besar  Bank  Dunia  untuk  mengintegrasikan Bali  ke  dalam  industri tourism internasional memang  tidak  bisa  terlaksana  sampai  awal 1970-an.  Ia  harus  menunggu  sampai  Presiden Soekarno  yang  sangat  anti  modal  asing  turun dari kekuasaanya pada era 1965. Memasuki era Orde  Baru  pembangunan  infrastruktur  yang diperlukan dilaksanakan secara cepat dan besar- besaran.  Dimulai  dengan  peresmian  Bandara Internasional Ngurah Rai pada 1969, pendirian fasilitas pelayanan, terutama hotel dan restoran, berusaha mengimbangi serbuan wisatawan yang

## PARIWISATA DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM BINGKAI BUDAYA  PULAU DEWATA
(Analisis Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendidikan Agama Masyarakat Denpasar Bali)

## Ketut Wardhana
Lembaga Penelitian Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Bali
Amir Fadhilah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah Jakarta
Email: ketut_wardana@gmail.com

## Abstract
The development of  tourism in Bali has caused structural changes from agrarian economy into a service economy. The positive impact of  the tourism sector, among others, increasing the living standards of  the people,
directed to facilitate transportation and communication between regions. While the negative impact that arises through the implementation of  a religious ritual (yajna) in everyday life. This condition is a process of  dynamic equilibrium, ie the awareness of  the people of  Bali to constantly adapt and tolerate what happens outside, but on the other hand they aware that they are to keep their tradition.
Keywords: tourism , cultural , religious rituals

## Abstrak
Pembangunan  kepariwisataan  di  Bali  menyebabkan  perubahan  struktur  ekonomi  agraris menjadi ekonomi jasa. Dampak positif  sektor pariwisata antara lain meningkatnya taraf  hidup masyarakat, terutama yang bergerak di bidang yang ada hubungannya dengan kepariwisataan. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Bali diarahkan untuk memperlancar transportasi dan  komunikasi  antarwilayah.  Dampak  negatif  yang muncul  adalah  terjadinya  komersialisasi,
melalui pelaksanaan ritual keagamaan ( yajna ) dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini merupakan suatu proses dynamic equilibrium , yaitu adanya kesadaran pada masyarakat Bali untuk senantiasa beradaptasi  dan  toleransi  dengan  pihak  luar,  namun  di  sisi  lain  ada  kesadaran  untuk  tetap mempertahankan tradisinya.
Kata kunci: pariwisata, budaya, ritual keagamaan

## A.  Pendahuluan
Salah  satu  tekat  bangsa  Indonesia  dalam pendidikan  adalah  bahwa  melalui  pendidikan setiap  warga  masyarakat  Indonesia  dibina  dan ditingkatkan keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha  Esa,  sehingga  salah  satu  unsur  tujuan pendidikan nasional adalah adanya peningkatan iman dan keyaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Di  sinilah  letak  fungsi  pendidikan  agama sebagai bagian dari unsur pendidikan nasional.
Sektor pariwisata Bali juga tidak lepas dari pengaruh  lembaga  keuangan  dunia.  Rencana
berpacu dengan degradasi lingkungan hidup di Pulau Dewata.
Langkah-langkah guna menunjang usaha  kepariwisataan  antara  lain  melalui pengembangan  objek  wisata  serta  kegiatan produksi  barang  kerajinan  untuk  cindera mata,  di  samping  tetap  menjaga  stabilitas keamanan  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup.  Berdasarkan  Perda  Propinsi  Tingkat I  Bali  No.14  tahun  1989,  sebagian  urusan pemerintahan  dalam  bidang  kepariwisataan telah  diserahkan  pada  Daerah  Tingkat  II  yang meliputi:  (1)  urusan  obyek  wisata,  sepanjang yang  tidak  menjadi  urusan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah tingkat I Bali, (2) urusan usaha  rekreasi  dan  hiburan  umum,  kecuali disco  dan  rekreasi  air,  (3)  urusan  perkemahan dan mandala wisata, dan (4) urusan promosi di dalam wilayah.
Potensi yang mampu menunjang berkembangnya  kepariwisataan  adalah:  (1) tatacara  kehidupan  masyarakat  ( way  of   life ), kesucian,  upacara  agama,  adat  istiadat  yang kesemuanya berlandaskan ajaran agama Hindu, (2)  keindahan  alam,  bangunan  bersejarah  dan arsitektur  Bali,  (3)  sarana  dan  fasilitas  yang memadai  sampai bertaraf   internasional. 3
Fenomena  yang  menarik  dalam  konteks  ini adalah bahwa pariwisata di Bali selalu dikaitkan dengan  ranah  pendidikan  agama  terutama tata cara kehidupan masyarakat (way of  life ), kesucian, upacara  agama,  adat  istiadat  yang  kesemuanya berlandaskan ajaran agama Hindu sebagai salah satu  kebijakan  pemerintah  setempat.  Dalam konteks  ini  ada  upaya  untuk  mensinergikan antara  pendidikan  agama  dan  pengembangan sektor  pariwisata  dalam  bingkai  budaya  lokal. Kondisi  demikian  merupakan  fenomena  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  melalui suatu  kajian  (penelitian)  tentang  eksistensi pendidikan agama pada sektor pariwisata dalam bingkai budaya lokal.

## B.  Kerangka Konseptual Analisis
Pasal  3  UU  Nomor  20  Tahun  2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
3 Lihat http://www.denpasar.go.id , 2006.
berlipat 20 kali dalam waktu 10 tahun.
Sesuai  dengan master  plann Bank  Dunia, yang  menjadi  target  utama  pengembangan industri tourism ini adalah wilayah Sanur, Kuta, Nusa  Dua,  Ubud,  dan    hanya  sebagian  kecil dari  ujung  Selatan  Pulau  Bali.  Namun,  seiring dengan  pesatnya  gerak  modal  yang  berputar di  wilayah  tersebut,  seluruh  sel  kehidupan masyarakat  Bali  dirangsang  untuk  mendukung kelangsungannya.  Kalau  di  atas  kertas  rencana Bank  Dunia  memberi  kesan  rakyat  Bali  bisa memilih  apa yang  ingin mereka jual dan tidak, dalam kenyataannya pilihan itu berada di tangan pasar internasional. 1 Kalau kita perhatikan secara seksama, proposal Bank Dunia 2000 merupakan bagian  dari  paket  penyesuaian  struktural  di bidang kebudayaan yang disodorkan oleh IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya.
Masalah  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya terlihat  dalam  rencana  institusionalisasi  agama Hindu  melalui  pendirian  desa-desa  adat.  Sejak Bali  dibuka  sebagai  wilayah  internasional penduduknya  menjadi  sangat  beragam,  baik dari  segi  ras,  etnis,  maupun  agama.  Upaya menghindukan  Bali  dengan  sendirinya  akan mengasingkan  mereka  yang  tidak  beragama Hindu,  dan  yang  lebih  membahayakan  lagi, mempertebal  prasangka  terhadap  kelompok lain yang tidak mendukung proyek ini. Padahal, dalam sejarahnya agama Hindu di Bali bersifat sangat  terbuka  terhadap  interpretasi  dan  tidak mempersoalkan  ketepatan  tata  cara  menurut kitab suci seperti halnya agama-agama Samawi.
Di  penghujung  abad  ke-20,  apa  yang disebut “ekses negatif tourism ” semakin tampak jelas  sampai  taraf   mengganggu  kenyamanan wisatawan itu sendiri. Meskipun beberapa analis masih  bertahan  dengan  argumennya  bahwa pendapatan  dari tourism telah  meningkatkan rasa percaya diri orang Bali terhadap tradisinya, bahkan    mendorong  “ renaisans kultural ”, kenyataan  menunjukkan  gejala  dekadensi kebudayaan  yang  cukup  parah. 2 Ancaman yang  semula  dianggap  rekaan  di  atas  kertas belaka  menjadi  persoalan  riil.  Upaya  sporadis mempromosikan bentuk-bentuk tourism alternatif,  seperti ekotourism ,  tidak  mampu
1 Ambara  Alit.  2001. Proyek  Bank  Dunia  Mem-Bali-Kan  Bali, http:// mkb.kerjabudaya.org/mkb-052001/mkb-sisipan-052001/sisipan-3-052001.html.
(diakses tanggal 1 Juni 2006)
2 Loc.cit
berdasarkan landasan agama dan norma-norma adat  yang  berlaku  di  masyarakat.  Posisi  yang demikian  mendorong  tokoh  agama  dan  tokoh adat menjadi tokoh panutan yang memberikan tuntunan  dan  contoh  secara  langsung  kepada masyarakat,  yang  dapat  mempengaruhi  dan mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam konteks ini tokoh agama dan tokoh adat dapat dikatakan sebagai  motivator  yang  mampu  membimbing masyarakat.  Di  sisi  lain  tokoh  agama  dan tokoh  adat  dapat  berperan  sebagai  penyaring- penyaring nilai-nilai yang masuk ke masyarakat, sehingga  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  juga memiliki peran sebagai katalisator.
Karakteristik  personal  yang berbeda antara  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  yang  satu dengan lainnya, akan memunculkan pola peran tokoh  agama  dan  tokoh  adat  dalam  upaya untuk mensinergikan antara pendidikan agama dan  pengembangan  sektor  pariwisata  dalam bingkai  budaya lokal.  Dengan  demikian  secara ringkas kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada berikut ini..

## Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

## C.  Eksistensi  Pendidikan  Agama  dalam Konteks Budaya Lokal Bali
Agama  telah  berperan  sebagai  pemersatu aspirasi  manusia  yang  paling  sublim,  sebagai sejumlah  besar  moralitas,  sumber  tatanan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Dalam  hal ini,  peran  serta tokoh    agama  dan  tokoh  adat  di  masyarakat memiliki karakteristik tersendiri.
Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya peran tokoh agama sebagai pendidik masyarakat,  dan tokoh  adat  sebagai  pemegang lembaga adat berperan sebagai organisator, yaitu sebagai  pemangku  adat  yang  mendamaikan warganya  yang  berselisih. 4 Tokoh  agama  juga berperan  sebagai  tokoh  yang  mendinamisasi aktivitas  sosial  politik  masyarakat, 5 tokoh agama  berperan  sebagai  pemimpin  gerakan anti kolonial, 6 tokoh agama berperan sebagai  katalisator,  yaitu  pihak  yang  mampu mempengaruhi  perubahan  ke  arah  kemajuan. 7 Tokoh  agama  (kyai)  berperan  juga  sebagai pendidik  ( informator ),  pemimpin  pengikutnya, pengobatan  alternatif,  pengurus  partai  politik, peran  advokatif,  yaitu  mengontrol  masyarakat, ahli  ilmu  agama  ( legitimator ),  pembimbing  dan penasehat  umat  ( motivator ),  volunter,  yaitu sukarelawan  yang  mampu  berperan  aktif   dan kreatif   dalam  menyeleksi  nilai-nilai  dan  sikap yang berkembang di masyarakat. 8
Karakteristik  personal  dan  peran  sosial tersebut  akan  membentuk  dan  mendorong terbentuknya peran tokoh agama dan tokoh adat di  masyarakat  sebagai informator, yaitu  selaku tokoh  umat  yang  aktivitasnya  tidak  lepas  dari kegiatan  mengajar  dan  mendidik  pengikutnya yang  ada  di  lingkungan  sekitarnya,  peran  ini menunjukkan  bahwa  tokoh  agama  berperan sebagai pengajar dan pendidik masyarakat yang melakukan  transformasi  pengetahuan  yang dimilikinya.  Dengan  kata  lain,  tokoh  agama dan tokoh adat memiliki posisi sebagai pemberi fatwa yang sekaligus berperan sebagai legitimator
4 Ismuha  dkk. 1996. Ulama  Aceh  dalam Perspektif  Sejarah (dalam buku Agama dan Perubahan Sosial
5 Jackson Karl D. 1990. Kewibawaan Tradisional. Islam dan Pemberontakan : Kasus Darul Islam Jawa Barat
6 Kurasawa  Aiko.    1993. Mobilitas  dan  Kontrol  Sosial:  Studi  Tentang Perubahan  Sosial  di  Pedesaan  Jawa    1942-1945 (terjemahan  dari  Mobilization  and Control oleh Hermawan Sulistyo). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 7 Horikoshi,  Hiroko.  1987. Kyai  dan  Perubahan  Sosial .  Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
8 Fadhilah,  A.  2005. Budaya  Politik  Kyai  di  Pedesaan  :  Studi  Kasus Kyai Pesantren di Kabupaten Pekalongan . Tesis Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB.
masyarakat  dan  perdamaian  batin  individu, sebagai  sesuatu  yang  memuliakan  dan  yang membuat  manusia  beradab. 9 Di  sisi  lain, Durkeim  memandang  agama  sebagai  suatu sistem kepercayaan  yang disatukan oleh praktik- praktik  yang  bertalian  dengan  hal-hal  suci, yakni  sesuatu  yang  diperbolehkan  dan  sesuatu yang dilarang,  kepercayaan dan praktik-praktik tersebut mempersatukan mereka. 10 Dengan kata lain,  agama  selalu  meliputi  seperangkat  ritual atau praktik maupun seperangkat kepercayaan, dan  kepercayaan  ritual  itu  terorganisasi  secara sosial  dan  diberlakukan  oleh  anggota-anggota suatu masyarakat. 11
Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-harinya  selalu  berpedoman  pada  ajaran agama Hindu warisan para lelulur Hindu di Bali, terutama dalam pelaksanaan upacara ritual dalam hubungan  sesama  dengan  Tuhan,  hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Menurut pandangan agama Hindu, dalam  masyarakat  diwarnai  oleh  sesuatu  yang hidup dan kehidupan itu sendiri ditentukan oleh sumber  yang  memberi  kehidupan.  Tiga  sebab terjadinya  interaksi  sebagai  perilaku  kebaikan berkisar  pada:  (1)  hubungan  manusia  dengan sesamanya,  (2)  hubungan  manusia  dengan lingkungannya,  dan  (3)  hubungan  manusia dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Implementasi dan  aktualisasi  ketiga  sumber  interaksi  ini dilakukan  oleh  masyarakat  Hindu  Bali  melalui berbagai  ritual  upacara  keagamaan  yang  biasa disebut  “ yajna ”.  Kata  “ yajna ”  berasal  dari  kata “ yaj” yang  berarti  memuja  atau  mengadakan selamatan.  Jadi  “ yajna ”  berarti  pemujaan  suci, pengorbanan  suci  dengan  hati  yang  tulus ikhlas  tanpa  pamrih. 12 Dari  sudut  falsafahnya ‘y ajna ’ berarti cara melakukan hubungan antara ‘atman’ dan ‘paramatman’ antarmanusia  dengan Sanghyang  Widhi serta  semua  manifestasi-Nya dengan jalan yajna untuk memperoleh kesucian diri.  Melalui  pelaksanaan yajna ,  nilai-nilai agama disosialisasikan  kepada seluruh  anggota masyarakat  dan  sebagai  salah  pola  pendidikan
9 Thomas  F.  O’dea.    1988 .  Sosiologi  Agama:  Suatu  Pengenalan  Awal (terjemahan  dari The  Sociology  of   Religion :  oleh  Tim  penerjemah  Yasogama).  CV Rajawali: Jakarta.
10 Durkheim, Emile. 1965. The Elementery Forms of  the Religious Life . New York: Free Press.
11 Sanderson Stephen K. 2000. Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap realitas Sosial (terjemahan dari Makro Sosiologi oleh Farid Wajidi),
12 Tim Penyusun PHDI. 2005. Buku Pelajaran Agama Hindu . Surabaya: Penerbit Paramita.
agama yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Dengan  kata  lain,  aplikasi  pendidikan  agama dilakukan  secara  langsung  melalui  keterlibatan dalam, pelaksanaan ritual suci ( yajna ).
Eksistensi pendidikan agama di masyarakat Bali tetap terpelihara dan terjaga melalui aktivitas ritual  keagamaan  dan  budaya  lokal  masyarakat Bali.  Kebudayaan  (budaya)  merupakan  hasil karya,  rasa,  dan  cipta  masyarakat. 13 Wujud suatu budaya meliputi 3 wujud. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks  dari ide-ide, gagasan,  nilai-nilai,  norma-norma,  peraturan dan  sebagainya. Kedua ,  wujud  kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud  kebudayaan    sebagai  benda-benda  hasil karya manusia. 14
Mengacu  pada  pemaparan  di  atas, implementasi pendidikan agama pada masyarakat Bali dapat dikatakan menyentuh seluruh wujud kebudayaan, pada wujud pertama, yaitu  wujud ideal dapat kita lihat  bahwa tata nilai keagamaan Hindu menjadi landasan nilai-nilai dan norma- norma masyarakat Bali. Sedangkan pada wujud kedua,  yaitu  sebagai  suatu  sistem  sosial  dan landasan  tindakan    masyarakat.  Implementasi ini  dapat  dilihat  dari  ajaran  agama  Hindu tentang  susila  (etika)  yang  menjadi  landasan dalam  membina  hubungan  antarmanusia  dan mahluk lainnya. Sementara untuk implementasi dalam  wujud  budaya  yang  ketiga,  yaitu benda-
adalah pada arsitektur dan bangunan-bangunan suci umat Hindu, seperti: pura, candi, bale, kuil, pratima (patung  yang  dianggap  suci  di  dalam pura). Plangkiran (tempat sesajen yang berada di beberapa  tempat  penting),  serta  alat-alat  ritual lainnya  (tempat tirta/air  suci),  tempat pasepan (sarana api upacara), dan lain-lain.
Nilai-nilai  keagamaan  teraplikasi  dalam berbagai  wujud  kebudayaan,  mengindikasikan bahwa  pola  pengajaran  dan  pendidikan agama  selain  didapat  dari  lembaga  pendidikan (sekolah  ataupun pasraman )  masyarakat  Hindu Bali  peroleh  dari  pelaksanaan  ritual  dan  telah menjadi  norma-norma  di  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  norma-norma  tersebut  di  atas,
13 Soemardjan,  Selo  dan  S.  Soemardi.  1964. Setangkai  Bunga  Sosiologi . Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
14 Koentjaraningrat.  1990. Pengantar  Ilmu  Antropologi .  Jakarta  :  PT Rineka Cipta.
setelah mengalami  suatu  proses  pada  akhirnya akan  menjadi  bagian  dari  institusi  masyarakat. Proses  ini  oleh  Leopold  Von  Weise  dan Howard  Becker  dinamakan  sebagai    proses pelembagaan (institutionalization ),  yaitu  proses yang dilewati oleh suatu norma  kemasyarakatan untuk menjadi bagian dari salah satu  lembaga kemasyarakatan. 15

## D.  Dampak  Pariwisata  terhadap  Kebe- radaan Budaya Lokal Masyarakat Bali
Pasca  tragedi  bom  I  di  Legian  Kuta  pada 12 Oktober 2002 dan  bom II di Oktober 2005 berdampak pada sektor pariwisata. Berdasarkan data  statistik  pariwisata  Bali,  kalau  pada  tahun 2001  Bali  mampu  mendatangkan  1.356.774 wisatawan,  pada  2002  kunjungan  wisatawan menurun menjadi 1.285.844 wisatawan. Dampak dari  bom  Bali  pertama  yang  sebetulnya terjadi 2002, sangat keras dirasakan pada 2003 dengan kunjungan  wisatawan  hanya  sebanyak  993.029 orang.  Kunjungan  wisatawan  mulai  pulih dirasakan pada 2004 dengan jumlah kedatangan mencapai  1.458.309  orang.  Namun,  itu  tidak berlangsung  lama,  karena  2005  Bali  kembali diguncang  bom  kedua.  Walaupun  peristiwanya terjadi pada Oktober, kunjungan wisatawan ke Bali  pada  2005  kembali  turun,  hanya  menjadi 1.105.202 orang. 16 Fakta tersebut menunjukkan bahwa  dampak  yang  paling  terasa  dari  sektor pariwisata  terhadap  kehidupan  masyarakat Bali  adalah  sektor  ekonomi.  Dampak  yang paling  terasa  dari  pasang  surutnya  industri pariwisata  adalah  sektor  ekonomi.  Sementara untuk  bidang  lain  walaupun memiliki  dampak, namun  pengaruhnya  tidak  langsung  dirasakan masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa menurut  responden  ada  beberapa  dampak positif   dari  sektor  pariwisata  terhadap masyarakat. Pertama, adanya  pembangunan masyarakat  baik  dalam  bentuk  sarana  dan prasarana  infrastruktur. Kedua ,  modernisasi, dalam sarana dan prasarana masyarakat, seperti: sarana  penerangan,  telekomunikasi. Ketiga ,  ada peningkatan pendapatan, dengan adanya sektor pariwisata  menurut  responden  ada  tambahan
15 Soemardjan, Op.cit.
16 Ramantha I Wayan, 2006, UU APP, ‘’Bom Bali III’’ dari Senayan , http://www.mail archive.com/ppi@freelists.org/msg27321.html.
sumber pendapatan seperti dari hasil kerajinan ataupun  dari  sektor  jasa. Keempat ,  peningkatan fasilitas sosial, dampak positif  pada sarana sosial di  masyarakat  meningkat. Kelima ,  ada  sebagian responden yang menganggap pariwisata memberi dampak positif  bagi ritual keagamaan, yang dapat dikemas sebagai paket pariwisata.
Pariwisata  selain  memiliki  dampak  positif juga memiliki dampak  negatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa dampak negatif  dari pariwisata  di  masyarakat. Pertama ,  munculnya desakralisasi  pura,  dalam  hal  ini  seringkali wisatawan menganggap masuk ke pura sebagai bagian dari paket wisata, padahal untuk masuk pura ada aturan-aturannya. Kedua , komersialisasi pura,  kondisi  ini  terjadi  karena  adanya keinginan wisatawan agar dapat masuk ke pura sehingga ada pihak pengelola paket wisata yang menyertakan  memasuki  pura  sebagai  bagian dari paket wisatanya. Ketiga , pementasan benda sakral  upacara,  padahal  benda  sakral  tersebut merupakan  benda-  benda  yang  memang disucikan  dengan  suatu  upacara  “penyucian” tertentu,  yang  fungsi  dan  penggunaannya semata-mata untuk tujuan suci dan ditempatkan pada  tempat-  tempat  yang  dipandang  suci. Jenis-jenisnya  meliputi: Pralingga,  Arca,  Pratima dan  yang  semacamnya. Keempat, pementasan tari sakral untuk pertunjukkan komersil, dalam hal ini menurut responden ada oknum-oknum yang  dengan  sengaja  mengkomersialisasikan ritual  adat  dengan  dalih  sebagai  bagian  dari paket wisata. Kelima, terjadinya ketergantungan pada  pihak  asing.  Ketergantungan  dalam  hal ini  lebih  terkait  pada  masalah  ekonomi,  ketika terjadi  bom  Bali  I  (2002)  dan  bom  Bali  II (2005)  masyarakat  mengalami  ketergantungan kepada  pihak  asing  (para  wisatawan)  baik  dari luar  negeri  maupun  dalam  negeri.  Dampak negatif   kelima,  lingkungan  menjadi  rusak, indikasi  dari  dampak  ini  dapat  dilihat  dengan semakin  banyaknya  penggunaan  lahan  subur untuk fasilitas penginapan (hotel) serta fasilitas lainnya.
Berdasarkan data tersebut dampak pariwisata  terhadap  keberadaan  budaya  lokal Bali  lebih  mengarah  ke  faktor  ekonomi, sedangkan untuk tradisi dan adat istiadat tetap terpelihara melalui pelaksanaan ritual keagamaan ( yajna )  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Intensitas
tersebut  menjadi  penentu  arah,  penghela, motivator dan fasilitator dalam pengembangan swadarma hidupnya. Pendidikan agama  Hindu membangun  kesadaran  akan  persoalan  bukan saja  hidup  sesudah  mati  tetapi  juga  apa  yang harus  diperbuat  selama  hidup  di  dunia  ini. Kesadaran  dibangun  mulai  dari  kesadaran:  (1) hidup  untuk  mencari  makan,  (2)  hidup  untuk mendapat rasa aman, (3) hidup untuk diterima oleh masyarakat, (4) hidup untuk mendapatkan status kehormatan, (5) hidup untuk menemukan makna hidup, dan (6) hidup untuk tidak hidup kembali (lahir kembali) sesuai dengan tingkatan hidupnya.
Tujuan  pendidikan  agama  Hindu  untuk menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan ‘Sradha’ dan ‘bhakti’ (keimanan dan ketakwaan) dari  peserta  didik    kehadapan  Tuhan  Yang Maha  Esa  melalui  pemberian,  pemupukan, penghayatan  dan  pengamalan  ajaran  agama, sehingga  peserat  didik    mampu  menjadi  insan Hindu  yang dinamis dan mampu mewujudkan cita-cita  luhur  beragama,  yaitu ‘mokashartam jagadhita’ (kesejahteraan dan kebahagiaan hidup). Sementara,  pelaksanaan  pendidikan  agama menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal 30 ayat (3), bahwa pendidikan keagamaan dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal.  Mengacu pada  pada  landasan  legal  formal  ini,  maka pelaksanaan pendidikan agama dapat dilakukan pada lembaga pendidikan formal (sekolah) dan lembaga nonformal/informal. Pola pendidikan agama  di  masyarakat  Bali  tidak  jauh  berbeda dengan  yang  digariskan  oleh  Undang-undang, yaitu dilakukan secara formal dan informal.
Sumber utama dan titik berat kepariwisataan  bertumpu  pada  kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu serta keindahan alam.  Kepariwisataan  tidak  terbatas  pada usaha  kerajinan  tangan,  pertanian  dan  budaya serta  kesenian  tetapi  justru  merupakan  usaha komplementer  yang  sangat  komplek  dan menyeluruh,  baik  dalam  bentuk  pelayanan seperti  akomodasi  dan  transportasi  serta pelayanan  jasa-jasa  lainnya.    Langkah-langkah guna  menunjang  usaha  kepariwisataan  antara lain  melalui  pengembangan  objek  wisata  serta kegiatan  produksi  barang  kerajinan  untuk
upacara ritual keagamaan tetap jalan di tengah- tengah  perkembangan  pariwisata.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali mencoba memadukan  antara  pemeliharaan  tradisi  dan ritual agama (tradisionalisasi) di satu sisi, dan di sisi lain juga melakukan proses toleransi dengan luar  (internasionalisasi)  kondisi  ini  seperti ini  oleh  Pitana  (2005)  disebut  sebagai  proses dynamic equilibrium , yaitu adanya kesadaran pada masyarakat  Bali  untuk  senantiasa  beradaptasi dan  toleransi  dengan pihak luar,  namun  di  sisi lain ada kesadaran untuk tetap mempertahankan tradisinya. 17
E.  Implementasi
Pendidikan
Agama dalam  Mempertahankan  Nilai-nilai Budaya  Lokal  dan  Pengembangan Sektor Pariwisata Bali
Manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam kehidupannya.  Pendidikan  merupakan  usaha agar  manusia  dapat  mengembangkan  potensi dirinya  melalui  proses  pembelajaran  dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Mengacu  pada  Undang-undang    Nomor  20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu agama.  Dengan  demikian,  pendidikan  agama merupakan  usaha  untuk  memperkuat    ‘s radha’ dan  ‘ bhakt i’  (iman  dan  takwa)  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa.
Pendidikan agama Hindu merupakan upaya sadar dan terencana, menyiapkan peserta didik dalam  mengenal,  memahami,  menghayati, hingga  mengimani,  bertakwa  dan  berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Hindu. Pendidikan agama Hindu juga diarahkan untuk membangun  kualitas  mental  pribadi  peserta didik  agar  memiliki  visi  yang  jelas,  wawasan dan  pengetahuan  yang  kontekstual,  tujuan hidup yang jelas, komitmen terhadap nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  hidup  secara  harmonis dan  kreatif   dalam  masyarakat  yang  pluralistik, kepedulian  terhadap  lingkungan,  berkarya sesuai  dengan  swadharyanya.  Kualitas  mental
17 Pitana.  2005. Sosiologi  Pariwisata:  Kajian  Sosiologis  Terhadap  Struktur, Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata , Yogyakarta: Penerbit Andi
pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dan  tanggung  jawab  pemerintahan  dan pembangunan  di  wilayahnya.  Sementara  desa adat  adalah  sistem  pemerintahan  yang  terjalin secara  fungsional  dan  bukan  secara  struktural. Hal  tersebut  tercermin  dari  fungsi  pokok  dari desa adat adalah di bidang adat dan agama yang sudah menjadi suatu tradisi interaksi antarsesama warga  dalam  satu  lembaga  dengan  aturan- aturan sendiri yang tertuang di dalam Awig-awig. Desa  adat  dapat  dibedakan  menjadi  dua  pola, yaitu: (1) desa adat dengan pola pimpinan tunggal , dengan aparatnya yang terdiri dari Bendesa Adat, Penyarikan,  Petajuh,  Kesinoman, dan  (2)  desa adat yang pola pimpinannya majemuk , dengan aparat aparat yang terdiri dari Kelian Desa Adat, Penyarikan,  Bendahara  Desa,  Sekretaris  Desa,  Juru Arah.
Lembaga  lembaga  lain  yang  berada  di bawah  naungan  desa  adat  adalah  sebagai berikut. Pertama, Banjar  Adat ,  yang merupakan kesatuan  sosial  yang  lebih  kecil  lingkupnya dari desa adat dan merupakan bagian dari desa adat, di mana pimpinannya adalah Kelian Desa/ Kelian Adat. Kedua, Subak , merupakan lembaga masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat  agraris religius,  yang  terdiri  dari  petani  penggarap sawah  atau  ladang/kebun  dalam  wilayah  desa adat tertentu dan diikat oleh awig-awig tersendiri serta  menyungsung  Pura  sendiri  yang  disebut Pura Subak/Budugul/Ulunsuwi. Ketiga, Sekaa , yaitu organisasi  yang  dibentuk  secara  sukarela berdasarkan  profesi  dengan  tujuan-tujuan tertentu,  baik  permanen  maupun  sementara. Sekaa permanen  seperti sekaa  Gong ,  Taruna– teruni. Sekaa yang  sifatnya  sementara  adalah seperti sekaa  Manyi,  Memula,  Sekaa  kopi ,  dan sebagainya.
Secara  struktur  organisasi  lembaga  sosial di  atas  memiliki  karakteristik  masing-masing, namun  secara  fungsional  memiliki  saling keterkaitan dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Kehidupan  sosial  yang  penuh  diliputi  pola upacara  keagamaan  yang  beragam  merupakan ciri  khas  masyarakat  Bali,  kondisi  demikian diistilahkan  sebagai pluralistic  collectivism , 18 yaitu suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai kesatuan  yang  saling  terkait  akan  tetapi  tetapi
18 Geerzt  Clifford.  1964. Tihingan:  Sebuah  Desa  di  Bali ,  dalam  buku Koentjaraningrat  (ed.)  Masyarakat  Desa  di  Indonesia  Masa  Ini.  Jakarta:  Badan Peenrbit Fakultas Ekonomi UI.
cindera mata, di samping tetap menjaga stabilitas keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.
Kondisi  ini  tentunya  tidak  lepas  dari berbagai  faktor  yang  ada  di  masyarakat  Bali yang  mampu  berperan  sebagai  modal  sosial dalam  mempertahankan  nilai-nilai  tradisinya di masyarakat. Fukuyama menyatakan bahwa  modal  sosial  merupakan  norma informal  yang  mendorong  kerja  sama  antara individu  dalam  masyarakat.  Jadi,  modal  sosial menciptakan suasana lingkungan hidup yang  saling  mempercayai  dan  menghormati antaranggotanya.  Lebih  lanjut  Fukuyama menjelaskan bahwa modal sosial lebih mengacu pada  adanya:  (1) trust (kepercayaan),  hal  ini sangat  penting  karena  adanya    kepercayaan maka  hubungan  akan  menjadi  semakin  kuat, semakin besar trust ini dibangun maka semakin besar networking dari trust itu sendiri, (2) informal , menjadi  dasar  terbentuknya  hubungan  yang kuat  dan  berada  dalam  konteksa  masyarakat yang beradab, dan (3) networking (jejaring).
Modal  sosial  dalam  konteks  ini  adalah adanya trust  (kepercayaan )  yang  dibangun  oleh masyarakat  Bali  yang  mengacu  pada  tatanan nilai-nilai (norma) yang akan membentuk jejaring (networking )  di  masyarakat.  Dalam  konteks  ini nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan masyarakat Bali adalah gambaran hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia  dan  manusia  dengan  alam.  Norma keharmonisan  yang  menjadi  landasan  dalam hubungan  antarmanusia  dengan  sesamanya, manusia  dengan  Tuhan  dan  manusia  dengan lingkungan alamnya  merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar terciptanya trust (kepercayaan) di masyarakat.    Sistem trust inilah  yang  menjadi perekat  masyarakat  Bali,  sehingga  antarwarga masyarakat  tercipta  jejaring (networking) dalam suatu lembaga sosial.
Bentuk  lembaga  sosial  di  Bali  beragam, dalam  sistem  pemerintahan  desa  dikenal    dua sistem,  yaitu  sistem  pemerintahan  desa  dinas dan desa adat. Desa dinas merupakan lembaga pemerintah  yang  berkaitan  langsung  dengan masalah  masalah  administrasi  kepemerintahan. Desa  ini  dikepalai  oleh  seorang  lurah/Kepala Desa/Perbekel.  Desa  dinas  merupakan  ujung tombak  pembangunan  di  tingkat  bawah yang  merupakan  perpanjangan  dari  tangan
( yajna ) dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial  yang  penuh  diliputi  pola  upacara keagamaan yang beragam merupakan ciri khas masyarakat Bali, yaitu pluralistic collectivism , yaitu suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai kesatuan  yang  saling  terkait  akan  tetapi  tetapi masing-masing kesatuan  memiliki  fungsi khusus  sendiri.  Keberadaan  beragam  lembaga sosial tersebut merupakan media jejaring warga masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata di satu sisi, dan di sisi lain sebagai media jejaring dalam pelaksanaan ritual keagamaan.

## Daftar Pustaka
Ambara,  Alit.  2001. Proyek  Bank  Dunia  Mem- Bali-Kan  Bali. http://mkb.kerjabudaya. org/. html.  (diakses tanggal 1 Juni 2006).
Durkheim, Emile. 1965. The Elementery Forms of the Religious Life . New York: Free Press. Erawan, Nyoman. 2000. Pertumbuhan  Pariwisata Bali  Sebaiknya  Dibatas. Jakarta:  Harian Kompas 9 November 2000.
Fadhilah,  A.  2004. Partisipasi  Pemimpin  Pondok Pesantren dalam Pembangunan dan Perubahan Sosial  di  Kota  Depok .  Jakarta:  Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah Jakarata.
_______.  2005. Budaya  Politik  Kyai  di  Pedesaan: Studi  Kasus  Kyai  Pesantren  di  Kabupaten Pekalongan . Tesis Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB.
Fukuyama. F. 2001. SocialCapital: Civil Society and development . Third World quarterly. Vol. 22 No. 01.
Geerzt, Clifford. 1964. Tihingan: Sebuah Desa di Bali ,  dalam  buku  Koentjaraningrat  (ed.) Masyarakat  Desa  di  Indonesia  Masa Ini,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Ekonomi UI.
Horikoshi, Hiroko. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial . Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Ismuha,  dkk.  1996.  Ulama  Aceh  dalam Perspektif   Sejarah  (dalam  buku  Agama
Jackson,  Karl  D.  1990. Kewibawaan  Tradisional. Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat
masing-masing kesatuan memiliki fungsi khusus sendiri.
Keberadaan  beragam  lembaga  sosial tersebut  merupakan  media  jejaring  warga masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata di  satu  sisi,  dan  di  sisi  lain  sebagai  media jejaring  dalam  pelaksanaan  ritual  keagamaan. Dengan  kata  lain  lembaga-lembaga  tradisional masyarakat  Bali  dan  ritual  upacara  keagamaan merupakan  modal  sosial  yang  dimiliki  warga masyarakat  Bali.  Modal  sosial  inilah  yang membentuk sistem norma-norma dan nilai-nilai yang  menjadi  pengikat  bersama,  membangung trust (kepercayaan) antarwarga sehingga mampu bekerja  sama  dan  saling  membantu  dalam berbagai  aktivitas  sosial  keagamaan,  dan  di sisi  lain  berperan  sebagai  media  terbentuknya jejaring  ( networking) antarwarga  masyarakat. Implementasi pendidikan agama dalam konteks pengembangan  pariwisata  tetap  terus  berjalan yang  dibingkai  oleh  proses  pelembagaan (institutionalization ) ritual agama sebagai komponen modal sosial masyarakat Bali.

## F.  Penutup
Nilai-nilai  keagamaan  teraplikasi  dalam berbagai  wujud  kebudayaan,  mengindikasikan bahwa  pola  pengajaran  dan  pendidikan agama  selain  didapat  dari  lembaga  pendidikan (sekolah ataupun pasraman ) juga diperoleh dari pelaksanaan  ritual  dan  tradisi  yang  ada  dan telah  menjadi  norma-norma  di  masyarakat. Norma-norma  tersebut  mengalami  proses pelembagaan (institutionalization ),  yaitu  proses yang dilewati oleh suatu norma  kemasyarakatan untuk menjadi bagian dari salah satu  lembaga kemasyarakatan.
Pariwisata  Bali  berdampak  positif   dan negatif. Dampak positifnya yang ada antara lain meningkatnya taraf  hidup masyarakat terutama yang bergerak di bidang yang ada hubungannya dengan  kepariwisataan.  Sedangkan  dampak negatif   yang  muncul  adalah  terjadinya
dalam  konteks  ini  dampak  tersebut  lebih mengarah ke faktor ekonomi. Dengan kata lain dampak pariwisata terhadap keberadaan budaya lokal  Bali  lebih  mengarah  ke  faktor  ekonomi, sedangkan untuk tradisi dan adat  istiadat tetap terpelihara melalui pelaksanaan ritual keagamaan
Ramantha, I Wayan. 2006. UU APP, ‘’Bom Bali III’’ dari Senayan , http://www.mail archive. com/ppi@freelists.org/msg27321.html. Sanderson  Stephen  K.  2000. Makro  Sosiologi  : Sebuah  Pendekatan  Terhadap  realitas  Sosial (terjemahan  dari  Makro  Sosiologi  oleh
Soemardjan  Selo  dan  S.  Soemardi.  1964.
Setangkai Bunga Sosiologi . Jakarta: Lembaga Penerbit  Fakultas  ekonomi  Universitas Indonesia.
Thomas  F.  O’dea.  1987. Sosiologi  Agama:  Suatu Pengenalan  Awal (terjemahan  dari The Sociology of  Religion : oleh Tim penerjemah Yasogama). CV Rajawali, Jakarta. Tim  Penyusun  PHDI.  2005. Buku  Pelajaran
Agama Hindu , Surabaya: Penerbit Paramita.
Tisna I Gusti Raka Panj. 2005. Sekilas Tentang Dinamika  Seni  Pertunjukan  Tradisional Bali  Dalam  Konteks  Pariwisata  Budaya, http://www.mspi.org/index.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20
Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional. Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu
Antropologi . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kurasawa,  Aiko.    1993. Mobilitas  dan  Kontrol Sosial:  Studi  Tentang  Perubahan  Sosial  di Pedesaan  Jawa    1942-1945 (terjemahan dari  Mobilization  and  Control  oleh Hermawan Sulistyo). Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia
Lietaer,  B.  2003. Sustaining  Cultural  Vitality in  a  Globalizing  World:  The  Balinese Example . International Journal of
Social  Economics,  Vol.  30  No.  9  2003. ( Kedinamisan Kehidupan Budaya yang Keberlanjutan Dalam Era Globalisasi Dunia: Masyarakat  Bali  sebagai  Contoh  Konsep , http://www.appropriate-economics.org/ asia/indonesia/Sustaining_Cultural_
Vitality_Bhs_Indonesia.  Diakses  tanggal
1 Juni 2006
Nugraha  Iskandar  P.  2005. Masa  Lalu  dan Tantangan Masa Depan Bali , Jakarta: Harian Kompas 15 Oktober 2005.
Picard,  M.  1996. Bali:  Cultural  Tourism  and Touristic  Culture ,  Singapore:  Archipelago Press.
Pitana. 2005. Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis
Terhadap  Struktur,  Sistem  dan  Dampak- dampak  Pariwisata ,  Yogyakarta:  Penerbit Andi.