Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka
Syarifuddin Jurdi 1 , Basti Teteng 2 , Fauzi Hadi Lukita 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1
Universitas Negeri Makassar 2
Institut Teknologi Amanna Gappa 3 e-mail: sjurdi06@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  telah  menyelenggarakan  pemilihan  umum  (Pemilu)  sebanyak  dua belas  kali  sejak  pemilu  pertama  1955  sampai  pemilu  serentak  2019.  Dalam penyelenggaraan pemilu menerapkan sistem perwakilan berimbang (propor- sional), pemilu 1955, pemilu Orde Baru dan pemilu awal reformasi menerap- kan  sistem  proporsional  tertutup,  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 22-24/PUU-VI/2008, sistem penentuan calon legislatif terpilih dengan suara terbanyak,  pemilu  2009  sampai  2019  menerapkan  sistem  proporsional  ter- buka.  Perubahan  sistem  pemilu  dari  tertutup  ke  terbuka  pada  pemilu  2009 merupakan  upaya  untuk  mendekatkan  kandidat  dengan  pemilih,  mening- katkan  derajat  keterwakilan  politik  dan  legitimasi  elite  terpilih.  Sistem  pro- porsional terbuka sebagai pemenuhan nilai-nilai dasar demokrasi agar calon dapat  dikenal  secara  langsung  pemilih. Dalam tiga kali pemilu  menerapkan sistem  proporsional  terbuka  menghasilkan  dua  masalah  utama  yakni  politik uang yang massif serta mendelegitimasi fungsi dan peran partai politik, calon terpilih  seakan-akan  terpisah  dari  partai  yang  mencalonkannya.  Terhadap dua  masalah  ini,  sekelompok  masyarakat  mengajukan  judicial  review  ter- hadap  sistem  proporsional  terbuka  dan  memohon  agar  dikembalikan  ke sistem  proporsional  tertutup,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  judicial review  tersebut  melalui  Putusan  No.  114/PUU-XX/2022  menolak  sistem proporsional  tertutup  dan  menguatkan  Putusan  MK  No.  22-24  Tahun  2008 mengenai  sistem  proporsional  terbuka.  Pemilu  serentak  2024,  pemilih  tetap memilih  calon  bukan  partai,  itu  artinya  pemilih  tetap  mengenal  calon  yang mereka  pilih,  legitimasi  calon  terpilih  tinggi,  tetapi  potensi  penggunaan uang/barang dalam perebutan suara pemilih akan meningkat.
Kata Kunci : Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup

## PENDAHULUAN
Pada 21 Mei 1998 menandai fase baru po- litik Indonesia, era otoritarianisme dan sis- tem sentralistik kita tinggalkan, kita meniti
jalan  hidup  baru  yakni  jalan  demokrasi dan penegakkan kedaulatan rakyat. Pilihan jalan itu merupakan komitmen dan konse- nsus yang dilakukan secara sadar oleh sel-
Analisis Terhadap Sistem... | 146
uruh  anak  bangsa  Indonesia  tanpa  ada tekanan  dan  dikte  dari  pihak  manapun. Dalam  perjalanan  kehidupan  politik  Indo- nesia tersebut, dinamika kehidupan politik sangat  berbeda  bila  dibandingkan  dengan kehidupan  politik  era  otoritarianisme.  Pe- milu  pertama  pasca  Orde  Baru  yang  dise- lenggarakan tahun 1999 menghasilkan ko- nfigurasi politik yang bervariasi, kekuatan- kekuatan  lama  tetap  eksis,  sementara  ke- kuatan-kekuatan  baru  lahir  dengan  sema- ngat perubahan.
Konfigurasi politik hasil pemilu 1999 yang memposisikan  partai-partai  lama  (PDIP [33,7  %],  Golkar  [23,7  %]  dan  PPP  [11,3 %] sebagai kekuatan politik dominan den- gan  perolehan  suara  ketiga  partai  tersebut mencapai 68,7 %, suatu akumulasi perole- han  suara  partai-partai  lama  yang  domin- an,  sementara  partai-partai  baru  sangat terbatas  dukungan  suaranya,  itu  tersebar ke 48 partai politik yang mengikuti pemilu 1999.  Pasca  Orde  Baru,  Indonesia  sudah lima  kali  menyelenggarakan  pemilu  deng- an sistem proporsional, pemilu 1999 men- ggunakan sistem proporsional tertutup, se- mentara pemilu 2004 sebagai pemilu tran- sisi dari proporsional tertutup menuju pro- porsional  terbuka,  sejak  pemilu  2009,  sis- tem  proporsional  terbuka  menjadi  pilihan dalam  pemilu  Indonesia,  termasuk  pemilu serentak 2024. Dengan sistem tersebut, se- tidaknya  ada  dua  kekuatan  politik  yang bergantian menjadi pemenang pemilu yak- ni  Partai  Demokrat  pada pemilu  2009 dan PDIP pada pemilu 2014 dan pemilu 2019.
Pemilu  dimaknai  sebagai  sebuah  proses pengambilan  keputusan  secara  formal  di-
mana rakyat  memilih  orang atau beberapa orang  untuk  menduduki  sebuah  jabatan publik  atau  pemerintahan.  Pemilu  diada- kan untuk memilih secara langsung kandi- dat  atau  calon  Presiden  dan  Wakil  Presi- den  serta  calon  legislatif  (DPR,  DPD  dan DPRD),  untuk  menentukan  pemenang dilakukan penghitungan berdasarkan pero- lehan  suara  terbanyak.  Kemenangan  kan- didat  dalam  sistem  proporsional  tertutup tidak  ditentukan  berdasarkan  perolehan suara kandidat, tetapi dihitung berdasarkan perolehan  suara  partai  politik,  kandidat terpilih akan ditentukan oleh partai, dalam sistem  ini,  rakyat  memilih  partai  bukan kandidat. Sementara dalam sistem pro-por- sional terbuka, kemenangan kandidat dite- ntukan  oleh  dukungan  pemilih  yang  dipe- roleh dalam pemilu yang berlangsung sec- ara  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil, kandidat  yang  memperoleh  suara  terba- nyak  yang  akan  terpilih  mewakili  partai- nya duduk di parlemen.
Oleh  sebab  itu,  merancang  sistem  pemilu yang  mencerminkan  keadilan  suatu  kenis- cayaan dalam alam demokrasi, apabila sis- tem pemilu salah pilih, atau hanya sekedar memenuhi  hasrat  dan  keinginan  sekelom- pok orang atau memenuhi hasrat elite atau ingin  mempertahankan  status  quo,  maka produk  pemilu  merupakan  keinginan  sta- tus  quo,  akan  sulit  sistem  tersebut  dapat bertahan  sebagai  suatu  sistem  yang  dihar- gai  dan  dihormati  oleh  masyarakat.  Disk- usi  dan  perdebatan  mengenai  sistem  pem- ilu  proporsional  tertutup  dan  terbuka  dal- am  alam  kehidupan  politik  Indonesia  me- rupakan  proses  yang  bersifat  dinamis  dan politis,  tidak  dihasilkan  dari  suatu  para-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
digma  mengenai  arah  masa  depan  bangsa atau kebutuhan suatu bangsa, apakah yang menjadi  kebutuhan  bangsa  dalam  konteks seleksi  kepemimpinan  politik  ditentukan berdasarkan  mekanisme  pemilihan  atau perwakilan politik seperti apa yang dihara- pkan oleh suatu negara, perwakilan politik yang bersifat proporsionalkah atau distrik- kah serta beberapa pertanyaan lainnya.
Dalam  merumuskan  sistem  pemilu  mem- ang  harus  ada  negosiasi  dan  kompromi antara  keinginan  dan  tujuan  yang  saling bersaing  dalam masyarakat,  misalnya seb- agian kalangan menghendaki adanya suatu sistem  yang  membuka  kesempatan  yang luas  kepada  pemilih  dalam  menentukan pilihannya secara bebas di antara para kan- didat  dan  partai-partai,  kira-kira  pilihan mana  yang  membawa  dampak  paling  ren- dah bagi timbulnya perpecahan dan persa- ingan di  dalam partai  maupun potensi ter- jadi perpecahan dan polarisasi masyarakat.
Rancangan  sistem  pemilu  mempertimba- ngkan kebutuhan masyarakat untuk mend- orong  keterwakilan  politik  ideal,  setidak- nya  bagi  terciptanya  pemerintahan  yang stabil,  efisien  dan  dapat  melakukan  trans- formasi  kehidupan  publik.  Sistem  pemilu yang  ideal  membuka  ruang  dan  kesem- patan  kepada  semua  kelompok  dalam masyarakat  untuk  mengambil  bagian,  ter- masuk  kekuatan  oposisi  dan  partai  politik baru dapat terlibat langsung dalam pemilu. Kegagalan  dalam  merespons  dinamika kehidupan masyarakat akan membawa ko- nsekuensi  bagi  kelanjutan  kehidupan  ba- ngsa.  Indonesia  menggunakan  sistem  pe- milu  dengan  sistem  proporsional  tertutup
sebanyak  delapan  kali  pemilu,  sementara proporsional  terbuka  digunakan  pada  em- pat  kali  pemilu,  yakni  pemilu  2009,  2014 dan  2019,  untuk  pemilu  DPD  menggu- nakan  sistem  distrik  berwakil  banyak  (4 orang per provinsi).
Sistem pemilu sendiri memberikan landas- an  atau  panduan  hukum  bagi  penyeleng- garaan  pemilu  yang  demokratis,  dengan parameter  keterwakilan  penduduk  dan  ke- terwakilan daerah, akuntabilitas wakil rak- yat  kepada  pemilih,  akses  rakyat  meme- ngaruhi  wakilnya,  kompetitif  dan  praktis (efektif dan efisien), serta pelaksanaan pe- milu  yang  langsung,  umum,  bebas,  raha- sia, jujur dan adil. Pilihan terhadap sistem pemilu  menjadi  otoritas  pembuat  UU (Pemerintah dan DPR), sistem pemilu me- ncerminkan  kondisi  obyektif  masyarakat Indonesia
Studi    ini  akan  menjelaskan  secara  meng- enai  dinamika  penyelenggaraan  pemilu  di Indonesia  dengan  mengacu  pada  sistem proporsional  tertutup  dan  terbuka,  tulisan ini  melakukan  analisis  dengan  mengguna- kan  perspektif  sosiologis-historis,  bahwa pemilu  Indonesia  telah  berlangsung  sejak awal  kemerdekaan  yang  dimulai  dengan pemilu  lokal  setahun  setelah  Indonesia merdeka dan diteruskan pemilu lokal pada beberapa  daerah  di  Indonesia  dengan menggunakan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Pada pemilu nasional pertama tahun  1955,  Indonesia  menerapkan  sistem proporsional  tertutup,  sistem  ini  berlanjut diterapkan  selama  pemilu  Orde  Baru  dan pemilu  awal  pasca  Orde  Baru.  Perspektif historis  membantu  melacak  berbagai  pro-
Analisis Terhadap Sistem... | 148
ses  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia hingga  proses  dan  dinamika  penyeleng- garaan  pemilu  serentak  2024.  Studi  ini akan  menjelaskan  bagaimana  keuntungan dan  kelemahan  masing-masing  sistem  pe- milu  yang  digunakan.  Tulisan  ini  tidak bermaksud  membahas  secara  luas  menge- nai sistem pemilu, tetapi fokus pada sistem proporsional tertutup dan terbuka, dimensi lain  di  luar  itu  tidak  akan  dibahas  dalam tulisan singkat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Sistem Pemilu Indonesia
Perbincangan  mengenai  pentingnya  keter- wakilan  politik  atau  perlunya  lembaga perwakilan  (parlemen)  sudah  dibicarakan dalam  sidang-sidang  Badan  Penyelidikan Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI),  pada  sidang  pertama  tanggal 29  Mei  1945,  salah  seorang  anggota BPUPKI  Soesanto  Tirtoprodjo  menyam- paikan  bahwa  “ saudara  ketua,  saudara- saudara  sekalian!  Apakah  yang  harus menjadi  soko  guru  dari  negara  Indonesia Merdeka,  dengan  singkat:  Pemerintahan yang  sesuai  dengan  kehendak  rakyat.  ini berarti  harus  ada  Badan  Perwakilan Rakyat  atau  Parlemen.” (Kusuma,  2009) . Pada  sidang  BPUPKI  tanggal  30  Mei 1945, anggota BPUPKI lainnya A. Rachim Pratalykrama  menyampaikan  bahwa “Ne- gara  Indonesia:  Kepala  dipilih  rakyat, punya  Perdana  Menteri  dan  Kabinet. Badan  Perwakilan  Rakyat:  Majelis  Luhur dan  Majelis  Rendah,  yang  anggotanya dipilih oleh rakyat.” (Kusuma, 2009).
Setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agus- tus  1945,  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  mengadakan  sidang yang  menghasilkan  sejumlah  keputusan penting,  diantaranya  pemantapan  pemba- hasan  mengenai  Komite  Nasional  Pusat (KNP),  komite  ini  untuk  sementara  men- jadi satu badan pengganti lembaga perwa- kilan  rakyat,  Hatta  menyebutkan  bahwa “ Komite  Nasional  tidak  akan  dibentuk oleh  pemerintah  melainkan  oleh  rakyat dan  cocok  sifatnya  dengan  sifat  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  yang  dipilih oleh  rakyat.  Jadi  kita  menghendaki  Pani- tia  ini  sebagai  suatu  badan  yang  dipilih oleh rakyat.  memang, pemilihan oleh rak- yat  sekarang  tentu  tidak  bisa.....  Badan persiapan  dipilih  oleh  Pemerintah  dan diganti  dengan  Komite  Nasional  yang  di- pilih  oleh  rakyat,  sebagian  dipilih  benar- benar  oleh  rakyat  dan  sebagian  ditunjuk oleh Presiden dengan mengindahkan susu- nan  rakyat .  (Kusuma,  2009;  Azis,  2022). KNP  memiliki  posisi  dan  peran  sebagai- mana  suatu  lembaga  perwakilan  politik, keanggotaannya  ditentukan  oleh  rakyat melalui proses pemilihan.
Pemilu  sudah  direncanakan  oleh  pendiri bangsa  sejak  BPUPKI  dan  PPKI  sebagai sarana  kedaulatan  rakyat.  Pembentukan KNP  merupakan  kebutuhan  untuk  mewa- dahi  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat,  se- mangat  awalnya  bahwa  anggota  KNP diproyeksi  akan  dipilih  melalui  pemilihan umum,  yang  menentukan  anggota  KNP adalah  rakyat.  Untuk  menunjukkan  keser- iusannya  menyelenggarakan  pemilu,  pe- merintah  pada  5  Oktober  1945  mengu- mumkan  bahwa  Pemerintah  Republik
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Indonesia  sedang  mengadakan  persiapan untuk  melakukan  pemilihan  umum  untuk memilih  anggota-anggota  badan  yang menjalankan  kedaulatan  rakyat  (Kusuma, 2009).  Pemerintah  sudah  merancang  seju- mlah  persiapan  penyelenggaraan  pemilih- an  anggota  badan  yang  berfungsi  sebagai perwakilan rakyat.
Pada  1  November  1945  pemerintah  me- nyampaikan  Maklumat  atas  usul  KNP  ya- ng menyampaikan bahwa “ sedikit hari lagi kita  akan  mengadakan  pemilihan  umum sebagai  bukti  bahwa  bagi  kita  cita-cita dan  dasar  kerakyatan  itu  benar-benar dasar  dan  pedoman  penghidupan  masya- rakat  dan  negara  kita. Pada  3  November 1945  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta  meres- pon usul KNP dengan mengeluarkan Mak- lumat; “Berhubungan  dengan  usul  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  kepada Pemerintah,  supaya  diberi  kesempatan kepada  rakyat  seluas-luasnya  untuk  men- dirikan  partai-partai  politik,  dengan  rest- riksi,  bahwa  partai-partai  politik  itu hendaknya  memperkuat  perjuangan  kita mempertahankan  kemerdekaan  dan  men- jamin keamanan masyarakat....pemerintah menyukai  timbulnya  partai-partai  politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat  dipimpin  ke  jalan  yang  teratur  seg- ala aliran paham yang ada dalam masya- rakat; pemerintah berharap supaya partai -partai  politik  itu  telah  tersusun,  sebelu- mnya  dilangsungkan  pemilihan  anggota Badan-Badan  Perwakilan  Rakyat  pada bulan Januari 1946.” (Roliby, 1953; Azis, 2022).
Maklumat  Hatta  memperoleh  respons  dari elite-elite  politik.  Kehadiran  partai  politik merupakan  kebutuhan  untuk  mengorga- nisir aliran, paham, ideologi dan kelompok dalam  masyarakat.  Partai  politik  menjadi instrumen  untuk  membentuk  badan-badan perwakilan,  melalui  partai  politiklah  akan diusulkan calon anggota badan perwakilan yang akan menjalankan kedaulatan rakyat. Para pendiri bangsa merencanakan pemilu lebih awal yakni Januari 1946, kurang dari setengah  tahun  setelah  proklamasi  kemer- dekaan,  perangkat  peraturan  sudah  disiap- kan  untuk  mendukung  terselenggaranya pemilu  pertama  tersebut  melalui  pem- bentukan  UU  No.  12  Tahun  1946  tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat.
Pada  awal  tahun  1946  rencana  pemilu  ti- dak dapat terlaksana, karena kondisi sosial politik  bangsa  yang  bergejolak,  perhatian utama  diarahkan  pada  menjaga  ketahanan dan  keamanan  negara  dari  upaya  asing yang  hendak  menjajah  kembali  Indonesia. Meskipun  pemilu  secara  nasional  gagal diselenggarakan pada tahun 1946, tapi pe- milu  lokal  mulai  berjalan  pada  beberapa wilayah  dan  daerah.  Penyelenggaraan pemilu lokal pertama tahun 1946 di Kare- sidenan  Kediri  yang  dilakukan  secara bertingkat,  mulai  dari  pembentukan  Ang- gota  Dewan  Desa  dan  pemilihan  Anggota Badan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Karasi- denan Kediri. Pemilihan ini menggunakan UU  No.  22  Tahun  1946  tentang  Pem- bentukan  Dewan  Desa  dan  UU  No.  23 1946  tentang  Cara  Pemilihan  Anggota Dewan  Desa  dengan  sistem  proporsional tertutup,  partai  Masyumi  memperoleh kursi  terbanyak  28,  GPII  15  kursi,  BTI  9
Analisis Terhadap Sistem... | 150
kursi,  Partai  Sosialis  7  kursi,  PRI  5  kursi, dan  PNI  4  kursi  dengan  jumlah  peserta pemilu  sebanyak  33  partai  politik  (Azis, 2022).
Pada  tahun  1946  juga  diselenggarakan pemilu  lokal  kedua  setelah  Kediri  yaitu pemilu  lokal  di  Karasidenan  Surakarta pada  10  Desember  1946,  pemilu  lokal  ini diselenggarakan  untuk  memilih  anggota Badan  Perwakilan  Rakyat  (BPR)  Daerah di lima kabupaten; Klaten, Wonogiri, Suk- oharjo, Sragen, dan  Karanganyar, masing- masing  kabupaten  memiliki  anggota  BPR sebanyak 50 orang yang dibagi dalam tiga golongan  yakni  golongan  I  dipilih  oleh penduduk sebanyak 25 orang, golongan  II dipilih  oleh  partai-partai  politik  sebanyak 15  orang  dan  golongan  III  ditunjuk  oleh Pemerintah  sebanyak  10  orang  (Azis, 2022).
Pemilu  lokal  tidak  hanya  berlangsung  di Jawa,  tetapi  menyebar  ke  berbagai  daerah seperti  penyelenggaraan  pemilu  lokal  di Kalimantan  dan  Sulawesi.  Pada  tahun 1948  diselenggarakan  pemilu  lokal  di Kalimantan Barat dan Karasidenan Banjar, pada  tahun  yang  sama  pemilu  lokal  juga diselenggarakan  di  Sulawesi  Selatan,  Ke- pulauan  Sangihe  dan  Talaud,  Sulawesi Utara  dan  Sulawesi  Tengah.  Pemilu  di Minahasa  tahun  1951  yang  berdekatan dengan  pemilu  Yogyakarta  merupakan pemilu  langsung  yang  berbeda  dengan Kediri  dan  Surakarta,  karena  mengg- unakan sistem pemilihan langsung, dimana para  pemilih  langsung  memilih  para wakilnya.  Model  pemilihan  langsung  di Minahasa  menurut  Subagio  Reksodipuro
dapat  dilakukan,  karena;  1)  90  %  rakyat Minahasa  tidak  buta  huruf;  2)  kecerdasan rakyat  Minahasa  telah  meningkat;  3) jumlah rakyat Minahasa banyak (503.929) orang;  4)  sebelum  pelaksanaan  pemilihan ini,  rakyat  Minahasa  telah  melakukan pemilihan dengan sistem langsung (Reksodipuro, 1951; Azis, 2022).
Dalam  praktik  pemilu  lokal  yang  ber- langsung  pada  sejumlah  daerah  sebelum pemilu  secara  nasional  diselenggarakan tahun  1955  sudah  menggunakan  dua  mo- del sistem proporsional yakni proporsional tertutup  pada  beberapa  pemilu  lokal  dan proporsional  terbuka  dengan  memilih langsung  kandidat  pada  pemilu  Minahasa di  Sulawesi  Utara.  Masyarakat  Indonesia sejak  awal  sudah  mulai  mengenal  istilah sistem proporsional tertutup dengan mem- ilih  partai  politik dan terbuka  dimana rak- yat  memilih  langsung  kandidat.  Pemilu dengan  sistem  langsung  memilih  kandidat bukanlah  hal  yang  sulit  dilakukan  sepan- jang  ketentuan  peraturan  perundang-unda- ngannya jelas menyebut itu, karena rakyat Indonesia  sudah  terbiasa  memilih  calon secara  langsung,  baik  pada  pemilu  lokal awal  kemerdekaan  maupun  pemilihan kepala  desa  yang  berlangsung  sepanjang pilkades pada era Orde Baru.

## Sistem Pemilu Indonesia: Perwakilan Berimbang
Penerapan  sistem  proporsional  atau  perw- akilan  berimbang  dalam  pemilu  Indonesia sejak  pemilu  pertama  tahun  1955  sampai pemilu  terakhir  era  reformasi  2019  meru- pakan  hasil  konsensus  antar  elite  politik,
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
karena dianggap lebih ideal untuk konteks masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan wilayah  kepulauan.  Sistem  ini  bertujuan untuk  memilih  anggota  DPR  dan  DPRD maupun  DPD  dengan  penentuan  peme- nang  pemilu  pada  suatu  daerah  pemilihan berdasarkan  pada  perolehan  kursi  partai politik  yang  bersangkutan  dan  penghi- tungan  hasil  bagi  suara  sah  partai  politik yang  bersangkutan  dengan  sistem  Bila- ngan Pembagi Pemilih (BPP) pada pemilu 2004,  2009  dan  2014  atau  Sainte  Lague yang  dipergunakan  pada  pemilu  2019  dan pemilu  2024.  Sistem  dengan  pembagian BPP  dan  Sainte  Lague  sebenarnya  telah menentukan  jenis  sistem  pemilu  yang dipergunakan  yakni  sistem  proporsional dengan  daftar  calon  terbuka  sebagaimana yang  disampaikan  dalam  pandangan  pe- merintah ketika memulai pembahasan ran- cangan UU Pemilu tahun 2008.
Sementara  sejarah  panjang  pemilu  Indo- nesia  menggunakan  sistem  proporsional tertutup,  baik  pada  pemilu  pertama  secara nasional  tahun  1955,  pemilu  yang  disele- nggarakan  selama  Orde  Baru  dan  permilu pada  awal  reformasi  menghasilkan  konfi- gurasi politik yang tidak sama, pada pemi- lu 1955 dengan sistem proporsional, konfi- gurasi politik terpilih mencerminkan kera- gaman  atau  pluralitas  masyarakat  Indo- nesia, partai-partai politik berhasil menem- patkan  wakilnya  pada  parlemen,  empat partai  besar  yang  memperoleh  dukungan tertinggi  yakni  Partai  Nasional  Indonesia (PNI),  Partai  Masyumi,  Partai  NU  dan PKI,  sementara  partai-partai  menengah dan  kecil  juga  berhasil  menempatkan wakilnya  di  parlemen,  bahkan  ada  calon
perseorangan  yang  terpilih  pada  pemilu 1955.  Sistem  proporsional  pada  pemilu 1955 ideal menghasilkan konfigurasi poli- tik  nasional  dan  lokal.  Jumlah  kursi  di lembaga perwakilan didasarkan pada pero- lehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi  didasarkan  pada  jumlah  penduduk. Sementara  di  luar  Jawa  tidak  dilakukan sepenuhnya,  hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  untuk  membuat  keseimbangan  ant- ara wakil dari luar Jawa yang luas wilaya- hnya  tetapi  sedikit  jumlah  penduduknya dengan Jawa yang sempit luas wilayahnya tetapi besar penduduknya (Marijan, 2010).
Dengan sistem pemilu yang sama pada era Orde Baru, konfigurasi politiknya didomi- nasi oleh satu kekuatan politik yakni Golo- ngan  Karya  (Golkar)  yang  merupakan kekuatan  utama  pemerintah,  Golkar  tidak menyebut  dirinya  sebagai  partai  politik, tetapi  golongan,  Golkar  yang  menjadi  pe- nopang  utama  rejim  berkuasa,  sementara dua  partai  politik  (PPP  dan  PDI)  hanya memperoleh  dukungan  yang  sangat  kecil, bahkan hasil pemilu sendiri sudah dipredi- ksi  jauh  sebelum  pemungutan,  penghi- tungan dan rekapitulasi suara pemilu dise- lenggarakan.  Golkar  memperoleh  duku- ngan  dari  rakyat  melalui  mobilisasi  duku- ngan yang massif dengan instrumen keku- asaan, birokrasi menjadi instrumen Golkar ,  bahkan  mobilisasi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS/ASN) untuk menjadi anggota organ- isasi  politik  tersebut  secara  terbuka  dan terang-terangan  dilakukan  elite  berkuasa. Pemilu  dengan  sistem  proporsional  tertu- tup  yang  dipergunakan  selama  Orde  Baru
Analisis Terhadap Sistem... | 152
memungkinkan terjadinya manipulasi hasil pemilu.
Pada pemilu pertama sampai dengan peny- elenggaraan  pemilu  kedua  pasca  Orde Baru,  sistem  pemilu  yang  dipergunakan masih  memberi  otoritas  kepada  partai  un- tuk  menentukan  calon  terpilih,  meskipun para  bakal  calon  sebenarnya  sudah  dipub- likasikan  oleh  partai  dan  penyelenggara pemilu  agar  masyarakat  mengenali  calon legislatif  pada  wilayahnya,  namun  penen- tuan  akhir  calon  terpilih  tetap  pada  partai politik.  Konteks  inilah  yang  mendorong agar  dipergunakan  sistem  proporsional terbuka  dengan  daftar  calon,  pada  tahun 2008  pemerintah  dan  DPR  sebagai  pihak yang  menyusun  dan  pembuat  Undang- Undang  menyusun  Rancangan  Undang- undang  (RUU)  Pemilu  mengusulkan  sist- em  pemilu  proporsional  dengan  daftar calon  terbuka,  sistem  ini  bertujuan  agar partai  politik  diberi  kesempatan  untuk menetapkan  nama-nama  calon  dengan kualifikasi  terbaik  sebanyak  dua  kali jumlah  kursi  yang  dialokasikan  di  daerah pemilihan.
UU Pemilu memperoleh kesepakatan anta- ra pemerintah dengan DPR untuk disahkan dan  menjadi  UU  No.  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Anggota  DPR,  DPD dan DPRD. Atas diputuskannya UU terse- but,  sebagian  warga  masyarakat  merasa tidak  puas,  mereka  mengajukan judicial review mengenai  ketentuan  calon  terpilih, para  pemohon  memandang  bahwa  penen- tuan calon anggota legislatif terpilih deng- an  suara  terbanyak  merupakan  kenisca- yaan,  atas  gugatan  itu,  Mahkamah  Kons-
titusi  (MK)  memutuskan  melalui  Putusan MK  No.  22-24/PUU-VI/2008  mengabul- kan  permohonan  pemohon.  Konsekuensi dari  Putusan  MK  tersebut,  penyelenggara pemilu  (KPU)  melakukan  revisi  peraturan mengenai penetapan calon terpilih anggota legislatif,  bukan  berdasarkan  nomor  urut, tetapi berdasarkan suara terbanyak.
Penentuan  daerah  pemilihan  dan  penga- lokasian  kursi  menjadi  perhatian  dalam proses pembahasan UU.  Konsekuensi  dari pemilihan  sistem  pemilu  proporsional  di mana  sistem  pemilihan  yang  alokasi  kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepa- da  partai-partai  politik  (organisasi  peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai politik /organisasi  peserta  pemilihan  bersangku- tan.  Karena  itu,  sistem  pemilihan  umum ini  disebut  juga  dengan  sistem  berimbang (Huda & Nasef, 2017). Dalam sistem pro- porsional bertujuan untuk menciptakan ke- seimbangan  antara  perolehan  suara  sah dan  calon  atau  partai  politik  yang  men- dapatkan  suara  sah  tersebut.  Artinya,  bila seorang  calon  atau  partai  politik  yang mendapatkan  suara  sah  sebanyak  50  per- sen, maka calon atau partai politik tersebut juga  akan  mendapatkan  50  persen  kursi dari  jumlah  total  kursi  yang  ada  di lembaga legislatif (Sukmajati, 2019).
Dalam  sistem  perwakilan  berimbang  ter- dapat  dua  varian  yang  digunakan  yakni sistem  perwakilan  berimbang  daftar  ( List Proportional  Representation )  dan  sistem pilihan  tunggal  yang  ditransfer  (STV  atau single  transferable  vote) .  Terhadap  dua varian ini, di  Indonesia telah mempraktik-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
kan  varian  pertama  yakni  perwakilan berimbang  daftar,  penerapan  sistem  ini dalam  jangka  yang  panjang  yakni  sejak Indonesia  menyelenggarakan  pemilu,  dal- am  varian  ini  terdapat  dua  model  yakni sistem  daftar  terbuka  (pemilih  memilih calon)  dan  sistem  daftar  tertutup  (pemilih memilih partai politik) (Sukmajati, 2019).
Dalam sistem perwakilan berimbang, wila- yah  negara  merupakan  daerah  pemilihan, karena  luasnya  wilayah  dan  jumlah  pen- duduk yang banyak, maka  wilayah dibagi ke  dalam  sejumlah  daerah  pemilihan dengan  mempertimbangkan  sejumlah  fak- tor  seperti  kesamaan  sosial  budaya,  setiap daerah pemilihan dibagikan sejumlah kursi yang  diperebutkan  oleh  peserta  pemilu, jumlahnya  lebih  dari  satu  kursi  untuk masing-masing  daerah  pemilihan,  berda- sarkan  catatan  Soemantri  bahwa  dalam sistem  proporsional  disebut  juga  dengan multi-member constituency, sisa suara dari masing-masing  peserta  pemilihan  umum di  daerah  pemilihan  tertentu  tidak  dapat lagi  digabungkan  dengan  sisa  suara  di daerah  pemilihan  lainnya  (Soemantri, 1992).
Dalam  sistem  ini,  daerah  pemilihan  men- urut  Reynolds  dkk  dapat  dibagi  menjadi tiga  kategori  yakni  dapil  kecil  menye- diakan  kursi  2-5  kursi,  dapil  menengah menyediakan  6-10  kursi  serta  dapil  besar yang  menyediakan  lebih  dari  11  kursi (Reynolds,  Relly,  &  Ellis,  2016).  Penyu- sunan  dapil  mempertimbangkan  dua  hal utama yakni derajat keterwakilan dan der- ajat  proporsionalitas.  Dalam  suatu  dapil, apabila  menyediakan  kursi  lebih  banyak,
maka derajat keterwakilan di dapil tersebut semakin tinggi, demikian jika sebuah dapil menyediakan  kursi  banyak,  maka  derajat proporsionalitas  di  kalangan  partai-partai peserta  pemilu  juga  semakin  tinggi, demikian sebaliknya (Sukmajati, 2019).

## Sistem Proporsional dalam Pemilu Indonesia
Sistem  perwakilan  berimbang  atau  propo- rsional  merupakan  sistem  pemilu  yang paling  banyak  digunakan  di  dunia,  sistem ini  bertujuan  untuk  menciptakan  kesei- mbangan  antara  perolehan  suara  sah  dan calon  atau  partai  politik    yang  mendapat suara  sah  tersebut  dan  mengurangi  ter- jadinya kesenjangan antara perolehan sua- ra partai secara nasional dengan perolehan kursinya. Apabila suatu partai memperoleh dukungan  40  persen  suara,  partai  tersebut seharusnya  memperoleh  jumlah  kursi  di parlemen  sebanyak  45  persen  juga,  demi- kian  pula  dengan  partai  kecil  yang  mem- peroleh  dukungan  suara  10  persen,  seha- rusnya  memperoleh  kursi  parlemen  10 persen  dari  jumlah  total  kursi  yang  ter- sedia di parlemen. Sistem ini dapat meng- hasilkan  sistem  representatif  yang  lebih dari sistem pluralitas/mayoritas.
Sistem  proporsional  memiliki  keunggulan dalam  mengonversi  suara  menjadi  kursi yang  diraih,  menghindari  hasil-hasil  yang mendestabilisasi  dan  “tidak  adil”  yang dimunculkan sistem-sistem pluralitas/ mayoritas,  partai-partai  kecil  berpeluang memperoleh  kursi  dan  bisa  mengakses lembaga  legislatif  dengan  dukungan  suara pemilih  walaupun  kecil.  Sistem  ini  meng- hasilkan  sedikit  suara  yang  terbuang,  apa-
Analisis Terhadap Sistem... | 154
bila ambang batas lebih rendah, maka bisa dipastikan  semua  suara  yang  diberikan dalam  pemilihan  masuk  ke  kandidat  atau partai  yang  dipilih.  Sistem  ini  memberi persepsi  pada pemilih yang positif, bahwa mereka  menghadiri  tempat  pemungutan suara  saat  pemilihan  bukanlah  tindakan yang  sia-sia  (Reynolds,  Relly,  &  Ellis, 2016).
Peluang  partai-partai  menengah,  partai kecil,  dan  partai  baru  untuk  mengakses parlemen  terbuka  dengan  menggunakan sistem  proporsional,  tapi  peluang  itu  akan terhambat  apabila  ambang  batas  yang tinggi  diterapkan,  karena  itu  mengancam partai  kecil  dan  partai  baru  untuk mengakses  parlemen,  juga  potensi  hilang- nya  suara  pemilih  yang  lebih  tinggi. Ambang  batas  yang  tinggi  menghasilkan konfigurasi politik yang terbatas, sekaligus hilangnya  suara  pemilih  yang  diberikan pada partai-partai kecil dan partai baru.
Dalam sistem perwakilan berimbang dapat dibedakan  menjadi  dua  yakni  sistem  Daf- tar  Terbuka  artinya  pemilih  akan  memilih calon/figur,  sementara  Daftar  Tertutup, pemilih  akan  memilih  partai  politik. Dalam  sistem  ini,  setiap  partai  politik mengajukan  daftar  calon  untuk  setiap daerah pemilihan yang menyediakan kursi lebih dari satu, para pemilih akan memilih partai  politik  atau  calon.  Dalam  sistem Daftar  Terbuka,  setiap  calon  yang  diaju- kan  parpol  untuk  setiap  daerah  pemilihan yang  memperoleh  suara  terbanyak  dengan sendirinya  akan  menjadi  calon  terpilih yang  mewakili  daerah  pemilihannya,  se- mentara  Daftar  Tertutup  setiap  parpol
yang  memperoleh  kursi  pada  daerah pemilihan  tertentu,  calon  terpilih  akan ditentukan oleh partai politik.
Dalam sistem perwakilan berimbang men- urut  Reynolds,  dkk.  memiliki  kelebihan bila  dibandingkan  sistem  lainnya; per- tama, sistem  ini  benar-benar  meng- konversi  perolehan  suara  menjadi  kursi  di lembaga  legislatif; kedua, dalam  sistem ini,  suara  yang  terbuang  sangat  kecil, apabila  ambang  batas  yang  ditetapkan  le- bih  rendah; ketiga, mempermudah  partai- partai  menengah  dan  kecil  untuk  meng- akses  lembaga  legislatif; keempat, parpol dapat  mengajukan  siapa  saja  dengan  latar belakang  yang  beragam  untuk  menjadi calon; kelima, mendorong  agar  terpilih wakil-wakil dari minoritas; keenam, mem- beri  peluang  bagi  perempuan  untuk  men- jadi  anggota  legislatif; ketujuh, meng- hambat  tumbuhnya  kekuasan  lokal  yang dominan,  sangat  kecil  kemungkinan  satu partai  menguasai  mayoritas  atau  seluruh kursi; kedelapan, stabilitas  dan  efisiensi pemerintahan; kesembilan, pembagian  ke- kuasaan antara partai-partai dan kelompok kepentingan  lebih  jelas  (Reynolds,  Relly, & Ellis, 2016).
Selain  kelebihan-kelebihan  tersebut,  sis- tem  ini  juga  memiliki  kelemahan,  dianta- ranya; pertama, kecenderungan  sistem  ini membuka  pemerintahan  koalisi  dengan corak  ideologi  partai  yang  beragam; ke- dua, menimbulkan  kebuntuan  legislatif dan  ketidakmampuan  menjalankan  kebija- kan; ketiga, hubungan antara anggota legi- slatif dengan pemilih yang tidak produktif atau kurang kuat; keempat, kerumitan bagi
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
penyelenggara  pemilu  untuk  melaksa- nakan  kebijakan  teknis  kepemiluan; keli- ma, koalisi partai besar dengan partai kecil kadang-kadang  tidak  proporsional  dalam pembagian kekuasaan.

## Sistem Proporsional Tertutup
Dalam  sistem  perwakilan  berimbang  ter- sebut  diatas  telah  disebut  kelebihan  dan kekurangan  sistem  tersebut,  diantara  va- rian  dari  sistem  perwakilan  berimbang terdapat  sistem  proporsional  tertutup, yakni sistem pemilihan yang dimana pemi- lih  hanya  memilih  di  antara  partai-partai politik,  dengan  mengurut  para  calon  yang akan  menduduki  jabatan  sebagai  anggota legislatif  ditetapkan  oleh  partai  politik. Dalam  sistem  proporsional  tertutup  ini, partai  politik  memiliki  peran  yang  domi- nan dalam menentukan keterpilihan kandi- dat,  karena  Partai  politiklah  yang  menga- jukan  daftar  calon  yang  disusun  berda- sarkan  nomor  urut  dan  nomor  urut  ter- sebut  ditentukan  oleh  partai  politik  itu sendiri. Seleksi internal partai politik sang- at  ketat  untuk  menentukan  kandidat  yang akan  menduduki  jabatan  pada  lembaga legislatif.
Dalam  sistem  Proporsional  Tertutup  ter- dapat  sejumlah  titik  kelemahan  yang  me- nyebabkan  sistem  ini  potensial  disalah- gunakan oleh elite-elite partai politik yang berkuasa  atau  oligarki  politik,  diantara kelemahan  sistem  proporsional  tertutup adalah; pertama, sistem ini menutup ruang partisipasi rakyat dalam memilih kandidat- kandidat  yang  akan  menjadi  wakilnya  di legislatif; kedua, sistem ini menutup ruang komunikasi antara warga negara (pemilih)
dan  kandidat,  sehingga  hubungan  antara pemilih  dengan  kandidat-kandidat  yang akan  mewakilinya  di  parlemen  tidak  ter- jalin hubungan dengan baik; ketiga, sistem proporsional  tertutup  membuat  kandidat tidak  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  warga  negara  dalam  men- jawab persoalan pemenuhan kesejahteraan warga  negara; keempat, sistem  propo- rsional  tertutup  tidak  demokratis.  Karena warga negara (pemilih) tidak dapat memi- lih  langsung  kandidat  wakil-wakilnya  di legislatif.  Sistem  ini  juga  melakukan demosi terhadap prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam  hal  yang  ekstrem,  sistem  propor- sional  tertutup  ini  akan  mengangkangi demokrasi,  karena  kandidat  yang  menjadi pilihan  partai  politik  belum  tentu  diterima oleh  rakyat.  Artinya,  dalam  sistem  pro- porsional  tertutup  derajat  keterwakilan pemilih  sangat  rendah  ( minus  represen- tation ),  antara  pemilih  dan  wakil  mereka pada  lembaga  legislatif  tidak  memiliki ikatan  atau  hubungan  yang  kuat,  bahkan anggota  legislatif  yang  mewakili  partai tidak  dikenal  oleh  pemilih/rakyat  dan sebaliknya.
Sistem  proporsional  tertutup  memiliki  sisi paling  krusial  bahwa  sistem  ini  tidak memberi  ruang  yang  kompetitif  bagi  kan- didat  untuk  bertarung  dalam  mempe- rebutkan  suara  pemilih,  bahkan  sistem  ini dianggap sebagai sistem yang tidak demo- kratis,  karena  pemilih  yang  memiliki  hak pilih  tidak  dapat  secara  langsung  mene- ntukan  pilihannya  terhadap  kandidat  yang dicalonkan  oleh  partai  politik.  Kon- sekuensi  dari  keterbatasan  ini  menye-
Analisis Terhadap Sistem... | 156
babkan  sistem  ini  memberi  ruang  bahwa derajat keterwakilan politik melalui sistem proporsional tertutup sangat rendah.
Kendati  memiliki  kelemahan,  sistem  ini juga  memiliki  sejumlah  kelebihan  yang menyebabkan  sistem  ini  dapat  diperti- mbangkan  untuk  dipergunakan  dalam  pe- milu,  diantara  kelebihan  dari  sistem  pro- porsional  tertutup  adalah; pertama, sistem proporsional  tertutup  lebih  memudahkan pemenuhan  kuota  perempuan  atau  kelo- mpok  etnis  minoritas  dalam  pemilu,  kare- na  partai  politik-lah  yang  memiliki  peran- an  kuat  dalam  menentukan  calon  legis- latifnya,  dengan  otoritas  itu,  pimpinan partai  dapat  menentukan  kandidat  yang akan  mewakili  partainya; kedua, sistem proporsional  tertutup  dianggap  dapat meminimalisir praktik-praktik politik uang dalam  pemilu.  Asumsi  ini  bahwa  sistem proporsional  tertutup  meminimalisir  terja- dinya  praktik  politik  uang,  tentu  tidaklah mudah  diterima  begitu  saja,  mengingat praktik-praktik politik uang tersebut hanya mengalami  pergeseran  dan  lebih  terpusat di internal partai politik itu sendiri. Masya- rakat  tidak  secara  langsung  merasakan dampak  dari  politik  uang,  keluarga  pada level  elite-elite  partai  dan  para  kandidat yang dicalonkan partai.
Pada  periode  pemilihan  kepala  daerah melalui  wakil  rakyat,  praktik  politik  uang tetap  berlangsung,  meski  tidak  secara langsung kepada rakyat yang memiliki hak pilih,  tetapi  dilakukan  oleh  wakil-wakil rakyat  yang  duduk  di  parlemen  daerah. Politik potensial dapat terjadi dalam sistem pemilu  apa  saja,  apabila  politisinya  tidak
melakukan langkah dan usaha membangun integritas  diri  yang  kuat  dalam  menolak politik uang yang merusak demokrasi.

## Sistem Proporsional Terbuka
Sistem  proporsional  terbuka  termasuk  sis- tem  yang  belum  lama  dipraktikkan  dalam politik  Indonesia  secara  nasional.  Apabila merujuk  pada  Putusan  MK  No.  22-24/ PUU-VI/2008  mengenai  penentuan  calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka sistem  ini  sudah  diterapkan  selama  tiga kali pemilu (pemilu 2009, 2014, 2019) dan sistem ini akan dipergunakan pada pemilu serentak 2024. Sistem pemilu proporsional terbuka  yang  mana  pemilihan  pemilih diberikan  ruang  untuk  memilih  secara langsung di antara kandidat-kandidat yang akan memegang jabatan pemerintahan, ba- ik  legislatif  maupun  eksekutif.  Kandidat yang  terpilih  dalam  pemilu  legislatif  akan ditentukan berdasarkan perolehan dukung- an  suara  terbanyak  dari  rakyat.  Dalam sistem  proporsional  terbuka  memberikan penghargaan  kepada  kandidat  untuk  ber- saing  dengan  kandidat  lainnya  di  internal partai  politik  mereka  sendiri  serta  berko- mpetisi  dengan  kandidat  dari  partai  lain- nya.
Latar belakang pengalaman, integritas dan elektabilitas menjadi penting dalam sistem proporsional  terbuka.  Ini  menjadi  para- meter  pemilih  dalam  memilih  kandidat yang  akan  mewakili  kepentingan  mereka di  pemerintahan.  Sistem  proporsional  ter- buka  memiliki  beberapa  kelebihan  bila dibandingkan dengan proporsional tertutup ; pertama, membuka  ruang  aspirasi  dan partisipasi  publik  seluas-luasnya  dalam
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pemilu  dengan  memberikan  kesempatan kepada  warga  negara  (Pemilih)  untuk memilih  secara  langsung  wakil-wakilnya yang  akan  memegang  jabatan  di  Peme- rintahan; kedua ,  mendorong  kandidat  un- tuk  menyerap  langsung  aspirasi  rakyat dalam  menggalang  dukungan  suara  agar dapat  terpilih  dalam  pemilu.  Disini  kede- katan  hubungan  antara  pemilih  dan  yang dipilih  terjalin  dengan  baik; ketiga ,  pemi- lih  diberikan  banyak  pilihan.  Misalnya, pemilih bisa saja memilih partai yang dia- nggap sesuai dengan preferensi politiknya, tetapi  belum  tentu  kandidat  dalam  partai politik tersebut sesuai dengan figur politik yang  diinginkan.  Sehingga,  boleh  jadi pemilih  memilih  partai  A,  tetapi  memilih kandidat  dari  partai  Politik  B.  pilihan seperti  ini  sangat  mungkin  terjadi,  karena pemilih  memilih  figur  politik  yang  dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspira- si  dan  kepentingan  politiknya  di  Peme- rintahan; keempat , partai politik dapat me-
mperoleh  perolehan  kursi  yang  sebanding dengan  perolehan  dukungan  suara  rakyat; kelima ;  dalam  sistem  pemilu  Proporsional Terbuka,  derajat  keterwakilannya  sangat tinggi serta legitimasi kekuasaan amat san- gat  kuat.  Karena  pemilih  bebas  memilih secara  langsung  calon  pejabat  publik (eksekutif dan legislatif) yang akan duduk di pemerintahan.
Kelebihan  ini  memberi  ruang  adanya interaksi  antara  calon  terpilih  dengan  rak- yat  pemilih,  derajat  keterwakilan  politik jauh  lebih  tinggi  dan  kuat,  karena  rakyat menentukan pilihan berdasarkan preferensi politik  mereka  terhadap  kandidat  yang dicalonkan  oleh  partai  politik.  Meskipun
demikian,  sistem  proporsional  terbuka  ini memiliki  kelemahan,  diantara; pertama , dalam  pengelolaan  pemilu  oleh  penye- lenggara pemilu,  terdapat  tahapan-tahapan krusial  yang  dihadapi  penyelenggara, peserta  dan  pemilih  yakni  tahapan  kam- panye,  pengadaan  logistik,  Pemungutan Suara  dan  Rekapitulasi  Suara,  serta  taha- pan  lainnya  juga  sama  krusial  seperti pemutakhiran  data  pemilih,  pada  pemilu 2019, pemutakhiran data dilakukan sampai tiga  kali  penetapan  DPT,  setelah  itu  dila- kukan  perbaikan  data  dan  pemutakhiran kembali,  kemudian  dilakukan  penetapan DPT  hasil  Perbaikan  (DPTHP)  tahap  1, masih  ditemukan  banyak  masalah  dalam pemutakhiran hasil perbaikan, maka dilakukan  perbaikan  kembali  untuk  tahap kedua  dan  ditetapkan  pada  Desember 2019, setelah itu masih ditemukan banyak masalah, maka dilakukan penetapan DPT- HP 3 menjelang hari pemungutan suara.
Dinamika  pengelolaan  pemilu  yang  men- jadi  tantangan  penyelenggara  adalah  taha- pan  kampanye,  ini  merupakan  tahapan penting  bagi  kandidat  untuk  menyam- paikan  visi,  misi  dan  program,  namun kampanye  pemilu  seringkali  bukan  itu yang  dilakukan  kandidat,  yang  menonjol mengenai sang kandidat sendiri dan bukan partai  asalnya,  padahal  kenyataannya anggota  legislatif  justru banyak  dikendali- kan  oleh  partai.  Kendala  lain  yakni  logi- stik  pemilu  yang  sangat  rentan  juga dengan  masalah,  tertukarnya  surat  suara antar  dapil,  kerusakan  surat  suara,  penye- dia yang jauh dari daerah atau dapil-dapil. Kemudian pemungutan,  penghitungan dan rekapitulasi  suara,  Pada  pemilu  2019,
Analisis Terhadap Sistem... | 158
jumlah  suara  tidak  sah  mencapai  17.503. 953,  atau  setara  11,12%.  Proses  penghi- tungan  suara  juga  terkena  dampak  akibat pilihan sistem proporsional terbuka. Proses penghitungan  yang  memakan  waktu  lama karena  harus  menghitung  dan  mencatat nomor  calon  atau  nomor  partai  dan meletakkan  pada  kolom  yang  benar. Potensi  manipulasi  suara  rentan  terjadi pada  proses  penghitungan  suara  dalam proses pencatatan pada kolom nama calon atau  nama  partai.  Dalam  proses  rekapi- tulasi,  persoalan  yang  sering  terjadi  TPS pada  saat  rekapitulasi  adalah  perpindahan suara  dari  satu  calon  kepada  calon  lain dalam satu partai. Yang tidak saja menye- babkan  kehilangan  suara  calon  legislatif tetapi  juga  pengingkaran  terhadap  masya- rakat yang memilih calon tersebut.
Kedua ,  politik  uang.  Dalam  masyarakat telah  terkonstruksi  suatu  image  bahwa politisi  memiliki  obsesi  untuk  memenang- kan  kontestasi,  karena  orientasi  pada  pe- menangan,  kandidat  menggunakan  cara- cara instan dan tidak beradab seperti polit- ik uang. Pemahaman bahwa hanya dengan politik  uanglah  seorang  calon  dapat memenangi  sebuah  pemilihan,  menyebab- kan  maraknya  politik  uang.  Meskipun pendapat  tersebut  tidak  selalu  benar,  akan tetapi  keinginan  untuk  menjadi  pemenang menyebabkan  praktik  tersebut  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  (Muhtadi,  2018 ).  Oleh  sebab  itu,  uang,  modal  sosial  dan popularitas menjadi penyebab utama caleg terpilih  dalam  pemilu,  maka  tidak  heran bila  caleg  yang  terpilih  lebih  didominasi pengusaha,  artis,  tokoh  populis,  dan  kera-
bat  elit  politik  berkuasa,  baik  lokal maupun nasional.
a. Parpol  dapat  menggunakan  pemilu sebagai tempat untuk melakukan pen- cucian dana-dana illegal, seperti; hasil kejahatan  korupsi,  narkoba,  dana terorisme, dan lain-lain;
b. Oligarki  dapat  menggunakan  pemilu untuk membiayai partai politik tertentu dengan imbalan setelah Parpol tersebut menang dalam pemilu, mereka  dibe-rikan  akses  kemudahan perizinan un-tuk penguasaan SDA;
c. Pihak-Pihak  asing  dapat  menggu- nakan  pemilu  untuk  memberikan pembiayaan  dana  kampanye  kepada Parpol  dengan  tujuan  tertentu.  Oleh karena  itu,  sistem  “pembiayaan  dana Parpol” haruslah dikelola secara trans- paran  dan  akuntabel  guna  mewu- judkan pemilu yang berintegritas.
Ketiga, pada pemilu 2019, Bawaslu mene- rima  laporan  pidana  pemilu  sebanyak 20.072  laporan,  dari  total  laporan  itu terdapat  463  yang  memiliki  putusan pengadilan,  terdiri antara lain pelanggaran pidana  politik  uang  sebanyak  69  putusan, penggelembungan  suara  43  putusan  dan menggagalkan  pemungutan  suara  seba- nyak  10  putusan  (Surbakti,  Abhan,  & Affifudin, 2022).
Keempat, dalam  tiga  kali  pemilu  terakhir, terdapat jarak antara pemilih dengan partai politik,  padahal  dalam  negara  demokrasi identitas  kepartaian  sangat  penting  karena menggambarkan  mengenai  pilihan  pada parpol. Party-ID yang  kuat  akan  meng- hasilkan  yang  ideologis  bukan  pemilih
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pragmatis. Party-ID ini  merupakan  kom- ponen  psikologis  yang  akan  memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa  memperkuat  demokrasi.  tertentu dalam  pemilu  merupakan  identitas  politik dan  ideologinya  (Muhtadi,  2013).  Dalam salah  satu  survey  yang  melibatkan  1200 responden  diperoleh  gambaran  bahwa hanya  6,8  persen  responden  yang  tersebar di  seluruh  provinsi  di  Indonesia  meny- atakan  bahwa  ada  partai  politik  yang dirasa  dekat,  selebihnya,  92,3  persen, menjawab tidak ada. Party ID yang rendah terlihat  kembali  pada  jawaban  responden atas  pertanyaan  “Sebagai  pemilih  dalam pemilihan  anggota  DPR,  apakah  Ibu/ Bapak  lebih  merasa  diwakili  oleh  orang yang  Ibu/Bapak  pilih  sebagai  anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh partai politik  asal  anggota  DPR  tersebut?”.  46 persen  responden  menyatakan  merasa lebih  terwakili  oleh  anggota  DPR.  28,1 persen  responden  menjawab  merasa  lebih terwakili oleh partai politik (Salabi, 2021). Survey  serupa  dilakukan  Kompas  yang memberi  gambaran  bahwa  67,3%  pemilih dari 1200 responden yang ditanya menye- but  tidak  ada  ikatan party-ID sedangkan pemilih yang menyatakan ada ikatan party -ID hanya  23,8  persen.  Rendanya  ikatan partai dengan pemilih pada masing-masing partai  politik  sebagai  berikut:  (1)  PDIP hanya  28,9%,  Gerindra  hanya  24,6%, Golkar  hanya  29,1%,  PKB  hanya  30,  3%, Demokrat  hanya  17,2%,  PKS  hanya 35,4%, Nasdem hanya 31,0%, PAN hanya
26,7%  dan  PPP  hanya  23,5%    (Wahyu,
2022).
Keenam, konsekuensi  rendahnya party-id menyebabkan  terjadinya  pergeseran  pilih- an pemilih dalam setiap pemilu, dukungan pemilih  yang  tidak  linear  dalam  memilih partai  politik  dan  Caleg  yang  sama  dalam pemilu.  Bahkan  tak  linier  antara  instruksi elit  partai  agar  mendukung  calon  pejabat eksekutif  yang  dinominasikan  partai  dan afiliasi  partai  pemilih.  Dalam  pemilu  pre- siden, kepala daerah, ataupun pileg banyak pemilih  partai  yang  memilih  calon  yang tidak  didukung  partainya  sendiri.  Feno- mena politisi kutu loncat (pindah dari satu partai  ke  partai  lainnya)  saat  pemilu  tiba merupakan contoh rendahnya party-id dan ketidakkonsistenan  politisi  dalam  mem- perjuangkan  ideologi,  cita-cita  dan  nilai dasar perjuangan partai.

## KESIMPULAN
Sistem  perwakilan  berimbang  atau  propo- rsional  yang  dipergunakan  dalam  pemilu di  Indonesia  menjadi  instrumen  untuk memberi  akses  dan  kesempatan  kepada setiap  warga  negara  untuk  mengambil  ba- gian  dalam  proses  politik  melalui  pemilu. peluang  kandidat  dan  partai-partai  mene- ngah dan kecil untuk menempatkan wakil- nya  pada  parlemen  nasional  dan  lokal sangat  terbuka,  sangat  tergantung  pada batas parliamentary  threshold yang  dite- rapkan,  semakin  kecil  ambang  batas  par- lemen, semakin terbuka kesempatan kandidat  yang  berasal  dari  partai  mene- ngah dan partai kecil menempatkan wakil- nya pada lembaga legislatif.
Keragaman  masyarakat  Indonesia  relevan dengan  sistem  pemilu  yang  telah  diguna-
Analisis Terhadap Sistem... | 160
kan  selama  Indonesia  menyelenggarakan pemilu, sejak pemilu pertama Tahun 1955, pemilu  era  Orde  Baru  dan  pemilu  masa awal  reformasi  menerapkan  sistem  pro- porsional  daftar  tertutup,  partai  politik sangat  menentukan  dalam  mendudukkan wakilnya  pada  lembaga  perwakilan,  pem- ilih hanya memilih partai politik dan tidak memilih  calon  legislatif.  Pada  pemilu pertama  reformasi  tahun  1999,  sistem pemilu  yang  dipergunakan  proporsional tertutup, namun jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 1999 mencapai 48 partai politik,  banyak  partai  yang  terpilih, termasuk  partai-partai  yang  hanya  mem- iliki  satu  wakil  yang  terpilih,  belum  ada aturan mengenai parliamentary threshold .
Penyelenggaraan  pemilu  legislatif  tahun 2009,  sistem  pemilu  proporsional  terbuka mulai  diterapkan  dengan  mengacu  pada Putusan  MK  No.  22-24/PUU-VI/2008 yang  menetapkan  bahwa  calon  legislatif terpilih  ditetapkan  berdasarkan  suara  ter- banyak,  otoritas  partai  dalam  menentukan calon terpilih mengalami titik balik, bahwa rakyat  yang  akan  menentukan  kandidat terpilih.  Pada  pemilu  2009  inilah  dimulai- nya  proses  pertarungan  antar  kandidat, baik antara internal partai maupun dengan kandidat partai lainnya. Calon terpilih me- miliki  hubungan  dan  ikatan  langsung dengan  pemilih  sangat  kuat,  pemilih  me- ngenal  calonnya  dan  calon  mengenali  dan memahami  kondisi  riil  masyarakat  yang diwakilinya.
Pemilu  dengan  sistem  proporsional  terbu- ka  dipertahankan  pada  pemilu  2014,  2019 dan 2024, kompetisi politik antar kandidat
semakin tinggi,  hingga menghasilkan pola relasi  antara  elite  politik  dengan  pemilih yang  cenderung  mengandalkan  bantuan dan  pembiayaan.  Elite  politik  atau  calon legislatif  membangun  hubungan  dengan rakyat  melalui  pola  pemberian  bantuan hingga politik uang ( money politics ) diper- gunakan  untuk  memperoleh  dukungan rakyat.  banyak  studi  yang  mengonfirmasi bahwa  politik  uang  marak  terjadi  dalam perhelatan pemilu di Indonesia sejak tahun 2009,  makin  tinggi  dan  massif  pada pemilu-pemilu setelahnya.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  V.  (2022). Asal  Usul  Manajemen Pemilu Indonesia. Yogyakarta: Pu- staka Pelajar.
Huda,  N.,  &  Nasef,  I.  (2017). Penataan Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indo- nesia  Pasca  Orde  Baru  . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Kusuma,  R.  A.  (2009). Lahirnya  UUD 1945  :  Memuat  Salinan  Dokumen Otentik  Badan  Oentoek  Menye- lidiki  Oesaha-Oesaha  Persiapan Kemerdekaan. Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indo- nesia. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Muhtadi,  B.  (2013).  Politik  Uang  dan Dinamika  Elektoral  Di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Awal  Interaksi Antara  Party-Id  dan  Patron-Klien.
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (145-161) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Jurnal  Penelitian  Politik,  Vol.  10 No. 1 , 41-57.
Muhtadi,  B.  (2018). Kuasa  Uang:  Politik Uang  Dalam  Pemilu  Pasca  Orde Baru. Jakarta :  Kepustakaan Popu- ler Gramedia.
Reksodipuro, S. (1951). Pemilihan Umum.
Jakarta: Penerbitan dan Pertjetakan Waktu.
Reynolds,  A.,  Relly,  B.,  &  Ellis,  A.
(2016). Desain Sistem Pemilu Buku
Panduan Baru Internastional
IDEA. Jakarta: Perludem.
Roliby,  O.  (1953). Documenta  Historica.
Jakarta: Bulan Bintang.
Salabi,  A.  (2021,  Februari  8). rumah- pemilu.org .  Retrieved  from  Party
ID  Rendah,  Pemilih  Merasa  Lebih Terwakili  oleh  Anggota  DPR, Bukan  Partai:  https://rumahpemilu
.org/party-id-rendah/
Soemantri, S. (1992). Pelaksanaan Pemilihan  Umum  Indonesia:  Me- nurut UU Pemilihan dan UU Partai Politik dan Golkar. In D. Thaib, &
N.  Huda, Pemilu  dan  Lembaga
Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:  Jurusan
HTN Fakultas Hukum.
Sukmajati,  M.  (2019).  Sistem  Pemilu.  In
P. U. Tanthowi,  A. Perdana, &  M. Sukmajati, Tata  Kelola  Pemilu  di Indonesia (pp.  58-108).  Jakarta:
Komisi Pemilihan Umum RI.
Surbakti,  R.,  Abhan,  &  Affifudin,  M.
(2022). Keadilan  Pemilu. Depok: RajaGrafindo Persada.
Wahyu, Y. (2022, Februari 2). Kompas.id . Retrieved  from  Memahami  Ident- itas Kepartaian dan Pemilih Partai: https://www.kompas.id/baca/riset/2 022/02/22/memahami-identitas- kepartaian-dan-pemilih-partai