ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 Halaman 124-132

## MENCIPTAKAN APARATUR YANG PROFESIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Dwinda Anugrah
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Dwindaanugrah@gmail.com
Sukamto Satoto
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Sukamtosatoto@yahoo.com
Hartati
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi hartataifh@unja.ac.id

## Abstract
This  article  was  created  to  find  out  the  problem  of  unprofessional  apparatus  in  performing public services to the public, as well as knowing how to create a professional apparatus. The civil apparatus of the state is the employees who are domiciled as state apparatus in charge of providing  services  to  the  community.  Professional  Apparatus  means  emphasizing  the  ability, skills  and  expertise  of  government  officials  in  providing  responsive  public  services, transparency, effectiveness and efficiency.
Keywords: Apparatus, Professional, Public Service.

## Abstrak
Artikel ini dibuat untuk mengetahui permasalahan mengenai aparatur yang tidak profesional dalam  melakukan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  serta  mengetahui  bagaimana  cara menciptakan  aparatur  yang  profesional.  Aparatur  sipil  negara  adalah  para  pegawai  yang berkedudukan  sebagai  aparatur  negara  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Aparatur  yang  Profesional  artinya  menekankan  kepada  kemampuan, keterampilan    dan    keahlian  aparatur  pemerintah    dalam    memberikan  pelayanan  publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.
Kata Kunci: Aparatur, Profesional, Pelayanan Publik.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## A. Pendahuluan
Dalam  rangka  menjalankan  fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  prima  bagi masyarakat,  pemerintah  dituntut  untuk menjadi  sumber  daya  aparatur  yang memiliki integritas, profesional, netral serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik  KKN,  karena  hal  ini  sebagai peningkatan  kerja  dalam  birokrasi  dan untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif bagi  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat, apalagi  aparatur  ini  juga  sebagai  unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Ada 3 (tiga hal utama untuk melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/birokrasi  yang  efektif  dan efisien  yaitu  melakukan  suatu  langkah, upaya ataupun perlakuan yang optimal dan merujuk pada  prinsip-prinsip  tata  kelola
pemerintahan yang baik ( Good Governance) tarhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan  (bussines  process),  dan yang  paling  utama  adalah  sumber  daya manusia aparaturnya. 1
Masalah  mengenai  kinerja  Aparatur seringkali banyak instansi pemerintah yang yang  mana  masalah  yang  dihadapi menyangkut  tentang  masalah  sarana  dan prasarana.  Jika  dilihat,  masih  saja  ada
1 Edy  Topo  Ashari, Reformasi  Pengelolaan SDM  Aparatur,  Prasyarat  Tata  Kelola  Birokrasi Yang Baik.
Aparat  yang  kurang  menyadari  tugas  dan fungsinya  sehingga  timbul  ketimpangan- ketimpangan  dalam  menjalankan  tugasnya. Hal  ini  tentu  sangat  menarik  untuk  diteliti karena  kinerja  merupakan  sesuatu  yang sangat  penting  dan  harus  dimiliki  oleh setiap individu yang terlihat didalam sebuah organisasi.  Kinerja  bukan  saja  menyatakan soal hasil akhir akan tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung, yang mana proses inilah  yang  akan  menentukan  pencapaian seseorang. 2
Selain  adanya  permasalahan  kinerja, tuntutan pembaharuan atas manjemen SDM Aparatur  juga  datang  dari  publik  selaku penerima dan  objek  pelayanan  publik  yang diberikan  pemerintah.  Pelayanan  yang lambat,  budaya  pelayanan  yang  tidak berorientasi  pada  kepuasan  pelanggan  , ketidakmampuan petugas dalam menangani keluhan,  juga  pola  pikir  petugas  pelayanan yang  berorientasi  pada “ada  uang  urusan lancar”  adalah  warna  warni  yang  masih sering terjadi dan
menyebabkan masyarakat  lebih  baik  dan  lebih  senang untuk  berurusan  dengan  swasta  dibanding dengan  instansi  pemerintah.  Lebih  lanjut, paradigma  saat  ini  yang  menempatkan masyarakat  sebagai  pihak  yang  harus dilayani menyebabkan kebebasan masyarakat  untuk  menentukan  pelayanan seperti apa yang diharapkan dari
2 Cliff  M.  Sunda,  Johny Lumolos,  dan  Sarah Sambiran.  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan  Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara
pemerintah.  Faktor  tuntutan  masyarakat akan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  harus  segera ditanggapi/  direspon  oleh  pemerintah melalui reformasi manajemen SDM Aparaturnya. 3 Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa
Pelayanan  Publik  merupakan  kegiatan  atau rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. 4
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perubahan  di  berbagai  bidang  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Hal  tersebut  bisa  disebabkan  oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi  nilai  yang  berdimensi  luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. 5
Harus  diakui  bahwa  pelayanan publik yang  dilaksanakan  oleh pemerintah   terus mengalami  pembaharuan,    baik    dari    sisi
3 Edy Topo Ashari, Op., Cit.
4 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25- 2009-pelayanan-publik. Diakses pada 15 Desember 2020
paradigma  maupun    format    pelayanan seiring  dengan    meningkatnya    tuntutan masyarakat    dan    perubahan    di    dalam pemerintah    itu    sendiri.    Meskipun demikian,    pembaharuan    dari    kedua    sisi tersebut    belumlah    memuaskan,    bahkan masyarakat    masih    sering    diposisikan sebagai    pihak    yang    tidak    berdaya    dan termaginalisasikan    dalam    kerangka pelayanan.
Keberhasilan    birokrasi  pemerintah dalam    penyelenggaraan  pelayanan    publik yang  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan akan tergantung  atau  ditentukan oleh  berbagai    faktor,    antara    lain    adalah faktor    profesionalisme    aparaturnya. Sebagaimana  dikatakan  oleh Sedarmayanti bahwa  profesionalisme    merupakan    pilar yang akan  menempatkan  birokrasi  sebagai mesin  yang  efektif  bagi  pemerintah  dan sebagai    parameter    kecakapan    aparatur dalam    bekerja    secara    baik,    efisien    dan efektif.
Belum  optimalnya  pelayanan  publik yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah atau  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  dilakukan  lebih  berorientasi  pada peraturan yang harus diataati kesesuaiannya  dari  juklak  dan  juknis,  dari pada kepuasan masyarakat/warga pengguna  layanan,  sehingga  menimbulkan keluhan dari masyarakat tersebut terhadap pelayanan aparatur yang masih belum baik.
Karena  adanya  pola  pikir  aparatur pemerintah/ pemberi layanan
cenderung  menganggap  bahwa  sebaik apapun  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat,  karena  menurut mereka  tidak  akan  merubah  gaji  dan pendapatannya. Mereka melayani karena  adanya  tanggung  jawab  tugas, dan fungsi pemerintahan. Kenyataan ini memperlihatkan  bahwa  kinerja  masih belum  menunjukkan kualitas  pelayanan publik yang diharapkan. Peraturan yang ada  seringkali  tidak  mudah  dipahami oleh  warga  pengguna  layanan  yang sebagian  besar  berpendidikan  rendah, sehingga banyak terjadi mis-komunikasi antara  yang  melayani  dengan  yang dilayani.
Hal ini menunjukkan
betapa rendahnya    profesionalisme    aparatur birokrasi    sehingga    menunjukkan    betapa rapuhnya  kepercayaan  dan  legitimasi pemerintah  dan  birokrasinya  di  mata publik,  karena  pemerintah  dan  birokrasi telah  gagal  menenpatkan  dirinya  menjadi institusi  yang  bisa  melindungi  dan memperjuangkan kebutuhan
dan kepentingan pelayanan publik.
Maka  dari  itu,  pada  artikel  ini penulis  akan  memilih  pembahasan mengenai  bagaimana  cara Menciptakan Aparatur Yang Profesional Untuk
Penyelenggaraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

## B. Metode Penelitian
Metode    penelitian    yang    digunakan dalam  penelitian    ini    adalah    yuridis empiris,    yang  mana    dimulai    dengan melakukan    pendekatan  secara    empiris, selanjutnya    melakukan  pengumpulan fakta-  fakta    sosial/fakta    hukum  untuk mendapatkan  data  mengenai  kurang profesionalnya aparatur dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  kota Jambi

## C. Penyebab  Kinerja  Aparatur  Yang Kurang  Optimal  Dalam  Memberikan Pelayanan Masyarakat
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan terhadap  pencapaian  tujuan  dan  sasaran yang  telah  ditentukan  termasuk  informasi dan efisisensi atas penggunaan sumber daya dalam  menghasilkan  barang  atau  jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan  dengan  target,  dan  efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang dapat dilihat  dari  kemampuan  perangai  serta minat pekerja, tingkat motivasi yang tinggi, bekerja  keras,  selalu  melibatkan  diri  dalam mengatasi  persoalan  untuk  memberikan solusi  yang  cemerlang  atas  kegiatan- kegiatan dalam bekerja.
Dilihat    dari    segi    kemampuan    atau kompetensi    pengetahuan    (tingkat pendidikan  formal  yang  dimiliki, relevansi kompetensi    bidang    ilmu  yang    dimiliki dengan    bidang    tugas  pelayanan    publik), menunjukkan  sebagian    besar  aparatur pemerintah  Kota  Jambi    belum  memiliki tingkat    profesionalisme  yang  tinggi  dalam penyelenggaraan pelayanan  publik,  namun ada juga yang dapat dikatakan  sudah cukup baik      Sebagian    besar  aparatur berpendidikan    sarjana    dan  umumnya mereka  mengaku  bidang kompetensi ilmu cukup  relevan  dan  cukup    menunjang    di dalam pelaksanaan  tugas  pelayanan publik.
Tingkat  pendidikan  merupakan  salah satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam mengenai  skill  seseorang  karena  dengan bekal  pendidikan  yang  cukup  dapat memperluas  cakrawala  dan  cara  berpikir seseorang,  dapat  memperluas  tambahan pengetahuan  baru,  serta  dapat  membentuk kepribadian  dan  rasa  tanggung  jawab  yang mantap,  ini  merupakan  modal  yang  sangat dibutuhkan  seorang  pemimpin  di  suatu organisasi. Oleh karena itu dengan berbekal pendidikan formal yang cukup memadai itu diharapkan  para  aparatur  pemerintah tersebut mampu merumuskan dan menterjemahkan  visi,  misi,  dan  strategi pemerintah dalamupaya menghadapi
berbagai perubahan lingkungan yang sangat
dinamis baik disaat itu maupun di saat yang akan datang. 6
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  tentu  harus  diperhatikan  segi- segi kemanusiaannya, sehingga tidak hanya berorientasi  pada  pencapaian  hasil  yang besar  dengan  pengorbanan  yang  kecil,  segi kemanusiaan yang dimaksud adalah apakah hasil  kerja  yang  dicapai  memberikan kesenangan  atau  kepuasan  bagi  mereka yang  menerima  pelayanan  atau  hasil pekerjaan tersebut.
Menurut  Moenir  ada  beberapa  hal mengenai  dampak  kepuasan  masyarakat dalammenanggapi pelayanan yang baik,dampak kepuasan masyarakat tersebut akan terlihat pada : 1. Masyarakat sangat menghargai (respect)  kepada  korps  pegawai yang  bertugas  di  bidang  pelayanan umum.  Mereka  tidak  memandang “remeh”  dan  mencemooh  korps  itu dan tidak pula berlaku sembarangan. 2. Masyarakat  terdorong  mematuhi aturan  dengan  penuh  kesadaran tanpa  prasangka  buruk,  sehingga lambat  laun  dapat  terbentuk  sistem pengendalian diri (self control) yang akan sangat efektif dalam ketertiban berpemerintah dan bernegara.
6 Didik  Kusumahadi,  Peningkatan  Kinerja Aparatur    Pemerintah  Dalam  Upaya  Pelayanan Publik  Kepada  Masyarakat,  Jurnal  Reformasi, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2012
3. Ada  rasa  bangga  pada  masyarakat atas  karya  korps  pegawai  di  bidang layanan  umum,  meskipun  di  lain pihak  ada  yang  merasa  ruang geraknya  disempit  karena  tidak dapat lagi “mempermainkan” mereka. 4. Kelambatan-kelambatan  yang  biasa
ditemui,dapat dihindarkan dan ditiadakan.  Sebaliknya  akan  dapat ditumbuhkan  percepatan  kegiatan baik di masyarakat, di semua bidang baik ekonomi, social dan budaya 5. Karena adanya kelancaran di bidang pelayanan  umum,  gairah  usaha  dan inisiatif masyarakat meningkat, yang akan meningkat pula usaha pengembangan ipoleksosbud masyarakat  ke  arah  tercapainya masyarakat adildan makmur berlandaskan pancasila. 7 Ada banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme  ASN  (baik  PNS  maupun pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian kerja).
Berbagai faktor ini saling berkelindan  dan  berkaitan.  Seringkali dikatakan  faktor  penyebab  rendahnya profesionalisme  dari  para  aparatur  adalah rendahnya gaji, tipe Kepemimpinan,
Pengawasan  dan  lain  sebagainya  sehingga para pegawai berusaha untuk mendapatkan penghasilan  tambahan  melalui  pekerjaan yang  dilakukan  dan  menimbukan
7 Ibid, hal. 16
kelalaian  yang  kurang  mendapat pengawasan pada ASN tersebut.
Kinerja  ASN  yang  kurang  optimal ini  tentunya  bertentangan  dengan konsep  dari  good  governance.  secara umum  penyelenggaraan  pemrintahan yang  dimaksud  berkaitan  dengan  asas transparansi,  akuntabilitisa,  keprofesio- nalan dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa Good Governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan  rakyat  dapat  mengatur ekonominya,  khususnya  menyangkut pada  asas  keprofesionalan  yang  diatur dalam Pasal 4.
Demi mencapai penyelenggaraan Pemerintahan secara benar ( good-
governance )  dan  bersih  ( clean-government ) termasuk  di  dalamnya  penyelenggaraan pelayanan  publik  memerlukan  unsur-unsur mendasar  antara  lain  adalah  unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Profesionalisme birokrasi merupakan  prasyaratan  mutlak  untuk mewujudkan good governance (Tjokowinoto,    2001    ;    3).    Upaya    untuk mewujudkan good governance
memerlukan    unsur    profesionalisme    dari aparatur    pemerintah  dalam  memberikan pelayanan  publik.
UU  Pelayanan  Publik  (18  Juli  2009) secara  jelas  dan  tegas  telah  mengatur
konsepsi  sistem  pelayanan  publik  yang berisi  nilai,  persepsi,  dan  acuan  perilaku penyenggara  dan  pelaksana  (ASN).  Sanksi yang diatur dalam UU ini bagi ASN tidaklah ringan,  selain  pidana,  untuk  pelanggaran tertentu,  penyelenggara  dan  pelaksana pelayanan  publik  dapat  diberhentikan sebagai  ASN.  Terdapat  banyak  bentuk sanksi  yang  diatur  dalam  UU  Pelayanan Publik,  seperti  misalnya  teguran  tertulis, pembebasan  dari  jabatan,  penurunan  gaji, penurunan  pangkat,  dan  sebagainya. Tulisan  ini  hanya  menjabarkan  tentang Sanksi  berupa  pemberhentian  dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  dan pemberhentian  tidak  hormat  ASN  yang bersumber  dari  UU  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.

## D.      Solusi  Meningkatkan  Aparatur  Yang
Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Publik Agar  diperoleh  SDM  yang  bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan  sesuatu  yang  memang dikehendaki  antara  lain  kesesuaian  jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan,  ketrampilan,  kepribadian,  sikap dan  perilaku.  sehingga  pekerjaan  itu  dapat diselesaikan sesuai rencana. Untuk
mewujudkan  aparatur  yang  profesional diperlukan  political  will  dari  pemerintah untuk  melakukan  perubahan  besar  dalam organisasi  birokrasi  publik  agar  dapat bekerja  secara  profesional  dan  responsif
terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan  publik. Perubahan  tersebut  meliputi  perubahan dalam filsafat atau cara pandang organisasi dalam  mencapai  tujuan  yang  dimulai dengan  merumuskan  visi  dan  misi  yang ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi, membangun  struktur  yang  flatdan  tidak terlalu  hirarkis  serta  prosedur  kerja  yang tidak terlalu terikat kepada aturan formal.
Apabila    pelayanan    tersebut    dapat dilaksanakan dengan baik oleh  pemerintah, maka terciptalah kepemerintahan yang baik (good  governance)    dapat  menjadi  suatu kenyataan    dan    sukses    apabila    didukung oleh aparatur yang memilikiprofesionalisme tinggi  dengan  mengedepanka terpenuhinya akuntabilitas    dan  responsibilitas    publik, yakni    dengan    menekankan    sekecil mungkin pemborosan penggunaan  sumber- sumber    keuangan    pemerintah    (negara) dan  juga  sekaligus memperkuat  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  sebagai pondasi untuk melaksanakantugas- tugasnya. Akuntabilitas dan respontabilitas publik pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/ dilaksanakan  aparat  pemerintah  dalam memberikan    pelayanan    dengan    daya tanggap    yang    tinggi    sesuai    aspirasi
masyarakat  secara  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan tugas-tugasnya. 8
Jadi, untuk mendapatkan aparatur yang profesional,  diperlukan  pengetahuan  dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki  oleh  aparatur  memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara
kemampuan  aparatur  dengan  kebutuhan tugas  merupakan  syarat  terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah
dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya  untuk  memberikan  pelayanan publik  secara  prima  maka  organisasi tersebut  mendasarkan  profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.

## E.     Kesimpulan
Aparatur sipil negara  sebagai  pelayan masyarakat    dituntut    untuk  memberikan pelayanan  yang  sebaik-baiknya  guna mendukung  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  optimal  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Namun,  dalam
implementasinya didalam masyarakat,
masih banyak ditemukan beberapa
8 http//profesionalisme-aparatur pemerintah studi-kasus-responsifitas-dan- inovasi dikecamatan, akses 15 Desember 2020
permasalahan  seperti  pola  pikir  aparatur pemerintah/pemberi  layanan  cenderung menganggap  bahwa  sebaik  apapun  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan kinerja ASN yang masih dapat  di  katakan  rendah,  hal  tersebut disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti rendahnya gaji, tipe Kepemimpinan, Pengawasan dan lain sebagainya. Maka dari itu,  perlu  di  lakukan  Strategi  Manajemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja  ASN  yang  lebih  optimal  lagi  dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

## F.     Saran
Melihat  permasalahan  diatas,  perlu dilakukan pembinaan sumberdaya aparatur dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan dalam  rangka  meningkatkan  keterampilan dan  keahlian  pegawai.  Selain  itu,  dapat melakukan  magang  atau  kerjasama  dengan lembaga  pendidikan  dan  pelatihan,  baik yang  disediakan  oleh  Pemerintah  maupun lembaga di luar daerah, serta meningkatkan pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  dalam proses  penyelenggaraan  pelayanan  oleh ASN tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik, Nuansa Cendikia, Bandung. 2014.
Dede Damayanto, dkk. 2015. Profesionalisme  Aparatur  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Di
Kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai  Barat ,  Jurnal  Administrative reform. Vol.3
Muh.  Kadarisman,  2019. Efektifitas  Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. Xiv, Nomor 1
Roro  Rukmini  Widiawasri,  2012. Efektifitas Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pelayanan  Administrasi  Di  Kota  Depok, Jurnal Spread, Vol.2 Nomor 2
Hery  Junaidi,  2014. Kinerja  Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Sungai Boh  Kabupaten  Malinau, Ejournal Administrasi Negara Mohammad Amin, Pengaruh Profesionalisme  Aparatur  Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang
Administrasi  Pemerintahan,  Public Policy, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, Vol 1 No. 2, 2020
Didik  Kusumahadi,  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Dalam  Upaya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 19 45.
Undang-undang    Nomor  25  Tahun  2009

## Tentang Pelayanan Publik