Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## PERMUKIMAN LIAR ( SQUATTER SETTLEMENT) DI JALUR KERETA API KOTA SEMARANG
Mohammad Agung Ridlo Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UNISSULA Penulis Korespondensi E-mail: agungridlo@unissula.ac.id

## ABSTRACT
Squatter  settlement  is  increasingly  spreading  in  various  urban  corners  of  Indonesia,  including  in Semarang Metropolitan City. The reality of existing squatter settlements invaded vacant land, unpreserved and lacked (no) supervision from landowners, eventually forming slum enclaves, one of which was on the railway line in Semarang City. Railways should not be allowed to be used as residential areas. The squatter settlement is inhabited by people on low incomes (economically incapable). Research methods are conducted in  a  qualitative  scriptive  way,  through  empirical  observation,  interactively,  with  inductive  methods.  The approach  of  the  room  system  is  carried  out  to  interpret  circum  citizen  activity  related  to  the  request  or zoning.Meanwhile,  theoretical  studies  were  conducted  to  help  identify  and  analyze  in  this  study.  This research illustrates that squatter settlement occurs in addition to the retardation and poverty experienced by citizens, also due to the inability of the government and its apparatus in terms of supervision (Uncontrolled). Therefore,  space  arrangement  is  required  (including  planning,  coaching,  implementation,  supervision  and control).
Keywords: squatter settlement, railway

## ABSTRAK
Squatter  settlement makin  merebak  di berbagai sudut perkotaan di  Indonesia,  termasuk  di  Kota Semarang Metropolitan. Realita yang ada squatter settlement merebak menginvasi lahan-lahan kosong, tidak terpelihara  dan  kurang  (tidak  ada)  pengawasan dari  pemilik  lahan,    akhirnya membentuk enclave-enclave kumuh, salah satunya di jalur kereta api di Kota Semarang. Jalur kereta api semestinya tidak diperkenankan untuk  dijadikan  sebagai  kawasan  permukiman. Squatter  settlement tersebut  dihuni oleh  orang-orang yang berpenghasilan  rendah  (tidak  mampu  secara  ekonomi). Metode  Penelitian  dilakukan  secara  diskriptif kualitatif,    melalui  observasi  empirik,  interaktif,  dengan  metoda  induktif. Pendekatan sistem keruangan dilakukan untuk menginterpretasikan circum aktivitas warga  kaitannya  dengan permintakatan  atau zoningnya. Sedangkan kajian teoritis dilakukan untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis dalam penelitian  ini. Penelitian  ini menggambarkan  bahwa squatter  settlement terjadi  selain  masih  adanya keterbelakangan  dan  kemiskinan  yang  dialami  oleh  warga,  juga  dikarenakan  ketidakmampuan  pemerintah dan aparatnya dalam dalam hal pengawasan ( Uncontrolled ). Karenanya, diperlukan adanya penataan ruang (meliputi perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian).
Kata Kunci: squatter settlement, jalur kereta api
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kota-kota  di  negara  ini menghadapi  paradoks  perkembangan  yang  sering  disebut dengan dualisme perkotaan atau kota berwajah ganda (Dieters, Hans Dan Rudiger Korff, 2002). Di satu sisi adanya percepatan pembangunan fisik dan ekonomi, maraknya gedung gedung  pencakar  langit, namun  pada  sisi  lain  di  sudut  sudut  kota  tampak  permukiman kumuh  yang  berupa  gubug-gubuk  liar atau squatter  settlement . Fenomena  keberadaan squatter settlement terbentuk secara organik, sebagai bagian dari suatu permukiman kota yang merebak sejalan dengan perkembangan kota.
Squatter  settlement makin  merebak  di  berbagai  sudut  perkotaan  di  Indonesia, termasuk di Kota Semarang Metropolitan. Realita yang ada squatter settlement merebak menginvasi lahan-lahan  kosong  secara  liar  (illegal/tanpa  hak  milik)  tanpa  ijin  kepada pemiliknya, lahan tidak terpelihara dan kurang (tidak ada) pengawasan dari pemilik lahan, akhirnya membentuk enclave-enclave kumuh.
Laju  pertambahan  penduduk (sumber  daya  manusia yang  tidak  mampu  secara ekonomi  atau  minimnya  pendapatan) yang  makin  pesat  disetiap  tahun  merupakan  salah satu  faktor  yang  memicu  perkembangan squatter  settlement di  beberapa tempat yang semestinya tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman.
Squatter  settlement menyebar di  berbagai  lokasi  di Kota Semarang,  yakni di kawasan Urban  Centre,  Urban dan Sub  Urban . Merebaknya squatter  settlement tentu berkaitan  erat  dengan permasalahan  sosial  ekonomi  masyarakat  marginal,  termasuk penyakit masyarakat ( pathology social ) yang berupa bentuk penyimpangan perilaku seperti kriminalitas dan vandalisme.
Squatter  settlement tersebut  dihuni  oleh  orang-orang  yang  berpenghasilan  rendah (tidak  mampu  secara  ekonomi).  Lokasi squatter  settlement berada  di  sekitar  pasar tradisional,  pemakaman  umum,    pasar  tradisional,  terminal  lama,  di  bawah  jembatan, dipinggir kali/sungai dan di jalur kereta api. Pada penelitian ini dipilih squatter settlement yang berada di jalur kereta api. Realita yang ada di jalur kereta api tampak bahwa telah terjadi  konflik  keruangan  antara  masyarakat  dengan  pengelola  transportasi  kereta  api.
Konflik  tersebut  berupa  terjadinya  pemanfaatan  ruang  (penyerobotan  lahan  milik PT Kereta Api Indonesia) menjadi kawasan squatter settlement pada jalur kereta api (koridor rel kereta api). Konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di jalur kereta api, menggambarkan
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
bahwa  tidak  adanya  kontrol  dan  pengawasan  yang  ketat  dari  pihak  berwenang (pemerintah).

## 1.2. Rumusan Masalah
 Terjadi konflik keruangan antara tempat tinggal dengan fungsi jalur kereta api.
 Merebaknya squatter settlement di jalur kereta api.
 Terjadi degradasi lingkungan pada jalur kereta api.
 kawasan rawan kecelakaan transportasi kereta api.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain :
 Mengetahui konflik keruangan di jalur kereta api
 Memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang di jalur kereta api.
 Mengetahui kebijakan ruang pada jalur kereta api.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat/kontribusi dari penelitian ini antara lain :
 Adanya suatu kajian yang dapat dimanfaatkan bagi pemerintah daerah, maupun semua pihak  yang  berkaitan  dengan  kawasan  sepanjang jalur kereta  api,  dengan  harapan pada kawasan tersebut pemanfaatan ruangnya dapat lebih terarah dan tertata dengan baik,  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  kelestarian  dan  kualitas  lingkungan hidup.
 Sebagai  upaya  penyiapan  awal  tentang  pengelolaan  ruang  kawasan  sepanjang jalur kereta api, dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.

## 1.5. Ruang Lingkup Substansial dan Spasial
Ruang  lingkup  substansi penelitian ini adalah kondisi  riil  kondisi  riil  kehidupan orang-orang miskin di squatter settlement di jalur kereta api di Kota Semarang. Sedangkan ruang  lingkup  spasial penelitian ini adalah  pada jalur kereta api  antara  Jl.Brotodjoyo- Jl.Hasanudin,  Kecamatan Semarang  Tengah,  Kota  Semarang. Secara  lebih  jelas  dapat dilihat pada gambar berikut.
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
LOKASI PENELITIAN SQUATTER SETTLEMENT BERADA DI SEBAGIAN KAMPUNG ABIMANYU, KELURAHAN PINDRIKAN LOR, KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
KAB. KENDAL KAB. DEMAK Ke Sura bay a /S urak arta Ke Purw odadi Ke D emak Ke Jakarta LAUT JAWA LAUT JAWA Ke Boj a Jl.Kaligawe Jl. G en uk sa ri Ba nji rK an al Tim ur Jl. Su pr iy ad i Jl. G aj ah Jl. Dr .C ipt o K. Ba ng er Jl. Karangroto KaliB abon Jl. Brigje nd. Sudiar to Jl. E. Ta nt ula r Jl. R. W ars ito Jl. Pem uda K.Se mara ng Jl.A.Ya ni Jl. Veteran Jl.T ol Jl.Papan dayan Jl. Panda naran Jl. Ar ter i Jl. Siliw angi Jl. Pam ularsih Jl. Se tia bu di Ka li Ga ra ng Ka li Kr ip ik Ka li K reo Jl. Ra ya M ije n Jl. Jati bar ang N G A L I A N SMG. S ELATA N SM G. TIM UR G AY AM SA RI CANDIS ARI GAJAHM UNGKUR SMG. BARAT PEDURUNGAN G E N U K TEMBALANG BANYUMANIK GUNUNGPATI M I J E N Ba nji rK an al Ba ra t T U G U SMG. UTARA SMG. TENGAH PUAD A. YANI Kec. Semarang Utara Kel. Pindrikan Kidul Ke c. Se m ar an g Ba ra t Ke l. S ek ay u Jl. Indraprasta Jl. Ha sa nu din Su ng ai Ba nj ir Ka na l JAKARTA SURABAYA
Gambar  1. Lokasi  Penelitian  di squatter settlement di    Kampung  Abimanyu,  Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Sumber: Ridlo, 2014
Lokasi Penelitian di squatter settlement di Kampung Abimanyu, Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah
Sumber: Ridlo, 2014
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif,  melalui:
 Observasi  empirik,  interaktif,  dengan  metode induktif  (dari  sejumlah  data)  perilaku masyarakat  yang  dipelajari  langsung  dari  habitat/lingkungannya,  yang  selanjutnya dianalisis berdasarkan kesesuaian antara teori dengan observasi yang ada di lapangan.
 Kajian  teoritis, merupakan  metode  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  membantu mengidentifikasi dan menganalisis dalam penelitian ini, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan slum settlement and  squatter settlement . Baik  latar  belakang  terjadinya slum settlement and  squatter settlement ,  standar  suatu  permukiman,  strategi  dan program-program yang telah dilakukan untuk mengatasi problem permukiman.
 Pendekatan dengan sistem keruangan untuk melihat lokasi slum settlement and squatter settlement dan aktivitas penduduknya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian maka berikut ini disampaikan beberapa kajian yang berkaitan dengan  tema  penelitian  yaitu  kajian  mengenai slum settlement and  squatter settlement . Dalam  UUD  1945  pasal  38  H  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan. Menurut  UU  1  tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman dijelaskan  mengenai  Hak  dan  Kewajiban Warga Negara dalam hal Perumahan. Hak dan kewajiban tersebut adalah (1) setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan / atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (2) Setiap warga negara mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan perumahan dan permukiman.

## 3.1. Perumahan dan Permukiman
Perumahan  adalah  kumpulan  rumah  sebagai  bagian  dari  permukiman,  baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai  hasil  upaya  pemenuhan  rumah  yang  layak  huni.  Sementara  permukiman  adalah bagian  dari  lingkungan  hunian  yang  terdiri  atas  lebih  dari  satu  satuan  perumahan  yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain  di  kawasan  perkotaan  atau  kawasan  perdesaan (UU  no.1  tahun  2011).  Menurut Sumaatmadja permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
segala  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  kehidupannya  yang  menjadi  satu  kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan (Sumaatmadja,1988).
Unsur-unsur utama pembentuk lingkungan permukiman menurut Doxiadis terdiri dari:
1. Alam  ( nature ),  Permukiman  akan  sangat  ditentukan  oleh  adanya  alam lingkungan
( biotic maupun abiotic ) seperti lingkungan  hidup ( flora dan fauna ) maupun  sumber daya fisik dasar (geologi dan pertambangan).
2. Manusia ( antropos ), Permukiman dipengaruhi oleh dinamika dan kinerja manusia.
3. Masyarakat ( society ), hakekatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. Permukiman akan dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam masyarakat antara lain seperti:  kepadatan  dan  komposisi  penduduk, pendidikan,  kesehatan, ekonomi, stratifikasi sosial, struktur budaya, kesejahteraan dan hukum.
4. Ruang  kehidupan  ( shell ), manusia  sebagai  individu  maupun  sebagai  kelompok masyarakat dalam  melangsungkan kiprah  kehidupannya dipastikan  tidak  terlepas adanya interaksi pada suatu ruang ( spatial ).
5. Jaringan  ( network ), manusia  dalam  interaksi  pada  suatu ruang kehidupan  perlu didukung adanya infrastruktur jaringan jalan, air bersih, drainase dan sewerage, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya) (Doxiadis, 1974).
Dengan demikian bisa disimpulkan pengertian perumahan adalah kumpulan rumah- rumah  sebagai  tempat  bermukim  manusia  dalam  melangsungkan  kehidupannya,  yang dapat memberi  rasa  aman,  tenteram,  nikmat,  nyaman  dan  sejahtera,  dalam  keselarasan, keserasian  dan keseimbangan  agar  berfungsi  sebagai  wadah  yang  dapat  melayani kehidupan  pribadi,  keluarga  maupun  masyarakat. Sedangkan pengertian  permukiman adalah suatu  kawasan  perumahan secara  fungsional  sebagai  satuan  sosial,  ekonomi  dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas  sosial  yang  mengandung  keterpaduan  kepentingan  dan  keselarasan  pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.

## 3.2. Permukiman Kumuh dan Permukiman Liar
Permukiman  kumuh  dan permukiman liar atau  sering disebut  dengan slum settlement dan squatter  settlement ,    sebenarnya  mudah  dirasakan  dan  dilihat  daripada dikatakan.  Cukup  sulit  untuk  membatasi  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan permukiman  kumuh  dan  liar  itu. Gambaran  kemiskinan  akan  selalu  nampak  jika  kita melihat pemandangan dipermukiman kumuh dan permukiman liar, baik kemiskinan tempat maupun kemiskinan sosial. Kemiskinan tempat karena kondisinya sebagai tempat tinggal
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
tidak manusiawi, berupa gubuk-gubuk tidak teratur, berdesak-desakan, terbuat dari barang- barang  bekas  seperti  seng-seng  bekas,  plastik,  karton,  dan  sisa-sisa  buangan  bangunan. Kadang-kadang  tanah  yang  dipergunakan  adalah  liar  tidak  menurut  rencana  pemerintah, becek  dan  tidak  memenuhi  kesehatan  seperti  bawah  jembatan,  dipinggir  kali/sungai, dipinggir  rel  KA,  disekitar  pasar,  terminal-terminal  lama,  dan  akhirnya  membentuk perkampungan rapat yang padat dan berderet. Kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial ekonomi kondisinya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana  yang  minim  bahkan  cenderung  tidak  tersedia.  Kebanyakan  penduduknya berpendidikan  rendah,  berstatus  rendah,  dan  mempunyai  struktur  keluarga  yang  tidak menguntungkan. Permukiman tersebut merupakan tempat tinggal sebagian besar golongan berpenghasilan rendah (Cohen, 1976). Ia adalah tempat penduduk yang status sosial dan ekonominya rendah dan kondisi perumahan dibawah standar (Krausse, 1976). Demikianlah batasan  permukiman  kumuh  dan  liar  menurut  Krausse  dan  Cohen.  Sedangkan  Muhtar Lubis  menggambarkan  di  gubuk-gubuk  buruk  dan  kepingan  papan,  potongan  bambu, beratap plastik dan berdinding karton, sosok wanita, lelaki dan anak-anak tidur berdesakan, dipinggir jalan KA, tidur diatas tanah yang hanya berlapis tikar sobek atau kertas koran tua dan  plastik.  Di  sinilah  manusia  Indonesia  hidup  rendah  diatas  tanah,  setiap  hari  benar- benar bergulat mencari sesuap nasi (Lubis M, 1977).

## Gambar 2. Kondisi Aktifitas Ekonomi Di Koridor Rel
Menurut Huque, Asraf, 1975 menjelaskan permukiman kumuh sebagai terjemahan dari “marginal settlement” atau “shanty town” yang diberbagai negara memperoleh nama tersendiri  seperti barriada (Peru), gececondu (Turki), buste (India), Chika (Ethiopia), bidonville (Afrika) dan sebagainya (Ridlo, 2001).
Tempat tinggal sekaligus menjadi tempat aktifitas ekonomi warga (berupa warung sayur) lokasi berada di koridor rel
kereta api.
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## Sedangkan Clerence  Schubert 1979 dari
United  Nations  Centre  for  Human Settlements (UNCHS) memberikan batasan tentang “marginal settlement” tersebut sebagai “primarily residential communities which are populated by low to middle income residents but which generally lock municipal infrastructure and social services and develop outside the formal urbanization process” (Ridlo, 2001).
Kandang burung dan ayam berada ±3m  dari rel kereta api.  Letaknya dekat dengan tempat tinggalnya dan tidak menghiraukan nilai estetika, maupun nilai kesehatan. Tampak sanitasi buruk tentu berdampak pada kesehatan warga di sekitarnya.
Gambar 3. Gambar Aktifitas Lainnya di Sempadan Rel
Dengan  batasan  semacam  itu  yang  mengartikan “marginal  settlement” sebagai lingkungan  permukiman  yang  dihuni  oleh  kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah dan  menengah  akan  tetapi  yang  kurang  didukung  oleh  infrastruktur (Graham,  Stephen, 2001),  fasilitas  dan  pelayanan  sosial  dan  berkembang  di  luar  proses  urbanisasi  yang formal, maka tercakuplah dua kategori permukiman yang lazim disebut kumuh (slum) dan Liar (squatter).
Keduanya  dengan  ciri-ciri  yang  mirip  tetapi  pada  hakekatnya  berbeda,  tidak  bisa begitu saja di satukan dengan istilah permukiman kumuh. Cara penanganannyapun pastilah akan berlainan. Adapun batasan permukiman yang lazim disebut kumuh (slum settlement) dan Liar (squatter settlement) sebagai berikut:
 Slum settlement adalah suatu  kawasan (bisa  disebut  dengan  kampung) yang  terdiri dari  beberapa  rumah  dengan  kondisi  kumuh, kurang  layak  huni dengan  kepadatan tinggi, umur  bangunannya  sudah  menua; kepemilikan  lahannya  absah  atau  legal; kurang  tersedianya  sarana  dan  prasarana  lingkungan  (fasilitas  publik); fisik kawasannya buruk dan kurang terpelihara. Slum settlement ini merupakan potret yang mencerminkan  wujud  adanya kemiskinan di perkotaan. Beberapa kampung kumuh ( Slum settlement )  di  perkotaan di  Indonesia  telah memperoleh  Program  Perbaikan
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Kampung    (PPK)  atau Kampong  Improvement  Programme  (KIP) berubah  menjadi lingkungan permukiman yang layak huni (Jellinek, Lea, 1995).
 Squatter settlement adalah suatu  kawasan  yang  terdiri  dari  beberapa  rumah  dengan kondisi  kumuh,  kurang  layak  huni  dengan  kepadatan  tinggi,  berada  di  lahan  milih orang lain atau milik pemerintah (kepemilikan lahannya tidak absah, liar atau illegal );
tidak tersedianya sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas publik); fisik kawasannya buruk dan kurang terpelihara. Yang dimaksud dengan lahan illegal adalah antara lain lahan  kuburan,  tempat  pembuangan  sampah,  tanggul  dan  bantaran  sungai,  dibalik dinding tembok milik orang lain, sepanjang tepi rel kereta api, di bawah jembatan, dan lain-lain ( Ridlo, 2001 ).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh ( slum settlement ) dan permukiman liar ( squatter  settlement ) adalah kawasan yang  dipergunakan  sebagai tempat  tinggal. Kondisi  sosial  dan  ekonomi penduduknya rendah, penghasilan  dibawah standar, dan merupakan kantong-kantong ( enclave-enclave ) kemiskinan perkotaan.
Karakteristik dari permukiman kumuh ( slum settlement ) antara lain:
 Lingkungan fisiknya dengan kondisi buruk dan kurang sehat.
 Tidak/kurang tersedia sarana  dan prasarana umum  yang  layak  dan  memadai  untuk penduduk.
 Bangunan tempat  tinggal  (rumah)  dengan  tata  letak  yang tidak  teratur,  kondisinya rapat dan padat.
 Lahan yang ditempati merupakan lahan miliknya sendiri yang berarti absah atau legal .
 Bangunan  tempat  tinggal  sudah  menua, karena ketidakacuhan sehingga  kurang terpelihara, disamping faktor ekonomi penduduk kurang mendukung.
 Sejalan dengan pertambahan jumlah penghuni, maka bangunan tempat tinggal dibagi- bagi menjadi petak-petak ruang bangunan yang semakin kecil dan padat penghuni. Sedangkan karakteristik dari permukiman liar ( squatter settlement ) antara lain:
 Lingkungan fisiknya dengan kondisi buruk dan kurang sehat.
 Tidak tersedia sarana dan prasarana umum untuk penduduk.
 Bangunan tempat  tinggal  (rumah)  dengan  tata  letak  yang tidak  teratur,  kondisinya rapat dan padat.
 Squatter settlement menempati lahan milik orang lain, swasta atau milik pemerintah, yang berarti tidak absah atau illegal .
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
 Squatter  settlement lepas  dari  pengawasan (tidak  terkontrol) pemilik  lahan  (swasta maupun pemerintah), dengan kata lain squatter settlement terkesan adanya pembiaran oleh yang berwenang.
 Lokasi squatter  settlement berada  di  sekitar  pasar  tradisional, pemakaman  umum, pasar tradisional, terminal laman, di bawah jembatan, dipinggir kali/sungai dan di jalur kereta api.
 Kondisi fisik lingkungan dan
 Bahan bangunan yang dipakai berupa sisa-sia bongkaran bangunan seperti kayu, papan dan  seng  bekas, kardus/karton,  spanduk  (MMT)  bekas  dan  bahan  lain  yang bersifat semi permanen.
 Lokasi squatter settlement tidak sesuai dengan peruntukan kawasan (peraturan rencana tata ruang)  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ke semua itu  pada  akhirnya  akan  membentuk  suatu  perkampungan  rapat  yang sangat padat dan berderet, tanpa sarana dan prasarana yang memadai.
Lingkungan permukiman kumuh dan liar di perkotaan sebagian besar merupakan permukiman  yang  kehadirannya  tidak  terencana  atau  sesuai  dengan  rencana  kota. Pembangunan  permukiman  di  perkotaan  melibatkan  berbagai  aktor  pembangunan  yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 3.3. Squatter Settlement di Kota Semarang
Permasalahan squatter settlement di  Kota  Semarang  muncul karena  pemukimnya para “migran” dan “urbanis” memerlukan tempat tinggal sebagai tempat berteduh ( shelter ) sementara.  Mereka  melepas  penat setelah  seharian  bekerja  (sebagian  besar  di  sektor informal).  Hal  tersebut berlangsung  terus  menerus tanpa  pengawasan  oleh  pemerintah (terkesan adanya pembiaran), semakin lama bertambah jumlah penduduknya dan akhirnya squatter settlement semakin merebak dan padat (Ridlo, 2020).
Melihat realita  di  Kota  Semarang,  terdapat  issue  strategis  yang  berkaitan  dengan masalah squatter settlement , antara lain:
 Faktor  migrasi  (baca: urbanisasi)  penduduk  yaitu  terjadinya  pergeseran atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain (Gilbert, A & Gugler, J, 1996).
 Faktor lahan perkotaan yaitu terjadinya invasi lahan perkotaan oleh penduduk, seperti pada  lahan  di jalur rel  kereta  api,  koridor sungai/kali,  area  pemakaman,  tempat pembuangan  akhir  sampah,  dana  lahan  lahan  kosong  yang  tidak  diawasi  oleh pemiliknya.
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
 Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan  beberapa  diantaranya  tumbuh  menjadi  permukiman illegal atau  sering  disebut dengan Squatter settlement yang tidak teratur dan padat (Ridlo, 2011).
Squatter settlement di Kota Semarang tersebar di berbagai sudut ( enclave-enclave ) kota.  Berdasarkan  sistem  keruangan,  penyebaran  permukiman  kumuh  dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kawasan keruangan ( spatial area ), yakni kawasan Urban Centre, Urban dan Sub  Urban . Sistem  keruangan yang  dimaksud  adalah pola penggunaan lahan pada suatu kawasan ( area ) yang berhubungan dengan aktivitas masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa sistem keruangan  diinterpretasikan  dalam  circum  aktivitas  yang  tampak (Sesuai dengan  permintakatan  atau  zoningnya) , baik  secara ekonomi seperti: perdagangan, perkantoran, industri, pertokoan, perdagangan dan lain-lain.
Tabel 1 . Squatter Settlement Sesuai Dengan Permintakatan dan Zoning Di Kota Semarang No Lokasi Urban Centre Urban Sub Urban Mintakat 1. Pergudangan, Transportasi  KA dan Pelabuhan Kampung  Melayu/ Jawa/Arab Plombokan,Tawang, Tawangmas, Kebonhardjo, Dadapsari, Kuningan, Purwosari, Tanjungmas, Bandarhardjo, Panggung Kidul, Panggung Lor Tambakrejo 2. Perkantoran - Bojong Salaman, Sleko,Sayangan - 3. Industri, Transportasi - - Tugurejo, Jrakah, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan,Trimulyo, Genuksari 4. Pantai (nelayan, Tambak) - - Mangunharjo, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Randugarut, Karanganyar 5. Makam/ Kuburan Kalisari Kobong - 6. Perdagangan, Pertokoan, Pasar. Pekojan, Purwodinatan (Sumeneban), Lemah Gempal, Banjirkanal,Bulu, Bulu  Lor, Karang Ayu Krakasan,  Bubakan, Dargo,  Peterongan, Pandean Lamper - 7. Pertanian - - Sukorejo Sumber: Ridlo, Mohammad Agung; Sugiono Soetomo; Nurdien H Kistanto, 2014.
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Permukiman Liar (Squatter Settlement) di Jalur Kereta Api Kota Semarang
Gambar 4. Kondisi Squatter Settlement di Kampung Abimanyu Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang
Kec. Semarang Utara Kel. Pindrikan Kidul Ke c. Se m ar an g Ba ra t Ke l. S ek ay u Jl. Indraprasta Jl. Ha sa nu din Su ng ai Ba nj ir Ka na l JAKARTA SURABAYA Kondisi squatter settlement :  Rumah dengan petak bangunan yang sempit  Letaknya berdesak-desakan  Berada di kanan-kiri jalur rel kereta api
 Sangat  rawan  dari  bencana  adanya kecelakaan kereta api
 Tidak  terlayani  prasarana  dan  sarana  MCK, drainase  air  bersih,  listrik,  komunikasi, kecuali memanfaatkan dari wilayah lain.
Sumber: Ridlo, 2014
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## 3.4. Squatter Settlement di jalur kereta api
Khusus  pada  kajian  ini  adalah squatter settlement yang  berada  di jalur kereta  api.
Squatter settlement mempunyai  kondisi  eksisting  seperti: rawan banjir,  kebakaran, prasarana tidak memadai, sanitasi lingkungan buruk, tidak ada sumber air bersih, tempat tinggal atau hunian yang tidak/kurang layak, serta padat penduduk (Ridlo, 2014).
Kondisi eksisting kehadiran pemukim squatter di jalur kereta api di Kota Semarang seperti:
Pertama, Warga secara sendiri-sendiri menginvasi lahan (menetap di atas lahan) yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada yang memiliki (dalam hal ini PT. KAI).
Kedua, Squatter settlement yang didasarkan pada transaksi non resmi, yaitu warga awalnya membangun tempat tinggal seadanya diatas lahan dengan membayar uang sewa pada  petugas  PT  KAI,  namun  sudah  lama  tidak  ditarik  lagi  uang  sewanya.  Kemudian terdapat jual beli tempat tinggal di sebidang lahan dari seorang penjual yang mengatakan menguasai  lahan  tersebut atau  yang  sebenarnya  tidak  mempunyai  hak,  baik  untuk memiliki atau menjual lahan tersebut kepada siapa pun.
Kondisi ekonomi penduduk seperti: berpenghasilan rendah dan sangat rendah, tingkat pengangguran tinggi, kondisi sosial rendah (tingkat pendidikan dan kesehatan rendah serta sumber kriminalitas), kondisi aspek hukum (hunian illegal, tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan).
Jalur kereta api seharusnya menjadi lahan bebas dari permukiman, mengingat lahan tersebut ditetapkan sebagai ruang milik jalur kereta api. Penetapan ruang milik jalur kereta api  selain  menyangkut  keselamatan  bagi  transportasi  kereta  api  juga  menyangkut keselamatan penduduk yang wilayah nya terlintasi oleh jaringan rel kereta api.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pada pasal 42 menyebutkan bahwa ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel . Lebih lanjut pasal 43 menyebutkan: ruang milik jalur kereta api diluar ruang manfaat jalur  kereta  api  dapat  dimanfaatkan  untuk  keperluan  lain  atas  izin  dari  pemilik  jalur dengan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api . Selain ruang manfaat  rel  kereta  api  dan  ruang  milik  jalur  kereta  api  terdapat  juga  ruang pengawasan jalur kereta api. Definisi ruang pengawasan jalur kereta api menurut terdapat pada pasal 44 yang menyebutkan bahwa “ruang pengawasan jalur kereta api adalah
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api” .
Diantara ke tiga fungsi ruang rel kereta api diatas, ruang manfaat kereta api lah yang tidak  diperuntukkan  untuk  umum  mengingat  berfungsi  sebagai  pengoperasian  kereta  api (Pasal 38). Ruang milik jalur kereta api biasanya di lapangan di tandai dengan tanda batas tertentu (berupa patok besi).
Kemudian  pada  Pasal  178  UU  Perkeretaapian, bahwa  setiap  orang  dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon  yang  tinggi,  atau menempatkan  barang  pada  jalur  kereta  api yang  dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
Warung sembako dan PKL(gerobak kucingan)tepat disisi rel kereta api, jaraknya ±1m dari badan kereta api saat lewat. Sangat rawan kecelakaan, mengingat jaraknya yang terlalu dekat dengan rel kereta api.
Gambar 5. Warung sembako dan PKL(gerobak kucingan)
Squatter settlement di jalur kereta  api di  Kota  Semarang kondisinya  sangat memprihatinkan. Lokasi bangunan tempat tinggal dan aktivitasnya sangat mepet  ke ruang manfaat  rel  kereta  api. Kondisi  eksisting  permukiman  warga  yang  berupa squatter settlement dibangun sangat dekat dengan jalur rel kereta api, yaitu sekitar 3 m.
Hal  ini  sangat  mengganggu  dan  membahayakan  sirkulasi moda  transportasi kereta api,  tentunya  ini  menjadi  ancaman  terjadinya  musibah  kecelakaan, karena  bangunan- bangunan  yang  ada  konstruksinya  mengganggu  operasional  pengawasan  kereta  api.  Jika terjadi  musibah  kecelakaan pastinya yang  menjadi  korban  tidak  hanya  pengguna  moda kereta api saja, tetapi juga penduduk yang ada di jalur kereta api tersebut.
Dengan  kata  lain  bahwa,  sampai  saat  ini  aset-aset  PT  KAI  yang  berupa  lahan tampaknya tidak terkelola dengan baik. Buktinya kawasan jalur kereta api yang menjadi
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
kewenangannya tampak sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk sebagai permukiman yang kondisinya rapat, padat dan kumuh.
Kondisi  eksisting  tersebut  tentu  menyalahi  peraturan Aanvullende  Bepalingen Spooren  Tramwegen (A.B.S.T).  Pada  pasal  21 A.B.S.T  mengatur  mengenai  pelarangan mendirikan berbagai bangunan maupun menanam tumbuhan atau vegetasi di jalur kereta api yang dapat mengganggu sirkulasi moda transportasi kereta api.
A.B.S.T mengatur jarak minimal diperbolehkan adanya tanaman atau vegetasi adalah 11  meter  diukur  dari  sumbu  jalan  jalan  baja  (rel  kereta  api).  Sedangkan  diperbolehkan adanya berbagai bangunan adalah 20 meter diukur dari sumbu jalan jalan baja (rel kereta api), jika jalur kereta api (jalan baja) dalam posisi lurus.  Kemudian jika jalur kereta api (jalan baja) dalam posisi berbelok, maka jarak yang terletak di lengkungan diperkenankan minimal  23  meter  meter  diukur  dari  sumbu  jalan  jalan  baja  (rel  kereta  api) (Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perkeretaapian dan Menteri Perhubungan, 2000:21).
Area  Jalur  kereta  api  meliputi:  ruang  milik  jalan  (rumaja)  kereta  api,  ruang  milik jalan  (rumija)  kereta  api  dan  ruang  pengawasan  jalan  (ruwasja)  kereta  api.  Bantaran  rel kereta  api  merupakan  garis  batas  luar  ruang  pengawasan  jalan  (ruwasja)  kereta  api. Sehingga  area  jalur  kereta  api  tersebut  merupakan  area  (ruang) bebas yang  tidak diperkenankan adanya bangunan. Dengan kata lain bahwa area (ruang) bebas jalur kereta api  adalah  ruang  yang  tidak diperkenankan  adanya  aktivitas  yang  dapat menganggu gerakan dan sirkulasi kereta api, dengan maksud agar kereta api berjalan dengan lancar dan aman. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 52 tahun 2000 Pasal 1 ayat 3 dan 7).
Realita eksiting squatter settlement di kanan-kiri jalur kereta api antara lain seperti:
 Tidak layak huni, walaupun ada beberapa yang dibangun dengan menggunakan bahan yang permanen (batu bata atau setengah batu bata) pada petak sisa lahan dengan ukuran kecil.
 Permukiman tersebut juga tidak tersedia saluran sanitasi dan MCK yang baik. Setiap kali ingin membuang hajat mereka harus numpang di tetangga yang mempunyai MCK, ke MCK umum , ke sungai-sungai atau drainase yang ada di sekitar lokasi.
 Letak bangunan yang berhimpitan, dengan kondisi lingkungan yang buruk
 Squatter settlement tersebut  sangat  tidak  memperhatikan  faktor  keamanan,    karena jarak  permukiman  dengan  jalur  rel  kereta  api  Jakarta-Surabaya  sangat  dekat,  yaitu berjarak ± 3 meter, sehingga apabila terjadi kecelakaan kereta api di dekatnya tentulah permukiman tersebut langsung terkena dampak dari kecelakaan.
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
squatter settlement berada di jalur sempadan rel kereta api Ruang pengawasan jalur kereta api padat dengan squatter settlement Gambar 6. Squatter settlement di sempadan rel
Kondisi rumah kumuh illegal di koridor rel kereta api dengan kondisi sangat tidak layak huni. Letak rumah sangat dekat dengan rel kereta api, yang seharusnya kawasan ini tidak diperkenankan didirikan bangunan, karena rentan terhadap bahaya kecelakaan.
Gambar 7. Kondisi rumah kuuh ilegal

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian mengenai kehidupan orang orang miskin di squatter settlement yang berada di jalur kereta api Kota Semarang, maka dapat disimpulkan antara lain:
 Dilihat  dari  perspektif  keruangan  dan  berupaya  memahami  realitas  yang  terjadi  di balik  keberadaan squatter settlement di  jalur  kereta  api,  maka  terdapat  keterkaitan (aksesibilitas/jaringan)  antara manusia dengan lingkungannya (sebagai wadah)  serta aktivitas yang dilakukan (baik dalam aspek fisik, sosial, ekonomi maupun politik) di keruangan kota.
 Squatter settlement merupakan  tempat  tinggal orang-orang  miskin  di  kota,  dengan berbagai  keterbatasan secara  fisik  bangunan  dan  lingkungan,  aspek  sosial  maupun aspek ekonomi.
 Squatter settlement merupakan  tempat  tinggal sementara  bagi  mereka dalam membangun  kehidupan  dan  mata  pencaharian.  Lokasi  tersebut  dipilih karena
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
berdekatan    dengan  lokasi  (tempat)  mereka  bekerja  atau  beraktivitas ekonomi kesehariaan.
 Squatter settlement merupakan  salah  satu kebutuhan  dasar  manusia yang  berupa tempat  tinggal (hunian  atau shelter ) yang  berfungsi sebagai tempat  beristirahat.dan berlindung  dari  berbagai  gangguan  seperti:  cuaca  panas,  dingin,  hujan  dan  terpaan angin.  Selain  itu  juga  berfungsi  sebagai  tempat  beraktivitas  ekonomi  bagi penghuninya, juga sebagai tempat untuk kegiatan yang bersifat pribadi.
 Setiap  individu mempunyai hak untuk pemenuhan  kebutuhan tempat  tinggal. Demikian pula halnya orang orang miskin di perkotaan, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam mencukupi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi mereka.
 Squatter  settlement ada  karena mereka  (orang-orang  miskin) menghadapi berbagai kendala dan  keterbatasan  dalam mendapatkan perumahan yang  layak.  Kendala  dan keterbatasan  tersebut antara  lain  seperti: administrasi  dan birokrasi  yang  rumit, ketersediaan  waktu,  dan  ketidakmampuan  keuangan.  Oleh  karena  itu squatter settlement adalah  alternatif  bagi  mereka  sebagai  tempat  tinggal;  dan  itu  merupakan fakta riil yang tidak dapat dipungkiri.
 Squatter settlement merupakan bentuk penguasaan dan penggunaan lahan oleh warga, hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  lemahnya  sisi  hukum  dan  administrasi  dari pemerintah setempat dalam pengawasan suatu lahan ruang kota.
 Jalur  rel  kereta  menjadi  salah  satu  pilihan  para  urbanis  (dengan  segala keterbatasannya) membangun rumah sebagai tempat tinggal ( squatter settlement) .
 Tempat tinggal yang layak akan menentukan taraf hidup masyarakat.
 Konflik  pemanfaatan  ruang  yang  terjadi  di  jalur  kereta  api, menggambarkan  bahwa tidak adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang (pemerintah). Mestinya  pemerintah  dapat  melihat  peraturan  pemanfaatan  ruang  (dokumen  rencana tata ruang) maupun peraturan lain yang terkait, sehingga jika terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang dapat melakukan penanganan segera sejak dini.

## Ucapan Terima Kasih
Melalui  tulisan  ini penulis mengucapkan terima  kasih kepada  Bapak  Rektor Universitas  Islam  Sultan  Agung  (UNISSULA)  yang  telah mendanai  penelitian  ini. Kemudian penulis  juga  tidak  lupa sampaikan  terima  kasih pula  kepada Ketua  Lembaga
Jurnal Planologi Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Penelitian  dan  Pengembangan  Ilmu  (LPPM)  UNISSULA  dan  Dekan  Fakultas  Teknik UNISSULA yang telah memfasilitasi penelitian ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Cohen, M. (1976). Canda and the United States: Dispute Settlement and the International Joint Commission--Can This Experience be Applied to Law of the Sea Issues . Case W. Res. J. Int'l L., 8, 69.
Dieters,  Hans  Dan  Rudiger  Korff  (2002). Urbanisme  Di  Asia  Tenggara ,  Terjemahan  Zulfahmi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Doxiadis, C. (1974). Ecumenopolis: The Inevitable City of the Future , W.W Norton & Company, New York.
Gilbert, A., & Gugler, J. (1996). Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga . Tiara Wacana Yogya .
Graham,  S.,  &  Marvin,  S.  (2001). Splintering  urbanism:  networked  infrastructures, technological mobilities and the urban condition . Psychology Press.
Krausse, G. (1976) “Rural-Urban Migration to Jakarta, Indonesia” , Proceedings of the Canadian Association of Geographers, 74–76. Laval University, Quebec City, Quebec
Lubis, Mochtar. (1977). Jakarta Kota yang Penuh dengan Kontras , Prisma
Sumaatmadja, Nursyid. (1988). Studi Geografi Suatu pendekatan dan Analisa Geografi. Bandung: Alumni
Jellinek,  Lea.  (1995) Seperti  Roda  Berputar,  Perubahan  Sosial Sebuah  Kampung  Di  Jakarta , Terjemahan Eddy Zainuri, Penerbit LP3ES, Jakarta
Ridlo, M. A., Soetomo, S., & Kistanto, N. H. Theoretical Study Of Poverty In Urban Slum Settlements , Journal of Scientific & Technology Research , 9 (3), 4825-4829.
Ridlo, M. A., Soetomo, S., & Kistanto, N. H. The Phenomenon Of Life Of The Poor In City Slums. International Journal of Business Economics and Law (IJBEL) , 5 (4). 124-130
Ridlo, M. A., Soetomo, S., & Kistanto, N. H. (2014). The Life Pattern Of The Poor Society In Semarang City-Indonesia State. International Journal of Business Economics and Law (IJBEL) , 4 (3), 25-35.
Ridlo, M.  A.,  (2011) Perumahan  dan  Permukiman  di  Perkotaan – Fakta,  Anaisis  dan  Solusi , Cetakan Pertama, UNISSULA PRESS.
Ridlo, M. A., (2001). Kemiskinan di Perkotaan , Cetakan Pertama, UNISSULA PRESS.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman