## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
Abd. Qadir Muslim 1 , Tamim Mulloh 2
1 Universitas Brawijaya, 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Correspondence author: qadirmuslim@ub.ac.id Malang, Indonesia

## Abstract
Educational supervision is one of the principal functions and duties of the principal. The principal as a pedagogical supervisor must be guided by the objectives of the pedagogical supervisor, namely to improve teaching and improve the quality of teacher work. In this case, government policies, regulations or programs related to education supervision are needed. Therefore, this study aims to identify government policies and programs in the field of school supervision. The data collection technique used is a literature review with qualitative research methods. This study concludes that government policies and programs in the form of driving teacher programs act as wheels to change education for the better in the future and can reproduce quality supervisors.

## Keywords: mover teacher; policy; principal; supervision

## Abstrak
Supervisi pendidikan merupakan salah satu fungsi dan tugas pokok kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor pedagogis harus berpedoman pada tujuan supervisor pedagogis, yaitu untuk meningkatkan pengajaran dan meningkatkan kualitas kerja guru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan, peraturan atau program pemerintah yang berkaitan dengan supervisi pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pengawasan sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian literatur demgan metode penelitian kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan program pemerintah berupa program guru penggerak berperan sebagai roda untuk mengubah pendidikan ke arah yang lebih baik di masa depan dan dapat mereproduksi pengawas yang berkualitas.
Kata Kunci: guru penggerak; kebijakan; kepala sekolah; supervisi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28

## PENDAHULUAN
Pengajaran dan pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam supervisi. Kata supervisi berasal dari super yang berati di atas dan vision memilki makna melihat. Maka supervisi, yaitu meninjau dan menilai bawahan yang dilakukan oleh atasan. Definisi supervisi pedagogis secara sematik merupakan pembinaan dan pengarahan untuk perbaikan situasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran. (Yuniarsih, et al., 2019). Supervisi pedagogis dilakukan oleh supervisor, yaitu seorang yang ahli dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 0134/0/1977, supervisor dalam pendidikan yaitu kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas ditingkat kabupaten/kota, serta staf kantor masing-masing provinsi. (Atikah, 2020)
Di Indonesia, terdapat lima kompetensi yang ditetapkan dalam Permendiknas RI No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, yaitu kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, dan keterampilan pengawasan (Isbianti & Andriani, 2021). Peran kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu menjadi konsultan dalam pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan pengembangan staf. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin yang harus memberikan pelayanan kepada guru baik secara kelompok maupun individual. Sebagai pemimpin di sekolah harus mampu menilai manajemen sekolah dan pembelajaran di sekolah yang menjadi bidang perhatiannya. (Astuti, 2019)
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Sukarmen (2018) di SD Negeri 17 Batu Kunit, Pesisir Selatan, kepala sekolah jarang melakukan supervisi, sehingga banyak guru mengeluh karena jarang diberikan pengarahan terkait perkembangan kurikulum, adapun kepala sekolah hanya melakukan pengawasan dengan cara melihat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kurangnya kedisiplinan terhadap guru dan siswa, serta kurangnya kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan supervisi antara lain jadwal supervisi yang sering berubah karena pertemuan yang tidak terduga, guru selalu memiliki teknik pengajaran yang berpusat pada siswa, guru kesulitan dalam melakukan supervisi dan kurang aktifnya guru dalam mencari informasi tentang pembelajaran yang baru. Pelaksanaan di bidang pengawasan seringkali menghadapi kendala, antara lain rekrutmen calon pengawas yang kurang memadai, kreativitas yang rendah antar pengawas, dan fasilitas pendukung pembelajaran yang tidak merata (Lazwardi, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program guru penggerak sebagai upaya dalam mempersiapkan sepervisor yang berkualitas. Kebijakan agar dapat terpacai tujuan yang sudah disusun maka harus

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
memperhatikan dari isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan program yang akan direncanakan. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020). Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Menurut Dunn (d a l a m La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan.(Muhammad Elwan, 2020)
Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel- variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;
Grindle (1980) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22).
Implementasi kebijakan memperhatikan dua hal yaitu sesuatu yang termuat dalam kebijakan atau content of policy dan implementasi dalam kebijakan atau context of implementation (Nakamura & Smallwood, 1980). Tahapan dari implementasi kebijakan pendidikan harus memiliki tahapan interpretasi dimana hal tersebut adanya penjabaran kebijakan dan komunikasi atau sosialisasi serta adanya organization yaitu bentuk dari pelaksanaan kebijakan, penetapan SOP sampai kepada penyusunan jadwal, terakhir application application yaitu penyediaan layanan, hasil dan dampak atau impact.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28
Adapun regulasi yang membahas mengenai program guru penggerak sebagai dari upaya regenarasi supervisor pendidikan yang berkualitas yakni bermula adanya UndangUndang No.14 tahun 2005 pasal 8 yang menjelaskan mengenai pengertian profesionalitas guru yang menegaskan bahwa guru wajib mempunyai standar kompetensi baik di bidang akademik, sertifikasi guru dan kesehatan jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan. (Darmawan, 2020)
Upaya untuk menuju pendidik profesional maka dilanjutkan dengan adanya PP No.74 tahun 2008 yang menjelaskan tentang tugas guru. Disebut guru karena merupakan pendidik profesional yang memiliki kewajiban utama, yaitu membimbing, mengajar, dan menilai siswa dari tingkat pendidikan usia dini sampai tingkat pendidikan menengah. (Solikhah, 2017). Usaha menjadi guru profesional dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan. Adanya pembinaan kompetensi seperti kompetensi kepribadian, sosial maupun pedagogik yang berupa penugasan, promosi maupun kenaikan pangkat. (Hasibuan, 2019). Dari adanya guru yang profesional maka akan menghasilkan bibit supervisor pendidikan yang unggul dan berkualitas. Sejalan dengan kebijakan Kemendikbud ronde #2 Para Penggerak, seperti guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional program sekolah penggerak. Guru penggerak dijadikan sebagai pengawas, hingga instruktur pelatihan guru dan diprioritaskan oleh kementerian untuk dijadikan kepala sekolah karena merupakan jabatan paling strategis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan dalam rangka pengaplikasian dari undang-undang tentang profesionalitas guru sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Kemendikbud SK Menteri No.162 tahun 2021.
Seorang kepala sekolah dapat menugaskan dan memberikan tanggung jawab dan otonomi penuh kepada guru untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya sebagai pengawas pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi diri, memantau guru lain, serta meningkatkan dan mengembangkan diri secara profesional, sehingga kedepannya akan lahir calon supervisor yang sukses di bidangnya masingmasing.(Mukhtar et al., 2020) Untuk melahirkan calon supervisor pendidikan tentunya diperlukan perencanaan yang baik. Pada saat ini kebijakan yang mengatur hal tersebut adalah pada program sekolah penggerak.
Berdasarkan latar belakang tersbut, peneliti tertarik mengkaji kebijakan guru penggerak, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan untuk perbaikan mutu, serta keterkaitanya dengan kepala sekolah sebagai supervisor, juga kaitannya terhadap regenerasi kepala sekolah selanjutnya.

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODOLOGI
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini lebih menitikberatkan pada observasi yang mendalam. Sehingga, membantu peneliti untuk mempelajari suatu kejadian secara utuh. Fokus penelitian ini adalah kebijakan atau program pemerintah dalam supervisi pendidikan di Indonesia, khususnya adanya program guru penggerak. Guru dan kepala sekolah adalah subjek dalam penelitian ini. Kajian literatur yang sistematis digunakan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Seperti artikel, jurnal dan website di Internet sebagai sumber data sekunder. Analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis komparasi dengan membaca data lain yang tersedia dan mencari makna dari data tersebut. Metode penelitian kualitatif ini sangat cocok untuk situasi ini. Karena sifatnya yang lengkap, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti menggali informasi lebih dalam terkait topik penelitian, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.
Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Weber dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), Sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang berlaku (legalitas formal). Dalam konsep Weber birokrasi sebagai aparat administratif mempunyai peran yang menentukan tumbuh dan berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018). demikian halnya dengan Guru sebagai Aparat birokrasi yang menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada posisi ini, guru sebagai penggerak dan sebgai supervisor pendidikan memiliki tanggung jawab besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28

## Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Supervisi pendidikan sebagai upaya untuk menjamin hasil dan proses pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan . Terdapat strategi manajemen supervisi pendidikan untuk menjamin mutu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemenuhan standar (Atikah, 2020). Tujuan supervisi akademik secara umum yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja guru dalam perbaikan pengajaran dengan memberikan tuntunan dan bantuan kepada guru dan staf. Fungsi supervisi akademik yaitu meningkatkan situasi belajar di kelas, memberi dorongan kepada guru dan siswa dalam mengambangkan kreativitas, serta meningkatkan kedisiplinan. Ada beberapa prinsip supervisi yaitu memberi rasa aman kepada guru, mendorong guru agar lebih mandiri, terjalin hubungan profesional, didasarkan pada kondisi dan kemampuan guru, bersifat kreatif, kontrukstif, sederhana dan realistis (Yuniarsih et al., 2019)
Supervisor berperan penting terhadap kesuksesan dan perkembangan lembaga pendidikan. Dengan adanya supervisor diharapkan dapat membimbing dan membantu guru dalam mencapai peningkatan kualitas guru, siswa, dan pembelajaran. Tugas supervisor harus berpedoman pada tujuan supervisi akademik yaitu memperbaiki pengajaran dan meningkatkan kualitas kinerja guru (Huda, 2018). Untuk pelaksanaan supervisi mutu sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, penekanannya pada 3 aspek yaitu pengelolaan, pengembangan, sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pengawas dalam supervisi untuk mutu pendidikan di Pulau Rimau, bahwa masih kurangnya pengalaman, kualitas, kepemimpinan dan profesionalisme pengawas, serta pembinaan pengawas sekolah yang belum maksimal terkait perbaikan di sekolah. Hambatan yang dihadapi pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi yaitu kurangnya kunjungan dalam melakukan supervisi, tingkat pemahaman supervisor terhadap implementasi kompetensi manajerial supervisor tidak seragam. Selain itu, tidak adanya insentif dari pemerintah membuat kurangnya motivasi dari pengawas. Pelaksanaan program supervisi pada aspek manajemen difokuskan pada pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh pengawas, yang menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya manajemen yang baik untuk mencapai tujuan pengeluaran dari sekolah. Dengan demikian, keberhasilan supervisi tidak lepas dari keterampilan supervisor (Sarbini et al., 2020)
Penelitian serupa terkait supervisi pedagogis pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, pelaksanaan supervisi pedagogisnya masih lemah dalam membina kompetensi profesional guru. Hal ini ditunjukan dengan lemahnya tindakan pengawas sekolah dalam hal pembinaan, pengawasan dilakukan tanpa perencanaan yang matang, pengawas jarang mengadakan bahkan tidak ada diskusi atau

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
pertemuan dengan guru, dan tidak ada organisasi profesi guru, serta guru tidak membuat RPP dalam melaksanakan proses pengajaran. Faktor penghambat pengembangan profesional guru adalah kualitas profesional pengawas sekolah, seperti proses pengangkatan pengawas yang tidak transparan, mentalitas pengawas yang rendah, yang menunjukkan kurangnya pengawasan, tidak termotivasi, tidak antusias, kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan seringnya terlambat ke sekolah. Adapun upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas Madrasah yaitu perlu adanya motivasi dan kesadaran diri serta semangat pengabdian pengawas sekolah yang akan memunculkan visi kelembagaan yang jelas dengan kemampuan konseptual dalam hal pembinaan guru dengan mengadakan pelatihan guru, pembekalan hingga pembuatan program pembelajaran, dan supervisi ke kelas (Huda, 2018)

## Program Guru Penggerak
Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 terdapat tujuan pendidikan dimana guru penggerak sebagai usaha mencapai pengajar yang memiliki kompetensi yang baik. Isi yang terkandung dalam undang-undang yang paling krusial, yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Kartadinata, 2010). Pengajar penggerak yang mengetahui model, metode, pendekatan, ataupun seni pembelajaran abad-21 tidak dapat melaksanakan program penggerak. Supaya program guru penggerak dapat mengimplementasikan tantangan pendidikan terutama pada abad-21 sebagai peningkatan kualitas dan kompetensi pengajaran guru.
Tujuan program guru penggerak, yaitu sebagai seorang yang terlatih untuk menjadi contoh bagi guru lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam program guru penggerak diberikan pelatihan yang mencakup pendampingan. Secara umum guru penggerak dilatih untuk mengembangkan pendidikan pancasila sebagai contoh kepada siswa. Syahril (2020) yang mengatakan, sebagai guru penggerak telah menjadi arah perubahan paradigma pendidikan yang lebih maju kepada peserta didik serta konstruksi ekosistem dan model pendidikan yang unggul.
Kemendikbud mengatakan bahwa para penggerak seperti guru penggerak merupakan bentuk dari merdeka belajar. Peran guru penggerak, yaitu membentuk perubahan pada sekolah melewati perubahan kecil dikelas dengan inovasi dan kreativitas untuk menjawab tantangan perkembangan pendidikan (Mulyasa, 2020).
Untuk mewujudkan pendidikan pancasila, guru penggerak di dorong secara aktif dan holistik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menjadi contoh agen perubahan nilai-nilai pancasila (Dyas, 2021). Di samping tugasnya sebagai pengajar, guru penggerak bertugas menjadi pelatih dan penggerak bagi guru yang lain dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara inovatif dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28
kreatif, serta mampu menjadi panutan dan pembawa perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan (Sibagariang et al., 2021). Adanya guru penggerak ditunjukkan sebagai implementasi dari merdeka belajar yang melibatkan sekolah dan sumber daya internal ataupu eksternal (Satriawan et al., 2021).

## Kebijakan Pemerintah dalam Supervisi Akademik
Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Aktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan disekolah yaitu Kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki jabatan paling strategis di dalam sekolah. Untuk menghasilkan guru yang profesional maka dibutuhkan supervisor ataupun pengawas yang berkualitas karena ujung tombak dalam peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional dimulai dari seorang guru yang ideal sesuai dengan cita-cita dan gagasan-gagasan pendidikan. Undang-undang No.14 tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi baik akademik, kesehatan jasmani dan rohani dan sertifikasi pendidik guna mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas (Darmawan, 2020). Akan tetapi pada kenyataannya terdapat 65% tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi standar nasional seperti mengajar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya sehingga hal tersebut berakibat pada kualitas pendidikan disekolah. Disinilah peran kepala sekolah sangat diperlukan.
Dengan adanya kasus tersebut maka upaya menghasilkan guru yang berkualitas untuk regenerasi pendidikan yang lebih baik yaitu dengan dikeluarkannya PP No.74 tahun 2008 tentang tugas guru yaitu dapat membina, mendidik dan mengevaluasi peserta didik (Sholikhah, 2017). Agar guru dapat mebina, mendidika dan mengevaluasi peserta didik maka diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan kepada guru dengan program pembinaan yang mencapai pada kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesionalitas. Sedangkan pembinaan pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara kenaikan pangkat, penugasan maupun promosi. Dan seorang guru harus memiliki perlindungan hukum terdapat pada profesi guru untuk menegakkan peraturan sekolah dalam rangka mendidik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Hasibuan, 2019).
Adanya Undang-Undang No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 maka perlu adanya program yang nyata yang dapat diimplementasikan dari undang-undang dan PP tersebut. Sehingga Kemendikbud meluncurkan suatu program guru penggerak sesuai dengan SK Menteri No.162 tahun 2021. SK tersebut merupakan dasar hukum dari adanya

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
program sekolah penggerak. Adapun Tujuan dari adanya penyelenggaraan sekolah penggerak, yaitu meningkatkan regenerasi kepala sekolah yang bermutu dengan perkembangan jaman dengan menciptakan budaya kolaboratif baik daerah maupun ditingkat pemerintah. Serta membantu sekolah dan guru dalam penyediaan kurikulum dan contoh pembelajaran yang sesiau dengan kompetensi. Sekolah penggerak ini salah satu dari programnya yaitu guru penggerak yang dipioritaskan untuk menjadi regenersai kepala sekolah selanjutnya. (Kemendikbudristek, 2021)

## Keterkaitan Program dengan Supervisi
Kepala sekolah melakukan supervisi di sekolahnya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih baik. Supervisi berguna meningkatkan kualitas dari kegiatan belajar dan mengajar agar dapat berjalan lebih baik, supervisi ini dilakukan oleh atasan kepada bawahannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja guru (Riwana, n.d.) Agar proses pembelajaran berkembang menjadi lebih baik, maka tentunya perbaikan bisa berfokus pada peserta didik, guru ataupun pada kepala sekolah itu sendiri.
Program sekolah penggerak memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan pertimbangan skor PISA indonesia yang dirasa kurang memuaskan. Hasil skor PISA indonesia pada tahun 2018 menunjukan bahwa sebanyak 60-70% Siswa Indonesia masih bisa dikatakan ada di bawah standar kemampuan dalam hal sains, membaca, ataupun matematika. Dari fakta tersebut Indonesia saat ini mendapat peringkat ke-74 dari 79 Negara (Kemendikbudristek, 2021). Hal itu tercermin dari berbagai pedoman pelaksanaannya yang menjelaskan dengan detail mengenai bagaimana dan apa yang perlu diperhatikan serta dilaksanakan oleh pendidik demi tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian pedoman tersebut akan dipegang kepala sekolah, terlebih lagi melihat tujuan jangka panjangnya adalah meregenerasi dan melahirkan kepala sekolah yang berkualitas, karena kepala sekolah dimasa yang akan datang tersebut berasal dari guru guru yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan kinerja yang baik.
Dalam program sekolah penggerak, fokus pertama untuk peningkatan mutu tersebut adalah pada guru dan kepala sekolah itu sendiri. Karena dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, maka secara tidak langsung akan berdampak pula pada peserta didik. Kebijakan mengenai program sekolah penggerak tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup yang ada pada supervisi akademik, meliputi: 1) Pembinaan kepada guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran, 2) Pemantauan pelaksanaan standar isi, 3) Pemantauan pelaksanaan standar proses, 4) Pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan, 5) Pemantauan standar tenaga pendidik, serta 6) Pemantauan pelaksanaan standar penilaian (Turmidzi, 2021). Dari penjelasan tersebut, bisa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28
kita ketahui bahwa program guru penggerak ini sangat berkaitan erat dengan supervisi pendidikan. Dengan pembinaan terhadap guru dimulai dari perencanaan hingga penilaian, yang baik dan perlu dilaksanakan oleh guru itu seperti apa. Hingga memantau standar isi dan standar proses, yang tercermin dari pengawasan kepala sekolah terhadap mutu dan kualitas peserta didik yang akan dihasilkan pada nantinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, supervisi pendidikan sebagai upaya menjamin mutu pendidikan dalam mencapai sasaran. Upaya tersebut berupa pembinaan dan pengarahan untuk perbaikan situasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Tujuan supervisi akademik secara umum yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja guru dalam perbaikan pengajaran dengan memberikan tuntunan dan bantuan kepada guru dan staf. Peran kepala sekolah, yaitu sebagai penjamin mutu baik krikulum, sumber daya, dan manajerial. Kepala sekolah diharapkan dapat memimpin dan memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder pendidikan. Pada abad-21 peran guru dituntut untuk berpikir visioner, kreatif, inovatif, dan memiliki pendidikan pancasila. Supaya guru dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kepala sekolah sebagai teladan harus mampu mengimplementasikan pendidikan yang tertera pada triologi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kebijakan Guru Penggerak melalui program sekolah penggerak yang diusung oleh Kemendikbud merupakan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru penggerak menjadi bentuk pengimplementasian dari SK menteri nomor 162 Tahun 2021 dan PP No.74 tahun 2008 tentang guru profesional serta UndangUndang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal tersebut sejalan dan saling berkaitan sebagai upaya regenarasi kepala sekolah selanjutnya yang berkualitas. Kebijakan mengenai sekolah penggerak merupakan salah satu kebijakan yang erat kaitannya dengan supervisi pendidikan, kebijakan tersebut mendorong perbaikan kualitas dan mutu peserta didik, dengan berbagai panduan pelaksanaan yang menjelaskan secara detail bagaimana guru harus melakukan pengajaran. Dengan memperbaiki dan mengembangkan kompetensi dan kinerja dari guru, akhirnya akan berpengaruh pada kualitas peserta didiknya, dan terlebih lagi guru-guru tersebut adalah sebagai regenerasi kepala sekolah di masa mendatang.

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI UPAYA REGENERASI SUPERVISOR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.790-801 Abd. Qadir Muslim, Tamim Mulloh DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Bakti, O. :, Ode, L., & Elwan, M. (2018). ANALISIS RESTRUKTURISASI BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. 1(3), 1–13. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO
Hasibuan, Abdul Aziz. (2019). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148. Al Amin:Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam , 2 (02), 23–37.
Arwildayanto; Suking, Arifin; Sumar, Warni Tune. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (kajian teoritis, Eksploratif, Aplikatif). Bandung: CV Cendekia Press.
Astuti, A. (2019). Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 5 (1), 435– 449. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.79
Atikah, C. (2020). Kegiatan Supervisi Pendidikan Dalam Menunjang Kinerja Guru Di Tk Islam Tirtayasa Serang. Jurnal Paud Agapedia , 2 (1), 45–52. https://doi.org/10.17509/jpa.v2i1.24387
Darmawan, Cecep. (2020). Problematika Profesi Hukum Pendidikan. distik.purwakartakab.go.id, diakses pada 21 Mei 2022.
Dyas, W. (2021). Pendidikan Guru. Jurnal Prints , 2 (1), 123.
https://doi.org/10.29210/3003251000 Syahril, I. (2020). Peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 5 Tentang guru Penggerak.
Huda, S. (2018). Academic Supervision of Madrasah Supervisors in Improving Professional Competencies of Teachers. Ta’dib:Journal of Islamic Education (Jurnal Pendidikan Islam) , 23 (2), 155– 163.
Isbianti, P., & Andriani, D. E. (2021). Jurnal Manajemen Pendidikan Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Klaten Jawa Tengah Academic Supervision Practices of Junior High School Principals in Klaten , Central Java. Jurnal Manajemen Pendidikan , 3 (1), 75–85.
Kartadinata, S. (2010). Isu-Isu Pendidikan: Antara Harapan Dan Kenyataan.Bandung: UPI
Press
Kebudayaan, K. P. dan. (2020). Panduan-GuruPenggerak . https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id
Kemendikbudristek. (2021). Keputusan menteri pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi republik indonesia nomor 162/m/2021 tentang Program sekolah penggerak .
La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Lazwardi, D. (2016). Implementasi Supervisi Pendidikan Di Sekolah/Madrasah. AlIdarah : Jurnal Kependidikan Islam , 6 (1), 167–189.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2).
https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Muhammad Elwan, L. O. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH. Journal Publicuho. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12529
Mukhtar, M., Wardoyo, H., & Sudarmi, S. (2020). Collegial Supervision to Improve the Quality of Education . 13 (11), 1260– 1280.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 790-801
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28
Mulyasa, H.E. (2020). Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar. Jakarta Timur. PT Bumi Aksara. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Perlindungan Guru
Riwana, P. P. (n.d.). Pengaruh pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru disekolah .
Sarbini, Kristiawan, M., & Wardiah, D. (2020). Supervisor’s Performance for the Quality of Education. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) , 20 (1), 255–262.
Satriawan, W., Santika, I. D., Naim, A., Tarbiyah, F., Raya, B., Selatan, L., Timur, L., Bakoman, A.,
& Panggung, P. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Volume , 11 (1), 1–12.
Sholikah, S. (2017). Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis). Akademika , 11 (1), 1–9. https://doi.org/10.30736/akademika.
Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, U. K. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan. Dinamika Pendidikan , 14 (2), 88–99.
Sukarmen, S. (2018). Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 3 (2), 82.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Turmidzi, I. (2021). Implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah . 4 (1), 33–49.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2 April 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Yuniarsih, Y., Pd, S., & Pd, M. (2019). Supervisi pendidikan .