## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PENDOKUMENTASIAN INFORMED CONSENT
Sondang Deri Maulina Pasaribu*
1 Program Studi Profesi Ners, STIKES IMC BINTARO – INDONESIA e-mail: sondangpasaribu03@gmail.com

## Abstract
This  study  aimed  to  get  an  overview  of  the  implementation  of  the  documentation  of  informed  consent  in  cases  of emergency surgery at hospital Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas. The research methods used in this study is a “Juridical sociology descriptive analytical.” Respondents for this research were three people, such as one old doctor, one new doctor, a doctor who works as an assistant surgeon and head of the medical service as well as eighteen patients observed by the minister of health regulation number 290 of 2008 on the approval of medical action. The results of the study showed that the implementation of the provision of information and documentation of informed consent to the surgery cases in the ER are in  accordance with the procedure. But there are some factors that are impediment to the implementation of informed consent.
Keywords: documentation, informed consent, surgical case.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapat  gambaran  tentang  pelaksanaan  pendokumentasian informed  consent pada kasus bedah di UGD RSUD Dr. H.Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “yuridis sosiologis dengan deskriptif analitis”. Responden yang digunakan adalah 3 orang antara lain dokter lama (PNS), dokter baru (Kontrak), dokter lama dan asisten bedah (PNS) dan Kepala Bagian Pelayanan Medik (PNS) dan observasi pada 18 responden dengan kasus bedah. Untuk pengambilan data dengan menggunakan wawancara  dan  observasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  tahun  2008  tentang  persetujuan tindakan  kedokteran.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemberian  informasi  dan pendokumentasian informed consent pada kasus bedah di UGD sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan informed consent.
Kata kunci : Dokumentasi, Informed consent , Kasus bedah.

## Pendahuluan
Interaksi antara dokter dan pasien menghasilkan satu hubungan,  yaitu  hubungan  medis  dan  hubungan hukum. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan  pasien,  pelaksanaan  antara  keduanya  diatur dengan  peraturan-peraturan  tertentu  agar  tercipta keharmonisan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, dokter  dan  pasien  secara  hukum  dipandang mempunyai  persamaan  kedudukan,  dimana  pasien berhak  menuntut  dokter  jika  ada  oknum  dokter  yang menyalahgunakan kepandaiannya, membuat kelalaian
atau menjalankan malpraktek. Untuk menghindari hal tersebut,  maka  setiap  rumah  sakit  mempunyai kewajiban  untuk  menyelenggarakan  rekam  medik sesuai dengan Pasal 29, Undang Undang-Undang No. 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  (UU  Rumah Sakit).  Didalam  berkas  rekam  medik  terdapat  bagian yang  tidak  dapat  dilupakan  yaitu  format  persetujuan tindakan kedokteran sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  290  Tahun  2008.  Salah  satu ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  pelayanan
kesehatan  diantaranya  adalah  prosedur informed consent. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), melalui hasil keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), bahwa penyelenggaraan tindakan  kedokteran  yang  akan  diberikan  kepada pasien, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran.
Berdasarkan laporan tahunan dari Rumah Sakit Umum Daerah  Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmodjo  Kuala Kapuas,  data  pada  tahun  2015  menunjukkan,  bahwa RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas mengalami  peningkatan  jumlah  pasien  yang  datang setiap tahunnya. Dalam sehari dokter yang menerima pasien  yang  datang  ke  UGD  dengan  jumlah  banyak dengan  waktu  yang  bersamaan  jumlah  tenaga  dokter yang  terbatas  dalam  bertugas  di  UGD  serta  fasilitas yang  kurang  memadai  untuk  dapat  dilaksanakannya interaksi  antara  dokter,  pasien/keluarga.  Interaksi antara  dokter  dan  pasien/keluarga  inilah  yang  sering terlupakan, baik dalam memberikan dan mendapatkan informasi  terhadap  tindakan  kedokteran  yang diberikan.
Dokter mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 45, UU  Praktik  Kedokteran  menjelaskan  bahwa  “Setiap tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan diberikan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  harus mendapatkan  persetujuan.”  Informasi  yang  harus diberikan  kepada  pasien  sesuai  dengan  UU  Praktik Kedokteran yang berisi penjelasan diagnosis dan tata cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan,  alternatif tindakan  bersama  risiko  serta  prognosis  terhadap tindakan  yang  dilakukan.  Informasi  demikian  sangat penting  disampaikan,  terutama  sering  ditemukan keluarga  yang  marah-marah,  mengapa  ketika  pasien dirawat  di  UGD  belum  mendapatkan  tindakan selanjutnya  seolah-olah  pasien  ditelantarkan  begitu saja, walaupun pasien telah di infus. Begitu juga, pada pasien  cedera  ringan,  dokter  meminta  perawat  UGD melakukan tindakan menjahit luka robek sedang, dan lupa meminta persetujuan pasien, ketika sadar pasien tersebut  marah  dan  menolak  untuk  diberi  tindakan tersebut.
Dari  hasil  penelitian  Iskak,  melalui  hasil  wawancara kepada  10  responden  pasien/keluarga  didapat informasi  bahwa  pasien  selalu  diberikan informed consent oleh  dokter  sebelum  dilakukan  tindakan kedokteran.  Dalam  pendokumentasian,  100%  masih ditemukan  kekurangan  dalam  pengisian  kelengkapan bukti  diri  (KTP/SIM)  dalam  formulir informed consent.
Ditemukan dari 30 lembar informed consent hanya 10 lembar  yang  lengkap  dan  memenuhi  syarat.  Di samping  itu,  masih  ada  dokter  yang  mengutamakan tanda tangan pasien atau keluarga pasien agar tindakan dapat  segera  diberikan  tanpa  harus  memberikan informasi  terkait  keadaan  pasien.  Dengan  alasan waktu  dan  tempat  yang  kurang  mendukung  serta pasien  yang  terlalu  banyak  untuk  ditangani  atau perawat  yang  seharusnya  menyodorkan  lembar informed  consent dan  memberikan  penjelasan  serta informasi  kepada  pasien/keluarga.  Hal  demikian secara  tidak  langsung  telah  mengambil  hak  otonomi pasien.
Jika  setiap  rumah  sakit  mempunyai  kebijakan  dalam penyelenggaraan informed  consent yang  dijadikan sebagai  pedoman,  maka  penyelenggaraan  lembar informed consent juga harus didokumentasikan sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan menjadi bukti penting bagi kedua pihak dalam proses peradilan yang muncul kemudian.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul:  Implementasi  peraturan  menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran dalam pelaksanaan pendokumentasian informed consent pada kasus bedah di  ugd  rumah  sakit  umum  daerah  dr.  H.  Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  sosiologis.  Faktor  yuridis  adalah  segala peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan rekam medik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  290  Tahun  2008  tentang persetujuan tindakan kedokteran. Ditinjau dari faktor sosiologis, dilihat dari pelaksanaan pendokumentasian informed  consent pada  kasus  bedah  di  UGD  Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala  Kapuas,  terdapat  juga  faktor  ekonomi  dan budaya  yang  mempengaruhi  dalam  penelitian  seperti contohnya  masih  kurangnya  dana  dalam  menambah tenaga  dokter  baru  yang  bertugas  di  Rumah  Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas, dan faktor budaya masyarakat di Kalimantan Tengah  berhubungan  dengan  pola  pikir  masyarakat dalam  mengambil  keputusan,  khususnya  dalam memberi persetujuan tindakan kedokteran.
Spesifikasi  yang  dipergunakan  dalam    penelitian  ini adalah  deskriptif  analitis,  mengenai  pelaksanaan pendokumentasian Informed  Consent pada  kasus
bedah  di  UGD  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas. Selanjutnya, kesimpulan  deskriptif  analisa  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  secara  sistematis penyelenggaraan dan kebijakan rumah sakit mengenai “Pelaksanaan  Pendokumentasian Informed  Consent Pada  Kasus  Bedah  Di  Unit  Gawat  Darurat  Dan Hambatan-Hambatannya”.
Populasi penelitian adalah seluruh dokter UGD RSUD Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmodjo  Kuala  Kapuas. Sampel  penelitian  menggunakan  metode purposive
sampling untuk  menetapkan  responden,  melalui wawancara kepada 3 (tiga) dokter umum yaitu dokter jaga  UGD  yang  telah  mewakili  dari  seluruh  dokter jaga  UGD  sebagai  pelaksana informed  consent , dengan  standar  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal, penyediaan lembar informed consent apabila persediaan  di  setiap  ruangan  perawatan  khususnya juga  UGD,  dengan  cepat  kami  akan  menyediakan kembali  lembar informed  consent sehingga  jangan sampai habis. yaitu dikategorikan sesuai status sebagai berikut : Dokter Lama (PNS), Dokter Baru (Kontrak), Dokter
Dokter  lama  (Asisten  dokter  Spesialis  bedah  dan PNS),  serta  hasil  wawancara  kepada  seorang  dokter sebagai Kepala Bagian Pelayanan Medik. Sedangkan observasi  dilakukan  pada  seluruh  dokter  UGD sebanyak  6  (enam)  orang  dalam  penyampaian informasi  dan  lembar informed  consent. Pada  tahap ini,  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  melakukan wawancara  dan  observasi  baik  pada  narasumber  dan
responden  penelitian  yang  telah  ditentukan,  dimana selanjutnya data hasil wawancara dan observasi yang merupakan  data  primer  direkam  dan  dibuat  catatan lapangan.  Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder,  serta tersier  akan  dikumpulkan  melalui  bahan  hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kualitatif.

## Hasil Penelitian
Hasil  Wawancara  bersama  para  partisipan  dengan pertanyaan  pelaksanaan informed consent RSUD  Dr.
H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas
didapatkan:
Hasil  Wawancara  Direktur  RSUD  Dr.  H.  Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Sepengetahuan  saya,  rumah  sakit  sendiri telah  mempunyai  Kebijakan  tentang  Informed consent dan SOP yang telah dibuat sejak tahun 2008, dan telah menjadi acuan serta pedoman sehingga  hak  pasien  itu  sendiri  dapat terpenuhi. Khusus untuk Hospital by law, kita sudah  memiliki  sejak  dulu.  Sudah  kewajiban dokter  untuk  memberikan  informasi  dan menyampaikan lembar informed consent.”

## Hasil wawancara dengan Ketua Komite Medik RSUD
Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Sejauh ini, saya memang mengetahui bahwa kita mempunyai Kebijakan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran begitu juga dengan SOP Persetujuan Tindakan
Kedokteran. Namun saya sendiri belum sempat melihat  Kebijakan  dan  SOP  yang  ada khususnya  untuk  tahun  2015  sampai  2016, semenjak  kita  mengacu  pada  persiapan akreditasi. Selama ini, informed consent telah disampaikan  dari  dokter  DPJP  kepada pasien.”
Hasil  wawancara  dengan  Kabag.  Kesekretariatan RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Sampai  saat  ini,  saya  belum  tahu  apakah rumah  sakit  sudah  membuat  Hospital  Bylaw, begitu  juga  mengenai  SOP  persetujuan tindakan  kedokteran.  Sedangkan  Kebijakan tentang  Informed  consent  rumah  sakit  sudah mempunyai  sejak  dahulu.  Lembar  informed consent  penting  bagi  tenaga  kesehatan,  dari segi  hukum  dokter  atau  rumah  sakit  merasa aman  dan  terlindungi  serta  terhindar  dari tuntutan  dari  pasien,  jikalau  dikemudian  hari terjadi  masalah  yang  tidak  diinginkan. Sedangkan  manfaat  untuk  pasien  sendiri,  hal itu  sudah  menjadi  hak  pasien  sendiri  agar pasien  terhindar  dari  tindakan  kedokteran yang  bertentangan  dengan  hukum.  Berkaitan dengan adanya prosedur pelaksanaan informed consent, sampai saat ini dokter telah menjalankan  dan  meminta  persetujuan  pasien atau  keluarga,  sebelum  diberikan  tindakan medik. Seharusnya, pengawasan harus dilakukan agar Pendokumentasian dan Pengisian  informed  consent  jangan  ada  yang kosong,  dan  untuk  penyimpanan  serta pengelolaan  rekam  medik  itu  jauh  dari sempurna,  karena  keterbatasan  ruangan penyimpanan  dan  lemari  yang  kurang memadai dijadikan tempat penyimpanan yang bersifat  rahasia.  Kami  sangat  membutuhkan masukan dan saran khususnya dari mahasiswa Unika Hukum Kesehatan, selama penelitian ini
juga  memberikan  masukan  khusus  terkait kekurangan  yang  perlu  dipenuhi  dalam pengawasan  dan pelaksanaan.”
Hasil  wawancara  dengan  Subag.  Rekam  Medik  dan Pelaporan  RSUD  Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Selama  ini  kami  terus  berusaha  dalam melengkapi  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  rekam  medik  itu  sendiri,  baik  dalam pengelolaan,  pengumpulan  kembali  samapi penyimpanan  rekam  medik.  Khususnya  dalam menyediakan  lembar  informed  consent  itu sendiri kami memang selalu melakukan evaluasi dan perubahan format informed consent namun isi dari informed itu sendiri sesuai dengan stadar yang  telah  di  tentukan.  Dalam  hal,  penyediaan lembar  informed  consent  apabila  persediaan  di setiap rungan perawatan khususnya juga UGD, dengan  cepat  kami  akan  menyediakan  kembali lembar  informed  consent  sehingga  jangan sampai  habis.  Namun,  penyampaian  informed consent  itu  sendiri  sudah  menjadi  kewajiban seorang  dokter  untuk  memberikan  informasi terkait  kesehatan  pasien.  kami  juga  telah membuat lembar informed consent yang lengkap seperti  penjelasan  mengenai  diagnosa,  dasar diagnosa, tindakan kedokteran, indikasi tindakan,  tata  cara  tindakan,  tujuan  tindakan, resiko  tindakan,  komplikasi,  prognosis  dan alternatif  tindakan.  Begitu  juga  untuk  kolom tanda  tangan  pasien,  dokter,  keluarga  pasien dan  juga  perawat  sebagai  saksi.  RSUD  dr.  H. Soemarno  Sostroatmodjo  juga  mempunyai  SOP tentang  Informed  Consent  yang  telah  ada sejak dimulainya  akreditasi.  Dalam  hal,  yang  sering terjadi  dilapangan  memang  sering  ditemukan ketidaklengkapan dalam pendokumentasian lembar informed consent, seperti   tertinggalnya penulisan tanggal dan jam persetujuan diberikan oleh  pasien/keluarga,  begitu  juga  identitas  dari pemberi  persetujuan  tidak  dituliskan  sebagaai siapa, hubungan kekeluargaan dengan pasien itu sendiri.    Apabila  ditemukan  kekurangan,  maka kami akan mengembalikan kepada perawat dan dokter  agar  bisa  melengkapinya  baru  siap diberikan  kepada  kami.  Selama  ini,  dengan pengawasan yang ketat dan terus menerus saya sangat menekankan kepada teman-teman sejawat  yang  bertugas  dibagian  rekam  medik untuk,  segera  melaporkan  dan  mengembalikan kepada  ruangan  masing  untuk  dilakukan kelengkapan  secepatnya,  sebelum  tindakan dilakukan. Jadi, selama ini hampir  99%, lembar informed  consent  yang  masuk  kepada  kami
sudah  lengkap.  Hal  demikian  kami  tekankan karena,  jika  suatu  saat  terjadi  masalah,  kami sudah  siap  dengan  alat  bukti  dalam  rekam medik,  khususnya  bagi  rumah  sakit  dan  dokter tersebut.  Begitu  juga,  penyampaian  informed consent juga merupakan hak asasi pasien untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan. Saya pernah  mengikuti  seminar  tentang  informed consent sekitar 4 tahun yang lalu di Rumah Sakit Kariadi Semarang. Sosialisasi tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  dilakukan bersama  Komite  medik  setiap  hari  selasa.  Hal demikian  dilakukan  agar  para  dokter  yang bertugas di RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo  Kuala  Kapuas,  mengerti  dan tidak  ketinggalan  pengetahuan  yang  berkaitan dengan pelayanan kesehatan”
Hasil wawancara dengan Dokter Jaga IGD RSUD Dr.

## H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Sudah seharusnya seorang dokter memberikan menyampaikan informed consent kepada pasien terkait  keadaan  kesehatan  pasien  itu  sendiri. Informed consent itu sendiri adalah persetujuan yang diberikan dari pasien atau keluarga pasien, kepada  dokter  mengenai  tindakan  kedokteran yang  akan  dilakukan,  untuk  menyelamatkan nyawa  pasien.  Informed  consent  diberikan terutama  bagi  pasien  yang  terancam  nyawanya khususnya  pasien  yang  membutuhkan  tindakan segera  sebagai  contoh  trauma  abdomen, peritonitis,  dan  pasien  cedera  kepala  berat. Pasien  yang  datang  ke  UGD,  dengan  kondisi mengancam  jiwa  perlu  segera  diberikan tindakan segera tampa mendahulukan memanggil keluarga untuk meminta persetujuan. Penyampaian  informed  consent  dilakukan setelah  pasien  dalam  keadaan  stabil  atau tindakan  emergency  sesuai  kebutuhan  dan keadaan  pasien  sudah  diberikan.  Setelah melakukan  tindakan  medik,  baru  dokter memanggil keluarga pasien terutama suami/istri/  atau  keluarga  kandung.  Informasi yang dijelaskan berupa kondisi pasien, diagnosa pasien,  tujuan  dan  tata  cara  tindakan  akan dilakukan  untuk  menolong  pasien  serta  risiko yang  mungkin  saja  terjadi.  Kadangkala  saya, menjelaskan  alternatif  tindakan  yang  dapat dilakukan  untuk  menolong  pasien,  dengan peratan  medis  serta  penanganan  dokter spesialis, dengan menganjurkan pasien di rujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau mempunyai fasilitas  pelayanan  yang  diharapkan.  Jika,  ada keluarga  pasien  yang  bersikeras  menginginkan tindakan  medik  di  RSUD  Dr.  H.  Soemarno
Sostroatmdjo  Kuala  Kapuas,  maka  kami  tidak dapat melarang keluarga pasien. Sesuai dengan Kebijakan  dan  SOP  tentang  persetujuan tindakan medik, sejak dulu pernah disampaikan kepada  dokter  namun  sudah  lama  sekali  dan belum  pernah  ada  lagi  sosialisasi  membahas masalah informed consent. Dalam pendokumentasin informed consent, saya pribadi lebih  senang  menyampaikan  sendiri  tentang informasi dan meminta persetujuan pasien/keluarga  pasien  dalam  lembar  informed consent.  Apabila  ditemukan  pengisian  keluarga pasien  yang  tidak  lengkap,  maka  saya  meminta pasien  untuk  mengisi  kembali  atau  meminta petugas  administrasi  untuk  memberitahukan kepada  pasien.  Hambatan-hambatan  yang selama  ini  dialami  adalah  pengetahuan  dan bahasa dayak yang sering digunakan pasien atau keluarga  untuk  berkomunikasi.  Pasien  atau keluarga  sulit  untuk  mengerti  informasi  yang dokter sampaikan meskipun sudah menggunakan bahasa  awam  dengan  jelas  dan  mudah dimengerti.  Sudah  menjadi  kewajiban  dokter untuk  melaksanakan  informed  consent  agar dokter  terlindungi  dari  masalah  hukum  dan sudah  menjadi  hak  pasien  untuk  mendapatkan hak  asasinya  memberikan  persetujuan  dan mengetahui  kondisi  pasien  dan  mendapatkan informasi kesehatan pasien”.
Hasil wawancara dengan Kepala Ruangan IGD RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas:
“Setahu saya informed consent, di RSUD dr. H. Soemano  Sostroatmodjo  Kuala  Kapuas  telah mempunyai Kebijakan dan SOP yang berkaitan dengan  persetujuan  tindakan  medik.  Ada  team khusus  yang  bertugas  dalam  membuat  SOP Informed consent, begitu juga dengan Kebijakan yang  dibuat  mejadi  pedoman  dan  acuan  dari pelaksanan  informed  consent  yaitu  dokter  itu sendiri  yang  memberikan  informasi  kepada pasien  atau  keluarga  pasien  berkaitan  dengan keadaan pasien. Selama ini, untuk pasien dengan kasus  bedah  itu  sendiri  sudah  semakin  banyak,
datang  dengan  kondisi  yang  sadar  sampai mengacam  jiwa.  Pasien  yang  datang  ke  UGD akan  kami  masukkan  kedalam  ruangan  sesuai dengan kategori triase baik, merah, kuning,hijau atau  hitam.  Selama  ini  apabila  pasien  dengan keadaan cedera berat dan dalam keadaan tidak sadar,  kami  akan  memasukkan  dalam  triase merah atau disebut ruang resusitasi khususnya. Pasien  bedah  selama  ini  yang  sering  ditangani bermacam-macam,  dari  cedera  ringan  sampai berat seperti fraktur terbuka, luka tusuk, pasang WSD karena Pnemuothorax dan lainya. Selama ini,  yang  saya  amati  dalam  pelaksanaan informed  consent,  dokter  selalu  mendahulukan jika  pasien  dalam  keadaan  mengancam  nyawa, dengan  memberikan  tindakan  kepada  pasien terutama  untuk  pemasangan  ET,  DC,  NGT sampai  pemberian  terapi  lainnya.  Khususnya bagi pasien bedah, dalam pelaksanaannya juga, perawat  yang  dianggap  mampu  dan  diminta untuk  membantu  melakukan  tindakan  tersebut karena  mungkin  keterbatasan  kemampuan  atau kondisi pasien yang segera diberikan pertolongan. Setelah diberikan tindakan, barulah dokter memanggil keluarga pasien baik suami, istri, atau anak kandung untuk diberikan penjelasan terkait keadaan pasien dan tindakan apa  saja  yang  diberikan.  Informasi  yang  berisi diagnosis,  tujuan  dan  resiko  tindakan  yang diberikan  kepada  pasien.  Selama  ini,  dalam emberian  pelayanan  kesehatan  kami  mengacu pada respon time dalam menangani pasien yang datang sesuai triase yang ada. Selama ini belum ada  Kebijakan  tentang  adanya  pendelegasian wewenang dalam pelaksaan informed consent itu sendiri  kepada  perawat.  Perawat  menyadari bahwa hal demikian bukanlah kewajiban mereka dalam  memberikan  informasi,  namun  didalam prakteknya perawat sering menyerahkan lembar informed  consent  dan  meminta  tanda  tangan kepada  keluarga  pasien  itu  sendiri.  Jadi,  untuk pengisian  lembar  informed  consent  perawat membantu  pasien  dikarena  pasien  yang  tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca.

## Pembahasan
Pemberian Informasi Pada Pasien Kasus Bedah Di UGD    RSUD  Dr.  H.  Soemarno  Soemarno  Kuala Kapuas.
Dalam  pelaksanaan  pemberian  informasi  yang meliputi diagnostik dan tujuan tindakan, risiko dan tata
cara  tindakan,  alternatif  tindakan  serta  prognosis penyakit  yang  disampaikan  sebelum  memberikan tindakan kedokteran. Sesuai dengan pengimplementasian  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  290  Tahun  22008  Tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran, rumah sakit tentunya mengimplementasikan  Permenkes  diatas  dalam bentuk sebuah kebijakan.  Salah satu kebijakan adalah tentang Informed  consent dan  Triage.  Triage digunakan  saat  pasien  dikategorikan  sesuai  dengan
keadaan  pasien  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  hasil observasi  dokter  akan  menyampaikan  informasi sebelum tindakan ketika pasien masuk dalam kategori hijau dan kuning.
Sedangkan bagi pasien dengan keadaan gawat darurat dan dapat mengancam nyawa, kesakitan hebat, Shock , atau  pendarahan  heebat.  Dokter  akan  menyampaikan informasi  kepada  pasien  atau  keluarga  setelah memberikan  tindakan  kedokteran  sampai  keadaan pasien mulai stabil. Pasien yang masuk dalam kategori triage merah  sampai  hitam,  dalam  keadaan mengancam jiwa terutama pasien resusitasi.
Pelaksanaan  Pemberian  Informasi  kepada  pasien dengan  kasus  bedah  di  UGD  Dr.  H.  Soemarno Sostroatmodjo  Kuala  Kapuas  telah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Medik  (Permenkes tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran),  Pasal  4 menyatakan  bahwa:  “Dalam  keadaan  darurat,  untuk menyelamatkan  nyawa  pasien  dan/atau  mencegah kecacatan  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan kedokteran”.
Pelaksanaan Pendokumentasian Informed Consent pada  Kasus  Bedah  Di  UGD  Rumah  Sakit  Umum Daerah  dr.  H.  Soemarno  Sostroatmodjo  Kuala Kapuas.
Pelaksanaan  pendokumentasian Informed  consent telah  dilakukan  dengan  lengkap  dengan  penulisan tanggal  persetujuan,  identitas  pasien,  jenis  tindakan yang  akan  diberikan,  siapa  pemberi  persetujuan  dan tanda  tangan.  Dokter  sebagai  pelaksana informed consent disini  telah  berusaha  memeriksa  kembali apabila  dalam  lembar informed  consent ada  bagian yang tidak di isi untuk segera dilengkapi keluarga baik dibantu  oleh  perawat  atau  bagian  admnistrasi. Sehingga,  saat  lembar informed  consent dimasukkan dalam lembar rekam medik dan dikumpulkan kepada petugas rekam medik, lembar informed consent telah dalam  keadaan  lengkap.  Sehingga,  Pelaksanaan Pendokumentasian Pada Pasien Bedah Di UGD RSUD Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmdjo  Kuala  Kapuas  telah Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pendokumentasian  Nomor  290  tahun  2008  Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Khusus  pasien  dengan  kategori  hijau  dan  kuning, pendokumentasian diberikan sebelum tindakan kedokteran diberikan. Sedangkan bagi pasien dengan kategori merah, sesuai dengan kebijakan Triase yang ada dirumah sakit dalam pengkategorian pasien gawat darurat, dan pasien yang masuk ruang resusitasi. Maka pelaksanaan  pendokumentasian informed  consent dilakukan  setelah  tindakan  kedokteran  diberikan sampai pasien dalam keadaan mulai stabil.
Hambatan-hambatan  Dalam  Pengimplementasian Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor.  290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Dari  hasil  observasi,  pelaksanaan informed  consent saat pemberian informasi sampai dengan pendokumentasian  yang  disampaikan  kepada  pasien. Dokter  UGD  mengalami  beberapa  hambatan- hambatan seperti :
a. Kurang efektifnya komunikasi karena bahasa yang digunakan
Dalam penyampaian informed consent , hendaklah dokter  menyampaikan  bahasa  awam  bukan menggunakan  bahasa  yang  digunakan  dalam bidang  medis.  Bahasa  yang  dipergunakan,  harus menggunaka  bahasa  yang  mudah  dimengerti,  hal tersebut  sesuai  dengan  Perumusan  yang  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  290 Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran,  Pasal  9  ayat  (1)  yang  menyatakan, bahwa: “Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau cara  lain  yang  bertujuan  untuk  mempermudah pemahaman”.
Artinya  dokter  dan  pasien  harus  dapat  menjalin suatu  komunikasi  yang  baik,  sedangkan  yang sering dialami dilapangan, dokter selalu mengeluh dengan keterbatasan dalam menggunakan komunikasi dalam dayak atau banjar, yang menjadi bahasa sehari-hari pasien atau keluarga. Sehingga dokter  sering  meminta  bantuan  baik  dari  perawat atau  keluarga  pasien  lainnya  untuk  dapat membantu  dalam  berdialog.  Begitu  pula  ditinjau dari  segi  sosial  budaya  dan  pendidikan.  Keluarga pasien  yang  tinggal  didaerah  terpencil,  yang mempunyai  jiwa  sosial  dan  kekeluargaan  yang tinggi serta latar belakang pendidikan. Dimana saat keluarga pasien baik orangtua, atau anak atau istri dan  suami  yang  tidak  bisa  membaca  atau menulis,menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan informed consent itu sendiri.
Sehingga  dokter  dan  perawat  membutuhkan keluarga dekat lainnya untuk menjelaskan kembali dalam  kata-kata  sederhana.  Saat  dokter  akan menyampaikan informasi dan meminta persetujuan keluarga.
b. Kurangnya sosialisasi tentang informed consent.
Sebagian  besar  dokter  mengeluhkan,  bahwa kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan informed  consent .  Terutama  dalam  bagi  para dokter  yang  setiap  harinya  selalu  berkecimpung dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  pada masyarakat terutama pasien. Dokter merasa bahwa mereka  melaksanakan informed  consent sesuai
dengan  panduan  SOP  tentang  Persetujuan Tindakan  kedokteran  atas  dasar  membaca  dan melihat  lembar informed  consent itu  sendiri kemudian  kami  berikan  informasi  kepada  pasien dan  meminta  persetujuan  lalu  mengisi  lembar informed consent .
Tentunya  bentuk  sosialisasi  terkait  tentang Kebijakan Dan SOP tentang persetujuan tindakan medik  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam cara, seperti dalam bentuk pertemuan rutin, media massa, media elektronik atau berbentuk poster dan pamflet.
Pada  dasarnya,  dokter  juga  sangat  memerlukan bentuk  sosialisasi  berkaitan  dengan  pelaksanaan informed  consent itu  sendiri.  Dengan  adanya sosialisasi  tentang informed  consent ,  diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi  seorang  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan lainnya.  Terutama  dalam  mengetahui  Peraturan Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  dan sejauh  mana  fungsi informed  consent menurut pandangan hukum.
c.Kurangnya SDM yang bertugas dalam pembuatan dan  pendistribusian  sebuah Hospital  Bylaw dan Informed  Consent baik  kepada  tenaga  kesehatan dan pasien.
Berdasarkan  fakta  yang  ada,  dijumpai  masih kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  bertugas dalam  membuat  sebuah  Peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan sampai dengan pendistribusian sebuah Peraturan dan Kebijakan Di RSUD  Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmodjo  Kuala Kapuas.  Pendistribusian  disini,  dimaksudkan adalah  dengan  mensosialisasikan  kepada  seluruh karyawan  rumah  sakit,  agar  dapat  mewujudkan sebuah tujuan dari sebuah peraturan dan kebijakan yang menjadi sebuah pedoman, mana yang boleh dan tidak.
Begitu  pula  bentuk  pengimformasian  kepada pasien  dengan  adanya  peraturan  yang  sudah ditetapkan rumah sakit, pasien berhak mengetahui dan  mematuhi  sebuah  peraturan  dan  kebijakan yang  ada  dirumah  sakit.  Dengan  adanya keterbatasan SDM, baik pembuatan dan pedistribusian  sebuah  peraturan  dan  kebijakan  di rumah sakit masih belum berjalan dengan optimal. Sedangkan di satu sisi dengan semakin dituntutnya sebuah  rumah  sakit  untuk  mengikuti  Akreditasi harus  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  dalam berbagai aspek.
d.  Ketidaktahuan  dan  ketidakpedulian  pasien  akan pentingnya informed consent.
Dengan adanya ketidaktahuan dan ketidakpedulian pasien akan haknya untuk mendapatkan informasi yang  jelas  dan  lengkap  dalam  memberikan persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  akan diberikan.  Sedangkan,  dalam  pemberian  tindakan kedokteran tentunya mempunyai risiko-risiko baik berupa komplikasi lain yang tidak dapat dihindari harus  disampaikan.  Informasi  terkait  risiko  dan tujuan  tindakan  diberikan  adalah  guna  untuk menolong  pasien  berdasarkan  pertimbangan  yang sudah  dipikirkan  sebelumnya.  Oleh  karena  itu, pasien harus mengetahui akan hak dan kewajiban dalam  melaksanakan informed  consent dan diberikan penjelasan oleh tenaga kesehatan sebagai sosialisasi.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  Pemberian  Informasi  kepada  pasien dengan kasus bedah di UGD RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmdjo  Kuala  Kapuas  telah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Medik  (Permenkes tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran),  Pasal  4 menyatakan  bahwa:  “Dalam  keadaan  darurat,  untuk menyelamatkan  nyawa  pasien  dan/atau  mencegah kecacatan  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan kedokteran”.
Pelaksanaan Pendokumentasian Pada Pasien Bedah Di UGD  RSUD  Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmdjo  Kuala Kapuas  telah  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan Pendokumentasian Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Hambatan-hambatan  Dalam  Pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290 Tahun 2008 Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  di RSUD Dr.  H.  Soemarno  Sostroatmdjo  Kuala  Kapuas meliputi:  Kurang  efektifnya  komunikasi  karena bahasa yang digunakan; Kurangnya sosialisasi tentang informed  consent; Kurangnya  SDM  Yang  Bertugas Dalam  Pembuatan  Dan  Pendistribusian  Sebuah Hospital  Bylaw Dan  Informed  Consent Baik  Kepada Tenaga  Kesehatan  dan  Pasien;  Ketidaktahuan  dan ketidakpedulian  pasien  akan  pentingnya informed consent.

## Referensi
Buku/Literatur Adi,  Rianto,  2004, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan Hukum, Jakarta: Granit Agnes Widanti, dkk., 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis , Universitas
Katolik Soegijapranata, Semarang: UNIKA Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  S,  2012,
Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media A.  Wahid  dan  Imam  Suprapto,  2012, Pengantar Dokumentasi Proses Keperawatan ,
Jakarta: CV Trans Info Media Ali,  Muhammad  Mulyohadi,  dkk.,  2006, Kemitraan Dalam  Hubungan  Dokter  Pasien, Jakarta: Konsil Kedonteran Indonesia Anny  Iskavandiary.2006. Tanggung  Jawab  Hukum dan Sanksi Bagi Dokter , Buku I. Jakarta: Prestasi Pustaka Anny  Iskavandiary.2006. Tanggung  Jawab  Hukum dan Sanksi Bagi Dokter ,Buku II.
Jakarta: Prestasi Pustaka
Darmono.S.,2006, Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Hubungan Dokter Pasien dan Pencegahan  Timbulnya  Malpraktik , Semarang:UNDIP
Dewi, Indriyanti Alexandra, 2008, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jogyakarta:  Pustaka  Book Publisher
Ermawati  Dalami  dan  Rochimah,  dkk.  2011,
Dokumentasi Keperawatan , Jakarta: CV.
Trans Info Media F.  Ameln,  1991, Kapita  Selekta  Hukum  Kesehatan , Jakarta: Grafitama Jaya
Guwandi,  1991, Dokter  dan  Rumah  Sakit, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Guwandi,1992, Trilogi Rahasia Kedokteran, Jakarta:Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia Guwandi, 1993, Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Guwandi,  2004, Informed  Consent ,  Jakarta:  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Hadi Purwandoko Prasetyo dan Suranto, 1991, Hukum Dan Kesehatan Tentang Hukum Kedokteran: Iskak,  2015, Aspek  Perdata  Ketidaklengkapan
Dokumen  Informed  Consent  Pada Pasien  Bedah  di  RSUD  Saras  Husada Purworejo, Tesis , Semarang Iskandar,  Dalmi,  1998, Rumah  Sakit,  Tenaga Kesehatan dan Pasien, Jakarta: Sinar Grafika Isti Handayaningsih, 2009, Dokumentasi Keperawatan  “DAR ”,  Yogyakarta: Mitra Cendikia James M. Heslin, 2006, Sosiologi Dengan Pendekatan Dibumi, Jakarta: Penerbit ERLANGGA, Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998, Hukum Kedokteran  (Studi  Tentang  Hubungan Hukum  Dalam  Mana  Dokter  Sebagai Salah  Satu  Pihak), Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Komalawati,  Veronica,  2002, Peranan  Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) , Bandung: PT Citra Aditya Bakti Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran , Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia M.  Jusuf  Hanafiah  dan  A.  Amir,  2008, Etika kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
Moh  Najir,  2005, Metode  Penelitian, Jakarta:  Ghalia Pustaka Musliha,  2010, Keperawatan  Gawat  Darurat, Yogyakarta: Nuha Medika Notoatmodjo,  Soekidjo.,  2010, Etika  Dan  Hukum Kesehatan , Jakarta: PT Rinika Cipta Sandu Siyoto dan S. Supriyanto, 2015, Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan,
Jakarta: CV. Andi Offset Seran, Marcel, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis , Bandung: PT Mandar Maju
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Soemitro, Hanitijo Ronny, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,
Jakarta: Ghalia Indonesia Soetrisno,  S.,  2010, Malpraktek  Medik  Dan  Medias, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia Sofwan  Dahlan,  1999, Aspek  Hukum  Kesehatan, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Sofwan  Dahlan  ,  2000, Hukum  Kesehatan  Rambu- Rambu Bagi Profesi Dokter , Semarang: Universitas Diponogoro Sugiyono,  2011, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta Sunggono, Bambang., 2006, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta Sulistyaningsih, 2010, Metodologi Penelitian Kebidanan , Jogyakarta: STIKES Aisyiyah Sumiardi Karakata dan Bob Bachsinar, 2012, Bedah Minor , Jakarta:Hipokrates Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung: Penerbit Mandar
Maju Sutopo, 2000, Standar Kualitas medis , Jakarta: Mandar Maju Tengker,  Freddy.,  2007, Hak  Pasien, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju Tutik,  Titik  Triwulan  dan  Pebriana  Shita,  2010, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya Wahyati  Endang,  Yustina,  2012 ,  Mengenal  Hukum Rumah Sakit , Bandung: CV Keni Media
Wilson,  Anthony  Nicholls  Iain,  2002, Kedokteran
Perioperatif , Jakarta: Farmedia Y. A. Triana Ohoiwutun, 2008, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang: Banyu Media Yusuf  Hanafiah,  dan  Amri  Amir,  1999, Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan, Jakarta: EGC Peraturan Perundangan- undangan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit
Undang – Undang RI Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Informed Consent Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medik Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1966 tentang Rahasia Kedokteran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1196 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Balai Pengobatan Haji Indonesia Di Arab Saudi

## Jurnal
“Analisis  Kelengkapan  Pengisian  Data  Formulir Anamnesis  Dan  Pemeriksaan  Fisik Kasus Bedah”. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya .  ISSN:2337-585X,  Vol.3, No.1, Maret 2015 “Hubungan  Beban  Kerja  Dengan  Waktu  Tanggap Perawat Gawat Darurat Menurut Persepsi  Pasien  Di  Instalasi  Gawat Darurat  RSU  Pandan  Arang  Boyolali”. Berita  Ilmu  Keperawatan ISSN  1979- 2697, Vol . 1 No.3, September 2008
“Pengaruh  Terapi  Relaksase  Masase  Punggung
Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan  Pada  Pasien  Pre  Operasi Bedah Mayor”. Stikes Telogorejo Semarang .  Vol 1 No 4, 2013.
Majalah
Majalah Kasih Wahana Komunikasi RS Panti Wilasa Dr Cipto . Pelayanan Bedah Minor ..Rabu, 02 Oktober 2013,
12:17:52 WIB