MAKNA KETERBUKAAN DAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Vivi Elizabeth
Universitas Tarumanagara Vivieyelizabeth@gmail.com

## Abstrak
Semakin  bertambahnya  hari,  dapat  ditinjau  bahwa  sedikit  sekali  pemerintah  dan masyarakat  Indonesia  yang  mengaplikasikan  sifat-sifat  dari  ideologi  Pancasila. Seperti dikeluarkannya peraturan yang sifatnya kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pada prakteknya, penerapan ideologi Pnacasila masih harus diusahakan lebih  lanjut,  karena  mulai  muncul  penyimpangan  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangannya.  Dengan  permasalahan  diatas,  penulis  merasa  perlu  untuk menganalisis dasar hukum negara Indonesia yaitu pancasila sebagai ideologi terbuka, mengingat bahwa diperlukannya dasar ideologi filsafat ini dalam setiap pembentukan undang-undang  maka  perlu  dianalisis  lebih  dalam  makna  dari  keterbukaan  dan implementasinya dalam bangsa Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode  penelitian  normatif  sebagai  jenis  penelitian  hukum  yang  sifatnya  berfokus pada  hukum  murni  dan  hukum  positif.  Sifat  keterbukaan  dari  Pancasila  dibatasi dengan  jangan  sampai  bercampur  dengan  ideologi  lain  yang  melenceng  dari fundamen Pancasila sendiri.
Kata Kunci : pancasila, ideologi terbuka, keterbukaan pancasila

## Abstract
As the days go by, it can be seen that very few Indonesian governments and people apply  the  characteristics  of  the  Pancasila  ideology.  Such  as  the  issuance  of controversial  regulations  such  as  the  Job  Creation  Act.  In  practice,  the implementation  of  Pancasila  ideology  still  has  to  be  pursued  further,  because irregularities are starting to appear in the making of the laws and regulations. With the  above  problems,  the  author  feels  the  need  to  analyze  the  legal  basis  of  the Indonesian state, namely Pancasila as an open ideology, given that the need for this philosophical  ideological  basis  in  every  law  formation  needs  to  be  analyzed  more deeply the meaning of openness and its implementation in the Indonesian nation. In this  study,  the  author  uses  normative  research  methods  as  a  type  of  legal  research that focuses on pure law and positive law. The open nature of Pancasila is limited by not  mixing  it with other ideologies that deviate from the fundamentals of Pancasila itself.
Keywords : pancasila, open ideology, pancasila openness

## PENDAHULUAN
Indonesia sudah merdeka dari 17 Agustus  tahun  1945  hingga  saat  ini, jika di hitung maka Indonesia sudah 76 tahun merdeka bebas dari penjajah dan menjadi  negara  yang  berdiri  diatas kaki  sendiri.  Sebelum  Ir.  Soekarno memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia beliau dengan kedua rekannya yaitu Mohammad Yamin dan Dr.  Soepomo  secara  bersama-sama menciptakan  dasar  kebijakan  negara yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Bunyi  dari  rumusan  Pancasila memiliki  sifat  tanpa  adanya  batasan waktu  atau timeless .  Dengan  zaman
yang selalu berubah, maka masyarakatnya  juga  akan  mengalami perkembangan,  diharapkan  dengan sifat  Pancasila  yaitu  tanpa  batasan waktu  masyarakat  Indonesia  dapat tetap  menjunjung  tinggi  nilai-nilai Pancasila  dan  mengimplikasikannya dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti pada  zaman  waktu  baru-baru  merdeka dahulu.  Seiring  berjalannya  waktu  di era  global  ini,  masyarakat  Indonesia menjadi semakin cepat dalam
beradaptasi  dengan  keadaan  era  ini. Tetapi  semakin  hari,  dapat  ditinjau bahwa  sedikit  sekali  pemerintah  dan masyarakat Indonesia yang
mengaplikasikan sifat-sifat dari ideologi  Pancasila  yang  dimana  salah satu sifatnya adalah sifat keterbukaan.
Banyak  hal  yang  terjadi  di Indonesia  pada  setiap  harinya,  seperti pada  masa  Covid-19  ini  pada  tahun 2020 lalu. Pemerintah banyak mengeluarkan  undang-undang  yang didalamnya mengandung banyak kontroversial yang bisa mempengaruhi implementasi  undang-undang  tersebut sendiri,  dimana  salah  satu  contohnya adalah  dengan  munculnya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan  Menjadi  Undang-Undang,
yang  disahkan  pada  tanggal  16  Mei 2020.  Pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2020  di  nilai  dapat  membuka celah  bagi  pejabat  untuk  melakukan korupsi  pada  pasal  27  yang  dianggap memungkinkan terjadinya potensi tindak  pidana  korupsi.  Yang  kedua adalah  pengesahan  Undang-Undang Nonor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  melalui  rapat paripurna  pada  5  oktober  2020,  pada UU  Cipta  Kerja  sejak  awal  sudah mendapat  protes  dari  elemen  buruh karena mengandung aturan-aturan yang dapat memangkas hak-hak pekerja  dan  hanya  menguntungkan pengusaha. Dengan pengesahan Undang-Undang cipta kerja ini akhirnya  banyak  dilakukan  demo  dan aksi buruh terus dilakukan di berbagai tempat  untuk  menolak  pengesahan Undang-Undang  ini,  tetapi  pemerintah justru  terus  mengebut  pembahasan sehingga  undang-undang  ini  akhirnya rampung  di  tengah  pandemi.  Ketiga yaitu  pengesahan  revisi  Undang- Undang  mahkamah  konstitusi  yaitu Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2020,  hal  ini  menuai  kekhawatiran
karena  diduga  adanya  sejumlah  pihak yang  menduga  sebagai  barter  politik, pasalnya  pada  revisi  ini  tidak  lagi mengatur  masa  jabatan  bagi  hakim konstitusi  dan  mengubah  batas  usia menimum  hakim  konstitusi  dari  47 tahun menjadi 60 tahun. Dalam hal ini DPR dan pemerintah dianggap memilik kepentingan karena Mahkamah Kontsitusi
sedang menangani judicial review atas Undang-Undang Cipta kerja. Sejumlah pihak  khawatir,  bahwa  revisi  Undang- Undang  Mahkamah  Konstitusi  dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam  menangani  judicial  review. Proses  revisi  pembahasan  Undang- Undang  ini  juga  berjalan  cukup singkat,  yaitu  hanya  selama  tiga  hari pada  tanggal  25-28  agustus  2020. Sehingga  dengan  adanya  kemunculan undang-undang  diatas  penulis  merasa perlu untuk menganalisis dasar hukum negara Indonesia yaitu pancasila sebagai  ideologi  terbuka,  mengingat bahwa  diperlukannya  dasar  ideologi filsafat  ini  dalam  setiap  pembentukan undang-undang  maka  perlu  dianalisis lebih  dalam  makna  dari  keterbukaan
dan  implementasinya  dalam  bangsa Indonesia.  Untuk  mendalami  makna dari  keterbukaan  pancasila  dalam implementasinya  dalam  masyarakat maka  penulis  mengambil  rumusan masalah yang berupa :
1. Apa makna dari Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
2. Bagaimana  Implementasinya  dalam masyarakat di era global saat ini? Diharapkan dengan adanya penulisan  artikel  ini  dapat  membuka jalan  dalam  memahami  sifat  dari keterbukaan Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana implementasinya yang terjadi dimasyarakat. Sehingga dari penelitian
ini  dapat  dipelajari  sebagai  masukan terhadap  pandangan  kita  terhadap Pancasila dan diharapkan dapat mengimplementasikan  nilai-nilai  dari Pancasila  di  kehidupan  sehari-hari serta  dengan  adanya  penulisan  karya ilmiah ini semakin banyak orang  yang memahami  silsalah  ideologi  Pancasila sebagai  dasar  Ideologi  Indonesia  yang sifatnya  terbuka  dan  menuangkan karakteristik dari Pancasila pada
pembuatan sebuah
peraturan
perundang-undangan  maupun  secara sederhana dalam keseharian masyarakat.  Diharapkan    karakteristik Pancasila  ini  hidup  pada  pemikiran masyarakat  sehingga  api  semangat untuk  mencapai  cita-cita  negara  tidak padam begitu saja.

## METODE PENELITIAN
Pada  artikel  jurnal  ini  penulis menggunakan metode penelitian normatif  sebagai jenis penelitian hukum.  Metode  penelitian  hukum normatif merupakan metode penelitian yang  sifat  dan  fokusnya  pada  ruang lingkup  disiplin  hukum.  Pengertian dari disiplin hukum adalah sistem yang memperlajari mengenai kenyataan yang  ada  atau  sesuatu  yang  dicita- citakan. 1
Terdapat  beberapa  jenis  analisis penellitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. 2 Pada  kesempatan  kali  ini penulis  menggunakan  jenis  analisis penelitian  kualitatif  dimana  jenis analisi ini memiliki sistem
1 Soejono Soekanto, S. & Mamudji, S.. 2011. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada. hal.6.
2 Ibid. hal. 13-14.
mengumpulkan  data  dan  teori-teori buku,  jurnal,  website  dan  skripsi  yang sejalan dengan dengan penelitian yang judul yang dipilih oleh penulis. 3
Dalam  menjalankan  Pancasila perlu yang namanya Etika. Berdasarkan  pendapat  Putranto 4 Etika
Pancasila  memiliki  peran  sebagai prinsip, pemandu, dan karakter manusia  di  Indonesia  dalam  semua aspek kehidupan yang dimana didalamnya  termasuk  dalam  sistem administrasi Indonesia. Sehingga manusia Indonesia dapat menngkatkan budo  pekerti  yang  dianut  Pancasila dengan  berbagai  kepribadian  yang positif  seperti  disiplin,  jujur,  mandiri, dan bertanggung jawab.
Semenjak tahun 1970-an, terdapat  3  (tiga)  teori  hukum  yang merupakan  buatan  asli  Indonesia  baik dalam  bentuk  pemikiran,  pembuatan, penerapan maupun dalam 3 Riadi,  Fathillah  Salsabila.,  &  Dewi,
Dini Anggraeni. 2021.“Eksistensi dan Penguatan  Nilai-Nilai  Ideologi  Pancasila  di Masyarakat  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0 ”.
Antropocene , Vol.1, No.6, April 2021. hal. 3. 4 Putranto, S. S., 2007, Etika Pancasila:
Aktualisasinya dalam administrasi negara
Indonesia, Skripsi,
Doctoral
dissertation, Universitas Gadjah Mada, hal 113.
penegakannya.  Ketiga  teori  tersebut adalah  Teori  Hukum  Pembangunan, Teori  Hukum  Progresif,  dan  Teori Hukum Integratif.
Teori Hukum Pembangunan merupakan bentuk praktik pembentukan  dan  penegakan  hukum dimana  masih  mengalami  halangan dan  hambatan  karena  sulit  untuk menemukan tujuan dari perkembangan dan  pembaharuan  hukum. 5 Teori Hukum  Progresif  merupakan  hukum yang  pro  rakyat  dan  keadilan  dengan pemikiran  dasar  hukum  dibuat  untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum  memiliki  tugas  untuk  menjadi pintu  dalam  melayani  masyarakat  dan bukan  kebalikannya.  Kualitas  pada suatu hukum dinilai melalui kemampuannya  dalam  mengabdi  pada kasejahteraan  rakyat.  Hukum  di  buat untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan,  dan  kemulian  manusia, dengan dasar tersebut makan pada saat ada  maslaah  dengan  hukum,  maka
5 Romli  Atmasasmita,  2012,  Teori Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,Yogyakarta,  Genta  Publishing.hal. 77.
hukumlah yang di tinjau dan
diperbaiki bukan manusia yang dipaksa  untuk  dimasukkan  dalam sistem hukum. 6 Teori Hukum Integratif  menerangkan  yaitu  rakayasa birokrasi  dan  rekayasa  masyarakat harus didasarkan dengan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila
sebagai ideologi bangsa Indonesia. 7

## PEMBAHASAN Pengertian dari Ideologi Terbuka
Ideologi berasal dari kata “ideo’’ dan  “logi”.  kata  ideologi  sendiri berasal  dari  bahasa  Yunani  “ eidos ” yang  memiliki  makna  pengertian,  ide, atau  gagasan.  Dalam  kata  kerja ideologi  dalam  baha  Yunani  “ oida ” yang  memiliki  makna  mengetahui  dan melihat  dengan  budi.  Kata  “logi” dalam  bahasa  Yunani  yaitu  “ logos ” yang  bermakna  gagasan,  pengertian, kata, dan ilmu. Jadi dapat di simpulkan bahwa ideologi memiliki makna
“pengetahuan  tentang  ide-ide  atau
6 Ibid, hal. 89. 7 Ibid, hal. 97.
“ Science of ideas ”. 8
Ideologi merupakan fondasi dalam  kehidupan  manusia  dalam menjalankan  aktivitas  berbangsa  dan bernegara. 9 Ideologi juga tersusun dari ide dan metode yang berarti setiap ada ide  dalam  sebuah  ideologi  terdapat metode  yang  khas  yang  digunakan dalam  ideologi  untuk  menerapkan ideologi tersebut. Ide adalah sekumpulan  konsep  atau  pemikiran yang  mengandung  keyakinan  dan solusi  terhadap  masalah  manusia. Pengertian dari metode adalah penerapan ideologi secara operasional- praktis.
Ideologi mempunyai fungsi penting dalam menyusun dan menanam  keyakinan  konsep  cita-cita negara kepada warga negaranya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi  dalam  mewujudkan  cita-cita bagi para warga negaranya. 10
8 Gunawan  Setiardja,  1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila . Yogyakarta: Kanisius, hal.17. 9 Azikin, Andi.  “Konsep Dan Implementasi  Ideologi    Pancasila  Dalam Perumusan  Kebijakan  Pemerintah”.  Jurnal
Kebijakan Pemerintah, Vol.1, No.2, November 2018. hal. 78.
10 Setiardja,  Gunawan.  1996.  “Hak-
Ideologi  terdiri  dari  dua  jenis yaitu  ideologi  tertutup  dan  ideologi terbuka. Ideologi  tertutup  adalah ideologi  yang  memiliki  sifat  mutlak dimana  juga  bersifat  digmatis  dan apriori.  Dogmatis  memiliki  makna bahwa  memiliki  kepercayaan  pada suatu  situasi  dengan tidak adanya  atau tidak  terdapat  data-data  yang  sifatnya dapat  dipercaya.  Sifat  dari  ideologi tertutup  diberikan  oleh  negara  yang berasal  dari  cita-cita  dari  orang  atau kelompok  tertentu,  sehingga  sifatnya tidak mengandung unsur keberagaman. Pada  ideologi tertutup  menganut prinsip  otoriter,  yang  diartikan  negara berperan  sebagai  penguasa  totaliter yang  dimana  menguasasi  seluruh bidang  kehidupan  masyarakat.  Dalam ideologi  tertutup  warga  negara  di tuntut  untuk  setia  secara  total  pada ideologi  tanpa  kecuali  atau  sifatnya mutlak, konkret, tegas/keras, dan total. 11
Hak  Asasi  Manusia  berdasarkan  Ideologi Pancasila”. Yogyakarta: Kanisius, hal. 76.
11 Wulandari,  Trisna.  “3  Perbedaan Ideologi  Terbuka  dan  Tertutup,  Siswa  Perlu Tahu”, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 5836367/3-perbedaan-ideologi-terbuka-dan-
Ideologi terbuka sendiri memiliki  pengertian  ideologi  yang sifat  konsep  pemikirannya  terbuka. Ideologi  terbuka  menanam  nilai-nilai dan  cita-cita  yang  diambil  dari kerohanian,  kebudayaan  dan  moral- moral dari masyarakat. Ideologi terbuka  memiliki  karakter  demokratis dan  terbuka  dimana  tidak  totaliter. Ideologi terbuka tidak dapat digunakan sebagai melegitimasi kekuasaan sekelompok  orang  atau  kelompok tertentu. Dalam konsep ideologi terbuka sifatnya inklusif dan menginspirasi  masyarakatnya  untuk menjalankan cita-cita negara. 12
Sehingga  dengan  ideologi  terbuka  ini bersifat dinamis terbuka yang inspiratif yang  mampu  beradaptasi  dengan perubahan atau perkembangan zaman.

## Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Dalam  hakikat  teori  hukum pembangunan,  seyogyanya  masalah pembangunan merupakan pembaharuan  terhadap  pola  pikir (perilaku,  karakter,  prinsip-prinsip),
tertutup-siswa-perlu-tahu , diakses pada Rabu, 23 Februari 2022.
12 Ibid.
secara keseluruhan baik yang berkuasa maupun  yang  dikuasai.  Peran  hukum dalam  pembangunan  guan  menjamin mengenai  perubahan  yang  terjadi menggunakan  cara  yang  tertib  dan teratur.  Hukum  berperan  sebagai gerbang  pintu  menuju  keadilan  (sila kelima  Pancasila) 13 ,  kepastian  dan kemanfaatan  dari  hukum  yang  di tuangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  dan  keputusan pengadilan,  namun  cara  yanng  paling cepat  dan  rasional  adalah  dibuatnya peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan cara
pengembangan  hukum  lain  seperti yurisprudensi  dan  hukum  kebiasaan. Mengenai  manusia  Indonesia  dalam pembangunananya dilandaskan dengan penerimaan  Pancasila  dan  UUD  1945 sebagai  sebuah  kenyataan  dan  dasar berpikir  dan  berperilaku  manusia Indonesia.
Setelah  penjelasan  diatas  dapat dipahami  apa  itu  yang  dimaksud
13 Shidarta, 2012. Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum
Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi.
Jakarta: Epistema Institute. hal. 56.
dengan  ideologi  terbuka.  Pancasila merupakan  Ideologi  bagi  Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pancasila  dipandang  sudah  sesuai dengan jiwa bangsa  Indonesia. Hal  ini bisa di lihat saat Ir. Soekarno berpidato saat  sidang  BPUPKI  yang  sekiranya berbunyi :
“Dalam mengadakan negara Indonesia merdekkan itu harus dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen  di  dalam  bangsa  itu,  tetapi juga  harus  mempunyai  tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini ” 14 .
Beliau juga menyampaikan hal berikut :
“saya beri uraian itu tadi agar saudara –  saudara  mengerti  bahwa bagi republik Indonesia,
kita memerlukan  satu  dasar  yang  bisa menjadi  dasar  statis  dan  yang  bisa menjadi leitstar (bintang  pimpinan) dinamis, kalau kita mencari satu  dasar
14 Teguh  Prasetyo,  2014, Membangun Hukum  Berdasarkan  Pancasil ,  Nusa  Media, Bandung, hal. 20-21.
yang  statis  yang  dapat  mengumpulkan semua,  dan  jikalau  kita  mencari  suatu leitstar  dinamis  yang  dapat  menjadi arah  perjalanan,  kita  harus  menggali sedalam  –  dalamnya  di  dalam  jiwa masyarakat  kita  sendiri. kalau  kita mau  memasukkan  elemen  –  elemen yang  tidak  ada  di  dalam  jiwa Indonesia,  tidak  mungkin  dijadikan dasar untuk duduk diatasnya ” 15 . Jika  dianalisa  kalimat  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  Bangsa Indonesia  wajib  memiliki  dasar  yang kuat dan dinamis  yang hidup di dalam masyarakatnya kemudian dasar tersebut  harus  lahir  dari  Indonesia sendiri  bukan  mengambil  ide  dasar dari  negara  lain.  Lebih  lanjut  para pendiri  negara  juga  saling  bertukar pikiran  dalam  memutuskan  ideologi negara  sehingga  lahirlah  Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
Pancasila  terdiri  dari  5  sila  yang pada hakikatnya saling berhubung dan dan  saling  mengkualifikasi.  Kelima sila  dalam  pancasila  juga  dikatakan
15 Mufti  Makarim.”Peran  Organisasi Masyarakat  Sipil  Dalam  Reformasi  Sektor Keamanan . Pusat”.  ELSAM.  Vol.3,  No.2. Desember. 2014, hal. 34.
sebagai  suatu  sistem  filsafat.  Sistem filsafat memiliki makna bahwa merupakan  suatu  organis  atau  sebuah kesatuan  dari  bagian-bagian  yang saling  berhubungan  dan  bekerja  sama serta  memiliki  tujuan  yang  sama. 16
Pada  hukum  progresif  fokus  pada prinsip  hidup  baik  sebagai  dasar hukum yang baik. Dasar hukum dilihat pada  sikap  dan  perilaku  bangsanya sendiri, karena sikap dan perilaku dari bangsa  tersebut  kah  yang  menentukan kualitas  hukum  bangsa  itu  sendiri. Fundamen  hukum  tidak  terletak  pada bahan hukum  ( legal  stuff ),  sistem hukum, berfikir hukum dan sebagainya, melainkan  lebih  pada  manusia  atau perilaku  manusia.  Di  tangan  perilaku buruk,  sistem  hukum  akan  menjadi rusak. Maka penting untuk menerapkan fundamental dari Pancasila pada
manusia Indonesia.Namun  demikian  pada  teori hukum  integratif  menyarankan  untuk sistem  hukum  Indonesia  memasukkan yurisprudensi  sebafai  salah  satu  unsur struktur dan hierarkhu peraturan
16 Ibid. hal. 130.
perundang-undangan. 17
Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sila-sila dari Pancasila  merupakan  sistem  filsafat dimana sila-sila tersebut saling berhubungan,  saling  bekerja  sama, saling memuliakan masing-masing sila sehingga  dapat  menuju  tujuan  dari sistem filsafat tersebut. Untuk memahami  nilai-nilai  dalam  Pancasila yang  dijabarkan  oleh  Soejadi  yang berbunyi : 18
1. Sila Pertama Pada  sila  pertama  terkandung  nilai- nilai  yang  sifatnya  religius  yang  di dalamnya meliputi :
a. Adanya
keyakinan bahwa adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang sifatnya sempurna dan suci layaknya  pengasih,  bersifat  adil, bijaksana, dan lain-lain;
b. Tunduk  kepada  Tuhan  Yang
Maha Esa dengan cara 17 Romli  Atmasasmita,  2012,  Teori Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.  Yogyakarta:  Genta  Publishing.  Hal. 121
18 Soejadi,  1999,  Pancasila  Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, ,Yogyakarta, Lukman Oset, hal..88.
menjalankan  perintahnya  dan menjauhi larangan-larangannya. Indonesia  mengakui  keberadaan dan  kemahakuasaan  Tuhan  hal  ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  29  UUD 1945.  pada  pembukaan  UUD  1945 Indonesia juga mengakui bahwa adanya  negara  Indonesia  karena  ada keikutsertaan  dari  tangan  Tuhan. Indonesia  tidak  akan  mendapatkan kemerdekaan  jika  tidak  ada  bantuan dari  tangan  Tuhan.  Hal  ini  juga  di pertegas  pada  pembukaan  UUD  1945 pada  alinea  ketiga  yang  pada  intinya berbunyi karena berkat  yang diberikan oleh  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan dengan  adanya  keinginnan  jiwa  dari pada  luhur,  agar  memiliki  kehidupan bangsa  yang  bebas,  dengan  ini  rakyat Indonesia  menyatakan  dengan  ini kemerdekaannya. 19
Adanya  alinea  tersebut  maka dapat  di  lihat  bahwa  bangsa  Indonesia mengakui keberadaan dan
kemahakuasaan  Tuhan.  Maka  dari  itu
19 Widiatama.,  Mahmud,  Hadi.,  & Suparwi.  “Ideologi  DEOLOGI  Pancasila Sebagai  Dasar  Membangun  Negara  Hukum Indonesia”. USM  Law  Review ,  Vol.3,  No.2, November, Tahun 2020. hal 322.
seyogyanya  negara  indonesia  wajib menjamin  adanya  kebebasan  dalam beragama hal  ini juga ditegaskan pada Pasal 29 UUD 1945 yang pada intinya berbunyi  (1)  negara  di  dasari  dengan ketuhanan  yang  Maha  Esa,  (2)  negara menjamin kemerdekaan seteiap penduduknya  untuk  memeluk  agama dan  keyakinannya  sebsuai  dengan agama  dan  kepercayaan  masing- masing. 20
2. Sila Kedua Menjunjung  tinggi  dari  unsur  dari kemanusiaan yang bermakna :
a. Mengakui pada harkat dan martabat manusia  di  ikut  sertakan  juga  hak dan  kewajibannya  sebagai  warga negara;
b. Mengakui  untuk  berperilaku  adil dan  beradap  terhadap  diri  sendiri, manusia, hewan, alam dan Tuhan;
c. Mengakui  manusia  sebagai  mahluk yang  memiliki  adab  dan  budaya yang  memiliki  kekuatan  dalam menciptakan, merasakan dan memiliki keyakinan;
Pada sila keduanya ini Indonesia
20 Ibid. hal. 323.
mengakui  adanya  Pancasila  menganut sistem kekeluargaan dan gotong royong. Sebagaimana  yang dinyatakan oleh Soepomo yaitu asas kekeluargaan dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari paham negara Integralistik, menurut  pendapat  beliau  jika  ingin membicarakan mengenai dasare pemerintahan Indonesia maka seyogyanya dasar pemerintahan tersebut  paa  asas  kekeluargaan  yang disebut dengan negara integralistik. 21
Pancasila mengambil asas kekeluargaan  dikarenakan  Indonesia menentang  sistem  Individualisme  dan liberalisme. Sehingga diharapkan warga  Indonesia  saling  menghormati dan  menyayangi  layaknya  keluarga. Diharapkan  bahwa  rakyat  Indonesia jika  terjadi  permasalahan  diharapkan diselesaikan secara kekeluargaan. Asas kekeluargaan  juga  mengartikan  bahwa Indonesia  sebagai  negara  persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. Hal ini dapat di lihat dalam penjelasan  umum  UUD  1945  yang
21 Ibid.
pada  intinya  menyebutkan  bahwa Negara  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Dalam  muatan  diatas  dapat  di analisa  bahwa  Indonesia  menganut aliran  negara  kesatuan,  dan  negara yang melindungi seluruh rakyat secara keseluruhan.  Salah  satu  contoh  kasus yang terjadi adalah terjadi konflik oleh orang  indonesia  khususnya  suku  Jawa maka  jalan  penyelesaiannya  yang dipilih  adalah  dengan  kompromi, musyawarah  dan  pendekatan  sosial selalu  dipandang  sebagai  penyelesaian terbaik  dalam  menyelesaikan  konflik dan  menjaga  keharmonisan  dalam hidup  berdampingan.  Dapat  dikatakan bahwa musyawarah merupakan karakteristik utama dari budaya Hukum Indonesia. 22
3. Sila Ketiga Menjunjung nilai permersatuan bangsa
22 Daniel Lev, 2019, “Judicial Institutins  and  Legal  Culture  in  Indonesia”,
Cornell University Press, hal.246.
yang meliputi :
a. Mengakui  berbagai  macam  etnis suku, agama, adat, dan kebudayaan;
b. Mengakui terdapat persatuan wilayah dan bangsa dan mewajibkan warga negaranya untuk membela  atau  menjunjung  tinggi negara Indonesia;
c. Cinta  dan  bangga  terhadapa  bangsa Indonesia.
Pancasila  juga  menganut asas gotong royong dimana dalam hal ini memberi  makna  bahwa  Pansacila mengakui  gotong  royong  sebagai salah satu sifat dari rakyat Indoensia.  Makna  dari  gotong royong  adalah  saling  membantu dalam berbagai hal dalam memetingkan kepentingan bersama.
Gotong  royong  juga  sering  kita temukan dalam masyarakat Indonesia  salah  satu  contohnya adalah gotong royong dalam menjaga  kebersihan  membangun jembatan  dan  jalan.  Gotong  royong juga  dapat  ditemukan  dalam  wakil- wakil  rakyat  seperti  MPR,  DPR, dan  DPRD  dalam  membuat  produk hukum  yang  berupa  peraturan
perundang-undangan. 23
4. Sila Keempat Pada  sila  keempat  mengandung  nilai kerakyatan yang berisikan :
a. Negara  berdiri  untuk  kepentingan seluruh masyarakat Indonesia;
b. Bahwa  kedaulatan  berada  ditangan rakyat;
c. Setiap masyarakat negara Indonesia memiliki  kedudukan,  hak  dan kewajiban yang sama;
d. Bahwa pimpinan kerakyatan merupakan hikmat dari kebijaksanaan  yang  wajib  dilandasi dengan akal sehat;
e. Bahwa pengambilan keputusan diambil  dengan  dasar  musyawarah dan mufakat dari wakil-wakil rakyat.
5. Sila Kelima
Pada  sila  kelima  mengandung  nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisi :
a. Berperilaku  adil  di  dalam  setiap bidang  kehidupan  seperti  dalam politik, ekonomi, sosial budaya,dll;
23 M.  Parapat,  dan  Sunardi.  1982.
Pemekaran  Wawasan  Nusantara  Sebagai Doktrin  Dasar  Nasional.  Wawasan  Nusantara. Jakarta: Surya Indah. hal. 77.
b. Bahwa wujud keadilan sosial didapatkan  oleh  seluruh  rakyat Indonesia;
c. Adanya  keseimbangan  hak  dan kewajiban;
d. Bahwa  menghormati  hak  milik orang lain;
e. Bahwa  cita-cita  masyarakat  untuk adil  dan  makmur  tersebar  secara merata  begtu  juga  secara  spiritual pada selutuh masyarakat Indonesia. f. Cinta terhadap kemajuan dan pembangunan.
Dapat  dianalisa  bahwa  dari kelima  sila  tersebut  semua  cita-cita bangsa  Indonesia  tertuang  dalam Pancasila  dan  pancasila  digunakan sebagai acuan penuntun dalam penerus cita-cita  bangsa  Indonesia  ke  generasi selanjutnya.
Menurut  pendapat  Waruwu  dan Sari  dikatakan  berikut  adalah  nilai- nilai yang terkandung dalamn Pancasila sebagai Ideologi terbuka 24 : 1. Nilai  dasar  yang  digunakan  dalam
24 Waruwu,  W.  A.  K.,  &  SARI,  S.  M. (2020).  “Penguatan  Pendidikan  Karakter Berbasis  Pancasila  Pada  Siswa  Di  Era Revolusi Industri 4.0”. Jurnal Ilmiah Aquinas ,Vol. 3 No. 1, Januari 2020. hal. 84-95.
Pancasila  yang  dibuat  oleh  para pendiri  negara  bersifat  tetap  dan abstak  tanpa  adanyanya  batasan waktu  atau timeless .  Nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila berasal dari Indonesia sendiri yang berawal dari sejarah perjuangan pada perlawanan Indonesia terhadap penjajah dan cita-cita yang tertanam dalam agama dan tradisi;
2. Dalam nilai instrumen yang bermakna  nilai  yang  berasal  daru suatu konteks. Salah satu nilai yang terperinci  dalam  dasar  pancasila adalah Nilai Instrumental;
3. Dalam  Pancasila  juga  terdapat  nilai praktis,  yang  berarti  nilai-nilai dalam  pancasila  dpaat  di  praktikan atau  di  implementasikan  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari, baik  dalam  bersikap,  berperilaku, dan  dalam  mengambil  tindakan- tindakan  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Pancasila  selain  sebagai ideologi  terbuka  yang  dimana berdimensi  idealis,  normatif,  dan realistis;
4. Dalam  Pancasila  juga  menganut nilai-nilai  filosofis,  guna  menjadi
sistem  norma-norma  dan  menjadi cerminan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahwa
Pancasila  sebagai  Ideologi  terbuka yang  berdimensi  idealis,  normatif dan realistis mereka saling berhubungan sehingga mereka menjadi suatu kesatuan utuh. 25
Pancasila  merupakan  Ideologi yang  sifatnya  terbuka  dapat  dilihat dalam  sila-sila  dari  pancasila  itu sendiri  berikut  adalah  penjelasannya 26
:
1. Tidak  dapat  dihindari  bahwa dinamika perkembangan
masyarakat Indonesia berkembang begitu  pesat.  Tetapi  tidak  semua jawabannya selalu ditemukan dalam  ideologis.  Sebagai  contoh bisa  dilihat  dari  perkembangan globalisasi  ekonomi  dalam  hal  ini peranan  besar  tidak  lagi  di genggam oleh negara dan
25 Muslimin,  H.  (2016).  “Tantangan terhadap  pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar negara  pasca  reformasi”. Jurnal  Cakrawala Hukum , Vol. 7 No.1, Juni 2016, hal. 30-38.
26 Supriyatno, Arie. “Pancasila Sebagai Ideologi  Terbuka”. Edukasi  :  UNIMMA Journal, Vol.2,  No.5,  Juli  Tahun  2010.  hal. 164.
pemerintah  karena  dari  besar  dan kompleksitasnya cenderung lambat dalam menangani cepatnya perubahan globalisasi ekonomi hal ini lebih bergantung dengan badan usaha swasta;
2. Bangkrutnya  ideologi  tertutup, karena pada dasarnya jika menggunakan  ideologi  terbuka maka  ideologi  akan  berinteraksi dengan dinamis dengan perkembangan  yang  ada.  Secara sederhana ideologi tertutup
menganggap bahwa ideologi
tersebut sudah mengetahui seluruh jawaban dari kehidupan;
3. Dalam sejarah politik di Indonesia terdapat  suatu  waktu  dimana pancasila masuk kedalam ideolodi komunisme  yang  sangat  besar, dan  pancasila  pernah  hampir terjerumus  dalam  dogma  yang kaku.  Pada  waktu  kekakuan  itu Pancasila tidak digunakan sebagai ideologi kebersamaan tetapi sebagai  alat  untuk  senjata  untuk melawan lawan-lawan politik;
4. Tekad untuk menjadikan Pancasila  sebagai  asas  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Syarat  dalam  hidup “bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara” memperlihatkan bahwa terdapat wilayah kehidupan yang  otonom  serta  disebabkan oleh  hala  tersebut  hal  ini  tidak mengacu  secara  langsung  pada nilai pancasila.
Untuk memahami bahwa pancasila sebagai ideologi terbuka,  perlu  ada  beberapa  hal yang harus di dalami yaitu :
1. Nilai Pancasila yang Sifatnya Abadi
Nilai Pancasila yang abadi tertulis dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  (UUD  1945)  pada  bagian pembukaan  di  keempat  alienanya tersebut.  Pada  aliena  pertama  berisi tentang bahwa kemederkaan merupakan  hak  segala  manusia  dan bangsa dengan terbebas dari penjajahan.  Pada  alinea  kedua  yang pada  intinya  berbunyi  berisi  mengenai cita-cita nasioonal dan cita-cita kemerdekaan.  Tentu  saja  setiap  rakyat di  setiap  negara  ingin  hidup  merdeka sama  halnya  dengan  rakyat  Indonesia. Rakyat Indonesia ingin hidup
dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. 28
Pembatasan  Keterbukaan  Sebuah Ideologi
Dalam  pengertian  dari  ideologi terbuka, terdapat cela pemikiran bahwa apakah dengan sifat keterbukaan  dari  sebuah  ideologi berarti segala bentuk dari ideologi dan penafsiran  dapat  di  telan  begitu  saja? Tentu saja masih ada batasannya.
Secara  teori  dan  praktik  tidak mungkin semua ideologi dan penafsiran  dapat  dijadikan  menjadi satu begitu saja dalam tujuan memahami  dan  dan  menerangkan nilai-nilai  Pancasila.  Hal  ini  bukanlah ideologi  terbuka,  tetapi  sebaliknya menunjukkan  bahwa  tidak  memiliki ideologi.
Ideologi  yang memiliki makna a system  ideas, memiliki  syarat  untuk memiliki sifat sistematis dan konsisten.  Dengan  dasar  ini  maka  isi dari  unsur-unsur  harus  seirama,  saling
28 Antoni,  Condra.  “Filsafat  Pancasila
Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa,
Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan”., Jurnal  Integrasi,  Vol.4  No.2,  Oktober  Tahun 2012. hal. 131.
bersinambungan,  dan  porsinya  sama antara  satu  sama  lain.  Ideologi  yang memiliki  gagasan  yang  tidak  sesuai atau bertentangan akan secara otomatis ditolak  jika  ideologi  tersebut  tetap konsisten memelihara kekonsistenannya.
Istilah  kata  “terbuka”  memang
bisa diartikan bermacam-macam.
Tetapi  perlu  diingat  bahwa  sifat terbuka disini adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dititikan pada nilai instrumentalnya  bukan  hanya  nilai dasarnya  saja.  Dengan  begitu  berikut adalah batasan-batasan keterbukaan : 1. Mementingkan
Kepentingan Kestabilan Nasional Pada dasarnya untuk mengajukan nilai-nilai dasar dapat saja dijabarkan, tetapi jika sejak awal sudah diketahui bahwa
cenderung menimbulkan keresahan yang
dampaknya  besar,  sebagiknya  dicari dahulu  waktu,  wujud,  serta  cara penyampaiannya.
2. Determinasi Pada Ideologi Marxisme-Lininisme atau Komunisme,  Ideologi  Liberalisme,
Kapitalisme,  dan  Ideologi  Negara Khilafah
Banyak negara-negara yang menerapkan  ideologi  Komunisme  ini mengalami kebangkrutan seperti Korea  Utara  merupakan  salah  satu conntohnya.  Tetapi  bukan  berarti  kita dapat tidak mempedulikan ideologi ini sama  sekali.  Dengan  pemahaman “terbuka”  bukan  berarti  ideologi Pancasila  pada  nilai  Instrumentalnya terbuka terpadap pemahaman Komunisme.  Sebagai  rakyat  Indonesia kita  harus  waspada  terhadap  sisi-sisi rawan  kita.  Agar  terhindar  dari penggunaan  doktrin,  kebijakan,  atau strategi  yang  memiliki  pemahaman Marxisme-leninis atau komunisme baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar. Pemahaman komunisme memiliki ciri- ciri  memiliki  sifat  kontradiksi  yang permanen  yang  artinya  adalah  tidak dapat  berdamai  sampai  salah  satu pihak  hancur,  dan  yang  kedua  adalah paham komunisme ini suka menggunakan  segala  cara  dan  apapun caranya untuk mencapai tujuannya.
a. Ideologi Liberalisme
Para  penganut  liberal  klasik
percaya  bahwa  adanya  pemerintah guna  melindungi  hak-hak  orang,  serta memperluas kebebasan dan kesempatan  dengan  meminimalisir pemaksaan dan mengizinkan terciptanya  perdamaian.  Tujuan  dari liberal  klasik  adalah  pemerintah  itu terbatas dan di batasi dalam kekuasaannya  dan  cakupannya,  serta dalam sistem litigasi. Mengenai kekuasaan,  mereka  sadar  bagaimana kekuasaan pemerintah dapat membahayakan  kebebasan,  sehingga perlu  adanya  batasan. 29 Alasan  lain mengapa pemerintah dibatasi cakupannya  dan  kekuasaannya  adalah pada  dasarnya  manusia  itu  tidak sempurna. Orang-orang dalam pemerintahan adalah orang-orang biasa  yang  memiliki  kekurangan,  bisa saja orangmereka tidak bijak atau lebih memilih  kepentingan  diri  sendiri dibandingkan  dengan  orang  lain. Tetapi mereka mendapatkan kekuasaan  yang  besar  termasuk  dalam mendenda dan
memenjarakan
29 Mahaganti,  Juan,  2019,  Liberalisme Klasik  Perkenalan  Singkat  Eamonn  Butler, Jakarta Selatan : Friedrich Naumann Foundation Indonesia, hal. 59.
rakyatnya. 30 Dalam  hal  batasan mungkin Liberal Klasik mungkin yang paling  berkualifikasi  dengan  garis batasan karena mereka mengerti
pentingnya batasan kekuasaan
pemerintah dan bahayanya jika kekuasaan pemerintah tidak terkendali, walaupun    pemerintah  bisa  memiliki peranan  seperti  dalam  hal  bantuan bencana  alam,  perludiingat  bahwa  hal ini  tidak  boleh  hanya  di  sediakan  oleh pemerintah sendiri. 31 b. Idelogi Kapitalisme
Kapitalisme  merupakan  suatu sistem  sosial  yang  berdasarkan  pada pengakuan  dari  hak-hak  individu, termasuk ddalam hak milik yang mana semua  pemilikan  adalah  milik  privat, hal  ini  merupakan  pendapat  dari  Ayn
Randpada tahun 1970.menurut
pendapat  Smith  berkata  bahwa  jalan
yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan mebebaskan
individu-individu mengejar kepentingan mereka masing- masing  tanpa  keterlibatan  perusahaan- perusahaan  negara.  Pada  abad  20
30 Ibid. hal. 60 . 31 Ibid. hal 63.
kapitalisme menghadapi berbagai tekanan dan tegangan yang diperkirakan, dengan muncunya kerajaan industri yang menjadi birokratis  uniform  dan  terjadinya kepemilikan  saham  oleh  sebagian individu kapitalis memaksa pemerintah (barat) mengintervensi mekanisme  pasar  melalui  kebijakan- kebijakan  seperti  pembuatan  undang- undang anti monopoli, sistemasi pajak, dan  jaminan  kesejahteraan.  Ayn  Rand dalam Capitalism (1970) menyebutkan tiga  asumsi  dasar  kapitalisme,  yaitu: (a) kebebasan individu, (b) kepentingan  diri  (selfishness),  dan  (c) pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang  pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak  alami  tersebut  individu  bebas berpikir,  berkarya  dan  berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. 32
c. Ideologi Khalifah
Dalam  Al-Qur’an  sudah  tertulis mengenai  legalitas  khalifah  sebagai
32 Kristeva,  N.S.S.,  2015.  Sejarah Ideologi  Dunia:  Kapitalisme,  Sosialisme, Komunisme,  Fasisme,  Anarkisme,  Marxisme,
Konservatisme, Yogyakarta : Lentera Kreasindo, hal. 14.
suatu sistem politik yang tertulis dalam QS. An-Nur [24]: 55
“Dan  Allah  telah  berjanji  kepada orang-orang  yang  beriman  di  antara kamu  dan  mengerjakan  amal-amal yang  shaleh  bahwa  Dia  sungguh- sungguh  akan  menjadikan  mereka berkuasa  di  muka  bumi,  sebagaimana Dia  telah  menjadikan  orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh  Dia  akan  meneguhkan  bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah  (keadaan)  mereka,  setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.  Mereka  (tetap)  menyembah- Ku  dengan  tidak  menyekutukan-Ku dengan  sesuatu  pun.  Tetapi  barang siapa  (tetap)  kafir  setelah  (janji)  itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”
Penjelasan  diatas  dapat  dianalisa bahwa  sistem  Khalifah  Islam  adalh sebuah  sistem  pemerintahan  yang
berlandaskan Islam dimana didalamnya mengandung unsur aqidah,
fiqih,  dan  syariah  Islam.  Di  lihat  dari sejarahnya sistem pemerintahan khalifah  diterapkan  oleh  Rasulullah
SAW  pada  zamannya  hingga  tahun 1924. 33
Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi
Sebelum  mengimplementasikan pancasila  perlu  diketahui  terlebih dahulu  mengenai  bagaimana  fungsi Pancasila ditemukan dalam  keseharian masyarakat  Indonesia,  berikut  adalah jabarannya :
a. Sebagai Dasar Negara Indonesia
b. Cerminan pribadi Indonesia
c. Mencerminkan jiwa Indonesia
d. Merupakan sumber hukum di Indonesia
e. Merupakan perikatan luhur
Indonesia
f. Cita-cita  bangsa  yang  menyatukan Bangsa Indonesia
g. Tujuan hidup Indonesia
h. Sebagai dasar Moral untuk menjalankan Pancasila
i. Sebagai dasar pembangunan Nasional Bangsa Indonesia Jika  kita  menganalisis  persoalan
33 Al-Amin,  Ainur  Rofiq,  2012, Membongkar  Khilafah  Ala  Hizbut  Tahrir  di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Pelangi Akasara, hal. 2.
dalam  kehidupan  terdapat  banyak  hal yang  dapat  diimplimentasikan  dari Pancasila  tetapi  banyak  juga  yang kenyataan bahwa tidak adanya keselarasan Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh dari masyarakat menerapkan nilai Pancasila  adalah  demonstrasi  yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut  pertanggungjawaban  dari penguasa  untuk  berpihak  kepada rakyat.
Mengapa bisa terjadi
demonstrasi? Hal  ini dikarenakan oleh dorongan-dorongan nilai-nilai
kemanusiaan,  persatuan,  dan  keadilan untuk masyarakat Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan
mahasiswa merupakan bentuk implementasi  nyata  dari  penerapan keinginan  luhur  demi  mencapainya cita-cita  bangsa  yang  menyaytukan bangsa Indonesia selama dalam melakukan demonstrasi masih memperhatikan ketertiban sosial. Salah  satu  bentuk  lain  dari implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
adalah munculnya komunitas-
komunitas  dan  organisasi-organisasi yang  visi  misi  nya  adalah  membantu dan  peduli  terhadap  masyarakat- masyarakat yang  kurang  mampu maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan karena
keterbatasan  ekonomi,  mental,  fisik, dan  lain  hal  sebagainya.  Salah  satu komunistasnya adalah komunitas membaca buku, komunitas feminisme, komunitas  bantuan  sosial  terhadap bencana  alam,  panti  asuhan,  relawan menjadi  guru  dan  lain-lain.  Yang dimana  dalam  hal  ini  artinya  banyak sekali  masyarakat  Indonesia  yang peduli  dan  ingin  membantu  terhadap sesama  dan  selalu  kritis  terhadap penguasa  yang  tidak  memihak  kepada rakyat.
Tetapi  banyak  juga  komunitas- komunitas  dan  organisasi-organisasi yang  menjalankan  yang  fisi  misi  nya adalah  membantu  dan  peduli  terhadap masyarakat-masyarakat  yang  kurang mampu  maupun  masyarakat  yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan  ekonomi,  mental,  fisik, dan  lain  hal  sebagainya  dengan landasan  politik  dan  kepentingan-
kepentingan pihak tertentu demi tujuan yang mereka ingin capai.
Dalam hal pembangunan Bangsa Indonesia,  faktanya  banyak  sekali penguasa  dalam  pemerintahan  dimana penguasa-penguasa tersebut tidak memiliki latar belakang dan
kompetensi  yang  mencukupi  terhadap posisi yang mereka laksanakan. Bukannya penulis menutup kemungkinan adanya orang-orang yang  ingin  mencalonkan  diri  tetapi tidak  memiliki  latar  belakang  yang mendukung  di  posisi  yang  diinginkan. Tetapi banyak sekali dikarenakan tidak memiliki  latar  belakang  terhadap bidang  yang  dikerjakan,  penguasa tersebut  tidak  menjalankan  fisi-misi atau melakukan
ataupun merencanakan  pembangunan  terhadap wilayah  kekuasaan  yang  dipegang olehnya. Mengenai  kompetensi  banyak
sekali penulis temukan dalam kehidupan  sehari-hari  bahwa  calon- calon penguasa yang mencalonkan diri terlihat  tidak  memiliki  kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
Faktanya banyak kepala-kepala daerah
yang hanya mencalonkan diri, kemudian terpilih dan tidak melakukan apa-apa  dalam  membangun  daerah yang dikuasainya tersebut.
Salah  satu  contoh  yang  ingin penulis  tarik  adalah  tidak  lama  pada tahun  2020,  pemerintah  Indonesia mengeluarkan tiga peraturan perundang-undangan
yang
mengantung  kontroversi  yaitu  Perppu Nomor 1 tahun 2020, Undang-Undang Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020, dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Munculnya  Perppu  Nomor  1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sis tem keuangan  untuk  penanganan  pandemi covid-19 yang disahkan pada tanggal 5 Mei 2020. Pada Undang-Undang ini di nilai  dapat  membuka  celah  bagi pejabat untuk melakukan korupsi pada pasal 27 yang dianggap memungkinkan terjadinya potensi tindak  pidana  korupsi.  Pasal  27 tersebut berbunyi :
“(1) Biaya yang  telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam  rangka  pelaksanaan
kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan,  kebijakan  belanja  negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional,
merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat  atau  pegawai  Kementerian
Keuangan,  Bank  Indonesia ,  Otoritas
Jasa Keuangan, serta Lembaga
Penjamin  Simpanan,  dan  pejabat lainnya,  yang berkaitan  dengan pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
UndangUndang ini bukan merupakan  objek  gugatan  yang dapat  diajukan  kepada  peradilan tata usaha negara. ”
Pada  Pasal  27  ayat  2  di  nilai memberikan cela pada anggota pemerintahan melakukan tindak korupsi  dalam  dana  yang  tujuannya dibuat  untuk  program  pemulihan ekonomi  nasional  untuk  penyelamatan ekonomi  dari  krisis  engan  munculnya ayat  2  tersebut  para  pejabat  yang diduga  atau  merupakan  tersangka dalam  kasus  korupsi  dengan  basis penyelamatan  krisis  ekonomi  negara pada  perppuu  ini  tidak  dapat  di  tuntut secara  perdata  maupun  pidana  dengan dasar  jika  dalam  pelaksanaan  tugas tidak  didasarkan  dengan  itikad  baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di tambah dengan  bunyi  dari  Pasal  27  ayat  3 dimana tindakan atau keputusan apapun  yang  di  ambil  berdasarkan peraturan  tersebut  bukan  merupakan objek  gugatan  yang  dapat  diajukan kepada  peradilan  tata  usaha  negara (PTUN). Sehingga sulit untuk undang-
undang  ini  untuk  digugat  pada pengadilan  PTUN  saat  dirasa  undang- undang  ini  tidak  berpihak  pada  rakyat yang membutuhkan. Perppuu Nomor 1 tahun  2020  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2021.  tetapi setelah ditelaah dalam Undang- Undang tersebut tidak ada yang diubah dalam  Perppuu  nomor  1  tahun  2020 tersebut,  didalamnya  hanya  berasi peraturan berlanjut
mengenai
perpajakan. Kedua, adalah pengesahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta Kerja)  melalui  rapat  paripurna  pada  5 oktober  2020,  pada  Undang-Undang ini  sejak  awal  sudah  mendapat  protes dari elemen buruh karena mengandung aturan-aturan  yang  dapat  memangkas hak-hak pekerja dan hanya
menguntungkan pengusaha. Pasal yang menjadi permasalahan
bagi masyarakat  adalah  Pasal  59  ayat  4, Pasal 79 ayat 2 huruf b, ayat 3, ayat 4, dan  ayat  5,  serta  Pasal  81  angka  24, Pasal 81 angka 29, Pasal 81 angka 58. Pada Pasal 59 Ayat 4 mengubah Pasal 81  angka  5  UU  Ketenagakerjaan,
dimana  Pasal  59  ayat  4  ini  mengatur mengenai  ketentuan  lanjut  mengenai jenis,  sifat  atau  kegiatan  pekerjaan, jangka  waktu,  dan  batas  waktu perpanjangan  perjanjian  kerja  waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.  Sedangkan  dalam  UU Ketenagakerjaan, PKWT bisa diadakan  paling  lama  dua  tahun  dan hanya  boleh  diperpanjang  sebanyak  1 (satu)  kali  dalam  kurun  waktu  paling lama  satu  tahun.  Pada  Pasal  79  ayat  2 huruf  mengatur  mengenai  pekerja wajib diberikan waktu istirahat sebanyak 1 (satu) hari dalam 6 (enam) hari kerja sedangkan pada UU keternagakerjaan pekerja memiliki hak untuk  libur  2  hari  dalam  1  minggu kerja.  Pasal  79  ayat  3  mengatur mengenai  cuti  tahunan  paling  sedikit 12  hari  kerja  setelah  pekerja  bekerja selama 1 tahun (12 bulan) secara terus menerus.Pada Pasal 79 ayat 4 mengatur  pelaksanaan  cuti  tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja  bersama.  Pasal  79  ayat  5, mengatur mengenai perusahaan tertentu bisa memberikan waktu
istirahat  panjang  yang  diatur  dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan  perjanjian  kerja  bersama.  Dengan ketntuan  diatas  dapat  dianalisa  bahwa peraturan tersebut memberikan
kekuasaan lebih kepada pihak perusahaan,  di  khawatirkan  hak-hak dari  para  pekerja  tidak  dipenuhi  oleh perusahaan karena berdasarkan
perjanjian antara  pekerja  dengan perusahaan.
Pengesahan
Undang-Undang cipta  kerja  ini  akhirnya  banyak dilakukan  demo  dan  aksi  buruh  terus dilakukan  di  berbagai  tempat  untuk menolak  pengesahan  Undang-Undang ini,  tetapi  pemerintah  justru  terus mengebut pembahasan sehingga undang-undang  ini  akhirnya  rampung di  tengah  pandemi.  Dalam  UU  Cipta Kerja  ini  kedudukan  UU  Cipta  kerja ini  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan  kedudukan  undang-undang lain  yang  dalam  UU  Cipta  kerja  ini ubah,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih antara  undang-undang.  Perlu  dingat juga  bahwa  UU  Cipta  Kerja  tidak menganut  asas Lex  Specialis  derogat legi generali , sehingga UU Cipta Kerja
tidak memiliki kapasitas untuk mengubah undang-undang lain.
Ketiga  yaitu  pengesahan  revisi
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi  (UU  MK),  hal  ini  menuai kekhawatiran  karena  diduga  adanya sejumlah pihak yang menduga sebagai barter  politik,  pasalnya  pada  revisi  ini tidak  lagi  mengatur  masa  jabatan  bagi hakim  konstitusi  dan  mengubah  batas usia  menimum  hakim  konstitusi  dari kerurang-kurangnya  47  tahun  (Pasal 15  ayat  2  huruf  d,  UU  No.4  tahun 2014)  menjadi  paling  rendah  55  tahun (Pasal  15  ayat  2  huruf  d,  UU  No.7 Tahun  2020).  Dalam  hal  ini  DPR  dan pemerintah dianggap memilik
kepentingan karena Mahkamah Kontsitusi  sedang  menangani  judicial review  atas  Undang-Undang  Cipta kerja. Sejumlah pihak khawatir, bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi objektivitas  hakim  dalam  menangani judicial review. Proses revisi pembahasan  Undang-Undang  ini  juga berjalan  cukup  singkat,  yaitu  hanya selama  tiga  hari  pada  tanggal  25-28 agustus 2020.
Untuk  memiliki  pemikiran  kritis
terhadap Pancasila berdasarkan pendapat Prof. Drs.
Sunarjo.
Wreksosuhardjo  menjelaskan  bahwa menguraikan  pemikiran  kritis  yang bernuansa  optimis  dalam  menganalisa permasalahan  masyarakat  dalam  kaca mata  Pancasila. 34 Salah  satu  contoh yang  beliau  berikan  adalah  mengenai banyaknya  pengangguran  yang  baru saja  lulus  dari  universitas.  Banyak mahasiswa yang baru lulus mendaftarkan  diri  untuk  mencari pekerjaan.  Tetapi  kecil  dan  sedikitnya lapangan pekerjaan untuk para pekerja. Sehingga  dalam  permasalahan  ini berhubungan  dengan  sila  kelima  dari sila  Pancasila,  dimana  pemerintah memang  bertanggung  jawab  untuk memberikan atau menyediakan
lapangan  pekerjaan  yang  sebesar- besarnya namun, jika tidak dimumpungi  dengan  individu  yang tidak bekerja keras dalam meningkatkan  kualitas  diri  maka sekeras  apapun  usaha  pemerintah
34 Wreksosuhardjo,  Sunarjo.  Drs,  Prof. 2005. Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan Ilmu  Filsafat  Pancasila.  Yogyakarta:  Andi. hal.30.
untuk
memperbesar lapangan pekerjaan tidak dapat berdampak nyata bagi  kesejahteraan  masyarakat  karena masyarakat tidak memiliki kemampuan  atau  memenuhi  kriteria untuk menduduki pekerjaan tersebut.
Sebenarnya  banyak  juga  yang orang  memiliki  latar  belakang  dan kompetensi  yang  memumpuni  tetapi tidak unggul, atau para penguasa  yang sudah  berusaha  untuk  merencanakan pembangunan  tetapi tidak  sesuai dengan  aspirasi  masyarakatnya,  atau masyarakat  Indonesia  sendiri  yang kurang  kritis  dalam  memilih  calon yang akan memimpin mereka kedepannya.  Hal  diatas  merupakan salah satu contoh fakta secara praktikal dari  implementasi  Pancasila  yang terjadi di Indonesia.
Melihat sejarah politik Indonesia selama  76  Tahun  merdeka,  pada prakteknya
Ideologi Pancasila
terjerumus  hanya  menjadi  utopis  atau memimpikan suatu
struktur masyarakat dab tata politik yang hanya bagus  dalam  penggambarannya  tetapi sulit  untuk  mewujudkannya.  Prinsip nilai-nila  dari  sila  Pancasila  adalah
egaliter  atau  sederajat  antara  satu  sila dengan  sila  yang  lainnya.  Prinsip egaliter  ini  sendiri  juga  bermakna adanya kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, keadaan sosial, namun secara intrepetasi memiliki  kerawanan  akan  masuknya nilainya  Sosialis,  Ateis,  Kapitalisme, Liberalisme,  Kleptokrasi,  Tupokrasi, Anarkis, Patriarkal, Hierarkis, dan lain sebagainya.
Mengingat  bahwa  prinsip  atau
tujuan dari Ideologi Pancasila
menempatkan  nilai  Ketuhanan  Yang Maha Esa, Menanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan  yang  di  pimpin  oleh hikmah kebijaksaan dalam
permusyawaratan perwakilan, dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  akan  terlalu  naif  dan profokatif  jika  ada  gagasan  lain  yang ingin menempatkan paham
komunisme, ateisme,
ataupun kapitalisme dalam pola Pancasila.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pancasila  merupakan  ideologi yang  dibuat  oleh  Indonesia  untuk
bangsa  Indonesia  sebagai  tujuan  dan dasar  asas  di  Indonesia.  Pancasila menganut  Ideologi  terbuka,  makna dari  terbuka  sendiri  adalah  bukan terbuka  untuk  segala  pemahaman ideologi,  tetapi  fokus  pada  pemikiran bahwa Pancasila akan terbuka terhadap kesempatan untuk berkembang
menjadi negara yang lebih baik. Implementasi
keterbukaan
Pancasila  saat  ini  masih  tidak  sesuai dengan  asas-asas  Pancasila,  seperti dikeluarkannya  UU  Cipta  kerja  yang mengurangi  hak-hak  para  pekerja  dan berpotensi memberikan kekuasaan lebih  kepada  perusahaan,  dibuatnya peraturan  perundang-undangan  yang memberikan cela terhadap para pejabat untuk  melakukan  korupsi,  belum  lagi adanya  politik  tidak  sehat  dengan direvisinya UU MK  yang seakan-akan memiliki  kepentingan  karena  MK sedang  melakukan  judicial  review pada UU Cipta Kerja.

## Saran
Diharapkan  kedepannya  para pemimpin negara seyogyanya menjalankan prinsip-prinsip dari Pancasila sebagaimana mestinya
bukan  demi  kepentingan  pribadi. Harapan penulis, masyarakat Indonesia bisa lebih kritis dalam membaca berita dan  memilih  calon  memimpin  yang akan  memimpin  Negara  Indonesia dengan  mengukur  kompetensi  dan kerja nyatanya.

## DAFTAR BACAAN
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020  Nomor  245,  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  216,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapa Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014  Nomor  5,  Lembar  Negara Republik Indonesia Nomor 5456) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2020  tentang  Penerapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Undang  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 134, Lembar Negara Antoni,  Condra,  “Filsafat  Pancasila
Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan”, Jurnal Integrasi,  Vol.4  No.2,  Oktober,
Tahun 2012. Al-Amin, Ainur Rofiq, 2012, Membongkar Khilafah  Ala Hizbut Tahrir  di  Indonesia,  Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Azikin, Andi, “Konsep Dan Implementasi    Ideologi  Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah”,  Jurnal  Kebijakan Pemerintah, Vol.1, No.2,
November 2018.
Daniel  Lev,  2019,  “Judicial  Institutins and  Legal  Culture  in  Indonesia”, Cornell University Press. Gunawan  Setiardja,  1993,  Hak-Hak
Asasi Manusia Berdasarkan
Ideologi  Pancasila , Yogyakarta:

## Kanisius.
Kaelan,  2010,  Pendidikan  Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, hal.90. Mahaganti,  Juan,  2019,  Liberalisme
Klasik
Perkenalan
Singkat Eamonn  Butler,  Jakarta  Selatan: Friedrich  Naumann  Foundation Indonesia. Kristeva, N.S.S., 2015, “Sejarah EJARAH Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme,  Fasisme,  Anarkisme,
Dan  Marxisme,  Konservatisme”, Yogyakarta : Lentera Kreasindo.
M.  Parapat,  dan  Sunardi,  1982,
Pemekaran  Wawasan  Nusantara Sebagai  Doktrin  Dasar  Nasional,
Wawasan Nusantara. Jakarta,
Surya Indah. Makarim,  Mufti,  ”Peran  Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan
Pusat”,  ELSAM,  Vol.3,  No.2 ,
Desember, 2014.
Muslimin,  H,  (2016),  “Tantangan terhadap pancasila sebagai
ideologi  dan  dasar  negara  pasca reformasi”, Jurnal
Cakrawala Hukum, Vol. 7, No.1, Juni 2016.
Supriyatno,  Arie,  “Pancasila  Sebagai Ideologi  Terbuka”,  Edukasi  : UNIMMA  Journal , Vol.2,  No.5, Juli Tahun 2010.
Pancasila
Putranto,  S.  S.,  2007,  Etika  Pancasila:
Aktualisasinya  dalam  administrasi negara Indonesia,
Skripsi,
Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada.
Riadi,  Fathillah  Salsabila,  &  Dewi, Dini  Anggraeni,  2021,  “Eksistensi
dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila  di  Masyarakat  pada  Era
Revolusi Industri 4.0 ”, Antropocene,  Vol.1,  No.6,  April 2021. Romli  Atmasasmita,  2012,  Teori Hukum  Integratif:  Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta
Publishing.
Shidarta, 2012, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran
Hukum  (Sebuah  Diagnosis  Awal), dalam  Mochtar  Kusumaatmadja dan  Teori  Hukum  Pembangunan, Eksistensi  dan  Implikasi,  Jakarta:
Epistema Institute.
Setiardja,  Gunawan,  1996,  “Hak-Hak
Asasi
Manusia berdasarkan
Ideologi  Pancasila”,  Yogyakarta: Kanisius. Soejadi,  1999,  Pancasila  Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia,Yogyakarta, Lukman Oset.
Soekanto,  S.  &  Mamudji,  S,  2011,
Penelitian  Hukum  Normatif  :
Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Teguh  Prasetyo,  2014,  Membangun Hukum  Berdasarkan  Pancasila, Nusa Media, Bandung. Republik Indonesia Nomor 6516)