## TINJAUAN ANALISIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF BUDAYA ORGANISASI
oleh:

## Rizky Malinto Ramadani

## Abstrak
Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Kejaksaan)  sebagai  institusi  penegakan hukum  merupakan  salah  satu  unsur  penting  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Sebagai bagian dari struktur hukum dalam sebuah sistem hukum. Kejaksaan R.I. adalah  lembaga  negara  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara,  khususnya  di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,  Kejaksaan  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  dipilih  oleh  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan Kejaksaan  Negeri  merupakan  kekuasaan  negara  khususnya  dibidang  penuntutan, dimana  semuanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Oleh  karena  itu  sangat  butuh  budaya  organisasi  agar  terbentuk  satu kesatuan yang kuat sehingga kejaksaan bisa maksimal dalam melakukan tugas.
Kata kunci : Budaya, Organisasi, Kejaksaan

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ketentuan tersebut  tercantum  secara  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang  melaksanakan  penegakan  hukum,  terus  berupaya  agar  penegakan  hukum  yang dilakukan  dapat  mencerminkan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  bermuara  pada  rasa keadilan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, maka seluruh insan Adhyaksa dituntut untuk selalu menjaga disiplin, integritas pribadi dan profesionalitasnya.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Kejaksaan)  sebagai  institusi  penegakan  hukum merupakan  salah  satu  unsur  penting  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Sebagai  bagian dari  struktur  hukum  dalam  sebuah  sistem  hukum,  Kejaksaan  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Mahkamah Agung,  dan  lainnya.  Terlebih  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System) Dalam sebuah organisasi, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran, dan melaksanakan kebijakan serta kinerja yang ditetapkan organisasi sangat bergantung  pada  proses  manajemen  yang  dilakukan  oleh  organisasi  yang  bersangkutan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya organisasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Metode    Penelitian    Yuridis    Normatif    yang
dilakukan  melalui penelitian  kepustakaan,  data    yang      dicari    adalah     data     sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier.  Dalam  kaitannya  dengan penelitian    ini  maka    menggunakan    semua    publikasi    hukum    yang      terkait      dengan objek   penelitian   yang  terdiri   dari,   buku buku   teks,   jurnal   hukum,  Selain  itu juga  akan  digunakan  bahan- bahan   non   hukum   sepanjang   relevan  dan mendukung hasil penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Sifat, Karakteristik, dan Struktur Organisasi Kejaksaan
Kejaksaan Agung sendiri perihal sifat dan karakter kelembagaannya dapat dinilai masih  bersifat  tertutup.  Dimana  di  kejaksaan  sampai  saat  ini  masih  sulit  mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkara yang ditangani, bagaimana penanganannya, serta bagaimana proses suatu kasus dakwaannya sampai  ke pengadilan. Di tengah-tengah deru reformasi birokrasi yang sekarang gencar dikumandangkan di seluruh jajaran birokrasi di Indonesia,  birokrasi  kejaksaan  masih  terlihat  konvensional.  Dengan  karakter  birokrasi yang  melekat  yaitu:  (1)  birokratis;  (2)  sentralistik;  (3)  menganut  pertanggungjawaban hierarkhis; dan (4) berlaku sistem komando.Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa  “kejaksaan  adalah  satu” (een  en  ondeelbaar). Karakter birokratis ,  menghendaki penanganan perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang,  yang  dilaksanakan  oleh  bidang  yang  berbeda.  Karakter sentralistik menjadikan semua tahap penanganan perkara dikendalikan dan didasarkan atas kebijakan serta  petunjuk  pimpinan  secara  hierarkhis.  Karakter pertanggungjawaban  hierarkhis mengharuskan setiap kebijakan pimpinan dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan  kembali  kepada  pimpinan  secara  berjenjang.  Sedangkan sistem komando ,  menempatkan  birokrasi  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  sebagai  komandan  yang dapat  memberikan  perintah  kepada  birokrasi  tingkat  bawah,  dan  birokrasi  level  bawah wajib menjalankan perintah.
Dengan  karakter  birokrasi  kejaksaan  yang  birokratis,  sentralistik,  menganut pertanggungjawaban  hierarkhis  dan  berlaku  sistem  komando  menjadikan  dalam pengambilan keputusan bersifat top down , yang  menjadikan Jaksa tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri kebijakan yang akan diambil dalam penanganan perkara, atau dengan  kata  lain  Jaksa  tidak  memiliki  independensi.  Lebih  lanjut  Jaksa  tidak  memiliki kesempatan untuk sekedar membangun kreativitas atau inovasi dalam menyikapi perkara yang  ditangani.  Oleh  sebab  itu  dapat  dipastikan  Jaksa  tidak  memiliki  wewenang  untuk membuat  terobosan  hukum.  Jaksa  hanya  sekedar  menjadi  pekerja  hukum  yang  tidak
memiliki  otoritas  untuk  menentukan  sendiri  nasib  perkara  yang  ditanganinya,  apalagi membuat kebijakan yang kontroversial.
Organisasi  Kejaksaan  pada  saat  ini  cukup  besar  dan  kompleks.  Lembaga kejaksaan  memiliki  kurang  lebih  7800  jabatan  struktural  dengan  kurang  lebih  16.800 personal dan 7 lapis kepemimpinan manajerial. Jumlah Jaksa kurang lebih sejumlah 6300 Jaksa.  Kompleksitas  ini  juga  direplika  oleh  Kejaksaan  Tinggi  dan  Kejaksaan  Negeri. Dengan  demikian  struktur organisasi  pada Kejaksaan Tinggi  dan  Kejaksaan  Negeri  pun memiliki  tingkat  kompleksitas  yang  serupa.  Mekanisme  pengawasan  yang  berlaku  di organisasi  seringkali  harus  melalui  2-3  laporan  berjenjang.  Struktur  Kejaksaan  yang kompleks  dengan  jumlah  personel  yang  besar  dan  berdampak  pada  sulitnya pengorganisasian dan pengawasan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Keberjenjangan  pengendalian  penanganan  perkara  dilaksanakan  mulai  dari tingkat  Cabjari,  Kejari,  Kejati  hingga  Kejagung,  yang  diwujudkan  antara  lain  dalam bentuk: (1) pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, hasil persidangan); (2) ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, rencana dakwaan); (3)  pembuatan  rencana  dakwaan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan;  (4)  pengajuan rencana  tuntutan  (rentut)  sebelum  pembacaan  tuntutan  pidana.  Keberjenjangan  model pengendalian  penanganan  perkara  selain  menghabiskan  waktu,  biaya,  menjadikan  jaksa tidak independen, juga menciptakan peluang terjadinya penyimpangan yang bersembunyi di balik bekerjanya birokrasi itu sendiri.
Pada  saat  ini  Jaksa  Agung  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan sebagian  dari  permasalahan  struktur  organisasi.  Format  struktur  organisasi  Kejaksaan yang  harus  mengacu  pada  format  umum  Departemen  menimbulkan  kesulitan  bagi Kejaksaan,  karena  organisasi  Kejaksaan  memiliki  ciri  dan  karekteristik  khusus  yang dipengaruhi  oleh  tugas  dan  wewenangnya  yang  berbeda  dengan  lembaga  pemerintahan biasa. Hal ini menyulitkan bagi Kejaksaan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan dan tantangan masa depan. Kewenangan untuk merubah struktur organisasi berada pada Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan dalam hal terdapat usulan  perubahan  struktur,  maka  persetujuan  akan  memakan  waktu  yang  cukup  lama. Organisasi  yang  kurang  fleksibel  dan  struktur  hirarki  yang  rigid  juga  berdampak  pada diskresi yang terbatas dan inisiatif yang kurang terbangun.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas penuntutan karena itu harus  melaksanakan  fungsi  yudikatif (  judicial  service  ). Saat  ini  kejaksaan  ada  dalam ranah  kekuasaan  eksekutif.  Adanya  esselonisasi  secara  perlahan  menghilangkan
independensi individu jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum sebab dengan sistem komando para  jaksa  menjadi  tidak  bebas  melakukan  inovasi  kreativ  karena  penanggung jawab  beralih  dan  menjadi  wewenang  pejabat  struktural. Bahwa  struktur  organisasi kejaksaan  didalamnya  terkandung  strukturalisasi  dan  eselonisasi  yang  lebih  banyak membawa pengaruh negatif bagi pelaksanaan penegakan hukum.
Pada  saat  ini  kombinasi  antara  fungsi  pembuatan  kebijakan  bercampur  dengan fungsi kontrol perkara dan fungsi kontrol administrasi, tersentral pada Kejaksaan Agung. Hal  ini  mengakibatkan  sulitnya  Kejaksaan  Agung  untuk  fokus  dalam  masalah-masalah yang  lebih  strategis.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  tingkat  Kejaksaan  Tinggi.  Kejaksaan Negeri  yang  merupakan  ujung  tombak  pelaksanaan  fungsi  utama  Kejaksaan  yaitu melaksanakan penuntutan juga perlu lebih diperkuat.
Jabatan rangkap yang dipegang oleh sebagian besar Jaksa dimana mereka harus melaksanakan  tugas  fungsional  juga  sekaligus  menjabat  pada  posisi  struktural, menyebabkan  Jaksa  belum  mampu  bekerja  secara  optimal.  menyebabkan  kurangnya tenaga Jaksa karena Jaksa menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan teknisnya sebagai  Jaksa.  Selain  itu,  fungsi  manajemen  menjadi  kurang  efektif  karena  Jaksa memiliki  keterbatasan  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  area  manajemen  yang  kurang sesuai  dengan  kompetensinya  sebagai  Jaksa.  Jenjang  karir  tenaga  non  Jaksa  (seperti tenaga  tata  usaha  misalnya)  menjadi  tidak  berkembang  karena  kesempatan  untuk menduduki jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensinya menjadi tertutup.
Kecenderungan  Jaksa  yang  hanya  sekedar  melanjutkan  berkas  perkara  yang diberikan oleh penyidik kepadanya untuk dijadikan dasar penuntutan dimuka pengadilan, membuat peran jaksa dipandang seperti “kurir” atas perkara yang disidik oleh kepolisian. Dari  contoh  kasus  di  atas,  jaksa  tidak  mengetahui  dasar  perkara  yang  sedang  mereka tangani.  Penguasaannya  yang  minim  tersebut  tentu  akan  menghasilkan  dakwaan  yang tidak  adil  pula  dan  selanjutnya  ketika  jaksa  tidak  berhasil  membuktikan  adanya  tindak pidana  di  pengadilan,  jaksa  terus  mengajukan  upaya  hukum  banding  bahkan  hingga kasasi.  Seharusnya  kegagalan  jaksa  dalam  membuktikan  dakwaannya  dijadikan  sebagai sebuah peringatan agar jaksa tidak gegabah menerima perkara dan membawanya kemuka pengadilan.

## B. Pelayanan Publik di Kejaksaan Agung
Dalam  rangka  pencapaian  kinerja  yang  ideal  dan  lebih  baik,  Kejaksaan  Agung telah  menetapkan  visinya  yaitu:  “Kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima
dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.”
Pelayanan  publik  menjadi  penting  karena  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  dari good  governance.  Dalam  menjalankan  prinsip  ini,  pelayanan  haruslah  berorientasi kepada  kepentingan  masyarakat,  dimana  masyarakat  ditempatkan  sebagai  klien  yang membutuhkan  bantuan  pejabat  birokrasi  dalam  rangkanya  sebagai  pemenuhan  hak warga negara.
Akses  informasi  kepada  publik  untuk  mengentahui  kinerja  kejaksaan  masih minim.  Kejaksaan  RI  sebagai  salah  satu  lembaga  publik  diwajibkan  membuka  akses informasi  publik  kepada  seluruh  masyarakat  umum.  Masih  banyak  kejaksaan  yang belum  memberikan  akses  informasi  publik  secara  mudah.Keterbukaan  informasi merupakan  salah  satu  indikator  penting  bagi  kejaksaan  jika  ingin  dinilai  baik  oleh publik.  Selain  itu,  tujuan-tujuan  dari  keterbukaan  informasi  dapat  tercapai.  Antara  lain terpenuhinya  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  (hak  atas  informasi),  terlaksananya fungsi kontrol dari masyarakat, hingga terciptanya suatu lembaga yang transparan serta keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik.
Kejaksaan  adalah  institusi  atau  badan  publik  yang  memiliki  kewajiban  untuk membuka  semua  informasi  publiknya.  Selain  itu,  dengan  dibukanya  informasi penanganan  perkara  kepada  publik,  masyarakat  bisa  mengetahui  dan  bisa  membuat penilaian  tentang  kinerjanya  dalam  menangani  perkara  korupsi.  Kemudian  dengan dibukanya  informasi  penanganan  perkara  korupsi  maka  institusi  kejaksaan  juga  akan terhindar  dari  tudingan  mempermainkan  perkara.  Hingga  saat  ini  laporan  berkala mengenai  statistic  laporan  pengaduan  belum  dapat  diakses  secara  berkala  oleh masyarakat.
Pada saat ini seluruh informasi berupa peraturan yang berkaitan dengan petunjuk teknis  dan  bersifat  operasional  telah  terhimpun  dalam  Himpunan  Petunjuk  Teknis Kejaksaan  Agung  RI,  himpunan  Petunjuk  Teknis,  informasi  berupa  peraturan  yang berkaitan  dengan  pembinaan  kepegawaian  Kejaksaan  hingga  yang  dikeluarkan  hingga tahun  2016  pada  dasarnya  telah  terkumpul.  Namun  meskipun  publik  diperbolehkan mengakses namun belum ada mekanisme yang memberi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan infromasi tersebut secara cepat dan mudah.
Di  Kejaksaaan  Agung  telah  ada  sistem  informasi  yang  dikenal  dengan  nama SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI). SIMKARI dikembangkan sejak tahun 1990-an. Sepuluh Kejaksaan Tinggi ditetapkan sebagai lokasi pilot project proyek
ini. Meskipun demikian SIMKARI ini tidak ada hasil yang  mendorong transparansi dan keterbukaan  informasi  penanganan  perkara  di  kejaksaan.  Namun  tidak  jelas  bagaimana perkembangan  penggunaan  SIMKARI  dalam  menjawab  tuntutan  keterbukaan  informasi penanganan perkara di Kejaksaan.
Buruknya  pelayanan  publik  di  Kejaksaan  dapat  diistilahkan  “lain  teori,  lain praktek”. Ketidaksesuaian antara  regulasi  dengan pelaksanaan  keterbukaan  informasi  di Kejaksaan  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  yang  paling mempengaruhi adalah  pemahaman  baik  dari  pegawai maupun  pejabat akan  keterbukaan informasi  itu  sendiri.  Pola  pikir  pejabat  atau  pegawai  masih  tertutup.  Hal  ini  menjadi hambatan  dalam  hal  mengajukan  permohonan  informasi.  Permohonan  informasi seringkali berakhir dengan penolakan tanpa adanya alasan yang jelas.
Implementasi  dari  PERJA  Nomor:  PER-032/A/JA/08/2010  masih  belum terlaksana dengan baik. Ketidaksesuaian alur permohonan informasi, dimana seharusnya terdapat alur khusus yang menangani pelayanan informasi berakibat pada ketidakjelasan waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pemberian  disposisi  dari  Kepala  Kejari  dan pelayanan  yang  diberikan oleh  bagian-bagian  yang  ditugaskan.  Padahal  PERJA Nomor: PER032/A/JA/08/2010  dalam  Pasal  23  hingga  Pasal  29  telah  diatur  mengenai  tata  cara pelayanan  permohonan  informasi  serta  jangka  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses pelayanan informasi. Selain itu peran dari Petugas Meja Informasi yang tidak maksimal dalam  memberikan  pelayanan.  Contohnya  adalah  lempar-melempar  dari  satu  meja  ke meja  lain  akibat  ketidakpahaman  pegawai  di  Kejaksaan  terkait  permohonan  informasi. Minimnya  fasilitas  dalam  pelayanan  seperti  ketiadaan  akses,  meja  informasi,  papan pengumuman,  dan  media  lainnya  dalam  hal  sosialisasi  pelayanan  informasi  juga berakibat pada ketidaktahuan masyarakat akan cara  memperoleh informasi di Kejaksaan termasuk  hak-hak  yang  dimilikinya.  Bahkan  pemahaman  yang  demikian  juga  tidak dimiliki oleh mayoritas pegawai kejaksaan.

## C. Sistem Birokrasi di Kejaksaan
Reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci utama guna menjadikan Kejaksaan sebagai  institusi  yang  benar-benar  profesional  serta  mendapat  dukungan  kuat  dari masyarakat luas. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan memiliki posisi yang  sangat  strategis.  Keterlibatan  jaksa  bahkan  telah  dimulai  sejak  tahap  penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.
Sebagai  penyelenggara  aktivitas  pemerintahan,  birokrasi  diharapkan  berperan dalam banyak hal, yaitu (1) sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat ;(2) berkaitan
dengan fungsi peraturan; dan (3) pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dari reformasi birokrasi meliputi:
 Kelembagaan,  yaitu  organisasi  yang  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran  ( right sizing );
 Budaya kerja, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
 Ketatalaksanaan,  yaitu  sistem,  proses  dan  prosedur  kerja  yang  jelas,  efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ; dan
 SDM  yang  berintegritas,  kompeten,  profesional,  berkinerja  tinggi  dan sejahtera.
Kejaksaan  menandakan  adanya  reformasi  di  empat  bidang  kejaksaan.  Bidang tersebut  mencakup  reformasi  di  rekrutmen,  standar  profesi  jaksa,  pembinaan  karir,  dan pengawasan.  hingga  saat  ini  kejaksaan  belum  memberikan  catatan  keberhasilan. Persoalan lembaga kejaksaan saat ini tidak terlepas dari permasalahan sistemik di institusi itu.
Institusi  Kejaksaan  menginginkan  terjadinya  pembaruan  dan  proses  perubahan telah  dimulai  sejak  awal  reformasi  di  tahun  2000.  Berbagai  inisiatif  untuk  mengkaji berbagai  permasalahan  dan  menyajikan  rekomendasi  bagi  perubahan  Kejaksaan  telah digagas dengan bantuan berbagai pihak dan dukungan dari pimpinan Kejaksaan dari masa ke  masa.  Beberapa  dokumen  penting  dalam  proses  pembaruan  yang  menunjukkan komitmen  Kejaksaan  terhadap  pembaruan  antara  lain  Audit  Tata  Kepemerintahan  Pada Kejaksaan Republik Indonesia (2001), Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia (2003),  Cetak  Biru  Pembaruan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (2005),  dan  Assessment Agenda Pembaruan Kejaksaan (2005 dan 2007). Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menempatkan sebuah unit yang berfungsi mengkoordinir proses pembaruan di Kejaksaan, yaitu Tim Pembaruan Kejaksaan. Namun demikian, berbagai faktor menyebabkan proses pembaruan  menjadi  kompleks.  Situasi  ekonomi  yang  memburuk  di  Indonesia  semakin meminimkan  anggaran  operasional  Kejaksaan  dan  para  Jaksa  tidak  mendapatkan  gaji yang  memadai.  Selain  itu  Kejaksaan  juga  memiliki  masalah  berupa  minimnya  sumber daya untuk memenuhi kebutuhan infrakstruktur dan pelayanan minimum yang diperlukan agar Kejaksaan dapat berfungsi secara baik.
Saking  buruknya  sistem  birokrasi,  pada  tahun  2016  Kejaksaan  Agung mendapatkan  predikat  lembaga  negara  terburuk  dalam  upaya  reformasi  birokrasi. Berdasarkan  hasil  audit  kinerja  86  kementerian/lembaga  yang  dilakukan  Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu hal ini mencoreng nama Kejaksaan  Agung  sebagai  salah  satu  lembaga  terpenting  dalam  penegakkan  hukum  di Indonesia.  Aspek  lain  adalah  prosedur-prosedur  administrasi  perkara  yang  jamak diketahui  berbelit-belit,  mahal,  tertutup,  dan  lama;  yang  sukar  dijangkau  oleh  mereka yang  tidak  berpunya  serta  berdampak  pada  keterlambatan  seseorang  memperoleh kepastian  hukum  dan  keadilan  atas  kasus  yang  ia  hadapi (justice  delayed  is  justice denied).
Belum  maksimalnya  reformasi  kejaksaan  perlu  diikuti  komitmen  pimpinan kejaksaan.  Jaksa  agung  perlu  segera  mengubah  kebijakan  internal  yang  dinilai  belum sesuai  dengan  amanat  reformasi  birokrasi  kejaksaan.  Sebagai  contoh,  kejaksaan  tidak melakukan  rekap  data  terkait  kebutuhan  penanganan  perkara  di  tiap  wilayah.  Baik  dari sisi  SDM  ataupun  anggaran.  Implikasinya,  kebijakan  yang  akan  diusulkan  akan  lebih cenderung bersifat spekulatif. birokrasi penanganan pengaduan yang panjang dan kurang sederhana,  serta  pengambilan  keputusan  yang  tersentralistis.  Namun  demikian,  Jamwas saat  ini  tengah  melakukan  berbagai  upaya  progresif  untuk  menangani  tunggakan pengaduan.  Kapasitas  personel  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  pun  lemah  karena penempatan tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan.
Jaksa  agung  perlu  merespons  permasalahan  kelembagaan  dengan  segera. Pembentukan  sistem  data  yang  kuat  perlu  segera  diberlakukan.  Tujuannya,  kebijakan perubahan  yang  dilakukan  berdasar  data  kebutuhan  yang  valid.  Sehingga  cita-cita reformasi  kejaksaan  benar-benar  memberikan  perubahan  bagi  cara  kerja  jaksa  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Menurut  MaPPI  gagalnya  reformasi  birokrasi  di  tubuh  kejaksaan  diakibatkan oleh lemahnya  pengawasan  internal  dan  kurangnya  transparansi  di  kejaksaan.  Selain  itu kejaksaan juga dianggap terlalu permisif dan tidak memberikan efek jera dalam menindak personilnya  yang  melakukan  penyimpangan.  "Harus  diberikan  shock  therapy,  mestinya ada  regenerasi  staf  secara  menyeluruh  dan  pimpinan  yang  baru  harus  punya  komitmen penuh untuk jadi lebih baik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik habis kinerja birokrasi  di  Kejaksaan,  ada  beberapa  poin  yang  menunjukkan  kegagalan  kejaksaan . Pertama ,  penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan. Kedua ,  anti  kritik  dan  cenderung mempertahankan status quo. Ketiga , korupsi, suap atau sogok. Keempat , boros. Kelima , arogan. Keenam , kurang koordinasi. Ketujuh , kurang kompeten. Kedelapan , lamban.
D. Penilaian Kerja dan Manajemen Karier di Kejaksaan Agung
Penilaian kinerja yang terukur dan objektif merupakan elemen penting reformasi birokrasi.  Indeks  penilaian  kinerja  jaksa  (IPKJ),  sayangnya,  belum  optimal  digunakan saat  ini  sehingga  pemberian  penghargaan  dan  sanksi  dirasa  belum  adil.  Belum  adanya parameter  yang  komprehensif  dan  terukur  untuk  menilai  kinerja  dan  integritas  seorang jaksa. Selama form penilaian yang digunakan adalah form penilaian pegawai negeri sipil dan berbagai form khusus namun tidak cukup jelas alat ukur yang dipergunakan.
Dalam  skema  manajemen  karir  di  Kejaksaan  terdapat  dua  kategori  posisi. Administrasi  (struktural)  dan  fungsional  (teknis).  Sangat  umum  diterima  dalam  suatu organisasi  yang  Dalam  hal  karir  jabatan  kunci  struktural  tidak  dipegang  oleh  pegawai berlatar  belakang  keahlian  khusus,  melainkan  dijabat  oleh  Jaksa.  Atau  dengan  kata  lain dalam  praktek  sebagian  besar  Jaksa  menjalankan  dua  fungsi  sekaligus.  Mereka memegang  jabatan  struktural  namun  dalam  lingkup  karir  dan  penggajian  mereka mengikuti  peraturan  bagi  pegawai  fungsional.  Hal  ini  antara  lain  untuk  menyiasati rendahnya remunerasi Jaksa sehingga penting bagi Jaksa untuk memiliki posisi struktural sehingga  dapat  diberikan  tunjangan.  Namun  disisi  lain  hal  ini  menyebabkan  hambatan karir bagi personel non jaksa untuk posisi-posisi struktural tertentu.
Pada  hakikatnya,  sistem  pembinaan  karier  PNS  adalah  suatu  upaya  sistemik, terencana  yang  mencakup  struktur  dan  proses  yang  menghasilkan  keselarasan  antara potensi  pegawai  dengan  kebutuhan  organisasi.  Pegawai  dituntut  untuk  lebih meningkatkan  kemampuannya  sesuai  dengan  kompetensinya  melalui  jalur  pendidikan formal,  sedangkan  di  sisi  lain,  organisasi  harus  dapat  mendorong  peningkatan  prestasi kerja  untuk  mendayagunakan  kemampuan  profesionalnya  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi.  Untuk  menciptakan  sistem  pembinaan  karier  pegawai,  disusun  suatu  pola karier pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan misi organisasi dengan pengembangan manajemen  kepegawaian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah  satu wujud konkret dari reformasi birokrasi Kejaksaan misalnya bisa saja diwujudkan melalui sistem  lelang  jabatan  dalam  hal  pengisian  jabatan  stuktural.  Kejaksaan  harus  berani membuka  ruang  selebar-lebarnya  terhadap  seluruh  insan  Kejaksaan  untuk  duduk  dalam jabatan  struktural  dengan  mendasarkan  pada  visi  misi,  kiprah  dan  karier  yang  dimiliki setiap  personilnya.  Dengan  demikian,  hanya  jaksa-jaksa  berprestasi  lah  yang  layak digadang menjadi pejabat stuktural.
Anggota  Komisi  III DPR  RI   Muhammad  Nasir  Djamil  menyatakan  gagalnya birokrasi di kejaksaan terlihat dari ketidakjelasan pola mutasi dan demosi yang terjadi di Kejaksaan  Agung.  Nasir  menurutkan,  ada  banyak  personil  yang  telah  mengikuti  profile
assesment, ujian kemampuan teknis, toefl dan test psikologi justru tidak dipromosikan di tempat  yang  sesuai  dengan  hasil test, dengan  alasan  karena  tidak  ada  kedekatan dengan pihak  tertentu.  “Hal  ini  dapat  membahayakan  institusi  kejaksaan,  diharapkan  Jaksa Agung  melakukan review dan  menaati  sistem  penjenjangan  yang  ada  agar  dapat menempatkan the  right  man  on  the  right  place sesuai  dengan  sistem  dan  ketentuan hukum yang berlaku,”.
Saat ini, belum terbentuk sistem promosi dan mutasi yang berbasis kinerja. Salah satu agenda reformasi birokrasi kejaksaan adalah memasukkan indikator penilaian kinerja ke  dalam  sistem  promosi  dan  mutasi  jaksa.  Namun  sayangnya,  hingga  saat  ini  belum dibentuk  aturan  lebih  lanjut  sehingga  sistem  promosi  dan  mutasi  di  kejaksaan  masih berbasis  kesubjektifan  atasan.  Peraturan  Jaksa  Agung  (Perja)  Nomor  49  Tahun  2011 tentang Pengembangan Karir Pegawai Kejaksaan masih memiliki celah (loopholes) yang memberikan  diskresi  kepada  pimpinan  untuk  melakukan  mutasi  dan  promosi  secara subjektif. Salah satunya, mutasi-promosi harus berdasar ”prestasi dan penilaian kinerja”. Jaksa  agung  diberi  amanat  untuk  menetapkan  aturan  penilaian  kinerja.  Tetapi,  jaksa agung  belum  menjalankan  amanat  dengan  menerbitkan  aturan  terkait  penilaian  kinerja lebih. Karena itu, acuan prestasi dan penilaian kinerja menjadi kurang akuntabel.
Pola perencanaan dan pengembangan karir masih belum tergarap secara optimal. Hal  ini  ditandai  dengan  sejumlah  posisi  senior  yang  kosong  dan  kesulitan  untuk mendapatkan  kandidat  yang  sesuai.  Ini  merupakan  dampak  dari  rencana  pergantian (suksesi)  jabatan  yang  kurang  sempurna.  Ketidaksesuaian  keahlian  dan  jabatan  pada individu  dan  menyebabkan  terjadinya  kelebihan  staf  atau  kekurangan  staf  pada  kantor kejaksaan  tertentu.  Sistem  manajemen  karir  masih  belum  sepenuhnya  terbuka (transparant).  Kebijakan  mutasi  dan  promosi  yang  mendeskripsikan  sistem  rotasi  bagi staff  pada  Kejati  dan  Kejari.  (1)  Kurangnya  sumber  daya  untuk  membiaya  perpindahan lokasi  (realokasi);  (2)  Munculnya  praktek-praktek  tidak  resmi  bagi  permintaan  khusus untuk menghindari tempat yang kurang populer atau meminta dipindahkan ke kota yang diinginkan;  (3)  Tingginya  anggaran  yang  diperlukan  untuk  membiayai  penempatan. Rotasi  yang  terlalu  cepat  juga  menyebabkan  sulitnya  membangun  kompetensi  atau keahlian terhadap bidang kerja tertentu.
Peraturan Jaksa Agung mengamanatkan dalam mutasi harus berdasarkan kinerja jaksa.  Tapi,  belum  dibentuk  aturan  penilaian  kinerja,  tidak  adanya  patokan  dalam penilaian itu memunculkan adanya subjektifitas pimpinan dalam menaikkan jabatan atau memutasi  jaksa  tertentu.  Selain  itu,  perja  yang  terkait  dengan  pengelolaan  pegawai
memberi diskresi pejabat pembina kepegawaian untuk mengecualikan segala persyaratan dalam mutasi dan promosi. Pejabat yang dimaksud ialah jaksa agung, wakil jaksa agung, dan pejabat eselon I di kejaksaan.
Sesuai  perundang-undangan,  baik  promosi  dan  mutasi  jaksa  harus  dilihat dari track  record yang  bersangkutan  secara  kualitas  dan  kuantitasnya.  Sangat disayangkan, jika ada oknum jaksa yang tidak berprestasi dan diduga terlibat suatu pidana justru dipromosikan. Isu terjadinya transaksional dalam mutasi para jabatan yang beredar di  tengah  masyarakat,  Amril  Sihombing  menyatakan  jika  benar  demikian  maka  Jaksa Agung  Pembinaan  melanggar  PER-067/A/JA/07/2007.  “Perja  itu  terdiri  dari  14 kewajiban  dan  8  larangan.  Salah  satu  kewajiban  Jaksa  butir  huruf  (a).  Mentaati  kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Larangan bagi  Jaksa  butir  huruf  (a).  Menggunakan  jabatan  dan/atau  kekuasaannya  untuk kepentingan  pribadi  dan/atau  pihak  lain.  Sedangkan,  butir  huruf  (f)  dilarang  bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.

## E. Sistem pengisian jabatan / Rekruitmen
Proses  rekrutmen  dilaksanakan  berdasarkan  persetujuan  dari  BKN  mengenai jumlah  dan  level  pegawai  yang  diperlukan.  Selama  ini  persetujuan  dari  BKN  tersebut tidak  selalu  sejalan  dengan  kebutuhan Kejaksaan.  Hal  ini disebabkan  belum  optimalnya proses  koordinasi  dan  standarisasi  mengenai  hasil  (outcomes)  proses  rekrutmen  dan seleksi pegawai pada Kejaksaan. Pelaksanaan rekrutmen juga dinilai maih belum efektif untuk  dapat  menyaring  calon-calon  sesuai  dengan  kebutuhan  Kejaksaan.  Penerimaan pegawai masih lebih didasarkan pada pertimbangan kuota jumlah pegawai dibandingkan dengan  pertimbangan  kesesuaian  dengan  kualifikasi  jabatan  dan  kebutuhan  Kejaksaan pada  suatu  waktu  tertentu.  Ketiadaan  mekanisme  formal  yang  tepat  untuk mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  proses  seleksi  dan  rekrutmen  juga  menyebabkan timbulnya kesulitan untuk menilai apakah proses rekrutmen dan seleksi berjalan dengan efektif.

## F. Keprofesionalismean Kejaksaan
Profesionalisme  kerja  di  kejaksaan  sendiri  bisa  dikatakan  lumayan  baik, meskipun  masih  banyak  kekurangan,  terlihat  dari  adanya  Peraturan  Jaksa  Agung Republik    Indonesia  Nomor  :  Per-067/A/JA/07/2007  tentang  Kode  Perilaku  Jaksa.  Dan Sebagai  pelengkapan  dari  pembinaan  dan  etika  profesi  sebagai  jaksa  berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep/074/j.a.7/1978 tanggal 17 Juli 1978 disahkan Panji Adhyaksa.  Panji  ini  merupakan  perangkat  kejaksaan,  lambang  kebanggaan  korps,
lambang  cita-cita  kejaksaan  dan  pengikat  jiwa  korps  kejaksaan.  Pada  panji  tersebut terdapat lambang korps kejaksaan.
Profesi jaksa adalah sebuah profesi yang sangat penting dalam penegakan hukum peradilan,  dalam  mentapkan  posisi  dan  peranan  kejaksaan,  disamping  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mendasari  dirii  dari  wewenangnya,  dirasakan  pula  perlunya memiliki  suatu  doktrin  demi   mendorong  serta  menjamin  terlaksananya  secara  mantap darma  baktinya  kejaksaan  yang  akan  menjiwai  sikap  dan  perialku  warganya  dalam meraih cita-cita luhurnya.
Huru-hara yang menerpa kejaksaan belakangan, mungkin disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian (expertise), rasa tanggung jawab (responsibility) dan kinerja terpadu (corporateness) yang merupakan  ciri-ciri  pokok  profesionalisme  tampaknya  mengendur.  Sebenarnya,  jika pengemban  profesi  kurang  memiliki  keahlian,  atau  tidak  mampu  menjalin  kerja  sama dengan  pihak-pihak  demi  kelancaran  profesi  atau  pekerjaan  harus  dijalin,  maka sesungguhnya  profesionalisme  itu  sudah  mati,  kendatipun  yang  bersangkutan  tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional. Pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004, sebenarnya  harus  menjadi fondasi  bagi  setiap Jaksa  dalam  melaksanakan  fungsinya  dan profesinya.  Ayat  tersebut  mengatakan  bahwa  Jaksa  dalam  melakukan  tugas wewenangnya  harus  berdasarkan  hukum  dan  mengindahkan  norma-norma  keagamaan, kesopanan  dan  kesusilaan  dan  wajib  menggali  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum  dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apa yang dikandungkan oleh pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 itu, di dalam litterateur ilmu hukum dikenal dengan istilah "Ethics In Law" sebagai mana dikemukakan oleh Stan Ross (dalam “Ethics in Law”) di mana ethics in law ini merupakan "lawyer's responsibility and accountability".

## KESIMPULAN
Kejaksaan  menjadi  salah  satu  penentu  keberhasilan  penegakan  hukum  di Indonesia. Namun demikian kejaksaan belum dapat berperan secara optimal karena masih tertutupnya kejaksaan dalam  melaksanakan tugasnya, dan khususnya masih menghadapi dominasi  penegakan  hukum  yang  positivistik,  karena  birokrasi  kejaksaan  sendiri  masih konvensional yang ditandai dengan karakter pengambilan kebijakan yang masih top down meliputi  birokratis,  sentralistik,  menganut  pertanggungjawaban  hierarkhis  dan  berlaku sistem  komando  sehingga  sulit  bagi  Jaksa-Jaksa  untuk  melakukan  inovasi  baru  dan kreativitasnya dalam melakukan tugas. Mengenai reformasi birokrasi di tubuh kejaksaan masih  buruk  dimana  prosedur-prosedur  administrasi  perkara  yang  jamak  diketahui
berbelit-belit,  mahal,  tertutup,  dan  lama;  yang  sukar  dijangkau  oleh  mereka  yang  tidak berpunya  serta  berdampak  pada  keterlambatan  seseorang  memperoleh  kepastian  hukum dan keadilan atas kasus yang dihadapi. Dan masih rendahnya keinginan dari semua pihak di kejaksaan terutama Jaksa Agung dalam memperbaiki kegagalan itu.
Kejaksaan  agung  sebaiknya  menjadikan  instansi  dan  budaya  organiasi  mereka lebih modern lagi, dengan mengutamakan keterbukaan/ transparansi, system pengambilan keputusan yang bottom up, pelayanan public dan pencari keadilan yang melayani secara responsive, birokrasi yang sederhana, professional.

## Daftar Pustaka
Asshidiqie,  Jimy, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi
.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2006.
Effendy, Marwan . Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
MaPPI-FHUI, Bunga  Rampai  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Jakarta  : Badan  Penerbit Fakultas
Hukum  Universitas Indonesia, 2015. Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Jurnal   yang   diterbitkan di
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1035
Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi
Kejaksaan  RI, Reformasi  Birokrasi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025. Diakses di http://leip.or.id/wp- content/uploads/2015/10/Profil-Kejaksaan-2025.pdf
Choky Ramadhan, Tantangan Reformasi Kejaksaan , diakses dari http://mappifhui.org/2016/11/17/tantangan HYPERLINK
"http://mappifhui.org/2016/11/17/tantangan-reformasi-kejaksaan/"-reformasi- kejaksaan/
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28
https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-himbau-perbaikan-kinerja-lembaga - kejaksaan/
https://nasional.sindonews.com/read/1158836/18/rapor-merah-jaksa-agung-1480318479 http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kejaksaan-RI-dan-Keterbukaan- Informasi - Policy-  Brief-MaPPI.pdf
http://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/persepktif/14006/memaksimalkan-reformasi- kejaksaan.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/01/kejagung-terima-nilai-rendah-dari- kementerian - pan-rb-pengamat-jaksa-agungnya-urus-politik-terus
https://www.jawapos.com/opini/21/07/2016/memaksimalkan-reformasi-kejaksaan https://antikorupsi.org/id/news/reformasi-birokrasi-kejaksaan-dinilai-setengah-hati https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/07/nubbll319-dpr- pertanyakan - reformasi- birokrasi-di-kejaksaan-agung
https://www.viva.co.id/berita/nasional/702119-berbau-transaksional-mutasi-jaksa- dipertanyakan
https://antikorupsi.org/id/news/mempertanyakan-profesionalisme-dan-kemandirian-jaksa https://www.kejaksaan.go.id