## Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## Badru Zaman Muhammad
Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, Indonesia E-mail:  bzm2510@gmail.com
Diterima  : 18 Juni 2023, Revisi  : 25 Agustus 2023 Disetujui : 30 Sptember 2023

## ABSTRACT
General Elections (Pemilu) as a means of  implementing democratic popular sovereignty function for  the replacement or  continuation of  a  government, including in  the Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  existence  of  an  election  supervisory  agency (Bawaslu) which is regulated in the Law of  the Republic of  Indonesia Number 7 of 2017 concerning  General  Elections is  very important  in  determining the effectiveness of  the election administration process. For this reason, the formulation of the problem is (1) What is the role and function of  Bawaslu in organizing the General Election?; (2)  What are the factors that affect the effectiveness of the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election?. The type of  research in  this thesis is  field research conducted at  the Bawaslu of  Lahat Regency. The purpose of this research is to find  out how the role and function  of  Bawaslu in organizing  the General Election and to  find  out  the factors  that influence  the  existence  of  Bawaslu  Kab.Lahat  in  the  implementation of  the  General Election. The conclusion results are (1) The role and function of Bawaslu in organizing the General  Election is  based on  the  position of  the  position in  the form  of  authority and obligation, while the function refers to the duties held by that position, so that the duties and functions of Bawaslu are what are the duties, authorities and obligations attached to Bawaslu  rely  on  the  duties  and  authorities and  obligations  of  Bawaslu.  F or  Regency Bawaslu, it refers to referring to the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely in Paragraph 3 Article 101 and Article 102 regarding duties, Article 103 regarding authority and Article 104 regarding the obligations of  Regency/City Bawaslu. (2)  Factors  that affect  the effectiveness of  the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election, a. Education and Experience of Human Resources (HR is still low, starting from the Election Supervisor (Panwaslu) and the Field Supervisory  Committee  (PPL)  both  at  the  level  Subdistricts,  Kelurahan/villages  to Panwaslu  in  the  Lahat  Regency Polling  Station  (TPS);  b.  Lack  of  normative  rule  and technical mastery for Election Contestants who are running for elections in a good manner and understanding of the functions of supervisors and election organizing committees in the field is still minimal c. People who think pragmatically that the election is only at the time of  voting and  does  not  focus  on  the programs  offered  by  candidates for  people's representatives who take part in the election; d. Limited funding in an effort  to increase knowledge of political education of the community and the parties involved in monitoring the implementation Elections.
Keywords :  General Elections, Bawaslu, effectiveness

## ABSTRAK
Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis berfungsi untuk pergantian atau kelanjutan sebuah pemerintahan termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu) yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  adalah  sangat  menentukan  efektivitas  dari  proses penyelenggaraaan  Pemilu.  Untuk  itu  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah  (1) Bagaimanakah peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum?; (2)
Apakah Faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019?. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lahat. Tujuan penelitiannya  untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi BAWASLU dalam penyelenggaran  Pemilihan  Umum  dan  untuk  mengetahu i  faktor-faktor  yang mempengaruhi Eksistensi Bawaslu Kab.Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hasil  kesimpulannya  adalah  (1)  Peran  dan  fungsi  Bawaslu  dalam  penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah bersandarkan kedudukan dari  jabatan berupa wewenang dan kewajiban, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang  dan  kewajiban  yang  melekat pada  Bawaslu  bersandarkan  pada  tugas  dan wewenang dan kewajiban Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten adalah pada merujuk pada merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal  103  mengenai  wewenang  serta  Pasal  104  mengenai  kewajiban  dari  Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  tahun  2019,  a.Pendidikan  dan Pengalaman dari Sumber Daya Manusia (SDM masih rendah, mulai dari Pengawas Pemilu (Panwaslu)  dan  Panitia  Pengawas  Lapangan  (PPL)  baik    di  tingkat  Kecamatan, Kelurahan/desa  sampai  Panwaslu  yang  ada  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS) Kabupaten Lahat;  b.Kurangnya Penguasaan aturan  dan  teknis  normatif    bagi  P eserta Pemilu yang mencalonkan diri  dalam Pemilu secara baik   serta Pemahaman fungsi dari pengawas dan panitia penyeleanggara Pemilu di lapangan masih minim; c.  Masayarakat yang berfikiran pragmatis saja bahwa Pemilu hanya pada saat penjoblosan saja dan ti dak fokus  pada  program  yang  ditawarkan  para  calon  wakil  rakyat  yang  ikut  Pemilu; d.Keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahauan pendidikan politik masayarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelengaaraan Pemilu.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, efektivitas

## PENDAHULUAN
Belahan  dunia  manapun  yang  menganut  tradisi  kehidupan demokrasi. Salah  satu  tradisi  demokrasi adalah  pelaksanaan  Pemilihan Umum (untuk selanjutnya di singkat Pemilu) yang mana merupakan juga salah  salah  satu cara  yang  digunakan untuk pergantian atau  kelanjutan sebuah  pemerintahan.  (Diah,  1999)  Pemilu  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Pelaksanaan mempunyai tujuan sebagai  sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  NegaraRepublik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejarah pelaksanaan pemilu di  Indonesia, istilah dari pengawasan
pemilu baru muncul dan dikenal banyak orang yaitu pada era 1980-an. Pada masa tahun 1955 tepatnya pemilu pertama di Indonesia itu belum dikenal istilah dari Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dikarenakan pada  zaman itu masih sangat tingginya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Walaupun pada saat itu perselisihan Ideologi sangat kuat,  tetapi  faktanya  dapat  dikatakan  minimnya  kecurangan  dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Pada tahun 1982 tepatnya pada  saat pelaksanaan Pemilihan Umum itu muncul team yang bernama Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), karena pada  saat itu sudah mulai muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  bersihya  penyelenggaraan  Pemilihan Umum  oleh rezim yang  sedang  berkuasa,  yang  berawal  dari  banyaknya  persoalan- persoalan dari Petugas Pemilihan Umum pada tahun sebelumnya.
Kemudian, pada masa reformasi Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dengan sub tugas yang masih sama yaitu  menjaga  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  perubahan  yang mendasar itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Menurut Undang-undang ini  dalam  Pelaksanaan Tugasnya  di  Pengawas Pemilu dibentuk Sebuah Lembaga   yang terlepas dari strukturnya Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  terdiri  dari  beberapa  bagian  di  setiap tingkatannya yaitu Panitia Pengawas  Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
Lembaga Pengawas Pemilu ini di perkuat  dengan adanya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Pemilu mengenai pembetukan suatu Lembaga tetap yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu yang keanggotaannya non partisipan dan independen, di mana pembentukannya masuk pada  kewenangan  dari  KPU  dan  untuk pengrekrutannya adalah sepenuhnya hak  dari  Bawaslu sesuai  dari  isi  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Badan Pengawas Pemilu di bentuk dengan harapan Pemilu bersifat jujur, terbuka, bebas, dan adil. Seperti yang kita ketahui tugas Pokok dari Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi Pemilu, menerima pengaduan, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran administrasi, kode etik, serta pelanggaran  pidana  Pemilu.  Adanya  permasalahan-permasalahan  yang dihadipi  Bawaslu  terutama  pada  Pemilihan  Umum  pada  Tahun  2019 banyak  sekali  Polemik-polemik  yang  terjadi  pada  Pemilihan  Umum sebagaimana  dari  situs  yang  dibuat  oleh  Bawaslu  yakni  www. BAWASLU.go.id  .  Bawaslu  didalam  situs  web  tersebut  banyak  sekali menyebutkan  Permasalahan  antara  lain.  Salah  satu  contoh  Bawaslu didalam  situs  web  tersebut banyak  sekali    menyebutkan Permasalahan antara lain:
Pertama , Permasalahan  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap),  itu  terjadi dikarenakan Perbedaannya data yang disampaikan oleh Kemendagri dan KPU,  yang  berujung pada  ada  beberapa  Pemilih yang  tidak  tercatat  di Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat Pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar pada TPS dan masuk kedalam DPT. Hal ini lah yang terkadang menimbulkan Paradigma negatif dari masyarakat dan membuat tidak percaya terhadap Penyelenggaraan Pemilu.
Kedua : Adanya  kekacauan/perselisihan di  daerah  yang  membuat atau menghambat pelaksanaan Pemiluhan Umum. Ini semua menunjukkan bahwa  belum adanya  kedewasaan dalam  berpolitik dari  masyarakatnya, artinya Partai Politik dan para elit politiknya harus lebih menghargai setiap perbedaan pendapat.
Selanjutnya,  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  masih  banyak permasalahan yang penyebabnya banyak penafsiran-penafsiran perundang-undangan  tentang  Pemilihan  Umum  oleh  elit  politik  yang mempunyai  kepentingan  dalam  proses  berjalannya  Pemilihan  Umum. Selain itu, kesadaran atau kedewasaan politik itu berbanding lurus dengan partisipasi politik yang di tentukan oleh kesadaran politik dan kepercayaan
kepada sistem politik. (Surbakti, 1992)
Berdasarkan tinggi maupun rendahnya kedua faktor tersebut Jeffry M.  Paige  membagi  jenis  partisipasi  yang  pertama  ialah  kecendrungan partisipasi  politik yang  tinggi itu di miliki oleh seseorang yang mepunyai kesadaran  politik  dan  mempunyai  kepercayaan  terhadap  pemerintah. Kedua.  kecendrungan  partisipasi  yang  pasif-tertekan  ( apatis )  yaitu kesadaran politik rendah dan tentunya kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah atau bahkan cendrung tidak ada,  dan  yang  ketiga apabila kesadaran  terhadap  politik  itu  tinggi  tetapi  kepercayaan  nya  terhadap pemerintah cenderung rendah maka akan bersifat militan dan radikal dan yang  terakhir  keempat  kecenderungan  tidak  akif    disebabkan  karena kesadaran  politik  yang  sangat  rendah  namun  kepercayaan  terhadap pemerintah tinggi. (M.Paige, 1971)
Sesungguhnya,  prinsip  demokrasi  itu  hakikatnya  berpasangan dengan  andil  atau  peran  serta dari  masyarakat (Partisipan)  dan  prinsip keterbukaan  atau  transparansi  serta  akuntabilitas,  kepercayaan pelaksanaan  dan  kepercayaan  masyarakat  berdasarkan  atas  hukum terhadap pemerintahan/negara. Peningkatan keterwakilan rakyat terhadap wakil  atau  lembaga yang  refresentatif tidak  akan  memunculkan dugaan baru  yang  berkaitan  dengan  masalah  keraguan  masyarakat  terhadap kredibilitas  dan  kapabilitas  dari  wakilnya.  Negara  hukum  ( rechstaat ) adalah merupakan suatu ciri dari negara modern (negara demokrasi).
Upaya  negara  dalam  mewujudkan  tatanan  demokrasi  melalui Pemilihan Umum sangat urgen untuk menjadi perhatian negara demokrasi. Negara  demokrasi  merupakan  suatu  negara  yang  pelaksanaannya berdasarkan  kemauan  dan  kehendak dari  masyarakat,  jika  dilihat  dari sudut pandang  organisasi berarti suatu kelompok organisasi negara yang dijalankan oleh rakyat, karna kedaulatan penuh ada di tangan Rakyat. (MD, 1999) Sarananya  di  antaranya dengan  adanya  Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tersusun jadwal dan berkala waktu.
Pemilu adalah sarana kompetisi untuk mengisi suatu jabatan politik
di  pemerintahan yang  dilakukan secara  formal oleh  warga  negara  yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilihan Umum yang merupakan ciri khas atau tanda dari sebuah negara yang demokratis. Hal ini selaras dengan pendapat  Ali Murtopo bahwa sebuah sarana yang disediakan untuk rakyat untuk menjalankan hak kedaulatannya dan lembaga demokrasi. (R.Saragih, 1987) Pemilihan Umum itu pada dasar  pokoknya dapat  dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:
1. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan  kepemimpinan Pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Hak  untuk  melaksanakan  prinsip  hak-hak  asasi  warga  negara. (syarif, 2017)
Penyeleggaraan Pemilihan Umum di  Indonesia  sendiri  dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara independent yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Dewan  Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum  (DKPP),  untuk melakukan Pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), President dan Wakil President dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung dilakukan oleh Masyarakat.
Penyeleggaraan Pemilihan Umum di  Indonesia  sendiri  dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara independent yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), untuk melakukan Pemilihan terhadap  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), President dan Wakil President dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung dilakukan oleh masyarakat.
Secara  historis pemilu di  Indonesia, telah dilaksankaan pertamaa
kali pada  masaa era Orde lamaa yaitu tahun 1955,  kemudian lanjutt pada masa Orde baru ialah yang pertamaa pada  tahun 1972 yang kala itu di ikuti oleh  10  kontestaan, menjelang di  selenggrakannyaa pemilu  tahun 1977 diterapkan peraturan atau kebijakan fungsi partai sehingga menyebabkan peserta  Pemilihan Umum menjadi 3  (tiga),  Partai  Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  (Husein,  2014)  Perlu kita  ketahui pada  saat  pemiluu tahun 1977 banyak  di  warnai  dengaan  sejumlah kecuurangan yang  terjadi  secaraa massif sehingga mengakibatkaan terjadinyaa protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  Partai  Demokrasi Indonesia  tokoh-tokoh bahkam Mahasiswa.
Menurut Fachrudin, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum pada masa  era  Orde  baru  dianggap  sudah  mengalami disfungsi  yang  terjadi dengan  sangat  sistematis, dan  untuk Pemilihan Umum pada  masa  itu, banyak  dinilai oleh pengamaat-pengamat politik  sudah tidak  memenuhi kreteria syarat sebagaai  Pemilihan  Umum  yang Demokratis. (Fachrudin, 2013) Hal ini semua dapat terjadi dikarenakaan Pemilihan Umum sengaja dilakukan dengan  memanipulasi prinsip-prinsip  demokrasi untuk suatu kepentingan yaitu mempertahankan sebuah kekuasaan. Pemilihan Umum di  Indonesia  pada  saat  masa  kepemimpinan  Rezim  Orde  baru  hanya menjadi alat kepentingan politik demi memperkuat Legitimasi kekuasaann pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu.
Demikian pula  dengan  Pemilihan Umum tahun 2019,  di  mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lahat mengunggkap bahwa KPU  Kabupaten  Lahat  mengenai  dugaan  sebuah  kecurangan  pada administrasi prosedur-prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, anggota majelis pun telah menetapkan bahwa benar telah terjadinya kecurangan.  Untuk  dugaan  pelanggaran  administrasi  ini  dilanjutkan dengan sidang  ajudikasi. Ajudikasi maksudnya penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediator  yang ditunjukan oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan  yang  bersifat  mengikat. Sementara
dugaan  tindak  pindana  Pemilu tahun 2019  sebanyak    dua  kasus  tidak ditindaklanjuti karena  kekuarangan syarat  formil  dan  materilnya yaitu kasus dugaa pemberian uang salah seorang tim kampanye dan pemberian barang dari salah seorang calon legislatif di waktu kampanya. Kasus adanya dugaan pemberian uang oleh salah seoarang tim kampanye  dan pemberian barang oleh salah seorang calon legislatif di waktu kampanye. (Paigal, Hasil Wancara  dengan  anggota  Bawaslu  Kabupaten  Lahat).    Kasus  lainnya adanya dugaan tindak pidana money politik oleh kepala desa di Kecamatan Muara  Payang  Kabupaten  Lahat),  laporan  dugaan  pelanggaran administrasi Pemilu dengan regsitrasi nomor
04/LP/PL/ADM/Kab.06.06/V/2019.  Namun  demikian,  kemungkinan adanya  dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahun 2019 di  Kabupaten Lahat lebih banyak sangat memungkinkan, meskipun hanya  beberapa  saja  yang  masuk  dalam  Laporan  di  Bawaslu Lahat  ini. (Paigal, Hasil Wancara dengan anggota Bawaslu  Kabpaten Lahat)
Kondisi inilah berimplikasi pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  dalaam  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum. Kecenderungan akan  semakin masih banyaknya kemungkinan pihak yang bermain dalam sebuah kepentingan dalam Pemilihan Umum, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perilaku untuk  menghalalkan segala cara untuk  mencapai  kemenangan  dalam  Pemilu.  Dengan  demikian  sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, dan penulis menulisnya dalam judul skrip  yang  berjudul,  “Efektivitas  Badan  Pengawas  Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilahan Umum Kabupaten Lahat)”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini bertujuan  untuk mengkaji  efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat).  Penelitian  ini  akan mengadopsi pendekatan kualitatif
untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Bawaslu, tantangan  yang  dihadapi,  dan  dampaknya  terhadap  kepercayaan masyarakat. Data akan diperoleh melalui observasi dan studi literatur yang cermat.
Studi  literatur  akan  mencakup  penelusuran  terhadap  sumber- sumber teks, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik  penelitian.  Data  sekunder yang  relevan  juga  akan  dihimpun  dan dianalisis untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.
Populasi  penelitian  adalah  masyarakat Kabupaten  Lahat,  dengan pemilihan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data  akan  mencakup  analisis  isi  dan  pemetaan  temuan  untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang efektivitas Bawaslu dalam konteks Pemilihan Umum di Kabupaten Lahat, serta kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang peran demokrasi dalam masyarakat Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kehidupan  berdemokrasi  membuka  jalan  peluang-peluang  dari setiap  orang  yang  ingin dan  mampu untuk terlibat di  dalam  kehidupan politik  praktis,  khususnya untuk mencalonkan diri  menjadi wakil-wakil rakyat  dari  tingkat pusat,  provinsi  bahkan di  daerah  sekalipun.  Hal  ini sejalan dengan kehidupan negara berbangsa dan bernegarayang menganut prinsip kedaulatan rakyat atau  prinsip negara demokrasi (Indria S. , 2014). Menurut Melvin J Urovsky, bahwa:
“ Sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap  demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh  warga  negara  dalam  cara  yang  terbuka dan  jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  hak  pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh
luar yang  tidak  diinginkan pada  saat  memberikan suara,  dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara ”
Untuk  itu,  pentingnya  lembaga  yang  mengawasi  proses penyelenggaraan  Pemilu  agar  terwujudnya  keadilan  bagi  setiap  warga utnuk dapat  menggunakan hak pilih dan  mendapatkan hak untuk dapat mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat  dalam  suatu  penyelenggaraan Pemilu. Salah satu lembaga negara yang dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di  seluruh wilayah Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Secara jelas  dikatakan bahwa  tugas  dari  pengawasaan  penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  satuan pemerinta daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang di bawahnya. (Anam, 2018)
Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di muat dalam  Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yanng berbunyi:
(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu;
(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Panwaslu Kecamatan; l
d. Panwaslu Kelurahan/Desa;
e. Panwaslu LN; dan
f. PengawasTPS.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan  Bawaslu l  (Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa,  panwaslu LN,  Pengawas  TPS  bersifat  hierarkis,  termasuk  Bawaslu
Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  satuan pemerintatran daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
(4) Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/  Kota bersifat tetap;
(5) Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa,  Panwaslu LN,  dan Pengawas TPS, sebegai'nana dimaksud pada  ayat (1) bersifat ad hoc .
Selanjutnya,  memahami  Pemilu  yang  diselenggarakan memiliki  manfaat  yang  sangat  besar  bagi  bangsa  Indonesia  di  antara manfaat  tersebut  adalah  Pemilu  merupakan  implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat,  karena  rakyat  yang  berdaulat itu  tidak  bisa  memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat  menentukan  wakil-wakilnya dan  para  wakil  rakyat  tersebut  akan  menentukan  siapa  yang  akan memegang tampuk pemerintahan. (Asnawi, 2016)
Menurut Teori demokrasi dari Bahder Johan Nasution sebagaiman pada  bab  sebelum dijelaskan, bahwa negara yang  demokrasi mempunyai karateristik sebagai berikut:
1. Adanya  kebebasan  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  artinya  rakyat  ikut  menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan;
2. Adanya  persamaan hukum  dan pemerintahan, artinya baik  rakyat maupun  pemerintahan  tunduk  pada  supremasi  hukum.(Johan Nasution, 2011)
Ini artinya bahwa kebebasan rakyat untuk menggunakan hak pilih maupun memilih perlu pengaturan hukum yang pasti  termasuk lembaga penyelenggaraanya. Adapun  harapannya  bahwa  dengan adanya  lembaga pengawas yaitu Baawaslu ini, maka Pemilu dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Ini sangat memungkinkan karena  melalui  wakil  rakyat  yang  terpilih  tersebut  Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan  yang penuh dengan rasa percaya  untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih  melalui  pemilu,  diharapkan  mereka  mampu  membawa  bangsa Indonesia  menjadi  bangsa  yang  besar,  bangsa  yang  maju,  bangsa  yang
mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia.
Oleh  sebab  itu,  peran  dan  fungsi  Bawaslu  sangat  menentukan terwujudnya kedaulatan rakyat secara demokratis dalam penyelenggaaraan Pemilu. Dengan kata lain, sangat  urgen dalam  menentukan keberhasilan pemilihan  wakil-wakil  rakyat  dalam  melalui  Pemilu.  Bagi  masyarakat Indonesia ada  beberapa  manfaat lain dari  penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:
1. Sesuai  dengan  konsep  demokrasi,  maka  pemilu  merupakan implementasi adanya  kedaulatan rakyat  yang  berasal  dari  rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi;
3. Sebagai  pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses  pergantian  yang  baik  sehingga  menentukan keberlanjutan suatu negara;
4. Melalui  pemilu  juga  dapat  digunakan  sebagai  melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah;
5. Rakyat dapat  ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin  yang  sesuai  dengan  hati  nurani  adalah  susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang.
Tugas  rakyat adalah  mengawal dan  memastikan semua kebijakan dan  program  tersebut bukan  hanya  sekedar  janji belaka.  Sebagai tempat  penghubung  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Ini merupakan  sebagai  wadah  aspirasi  agar  pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya;
6. Mengedukasi  masyarakat  tentang  proses  politik.  Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli  dengan  dunia  politik  dapat  diedukasi  agar  mengerti  dan peduli  terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting  berkaitan  dengan  kebijakan  apa  saja  untuk  menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat;
7. Menjadi  lebih  peka  dengan  berbagai  masalah  sosial  dan  selalu berpikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah  penyelesaian  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat dan bangsa;
8. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang  baik,  hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin di samping kemampuan  seorang  pemimpin  untuk  memahami permasalahan yang  dihadapi  masyarakat, serta  pada  akhirnya dapat  mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya;
9. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan  kepedulian  masyarakat,  karena  masyarakat  sekarang  peka terhadap  situasi  34  dan  kondisi.  Dengan  demikian  seorang pemimpin  harus sering  melakukan  sosialisasi kepada  masyarakat untuk mendekatkan diri. (Afina, 2020)
Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi untuk memilih para  wakil rakyat  dalam  rangka mewujudkan pemerintahan yang  demokratis. Pemilu yang  demokratis mengharuskan adanya  lembaga  pengawas  yang  independen  dan  otonom. Lembaga  ini dibentuk untuk memperkuat pilar  demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan  dalam  pemilu,  sekaligus  menegaskan  komitmen  pemilu sebagai  inti dari  pembentukan pemerintahan yang  berkarakter. Ciri-ciri utama dari Pengawas Pemilu yang independen yaitu:
1. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang;
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu;
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
6. Memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas  tidak  hanya  bertanggung jawab  terhadap  pembentukan pemerintahan  yang  demokratis,  tetapi  juga  ikut  andil  dalam membuat rakyat  memilih kandidat  yang  mereka anggap  mampu.
(Setiawan, 2019)
Berlandaskan  pada  konsep-konsep  tersebut  di  atas  pada  teori demokrasi  dan  ciri  yang  harus  dimiliki oleh  Pengawas  Pemilu dengan keterkaitanya antara  peran  dan  tugas  Bawaslu, dimana yang  di  maskud dengan  peran  dan  fungssi    pada  tulisan  ini  adalah  mengenai  tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu sendiri. Hal ini merujuk pada makna bahwa peran berkaitan dengan kedudukan dari suatu jabatan, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa  yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu itu.
Adapun  yang  menjadi  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  Bawaslu tercantum dalam Pasal 93  Paragaraf 1,  Pasal 94,    95,  96,    sementara itu, tugas,  wewenang dan  kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang  menjadi satu  kesatuan  dari  peran  dan  fungsi  Bawaslu  Kabupaten/Kota  adalah tertuang pada  Pasal  101  Paragraf  3,  Pasal  102,  Pasal  103,  104,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilahan Umum.
Berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum pada  Pasal 93, 84,  95,  96,  101,  102,103, 104  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 2017  tentang Pemilihan Umum,  sesungguhnya menegakkan integritas penyelenggara, tranparansi  penyelenggara  dan  akuntabilitas  hasil  pemilihan  umum. Dengan adanya pengaturan tugas dan fungsi dari lembaga Bawaslu untuk mengawasi  pelaksanaan  tahapan-tahapan  pemilu  dalam  rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur, adil,  dan  berkualitas serta  dilaksanakan  menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. (Nurkinan, 2019)
Dengan tugas dan fungsi Bawaslu ini, harapannya terwujud melalui pemilhan umum rakyat dapat  memilih wakilnya, selanjutnya para  wakil rakyat ini diserahkan mandate kedaulatan rakyat untuk mengurusi Negara. Melalui pemilihan umum rakyat dapat  menunjukan kedaulatannya dalam memilih pemimpin yanng berupa Pemilihan legislatif dan eksekutif (Pileg) seperti  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  yang disebut dan  yang  melalui pemilhan umum lokal yang  disebut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada).
Pengaturan Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lahat ini, tentunya merujuk pada  ketentuan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai  kewajiban  dari  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  pun disampaikan pada  waktu wawancara dengan anggota Bawaslu Lahat yaitu Paigal  Firdaus bidang  koordinator devisi  penindakan pelamggaran  pada hari Rabu  tanggal 14  Juli 2021  di  ruang kantor Bawaslu Lahat di  Pukul 10.00 WIB, bahwa:
“ Secara  normatif pelaksanaan  tugas  dan  fungsi    dari  Bawaslu Lahat  adalah  menerapkan  dan  merujuk  sebagaimana  yang tertuang pada  Paragraf 3  dari Pasal 101,  102, 103 dan 104 dari Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. ” Selanjutnya,  dalam  wawancara  inipun  disampaikan  salah  satu peristiwa yang menaarik yaitu mengenai temuan pelanggaran pada  waktu pelaksanaan  Pileg di  Kabupaten  Lahat tahun 2019  untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI,  DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD  Kabupaten  Lahat.  Peristtiwa  tersebut    mengenai  ada  laporan mengenai praktek money politik atas laporan Aryono Anwar dari salah satu calon  DPRD  Kabupaten  Lahat, namun berdasarkan peraturan penangan pelanggaran  yaitu  Peraturan  Bawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Penaganan  Penemuan  dan  Laporan  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu karena syarat materil tidak terpenuhi yaitu pelapor tidak bisa menjelaskan
waktu dan tempat kejadian terjadi adanya dugaan tindak pidana pem ilihan umum serta barang bukti foto  berupa uang sebesar pecahan RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor unang seri uang pecahan Rp. 100.00 (Seratus Ribu Rupiah) yang disampaikan di Bawaslu Lahat.
Peristiwa praktik  politik uanag  ini kemudian, menurut pak  paigal menyebutnya dengan istilah “ money politik abu- abu”. Hal ini di perkuat dari pernyataan Ketua Bawaslu Lahat yaitu Andra Juarsyah mengenai ada peristwa  tersebut, di  mana  persoalan  money  politik  seperti  ini  secara normatif  sulit  untuk  ditindaklanjuti  proses  penegakan  hukumnya. Demikian pendapat  ketua  Bawaslu  Lahat  pada  waktu  wawancara  yang dilakukan pada Pukul 11.00 WIB dai kantor Bawaslu Lahat.
Dengan  demikian,  fakta  ini  menunjukkan  juga  pentinganya partisipasi  atau  dalam  pengertian lain  diartikan peran  serta  masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi  setiap  warga  negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan  sebaik-baiknya dan  dilakukan dengan  penuh  tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara.
Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Efektivitas  Bawaslu Kabupaten  Lahat  dalam  Penyelenggaran  Pemilihan  Umum tahun 2019
Dengan memperhatikan salah tugas Bawaslu yang tercantum dalam Paragraf  3  Pasal  101  huruf  b  bahwa  tugas  Bawaslu  Kabupaten  adalah mengawasi  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah Kabupaten/Kota.      Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu  di  tuntut  untuk  dapat  terus  berupaya  menemukan  pola-pola pengawasan,  Belum  maksimalnya  pengawasan  dan  penindakan pelanggaran  Pemilihan Umum oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum dikhawatirkan  akan  mempunyai  dampak  yang  buruk  sebagai  lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektivitasan kinerja  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  akan  mempengharui  hasil Pemilihan  Umum  sehingga  pemilihan  Umum  yang  demokratis  tidak tercapai  oleh   hambatan-hambatan yang dihadapi  oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.
Pelanggaran  pemilihan  umum  sudah  marak  terjadi  diberbagai daerah  pelanggaran  tersebut  bervariasi  mulai  dari  pelanggaran administrasi,  politik  uang  dan  penggunaan  fasilitas  negara  hingga perlibatan  birokrasi. Tidak  adanya  sanksi  tegas  bagi  calon  legislatif dan eksekutif yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera bagi  yang melanggar.  Untuk  melaporkan  kasus  pelanggaran  Pemilihan  Umum waktunya  hanya  7  hari  sejak  dilaporkan  perkara  harus  telah  rampung diselidiki dalam  waktu 14  hari.  Singkatnya waktu  penanganan  ini  yang diduga  akan membuat penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif.
Efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dari  penyelenggaraan  Pemilu  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang  berlaku, di  mana  pada  bab  sebelumnya juga dijelaskan  sebagaimana  teori  efektivitas  dari  Cambel  J.P,  Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :
1. Keberhasilan program;
2. Keberhasilan sasaran;
3. Kepuasan terhadap program;
4. Tingkat input dan output;
5. Pencapaian tujuan menyeluruh. (Cambel, 2012)
Adapun keterkaitan teori ini ini selaras dengan maksud efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu untuk terwujudnya tujuan keberadaan Bawaslu yaitu semua tugas-tugas, wewenang dan kewajiban yang menjadi  sasaran yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 2017  tentang  Pemilihan Umum.
Badan  Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu)  sebagai  salah  satu Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  bertugas  melakukan
pengawasan  terhadap  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum,  menerima  laporan-laporan  dugaan  Pemilihan  Umum,  dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. (Royani, 2019)
Namun demikian, dalam melaksanakan tugas Bawaslu ini terdapat beberapa  kelemahan  pada  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  ini  di antaranya  tercermin  dari  munculnya  berbagai  permasalahan  pada pengaturan jangka waktu ( ime  sehedule ) tahap  penyelenggaraan Pemilu, verifikasi  peserta  PemilihanUmum, verifikasi  daftar  calon  legislatif  dan eksekutif,  tahap  pemunggutan  suara,  tahap  perhitungan  suara  dan penetapan calon legislatif dan eksekutif yang terpilih dan sebagainya. Salah satu  yang  menjadi kerawanan dalam  tahapan  kampanye  adalah  sebagai berikut :
1. Kampanye diluar jadwal;
2. Keterlibatan ASN dalam kampanye;
3. Pelibatan anak dibawah umur;
4. Penggunaan fasilitas negara dan sarana ibadah;
5. Kampanye diuar zona yang ditentukan oleh KPU;
6. KPU  tidak  berlaku adil  dan  setara  pada  papan/laman  KPU, kampanye hitam oleh pasangan calon. (Marlan, 2018)
Hambatan-hambatan yang  mempengaruhi efektivitas pengawasan penyelenggaraan  Pemilu  setiap  daerah  memang  berbeda-berbeda, demikian  juga  yang  terjadi  di  Kabupatan  Lahat  pada  saat  Pileg  2019 tersebut secara keseluruhannya sudah efektif, di antaranya pemilih sudah memilih calon sesuai kehendak nurani,  tahapan sudah sesaai jadwal dan tidak  ada  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  yang  ditemukan. Ditemumukannya dugaan kecurangan Pileg 2019 Oleh Bawaslu  Kabupaten Lahat  menunjukkan  kinerja  sudah  efektif  demikian  pernyaataan  yang dikeluarkan oleh Widia Ningsih anggota Komosi IV DPRD Kabupaten Lahat pada  tanggal 18 Juli 20121 Pukul 11: 00 WIB. Selain, itu berdasarkan hasil
wawancara dengan anggota Bawaslu pada waktu wawancara dengan Paigal Firdaus pada Pukul 10:20 WIB tanggal 13 Juli 2021, selain masalah money politik  abu-abu,  ketidaknetralan  ASN,  dugaan  npenggunaan  fasilitas pemerintah  dalam kegiatan kampaye. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebabnya sebagiamana hasil wawancara ini, penyebabnya adalah:
a. Sumber  Daya  Manusia  (SDM  yang  bertugas  sebagai
Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  tingkat  Kecamatan, Kelurahan/desa  sampai  Panwaslu  yang  ada  di  Tempata Pemungutan  Suara  (TPS)  Kabupaten  Lahat  ini  secara pendidikan, pengalaman mulai dari mumpuni baik secara pendidikan yang rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas (setingkatny) demikian juga  pengalaman  sebagai  petugas pengawas penyelenggaaraan yang masih sangat minim; b. Peserta pemilu yang  mencalonkan diri kurang memahami tidak  tahu  hak  dan  kewajibannya  dan  pengawas penyeleanggara Pemilu di lapangan (Panwaslu) sendiri juga kurang  menguasai  secara  aturan  dan  teknis  apa  yang menjadi  fungsi  dari  pengawasan  yang  harus  dilakukan dalam pengawasan peyelengaaraan Pemilu tersebut; c. Masayarakat  yang  berfikir  pragmatis  saja  bahwa  Pemilu hanya  pada  saat  penjoblosan  saja,  diperkuat  juga  sifat budaya masayarakat yang masih kental dengan hubungan kekerabatan,  kedaerahan  saja  bukan  program  yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat tersebut; d. Prosedural  terhadap  pelaksanaan  regulasi  mengenai peyelenggaraan Pemilu tidak difahami secara baik, apa yang dapat  dilakukan  atau  tidak  dari  proses  penyelenggaraan
Pemilu termasuk jika ada dugaaan pelanggaran;
e. Kendala pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahauan pendidikan  politik masayarakat dan  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pengawasan  penyelengaaraan

## Pemilu masih sangat minim .
Dengan  demikian, berdasarkan hasil wawancara  ini,  maka  secara tabel dapat digambarkan pemetaan kondisi akibat dari adanya faktor-faktor penghambat  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  Pemilu  2019  di Kabupaten (Kab) Lahat adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Efektivitas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten (Kab) Lahat No Faktor Penghambat Bukti dan data 1 Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten  Lahat  berasal  dari  berbagai disiplin ilmu, menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain: a. Kemampuan manajerial administrasi surat menyurat; b. Kemampuan menelaah dan mengimplementasikan segala produk perundang-undangan. 2 Peserta Pemilu Kurangnya  pemahaman  peserta  Pemilu dalam memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum    banyak memberikan kerugian bagi  para  peserta Pemilu sendiri di antaranya: a. Rekrutmen  saksi  yang  tidak selektif  sehingga  membuat  saksi tersebut  tugas  dan  fungsinya sebagai saksi dalam sebuah proses pemungutan  dan  penghitungan suara sehingga ujungnya merugikan  peserta  pemilu  itu sendiri. b. Adanya  potensi  terabaikannya hak-hak peserta Pemilu di masing- masing tingkatan KPU  mulai dari KPPS,  PPS,  PPK  hingga  KPU Kab/Kota  untuk  mendapatkan haknya  sebagai  peserta  pemilu seperti mendapatkan formulir C1, daftar  pemilih  tambahan,  hak keberatan  dalam  rapat  pleno  di
setiap tingkatan KPU dan sebagainya. 3 Anggota  DPRD  asli Kota Lahat Anggota DPRD terpilih dari hasil pemilu 2019 100 % berasal dari masyarakat yang ber  KTP  dan  berdomisili di  Kabupaten Lahat dan 100 % beragama Islam. 4 Penegakan hukum pelanggaran  PemilU 2019 Pada  tahun  2019,  Bawaslu  Kabupaten Lahat tidak ada menerima laporan pidana pemilu baik itu dari masyarakat ataupun peserta  pemilu.  Akan  tetapi  Bawaslu Kabupaten Lahat ada  menerima 1 (satu) laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang mekanisme penyelesainnya melalui proses adjudikasi. 5 Sumber biaya pendidikan politik masyarakat Wujud  peran  serta  Bawaslu  dalam memberikan  pendidikan  politik  adalah dengan adanya Sekolah Kader Pengawasan  Partisipatif    (SKPP)  yang telah  dilaksanakan  mulai  dari  tahun 2019. Adapun program sosialisasi ke para stakeholder tidak  terlaksana  dengan maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang ada.

## SIMPULAN
Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bergantung  pada  kedudukan  jabatan  mereka,  yang  mencakup  tugas, wewenang,  dan  kewajiban  yang  melekat pada  Bawaslu.  Untuk Bawaslu Kabupaten,  tugas  dan  tanggung  jawabnya  diatur  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, terutama dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104. Efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  pendidikan  dan pengalaman sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu, termasuk Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), masih rendah di berbagai  tingkat,  dari  Kecamatan,  Kelurahan/desa,  hingga  Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat. Kedua, kurangnya penguasaan aturan dan teknis normatif oleh peserta Pemilu yang mencalonkan diri serta minimnya pemahaman tentang fungsi pengawas dan panitia penyelenggara
Pemilu  di  lapangan.  Masyarakat  yang  memiliki  pandangan  pragmatis terhadap  Pemilu,  hanya  fokus  pada  saat  pemungutan  suara  tanpa memperhatikan  program  yang  ditawarkan  oleh  calon  wakil  rakyat. Keempat, keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu.  Dalam  rangka  meningkatkan efektivitas Bawaslu Kabupaten  Lahat dalam  penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu  dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan  memperkuat peran  serta  fungsi  Bawaslu  sebagai  lembaga pengawas Pemilu yang kritis dan berkompeten. Peran dan fungsi Bawaslu dalam  penyelenggaraan  Pemilihan Umum bergantung  pada  kedudukan jabatan  mereka,  yang  mencakup  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  yang melekat pada  Bawaslu. Untuk  Bawaslu Kabupaten,  tugas  dan  tanggung jawabnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103,  dan  Pasal  104.  Efektivitas  Bawaslu  Kabupaten  Lahat  dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Pendidikan  dan  pengalaman  sumber  daya  manusia  (SDM)  di Bawaslu,  termasuk Pengawas  Pemilu (Panwaslu) dan  Panitia Pengawas Lapangan  (PPL),  masih  rendah  di  berbagai  tingkat,  dari  Kecamatan, Kelurahan/desa,  hingga  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  Kabupaten Lahat.  Kurangnya penguasaan  aturan  dan  teknis  normatif oleh  peserta Pemilu yang mencalonkan diri serta minimnya pemahaman tentang fungsi pengawas dan panitia penyelenggara Pemilu di lapangan. Masyarakat yang memiliki pandangan  pragmatis  terhadap  Pemilu, hanya fokus  pada  saat pemungutan suara tanpa  memperhatikan program yang ditawarkan oleh calon  wakil  rakyat.  Keterbatasan pembiayaan  dalam  upaya  peningkatan pengetahuan dan  pendidikan  politik  masyarakat serta pihak-pihak  yang terlibat  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu.Dalam  rangka meningkatkan efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam
penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  perlu  dilakukan  langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan memperkuat peran serta fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang kritis dan berkompeten.

## DAFTAR PUSTAKA
Afina.  (2020). Peran  penting  Bawaslu  Kabupaten  Kebumen  mencegah Politik  uang  di  desa,  Teori  Al-Hisbah. Purwokwerto:  IAIN Purwokerto.
Aholib,  W.  (2001). Tanggung  Jawab  Pendidikan  Mempertimbangkan Epistimologi Secara Kultural. Yogyakarta: Kanisius.
Amrizal, D.  (2018). Penanggulangan  Golput dalam  Pelaksanaan  Pemilu Legislatif  dan  Pilkada. Medan:  Lembaga  penelitian dan  penulisan ilmiah aqli.
Anam,  B.  (2018). Hukum  dan  Masyarakat  Sejarah,  Politik,  dan Perkembangannya. Yogyakarta: Thafa media.
Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada  masa kampanye di kabupaten Serang. Jurnal Mimbar Justitia , Vol. 2.
Assiddiqie,  j.  (2005). Konstitusi  dan  Konstitusionaisme. Jakarta: Konstitusi Press.
Budiardjo,  M.  (2010). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Cambel. (2012). Riset dalam Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga. Diah, N. (1999). Pemilu : Memilih Presiden atau Anggota DPR. Dari Blik Suara Ke Masa Depan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Fachrudin, A. (2013). Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 Mengawasi Pemilu dan Memperkuat  Demokratis. Jakarta:  Gramedia  Utama Publishindo.
Gaffar, A. (2005). Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Huda, N. (2009). Hukum  Tata Negara  Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Husein, H.  (2014). Pemilu Indonesia  :  Fakta,  Angka,  Analisis dan  Studi Banding. Jakarta: Perludem.
Hutomo, D. S. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan  Penyelenggaraan  Pilkada  serentak  di  Jawa  Tengah. Skripsi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
Indria,  s.  (2012). Menata  negara  :  usulan  LIPI  tentang  RUU  Politik.
bandung: mizan. Indria,  S.  (2014). Menata  Negara  :  Usulan  LIPI  tentang  RUU  Politik. Bandung: Mizan.
Irawan,  S.  (2018).  Eksistensi  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam Penyeelenggaraan  di  Indonesia. Skripsi  :  Hukum  Tata  Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung .
Jack C. Plano, R. C. (1986). Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali. jurdi,  F.  (2018). Pengantar  hukum  pemilihan  umum. jakarta:  kencana, prenadamedia grup.
M.Paige,  J.  (1971). Political  Orientation  and  Parcipation. American: Sociological Review.
Mailanti, N.  (2017). Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakka Peraturan  KPU. Skripsi  :  Pemikiran  Politik  Islam  Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung . Marbun, B. (1996). Kamus Politik. PT Midas Surya Grafindo.
MD, M. M. (1999). Tinjauan Substansional Reformasi Hukum. Yogyakarta: UII Press.
Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi , Vol.2.
Nurkinan.  (2019).  Peran  Partisipatif  Masyarakat  dalam  Pengawasan Pemilihan  Umum  Serentak  Anggota  Legislatif  dan  Pilpres  Tahun 2019. Jurnal Politikom Indonesia , Vol. 2.
Putra,  D.  A.  (2019).  Efektivitas  fungsi  Bawaslu  Kota  Malang  dalam Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  tahun  2018. Skripsi  :  Ilmu Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Muhammadiyah Malang .
R.Saragih,  B.  (1987). Lembaga  Perwakilan  da  Pemilihan  Umum  di Indonesia. Jakarta: Gaya Media.
Rizal,  A.  (2017).  Eksistensi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Skripsi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang .
Royani,  F.  A.  (2019).  Efektivitas  Badan  Pengawasan  Pemilu  dalam Penanganan  Pelanggaran  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Sehasen , Vol.2.
Santoso,  T.,  &  Budhiati, I.  (2019). Pemilu  di  Indonesia:  Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. jakarta timur: Sinar Grafik.
Setiawan,  W.  (2019). Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Bawaslu  kota Bandar  Lampung  dalam pengawasan  praktik  Money Politic tahun 2019. Bandar Lampung: Unila.
Simamora, R. (2012). Buku ajar pendidikan dalam keperawatan. Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC.
Sofyan Effendy, M. S. (1984). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. syarif, D. (2017). Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif. Yogyakarta: Genta Press.