## MANAJEMEN KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2020 DI ERA
PANDEMI COVID-19
Nibrosu Rohid 1
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe Email: niha.nibrosu@gmail.com

## ABSTRAK
Bawaslu Kabupaten Tuban memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2020. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai peran utama yaitu mengawasi jalannya pemilihan. Selain itu, juga mengawasi penerapan protocol kesehatan, karena Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19. Namun dalam pengawasan Pilkada 2020  ditengah  pandemi  Covid-19  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  bisa  dikatakan  sukses.  Hal  ini  terbukti  dengan  proses pelaksanaan  pemilu  di  wilayah Kabupaten  Tuban berjalan  dengan  aman  dan  damai.  Kesuksesan  dalam  menjalankan tugasnya  tersebut  tentu  tidak  lepas  dengan  manajemen  komunikasi  yang  sudah  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kabupaten Tuban.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  menejemen  komunikasi  Badan  Pengawasan  Pemilihan  Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban dalam pengawasan pemilihan umum 2020 dengan metode penulisan diskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini  adalah  primer  dan  sekunder  yang  dianalisis  dengan  empat  komponen  utama.  Hasil  Penelitian  bahwa  Bawaslu Kabupaten  Tuban  menerapkan  manajemen  Komunikasi  yang  baik  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi. Meskipun  terdapat  kendala  dalam  pelaksanan  pengawasannya.  Setiap  pengawasan  tahapan  selalu  dimulai  dengan perencanaan  pengawasan  yang  kemudian  diorganisir  untuk  diaktualisasikan  pada  lingkup  kinerjanya.  Pada  akhir tahapan Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan evaluasi.
Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Pilkada 2020, Covid-19.

## COMMUNICATION MANAGEMENT BAWASLU KABUPATEN TUBAN IN SUPERVISION CONSTITUTIONAL ELECTION 2020 IN THE ERA OF PANDEMI COVID-19

## ABSTRACT
Bawaslu Kabupaten Tuban plays an important role in the implementation of the 2020 Regional Head election. Bawaslu Kabupaten Tuban has a main role, namely overseeing the election. In addition, it also oversees the implementation of health  protocols,  because  the  2020  Pilkada  was  held  in  the  middle  of  the  Covid-19  pandemic.  However,  in  the supervision of the 2020 Pilkada amid the Covid-19 pandemic, Bawaslu Kabupaten Tuban can be said to be a success. This is proven by the process of implementing the elections in the Tuban Regency area running safely and peacefully. The success in carrying out its duties cannot be separated from the communication management that has been carried out by Bawaslu Kabupaten Tuban. This study aims to determine the communication management of the Tuban Regency General  Election  Supervisory  Agency  (Bawaslu)  in  supervising  the  2020  general  election  using  descriptive  writing methods. This study uses interview data collection methods, observation and documentation study. The types of data in this study were primary and secondary which were analyzed with four main components. The results of the research show that Bawaslu Kabupaten Tuban implements good communication management from planning to evaluation. Even though there are obstacles in implementing the supervision. Each stage of supervision always starts with a supervisory plan  which  is  then  organized  to  be  actualized  in  the  scope  of  its  performance.  At  the  end  of  the  phase,  Bawaslu Kabupaten Tuban also carries out an evaluation
Keywords: Communication Management, Pilkada 2020, Covid-19
Korespondensi: Nibrosu Rohid. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas PGRI  Ronggolawe.  Alamat:  Jl.  Manunggal  No.61,  Wire,  Gedongombo,  Kec.  Semanding,  Kabupaten  Tuban,  Jawa Timur 62391. No. WhatsApp: 081217241401 Email : yohanesdouglas@gmail.com

## INTRODUCTION
Pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  Tahun  2020  menjadi  sejarah  dalam  pemilihan  di Indonesia, hal ini disebabkan karena pilkada dilaksanakan ditengah bencanan nonalam yaitu adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada umumnya pelaksanaan pilkada 2020 secara nasional berjalan kondusif. Meskipun terdapat beberapa daerah yang mengajukan gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Kondusifitas ini tentunya tidak lepas dengan peran para lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyukseskan Pilkada 2020.
Undang-Undang 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyelenggara dalam Pilkada terbagi menjadi tiga lembaga  yaitu  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  Keberadaan  DKPP  hanya  ditingkat  Pusat  dan  mempunyai tugas  untuk  memeriksa  dan  memberi  sanksi  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  jajaran  KPU  dan Bawaslu.  Kemudian  KPU  merupakan  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  mempunyai  tugas  untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum. Jajaran KPU sendiri mulai dari tingkat pusat sampai dengan  tingkat  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Kemudian  Bawaslu  sendiri  merupakan  lembaga  yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap pelaksanaan penyelenggaran pilkada 2020. Jajaran Bawaslu sama seperti KPU, yaitu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat TPS.
Dikutip dalam website bawaslu.go.id bahwa Secara kelembagaan pengawas pemilu muncul pada tahun 1982,  namun  pada  saat  itu  namanya  adalah  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan  Pemilu  (Panwaslak  Pemilu). Pembentukan  Panwaslak  Pemilu  pada  Pemilu  1982  dilatar  belakangi  oleh  protes-protes  atas  banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971 dan  1977.  Protes-protes  tersebut  akhirnya  direspon  oleh  Pemerintah  dan  DPR.  Pemerintah  setuju  untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Proses  pembentukan  lembaga  pengawas  pemilu  melalui  beberapa  tahapan  dan  dinamika.  Mulai  dari gebungnya lembaga pengawasan dengan KPU yang disebut dengan LPU sampai dengan dipisahnya kedua lembaga  tersebut  berdasarkan  amanat  dari  UU  nomor  12  tahun  2003.  Berdasarkan  UU  tersebut,  lembaga pengawasn masih bersifat adhoc. Kemudian kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dengan dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan UU nomor 22 tahun 2007. Namun berdasarkan UU ini, pembentukan  kelembagaan  bawaslu  sebagian  kewenangannya  masih  ada  di  KPU.  Sehingga  Bawaslu mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sistem pembentukan berdasarkan UU  22  tahun  2007  tersebut.  Akhirnya  berdasarkan  keputusan  MK  untuk  rekrutmen  pengawas  pemilu
sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama dari Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.
Proses dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata tidak hanya sampai disitu. Dengan terbitnya Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Secara  kelembagaan  pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama  Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi  (Bawaslu  Provinsi).  Selain  itu  pada  konteks  kewenangan,  selain kewenangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007,  Bawaslu  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.
Penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak hanya sampai disitu, penguatan kelembagaan bawaslu ternyata  sampai  di  Tingkat  Kabupaten/Kota.  Dengan  adanya  UU  nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  memberikan  amanat  untuk  pembentukan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota). Kewenangan bawaslu dalam UU ini juga ditambah dengan diberikan hak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.
Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri memang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan ditandai pelantikan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada usia yang baru satu tahun tersebut, Bawaslu Kabupaten  Tuban  sudah  menunjukkan  kiprah  kerjanya  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  2019  dan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal ini terbukti dengan proses pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 di wilayah  Kabupaten  Tuban  berjalan  dengan  aman  dan  damai.  Kesuksesan  dalam  menjalankan  tugasnya tersebut  tentu  tidak  lepas  dengan  manajemen  komunikasi  yang  sudah  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kabupaten Tuban.
Manajemen  komunikasi  ini  tentunya  dijadikan  sebagai  suatu  alat  untuk  melaksanakan  suatu  proses kinerja dan hubungan lembaga, baik secara internal maupun eksternal. Manajemen komunikasi menjadi salah satu  hal  pokok  untuk  menjalankan  aktifitas  dalam  lembaga.  Tommy  suprapto  (2009)  mendefinisikan manajemen komunikasi adalah suatu manajemen yang diterapkan dalam kegiatan komunikasi.
Kaye  (1994:8)    juga  mendefinisikan  manajemen  komunikasi  bahwa  Communication  Management  is how  people  manage  their communication  processes  through  construing  meanings  about  their  relationships with others in various setting. They are managing their communication and actions in a large of relationship some personal some professional. Selain itu, Parag Diwan (1999) juga mendefinisikan manajemen komunikasi sebagai  proses  penggunaan  berbagai  sumber  daya  komunikasi  secara  terpadu  melalui  proses  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abidin:131).
Beberapa  definisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  manajemen  komunikasi  merupakan  perpaduan  dari manajemen dan komunikasi itu sendiri. Sebagaimana fungsi manajemen, dalam manajemen komunikasi juga memiliki  fungsi.  Nickels  and  McHug  menerangkan  bahwa  manajemen  dalam  suatu  organisasi  mempunyai
fungsi sebagai Perencanaan, organisir, pelaksanaan dan kontrol atau biasa disebut dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).
Peran Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 tentunya sangatlah penting, sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Apalagi pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Bawaslu Kabupaten Tuban, dimana Bawaslu Kabupaten Tuban dituntut untuk melaksanakan kinerja secara maksimal dan  mensukseskan  pilkada  di  Kabupaten  Tuban.  Mensukseskan  pilkada  tentunya  tidak  bisa  lepas  dari keterlibatan berbagai pihak, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait sampai dengan Rapat Koordinasi yang  mengumpulkan  orang  banyak.  Namun  hal  tersebut  kontardiktif  dengan  adanya  Covid-19  yang menghimbau  untuk  tidak  berkumpul  atau  bergerombol.  Selain  itu,  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  juga  harus menjaga pelaksanaan pilkada 2020 jangan sampai menjadi kluster penyebaran Covid-19.
Pilkada ditengah pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi Bawaslu Kabupaten Tuban untuk menunjukkan kinerja secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban yang  bisa  dikatakan  sukses.  Kesuksesan  tersebut  diukur  dari  pelanggaran  yang  sudah  diproses  dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, mulai dari tahapan pemutakhiran  data pemilih sampai dengan penetapan calon terpilih. Selain itu, kesuksesan tersebut juga diukur dari upaya Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melakukan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Bawaslu Kabupaten Tuban tercatat telah  melakukan  24  Pembubaran  Kampanye  yang  melibatkan  masa  banyak  dan  berpotensi  menyebarkan Covid-19.
Keberhasilan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  tersebut  tidak  bisa  lepas  dari  sistem  pengawasan  Bawaslu Kabupaten Tuban yang dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan penganganan pelanggaran pada setiap tahapan pilkada 2020. Sistem yang dipakai tentu tidak bisa lepas dengan menejemen komunikasi. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai cakupan komunikasi yang luas, baik komunikasi dengan internalnya sendiri ataupun  dengan  eksternalnya  sendiri.  Komunikasi  yang  luar  tersebut  tentu  memerlukan  manajemen komunikasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Manajemen  komunikasi  sebagai  suatu  alat  yang mempunyai peran untuk mengantarkan kesuksesan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mewujudkan pilkada ditengah pandemi Covid-19 yang aman, kondusif dan berintegritas.

## RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  terhadap  menejemen  komunikasi  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penulisan diskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  manajemen  komunikasi  dalam  pelaksanaan pengawasan yang ada di instasi Bawaslu Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data  Wawancara  dengan  informannya  adalah  Pimpinan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban,  observasi  di  Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban dan studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui literatur yang
terkait. Sehingga jenis sumber datanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama data primer merupakan sumber data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  yang  diambil  dan  didapatkan  dari  subjek  penelitian.  Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah Observasi dan Wawancara. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder merupakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yang diambil dan dikumpulkan dari pihak-pihak  lain  yang  berkaitan  dan  atau  berkewenangan.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  data    sekundernya adalah  Studi  Kepustakaan.  Analisis  dalam  penelitian  ini  mempunyai  empat  komponen  utama  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## RESULTS AND DISCUSSIONS
Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Berdasarkan  UU  tersebut,  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  merupakan lembaga baru yang terbentuk pada tahun 2018. Posisi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pilkada mempunyai peranan yang penting, terlebih pemilihan 2020 ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Selain  harus  mengawasi  setiap  tahapan  yang  berjalan,  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  juga  mempunyai  tugas tambahan,  yaitu  mengawasi  penerapan  protokol  kesehatan  jajaran  KPU  Kabupaten  Tuban  dan  peserta
pemilihan.
Meskipun Pilkada dilaksanakan dalam kondisi pandemic Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu berupaya  untuk  memaksimalkan  kinerja  pengawasannya.  Kinerja  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban dimulai dengan membuat perencanaan Pengawasan pada setiap tahapan yang disesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pemilihan. Perencanaan ini memuat waktu pengawasan yang akan dilakukan, pemetaan kerawanan tahapan sampai dengan target pengawasan.
Pilkada  ditengah  pandemi  menjadikan  para  penyelenggara  mengubah  peraturan-peraturannya,  tidak terlepas dengan Bawaslu Kabupaten Tuban. Langkah utama untuk melakukan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten  Tuban  selalu  mengacu  pertauran-peraturan  pengawasan  yang  disesuaikan  dengan  protokol kesehatan. Selain itu, Baawaslu Kabupaten Tuban juga mempersiapkan Alat Pelindung Diri sebagai upaya menceegah penyebaran Covid-19.
Proses perencanaan dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tentunya disesuaikan dengan upaya untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan pada setiap tahapannya. Perencanaan yang disusun oleh Bawaslu  Kabupaten  Tuban  disesuaikan  dengan  tugas,  pokok  dan  fungsi  bawaslu  itu  sendiri.  Perencanaan Bawaslu  Kabupaten  Tuban  juga  dimulai  dari  perencanaan  organisasi  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan lembaga. Bawaslu Kabupaten Tuban dalam  menjalankan fungsi pengawasan Kepemiluan dibagi menjadi 5 Divisi  yang  terdiri  dari  Divisi  Organisasi  dan  Sumberdaya  Manusia  (OSDM),  Divisi  Pengawasan  dan
Hubungan antar Lembaga (PHL), Divisi Penindakan Pelanggaran (PP), Divisi Hukum, Data dan Informasi (HDI), dan Divisi Penyelesaian Sengketa.
Pembagian divisi dalam Bawaslu Kabupaten Tuban ini disesuaikan dengan peraturan Bawaslu. Setelah penataan  organisasi,  dalam  menjalankan  pengawasan  Pilkada  2020  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  kemudian melaksanakan  penataan  Sumberdaya  manusia.  Penataan  SDM  yang  berada  di  Internal  bawaslu  Kabupaten Tuban sendiri dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu tingkat Kabupaten Tuban yang terdiri dari Pimpinan, Staf PNS dan Staf Non PNS, di tingkat Kecamatan juga terdiri dari Pimpinan, Staf PNS dan Staf Non PNS, kemudian di tingkat Desa/Kelurahan yang hanya berjumlah 1 orang sebagai pengawas Desa/Kelurahan dan di tingkatan paling  bawah  ada  Pengawas  di  tingkat  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  atau  biasa  disebut  Pengawas Pemungutan  Suara  (PTPS).  Penataan  SDM  di  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  disesuaikan  dengan  Peraturan Sekertaris Jendral nomor nomor 1 Tahun 2017.
Perencanaan  yang  sudah  dipersiapkan  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  kemudian  diorganisir  secara efektif dan efisien. Pelaksanaan organisir tersebut melalui beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan secara periodik  dan  tentunya  dilaksanakan  secara  sistematis.  Rapat  koordinasi  ini  dilaksanakan  secara  sistematis karena pelaksanaannya selalu konsisten yaitu sebelum masuknya pada tahapan yang akan berjalan. SDM yang sudah terbentuk dijajaran Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dibekali dengan pengetahuan melalui rapat. Rapat koordinasi  ini  bisa  berbentuk  Bimbingan  Teknis  atau  Rapat  Persiapan  Pengawasan.  Rapat  Koordinasi  ini dijadikan bawaslu sebagai upaya untuk mengorganisir jajarannya sebelum melaksanakan tugas, baik dalam upaya  pencegahan  atau  pelaksanaan  pengawasannya.  Selain  itu,  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  juga  selalu membuat  Alat  Kerja  Pengawasan  dalam  setiap  tahapan.  Tujuannya  adalah  untuk  alat  pengawasan  pada tahapan yang mencangkup data pengawasan, data iventarisir ataupun data pelanggaran dalam setiap tahapan.
Proses  perencanaan  dan  pengorganisiran  tersebut  kemudian  diimplementasikan  Bawaslu  Kabupaten Tuban  dalam  menjalankan  pengawasan.  Sistem  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  pada  dasarnya mengutamakan pencegahan pelanggaran. Upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu berbentuk koordinasi, intruksi, sosialisasi, himbauan ataupun dengan saran perbaikan kepada pihak terkait. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban ini selain harus memastikan tahapan berjalan sesuai dengan prosedur juga harus memastikan standart protokol kesehatan juga diterapkan.
Pada  pelaksanaan  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  terdapat  beberapa  kendala,  diantaranya adalah  pada  pengawasan  tahapan  Pencocokan  dan  Penelitian  (Coklit),  tahapan  pencalonanan,  tahapan kampanye  dan  tahapan  pemungutan  suara.  Kendala  tersebut  terjadi  karena  minimnya  SDM  Bawaslu Kabupaten Tuban, bahwa ditingkat Desa/Kelurahan hanya terdapat 1 pengawas, ditingkat Kabupaten terdapat 3 Komisioner dan 4 Staf pelaksana. Sedangkan tahapan tersebut membutuhkan jumlah pengawas yang banyak. Seperti  kasus  di  Kelurahan  Gedongombo,  bahwa  terdapat  Petugas  Coklit  sebanyak  38  orang  sedangkan pengawas  hanya  berjumlah  1  orang.  Hal  ini  tentu  menjadi  kendala  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  dalam
memaksimalkan  pengawasan.  Sehingga  alternative  yang  dilakukan  adalah  dengan  metode  pengawasan sampling.
SDM yang sudah dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dimanfaatkan dalam upaya pencegahan pelanggaran atau pengawasan pemilu. SDM yang sudah ada selalu diintruksikan untuk selalu melaksanakan sesuai  dengan  tupoksinya.  Selain  itu,  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  juga  mengintruksikan  kepada  jajarannya pada  setiap  tahapan  untuk  selalu  mengikuti  ritme  pengawasan  yang  sudah  ditentukan  Bawaslu  Kabupaten Tuban.  Rapat  koordinasi  berupa  bimbingan  teknis  atau  persiapan  pengawasan  tahapan  yang  sudah dilaksanakan sebagai bentuk pengorganisiran SDM Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencegah pelanggaran dan pelaksanaan pengawasannya.
Pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban juga  didasarkan  dengan  Alat  Kerja  Pengawasan  yang  sudah disusun  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Alat  kerja  pengawasan  ini  sebagai  salah  satu  dasar pelaksanaan pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban. Setiap alat kerja pengawasan bisa dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban dengan cara periodik atau bisa berupa laporan akhir tahapan.
Bawaslu Kabupaten Tuban dalam setiap akhir tahapan selalu melaksanakan rapat koordinasi berbentuk evaluasi  yang  dijadikan  sebagai  forum  untuk  membahas  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasan pada setiap tahapan. Rapat evaluasi ini selain membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan juga mempunyai target untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bentuk evaluasi pengawasan. Hasil rekomendasi ini akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Timur untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Pelaksanaan  evaluasi  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  tidak  hanya  berupa  rapat  koordinasi evaluasi pengawasan tahapan. Namun ada juga supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada saat tahapan berjalan. Hal ini dijadikan sebagai bentuk untuk membahas kendala yang sudah dihadapi selama  pengawasan  sedang  berjalan.  Supervise  ini  juga  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mengevaluasi  dan menentukan langkah penyelesaian problematika yang dihadapi pada saat tahapan berjalan.
Sistem pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban jika dikontekskan dengan menejemen komunikasi pada dasarnya  sudah  diterapkkan.  Meskipun  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasannya.  Pengawasan dimulai  dari  perencanaan  pengawasan  yang  kemudian  akan  diorganisir  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Tuban untukdijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tuban  selalu  mengutamakan  peencegahan  pelanggaran  dan  selalu  memprioritaskan  data  pengawasan  yang akurat  untuk  dijadikan  laoran.  hasil  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  tidak hanya  dijadikan  laporan kepada Bawaslu Jawa Timur, namun juga dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi pengawasan yang tentunya akan melahirkan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang.

## CONCLUSION
Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan  Umum  di  Indonesia  sesuai  dengan  UU  nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Selain
mengawasi tahapan yang berjalan, Bawaslu juga mengawasi standart penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dimulai dengan perencanaan  pengawasan  tahapan  yang  disesuaikan  dengan  peraturan  KPU  tentang  tahapan.  Perencanaan pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  dimulai  dengan  penguatan  SDM  mulai  dari  Kecamatan  sampai dengan tingkatan TPS.
SDM  yang  sudah  dipersiapan  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  dibekali  kualitas  tentang  pengawasan dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebelum pengawasan Tahapan. SDM tersebut selalu dimaksimalkan oleh Bawaslu  Kabupaten  Tuban  dalam  system  pengawasannya.  Sistem  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban dititik beratkan kepada upaya pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan.
Data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Timur Saja. Namun data tersebut juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan tahapan. Evaluasi tersebut juga  ditargetkan  untuk  menghasilkan  rekomendasi  dari  pelaksanaan  pengawasan  setiap  tahapan.  Hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Timur.
Hasil  penelitian  tentang  Manajemen  Komunikasi  pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  ini  pada dasarnya  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  sudah  menerapkan  Manajemen  Komunikasi,  meskipun  terdapat kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasannya.  Pada  Setiap  pengawasan  tahapan  selalu  dimulai  dengan perencanaan pengawasan yang kemudian diorganisir untuk diaktualisasikan pada lingkup kinerjanya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakkan evaluasi setelah selesai pengawasan tahapan.

## REFERENCES
Abidin, Yusuf Zainal, 2015. Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia; Arifin, M. dkk., 2020. Demokrasi Damai Di Bumi Wali Melihat Lebih Dekat Kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban Pada Pemilu 2020. Tuban: Bawaslu Kabupaten Tuban;
Kotler, Philip, 2001. Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Prehalindo.
Mukarom, Zainal dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Public Relation: Pustaka Setia:Bandung: 2015 Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi : Suatu pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ngurah Putra, I Gusti. 1998. Manajemen Hubungan Masyarakat. Universitas Atmajaya. Yogyakarta Ruslan,  Rosady,  2005.  Manajemen  Public  Relations  dan  Media  Komunikasi.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Kriyantono, Rakhmat, 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Kencana Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Suprapto, Tommy, 2009. Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. MedPress: 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.