## Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya

## Supervision the use of legal weapons in the jurisdiction of Metro Jaya District Police
Nurdianto Eko Wartono
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: nurdianto.eko.wartono-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan properti mereka (bela diri) dari ancaman orang lain. Penelitian ini berfokus pada proses perizinan penggunaan senjata api hukum dan upaya polisi untuk mengawasi penggunaan senjata api hukum di yurisdiksi polisi metropolitan regional. Metode dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  enam  jenis  izin  pemilik senjata  api.  Upaya  polisi  dalam  mengawasi  penggunaan  senjata  api  di  kepolisian  daerah  metropolitan  dengan cara  semua  pemilik  senjata  api  harus  lulus  persyaratan  dan  serangkaian  tes  dari  polisi  intelijen,  melakukan pemeriksaan  fisik  senjata  api  atas  permintaan  perpanjangan  izin,  teguran  untuk  pemilik  senjata  api  berlisensi, memberikan sosialisasi terus menerus, dan penyitaan senjata api jika terbukti menjadi pelanggaran. Faktor yang menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  pengawasan  penggunaan  senjata  api  hukum  di  yurisdiksi  polisi metropolitan regional bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal internal terkait dengan personil yang  terbatas,  maksimum  sosialisasi,  dan  berbagai  kegiatan  di  yurisdiksi  kepolisian  daerah  metropolitan. Sementara  itu,  faktor  eksternal  yang  berkaitan  dengan  data  dari  pemilik  senjata  api  sering  tidak  kompatibel dengan  domisili  pemilik  senjata  api  tetap  sesuai  dengan  alamat  yang  tercantum  dalam  lisensi  senjata  api  dan terkait dengan sifat pribadi dari pemilik senjata api.
Kata kunci: pistol senjata; perizinan; polisi; kontrol sosial; kewenangan

## Abstract
Basically everyone has the right to protect themselves and their property (self defense) from the threat of others. The  research  focuses  on  the  process  of  licensing  the  use  of  legal  firearms  and  the  efforts  of  the  police  to supervise the use of legal firearms in the jurisdiction of the regional metropolitan police. The method used in this research is descriptive qualitative with supported by interview technique. The result of the research shows that there  are  six  firearms  owners  permit  types.  The  police  effort  in  supervising  the  use  of  legal  firearms  in  the regional  metropolitan  police  by  means  of  all firearms  owners  must  pass  the  requirement  and  a  series  of  tests from  intelligence  police,  perform  physical  check  of  firearms  upon  request  of  extension  permit,  reprimands  to licensed firearms owners, provide  continuous socialization, and seizure of firearms if proven to be a violation. Factors  that  become  obstacles  in  carrying  out  supervision  of  the  use  of  legal  firearms  in  the  jurisdiction  of regional metropolitan police that there are internal factors and external factors. Internal externals related to the limited  personnel,  maximum  socialization,  and  various  of  activities  in  the  jurisdiction  regional  metropolitan police.  Meanwhile,  external  factors  related  to  the  data  of  firearms  owners  are  often  incompatible  with  the domicile of the firearms owner staying in accordance with the address stated in the firearms license and related to the personal nature of the firearms owner.
Keywords: gun weapon; licensing; police; social control; authority

## Pendahuluan
Penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam melasanakan tugas atau di bawah  izin  ketentuan  yang  berlaku.  Awalnya,  senjata  api  hanya  dipergunakan  untuk  kepentingan berperang,  akan  tetapi  kemudian  juga  dipergunakan  untuk  kepentingan  yang  lain,  misalnya  sebagai salah satu  alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan  bersenjata suatu Negara (Bangalore & Franz 2013), sebagai sarana untuk  mendukung tugas-tugas aparat keamanan  dalam  melakukan pemeliharaan keamanan,  ketertiban
masyarakat  dan  penegakan  hukum  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  sarana kelengkapan  tugas  satuan  pengamanan/polisi  khusus,  sarana  untuk  kepentingan  olahraga,  dan kepentingan pembelaan diri (Yusman 2015; Smith 2001).
Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya ( self defense ) dari ancaman pihak lain (Karp 2011). Setiap orang juga memiliki  hak untuk hidup sebagaimana tercantum  dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara  dan  alat  untuk  melindungi  dirinya  termasuk  dengan  cara  menguasai  (memiliki/menggunakan) senjata  api (Latifah  2017).  Atas  dasar  filosofi  hak  hidup  dan  mempertahankan  hidup  itulah,  negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses  tertentu.  Syarat  dan  proses  tersebut  tersebar  di  beberapa  peraturan  perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang  dimaksud adalah: UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan  Pemberian  Izin  Pemakaian  Senjata  Api;  UU  No.  12  Tahun  1951  tentang  Peraturan  Hukuman Istimewa  Sementara;  UU  No.  20  PRP.  Tahun  1960  tentang  Kewenangan  Perizinan  Yang  Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terkait dengan perizinan, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948  menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau  polisi  yang  memakai  dan  memiliki  senjata api  harus  mempunyai  izin  pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan  demikian Pasal 9 UU  No.  8  Tahun  1948  merupakan entry  point bagi  hak  warga  sipil  untuk  memiliki  senjata  di Indonesia.  Warga  sipil  boleh  memiliki  senjata  api  sebagai  alat  pertahanan  diri,  tetapi  harus  sesuai dengan  ketentuan  dan  syarat  yang  tidak  mudah.  Oleh  sebab  itu  senjata  api  bisa  digunakan  untuk pelindungan diri dari aksi kejahatan (Lott 1998, Hikmawati 2012).

## Tabel 1.
Jumlah Rekapitulasi Pelayanan masyarakat (Yansendak) tahun 2015-2017 Jenis senpi Tahun Jumlah 2015 2016 2017 Rekom bela diri 1.430 2.437 2.716 6.583 Rekom senpi olahraga 709 819 743 1.562 Rekom seni satpam/ polsus 29 71 49 149 Rekom handak 93 81 82 256 Rekom kembang api 240 177 150 567 Penguasaan pinjam pakai 3.081 2.307 1.671 7.059 Jumlah 5.582 5.892 5.411 16.176
Sumber: Direktorat Intelkam, Polda Metro Jaya, 2017
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa peredaran senjata api legal di wilayah hukum Polda Metro Jaya tiga tahun  terkahir  yaitu  tahun  2015-2017  mencapai  16.176  pucuk,  dari  berbagai  jenis  rekom  yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Jika digambarkan, akan terlihat seperti Gambar 1.
Atas  dasar  regulasi  yang  telah  ditetapkan  perundang-undangan,  maka  peredaran  senjata  api  masih diperbolehkan.  Namun,  dengan  ketentuan  tertentu  dan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pengguna senjata  api  legal.  Peran  negara  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  senjata  api  mutlak  diperlukan karena  dalam  prakteknya  senjata  api  dimanfaatkan  pula  untuk  melakukan  kejahatan  sebagaimana tersebut  di  atas.  Negara  hadir  secara  aktif  dan  efektif  di  tengah  masyarakat  guna  memastikan  warga negaranya  aman  dari  berbagai  ancaman  dalam  bentuk  verbal  maupun  non-verbal.  Melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menyatakan  bahwa kepolisian  merupakan  lembaga  negara  yang  berperan dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## Gambar 1.
Jumlah rekapitulasi pelayanan masyarakat (Yansendak) tahun 2015-2017
Dalam UU tersebut disebuatkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  (b)  menegakkan  hukum;  dan  (c)  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia).  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Penggunaan senjata api memerlukan pengawasan oleh negara yang  diatur dalam  kepolisian.  Menurut Maringan, pengawasan adalah proses dimana pimpinan  ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang  dilakukan  bawahan  sesuai  dengan  rencana,  perintah,  tujuan,  kebijakan  yang  telah  ditentukan. Sementara  itu  Hasibuan  &  Malayu  (2001)  mengemukakan  bahwa  pengawasan  adalah  proses penentuan apa yang harus  dicapai, yaitu standar, apa yang harus dilakukan  yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan  dan  apabila  perlu  melakukan  perbaikan-perbaikan,  sehingga  pelaksanaan  sesuai  dengan rencana yaitu selaras dan standar.
Menurut  George  R.  Terry  mengartikan  pengawasan  sebagai  mendeterminasi  apa  yang  telah dilaksanakan,  artinya  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan  apabila  perlu,  dengan  menerapkan  tindakan- tindakan korektif sehingga  hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Terry 2006). Pengawasan  menurut  Handoko  adalah  proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan  tujuan  organisasi  dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Handoko 2001).  Sementara  menurut  Siagian,  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah proses  pengamatan  daripada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  supaya semua  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya (Siagian 1982).
Senjata  api  diartikan  sebagai  setiap  alat  baik  yang  sudah  terpasang  ataupun  yang  belum,  yang  dapat dioperasikan  atau  yang  tidak  lengkap,  yang  dirancang  atau  diubah,  atau  yang  dapat  diubah  dengan mudah  agar  mengeluarkan  proyektil  akibat  perkembangan  gas-gas  yang  dihasilkan  dari  penyalaan bahan  yang  mudah  terbakar  didalam  alat  tersebut,  dan  termasuk  perlengkapan  tambahan  yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.
Lebih  lanjut  dijabarkan  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1976  yang menyatakan  bahwa  senjata  api  adalah  salah  satu  alat  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  angkatan bersenjata  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan,  sedangkan  bagi  instansi  pemerintah  di  luar  angkatan bersenjata,  senjata  api  merupakan  alat  khusus  yang  penggunannya  diatur  melalui  ketentuan  Instruksi
Rekom Bela Diri
Rekom Senpi Olahraga
Rekom Seni Satpam/
Polsus Rekom Handak
Rekom Kembang Api Penguasaan Pinjam Pakai Tahun J u m la h
Presiden  Nomor  9  Tahun  1976,  yang  menginstruksikan  agar  para  menteri  (pimpinan  lembaga pemerintah  dan  non  pemerintah)  membantu  pertahanan  dan  keamanan  agar  dapat  mencapai  sasaran tugasnya.
Dengan  demikian,  secara  tegas  telah  ditetapkan  jika  senjata  api  hanya  diperuntukan  bagi  angkatan bersenjata  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan  dalam  hal  ini  TNI  dan  Polri,  sedangkan  bagi  instansi pemerintah  di  luar  bidang  pertahanan  dan  keamanan  penggunaan  senjata  api  diatur  dalam  Intruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  1976,  yang  menginstruksikan  agar  para  menteri  (pimpinan  lembaga pemerintah  dan  non-pemerintah)  membantu  pertahanan  dan  keamanan  agar  dapat  mencapai  sasaran tugasnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi tema atau hal yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan kunci (Direktur Intelkam Polda Metro Jaya) informan utama (anggota kepolisian  yang  menggunakan senjata api) dan informan tambahan (warga nonmiliter/sipil yang diizinkan menggunakan senjata api).

## Hasil dan Pembahasan
Ada  beberapa  bentuk  perizinan  senjata  api  yang  dilayani  oleh  Polda  Metro  Jaya,  yaitu:  Pertama, perizinan impor senjata api. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Api  Untuk  Kepentingan  Olahraga  Pasal1 angka 10, menjelaskan bahwa pemasukan dari luar negeri (impor) adalah kegiatan memasukan senjata api dan peluru dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia. Perizinan impor senjata api di layani oleh Polda Metro Jaya, dengan syarat administratif sebagai berikut: a) hasil cek kredibilitas; b) permohonan bermaterai; c) fotokopi KTP/KTA; d)  fotokopi SIUP;  e) fotokopi SKCK; f) fotokopi kartu keluarga; g) Pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar; h) Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
Kedua,  perizinan  hibah.  Dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 angka  15, menjelaskan  bahwa penghibahan  Senjata  Api adalah  proses  pemindahan  hak  dan  tanggung jawab pemilikan Senjata Api dari seseorang kepada orang lain. Perizinan hibah senjata api dilayani oleh Polda Metro Jaya, dengan syarat administratif sebagai berikut: a) hasil cek kredibilitas; b) permohonan bermaterai; c) surat pernyataan hibah; d) BA. Penitipan Senpi; e) fotokopi KTP/KTA; f) fotokopi kartu keluarga; g) fotokopi kartu senjata; h) fotokopi buku pas; i) fotokopi SIUP; j) fotokopi SKEP jabatan; k) fotokopi SKCK; l) hasil psikologi; m) surat keterangan sehat; n) surat keterangan menembak; o) Pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar; p) Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
Ketiga,  perizinan  kepemilikan  baru.  Dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasa dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Pasal  1  angka  16,  menjelaskan  bahwa  pemilikan  senjata  api  adalah  legalitas  dokumen  pemilikan senjata  api  yang  mencantumkan  identitas  pemilik  dan  Senjata  Api  dalam  bentuk  buku.  Perizinan pemilikan baru senjata api dilayani oleh Polda Metro Jaya, dengan syarat administratif sebagai berikut: a)  hasil  cek  kredibilitas;  b)  permohonan  bermaterai;  c)  fotokopi  izin  impor/asal  usul  senjata;  d) fotokopi  KTP/KTA;  e)  fotokopi  kartu  keluarga;  f)  fotokopi  SIUP;  g)  fotokopi  SKEP  jabatan;  h) fotokopi SKCK; i) fotokopi kartu keluarga; j) surat keterangan psikologi; k) surat keterangan sehat; l) surat keterangan  menembak;  m) Pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar; n) Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
Keempat, perizinan mutasi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan  dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 angka 20, yang  menjelaskan bahwa pemindahan atau mutasi adalah proses  pemindahan senjata api ke domisili atau tempat tinggal baru seseorang yang memiliki izin senjata api. Perizinan mutasi senjata api
dilayani oleh Polda Metro Jaya, dengan syarat administratif sebagai berikut: a) hasil cek fisik senjata; b)  permohonan  bermaterai;  c)  BA  penitipan  senpi;  c)  rekomendasi  Polda  asal  senjata;  d)  fotokopi KTP/KTA;  e)  fotokopi  kartu  keluarga;  f)  fotokopi  kartu  senjata;  g)  fotokopi  buku  pas;  h)  SKEP jabatan; i) Pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar; j) Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
Kelima, perizinan perpanjangan kepemilikan.  Izin perpanjangan  kepemilikan senjata  berarti pemohon melakukan  perizinan  baru  setelah  masa  perizinan  senjata  api  miliknya  telah  habis  masa  berlakunya (Grassel et al. 2003). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  untuk  Kepentingan  Olahraga,  Pasal  29 menjelaskan bahwa: (1) Izin pemasukan senjata api olahraga berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan,  diajukan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sebelum  habis  masa  berlakunya;  (2)  Izin  kepemilikan senjata  api  (Buku  Pas)  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkan,  dan  wajib didaftar  ulang  setiap  tahun  di  Polda  setempat;  (3)  Izin  penggunaan/membawa  senjata  api  di  luar wilayah  Polda  setempat  untuk  mengikuti  kejuaraan/pertandingan  menembak,  berlaku  selama pertandingan berlangsung; (4) Izin penggunaan/membawa senjata api  di  luar wilayah Polda setempat untuk  kegiatan  olahraga  berburu,  berlaku  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  dan  untuk  olahraga  safari berburu  berlaku  paling  lama  14  (empat  belas)  hari;  (5)  Izin  pembelian  senjata  api  berlaku  selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka  waktu  6  (enam)  bulan,  dan  diajukan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sebelum  habis  masa berlakunya;  (6)  Izin  penghibahan  berlaku  selama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan  tidak dapat diperpanjang; (7) Izin pemusnahan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkan,  dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  6  (enam) bulan,  dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya; (8) Izin pengangkutan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang  untuk  jangka  waktu  tertentu;  (9)  Izin  penggunaan  pistol  angin  (air  pistol)  dan  senapan angin (air rifle) dan airsoft gun berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal  dikeluarkan dan dapat  diperpanjang  tiap  tahun;  (10)  Izin  gudang  senjata  api  untuk  gudang  PB  Perbakin  atau  gudang Pengprov Perbakin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
Perizinan perpanjangan senjata api dilayani oleh Polda Metro Jaya, dengan syarat administratif sebagai berikut: a) hasil cek fisik senjata; b) permohonan Bermaterai; c) BA penitipan senjata api; d) fotokopi KTP/KTA;  e)  fotokopi  kartu  senjata;  f)  fotokopi  buku  pas;  g)  fotokopi  kartu  keluarga;  h)  SKEP jabatan; i) Pas fhoto 2x3 sebanyak 2 lembar; j) Pas fhoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Perizinan  Pembaharuan  Buku  Pemilikan  Senjata  Api  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  untuk Kepentingan  Olahraga,  Pasal  1  angka  17  menjelaskan  adanya  pembaharuan.  Buku  Pemilikan  Senjata Api adalah pergantian Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya baik rusak maupun hilang.  Perizinan  pembaharuan  buku  pemilikan  senjata  api  di  layani  oleh  Polda  Metro  Jaya,  dengan syarat  administrative  sebagai  berikut:  a)  permohonan  bermaterai;  b)  fotokopi  KTP/KTA;  c)  fotokopi kartu senjata; d) Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 Lbr; e) surat penitipan senjata api.

## Upaya  Polri  dalam  melakukan  pengawasan  penggunaan  senjata  api  legal  di  wilayah  hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya
Adapun  upaya  Polri  dalam  melakukan  pengawasan  penggunaan  senjata  api  legal  di  wilayah  hukum Polda Metro Jaya, adalah sebagaimana dijelaskan di bawah.

## Semua pemilik senpi harus lulus syarat serta serangkaian tes dari Intelkam Polda Metro Jaya
Syarat-syarat  kepemilikan  senjata  api,  pemohon  izin  kepemilikan  senjata  api  juga  harus  memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat  mengurangi  ketrampilan  membawa  dan  menggunakan  senjata  api  dan  berpenglihatan  normal. Syarat-syarat  lain  bisa  saja  ditetapkan  oleh  dokter  umum/spesialis.  Syarat  lain,  harus  menyerahkan
Surat  Keterangan  Kelakuan  Baik  (SKKB).  Sementara  itu,  untuk  syarat  psikologis,  pemohon  harus orang  yang  tidak  cepat  gugup  dan  panik,  tidak  emosional  dan  tidak  cepat  marah  serta  yang  paling utama  pemohon  juga  bukan  seorang  yang  memiliki  kecenderungan  psikopat.  Pemenuhan  syarat  ini harus  dibuktikan  dengan  hasil  psikotes  yang  dilaksanakan  oleh  tim  yang  ditunjuk  Dinas  Psikologi Mabes Polri.

## Melakukan pengecekan fisik senjata api pada saat mengajukan perpanjangan izin
Sebelumnya, pengawas berkewajiban  untuk melakukan tes fisik senjata lama ataupun baru, ini semua demi keamanan dan keselamatan pengguna. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

## “Melakukan cek fisik senpi juga sangat diperlukan dan wajib. Ini karena jika fisik senjata tidak layak, maka akan mempengaruhi pengguna dan keamanan lainnya”
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  selain  cek  dan  syarat  khusus  kepada  pemilik,  tes  atau cek  juga  dilakukan  pada  fisik  senjata  api,  baik  yang  baru  maupun  senjata  dari  pemilik  yang  hendak melakukan  perpanjangan  izin  kepemilikan.  Pernyataan  sebelumnya  juga  didukung  oleh  narasumber Briptu HA, jabatan anggota pengguna Senjata Api Legal, sebagai berikut:

## “Cek fisik biasanya dilakukan pada senpi yang baru maupun yang sudah pernah digunakan oleh pengguna yang sedang dalam proses perpanjangan izin kepemilikan”
Dari pernyataan di atas, maka dapat dilihat bahwa senjata api yang akan digunakan oleh pemilik harus dicek  secara  fisik.  Pada  umumnya  cek  fisik  meliputi  daya  pegas,  uji  balistik,  dan  kode  atau  nomor daftar  senjata  api.  Hal  ini  disampaikan  oleh  narasumber  Brigadir  EJ,  jabatan  Bagian  Yanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya sebagai berikut:
"Pemeriksaan  diberlakukan  terhadap  siapa  saja  yang  memegang  senpi.  Ini  juga  merupakan penegakan  disiplin  serta  pengawasan.  Pemeriksaan  meliputi  kelengkapan  administrasi,  apakah surat-suratnya  masih  berlaku  atau  sudah  mati.  Selain  itu,  juga  kondisi  fisik  senpi  di  antaranya peluru dan kebersihan senjata”
Dari  pernyataan  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa  pemeriksaan  diberlakukan  terhadap  siapa  saja  yang memegang  senjata  api.  Ini  juga  merupakan  penegakan  disiplin  serta  pengawasan.  Pemeriksaan meliputi  kelengkapan  administrasi,  apakah  surat-suratnya  masih  berlaku  atau  sudah  mati.  Selain  itu, juga kondisi fisik senpi di antaranya peluru dan kebersihan senjata api.

## Mengirimkan surat teguran kepada pemilik senjata api yang telah habis perizinan
Perpanjangan  kepemilikan  senjata  api  harus  segara  dilaporkan,  karena  ini  menyangkut  prosedur hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan diri dan orang banyak. Kepemilikan senjata api,  memiliki  batas  waktu  yang  ditentukan,  jika  masa  perizinan  telah  habis  maka  diwajibkan  untuk memperpanjang kembali. Hal ini untuk menjaga keamanan dan kestabilan pemilik senjata api legal di Indonesia.
Jika masih ditemukan pemilik senjata api yang lalai dalam melakukan perpanjangan secara tepat waktu saat  masa  izin  telah  habis  maka  hukuman  dapat  dikenakan  pada  pemilik  atau  pengguna  senjata  api tersebut.  Hal  ini  mengacu  pada  Perkap  Polri  Nomor  8  Tahun  2012,  Pasal  40  huruf  (c)  menjelaskan bahwa pemilik senjata api berkewajiban  untuk memperpanjang  izin senjata api yang akan habis  masa berlakunya.

## Memberikan sosialisasi yang berkesinambungan kepada pemilik senjata api
Dari  waktu  ke  waktu  kepemilikan  senjata  api  terus  meningkat  baik  secara  kualitatif  maupun  secara kuantitatif.  Secara  kuantitatif  karena  jumlah  kepemilikan  senjata  api  semakin  banyak  di  samping peredarannya  yang  semakin  meluas.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  narasumber  Kombes  Pol.  M,  jabatan
Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, sebagai berikut:
“Pemilik senjata api legal di Indonesia sudah meningkat pesat, dari kebutuhan personil TNI/Polri maupun yang lembaga lain dan masyarakat sipil. Jadi ini perlu sosialisasi yang berkesinambungan mengenai keamanan penggunaan senjata api tersebut.”
Berdasarkan hal tersebut, Polri menilai sosialisasi berkesinambungan dibutuhkan mengenai keamanan penggunaan  senjata  api.  Kegiatan  sosialisasi  dalam  upaya  keamanan  dan  pengawasan  kepemilikan senjata  api  yang  dilakukan  oleh  Polda  Metro  Jaya  terhadap  pemilik  senjata  api  telah  dilaksanakan dengan  berbagai  upaya  teknik  komunikasi  diantaranya  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  yang terjadwal secara rutin dan tes psikologis saat permohonan kepemilikan senjata api.

## Penyitaan senjata api apabila terbukti melakukan pelanggaran
Jika  pemilik  senjata  api  yang  diizinkan  oleh  Polda  Metro  Jaya  melakukan  pelanggaranterhadap kepemilikan senjata api, maka akan dilakukan penyitaan dan pemilik senjata api tersebut akan dimintai keterangan.

## Studi kasus perizinan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya
Jika  pemohon  merupakan  masyarakat  sipil  yang  ingin  menggunakan  senjata  api,  maka  tujuan  dan manfaat  senjata  api  adalah  masuk  dalam  kategori  bela  diri.  Penguasaan  senjata  api  yang  diberikan peraturan  kepada  masyarakat  sipil  tentunya  harus  dengan  batasan-batasan  yang  berlaku.  Penggunaan senjata  api  oleh  sipil  antara  lain  untuk  kepentingan  tertentu  seperti  olahraga  menembak  dan/atau berburu, serta sebagai koleksi (Hikmawati 2012).
Berbeda  dengan  warga  sipil,  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, diperlukan  perlengkapan  untuk  menunjangnya  yang  ditugaskan  pada  anggota  militer.  Pada prinsipnya sesuai dengan perlengkapan standar militer, maka setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata  api.  Namun,  dalam  kondisi  non  tempur/non  operasi  maka  pembawaan  senjata  api  dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan.
Prajurit  yang  diperbolehkan  membawa  senjata  pada  saat  non-tempur  adalah  mereka  yang  bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan. Para komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan.  Sedangkan,  untuk  satuan-  satuan  tempur  hanya  perwira  yang  diperbolehkan  membawa senjata api. Sementara untuk  polisi,  peraturan  yang  mengatur  mengenai  penggunaan  senjata api  oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  serta  di dalam  Perkapolri  No.  1  tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian. Berdasarkan  Pasal  47  Perkapolri    No.  8  Tahun  2009  disebutkan  bahwa:  1)  Penggunaan  senjata  api hanya boleh digunakan bila benar- benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia; 2) Senjata api  bagi  petugas  hanya  boleh  digunakan  untuk:  a)  dalam  hal  menghadapi  keadaan  luar  biasa;  b) membela  diri  dari  ancaman  kematian  dan/atau  luka  berat;  c)  membela  orang  lain  terhadap  ancaman kematian  dan/atau  luka  berat;  d)  mencegah  terjadinya  kejahatan  berat  atau  yang  mengancam  jiwa orang;  e)  menahan,  mencegah  atau  menghentikan  seseorang  yang  sedang  atau  akan  melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

## Simpulan
Penggunaan senjata api legal di bawah perizinan Kepolisian Daerah Metro Jaya yaitu perizinan impor senjata  api,  perizinan  hibah,  perizinan  kepemilikan  baru,  perizinan  mutasi,  perizinan  perpanjangan kepemilikan  dan  perizinan  pembaharuan  buku  pemilik  senjata  api.  Upaya  polri  dalam  melakukan pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan cara
semua pemilik senpi harus lulus syarat serta serangkaian tes baik fisik maupun kelengkapan dokumen persyaratan.  Polda  Metro  Jaya  juga  memberlakukan  sanksi  atau  hukuman  untuk  pemilik  senjata  api yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penggunaan senjata api.
Penelitian ini memberikan saran yakni dengan memperketat pengawasan data pribadi pengguna senjata api  legal  termasuk  alamat  domisili  dengan  melakukan  pembaharuan  data  setiap  pelaksanaan perpanjangan  izin  kepemilikan;  menambah  jumlah  personil  khususnya  anggota  khusus  Ditintelkam yang  mahir  dibidang  persenjataan;  meningkatkan  sosialisasi  informal  dengan  bantuan  anggota perbankin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia).

## Daftar Pustaka
Bangalore S & Franz HM (2013) Gun ownership and firearm-related deaths. The American Journal of Medicine 126 (10): 873-876.
Grassel  KM,  Wintemute  GJ,  Wright  MA  &  Romero  MP  (2003)  Association  between  handgun purchase and mortality from firearm injury. Injury Prevention 9:48-52.
Handoko TH (2001) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Haji Masagung. Hasibuan & Malayu SP (2001) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hikmawati P (2012) Kontroversi kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Info Hukum 4 (10):1-4. Karp A (2011) Estimating civilian owned firearms. Small Arms Survey Research Notes 9:1-4. Latifah M (2017) Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Info Hukum 9 (22):1-4. Lott  JR  (1998)  More  Guns  Less  Crime.  Understanding  Crime  and  Gun  Control  Laws.  Chicago:
University of Chicago Press.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2009 Tentang  Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1960  Tentang  Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.
Siagian SP (1982) Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
Smith  TW  (2001)  National  gun  policy  survey  of  the  national  opinion  research  centre:  Research findings. Chicago: University of Chicago, National Opinion Research Center.
Terry GR (2006) Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  Lembaran  Negara  Nomor  78 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Pendaftaran  Dan  Pemberian  Izin Pemakaian Senjata Api.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Yusman  HE  (2015)  Pengawasan  dan  pengendalian  senjata  yang  beredar  di  masyarakat  (kajian paradigma normatif dan interpretatif dalam kriminologi).  e-Jurnal  Katalogis 3 (12):89-95.