## HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
RR. Putri A. Priamsari Kejaksaan Negeri Temanggung Jl. Letjend. Suprapto No. 40, Gendongan, Temanggung II, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213 priamsari69aiu@gmail.com

## Abstract
As a legal state, it has become imperative for the State of Indonesia to protect the rights of persons with disabilities, as one of the constitutional rights as stipulated in article 28 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This writing aims to see whether the current law in Indonesia has been able to realize justice for Disabled Persons, this embodiment includes aspects of the readiness of the Government and Apparatus and Law Enforcement Institutions in an effort to present justice laws for persons with disabilities both in their positions as witnesses, victims and perpetrators  of  criminal  acts,  and  what  are  the  consequences  of  not  passing  the  Government Regulation as the implementing rule of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.
Keywords : law; justice; disabilities

## Abstrak
Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para  Penyandang  Disabilitas,  sebagai  salah  satu  hak  konstitusional  ( constitutional  right ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupuan pelaku tindak pidana, dan bagaimanakah konsekwensi dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah  sebagai  aturan  pelaksana  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.
Kata kunci : Hukum; Keadilan; Penyandang Disabilitas

## A. Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah SWT  mempunyai  harkat,  martabat  ( dignity ) dan kedudukan  yang sama  dimuka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi  penyebab  hilangnya  harkat  dan martabat  penyandang disabilitas .  Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali  menjadi  kelompok  yang  paling rentan  dan  termajinalkan  dalam  kehidupan sosial.
Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat  sangat  menghormati, menghargai,
memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap  warga  negaranya  tanpa  kecuali.  Hal  ini tersurat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20,  dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut,  salah satu  prinsip  penting  adalah  adanya  jaminan kesamaan  derajat  bagi  setiap  orang  dihadapan hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum " Equality Before the Law ".
UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  Pasca  Amendemen  mencantumkan  Bab XA  yang  membahas  perihal  Hak  Asasi Manusia.  Bab  inilah  yang  kemudian  menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak konstitusional  Warga  Negara  secara  umum, termasuk Warga Negara penyandang disabilitas , di dalamnya terdapat 10 pasal, yaitu Pasal  28A  sampai  dengan  Pasal  28J,  yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi Warga  Negara  dan  perlindungan  HAM  bagi Setiap Orang,  yang berarti  tidak hanya Warga Negara Indonesia saja.
Adanya  pengklasifikasian  yang  terbagi hanya pada 2 kelompok besar saja, melahirkan makna  bahwa  para  penyandang disabilitas secara langsung/tidak langsung sudah termaktub didalamnya. Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal yang  mengatur  perihal  perlindungan  khusus bagi  penyandang disabilitas ,  yaitu  Pasal  28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ setiap orang berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan  keadilan ”.  Ketentuan  Pasal  tersebut  jelas menggunakan  istilah  “setiap  orang”  tanpa dipersyaratkan  adanya  keadaan  atau  kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud.
Selain  itu,  terdapat  3  putusan  Mahkamah Konstitusi  terkait  dengan  pengertian  “setiap orang”  dalam  pasal  tersebut,  yaitu 1 :  Putusan MK  Nomor  10-17-23/PUU-VII/2009;  Putusan MK  Nomor  143/PUU-VII/2009;  dan  Putusan MK  No.  16/PUU-VIII/2010.  Dalam  ketiga Putusan  itu,  MK  menyatakan  bahwa,  “ hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945  adalah  jaminan  konstitusional  terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan,  kesenjangan  partisipasi  dalam politik  dan  kehidupan  publik  yang  bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus
1 Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz,  Putri  Bilqish  dan  Abi  Marutama,  (2015). Kerangka  Hukum Disabilitas  di  Indonesia  :  Menuju
(diskriminasi),  baik  formal  maupun  informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action .”
Tahun  2011,  Indonesia  telah  meratifikasi Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas,  dengan  diterbitkannya  Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan  dan  perlindungan  Hak  difabel  di Indonesia  ( Development  tool  and  Human Rights Instrument ).
Tahun  2016,  Rapat  Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 17 Maret 2016, menyepakati  RUU  Penyandang  Disabilitas menjadi  UU  Penyandang  Disabilitas  sebagai pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  baik hak  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya maupun  kesetaraannya  di  mata  hukum. Terbitnya  UU  ini  diharapkan  menjadi  payung perlindungan  hukum  bagi  setiap  orang, khususnya  bagi  penyandang  disabilitas  agar terhindar  dari  segala  bentuk  ketidak  adilan, kekerasan dan diskriminasi.
Tahun 2018, tepatnya pada 6 Oktober 2018 yang  lalu,  Indonesia  dipercaya  menjadi  tuan rumah  penyelenggaraan  Pesta  Olah  Raga Difabel  Asia  Tenggara  ( ASEAN  Para  Games ) yang  merupakan  ajang  olah  raga  yang  khusus diperuntukan  bagi  atlet-atlet  yang  mengalami cacat  fisik  ( difabel ).  Begitu  terhormat  dan dihargainya  para  penyandang disabilitas tidak saja  dalam  kedudukannya  secara  personal namun  juga  perannya  sebagai  subjek  hukum, menuntut  pemerintah  untuk  lebih  fokus  dan konsisten  dalam  mendukung  penyelenggaraan penerapan hukum ramah disabilitas.
Dua  tahun  telah  berlalu  sejak  UU  No.  8 tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas disahkan,  namun  hingga  kini,    Peraturan Pemerintah/PP sebagai peraturan pelaksana  untuk  menjalankan  UU Disabilitas, belum  juga  disahkan. Hal  ini  membawa konsekwensi  bagi  para  penyandang  disabilitas
Indonesia  Ramah  Disabilitas ,  Jakarta    :  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Hlm. 23.
dalam  kedudukannya  baik  itu  sebagai  korban, saksi maupun pelaku.
Problematika  yang  kemudian  muncul adalah, apakah pemerintah, aparat dan institusi penegak hukum telah mampu untuk mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  bagi para  penyandang  disabilitas  dan  apa  yang menjadi  konsekwensi  dalam  hal  belum disahkannya  peraturan  pemerintah  sebagai aturan pelaksana UU Disabilitas sementara UU telah  di  Undangkan  dan  hukum  acara  tetap berjalan.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Kesiapan Pemerintah, Aparat dan
Institusi Penegak Hukum dalam Mewujudkan  Hukum  yang  Berkeadilan Bagi Para Penyandang Disabilitas
Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas , Indonesia telah meratifikasi Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan  diatas.  Hal  ini  berarti  bahwa pemerintah hendak memberikan sebuah penekanan,  yaitu  Negara  harus  mengambil langkah  positif  agar  hak  para  penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.
Berikut  beberapa  contoh  pengaturannya dalam UU Disabilitas tahun 2016 :
a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan “ Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan  perlindungan  lebih  dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual .”
b. Pasal 9 menyebutkan bahwa “ Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan .”
c. Pasal  30  ayat  (1) Penyandang  Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa  Penyandang  Disabilitas  sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta  pertimbangan  atau  saran  dari dokter,  psikolog,  psikiater,  atau  tenaga  ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas. ”
d. Pasal  36  berbunyi,  “ Lembaga  Penegak hukum  wajib  menyediakan  akomodasi
yang  layak  bagi  Penyandang  Disabilitas dalam proses peradilan .” e. Pasal  37  mengatur  tentang,  “ Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam
menyediakan Unit Layanan Disabilitas ”.
Namun  demikian,  sejauh  ini  pemerintah masih  belum  mampu  membuat  pengaturan untuk  mengakomodasi  secara  prosedural  dan penyesuaian usia bagi  penyandang disabilitas . Pemerintah  sepatutnya  mempertimbangkan ketersediaan  fasilitas  bagi  penyandang difabel yang  berperan  aktif  termasuk  sebagai  saksi, untuk mendapatkan pedampingan atau penerjemah, mendapat  fasilitas  yang aksesibel dalam  bentuk  ketersediaan  alat  media,  sarana, dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  proses persidangan,  termasuk  sejak  pada  tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
Selain  itu,  dalam  rangka  menolong terjaminnya  akses  efektif  bagi  penyandang disabilitas, Negara seharusnya mulai mempertimbangkan  untuk  membekali  para pegawai  pelaksana  yang  bekerja  dibidang penyelenggaraan  hukum  termasuk  polisi, pengawal  tahanan  dan  sipir  penjara,  dengan keterampilan  khusus  melalui  pelatihan  yang sesuai,  sehingga  dapat  terintegrasi  dengan sistem hukum acara peradilan pidana.
Selain  itu,  alangkah  lebih  apiknya  apabila pengaturan  Aspek criminal  justice yang terkandung di dalam UU Penyandang Disabilitas  dapat  berjalan  searah  dengan ketentuan  RKUHAP  atau  setidaknya,  apabila RKUHAP  masih  belum  dapat  mengakomodir kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, seharusnya pengaturan UU Penyandang  Disabilitas  sebagai lex  specialist dapat  lebih  progresif  dalam  menghadirkan terobosan  untuk  melengkapi  apa  yang  tidak dapat dijangkau oleh RKUHAP.
Mengingat  lembaga  peradilan,  baik  Polisi, Jaksa  atau  Hakim  sebagai  Aparat  Penegak Hukum  dalam  menjalankan  proses  sistem peradilan pidana akan mengacu pada RKUHAP, maka  UU  Disabilitas  idealnya  harus  mulai mempunyai  dua  fungsi  utama  yaitu  sebagai sosial kontrol dan sebagai rekayasa sosial ( a tool of  social  control  and  a  tool  of  social
engineering) 2 . Sehingga eksistensi CRPD dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia dalam arti  universal,  bagi  penyandang disabilitas , mampu menjadi sarana kontrol yang mendasari semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama  ini  belum  mengakomodir  perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas .
Selain  itu,  yang  terpenting  adalah paradigma para penegak hukum yang seharusnya  memandang  para  penyandang disabilitas sebaiknya  diperlakukan  sebagai orang  yang  memiliki  hak  yang  setara  dengan manusia yang lain, mampu mengklaim haknya ( human  right  based )  dan  tidak  menggunakan cara  pandang  lama  yang  melihat  para penyandang disabilitas hanya sebagai "obyek" amal,  yang  patut  dikerdilkan  dan  dikasihani sebatas  pengobatan  dan  perlindungan  sosial ( charity atau social based ).
Dari  segi  penegakan  hukum,  penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang fair ,  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  14 International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights . Dimana pasal ini berisi jaminan prosedural ( procedural  guarantee )  agar  peradilan  berjalan dengan baik dan fair . Beberapa kekhususan yang harus  diperhatikan  pada  proses  peradilan  bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan  layanan  peradilan  yang  berbeda dengan  orang  pada  umumnya.  Ketersediaan layanan  ini  berkaitan  dengan  dua  hal,  yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural. 3
Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban  peradilan  untuk  memastikan  bahwa sarana  fisik  seperti  gedung  pengadilan,  tempat parkir, ruang tunggu, ruang sidang, toilet, ruang pelayanan publik lainnya, berkas acara pemeriksaan,  surat  dakwaan,  tuntutan  dan putusan,  memiliki  karakteristik  yang aksesibel bagi penyandang disabilitas .
2 Supriyadi  Widodo  Eddyono  dan  Ajeng  Gandini Kamilah, (2015). Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, Hlm. 24.
3 Kata  Pengantar  oleh  Suparman  Marzuki,  Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi
Penyandang  Disabilitas,  dalam  Hari  Kurniawan,  dkk, Aksesibilitas  Peradilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas, Yogyakarta : Pusham UII, 2105, Hlm. xv.
Sedangkan
aksesibilitas prosedural berkaitan  dengan  hukum  acara  yang  pada beberapa pengaturannya masih membatasi akses bagi  penyandang  disabilitas,  seperti  ketentuan mengenai “Saksi”. Dimana saksi dimaknai secara “limitatif”  terbatas  hanya  pada  orang  yang mengalami,  melihat  dan  mendengar  sendiri adanya suatu peristiwa, hal ini akan sangat sulit dipenuhi  bagi  penyandang disabilitas dengan disfungsi netra dan tuli. 4
Cara pandang sosial  masyarakat  termasuk para  penegak  hukum  yang  masih  meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah.  Menyebutnya  dengan  kata-kata  cacat seolah-olah  meletakkan  kesalahan  secara pribadi kepada penyandang disabilitas, padahal kekurang  sempurnaan  fisik  tersebut  bukanlah kesalahan  dan  tentu  saja  bukan  sesuatu  yang dikehendaki.
Masih  banyak  Aparat  Penegak  Hukum yang  memiliki  paradigma  bahwa  istilah penyandang  cacat  memiliki  makna  ideologis yang  berarti  ketidakmampuan, invalid ,  dalam arti  tidak  normal  atau  tidak  menjadi  manusia seutuhnya dan penuh kekurangan. 5
Bila  di  teliti  lebih  dalam,  ternyata RKUHAP  belum  memiliki  ketentuan  dan prosedur yang jelas mengatur tentang penanganan  kasus  hukum  yang  menimpa penyandang  disabilitas. 6 Di  dalam  RKUHAP, hanya terdapat dua pasal yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Pasal 91 ayat  (2)  dan  Pasal  168  ayat  (1)  dan  (2) RKUHAP.
Pasal 91 ayat (2) berbunyi: “ Dalam hal  tersangka  atau  terdakwa  buta, bisu,  atau  tuli  diberikan  bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 .”
Pasal 168 ayat (1) berbunyi: “ Jika terdakwa  atau  saksi  bisu,  tuli,  atau tidak  dapat  menulis,  Hakim  Ketua
4 Ibid. hlm. xvi.
5 Mansour  Fakih,  Jalan  Lain  :  Manifesto  Intelektual Organik  (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  2011),  hlm. 306-307.
6 http://pantaukuhap.id/?p=917 ,  diakses  tanggal  23 Nopember 2018.
sidang  mengangkat  orang  yang pandai  bergaul  dengan  terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah .” Pasal 168 ayat (2) berbunyi: “ Jika terdakwa  atau  saksi  bisu  atau  tuli tetapi  dapat  menulis,  Hakim  Ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan  atau  teguran  secara tertulis  kepada  terdakwa  atau  saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya  dan  selanjutnya  semua pertanyaan  serta  jawaban  harus dibacakan .”
Pengaturan  di  dalam  dua  pasal  dalam RKUHAP  tersebut  hanya  mengatur  ketentuan pada proses pemeriksaan di muka persidangan saja.  Sedangkan,  pada  tingkat  penyidikan  dan pra  penuntutan,  hak  penyandang disabilitas belum  diatur  dan  tidak  terakomodir  dengan jelas.  Kondisi  yang  demikian  tentu  tidak memberikan  keadilan  bagi  para  penyandang disabilitas yang  berperan  aktif  dalam  upaya penegakan hukum.
2. Konsekwensi Belum Disahkannya Peraturan  Pemerintah  Sebagai  Aturan
Pelaksana UU Penyandang Disabilitas
Selama  dua  tahun  sejak  UU  Penyandang Disabilitas  2016  disahkan,  masyarakat  terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini karena, UU  Penyandang  Disabilitas  belum  bisa diimplementasikan  secara  optimal  karena kententuan  aturan  pelaksanaan  UU  tersebut belum ada.
Terkait dengan belum disahkannya aturan pelaksanaan  (Peraturan  Pemerintah/PP)  atas UU Disabilitas, tentu saja membawa konsekwensi,  meski  Undang-undang  tersebut tetap  dibisa  dilaksanakan  namun  hal-hal tertentu  yang  bersifat  teknis  dan  pengaturan yang lebih spesifik tidak akan bisa diterapkan, sementara hukum acara tetap berjalan.
Konsekwensi  yang  kemudian  muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana  atas  UU  Penyandang  Disabilitas
adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para  penyandang disabilitas ,  tidak  dapat ditegakkannya  aturan  riil  yang  terkandung didalam  pasal-demi-pasal  UU  yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum  yang dapat memicu para  oknum  untuk  membuat  kebijakan  yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.
Berikut, hak-hak bagi penyandang disabilitas yang  diatur  secara  khusus  dalam Pasal  5  UU  RI  No  8  Tahun  2016,  demi perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan kekhususan  atas  kondisi  dan  kebutuhan  yang dimiliki,  yaitu  :  hak-  hak  penyandang disabilitas , hak perempuan penyandang disabilitas dan hak anak penyandang disabilitas , sebagai berikut :
Hak  penyandang disabilitas secara  umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan  koperasi,  hak  kesehatan,  hak  politik,  hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan  pariwisata,  hak  kesejahteraan  sosial,  hak aksesibilitas,  hak  pelayanan  publik,  hak pelindungan  dari  bencana,  hak  habilitasi  dan rehabilitasi,  hak  konsesi,  hak  pendataan,  hak hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam masyarakat,  hak  berekspresi,  berkomunikasi, dan  memperoleh  informasi,  hak  berpindah tempat  dan  kewarganegaraan;  dan  bebas  dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud diatas, bagi perempuan penyandang disabilitas memiliki  hak  atas kesehatan  reproduksi,  hak  menerima  atau menolak  penggunaan  alat  kontrasepsi,  hak mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi  berlapis,  hak  untuk  mendapatkan pelindungan  lebih  dari  tindak  kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
Khsus  untuk  anak  penyandang  disabilitas juga  memiliki  hak  mendapatkan  pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan,  eksploitasi,  serta  kekerasan  dan kejahatan seksual, hak mendapatkan perawatan dan  pengasuhan  keluarga  atau  keluarga
pengganti  untuk  tumbuh  kembang  secara optimal, hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan  keputusan,  hak  perlakuan  anak secara  manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan hak  anak,  hak  Pemenuhan  kebutuhan  khusus, hak  perlakuan  yang  sama  dengan  anak  lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan hak mendapatkan pendampingan sosial.
Selain pengaturan hak-hak tersebut, didalam  UU  Penyandang  Disabilitas  2016, setidaknya terdapat 14 pasal terkait dengan hak- hak bagi penyandang disabilitas dan bagi pihak pendukung disabilitas yang terancam pemenuhan  haknya  karena  belum  adanya aturan pelaksana, yaitu :
Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta ketentuan mengenai sanksi administratif : Pasal 27 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi  tentang pelaksanaan Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pasal 36   : Lembaga  penegak  hukum  wajib menyediakan  akomodasi  yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
Pasal 42   : Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang  tidak  membentuk  Unit Layanan Disabilitas (ULD), diberi  sanksi  administratif  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 43 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara  pendidikan  dalam menyediakan akomodasi yang layak dan  apabila  tidak  dilaksanakan makan  akan  dikenakan  sanksi administratif. Pasal 54 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang
disabilitas.
Pasal 55   : Pemerintah Daerah wajib memiliki
Unit  Layanan  Disabilitas  pada dinas yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  daerah  di bidang ketenagakerjaan. Pasal 86 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan  wisata  yang  mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pasal 109  : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang  diperlukan  untuk  menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pasal 114  : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
Berikut  pasal-pasal  yang  pelaksanaan  lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah :
Pasal 96 : Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 104  : Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pasal 108  : Pelayanan  publik  yang  mudah diakses oleh penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 113  : Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 116  : Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
Kewajiban-kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  sebagaimana  tersebut
diatas,  tentu  saja  melahirkan  hak  bagi penyandang  disabilitas  dan  disertai  dengan sanksi  yang  mengikutinya,  namun  dengan belum adanya peraturan pelaksanaannya maka ke-9 aturan tersebut menjadi mandul dan tidak dapat  dijalankan,  begitu  juga  atas  ke-5  pasal lainya  menjadi  tidak  memiliki  kekuatan mengikat.

## C. Penutup
Ragam  penyandang disabilitas dalam  UU Penyandang  Disabilitas  2016,  diatur  lebih spesifik apabila dibandingkan dengan klasifikasi disabilitas dalam Convention on  The  Rights  of Persons  With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dimana pada pembukaan  huruf  (i)  konvensi  tersebut  hanya menyatakan  “Mengakui  pula  keragaman penyandang disabilitas ”,  tanpa  ada  penjabaran mengenai  macam  atau  ragam  penyandang disabilitasnya.  Pengaturan  dalam  konvensi masih  bersifat  normatif,  terlalu  fokus  pada kewajiban  negara  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip dan hak-hak bagi penyandang disabilitas .  Sementara  UU  No.  19  tahun  2011 pun belum secara implementatif dapat menjamin pemenuhan,  perlindungan  dan  penghormatan hak-hak  penyandang disabilitas ,  sehingga diperlukan  adanya  regulasi  aturan  yang memandatkan aparatur negara menjamin pelaksanaan hak disabilitas , pengawasan implementasi hak, ketentuan dan sanksi.
Hal-hal mana yang sebenarnya telah diatur didalam  UU  Penyandang  Disabilitas  2016, namun  karena  lambatnya  pengesahan  aturan pelaksanaan  atas  UU  tersebut,  mengakibatkan timbulnya  konsekwensi  yang  berkepanjangan bagi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  dan terlanggarnya  hak-hak  penyandang disabilitas seta pihak pendukung disabilitas . Berdasarkan uraian tersebut, beberapa kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan, adalah sebagai berikut :
1. Kesimpulan
a. Bertolok ukur dari sikap dan cara pandang masyarakat,  termasuk  didalamnya  para Aparat  Penegak  Hukum  yang  masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, ditegaskan pula dengan belum terakomodirnya
kebutuhan  para  penyandang  disabilitas yang  berperan  aktif  dalam  penegakan hukum  termasuk  dalam  posisinya  sebagai saksi,  namun  tidak  di  tunjang  dengan fasilitas-fasilitas  yang  ramah  disabilitas dan  bersifat  aksesibel  dalam  bentuk ketersediaan  alat  media,  sarana,  dan prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  proses persidangan,  termasuk  sejak  pada  tahap penyidikan  dan  tahap-tahap  awal  lainnya, menunjukkan  bahwa  Pemerintah,  Aparat dan  Institusi  Penegak  Hukum  belum  siap dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan Bagi Para Penyandang Disabilitas. b. Bahwa Undang-Undang Penyandang
Disabilitas  2016  telah  sah  diberlakukan sejak  diundangkan  2  tahun  silam,  meski belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Ketiadaan aturan pelaksana atas UU
Disabilitas menimbulkan  dampak  tidak  terjaminnya kepastian  hukum  bagi  para  penyandang disabilitas ,  tidak  dapat  ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal- demi-pasal  UU  Disabilitas,  dan  lahirnya celah  hukum  yang  dapat  memicu  para oknum  untuk  membuat  kebijakan  yang tidak  tepat  sehingga  berpotensi  tidak terpenuhinya  hak-hak  bagi  penyandang disabilitas . Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang disabilitas dan para pihak pendukung disabilitas.
2. Saran
a. Demi mewujudkan hukum yang berkeadilan  bagi  penyandang  disabilitas, sebaiknya  pemerintah  segera  menyiapkan fasilitas-fasilitas  yang  ramah  disabilitas dan  bersifat  aksesibel  dalam  bentuk ketersediaan  alat  media,  sarana,  dan prasarana  yang  dibutuhkan  sejak  tahap penyidikan  hingga  proses  persidangan, yang diatur dalam  regulasi  yang jelas  dan mengikat. Serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan  demi  membekali  para pegawai  pelaksana  yang  bekerja  dibidang penyelenggaraan  hukum  termasuk  polisi, pengawal  tahanan  dan  sipir  penjara,
dengan  keterampilan  dan  skill  khusus, guna mengakomodir kebutuhan
penyandang  disabilitas  sehingga  dapat terintegrasi  dengan  sistem  hukum  acara peradilan pidana.
b. Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian hukum  bagi  para  penyandang  disabilitas, Pemerintah  harus  segera  mengesahkan aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah/PP)  atas  UU  Penyandang Disabilitas  2016,  sehingga  memperkecil resiko  pelanggaran  Hak  Asasi  bagi penyandang disabilitas dan dapat mengapresiasi pihak pendukung disabilitas yang beritikat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eddyono,  Supriyadi  Widodo  dan  Kamilah, Ajeng  Gandini,  (2015). Aspek  -  Aspek
Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
Nawawi  Arief,  Barda,  (2007). Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Semarang : Pustaka Magister.
Muladi, (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana .  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Nursyamsi,  Fajri  &  Arifianti,  Estu  Dyah, Muhammad  Faiz  Aziz,  Putri  Bilqish  dan Abi  Marutama,  (2015).  Kerangka  Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju
Indonesia  Ramah  Disabilitas ,  Jakarta    :
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia.
Soekanto  dan  Abdurrahman,  H.,  (2003).
Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : Rineka Cipta.
Jurnal Hamidi,  Jazim,  (2016). Perlindungan  Hukum terhadap  Disabilitas  dalam  Memenuhi
Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan ,  Jurnal  Hukum  Quia  Iustum, Vo. 23 Issue 4.
Harahap, Rahayu Repindowaty & Bustanuddin,
(2015). Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyandang
Disabilitas Menurut
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities  (CRPD) ,  Jurnal  Inovatif, Volume VIII Nomor I. Purwadi, M., (2018). Penguatan Akses Hukum dan Pengadilan , Majalah Komisi Yudisial,
Edisi April-Juli 2018.
Suhartoyo,  (2014). Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang
Disabilitas Di Indonesia , Masalah-
Masalah Hukum, Jilid 43 No. 4.
Tyesta,  Lyta,  (2015). Prespek  Perlindungan Penyandang
Disabilitas
Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 3.

## Peraturan Perundang-Undangan
Convention  On  The  Rights  of  Persons  With Disabilities 2008.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1997  tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

## Artikel (Internet)
Dharma, Avicena Farkhan , (2018). Kompas.com., https://olahraga.kompas.com/read/2018/09 /04/14410008/sejarah-penyelenggaraan- asian-para-games,  diakses  tanggal  22 Nopember 2018.
Editor ,  (2014). RUU  KUHAP  Belum  Penuhi Hak
Penyandang
Disabilitas , Kompas.com .,
http://pantaukuhap.id/?p=917 ., diakses tanggal 23 Nopember 2018.
Linksos, Admin ,  (2017). Difabel  Wajib  Tahu, Inilah  Hak-  hak  Penyandang  Disabilitas.
Sebarkan! ,
https://lingkarsosial.wordpress.com/2017/
06/20/difabel-wajib-tahu-inilah-hak-hak- penyandang-disabilitas-sebarkan/ ,  diakses tanggal 22 Nopember 2018.
Sucipto,  Purnomo,  (2015). Mengapa  Undang- Undang  Perlu  Peraturan  Pelaksanaan? , http://setkab.go.id/mengapa-undang- undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/ , diakses tanggal 22 Nopember 2018. Winata,  Dhika  Kusuma,  (2017).  Media Indonesia, Penerbitan PP soal Disabilitas
Mendesak , http://mediaindonesia.com/read/detail/135 883-penerbitan-pp-soal-disabilitas- mendesak ,  diakses  tanggal  22  Nopember 2018.
WRC, Mitra Wacana, (2016). https://mitrawacana.or.id/berita/undang-
undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun- 2016-tentang-penyandang-disabilitas/ , diakses tanggal 22 Nopember 2018.