## MEMAKNAI KEMBALI KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM  PERSPEKTIF GENDER & MAQASHID

## SYARIAH JASSER AUDA
1 Muhammad Habib Adi Putra dan 2 Umi Sumbulah 1,2 Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
1 m.habib.adi.putra@gmail.com 2 umisumbulah@uin-malang.ac.id

## Abstract
Some  contemporary  islamic  religionists  opinoin  that  the  concept  of  nusyuz  in clause  84  of  the  Islamic  Law  Compilation  (KHI)  is  discriminatory  against women. In that clause, many  obligations are delegated to women. If the wife is unable to carry out her obligations, then the nusyuz law applies, but not for the husband. In this context, there are ambivalence, ambiguity, and injustice of law. Therefore,  this  paper  discusses  the  meaning  of  nusyuz  in  KHI  from  a  gender perspective  and  its  relevance  in  the  development  of  Islamic  law  in  Indonesia. This literature research with a historical approach and gender analysis shows: first,  the  relevance  of  the  concept  of  nusyuz  in  fiqh  and  KHI  lies  in  the  legal implications  that  are  implied  from  the  understanding  of  the  substance  of textuality;  second,  the  re-meaning  of  the  concept  of  nusyuz  through  the approach  of  the  maqashid  al-syariah  system  of  Jasser  Auda  that  in  order  to protect  and  develop  women's  human  rights  is  to  complement  the  concept  of husband nusyuz in clause 84 KHI. Thus, the principles of equality and justice are important aspects in reinterpreting the concept of nusyuz, which can be done by both wives and husbands.
Keywords: Gender, Compilation of Islamic Law, Maqashid al-Syariah, Nusyuz

## Abstrak
Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa konsep nusyuz dalam pasal  84  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bersifat  diskriminatif  terhadap perempuan.  Dalam  pasal  tersebut  setidaknya  hak  dan  kewajiban  banyak dilimpahkan  terhadap  perempuan.  Jika  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajiban, maka berlaku hukum nusyuz , namun tidak berlaku sebaliknya bagi suami.  Dalam  konteks  ini  maka  terdapat  ambivalensi,  ambiguity,  dan ketidakadilan  suatu  hukum.  Karena  itu,  tulisan  ini  mendiskusikan    kembali makna nusyuz dalam  KHI  perspektif  gender  dan  relevansinya  dalam perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Penelitian  pustaka  dengan pendekatan historis dn  analisis gender  ini  menunjukkan: pertama,  relevansi konsep nusyuz dalam  fikih  dan  KHI  terletak  pada  implikasi  hukum  yang tersirat  dari  pemahaman  pada  substansi  tekstualitas;  kedua,  pemaknaan kembali konsep nusyuz melalui pendekatan sistem maqashid al-syariah Jasser Auda  bahwa  dalam  rangka  melindungi  dan  mengembangkan  hak  asasi
perempuan adalah dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI.  Dengan  demikian,  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan  menjadi  aspek penting  dalam  memaknai  kembali  konsep nusyuz, yang  bisa  saja  dilakukan baik oleh isteri maupun suami.
Kata Kunci: Gender, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid al-Syariah , Nusyuz

## PENDAHULUAN
Diskriminasi gender karena kuasa patriarkhi merupakan isu-isu yang hingga kini masih menarik diperbincangkan dan dikaji secara serius.  Dalam beberapa  kesempatan,  para  aktivis  Muslim  dari  berbagai  negara  muslim berkumpul untuk saling bertukar pengalaman, berdebat, dan mencari solusi yang  relevan  dan  kontekstual  untuk  mengakhiri  berbagai  bentuk diskriminasi  yang  dialami  kaum  perempuan  di  negara  mereka  masing- masing,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  rumah  tangga. Diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  telah  melahirkan  berbagai  bentuk ketimpangan  dan  ketidakadilan  gender,  mereduksi  dan  mengabaikan  hak- hak perempuan. Meskipun dunia telah mengalami perkembangan yang amat pesat,  akan  tetapi  realitas  masih  memperlihatkan  adanya  hak-hak perempuan  yang  terabaikan.  Perempuan  masih  saja  diposisikan  sebagai makhluk  Tuhan  kelas  dua.  Kaum  perempuan  masih  dilemahkan  dan didiskriminasikan  hampir  dalam  seluruh  ruang  hidupnya,  domestik  dan publik.  Bahkan  dalam  sistem  hukum  dan  perundang-undangan,  khususnya dalam  hukum  keluarga  di  berbagai  negara  masih  sarat  dengan  muatan- muatan (materi) yang belum melindungi dan memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan (Wahid, 2014).
Pandangan diskriminatif  terhadap perempuan ini juga terlihat dalam rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang lahr melalui Inpres no. 1 tahun 1991. KHI lahir sebagai hasil perkembangan politik hukum Islam di  Indonesia  yang  menyangkut  hukum  perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan yang menjadi pedoman dan sumber hukum materiil bagi setiap putusan Pengadilan Agama.
Mengingat  pentingnya  peran  KHI  yang  merupakan  produk  hukum berlabel  Islam  dan  salah  satu  sarana  bagi  umat  Islam  dalam  memperoleh keadilan,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  terdapat  pasal-pasal  yang seharusnya dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan. Beberapa pasal dalam  KHI  secara  prinsipil  dinilai  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Islam yang  universal,  seperti  persamaan  ( al-musawah ),  persaudaraan  ( al- ukhuwwah ),  dan  keadilan  ( al-‘adalah ).  Sejumlah  pasal  KHI  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  konvensi
Internasional  yang  telah  diratifikasi.  Disamping  itu,  dari  sudut  pandang metodologi,  KHI  masih  terkesan  replika  terhadap  pemikiran  ulama terdahulu.  Konstruksi  hukum  KHI  belum  dikerangkakan  sepenuhnya  dalam konteks dan perspektif masyarakat Islam Indonesia (Wahid, 2014). Demikian juga konsep pembahasan nusyuz , konsep nusyuz dalam KHI merupakan salah satu objek pembahasan dari beberapa pasal yang dinilai diskriminatif, karena hanya mengatur perihal nusyuz istri dan tidak mengatur nusyuz pihak suami. Berdasarkan beberapa alasan serta aturan di atas dalam situasi sosial hari ini dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan. Perempuan  dalam  institusi  keluarga  kini  tidak  bisa  lagi  dipandang  sebagai subordinasi  laki-laki  dengan  alasan  peran  dan  posisi  perempuan  dalan realitas  sosial  sekarang  sangat  berbeda  dengan  kondisi  perempuan  pada zaman dahulu. Perempuan dalam konteks saat ini relatif merata dan umum sudah  terbukti  memiliki  kecakapan  bertindak,  kecerdasan  memilih  dan kemandirian dalam banyak urusan transaksional. Di samping itu, hal tersebut tidak  sejalan  dengan  cita-cita  hukum  Islam  dan  tujuan  setiap  hukum  dan perundang-undangan dimanapun yaitu keadilan dan kemashlahatan individu masyarakat  dan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya  mereinterpretasi ulang konsep nusyuz dalam KHI dengan melihat konteks sosial pada saat ini serta  mengkaji  ulang  idea  moral  pada  fikih  yang  sudah  tidak  relevan  jika dilihat  dari  perspektif  gender  dan Maqashid  al-syariʻah Jasser  Auda  yang berbasis  pada  pengembangan  dan  perlindungan  Hak-Hak  Asasi  dengan menggunakan pendekatan sistem. Hasil interpretasi tersebut dapat dijadikan bahan rekonseptualisasi nusyuz dalam KHI yang dalam hal ini adalah dalam pasal  84  yang  memuat  penjelasan  umum  tentang nusyuz dan  merupakan point  of  interest dalam pembahasan  konsep nusyuz yang  berkesetaraan  dan berkeadilan gender.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  untuk  menelaah  konsep nusyuz dalam  pasal  84  Kompilasi  Hukum Islam.  Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  juga  digunakan  untuk memahami  doktrin  penting  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  dapat menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2016).  Jenis  penelitian pustaka  ini  menggunakan  data  dan  bahan  kajian  dari  sumber-sumber kepustakaan  melalui  teknik  dokumentasi.  Analisis  data  kualitatif  ini menggunakan  teknik    deskriptif-kualitatif  untuk  mendeskripsikan  secara
jelas konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif gender dan maqashid al-syariah Jassir Auda (Muhammad, 2004).

## PEMBAHASAN
1. Relevansi Konsep Nusyuz dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam Pemahaman  fikih  klasik  tentang nusyuz bersinggungan  dengan konteks masyarakat Arab sebagai sebab khusus turunnya surat an-Nisa (4): 34. Kondisi geografis yang agraris tanah Arab menempatkan laki-laki sebagai otoritas  tunggal  dalam  mencari  nafkah  keluarga,  pun  medan  peperangan antara  Islam  dan  non-Islam  juga  diwajibkan  untuk  laki.  Dua  kenyataan tersebut  menimbulkan setting budaya  patriarkhi  yang  melahirkan  asumsi kolektif, bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan, dan perempuan bersifat lemah (Nasution, 2004).
Ketentuan nusyuz dalam  KHI  merupakan  legitimasi  fikih , yang menempatkan  perempuan  pada  sudut  khusus.  Kendati  KHI  tidak memberikan arti nusyuz yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan  dinilai  “lebih  keras”  dibandingkan  fikih  klasik.  Konsep nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban  istri  sebagai  indikator nusyuz .  Dari  konsep  ini  dapat diketahui bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana  tertera  dalam  pasal  80  ayat  7,  pasal  84  ayat  2,  dan  pasal  152 KHI,  menghilangkan  hak-hak  istri  secara  penuh.  Implikasi  hukum nusyuz bukan  saja  persoalan  bentuk  hukum  berupa  ketiadaan  nafkah,  melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.
Ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya meng- copy paste fikih klasik. Kendati esensi KHI dengan fikih klasik sama-sama menyudutkan hak- hak  perempuan  dibandingkan  laki-laki,  akan  tetapi  terdapat  nilai-nilai hukum  yang  mempertemukan  keduanya.  KHI  yang  pada  penyusunannya melibatkan  banyak  tahap,  termasuk  penelusuran  yurisprudensi  dan  studi banding  ke  negara-negara  Islam  dengan  konteks yang  berbeda,  menjadikan KHI  komprehensif  sebagai  aturan  hokum  (Wahid,  2014).  Relevansi  nilai antara KHI dan fikih klasik ditemukan dalam beberapa analisis aspek berikut: Pertama , aspek  ruang  lingkup nusyuz. Pemaknaan nusyuz menurut imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) secara umum disimpulkan dengan arti nusyuz, yaitu sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga,  baik  ditimbulkan  oleh  istri  maupun  suami,  dan  perasaan  tidak senang dari pihak istri maupun suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak  harmonis. Dengan  demikian, nusyuz sebenarnya  merupakan  kondisi
dalam  keluarga  yang  menyimpang  dari  tujuan  perkawinan.  Dalam  hukum positif,  tujuan  hukum  merupakan  rujukan  untuk  mengembalikan  segala masalah  yang  berkenaan  dengan  hukum  dan  dikategorikan  sebagai  asas hukum  (Ali,  2015).  Tujuan  perkawinan  adalah untuk  menciptakan  keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena itu, nusyuz merupakan kondisi sebaliknya  yang  secara  diametral  berlawanan  dengan  tujuan  perkawinan. Dengan demikian, antara fikih klasik dengan KHI memiliki pemaknaan yang memiliki kemiripan tentang nusyuz.
Kedua, indikator nusyuz dengan  konsep mafhum  muwāfaqāt sebagai salah  satu istimbāṭ  al-hukm .  Indikator nusyuz dalam  pasal  84  ayat  1  KHI menyebutkan  bahwa  istri  dianggap melakukan  perbuatan nusyuz apabila tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya.  Sementara  implikasi  hukum terhadap  suami  apabila  melanggar  kewajibannya,  KHI  tidak  mengatur dengan  jelas.  Degan  demikian,  ketidakjelasan  implikasi  hukum  terhadap suami  dapat  menimbulkan  pemahaman  bahwa  KHI  berpihak  kepada  suami dengan mengesampingkan keberadaan istri.
Dalam  menentukan  peristiwa  hukum,  ulama  fikih  -salah  satunya- menggunakan  konsep dalālaṭ  an-Nās dalam  menggali  hukum  dari nās al- Quran dan hadis. Salah satu konsep dalālaṭ an-Nās tersebut adalah mafhum muwāfaqāt, yaitu  berlakunya  hukum  pada  peristiwa  yang  tidak  disebutkan dalam  nās  lebih  pantas  dibandingkan  dengan  hukum  pada  lafadz  (Khallaf,
2004).  Dengan  demikian,  dalam  KHI  kendati  implikasi  hukum  terhadap suami  tidak  disebutkan,  namun  hukum  asalnya  disebutkan,  maka  secara tidak  langsung  implikasi  hukum  terhadap  istri  juga  berlaku  untuk  suami. Dengan  demikian,  relevansi  antara  fikih  dengan  KHI  tertera  dalam  konsep nusyuz dan  implikasi  hukum  tersirat  dari  pemahaman  teks  tertulis.  Untuk memahami  teks  perundang-undangan  maupun  fikih,  harus  memahami tentang konsep teks dan tujuan dari dibuatnya teks tersebut (Zahrah, 1994).
Maka  dapat  dipahami,  relevansi  keduanya  terletak  pada  substansi nās atau teks.
2. Konsep Nusyuz id al-S    ʻah Jasser Auda
a. Fitur Watak Kognisi ( Cognitive Nature)
Berdasarkan perspektif teologi Islam, fikih adalah hasil penalaran dan refleksi  manusia  terhadap  nash  (teks  kitab  suci)  sebagai  upaya  untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli fikih maupun  kalam  bersepakat  bahwa  Allah  tidak  boleh  disebut  sebagai  faqih ( jurist atau lawyer ),  karena  tidak  ada  yang  tersembunyi  bagi-Nya.  Oleh karena  itu,  fikih  merupakan  bagian  dari  kognisi  manusia  atau a  matter  of
human cognition ( idrak ) dan pemahaman ( fahm ). Meminjam Ibnu Taimiyyah, hukum  fikih  merupakan  pemahaman  atau  hasil  bentukan  kognisi  dari  para ahli  agama  atau  fuqaha.  Dengan  demikian,  sangat  dimungkinkan  memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, hal- hal yang terkait dengan isu-isu seperti ini dikenal dengan istilah the fallibility atau the  corrigibility  of  knowledge (ilmu  pengetahuan  apapun,  termasuk  di dalamnya  konsepsi  dan  teori  keilmuan  keagamaan  yang  disusun  oleh  para cerdik  pandai  [fuqaha/ulama]  dapat  saja  mengalami  kesalahan  dan ketidaktepatan).  Sebagai  konsekuensinya,  pemahaman  fikih  pada  era tertentu  dan  tingkat  capaian  pendidikan  manusia  era  tertentu  serta perkembangan  ilmu  pengetahuan  era  tertentu  dapat  diperdebatkan  dan dapat  diubah  ke  arah  yang  tepat  dan  lebih  baik.  Dengan  demikian,  fikih merupakan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif, baik secara  individu  maupun  kelompok,  golongan,  mazhab,  organisasi  sosial keagamaan,  dan  sebagainya.  Sayangnya,  metode  ijtihad  fikih  dan  hasilnya seringkali  dipersepsikan  sebagai  ‘aturan  Tuhan’,  yang  tidak  bisa  diganggu gugat (Abdullah, 2013) .
Berangkat  dari  pemahaman  di  atas,  KHI  merupakan  produk  hukum yang tercipta berdasarkan perpaduan fikih ulama’ madzhab yang diakui dan sudah  dikaji  di  berbagai  kalangan  akademisi  berdasarkan  konteks,  corak budaya,  dan  politik  pada  masa  itu.  Tentunya,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  hukum  yang  dibuat  pada  masa  itu  tetap  bisa/tidak  selalu  bisa diterapkan  pada  konteks  sekarang,  mengingat  cepatnya  perkembangan zaman.  Berubahnya  sebuah  hukum  bukanlah  menjadi  suatu  hal  yang mustahil  berdasarkan  atas  sifat  hukum  itu  sendiri  yang  bersifat  dinamis tergantung  pada  konteks  zamannya.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  bilamana hukum tersebut sudah  dilihat kurang sesuai dengan budaya dan peradaban umat Islam di Indonesia.
KHI  juga  dapat  dikatakan  sebagai  produk  kognitif,  dimana pembuatannya  didasarkan  pada  fikih  dan ‘urf pada  masa  KHI  itu  dibuat. Selain itu, materi yang ada pada KHI khususnya tentang nusyuz juga sesuai dengan apa yang ada dalam nash. Akan tetapi, hal itu akan menjadi masalah jika  _tatu  yang  diterapkan  di  Indonesia  masih  membawa  atau  menganut ekspresi-ekspresi  _tatu  pada  zaman  Arab  dahulu  dimana  _tatu  itu  pertama kali  dibuat.  Oleh  karena  itu,  penting  kiranya  mengkonsep  kembali  konsep nusyuz yang  ada  dalam  kompilasi  dengan  sudut  pandang  kemashlahatan sesuai  dengan  corak  kebiasaan  dan  pandangan  bangsa  Indonesia.  Sehingga kanun yang dibuat dalam hal ini adalah KHI dapat menjadi sebuah _tatu yang sesuai dengan _tatute-statuta masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.

## b. Fitur Keterbukaan ( Openness)
Mengacu  pada  skema openness dan  mekanisme openness yang pertama  yaitu  merubah  suatu  hukum  dengan  melihat  pandangan  dunia seorang  fakih  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  menghadapi  tantangan dunia  dan  stagnasi  hukum  Islam  atau  fikih.  Dengan  alasan,  umat  Islam sekarang  hidup  di  tengah  era  globalisasi  yang  sedang  tumbuh  dan  hampir menyeluruh. Sistem negara bangsa ( Nation State ), ekonomi dunia yang saling berkaitan,  penciutan  dunia  melalui  komunikasi  global  dan  sistem transportasi  menjadi  manifestasi  nyata  dari  mesin  globalisasi.  Globalisasi memberikan cara pandang baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi  oleh sejarah umat  Islam.  Mengatasi  dampak dari  globalisasi (modernitas)  menjadi  masalah utama  yang  harus dihadapi  oleh umat  Islam (Eposito, 2003).
Persoalan  utama  yang  kini  dihadapi  dunia  Islam  adalah  partisipasi politik  dan  demokratisasi,  sistem  ekonomi  dan  pendidikan  yang  gagal, berkembangnya  ancaman  ekstrimis  religius  (fundamentalis),  dampak globalisasi,  serta  memupuk  pluralisme  dan  pemahaman  modern  atas toleransi  yang  didasarkan  pada  sikap  saling  memahami.  Bahkan  menurut hasil  survei United  Nation  Development  Programme (UNDP)  disebutkan bahwa indeks pertumbuhan manusia di dunia yang berpenduduk mayoritas muslim  memperlihatkan  tingkat  yang  sangat  rendah.  Rendahnya  indeks pertumbuhan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  penting,  diantaranya masalah  buta  huruf,  pendidikan,  partisipasi  ekonomi  dan  politik, pemberdayaan  perempuan  dan  partisipasi  mereka  di  panggung  politik  atau ruang publik (Auda, 2015).
Jasser  menyebut  pandangan  dunia  ( worldview )  dengan  istilah welstanchauung sebuah istilah yang sudah berusia seratus tahun yang secara literal  bermakna  gambaran  dunia.  Pandangan  dunia  adalah  seperngkat perkiraan  yang  kita  pegangi  tentang  penyusunan  dasar  dunia.  Jadi pandangan dunia merupakan produk dari sejumlah faktor yang membentuk kognisi manusia terhadap dunia (Auda, 2015). Pandangan dunia ini dibentuk oleh  segala  sesuatu  disekitar  kita,  mulai  dari  agama,  konsep  hari,  politik, budaya, geografi lingkungan masyarakat dan bahasa.
Dalam teori maqās id -nya, Jasser merespon tantangan dan tuntutan era global  dengan  mereformasi  maqasid  menuju  maqasid  yang  bercita  rasa Pemuliaan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  menjadi  salah  satu  tema  utama  kemaslahatan  publik  masa  kini. Implikasi  reformasi  ini  adalah  dengan  mengadopsi  konsep  di  atas  sesuai dengan  ukuran  dari  target-target  kesepakatan  atau ijma’ Perserikatan
Bangsa-Bangsa  yang  dalam  hal  ini  merupakan  penghapusan  diskriminasi. Terkait gagasan tersebut, seyogyanya sebuah hukum yang dipandang sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  serta  bertentangan  dengan norma-norma  di  masyarakat  dapat  dirubah  asalkan  tidak menyimpang dari nilai-nilai  filosofis  dan  dasar  hukum  itu  sendiri. Nusyuz dalam  KHI  adalah salah  satu  dari  sekian  aturan  atau  hukum  yang  dirasa  masih  mengandung diskriminasi serta bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, dengan  mengacu  pada  pendekatan  sistem  dengan  menggunakan  fitur openness akan  melihat  konsep nusyuz dalam  KHI  dengan  sudut  pandang dunia khususnya HAM serta dengan menyandingkan tataran filosofis konsep nusyuz dalam KHI dalam beberapa regulasi di Indonesia. Banyak  instrumen  hukum  Internasional  tentang  hak  asasi  manusia yang  menerapkan  lebih  jauh  hak  individu  dan  melindungi  serta  melarang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, khususnya perempuan. Secara  umum  konvensi  dan  kesepakatan  ini  mewajibkan  negara-negara pihak  untuk  mengejar  kebijakan  penghapusan  diskriminasi  terhadap perempuan melalui upaya yang tepat dan segera. Ditegaskan kembali tentang persamaan hak asasi bagi perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat dan keluarga.  Negara-negara  pihak  diwajibkan  untuk  melakukan  tindakan terhadap  penyebab  sosial  dari  ketidaksetaraan  pada  perempuan  dan menyerukan  untuk  menghapuskan  peraturan,  stereotip,  praktik  dan prasangka yang merugikan kesejahteraan perempuan.
Fitur openness merupakan  sebuah  sistem  untuk  melihat  suatu permasalahan  dengan  terbuka  pada  pandangan  dunia.  Hal  ini  juga  selaras dengan  sistem    dalam  pemikiran  hukum  Islam.  Seluruh  madzhab  dan mayoritas  ahli  fikih  selama  berabad-abad  telah  setuju  bahwa  ijtihad  itu sangat  penting  bagi  hukum  Islam,  karena  nash  itu  sifatnya  terbatas, sedangkan  peristiwa-peristiwa  tidaklah  terbatas.  Berdasarkan  uraian  dan ketentuan di atas, dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang  lebih  elastis  dalam  hukum  Islam  atau  fikih  agar  dapat  menghadapi lingkungan  dan  permasalahan    pada  masa  kini  yang  berubah  dengan  cepat. Komponen di atas sangatlah penting dalam menjawab permasalahan tentang ketidakadilan  gender,  yang  dalam  hal  ini  termaktub  dalam  Inpres  No.  1 Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam  khususnya  tentang nusyuz . Ketidakadilan  gender  ini  tertulis  dengan  jelas  bahwasanya  konsep nusyuz dalam  KHI  hanya  untuk nusyuz istri,  sedangkan nusyuz suami  tidak disebutkan  dalam  aturan  itu.  Melihat  fakta  tersebut  tentunya  sangat bersinggungan  dengan  instrumen  Hukum  Internasional  Hak  Asasi  Manusia yang sangat mendukung tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
serta  penghapusan  diskriminasi  diantara  keduanya  di  dalam  hukum. Disamping  itu,  negara  juga  berkewajiban  merealisasikan  ketentuan- ketentuan  di  atas  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  perempuan  di dalam masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga.
Tidak  hanya  bersinggungan  dengan  instrumen  hukum  Internasional tentang  hak  asasi  manusia  dan  hak  perempuan,  di  Indonesia  juga  terdapat beberapa  regulasi  yang  bersinggungan  dengan  aturan  di  atas.  Di  antaranya Pancasila  yang  telah  diterima  sebagai  dasar  falsafah,  ideologi  negara  dan pandangan  hidup  bangsa  Indonesia,  serta  pembukaan  UUD  1945  terdiri  4 (empat)  alinea  yang  masing-masing  alinea  memiliki  hubungan  sangat  jelas isi, susunan dan tujuannya (Soepardi, 2010).
Dalam  pasal  27  ayat  1  UUD  tahun  1945  disebutkan  bahwa  setiap warga  negara  mempunyai  perlakuan  yang  sama  di  dalam  hukum  dan pemerintahan, dan pada pasal 28D ayat 1 secara tidak langsung menentang adanya  diskriminasi  dalam  ranah  hukum  nasional.  Berdasarkan  analisis tersebut,  maka  konsep nusyuz dalam  KHI  yang  dinilai  mengandung  unsur diskriminatif  yakni:  hanya  mengatur nusyuz istri,  harus  dirubah  dengan menambahkan nusyuz suami didalamnya. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen;  1)  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  ikut  dalam keanggotaan  di  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  secara  otomatis terikat  dalam  hukum  Internasional.  Hukum  Internasional  yang  dihasilkan dari  Perkumpulan  atau  konvensi-konvensi  tersebut  mengikat  pada  Hukum Nasional  dengan  cara  melalui  ratifikasi.  Untuk  itu,  terkait  dengan penghapusan  segala  macam  diskriminasi  dan  penghormatan  terhadap  hak- hak  perempuan  harus  dilakukan  dengan  mengubah  aturan-aturan,  undang- undang  dan  pasal-pasal  yang  masih  bersifat  diskriminatif. Kedua, dalam konteks pengaturan HAM kaum perempuan di Indonesia yang dapat ditemui dalam UUD 1945 dan dalam beberapa regulasi yang sudah dijelaskan di atas, maka  merubah  konsep nusyuz dalam  pasal  KHI  melalui  pendekatan  HAM tidaklah  bertentangan  dengan  filosofi  Negara  serta  aturan  dan  Undang- Undang yang ada.
c. Fitur kemenyeluruhan ( Wholeness)
Kemenyeluruhan adalah membenahi kelemahan usul fikih klasik yang sering  menggunakan  pendekatan  reduksionis  dan  atomistic,  yang  terlihat dari  sikap  mengandalkan  satu  nash  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang dihadapi  tanpa  memandang  nash-nash  lain  yang  terkait.  Solusi  yang ditawarkan  adalah  menerapkan  prinsip  holisme  melalui  operasionalisasi tafsir  tematik  yang  tidak  lagi  terbatas  pada  ayat-ayat  hukum  melainkan
menjadikan  seluruh  ayat  al-Qur’an  sebagai  pertimbangan  dalam memutuskan hukum Islam (Auda, 2015).
Dalam  kajian  tafsir  tematik,  kata nusyuz dalam  berbagai  derivasinya ditemukan setidaknya lima kali dalam al-Qur’an seperti terdapat pada surat al-Mujadalah  ayat  11,  surat  al-Baqarah  ayat  259,  dan  dalam  surat  an-Nisa’ ayat 34 serta 128. Dari kelima kata nusyuz yang terulang dari empat ayat di atas  berasal  dari  kata nasyaza-yansyuzu-nusyuzan yang  berarti  tinggi  atau timbul ke permukaan (Rohman, 2006). Nusyuz juga berarti perempuan yang durhaka terhadap suami (Al-Marbawi, 1995). Sedangkan dalam kamus istilah fikih nusyuz diartikan  dengan  durhaka,  yaitu  jika  istri  atau  suami  telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya (Husein, dkk, 2003).
Secara  terminologis, nusyuz adalah  meninggalkan  kewajiban bersuami-istri  atau  sikap  acuh  tak  acuh  yang  di  tampilkan  oleh  suami  atau istri.  Dapat  ditegaskan  bahwa nusyuz dalam  rumah  tangga  adalah menunjukkan  kebencian  seorang  suami  kepada  istrinya  atau  sebaliknya.
Namun,  lazimnya nusyuz itu  diartikan  sebagai  durhaka  atau  kedurhakaan (Rohman, 2006).
Melihat sekilas dengan mengkaji dua ayat terakhir di atas dalam surat an-Nisa’  ayat  34  dan  128  diperoleh  pemahaman  bahwa  laki-laki  sebagai suami  ataupun  perempuan  sebagai  istri  sama-sama  berpotensi  untuk melakukan nusyuz .  Jika  dicermati  kedua  penafsiran  terhadap  surat  an-Nisa’ ayat 34 dan ayat 128 dalam beberapa pandangan para ulama terlihat adanya perbedaan  indikasi nusyuz dari  seorang  suami  dan  istri.  Seorang  istri dianggap nusyuz jika ia tidak setia kepada suami yang akibatkan etika yang jelek. Sementara suami dianggap nusyuz jika ia tidak setia kepada istri serta sikap keengganan untuk menafkahi. Zuhaily mengatakan nusyuz seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan akalnya, sementara nusyuz seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya (Zuhayli, 2003).
Al-Maraghi  menyebutkan  bahwa  perempuan  yang  shalihah  adalah perempuan yang taat kepada suami dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa ( badaniyah ) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami istri.  Istri  tidak diperbolehkan dilihat  oleh  lelaki  lain  meskipun  kerabatnya, dan  hendaknya  memelihara  kehormatan  dari  sentuhan tangan,  pandangan mata,  atau  pendengaran  telinga  yang  khianat.  Dikategorikannya  penolakan istri terhadap ajakan suami untuk “tidur” ke dalam kategori nusyuz menjadi sangat  logis  ketika  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  “hubungan”  suami istri  adalah hubungan  yang  bersifat  simbiosis-mutualisme  bukan  simbiosis- parasitis,  sehingga  keengganan  untuk  memperhatikan  hubungan  tersebut
menjadi ukuran ketidaksiapan untuk mentaati dan melaksanakan hal-hal lain yang secara nyata hanya akan bermanfaat bagi salah satunya.
Perbedaan lain yang tampak dari ayat 34 dan 128 surat an-Nisa’ adalah terkait  dengan  penyelesaian nusyuz .  Dalam  ayat  34  yang  berbicara  tentang nusyuz nya seorang istri, al-Quran memberikan tuntunan dengan tiga langkah, pertama,  hendaklah  seorang  suami  memberikan  nasehat,  kedua,  berpisah tempat tidur, serta yang ketiga, suami boleh memukul dengan tujuan sebagai pengajaran. Namun ketika Allah berbicara tentang nusyuz nya seorang suami seperti terungkap pada ayat 128 surat an-Nisa, justru jalan keluarnya adalah berdamai bahkan Allah menegaskan perdamaian adalah langkah yang paling baik (Salam, 2015).
Perbedaan  di  atas  dijadikan  sebagai  unsur  dari  pendefnisian nusyuz sebagaimana yang terdapat dalam kamus istilah fikih. Dalam kamus tersebut, nusyuz didefnisikan sebagai kedurhakaan seorang suami atau istri manakala tidak  memenuhi  kewajibanya  masing-masing.  Istri  dikatakan nusyuz manakala  ia keluar rumah  tanpa  ijin  suami  dan  dengan  tujuan  untuk membangkang,  sedangkan  suami  dianggap nusyuz manakala  ia  bertindak keras  kepada  istri,  tidak  menggaulinya  dan  tidak  pula  memberikan  nafah serta bersikap acuh tak acuh kepada istri. Jika nusyuz dilakukan oleh seorang istri maka hendaklah dinasehati dengan baik. Kemudian memisahkan tempat tidurnya  manakala  langkah  pertama  tidak  berhasil,  dan  langkah  yang terkahir  adalah  boleh  dipukul  dengan  catatan  tidak  membahayakan,  akan tetapi  jika nusyuz dilakukan  oleh  seorang  suami,  maka  langkah  yang  harus ditempuh adalah dengan berdamai (Mujieb, dkk, 1994).
Berbeda  dengan  pemahaman  di  atas,  pemaknaan nusyuz menurut  al Qur’an  berdasarkan  pada  pembahasan  empat  ayat  di  atas,  diperoleh  satu pemaknaan  bahwa nusyuz merupakan  tindakan  pengabaian  terhadap  hak dan  kewajiban  dalam  rumah  tangga  yang  menyebabkan  kerenggangan hubungan keduanya. Pemaknaan ini didasarkan pada: pertama, dalam surat al-Mujadalah:11,  term nusyuz dikaitkan  dengan  etika  menghadiri  majelis nabi,  yaitu  dengan  cara  tidak  berdesak-desakan  dan  berdiri  sebagai penghormatan  terhadap  Nabi.  Tindakan  ini  dilakukan  secara  sadar  dengan adanya  motivasi  tertentu  minimal  untuk  menunjukkan  penghormatan  yang begitu  tinggi  kepada  baginda  nabi.  Maka  jika  dikaitkan  dengan  tindakan nusyuz dalam kehidupan rumah tangga dapat dikatakan tindakan pengabaian hak  dan kewajiban masing-masing  suami  istri  tentunya  harus  dilakukan dalam keadaaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena keinginan untuk mengakhiri ikatan suami istri (Salam, 2015).
Kedua , surat al-Baqarah ayat 259 mengisahkan kemahakuasaan Allah yang  diperlihatkan  kepada  Raja  Namrudz  beserta  para  pengikutnya  ketika mendebat Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan dan  mematikan  makhluk.  Untuk  membuktikan  itu  Allah  memperlihatkan kekuasan-Nya  dengan  membuat  tidur  Nabi  Uzair  selama  100  tahun  dan menghidupkan kembali  dengan  keadaan  yang  berbeda  dengan  zaman sebelumnya.  Ketika  Nabi  Uzair  dibangunkan  kembali  dia  melihat sekelilingnya  sudah  rusak  dan  benar-benar  berbeda  dengan  keadaannya dahulu. Seketika Allah mengembalikan makanan yang rusak dan keledai yang tinggal  tulang  belulang  menjadi  seperti  sedia  kala.  Kisah  tersebut menunjukkan  bahwa  Allah  berkuasa  atas  segala-galanya  dan  pelecehan terhadap kecongkakan Namrudz. Bila hal ini dibawa kedalam konteks nusyuz dalam  kehidupan  rumah  tangga,  maka  dapat  dikatakan nusyuz suami ataupun istri ada karena tujuan merendahkan martabat salah satunya.
Ketiga, surat  an-Nisa’:  34  mempunyai  kandungan  dalam  mencirikan perempuan  atau perempuan shalihah  sebagai  perempuan  yang qanitat dan hafidzat .  Dalam  kata  lain nusyuz seorang  istri  dapat  diindikasikan  jika seorang istri: 1. Tidak bertakwa kepada Allah dan, 2. Tidak mampu menjaga kehormatan  dirinya  serta  menjaga  kehormatan  suaminya. Keempat, surat an-Nisa’:  128  menjelaskan  tentang nusyuz seorang  suami  berkaitan  dengan kelalaiannya atau keengganannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isterinya.

## d. Fitur Multi-Dimensionalitas (Multi-Dimensionality)
Sebuah  sistem  bukanlah  sesuatu  yang  tunggal,  namun  terdiri  dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lain. Di dalam sistem terdapat  struktur  yang  koheren.  Karena  sebuah  sistem  terdiri  dari  bagian- bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal.  Hukum  Islam  dapat  dianalogikan  seperti  sistem.  Hukum  Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat ( rank ) dan tingkatan ( level ). Pangkat dalam kognisi multidimensi merepresentasikan  banyaknya  dimensi  dalam  bidang  yang  hendak  dibahas. Adapun  tingkatan  merepresentasikan  banyaknya  level  atau  kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi (Auda, 2015).
Prinsip  ini  digunakan  Jasser  a  untuk  mengkritisi  akar  pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qath’i dan d z anni telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga  muncul  istilah qat’iyyu  al-dilalah,  qat’iyyu  al-subut,  qat’iyyu  al-
mantiq .  Paradigma  oposisi  binary  harus  dihilangkan  untuk  menghindari pereduksian  metodologis,  serta  mendamaikan  beberapa  dalil  yang mengandung  pertentangan  dengan  mengedepankan  aspek maqasid (tujuan utama  hukum).  Misalnya,  perbedaan-perbedaan  dalil  dalam  sunnah-sunnah tentang  ibadah  yang  muncul  hendaknya  dilihat  dari  sisi  perkembangan maqasid,  perbedaan-perbedaan  dalam  hadits  yang  berkaitan  dengan urf harus  dilihat  dari  perspektif  maqasid  universalitas  hukum  Islam,  serta keberadaan  nash  sebaiknya  dilihat  sebagai  penetapan  hukum  yang  bersifat gradual (Auda, 2015).
Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuz yang  dilakukan  oleh  pihak istri saja.  Pengambilan  hukum nusyuz dalam Kompilasi  Hukum  Islam  masih  berdasarkan  fikih  patriarkis  yang  mana didasarkan  pada  teks-teks  agama  yang  pokok.  Disamping  itu,  pola  pikir madzhab tradisional hukum Islam seringkali terjebak pada pola berpikir satu dimensi  berpikir ( one-dimensional ). Metode one-dimensional hanya  terfokus pada  satu  faktor  yang  terdapat  dalam satu kasus.  Oleh  karena  itu,  sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja. Sering diistilahkan  dengan dalil  al-mas’alah ( the  evidence  of  case ),  meskipun sebenarnya selalu terbuka variasi dalil yang bermacam-macam ( adillah ) yang dapat diterapkan pada kasus yang sama dan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda (Abdullah, 2013).
Konsep nusyuz di atas mencangkup dua hal: pertama, laki-laki hampir selalu  menjadi  aktor  dan  panutan  di  dalam  lembaga  agama.  Berbagai penafsiran  keagamaan  banyak disampaikan melalui  sudut  pandang  laki-laki dan  melalui  ucapan,  maupun  kekuasaan  laki-laki.  Kedua,  perempuan dialienasi  dari  ranah  ruang  publik,  sehingga  banyak  dari  hak-haknya  yang terampas.
Menanggapi  fakta  tersebut,  penting  dilakukan  upaya  untuk memunculkan  penafsiran  ulang  konsep nusyuz berdasarkan  fitur multidimensi  dengan  melihat nusyuz dengan  berbagai  dimensi  yang berkaitan  yakni  dengan  memperluas  ruang  lingkup rank dan level pada nusyuz ,  konsep nusyuz yang  awalnya  masuk  pada rank agama  diperluas cangkupannya dengan menambahkan dimensi sosial dengan kata lain HAM, sedangkan  pada  ranah level diperluas  ruang  lingkupnya  menjadi  universal. Oleh karena itu, konsep nusyuz dalam KHI yang masih mencangkup  nusyuz istri saja,  dapat  ditambahkan  konsep  nusyuz  suami  didalamnya,  dengan memaparkan  dalil-dalil  yang  berkaitan  serta  sesuai  dengan  peradaban  dan urf umat  Islam  sekarang.  Sebagaimana  sebuah  kaidah  fikih:  “Tidak  diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat” (Uman, dkk, 2000).
Demi menjawab permasalahan di atas, dalam fitur
multidimensionalitasnya Jasser  Auda  menawarkan  solusi al  Jam’ (konsiliasi) yaitu  sebuah  metode  yang  didasarkan  oleh  kaidah  ushul  fikih  yang menyatakan: ” I’mal al-nash awla min ihmalih ”, yang artinya menerapkan nash adalah  lebih  utama  daripada  mengabaikannya.  Maka  dalam  rangka mengembangkan  sebuah  hukum  sangat  penting  melihat  dalil-dalil  yang berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  yakni  dengan  menambahkan  dasar hukum nusyuz suami  QS.  An-Nisa’  ayat  128  serta  ayat-ayat  tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum  Islam  yang  hanya mengatur tentang nusyuz istri  saja  jika  di interpretasi ulang  untuk  mencapai  kemashlahatan  menurut  fitur multidimensional  menghasilkan  konsep nusyuz bukan  hanya  berlaku  pada istri  saja,  melainkan  kepada  suami  juga,  sehingga  perempuan  mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi serta laki-laki dan perempuan dapat berjalan seiring dalam peradaban umat Islam yang adil dan setara.
e. Fitur Tujuan (Purposefulness)
Menurut  Jasser,  realisasi  maqasid  merupakan  dasar  penting  dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur’an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh  karena  itu,  perwujudan  tujuan  ( maqasid )  menjadi  tolok  ukur  dari validitas  setiap  ijtihad,  tanpa  menghubungkannya  dengan kecenderungan ataupun  madzhab tertentu .  Tujuan  penetapan  hukum  Islam  harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat  yang terdapat di sekitarnya dengan berorientasi pada  perlindungan  keluarga,  kepedulian  lebih  terhadap  institusi  keluarga  serta menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia (Auda, 2015).
Jasser menyarankan pengembangan Maqa s id al-shar  ʻah yang dulunya bernuansa  penjagaan  dan  pelestarian  menjadi aqās id  al-sha  ʻah yang bernuansa pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi. Disamping itu Jasser Auda juga menyarankan untuk memasukkan hak-hak asasi manusia sebagai menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer.
Pengembangan  dan  pemuliaan  hak-hak  asasi  inilah  yang  menjadi salah  satu  tema  utama  yang  dipandang  penting  bagi  kemashlahatan  publik pada  zaman  sekarang.  Kemashlahatan  publik  pemuliaan  hak-hak  asasi seharusnya  menjadi  salah  satu  tujuan  pokok  Maqa s id  al-shar  ʻah  yang direalisasikan  melalui  hukum  Islam.  Dengan  mengadopsi  konsep  tentang hak-hak  asasi  dalam  kacamata  internasional  dan  tentunya  dengan  tidak
menghilangkan  aturan  yang  tertera  pada  hukum  Islam,  realisasi  maqasid dapat  di  ukur  secara  empiris  dengan  mengambil  manfaat  dari  target-target aturan tersebut.
Di  samping  itu,  idealnya  sebuah  produk  hukum  yang  efektif  pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tiga pilar yaitu filosofis, yuridis dan sosiologi. Pilar  filosofis  artinya  hukum  mempunyai  kekuatan  berlaku  apabila  hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum tertinggi. Pilar yuridis artinya hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila persyaratan formal terbentuknya telah terpenuhi.  Sedangkan  pilar  sosiologis  artinya  hukum  memiliki  kekuatan berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat baik berlakunya dipaksakan oleh Negara  maupun  karena  memang  diterima  atau  diakui  oleh  masyarakat (Raharjo, 1991).
Berkaitan  dengan  konsep  nusyuz  dalam  KHI  yang  secara  umum terdapat  pada  pasal  84  sebenarnya  sudah  memenuhi  pilar  yuridis  dan sosiologis.  Akan  tetapi  bila  ditinjau  dari  pilar  filosofis  KHI  belum mengakomodasi  nilai  kesetaraan  dan  keadilan  yang  seharusnya  diterapkan dalam  salah  satu  pertimbangan  dalam  pembuatan  hukum  dalam  sebuah aturan  perundang-undangan.  Dalam  faktanya,  konsep nusyuz dalam  KHI dapat dikatakan masih bias gender atau masih memuat unsur diskriminatif.
Konsep nusyuz dalam  kompilasi  hukum  Islam,  yaitu nusyuz hanya  berlaku kepada  istri  saja,  ini  perlu  adanya  interpretasi  ulang  yang  lebih mempertimbangkan  unsur  maslahah,  agar  tidak  ada  ketimpangan  didalam hukum,  sehingga  tercermin  bukan  hanya  kepastian  hukum  semata  akan tetapi juga mengandung keadilan didalamnya.
Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu objek  kajian  dalam  pembuatan  aturan  berbagai  konvensi  dan  deklarasi internasional  tentang  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  disebutkan  salah  satunya dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dimana  saja  ia  berada  serta  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, seharusnya dalam pembuatan sebuah  aturan,  ketentuan  ataupun  hukum  dalam  Negara  manapun  tidak dibenarkan adanya diskriminasi apapun didalalamnya. Hal inipun juga secara eksplisit  juga  disebutkan  dalam  sejumlah  aturan  dan  Undang-undang  di Indonesia, salah satunya dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM bahwa  menugaskan  kepada  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat  serta  menugaskan  kepada  presiden  republik  Indonesia  dan
dewan  perwakilan  rakyat  Republik  Indonesia  untuk  meratifikasi  berbagai instrumen perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Negara  Indonesia  juga  menyetujui  ketentuan  tersebut  untuk diterapkan  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  ideologi  Negara  yakni Pancasila  dan  UUD  1945.  Berkaitan  dengan  KHI  sendiri,  yang  notabenenya diperuntukkan  untuk  umat  Islam,  masih  terdapat  beberapa  ketentuan didalamnya yang dipandang masih mengandung unsur ketidakadilan gender, salah  satunya  yakni  terkait nusyuz .  Aturan  tentang nusyuz yang  berlaku untuk  istri  saja,  dirasa  mengandung  ketidakadilan  gender,  dimana  menrut hasil dari fitur Wholeness bahwasanya nusyuz tidak hanya berlaku pada istri semata,  akan  tetapi  juga  kepada  suami.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya ayat yang menjelaskan tentang nusyuz suami yakni dalam surat an-nisa’ ayat 128. Disamping itu, perubahan konsep nusyuz di atas sesuai dengan hasil dari fitur Openness , yakni perubahan hukum berdasarkan pada pandangan dunia, yang dalam hal ini adalah hak asasi manusia dan tentunya hal tersebut tidak pertentangan dengan aturan nusyuz dalam hukum Islam. Statement tersebut dapat  dibuktikan  jika  melihat  pembahasan  dalam  fitur Multidimensionality , dengan menggunakan metode konsiliasi atau al-Jam’ .
Berdasarkan  hasil  interpretasi  konsep nusyuz menurut  fitur-fitur  di atas,  maka  konsep nusyuz dalam  KHI  yang  hanya  berlaku  untuk  istri  yang termaktub pada pada pasal 84 dapat dirumuskan ulang untuk mendapatkan konsep baru. Oleh karena itu, rumusan nusyuz yang ada dalam pasal 84 KHI dapat ditambahkan sebuah konsep baru, yakni konsep nusyuz suami. Dengan kata lain, pada pasal 84 akan berbunyi:
1) Suami  dapat  dianggap  nusyuz  jika  ia  tidak  melaksanakan  kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2),(3) dan (4) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan Istri dapat dianggap nusyuz jika  ia  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama  suami  atau  istri  dalam  keadaan  nusyuz,  kewajiban  salah  satu pihak  kepada  pihak  lain  tidak  berlaku  kecuali  hal-hal  untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain berlaku kembali sesudah salah satunya tidak nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari suami atau istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
Adapun  merubah  konsep nusyuz menjadi  berlaku  untuk  istri  dan suami  dilakukan  dalam  rangka  mencapai  “ Maqasid from  Protection  and Preservation  to  Development  and  Rights “.  Selain  itu,  penambahan  konsep
nusyuz suami dalam KHI memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah: 1)  dari  segi  filosofis,  konsep  ini  mengandung  prinsip  dasar  Islam  seperti persamaan  ( al-musawwah )  dan  keadilan  ( al-adallah )  serta  sejalan  dengan nilai kesetaraan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945; 2) dari segi yuridis,  konsep  ini  sesuai  dengan  aturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  khususnya  terkait  penghapusan  diskriminasi  dan perlindungan  HAM  serta  aturan-aturan  dalam hukum  Internasional  tentang HAM. Sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 UU. No.
7  tahun  1989;  3)  dari  segi  sosiologis,  konsep  ini  telah  mengakomodasi keadilan gender dalam nusyuz . Konsep ini juga sudah sesuai dengan konteks kebudayaan  masyarakat  Indonesia  saat  ini,  dimana  peran  suami  dan  istri adalah seimbang saling melengkapi atau hubungan partnership .

## KESIMPULAN
Ketentuan nusyuz dalam  KHI,  tidak  sepenuhnya  menjiplak  atau  hasil filterasi dari fikih  klasik. Kendati esensi KHI dengan fikih klasik sama-sama menyudutkan  hak-hak  perempuan  dibandingkan  laki-laki,  akan  tetapi terdapat  nilai-nilai  hukum  yang  mempertemukan  keduanya.  Dengan demikian, relevansi antara fikih dengan KHI tertera dalam konsep nusyuz dan implikasi  hukum  tersirat  dari  pemahaman  teks  tertulis.  Untuk  memahami teks  perundang-undangan  maupun  fikih,  harus  memahami  tentang  konsep teks dan tujuan dari dibuatnya teks tersebut. Maka dapat dipahami, relevansi keduanya  terletak  pada  substansi  nas  atau  teks.  Adapun  dari  hasil rekonseptualisasi dapat disimpulkan bahwa nusyuz yang sesuai dengan corak kebudayaan  masyarakat  Indonesia  saat  ini  serta  demi  penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi dasar pertimbangan analisis berdasarkan  Maqa s id  Syariah  Jasser  Auda  yang  bertema  Pemuliaan  Hak Asasi Manusia melalui pendekatan sistemnya, maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 KHI perlu ditambahkan dengan konsep “ nusyuz suami” yang secara  umum  bermakna  bahwa  nusyuz  berlaku  untuk  kedua  pihak,  yakni suami  dan  istri.  Karena  itu,  layak  ditambahkan  konsep nusyuz suami  ke dalam konsep nusyuz dalam KHI sebagai hukum yang aplikatif dalam realitas masyarakat,  responsif  terhadap  dinamika  perubahan  dan  perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan rancangan konsep yang demikian, diharapkan  dapat  mengurangi  diskriminasi  dan  ketidakadilan  gender  bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  P.  Kau,  Sofyan.  (2013). Metode  Penelitian  Hukum  Islam  Penuntun  Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Abdullah,  M.  A.  (2013).  Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan: Pendekatan  Filsafat  Sistem  dalam  Usul  Fikih  Sosial. Jurnal Salam , 14 (1).
Al-Fairuzabadi  Al-Syirazi,  Ibn  Yusuf. Al  Muhadzhab  Fi Fikih Imam  Al-Syafi’I . .Surabaya: al-Hidayah. tt..
Ali,  Mohammad  Daud.  (2015). Hukum Islam :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Huum Islam di  Indonesia. Cet.  Ke-21. .Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Al-Marbawi,  Muhammad  Idris.  (1995). Kamus  Al-Marbawi .Semarang:  Al- Nasyr.
al-Musthafa  al-Maraghi,  Ahmad. Tafsir  al-Maraghi. Juz  IV.  .Beirut  Lebanon: Daar al-Kutb al-Ilmiyah. t. th..
Arikunto,  Suharsimi.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . cet. 13. .Jakarta; Rineka Cipta.
Auda, Jasser. (2015). Maqasid Shariah As Philosophy Of Islam ic Law: A Systems Approach .  Rosidain  dan  Ali  Abdul  Mun’im  .trj.. Membumikan  Hukum Islam lalui  aqās id al-sha  ʻah . Bandung: PT. Mizan Pustaka.
Esposito,  John  L..  (2003). Unholy  War:  Teror  Atas  Nama  Agama .  terj. Syafruddin Hasani. Yogyakarta: Ikon.
Ibrahim,  Johny.  (2004). Teori  dan  Penelitian  Hukum  Normatif .  .Malang; Bayumedia  Publishing.  2007.  Khoiruddin  Nasution. Hukum Perkawinan  I  :  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer . cet. Ke-1. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA.
Izutsu, Toshihiko. (2003). Relasi Tuhan dan Manusia . Terjemahan oleh Agus Fahri Husein dkk.. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Khallaf, Abdul Wahab. (2004). ‘Ilmu Ushul al- Fikih . cet. ke-2. Kairo: Maktabah ad-Da’wah.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016). Penelitian  Hukum .  Edisi  Revisi.  Jakarta; Prenadamedia Group.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mujieb, M. Abdul. dkk.. (1994). Kamus Istilah Fikih. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Raharjo, Satjipto. (1991). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Rohman,  Dudung  Abdul.  (2006). Mengembangkan  Etika  Berumah  Tangga Menjaga  Moralitas  Bangsa  Menurut  Pandangan  Al-Qu ’an .  Bandung: Nuansa Aulia.
Rumidi,  Sukandar. ( 2006). Metodologi  Penelitian;  Petunjuk  Praktis  Untuk Peneliti Pemula . Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah , 7 (1), 47-56.
Soemito, Ranny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghimia Indonesia.
Soepardi.  H.R.B..  (2010). Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: PT. Pustaka Mandiri.
Uman, Chaerul dkk. (2000). Ushul Fiqh 1 . Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Wahid, Marzuki. (2014). Fiqh Indonesia . Bandung: Penerbit Marja.
Zahrah,  Muhammad  Abu.  (1994). Ushul  al- Fikih . .terj..  Saefullah  Ma’shum.
Ushul Fikih . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zuhayli,  Wahbah.  (2003). at-Tafsir  al-Munir  f  al-Aqidah  wa  asy-Syariah  wal Manhaj .Jilid 3.. Damaskus: Dar al-Fikr.