licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Efektivitas E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas
Hanny 1 , Asmin Patros 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951088.hanny@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
Legal problems that often occur in Indonesian society are violations of the law in traffic. One of the efforts made by Indonesian law enforcement officers is the existence of a ticket. Traffic ticket cases are increasing from year to year, because nowadays we already have sophisticated technology, an E-Ticket was born which requires an information system and is supported by a software or website that can disseminate information to every law enforcement officer in real time. The Application of E-Tickets is very helpful for law enforcement officers in Indonesia. However, it can be said that E-Tickets has not been effective because there are still many Indonesian citizen  who  are  technologically  stumped.  The  application  of  E-Tilang  is  sourced  or  derived  from  electronic recordings or called E-TLE which has been mostly implemented in Indonesia.
Keywords E- Ticket; Traffic Violation; Batam Cite This Paper Hanny, & Patros, A. (2023). Efektivitas E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Menjadi negara dengan besaran masyarakat terbesar di dunia, Indonesia dikatakan selaku negara hukum dimana Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan, alhasil segala perbuatan yang dilakukan di Indonesia telah terikat dengan hukum itu sendiri. Tidak cuma sekedar peraturan dan kaidah perilaku manusia dimasyarakat, akan tetapi hukum pun mesti ada  berdampingan  bersama  masyarakat  supaya  keteraturan  dan  perdamaian  dalam masyarakat  tercipta 1 .  Selaku  negara  yang  taat  akan  hukum,  Indonesia  pun  memiliki  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dimana  setiap  orang  memilikinya  sejak  ia  dikeluarkan  untuk melihat  dunia.    Batam  ialah  kota  terbesar  yang  terletak  pada  provinsi  Kepri,  Indonesia. Batam sendiri terbentuk dari beberapa daratan seperti daratan Batam, Daratan Rempang, dan  Daratan  Galang  beserta  pulau  –  pulau  kecil  lainnya  yang  berada  dikawsan  Selat Singapura  dan  Selat  Malaka.  Daratan  Batam,  Daratan  Rempang  dan  Daratan  Galang tersambung oleh Jembatan Barelang yang merupakan penghubunga antara beberapa pulau 2 . Batam  merupakan  salah  satu  kota  yang  area  lokasi  nya  cukup  strategis  dikarenakan berkedudukan pada jalur pelayaran internasional juga memiliki jarak yang sangat dekat atau bahkan  dapat  dikatakan  tetanggaan  dengan  Singapura  dan  Malaysia.  Untuk  Kota  Batam
1 Djanggih,  H.,  &  Saefudin,  Y.  (2017).  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Praperadilan:  Studi  Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (3), 413-425.
2 Wikipedia.  (n.d).  https://od.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Barelang.  Diakses  pada  tanggal  16  Oktober 2022 pada pukul 13.38 WIB.
sendiri  memiliki  Pemerintahan  Wali  Kota  berdasarkan  pada  kebijakan  yang  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  62  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 3 .
Negara  Republik  Indonesia  memiliki  lembaga  penegak  hukum,  salah  satunya  yaitu kepolisian.  Kepolisian  ialah  instansi  yang  dilalui  pertama  kali  ketika  proses  peradilan pidana. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 yang menyatakan  kurang  lebih  akan  disingkat  yaitu  “Kepolisian  memiliki  tujuan  untuk mewujudkan  keamaan  didalam  negeri  yang  menyeluruhi  agar  terjaganya  keamaan  dan ketertiban  didalam  masyarakat  dan  pelayanan  kepada  masyarat  agar  terbinanya ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia” 4 .  Sadjijono mengatakan bahwa polisi merupakan lembaga pemerintahan yang ada dalam negara 5 . Selain arti kepolisian dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  juga  mengatur  tugas  pokok  kepolisian  terkait 6 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan hukum yang sering sekali terjadi didalam masyarakat Indonesia yaitu adanya pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Salah satu upaya yang  dilakukan di Indonesia yaitu menerapkan Tilang dan  dikarenakan masa sekarang teknologih makin berkembang sehinnga dapat dikatakan teknologi canggih sekarang sangatlah maju sehingga terlahirlah E-Tilang. Transportasi merupakan alat yang sangat  penting  dan  berperan  didalam  kehidupan  manusia,  terutama  di  kota  besar  atau negara besar yang memerlukan transportasi untuk sampai pada tempat tujuan.
Banyaknya pemakai alat transportasi baik beroda dua atau beroda empat bahkan lebih selalu digunakan karena keperluan masing – masing individu. Alat transportasi ini sangatlah berguna  untuk  meminimalisirkan  waktu  kita  dalam  perjalanan  ke  tempat  tujuan  kita. Peristiwa pelanggaran lalu lintas dari  tahun ke tahun semakin meningkat  terlebih lagi di Indonesia ini. Berbagai macam pelanggaran yang telah dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan  banyaknya  pengguna  alat  transportasi  maka  kecelakaan  sangatlah  minim untuk dihindari.
Kecelakaan pada umumnya terjadi dikarenakan  adanya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna alat transportasi. 7 Seperti menerobos lampu merah, melewati garis zebra cross saat perhentian, melanggar rambu-rambu yang sudah jelas terpasang, melewati jalur yang sudah  ditetapkan  melalu  garis-garis  putih  yang  teletak  pada  badan  jalan,  tidak  memakai kelengkapan  yang  aman  dan  yang  wajib  sesuai  ketentuan  Undang  –  undang,  tidak melengkapi diri agar sesuai dengan syarat umum dalam membawa transportasi seperti SIM, STNK, dan lain-lain, bahkan akibat dari pelanggaran ini dapat menyebabkan kecelakaan yang menghilangkan  nyawa  seseorang  ataupun  terlukanya  seseorang.  Pelanggaran  lalu  lintas yang dapat menjadi awal mula terjadinya kecelakaan ini sering sekali terjadi pada waktu tertentu. 8 Pada  jam  tertentu  seperti  di  pagi  hari,  dimana  masyarakat  ada  yang  ingin berangkat bekerja, berangkat sekolah, dan berangkat kuliah yang menggunakan kendaraan
3 Wikipedia.  (n.d).    https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam.  Diakses  pada  tanggal  16  Oktober  2022  pada pukul 13.40 WIB.
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
5 Sadjijono.    (2008). Mengenal  Hukum  Kepolisian  Perspektif  Kedudukan  dan  Hubungannya. Jakarta:  Pradya Paramita.
6 Sadjijono.  (2008). Ibid 7 Sutrisno,  A.  A.  A.  W.  (2019).  Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Melalui  Sistem  e-Tilang. Jurnal  Ilmu Kepolisian , 13 (3), 16.
8 Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Advances in Police Science Research Journal , 4 (1), 49-90.
pribadi. Tidak hanya terjadi pada pagi hari karena pada sore hari juga begitu terlebih lagi jam dimana masyarakat pulang kerja, pulang sekolah dan pulang kuliah 9 .
Transportasi merupakan suatu benda yang berperan penting didalam kehidupan kita terlebih  dalam  kegiatan  sehari  –  hari  kita.  Pelanggaran  lalu  lintas  tidak  bisa  dipungkiri karena hampir besaran persentase kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor yang  dihasilkan  akibat  perbuatan  manusia  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  karena tidak semua pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas dan bahkan melanggarnya. Di sisi lain masih dapat ditemukan penyebab dari hal yang tidak diinginkan oleh semua pengguna jalan  sepertiterjadinya  pecah  ban  disaat  mengendarai  kendaraan,  rem  blong  pada  saat melaju  kencang  sehingga  tidak  dapat  terhindarkan  dari  kecelakaan,  jalanan  yang  sudah cukup rusak sehingga berlubang dan bergelombang, serta lainnya 10 . Pelanggaran lalu lintas di jalan raya juga disebut tilang ialah bagian dari ruang lingkup hukum pidana sesuai dengan pengaturan nya didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran atas suatu aturan hukum pidana bisa diberikan tindakan hukum secara tepat dari aparat negara dan tidak  mengharuskan  menunggu  pelaporan  ataupun  pengaduan  dari  pihak  yang  telah dirugikan. 11
Sebelum adanya E-Tilang, tilang yang dilakukan secara formal yang diharapakn dapat mengurangi tingkat presentase pada peristiwa lalu lintas yang sering terjadi, tilang secara formal ini masih menggunakan sebuah kertas dalam menerapkannya. 12 Sistem tilang manual yang memakai blangko atau surat tilang 13 . Jika pengguna jalan raya terbukti melancarkan pelanggaran lalu lintas maka aparta negara atau kepolisian akan bertindak, prosedur tilang untuk formulir berwarna merah yaitu sebagai berikut 14 : Polri menindak pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran lalu lintas menggunakan formulir berwarna merah; Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan; Jelaskan kapan pelanggar dan dimana pelanggar harus menghadiri persidangan; Apabila pelanggar tidak hadir, Polri wajib memanggil pelanggar sebanyak 2 kali dan jika mendapatkan panggilan sebanyak 3 kali maka polri dapat melakukan penangkapan pada pelanggar lalu lintas; Pengembalian barang bukti menunggu  waktu  selesainya  sidan  dan  lunas  nya  biaya  administsi  dan  biaya  denda  yang wajib diserahkan pelanggar kepada Panitera. Namun tilang yang dilakukan secara formal ini masih dapat dikatakan kurang efektif dalam penerapannya, sehinnga kepolisian melakukan pembaharuan.  Seperti  yang  telah  dijalani  pada  masa  sekarang  dapat  kita  ketahui  bahwa jaman  teknologi  semakin  canggih  dari  satu  masa  ke  masa  lainnya.  Terutama  didalam masyarakat  teknologi  canggih  yang  sudah  umum  seperti  adanya  stasiun  televise,  adanya radio aktif, surat kabar di dalam internet, dan lainnya. Oleh sebab itu tilang manual dapat diperbaharui menjadi E-tilang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di setiap negara dan  mayarakat  didalamnya 15 .  Prosedur  elektronik  tilang  memiliki  manfaat  yang  dapat
9 Sabadina,  U.  (2020).  Penerapan  E-Tilang  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Lalu Lintas. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (1), 60-71.
10 Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. Hal.53
11 Hasiholan, C. T. A., Cuaca, N. G., & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. Spektrum Hukum , 18 (2).
12 Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review , 4 (1), 57-120.
13 Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 742-766.
14 Anonim.  (n.d).  http://indrayanti_prastica-fisip15web.unair.ac.id.  Diakses  pada  tanggal  15  Agustus  2022, pukul 00.25 WIB.
15 Sabadina,  U.  (2020).  Penerapan  E-Tilang  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Lalu Lintas. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (1), 60-71.
membuat masyarakat jauh lebih diuntungkan karena E-Tilang merupakan sebuah pelayanan yang  berdasarkan  elektronik  melalui  aplikasi mobile yang  memiliki  fungsi  dalam melaksanakan  transaksi  pembayaran  titipan  denda  tilang  pada  BRI  secara online, disini dapat dilihat bahwa msyarakt atau pelanggar lalu lintas tidak diharuskan untuk datang ke Kejaksaan negeri hanya untuk melakukan pembayaran denda tilang atas pelanggaran yang telah  dilakukan  sebelumnya  shingga  masyarakt  dalam  dimudakan  dan  tidak  memakan waktu dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. 16

## METODE
Metode  penelitian  yang  diambil  yaitu  mengadakan  atau  melaksanakan  penelitian secara  baik  dan  lengkap.  Maka  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian hukum empiris untuk menemukan efektivitas 17 hukum e-tilang di Kota Batam yang didasarkan  pada analisa suatu fakta yang dilihat  dari hasil  penelitian  – penelitian  terdahulu  yang  telah  mengungkapkan  sebagian  besar  fakta  yang  ditemukan. Bahan  hukum  primer  yang  berupa  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas Angkutan Jalan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan bahan hukum sekunder yang dapat dikaitkan dengan kajian teoritis  suatu  studi  kepustakaan,  pendapat  hukum,  doktrin  (ajaran),  hasil  dari  suatu penelitian, jurnal hukum, dan literature yang berhubungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  E-Tilang  bagi  Pelanggaran  yang  dilakukan  pengendara  terhadap  Lalu Lintas.
Pelanggaran Lalu Lintas merupakan pelanggaran yang dilanggar oleh pengguna jalan atau yang telah melanggar peraturan sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  yang  diterapkan  oleh  aparat negara  yaitu  Kepolisian 18 .  Seperti  diketahui  bahwa  di  Indonesia  masih  banyak  pengguna jalan yang sering sekali melanggar aturan-aturan lalu lintas yang telah diberlakukan dalam Undang-Undang  lalu  lintas.  Maka  dari  itu  Tilang  atau  yang  sudah  memiliki  kemampuan digital  yaitu  E-Tilang  diharapkan  dapat  mengurangi  permasalahan  ini.  Tilang  Elektronik maupun  disebut  dengan  E-Tilang  merupakan  sistem  digital  dari  prosedur  tilang  yang menggunakan  teknologi  mengharapkan  dapat  meminimalisir  timbulnya  pelanggaran  lalu lintas dan berefektif dalam pelaksanaannya. Tilang Elektronik ini diterapkan pada Desember 2016 di Indonesia. Sesuai Pasal 272 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  Jalan  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyebutkan  bahwa  untuk  mendukung  kegiatan penindakan pelanggaran dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta menggunakan peralatan elektronik 19 . Dengan terbentuknya pembaharuan tilang yaitu E-Tilang maka ini memudahkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembayaran  denda  via  bank.  Akan  tetapi, belum semua rakyat Indonesia dapat menyusul perubahan jaman di era digital kini karena mayornya masyarakat yang gagap akan teknologi. 20 E- Tilang ini berfungsi dan berdampak
16 Azis, A., Utami, D. A. B., & BT, A. N. (2018). Prototype Data Warehouse Aplikasi eM-Tilang. Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data) , 1 (2), 150-158.
17 Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304.
18 Junef,  M.  (2014).  Perilaku  Masyarakat  Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  (Tilang)  Dalam  Berlalu Lintas. Jurnal Widya Yustisia , 1 (2), 247010.
19 Putra,  R.  H.  W.  (2020).  Peran  E-Tilang  dalam  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Guna  Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review, 4(1), 373-416.
20 Sari,  D.  P.  Y.  P.,  &  Hendriana,  R.  (2019).  Pelaksanaan  Sanksi  Denda  E-Tilang  bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 2(1), 63-71.
baik bagi masyarakat yang sudah mengenal atau bergantungan pada teknologi canggih dan sebaliknya bagi masyarakat yang tidak atau kurang mengenal teknologi canggih ini 21 . Prosedur  E-Tilang  ini,  pelanggar  bisa  melaksanakan  pembayaran  atau  denda  tilang melalui bank sehingga ini memudahkan pelanggar lalu lintas dan ini juga mempermudah pekerjaan para aparat hukum serta lebih efektif daripada tilang manual. Tahapan E-Tilang sebagai  berikut 22 :  Aparat  hukum  akan  memasukkan  informasi  pelanggar  serta  bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar ke dalam software e-tilang sesuai dengan yang kenyataan dilapangan. Selesai pengisian informasi terkait pelanggar ke dalam aplikasi e-tilang maka notifikasi atau pemberitahuan; Pelanggar akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan  nomor  virtual  e-tilang  dari  aparat  hukum  yang  melaksanakan  pendataan sebelumnya  kepada  pelanggar;  dan  Setelah  mendapatkan  nomor  virtual  maka  pelanggar bsia  membayarkan  denda  e-tilang  sesuai  dengan  pemberitahuan  yang  ia  dapatkan  dari aparat hukum di lapangan terjadinya pelanggaran.
Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-tilang ialah 23 : Pihak Polri atau Korps Lalu Lintas Polri ini bertugas dalam menindaklanjuti atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan menyerahkan  arsipan  perkara  juga  barang  bukti  untuk  diserahkan  kepada  Pengadilan; Pihak pengadilan bertugas dalam pemutusan atas nominal denda atau perkara pidana yang ditetapkan  kepada  pelanggar  lalu  lintas;  Pihak  Kejaksaan  merupakan  pihak  yang  akan memutuskan ataupun melakukan eksekusi dan memberikan putusan tilang; dan Bank yang merupakan  pihak  yang  bekerjasama  dengan  negara  dalam  hal  menampung  biaya pembayaran denda yang sedang berlangsung.
Melanggar  lalu  lintas  merupakan  tindak  pidana  dan  tindak  pidana  yang  dimaksud senantiasa sering menjadi inti dalam penerapan E-Tilang idalah sebagai berikut:
No Pelanggaran yang Terjadi Pasal Sanksi 1. Memotong Lampu Lalu Lintas 287 ayat (1) Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- 2 Memainkan Handphone saat sedang berkendara 283 Penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,- 3 Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara 106 ayat (6) Penjara  paling  lama  1  bulan  atau  denda paling banyak Rp 250.000,- 4 Tidak menggunakan helm dengan logo SNI 106 ayat (8) Penjara  paling  lama  1  bulan  atau  denda paling banyak Rp 250.000,- 5 Melanggar rabu lalu lintas 287 ayat (1) Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- 6 Berboncengan lebih dari satu 292 jo 106 ayat (9) Penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-

## Efektivitas Penerapan E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Batam
Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  bertujuan  untuk  melaksanakan  Turjawali  lalu  lintas, pendidikan  masyarakt  lalu  lintas  (Dikmaslantas),  pelayanan  registrasi  dan  identifikasi kendaraan  bermotor  dan  pengemudi,  penyidikan  kecelakaan  lalu  linta  dan  penegakan  di bidang  lalu  lintas.  Satuan  Lalu  Lintas  yang  ada  di  Kota  Batam  yaitu  Satuan  Lalu  Lintas
21 Bakri,  B.,  Nuh,  M.  S.,  &  Badaru,  B.  (2020).  Efektifitas  Penerapan  Program  E-Tilang  Dalam  Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. Journal of Lex Theory (JLT) , 1 (1), 82-98.
22 Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). JAPB , 2 (2), 391-408.
23 Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam  Rangka  Tertib  Berlalu  Lintas  Pada  Korps  Lalu  Lintas  Polri. Widya  Cipta:  Jurnal  Sekretari  dan Manajemen , 2 (2), 217-224.
Polresta Barelang yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri dengan kode pos 29444.
Berikut  adalah  data  yang  didapatkan  dari  Satlantas  Polresta  Barelang  5  tahun terakhir 24 :
Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2017

## Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2018
BULAN JML GAR UMUR KET 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 50 KEATAS JANUARI 1703 7 237 847 351 227 34 965 FEBRUARI 909 13 134 355 227 108 72 327 MARET 1752 4 211 1070 337 94 76 1255 APRIL 1087 7 268 490 211 84 27 426 MEI 1622 16 389 677 349 137 54 488 JUNI 347 0 29 93 150 54 21 150 JULI 1301 11 239 451 449 129 22 485 AGUSTUS 1071 4 188 282 327 194 76 364 SEPTEMBER 511 3 57 169 142 112 28 178 OKTOBER 713 0 108 219 247 91 38 185
BULAN JML GAR UMUR KET 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 50 KEATAS JANUARI 2043 37 398 1089 339 127 53 1175 FEBRUARI 1657 26 287 896 307 102 39 985 MARET 2126 19 492 1083 381 112 39 1145 APRIL 1544 12 249 946 194 122 21 854 MEI 1966 5 429 988 377 128 39 1150 JUNI 2344 32 481 1149 366 227 89 1369 JULI 1867 22 487 854 278 192 34 1041 AGUSTUS 1662 12 389 844 218 167 32 984 SEPTEMBER 1328 5 373 518 252 133 47 740 OKTOBER 1875 27 483 882 308 113 62 1125 NOPEMBER 2047 22 367 1052 294 233 79 834 DESEMBER 1663 16 347 734 283 196 87 950 22122 235 4782 11035 3597 1852 621 12352
NOPEMBER 488 4 278 716 234 175 81 368 DESEMBER 3560 32 378 1636 994 411 109 698 15064 101 2516 7005 4018 1816 638 5889
Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2019 Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2020 BULAN JML GAR UMUR KET 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 50 KEATAS JANUARI 2842 6 584 650 973 418 211 645 FEBRUARI 2360 12 528 657 597 378 188 495 MARET 1951 14 378 622 455 295 187 519 APRIL 1988 13 348 496 533 387 211 596 MEI 825 5 129 355 204 103 29 496 JUNI 740 8 136 293 172 84 47 368 JULI 763 7 113 288 219 107 29 442 AGUSTUS 2083 11 228 577 901 219 147 1499 SEPTEMBER 1923 8 326 972 397 167 53 1159
BULAN JML GAR UMUR KET 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 50 KEATAS JANUARI 1758 14 374 347 681 268 74 483 FEBRUARI 2076 13 427 526 652 315 143 625 MARET 1742 12 367 410 698 218 37 427 APRIL 840 9 189 287 217 104 34 274 MEI 867 13 168 398 187 73 28 411 JUNI 1039 6 206 224 349 198 56 325 JULI 1708 21 372 524 467 246 78 477 AGUSTUS 3384 19 572 981 1217 479 116 694 SEPTEMBER  3260 19 689 846 1128 426 152 655 OKTOBER 1246 9 204 391 387 212 43 327 NOPEMBER 1738 3 281 547 622 248 37 485 DESEMBER 866 1 104 289 284 172 16 245 20524 139 3953 5770 6889 2959 814 5428
OKTOBER 2548 19 374 837 679 422 217 1176 NOPEMBER 1898 15 218 967 426 199 73 1076 DESEMBER 338 3 47 86 174 17 11 144 20259 121 3409 6800 5730 2796 1403 8615

## Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2021
BULAN JML GAR UMUR KET 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 50 KEATAS JANUARI 1272 50 200 650 300 42 30 611 FEBRUARI 1624 56 290 752 500 14 12 787 MARET 1234 45 160 680 290 35 24 592 APRIL 1168 45 160 638 280 30 15 559 MEI 988 30 70 590 260 25 13 469 JUNI 1152 45 160 622 280 30 15 551 JULI 904 32 68 493 255 35 21 427 AGUSTUS 2270 58 305 1296 580 17 14 1849 SEPTEMBER  5994 123 675 1375 3658 90 73 4917 OKTOBER 5113 127 689 2601 1571 98 27 4177 NOPEMBER 5097 134 744 2506 1588 95 30 4333 DESEMBER 4410 125 722 2195 1250 91 27 3744 31226 870 4243 14398 10812 602 301 23016
Setelah  dilihat  dari  data  yang  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  peran  Satlantas (Satuan  Lalu  Lintas)  sangatlah  penting  untuk  setiap  daerah.  Satuan  Lalu  Lintas  memiliki fungsi  yaitu 25 :  Pengarahan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  kepolisian;  Pembinaan keterlibatan warga negara melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; Penerapan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka pemeliharaan  hukum  dan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas (Kamseltibcarlantas);  Pelayanan  administasi  administasi  registrasi  dan  identifikasi kendaraan  bermotor  serta  pengemudi;  Pelaksanaan  patrol  jalan  raya  dan  penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin  Kamseltibcarlantas  di  jalan  raya;  Penyelamatan  serta  pengamanan  warga masyarakat  yang  memakai  jalan;  dan  Pemeliharaan  serta  perawatan  peralatan  dan kendaraan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran maka pengendara wajib melengkapi syarat perlengkapan kendaraan bermotor sesuai yang teratur didalam Pasal 57 Undang  – Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan 26 .  Ada  dua  jenis
25 Anonim.  (n.d).    https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas-. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.38 WIB.
kendaraan  bermotor.  Yang  Pertama  ada  Sepeda  Motor  yang  dimana  perlengkapan  nya hanyalah helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)  yang  diatur  Pasal 57 Ayat  2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 27 .
Sedangkan  yang  kedua  mengenai  Kendaraan  bermotor  beroda  empat  atau  lebih  yang terdiri dari beberapa perlengkapan sesuai yang diatur Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 28 : Sabuk Keselamatan; Ban Cadangan; Segitiga  Pengaman;  Dongkrak;  Pembuka  Roda;  Helm  dan  Rompi  Pemantul  Cahaya  bagi Pengemudi  kendaraan  bermotor  beroda  empat  atau  lebih  yang  tiak  memiliki  rumah  – rumah; dan Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
Dari  hasil  wawancara  dengan  petugas  Satlantas,  mereka  mengatakan  bahwa  kendala mereka dalam E-Tilang ini terkait teknologi canggih yang dimana tidak semua masyarakat paham sehingga mereka harus bersabar untuk menjelaskan secara berulang kali terlebih lagi untuk masyarakat yang tidak memakai handphone android dan dibantu petugas satlantas untuk  membayarkan  denda  melalui  handphone  petugas  tersebut.  Pelanggaran  lalu  lintas tidak  bisa  di  biarkan  karena  dapat  membahayakan  nyawa  pengendara  sendiri  bahkan pengendara di sekitarnya. Maka dari itu terbitlah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  bertujuan  untuk  menertibkan  masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

## PENUTUP
Salah satu permasalahan hukum dan sosial yang sering sekali terjadi di negara Indonesia yaitu  meningkatnya  Pelanggaran  terhadap  Lalu  Lintas  yang  dimana  pelaku  pelanggaran merupakan  anak  dibawah  umur,  tidak  memiliki  kelengkapan  surat,  melakukan  aksi  yang membahayakan  pengendara  lainnya  di  Jalan  Raya,  melaju  dengan  kecepatan  diatas 60km/jam,  memotong  lampu  merah,  tidak  menghiraukan  rambu-rambu  lalu  lintas,  serta pemakaian handphone pada saat mengendarai. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di terapkan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh petugas kepolisian untuk mengatur masyarakat agar taat dan tertib akan hukum yang telah di atur didalam Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (n.d).    https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu- lintas--satlantas-. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.38 WIB.
Anonim.  (n.d).  http://indrayanti_prastica-fisip15web.unair.ac.id.  Diakses  pada  tanggal  15 Agustus 2022, pukul 00.25 WIB.
Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Advances in Police Science Research Journal , 4 (1), 49-90.
Azis,  A.,  Utami,  D.  A.  B.,  &  BT,  A.  N.  (2018).  Prototype  Data  Warehouse  Aplikasi  eM- Tilang. Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data) , 1 (2), 150-158.
Bakri,  B.,  Nuh,  M.  S.,  &  Badaru,  B.  (2020).  Efektifitas  Penerapan  Program  E-Tilang  Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. Journal of Lex Theory (JLT) , 1 (1), 82-98.
27 Ibid.
Chusminah,  C.,  Haryati,  R.  A.,  &  Kristiani,  D.  (2018).  Efektifitas  Implementasi  E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen , 2 (2), 217-224.
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304.
Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan  Nomor:  09/PID.  PRA/2016/PN.  Lwk  Tentang  Penghentian  Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (3), 413-425.
Hasiholan, C. T.  A., Cuaca, N. G.,  & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan  Hukum Bagi Pemilik  Kendaraan  Atas  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Berbasis  Tilang Elektronik. Spektrum Hukum , 18 (2).
Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. Jurnal Widya Yustisia , 1 (2), 247010.
Muhar  Junef, Perilaku  Masyarakat  Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  (Tilang)  Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
Putra,  R.  H.  W.  (2020).  Peran  E-Tilang  dalam  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Guna Mewujudkan  Kamseltibcar  Lantas  di  Wilayah  Hukum  Polres  Banyumas. Police Studies Review, 4(1), 373-416.
Sabadina,  U.  (2020).  Penerapan  E-Tilang  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran Lalu Lintas. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (1), 60-71. Sadjijono.    (2008). Mengenal  Hukum  Kepolisian  Perspektif  Kedudukan  dan  Hubungannya. Jakarta: Pradya Paramita.
Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 2(1), 63-71.
Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (Studi  Di  Polres  Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 742-766.
Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). JAPB , 2 (2), 391-408.
Sutrisno, A. A. A. W. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. Jurnal Ilmu Kepolisian , 13 (3), 16.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara.Wayne,  A.  M.  (2020). Efektivitas  Penerapan  E-Tilang  dalam  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review , 4 (1), 57-120.
Wawancara di Satlantas Polresta Barelang pada tanggal 17 Oktober 2022.
Wikipedia.  (n.d).    https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam.  Diakses  pada  tanggal  16 Oktober 2022 pada pukul 13.40 WIB.
Wikipedia. (n.d).  https://od.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Barelang. Diakses  pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.38 WIB.