DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 4, September 2023
Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

## Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia Email: agusfatahhidayat18@gmail.com , dasephidayah89@gmail.com
Article Information
Submitted: 10 Agustus 2023 Accepted: 04 September 2023 Online  Publish: 04 September 2023

## Abstrak
Pengembangan  desa  mandiri  merupakan  tujuan  utama  dalam  memajukan  daerah pedesaan,  yang  memungkinkan  masyarakat  desa  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  daya  secara  berkelanjutan.  Salah  satu  pendekatan  yang dapat  digunakan  adalah  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). BUMDes  adalah  badan  hukum  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa  untuk mengelola aset  dan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat  setempat. Penelitian  ini  membahas  tentang  peran  BUMDes  dalam  pengembangan  desa mandiri  melalui  pengelolaan  aset  dan  usaha.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  pustaka  dan  analisis  data  sekunder  untuk  mengumpulkan  informasi terkait  keberhasilan  implementasi  BUMDes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMDes  dapat  menjadi  motor penggerak  ekonomi  desa  melalui  beberapa  kegiatan,  seperti  pengelolaan  lahan pertanian,  pariwisata,  perdagangan,  atau  jasa.  Dengan  adanya  BUMDes, masyarakat  desa  memiliki  kontrol  lebih  atas  pengelolaan  sumber  daya  lokal  dan peluang  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan desa
Kata Kunci : Kemandirian Desa, Pengelolaan, BUMDes,

## Abstract
The development of self-reliant villages is a key objective in advancing rural areas, allowing  village  communities  to  manage  and  utilize  resources  in  a  sustainable manner.  One  approach  that  can  be  used  is  the  management  of  Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes is a legal entity owned by the village community to  manage  assets  and  businesses  to  improve  the  welfare  of  the  local  community. This  research  discusses  the  role  of  BUMDes  in  developing  independent  villages through  asset  and  business  management.  The  research  method  used  is  literature study and secondary data  analysis to  collect information  related to the successful implementation  of  BUMDes  in  improving  village  welfare.  The  results  show  that BUMDes  can  be  the  driving  force  of  the  village  economy  through  several activities, such as agricultural land management, tourism, trade, or services. With BUMDes, village communities have more control over local resource management and opportunities to participate in decision-making related to village development

## Keywords: Village Independence, Management, BUMDes

## Pendahuluan
Desa  merupakan  salah  satu  pilar  utama  pembangunan  di  suatu  negara (Sururi  & Mulyasih,  2017) .  Di  Indonesia,  desa  memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  pemerataan pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  pedesaan  Deswimar, 2014.  Namun,  selama  beberapa  tahun  terakhir,  desa-desa  di  Indonesia  masih  menghadapi
berbagai  tantangan  dalam  mencapai  kemandirian  ekonomi.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  kemandirian  desa  adalah  melalui  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Desa  merupakan  salah  satu  pilar  utama  pembangunan  di  suatu  negara.  Di  Indonesia, desa  memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  pemerataan  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, desa- desa  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  mencapai  kemandirian ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian desa adalah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Chikmawati, 2019) .
Pengelolaan BUMDes merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memberdayakan desa  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  untuk  kepentingan  ekonomi  dan  sosial masyarakat  desa.  BUMDes  merupakan  badan  hukum  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh pemerintah  desa  atau  masyarakat  desa,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Ihsan & Setiyono, 2018) . Manfaat BUMDes dalam Pengembangan Desa Mandiri (Agunggunanto et al., 2016) .
1. Pemberdayaan  ekonomi  Masyarakat  Desa:  BUMDes  dapat  menjadi  sarana  untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  desa,  BUMDes  dapat  menciptakan  peluang  usaha baru  dan  membuka  lapangan  kerja  bagi  penduduk  desa.  Ini  membantu  mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan  Akses  dan  Kualitas  Layanan  Publik:  Keuntungan  dari  BUMDes  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  akses  dan  kualitas  layanan  publik  di  desa,  seperti pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan  lain-lain.  Hal  ini  akan  memberikan  dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan
3. Pengentasan  Kemiskinan  dan  Ketimpangan:  Dengan  mendorong  pembentukan  usaha dan peluang kerja di tingkat lokal, BUMDes berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dan  ketimpangan  di  desa.  Pendapatan  yang  dihasilkan  dari  BUMDes  dapat didistribusikan secara adil untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat desa.
4. Pemanfaatan  Sumber  Daya  Lokal  secara  Berkelanjutan:  BUMDes  berfokus  pada pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  secara  berkelanjutan.  Dengan mengutamakan  aspek  keberlanjutan,  desa  dapat  mencegah  eksploitasi  berlebihan terhadap sumber daya alam dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengembangkan BUMDes secara efektif:
1. Identifikasi  Potensi  dan  Kebutuhan  Desa:  Langkah  pertama  adalah  melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan di desa. Melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat desa untuk mengidentifikasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal yang dapat dijadikan dasar pengembangan BUMDes. Selain itu, penting  juga  untuk  memahami  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  layanan  dan  produk yang diharapkan dari BUMDes.
2. Pembentukan Tim Pengelola: Bentuk tim pengelola BUMDes yang terdiri dari individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang beragam, termasuk pengalaman di bidang usaha, keuangan, pemasaran, manajemen, dan lain-lain. Tim pengelola ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan rencana strategis BUMDes.
3. Penyusunan  Rencana  Bisnis:  Rencana  bisnis  menjadi  dokumen  panduan  yang  penting untuk  mengarahkan  kegiatan  BUMDes.  Rencana  bisnis  harus  mencakup  visi,  misi, tujuan, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan risiko yang mungkin dihadapi.  Rencana  bisnis  ini  akan  membantu  memastikan  kelangsungan  dan keberlanjutan usaha BUMDes.
4. Pembiayaan  dan  Modal  Usaha:  Salah  satu  tantangan  utama  dalam  pengembangan BUMDes adalah pembiayaan dan modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengumpulkan  modal  melalui  berbagai  sumber  seperti  dana  desa,  pinjaman  dari lembaga keuangan, atau partisipasi modal dari masyarakat desa. Manajemen keuangan yang baik juga harus diterapkan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien.
5. Pelatihan  dan  Peningkatan  Kapasitas:  Meningkatkan  kapasitas  anggota  tim  pengelola dan  masyarakat  desa  secara  keseluruhan  adalah  langkah  penting  untuk  kesuksesan BUMDes. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota tim pengelola dan masyarakat dapat  mengembangkan  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  dalam menjalankan usaha dan menghadapi perubahan pasar.
6. Diversifikasi  Usaha:  BUMDes  dapat  mempertimbangkan  diversifikasi  usaha  untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Misalnya, jika desa memiliki potensi pertanian  yang  baik,  BUMDes  dapat  mengembangkan  usaha  agribisnis,  seperti pengolahan hasil pertanian atau pembuatan produk olahan.
7. Pemasaran  dan  Promosi:  Pemasaran  dan  promosi  produk  atau  layanan  BUMDes menjadi  langkah  penting  untuk  menjangkau  pasar  yang  lebih  luas.  Dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  jejaring  sosial,  BUMDes  dapat  memperluas jangkauan dan meningkatkan eksposur produknya.
8. Menerapkan  Prinsip  Good  Corporate  Governance:  BUMDes  harus  beroperasi  dengan prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG).  Prinsip  GCG  mencakup  transparansi, akuntabilitas,  dan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan. Dengan  menerapkan  prinsip  GCG,  BUMDes  dapat  membangun  kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
9. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMDes.  Identifikasi  kelemahan  dan  perbaiki  sistem  yang  ada  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas.  Perbaikan  berkelanjutan  merupakan  kunci  untuk  menjaga kelangsungan dan keberlanjutan BUMDes.
Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes adalah upaya bersama yang memerlukan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor swasta (Alfiyah  &  Alfiyah,  2022) .  Dengan  mengoptimalkan  potensi  lokal,  meningkatkan pemberdayaan  masyarakat,  dan  menjaga  keberlanjutan  lingkungan,  desa  memiliki  peluang untuk  mencapai  kemandirian  yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat secara menyeluruh.
(Budiono,  2015) menjelaskan  mengenai  proses  pengembangan  wilayah  desa,  di  mana salah satu strategi untuk memfasilitasi kemajuan di tingkat desa adalah dengan memberikan otonomi  kepada  pemerintah  setempat  untuk  mengelola  beragam  aspek  di  lingkungan  desa. Upaya  ini  melibatkan  pelibatan  lembaga-lembaga  ekonomi  di  tingkat  desa,  dengan  contoh salah satunya adalah penerapan Badan Usaha Milik Desa.
Pada  Pasal  1  angka  (6)  dalam  UU  Desa,  dijelaskan  bahwa  BUMDesa  atau  singkatan dari  Badan  Usaha  Milik  Desa,  merupakan  entitas  bisnis  yang  kepemilikan  modalnya sepenuhnya  atau  sebagian  besar  dimiliki  oleh  pihak  Desa  melalui  kontribusi  langsung  yang berasal  dari  sumber  daya  Desa  yang  telah  diisolasi.  Tujuan  dari  BUMDesa  adalah  untuk mengelola berbagai aset, layanan, dan kegiatan usaha lainnya guna mendorong kesejahteraan masyarakat Desa semaksimal mungkin
Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu wewenang tingkat lokal yang berfokus  pada  skala  desa.  Menurut  ketentuan  dalam  Permendesa  PDTT  No.1/2015  Pasal  1 ayat  4,  wewenang  lokal  tingkat  desa  merujuk  pada  kemampuan  untuk  mengelola  dan mengurus beragam kepentingan masyarakat di tingkat desa, yang bisa dikelola secara mandiri oleh pihak desa atau dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak desa, termasuk hal-hal yang muncul seiring perkembangan desa serta inisiatif masyarakat desa.
Dalam  realita  di  lapangan,  pelaksanaan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  belum berjalan  sesuai  harapan.  Terdapat  beberapa  isu  yang  muncul  terkait  kendala  dalam pengelolaan  BUMDes,  yakni:  (1)  minimnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  peran BUMDes;  (2)  kesalahan  dalam  pemilihan  unit  usaha  yang  cocok;  (3)  kurangnya  partisipasi dari para pemangku kepentingan dan warga dalam mendukung pengoperasian BUMDes; (4) terbatasnya upaya dalam menggali potensi-potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa dan warganya.
Pada  saat  penjajagan  di  Desa  Madiasari  Kecamatan  Cineam  Kabupaten  tasikmalaya kondisi  BUMDes,  Meskipun  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  memiliki  potensi  besar untuk  memberdayakan  dan  mengembangkan  desa,  namun  di  lapangan,  terdapat  beberapa masalah  yang  sering  dihadapi  terkait  dengan  BUMDes.  Beberapa  masalah  utama  tersebut antara lain:
1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah yang sering dihadapi BUMDes adalah keterbatasan sumber daya, baik itu modal, tenaga kerja, maupun pengetahuan. BUMDes di  desa-desa  kecil  sering mengalami  kesulitan  dalam  mengumpulkan  modal  usaha  dan kesulitan  mencari  tenaga  kerja  yang  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang memadai untuk menjalankan usaha
2. Tidak  Optimalnya  Peran  Pemerintah:  Peran  pemerintah  desa  dan  pihak  terkait  lainnya dalam mendukung pengembangan BUMDes tidak selalu optimal. Kurangnya dukungan kebijakan, pelatihan, atau pendampingan dari pemerintah dapat membatasi pertumbuhan BUMDes.
3. Tidak  adanya  keterlibatan  Masyarakat  Secara  Aktif:  Keberhasilan  BUMDes  sangat tergantung  pada  partisipasi  aktif  masyarakat  desa.  Tidak  adanya  dukungan  dan partisipasi  dari  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan  operasional  BUMDes  dapat mengurangi potensi kesuksesannya
Maka  dari  itu  penulis  tertarik  lebih  lanjut  untuk  meneliti  tentang  Pengembangan  dan Pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Madiasari  Kecamatan  Cineam  Kabupaten  Tasikmalaya tersebut.
1. Definisi Pengembangan
Pengembangan desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat  desa  dengan  mengoptimalkan  potensi  dan  sumber  daya  lokal  melalui partisipasi aktif  masyarakat,  penguatan  ekonomi  lokal,  dan  pemanfaatan  teknologi  berbasis  kearifan lokal (Burhanuddin et al., 2020) .
Pengembangan  desa  adalah  proses  yang  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan untuk  menciptakan  iklim  dan  kondisi  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  kemajuan masyarakat  desa  dalam  segala  aspek  kehidupan,  baik  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun lingkungan (Tirtosudarmo, 2022) .
Pengembangan  desa  adalah  upaya  sistematis  dan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia,  pemberdayaan  ekonomi,  dan  perbaikan  infrastruktur  di  desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat (Nain, 2019) .
Pengembangan  desa  adalah  upaya  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi masyarakat  desa  dalam  mengoptimalkan  potensi  dan  peluang  yang  ada,  serta  meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia desa (Suparno, 2012) .
Definisi-definisi  di  atas  menggambarkan  bahwa  pengembangan  desa  adalah  suatu proses  yang  komprehensif  dan  holistik  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui  berbagai  strategi,  pemberdayaan,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Selain  itu, pengembangan  desa  juga  menekankan  pentingnya  penggunaan  sumber  daya  lokal  dan kearifan lokal dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di desa.
2. Definisi Desa
Desa adalah sebuah bentuk pemukiman manusia yang terletak di pedesaan atau daerah pedesaan. Desa seringkali menjadi unit terkecil dalam struktrur administratif suatu negara dan merupakan  bagian  dari  wilayah  yang  lebih  luas  seperti  Kecamatan  atau  Kabupaten. Karakteristik  utama  dari  desa  adalah  ukurannya  yang  relatif  kecil  dan  jumlah  penduduknya yang  terbatas.  Populasi  desa  bisa  berkisar  dari  beberapa  ratus  hingga  beberapa  ribu  orang. Desa  cenderung  memiliki  struktur  sosial  yang  lebih  sederhana  dan  masyarakatnya  biasanya lebih akrab secara sosial. Interaksi antar penduduknya seringkali lebih dekat dan personal Dilihat dari sudut pandang geografis, sebuah desa dijelaskan sebagai sekelompok rumah atau toko-toko di daerah pedesaan, yang lebih kecil daripada sebuah kota. Desa merujuk pada suatu  komunitas  hukum  yang  diberi  wewenang  untuk  mengurus  urusan  internalnya  sendiri, berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui oleh pemerintah nasional, serta terletak di wilayah kabupaten.
Dalam ketetapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa konsep Desa  merujuk  pada  wilayah  perkampungan  termasuk  desa  adat  atau  istilah  lainnya  yang dikenal  sebagai  Desa.  Merujuk  pada  undang-undang  tersebut,  Desa  dipandang  sebagai kesatuan  komunitas  hukum  yang  memiliki  wilayah  terdefinisi,  berwenang  dalam  mengelola urusan  pemerintahan,  serta  memajukan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Prinsip-prinsip yang menjadi landasan konseptual Desa ini adalah inisiatif dari masyarakat, pemeliharaan hak asal usul, dan penghormatan terhadap hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam tatanan administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  buku  7  (tujuh)  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Desa,  terangkai  dalam  kalimat bahwa istilah "kesatuan masyarakat hukum" telah menempatkan struktur Desa sebagai entitas yang  terpadu antara  komunitas  berpemerintahan  sendiri  dengan  otoritas  pemerintahan  lokal. Di dalam UU nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, pasal 1 nomor 6 memberikan gambaran bahwa  hak  untuk  mengatur  urusan  internal  secara  sepenuhnya  menjadi  wewenang  yang dimiliki oleh Desa. Penyelenggaraan wewenang ini dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai elemen  yang  mengawal  jalannya  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Selanjutnya,  pada  pasal  18 dijelaskan bahwa lingkup wewenang Desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan Pemerintahan  Desa,  implementasi  program  pembangunan  di  tingkat  desa,  pembinaan terhadap  kehidupan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  dilandaskan pada inisiatif dari warga, hak tradisional, serta nilai-nilai adat yang berlaku di desa.
Di  samping  itu,  tanggung  jawab  desa  meliputi  aspek  pemberian  kesejahteraan  kepada seluruh  warga,  menggalakkan  kemajuan  ekonomi  masyarakat  di  wilayah  tersebut,  serta mendorong  partisipasi  aktif  penduduk  sebagai  pelaku  utama  dalam  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan,  serta  mengoptimalkan  manfaat  yang  diperoleh  dari  proses pembangunan.
3. Definisi Desa Mandiri
Desa  mandiri  adalah  suatu  konsep  pembangunan  dan  pengembangan  desa  yang bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  secara  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  agar dapat  mandiri  dalam  mengelola  sumber  daya  dan  memenuhi  kebutuhan  mereka  secara berkelanjutan.  Desa  mandiri  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  untuk  aktif  berperan serta  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  potensi  lokal  mereka  tanpa  tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak eksternal.
Beberapa ciri dan prinsip dari desa mandiri antara lain:
a. Kemandirian  ekonomi:  Desa  mandiri  berusaha  untuk  mengembangkan  sektor ekonomi  lokal,  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  manusia  yang  dimiliki  desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
b. Partisipasi masyarakat: Desa mandiri mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
c. Pemberdayaan perempuan: Desa mandiri juga berupaya untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.
d. Pengelolaan  sumber  daya  yang  berkelanjutan:  Desa  mandiri  mengutamakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
e. Pengembangan  infrastruktur:  Desa  mandiri  juga  berfokus  pada  peningkatan infrastruktur  dasar  seperti  jalan,  listrik,  air  bersih,  dan  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan.
Dalam  bidang  ilmu  sosial,  kemandirian  (resilience)  kerap  dikaitkan  dengan  kata otonomi,  merdeka  dari  ketergantungan,  mampu  mengatur  diri  sendiri,  dan  kelangsungan eksistensi diri. Arah pandang yang berbeda diungkapkan oleh Verhagen (1996).
Berdasarkan situasi ini, terdapat tiga sektor utama yang menjadi sorotan utama dalam upaya  mewujudkan  kemandirian  suatu  desa,  sejalan  dengan  pandangan  yang  diungkapkan oleh Irfan (2018) , yakni: (a) aspek ekonomi yang berpotensi; (b) faktor sosial yang memiliki potensi; dan (c) sumber daya manusia yang berpotensi.
4. Konsep Badan Usaha Milik Desa
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  suatu  lembaga  ekonomi  yang  didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi di  desa  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUMDes  merupakan  salah  satu upaya  pemberdayaan  ekonomi  desa  dan  menjadi  sarana  untuk  mendorong  kemandirian ekonomi di tingkat desa.
BUMDes  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam  mendorong  pembangunan ekonomi  di  tingkat  desa.  Dengan  penguatan  BUMDes,  diharapkan  masyarakat  desa  dapat lebih  mandiri  dalam  mengelola  sumber  daya  lokal,  mengurangi  ketergantungan  pada  sektor ekonomi  tertentu,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan
Pada  UU  No.  6  Tahun  2014 mengenai  desa,  diungkapkan  bahwa  pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa  oleh  pihak  pemerintah  desa  dilakukan  dengan  tujuan  memperkukuh kesejahteraan  warga  desa  melalui  optimalisasi  segala  potensi  yang  meliputi  aspek  ekonomi, sumber daya manusia, dan kekayaan alam yang ada.
Maksud  dibentuknya  Badan  Usaha  Milik  Desa  sesuai  dengan  regulasi  Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 adalah:
a. Memperkuat aspek ekonomi di wilayah Desa;
b. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
c. Memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber daya ekonomi Desa;
d. Merancang strategi kolaborasi bisnis antar desa maupun bekerja sama dengan pihak lain;
e. Membuat  kesempatan  dan  relasi  pasar  yang  memberi  dukungan  pada  kebutuhan masyarakat;
f. Menciptakan kesempatan dan peluang lapagan pekerjaan;
g. meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Menurut  pernyataan (Nursetiawan,  2018) ,  esensi  dari  BUMDes  adalah  memberikan kontribusi pendapatan kepada desa serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu,  diperlukan  rencana  pengembangan  desa  yang  mencakup  peningkatan  sumber  daya manusia dan sumber daya alam.
Peluang-peluang  usaha  yang  dapat  dilaksanakan  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 3. Di  sana  dijelaskan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  memiliki  kewenangan  untuk mengoperasikan  berbagai  jenis  usaha  di  sektor  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum,  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  berbagai  jenis  usaha  seperti penyediaan  jasa, layanan  keuangan  mikro,  aktivitas  perdagangan,  dan  upaya  pengembangan ekonomi lainnya memiliki peluang untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Nomor, 6 C.E.) .
Dalam  aktivitasnya,  Badan  Usaha  Milik  Desa  tidak  hanya  fokus  pada  mencari keuntungan  semata,  melainkan  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk desa. Peran pemerintah dalam memberikan dukungan modal kepada Badan Usaha Milik Desa telah terbukti menunjukkan perhatian terhadap masyarakat dengan memberikan layanan yang dibutuhkan.  Keberadaan  BUMDes  juga  memiliki  peran  dalam  melindungi  usaha  lokal  serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian komunitas desa.

## Metode
Dalam  studi  ini,  digunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Seperti diungkapkan  oleh  Denzin  &  Lincoln  seperti  yang  dikutip  dalam  buku (Moleong,  2021) , metode  kualitatif  melibatkan  pendekatan  alamiah,  dengan  tujuan  untuk  menginterpretasikan fenomena  yang  sedang  berlangsung.  Pendekatan  ini  melibatkan  berbagai  metode  yang relevan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  analisis  literatur  dan  peninjauan  berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Desa  mandiri  adalah  situasi  yang  mencerminkan  tekad  yang  kuat  dari  penduduk  desa untuk  kemajuan,  menghasilkan  produk  atau  karya  yang  membanggakan  dari  desa,  serta memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Manajemen  BUMDes  menjadi  fondasi  yang  mampu  menghidupkan  perekonomian penduduk  desa  melalui  eksploitasi  potensi  alam  dan  sumber  daya  manusia.  Selain  itu, BUMDes  turut  berkontribusi  dalam  memupuk  norma-norma  sosial  lokal  dan  menunjukkan perhatian  serta  kepedulian  terhadap  kelompok  marginil,  sehingga  masyarakat  menjadi  lebih inovatif dan memiliki kapabilitas yang bermanfaat.
Dalam merancang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, setidaknya ada enam prinsip yang perlu dipertimbangkan, sebagaimana dikemukakan oleh (Purnomo, 2016) .
1. Kooperatif: Kerjasama yang efektif menjadi suatu keharusan dalam BUMDes, di mana semua  elemen  yang  terlibat  perlu  bekerja  bersama  untuk  memajukan  usaha  dan memastikan kelangsungan hidupnya.
2. Partisipatif:  Semua  elemen  yang  terlibat  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) diharapkan  bersedia  dengan  sukarela  atau  diundang  untuk  memberikan  dukungan  dan kontribusi guna mendorong perkembangan usaha BUMDes.
3. Emansipatif:  Semua  elemen  yang  terlibat  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) perlu  diperlakukan  dengan  setara,  tanpa  memandang  perbedaan  golongan,  suku,  atau agama.
4. Transparansi:  Kegiatan  yang  memengaruhi  kepentingan  publik  harus  dapat  diakses dengan transparan oleh semua kalangan masyarakat secara jelas dan terbuka.
5. Akuntable:  Semua  aktivitas  bisnis  harus  bisa  diakuntabilitaskan  dari  segi  teknis  dan administratif.
6. Sustainable: Perlu bagi masyarakat untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Oleh karena itu, untuk mengokohkan perekonomian penduduk di pedesaan, diperlukan
sinergi yang harmonis, mengembangkan semangat gotong-royong di seluruh komponen yang ada  di  desa,  baik  antara  instansi  pemerintahan  desa  dengan  warganya.  Kolaborasi  dan kekompakan  yang  kuat  dalam  mengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  akan menghasilkan dampak positif berupa peningkatan pendapatan bagi desa dan masyarakatnya, yang  pada  gilirannya  dapat  mereduksi  tingkat  kemiskinan  dan  mengurangi  angka pengangguran dengan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi warga desa.

## Kesimpulan
BUMDes  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam  mendorong  pembangunan ekonomi  di  tingkat  desa.  Dengan  penguatan  BUMDes,  diharapkan  masyarakat  desa  dapat lebih  mandiri  dalam  mengelola  sumber  daya  lokal,  mengurangi  ketergantungan  pada  sektor ekonomi  tertentu,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Peningkatan ekonomi yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih luas bagi penduduk desa  dapat  tercapai  melalui  pendirian  dan  pengelolaan  lembaga  BUMDes.  Hal  ini  akan menghasilkan  kemandirian  bagi  desa,  sehingga  masalah-masalah  yang  selalu  menghantui perkembangan  desa  dapat  diminimalkan.  Namun,  kesuksesan  kemandirian  desa  melalui Badan Usaha Milik Desa hanya dapat terwujud apabila terdapat kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan warganya.

## BIBLIOGRAFI
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
Alfiyah,  N.,  &  Alfiyah,  N.  I.  (2022).  INOVASI  PEMERINTAH  DESA  LOBUK  DALAM MEWUJUDKAN  DESA  MANDIRI  DAN  BERKELANJUTAN. PUBLIC  CORNER , 17 (1), 13–25.
Budiono,  P.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda , 4 (1), 116–125.
Burhanuddin, A. I., Massi, M. N., Thahir, H., Razak, A., & Surungan, T. (2020). Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS) . Deepublish. Chikmawati,  Z.  (2019).  Peran  BUMDes  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. Jurnal Istiqro , 5 (1), 101–113. Ihsan,  A.  N.,  &  Setiyono,  B.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 221–230.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Nain, U. (2019). Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris . Garis Khatulistiwa. Nomor, U.-U. (6 C.E.). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Nursetiawan,  I.  (2018).  Strategi  pengembangan  desa  mandiri  melalui  inovasi  bumdes. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72–81.
Purnomo,  J.  (2016).  Pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Yogyakarta: Infest . Suparno, B. A. (2012). Reformasi dan Jatuhnya Suharto . Penerbit Kompas.
Sururi,  A.,  &  Mulyasih,  R.  (2017).  Pemberdayaan  Masyarakat melalui  Inovasi  Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 218–238. Tirtosudarmo,  R.  (2022). Mencari  Indonesia  1:  Demografi-Politik  Pasca-Soeharto  (BW) . Media Nusa Creative (MNC Publishing).

## Copyright holder:
Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah (2023)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)