## Rechtsvinding  Hakim  Tingkat  Pertama  Dalam  Menentukan  Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles
Riduansyah, Murjani, Akhmad Haries Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarina, Indonesia
riduansyahmill2017@gmail.com

## Abstract
All the Religious Courts in the jurisdiction of the Samarinda Religious High Court have different ways of deciding post-divorce living. This research is normative legal research. The results of this study illustrate that, First, there are three characters of decisions from each Religious Court in  determining  post-divorce  living,  namely  the  first  way  of  direct  determination  without  a specific calculation mechanism, the second way by calculating the husband's income divided by the number of family members and The third way is to divide the husband's income equally among the wife and children by dividing the husband's income by one third for the husband, one third for the wife and one third for the children. Second, the majority of religious court judges do not carry out Rechtsvinding, but judges from the Tenggarong and Bontang Religious Courts  use  legal  interpretations  by  means  of  systematic  methods  and  restrictive  methods, while judges at the Tanah Grogot Religious Court make legal discoveries by concretizing legal rules.  Third,  the  application  of  justice  in  the  Tenggarong  Religious  Court  and  the  Bontang Religious Court is a form of distributive justice, while in the Tanah Grogot Religious Court it applies commutative justice.
Keywords: Post-Divorce Livelihood, Religious Courts, Aristotle's Theory of Justice
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022:249), Jumlah Perceraian di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 439.002 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 291.677 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 perkara. Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit karena tiap  tahun  terjadi  ratusan  ribu  perkara  perceraian.  Dikutip  dari  Laporan Tahunan  sembilan Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2022, baik melalui cerai talak  maupun  cerai  gugat  cukup  tinggi  yaitu  Pengadilan  Agama  Samarinda  sebanyak  2.083 perkara,  Pengadilan  Agama  Balikpapan  sebanyak  1.917  perkara,  Pengadilan  Agama Tenggarong  sebanyak  1.586  perkara,  Pengadilan  Agama  Bontang  sebanyak  560  perkara, Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 680 perkara, Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 614  perkara,  Pengadilan  Agama  Penajam  sebanyak  439  perkara,  Pengadilan  Agama  Tanah Grogot sebanyak 496 perkara dan Pengadilan Agama Sendawar sebanyak 169 perkara.
Akibat hukum dari sebuah perceraian, tentu tidak hanya dengan putusnya hubungan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
ikatan suami dan isteri. Namun ada juga nafkah-nafkah yang wajib diserahkan  oleh  mantan suami demi jaminan kelangsungan hidup anak dan mantan isterinya. Kewajiban suami pasca perceraian tersebut adalah nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan nafkah pemeliharaan anak.
Salah  satu  asas  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  asas perlindungan  terhadap  perempuan.  Perlindungan  diberikan  kepada  perempuan  yang perkawinannya  berakhir  dengan  perceraian  karena  alasan  tertentu.  Perlindungan  tersebut berupa perlindungan terhadap harta bersama, harta bawaan dan atau perlindungan  terhadap isteri  yang  diceraikan  oleh  suaminya  berupa  nafkah  iddah,  mut’ah,  mahar  yang  terhutang, mahar yang belum  dibayar dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.(Rosyadi, 2021: 46)
Dalam menjamin perlindungan hak perempuan pasca putusnya perkawinan atau telah terjadi perceraian, Pengadilan dapat memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian meski tidak ada gugatan nafkah dari isteri, secara ex officio atau hakim karena jabatannya dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, mahar yang terhutang, mahar yang belum  dibayar dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah). (Rosyadi, 2021: 47) Bahkan sesuai Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2019 disebutkan bahwa guna memberikan perlindungan hukum bagi perempuan setelah terjadi perceraian, maka di dalam diktum amar ditambahkan pembayaran nafkah pasca perceraian dibayar atau diserahkan sesaat sebelum Tergugat memperoleh akta cerai.
Dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam  menetapkan  kewajiban  suami  pasca  perceraian,  ada  4  komponen  yang  harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu rasa keadilan, rasa kepatutan, kemampuan finansial suami atau ayah dan fakta biaya kebutuhan hidup bagi isteri dan anak-anaknya. Namun tidak ada  satupun  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  ketentuan  pasti  dalam merumuskan  cara  menentukan  nafkah  pasca  perceraian,  mengakibatkan  beragamnya  pola putusan beberapa putusan hakim dalam menentukan kadar jumlah pembebanan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak .
Penerapan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  hakim  tergambar  dari  setiap  putusannya yang memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang  wajib  ada  secara  proporsional,  yaitu:  kepastian  hukum  ( Rechtssicherkeit ),  keadilan ( Gerechtigkeit ) dan kemanfaatan ( Zweckmasigkeit ). Cita hukum tersebut adalah satu kesatuan, tidak  boleh  tercerai  berai  atau  dipisahkan  satu  persatu,  seluruhnya  wajib  ada  dalam  setiap aturan hukum. Dalam implementasi ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak mungkin dapat diperoleh dan tercapai jika masyarakatnya tidak tertib, kacau, tidak  memiliki  kesadaran  hukum,  dan  sebagainya,  ketertiban  masyarakat  memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum mungkin ada jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.(Wantu, 2015:5) Meskipun ada asas kemandirian hakim dalam  memutus  perkara,  namun  karena  belum  adanya  metode  yang  pasti  dalam  memutus perkara berkaitan dengan hak perempuan dan anak setelah perceraian, hal ini mengakibatkan disparitas  hasil  putusan  di  kalangan  hakim  Pengadilan  Agama.  Kekosongan  hukum  dalam metode  perhitungan  nafkah  pasca  perceraian,  membuat  masing-masing  hakim  pada  tingkat pertama berimprovisasi dalam metode perhitungan nafkah pasca perceraian
Sesuai problematika tersebut, peneliti ingin mengetahui karakteristik masing-masing putusan di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samkiarinda dalam menentukan  nafkah  akibat  perceraian,  penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dan tinjauan teori keadilan Aristoteles terhadap nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami dalam putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik  masing-masing  putusan  hakim  Pengadilan Agama,  metode  rechtsvinding  yang dilakukan  hakim  dan  perspektif  teori  keadilan  Aristoteles  terhadap  kadar  nafkah  yang diputuskan oleh hakim.
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif (Bachtiar,2015:57), Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (Bachtiar,2015:83)
dengan mendeskripsikan duduk perkara, pertimbangan hukum dan diktum amar dari sembilan putusan  seluruh  Pengadilan  Agam  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda. Sehingga peneliti dapat mengetahui berbagai alasan hukum yang diperlukan oleh hakim untuk mencapai putusannya.(Marzuki,2022:158)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Nafkah Pasca Perceraian
Kata  nafkah  memiliki  banyak  makna  seperti  belanja  untuk  menjaga  kelangsungan hidup, uang belanja yang diserahkan kepada isteri, uang penghasilan dari mencari rizki maupun belanja dan sebagainya. (Armia dan Iwan Nasution,2020:109)
Nafkah  merupakan  kata serapan  dari  bahasa  Arab  yaitu anfaqa-yunfiqu-infaqan .  Jika diterjemahkan di dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.  Adapun  di  dalam  tata  bahasa  Indonesia,  nafkah  diartikan  sebagai pengeluaran.(Fuasi,2020:33) Jika demikian, maka nafkah dapat diartikan suatu perbuatan yang membuat harta milik pribadi menjadi berkurang karena diserahkan demi kepentingan orang lain.
Nafkah  adalah  suatu  bentuk  kewajiban  yang  diberikan  oleh  seorang  suami  kepada isteri,  cenderung  berbentuk  materi  karena  kata  nafaqah  konotasinya  sendiri  adalah materi.(Fuasi,2020:33)  Bentuk materi tersebut cenderung berbentuk sesuatu yang berharga seperti uang, emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain
Secara terminologi, nafkah adalah bentuk kewajiban yang harus diberikan berupa harta untuk  kebutuhan  hidup  seseorang.  Dari  pengertian  tersebut,  maka  yang  termasuk  dalam bentuk  nafkah  adalah  sandang,  pangan  dan  papan  (pakaian,  makanan  dan  tempat  tinggal). (Fuasi,2020:34)    Apabila  kata  nafkah  dikorelasikan  dengan  perkawinan,  maka  arti  yang terkandung di dalam kata nafkah adalah “suatu barang atau harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada isteri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup”.
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban mantan suami kepada mantan isteri pasca terjadinya perceraian karena talak berupa mut’ah,  nafkah iddah, melunasi mahar terhutang, nafkah anak yang belum berusia 21 tahun;
Apabila  ternyata  suami  terbukti  di  muka  persidangan  dengan  sengaja  melalaikan tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  nafkah  kepada  isterinya,  sedangkan  suami  terbukti mampu  untuk  memenuhi  nafkah  yang  belum  dibayarkan,  maka  isteri  dapat  menggugat suaminya terkait nafkah tersebut sesuai Pasal 77 ayat (5) KHI.(Nur,2020:89)
Nafkah atau hak-hak isteri dan anak pasca terjadinya perceraian antara lain:
a. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada suami kepada mantan isteri yang jatuhi talak  berupa  benda,  uang  atau  lainnya  (Pasal  1  huruf  (j)  Kompilasi  Hukum  Islam). Mut’ah merupakan b entuk kasih sayang atau kenang-kenangan baik berupa uang atau benda dalam jumlah yang layak kepada mantan isteri dengan ketentuan mantan isteri tidak dalam keadaan qabla al dukhul.(Asnawi,2020:79)
b. Nafkah iddah, Nafkah Iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah selama mantan isteri menjalani  masa  iddah,  kecuali  isteri  nusyuz  dan  dalam  keadaan  tidak hamil.(Asnawi,2020:79)  Dalam  proses  persidangan,  mayoritas  gugatan  nafkah  iddah diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian, baik dalam perkara yang diajukan oleh  suami  (cerai  talak)  maupun  diajukan  oleh  pihak  isteri  (cerai gugat).(Riadi,2011:199)
c. Nafkah  madhiyah,  nafkah  yang  telah  lewat  waktunya  karena  belum  ditunaikan  oleh suami kepada
isteri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung.(Fahrur,2022:52)
d. Nafkah  anak,  di  dalam  Pasal  80  KHI,  tidak  hanya  isteri  yang  berhak  mendapatkan nafkah,  anak  dari  hasil  perkawinan  kedua  orang  tunya  pun  berhak  mendapatkan nafkah,  lebih  ditekankan  nafkah  dari  ayah  karena  ayah  merupakan  pemimpin  atau kepala dalam rumah tangga. (Fahrur,2022:148)

## 2. Putusan Hakim
Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang beri wewenang untuk itu, dituangkan dalam berntuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  maupun  sengketa  para pihak.  (Marbun,2012:260)  Putusan  tidak  akan  memiliki  kekuatan  hukum  apabilan  putusan tersebut  belum  diucapkan  di  muka  persidangan  oleh  hakim.  (Busra  dan  Fajar Hernawan,2023:128)
Menurut  Sunarto  (2019:192)  Putusan  harus  memenuhi  kriteria-kriteria  sebagai berikut:
a. Diucapkan oleh hakim yang berwenang.
b. Diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
c. Dengan syarat dan ciri-ciri bentuk tertentu.
d. Bertujuan untuk mengakhiri sengketa suatu perkara.
Menurut Busra dan Fajar Hernawan (2023:129) Asas putusan adalah hal prinsip yang wajib dipenuhi dalam putusan hakim. Beberapa asas yang harus ada tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menyebutkan nama Allah dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Putusan  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  yang  bersifat rahasia.
c. Putusan harus memuat pertimbangan hukum yang memuat alasan dan dasar hukum.
d. Putusan wajib mengadili seluruh bagian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan, tidak boleh ada ada yang terlewat atau hanya mengadili sebagian.
e. Di  dalam  putusan  tidak  boleh  memutus  hal  yang  tidak  minta  atau  dituntut  oleh Penggugat, dengan kata lain putusan hakim tidak boleh Ultra Petitum Partium.
f. Putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

## 3. Rechtsvinding hakim dalam putusan nafkah pasca perceraian
Rechstvinding atau  biasa  disebut  dengan  penemuan  hukum  adalah  suatu  proses pembentukan  hukum  oleh  hakim,  atau  aparatur  hukum  lainnya  yang  ditugaskan  untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum diarahkan menjadi  suatu  jawaban  terhadap  pertanyaan  hukum,  sengketa  hukum  maupun  konflik hukum.(Efendi,2018:37)
Dalam definisi lain, Rechtsvinding diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah dan menemukan hukum di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya terhadap suatu fakta hukum, kemudian menetapkan kaidah  hukum  yang  baru  maupun  menerapakan  kaidah  hukum  yang  lama  terhadap  fakta hukum yang dihadapi. (Natsir Asnawi, 2014:18)
Menurut Natsir Asnawi (2014:17) penemuan hukum oleh hakim dihadapkan dua situasi yaitu  tuntutan  hukum  dan    tuntutan  masyarakat.  Penemuan  hukum  memiliki  tujuan  untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan antara tuntutan hukum dan  tuntutan  masyarakat.  Menciptakan  hukum  tentu  tidak  mudah  karena  hakim  terkadang akan menghadapi hukum tidak tertulis, lebih dinamis dan diprediksi penerapannya.
Sebelum  membahas  penemuan  hukum  dalam  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh hakim, demi mempermudah pemahaman para pembaca, terlebih dahulu Peneliti memaparkan tabel  kareakteristik  masing-masing  putusan  Pengadilan  Agama  tingkat  pertama  di  seluruh wilayah  hukum  PTA  Samarinda.  Sehingga  dapat  dilihat  putusan-putusan  yang  memiliki rechtsvinding dalam menentukan nafkah isteri dan anak setelah perceraian dalam tabel sebagai berikut:
Tabel. 1 Perbandingan Putusan No  Nomor Perkara Pengadilan Agama Rechtsvinding Cara menentukan nafkah pasca perceraian 1 2019/Pdt.G/2022/PA. Smd PA Samarinda Tidak Menetapkan langsung 2 1239/Pdt.G/2021/PA. Bpp PA Balikpapan Tidak Menetapkan langsung 3 1475/Pdt.G/2022/PA. Tgr PA Tenggarong Ada Nafkah iddah= (Penghasilan suami /(jumlah anggota keluar + 2 uang cadangan)) x 3 bulan 4 402/Pdt.G/2022/PA.B otg PA Bontang Ada • Nafkah iddah= (Penghasilan suami /(jumlah anggota keluar + 3 uang cadangan)) x 3 bulan • Nafkah anak= (Penghasilan suami /(jumlah anggota keluar + 3 uang cadangan) 5 547/Pdt.G/2021/PA.S gta PA Sangatta Tidak Menetapkan langsung 6 556/Pdt.G/2022/PA.T R PA Tanjung Redeb  Tidak Menetapkan langsung 7 348/Pdt.G/2022/PA.P nj PA Penajam Tidak Menetapkan langsung 8 320/Pdt.G/2022/PA.T gt PA Tanah Grogot  Ada • Nafkah iddah= (pengahasilan suami/3)x 3 bulan • Nafkah anak= (pengahasilan suami/3) 9 60/Pdt.G/2020/PA.Sd w PA Sendawar Tidak Menetapkan langsung
Dari deskripsi dari sembilan putusan Pengadilan Agama di seluruh wilayah hukum PTA Samarinda,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  Pengadilan  Agama  atau  enam  dari  sembilan Pengadilan Agama tersebut menentukan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian dengan cara menetapkan  langsung.  Maksud  dari  menetapkan  langsung  tersebut  adalah  Majelis  Hakim pemeriksa  perkara  menentukan  nafkah  pasca  perceraian  dengan  mempertimbangkan pekerjaan  dan  atau  penghasilan  suami,  kemudian  langsung  menetapkan  nafkah  akibat perceraian.
Sebaliknya tiga Pengadilan Agama seperti PA Tenggarong, PA Bontang dan PA Tanah Grogot menggunakan suatu mekanisme tertentu untuk menentukan nafkah akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak.
PA Tenggarong dan PA Bontang memiliki mekanisme yang cukup mirip, hanya berbeda
dari  jumlah  uang  cadangan  yang  menjadi  komponen  perhitungan  kadar  nafkah  setelah perceraian. Adapun PA Tanah Grogot memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda dari dua pengadilan agama sebelumnya.
Pengadilan Agama Tenggarong dan Pengadilan Agama Bontang menerapkan metode proporsional  sebagai  salah  satu  alternatif  dalam  menentukan  jumlah  mut’ah,  nafkah  iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang berdasarkan pada asas kepatutan dan keadilan. Metode proporsional diharapkan menjadi metode terukur dan rasional, sehingga pembebanan nominal atau kadar nafkah pasca perceraian  tidak akan membebani di atas kemampuan finansial suami dan adil bagi isteri serta anak-anaknya. (Asnawi,2020:51)
Dalam  Perkara  Nomor  402/Pdt.G/2022/PA.Botg,  dalam  pertimbangan  hukumnya, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:
َأ ُهْنَع ُالله َي ِضَر َةَرْيَرُه يِبَأ  ْنَع ِفْنَأ :َلاَقَف ،ٌراَنْيِد يِدْنِع ،ِالله َل ْوُسرَاَي :َلاَقَف ،َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا ىَتَأ  الًُجَر َّن
، َكِسْفَن ىَلَع ُهْق ، َكِلْهَأ ىَلَع ُهْقِفْنَأ :َلاَق ،ُرَخآ يِدْنِع :َلاَق ، َكِدَل َو ىَلَع ُهْقِفْنَأ :َلاَق ،ُرخآ يِدْنِع :َلاَق :َلاَق ، َكِمِداَخ ىَلَع ُهْقِفْنَأ :َلاَق ،ُرَخآ يِدْنِع :َلَاق َو :ننسلا يف دواد وبأ هاور( .ِهِب ُمَلْعَأ  َتْنَأ :َلاَق ،ُرَخآ يِدْنِع
1691
:ننسلا يف يئاسنلاو 2535 )
Artinya: “Dari  Abu  Hurairah (r.a)  bahwa  ada  seorang  laki-laki  datang  kepada  Nabi (s.a.w) dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar’. Baginda bersabda, ‘Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.’ Laki - laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.’ Laki - laki itu berkata, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.’ Laki - laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang sat u dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.’ Laki - laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu’.”
Dalam hadis lain yang memiliki makna serupa juga dengan hadit di atas:
َّدَح :َلاَق ،َن َلًْجَع ِنْبا ِنَع ،ىَيْحَي اَنَثَّدَح : َلَاَق ،ىَّنَثُمْلا ُنْب ُدَّمَحُم َو ،ٍّ يِلَع ُنْب وُرْمَع اَنَرَبْخَأ ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،َةَرْيَرُه يِبَأ  ْنَع ،ٌديِعَس يِنَث ِب ْقَّدَصَت« :َلاَق ،ٌراَنيِد يِدْنِع ،ِالله َلوُسَر اَي :ٌلُجَر َلاَقَف »اوُقَّدَصَت« :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله
:َلاَق » َكِسْفَن ىَلَع ِه يِدْنِع :َلاَق ،ُرَخآ :َلاَق » َكِتَج ْوَز ىَلَع ِهِب ْقَّدَصَت« يِدْنِع ِهِب ْقَّدَصَت« :َلاَق ،ُرَخآ :َلاَق » َكِدَل َو ىَلَع يِدْنِع :َلاَق » َكِمِداَخ ىَلَع ِهِب ْقَّدَصَت« :َلاَق ،ُرَخآ يِدْنِع ِهِب »ُرَصْبَأ  َتْنَأ« :َلاَق ،ُرَخآ Artinya: “telah  mengabarkan  kepada  kami  “Amr  bin  ‘Alī  dan  Muḥ ammad  bin  al- Mu ṡannā,  mereka  berdua  berkata:  telah menceritakan  kepada  kami  Ya ḥyā  dari  ibn  ‘Ajlān berkata telah menceritakan kepadaku Sa’īd dari Abī Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. Brsabda “bersedekahlah” maka berkata seorang laki-laki , ‘Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar’. Baginda bersabda, ‘Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.’ Laki -laki itu  berkata  lagi,  ‘Saya  masih  punya  uang  satu  dinar  lagi.’  Baginda  bersabda,  ‘Kalau  begitu, gunakan untuk menafkahi istrimu.’ Laki - laki itu berkata, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi anakmu.’ Laki -laki itu berkata  lagi,  ‘Saya  masih  punya  uang  satu  dinar  lainnya.’  Baginda  bersabda,  ‘Jika  demikian, maka  gunakan  untuk  membiayai  keperluan  pembantumu.’  Laki -laki  itu  berkata  lagi, ‘Saya masih  punya  satu  dinar  lagi.’  Baginda  bersabda,  ‘Jika  demikian,  kamu  lebih  tahu  cara menggunakan uang dinar itu’.” (HR Abu Daud No. 2327) (Daud,2001:51).
Di dalam hadis tersebut, bisa dianggap bahwa Rasulullah  S.A.W  menetapkan praktik cara mendistribusikan kewajiban nafkah seorang suami atau ayah kepada orang yang menjadi tanggungannya  dalam  keluarga.  Secara  sederhana,  hadis  Rasulullah  S.A.W  tersebut menjelaskan cara membagi penghasilan seorang laki-laki dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi  tanggung  jawabnya,  dari  pembagian  tersebut  diperolehlah  jumlah  nafkah  yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga. (Asnawi,2020:61)
Dalam  memutuskan  perkara  yang  berkaitan  nafkah  pasca  perceraian,  Hakim Pengadilan Agama Bontang berpedoman pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam memberikan tiga syarat yang bersifat kumulatif bagi isteri untuk memperoleh nafkah iddah, yaitu:
a. Adanya tamkin yang sempurna dari isteri
b. Isteri tidak membebaskan suami dari pada memenuhi kewajiban memberi nafkah
c. Isteri taat kepada suami dan tidak nusyuz .
Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim menetapakan nafkah iddah
yang diperoleh oleh isteri dengan menggunakan metode proporsional dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Asnawi,2020:68)
a. Hakim memastikan kemampuan finansial suami dengan mempertimbangkan bukti slip gaji atau  UMR  kota/kabupaten,  pendapatan  bersih  suami  tersebut  tidak  termasuk  dengan kewajiban suami kepada pihak ketiga seperti hutang dan sebagainya.
b. Hakim  memastikan  jumlah  kepala  (anggota  keluarga)  secara  faktual  yang  menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Jika di dalam rumah tangga terdapat suami, isteri dan 3 orang anak, maka jumlah kepada yang harus dibiayai oleh suami adalah sebanyak 4 kepala/individu.
c. Setelah memastikan jumlah kepala yang harus dibiayai, hakim harus menyisihkan uang cadangan  untuk  suami  senilai  2  kepala  sebagai  simpanan.  Uang  cadangan  tersebut diperuntukkan dalam hal biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang biasanya tidak termasuk dalam komponen nafkah.
d. Setelah mengetahui jumlah kepala dan penghasilan suami, maka bagian isteri dikali 3 (tiga) bulan (masa iddah).
Cara hakim Pengadilan Agama Bontang dalam menentukan nafkah yang diterima oleh anak dari ayahnya pasca perceraian adalah sebagai berikut: (Asnawi,2020:71)
a. Hakim melalui istrumen pembuktian, memastikan jumlah pendapatan bersih suami dan tidak memasukkan kewajiban-kewajiban suami kepada pihak ketiga, seperti pajak, zakat, dan lain sebagainya.
b. Hakim  memastikan  jumlah  kepala  (anggota  keluarga)  secara  faktual  yang  menjadi tanggung  jawabnya  dalam  rumah  tangga.  Jika  di dalam  rumah  tangga  terdapat suami, isteri  dan  1  orang  anak,  maka  jumlah  kepada  yang  harus  dibiayai  oleh  suami  adalah sebanyak 3 kepala/individu.
c. Setelah memastikan jumlah kepala yang harus dibiayai, hakim harus menyisihkan uang cadangan  untuk  suami  senilai  2  kepala  sebagai  simpanan.  Uang  cadangan  tersebut diperuntukkan dalam hal biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang biasanya tidak termasuk dalam komponen nafkah.
Menurut Abdul Manan (2017:295) penerapan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang adalah menggunakan metode sistematis dan metode restriktif. Metode sistematis yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni menghubungkan atau mengaitkan antara teks Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang  suami  memiliki  memberikan  nafkah  kepada  mantan  isteri  dan  anak  pasca  terjadi perceraian.
Hukum Islam mewajibkan kepada setiap laki-laki yang bercerai dengan isterinya agar memberika n mut’ah, nafkah iddah dan menjamin kehidupan anaknya. Kewajiban tersebut juga dikuatkan  oleh  hukum  positif  bahwa  suami  wajib  melindungi  isteri  dan  menjamin  seluruh kebutuhan  hidup  isteri,  termasuk  di  dalamnya  nafkah  iddah,  mut’ah  dan  nafkah  anak. (Asnawi,2020:49)
Berdasarkan metode sistematis dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum  positif  di  Indonesia  sama-sama  memberikan  perlindungan  hak  bagi  perempuan  dan anak  pasca  terjadi  perceraian,  dengan  cara  mewajibkan  suami  menyerahkan  nafkah  iddah, mut’ah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian.
Adapun  dalam  metode  restriktif    yakni  penafsiran  terhadap  teks  Undang-Undang Perkawinan,  KHI  dan  SEMA  RI  terkait  frasa  “sesuai  kemampuan  suami”  atau  “sesuai penghasilan suami”, Majelis Hakim menggunakan i nstrumen pembuktian penghasilan atau gaji suami, kemudian penghasilan suami tersebut dibagi sesuai jumlah anggota keluarga dan tiga bagian untuk uang cadangan atau kebutuhan tidak terduga, sebagaimana perhitungan nafkah iddah dan nafkah anak di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang.
Dalam hal penemuan hukum, Majelis Hakim menggunakan metode konstruksi dalam
bentuk  mengkonkretkan  hukum,  yakni  mempersempit  teks  peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  umum.  Dalam  mengkonkretkan  hukum  tersebut ,  frasa  “rasa  keadilan  dan kepatutan” dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 memiliki makna cakupan yang sangat luas.
Langkah Majelis Hakim untuk mengkonkretkan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memastikan jumlah penghasilan suami berdasarkan instrumen pembuktian.
b. Memastikan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga
c. Menyisihkan 3 bagian uang cadangan untuk keperluan tidak terduga bagi suami
d. Dalam hal nafkah iddah, cara perhitungannya adalah penghasilan suami dibagi jumlah anggota keluarga dan 3 bagian uang cadangan, kemudian 3 bulan nafkah iddah.
e. Dalam  hal  nafkah  anak,  cara  perhitungannya  adalah  penghasilan  suami  dibagi  jumlah anggota keluarga dan 3 bagian uang cadangan, hasil perhitungan tersebut menjadi bagian nafkah pemeliharaan anak.
Penemuan hukum dalam putusan 402/Pdt.G/2022/PA.Botg merupakan upaya konkrit hakim dalam berusaha untuk mewujudkan putusan yang ideal. Dengan berbagai mekanisme perhitungan nafkah akibat percerian, hal tersebut merupakan upaya hakim agar putusan yang dijatuhkan, paling tidak mendekati kebenaran.
Penemuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bontang telah menggunakan kontruksi  berpikir  sedemikian  rupa,  namun  pertimbangan  secara  rigit  mengenai  fakta kebutuhan  hidup  isteri  dan  anak  tidak  ditemukan  dalam  putusan.  Penemuan  hukum  yang dilakukan lebih banyak berfokus kepada pertimbangan kemampuan finansial suami. Padahal fakta  kebutuhan  hidup  isteri,  meskipun  tidak  terungkap  di  muka  persidangan,  dapat dipertimbangkan  melalui  data  yang  selalu  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik  tentang  data kebutuhan hidup minimal di kabupaten/kota yang selalu update setiap tahunnya.
Sehingga putusan hakim tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai dengan amanat di dalam Surat Edaran Mahkama Agung No. 3 Tahun 2018, selain berdasarkan keadilan  dan  kepatutan, hakim  juga harus  mempertimbangkan  kemampuan  ekonomi  suami dan fakta dasar kebutuhan hidup isteri dan anak.
Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot  memiliki  cara  yang  berbeda  dalam  menentukan nafkah  pasca  perceraian.  Berangkat  dari  kekosongan  hukum  dalam menentukan  kadar  atau nominal nafkah pasca terjadinya perceraian tersebut, maka hakim di Pengadilan Agama Tanah Grogot membuat suatu  terobosan yaitu dengan cara membagi sama rata nafkah yang harus diterima semua anggota keluarga.(Nugraha, Komunikasi Pribadi, 11 Mei 2023) Berdasarkan  putusan  nomor  perkara  302/Pdt.G/2022/PA.Tgt,  sebelum  menetapkan nafkah pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot mempertimbangkan nafkah yang harus ditanggung suami atas isteri pasca perceraian berdasarkan gaji atau penghasilan suami. Setelah mendapatkan fakta penghasilan suami, selanjutnya hakim menetapkan nafkah iddah yang diperoleh isteri dengan cara membagi penghasilan suami menjadi 3 dan hasil dari pembagian tersebut dikali 3 bulan masa iddah.
Dalam menentukan nafkah pemeliharaan anak, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot cukup  melakukan  perhitungan  sepertiga  dari  gaji  Tergugat,  sepertiga  dari  gaji  Tergugat tersebutlah yang menjadi nafkah pemeliharaan anak yang harus dibayarkan Tergugat hingga anak  dewasa.  Teknis  perhitungan  tersebut  merupakan  penemuan  hukum  dengan  cara mengkonkretkan aturan hukum yang bersifat umum dengan cara mempersempit makna yang terkandung
Ilustrasi dari perhitungan nafkah iddah tersebut adalah sebagai berikut:
Nafkah Anak = (        PA          ) 3 PS :  Penghasilan Ayah 3 :  1/3 dari penghasilan Ayah
Perhitungan  sepertiga  dari  penghasilan  suami  tersebut  mengadopsi  dari  Peraturan Pemerintah PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Artinya Hakim Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot  juga  melakukan  penemuan  hukum  menggunakan  metode konstruksi  dalam  bentuk  Argumentum  Peranalogian.  Qiyas  dari  Peraturan  Pemerintah tersebut, meskipun para pihak khususnya Tergugat merupakan masyarakat sipil, bukan dari kalangan  aparatur  sipil  negara,  karena  ketiadaan  aturan  yang  spesifik  dalam  menghitung nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak setelah perceraian, aturan tersebut menjadi jalan keluar yang tepat untuk menentukan nafkah perempuan dan anak pasca perceraian.
Namun dari penemuan hukum dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta kebutuhan hidup  isteri  dan  anak.  Fokus  utama    adalah  pertimbangan  kemampuan  ekonomi atau penghasilan suami. Tentunya sesuai Surat Edaran MA pada tahun 2018, dalam memutus nafkah akibat perceraian, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, hakim pun seyogyanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak. Instrumen yang digunakan tidak harus melalui pembuktian dari pihak Penggugat, namun berdasarkan notoire feiten (fakta umum yang tidak perlu dibuktikan) yaitu data dari Badan Pusat Statistik tentang data kebutuhan dasar hidup di kabupaten/kota

## 4. Analisis  kadar  nafkah  pasca  perceraian  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam perspektif Teori Keadilan Aristoteles
Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, tidak sama untuk setiap orang karena bisa saja adil untuk satu orang, namun tidak adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat sangat beragam dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu dan stimulus lainnya tergantung peristiwa hukum tersebut. (Suadi, 2020:23)
Keadilan dan hukum bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan berdiri di atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasar atas hukum dan hukum ditegakkan demi terciptanya keadilan. (Suadi, 2020:108)
Aristoteles  menempatkan  keadilan  sebagai  nilai  paling  utama  dari  hukum  dalam membela  kepentingan  bersama.  Hal  ini  disebabkan  karena  keadilan  merupakan  kelayakan tindakan  manusia.(Suadi,  2020:23)  Keadilan  merupakan  cita  hukum  yang  harus diimplementasikan  dalam  segenap  peraturan  hukum  dan  proses  penegakkan  hukum. Pentingnya  keadilan  dalam  penegakkan  hukum  karena  tanpa  keadilan,  maka  penegakkan hukum akan sia-sia dan bahkan akan melukai masyarakat. (Suadi, 2020:24)
Aristoteles  memperkenalkan  dua  macam  keadilan  yaitu  keadilan  distributif  dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan  jasa,  peran  atau  haknya  masing-masing.  Sedangkan  keadilan  komutatif  adalah suatu  keadilan  yang  diterima  seseorang  tanpa  memandang  jasa  atau  perannya.(Suadi, 2019:109)
Prinsip  dasar  keadilan  distributif  adalah  perlakuan  kepada  seseorang  sesuai  dengan kontribusi yang telah dilakukan. Contoh paling mendasar adalah setiap pegawai digaji sesuai dengan capaian, tugas dan tanggung jawab yang dipikul olehnya, dengan kata lain distributif yang adil. (Suadi, 2020:49)
Adapun  keadilan  komutatif  mengatur  hubungan  yang  adil  satu  orang  kepada  orang yang lain. Keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Prinsip keadilan komutatif menuntut semua orang menepati apa yang dijanjikan, memberi gaji atau  imbalan yang pantas, dan sebagainya. (Suadi, 2020:48)
Putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Bontang  menerapkan  bentuk  keadilan  distributif yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  pada  akhirnya  keadilan  distributif  melahirkan  asas proporsionalitas dan metode proporsional. Metode proporsional merupakan cara pembagian sesuai dengan porsi atau bagian yang sepadan dan sebanding dengan masing-masing hak dan kewajiban secara layak dan patut. (Asnawi,2020:62)
Dalam prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus diberikan upah sesuai dengan prestasi kinerja, tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kesamaan proporsional pada setiap  orang  disesuaikan  dengan  kemampuan,  prestasi  dan  sebagainya.  (Suadi,  2020:51)
Sejalan dengan prinsip tersebut, putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Botg telah menerapkan keadilan  distributif  dalam  menentukan  hak  perempuan  dan  anak  pasca  terjadi  perceraian. Dalam hal penentuan nafkah iddah yang diterima oleh isteri,  berdasarkan penghasilan suami Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  menentukan  nominal  hak  yang  diterima  oleh  masing-masing anggota keluarga. Tentunya suami sebagai kepala keluarga mendapatkan bagian lebih besar atau  lebih  banyak  karena  suami  bertanggung  jawab  dalam  keuangan  keluarga,  penentuan bagian suami didasarkan pada satu bagian suami dan dua bagian sisanya untuk keperluan tidak terduga.
Putusan  nafkah  pasca  perceraian  di  Pengadilan  Agama Tanah Grogot  dalam  perkara nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Tgt telah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles yakni keadilan komutatif.  Keadilan  komutatif  adalah  suatu  keadilan  yang  diterima  seseorang  tanpa memandang  jasa  atau  perannya.(Suadi,  2019:109)  Hak  masing-masing  anggota  keluarga diberikan sama rata, tanpa memandang posisi, konstribusi dan tanggung jawab yang diemban.
Pertimbangan menggunakan keadilan komutatif, hakim memandang tanpa memandang kontribusi, peran dan tanggung jawab dalam keluarga, kewajiban memberikan nafkah sudah merupakan  kewajiban  yang  melekat  bagi  suami  semenjak  memiliki  hubungan  hukum  yakni ikatan perkawinan dengan isteri. Sehingga baik masih memiliki status perkawinan, maupun telah terjadi perceraian, kewajiban nafkah harus terus dilaksanakan oleh suami sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil deskripsi analisis rechtvinding dan teori keadilan Aristoteles dalam putusan  hakim  Pengadilan  Agama  di  wilayah  PTA  Samarinda,  Peneliti  menyampaikan kesimpulan  sebagai  berikut:  Setidaknya  ada  tiga  karakter  putusan  dari  masing-masing Pengadilan Agama, yaitu: Enam dari sembilan Pengadilan Agama di wilayah PTA Samarinda dalam menentukan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian memiliki karakteristik putusan dengan  cara  menetapkan  langsung.  Penetapan  langsung  tersebut  dengan  cara mempertimbangkan profesi maupun kemampuan finansial Tergugat, kemudian Majelis Hakim langsung  menetapkan  nafkah  yang  harus  dibayarkan  Tergugat  kepada  Penggugat  setelah terjadi perceraian.  PA Tenggarong dan PA Bontang memiliki kesamaan karakter cara memutus hak isteri dan anak pasca perceraian, dalam menentukan nafkah iddah ditentukan dengan cara menghitung  Penghasilan  suami  /(jumlah  anggota  keluarga  +    uang  cadangan))  x  3  bulan. Perbedaan antara dua pengadilan tersebut hanya pada jumlah uang cadangan yang menjadi salah satu instrumen perhitungan. PA Tenggarong menggunakan 2 uang cadangan bagi suami dan  PA  Bontang  menggunakan  3  uang  cadangan  bagi  suami.  PA  Tanah  Grogot  memiliki karakteristik mekanisme tertentu dalam menentukan nafkah pasca perceraian yaitu dengan cara  memperhitungkan  sepertiga  dari  gaji  suami  atau  gaji  suami  di  bagi  tiga.  Untuk  nafkah iddah hasil dari perhitungan tersebut dikali tiga dan untuk nafkah anak sepertiga gaji suami tersebutlah  diserahkan  kepada  anak  sampai  anak  dewasa.  Mayoritas  putusan  di  wilayah Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  tidak  menggunakan  sebuah  upaya  penemuan  hukum dalam  menentukan  nafkah  akibat  perceraian.  Hanya  tiga  dari  sembilan  Pengadilan  Agama tersebut yang melakukan upaya rechtsvinding. Upaya rechtsvinding tersebut sebagai berikut: Hakim  Pengadilan  Agama  Bontang  menggunakan  interpretasi  hukum  dengna  cara  metode sistematis  dan  metode  restriktif.  metode  sistematis  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  hukum Islam  maupun  hukum  positif  di  Indonesia  sama-sama  memberikan  perlindungan  hak  bagi perempuan dan anak pasca terjadi perceraian, dengan cara mewajibkan suami menyerahkan nafkah  iddah,  mut’ah  dan  nafkah  anak  setelah  terjadi  perceraian.  Adapun  metode  restriktif yakni penafsiran terhadap teks Undang-Undang Perkawinan, KHI dan SEMA RI terkait frasa “sesuai  kemampuan  suami”  atau  “sesuai  penghasilan  suami”,  Majelis  Hakim  menggunakan instrumen  pembuktian  penghasilan  atau  gaji  suami,  kemudian  penghasilan  suami  tersebut dibagi sesuai jumlah anggota keluarga dan tiga bagian untuk uang cadangan atau kebutuhan tidak terduga, sebagaimana perhitungan nafkah iddah dan nafkah anak.

## REFERENSI
Armia dan Iwan Nasution. Pedoman Lengkap Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana, 2020. Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim . Yogyakarta: UII Press. 2014. Asnawi, Natsir. et.al. Penemuan Hukum Di Peradilan Agama . Yogyakarta: UII Press. 2020. Asnawi, Natsir. Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum . Jakarta: Prenada Media 2020.
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum .Tangerang: UNPAM PRESS. 2018. Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia 2022. Busra  dan  Fajar  Hernawan. Kaidah-Kaidah  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia . Jakarta: Kencana. 2023.
Dāud,  Abū. al-Sunan al- Kubrā , Juz. 3. Beirūt: Muassasah al - Risā lah. 2001. Efendi, Jonaedi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim . Jakarta: Kencana. 2018. Fahrur, Amam. Dimensi Hukum Filantropi Islam , (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022.
Fuasi, Husni. Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam . tt: Guepedia, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles diakses pukul 16:03 20/03/2023. Kompilasi Hukum Islam. Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama .Jakarta: Kencana. 2017.
Marbun, Rocky. et.al. Kamus Hukum Lengkap . Jakarta: Transmedia Pustaka. 2012. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. 2022. Nur, Aco. Inovasi dan Akselarasi Perubahan di Peradilan Agama . Surabaya: CV. Saga Jawadwipa.
2020. Pengadilan  Agama  Balikpapan,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Tahun  2022,” accessed February 11, 2023, https://www.pa- balikpapan.go.id/index.php/153xo_79f5yzkjiwc12u_8693.
Pengadilan Agama Bontang, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” accessed February 11, 2023, https://pa-bontang.go.id/images/pdf/laporan_tahunan/laptah-2022.pdf.
Pengadilan Agama Bontang. Salinan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Botg.
Pengadilan Agama Penajam, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” accessed February 11, 2023, https://www.pa-penajam.go.id/transparansi/transparansi- kesekretariatan/laporan-tahunan. Pengadilan Agama Samarinda, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” accessed February 11, 2023,  https://www.pa-samarinda.go.id/transparansi/laporan-tahunan.
Pengadilan Agama Sangatta, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” accessed February 11, 2023, https://pa-sangatta.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi- publik/laporan/laporan-tahunan/978-laporan-pelaksanaan-kegiatan-tahun-
2022.html.
Pengadilan Agama Sendawar, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” accessed February 11, 2023, https://www.pa-sendawar.go.id/info-umum/laporan-tahunan.
Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Tahun  2022,” accessed February 11, 2023, https://pa-tanahgrogot.go.id/layanan-publik/laporan-tahunan.
Pengadilan Agama Tanah Grogot, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tgt. Pengadilan  Agama  Tanjung Redeb,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Tahun  2022,” accessed February  11,  2023,  https://www.pa-tanjungredeb.go.id/transparansi/program- kerja/laporan-tahunan.
Pengadilan  Agama  Tenggarong,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Tahun  2022,” accessed February 11, 2023, https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan. Riadi,  Edi. Dinamika  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Dalam  Bidang  Perdata Islam .Jakarta: Gramata Publishing. 2011.
Rosyadi, Imron. Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam . Jakarta: Kencana. 2021. Suadi, Amran Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana. 2019. Suadi, Amran. Filsafat Keadilan . Jakarta: Kencana. 2020.
Sunarto. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata . Jakarta: Kencana. 2019. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wantu , Fence M. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press 2015.
Copyright Holder : © Riduansyah, Murjani, Akhmad Haries (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: