Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 71-78 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pengalihan  Pengelolaan Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  Perusahaan  Privat (Studi Kasus Negara Amerika Serikat)

## Rifqi Arif Maulana
Universitas Jember, Jember, Indonesia *email: riki707@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2065
Submitted: Mei 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci: Pengalihan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, Perusahaan Privat, Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan salah satu negara pencetus pengalihan pengelolaan lembaga Pemasyarakatan terhadap Perusahaan Privat. Hal  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  kesulitan  untuk  mengambil keputusan  yang  berdasarkan  sistem  rantai  komando  dan  aliran sumber  dana  finansial  yang  berasal  dari  pajak  himpunan masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu  pihak  Perusahaan  Privat sebagai mitra swasta menjadi alternatif penyelesaian solusi karena setelah dipraktikkan memiliki tingkat keefektifan dan ketepatan di dalam  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  baik  secara  internal maupun  eksternal  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguraikan  perbedaan  sistem  pengelolaan Lembaga  Pemasyarakatan  oleh  Pemerintah  dan  Perusahaan  Privat dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif  dan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perusahaan Privat  dapat  mengambil  keputusan  krusial  lebih  cepat  dan  tepat serta tidak mengalami keterbatasan dana yang dapat menghambat perbaikan  serta  operasi  fasilitas  di  lembaga  seperti  listrik,  air,  dan perbaikan  infastruktur  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup, keamanan, dan kenyamanan.

## ABSTRACT
Keywords: Transfer of Management of Correctional Institution, The United States is one of the countries that initiated the transfer of the management  of  prisons  to  private  companies.  This  is  motivated  by  the difficulty of making decisions based on the chain of  command system and the  flow  of  financial  sources  of  funds  originating  from  taxes  from  local community  associations.  Therefore,  the  Private  Company  as  a  private
Vol. 4 No. 2 (2022) Private Company, United States of America partner becomes an alternative solution because after being practiced it has a  high  level  of  effectiveness  and  accuracy  in  overcoming  problems  that occur both internally and externally in the Correctional Institution. This study aims to describe the differences in the management system of prisons by  the  government  and  private  companies  using  juridical-normative  and conceptual  research  method.    The  results  of  the  study  show  that  private companies can make crucial decisions more quickly and accurately and do not  experience  limited  funds  that  can  hinder  the  repair  and  operation  of facilities  in  institutions  such  as  electricity,  water,  and  infrastructure improvements to improve the quality of life, security, and comfort.

## 1. PENDAHULUAN
Pengaturan  terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  Negara  Indonesia sejatinya telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai mekanisme tindak lanjut putusan hakim  di  dalam  tata  sistem  peradilan  hukum  pidana (Magsaysay,  2021) . Namun  dalam  perkembangannya  terdapat  banyak  bukti  dimana  lembaga pemasyarakatan  yang  dikelola  oleh  pihak  negara  Indonesia  mengalami over capacity seperti  penemuan  pada  kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1 Tangerang  pada  tanggal  22  Januari  2020  dimana  dalam  tahap  awal  proses pemindahan  158  warga  binaan  lapas  ditempatkan  menuju  lembaga pemasyarakatan  lain  untuk  mengurangi  kepadatan  tempat  tersebut (Molina- Coloma et al., 2022) .
Pengelolaan  internal  lembaga  pemasyarakatan  juga  ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas yang tidak bertanggungjawab. Oknum petugas tersebut memanfaatkan para tahanan demi mengumpulkan  keuntungan  finansial (Edwards,  2021) .  Hal  ini  dikarenakan minimnya  penyaluran  dana  untuk  mengoperasikan  fasilitas  penjara  yang menyebabkan buruknya kualitas kinerja lembaga pemasyarakatan yang berada di  Indonesia (de  Leon  Villalba,  2018) .  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan komparasi lembaga pemasyarakatan negara Amerika Serikat yang dikelola oleh pihak  swasta  memperlihatkan  peningkatan  kualitas  yang  jauh  lebih  baik daripada pengelolaan berdasarkan pengawasan pemerintah pusat suatu negara sebagai  pengambil  keputusan  akhir  berdasarkan  hasil  data  penelitian (Burkhardt and Jones, 2016) . Perbedaan yang terlihat jelas adalah pihak swasta dapat  mengambil  keputusan  secara  mandiri  tanpa  menunggu  instruksi pemerintah  pusat  yang  memerlukan  proses  dan  jawaban  yang  cukup  lama
Vol. 4 No. 2 (2022)
serta  tidak  fleksibel  terhadap  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Alokasi pengumpulan  dana  dapat  terserap  demi  pemanfaatan  yang  lebih  baik  tanpa harus mengandalkan uang pajak yang berasal dari negara (Peirce & Fondevila, 2020) .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  berdasarkan pendekatan  analisis  undang-undang  ( statute  approach )  yaitu  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Situasi  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Amerika  Serikat  Sebelum Pengalihan Pihak Pengelola Kepada Perusahaan Privat
Pengalihan pihak pengelola lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat kepada  Perusahaan  Privat  sejatinya  bukanlah  sebab.  Sebelum  hal  tersebut terjadi, seluruh penjara yang berada di negara bagian federal Amerika Serikat dikelola oleh negara bagian secara masing-masing dengan tetap menggunakan pajak  yang  dihimpun  dari  pendapatan  masyarakat  sebagai  dana  yang digunakan  di  dalam  merawat  maupun  menjalankan  fasilitas  lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan biaya yang sangat besar setiap bulannya. Berbagai kendala lain yang dihadapi oleh negara bagian Amerika Serikat ialah perihal  kapasitas  penjara  yang  terlalu  penuh  oleh  tahanan  ( over  capacity ) sehingga  pengawasan  maupun  perawatan  lembaga  pemasyarakatan  tidak dapat dikelola dengan baik (Hagan & Hanson, 2016) .
Over  capacity yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  memicu permasalahan lain yaitu kerusuhan, isu rasial, maupun kekerasan secara verbal maupun  non  verbal,  baik  secara  horizontal  yaitu  sesama  tahanan,  maupun secara  vertikal  yaitu  tahanan  terhadap  sipir  penjara  yang  berlangsung (Burkhardt & Jones, 2016) . Hal tersebut menyebabkan lingkungan yang berada di  Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  tidak  nyaman  bagi  para  penghuni  yang harus memikirkan keamanan masing-masing yang dapat terancam pada setiap waktu dengan pola lingkungan yang sulit untuk diubah tanpa merubah secara keseluruhan.  Jika  dianalisis  dengan  menggunakan  ilmu  kriminologi, lingkungan  yang  berada  di  penjara  dapat  menyebabkan  para  tahanan cenderung  kembali  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  beberapa  saat  setelah
menjalani hukuman dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi (Burkhardt, 2017).
Proses  birokrasi  yang  menggunakan  metode  rantai  komando  ( chain command )  menyebabkan  setiap  pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berada  di  Amerika  Serikat  dilakukan  dengan memakan  waktu  yang  cukup  lama  tanpa  mengindahkan  keefektifan, kecepatan,  dan  ketepatan  keputusan  yang  diambil  berdasarkan  fakta  yang terjadi  di  lapangan.  Metode  rantai  komando  ialah  pejabat  yang  memiliki kekuasaan  dengan  pangkat  yang  berada  di  atas  memiliki  kekuasaan  penuh terhadap  pengambilan  keputusan  dengan  cara  memberi  perintah  terhadap pejabat-pejabat  yang  memiliki  pangkat  dibawahnya  yang  dalam  hal  ini merupakan  hubungan  pemerintahan  negara  bagian  terhadap  kepala  sipir, maupun sipir yang berada di penjara.
Metode  pengambilan  keputusan  yang  seperti  di  atas  menimbulkan permasalahan  bahwa  tidak  semua  hal  yang  menjadi  prioritas  internal  untuk diperbaiki  dapat  diatasi  karena  keterbatasan  dana  sekaligus  metode pengambilan  tindakan  dengan  mendasarkan  perintah  antar  tingkat  jabatan tanpa  adanya  keleluasan  untuk  melakukan  sebuah  tindakan  diskresi  yang dalam  hal  ini  sipir  dapat  dikategorikan  sebagai  pejabat  yang  kekuasannya didelegasikan oleh pemerintah negara bagian (Benson, 2015) .

## 3.2 Perkembangan  Pengelolaan  Penjara  oleh  Perusahaan  Privat  di  Amerika Serikat
Permasalahan  internal  yang  dihadapi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan yang  berada  di  setiap  negara  bagian  Amerika  Serikat  ialah  metode pengambilan  kebijakan  dan  sumber  aliran  dana  dalam  merawat  sekaligus menjalankan  fasilitas,  seperti  air,  listrik,  perbaikan  infratruktur,  dan  lain-lain. Oleh  karena  itu,  pemerintah  federal  sebagai  pembentuk  kebijakan  peraturan perundang-undangan  ( stakeholders )  melakukan  kerja  sama  dengan  perusahaan swasta  untuk  memperbaiki  celah  yang  ada  di  dalam  sistem  hukum  Amerika Serikat (Wade-Olson, 2019) .
Keuntungan  yang  ditawarkan  perusahaan  privat  di  dalam  mengelola Lembaga  Pemasyarakatan  ialah  perubahan  metode  pengambilan  kebijakan (Appelbaum  et  al.,  2011) .  Pihak  perusahaan  privat  sebagai  mitra  kerja  sama swasta  tidak  terkendala  oleh  sistem  administrasi  birokrasi  yang  memakan waktu lama karena terdapat sebuah hak untuk menjalankan pengelola fasilitas lembaga  pemasyarakatan  secara  independen  sehingga  berbagai  keluhan
Vol. 4 No. 2 (2022)
maupun  tindakan  yang  diperlukan  dalam  mengatasi  berbagai  masalah  yang hadir dapat diatasi dengan cepat, tepat, dan tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut  kepada  semua  pihak.  Pada  tahun  1979,  wilayah  Virginia  yang merupakan  salah  satu  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  melakukan pembaharuan  di  dalam  pihak  yang  mengelola  penjara.  Perubahan  tersebut dimulai  dari  infrastruktur  penjara  yang  berada  di  setiap  penjara  yang  ada  di Virginia  memiliki  kondisi  yang  kurang  terawat  dan  bahkan  tidak  bersih  yang menyebabkan  tidak  baik  dalam  segi  kesehatan  para  penghuni  penjara (Wozniak,  2014) .  Perbaikan  infrastruktur  dimulai  dari  perbaikan  lampu  dari setiap sisi penjara yang memiliki beberapa titik gelap ( black spot ), pembaharuan bentuk ruangan termasuk berbagai perabotan di dalamnya seperti meja, kursi, bantal,  kamar  mandi,  rak  buku,  peningkatan  bentuk  dapur  sehingga  benar- benar  higienis  termasuk  jenis  makanan  maupun  minuman  yang  diberikan kepada  para  tahanan  yang  dapat  meningkatkan  suasana  hati  para  penghuni hingga  berbagai  fasilitas  di  dalam  penjara  seperti  perpustakaan,  lapangan basket,  pelatihan  kursus  yang  dapat  berguna  sebelum  kembali  bermasyarakat yang  semuanya  memiliki  tujuan  demi  mengisi  waktu  sehingga  tingkat  stress yang  dialami  oleh  para  tahanan  dapat  berkurang (Burneo-Garcés  &  Pérez- García, 2018) .
Perusahaan Privat di Virginia yang melakukan perombakan secara besar- besaran pada tahun pertama dan kedua mulai dapat dirasakan segi positifnya bagi  para  penghuni  tahanan  pada  tahun  kedua  akhir  dimana  secara  khusus tahanan lama sebelum pengelolaan lembaga pemasyarakatan diambil alih oleh perusahaan  privat  dapat  merasakan  perbedaan  dampak  positif  yang  terjadi selama  menjadi  tahanan  lembaga  pemasyarakatan.  Tidak  hanya  sekedar melakukan perubahan dalam bentuk obyek, mitra perusahaan swasta juga ikut memerhatikan  pembentukan  lingkungan  yang  nyaman  dan  aman  berupa pelatihan  kepada  penjaga-penjaga  sipir  untuk  memanusiakan  para  tahanan dengan  cara  tidak  melakukan  kekerasan  dengan  membawa  tongkat  pemukul maupun melakukan sesi intensif komunikasi antar individu maupun kelompok sehingga  membangun  hubungan  sosial  yang  sehat  sebagai  antar  sesama manusia (Andreescu, 2017) .

## 3.3 Sumber Aliran Dana Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan
Pihak  swasta  memiliki  beberapa  metode  pilihan  alternatif  sebagai  upaya mendapatkan sumber dana (Gaes, 2019) , antara lain dapat menggunakan dana
yang  berasal  dari  perusahaan  dengan  mendasarkan  kepada  Program Pertanggungjawaban  Sosial  Perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility )  (CSR) (Gibson-Light,  2018) .  Sumber  aliran  dana  yang  berasal  program  CSR  berbeda dari  kas  perusahaan  yang  kemungkinan  didapatkan  dari  laba,  obligasi,  dan hipotik karena dana tersebut sejak awal telah dipisahkan sehingga tidak dapat menggangu  kegiatan  perusahan  satu  dengan  yang  lainnya (Wildeman  et  al., 2018) .
Sumber  aliran  dana  yang  berikutnya  merupakan  dana  yang  berasal  dari investor  dengan  kontrak  perjanjian  ekspansi  perusahaan  dengan  pernyataan yang  dituangkan  di  dalam  prospektus  perusahaan  sebelum  program  kerja sama  berlangsung.  Kontrak  perjanjian  dijelaskan  untuk  menghindari perselisihan terhadap sesama maupun antar investor kepada perusahaan privat karena  pertanggungjawaban  investor  hanya  sebanyak  jumlah  saham  yang mereka  miliki  di  dalam  sebuah  perusahaan (Olson,  2016) .  Apabila  seseorang memiliki saham yang lebih banyak, maka tingkat pertanggungjawaban yang ia miliki  untuk  pengembalian  dana  jika  terjadi  sesuatu  merupakan  prioritas utama perusahaan (Novisky et al., 2020) .
3.4 Tanggapan  Negara  Bagian  di  Amerika  Serikat  terhadap  Wilayah Virginia sebagai Contoh Keberhasilan Privatisasi Pengelolaan Lembaga Permasyarakatan
Pergejolakan  Privatisasi  wilayah  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  turut mempercepat  proses  keberhasilan  upaya  privatisasi  karena  anggapan masyarakat  pada  waktu  itu  kinerja  pejabat  pemerintahan  tidak  maksimal  dan masih  banyak  unsur-unsur  penting  yang  terbengkalai.  Hal  tersebut menyebabkan  ketika  Virginia  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  pertama  kali melakukan  privatisasi  pengelolaan  penjara  menjadi  obyek  pengamatan  yang diamati  oleh  berbagai  kalangan  pihak  secara  luas  untuk  melihat  perubahan sebelum dan sesudah perubahan terjadi.
Respon  positif  dari  para  tahanan  dan  sipir  yang  memiliki  pengalaman secara  langsung  di  lapangan  beserta  laporan  pertanggungjawaban  yang  mana di  dalamnya  termasuk  perkembangan  pelaksanaan  program,  evaluasi,  dan laporan  keuangan  menyebabkan  banyak  berbagai  negara  bagian  lain  mulai tertarik  untuk  menerapkan  hal  yang  sama.  Hal  tersebut  dilanjutkan  dengan upaya  privatisasi  terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  masing-masing  yang cukup  masif  karena  hampir  seluruh  negara  bagian  mulai  melakukan  hal
Vol. 4 No. 2 (2022)
tersebut  pada  tahun  yang  hampir  berdekatan  yang  didorong  oleh  gejolak privatisasi pada waktu itu.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  penulis  tarik  berdasarkan  uraian  di  atas  ialah sistem  pengelolaan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dikelola  oleh  Pemerintah memiliki kendala di dalam metode pengambilan keputusan yang bersifat chain command dan  sumber  dana  yang  dimiliki  berdasarkan  dari  pajak  yang dihimpun  dari  pendapatan  masyarakat  setempat.  Sementara  itu,  sistem pengelolaan  pihak  perusahaan  privat  sebagai  mitra  swasta  memiliki  berbagai solusi  alternatif  di  dalam  menanggapi  permasalahan  yang  tidak  dapat diselesaikan  seperti  metode  pengambilan  keputusan  yang  tidak  menunggu waktu  lama  karena  tidak  terhalang  oleh  birokrasi,  memiliki  berbagai  sumber aliran  dana,  perbaikan  hubungan  sesama  tahanan  dan  tahanan  terhadap  sipir secara vertikal maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreescu,  R.  (2017).  Nobody  gets  out  alive.  This  place  just  a  big  coffin":  On Death  and  Dying  in  American  Prisons. American,  British  and  Canadian Studies , 29 (1). https://doi.org/10.1515/abcsj-2017-0019
Appelbaum,  K.  L.,  Savageau,  J.  A.,  Trestman,  R.  L.,  Metzner,  J.  L.,  &
Baillargeon,  J.  (2011).  A  national  survey  of  self-injurious  behavior  in American prisons. Psychiatric Services , 62 (3).
https://doi.org/10.1176/ps.62.3.pss6203_0285
Benson,  S.  M.  (2015).  A  political  science  of  punishment:  Francis  lieber  and  the discipline of American prisons. New Political Science , 37 (3). https://doi.org/10.1080/07393148.2015.1056432
Burkhardt,  B.  C.  (2017).  Who  is  in  private  prisons?  Demographic  profiles  of prisoners and workers in American private prisons. International Journal of Law, Crime and Justice , 51 . https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.04.004
Burkhardt,  B.  C.,  &  Jones,  A.  (2016).  Judicial  Intervention  into  Prisons: Comparing  Private  and  Public  Prisons  from  1990  to  2005. Justice  System Journal , 37 (1). https://doi.org/10.1080/0098261X.2015.1062738
Burneo-Garcés, C., & Pérez-García, M. (2018). Prevalence of psychopathological features  in  South  American  prisons  using  the  personality  assessment inventory. Behavioral Psychology/ Psicologia Conductual , 26 (1).
de  Leon  Villalba,  F.  J.  (2018).  Imprisonment  and  Human  Rights  in  Latin
America: An Introduction. Prison Journal , 98 (1).
https://doi.org/10.1177/0032885517743442
Edwards,  K.  (2021).  Prisoners’  perspectives  on  limited  rehabilitative  program opportunities. Qualitative  Report , 26 (4).  https://doi.org/10.46743/2160- 3715/2021.4495
Gaes, G. G. (2019). Current status of prison privatization research on American prisons and jails. Criminology and Public Policy , 18 (2). https://doi.org/10.1111/1745-9133.12428
Gibson-Light,  M.  (2018).  Ramen  Politics:  Informal  Money  and  Logics  of Resistance  in  the  Contemporary  American  Prison. Qualitative  Sociology , 41 (2). https://doi.org/10.1007/s11133-018-9376-0
Hagan, J. L., & Hanson, A. (2016). The militarization of mass incapacitation and torture  during  the  sunni  insurgency  and  American  occupation  of  Iraq. Social Sciences , 5 (4). https://doi.org/10.3390/socsci5040078
Magsaysay,  R.  (2021).  Asian  Americans  and  Pacific  Islanders  and  the  Prison Industrial Complex. Michigan Journal of Race & Law , 26.2 . https://doi.org/10.36643/mjrl.26.2.asian
Molina-Coloma,  V.,  Salaberría,  K.,  Pérez,  J.  I.,  &  Kendall-Tackett,  K.  (2022). Traumatic  Events,  Psychological  Symptoms,  and  Aggression  in  Male  and Female Prisoners. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy , 14 (3). https://doi.org/10.1037/tra0001039
Novisky, M. A., Narvey, C. S., & Semenza, D. C. (2020). Institutional Responses to  the  COVID-19  Pandemic  in  American  Prisons. Victims  and  Offenders , 15 (7–8). https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1825582
Olson, J. C. (2016). Race and Punishment in American Prisons. Journal of Public Administration Research and Theory , 26 (4). https://doi.org/10.1093/jopart/muw026 Peirce,  J.,  &  Fondevila,  G.  (2020).  Concentrated  Violence:  The  Influence  of Criminal  Activity  and  Governance  on  Prison  Violence  in  Latin  America. International Criminal Justice Review , 30 (1).
https://doi.org/10.1177/1057567719850235
Wade-Olson, J. (2019). Race, Staff, and Punishment: Representative Bureaucracy in American State Prisons. Administration and Society , 51 (9). https://doi.org/10.1177/0095399716667156
Wildeman,  C.,  Fitzpatrick,  M.  D.,  &  Goldman,  A.  W.  (2018).  Conditions  of confinement  in  American  prisons  and  jails.  In Annual  Review  of  Law  and Social  Science (Vol.  14).  https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101317- 031025
Wozniak, K. H. (2014). American Public Opinion About Prisons. Criminal Justice Review , 39 (3). https://doi.org/10.1177/0734016814529968
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License