## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION THE FAMOUS TRADEMARKS IKEA AND SEPHORA BRAND (TRADEMARK’S LAW PERSPECTIVE)
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IKEA DAN SEPHORA (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK) 
Sri Arlina 1 , Anggraini Dwi Milandry 2
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution Nomor 113 Pekanbaru, Riau
1 email: sriarlina@law.uir.ac.id
2 e-mail: milandry.anggrainidwi@gmail.com *

## Abstract
In  Indonesia,  there  have  been  many  disputes  over  famous  trademarks  which  ended  by  the cancellation and deletion of registered. This research aimed to describe and find out about, first, the legal  protection  of  the  right  of  famous  trademarks  rights  based  on  law  trademarks  and  second, implementation the legal protection of the right of famous trademarks rights (MA decision study of IKEA  and  SEPHORA  brand).  This  research  used  the  normative  juridical  method  with  a  statutory and a case approaches. The result of this research first is the legal protection of the right of famous trademarks  rights  based  on  based  on  law trademark  uses  a  constitutive  system.  One  of  the  rules governing  the  Protection  of  Famous  Marks  is  regulated  in  Article  21  (1).  Furthemore,  the implementation  of  the  legal  protection  on  the  right  of  famous  trademark  in  the  case  of  the  IKEA trademarks  constrained  by  the  difference  interpretation  of  Article  by  the  Panel  of  Judges  and resulted  ended  by  famous  trademarks  are  fail  to  be  protected.  Meanwhile  in  the  case  of  the SEPHORA trademarks implementation of the legal protection of the right of famous have protected the trademarks.
Keyword : Implementation; Protection; Famous Trademark.

## Abstrak
Di  Indonesia  telah  banyak  kasus  hukum  terkait  pelanggaran  hak  merek  terkenal  terdaftar maupun  penghapusan  dan  pembatalan  merek  terkenal.  Penelitian  ini  bertujuan,  pertama,  untuk mengetahui  pengaturan  perlindungan  hukum  merek  terkenal  menurut  peraturan  perundang- undangan merek nasional dan kedua, untuk mengetahui seperti apa penerapan perlindungan hukum merek  terkenal  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Merek  IKEA  dan  Merek  SEPHORA).  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan.  Hasil Penelitian  ini,  pertama,  pengaturan  perlindungan  hukum  merek  terkenal  menurut  UU  No.  20/16 menggunakan sistem konstitutif. Salah satu Pasal yang melindungi merek terkenal adalah Pasal 21 ayat  1.  Kedua,  apabila  dianalisis  berdasarkan  putusan  MA  terkait  sengketa  merek  “IKEA”  maka penerapan  perlindungan  hukum  merek  terkenal,  belum  terlaksana  dengan  baik,  karena  saat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terkait, Majelis Hakim yang bertugas menafsirkan Pasal  secara  berbeda.  Sehingga  merek  “IKEA”,  yang  merupakan  merek  terkenal  tidak  dapat terlindungi  sebagaimana  mestinya.  Lain  halnya  sengketa  merek  “SEPHORA”,  putusan  MA  telah melindungi hak Merek Terkenal di Indonesia.
Kata Kunci : Penerapan; Perlindungan; Merek Terkenal.
 Naskah diterima: 24 Agustus 2022, direvisi: 27 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.563

## PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  merupakan salah  satu  unsur  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  persaingan  usaha  yang sehat. Oleh karena itu, untuk memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara produsen  dan  konsumen,  pemerintah memiliki peran untuk  mengendalikan dan mengawal  masyarakat  dalam  membentuk aturan-aturan yang dapat menjamin kesetaraan  hak-hak  antara  keduanya, sehingga  akan  terwujud  sistem  yang mumpuni  bagi  kepentingan  semua  pihak. (E.  L.  F.  Wijaya,  2020)  Perlindungan hukum  sebuah  merek  diharapkan  dapat meningkatkan  semangat  dari  seseorang saat ia menghasilkan sebuah karya, karena salah  satu  tujuan  adanya  perlindungan atas  merek  adalah  untuk  memberikan pengakuan  atas  intelektual  seseorang. (Latukau et al., 2021)
Untuk mewujudkan persaingan usaha yang  sehat  dalam  dunia  bisnis,  ada  satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Merek sebuah produk, baik produk barang maupun  produk  jasa.  Apabila  memasuki realita  pasar,  merek  hadir  dengan  dua fungsi  utama  yaitu  sebagai  pembeda  dan sebagai  penunjuk  asal  barang.  Kedua fungsi  tersebut  dijalankan  secara  paralel dan setara. Artinya, fungsi yang satu tidak melampaui  peran  lain  dan  secara  fungsi tidak saling mengabaikan atau menegaskan.  (W.  Wijaya,  2018)  Begitu pentingnya  peran  merek  dalam  dunia bisnis, sudah seharusnya dilekatkan perlindungan  hukum  atas  merek  karena merek  juga  merupakan  sebuah  objek hukum yang mempunyai hubungan dengan  hak-hak  perorangan  atau  badan hukum.(Khairandy, 1999)
Perlindungan  merek  terkenal,  pada hakikatnya  dilakukan  terhadap  reputasi
atau goodwill yang  melekat  pada  merek terkait,  karena  secara  hukum  upaya  yang ditempuh  pemilik  merek  terkait  untuk memperoleh hal tersebut pantas diberikan penghargaan. (Budiman, 2019)
Ciri  khas  dari  sebuah  produk  dapat dikenalkan  lewat  merek.  Sebab  melalui merek,  suatu  produk  bisa  memiliki  nilai jual  tinggi  serta  sebagai  tanda  pembeda terhadap  produk  yang  lain.  (Lopulalan  et al.,  2021)  Setiap  merek  pasti  mempunyai keunikan  tersendiri  yang  menjadi  faktor pembeda  diantara  banyaknya  merek. Unsur  pembeda  merek  terkenal  tersebut akan mengalami penurunan apabila terjadi pencemaran  maupun  pengaburan  pada merek  terkait.  Konsep  ini  dikenal  dengan istilah  dilusi  merek  ( trademark  dilution ).
(Valerie & Horman, 2019)
Dilusi  merek  adalah  suatu  keadaan adanya  tindakan  dari  pihak  yang  tidak berhak dalam menggunakan merek terkenal.  Penggunaan  merek  tanpa  hak tersebut  menimbulkan  “noda”  pada  citra merek terkenal terkait, tanpa memunculkan kebingungan pada sebagian besar  konsumen  di  pasar.  Dilusi  merek bisa timbul apabila merek yang digunakan untuk  produk  yang  sifatnya competitive atau  berbeda  jenis,  sehingga  tidak membuat  kekeliruan  atau confusion serta tidak  ada  kaitan  bisnis  antara  keduanya. (Saidin,  2015)  Pelanggaran  terhadap merek terkenal dapat berimplikasi kepada kurangnya hasil penjualan produk terkait, sehingga  dapat  merugikan  pemilik  merek yang  berhak  atas  merek  bersangkutan.(D,
2015)
Menurut  Yahya  Harahap,  terdapat beberapa  jenis  klasifikasi  merek  yang dapat  dibedakan  menjadi  tiga  bentuk, pertama, normal  marks (merek  biasa), yang  kedua, well-known  marks (merek
terkenal) dan yang terakhir famous marks (merek  termashur).  (Harahap,  1996) Merek  terkenal  dan  merek  termasyhur mempunyai  beberapa  persamaan  kriteria. Oleh  karena  itu,  banyak  atau  hampir seluruh  konvensi  Internasional  di  ranah merek  pada  dasarnya  hanya  mengenal merek biasa dan merek terkenal. (Marwiyah, 2010)
Apabila merek produk (barang dan/atau  jasa)  sudah  termasuk  dalam kategori  merek  terkenal  maka  biasanya merek  tersebut  akan  menjadi  incaran ataupun  saingan  terberat  bagi  beberapa pengusaha  atau  produsen,  yang  membuat mereka  bersaing  secara  tidak  adil,  yaitu dengan  membuat  merek  yang  mirip  atau bahkan  sama  persis  dengan  merek terkenal  dan  memperdagangkan  produk barang dan/atau jasa menggunakan merek tersebut  seakan-akan  itu  adalah  miliknya. Karena  apabila  suatu  telah  dikategorikan sebagai merek terkenal, biasanya konsumen  bisa  mengetahui  bentuk  serta kualitas  suatu  produk  (barang  dan/atau produk)  tersebut  hanya  dengan  melihat, membaca atau mendengar merek terkenal terkait. (Durianto, 2001)
Terkenalnya  suatu  merek,  bukan hanya  ditentukan  dengan  terkenal-nya merek  terkait  di  manca  negara  (yang dimiliki  oleh  pihak  asing)  tetapi  juga dilihat  dari  merek-merek  lokal  yang kepemilikannya dipegang oleh pengusaha lokal  (yang  dianggap  terkenal)  untuk kalangan  tertentu  maupun  masyarakat umum. (Riswandi & Syamsudin, 2010)
Lebih  lanjut,  untuk  mengetahui  ciri- ciri  merek  terkenal  dapat  dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat.  Masyarakat  yang  dimaksud merupakan  konsumen  yang  memiliki peran dalam hal memproduksi,
mempromosikan, mendistribusikan maupun  menjual  produk  barang  dan/atau jasa  yang  mereknya  sudah  dikategorikan sebagai  merek  terkenal.  (Indriyanto  & Yusnita, 2017)
Kemudian,  penentuan  kriteria  merek biasa  dan  merek  terkenal,  umumnya dibuat  berdasarkan  kepentingan  nasional setiap  negara.  Sehingga  apabila,  sebuah negara  memiliki  sistem  perniagaan  yang superpower ,  maka  kriteria  merek  biasa serta  Merek  terkenal  yang  akan  dibentuk negara  terkait  adalah  hal-hal  yang  akan menguntungkan negara tersebut.
Salah  satu  aturan  nasional  yang mengatur faktor-faktor untuk dapat mengidentifikasi merek terkait merupakan merek  terkenal  atau  tidak,  telah  diatur pada  Pemenkumham  No.67  tahun  2016, tepatnya pada Pasal 18 ayat 3.
Saat  sebuah  merek  baru  memiliki kesamaan  dengan  merek  yang  pertama kali  terdaftar  maka,  pemilik  merek  baru itu  dapat  dikategorikan  memiliki  itikad buruk dalam mendaftarkan merek miliknya.  (Far-Far,  2014)  Dengan  kata lain,  yang  dimaksud  itikad  buruk  adalah semua rangkaian tindakan yang “menyesatkan”  konsumen,  dan  tingkah laku  seseorang  atau  lembaga  yang  tidak mematuhi hukum ketika ingin memperoleh
keuntungan untuk kepentingannya sendiri. (Mardianto, 2010)
Dalam perdagangan nasional maupun internasional,  merek  memiliki  peran penting  untuk  menciptakan  persaingan usaha  sehat,  sehingga  sejak  zaman penjajahan,  pemerintah  telah  mengatur hal-hal  terkait  merek,  yang  pada  saat  itu, semua  jenis  HKI  yang  lain  belum memiliki  pengaturan  resmi.  Dengan  kata lain,  pengaturan  merek  selangkah  lebih
maju  dibandingkan  dengan  pengaturan semua  jenis  HKI  lainnya.  Lebih  lanjut, dewasa  ini,  diketahui jenis sistem perlindungan  merek  terpilah  menjadi  dua jenis yaitu “first to use system” dan “first to file system”.
Untuk mendapatkan keuntungan dalam  waktu  singkat,  biasanya  banyak pengusaha  yang  melakukan  segala  cara, termasuk  melakukan  persaingan  usaha tidak  sehat  yang  dapat  menimbulkan perilaku tidak baik dengan cara membajak, mencontoh atau meniru hingga  membuat  secara  persis  atau memalsukan produk yang mereknya telah menjadi merek terkenal. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tersebut dapat
merugikan  pemilik  merek  terkenal.  Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum atas hak merek terkenal.
Pada saat ini Indonesia menggunakan first  to  file  system atau  sistem  konstitutif untuk  melindungi  sebuah  merek.  Dalam sistem  tersebut,  yang  diakui  sebagai pemilik merek adalah orang yang pertama kali mendaftarkan merek terkait. Sehingga pemilik merek diharuskan untuk mendaftarkan  mereknya  terlebih  dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum atas merek terkait.
Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk memberikan kepastian hukum serta membuktikan  kepemilikan  seseorang  atas merek terkait dengan memberikan sertifikat merek. (Labetubun, 2017)
Namun  ternyata  fakta  di  lapangan  telah banyak  kasus  hukum  yang  termasuk pelanggaran  hak  merek  terkenal  terdaftar dan berakhir dengan penghapusan maupun  pembatalan merek  terkenal terdaftar. Padahal Undang-Undang Nasional  terbaru  terkait  Merek  maupun aturan-aturan Internasional telah
mengatur perlindungan “istimewa” terhadap merek terkenal.
Konflik  kepemilikan  Merek  yang akan penulis teliti dalam tulisan ini adalah konflik  kepemilikan  merek  IKEA  dan Merek SEPHORA. Perlu diketahui bahwa Merek  IKEA  merupakan  merek  yang digunakan  sebuah  badan  hukum  yang didirikan pada tahun 1948 di Swedia yang tokonya  tersebar  di  34  negara,  termasuk Indonesia.  Sedangkan  Merek  SEPHORA adalah merek yang digunakan oleh sebuah perusahaan  kosmetik  Perancis,  yang didirikan  sejak  tahun  1970  dan  telah memiliki  lebih  dari  1000  toko  yang tersebar pada 29 Negara.
Fakta bahwa merek IKEA dan merek SEPHORA telah banyak terdaftar, digunakan  dan  berkembang  di  banyak negara  maka  dapat  diidentifikasi  bahwa kedua merek tersebut telah menjadi merek terkenal.  Sehingga,  seharusnya  kedua merek tersebut mendapatkan perlindungan  “istimewa”  dari  pemerintah Indonesia  (dalam  hal  ini  Dirjend  HKI), namun ternyata terjadi konflik kepemilikan  pada  merek  IKEA  maupun merek  SEPHORA  di  Indonesia,  yang diakhiri  dengan  penghapusan  maupun pembatalan merek terkenal terdaftar.
Konflik  kepemilikan  Merek  IKEA dan Merek SEPHORA merupakan konflik kepemilikan  merek  terkenal  yang  paling fenomenal. Kepopuleran tersebut disebabkan  karena  sejak  awal  munculnya perkara pada tingkat pertama hingga telah diputuskan  pada  tingkat  kasasi,  konflik kepemilikan kedua merek terkenal tersebut  telah menyita perhatian khalayak masyarakat  di  media  sosial  dan  media massa.  Sehingga  penulis  tertarik  untuk meneliti kedua konflik kepemilikan merek tersebut.
Setelah  diidentifikasi  dari  semua pemaparan  tersebut  maka  yang  akan dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah pertama bagaimana
pengaturan perlindungan  hukum  merek  terkenal menurut  peraturan  perundang-undangan merek nasional? Kedua, bagaimana penerapan  perlindungan  hukum  (merek terkenal) di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan  Merek SEPHORA)?.
Kemudian,  untuk  melihat  kebaruan informasi  yang  dipaparkan  dalam  tulisan ini,  maka  Penulis  ingin  memberikan beberapa tulisan yang terlebih dahulu ada dan tentunya berkaitan dengan permasalahan  pada  tulisan  ini  namun memiliki perbedaan tertentu yaitu sebagai berikut :
Penelitian  pertama  adalah  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ullya  Rahmi  Aswin dan  Danny  Hidayat  dalam  (Aswin  & Hidayat,  2019)  yang  berjudul  “Analisis Pengaruh  Citra  Merek,  Persepsi  Harga, Sikap Merek, Lokasi dan Word of Mouth
Terhadap  Niat  Menonton  di  Cinema  XXI Kota Padang”. Penelitian tersebut
berfokus untuk mengetahui pengaruh citra merek,  sikap  merek  dan  beberapa indikator  lainnya  terhadap  niat  konsumen saat  datang  ke  sebuah  bioskop  untuk menonton  sebuah  film.  Hal  ini  tentu berbeda  dengan  penelitian  yang  penulis teliti,  baik  dari  substansi  maupun  judul penelitiannya.
Penelitian kedua, berjudul “Perlindungan  Merek  Studi  Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika  Serikat”  yang  diteliti  oleh  H.D Effendy  Hasibuan,  dalam  (Hasibuan, 2003). Penelitian tersebut mengkomparasi Undang-Undang  Merek  Indonesia  dan Undang-Undang  Merek  Amerika  dengan menganalisis  putusan  yang  berasal  dari
kedua  negara  tersebut  untuk  mengetahui perlindungan merek di kedua negara yang bersangkutan.  Hal  ini  berbeda  dengan penelitian  penulis  yang  meneliti  terkait pengaturan  perlindungan  hukum  merek terkenal  menurut  peraturan  perundang- undangan  merek  nasional  dan  seperti  apa penerapan  perlindungan  hukum  merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA).
Penelitian  ketiga  ialah  penelitian yang  berjudul  “Identifikasi  Penggunaan Merek  Kolektif  Untuk  Meningkatkan Daya  Saing  Sentra  Produksi  Mie  Soun, Desa  Manjung,  Klaten,  Jawa  Tengah” yang diteliti oleh Sigit Adhi Pratomo dan Sudiyo  Widodo  dalam  (Pratomo  & Widodo,  2019)  merupakan  penelitian yang  berfokus  pada  pengidentifikasian pengetahuan  para  produsen  mie  soun terkait  HKI  serta  potensi  penggunaan merek  kolektif  untuk  produk  mie  soun  di Desa  Manjung,  Klaten,  Jawa  Tengah. Sedangkan  penelitian  penulis  meneliti terkait  pengaturan  perlindungan  hukum merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan  merek  nasional  dan seperti apa penerapan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  disusun  dengan menggunakan  metode  yuridis  normatif, dengan pendekatan kasus / case approach dan perundang-undangan / statue approach . Penggunaan statue  approach bertujuan  untuk  mengidentifikasi  nilai, kaidah  maupun  norma  hukum  yang  telah diterapkan dan berkembang secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya  terkait  konflik  kepemilikan merek  yang  telah  diselesaikan  sampai
tingkat  kasasi.  Lebih  lanjut,  penggunaan case approach bertujuan untuk
mengidentifikasi  semua  aturan  terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia. Kemudian  untuk  mengumpulkan  data, Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun bahan-bahan  hukum  yang  ada,  akan diolah  dan  disajikan  dalam  dua  bentuk, pertama,  mengidentifikasi  seluruh  aturan yang  mengatur  perlindungan  hukum merek  terkenal  berdasarkan  Undang- Undang Merek  yang pernah berlaku serta berlaku  saat  ini.  Kedua,  mendeskripsikan permasalahan-permasalahan  yang  terjadi saat diterapkannya seluruh aturan perlindungan  hukum  merek  terkenal dengan menganalisa putusan pada tingkat kasasi  yang  berhubungan  dengan  konflik kepemilikan  merek  terkenal  IKEA  dan merek  terkenal  SEPHORA  yang  telah terdaftar  di  Dirjend  Hak  Kekayaan Intelektual Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan
Perlindungan Hukum Merek  Terkenal  Menurut  Peraturan Perundang-undangan Merek Nasional
Perlindungan  merek  mengenal  dua jenis  sistem  yaitu  sistem  konstitutif  dan sistem deklaratif. Di Indonesia pengaturan terkait  Merek  selangkah  lebih  maju daripada jenis-jenis Hak Kekayaan
Intelektual  lainnya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  peraturan  terkait  merek yang  muncul  dan  berlaku  saat  awal kemerdekaan. Pada masa itu,  Pemerintah Republik  Indonesia  menetapkan  Undang- Undang  No.  21  Tahun  1961,  yang  di dalamnya  mengatur  perlindungan  hak merek.
Sistem  perlindungan  merek  yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut  menggunakan first  to  use  system
atau sistem deklaratif. Dalam first to use system yang diakui sebagai pemilik merek adalah orang yang pertama kali menggunakan merek. (Purwaningsih,
2005)
Sejak diberlakukannya Undang-
Undang  Merek  1961,  para  ahli  hukum menyatakan  dan  menilai  bahwa  Undang- Undang  tersebut  mempunyai  banyak kekurangan.  Penilaian  tersebut  timbul karena  Undang-Undang  terkait  menganut first  to  use  system atau  sistem  deklaratif, yang  dengan  penggunaan  sistem  tersebut muncul  banyak  konflik  kepemilikan merek  yang  diakibatkan  karena  tidak adanya indikator-indikator untuk menentukan siapakah sebenarnya pemakai  pertama  atas  merek  yang dipermasalahkan.  (Sumida  &  Maulana,
1994)
Perkembangan  dunia  perdagangan yang  begitu signifikan,  membuat  UU No. 21/1961  dirasa  sudah  tidak  relevan  untuk menangani  kebutuhan  masyarakat  atas perlindungan  hak  merek  yang  mereka miliki. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemerintah Indonesia memberlakukan  Undang-Undang  Merek Tahun 1992
dengan melakukan perombakan  sistem  perlindungan  merek, yang  awalnya  menggunakan first  to  use system atau  sistem  deklaratif,  menjadi first  to  file  system atau  sistem  konstitutif. First  to  file  system mewajibkan  pemilik merek  untuk  melakukan  pendaftaran terlebih  dahulu  agar  bisa  di  lindungi. Sehingga  untuk  mempertahankan  hak kepemilikan  merek,  pemilik  merek  harus dapat  membuktikan  bahwa  ia-lah  yang pertama kali mendaftarkan merek terkait.
Sejak  adanya  perubahan  sistem perlindungan merek saat diberlakukannya Undang-Undang  Merek  Tahun  1992,
Penulis  mengidentifikasi  bahwa  sampai adanya  amandemen  terbaru  dari  Undang- Undang  Merek  yaitu  UU  No.  20/2016, sistem  perlindungan  merek  diIndonesia tetap  menganut  sistem  konstitutif  ( first  to file system) .
Apabila  ada  merek  baru,  dan  ingin dimohonkan  pendaftarannya,  merek  baru terkait  tidak  boleh  mempunyai  kemiripan (baik pada pokoknya maupun keseluruhannya)  dengan  Merek  Terkenal. Hal  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang diatur oleh pemerintah untuk mem- protect Merek  Terkenal.  Ketentuan  ini  telah diatur  pada  “Pasal  21  (1)  huruf  b  dan huruf  c  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 jo. Pasal 16 (2) huruf b dan huruf c Permenkumham  No.  67  Tahun  2016”, yang  mengatur  bahwa  “permohonan pendaftaran  merek  ditolak  jika  Merek tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek  Terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis  yang memenuhi persyaratan tertentu”.
Adapun  pengertian  “persamaan  pada keseluruhannya”  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Merek.  Namun,  unsur “persamaan pada keseluruhannya” merupakan  persamaan  seluruh  elemen, baik  hurufnya,  jenisnya  atau  produksi kelas  jasa  dan  barang,  persamaan  pangsa pasar  merek  terkait,  persamaan  orang yang menggunakan merek, serta persamaan cara memelihara produk barang dan/atau. (Jened, 2015) Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “persamaan pada  pokoknya”  adalah  terdapat  unsur kemiripan yang dominan atas suatu merek dengan  merek  yang  lain,  sehingga memunculkan asusmsi  terdapat  kesamaan bentuk,  cara  menuliskan  merek  terkait, cara penempatannya, atau adanya
persamaan saat unsur-unsur merek disatu- padu-kan  maupun  adanya  persamaan bunyi dalam mengucapkan merek terkait.
Lebih  lanjut,  apabila  dilihat  dari  segi perekonomian,  yang  dimaksud  dengan barang sejenis adalah barang-barang yang di pasar memiliki “hubungan” sangat erat (karena  merek  produk  terkait  begitu mirip) sehingga jika barang-barang tersebut  “disandingkan”  masyarakat  akan beranggapan  bahwa  beberapa  produk tersebut  merupakan  hasil  dari  satu  merek yang sama, padahal bisa jadi bukan.(Saidin, 2010)
PP  No.  24/1993  merupakan  aturan nasional  yang  mengatur  klasifikasi  kelas barang  dan/atau  jasa.  Sedangkan  di  taraf internasional,  aturan  dalam  Perjanjian Nice-lah,  yang  merupakan  aturan  yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai  jenis  atau  produksi  kelas barang dan/atau jasa yang sama saat ingin melakukan pendaftaran merek baru.
Namun,  setelah  Penulis  identifikasi ternyata  Indonesia  bukan  negara  yang tergabung sebagai anggota dalam Perjanjian  Nice.  Lebih  lanjut,  walaupun begitu,  berdasarkan  Permekumham  No. 67/2016 tepatnya pada “Pasal 14 ayat 4”, dapat  diketahui  bahwa  klasifikasi  kelas jasa dan barang bagi pendaftaran merek fi Dirjend Hak Kekayaan Intelektual Indonesia mengacu berdasarkan perjanjian Nice ( Nice Agreement ) tersebut.
Untuk  menentukan  kualifikasi  merek terkenal,  terdapat  beberapa  faktor  yang dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam menentukan  apakah  merek  baru  yang ingin dimohonkan pendaftarannya merupakan merek terkenal atau tidak.
Faktor-faktor  tersebut  telah  diatur dalam  Permenkumham  No.  67/2016 tepatnya  di  “Pasal  18  ayat  3”  yaitu “tingkat  pengetahuan  atau  pengakuan masyarakat  terhadap  merek  tersebut, volume  penjualan  barang  dan/atau  jasa dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Kemudian pangsa pasar yang dikuasai  oleh  merek  tersebut  dalam hubungannya  dengan  peredaran  barang dan/atau  jasa  di  masyarakat,  jangkauan daerah  penggunaan  merek,  jangka  waktu penggunaan  merek.  Lebih  lanjut,  untuk mengetahui  sebuah  merek  merupakan merek  terkenal  atau  tidak  dapat  dilihat dari  faktor  intensitas  dan  promosi  merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan  untuk  promosi  tersebut. Faktor  selanjutnya  dilihat  dari  adanya pendaftaran  merek  atau  permohonan pendaftaran  merek  di  Negara  lain, seberapa besar tingkat keberhasilan penegakan  hukum  di  bidang  merek, khususnya  mengenai  pengakuan  merek tersebut  sebagai  merek  terkenal  oleh lembaga  yang berwenang serta nilai  yang melekat  pada  merek  yang  diperoleh karena  reputasi  dan  jaminan  kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut”.
Selain  mengatur  terkait  faktor  untuk menentukan  kualifikasi  merek  terkenal, Permenkumham No, 67 Tahun 2016 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 juga mengatur kualifikasi  barang dan/atau jasa “sejenis” dan “tidak sejenis”. Hal tersebut diatur  pada  Pasal  17  ayat  2.  Kualifikasi barang  dan/atau  jasa  “sejenis”  dan  “tidak sejenis”  tersebut  ditentukan  berdasarkan “Sifat  dari  barang  dan/atau  jasa,  tujuan dan metode penggunaan barang,
komplementaritas  barang  dan/atau  jasa, kompetisi  barang  dan/atau  jasa,  saluran distribusi barang dan/atau jasa, konsumen yang  relevan  atau  asal  produksi  barang dan/atau jasa”.
Kemudian,  untuk  melindungi  merek terkenal, Undang-Undang Merek memberikan  ketentuan  bahwa  “selain pemilik Merek Terkenal terdaftar, pemilik Merek  Terkenal  yang  tidak  terdaftar  juga diberi  hak  untuk  mengajukan  gugatan pembatalan  Merek”.  Ketentuan  ini  telah dipaparkan  dalam  Penjelasan  “Pasal  76 ayat 2”.
Selain itu, pada “Pasal 19 (1)  dan (2) telah diatur bahwa permohonan pendaftaran  merek  baru,  tidak  akan diterima  apabila  merek  terkait  memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  Merek  Terkenal milik pihak lain. Lebih lanjut, bagi merek terkenal  (jasa  dan  barang)  tidak  sejenis, maka pendaftaran merek yang dimohonkan  juga  tidak  akan  diterima, apabila  pemilik  merek  terkenal  terdaftar mengajukan  keberatan  secara  tertulis  atas pendaftaran  merek  baru  terkait.  Dengan kata lain, merek terkenal baik (merek jasa dan/atau  barang)  yang  sejenis  juga  harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan.
Perlindungan  merek  terkenal  “atas dasar  adanya  unsur  itikad  tidak  baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan  dengan  Ideologi  Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum, maka  pemilik  merek  terkenal  tersebut diperbolehkan  untuk  mempertahankan hak-nya  dengan  mengajukan  gugatan pembatalan  merek  tanpa  batas  waktu tertentu”. Hal ini diatur pada “Pasal 69 (2)
UU No. 15/2001 jo. Pasal 77 (2) UU No.
20/2016”.  Namun  apabila  “perlindungan merek  terkenal  atas  dasar  adanya  unsur kesamaan  dengan  merek  pihak  lain  yang baru  terdaftar,  maka  pemilik  merek terkenal  tersebut  diberikan  jangka  waktu selama  5  (lima)  tahun,  terhitung  sejak tanggal  pendaftaran”,  untuk  mengajukan gugatan pembatalan merek serta mempertahankan  segala  hak-nya  atas merek  terkait.  Hal  ini  telah  diatur  pada “Pasal  69  (1)  UU  No.  15/2001  jo.  Pasal 77 (1) UU No. 20/2016”.
Penerapan Perlindungan
Hukum Merek  Terkenal  di  Indonesia  (Studi Kasus  Merek  IKEA  dan    Merek SEPHORA)
Sebelum  membahas  Implementasi perlindungan  Hukum  merek  terkenal menurut  UU  Merek  ada  baiknya  penulis membahas  terkait  posisi  kasus  (sengketa merek IKEA dan sengketa merek
SEPHORA) yang akan penulis analisis.
Konfilk  kepemilikan  merek  pertama yang akan penulis analisis adalah sengketa  merek  IKEA  yang  telah  diputus berdasarkan “Putusan MA No.264 K/Pdt- Sus-HaKI/2015”.  Dalam  putusan  MA tersebut diketahui bahwa kasus ini diawali dengan  dikeluarkannya  “putusan  No. 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst”  oleh Pengadilan  Tingkat  Pertama.  Adapun pihak  yang  memiliki  konflik  kepemilikan merek  dalam  perkara  tersebut  adalah
Penggugat (PT. RATANIA KHATULISTIWA),  selanjutnya  disebut “Pemilik  Merek  IKEA  Indonesia”, melawan tergugat (INTER IKEA
SYSTEM  B.V),  selanjutnya  disebut “Pemilik  Merek  IKEA  SWEDIA”  dan Turut Tergugat (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).
Berdasarkan amar putusan No. 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst,  yang
menerima gugatan  yang  diajukan Pemilik Merek  IKEA  Indonesia,  Pemilik  Merek IKEA  Swedia  mengunakan  upaya  hukum kasasi  untuk  mempertahankan  hak-nya atas  merek  IKEA.  Sehingga  para  pihak yang  tersandung  konflik  kepemilikan merek dalam perkara ini menjadi
“Pemohon Kasasi (INTER IKEA
SYSTEM  B.V)”,  yaitu  Pemilik  Merek IKEA  Swedia,  “Termohon  Kasasi  (PT. RATANIA  KHATULISTIWA)”  yaitu Pemilik Merek IKEA Indonesia dan Turut Tergugat  (Pemerintah  RI  dalam  hal  ini Dirjend HKI).
Adapun  alasan  utama  Pemilik  Merek IKEA  Swedia,  mengajukan  kasasi  adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mengidentifikasi
unsur-unsur yang terkandung  di  dalam  ketentuan  “Pasal  61 (2) huruf a jo. Pasal 63 UU No. 15/2001”. Namun,  semua  keberatan-keberatan  yang diajukan  Pemilik  Merek  IKEA  Swedia kepada  Majelis  hakim Judex  Juris , ditolak.  Sehingga  Pemilik  Merek  IKEA Swedia harus menerima kenyataan bahwa ia  (sebagai  pemilik  merek  terkenal)  telah gagal  mempertahankan  hak-nya  atas Merek IKEA  yang telah ia gunakan sejak Tahun  1948  untuk  237  toko  miliknya yang berada di 34 Negara berbeda.
Menurut  Penulis,  apabila  mengikuti asas  sistem  konstitutif  yang  terkandung pada  UU  Merek  terbaru,  maka  merek IKEA  Swedia,  yang  diketahui  sudah melakukan  pendaftaran  merek  miliknya untuk  jasa  dan  barang  “kelas  20”  (yang tercatat 27-10-2010) dan “kelas 21” (yang tercatat  09-10-2006)  akan  terlindungi. Karena  merek  IKEA  Indonesia  baru diajukan permohonan pendaftaran mereknya  ke  Direktorat  Jenderal  HKI pada tanggal 20-12-2013.
Lebih  lanjut,  menurut  penulis,  secara normatif,  bukti  yang  diajukan  pemilik merek  IKEA  Indonesia  saat  pemeriksaan perkara di Pengadilan (berupa hasil survei pasar)  memang  tampak  bahwa  merek IKEA  Swedia  tidak  dimanfaatkan  selama 3  (tiga)  tahun  secara  berturut-turut.  Oleh karena  terbukti  demikian,  maka  unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 74 (1) UU No. 20/2016 telah terpenuhi. Namun, menurut penulis, untuk menjaga keobjektivitasan  putusan,  Majelis  Hakim Judex Juris maupun Judex Facti harusnya menginstruksikan  sebuah  badan  (bersifat otonom)  untuk  melakukan  peninjauan kembali,  karena  badan  survei  yang mengeluarkan  data  survei  pasar,  untuk bukti  pada  saat  pemeriksaan  tersebut, tidak diinstruksikan langsung oleh Pengadilan  Tingkat  Pertama  maupun
Pengadilan  Tingkat  Kasasi,  melainkan dinstruksikan  secara  pribadi  oleh  Pemilik
Merek IKEA Indonesia. Sehingga keobjektivitasan  serta  keakuratan  data survei tersebut dapat disangkal kebenarannya. Sehingga berdasarkan putusan  Hakim  pada  tingkat  pertama maupun  tingkat  kasasi  tersebut,  Penulis dapat mengidentifikasi bahwa pada kenyataannya  hal  penting  tersebut  tidak dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  pada (tingkat  pertama  maupun  tingkat  kasasi) yang  bertugas  untuk menyelesaikan konflik kepemilikan merek IKEA.
Kemudian,  pada  saat  Mejelis  Hakim Judex  Juris memeriksa  dan  mengadili perkara Merek IKEA ini, ternyata terdapat Dissenting Opinion yang mengakui bahwa  merek  IKEA  Swedia  merupakan merek  terkenal,  sehingga  semua  aturan yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  merek terkenal harus dapat memberikan perlindungan  pada  merek  IKEA  Swedia.
Menurut Hakim yang memberikan
Dissenting  Opinion tersebut  menyatakan bahwa  Pemilik  Merek  IKEA  Swedia dapat  membuktikan  bahwa  merek  IKEA miliknya masih
dipergunakan sebagaimana semestinya. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  toko serta faktur-faktur penjualan, yang menjual  produk  merek  IKEA  Swedia,  di Indonesia  pada  dari  Tahun  2006  -  Tahun 2013. Sehingga, unsur-unsur yang terkandung  dalam  Pasal  74  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tidak  terpenuhi.  Namun,  pada  akhirnya dikarenakan  terdapat  perbedaan  pendapat diantara  Majelis  Hakim,  merek  IKEA Swedia  tidak  terlindungi  sebagaimana mestinya.
Oleh  karena,  Pemilik  Merek  IKEA Swedia harus menerima kenyataan bahwa ia  (sebagai  pemilik  merek  terkenal)  telah gagal  mempertahankan  hak-nya  atas Merek  IKEA,  maka  dapat  diidentifikasi bahwa  penerapan  aturan  perlindungan Hukum  merek  terkenal  menurut  UU Merek  pada  kasus  merek  IKEA,  belum efektif  untuk  melindungi  merek  terkenal meskipun  pemilik  terkait  merupakan pihak  yang  pertama  kali  mendaftarkan merek yang bersangkutan.
Selanjutnya,  sengketa  merek  kedua yang akan penulis analisis adalah sengketa  merek  SEPHORA  yang  telah diputus  berdasarkan  “Putusan  MA  No.
166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016”.
Dalam putusan  MA  tersebut  diketahui  bahwa kasus  ini  diawali  dengan  diputuskannya “Putusan No. 34/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst”.  Adapun pihak-pihak yang memiliki konflik kepemilikan merek dalam perkara tersebut  adalah  Penggugat  (SEPHORA) selanjutnya  disebut  “Pemilik  Merek

## SEPHORA Perancis”, Tergugat (YUANA
TANAYA)  selanjutnya  disebut  “Pemilik Merek  SEPHORA  Indonesia”  dan  Turut Tergugat  (Pemerintah  RI  dalam  hal  ini Dirjend HKI).
Alasan utama Pemilik
Merek
SEPHORA Perancis  mengajukan gugatan adalah karena merek SEPHORA
Indonesia dianggap meniru atau mempunyai  kesamaan  dengan  merek milik-nya.  Dan  diketahui  juga  bahwa merek SEPHORA Indonesia telah terdaftar  di  Direktorat  Jendral  HKI Indonesia untuk melindungi “jenis barang dalam  kelas  25”  dan  “jenis  jasa  di  kelas 35”. Sehingga Pemilik Merek SEPHORA Perancis ingin merek SEPHORA Indonesia tersebut, dibatalkan
pendaftarannya  atas  alasan  “merek didaftarkan atas itikad tidak baik”.
Majelis  Hakim Judex  Facti yang bertugas  untuk  menyelesaikan  konflik kepemilikan  merek  dalam  kasus  merek SEPHORA  memutuskan  untuk  menerima semua  gugatan  yang  di  ajukan  Pemilik Merek SEPHORA Perancis.
Oleh karena, tidak dapat mempertahankan  hak-nya  atas  merek
SEPHORA,  pemilik  merek  SEPHORA
Indonesia  mengajukan  upaya  hukum kasasi  ke Judex  Juris .  Sehingga  pihak- pihak  yang  memiliki  konflik  kepemilikan merek  dalam  perkara  tersebut  berubah menjadi  YUANA  TANAYA  (Pemohon Kasasi)    yaitu  Pemilik  Merek  SEPHORA Indonesia, SEPHORA (Termohon
Kasasi)  yaitu  Pemilik  Merek  SEPHORA Perancis  dan  Turut  Tergugat  (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).
Adapun  alasan  utama  Pemilik  Merek SEPHORA  Indonesia,  mengajukan  upaya hukum  kasasi  adalah  karena  pengajuan gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek
oleh  Pemilik  Merek  SEPHORA  Perancis telah  memasuki  waktu    daluarsa.  Namun Majelis Hakim Judex Juris yang mengeluarkan  “putusan  MA  No.  557 K/Pdt.Sus.HKI/2015”,  tidak  menerima seluruh  alasan-alasan  pengajuan  upaya hukum  kasasi  dari  Pemilik  Merek SEPHORA  Indonesia.  Dengan  kata  lain pemilik merek SEPHORA Indonesia tidak lagi  berhak  atas  merek  SEPHORA.  Dan apabila pemilik merek SEPHORA Indonesia ingin menggunakan dan memanfaatkan nilai dari merek SEPHORA,  maka  ia  harus  mendapatkan izin  dari  Pemilik  merek  SEPHORA Perancis  terlebih  dahulu,  sebagai  pemilik sah atas merek SEPHORA.
Menurut  Penulis  keputusan  Majelis Hakim Judex  Facti dan Judex  Juris itu, telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang terkandung  dalam  “Pasal  77  (2)  UU  No. 20/2016”,  yang  memberikan  aturan bahwa “untuk melindungi merek terkenal, pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan  merek  lain  yang  dianggap telah  didaftarkan  atas  dasar  adanya  unsur itikad  tidak  baik  dengan  mengajukan keberatan  secara  tertulis  tanpa  ada  batas waktu yang ditentukan”.
Lebih lanjut, diketahui bahwa gugatan  ke Judex  Facti telah  diajukan oleh  pemilik  Merek  SEPHORA  Perancis pada  tanggal  5  bulan  Juni  tahun  2015.
Sedangkan  merek  SEPHORA  Indonesia telah terdaftar sejak tanggal 22 Juli 2009. Dengan  kata  lain,  gugatan  pembatalan merek  yang  diajukan  pemilik  Merek SEPHORA Perancis telah daluarsa selama 6  (enam)  tahun  sejak  tanggal  merek SEPHORA Indonesia didaftarkan. Tetapi, perbuatan  pemilik  merek  SEPHORA Indonesia, yang telah mendaftarkan merek  yang  sama  dengan  merek  terkenal
milik  pihak  lain,  maka  perbuatannya dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan yang  melambangkan  itikad  tidak  baik. Sehingga  unsur-unsur  yang  terkandung dalam  “Pasal  77  ayat  1  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016”  tidak  berlaku bagi Pemilik Merek SEPHORA Perancis.
Oleh karena, Pemilik
Merek
SEPHORA Perancis telah berhasil mempertahankan  hak-nya  atas  Merek SEPHORA,  maka  dapat  diidentifkasi bahwa  penerapan  perlindungan  Hukum merek  terkenal  menurut  UU  Merek  pada kasus  merek  SEPHORA,  sudah  efektif untuk  melindungi  pemegang  hak  atas melindungi  pemegang  hak  atas  merek terkenal.

## SIMPULAN
1. Pengaturan perlindungan hukum merek  terkenal  menurut  Undang- Undang  Merek  Nasional  adalah menggunakan sistem konstitutif.
Kemudian  terdapat  beberapa  pasal yang  mengatur  perlindungan  merek terkenal  yaitu  “Pasal  21  ayat  1  huruf a,  huruf  b  dan  huruf  c  UU  No.  20 Tahun  2016  (menolak  pendaftaran merek baru yang mempunyai persamaan  dengan  merek  terdaftar serta  sama  dengan  merek  terkenal milik  pihak  lain)”.  Kemudian,  “Pasal 21  ayat  3  UU  No.20  Tahun  2016  jo. Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c Permenkumham  No.  67  Tahun  2016 (pendaftaran merek baru akan ditolak apabila Pemohon merek terkait teridentifikasi  memiliki  itikad  tidak baik)”. Lebih lanjut, “ Pasal  20 huruf a  UU  No.20  Tahun  2016  (merek tidak  akan  dapat  didaftarkan  jika bertentangan dengan ketertiban umum)”,  dan  “Pasal  77  (1)  dan  (2)
UU  No.20  Tahun  2016  (ketentuan jangka  waktu  untuk  mengajukan gugatan pembatalan merek)”.
2. Penerapan perlindungan hukum merek terkenal IKEA, belum terlaksana  dengan  baik,  karena  saat memeriksa, mengadili dan memutuskan  perkara  terkait,  Majelis Hakim  yang  bertugas  menafsirkan “Pasal  61  ayat  2  huruf  a  UU  No.  15 Tahun  2001  jo.  Pasal  74  ayat  1  UU No.  20  Tahun  2016”  secara  berbeda. Dengan  kata  lain.  merek  terkenal “IKEA”, tidak terlindungi sebagaimana  mestinya.  Lain  halnya dengan sengketa merek
“SEPHORA”, apabila dianalisis berdasarkan  “Putusan  MA  No.  166 K/Pdt.Sus-HKI/2016”, maka penerapan perlindungan hukum merek  terkenal  telah  diterapkan dengan  baik.  Dengan  kata  lain, pengaturan perlindungan hukum merek  terkenal  berdasarkan  UU Merek,  dalam  konflik  kepemilikan merek  “SEPHORA”  telah  efektif dalam  melindungi  merek  terkenal sebagaimana mestinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan  ke  hadirat  Allah  Subhanahu  Wa Ta’ala  yang  memberikan  segala  Rahmat serta  kasih  sayang-Nya  sehingga  Penulis dapat  merampungkan  artikel  ini  yang berjudul “ Penerapan Perlindungan Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal Ikea Dan Sephora (Perspektif Undang- Undang Merek).
Dalam  proses  penyelesaian  artikel ini,  tentunya  banyak  dukungan  dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima  kasih  kepada  Universitas  Islam Riau atas dukungan dan kesempatan yang diberikan,  sehingga  karya  tulis  ilmiah  ini dapat  terlaksana  dan  diselesaikan  dengan baik.  Tak  luput  pula  Penulis  sampaikan rasa  terima  kasih  untuk  semua  rekan penulis  yang  juga  sama-sama  menulis karya tulis ilmiah ini, sehingga
terselesaikan.  Penulis  juga  mengucapkan terima  kasih  kepada  pengelola  Jurnal Cendikia  Hukum  yang  telah  menerbitkan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswin,  U.  R.,  &  Hidayat,  D.  (2019).
Analisis  Pengaruh  Citra  Merek Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan  Word  of  Mouth  Terhadap  Niat
Menonton  di  Cinema  XXI  Kota Padang. AMAR (Andalas Management Review) , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.250
77/amar.3.1.115-132.2019
Budiman,  C.  R.  (2019).  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal (Well-Known) di Indonesia. Reformasi Hukum , 23 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.462 57/jrh.v23i1.54
D,  S.  N.  I.  S.  (2015).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal Berdasarkan  Konvensi  Paris  dan Perjanjian TRIPs serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek. Jurnal Yuridis , 2 (2).
Durianto,
D. (2001). Strategi
Menaklukkan  Pasar  Melalui  Riset Ekuitas  Perilaku  Merek .  Gramedia Utama Pustaka.
Far-Far,  C.  Y.  (2014).  Tinjauan  Yuridis
Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait  Prinsip  Itikad  Baik  (Good Faith)  dalam  Sistem  Pendaftaran
Merek  (Studi  Putusan  Nomor  356
K/Pdt.Sus-HaKI/2013). Jurnal
Hukum UB .
Harahap,  M.  Y.  (1996). Tinjauan  Merek Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di Indonesia  Berdasarkan  UU  No.  19
Tahun 1992 . Citra Aditya Bakti.
Hasibuan,  H.  .  E.  (2003). Perlindungan Merek Dagang (Trademark) Terhadap Persaingan Curang : Studi
Perbandingan  Putusan  Pengadilan Indonesia  dan  Amerika  Serikat . Universitas Indonesia.
Indriyanto,  A.,  &  Yusnita,  I.  M.  (2017).
Aspek  Hukum  Pendaftaran  Merek . Rajawali Press.
Jened, R. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi . Prenadamedia Group.
Khairandy,  R.  (1999).  Perlindungan Hukum  Merek  Tidak  Terdaftar  di Indonesia. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM ,
6 (12). https://doi.org/10.20885/iustum.vol6. iss12.art6
Labetubun,  M.  A.  H.  (2017).  The  Legal Review  of  The  Rights  of  Foreign Brands  Onweaknesses  of  First  To Fole Registration Principles In Indonesia. International
Conference :  Intellectual  Property and  Potential  Resources  Fo  Public Welfare .
Latukau,  A.  A.,  Akyuwen,  R.  J.,  & Labetubun,  M.  A.  H.  (2021). Penggandaan  Smadav  PRO  Tanpa Izin  Pencipta  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum , 1 (6).
Lopulalan,  Y.  M.,  Akyuwen,  R.  J.,  & Pariela,  M.  V.  G.  (2021).  Hak  Cipta Logo  Yang  Didaftarkan  Sebagai Merek. TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1).
Mardianto,  A.  (2010).  Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Jurnal
Dinamika Hukum , 10 (1).
Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum  atas  Merek  Terkenal. De Jure,  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum ,
2 (1).
Pratomo,  S.  A.,  &  Widodo,  S.  (2019).
Identifikasi Penggunaan Merek Kolektif  Untuk  Meningkatkan  Daya Saing  Sentra  Produksi  Mie  Soun Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah. Seminar  Nasional  Dan  The 6th Call for Syariah Paper (SANCALL) .
http://hdl.handle.net/11617/11413
Purwaningsih,  E.  (2005). Perkembangan Hukum  Intellectual  Property  Rights (Kajian  Hukum  Terhadap  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  dan  Kajian Komparatif Hukum Paten) .
Riswandi,  B.  A.,  &  Syamsudin,  M.
(2010). Hak  Kekayaan  Intelektual dan  Budaya  Hukum .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Saidin,  O.  (2010). Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (Intellectual
Property  Rights) .  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Saidin,  O.  (2015). Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual .  Raja  Grafindo Persada.
Sumida,  Y.,  &  Maulana,  I.  B.  (1994). Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang . Pustaka Sinar Harapan.
Valerie,  N.,  &  Horman,  E.  S.  (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap
Merek  Terkenal  Christian  Dior Ditinjau  Dari  Konsep  Trademark Dilution. Jurnal  Cendekia  Hukum ,
4 (2).
Wijaya,  E.  L.  F.  (2020).  Perlindungan Hukum  Konsumen  Atas  Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak  Sejenis. Jurnal  Cendekia
Hukum , 5 (2).
Wijaya,  W.  (2018).  Analisis  Kekuatan Unsur  Itikad  Baik  Pada  Pelaksanaan Pendaftaran  Merek  di  Indonesia (Studi  Kasus  Mahkamah  Agung Nomor  364K/Pdt.Sus  HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016. Jurnal  Hukum Adigama , 1 (1).