## Kontekstualisasi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia
Dedy Ardian Prasetyo Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia
dedyardianprasetyo@gmail.com

## Abstrak
Strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus dengan tegas didasarkan pada hubungan yang erat  antara  strategi  dan  proses  pembangunan  dengan  usaha-usaha  untuk  memajukan penghargaan terhadap hukum. Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan  seluas-luasnya  kepada  rakyat  untuk  turut  berpartisipasi  dan  berkontribusi. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat tidak relevan lagi  jika  masih  menggunakan  pendekatan  pemenuhan  kebutuhan.  Saat  ini,  istilah  hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang asing, bahkan hukum ekonomi merupakan hukum yang cukup dikenal dan sangat populer. Kehadiran hukum ekonomi tersebut utamanya bertujuan untuk mengatur  dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan ekonomi senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas
Kata  Kunci :  Kontekstualisasi  Hukum  Ekonomi,  Hukum  Ekonomi,  Hukum  Ekonomi Pembangunan Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Strategi  pembangunan  bagi  kesejahteraan  harus  dengan  tegas  didasarkan  pada hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan  penghargaan  terhadap  hukum(N.  Azis,  2021b)(Putri  Wahyuni  Arnold  et  al., 2020).  Pembangunan  haruslah  berpusat  pada  rakyat  dan  membuka  kesempatan  seluas- luasnya(Hasan & Azis, 2018) kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  terciptanya  kesejahteraan  rakyat  tidak relevan lagi jika masih menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan(Kusumo & Azis, 2021).
Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa(Djakaria, 2018)(N. U. R. Azis, 2022). Hadirnya undang- undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan sebagai  yurisprudensi  (judge  made  law)  juga  telah  lama  dikenal  dalam  dunia hukum(Indonesia, 2012), demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat  ini  semakin  penting  dan  berpengaruh(Gayo,  2018)(N.  Azis,  2021a),  yaitu  hukum ekonomi  Indonesia  yang  daya  berlakunya  di  samping  dalam  lingkup  nasional  juga internasional.
Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi ekonomi yang timbul dalam aktivitas  perekonomian  (ilmu  ekonomi)(Chrisjanto  &  Tajsgoani,  2020)(Atmaja,  2021). Kedua  hal  tersebut  hampir  sama  maknanya  ketika  kita  pertama  kali  mendengar  istilah

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
hukum ekonomi(Hartanto, 2019). Hukum ekonomi berkembang dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia(Kholid, 2018)(N. Azis et al., 2020)
METODE Metodologi  penelitian  yang  memperbaharui  tingkat  kepercayaan  diri  untuk mengatasi masalah  dengan  penalaran statistik.  Dalam peneliatian  ini  nantinya  data-data primer  maupun  sekunder  yang  peneliti  peroleh  akan  diolah  dan  dianalisis  kebenaranya supaya keakuratan data yang digunakan dapat terjamin. data-data dengan metode sebagai berikut (Rahman & Azis, 2021)(N. Azis et al., 2021): Studi Pustaka Metode  pustaka  adalah  cara  untuk  memperoleh  data  dengan  mempelajari  buku,  jurnal, makalah, atau tulisan ilmiah yang diperoleh dari media cetak.
Wawancara
Mendapatkan informasi dengan cara bertanya lansung kepada nara sumber yaitu pelaku atau pihak-pihak yang bersinggungan Observasi
Melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi  dengan  cara  meninjau  dan  melakukan pengamatan secara langsung
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakekat  pembangunan  Indonesia  adalah  amanat  konstitusi  yang  sesuai  dengan ikrar dan cita cita bangsa. Secara ideologis makna pembangunan negara ini ialah Pancasila, yang dapat diartikan pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik.
Berdasarkan garis amanah konstitusi, maka makna pembangunan nasional harus mampu  mereduksi  nilai  keseimbangan  pada  setiap  aspek  kehidupan  sosial  masyarakat. Sejak  awal  bangsa  ini  dihadapkan  dengan  tanggung  jawab  yang  begitu  besar,  yaitu meneruskan  perjuangan  pasca  penjajahan  kolonialisme  dalam  bentuk  pembangunan nasional pada setiap dimensi sosial masyarakat. Akan tetapi persoalannya apakah amanah yang mulia ini dapat begitu saja dijalankan dengan mudah. Mungkin hal ini tidak  perlu dijawab, karena realitas kehidupan saat ini dapat menggambarkan potret Indonesia dalam menjalankan program pembangunan nasional pasca merdeka dari penjajahan tahun 1945.
Setidaknya  dapat  dijelaskan  secara  umum  ada  beberapa  tahapan  atau  tingkatan pembangunan  yang  dialami  oleh  suatu  negara  mulai  dari  negara  berkembang  sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama, unifikasi dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi  politik  untuk  menciptakan  persatuan  dan  kesatuan  nasional,  tahap  kedua industrialisasi  dengan  fokus  terhadap  aktivitas  pembangunan  ekonomi  dan  modernisasi politik, kemudian tahap ketiga negara kesejahteraan dimana tugas negara terutama adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Program  pembangunan  suatu  negara  yang  baik  adalah  pembangunan  yang dilakukan  secara  komprehensif.  Artinya,  pembangunan  selain  mengejar  pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi  manusia  warga  negaranya  yang  telah  diatur  dalam  konstitusi  negara  yang bersangkutan,  baik  hak-hak  sipil,  maupun  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Dengan demikian,  pembangunan  yang  telah,  sedang  dan  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Arah pembangunan di  Indonesia  merupakan  kegiatan  yang  terpadu,  karena  arah  pembangunan  itu  adalah menciptakan  pemerataan  dan  keadilan  sosial.  Oleh  sebab  itu  interaksi  pembangunan hukum  dan  pembangunan  ekonomi  sangat  penting  dan  peranan  ahli  hukum  dalam pembangunan ekonomi-pun menjadi unsur mutlak harus ada(Yuniarti et al., 2020)
Stabilitas  dan  predictability  adalah  merupakan  prasyarat  untuk  berfungsinya  sistem ekonomi. Predictability sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru  memasuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melintasi  lingkungan  sosial  tradisional mereka.  Sedangkan  prasyarat  stabilitas  berarti  hukum  berpotensi  dan  dapat  menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing(PRABOWO, 2016).
Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme  pasar  dan  mencegah  campur  tangan  pemerintah  yang  terlalu  dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi melalui analisis yang mendalam dan profesional tentang hukum ekonomi di Indonesia, akhirnya dapat terungkap hal-hal berikut(Hartanto, 2019):
Kebijakan ekonomi mikro dan makro
Kebijakan  ekonomi  nasional  baik  secara  makro,  tetapi  juga  secara  mikro  yang seperti apa yang harus diambil, agar ekonomi nasional setelah tahun 2003 menjadi lebih sehat dan sesuai denga Pasal 33 dan 34 UUD (setelah 4 kali amandemen). Pemberdayaan ekonomi mikro dan makro
Kebijaksanaan  itu  dijabarkan  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  memberdayakan usaha  kecil  dan  menengah  dalam  rangka  peningkatan  peranan  swadaya  ekonomi  dalam Ekonomi  Nasional  pasca  tahun  2003;  bagaimana  mengembangkan  sistem  Industri, Transportasi  dan  Perdagangan  Luar  Negeri  kita  tanpa  merugikan  lingkungan  hidup  kita bagi generasi-generasi mendatang; bagaimana memperbaiki Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan kita agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efesien, efektif, seimbang dan merata; bagaimana sebaiknya mengelola  sumber  daya  kelautan,  perikanan  dan  perhubungan  laut  kita  di  abad  ke-21; bagaimana  mencegah  KKN  dalam  birokrasi  dengan  meningkatkan  proses  dan  prosedur pelayanan publik; dan lain-lain.
Kebijaksanaan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum  mau  pun  penegak  hukum  untuk  dapat  menyusun  Sistem  Hukum  Ekonomi. Khususnya,  undang-undang  baru  dan  institusi  baru  yang  mana  yang  perlu  diadakan, undang-undang lama yang mana yang perlu diperbaiki atau dihapus, pranata dan lembaga hukum mana yang harus diadakan atau diubah/dimodifikasi atau ditiadakan, dan Iain-lain hal seperti antara lain prosedur pelayanan kepada masyarakat, atau hukum acara, atau cara penyelesaian sengketa yang bagaimana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi; baik yang timbul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat pemerintah, atau antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Peran lembaga-lembaga hukum dan lembaga negara lainya Diharapkan  bahwa  hukum  nasional  dapat  terungkap  cara  bagaimana  lembaga- lembaga hukum, serta lembaga negara yang lain dapat berperan dalam mengubah wajah aparat  negara,  pemerintah  (birokrasi)  dan  peradilan  yang;  cenderung  dianggap  menjadi ajang  KKN  dan  “pintu  masuk”  perilaku  koruptif,  menjadi  wajah  yang  bersih,  cantik,  dan tepercaya  karena memberi  pelayanan  yang  prima kepada masyarakat.   Diharapkan  juga agar berbagai kekebijaksanaan di bidang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturannya di dalam norma hukum, yaitu baik di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga di dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan; bahkan juga di dalam bidang ilmiah, yaitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan yang sistemik itu diharapkan agar sistem ekonomi nasional  kita  benar-benar merupakan suatu  sistem hukum dalam arti sebenar- benarnya.
Kegiatan ekonomi mikro dan makro Diperlukan  suatu  grand  design  dan  paradigma  bersama  yang  harus melatarbelakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi (makro mau pun mikro) dan pengembangan hukum ekonomi sebagai suatu sistem yang utuh, supaya hukum ekonomi dan peraturan hukum di bidang atau yang menyentuh kehidupan ekonomi itu tidak lagi hanya menyediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam kebakaran, tetapi agar hukum ekonomi benarbenar menyediakan saluran-saluran atau jalur-jalur (channels) melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menuju sistem ekonomi nasional yang kita cita-citakan.
Berbicara  mengenai  fungsi  dan  perkembangan  hukum  dalam  pembangunan ekonomi  suatu  negara  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  pembicaraan  mengenai pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum  atau  sebaliknya,  pendekatan  hukum  terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh konkrit bahwa adanya elaborasi keilmuan antar dua displin ilmu ekonomi dan hukum, ialah daya  paksa  arus  globalisasi  ekonomi  yang  memaksa  instrumen  hukum  sebagai  regulasi mekanisme  ekonomi  menyesuaikan  diri  terhadap  perkembangan  internasional,  hal  ini sering disebut dengan globalisasi hukum. Sehingga materi muatan berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif harus mengadopsi kaidah-kaidah dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat lintas dan melewati  batasbatas  negara,  yang  dilakukan  melalui  ratifikasi  perjanjian-perjanian  dan konvensi-konvensi serta kovenan-kovenan internasional, maupun hubunganhubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru.
Pendekatan  hukum  ekonomi  bersifat  dan  menggunakan  pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara  masalah-masalah  ekonomi  dan  sosial  nasional  dan  regional  serta  internasional secara  integral.  Atau  dengan  perkataan  lain,  pengaturan  bidang-bidang  hukum  ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan  serta  politik  pembangunan  masyarakat  secara  intern  dan  transdisipliner secara  holistik  dan  sistematik.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ruang  lingkup  bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan  privat  dan  kepentingan  umum  (public  interest)  sekaligus.  Untuk  itu pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum,  akan  menjadi  salah  satu  cara  agar  tidak  terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.
Fungsi  dan  peran  hukum  dalam  pembangunan  dalam  tahap  legislasi  nasional dimasa  mendatang  perlu  memberikan  prioritas  pada  undang-undang  yang  berkaitan dengan  akumulasi  modal  untuk  pembiayaan  pembangunan  dan  demokratisasi  ekonomi untuk  mencapai  efisiensi,  memenuhi  fungsi  hukum  sebagai  fasilitator  bisnis.  Oleh karenanya  ahli  hukum  yang  terlibat  sebagai  pembuat  undangundang  harus  mampu memadukan  studi  hukum  dengan  disiplin  ilmu  lainnya  secara  komprehensif,  agar  tertib sosial  bagi  berfungsinya  hukum  karena  terjadinya  perubahan  sosial  dan  tata  pergaulan antar  kelompok  masyarakat,  negara,  antar  negara,  baik  itu  taraf  nasional,  regional  dan internasional  yang  dalam  prosesnya  dapat  berjalan  secara  responsif  terhadap  prinsip keseimbangan kepentingan pembangunan yang progresif.
Ditinjau dari segi fungsinya, pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berfungsi sebagai  sarana  pemeliharaan  ketertiban  dan  kemamanan,  sarana  pembangunan,  sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.
Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem  hukum  nasional  yang  berorientasi  kepada  kesejahteraan  rakyat.  Sementara  itu, hukum ekonomi bertugas untuk:
Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum. Meningkatkan pembangunan ekonomi.
Melindungi kepentingan ekonomi warga. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar, dan Membantu  terwujudnya  tata  ekonomi  internasional  baru  melalui  sarana  dan  pranata hukum.

## KESIMPULAN
Program  pembangunan  suatu  negara  yang  baik  adalah  pembangunan  yang dilakukan  secara  komprehensif.  Pembangunan  nasional  harus  mampu  mereduksi  nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban  dan  kemamanan,  sarana  pembangunan,  sarana  penegak  keadilan,  dan  sarana pendidikan masyarakat. Hukum sebagai norma hukum pada dasarnya memberikan arah tujuan  serta  penilaian  fundamental  bagi  keberadaan  suatu  norma  hukum.  Dasar  atau landasan tersebut ditungkan dalam dasar konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945. Peranan negara  dalam  politik  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  oleh Pasal  33  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UUD  1945,  ditekankan  pada  segi  membuat  peraturan perundang-undangan  guna  mengatur  jalannya  pembangunan  ekonomi  yang  berbasis kerakyatan
REFERENSI Atmaja, B. K. D. (2021). Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum. Simbur Cahaya, 28(2), 202. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1377 Azis, N. (2021a). Analisa dan Perancangan Konsep Aplikasi Birdshield (pp. 23 – 28). Program Studi Sistem Informasi, Universitas Krisnadwipayana. Azis,  N.  (2021b).  Perbandingan  dan  Prediksi  Kelulusan  Mahasiswa  dengan  Weka  (N.  S. Wahyuni (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung. https://repository.penerbitwidina.com/publications/352849/perbandingan-dan- prediksi-kelulusan-mahasiswa-dengan-weka
Azis, N., Hartawan, M. S., & Amelia, S. (2020). Rancang Bangun Otomatisasi Penyiraman dan Monitoring  Tanaman  Kangkung  Berbasis  Android.  Jurnal  IKRA-ITH  Informatika, 4(3), 95 – 102.
Azis,  N.,  Rizki,  A.  M.,  Teknik,  F.,  Informasi,  S.,  &  Krisnadwipayana,  U.  (2021).  JURNAL INFORMATION  SYSTEM  Rancang  Bangun  Aplikasi  Penjualan  Rumah  Berbasis Android. I(November), 54 – 60.
Azis,  N.  U.  R.  (2022).  Pelatihan  Pengolahan  Data  Bagi  Guru  Sdn  Cibening  01.  KRIDA CENDEKIA, 01(08), 1 – 6.
Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi  Pinjaman  Online.  Jurnal  Meta  Yuridis,  3(September  2020),  27 – 46. https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859
Djakaria,  M.  (2018).  Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak  Serta  Tindak  Pidana  Korupsi
Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  Berdasarkan  Konvensi  Parlemo.
Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 1 – 14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2 Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya  Kabupaten  Bener  Meriah)  (Legal  Protection  For Title  Over Customary Land  (Case  Study  In  The  Province  Of  Aceh  In  Particular,  The  Regency  Of  Bener Meriah)). De Jure Jurnal Penelitian Hukum, 18(3), 15.
Hartanto, H. (2019). Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1(2), 137– 148. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45
Hasan, M., & Azis, M. (2018). PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Zaiful (ed.); 2nd ed.). CV Nur Lina. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf
Indonesia,  D.  I.  (2012).  Kajian  Semantik Terhadap  Produk  Hukum Tertulis Di  Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 24(2), 187 – 197. Kholid,  M.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-Undang Perbankan Syariah. Asy- Syari’ah, 20(2), 145– 162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448
Kusumo,  B.,  &  Azis,  N.  (2021).  Rancang  Bangun  Alat  Penyiram  Sayuran  Hidroponik
Menggunakan Arduino Mega 2560. Jurnal Media Informatika Budidarma, 5(1), 124 – 128. https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2584
PRABOWO, M. S. (2016). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam  Pembangunan  Hukum  Ekonomi  Di  Indonesia.  Litigasi,  16(1),  2741 – 2780. https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.52
Putri  Wahyuni  Arnold,  Pinondang  Nainggolan,  &  Darwin  Damanik.  (2020).  Analisis
Kelayakan  Usaha  dan  Strategi  Pengembangan  Industri  Kecil  Tempe  di  Kelurahan Setia  Negara  Kecamatan  Siantar  Sitalasari.  Jurnal  Ekuilnomi,  2(1),  29 – 39. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.104
Rahman,  E.  I.,  &  Azis,  N.  (2021).  Mengelola  Data  Barang  Dengan  Perancangan  Sistem
Informasi  Mobile  Berbasis  Android.  Jurnal  IKRA-ITH  Informatika,  5(3),  109 – 120. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.u c.ac.id/handle/123456789/1288 Yuniarti,  P.,  Wianti,  W.,  &  Nurgaheni,  N.  E.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia.  SERAMBI:  Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(3), 169 – 176. https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207 Copyright Holder :
© Dedy Ardian Prasetya(2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: