## TINJAUAN YURIDIS KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Studi di Koperasi Simpan Pinjam “AMANAH” Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Lamongan
Oleh
Dhevi Nayasari Sastradinata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Pertumbuhan  kredit  di  Indonesia  semakin  naik.  Banyak  faktor  yang melatarbelakangi  diantaranya  adalah  Kebutuhan  akan  permodalan  sampai  kredit untuk  memperoleh  barang  yang  diinginkan  dan  kemudahan  dalam  memperoleh kredit. Banyak lembaga penyedia keuangan, Salah satunya koperasi,  yang ada di Indonesia  berlomba-lomba  menarik  nasabah.  Dari  latar  belakang  tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pengajuan kredit dengan  jaminan  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dan  apa  akibat hukum  yang timbul bila debitur tidak memenuhi pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan.
Dari hasil pembahasa dapat disimpulkan bahwa  Proses pengajuan kredit dengan  jaminan  BPKB  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Amanah  Nasabah Mengajukan  Permohonan  Kredit  ke  Koperasi  terlebih  dahulu,  Dari  permohonan tersebut  selanjutnya  pihak  koperasi  melalukan  analisa  kelayakan  dengan memperhatikan    beberapa  aspek,  Apabila  permohonannya  disetujui  maka  calon nasabah  harus  melampirkan  beberapa    persyaratan  sebagai  kelengkapan  Kredit, Setelah  syarat  terpenuhi,  selanjutnya  pihak  koperasi  melakukan  pencairan  atas pinjaman nasabah.
Akibat hukum  yang timbul jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran sesuai  batas  waktu  yang  ditimbulkan  adalah  dengan  dibawanya  masalah  ini  ke pengadilan  sehingga  dilakukan  pembatalan  perjanjian  dengan  pihak  nasabah memberikan ganti rugi yang ditimbulkan sampai dengan dipailitkan. Kedua belah pihak  juga  bisa  memilih  alternatif  penyelesaian  lainnya  yakni  negosiasi  dengan jalan  rescheduling  atau  Restrukturisasi  utang.  Di  Koperasi  Simpan  Pinjam “Amanah”  lebih  memilih  untuk  negosiasi  bersama  dengan  nasabah  agar  tidak menghabiskan dana banyak dan waktu jika memilih jalur persidangan.
Kata Kunci  : Tinjauan Yuridis, Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

## A. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari,  sehingga  seringkali lupa  diri  saat  menjalankan aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Besarnya pendapatan sering
dirasa  kurang  karena  terjadi
tumpang tindih antara kebutuhan  dan  keinginan  dan hal  ini  lah  yang  menjadi masalah pada saat sekarang ini 1 Kredit  tidak  bisa  lepas  dari masyarakat. Kebutuhan akan hutang dengan kemudahan untuk melunasi  dengan  cara  angsuran menggiurkan  masyarakat.  Ada beberapa alasan orang mengajukan  kredit.  Kredit  untuk modal usaha, dengan mengajukan  kredit  seorang  yang mempunyai usaha dapat memperoleh  modal,  ada  juga kredit  untuk  konsumsi,  kredit untuk pembiayaan.
Setiap  transaksi  kredit  harus mematuhi  hukum  yang  berlaku, hal ini untuk melindungi hak-hak yang  diperoleh  oleh  masing- masing pihak juga sebagai pondasi  dari  perjanjian  perikatan yang mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan segala  kewajiban  yang  melekat pada setiap orang yang melakukan perjanjian. Kredit  dari  sudut  pandang bahasa berarti suatu kepercayaan, kepercayaan yang diberikan pihak  pemberi  kredit  kepada penerima  kredit.  Penerima  kredit mempunyai  kepercayaan  dari pemberi  kredit  dengan  resiko mengembalikan  dengan  jangka waktu  yang  ditentukan.  Pemberi kredit  juga  menanggung  resiko apabila  penerima  kredit  tidak menunaikan  tanggung  jawabnya sehingga  pemberi  kredit  juga harus
menganalisa setiap pengajuan kredit yang dilakukan.
1 Natara  Andri  &  Nurbekti  Satriyo.  Solusi Cerdas  Mengatasi  Hutang  dan  Kredit. Penebar plus. Jakarta. 2008. h. 7
Dalam kredit ada 4 unsur pokok, yaitu  kepercayaan,  waktu,  resiko dan prestasi. Kepercayaan berarti setiap  pemberian  kredit  didasari atas  kepercayaan  oleh  pihak pemberi  kredit  kepada  penerima kredit untuk mengembalikan hutangnya  dengan  waktu  yang ditentukan. 2
Waktu  berarti  batas  antara pemberian kredit dengan pembayaran  kembali  oleh  pihak penerima kredit dilakukan dengan jangka waktu yang ditentukan  oleh  kedua  belah pihak.  Sedangkan  resiko  yang dimaksud adalah setiap pemberian  kredit  mengandung resiko  di  dalamnya.  Resiko  ini terdapat  di  jangka  waktu  antara pemberian kredit sampai pelunasan kredit. Sehingga semakin  panjang  jangka  waktu pelunasan  semakin  besar  pula resiko yang didapatkan.
Sedangkan  prestasi  adalah  setiap kesepakatan  yang  terjadi  antara pemberi  kredit  dan  penerima kredit mengenai suatu pemberian kredit,  ketika  itu  terjadi  prestasi dan kontra prestasi. 3

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah
Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan Oleh karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan untuk mengkaji tentang norma-norma dalam hukum  positif,  yakni  norma hukum  yang  terkait  dengan perkreditan. Penelitian
ini
2 H.R.  Daeng  Naja.  Hukum  Kredit  dan  Bank Garasi.  Citra  Aditya  Nakti.  Bandung.  2005. h. 123-125
3 Ibid.
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum  terdiri  dari  Perundang- undangan,  catatan  resmi  atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan  hakim.  adapun  bahan hukum primer tersebut meliputi : Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  Undang
Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana yang telah diubah dengan Undang  Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  Undang  Undang Nomor    10  Tahun  1998  tentang Perbankan, Undang Undang Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian. Baik  bahan  hukum  primer maupun  sekunder  dikumpulkan berdasarkan  topic  permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber untuk dikaji secara komprehensif.  Adapun  bahan hukum  yang  diperoleh  dalam penelitian adalah studi kepustakaan,  aturan  perundang- undangan,  yang  penulis  uraikan dan dihubungkan sedemikan rupa,  sehingga  disajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis guna menjawab perumusan masalah  yang  dirumuskaan  dan dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan yang bersifat umum  terhadap  permasalahan kongkrit yang dihadapi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Tinjauan  Yuridis  Kredit dengan  jaminan  BPKB  di Koperasi Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud  dan  tujuan  yang beraneka  macam,  salah  satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit, istilah kredit  dikenal  dalam  bahasa yunani  “ credre ”  yang  berarti percaya  atau to  believe  atau to trust. 4 Oleh sebab itu dasar dari kredit itu adalah kepercayaan. Maksud kepercayaan  bagi  si  pemberi kredit  adalah  ia  percaya kepada  si  penerima  kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti dikembalikannya sesuai dengan perjanjian. Sedangkan  bagi  si  penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai  kewajiban  untuk membayar sesuai dengan jangka  waktu  yang  telah disepakati.
Kredit  menurut  Pasal  1 Angka  11  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan selanjutnya  disebut  dengan Undang-Undang  Perbankan menyatakan:  Kredit  adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan
4 H.  Mho.  Tjoekam.  Perkrediatan  Bisnis  Inti Bank Komersial (Konsep teknik dan Kasus). Gramedia  Pustaka  Utama.  Jakarta.  1999.
h. 12.
pinjam meminjam antara bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya setelah  jangka  waktu  dengan pemberian bunga.
Peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat  dilihat  dan  dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan,  antara lain: a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. b. Undang-Undang  Nomor 10 1998 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  7  tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  1999  tentang
Bank Indonesia; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2004 tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  1999  tentang Bank Indonesia; 5
Adapun tujuan pemberian kredit yang lainnya adalah:
a. Bagi kreditur 1) Pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan. 2) Pemberian kredit merupakan 5 H.  Salim  HS.  Perkembangan  Hukum Kontrak  Diluar  KUH  Perdata.  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. h. 78-81.
perangsang produk- produk lainnya 3) Perkreditan merupakan  instrumen penjaga likuidasi, solvabilitas, dan profitabilitas. b. Bagi debitur 1) Kredit berfungsi sebagai  sarana  untuk membuat kegiatan usaha  makin  lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik dari pada sebelumnya. 2) Memperluas kesempatan  berusaha
dan  bekerja  dalam perusahaan. c. Bagi masyarakat 1) Kredit mengurangi pengguguran,  karena membuka peluang berusaha,  bekerja  dan pemerataan pendapatan. 2) Kredit  meningkatkan fungsi  pasar  karena adanya peningkatan daya beli. 6
Sedangkan kredit sendiri mempunyai fungsi, sebagai berikut:
a. Untuk meningkatkan daya  guna  uang,  apabila uang  disimpan  saja  tidak akan menghasilkan sesuatu  yang  berguna, dengan  pemberian  kredit uang tersebut untuk menghasilkan  barang  dan jasa oleh penerima kredit. b. Untuk meningkatkan peredaran  dan  lalu  lintas
6 Thomas Suyatno. Op.cit. h.15
uang,  dengan  pemberian kredit  uang  itu  akan beredar dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. c. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian  kredit  kepada debitur  dapat  digunakan untuk  mengelola  barang yang tadinya tidak berguna  menjadi  berguna dan bermanfaat. d. Meningkatkan  peredaran barang,  kredit  dapat  pula menambah atau memperlancar arus barang  dari  satu  wilayah ke wilayah yang lainnya. e. Sebagai alat stabilitas ekonomi,  dengan  adanya kredit yang diberikan akan  menambah  jumlah barang  yang  diperlukan oleh masyarakat f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 7 Adapun tujuan pemberian kredit yang lainnya adalah:
d. Bagi kreditur 1) Pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan. 2) Pemberian kredit merupakan perangsang produk- produk lainnya 3) Perkreditan merupakan  instrumen penjaga likuidasi, solvabilitas, dan profitabilitas. e. Bagi debitur
7 Kasmir.  Bank  dan  Lembaga  Keungan Lainnya.  Rajawali  Pers.  Jakarta.  2003.  h.
97
1) Kredit berfungsi sebagai  sarana  untuk membuat kegiatan usaha  makin  lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik dari pada sebelumnya. 2) Memperluas
kesempatan  berusaha dan  bekerja  dalam perusahaan. f. Bagi masyarakat 1) Kredit mengurangi pengguguran,  karena membuka peluang berusaha,  bekerja  dan pemerataan pendapatan. 2) Kredit  meningkatkan fungsi  pasar  karena adanya peningkatan daya beli. 8
Sedangkan kredit sendiri mempunyai fungsi, sebagai berikut:
g. Untuk meningkatkan daya  guna  uang,  apabila uang  disimpan  saja  tidak akan menghasilkan sesuatu  yang  berguna, dengan  pemberian  kredit uang tersebut untuk menghasilkan  barang  dan jasa oleh penerima kredit.
h. Untuk meningkatkan peredaran  dan  lalu  lintas uang,  dengan  pemberian kredit  uang  itu  akan beredar dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain.
i. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian  kredit  kepada debitur  dapat  digunakan
8 Thomas Suyatno. Op.cit. h.15
untuk  mengelola  barang yang tadinya tidak berguna  menjadi  berguna dan bermanfaat. j. Meningkatkan  peredaran barang,  kredit  dapat  pula menambah atau memperlancar arus barang  dari  satu  wilayah ke wilayah yang lainnya. k. Sebagai alat stabilitas ekonomi,  dengan  adanya kredit yang diberikan akan  menambah  jumlah barang  yang  diperlukan oleh masyarakat l. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 9 Pengaturan  umum  tentang  jaminan diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1131
KUH  Perdata,  dimana  ditentukan bahwa  segala  kebendaan  pihak  yang berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  di kemudian  hari  menjadi  tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jaminan  menurut  Undang-Undang Perbankan  adalah  “ keyakinan  akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. ” 10
Landasan  dan  asas  koperasi  terdapat di  dalam  UURI  Nomor  17  Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1992  tentang  Perkoperasian  Pasal  2
9 Kasmir.  Bank  dan  Lembaga  Keungan Lainnya. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. h. 97
10 Rachmdi  Usman.  Aspek-Aspek  Hukum Perbankan Di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. h. 22.
dan  pasal  3  dikatakan  bahwa: “ koperasi  berlandaskan  pancasila dan  undang-undang  dasar  1945, koperasi berdasar atas asas kekeluargaan ”. dari bunyi Pasal 2 itu jelas  bahwa  koperasi  berlandaskan pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 sebagai  landasan  koperasi  juga ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33  ayat  1  beserta  penjelasannya, disitu  dijelaskan  secara  eksplisit bahwa  bangunan  perusahaan  yang sesuai  dengan  Pasal  1  adalah koperasi.  Sedangkan  asas  koperasi sesuai  dengan  Pasal  3  UU  No.  17 Tahun  2012  adalah  berasaskan kekeluargaan,  asas  ini  sesuai  dengan jiwa dan kepribadian bangsa
Indonesia.  Koperasi  sebagia  suatu usaha  bersama  harus  mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dalam  kehidupan  keluarga.  Dalam suatu  keluarga,  seagala  sesuatu  yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan
bersama  seluruh  anggota  keluarga, usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan  ini  biasanya  disebut dengan gotong-royong. 11
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam UU  RI  No.  17  Tahun  2012  pasal  26 ayat  1  bahwa  “anggota  koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi” 12
memberikan  arti  bahwa  Koperasi berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, Karakteristik  utama  koperasi  yang membedakannya dengan badan usaha  lain  adalah  bahwa  anggota koperasi  memiliki  identitas  ganda
11 Ibid , h. 42.
12 Undang-undang Perkoperasian 2012 dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. h. 18
( the  dual  identity  of  the  member) , yaitu  anggota  sebagai  pemilik  dan sekaligus  sebagai  pengguna  jasa koperasi ( user own oriented frim ),

## 2. Proses Pengajuan Kredit
Setiap  calon  nasabah  yang  akan
melakukan  pinjaman  pada  Koperasi Simpan  Pinjam  “Amanah”  terlebih dahulu akan mengajukan permohonan.    Setelah  mengajukan permohonan  pihak  koperasi  akan melakukan verifikasi. 13
Adapun hak dari Koperasi Simpan Pinjam “Amanah” dapat dilihat dalam surat perjanjian kredit, hal itu diatur dalam Pasal 5, Surat Perjanjian yang berisikan :
“Debitur  dengan  ini  menyatakan persetujuannya apabila terjadi keterlambatan  dalam  pembayaran kewajiban  bunga  dan  atau  angsuran pokok  apabila  dalam  batasan  waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara  seksama  dan  sepatutnya seluruh  jumlah  kredit  berikut  bunga dan  biaya-biaya  lain  yang  timbul berdasarkan  perjanjian  ini,  maka kreditur  berhak  memperhitungkan denda  (penalty  overdue)  terhadap debitur  sebesar  4%  (empat  persen)
setiap  bulan  dari  seluruh  kewajiban debitur kepada kreditur yang tertunda dan dihitung secara harian.” 14
Berdasarkan  surat  perjanjian  diatas, dapat  dipahami  bahwa  apabila terjadi  keterlambatan  oleh  debitur untuk membayar kewajibannya,
13 Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, Nasabah Koperasi simpan pinjam “Amanah”
14 Dokumentasi surat perjanjian  kredit di Koperasi simpan pinjam “Amanah”
maka kreditur berhak memperhitungkan  denda  yang  akan dibebankan  setiap  bulannya  dari seluruh  kewajiban  debitur.  Denda yang  dibebankan  kepada  debitur merupakan akibat dari keterlambatan debitur itu sendiri.
Adapun  kewajiban-kewajiban  yang dimiliki  oleh  Koperasi  Simpan Pinjam  “Amanah”  yang  dipedomani pada  Surat  Perjanjian  Kredit  dapat dilihat  dari  berbagai  pasal  yang  ada dalam surat perjanjian tersebut, salah satunya  terdapat  pada  Pasal  1  Surat Perjanjian Kredit yang berisikan :
“Kreditur telah memberikan debitur pinjaman  uang  berupa  fasilitas kredit  modal  kerja  yakni  kredit komersil sesuai dangan nilai pinjaman  dan  debitur  menyatakan mengaku  dan  menerima  pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk menambah  modal  kerja,  bunga  dan biaya-biaya  lainnya  yang  timbul berdasarkan  perjanjian  ini,  untuk selannjutnya disebut pinjaman.” 15
Ketika  debitur  telah menandatangani perjanjian maka pemberian dana dengan segera diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam “Amanah”.  Kewajiban  dari Koperasi Simpan Pinjam “Amanah” yakni memberikan pinjaman uang berupa fasilitas  modal  kerja  yaitu kredit  komersil  yang  harus digunakan sebagai modal kerja sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani  kedua  belah pihak.  Hal  ini  dilakukan  oleh Koperasi  12  Pasal  5  Surat
15 Ibid
Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam “Amanah”. Kewajiban dari debitur  dalam  pelaksanaan pemberian pinjaman ini diatur  dalam  pasal  1763 KUHPerdata.  Menurut  pasal tersebut siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah  dan  keadaan  yang sama,  dan  pada  waktu  yang ditentukan. 16 Menurut  pasal 1764 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa si peminjam tidak mampu mengembalikan  barang  yang dipinjamnya  dalam  jumlah dan  keadaan  yang  sama, maka dia diwajibkan membayar  harganya  dalam hal  mana  harus  diperhatikan waktu  dan  tempat  dimana harganya,  menurut  perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu  dan  tempat  ini  tidak telah ditetapkan, harus diambil  harga  barang  pada waktu  dan  tempat  dimana pinjaman telah terjadi. 17 3. Akibat Hukum bagi Debitur yang Tidak melaksanakan kewajibannya Dalam hukum perjanjian masing-masing pihak  mempunyai  prestasi yang  bertalian  erat  satu dengan  yang  lain.  Apabila salah  satu  pihak  tidak  dapat memenuhi kewajibannya
16 R.  Subekti  &  R.  Tjitrosudibio,  op.cit.,
h.452
17 R. Subekti, op.cit, h.128
maka perjanjian bisa dibatalkan  dan  menimbulkan resiko  terhadap  kedua  belah pihak.  Pembatalan  perjanjian bisa  dilaksanakan  oleh  pihak kreditur  jika  pihak  debitur lalai  dalam  melaksanakan kewajibannya.  Akibat  dari hapusnya  perikatan,  masing- masing pihak tidak perlu lagi memenuhi  prestasi.  Pihak yang mengajukan pembatalan berhak  menuntut  ganti  rugi sebagai akibat daripada ingkar janji dan pembatalan. 18 Dalam  setiap  kredit ada  kalanya  pihak  debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang yang ada pada dirinya sehingga menimbulkan akibat hukum  pada  dirinya.  Ada beberapa  penyebab  terjadi kredit bermasalah, penyebabnya dapat diklasifikasi  dalam  beberapa faktor: 1. Faktor intern kreditur a. Naluri bisnis dan kemampuan menganalisa kredit yang belum memadai. b. Para  anggota  komite pemutus  kredit  tidak memiliki integritas yang baik. c. Pengawasan  terhadap penggunaan kredit tidak memadai d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan  jumlahnya jika dibandingkan
18 R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Binacipta. Bandung. h. 65-67
dengan kebutuhan sesungguhnya e. Tidak mempunyai informasi  yang  cukup tentang watak dan track record debitur 2. Faktor intern debitur a. Penyalah gunaan kredit  oleh  debitur, pemberian kredit tidak digunakan sebagaimana tujuan kredit b. Terjadi masalah intern dalam perusahaan yang diberi kredit c. Tidak  adanya  tenaga ahli perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien 3. Faktor ekstern a. Kondisi perekonomian Indonesia  sejak  tahun 1997  mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan  terutama perusahaan yang pembiayaannya mengandalkan hutang. b. Turunnya  daya  beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk  dan  jasa  yang dihasilkan oleh perusahaan  sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menutupi produksi dan modal. c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah. 19 Apabila  debitur  tidak melaksanakan  kewajibannya maka pihak debitur mendapatkan  akibat  hukum yang  ditempuh  oleh  pihak kreditur. Pada dasarnya penyelesaian  kredit  macet dilakukan  dengan  dua  cara, litigasi  dan  negosiasi.  Tetapi kenyataan  di  lapangan  selain kedua  cara  itu  pihak  pemberi kredit menggunakan jasa Dept Collector untuk menagih  kredit  meski  badan jasa itu tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. 20 a. Litigasi Penyelesaian  kredit  bermasalah dengan  cara  litigasi  adalah dengan mendayagunakan lembaga  peradilan  yang  ada. Lembaga peradilan masih dibutuhkan oleh seseorang karena lembaga peradilan menjadi  tempat  yang  dapat diandalkan. Penyelesaian masalah  dengan  litigasi  ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan ataupun  terhadap  debitur  yang usahanya  tidak  berjalan.  Ada beberapa peran yang menguatkan  lembaga  peradilan di masyarakat, sebagai berikut:
1) Peradilan sebagai kutup penekan  atau  pressure  valve atas  segala  pelanggaran  hukum,
19 Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Prenamedia Group. Jakarta.
h. 76-77
20 H.R. Daeng Naja. Hukum Kredit dan
Bank Garasi. Citra Aditya Nakti. Bandung.
2005. h. 334-335
ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum
2) Peradilan  diharapkan  masih sebagai last  resort atau  tempat terakhir  mencari  kebenaran  dan keadilan  sebagaimana  fungsi yang melekat padanya, penegak kebenaran dan keadilan. 21 Pada  prakteknya  penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan  dengan  pengajuan gugatan  atau  langsung  eksekusi kepada lembaga Peradilan Negeri,  Pengadilan  Niaga,  dan Panitia  Urusan  Piutang  Negara (PUPN). 1) Peradilan Negeri Penanganan perkara kredit bermasalah di Pengadilan Negeri  dapat  ditempuh  dengan beberapa  cara,  melalui  gugatan biasa  dan  permohonan  eksekusi grosse akta.
a) Gugatan biasa
Untuk  mencapai  suatu  eksekusi atas  putusan  hakim  dalam proses gugatan biasa diperlukan tiga  tingkatan  peradilan,  yaitu Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri, Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi, dan Tingkat Kasasi/Mahkama Agung.  Proses  perkara  perdata di  Pengadilan  Negeri  dilakukan secara  terbuka  dengan  diawali masing-masing  pihak  memberi alasannya. Sampai terakhir setelah mendengarkan penjelasan  dan  tanya  jawab berbagai pihak pengadilan menjatuhkan  putusan  disertai dengan  alasan-alasan  putusan yang dijadikan dasar mengadili
b) Permohonan  eksekusi  grosse akta
21 Ibid. h. 336
Permohonan eksekusi ini dilakukan atas dasar dan kekuatan Grosse Akta Pengakuan  Hutang  dan  Grosse Akta  Hipotik.  Saat  pengajuan gugatan eksekusi pihak pengadilan selalu mengacu pada jangka  waktu  kredit.  Jika  sudah jatuh tempo, maka dapat dilakukan eksekusi  atau gugatan jika  belum  jatuh  tempo  maka pihak  pengadilan  tidak  akan menerima gugatan. 22 2) Pengadilan Niaga Penyelesaian melalui Peradilan Niaga merupakan salah  satu  alternatif  yang  dapat digunakan  oleh  pihak  kreditur terhadap debitur yang bermasalah  dengan  berpedoman bahwa pihak kreditur menyatakan bahwa pihak kreditur mengalami pailit. 23 3) Panitia Urusan Piutang Negara Panitia  urusan  piutang negara (PUPN) melakukan
penyelesaian  kredit  macet  pada instansi  pemerintahan,  badan- badang  negara,  serta  BUMN/D Perbankan  atau  Non-Perbankan. Tugas dari Panitia urusan Piutang Negara adalah mengurusi piutang yang besarnya telah pasti menurut  hukum.  Tetapi  debitur tidak melunasi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan  piutang  negara  adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan  kepada  negara  atau badan-badan  yang  dikuasai  oleh negara. 24

## D. PENUTUP
22 Ibid. h. 336-339 23 Ibid. h. 340
24 Ibid. h. 344-345
1. Proses pengajuan kredit dengan  jaminan  BPKB  di Koperasi  Simpan  Pinjam Amanah adalah sebagai berikut: b. Nasabah Mengajukan Permohonan  Kredit  ke Koperasi. c. Dari permohonan tersebut selanjutnya pihak koperasi melalukan analisa  kelayakan  dengan memperhatikan   beberapa aspek. d. Apabila  permohonannya disetujui maka calon nasabah harus melampirkan beberapa persyaratan sebagai kelengkapan Kredit. e. Setelah  syarat  terpenuhi, selanjutnya pihak koperasi melakukan pencairan  atas  pinjaman nasabah. 1. Akibat  hukum  yang  timbul jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran sesuai  batas  waktu  yang ditimbulkan  adalah  dengan dibawanya  masalah  ini  ke pengadilan sehingga dilakukan pembatalan perjanjian dengan pihak nasabah  memberikan  ganti rugi yang ditimbulkan sampai dengan  dipailitkan.  Kedua belah pihak juga bisa memilih alternatif penyelesaian lainnya yakni negosiasi dengan  jalan  rescheduling atau Restrukturisasi utang. Di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah”  lebih  memilih untuk negosiasi bersama dengan  nasabah  agar  tidak menghabiskan  dana  banyak
dan  waktu  jika  memilih  jalur persidangan. Apabila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya maka  pihak  koperasi  akan mendatangi nasabah dan memberikan surat peringatan, diberlakukan denda keterlambatan, hingga penyitaan jaminan agar dibeli sendiri  atau  dilelang  kepada orang lain.

## E. DAFTAR PUSTAKA
H.  Mho.  Tjoekam.  Perkrediatan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep teknik dan Kasus).  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta. 1999. H.  Salim  HS.  Perkembangan Hukum  Kontrak  Diluar KUH  Perdata.  PT  Raja Grafindo  Persada.  Jakarta. 2006.
H.R. Daeng Naja. Hukum Kredit  dan  Bank  Garasi. Citra Aditya Nakti. Bandung. 2005. Kasmir.  Bank  dan  Lembaga Keungan Lainnya. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. Natara Andri & Nurbekti Satriyo. Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit. Penebar plus. Jakarta. 2008
R. Setiawan. Pokok-pokok
Hukum Perikatan. Binacipta. Bandung.
Rachmdi  Usman.  Aspek-Aspek
Hukum Perbankan Di Indonesia. Gramedia Pustaka  Utama.  Jakarta. 2001.
Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Prenamedia Group. Jakarta.
Undang-undang Perkoperasian 2012 dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.