INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2869-2882 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Penting Blockchain Terhadap BPK Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Lewiandy 1 ✉ , Ibra Fulenzi 2 , Britney Whilhelmina Berlian 3 , Berliana Deslita 4
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: lewiandy@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kemajuan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, seperti Kecerdasan Buatan (AI), robotika, dan Internet of  Things  (IoT),  serta  Blockchain,  telah  mengubah  lanskap  tradisional  di  berbagai  sektor,  termasuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, dan Politik. Revolusi ini menciptakan transformasi yang mendalam dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola sistem di era modern ini. Pada saat ini berhukum di  indonesia  melibatkan  dua aspek  utama,  yaitu  perancangan  hukum  dan  implementasi  penegakan hukum.  Dengan  memanfaatkan  blockchain,  kita  dapat  menciptakan  lingkungan  dengan  integritas, transparansi,  dan  keamanan  informasi  sebagai  prioritas  utama.  Blockchain  dapat  digunakan  untuk mencatat dan mengamankan bukti digital, menyederhanakan pelacakan transaksi, dan meningkatkan akurasi  serta  kepercayaan  dalam  sistem  peradilan.  Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  yuridis empiris dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Perancangan Hukum, Penegakan Hukum, Blockchain
Abstract
Technological advances in the 4.0 Industrial Revolution, such as Artificial Intelligence (AI), robotics, and the Internet of Things (IoT), as well as Blockchain, have changed the traditional landscape in a variety of sectors, including Economics, Social, Cultural, Legal, and Political. This revolution creates a profound transformation in the way we work, interact, and manage systems in this modern era. Currently, law enforcement in Indonesia involves two main aspects, namely law planning and implementation. By leveraging blockchain, we can create an environment where integrity, transparency, and information security  are  top  priorities.  Blockchain  can  be  used  to  record  and  secure  digital  evidence,  simplify transaction tracking,  and  increase  accuracy  and trust  in  the  justice  system.  In  this  study,  empirical jurisprudence methods are used by applying legislative approaches.
Keywords: Industry Revolution 4.0, Law Planning, Law Enforcement, Blockchain

## PENDAHULUAN
Penyidik  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  telah  melakukan  inspeksi  pada empat lokasi di Bandung dan Bogor terkait dengan kasus yang melibatkan Bupati nonaktif Bogor,  Ade  Yasin,  pada  2  dan  3  Juni  2022.  Tujuan  dari  inspeksi  ini  adalah  untuk mengumpulkan  bukti  terkait  dugaan  suap  yang  terjadi  dalam  pengurusan  laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2021. Pada 2 dan 3 Juni 2022, tim penyidik KPK berhasil menyelesaikan inspeksi secara paksa di empat lokasi di wilayah Jawa Barat, ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam pernyataan tertulis pada Senin (6/6/2022). "Dari hasil inspeksi tersebut, berbagai bukti berhasil ditemukan dan diamankan, termasuk dokumen-dokumen dan perangkat bukti elektronik (Kompas, 2022).
Keempat  lokasi  yang  menjadi  target  inspeksi  meliputi  Kantor  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat di Bandung, rumah tersangka di Bandung, Kantor Inspektorat Pemerintah  Kabupaten  Bogor,  dan  rumah  salah  satu  tersangka  di  Bogor.  Ali  Fikri  tidak memberikan  detail  rinci  mengenai  dokumen  dan  perangkat  elektronik  yang  ditemukan, namun diduga bahwa bukti-bukti tersebut terkait dengan materi objek audit yang dilakukan oleh  Anthon  Merdiansyah,  seorang  auditor  dari  BPK  Jawa  Barat.Bukti  yang  ditemukan diduga  merupakan  materi  objek  audit  yang  dilakukan  oleh  tersangka  ATM  (Anthon Merdiansyah)  dan  rekan-rekannya  untuk  mempengaruhi  hasil  laporan  pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor, sesuai permintaan tersangka AY (Ade Yasin), ungkap Ali.
Setelah inspeksi, KPK menyita dokumen dan perangkat elektronik yang nantinya akan dianalisis. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar konfirmasi kepada para tersangka. Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan beberapa nama lain sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kabid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik. Selain itu, empat auditor BPK Jawa Barat, yaitu Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Gerry Ginanjar Trie Rahmatullah, juga dijadikan tersangka dalam perkara ini. Dalam kasus ini, Ade Yasin diduga memerintahkan bawahannya untuk memberikan suap kepada empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar laporan keuangan Pemkab Bogor dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam  menjalankan  penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  kepastian  hukum menjadi krusial sebagai langkah tindak lanjut terhadap fakta hukum. Memastikan bahwa hukum  diterapkan  dengan  jelas  dan  adil  adalah  prinsip  fundamental  dalam  memelihara integritas  sistem  hukum  (Yohanes,  2020).  Namun,  ketika  terdapat  permasalahan  terkait auditor yang dapat memanipulasi pencatatan, dapat menimbulkan potensi penyimpangan sesuai dengan keinginan mereka (Natsir, M., Rahmawaty, S., Zahra, F., Mile, Y., dan Hatimah, H,  2023).  Keberadaan  celah  semacam  ini  menciptakan  kerentanan  dalam  sistem, mengakibatkan  perlunya  penerapan  solusi  yang  inovatif  dan  canggih,  seperti  teknologi blockchain, untuk meningkatkan transparansi dan mengatasi masalah kepercayaan dalam pemeriksaan keuangan (Ratnasari, M., dan Rofi, M. A., 2020)
Untuk mengatasi permasalahan ini dan memperkuat sistem, artikel ini berjudul “Peran Penting Blockchain Terhadap BPK Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Di In donesia” Konsep blockchain dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini. Blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan keandalan pencatatan serta mengurangi risiko manipulasi oleh auditor yang tidak bertanggung jawab (Kurniawan et al., 2023)

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai "Peran Penting Blockchain Terhadap BPK Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" menggunakan metode analisis kasus yang mencakup pendekatan normatif dan empiris (Suyanto, S. H., 2023). Fokusnya adalah  pada  peran  krusial  teknologi  blockchain  dalam  mendukung  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  penegakan  hukum  di  Indonesia (Indradi, A. H., dan Hendryanto, Y. D., 2022). Pendekatan normatif melibatkan analisis rinci terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan blockchain, termasuk regulasi yang memandu  lembaga  pemerintah  seperti  BPK  BPK  (Zaini,  Z.  D.,  2011).  Sementara  itu, pendekatan  empiris  mencakup  pengumpulan  dan  analisis  data  terkait  implementasi blockchain  oleh  BPK,  dengan  melibatkan  kasus  konkret  atau  proyek-proyek  yang
menunjukkan dampak penggunaan blockchain dalam konteks penegakan hukum (Muhdlor, A. Z., 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia tidak bisa menolak globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sebagai negara yang memiliki nilai-nilai khas Nusantara (Annisa, Hannah, dan Fatma Ulfatun Najicha, 2021). Globalisasi juga berdampak pada perkembangan teknologi dan informasi yang  mempengaruhi  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat  (Machmud,  Muslimin,  2011). Kehidupan  masyarakat  yang  awalnya  konvensional  kini  mengalami  transformasi  menuju digitalisasi (Hurin, Hurin, dan Dilla Dilla, 2023).
Hal  tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi  para  pemegang  kekuasaan,  yaitu pemerintah  dalam  arti  luas,  untuk  menuju  ke  arah  keterbukaan  dengan  memanfaatkan teknologi  dan  informasi  (Joko  Pramono  S,  2020).  Tujuannya  adalah  untuk  melakukan percepatan  pembangunan  menuju  cita-cita  bangsa  sebagaimana  tertuang  dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV, yaitu "memajukan kesejahteraan umum." Ini merupakan perintah konstitusi yang harus dilaksanakan pemerintah (Zein, Yahya Ahmad, 2016).
Menyikapi  hal  ini,  pemerintah  dituntut  bergerak  menuju  keterbukaan  dengan memanfaatkan  teknologi  guna  percepatan  pembangunan  sejalan  cita-cita  bangsa (Kementerian  Pertahanan,  2015).  Dalam  hal  ini,  pemerintah  juga  wajib  memanfaatkan kemajuan  teknologi  era,  ,  seperti  kecerdasan  buatan  (artificial  intelligence),  internet  of things, hingga blockchain (Fonna, Nurdianita, 2019)
Penerapannya  dapat  diimplementasikan  pada  sistem  pelayanan  publik  guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Tomuka, Shinta, 2013). Dengan demikian,  dapat  terbangun  public  trust  atau  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah. Pemerintah yang terpercaya, bersih, dan profesional tentu merupakan modal besar untuk memajukan Indonesia (Mintawati, Hesri, 2022).
Jika Indonesia berhasil meraih bonus demografi dengan memanfaatkan teknologi 4.0, hal ini dapat menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 (Susanto, H. Pendi, 2021). Momentum kemajuan teknologi global harus dimanfaatkan untuk mewujudkan cita- cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan langkah bijak pemerintah dalam menyambut era digital, Indonesia bisa menjadi negara maju yang sejahtera dan berdaulat.
BPK adalah  lembaga negara yang  bertugas memeriksa  pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan  negara  yang  bebas  dan  mandiri  (Ramadhani,  Muhammad,  2021).  BPK
dibentuk berdasarkan Pasal 23E Undang- Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  200629.  Hasil  pemeriksaan  BPK  berupa laporan  hasil  pemeriksaan  yang  diserahkan  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD  sesuai kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan ini digunakan sebagai bahan untuk menilai dan memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza, 2020).
BPK sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Tugas pemeriksaan BPK mencakup seluruh instansi pengelola keuangan negara mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BI, hingga BUMD (Setiawan, Adam, 2019).
Cakupan pemeriksaan BPK yang luas ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi  penggunaan  uang  negara.  Pemeriksaan  BPK  dapat  mengungkap penyimpangan dan menjadi alarm dini mencegah kerugian keuangan negara (Wardhani, Andika Putri Kusuma, 2018).
Agar  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  optimal,  BPK  perlu  senantiasa meningkatkan  kapasitas  auditor  internal.  Pemeriksaan  BPK  juga  harus  dilakukan  secara independen  tanpa  tekanan  politik.  Hasil  pemeriksaan  BPK  wajib  ditindaklanjuti  dengan sungguh-sungguh oleh lembaga terkait (Efendy, Muh, 2010).
Dengan  pemeriksaan  yang  efektif  dari  BPK,  pengelolaan  keuangan  negara  dapat dilakukan dengan lebih berintegritas dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Pengawasan BPK menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. Pemeriksaan  BPK mencakup audit keuangan, audit  kinerja, dan audit  dengan  tujuan  tertentu.  Jika  pemeriksaan  dilakukan  oleh  akuntan  publik,  hasil pemeriksaan wajib dilaporkan ke BPK dan dipublikasikan.
Hal ini menunjukkan bahwa BPK memiliki standar profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan  tugas  pemeriksaan.  BPK  juga  memastikan  adanya  transparansi  hasil pemeriksaan baik yang dilakukan internal BPK maupun oleh auditor eksternal (Kuntadi, Cris, 2023). Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses hasil pemeriksaan keuangan negara. Ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Taufik, Taufeni, 2008).
Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara,  BPK  melakukan  pembahasan  atas  temuan  pemeriksaan  dengan  objek  yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan telah sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya. Pembahasan temuan ini juga bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari pihak yang diperiksa terkait dengan temuan-temuan tersebut. Dengan  demikian,  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  dikeluarkan  BPK  dapat  menyajikan informasi yang akurat dan objektif (Utama, Nurresta Putera, 2017).
Dalam  pembahasan  temuan,  BPK  perlu  mengikuti  standar  pemeriksaan  keuangan negara agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Standar ini mencakup pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan, kode etik pemeriksa, dan standar pelaporan hasil temuan pemeriksaan. Penerapan standar tersebut juga penting untuk menjaga kredibilitas dan kualitas hasil pemeriksaan BPK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana diatur dengan peraturan BPK. Peraturan ini dapat berisi petunjuk teknis yang lebih rinci terkait tahapan proses pemeriksaan, cara penyusunan program kerja pemeriksaan, teknik analisis data, mekanisme pelaporan, dan lain sebagainya.
Dengan adanya peraturan yang jelas dan rinci, diharapkan BPK dapat melaksanakan tugas  pemeriksaan  keuangan  negara  secara  optimal,  efektif,  dan  sesuai  dengan  standar profesi (Zakariya, Rizki, 2020). Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  perlu menerapkan teknologi informasi terkini. Hal ini sejalan dengan Peraturan BPK No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan BPK.
Peraturan ini mengatur penggunaan sistem elektronik oleh BPK dalam menjalankan tugas  pemeriksaannya.  Sistem  elektronik  tersebut  meliputi  perangkat  keras,  perangkat lunak, jaringan komunikasi data, serta data elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (Pradita, Alvita U., and D, 2014). Nuswantara.  Penerapan sistem elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK. Data dan informasi keuangan pemerintah yang tersimpan secara digital akan memudahkan BPK untuk melakukan akses dan  analisis.  Selain  itu,  sistem  elektronik  juga  akan  menjamin  keamanan  data  serta menciptakan jejak audit yang andal (Arif, Zalfa Khayliz Leviratna, et al, 2022).
Blockchain,  pada  dasarnya,  mewakili  inovasi  revolusioner  dalam  sains  komputer dengan menjadi evolusi kelima dari perkembangan komputasi. Ini mendorong batas-batas tradisional  dengan  menyediakan  struktur  data  yang  memungkinkan  pembentukan  buku digital dari data, mengintegrasikan keamanan yang tinggi, dan memungkinkan pertukaran informasi dalam jaringan tanpa kebutuhan pihak perantara (Cihuy, Pak Gunawan, 2019).
Keunikannya terletak  pada setiap blok yang terkait erat dengan  blok sebelum dan sesudahnya, membentuk rantai data yang tidak dapat diubah. Ini memberikan keamanan dan keandalan yang tinggi karena setiap transaksi atau informasi yang dimasukkan ke dalam blockchain  tidak  hanya  dicatat,  tetapi  juga  terjaga  dari  kemungkinan  perubahan  atau penghapusan. Inilah aspek yang membedakan blockchain dari sistem tradisional, di mana catatan dapat dihapus atau dimanipulasi (Utomo, Teguh Prasetyo, 2021).
Blockchain menjadi sangat menguntungkan karena faktor ini mencegah auditor untuk menyelewengkan catatan keuangan yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan. Penting untuk dicatat bahwa catatan dalam teknologi blockchain tidak dapat dihapus, menciptakan tingkat transparansi dan kepercayaan yang tinggi di antara para pengguna (aisondra, Maisondra, 2022).
Keberlanjutan faktor ini membuat blockchain menjadi fokus utama dalam mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa catatan keuangan, menjadikan proses  tersebut  lebih  aman  dan  terpercaya.  Sifat  yang  tidak  dapat  diubah  dari  catatan keuangan  dalam  blockchain  memastikan  integritas  dan  akurasi  data,  mengamankan tanggung jawab BPK dalam menjalankan tugasnya (Amelya, Dora, 2023).
Dengan  kemampuannya  untuk  menciptakan  jejak  digital  yang  tidak  dapat dimanipulasi, blockchain membuka pintu bagi solusi inovatif dalam banyak aspek kehidupan kita. Dengan setiap blok yang bertindak sebagai tanda tangan digital yang aman, teknologi ini melangkah lebih jauh untuk mengubah cara kita menyimpan, berbagi, dan mengelola data (Raharjo, Budi, 2022).
Dengan  dukungan  teknologi  informasi  yang  memadai,  BPK  dapat  melakukan pemeriksaan  secara  lebih  komprehensif,  akurat,  dan  efisien  (Pamungkas,  Bambang, 2018).Hasil  pemeriksaan  pun  diharapkan  dapat  dihasilkan  lebih  cepat.  Pemanfaatan teknologi  informasi  sejalan  dengan  semangat  reformasi  birokrasi  serta  tata  kelola pemerintahan yang baik (Putra, Rizvanda Meyliano Dharma, 2018).
Pendapat  mengenai  potensi  positif  penerapan  teknologi  blockchain  di  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat relevan dan dapat memberikan dampak besar terhadap transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara(Gani, Taufiq A,  2023).Salah satu aspek utama yang dapat ditingkatkan adalah keamanan data. Teknologi blockchain, dengan fitur enkripsi dan konsensus distribusi, menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, yang dapat membantu BPK menjaga integritas data keuangan negara dari potensi serangan cyber dan manipulasi.
Selain itu, pemanfaatan smart contracts dalam blockchain dapat memberikan solusi otomatisasi untuk proses pengelolaan keuangan.
Kontrak  pintar  ini  dapat  diatur  untuk  mengeksekusi  secara  otomatis  ketika  kondisi tertentu  terpenuhi,  mengurangi  potensi  kesalahan  manusia  dan  meningkatkan  efisiensi operasional.Kelebihan  lainnya  adalah  pelibatan  pihak  eksternal,  termasuk  masyarakat umum, dalam memantau transaksi keuangan pemerintah. Blockchain memungkinkan akses terbuka  terhadap  catatan  transaksi,  tidak  hanya  meningkatkan  transparansi  tetapi  juga membangun kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan keuangan negara (Harahap, Berry A, 2017).
Penting  juga  untuk  memberikan  pelatihan  kepada  personel  BPK  agar  dapat memahami  teknologi  blockchain  sepenuhnya.  Pelatihan  ini  tidak  hanya  akan  membantu mereka mengelola dan memeriksa transaksi dalam sistem blockchain, tetapi juga mengatasi hambatan penerimaan teknologi baru (Prakosa, Dani Kharismawan, and Amrie Firmansyah, 2022).  Kolaborasi  dengan  lembaga  riset  dan  pengembangan  teknologi  juga  menjadi langkah penting. BPK dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sistem blockchain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.
Kampanye  sosialisasi  dan  komunikasi  efektif  kepada  pihak  terkait  dan  masyarakat umum perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dan pemahaman mengenai manfaat penerapan blockchain dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  penerapan  blockchain  di  BPK  tidak  hanya  akan menciptakan  keamanan  dan  transparansi,  tetapi  juga  membuka  jalan  bagi  inovasi  lebih lanjut dalam tata kelola keuangan negara (Evi, Tiolina, 2023).
Keuntungan terbesar dari pengaplikasian Blockchain sebagai sebuah perangkat yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat  bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan blockchain sebagai suatu sistem yang menjadi solusi bagi adanya potensial penyelewengan yang yang dilakukan oleh oknum yang dapat merusak public trust terhadap BPK.
Penerapan  Blockchain  sebagai  alat  bukti  dalam  konteks  hukum  dapat  membawa berbagai keuntungan signifikan, terutama dalam hal keamanan, transparansi, dan integritas informasi.  Berikut  adalah  beberapa  keuntungan  utama  dari  pengaplikasian  Blockchain dalam konteks hukum, khususnya sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
a. Keamanan yang Tinggi
Blockchain menggunakan kriptografi yang kuat dan mekanisme desentralisasi untuk melindungi integritas data. Informasi yang disimpan di dalam blok rantai sangat sulit
untuk  dimodifikasi  atau  diubah  tanpa  otorisasi  (Sutopo,  Ariesto  Hadi,  2023).  Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai alat bukti yang aman dan dapat diandalkan.
b. Transparansi
Setiap transaksi atau perubahan data yang terjadi dalam Blockchain dicatat dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini menciptakan tingkat transparansi yang  tinggi,  mengurangi  risiko  manipulasi  atau  kecurangan  dalam  bukti  hukum (Mahendra, Bayu Arif, 2023) .
c. Autentikasi Identitas
Blockchain  dapat  digunakan  untuk  mengamankan  identitas  dan  otoritas.  Dengan mengaitkan informasi identitas ke dalam blok rantai, dapat memperkuat keabsahan keterangan dan bukti yang diajukan dalam suatu kasus.
d. Ketidakbisaan Rekayasa Balik (Immutability)
Setelah  informasi  dimasukkan  ke  dalam  blok  rantai,  sulit  untuk  mengubah  atau menghapusnya. Ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi bahwa data yang ada pada  Blockchain  adalah  akurat  dan  tidak  dapat  disangkal  (Pratiwi,  Lady  Liesdyana, 2022).
e. Pengurangan Risiko Kecurangan
Dengan  sifat  desentralisasi,  Blockchain  mengurangi  risiko  kecurangan  yang  dapat dilakukan oleh oknum tertentu. Setiap transaksi atau informasi yang dimasukkan ke dalam Blockchain diverifikasi oleh jaringan, sehingga mengurangi peluang manipulasi.
f. Efisiensi dan Kecepatan
Blockchain  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  pengumpulan,  penyimpanan,  dan pengelolaan bukti. Proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mempercepat proses hukum (Diasca, Yelza, 2021).
g. Pemeliharaan Jejak (Audit Trail)
Blockchain mencatat seluruh jejak transaksi atau perubahan, menciptakan audit trail yang lengkap. Hal ini memudahkan penelusuran dan audit atas setiap perubahan atau interaksi yang terjadi (Ahmad, Jehan Afwazi, dan Teduh Dirgahayu, 2023).
h. Pembaruan Real-time
Informasi  dalam  Blockchain  dapat  diakses  secara  real-time,  memungkinkan pemanggilan bukti yang akurat dan terkini (Karim, Abdul, 2020). Ini dapat membantu dalam membuat keputusan hukum yang informasinya selalu ter-update.
Dengan menggabungkan keamanan tinggi, transparansi, dan efisiensi, penggunaan Blockchain sebagai alat bukti dapat membantu meningkatkan integritas sistem peradilan,
mengurangi  risiko  penyelewengan,  dan  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap institusi hukum.

## SIMPULAN
Secara keseluruhan, penerapan teknologi blockchain di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dalam ranah hukum, penegakan keadilan, dan tata kelola  pemerintahan.  Keuntungan  seperti  keamanan  tinggi,  transparansi,  dan ketidakbisaan  rekayasa  balik  menjadikan  blockchain  sebagai  alat  bukti  yang  dapat diandalkan dalam konteks hukum. Penerapannya tidak hanya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keamanan data tinggi, penggunaan smart contracts, dan ketidakbisaan rekayasa balik dalam blockchain dapat memperkuat integritas dan efisiensi pemeriksaan keuangan  negara.  Meskipun  menghadapi  tantangan  seperti  pelatihan  personel, kampanye  sosialisasi,  dan  kolaborasi  dengan  lembaga  riset,  potensi  positif  penerapan blockchain  dalam tata  kelola keuangan negara  di Indonesia sangat signifikan. Dengan mengatasi  tantangan  ini,  blockchain  tidak  hanya  menciptakan  keamanan  dan transparansi, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut dalam penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara.Sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi blockchain  di  Indonesia  dapat  menjadi  pendorong  utama  untuk  mencapai  cita-cita menjadi  negara  maju  dan  sejahtera.  Dengan  bijaknya  implementasi  teknologi  ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, membangun public trust, dan mengakselerasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akviansah, M.D., Warto, W. and Musadad, A.A. (no date) ‘Transformasi Bahan Ajar Sejarah ke Arah Digital: Optimalisasi Pembelajaran Sejarah di Era Technology Cybernetic’, in Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series, pp. 9 – 14.
Ahmad,  Jehan  Afwazi,  and  Teduh  Dirgahayu.  "THE  ROLE  OF  BLOCKCHAIN  TO  SOLVE PROBLEMS  OF  DIGITAL  RIGHT  MANAGEMENT  (DRM)."  Jurnal  Teknik  Informatika (Jutif) 4.1 (2023): 85-95.
Amelya, Dora. "BAB 4 INDEKS ARSIP." MANAJEMEN KEARSIPAN (2023): 43.
Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha. "Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional." Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10.2 (2021): 40-48.
Antoni, Darius, et al. Pengembangan konsep e-government untuk kota kecil. Jakad Media Publishing.
Arif,  Zalfa  Khayliz  Leviratna,  et  al.  "Digitalisasi  Akuntansi  Berbasis  Tech  Trend  Sebagai Upaya  Meningkatkan  Tata  Kelola  Pemerintahan."  Prosiding  National  Seminar  on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE). Vol. 2. No. 6. 2022.
Cihuy,  Pak  Gunawan.  Mencari  Peluang  di  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0  Untuk  Melalui  Era Disrupsi 4.0: Queen Publisher. Queency Publisher, 2019.
Dewi, K. Y. K., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan integritas pada  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  satuan  kerja  perangkat  daerah  Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 917-941.
Diasca,  Yelza,  et  al.  "Tinjauan  Teknologi  Blockchain  Dalam  Audit  Cryptocurrency." Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. Vol. 12. 2021.
Efendy, Muh. Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat  inspektorat  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  (Studi  empiris  pada Pemerintah Kota Gorontalo). Diss. Universitas Diponegoro, 2010.
Evi, Tiolina. TRANSFORMASI TRANSAKSI TUNAI KE DIGITAL DI INDONESIA. CV. AA. Rizky, 2023.
Fonna,  Nurdianita.  Pengembangan  revolusi  industri  4.0  dalam  berbagai  bidang. Guepedia, 2019.
Gani, Taufiq A. Kedaulatan Data Digital untuk Integritas Bangsa. Syiah Kuala University Press, 2023.
Harahap, Berry A., et al. "Perkembangan financial technology terkait central bank digital currency (cbdc) terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi."  Bank Indonesia 2 (2017): 1-80.
Hurin, Hurin, and Dilla Dilla. "Transformasi Digital Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca Covid 19." Economic and Education Journal (Education) 5.2 (2023): 173-185.
INDONESIA,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik.  "Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara." (2007).
Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. "Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas  Eksternal  Pengelolaan  Keuangan  Negara."  Jurnal  Fundamental  Justice (2020): 13-26.
Karim,  Abdul,  et  al.  Pengantar  teknologi  informasi.  Yayasan  Labuhanbatu  Berbagi Gemilang, 2020.
Keuangan, Badan Pemeriksa. "Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara."  Jakarta. Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007).

## Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Kompas.com.“KPK  Temukan  Bukti  Dugaan  Auditor  BPK  Rekayasa Laporan  Keuangan Pemkab  Bogor”  https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/12541391/kpk - temukan-bukti-dugaan-auditor-bpk-rekayasa-laporan-keuangan-pemk.ab- bogor?page=all diakses pada tanggal 15 November 2023.
Kuntadi, Cris. Audit Internal Sektor Publik. Penerbit Salemba, 2023.
Machmud,  Muslimin.  "Perkembangan  teknologi  dalam  industri  media."  Jurnal  Teknik Industri, 12.1 (2011): 57-64.
Mahendra, Bayu Arif. ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN SEBAGAI  MEDIA  TRANSPARANSI  WAKAF  DI  BADAN  WAKAF  INDONESIA.  Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
Maisondra, Maisondra. "Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)." (2022).
Mintawati, Hesri. Demokratisasi dan Globalisasi. Penerbit P4I, 2022.
Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 189-206.
Nashihin,  H.,  Baroroh,  A.,  &  Ali,  A.  (2020).  Implikasi  hukum  teknologi  informasi  dalam perkembangan  teknologi  pendidikan  islam  (Telaah  atas  Hukum  Moore,  Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 136-147.
Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum,  dan  Republik  Indonesia.  "Laporan  Akhir Penyelarasan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan." (2018).
Nasution,  M.  K.,  Sitompul,  O.  S.,  &  Nasution,  S.  (2014).  Perspektif  hukum  teknologi informasi. Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
Pamungkas,  Bambang.  "Determinan  penerapan  basis  akrual  secara  penuh  pada pemerintah daerah." Jurnal Akuntansi 22.1 (2018): 68-85.
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pertahanan,  Kementerian.  "Buku  putih  pertahanan  Indonesia."  Jakarta:  Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015).
Pradita, Alvita U., and D. Nuswantara. "Implementasi E-Audit dalam Meningkatkan Fungsi Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada BPK- RI." Jurnal Akuntansi UNESA 2 (2014): 1-23
Prakosa, Dani Kharismawan, and Amrie Firmansyah. "Apakah Revolusi Industri 5.0 Dapat
Menghilangkan Profesi Akuntan?." Jurnalku 2.3 (2022): 316-340.
Pratiwi,  Lady  Liesdyana.  "Implementasi  Blockchain  Pada  Akuntansi  dan  Audit  di Indonesia." Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4.6 (2022): 2185-2203. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Kajian Akuntabilitas. "Kajian Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019." (2020).
Putra, Rizvanda Meyliano Dharma. Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health Di Kota Surabaya). Diss. Universitas Airlangga, 2018. Putri, Juandela Herina. Perancangan dan implementasi teknologi blockchain pada transaksi  wakaf  produktif.  BS  thesis.  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Raharjo,  Budi.  "UANG  MASA  DEPAN:  Blockchain,  Bitcoin,  Cryptocurrencies."  Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2022): 1-68.
Ramadhani,  Muhammad,  et  al.  "Model  Pelimpahan  Kewenangan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan  Tanggung Keuangan Negara." Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 3.1 (2021): 25-41.
Setiawan, Adam. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara." Jurnal Hukum & Pembangunan 49.2 (2019): 265-278.
Shofiati, B., Sumardjo, M., & Setiawan, A. (2021, August). Analisis Audit Investigatif dalam Pengungkapan  Fraud  pada  Transformasi  Teknologi  Digital  di  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia.  In  Prosiding  BIEMA  (Business  Management, Economic, and Accounting National Seminar) (Vol. 2, pp. 509-519).
Sos,  Joko  Pramono  S.  Implementasi  dan  evaluasi  kebijakan  publik.  Unisri  Press,  2020. Susanto, H. Pendi. Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar. Tsaqifa publishing, 2021.
Sutopo,  Ariesto  Hadi.  Membuka  Masa  Depan:  Membangun  Website  Web3  dengan Unstoppable Domain. Topazart, 2023.
Tampubolon,  Samuel  P.  Alternatif  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Diss. Fakultas Hukum.
Taufik, Taufeni. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia." Jurnal ekonomi 17.01 (2008).
Taufiqurrohman,  Kuntarno  Noor  Aflah,  and  Penerbit  Adab.  Cryptocurrency  Perspektif Ekonomi Syariah. Penerbit Adab.
Tomuka, Shinta. "Penerapan Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung." Jurnal eksekutif 2.1 (2013).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Utama, Nurresta Putera. Peranan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Bandung). Diss. Universitas Widyatama, 2017.
Utama,  R.  J.,  Tanjung,  A.  R.,  &  Sofyan,  A.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  In (Doctoral dissertation, Riau University).
Utomo, Teguh Prasetyo. "Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan  Dan Hambatan."  Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia 4.2 (2021): 173-200.
Valentino, Christianto Youstra, Busyra Azheri, and Sri Oktavia. "NAGARI LAW REVIEW." Law Review 7.1: 59-78.
Wardhani,  Andika  Putri  Kusuma.  Peran  Whistleblowing  Dalam  Pra  Perencanaan  Dan Pelaksanaan  Pemeriksaan  Investigatif  Untuk  Mendeteksi  Fraud  Di  Indonesia.  MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.
Zakariya,  Rizki.  "Optimalisasi  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Negara  Oleh  Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19." Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) 2.1 (2020): 112-123.
Zein, Yahya Ahmad. "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23.1 (2016): 97- 122.