## JIE E :

## Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Menegakkan  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima
Yogi Putra 1 , Tarma Sartima 2 , Netrivianti 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia
* penulis korespondensi: yogi71400@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRAK

## A rticle history:
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menegakkan Peraturan  Daerah  tidak  lepas  dari  bagaimana  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  pada  saat  proses  penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai  penegak  perda  dan  penyelenggaraan  ketertiban umum  dan  ketenteraman  masyarakat.  Ketenteraman masyarakat  dan  Ketertiban  umum  merupakan  suatu kebutuhan  dasar  kota,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Daerah  No.  1  tahun  2016  di  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  data  dapat  dianalisis  dengan  cara  hanya menggambarkan,  menguraikan  dan  menjelaskan  tentang permasalahan  yang  terjadi  terhadap  Peran  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  No.1 Tahun  2016  pasal  43  tentang  Penertiban  Pedagang  Kaki Lima  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hasil  penelitian  bahwa (1)  Peran  Satpol  PP  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dalam penertiban PKL adalah melakukan penertiban dan penataan serta penindakan.. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP  dalam  penertiban  PKL  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang, transportasi  yang  tidak  layak  serta  Sumber  daya  Manusia yang belum memadai.(3) Untuk mengatasi kendala-kendala dalam  penegakkan  peraturan  Daerah  telah  dilaksanakan sosialisasi,  mengupayakan  penambahan  armada  serta Bimtek bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06 December 2021 Accepted 14 December 2021
Keyword: Satpol PP, Perda, PKL

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima tidak  terlepas  dari  pengawasan  para aparat  Pemerintah  dalam  penegakan pelaksanaan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Masalah Pedagang  Kaki  lima  (PKL)  tidak  kunjung
selesai  khususnya  di  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Permasalahan  ini  muncul  setiap tahun  dan  terus  saja  berlangsung  tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.  Keberadaan  PKL  kerap dianggap  ilegal  karena  menempati  ruang
publik  dan  tidak  sesuai  dengan  visi  kota yang  sebagian  besar  menekankan  aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota atau  kita  kenal  dengan  istilah  3K.  Oleh karena  itu  PKL  sering  kali  menjadi  target utama kebijakan  –  kebijakan  pemerintah, seperti penggusuran dan relokasi. (Fauziyah, 2015)
Hal  ini  merupakan  masalah  yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua  sisi  dilematik.  Pertentangan  antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan  friksi  di  antara  keduanya. Para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan  mereka  bertahan  dalam suatu  kondisi  yang  memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di  hadapi  diantaranya  kurangnya  modal, tempat  berjualan  yang  tidak  menentu, kemudian  ditambah  dengan  berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang  keberadaan  mereka  (Tahir  & Riskasari,  2015).  Melihat  kondisi  seperti ini,  maka  seharusnya  semua  tindakan pemerintah  didasarkan  atas  kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan  rakyat  atau  dalam  hal  ini harus  didasarkan  pada  asas  oportunitas. (Mulia & Saputra, 2020)
Permasalahan  yang  lain  muncul ketika  dalam  melaksanakan  perannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan  kepala  daerah,  sebagai  salah satu  tugas  utama  dari  Satpol  PP,  Satpol PP,  aparat  Satpol  PP  sering  kali  harus menghadapi berbagai  kendala  ketika harus  berhadapan  dengan  masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya  bermuara  pada  munculnya konflik (bentrokan). (Fadhil, 2015) TELAAH LITERATUR

## DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Peran
Istilah  peran  dalam  “Kamus  Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain
sandiwara  (film),  tukang  lawak  pada permainan  makyong,  perangkat  tingkah yang diharapkan dimiliki  oleh  orang  yang berkedudukan  di  masyarakat.  Menurut Abu  Ahmadi  (1982)  peran  adalah  suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya  individu  harus  bersikap  dan berbuat  dalam  situasi  tertentu  yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
Peran  merupakan  aspek  dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang,  sedangkan  status  merupakan sekumpulan  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban- kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.
Peran  merupakan  tindakan  atau perilaku  yang  dilakukan  oleh  seseorang yang  menempati  suatu  posisi  di  dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup  3  (tiga)  hal,  yaitu  :  Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan  posisi  atau  tempat  seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan  yang  membimbing  seseorang dalam
kehidupan kemasyarakatan.
(Novianti et al., 2017)

## Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan  salah  satu  perangkat  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah  (Suprayetno,  2017).  Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di  Daerah Provinsi  dan  Daerah  /Kota.  1)  Di  Daerah Provinsi,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dipimpin  oleh  Kepala  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin  oleh  Kepala  yang  berada  di
bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal  dari  kata  Pamong  dan  Praja, Pamong  artinya  pengasuh  yang  berasal dari  kata  Pamong  yang  juga  mempunyai arti  sendiri  yaitu  mengasuh.  Mengasuh  / merawat  anak  kecil  itu  sendiri  biasanya diartikan  sebagai  mengemong  anak  kecil, sedangkan  Praja  adalah  pegawai  negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.
Diberikannya  kewenangan  pada Satpol  PP  untuk  melaksanakan  tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja  berpijak  dari  UU  No.2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf  c  dan  Pasal  14  huruf  c  Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya  menyebutkan  bahwa  "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi,
kabupaten/kota)  adalah  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat".  Dalam  penjelasan  Pasal  13 ayat  (1)  huruf  c  Undang-undang  No.  34 Tahun  2004  disebutkan  bahwa  "Yang dimaksud  dengan  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat
termasuk
penyelenggaraan perlindungan mmasyarakat”

## Peraturan Daerah
Peraturan  daerah  merupakan  hasil kerja  sama  antar  pihak  Legislatif  daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang  di  dalamnya  mengatur  kepentingan umum  yang  ada di daerah  bersangkutan. Keputusan  Kepala  Daerah  adalah  suatu bentuk  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).
Menurut Irawan Sujito (1990) bahwa  :Pada  hakikatnya  baik  keputusan maupun  peraturan dan  peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab
ketiganya merupakan perwujudan kehendak
penguasa tersebut harus mengambil keputusan.
Dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka 10 diberikan  pengertian  mengenai  Peraturan Daerah yaitu : Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

## Pedagang Kaki Lima
Pedagang  kaki  lima  atau  disingkat PKL  adalah  istilah  untuk  menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan  komersial  di  atas  daerah  milik jalan  (DMJ/trotoar)  yang  (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang  menggunakan  gerobak.  Istilah  itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki  pedagangnya  ada  lima.  Lima  kaki tersebut  adalah  dua  kaki  pedagang ditambah  tiga  "kaki"  (yang  sebenarnya adalah tiga  roda, atau dua  roda dan  satu kaki kayu).
Menghubungkan  jumlah  kaki  dan roda  dengan  istilah  kaki  lima  adalah pendapat  yang  mengada-ada  dan  tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).
Istilah pedagang kaki lima pertama kali  dikenal  pada  zaman  Hindia  Belanda, tepatnya  pada  saat  Gubernur  Jenderal Stanford
Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang
mengharuskan
pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2  meter  dari  bangunan  formal  di  pusat kota.  Peraturan  ini  diberlakukan  untuk melancarkan  jalur  pejalan  kaki  sambil tetap  memberikan  kesempatan  kepada pedagang  informal  untuk  berdagang. Tempat  pedagang  informal  yang  berada  5 kaki  dari  bangunan  formal  di  pusat  kota inilah  yang  kelak  dikenal  dengan  “kaki lima”  dan  pedagang  yang  berjualan  pada tempat  tersebut  dikenal  dengan  sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL

## METODE PENELITIAN
Dalam hal ini penulis menggunakan metode  kualitatif,  data  dapat  dianalisis dengan  cara  hanya  menggambarkan, menguraikan  dan  menjelaskan  tentang permasalahan yang terjadi dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah No.1
Tahun  2016  pasal  43  tentang  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima di  Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan Populasi dalam penelitian adalah Seluruh aparat di Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  terkait dalam  Peranan  Satuan  Polisi  Pamong Praja,  masyarakat  dan  Pedagang  Kaki Lima  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang peneliti  gunakan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan  Peraturan  Daerah  No.  1 Tahun  2016  Pasal  43  Tentang  Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam  konteks  penegakan  perda, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah  daerah.  Menurut  ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  “Satuan  Polisi  Pamong  Praja
dibentuk  untuk  menegakkan  perda  dan perkada,  menyelenggarakan  ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2018 tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang  melakukan  pelanggaran  atas perda dan/atau perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur,  atau  badan  hukum  yang mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan  tindakan  penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur,  atau  badan  hukum  yang diduga  melakukan  pelanggaran  atas perda dan/atau perkada; dan
4. Melakukan  tindakan  administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  perda dan/atau perkada.
Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai  salah  satu  “penjaga”  dalam penegakan  suatu  perda  dan  perkada. Melihat  kewenangan  yang  sangat  besar dimiliki  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja tentu  membuat  institusi  tersebut  untuk berperan  aktif  keterlibatannya  dalam proses  pembentukan  serta  mengawal perjalanan perda.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat,  penyelidikan
terhadap  pelanggaran  perda  dan/atau perkada, dan tindakan administratif.
Sehubungan  penertiban  terhadap pedagang  kaki  Lima,  Peran  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Pesisir  Selatan dalam menegakkan peraturan perda melakukan langkah-langkah : 1. Penertiban
Penertiban  adalah  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna menciptakan  kondisi  lingkungan  yang aman  dan  nyaman.  Kegiatan  penertiban ini  difokuskan  kepada  para  PKL  yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan kepada  warga  yang  tidak  memiliki  Surat Izin  dalam  melakukan  usaha.  Pihak  yang terlibat  adalah  Satpol  PP  yang  bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut  barang  milik  pedagang  yang berada  di  wilayah  yang  di  larang  atau menggunakan fasilitas umum.
Sebagai  salah  satu  kota  destinasi wisata, Kabupaten Pesisir
Selatan
mempunyai  tempat-tempat  objek  wisata yang  menarik  seperti  wisata  Puncak Mandeh,  dan  Pantai  Carocok.  Hal  ini tentulah menjadikan ladang bagi masyarakat  yang  ingin  berjualan  di kawasan tersebut dan juga menumbuhkan banyak pedagang-pedagang yang membuka lapak-lapak.
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  melakukan  penertiban  di  bukan hanya  di  kawasan  wisata  saja  tetapi  juga melakukan  penertiban  di  lokasi-lokasi yang  dianggap  mengganggu  ketertiban umum  seperti  di  Taman  Spora  depan RSUD Painan serta penertiban pedagang di pasar-pasar  yang  berada  di  kawasan Pesisir Selatan.
2. Penataan
Penataan  adalah  proses  untuk melakukan  pengaturan  atau  penyusunan dalam  penetapan  lokasi  sesuai  dengan diperuntukkannya.
Berdasarkan Permendagri  Nomor  41  Tahun  2012 tentang
pedoman
penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  melalui  penetapan  lokasi  binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan
memperhatikan
kepentingan umum, sosial, estetika,  kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang
Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  melalui  penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan,  pemindahan,  penertiban  dan penghapusan  lokasi  pedagang  kaki  lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan,
ketertiban,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan diadakannya penataan pedagang  kaki  lima  ini  tidak  berarti Pemerintah  Daerah  akan  membiarkan pedagang  kaki  lima  untuk  terus  tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat- tempat  usaha  yang  permanen  di  tempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut  telah  tumbuh  dan  berkembang menjadi  besar,  dalam  jangka  waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah ke pasar-pasar  atau  toko-toko,  atau  lokasi yang sudah ditentukan.
3. Penindakan
Penindakan  adalah  suatu  proses untuk mengambil tindakan atau perbuatan  menindak.  Yang  dimaksud dengan  menindak  adalah  melakukan tindakan  hukum  terhadap  pelanggaran Peraturan  Daerah  untuk diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penindakan  atas  pelaksanaan  peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku penegak peraturan daerah yang
berkoordinasi  dengan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dalam  upaya  untuk  menerapkan sanksi  hukum  bila  terjadi  pelanggaran Perda  Nomor  1  Tahun  2016  pasal  43 tentang  Penertiban  PKL  terdapat  sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah  terkait  dalam  penertiban  PKL, maka  Satpol  PP  melakukan  penindakan terhadap  adanya  PKL  yang  membandel berjualan  di  lokasi  yang  sudah  dilarang dengan  melakukan  pembokaran  lapak- lapak dan penyitaan barang-barang PKL
Terkait  dengan  penindakan  yang dilakukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam penegakkan
Perda
dalam
penertiban
pertama mengunjungi pedagang dan memberikan arahan tentang larangan  berjualan  di  lokasi  yang  tidak diperbolehkan.  Kedua:  apabila  pedagang itu  membandel,  akan  dilakukan  teguran, ketiga membuat surat pernyataan bahwasanya pedagang tidak akan berjualan di lokasi yang dilarang” Kendala-kendala
Satpol PP dalam menegakkan  Peraturan  Daerah  No.  1 Tahun  2016  pasal  43  tentang  Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Kurangnya  kesadaran  dan  Partisipasi Pedagang
Banyak  masyarakat  dalam  hal  ini PKL  yang  belum  memahami  Perda, walaupun  demikian  masyarakat  Painan mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”
Kurangnya  pemahaman  terhadap Perda  tentang  PKL  hal  ini  disebabkan kurangnya  sosialisasi  Perda  tentang  PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL.  Walaupun  tugas  utama  sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP  tetap  berupaya  mensosialisasikan Perda  tentang  PKL  disela-sela  waktu Patroli.  Keterangan  di  atas  berdasarkan
wawancara  dengan  Bapak  Dalipal,  SH, MM., selaku Kepala Satpol PP di Kabupaten  Pesisir  Selatan,  mengatakan: “Kurangnya  sosialisasi Perda tentang PKL kepada  masyarakat  adalah  tugas  pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak  bosan-bosan  memberi  pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin. 2. Transportasi yang tidak layak Dalam
melaksanakan tugas
penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  dilokasi yang tidak ada izinnya, sarana Transportasi  adalah  merupakan  salah satu faktor yang sangat penting dibutuhkan  demi  lancarnya  pelaksanaan tugas  dalam  upaya  penertiban  pedagang kaki  lima.  Namun  kenyataannya  sarana transportasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan sangatlah tidak mendukung.
3. Sumber Daya Manusia
Dalam berfungsinya peraturan, mentalitas atau  kepribadian petugas penegak  hukum  memainkan  peranan penting,  kalau  peraturan  sudah  baik, tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik,  tentu  bermasalah.  Oleh  karena  itu, salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan  peraturan  adalah  mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip  pendapat  J.  E.  Sahetapy  yang mengatakan.:  “Dalam  rangka  penegakan hukum  dan  implementasi  penegakan hukum  bahwa  penegakan  keadilan  tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.
Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka  penegakan  hukum  oleh  setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya)  keadilan  dan  kebenaran harus  dinyatakan,  harus  terasa  dan terlihat, harus diaktualisasikan”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, masih  terdapat  tugas  dan  kewenangan sebagai penegak perda belum dioptimalkan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja. Penindakan masalah keamanan dan ketertiban  umum  serta  tugas  lain  yang
melibatkan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja tercantum  dalam  suatu  perda.  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dapat  diumpamakan sebagai  salah  satu  “penjaga”  dalam penegakan  suatu  perda.  Melihat  peranan yang  sangat  besar  dimiliki  oleh  Satuan Polisi  Pamong  Praja  tentu  membuat institusi tersebut
berperan aktif keterlibatannya dalam
proses pembentukan  serta  mengawal  perjalanan perda, sumber daya manusia dalam hal ini anggota  Satpol  PP  juga  harus  bisa memahami tugas dan peranan tersebut”
Upaya  dilakukan  Satpol  PP  dalam mengatasi  kendala-kendala  Penegakkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 pasal 43  tentang  Penertiban  Pedagang  Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan
Adapun  upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam penegakan  Peraturan  daerah  tentang Penertiban PKL 1. Melakukan Sosialisasi
Untuk  meningkatkan  kesadaran serta  partisipasi  para  pedagang  tentang pengetahuan  Perda  penertiban  Pedagang kaki Lima ini maka dilakukanlah sosialisasi supaya PKL paham terhadap isi dari  Perda  tentang  PKL.  Pemahaman tersebut  akan  berguna  dalam  penataan apabila  pemerintah  daerah  mempunyai kebijakan  terhadap  lokasi  PKL  tertentu, sehingga  ketika  Satpol  PP  diberi  perintah untuk  menertibkan  PKL,  diharapkan  PKL dengan  sendirinya  akan  sadar  dan  mau ditertibkan Satpol PP.
Selain melakukan sosialisasi masyarakat  juga  perlu  diberikan  ruang untuk  berperan  serta  dalam  penyusunan Raperda  dan/atau  Raperkada.  Hal  ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara  masyarakat  dan  Satuan  Polisi Pamong Praja.
2. Penambahan armada transportasi yang baik
Selama ini armada yang digunakan ada,  namun  tidaklah  layak  mengingat jarak  yang  ditempuh  dari rest  area ke lokasi  penertiban  kadang  memerlukan jarak  tempuh  yang  jauh  sehingga  sangat dibutuhkannya  armada  yang  baik  dan layak.
Penambahan armada atau penggantian armada dalam rangka kelancaran tugas Satpol PP dalam menegakkan
peraturan Daerah, khususnya Penertiban Pedagang Kaki lima ini, kami dari Satuan PP dan Damkar telah mengajukan  usulan  tersebut  ke  dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). 3. Melakukan  Bimtek  bagi  Polisi  Pamong Praja
Dalam  rangka  meningkatkan  SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan  bimbingan  teknik  pembekalan peningkatan  kapasitas  Sumber Daya bagi anggota Polisi Pamong Praja terkait dengan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya terutama dalam rangka menangani terjadinya  aksi  huru  hara.  Sehingga  ke depan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja  dapat  bergerak  cepat  dalam  rangka kesiap–siagaan  menangani  aksi  dalam bentuk pengamanan daerah serta dilingkungan masyarakat. Perlunya Bimtek pembekalan peningkatan kapasitas SDM menuju profesionalisme, seperti skill atau ketrampilan,  kemudian  pengetahuan  dan sikap,  sehingga  apabila  seorang  petugas Satpol  PP  dapat  menjalankan  unsur tersebut  maka  seorang  Satuan  Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan harapan  akan  mencapai  satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  berkualitas  dan profesional serta bertanggung jawab dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak Peraturan Daerah sekaligus dapat menjaga ketenteraman  dan  ketertiban  wilayah, sigap dalam bertindak untuk memberikan perlindungan.

## SIMPULAN
Peran  Satpol  PP  di  Kabupaten Pesisir  Selatan  dalam  penertiban  PKL adalah melakukan penertiban dan penataan serta penindakan. Dalam Penegakkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2016  khususnya  pasal  43  tidak  hanya Satpol  PP  dan  PKL  saja  tapi  melibatkan instansi terkait.  Sedangkan  Kendala  yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang dalam penegakan peraturan Daerah, transportasi yang  tidak  layak  serta  Sumber  daya Manusia  yang  belum  memadai.  Adapun untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam penegakkan peraturan Daerah telah dilaksanakan  sosialisasi  tentang  perda khususnya  perda  no  1  tahun  2016  pasal 43 tentang penertiban Pedagang Kaki lima, melakukan sosialisasi dan mengupayakan penambahan  armada  sebagai  sarana transportasi yang layak dalam pelaksanaan  penertiban  pedagang  kaki lima  serta  Bimtek  bagi  Anggota  Satuan Polisi Pamong Praja dengan harapan akan mencapai satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan profesional serta bertanggung  jawab  dalam  menjalankan tugasnya sebagai penegak  Peraturan
Daerah sekaligus dapat menjaga ketenteraman  dan  ketertiban  wilayah, sigap dalam bertindak untuk memberikan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, H. A. (1982). Sosiologi pendidikan: membahas  gejala  pendidikan  dalam konteks  struktur  sosial  masyarakat . Bina Ilmu.
FADHIL, F. (2015). PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  YANG  DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SECARA  BERSAMA-SAMA  TERHADAP PEDAGANG  KAKI  LIMA .  Universitas Andalas.
Fauziyah,  M.  (2015).  IMPLEMENTASI PERATURAN  DAERAH  NOMOR  3
TAHUN 2006 TENTANG UPAYA PENERTIBAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA DI KABUPATEN BOJONEGORO.
Jurnal Pendidikan Edutama .
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota
Padang. Jurnal El-Riyasah , 11 (1), 67– 83.
Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M.  (2017).  Komunikasi  antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami  dan  istri)  keluarga  didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. Acta Diurna Komunikasi , 6 (2).
Soejito,  I.  (1990). Hubungan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah .
Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara
Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman Masyarakat. Jurnal
Nestor Magister Hukum , 4 (4), 209949.
Tahir,  M.  M.,  &  Riskasari,  R.  (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 193–208.