?lateutao /  7 t{fataa' /  ?€5  .**a,zry PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAI

## Maridjo.,S.HrMHeT

## ABSTRAK
Keputusan tata usaha negara merupakan pangkal sengketa yang diajukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk r fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana judicial control tehadap keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kepututusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata negarc meskipun telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, saja digugat di  peradilan tata usaha negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepentingan pihak yang secara langsung dituju oleh keputusan tata usaha negara pihak ketiga yang dirugikan akibat penerbitan keputusan tata  usaha negara, di terdapat  cacat  hukum  dalam  proses  pemhntukannya  sebagaimana  ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, juga tidak mengindahkan pedoman yang diatur dalam asas asas umum pemerintahan yang baik.
Pengawasan yang dilakukan di pengadilan tata usaha negara menunjukan tata usaha negara yang diajukan sebagai objek sengketa belum mencerminkan keputusan usaha negan responsif yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang Pengawasan oleh lembaga peradilan ini selalu berbentuk pengawasan represif atau disebut juga sebagai pengawasan a-posteriori. Pengawasan Peradilan Tata Usaha terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan badan atau Pejabat Tata Negara yang menjadi objek sengketa belum mencerminkan keputusan tata usaha responsif, yang  dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dan  harapan warga keadilan maupun badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri.
Kata Kunci: Pengawasan, Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Yang Baik.
Supervision of the State Administrative Court against the State Administrative Decision in Achieving Good Governance
By: Maridjo
Abstract
Decision of the state administrative is the base of the dispute proposed by the plaintiff an object of dispute in the State Administrative Court. The aim is to knor  the function of State Administrative Court as  a  means of judicial control over decision-making of administrative done by agencies or officials of the state administrative.
t22 tt Dosen Fak. Hukum UNTAG Semarang
4a*aaAaa /  7  :4faad<a  /  ?A5  .fie*aa.aa*
State administrative decision issued by the agencies or officials of the state administrative despite having been based on  the  applicable legislation, still being sued in  the  State Administrative Court. This indicates that there are interests of parties who are directly targeted by this decision as well as the third parties who are harmed as a result of the issue of this decision, besides there is a  law-disability in the process of its formation as defined in the applicable invitation, also disregarded the guidelines that have been set up in the general principles underlying good governance.
Supewision conducted in  the  state administrative courts shcnrrred that the  decisions proposed as  an  object of  dispute have not  reflected responsive decisions which can accommodate the interests for the disputing parties. Supervision by this judiciary institution has always been a repressive supervision or also known as a-posteriori. Supervision of the State Administrative Court against the State Administrative Decision issued by the agencies or officials of state administrative which is the object of dispute has not reflected yet a responsive state administrative decision, which can accommodate all  interests and expectations for citizens in seeking justice and for  the agencies or officials of state administrative themselves.
Keyrrords: Supervision, the State Administrative Court, Good Govemance.

## A.  PENDAIIULUA}I
Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara hukum  yang  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram  serta  tertib melalui progra.m pernbangunan nasional  yang  bertahap  dan berkesinambungan.
Pembangunan di bidang hukum sebagai salah satu aspek penting program pembangunan nasional berhrjuan rnewujudkan  sikap  dan  perilaku  aparatur negara  yang  dalam  menjalankan  tugas pernerintahan  dan  pembangunan  nasional berdasarkan kepada noffna  hukum,  terbuka dan memberikan pengayoman serta berusaha memberikan pelayanan yang  sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Salah satu upaya mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata  Usaha Negara pada
tanggal  29 Desember  1986 sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 10 Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman,  yang  secara efektif  ditetapkan berlakunya pada  14  Januari  1991  melalui Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 1991. Namun, karena adanya perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 mengalami perubahan melalui  pembentukan  Undang  Undang Nomor  9 Tahun 2004  dan  Undang Nomor 5l  Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor  Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentans Peradilan Tata Usaha Negara.
Sistem  penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus didasarkan atas  prinsip  kedaulatan rakyat  dan  prinsip negara hukum,  maka,  segala bentuk  kepu- tusan  dan  tindakan  aparatur penyelenggara administrasi  pemerintahan harus  didasarkan
?laeuaaa / 7 :{faaa /?A5  .@
atas  kedaulatan  rakyat  dan  hukum,  tidak didasarkan  kekuasaan yang  melekat  pada kedudukan  aparatur  penyelenggara  peme- rintahan.
Keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara negara  inilah  yang  memer- lukan pengawasan hukum. Hukum  dalam hal ini memberikan  kerangka  pengawasan terhadap,  baik  pengawasan intern,  penga- wasan politik,  maupun pengawasan ytstisial melalui  peradilan  tata  usaha negara (untuk selanj utrya  disingkat Peratun).
Dari  sudut  pembangunan  hukum  saat ini  .seiring  dengan  tuntutan  untuk  me- wujudkan  pemerintahan yang  baik,  demo- kratis,  transparan  dan  menjunjung  tinggi supremasi  hukum  di  era  rdormasi,  maka dalam  kerangka  ini, pemerintah  telah berupaya untuk  membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat negara yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa melalui perubahan  beberapa  pasal  dalam  undang- undang peradilan tata usaha negara.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  yuridis mengenai  kompetensi  yurisdiksi  substansi dalam Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986
juncto  Undang-undang  Nomor 9  Tahun
2004  juncto Undang-Undang  Nomor  5l
Tahun  2009,  masih  memerlukan  penyem- purnaan  dalam  hal  efektifitas  pengawasan hukum  Peradilan  Tata  Usaha  negara  dan sampai  sejauh  mana  perlindungan  hukum dapat diberikan  Peratun bagl  warga  negara, mengingat  kompetensi  absolut  Peratun sebatas  keputusan tala usaha negara sebagaimana ditenhrkan pasal I  angka 3  dan
t24
pasal 3 Undang-undang Nomor  5 Tahun 1986 juncto  Undang-undang  Nomor 9  Tahun 2OO4 juncto Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009.  Masalah tersebut  perlu mendapat  perhatian  agar  Peratun  sebagai lembaga eksternal secara  independen melakukan pengawasan hukum  secara efektif terhadap  penggunaan  wewenang  pejabat pemerintahan  dalam  penerbitan  keputusan tata usaha negara.
Efektifitas  pelaksanaan putusan Peratun berkaitan  dengan perangkat hukum  acar:anya yang  sampai  saat  ini  telah  menyediakan sarana upaya paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal I 16 ayat (a) dan (5) Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  yang ditujukan bagi badan atau pejabat tata usaha negara  yang  tidak  bersedia  melaksanakan putusan  pengadilan,  namun  pengaturan mengenai upaya paksa tersebut belum  dapat diterapkan  oleh  hakim  Peratun  karena mekanisme upaya  paksa tidak  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2OO9 dan belum  adanya  perafuran  pelaksanaannya berupa  peraturan  pemerintah,  juga  tidak diberikannya  kewenangan  imperatif  bugl hakim  atau peradilan tata usatra negara untuk melaksanakan  sendiri  eksekusi  terhadap putusannya.
Selain itu, perilaku hukum atau budaya hukum yang berlandaskan kaidah hukum dan etika  pemerintahan dengan penerapan asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  di lingkungan  aparatur  pemerintahan  perlu ditingkatkan untuk mengubah  arogansi birokrasi  pemerintahan, karena keberhasilan penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang
Varcta<zao  /  7 :4g<at<a  /  ?AS  .9a.a,ury
a n i - li u ;i n g D
baik,  sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi  tiga  aktor  utama,  yakni  aparatur pemerintah,  masyarakat  dan  pihak  swasta. Dalam penyelenggaraan  pemerintahan, aparatur pemerintah  (dalam  undang-undang tentang peradilan tata  usaha negara disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara) merupakan  salah  satu  aktor  penting  yang memegang kendali  proses berlangsungnya governance.  Dalarn  tulisan  ini  titik  berat permasalahan  yang  hendak  dikaji  (1) Bagaimanakah  pengawasan peradilan  Tata Usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara  dalam  mewujudkan  pemerintahan yang  baik  (2)  Bagaimana  faktor  yang menghambat dan solusi yang dapat dilakukan oleh  peradilan  tata  usaha  negara  guna mengatasi  hambatan  dalam  pengawasan kepufusan tata usaha negara?

## PEMBAI{ASAN
A.  Pengawasan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Terhadap  Keputusan  Tata Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Keputusan-keputusan pemerintah selalu bersifat  umum  tidak  ditujukan  kepada individu  tertentu,  karenanya  tidak  dapat digugat  oleh  warga  masyarakat. Keputusan pemerintah  ini  dilaksanakan oleh  pejabat administrasi beserta  aparatnya.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pejabat pemerintah  mengubah  posisinya  menjadi administrator  sebagai  pelayan  publik  dan menangani individu-individu  beserta perma- salahan  yang  dihadapi  secara  kausal"
Keputusan pejabat administrasi dalam hal ini dapat digugat  oleh  warga  masyarakat yang terkena  suatu  keputusan  yang  merugikan kepentingannya dengan alasan mengandung kekurangan, kesalahan atau kekeliruan  yang melanggar haknya.
Kepufusan  administrasi  negara  yang berupa penetapan ini  disebut juga  tindakan administrasi  negara  yang menjalankan tugasnya  di bidang  pelayanan  publik, menggunakan wewenang dan  kekuasaannya berdasarkan hukum  publik,  dalam  hal  ini hukum administrasi negara. Dengan kata lain, hukum administrasi negara menjadi landasan kerja  bagi  pejabat  penyelenggara peme- rintahan  yang  mengemban tugas  sebagai pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas- nya  itu,  menurut  Sjahran  Basah,  pejabat penyelenggara pemerintahan melakukan suatu perbuatan penetapan (beschikking handeling)
yang
menghasilkan ketetapan atau beschikking.eg
Dalam rangka  menjalankan  tugas sebagai pelayan publik,  maka setiap penye- lenggaraan  negara  harus  dapat  dipertang- gungiawabkan, yang  berarti  bahwa,  penye- lenggara  pemerintahan  tidak bertindak sewenang-wenang  atau  melampaui  batas kewenangannya.  Dengan  demikian,  agar setiap  penyelenggaraan pemerintahan tidak keluar dari jalur  negara hukum dan pada sisi lain  warga masyarakat tetap dijamin  perlin- dungan hak-hak asasinya, diperlukanlah suatu pengawasan.
'" Slachran Basah, 1988. fksrstensi don Tolok
Ukur  Badan  Persdilan  Administrasi  di  lndonesia, Alumni, bandung, hlm. 13.
Tatptsaa / 7 lVa<a /?45  .*ry
Definisi  pengawasan  rnenurut  S.P. Siagian, yakni :
Proses pengamatan dari  pada pelak- san.ran seluruh  kegiatan  organisasi  unfuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.ee
Senada  dengan  pendapat  Siagian tersebut, Newman berpendapat  bahwa control  is  assurance  tlnt  the  performance conform  to plan.  Artiny4  bahwa pengawasan merupakan jaminan  agar  pelaksanaan suahr tugas dapat sesuai dengan rencana- Sedangkan  pengawasan  menurut  Suyamto adalah,  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya mengenai pelaksanaan fugas atau kegiatan,  apakah sesuai dengan,semestinya atau tidak.
Berdasarkan pendapat Suyamto,
Newman dan S.P. Siagian tersebut Muchsan menyimpulkan, bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur
sebagai berikut :
1.  Adanya  kewenangan  yang  jelas  yang dimiliki  oleh aparat pengawas; 2.  Adanya  suafu  rencana  yang  mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan  suatu  tugas  yang  akan
diawasi;
3.  Tindakan  pengawasan dapat  dilakukan terhadap  suahr  proses  kegiatan  yang
o Muchsan,  2CxJxJ,. Sistem  Pengawoson Terhadop Perbuatan Aporat Pemerintoh Dan
Peradilon Tqta Usaha Negora, Cetakan Ketiga, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 37
126
sedang berjalan  maupun  terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut; 4.  Tindakan  pengawasan berakhir  dengan disusunnya  evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil  yang  dicapai  dengan rencana sebagai tolak  ukurnya;
5.  Untuk  selanjutnya tindakan pengawasan akan  diteruskan dengan tindakan  lanjut baik  secara administratif  maupun secara yuridis.roo
Fungsi  dan  arti  pengawasan  dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mencegah timbulnya segala bentuk pmyimpangan tugas pemerintahan dari  garis yang  telah  ditentukan  Qreventifl  dan menindak  atau  memperbaiki  penyimpangan yang telah terjadi  (represifl.
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  juncto Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  meng- optimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah  dapat  menerapkan sanksi  kepada  penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyim- pangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan  daerah  tersebut.  Bentuk sanksinya antara lain  dapat berupa penataan kembali  ruatu  daerah  otonom,  pembatalan pengangkatan  pejabaf penangguhan  dan pembatalan  berlakunya  suatu  kebijakan daerah  baik  peraturan  daerah,  keputusan kepala  daerah  dan  ketentuan  lain  yang ditetapkan  daerah  serta  dapat  memberikan
/bid, hlm.38-39
?/at  ataaaa  1 7.4fat<a /  r'45  .g*a*ad
sanksi  pidana  yang  diproses sesuai dengan perafuran perundang-undangan.
Pengawasan dari  segi hukum  terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi rectmatigheid, jadi bukan hanya dari wetmatigheid.  Kontrol dari  segl  hukum merupakan  penilaian  mengenai  sah  atau tidaknya  suatu  perbuatan pemerintah  yang menimbulkan  akibat  hukum.  Pengawasan dernikian dilakukan oleh badan peradilan.
Hakim  hanya berwenang menilai  dari segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, hakim mengadakan pengawasan'  terbatas  terhadap  perbuatan pemerintah  mengenai  aspek  hukumnya. Artinya,  mengadakan  pengawasan  apakah pada penentuan tentang  kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak rnengurangi hak hak individu  secara tidak seimb*g.  Hakim  akan menilai  apakah  tindakan  aparat  penye- Ienggara  pemerintahan dalam  menyeleng- garakan  pemerintahannya  itu termasuk sebagai  perbuatan  yang  disebut  onrecht- matige overheidsdaad.
Sesuai asas umum yang berlaku, bahwa pengawasan atas  suatu  tindakan  kebijakan pernerintah, tidak  dapat diserahkan kepada hakim,  tetapi  tetap  di  tangan  pejabat pemerintah itu  sendiri yaitu  dalam hal, beleid pemerintah, hakim  tidak  dapat mengadakan penilaian,  karena hal  itu  akan  mendudukan hakirn pada kursi eksekutif.  Tindakan pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerin- tahannya  dengan  mengemban tugas public service, tidak  jarang  menimbulkan  benturan kepentingan antara kepentingan umum  dan kepentingan warga atau individu.
Apabila  dalam  diri  setiap  aparat pemerintah tertanam niat untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana tersebut  di  atas, niscaya akan diteruskan dalam bentuk usaha agar  tindakannya  sungguh-sungguh meme- nuhi rasa keadilan dan kedamaian, di samping terwujudnya  good  governance  yang  dicita- citakan selama ini.
God goverrumce  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 101  Tahun  2000 dirumuskan  sebagai  pemerintahan  yang mengembangkan dan  menerapkan  prinsip- prinsip  proposionalitas, akuntabilitas, trans- paransi, pelayanan prima" efi siensi, efektivitas dan  supremasi hukum  yang  dapat  diterima oleh seluruh masyarakat.
Arti  good  dalam  good  governance menurut  Sedarmayanti, mengandung  dua pengertian sebagai berikut :
(1).Nilai  yang menjunjung tinggi  keinginan atau kehendak rakyat dan nilai  yang yang dapat  meningkatkan  kemampuan rakyat dalam  pencapaian tujuan (nasional),
kemandiri an, pembangunan berkel anj utan dan keadilan sosial,
(2).Aspek fungsional dari pernerintahan yang efektif  dan  efrsien  dalam  pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan penger- tian  tersebut, good  gwernance  berorientasi pada  orientasi  ideal,  yang  diarahkan  pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang  berfungsi  secara  ideal,  yaitu  secara
efektif  dan  efisien  dalam  melakukan upaya menciptakan tujuan nasional. ror
Bahwa  wujud  good  goverwmce  adalah penyelenggaraan pemerintahan  n€gara  yang solid dan bertanggungiawab, serta efisien dan efekti f  dengan menj aga kesinergi san interaksi yang  konstruktif  di  antara  negara,  sektor swasta  dan  masyarakat. Dengan  demikian, good govennnce  meliputi  sistem administrasi negar4  maka  upaya  mewujudkan  good goverurcmce juga  merupakan  upaya  mela- kukan  penyempurnaan pada sistem adminis- trasi  negara yang berlaku  pada suatu negara secara menyeluruh.
Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebelumnya  tidak  mencantumkan  AAIJPB secara tegas  sebagai dasar  pengujian  bagi hakim terhadap KTI"IN  yang dijadikan objek sengketa. Namun, setelah diadakannya revisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 51  Tahun  2009 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negar4 AAUPB  telah  dimasukkan  dalam  ketentuan pasal  53  ayat (2)  huruf  b,  sehingga secara yuridis  formal AAUPB  telah diakui dan telah memiliki  kekuatan hukum.
Bagi badan atau pejabat T{JN, AAUPB sebagai kontrol, merupakan asas umum dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya dalam  penerbitan  suatu  KTUN,  sedangkan bagi hakim Peratun, AAIJPB  dijadikan dasar pengujian dan pembatalan atas KTIJN,  serta
101 sedarmayanti,
Dolam  Rangka  Otonomi B a n d u n g , h l m . 6 . 128 2OQ3. Good  Governonce
Daerah,  Mandar  Maju,
bagi  lembaga legislatif,  AAUPB  bermanfaat dalam merancang suafu undang undang.
Dalam  penjelasan pasal  53  ayat  (2) huruf  b  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2AA4  juncto  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2AA9,  terlihat  bahwa  badan  atau pejabat  TUN  pada  saat  mempersiapkan penerbitan suatu KTUN  harus memperhatikan asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999 Tentang Penyelenggara Negara yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan beberapa asas umnm  penyelenggaraan negar4  yaitu:  Asas Kepastian  Hukum,  Asas  Tertib  Penyeleng- garaan Negara,  Asas  Kepentingan lJmum, Asas  Ketertukaan,  Asas  Proporsionalitas, Asas Profesi onalitas, Asas Akuntabilitas.
Secara yuridis  formal  AAUPB  telah diakui  keberadaannya dalam ketentuan pasal 53  ayat (2)  huruf  b  Undang-Undang Nomor 51  Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara" AAUPB  diterapkan sebagai salah satu dasar pengujian hakim dalam pertimbangan hukumnya  dan  kini  telah  cukup  banyak yrrisprudensi menyangkut AAUPB.
Pembuat undang-undang Peratun menyadari, bahwa  kedudukan  antara pihak penggugat  dan  tergugat  yakni  badan  atau pejabat  TIJN  tidak  seimbang. Badan  atau pejabat TUN jauh lebih kuat posisinya, arftara lain karena:
1. Lebih  menguasai  segr-segl hukum  dari keputusan yang dikeluarkan;
Z*zzptzaao  / 7 4fiat<n /  ?AS  .*.rc't'aa2
h il )r ts ;6 a.
il n ft
2.  Dapat lebih  mudah menghubungi pejabat TUN  lainnya guna pengumpulan data yang dibutuhkan:
3.  Dapat  menggunakan dana  lebih  leluasa untuk pembelaannya.
Menurut  penjelasan  Undang-Undang Nomor  5 Tahun 7986 juncto  Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2OO4 juncto  Undang-Undang Nomor  5l  Tahun 2009, dalam tata kehidupan negara  dan  bangsa  yang  sejahtera, arnan, tenteram serta tertib adalah tujuan dari negara Republik  Indonesia,  persamaan kedudukan warga  masyarakat  dalam  hukum  dijamin Oleh karehany4 ketentuan  perundang- undangan  tersebut  mengandung  prinsip kompensasi, yakni  mengahrr keaktifan hakim (dominus  /ilri)  Peratun  untuk  memperoleh kebenaran  materiil  sejak  semula  gugatan diterima, selama proses persidangan berl angsung sampai putusan.
Kriteria  tersebut merupakan penilaian yang  dilakukan  secara  terbatas toetsing),  sampai pada batas tertentu, yakni batas  bertemunya  pertimbangan  mengenai keabsahan suatu KTUN  (rectmatigheid)  dan pertimbangan sesuai fujuan  atau  sasarannya (doelmatigheid)  dengan  berpedoman  pada AAUPB  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hukum dan tunduk kepada asas-asas hukum  tidak  berarti  bahwa  sudah cukup jika untuk setiap tindakan penyelengg.raan urusan  pemerintahan oleh berbagai penyelenggara pemerintahan mem- punyai dasar ketentuan yang ditetapkan dalam suatu  peraturan  perundang-undangan, tidak cukup  bahwa  tindakan-tindakan  tersebut
adalah  wetmatig (berdasarkan  undang- undang) saja, namun diperlukan suatu syarat lainny4  yaitu  bahwa  tindakan  itu  juga rechtmatig  fterdasarkan  hukum)"  Apabila tidak  demikian, dalam hal dasar hukum yang dirumuskan  dalam  suatu  undang-undang mengandung  pemberian  kewenangan  atau diskresi yang  sangat luas,  memenuhi syarat wetmatigheid  (sesuai  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku)  dapat  berakibat setiap tindakan penyelenggaraan pemerintah yang  bersumber  pada  dasar  hukum  itu, sekalipun sangat tegas pelaksanaannya harus dianggap berdasar hukum.
Dalam  menilai  tindakan  pelaksanaan kewenangan dari  penyelenggara pemerintah, hakim membatasi diri  hanya pada pertanyaan apakah  penyelenggara  pemerintahan  telah bertindak  bertantangan  dengan  undang- undang  atau  tidak  dan  melanggar AAUPB atau  tidak. Dengan  demikian,  hukum menghendaki  lebih  dari  sekadar  adanya sumber atau dasar dalam ketentuan perundang-undangan bagr  setiap  tindakan pemerintah atau  pejabat  tata  usaha negara, ialah  hukum  juga  mensyaratkan agar  pada saat pejabat TUN  menggunakan wewenang dan  kekuasaanny4  tindakan  mereka  dilak- sanakan sesuai dengan norrna-nortna hukum yang terhrlis dan tidak tertulis.
Norma-norma  hukum  itu  yang  harus merupakan  pedoman  bagi  penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan penyeleng- gruaan  pemerintahan, berupa  nortna-nonna hukum tertulis dalam wujud:
a.  Ketentuan perundang-undangan  yang berlaku  bagi  tindakan  penyelenggara
ltl * lu au .ra
an
b . c .
Zlatrcuaaa  / 7,r4q4zrrr4
pemerintahan tertenfu;
Keputusan badan atau pejabat TUN  yang mengandung perintah atau larangan;
Perintah hakim PTLTN, misalnya penerbitan  KTUN baru  dalam  suatu tenggang  waktu  yang  ditentukan  dengan memperhatikan  putusan  pengadilan  tata usaha negara tersebut;
Plannen  atau rencana-rencana dapat furut menentukan apa yang sepatutnya diperbuat oleh  badan  atau  pejabat T{JN,  misalnya dalam  rangka  pengembangan  daerah. Adapun  norrna  hukum  tidak  terhrlis, berupa: (l)  AAUPB,  (2). Asas itikad baik dan  kecermatan yang  patut  diperhatikan dalam  dalam  kehidupan  bermasyarakat (asas  hukum  perdata)  dan  (3)  Hukum dalam  keadaan darurat, yaitu  siapa yang berwenang  untuk  menetapkan tindakan- tindakan dalam situasi darurat yang tidak dapat  dibayangkan  sebelumnya  oleh pembuat undang undang.
B. Faktor yang menghambat dalam pengawasan  keputusan tata usaha negara.
Hambatan pelaksanaan putusan Peratun selama  ini  karena  tidak  adanya  kekuatan eksekutorial  pada  putusan  hakim  Perahrn sehingga pelaksanaan puhrsannya bergantung dari kesadaran dan inisiatifbadan  atau pejabat yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  tidak menjadi  masalah jika  dilaksanakan, tetapi akan  menimbulkan  masalah  pada  saat tergugat bersikap diam  dan tidak  berinisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan.

## /?A5.*tuaq
Pasal  116  ayat  (a)  dan  (5)  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2OO9 juncto Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986, berusaha  mengatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi putusan apabila tergugat tidak bersedia  melaksanakan putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan hukum  tetap, yakni melalui upaya paksa berupa:
- Pembayaran sejumlah  uang  paksa  dan atau
- Sanksi administratif;
- Publikasi  di  media  mass4  dalam  hal tergugat tetap tidak melaksanakan putusan.
Pemberlakuan  upaya  paksa  tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tekanan kepada pejabat tata usaha nega"ra sebagai pihak yang kalah  agar  mematuhi  dan  melaksanakan hukum.  Namun,  pengenaan  upaya  paksa dalam pasal I 16 ayat (4) dan (5) di atas belum efek:tif dilaksanakan, oleh  karenanya belum dapat  diterapkan oleh  hakim  peradilan tata usaha  negara  dalam  amar  putusannya disebabkan  pasal  tersebut  tidak  memuat penjelasan mengenai mekanisme pembayaran uang  paksa, dibebankan kepada siapa uang paksa  itu,  serta  benfuk  putusan  apa  yang dapat dikenakan uang paksa dan sebagainya . Dengan  demikian,  pemberlakuannya masih memerlukan perafuran pelaksanaannya dal am bentuk peraturan pemerintah.
Faktor-faktor  penghambat  ini  menurut Afrizal,  sudah  ada  sejak  dalam  bentuk rancangan  undang-undang  sampai  ditetap- kannya  menjadi  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentans Peradilan Tata  Usaha
d .
?*tptaaaz / 7 :4fzaa /?45  .**aaq rt k ) a
Negarq  karena adanya intervensi dari  pihak pemerintah. Intervensi tersebut antara lain: a.  Tidak  diberikannya  peran  yang  cukup besar  terhadap  hakim atau  badan peradilan ini  untuk  melaksanakan sendiri eksekusi terhadap putusannya;
b.  Tidak  atau  kurang  tegasnya  undang- undang ini  memberikan kekuasaan kepada peradilan  ini  untuk  menjatuhkan  sanksi hukum  kepada pejabat tata usaha negara yang  menolak  atau  tidak  patuh  secara tegas  atau  diam-diam  melaksanakan putusan peradilan ini. 102
Dalam'  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang Undang Nomor 5l Tahun  2009,  beberapa  kelemahan  dan kekurangan dalam  undang-undang sebelum- nya  masih  tidak  tersentuh  perubahannya, sehingga  dapat  dikatakan  putusan  Peratun tidak  optimal,  karena  kewenangan  dan kemampuan untuk  mengawasi  pelaksanaan putusan  tidak  ada.  Putusan  yang  telah dijatuhkan  oleh  Peratun  sifatnya  hanya bergantung  pada  kesadaran  atau  inisiatif pihak  yang  kalah  (dalam  hal  ini  pihak tergugat) untuk secara sukarela melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan tersebut.
Meskipun  sanksi dan  kewajiban  yang tegas  untuk  melaksanakan  putusan  yang secara tegas  diatur  dalam  undang  undang, namun  dalam  praktiknya,  sanksi  berupa upaya paksa belum  dapat terlaksana. Hal  ini dapat diketahui dalam pasal 116 ayat (2), (3)
ro2
Afrizat, Perodilan
toto Usaho
Negora,  Dilemo  serto  Perspekif  Perubohonnyo,  AAI DPC Jakarta, 2007, hlm. 1
dan  (a)  Undang-Undang Nomor  5l  Tahun 2009.
C- Solusi  yang  dapat dilakukan oleh peradilan  tata  usaha  negara  guna mengatasi hambatan dalam pengawasan keputusan tata  usaha negara
Tujuan  hukum  berdasarkan Pancasila adalah  mewujudkan pengayoman  bagi manusia, yakni  melindungi  manusia  secara pasif  dengan mencegah tindakan  sewenang- wenang, dan secara altif  dengan menciptakan kondisi  kemasyarakatan  yang  manusiawi yang  memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap  manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.
. Banyaknya putusan badan Peratun yang tidak  dapat dilaksanakan telah menimbulkan sikap  apatis dan pesimis dalam  masyarakat. Terbentuknya Peratun diharapkan terwujud- nya  pengawasan  yudikatif  dalam  penye- lengaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Apabila putusan Peratun tidak berkekuatan eksekutorial, maka  hukum  dan  masyarakat tidak  dapat  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh badan atau pejabat TUN.  Sehubungan dengan hal tersebul diperlukan upaya-upaya pembenahan  guna  mengatasi  hambatan pelaksanaan  pengawasan  oleh Peratun terhadap KTUN  yang  diterbitkan badan atau pejabat TUN. yakni sebagai berikut:
a.  Perluasan  kompetensi  absolut  Peratun terhadap objek sengketanya. yakni  bukan
b .
hanya KTTIN  menwut  ketentuan pasal  I angka 3 dan pasal 3, tetapi termasuk pula perbuatan melawan hukum  yang  dilaku- kan oleh pemerintah sebagaimana dimak- sud  ketentuan pasal  1365  KuHPerdata, yakni  ketika  badan  atau  pejabat  tidak melaksanakan putusan  pengadilan yang telah  berkekuatan hukum  tetap.  Dengan demikian,  ketidakpatuhan  badan  atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Peratun dapat dinyatakan sebagai
perbuatan melawan hukum  yang  dilaku- kan  pemerintah  yang  telah  memenuhi kriteria ketentuan pasal 1365 KUflPerdata sehingga dapat diajukan  gugatan secara perdata;
Pemberian  kewenangan  imperatif  bagi Peratun agar pufusan Perafun mempunyai kekuatan  eksekutorial  untuk  dilaksa- nakan,
Diterapkannya upaya paksa sebagaimana ditentukan pasal  116  ayat  (4)  dengan penerbitan petunjuk pelaksanaannya melalui  peraturan  pemerintah  tentang upaya paksa dan tata cara pelaksanaurrlya pada Peratun atau menerbitkan petunjuk tekhnis  mengenai  upaya  paksa  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung; Ditenhrkannya  kewajiban  bagi  tergugat selaku  badan  atau  pejabat  TUN  untuk
memberikan  peridic report  mengenai
pelaksanaan  putusan  Peratun  kepada PTUN setempat.  Kewajiban  tersebut dapat dilakukan tergugat setiap semester atau setiap satu tahun,  bergantung pada kesepakatan pembuat undang undang dan ditujukan  kepada ketua  PTUN  setempat
dengan  tembusan  kepada  pengadilan tinggi  TUN  dan  Mahkamah  Agung. Pengawasan administratif yang dilakukan melalui Peratun seharusnya  cukup selektif,  oleh  karena  lembaga  peradilan tersebut  yang  berwenang  mengadili sengketa  TUN.  Semua  sengketa  atas terbitnya KTUN pada hakikatnya memerlukan aparat penegak hukum  yang mirmpu menilai  keabsahan suatu KTUN. Jika  hakim  Peratun  tidak  menjalankan fungsi  tersebut  maka  pada  dasarnya pertanggungjawaban badan  atau  pejabat TUN  menjadi  tidak  akuntabel.  Ketika badan atau pejabat TUN  tidak  akuntabel atau tidak bersedia melaksanakan putusan, maka badan atau pejabat TUN telah melalaikan asas akuntabilitas dalam asas-asas umum  penyelenggaraan negara sebagaimana ditentukan pasal 3 Undang- Undang Nomor  28  Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas  Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  dan  asas umum  penyeleng- garaafl  negara  sebagaimana ditentukan pasal 20 ayat (l)  Undang-Undang Nomor
32  Tahun  2OO4 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Pemerintahan Daerah.

## PENUTUP
a. Simpulan
l. Pengawasan  Peratun  sebagai  judicial control  terhadap KTUN  yang  diterbitkan badan  atau  pejabat  TUN  hanya  dapat dilaksanakan secara ekstern oleh  lembaga peradilan yang  secara struktural berada di
d .
tl
n
It 3 ti
?/aataaaa.  /7:4faa<t
luar  pemerintah.  Pengawasan  tersebut bertitik  tolak  pada  legalitas  perbuatan pemerintah  yang  menimbulkan  sengketa  3. TLIN.  Pengawasan oleh lembaga peradilan ini  selalu  berbentuk pengawasan represif atau yang disebut juga  sebagai pengawasan a-posteriori. Pengawasan PTUN  terhadap KTUN  yang diterbitkan badan atau pejabat TIJN  yang menjadi  objek  sengketa belum mencerminkan  KTUN responsif,  yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dan  harapan  warga  pencari  keadilan maupun  badan  atau  pejabat  TUN  itu sendiri;
2.  Pelaksanaan pengawasan Peratun terhadap KTUN  belum optimal disebabkan beberapa falctor penghambat  yaitu  :
Faktor instrument dalam keterrtuan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 juncto  Undang-Undang Nomor  9  Tahun 2004 junclo  Undang-Undang  Nomor  5l Tahun 2009  , yakni.
- Adanya pembatasan kompetensi absolut  pengadilan,  meliputi  pem- batasan  objek  sengketa,  pembatasan terhadap para pihak  yang bersengketa, pembatasan tenggang waktu  pengajuan gsgatan  serta  pembatasan  terhadap wilayah hukum;
- Tidak diberikannya kewenangan
imperatif  bagi  hakim  Peratun  untuk melaksanakan pufusannya, yang meng- akibatkan tidak adanya  kekuatan
eksekutori al pada putus aritny a; - Tidak ditentukannya kewajiban menyampaikan peridic report /?A5.*maaa7
mengenai  pelaksanaan  putusan  bagi badan atau pejabat TUN.
Upaya yang dapat  ditempuh guna mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan pengawasan  Peratun  terhadap  KTIJN, yakni:
(l).  Perlu  Perluasan kompetensi  absolut Peratun,  khususnya  terhadap  KTUN yang menjadi objek sengketa;
a. Memberikan kewenangan imperatif bagi  Peratun agar putusan Peratun b erkekuatan eksekutori al ;
b.  Diterapkannya upaya paksa melalui perafuran pemerintah yang mengatur  petunjuk pelaksanaan upaya paksa dan mekanisme upaya paksa atau dikeluarkannya petunjuk tekhnis  upaya paksa melalui  Surat Edaran Mahkamah Agung;
c.  Ditentukannya kewajiban menyam- paikan periodic  report  bagi  badan atau  pejabat  TUN  yang  berisi laporan dan keterangan pelaks anaan pufusan Perafun;
(2). Meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  baik  badan  atau  pejabat TUN  maupun warga masyarakat agar terwujud KTUN  yang responsif;
(3). Reformasi  birokrasi a9ar  tercipta KTUN  responsif  dalam  penyeleng- Earaan pemerintahan yang baik.
b.Saran
l. Hendaknya pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan  putusan  Peratun  dengan segera  mengeluarkan  perafuran  peme- rintah yang mengatur mekanisme
7*nwt /7/9wa. /?45.@
pen€rapan upaya  paksa  dan  sanksi administratif yang akan diberikan kepada tergugat apabila tergugat tidak  bersedia melaksanakan  puhrsan  yang  telah berkekuatan hukum  tetap  agar  semua putusan Peratun menjadi standard dalam penerbitan KTUN yang responsif di masa mendatang;
2.  Perlunya perluasan kompetensi absolut menyangkut KTUN  yang dapat diajukan sebagai objek sengk*a di Peratun; DAFTARPUSTAKA Basah, Sjahran. Elnistensi don  Tolak Ulaff Badon  Perdilan A&ninistrasi  di Indoresia, Alumni, Bandung. 1988.
Djoko  Prakosg  Peradilan  Tata  Usaha
Negara  (Jndang-UndqgS  Nomor  5 Tahun  1986),  Liberty,  Yogyakarta. 1 9 8 8 . Friedman,  Lawrence  lvl, On Legal
Development, Rytgers  Law  Review.
t969.
Hadjon,  Philipus  I\4  Perlindungan  BaS, Ralcyat  di  Indonesia,  Bina  Ilmu, Surabaya. 1987. - Asas-Ass  Umtm Pemerintahsn  Yang  Baik  Dalarn
Himpunan Makaldt  Asas-Asas Umum Pemerintahan Yory  Barlg  LPPHAN, Citra AdityaBhahi, Bandung. 1994.
, et al, Pengantar Hularm Afunini strasi lrdone sia (Intrduction  to The ltdotesian  A&ninistrative  Law), Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta 2001.
Indrohartg  Usalra  Memolwni Urdong-
Undang Tentory Peradilqr  Tats Usaha Negua,  Buka I;  Beberap  Pengertian Dast Huhm  Tata  Usaha  Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994.

## Perbuatan Pemerintah Memtrut
Huhtm  Publik  Dan  Huhtm  Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum  Administrasi  Negara,  cet.Il,
Jal<arta,1999. Irfan Fachruddin, 29Q4.  Pengawasan Peradilan A&ninistrasi Terhadap Tindakm  Pemerintah,  Cet.  I,  Alumni, Bandung. Jimly Asshiddiqie,  Perkembangan  dan
Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi,  Sekretariat  Jenderdl  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  RI, Jakafia. 2006.
Lotulung,  Paulus Effendie,  Beberapa  Sistem Tentang Kontrol  Segi Hulam  TerMap Pemerintah,  cet.  I,  PT.  Bhuana  llmu Populer, Jakarta. 1986.
,  "Peradilan  Tata  Usaha
Negara Dalam Kailannya dengan Rechtstaat Reprblik  Indonesia,"  dalam Selo  Soernardjan,  (Peny.)  Hukum Kenegaraan Republik  Indonesi4  Teori, Tatanan  dan Terapan, Grasindo, Jakarta. 1993, Muchsan,  Sistem  Pengautawn Terlndap Perbuatan  Aparat Pemerintah  dan Peradilan  Tata  Usaha Negara,  cet. III, Liberty,  Yogyakarta Mariana Sutadi, 1987, Batas-Batas Kewenangut  Hakim  Dalnn Menilai
?/atn*rao / 7 :4fat<o  / ?eS -fuaaary.
,g- la ;an
tdr rut tct, ian 4 an 'ap ni,
'&r ca ;an u, lw 'fit
]m lm ,fi, lo,
ap *n tr,
?m ,ry
nu
Keputusan  Tata Uwln Negara,
Rij k mniver si te i t, Leiden. 2000. Marbun, SF, Peradilan A&ninistrasi Negara dan  Upaya Afrninistratif  di  Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997 .
Pembentukan,  Pemberlalann don Peranan Asas  Asas Umum Pemerintalwn Yong  Layak Dalam Menjelmakan  Pemerintalnn  Yang Baik Dan  Bersih  Di  Indonesia,  Disertasi, Universitas Padjadjaran,  Bandung,
2 0 0 1 .
Paulus  Efendi  lotulung,  Tata  Pemerintalun
yang  Baik  (M Governance)  Dalam Korelasinya Dengan Hulcrum Adninistrasi  Dalmn  bulat A&ninistrasi dan  God Govemwtce,  Universitas Trisakti, Jakarta, 20 I 0. Sunindhi4  Y.W- dan  Ninik Widayanti, Adninistrasi Negara  dan  Peradilan Atrninistrasi,  PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sedarmayanti,  2003,  Good Governsnce Dalam Rangka Otonomi Daerah,
Mandar Maju, Bandung, 1990.
Ridwan  I{8"  Hulrum  Adninistrasi  Negara  , Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada" Jakarta" 201 l.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  1986  Nomor  77,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor  3344).
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 Tentang Penyelenggarulrl. Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi
Dan  Nepotisme,  pembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3851). Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 Tentang Program Pembangunan Nasional  Tahun  2OOA-2004 pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
pembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  8,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).
Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  20A4
Tentang Perubahan  Atas Undang Undang Nomor  5 Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  35,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).
Undang-Undang  Nomor  5l  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Atas Undang Undang Nomor  9 Tahun 2OO4 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  2OO9 Nomor  160,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008
Tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan Lembaran Negara Nomor  4844).
Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 1991 tentang  Ganti  Rugr  dan  Tata  Cara Pelaksanaannya Pada  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun l99l  Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 3448).
OS tai