SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN PENYALURAN DANA HIBAH
(Studi Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)
Khodijah Ishak, Siti Amalia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis khodijahishak2@gmail.com, sitiamalia123@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.218 Received: Mei 08, 2020 Revised: Mei 28, 2020 Accepted: Jun 12, 2020 Published: Jun 25, 2020

## ABSTRACT
This research was conducted to determine the effect of the internal control system and  accountability  on  the  management  of  the  distribution  of  grant  funds  in  the organizational unit of Bengkalis Regency. The type of data from this research is quantitative and the source of the data comes from primary data. Data collection used  in  this  research  is  data  in  the  form  of  a  questionnaire  distributed  to  22 Organizations  of  Related  Regional  Organizations  and  sampling  using  purposive sampling  techniques.  Data  analysis  techniques  using  multiple  linear  regression test.  The  results  of  this  research  are  partially  and  simultaneously  the  internal control  system  and  accountability  significantly  influence  the  management  of  the distribution of grant funds, the magnitude of the influence of the internal control system and accountability of 81.6% and 18.4% are influenced by other factors.
Keywords:  Internal  Control  System,  Accountability,  Management  of  Grant  Fund Distribution.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  penyaluran  dana  hibah  pada  satuan organisasi  perangkat  daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Jenis  data  dari  penelitian  ini adalah  kuantitatif  dan  sumber  data  berasal  dari  data  primer.  Pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  berupa  kuesioner  yang disebarkan  ke  22  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Terkait  dan  pengambilan sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik  analisa  data menggunakan  uji  regresi  linier  berganda.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  secara parsial  dan  secara  simultan  sistem  pengendalian  internal  dan  akuntabilitas berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengelolaan  penyaluran  dana  hibah, besarnya  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  dan  akuntabilitas  sebesar  81,6% dan 18,4% dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  temuan  yang  terungkap  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 ditemukan beberapa masalah  diantaranya,  sisa  uang  persediaan  tahun  anggaran  2013  terlambat disetorkan  ke  kas  daerah,  penyajian  piutang  pajak  daerah  Kabupaten  Bengkalis tidak  sesuai  dengan  SAP,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  tidak memperoleh potensi pendapatan bunga atas penempatan dana kas daerah dan dana cadangan  yang  tidak  sesuai  ketentuan,  penatausahaan  aset  tetap  belum  tertib, penyajiannya  belum  didukung  daftar  rincian,  belum  ada  penomoran  atau kodefikasi,  dan  lemahnya  sistem  pengendalian  internal  atas  pengelolaan  dana hibah,  dan  bantuan  sosial,  terdapat  kelompok  penerima  hibah  yang  belum menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  atas  dana  hibah  dan sebagian tidak dapat diyakini kewajarannya (BPKPPR 2014).
Berdasarkan  wawancara  langsung  kepada  pihak  Berdaharan  PPKD-BPKAD, fenomena  dalam  pengelolaan  penyaluran  dana  hibah  pada  lingkungan  Kabupaten Bengkalis  dapat  sebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu:  (1) Ketersedian  anggaran  kas daerah  pada  tahun  2017  tidak  mencukupi  sehingga  hal  ini  menghambat  proses pencairan  dan  menyebabkan  ketidaksesuaian  jadwal.  (2)  Penyampaian  laporan pertanggungjawaban  oleh  penerima  hibah  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang ditetapkan  oleh  Bupati.  (3)  Kurangnya  pengetahuan  terhadap  peraturan  tentang pengelolaan dana hibah sehingga berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban  yang  disampaikan  oleh  penerima  hibah  dan  mempersulit pihak terkait. (4) Penyetoran bukti pembayaran pajak transaksi belanja yang tidak sesuai  aturan  perpajakan,  maksudnya  belanja  yang  dikenakan  pajak  tidak dibayarkan.  Dengan  adanya  beberapa  masalah  diatas  maka  akan  menjadi penghambat  proses  penyaluran  oleh  pihak  pengelola  penyaluran  dana  hibah  dan ketidaksesuaiannya  dengan    jadwal  yang  ditelah  ditetapkan  sebelumnya  serta masih  adanya  penggunaan  dana  hibah  yang  tidak  dilaporkan  atau dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Permendagri  No.  21  tahun  2011  mengatur  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Pertanggungjawabannya.  Pengaturan  tersebut  meliputi Penyusunan  APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban  yang  harus  diperiksa  oleh  BPK  (Badan  Pemeriksa Keuangan)  (Kemendagri  2011).  Untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  yang efektif, efisien, transparan,  dan  akuntabel,  SOPD  wajib  melakukan  pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah (Bupati Bengkalis 2011).
Sistem  Pengendalian  Internal  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapaianya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  (Bupati  Bengkalis  2011).  di  dalam  pengelolaan  keuangan  Daerah menuntut  adanya  Akuntabilitas  publik  dalam  pelaksanaannya,  Akuntabilitas merupakan  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggung jawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang
memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Mardiasmo 2009, 24).
Implikasi  langsung  dari  penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  Daerah dan  kegiatan  pengendalian  intern  Pemerintah  terdiri  dari  Akuntabilitas  terhadap sumber  daya  dan  pencatatan,  salah  satunya  terdapat  didalam  Pengelolaan Penyaluran  Dana  Hibah  Pemerintah  yang  bersumber  dari  APBD  (Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah)  yang  kemudian  diserahkan  kepada  PPKD  (Pejabat Pengelolaan  Keuangan  Daerah)  yaitu  Kepala  BPKAD  (Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah dan tim pelaksana Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  yang mendasari  pemberian  hibah  di  tingkat  Pemerintah  Daerah  didasarkan  pada Permendagri sebelumnya No. 32 tahun 2011 jo No. 39 tahun 2012 kemudian yang terbaru  Permendagri  No.  14  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Mengacu  dari  Permendagri  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2015 perubahan kedua atas peraturan tersebut No. 18 tahun 2016 dan yang terbaru No. 72 tahun 2017 tentang Tata  cara  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  pertanggungjawaban dan  pelaporan  serta  monitoring  dan  evaluasi  hibah  dan  bantuan  sosial  yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Dimana pengertian hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  lainnya, perusahaan  Daerah,  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan,  yang  secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta  tidak  secara  terus  menerus  yang  bertujuan  untuk  menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis 2017).
Hibah  merupakan  proses  hukum  berpindahnya  hak  milik  dari  seseorang kepada sesorang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-Cuma (Khosyi’ah 2010, 240).

## TELAAH LITERATUR

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal dapat dibagi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam  arti  luas.  Dalam  arti  sempit  dapat  diartikan  sebagai  internal check yang merupakan  sistem  yang  secara  otomatis  dapat  saling  memeriksa  pencatatan  data akuntansi  yang  dilakukan  oleh  suatu  bagian  yang  dengan  dilakukan  oleh  bagian lain  dalam  pekerjaan  yang  sama.  Sedangkan  dalam  arti  luas  pengawasan  intern tidak  hanya  meliputi  pekerjaan  pengecekan  melainkan  meliputi  semua  alat-alat yang digunakan pimpinan untuk mengadakan pengawasan (Hendri 2015, 178).
Menurut  AICPA (American  Institute  Of  Certified  Public  Accountans) pengertian dari pengawasan intern adalah meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara  serta  alat-alat  yang  dikoordinasikan  yang  digunakan  dalam  perusahaan dengan  tujuan  untuk  menjaga  keamanan  harta  milik  perusahaan,  memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu  mendorong  dipatuhinya  kebijaksanaan  manajemen  yang  telah ditetapkan lebih dahulu (AICPA 1949 dalam Hendri 2015, 179).
Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  adalah  setiap  organisasi termasuk Pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas  organisasi  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan  meminimalkan  hal-hal  yang  terjadi  di  luar  neraca,  meningkatkan  efisiensi, mencegah  timbulnya  kerugian  atas  aktiva,  meningkatkan  kehandalan  data  dalam laporan  keuangan  dan  mendorong  dipatuhinya  hukum  dan  aturan  yang  telah ditetapkan (RI 2008).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 1 menyatakan: “Sistem Pengendalian Internal  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapaianya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” (RI 2008).
Pengendalian  intern  di  desain  untuk  memberikan  keyakinan  memadai tentang  pencapaian  tiga  dimensi  berikut:  (a)  Efektif  dan  efisien;  (b)  Laporan pertanggungjawaban; dan (c) Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh  keyakinan  memadai  mengenai  pencapaian  ketiga  dimensi  tujuan pengendalian intern tersebut, pimpinan memerlukan jasa auditor internal ( internal auditor) dalam  hal  ini  Badan  Pengawasan  Daerah  (Bawasda)  sebagai  lembaga pengawasan  fungsional  bertanggungjawab  kepada  pemimpin  puncak  Pemerintah Daerah (Effendi 2007).
Adapun  sebagai  pegawas  intern  di  Pemerintah  Kabupaten  adalah Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah,  dipimpin  oleh  seorang  Inspektur  yang  berada  dibawah  dan bertanggungjawab  langsung  kepada  Bupati  dan  secara  teknis  administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah (Effendi 2007).
Tugas  pokok  dari  Inspektorat  Kabupaten  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  Kabupaten,  pelaksanaan  pembinaan atas  pembangunan  Pemerintahan  Desa  dan  pelaksanaan  urusan  Pemerintahan Desa,  serta  fungsi  dari  Inspektorat  Kabupaten  adalah  perencanaan  program pegawasan,  perumusan  kebijakan  dan  fasilitas  pengawasan,  pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  serta  pelaksanaan  tugas lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  (Bengkalis 2018).

## Akutabilitas
Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  manajemen  atau  penerima amanah  kepada  pemberi  amanah  atas  pengelolaan  sumber-sumber  daya  yang dipercayakan  kepadanya  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal (Endahwati  2014).  Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang amanah  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggung  jawaban  tersebut.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan dalam mempertanggungjawabkan kewajiban,
dan  Pelaksanaan  misi  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2009, 24).

## Hibah
Kata  Hibah  berasal  dari  bahasa  arab  yang  sudah  diadopsi,  Kata  ini merupakan masdar dari kata “wahaba” yang berarti pemberian. Hibah merupakan proses  hukum  berpindahnya  hak  milik  dari  seseorang  kepada  sesorang  lain, dilakukan  ketika  orang  yang  menghibahkan  itu  masih  hidup  dan  bebas  untuk dijual,  dipinjamkan  atau  dihadiahkan  kembali  kepada  orang  lain  secara  cuma- cuma  (Khosyi’ah  2010,  244).  Hibah  menurut  pandangan  islam  adalah:  “Akad yang  menjadikan  kepemilikan  tanpa  adanya  pengganti  ketika  masih  hidup  dan dilakukan secara sukarela”.

## Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah
Pengelolaan  (manajemen)  adalah  ilmu  dan  seni  yang  mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber- sumber  lainnya  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  (Athoillah  2010, 14).  Dalam  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  yang  dimulai  dari  permohonan usulan  hibah  melalui  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait,  Evaluasi permohonan  hibah,  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan  Hibah,  Pencairan  atau penyaluran  Hibah,  penggunaan  hibah,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  hibah, dan audit, monitoring, evaluasi, serta pengawasan (Bupati Bengkalis 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten  Bengkalis.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  pada  hari  kerja  tepatnya dibagikan  pada  Aparat  pelaksana  belanja  hibah  pada  setiap  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  terkait.  Kuesioner  ini  akan  diserahkan  langsung  oleh  peneliti kepada responden. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2018.
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang  terkait  dalam  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  yang  berjumlah  22 Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi 1 Sekretariat, 1 Inspektorat, 3 Badan, 16 Dinas dan 1 Kantor.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode  purposive  sampling. Purposive  sampling  adalah  pemilihan  sampel  berdasarkan  karakteristik  tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui  sebelumnya.  sampel  yang  di  ambil  dari  populasi  dalam  penelitian  ini yaitu berjumlah 92 responden.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, jenis data  yang  digunakan  penulis  adalah  kuantitatif,  jadi  pengolahan  dan  analisis datanya melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Kuesioner
Tabel 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang dikirim 115 Kuesioner yang kembali 92 Kuesioner yang dapat digunakan 92 Kuesioner yang tidak kembali 23 Tingkat pengembalian kuesioner (92/115 x 100%) 80,8% Tingkat pengembalian yang digunakan (92/115 x 100%) 80,8% Sumber: Kuesioner Penelitian Karakteristik Responden Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) Laki-Laki 35 38,1 Perempuan 57 61,9 Jumlah 92 100 Sumber: Data Olahan Tabel 3 Responden Berdasarkan Usia Usia Frekuensi (Orang)  Persentase (%) 20 – 25 15 16,3 26 – 30 19 20,7 31 – 35 23 25 36 – 40 20 21,7 < 40 15 16,3 Jumlah 92 100 Sumber: Data Olahan Tabel 4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) S2 8 8,6 S1 41 44,7 Diploma 4 2 2,1 Diploma 3 25 27,2 SLTA Sederajat 16 17,4 Jumlah 92 100 Sumber: Data Olahan Tabel 5 Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja (Tahun) Frekuensi (Orang) Persentase (%) 0 – 5 9 9,7 6 – 10 20 21,7 11 – 15 24 26,2
16 – 20 27 29,3 ≥ 21 12 13,1 Jumlah 92 100 Sumber: Data Olahan

## Uji Validitas Data
Uji  validitas  data  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu kuesioner.  Seluruh  pertanyaan  didalam  penelitian  berjumlah  62  pertanyaan  yang harus  dijawab oleh responden. Adapun  uji validitas untuk instrumen pertanyaan dari  variabel  X1,  X2,  dan  Y  yang  telah  penulis  analisis  menggunakan  SPSS, sehingga  didapat  hasil  uji  validitas  yang  dapat  dilihat  dari  Output  Correlations (r hitung )  masing-masing  item  pernyataan/  pertanyaan  dibandingkan  dengan  t tabel adalah sebagai berikut: df = n – 2 ; alpha, df = 92 – 2; 0.01, df = 90 ; 0.01, df = 0.2673.
Tabel 6 Hasil Uji Validitas X1 (Sistem Pengendalian Internal) Item rhitung Rtabel Keterangan SPI 1 0,620 0,2673 Valid SPI 2 0,716 0,2673 Valid SPI 3 0,500 0,2673 Valid SPI 4 0,324 0,2673 Valid SPI 5 0,704 0,2673 Valid SPI 6 0,608 0,2673 Valid SPI 7 0,692 0,2673 Valid SPI 8 0,697 0,2673 Valid SPI 9 0,400 0,2673 Valid SPI 10 0,498 0,2673 Valid SPI 11 0,692 0,2673 Valid SPI 12 0,632 0,2673 Valid SPI 13 0,669 0,2673 Valid SPI 14 0,646 0,2673 Valid SPI 15 0,641 0,2673 Valid SPI 16 0,618 0,2673 Valid SPI 17 0,645 0,2673 Valid SPI 18 0,654 0,2673 Valid SPI 19 0,697 0,2673 Valid SPI 20 0,523 0,2673 Valid SPI 21 0,638 0,2673 Valid SPI 22 0,314 0,2673 Valid SPI 23 0,492 0,2673 Valid SPI 24 0,656 0,2673 Valid SPI 25 0,385 0,2673 Valid SPI 26 0,634 0,2673 Valid SPI 27 0,633 0,2673 Valid SPI 28 0,417 0,2673 Valid SPI 29 0,341 0,2673 Valid Sumber: Data Olahan
Tabel 7 Hasil Uji Validitas X2 (Akuntabilitas) Item Rhitung Rtabel Keterangan AKN 1 0,708 0,2673 Valid AKN 2 0,637 0,2673 Valid AKN 3 0,716 0,2673 Valid AKN 4 0,737 0,2673 Valid AKN 5 0,637 0,2673 Valid AKN 6 0,648 0,2673 Valid AKN 7 0,502 0,2673 Valid AKN 8 0,478 0,2673 Valid Sumber: Data Olahan Tabel 8 Hasil Uji Validitas Data Y (Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah) Item Rhitung Rtabel Keterangan PPDH 1 0,775 0,2673 Valid PPDH 2 0,530 0,2673 Valid PPDH 3 0,383 0,2673 Valid PPDH 4 0,805 0,2673 Valid PPDH 5 0,600 0,2673 Valid PPDH 6 0,795 0,2673 Valid PPDH 7 0,599 0,2673 Valid PPDH 8 0,581 0,2673 Valid PPDH 9 0,756 0,2673 Valid PPDH 10 0,390 0,2673 Valid PPDH 11 0,584 0,2673 Valid PPDH 12 0,797 0,2673 Valid PPDH 13 0,586 0,2673 Valid PPDH 14 0,785 0,2673 Valid PPDH 15 0,809 0,2673 Valid PPDH 16 0,747 0,2673 Valid PPDH 17 0,710 0,2673 Valid PPDH 18 0,733 0,2673 Valid PPDH 19 0,572 0,2673 Valid PPDH 20 0,496 0,2673 Valid PPDH 21 0,716 0,2673 Valid PPDH 22 0,778 0,2673 Valid PPDH 23 0,396 0,2673 Valid PPDH 24 0,579 0,2673 Valid PPDH 25 0,393 0,2673 Valid Sumber: Data Olahan

## Uji Reliabilitas Data
Pengukuran  reliabilitas  dilakukan  dengan  menguji  statistik  teknik  Alpha Cronbach  adalah  teknik  atau  rumus  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan apakah  suatu  instrument  penelitian  reliabel  atau  tidak.  Kriteria  suatu  instrumen penelitian  dikatakan  reliabel  dengan  menggunakan  teknik  ini,  bila  koefisien reliabilitas > 0,60.
Tabel 9 Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Jumlah Item Keterangan X1 0,930 29 Reliabel X2 0,785 8 Reliabel Y 0,941 25 Reliabel Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  9  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai Cronbach’  Alpha untuk variabel  X1  adalah  0,930,  untuk  variabel  X2  adalah  0,785  dan  untuk  variabel  Y adalah  0,941.  Dari  nilai  tersebut  instrument  pernyataan  untuk  variabel  X1,  X2 dan  Y  masuk  kedalam  kategori  Reliabel,  karena  nilai  Cronbach’s  Alpha  untuk variabel X1, X2  dan Y ≥ 0,60.
Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitaas diatas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  valid  dan  reliabel,  sehingga  data  yang dihasilkan  dari  instrumen  pernyataan  dalam  penelitian  ini  berkualitas  dan  layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  berguna  untuk  mengetahui  apakah  variabel  dependen, independen  atau  keduanya  berdistribusi  normal,  mendekati  normal  atau  tidak. Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati normal.  Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kolmogorov-smirnov  Test. Suatu  data  dikatakan  berdistribusi  secara  normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari α 5% (Umar 2000, 245).
Tabel 10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Total X1 Total X2 Total Y N 92 92 92 Normal Parameters a Mean 86,28 23,90 73,55 Std. Deviation 11,504 3,448 11,129 Most Extreme Differences Absolute ,063 ,130 ,106 Positive ,059 ,130 ,106 Negative -,063 -,109 -,095 Kolmogorov-Smirnov Z ,601 1,247 1,015 Asymp. Sig. (2-tailed) ,863 ,089 ,255
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Output SPSS
Dari tabel 10 di atas, penulis dapat menjelaskan uji normalitas data untuk variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk variabel X1 nilai Asymp  Sig  Kolomogorov-Siminov adalah  sebesar  0,863,  yang  kedua  untuk variabel  X2  nilai Asymp  Sig  Kolomogorov-Siminov adalah  sebesar  0,089,  dan yang  ketiga  untuk  variabel  Y  nilai Asymp  Sig  Kolomogorov-Siminov adalah sebesar 0,255. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari α = 5% (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi Normal.
Gambar 1 Normal P-P Plot

## Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  tersebut  mengikuti garis miring secara teratur, artinya data untuk variabel X1, X2 dan Y berdistribusi normal.
Uji Heterokedastisitas

## Gambar 2 Scatter Plot
Sumber: Output SPSS
Dapat  dilihat  dari  gambar  2,  terlihat  bahwa  titik-titik  tidak  membentuk pola  tertentu  dan  menyebar  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas.

## Regresi Linear Berganda
Tabel 11 Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) -2,790 3,884 -,718 ,474 Sistem Pengendalian Internal X1 ,733 ,078 ,757 9,340 ,000 Akuntabilitas X2 ,549 ,262 ,170 2,100 ,039
a. Dependent Variable: Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Y)
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  11  di  atas  maka  dapat  persamaan  regresi  linear bergandanya  adalah  Y  =  (-2.790)  +  0,733X 1 +  0,549X 2 .  Nilai  konstanta  (a) sebesar  -2.790 . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  semua  variabel  bebas  tidak berpengaruh, maka besarnya  Pengelolaan Penyaluran Dana  Hibah adalah  -2.790. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  sebesar  0,733. Artinya adalah bahwa setiap Sistem Pengendalian Internal sebesar 1 satuan maka akan  meningkatkan  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  sebesar  0,733  dengan asumsi  variabel  lain  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  Akuntabilitas  sebesar 0,549 . Artinya  adalah  bahwa  setiap  Akuntabilitas  sebesar  1  satuan  maka  akan meningkatkan Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah sebesar 0,549 dengan asumsi variabel lain tetap.

## Uji T (Uji Parsial)
Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut: t tabel = n – 1 ;   alpha/2, = 92 – 1 ; 0.05/2,  = 91 ; 0.025, = 1,990
Tabel 12 Uji t Variabel X1 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) -1,422 3,901 -,364  ,716 Sistem Pengendalian Internal (X1) ,869 ,045 ,898 19,387  ,000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Y)
Sumber: Output SPSS
Dari  tabel  12  dapat  dilihat  nilai  t hitung (19.387)  >  t tabel (1,990)  dan berdasarkan  probabilitas  nilai  sig.  adalah  (0,000)  <  (0,05)  dengan  demikian
hipotesis  pertama  diterima,  sehingga  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah.
Tabel 13 Uji t Variabel X2 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 12,061 4,959 2,432  ,017 Akuntabilitas (X2) 2,573 ,205 ,797 12,526  ,000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Y)
Sumber: Output SPSS
Dari  tabel  13  dapat  dilihat  nilai  t hitung (12.526)  >  t tabel (1,990)  dan berdasarkan  probabilitas  nilai  sig.  adalah  (0,000)  <  (0,05)  dengan  demikian hipotesis kedua diterima, sehingga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah.
Uji F (Uji Simultan)
Tabel 14 Uji Simultan ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 9196,088 2 4598,044 197,251 ,000 a Residual 2074,641 89 23,311 Total 11270,728 91
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal b. Dependent Variable: Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  14,  dapat  diketahui  nilai  F hitung sebesar  197,251.  Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel . Dengan α=0.05 v=2 dan df=89 diketahui nilai  F tabel sebesar  3,10.  Dari  nilai tersebut,  diketahui  nilai  F hitung 197.251  >  F tabel 3,10  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  hipotesis  ketiga diterima,  Artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan  antara variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  (X 1 )  dan  Akuntabilitas  (X 2 )  terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Y).

## Uji Koefesien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  dalam  regresi  linier  berganda  digunakan untuk  mengetahui  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa  besar  variabel  independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya (Singgih 2000, 150).
Tabel 15 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,903 a ,816 ,812 4,828
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)
b. Dependent Variable: Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Y)
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Dari  tabel  15  dapat  dilihat  nilai R  Square sebesar  0,816  yang  digunakan untuk  mengetahui  persentase  pengaruh  variabel  independent  terhadap  variabel dependent  yaitu  81,6%.  Artinya  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Akuntabilitas  terhadap  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  adalah  81,6%, sedangkan sisanya yaitu 18,4% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  yaitu  pengaruh  Sistem  Pengendalian Internal  terhadap  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah yang  dapat  dilihat  yaitu nilai  t hitung (19.387)  >  t tabel (1,990)  dan  berdasarkan  probabilitas  nilai  sig.t  adalah (0,000)  <  (0,05)  dengan  demikian  hipotesis  pertama  Ha  diterima.  Dari  hasil pengujian  tersebut,  maka  didapat  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  yaitu  pengaruh  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah yang dapat dilihat yaitu nilai t hitung (12.526) >  t tabel (1,990)  dan  berdasarkan  probabilitas  nilai  sig.t  adalah  (0,000)  <  (0,05) dengan demikian hipotesis kedua Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka didapat  bahwa  Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengelolaan Penyaluran  Dana  Hibah  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Terkait Kabupaten Bengkalis.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  yaitu  pengaruh  Sistem  Pengendalian Internal  dan  Akuntabiliats  terhadap  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah yang dapat  dilihat  yaitu  diketahui  nilai  F hitung sebesar  197.251.  Nilai  ini  akan dibandingkan  dengan  nilai  F tabel .  Dengan  α=0.05  v=2  dan  df=89  diketahui  nilai F tabel sebesar  3,10.  Dari  nilai  tersebut,  diketahui  nilai  F hitung 197.251  >  F tabel 3,10 sehingga  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  < 0,05  Artinya  terdapat  pengaruh  simultan  yang  signifikan  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  (X 1 ),  dan  Akuntabilitas  (X 2 )  terhadap  Pengelolaan Penyaluran  Dana  Hibah  (Y).  artinya  kedua  variabel  X1  dan  X2  secara  bersama- sama  berpengaruh  terhadap  Pengelolaan  Penyaluran  Dana  Hibah  (Y).  dan  besar sumbangan  yang  diberikan  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  akuntabiliats  yang dapat dilihat dari hasil uji identifikasi determinan adalah sebesar 81,6%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ar-Rifa’i,  Muhammad  dan  Nasib.  2000. Taisiru  al-Aliyyul  Qodir  Li  Ikhtishari Tafsir  Ibnu  Katsir, diterjemahkan  oleh,  Syihabuddin.  Jakarta:  Gema Insani.
Aritonang, Dinoroy Marganda dan Aminatun. 2014. “Pengelolaan Bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu Dari Pemerintahan Propinsi Jawa Barat Pada Kecamatan Cimahi Tengah”. Jurnal Ilmu Administrasi 11 (2).
Athoillah, Anton. 2010. Dasar-dasar Manajemen, Cet. 1 . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Riau.  2014. Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  BPK  RI  atas  LKPD  Kabupaten  Bengkalis  Tahun 2014 .  Diakses  dari  http://www.bpk.go.id/?p=18361  tanggal  06  Febuari 2018
Bengkalis.  2018.  Inspektorat.  Diakses  dari:  http://www.bengkaliskab.go.id/statis- 43-inspektorat.html, tanggal 30 Mei 2018, pukul 11.45.
Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. Jakarta: Pernada Media Group. Bupati  Bengkalis.  2011 .  Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Bupati  Bengkalis.  2017 .  Peraturan  Bupati  Nomor  72  Tahun  2017  Tentang  tata cara  pelaksanaan  pengelolaan  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  yang bersumber dari APBD.
Dariana,  and  Jonase  Oktavia.  2018.  “Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan  Kompetensi  Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2 (1), 77-105. Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
Diputra,  I  Gede  Aristana.  2017.  “Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Terhadap Penggunaan  Anggaran  Hibah  Pilkada  Dan  Laporan  Dana  Kampanye Pasangan  Calon  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Bangli  Tahun  2015”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 8 (2).
Effendi, R. Asep. 2007. “Pengaruh Badan Pengawasan Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Jurnal Computech & Bisnis 1(2).
Endahwati,  Yosi  Dian.  2014.  “Akuntabilitas  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan shadaqah (ZIS)” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 4 (1). Ghozali,  Imam.  2011.  “ Aplikasi  Analisis    Multivariate  Dengan  Program  IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)”. Semarang: Universitas Diponegoro. Halim,  Abdul.  2007. Akutansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah , Jakarta: Salemba Empat.
Hariwijaya,  M.  2008.  “ Cara  Mudah  Menyusun  Proposal  Skripsi  Tesis  & Disertasi ”. Yogyakarta: Pararaton Publishing.
Hatta,  Ahmad .  Tafsir  Qur’an  Perkata  Dilengkapi  dengan  Asbbaun  Nuzul  & Terjemahan. 2009. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
Hendri, Zul. 2015. “Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian Di PT Chevron Pacific Indonesia”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4 (2), 177-191.
Izdiharningrum.  Ghina  Sary.  2016.  “Analisis  Akuntabilitas  Pada  Pengelolaan
Dana  Hibah  Tahun  Anggaran  2015  di  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan Aset Daerah Kota Malang”. Skripsi Universitas Negeri Malang. Karmila,  and  Decky  Hendarsyah.  2019.  “Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi
Retribusi  Boarding  Pass  Pelabuhan  Terhadap  Sistem  Pengendalian Internal”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
3 (2), 158-173. https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.180.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2011 .  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  No.  21 tahun  2011  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  Daerah  dan pertanggung jawabannya.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2016 .  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Khosyi’ah,  Siah.  2010. Wakaf  Dan  Hibah  Persepektif  Ulama  Fiqh  Dan Perkembangannya Di Indonesia. Jakarta: CV. Pustaka Setia. Mahmudi. 2010. Manajeman Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Nisa’, Siti Khairun. 2017. “Analisa Laporan Keuangan Bantuan Hibah Budidaya Ikan  Dalam  Perspektif  Syari’ah  Pada  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan Kabupaten Bengkalis”. Skripsi STIE Syariah Bengkalis. Paristu,  Amalia  Ika.  2014.  “Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Lembaga  Amil Zakat  (Studi  Komparatif    Lembaga  Amil  Zakat  Al  Azhar  Peduli  Ummat dan  Lembaga  Amil  Zakat  Dompet  Dhuafa). Jurnal  Dinamika  Akuntansi dan Bianis 1 (2), 150-168.
Prasetyo,  Januar  Eko.  2017.  “Tazkiyatun  Nafs:  Kajian  Teoritis  Konsep Akuntabilitas”. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 1 (1). Pratisto,  Arif.  2004. Cara  Mudah  Mengatasi  Masalah  Statistik  dan  Rancangan Percobaan dengan SPPSS 12. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo. Rahman. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Trimedia.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Sarwono,  Jonathan.  2006. Analisis  Data  Penelitian  Menggunakan  SPSS. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Shihab, M Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati. Singgih, Santoso. 2000. SPSS . Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo. Siregar,  Syofian.  2013.  “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dilengkapi  Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS”. Jakarta: Kencana. Siregar,  Syofian.  2010. Statistika  Deskriptif  untuk  Penelitian:  Dilengkapi Perhitungan  Manual  dan  Aplikasi  SPSS  Versi  17. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Statistik untuk Penelitian, Cet. Ke-24. Bandung: Afabeta. Sukrisno, Agoes. 2004. “Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1 Edisi 3”. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Juni 2020, Vol.4, No.1: 67-82
Teguh, Muhammad. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi: dan Aplikasi, Edisi 1,
Cetakan III. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
Trisaputra,  Andry.  2013.  “Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Jurnal Akuntansi 1(3). Tugiman, Hiro. 2006. Standart Profesional Audit Internal, Yogyakarta: Kanisius. Tunggal,  Amin  Wijdjaja.  2010. Dasar-dasar  Audit  Internal  Pedoman  untuk Auditor Baru, Jakarta: Harvindo. Umar,  Husein.  2000. “Metode    Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Usman Husaini dan Purnomo. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Widari,  Liziana  dan  Sutrisno.  2017.  “Pengaruah  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah,  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah”. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi 5(10). Wulansari, Pratiwi. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan  Sistem  Pelaporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung”. Skripsi Universitas Widtyatama. Yuwita,  Asni.  2017.  “Analisa  Akutansi  Pelaporan  Penyaluran  Dana  Hibah  Dari Dinas  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Kabupaten Bengkalis  Pada  Pelaku  UMKM  Di  Kabupaten  Bengkalis  Menurut Persepektif Syari’ah”. Skripsi STIE Syariah Bengkalis.