajukan permohonan  pailit  oleh  kreditunya. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan memberikan syarat jumlah minimum utang tertentu untuk mengajukan permohonan. Pembatasan juga bisa dilakukan dengan memberikan syarat hanya dengan jumlah kreditor dan atau hanya jenis kreditor tertentu yang dapat mengajukan permohonan kepailitan atas bank.
Alternatif  lain  dalam  membatasi  agar  bank  tidak  dengan  mudah  dipailitkan  oleh  debitornya  adalah dengan mensyaratkan suatu keadaan insolven di mana harta kekayaan debitor ( aktiva ) jauh lebih kecil dari utang- utang  yang  dimiliki  ( pasiva )  yang  biasanya  diukur  dengan  suatu insolvency  test. Tes  ini  penting  dan  sangat berkaitan  dengan  filosofi kepailitan itu  sendiri.  Sebab  tanpa proses  kepailitan,  masing-masing  kreditor (dengan cara  masing-masing)  akan  mengambil  pelunasan  dari  harta  kekayaan  maupun  jaminan  yang  diberikan  oleh debitor. Sehingga bisa saja kreditor-kreditor lain tidak bisa mendapatkan pelunasan atas piutangnya, karena harta kekayaan debitor yang tersisa tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utang yang tersisa.
Walaupun begitu  hal terpenting  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa tetap  ada ruang bagi Bank  Indonesia untuk  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  bank  dalam  hal  Bank  Indonesia  memang  menilai  bahwa kewenangannya  itu  patut  digunakan  dalam  rangka  mengatasi  suatu  kondisi  tertentu  yang  memenuhi  pula persyaratan  kepailitan  bagi  bank.  Bank  Indonesia  sudah  seharusnya  menggunakan  kewenangannya  dalam kepailitan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu,  maka  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  sebenarnya  perlu  diatur  dengan  tegas  dalam  kondisi  bagaimana Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

## PENUTUP
Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap permasalahan bagaimanakah kedudukan bank Indonesia dalam  kepailitan  bank  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan serta  penjelasannya  kedudukan  Bank  Indonesia  dalam  kepailitan  bank  adalah  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas perbankan,  bukan  Bank  Indonesia  sebagai  kreditor  bank.  Sehingga  penetapan  Bank  Indonesia  sebagai  satu- satunya  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  atas  bank  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  umum kepailitan yang secara umum memberi hak dan perlindungan kepentingan kreditor.
Maka  perlu  penyesuaian  konstruksi  hukum  kepailitan  bank  dengan  prinsip-prinsip  hukum  kepailitan khususnya  yang  berkaitan  dengan  tujuan  dan  fungsi  lembaga  kepailitan  serta  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hak  kreditor.  Sehingga  fungsi  dan  tujuan  lembaga  kepailitan  untuk  melindungi  kepentingan kreditur dari bank tetap berjalan sekaligus dapat menjaga stabilitas perbankan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, Sri Sumantri , 1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran , Liberty. Herlinda, Erna , 2004, Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hermansyah , 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana. Hikmah,  Mutiara ,  2007, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan ,  PT. Refika Aditama, Bandung.
Huizink,  J.B., 2004, Insolventie ,  Cet.  1.,  Pusat  Studi  Hukum  Dan  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Muljadi, Kartini , 2005, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya , Jakarta, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum. Shubhan, M. Hadi , 2008, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Kencana.
Sunarmi, 2004, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System) , Fakultas Hukum Sumatra Utara.
Sutedi, Andrian , 2007, Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Meger, Likuidasi, Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya , Likuidasi Dan Kepailitan  Lembaga  Perbankan ,  Buletin  Hukum  Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 2 Nomor 2, 2004.