## Wajah Hukum, 3(1), 51-59
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.45 Supeno, Muhtar Dahri, Hafid Zakariya

## Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Supeno 1 , Muhtar Dahri 2 , Hafid Zakariya 3
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 msasyabani@gmail.com, mukhtardahri76@gmail.com, hafidzakariya@gmail.com
Abstrak. Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  merupakan  langkah  maju  dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  terutama  penyelesaian  sengketa  di bidang  perdagangan  sebagai  jawaban  atas  kebuntuan  dalam  penylesaian  sengketa  perdagangan  yang  membutuhkan penyelesaian  secara  cepat,  murah,  informal,  dan  terjaga  kepentingan  dan  rahasia  para  pihak.  Akan  tetapi  masih terdapat  beberapa  aturan  dan  praktik  yang  tidak  sejalan  dengan  asas  hukum  arbitrase  itu  sendiri.  Dalam  tulisan  ini akan  dikaji  dan  dianalisis  kedudukan  asas  hukum  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase dengan demikian diharapkan asas-asas hukum ini dapat dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berkepentingan, jika ada aturan hukum dan praktik hukum yang bertentangan dengan asas hukum ini dapat dikesampingkan.
Kata kunci :  asas hukum, arbitrase
Abstract. The enactment of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and  Alternative Dispute Resolution is a step forward in dispute resolution in Indonesia, especially the settlement of disputes in the field of trade in response to the deadlock  in  the  settlement  of  trade  disputes  that  require  resolutions  quickly,  cheaply,  informally,  and  maintained interests and the secrets of the parties. However, there are still some rules and practices that are not in line with the principle of arbitration law itself. In this paper will be reviewed and analyzed the position of the legal principle used in  resolving  disputes  through  arbitration,  so  it  is  hoped  that  these  legal  principles  can  be  upheld  by  all  interested parties, if there are legal rules and legal practices that are contrary to this legal principle, they can be ruled out. Keywords: legal principle, arbitration

## PENDAHULUAN
Kedudukan asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sangat penting  dan  strategis  karena  sejatinya  kedudukan  asas  hukum  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  norma hokum  itu  sendiri,  dalam  literature  hokum  modern  terdapat  beberapa  asas  hokum  yang  memiliki keberlakuan yang bersifat universal terutama bagi negara-negara yang menganut civil law system, yaitu: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “asas” memiliki tiga makna yaitu: 1. Asas lex posterior derogate legi priori (peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama); Asas  ini  menegaskan  bahwa  dengan  diundangkannya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baru sebagai hasil amandemen atau perubahan maka ketentuan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi sebagai  undang-undang,  sebagai  contoh  dengan  telah  diamandemennya  beberapa  pasal  yang  ada  dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 s/d 2002 maka yang berlaku adalah pasal-pasal yang telah ditetapkannya  hasil  amandemen  Undang-Undang  Dasar  oleh  Majelis  Permusyawarata  Rakyat  Republik Indonesia sehingga pasal-pasal yang dialkukan perubahan tidak bisa menjadi sumber hokum lagi. Sebagai contoh lagi adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Lex  specialis  derogate  legi  peneralis (peraturan  yang  lebih  khusus  mengenyampingkan  peraturan  yang lebih umum);
Asas  ini  mengisyaratkan  bahwa  peraturan  yang  lebih  khusus  mengenyampingkan  peraturan  yang  lebih umum,  peraturan  yang  bersifat  umum  di  Indonesia  adalah  peraturan  yang  terdapat  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh dengan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Dosen Fakultas Hukum STKIP YPM Bangko
3 Student doctoral program ums Surakarta, Lecture Batik Islamic University of Surakarta
berlakunya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  maka  ketentuan  pidana  yang diterapkan  adalah  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  tersebut  bukan  didasarkan  kepada KUHPidana.  Contoh  lain  adalah  batas  usia  dewasa  untuk  menurut  Pasal  330  KUHPerdata  adalah  21 tahun  sedangkan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan, Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  Undang-undang  Pengadilan  Anak,  Undang-Undang HAM,  Undang-Undang  Kewarganegaraan,  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah 18 tahun, maka secara kasuistik penerapan aturannya adalah usia 18 tahun bukan usia yang diatur dalam KUHPerdata.
3. Lex  superior  derogate  legi  inferior (peraturan  yang  lebih  tinggi  mengenyapingkan  hokum  yang  lebih rendah);
Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peratuiran Perundang-undangan, urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden  (Perpres),  Peraturan  Daerah  Propinsi  (Perda  Propinsi),  dan  Peraturan  Daerah  Kota/Kabupaten (Perda Kota/Propinsi).
Hal  ini  berlaku  secara  hirarkhis  dan  sistematis  dalam  artian  jika ada  ketentuan  hokum  yang  terdapat dalam UU yang tidak sesuai dengan UUD maka aturan tersebut dapat dikesampingkan, demikian pula jika dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang  maka  aturannya  dapat dikesamping.
Beberapa  asas  hukum  ini  selayaknya  dapat  dijunjung  tinggi  dan  dihormati  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum konkrit karena dalam kenyataannya asas-asas hukum ini masih dilanggar oleh penegak hokum dalam menangani suatu kasus hukum.
Menurut  Nurfauzia,  Pada  tahap  penyelesaian  perjanjian  dalam  hal  jual  memiliki  3  tahap  antara  lain musyawarah mufakat, Pengadilan Negeri Jambi dan gugatan sita jaminan. 4 Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlaku asas-asas yang bersifat khusus, diantaranya adalah:
1. Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  perjanjian arbitrase (Pasal 3)
2. Adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri (Pasal 11 Ayat 1)
3. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60)
Dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih terdapat ketentuan  yang  bertentangan  dengan  asas  hukum  yang  berlaku  dalam  arbitrase  itu  sendiri,  bahkan  asas hukum tersebut  merupakan asas hokum yang sangat penting dalam arbitrase yaitu asas absolute authority dan final  and  binding  decision ,  hal  ini  akan  berdampak  luas  terhadap  kepercayaan  pelaku  bisnis  dalam menyelesaian sengketa dagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  akan  dilakukan  penelitian  yuridis  normatif  terhadap beberapa  asas  yang  dikangkangi  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  suatu  peraturan  peundangan-undangan,  sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  cara mengungkapkan beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan arbitrase, pembahasan dilakukan dengan cara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat kualitatif.
4 Nurfauzia, Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Jual Belisarana Produksi Pertanian (Saprodi) antara CV Karya Tani dengan Toko Riska Tani , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), hal.16-162.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Asas Hukum
Pengertian asas hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:
a. Dasar, alas, pedoman
b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berfikir
c. Cita-cita yang menjadi dasar
Asas  hukum  adalah  sesuatu  hal  yang  sangat  mendasar  dalam  hukum,  dan  menjadi  pedoman  baik dalam pembentukan hukum maupun praktik hukum, asas hukum mengangdung nilai kebenaran yang harus dijunjung  tinggi  sebagai  suatu  kebenaran  yang  hakiki  dalam  suatu  kaedah  hukum,  atau  asas  hukum  juga dapat dijadikan sebagai suatu hal yang ingin dicapai, diraih dalam kaitannya tentang tujuan hukum di suatu negara.
Asas hukum bersifat abstrak, maka asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal  yang  konkrit.  Kalau  peraturan  hukum  konkrit  itu  dapat  secara  langsung  diterapkan  kepada  peristiwa yang  konkrit,  maka  asas  hukum  karena  bersifat  abstrak  tidak  dapat  diterapkan  secara  langsung  kepada peristiwa konkrit, 5 menurut beliau asas hukum dapat dibagi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus:
Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas lex posterior derogat legi priori , asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus  dipertahankan  demikian  sampai  diputus  lain  oleh  pengadilan,asas  demi  kepastian  hukum,  asas nebis  in  idem .  Asas  hukum  khusus  berfungsi  dalam  bidang  yang  lebih  sempit  seperti  dalam  bidang hukum  perdata,  hukum  pidana  dan  sebagainya,  yang  sering  merupakan  penjabaran  dari  asas  hukum umum,  seperti pacta  sunt  servanda ,  asas konsensualisme ,  asas  yang  tercantum  dalam  pasal  1977 KUHPerdata, asas praduga tak bersalah. 6
Menurut  J.J.  H.  Brugging  asas  hukum  adalah  “kaidah  yang  memuat  ukuran  (kriteria)  nilai,” 7 yaitu nilai-nilai  umum  yang  ingin  diraih,  asas  hukum  berfungsi  sebagai  meta-kaidah  terhadap  kaidah  perilaku, karena  menentukan  interpretasi  terhadap aturan  hukum  dan  dengan  itu  wilayah  penerapan  aturan  tersebut, tetapi  asas  hukum  juga  pedoman  bagi  perilaku,  walaupun  dengan  cara  yang  kurang  langsung  jika dibandingkan dengan kaidah perilaku.
Dalam  buku  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum,  Ishaq  merangkum  beberapa  pendapat  para  ahli  tentang pengertian asas hukum:
1. Pendapat Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu  hukum  tidak  dianggap  berasal  dari  aturan  yang  lebih  umum.  Asas  hukum  umum  itu  merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat
2. Pendapat van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum  itu tidak boleh dianggap sebagai norma- norma  hukum  yang  konkrit,  akan  tetapi  perlu  dipandang  sebagai  dasar-dasar  umum  atau  petunjuk- petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif
3. Pendapat  van  der  Velden.  Asas  hukum  adalah  tipe  putusan  yang  dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur untuk  menilai  situasi  atau  digunakan  sebagai  pedoman  berperilaku.  Asas  hukum  didasarkan  atas  nilai atau lebih yang menentukan siatuasi yang bernilai yang harus direalisasi
4. Menurut  Scholten,  bahwa  asas  hukum  adalah  kecenderungan  yang  disyaratkan  oleh  pandangan kesusilaan  kita  pada  hukum,  merupakan  sifat-sifat  umum  dengan  segala  keterbatasannya  sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada 8
5 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal.7.
6 Ibid , hal. 10-11.
7 J.J. H. Brugging, Op. Cit . hal. 123.
8 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 75-76.
Dari beberapa pengertian dan pembatasan tentang asas hukum maka  asas hukum mengandung unsur- unsur:
1. Asas hukum merupakan hal yang sangat mendasar dalam hukum
2. Asas hukum bersifat abstrak sehingga tidak dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit
3. Asas hukum menjadi pedoman dalam berperilaku dan menjadi pedoman dalam sistem dan pembentukan hukum
4. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma konkrit Asas hukum pada dasarnya memiliki dua kedudukan dalam suatu sistem hukum yaitu:
1. Asas hukum bersifat abstrak dan tidak dituangkan dalam kaidah hukum akan tetapi asas hukum dijadikan pedoman  bagi  kaidah  hukum  dan  dalam  penemuan  hukum,  dalam  konteks  ini  asas  hukum  tidak  dapat diterapkan  dalam  peristiwa  konkrit,  seperti  asas  “setiap  orang  dianggap  tahu  akan  undang-undang”, “perlindungan terhadap pihak ketiga  yang beritikad baik”, “siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan”.
2. Asas  hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  konkrit  atau  pasal-pasal  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1320 KUHPerdata tentang asas konsensus, asas kecakapan, asas kausa yang halal,   Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas pacta sunt servanda dan good faith, Pasal 60 Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  asas  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan hukum dan mengikat para pihak ( final and binding )
Dalam setiap asas hukum terlihat suatu cita-cita yang hendak diraih, suatu cita-cita, atau harapan, suatu  ideal,  asas  hukum  memberi  dimensi  etis  kepada  hukum.  Asas  hukum  menjadi  pedoman  bagaimana seharusnya  kaidah  hukum  yang  akan  diberlakukan,  kaidah  hukum  harus  disinkronkan  dengan  asas  hukum agar  cita-cita  hukum  dapat  diraih,  dengan  demikian  kaidah  hukum  harus  menterjemahkan  apa  yang diinginkan oleh asas hukum.
Apakah  asas  hukum  dapat  berubah?,  menurut  Sudikno  Mertokusumo  “asas  hukum  pada  umumnya bersifat  dinamis,  berkembang  mengikuti  kaidah  hukumnya,  sedangkan  kaidah  hukum  akan  berubah mengikuti  perkembangan  masyarakat,  jadi  terpengaruh  waktu  dan  tempat:  “ historisch  bestiment ” 9 . Walaupun  pada  umumnya  asas  hukum  bersifat  dinamis,  menurut  Scholten  ada  asas  hukum  yang  bersifat universal  yang  berlaku  kapan  saja  dan  di  mana  saja,  tidak  terpengaruh  waktu  dan  tempat.  Ada  lima  asas hukum  universal,  yaitu  asas  kepribadian,  asas  persekutuan,  asas  kesamaan,  asas  kewibawaan,  dan  asas pemisahan antara baik dan buruk. Menurut peneliti asas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu asas hukum permanen dan asas hukum dinamis. 10
Dengan demikian asas hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu sistem hukum karena  asas  hukum  menjadi    landasan  bagi  kaidah  hukum  dan  menjadi  pedoman  dalam  pembentukan hukum,  dalam  teori  hukum  asas  hukum  termasuk  dalam  lingkup  filsafat  hukum  yang  berada  di  atas,  teori hukum  dan  dogmatik  hukum,  serta  penerapan  hukum  sehingga  asas  hukum  tidak  dapat  dikesampingkan, pembahasan  tentang  teori,  hukum,  kaidah  hukum  dan  penerapan  hukum  tidak  boleh  mengenyampingkan asas  hukum,  jika  ditinjau  dari  asas  sebagai  suatu  cita-cita  maka  sulit  hukum  akan  meraih  apa  yang diinginkan  oleh  hukum.  Menurut  peneliti  asas  hukum  harus  dapat  dijangkau  dan  dapat  diraih  karena  jika tidak  demikian  maka  tujuan  hukum  tidak  akan  pernah  tercapai  dan  hanya  sebatas  angan-angan  saja, sinkronisasi antara asas hukum dengan dogmatik perlu dilakukan, dimungkinkan asas hukum dapat diubah karena dalam praktiknya tidak dilaksanakan demikian pula sebaliknya. Menurut J.J.H.Brugging asas hukum mengemban  fungsi  ganda  yaitu  “sebagai  pondasi  dari  sistem  hukum  positif  dan  sebagai  batu-uji  kritis terhadap sistem hukum positif.” 11
Berikut dapat dilihat kedudukan asas hukum menurut Farid  Ali dalam bukunya Studi Sistem Hukum Indonesia, beliau menyatakan bahwa:
9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. , hal. 9.
10 Asas hukum permanen adalah asas yang tidak berubah oleh waktu dan tempat adalah asas hukum yang bersifat universal yang memiliki sifat yang sangat global dan umum, biasanya tidak dicantumkan dalam pasal-pasal , sedangkan asas hukum yang bersifat  dinamis  yaitu  asas  yang  dapat  berubah  menurut  waktu  dan  tempat,  menurut  kaidah  hukumnya,  dalam  konteks  ini  asas hukum yang dapat berubah adalah asas hukum yang bersifat khusus yang diterapkan dalam bidang-bidang tertentu, biasanya dapat dicantumkan dalam pasal-pasal.
11 J.J.H.Brugging, Op. Ci.t , hal. 133.
Keberlakuan  suatu  asas  merupakan  kepastian  dan  oleh  karena  itu  ketika  ia  diberlakukan  untuk memecahkan masalah, tidak ada suatu keraguan atas kebenarannya dan oleh karena itu ia dapat dijadikan pengawal di dalam memutuskan suatu masalah. Dalam hal penegakan hukum, para penegak hukum tidak perlu ragu melakukan tindakan, dalam memberikan suatu keputusan hukum. Dengan asas, apa yang kita lakukan memiliki jaminan atas kebenarannya.
Asas  biasa  disebut  dengan  prinsip.  Ia  lahir  dari  suatu  kesepakatan  atas  kebenaran  sesuatu  hal  hasil pengkajian ilmu pengetahuan. Ia berada di atas teori. Jika teori masih dapat dibantah, ditolak, maka asas tidak dapatditolak atau dibantah. Memang demikian kebenaran keberlakuannya, dan oleh karena ia lahir dari  teori  sedangkan  teori  adalah  hasil  pembuktian  atau  suatu  hipotesis  yang  diajukan,  dan  hipotesisi merupakan  anggapan  dasar  yang  disusun  atas  kajian  terhadap  realitas  yang  terjadi,  maka  setiap  ilmu pengetahuan memiliki asas. 12
Asas hukum merupakan suatu kepastian sehingga tidak perlu ragu dalam melaksanakannya, dan asas hukum  menjadi  pengawal  dalam  penerapan  suatu  aturan,  apakah  aturan  yang  dituangkan  atau  yang dijalankan  sesuai,  sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  asas  hukum.  Asas  hukum  menduduki  posisi tertinggi  dalam  suatu  sistem  hukum  oleh  karena  itu  pemberlakuannya  memiliki  kekuatan  hukum,  bahkan dalam suatu penerapan hukum jika tidak sesuai dengan asas hukum maka dapat dilakukan upaya pembatalan bahkan batal demi hukum. Sebagai contoh penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan  yang sudah dinyatakan dicabut dan sudah diganti dengan aturan yang baru maka keputusan hukum tersebut tidak memiliki  kekuatan  hukum,  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum,  karena  bertentangan  dengan  asas  hukum: hukum kemudian meniadakan hukum sebelumnya ( lex posterior derogate legi priori ). 13
Dengan  demikian  kedudukan  asas  hukum  sangat  strategis  dalam  suatu  system  hukum  suatu  negara karena  kedudukannya  di  atas  aturan  itu  sendiri  bahkan  jika  suatu  aturan  hukum  bertentangan  dengan  asas hukum  maka  aturan  tersebut  kedudukannya  lemah,  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dikenal beberapa  asas  yang  berlaku  baik  berlaku  secara  umum  dalam  perjanjian  maupun  berlaku  khusus  dalam konteks  arbitrase  itu  sendiri,  jika  dianalisis  masih  terdapat  aturan  hukum  yang  tertdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertentangan dengan asas yang berlaku dalam arbitrase itu sendiri

## Asas-asas hukum dalam Arbitrase
Dalam konteks penelitian ini peneliti mencermati adanya beberapa asas hukum yang dijadikan sebagai pedoman  dengan  aturan  hukum  yang  tertuang  dalam  undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
a. Asas  kewenangan  absolut  arbitrase  ( absolute  authority );  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase (Pasal 3)
b. Asas pacta  suntservanda ;  Adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjian  ke  Pengadilan Negeri (Pasal 11 Ayat 1)
c. Asas Final and binding decision ; Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60)
Asas pertama menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak  yang  telah  terikat  perjanjian  arbitrase  (Pasal  3)  dan  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis meniadakan  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam perjanjian  ke  Pengadilan  Negeri,  merupakan    konsekuensi  dari  asas  Pacta  Suntservanda  yang mengisyaratkan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut  (Pasal  1338  KUHPerdata),  walaupun  demikian  tetap  saja  terjadi kerancuan dalam undang-undang ini di mana dalam undang-undang ini diatur juga bahwa syarat untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase terutama putusan arbitrase internasional harus didaftarkan di Pengadilan Negeri  (Pasal  60),  dengan  demikian  sebenarnya  lembaga  arbitrase  tidak  memiliki  kewenangan  absolut
12 Farid Ali, et. al., Studi Sistem Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 120.
13 Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum, Indonesia Legal Center Publishing,  Jakarta, 2008, hal. 109.
tertama dalam masalah eksekusi, berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa undang-undang ini telah menabrak asas dari arbitrase itu sendiri yaitu putusan arbitrase bersifat final dan binding.
Beberapa asas penting dalam arbitrase internasional dapat peneliti uraikan sebagai berikut: 1. Free  consent ;  menurut  Mariam  Darus  “kebebasan  berkontak  yang  bertanggung  jawab.” 14 Para  pihak pada  prinsipnya  mempunyai  kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk  membuat  suatu  perjanjian  atau kontrak  dengan  pihak  lain,  hal  ini  merupakan  hak  dasar  yang  diberikan  kepada  semua  orang  untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, asas ini merupakan asas yang sangat umum  dan mendasar dalam suatu perjanjian arbitrase karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan  digunakan  jika  terjadi  sengketa  dalam  hubungan  bisnis  dan  forum  apa  yang  dipilih  untuk menyelesaikan  sengketa  mereka,  dengan  demikian  pilihan  hukum  dan  pilihan  forum  yang  disepakati oleh para pihak harus bebas dari tekanan dan intervensi pihak lain. Konsekuensi logis prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian arbitrase adalah para pihak memiliki hak-hak untuk:
a. Pilihan  forum  ( choise  of  jurisdiction ),  para  pihak  menentukan  sendiri  pengadilan  atau  forum  mana yang berwenang memeriksa sengketa yang terjadi/akan terjadi
b. Pilihan  hukum  ( choise  of  law ),  para  pihak  dapat  menentukan  sendiri  hukum  mana  yang  berlaku dalam kontrak tersebut termasuk hukum yang yang akan digunakan jika terjadi sengketa
c. Pilihan domisili ( choise of domicile ), para pihak dapat menetukan sendiri domisili hukum dari para pihak yang terikat perjanjian arbitrase
2. Pacta  sunt  servanda ;  menurut  Munir  Fuadi  “kontrak  mengikat”  secara  hukum, 15 Arbitrase  merupakan bentuk  perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak,  perjanjian  yang  dibuat  secara sah menjadi hukum bagi para pihak, merupakan asas yang memiliki kedudukan terpenting dalam suatu arbitrase  karena  para  pihak  terikat  dengan  perjanjian  arbitrase  yang  telah  mereka  sepakati  baik mengenai pilihan hukumnya dan pilihan forum arbitrase, konsekuensi hukumnya para pihak selayaknya menghormati  dan  melaksanakan  semua  putusan  arbitrase  yang  sah  dan  sesuai  dengan  prosedur  forum arbitrase
3. Good  faith ;  Harry  Purwanto  mengatakan  bahwa  “pelaksanaan  janji-janji  tersebut  harus  dilaksanakan dengan  penuh  kesadaran,  rasa  tanggung  jawab  dan  memperhatikan  kepentingan  para  pihak,” 16 Suatu perjanjian yang secara sah dibuat oleh para pihak, maka para pihak harus memiliki keinginan/itikad baik untuk  menghormati  dan  melaksanakan  segala  sesuatu  yang  sudah  disepakati,  merupakan  tanggung jawab  moral  para  pihak  untuk  melaksanakan  dengan  sungguh-sungguh  semua  kesepakatan  yang  telah dibuat,  tanpa  adanya  itikad  baik  dari  para  pihak  maka  tidak  mungkin  suatu  perjanjian  dapat dilaksanakan
4. Resiprositas ;  menurut  Syafrudin  Yudowibowo  “ikatan  hubungan  timbal  balik,” 17 dalam  masalah pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing,  suatu  negara  A  yang  telah  mengakui  dan melaksanakan  putusan  arbitrase  dari  B,  maka  pada  kasus  lain  selayaknya  B  harus  mengakui  dan melaksanakan putusan arbitrase dari negara A, jika tidak demikian maka tidak akan tercipta hubungan yang harmonis bagi kedua negara karena negara A yang tidak mau mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase negara B pada kasus lain akan ditolak pula oleh negara B, selayaknya tidak ada alasan untuk tidak  mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  dari  negara  lain  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  hukum  yang  berlaku,  menurut  Huala  Adolf  prinsip  resiprositas  “mengisyaratkan  bahwa  para pihak  dalam  kontrak  harus  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  secara  timbal  balik. Menurut prinsip inji, pelaksanaan kontrak harus memberi “keuntungan” timbal balik” 18 5. Non-diskriminasi; menurut  Iza  Fadri  “konsesi  yang  terbaik  yang  diberikan  satu  negara  mitra  dagang harus  berlaku  pula  bagi  semua  negara  lainnya.” 19 Asas non-diskriminasi dalam  arbitrase  dalam  suatu
14 Mariam Darus, Op. Cit. , hal. 5.
15 Munir Fuadi, Op. Cit., hal. 210.
16 Harry Purwanto, Op. Cit ., hal. 157.
17 Syafrudin Yudowibowo, “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Sebuah Perspektif Atas UU Nomor 30 Tahun 1999) ”,Jurnal Yustisia Edisi Nomor 71, 2007, hal.53.
18 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional , Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 27.
19 Iza  Fadri, Politik  Hukum  Pidana  Ekonomi  Indonesia:  Kebijakan  dalam  Era  Liberalisasi  Perdagangan  Dunia ,  PTIK Press, 2013, hal. 191.
negara  memegang  fungsi  yang  sangat  fital  karena  asas  ini  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  persamaan perlakuan  kepada  para  pihak,  dalam  suatu  sengketa  di  mana  para  pihak  (A  dan  B)  sepakat  untuk menyerahkan  penyelesaian  sengketanya  kepada  suatu  forum  arbitrase  yang  berada  di  negara  A,  maka negara  A  tidak  boleh  melakukan  diskriminasi  terhadap  B  sehingga  akan  tercipta  kepercayaan  dari negara lain terhadap arbitrase di negara A.
6. National treatment; menurut Iza Fadri “produk yang telah masuk secara sah ke dalam wilayah pabean dari  suatu  negara  harus  diperlakukan  sama  dengan  produk  yang  berasal  dari  negara  pengimpor sendiri,” 20 asas national treatment memiliki tujuan yang sama dengan asas non- diskriminasiyaitu untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara dalam memeroses suatu sengketa arbitrase. 7. Partij  autonomy; menurut  Bambang  Sutiyoso “ pada  prinsipnya  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu kontrak  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  hukum  mana  yang  berlaku  dan  forum  penyelesaian sengketa  mana  yang  diberlakukan  ketika  di  kemudia  hari  terjadi  suatu  sengketa.” 21 Dalam  perjanjian arbitrase  para  pihak  diberi  kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk  memilih  arbiter  dan  menentukan prosedur arbitrase berdasarkan kesepakatan bersama, atas dasar itu arbiter harus melaksanakan prosedur yang  telah  disepakati  karena  berdasarkan UNCITRAL  Model  Law arbiter  yang  tidak  melaksanakan prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  telah  disepakati mengakibatkan  putusan arbitrase  dapat  diajukan pembatalan sebagai suatu konsekuensi hukum bagi arbiter untuk melaksanakan kesepakatan para pihak. 8. Most quickly of time ; menurut Gatot Sumartono “lebih cepat karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat,  hingga  menghemat  waktu,  biaya  dan  tenaga.” 22 Asas  ini  merupakan  salah  satu  asas  yang sangat  penting  dalam  arbitrase  dan  menjadi  keunggulan  dari  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketa dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum.  Janji  untuk  menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat merupakan salah satu faktor mengapa para pelaku bisnis lebih cenderung memilih  arbitrase,  hal  ini  terbukti  dalam rule  of  the  game suatu  lembaga  arbitrase  telah  ditentukan maksimal waktu dalam proses arbitrase, akan tetapi sangat disayangkan ternyata undang-undang masih memberikan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dan banding atas pembatalan putusan arbitrase sehingga  asas  ini  telah  dikebiri  oleh  pembuat  undang-undang  yang  dapat  menghilangkan  jati  diri arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dengan cepat ( most quickly of time ), menurut peneliti asas  ini  memberikan  pedoman  bahwa  proses  arbitrase  harus  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan cepat,  hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  pembuat  undang-undang  untuk  menghilangkan  pasal-pasal penghambat dalam proses arbitrase
9. Ex aequo et bono ; menurut Madjedi Hasan “apa yang adil dan wajar atau sesuai dengan rasa keadilan dan hati nurani.” 23 Dalam penyelesaian sengketa arbitrase ada permintaan khusus dari para pihak yaitu agar  arbiter  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  kepatutan,  keadilan  dan  hati  nurani  yaitu memohon  agar  arbiter  dapat  memutus  sengketa  dengan  seadil-adilnya,  keputusan  yang  dijatuhkan adalah  patut  dan  harus  didasarkan  kepada  rasa  keadilan  dari  hati  nurani,  dalam  hal  ini  berarti  arbiter dapat  mengenyampingkan  norma  positif  yang  berlaku.  Walaupun  demikian  keputusan  arbiter  tetap memiliki kekuatan hukum yang  sama bagi para  pihak dan putusan arbiter merupakan putusan hukum, secara hukum keputusan arbiter harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab 10. Confidensial: menurut  Mariam  Darus  pengertian confidensial adalah “ kerahasiaan,” 24 asas  ini merupakan  suatu  asas  yang  khusus  dalam  proses  arbitrase  karena  tidak  dianut  dalam  proses  hukum melalui  peradilan  umum,  asas  ini  memiliki  keunggulan  karena  proses  persidangan  bersifat  sangat tertutup  yang  hanya  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  sengketa  sehingga hal-hal  yang bersifat rahasia tidak terbuka ke publik. Segi positif dari asas ini nama baik dan reputasi para pihak akan tetap terjaga dan terhindar dari konsumsi media yang cenderung menimbulkan kerugian bagi para pihak
20 Ibid , hal. 192.
21 Bambang Sutiyoso,“Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase ”,Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24 Nomor 1, 2012, hal. 160.
22 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 13.
23 Madjedi Hasan,  “Ex  Aequo Et  Bono Decision”, Indonesia  Arbitration Quarterly Newsletter Volume 6 Nomor 4, 2014, hal. 22.
24 Mariam Darus, Op. Cit , hal. 8.
11. Final; putusan yang  telah dijatuhkan oleh arbitrase adalah putusan terakhir dalam arti tidak ada upaya hukum  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Asas  ini  sebenarnya  merupakan  asas  yang sangat  penting  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  karena  sejalan  dengan  prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase, akan tetapi asas ini menjadi tidak berfungsi karena tergilas oleh adanya  aturan-aturan  pembolehan  dilakukannya  upaya  hukum  lain  seperti  upaya  pembatalan  putusan arbitrase  dan  banding  atas  putusan  arbitrase  ke  peradilan  umum  walaupun  asas  ini  dinyatakan  secara tegas  dalam  pasal  akan  tetapi  kontradiktif  dengan  pasal  lain  yang  memberi  peluang  untuk  melakukan upaya hukum. Suleman Batubara menyatakan bahwa:
Sifat  final  yang  demikian,  sejalan  dengan  asas  arbitrase  yang  menghendaki  proses  penyelesaian  yang cepat  dan  sederhana.  Sementara  itu,  maksud  putusan  yang  bersifat  binding,  putusan  tersebut  sejak dijatuhkan  langsung  “mengikat”  kepada  para  pihak.  Dampak  lanjut  dari  sifat  binding  menimbulkan akibat  kekuatan  eksekutorial.  Apabila  putusan  tidak  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh  pihak  yang dikalahkan, putusan dapat dijalankan pelaksanaannya secara paksa oleh badan kekuasaan resmi melalui peradilan.  Memang  harus  demikian  sifat  dan  kekuatan  putusan  Mahkamah  Arbitrase,  harus  mengikat dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Untuk  apa  ada  putusan  kalau  tidak  dapat  dijalankan  dengan paksa apabila pihak yang kalah enggan memenuhi secara sukarela 25
12. Binding ;  menurut  Jelli  Nasseri  “putusan  dari  suatu  arbitrase  internasional  (asing)  merupakan  putusan yang  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  terhadap  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu sengketa,” 26 pada dasarnya sejak saat putusan arbitrase ditandatangani maka pada saat itu putusan telah memiliki  kekuatan  secara  hukum  dan  tidak  memerlukan  syarat  hukum  lain  agar  putusan  tersebut menjadi mengikat para pihak, untuk suatu putusan yang mengikat maka putusan tersebut harus diterima dengan itikad baik termasuk untuk melakukan eksekusi putusan secara sukarela.
13. Capability  of  party ;  menurut  Subekti  “orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  harus  cakap  menurut hukum,” 27 para  pihak  yang  membuat  perjanjian  arbitrase  harus  cakap  bertindak  secara  hukum merupakan  asas  penting  dalam  arbitrase,  syarat-syarat  kecakapan  diatur  menurut  aturan  hukum  yang berlaku,  perjanjian  yang  tidak  dibuat  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki  kecakapan bertindak maka  akan menjadi dasar dibatalkannya putusan arbitrase sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Oleh  karena  asas  hukum  ini  bukan  sebagai  suatu  norma  yang  konkrit  maka  dapat  praktiknya  sering diterjang  dan  dikesampingkan  oleh  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  sehingga  undang-undang yang ditetapkan  menabrak asas hukum itu sendiri, sehingga dengan  kondisi demikian jika kembali kepada konsep  asas  hukum  sebagai  sesuatu  yang  sangat  mendasar  dan  hal-hal  yang  menjadi  tujuan  hukum  itu sendiri tidak akan tercapai, sehingga kepastian hukum dan keadilan sulit untuk dicapai dalam penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  pemikiran  yang  konstruksi  dengan  melakukan perubahan  terhadap  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  yang  nyata- nyata  bertentangan  dengan  asas  yang  berlaku  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  sehingga pertimbangan moral (filosofis) dari dibentuknya undang-undang ini akan tercapai.

## SIMPULAN
Arbitrase  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai lembaga penyelesaian sengketa, Arbitrase dibentuk didasarkan prinsip dan asas  yang  agung  yaitu  arbitrase  memiliki  kewenangan  absolut  dan  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan binding, akan tetapi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak sejalan bahkan bertentang dengan asas-asas hukum yang dianut oleh arbitrase itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan maka akan mematikan kepercayaan  pelaku  bisnis  dalam  menyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan perubahan  yang  sangat  fundamental  terhadap  undang-undang  ini  agar  sejalan  dengan  moral  (filosofis) dibentuknya lembaga arbitrase di Indonesia.
25 Suleman Batubara dan Orinton Purba, Op. Cit. , hal. 89.
26 Jelly  Nasseri,  “Eksistensi  Konvensi  New  York  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional  di  Indonesia,” Indonesia Arbitration Quaterly Newsletter Volume 7 Nomor 1, 2015, hal. 9.
27 Subekti, Hukum perjanjian , Intermasa, Jakarta, hal. 17.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sutiyoso.  2012.  “Akibat  Pemilihan  Forum  Dalam  Kontrak  Yang  Memuat  Klausula Arbitrase ”,Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24 Nomor 1. Farid Ali, et. al., 2012. Studi Sistem Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Gatot Sumartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Harry  Purwanto.  2009. Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Perjanjian  Internasional .    Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 1 Huala Adolf. 2008. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional , Refika Aditama, Bandung. Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2008. Kamus Hukum, Indonesia Legal Center Publishing,  Jakarta. Iza Fadri. 2013. Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia: Kebijakan dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia , PTIK Press.
Jelly Nasseri. 2015. “Eksistensi Konvensi New York Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia,” Indonesia Arbitration Quaterly Newsletter Volume 7 Nomor 1.
J.J. H. Brugging. 1999. Refleksi Tentang Hukum . Citra Aditya. Bandung. Madjedi Hasan. 2014. “Ex Aequo Et Bono Decision”, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Volume 6 Nomor 4.
Mariam Darus. 2003. Beberapa pemikiran mengenai penyelesaian sengketa di bidang ekonomi keuangan di luar pengadilan . bahan seminar dan lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII. Munir  Fuadi.  2006. Arbitrase  Nasional  AlternatifPenyelesaian  Sengketa  Bisnis .  Citra  Aditya  Bhakti. Bandung Nurfauzia, Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Jual Belisarana Produksi Pertanian (Saprodi) antara CV Karya Tani dengan Toko Riska Tani , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 Suleman Batubara dan Orinton Purba. 2013. Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC . Raih Asa Sukses. Depok. Subekti, Hukum perjanjian , Intermasa, Jakarta. Sudikno Mertokusumo. 2009. Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Syafrudin  Yudowibowo.  2007.  “Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  di  Indonesia  (Sebuah  Perspektif Atas UU Nomor 30 Tahun 1999) ”,Jurnal Yustisia Edisi Nomor 71.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)