## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 808-815 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.3926

## Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)
Ibnu Hajar*, Afrizal, Fatia Fatimah, Milde Wahyu, Iis Solihat, Joner Simarmata Program Pascasarjana Universitas Terbuka *Correspondence: ibnuhajar4892@gmail.com
Abstrak. Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanda  Daerah  di  Provinsi  Jambi  belum  optimal,  hal  ini disebabkan rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1) menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara individual terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020; 2) menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara serentak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020; dan 3) menguji apakah belanja modal mampu menjadi  variabel  moderating  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  dana  perimbangan  dengan  kinerja  keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah  penelitian  kausal.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  pemerintahan  kabupaten/kota  yang  terdapat  di Provinsi  Jambi  yang  terdiri  dari  9  kabupaten  dan  2  kota.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  secara  individual  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah;  2)  secara  bersama-sama Pendapatan  Asli  Daerah  dan  dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah; dan 3) berdasarkan hasil uji residual menunjukkan bahwa belanja modal merupakan variabel yang hanya dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci : PAD, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan
Abstract. Regional Budget of Revenue and Expenditure Management in Jambi Province is not yet optimal, due to the inadequate ratio between direct and indirect expenditure. The purposes of this research are to: 1) examine the  impact  of  District  Own-Source  Revenue  and  equalization  fund  1individually  towards  local  government financial  performance  on  regency/city  of  Jambi  Province  12016-2020;  2)  examine  the  significance  of  District Own-Source  Revenue  and  equalization  fund  impact  simultaneously  towards  local  government  financial performance  on  regency/city  of  Jambi  Province  12016-2020;  dan  3)  examine  whether  capital  expenditures  is capable to become the moderating variable 1between District Own-Source Revenue and equalization fund with local government financial performance on regency/city of Jambi Province 2016-2020. This research uses the type  of  causal  research.  The  population  of  this  research  is  regency/city  government  in  Jambi  Province  which consists  of  9  regencies  and  2  cities.  Data  analysis  technique  that  is  used  in  this  research  is  multiple  linear regression analysis. The result indicates that: 1) individually District Own-Source Revenue gives positive and significant impact towards local government financial performance, meanwhile equalization fund gives negative and significant impact towards local government financial performance; 2) both District Own-Source Revenue and equalization Fund significantly impact local government financial performance; and 3) based on residual test results, it shows that capital expenditures is the only variable that is able to moderate the correlation between District Own-Source Revenue towards local government financial performance.
Keywords: disttrict own-source revenue, equalization fund, capital expenditures, financial performance

## PENDAHULUAN
Karakteristik utama yang menggambarkan  sebuah  daerah  otonom  dapat menjalankan  perannya  yakni  terlihat  pada kemampuan  keuangan  daerah.  Maksudnya, daerah  otonom  harus  mempunyai  kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan  sendiri,  mengelola  dan  menggunakan
keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.  Ketergantungan  pada  pemerintahan pusat  harus  seminimal  mungkin,  sehingga sumber penerimaan dari PAD harus ditingkatkan dari tahun ke tahun (Amin, 2019).
Sejalan  dengan  tujuan  otonomi  dan outcome,  APBD  disusun  dengan  tujuan  agar
kebijakan  ekonomi  makro  selaras  dengan ketersediaan  SDA,  pengalokasiannya  dengan tepat  dan  dipersiapkannya  keadaan  pelaksanaan dalam mengelola budget (anggaran) daerah yakni agar dareah mandiri untuk itu pemerintah daerah perlu mengupayakan agar PAD meningkat secara optimal dan sumber pendanaan bagi daerah untuk membiayai  kegiatan  operasional  pemerintahan daerah  dari  PAD  dan  sumber  pendanaan  daerah dari dana perimbangan.
Untuk mengelola keuangan daerah yang demokratis,  efektif,  transparan,  akuntabel  dan efisien, digunakan rasio keuangan dengan APBD. Adapun rasio yang digunakan yakni rasio upaya fiskal,  merupakan  perbandingan  realisasi  PAD dengan target PAD. Rasio ini untuk mengetahui kesanggupan daerah dalam pencapaian dari target yang  penerimaan  daerahnya.  Kinerja  keuangan sebagai  tolak  ukur  (kinerja)  dengan  memakai indikator  keuangan.  Penilaian  terhadap  kinerja sebelumnya dengan bermacam analisis merupakan  tujuan  dari  menganalisis  kinerja keuangan.  Kinerja  keuangan  daerah  adalah kesanggupan pemerintahan daerah dalam memperoleh  keuangan  daerah  dengan  menggali potensi dari daerah tersebut.
PAD merupakan sumber dari pembiayaan  daerah.  Untuk  itu,  kemampuan dalam penggalian dari sumber PAD mempengaruhi  akan  berpengaruh  terhadap pembangunan  daerah  tersebut.  Daerah-daerah yang termasuk daerah yang beruntung dikarenakan  mempunyai  sumber  penerimaan daerah yang potensial, berasal dari: pajak daerah, retribusi  daerah  ataupun  tersedianya  SDA  yang potensial yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah.  Untuk  sebagian  daerah,  otonomi  daerah bisa jadi menyebabkan masalah tersendiri karena daerah dituntut agar lebih mandiri. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bermacam  usaha  yang  bisa  dilaksanakan  oleh pemerintahan  daerah  agar  penerimaan  daerah meningkat.  Agar  berkurangnya  ketergantungan pemerintahan  daerah  pada  pemerintahan  pusat, daerah diharuskan lebih optimal dalam pengelolaan potensi dari daerah tersebut.
Selain  bermaksud  untuk  membantu daerah  untuk  mendanai  kewenangannya,  dana perimbangan juga bermaksud mengurangi ketimpangan  sumber  pendanaan  pemerintah pusat  dengan  daerah  serta  untuk  mengurangi kesenjangan  pendanaan  antar  daerah  (Amin, 2019).  Menurut  UU  No.33  tahun  2004  untuk daerah  diperuntukkan  dana  perimbangan  yang terdapat didalam APBN dalam rangka
melaksanakan  desentrasilisasi.  Adapun  maksud dari  diberikan  dana  perimbangan  yaitu  agar defisit fiskal atas pembiyaan yang tidak sanggup ditutupi  dari  Pendapatan  Asli  Dareh  dapat ditutupi  serta  peningkatan  kesanggupan  daerah dalam  menggali  kekayaan  daerahnya.  Belanja modal  ialah  belanja  dari  pemerintah  yang diperuntukkan  bagi  pembangunan  sarana  dan prasarana.  Peningkatan  belanja  modal  dapat menyebabkan peningkatan produktivitas ekonomi,  makin  besar  belanja  modal  dapat meningkatkan  produktivitas  ekonomi.  Belanja modal  untuk  infrastruktur  akan  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  dapat menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Pertumbuhan ekonomi  daerah  akan  mendorong  peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan peningkatan  PAD.  Makin  tinggi  PAD  maka belanja  daerah  untuk  pembangunan  juga  makin besar  karena  alokasi  belanja  modal  bersumber dari  PAD,  dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah.  Penurunan  penerimaan daerah  berpengaruh  terhadap  dana  perimbangan disebabkan  sampai  sekarang  pemerintah  daerah belum  mampu  untuk  menutupi  belanja  daerah yang  bersumber  dari  PAD.  Dalam  rangka pelayanan publik pemerintah memerlukan infrastruktur (sarana dan prasarana) agar aktivitas operasional  berjalan  dengan  lancar.  Anggaran belanja  modal  meningkat  setiap  tahun  sejalan dengan peningkatan pembangunan yang dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  untuk merangsang kegiatan ekonomi. Besarnya pengalokasian  dana  untuk  belanja  modal  akan meningkatan  infrastruktur  dan  sarana  untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah.
Penelitian Budianto & Alexander (2016), Agriyanto  &  Farida  (2019),  Putri  &  Yuniarta (2023)  sejalan  dengan  hipotesis  yaitu  adanya pengaruh  positif  dari  PAD  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Sedangkan  temuan  hasil penelitian  Andirfa  dkk  (2016)  yaitu  PAD  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Hasil  temuan  Budianto  &  Alexander  (2016), Andirfa dkk (2016) dan Putri & Yuniarta (2023) yaitu  adanya  pengaruh  negatif  dan  signifikan antara  dana  perimbangan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintahan  daerah.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan dana perimbangan akan menyebabkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  menurun.  Sementara  itu  hasil  penelitian lain  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja keuangan (Budiana & Rahayu, 2021).
Provinsi  Jambi  adalah  salah  provinsi yang  berada  di  Sumatera  yang  terdiri  dari  11 kabupaten/kota, berdasarkan hasil pengamatan di Provinsi  Jambi  pengelolaan  APBD  belum optimal. Hal ini dikarenakan rasio antara belanja langsung  dan  tidak  langsung  tidak ideal  dimana porsi  belanja  langsung  ideal  adalah  antara  70% dan  belanja  tidak  langsungnya  30%,  sedangkan fenomena  di  Provinsi  Jambi  tahun  2016  porsi belanja  langsung  adalah  48,65%  dan  belanja tidak  langsung  sebesar  48,77%  sedangkan  pada tahun 2017 porsi belanja langsung turun menjadi
41,16%  dan  belanja  tidak  langsung  adalah sebesar  49,018%  dan  pada  tahun  2018  porsi belanja  langsung  adalah  36,815%  dan  belanja tidak langsung adalah sebesar 49,41%, sedangkan  tahun  2019  porsi  belanja  langsung adalah  44,01%  dan  belanja  tidak  langsung sebesar  55,68%.  Kondisi  APBD  Provinsi  Jambi saat  ini  haruslah  jadi  peringatan,  apabila  hal tersebut  berlangsung  terus  akan  menghambat pelaksanaan program pembangunan, dikarenakan ketersediaan  dana  tidak  seimbangnya  dengan program yang akan dilaksanakan.
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Juta Rp) Tahun PAD % Dana perimbangan % Belanja modal % 2016 1.192.292 - 1.398.290 - 945.539 - 2017 1.580.533 32,56 2.723.261 94,76 895.648 -5,28 2018 1.656.570 4,81 2.745.222 0,81 784.724 -12,38 2019 1.651.090 -0,33 2.896.754 5,52 866.501 10,42 2020 1.665.326 0,86 3.015.902 4,11 1.056.496 21,93 Rata-rata 9,48  Rata-rata 26,30  Rata-rata 3,67
Sumber: BPS Jambi, 2021 (data diolah)
Realisasi  PAD,  dana  perimbangan  dan belanja  modal  Provinsi  Jambi  ditampilkan  pada tabel  1.  PAD  Provinsi  Jambi  meningkat  dengan rata-rata  9,48%,  dana  perimbangan  meningkat sebesar  26,30%  per  tahun  dan  belanja  modal meningkat sebesar 3,67% per tahun. Pada tahun 2019  PAD  turun  0,33%  sedangkan  dana perimbangan  serta  belanja  modal  meningkat masing-masing  5,52%  dan  10,42%.  Pada  tahun 2017  dan  2018  belanja  modal  turun  sedangkan PAD dan dana perimbangan  mengalami peningkatan.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  apakah  belanja  modal mampu menjadi variabel moderating antara PAD dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah  daerah  kab/kota  di  Provinsi  Jambi tahun 2016-2020

## Kajian Teori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Kemendagri  No.  13  Tahun 2006 yang sudah mengalami perubahan menajdi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun 2011 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan daerah  serta  tata  cara  menyusun  APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan dan penyusunan  perhitungan  APBD,  bahwa  tolak ukur kinerja merupakan komponen nlainnya yang semestinya  dilakukan  pengembangan  sebagai
dasar  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  dalam sistem anggaran kinerja (Adisasmita, 2011).
Ada  beberapa  rasio  untuk  mengukur rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni:
1. Rasio  kemandarian  keuangan  daerah.  Rasio ini  diukur  dari  perbandingan  jumlah penerimaan PAD dengan jumlah transfer dari pemerintahan  pusat  dan  provinsi  serta pinjaman daerah. Makin tinggi nilai rasio ini menggambarkan pemerintahan daerah makin tinggi  kemandiriannya  dari  sisi  keuangan daerah.  Formula  untuk  menghitung  rasio kemandirian  keyangan  daerah  (Kawatu, 2019).  Rasio  ini  memberikan  gambaran berapa  besar  tingkat  ketergantungan  dari suatu  daerah  pada  sumber  dana  ekstrem. Makin  besar  rasio  makin  rendah  tingkat ketergantungan
pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat ataupun porvinsi, demikian juga sebaliknya. Rasio ini juga  mengindikasikan  tingkat  keikutsertaan masyarakat  terhadap  pembangunan  daerah. Makin  tinggi  rasio  kemandirian  artinya makin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyakarat terhadap  pembayaran  retribusi  dan  pajak yang  termasuk  bagian  dari  Pendapatan  Asli Daerah yang mengindikasikan tingkat kemakmuran masyarakat yang makin tinggi.
2. Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah. Perhitungan  rasio  ini  yaitu  perbandingan

## Ibnu Hajar et al., Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel
Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)
antara  jumlah  pendapatan  berupa  transferan yang diperoleh pemerintahan dengan keseluruhan  jumlah  dari  pendapatan  daerah (Kawatu, 2019).
3. Rasio  desentralisasi  fiskal.  Rasio  ini menggambarkan  kemampuan  penerimaan daerah dibandingkan dengan total pendapatan  ataupun  pengeluaran  daerah (Tan, 2013).

## PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Salah  satu  sumber  penerimaan  daerah, PAD  harus  ditingkatkan  seideal  mungkin  agar tercapai kemandirian daerah. Mandiri merupakan semangat  dan  keyakinan  yang  kokoh  untuk membina  mengelola  daerahnya  dengan  tidak hanya  mengandalkan  fasilitas  atau  faktor  yang datang  dari  luar.  Meskipun  dianggap  mayoritas daerah otonom (kabupaten/kotamadya), kemampuan PAD masih rendah, untuk itu masih dibutuhkan  dana  dari  pusat  (Adisasmita,  2011). Ada  beberapa  pemerintahan  daerah  yang mengartikan otonomi daerah sebagai wewenang daerah dalam menaikkan PAD sebesar-besarnya. Dampak dari pengertian tersebut otonomi daerah didefinisikan  sebagai  automoney  (Simanjuntak dalam Amir, 2007). Maksudnya semakin banyak PAD  maka semakin luas  otonomi yang dimiliki daerah  dan  makin  rendah  PAD  maka  makin rendah  otonomi  yang  dimiliki.  Oleh  sebab  itu setiap daerah berusaha agar PAD yang diperoleh meningkat signifikan.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  diartikan  sebagai penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  dana APBN untuk membantu terlaksananya wewenang  pemerintah  daerah  agar  tercapai tujuan dari otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan  dan  terciptanya  masyarakat  yang sejahtera.  Dana  perimbangan  adalah  kumpulan sumber pendanaan desentralisasi yang pengalokasiannya  tak  dapat  dipisahkan,  dengan mempertimbangkan tujuan dari setiap penerimaan  saling  melengkapi  dan  mengisi (Adisasmita,  2011).  Alokasi  dana  perimbangan dari  pemerintahan  pusat  adalah  yang  paling dominan  dari  pendapatan  daerah.  Ada  beberapa pengelompokan dari dana perimbangan, diantaranya: 1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana
Alokasi  Umum  (DAU)  dan  3)  Dana  Alokasi Khusus  (DAK).  Ada  beberapa  pemerintahan daerah  yang  masih  akan  menerima  DAK  dan dana penyesuaian dari pusat. Dari kelompok dana perimbangan  dapat  dibedakan  antara  dana perimbangan  yang  dapat  dikendalikan  dengan yang diluar kendali (Mahmudi, 2010).

## Belanja Modal
PP  No.71  tahun  2010  dijelaskan  bahwa belanja  modal  yaitu  pengeluaran  anggaran  atas perolehan  aktiva  tetap  dan  aktiva  lainnya  yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Belanja  modal  terdiri  dari  tanah, bangunan  dan  gedung,  peralatan,  aktiva  tidak berwujud.  Belanja  modal  dimanfaatkan  untuk membeli aktiva tetap pemerintah daerah misalnya peralatan, infrastruktur dan aktiva tetap lainnya. Cara memperoleh belanja modal yaitu melakukan pembelian dengan cara lelang maupun tender.

## METODE
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  kausal.  Jenis  penelitian  ini dipergunakan  untuk  menganalisis  keterkaitan antar  variabel  yang  diteliti.  Tujuan  dari  desain penelitian  ini  adalah  untuk  membuktikan  dan menganalisa  pengaruh  dari  PAD  dan  dana perimbangan sebagai variabel independen terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah pada  kab/kota  di  provinsi  Jambi  sebagai dependent variable .
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data pada penelitian  ini  adalah  Badan  Pusat  Stastik  (BPS) provinsi  Jambi.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah kab/kota  yang  di  provinsi  Jambi  dalam  kurun waktu  2016-2020.  Untuk  menjawab  tujuan  dari penelitian  ini  digunakan  model  regresi  linear berganda. Adapun rumus yang digunakan adalah (Widarjono, 2009): 𝑌 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝑒 𝑖 Dimana:  Y  =  Kinerja  keuangan  pemerintah daerah; 𝑋 1 = PAD; 𝑋 2 = Dana Perimbangan; 𝛽 0 =  Constant; 𝛽 1,2 =  Koefisien  regresi; 𝑒 𝑖 = Kesalahan pengganggu

## HASIL
Tabel 2 Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1133.575 2 566.788 217.062 .000 b
Residual 135.781 52 2.611 Total 1269.356 54
Sumber: data olahan
Tabel  2  menjelaskan  hasil  perhitungan uji  F  diperoleh  nilai  sig.  adalah  0,000  <  0,05 artinya  X1  (PAD)  dan  X2  (dana  peimbangan)
secara serentak signifikan pengaruhnya terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah). Tabel 3 Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15,448 2,232 6,920 ,081 Gaya Kepemimpinan ,165 ,094 ,226 1,744 ,087 Motivasi ,190 ,135 ,086 ,664 ,509
Sumber: data olahan
Tabel  2  dapat  dilihat  secara  individu pengaruh  dari independent  variable terhadap dependent variable dijelaskan berikut ini:
1. X1  (PAD)  dengan  sig.  0,000  <  0,05  dan reggression  coefficient memiliki  tanda positif. Artinya adanya pengaruh positif dan signifikan  antara  X1  (PAD)  dan  Y  (kinerja keuangan pemerintahan daerah).
2. X2 (dana perimbangan) dengan sig. 0,000 < 0,05  dan reggression  coefficient memiliki tanda negatif. Artinya adanya pengaruh yang negatif  dan  signifikan  antara  X2  (dana perimbangan)  dan  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan daerah).
Bentuk  persamaan  regresi,  yakni: Y = 12,466 + 21,899𝐿𝑜𝑔𝑋 1 − 19,920𝐿𝑜𝑔𝑋 2 + 𝑒 𝑖 . Dengan penjelasan sebagai berikut:
- β 0 =  12,466, artinya  jika  X1  (PAD)  dan  X2 (dana  perimbangan)  dianggap  nol  maka  Y (kinerja  keuangan  pemerintahan  daerah) sebesar 12,466%.
- β 1 =  21,899,  artinya  jika  X1  (PAD) meningkat  1%  maka  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan daerah)  akan  meningkat sebesar 21,899%.
- β 2 =  -19,920,  artinya  jika  X2  (dana perimbangan)  meningkat  1%  maka  Y (kinerja  keuangan  pemerintahan  daerah) akan turun sebesar 19,920%.
Tabel 4 menjelaskan hasil yang diperoleh R square sebesar 0,893 atau 89,3%. Artinya X1 (PAD)  dan  X2  (dana  perimbangan)  dapat menerangkan  variasi  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan daerah) yaitu 89,3% dan residunya 10,7%  diterangkan variable yang  lain  di  luar persamaan regresi. Tabel 4 Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .945 a .893 .889 1.61591238
Sumber: data olahan
Tabel 5 Uji Selisih Nilai Mutlak Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7.796 .382 20.383 .000 Zscore PAD 5.410 .260 1.116 20.812 .000 Zscore Dana Perimbangan -2.318 .346 -.478 -6.696 .000 Zscore Belanja Modal 1.082 .271 .223 3.999 .000 Moderasi1 .642 .352 .082 1.824 .074 Moderasi2 .143 .443 .016 .324 .748
Sumber: data olahan
Tabel  5  menjelaskan  hasil  analisis coefficients, yaitu:
1. Berdasarkan  output  coefficients  diperoleh koefisien regresi variabel PAD sebesar 5,410 dengan  sig.  0,000  <  0,10  (α=10%),  artinya X1 (PAD) pengaruhnya positif dan signifikan terhadap  Y  (kinerja  keuangan  pemerintahan daerah)
2. Berdasarkan  output  coefficients  besarnya koefisien regresi variabel dana perimbangan yaitu -2,318 dan sig. 0,000 < 0,10 (α=10%), maka  kesimpulannya  yaitu  X2  (dana perimbangan)  pengaruhnya  negatif  dan signifikan  terhadap  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan daerah)
3. Berdasarkan  output  coefficients  diperoleh koefisien  regresi  Z  (belanja  modal)  sebesar 1,082 dan sig. 0,000 < 0,10 (α=10%), maka kesimpulannya  yaitu  Z  (belanja  modal) pengaruhnya  positif  dan  signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)
4. Berdasarkan  output  coefficients  diperoleh koefisien  regresi  variabel  moderasi  sebesar
0,641  dan  sig.  0,074  lebih  <  0,10  (α=10%), maka kesimpulannya yaitu Z (belanja modal) mampu  memoderasi  hubungan  X1  (PAD) dengan  Y  (kinerja  keuangan  pemerintah daerah)
5. Berdasarkan  output  coefficients  diperoleh koefisien  regresi  variabel moderasi  2  yaitu1 0,143  dan  nilai  sig.  0,748  >  0,10  (α=10%), maka  kesimpulannya  yaitu  variabel  Z (belanja  modal)  tidak  mampu  memoderasi hubungan X2 (dana perimbangan) dengan Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)
Pengaruh  X1  (PAD)  terhadap  Y  (kinerja keuangan pemerintah daerah)
Hasil  uji  t  diketahui  bahwa  variabel  X1 (PAD)  secara  individu  pengaruhnya  positif  dan signifikan  1terhadap  Y  (kinerja  keuangan pemerintah daerah). Hal ini disebabkan oleh X1 (PAD)  sebagai  salah  satu  sumber  dana  yang dimanfaatkan pemerintahan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah yang berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah mampu menaikkan  PAD  agar  dapat  meningkatkan pelayanan  bagi  masyarakat.  PAD  adalah kebutuhan yang sangat penting dikarenakan PAD mampu  mendorong  terciptanya  pelaksanaan otonomi dan mampu meningkatkan kemandirian pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan daerahnya.  Makin  besar  PAD  pemerintahan daerah,  makin  kecil  kemungkinan  pemerintah
daerah akan mengalami masalah keuangan untuk mendanai  infrastruktur  untuk  pembangunan. Daerah  yang  PAD-nya  besar  akan  memiliki kesempatan dalam peningkatan dalam membangun  infrastruktur,  infrastruktur  akan berdampak  baik  terhadap  maju  atau  tidaknya suatu daerah dan kinerja keunagan daerah. Begitu juga  sebaliknya  kecilnya  PAD  menyebabkan daerah  memiliki  kesempatan  yang  kecil  dalam membangun  infrastruktur,  hal  ini  berdampak pada  kinerja  keuangna  daerah  yang  tak  begitu signifikan. Hasil studi ini yaitu PAD pengaruhnya signifikan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Agriyanto  &  Farida (2019)  yang  membuktikan  adanya  pengaruh positif  dan  signifikan  PAD  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil studi ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian Andirfa & Majid (2016) yang menemukan bahwa tidak  adanya  pengaruh  PAD  terhadap  kinerja keuangan pemerintahan daerah.

## Pengaruh  X2  (dana  perimbangan)  terhadap  Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)
Berdasarkan  perhitungan  uji  t  dapat dijelaskan bahwa X2 (dana perimbangan) secara individu  pengaruhnya  negatif  dan  signifikan terhadap  Y  (kinerja  keuangan  pemerintahan daerah).  Otonomi  daerah  bertujuan  supaya pemerintah daerah mandiri dan tidak tergantung pada  pemerintah  pusat.  Untuk  itu  pemerintah pusat sudah menyerahkan wewenang pada daerah agar  menggali  potensi  daerah  masing-masing dengan  tujuan  supaya  terjadinya  peningkatan PAD  dan  berkurangnya  ketergantungan  pada pemerintah pusat. Tujuan dari dana perimbangan yaitu  untuk  pembiayaan  surplus  pengeluaran daerah.  Untuk  menutupi  defisit  pengeluaran daerah  pemerintahan  pusat  mentransfer  dana  ke pemerintahan  daerah  dalam  bentuk  dana perimbangan.  Makin  besar  dana  perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa makin tinggi ketergantungan  terhadap  pemerintahan  pusat artinya turunnya kinerja keuangan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Budianto & Alexander (2016), Andirfa & Majid (2016) yang menemukan adanya pengaruh yang negatif  dan  signifikan  dari  dana  perimbangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini  juga  mendukung  penelitian  Wijaya  & Candradiningrat  (2021),  Yuliansyah  &  Yanti (2019) yang menemukan bahwa adanya pengaruh yang negatif dan signifikan dari dana
perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.
Pengaruh X1 (PAD) dan X2 (dana perimbangan) secara  simultan  terhadap  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan daerah)
Hasil pengujian secara simultan membuktikan  bahwa  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  X1  (PAD)  dan  X2  (dana perimbangan)  terhadap  Y  (kinerja  keuangan pemerintahan  daerah).  Hal  ini  dapat  dibuktikan dari hasil perhitungan program SPSS dimana sig. sebesar  0,000,  artinya  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  X1  (PAD)  dan  X2  (dana perimbangan)  secara  sertentak  terhadap  Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah).
Belanja  modal  sebagai  variabel  moderasi pengaruh  PAD  terhadap  kinerja  keuangan pemerintahan daerah
Hasil  uji  nilai  selisih  mutlak  (absolut residual) diketahui bahwa moderasi memperoleh nilai  signifikansi  <  0,1  yakni  0,074.  Artinya belanja modal mampu menjadi variabel moderating antara X1 dan Y.
Belanja  modal  adalah  bagian  dari  pengeluaran daerah  yang  dipakai  dalam  pendanaan  aktivitas pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan  publik.  Makin  besar  belanja  modal dapat  mendorong  peningkatan  PAD  sehingga dapat  mendorong  peningkatan  kinerja  keuangan daerah, sebaliknya kecilnya belanja modal dapat menyebabkan  rendahnya  PAD  sehingga  kinerja keuangan daerah juga rendah.
Belanja  modal  sebagai  variable  moderasi pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kinerja keuangan pemerintahan daerah
Hasil  uji  absolut  residual  (nilai  selisih mutlak) diketahui bahwa moderasi 2 memperoleh nilai  signifikansi  >  0,1  yakni  0,748.  Artinya belanja  modal  tidak  mampu  memoderating korelasi  1antara  X1  dan  Y.  Belanja  modal, otonomi daerah serta desentralisasi bisa terlepas dari  pelaksanaan  pembanguan.  Pembangunan daerah  merupakan  wujud  dan  upaya  untuk meningkatkan  kapasitas  pemerintah  daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan daerah  tidak  mungkin  terwujud  tanpa  adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilakukan jika perencanaannya dianggarkan dalam APBD pada pos  belanja,  khususnya  belanja  modal.  Belanja modal  pada  umumnya  dialokasikan  untuk perolehan  asset  tetap  yang  dapat  dimanfaatkan
sebagai  sarana  pembangunan  daerah.  Dana perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri  dari  DAU,  DAK  dan  DBH  merupakan dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai  kelebihan  belanja  daerah.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak  memperkuat  pengaruh  dana  perimbangan terahdap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Dengan  kata  lain,  dapat  dinyatakan  bahwa dengan  ataupun  tidak  adanya  belanja  modal danap  perimbangan  tetap  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan yaitu secara individual variabel independen yang berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah PAD sedangkan  dana  perimbangan  berpengaruh negatif dan signifikan, secara bersama-sama PAD dan  dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah, dan  berdasarkan  hasil  uji  residual  menunjukkan bahwa  belanja  modal  merupakan  variabel  yang hanya  dapat  memoderasi  hubungan  antara  PAD terhadap kinerja keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2011, Pembiayaan Pembangunan Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Amin,  F.  2019, Penganggaran  di  Pemerintah Daerah  dalam  Perspektif  Teoritis,
Normatif,  dan  Empiris .  Malang:  UB Presss.
Andirfa, M., Basri, H. and Majid, A.S.M. 2016,
Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Aceh, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 5(3), 30–38. Awwaliyah, F.N., Agriyanto, R. and Farida, N.D. 2019,  The  Effect  of  Regional  Original Income  and  Balance  Funding  on
Regional Government Financial Performance, Journal of Islamic
Accounting and Finance Research , 1(1),
25–45.
Budiana,  R.  and  Rahayu,  S.  2021,  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana
Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun
2020), e-Proceeding of
Management , 8(6), 8368–8375. Budianto  and  Alexander,  W.S.  2016,  Pengaruh
PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi
Utara, EMBA , 4(4), 644–851. Kawatu,  S.F.  2019 Analisis  Laporan  Keuangan Sektor Publik . Yogyakarta Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga. Putri,  S.A.P.N.  and  Yuniarta,  A.G.  2023,
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali TAhun 2017-2021, Jurnal Akuntansi Profesi , 14(1), 133–147. Widarjono,  A.  2009, Ekonometrika  Pengantar dan Aplikasnya . Yogyakarta: Ekonisia.
Wijaya, P.A.K.. and Candradiningrat, R.I. 2021, Regional  Revenue  and  Balanced  funds on  the  Financial  Performance  of  the Regional  Government  (Empirical  Study at  Tabanan,  Bali,  Indonesia), American Journal  of  Humanities  and  Social Sciences Research (AJHSSR) , 5(5), 304– 309. Yuliansyah, R., Susanti, I.E. and Yanti, A. 2019, The Effect of Regional Original Revenue,  Balance  Funds,  and  Capital Expenditures on
the Financial Performance of District Governments in West  Java  Province  in  2013-2017, Advances  in  Economics,  Business  and Management Research , 127, 152–156.