## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## PENGGUNAAN PRINSIP KONSTITUTIF PADA MEREK DALAM
PERSPEKTIF  TEORI PELINDUNGAN DAN  TUJUAN HUKUM ( The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of Protection Theory and Legal Purposes )
Sudjana Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran sdjana@yahoo.com Naskah dikirim : 14 September 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3695

## ABSTRACT
This study discusses the use of constitutive principles (first to file) on brands based on Act No.  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical  Indications  in  the  perspective  of protection theory and legal purposes.
Research methods used: normative juridical approach, by examining library materials or secondary data through primary legal materials (legislation), secondary legal materials (opinions of legal experts), and tertiary legal materials (dictionaries and other sources); descriptive analysis research specifications; and data analysis is done in a qualitative normative manner.
The results of the study showed: (1). The theory of protection that is in accordance with the basis for consideration is issued Law No. 20 of 2016 concerning brands in point a is Public Benefit and Economic Growth Stimulus Theory. But in its implementation, it must be supported by other  brands  of  legal  protection  theory,  namely  Reward  Theory;  Recovery  Theory;  Incentive Theory; and Risk Theory. (2). The use of constitutive principles (first to file) in brands reflects the legal  objectives  of  "certainty"  and  means  of  social  change  but  does  not  pay  much  attention  to aspects of "fairness" and expediency. "

## Keywords: Constitutive Principles, Trademarks, Legal Purposes

## ABSTRAK
Kajian ini  membahas mengenai penggunaan Prinsip konstitutif ( first to file) pada  merek berdasarkan   Undang-Undang  No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam perspektif  teori pelindungan dan  tujuan hukum.
Metode  penelitian yang digunakan: pendekatan yuridis normatif,   dengan meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder melalui  bahan hukum  primer    (perundang-undangan) ,  bahan hukum sekunder  (pendapat  para  akhli  hukum),  dan  bahan  hukum  tersier  (kamus  dan  sumber  lainnya); spesifikasi penelitian deskriptif analisis; dan  analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.
Hasil kajian menunjukan: (1). Teori pelindungan yang sesuai dengan dasar pertimbangan dikeluarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  merek    dalam  poin  a  adalah Public Benefit dan Economic  Growth  Stimulus Theory .  Namun    dalam  pelaksanaannya  harus  didukung oleh    teori  pelindungan  hukum  merek  yang  lainnya  yaitu Reward Theory; Recovery Theory; Incentive Theory;  dan Risk  Theory .  (2).  Penggunaan  Prinsip  konstitutif ) pada  merek mencerminkan  tujuan  hukum  “kepastian”  dan  sarana  perubahan  sosial  tetapi    kurang memperhatikan  aspek “keadilan” dan kemanfaatan.”
Kata Kunci : Prinsip konstitutif, Merek , Tujuan hukum

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## PENDAHULUAN
Hukum    berfungsi  untuk  mengatur    kehidupan  masyarakat  agar  dapat  berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga  adanya ketentuan yang  kehidupan masyarakat dalam bentuk  hukum  positif  dirasakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang  dikendaki bersama  oleh  seluruh  anggota  masyarakat    yaitu  hukum  yang  mencerminkan  kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan sarana pembaruan sikap mental masyarakat dari tradisional ke modern.
Modernisasi  merupakan  gejala sosial  yang   ditandai  dengan  adanya perubahan di segala    bidang  kehidupan  masyarakat,  sehingga    prilaku  anggota  masyarakat    sesuai dengan  tuntutan  masa  kini  yaitu  proses  mendunianya  suatu  hal  sehingga  batas  antara negara  menjadi  hilang  (globalisasi).    Globalisasi  didukung  oleh  berbagai  faktor,  seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang  kemudian  berpengaruh    pada  perubahan  berbagai  aspek  kehidupan  dalam masyarakat termasuk bidang hukum.
Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi,  maupun  budaya  semakin  mendorong  laju  perkembangan  perekonomian masyarakat.  Di  samping  itu,  dengan  semakin  meningkatnya  perkembangan  teknologi informasi  dan sarana transportasi, telah  menjadikan  kegiatan di sektor perdagangan baik barang  maupun  jasa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Kecenderungan  akan meningkatnya arus  perdagangan barang  dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus  menerus  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  semakin  meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami  jika  ada  tuntutan  kebutuhan  suatu  pengaturan  (hukum)  yang  lebih  memadai dalam  rangka  terciptanya  suatu  kepastian  dan  pelindungan  hukum  yang  kuat.  Apalagi beberapa  negara  semakin  mengandalkan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangannya  pada produk  yang  dihasilkan  atas  dasar  kemampuan  intelektualitas  manusia.  Mengingat kenyataan  tersebut,  merek  sebagai  salah  satu  karya  intelektual  manusia  yang  erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting karena kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Keikutsertaan  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization ) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek  Dagang  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual/HKI  ( Trade  Related  Aspect  of Intellectual Property Rights /TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan  isi  dari  perjanjian  internasional  tersebut. Ratifikasi  dari peraturan tersebut  mendorong  keikutsertaan Indonesia dalam  meratifikasi Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property (Konvensi  Paris)  yang  telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat  Hukum  Merek)  yang  disahkan  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  17  Tahun 1997.  Perjanjian  internasional  tersebut  menjadikan  adanya  kewajiban  bagi  Indonesia untuk  menyesuaikan  Undang-Undang  Merek  yang  berlaku  dengan  ketentuan  dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.
Pada awalnya setelah  merdeka,  hukum positif indonesia  berkaitan dengan  merek diatur melalui  dalam  Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang  Merek  Perusahaan dan  Merek    Perniagaan  yang  menganut  Prinsip first  to  use yaitu    kepemilikan  merek didasarkan  pada    pihak  yang    pertama  menggunakan  merek  tersebut.  Namun perkembangan selanjutnya  melalui  Undang-Undang   No 19 Tahun 1992   tentang Merek yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang- Undang  No  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  dan  Undang-Undang    No.  20  Tahun  2016 tentang    Merek  dan  Indikasi  Geografis  terjadi  perubahan  dari first  to  use (Prinsip deklaratif) menjadi first to file (Prinsip kostitutif).
Kebijakan  pemerintah  indonesia  untuk  mengubah  suatu  Undang-Undang  perlu didasarkan  pada  keberlakuan  hukum,  yaitu  memenuhi    syarat  yuridis,  sosiologis,  dan filosofis  serta    memperhatikan  hakekat  tujuan  hukum  konvensional,  yaitu  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  serta  tujuan  hukum  modern  yaitu  sarana  pembaharuan  sikap mental  masyarakat.  Namun,    disisi  lain  sejalan  dengan  era  globalisasi,  maka  hukum (dalam hal ini Undang-Undang Merek) perlu juga memperhatikan kepentingan Indonesia sebagai  “warga  dunia”  sehingga  tercipta  keselarasan antara  kepentingan  nasional  dalam

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
rangka  mencapai  tujuan  Negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  Alinea  IV  dan      bersifat  universal      untuk  memenuhi    kepentingan internasional.
Harmonisasi  kedua  kepentingan  tersebut  terlihat  dalam  dasar  pertimbangan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :
a. bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan
Indikasi  Geografis  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam  menjaga persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen,  serta pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  industri  dalam negeri;
b. bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  dan  memberikan  kepastian hukum  bagi  dunia  industri,  perdagangan,  dan  investasi  dalam menghadapi  perkembangan  perekonomian  lokal,  nasional,  regional,  dan internasional  serta  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, perlu  didukung  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  di  bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.
Dasar  pertimbangan    pada  huruf  a  dalam  Undang-Undang  Merek  menimbulkan konsekuensi    perlunya  dukungan  teori  pelindungan  kekayaan  intelektual,  khususnya merek  sebagai  landasan  pembenaran  secara  akademis,  sehingga  secara  ilmiah  dapat dipertanggungjawabkan    dan  dalam  tataran  praktis,  teori    dapat  digunakan  untuk menjelaskan fenomena. Hal ini sebagaimana dikemukakan  oleh Neuman (2003) bahwa” teori  adalah  suatu  sistem  gagasan  dan  abstraksi  yang  memadatkan  dan  mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia  tentang  dunia  sosial”.  Lebih  lanjut  Neuman  mengatakan”  teori  adalah seperangkat  konstruk  (konsep),  definisi,  dan  proposisi  yang  berfungsi  untuk  melihat fenomena  secara  sistematik,  melalui    spesifikasi    hubungan  antar    variabel,  sehingga dapat  berguna  untuk  menjelaskan  dan  meramalkan  fenomena”. 1 Pendapat  ini  diperkuat oleh Wiersma (1986) yang  mengatakan bahwa “teori adalah  generalisasi atau kumpulan generalisasi  yang  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  berbagai  fenomena  secara sistematik. Teori  menyediakan  konsep-konsep  yang  relevan,  asumsi-asumsi  dasar  yang
1 https://www.kompasiana.com/nandapratama1/552e62a56ea834375c8b4573/peranan-dan-fungsi-teori. diakses 10 April 2020.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dapat  digunakan,  membantu  dalam  mengarahkan  pertanyaan  penelitian  yang  dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data.” 2 Hal ini menimbulkan permasalahan tentang teori pelindungan yang sesuai terutama dalam menjaga persaingan usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah  dan  industri dalam  negeri. Hal ini berarti secara filosofis, undang- undang merek harus mencerminkan tujuan hukum untuk mencapai keadilan.
Dasar pertimbangan pada huruf  b  dalam Undang-undang Merek mengindikasikan tujuan  hukum  yang  hendak  dicapai    dalam  menghadapi  perkembangan  perekonomian lokal,  nasional,  regional,  dan  internasional  serta  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Perlindungan  untuk  mencapai  tujuan  hukum  tersebut    didasarkan  pada Prinsip  yang  dianut    didalam  Undang-Undang    yang  bersangkutan  dan    selanjutnya diimplentasikan  dalam  bentuk  norma  atau    kaidah  yaitu  patokan  untuk  berprilaku  yang berwujud perintah, larangan,  dan kebolehan. Dengan demikian norma atau kaidah dalam Undang-Undang    No  20  Tahun  2016    bersumber  dari  Prinsip    yang  dianutnya  serta berorientasi pada tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu  kepastian hukum.
Kedua  tujuan  hukum  (keadilan  dan  kepastian)  yang  hendak  dicapai  oleh  undang- undang  merek  diimplementasikan  dalam bentuk  prinsip atau  Prinsip  yang  dianut dalam undang-undang  merk.    Pada  tahun  1961,    undang-undang  merek  menganut  Prinsip deklaratif,  tetapi    Prinsip  tersebut  kemudian  diubah  menjadi    Prinsip  konstitutif  sejak disahkannya  Undang-undang  merek    tahun  1992,  1997,  2001,  dan  2016. Permasalahannya,  apakah  penggunaan  Prinsip  konstitutif  dalam  Undang-undang  No.20 Tahun  2016  tentang  Merek    dapat    juga  mengakomodasi  tujuan  hukum  lain  (selain kepastian hukum).
Berdasarkan hal itu, identifikasi masalah dalam kajian ini  sebagai berikut:
1. Teori  pelindungan  hukum  apa  yang  sesuai  dengan  dasar  pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek?
2. Bagaimana penggunaan Prinsip konstitutif  ( first to file ) dalam Undang-
Undang    No  20  Tahun  2016    tentang  Merek  dalam  perspektif  tujuan hukum?.
2 Ibid.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan  yuridis  normatif  ini  menggunakan  data  sekunder,  atau  data  yang  diperoleh dari  bahan  pustaka.  Dalam  hal  ini  diperlukan  penyusunan  kerangka  konsepsional,  maka dapat dipergunakan  perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. 3
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  untuk  mendapatkan  gambaran secara  integral  dan  komprehensif  serta  sistematis  tentang      penerapan  Prinsip  konstitutif dihubungkan  dengan  teori  pelindungan    terhadap  merek  dan  tujuan  hukum.  Menurut Soerjono  Soekanto,  penelitian  deskriptif    dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama  untuk  mempertegas    hipotesa-hipotesa,  agar  dapat  membantu  di  dalam memperkuat teori-teori lama, atau di  dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 4
Analisis data  dilakukan secara normatif kualitatif. 5 normatif karena penelitian ini bertitik  tolak  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  norma  hukum positif.  Sedangkan  dikategorikan  kualitatif,  karena  data  yang  diperoleh  dianalisis berdasarkan  Prinsip  hukum  dan tidak  menggunakan rumus-rumus  maupun angka-angka matematis.

## PEMBAHASAN
1. Teori  Pelindungan  Hukum    sesuai  dengan  Dasar  Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Kata  teori 6 secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  theorea,  yang berarti melihat, theoros yang berarti pengamatan. Kerlinger  mengemukakan bahwa teori adalah  suatu  kumpulan  variabel  yang  saling  berhubungan,  definisi-definisi,  proposisi-
3 Soerjono Soekanto. (2008) Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,hlm 53.
4 Ibid , hlm 10. 5 Ibid , hlm 48.
6 Cooper  and  Schindler,  mengemukakan  bahwa  “Teori  adalah  seperangkat  konsep,  defininisi  dan  proposisi yang  tersusun  secara  sistematis  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  dan  meramalkan fenomena”, tersedia dari  https:// jaringskripsi. wordpress. com/2009/09/22/ konstruk-teori-theoritical- constructiondan paradigma-paradigm/. di akses  7 Februari 2020.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
proposisi  yang  memberikan  pandangan  yang  sistematis  tentang  fenomena  dengan menspesifikasikan relasirelasi  yang ada di antara beragam  variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan  fenomena  yang  ada. 7 Teori  menurut  Sugiyono  adalah  alur  logika  atau penalaran,  yang  merupakan  seperangkat  konsep,  defenisi,  dan  proposisi  yang  disusun secara  sistematis.  Secara  umum  teori  mempunyai  tiga  fungsi,  yaitu  untuk  menjelaskan, meramalkan ( prediction ), dan pengendalian ( control ) suatu gejala ( explanation ). 8
Teori  hukum  adalah  teori  bidang  hukum  yakni  berfungsi  memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal- hal  yang  dijelaskan  itu  memenuhi  standar  teoritis 9 .  Menurut  Hans  Kelsen,  teori  hukum adalah  ilmu  pengetahuan  mengenai  hukum  yang  berlaku  bukan  mengenai  hukum  yang seharusnya.  Teori  hukum  yang  dimaksud  adalah  teori  hukum  murni,  yang  disebut  teori hukum positif 10 . Sedangkan menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik  di  sisi  lain.  Disiplin  teori  ilmu  hukum  tidak  mendapat  tempat  sebagai  ilmu  yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingan dengan ilmu hukum yang lainnya. 11
Secara  kebahasaan,  kata  perlindungan  dalam  bahas  Inggris  disebut  dengan protection. Istilah perlindungan  menurut KBBI  dapat disamakan  dengan  istilah proteksi, yang  artinya  adalah  proses  atau  perbuatan  memperlindungi,  sedangkan  menurut Black’s Law  Dictionary , protection  adalah  the  act  of  protecting , 12 yang  bentuk  perlindungan hukumnya  memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan  dan bersifat hukuman.
Kata  perlindungan  dan  pelindungan  berasal  dari  kata  dasar  yang  sama,  yaitu lindung.  Namun,  imbuhan  dan  proses  penurunannya  berbeda.  Kata  perlindungan diturunkan dari lindung berlindung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari
7 Eza A.A Wattimena. (2008). Filsafat  dan Sains Sebuah Pengantar, PT. Grasindo, Jakarta, hlm 25.
8 Sugiyono. (2007), Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D, Cet.III, Alfabeta, Bandung,  hlm 52- 54.
9 H. Juhaya S. Praja. (2014). Teori Hukum dan Aplikasinya , CV Pustaka Setia, Bandung,  Cetakan kedua, hlm 53.
10 Hans Kelsen. (2010). Pengantar Teori Hukum Murni ,  Nusa Media, Bandung, hlm 38.
11 W.  Friendman.  (2010). Teori  dan  Filsafat  Hukum,  susunan  I.  Telaah  Kritis  Atas  Teori  Hukum ,  PT  Raja Grafindo, Jakarta, hlm 1.
12 Bryan A. Garner. (2009). Black’s Law Dictionary , ninth edition,  St. Paul: West,  hlm 1343.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
lindung  melindungi  pelindungan. 13 Pelindungan  adalah  proses,  cara,  perbuatan melindungi,  sedangkan  perlindungan  berarti  tempat  berlindung.  Dengan  demikian, apabila  diartikan  sebagai    uapaya  melindungi,  maka  istilah  yang  lebih  tepat  adalah pelindungan bukan perlindungan.
Menurut  Muktie,  A.  Fadjar  perlindungan  hukum  adalah  penyempitan  arti  dari perlindungan,  dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  oleh  hukum  saja.  Perlindungan  yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 14
Merek  adalah  salah  satu  jenis  kekayaan  intelektual  yang  menurut  Pasal  1 angka (1) didefiniskan sebagai berikut :
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan  warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi  dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk  membedakan barang dan atau jasa yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
Merk  merupakan  salah  satu  karya  intelektual  yang  penting  bagi  kelancaran  dan peningkatan  barang  dan  jasa.  Hal  ini  dikarenakan  merk  memiliki  nilai  strategis  dan penting  bagi  produsen  dan  konsumen.  Bagi  produsen,  merk  selain  untuk  membedakan dengan  produk  lain  yang  sejenis,  dimaksudkan  juga  untuk  membangun  citra  perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupaka  simbol  harga  diri.  Bagi  masyarakat,  pilihan  barang  terhadap  merk  tertentu sudah  terbiasa  dikarenakan  berbagai  alasan,  diantaranya  kualitas  yang  terpercaya produknya  telah  mengenal  lama  dan  lain-lain,  sehingga  fungsi  merk  sebagai  jaminan kualitas semakin nyata. 15
Merk  berfungsi  untuk  memberi  identitas  pada  barang  atau  jasa  dan  berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jas bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli
13 Anonim,    http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perlindungan- dan-pelindung- an.   diakses 12 April 2020.
14 Anonim, http://tesishukum.com. diakses  1 Maret 2020.
15 Haris Munandar & Sally Sitanggan. (2008). Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya ,  Erlangga, Jakarta,  hlm 52.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut  akan  mencari  produk  dengan  merk  yang  sama  di  lain  waktu.  Merk  juga  dapat menjadi adversitting tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk. 16 Merk juga  berfungsi  sebagai  pembeda  dariproduk  barang  atau  jas  yang  dibuat  oleh  seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum  lain.  Barang  atau  jasa  yang  dibuat  tersebut  merupakan  barang  atau  jasa  yang sejenis,  sehingga  perlu  diberi  tanda  pengenal  untuk  membedakannya.  Pengertian  sejenis adalah bahwa barang atau jasa yang  diperdagangkan harus termasuk  dalam kelas barang atau jasa yang sama. 17
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan,    merek  memiliki fungsi yang penting  dalam aktivitas bisnis, yaitu :
1. Tanda pengenal  yang menunjukan asal barang;
2. Jaminan atas mutu barangnya;
3. Fungsi pembeda hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang  secara  bersama-sama  atau   badan  hukum  dengan  produksi  orang lain atau badan hukum lainnya;
4. Membangun citra perusahaan ( goodwill );
5. Sebagai    alat  pemasaran,  sehingga  mempromosikan  hasil  produksinya dengan  menyebut mereknya;
Pemikiran  perlunya  perlindungan  terhadap  sesuatu  hal  berasal  dari  kreativitas manusia  seperti  merek,  yang  diperoleh  melalui  ide-ide  manusia  sebenarnya  telah  mulai ada  sejak  lahirnya  revolusi  industri  di  Perancis.    Perlindungan  mengenai  hak  atas kebendaan  yang  diatur  dalam  hukum  perdata  yang  berlaku  saat  itu  dianggap  tidak memadai,  terlebih  lagi  dengan  mulai  maraknya  kegiatan  perdagangan  internasional.  Hal itulah  yang  kemudian  melahirkan  konsep  perlunya  suatu  ketentuan  yang  bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut. 18
Kekayaan  Intelektual    merupakan  hak  yang  dilindungi  oleh  Undang-undang, sehingga  setiap  orang  wajib  untuk  menghormatinya  dalam  arti  tidak  menggunakan  hak tersebut tanpa seizin pemilik  yang sah.  Dengan demikian perlindungan  hukum terhadap
16 Anonim, http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf, hlm 15. diakses 8 April 2020.
17 Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual , PT. Alumni, Bandung,hlm 322.
18 Gunawan Widjaja. (2011), Seri Hukum Bisnis : Rahasia Dagang , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,  hlm 17. Lihat juga Rachmadi Usman, Ibid, hlm 3.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Kekayaan Intelektual, khususnya merek  itu penting, baik bagi pemilik untuk  melakukan perbuatan-perbuatan  tertentu  atas  hak  miliknya  maupun    pihak  lain  yang  mempunyai kewajiban  untuk    tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap  pemegang  hak  tersebut . Hohfeld menjelaskan  bahwa  untuk  menjaga  adanya  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  tersebut  perlu  adanya justifiable  compromise ,  yaitu  keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan  kepentingan  masyarakat  luas  atau  fungsi  sosialnya. 19 Pengertian justifiable , diartikan  oleh Hohfeld sebagai berikut  : Justifiable on the ground  of protecting private interest and promoting investment while providing benefit for society at large in term of increased wealth, knowledge and employment. 20 Selanjutnya Hohfeld menjelaskan bahwa justifiable  compromise dapat  dicontohkan  bahwa  kewajiban  seseorang  untuk  tidak melakukan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual (merek) orang lain.
Alasan  mendasar perlindungan terhadap KI, sebagaimana dijelaskan  oleh David I. Bainbridge, yaitu 21
The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produce, that is, what he brings into being.  If what he produce can be taken from him, he is no better then a slave.  Intellectual property is , therefore, the most basic  form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  sangat  beralasan  untuk  mengakui pemberian  hak  terhadap  Kekayaan  Intelekual  yang  berasal  dari  kemampuan  intelektual seseorang  sebagai  bentuk  perwujudan alter-egonya (refleksi  kepribadiannya),  atau perwujudan  kualitas  rasa,  karsa,  dan  daya  nalarnya.    Semakin  banyak  dan    berkualitas Kekayaan  Intelektual  yang  dihasilkan  seorang  pencipta  akan  memberi  nilai  tambah terhadap  martabat  ( dignity )  dan  keuntungan  ekonomi  bagi  dirinya.    Karena  itu  perlu diciptakan  iklim  yang  mendukung  terhadap  upaya  untuk  menghasilkan    kreasi    merek
19 Eddy  Damian.  (2004). Hukum  Hak  Cipta :  UNDANG-UNDANG  HC  No.19  Tahun  2002,  Alumni, Bandung, hlm 36.
20 Ibid , hlm 37.
21 Ibid, hlm 44.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
yang  berbeda  melalui  apresiasi,  menghargai    dan  menghormati  KI  seseorang  sehingga pemegang hak   tidak khawatir adanya pembajakan pihak yang tidak berhak 22 .
Robert M Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana menjelaskan terdapat teori yang mendasari perlunya perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu: 23

## 1. Reward Theory
Teori  ini  memberikan  pengakuan  terhadap  karya  intelektual  yang  telah dihasilkan  oleh  seseorang  sehingga  kepada  kreator  harus  diberikan penghargaan  sebagaimana  imbangan  atas  upaya-upaya  kreatifnya  dalam menghasilkan  karya-karya intelektual tersebut.

## 2. Recovery Theory
Teori ini   sejalan  dengan prinsip  yang  menyatakan bahwa  kreator yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

## 3. Incentive Theory
Teori ini menghubungkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif    bagi  kreator    tersebut  guna  mendorong  kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. Risk Theory
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  Kekayaan  Intelektual    merupakan  hasil karya  yang    mengandung  resiko,  sehingga  Kekayaan    Intelektual    yang merupakan hasil penelitian juga mengandung resiko yang memungkinkan orang  lain  menemukan    cara  tersebut  terlebih  dahulu  karena  itu  wajar untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  upaya  yang mengandung resiko tersebut.
5. Economic Growth Stimulus Theory Teori  ini menjelaskan  bahwa    pelindungan  terhadap  Kekayaan Intelektual merupakan  suatu alat dari  pembangunan ekonomi, dalam arti keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem pelindungan atas Kekayaan
Intelektual yang efektif.
Dasar pertimbangan   disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam poin a  adalah menjaga persaingan usaha yang sehat; pelindungan konsumen  (yang nota bene dalam posisi lemah) 24 ; dan pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri
22 Ibid. 23 Ranti Fauza Mayana. (2004), Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta,   hlm  89-93.  Lihat juga  Sudjana. (2017). Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu , Keni Media, Bandung, hlm 76-77.
24 Sudjana. (2016). Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pelindungan Konsumen, Kenia Media, Bandung,  hlm 75.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dalam  negeri.  Dengan  demikian,  pelindungan  terhadap  merek  berkaitan  erat  dengan pengembangan ekonomi suatu negara.
Kekayaan  Intelektual,  khususnya  merupakan  alat  penunjang  pembangunan ekonomi  dan  penciptaan  kreasi  yang  pada  saat  ini  belum  digunakan  untuk  memberikan hasil  yang  optimal  di semua negara, terutama di  negara sedang berkembang.  Kekayaan intelektual adalah sebuah  kekuatan yang  dapat digunakan untuk  memperkaya  kehidupan seseorang  dan  masa  depan  suatu  bangsa  secara  materil,  budaya,  dan  sosial.    Kekayaan Intelekual  mendukung  dan  memberi  penghargaan  kepada  para  kreator,  merangsang pertumbuhan  ekonomi  dan  memajukan pengembangan sumber  daya  manusia, karenanya kekayaan intelektual bersifat memberdayakan. 25 Hal ini ini sejalan dengan prinsip bahwa Kekayaan Intelektual  merupakan  alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dan menciptakan kemandirian dan kebanggaan atas karyanya sendiri karena obyek Kekayaan Intelektual  itu sendiri adalah kreativitas manusia.
Selanjutnya,  Kekayaan Intelektual Intelektual  (merek)  bukan sekedar berfungsi sebagai insentif bagi pemiliknya tetapi juga untuk monopoli pasar dan membangun “ entry barrier ”  bagi  pesaing  kompetitor,  karena  produk  yang    dilindungi    merek  akan mempunyai  daya  saing  dibandingkan  produk  biasa.    Kemudian  landasan  perlindungan bagi  merek  adalah  untuk  memberikan    jaminan  kepastian  hukum  dan  keadilan  terhadap pemilik  hak  yang  bersifat  ekonomis  tersebut  serta  mendukung  pengembangan  ekonomi Negara.
2. Penggunaan  Prinsip  konstitutif  ( first  to  file ) dalam  Undang-Undang

## No 20 Tahun 2016  tentang Merek  dalam perspektif tujuan hukum
Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  definisi  hukum  dalam  pengertian  yang lebih  luas,  tidak  saja  merupakan  keseluruhan  Prinsip-Prinsip  dan  kaidah-kaidah  yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  melainkan  meliputi  pula  lembaga- lembaga  ( institution )  dan  proses-proses  ( processes )  yang  mewujudkan  berlakunya
25 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  (2004). Membangun  Usaha  Kecil  Menengah  berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual , Departemen  Hukum dan HAM, hlm 5.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
kaidah-kaidah  itu  dalam  kenyataan. 26 Pengertian  hukum  di  atas  menunjukkan  bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari Prinsip dan kaidah, tetapi juga  meliputi  lembaga  dan  proses.  Keempat  komponen  hukum  itu  bekerja  sama  secara integral  untuk  mewujudkan  kaidah  dalam  kenyataannya  dalam  arti  pembinaan  hukum yang  pertama  dilakukan  melalui  hukum  tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan,  berarti  pembinaan  hukum  setelah  melalui  pembaharuan  hukum  tertulis dilanjutkan  pada  hukum  yang  tidak  tertulis,  utamanya  melalui  mekanisme yurisprudensi. 27
Pada dasarnya tujuan hukum secara konvensional adalah keadilan,  kemanfaatan, dan  kepastian.  Aristoteles  berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  menghendaki  keadilan semata-mata  dan  isi  dari  hukum    ditentukan    oleh  kesadaran  etis  mengenai  apa  yang dikatakan  adil  dan  apa  yang  tidak  adil.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  Teori    Etis  ( Teori Ethic )    yang  dikemukakan  oleh  Geny adalah    untuk  mencapai  keadilan  semata-mata karena  ditentukan  oleh  unsur  keyakinan  seseorang  yang  dinilai  etis.  Dengan  demikian adil  atau  tidak,  benar  atau  tidak  berada  pada  sisi  batin  seseorang,  yaitu  kesadaran  etis yang  berada  pada  tiap-tiap  batin  orang  menjadi  ukuran  untuk    menentukan  warna keadilan  dan  kebenaran.  Sedangkan  Jeremy  Bentham  ( Teori  Utility )  berpendapat  bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat  bagi orang. Pendapat ini  dititik  beratkan  pada  hal-hal  yang  berfaedah  bagi  orang  banyak  dan  bersifat  umum tanpa  memperhatikan  soal  keadilan.  Maka  teori  ini  menetapkan  bahwa  tujuan  hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.
Bellefroid menggabungkan dua pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa “ isi hukumn  harus ditentukan menurut dua Prinsip yaitu Prinsip keadilan dan faedah”. Hal ini  di  sesuai  dengan  pendapat  Van  Apeldorn  bahwa  tujuan  hukum  adalah  mengatur  tata tertib dalam  masyarakat secara damai  dan adil. Demi  mencapai kedamaian hukum  harus
26 Mochtar  Kusumaatmadja. (2006). Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan, Alumni,  Bandung,   hlm vi. Lihat juga Khazanah: Atip Latipulhayat. (2014). “Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm 632.
27 Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tersedia dari https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_ deskriptif_analitis_ teori_hukum_
pembangunan.pdf, hlm 5-6. diakses 12 April 2020.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
diciptakan  masyarakat  yang  adil  dengan  mengadakan  perimbangan  antara  kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.
Tujuan  hukum  yang  dikemukakan  oleh    Utrecht    lebih  luas  lagi  karena menambahkan  dengan    “kepastian”,  yaitu  “bahwa  hukum  bertugas  menjamin  adanya kepastian  hukum  dalam  pergaulan  manusia,  sehimgga  tersimpul  dua  tugas  lain,  yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam tugas tersebut tersimpul pula tugas  ketiga    yaitu  bertugas  polisionil        yaitu  untuk  mengawasi  agar  dalam  masyarakat tidak terjadi  pelanggaran hukum  berupa main hakim sendiri ( eigen richting).
Tujuan  hukum    yang  dianggap  bermakna  luas  dan    modern  adalah  sebagaimana dikemukakan  oleh    Mochtar  Kusumaatmadja,  yaitu  tujuan  hukum  tidak  hanya  adalah menjamin  ketertiban  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat,  tetapi    juga  sebagai  sarana pembaharuan  sikap  mental  masyarakat  dari  tradisional  ke  modern.    Pendapat  Mochtar Kusumaatmadja  merupakan  modifikasi  dari Law  as  a  tool  of  sosial  engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa  dalam  masyarakat,  dalam  istilah  ini  hukum  diharapkan  dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Law as a tool of social engineering dapat  pula  diartikan  sebagai  sarana  yang  ditujukan  untuk  mengubah  perilaku  warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 28
Law  as  a  tool  of  sosial  engineering yang  merupakan    inti  pemikiran  aliran pragmatic legal  realism oleh  Mochtar Kusumaatmadja  kemudian  dikembangkan  di  Indonesia. 29
Menurut  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja 30 ,  konsepsi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih  luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di  Amerika  Serikat  tempat  kelahirannya,  karena  lebih  menonjolnya  perundangundangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula)  dan  ditolaknya  aplikasi  mekanisme  daripada  konsepsi  tersebut  yang  digambarkan akan  mengakibatkan  hasil  yang  sama  daripada  penerapan  faham  legisme  yang  banyak
28 Soerjono  Soekanto. (2009). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, hlm 135.
29 Nazaruddin  Lathif.  (2017).  Teori  Hukum  Sebagai  Sarana/Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.hlm 81-85.
30 Mochtar Kusumaatmadja. (2006). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Binacipta, Bandung, hlm 9.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
ditentang  di  Indonesia.  Sifat  mekanisme  itu  nampak  dengan  digunakannya  istilah  “ tool ” oleh Roscoe Pound. 31 Itulah sebabnya Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah  “sarana”  daripada  alat.  Disamping  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  di Indonesia  konsepsi  tersebut  dikaitkan  pula  dengan  filsafat  budaya  dari  Northrop 32 dan policyoriented dari  Laswell  dan  Mc  Dougal.  Agar  dalam  pelaksanaan  perundang- undangan  yang  bertujuan  untuk  pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, hendaknya  perundangundangan  yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  inti pemikiran  aliran sociological  Jurisprudence yaitu  hukum  yang  baik  hendaknya  sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. 33
Dengan  demikian  hukum  (Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016)  dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, berkaitan dengan menghargai  kreasi    (merek)  pihak  lain    memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  tatanan masyarakat  yang  tertib,  damai,  adil  yang  ditunjang  dengan  kepastian  hukum 34 melalui prinsip  konstitutif  dengan  mengharmonisasikan  kepentingan  individu  dan  masyarakat dapat terlindungi secara seimbang.
Hak  atas  Merek  diperoleh  setelah  Merek  tersebut  terdaftar, 35 melalui  permohonan pendaftaran  Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  kepada  Menteri  secara elektronik  atau  non-elektronik  dalam  bahasa  Indonesia.  Permohonan  ditandatangani Pemohon atau Kuasanya dan  dilampiri  dengan  label Merek dan bukti pembayaran biaya yang ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.  Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam  bentuk  karakteristik  dari  Merek  tersebut. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.  Permohonan  wajib  dilampiri  dengan  surat  pernyataan  kepemilikan  Merek  yang dimohonkan pendaftarannya.
31 Shidarta.  (2006). Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan ,  CV  Utomo,  Jakarta, hlm 415.
32 Mochtar Kusumaatmadja, Loc.cit.
33 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  (2007), Pengantar  Filsafat  Hukum, Mandar  Maju,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung,hlm 74.
34 Abdulkadir Muhammad. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157. Lihat juga Adrieansjah Soeparman. (2013), Hak Desain Induatri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri , PT Alumni, Bandung, hlm 137.
35 Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Permohonan  untuk  lebih  dari  1  (satu)  kelas  barang  dan/atau  jasa  dapat  diajukan dalam satu Permohonan dan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya karena pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan  untuk  lebih  dari  1  (satu)  kelas  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  ketentuan Trademark  Law  Treaty yang  telah  diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  17 Tahun  1997.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  pemilik  Merek  yang  akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.
Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan  dengan  ideologi  negara,peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,  ukuran,  macam,  tujuan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 36
d. memuat  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda 37 ; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya 38 atau keseluruhannya dengan:
a. Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu 39 oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal  milik pihak  lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.
36 Ibid, Penjelasan Pasal 20 huruf  c "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang
37 Ibid, Penjelasan  Pasal  20  huruf  e  „Tanda  dianggap  tidak  memiliki  daya  pembeda  apabila  tanda  tersebut terlalu  sederhana  seperti  satu  tanda  garis  atau  satu  tanda  titik,  ataupun  terlalu  rumit  sehingga  tidak jelas‟.
38 Ibid ,  Penjelasan  Pasal  21  Ayat  (1)  "persamaan  pada  pokoknya"  adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
39 Ibid ,  Penjelasan  Pasal  21  Ayat  (1)  huruf  a  "Merek  yang  dimohonkan  lebih  dahulu"  adalah  Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama  orang  terkenal, foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara,  atau  lembaga  nasional maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang; atau
c. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  Pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu Pemohon  yang patut diduga dalam  mendaftarkan Mereknya  memiliki  niat untuk  meniru, menjiplak,  atau  mengikuti  Merek  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  menimbulkan kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat,  mengecoh,  atau  menyesatkan  konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang  sama  dengan  Merek  milik  pihak  lain  atau  Merek  yang  sudah  dikenal  masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  Merek  yang  sudah  dikenal  tersebut.  Dari contoh  tersebut  sudah  terjadi  iktikad  tidak  baik  dari  Pemohon  karena  setidak-tidaknya patut  diketahui  adanya  unsur  kesengajaan  dalam  meniru  Merek  yang  sudah  dikenal tersebut. 40
Merek terdaftar mendapat pelindungan  hukum untuk  jangka  waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan  dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan  perpanjangan  diajukan  secara  elektronik  atau  nonelektronik  dalam  bahasa Indonesia  oleh  pemilik  Merek  atau  Kuasanya  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  pelindungan  bagi  Merek  terdaftar  tersebut  dengan dikenai  biaya.  Permohonan  perpanjangan  masih  dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah  berakhirnya  jangka  waktu  pelindungan  Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.
40 Ibid, Penjelasan Pasal 21 Ayat (3).

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Penggunaan  Prinsip  konstitutif  ( first  to  file )  pada  merek  mulai  ditetapkan  pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan  Undang-Undang No. 19 Tahun 1992  Tentang Merek, sedangkan  Undang-Undang Merek sebelumnya (Undang-Undang No.  21  Tahun  1961  Merek  Perusahaan    dan    Merek  Perniagaan)  menerapkan  Prinsip dekalaratif ( first to use ). Untuk menjelaskan perkembangan  Undang-Undang  Merek  dan Prinsip yang digunakan serta ketetuan terkait dapat dilihat dari skema sebagai berikut:
Nama Prinsip yang dianut Ketentuan terkait Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Merek Perusahaan  dan  Merek Perniagaan Deklaratif   ( First to use ) Pasal  2  (1):  Hak  khusus  untuk memakai suatu merek guna memperbedakan  barang-barang  hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan  seseorang  atau  sesuatu badan  dari  barang-barang  orang  lain atau  badan  lain  diberikan  kepada barangsiapa  yang untuk  pertama kali  memakai  merek  itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai  merek  itu  berlaku  hanya untuk  barang-barang  yang  sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek  itu  dan  berlaku  hingga  tiga tahun  setelah  pemakaian  terakhir merek itu. Undang-Undang No.  14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 1992  Tentang Merek Konstitutif  ( First to file ) Pasal  3: Hak  atas  merek  adalah  hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam  Daftar  Umum Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu menggunakan  sendiri  merek  tersebut atau  memberi  izin  kepada  seseorang atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  atau  badan  hukum  untuk menggunakannya No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Konstitutif   ( First to file ) Pasal 3 : Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam  Daftar  Umum Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  menggunakan  sendiri  Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Undang-Undang No. 20 (Konstitutif First to Pasal 3:  Hak atas Merek diperoleh

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis file ) setelah Merek tersebut terdaftar .
Implementasi  sistem  deklaratif  dalam  pendaftaran  merek  di  Indonesia, mengalami  suatu  perkembangan.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  orang  atau  badan  yang memperoleh hak dan perlindungan hukum atas suatu merek bukan saja orang atau badan yang  memakai  pertama  kali,  tetapi  orang  atau  badan  yang  memakai  merek  pertama  kali dengan  iktikad  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  tanggal  13  Desember  1972  Nomor:  677K/Sip/1972  dalam  perkara  merek Tancho,    pendaftaran  pertama  kali  merek  Tancho  oleh  Wong  A  Kiong  dibatalkan  oleh Mahkamah  Agung,  berdasarkan  gugatan  dari  PT.  Tancho  Indonesia  Co.Ltd.  Dalam pertimbangan  hukumnya,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  pendaftaran  merek Tancho  oleh  Wong  A  Kiong  terbukti  sebagai  pemakai  pertama  yang  beriktikad  buruk, karena meniru merek yang digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd.
Pencatatan dalam sistem deklaratif berfungsi sebagai pembuktian, karena apabila terjadi  sengketa,  pihak  yang    mendalilkan    sebagai  pemilik  yang  sah  atau  membantah gugatan hak oleh pihak lain wajib membuktikan sebagaimana  tercantum dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata. Dengan demikian sifat pencatatan merupakan dugaan sementara bahwa pihak yang mencatatakan merupakan pemilik yang sah.
Penulis  berpendapat  bahwa  penggunaan  Prinsip  deklaratif  tersebut  justru  dapat menghindari  tindakan  dari  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  itikad  baik,  misalnya seseorang mendaftarkan merek orang lain yang belum terdaftar dan ternyata pendaftaran tersebut  diterima.  Menurut  Prinsip  deklaratif,  pihak  yang  mendaftarkan  tersebut    baru “dianggap”  atau  “diduga”    sebagai    pemilik    merek,  karena  pendaftaran  tidak menimbulkan  hak  tetapi  “  pengguna  pertama”  atau first  to  use adalah  pemilik  merek tersebut,  sehingga    hukum      akan  mengakui  bahwa  pemilik  merek  yang  sah  adalah “pemakai  pertama”  bukan  pihak  yang  mendaftarkan  berdasarkan  itikad  tidak  baik. Dengan  demikian,  Prinsip  deklaratif  dapat  mencermikan  keadilan  sebagai  tujuan  hukum karena pihak yang bertikad tidak baik, tidak mendapat perlindungan hukum.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Kelebihan lain, penggunaan Prinsip deklaratif adalah  (1). pihak yang berhak atas merek  bukan  hanya  secara  formal  saja  terdaftar,  tetapi  juga  pihak  yang  secara  nyata memakai merek tersebut; (2). Pemakai merek pertama  tidak dapat dibatalkan oleh pihak yang  kemudian  baru  mendaftarkan  merek  tersebut. 41 Namun,  pendaftaran  merek  dengan sistem  deklaratif  ini  mengandung  ketidakpastian  hukum,  sebab  pendaftaran  suatu  merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik  pertama  dari  merek  yang  telah  didaftarkan.  Oleh  karena  itulah,  pendaftaran dengan  sistem  deklaratif  di  Indonesia  telah  tidak  lagi  digunakan  sejak  berlakunya Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992  tentang  Merek.  Negara  lain  yang  saat  ini  masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act. 42 Berdasarkan Lanham Act,  disamping  menganut  sistem  pemakai  pertama,  juga  menganut  sistem  pendaftaran. Ketentuan  pasal  43  (a)  atau  g1125  (a)  15  USC,  Lanham  Act  mengisyaratkan  seseorang dapat  memiliki  sendiri  hak-hak  atas  merek  berdasarkan  Undang-Undang  Negara  bagian ( state  law )  dan  hukum  nasional  ( federal  law )  tanpa  pendaftaran  merek. 43 Namun demikian  merek  dapat  didaftarkan  berdasarkan  ketentuan  hukum  Negara  bagian  atau hukum  nasional.  Selanjutnya  berdasarkan  pasal  22  atau  g1072  ,  15  USC  Lanham  Act, menekankan  keuntungan  sistem  pendaftaran  merek  nasional  yang  mengakui  hak pendaftar  untuk  mengatasi  setiap  tuntutan  dari  pemakai  sebelumnya  yang  beriktikad baik. 44
Dengan  demikian  yang  menjadi  landasan  filosofis  pergeseran  sistem  deklaratif  ke dalam  sistem  konstitutif  adalah  demi  tercapai  tujuan  hukum,  terutama  dalam  menjamin kepastian  hukum  bagi  pemilik  Merek  terdaftar  dan  memberikan  rasa  keadilan.  Dengan pemberian hak berdasarkan pendaftaran maka Undang-Undang memberikan perlindungan
41 Bandingkan    dengan    Kartika  Surya  Utami.  (2011). Perlindungan  hukum  Hak    Atas  merek    terdaftar  di Indonesia menurut Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm 71   tersedia dari https://eprints.uns.ac.id/6745/1/212701812201101331.pdf. diakses 7 April 2020.
42 D.Effendy,  Hasibuan.  (2003), Perlindungan  Merek,  Studi  Mengenai  Putusan  Pengadilan  Indonesia  dan Amerika Serikat , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.
43 Ibid , hlm 89. Lihat juga Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar  Di  Indonesia, Jurnal Opinio Juris Vol. 19 Januari – April 2016 hlm 78-79.
44 HD Effendy Hasibuan, op.cit, hlm 89.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
hak  Merek  kepada  yang  mendaftarkan,  sehingga  yang  diutamakan  adalah  perlindungan kepada  pemilik  Merek  terdaftar. 45 Menurut  sistem  konstitutif  (aktif)  dengan  doktrinnya " prior  in  filling ” bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak  yang  mendaftarkan
Mereknya, dikenal pula dengan Prinsip “ presumption of ownership ”. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang  berhak  atas  suatu  Merek  dan  pihak  ke  tiga  harus  menghormati  hak    pendaftar sebagai hak mutlak, 46 sehingga pemilik  merek memiliki hak eksklusif, yaitu:
1. Hak  untuk  menggunakan  atau  mengizinkan  orang  lain  untuk menggunakan mereknya; 47
2. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya; dan
3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak atas mereknya. 48
Perjanjian TRIPs dalam Pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki  hak  eksklusif  untuk  melarang  pihak  ketiga  yang  tanpa  ijin  dari  pemilik  Merek yang  bersangkutan  untuk  memakai  Merek  yang  sama  atau  serupa  untuk  barang-barang atau  jasa-jasa  yang  adalah  sama  atau  menyerupai  dengan  barang-barang  dan  jasa-jasa untuk  mana  Merek  dagang  bersangkutan  telah  didaftarkan.  Pemakaian  atas  Merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang. Persetujuan TRIPs merujuk pula pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris mengenai perlindungan Merek terkenal untuk kelas jasa. Negara Anggota dari Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian Merek yang merupakan  reproduksi,  imitasi  atau  penerjemahan  yang  dapat  menimbulkan  kekacauan dari  suatu  Merek  yang  dipandang  sebagai  terkenal  yaitu  Merek  tersebut  terdaftar  atau dipakai sebagai suatu Merek yang terkenal ( wellknown ). Ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  atau  alasan  untuk  menolak  atau  membatalkan Merek untuk barang-barang  yang sama atau sejenis  yang dapat menimbulkan  kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.
45 R.  Murjiyanto.  (2016). Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas  Merek  Di  Indonesia ( Studi  Pergeseran  Sistem “Deklaratif'”  Ke  Dalam  Sistem  “Konstitutif” ),  Disertasi,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia,hlm 239.
46 Muhamad  Djumhana  dan  Djubaedillah.  (2014) .  Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah,  Teori,  dan  Praktiknya  di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 256.
47 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.
48 Ibid, Pasal 41 dan Pasal  42.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Penggunaan  Prinsip  konstitutif    ( first  to  file )  mulai  digunakan  dalam  Undang- Undang  No  19  Tahun  1992    yang  diubah  melalui  Undang-Undang  No  14  Tahun  1997, Undang-Undang  No  15  Tahun  2001,  dan  Undang-Undang  No  20  Tahun  2016,  lebih memberikan kepastian hukum karena merek  tersebut  secara tegas menjadi  bukti tertulis kepemilikan,  sehingga  pihak  lain  tidak  dapat  membantahnya,  tetapi  sistem  konstitufif ( first  to  file ),  yang  memberikan  hak  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  Merek terdaftar.  Namun  untuk  merek  terkenal  yang  belum  terdaftar    dimungkinkan  untuk mendapat pelindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi:
Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. …;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal  milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
d. ….
Dengan  demikian,  bagi  pemilik  merek  terkenal  tetapi  tidak  terdaftar  yang  dapat menunjukkan  bukti-bukti  keterkenalan  mereknya,  Undang-Undang  No  20  rahun  2016 menyediakan mekanisme gugatan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga, apabila  merek  terkenal  mereka  terlanjur  didaftarkan  atau  diajukan  permohonan pendaftarannya  di  Indonesia  oleh  pihak  lain  yang  beriktikad  buruk.  Gugatan  tersebut dapat diajukan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. 49 Hal ini sejalan dengan Penjelasan    Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang  No  20  Tahun  2016  yang  berbunyi:
“ Pemberian  hak  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  berdasarkan  perbuatan  curang  yang dilakukan  oleh  pihak  lain  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelindungan  hukum  kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar”.
Pelindungan  merek  terkenal  dalam  hukum  positif  Indonesia  didasarkan  pada ratifikasi  terhadap Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property (“Paris Convention”) dan  juga  dalam the  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual
49 Ibid , Pasal 76 ayat (2) dan (3) jo. Penjelasan Pasal 76 ayat (2).

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Property Rights (“TRIPS Agreement”).    Dalam Pasal  6bis  ayat  (1) Paris Convention diatur bahwa:
The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or  at  the  request  of  an  interested  party,  to  refuse  or  to  cancel  the registration, and  to  prohibit  the  use,  of  a  trademark  which  constitutes  a reproduction,  an  imitation,  or  a  translation,  liable  to  create  confusion,  of  a mark considered  by  the  competent  authority  of  the  country  of  registration  or use  to  be  well  known  in  that  country as  being  already  the  mark  of  a  person entitled  to  the  benefits  of  this  Convention  and  used  for  identical  or  similar goods. These provisions shall also apply when the  essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.
Lebih  lanjut,  Pasal  16  ayat  (2) TRIPS  Agreement,  yang  kemudian  melengkapi Pasal 6bis Paris Convention di atas mengatur sebagai berikut:
In  determining  whether  a  trademark  is  well-known,  Members  shall  take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.
Pengertian  merek  terkenal  menurut World  Intellectual  Property  Organizations (WIPO) memberikan  batasan  mengenai  merek  terkenal  sebagaimana  disepakati dalam Joint  Recommendation  Concerning  Provisions  on  the  Protection  of  Well-Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:
1. tingkat pengetahuan atau pengakuan  merek di sektor yang relevan  dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
4. durasi  dan  wilayah  geografis  dari  segala  pendaftaran  atau  permohonan pendaftaran Merek;
5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
6. nilai Merek;
Di dalam hukum positif Indonesia, kategori  suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal ( well-known marks ) tercantum dalam Pasal 18  Peraturan Menteri Hukum

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dan  Hak  Prinsipi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek  sebagai berikut:
1. Kriteria  penentuan  Merek  terkenal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 16  ayat  (2)  huruf  b  dan  huruf  c  dilakukan  dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada  tingkat  produksi,  promosi,  distribusi,  maupun  penjualan  terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam  menentukan  kriteria  Merek  sebagai  Merek  terkenal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut  di  bidang  usaha  yang  bersangkutan  sebagai  Merek terkenal;
b. volume  penjualan  barang  dan/atau  jasa  dan  keuntungan  yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
c. pangsa  pasar  yang  dikuasai  oleh  Merek  tersebut  dalam hubungannya  dengan  peredaran  barang  dan/atau  jasa  di masyarakat; d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
e. jangka waktu penggunaan Merek;
f. intensitas  dan  promosi  Merek,  termasuk  nilai  investasi  yang dipergunakan untuk promosi tersebut; g. pendaftaran  Merek  atau  permohonan  pendaftaran  Merek  di negara lain; h. tingkat  keberhasilan  penegakan  hukum  di  bidang  Merek, khususnya  mengenai  pengakuan  Merek  tersebut  sebagai  Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
i. nilai  yang  melekat  pada  Merek  yang  diperoleh  karena  reputasi dan  jaminan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  dilindungi  oleh Merek tersebut.
Dalam kenyataannya  untuk merek biasa 50 yang mutlak memerlukan pendaftaran (harus  terdaftar)  berdasarkan  Prinsip  konstitutif    masih    juga  terjadi  pelanggaran,  yaitu pendaftaran Merek milik pihak lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang  bertikad tidak
50 Merek  biasa merupakan  merek  yang  tergolong  tidak  mempunyai  reputasi  tinggi.  Merek  yang  berderajat „biasa‟ ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak  memiliki draving  power yang  mampu  memberi  sentuhan  keakraban  dan  kekuatan  mitos ( mythical power )  yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar  dan  pemakai.  Lihat  Tommy  Hendra  Purwaka, ed. (2017). Perlindungan  Merek ,  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 24.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
baik    sehingga  menimbulkan  sengketa  pembatalan  Merek.  Beberapa  perkara  gugatan pembatalan  Merek,  setidaknya  menggambarkan  masih  belum  adanya  kepastian perlindungan  hukum  bagi  pemilik  Merek  terdaftar,  karena  dalam  kenyataannya  Merek yang  sudah  didaftarkan  tersebut    (sesuai  Prinsip    konstitutif)    ternyata  masih  dapat didaftarkan  oleh  pihak  lain. 51 R.  Murjiyanto  menguraikan  beberapa   putusan  Pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung tentang kasus pembatalan Merek yang  sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut : 52
1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 K/Pdt.Sus/2012. 53
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Pdt.Sus/2011. 54
3. Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Pdt.Sus/2011. 55
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 581 K/Pdt.Sus-HKU2013. 56
5. Putusan Mahkamah Agung RI  No. 233 K/Pdt.Sus/2012. 57
6. Putusan Mahkamah Agung FU No. 261 K/Pdt.Susl2011. 58
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 420 K/Pdt.Sus/2012. 59
8. Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  negeri  jakarta  Pusat  nomor  : Nomor: 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. 60
9. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  dalam  Tingkat  KPrinsipi  Nomor:  264 K/Pdt.Sus-HKU2015. 61
Disisi  lain    penggunaan  Prinsip  konstitutif    secara  ketat  dapat  menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana terjadi dalam kasus “Pierre Cardin.” Mahkamah Agung (MA) menyatakan  pemegang  merek  Pierre  Cardin  adalah  orang  Kayu  Putih,  Jakarta  Timur, Alexander  Satryo  Wibowo.  Desainer  asal  Prancis,  Pierre  Cardin  dinilai  terlambat mendaftarkan  mereknya  di  Indonesia.  Sebagaimana  dikutip  dari  website  Mahkamah Agung  (MA),  kemenangan  Alexander  Satryo  Wibowo  karena  mendasarkan  pada Prinsip “first to file.” Alex mendaftarkan merek tersebut sehigga memiliki hak eksklusif merek  Pierre  Cardin  pada  29  Juli  1977,  sedang  pemilik  'asli'  merek  Pierre  Cardin  baru
51 R. Murjiyanto, op.cit. hlm 271.
52 Ibid, hlm 272.
53 Ibid, hlm 272-275.
54 Ibid, hlm 275-278.
55 Ibid, hlm 278-281.
56 Ibid, hlm 282-286.
57 Ibid, hlm 286-289.
58 Ibid, hlm 293-296.
59 Ibid, hlm 296-299.
60 Ibid, hlm 314-319.
61 Ibid, hlm 319-327.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
mendaftarkannya di Indonesia pada tahun 1999. "Pendaftaran merek Pierre Cardin”  oleh Alexander  Satryo  Wibowo    dianggap  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku  karena mendasarkan pada   Prinsip konstitutif “first to file ," menurut majelis hakim  Mahkamah Agung.    Namun,  penulis  berpendapat,  majelis  hakim  seyogianya    juga  memperhatikan ada  atau  tidaknya  itikad  baik  dari  Alexander  Satryo  Wibowo.  Dalam  hal  adanya  itikad baik,  putusan  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  tidak  bermasalah  karena  Prinsip  hukum harus melindungi pihak yang memiliki itikad baik, tetapi jika tidak ada itikad baik maka seharusnya  pendaftaran  merek  ditolak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (3) Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  karena  tidak  mencerminan      tujuan  hukum“ keadilan,”    “kemanfaatan,”    dan  sarana  pembaruan  sikap  mental  masyarakat  untuk berprilaku jujur.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum dan  HAM berpendapat bahwa  "Pendaftaran  merek  dengan  menggunakan  sistem  konstitutif (first  to  file) lebih menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek,  namun  sampai  saat ini  sistem  pendaftaran first  to  file di  Indonesia  belum  efektif  menciptakan  keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena  masih banyak  merek-merek  yang  didaftarkan bukan  oleh  pemilik  merek  yang  sebenarnya".  BPHN  lebih  memilih  tetap mempertahankan  Prinsip first  to  file dalam  sistem  merek  Indonesia,  dibandingkan berpindah ke Prinsip first to use. Prinsip first to file sebagaimana yang dianut selama ini, tetap  dipertahankan  karena  Prinsip  tersebut    lebih  memberikan  kepastian  hukum  dan dianut  oleh  banyak  negara  di  dunia. 62 Namun,    penulis  berpendapat  bahwa  Prinsip konstitutif  kurang  mencerminkan rasa keadilan  berkaitan dengan penerapan  itikad baik, misalnya    A melihat ada logo di suatu daerah tertentu tetapi pemilik logo tersebut  yaitu B    tidak  mendaftarkan.  Kemudian  A  pihak  merasa  tertarik  dan    mendaftarkannya  di Direktorat  Jenderal    Kekayaan  Intelektual  yang  ternyata  diterima  pendaftarannya. Berdasarkan  Prinsip  konstitutif,    maka    A  adalah  pemilik      merek    tersebut    karena mendaftarkan  terlebih  dahulu  padahal  A  memiliki  itikad  tidak  baik.  Dengan  demikian penggunaan  Prinsip  konstitutif  dapat    mengakibatkan  pihak  yang  beritikad  tidak  baik
62 Anonim, https://news.detik.com/berita/3295968/mengenal-Prinsip-first-to-file-yang-membuat-pierre- cardin-jatuh-ke-orang-jakarta. diakses 2 April 2020.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
mendapat  perlindungan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  hukum,  yang  mengatakan bahwa  hukum  hanya  melindungi  pihak  yang  beritikad  baik,  pihak  yang    beritikad  tidak baik tidak sepantasnya mendapat perlindungan hukum.
Penggunaan  Prinsip  konstitutif    ( first  to  file )  berkorelasi  dengan  tujuan  hukum “kemanfaatan”, karena dengan sistem pendaftaran dapat diketahui  kuantitas  merek  yang terdaftar,  sehingga  bermanfaat  bagi  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  di  bidang hukum  kekayan  intelektul  (khususnya  merek).  Selanjutnya,  penggunaan  Prinsip konstitutif ( first to file ) juga berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat untuk lebih menyadari  atau memahami  haknya (hak merek)  yang dilindungi hukum melalui syarat tertentu (pendaftaran),  sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat  meningkat  dalam mendaftarkan mereknya.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  kesadaran  hukum  masyarakat  adalah  konsepsi abstrak  dalam  diri  manusia  tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman  atau yang  sepantasnya  merupakan  landasan  berlakunya  suatu  hukum  selain  politik  hukum pemerintah    (kebijakan  pemerintah  untuk  mengarahkan  hukum  terhadap  tujuan  yang hendak dicapai). Penerapan kedua landasan tersebut harus serasi dan selaras  dalam upaya pembangunan hukum, sehingga tujuan nasional melalui  kebijakan hukum dapat tercapai. Dengan demikian, penggunaan Prinsip konstitutif ( first to file ) dalam hukum merek  pada dasarnya    merupakan  “pendidikan”  kesadaran  hukum  sebagai  sarana    perubahan  sosial melalui pembaruan sikap mental masyarakat terhadap hukum.

## KESIMPULAN
1. Teori  pelindungan  yang  sesuai  dengan  dasar  pertimbangan  dikeluarkan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  merek    dalam  poin  a  adalah Public Benefit dan Economic Growth Stimulus Theory . Teori ini  merupakan teori  yang  paling  sesuai  untuk  dikembangkan  dalam  upaya  pelindungan merek  berkaitan dengan menjaga Persaingan usaha yang sehat; Pelindungan konsumen; dan Pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam  negeri.  Namun    dalam  pelaksanaannya  harus  didukung  oleh    teori pelindungan  hukum  merek  yang  lainnya  yaitu Reward Theory; Recovery Theory;  Incentive Theory; dan Risk Theory .

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
2. Penggunaan  Prinsip  deklaratif  ( first  to  use )    mencermikan  tujuan  hukum “keadilan”  berkaitan  dengan  penerapan  “itikad  baik”  tetapi      kurang mengakomodasi  tujuan  hukum  “kepastian”,  kemanfaatan,  dan  “sarana pembaruan  masyarakat”.  sedangkan  penggunaan  Prinsip  konstitutif  ( first  to file )  menimbulkan  “kepastian”  “kemanfaatan”,  dan  “sarana  pembaruan masyarakat”  sebagai  tujuan  hukum,  namun  kurang  memperhatikan  rasa keadilan.

## SARAN
1. Dasar  pertimbangan    Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek perlu  ditambah  tidak  hanya  mementingkan  aspek  keadilan  dan    kepastian hukum  saja  tetapi  juga  mencerminkan  kemanfaatan,  dan  sarana  perubahan masyarakat  bagi  pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,
Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.
2. Untuk  mengakomodasi    tujuan  hukum  secara  komprehensif,  maka  perlu dipertimbangkan  bahwa  Undang-Undang  Merek  Indonesia  menganut perlindungan  ganda  ( double  protection ),  dengan  menggunakan  2  (dua) Prinsip  yaitu  Prinsip  konstitutif    ( first  to  file )  dalam  hal  pendaftar  pertama beritikad  baik  untuk  mengkomodasi  kepastian  hukum,  kegunaan    atau kemanfaatan, dan sarana perubahan sosial masyarakat; dan penerapan Prinsip deklaratif  ( first  to  use )    agar  dapat  mencerminkan  keadilan  terutama  untuk UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah)  selama    pemakai  dapat membuktikan sebagai pemakai pertama .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad.  (2007), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Adrieansjah  Soeparman.  (2013). Hak  Desain  Induatri  Berdasarkan  Penilaian  Kebaruan Desain Industri , PT Alumni, Bandung. Eddy Damian. (2004) Hukum Hak Cipta : Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002,
Alumni, Bandung.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Eza  A.A  Wattimena.  (2008), Filsafat  dan  Sains  Sebuah  Pengantar, PT.  Grasindo,
Jakarta.
Friendman  W.  (2010). Teori  dan  Filsafat  Hukum,  susunan  I.  Telaah  Kritis  Atas  Teori Hukum , PT Raja Grafindo, Jakarta. Gunawan  Widjaja  (2011), Seri  Hukum  Bisnis  :  Rahasia  Dagang ,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Haris Munandar & Sally Sitanggang. (2008). Mengenai Hak Kekayaan  Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya ,  Erlangga, Jakarta. H.  Juhaya  S. Praja.  (2014). Teori  Hukum  dan  Aplikasinya ,  CV  Pustaka  Setia,  Bandung, Cetakan kedua.
Kelsen, Hans. (2010). Pengantar Teori Hukum Murni ,  Nusa Media, Bandung.
Lili  Rasjidi,  Ira  Thania  Rasjidi.  (2007). Pengantar  Filsafat  Hukum, Mandar  Maju,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mochtar  Kusumaatmadja.  (2006). Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembangunan, Binacipta, Bandung.
____________ (2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014) . Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual , PT. Alumni, Bandung. Ranti  Fauza  Mayana.  (2004). Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  dalam  Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta. Shidarta.  (2006), Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan ,CV Utomo, Jakarta.
Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. _____________ (2009). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta. Sudjana.  (2016), Rahasia  Dagang  Dalam  Perspektif  Pelindungan  Konsumen, Kenia Media, Bandung.
___________  (2017). Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu ,  Keni  Media,  Bandung, 2017.
Sugiyono. (2007). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet.III, Alfabeta, Bandung.
Tommy  Hendra  Purwaka, ed. (2017). Perlindungan  Merek ,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights )

## Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah lainnya
Atip  Latipulhayat.  (2014).    Khazanah,  “Mochtar  Kusumaatmadja”, Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
D.Effendy, Hasibuan. (2003), Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia  dan  Amerika  Serikat ,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (2004), Membangun  Usaha  Kecil  Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual , Departemen  Hukum dan HAM.
Kartika  Surya  Utami.  (2011). Perlindungan  hukum  Hak    Atas  merek    terdaftar  di Indonesia menurut Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Nazaruddin  Lathif.  (2017).  Teori  Hukum  Sebagai  Sarana/Alat  Untuk  Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari- Juni 2017.
Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa. (2016). Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar  Di  Indonesia, Jurnal Opinio Juris Vol. 19 Januari – April 2016.
R.  Murjiyanto.  (2016). Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas  Merek  Di  Indonesia ( Studi Pergeseran  Sistem  “Deklaratif'”  Ke  Dalam  Sistem  “Konstitutif” ),  Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## Sumber lainnya
Cooper  and  Schindler  tersedia  dari  https://  jaringskripsi.  wordpress.  com/2009/09/22/ konstruk-teori-theoritical-constructiondan  paradigma-paradigm/.  Di  akses  pada tanggal 7 februari 2020.
Garner,  Bryan A. (2009), Black’s Law Dictionary , ninth edition,  St. Paul: West. Anonim, http://tesishukum.com. diakses  1 Maret 2020. Anonim, https://news.detik.com/berita/3295968/mengenal-Prinsip-first-to-file-yang- membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta. diakses 2 April 2020.
Anonim, http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf, hlm 15. diakses 8 April 2020. Anonim,https://www.kompasiana.com/nandapratama1/552e62a56ea834375c8b4573/pera nan-dan-fungsi-teori. diakses 10 April 2020.
Anonim, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan- makna-perlindungan-dan-pelindung- an.   diakses 12 April 2020.
Lilik  Mulyadi,  Teori  Hukum  Pembangunan  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,
LL.M.  tersedia  dalam  https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_ deskriptif_analitis_  teori_hukum_  pembangunan.pdf,  hlm  5-6.  diakses  12  April 2020.