1.  The U.S. Homeland Security’s Biopolitics in the Age of “Terrorism”
Andrianoavina Tolotra ............................................................................................   1–11

## 2.  Peran Partai Masjumi dalam Dinamika Perkembangan Demokrasi di Kota Surabaya 1945-1960
Arya W. Wirayuda ...................................................................................................   12–23

## 3.  Strategi Literer Suparto Brata dalam Kontestasi Simbolik Arena Sastra Indonesia
Dheny Jatmiko ..........................................................................................................   24–41 4.  Young People, Religion, and the Everyday Practice of Popular Culture: The Case of Urban Muslim Young People
Hariyadi .....................................................................................................................   42–53

## 5.  Pemberdayaan Waria Seniman Ludruk dalam Program Penanggulangan HIV/AIDS
Maimunah, Santi Martini, Aribowo ......................................................................   54–69

## 6.  Praktik Konsumsi dan Pemaknaan terhadap Komik “Garudayana” Karya Is Yuniarto oleh Anak Muda Penggemar Manga sebagai Agen Pelestarian Wayang
Rahaditya Puspa Kirana ..........................................................................................   70–82

## 7.  Growing and Archiving Youth Aspirations: Efforts of C20 Community in Preserving Surabaya Heritage
Rahmad Hidayat .......................................................................................................   83–91

## 8.  Sepak Bola dan Eksistensi Bangsa Dalam Olimpiade Masa Orde Lama
(1945-1966)
Rojil Bayu Aji .............................................................................................................   92–103 9.  Error Analysis on the Use of Noun Article: A Case Study of a Second Language Learner in the U.S. Sidarta Prassetyo ......................................................................................................   104–112 10.  Identity, Place, and Difference: An Autoethnography Suna Xie .....................................................................................................................   113–122

## DAFTAR ISI
Printed by: Airlangga University Press. (OC 079/02.16/AUP). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia. Telp. (031) 5992246, 5992247, Telp./Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com
Peran Partai Masjumi dalam Dinamika Perkembangan Demokrasi di Kota Surabaya 1945-1960

## Arya W. Wirayuda
Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya Tel.: +62 (031) 5035676 Surel: aryawirayuda@fib.unair.ac.id
Abstrak
Artikel ini bertujuan menggambarkan bagaimana Masjumi, sebagai partai Islam modern, mencerap, menerima, memahami, dan menafsirkan nilai-nilai demokrasi yang banyak diyakini oleh kalangan muslim berasal dari Barat, sehingga mampu menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari peran Masjumi pada awal tahun 1950-an di pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Kota Surabaya adalah tempat di mana Masjumi dapat berkembang, meski lebih banyak dihuni oleh Muslim tradisional. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa Masjumi memainkan peranan penting di dalam sistem pemerintahan kota karena mendapatkan kursi mayoritas dalam DPRDS. Banyak keputusan yang lahir diinisiasi atau paling tidak mendapat dukungan yang besar dari anggota- anggota dewan yang berasal dari Masjumi. Namun, kenyataan bahwa Masjumi hanya menguasai struktur pemerintahan berbanding terbalik dengan kekuatan di lapangan, di mana masyarakat Kota Surabaya tidak lagi memandang Masjumi sebagai partai yang paling harus dipilih dalam Pemilu 1955. Kemerosotan dukungan terhadap Masjumi di masyarakat secara pasti memengaruhi komposisinya di struktur pemerintahan menjelang tahun 1960.
Kata kunci: demokrasi, Masjumi, Surabaya
Abstract
This article aims to describe how Masjumi as a modern Islamic party observed, accepted, understood, and interpreted the values   of democracy, which many Muslims believed from the West, so that the party became one of the largest political forces in the city of Surabaya. It can be seen from the role of Masjumi in early 1950s in the central government, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara/ DPRS (Temporary Provisional Legislative Council), and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (Transitional Legislative Council). Surabaya is the place where Masjumi can grow, albeit more traditionally inhabited by Muslims. The result of study found that Masjumi played an important role in the system of city government to get a majority of seats in DPRDS . Many decisions were initiated or at least received great support from council members who came from Masjumi. However, the fact that Masjumi only dominated the governance structure did not match the strength in the field, where people no longer regarded Masjumi as the most promoted party in 1955 election. The decline in public support for Masjumi surely affected the composition in the the government structure by the year 1960.

## Keywords: democracy, Masjumi, Surabaya

## PENDAHULUAN
Dalam sejarah politik di Indonesia, salah satu kekuatan politik yang berperan besar dalam proses pengukuhan identitas Islam di panggung politik Indonesia adalah Masjumi. Selama keberadaannya di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, Masjumi adalah partai yang pernah terlibat dalam pemerintahan. Karena kedudukannya ini, Masjumi turut menyertai proses asas politik Indonesia sekurang-kurangnya hingga menjelang tahun 1960 (Ahmad 1946:15-16). Di Jawa Timur, Masjumi semakin besar karena dukungan yang banyak mengalir dari daerah-daerah santri. Sayap organisasi mereka, yaitu Barisan Hizbullah, “pasukan Tuhan” yang memulai latihannya pada

## Mozaik Humaniora
bulan Februari 1945 dan diperkirakan memiliki 50.000 anggota, turut dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Bahkan, pada akhir Oktober dan November, Kota Surabaya menjadi basis pertemuan murid Barisan Hizbullah yang mengalir dari pesantren-pesantren di Jawa Timur (Ricklefs 2005:437).
Sebagai partai muslim terbesar di Indonesia yang turut mewarnai perjuangan bangsa dan dinamika politik Indonesia, kajian tentang Masjumi penting untuk dilakukan. Namun, kajian yang membahas tentang Masjumi masih terbatas pada pergerakan Masjumi sebagai partai politik secara umum di Indonesia, belum menyentuh peran Masjumi dalam tataran mikro di salah satu basis pendukungnya, yaitu Kota Surabaya, yang dinamika politiknya tinggi dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam dan menjadi basis kawasan santri di Indonesia. Lahirnya pimpinan-pimpinan Masjumi dari Kota Surabaya juga penting untuk ditelaah kiprahnya dalam membumikan nilai-nilai yang dipahami Masjumi dalam aktivitas politik masyarakat Surabaya. Hal inilah yang  kemudian menjadi latar belakang dalam penelitian yang memfokuskan pada perkembangan partai politik Masjumi dalam dinamika demokrasi di Kota Surabaya pada 1945-1960 ini. Beberapa buku dan artikel yang menyinggung Partai Masjumi sudah banyak dilakukan seperti Gerakan Modern Islam di Indonesia (Noer 1996), Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut (Rusli 1983), Sejarah Politik Islam Indonesia: Masjumi 1945 (Andiko, Rohwiyono, dan Majid 2010), dan Partai Masjumi (Madinier 2013). Namun, tulisan-tulisan tersebut tidak ada sedikit pun yang mencantumkan bagaimana dinamika Masjumi di Kota Surabaya.
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  membahas  peran  partai  Masjumi  dalam  dinamika demokrasi di Kota Surabaya dengan menggunakan metode sejarah. Secara temporal, penelitian ini ditujukan pada tahun 1945 hingga 1960. Pemilihan batasan penelitian ditujukan untuk melihat peran Masjumi dalam penguatan nilai-nilai demokrasi di Surabaya, kota yang menjadi bagian dari negara yang baru merdeka dan mencari bentuk dalam pembiasaan baru berpolitik dengan aktor-aktor Muslim yang sebagian besar tidak terfasilitasi di masa kolonial.

## METODE
Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang terdiri dari pengumpulan sumber sejarah, kritik, sintesis dan penulisan (Sjamsuddin 2007:76). Bahan-bahan atau data yang digunakan diambil dari hasil sumber primer berupa surat kabar dan  sumber  sekunder  berupa  buku-buku.  Dari  data-data  tersebut  kemudian penulis melakukan kritik, interpretasi, dan analisis sesuai permasalahan sehingga menghasilkan penulisan sejarah politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Demokrasi di Kota Surabaya
Peralihan  kekuasaan  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya  menjadi  tonggak    penting dalam  memberikan  perubahan  dan  perkembangan  demokrasi  yang  berbeda. Format demokrasi, kultur, dan hirarki sistem pemerintahan yang diperkenalkan secara  bergiliran  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda  dan  pemerintah  Kolonial Jepang tentu memberikan dampak pada perubahan-perubahan berikutnya yang diinisiasi oleh masyarakat Kota Surabaya. Kontestasi antarkelompok berkepentingan
mempraktikkan sederet kekhususan bahwa kemerdekaan tidak serta merupakan ikatan khusus persatuan tanpa perbedaan, kompetisi atau bahkan konfilk sekalipun. Hal ini disebabkan oleh kemahiran demokrasi dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas di masyarakat.
Beberapa partai politik yang secara aktif memainkan peranan penting memiliki cara pandang dan ideologi yang berbeda. Tersebutlah beberapa partai yang mulai mengintensitaskan aktivitas yang lebih jauh setelah masa Revolusi adalah Masjumi, NU, PNI, dan PKI. Mereka berupaya memiliki banyak anggota, simpatisan, dan pengaruh agar dapat menyukseskan penerapan gagasan tentang idealitas yang dipercaya sebagai kebenaran.
Indonesia  yang  sudah  mengamini  demokrasi  merangsang  pertumbuhan  dan pergerakan partai-partai politik di tingkat lokal. Meskipun pemimpin-pemimpin partai sepakat tentang penerapan demokrasi di Indonesia, varian makna tentang demokrasi  yang  muncul  berikutnya  sering  menjadi  dasar  bagi  partai-partai politik agar dapat memenangkan penerapannya dengan sepenuhnya di tingkat nasional. Ini dengan catatan bahwa terdapat beberapa partai politik tertentu yang menganggap  beberapa  partai  yang  lainnya  sedang  memanfaatkan  penerapan demokrasi di Indonesia sebagai bagian dari cara untuk memperoleh kekuasaan yang pada gilirannya bertujuan untuk mengubah ideologi negara, yakni Pancasila. Oleh karena itu, mesin partai yang dimiliki di daerah dimanfaatkan dalam rangka upaya pemenangan dalam sistem demokrasi tersebut.
Pertumbuhan demokrasi di Kota Surabaya menghadirkan pasang surut tersendiri atas  hubungan  antarpartai  politik  dalam  arena  kontestasi.  Permulaan  sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat Kota Surabaya dimulai ketika dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) pada 28 Agustus 1945, enam hari sejak Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. KNI Surabaya hanya berlangsung sampai November 1945 lalu digantikan oleh AMACAB (Allied Military Civil Affairs Branch) yang dikuasai sekutu. Pada tahun 1947, AMACAB diganti Recomba yang berada sepenuhnya di tangan Belanda. Pada periode ini, Belanda mengajak organisasi- organisasi masyarakat untuk menyusun DPRD (Sjamsu dan Pangestu 1957).
Sepanjang tahun 1950, sistem demokrasi dan kultur yang mengikutinya dan yang menjadi perbincangan dalam skala nasional perlahan mendapatkan tempat di Kota Surabaya. Pada bulan Januari 1950, pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh walikota sebagai pengemban amanah kekuasaan eksekutif dibentuk. Pada Desember di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) sebagai badan legislatif di tingkat kota. Namun, format pemerintahan kota pada kurun 1950—1960 mengalami sederet perubahan. DPRDS yang dilantik pada tahun 1950 berubah menjadi DPRD Peralihan pada September 1956 dan DPRD Kota Surabaya pada Mei 1958 (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958).
Sementara  itu,  Dewan  Pemerintah  Daerah  Sementara  (DPDS)  adalah  lembaga eksekutif yang diketuai oleh walikota, namun memiliki anggota perwakilan dari anggota DPRDS. Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, kecuali kepala daerah
sebanyak 5 orang. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang (Basundoro 2012).
Pada masa awal pemerintahan Kota Surabaya, kota ini mengalami eenhoofgig bestuur dan penduduk kota diperintah seperti collegiaal bestuur yang anggota-anggotanya dipilih oleh DPRD Sementara, dengan Masjumi sebagai partai yang memiliki suara terbanyak. (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958). Namun, sejak pengakuan kedaulatan kota besar atau yang memiliki istilah resmi pada tahun 1958 sebagai Kotapraja Surabaya, pada tahun 1958 itu pula anggota-anggota di lembaga legislatif dipilih secara langsung oleh masyarakat kota. Partai-partai politik yang terlibat secara aktif pada masa awal pembentukan pemerintah kota adalah PKI, NU, PNI, Masjumi, Katholik, Parkindo, PRI, dan Baperki. Masjumi adalah partai yang paling memiliki pengaruh di Kota Surabaya, namun secara perlahan menyusut hingga menjelang pembubarannya pada 17 Agustus 1960.

## Pembentukan Masjumi di Kota Surabaya
Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, Masjumi memberikan gambaran tersendiri tentang  bagaimana  mencerap,  menerima,  memahami,  dan  menafsirkan  nilai- nilai demokrasi. Partai ini memberi pertunjukan terencana diskusi yang dinamis mengenai demokrasi Barat dan ajaran Islam. Para pemimpin Masjumi tidak hanya mengadopsi secara mentah-mentah format demokrasi yang ditawarkan oleh Barat. Postulat  dasar  argumentasi  Masjumi  adalah  keberadaaan  suatu  norma  imanen sebagai  bingkai  pembatas  demokrasi.  Kedaulatan  rakyat  bisa  diterima  bahkan wajib dituntut, selama tidak melampaui bata-batas hukum Tuhan. Eksperimentasi Masjumi dalam memadukan Islam dan demokrasi merupakan contoh percobaan paling sempurna. Gagasan-gagasan yang dikemukakan para tokoh pimpinannya— dan terlebih lagi aksi politik mereka selama 15 tahun perdana pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia—tentu menempatkan mereka sebagai penerus “apologetik konsiliasi” (Madinier 2013:418).
Pemimpin Masjumi menginginkan kemenangan dalam altar kompetisi demokrasi yang dibawa setelah Indonesia merdeka. Secara berduyun-duyun, sederet gagasan dan  perintah  diharapkan  terus  terakomodasi  dengan  baik  untuk  memperkuat pengaruh Masjumi sampai di tingkatan masyarakat yang paling bawah sekalipun. Kehendak bahwa Islam harus membumi dan membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik terus diperjuangkan. Hal ini pun dengan risiko bahwa gesekan persaingan Masjumi dengan partai-partai lain, terutama yang dianggap membenci dan anti Islam, pada gilirannya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Di setiap daerah,  dinamika  demokrasi  kerap  menunjukkan  perbedaan  tersendiri  karena Masjumi mengadaptasi strategi dan taktik tersendiri, termasuk di Kota Surabaya.
Terbentuknya Masjumi tidak terlepas dari pengaruh Pemerintah Kolonial Jepang, meskipun hanya berlangsung selama tiga tahun, sejak Maret 1942 hingga Agustus 1945 (Madinier 2013:45). Kaitan hubungan paternal organisasi ini dengan partai Islam  yang  bernama  sama  yang  didirikan  pada  November  1945  ternyata  lebih rumit daripada yang terlihat. Itu semua boleh jadi karena pembagian peran antara para  ulama  pemimpin  perkumpulan-perkumpulan  besar  (Muhammadiyah  dan
Nahdlatul Ulama) di satu sisi, dan para politisi dari gerakan Sarekat Islam di sisi lain. Pihak yang disebut pertama, menjadi para pemimpin Masjumi pada masa Kolonial Jepang, sedikit menarik diri ketika partai baru didirikan, sedangkan pihak yang disebut kedua, yakni mereka yang tidak banyak terlibat kolaborasi dengan tentara pendudukan Jepang, banyak melakukan perebutan kedudukan di jajaran eksekutif.
Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 November 1945 adalah momentum penting yang dilihat dari perspektif Islam politik. Meskipun Pulau Jawa masih dilanda ketidakpastian, hampir 500 utusan dari perkumpulan Islam terkemuka berhasil dihimpun (Madinier 2013:45). Setelah dua hari persidangan, kongres yang mewakili umat Islam di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 65 juta jiwa menimbang bahwa setiap bentuk penjajahan adalah suatu kezaliman yang melanggar kemanusiaan dan secara nyata diharamkan oleh agama Islam; untuk membasmi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh imperalisme atas Indonesia, setiap muslim wajib berjuang dengan jiwa raga bagi kemerdekaan negara dan agama; memutuskan menyesuaikan susunan dan sifat Masjumi sebagai Pusat Persatuan Umat Islam Indonesia, sehingga dapat mengerahkan dan memimpin perjuangan Umat Islam seluruhnya (Resolusi Kongres 1945:15-16).
Ketika  muncul  usulan  dari  sebagian  utusan  untuk  mendirikan  sebuah  partai rakyat  Islam  sebagai  lambang  kebulatan  tekad  umat  Islam  memasuki  pentas politik, mayoritas tipis memilih bentuk penjelmaan dari Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia.  Berbagai  pertimbangan  taktis—menghimpun  kembali  jaringan  yang masih aktif—kemungkinan menjadi pendorong ke arah pilihan itu. Apalagi, partai baru itu hanya menggunakan akronim Masjoemi dan bukan nama lengkap organisasi bentukan Jepang, disertai tambahan sebutan Partai Politik Oemmat Islam Indonesia. Kongres yang diadakan pada bulan November itu tidak hanya melahirkan sebuah partai politik, melainkan juga sebuah nebula tatanan sosial yang mencerminkan visi perjuangan politik bercorak amat komunal (Madinier 2013:67-68).
Tema lain yang dikembangkan secara luas dalam dokumen-dokumen kongres adalah soal jihad yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Dua catatan teratas resolusi kongres menyatakan hal itu—soal pendirian Masjumi hanya menempati urutan ketiga—seraya menyerukan untuk memperkuat persiapan Umat Islam untuk berjihad dan memperkuat barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan Agama Islam. Kedua resolusi tersebut, tidak lama sesudahnya, melahirkan sebuah organisasi baru yang diamanatkan untuk memobilisasi seluruh muslim. Kelahiran Masjumi untuk kedua kalinya tersebut bukanlah merupakan hasil dari suatu rencana politik tertentu melainkan sebuah reaksi untuk mempertahankan suatu komunitas agama yang mengidentikkan umat agama  dengan  warga  negara  di  republik  yang  belia  ini.  Hanya  lewat  berbagai desakan  keadaanlah,  Masjumi  lambat  laun  berkembang  menjadi  sebuah  partai pemerintah (Madinier 2013:68-69).
Kepekaan  politik  para  pemimpin  Masjumi  memang  banyak  dipengaruhi  oleh kondisi yang mereka alami selama masa revolusi. Tiga kota berperan penting dalam
perjalanan sejarah pembentukan identitas politik partai Islam yang dihasilkan melalui ikhtiar tidak kenal lelah, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Karena selama kurun waktu antara November 1946 hingga Juli 1947, seluruh jajaran partai Islam itu, tanpa terkecuali, dilanda kebimbangan atau cenderung bersikap mendua, antara berpartisipasi atau beroposisi dengan pemerintah, antara bersikap revolusioner untuk berjuang sampai akhir atau bersikap pragmatis mendukung proses diplomasi. Dua tahun awal revolusi menjadi saksi akan perkembangan Masjumi yang lambat laun terbentuk menjadi partai pemerintah.
Di Kota Surabaya, perkembangan Masjumi lebih mendapatkan tempat pada tahun 1950.  Abdul  Wahid  Suyoso,  Suprapto,  Misbach,  Anwar  Zain,  Sjarief  Hidajat, Abdulhadi, A.S. Machfoed, Damanhuri, dan Hasan Lahdji adalah bagian dari garis depan pemimpin partai dan berasal dari berbagai golongan. Abdul Wahid Suyoso adalah Ketua Masjumi Surabaya, Suprapto adalah Ketua DPRDS Surabaya, dan Misbach menjadi Wakil Ketua Masjumi yang menjadi penguat basis massa. Pada masa-masa  awal  konsolidasi  dan  pembentukan  di  Kota  Surabaya  ini,  Masjumi ingin mempertahankan identitasnya sebagai pemersatu golongan umat Islam dan pengakomodasi perbedaan paham (Muhammad dan Muzakki 1994:37-38), sekalipun pada gilirannya tidak mampu bertahan dalam perpecahan yang berujung pada pelembagaan kepentingan politis tersendiri dari kaum tradisional.
Konsolidasi Masjumi di Kota Surabaya pada masa awal lebih banyak diuntungkan dengan isu persatuan temporer Muhammadiyah dan NU. Jaringan-jaringan kedua organisasi tersebut memperkuat kebesaran Masjumi sehingga dapat mendominasi struktur pemerintahan. Namun, degradasi pengaruh Masjumi juga karena tidak mampu mengemas secara massif kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat Kota Surabaya, selain bahwa partai ini harus menghadapi perebutan basis massa dari kalangan ideologis Islam dari NU pascapemilihan yang berpisah dari Masjumi pada tahun 1952. Beberapa dugaan yang muncul dari beberapa tokoh Masjumi menunjukkan  bahwa  kesalahan  umat  karena  memilih  jalan  perpecahan,  juga dipengaruhi  oleh  anasir  yang  sengaja  melemahkan  Islam  secara  total  yang mengakibatkan umat Islam terkotak-kotak bukan hanya dalam hal politik, melainkan juga  semakin  sulit  untuk  mencari  forum  yang  berguna  untukmempertemukan mereka. Anasir tersebut tertuju pada beberapa golongan masyarakat yang membenci dan memusuhi ajaran Islam. Beberapa anggota Masjumi yang berpindah ke NU menjelang pemilu 1955 dan pemilu lokal 1957 juga menjadi anggota dewan (“Riwajat Hidup Singkat Ketiga Ketua DPRD Surabaja jang Baru” 1958).

## Masjumi dalam Pemerintahan Kota Surabaya
Pada  4  Desember  1950  dibentuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Sementara (DPRDS) sebagai badan legislatif di Kota Surabaya (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958). Pelantikan anggota-anggotanya dilakukan tiga hari sesudahnya. Masjumi tampak mendominasi jika dicermati dari hasil susunan pimpinan DPRDS. Dari  tujuh  anggota  pimpinan,  Masjumi  mendapat  tiga,  yakni  sebagai  ketua dan perwakilan. Selebihnya, wakil ketua dijabat dari Parindra dan tiga anggota perwakilan  masing-masing  dari  PNI,  Parkindo  dan  Perwari/PNI.  Nama-nama
anggota dari Masjumi adalah Suprapto sebagai Ketua DPRDS, sedangkan Sjarief Hidajat dan Abdulhadi duduk sebagai anggota (Sjamsu dan Pangestu 1957:145).
Selain itu, dilihat jumlah kursi anggota yang berasal dari partai politik dan organisasi sosial, Masjumi mendapat enam kursi, PNI, PSI, dan Muhammadiyah masing-masing memperoleh dua kursi. Adapun partai politik dan organsasi sosial lain seperti NU, Parindra, PIR, Partai Murba, Partai Banteng, Partai Rakjat, Parkindo, Partai Katholik, PSII, SBII, SSKK, SBLGI, Petani, Panitia Politik Warga Negara Turunan Arab, GPII, Pemuda Demokrat, Pemuda Ansor, Muslimat, Perwari, dan Indo Nastional Partai masing-masing mendapat satu kursi.
Sepanjang  dua  tahun  sejak  dilantik,  Masjumi  secara  hati-hati  memeragakan penguasaan dan upaya pemertahanan kursi-kursi di DPRDS. Para anggota Masjumi yang duduk di lembaga legislatif tersebut bersikap cukup baik dalam memperoleh keberhasilan. Dalam DPRDS, perdebatan antara Masjumi dan PNI sering menemui kebuntuan.  Hal  ini  disebabkan  masing-masing  memiliki  jumlah  anggota  yang terpaut dua orang, yakni Masjumi 11 dan PNI 9. Bahkan adakalanya ada pihak sama sekali tidak datang rapat, karena jika diadakan pemungutan suara tentu kalah. Oleh karena itu, pada sekitar awal tahun 1950-an, strategi Ketua Suprapto untuk menyingkirkan lawan sering dengan melakukan pemungutan suara terbanyak. Namun, dalam beberapa keputusan, sekalipun Masjumi mempunyai suara terbanyak, dengan  ditambah  partai-partai  yang  kecil,  sering  diadakan  kompromi.  Hal  ini untuk menghindari prasangka bahwa Masjumi hendak bertindak semaunya sendiri. (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958).
Dengan memperoleh kursi mayoritas dalam DPRDS, Masjumi memainkan peranan penting.  Banyak  keputusan  yang  lahir  diinisiasi  atau  paling  tidak  mendapat dukungan besar dari anggota-anggota dewan yang berasal dari Masjumi. Misalnya, persoalan Kota Surabaya dalam hal kebutuhan terhadap beras, pasokan listrik, serta format dan batasan kerja dari setiap struktur pemerintahan yang ada. Masjumi menginisiasi usulan ke pusat agar injeksi beras diperbesar jumlah pembagiannya dan diadakan lebih sering. Anwar Zain bahkan mengusulkan pembentukan delegasi untuk diberangkatkan ke Jakarta yang terdiri atas R. Suprapto (dari Masjumi), A. Makmur, S.D. Prajitno, dan R.K.H. Sudigdo. Selain memperjuangkan mosi tentang beras, delegasi ini juga mengemban tugas mengurus perjanjian baru penerangan listrik dan tingkat perbedaan kedudukan dan lain-lain antara Ketua DPR, anggota- anggota DPD, dan anggota-anggota biasa DPR. (“Ada Apa dalam Kotapradja?” 1952).
Pada tahun 1954, anggapan tentang penguasaan DPD oleh Masjumi adalah penting adanya. Hal ini disebabkan oleh akan diselenggarakannya Pemilu tahun 1955. Sebagai lembaga eksekutif di tingkat kota, DPD dipandang strategis dalam menetapkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan Pemilu 1955. Peraturan yang akan ditetapkan tersebut bisa menguntungkan salah satu kontestan pemilu. Masjumi ingin mengendalikan secara penuh permainan yang ada di DPRDS dan DPD menjelang Pemilu 1955 dan Pemilu lokal 1957. Hal ini karena Masjumi merupakan partai yang memiliki suara terbanyak di dalam DPRDS pada
1950  hingga menjelang Pemilu 1955. Meskipun kekuatan Masjumi mulai melemah pascakeputusan NU berpisah pada 1952 dan menjadi salah satu partai kontestan pemilu pada 1955, partai ini masih mempunyai suara yang menentukan dalam DPRDS. DPRDS pada tahun 1955, menjelang pemilu, terdiri atas 11 orang dari Masjumi, 9 PNI, 1 PIN, 2 PSI, 2 NU, 1 PSII, 1 PRI, 1 Parindra, 1 Partai Murba, 1 PIR, 1 Parkindo, dan 1 Katholik. Sementara itu, di dalam DPD, 2 orang Masjumi, 2 PNI, dan seorang PSI (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958). Dilihat dari komposisi tersebut,  sebenarnya  Masjumi  dapat  memobilisasi  massa  lebih  besar.  Namun, kenyataan bahwa Masjumi hanya menguasai struktur pemerintahan berbanding terbalik dengan kekuatan di lapangan, di mana masyarakat Kota Surabaya tidak lagi memandang Masjumi sebagai partai yang paling harus dipilih dalam Pemilu 1955.
Pascapemilu, kemerosotan dukungan terhadap Masjumi di masyarakat secara pasti memengaruhi komposisinya di struktur pemerintahan. Pada pertengahan tahun 1956, DPRDS dibubarkan dan diganti dengan DPRDP, yaitu berdasarkan Pemilu 1955. Dewan Kota peralihan ini hanya terdiri atas 25 orang anggota, yakni 11 PKI, 5 NU, 4 PNI, 1 Masjumi, 1 Katholik, 1 Parkindo, 1 PRI dan 1 Baperki. Sementara itu, DPD terdiri dari 2 orang PKI, 1 NU, 1 PNI, dan 1 PRI. Hasil ini menunjukkan kekalahan  telak  Masjumi  oleh  PKI.  Karena  hanya  memiliki  1  kursi  di  DPRDP, Masjumi tidak mendapat kursi di DPD sama sekali. Dalam DPRDP, di mana PKI memiliki kursi paling banyak, yakni 11 ditambah dengan PRI, Baperki, dan Parkindo, sikap PKI sering meniru sikap Suprapto dari Masjumi yang selalu mencari peluang agar keputusan diambil dengan cara bulat dengan menyingkirkan pemungutan suara.
Kekalahan Masjumi di Kota Surabaya berlanjut dalam pertarungannya di lembaga legislatif dan perebutan kursi eksekutif setelah Pemilu Lokal 1957. Pemilu Lokal 1957  memang  memberikan  kesempatan  Masjumi  untuk  berbenah  dan  bangkit, terlebih lagi ketika dalam pemilu tersebut ditemukan banyak kecurangan, sehingga harus diulang pada Februari 1958. Namun, Masjumi dalam posisi yang tetap saja tidak begitu menguntungkan. Pemilu ulangan tetap mengukuhkan PKI sebagai pemenang (“17 Kursi DPRD Surabaja Diborong PKI” 1958). Berdasarkan perolehan suara, komposisi anggota DPRD Kota Surabaya antara lain Masjumi memperoleh 2 kursi, PKI 17, NU 8, PNI 4, Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI), Baperki, Parkindo dan Partai Katolik masing-masing mendapat 1 kursi (“Masjumi Mendapat 2 Kursi, PNI 4, NU 8 dan PKI 17” 1958).
Pada tanggal 21 Mei 1958, pelantikan DPRD Kota Surabaya dilaksanakan. Tidak seperti pada DPRDS atau DPRDP yang hanya memiliki dua orang pimpinan yaitu seorang  ketua  dan  seorang  wakil  ketua,  DPRD  pada  tahun  1958  memiliki  tiga pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua. Yang terpilih sebagai  anggota  dewan  dari  Masjumi  adalah  Wisatmo  Matjasin  dan  Oesman Muttaqien.
Sidang pemilihan ketua DPRD dipimpin oleh Wisatmo Matjasin. Hal ini karena Wisatmo ditunjuk oleh Residen Subakti Pusponoto seusai melantik anggota DPRD Kota Surabaya karena Wisatmo merupakan anggota DPRD yang memiliki usia
paling tua di antara anggota yang lain. Pemilihan tersebut diikuti calon tunggal yakni Sudarmadji dari PKI. Sebelumnya nama Sudarmadji diajukan oleh Kwee Mo Liang (Katholik) yang mengatasnamakan satuan kelompok dari beberapa ketua fraksi. Atas usul Kwee Mo Liang dan beberapa pendukungnya pula diadakan dua kursi untuk wakil ketua. Usul ini pun diterima dengan bulat oleh peserta sidang dan dengan calon tunggal pula terpilih Wakil Ketua I Hirman Kusumardjojo dari PNI dan R. Damanhuri dari NU, yang sebelumnya merupakan anggota Masjumi. Setelah itu pimpinan sidang Wisatmo menyerahkan kepada Soedarmadji (“Sudarmadji (PKI) Terpilih sebagai Ketua DPRD” 1958).
Pemilihan walikota menjadi agenda pertama dari DPRD Kota Surabaya yang baru saja dilantik. Pencalonan Satrio oleh PKI yang menguasai mayoritas suara di DPRD membuat partai lain tidak mencalonkan kadernya sebagai calon walikota. Dalam hitungan angka, sudah pasti partai lain akan kalah menghadapi PKI di DPRD, apalagi pencalonan Satrio juga mendapat dukungan dari partai lain. Dalam hitungan PKI, partai lain yang akan mendukung pencalonan Satrio antara lain Baperki, Katolik, dan Parkindo. Jika dukungan itu bulat, Satrio mendapat dukungan 20 suara, sedangkan partai lain yang menolak yaitu NU, PNI, Masjumi, dan P3RI hanya memiliki 15 suara (“Dr. Satrio (Tjalon PKI): Suka Mendjadi Kepala Daerah Kota Surabaja Asal Semua Partai Setudju” 1958).
Proses pencalonan Satrio menjadi Walikota Surabaya menjadi gambaran paling ekspresif dinamika politik Kota Surabaya. Meskipun dicalonkan oleh mayoritas anggota dewan, bukan berarti ia tidak mendapat perlawanan dari partai lain. Partai yang menentang adalah NU dan Masjumi, dua partai politik yang merupakan lawan PKI paling kuat baik di tingkat nasional maupun di Kota Surabaya. Walaupun secara ideologis satu sisi terhadap calon yang diajukan oleh PKI, NU dan Masjumi tidak kuasa melawan dengan cara mengajukan calon sendiri. Mereka sadar bahwa keanggotaan mereka di DPRD secara kuantitas adalah minoritas. Meskipun misalnya NU dan Masjumi mencalonkan calon sendiri, sudah pasti mereka akan kalah ketika dilakukan  pemilihan  DPRD  karena  pemilihan  walikota  tidak  dilakukan  secara langsung oleh rakyat melainkan oleh anggota DPRD. Peluang NU dan Masjumi sangat kecil untuk bisa memenangkan pemilihan Walikota Surabaya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh NU dan Masjumi adalah mencoba melakukan manuver pada saat pemilihan walikota sidang DPRD (Basundoro 2011:288).
Karena calon walikota yang diajukan ke sidang pemilihan yang berlangsung 11 Juni 1958 adalah calon tunggal, PKI beserta partai pendukung yang mencalonkan Satrio menghendaki agar sidang secara aklamasi langsung menetapkan Satrio sebagai walikota terpilih. Namun, NU dan Masjumi yang dipelopori oleh Hamid Rusdi tidak setuju jika Satrio secara aklamasi ditetapkan sebagai walikota terpilih. Mereka menghendaki agar dilakukan pemilihan secara tertutup (rahasia) dengan voting satu orang satu suara oleh anggota DPRD (“Dgn Aklamasi Dr. Satryo Dipilih sbg Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja S’Baja” 1958).
Persoalan tata cara pemilihan sempat menimbulkan perdebatan sengit antara kedua kubu tersebut dan nyaris memunculkan deadlock. Sidang yang sudah berlangsung
beberapa  jam  akhirnya  diskors  untuk  menemukan  titik  temu  antara  dua  kubu yang berbeda pendapat tersebut. Meskipun sidang sudah diskors 30 menit, tetap saja  belum  ada  titik  temu.  NU  dan  Masjumi  tampaknya  cukup  cerdik  dalam memainkan arena persidangan. Ketika sidang dibuka kembali dan mereka diberi kesempatan berbicara, Hamid Rusdi sebagai juru bicara NU dan Masjumi bersikukuh bahwa sampai saat pemilihan anggota, DPRD belum memiliki aturan tentang tata cara pemilihan walikota. Kekacauan dalam sidang pemilihan walikota tersebut disebabkan ketidaklaziman tata cara persidangan. Mungkin karena ingin calonnya segera disahkan sebagai walikota, ketika sidang baru saja dibuka, beberapa anggota dewan yaitu Mudji (PNI), Kwee Mo Liang (Katholik), dan Moh. Djais (PKI) langsung mengusulkan agar agenda pertama adalah pemilihan walikota (“Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satryo Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaja” 1958). Padahal, dalam agenda yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya, agenda pertama adalah merumuskan peraturan tata tertib sidang, kedua adalah pemilihan calon walikota, dan ketiga adalah pembentukan fraksi DPRD. Usulan anggota dewan tersebut langsung saja disetujui, akibatnya pemilihan walikota berlangsung tanpa aturan yang jelas. Mungkin mereka berharap bahwa semua anggota dewan akan setuju begitu saja tanpa ada pembahasan yang berlarut- larut (Basundoro 2011:289).
NU dan Masjumi bersikukuh harus dilakukan pemilihan secara rahasia karena jabatan walikota adalah jabatan yang penting dan menyangkut pilihan atas orang. Jika anggota dewan salah memilih, akan menjadi bencana bagi Kota Surabaya. Setelah dilakukan perdebatan berlarut-larut akhirnya diputuskan untuk dilakukan voting untuk menentukan berapa yang setuju aklamasi dan siapa yang setuju pemilihan secara tertutup. NU dan Masjumi pun gagal. Mereka tampaknya hanya mengulur waktu.  Setelah  dilakukan  voting,  mayoritas  anggota  dewan  setuju  aklamasi. Akhirnya, sidang secara aklamasi menetapkan Dr. R. Satryo Sastrodiredjo sebagai Walikota Surabaya periode 1958—1963 (“Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satryo Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaja” 1958).
Setelah terbentuk susunan anggota DPRD Kota Surabaya, agenda selanjutnya adalah pemilihan anggota DPD. Daftar calon anggota DPD terkumpul dan dicatat sebanyak dua  lembar.  Sebelum  diadakan  pemungutan  suara  pemilihan  DPD,  diadakan terlebih dahulu panitia pemungutan. Di sini, permainan Masjumi hanya terbatas untuk kepanitian. Masjumi berhasil memasukkan anggotanya dalam kepanitian, sekalipun Masjumi memang tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi yang layak dipertimbangkan di dalam DPRD Kota Surabaya. Oleh karena itu, anggota panitia tersebut terdiri dari Oesman Muttaqien (Masjumi), Haholy (Parkindo), A. Djais (PKI), Sutopo (PNI), dan Jasin Umar (NU).
Masjumi  sama  sekali  gagal  untuk  memengaruhi  pengajuan  calon.  PKI  yang memiliki  jumlah  besar  justru  membagikan  suaranya  untuk  pencalonan  kepada sejumlah  partai  lain,  terkecuali  Masjumi.  Hasil  dari  pemungutan  sudah  dapat diduga oleh hampir seluruh anggota dewan. Hal ini karena yang dicalonkan tentu akan terpilih  secara  aklamasi sehingga  pemungutan  suara  pun menjadi sedikit hambar. Maka, diperolehlah hasil jago NU Husainy Tiway mendapat 9 suara; PNI
Mudji Hardjosumarto 7 suara; Katholik Wee Mo Liang, PKI Suroro dan Amiruddin masing-masing mendapat 6 suara (“DPD Kotapradja Surabaja jang baru” Soerabaja Post 29 Mei 1958; “DPD Kotapradja terpilih” 1958). Dalam DPRD tahun 1958, PKI mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Masjumi dengan 2 kursi tidak dapat bertindak apa-apa (“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja” 1958).

## SIMPULAN
Sebagai negara yang baru merdeka dan lebih mendapatkan stabilitas keamanannya pada tahun 1950, dinamika perkembangan demokrasi dan Islam di di Kota Surabaya menjadi bagian penting dalam memberi gambaran peran Masjumi yang merefleksikan bagaimana  nilai-nilai  Islam  dan  demokrasi  diperjuangkan  unuk  disandingkan. Meskipun berdiri sejak awal kemerdekaan, di Kota Surabaya, perkembangan Masjumi lebih mendapatkan tempat pada tahun 1950. Pada masa-masa awal konsolidasi dan pembentukan di Kota Surabaya ini, Masjumi ingin mempertahankan identitasnya sebagai pemersatu golongan umat Islam dan pengakomodasi perbedaan paham, sekalipun pada gilirannya tidak mampu bertahan dalam perpecahan yang berujung pada pelembagaan kepentingan politis tersendiri dari kaum tradisional. Konsolidasi Masjumi  di  Kota  Surabaya  pada  masa  awal  yang  berhasil  berbanding  terbalik menjelang tahun 1960-an. Partai Islam modern hampir tidak mendapatkan tempat di  masyarakat  meski  mampu  menunjukkan  bahwa  Islam  dan  demokrasi  tidak bertentangan selain menyumbang bagaimana dinamika perkembangan demokrasi di Kota Surabaya harus dilaksanakan cukup signifikan. Pada 4 Desember 1950 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) sebagai badan legislatif di Kota Surabaya dan Masjumi tampak mendominasi, jika dicermati dari hasil susunan pimpinan DPRDS. Mendapatkan kursi mayoritas dalam DPRDS, Masjumi memainkan peranan penting. Akan tetapi, penelitian tentang Masjumi di Surabaya sejatinya perlu kembali dilakukan untuk menjawab secara lebih jelas dan persis kapan dan siapa yang mendirikan partai tersebut di Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
“17 Kursi DPRD Surabaja Diborong PKI.” 1958. Pewarta Soerabaia, 26 Maret.
“Ada Apa dalam Kotapradja?” 1952. Perdamaian, 26 Februari.
Ahmad,  Zainal  Abidin.  1946. Masjoemi:  Partij  Politiek  Islam  Indonesia.  Pematang Siantar: tanpa penerbit.
Andiko, Toha, Anang Rohwiyono, dan Nur Kholis Majid. 2010. Sejarah Politik Islam Indonesia: Masjumi 1945. Jakarta: UHAMKA Press.
Basundoro, Purnawan. 2011. “Memerahkan Kota Pahlawan.” Dalam Kota-Kota di Jawa, disunting oleh S Margana dan Nursam. Yogyakarta: Ombak.
__________. 2012. Sejarah Pemerintah Kota Surabaya, Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga.
“Dgn Aklamasi Dr. Satryo Dipilih sbg Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja S’Baja.” 1958. Harian Umum, 12 Oktober.
“DPD Kotapradja Surabaja jang Baru.” 1958. Soerabaja Post, 29 Mei.
“DPD Kotapradja Terpilih.” 1958. Harian Umum, 29 Mei.
“Dr. Satrio (Tjalon PKI): Suka Mendjadi Kepala Daerah Kota Surabaja Asal Semua Partai Setudju.” 1958. Soerabaja Post, 4 Juni.
Madinier, Remy. 2013. Partai Masjumi, Jakarta: Mizan.
“Masjumi  Mendapat  2  Kursi,  PNI  4,  NU  8  dan  PKI  17.”  1958. Soeara  Rakjat,  26 Maret.
Muhammad, Harry dan Akbar Muzakki. 1994. K.H. Misbach, Ulama Pejuang, Pejuang Ulama. Surabaya: Bina Ilmu.
Noer, Deliar. 1996. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900—1942. Jakarta: LP3ES. “Resolusi Kongres November 1945.” 1945. Pengurus Besar Partai Masjumi (1945).
Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi.
“Riwajat Hidup Singkat Ketiga Ketua DPRD Surabaja jang Baru.” 1958. Soerabaja Post, 27 Mei.
Rusli, Karim M. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
“Sekitar Dewan Rakjat Kota Surabaja.” 1958. Soerabaja Post, 23 Mei.
“Sudarmadji (PKI) Terpilih sebagai Ketua DPRD.” 1958. Jawa Post, 21 Mei.
“Sesudah Debat tentang Prosedur dengan Aklamasi Dr. Satryo Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaja.” 1958. Soerabaja Post, 12 Oktober.
Sjamsu, Koesmen dan B.W. Pangestu. 1957.  Buku Petundjuk Kota Besar Surabaja, Surabaja: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaja.
Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

## GAYA SELINGKUNG MOZAIK HUMANIORA

## A.  Panduan menyiapkan naskah publikasi
Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut.
Artikel belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
1. Artikel orisinal tentang kajian ilmu humaniora, baik sastra, linguistik, sejarah,
2. filsafat, filologi maupun kajian-kajian kebudayaan dan kemasyarakatan. Artikel diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1 pada kertas 3. ukuran A4 dengan pias kiri 3,5 cm, pias kanan 3 cm, pias atas dan bawah 3 cm. Panjang artikel tidak lebih dari 7000 kata, termasuk gambar, grafik, tabel, dan daftar pustaka.
Judul, abstrak, dan kata-kata kunci ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 4. Inggris. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
5. Sistematik penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: (a)
6. judul: komprehensif, jelas, dan singkat. Judul dibatasi tidak lebih dari 15 kata. Judul artikel, judul bagian, dan judul subbagian dicetak tebal. Huruf kapital digunakan untuk  mengawali  setiap  kata  dalam  judul  kecuali  kata  depan;  (b)  nama  dan institusi penulis: nama  ditulis  lengkap  tanpa  gelar.  Nama  institusi  ditulis  di bawah nama penulis, disertai alamat lengkap institusi, nomor telepon institusi, dan  alamat  surel  penulis;  (c)  abstrak: merupakan  intisari  artikel,  terdiri  atas 150—250 kata, dan dituangkan dalam satu paragraf; (e) kata kunci : di bawah abstrak dicantumkan kata-kata kunci ( keywords) paling banyak lima kata dan ditulis urut secara alfabetis. Kata-kata kunci harus mencerminkan konsep penting yang ada di dalam artikel; (f) pendahuluan (tanpa subbagian): berisi latar belakang masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan signifikansi artikel (jika ada); (g) metode ; (h) hasil dan pembahasan : disajikan dalam subbagian-subbagian; (i) perujukan atau  pengutipan: ditulis  menggunakan  sistem  pengarang-tahun  (author-date) dan disarankan mencantumkan nomor halaman; (j) gambar, grafik, dan tabel : diberi nomor, judul, dan keterangan serta dikutip di dalam teks. Perujukan atau pengutipan gambar, grafik, dan tabel menggunakan penomoran, bukan dengan kata-kata seperti di bawah ini, sebagai berikut, atau berikut ini . Contoh : Struktur penulisan judul berita pada rubrik ekonomi harian Kompas disajikan dalam Tabel 4. Untuk gambar dan grafik, nomor dan judulnya diletakkan di bawahnya, sedangkan untuk tabel, nomor dan judulnya diletakkan di atasnya. Gambar, grafik, dan tabel merupakan data yang sudah diolah. Pencantuman tabel atau gambar yang terlalu panjang (lebih dari 1 halaman) sebaiknya dihindari. Tabel harus disajikan tanpa garis vertikal. (k) simpulan (bukan ringkasan atau pengulangan hasil); (l) daftar pustaka (bukan bibliografi): berisi pustaka-pustaka yang diacu dalam artikel, ditulis secara alfabetis dan kronologis menurut nama penulis tanpa mencantumkan gelar. Jika seorang penulis menulis lebih dari satu artikel/buku dalam tahun yang sama, di belakang tahun baik di dalam teks maupun di dalam daftar pustaka dibubuhi huruf kecil (a, b, dan c). Dalam daftar pustaka, penulisan nama depan pengarang boleh ditulis lengkap atau disingkat, misalnya Storey, John atau Storey, J. Artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris dapat menggunakan ejaan
7. British English atau American English dan harus konsisten di keseluruhan artikel.
Artikel dapat dikirim melalui surel ke up2dfibunair@yahoo.co.id
8.
Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis 9. kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan. Penulis bersedia melakukan revisi artikel jika diperlukan.
10. Penulis yang artikelnya dimuat akan menerima sepuluh cetak lepas tanda bukti 11. pemuatan.
Bahasa  yang  digunakan  dalam  penulisan  Daftar  Pustaka  mengikuti  bahasa 12. artikel.
Penulis disarankan menggunakan
13. software Mendeley dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka (bisa diunduh secara gratis di www.mendeley.co m) dan memilih gaya selingkung Turabian style (author-date). Jika menyusun sitasi dan daftar pustaka secara manual, perujukan ditulis dengan tata cara seperti contoh berikut.

## Buku
Pengutipan dalam teks: (Arivia 2003:25)
Penulisan dalam Daftar Pustaka:
Nama belakang penulis, Nama depan atau Inisial. Tahun. Judul. Kota tempat terbit: Penerbit.
Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

## Bunga rampai/antologi dan prosiding konferensi yang ber-ISBN
Pengutipan dalam teks: (Roth 2008)
Penulisan dalam Daftar Pustaka: Nama belakang penulis, Nama depan atau Inisial. Tahun. “Judul.” Dalam Judul Buku Antologi, disunting oleh Nama Lengkap (atau dengan Inisial) Penulis. Kota terbit: Penerbit.
Roth, Paul. 2008. “The Epistemology of Science after Quine.” Dalam The Routledge Companion to Philosophy of Science, disunting oleh Stathis Psillos dan Martin Curd. London and New York: Routledge.
Jika yang dirujuk adalah bunga rampai secara keseluruhan, maka dituliskan sebagai berikut:
Psillos, S, dan Martin Curd (eds). 2008. The Routledge Companion to Philosophy of Science. London and New York: Routledge.

## Jurnal cetak
Pengutipan dalam teks: (Istanti 2001)
Penulisan dalam Daftar Pustaka: Nama belakang penulis, Nama depan atau Inisial. Tahun. “Judul.” Nama Jurnal volume (nomor jika ada): rentang halaman.
Istanti, Kun Zachrun. 2001. “Hikayat Amir Hamzah: Jejak dan Pengaruhnya dalam Kesusastraan Nusantara.” Humaniora 13 (1): 23–37.

## Artikel surat kabar cetak
Pengutipan dalam teks: (Santoso 2004)
Penulisan dalam Daftar Pustaka: Nama belakang penulis, Nama depan atau Inisial. Tahun. “Judul.” Nama Surat Kabar, tanggal dan bulan diterbitkan.
Santoso, Iwan. 2004. “Meruntuhkan Prasangka Menjalin Kebersamaan.”  Kompas, 22 Mei.

## Makalah dalam pertemuan ilmiah
Pengutipan dalam teks: (Sartini 2011)
Penulisan dalam Daftar Pustaka: Nama belakang penulis, Nama depan atau Inisial. Tahun. “Judul.” Nama Pertemuan Ilmiah. Nama Kota.
Sartini, Ni Wayan. 2011. “Strategi Linguistik dalam Wacana Politik.” Seminar Nasional Politik Bahasa dan Bahasa Politik. Surabaya.

## Laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi
Pengutipan dalam teks: (Saputra 2003)
Penulisan dalam Daftar Pustaka:
Nama  belakang  penulis,  Nama  depan  atau  Inisial.  Tahun.  “Judul.”  Kota:  Nama Institusi.
Saputra, Heru. 2003. “Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang dalam Budaya Using di Banyuwangi.” Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Panduang lengkap gaya selingkung Mozaik Humaniora bisa dilihat di http://journal.unair. ac.id/panduan-informasi-314-19.html

## B.  Etika Penulisan
Ketika menyerahkan artikel, penulis harus mengirimkan juga formulir penyerahan naskah  berisi:
Formulir Pernyataan, bahwa a) artikel tersebut 1. adalah asli/bebas plagiarisme, belum pernah dipublikasikan, dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal/ media lain, b) tidak memiliki permasalahan hak cipta untuk gambar atau tabel yang disajikan, dan c) semua penulis telah menyetujui urutan kepengarangan, isi naskah, dan publikasi naskah.
Formulir Perjanjian Hak Cipta, bahwa penulis 2. memberikan lisensi bebas royalti kepada penerbit yang ditunjuk manajemen Mozaik untuk menerbitkan, mereproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan naskah dalam bentuk cetak dan digital kepada khalayak, dan bahwa penulis tetap memegang hak cipta atas naskah.
Informasi  lebih  lanjut  bisa  dilihat  di  http://journal.unair.ac.id/pernyataan-penulis- informasi-315-19.html