Implementation Of Public-Private Partnership Of Lhok Guci Project Viewed From The Perspective Of Investment Law And Financing Law
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Proyek Lhok Guci Ditinjau Dari Perspektif Hukum Investasi Dan Hukum Pembiayaan
Kurdi 1)
1, Universitas Padjajaran Email: 1) jurnal@gmail.com ;

## ARTICLE HISTORY
Received [04 March 2024] Revised [19 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  pelaskanaan  Kerjasama  Badan  Usaha Proyek  Lhok  Guci  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Invetasi  dan  Hukum  Penelitian  ini  sendiri menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normative  dan  empiris  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  konspetual.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  KPBU  Lhok  Guci  termasuk dalam  invesasi  langsung  dan  sehubungan  dengan  pembiayaannya  sendiri  pemerintah memberiakn jaminan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan proyek KPBU. Kesimpulan penelitian  ini  adalah  PBU  tergolong  sebagai  investasi  langsung  dengan  pengembalian  modal melalui  dua  metode:  User  Charge  dan  Availability  Payment.  KPBU  Lhok  Guci  menggunakan metode  Availability  Payment.  KPBU  juga  terintegrasi  dalam  kerangka  hukum  pembiayaan Indonesia, didukung oleh Peraturan Presiden Nomor  38  Tahun 2015 dan Peraturan  Menteri PPN Nomor  2  Tahun  2020.  Dukungan  pemerintah  dalam  berbagai  fasilitas,  dari  persiapan  proyek hingga  financial  close,  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  untuk  meningkatkan  infrastruktur  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  KPBU.  Sedangkan  saran  dalam  penelitian  ini  adalah pemerintah  dan  badan  usaha  sebaiknya  mematangkan  semua  aspek  terkait  pelaksanaan  KPBU, termasuk  kerangka  hukum,  jaminan,  mekanisme  pengembalian  keuntungan,  pembebasan  lahan, dan  lain-lain.  Hal  ini  penting  agar  proyek  KPBU  dapat  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan peraturan,  serta  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan  tanpa merugikan atau melanggar hak-hak mereka.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyse  the  implementation  of  the  Lhok  Guci  Project  Business  Entity Cooperation  Viewed  from  the  Perspective  of  Investment  Law  and  Law  This  research  itself  uses normative and empirical juridical research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the Lhok Guci PPP is included in direct investment and in connection with its  own  financing  the  government  provides  guarantees  in  order  to  ensure  the  smooth implementation  of  the  PPP  project.  The  conclusion  of  this  research  is  that  PBU  is  classified  as  a direct  investment  with  a  return  of  capital  through  two  methods:  User  Charge  and  Availability Payment.  Lhok  Guci  PPP  uses  the  Availability  Payment  method.  PPP  is  also  integrated  in Indonesia's  financing  legal  framework,  supported  by  Presidential  Regulation  No.  38/2015  and Minister  of  PPN  Regulation  No.  2/2020.  Government  support  in  various  facilities,  from  project preparation  to  financial  close,  shows  a  strong  commitment  to  improving  infrastructure  and community  welfare  through  PPP.  The  suggestions  in  this  study  are  that  the  government  and business  entities  should  finalise  all  aspects  related  to  the  implementation  of  PPP,  including  the legal  framework,  guarantees,  profit  return  mechanisms,  land  acquisition,  and  others.  This  is important so that PPP projects can run smoothly and in  accordance with regulations, and provide benefits to the Indonesian people as a whole without harming or violating their rights.
KEYWORDS KPBU, Investasi, Pembiayaan Infrastruktur This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  selalu  senantiasa  berupaya  untuk mengembangkan  berbagai  aspek  kehidupan  yang  terdapat  di  negaranya  dalam  rangka  meningkatkan kemakmuran dan juga taraf hidup masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dalam  pelaksanaannya  sangatlah  sulit  untuk  terwujud  bilamana dalam suatu negara keberadaan infrastrukturnya masih belum memadai (Zakiyya & Purnama, 2022). Hal tersebut sendiri dapat terjadi mengingat keberadaan infrastruktur sangatlah mempermudah distribusi dan juga  pemenuhan  sesuatu  hal  tertentu  yang  dalam  hal  ini  masih  memiliki  hubungan  dengan  dengan program  yang  hendak  dilakukan  pemerintah,  kemudahan  yang  dihasilkan  dengan  keberadaan infrastruktur  tersebutlah  yang  nantinya  dapat  berkorelasi  dengan terlaksananya peningkatan  taraf  hidup masyarakat (Ompusunggu, 2019).
Sebagaimana dijelaskan di atas keberadaan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat. Pentingnya keberadaan infrastruktur sebagaimana yang telah  dijelaskan  tersebut  sendiri  dalam  pelaksanaannya  masihlah  belum  mampu  dimaksimalkan  oleh pemerintah  dikarenakan  oleh  beberapa  sebab.  Sebab  pertama  dari  belum  maksimalnya  pembangunan infrastruktur  terjadi dikarenakan  pembangunan  infrastruktur  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  dan
kebutuhan tersebut apabila dilaksanakan tanpa perhitungan yang tepat maka akan hasil yang didapatkan adalah  penurunan  taraf  hidup  masyarakat.  Selain  permasalahan  pendaaan,  kurang  maksimalnya infrastruktur di Indonesia juga memiliki korelasi yang kuat dengan fakta bahwa pemerintahan di Indonesia masihlah  memiliki  birokrasi  yang  cenderung  kaku  atau  tidak  luwes.  Dengan  kakunya  pemerintahan tersebut tentunya akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal urusan birokasi perizinan pembangunan yang hendak di lakukan.
Kebutuhan  infrastruktur  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  jenis  kebutuhannya  dapat  dibagi menjadi dua jenis kebutuhan infrastruktur utama. Jenis infrastruktur pertama disebut dengan infrastruktur ekonomi  dan  yang  jenis  yang  kedua  adalah  infrastruktur  sosial.  Yang  dimaksud  dengan  Infrastruktur sosial  dalam  hal  ini  adalah  infrastruktur  yang  keberadaannya  sangatlah  berhubungan  atau  ditujukan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sumber  daya  manusia  atau  dengan  kata  lain  infrastruktur sosial  hadir  sebagai  penyedia  jasa  sosial.  Berbeda  dengan  infrastruktur  sosial,infrastruktur  ekonomi dapat  diartikan  sebagai  infrastruktur  yang  keberadaannya  dengan  sengaja  dibangun  dalam  rangka memperlancar atau mendukung kegiatan perekonomian suatu daerah yang pada umumnya keberadaan infrastruktur ekonomi berbentuk jalaran raya, jaringan Listrik hingga Pelabuhan (Rifyal & Annisa, 2020).
Berbicara mengenai kebutuhan infrastruktur maka sudah pasti dalam pelaksanaan nantinya akn juga berhubungan dengan sumber pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi mengingat sebagaimana yang telah  dijelaskan  sebelumnya  pembangunan  infrastruktur  memerlukan  biaya  yang  besar.  Pemenuhan kebutuhan  infrastruktur  sehubungan  dengan  kebutuhan  dana  tersebut  sendiri  dapat  dilakukan  dengan pemanfaatan  investasi  langsung  dalam  perekonomian  atau  memanfaatkan  dana  APBN  yang  memang dimiliki pemerintah. Diantara dua pilihan sumber pendanaan tersebut dalam pelaksanaannya di Indonesia pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur  pada  umumnya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  mekanisme investasi langsung (Rongiyati, 2017).
Salah satu skema yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan investasi guna pemenuhan kebutuhan  sendiri  adalah  dilaksanakan  dengan  skema  Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha  (KPBU). Keberadaan skema pembiayaan KPBU memungkinkan Badan Usaha untuk melakukan investasi secara langsung  dalam  bentuk  turut  serta  membiayai  proyek  infrastruktur  dengan  pemerintah.  Keberadaan skema KPBU sendiri memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, besarnya  peranan  KPBU  disini  sendiri  dapat  dilihat  dari  Rencana  Pemerintah  Jangka  Menengah  pada periode  2015-2019  yang  mana  dalam  Rencana  Pemerintah  tersebut  terealisasi  pembangunan infrastruktur jalan baru dengan panjang 2.650 km, jalan tol 1.000 km, perbaikan jalan sepanjang 46.770 km,  pembangunan  BRT  di  29  kota,  24  pelabuhan  laut  baru,  pengembangan  59  pelabuhan  laut,  15 bandara  baru,  jalur  kereta  sepanjang  2.159  km  dan  1.099  km  jalur  komuter.  Pembangunan  berbagai infrastruktur  sebagaimana  terdapat  dalam  Rencana  Pemerintah  Jangka  Menengah  tersebut  sendiri  di estimasi membutuhkan biaya sebesar Rp. 6000 Triliun dan dari keseluruh pembangunan tersebut 36,5% sumber  pembiayaannya  dialokasikan  berasal  dari  skema  KPBU  dengan  sisanya  diambilkan  dari  APBN dan juga dana yang berasal dari BUMN (Amelia, 2023).
Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  dengan  skema  KPBU  sendiri  semakin  kuat dan sering dilakukan  dikarenakan  secara  hukum  KPBU  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  sejak  diterbitkannya Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  dan  juga  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260  Tahun 2016  yang  mana  dalam  peraturan-peraturan  tersebut  mengatur  mengenai Availability  Payment yang sangat  berhubungan  dengan  pembangunan  infrastruktur  dengan  skema  KPBU.  Salah  satu  bentuk infrastruktur  KPBU  yang  dapat  dikatakan  sukses  dilakukan  adalah  pembangunan  saluran  irigasi  Lhok Guci  di  daerah  Aceh  Barat  Provinsi  Aceh.  Pembangunan  Bendung  Lhok  Guci  sendiri  merupakan  bukti bahwa  KPBU  memang  merupakan  salah  satu  skema  pembiayaan  yang  cocok  dalam  pembangunan infrastruktur.  Bahkan  besaran  biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  Bendung  LHok  Guci  yang dalam  hal  ini  sebesar  12.700  Ha  masih  mampu  dibiayai  pembangunannya  dengan  mekanisme  KPBU.
Dalam  pelaksanaannya  KPBU  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  skema  pendanaan  KPBU yang  sukses  sebagaimana  terjadi  pada  KPBU  Lhok  Guci,  namun  sejatinya  diperlukan  pengkajian mengenai  pelaksanaan  KPBU  dari  perspektif  hukum  investasi  dan  juga  hukum  pembiayaan  sehingga nantinya  dapat  didapatkan  penjelasan  kongkrit  sehubungan  dengan  kekurangan  dan  kelebihan  KPBU ditinjau  dari  aspek  pembiayaan  dan  investasi,  dengan  adanya  data-data  tersebut  nantinya  diharapkan pelaksanaan  KPBU  dapat  dikaji  lebih  mendalam  kembali  sehingga  pembangunan  infrastruktur  di Indonesia dapat lebih maksimal dan lebih mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha  (KPBU)  merupakan  antara  pemerintah  dan  juga  badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya dalam rangka memenuhi kepentingan
umum dengan dasar mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mekanisme penggunaan  sumber  daya  dibagi  risikonya  di  antara  para  pihak.  Apabila  merujuk  kepada  kepada pendapat yang dinyatakan oleh County Internasional sejatinya dalam rangka pembangungan infrastruktur dapat  dilakukan  selain  menggunakan  data  APBN  atau  APBD  yang  mana  pelaksanaan  tersebut  dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber pendanaan baru (pendapatan tambahan negara), pembiayaan baru  (skema  pembiayaan  baru  yang  lebih cost  effective )  dan  juga  pola  pendanaan  baru  yang  mana dalam ini dapat dilakukan dengan mengikutkan mitra baru seperti swasta atau masyarakat.
Partisipasi  dari  sektor  privat  dalam  pendanaan  infrastruktur  bisa  terlaksana  melalui  mekanisme Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  (KPS)  atau  Public-Private  Partnership  (PPP).  Berdasarkan  Perpres Nomor  38  Tahun  2015,  KPS  diartikan  sebagai  kolaborasi  antar  pemerintah  dan  entitas  bisnis  dalam menyediakan infrastruktur untuk publik, yang mematuhi kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Menteri/Kepala  Badan/Kepala  Wilayah/Perusahaan  Milik  Negara/Perusahaan  Milik  Daerah,  dengan memanfaatkan  sebagian  atau  keseluruhan  fasilitas  dari  entitas  bisnis  tersebut,  sambil  mengambil  kira- kira pembagian risiko antar semua pihak yang berkepentingan.

## Investasi
Investasi bisa dijelaskan sebagai langkah pembelian instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi,  reksa  dana,  dan  properti  yang  dilakukan  dengan  analisis  yang  mendalam  untuk  menjamin profitabilitas dari modal yang telah dikeluarkan. Di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  terdapat  dua  macam  penanaman  modal,  yaitu  penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penanaman modal langsung, sesuai dengan perundang-undangan, adalah  tipe  investasi  di  mana  pihak  yang  menyuntikkan  modal  menjadi  pemegang  saham  dan  terlibat langsung dalam operasional perusahaan.
Investasu  modal  tidak  langsung  merupakan  jenis  investasi  yang  berlangsung  saat  suatu  pihak menyuntikkan  dana  tidak  secara  langsung  ke  perusahaan,  tetapi  melalui  akuisisi  aset  finansial  di  pasar modal  dan  pasar  uang.  Investasi  ini  sering  kali  bersifat  jangka  pendek  karena  umumnya  dana  yang disuntikkan  tidak  bertahan  dalam  jangka  waktu  lama.  Apabila  investor  merasa  telah  mencapai keuntungan yang cukup, mereka akan menjual kembali aset finansial yang dimiliki. Dalam konteks KPBU sendiri maka sejatinya jenis investasi yang dilakukan adalah investasi langsung dikarenakan penanaman dana  yang  terjadi  langsung  ditujukan  dalam  rangka  mendanai  proyek  pembangunan  infrastruktur  dan penyertaaan  dana  tersebut  tidak  dilakukan  dengan  cara  membeli  instrumen  investasi  sebagaimana terdapat dalam investasi tidak langsung.

## Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  penyaluran  dana  atau  tagihan  yang  disepakati  antara  BMT  dengan pihak lain, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  Selain  itu,  pembiayaan  juga  dapat diinterpretasikan  sebagai  suatu  bentuk  pinjaman  yang  akan  dikembalikan  oleh  peminjam  bersama dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Definisi pembiayaan juga melibatkan persetujuan  antara  pemberi  dana  dan  penerima  dana,  di  mana  nilai  dana  atau  tagihan  diukur  dalam bentuk uang dan diatur oleh perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan jangka waktu serta pembagian hasil yang telah ditetapkan  secara  bersama-sama.  Selain  itu,  perjanjian  juga  mencakup  sanksi  yang  akan  diterapkan apabila debitur melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka sejatinya sehubungan dengan pembiayaan dapat didefinisikan  sebagai  suatu  diartikan  sebagai  suatu  penyediaan  dana  yang  didasarkan  kesepakatan antara penyedia dana dan peminjam dana dengan kesepakatan nantinya memunculkan kewajiban untuk pengembalian dana yang telah disediakan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  juga  dikenal  sebagai penelitian  hukum  kepustakaan,  serta  penelitian  empiris.  Metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif melibatkan  analisis  bahan  pustaka  yang  telah  ada,  sementara  metode  penelitian  empiris  melibatkan pengumpulan  data  langsung  dari  pelaksanaan  KPBU  di  lapangan.  Penggunaan  metode  penelitian hukum  yuridis  normatif  disebabkan  karena  regulasi  KPBU  sudah  ada,  tetapi  perlu  ditelusuri implementasinya  di  lapangan.  Sedangkan  penggunaan  metode  penelitian  empiris  bertujuan  untuk mendapatkan data  konkret  tentang  pelaksanaan  KPBU  di  lapangan.  Tujuan dari  kombinasi  metode  ini adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  normatif  yang  didukung  oleh  data  lapangan  mengenai
hubungan antarperaturan dan penerapannya dalam praktik.

## Pendekatan Masalah
Pengaturan  penelitian  melibatkan  beberapa  variasi  pendekatan,  di  mana  setiap  pendekatan memiliki  keunggulan  dan  kelemahan  tersendiri.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dalam penelitian ini, penulis mengadopsi beberapa pendekatan sebagai berikut:
1.  Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach )
Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang diperhatikan adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Regulasi  ini  memiliki  hubungan dengan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  fokus,  yaitu  implementasi  KPBU  dari  tahap  persiapan hingga pelaksanaan proyek KPBU.
2.  Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach )
Pendekatan  konseptual  merupakan  metode  analisis  terhadap  suatu  permasalahan  yang  didasarkan pada  pandangan  yang  berkembang  dalam  bidang  ilmu  hukum.  Tujuan  dari  pendekatan  ini  adalah untuk memberikan pemahaman mengenai ide atau gagasan dengan menjelaskan konsep atau prinsip hukum  yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  dibahas  dalam  penelitian  (Muhaimin,  2020). Dalam  penelitian  ini,  digunakan  konsep  KPBU,  konsep  infrastruktur,  dan  konsep  kerjasama  antara pemerintah dengan badan usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha  (Kpbu)  Proyek  Lhok  Guci  Ditinjau  Dari Perspektif Hukum Investasi Dan Hukum Pembiayaan
Kegiatan  investasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  dalam  bentuk  menanamkan  modal terhadap  suatu  perusahaan  atau  suatu  proyek  dalam  rangka  mendapatkan  keuntungan  di  masa  yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam hal ini pada umumnya dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dimana pihak yang  menanamkan  modal  menarik  atau  mendapatkan  keuntungan  yang  diinginkannya  dalam  kurun waktu  selama  1  tahun.  Investasi  jangka  menengah  merupakan  investasi  yang  dilakukan  dalam  kurun waktu 1 hingga 5 tahun sedangkan berbeda dari kedua jenis investasi berdasarkan jangka waktu tersebut investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan periode investasi lebih dari 5 tahun dan  pada  umumnya  investasi  jangka  panjang  ditujukan  langsung  kepada  proyek-proyek  yang pengembalian  modal  atau  keuntungannya  baru  didapatkan  ketika  suatu  proyek  yang  mendapatkan suntikan dana investasi telah berjalan dan menghasilkan keuntungan (Lestari et al., 2023).
Kegiatan investasi dilakukan dengan dua jenis bentuk yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak  langsung.  Investasi  langsung  adalah  investasi  yang  dilakukan  dengan  cara  menanamkan  modal atau  dana  secara  langsung  kedalam  suatu  proyek  yang  sedang  berjalan.  Sedangkan  investasi  tidak langsung  adalah  investasi  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pembelian  terhadap  berbagai instrumen  investasi  seperti  pembelian  saham,  properti  hingga  barang-barang  lainnya.  Apabila  investasi dihubungan  dengan  pelaksanaan  kerjasama  pemerintah  badan  usaha  (KPBU)  khususnya  proyek  lhok guci  maka  sejatinya  pelaksanaan  KPBU  tersebut  tergolong  kedalam  investasi  langsung  dikarenakan pihak yang melakukan penanaman dana tidak melakukan pembelian atas instrumen investasi melainkan langsung  melakukan  pembiayaan  atas  pembangunan  suatu  proyek  yang  hendak  dilaksanakan  oleh pemerintah. Atau dengan kata lain dalam pelaksanaan KPBU investor langsung menanamkan dana yang dimilikinya dalam bentuk pembiayaan proyek.
Pelaksanaan  KPBU  sebagai  skema  investasi  dalam  rangka  membiayai  pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangunan Daerah Irigasi Lhok Guci dapat terlaksana mengingat KPBU  tersebut  telah  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  dalam  hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  (KPBU)  dalam penyediaan infrastruktur (Anggraeni & Sari, 2020), Keberadaan Peraturan Presiden itulah yang sejatinya menjadi  dasar  terlaksananya  investasi  langsung  dalam  bentuk  KPBU  dikarenakan  dalam  Peraturan Presiden  tersebut  diatur  berbagai  hal  mengenai  penyediaan  dana  dalam  pembangunan  infrastruktur hingga  pembagian  risiko  para  pihak  yang  terlibat  dalam  fasilitasi  pembiayaan  penyediaan  infrastruktur seperti yang terjadi dalam KPBU Daerah Irigasi Lhok Guci. Dengan keberadaan kepastian hukum yang diciptakan oleh pemerintah dengan keberadaan Peraturan Presiden tersebut maka nantinya badan usaha diharapkan  dapat  lebih  termotivasi  untuk  melakukan  kegiatan  investasi  dalam  pembiayaan  proyek infrastruktur  sehingga  nantinya  iklim  investasi  di  Indonesia  menjadi  lebih  sehat    serta  pembangunan
infrastruktur  dapat  lebih  lancar  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunannya  karena  permasalahan keterbatasan  anggaran  telah  terselesaikan  dengan  pemanfaatan  alternatif  pembiayaan  yang  dalam  hal ini bersumber dari sektor swasta (badan usaha).
Dalam  hal  ditinjau  dari  pelaksanaannya  maka  KPBU  Lhok  Guci  memang  dapat  dikatakan sebagai  investasi  langsung  dikarenakan  pelaksanaan  KPBU  merupakan  bentuk  penanaman  modal swasta dengan skema kerjasama infrastruktur untuk kepentingan umum yang mana dalam hal ini pihak swasta  atau  badan  usaha  hanya  memiliki  peranan  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan,  operasional, dan  pemeliharaan  infrastrukturnya  saja  sedangkan  untuk  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pemerintah dengan skema-skema atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  (KPBU)  dalam  penyediaan  infrastruktur,  meskipun KPBU  dalam  pelaksanaannya  melibatkan  investasi  swasta  namun  pelaksanaan  KPBU  lebih  berfokus pada  penyediaan  infrastruktur  daripada  kepemilikan  langsung  asset,  maksudnya  dalam  hal  ini  badan usaha  tidaklah  berfokus  untuk  mendapatkan  kepemilikan  atas  proyek  yang  dibangun  dikarenakan kepemilikan proyek yang dibangun tetaplah milik negara yang diadakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang menjadi fokus badan usaha dalam pelaksanaan KPBU sendiri adalah bagaimana cara badan  usaha  tersebut  mendapatkan  pengembalian  modal  dan  juga  mendapatkan  keuntungan  atas penanaman modal yang sudah dilakukannya.
Pengembalian  keuntungan  dan  juga  pengembalian  modal  yang  telah  dikeluarkan  dan ditanamkan  oleh  badan  usaha  dalam  pendanaan  proyek  KPBU  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  dua mekanisme  pengembalian  investasi  yang  mana  pengembalian  investasi  tersebut  terdiri  dari  sebagai berikut:
a.  Pembayaran oleh Pengguna ( User Charge ) Yang dimaksud dengan user charge disini adalah badan usaha yang terlibat dalam penanaman dana guna  pembangunan  infrastruktur  nantinya  mendapatkan  pendapatan  dari  pengguna  infrastruktur  itu sendiri,  artinya  dalam  hal  ini  bilamana  infrastruktur  yang  telah  selesai  pembangunannya  digunakan oleh  pengguna  dan  pengguna  membayar  atas  penggunaan  infrastruktur  tersebut  maka  nantinya pembayaran  yang  dibayarkan  oleh  pengguna  tersebut  dimanfaatkan  dalam  rangka  pembiayaan operasional,  pembiayaan  bilamana  diperlukan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  juga  pendapatan tersebut  digunakan  dalam  rangka  pengembalian  investasi  yang  telah  dilakukan  oleh  badan  usaha atau swasta (Maulana, 2021). Contoh nyata dari pengembalian keuntungan dan modal badan usaha dengan  skema  pembayaran  oleh  pengguna  dapat  dilihat  pada  pembangunan  infrastruktur  jalan  tol dimana  dalam  hal  ini  pengemudi  diwajibkan  membayar  pada  saat  menggunakan  jalan  tol  dan  atas pembayaran  oleh  pengemudi  tersebutlah  yang  nantinya  digunakan  dalam  rangka  pengembalian modal dan pembayaran keuntungan kepada badan usaha.
b.  Pembayaran ketersediaan layanan ( Availability Payment )
Mekanisme  pemberian  keuntungan  dan  juga  pengembalian  modal  yang  kedua  dalam  Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  adalah  dengan  cara  pembayarana  ketersediaan  layanan, pelaksanaan  mekanisme  ini  dilkaukan  dengan  cara  pemerintah  melakukan  pembayaran  kepada badan usaha berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan layanannya dan bukan berdasarkan kepada banyak tidaknya pengguna dari suatu infrastruktur (Abdi Patu & Akhmadi, 2021). Dengan penggunaan mekanisme  pemberian  keuntungan  dan  pengembalian  modal  dengan  skema  ini  nantinya  badan usaha  dituntut  untuk  memastikan  bahwa  infrastruktur  yang  dikerjasamakan  siap  dan  juga  berfungsi dengan baik.
Keberadaan  skema  pemberian  keuntungan  dan  pengembalian  modal  jenis  ini  sendiri  dihadirkan dalam rangka memastikan kelancaran proyek dan juga mengurangi beban risiko bagi badan usaha yang mana  pelaksanaan  pembayarannya  sendiri  dilakukan  secara  pemerintah  secara berkala  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  disepakati  antara  pemerintah  dengan  badan  usaha  yang  bersangkutan  seperti pembayaran  yang  dilakukan  setiap  bulan  hingga  pembayaran  yang  dilakukan  setiap  tahun  (Utama, 2021).  Pelaksanaan  pembangunan  daerah  irigasi  Lhok  Guci  sendiri  dalam  mekanisme  pengembalian modal  badan  usaha  menggunakan  jenis  pengembalian  modal  ini  dikarenakan  dengan  daerah  irigasi tentunya  tidak  dapat  dikenakan  pendapatan  dari  pengguna  seperti  jalan  tol  dikarenakan  konsep pembangunan keduanya adalah hal yang berbeda.
Pelaksanaan  pemberian  keuntungan  dan  pengembalian  modal  badan  usaha  dengan  mekanisme pembayaran  ketersediaan  layanan  dapat  lebih  memaksimalkan  keuntungan  penyediaan  infrastruktur dikarenakan  dengan  penggunaan  mekanisme  jenis  ini  nantinya  pembayaran  dimungkinkan  untuk dilakukan  kepada  badan  usaha  tanpa  secara  langsung  oleh  pemerintah  tanpa  harus  mengandalkan pendapatan  dari  pengguna  yang  tentunya memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  yang  sangat  bergantung pada  banyak tidaknya  pengguna  infrastruktur  yang  sudah  dibangun.  Selain  itu  penggunaan  mekanisme
pemberian keuntungan dan juga pengembalian jenis ini juga lebih menguntungkan dikarenakan dengan pembayaran  yang  dijamin  oleh  pemerintah  maka  pemerintah  dapat  memastikan  infrastruktur  tetap beroperasi  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  tanpa  intervensi  yang  berpotensi merugikan  dari badan usaha.
Selain berhubungan dengan kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan diatas pelaksanaan KPBU juga  erat  hubungannya  dengan  Hukum  Pembiayaan  yang  mana  dalam  hal  ini  hubungan  antara  KPBU dengan  hukum  pembiayaan  terjadi  dikarenakan  sejatinya  KPBU  merupakan  suatu  skema  pembiayaan pembangunan  infrastruktur  yang  melibatkan  pihak  swasta  dalam  hal  ini  badan  usaha  dalam pelaksanaannya. Dasar hukum KPBU dalam pembangunan proyek infrastruktur apabila ditinjau dari segi hukum  pembiayaan  sejatinya  memiliki  kepastian  hukum  yang  sudah  sangat  jelas  karena  pengaturan mengenai pelaksanaan KPBU telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan juga diatur  dalam  Peraturan  Menteri  PPN  Nomor  2  Tahun  2020  yang  mana  dalam  peraturan-peraturan tersebut  menetapkan  dasar  kebijakan  hukum  KPBU  dan  juga  mengatur  mengenai  perubahan  atas peraturan Menteri yang membahas mengenai perencanaan pembangunan nasional.
Pelaksanaan  KPBU  sebagai  sarana  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  sendiri  dalam pelaksanaannya  tidaklah  mungkin  lepas  dari  dari  keberadaan  jaminan  selayaknya  pembiayaan  pada umumnya.  Sehubungan  dengan  urgensi  infrastruktur  dan  juga  berbagai  manfaat  yang  ditawarkan  oleh mekanisme  KPBU  maka  pemerintah  memberikan  berbagai  dukungan  dalam  hal  jaminan  hingga pelaksanaan  KPBU  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  Pemerintah  memberikan  dukungan  pada  proyek  KPBU, seperti  fasilitas  penyiapan  proyek,  dokumen  lelang,  dan  pembiayaan  sampai  financial  close.  Dukungan kelayakan  juga  diberikan  pemerintah  dalam bentuk  kontribusi  sebagian  biaya  konstruksi yang  diberikan secara tunai dalam proyek.
Selain  dukungan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  pemerintah  juga  memberikan  jaminan  berupa penyediaan  fasilitas  pembiayaan  sampai financial  close sehingga  nantinya  dengan  adanya  jaminan tersebut dapat membantu pemerintah dan juga badan usaha dalam pengembangan infrastruktur dan juga penyediaan  layanan  demi  kepentingan  umum.  Yang  dimaksud  dengan Financial  Close dalam pembiayaan  sendiri  merujuk  kepada  fase  pembiayaan  yang  menunjukkan  bahwa  seluruh  kebutuhan pembiayaan  telah  terpenuhi.  Dalam  konteks  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU), financial  close  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  sebelum  proyek  KPBU  dapat  beroperasi. Setelah  financial  close,  proyek  KPBU  akan  memerlukan  pengelolaan  efektif,  komunikasi,  dan  keaktifan untuk memastikan keberlanjutan proyek dan memaksimalkan nilai bagi semua pihak terlibat (Fachriyanto et al., 2023).
Selain  memberikan  jaminan  hingga  tahap financial  close pelaksanaan  KPBU  apabila  ditinjau  dari hukum  pembiayaan  tentu  memerlukan  pihak  ketiga  dalam  rangka  menilai  pemerintah  agar  nantinya penanaman  modal  oleh  badan  usaha  dapat  balik  modal  dan  bukan  malah  menimbulkan  kerugian  bagi badan  usaha.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pihak  yang  menjadi  penilai  adalah  Direktorat Jenderal  Keuangan  Negara  (DJKN)  dimana  dalam  hal  ini  DJKN  dalam  pelaksanaan  KPBU  memiliki peran  sebagai  pengelola  Buku  Moral  Negara  atau  dengan  kata  lain  DJKN  berfungsi  sebagai  penilai pemerintah  dalam  pelaksanaan  proyek  KPBU,  namun  meskipun  demikian  peranan  DJKN  disini  hanya dapat  terlaksana  bilamana  terdapat  usulan  pemanfaatan  BMN  tetapi  tidak  terlibat  langsung  dalam tahapan  realisasi  KPBU  dalam  konteks  pembangunan,  atau  dengan  kata  lain  DJKN  disini  berfungsi sebagai  penilai  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  kepada  badan  usaha  untuk  dapat bekerjasama  dengan  pemerintah  dalam  hal  penyediaan  infrastruktur  demi  peningkatan  taraf  hidup masyarakat.
Berangkat dari pemaparan diatas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan KPBU juga telah  sesuai  apabila  ditinjau  dari  hukum  pembiayaan  dikarenakan  berbagai  hal  yang  terdapat  dalam hukum  pembiayaan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  kreditur  seperti  keberadaan  jaminan  hingga berbagai  jaminan  pembayaran  juga  telah  tersedia  dalam  KPBU  sehingga  dengan  kata  lain  unsur-unsur yang terdapat didalam hukum pembiayaan telah terlaksana dalam pelaksanaan KPBU dan termasuk juga didalamnya KPBU Lhok Guci.
Pelaksanaan  KPBU  sendiri  dalam  pelaksanaannya  tidaklah  sesimpel  hanya  dilihat  dari perspektif pembiayaan dan juga investasi saja. Dalam pelaksanaan KPBU sendiri seringkali muncul permasalahan lain  yang  mana  permasalahan  tersebut  pada  umumnya  terjadi  berhubungan  dengan  penyediaan  lahan yang  nantinya  digunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  proyek  KPBU  di  suatu  daerah. Pembebasan  lahan  dibutuhkan  dikarenakan  lahan  yang  menjadi  tempat  pilihan  dalam  proyek pembangunan  KPBU  seringkali  secara  hukum  sudah  dimiliki  oleh  orang  lain  dan  atas  kepemilikan tersebut  tentunya  pemerintah  tidak  bisa  secara  semena-mena  melakukan  penyerobotan  dengan  cara membangun  proyek  KPBU  secara  sepihak  sehingga  dengan  demikian  diperlukan  adanya  pembebasan lahan  agar  nantinya  proyek  KPBU  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak melanggar hak-hak orang lain.
Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  lahan  sendiri  sejatinya  sehubungan  dengan  KPBU  telah diatur mengenai Langkah-langkah yang dapat dilkukan yang mana Langkah-langkah yang berhubungan dengan lahan dalam pelaksanaan proyek KPBU dalam hal ini adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah : proses ini sendiri merupakan tahap  awal  dalam  pelaksanaan  proyek  KPBU  dimana  dalam  tahap  ini  yang  dilakukan  adalah perencanaan  dan  juga  pelaksanaan  pengadaan  lahan  yang  nantinya  akan  digunakan  dalam  rangka pembangunan proyek. Adapun dalam tahap ini sendiri nantinya yang menjadi fokus perencanaan dan juga  fokus  pembahasan  adalah  berhubungan  dengan  penentuan  lokasi,  survey  lahan,  negosiasi dengan pemilik lahan dan juga rancangan atas pembebasan lahan yang akan dilakukan kedepannya.
2.  Melakukan  proses  persetujuan  lingkungan  :  proses  pengambilalihan  lahan  tidaklah  serta  merta dilakukan    begitu  saja  dikarenakan  dalam  prosesnya  sebelum  dilakukan  pengambilalihan  lahan pemerintah  haruslah  terlebih  dahulu  mendapatkan  penilaian mengenai  dampak  lingkungan  dan  juga pemerintah  haruslah  terlebih  dahulu  dapat  memastikan  mengenai  kepatuhan  pelaksanaan  proyek KPBU dengan berbagai regulasi lingkungan yang ada.
3.  Setelah pemerintah atau pelaksana KPBU mendapatkan izin lingkungan barulah nantinya dilanjutkan dengan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah bilamana nantinya tanah yang  hendak  digunakan  adalah  milik  negara  atau  daerah,  namun  bilamana  tanah  yang  hendak digunakan  nantinya  adalah  milik  warga  maka  pihak  yang  berkepentingan  dalam  KPBU  diwajibkan untuk  melakukan  pembayaran  atas  pembebasan  terlebih  dahulu  kepada  warga  yang  tanahnya digunakan  dalam  pembangunan  KPBU.  Sehubungan  dengan  pembebasan  lahan  yang berhubungan dengan  warga  tersebut  dalam  kasus  tertentu  pemerintah  seringkali  memberikan  dukungan  finansial atau dukungan lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu pemerintah memberikan jaminan atas risiko tertentu berkaitan dengan proses pembebasan lahan.
Bilamana  dalam  pelaksanaannya  ternyata  pembebasan  lahan  tidak  dapat  dilakukan  atau diselesaikan  dengan  tepat  dan  pembangunan  tetap  dilaksanakan  meskipun  warga  pemilik  hak  tanah tidak  menyetujui  untuk  mengalihkan  hak  milik  atas  tanah  yang  nantinya  digunakan  sebagai  tempat pelaksanaan KPBU maka sejatinya dengan demikian pemerintah dan badan usaha dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atas hal tersebut maka warga yang merasa dirugikan dapat mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  dalam  rangka  mendapatkan  ganti  rugi  atas pelanggaran terhadap hak yang dimilikinya.
Berangkat dari pemaparan tersebut maka sejatinya proyek KPBU dapat dijelaskan haruslah diatur dari  berbagai  perspektif  mulai  dari  perspektif  investasi,  perspektif  pembiayaan  hingga  perspektif  tata ruang  dan  pembebasan  lahan  yang  mana  keseluruhan  hal  tersebut  dibutuhkan  untuk  dilakukan dikarenakan  sejatinya  Proyek  KPBU  haruslah  dapat  berjalan  dengan  lancar  namun  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia  secara  keseluruhan  dan  bukan  malah  merusak  atau  melanggar  hak-hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berangkat  dari  berbagai  pemaparan  diatas  maka  sejatinya  dapat  disimpulkan  bahwa  KPBU apabila  ditinjau  dari  aspek  Hukum  Investasi  dapat  digolongkan  sebagai  investasi  langsung  yang pengembalian modal dan keuntungannya dapat dilaksanakan dengan dua metode yaitu User Charge dan Availability  Payment yang  mana  dalam  KPBU  Lhok  Guci  sendiri  mekanisme  yang  digunakan  adalah Availability  Payment .  Selain  berhubungan  dengan  hukum  investasi  KPBU  juga  secara  mendalam terintegrasi  dalam  kerangka  hukum  pembiayaan  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  keberadaan peraturan-peraturan yang jelas seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PPN Nomor 2 Tahun 2020, yang bersama-sama memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan KPBU.  Keberadaan  jaminan  dan  dukungan  pemerintah,  yang  mencakup  fasilitas  penyiapan  proyek hingga  penyediaan  fasilitas  pembiayaan  sampai  financial  close,  menunjukkan  komitmen  kuat  dalam rangka  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  KPBU  demi  ketersediaan  infrastruktur  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## Saran
Sebaiknya  pemerintah  dan  badan  usaha  sebelum  melakukan  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  haruslah  terlebih  dahulu  mematangkan  keseluruhan  hal  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  KPBU  itu  sendiri  mulai  dari  kerangka  hukum,  jaminan,  mekanisme  pengembalian
keuntungan,  permasalahan  pembebasan  lahan  dan  juga  berbagai  hal  lainnya  sehingga  dengan dilakukannya  berbagai  hal  tersebut  nantinya  proyek  KPBU  dapat  berjalan  dengan  lancar  namun  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  nantinya  dapat  memberikan  manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan bukan malah merusak atau melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Patu, A. S. P., & Akhmadi, M. H. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan  Usaha  (KPBU)  Kereta  Api  Makassar-Parepare. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan , 16 (2), 221 –235. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.200 Amelia,  E.  B.  (2023).  Faktor-Faktor  Kritis  Penentu  Kesuksesan  Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK , 19 (1), 57 –72. https://doi.org/10.33658/jl.v19i1.317 Anggraeni,  R.,  &  Sari,  I.  M.  (2020).  Mengungkap  Materi  Muatan  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun 2015  Tentang  Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah  Dan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Infrastruktur. Masalah-Masalah Hukum , 49 (2), 125 –135.
https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135
Fachriyanto, A., Sadino, & Rifai, A. (2023). Lack of law that accommodates project bundling as an effort to  increase  the  feasibility  of  road  procurement  through  a  cooperation  scheme  between  the government and small-scale business entities (KPBU). Gema Wiralodra , 14 (3), 1301 –1311.
Lestari,  E.  P.,  Putri  Pertiwi,  N.  L.,  Alimuddin,  A.,  &  Asbihani,  D.  (2023).  Minat  Investasi  Pekerja  Migran Indonesia  DalamMeningkatkan  Ketahanan  Ekonomi  Keluarga  DiLampung  Timur. FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah , 6 (1), 89. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/6630
Maulana,  M.  R.  (2021).  Pemahaman  dan  Pembelajaran  Tahap  Perencanaan  dan  Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan  Infrastruktur  (KPBU). JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (1). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1646
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat  Di  Desa  Semangat  Gunung,  Kabupaten  Karo,  Sumatera  Utara. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 –1699.
https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397
PU- net,  “Konsultasi  Publik  dan  Real  Demand  Survey  (RDS)  Proyek  KPBU  Daerah  Irigasi  Lhok  Guci” diakses dari www. pembiayaan.pu.go.id pada 27 Maret 2024 Pukul 08:00 WIB
Rifyal,  G.  Z.,  &  Annisa,  T.  Q.  (2020).  Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Islam:  Tinjauan  Ekonomi  dan Sosial. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02), 203 –211.
Rongiyati, S. (2017). Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur. Majalah Info Hukum Singkat , 4 (15), 195. Utama,  A.  G.  (2021). Analisa  Kemampuan  Pemerintah  Daerah  Pada  Proyek  Baru  KPBU  Angkutan Perkotaan  Berbasis  Rel  Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan .  Universitas Hasanuddin.
Zakiyya,  A.,  &  Purnama,  C.  (2022).  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia  dalam  Kerja  Sama Indonesia-Tiongkok  tahun  2010-2018. Padjadjaran  Journal  of  International  Relations , 4 (2),  92. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364