## HUBUNGAN PENGETAHUAN PASIEN TENTANG INFORMASI JAMINAN KESEHATAN NASIONA'L DENGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI RAWAT INAP DI PUSKESMAS BALARAJA
Nurdiana Yanuarti¹, Lily Widjaya² 1,2 Universitas Esa Unggul, Jakarta Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510 nurdianayanuarti@ymail.com

## Abstrak
Pengetahuan  pasien  tentang  informasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dengan  kelengkapan administrasi rawat inap merupakan dua hal yang terkait dalam pengajuan klaim. Puskesmas Balaraja  sebagai  pemberi  layanan  rawat  inap,  banyak  pasien  yang  menggunakan  jaminan kesehatan  namun  hanya  37.5%  yang  membawa  kelengkapan  administrasi  rawat  inap. Kemungkinan kurangnya pengetahuan tentang informasi Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mengetahui  dan  menganalisa  hubungan  antara  pengetahuan  tentang  informasi  dengan kelengkapan  administrasi  rawat  inap  di  Puskesmas  Balaraja  menggunakan  metode  cross sectional  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  40  responden  dan  teknik  yang  digunakan insidentil  sampling.  Analisa  yang  digunakan  dengan  uji chi-square .  Sebagian  besar responden  berusia  >  25  tahun,  dominan  berjenis  kelamin  perempuan  53%,  status pendidikan terbanyak adalah pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 57%, dan pekerjaan yang  terbanyak  adalah  ibu  rumah  tangga  sebesar  45%.  Responden  yang  memiliki pengetahuan  tentang  JKN  yang  tinggi  yakni  25%  dan  yang  membawa  kelengkapan administrasi  rawat  inap  berjumlah  52.5%.  Hasil  uji  kolerasi  menunjukkan  tidak  ada hubungan  pengetahuan  pasien  tentang  informasi  JKN  dengan  kelengkapan  administrasi rawat inap (r = 0,303 ; p = 0.583 > 0,05).
Kata kunci: Pengetahuan informasi JKN, kelengkapan administrasi rawat inap

## Pendahuluan
Hak  tingkat  hidup  yang  memadai untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya dan  keluarganya  merupakan  hak  asasi manusia  dan  diakui  oleh  segenap  bangsa- bangsa  di  dunia,  termasuk  Indonesia. Pengakuan  itu  tercantum  dalam  Deklarasi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1948 tentang  Hak  Azasi  Manusia.  Pasal  25  Ayat (1).
Di  Indonesia,  falsafah  dan  dasar negara  Pancasila  terutama  sila  ke-5  juga mengakui  hak  asasi  warga  atas  kesehatan. Hak ini juga terdapat dalam UUD 45 pasal 28 dan  pasal  34,  dan  diatur  dalam  UU No.36/2009  tentang  Kesehatan.  Dalam  UU No.36/2009  ditegaskan  bahwa  setiap  orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan terjangkau.
Usaha  ke      arah  itu  sesungguhnya telah  dirintis  pemerintah  dengan  menye- lenggarakan  beberapa  bentuk  jaminan  sosial di  bidang  kesehatan,  diantaranya  adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri  sipil,  penerima  pensiun,  veteran,  dan
pegawai  swasta.  Untuk  masyarakat  miskin dan  tidak  mampu,  pemerintah  memberikan jaminan  melalui  skema  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas)  dan  Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk  mengatasi  hal  itu,  pada  tahun 2004,  dikeluarkan  Undang-Undang  No.40 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  melalui suatu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS).
Undang-Undang  No.24  Tahun  2011 juga  menetapkan,  Jaminan  Sosial  Nasional akan  diselenggarakan  oleh  BPJS,  yang implementasinya  dimulai  sejak  1  Januari tahun  2014.  Secara  operasional,  pelaksa- naan  JKN  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden,  antara lain:  Peraturan  Pemerintah  No.101  Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan  Presiden  No.  12  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Puskesmas  dan  jaringannya  sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan mempunyai  tugas  menjangkau  masyarakat dan  bertanggung  jawab  menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja secara
proaktif  dan  responsif.  Puskesmas  sebagai wadah  pelayanan  kesehatan  perorangan mempunyai  fungsi  menyelenggarakan  upaya kesehatan  yang  bersifat  promotif,  preventif, kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  berupa  rawat jalan  dan  rawat  inap  bagi  peserta  program Jaminan kesehatan,
Puskesmas  Balaraja  dibawah  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tangerang  telah melakukan usaha dalam memberikan informasi tentang Jaminan Kesehatan
Nasional  di  tingkat  desa  maupun  di Kecamatan. Informasi yang diberikan diharapkan  menambah  pengetahuan  masya- rakat  khususnya  pasien  tentang  informasi Jaminan  Kesehatan  terutama  yang  berhubu- ngan dengan kelengkapan administrasi rawat inap sehingga pada saat dirawat masyarakat/pasien  membawa  kelengkapan administrasi  rawat  inap.  Hal  tersebut  akan memudahkan  pasien  disaat  kepulangannya. Data  pasien  rawat  inap  jaminan  kesehatan yang membawa kelengkapan jaminan kesehatan berjumlah 15 orang dari 40 orang pasien  jaminan  kesehatan  yang  dirawat, sekitar  62.5  %  yang  tidak  membawa kelengkapan  administrasi  jaminan  kesehat- an  rawat  inap  dan  hanya  37.5%  yang membawa  kelengkapan  administrasi  jami- nan kesehatan rawat inap.
Faktor  penyebab  ketidaklengkapan administrasi  jaminan  kesehatan  rawat  inap tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor internal  yaitu  pengetahuan  yang  kurang mengenai  persyaratan  jaminan  kesehatan. Faktor  internal  lainnya  karena  kurangnya pengalaman  sehingga  pasien  tidak  memiliki pemikiran  mengenai  persyaratan  yang  harus dilengkapi.  Disam-ping  keterbatasan  dana yang  dimiliki  pasien  untuk  melengkapi persyaratan  administrasi  rawat  inap  dan pendidikan yang dimiliki pasien.
Faktor  ekternal  kemungkinan  karena kurangnya  penyebarluasan  informasi  berupa sosialisasi tentang informasi Jaminan Kesehatan  Nasional  kepada  masyarakat  dan sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan informasi yang akurat dan merata. Selain itu Kurangnya  sosialisasi  yang  merata  di masyarakat  dikarena  beberapa  permasala- han  antara  lain  :  petugas  (man)  pemberi informasi  di  Puskesmas  Balaraja  yang kurang,  sehingga  tidak  semua  masyarakat terjangkau  dan  mengetahui  tentang  infor- masi Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu dapat  disebabkan  oleh  dana  (money)  yang kurang untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi  tersebut.  Media  informasi  atau
sarana dan prasarana juga kurang (material) sehingga menghambat penyam-paian informasi kepada masyarakat. Aspek lingkungan,  dimana  untuk  menyam-paikan informasi  mengenai  kelengkapan  adminis- trasi  jaminan  kesehatan  rawat  inap  kepada seluruh  masyarakat  tidak  terjangkau  oleh petugas  dan  sulit  jika  tidak  ada  dukungan dari lintas sektor mengingat wilayah cakupan yang luas (Sabarguna, 2008).

## Kelengkapan Administrasi Jaminan Kesehatan Nasional
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Sistem
Jaminan Sosial
Nasional bertujuan  memberi  kepastian  perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Undang-Undang  yang  mengatur jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tenang  Jaminan  Tenaga  Kerja  (JAMSOS- TEK).  Untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), telah dikembangkan program Asuransi Kesehatan  (ASKES)  yang  diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun  1991  yang  bersifat  wajib  bagi  PNS atau Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan /Veteran dana anggota keluarganya.
Untuk prajurit
Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia  (POLRI),  dan  PNS  Departemen Pertahanan/TNI/POLRI  beserta  keluarganya telah  dilaksanakan  program  Asuransi  Sosial Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia (ASABRI)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  67  Tahun  1991  yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  perlu menyusun  Sistem  Jaminan  Nasional  yang mampu mensinkronisasikan penyeleng- garaan  berbagai  bentuk  jaminan  sosial  yang dilaksanakan  oleh  beberapa  penyelenggara agar  dapat  menjangkau  kepesertaan  yang lebih  luas  serta  memberikan  manfaat  yang lebih  besar  bagi  setiap  peserta  Jaminan Nasional.
2.  Prinsip  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional adalah :
a. Prinsip  kegotong-royongan.  Prinsip  ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong  dari  peserta  yang  mampu kepada peserta yamg kurang mampu.
b. Prinsip  nirlaba.  Pengelolaan  dana amanat  tidak  dimaksudkan  mencari laba  (nirlaba)  bagi  Badan  Penyeleng- gara  Jaminan  Sosial,  akan  tetapi
bertujuan  untuk  memenuhi  sebesar- besarnya kepentingan peserta.
c. Prinsip  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  efisiensi  dan  efektivi- tas.
d. Prinsip  portabilitas.  Jaminan  sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan  yang  berkelanjutan  meski- pun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal.
e. Prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib. Kepesertaan  wajib  dimaksudkan  agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.
f. Prinsip  dana  amanat.  Dana  yang terkumpul dari iuran peserta merupakan  titipan  kepada  badan- badan  penyelenggara  untuk  dikelola sebaik-baiknya  dalam  rangka  meng- optimalkan  dana  tersebut  untuk kesejahteraan peserta.
3.   Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah:
a. Peserta  adalah  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar  oleh  pemerintah  (UU  No.  40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 ).
b. Penerima manfaat adalah peserta dan anggota  keluarga  yaitu:  istri  /  suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang  sah  sebanyak-banyaknya  lima orang    (UU  No.  40  Tahun  2004  Pasal 20 ayat 2 ).
c. Kepesertaan berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas yang menjamin  keberlangsungan  manfaat bagi  peserta  dan  keluarganya  pasca pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) akan  tetap  menjadi  peserta  dan iurannya dibayar oleh Pemerintah (UU No.  40  Tahun  2004  Pasal  21  ayat 1,2,3 ).
d. Kepesertaan  mengacu  pada  konsep penduduk  dengan  mengizinkan  warga negara  asing  yang  bekerja  paling singkat  enam  bulan  di  Indonesia untuk  ikut  serta  (UU  No.  40  Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8 ).
4. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas  dua  (2)  jenis,  yaitu:  manfaat  medis berupa pelayanan kesehatan yang mencangkup  promo-tif,  preventif,  kuratif serta rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan  bahan  medis  habis  pakai  dan
manfaatnon medis meliputi akomodasi dan ambulans.
5. Kelengkapan Administrasi Pelayanan Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional menurut panduan praktis administrasi klaim fasilitas kesehatan  BPJS  Kesehatan  diberikan  atas dasar:
a. Surat  Rujukan  dari  Dokter  Keluarga atau Klinik swasta yang ditunjuk.
b. Membawa Kartu
Pemeliharaan Kesehatan  (KPK)  atau  Kartu  peserta
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)
Asli.
c. Fotokopi  Kartu  Pemelihara  Kesehatan (KPK).
d. Fotokopi  Identitas  peserta  Jaminan Kesehatan Nasional (KTP atau KK).
6. Kelengkapan Administrasi Jaminan
Kesehatan  Nasional  Rawat  Inap  dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
a. Aspek  Kualitatif,  adalah    data deskriptif  berupa  data  tertulis  atau lisan  /  dokumentasi  dari  suatu kelengkapan  yang  dapat  diterima oleh  akal  sehat  manusia.  Data kualitatif  berupa  pasien  membawa kelengkapan  administrasi  jaminan kesehatan  yaitu  :  kartu  jaminan kesehatan  dan  fotokopinya,  fotokopi kartu  identitas  berupa  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)  serta  membawa  surat  rujukan dari  dokter  keluarga  atau  klinik swasta yang ditunjuk.
b. Aspek  Kuantitatif,  merupakan  data reality dari kelengkapan
administrasi    rawat  inap  dengan menunjukan kelengkapan admi- nistrasi  berupa  kartu    jaminan kesehatan  dan    foto  kopinya,  foto kopi  kartu    identitas  (KTP  atau  KK) dan  surat  rujukan  dari  dokter keluarga  atau  klinik  swasta  yang ditunjuk.
c. Aspek  Statistik  dari  kelengkapan administrasi  rawat  inap  berupa jumlah  dari  masing-masing  berkas persyaratan jaminan kesehatan yaitu :  fotokopi  kartu  jaminan  kesehatan, fotokopi  kartu  identitas  (KTP  atau KK)  dan  surat  rujukan  dari  dokter keluarga  atau  klinik  swasta  yang ditunjuk, yang masing-masing sebanyak  2  lembar,  satu  lembar untuk  pengajuan  klaim  dan  satu lembar lagi untuk berkas di
pelayanan  (diadaptasi  dari  Jack  R. Fraenkel  &    Norman  E.  Wallen,
1993). Pengetahuan tentang Informasi Jaminan Kesehatan Nasional
1. Definisi Pengetahuan.
Pengetahuan (Knowledge) adalah  hasil tahu, dan ini dapat terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek  tertentu  (indera  pendengaran, penciuman, rasa dan raba). Pengetahuan yang  ada  pada  manusia  bertujuan menjawab  masalah-masalah  kehidupan yang dihadapinya sehari-hari. (Notoatmodjo, 2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pengetahuan  menurut  Mubarok  (2007) antara lain :
a. Pendidikan Semakin  tinggi  pendidikan  sese- orang  semakin  mudah  pula  mereka menerima  informasi,  dan  pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.
b. Pekerjaan Lingkungan pekerjaan
dapat menjadikan  seseorang  memper-oleh pengalaman  dan  penge-tahuan  baik secara  langsung  maupun  tidak langsung.
c. Umur Dengan
bertambahnya umur seseorang  akan  terjadi  perubahan dan  pada  aspek  fisik  dan  psikologis (mental).
d. Minat
Minat sebagai suatu kecende-rungan atau  keinginan  yang  tinggi  terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang  untuk  mencoba  dan menekuni  suatu  hal  dan  pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
e. Pengalaman. Pengalaman  adalah  suatu  kejadian yang  pernah  dialami  seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  Ada  kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang  akan  berusaha  untuk melupakan, namun  jika pengalaman terha-dap obyek tersebut menyenang-kan maka secara psikologis  akan  timbul  kesan  yang sangat  mendalam  dan  membekas dalam emosi kejiwaannya.
f. Kebudayaan lingkungan sekitar.
Kebudayaan  dimana  kita  hidup  dan dibesarkan  mempunyai  pengaruh besar  terhadap  pem-bentukan  sikap kita karena lingkungan sangat berpengaruh  dalam  pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.
g. Informasi.
Kemudahan
untuk memperoleh suatu  informasi  dapat  membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.
2. Tingkat Pengetahuan. Menurut Notoadmodjo (2010) mempunyai enam tingkatan yakni :
a. Tahu ( Know ).
Tahu  diartikan  sebagai  mengingat suatu  materi  yang  telah  dipelajari sebelumnya ( recall ).
b. Memahami ( Comprehension ).
Memahami  diartikan  sebagai  suatu kemampuan untuk menjelaskan secara  benar  tentang  objek  yang diketahui  dan  dapat  menginter- pretasikan  materi  tersebut  secara benar.
c. Aplikasi ( Aplication )
Aplikasi  diartikan  sebagai  kemam- puan  untuk  menggunakan  materi yang  telah  dipelajari  pada  situasi atau kondisi real (sebenarnya). d. Analisis ( analysis ).
Analisis  adalah  suatu  kemampuan untuk  menjabarkan  materi  atau suatu  objek  kedalam  komponen- komponen,  tetapi  masih  didalam satu struktur organisasi dan kaitannya satu sama lain.
e. Sintesis ( synthesis )
Sintesis  menunjuk  kepada  suatu kemampuan  untuk  meletakkan  atau menghubungkan  bagian-bagian  di- dalam  suatu  bentuk  keseluruhan yang baru.
f. Evaluasi ( Evaluation ). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi  atau  penilaian  terhadap suatu materi atau objek.
3. Metode  Pengetahuan  tentang  Jaminan Kesehatan Nasional dapat berupa:
a. Bimbingan dan Penyuluhan.
Bimbingan  dan  penyuluhan  dapat semakin meningkatkan kontak
antara klien dengan petugas kesehatan agar semakin lebih
intensif. Telah dilakukannya bimbingan  dan  penyuluhan  tentang Jaminan  Kesehatan  Nasional  di setiap  Kecamatan  wilayah  Kabu- paten  Tangerang  berupa  sosialisasi jaminan kesehatan nasional.
b. Wawancara Dalam melakukan wawancara,
petugas  kesehatan  berusaha  untuk menggali  informasi  kepada  klien mengapa  ia  tidak  mau  atau  belum melakukan perubahan
yang mengarah  kepada  kesehatan  dan untuk  mengetahui  apakah  perilaku yang sudah atau yang akan diadopsi mempunyai kesadaran yang kuat.
4. Media  Pengetahuan  tentang  jaminan kesehatan Nasional dapat berupa:
a. Media cetak Media  Informasi  tentang  jaminan kesehatan  nasional  melalui  media cetak  telah  banyak  tersebar  melalui poster  dan  booklet  yang  dibagikan pada setiap kecamatan dan Puskesmas  di  wilayah  kabupaten Tangerang.
b. Media elektronik Informasi  tentang  jaminan  keseha- tan  nasional  telah  disampaikan melalui  saluran  televisi  danjaringan internet. Informasi Jaminan Kesehatan Nasional 1. Cara  Penyampaian  Informasi  tentang Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yaitu:
a. Natural  /  Manusia.  Penyampaian informasi  secara  Natural  /  manusia ialah  penyampaian  informasi  masih menggunakan
tangan manusia.
Dalam penyampaian Informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional berupa  Sosialisasi  dan  penyuluhan secara  verbal  dengan  menggunakan bahasa tubuh si pemberi informasi.
b. Mekanis.Penyampaian informasi secara mekanis ini adalah penyampaian informasi dengan menggunakan peralatan yang berbentuk  mekanik  dan  digerakkan oleh  tangan  manusia.  Pemberian informasi tentang Jaminan Kesehatan nasional dengan menggunakan  leaf  leat  atau  lembar balik.
c. Elektronis.  Penyampaian  informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional
ini  dengan  menggunakan  Komputer dan Proyektor.
2. Media  Informasi    Jaminan  Kesehatan Nasional  dapat  dibagi  menjadi  beberapa kelompok yaitu:
a. Media  Lini  Atas.  Media  Informasi  lini atas  ini  pada  Jaminan  kesehatan oleh  pemerintah  sudah  terealisasi melalui iklan di televisi dan pemasangan  spanduk  di  wilayah kecamatan.
b. Media  Lini  Bawah.  Penyebaran informasi    tentang  jaminan  keseha- tan  nasional  melalui  media  lini bawah  sudah  tersebar  luas  melalui brosur  dan  poster  yang  disebarkan ditempat
pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas Balaraja.
c. Animasi. Penyebaran Informasi melalui  animasi  biasanya  dijadikan satu dengan m enggunakan computer  dan  proyektor,  dimana informasi akan lebih menarik perhatian  audiensi  bila  informasi yang  disampaikan  menggunakan animasi.
d. Video,  video  menyediakan  sumber daya  yang  kaya  dan  hidup  bagi aplikasi  multimedia.  Ada  banyak kreasi  tombol  yang  memungkinkan waktu  munculnya  objek  informasi yang disinkronkan dengan musik.
3. Cara  Penyebaran  Informasi  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara lain:
a. Periklanan  (Advertising),  tentang jaminan kesehatan nasional ini telah dilakukan  oleh  pemerintah  lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi,  ataupun  dalam  bentuk poster-poster
yang dipasang dipinggir  jalan  atau  tempat-tempat yang strategis.
b. Pribadi (Personal), merupakan
kegiatan  instansi  untuk  melakukan kontak  langsung  dengan  calon konsumennya. Informasi yang disampaikan tentang jaminan kesehatan  nasional  personal  ini melalui internet.
c. Promosi  ( Promotion ),  merupakan kegiatan untuk memberitahukan tentang
informasi, sehingga diharapkan masyarakat akan merubah perilakunya dari yang tidak tau menjadi tahu.
d. Publisitas ( Pubilicity ),merupakan cara  yang  biasa  digunakan  untuk membentuk  pengaruh  secara  tidak langsung  kepada  masyarakat,  agar mereka  menjadi  tahu.  Publisitas merupakan  suatu  alat  promosi  yang mampu
membentuk
opini masyarakat  secara  tepat,  sehingga sering  disebut  sebagai  usaha  untuk "mensosiali-sasikan"atau" memasyarakatkan ".

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain deskriptif  analitik  yaitu  penelitian  yang memberikan  gambaran  sebab  akibat  dari kedua  variabel  yaitu  variabel  independen adalah  :  Pengetahuan  pasien  tentang informasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  dan variabel  dependennya  adalah  :  Kelengkapan administrasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional rawat inap.
Selain itu pendekatan yang digunakan yaitu  studi  cross  sectional  yang  merupakan suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi  antara  faktor–faktor  resiko  dengan efek dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat ( point  time  approach )  artinya  yaitu  setiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan  penelitian  dilakukan  terhadap  status karakter  atau  variabel  subjek  pada  saat pengamatan.  Lalu  data  dikumpulkan  secara sistematis  dan dicari hubungan atau keterikatan  antara  variabel  independen dengan variabel dependen.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah seluruh  pasien  Jaminan  Kesehatan  Nasional di  wilayah  Kecamatan  Balaraja  yang  pernah dirawat  di  Puskesmas  Balaraja  berjumlah  ± 500 orang / jiwa ( dalam setahun ).
Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah Insidentil Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel  dalam  kegiatan  atau  waktu  tertentu dan didasarkan atas tujuan tertentu. Sampel dalam  penelitian  ini  berjumlah  40  orang (adalah  rata-rata  pasien  rawat  inap  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Puskesmas  Balaraja setiap bulannya).

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian karakteristik  umur  responden  peserta  JKN adalah  usia  15  –  65  tahun  yang  dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ≤ 25 tahun dan lebih  dari  >  25  tahun.  Kelompok  besar responden berusia> 25 tahun yaitu  73 %.

## Diagram 1
Frekuensi Responden Menurut Kelompok

## Umur
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dilihat distribusi frekuensi seluruh responden penelitian menurut Jenis Kelamin yang paling dominan  yaitu  perempuan  sebanyak  21 responden (53%).

## Diagram 2 Frekuensi Responden Menurut Kelompok Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil
penelitian pendidikan responden yang terbanyak adalah ≤  tingkat  pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP) sebanyak 23 orang (57%).

## Diagram 3 Frekuensi Responden Menurut Kelompok Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian pekerjaan menunjukan  bahwa  ibu  rumah  tangga  dan tidak berkerja merupakan responden terbanyak yaitu 26 responden (65%).
Diagram 4 Frekuensi Responden Menurut Kelompok Pekerjaan Berdasarkan
hasil penelitian, menunjukan  bahwa  responden  sebagian besar  yang  pernah  berobat  ke  Puskesmas sebanyak 27 responden (57%).

## Diagram 5 Frekuensi Responden Menurut  Riwayat Berobat
Pengetahuan informasi responden tentang  Jaminan  Kesehatan  Nasional  lebih sedikit  yang  benar  mengenai  informasinya yaitu  sebesar  25%,  sedangkan  pengetahuan responden  yang  salah  tentang  informasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 75%.
Pengetahuan tentang informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  responden  di  Puskesmas  Balaraja lebih  banyak  yang  mempunyai  pengetahuan tentang  informasi  JKN  yang  tinggi  yakni 25%.
Hasil
penelitian berdasarkan karakteristik  responden  menurut  umur  yang terbanyak yaitu > 25 tahun (73%). Menurut Depkes 2009 yaitu umur tersebut merupakan masa  dewasa,  dimana  pada  masa  tersebut terjadi  kematangan  biologis  dan  psikososial. Pada  masa  dewasa  ini  manusia  sudah  dapat menentukan mana yang baik dan buruk serta mana  yang  benar  dan  salah.  Tingkat pendidikan  responden  terbanyak  yaitu  ≤ pendidikan  dasar  sebesar  23  orang  (57%). Dalam  program  pemerintah  berdasarkan Undang–Undang  Pendidikan  Nasional  No.2 tahun1989, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun  atau  pendidikan  sampai  tingkat  SLTP. Menurut  Mubarok  2007  menyatakan  bahwa semakin  tinggi  pendidikan  seseorang  maka semakin  mudah  pula  mereka  menerima informasi  dan  pada  akhirnya  makin  banyak pula
pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya  rendah,  akan  menghambat perkembangan  sikap  seseorang  terhadap penerimaan informasi.
Kelengkapan Administrasi Rawat Inap JKN
Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk kelengkapan  administrasi  rawat  inap  JKN didapatkan  hasil  bahwa  sebagian  besar responden memiliki kelengkapan administrasi rawat inap yakni sebesar 52,5%.
Dari data yang diperoleh 52.5%, yang membawa  kelengkapan  administrasi  JKN,  ini dikarenakan  kemungkinan  pasien  sudah mendapat  informasi  tentang  kelengkapan administrasi yang mesti dibawa saat berobat ke  Puskesmas  Balaraja.  Disamping  itu apabila mereka tidak membawa kelengkapan administrasi  rawat  inap  maka  mereka  akan dikenakan
biaya
administrasi saat
kepulangannya.  Dari  pemikiran  tersebut responden  tidak  mau  mengambil  resiko  saat kepulangannya  dengan  membayar  walau sebenarnya  biaya  rawat  inapnya  ditanggung oleh JKN.
Menurut buku panduan praktis
administrasi  klaim  BPJS  Kesehatan  ada  5 (lima) kriteria kelengkapan administrasi yang dibawa  pasien  saat  berobat  ke  Puskesmas, yaitu:  pasien  membawa  kartu  kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, pasien membawa  fotokopi  kartu  kepesertaan  JKN, pasien membawa kartu identitas berupa KTP atau  KK,  peserta  membawa  fotokopi  kartu identitas  (KTP  /  KK),  dan  peserta  membawa surat  rujukan  dari  dokter  atau  klinik  swasta yang ditunjuk.
Pada  saat  dirawat  pasien  mampu memperlihatkan  dan  menyerahkan  kepada petugas  pelayanan  rawat  inap  di  Puskesmas karna  jika  salah  satu  tidak  terpenuhi  maka dikategorikan  responden  tidak  membawa kelengkapan  adminitrasi  rawat  inap  Jaminan Kesehatan Nasional.
Jika  dilihat  dari  karakter  responden yang  banyak  melengkapi  administrasi  rawat inap  adalah  berjenis  kelamin  perempuan yakni  21  orang  (53%),  karena  secara psikologis wanita terpengaruh dari perasaannya, bila tidak membawa kelengkapan  administrasi  rawat  inap  maka akan  merasa  tidak  diterima  dan  tidak  akan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas.
Pekerjaan  responden  yang  terbanyak adalah  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  tidak bekerja  yakni  26  orang  (65%),  dimana  ibu rumah  tangga  dan  tidak  bekerja  memiliki waktu  lebih  untuk  memperoleh  informasi tentang kelengkapan administrasi rawat inap. Informasi  yang  diperoleh  dapat  melalui verbal  sesama  ibu  rumah  tangga  atau  pun melalui media tulis seperti majalah dan surat kabar  serta  melalui  media  elektronik  seperti radio dan televisi.
Hubungan antara pengetahuan tentang informasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan kelengkapan administrasi rawat inap di Puskesmas Balaraja
Berdasarkan  hasil  uji  chi  –  square antara  pengetahuan  tentang  informasi  JKN dengan  kelengkapan  administrasi  rawat  inap diperoleh  nilai    P–Value  (sig.)  yang  nilainya 0.583,  dibandingkan  dengan  nilai  α  =  0.05 (5%),  atau  data  ρ  =  0.583  >  0.05  maka dapat  diambil  kesimpulan  Ho  diterima  yang artinya  bahwa  tidak  ada  hubungan  antara pengetahuan  tentang  informasi  Jaminan Kesehatan  Nasional  dengan  kelengkapan administrasi  rawat  inap  di  Puskesmas Balaraja.
Untuk korelasi antara variabel independen  (x)  dengan  variabel  dependen (y), dapat dilihat dari nilai koefisiensi korelasi (KK)  yaitu  0.303  yang  berarti  korelasinya rendah,  sedangkan  nilai  koefisiensi  korelasi (r)  antara  kedua  variable  tersebut  adalah korelasi positif antara pengetahuan informasi tentang JKN dengan
kelengkapan
administrasi rawat inap.
Tidak adanya hubungan antara pengetahuan  tentang  informasi  JKN  dengan kelengkapan administrasi rawat inap
dikarenakan  kemungkinan  adanya  faktor riwayat berobat pasien itu sendiri. Data hasil penelitian tentang riwayat pengobatan menyatakan bahwa 27 orang (57%) responden  menyatakan  pernah  berobat sebelumnya  atau  memiliki  riwayat  berobat sebelumnya.  Dimana  pengalaman  adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan akan menimbulkan kesan yang  mendalam  serta  membekas  dalam emosi kejiwaannya (Mubarok, 2007).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa data yang dilakukan untuk mengetahui  hubungan  pengetahuan  tentang informasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) dengan  kelengkapan  administrasi  rawat  inap di  Puskesmas  Balaraja,  maka  diperoleh kesimpulan  bahwa  responden  di  Puskesmas Balaraja  lebih  banyak  yang  mempunyai pengetahuan  tentang  informasi  JKN  yang tinggi yakni 25%, responden yang membawa kelengkapan  administrasi  rawat  inap  lebih banyak  yakni  52.5%.  Tidak  ada  hubungan antara  pengetahuan  tentang  informasi  JKN dengan kelengkapan administrasi rawat inap.

## Daftar Pustaka
Azrul,  A.  (1995). Menjaga  mutu  pelayanan kesehatan.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
BPJS  Kesehatan.  (2014). Panduan  praktis pelayanan
kesehatan. Jakarta:
Direktorat Pelayanan.
BPJS  Kesehatan.  (2014). Panduan  praktis administrasi  klaim  fasilitas  kesehatan BPJS  kesehatan. Jakarta:  Direktorat Pelayanan.
BPJS  Kesehatan.  (2014). panduan  praktis teknis verifikasi klaim. Jakarta: Direktorat Pelayanan.
BPJS  Kesehatan.  (2014). Panduan  layanan bagi  peserta  BPJS. Jakarta:  Direktorat Pelayanan.
BPJS  Kesehatan.  (2014). Panduan  praktis skrining  kesehatan. Jakarta:  Direktorat Pelayanan.
Depkes, RI. (2009). Petunjuk teknis jaminan kesehatan  masyarakat  (JAMKESMAS)  di Puskesmas dan jaringannya tahun 2009 .
Jakarta: Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat
Djarwanto. (1991). Statistik  non parametrik , (edisi 2). Yogyakarta: BPFE, 1991.
Notoatmodjo,  S.  (2003). Pendidikan  dan perilaku  kesehatan .  Jakarta:  PT.  Rineka
Cipta. Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sugiyono. (2011). Statistika untuk penelitian.
Bandung: Affabeta.
Sugiyono. (2011).
Metode penelitian kombinasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2010). Statistik  non  parametris untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni. (2014). Panduan penelitian keperawatan  dengan  SPSS .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sujarweni. (2014). Panduan penelitian kebidanan  dengan  SPSS .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN.  (2014). buku  pegangan  sosialisasi jaminan  kesehatan  nasional  dalam
sistem jaminan sosial
nasional.
Kemenkes RI. Jakarta Peraturan  Presiden  No.  101  tahun  2012, Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diakses dari: http://www.hukumonline.com/. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111  tahun  2013, tentang  jaminan kesehatan , diakses dari: http://www.hukumonline.com/. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  No.71  tahun  2013, Tentang pelayanan  kesehatan  pada  jaminan kesehatan nasional , diakses dari: http://www.hukumonline.com/.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.40 tahun  2004, Tentang  sistem  jaminan sosial nasional. Diakses dari: http://www.hukumonline.com/. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.24 tahun 2011, Tentang badan penyelenggara  jaminan  sosial .  Diakses dari:  http://www.hukumonline.com/.
Statistik  Parametrik  (2011,  10  November).
Diakses  dari:    http://mansenandyy. blogspot.com/2011/10/statistik- parametrik.html.