Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (3): 802-817. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.802-817 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl
Model kebijakan strategis pengelolaan lingkungan kawasan industri ( Studi Kasus Kawasan Industri Jababeka dan EJIP di Kabupaten Bekasi)
Strategyc policy model for environmental management of industrial estates (Case study of Jababeka Industrial Estate and EJIP at Bekasi Regency)

## Temmy Wikaningrum dan Rijal Hakiki
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Presiden, Cikarang, Bekasi, 17550, Indonesia
Article Info: Received: 13 - 02 - 2019 Accepted: 23 - 08 - 2019

## Keywords:
AHP, environmental management, industrial estate, sustainability.

## Corresponding Author:
Temmy Wikaningrum
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,
Universitas Presiden, Cikarang,
Bekasi Email: temmy@president.ac.id
Abstract : The model of key factors contributing to support sustainability of the  environmental  management  in  the  industrial  estate  were  studied.  These factors  were  the  result  of  the  prior  research  of  prospective  analysis  that classified as the leverage factors and the driving factors. These factors were studied  by  the  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  as  the  criteria  and alternatives  input  to  elaborate  the  priority  in  the  model  of  environmental management. AHP matrices were analyzed by purposive expert in the depth interview  procedure.  The  analysis  result  showed  that  the  industrial  estate manager  is  the  most  important  as  the  firts  actor  in  the  model  (63.7%),  the second  actor  is  the  industrial  company  as  the  tenant  of  the  first  actor (25.8%),  and  third  actor  is  the  local  government  (10.5  %).  The  priority  of the dimension of the model in a row were economic (38.1%), social (19.4%), institutional management (19.3%), ecology (13.8%) and technology (9.4%). For  developing  the  model  there  were  five  driving  factors  that  develop  the alternatives  of  the  policy  for  achieving  the  goal.  The  priority  of  the alternatives  in  a  row  were  improving  the  quality  of  industrial  wastewater (29.5%),  improving  wastewater  quality  of  integrated  wastewater  treatment plant  outlet  of  the  estate  manager  facility  (21.5%), obtaining  the  industrial water demand (19.1%), conducting 3R (reduce, reuse and recycle) program of  hazardous  waste,  and  maintaining  and  supporting  employed  people  in condusive  work  environment.  By  AHP  result  which  resulting  the  priority  of actors, dimensions, and alternatives, the model was developed effectively .
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Wikaningrum T, Hakiki R. 2019. Model kebijakan strategis pengelolaan lingkungan kawasan industri (Studi Kasus Kawasan Industri Jababeka dan EJIP di Kabupaten Bekasi). JPSL 9 (3): 802-817. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.802-817.

## PENDAHULUAN
Arahan  kebijakan  untuk  membangun  model  kebijakan  dengan  langkah-langkah  yang  strategis diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan kawasan industri yang berkelanjutan. Menurut ‘Arcy et  al. (2018),  Kawasan  industri  umumnya  merupakan  sumber  polusi,  terutama  berasal  dari  tersebarnya pencemar melalui air hujan yang mengalir ke dalam tanah dan air tanah. Ada 2 kategori polusi dalam hal ini, yaitu insiden (kecelakaan besar sesaat) atau pencemaran kecil tetapi terus menerus (berulang-ulang). Dalam suatu “kawasan” industri, seharusnya ini dapat dikelola dengan baik.
Model  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  strategis  diperlukan  karena  dalam  suatu  kawasan  industri terdapat beberapa pemangku kepentingan yang dapat saling bersinergi, namun dapat pula saling memberikan kontribusi negatif. Selain peran para pemangku kepentingan dengan tujuannya masing-masing, adanya dampak  yang  berkaitan  dengan  dimensi  ekonomi,  lingkungan,  sosial  juga  menjadi  pertimbangan  penting dalam kajian pengelolaan lingkungan kawasan industri yang berkelanjutan.
Beberapa penelitian menggunakan pendekatan konsep eco-industrial park , contohnya penelitian Riberio et  al. (2017)  pada  studi  kasus  di French  industrial  park  of  Salaise-Sablons yaitu  tentang  transformasi kawasan  industri  menjadi eco-industrial  park .  Penelitian  tersebut  menerapkan  kombinasi  3  tujuan  yang saling  berkaitan,  yaitu  konsolidasi  antara  simbiosis  industri,  peningkatan  berkelanjutan  kemudahan  akses, dan pengembangan multi fungsional. Hasilnya adalah suatu pendekatan yang saling memiliki ketergantungan pada  perencanaan  bersama,  yaitu  antara  industri  dan  ekosistem,  peningkatan  pengembangan  berkelanjutan yang  mempertimbangkan  aktivitas  industri,  transportasi  manusia  dan  barang,  serta  artikulasi  spasial lingkungan dengan masyarakat di sekitarnya.
Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah melaksanakan pengelolaan lingkungan kawasan secara multi dimensi seperti ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. Penelitian ini dapat melengkapi penelitian  sebelumnya,  khususnya  sebagai  pengembangan  kajian  mengenai  prospek  skenario  pengelolaan lingkungan  kawasan  industri  dalam  studi  kawasan  industri  Jababeka  dan  EJIP  (Wikaningrum  2018).  Pada penelitian ini dilakukan kajian lebih lanjut untuk penentuan prioritas yang akan mendasari arahan kebijakan model pengelolaan kawasan industri. Penelitian sebelumnya diawali dengan rekapitulasi data  sekunder dari beberapa  penelitian  mengenai  analisis  status  berkelanjutan  beberapa  kawasan  industri  secara  analisis  MDS ( multidimensional  scaling )  dalam  5  dimensi,  yaitu  dimensi  ekonomi,  ekologi,  sosial,  teknologi  dan kelembagaan  (pengelolaan).  Hasil  penelitian  di  Kawasan  Industri  Jababeka  di  Kabupaten  Bekasi (Wikaningrum et  al. 2015)  dan  (Cahyanto et  al. 2016),  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  lingkungan tergolong  berkelanjutan  untuk  dimensi  kelembagaan,  sedangkan  dimensi  sosial,  ekonomi,  teknologi  dan ekologi belum berkelanjutan. Sementara itu, penelitian di East Jakarta Industrial Estate Park di Kabupaten Bekasi  menurut  Budiyanto et  al. (2016),  menjelaskan  bahwa  pada  5  dimensi  tersebut,  seluruhnya menunjukkan  berkelanjutan.  Rekapitulasi  faktor-faktor  penting  dari  3  penelitian  tersebut  diringkas  sesuai Tabel 1, yaitu terdapat 53 faktor penting. Berdasarkan analisis esensi faktor terdapat 2 pasang faktor dengan esensi yang sama, sehingga 53 faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 51 faktor.
Tabel 1 Rekapitulasi faktor-faktor penting hasil analisis MDS dari data sekunder Dimensi 1 (*) 2 (**) 2(***) Total Prospektif Ekologi 1  3R limbah B3 Kualitas air limbah pelanggan Pemanfaatan Lahan (BCR) 11 9 2  Konservasi air & penurunan beban pencemaran air Taman Kualitas Air Limbah industri (pelanggan) 3  Penurunan pencemaran udara Upaya pencegahan pencemaran drainase Kualitas Air Limbah Kawasan 4 Kuantitas sumber air baku 5 Kualitas distribusi air bersih ke pelanggan Ekonomi 6  Dana konservasi air Tarif pemeliharaan Air Baku air bersih 13 13
Dimensi 1 (*) 2 (**) 2(***) Total Prospektif kawasan (MC) 7  Dana penurunan pencemaran udara Pameran Produk Sharing keuntungan 8  Dana 3R Limbah B3 Iklan Kebutuhan air industri (pelanggan) 9  Dana Pengembangan masyarakat Tarif Air Limbah 10  Dana implementasi SML  Komersial Ruko Sosial 11 Monitoring dan evaluasi program pengembangan masyarakat Kemampuan komunikasi Kondisi perburuhan 9 9 12  Hubungan sosial penertiban transportasi umum Turnover karyawan 13 sarana kesehatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 14 Patroli keamanan Teknologi 15  Teknologi penurunan pencemaran udara Teknologi distribusi gas ISO 14001 11 11 16  Teknologi efisiensi energi Teknologi Peralatan Laboratorium Pre-treatment air limbah industri 17  Teknologi 3R limbah B3 Teknologi suplai sir bersih dengan sistem perpompaan ISO 9001 18 Teknologi fiber optic 19 Teknologi LED ( Light Emited Dioda ) Kelembagaan 20 Bechmarking SML Regulasi kawasan Monitoring UKL & UPL 9 9 21  DRKPL untuk PROPER Kesesuaian persyaratan manajemen mutu lingkungan Serikat Pekerja 22 inovasi pengembangan produk Sosialisasi Kawasan 23 Tindak lanjut keluhan pelanggan Total 15 23 15 53 51 Keterangan:
(*) Wikaningrum et al. (2015); (**) Cahyanto et al. (2016); (***) Budiyanto et al. (2015)
Faktor dengan esensi yang sama
Faktor dengan esensi yang sama
Kajian  analisis  prospektif  terhadap  51  faktor  penting  dalam  Tabel  1  dilakukan  melalui in  depth interview kepada purposive expert dengan format kuesioner matrikss Bourgeois, yang menghasilkan faktor- faktor penentu dan faktor-faktor penghubung sesuai dengan Tabel 2 . Faktor penting sebagai penentu (driving factors) dan  penghubung  ( leverage  factors) tersebut  dihasilkan  melalui  pemetaan  nilai  ternormalisasi  dari hasil in  depth  interview yang  terletak  masing-masing  di  dalam  kuadran  2  maupun  kuadran  1,  dalam  kurva yang dibangun antara besar pengaruh  (axis) dan besar  ketergantungan  (ordinat). Faktor penentu merupakan faktor  dengan  ketergantungan  rendah,  namun  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  model  pengelolaan lingkungan  kawasan  industri.  Sedangkan,  faktor  penghubung  memiliki  pengaruh  maupun  ketergantungan yang tinggi.
Tabel 2 Rangkuman hasil pemetaan analisis prospektif. Dimensi Faktor Penghubung (Kuadran 2) Faktor Penentu (kuadran 1) EKOLOGI 1 Pencegahan Pencemaran Drainase Implementasi 3R Limbah B3 2 Taman Kualitas air limbah industri 3 Kualitas air limbah kawasan EKONOMI 4 Alokasi dana konservasi air 5 Alokasi dana implementasi SML Kebutuhan air oleh industri 6 Tarif maintenance kawasan
7 Tarif air bersih kawasan
8 Pameran Produk
9 Ketersediaan air baku KELEMBAGAAN 10 Benchmarking SML 11 Tatib kawasan
12 Penertiban pelanggaran air limbah kawasan SOSIAL 13 Monev Program Pengembangan Masyarakat Kondisi perburuhan 14 Hubungan sosial
15 Turnover karyawan di Industri
16 Penyerapan tenaga kerja lokal TEKNOLOGI 17 Teknologi efisiensi energi 18 ISO 14001
19 ISO 9001
Sumber: Wikaningrum 2018
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  merumuskan  arah  kebijakan  model  pengelolaan  lingkungan kawasan industri yang berkelanjutan dengan tahapan sebegai berikut: (1) Menganalisis faktor-faktor penentu, faktor  penghubung,  serta  pemangku  kepentingan;  (2)  Mengidentifikasi  urutan  prioritas  aktor  pemangku kepentingan;  (3)  Mengidentifikasi  urutan  prioritas  dimensi  faktor-faktor  penentu;  (4)  Menyusun  arah kebijakan  model  pengelolaan  lingkungan  kawasan  industri  yang  berkelanjutan.  Pada  Gambar  1  pola  pikir penelitian,  selain  menunjukkan  tahapan  penelitian,  juga  menggambarkan  hubungannya  dengan  penelitian sebelumnya.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  Kawasan  Industri  Jababeka  (KIJA)  dan East  Jakarta  Industrial  Estate Park, yang  keduanya  terletak  di  Kabupaten  Bekasi.  Pemilihan  lokasi  yaitu  melalui  pertimbangan  bahwa Kabupaten  Bekasi  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  beberapa  kawasan  industri  dengan  tingkat kepadatan  industri  yang  tinggi  dan  telah  beroperasi  sejak  tahun  1991.  Luas  area  yang  dikembangkan  EJIP sebesar 310 ha dengan jumlah industri sebanyak 92 perusahaan (Budiyanto et al . 2016). Sementara itu, KIJA mengembangkan konsep “Kota Jababeka” dengan luas total 5 600 ha dan area industri sekitar 3 000 ha yang ditempati oleh ± 1 700 perusahaan industri dari 30 negara (Data Jababeka 2018). Penelitian  dilakukan pada bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018.

## Gambar 1 Kerangka pikir penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  kerangka  pikir  dalam  Gambar  1,  penelitian  diawali  dengan  mengunpulkan  data-data sekunder.  Data  sekunder  yang  paling  utama  adalah  faktor-faktor  penentu  dan  faktor  penghubung  hasil analisis  prospektif  sebelumnya  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  input  penting  dalam  proses  analisis selanjutnya,  yang  kemudian  dilakukan  dengan  metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process) .  AHP  diawali dengan  pengisian  kuesioner  matrikss  berpasangan  oleh  para  pakar  terpilih.  Pengisian  bobot  kuesioner mengikuti  ketentuan  pada  Tabel  3.  Data  hasil in  depth  interview tersebut  diolah  lebih  lanjut  menggunakan perangkat lunak SuperDecisions V2.8 . Bobot dan prioritas masing-masing elemen dalam hirarki perumusan arah kebijakan model sistem pengelolaan lingkungan kawasan industri didapatkan dengan bantuan perangkat lunak tersebut.  Kemudian,  dengan  analisis  AHP  maka  perumusan  arahan  kebijakan  model  pengelolaan lingkungan  kawasan  industri  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  prioritas  kuantitatif  faktor-faktor  penentu tersebut.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process) yang  dikembangkan  oleh Thomas L. Saaty, adalah suatu metode dalam memecahkan situasi kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian  komponen  yang  tersusun  secara  hirarki,  baik  struktural  maupun  fungsional.  Proses  dengan pendekatan sistem dalam AHP, memungkinkan pengambil keputusan mempelajari interaksi secara simultan dari  komponen  dalam  hirarki  yang  telah  disusun.  Keharusan  nilai  numerik  pada  setiap  variabel  membantu pengambil keputusan dalam mempertahankan pola pikir yang kohesif dan mencapai suatu kesimpulan (Saaty 1980).
Tabel 3 Skala perbandingan Saaty. Nilai Keterangan 1 Faktor vertikal sama penting dengan faktor horizontal 3
Faktor vertikal lebih penting dengan faktor horizontal
5 Faktor vertikal jelas lebih penting dengan faktor horizontal
7 Faktor vertikal sangat jelas lebih penting faktor horizontal
9 Faktor vertikal mutlak lebih penting faktor horizontal 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai elemen berdekatan 1/(2-9) Kebalikan dari keterangan nilai 2-9
Sumber: Marimin 2013
Perumusan arahan model kebijakan pengeloaan lingkungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan AHP  yaitu  teknik  pengukuran  perbandingan  berpasangan  yang  dilakukan  oleh  pakar  untuk  mendapatkan prioritas (Saaty 2008). Dalam AHP disusun dengan input utama persepsi manusia. Hirarki merupakan suatu representasi  dari  sebuah  permasalahan  yang  kompleks  dalam  suatu  struktur  multi-level.  Level  pertama adalah  tujuan,  level  kedua  adalah  faktor,  level  ketiga  adalah  kriteria,  diikuti  sub-kriteria  dan  seterusnya hingga  level  terakhir  dan  alternatif.  Dengan  hirarki,  maka  suatu  masalah  yang  kompleks  dapat  diuraikan menjadi  kelompok-kelompok  yang  kemudian  diatur  menjadi  suatu  bentuk  hirarki,  sehingga  permasalahan akan menjadi terstruktur dan sistematis.
Dasar pertimbangan digunakannya AHP dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain, karena input nya adalah persepsi manusia yang dianggap pakar. Pakar dalam pengertian bukan berarti jenius, pintar,  namun  lebih  diartikan  sebagai  orang  yang  mengerti  permasalahan  yang  ada  dan  mempunyai kepentingan  terhadap  masalah  tersebut.  Dengan  menggunakan  input  yang  kualitatif  (persepsi),  model  ini dapat  mengolah  hal-hal  yang  kualitatif,  maupun  yang  kuantitatif.  Pengukuran  kualitatif  menjadi  hal  yang sangat  penting  dalam  model  kebijakan,  mengingat  yang  menjadi  pertimbangan  permasalahan  bersifat kompleks, multi dimensi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Data
Penerapan  AHP  dilakukan  dengan  pendekatan  pemilahan  sistem  pada  berbagai  tingkat  dan pengelompokan  unsur  yang  sejenis  dalam  setiap  tingkatnya.  Tingkat  nol  atau  puncak  disebut  fokus,  yang merupakan  tujuan  dari  1  elemen  dengan  cakupan  sasaran  yang  luas.  Tingkat  kedua,  dapat  terdiri  dari beberapa  elemen  dan  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  tujuan.  Elemen  pada  satu  tingkat  akan dibandingkan  antara  satu  dengan  lainnya,  terhadap  suatu  kriteria  yang  berada  pada  satu  tingkat  di  atasnya, maka elemen dalam setiap tingkat harus dari derajat besaran yang sama.
Tingkat  kepentingan  pada  setiap  variabel  diberi  nilai  numerik  secara  subjektif  oleh  para  pakar. Kemudian,  dengan  berbagai  pertimbangan  maka  dilakukan  sintesa  untuk  menentukan  variabel  yang mempunyai  prioritas  tinggi  dan  mempunyai  peran  untuk  mempengaruhi  hasil  pada  sistem  yang  dikaji. Supono (2009) dalam penelitiannya tentang model kebijakan, membagi hirarki ke dalam 4 level, yaitu level nol adalah fokus penentuan kebijakan; level satu adalah actor; level dua adalah dimensi yang dikelompokkan menjadi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, kelembagaan; level tiga adalah kriteria; dan level empat adalah alternatif kebijakan. Penyusunan hirarki dalam penelitian ini sebagaimana terdapat dalam Gambar 2. Tingkat nol atau puncak merupakan fokus penelitian, yaitu perumusan arahan model kebijakan pengelolaan kawasan industri.  Selanjutnya,  tingkat  satu  adalah  aktor  sebagai  pemangku  kepentingan,  yaitu  pengelola  kawasan industri,  perusahaan  industri  atau  pelanggan  dari  pengelola  kawasan  industri,  dan  pemerintah  daerah. Kemudian tingkat dua  adalah multi dimensi terdiri dari 5 dimensi  yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan.
Tingkat  ketiga  adalah  kriteria  yang  didapatkan  dari  faktor  penentu  dan  penghubung  hasil,  dari  hasil analisis  prospektif  dalam  penelitian  sebelumnya  sebanyak  23  pada  faktor.  Selanjutnya,  tingkat  keempat merupakan alternatif kebijakan berdasarkan faktor penentu yang diperoleh dari hasil analisis prospektif, yaitu terdapat 5 alternatif kebijakan diantaranya adalah kebutuhan air oleh industri, implementasi 3R Limbah B3, kualitas  air  limbah  industri,  kualitas  air  limbah  kawasan  serta  kondisi  perburuhan.  Langkah  awal  analisis AHP untuk menentukan prioritas setiap elemen adalah dengan membuat matrikss perbandingan berpasangan. Berdasarkan struktur dan hirarki pada Gambar 2, terdapat 32 matrikss. Jumlah masing-masing matriks pada setiap level serta dimensinya tercantum dalam Tabel 4.
Setiap  matrikss  dilakukan  penilaian  melalui in  depth  interview dengan  para  pakar  dalam  forum discussion  group yang  penilaiannya  mengacu  pada  skala  Saaty  sesuai  pada  Tabel  3.  Setelah  dilakukan penilaian  terhadap  matrikss  perbandingan  berpasangan  pada  setiap  level  hirarki  dalam  forum discussion group , selanjutnya dilakukan analisis pengolahan data AHP dengan bantuan perangkat lunak SuperDecisions V2.8 . Contoh matrikss berpasangan pada level 1 untuk dimensi ekologi dapat dilihat pada Gambar 3.
Hasil  dari  analisis  AHP  yaitu  diperoleh  angka  sesuai  Gambar  4,  menunjukkan  numerik  sesuai  skala prioritasnya  yang  telah  dinormalisasi.  Pada  Gambar  4,  ditunjukkan  angka-angka  kuantitatif  prioritas  pada setiap level. Misalnya untuk level 1 atau aktor, dapat dilihat bahwa nilai Pengelola Kawasan sebesar 0.6399; Perusahaan industri sebesar 0.25829; dan Pemerintah Daerah sebesar 0.10473. Hal ini menunjukkan bahwa urutan pemegang peran penting agar berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan kawasan industri berturut- turut adalah pengelola kawasan, perusahaan idustri sebagai pelanggan pengelola kawasan, dan yang terakhir Pemerintah  Daerah,  sesuai  dengan  urutan  besarnya  nominal  angka  hasil  AHP  melalui  perangkat  lunak SuperDecisions V2.8.
Gambar 2 Stuktur dan hirarki model pengelolaan lingkungan kawasan industri.
Gambar 3 Contoh matrikss berpasangan (5x5) level 3 untuk dimensi ekologi.
LEVEL 0 FOKUS
LEVEL 1 PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN INDUSTRI PEMERINTAH DAERAH
AKTOR LEVEL 2 EKOLOGI
EKONOMI
KELEMBAGAAN
SOSIAL TEKNOLOGI DIMENSI LEVEL 4 Kebutuhan air oleh industri Implementasi 3R Limbah B3 Kualitas air limbah industri Kualitas air limbah kawasan Kondisi perburuhan ALTERNATIF KEBIJAKAN

## KRITERIA KEBIJAKAN BERDASARKAN FAKTOR PENENTU DAN FAKTOR PENGHUBUNG MODEL
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI LEVEL 3 KRITERIA
Hasil angka-angka yang didapat sesuai data  pada Gambar 4, selanjutnya dikombinasikan  pada struktur dan hirarki pada Gambar 2 dengan  hasil  sesuai Gambar 5. Pada Gambar 5 ditampilkan struktur dan hirarki dengan  nilai  kuantitatif  sebagai  representatif  prioritas  masing-masing  elemen  untuk  memudahkan menganalisis hasil pengolahan data.
Gambar 5 Aplikasi nilai kuantitatif hasil analisis AHP ke dalam struktur dan hirarki model pengelolaan lingkungan kawasan industri.
Berdasarkan angka hasil analisa AHP dalam Gambar 5, dapat disusun prioritas sebagai berikut:
a. Urutan  prioritas  aktor  adalah:  1)  pengelola  kawasan  industri;  2)  perusahaan  industri;  dan  3)  pemerintah daerah
b. Urutan prioritas dimensi adalah: 1) ekonomi; 2) sosial; 3) kelembagaan; 4) ekologi; dan 5) teknologi
c. Dalam dimensi ekonomi, urutan prioritas kriterianya adalah: 1)  kebutuhan air industri; 2) tersedianya air baku air bersih; 3) tarif air bersih kawasan; 4) pameran produk; 5) tarif maintenance charge kawasan; 6) alokasi dana implementasi sistem manajemen lingkungan; 7) alokasi dana konservasi air.
1 . I m p le m e n ta si 3 R li m b a h B 3 ( 0 ,0 4 6 2 4 ) 2 . P e n c e ga h a n P e n c e m a ra n D ra in a se ( 0 ,0 3 5 0 4 ) 3 . T a m a n ( 0 ,0 1 0 1 7 ) 4 . Ku a lita s a ir li m b a h in d u stri / in le t W W T P Ka w a sa n ( 0 ,0 2 0 1 3 ) 5 . K u a lit a s o u tl e t a ir li m b a h WW T P K a w a sa n ( 0 ,0 2 6 5 6 ) 6 . A lo k a si D a n a k o n se rva si a ir ( 0 ,0 1 4 8 4 ) 7 . D a n a im p le m e n ta si S istem M a n a je m e n L in g k u n g a n ( 0 ,0 1 8 7 2 ) 8 . T a ri f m a in te m a n c e c h a rge k a w a sa n ( 0 ,0 4 6 7 6 ) 9 . T a ri f A ir B e rs ih K a w a sa n ( 0 ,0 6 6 4 5 ) 1 0 . P a m e ra n P ro d u k ( 0 ,0 5 4 5 3 ) 1 1 . T e rs e d ia n ya A ir B a k u a ir b e rs ih ( 0 ,0 8 6 4 4 ) 1 2 . K e b u tu h a n a ir in d u st ri ( 0 ,0 9 3 0 6 ) 1 3 . B e n c h m a rk in g Si st e m M a n a je m e n L in gk u n ga n ( 0 ,0 3 2 6 6 ) 1 4 . T a ta T e rt ib K a w a sa n ( 0 ,0 8 5 5 9 ) 1 5 . P e n e rt ib a n a ir li m b a h in d u st ri ( 0 ,0 7 4 7 7 ) 1 6 . M o n e v p ro gr a m p e n ge m b a n ga n m a sya ra k a t ( 0 ,0 1 4 8 5 ) 1 7 . H u b so si a l P e n g e lo la Ka w a sa n in ter n a l & e k ster n a l ( 0 ,0 6 7 6 2 ) 1 8 . K o n d is i p e rb u ru h a n ( 0 ,0 5 7 4 8 ) 1 9 . T u rn o ve r k a rya w a n d i i n d u st ri ( 0 ,1 9 1 5 ) 2 0 . P e n ye ra p a n T e n a ga K e rj a L o k a l (0 ,0 3 4 4 0 ) 2 1 . T e k n o lo gi e fi si e n si e n e rgi (0 ,3 0 9 6 ) 2 2 . ISO 1 4 0 0 1 ( 0 ,0 3 9 0 1 ) 2 3 . I SO 9 0 0 1 ( 0 ,0 2 4 5 7 ) PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI EKOLOGI
(0,13814 ) SOSIAL (0,19351 ) KELEMBAGAAN
(0,19301)
Kondisi perburuhan
(0,10913) PENGELOLA KAWASAN (0,63699) PERUSAHAAN INDUSTRI (0,25829) PEMERINTAH DAERAH ( 0,10473 )

## EKONOMI
(0,38079 ) TEKNOLOGI (0,09454) Kebutuhan air oleh industri  (0,18578) Implementasi 3R Limbah B3  (0,18096) Kualitas air limbah industri  (0,30240) Kualitas air limbah kawasan (0,22173)
d. Dalam  dimensi  sosial,  urutan  prioritas  kriterianya  adalah:  1)  hubungan  sosial  pengelola  kawasan  secara internal  &  eksternal;  2)  kondisi  perburuhan;  3)  penyerapan  tenaga  kerja  lokal;  4) turnover karyawan  di industri; 5) monitoring & evaluasi (monev) program pengembangan masyarakat oleh pengelola kawasan. e. Dalam  dimensi  kelembagaan,  urutan  prioritas  kriterianya  adalah:  1)  tata  tertib  kawasan;  2)  penertiban pengelola  kawasan  atas  pelanggaran  air  limbah  industri;  3)  dan benchmarking sistem  manajemen lingkungan
f. Dalam dimensi ekologi, urutan prioritas kriterianya adalah: 1) implementasi 3r limbah b3; 2) pencegahan pencemaran  drainase;  3)  kualitas  air  limbah  kawasan  ( outlet wwtp  kawasan);  4)  kualitas  air  limbah industri ( inlet wwtp kawasan); 5) taman g. Dalam dimensi teknologi, urutan prioritas kriterianya adalah : 1) ISO 14001; 2) teknologi efisiensi energi;
3) ISO 9001
h. Urutan alternatif arahan kebijakan adalah: 1) kualitas air limbah industri; 2) kualitas air limbah kawasan;
3) kebutuhan air oleh industri; 4) implementasi 3r limbah b3; 5) kondisi perburuhan
Terdapat  tiga  prinsip  dalam  AHP  yaitu  (1)  penyusunan  hirarki,  (2)  penetapan  prioritas  dan  (3) konsistensi logis. Berdasarkan hal tersebut, setelah langkah penyusunan hirarki dan penetapan prioritas, perlu dilakukan  pengukuran  nilai  konsistensi  logis.  Contoh  tampilan  hasil  analisis  dengan  perangkat  lunak SuperDecisions  V2.8 untuk  mengukur  nilai inconsistency dapat  dilihat  pada  Gambar  6.  Penilaian perbandingan  berpasangan  tergolong  konsisten  jika  nilai  indeks  konsistensinya  kurang  dari  0.1  (Marimin 2013).
Pada  Gambar  6  dapat dilihat  bahwa  nilai inconsistency atau consistency  ratio (CR)  untuk  kriteria  ISO 9001  terhadap  5  alternatif  matrikss  dimensi  (5x5)  adalah  sebesar  0.03010  atau  lebih  kecil  dari  0.1.  Hal  ini berarti  data  memenuhi  konsistensi  logis.  Sementara  itu,  nilai  prioritas  alternatif  pada  tampilan  ini  hanya terkait  pada  ISO  9001  saja,  yang  diperlukan  untuk  arahan  model  adalah  gabungan  dari  23  kriteria. Consistency  Ratio  (CR) merupakan  parameter  untuk  mengukur  perbandingan  berpasangan  yang  telah dilakukan,  menunjukkan  hasil  yang  konsekuen  atau  tidak  (Marimin  2013).  Tabel  4  merupakan  rangkuman hasil pengecekan inconsistency dari seluruh elemen yang menunjukkan bahwa seluruh nilainya lebih rendah dari  0.1.  Niai  CR  yang  lebih  kecil  atau  sama  dengan  0.1  merupakan  nilai  yang  mempunyai  tingkat konsistensi baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
Gambar 6 Contoh tampilan untuk nilai inconsistency pada kriteria ISO 9001.
Tabel 4 Nilai Consistency Ratio. Level Jumlah Matriks Dimensi Matriks Matriks ke-n Inconsistency (CR) Elemen 0 0 1 1 (3 x 3) 1 0.03703 kebijakan  pegelolaan  lingkungan  kawasan industri 2 3 (5 x 5) 2 0.05319 pemerintah daerah (5 x 5) 3 0.05321 pengelola kawasan industri (5 x 5) 4 0.04074 perusahaan industri 3 5 (3 x 3) 5 0.05156 teknologi (5 x 5) 6 0.05045 sosial (3 x 3) 7 0.01759 kelembagaan (7 x 7) 8 0.04455 ekonomi (5 x 5) 9 0.04346 ekologi 4 23 (5 x 5) 10 0.04334 3R limbah B3 (5 x 5) 11 0.04346 pencegahan pencemaran drainase (5 x 5) 12 0.07337 taman (5 x 5) 13 0.02395 kualitas air limbah industri ( inlet wwtp kawasan) (5 x 5) 14 0.03290 kualitas air limbah kawasan ( outlet wwtp kawasan) (5 x 5) 15 0.06224 alokasi dana konservasi air (5 x 5) 16 0.04345 alokasi dana implementasi sistem manajemen lingkungan (5 x 5) 17 0.06676 tarif maintenance charge kawasan (5 x 5) 18 0.03010 tarif air bersih kawasan (5 x 5) 19 0.07460 pameran produk (5 x 5) 20 0.03199 tersedianya air baku air bersih (5 x 5) 21 0.04177 kebutuhan air industri tenant (5 x 5) 22 0.03491 benchmarking sistem manajemen lingkungan (5 x 5) 23 0.03491 tata tertib kawasan (5 x 5) 24 0.07110 penertiban pelanggaran air limbah industri (5 x 5) 25 0.04407 monev program pengembangan masyarakat (5 x 5) 26 0.03365 hubungan sosial  internal & eksternal (5 x 5) 27 0.03010 kondisi perburuhan (5 x 5) 28 0.03010 turnover karyawan di industri (5 x 5) 29 0.04214 penyerapan tenaga kerja lokal (5 x 5) 30 0.03502 teknologi efisiensi energi (5 x 5) 31 0.03976 ISO 14001 (5 x 5) 32 0.03010 ISO 9001 Jumlah 32 0.04135 rata-rata CR

## Hasil Analisis Data
Berdasarkan struktur dan hirarki pada Gambar 5 menunjukkan bahwa aktor yang paling berperan adalah pengelola  kawasan  (0.63699),  prioritas  selanjutnya  perusahaan  industri  (0.25829)  sebagai  pelanggan  dari pengelola  kawasan,  dan  yang  terakhir  adalah  Pemerintah  Daerah  (0.10473).  Urutan  prioritas  ini  sejalan dengan hasil penelitian Cahyanto et al. (2016). Apabila dilihat dari nilainya, pengelola kawasan mempunyai nilai  yang  jauh  lebih  tinggi,  yaitu  2.4  kali  dari  prioritas  kedua,  dan  6.4  kali  prioritas  ketiga.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  titik  berat  aktor  yang  berperan  dalam  keberhasilan  pengelolaan  lingkungan  kawasan industri yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja dari pengelola kawasan industri. Hal ini juga  sejalan  dengan  Sulaiman et  al. (2008)  dalam  penelitian  tentang  perumusan  strategi  untuk pengembangan skenario yang tepat bagi pengelolaan kawasan menuju Eco Industrial Park .
Penelitian lain yang juga menggunakan AHP sebagai metode analisis menunjukkan bahwa, berdasarkan analisa  gap  antara  kondisi  eksisting  dan Eco  Industrial  Park benchmarking, perusahaan  Industri  dalam pengelolaan kawasan industri secara bersama-sama dapat didorong berperan sebagai aktor untuk peningkatan kinerja  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial  dengan  meminimalkan  dampak  lingkungannya,  serta  mampu menghasilkan produk yang kompetitif, Namun seharusnya peran Pemda juga penting untuk ditingkatkan. Hal ini  berdasarkan  penelitian  Fonseca et  al. (2015)  mengenai  perencanan  kawasan  industri  skala  regional dengan  simulasi Net  Logo  toolkit dan  lingkungan  dinyatakan  sebagai  ruang  geografi.  Model  penelitian mengenai tingkat daya tarik kawasan industri bagi investor yaitu berdasarkan ketersediaaan fasilitas, sarana hiburan,  kemudahan  akses,  dan  harga  lahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  terpadu  antar pemerintah daerah adalah skenario yang paling efektif agar kawasan industri memiliki kinerja tinggi. Hal ini karena para investor dapat dengan mudah mendapatkan kawasan industri yang sesuai dengan kebutuhannya.
Selanjutnya  pada  level  dimensi,  urutan  prioritas  dimensi  yaitu  Ekonomi  (0.38079);  Sosial  (0.19351); Kelembagaan  (0.19301);  Ekologi  (0.13814);  dan  Teknologi  (0.09454).  Urutan  prioritas  ini  agak  berbeda dengan  penelitian  Cahyanto et  al. (2016)  di  Kawasan  Industri  Jababeka  dengan  urutan  dimensi  ekonomi (0.473),  kelembagaan  (0.222),  teknologi  (0.196),  sosial  (0.067),  dan  ekologi  (0.041),  dan  distribusi  angka dalam  penelitian  ini  lebih  seimbang  karena  menggunakan  faktor  pengungkit  yang  lebih  menyeluruh  dan lengkap.  Persamaan  yang  menonjol  adalah  keduanya  menghasilkan  prioritas  utama  pada  dimensi  ekonomi, dimensi  kelembagaan  masuk  dalam  prioritas  3  besar  (sedang)  dan  dimensi  ekologi  dalam  prioritas  yang rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penentuan  arah  model  kebijakan  pengelolaan  lingkungan kawasan  industri  sangat  memerlukan  perhatian  dan  mendapatkan  dukungan  yang  besar  dalam  dimensi kelayakan implementasi skala ekonomi dan peran kelembagaan dari pengelola kawasan.
Pada dimensi ekonomi, urutan prioritasnya adalah 1) kebutuhan air  industri  (0.093060); 2) tersedianya air  baku  air  bersih  (0.08644);  3)  tarif  air  bersih  kawasan  (0.06645);  4)  pameran  produk  (0.05453);  5)  tarif maintenance  charge (0.04676),  (6)  alokasi  dana  implementasi  sistem  manajemen  lingkungan  (0.01872);  7) alokasi dana konservasi air (0.01484). Pada dimensi ekonomi, kebutuhan air industri menjadi prioritas utama karena bagi pengelola kawasan, pendapatan terbesar adalah dari pelayanan suplai air bersih kepada industri (pelanggan).  Prioritas  kedua  adalah  ketersediaan  air  baku  yang  sejalan  dengan  prioritas  pertama  yaitu besarnya  kebutuhan  air  bersih  harus  diiringi  dengan  ketersediaan  air  baku  dan  tarif  air  bersih  yang  wajar pada  prioritas  ketiga.  Data  di  atas  sejalan  dengan  Cahyanto et  al .  (2016)  yang  menjelaskan  bahwa  pada kriteria tarif maintenance charge (pemeliharaan kawasan) menempati posisi prioritas yang sedang. Winardi et al. (2017) meneliti tentang dampak kebijakan pengembangan kawasan industri pada tingkat kemiskinan di Jawa  Barat,  hal  ini  terkait  dengan  dampak  dimensi  ekonomi  di  kawasan  industri.  Analisis  penelitian  ini menggunakan model Social Accounting Matrix (SAM). Hasil penelitiannya adalah kebijakan pengembangan kawasan  industri  dengan  peningkatan  investasi  di  sektor  industri  dan  berlokasi  di  kawasan  industri  dapat memberikan  dampak  penurunan  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  besar  daripada  peningkatan  investasi  sektor industri  di  luar  kawasan  industri  di  Jawa  Barat.  Rekomendasi  hasil  penelitian  adalah:  a)  mengarahkan industri baru agar berlokasi di kawasan industri dengan jenis industri yang sejenis, sehingga menjadi cluster industri,  b)  kebijakan  pengembangan  kawasan  industri  agar  berbeda  pada  tiap  daerah  dan  menyesuaikan potensi sumber daya lokal.
Pada  dimensi  Sosial,  urutan  prioritas  kriterianya  adalah:  1)  hubungan  sosial  pengelola  kawasan  secara internal  dan  eksternal  (0.06762);  2)  kondisi  perburuhan  (0.05748);  3)  penyerapan  tenaga  kerja  lokal (0.03440);  4) turnover karyawan  di  industri  (0.01915);  5)  monev  program  pengembangan  masyarakat  oleh pengelola  kawasan  (0.01485).  Hubungan  sosial  internal  dan  ekternal  merupakan  hal  utama  yang  menjadi kriteria  penting,  mengingat  selain  lokasi  kawasan  industri  di  tengah  masyarakat  yang  majemuk  untuk eksternal, serta secara internal kawasan mencakup berbagai negara asal industri. Keberhasilan dimensi sosial juga  harus  didukung  dengan  kondisi  perburuhan  yang  kondusif  untuk  menjamin  industri  dapat  beroperasi baik  dengan  nilai  standar  UMK  (Upah  Minimum  Kabupaten)  yang  wajar.  Pada  tahun  2018  UMK  Bekasi sebesar  Rp  3  837  939.  Nilai  tersebut  sedikit  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Karawang
yaitu sebesar Rp 3 919 291, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Purwakarta (Rp 3 445 616), Kabupaten Bandung (Rp 2 678 028) dan Kabupaten Bogor (Rp 3 483 667) (WageIndicator.org 2018). (sumber: https://gajimu.com/gaji/gaji-minimum/umk-2018). Prioritas selanjutnya adalah kriteria penyerapan tenaga  kerja  lokal,  karena  untuk  keseimbangan  sosial  antara  masyarakat  pendatang  dan  masyarakat  asli  di Kabupaten Bekasi.
Dampak  dimensi  ekonomi  dan  sosial  di  kawasan  industri  diteliti  oleh  Mohammed et  al. (2014)  dalam Socio  economic  Impact  Assessment  (SIA)  of  Integrated  Industrial  Estate  (IIE)-SIDCUL di  Ridrapur Pantnagar  India.  Hasil  penelitian  menunjukkan  diantaranya  yaitu:  a)  27  812  pekerja  atau  35%  dari  jumlah tenaga kerja di wilayah tersebut terserap oleh 276 industri dalam kawasan industri; b) kondisi kesejahteraan sosial  sekitarnya  meningkat  signifikan  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  70%  kelas  menengah  dan  72% memberikan  persepsi  yang  positif.  Namun  masyarakat  local  masih  menyuarakan  perihal  kualitas  dan kuantitas  air,  masalah  kesehatan,  pemadaman  pelayanan  listrik;  c)  urbanisasi  yang  tinggi  berdampak  pada meningkatnya harga tanah dan lahan kepadatan penduduk dua kali dalam 20 tahun.
Pada  dimensi  kelembagaan,  urutan  prioritas  kriterianya  adalah:  1)  tata  tertib  kawasan  (0.08559);  2) penertiban  pengelola  kawasan  atas  pelanggaran  air  limbah  industri  (0.07477);  3)  dan  benchmarking  sistem manajemen  lingkungan  (0.03266).  Prioritas  pertama  berupa  Tata  Tertib  Kawasan  yang  sejalan  dengan prioritas  aktor  di  atas,  yaitu  bahwa  Pengelola  harus  menetapkan  satu  Tata  Tertib  yang  harus  dipatuhi  oleh perusahaan-perusahaan industri yang melaksanakan prioritas kedua yaitu penertiban pengelola kawasan atas pelanggaran  air  limbah  industri.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  35  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  No  142  tahun 2015  tentang  Kawasan  Industri,  yaitu  bahwa  setiap  kawasan  industri  wajib  memiliki  Tata  Tertib  Kawasan industri  dan  paling  sedikit  memuat  informasi  mengenai:  a)  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak;  b) ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan  lingkungan hidup sesuai basil studi  Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c) ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait;  dan  d)  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  oleh  pengelola  kawasan industri. Pentingnya ketersediaan Tata Tertib Kawasan sebagai prioritas pertama dan penertiban pelanggaran air  limbah  industri  sebagai  prioritas  kedua  sejalan  dengan  Cahyanto et  al .  (2016)  yang  menyatakan  bahwa nilai tertinggi AHP pada dimensi kelembagaan adalah kriteria pemenuhan regulasi kawasan.
Pada dimensi ekologi, urutan prioritas kriterianya adalah: 1) Implementasi 3R limbah B3 (0.04624); 2) Pencegahan  pencemaran  drainase  (0.03504);  3)  Kualitas  air  limbah  kawasan  ( outlet WWTP  kawasan) (0.02656);  4)  Kualitas  air  limbah  industri  ( inlet WWTP  kawasan)  (0.02013);  5)  Taman  (0.01017).  Pada dimensi  ekologi,  hasil  urutan  prioritas  1  sampai  3  sejalan  dengan  level  4 dalam  AHP  yaitu  sebagai  kriteria yang berpengaruh besar pada arah alternatif kebijakan, karena dari hasil analisis prospektif termasuk faktor penentu ( driving factors ).
Pada  dimensi  teknologi,  urutan  prioritas  kriterianya  adalah:  1)  ISO  14001  (0.03901);  2)  Teknologi efisiensi  energi  (0.03096);  3)  ISO  9001(0.02457).  Prioritas  pertama  kriteria  ISO  14001  atau  SML  (Sistem Manajemen  Lingkungan),  sejalan  dengan  prioritas  pertama  level  aktor  yaitu  pengelola  kawasan  industri prioritas pertama tata tertib kawasan dalam dimensi kelembagaan, yang pada intinya kinerja SML pengelola kawasan beserta perangkatnya berupa Tata Tertib Kawasan sangat menentukan arah kebijakan dalam model pengelolaan kawasan industri. Hal yang mengenai efisiensi energi,  menurut Hadiwijoyo et al. (2013) dalam penelitiannya  tentang  scenario  yaitu  bagaimana  menurunkan  kebutuhan  energi  dan  mendorong  kawasan industri  yang  ramah  lingkungan  (studi  kasus  di  Kawasan  Industri  Cilegon),  menunjukkan  bahwa  untuk meminimalkan  dampak  penggunaan  energi  dan  material,  maka  perlu  memperhitungkan  isu  pemanasan global dan ekonomi hijau. Hal ini karena pengembangan keberlanjutan industri membutuhkan keseimbangan antara  pertumbuhan  ekonomi,  modal,  dan  lingkungan  dengan  dua  komponen  utama  dalam  pengembangan industri yaitu energi dan material. Pada level 4 yaitu alternatif arahan kebijakan, urutan prioritasnya adalah: 1) Kualitas  air  limbah  industri  (0.29545); 2) Kualitas  air  limbah  kawasan (0.21477); 3) Kebutuhan air oleh
(0.19122); 4) Implementasi 3R Limbah B3 (0.18559); 5) Kondisi perburuhan (0.11296). Tampilannya dalam Superdecisions V.2.8 sesuai pada Gambar 7.
Berdasarkan urutan prioritas alternatif kebijakan  tersebut, maka pengelola kawasan  sebagai aktor yang berperan  paling  penting  perlu  melakukan  beberapa  hal.  Hal  yang  paling  utama  adalah  program  perbaikan kualitas  air  limbah perusahaan-perusahaan industri, terutama perusahaan  yang membuang  air limbahnya ke dalam  sistem  saluran  air  limbah  kawasan,  yang  pada  akhirnya  akan  masuk  ke  IPAL  terpadu  kawasan. Program  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  pendekatan  yaitu  dalam  batas  waktu  tertentu  dapat bersifat  persuasif  seperti  himbauan,  mengaktifkan  FGD  dalam eco-forum, menyelenggarakan kompetisi bidang  lingkungan,  melaksanakan  kegiatan  bersama  bidang  air  limbah,  serta  memberikan award kepada yang  berhasil  memperbaiki  kualitas  air  limbahnya.  Apabila  pendekatan  persuasif  ini  kurang  berhasil, selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  instrumen  ekonomi,  yaitu  memberikan  denda  yang  tinggi jika industri melanggar baku mutu air limbah kawasan.
Nilai tersebut sebaiknya cukup tinggi, sehingga perbaikan kualitas air limbah industri akan dirasa lebih menguntungkan daripada industri harus membayar denda secara terus-menerus. Upaya lain yang lebih tegas dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  penegakan/ law  enforcement Tata  Tertib  Kawasan,  yaitu  penghentian suplai  air  atau  pelayanan  lain  kepada  industri  yang  masih  belum  memenuhi  kualitas  air  limbah  yang  telah disepakati dan tercantum dalam Tata Tertib Kawasan ( Estate Regulation ).
Selanjutnya,  apabila  perbaikan  kualitas  air  limbah  dari  industri  sudah  berhasil  dilaksanakan,  maka secara  langsung  prioritas  kedua  berupa  perbaikan  kualitas  air  limbah outlet dari  IPAL  di  kawasan  dapat dengan  lebih  efektif  dilaksanakan.  Pengelola  Kawasan  sebaiknya  melakukan  analisis  kembali  dan memperbaiki kemampuan IPAL terpadu yang dioperasikan, terkait  dengan apakah beban volume ( hydraulic loading ) dan beban pencemar organik ( organic loading) masih sesuai untuk memenuhi baku mutu air limbah yang harus dipenuhi. Baku mutu yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri. Ketentuan tersebut menjelaskan 16 parameter  fisika  dan  kimia,  antara  lain  maksimal  COD  ( Chemical  Oxygen  Demand) sebesar  100  mg/L  dan BOD ( Biochemical Oxygen Demand ) sebesar 50 mg/L, serta ketentuan volume air limbah sebesar maksimal 0.8 L/dt.ha.
Tabel 5 Model kebijakan pengelolaan lingkungan kawasan industri. Kriteria Kebijakan Faktor Pengungkit (Analisis MDS)(*) Faktor Kunci (Analisis Prospektif)(**) Arahan Kebijakan (AHP) 1) Proper KLHK peringkat hijau; 2) Integrasi Manajemen Mutu & Lingkungan; dan 3) Expert Judgement

## Status Keberlanjutan:
Semua dimensi dalam kawasan industri EJIP termasuk berkelanjutan, di KIJA hanya dimensi kelembagaan berkelanjutan, dimensi lain belum berkelanjutan 5 Faktor Penentu: Peringkat Aktor: 1) Implementasi 3R limbah B3
2) Kualitas air limbah industri
3) Kualitas air limbah kawasan
4) Kebutuhan air industri tenant
5) Kondisi perburuhan
1) Pengelola Kawasan,
2) Industri (pelanggan), 3) Pemda 52 Faktor Pengungkit: 3R limbah B3, Penurunan pencemaran udara, Dana konservasi air, Dana penurunan pencemaran udara, Dana 3R Limbah B3,Dana Pengembangan masyarakat,
Dana implementasi SML,
Monitoring dan evaluasi, program pengembangan masyarakat, Hubungan sosial, Teknologi penurunan pencemaran udara, Teknologi efisiensi energi, Teknologi 3R limbah B3, Bechmarking SML, DRKPL untuk PROPER, Taman, Upaya pencegahan pencemaran drainase, Kuantitas sumber air baku, Kualitas distribusi air bersih ke pelanggan, Tarif pemeliharaan kawasan (MC), Pameran Produk, Iklan, Tarif Air Limbah, Komersial Ruko, Kemampuan komunikasi, penertiban transportasi umum, sarana kesehatan, Patroli keamanan, Teknologi distribusi gas, Teknologi Peralatan
Laboratorium, Teknologi supplai sir bersih dengan sistem perpompaan, Teknologi fiber optic, Teknologi LED ( Light Emited Dioda ), Regulasi kawasan, Kesesuaian
persyaratan manajemen mutu
lingkungan, inovasi pengembangan produk, Tindak lanjut keluhan pelanggan, Pemanfaatan Lahan (BCR),
Kualitas Air  Limbah industri ,
Kualitas Air Limbah  Kawasan,
Air Baku air bersih.

## 23 Faktor Penghubung:
1) Implementasi 3R Limbah B3
2) Pencegahan Pencemaran Drainase 3) Taman 4) Kualitas air limbah industri
5) Kualitas air limbah kawasan
6) Alokasi dana konservasi air
7) Alokasi dana implementasi SML
8) Tarif maintenance kawasan
9) Tarif air bersih kawasan
10) Pameran Produk
11) Ketersediaan air baku
12) Kebutuhan air oleh industri
13) Benchmarking SML
14) Tatib kawasan
15) Penertiban pelanggaran air limbah kawasan 16) Monev Program Pengembangan
Masyarakat 17) Hubungan sosial
18) Kondisi perburuhan
19) Turnover karyawan di Industri
20) Penyerapan tenaga kerja lokal
21) Teknologi efisiensi energi
22) ISO 14001
23) ISO 9001

## Peringkat prioritas
Dimensi: 1) Ekonomi, 2) Sosial,
3) Kelembagaan,
4) Ekologi, dan
5) Teknologi

## Peringkat
prioritasAlternatif
Kebijakan:
6) Kualitas air limbah industri
7) Kualitas air limbah kawasan
8) Kebutuhan air industri
9) Implementasi 3R limbah B3
10) Kondisi perburuhan
Setelah kualitas air limbah industri maupun kawasan diperbaiki, yang akan berdampak pada perbaikan citra  perusahaan  maupun  pengelola  kawasan  tentu  akan  meningkat,  kepercayaan  pihak  terkait  juga meningkat,  sehingga  diharapkan  mendorong  kondisi  bisnis  industri  juga  meningkat.  Peningkatan  kondisi bisnis  industri  berkaitan  dengan  peningkatan  kebutuhan  airnya  (prioritas  3).  Apabila  kondisi  bisnis perusahaan-perusahaan  indutri  dalam  kondisi  yang  baik,  maka  akan  tersedia  cukup  sumber  daya  untuk program-program  3R  limbah  B3  (prioritas  4)  dan  mememelihara  kondisi  perburuhan  (prioritas  5)  yang kondusif  dengan  kesejahteraan  yang  cukup.  Urutan  prioritas  ini  sedikit  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  (Wikaningrum  2018),  yang  disusun  hanya  dari  hasil  analisis  prospektif,  yaitu  skenario  optimis disusun  dengan  urutan  perbaikan  kualitas  air  limbah  indusri,  perbaikan  kualitas  air  limbah  kawasan,  3R limbah B3, perbaikan kondisi perburuhan, dan peningkatan kebutuhan air industri. Berdasarkan hal tersebut membuktikan  bahwa  dengan  kelanjutan  AHP  setelah  analisis  prospektif,  diperoleh  arahan  model  kebijakan yang lebih tepat. Secara keseluruhan, model kebijakan pengelolaan lingkungan kawasan industri dapat dibuat ringkasan seperti dalam Tabel 5.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  AHP  dengan  menggunakan  kriteria faktor  penentu  dan  penghubung  dari  hasil  analisis  prospektif  dapat  secara  efektif  memberikan  arahan  pada model  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  kawasan  industri.  Urutan  prioritas  peran  3  aktor  (level  1)  adalah Pengelola  Kawasan,  diikuti  Perusahaan  Industri  dan  yang  terakhir  Pemerintah  Daerah.  Urutan  prioritas dimensi  (level  2)  yang  dipengaruhi  oleh  23  faktor  kriteria  (level  3)  adalah  dimensi  ekonomi,  sosial, kelembagaan,  ekologi  dan  teknologi.  Arahan  model  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  kawasan  industri terdiri dari lima faktor penentu yang mewakili dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Rekomendasi arahan model  kebijakan  adalah  sebaiknya  dilaksanakan  dengan  urutan  prioritas  perbaikan  kualitas  air  limbah industri  yang  secara  langsung  dan  efektif  mendorong  perbaikan  kualitas  air  limbah  dari  IPAL  terpadu Pengelola  Kawasan.  Dengan  perbaikan  kualitas  air  limbah  tersebut  akan  meningkatkan  kepercayaan pelanggan  dan  terjadi  peningkatan  kebutuhan  air  industri  sehingga  kinerja  ekonomi  dan  bisnis  perusahaan juga  meningkat.  Dengan  meningkatnya  kemampuan  perusahaan  industri  maka  memungkinkan  tersedianya sumber  daya  yang  cukup  untuk  pelaksanaan  program  3R  limbah  B3  dan  mendukung  kondisi  perburuhan yang kondusif. Urutan prioritas arahan kebijakan ini ada perbedaan dari penelitian sebelumnya yang disusun hanya berdasarkan analisis prospektif. Hal ini membuktikan bahwa dengan AHP sebagai kelanjutan analisis prospektif dapat diperoleh arahan model kebijakan yang lebih tepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan para pakar yang mendukung  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Bapak  Dwi  Restiyanto  (General  Manager  PT  BITA),  Bapak  Pien Budiyanto  (Direktur  PT  Delta  Enviro  Indonesia),  Ibu  Nita  Walla  (BPLHD  Jabar),  Ibu  Istingani  dan  Bapak Aris D.C (keduanya Senior Manager di PT Jababeka Infrastruktur).

## DAFTAR PUSTAKA
‘Arcy B, Kim LH, Redillas MM  Ed  . 2018. Wealth Creation without Pollution: Designing for Industri, Eco Business Park and Industrial Estates . London:  IWA Publising.
Budiyanto  P,  Saefuddin  A,  Putri  EIK.  2015.  Analisis  keberlanjutan  PT  East  Jakarta  Industrial  Park  dalam mewujudkan  kawasan  industri  yang  berwawasan  lingkungan.  Jurnal  Pengeloaan  Sumberdaya  alam dan Lingkungan. 5(2):199-209.
Cahyanto AD, Noorachmat BP, Noor E. 2016. Model pengembangan kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan. Jurnal Pengeloaan Sumberdaya alam dan Lingkungan. 6(1):31-44.
Fonseca  F,  Ramos  RAR,  Da  Silva  ANR.  2015.  An  agent-based  model  to  assess  the  attractiveness  of industrial  estates.  Journal  of  Artificial  Societies  and  Social  Simulation.  18 (4):13.  doi: 10.18564/jasss.2893.
Hadiwijoyo  R,  Purwanto  P,  Hadi  P.  2013.  Innovative  green  technology  for  sustainable  industrial  estate development. International Journal of Renewebale Energy Development (IJRED). 2(1):53-58.
Marimin.  2013.  Aplikasi  Teknik  Pengambilan  Keputusan  dalam  Manajemen  Rantai  Pasok.  Bogor:  IPB Press.
Mohammed AS, Melkania U, Kumar BN. 2014. Sosio economic impact assessment of integrated Industrial Estate  Pantnagar  India.  Ethiopian  Journal  of  Environmental  Studies  &  Management.  7:890-901. doi: http://dx.doi.org/10.4314/ejesm.v7i2.9S.
Riberio P, Fonseca F, Neiva C, Bardi T, Laurenco JM. 2017. An integrated approach towards transforming an  industrial  park  into  an  eco-industrial  park:  the  case  of  salaise-sablons.  Journal  of  Environmental Planning and Management. 61(2):195-213.
Saaty TL. 2008. Decision making with the analytical hierarchy process. Int. J. Services Sciences. 1(1):83-98.
Sulaiman  F,  Saefudin  A,  Zain  AFM.  2008.  Strategi  pengelolaan  kawasan  industri  cilegon  menuju  eco industrial park. Journal of Regional and City Planning. 19(2):37-57.
Supono  S.  2009.  Model  kebijakan  pengembangan  kawasan  pantai  utara  jakarta  secara  berkelanjutan [disertasi].  Bogor  (ID):  Program  Studi  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan.  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Wikaningrum  T,  Noorachmat  BP,  Noor  E.  2015.  Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Kawasan  Industri sesuai  Proper  KLHK  Peringkat  Hijau.  Jurnal  Pengeloaan  Sumberdaya  alam  dan  Lingkungan. 5(2):111-120.
Wikaningrum  T.  2018.  Prospek  skenario  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  kawasan  industri  (Studi  Kasus Kawasan  Industri  Jababeka  dan  EJIP  di  Kabupaten  Bekasi).  Journal  Environmental  Engineering  and Waste Treatment. 3(1):36-47.
Winardi,  Priyarsono  DS,  Siregar  H,  Kustanto  H.  2017.  Impacts  of  industrial  estate  development  policy  on household  poverty  in  West  Java  Province.  International  Journal  of  Sciences:  Basic  and  Applied Research (IJSBAR). 31(3):308-317.