## PARTISIPASI MASYARAKAT  DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN SOSIAL DI KERENG BANGKIRAI, KALIMANTAN TENGAH
Community Participation in Supporting Social Sustainability in Kereng Bangkirai, Central Kalimantan
Evi Feronika
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

## ABSTRACT
Sustainable Development Goals (SDGs) have three important sustainable pillars for a development: economy, social  and  environment.  The  topic  for  social  sustainable  is  considered  essential  for  the  community  in  Kereng Bangkirai, Central Kalimantan as the basic problems for this community lays on the community dependency toward natural  resources.  The  community  roles  supported  the  social  sustainability  affect  the  systems  which  facilitate  the natural  resources  management,  so  that  natural  conservation  can  be  accelerate.  Based  on  the  explanation,  this research aims to describe the types of community participation to support social sustainabilityin Kereng Bangkirai District, Central Kalimantan. This research was concluded in Kereng Bangkirai District by applying in-depth interview method for six key-informen and 16 informen, and the results were analysed qualitatively. The results show that there are some institutions and individual along with the social local wisdom involve in management activity and in taking beneficiaries of natural resources in Kereng Bangkirai.
Keywords : Participation, s ustainability, social

## ABSTRAK
Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan tiga pilar penting keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan bagi pembangunan. Topik keberlanjutan sosial menjadi suatu hal yang krusial bagi masyarakat di Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah, sebab permasalahan yang mereka hadapi berakar dari ketergantungan yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Peran masyarakat yang mendukung prinsip sustainability secara sosial ( social sustainability), yaitu berupa munculnya atau terciptanya sebuah sistem atau mekanisme yang selalu mampu memfasilitasi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, sehingga mempercepat upaya konservasi. Berdasarkan hal  tersebut,  tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat  yang  mendukung  keberlanjutan  sosial  di Kelurahan Kereng Bangkirai,  Kalimantan  Tengah.  Penelitian dilakukan di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan metode  wawancara mendalam ( in-depth interview ) kepada enam orang informan kunci dan 16 informan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam mekanisme aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Kereng Bangkirai terdapat beberapa pihak baik kelembagaan maupun perorangan yang terlibat beserta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat yang mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam.
Kata kunci : Partisipasi, keberlanjutan, sosial
.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Topik  keberlanjutan  sosial  menjadi  suatu  hal yang  krusial  bagi  masyarakat  di  Kereng  Bangkirai, Kalimantan  Tengah.  Permasalahan  yang  dihadapi masyarakat  berakar  dari  ketergantungan  yang  tinggi dalam  pemanfaatan  sumberdaya  alam.  Pada mulanya,  kondisi  lingkungan  yang  berlimpah  akan sumberdaya  alam  berupa  kekayaan  sumberdaya hayati  perairan  dan  kehutanan  dijadikan  sebagai sumber  penghasilan  utama  bagi  masyarakat. Kekayaan  tersebut  mendorong  Kereng  Bangkirai sebagai  kawasan  eksploitasi  sumberdaya  alam. Selain  pada  bidang  perikanan  tangkap  yang  dikelola sendiri  oleh  masyarakat  lokal,  Kereng  Bangkirai merupakan bagian dari kawasan hutan dengan status Hutan  Produksi.  Dulu  kawasan  ini  dikelola  oleh  13 perusahaan  kayu  sampai  pertengahan  1990-an, diikuti era pembalakan liar sampai tahun 2006.
Eksploitasi  sumberdaya  alam  yang  terjadi ternyata  di  luar  daya  dukung  lingkungan.  Kegiatan penebangan kayu-kayu hutan menimbulkan pembangunan  jaringan  hampir  1.000  kanal transportasi  yang  mempercepat  aliran  air  dari  kubah gambut  dan  menyebabkan  pengeringan  lahan gambut.  Pengeringan  dari  kubah  gambut  melalui kanal  berkontribusi    terhadap  penurunan  permukaan air  tanah,  degradrasi  dan  dekomposisi  gambut  dan akhirnya  kehancuran  ekosistem  hutan  Sabangau secara  keseluruhan,  yang  turut  berimbas  pada bencana alam seperti kebakaran hutan, berkurangnya populasi  fauna  dan  flora  khas,  serta  pencemaran lingkungan.
Tidak  hanya  sampai  di  situ,  perubahan lingkungan  secara  fisik  dan  non  fisik  kembali  dipicu oleh  penetapan  Kawasan  Sabangau  sebagai kawasan  konservasi,  termasuk  Kelurahan  Kereng Bangkirai.  Penetapan  kawasan  konservasi  ini  secara otomatis  memberikan  batasan  hukum  bagi  para pemanfaat  sumberdaya  alam  yang  ada  di  Kawasan Sabangau,  sehingga  status  hutan  produksi  digeser oleh  status  konservasi,  begitu  pun  bagi  lingkungan perairan.  Perubahan  tersebut  berdampak  secara ekonomi  bagi  masyarakat  yang  pada  mulanya bergantung  pada  eksploitasi  sumberdaya  alam sebagai mata pencaharian.
Terkait  dengan  hal  tersebut, Sustainable Development  Goals  (SDGs) atau  Tujuan Pembangu- nan  Berkelanjutan  yang  merupakan  komitmen  besar
Indonesia  dan  negara-negara  sedunia  yang disepakati  pada  25  Sepetember  2015  di  PBB,  New York,  bersepakat  untuk  menciptakan  sebuah  dunia yang  adil,  sejahtera  bagi  rakyat  dan  bumi.  SDGs berupaya  mentransformasi  dunia  guna  mengakhiri kemiskinan  dan  ketimpangan,  ketidak-adilan  gender, penyelamatan  bumi  dan  pemajuan  ekonomi  bagi semua.  Secara  substansial  SDGs  menunjukkan keberpihakan pada pemenuhan HAM dan kesetaraan gender  yang  ditunjukkan  dalam stand  alone gol  5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan  semua  perempuan  dan  anak perempuan.  Tiga  pilar  penting  yaitu  ekonomi,  sosial, lingkungan  yang  berkelanjutan  terelaborasi  dengan baik tidak hanya dalam gol tertentu tetapi juga cross cutting , sehingga menunjukkan bahwa antar gol satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.
Kembali  pada  masyarakat  Kereng  Bangkirai, peran  masyarakat  yang  mendukung  prinsip sustainability secara sosial ( social sustainability), yaitu berupa  munculnya  atau  terciptanya  sebuah  sistem atau  mekanisme  yang  selalu  mampu  memfasilitasi keberlanjutan  pengelolaan  sumberdaya  alam, sehingga  mempercepat  upaya  konservasi.  Dalam mekanisme  aktivitas  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya  alam  di  Kereng  Bangkirai  terdapat beberapa  pihak  baik  kelembagaan  maupun perorangan  yang  terlibat  beserta  nilai-nilai  yang tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat, termasuk  bagaimana  partisipasi  masyarakat  yang mendorong  prinsip-prinsip  keberlanjutan  pengelolaan sumberdaya alam.
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat  yang  mendukung  keberlanjutan  sosial  di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  kualitatif  yang  merupakan  metode penelitian  dengan  setting  tertentu  dalam  kehidupan riil/alamiah, yang dimaksudkan untuk menginvestigasi dan  memahami  fenomena  apa,  mengapa  dan bagaimana  terjadinya  sesuatu.  Penelitian  berjenis kualitatif  didasari  konsep  “going  exploring”  sehingga memerlukan in ‐ depth and case ‐ oriented study dalam kasus  yang  dianalisis  (Finlay,  2006  dalam  Chariri, 2009).
Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode penelitian  yang  berperspektif  gender  (MPBG).
Penelitian  yang  menganalisis  mengenai  penempatan suatu  kategori  jenis  kelamin  di  atas  kategori    jenis kelamin  lainnya  (sexist)  menimbulkan  metode penelitian  berperspektif  gender  tersebut  (Eichler dalam Sukesi, 2002).
Penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Kereng Bangkirai,  Kota  Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah, dengan  metode  wawancara  mendalam  ( in-depth interview ) kepada enam orang informan kunci dan 16 informan.  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  metode analisis  yang  digunakan  yaitu  metode  analisis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Transformasi Paradigma Pengelolaan Sumberdaya alam
Purnomo  (2011)  menyatakan  bahwa  dalam mengatur  sumberdaya  alam  mengacu  pada  sistem norma  dan  tatanan  bagaimana  sumberdaya  diatur dalam  sistem  sosial  tertentu.  Biermann  dan  Pattberg dalam  Purnomo  (2011)  menyebutkan  bahwa  konsep pengaturan  secara  umum  menunjukkan  beberapa derajat  pengaturan  diri  oleh  pihak  masyarakat,  kerja sama  privat-publik  dalam  menyelesaikan  masalah kemasyarakatan,  dan  bentuk  multilevel  kebijakan baru.  Sebagai  akibatnya,  pola  pengaturan sumberdaya selalu berbeda dalam setiap masyarakat tergantung pada karakteristik budayanya dan tatanan kekuasaan.
Kondisi  tersebut  dalam  hubungannya  dengan kebijakan  desentralisasi  telah  mendorong  terjadinya perubahan dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal untuk mengakses  sumberdaya  dengan  cara  yang  lebih demokratis.

## Kewenangan Akses dan Kontrol Atas Sumberdaya
Kontrol  atau  kuasa  adalah  kemampuan  untuk menguasai  dan  menentukan  berbagai  hal.  Apabila seseorang mengontrol sesuatu artinya orang tersebut berhak  melakukan  apa  saja  terhadap  sesuatu  yang dikontrol/dikuasainya. Orang tersebut dapat menjualnya,  menghancurkannya,  meminjamkannya, memberikan  peluang  (akses),  menutup  peluang, memerintahkan,  apapun  dapat  dia  lakukan  atas segala yang dikuasainya (Simatauw, Simanjuntak dan Kuswardono, 2001).
Institusi  sebagai  wadah  para  pihak  untuk mengekspresikan  kepentingan  mereka  digunakan
untuk kelestarian yang mengikuti konsep pengembangan  berkelanjutan.  Hal  ini  pertama  kali dirumuskan  dan  dikenalkan  oleh  Komisi  Dunia terhadap Lingkungan dan Pengembangan (atau istilah internasionalnya  WCED)  dalam  istilah  popular  yang digunakan  dalam  “Laporan  Bruntland”  sebagai sebuah  reaksi  terhadap  kegagalan  pengembangan modernisasi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia  diseluruh  dunia  dan  masalah  lingkungan yang  muncul  darinya.  Menurut  pengertian  WCED (World Commision on Environment and Development ) dalam Purnomo (2011), pengembangan berkelanjutan merupakan pendekatan pengembangan terbaru yang menyatukan  kegiatan  manusia  yang  berbeda  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  tidak  hanya  di bawah  kondisi  sekarang  tetapi  juga  untuk  generasi masa depan dengan menghubungkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan sebagai satu hubungan yang penting.  Pendekatannya  meliputi  dimensi  yang  luas (moral  sampai  pada  prakteknya),  level  atau  skala (lokal  sampai  global)  dan  lingkungan  (masyarakat, politik dan ekonomi). Hull (2008) ngemukakan bahwa tindakan  yang  efektif  dalam  pengembangan berkelanjutan  hanya  mungkin  jika  dilaksanakan secara  global.  Keberlanjutan  dalam  definisi  tersebut mengacu  pada  mekanisme  yang  didalamnya sumberdaya  diatur  dalam  sebuah  cara  yang berkelanjutan. Hal ini mempunyai dua macam dimensi teknis  dan  sosial.  Dalam  ilmu  sosial,  keberlanjutan dalam istilah pengelolaan sumberdaya adalah sebuah kemampuan  dari  sistem  sosial  untuk  mengikuti permasalahan lingkungan bagi kehidupan mereka dan pengembangan  masa  depan.  Mengukur  kelestarian sosial dengan menganalisisnya pada level global atau mikro  bukan  merupakan  sebuah  cara  yang  mudah dan  mempunyai  kriteria  yang  beragam  tergantung pada fokus para peneliti.
Vallance et al. (2011) menyebutkan bahwa para peneliti  menggunakan  sebuah  skema  berlapis  tiga terdiri dari:  (a)  ‘pengembangan  kelestarian’  yang berarah  pada  kebutuhan  pokok,  penciptaan  modal sosial,  keadilan  dan  sebagainya;  (b)  ‘jembatan kelestarian’  berkenaan  dengan  perubahan  dalam perilaku  sehingga  mencapai  tujuan  lingkungan  bio- fisik;  (c)  ‘pemeliharaan kelestarian’  mengacu  pada pemeliharaan  atau  apa  yang  dapat  dilestarikan  dari karakteristik  sosial-budaya  dalam  menghadapi perubahan  dan  cara  yang  orang-orang  secara  aktif mencakup  atau  menahan  perubahan.  Jadi,  selain hanya  dengan  memperhatikan  dimensi  fisik  dan
kualitas hidup manusia, kelestarian sosial juga berarti sebuah kemampuan  sebuah sistem  untuk mengarahkan  perilaku  para  pihak  yang  ramah lingkungan serta memelihara prestasi.

## Pengembangan Berkelanjutan
Bio-fisik Sosial Ekonomi Pengembangan       Pemeliharaan Jembatan Nyata Tidak Nyata       Transformasi         Non-transformasi
Pengelolaan atau pengaturan sumberdaya lokal baru  yang  muncul  dari  kebijakan  desentralisasi  dan komersialisasi  sumberdaya  hutan  menawarkan kondisi  yang  sesuai  bagi  masyarakat  miskin  untuk menyalurkan  kepentingan  mereka  dikarenakan adanya  demokratisasi  dalam  proses  pembuatan kebijakan lokal. Demokratisasi membuka kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengikuti norma lokal, nilai sosial dan tatanan kekuasaan yang berhubungan dengan  pengelolaan  sumberdaya  yang  sebelumnya tidak memungkinkan dibawah rezim yang berkuasa.
Keterlibatan  Aktor  dalam  Pengelolaan Sumberdaya Alam
Mekanisme dalam masyarakat yang ada untuk mengatur  penyebaran  sumberdaya  dalam  menyikapi perubahan  lingkungan  saat  ini  baik  secara  sosial maupun  fisik  akan  menentukan  pengelolaan sumberdaya  lokal  yang  mengabaikan  masyarakat miskin.  Sebagai  sebuah  institusi,  hal  ini  mengacu pada  pemahaman  yang  dibagikan,  yang  digunakan manusia  dalam  situasi  berulang,  disusun  oleh peraturan dan norma. Sudut pandang institusionalisme  yang  baru  mengartikan  institusi sebagai  sistem  yang  disusun,  dihasilkan  terus menerus,  program  dan  peraturan  secara  sosial. Penelitian institusi merupakan penelitian perilaku yang diatur  norma.  Dalam  sudut  pandang  ini,  proses tersebut  dibentuk  dan  diubah  cenderung  diintervensi kepentingan  tertentu  dan  menjadi  sangat  politis sehingga  teori  institusional  dapat  menjelaskan bagaimana  institusi  diciptakan  dan  bagaimana mereka  berubah.  Institusi  dapat  menjadi  kontekstual sebagai  sekelompok  hak,  peraturan  dan  tata  cara pembetulan  kebijakan  yang  terjadi  pada  semua lapisan  organisasi  sosial  dan  dengan  penekanan terhadap rezim sumberdaya dan lingkungan. Institusi ini  sendiri  menganggap  susunannya,  termasuk skema,  peraturan,  norma  dan  kebiasaan,  menjadi
terbentuk  sebagai  pedoman  yang  berkuasa  untuk perilaku  sosial  dan  sumberdaya  diatur  oleh  hierarki peraturan  yang  berpusat  pada  beragam  lapisan (Scottt,  2004;  Ostrom,  1990,2005;  Japerson, 1991:149).
Institusi  menjadi  konsep  penting  yang menggarisbawahi  peranan  ini.  Pola  perilaku  institusi yang diatur individu dan kelompok masyarakat untuk mewadahi  hubungan  antara  masyarakat  dan lingkungan.  Institusi  difokuskan  dengan  norma  dan peraturan  sebagai  aturan  main  dalam  hubungan sosial.  Norma  mengacu  pada  perilaku  moral  dari sebuah  masyarakat  dimana  sebuah  peraturan merupakan  serangkaian  aturan  yang  secara  efektif mengharuskan adanya sanksi yang dapat dipaksakan.Bahkan  institusi  merupakan  sebuah bentuk  yang  dinamis  yang  berubah  setiap  waktu tergantung  pada  kebutuhan  masyarakat  bukan merupakan  sebuah  bentuk  yang  tetap.  Tiga  sumber perubahan  yang  mungkin  yaitu  ketidaktetapan, kontradiksi internal dan keserbaragaman. Ketidaktetapan  adalah  kondisi  pada  saat  norma sebagai  referensi  tindakan  atau  menjadi  tidak  tetap atau berubah yang berarah pada perilaku yang tidak dapat  ditentukan  atau  kekebalan  para  pihak  untuk menerapkan  norma  yang  dibuat  secara  layak. Kontradiksi  internal  sebagai  sebuah  pra-kondisi  atau tokoh  kesepakatan  yang  tidak  tetap  sebelumnya mengacu pada ketidaktetapan yang ada dalam sistem kepercayaan atau adat istiadat tertentu. Keserbaragaman adalah kondisi pada saat kontradiksi internal  dimunculkan  oleh  tensi  antar  beragam institusi.  Perubahan  semacam  itu  berhasil  jika beragam perubahan dikondisikan dengan kuat melalui proses penahan dan difusi, pembelajaran dan inovasi serta  meditasi  institusional  (Ostrom,  2000;  Clemens dan Cook, 1999:448-449, 451-453).
Bahkan, telah diartikan institusi formal dan non formal  melalui  kekuasaan  dan  kekuatan  yang dianggap  dan  digunakan  sebagai  kekuatan administrasi  politik,  ekonomi,  organisasi  sosial  dan akuntabilitasnya.  Pengaturan  ini  sendiri  mengenai aturan  penyusunan  kebijakan  secara  kolektif  dalam kondisi dimana terdapat banyak pihak atau organisasi yang  beragam  dan  tidak  ada  sistem  kontrol  formal yang mampu memerintah antara pihak dan organisasi (Larson  dan  Soto,  2008:214;  Chotray  dan  Stoker, 2009: 3 dalam Purnomo, 2011).
Pengelolaan  sumberdaya  lokal  baru  sebagai kesepakatan  institusional  yang  baru,  dibuat  oleh masyarakat  lokal  untuk  mengikuti  perubahan  sosial
dan  iklim  yang  tidak  menentu  menjadi  titik persimpangan  para  pihak  dari  semua  lapisan masyarakat.  Pengaturan  mengacu  pada  bagaimana sumberdaya  di  daerah  tersebut  diatur  oleh  sistem lokal  untuk  menghindari  cakupan  analisis  yang  luas yang  telah  disebutkan  oleh  Barr  (2001)  dalam Purnomo (2011), yang menyatakan bahwa seringnya kegagalan untuk memahami permasalahan lingkungan  cenderung  mengeneralisasikan  masalah tersebut  pada  level  makro  dengan  mengabaikan peranan bukti lokal.
Dalam  mengatur  sumberdaya  alam,  mengacu pada  sistem  norma  dan  tatanan  bagaimana
sumberdaya diatur dalam sistem sosial tertentu. Pola pengaturan sumberdaya selalu berbeda dalam setiap masyarakat  tergantung  pada  karakteristik  budayanya dan  tatanan  kekuasaan.  Paavola  (2007)  dalam Purnomo  (2011)  memperkenalkan  fungsi  pengaturan yang  merupakan  pengecualian  para  pengguna  yang tidak  memiliki  kuasa,  peraturan  penggunaan sumberdaya yang dikuasai dan distribusi keuntungannya,  ketentuan  dan  penutupan  biaya, pemantauan,  pelaksanaan,  mekanisme  resolusi konflik dan level pilihan kolektif.
Tabel 1. Kelembagaan yang Mendukung Keberlanjutan dalam Aktivitas Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kelurahan Kereng Bangkirai No. Variabel
Keberadaan 1.
2. Perikanan Tangkap Lembaga yang membidangi:
• Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh)
• Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM (WWF)
• Lembaga Adat (Damang)
• Masyarakat (kelompok masyarakat)
Nilai-nilai yang mendorong Berfungsi.
Pemerintah  melalui  jalur  pemerintahan  terdekat  yaitu  camat  dan  lurah,  serta  dinas  yang  menaungi (dinas  perikanan)  melalui  penyuluh  melaksanakan  tugas  berdasarkan  program  pemerintah  serta aturan (Undang-undang, Perda,  dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## Berfungsi.
Tugas  WWF  berdasarkan  alasan  bahwa  Kawasan  Sebangau  ditunjuk  menjadi  kawasan  konservasi dengan status Taman Nasional melalui SK 423/Menhut/II/2001 pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas ± 568.700 ha yang turut dikelola WWF sebagai organisasi berkepentingan internasional.

## Berfungsi.
Lembaga  adat  berfungsi  karena  masyarakat  masih  hidup  dengan  tata  adat  yang  ada.  Salah  satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi  pada  tahun  1894  dan  merupakan  deklarasi  seluruh  damang  di  wilayah  Kalimantan  Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Berfungsi.
Kelompok  masyarakat  sebagai  wadah  sosial  terdekat  mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat, karena  di  dalamnya  terdapat  tatanan  norma-norma  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.

## Berfungsi.
Nilai-nilai  norma  masyarakat  untuk  menghormati  dan  menjaga  perairan  sebagai  wadah  hidup  yang sangat penting bagi kehidupan.
Dalam perikanan tangkap, terdapat kegiatan untuk menjual hasil tangkapan, dimana ikan yang mati tidak dibuang begitu saja melainkan diolah menjadi ikan asin atau ‘wadi’. Selain itu terdapat kearifan lokal tangkap selektif, dimana ikan yang masih kecil akan dilepas kembali ke sungai, kemudian ikan yang dalam masa bertelur juga akan dilepas ke sungai (lebih selektif dalam memilah ikan yang dijual.
1. Kebun Hortikultura
Lembaga yang membidangi:
• Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh)
• Lembaga Adat

## Berfungsi.
Pemerintah  melalui  jalur  pemerintahan  terdekat  yaitu  camat  dan  lurah,  serta  dinas  yang  menaungi (dinas  pertanian)  melalui  penyuluh  melaksanakan  tugas  berdasarkan  program  pemerintah  serta aturan (Undang-undang, Perda,  dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2
7
No. Variabel Keberadaan 2. (Damang) • Masyarakat (kelompok masyarakat)
Nilai-nilai yang mendorong

## Berfungsi.
Lembaga  adat  berfungsi  karena  masyarakat  masih  hidup  dengan  tata  adat  yang  ada.  Salah  satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi  pada  tahun  1894  dan  merupakan  deklarasi  seluruh  damang  di  wilayah  Kalimantan  Tengah.
Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Berfungsi.
Kelompok  masyarakat  sebagai  wadah  sosial  terdekat  mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat, karena  di  dalamnya  terdapat  tatanan  norma-norma  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.

## Berfungsi.
Nilai-nilai norma masyarakatuntuk menghormati dan menjaga tanah sebagai sumberdaya abadi yang sangat penting bagi kehidupan.
Dalam perkebunan hortikultura, terdapat kegiatan  pembudidayaan tanaman dengan sebagian besar input  organik,  misalnya  pupuk  kandang.  Bahan  kimia  sangat  sedikit  digunakan  dan  dalam  takaran yang wajar. Hal ini dilakukan karena dalam pengelolaan konsumsi rumah tangga juga memasak hasil kebun  yang  ditanamnya  untuk  konsumsi  rumah  tangga.  Sehingga  mereka  enggan  menggunakan bahan kimia yang mereka anggap berbahaya.
1.

## 2.

## Peternakan
Lembaga yang membidangi:
• Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh)
• Lembaga Adat (Damang)
• Masyarakat (kelompok masyarakat)
Nilai-nilai yang mendorong Berfungsi.
Pemerintah  melalui  jalur  pemerintahan  terdekat  yaitu  camat  dan  lurah,  serta  dinas  yang  menaungi (dinas  pertanian  dan  peternakan)  melalui  penyuluh  melaksanakan  tugas  berdasarkan  program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## Berfungsi.
Lembaga  adat  berfungsi  karena  masyarakat  masih  hidup  dengan  tata  adat  yang  ada.  Salah  satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi  pada  tahun  1894  dan  merupakan  deklarasi  seluruh  damang  di  wilayah  Kalimantan  Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Berfungsi.
Kelompok  masyarakat  sebagai  wadah  sosial  terdekat  mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat, karena  di  dalamnya  terdapat  tatanan  norma-norma  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.

## Berfungsi.
Nilai-nilai  norma  masyarakatuntuk  menghormati  dan  menjaga  perairan  sebagai  wadah  hidup  yang sangat  penting  bagi  kehidupan.Dalam  peternakan,  terdapat  kegiatan  untuk  memberi  pakan  ternak organik.  Misalnya  biji  jagung/remah  nasi  untuk  pakan  ayam,  maupun  rerumputan,  seperti  rumput gajah yang ditanam untuk pakan sapi dan kambing.
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2013

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan,  di  Kelurahan  Kereng Bangkirai kelembagaan-kelembagaan yang membidangi serta nilai-nilai sosial di masyarakat turut mendorong  nilai-nilai  keberlanjutan.  Pemerintah melalui  jalur  pemerintahan  terdekat  yaitu  camat  dan lurah,  serta  dinas  yang  menaungi  (dinas  perikanan, dinas  pertanian  dan  peternakan)  melalui  penyuluh, melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya)  yang  diberlakukan  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Begitu  pula  dengan  lembaga  swadaya masyarakat, dalam hal ini adalah WWF, tugas WWF berdasarkan  alasan  bahwa  Kawasan  Sebangau ditunjuk  menjadi  kawasan  konservasi  dengan  status Taman Nasional melalui SK 423/Menhut/II/2001 pada tanggal 19 Oktober  2004  dengan  luas  ±  568.700  ha yang  turut  dikelola  WWF  sebagai  organisasi berkepentingan internasional.
Lembaga  adat  berfungsi  karena  masyarakat masih  hidup  dengan  tata  adat  yang  ada.  Salah  satu dasar  hukum  adat  yang  ada  misalnya  hasil rangkuman  dari  rapat  adat  yang  dilaksanakan  di Tumbang  Anoi  pada  tahun  1894  dan  merupakan deklarasi  seluruh  damang  di  wilayah  Kalimantan
Tengah.  Aturan  tersebut  berisi  96  pasal  yang mengatur  tentang  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat  adat  secara  pokok,  seperti  mengenai perkawinan,  perceraian  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Kelompok  masyarakat  sebagai  wadah  sosial terdekat  mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat, karena  di  dalamnya  terdapat  tatanan  norma-norma tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  selalu  diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Chariri,  Anis.  2009.  Landasan  Filsafat  dan  Metode Penelitian  Kualitatif.  Semarang.  Workshop Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA),
Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Clemens  ES  &  Cook  JM  (1999)  Politics  and Institutionalism:  Explaining  Durability  and Change.  Annual  Review  of  Sociology,  Vol. 25: 441-466  (Volume  publication  date  August 1999).
Hull  J  (2008)  Sustainable  development:  remises, understanding  and  prospects.  Sustainable Development, 2008, vol. 16, issue 2, pp. 73-80.
Japerson  LR  (1991)  Institutions,  Institutional  Effects, and  Institutionalism.  in  Powell  Walter  W.,  and DiMagio P. J., (1991) The New Institutionalism in  Organization  Analysis.  Chicago,  IL:
University of Chicago Press.
Ostrom  E  (1990)  Governing  the  Commons:  The Evolution  of  Institutions  for  Collective  Action (Political  Economy  of  Institutions  and
Decisions). Cambridge.
Ostrom  E  (2000)  Collective  Action  and  the  Evolution of  Social  Norms,  The  Journal  of  Economic Perspectives, Vol. 14, No. 3, pp. 137-158.
Ostrom E (2005) Understanding institutional diversity. Princeton,  NJ  [u.a.]:  Princeton  Univ.  Press, 2005.
Purnomo,  Mangku.  2011. Governing  Resources  in  a Changing  Environtment:  Local  Responses  in Contemporary  Rural  East  Java,  Indonesia .
Universitätsverlag Göttingen.
Scott RW (2004) Institutional Theory: Contributing to a Theoretical  Research  Programme  in  Great Minds.  In  Smith  K.  G.,  and  Hitt  M.  A.,  eds. Management:  The  Process  of  Theory Development. Oxford University Press.
Simatauw  M,  Simanjuntak  L,  Kuswardono  PT.  2001.
Gender  &  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam. Yogyakarta [ID]: Yayasan PIKUL.
Sukesi, Keppi. 2002. Teknik Analisis Gender. Malang. Lembaga  Penelitian  Universitas  Brawijaya.  pp.
2, 3, 5.
Vallance  S,  Perkins  HC  &  Dixon  JE  (2011)  What  is social sustainability? A clarification of concepts. Geoforum, Article inpress
WWF.  2012.  Dokumen  Rancangan  Proyek  Untuk Validasi  Mengikuti Climate,  Community  and Biodiversity Project Design Standards (Standar Rancangan  Proyek  Iklim,  Masyarakat  dan Keragaman  Hayati).  Pemulihan  Kelembaban Hutan  Rawa  Gambut  di  Taman  Nasional Sebangau,  Kalimantan  Tengah,  Indonesia. Tidak dipublikasikan.