## Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum

## Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum

## Wildani Hefni
Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq wildanihefni@uinkhas.ac.id

## Abstract
This article discusses the legal thought of A. Qodri Azizy combines three materials of national law in Indonesia. This article focuses on the Islamic legal thought of Qodri which is based on the narrative of the fl exibility between Islamic law and general law based on compatibility within Indonesian context. Qodri used a concept called Eklektisisme Hukum to unify the all materials of national law. Qodri offers Islamic law as a product of knowledge ( ijtihad ) that can be reconstructed as a system that is considered to be more holistic and comprehensive. In the development of national law, Qodri refused to formalize Islamic law in Indonesia in its application. He relies more on scienti fi c dialectics that can be accepted democratically. Qodri argues that the realization of Indonesian law requires a collective effort to eliminate divisions in certain areas. According to this article, Qodri refused the formalization of Islamic law in line with his approach to refused of Western law with an absolute paradigm. On another hand, he refused customary law. According to Qodri’s legal thought, each legal building has a link to be integrated with the Indonesian context by integrating various disciplines to build a spirit of national legal with Indonesian characterictic. At this point, Qodri’s eclecticism approach fi nds its relevance in integrating of general law and Islamic law which is based on the middle path of national compromise.
Keywords : A. Qodri Azizy; eclecticism; Islamic law; Indonesian national legal.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 481-511, DOI: 10.22437/ujh.5.2.481-511

## Abstrak
Artikel ini membahas pemikiran hukum A. Qodri Azizy yang memadukan antara tiga bahan baku hukum nasional di Indonesia. Fokus artikel ini pada pemikiran hukum Islam Qodri yang didasarkan pada narasi fl eksibilitas pertautan antara hukum Islam dan hukum umum yang kompatibel dengan realitas keindonesiaan yang kemudian dinamakan eklektisisme hukum Indonesia. Di dalam eklektisisme hukum, Qodri menyatukan dan mencairkan kekuatan-kekuatan pola pikir bangunan hukum yang selama ini cenderung berhadapan. Qodri menempatkan hukum Islam sebagai produk pengetahuan ( ijtihad ) yang dapat direkonstruksi agar lebih holistik dan komprehensif. Dalam pembangunan hukum nasional, Qodri menolak intervensi negara dan lebih berpijak pada dialektika keilmuan yang dapat diterima secara demokratis. Qodri memiliki argumentasi bahwa perwu- judan ilmu hukum Indonesia ( Indonesian jurisprudence ) membutuhkan ikhtiar kolektif untuk menghilangkan pengotakan pada wilayah tertentu. Qodri menolak formalisasi hukum Islam dan juga menolak penggunaan hukum Barat dengan paradigma yang mutlak, serta menolak pengunaan hukum adat secara membabi buta. Qodri memiliki argumentasi bahwa masing-masing bangunan hukum memiliki keterkaitan untuk dipadukan dalam konteks menemukan spirit bangunan hukum nasional yang bercirikan keindonesiaan. Pada titik inilah, pendekatan eklektisisme Qodri menemukan relevansinya dengan mengintegrasikan hukum Islam dan hukum umum yang bertitik pijak pada jalan tengah kompromi kebangsaan.
Kata kunci: A. Qodri Azizy; eklektisisme; hukum Islam; hukum nasional.

## A. Pendahuluan
Artikel ini mengkaji pemikiran hukum Islam dari A. Qodri Azizy. Ketokohan Qodri dan pemikirannya berkaitan dengan diskursus keislaman, terutama hukum Islam, telah banyak dibahas oleh para sarjana berkat kontribusi dari gagasan-gagasan produktifnya. Artikel ini mengambil pembahasan pada aspek yang lain dalam menggali pemikiran Qodri, yakni berkaitan dengan eklektisisme hukum Indonesia di tengah pergulatan kontestasi simbol-simbol keislaman yang eksklusif dan menelikung realitas pluralitas masyarakat
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Indonesia. Yang paling krusial dalam hal ini adalah keberlangsungan polemik gagasan untuk mewujudkan hukum syariah sebagai salah satu unsur penting dalam hukum nasional dan keinginan negara mengakomodasi anasir hukum agama, termasuk syariah. Polemik ini menjadi perdebatan dan diskursus utamanya dalam masyarakat akademik. Beberapa pemikiran yang muncul tidak bisa dipisahkan dari perkembangan hukum Islam sebagai bangunan keilmuan yang direkonstruksi dari kerja-kerja sejarah intelektual.
Artikel ini berusaha mengkaji dan melacak konstruksi kerangka berpikir Qodri dalam hipotesis yang dibangun atas wacana kontestasi hukum Islam dan hukum umum di Indonesia yang bermula dari pengamatannya tentang absolutisme bermazhab. Pembahasan ini menemukan relevansinya hingga saat ini di saat wacana pergeseran pemikiran ke arah penyeragaman hukum. Satu sisi penyeragaman itu ditandai oleh pemikiran sekelompok orang agar hukum Indonesia menganut syariah secara legal formal. Sementara pada sisi yang lain, negara mengaksentuasi kekuasaannya untuk mengatur segala hal dalam kehidupan, termasuk persoalan ibadah yang kemudian dikritik secara tajam oleh M. Barry Hooker. 1
Ada tiga hal yang bisa dijadikan argumen bahwa pemikiran hukum Islam Qodri relevan dan niscaya untuk terus dibahas, didiskusikan, dan ditelaah kembali. Pertama, Qodri merupakan akademisi cum -birokrat yang memiliki pengetahuan luas dan didukung oleh pengalaman birokrasi sebagai medan aktualisasi dari pengejewantahan pemikiran dan gagasannya. Aktivitas sosial- akademik dan pergaulannya yang begitu luas membentuk kepri- badian Qodri yang sigap dan taktis. Tidak heran, pemikiran Qodri melalui tulisan dan karya kesarjanaannya menjadi rujukan akademik pengkaji hukum Islam terutama berkaitan dengan gagasan reformasi ijtihad dan bermazhab. 2 Qodri adalah sarjana proli fi k yang mengkaji
1  M. Barry Hooker, Indonesian Syariah: De fi ning a National School of  Islamic Law (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).
2  Warkum Sumitro dan Fiqh Vredian Aulia Ali, “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia,”
Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15, 1 (2016), hlm. 39.
satu persoalan secara mendalam, termasuk juga dalam kajiannya tentang ilmu hukum Indonesia yang ia sebut sebagai Indonesian jurisprudence . Kritiknya sangat tajam dan menukik yang dibangun dari fondasi argumentasi yang sangat kuat, rasional, empiris, berdasarkan peng amatan langsung dan pergumulannya dengan masyarakat, baik saat ia masih aktif di dunia kampus maupun pada saat menjadi se- orang birokrat. Tesis Qodri tentang terma Indonesian jurisprudence menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji di tengah maraknya persinggungan antara aturan agama dan pengaturan negara, antara kontestasi publik dan ranah privat, antara dominasi pluralisme hukum pada tataran realitas politik nasional dan hukum yang berwatak ketuhanan ( divinely ordained law ), antara living laws dan positive laws , dan juga antara fi kih sosial dan fi kih formalistik. 3
Kedua, kegelisahan sosial-intelektual yang melatarbelakangi Qodri melihat stagnasi hukum Islam yang kerapkali dibenturkan dengan hukum umum mengantarkan pada upaya untuk menyum- bangkan penurunan tingkat kejumawaan dalam cara pandang dan cara pikir terhadap hukum Islam. Bagi keberlangsungan republik ini, pemikiran Qodri bagaikan oase sejuk sebagai penengah dari konfrontasi pemikiran tekstual yang terlalu legal-formal, dan pada sisi yang lain terlalu pragmatis dan lahir dari fl eksibiltas pemikiran yang berlebihan ( excessive fl exibility ). 4 Keluasan pemikiran Qodri yang menguasai literatur kitab klasik dan menguasai diskursus keilmuan Barat, membawanya pada keterbukaan berpikir dan cara pandang. Di samping itu, pemikiran Qodri diperlukan karena masih saja terdapat kelompok masyarakat muslim yang bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang  berbasis syariah dengan penerapan legal-formal. 5 Sementara Qodri, dalam pemikirannya menolak
3  Muhammad Shohibul Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective,” Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 16,
(2019): 367-94.
4  Ahmed Fekry Ibrahim, Pragmatism in Islamic Law: A Social and Intellectual History (Syracuse University Press, 2015), hlm. 5.
5  David M. Bourchier, “Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism,” Journal of  Contemporary Asia , 49, 5 (2019): 713-33. Lihat pula Faisal Ismail,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
formalisasi hukum Islam. Qodri justru mempertemukan dua kutub yang berbeda antara hukum Islam dan hukum umum sebagai ikatan kebangsaan dalam altar peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh founding fathers republik ini. 6
Ketiga, konsep yang ditawarkan Qodri merupakan konsep reformatif-kontekstual-aplikatif yang disandarkan pada kaidah ta- ghay yur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah (perubahan hukum turut menyesuaikan dengan tempat dan waktu). Pembacaan Qodri terhadap realitas masyarakat yang dapat berubah setiap saat dengan kemajuan zaman menjadi kekayaan tersendiri dalam melakukan rekonstruksi pemikiran hukum Islam. Beberapa konsep yang diajukan dianggap oleh pengkritiknya sebagai konsep yang mengada-ada. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep dan gagasan Qodri relevan dan aplikatif dalam perubahan dan perkembangan zaman. Satu hal yang menjadi menarik dari setiap gagasan Qodri adalah tawaran pemikiran hukum Islam melalui narasi empirik induktif dan menghindari pembahasan yang selalu deduktif dan dominan dalil yang terkesan berputar-putar. Implikasinya, gagasan Qodri selalu menawarkan pemikiran kritis-argumentatif dan relevan setiap waktu.
Tulisan ini dimaksudkan untuk membedah pemikiran hukum Qodri berikut dengan gagasan hukum yang diistilahkan dengan Indonesian jurisprudence, sebuah bangunan hukum yang berkarakter keindonesiaan. Artikel ini merupakan bagian kecil dari pemikiran Qodri yang begitu luas dalam konstruksi hukum Islam. Walaupun
“Religion, State, and Ideology in Indonesia: A Historical Account of the Acceptance of Pancasila as the Basis of Indonesian State,” Indonesian Journal of  Interdisciplinary Islamic Studies , 1, 2 (2018): 19-58; M. Sya fi ’ie, “Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia,” Undang: Jurnal Hukum , 2, 2 (2019): 225-64.
6  Qodri memiliki pandangan yang sama dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam hal penolakan terhadap formalisasi hukum Islam di Indonesia. Salah satu argumennya adalah pertimbangan historis dimana pendiri bangsa telah menyepakati untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara teokratis. Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso, “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya,” Undang: Jurnal Hukum, 4, 2 (2021), hlm. 508.
demikian, artikel ini berupaya untuk menggali tentang gagasan eklektisisme dari pergumulan hukum Islam dengan hukum umum. Konsep ini penting untuk dikaji mengingat pertentangan pemikiran yang muncul antara hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum umum di sini adalah hukum Barat yang juga dikenal hukum sipil ( civil-law ) dan hukum adat yang dikenal dengan hukum kebiasaan ( customory law ) atau hukum yang hidup di masyarakat ( living law ) yang beririsan dari warisan penjajah. Artikel ini diawali dengan sketsa biogra fi intelektual Qodri dan perjalanan akademiknya sebagai landasan mengetahui sosok Qodri dan kontribusinya dalam kesarjanaan ilmu hukum di Indonesia. Bagian berikutnya mengemukakan pemikiran hukum Islam Qodri yang terbagi dalam tiga sub, yakni rekonstruksi internal hukum Islam melalui pendekatan reformatif kontekstual, Islamisasi hukum nasional sebagai penegasan spirit keindonesiaan, dan positivisasi hukum Islam sebagai peneguhan hukum mazhab Indonesia. Wacana tersebut menjadi basis kerangka analisis untuk membedah pemikiran Qodri pada tahap berikutnya. Pada bagian berikutnya, diuraikan mengenai pemikiran Qodri tentang pendekatan integratif- kolaboratif atas pluralitas sistem hukum Indonesia, kemudian eklektisisme hukum Indonesia, serta pemikiran terkait penolakan dikotomi hukum sebagai sebuah tawaran dalam pembangunan hukum nasional dengan spirit khas keindonesiaan.

## B. Biogra fi A. Qodri Azizy
A. Qodri Azizy lahir di Kendal, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1955. Nama lengkapnya adalah Ahmad Qodri Abdillah Azizy. Abdillah Qodri merupakan perpaduan nama kedua orang tuanya, yakni pasangan H. Abdullah dan Hj. Azizah. 7 Qodri lahir dari lingkungan keluarga yang memiliki pemahaman keagamaan cukup kuat. Ia menerima pendidikan agama sejak kecil di bawah bimbingan ayah dan ibunya. Ia memulai pendidikan formal sejak di bangku Sekolah Dasar (SD) di
7  A. Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainti fi k- Modern (Jakarta: Teraju, 2006), hlm. 151.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
kampungnya, Desa Bulak, Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, dan selesai pada 1966. Setelah itu, Qodri melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah, Mranggen Demak, Jawa Tengah, dan selesai pada 1971. Sementara untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA), ia selesaikan pada 1974 di MA Futuhiyyah. Qodri merupakan sosok santri yang mengenyam pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Amin Mranggen di bawah asuhan KH. Muhammad Ridwan, menantu KH. Muslih, pendiri pesantren Futuhiyyah, Demak. 8
Qodri mulai merasakan bangku pendidikan tinggi saat melan- jutkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, pada 1975, dan menyelesaikannya pada 1980. Mulai 1981, ia diangkat menjadi asisten dosen di almamaternya. Pada 1986, Qodri melanjutkan pendidikan tingginya pada tingkat master di The University of Chicago, Amerika Serikat dalam bidang Islamic studies dan selesai pada 1988. Ia melanjutkan program doktoral (PhD) di universitas yang sama dan selesai pada 1996. 9 Dalam menempuh pendidikan tinggi, Qodri memiliki fokus studi pada kajian hukum Islam yang itu dimulai sejak strata satu dengan tujuan untuk mengkaji dan memadukan lebih dalam antara fi kih ala pesantren dan wacana hukum Islam di perguruan tinggi.
Qodri adalah intelektual-birokrat yang ide dan gagasannya begitu berpengaruh dalam konteks pengembangan studi Islam integratif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Qodri menjadi salah satu pemrakarsa Program Pascasarjana IAIN Walisongo, dan sempat menjadi Direktur selama tiga bulan. Qodri merupakan guru besar bidang hukum Islam sejak 2003. Pada 2008, Qodri menjadi visiting professor di McGill University, Montreal, Canada. Di McGill, Qodri mengajar mata kuliah Islamic Law in Indonesia dan Social History of  Islamic Law . 10
Qodri juga memiliki pengalaman birokrasi yang sangat panjang.
8  Abdul Rouf dan Ali Romdhoni, Jejak Intelektual Birokrat: Meneladani Kearifan Prof. Dr. A. Qodri Azizy (Jakarta: Literatur Nusantara (Linus), 2013), hlm. 9-15.
9  Rouf dan Romdhoni, Jejak Intelektual Birokrat , hlm. 25-27.
10  A. Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 334.
Pada akhir 1997, ia dilantik menjadi Pembantu Rektor bidang aka- demik di IAIN Walisongo. Dua tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Rektor periode 1999-2003. Belum selesai menjabat sebagai Rektor, pada 2002, Qodri dilantik sebagai Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departeman Agama Republik Indonesia. Qodri juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007- 2008. 11
Dalam konteks pengembangan kajian hukum Islam, suami dari Ir. Siti Hajar ini menjadi salah satu tokoh yang turut berkontribusi dengan ide-de pembaruannya. Analisis sosial yang dikembangkan Qodri menjadi kelebihan pemikirannya yang berusaha mengkaji pemikiran fi kih ala pesantren dengan perjumpaan pada pemikiran Barat secara proporsional, moderat, dan netral. Pemikirannya yang terbuka membawa Qodri pada karakter kepribadian yang sangat kritis. Qodri bersikap moderat dan berdiri tegak lurus menyuarakan ide dan gagasannya. Qodri tidak hanya menguasai persoalan empirik- praktis dengan cara mengamati, tapi juga membekali dirinya dengan pengetahuan luas terutama ilmu pengetahuan agama. 12 Qodri juga tidak berhenti sebatas memahami, namun juga mengkaji teks-teks agama yang disandarkan pada analisis mendalam berkaitan dengan realitas problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, Qodri tidak mematok harga mati terhadap teks, namun melakukan proses kontekstualisasi dan reformasi terhadap teks agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.
Karya-karya Qodri antara lain Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar (Yogyakarta: LKiS, 2002); Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial (Semarang, 2022); Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainti fi k sesuai Sainti fi k Modern (Jakarta: Teraju, 2003); Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani) (Yogyakarta: 2003); Pengembangan
11  Rouf dan Romdhoni, Jejak Intelektual Birokrat , hlm. 47.
12  Ali Imron, “Telaah Pemikiran Pendidikan dan Etika Sosial Ahmad Qodri Abdillah Aziziy,” Jurnal Pendidikan Nusantara , 1, 1 (2020), hlm. 51.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Ilmu-Ilmu Keislaman (Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam: 2004); Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004); Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2004); dan Menggagas Hukum Progresif  di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Qodri meninggal dunia pada 19 Maret 2008 M/11 Rabiul Awal 1429 H di Rumah Sakit Mounth Elizabeth Singapura. 13 Ia meninggal dalam usia yang relatif muda yaitu 53 tahun. Penulis dan pemikir kebangsaan ini meninggalkan empat orang anak. Ia dikebumikan di kampungnya, Waleri, Kendal, Jawa Tengah. Kepergiannya menyisakan luka mendalam terutama bagi kalangan akademisi di republik ini.

## C. Pemikiran Hukum A. Qodri Azizy

## 1. Reformasi Bermazhab: Reformatif Kontesktual
Deskripsi pemikiran A. Qodri Azizy yang berkaitan dengan upaya reformatif terhadap cara bermazhab disandarkan pada karyanya Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainti fi k-Modern . Menurut Qodri, cara pandang dalam menempatkan hukum Islam harus diletakkan pada proporsi yang ideal dan sesuai dengan realitas perkembangan. Artinya, dalam upaya memadukan dan mengintegrasikan hukum di Indonesia dalam kaitannya pergulatan hukum Islam dan hukum umum, diperlukan rede fi nisi dan rekontekstualisasi terhadap hukum Islam itu sendiri. Pemikiran Qodri tentang reformasi bermazhab dan kontekstualisasi hukum Islam yang dituangkan dalam buku tersebut mendapatkan penilaian positif dari Quraish Shihab. Qodri dianggap oleh Shihab sebagai penggagas cara pandang dan cara pikir baru yang dapat menggiring publik untuk berijtihad ke arah yang lebih baik dan terbuka dalam menerima perbedaan. 14
13  Rouf dan Romdhoni, Jejak Intelektual Birokrat , hlm. 387.
14  Testimoni Quraish Shihab atas pemikiran Qodri yang dibukukan. A. Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab , hlm. v.
Jika dicermati lebih mendalam, paradigma hukum Islam klasik cenderung eksklusif dan menolak unsur-unsur asing ke dalam tubuh hukum Islam. Sebagaimana diungkap Muhyar Fanani, walaupun terdapat teori maslahah mursalah yang mengembangkan fl eksibilitas hukum Islam demi tujuan nasional, tetap saja paradigma hukum Islam klasik mendengungkan inti hukum Islam adalah teks yang bersifat harga mati berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. 15 Pandangan ini kemudian mempersempit fl eksibilitas pertautan antara hukum Islam dan hukum umum yang kompatibel dengan realitas keindo- nesiaan yang multikultural dan sangat dinamis. Pada titik ini, Qodri mencairkan kekuatan-kekuatan pola pikir keagamaan yang selama ini cenderung berhadapan, bahkan mengalami ketegangan ( tension ). Qodri memiliki pandangan bahwa hukum Islam dituntut untuk terus kontekstual dan kompatibel dengan tuntutan zaman agar dalam implementasinya tidak sekadar mentransfer ajaran hukum Islam yang merupakan produk beberapa abad lalu. Meski begitu, bukan berarti membuang produk hasil beberapa abad yang lalu, tetap menggunakannya karena hal itu merupakan living knowledge (pengetahuan hidup) yang dapat menjadi pelengkap dalam proses historical continuity (ketersinambungan sejarah) dalam tradisi aka- demik pengembangan hukum. 16
Pola rekonstruksi yang kontekstual ditawarkan oleh Qodri saat melihat praksis aplikasi dan implementasi terhadap sebuah ajaran yang berlebihan ( excessive fl exibility ) dalam nalar hukum Islam. 17 Sebagai tamsil, realitas bermazhab yang mula-mula muncul di satu wilayah dan kemudian berkembang di wilayah lainnya. Di antaranya mazhab Madinah, mazhab Kufah, mazhab Basrah, dan pada proses berikutnya muncul mazhab Hana fi , Sya fi ’i, Maliki, dan Hanbali. Eksistensi mazhab ini kemudian melahirkan paradigma dogmatis-apologis yang dianggap menjadi biang keladi tertutupnya
15 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 66.
16 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 292.
17 Ibrahim, Pragmatism in Islamic Law , hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
pintu ijtihad. 18 Dari realitas itulah lahir pemikiran untuk mendobrak doktrin dogmatis dalam suatu mazhab dengan pendekatan rasional dan liberal yang berlebihan. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu antara lain disebabkan pemanfaatan prinsip maslahah dan darurah secara berlebihan; memilih fasilitas ( tatabbu’ al-rukhas ) dan mengikuti mazahib ( al-tal fi q bayn al-mazahib ) 19 yang paling mudah; menemukan perangkat hukum ( al-tahayul al- fi qhiyyah ) untuk mem- benarkan putusan tertentu. 20 Lahirnya dua kutub yang bersebe- rangan tersebut, menurut Qodri perlu dilakukan rekonstruksi mendalam dalam bermazhab untuk membuka jalan tengah ( manhaj wasaty ). 21 Dalam konteks Indonesia, reformasi bermazhab itu relevan untuk mengurai stagnasi hukum Islam agar lebih kompatibel dengan kemajemukan masyarakat.
Pandangan Qodri ini tidak terlepas dari realitas bahwa produk- produk hukum Islam dalam kerangka fi kih  belum mampu secara utuh menghadapi persoalan dan tantangan realitas kehidupan modern yang serba kompleks. Reformulasi ijtihad dan reformasi bermazhab yang ditawarkan oleh Qodri dalam bangunan metodologinya lebih
18  Sumitro, “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam,” hlm. 42. 19 Mohd Ha fi z Jamaludin dan Ahmad Hidayat Buang, “Penggunaan Konsep Tal fi q sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum Syarak: Satu Ulasan Literatur,” Journal of  Shariah Law Research , 1, 2 (2016), hlm. 214. Lihat pula Ahmad Mujali, “Diskursus Tal fi q: Antara Mudah dan Mengambil yang Mudah-Mudah: Studi Analisis Tal fi q dalam Pengamalan Hukum Islam,” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam , 6, 1 (2015), hlm. 320. 20 Al-Shatibi membagi pemikiran fi kih dalam dua hal. Pertama, pemikiran yang kaku dan tekstual ( rigidity and in fl exibility ). Hal itu disebabkan antara lain oleh fanatisme terhadap mazhab, pandangan atau ulama tertentu; bergantung pada makna literal teks dan tanpa mengacu pada tujuan ( maqasid ); serta ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan sad al- dhara’i dalam masalah yang disengketakan. Kedua, fl eksibiltas pemikiran yang berlebihan ( excessive fl exibility ). Dalam konteks ini, Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi menjelaskan bahwa mufti yang bijak adalah yang berpandangan moderat dan tidak membebani dengan kerangka yang tidak perlu ( al- shiddah ) dan juga tidak cenderung ke arah fl eksibilitas yang berlebihan. Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah (Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.t.), hlm. 276.
21 Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainti fi k-Modern , hlm. 46.
menekankan pada pendekatan kontekstual dalam menelusuri mak- sud dan tujuan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Qodri memosisikan teks sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dipahami sebagai produk zaman  sehingga mengandung pemahaman dan penafsiran yang tidak statis. Dalam hal ini, rekonstruksi berpikir Qodri melaju pada kerangka operasional yang melihat konteks  sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menafsirkan dan memahami teks .
Reformasi ijtihad dalam pemikiran Qodri membuka selebar- lebarnya pintu ijtihad  dengan tujuan untuk kemaslahatan umum ( maslahah ‘ammah ). Qodri menyadari bahwa realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat perlu direkonstruksi dengan pola pemikiran yang eklektik untuk mempertahankan kesesuaian ajaran Islam dengan realitas yang di dalamnya ada nuansa kedinamisan. Dengan kata lain, rede fi nisi hukum Islam tidak dimaknai sebagai hukum yang kaku dan statis, namun juga melibatkan penggunaan pengetahuan rasional dan empiris ( dirayah ), di samping juga pengetahuan normatif tradisional ( ulum al-naqliyah al-taqlidiyah ). Qodri menekankan hal ini karena untuk menghindari penafsiran bias yang hanya mementingkan kelompok atau individu tertentu, atau bahkan kepentingan ideologi tertentu.
Jika hal ini yang terjadi, menurut Qodri, tujuan utama pemba- ngunan sistem hukum yang proporsional dan ideal tidak akan pernah terjadi. Qodri tidak menginginkan paradigma hukum Islam yang tradisional klasik yang berpijak pada kacamata hitam putih. Qodri meneguhkan manhaj hukum Islam yang berada dalam kerangka pendekatan tekstual, multidisiplin keilmuan, dan unsur pembaruan yang dinamis. Qodri melakukan rekonstruksi kontekstual terhadap hukum Islam yang menekankan pendekatan tekstual-formal pada satu sisi, dan pada sisi yang lain menitikberatkan pada pendekatan kultural-substansial. Qodri berpijak pada paradigma hukum Islam dengan setting realitas keindonesiaan yang multikultural yang men- jadi penyokong terhadap penguatan integrasi dalam bangunan sistem hukum di Indonesia. Pemikiran Qodri memicu gairah dan geliat intelektual baru dengan gagasan-gagasan di luar mainstream yang
ditunjukkan dengan keberanian untuk berpikir terbuka dan kritis.

## 2. Indonesian Jurisprudence: Penegasan Spirit Keindonesiaan
Penegasan hukum Indonesia dengan spirit keindonesiaan dapat ditemukan dalam karya Qodri Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Buku ini merupakan hasil revisi dari buku sebelumnya yang berjudul Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dalam buku ini, Qodri memberikan ulasan lebih komprehensif tentang pergulatan hukum nasional yang merupakan hasil perpaduan antara tiga bangunan hukum yang eksis di Indonesia. Qodri memberikan rumusan penting tentang gagasan hukum nasional yang berasal dari produk Indonesia. Pertama-tama Qodri menjelaskan sekilas sejarah kedudukan hukum di Indonesia. Menurutnya, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga ratus lima puluh tahun. Indonesia juga merupakan negara yang mayoritasnya adalah Muslim dan terdiri dari etnis, suku, bahasa, dan daerah yang berbeda-beda. 22
Konsekuensi dari hal tersebut, terdapat pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Setidaknya ada tiga alat analisis untuk melihat realitas tesebut. Pertama, dari sisi pluralitas jenis penduduk yang telah memiliki sistem hukum dari kebiasaan atau adat istiadat, yang kemudian disebut dengan hukum adat. Kedua, dari sisi agama. Dapat dipastikan terdapat nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama dan menjadi sistem kehidupan untuk mengatur tata hubungan di antara mereka. Dengan demikian, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah- tengah masyarakat. Ketiga, sebagai negara yang merupakan jajahan Belanda yang dalam proses perjalanannya terdapat pemberlakukan sistem hukum Belanda atau disebut dengan hukum Barat. 23 Dengan demikian, bahan baku hukum nasional di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum tersebut.
22 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 137.
23 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm.
141.
Dalam konteks pluralitas dimaksud, Qodri memberikan kritik yang sangat tajam bahwa Indonesia dalam perjalanan historisnya setelah merdeka belum memiliki undang-undang yang menyeluruh yang berisi hukum nasional yang berasal dari produk bangsa Indonesia sendiri. Karena persoalan itulah, pergolakan dua kutub berseberangan antara kutub yang memaksakan diri melakukan formalisasi ajaran agama dan kutub sekuler yang mengabaikan agama secara total, terus menghantui republik ini utamanya dalam perdebatan pembangunan sistem hukum nasional. Kubu yang hendak melakukan formalisasi Islam berargumen untuk keluar dari cengkeraman hukum warisan penjajah, sementara kubu yang berseberangan mengajukan argumen untuk melepaskan dari anasir agama. Riak-riak kon fl ik itu kian menganga pada saat terbukanya keran demokrasi yang berbarengan dengan tumbuh sumburnya politik identitas. 24
Berkaitan dengan hal itu, Qodri menegaskan bahwa perkem- bangan hukum nasional mencakup tiga elemen sumber hukum yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, yaitu hukum Barat yang juga dikenal hukum sipil ( civil-law ), hukum adat, dan hukum Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, tidak ada pemaksaan namun melalui koridor demokratis yang berlandaskan spirit keindonesiaan. Maka dalam upaya mewujudkan hukum nasio- nal yang melandaskan spirit keindonesiaan, Qodri menegaskan fondasi yang lebih bersifat perundangan yang mencerminkan ka- rakter hukum nasional yang tidak bertentangan dengan akal sehat, memiliki spirit kebangsaan-keindonesiaan, serta tidak mena fi kan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. 25 Qodri menyinergikan pola hukum Islam dan hukum umum secara transformatif-kontekstual yang tidak hanya mengedepankan simbol-simbol Islami semata, namun lebih pada substansi. Qodri menolak penggunaan simbol- simbol keislaman yang ekslusif dan mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia yang majemuk.
24 Ahmad Sya fi i Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante (Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2017), hlm. 276.
25 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 66.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)

## 3. Positivisasi Hukum Islam: Hukum Mazhab Indonesia
Pemikiran Qodri berkaitan dengan positivisasi hukum Islam sering kali ditafsirkan tidak proporsional oleh beberapa kalangan. Pemikiran Qodri tentang positivisasi hukum Islam bukan berarti mencari legitimasi keberadaan hukum Islam di tengah rimba raya hukum nasional. Qodri memberikan penegasan tentang arah pembangunan hukum Indonesia yang berkontribusi pada penguatan nilai-nilai kemajuan, keteraturan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Wujud eksistensial hukum Islam tidak saja dijadikan pelengkap dalam sistem pembangunan hukum nasional, namun menjadi wadah yang mampu mengawinkan paradigma dan prinsip keindonesiaan dan keislaman dalam bidang hukum. Pada titik inilah, Qodri menegaskan pentingnya eklektisisme yang mencerminkan kompetisi bebas dan diterima dalam konstruksi keilmuan dan juga dalam kerangka demokratisasi, bukan sekadar indoktrinasi.
Eklektisisme yang diperkenalkan Qodri disebut sebagai para- digma pendekatan akademik, bukan menjadi sebuah paham. Qodri menggunakan kata eklektisisme dengan merujuk pada kamus Webter’s yang memberi makna eclectic yaitu ‘ choosing, selecting from various systems, doctrines, or sources. Sementara eclecticism adalah the method or system of  an eclectic’ . 26 Eklektisisme dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional dapat diartikan sebagai ‘pembentukan hukum nasional Indonesia dengan cara-cara kritis, ilmiah, dan proporsional memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia’. 27 Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana penjelasan di atas, terdapat tiga elemen sumber hukum di Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, yaitu hukum Barat
26 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 12. 27  Kata Pengantar Prof. Dr. Busthanul Ari fi n, SH. dalam buku A. Qodri Azizy.
Ari fi n memberikan gambaran bahwa pergulatan hukum di Indonesia telah lama terjadi. Kehadiran pemikiran Qodri, menurut Ari fi n, memberikan jalan bagaimana agar hukum nasional yang telah lama diidam-idamkan itu dapat terwujud. Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. xiv.
yang juga dikenal hukum sipil ( civil-law ), hukum adat, dan hukum Islam.
Qodri melihat sebuah celah bahwa hukum Islam dapat mewarnai hukum nasional, lebih-lebih setelah era reformasi, di mana arah dan kebijakan hukum berlandaskan Garis Besar Haluan Negara (GBHN)1999-2004 mengamanatkan hal itu. Dalam GBHN tertulis:
“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legislasi (Bab IV A.2).”
Sekalipun keberlakuan GBHN ini telah berakhir, ketentuan tersebut menunjukkan adanya peluang hukum (agama) Islam menjadi bagian atau mewarnai hukum nasional, yaitu melalui proses legislasi. Peluang ini juga terbuka bagi hukum adat dan hukum sipil warisan kolonial. Ketiganya perlu diakui dan diberikan ruang untuk mewarnai hukum nasional.
Qodri kemudian merumuskan tentang pentingnya membangun hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Akan tetapi, Qodri menekankan bahwa positivisasi hukum Islam bukan memaksakan fi kih atau syariah menjadi hukum nasional. Yang dimaksud positivisasi dengan pendekatan eklektik adalah reorientasi pembangunan hukum nasional dengan penggunaan nalar ilmiah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, rekonstruksi terhadap kajian hukum Islam sendiri diperlukan agar tidak melulu berbicara persoalan halal- haram yang sedikit banyak telah menyumbang ketertinggalan Islam dalam sejarah peradaban manusia. Rekonstruksi ini juga dipandang penting agar kajian hukum Islam tidak terlalu jauh dari kemajuan modernitas dengan tidak mampu menjawab persoalan kontemporer yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sementara pada satu sisi, kajian hukum nasional juga dipandang perlu direkonstruksi agar tidak mengalami krisis paradigmatis sehingga terjauhkan dari moralitas dan tercerabut dari akar-akar keindonesiaan. Kondisi inilah yang disebut oleh Qodri sebagai hukum mazhab Indonesia.

## D. Hukum Islam Indonesia: Analisis Pemikiran A. Qodri Azizy

## 1. Pendekatan Integratif-Kolaboratif atas Pluralitas Sistem Hukum Indonesia
Pendekatan eklektisisme yang diperkenalkan oleh Qodri lebih meni- tikberatkan pada kajian akademik sehingga terbuka untuk dikritik, didiskusikan, dan dikaji lebih mendalam. Artinya, Qodri mengakui bahwa eklektisisme hanyalah sebuah tawaran dalam rangka untuk memadukan perdebatan yang panjang. Perdebatan itu berkaitan dengan fragmentasi bahan hukum yang terbelah menjadi tiga yaitu hukum adat atau dikenal hukum kebiasaan ( customory law ) yang bisa juga disebut hukum yang hidup ( living law ), hukum agama yang lebih identik dengan hukum Islam karena mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, dan juga hukum Barat yang selama ini mewarnai hukum Indonesia dan berawal dari warisan penjajah. Tiga bahan baku itu yang dijadikan objek pendekatan eklektisisme untuk digali menjadi bahan hukum Indonesia dengan ciri dan karakter kebangsaan Indonesia.
Sebelum lebih jauh masuk pada konstruksi pemikiran Qodri tentang pendekatan eklektisisme pada bangunan hukum di Indonesia, perlu diuraikan pemikiran Qodri tentang pendekatan integratif- kolaboratif atas pluralitas hukum di Indonesia, termasuk dalam penyebutannya dan juga penempatannya dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Paradigma integratif-kolaboratif Qodri dikembangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga demi terwujudnya bangunan hukum nasional yang bercirikan Indonesia.
Berkaitan dengan hal itu, perpaduan sistem hukum di Indonesia yang sangat dinamis dengan dialektika yang begitu panjang, Qodri menggangap perlu untuk direkonstruksi dengan satu pendekatan yang mampu mendialogkan dengan perkembangan zaman. Qodri mengembangkan paradigma ijtihad baru integratif-kolaboratif yang memungkinkan tradisionalisme berdialektika dengan nasionalisme. Pendekatan itu digaungkan oleh Qodri untuk menjawab pertanyaan
sederhana namun sulit untuk dijawab. Pertanyaan itu muncul dari internal bangsa sendiri yang juga ditujukan kepada seluruh kom- ponen bangsa sendiri: hukum apa yang harus dipakai oleh bangsa Indonesia setelah republik ini merdeka. 28 Pertanyaan ini muncul karena belum ada kejelasan tersendiri mengingat bangsa ini tidak mengikuti seluruhnya hukum Eropa dengan segala argumentasi yang muncul. Pada satu sisi, bersandar seluruhnya pada hukum adat ( customory law ) juga tidak mungkin. Demikian juga pada hukum Islam yang tidak memungkinkan melakukan formalisasi hukum agama. Berkaitan dengan formalisasi agama, Qodri sendiri menolak akan hal itu.
Berawal dari pertanyaan itu, Qodri kemudian merumuskan hukum nasional yang terdiri dari perpaduan tiga sumber yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Qodri melahirkan pendekatan kolaboratif-integratif dengan memadukan tiga komponen ini dengan catatan-catatan kritis. Menurut Qodri, hukum Islam telah memainkan peran penting dalam eksistensi dan kelangsungan umat Islam, terutama bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Hukum Islam telah teruji dalam kenyataan sejarah yang berfungsi sebagai sistem hukum yang dinamis dan terarah, yang kreatif dan integratif. Dalam analisis Qodri, memperhadapkan hukum Islam dengan negara-bangsa, atau dengan sistem hukum adat, pun juga dengan sistem hukum nasional merupakan sesuatu yang tidak tepat. 29
Pergulatan akademik dalam wacana hukum nasional memper- lihatkan bahwa interaksi hukum Islam dan hukum positif-nasional mewakili masing-masing kompleksitas yang mengitari. Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim tidak bisa dilepaskan dari hukum agama. Islam juga merupakan salah satu agama yang memiliki kompleksitas cukup tinggi dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari sistem teologi sampai sistem perilaku yang sangat rinci pada wilayah privat. Aspek inilah yang kemudian membuat penyusunan hukum positif di Indonesia mengalami kesu-
28 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 2. 29 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 14.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
sahan untuk melakukan uni fi kasi apalagi kodi fi kasi hukum Islam. Namun dalam sejarahnya, proses itu dapat dilakukan dengan segala solusi alternatif yang dipadukan menjadi sumber baku pembinaan hukum nasional.
Khusus untuk hukum Islam, Qodri menggunakan pendekatan kolaboratif-integratif dengan memberikan penekanan pada kons- truksi hukum Islam yang reformatif, dengan bahasa yang digunakan Qodri adalah reformasi-bermazhab . Dalam konteks ini, menurut Qodri, analisis penyimpulan hukum Islam dengan pendekatan tekstual yang merupakan anotasi lama yang tidak mungkin ditinggalkan, perlu diimbangi dengan apresiasi proporsional terhadap realitas sosial agar hukum Islam tidak berputar pada persoalan dalil yang normatif. Menurut Qodri, dengan membawa realitas empirik masuk dalam analisis penemuan hukum, maka hukum Islam di Indonesia dapat tampil lebih kreatif dan hidup mengakar di tengah-tengah proses regulasi sosial modern. Dinamika diskursif dalam bangunan sistem hukum tentu saja melahirkan perdebatan, ketegangan, negosiasi dan kompromi, yang memfasilitasi terbentuknya ruang publik parti- sipatif dan demokratis sebagai prasyarat tumbuhnya ruang akademik dalam dinamika perjalanan bangunan hukum. Gambaran itulah yang akan melahirkan perdebatan panjang untuk menunjukkan pergulatan dialektika langit dan bumi dalam tradisi pemikiran hukum Islam, sebagaimana yang digambarkan secara komprehensif oleh Muhyar Fanani. 30
Pada sisi lain, Qodri menunjukkan penggarapan akulturasi dari tiga sistem hukum yang saling melengkapi. Sebagai sebuah penegasan, dalam perjalanan pengembangan hukum nasional ke depan, menurut Qodri, sistem hukum Barat tidak harus semata-mata identik dengan hukum kolonial Belanda namun lebih pada pengaruh globalisasi atau hukum secara internasional. Pada pendekatan integratif-kolaboratif, terdapat kelenturan dari masing-masing sistem hukum yang ada di Indonesia agar dapat meminimalisasi beberapa kekeliruan yang selama ini terjadi. Di antara kekeliruan itu misalnya,
30 Fanani, Membumikan Hukum Langit , hlm. 85-97.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
anggapan bahwa sistem hukum Islam yang sangat ukhrawi di satu sisi , dan di sisi lain hukum umum yang sekuler dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, atau bahkan disebut sebagai hukum ka fi r. 31
Sama halnya dengan hukum adat, Qodri memberikan penegasan bahwa bangunan hukum adat di Indonesia tidak mesti identik dengan nuansa politik peninggalan Belanda. Yang menjadi bangunan sistem hukum adat adalah hukum kebiasaan ( customary law ) atau hukum yang hidup di masyarakat ( living law ). 32 Qodri memberikan perimbangan agar tidak selalu terjadi salah kaprah atau misleading dalam memahami pertautan hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Lebih-lebih, terdapat kekeliruan ketika membandingakan atau meletakkan posisi yang tidak proporsional antara hukum Islam dan hukum umum.
Begitupun juga dalam konteks akademik di perguruan tinggi, Qodri sangat menyesalkan pengelompokan bidang keilmuan yang didasarkan pada a fi liasi perguruan tinggi. Misalnya, pada fakultas syariah, ilmu hukum umum diberikan dengan nama mata kuliah Ilmu Hukum namun hanya sebagai suplemen dan pinggiran yang kerapkali dianggap sebagai hukum dunia dan tidak berkaitan dengan hukum akhirat sehingga tidak diperlukan. 33 Hal ini terjadi karena ada anggapan yang sudah kokoh bahwa hukum umum merupakan garapan fakultas hukum di perguruan tinggi umum, sementara hukum Islam memiliki garapan di pesantren dan di fakultas syariah pada perguruan tinggi keagamaan. Implikasinya, hukum Islam yang diajarkan di fakultas hukum pada perguruan tinggi umum hanya sebagai pelengkap karena dinggap tidak membumi dalam sejarah perjalanan bangsa.
Dari gambaran di atas, pendekatan integratif-kolaboratif yang ditawarkan Qodri diimplementasikan dalam pendekatan kajian
31 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm.
106.
32  M. Noor Harisudin, “Diskursus Fikih Indonesia: Dari Living Laws Menjadi Positive Laws,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 10, 2 (2016), hlm.
109.
33 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
hukum di perguruan tinggi dengan perubahan-perubaan dan konstruksi dalam proses pembaruannya. Dalam pemikiran Qodri, usaha positivisasi hukum Islam menjadi salah satu kajian yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi keagamaan yaitu di Fakultas Syariah dan Hukum, misalnya di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) dalam konteks akademik untuk mengikuti eklektisisme hukum. Upaya ini dapat diperkuat dengan menajamkan dan memperluas aspek kelembagaan dengan melakukan transformasi, salah satunya dengan transformasi kelembagaan perguruan tinggi dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum.

## 2. Integrasi Hukum: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum
Keberlangsungan polemik gagasan untuk mewujudkan bangunan hukum nasional di Indonesia menjadi perdebatan dan diskursus yang terus mengemuka. Beberapa tokoh turut mewarnai perdebatan tersebut dengan gagasan metodologis yang mempunyai wilayah aplikasi pemikiran masing-masing. Qodri Azizy sejatinya juga menjadi penyambung dari perdebatan gagasan yang berlangsung selama ini dengan menggagas pendekatan integrasi hukum sebagai perwujudan dari eklektisisme yang ditulis dalam beberapa karya kesarjanaannya.
Qodri dapat dikatakan menjadi pemikir hukum yang turut berkontribusi dalam kontestasi pemikiran mengenai bangunan hukum di Indonesia. Kontestasi itu berkisar pada perdebatan antara hukum Islam dan hukum umum. Secara lebih khusus, hukum Islam sebagai bangunan keilmuan tidak pernah lepas dari perdebatan mengingat kondisi realitas masyarakat yang terus dinamis dan hukum juga mengalami perubahan dan keberlanjutan ( change and continuity ). 34
34  Wael B. Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law (Cambridge University Press, 2001), hlm. 18.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Perdebatan berkaitan dengan bangunan hukum Indonesia di mulai oleh gagasan Hasbi ash-Shiddiqie yang memperkenalkan ide fi kih Indonesia. 35 Selain Hasbi, terdapat Hazairin yang memperkenalkan fi kih mazhab Nasional Indonesia. 36 Dalam hal ini, Hazairin mewacanakan fi kih mazhab nasional dengan meng- akomodasi hukum lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada awal 1970, Ibrahim Hossen memperkenalkan konstekstualisasi hukum Islam dengan metode ijtihad kontekstual. 37
Pada pertengahan 1975, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memperkenalkan sebuah pemikiran hukum Islam sebagai penunjang pembangunan, yang secara umum ide dan wawasannya berkisar pada peran dan fungsi hukum Islam untuk menunjang perkembangan tata hukum positif di Indonesia. 38
Tidak berhenti pada titik itu, pertengahan 1980-an, Munawir Syadzali memperkenalkan ide reaktualisasi ajaran Islam dengan mengambil isu-isu pembicaraan mengenai hukum waris, perbu- dakan, dan bunga bank. 39 Dalam pemikiran hukum Islam, juga ada Ahmad Azhar Basyir yang memperkenalkan corak hukum lokal dalam kontestasi hukum Islam di Indonesia. 40
Di antara para tokoh itu, Qodri mengambil bagian dengan tampil menjadi pemain kunci dalam peta dan perkembangan hukum mazhab nasional. Qodri mengutarakan gagasan penting dengan memadukan antara ilmu hukum Islam dan ilmu hukum
35 M. Andi Sarjan, “Hasbi Ash-Shiddiqie wa Tajdid al-Fiqh fi Indunisiya,” Studia Islamika , 3, 3 (1996): 115-48. 36 Sayuti Thalib, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin (Jakarta: UI-Press, 1981).
37 Muh Sholihuddin, “Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen),” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 13, 1 (2010): 157-81.
38  Mustofa, dkk., “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid,” hlm. 508.
39 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997). Lihat pula Muhammad Wahyuni Na fi s, Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Syadzali (Jakarta: Paramadina, 1995).
40 Mutohharun Jinan, “KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama- Intelektual Muhammadiyah,” Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah , 12, 2 (2014): 133-46.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
umum dengan menggunakan istilah eklektisisme. 41 Eklektisisme dalam konteks ini lebih dekat dengan tujuan pembentukan hukum nasional Indonesia dengan cara-cara kritis, ilmiah, dan proporsional memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia.
Pendekatan eklektisisme ini dengan kata lain merupakan para- digma moderasi hukum yang digagas oleh Qodri. Dengan demikian, pandangan Qodri yang memoderasi antara hukum Islam dan hukum umum. Jika mengacu pada istilah moderat,  memiliki arti “ sedang ” yang berarti tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Moderat didasari dengan keseimbangan dalam banyak hal, tidak condong pada satu pihak atau satu sisi. Sedangkan dalam bahasa arab, moderat dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah , yang memiliki padanan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil) dan tawazun (berimbang).
Lawan dari kata wasath adalah tatharruf (berlebihan) dan juga ghuluw (berlebihan/melampaui batas), yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata extreme , radical , dan excessive . 42
Paradigma moderasi hukum dalam konteks ini bisa dipahami sebagai sikap dan cara pandang yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan ( balance ) dan adil ( justice ) yang dikaji melalui jalur akademik. Jalur akademik yang dimaksud dalam konteks pemikiran Qodri adalah upaya kritis ilmiah dalam menempatkan satu pemahaman pada tingkat kebijaksanaan yang tinggi dengan memperhatikan pada teks  agama, konstitusi negara, dan kearifan lokal, serta konsensus bersama.
Eklektisisme yang diperkenalkan Qodri mempertemukan tiga sumber hukum yang ada di Indonesia dalam suasana dialogis yang saling melengkapi dan mengoreksi, bukan berhadap-hadapan yang rentan kon fl ik dan segregasi. Pertautan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat mewujud dalam talian saling bergantung
41 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 12. 42 Mohammad Hashim Kamali, The Middle Path of  Moderation in Islam: the Qur’anic Principle of  Wasatiyyah (Oxford University Press, 2015), hlm. 12- 35.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
(interdependensi) satu dengan yang lain. 43 Keberadaan masing-masing bangunan hukum di Indonesia, menurut Qodri, saling menyangga dan bersifat eklektik sehingga tidak kokoh berdiri sendiri. Karena itu, ada satu pijakan utama dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yaitu penyesuaian terhadap realitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, eklektisisme tidak berarti condong pada satu arah, melainkan berada pada titik dan jalan tengah yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara dengan berciri khas spirit keindonesiaan.
Sebagai sebuah tamsil, Qodri memberikan contoh bahwa hukum Islam dan hukum Barat bisa saja saling memberikan pengaruh sehingga nilai-nilai hukum yang saling memengaruhi itu menjadi sebuah nilai universal yang sah-sah saja untuk diterima sebagai doktrin positif demi mempercepat proses pembentukan hukum nasional Indonesia ke depan. Qodri juga mengajukan gagasan bahwa hukum Islam yang mengadopsi adat kebiasaan lokal atau nasional sangat mungkin dipengaruhi oleh hukum Barat dalam suatu negara yang berkembang, dalam konteks ini adalah Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari hukum warisan Belanda karena Indonesia dijajah oleh Belanda dalam waktu yang begitu lama. 44
Akan tetapi, yang menjadi perhatian Qodri, dalam kelindan saling mempengaruhi itu, terdapat nilai-nilai yang mesti disesuaikan dengan konteks kemasyarakatan dan budaya Indonesia. Misalnya, keluwesan sistem hukum Barat yang tidak mesti identik dengan hukum warisan penjajah yaitu kolonial Belanda. Hukum Barat yang dimaksud merupakan hasil dari perkembangan hukum internasional yang berkembang di negara-negara maju. Menurut Qodri, wajar seandainya terjadi kesesuaian di antara beberapa sistem hukum tanpa harus saling memengaruhi. Dalam waktu yang bersamaan, juga menjadi wajar jika terjadi saling mengambil dan saling memberi atau eklektisisme di antara tiga bangunan hukum yang selama ini dianut di
43  Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective,” hlm.
379.
44 Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm.
293.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Indonesia. Dalam peleburan sistem hukum yang diistilahkan dengan eklektisisme, Qodri menekankan bahwa yang paling utama adalah perwujudan untuk memberi kemanfaatan lebih besar bagi kemajuan peradaban di dunia di masa akan datang. 45

## 3. Menolak Dikotomi: Harmonisasi menuju Pembangunan Hu- kum Nasional
Dalam mengurai kompetisi bangunan hukum nasional di Indonesia yang terdiri dari tiga sistem yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat, Qodri Azizy berpandangan bahwa di antara tiga bahan hukum tersebut tidak ada dikotomi. Sebagai bahan baku hukum nasional, ketiganya saling mengisi dan saling memengaruhi. Dalam analisis Qodri, jika dilihat dari sisi historisnya, hukum modern Barat tidak sedikit pula yang mengandung nilai-nilai hukum Islam, setidaknya dari sisi etika yang telah lama menjadi bahan dalam perkembangan hukum di Eropa. Begitupun dalam hukum adat, banyak sekali kebiasan-kebiasaan yang baik bersumber dari ajaran agama dan kemudian menjadi sebuah hukum yang ditetapkan di satu daerah tertentu.
Qodri dengan tegas menolak dikotomi antara tiga bahan baku dengan argumentasi bahwa meskipun tiga bahan baku itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, substansi aturannya berpijak pada kemaslahatan yang pada tataran implementasinya tidak memerlukan legitimasi dan formalisasi dari negara. Dalam konteks hukum Islam, implementasi di Indonesia bersifat dinamis dengan mempertimbangkan realitas budaya, kearifan lokal, dan perkembangan masyarakat yang majemuk. 46 Aturan dalam hukum Islam tidak dijalankan secara normatif hitam-putih, namun juga beradaptasi dengan realitas kebiasaan yang dikenal dengan hukum adat. Pada sisi yang lain, implementasi hukum adat juga mengalami penyesuaian dengan hukum Islam yang dalam perjalanannya tidak
45 Azizy, Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 122.
46  Mustofa, dkk., “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid,” hlm. 511-
15.
bertentangan dengan hukum agama tersebut. Begitupun juga dalam implementasi hukum umum dengan memperhatikan kemanusiaan dan aturan agama. Walaupun semua itu memiliki perbedaan, Qodri menyatakan bahwa ketiganya masih memiliki hubungan fungsional yang dapat membantu menciptakan hukum nasional yang baik dan kompatibel dengan realitas kebangsaan.
Qodri  menegaskan perlunya reorientasi dalam konstruksi hukum  Islam dengan menggunakan pendekatan reformasi ber- mazhab dan kontekstualisasi dalam berijtihad. Untuk mewujudukan formulasi ijtihad modern, Qodri memberikan langkah-langkah taktis sebagai berikut. Pertama, berpatokan pada sumber primer ( primary sources ) dalam sistem bermazhab atau menentukan rujukan. Seperti halnya merujuk langsung ke kitab imam Sya fi ’i menjadi penting dalam upaya veri fi kasi fakta ( fact ) dan bukti ( evidence ), serta memperoleh kebenaran sejarah ( historical truth) agar tidak bias. Kedua, proses pengkajian secara konstruktif dan tidak lagi secara doktriner dan dogmatis. Yang dikedepankan adalah critical study sebagai perwujudan dari mata rantai sejarah pemikiran ( history of  ideas ). Ketiga, memosisikan karya para ulama sebagai ilmu pengetahuan ( knowledge ) yang bisa ditelaah, didiskusikan dan bahkan diperbarui. Keempat, mengedepankan sikap terbuka terhadap dunia luar dan tidak sekadar asal tidak setuju ( apriori ). Kelima, meningkatkan daya tanggap atau responsif terhadap permasalahan yang muncul. Keenam, penafsiran yang aktif dan progresif yang mampu memberikan inspirasi kehidupan bagi umat. Ketujuh, al-ahkam al-khomsah yang terdiri dari wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah dapat dijadikan sebagai konsep etika sosial. Kedelapan, menjadikan ilmu fi kih sebagai bagian ilmu hukum secara umum. Kesembilan, keseimbangan orientasi kajian induktif atau empirik fi kih. Kesepuluh, kemaslahatan umum dapat dijadikan menjadi landasan penting mewujudkan hukum Islam yang progresif. Kesebelas, menjadikan teks ( nash ) sebagai kontrol etik hasil ijtihad. 47
Demikian pula, kajian hukum umum juga harus disesuakan
47 Azizy, Reformasi Bermazhab , hlm. 110-22.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia. Pada titik ini, Qodri meyakini bahwa dengan pola harmonisasi antara tiga bahan baku hukum nasional akan memantapkan pembangunan hukum nasional yang demokratis berlandaskan spirit keindonesiaan. Pada tataran implementasinya, untuk membangun hukum nasional yang demokratis dan berlandaskan spirit keindonesiaan, maka dibutuhkan ikhtiar kolektif untuk menghilangkan pengotakan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, Qodri mencontohkan bahwa pembahasan hukum Islam terbatas pada wewenang atau kelembagaan Peradilan Agama saja. Hal ini akan mempersempit diskursus dan implementasi hukum Islam, di samping juga akan membangun bias polarisasi dikotomi hukum Islam dan hukum umum.
Dalam pembangunan hukum nasional, Qodri menolak inter- vensi negara untuk turut ikut campur. Qodri menolak indoktrinasi dari setiap bahan baku hukum untuk dilebur sebagai bahan baku hukum nasional. Qodri lebih menitikberatkan pada proses dialektika keilmuan yang dapat diterima secara demokratis. Menurut Qodri, negara tidak boleh mengintervensi hukum Islam untuk ditarik dalam hukum positif. Kritisisme Qodri terletak pada pandangan dalam melihat cara negara menggunakan motif tertentu untuk melangsungkan dan melanggengkan hukum mazhab nasional yang kemudian diseragamkan sesuai dengan versi negara. 48 Qodri memiliki argumentasi bahwa perwujudan ilmu hukum Indonesia ( Indonesian jurisprudence ) harus mampu mengarahkan atau mengubah untuk lebih baik ke depan ( social engineering ). Hukum nasional dapat berjalan bersama-sama untuk melaksanakan fungsi kontrol ( social control ) dan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih maju ( social engineering ). Para pemikir dan para pembuat hukum dituntut untuk memiliki visi dan gagasan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat diprediksi untuk kemudian mempersiapkan undang-undang yang memenuhi tuntutan
48  Wildani Hefni, “The New Fiqh in a National School of Legal Thought: A Paradigm Shift in National School of Islamic Law on M. Barry Hooker’s Perspective,” Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial , 17, 1 (2020):
17-34.
zaman.
Pemikiran Qodri ini menjadi catatan penting dalam perja lanan perwujudan hukum nasional Indonesia. Namun memang, Qodri tidak menyebutkan dengan rinci perkara hukum yang bisa dijadikan contoh dalam konstruksi nalar penerapan tiga bahan baku hukum pada perkara tertentu. Yang ada, Qodri hanya menitikberatkan pada anggapan bahwa peran dan dominasi negara telah mengenyam- pingkan nalar hukum Islam dan menerima mentah-mentah warisan hukum dari negara penjajah. Pandangan ini sejatinya bias karena terlalu luas memosisikan negara sebagai pemegang kendali otoritas pengaturan hukum Islam di Indonesia. Padahal, realitas hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh realitas sosial dan budaya yang mengitari, mulai dari sistem teologi sampai sistem perilaku yang sangat rinci pada wilayah privat. Karena itu, ulasan Qodri ini perlu diperdalam kembali dalam konstruksi teknis akomodasi dari harmonisasi hukum Islam dan hukum umum, agar tidak berhenti pada level gagasan teoretis yang mengambang.

## E. Kesimpulan
Dalam pemikiran eklektisisme hukum antara hukum Islam dan hukum umum A. Qodri Azizy dapat disimpulkan, pertama, Qodri dalam kaitannya dengan hukum Islam menggunakan pengetahuan modern berbasis akademik. Pemikiran Qodri menempatkan hukum Islam sebagai produk pengetahuan ( ijtihad ) yang boleh jadi berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam proses rekonstruksi itulah Qodri menjadikan produk hukum Islam sebagai objek kajian yang dinamis dan karenanya diperlukan rede fi nisi rekontekstualisasi hukum Islam yang disebut dengan reformasi bermazhab. Reformasi bermazhab bukan berarti membuang produk hasil beberapa abad yang lalu, melainkan menjadikan produk ijtihad itu sebagai pengetahuan yang hidup ( living knowledge ) dan dapat menjadi bahan pelengkap dalam tradisi akademik pengembangan hukum nasional.
Kedua, dalam pengaplikasiannya, Qodri menolak formalisasi hukum Islam dan juga menolak penggunaan hukum Barat dengan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
paradigma yang mutlak, serta menolak pengunaan hukum adat secara membabi buta. Qodri memiliki argumentasi bahwa masing- masing bangunan hukum memiliki keterkaitan untuk dipadukan dalam konteks menemukan spirit bangunan hukum nasional yang bercirikan keindonesiaan. Dalam hal ini, Qodri menyinergikan hukum Islam dan hukum umum secara transformatif-kontekstual dengan apresiasi proporsional realitas sosial yang mengitari. Dalam konteks inilah, pendekatan eklektisisme Qodri menemukan relevansinya dengan memadukan dan mengintegrasikan hukum umum dan hukum Islam yang bertitik pijak pada jalan tengah kompromi kebangsaan. Pada tataran berikutnya, Qodri meyakini bahwa dengan harmonisasi antara masing-masing bahan baku hukum nasional yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, akan memantapkan pembangunan hukum nasional yang demokratis berlandaskan spirit keindonesiaan.

## Daftar Pustaka
Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah . Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.t. Azizy, A. Qodri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum
Umum . Jakarta: Teraju, 2004.
Azizy, A. Qodri. Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainti fi k-Modern . Jakarta: Teraju, 2006.
Bourchier, David M. “Two Decades of Ideological Contestation in
Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism.” Journal of  Contemporary Asia, 49, 5 (2019): 713-33.
DOI: 10.1080/00472336.2019.1590620. Fanani, Muhyar. Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional . Yogyakarta: Tiara Wacana,
2008.
Hallaq, Wael B. “Authority, Continuity and Change in Islamic Law.” Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Harisudin, M. Noor. “Diskursus Fikih Indonesia: Dari Living Laws Menjadi Positive Laws.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,
10, 2 (2016): 169-84. DOI: 10.24090/mnh.v10i2.932. Hefni, Wildani. “The New Fiqh in a National School of Legal Thought: a Paradigm Shift in National School of Islamic Law on M. Barry Hooker’s Perspective.” Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 17, 1 (2020): 17-34. DOI: doi.org/10.21154/ justicia.v17i1.1966.
Hooker, M. Barry. Indonesian Syariah: De fi ning a National School of Islamic Law . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
Ibrahim, Ahmed Fekry. Pragmatism in Islamic Law: a Social and Intellectual History . Syracuse University Press, 2015.
Imron, Ali. “Telaah Pemikiran Pendidikan dan Etika Sosial Ahmad
Qodri Abdillah Aziziy.” Jurnal Pendidikan Nusantara , 1, 1 (2020):
47-66. DOI: 10.52796/jpnu.v1i1.7.
Ismail, Faisal. “Religion, State, and Ideology in Indonesia: a Historical
Account of the Acceptance of Pancasila as the Basis of Indonesian
State.” Indonesian Journal of  Interdisciplinary Islamic Studies, 1, 2 (2018): 19-58. DOI: 10.20885/ijiis.vol1.iss2.art2. Itmam, Muhammad Shohibul. “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective.” Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial , 16, 2 (2019): 367-94. DOI: 10.21154/justicia. v16i1.1639.
Jamaludin, Mohd Ha fi z, dan Ahmad Hidayat Buang. “Penggunaan Konsep Tal fi q sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum Syarak: Satu Ulasan Literatur.” Journal of  Shariah Law Research , 1, 2 (2016). DOI: 10.22452/JSLR.vol1no2.4.
Jinan, Mutohharun. “KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah.” Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, 12, 2 (2014): 133-46. Kamali, Mohammad Hashim. The Middle Path of  Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of  Wasatiyyah . New York: Oxford University Press, 2015. Maarif, Ahmad Sya fi i. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante . Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Mujali, Ahmad. “Diskursus Tal fi q: antara Mudah dan Mengambil yang Mudah-Mudah Studi Analisis Tal fi q dalam Pengamalan Hukum Islam.” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam , 6, 1 (2015): 320-34.
Mustofa, Imam, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso. “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya.” Undang: Jurnal Hukum , 4, 2 (2021): 507-35. DOI:
10.22437/ujh.4.2.507-535.
Na fi s, Muhammad Wahyuni. Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Syadzali . Jakarta: Paramadina, 1995.
Rouf, Abdul dan Ali Romdhoni. Jejak Intelektual Birokrat: Meneladani Kearifan Prof. Dr. A. Qodri Azizy . Jakarta: Literatur Nusantara
(Linus), 2013.
Sarjan, M. Andi. “’Hasbi Ash-Shiddiqie wa Tajdid al-Fiqh fi Indunisiya.” Studia Islamika, 3, 3 (1996): 115-48. DOI: 10.15408/sdi.v3i3.802. Sholihuddin, Muh. “Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen).” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan
Pembaharuan Hukum Islam, 13, 1 (2010): 157-81. DOI: 10.15642/ alqanun.2010.13.1.157-181.
Sjadzali, Munawir. Ijtihad Kemanusiaan . Jakarta: Paramadina, 1997.
Sumitro, Warkum dan Fiqh Vredian Aulia Ali. “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia.” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 15, 1 (2016): 39-60. DOI: doi.org/10.18326/ ijtihad.v15i1.39-60.
Sya fi ’ie, M. “Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia.” Undang: Jurnal Hukum, 2, 2 (2019): 225-64. DOI: 10.22437/ ujh.2.2.225.264.
Thalib, Sayuti. Pembaharuan Hukum Islam Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin . Jakarta: UI-Press, 1981.