This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## TRANSAKSI BINSIS ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA UNDHARI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUMNYA
Gisha Dilova & Revi Yulia Alfito Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Program Studi Hukum Universitas Dharmas Indonesia Email: gishadilova@undhari.ac.id & reviyulia2020@gmail.com

## Abstract
One  of  the  E-Commerce  applications  currently  developing  among  millennials  is  the  Shopee  application for  Undhari  Dormitory  students.  Currently  there  are  50  Undhari  dormitory  students  whose  information we  have  asked  for  through  distributing  questionnaires  and  corroborating  this  with  the  results  of  the author's  interviews  with  several  students.  There  are  many  conveniences  provided  by  this  business transaction,  but  there  are  also  many  negative  impacts  if  students  are  not  able  to  analyze  and  really understand about online business transactions, especially from a legal aspect. Formulation of the problem 1. 1. What is the legal protection for online business transactions among Undhari students? 2. What are the  obstacles  in  realizing  legal  protection  for  business  transactions  among  Undhari  students?  The research  method  in  this  research  is  sociological  juridical  (empirical).  The  data  used  is  interviews  and distributing questionnaires to 50 Undhari dormitory students. The results of this research are that online business  transactions  among  Undhari  dormitory  students  mostly  use  e-commerce  such  as  Shopee,  but students  do  not  yet  fully  understand  the  legal  consequences  if  they  do  not  meet  the  achievements  in  the Shoope application. The obstacle is the lack of education and outreach to students regarding the use of E- Commerce applications regarding the negative impacts that arise if they do not properly  understand the legal protection. In closing, socialization and education should be provided every semester to students to provide lessons about business transactions and their future impacts.
Keywords: Transactions, Online Business, Undhari Students, Legal Protection.

## Abstrak
Salah  satu  aplikasi  E-Commerce  yang  berkembang  saat  ini  di  kalangan  milenial  adalah  aplikasi  Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan  keterangan  nya  melalui  penyebaran  kuisioner  dan  dikuatkan  dengan  hasil  wawancara  penulis dengan  beberapa  mahasiswa,  banyak  kemudahahan  yang  diberikan  dengan  adanya  transasksi  bisnis  ini namun  beberapa  dampak negatifnya  juga  sangat  banyak  jika  mahasiswa  belum  mampu  menganalisa  dan memahami  betul  mengenai  transasksi  bisnin  online  ini  apalagi  ditinjau  dari  aspek  hukumnya.  Rumusan masaahnya 1. 1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Transaski  Bisnis  Online  pada  Kalangan  Mahasiswa Undhari?  2.  Bagaimana  Hambatan  dalam  mewujudkan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Transaski  Bisnis pada  kalangan  mahasiswa  Undhari?.  Metode  Penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis (empiris)  data  yang  digunakan  adlaah  wawancara  dan  menyebarkan kuisioner  pada  50  0rang  mahasiswa asrama  Undhari.  Hasil  penelitian  ini  transaski  bisnis  online  pada  kalangan  mahasiswa  asrama  undhari sebagian  besar  sudah  menggunakan  E-Commerce  seperti  Shopee,  namun  pemahaman  mahasiswa  belum sepenuhnya  mengerti  mengenai  akibat  hukum  jika  tidak  memenuhi  prestasi  pada  aplikasi  Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E  Commerce  mengenai  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  jika  tidak  memahami  secara  betul  mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaski bisnis tersebut serta dampak kedepannya.
Kata Kunci: Transaksi, Bisnis Online, Mahasiswa Undhari, Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN
E-Business  merupakan  kegiatan  berbisnis  di  Internet  yang  tidak  saja  meliputi pembelian,  penjualan  dan  jasa,  tapi  juga  meliputi  pelayanan  pelanggan  dan  kerja  sama dengan  rekan  bisnis  (baik  individual  maupun  instansi).  Dalam  hal  ini,  semua  dilakukan melalui  teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta  kolaborasi  dan  interaksi  komunikasi antara manusia dan organisasi melalui teknologi tersebut. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat  pertukaran,  penyimpanan  pemrosesan  dan  pengiriman  informasi.  Semua  cakupan  e- Business yang diperlukan, diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi yaitu E-Commerce yang menghubungkan  perusahaan,  konsumen  bahkan  komunitas  tertentu  melalui  transaksi elektronik  dan  perdagangan  barang,  pelayanan  dan  informasi  yang  dilakukan  secara elektroni 1 .
Internet  tersebut  telah  menciptakan  suatu  ekonomi  baru,  yang  sudah  mengubah persepsi  kita  tentang  cara  melakukan  bisnis  tradisional.  Banyak  perusahaan  kecil  dan perusahaan  menengah  berhasil  membangun  bisnis  online  yang  terbukti  sangat menguntungkan.  Studi  menunjukan  perusahaan  kecil  maupun  perusahaan  menengah  akan menjadi suatu kekuatan pertumbuhan utama e-commerce dalam tahun-tahun mendatang.
Internet dapat membantu manusia memperoleh berbagai informasi yang diinginkan dan  juga  internet  mudah  diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dalam  kemudahan mengakeses  internet  didukung  juga  berbagai  perangkat  teknologi  seperti  smartphone, laptop dan pc. Selain memanfaatkan internet dalam mencari informasi, internet juga dapat 1 Deasy  Purwaningtias,  D.  (2020). E-Business  (Konsep  Dasar  E-Business  di  Era  Digital) .  Universitas Bina Sarana Informatika.
dimanfaatkan  sebagai  kegiatan  jual  beli  atau  E-commerce.  Salah  satu  E-commerce  yang cukup terkenal di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu aplikasi mobile E-commerce  (jual  beli  online)  yang  diluncurkan  pada  tahun  2009  di  Singapura  dan memperluas  jangkauannya  ke  berbagai  negara  seperti  Indonesia,  Malaysia,  Thailand, Vietnam,  Filipina,  dan  Taiwan.  Shopee  dibesut  oleh  garena  (Sekarang  SEA  Group)  yang berasal  dari  Singapura  yang  mana  perusahaan  ini  dikenal  sebagai  publisher  game  Point Blank. 2
Shopee menawarkan bebagai macam kategori produk seperti makanan dan produk, pakaian pria dan wanita, komputer dan aksesoris, buku dan alat tulis, dan kategori lainnya sehingga  mempermudah  pengguna  dalam  melakukan  belanja  online  hanya  melalui smartphone. Shopee ini bertujuan supaya pengguna platformnya dapat menjadi penghubung antara  penjual  dan  pembeli  dalam  hal  berbelanja  dengan  mudah  dan  menyenangkan  bagi pengguna  yang  mana  sekarang  sedang  trend  berbelanja  melalui  ponsel.  Layanan  pada Shopee diantaranya dalam hal pengiriman barang sudah terintegrasi dan banyak fitur sosial yang  inovatif  seperti  fitur  live  chat  yang  dapat  interaktif  antara  penjual  dan  pembeli  dan Shopee  juga  menyediakan  fitur  hastag  yang  mana  pengguna  dapat  mengikuti  trend  yang terbaru .
Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia.  Internet  membawa  perekonomian  dunia  memasuki  babak  baru  yang  lebih  populer dengan  istilah  digital  economics  atau  perekonomoan  digital.  Internet  bukan lagi  suatu  hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi
2 Anthony, L., & Sama, H.  Studi Kualitatıf Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. 2020. CoMBIneS , 1 (1), 678–686.
yang  sangat  pesat  ini  telah  membawa  banyak  perubahan  bagi  pola  kehidupan  sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya,  perdagangan  dan  bidang  lainnya.  Dalam  bidang  perdagangan,  internet  mulai banyak  dimanfaatkan  sebagai  media  aktivitas  bisnis  terutama  karena  kontribusinya terhadap efisiensi.
Salah  satu  aktivitas  perdagangan  di  dunia  maya  yang  paling  berkembang  dalam kaitan  dengan  penggunaan  internet  adalah Electronic  Commerce .  E-commerce  tersebut terbagi atas dua segmen yaitu business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha)  dan  business  to  consumer  e-commerce  (perdagangan  antar  pelaku  usaha  dengan konsumen).  Makin  banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  melalui  media  internet. Misalnya,  semakin  banyak  mengandalkan  jual  beli  sistem  online  (e-  commerce)  sebagai media transaksi 3 .
Semakin  tingginya  mobilitas  dan  aktivitas  masyarakat  menyebabkan  kebutuhan akan  adanya  suatu  aplikasi  yang  dapat  memudahkan  dalam  segala  transaksi  sehari-hari menjadi  suatu  keharusan.  Mulai  dari  urusan  transportasi,  pemenuhan  kebutuhan  sehari  - hari,  pembayaran  berbagai  tagihan  sampai  pada  pemenuhan  kebutuhan  tersier  seperti pembelian  tiket  konser,  olahraga  dan  lainnya  kini  dengan  kemajuan  teknologi  cukup dijalankan  dengan  satu  aplikasi  yang  dikendalikan  hanya  dengan  jari  jemari  kita  diatas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggaman. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang menggembirakan,  karena  dengan  penemuan  seperti  ini  kita  sangat  terbantu  dari  segi efisiensi waktu dan tenaga 4 .
3 Setia Putra,(2022)  Perlindngan Data Transaksi Konsumen pada Paylater, E-jurnal hukum magnum opus
4 Dian, M. (2018). Tinjauan terhadap Layanan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi online. Resame jurnal hukum
Transaksi melalui sistem elektronik yang memungkinkan para pihak (pelaku usaha dan  konsumen)  untuk  bertransaksi  tanpa  harus  saling  bertatap  muka  dan  cukup dengankomunikasi  melalui  media  elektronik,  dapat  menjadi  pasar  yang  sangat  potensial karena  konsumen  dapat  melakukan  transaksi  dengan  distributor  atau  produsen  (pelaku usaha)  di  seluruh  penjuru  dunia  dengan biaya  yang  relatif  murah.  UU  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Pasal  1  angka  2  UU  ITE mendefinisikan  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya. 5 Selanjutnya  dalam  Pasal  9  UU  ITE  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha  untuk menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan 6 .
Salah  satu  E-  Commerce  yang  diminati    oleh  masyarakat    terutama    kalangan milenial  karena  dapat  diakses  melalui handphone dan  menyediakan berbagai macam produk  dari  pakaian  hingga  kebutuhan  sehari-hari  yakni  aplikasi  Shopee.  Selain  itu, Shopee mempersiapkan beraneka  macam  fitur  yang  bisa  mempermudah  penggunanya dalam  melakukan  transaksi  salah satunya yaitu fitur Shopee paylater atau yang disingkat dengan Spaylater.
Spaylater  sebagai    salah    satu    fitur    yang    disediakan    oleh  Shopee  yang    dapat digunakan    sebagai  metode    atau    alat    pembayaran.    Produk    yang    ditawarkan    dalam fitur spaylater yaitu  berupa  pinjaman dana  khusus  bagi  para  pengguna Shopee untuk melakukan  transaksi  melalui  aplikasi Shopee.  Fitur Spaylater memberikan  kemudahan
6 Yaqin,  A.  (2019).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Jual  Beli  Online  Menurut  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25 (6), 10.
terhadap pengguna agar tetap dapat melakukan transaksi terhadap suatu  barang  dengan menunda  pembayaran  atau  bayar  nanti  dengan  metode  cicilan  berdasarkan  atas batas waktu    yang    disediakan.    Dalam    menggunakan    fitur  spaylater,    pengguna    harus melakukan  aktivasi    fitur  spaylater  pada    aplikasi  Shopeeter  lebih    dahulu    dan    harus memenuhi  semua  persyaratan yang  telah  ditentukan.  Jika  pengguna  dianggap  telah memenuhi    persyaratan    ,    maka    pengguna    secara  langsung    akan    diberikan    limit pinjaman.  Limit  pinjaman  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melakukan transaksi pada aplikasi Shopeedan tidak dapat dicairkan
Saat  belanja  barang  secara  online  dengan  menggunakan  aplikasi  Shopee  yang menyediakan  metode  pembayaran  Paylatter  ditinjau  dai  pandangan  hukum  adalah merupakan  suatu  persetujuan  pembeli  dan  penjual  secara  online  untuk  membeli  dan menjual  barang  yang  diperdagangkan,  dimana  metode  pembayaran  dilakukan  setelah barang diterima oleh pembeli dan pembayaran nya dilakukan di bulan berikutnya.
Perjanjian  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  adalah  suatu  perbuatan  dimana  pihak satu  mengikatkan  dirinya  kepada  pihak  lain  untuk  mengadakan  persetujuan.  Namun dalam perjanjian yang telah dilaksanakan terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi (ingkar  janji)  berupa    tidak  memenuhi  prestasi  atau  terlambat  memenuhi  prestasi  sesuai dengan yang diperjanjikan.
Mengenai  wanprestasi  ini  Subekti  mengklasifikasikan  menjadi  empat  macam, yaitu:  tidak  berprestasi  sama  sekali,  berprestasi  tetapi  terlambat  atau  tidak  tepat  waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung  dari  wanprestasi  ini  adalah  ganti  kerugian  berupa  biaya,  rugi  atau  bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak 7 .
7 Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut UU ITE, Dinamika Jurnal Ilmiah
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan anggota pada Asrama di  Undhari  menggunakan  metode  Wawancara  dan  didukung  dengan  menyebarkan kuesioner (pertanyaan) mengenai penggunaan Shopee pay latter dengan responden terdiri dari 50 mahasiswi asrama di Undhari yang mengisi platform tersebut. Terdapat 75% dari kalangan mahasiswa yang sudah menginstal aplikasi shopee, sedangkan untuk pengguna shopee  pay  letter  terdapat  30%  dari  kalangan  mahasiswa  sudah  menggunakan  jasa tersebut.
Dari  penjelasan  diatas,  maka  penulis  tertarik  unntuk  melanjutkan  nya  kedalam sebuah  penelitian  hukum  dengan  judul  “ TRANSAKSI  BINSIS  ONLINE  PADA KALANGAN  MAHASISWA  UNDHARI  DITINJAU  DARI  PERLINDUNGAN HUKUMNYA”

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Transaski  Bisnis  Online  pada  Kalangan Mahasiswa Undhari?
2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?

## C. METODE PENELITIAN
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis  sosiologis  (empiris)  yakni  didasarkan  pada  suatu  ketentuan  hukum  yang  berlaku dengan fenomena atau kenyataan di lapangan.(Nurbani, 2017) Sumber data terdiri dari :
a. Data primer, diperoleh dari sumbernya langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari responden, yakni ; 50 orang Mahasiswa Asrama Undhari
b. Data sekunder, diperoleh dari berbagai literatur seperti Buku-Buku, Jurnal,
Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
Teknik  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  Studi Pustaka  dan  Studi  Lapangan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu teknik kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih(H, 2017).
Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni menguraikn data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interperstasi data 8 .
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Transaski  Bisnis  Online  pada  Kalangan  Mahasiswa Undhari
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dikalangan  mahasiswa asrama  Undhari  dengan  metode  wawancara  dan  menyebarkan  kuesioner  mengenai penggunaan  Shopee  pay  latter  terdapat  50  orang  yang  mengisi  platform  tersebut. Terdapat  75%  dari  kalangan  mahasiswa  yang  sudah  menginstal  aplikasi  shopee, sedangkan  untuk  pengguna  shopee  pay  letter  terdapat  30%  dari  kalangan mahasiswa sudah menggunakan jasa tersebut.
Dari  kuesioner  yang  kami  sebar  di  kalangan  mahasiswa  asrama,  penulis  juga melampirkan  pertanyaan  bagaimana  dengan  sistem  keamanan  data  mereka  terhadap penggunaan  shopee  pay  letter  sampai  saat  ini  untuk  keamanan  data  25%  aman. Perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  online  di  shopee  pay  letter  di  atur  dalam Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  Elektrik  dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
8 Ishaq, (2017). Metode penelitian empiris dan analisa data transaksi online. Dinamika jurnal hukum
Dalam  memberikan  terkait  deskripsi  pada  hasil  penelitian  mengenai perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  menggunakan  shoppe  payletter  ditinjau dari  Undang-  Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen.  Shoppe payletter  merupakan  salah  satu  system  yang  disediakan  oleh  shoppe  untuk memudahkan  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  online  tanpa  harus  melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  mahasiswa  asrama Undhari,  mengatakan  bahwa  saudari  C  telah  menggunakan  aplikasi  Shopee  sudah  2 tahun  penggunaan  dan  sering  melakukan  transasksi  dengan  berbelanja  kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan teman sekamarnya, menurut saudari C berbelanja di aplikasi  Shoope  sangat  memudahkan  dalam  memilih  harga,  barang,  kualitas  dan kuantitas dari sebuah barang.
Saudari  C  memang  telah  2  tahun  menggunakan  aplikasi  Shopee  ,  namun beberapa kali saat pembelian barang diatas Rp.200.000, beliau menggunakan metode pembayaran  dengan  Pay  Later  dengan  pilihan  dicicil  per  bulannya  dengan  tanggal sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan di aplikasi.
Dalam  menggunakan  shoppe  payletter  tentunya  memerlukan  sebuah kesepakatan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  antara  pihak  shopee payletter dengan konsumen sebagai orang yang menggunakan jasa payletter.
Dalam  hal  ini  tentunya  pihak  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya sendiri. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “Segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini cakupan mengenai perlindungan konsumen dibedakan menjadi 2
a. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada  konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
b. Perlindungan terhadap syarat- syarat yang tidak adil kepada konsumen.
Menurut  AZ.  Nasution  berpendapat  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur, dan  juga  bersifat  melindungi  kepentingan  konsumen.  Perlindungan  hukum  menurut Philipus  merupakan  perlindungan  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  terhadap pemerintah atau Tindakan pemerintah baik secara preventif bersikap hati- hati dalam mengambil  kebijakan  maupun  revresif  pemerintah  bersikap  pada  penyelesaian sengketa.
Perlindungan  hukum  merupakan  sebagai  bentuk  perlindungan  utama  dengan segala  upaya  untuk  menjamin  masyarakat  mendapat  kepastian  hukum.  dalam  hal  ini perlunya  perlindungan  bagi  data  pribadi  pengguna  shoppe  payletter  dalam  Pasal  1 angka  1  peraturan  Menteri  komunikasi  dan  informatika  Republik  Indonesia  No  20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan  data  pribadi.  Data  pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasian.
Perlindungan data pribadi sistem elektronik mencakup perlindungan mengenai perolehan,  pengumpulan,  pengelolaan,  dan  penganalisisan  perlindungan  data  pribadi konsumen harus terpenuhi denga naman dengan asas perlindungan konsumen. Pasal 2 UUPK  yaitu  “perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Regulasi  mengenai  data  pribadi  diatur  didalam  Undang-Undang  maupun peraturan  dari  instansi  yang  terkait  dalam  sector  jasa  keuangan  elektronik  .  dalam regulasi inilah yang banyak terjadi ketidak jelasan konsumen dalam penggunaan jasa sistem  pembayaran  elektronik  menjadi  korban  ketidak  peduliannya  negara  dalam melindungi data pribadi warga negaranya sendiri. Otoritas jasa keuangan merupakan institusi sector jasa keuanganpun melarang keras terkait penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran berbasis elektronik dalam hal ini paylatter.
Sebagai  pengguna  jasa  sistem  elektronik  berupa  pinjam  meminjam  berbasis teknolgi  seperti  payletter  mengharuskan  peran  negara  mewujudkan  regulasi  yang komprehensif  serta  menyeluruh  akan  keamanan  data  pribadi  konsumen  maupun mekanisme terkait paylatter.
Penggunaan aplikasi E-Commerce dalam berbelanja sangatlah menyenangkan, memudahkan,  dan  mengefisiensikan  waktu  dikarenakan  banyak  pilihan  mengenai harga,  kualitas,  kuantitas  dan  dimudahkan  ditambah  dengan  adanya  pilihan pembayarn  yang  bisa  dibayar  dengan  menggunakan  metode  cicilan  pada  setiap bulannya,  terlepas  dari  berbagai  kemudahan  yang  didapatkan  perlu  diketahui  oleh mahasiswa bahwa banyak dampak yang akan mereka dapati.
Aplikasi Shopee adalah aplikasi yang mempengaruhi mahasiswa untuk selalu berbelanja  terus  menerus  dengan  metode  marketingnya  yang  beragam,  mulai  dari adanya pemberian diskon pada produk, kepuasan dalam memilih barang, dan metode pembayaran  yang  bisa  dilakukan  dengan  sistem  cicilan  pada  setiap  bulan.  Dalam aspek  hukum  aplikasi  tersebut  harus  dicermati  dan  dipahami  denga  baik  oleh mahasiswa apalagi ada perjanjiannya pada setiap transaksi yang dilakukan.
Dalam  UU  Perlindungan  konsumen,  hak  konsumen  adalah  menerima informasi  yang  benar  mengenai  kondisi  barang,  jumlah  barang  dan  lain  sebagainya, namun  konsumen  juga  punya  kewajiban  untuk  membayar  sesuai  dengan  apa  yang sudah diperjanjian dan mambayar tepat waktu jika menggunakan aplikasi Shopee pay later.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Saudari  X,  beliau  telah  mengisntal aplikasi  Shopee  dan  sering  melakukan  pembayaran  dengan  metode  Pay  later  untuk memberikan  kemudahan  pada  saat  pembayaran,  namun  saat  penulis  menayakan mengenai  pemaham  hukum  nya  terhadap  transasksi  bisnis  Saudari  X  menjelaskan bahwa  belum  memahami  benar  mengenai  akibat  hukum  yang  ditimbulkan    jika terlambat membayar pada aplikasi Shopee later da akibatnya jika tidak membayar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dengan  anggota,  transaski  bisnis dikalangan mahasiswa asrama undhari sudah sering dilakukan oleh mahasiswa namun mereka  belum  memahami  secara  menyeluruh  mengenai  akibat  hukum  yang  akan ditimbulkan  jika  mereka  melanggar  ketentuan  yang  ada  pada  aplikasi  E-Commerce tersebut. Kedepannya akan diberikan lagi sosialisasi dan edukasi mengenai Transaski Bisnis Online dikalangan mahasiswa asrama Undhari.
2. Bagaimana  Hambatan  dalam  mewujudkan  Perlindungan  Hukum  terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari
Dalam  melakukan  transaksi  bisnis  online  pada  kalangan  mahasiswa  asrama Undhari, ada beberapa hambatan yang terjadi kurangnya pemahaman dari mahasiswa asrama  Undhari  dalam  hal  memahami  jika  terjadi  keterlambatan  dalam  melakukan pembayaran.
Terlambat  melakukan  pembayaran  atau  menunggak  bagi  pengguna E- Commerce  Shopee terhadap  tagihan spaylater nya  dianggap  telah  melaksanakan wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  menurut  hukum  perjanjian  dimana seseorang  tidak  melaksanakan  prestasi  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan. Wanprestasi  yang  terjadi  dalam  penggunaan  fitur spaylater terjadi  dikarenakan penggunaan fitur spaylater tidak membayar tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali.
Dari hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak yang dirugikan  dalam  hal  ini  pihak  yang  dirugikan  yaitu shopee dapat  menuntut  ganti kerugian.  Ganti  kerugian  yang  harus  dibayarkan  oleh  pengguna  fitur  spaylater terhadap  pihak  Shopee  yaitu  pembayaran  denda  sebesar  5%  dari  total  tagihan pengguna  untuk  setiap  bulannya.  Hal  tersebut  berdasarkan  atas  syarat  dan  ketentuan yang berlaku.
Akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak Shopee terhadap pengguna fitur spaylater  yang  melakukan  wanprestasi  yaitu:  pengguna  tidak  dapat  melakukan transaksi  pada  aplikasi  Shopee  sampai  tagihannya  dinyatakan  lunas,  limit  pinjaman yang berkurang, pemberhentian sementara akun pengguna Shopee oleh pihak Shopee, keterbatasan  dalam  menggunakan  voucher  Shopee  oleh  pengguna  akun,  penagihan lapangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi  pinjaman,  serta  pencatatan  informasi pengguna pada SLIK, OJK. Sistem Layanan Informasi Keuangan dan PT Commerce Finance  merupakan  sistem  informasi  yang  dikelola  oleh  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan)  dengan  tujuan  mengawasi  dan  memberikan  layanan  informasi  keuangan, salah satunya yaitu menyediakan informasi debitur.
Pelaporan  pemberi  pinjaman terhadap  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan) atau  BI Checking atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  mengenai  data  pribadi  pengguna  dan  status  pembayaran angsuran  setiap  bulan  dapat  membuat  pengguna  mengalami  kesulitan  untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

## E. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan resonden dan menyebarkan kuesioner yang penulis sebar di kalangan mahasiswa asrama, dan  juga  melampirkan  pertanyaan  bagaimana  dengan  sistem  keamanan  data  mereka terhadap penggunaan shopee pay letter sampai  saat ini untuk keamanan data 75% aman. Perlindungan hukum terhadap transaksi online di shopee pay letter di atur dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektrik dan Undang-undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999.      Dengan  adanya  aplikasi  shopee  dapat membantu  mempermudah  mahasiswa  dalam  malakukan  transaksi  online  melalui  fitur- fitur yang ditawarkan.
Dalam  hal  ini  tentunya  pihak  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  atas  dirinya  sendiri.  Didalam  Pasal  1  angka  1  Undang-  Undang  No  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “Segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”.  Perlindungan  terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan terhadap syarat- syarat yang tidak adil kepada konsumen.
Tentunya  dalam  melakukan  transaksi  online  adanya  hambatan  seperti  Terlambat melakukan  pembayaran  atau  menunggak  bagi  pengguna E-Commerce  Shopee terhadap tagihan spaylater nya  dianggap  telah  melaksanakan  wanprestasi.  Transaksi  bisnis  sering
dilakukan oleh mahasiswa namun mereka belum memahami secara menyeluruh mengenai akibat  hukum  yang  akan  ditimbulkan  jika  mereka  melanggar  ketentuan  yang  ada  pada aplikasi E-Commerce tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Anthony,  L.,  &  Sama,  H.  (2021).  Studi  Kualitatıf  Mengenai  Faktor  Penerimaan  Aplikasi  E- Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. CoMBIneS , 1 (1), 678– 686. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines
Deasy  Purwaningtias,  D.  (2020). E-Business  (Konsep  Dasar  E-Business  di  Era  Digital) . Universitas Bina Sarana Informatika.
Michael  Page,  I.  (2022). Akibat  Hukum  dari  keterlambatan  pembayaran  spayletter  bagi pengguna e-commerce shopee . 3 (1), 196–200.
Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Dinamika  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum , 25 (6),  10. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index. php/jdh/article/view/3169