## Wajah Hukum

## Dampak Penggunaan Peradilan Formal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya

## S. Sahabuddin, Ahmad Zulfikar
FakuLtas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Correspondence emaiL: sahabuddin689@gmail.com, ahmadzulfikar429@gmail.com
Abstrak. Kebijakan  kriminal  yang  dijalankan  melalui  peradilan  formal  memunculkan  berbagai  kritikan  di masyarakat,  terutama  terhadap  tindak  pidana  ringan  (tipiring),  karena  penggunaan  peradilan  formal  peradilan pidana  terhadap  tipiring  menimbulkan  dampak,  baik  terhadap  hubungan  antar  pihak,  terhadap  masyarakat, maupun terhadap pengeluaran negara. Memperhatikan kekuasaan peradilan  formal berada ditangan negara dan dalam realita sosialnya terdapat penyelesaian tindak pidana ringan yang dijalankan oleh masyarakat berdasarkan kearifan  lokal  serta  perkembangan  internasional  yang  menginginkan  penggunaan  keadilan  restoratif  dalam menyelesaikan  suatu  kejahatan,  maka  dimunculkan  ide  penyelesaian  yang  bersifat  reintegratif  terhadap  tindak pidana ringan. Model reintegratif ini merupakan upaya yang rasional dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan  memanfaatkan  kearifan  lokal  bersama-sama  dengan  struktur  sistem  peradilan  pidana  dan  didasarkan pada  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Konsep  yang  diusung  oleh  model  reintegratif  adalah  memperbaiki hubungan yang rusak sebagai akibat adanya tindak pidana. Pola kerjanya tidak menggunakan peradilan pidana (non  penal),  melainkan  dengan  mempertemukan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  ringan,  dan penyelesaiannya  menggunakan  tenaga  mediator  atau  fasilitator.  Melalui  tipe  penelitian  yang  normatif  dengan pendekatan  konsep  dan  asas,  maka  diharapkan  dapat  diperoleh  suatu  hasil  pemahaman  yang  konkret  bahwa persoalan ini menarik untuk dibahas.

## Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Peradilan Dan Dampak
Abstract. Criminal policies carried out through formal  justice have given rise to various criticisms  in society, especially  towards  minor  crimes  (TIPIRING),  because  the  use  of  formal  criminal  justice  in  TIPIRING  has  an impact, both on relations between parties, on society and on state expenditure. Taking into account that formal judicial power is in the hands of the state and in social reality there is a resolution of minor crimes carried out by  the  community  based  on  local  wisdom  and  international  developments  that  require  the  use  of  restorative justice in resolving crimes, the idea of a reintegrative resolution for minor crimes was raised. This reintegrative model  is  a  rational  effort  to  resolve  minor  crimes  by  utilizing  local  wisdom  together  with  the  structure  of  the criminal  justice  system  and  is  based  on  the  principles  of  restorative  justice.  The  concept  promoted  by  the reintegrative model is to repair damaged relationships as a result of criminal acts. The work pattern does not use  criminal  justice  (non-penal),  but  rather  brings  together  the  parties  involved  in  minor  crimes,  and  the resolution  uses  mediators  or  facilitators.  Through  a  normative  type  of  research  with  a  concept  and  principle approach,  it  is  hoped  that  concrete  understanding  results  can  be  obtained  that  this  issue  is  interesting  to discuss.

## Keywords: Light Crimes, Justice and Impact

## PENDAHULUAN
Penulisan  ini  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  penggunaan  sarana  peradilan  pidana  dalam menyelesaikan  beberapa  tindak  pidana  yang  bersifat  ringan.  Penggunaan  sarana  peradilan  pidana dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  memang  menjadi  wilayah  kekuasaan  negara,  hal  ini  dapat dipahami  dari  ketentuan    Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  dan  ditegaskan  pula  pada  Pasal  2  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatakan:  “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.
Memperhatikan  ketentuan  bahwa  Negara  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan semuapenyelesaian  tindak  pidana  (termasuk  tipiring)  harus  melalui  peradilan  Negara  yang  formal, maka  dapat  dipastikan  metode  pelaksanaannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  Acara Pidana  formal.  Memperhatikanpelaksanaan  peradilan  pidana  yang  terdapat  dalam  berbagai perundang-undangan  tersebut,  terlihat  bahwa    yang  digunakan  dalam  hukum  acara  pidana  di

## Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya
Indonesia menganut due process  model 1 , yang mengarah pada autonomous law 2 yang mengelaborasi prosedural secara ketat berdasarkan asas legalitas.
Bentukperadilan  pidana  seperti  ini  akan  memberikan  dampak  tidak  baik  apabila  dijalankan tidak  benar,  karena  TIPIRING  lebih  disebabkan  oleh  konflik  sosial  yang  harus  diselesaikan  secara bijak.  Sementara  penggunaan  peradilan  pidana  yang  formal  mengandung  sifat  yang  membatasi, menekan  dan  merendahkan  status  pelaku.    Pada  pelaksanaannya  penggunaan  cara  ini  telah menimbulkan  berbagai  kritikan,  terutama  dalam  hal  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  dan  secaara tidak langsung telah merusak citra peradilan pidana.
Penyelesaian Kasus TIPIRING ini pada dasarnya negara telah menyiapkan Pasal 18 B ayat (2) UUD  1945  jo  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman sebagai rambu-rambu bagi hakim, yang mana hakim diwajibkan untuk menggunakan the living  law melalui  penggalian  dan  memahami  nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat. The  living  law merupakan  local  wisdom  yang  diyakini  dapat  menyelesaian  tipiring  melalui  pendekatan-pendekatan sosial  di  luar  peradilan.  Bahkan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  menanamkan  prinsip-prinsip keadilan  restoratif    untuk  digunakan  dalam  menyelesaikan  kasus  tipiring  bahkan  kasus  yang  berat sekalipun. Hal ini ditujukan demi perbaikan terhadap korban, pelaku menyadari kesalahannya, korban diberikan  hak  untuk  menawarkan  jalankeluarnya,  dan  masyarakat  ikut  berperan  dalam  penyelesaian tersebut. 3 Prinsip-prinsip  ini  juga  bersesuaian  dengan  keadilan  yang  diinginkan  Pancasila,  sehingga sangat  relevan  untuk  digunakan  dalam  penyelesaian  tipiring.  Bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan kebijakan penyelesaian tindak pidana ringan melalui   jalur penal dan model apa yang sesuai dengan recht idee bangsa Indonesia dalam menyelesaian Tipiring?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  normatif  dengan pendekatan konsep dan  asas-asas  hukum  sangat sesuai untuk digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  membahas  persoalanhukum  ini..  Dengan  pendekatan  ini diharapkan  diperoleh  informasi    yang  akurat  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga pada akhirnya diharapkan pula menghasilkan kesimpulan yang memberikan gambaran akhir dari  objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini    dokumen  perkara  pidana  yang  diselesaikan  melalui  jalur peradilan formal selama tahun 2022 yang disandingkan dengan peraturan-peraturan terkait, misalnya dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  standar  pengeluaran  biaya  perkara  yang  dikeluarkan negara akan dianalisis secara ilmiah berdasarkan pandangan-pandangan hukum yang diyakini sebagai alat  analisis  hukum  yang  sesuai  dengan  objek  penelitian  yang  telah  ditetapkan  dalam  permasalahan hukumnya masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak Kebijakan Penyelesaian Melalui Peradilan Formal
TIPIRING  adalah  salah  satu  kasus  yang  dihasilkan  dari  konflik  sosial  yang  penyelesaiannya harus arif dan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan seluruhpihak yang terlibat di dalamnya (baik  pelaku,  korban,  masyarakat).  Secara  normatif  hukum  acara  pidana  telah  mengatur  cara penyelesaian  konflik  tersebut  melalui  sistem  peradilan  pidana,  tetapi  penyelesaian  konflik  itu  harus dilakukan  dengan  baik  agar  tidak  menimbulkan  dampak  negative  bagi  konstituen  yang  diayominya. Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  pernah  penulis  lakukan,  bahwa  penggunaan  peradilan
1 Secara  historis, due  process  model ini  dikembangkan  oleh  Herbert  L.  Packer    dari  model  peradilan pertama yang dinamakannya crime control model . Packer menegaskan: “ the ideology of due process is far more deeply impressed on the formal structure of the law”, Two Models of the Criminal Process, Kumpulan tulisan , George  F.  Cole ,  Criminal  Justice:  Law  and  Politics,  Second  Edition,  The  University  of  Connecticut,  Duxbury Press,  California, 1975, hlm. 59 2 Philippe Nonet and Philip Selznick menegaskan: Procedure is “the heart of law”Regularity and fairnel kedaiss,  not  substantive  justice,  are  the  first  ends  and  the  main  competence  of  the  legal  order,  and  The  legal order espouses the “model of rules”. A focus on rules helps enforce a measure of official accountability; at the same  time,  it  limits  both  the  creativity  of  legal  institutions  and  the  risk  of  their  intrusion  into  the  political domain. Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper and Row Publishers, New York , 1978, hlm. 54.
3 Preskriptif  ini  disarikan  dari Handbook    on    Restorative  Justice  Programmes,  Criminal  Justice Handbook Series, United Nation, New York, 2006, hlm. 8.

## S.  Sahabuddin  dan  Ahmad  Zulfikar,  Dampak  Penggunaan  Peradilan  Formal  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya
formal  ini telah memberikan  dampak  negatif terhadap  pelaku,  korban,  masyarakat maupun  terhadap peradilan itu sendiri. Richard Posner menegaskan pengenaan pidana harus memperhitungkan pricing system  method. 4 Dal am  hal  ini   dipert anyakan  apakah  pidana  yang  dij atuhkan  tersebut merupakan  harga  yang  pantas  terhadap  pel aku?  Mungkin  jauh  lebih  baik  jika  t ujuan pemidanaan  dalam  koteks  ti ndak  pi dana  ri ngan  ini   adal ah  sebagaimana  yang di gambarkan  oleh  teori individual  deterrence yang  mengedepankan  konsep  peringatan  atau penginsafan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan.  Kemudian  walaupun  Arnold  H.  Loewy  juga menegaskan  “ This  is  what  happens to you  when  you  commit  a crime.  Remember that  when  you  get out  of  prison ”, 5 tetapi  Katleen  Daly  mengingatkan:  “ punishment ” as  anything  that  is  unpleasant,  a burden  or  an  imposition  of  some  short  on  an  offender. 6 Pandangan  ini  menegaskan  “hukuman"  itu tidak menyenangkan, merupakan beban walaupun dikenakan dalam waktu yang singkat.
Demikian  pula  terhadap  korban,  Rena  Yulia  menyatakan  korban  kejahatan  diartikan  sebagai seseorang  yang  telah  menderita    kerugian  sebagai  akibat  suatu  kejahatan  dan  atau  rasa  keadilannya secara  langsung  telah  terganggu  sebagai  akibat  pengalamannya  sebagai  target  (sasaran)  kejahatan. 7 Persoalannya  timbul  ketika  peradilan  formal  kurang  memberikan  perlindungan  terhadap  kerugian- kerugian  yang  diderita  korban.  KUHAP  dalam  berbagai  aturannya  membuktikan  lebih  berorientasi pada  pelaku  ( offender  oriented ),  H.L.A.  Hart  mengatakan:  “ketikakerugian  tertentu  telah  diperbuat dan muncul klaim ganti rugi, namun belum memberikan keadilan”. 8 Muladi telah menegaskan: “sistem peradilan  pidana  itu  merupakan  bentuk  yang  unik  karena  perbedaannya  dengan  sistem  sosial  yang lain.
Demikian  pula  dampak  negatifnya  dirasakan  terhadap  masyarakat,  Festinger  menyatakan: “kepercayaan  adalah  elemen  kognitif  yang  membentuk  sikap  seseorang  yang  berkaitan  dengan perilaku  yang  nyata.” 9 L.M.  Friedman  menegaskan:  “Rasa  keadilan  juga  dapat  mempengaruhi persepsi  seseorang  tentang  sebuah  institusi,  apakah  menurut  seseorang  pengadilan  telah  secara  adil akan berefek pada opini orang tersebut mengenai pengadilan itu sendiri, dan akan berimbas pula pada kepatuhan orang tersebut terhadap hukum”. 10
Penggunaan  jalur  peradilan  formal  berdampak  negatif  pula  terhadap  pengeluaran  negara.  Hal ini terlihat pada jumlah perkara yang menjadi beban penyelesaian oleh hakim di Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu sebanyak  3 juta lebih kasus TIPIRING yang kesemuanya memerlukan biaya penyelesaian yang harus dikeluarkan negara, bahkan dapat menguras tenaga dan perhatian para hakim di Indonesia yang jumlahnya tidak lebih  banyak dari kasus TIPIRING tersebut. Ini dilihat dari efisiensi  dan  efektivitas  menjadi  lemah  serta  merusak  keuangan  negara.  Ephraim  Yuchtman  dan Stanley  E.  Seashore  mengatakan:  “Menetapkan  keefektifan  organisasi  hanya  atas  dasar  hasil pencapaian  tujuan  merupakan  ukuran  yang  tidak  sempurna.  Tujuan-tujuan  berfokus  pada  keluaran, sedangkan  organisasi  juga  harus  dinilai  berdasarkan  kemampuannya  untuk  memperoleh  masukan, memproses  masukan  tersebut,  menyalurkan  keluarannya  dan  mempertahankan  stabilitas keseimbangan. 11
4 Richard  Posner  sebagaimana  dikutip  oleh  Andrew  Ashworth," Sentencing  and  Criminal  Justice: Sentencing Aims, Principles and   Policies ", Butterworths, London, 1995, p.62.
5 Arnold H. Loewy, Criminal Law in A Nutshell, Second edition, West Publishing, St. Paul Minn, Nort Carolina, USA , 1987, p.7 6 Katleen  Daly, Revisting  the  Relation  between  Retributive  and  Restorative  Justice,  Restorative  Justice and Civil Society Conference, Australian National University, Canbera, 1999, p.6
7 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan ,  Graha  Ilmu,  Yoyakarta, 2010, halaman51
8 H.L.A. Hart, Konsep Hukum (Terjemahan: The Concept of Law ), Nusa Media, Bandung, 2009, p. 246.
9 Dikutip  oleh  Bimo  Walgito, Psikologi  Sosial  (Suatu  Pengantar) ,  Andi  Offset,  Yogyakarta,  1994, halaman 121.
10 Lawrence  M.  Friedman,  Legal  System,  Perspectives  of  Social  Sciences  (Translation:  The  Legal System, A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2009, p. 127
11 Dikutip  oleh  Stephen  P.  Robbins, Teori  Organisasi (Struktur,  Desain  &  Aplikasi),  Edisi  3    Alih Bahasa: Jusuf  Udaya, Arcan, Jakarta, 1994, p. 63.

## Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya

## Altrnatif Penyelesaian yang Ditawarkan
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dituangkan dalam bentuk Disertasi, ternyata ada satu model  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  Indonesia  untuk  dijalankan  dalam  menyelesaikan kasus  TIPIRING  ini,  yaitu  model  peradilan  reintegratif.  Pada  model  ini,  penyelesaian  TIPIRING harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  yang  ditanamkan  oleh  keadilan  restoratif  seperti  yang  terdapat dalam Handbook on Restorative Justice Programs (HRJP).
Dalam  model  reintegratif  terdapat  beberapa  pilihan  bentuk  penyelesaian  yang  dapat dilaksanakan. HRJP telah memberikan 4 (empat) pilihan bentuk yang paling sering digunakan, yaitu Victim-Offender  Mediation (VOM), Community  and  Family  Group  Conferencing (CFGC), Healing Circles, (HC) dan Community Restorative Boards (CRB). Keseluruhan bentuk penyelesaian tersebut dilaksanakan di luar peradilan pidana melalui teknik diversi.
Penggunaan  teknik  diversi  (penarikan)  dalam  proses  penyelesaian  reintegratif  secara  rasional telah  membuka  peluang  untuk  digunakannya  jalur  non  penal  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana ringan. Artinya pilihan proses penyelesaian yang diambil dalam model reintegratif adalah dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Indikator yang menyebabkan pilihan ini adalah: 12 1. Tindak  pidana  yang  diselesaikan  hanya  tindak  pidana  ringan  (baik  yang  diatur  dalam  KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP);
2. Adanya  kemauan  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  tersebut  di  luar sistem peradilan pidana;
3. Tersedianya perundang-undangan tentang pedoman penyelesaian di luar sidang pengadilan
4. Tersedianya  struktur  pelaksana  penyelesaian  (aparat hukum,  pemuka  adat  atau tokoh masyarakat atau tenaga mediator lainnya).
Memperhatikan  4  bentuk  yang  disampaikan  dalam  HRJP  dan  dihubungkan  dengan  indikator penyelesaian non penal yang bersifat reintegratif, maka yang paling dimungkinkan untuk dijalankan adalah  dalam  bentuk Healing Circles atau  sering  juga  disebut  dengan Peacemaking  Circles . Sehubungan dengan healing circle ini, Theo Gavrielides memberikan pandangan: 13
Circles are similar to conferencing in that they expand participation beyond the primary victim and offender. However, in this case, additionally any member of the community who has an interest in the case may participate. These can be: the victim, the offender, their families and friends, judges as well as court personnel, prosecutors, defence counsels and police.
Penyelesaian dalam bentuk HC ini mirip dengan konfrensi antar para pihak yang jauh lebih luas daripada  hanya  sekedar  korban  dan  pelaku,  melainkan  juga  di  dalamnya  dilibatkan  anggota masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  pada  kasus  tersebut.  Sangat  dimungkinkan  di  dalamnya terdapat  pelaku,  korban,  keluarga,  teman  dekat,  hakim  pengadilan,  Jaksa  dan  kepolisian  serta penasehat hukum sebagai bagian yang tidak terputus dari suatu lingkaran.
Sebagai  suatu  lingkaran,  semua  pihak  berupaya  menemukan  bentuk  hukuman  yang  paling pantas  untuk  menyembuhkan  kondisi  yang  rusak  akibat  adanya  kasus  tersebut.  Pada  bentuk  ini diberdayakan semua pihak secara seimbang untuk berdiskusi menemukan solusi yang konstruktif bagi kepentingan  seluruh  pihak.  Dengan  demikian  terdapat  integralisasi  beberapa  kepentingan  dalam rangka  mewujudkan  keadilan.  Dengan  sistem  ini  akan  terdapat  integralisasi  3  (tiga)  domein kekuasaan, yaitu:
1. Kearifan lokal ( local wisdom ) yang diperoleh dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
Keberadaan kearifan lokal dalam model reintegratif ini adalah sebagai hukum yang  memberikan dasar tentang tata cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, yakni dengan mengedepankan musyawarah / mufakat antar pihak. Melalui teknik diversi, tindak pidana  ringan  yang  terjadi  akan  diselesaikan  melalui  jalur  non  penal.  Artinya  tindak  pidana tersebut  dikelola  melalui  tata  cara  di  luar  peradilan  pidana  dalam  upaya  menemukan  dua kepentingan secara musyawarah.
2. Keadilan restoratif ( restorative justice ) yang diperoleh dari perkembangan internasional;
12 S.  Sahabuddin,  Disampaikan  dalam  Disertasi  “Peradilan  Reintegratif  sebagai  alternatif  penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, Unsri, 2014.
13 Theo  Gavrielides,  Restorative  Justice  Theory  and  Practice:  Addressing  the  Discrepancy,  European Institute  for  Crime  Prevention  and  Control,  Affiliated  with  the  United  Nations,  Publication  Series  No.  52 , Helsinki, 2007 p.. 34.

## Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya
Keadilan  restoratif  dalam  model  reintegratif  dijadikan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  dalam pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  nilai  keadilan  yang  diinginkan  oleh  Pancasila  sebagai  cita hukum  Bangsa  Indonesia,  yakni  keadilan  yang  menghargai  nilai-nilai  kemanusiaan  secara beradab  tanpa  mengurangi  nilai  keadilan  sosial.  Prinsip  keadilan  yang  seimbang  terhadap  para pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  ringan  (korban  dan  pelaku)  menjadi  perhatian  utama dalam model reintegratif dalam rangka memberikan ketertiban pada lingkungan masyarakat.
3. Kekuasaan negara ( state power) yang diperoleh dari hukum positif negara.
Pelibatan  unsur  kekuasaan  negara  dalam  model  reintegratif  diwakili  oleh  sub-sub  sistem peradilan  pidana  (dapat  diwakili  oleh  polisi  atau  jaksa  ataupun  oleh  hakim  pengadilan  negeri). Keberadaan  wakil  kekuasaan  negara  ini  dimasudkan  sebagai  pihak  yang  memfasilitasi  atau memediasi  para  pihak  yang  terlibat,  dan  sekaligus sebagai institusi yang memiliki kewenangan resmi  dalam  menetapkan  hasil-hasil  musyawarah/mufakat  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum.
Memperhatikan bentuk pelaksanaan model reintegratif ini mirip dengan model Healing Circles (HC) sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Dewan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  serta memperhatikan  pula  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  berkolaborasi  dengan  kekuasaan  negara,  maka bentuk  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  dalam  model  reintegratif  yang  direkomendasikan  adalah “quasi-  yudisial”. 14 Bentuk  penyelesaian  ini  merupakan  kolaborasi  berbagai  pihak  yang  memiliki kepentingan dalam suatu masalah hukum. Di dalamnya terdapat badan-badan keagenan, baik sebagai perantara maupun administratif yang memiliki kekuasaan dan prosedur menyerupai orang-orang dari pengadilan  atau  hakim,  dan  yang  wajib  obyektif  menentukan  fakta  dan  menarik  kesimpulan  dari mereka  sehingga  dapat  memberikan  dasar  dari  suatu  tindakan  resmi.  Tindakan  tersebut  dapat memperbaiki  situasi  atau  menjatuhkan  hukuman  legal,  dan  dapat  mempengaruhi  hak-hak  hukum, kewajiban  atau  hak  dari  pihak  tertentu.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie  “quasi-yudisial”  ini  pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campur-sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislatif, dan fungsi mengadili atau yudikatif”. 15
Sehubungan dengan direkomendasikannya “quasi yudisial” sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan dalam model reintegratif, maka perlu pula diajukan beberapa bahan pemikiran sebagai pedoman pelaksanaannya, antara lain:
1. Proses penyelesaian dilaksanakan di luar sidang pengadilan ( out of court );
2. Proses  penyelesaian  dapat  dilaksanakan  pada  semua  tahapan  pemeriksaan  (baik  perkara  tersebut berada  pada  tahapan  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  pengadilan,  maupun  pada  tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan) melalui diversi (pengalihan);
3. Jika  Tindak  pidana  ringan  tersebut  telah  dilakukan  penyidikan  atau  tahapan  yang  lebih  tinggi, maka pengalihan menjadi tanggung jawab penegak hukum yang berwenang pada tahapan tersebut;
4. Pengalihan perkara dilakukan dengan cara:
a. Permohonan tertulis dari para pihak yang terlibat tindak pidana ringan tersebut;
b. Surat  permohonan  berisi  tentang  permintaan  agar  perkara  tersebut  diselesaikan  di  luar  sidang pengadilan dan telah disepakati oleh para pihak serta diketahui oleh keluarga, tetua masyarakat /adat setempat ;
c. Penegak  hukum  pada  tahapan  yang  bersangkutan  akan  mempertimbangkan  permohonan tersebut berdasarkan:
1) Tindak pidana tersebut memang terkategori ringan (telah ditentukan dulu dalam perundang- undangan tertentu),
2) adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari para  pihak untuk menyelesaikan tindak pidana ringan tersebut secara musyawarah;
14 A  quasi-integral  is  an  entity  such  as  an  arbitrator  or  tribunal  board,  generally  of  a  public administrative  agency,  which  has  powers  and  procedures  resembling  those  of  a  court  of  law  or  judge,  and which is obligated to objectively determine facts and draw conclusions from them so as to provide the basis of an official action. Such actions are able to remedy a situation or impose legal penalties, and may affect the legal rights,  duties  or  privileges  of  specific  parties. http://judiciary.house.gov/legacy/stern040303.htm Diunduh tanggal 5 Januari 2014 .
15 Jimly  Asshiddiqie,  Pengadilan  Khusus,  Makalah,  http://www.jimly.com/02.pdf    Diunduh  20  April 2014.

## Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya
3) adanya sumber-sumber hukum yang masih hidup pada masyarakat yang dapat digunakan;
4) adanya  pihak  ketiga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  perkara  (misalnya pengadilan kampoeng, pengadilan nagari atau bentuk peradilan serupa lainnya).
Keempat  komponen  pertimbangan  di  atas  menjadi  ukuran  yang  tegas  dikabulkannya permohonan oleh penegak hukum yang memiliki kekuasaan pada tahapan masing-masing.
5. Jika permohonan dikabulkan, maka dikeluarkan surat ketetapan tentang pelaksanaan penyelesaian;
6. Pelaksanaan  penyelesaian  dilakukan  secara  terbuka  untuk  umum  (kecuali  para  pihak  sepakat dilaksanakan secara tertutup);
7. Tata  cara  pelaksanaan  (pemberian  keterangan  dari  pelaku,  korban,  saksi,  bukti-bukti,  permintaan maaf, penentuan ganti rugi dan ditutup dengan keputusan);
8. Keputusan  hasil  kesepakatan  tersebut  ditanda-tangani  oleh  para  pihak  (pelaku,  korban,  mediator dan Tetua Masyarakat atau lembaga adat dan bersifat mengikat terhadap para pihak;
9. Keputusan ditetapkan melalui surat penetapan oleh institusi penegak hukum yang secara langsung turut serta sebagai mediator;
10. Hasil  keputusan  penyelesaian  melalui  model  reintegratif  yang  berbentuk  quasi  ini  tidak  dapat dilakukan upaya hukum apapun, artinya hasil kesepakatan itu telah mengikat dan harus dijalankan sebagai konsekuensi logis adanya perjanjian.

## SIMPULAN
Sebagai hasil akhir dari studi ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  ringan  melalui  sistem  peradilan  pidana  telah memberikan dampak negatif, baik terhadap para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ringan tersebut (pelaku dan korban) maupun terhadap masyarakat, sistem peradilan pidana dan pengeluaran keuangan negara.
2. Model  reintegratif  merupakan  model  penyelesaian  yang  mengintegralkan  hubungan  baik  antar pihak  yang  berperkara,  lembaga  penegak  hukum  (milik  Negara  dan  milik  masyarakat)  dan  tidak menggunakan biaya mahal. Model reintegratif yang ditawarkan didasarkan pada beberapa sumber- sumber hukum yang pada dasarnya membuka peluang dilaksanakannya model reintegratif.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Andrew  Ashworth," Sentencing and Criminal Justice: Sentencing Aims, Principles and  Policies ", Butterworths, London, 1995
Arnold H. Loewy, Criminal Law in A Nutshell, Second edition, West Publishing, St. Paul Minn, Nort Carolina, USA , 1987
Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Pemberantasan KejahatanKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) , Andi Offset, Yogyakarta, 1994 Daniel Van Ness et al, introducting Restorative Justice in Allison Morris and Gabrielle Maxwell (ed),
Restorative Justice for Juveniles , Hart Publishing, Oxford, 2001
Eva  Achjadi  Zulfa, Keadilan  Restoratif  Di  Indonesia ( Studi  Tentang  Kemungkinan  Penerapan Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ),  Disertasi,  Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
E.Meckay, Eticts  and  Good  Practice  in  Restorative  Justice,  in  The  European  Forum  For  Victim- Offender  Mediation  and  Restorative  Justice (ed),  Victim-Offender  Mediation  in  Europe, Leuven University Press, Leuven, 2000
George F. Cole , Criminal Justice: Law and Politics, Second Edition, The University of Connecticut, Duxbury Press,  California, 1975
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (terjemahan: Alimandan), Edisi Ke Enam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
H.L.A. Hart, The Concept of Law (Translate), Nusa Media, Bandung, 2009 Jim Consedine, Restorative Justice-Healing The Effects of Crime , Restorative Justice and Probation Conference, Warsawa,  December 2, 2003
Katleen Daly, Revisting the Relation between Retributive and Restorative Justice, Restorative Justice and Civil Society Conference, Australian National University, Canbera, 1999
Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, Law and the Behavioral Sciences , The Bobbs-Merrill Company, New York , 1969
Lawrence  M.  Friedman, Legal  System,  Perspectives  of  Social  Sciences (Translation:  The  Legal System, A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2009
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
1995
Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper and Row Publishers, New York , 1978
Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan ,  Graha  Ilmu,  Yoyakarta, 2010
Stephen  P.  Robbins, Teori  Organisasi (Struktur,  Desain  &  Aplikasi),  Edisi  3    Alih  Bahasa:  Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta, 1994
Roeslan  Saleh, Hukum  Pidana  Sebagai  Konfrontasi  Manusia  dengan  Manusia ,  Ghalia  Indonesia,  , Jakarta, 1983
Theo  Gavrielides ,  Restorative  Justice  Theory  and  Practice:  Addressing  the  Discrepancy,  European Institute  for  Crime  Prevention  and  Control, Affiliated  with  the  United  Nations,  Publication Series No. 52, Helsinki, 2007
Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana (Konsep,  Komponen  &  Pelaksanaannya  dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

## International congress:
Congress  of  the  United  Nations  Document  9/1995  in  Cairo  Egypt,  on  " Prevention  of  Crime  and Treatment ef Offenders ", document / ACONF.169 / 6
Handbook    on    Restorative  Justice  Programmes ,  Criminal  Justice  Handbook  Series,  United  Nation, New York, 2006
United Nation, Criminal Justice Assessment Toolkit, Custodial And Non Custodial Measures (social reintegration), New York, 2006
Website: http://www.jimly.com http://www.restorative/justice .org http://www.upm.ro/proiecte/Conferences http://www.unesco