Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## EFEKTIVITAS SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN

## HUKUM ISLAM)
Toyyibatuz Zaimah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: toyyibatuz_zaimah@yahoo.com
Abstract In the implementation of this system of self assessment, Taxpayers entrusted to count, make their own calculation of tax payable, after that deposit and then report to the tax office. Along with the development of legislation, then in 2013 the PP No. 46 Year 2013. With the passing of PP 46 Year 2013 is expected to provide facilities for the society of UKM that become taxpayers in calculating the amount of tax payable. In addition, to assist the role KPP Pratama Batu in the discipline the perpetrators of UKM Batu thus increasing compliance of the businesses of UKM in paying taxes. However, the regulation of negative response by the taxpayer UKM because it is considered highly detrimental to the taxpayer.
Agree-Disagree that occurs between the government and the taxpayer had impacted negatively on the implementation of the regulation, so in this study will be assessed the first, the implementation of the system of self assessment in income tax on KPP Pratama Batu. Second, the constraints faced KPP Pratama Batu in the implementation of self-assessment. Third, the implementation of self-assessment system is reviewed based on the principle of al-amanah and principle of ash-shidqu.
Keywords : self-assessment system, tax authorities, taxpayers

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## Pendahuluan
Berkaitan dengan sistem pungutan pajak, di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam penerapan sistem pungutan pajak mulai dari sistem official assessment, sistem semi self assessment, sistem withholding dan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sistem yang terakhir diterapkan di Indonesia. Sistem self assessment ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1984 dengan berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 28 Tahun 2007.
Dalam sistem self assessment ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem self assessment terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni: setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan
1. peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menghitungkan pada adanya surat ketentuan pajak
jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan
2. oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak
3. yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka direktur jenderal pajak menetapkan jumlah pajak terutang”
Dalam penerapan sistem self assessment memungkinkan wajib pajak untuk melakukan manipulasi data atas penghasilan mereka, karena fiskus tidak ikut campur dalam proses perhitungan pajak penghasilan wajib pajak. Oleh sebab itu, untuk mempermudah fiskus dalam melakukan kinerjanya maka pada Tahun 2013 Pemerintah mengesahkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran  Bruto Tertentu. Sehingga wajib pajak yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 Milyar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya, hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai diberlakukan pada Juli Tahun 2013.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Dengan disahkannya PP No. 6 Tahun 2013 diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UKM yang menjadi Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang.  Selain itu, juga untuk membantu peran KPP Pratama Batu dalam menertibkan para pelaku usaha UKM kota Batu sehingga meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha UKM dalam membayar pajak.
Disisi lain, masyarakat memberikan respon negatif terhadap pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut dengan alasan bahwasannya aturan tersebut dinilai sangat memberatkan Wajib Pajak terlebih lagi bagi Wajib Pajak yang memiliki margin rendah karena dalam PP No. 46 Tahun 2013 tersebut besaran pajak yakni sebesar 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak jika besarnya nilai pajak terutang lebih besar dibandingkan dengan margin pendapatan mereka. 1
Dengan adanya ketidaksinkronan persepsi di atas mengenai penerapan PP No. 46 Tahun 2013, tentu akan menurunkan nilai-nilai kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini tentu akan berpengaruh pula pada tingkat efektivitas hukum tersebut.
Tinjauan Umum Tentang Pajak
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya poduksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 2 Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu: Fungsi (1) Budgetair (Sumber  Keuangan  Negara):  pajak  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 3 Fungsi (2) Regulerend (Pengatur):  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,  serta  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  diluar  bidang keuangan. 4 Subjek pajak PPh secara umum, antara lain 5 : orang pribadi
a.
1 Minghadi, “Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 Tahun 2013”, http://www. minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013/ , diakses pada 30 Januari 2016
2 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2001), h.20.
3 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, (Malang: Salemba Empat, 2009), h.3.
4 Siti Resmi, Perpajakan, h.3.
5 Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h.164-165.

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan b. yang berhak badan yang terdiri dari
c. bentuk usaha tetap d.
Sedangkan subjek PPh final adalah:
6
Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk (1) bentuk usaha tetap Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari (2) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak Melalui PP No. 46 Tahun 2013 tersebut, otoritas pajak menetapkan bahwa terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013, maka bagi mereka dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final y ang mulai diberlakukan pada Juli tahun 2013. 7
Tinjauan Umum Tentang Sistem Pungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pungutan, yaitu: Sistem (1) Official  Assessment : suatu  sistem  pungutan  pajak  yang  memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 8 Sistem (2) Semi  Self  Assessment :  suatu  sistem  pungutan  pajak  yang  memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. 9 Sistem (3) Withholding : suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong/memungut  besarnya  pajak  yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. 10
Sistem (4) self assessment : Sistem self assessment wajib pajak diberikan kepercayaan untuk    menghitung,  memperhitungkan  sendiri  pajak  yang  terutang  dan kemudian  melunasinya  serta  melaporkannya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak
6 Pasal 2 PP No. 46 Tahun 2013
7 Ratna Anjarwati, Pph Final 1% untuk UMKM ,  (Yogyakarta:  Pustaka Baru Press,  2013),  h.58- 59
8 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak , h. 22.
9 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak , h. 22. 10 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, h.22.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
tempat ia terdaftar. 11 Sesuai dengan prinsip self assessment yang berlaku di Indonesia,  maka  wajib  pajak  harus  mengetahui  dan  memahami  tata  cara menghitung  pajak  penghasilan  serta  mengetahui  pula  proses  penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan mereka. Tata cara bagaimana menghitung pajak  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan, sedangkan tata cara penyetoran dan pelaporan perpajakannya diatur  dalam  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 12 Ciri-ciri dari sistem self assessment ini adalah sebagai berikut: 13
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak (1) sendiri Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri (2) pajak yang terutang Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (3)

## Sistem Self Assessment Menurut Pandangan Islam
Pajak dalam bahasa arab disebut dengan dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain- lain. Dalam islam pajak disebut dengan dharibah karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga pelaksaannya akan dirasakan sebagai beban. 14
Pemungutan pajak diperlukan untuk membiayai segala keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga dalam perkembangan sejarah ekonomi Islam, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap persoalan perpajakan ini adalah imam Abu Yusuf.
Menurut  Abu  Yusuf  penerimaan  Negara  dalam Daulah  Islamiyyah diklasifikasikan dalam tiga kategori utama yaitu: Ghanimah (1) adalah  segala  sesuatu  yang  dikuasi  oleh  kaum  muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. 15
Zakat  adalah  pemilikan  harta  yang  dikhususkan  kepada (2) mustahiq
11 John Hutagaol, Perpajakan Isu-isu Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.2.
12 Agus Setiawan dan Hardi, Perpajakan Bendaharawan Pemerintah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.1.
13 Mardiasmo. Perpajakan . (Yogyakarta:  CV Andi Offset,  2009), h.7.
14 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2011), h.30.
15 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.155.

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
(penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu.
16
Fay’ (3) adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari harta orang  kafir  tanpa  peperangan,  termasuk  harta  yang  mengikutinya yaitu:
Jizyah a. : pajak yang ditarik dari penduduk non-muslim di Negara muslim sebagai biaya perlindungan mereka. 17 ‘Usyr b. : hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan Negara Islam. 18
Kharaj c. : pajak  tanah  yang  berkaitan  dengan  tanah  perolehan kaum  muslimin  saat  perang  dan  pengolahannya  diserahkan kepada  pemiliknya.  Sebagai  imbalan,  para  pengolah  tanah harus menyerahkan pajak bumi kepada pemerintahan Islam. 19
Pengenaan pajak atas tanah adalah jenis pajak yang paling tua dan paling banyak dilakukan. Di masa lalu, sumber pendapatan utama Negara Islam sejak pemerintahan Khalifah Umar sampai pada keruntuhan peradaban umat islam adalah kharaj atau pajak tanah. 20
Sedangkan mengenai sistem pungutan pajak saat ini di Indonesia menggunakan sistem self assessment dimana dalam sistem tersebut pemerintah (fiskus) memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan melapor dan menyetorkan pajak penghasilan mereka ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Dalam hal ini berarti pemerintah menerapkan asas al-amanah kepada wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan mereka. Dengan asas al-amanah yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, maka wajib pajak harus menanggapinya dengan kejujuran dalam menyampaikan pajak penghasilan mereka.
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam punyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan ( ‘uyub al- ridha ). Disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak. 21 Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah:
16 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.16.
17 Evis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.121.
18 Evis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi, h.121. 19 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas , (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.105.
20 Evis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi, h.123.
21 Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2009), h.46.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
ً ơƾȇÊƾÈǇÅȏÌȂÈǫơȂÉǳȂÉǫÈȁÈōƅơơȂÉǬōƫơơȂÉǼÈǷƕÈǺȇÊǀōǳơƢÈȀŎȇÈƗƢÈȇ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar” 22

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dalam lingkup efektivitas hukum. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis . Dan lokasi penelitian ini dilakukan KPP Pratama Batu yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Blimbing-Malang. KPP Pratama Batu bertanggung jawab terhadap pungutan pajak di tiga Kecamatan di Kota Batu yaitu Kecamatan Batu, Junrejo dan Bumiaji.

## Pembahasan
Implementasi sistem self assessment dalam sistem pungutan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Batu adalah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutangnya. Menghitung berarti wajib pajak menghitung secara keseluruhan atas penghasilan yang ia peroleh kemudian menentukan jumlah PKP serta PTKP dari masing-masing wajib pajak tersebut sehingga diperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya memperhitungkan berarti wajib pajak memiliki hak untuk membayar pajak penghasilan mereka secara langsung pada akhir tahun pajak maupun dengan mengangsurnya setiap bulan. Kemudian melapor, melapor berarti wajib pajak datang ke KPP Pratama Batu untuk mengisi dan menyampaikan  SPT PPh, pengisian SPT tersebut harus dilakukan dengan sebenar-benarnya karena dalam hal ini fiskus telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yang akan dibayarkan. Setelah melapor selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak adalah menyetor, menyetor atau membayar pajak bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pajak, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan sistem e-biling . E-biling merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (kode identifikasi). E-biling dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kapan pun dan dimana pun secara elektronik dan online.
Dasar hukum dari penerapan sistem self assessment ini adalah pasal 12 Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun apabila dalam pelaksanaannya fiskus menemukan ketidaksesuaian dari data yang disampaikan oleh wajib pajak maka, fiskus akan memeriksa dan menkroscek 22 Q.S al-Ahzab (33): 70.

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
kebenaran dari data perpajakan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Sedangkan cara untuk menkroscek kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak UKM antara lain sebagai berikut: Berkunjung
a. Mencari data dari pihak ketiga b. Analisa pembukuan
c.
Untuk mempermudah memahami penerapan sistem self assessment maka berikut ini akan dijelaskan alur mulai dari proses pengisian SPT sampai dengan proses upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak:
Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas (pasal 3 UU KUP) setelah mengisi SPT maka wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran SPT berupa SSP (Surat Setoran Pajak). Apabila dalam pengisian SPT tersebut ditemukan ketidakbenaran, maka sebelum Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT wajib pajak (pasal 29 ayat (1) UU KUP). Pemeriksaaan pajak dilakukan oleh kelompok pemeriksa, pemeriksaan ini dapat dilakukan di kantor pajak maupun di lapangan, pemeriksaan ini ditujukan kepada wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga tidak meminta kelebihan membayar pajak. Pemeriksaaan ini dilakukan sebelum masa daluarsa pajak habis (5 tahun). Pemeriksa melaporkan semua kegiatan pemeriksaan yang dilakukan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang kemudian dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah itu barulah dikeluarkan nota perhitungan atas kewajiban wajib pajak yang seharusnya yang berupa SKP (SKPKB,  SKPKBT, SKPLB,  SKPN). Wajib pajak menerima SKP yang dikeluarkan fiskus dengan melunasi tagihan pajak ataupun dengan menerima kembalian pajak. Namun, apabila wajib pajak menolak SKP tersebut, maka wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum berupa keberatan, kemudian banding sampai dengan PK. Keberatan wajib pajak atas SKP yang ia peroleh bisa diajukan kepada Dirjen Pajak melalui KPP Pratama Batu dengan menggunakan surat keberatan. Selanjutnya apabila wajib pajak tidak menyetujui hasil keputusan keberatan  yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Namun apabila dalam putusan banding oleh Pengadilan Pajak wajib pajak masih tidak menyetujui hasil putusannya, maka wajib pajak dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
Dalam UU No. 28 Tahun 2007 sudah dijelaskan secara rinci semua aturan mengenai sistem self assessment dalam sistem pungutan PPh, mulai dari cara menghitung nilai pajak terutang sampai dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan manipulasi terhadap data yang disampaikan ke
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
kantor pajak. Hal tersebut bertujuan agar wajib pajak patuh dan tertib dalam menyampaikan dan membayar pajak penghasilan mereka. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak menyampaikan dan membayar pajak penghasilan mereka, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala,  antara lain:
Kendala-kendala yang pertama berasal dari KPP Pratama Batu
(1)
Dalam penerapan sistem self assessment dalam pemungutan PPh final 1% di KPP Pratama Batu, masih mengalami beberapa kendala yakni:
Jarak yang jauh antara kantor pajak dengan domisili wajib pajak yaitu jarak a. yang  jauh  juga  menjadi  kendala  KPP  Pratama  Batu  untuk  menghimbau masyarakat  Kota  Batu  patuh  membayar  pajak.  Dengan  KPP  Pratama Batu yang berada di tengah Kota Malang yaitu di Jalan S. Parman no 100 Blimbing-Malang. Sedangkan wajib pajak berdomisili di Kota Batu. Kondisi ini berimplikasi terhadap kinerja para fiskus di KPP untuk melaksanakan tugasnya.
Kurangnya sarana dan prasarana untuk memeriksa data wajib pajak, yaitu b.
SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya hal  ini  dikarenakan  fiskus  tidak  memiliki  perangkat  pengawasan  yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha wajib pajak. Hal ini juga dijelaskan oleh bu enis: “ sarana dan prasarana untuk kaitannya dengan pungutan pajak penghasilan kita juga masih dibatasi misalnya kita belum dibuka data bank kita gak bisa gak terbuka untuk mengetahui rekening- rekening WP, untuk mengetahui aset-aset WP, itu kita masih datanya masih sangat terbatas jadi bank itu masih belum membuka BI belum membuka secara 100% data WP untuk dikasih ke Dirjen pajak karena data pribadi Nasabah mereka.  Kalo  Misalnya  itu  dibuka  kan  kita  jadi  tahu  misalkan  gini  kamu penghasilanmu segini tapi tabunganmu aset-asetmu segini ” 23
Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya data mengenai usaha wajib pajak dimiliki oleh pihak ketiga yaitu lembaga/institusi pemerintah maupun  swasta  seperti  lembaga  perbankan  dan  keuangan  lainnya  karena  BI belum membuka izin untuk DJP bisa meminta data wajib pajak secara langsung ke pihak ketiga tersebut. Dan hal ini menyebabkan DJP mengalami kesulitan untuk menjalan fungsi pengawasan secara optimal.
Kendala-kendala yang kedua berasal dari wajib pajak itu sendiri (2) Dalam penerapan sistem self assessment dalam PPh final 1% bagi pelaku UKM  di  Kota  Batu,  maka  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  sejumlah masyarakat pelaku UKM di Kota Batu yang berjumlah 10 orang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diperoleh data sebagai berikut:
23 Enis, staff bagian sekretaris Seksi Pengawas dan Konsultasi I, wawancara (Malang, 28 Januari 2016)

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Tabel 1.1:  Efektivitas penerapan sistem self assessment terhadap pelaku usaha di kota Batu No Pertanyaan Jawaban n = 10 orang Ya Kadang2 Tidak 1. Kepemilikan NPWP 40% 60% 2. Selalu mengisi dan menyetorkan SPT Tahunan 30% 10% 60% 3. Selalu membayar pajak final 1% setiap bulan 30% 10% 60% 4. Pernah mendapat surat tagihan untuk membayar pajak dari fiskus 10% 90% 5. Mengetahui cara menghitung pajak penghasilan 40% 60% 6. Mengetahui cara membayar pajak penghasilan ke Kantor Pajak 40% 60% 7. Mengetahui peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perpajakan 40% 60% 8. Mengetahui sanksi yang diberikan oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku 40% 60% 9. Setuju atau tidak dengan disahkannya PP No. 46 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pajak final 1% bagi pelaku UKM 20% 80%

## Sumber:Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang pelaku usaha di Kota Batu
Berdasarkan  dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya nilai kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tergolong rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala antara lain:
Edukasi masyarakat terhadap sistem perpajakan masih rendah (1) Dari hasil wawancara dengan 10 pelaku UKM tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya  wajib  pajak  memiliki  tingkat  pengetahuan  yang  cukup  rendah terkait dengan sistem perpajakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 6 dari 10 orang pelaku UKM Kota Batu tidak mengetahui tata cara dari perpajakan seperti menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilan mereka. Selain tidak mengetahui tata cara perpajakan, mereka juga tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang perpajakan serta sanksi yang akan diberikan kepada wajib
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
pajak apabila mereka melanggar ketentuan dari peraturan perpajakan tersebut. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan sistem perpajakan ini menyebabkan mereka tidak mau membayar pajak.
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah (2) Selain permasalahan edukasi yang rendah, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga rendah. Hal ini dibuktikan dengan 1 dari 4 wajib pajak UKM yang memiliki NPWP tidak membayar pajak, alasan mereka tidak mau membayar pajak karena mereka menilai tarif pajak penghasilan bagi pelaku UKM saat ini sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dengan diubahnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi pelaku UKM yang semula adalah PPh pasal 25 kemudian diubah dengan PPh final 1%, hal ini dinilai terlalu memberatkan bagi pelaku UKM karena pajak diambil dari hasil bruto penjualan bukan neto penjualan. Meskipun tujuan dari pemberlakukan PPh final 1% untuk mempermudah perhitungan pajak penghasilan akan tetapi secara finansial PPh final 1% ini justru memberatkan pelaku UKM yang memiliki nilai margin lebih rendah dari pada nilai pajak terutangnya, karena pelaku UKM akan mengalami kerugian dengan pemberlakuan PPh final 1% tersebut. Alasan tersebutlah  yang  menjadikan  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak penghasilan menjadi rendah.
Dalam Islam pungutan pajak ini diperbolehkan hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa (4): 59
ú ǶÉǰÌǼÊǷÊǂÌǷȋơȆÊǳȁÉƗÈȁÈǱȂÉǇËÈǂǳơơȂÉǠȈÊǗÈƗÈȁōÈƅơơȂÉǠȈÊǗÈƗơȂÉǼÈǷƕÈǺȇÊǀËÈǳơƢÈȀËÉȇÈƗƢÈȇ Artinya i: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”
Dalam melakukan pungutan pajak diperlukan adanya sistematika pungutan, sehingga pungutan pajak mampu memudahkan masyarakat maupun Negara. Sistem pungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pungutan pajak. Dengan sistem ini diharapkan segala macam pajak mampu dibayar tepat waktu dengan jujur dan tanggung jawab.  Sistem self assessment merupakan sistem pungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri nilai pajak terutangnya. Dengan penerapan sistem self assessment ini, menjadi dasar bagi pemerintah (Fiskus) untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak UKM untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan mereka. Dalam islam prinsip kepercayaan atau asas al-amanah dijelaskan dalam al-Qur’an yakni:
ÊǅƢËÈǼǳơÈǺÌȈÈƥÌǶÉƬÌǸÈǰÈƷơÈƿÊƛÈȁƢÈȀÊǴÌǿÈƗȄÈǳÊƛ ÊƩƢÈǻƢÈǷȋơơȁËÉƽÈƚÉƫÌǹÈƗÌǶÉǯÉǂÉǷÌƘÈȇōÈƅơËÈǹÊ ƛ

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
ơÅŚ ÊǐÈƥƢÅǠȈÊǸÈǇÈǹƢÈǯōÈƅơËÈǹÊƛÊǾÊƥÌǶÉǰÉǜÊǠÈȇƢËÈǸÊǠÊǻōÈƅơËÈǹÊƛÊǱÌƾÈǠÌǳƢÊƥ ơȂÉǸÉǰ ÌƸÈƫÌǹÈƗ Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” 24
ƢÈȇƢÈȀŎȇÈƗÈǺȇÊǀōǳơÌơȂÉǼÈǷƕÈȏÌơȂÉǻȂÉƼÈƫōƅơÈǱȂÉǇōǂǳơÈȁÈǹÌȂÉǸÈǴÌǠÈƫÌǶÉƬÌǻÈƗÈȁÌǶÉǰÊƫƢÈǻƢÈǷÈƗ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 25
Dari kedua ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menjalankan amanah (kepercayaan) yang telah diberikan kepada mereka. Amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh siapapun harus dilaksanakan dengan baik, apabila manusia melaksanakan dengan baik maka ia berhak mendapatkan pahala yang besar sedangkan apabila mereka mengkhianati maka ia akan memperoleh azab (hukuman) dari Allah. Seperti halnya, dengan kepercayaan yang diberikan fiskus terhadap Wajib Pajak UKM untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, maka mereka harus menyampaikannya dengan benar dan jujur. Apabila suatu ketika Fiskus menemukan unsur ketidakjujuran dalam penyampaian pajak tersebut, maka bagi Wajib Pajak UKM akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sampai dengan 200%. 26 Selain menghindarkan wajib pajak UKM dari hukuman denda, kejujuran merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan dan aktivitas manusia. Karena tanpa adanya kejujuran maka akan menimbulkan perselihan-perselihan yang disebabkan tidak adanya rasa saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya.
Dalam Islam prinsip kejujuran dikenal dengan istilah ash-shidiq . Ash-shidiq berarti kejujuran, kejujuran pada diri sendiri, sesama manusia dan kepada Allah swt. Kejujuran berarti sesuatu yang diucapkan sesuai dengan apa yang dibatin, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:
ȅÊƾÌȀÈȇōǂÊƦÌǳơōǹÊƛÈȁŏǂÊƦÌǳơȄÈǳÊƛȅÊƾÌȀÈȇÈǩÌƾ ŏǐǳơōǹÊƜÈǧÊǩÌƾ ŏǐǳƢÊƥÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ
ÈƤÈƬÌǰÉȇȄōƬÈƷÈǩÌƾ ŏǐǳơȃōǂÈƸÈƬÈȇÈȁÉǩÉƾ ÌǐÈȇÉǲÉƳōǂǳơÉǱơÈǄÈȇƢÈǷÈȁÊƨōǼÈƴÌǳơȄÈǳÊƛ
24 Q.S an-Nisa (4): 58 25 Q.S al-Anfaal (8): 27
26 Pasal 13A UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## ǾȈǴǟǪǨƬǷƢÅǬȇŏƾ ÊǏÊƅơÈƾÌǼÊǟ
Artinya: “tetaplah kamu jujur (benar), karena jujur itu menunjukkan kepada kebaktian, dan kebaktian itu menunjukkan syurga. Seorang laki-laki senantiasa jujur dan mencari kejujuran sampai dicatat disisi Allah SWT sebagai orang yang jujur” (H.R Muttafaqun ‘alaih) 27
Hadits tersebut menjadi dasar bahwasannya kejujuran merupakan prinsip dasar dalam menjalankan segala urusan manusia, salah satunya dalam menjalankan perintah Negara yakni dengan membayar pajak. Karena di Indonesia menganut sistem self assessment dalam pungutan pajak, maka wajib pajak harus menghitung sendiri besarnya nilai pajak terutang sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut.
Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha, maka bagi mereka diwajibkan untuk mencatat atau membuat pembukuan terhadap hasil usahanya apakah mengalami kerugian atau keuntungan, maka dalam hal ini Islam juga sangat menganjurkan untuk mencatatnya, seperti dalam firman Allah SWT:
ÉǽȂÉƦÉƬÌǯƢÈǧȄėǸ ÈǈŎǷÇǲÈƳÈƗȄÈǳÊƛÇǺÌȇÈƾÊƥǶÉƬǼÈȇơÈƾÈƫơÈƿÊƛÌơȂÉǼÈǷƕÈǺȇÊǀōǳơƢÈȀŎȇÈƗƢÈȇ ÊǱÌƾÈǠÌǳƢÊƥ ÆƤÊƫƢÈǯÌǶÉǰÈǼÌȈōƥƤÉƬÌǰÈȈÌǳÈȁ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” 28
Pencatatan atau pembukuan tersebut berguna bagi fiskus untuk melakukan pengawasan maupun pemeriksaan atas laporan pajak wajib pajak, terlebih lagi atas laporan wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha. Selain bertujuan untuk pengawasan dan pemeriksaan, pembukuan ini juga bertujuan untuk mencegah hal-hal yang bersifat negatif muncul yang dapat merugikan keuangan dan pendapatan Negara.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.  Penerapan sistem self assessment di KPP Pratama Batu dimulai dengan mengisi SPT dengan benar dan lengkap kemudian menyetor pajak sehingga diperoleh bukti penyetoran berupa SSP sebelum masa daluarsa pajak fiskus akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT wajib pajak yang diduga menandung unsur
27 Kitab Subulus Salam, Bab Targhiib fii Makanil Akhlaq, juz IV h.204.
28 Q.S al-Baqarah (2): 282

## Toyyibatuz Zaimah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
ketidakbenaran, setelah dilakukan pemeriksaan maka fiskus mengeluarkan SKP berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN. Namun apabila, dalam proses pengeluaran SKP tersebut wajib pajak tidak menerima atau menolaknya, maka wajib pajak diperbolehkan melakukan upaya hokum dengan mengajukan surat keberatan ke Dirjen Pajak melalui KPP Pratama Batu, dan apabila dalam hasil putusan keberatan tidak ditemukan titik temu, maka wajib pajak boleh mengajukan banding ke pengadilan Pajak dan PK ke Mahkamah Agung.
2.   Sedangkan Permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Batu dalam proses pemungutan pajak penghasilan ada dua: pertama , Permasalahan yang pertama dilihat dari sisi strukturnya (berasal dari fiskus) kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memeriksa data wajib pajak dan juga jarak yang jauh antara domisili wajib pajak dan KPP Pratama Batu. kedua, permasalahan yang kedua dilihat dari sisi budaya masyarakatnya kendala-kendala yang dihadapi adalah tingkat edukasi terkait dengan sistem perpajakan yang masih rendah, selain edukasi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak juga masih rendah. Banyak dari mereka yang enggan untuk membayar pajak karena letak kantor pajak yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  KPP Pratama Batu, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam penerapan sistem self assessment di KPP Pratama Batu dinilai masih kurang efektif. Sistem self assessment ditinjau dari hukum islam yakni berdasarkan asas kepercayaan  ( asas  al-amanah )  dan  asas  kejujuran  ( asas  ash-Shidqu ).  Dalam hal ini fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya, dengan kepercayaan yang sudah diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka dari wajib pajak sendiri harus bertindak jujur dalam  menyampaikan  pajak  terutang  mereka.  Karena  dalam  Islam,  kejujuran merupakan dasar dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an Al-Kariim
Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing,
2010.
Anjarwati,  Ratna. Pph Final 1% untuk UMKM .  Yogyakarta:  Pustaka Baru Press,
2013.
B Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: PT Salemba Empat,
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
2001.
Burhanuddin S. Hukum Kontrak Syariah. Cet. I. Yogyakarta: BPFE, 2009.
Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.
Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Cet I; Malang: UIN- Malang Press, 2008.
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.
Hutagaol, John. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Kitab Subulus Salaam, Bab Targhiibu fii Makanil Akhlaq, Juz IV.
Mardiasmo. Perpajakan . Yogyakarta:  CV Andi Offset,  2009.
Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Malang: Salemba Empat, 2009.
Setiawan, Agus dan Hardi. Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Sudirman. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas . Malang: UIN-Malang Press, 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan:
UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP
PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Internet:
Minghadi, “Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 Tahun 2013”, (Online), (http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46- tahun-2013/, diakses pada 30 Januari 2016)