Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 2, Desember 2022, pp. 152-161 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Pemulihan  Pasca-Bencana  di  Indonesia:  Perlukah  Dilakukan Perubahan Kebijakan?
Syugiarto 1 * , Riady Ibnu Khaldun 2 , Yulizar Pramudika Tawil 3 , Handy Wahyu Kusnadi 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu, Indonesia
2 Universitas Sulawesi Barat, Indonesia
3 Universitas Tadulako,, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan penanggulangan  bencana  di  Indonesia  perlu  diubah,  khususnya  pada bagian  pemulihan  pasca  bencana  yang  mana  pemerintah  dalam  proses pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana. Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Melakukan analisis  terhadap  kebijakan  penanggulangan  bencana  (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008). Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam melakukan penelitian ini. Adapun  hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  kebijakan penanggulangan  bencana  (Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008) tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan  oleh  pemerintah  yang  melihat  keberhasilan  suatu  kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  whether  disaster  management  policies  in  Indonesia  need  to  be  changed, especially in the post-disaster recovery section  where the government in the post-disaster recovery process only  focuses  on  building  reconstruction  and  pays  less  attention  to  community  rehabilitation  as  disaster survivors. There are two stages carried out in this research, namely: Analyzing disaster management policies (Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008). Literature study is the main method in conducting this research. The results of this study show that disaster management policies (Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008) cannot be changed. This is because the government sees the success of a policy only in terms of process and output without seeing the impact caused by the policy implementation process and community involvement .
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: ughenk007@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 29 Mei 2022 Accepted 11 November 2022 Available online 01 Desember 2022
Kata Kunci: Pemulihan Pasca-Bencana; Perubahan Kebijakan; Nilai; Fakta; Tindakan
Keywords: Post-Disaster Recovery; Policy Change; Value; Fact; Action

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  yang  melihat  keberhasilan  kebijakan  penanggulangan  bencana  hanya  dari proses  implementasi  secara  umum  serta  output  dari  kebijakan  tersebut,  tetapi  tidak memperhatikan  keterlibatan  masyarakat  dampak  yang  disebabkan  oleh  proses  implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Untuk itu itu dalam penelitian ini sendiri akan melakukan analisis terhadap Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana,  khususnya  pada  tahap  pemulihan  pasca  bencana.  Adapun  tahap  selanjutnya  dalam penelitian ini yaitu menentukan apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah atau tidak.
Bencana  merupakan  suatu  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  serta  mengganggu kehidupan  manusia,  disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun  non  alam  yang  mengakibatkan timbulnya  korban  jiwa,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda  serta  berdampak  pada psikologis  korban  bencana  (Ramli,  2010).  Lebih  lanjut  Fitriadi  et  al  (2017)  memberikan penjelasan  bahwa  bencana  merupakan  peristiwa  atau  kejadian  potensial  yang  merupakan ancaman  terhadap  kesehatan,  keamanan  atau  kesejahteraan  masyarakat,  fungsi  ekonomi masyarakat  ataupun  kesatuan  organisasi  pemerintah  yang  lebih  luas.  Untuk  mengatasi  serta mengantisipasi  akan  terjadinya  bencana,  maka  manajemen  bencana  perlu  dilakukan.  Menurut Khan  et  al  (2008)  manajemen  bencana  sendiri  mencakup  seluruh  kegiatan,  program  serta tindakan  yang  dapat  diambil  sebelum,  selama  maupun  setelah  terjadinya  bencana  yang  mana bertujuan untuk mengurangi dampak bencana serta pemulihan dari kerugian yang dialami akibat bencana tersebut.
Manajemen  bencana  dilakukan  oleh  beberapa  negara  dalam  mengantisipasi  terjadinya bencana, salah satu negara tersebut yaitu Indonesia dengan cara membuat regulasi terkait proses penanggulangan  bencana.  Kebijakan  penanggulangan  bencana  merupakan  hal  yang  sangat penting bagi Indonesia, sebab Indonesia menjadi salah satu negara yang berada dalam wilayah ring of fire (USGS, 2014). Ring of fire sendiri membentang sejauh 40.250 KM di sekitar Samudra Pasifik (Nugraha & Kurnianto, 2021) dan juga 90% bencana alam (gempa bumi) berada di wilayah ring of fire tersebut (Herdyanto, 2021).  Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan pelaksanaannya diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana.  Landasan  utama  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  tersebut  yaitu gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 (Borrero, 2005), gempa Nias – Simeulue pada tahun  2005  (Konca  et  al,  2007)  dan gempa  Bantul pada  tahun  2006  (Nurwihastuti  et  al, 2014).
Terdapat beberapa bencana besar yang terjadi setelah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan, yaitu gempa Padang pada tahun 2009 (McCloskey et al, 2010; Fachri & Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 (Hill et al, 2012; Newman et al, 2011), gempa Sumatera pada tahun 2012 (Satriano et al, 2012), gempa Palu pada tahun 2018 (Socquet et al, 2019; Bao et al, 2019), gempa Halmahera pada tahun 2019 (Yuliatmoko & Kurniawan, 2019) dan gempa yang terjadi di wilayah Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 (Prastiwi, 2021). Gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tersebut memiliki kekuatan diatas 7,0 Skala Richter (SR).
Dalam  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2008 terlihat bahwa dalam tahap pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana telah memiliki konsep yang cukup baik untuk mengantisipasi terjadinya bencana, hal yang dilakukan pada  saat  terjadi  bencana  hingga  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana.  Namun, permasalahan  muncul  pada  saat  proses  implementasi  kebijakan  penanggulangan  bencana tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami pada saat terjadi bencana. Gempa Padang pada tahun 2009 menyebabkan 1.117 jiwa meninggal dunia (McCloskey et al, 2010; Fachri & Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 menyebabkan 509 jiwa meninggal  dunia  (Hill  et  al,  2012;  Newman  et  al,  2011),  gempa  Lombok  pada  tahun  2018 menyebabkan 7.733 orang mengalami luka-luka dan 460 jiwa meninggal dunia (Wibowo et al, 2021), gempa Palu pada tahun 2018 yang menyebabkan 2.112 jiwa meninggal dunia dan 1.309
jiwa dinyatakan hilang (Hadi & Kurniawati, 2018), serta gempa Larantuka (Nusa Tenggara Timur) yang menyebabkan 7 orang mengalami luka-luka dan 346 rumah mengalami kerusakan (Dewi, 2021).
Jumlah korban jiwa serta kerusakan akibat bencana yang terjadi mulai tahun 2009 sampai dengan 2021 memperlihatkan bahwa proses pra bencana atau dalam teori yang dikemukakan oleh Simonovic (2011) mengacu pada mitigasi dan kesiapsiagaan, belum berjalan dengan baik setelah adanya kebijakan penanggulangan bencana / Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang  Penanggulangan  bencana.  Dalam  proses  tanggap  darurat,  masyarakat  dalam menyelamatkan diri dari bencana alam selalu mengandalkan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum  pemerintah  mengambil  alih  proses  tersebut.  Keterbatasan  informasi  yang  diberikan pemerintah juga menjadi salah satu kelemahan dari regulasi yang ada. Tidak seperti pemerintah Jepang  yang  dapat  memberikan  informasi  secara  tepat  dan  cepat  (JMA,  2019),  pemerintah Indonesia hanya dapat memberikan instruksi jika terjadi gempa harus berlidung ke tempat yang aman dan jauh dari gedung (BMKG, 2021), serta menjauh dari pesisir pantai untuk menghindari jika terjadi tsunami (BMKG, 2020). Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa 3 dari 4 siklus manajemen bencana (mitigas, kesiapsiagaan dan tanggap darurat) belum dapat berjalan dengan baik.  Mengacu  pada  hal  ini,  maka  penelitian  dilakukan  untuk  melihat  proses  pemulihan  pasca bencana di Indonesia

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mana merupakan suatu metode yang sering  digunakan  untuk  memperoleh  data  teoritis  dengan  mencari  informasi  tertulis  dan sistematis dari beberapa ahli yang dapat memperluas pemahaman dalam berfikir (Rukajat, 2018). Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu artikel ilmiah yang berokus pada riset tentang  pemulihan  pasca  bencana  di  Indonesia.  Artikel  yang  berfokus  pada  pemulihan  pasca bencana  tersebut  digunakan  untuk  melihat  bahwa  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  sesuai dengan nilai regulasi penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008).
Tahap  awal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisa  kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada bagian ini, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  akan  di  analisis  menggunakan  teori  yang dikemukakan  oleh  Dunn  (2018)  yang  mana  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  hal  yang  dilihat dalam menganalisa suatu kebijakan, yaitu :
1) Nilai  :  Tolak  ukur  dalam  melihat  apakah  masalah  telah  teratasi  dengan  adanya  suatu kebijakan
2) Fakta : Apa yang terjadi dan menjadi hal yang membatasi atau meningkatkan nilai
3) Tindakan : Hal yang dilakukan untuk merealisasikan nilai.
Ketiga  hal  diatas  akan  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  menganalisa  kebijakan  penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya pada tahap pemulihan pasca bencana. Tahap selanjutnya yaitu menentukan  apakah  kebijakan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  perlu  diubah  atau  tidak dengan mengacu pada analisis yang telah dilakukan.

## 3. Hasil dan pembahasan Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia
Bencana menjad salah satu hal yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Dalam  hal  ini,  kebijakan  penanggulangan  bencana  menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  dalam mengatasi  bencana,  mulai  dari  tahap  mitigasi  serta kesiapsiagaan  untuk mengurangi  kerugian materil  maupun  korban  jiwa.  Selain  itu  kebijakan  penanggulangan  bencana  sendiri  mengatur tentang proses tanggap darurat yang dilakukan serta tindakan pemulihan yang dapat diambil oleh pemerintah.  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  bencana merupakan  regulasi  yang  mengatur  cara  mengatasi  bencana  yang  terjadi  di  wilyah  Indonesia. Adapun  proses  pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  Nomor  21  Tahun
2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua regulasi ini  menjadi landasan bagi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya bencana.
Pemulihan  merupakan  tahap  akhir  dalam  siklus  manajemen  bencana,  yang  mana  poses tersebut  terjadi  setelah  tindakan  tanggap  darurat  telah  selesai  dilakukan  (Kusumasari,  2014). Pemulihan pasca bencana merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, baik itu gempa bumi maupun tsunami. Phillips (2016)  memberikan  penjelasan  bahwa pemulihan  pasca  bencana  sendiri  terbagi  menjadi  dua, yaitu pemulihan jangka pendek, serta pemulihan jangka panjang.
Terdapat  beberapa  riset  yang  memperlihatkan  proses  analisis  kebijakan  penaggulangan bencana, yang mana beberapa riset tersebut antara lain:
1) Khaldun et al (2019): Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  dianggap  belum  optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk  mengakomodir  keseluruhan  upaya  dalam  meminimalisir  risiko  bencana;  2)  Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan  daerah  tersebut  masih  sangat  minim;  3)  Tindakan,  kurangnya  implementasi program  kegiatan  baik  berupa  sosialisasi,  publikasi,  maupun  mitigasi  yang  dilakukan Pemerintah Kota Palu
2) Syugiarto & Alamsyah (2021): Analisis Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi Penelitian  ini  sendiri  bertujuan  untuk  mengetahui kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid- 19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan)  untuk  menganalisa  kebijakan  yang  diambil  oleh  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Provinsi  Sulawesi  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanggulangan  Covid-19  yang  dikeluarkan  6  Provinsi  yang  ada  di  Sulawesi  belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini  terlihat dari adanya gap yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  sehingga  penyebaran  Covid-19  masih  sulit  untuk  di tekan.
3) Suhendar & Suherman (2022): Analysis of the Implementation of Disaster Management Budget Allocations in Garut Regency West Java Province
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  alokasi  anggaran  penanggulangan bencana  di  Kabupaten  Garut  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Adapun  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  alokasi  anggaran  penanggulangan  bencana  di Kabupaten  Garut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hal  ini  didukung  oleh  faktor  komunikasi  dan  sikap  pelaksana  yang  baik,  Standar Operasional Prosedur yang lengkap, koordinasi yang lancar dengan instansi lain dan beberapa sumber daya yang telah terpenuhi.
Dengan menggunakan tiga indikator analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018) yaitu  nilai,  fakta  serta  Tindakan  untuk  menganalisa  kebijakan  penanggulangan  bencana  di Indonesia  (Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan bencana).
Tabel 1. Nilai, Fakta dan Tindakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Nilai Fakta Tindakan • Pasal  58  dan  59  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana • Pasal  55 – Pasal  90 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 • Penolakan masyarakat terhadap  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  Pasar  Raya yang dilakukan oleh Pemerintah  Sumatera  Barat (Firdaus, 2014) • Koordinasi yang kurang baik antara lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo dalam proses pemulihan  pasca  bencana (Sitohang, 2019) • Kurangnya  koordinasi  serta adanya  perbedaan  tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana (Kusnia et al, 2021) • Terdapat  konflik  proses relokasi  korban  bencana akibat sengketa lahan pembangunan  hunian  tetap di Kota Palu (Syugiarto et al, 2021) • Proses  birokrasi  di  Lombok Utara  yang  cukup  rumit menyebabkan lambatnya pemulihan sektor pemukiman (Bakti & Nurmandi, 2020) • Tidak memaksimalkan Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2008  dengan  baik dan hanya membuat regulasi baru terkait penanggulangan  bencana, yaitu  Peraturan  Presiden Nomor  87  Tahun  2020 Tentang  Rencana  Induk Penanggulangan  Bencana Tahun 2020-2044

## Nilai
Nilai mengacu pada tolak ukur dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan regulasi yang  telah  dibuat  (Dunn,  2018).  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  bencana  telah  mengatur  proses  pemulihan  pasca  bencana, yang mana dalam kedua regulasi tersebut pemulihan dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut yaitu :
1) Pasal 58 dan 59 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2) Pasal 55 – Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Pasal – pasal yang tertuang pada kedua regulasi diatas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pemulihan pasca bencana memiliki konsep yang cukup baik dan memberikan keuntungan kepada masyarakat selaku pihak yang menerima dampak yang besar akibat terjadinya bencana. Konsep  dalam  pasal  tersebut  disusun  oleh  pemerintah  yang  semata-mata  bertujuan  untuk kepentingan  masyarakat,  yang  mana  hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Jenkins (dalam Wahab, 2012) bahwa Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas- batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

## Fakta
Fakta mengacu pada hal apa yang terjadi di lapangan dan memberikan pengaruh terhadap suatu nilai, baik membatasi nilai maupun meningkatkan nilai tersebut (Dunn, 2018). Pada bagian ini,  terlihat  bahwa  proses  pemulihan  pasca  bencana  belum  dapat  direalisasikan  secara  penuh seperti yang tertuang dalam kebijakan penanggulangan bencana.
Beberapa  fakta  yang  terlihat  pada  saat  proses  pemulihan  pasca  bencana  yaitu  terdapat permasalahan  dalam  proses  pemulihan  tersebut,  baik  permasalahan  yang  bersumber  dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya yaitu :
1) Penolakan masyarakat terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat, disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyaraat serta pemerintah  tidak  memperhatikan  akses  jalan  yang  membuat  menurunnya  pemasukan pedagang di Pasar Raya (Firdaus, 2014).
2) Koordinasi  yang  kurang  baik  antara  lembaga  Pemerintahan  Kabupaten  Karo  yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam proses pemulihan pasca bencana (Sitohang, 2019).
3) Kurangnya  koordinasi  yang  disebabkan  oleh  adanya  ego  sektoral  dan  juga  adanya perbedaan  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lombok Utara itu sendiri (Kusnia et al, 2021).
4) Terdapat  konflik  proses  relokasi  korban  bencana  akibat  sengketa  lahan  pembangunan hunian  tetap  di  Kota  Palu.  Konflik  tersebut  terjadi  bukan  hanya  konflik  vertikal  antara pemerintah dan masyarakat, tetapi konflik horizontal antara pemerintah dan DPRD selaku wakil rakyat (Syugiarto et al, 2021).
5) Proses birokrasi di Lombok Utara yang cukup rumit menyebabkan lambatnya pemulihan sektor pemukiman, masyarakat yang kurang puas dalam mekanisme pendataan kategori kerusakan rumah dan juga terdapat permasalahan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Bakti & Nurmandi, 2020).
Permasalahan diatas dilandasi oleh pemulihan pasca bencana yang tidak dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Firdaus (2014), Sitohang (2019), Kusnia et al (2021), Syugiarto et al (2021) dan Bakti & Nurmandi (2020) memperlihatkan bahwa terdapat beberapa  pasal  dalam  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana yang tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun pasal dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang tidak dapat berjalan dengan baik pada saat proses pemulihan pasca bencana yaitu :
1) Pasal 58 Ayat 1
• Huruf (f) : Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
• Huruf (g) : Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
• Huruf (h) : Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
2) Pasal 59 Ayat 1
• Huruf (e) : Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat
• Huruf (f) : Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
Selain itu, proses pemulihan pasca bencana berdasarkan beberapa temuan diatas juga tidak dapat  mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini terlihat dari temuan dan isi dari regulasi yang bertolak  belakang.  Adapun  pasal  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  pada  saat  pemulihan  pasca bencana yaitu :
1) Pasal 57 Ayat 3
• Huruf (b) : Kondisi Sosial
• Huruf (e) : Ekonomi
2) Pasal 60 : Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD
3) Pasal  66  :  Pelaksanaan  perbaikan  prasarana  dan  sarana  umum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  56  ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  secara  gotong  royong,  dengan  bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4) Pasal 70
• Ayat 1 : Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial  untuk  menurunkan  eskalasi  konflik  sosial  dan  ketegangan  serta  memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
• Ayat 2 : Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui  upaya-upaya  mediasi  persuasif  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat  terkait  dengan  tetap  memperhatikan  situasi,  kondisi,  dan  karakter  serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
5) Pasal 70 Ayat 1 : Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
6) Pasal 72 Ayat 2 : Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
• Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana
• Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban
• Koordinasi  dengan  instansi  /  lembaga  yang  berwenang  di  bidang  keamanan  dan ketertiban.
7) Pasal 76 Ayat 3
• Huruf (c) : Kondisi Sosial
• Huruf (f) : Ekonomi
8) Pasal  79  :  Kegiatan  rekonstruksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (1) dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  pemerintah  daerah  dan  instansi/lembaga  terkait  yang dikoordinasikan oleh BPBD.
9) Pasal 80 Ayat 3 Huruf (c) : Penetapan Kawasan
10) Pasal 82
• Ayat 1 : Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
• Ayat  2  :  Kegiatan  pembangunan  kembali  sarana  sosial  masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi / lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
11) Pasal 83 Ayat 3
• Huruf (b) : Penetapan Kawasan
• Huruf (c) : Arahan Pemanfaatan Ruang
12) Pasal 85 Ayat 2
• Huruf (c) : Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana
• Huruf  (d)  :  Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pengurangan  risiko bencana
13) Pasal 87 Ayat 2 Huruf (c) : Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana
Beberapa  pasal  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  diatas  memberikan gambaran bahwa proses implementasi dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik seuai dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang telah ada.

## Tindakan
Tindakan sendiri mengacu pada hal apa yang harus dilakukan dalam mengatasi fakta yang membatasi  nilai  serta  hal  yang  dilakukan  dalam  merealisasikan  nilai  tersebut  (Dunn,  2018).
Mengacu  pada  hal  ini,  pemerintah  seharusnya  dapat  mengimplementasikan  kebijakan penanggulangan  bencana  dengan  baik.  Kurangnya  keterlibatan  masyarakat,  koordinasi  antara instansi  pemerintah  tidak  berjalan  dengan  baik  serta  proses  birokrasi  yang  cukup  rumit menjadikan proses pemulihan pasca bencana terhambat dan menimbulkan permasalahan.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  proses  pemulihan  pasca  bencana  atau  dalam  Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua regulasi  yang  seharusnya  dapat  menjadi  landasan  dalam  proses  pemulihan  pasca  bencana nyatanya tidak dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah selaku implementor kebijakan.  Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dengan baik terlihat dari adanya regulasi baru seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang menjadi acuan penanggulangan bencana dalam rentang waktu selama 22 tahun.

## Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Perlu Diubah?
Perubahan kebijakan ( policy change ) merupakan cara yang dilakukan dalam mengoreksi ataupun mengganti sebagian isi dari suatu kebijakan yang telah ada. Perubahan kebijakan sendiri tidak  dapat  terhindar  dari  bias,  hal  ini  disebabkan  oleh  masalah  praktis  yang  selalu  dihadapi menuntun keputusan subjektif (Cairney, 2012). Sinko (2016) memberikan penjelasan bahwa jika mengacu  pada  sudut  pandang  pelaku  kebijakan,  maka  perubahan  kebijakan  ditentukan  dari perspektif tiap pihak.
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang  telah  dibuat  lebih  dari  10  tahun  yang  lalu  untuk  melindungi  masyarakat  belum  dapat  di implementasikan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  ( outcome )  dan  dampak  ( impact )  dari kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi dan tidak dapat melindungi masyarakat dari ancaman gempa bumi dan tsunami (Syugiarto, 2021). Pemulihan pasca bencana yang menjadi poin penting setelah suatu wilayah mengalami kerusakan akibat bencana, belum juga berjalan dengan baik.
Mengacu  pada  temuan  penelitian,  perubahan  kebijakan  penanggulangan  bencana  perlu dilakukan, mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 belum dapat terealisasi dengan baik, khususnya pada bagian pemulihan pasca  bencana  (rehabilitasi  dan  rekonstruksi).    Namun,  perubahan  kebijakan  sangat  sulit dilaukan. Sebab, pemerintah hanya akan merealisasikan perubahan kebijakan jika regulasi yang telah ada tidak dapat diimplementasikan lagi. Walaupun ada beberapa poin dalam regulasi yang tidak dapat direalisasikan, tetapi selama kebijakan tersebut dapat digunakan dan tidak mendapat tekanan dari masyarakat agar segera diubah, maka kebijakan penanggulangan bencana akan sulit diubah.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  hanya  melihat  keberhasilan  kebijakan  dari  sisi proses dan output suatu kebijakan. Adapun hasil serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana tersebut tidak diperhatikan sama sekali.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Dye (Suharto, 2005) bahwa hal apapun  yang  dilakukan  dan  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  merupakan  suatu  kebijakan.  Ini menjadi  landasan  bahwa  kebijakan  yang  sebenarnya  perlu  diubah  tetapi  tidak  dilakukan perubahan  kebijakan  karena  pemerintah  melihat  bahwa  kebijakan  penanggulangan  bencana tersebut  telah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  menurut  perspektif  pemerintah.  Ini  juga diperkuat oleh Parsons (2006) bahwa Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahamidalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan penanggulangan bencana / Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan  suatu  kebijakan  hanya  dari  segi  proses  dan  output  tanpa  melihat  dampak  yang disebabkan  dari  proses  implementasi  kebijakan  serta  keterlibatan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, Pemerintah perlu memperhatikan aspek pemulihan masyarakat dari segi psikis, meningkatkan koordinasi antar birokrasi agar dapat merealisasikan kebijakan penanggulangan bencana dengan baik  serta  memperhatikan  dampak  yang  timbul  akibat  proses  implementasi  kebijakan penanggulangan bencana. Adapun rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk  melakukan  penelitian  selanjutnya  diantaranya:  melihat  koordinasi  antara  tiap  Lembaga pemerintah dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana, peran pemerintan dalam proses pemulihan psikis masyarakat akibat  dampak  bencana  alam  serta  dampak  kebijakan  penanggulangan  bencana  terhadap masyarakat dari segi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.

## Daftar Rujukan
Bakti, H. K., & Nurmandi, A. (2020). Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018. Jurnal Geografi, 12 (2), 137-151. DOI: https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.16750
Bao, H., Ampuero, J-P., Meng, L., Fielding, E. J., Liang, C., Milliner, C. W. D., Feng, T., & Huang, H.
(2019). Early and persistent supershear rupture of the 2018 magnitude 7.5 Palu earthquake. Nat. Geosci. 12, 200 – 205 (2019). https://doi. org/10. 1038/s41561-018-0297-z. BMKG.  (2021). Antisipasi  Gempa  Bumi. https://www.bmkg.go.id/gempabumi/antisipasi- gempabumi.bmkg
BNPB. (2020). Siaga Bencana Tsunami. https://www.bnpb.go.id/siaga-bencana/siaga-bencana- tsunami.
Borrero, J. C. (2005). Field Survey of Northern Sumatra and Banda Aceh, Indonesia after the Tsunami and  Earthquake  of  26  December  2004. Seismological  Research  Letters,  76(3),  312 – 320. doi:10.1785/gssrl.76.3.312.
Cairney,  P.  (2012). Understanding  Public  Policy.  Theories  and  Issues. Basingstoke:  Palgrave MacMillan.
Dewi,  F.  S.  (2021). Update  Dampak  Gempa  NTT:  Korban  Luka  7  Orang,  346  Rumah  Rusak. https://kabar24.bisnis.com/read/20211215/15/1477812/update-dampak-gempa-ntt- korban-luka-7-orang-346-rumah-rusak
Dunn,  W.  N.  (2018). Public  Policy  Analysis  :  An  Integrated  Approach  (6 th Edition). New  York  : Routledge, Taylor & Francis.
Fachri,  F.,  &  Yulianto,  A.  (2020). Mengenang  Gempa  Padang  11  Tahun  Lalu.
https://www.republika.co.id/berita/qhh45t396/ mengenang-gempa-padang-11-
tahunlalu#:~:text=Gempa%20bumi%20dengan%20
kekuatan%207,puluhan%20bangunan%20di% 20Kota%20Padang
Firdaus, F. (2014). Protes Korban Bencana : Studi Konflik Penanggulangan Bencana di Pasar Raya Padang. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 3 (2), 27-40.
DOI: https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.96
Fitriadi,  M.  W.,  Rosalina,  K.,  &  Deasy,  A.  (2017). Tingkat  Kesiapsiagaan  Masyarakat  Terhadap Bencana  Tanah  Longsor  di  Desa  Jaro  Kecamatan  Jaro  Kabupaten  Tabalong. Jurnal Pendidikan Geografi. 4 (4):32-41. DOI: 10.20527/jpg.v4i4.3811 Hadi, S., & Kurniawati, E. (2018). Jumlah Korban Tewas Terkini Gempa dan Tsunami Palu 2.113 Orang. https://nasional.tempo  .co/read/1138400/jumlah-korban-tewasterkini-gempa- dan-tsunami-palu-2-113- orang.
Herdyanto, A. (2021). Ring of Fire: 8 Fakta Rentetan Gunung Berapi Penyebab Gempa di ASEAN. https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/8-fakta-ring-of-fire- penyebab-gempa-lombok/8
Hill, E. M., Borrero, J. C., Huang, Z., Qiu, Q., Banerjee, P., Natawidjaja, D. H., Elosegui, P., Fritz, H. M., Suwargadi, B. W., Pranantyo, I. R., Li, L., Macpherson, K. A., Skanavis, V., Synolakis, C. E., & Sieh, K. (2012). The 2010 Mw 7.8 Mentawai earthquake: Very shallow source of a rare tsunami
earthquake  determined  from  tsunami  field  survey  and  near-field  GPS  data. Journal  of Geophysical Research: Solid Earth, 117(B6), n/a – n/a. doi:10.1029/2012jb009159. JMA.  (2019). Earthquakes  and  Tsunamis  (Observation  and  Disaster  Mitigation). https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jishintsunami/en/jishintsunami_en.pdf Khaldun, R. I., Syugiarto, & Tawil, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus  PERDA Kota  Palu  Nomor  5  Tahun  2011). Journal  of  Public  Administration  and Government , 1 (2), 62-68. https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32 Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach.
Management & Marketing – Craiova. ISSN : 1841-2416
Konca, A. O., Hjorleifsdottir, V., Song, T-R. A., Avouac, J-P., Helmberger, D. V., Ji, C., & Meltzner, A. (2007). Rupture  Kinematics  of  the  2005  Mw  8.6  Nias-Simeulue  Earthquake  from  the  Joint Inversion  of  Seismic  and  Geodetic  Data. Bulletin  of  the  Seismological  Society  of  America, 97(1A), S307 – S322. doi: 10.1785/0120050632. Kusnia, H. N., Muhlis, M., Chotijah, S., & Yohanes, Y. T. S. (2021). Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemulihan Pembangunan Ekonomi Pasca Gempa. Journal Of Media and Communication Science, 4 (2), 68-79.
DOI: https://doi.org/10.29303/jcommsci.v4i2.133 Kusumasari, B. (2014). Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta : Gava Media.
McCloskey, J., Lange, D., Tilmann, F., Nalbant, S. S., Bell, A. F., Natawidjaja, D. H., and Rietbrock, A. (2010). The  September  2009  Padang  earthquake. Nature  Geoscience,  3(2),  70 – 71. doi:10.1038/ngeo753
Newman, A. V., Hayes, G., Wei, Y., & Convers, J. (2011). The 25 October 2010 Mentawai tsunami earthquake,  from  real-time  discriminants,  finite-fault  rupture,  and  tsunami  excitation. Geophysical Research Letters, 38(5), n/a – n/a. doi:10.1029/2010gl046498. Nugraha, A. R., & Kurnianto, K. S. (2021). Apa itu Ring of Fire? Penyebab Indonesia Sering Gempa yang Disebut Jokowi. https://kumparan.com/kumparansains/apa-itu-ring-of-fire- penyebab-indonesia-sering-gempa-yang-disebut-jokowi-1vXNjlBMXWc/full
Nurwihastuti,  D.  W.,  Sartohadi,  J.,  Mardiatno,  D.,  Nehren,  U.,  &  Restu.  (2014). Undertanding  of Earthquake  Damage  Pattern  Through  Geomorphological  Approach  :  A  Case  Study  of  2006 Erathquake in Bantul, Yogyakarta, Indonesia. World Journal of Engineering and Technology, 2, 61-70.
Parsons, W. (2011). Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana
Tahun 2020-2044. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176230/Perpres_Nomor_87_Tahun_2020.pdf
Phillips, B. D. (2016). Disaster Recovery. Second Edition. Broken Sound Parkway. NW : Taylor and Francis Group.
Prastiwi,  D.  (2021). Gempa  Hari  Ini  Selasa  14  Desember  2021  Getarkan  Indonesia  9  Kali. https://www.liputan6.com/news/read/4755751/gempa-hari-ini-selasa-14-desember- 2021-getarkan-indonesia-9-kali Ramli,  S.  (2010). Petunjuk  Praktis  Manajemen  Kebakaran  (Fire  Management). Jakarta  :  Dian Rakyat. Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta : Deepublish
Satriano, C., Kiraly, E., Bernard, P., & Vilotte, J-P. (2012). The 2012 Mw 8.6 Sumatra earthquake: Evidence of westward sequential seismic ruptures associated to the reactivation of a NS ocean fabric. Geophysical Research Letters, 39(15). doi:10.1029/2012gl052387.
Simonovic, S. P. (2011). Systems Approach to Management of Disasters – Methods and Applications. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, pp.308
Sinko,  M.  (2016). Policy  Change-Review  of  Classification,  Measurement  and  Factors. Teorija  in Praksa 53: 228. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_1_Sinko.pdf
Sitohang, J. B. H. (2019). Revitalisasi Modal Sosial Pasca Bencana (Studi Kasus Di Relokasi Siosar Kabupaten Karo Sumatera Utara). Tesis, Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Diases dari : https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13780/157047002.pdf?seque nce=1&isAllowed=y
Socquet, A., Hollingsworth, J., Pathier, E., & Bouchon, M. (2019). Evidence of supershear during the 2018 magnitude 7.5 Palu earthquake from space geodesy. Nat. Geosci. 12, 192 – 199 (2019). https://doi.org/10.1038/s41561-018- 0296-0. 2019.
Solichin,  A.  W.  (2012).  ANALISIS  KEBIJAKAN:  Dari  Formulasi  ke  penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suharto, E. (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Refika Aditama. Suhendar, D., & Suherman, D. (2022).  Analysis of the Implementation of Disaster Management Budget  Allocations  in Garut  Regency  West  Java  Province.  Kazanah  Sosial,  4(3),  447-462. DOI: 10.15575/ks.v4i3.19636
Syugiarto,  S.  (2021). Disaster  Management  System  in  Indonesia. Sumatra  Journal  of  Disaster, Geography and Geography Education, 5 (2), 87-96. DOI: https://doi.org/10.24036/sjdgge.v5i2.377
Syugiarto, S., & Alamsyah, M. N. (2021). Analisis Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi. Gulawentah : Jurnal Studi Sosial, 6(2), 133-147. DOI : 10.25273/gulawentah.v6i2.10797
Syugiarto, S., Karim, K. U., & Lembah, H. W. K. U. T. (2021). Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu. Jurnal ADMINISTRATOR, 3 (1), 1-12. Retrieved from http://jurnal.stiapembangunanpalu.ac.id/index.php/ADMINISTRATOR/article/view/18 Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-
2007#:~:text=UU%20No.%2024%20Tahun%202007,Penanggulangan%20Bencana%20 %5BJDIH%20BPK%20RI%5D USGS. (2014). Understanding Plate Motions.
https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html
Wibowo, S. B., Hadmoko, D. S., Isnaeni, Y., Farda, N. M., Putri, A. F. S., Nurani, I. W., & Supangkat, S. H.  (2021). Spatio-Temporal  Distribution  of  Ground  Deformation  Due  to  2018  Lombok Earthquake Series. Remote Sens. 13, 2222. https://doi.org/10.3390/rs13112222. Yuliatmoko,  R.  S.,  &  Kurniawan,  T.  (2019). Analysis  of  Stress  Drop  Variations  in  Fault  and Subduction Zones of Maluku and Halmahera Earthquakes in 2019. Jurnal Penelitian Fisika dan  Aplikasinya  (JPFA).  2019;  9(2):  152-  162.  DOI:  https://doi.org/10.26740 /jpfa.v9n2.p152-162.