## 873

## MODELING : Jurnal Program Studi PGMI
Volume 10, Nomor 3, September 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 873-884

## NIKAH MASSAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Holan Riadi, IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo Email: holanriadi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pernikahan  adalah  untuk  membangun  keluarga  yang  sakinah mawaddah warohmah dan memiliki keturunan yang solihah. Di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung di Sidoarjo, setiap tahun diadakan Resepsi Pernikahan Massal  dalam acara rojabiyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  cara  melakukan  pernikahan  massal  secara umum,  bukan  hanya  walimatul  ursy.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  resepsi  pernikahan  dilakukan  secara  bersamaan  di  Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo. Ingatlah bahwa acara tersebut hanyalah  resepsi  pernikahan,  juga  dikenal  sebagai  walimatul  ursy.  Ini karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara hukum di rumah mereka  sendiri  jauh  sebelum  acara  rojabiyyah.  Peneliti  menyimpulkan dari tinjauan hukum mereka mengenai pernikahan massal di Majlis ini bahwa, Resepsi pernikahan hukumnya boleh meskipun dilakukan secara massal, karena pelaksanaanya hanya walimatul ‘ursy, dengan mencari doa  para  kyai,  keberkahan,  adat-istiadat  dan  ulang  tahun  pondok pesantren, sekaligus pengajian umum.
Kata  Kunci: Nikah Masal, Hukum Islam
Pendahuluan Manusia  sebagai  makhluk sosial  tentunya  dalam  menjalani kehidupan tidak bisa sendiri, manusia membutuhkan  kontribusi  dan  peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Untuk saling melengkapi dan mengenal satu sama lain,  Allah  telah  menciptakan  semua makhluk di Bumi berpasang- pasangan karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Aturan pasangan ini ditetapkan oleh Allah dalam berbagai ungkapan,  karena  semua  kehidupan alam, termasuk binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan rerumputan, diciptakan berpasang-pasangan  dari  jenisnya sendiri. Pernikahan mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam masyarakat.  Pernikahan  merupakan mata  rantai  mendasar  dan  esensial untuk mengatur kehidupan berkeluarga.  Selanjutnya  diharapkan akan ada keturunan yang membentuk komunitas kecil dan nantinya
menjadi  anggota  komunitas  yang lebih besar. Dengan mempunyai anak melalui  perkawinan  maka  manusia dapat  melestarikan  spesiesnya  agar manusia tidak hilang dari dunia ini.
1 Perkawinan merupakan sunatullah  yang  umum  dan  berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan  bertujuan  agar  setiap pasangan  (suami-istri)  dapat  meraih kebahagiaan  dengan  pengembangan potensi  mawaddah 2 dan  rahmah, sehingga  dapat  melaksanakan  tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada  Allah  Swt  yang  darinya  lahir fungsi-fungsi  yang  harus  diemban oleh keluarganya. 3
Ketentuan  dalam  pasal  2  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  “Perkawinan  menurut  hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad yang  sangat  kuat  atau miitsāaqan ghalīdhan untuk  menaati  perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah.” 4 Jika  tidak  ada ikatan internal dan eksternal, berarti tidak  ada  fungsi  perkawinan.  Dalam rumusan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  diharapkan  dengan memasuki  perkawinan  masyarakat akan  bahagia  lahir  dan  batin. Kebahagiaan yang ingin diraih bukan hanya kebahagiaan sementara melainkan  juga  kebahagiaan  abadi, sehingga
pernikahan yang
1 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 27.
2 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
diharapkan
juga merupakan pernikahan  abadi  bisa  berakhir dengan kematian. Makna perkawinan dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 adalah  perkawinan  dapat  memenuhi kebutuhan  lahiriah  manusia,  sekaligus menciptakan ikatan batin antara suami dan  istri  untuk  membangun  keluarga dan  rumah  tangga  yang  bahagia, kebahagiaan  abadi.  untuk  keduanya, sesuai  dengan  kehendak  mereka  ya Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diharapkan perkawinan  ini  akan  menghasilkan keturunan,  sehingga  manusia  dapat melestarikan rasnya. Perkawinan dianggap  sah  apabila  dilangsungkan menurut  undang-undang  perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta didaftarkan oleh pejabat  yang  berwenang  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Perkawinan  tidak  dicatatkan membawa  dampak  yang  sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Bagi  perempuan  tersebut,  dampak hukumnya  adalah  tidak  dianggap sebagai  istri  sah  karena  tidak memiliki  akta  nikah  sebagai  bukti keasliannya. Secara hukum,
pernikahan  itu  tidak  pernah  terjadi.
Selain itu, istri juga tidak mempunyai hak  untuk  menafkahi  atau  mewarisi suaminya jika suaminya bercerai atau
3 Ditjen  Bimas  Islam, Etika  Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Jakarta: Pustaka Bimas  Islam, 2012), 105.
4 Pasal  2  ayat  1  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 875
meninggal dunia. Selain menimbulkan akibat hukum, perkawinan rahasia juga menimbulkan  akibat  sosial  dan psikologis bagi perempuan, sehingga sulit berintegrasi ke dalam masyarakat  karena  dianggap  oleh masyarakat sebagai sepasang kekasih yang  “hidup  bersama” .  (tinggal serumah tanpa menikah).
Pendapat  Abu  Hasan  al- Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah  dalam  hukum  Islam memiliki  kewajiban  melindunginya warganya  dari  berbagai  bentuk eksploitasi  dan  perlakuan  yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan  yang  dapat menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai uli  al-amr pemerintah  mempunyai dua  fungsi  utama,  yaitu fi  hasarasah al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-dunya (mengatur  urusan  dunia), melaksanakan  dua  fungsi  tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada  kemungkaran  dan tidak  pula medatangkan  kemudharatan.  Dalam konteks  pelaksanaan  kedua  fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam  bidang siyasah  al-syar ’ iyah (aturan  yang  dibuat  pemerintah
5 Sulistyiowati  Irianto, Perempuan  dan  Hukum Menuju  Hukum  Yang  Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 161.
dalam
rangka
menunjang keberlakuan  Al-Qur ’ an  dan  Sunnah) meski belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya. 5 Sejalan  dengan  perkembangan zaman  serta  dinamika  kehidupan yang  semakin  berkembang,  maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan  pergeseran  kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat
modern. 6
Perkawinan  merupakan  hak  asasi setiap  warga  negara,  penegasan tersebut  dapat  dijumpai  pada  Pasal 28  B  ayat  (1)  Undang-undang  setiap orang  berhak  membentuk  keluarga dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah. 7 Pernikahan  merupakan  hak asasi  manusia,  namun  bukan  berarti semua warga negara bebas menikah.
Setiap  warga  negara  wajib  menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana perkawinan dicatatkan pada Departemen  Agama  dan  dibuktikan dengan  akta  perkawinan.  Hal  ini untuk  menghindari  penipuan  status jika perkawinan tidak dicatatkan atau dicatatkan  menurut  Pasal  7  ayat  (1) Kompilasi Hukum Islam: perkawinan hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta perkawinan  yang  diterbitkan  oleh kantor catatan sipil.
6 Aminur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana , 2006), 121.
7 Harun  Al-Rasyid, Naskah UUD 1945 (Jakarta: UI-Pres, 2004), 46 dan 105.
876 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi lapangan  dengan  desain  penelitian kualitatif  yang  bertujuan  untuk menggali  secara  jelas  berbagai fenomena  yang  ada  di  masyarakat. Data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara  dan  wawancara  kepada KUA  Kabupaten  Sidoarjo,  pengurus Pondok  Pesantren  Dar  Ilmi,  ketua panitia  Rajabiyah.  Sedangkan  data sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  melalui  informasi  dari dokumen Pondok Pesantren Dar Ilmi. Selain itu bisa juga didapat dari buku. Data  dikumpulkan  melalui  observasi lapangan,  wawancara,  dan  catatan. Data  yang  dikumpulkan  direduksi secara  sistematis  dan  disajikan kemudian  dianalisis.  Data  yang dianalisis
diinterpretasikan
menggunakan  analisis deskriptif dan ditarik kesimpulan.

## Pernikahan
Pernikahan  merupakan  salah satu  sunnatullah  yang  berlaku  bagi seluruh  makhluknya,  baik  manusia, hewan,  maupun  tumbuhan.  Dan inilah  sifat  dan  kebutuhan  makhluk hidup untuk bertahan hidup. 8
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  perkawinan  berasal  dari
kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti
membentuk
8 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqih  Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.
9 Abd.  Rahman  Ghazaly, Fiqih  Munakahah ,  ( Jakarta: Kencana, 2006), 7.
keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “nikah” yang berasal dari kata “Nikah” yang secara bahasa  berarti  berkumpul,  menyatu dan dipakai untuk menyebut persetubuhan  (wathi).  Kata  “Nikah” sendiri  digunakan  untuk  menyebut hubungan seksual (coitus), serta akad nikah. 9 Nikah menurut bahasa: al-jam ’ u dan al-adhamu yang  artinya  kumpul. Makna  nikah  ( Zawaj )  bisa  diartikan dengan aqdu  al-tazwij yang  artinya akad nikah. Juga bisa diartikan ( wath ’ u al-zaujah )  bermakna  menyetubuhi istri.  Definisi  yang  hampir  sama dengan  di atas  juga  dikemukakan  oleh Rahmat  Hakim,  bahwa  kata  nikah berasal  dari  bahasa  Arab “ Nikahun ” yang  merupakan masdar atau  asal kata  dari  kata  kerja  ( fi ’ il  madhi ) “ Nakaha ”, sinonimnya  “ tazawwaja ”
kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  sebagai perkawinan. Kata  nikah  sering  juga  dipergunakan sebab  telah  masuk  dalam  bahasa Indonesia. 10
Menurut hukum
Syariah, pernikahan  “adalah  kontrak  yang dibuat  berdasarkan  hukum  Syariah” untuk  kesenangan  antara  pria  dan wanita dan untuk kesenangan antara wanita dan pria.
Suatu  akad  tidak  sah  tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus
10 H.M.A, Tihami, dkk. Fiqih Munakahah Kajian Fiqh  Lengkap .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2009), 6.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 877
seperti  akan  kithabah,  akad  salam, akad  nikah.  Nikah  secara  hakiki adalah  bermakna  akad  dan  secara majas bermakna wat ’u n . 11
Beberapa  pendapat  penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan  kata  perkawinan.  Istilah “ kawin ”  digunakan  secara  umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia  dan  menunjukkan  proses generatif  secara  alami.  Berbeda dengan  itu,  nikah  hanya  digunakan pada  manusia  kerena  mengandung keabsahan  secara  hukum  nasional, adat  istiadat,  dan  terutama  menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan,  karena  dalam  suatu  proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan  dari  pihak  perempuan) dan  Kabul  (pernyataan  penerimaan dari  pihak  lelaki).  Selain  itu,  nikah bisa juga diartikan sebagai
bersetubuh. 12 Menurut  syara’,  perkawinan adalah suatu akad peralihan kekuasaan  antara  laki-laki  dan perempuan  dengan  tujuan  untuk saling memuaskan dan terbentuknya rumah  tangga  yang  rukun  dan masyarakat  sejahtera.  Para  ahli  fiqih menyebutkan  bahwa zawaja atau nikah  adalah  akad  yang  umumnya mengandung  kata  nikah  atau tazwij . Hal  ini  sesuai  dengan  perkataan Zakiyah  Darajat  dan  kawan-kawan yang memberikan pengertian perkawinan  sebagai  berikut:  Akad
11 Ibid , 11.
12 Ibid , 7.
yang  memuat  ketentuan  hukum tentang  kemungkinan  terjadinya persetubuhan dengan kata nikah atau tazwij  atau  padanan  kedua  kata tersebut. 13
Dari pengertian umum di atas nampaknya  hanya  dikembangkan dari  sudut  pandang  legalitas  dalam hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan,  yang  dahulu  dilarang namun  kini  diperbolehkan.  Pada hakikatnya  setiap  perbuatan  hukum mempunyai  tujuan  dan  akibat  atau akibat.  Hal-hal  inilah  yang  pada umumnya  membuat  masyarakat khawatir  dalam  kehidupan  sehari- hari,  seperti  perceraian  dan  kurang seimbangnya  suami  istri,  sehingga perlu  ditegaskan  makna  sebuah pernikahan,  bukan  sekadar  aspek pelepasan.  seks.  tetapi juga dari  segi tujuan dan akibat hukumnya.
Pernikahan Menurut Hukum Islam Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan  syara',  yaitu  suatu  akad yang dibuat berdasarkan syara' untuk memungkinkan laki-laki dan perempuan  mencapai  kenikmatan dan memungkinkan perempuan memperoleh  kenikmatan  dengan laki-laki. Adapun mengenai perkawinan, menurut hukum syariat, perkawinan  juga  berarti  akad. Sedangkan  definisi  seks  hanyalah metafora.
13 Zakiyah  Darajat  dkk. Ilmu  Fikih .  (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.
Dan  lebih  lanjut  di  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia didefinisikan isbat nikah  dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1)
dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan:  Perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah,  Dalam  hal  ini  perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta Nikah,  dapat  diajukan  nikahnya  ke Pengadilan Agama.
Dari pengertian yang disebutkan  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  dan  dihubungkan dengan  Pasal  7  Kompilasi  Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami  bahwa  isbat  nikah  adalah tindakan  hukum  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama guna mentsabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan,  namun  tidak  dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.
Dalam  fikih  sunnah  karangan Sayid  Sabiq  hukum  perkawinan dibagi sebagai berikut: 14 Wajib, Bagi yang  sudah  mampu  untuk  kawin, nafsunya  telah  mendesak  dan  takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia  kawin.  Karena  menjauhkan  diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk  itu  tidak  dapat  dilakukakan dengan  baik  kecuali  dengan  jalan kawin.  Sayyid  Sabiq  mengutip  dari pendapat  Qurhubi: “Orang  bujangan
14 Sayid  Sabiq, fikih  Sunnah  jilid  6 (Bandung: Alma‟arif, 1990), 22-25.
yang  sudah  mampu  nikah  dan  takut dirinya  dan  agamanya  jadi  rusak, sedang  tidak  ada  jalan  untuk menyelamatkan  diri  kecuali  dengan nikah,  maka  tidak  ada  perselisihan pendapat  tentang  wajibnya  ia  nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai  istrinya,  maka  Allah nanti akan melapangkan rizkinya”
Sunnah,  Adapun  bagi  orang yang  nafsunya  telah  mendesak  lagi mampu  kawin,  tetapi  masih  dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka  sunnah  dia  kawin.  Kawin baginya  lebih  utama  dari  bertekun ibadah.  Haram,  Kawin  diharamkan bagi  orang  yang  tahu  bahwa  dirinya tidak  mampu  melaksanakan  hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban  lahir  seperti  nafkah pakaian, tempat tingal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya  tidak  mendesak.  Makruh,
Makruh  kawin  bagi  seseorang  yang lemah  syahwat  dan  tidak  mampu menafkahi  isterinya,  walaupun  tidak merugikan  istri,  karena  ia  kaya  dan tidak  mempunyai  keinginan  syahat yang  kuat.  Juga  bertambah  makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah  atau  menuntut  suatu  ilmu. Dikuatkan  oleh  pendapat  Machfud dalam  bukunya  yang  berjudul Keluarga  Sakina  Membina  Keluarga Bahagia bahwasanya menikah
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 879
hukumnya  makruh  bagi  orang  yang tidak  mampu  memberikan  nafkah terhadap calon keluarganya. 15 Mubah, dan bagi laki-laki yang tidak  terdesak  oleh  alasan-  alasan yang  mewajibkan  segera  kawin  atau karena alasan-alasan
yang mengharamkan  untuk  kawin,  maka hukumnya mubah.
Mayoritas  ulama  berpendapat bahwa  pernikahan  itu  sunnah. Dalilnya, Amar (nasehat) pada ayat 3 surat  An-Nisa  merupakan  nasehat sunnah  dan  bukan  nasehat  wajib. Menurut  para  ulama  ahli  dhahir,
menikah
itu wajib karena berpedoman pada dhahir ayat ini.
Walimatul  ‘Ursy  dalam  acara  Nikah Massal  Pondok  Pesantren  Dar  Ilmi Krembung Sidoarjo
Walimah  ( ﺔﻤﻴﻠﻭﻠ١ )  artinya al- jam ’ u yaitu kumpul, sebab suami dan istri  berkumpul.  Walimah  ( ﺔﻤﻴﻠﻭﻠ١ ) berasal dari bahasa arab ﻡﻴﻠﻭﻠ١ artinya makanan  pengantin.  Maksudnya adalah  makanan  yang  disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.  Bisa  juga  diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. 16
Walimah  adalah  istilah  yang terdapat  dalam  literatur  arab  yang secara  arti  kata  berarti  jamuan  yang
15 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah (Bandung:  CV. Pustaka Setia 1999), 24-26.
16 Slamet  Abidin, Fiqih  Munakahat (Bandung  : Cv Pustaka Setia, 1999), 149.
17 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan
khusus  untuk  perkawinan  dan  tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. 17 Sedangkan  definisi yang  terkenal  di  kalangan  ulama, walimatul ‘ ursy diartikan  dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah nikah atau walimatul ursy adalah  perayaaan  pengantin sebagai  ungkapan  rasa  syukur  atas pernikahannya,  dengan  mengajak sanak  saudara  beserta  masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan  peresmian  pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta  menjaga  kelestarian  keluarga yang  dibinanya.  Jadi,  pada  dasarnya walimah  nikah  merupakan  suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. 18 Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan  akad  nikah  kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan  sebagai  ungkapan  rasa syukur  kepada  Allah  dan  ekspresi kebahagiaan  kedua  mempelai  atas nikmat  perkawinan  yang  mereka alami.  Upacara  tersebut  dalam  Islam
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155. 18 M.  Nipan  Abdul  Halim, Membahagiakan Istri  Sejak  Malam  Pertama ,  (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.
880 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
dikonsepsikan  sebagai  walimah. 19 Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handai taulan ikut  menyaksikan  dan  mendoakan mempelai berdua. 20
Walimah diadakan ketika acara  akad  nikah  berlangsung,  atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan  (mencampuri  istrinya) atau  sesudahnya.  Bisa  juga  diadakan tergantung  adat  dan  kebiasaan  yang berlaku dalam masyarakat.
21
Sehubungan  dengan  walimah,  adat kebiasaan  masing-masing  daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi  prinsip  ajaran  Islam.  Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam,  setuju  atau  tidak,  harus ditinggalkan.
Selanjutnya  jika  berbicara tentang  pernikahan  berkelompok yang  dimaksud  adalah  pernikahan yang  dirayakan  secara  bersamaan oleh  5  pasangan  atau  lebih,  upacara pernikahan  tersebut  dilakukan  satu per  satu  dengan  pihak  yang merayakan  calon  pasangan  tersebut. Dalam acara Rojabiyyah yang mengadakan  pernikahan  rombongan tahunan  di  bulan  Rajab,  Pondok Pesantren  Dar  Ilmi  Krembung
19 Rahmat  Sudirman, Konstruksi  Seksualitas Islam  dalam  Wacana  Sosial ,  (Yogyakarta:  CV Adipura, 1999), 113.
20 Tuntunan  Praktis  Rumah  Tangga  Bahagia ,
(Badan Penasihat, Pembinaan dan
Sidoarjo selalu
mengadakan pernikahan rombongan. Nikah Massal di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo
Pernikahan  massal  adalah pernikahan  yang  diadakan  secara bersamaan  dengan  5  pasangan  atau lebih. Perlu diketahui, acara ini hanya sebatas  resepsi  pernikahan  atau disebut walimatul 'ursy yang diselenggarakan secara massal, karena para pesertanya sah melakukan  ijab  qobul  di  rumahnya masing-masing  sebelum  acara,  jauh sebelum  acara  rojabiyyah.  peristiwa itu terjadi.
Acara  yang  mana  didalamnya ada arakan pengantin peserta nikah massal. Stelah itu memasuki acara inti yang meliputi Pembukaan, pembacaan  ayat  suci  Al-Qur ’ an,
sambutan-sambutan, mauidhotul hasanah , dan yang terakhir Do ’ a. Usai acara (pasca acara), untuk acara  akhir,  kedua  mempelai  atau peserta  nikah  massal  menerima  doa langsung  yang  dipimpin  oleh  'ulama dan  kyai  bersama  ribuan  peserta, dengan harapan mendapat keberkahan  dan  keridhaan.  dan berkah.  Kedua  mempelai  kemudian turun  dari  panggung  dan  berjalan menuju ruangan masing-masing yang disediakan penyelenggara.
Pelestarian  Perkawinan  BP4:  Provinsi  Jawa Timur), 12.
21 Slamet  Abidin et  al , Fiqih  Munakahat  1 , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 881
Tinjauan dari Hukum Islam terhadap  Nikah  Massal  di  Pondok Pesantren  Dar  Ilmi  Krembung Sidoarjo Jika  memperhatikan  kajian hukum terkait perkawinan berkelompok  di  Pondok  Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo, kedewasaan  atau  kedewasaan  pada usia  menikah,  persiapan  lahir  dan batin  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  , artinya calon pasangan harus dewasa secara rohani.
Pastinya  setiap  orang  ingin memiliki  keluarga  yang  bahagia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan keluarga antara suami dan istri tidak selalu mulus, dan pasti akan banyak  permasalahan  berbeda  yang muncul dalam kehidupan berkeluarga.  Namun  kita  tidak berhenti  ketika  masalah  muncul melainkan harus berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis. Hukum Islam tidak menjelaskan  secara  jelas  pencatatan perkawinan.  Karena  dahulu  dilarang menulis selain Al-Quran. Dahulu, jika suatu  perkawinan  memenuhi  rukun dan  syarat  syariat  Islam,  maka perkawinan  tersebut  sah  secara agama.
Tetapi seiring
berkembangnya  zaman,  terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur ’ an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat ‘ ulama  yang  menjelaskan akan pentingnya pencatatan
pernikahan  dikarenakan  banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatkan  tersebut  bisa  menjadi acuan  untuk  mengharuskan  suatu pernikahan dicatatkan. Selain banyaknya  manfaat  yang  diambil, juga  untuk  menghindarkan  dari dampak buruk yang tidak diingankan.  Sementara  hal  tersebut sudah  dirasakan  masyarakat  karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya.  Bahkan  pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat  dan  tidak  bertentangan dengan  Hukum  Islam.  Kemudian banyaknya  pengajuan  isbat  nikah  di acara  rojabiyyah  bertujuan  untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al Qur ’ an, kaidah fiqhiyah,  dan  pendapat  para ‘ ulama agar menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.
Menurut Ustazd Miftahul Huda beliau berpendapat mengenai tinjauan  Hukum  Nikah  massal  di pondok pesantren Dar Ilmi Krembung
Sidoarjo :  “ Menikah  secara  massal tanpa  adanya  ijab  qobul  hukumnya boleh (Mubah), karena pada acara ini para  calon  pasangan  juga  sudah  ijab qobul  sesuai  domisili  masing-masing, jadi  disini  tinggal  resepsi  nikahnya saja,  boleh  kalau  secara  hukum
882 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Islamnya  kalau  tidak  ada  yang dirugikan”.
22 Ustadz Miftahul Huda mengatakan  lagi  tentang  Hukum Nikah  Massal  di  Pon.  Pes  Dar  Ilmi Krembung Sidoarjo beliau mengatakan: “Hukum Nikah Massal di acara  rojabiyyah  hanya  sebatas resepsi  walimatul ‘ ursy ,  menurut  KH. Solahudin  Ahmad  selaku  pengasuh Pon.  Pes  Dar  Ilmi  Krembung  Sidoarjo bahwa  nikah  massal  yang  dilakukan di sini itu hukumnya Sunnah Mu ’ akad, dan  yang  menghadiri  undangan dalam walimatul ‘ ursy itu  hukumnya fardhu ‘ ain ,  baik  undangan  khusus maupun umum” . 23
Disimpulkan
bahwa
pernikahan  di  acara  Rojabiyyah  ini pernikahan  mengadakan Walimatul ‘ ursy yang hukumnya sunnah muakad bahwa para ulama fiqh semua sudah sepakat mengatakan dan untuk tamu undangan berhukum Fardhu ‘ ain. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal  dari kata ملولا yang  artinya  “berkumpul”. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami  dari  pertimbangan  bahwa dalam  walimah,  kedua  mempelai
“berkumpul”  dalam  satu  majelis. Sedangkan  secara  syariah,  walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pasca pernikahan. Hukum Walimah adalah
hukum  pernikahan  Walimah  yang
22 Wawancara,  Ustazd  Miftah,  tanggal  12 Desember 2022.
23 Wawancara, ustazd Miftah tanggal 05 Mei 2019.
sunnah. Ini adalah pesta pernikahan. Makanan  minimum  bagi  orang  kaya adalah  seekor  kambing,  tetapi  bagi orang  miskin,  makanan  apa  pun boleh. 24
Dari  penjelasan  di  atas  kita dapat memahami bahwa mengadakan  pesta  atau  pernikahan adalah sunnah dan minimal hidangannya  adalah  kambing.  Bagi mereka  yang  mampu,  atau  mereka yang tidak mampu, mereka diundang untuk melayani pesta mana pun yang mereka mampu. Adapun  waktu  terbaik  untuk melaksanakan  walimah  ialah  pasca akad nikah. Sebagaimana diriwayatkan  bahwa  Nabi  pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan  mengadakan  jamuan  makan walimah  di  siang  harinya.  Hal  ini dijelaskan dalam kitab Subulussalam Syarh Bulughul Maram. Seorang ulama mazhab Syafi'i, al-Mawardi menyatakan bahwa walimah dilakukan setelah melakukan  hubungan  seksual.  As- Subki (ulama Syafi'i lainnya) berkata: “Menurut adat Nabi Muhammad SAW, walimah dilakukan setelah melakukan hubungan badan. Kesaksiannya  menyinggung  kisah pernikahan  Zainab  binti  Jahsy. Sebagaimana  dituturkan  Anas  bin Malik,  pada  pagi  hari,  setelah  Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikah
24 Dikutip  dari  Syekh  Muhammad  bin Qasim  dalam Fathul  Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 883
dengan  Zainab,  beliau  mengundang para sahabat.
Bagi  para  undangan,  hukum mendatangi  walimah  ini  ialah  fardlu ‘ ain meskipun ketika acara berlangsung ia boleh-boleh saja tidak menikmati makanan
tersebut.
Sebagaimana  lanjutan  pernyataan dalam kitab Fathul Qarib “ Menghadiri undangan  jamuan  makan  walimah nikah  hukumnya  wajib,  dalam  arti fardlu ‘ ain  menurut  pendapat  yang lebih  sahih.  (Meskipun)  tidak  wajib memakannya menurut pendapat yang lebih sahih ”.
Dari pengamatan tersebut kita dapat  memahami  bahwa  faktor kesetaraan sosial juga harus diperhatikan  dalam  ajakan  menikah, tidak peduli kaya atau miskin. Penutup Pernikahan berkelompok yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren  Dar  Ilmi  Krembung Sidoarjo  ini  merupakan  pernikahan yang  digelar  secara  serentak  dengan diikuti sekitar 40 pasangan. Acara ini merupakan  resepsi  pernikahan  yang digelar secara serentak.
Perlu diketahui,  acara  ini  hanya  sebatas resepsi pernikahan atau yang disebut dengan  walimatul 'ursy,  karena para pesertanya sah melakukan ijab qobul di rumahnya masing-masing sebelum acara, jauh sebelum
acara diselenggarakan.  Acara nikah  massal yang  dinamakan Rojabiyyah karena kegiatannya dilaksanakan pada bulan rojab,  para  pengantin  mencari  ridho
sekaligus  doa  para  kyai  demi mengharap  keberkahannya.  Dalam tinjauan  hukum  Islam  kegiatan nikah  massal  dihukumi sunnah mu’akad karena seiring berkembangnya  zaman,  terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al
Qur ’ an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat  ulama  yang  menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan  dikarenakan  banyak manfaat  yang  akan  didapat.  Akan tetapi  Nikah  Massal  yang  dimaksut dalam  acara  tersebut  hanyalah sebatas  Resepsi  Pernikahan  atau disebut juga dengan Walimatul ‘ Ursy.
Acara pernikahan massal tersebut dinamakan Rojabiyyah karena kegiatannya  berlangsung  pada  bulan Rojab,  kedua  mempelai  memohon keberkahan dan doa para pengikutnya agar  mendapat  keberkahan.  Jika ditinjau  dari  hukum  Islam,  praktik perkawinan  kolektif  termasuk  sunah mu'akad  karena  seiring  berjalannya waktu, ada beberapa pendekatan yang diambil dari  sumber Al-Qur'an,  kaidah fiqhiyah  dan  pendapat  ulama  yang menjelaskan  pentingnya  pencatatan perkawinan. karena anda bisa mendapatkan  banyak  keuntungan.
Namun  pernikahan  massal  yang dimaksud  dalam  acara  ini  hanya sebatas pesta pernikahan yang disebut juga dengan Walimatul 'Ursy.
Daftar Pustaka
Abdurrahman.
1992. Kompilasi
Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo.
884 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Ahmad  AK.  2006. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.
Jakarta: Reality Publisher. Aminur  Nuruddin,  Azhari  Akmal Taringan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet.
Ke-3. Jakarta: Kencana. Arso  Sosroatmodjo,  Wasit  Aulawi. 1975. Hukum  Perkawinan  di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang. Beni  Ahmad  Saebani.  2001. Fiqh Munakahat  (Buku  I) .  Bandung: Pustaka Setia.
Ditjen  Bimas  Islam.  2012. Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik. Jakarta: Pustaka Bimas Islam.
Departemen  Agama  RI.  2012.
Alqur’an Dan  Terjemahnya  Juz 1-Juz 30 . Jakarta: Duta Surya. Gamal  Achyar ,  Kompilasi  Hukum Islam ,  Pasal  7  Ayat  4,  UU  No. 1 Tahun 1974.
Hadikusuma  Hilman.  1995. Metode Pembuatan  Kertas  atau  Skripsi Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju. Hasan  Iqbal.  2000. Pokok-pokok penelitian  Materi  Penelitian dan  Aplikasinya Jakarta:  Graha Indonesia. Taufiq  Mohamad, Qur’an in  word , surah 51 (al-Dhariyaat). Ramulyo  Mohd.  2000.  Idris, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Salim  Nasrudin.  2003. Itsbat  Nikah
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (Tinjauan  Yuridis,  Filosofis  dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam .
Jakarta: Al-Hikmah.
Djubaidah  Neng .  2012.  Pencatatan Perkawinan  dan  Perkawinan Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika. Mujahir  Noeng.  1993. Metodologi penelitian kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin. Pasal  2  ayat  1  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Jalaluddin  Rahmat.  2004. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Abidin  Slamet,  Aminuddin.  1999. Fiqh  Munakahat  I .  Bandung: Pustaka Setia. Sulistyowati Irianto. 2006. Perempuan  dan  Hukum  Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hamid  Zahry.  1978. Pokok-Pokok
Hukum  Perkawinan  Islam  dan UU  Perkawinan  di  Indonesia . Yogyakarta: Bina Cipta. Zainudin  Ali.  2006. Hukum  Perdata Islam  Di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika.