DISHARMONISASI PERIODE PEMBERLAKUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DI INDONESIA (IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN)
Disharmonized the Impelementation Period of Regional Tourism Development Plan in Indonesia (The Implementation of Government Regulation Number 50 Year 2011 Concerning Tourism Development Master Plan)
Mohamad Rifan 1 , Hilmi Inaya Fikriya 2
Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan Jalan Kembang Kertas IV No.09, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 12rauna@gmail.com, hilmiinaya4@gmail.com
Diterima: 28 Juni 2020. Disetujui: 2 Desember 2020. Dipublikasikan: 30 Desember 2020

## Abstrak
Otonomi Daerah mendatangkan konsekuensi bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan  menggali  potensi  di  wilayahnya.  Lebih  dari  itu,  daerah  juga  diberi  opsi  terhadap penggalian dan pengolahan sektor pariwisata yang berpotensi mengoptimasi pembangunan daerah.  Komposisi  kepariwisataan  di  Indonesia  terdiri  atas  tingkatan  nasional  sampai daerah  dengan  memperhatikan  keanekaragaman,  keunikan,  serta  kekhasan  budaya  dan alam masing-masing  daerah.  Konsekuensinya, sebagaimana  disebutkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 8, pembangunan kepariwisataan yang dilakukan  berdasarkan  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  merupakan  bagian integral  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional.  Oleh  karena  itu,  jangka waktu perencanaan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang tentu saja  sama  dengan  periode  waktu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN).  Akan  tetapi  faktanya,  implementasi  UU  Kepariwisataan  dinilai  tidak  optimal dikarenakan  beberapa  Rencana  Induk  Pariwisata  mengalami  disharmonisasi  pada  skala periode pemberlakuan, seperti RIPPAR-Prov Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau RIPPAR- Kota  Surakarta  dan  Balikpapan.  Melalui  metode  penelitian  yuridis-normatif  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta  konseptual,  peneliti  menganalisis konsekuensi disharmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata berdasarkan 3 (tiga) sudut  pandang  teori  hukum  yaitu  teori  sinkronisasi,  teori  harmonisasi,  dan  teori pembangunan hukum.
Kata Kunci : Harmonisasi, Pembangunan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.
Desember 2020

## Abstract
Regional autonomy brings consequences for each region to take care of and explore its potentials. Moreover, the region is given options to manage the tourism sector which is potential  to  optimize  the  development  of  the  district.  The  composition  of  tourism  in Indonesia  consists  of  regional  up  to  national  levels  by  concerning  the  diversities, uniqueness, and peculiarities of its culture and nature. Consequently, as mentioned in Act No.  10  of  the  year  2009  concerning  tourism  of  article  8  mentioned  that  tourism development is conducted based on the master plan for tourism development is an integral part  of  the  national  long-term  development  plan.  Therefore,  the  planning  duration  of RIPPARPROV and RIPPARKAB/KOTA also adjusts to the period of the Regency/city long- term development plan which is the period is same as the national long-term development plan (RPJP). However, the implementation of tourism law is not optimal due to some of the main tourism plans having disharmony on the scale of its validity periods such as RIPPAR- Prov East Java and Central Java, or RIPPAR-Kota Surakarta and Balikpapan. Through the  Yuridis-normative  research  method  and  the  approach  of  statutory  and  conceptual regulations,  researchers  focus  on  analyzing  the  consequences  of  the  disharmony  of  the main  tourism  plan  base  on  3  (three)  theories  of  law  which  are  synchronization  theory, harmonization theory, and legal development theory.
Keywords: harmonization, development, tourism development master plan.
© 2020 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Pasal  18  UUD  NRI  1945  telah menentukan  bahwa  negara  Indonesia terbagi  menjadi  daerah-daerah  provinsi serta di bawahnya terdapat daerah-daerah kabupaten/kota yang
mempunyai pemerintahan  daerah  sendiri.  Ketentuan tersebut  menjadi  dasar  konstitusional terbentuknya  pemerintahan  daerah  yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah karena  kewenangan  yang  diberikan konstitusi kepada daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan.  Dalam  Pasal  1  angka  2,
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
(Lemabaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587),  Pemerintahan  daerah, secara  yuridis,  didefinisikan  sebagai penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menganut asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan  serta  menganut  prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang dimaksud merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan presiden. Akan tetapi, pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh kementerian  negara  dan  penyelenggara pemerintahan daerah.
Secara  umum,  urusan  pemerintahan terbagi  menjadi  urusan  pemerintahan absolut,  konkuren,  dan  umum.  Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian,  urusan  pemerintahan  umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan  yang  diserahkan  kepada daerah  berdasarkan  asas  desentralisasi (Pasal 9, UU 23/2014).
Desember 2020
Berkaitan  dengan  asas  desentralisasi, John R. Nellis, Dennis A. Rondinelli, dan G.  Shabbir  Cheema  (dalam  Asshiddiqie, 2006:27) mengatakan bahwa:
“ decentralization  is the transfer  of planning,  decision  making,  or administrative  authority  from  the central  government  to  its  filed organizations, local government, or non-governmental organiaztion ”
Hal ini diperkuat dengan kondisi wilayah Indonesia  yang  memiliki  beragam  jenis suku,  budaya,  potensi  kekayaan  alam yang  berbeda-beda  tiap  daerah.  Urusan pemerintahan konkuren diserahkan seluas-luasnya  oleh  pemerintah  pusat  ke daerah, dengan catatan bahwa kewenangan  daerah  dalam  mengatur otonomi daerahnya tidak boleh mengatur urusan  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal nasional,  serta  agama  rakyat  (Pasal  10 Ayat  (1),  UU  23/2014).  Berdasarkan  hal di atas dapat dipahami bahwa pembentukan  otonomi  daerah  lahir  dari desentralisasi  yang  mengatur  secara implisit tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mensejahterakan (Saleh, 2008:3). Pemerintahan  daerah  secara  garis besar dibagi menjadi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.  Adapun  Pemerintahan daerah  Provinsi  dipimpin  oleh  gubernur selaku  wakil  dari  pemerintahan  pusat  di daerah  yang  memimpin  pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya. Pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan penyelenggaran pemerintahan daerah  yang  lebih  kecil  dari  wilayah administrasi pemerintahan daerah
provinsi.  Pemerintahan  daerah  provinsi serta pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan segala kebijakan dari pemerintah pusat dapat diberlakukan di daerah secara optimal serta memajukan masing-masing  daerah.  Upaya  pemajuan
daerah  dilakukan  melalui  pembangunan daerah  dengan  tujuan  meningkatkan  dan melakukan pemerataan pendapatan masyarakat,  kesempatan  kerja,  lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas  pelayanan  publik;  serta  daya saing  daerah.  Pembangunan  daerah  ini juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Pasal 258 ayat (1), UU 23/2014). Sebagaimana yang disebutkan dalam UU 23/2014 pasal 258 ayat (1) dan (2):
“ Pasal 258
(1) Daerah melaksanakan pembangunan  untuk  peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan  berusaha,  meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
(2) Pembangunan  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  telah diserahkan ke daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional .” Pemerintah daerah memiliki wewenang  yang  luas  untuk  melakukan pembangunan terhadap daerahnya. Menurut Soekartawi (dalam Setianingsih, dkk, Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),
Vol.3, Nomor 11), perencanaan pembangunan  merupakan  suatu  proses yang  berkesinambungan  dari  waktu  ke waktu  dengan  melibatkan  kebijakan pembuat  keputusan  berdasarkan  sumber daya  yang  tersedia  dan  disusun  secara sistematis.
Berdasarkan  pasal  258  ayat  (1)  dan (2) di atas, secara sistematis
Pembangunan  Daerah  merujuk  pada ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam pembangunan  nasional.  Pembangunan nasional  merupakan  rangkaian  upaya
Desember 2020
pembangunan  yang  berkesinambungan yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
(Lampiran  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, hlm 8).
Pembangunan nasional dituangkan dalam bentuk  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  (RPJP)  yang  telah  diberlakukan saat  ini  melalui  Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  2005  – 2025.  RPJP  2005  –  2025  menentukan bahwa arah pembangunan jangka panjang tahun  2005  –  2025  adalah  mewujudkan bangsa  yang  berdaya  saing  melalui penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Penguatan perekonomian
domestik menjadi  tugas  penting  bagi  pemerintah
daerah  dengan  memaksimalkan  potensi masing-masing  daerah  berupa  Sumber Daya  Manusia,  Sumber  Daya  Alam,  dan lain-lain.  Salah  satu  sektor  yang  dapat meramu  potensi  daerah  serta  melakukan pengembangan dalam RPJP 2005 – 2025 ini  adalah  sektor  kepariwisataan  yang berkaitan  dengan  pariwisata  sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan  lokal  maupun  mancanegara untuk  meningkatkan  pemasukan  daerah. Berdasarkan  data  statistik  Badan  Pusat Statistik (2018:  9) jumlah  kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan  sejak  lima  tahun  terakhir, sebagaimana ditunjukkan melalui gambar dibawah ini:
Gambar 1.1 . Kedatangan Wisatawan M ancanegara 2014 – 2018 Sumber: katalog BPS: 8401011
Berdasarkan  diagram  tersebut,  pada tahun 2018 sebanyak 15,81 juta wisatawan mancanegara melakukan kunjungan ke Indonesia. Dengan dukungan  sebanyak  50  citra  pariwisata nasional  di  Indonesia,  jumlah  wisatawan mancanegara  akan  bertambah.  Apabila pariwisata di Indonesia semakin dikembangkan,  akan  berdampak  pada meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.  Selain  itu,  pariwisata  juga memberi  kontribusi  terhadap  Produk Domestik Bruto, sebagaimana dikutip dari Hasil Laporan Akhir Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2018) , berikut ini:
“buku  saku  Kementerian  Pariwisata tahun  2016  menyatakan  bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap
9,44 10,23 11,52 14,04 15,81 2014 2015 2016 2017 2018 kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia tahun 2014-2018 kunjungan per satu juta
PDB  adalah  9%.  Sementara  BPS dalam kajiannya menunjukkan bahwa kontribusi  pariwisata  terhadap  PDB hanya sebesar 4%. Lebih lanjut World Travel and Tourism Council  (WTTC) mengestimasi bahwa kontribusi sektor pariwisata Indonesia mencapai 5,8 % dari PDB .” Komposisi kepariwisataan di Indonesia  terdiri  atas  tingkatan  nasional sampai daerah yang terdiri dari keanekaragaman, keunikan, serta kekhasan  budaya  dan  alam  masing- masing  daerah.  Peranan  daerah  dalam membangun kepariwisataan daerah secara
massive telah menjadi poin penting untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan memopulerkan daerah  di  tingkat  nasional,  sekaligus memberi  kontribusi  dalam  peningkatan kepariwisataan  nasional  Indonesia (Oka, 2020:25) . Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4966, hlm. 2) : “Pembangunan kepariwisataan dikembangkan  dengan  pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi  untuk  kesejahteraan  rakyat dan  pembangunan  yang  berorientasi pada pengembangan
wilayah, bertumpu  pada  masyarakat  yang mencakupi berbagai aspek.”
Dalam  Pasal  2-4,  Peraturan  Pemerintah Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional  Tahun 2010-2025, Pembangunan  kepariwisataan mencakup  industri  pariwisata,  destinasi pariwisata,  pemasaran,  dan  kelembagaan kepariwisataan  yang  diterapkan  oleh masing-masing daerah berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).
Pemerintah  daerah  wajib  melakukan pembangunan  kepariwisataan  di  masing- masing  daerah  dengan  berpedoman  pada RIPPARNAS, kemudian merumuskannya kedalam  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan  Daerah  yang  terdiri  dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR- PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA).  Hal  demikian telah diamanatkan pada Pasal 8 Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan  berdasarkan  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Kabupaten/Kota  yang  tentu  saja  sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional ( Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota ) . Lebih lanjut, dalam rangka menyinergikan  penyusunan  RIPPAR- PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA, sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010 – 2025, “untuk  menyinergikan  penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Kabupaten/Kota, sebagaimana
dimaksud pasal 4, Pemerintah Daerah dapat  melakukan  konsultasi  dan koordinasi dengan menteri,”
Menteri Pariwisata membentuk Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan  Pariwisata  Daerah  harus mencakup: landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia, muatan materi,
dan  proses  penyusunan (Pasal  1  ayat (1)) .
Secara  umum, penyusunan  RIPPAR-
PROV  maupun  RIPPAR-KAB/KOTA
diberlakukan untuk periode 15 – 25 tahun yang  disesuaikan  dengan  masa  berlaku RIPPARNAS. Apabila RIPPARNAS yang berlaku saat ini adalah 2010 – 2025, seharusnya RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA  yang  diterbitkan oleh  masing-masing  daerah  diberlakukan
paling  lama  hingga  tahun  2025 ( Lampiran Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, hlm. 47) .  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya  tidak berlaku  demikian,  di  beberapa  daerah, pemberlakuan  RIPPAR-PROV  maupun RIPPAR-KAB/KOTA tidak sesuai bahkan  melampaui  periode  berlakunya RIPPARNAS.  Hal  ini  disebut  dengan disharmonisasi  pemberlakuan  Rencana Induk  Pembangunan Kepariwisataan, seperti contoh pada tabel berikut.
Tabel 1.1 Komparasi Peraturan Daerah Terkait Periode Pemberlakuan RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA
No. Pemerintahan Daerah Nomor Peraturan Daerah Periode 1 Provinsi Jawa Timur 6 Tahun 2017 2017 – 2032 2 Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2012 2012 – 2027 3 Provinsi Sulawesi Selatan 2 Tahun 2015 2015 – 2030 4 Provinsi Sulawesi Tenggara 5 Tahun 2016 2016 – 2031 5 Provinsi Bali 3 Tahun 2019 2018 – 2029 6 Kota Balik Papan 7 Tahun 2016 2016 – 2026 7 Kota Surakarta 13 Tahun 2016 2016 – 2026 8 Kabupaten ciamis 16 tahun 2016 2017 – 2027
*Hasil olahan data peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota
Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima provinsi dan tiga kabupaten/kota yang memberlakukan RIPPAR-PROV dan  RIPPAR-KAB/KOTA  melebihi periode  pemberlakuan  RIPPARNAS, yaitu di atas tahun 2025. Data di  atas belum  termasuk  beberapa  pemerintah daerah  yang  tidak  mencantumkan periode pemberlakuan
RIPPAR- PROV  dan  RIPPAR-KAB/KOTA dalam  peraturan  daerah,  contohnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Malang, bahkan terdapat pemerintah daerah yang masih menggunakan  RIPPAR-PROV  yang terbit sebelum pemberlakuan RIPPARNAS,  yaitu  provinsi  Banten (Berdasarkan  h asil  pencarian  cepat  terhadap beberapa daerah secara acak, dengan berfokus pada periode pemberlakuan Rencana Induk
Pembangunan  Pariwisata  Daerah  yang  melebihi tahun  2025). Kondisi  ini  memberikan pemahaman bahwa terjadi disharmonisasi  periode  pemberlakuan RIPPARNAS dengan RIPPAR-PROV dan  RIPPAR-KAB/KOTA  sehingga memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan akademisi, bagaimana konsekuensi  disharmonisasi  periode pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARNAS dengan RIPPAR-
PROV  dan  RIPPAR-KAB/KOTA). Berdasarkan  pemaparan  di  atas, penulis  mengangkat  2  (dua)  poin rumusan masalah, yaitu
1. Apa rasio legis Lingkup Kepariwisataan yang diatur melalui Rencana Induk Pembangunan  Pariwisata  oleh Daerah?
Desember 2020
2. Bagaimana konsekuensi dari disharmonisasi periode pemberlakuan  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan  dengan  melihat  asas-asas, baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, maupun konsep-konsep dalam peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Pendekatan perundang- undangan ( statute-approach ), yaitu menelaah peraturan Perundang-Undangan  (M arzuki, 2011:96) yang  terkait  dengan pembangunan kepariwisataan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan. b. Pendekatan kasus ( case approach ) pendekatan ini digunakan untuk menelaah beberapa  kasus  yang  menjadi fokus  dalam  penelitian  penulis. Kasus-kasus  tersebut  memiliki relevansi  dengan  isu  yang diangkat,  yaitu  terkait  dengan dishamonisasi  periode  RIPPAR yang terjadi di beberapa daerah.
c. Pendekatan
konseptual ( conceptual  approach ),  yaitu menelaah  dan  memahami  unsur atau konsep-konsep yang diperlukan terkait dengan kepariwisataan di Indonesia
(Ibrahim, 2007:391).”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rasio Legis Lingkup Kepariwisataan Untuk Diatur Melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata oleh Daerah Otonomi Daerah merupakan amanat  Pasal  1 UU Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Tujuan  diselenggarakannya  otonomi daerah  adalah  mengurangi  beban pemerintah pusat, tercapainya efisiensi  dan  efektivitas  layanan kepada  masyarakat,  memanfaatkan sumber daya dengan efektif, memantapkan perencanaan pembangunan  daerah,  meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional, serta memberi kesempatan kepada masyarakat  agar  turut  berpartisipasi dalam suatu kebijakan instansi pemerintahan (Hamid, 2011:537). UU  23/2014  tentang  Pemerintah Daerah juga mengenal Prinsip otonomi  seluas-luasnya  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1:
“Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan  oleh  pemerintah daerah  dan  dewan  perwakilan rakyat  daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam UUD NRI 1945.” Otonomi  Daerah  yang  seluas- luasnya berarti daerah diberi kewenangan  mengurus  dan  mengatur semua  urusan  pemerintahan  di  luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang
Desember 2020
pemerintahan  daerah.  Selain  itu, pemerintah daerah diberi kewenangan membuat  kebijakan  daerah  untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (Jahidin,
2019:207). Sebagaimana diamanatkan UUD  1945,  urusan  pemerintahan menjadi  kewenangan  pemerintahan pusat  yang  disebut  dengan  urusan pemerintahan absolut dan konkuren.
Urusan pemerintahan absolut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, ialah politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan
pemerintahan  konkuren  terdiri  atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan  pilihan  yang  dibagi antara  pemerintah  pusat,  daerah provinsi,  dan  daerah  kabupaten/kota. Urusan  pemerintahan  wajib  dibagi menjadi  urusan  pemerintahan  wajib yang terkait pelayanan dasar dan yang tidak  terkait  pelayanan  dasar.  Urusan pemerintahan  wajib  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat  dan  kawasan  permukiman; ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan pelindungan  masyarakat;  dan  sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar meliputi  tenaga  kerja;  pemberdayaan perempuan  dan  pelindungan  anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat  dan  desa;  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana;
perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan  dan  olah  raga;  statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Selanjutnya, yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan  meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan;
energi  dan  sumber  daya  mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Kemudian, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang  kehutanan,  kelautan,  serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota  menjadi  kewenangan daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan  bidang  energi  dan sumber  daya  mineral  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  minyak  dan  gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.  Urusan  pemerintahan  bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung  panas  bumi  dalam  daerah kabupaten/kota  menjadi  kewenangan daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan  paparan  di  atas, sektor  pariwisata  merupakan  salah satu  sektor  yang  dikelola  oleh  daerah berdasarkan urusan pemerintahan pilihan. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu agenda
pembangunan nasional melalui pembangunan  daerah.  Pasal  258  ayat (1)  UU  23/2014  mengamanatkan kepada  daerah  agar  melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan
Desember 2020
pendapatan  masyarakat,  kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan  akses  dan  kualitas pelayanan  publik  dan  daya  saing daerah  (UU  10/2009).  Berikut  tabel pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata:

## Tabel 1.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota Destinasi Pariwisata a. Penetapan  daya  tarik  wisata, kawasan  strategis  pariwisata, dan destinasi pariwisata.
b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. e. Penetapan  tanda  daftar  usaha pariwisata lintas Daerah provinsi. a. Pengelolaan  daya  tarik wisata provinsi. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.
d. Penetapan  tanda  daftar usaha  pariwisata  lintas Daerah  kabupaten/kota dalam  1  (satu)  Daerah provinsi. a. Pengelolaan  daya  tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata
kabupaten/kota. d. Penetapan  tanda  daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan  luar  negeri  daya  tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota. Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf Pengembangan,penyelenggaraa n  dan  peningkatan  kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Dapat  disimpulkan  dari  tabel  di atas bahwa daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap  pariwisata  yang  terdapat  di daerah masing-masing. Hal ini meliputi  urusan  destinasi  wisata, pemasaran  wisata,  pengembangan sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatif.  Istilah pariwisata berbeda dengan kepariwisataan. Merujuk pada
UU Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan didukung  berbagai  fasilitas  serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,  pengusaha,  pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan  adalah  keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata  dan  bersifat  multidimensi
serta  multidisiplin  yang  muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan  negara  serta  interaksi  antara wisatawan  dan  masyarakat  setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  pengusaha (Pasal 1, UU 10/2009).
Berdasarkan pemaparan tersebut, jika merujuk pada strategi RIPPARNAS 2010 –  2025,  daerah  yang  memiliki  potensi kepariwisataan  berhak  dan  berwenang melakukan  pengembangan  atas  sektor tersebut.  Selain  senalar  dengan  prinsip pembangunan  daerah  berdasarkan  pada asas  otonomi,  kondisi  tersebut  juga berpengaruh terhadap kesehatan perekonomian daerah untuk mensejahterakan  masyarakat.  Pada  lain sisi,  daerah  juga  perlu  memperhatikan komponen pariwisata. Setidaknya terdapat  beberapa  komponen  pariwisata yang  digunakan  untuk    mengembangkan
sektor  pariwisata,  yakni  pembangunan destinasi  pariwisata  nasional,  seperti pembangunan  daya  tarik  pariwisata, pembangunan  aksesbilitas  pariwisata, pembangunan prasarana
umum;
peningkatan  struktur  industri  pariwisata, seperti  peningkatan  daya  saing  produk pariwisata;  dan  pemasaran  pariwisata nasional,  seperti  pengembangan  pasar wisatawan, dan promosi pariwisata.
2. Konsekuensi  dari  Disharmonisasi Periode  Pemberlakuan  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari
pembangunan  nasional.  Oleh  karena itu,  RIPPAR  tersebut  harus  merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  (RPJPN)  yang tertuang  dalam  UU  Nomor  17  Tahun 2007  untuk  menciptakan  sinkronisasi dan harmonisasi agar tercipta integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi antardaerah,  antarruang,  antarwaktu, dan  antarfungsi  pemerintah.  Jangka waktu  target  pembangunan  nasional dalam  RPJP  Nasional  untuk  periode 20  (dua  puluh)  tahun  terhitung  sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Hal ini juga berlaku pada RPJP Daerah yang  terhitung  sejak  tahun  2005  – 2025.  Kurun  waktu  RPJP  Daerah sesuai  dengan  kurun  waktu  RPJP Nasional  ( Pasal  1  UU  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005  –  2025). Pasal  6  UU Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan,
“RPJP  Nasional  menjadi  acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat  visi,  misi,  dan  arah  RPJP Daerah.” RPJP  Daerah  dalam  sektor kepariwisataan diimplementasikan melalui  Peraturan  Daerah  tentang RIPP Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. RPJP Nasional menjadi  acuan  RPJP  daerah  bukan bermaksud untuk membatasi wewenang  daerah  dalam  otonomi daerah, melainkan agar terdapat acuan peraturan  yang  jelas,  sinergi,  dan keterkaitan setiap pembangunan daerah yang didasarkan atas
kewenangan  otonomi  yang  dimiliki. Akan tetapi, ada RIPP Daerah Provinsi yang  tidak  menyesuaikan  jangka waktu  pembangunan  nasional  yang tercantum dalam RPJP Nasional yakni 2005 – 2025.
Pasal  1  Angka  3  PP  Nomor  50 Tahun  2011  Tentang  RIPPARNAS menyebutkan  bahwa  Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional  yang  selanjutnya  disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15  tahun  terhitung  sejak  tahun  2010 sampai dengan tahun 2025. Seharusnya, penyusunan RIPP Daerah Provinsi maupun RIPP Daerah
Kabupaten/Kota  menyesuaikan  RPJP Nasional dan PP 50/2011 yang berlaku paling  lama  pada  tahun  2025,  seperti contoh pada tabel berikut:

## Tabel 1.4 Relasi Disharmonisasi Periode
RIPNAS Perda Provinsi/ Kabupaten/Kota Jangka Waktu RIPPARDA 2010 – 2025 Perda Prov Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 2017 – 2032 Perda Prov Bali Nomor 10 Tahun 2015 2015 – 2029
Perda  Prov  Kalimantan  Tengah  Nomor  2  Tahun 2013 2013 – 2028 Perda  Prov  Kalimantan  Barat  Nomor  3  Tahun 2018 2017 – 2032 Perda Prov Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 2013 – 2028 Perda Prov Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 2015 – 2030 Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 2016 – 2031 Perda Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 2016 – 2026 Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2016 2016 – 2030 Perda Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 2017 – 2027 Perda Prov Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 2012 – 2027 Perda    Prov  Sulawesi  Tenggara  Nomor  5  Tahun 2016 2016 – 2031 Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 2016 – 2026 Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 2016 – 2026

## Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020
Tabel di atas menunjukkan ketidaksinkronan jangka waktu pembangunan pariwisata yang terdapat  di  daerah-daerah  provinsi maupun kabupaten/kota terhadap RIPPARNAS.  Pasal  3  PP  50/2011 menjelaskan bahwa pelaksanaan
RIPPARNAS  sebagaimana  dimaksud diselenggarakan  secara  terpadu  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah sesuai  kewenangannya,  dunia  usaha, dan  masyarakat.  Hal  tersebut  berarti bahwa penyelenggaraan jangka waktu RIPPARDA  oleh  pemerintah  daerah harus  selaras  dengan  RIPPARNAS dan  PP  50/2011  dan  dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah  daerah  yang  telah  diatur dalam  Pasal  2  PP  50/2011,  seperti kewenangan pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata,  industri  pariwisata,  dan kelembagaan kepariwisataan.
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan
perundang- undangan  terdapat  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  yang terdiri  atas  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai hierarki tersebut,  Perda  Provinsi  dan  Perda Kabupaten/Kota  harus  menyesuikan tingkat perundang-undangan di atasnya berdasarkan asas lex superior derogat  legi  inferiori. Lebih  lanjut, untuk  melihat  konsekuensi  dari  tidak sinkronnya  periode  pemberlakuan Rencana  Induk  Pariwisata,  dapat
Desember 2020
dilihat melalui beberapa sudut pandang teori hukum secara sederhana, sebagaimana uraian berikut:
a. Sudut  Pandang  Teori  Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum
Isu disharmonisasi tidak akan terlepas dari  teori  sinkronisasi.  Hаӏ  demikian dikarenakan teori sinkronisаsi merupakan sudut  pandang  yang  digunakan  untuk meӏihаt  keseӏаrаsаn  аtаu  kesesuаiаn perundаng-undаngаn secаrа vertikаӏ dengаn  cаrа  sistemаtisаsi  hukum  positif, yаitu  аntаrа  perаturаn  perundаng- undаngаn  yаng  ӏebih  tinggi  dengаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng ӏebih rendаh  (Sumiarni,  2013:5).  Sinkronisаsi menjadi  elemen  yang  berperan  untuk melihat  keselarasan  suatu  Perda  аgаr memperhаtikаn  аsаs-аsаs  yаng  berlаku bаgi  ketentuаn  perаturаn  perundаng- undаngаn.  Peter  Mаhmud  Mаrzuki berpendаpаt  bаhwа  terdаpаt  аsаs ӏex superiori  derogаt  ӏegi  inferiori dаlаm sinkronisаsi perаturаn perundаng- undаngаn. Hаl tersebut berkаitаn dengаn pertentаngаn yаng terjаdi аntаrа perаturаn perundаng-undаngаn yаng secаrа hierаrkis ӏebih rendаh dengаn yаng secаrа hierаrkis  ӏebih  tinggi.  Dengаn  demikiаn, perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng hierаrkinyа ӏebih rendаh hаrus dikesаmpingkаn (Marzuki, 2011:99). Sinkronisаsi hukum merupаkаn penyeӏаrаsаn  dаn  penyerаsiаn  berbаgаi perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng terkаit  dengаn  perаturаn  perundаng- undаngаn  yаng  teӏаh  аdа  dаn  sedаng disusun  yаng  mengаtur  suаtu  bidаng tertentu. Sinkronisаsi perаturаn perundаng-undаngаn  ini  jugа  bertujuаn untuk  mewujudkаn  ӏаndаsаn  pengаturаn suаtu  bidаng  tertentu  yаng  dаpаt memberikаn  kepаstiаn  hukum  yаng memаdаi  bаgi  penyeӏenggаrааn  bidаng tertentu secаrа efisien dаn efektif (Sayuna, 2016;  Hantoro,  2012).  Sinkronisasi diharapkan
menjadi analisis
komplementer terhadap kepastian hukum yang dipaparkan sebelumnya.
Hаrmonisаsi  perаturаn  perundаng- undаngаn  dаpаt  diаrtikаn  sebаgаi  suаtu proses  penyeӏаrаsаn  аtаu  penyerаsiаn perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng hendаk  аtаu  sedаng  disusun  аgаr perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng dihаsiӏkаn  sesuаi  prinsip-prinsip  hukum dаn  perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng bаik  (Rochim,  2014).  Hal  demikian berkonsekuensi  bahwa  teori  harmonisasi terlebih dahulu digunakan dalam pemilihan materi muatan maupun prinsip/asas  pada  proses  pembentukan perundang-undangan, dan teori sinkronisasi merupakan alat dalam melihat  keselarasan  secara  hirarki  dan subtansi  pada  peraturan  perundang- undangan tersebut.
Dalam  Penyusunan  Rencana  Induk Pariwisata,  pemerintah  pusat  merujuk pada  jangka/periode  pemberlakuan  pada Undаng-Undаng  Nomor  25  Tаhun  2000 tentаng  Progrаm  Pembаngunаn  Nаsionаӏ yang  berlaku  hingga  tahun  2025  dan  PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS dokumen perencanaan pembangunan  kepariwisataan  nasional untuk  periode  15  tahun  terhitung  sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025
Konstruksi  ini  menjelaskan  bаhwа sаӏаh  sаtu  progrаm  pembаngunаn аdаӏаh progrаm pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn  yang  sаsаrаnnyа аdаӏаh menciptаkаn hаrmonisаsi
perаturаn  perundаng-undаngаn  yаng sesuаi  dengаn  аspirаsi  mаsyаrаkаt  dаn kebutuhаn  pembаngunаn.  Pаsаӏ  46  аyаt (2)  Undаng-Undаng  Nomor  12  Tаhun 2011  tentаng  Pembentukаn  Perаturаn Perundаng-Undаngаn menentukаn bаhwа penghаrmonisаsiаn,  pembuӏаtаn,  dаn pemаntаpаn konsepsi Rаncаngаn
Undаng-Undаng  yаng  berаsаӏ  dаri  DPR dikoordinаsikаn  oӏeh  аӏаt  keӏengkаpаn DPR  yаng  khusus  menаngаni  bidаng ӏegisӏаsi  begitu  pula  yang  terjadi  di daerah.
Desember 2020
Berdasarkan  pendаpаt  Moh.  Hаsаn Wаrgаkusumаh dalam Suhаrtono, hаrmonisаsi  hukum  аdаӏаh  kegiаtаn iӏmiаh menuju proses penghаrmonisаsiаn tertuӏis  yаng  mengаcu  pаdа  niӏаi-niӏаi fiӏosofis,  sosioӏogis,  ekonomis  mаupun yuridis  (Suhartono,  2011:94).  Berkaitan dengan  pandangan  teori  ini,  sektor pembangunan  daerah  telah  dibatasi legitimasinya  melalui  Peraturan  Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 236 ayat (1) bahwa “ Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda .” Pembatasan Perda ini juga dijelaskan melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah,  kepala  daerah  dan  DPRD  selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat  serta  kekhasan  dari  daerah tersebut.  Perda  yang  dibuat  oleh  daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi daerah  yang  bersangkutan.  Walaupun demikian  Perda  yang  ditetapkan  oleh daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi  tingkatannya  sesuai dengan  hierarki  peraturan  perundang- undangan. Di samping itu, Perda sebagai bagian  dari  sistem  peraturan  perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan  kepentingan  umum  sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Kondisi demikian mensyaratkan bahwa  UU  23/2014  tentang  Pemerintah Daerah tidak membenarkan suatu peraturan  daerah  bertentangan  dengan peraturan  lainnya  yang  lebih  tinggi sehingga jelas implementasi teori sinkronisasi-harmonisasi  tertuang  dalam UU  23/2014.  Hal  ini  sama  dengan  UU 10/2009  tentang  Kepariwisataan  Pasal  8 bahwa (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan  kepariwisataan  yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  bagian  integral  dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Konstruksi Pasal 8 ayat (1) berkonsekuensi  terhadap  dibentuknya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  wajib  menjadi  bagian integral  terhadap  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Meskipun tidak ada  penegasan  bahwa  rencana  induk pembangunan  kepariwisataan  provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota wajib integral dan sinkron dengan rencana induk pembangunan  kepariwisataan  nasional, tetapi  kerangka  penyusunan  rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010  – 2025, senalar dan selaras dengan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional yang berakhir pada Periode 2025.
Kondisi  demikian  berkonsekuensi bahwa ketentuan integral dan harmonisnya  Rencana  Induk  Pariwisata melalui Peraturan Daerah memiliki jangka waktu  tertentu.  Hasilnya,  sebagaimana disebutkan sebelumnya,
beberapa Rencana  Induk  Pariwisata,  seperti  Perda Prov  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2017, Perda  Prov  Bali  Nomor  10  Tahun  2015, dan  Perda  Prov  Kalimantan  Tengah Nomor  2  Tahun  2013 merupakan  bagian integral dan selaras namun hanya sampai pada  masa  RPJPN  dan  RIPPARNAS  di
Desember 2020
tahun  2025.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan  beberapa  produk  hukum  lainnya yang secara hierarkis mengalami konflik/kecacatan  material  karena  tidak bersifat  integral  atau  selaras  dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010  – 2025  sebagaimana  disebutkan  dalam
Tabel.  1.4.  Berkaca  dari  teori  ini, peraturan daerah yang disebutkan di atas dapat  dilakukan  pembatalan  dikarenakan tidak  terpenuhinya  asas  “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. b. Sudut Pandang Teori Pembangunan Hukum Apabila  melihat  teori  pembangunan hukum  yang  dicetuskan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja (2002:14) dalam Mulyadi  (2020),  pembangunan  hukum terdapat pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan pemangku kepentingan  yang  ada  dalam  komunitas sosial  dalam  sebuah  tujuan  dari  hukum.
Secara sederhana, Kusumaatmadja menegaskan  bahwa  terdapat  perubahan pengertian  hukum  sebagai  alat  menjadi hukum sebagai sarana untuk
membangunan  masyarakat.  Hal  ini  lebih tegas  dalam  pengertian  hukum  sebagai sarana  tidak  menegaskan  sifat legisme dalam hukum. Hal demikian dikarenakan:
a. Di  Indonesia  peran  perundang- undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi  (khususnya  putusan the  Supreme  Court )  pada  tempat lebih penting.
b. Konsep  hukum  sebagai  “alat”  akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan
“legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. c. Apabila  “hukum”  termasuk  juga hukum  internasional,  maka  konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat  sudah  diterapkan  jauh sebelum  konsep  ini  diterima  secara resmi  sebagai  landasan  kebijakan hukum nasional (Shidarta, 2016:415). Lebih  detil  Mochtar  Kusumaatmadja mengatakan, “Hukum  merupakan  suatu alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam masyarakat.  Mengingat  fungsinya  sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan mempertahankan  yang  telah  tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang sedang  membangun,  karena  di  sini  pun ada  hasil-hasil  yang  harus  dipelihara, dilindungi  dan  diamankan.  Akan  tetapi, masyarakat  yang  sedang  membangun, yang dalam difinisi kita berarti masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat, hukum  tidak  cukup  memiliki  memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan  menekankan  sifat  konservatif  dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat  memainkan  suatu  peranan  yang berarti dalam proses pembaharuan .”(Mulyadi, 2020) Memasukkan  teori  pembangunan hukum dalam analisis kesenjangan Pembentukan  Rencana  Induk  Pariwisata pada  tingkat  daerah  menjadi  hal  yang menarik.  Hal  demikian  dikarenakan terdapat  potensi  pembenar  dalam  teori pembangunan  hukum  bahwa  daerah mengetahui  kondisi  wilayahnya  secara demografi,  ekologi,  maupun  ekonomi.
Desember 2020
Komponen  pengetahuan  tersebut  juga mengarahkan daerah agar mampu mengidentifikasi potensi dalam pembangunan  pariwisata  serta  jangka waktu realisasi sektor pariwisata.
Penyimpulan sederhana dari syarat- syarat  tersebut  tidak  jauh  bahwa  dalam pembangunan  hukum,  visi-misi  kepala daerah  yang  mampu  menggerakkan perangkat  daerah,  badan  usaha  daerah,
dan masyarakat sebagai syarat (keseluruhan stakeholders )  merupakan syarat  pertama  yang  harus  dipenuhi. Syarat kedua yaitu komunitas sosial yang diinterpretasikan  sebagai  wilayah  yang akan  dipengaruhi  oleh  hukum,  yaitu daerah  tempat  berlakunya  Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata. Syarat terakhir adalah semuanya terangkum dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Konsekuensi  dari  syarat-syarat  ini mengindikasikan bahwa penggalian potensi  pariwisata  baru  dilakukan  pasca kepala daerah memiliki visi-misi/program yang condong terhadap pembangunan pariwisata daerah, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan penyusunan RIPPAR-DA dengan RIPPAR-NAS.  Sebagaimana  disebutkan di  atas,  terkait  dengan  disharmoninsasi RIPPAR-DA dengan
RIPPARNAS, apabila didalami visi-misi dan pergantian
Kepala  Daerah  akan  ditemui  data  Tabel 1.5. Akibatnya,  melalui  perhitungan yang logis terhadap rangkaian pembangunan pariwisata daerah baik pada sektor  industri  pariwisata,  destinasi pariwisata,  pemasaran,  dan  kelembagaan kepariwisataan memiliki perhitungan rencana  waktu  yang  tidak  cukup  apabila mengharuskan  sesuai  dengan  waktu pemberlakuan  RIPPAR-NAS.  Hasilnya,
kajian penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah cenderung  memiliki  Periode  yang  lebih lama  dan  melebihi  periode  berlakunya RIPPARNAS.
Berdasarkan paparan di atas, konsekuensi dari perbedaan periode waktu berlakunya Rencana  Induk  pariwisata  dapat  dilihat melalui  2  (dua)  sudut  pandang.  Secara teori  sinkronisasi-harmonisasi  hukum yang  berdasarkan  pada  pemahaman
Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang  Kepariwisataan,  dan Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan Daerah,  RIPPARDA  yang  memiliki periode  waktu  melebihi  RIPPARNAS dapat  dibatalkan  melalui  uji  material karena  bertentangan  dengan  peraturan  di atasnya.  Berdasarkan  sudut  pandang pembangunan hukum, hal tersebut dibenarkan  dengan  dalih  efesiensi  dan keselarasan  antara  berbagai  pemangku kepentingan  terkait,  di  lain  sisi  juga merupakan  konsekuensi  dari  hasil  kajian penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata  agar  mampu  dilaksanakan secara  optimal  pada  sektor  industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

## Tabel 1.5  Visi Misi Pergantian Kepala Daerah
No Perda Provinsi/Kab/ Kota Jangka Waktu RIPPARDA Tahun Pergantian Kepala Daerah Sebelum dibentuknya RIPPAR Terdapat Visi/ Misi/ Program tentang Pariwisata Sebelum Pergantian Pasca Pergantian 1 Perda Prov Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 2017 – 2032 2013 2008 Tidak ada 2013 Ada,  Misi  keenam  bidang perdagangan,  pariwisata  dan investasi 2 Perda Prov Bali Nomor 10 Tahun 2015 2015 – 2029 2013 2008 Ada, daerah tujuan wisata yang handal 2013 Ada, pariwisata 3 Perda Prov Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 2013 – 2028 2010 2005 Tidak ada 2010 Ada, Pertanian, industry, pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa 4 Perda Prov Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 2017 – 2032 2018 2013 Tidak ada 2018 Ada,  Infrastuktur,  pariwisata,  , kesehatan, pertanian 5 Perda Prov Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 2013 – 2028 2013 2008 Ada, pariwisata, kesehatan 2013 Ada, Infrastuktur, pariwisata, 6 Perda  Prov  Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 2015 – 2030 2013 2008 Tidak ada 2013 Ada,  Ketertiban,  infrastuktur, pariwisata 7 Perda  Provinsi  Jambi Nomor 7 Tahun 2018 2016 – 2031 2018 2016 Tidak ada 2018 Ada,  Pariwisata,  infrastuktur, pertanian 8 Perda  Kota  Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 2016 – 2026 2014 - 2014 Ada,  Pariwisata,  infrastuktur, UMKM, reformasi birokrasi 9 Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2016 2016 – 2030 2015 2012 Tidak ada 2015 Ada, pariwista 10 Perda Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 2017 – 2027 2014 2009 - 2014 Ada, pariwisata 11 Perda Prov Jawa Tengah  Nomor  10 Tahun 2012 2012 – 2027 2008 2007 - 2008 Ada, Pariwisata, Reformasi birokrasi, pendidikan 12 Perda    Prov  Sulawesi Tenggara  5  Tahun 2016 2016 – 2031 2013 2008 Tidak ada 2013 Ada, Pariwisata, infrastuktur 13 Perda Kota Balikpapan  Nomor  7 Tahun 2016 2016 – 2026 2016 2011 - 2016 Ada,  Pariwisata,  pendidikan, budaya 14 Perda  Kota  Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 2016 – 2026 2016 2012 Tidak ada 2016 Ada,  Pariwisata,  pendidikan kesehatan Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020

## SIMPULAN
Rasio Legis Lingkup Kepariwisataan diatur melalui Rencana Induk Pembangunan  Pariwisata  oleh  daerah. Hal  tersebut  tidak  hanya  didukung  oleh kewenangan  Otonomi  berdasarkan  UU 23/2014  tentang  Pemerintah  Daerah beserta UU 10/2009 tentang Kepariwisataan. Akan tetapi juga didasarkan  pada  potensi  kepariwisataan di  daerah  yang  mampu  mendukung pembangunan pariwisata nasional. Selain itu, terjadi disharmonisasi periode pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan berdasarkan 2 (dua) sudut pandang teori. Pertama, dalam  teori  sinkronisasi- harmonisasi, lebihnya periode RIPPARDA tidak dibenarkan dan didukung  Undang-Undang  Pemerintah Daerah, Undang-Undang Kepariwisataan,  dan  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Daerah. Kedua, berdasarkan sudut pandang pembangunan hukum, kelebihan periode tersebut  merupakan  hal  yang  berpotensi dibenarkan  dengan  dalih  efesiensi  dan keselarasan antara pemangku kepentingan .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara .  Sekretariat  Jenderal  dan
Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia. Jakarta Pusat: 2006, hlm. 27 Hаntoro,  Novianto  M, Sinkronisаsi  dаn Hаrmonisаsi Pengаturаn Mengenаi Perаturаn  Dаerаh,  Sertа  Uji  Mаteri Perаturаn  Dаerаh  Provinsi  Bаӏi  Nomor  16 Tаhun  2009  tentаng  Rencаnа  Tаtа  Ruаng Wiӏаyаh  Provinsi  Bаӏi  Tаhun  2009-2029 , Jаkаrtа:  P3DI  Setjen  DPR  Repubӏik Indonesiа dаn Аzzа Grаfikа, 2012, hӏm. 9 Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif , (Malang:Bayumedia, 2007), hlm 391. Mаrzuki, Peter Mаhmud. Peneӏitiаn Hukum . Jаkаrtа: Kencаnа, Cet. 11, 2011.
Shidarta. Karakteristik  Penalaran  Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan . Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006. Sumiаrni,  Endаng. Metodoӏogi  Peneӏitiаn Hukum dаn Stаtistik . Yogyаkаrtа: UАJY Press, 2013, hlm.5. Jurnal Bahiyah,  Choridotul  dan  Wahyu  Hidayat dkk. Strategi  Pengembangan  Potensi Pariwisata  di  Pantai  Duta  Kabupaten Probolinggo . Jurnal  Ilmu  Ekonomi ,  2, 2018.
Hamid,  Abdul. Otonomi  Daerah  dan Kualitas  Pelayanan  Publik . Academica, Februari, 2011, hlm .537. Jahidin, H. Jumahari. Fungsi dan Wewenang Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi  Berdasarkan  Asas  Otonomi Daerah  Seluas-Luasnya . Law  Review , November, 2019, hlm.207. Lelu,  Victoria  dan  Mochammad  Tommy Putra Perdana dkk. Strategi Peningkatan Kinerja  Sektor  Pariwisata  Indonesia Pada  Asean  Economic  Community . Jurnal Bisnis Dan Manajemen. Volume 8, Nomor 2, 2018.
Oka,  I  Made  Darma.  Potensi  Pengembangan
Pariwisata Minat Khusus ( Trekking ) di Desa Pejaten-Tabanan, Analisis Pariwisiata,
Volume 10, Nomor 1, 2020, hlm. 25.
Rochim,  Risky  Diаn  Novitа  Rаhаyu . Hаrmonisаsi  Normа-Normа  dаӏаm Perаturаn Perundаng-Undаngаn tentаng  Kebebаsаn  Hаkim . Jurnаӏ
Iӏmiаh .  Mаӏаng:  Universitаs  Brаwijаyа, 2014, hlm. 7. Setianingsih,  Budhi  dan  Endah  Setyowati dkk. Efektivitas  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (SIMRENDA) . Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, Nomor 11. Sofyan dan Any Ariani Noor dkk. Industrial Research Workshop and National Seminar . Vol 7, 2016. Tesis Suhаrtono. Hаrmonisаsi Perаturаn Perundаng-Undаngаn Dаӏаm Peӏаksаnааn Аnggаrаn Beӏаnjа Negаrа (Soӏusi  Penyerаpаn  Аnggаrаn  Beӏаnjа
Negаrа  yаng  Efisien,  Efektif  Dаn Аkuntаbeӏ). Tesis.  Jаkаrtа:  Universitаs Indonesiа, 2011.
Sаyunа, Inche. Hаrmonisаsi dаn Sinkronisаsi Hukum Surаt Kuаsа Membebаnkаn Hаk Tаnggungаn  (SKMHT)  Ditinjаu  Dаri Otentisitаs  Аktа  Menurut  Undаng- Undаng  Nomor  2  Tаhun  2014  tentаng
Perubаhаn Аtаs Undаng-Undаng Nomor 30 Tаhun 2004 tentаng Jаbаtаn
Notаris .  Tesis.  Surаkаrtа:  Universitаs Sebeӏаs Mаret, 2016.
Internet Mulyadi, Teori  Hukum  Pembangunan  Prof. Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja ,  Sebuah Kajian Deskriftif Analitis, dapat diakses di
https://badilum.mahkamahagung.go.id/u pload_file/img/article/doc/kajian_deskri ptif_analitis_teori_hukum_pembanguna n.pdf, diakses pada 19 Juni, 2020.
Lain-Lain Badan  Pusat  Statistik. Statistik  Kunjungan Wisatawan  Mancanegara  International Visitor Arrivals Statistics 2018. Katalog
BPS:8401011, 2018, hlm 9.
Kementerian Pariwisata Bekerjasama dengan
Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan Masyarakat  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Indonesia. Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata
Terhadap Perekonomian Indonesia. 2018, hlm.3.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  33,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4700. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010- 2025,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5262.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik  Indonesia  tahun  2015  nomor 1173.