## HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS MINYAK MONTARA
Ni Putu Suci Meinarni STIKI INDONESIA Jalan Tukad Pakerisan No. 97 Denpasar Email : sucimeinarni@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia tidak dapat memaksakan ketaatan PTTEP Australasia untuk membayar  ganti  rugi  kepada  Pemerintah  Indonesia.  Sebab,  berdasarkan  hasil penelitian  yang  melibatkan  berbagai  perguruan  tinggi  di  Australia,  dampak  dari ledakan minyak Montara sama sekali tidak signifikan dan aman bagi seluruh flora dan  fauna  yang  ada  disekitar  wilayah  laut  terjadinya  ledakan  minyak.  Hambatan dalam  penyelesaian  Kasus  Minyak  Montara,  antara  lain  :  belum  adanya  aturan hukum  internasional  yang  khusus  mengatur  pencemaran  akibat  kegiatan eksploitasi  minyak  lepas  pantai,  kurangnya  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  perusahaan  pengeboran  minyak  lepas  pantai  PTTEP Australasia  merupakan  perusahaan  berbendera  Thailand  yang  beroperasi  di wilayah  Australia,  pihak  PTTEP  menyatakan  bahwa  Ledakan  Minyak  Montara tidak berdampak terhadap Indonesia.
Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Kasus Minyak Montara, Pencemaran

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  can  not  force  obedience  PTTEP  Australasia  to  pay compensation  to  the  Government  of  Indonesia.  Therefore,  based  on  the  results  of studies involving various universities in Australia, the impact of the explosion of the Montara oil altogether insignificant and safe for the entire flora and fauna that exist around  the  sea  area  of  the  explosion  of  oil.  Obstacles  in  solving  cases  Montara  Oil, among others: the absence of the rule of international law that specifically regulates pollution caused by oil exploitation activities offshore, lack of coordination between the  central  government  and  regional  governments,  companies  drilling  offshore  oil PTTEP Australasia is a company flagged Thailand operating in the region Australia, the PTTEP stated that the explosion of Montara Oil had no impact on Indonesia.
Keywords: Settlement, Case Montara Oil, Pollution

## Pendahuluan
Dalam  pembahasan  tentang aturan  internasional  dan  legislasi nasional untuk mencegah, mengurangi,  dan  mengendalikan pencemaran  lingkungan  laut,  Pasal 207-212 UNCLOS 1982 menyebutkan secara khusus enam jenis pencemaran  laut,  yaitu:  pencemaran dari  sumber  daratan,  pencemaran dari  aktivitas  dasar  laut  yang termasuk  dalam  yurisdiksi  nasional, pencemaran dari aktivitas dalam area terkait,  pencemaran  oleh  dumping, pencemaran dari kapal, dan pencemaran  dari  atau  melalui atmosfer.
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
UNCLOS  1982,  Pasal  192, menyatakan  bahwa  seluruh  negara diwajibkan  untuk  melindungi  dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban  ini  seimbang  dengan  hak yang  diberikan  kepada  setiap  negara untuk  mengeksploitasi  kekayaan alamnya, sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan dari masing-masing negara. Artinya, setiap  negara  memiliki  kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi  kekayaan  alamnya, termasuk  di  dalamnya  lingkungan laut,  yang  disertai  dengan  tanggung jawab  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan  atau  kekayaan  yang dieksploitasi.
Faktanya,  banyak  negara  yang melakukan eksploitasi berlebih, tanpa memperhatikan  kelestarian  laut  dan sumber  daya  yang  ada  di  dalamnya. Ditambah  lagi,  tindakan-tindakan pelestarian dan perlindungan lingkungan  laut  seringkali  diabaikan dan  tidak  dilaksanakan  secara optimal. Tindakan-tindakan semacam ini  tidak  hanya  merugikan  negara terkait,  melainkan  juga  negara  lain yang  terletak  di  sekitar  negara terkait.  Lebih  lanjut  lagi,  kondisi tersebut  memicu  terjadinya  sengketa antara  negara  atau  pihak  yang disinyalir sebagai penyebab kerusakan  atau  pencemaran  dengan negara  atau  pihak  lain  yang  terkena imbas  kerusakan  atau  pencemaran tersebut.
UNCLOS  1982,  Pasal  192,
menyatakan  bahwa  seluruh  negara diwajibkan  untuk  melindungi  dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban  ini  seimbang  dengan  hak yang  diberikan  kepada  setiap  negara untuk  mengeksploitasi  kekayaan alamnya, sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan
dari
masing-masing negara. Artinya, setiap  negara  memiliki  kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi  kekayaan  alamnya, termasuk  di  dalamnya  lingkungan laut,  yang  disertai  dengan  tanggung jawab  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan  atau  kekayaan  yang dieksploitasi.
Faktanya,  banyak  negara  yang melakukan eksploitasi berlebih, tanpa memperhatikan  kelestarian  laut  dan sumber  daya  yang  ada  di  dalamnya. Ditambah  lagi,  tindakan-tindakan pelestarian dan perlindungan lingkungan  laut  seringkali  diabaikan dan  tidak  dilaksanakan  secara optimal. Tindakan-tindakan semacam ini  tidak  hanya  merugikan  negara terkait,  melainkan  juga  negara  lain yang  terletak  di  sekitar  negara terkait.  Lebih  lanjut  lagi,  kondisi tersebut  memicu  terjadinya  sengketa antara  negara  atau  pihak  yang disinyalir sebagai penyebab kerusakan  atau  pencemaran  dengan negara  atau  pihak  lain  yang  terkena imbas  kerusakan  atau  pencemaran tersebut. Pada  tahun  2009,  Indonesia mengalami kasus pencemaran lingkungan  laut,  yang  pada  akhirnya berujung pada sengketa dengan pihak swasta yang terkait dengan pencemaran  tersebut.  Tanggal  20 Agustus 2009, telah terjadi ledakan di ladang  minyak  Montara  yang  berada di  kawasan  Zona  Ekonomi  Ekslusif (ZEE)  Australia.  Ledakan  tersebut mengakibatkan  tumpahnya  minyak mentah  yang  meluas  sampai  kepada wilayah ZEE Indonesia. Ledakan ladang minyak Montara  menjadi  kasus  luapan minyak  terbesar  yang  terjadi  di ladang  minyak  Montara  di  Laut Timor,  yang  terletak  di  pantai  utara
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
Australia.  Ladang  minyak  Montara terletak di  pantai  Kimberley,  250  km di utara Truscott, dan 690 km di barat Darwin.  Kasus  ini  merupakan  salah satu  bencana  minyak  terbesar  yang dialami  Australia.  Aliran  minyak terjadi  sejak  21  Agustus  2009  dan berlanjut  hingga  3  November  2009. Kedutaan  Besar  Australia  di  Jakarta menjelaskan  bahwa  minyak  mentah mulai  mengalir  menuju  Laut  Timor pada  tanggal  21  Agustus  2009,  dan memberikan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia setelah diperoleh  citra  satelit  pada  tanggal  1 September  2009  yang  menunjukkan bahwa  tumpahan  minyak  mengalir menuju  ZEE  Indonesia  dalam  bentuk gumpalan.  Sebagai  langkah  lanjutan, pada  tanggal  28  Oktober  2009,  the
Minister for the Environment, Heritage and the Arts, Peter Garrett, menjelaskan  secara  langsung  kepada Menteri  Lingkungan  Indonesia,  Gusti Muhammad  Hatta,  terkait  dengan permasalahan  tumpahan  minyak Montara. Kerugian ditimbulkan oleh tumpahan minyak mencemari kawasan  laut  Indonesia,  Australia, dan  Timor  Leste.  Negara  Republik Indonesia  cukup  besar.  Pemerintah Indonesia  bersama-sama  dengan Australia  bertanggungjawab  dalam memelihara dan memberikan perlindungan  terhadap  lingkungan. Salah  satu  langkah  yang  ditempuh untuk  dapat  menyelesaikan  kasus pencemaran  minyak  ini,  Pemerintah
Indonesia mengajukan perkara pencemaran  laut  tersebut  ke  dalam sengketa dengan PTTEP Australasia
Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk memaparkan  mengenai  “Hambatan dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kasus Pencemaran  Minyak Montara  di  Laut
Timor  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dan Australia”.
Pembahasan Hambatan  Dalam  Penyelesaian Sengketa Kasus Platform Montara Setiap proses dalam penyelesaian  sengketa  antar  negara tentunya memiliki hambatannya masing-masing.  Hal  ini  disebabkan oleh  perbedaan  sudut  pandang  dan kepentingan  dari  masing-masing pihak.  Tentunya  para  pihak  akan membela dan mempertahankan kepentingannya.  Sehingga  sering  kali penyelesaian suatu sengketa memerlukan  waktu  yang  cukup panjang. Permasalahan dalam penyelesaian  sengketa  Kasus  Minyak Montara  ini  pada  dasarnya,  adalah ketidaksepakatan  antara  Pemeritah Republik  Indonesia  dengan  PTTEP Australasia  mengenai  klaim  ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh PTTEP Australasia. Selain ketidaksepakatan  antara  Indonesia dan  PTTETP,  kendala-kendala  lain dalam penyelesaian sengketa pencemaran  minyak  oleh  PTTEP Australasia  yang  cukup  rumit. Beberapa hambatan-hambatan tersebut antara lain : Belum  adanya  aturan  hukum internasional yang khusus mengatur pencemaran akibat kegiatan  eksploitasi  minyak  lepas pantai. Kondisi ini menyebabkan pemerintah indonesia kesulitan dalam  menentukan  penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul  akibat  hal  tersebut  (Rayyanul M.  Sangadji).  Pencemaran  minyak akibat  pengeboran  minyak  lepas pantai  merupakan  hal  yang  belum
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
diatur secara khusus dalam pencemaran  laut,  sebagaimana  rezim pencemaran  lingkungan  laut  yang diakui dalam UNCLOS 1982. Pasal  207-212  UNCLOS  1982 mengatur  mengenai  pencemaran lingkungan  yang  bersumber  dari dumping,  pencemaran  laut  sumber darat, pencemaran laut yang bersumber dari kegiata-kegiatan dari laut  yang  tunduk  pada  yurisdiksi nasional,  pencemaran  yang  berasal dari  kegiatan-kegiatan  di  kawasan, pencemaran  yang  berasal  dari kendaraan  air  dan  pencemaran  yang berasal  dari  atau  melalui  udara. Dengan  demikian,  dapat  diketahui secara  nyata  bahwa  pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak  lepas  pantai  merupakan  hal yang baru.
Sejauh  ini,  aturan  internasional mengenai pencemaran akibat minyak yang  bersumber  dari  kapal  telah diatur dalam International Convention for  the  Prevention  of  Pollution  from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978). MARPOL adalah peraturan-peraturan internasional yang  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  pencemaran  di  laut.  Isi dalam  MARPOL  bukan  melarang pembuangan  zat-zat  pencemar  ke laut, tetapi mengatur cara pembuangannya. Agar dengan pembuangan  tersebut  laut  tidak tercemar  (rusak),  dan  ekosistim  laut tetap terjaga.
Selain  MARPOL,  aturan  hukum internasional  lainnya  yang  berkaitan dengan  polusi  yang  terjadi  di  laut ialah  Civil  Liability  Convention  1992 (CLC  1992  yang  menggantikan  CLC 1969),  mengenai  kompensasi  ganti kerugian  atas  pencemaran  minyak  di laut  dan  Fund  Convention  1992
(menggantikan Fund Convention
1971),  yang  merupakan  konvensi tambahan  bagi  CLC  1992  yang diperuntukkan  bagi  korban  selaku penerima kompensasi atau ganti rugi (Mark Jacobson, 2007).
CLC  1992  mengatur  mengenai kewajiban pemilik kapal akan bahaya dari  minyak,  dimana  konvensi  ini menetapkan  kepada  para  pemilik kapal  akan  tanggung  jawab  mutlak dan kewajiban untuk mengasuransikan usahanya. Konvensi ini dibentuk untuk pencemaran  minyak  yang  dihasilkan oleh  tumpahan  minyak  dari  kapal atau  tanker.  Didalam  konvensi  ini, International  Maritime  Organization (IMO),  sebagai  organisasi  maritim internasional  memiliki  ruang  lingkup untuk  membantu  para  anggotanya untuk mendapatkan kompensasi. CLC 1992  dalam  penetapan  jumlah  ganti rugi memiliki batasan-batasan, dihitung  dari  jumlah  yang  terangkut (dalam  satuan  ton)  (IOPC  Funds, 2012).
Pada  prinsipnya  pemberian kompensasi  yang  diatur  dalam  CLC adalah  pencermaran  akibat  minyak yang berasal dari aktivitas kapal, baik pengangkutan  maupun  hasil  limbah transportasi  kapal.  Dan  pemberian ganti  rugi  pada  CLC  bersifat  terbatas (masih  dapat  dihitung)  berbanding dengan muatan pada kapal pengangkut  minyak.  Sehingga  dapat diasumsikan  bahwa  CLC  tidak  dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian  sengketa  tumpahan minyak di laut dari pengeboran lepas pantai. Penyebab terjadinya pencemaran  adalah  berbeda,  dan volume  tumpahan  juga  berbeda. Volume  tumpahan  minyak  akibat eksplorasi lepas pantai tidak terhitung jumlahnya (unlimited) selama  kebocoran  masih  belum
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
ditanggulangi,  jadi  sudah  dapat dipastikan kerugian yang terjadi akan jauh  lebih  besar.  Dan  berarti,  pasal- pasal  dalam  CLC  1992  dan  Fund
Convention 1992 hanya dapat dijadikan sebagai pembanding (sebatas rekomendasi). Dikarenakan  tidak  ada  aturan hukum  internasional  mengenai  hal tersebut,  menyebabkan  sulitnya  pula pemerintah untuk menentukan aparatur atau lembaga pemerintahan mana  yang  akan  menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga pemerintah  membentuk  satu  tim khusus  yang  terdiri  atas  beberapa instansi  pemerintah  terkait.  Tim Nasional  Penanggulangan  Keadaan Darurat  Pencemaran  Minyak,  yang diketuai  oleh  Menteri  Perhubungan sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 109 tahun 2006.
Pada  tahun  2009,  Pemerintah membentuk  Tim  Terpadu  Observasi Tumpahan  Minyak  di  Laut  Timor Perairan  Indonesia,  dimana  dalam laporan  observasinya  tim  terpadu merekomendasikan  salah  satunya adalah mengenai perlunya pemahaman dasar hukum internasional  terkait  klaim  ganti  rugi tumpahan  minyak  yang  bersumber dari rig. Dengan demikian, pemerintah secara sadar bahwa tidak ada  hukum  interanasional  yang mengatur mengenai hal tersebut. Jika ada  aturan  hukum  interasional mengenai  hal  tersebut  maka  akan lebih  mudah  untuk  menentukan dasar-dasar penentuan kerugian yang dibuat. Mengingat, besarnya tuntutan ganti  kerugian  pemerintah  daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur terhadap  pencemaran  minyak  akibat ledakan ladang minyak Montara. Berdasarkan  hasil  observasi Tim  Terpadu,  bahwa  secara  kasat
mata  tidak  ditemukan  pencemaran akibat  ledakan  ladang  minyak Montara  di  wilayah  laut  Indonesia. Beberapa  hasil  observasi  visual  tim terpadu  antara  lain,  terlihat  adanya lapisan  berwarna  coklat  muda  pada permukaan  air  laut  dan  butiran- butiran/emulsi pada air laut, permukaan  air  laut  pada  kondisi normal, di permukaan air lau terlihat kelompok lumba-lumba, terlihat burung camar bermain di permukaan air laut. Selain itu, dengan melakukan pemancingan  dari  kapal  survei diperoleh  Ikan  Kakap  Merah,  Ikan Kerapu  Macan,  Ikan  Kerapu  Merah dan  Ikan  Kakatua,  kondisi  visual seluruh ikan pada insang normal.
Kurangnya koordinasi antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. Kurangnya  koordinasi  antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah    menyebabkan  penyusunan klaim atas kasus pencemaran minyak ini  menjadi  tidak  akurat  (Rusmana Rusmana). Ketidak-akuratan data dan hasil penelitian terhadap kasus pencemaran  minyak  montara  dan akibatnya  terhadap  wilayah  perairan Indonesia,  kurang  dapat  menjadi dasar perhitungan ganti kerugianyang  dapat  diterima  oleh seluruh  pihak.  Perlu  sinergi  antara pemerintah  dan  masyarakat  untuk memperkuat  upaya  penyelesaian kasus  tumpahan  minyak  dari  sumur Montara (Kompas, 15 Agustus 2012).
Perusahaan  pengeboran  minyak lepas  pantai  PTTEP  Australasia merupakan perusahaan berbendera Thailand yang beroperasi di wilayah Australia.
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
Berdasarkan wawancara penulis  dengan  salah  satu  staf Kementerian  Luar  Negeri    Republik Indonesia  bahwa  pihak  Indonesia telah melakukan survei atau kunjungan  ke  PTTEP  Australasia  di Thailand.  Dari  survei  tersebut, diketahui bahwa perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang besar, dan pihak  Kementrian  Luar  Negeri pesimis jika nantinya PTTEP Australasia akan mampu memberikan ganti  rugi  sesuai  angka  yang  tertera pada  klaim  ganti  rugi  (Rayyanul  M. Sangadji).
Pihak  PTTEP  menyatakan  bahwa Ledakan  Minyak  Montara  tidak berdampak terhadap Indonesia.
Asumsi PTTEP Australasia mengenai  dampak  Kasus  Minyak Montara terhadap Indonesia dikarenakan bahwa PTTEP Australasia  menganggap  perusahaan telah mampu mengendalikan pencemaran  tersebut.  PTTEP  juga telah bergabung dengan Tim dibawah naungan  Pemerintah  Australia  untuk melanjutkan pemantauan dan evaluasi  efek  tumpahan  minyak  dari ladang  Montara  dan  menemukan bahwa daerah yang terkena pencemaran  hanya  terbatas  pada wilayah sekitar ladang Montara. Sebuah  studi  ilmiah  yang dilakukan oleh suatu lembaga lingkungan  independen  Australia bagian  barat  menunjukkan  bahwa tidak  ada  minyak  mentah  yang mencapai  pantai  barat  Australia. PTTEP  Australasia  tidak  menerima klaim  kompensasi  berkaitan  dengan laporan  dampak  pencemaran  di perairan  Indonesia    dari  insiden  di Laut  Timor  tahun  lalu.  Perusahaan tidak  menerima  bukti-bukti  yang menguatkan  bahwa  terdapat  hal-hal
yang membahayakan lingkungan. Jika klaim  diterima,  bukti-bukti  akan diperkirakan dan klaim akan dimasukkan  ke  dalam  anggaran mereka.  PTTEP  sebelumnya  telah mencoba melalui lembaga Pemerintah  Australia  terkait  guna memberikan klarifikasi melalui media mengenai  minyak  mentah  dari Montara  yang  masuk  ke  perairan Indonesia. Selain  melakukan  kerjasama dengan lembaga-lembaga independen,  PTTEP  Australasia  juga melakukan kerjasama dengan universitas-universitas  di  Australia untuk melakukan penelitian berkaitan  dengan  dampak  ledakan minyak  terhadap  ekosistem  dan lingkungan  laut  di  sekitar  wilayah ledakan  minyak,  bahkan  sampai dengan wilayah perairan laut Indonesia. Beberapa universitas yang melakukan  kerjasama  dalam  bidang ini  dengan  PTTEP  Australasia  antara lain  The  University  of  Queensland, Curtin  University,  Charles  Darwin University, Monash University. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh universitas- universitas  tersebut,  bahwa  dampak ledakan  minyak  montara  dalam beberapa hal tidak begitu membahayakan. Hasil penelitian tersebut, antara lain (www.pttep.co.au) : a) Aplikasi kimia dispersant disebabkan  peningkatan  dalam konsentrasi  hidrokarbon  dalam kolom  air,  sebagian  besar  berada dalam  satu  meter  pertama  kolom air.
b) Konsentrasi  berkurang  dengan cepat  seiring  dengan  berjalannya waktu,  kedalaman  dan  jarak  dari dispersant.

## Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)
c) Tidak  ada  minyak  yang  mencapai daratan  Australia  atau  pantai Indonesia.
d) Ledakan minyak terbesar terjadi di 22.8km dari lokasi pelepasan.
e) 98,6%  hidrokarbon  terjadi  di perairan Australia.
f) Populasi burung sehat.
g) Tidak  ada  dampak  yang  dapat diamati pada vegetasi.
h) Tidak ada tanda visual dari minyak atau  lilin  minyak  di  laut  sekitar permukaan karang.
i) Tidak  ada  bukti  gangguan  yang menunjukkan efek minyak mencapai terumbu karang. j) Beberapa pemutihan karang tampak  jelas,    kemungkinan disebabkan  oleh  stres  termal wilayah yang luas. k) Ekosistem berisi komunitas biologis yang beragam
l) Tidak  ada  tanda-tanda  jelas gangguan terakhir
m) Meskipun  ada  indikasi  paparan hidrokarbon  minyak  bumi,  semua sampel  ikan  berada  dalam  kondisi yang baik dan menunjukkan status kesehatan yang baik.
n) Investigasi kemungkinan rembesan hidrokarbon alam.
o) Tidak  ada  kontaminasi  minyak yang diamati sepanjang pantai.
p) Tampak keanekaragaman signifikan  dan  jumlah  megafauna laut. q) Temuan  awal  menunjukkan  tidak ada  hidrokarbon  minyak  bumi yang  terdeteksi  di  dalam  sampel otot ikan.
r) Sampel ikan aman untuk dimakan.
s) Meskipun indikasi paparan hidrokarbon  minyak  bumi,  semua sampel  ikan  berada  dalam  kondisi yang  baik,  menunjukkan  status kesehatan yang baik.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh oleh  PTTEP  Australasia  inilah  yang kemudian  menjadi  dasar  PTTEP Australasia dalam melakukan pembayaran  ganti  kerugian.  Maka tidak  heran  jika  hingga  saat  ini, Pemerintah  Indonesia  tidak  dapat memaksakan ketaatan PTTEP Australasia  untuk  membayar  ganti rugi  kepada  Pemerintah  Indonesia. Sebab,  berdasarkan  hasil  penelitian yang  melibatkan  berbagai  perguruan tinggi  di  Australia,  dampak  dari ledakan minyak Montara sama sekali tidak  signifikan  dan  aman  bagi seluruh  flora  dan  fauna  yang  ada disekitar  wilayah  laut  terjadinya ledakan minyak.
Di  satu  sisi,  fakta  bahwa  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  Indonesia  bersama-sama dengan  Pemerintah  Daerah  Nusa Tenggara  Timur  memiliki  banyak kelemahan, tentunya menjadi kelemahan bagi Pemerintah Indonesia  untuk  dapat  memaksakan PTTEP  Australasia  untuk  melakukan berbagai  tindakan  pemulihan  atas kerusakan-kerusakan lingkungan akibat  ledakan  minyak Montara  yang diklaim oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai  langkah  penyelesaian mengenai perbedaan pendapat antara Pemerintah  Indonesia  dan  PTTEP Australasia    mengenai  dampak ledakan  minyak  Montara  terhadap laut  dan  lingkungan  laut  Indonesia, maka  perlu  dilakukan  kerjasama (partnership)  antara  Pemerintah Indonesia  dan  PTTEP  Australasia untuk  melakukan  penelitian  yang komprehensif  dan  objektif.  Dengan demikian,  data  yang  diperoleh merupakan gambaran yang jelas atas kondisi  yang  terjadi,  sehingga  dapat diterima oleh kedua belah pihak.
ISSN : 2356-4164 (Print)                                                                ISSN : 2407-4276 (Online)

## Simpulan
Hambatan  dalam  penyelesaian sengketa antar negara merupakan hal yang  wajar  terjadi.  Demikian  pula dengan  penyelesaian  Kasus  Minyak Montara ini, beberapa hambatan yang penulis peroleh antara lain :
a. Belum  adanya  aturan    hukum internasional yang khusus mengatur  pencemaran  akibat kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai. b. Kurangnya  koordinasi  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Perusahaan  pengeboran  minyak lepas  pantai  PTTEP  Australasia merupakan perusahaan berbendera Thailand yang beroperasi di wilayah Australia. d. Pihak  PTTEP  menyatakan  bahwa Ledakan  Minyak  Montara  tidak berdampak terhadap Indonesia.
Saran Sebaiknya  diadakan  kerjasama (partnership)  antara  Pemerintah Indonesia  dan  PTTEP  Australasia untuk  melakukan  penelitian  yang komprehensif  dan  objektif.  Dengan demikian,  data  yang  diperoleh merupakan gambaran yang jelas atas kondisi  yang  terjadi,  sehingga  dapat diterima  oleh  kedua  belah  pihak. Diharapkan  penyelesaian  sengketa Kasus  Minyak  Montara  ini  dapat tercapai sesegera mungkin.

## Daftra Pustaka
Hasil  wawancara  dengan  Erlina
Luswiyati, Kasubdit Pencemaran  Perairan.  Ditjen Pengawasan  dan  Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Hasil wawancara dengan Rayyanul M. Sangadji.
Hasil  wawancara  dengan  Rusmana Rusmana  SH,  MH,  Kepala  Biro Hukum  Kementrian  Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta, IOPC  Funds,  2012,  The  International Regime for Compensation for Oil Pollution  Damage,  Explanatory Note, www.iopcfund.org. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2012. Jacobson,  Mark,  2007,  Uniform Application  of  the  International Regime on Liability and Compensation  for  Oil  Pollution Damage,  Law  of  the  Sea, Environmental law and Settlement of Disputes, Koninklijke Brill, Netherlands. Kompas,  15  Agustus  2012,  Kasus Montara Perlu Sinergi Pemerintah  dan  Masyarakat, Jakarta, hlm. 16. Rekomendasi Tim Terpadu www.pttep.co.au, Post Montara Environmental Monitoring Update PTTEP Australasia. Diakses tanggal 07 Juni 2012.