## PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENETAPAN APBD

## Natalia Parapat, Febri Yuliani, dan M.Y. Tiyas Tinov
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km.12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: The Implementation of Good Governance in the Determination of APBD. This study aims to determine and analyze how the implementation of goodgovernance in the determi- nation of APBD in the City of Padangsidimpuan. The type of research is qualitative. The research informants are the local government budget team, the DPRD budget body, and the Kota Padang- sidimpuan community. Data collection methods were conducted with in-depth interviews with informants and documentation studies. The method of data analysis using qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of goodgovernanced in determination of APBD Kota Padangsidimpuan 2016 has been implemented by the executive and the legisla- tive Padangsidimpuan although not yet running maximally because there is still differences in perception between the government with the community to some point in principle good Such governance as the principle of community participation, rule of law, transparency, responsive- ness, consensus orientation and effective and efficient. This is due to the declining revenue of Padangsidimpuan in 2016, where local revenue conditions from relatively few sources have not reached the target.
Keywords: local revenue, good government, community participation
Abstrak: Penerapan Good Governance Dalam Penetapan APBD. Penelitian ini bertujuan un- tuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan goodgovernance dalam penetapan APBD di Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian adalah kualitatif. Informan penelitian adalah tim anggaran pemerintah daerah, badan anggaran DPRD, dan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Metode pengumpulan data dilakukan denganwawancara mendalam terhadap informan dan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan goodgovernancedalam penetapan APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif Kota Padangsidimpuan walaupun belum berjalan maksimal karena masih ada perbedaan persepsi antara pihak pemerin- tah dengan masyarakat terhadap beberapa point dalam prinsip good governancetersebut seperti pada prinsip partisipasi masyarakat, rule of  law, transparansi, responsif, consensus orientation serta efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan yang menurun pada tahun 2016, dimana kondisi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang relatif belum mencapai target.
Kata kunci: pendapatan daerah, pemerintah yang baik, partisipasi masyarakat
PENDAHULUAN Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadi- lan. Pemerintah harus melaksanakan pem- bangunan berdasarkan aspirasi masyarakat,
dan memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabili- tas dan bisa menjadi modal untuk menum- buhkan demokrasi lokal. Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintah- an yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Akan tetapi, pada kenyataan-
nya kebijakan desentralisasi didalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terseleng- garanya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek kepemerintahan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Desen- tralisasi harus simultan membawa pengua- tan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pelay- anan publiknya secara akuntabel. Potensi demokratisnya desentralisasi sangat mung- kin tercapai apabila terdapat institusional- isasi peran serta masyarakat di tingkat lokal. Karena kalau tidak, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan ka- langan elit lokal yang mendapatkan kekua- saan baru, akan lebih berpotensi mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Munculnya isu desentralisasi ini di- tandai dengan ledakan partisipasi disegala tingkatan massa, yang ikut merubah para- digma pembangunan dari top-down kearah pembangunan yang bersifat bottom up , yang penyelenggaraannya ditekankan untuk men- ciptakan ruang ataupun peluang bagi ma- syarakat untuk mengembangkan dirinya dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta. Namun yang terjadi adalah Democracy  Crisis, suatu kondisi dimana proses pengambilan keputusan (kebijakan) yang menyangkut hajat hidup masyarakat, berjalan tanpa keterlibatan subtansial. Pem- batasan akses rakyat dalam arena pengam- bilan kebijakan, para pengambil kebijakan menempatkan diri layaknya pihak yang me- miliki otonomi untuk mengambil keputusan, meskipun tanpa partisipasi politik dan per- setujuan rakyat didaerah. Hal diatas diper- parah oleh kualitas tranparansi dan akunt- abilitas pemerintah daerah dalam proses ke- bijakan publik. Indikasinya, produk-produk kebijakan tidak dipublikasikan ke publik. Padahal pengetahuan publik terhadap doku- men tersebut merupakan syarat dasar bagi
partisipasi publik. Meskipun publik (LSM dan Ormas) sudah mulai dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, akan tetapi pada saat selanjutnya, publik tidak lagi dili- batkan secara subtansial sehingga kualitas- nya masih sangat minimalis karena baru se- batas formalitas.
Salah satu bentuk kebijakan publik di daerah adalah kebijakan penetapan Ang- garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan in- strumen dalam rangka mewujudkan pelay- anan dan peningkatan kesejahteraan ma- syarakat untuk tercapainya tujuan bernega- ra. Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat/wadah untuk menampung ber- bagai kepentingan publik ( public  interest ) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ma- syarakat umum. Berdasarkan prinsip-prin- sip good governance dan demokrasi lokal, APBD tidak hanya merupakan domain dari pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga merupakan kepentingan masyarakat sebagai stakeholders utama yang diwakili oleh ked- ua institusi tersebut.
Pada sisi lain terdapat indikasi bahwa berbagai tuntutan dan harapan agar dibuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyu- sunan berbagai kebijakan publik terutama APBD memang selalu mengemuka. Dian- taranya disebabkan karena selama ini pros- es penyusunan kebijakan publik terutama APBD tidak diketahui masyarakat (cender- ung tertutup) dan selalu didominasi oleh elit daerah. Dalam konteks penyusunan APBD hal ini cukup berbahaya sebab seperti dipa- hami bahwa jika konteks dominasi lebih mengedepan akan dapat mengakibatkan dan menghasilkan dokumen anggaran yang tidak representatif. Kecenderungan gejala di atas didukung dengan kenyataan yang sering terjadi dilapangan bahwa hampir seluruh proses penyusunan APBD di Kota Padangsidimpuan belum dipahami masyara- kat bagaimana alurnya, dan interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
penetapan APBD tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Anggaran Pendapa- tan Daerah Kota Padangsidimpuan setiap ta- hunnya mengalami peningkatan, begitu pula dengan anggaran yang diperuntukkan terha- dap belanja daerah, bahkan dalam beberapa tahun sering terjadi defisit anggaran karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang tersedia. Hal yang sama juga tejadi pada alokasi APBD di Kota Padangsidim- puan dengan daerah-daerah lainnya dimana dari tahun ke tahun anggaran belanja daerah Kota Padangsidimpuan terbesar selalu di- peruntukkan kepada belanja pegawai bukan kepada belanja modal ataupun program/ke- giatan yang menyangkut langsung terhadap pelayanan publik. Hal ini tentu saja bukan masalah jika besarnya anggaran bagi belan- ja pegawai sebanding dengan jumlah pega- wai di Kota Padangsidimpuan. Akan tetapi tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik ke- pada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan atau belum. Hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pelaksa- naan good governance dalam penetapan anggaran pendapatan daerah Kota Padang- sidimpuan Tahun 2016 ?.
Konsepsi good  governance tak lepas dari sejarah perkembangan sistem adminis- trasi publik yang berlaku di berbagai nega- ra. Perkembangan sistem administrasi pub- lik tersebut menurut Denhardt & Denhardt dalam. Solekhan (2012) terdapat tiga pers- pektif, yaitu: old public administration, new public management, and new public service. Pengertian good  governance tersebut pada esensinya merupakan implementasi dari perspektif new  public  service . Sehubun- gan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepe- merintahan yang baik ( good  governance ), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem pe- nyelenggaraan pemerintahan di Indonesia . Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia ( World Bank ), United Nations Devel - opment Program (UNDP), Asian Develop -
ment  Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan terse- but berdasarkan kondisi lokal dengan meng- utamakan unsur-unsur kearifan lokal (Dwi- yanto, 2006). Dalam perkembangan good  gover - nance , UNDP sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Wido- do (2001) mengajukan 9 karakteristik good governance sebagai berikut :
1.  Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembua- tan keputusan, baik secara langsung maupun melalui media intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta ber- partisipasi secara konstruktif.
2.  Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3.  Transparancy, transparansi diban- gun atas dasar kebebasan arus in- formasi, proses-proses, lembaga- lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4.  Responsiveness, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. 5.  Consensus  orientation,  good  gov - ernance menjadi perantara kepent- ingan yang berbeda untuk mem- peroleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan mau- pun prosedur-prosedur.
6.  Equality, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mem- punyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kes- ejahteraan mereka.
7.  Effectiveness and efficiency, proses- proses dan lembaga-lembaga se-
baik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8.  Accountability, para pembuat kepu- tusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga- lembaga. Akuntabilitas ini tergan- tung pada organisasi dan sifat kepu- tusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9.  Strategic vision, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good  governance dan pengemban- gan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang di- perlukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk men- ganalisis penerapan good  gover - nance dalam penetapan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2016
METODE Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif analitis. Adapun tempat penelitian adalah pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsi- dimpuan. Informan penelitian adalah tim anggaran pemerintah daerah, badan ang- garan DPRD, dan masyarakat Kota Padang- sidimpuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan dan studi dokumentasi terkait dokumen-dokumen proses penetapan APBD. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

## HASIL
Penerapan Good Governance dalam Penetapan APBD Penyusunan RAPBD terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan penyusunan di tingkat Eksekutif-Legislatif dan tahap pem- bahasan di DPRD. Tahap penyusunan diting- kat eksekutif  memuncak pada rapat koordi- nasi pembangunan (Rakorbang). Sebelum dan pasca rakorbang, dinas dan unit kerja
juga melakukan koordinasi dengan Bappeda sebagai koordinator program pembangunan di Kabupaten/Kota. Sedangkan penyusunan ditingkat legislatif dapat terdiri dari proses jaring aspirasi, rapat antara Komisi dengan Dinas, Badan atau Unit Kerja, Rapat Fraksi dan Rapat Komisi serta Rapat Badan Angg- aran. Tahapan Pembahasan di DPRD terdiri dari 4 proses rapat paripurna yaitu penyam- paian Nota Keuangan Eksekutif, pandangan Umum Fraksi di DPRD, Jawaban Eksekutif atas pandangan  umum fraksi di DPRD dan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidim- puan tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat. Dalam prinsip ini proses penyusunan hingga peneta- pan APBD Kota Padangsidimpuan di tahun 2016 belum dilakukan dengan maksimal sebab ada pengakuan yang berbeda antara aktor pembuat kebijakan APBD dengan masyarakat. Dimana pi- hak eksekutif dan legislatif  mengakui bahwa partisipasi masyarakat itu ada dengan cara mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangu- nan) yang di mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kemudian di tingkat keca- matan dan tingkat kota. Musrenbang ini sendiri melibatkan langsung unsur ma- syarakat seperti, kepdes, lurah, kepling, kadus, unsur pemuda, tokoh agama, to- koh masyarakat dan aktivis masyarakat. Selain itu anggota DPRD juga melaku- kan reses, dimana setiap anggota DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemil- ihan masing-masing untuk memperoleh dan mendengar aspirasi masyarakat se- cara langsung. Sebaliknya masyarakat mengaku tidak pernah ikut serta dalam kegiatan musrenbang seperti yang di- maksud oleh eksekutif dan legislatif diatas.
2. Rule of Law (Aturan Hukum). Pada prinsip ini pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi atas perda-per-
da yang dibentuk oleh DPRD Kota Padangsidimpuan, dan terkait perda APBD setiap tahunnya juga disosial- isasikan melalui website resmi Pemko Padangsidimpuan. Walaupun dari pihak masyarakat masih merasa kurang puas sebab hanya angka-angka yang tertera dalam perda APBD, sedangkan rincian- nya ditujukan untuk program apa saja tidak dijelaskan di website tersebut.
3. Transparansi. Pada prinsip ini pemer- intah sudah mencoba untuk transparan dalam proses penetapan kebijakan pub- lik khususnya pada penetapan APBD dalam hal rapat-rapat yang dilakukan sifatnya terbuka bagi masyarakat, han- ya saja terkadang masyarakat tidak bisa mengontrol diri dalam memberikan pendapatnya kepada pemerintah, ma- syarakat begitu mudah menilai apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu salah tanpa tahu awal prosesnya bagaimana. Sehingga dalam hal transparansi ini, pemerintah menghadapi dilematis, apakah akan membatasi keterbukaan kinerjanya kepada masyarakat dengan konsekuensi menganggap pemerintah itu tidak baik atau tidak membatasi in- formasi apapun bisa di akses oleh ma- syarakat yang terkadang justru sering salah paham dan mau bertindak gega- bah bahkan melukai pihak pemerintah yang mereka anggap merugikan dae- rahnya.
4. Responsif. Pada prinsip ini fasilitas res- mi yang sediakan di kantor dewan ter- kait tempat pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya be- lum ada, tetapi selama ini jika masyara- kat ingin menyampaikan keluhannya bisa menemui langsung anggota de- wan ke kantornya ataupun melalui su- rat yang masyarakat kirim langsung ke fraksi-fraksi di DPRD. Namun yang sangat disayangkan lagi pengakuan dari masyarakat yang susah sekali un- tuk bertemu langsung dengan anggota dewan yang terlalu sering berada di luar kantor, sehingga timbul persepsi
dari masyarakat bahwa ini hanya kes- engajaan yang dilakukan oleh anggota dewan karena tidak ingin bertemu lang- sung dengan masyarakat.
5. Keadilan. Prinsip keadilan menunjuk- kan bahwa dalam pengambilan keputu- san status gender tidak ada perbedaan- nya sama sekali, baik itu pihak laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan terkait anggaran.
6. Consensus Orientation (Kesepakatan Bersama). Terkait prinsip ini penyusu- nan sampai penetapan APBD mengal- ami beberapa perbedaan pendapat an- tara eksekutif dengan legislatif, dimana eksekutif selalu cenderung pada belanja non publik tetapi legislatif mengingink- an agar belanja publik selalu dioptimal- kan. Melewati berbagai proses tersebut, akhirnya pihak eksekutif dan legislatif mencapai kesepakatan bersama dimana terlepas dari belanja non publik yang selalu lebih besar dari belanja publik se- tiap tahunnya, pihak eksekutif berjanji untuk mengoptimalkan belanja publik tersebut untuk benar-benar terealisasi, sedangkan pihak legislatif bertugas un- tuk mengontrol janji dari pihak ekse- kutif tersebut apakah benar dijalankan atau tidak.
7.  Efektif  dan  Efisien.  Pada  prinsip  ini dalam penetapan APBD pihak ekseku- tif dan legislatif berusaha untuk men- jalankan program mana yang dibutuh- kan oleh masyarakat Kota Padangsi- dimpuan, tetapi dari sekian banyaknya program yang harus diselesaikan, pihak pemerintah mengakui tidak bisa melak- sanakan program-program tersebut se- cara bersamaan, biasanya pemerintah akan mendahulukan program mana yang harus dilaksanakan segera dan keuntungannya bisa dirasakan sebagian besar oleh masyarakat Kota Padangsi- dimpuan. Walaupun dalam kenyataan- nya, masyarakat selalu mengeluh atas kinerja pemerintah yang seakan berger- ak lambat untuk melakukan pemban-
gunan yang menurut masyarakat harus segera mungkin dilaksanakan seperti halnya perbaikan segera jalan rusak di pusat-pusat kota.
8. Visi Strategis. Prinsip ini ditunjukkan dengan prioritas pada APBD tahun 2016 sudah disesuaikan dengan Per- mendagri No. 13 Tahun 2016 dimana program yang dianggarkan pada APBD harus sejalan dengan visi misi pemer- intahan yang sedang berjalan yaitu visi Kota Padangsidimpuan periode ini adalah SMS (Sehat, Maju, dan Se- jahtera). Hal ini juga bisa terlihat dari pandangan umum dan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD dimana usulan program dominan ditujukan membawa Kota Padangsidimpuan pada keadaan yang sehat, maju, dan sejahtera.
9. Akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas yang ditunjukkan oleh eksekutif dan legislatif yaitu melalui usaha untuk se- lalu memprioritaskan belanja publik APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembangunan dan program pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Padangsidimpuan.

## PEMBAHASAN
Dari keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penetapan APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2016 sudah mener- apkan prinsip-prinsip good governance, wa- laupun belum sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pan- dangan antara pihak eksekutif dengan legi- satif maupun antara kedua pihak tersebut dengan masyarakat dalam beberapa penera- pan prinsip seperti partisipasi masyarakat, rule of law, transparansi, responsif, con- sensus orientation, serta efektif dan efisien. Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, dima-
na masyarakat selalu ingin pemerintah men- jalankan tugasnya dengan penuh kesempur- naan tanpa tahu apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Hambatan itu sendiri ber- asal dari pendapatan daerah Kota Padang- sidimpuan yang menurun pada tahun 2016, dimana kondisi pendapatan daerah dari ber- bagai sumber yang relatif belum mencapai target mengakibatkan berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan pelaksaanan pembangu- nan yang mengakibatkan turunnya volume pembangunan diberbagai sektor. Kurang- nya partisipasi masyarakat dalam penetapan APBD ini juga dikemukakan oleh Ulil Amri (2008) dalam penelitiannya di Kabupaten Kampar dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan APBD Kabu- paten Kampar Tahun 2008”, diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat pada proses pembahasan di DPRD Kabupaten Kampar memang tidak ada.
Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan subtantif dan struktural yakni DPRD belum sepenuhya melibatkan ma- syarakat terutama dalam proses penetapan akhir APBD. Tidak adanya partisipasi ma- syarakat juga diakibatkan oleh belum adan- ya peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Peraturan Daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan hak keterlibatan masyarakat dalam pemerintah- an yang merupakan ruang bagi publik un- tuk berpartisipasi dilakukan secara spontan melalui beberapa sarana diantaranya sarana utama yang dipergunakan sebagai media partisipasi adalah public hearing di DPRD. Hambatan ini tentu saja bukan mejadi tang- gung jawab pemerintah semata, tetapi ma- syarakat juga memiliki andil yang besar. Dimana pemerintah harus lebih mengopti- malkan kinerja aparaturnya dalam menin- gkatkan pendapatan asli daerah sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran lebih untuk menjadi wajib pajak  yang baik.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan pener- apan good  governance dalam penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif Kota Padangsidimpuan walaupun belum berjalan maksimal karena masih ada keluhan dari masyarakat terhadap beberapa point dalam prinsip good governance terse- but seperti pada prinsip partisipasi masyara- kat, rule of  law, transparansi, responsif, con- sensus orientation serta efektif dan efisien.
Belum optimalnya penerapan prinsip good  governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2016 disebab- kan oleh terjadinya perbedaan persepsi an- tara pihak pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat selalu ingin pemerintah menjalankan tugasnya dengan penuh kes- empurnaan tanpa tahu apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Hambatan itu sendiri berasal dari pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan yang menurun pada ta- hun 2016, dimana kondisi pendapatan dae- rah dari berbagai sumber yang relatif belum mencapai target mengakibatkan berkurang- nya alokasi dana untuk kegiatan pelaksaa- nan pembangunan yang mengakibatkan turunnya volume pembangunan diberbagai
sektor. Sehingga semua aspirasi masyarakat yang disampaikan atas dasar kebutuhan ma- sing-masing daerah belum bisa tertampung pada APBD tahun 2016. Tetapi pemerintah selalu mengoptimalkan belanja publik yang tersedia diperuntukkan bagi program mana yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan.
DAFTAR RUJUKAN Dwiyanto, Agus, 2006 Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Pub - lic , UGM Press, Yogyakarta.
Soleckhan, Moch., 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Berbasis  Parti - sipasi  Masyarakat  dalam  Memban - gun Mekanisme Akuntabilitas, Setara Press, Malang.
Amri, Ulil, Partisipasi  Masyarakat  dalam Penetapan APBD  Kabupaten  Kam - par, Tahun 2008. Widodo, Joko, 2001, Good Governance ( Te - laah  dan  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol  Birokrasi  Pada  Era  Desen - tralisasi dan Otonomi Daerah ), Insan Cendekia, Surabaya.
Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Pressindo, Jakarta.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 310-316