Tinjauan  Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW)

## LA GURUSI

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Pidana

## Abstract
High rates of traffic accidents (lakalantas) on its own if it is from a lack of public awareness in  this  respect  motorists  with  a  variety  of  factors.  This  type  of  research  uses  qualitative Analysis is the analysis of kualititif data against verbal and descriptive data are thought by describing the real circumstances from the object which will be discussed with formal and juridical approach refers to the concept of doctrinal law. Qualitative data are described by words or sentences split by category to derive the conclusion. The research results showed that  the  basic  consideration  of  the  judge  in  the  criminal  matter  Number  ruling  dropped 154/Pid. B/2015/PN. Pasarwajo that is based on the fact the cause of the occurrence of the case i.e. belongs to a criminal act or omission with the evidentiary culpa at least two valid instrument of  evidence,  namely  the description of witnesses,  exhibits, letters of visum et repertum and description of the defendant. The advice of the author are the judges should be more sence to see the facts of what occurred at the time of the trial, therefore from the fact such arise, leading to the conviction of the judge that the accused may or may not are convicted  and  the  judge  must  be  more  thorough  and  meticulous  in  disconnected  matter, bearing in mind the letter ruling which is binding. It also must have knowledge or science of law well, is not only legal, but also a formal legal material in order not to wrong in dropping the verdict for a case.
Keyword: Sanctions, Criminal Acts, Traffic.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara menurut Logemann (M. Solly Lubis,  2002  :1)  yaitu  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang  bertujuan  dengan kekuasaannya  yang  mengatur  serta  menyelenggarakan  suatu  masyarakat.  Sedangkan hokum  menurut  Achmad  Ali  (2002:  30)  yaitu  “seperangkat  kaidah  atau  ukuran  yang
tersusun dalam suatu system menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat.
Eksistensi  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  secara  tegas  disebutkan  dalam penjelasan UUD RI 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat 3,” Indonesia ialah Negara yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat) ”. Indonesia  menganut  konsepsi welfare  state terdapat  kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  Negara,  yaitu  :  “  Melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  dara  Indonesia,  memajukan  kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.
Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahtraan dan ketentraman  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pembangunan  yang  ada  sekarang  ini  tentu  saja memiliki kekurangan dan kelebihan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah  tingginya  jumlah  kendaraan  yang  salah  satu  dampak  negatifnya  dari  semakin majunya  pembangunan  terkhusus  dibidang  produksi  kendaraan  yang  menyebabkan simpang siurnya lalu lintas jalan raya yang akhirnya akan semakin tidak nyaman.
Ketidak  nyamanan  pengguna  jalan  raya  dalam  aktivitasnya  sering  menimbulkan kelalaian  maupun  kealpaan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pengguna  jalan yang  tentu  saja  dapat  merugikan  dirinya  dan  orang  lain.  Kelalaian  dan  kealpaan  sendiri dapat di hindari dengan tetap memegang teguh dan patuh  pada aturan hokum, hal ini di sadari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.
Dalam  peristiwa  kecelakaan  lalau  lintas  harus  dipisahkan  antara  pelanggaran  dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hokum maka kejadian yang terjadi haruslah  merupakan  kejahatan,  sementara  pada  kecelakaan  lalu  lintas  kejahatan  yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan tindakan kelalaian atau kealpaan.
Tingginya  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  sendiri  jika  dari  kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengguna kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada diri misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidak stabilan pengemudi membuat peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan  keselamatan  pengguna  jalan  raya  lainnya  lengah,  mengantuk,  kurang terampil,  lelah,  tidak  menjaga  jarak,  melaju  terlalu  cepat  adalah  contoh  kesalahan  pada umumnya.
Selain  penyebab  -  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang  telah  di  uraikan  diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya juga di pengaruhi oleh faktor usia pengemudi, pada pra penelitian menurut analisa data yang dilakukan oleh
dinas perhubungan darat kabupaten buton dan satantas polres buton menunjukan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun penyebab tersebut terjadi kecelakaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban  yang  tidak  sedikit,  hal  ini  dapat  di  lihat  banyaknya  laporan  yang  masuk  pada satlantas polres buton.
Bagaimana  pertimbangkan  hakim  dalam  menjatuhkan  tindak  pidana  terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam kasus putusan nomor 154/Pid.B/2015/PN.PW.
Tujuan  penelitian  yang  ingin  di  capai  pada  penukisan  ini  yaitu  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  tindak  pidana  kelalain  lalu  lintas  yang menyebabkan hilangnya nyawa orang  dalam kasus  putusan  nomor 154/Pid.  B/2015/PN. Pw.  Dan  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  tindak  pidana kelalaian lalau lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

## B. METODE PENELITIAN
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder diolah dan di analisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di deskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualititif terhadap data verbal dan data sangka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan  yang  nyata  dari  objek  yang  akan  dibahas  dengan  pendekatan  yuridis formal  dan  mengacu  pada  konsep  doctrinal  hukum.  Data  yang  bersifat  kualitatif  yang digambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat-kalimat  dipisah-pisahkan  menurut  kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## C. HASIL PENELITAN
Menurut Adnan, SH. Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas Ii Pasarwajo wawancara 6 oktober 2015 mengatakan bahwa “pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sbelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan  misalnya  dakwaab  jaksa  penuntut  umum, keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti  dan  pasal-pasal  dalam peraturan  hukum  pidana.  Sedangakan  pertimbangan  non  yuridis  dapat  dilihat  dari  latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.
Menurut Laode Ganisi, SH Panitra Pengadilan Negeri Kelas Ii Pasarwajo wawancara tanggal  6  oktober  2015  mengatakan  factor-faktor  yang  harus  dipertimbangkan  secara sosiologis oleh hakim  dalam menjatuhkan menjatuhkan putusan terhadap suatu  perkara, antara lain:
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nila-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b. Memperhatikan sifat baik  dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
d. Factor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Factor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaualan hidup.
Lebih lanjut  Laode Ganisi, SH mengemukakan bahwa untuk mencapai usaha  ini maka hakim harus memperhatikan:
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
b. Ancaman  hukuman  terhadap  pelanggaran  pidana  itu.  Keadaan  waktu  melakukan pelanggaran pidan itu (yang memberatkan dan meringankan)
e-ISSN 2621-6159
c. Pribadi  terdakwa  apakah  ia  seorang  penjahat  yang  telah  berulang-ulang  dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seornag yang telah berusia tinggi.
d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  kasus  putusan  nomor 154/pid.B/2015/PN.Pw.  unsure  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurup pendapat majelis hakim telah terpenuhi atas diri terdakwa mengingat pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang  lalulintas  dan  angkutan  jalan.  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  (KUHAP) sertaperaturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara.
Keadaan  yang  memberatkan  yakni  akibat  kelalaian  terdakwa,  korban  H.  La  Iynu meninggal dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah:
1. Terdakwa bersifat sopan selama persidangan
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum perna dihukum.
Dalam putusan nomor 154/Pid.B/2015/PN. Pasarwajo. Proses pengambilan putusan yang  din  ambil  dan  dilakukan  oleh  majelis  hakim  yaitu  berdasarkan  pada  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dlam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan  hakim  adalah  keterangan  saksi,  barang  bukti,  surat visum  et  repertum dan keterangan terdakwa.
D. PENUTUP
Adapun kesimpulan dari uraian pada pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor perkara 154/Pid.B/2015/PN. Pasarwajo yaitu berdasarkan fakta penyebab terjadinya kasus yakni tergolong tindak pidana culpa atau kelalaian dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan  terdakwa  yang  dibuktikan  dalam  persidangan  sehingga  berdasarkan  bukti tersebut hakim menyatakan terdakwa Abdul Rahman Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana”  karena  kelalaiannya  mengemudi kendaraan  bermotor  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  orang meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali. Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum , (Studi Kajian Filososfi Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
Chazawi, adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Effendi,  rusli.  1986. Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Ujung  Pandang:  Lembaga  Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
Ilyas amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education. Kanterm  E.Y.  1982. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Disertai  Pembahasan  Berdasarkan  Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting . Jakarta:PT Tiara Ltd.
Lamintang.  P.A.F.  1997. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandiung  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Marpaung. Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineke Cipta
Mulyadi  lilik.  2007. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana .  Bandung:  PT.  Refika aditama.
R. Djamali. Abdoel. 2005. Pengantar hukum Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Projodikoro,  wirjono.  2003. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  PT.  Refika Aditama
Ruba’I Mascruchir. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana . Malang. UM Press
Sianturi. S. R. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta : Stroria Grafika.
Siregar Bismar. 1983. Hukum Acara Pidana . Jakarta: Bina Cipta
Syarifin. Pipin. 2000. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Putusan Setia
Tongat.  2009 .  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Prespektif  Pembaharuan . Bandung: UMM Pres
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan