Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara
1 Dian Mutmainnah Arsyam ,2 Nur Khaerah ,3 Rudi Hardi 123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: dyanarsyam21@gmail.com

## Abstract
Implementation  of e-government to  achieve  good  governance  is  the  procurement  of goods /  services government  electronically  or  e-procurement.  This  research  purpose  to  know  the  Transparency  of Procurement of Goods and Services with LPSE in Kab. Toraja Utara. Type of research is descriptive qualitative.  Research  results  show  Transparency,  procurement  administration,  the  determination  of the prospective provider in the process of opening the offer has not been transparent because only the committee and the offering owner can see it. Accountability in Procurement of Goods and Services has been  effective  because  all  data  stored  properly  and  can  be  accounted  for.  Efficient  cost  and  budget (budget  ceiling  with  winning  bidding  bid  of  10-12%).  Monitoring  is  accomplished  by  access  in  the LPSE  portal  to  see  the  results  of  monitoring  and  evaluation  of  procurement  of  goods  and  services performed
Keywords: Transparancy, LPSE, E-Government

## Abstrak
Penyelenggaraan e-government untuk  mencapai  good  governance  adalah  pengadaan  barang/jasa pemerintah  secara  elektronik  atau  e-procurement.  Penelitan  ini  bertujuan  untuk    mengetahui Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LPSE di Kab. Toraja Utara. Jenis penelitian adalah penelitian  kualitatif.  Hasil  Penelitian  menujukkan  Transparansi,  administrasi  pengadaan,  penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran  yang  dapat  melihatnya.  Efisien    biaya  dan  anggaran  (selisi  pagu  anggaran  dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%). Monitoring terlaksana dengan  adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Kata Kunci: Transparansi, LPSE, E-Government

## PENDAHULUAN
Transparansi  Publik  adalah  suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh,  dan  memberi  tempat  bagi partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007 : 21). Menurut Logos Transparansi dan akuntabilitas  merupakan  konsep  yang berkaitan  erat  satu  dengan  yang  lain, karena  tanpa  transparansi  tidak  mungkin ada  akuntabilitas.  Sebaliknya  transparansi tidak  akan  banyak  bermanfaat  tanpa dilengkapi  dengan  akuntabilitas.  Seperti halnya  dibidang  kebijakan  publik  yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas  merupakan  syarat  mutlak untuk  membangun  kebijakan  dan  institusi yang  efektif,  efisien,  dan  adil  ( equitable ). Lingkup  transparansi  dan  akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan  keputusan,  sampai  pada pelaksanaan  yang  terjadi  di  segenap institusi (Logos, 2003).
Menurut
Burkens transparansi (keterbukaan)  memberikan  makna  bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintah, masyarakat  ikut  serta  langsung  dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan  memungkinkan  peran  serta masyarakat dalam pengembilan
keputusan.Peran  serta  merupakan  bentuk jaminan bagi warga masyarakat atau pihak yang  ada  pada  umumnya  juga  dapat mengajukan keberatan melawan keputusan hjika itu tidak setuju (Thamrin, 2013).
Pengadaan  barang  dan  jasa  adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau  mewujudkan  barang  dan  jasa  yang diinginkannya dengan menggunakan metode  dan  proses  tertentu  agar  dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan
lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan  sebaik-baiknya,  maka  kedua belah  pihak  yaitu  pihak  pengguna  dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang  dan  jasa  yang  baku.  Proses pengadaan  barang  dan  jasa  di  Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintah.  (Udoyono,  2012). Transparansi  pengelolaan    Keuangan daerah  di  dinas  kesehatan  kota  makassar dapat  terlaksana  dengan  merealisasikan semua  indikator  yang  terkandung  dalam Transparansi (Fahril, 2014) .
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam penyelenggaraan  pengadaan  barang  dan jasa ialah masalah transparansi.
Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyusunan anggaran, penetapan
anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan  anggaran  merupakan  wujud pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada  masyarakat,  maka  dalam  proses pengembangan  wacana  publik  di  daerah sebagai  salah  satu  instrumen  kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan  keleluasaan  masyarakat  untuk mengakses  informasi  tentang  kinerja  dan akuntabilitas  anggaran.  Oleh  karena  itu, anggaran daerah harus mampu memberikan  informasi  yang  lengkap, akurat  dan  tepat  waktu  untuk  kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah  pusat,  dalam  format  yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan  dan  pengendalian  anggaran daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan proyek  dan  kegiatan  harus  dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis
maupun  ekonomis  kepada  pihak  legislatif, masyarakat  maupun  pihak-pihak  yang bersifat  independen  yang  memerlukan (Nahruddin Z,2014)
Menurut  Keppres  No.  20  Tahun 2006 E-Government adalah  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi,
dan akuntabilitas
penyelenggaraan  pemerintahan.  Peranan
IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan  IT  untuk  proses terintegrasi.  Di  Indonesia  pengertian e- government adalah penyelenggaraan pemerintahan  yang  mampu  mendorong dan  memfasilitasi  hubungan  yang  saling mendukung,  selaras  dan  adil  antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi
informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO). Menurut Heeks (2001), E-Government lahir karena revolusi informasi dan Relusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi E-Government di Indonesia baik  fisik  maupun  sosial  ekonomi  yang menjadi penyebabnya.
(Nugroho at.all., 2015)
menjelaskan bahwa E-procurement
berdasarkan pada  adanya perubahan  pola pelaksanaan  yang  konvensional  dengan peluang    pelanggaran  cukup  tinggi menjadi pola pelaksanaan berbasis website/eletronik  yang  sistemik  dengan berkurangnya  tatap  muka,  sehingga  secara otomatis
kesempatan terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir. (Oliviera dalam Sitorus, 2013) mengatakan e-procurement
merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan  bagi  keperluan  operasional sebuah instansi secara elektronik,
kemudian    diaplikasikan  pada  sistem penyimpanan  data    yang  terintegrasi dengan  berbasis  internet,  sehingga  proses komunikasi pembelian terjadi secara eletronik. Dengan banyaknya literatur terdahulu tentang E-Procurement Tranparansi  bisa  diwujudkan  dengan menerapkan system E-Government .  Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government untuk  mencapai good  governance adalah pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara elektronik atau e-procurement yang merupakan  wujud  dari  perubahan  yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang  terjadi  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah  secara  konvensional.  Oleh karena  itu,  pada  tahun  2010  Presiden Indonesia  mengatur  secara  tegas  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,  bahwa  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  diwajibkan  dilakukan secara elektronik atau e-procurement , yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik
( e-procurement).
Penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan menerapkan sistem E-Government , dalam memanfaatkan perkembangan teknologi  informasi, memiliki keuntungan, antara lain terwujudnya pelaksanaan pelayanan  yang  lebih  transparan,  efisien dan  efektif.  Sistem  pemerintah  berbasis teknologi  informasi  tersebut.  Pelayanan yang  terjangkau  dan  memperluas  akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi sehingga akuntabilitas  pemerintah  dapat  meningkat dalam urusan-urusan
pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan  publik.  Pesatnya  perkembangan teknologi  di  era  globalisasi  menuntut
adanya  efisiensi  dan  efektivitas  dalam urusan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas  pelayanan  akan  meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
Sistem  Pengadaan  Barang  dan  Jasa yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  masih memiliki  kelemahan  dan  belum  secara efektif mampu mencegah terjadinya tindak pidana  korupsi.Pelaksanaan  Pengadaan BarangatauJasa  Pemerintah  sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010,  masih  memungkinkan  bagi Panitia
Pengadaan
dan Penyedia BarangatauJasa  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi  di  setiap  tahapannya.
Berkaitan  dengan  banyaknya  peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, maka solusi terbaik untuk pemecahan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  dimaksud,  yang  ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan  anggaran  pendapatan  belanja Negara ( de-bottleceking ), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan  ketidak  jelasan  bagi  para pelaku dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa  pemerintah.Dengan  demikian, pengaturan  mengenai  tata  cara  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dapat  dilaksakan secara  efisien,  dengan  didukung  oleh percepatan penyerapan anggaran.
Kabupaten  Toraja  Utara  merupakan salah  satu  Kabupaten  di  Sulawesi  Selatan yang  memiliki  Program  Pemerintah  dalam pengadaan  Barang/Jasa  yang  di  usahakan dengan  menggunakan  dana  dan  daya  yang minimun  untuk  mencapai  kualitas  dan
sasaran  secara  Transparansi,  berarti  semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan  Barang/Jasa    bersifat  jelas  dan tepat  diketahui  secara  luas  oleh  Penyedia Barang/Jasa  yang  berminat  serta  oleh masyarakat  pada  umumnya.  Maka  dari  itu di  Kabupaten  Toraja  Utara  melakukan Pengadaan Barang/Jasa
dengan caraperlelangan  melalui  sistem  online dengan  aplikasi  SIRUP  (sistem  informasi rancangan umum pengaduan). Jika transparansi Pengadaan Barang/Jasa
diterapkan  dan  diterima  oleh  Masyarakat dengan baik maka pemerintah dan masyarakat  selalu  akan  menjadi  mitra dalam proses pemerintahan di KabupatenToraja Utara. Beberapa Penelitian terdahulu dalam  Penelitian  Udoyono  dikemukakan bahwa  E-procurement  dalam  Pengadaan Barang  dan  Jasa  dapat  Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta (Udoyono, 2012). Transparansi pengelolaan    Keuangan  daerah  di  dinas kesehatan  kota  makassar  dapat  terlaksana dengan  merealisasikan  semua  indikator yang  terkandung  dalam  Transparansi (Fahril,  2014)  . Dengan  banyaknya literatur  terdahulu  tentang  E-Procurement sehingga  saya  tertarik  untuk  mengkaji tentang “  Transparansi  Penyedia  Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Dilaksanakan di Toraja  Utara  Topik  yang  diteliti  adalah tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh Pemerintah  Daerah  di  Toraja  Utara  . Lokasi  penelitian  ini  yaitu  Lembaga Penyediaan  arang  dan  Jasa  karena  data ataupun dukumen-dukumen dapat di peroleh  dari  LPSE  di  Toraja  Utara,
penelitian  berlangsung  Selama  dua  Bulan. Dengan  melakukan  obervasi  di  LPSE Toraja  Utara  selama  satu  bulan  dan wawancara  dengan  3  orang  informan  dari instansi pemerintah 4 Orang serta informan  dari  Peserta  LPSE  selama  satu bulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Barang  publik  adalah  barang  yang apabila  dikomsumsi  oleh  individu  tertentu tidak  akan  mengurangi  komsumsi  orang lain  akan  barang  tersebut  dan  barang public  merupakan  barang-barang  yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan seseorang  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya untuk mendapatkannya. Menurut Mardiasmo  (2005:114)  mengemukakan bahwa  orientasi  pembangunan  sektor publik  adalah  untuk  menciptakan good governance ,  dimana  pengertian  dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. E-government dapat  di  aplikasikan  pada legislatif,  yudikatif,  atau  administrasi publik,  untuk  meningkatkan  efisiensi internal,  menyampaikan  pelayanan  publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.  Keuntungan  yang  paling diharapkan  dari e-government adalah peningkatan  efisiensi,  kenyamanan,  serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan  publik.  Terkait  hal  tersebut, istilah  efesiensi  dan  efisiensi  merupakan konsep  engineering  yang  diadaptasi  dari sektor  privat,  yang  kemudian  dalam perkembangannya  diterpkan  dalam  sektor publik  yakni  pemerintah.  Berdasrkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyedia  informasi  yang  terbuka  melalui portal  LPSE  di  Toraja  Utara  dapat memudahkan  penyedia  barang/jasa  untuk melihat  informasi  tender  atau  paket  yang sedang  di  lelang.  bahwa  aplikasi  tersebut
bertujuan  untuk  memudahkan  pengadaan melalui  ponsel  pintar.  “LPSE  Kemenkue Mobile” juga memiliki fitur di media sosial sekaligus  akses  kontak  telpon  dan  email Pusat  LPSE,  peranan  pengadaan  barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting  untuk  dilakukan  secara  baik terhadap  iklim  kompetisi  sehat  dan efisiensi.
Efektivitas adalah pencapaian tujuan  secara  tepat  atau  memili  tujuan- tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan  dari  beberapa  pilihan  lainnya. Efektivitas  bisa  juga  diartikan  sebagai pengukuran
keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sementara apabila
membicarakan  efektifitas  harus  dilihat apakah target yang ditentukan sudah sesuai dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  dari  kegiatan  tersebut.  Beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan  supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah: a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang  dilakukan  (termasuk  pemilihan metode  pengadaan)  harus  transparan kepada seluruh calon peserta;
b. Peluang  dan  kesempatan  untuk  ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
c. Seluruh  persyaratan  yang  diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang
responsif harus dibuat transparan; dan Kriteria  dan  tata  cara  evaluasi,  tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada  seluruh  calon  peserta.  Metode pemilihan  penyedia  barang/jasa  secara elektronik  yang  sudah  digunakan  saat  ini adalah e lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan di  akan  diterapkan  secara  bertahap  sesuai
dengan pengembangan sistem  dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum  yang  menopangnya.  Pengadaan barang/jasa secara elektonik (e-pengadaan) akan  meningkatkan  transparansi,  sehingga persaingan  sehat  antar  pelaku  usaha  dapat lebih  cepat  terdorong.  Dengan  demikian optimalisasi  dan  efisiensi  belanja  Negara segara  dapat  diwujudkan.  Penyediaan barang  dan  jasa  dalam  penerpan E- government diatur dalam Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Di  dalam  peraturan  presiden inin  diuraikan  secara  jelas,  tegas  dan gambling  tentang  segala  sesuatu  yang menyangkut pengadaan barang/ jasa pemerintah,  salah  satunya  adalah  tentang tahapan kegiatannya.
Transparansi  Pengadaan  Barang dan  Jasa  di  Toraja  Utara  dilaksanakan dengan  memberikan    informasi  yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat  menjangkau  seluas-luasnya  dunia usaha  yang  diperkirakan  akan  ikut  dalam proses  pengadaan  barang/jasa.  Setelah informasi  didapatkan  oleh  seluruh  calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman  tersebut.    Transparansi  di Toraja  utara  dilakukan  dengan  cara, Pengumuman  yang  luas  dan  terbuka; Memberikan  waktu  yang  cukup  untuk mempersiapkan
proposal/penawaran;
Menginformasikan  secara  terbuka  seluruh persyaratan yang harus dipenuhi; Memberikan  informasi  yang  lengkap tentang  tata  cara  penilaian  penawaran. Terciptanya  kegiatan  tersebut  menjadikan indikator  Transparansi  dalam  Pengadaan
Barang dan Jasa dapat terealisasi. Indikator Transparansi tersebut sebagai berikut.

## Penyediaan Informasi Yang Terbuka
Pengadaan Barang dan jasa pemerintah yang  efektif  merupakan  salah  satu  bagian yang  sangat  penting  dalam  perbaikan pengelolaan  keuangan  Negara.  Salah satunya  perwujudannya  adalah  dengan pelaksanan  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah  secara  elektronik  ,  yaitu penyedian  informasi  yang  terbuka  tentang adanya Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan
teknologi informasi dan transaksi elektonik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Yang dilakukan oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah setempat.

## Memudahkan akses informasi
Seiring  meningkatnya  komplerksitas kebutuhan  pengguna  layanan  pengadaan secara  elektonik  (LPSE)  akan  informasi yang cepat dan mudah diakses, pusat LPSE kementerian Keuangan menjawab tantangan  itu  dengan  mengembangkan aplikasi  “LPSE  kemenkeu  Mobile”  yang kini  sudah  dapat  diundah  pada  market aplikasi  google  play  store.  Aplikasi  ini menyediakan  akses  sistem  aplikasi  dan informasi  pengadaan  melalui  smart  phone berbasis android.

## Menyusun mekanisme pengaduan
Dalam  mekanisme  pengaduan  disini berupa  sanggahan  di  atur  dalam  pasal  81 dan  82  Peraturan  Presiden  Nomor  54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan di dalam Pasal 81  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  disebutkan  bahwa “peserta  pemelihan  penyedia  barang/jasa
yang merasa dirugikan, baik secara sendiri- sendiri  mauoun  bersama-sama  dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan  secara  tertulis  jika  terdapat kecurangan

## Meningkatkan arus informasi
Arus informasi adalah aliran informasi  yang  mengalir  dari  tingkatan ketingkatan.  Arus  informasi  ini  sangatlah penting  untuk  semua  masyarakat  dari tradisional  dan  masyarakat  modern.  Arus informasi ini sangat penting baik individu, kelompok  atau  organisasi.  Dengan  adanya arus  informasi  membantu  dalam  proses penyebaran informasi akan cepat tersampaikan dalam lingkup yang luas dan dapat  diterima  oleh  semua  baik  langsung maupun tidak langsung. Dalam meningkatkan  arus  informasi  dukungan inovasi dan proyeksi yang matang menjadi sangat  penting  dalam  mempersiapkan perubahan pola pengadaan ke depan.

## Efektifitas  Pengadaan  Barang  dan  Jasa terhadap E-Government
Pada  dasarnya  efektifitas  merupakan pengukuran  tingkat  keberhasilan  dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  di tetapkan.  Selain  itu,  efektifitas  merupakan pengukuran  pencapaian  tujuan  yang  dapat diukur  dengan  cara  memban-dingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil  yang  dicapai,  sehingga  dapat  dilihat bahwa  hasil  pekerjaan  dapat  dikatakan efektif.oleh  karena  itu,  untuk  dilihat penerapan pengadaan barang/jasa terhadap e-government  di  Kabupaten  Toraja  Utara berjalan  efektif  atau  tidak,  maka  dapat dilihat  dari  seberapa  besar  efektifitas pengadaan  barang  dan  jasa  terhadap  E- government di Toraja Utara telah mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
Dari hasil wawancara dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa seara elektornik, selain meningkatkan transparansi sehinggah memudahkan proses monitpring juga memberikan kemudahan  dalam  proses  audit  serta tersedianya  link  dalam  portal,  khusus untuk  mengakses  hasil  monitoring  dan evaluasi  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan..

## Faktor Penghambat dan Pendukung
Pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas,  meningkatkan  akses [asar  dan  persaingan  usaha  yang  sehat, memperbaiki  tingkat  efisiensi proses pengadaan,  mendukung  proses  monitoring audit  dan  memenuhi  kebutuhan  akses informasi yang real time guna mewujudkan  clean  and  good  goverment dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Adapun faktor pendukungnya, yaitu :
a) Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat  ini  berlaku  memiliki  kelemahan dan  belum  secara  efektif  mampu mencegah terjadi korupsi
b) Komitmen  pimpinan  daerah  untuk memenuhi proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik
c) Komitmen  dan  konsistensi  yang  tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif.
d) Dukungan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas
e) Dasar hukum yang kuat
f) Ketersediaan saran dan prasaranapendukung
Sedangkan  faktor  Penghambatnya adalah:
a) Penyedia  barang  dan  jasa  banyak  yang belum  paham  dengan  aplikasi  e- procurment
b) Panitia  pengadaan  barang  dan  jasa sebagian besar masih mengalami kesulitan  untuk  menggunakan  dan memahami aplikasi
c) Tingkat  kelalaian  yang  sangat  tinggi dalam  penggunaan  password  san  kunci kerahasiaan  lainnya  oleh  user,  baik penyedia  barang  dan  jasa,  Pejabat pelaksanaan  kegiatan  maupun  panitia pengadaan
d) Range  jadwal  state  lelang  masih  belum sepenuhnya  bisa  diikuti  oleh  panitia pengadaan  tepat  sesuai  yang  telah ditetapkan
e) Ketersediaan  fasilitas  koneksi  internet dan  fasilitas  pendukung  lainnya  seperti (scanner,  insteller  adobe,  dll)masih sangat terbatas untuk panitia pengadaan dilngkungan pemerintah
f) Terbatasnya  bandwidth  menyebabkan masih  seringnya  terjadi  kegagalan proses pada aplikasi.

## PENUTUP
Simpulan Penerapan e-goverment
telah
tercapai  namum  belum  efektif  mencegah terjadi kecurangan pada  pengadaan barang dan  jasa,  hal  itu  dapat  dilihat  dari indikator:  Transparansi  dan  akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan  banyak  bermanfaat  tanpa  dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang  kebijakan  publik  yang  lain, keberadaan  transparansi  dan  akuntabilitas
merupakan syarat mutlak untuk
membangun  kebijakan  dan  institusi  yang efektif,  efisien,  dan  adil  (equitable). Lingkup  transparansi  dan  akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan  keputusan,  sampai  pada pelaksanaan  yang  terjadi  di  segenap institusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, N, (2007). Good e-Governance : Transparansi  dan  Akuntabilitas publik melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
Fahril, Mappamiring, &  Hardi, R. (2014). Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  di  Dinas  Kesehatan  Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan ,
4 (2), 111–123.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  (2003). Good
Governance Dalam
Pembangunan  Berkelanjutan  Di Indonesia, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Haryatmoko,  (2011). Etika  Publik  untuk
Integritas  Pejabat  Publik  dan Politisi, Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
Heeks,  R.  (2001). Understanding  E- Goverbment    for  Developent, University of Mancheter. England. Logos, (2003). Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi).
Yogyakarta : PT Gramedia.
Nahruddin,  Z.  (2014).  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Dana
Alokasi  Desa  di  Desa  Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten  Barru.  Otoritas:  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2).
Nugroho,  R.  S.,  Wanto,  A.  H.,  & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara  Elektronik  (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Studi  Pada SKPD  Kabupaten  Magetan). Jurnal
Administrasi Publik , 3 (1), 1905–1911.
Sitorus,  E.  (2013).  Analisis  Dan  Evaluasi
User Acceptance Terhadap Penerapan E-Procurement Di Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Kalsel. Jurnal Ilmiah d"ComPutare , 3 , 1–5. http://doi.org/10.14173/j.cnki.hnhg.20 13.z2.013 Thamrin, Husni. (2013). Hukum
Pelayanan  Publik  di  Indonesia,
Yogyakarta : Aswaja Pressido.
Udoyono,  K.  (2012).  E-procurement dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas  di Kota Yogyakarta, 135–171