## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 1 | Januari-Juni 2019 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

## Ahmad Abdullah
Prodi Pendidikan Agama Islam Unismuh Makassar || emai: daiahmad@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan penulisan ini untuk mengungkap sistem perkreditan yang ada dan berlaku saat ini. Metode yang digunakan yaitu pengkajian terhadap Al-Qur’an dan Hadis tentang  riba  beserta  teori-teori  pelarangannya.  Melalui  pengkajian  tersebut, praktik  perekonomian  yang  sesuai  syari’at  secara  konsep  dapat  dirumuskan, khusunya dalam pembiayaan dengan sistem jual-beli. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum dasar dari jual-beli secara kredit dibolehkan. Syaikh Ibnu Utsaimin Berkata: Menjual dengan kredit artinya bahwa sesorang Menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang di lunasi secara berjangka hukum aslinya  adalah  di  bolehkan  berdasarkan  firman  Allah  QS.  Al-Baqarah:  282. Demikian  pula  Nabi Muhammad  Saw.  membolehkan jual  beli  as-Salam,  yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.
Kata Kunci: Islam, Pinjaman Kredit

## Abstract
The purpose of this paper is to uncover the existing and current credit system. The method used is the study of the Qur'an and Hadith about usury along with its prohibition  theories.  Through  these  studies,  economic  practices  that  are  in accordance  with  the  shari'ah  in  concept  can  be  formulated,  especially  in financing with a buying and selling system. The results of this discussion indicate that  the basic law  of buying and  selling on  credit  is permissible. Shaykh  Ibnu Utsaimin Said: Selling with credit means that someone selling something (goods) with a strong price that is repaid in full the original law is allowed based on the word  of  Allah  QS.  Al-Baqarah:  282.  Likewise  the  Prophet  Muhammad  Saw. allowed the sale of as-Salam, which is to buy on credit for goods sold.
Keywords: Islam, Credit Loans

## PENDAHULUAN
Dunia  yang  semakin  modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam  kehidupan  manusia  semakin  tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Pola konsumtif masyarakat modern seperti saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan perkapita masing-masing individu. Oleh sebab itu perbankan  di  Indonesia  dan  negara- negara lain khususnya bank konvensional  dan  lembaga  keuangan lainnya (non bank) memberikan kemudahan  kepada  setiap  elemen masyarakat  dalam  pembiayaan  berupa pembelian  barang  dan  peminjaman uang dalam bentuk kredit.
Kredit dalam Islam disebut
dengan  pembiayaan,  menurut  UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah
penyediaan  uang  atau  tagihan  yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak lainnya  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Pembicaraan  tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga- lembaga  keuangan  melalui  pemberian pemibayaan  dengan  sistem  jual-beli, menemui  banyak  perselisihan.  Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang  diterapkan  mengandung  unsur riba,  sedangkan  riba  merupakan  salah satu dosa besar.
Di  Samping  itu,  tentu  masing- masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang  diperoleh  dalam  perdagangan tidak  pernah,  melainkan  senantiasa
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
berubah-ubah  setiap  waktu  apalagi perekonomian  negara  kurang  stabil. Berawal dari hal tersebut maka penulis akan  mengungkap  sistem  perkreditan yang ada dan berlaku saat ini.

## PEMBAHASAN
Pengertian Kredit
Ada  beberapa  pendapat  yang menjelaskan  tentang  pengertian  kredit, antara  lain:  Menurut  Pasal  1  (11)  UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menurut  Thomas  Suyatno,  1998, menjelaskan  bahwa  Kredit  adalah penyediaan  uang,  atau  tagihan-tagihan yang  dapat  disamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan pinjam-
meminjam  antara  bank  dan  lain  pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban  untuk  mengembalikan sejumlah  uang  yang  dipinjam  beserta bunganya  sesuai  dengan  kesepakatan. Sedangkan  pendapat  lain  menyatakan kredit  bank  adalah  semua  realisasi
pemberian  kredit  dalam  bentuk  rupiah maupun  valuta  asing  kepada  pihak ketiga serta pembelian surat berharga.Sedangkan dalam terminologi Indonesia,  kredit  diartikan  sebagai pinjaman  uang  dengan  pembayaran pengembalian secara mengangsur. Macam-Macam Pinjaman Kredit Landasan Hukum Bunga Bank
Secara  leksikal,  bunga  sebagai terjemahan  dari  kata  interest.  Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “ interest  is  a  charge  for  a  financial loan,  usually  a  percentage  of  the amount loaned ”. Bunga adalah tanggungan  pada  pinjaman  uang,  yang biasanya dinyatakan  dengan presentase dari  uang  yang  dipinjamkan.  Pendapat lain menyatakan “ interest yaitu sejumlah  uang  yang  dibayar  atau dikalkulasi  untuk  penggunaan  modal. Jumlah  tersebut  misalnya  dinyatakan degan  satu  tingkat  atau  presentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang  sekarang  sering  dikenal  dengan suku  bunga  modal“  (Muhammad, 2000).
Ada  yang  memebedakan  antara
riba dan rente (bunga) seperti
Mohammad  Hatta.  Mantan  Wakil
Presiden  RI,  sebagaimana  dikutip  oleh Masjfuk  Zuhdi,  menerangkan  bahwa riba  adalah  untuk  pinjaman  yang bersifat  kosumtif,  sedangkan  rente adalah  untuk  pinjaman  yang  bersifat produktif,  demikian  pula  istilah usury dan  interest,  bahwa  usury  ialah  bunga pinjaman  yang  sangat  tinggi,  sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan  oleh  hukum.  Sedangkan interest  ialah  bunga  pinjaman  yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek  menurut  Maulana  Muhammad Ali  adalah  sukar  untuk  membedahkan antara usury dan  interest,  sebab  pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan  bagi  para  peminjam (Zuhdi, 1998).
Oleh  karena  itu,  apabila  menarik pelajaran  sejarah  masyarakat  Barat, terlihat  jelas  bahwa  “interest”  dan “usury” yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya  adalah  sama.  Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah usury muncul karena belum  mapannya  pasar  keuangan  pada zaman  itu  sehingga  penguasa  harus menetapkan  suatu  tingkat  bunga  yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah  itu  menjadi  hilang karena
hanya  ada  satu  tingkat  bunga  di  pasar yang  sesuai  dengan  hukum permintaan dan penawaran (Muhammad, 2000).
Berbicara mengenai bunga bank,  maka  tidak  bisa  lepas  dari  yang kata riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab  yang  secara  etimologis  berarti “tambahan  (az-Ziyadah)”  (Nasution, 1996)  atau  “kelebihan”  (Zuhdi,  1998), yakni tambahan pemabayaran atas uang pokok  d  pinjaman.  Ada  pendapat  lain yang mengatakan bahwa riba merupakan  kelebihan  sepihak  yang dilakukan  oleh  salah  satu  dari  orang yang sedang bertransaksi.
Berdasarkan  pandangan  sebagian mufassir, kata sandang ( definite article alif  lam ),  berarti  menunjuk  kasus tertentu  ( ma’rifah ).  Maka  makna  kata arriba yang  dimaksud  adalah  praktek pengambilan  untung  dari  debitur  yang sudah    biasa  di  kalangan  orang-orang Arab pra-Islam ketika al-Qur’an belum diturunkan,  dengan  pemahaman  ini, kesimpulan  awal  yang  barangkali sangat  penting  untuk  dicatat,  bahwa untuk bias memahami ayat secara lebih tepat  dan  mengena,  seorang  harus mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi  turunnya  ayat  (asbab an-Nuzul),  barulah  kemudian  dapat
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
diketahui  apa  arti  riba  sebenarnya (Nasution, 1996).
Oleh  karena  itu,  pengertian  riba menurut  terminologi  (pendapat  ulama) adalah bunga  kredit yang harus diberikan  oleh  orang  yang  berhutang kepada orang  yang  berpiutang, sebagai imbalan  untuk  menggunakan  sejumlah uang  milik  berpiutang  dalam  jangka waktu yang telah ditetapkan (As Sabuni, 1972). Misalnya si A memberi pinjaman pada  si  B  dengan  syarat  si  B  harus mengembalikan  uang  pokok  pinjaman serta  sekian  persen  tambahannya.  Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah: Firman  Allah  SWT  dalam  QS.  Ali Imran (30): 130
اَهُّيَأَٰٓ َي ٱ َنيِذَّل ْاوُلُكۡأَت  َلَ  ْاوُنَماَء ٱ ْآَٰ وَب ِ رل ا ٗف َع ۡضَأ َو ٗۖٗةَفَع َضُّم ٱ ْاوُقَّت ٱ ََّللّ َنوُحِل ۡفُت  ۡمُكَّلَعَل
Hadis Nabi SAW:

## ﻦﻌﻟرﻮﺳلﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﷲوﻢﻠﺳاﻞﻛاﺎﺑﺮﻟوﻠﻛﻮﻣ ﮫوﮫﺒﺗﺎﻛوﺎﺷھﮫﯾﺪ اﺎﻤﻧاﻰﻓﺎﺑﺮﻟاﺔﺌﯿﺴﻨﻟ
Dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi jelaslah bahwa riba itu  betul-betul  dilarang  dalam  agama Islam.  Muncul  sebuah  pertanyaan, apakah  semua  riba  termasuk  dalam katagori arti atau maksud dari ayat dan
hadits di atas?. Jawaban dari pertanyaan tersebut  adalah  ada  beberapa  pendapat dari para ulama. Di sini dijelaskan  riba nasi’ah  dilarang  karena  ayat  tersebut diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah).  Jadi,  dengan  kata  lain, turunnya  ayat  itu  karena  adanya  riba nasi’ah.  Menurut  Ibnu  Qayyim  dalam kitab ‘Ilami al-Muwaqi’in, sebagaimana dikutip  Sulaiman  Rasjid,  mengatakan, bahwa  “riba  nasi’ah  adalah  riba  yang dilakukan  oleh  kaum  jahili  di  masa jahiliyah.  Mereka  menta-khirkan  utang dari  waktu  yang  semestinya  dengan menambah

## Pengertian Bunga/Riba
Secara  etimologis,  kata  “ar-riba” bermakna  zada  wana  nama’,  yang berarti bertambah  dan bertumbuh (Abadi, 1998: 332). Didalam Al-quran, kata  ar-riba  berserta  berbagai  bentuk derivasinya disebut sebanyak 20 kali, 8 diantaranya  berbentuk  kata  riba  itu sendiri.    Kata  ini  digunakan  dalam  al- quran  dengan  bermacam-macam  arti, seperti
tumbuh, tambah,
menuyuburkan, mengembang dan menjadi besar dan banyak.
Riba  secara  umum  didefenisikan sebagai melebihkan keuntungan (harta) dari  salah  mdengan  tanpa  memberikan
imbalan  terhadap  kelebihan  tersebut. (al-Jaziri, 1972 :221). Dalam ungkapan yang  lain,  riba  dipahami  sebagai pembayaran  utang  yang  harus  dilunasi oleh  orang  yang  berutang  lebih  besar daripada  jumlah  pinjamannya  sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu (Muslim, 2005 :128).
Dengan  mengabaikan  perbedaan pendapat  yang  ada,  umumnya  para fuqabah’ menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu riba fadl (sebagaimana definisi pertama) dan riba
nasi’ah  (sebagaimana  defenisi  kedua). Namun, Abu Zahra dan Rafiq Yunus al- Misrih membuat pembagaian riba yang agak  berbeda  dengan  ulama  lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba  yang  terjadi  pada  utang  piutang yang  disebut  dengan  riba nasi’ah dan riba  yang  terjadi  pada  jual  beli,  yaitu riba nasa’ dan  riba fadl .  Al-misrih menekankan  pentingnya  pembedaan antara  riba  nasia’ah  dengan  riba  nasa’ agar  terhindar  dari  kekeliruan  dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.
Tabel 1
Pembagian Riba Berdasarkan Transaksi
Riba Transaksi Jenis Unsur-Unsur Keterangan Pinjam- meminjam RibaNasi’ah Penundaan dan Tambahan Sepakat tentang haramnya jika dzulm dan ekspoitatif Jual Beli Riba Nasa’ Penundaan Masih Ikhtilaf Riba Fadl Tambahan Riba nasi’ah dalam  defenisi sebagaimana yang di praktikkan masyarakat  arab  jahiliyyah  dengan  ciri utama  berlipat  ganda  dan  eksploitatif telah  disepakati  keharamannya  oleh para  ulama.  Sementara  yang  kini menjadi perdebatan adalah riba nasi’ah yang  beripat  ganda  dan  dalam  taraf tertentu  di  pandang  tidak  eksploitatif, sebagaimana yang banyak di
perbincangkan  mengenai  bunga  bank ( interes ).  Sementara  pada  riba  fadl masih  di  perdebatkan  hukumnya  di antara ulama dan cendekiawan muslim. Hassan  merupakan  salah  satu  ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai
alasan  (Ridha,  137  H:  113-114). Perhatikan tabel berikut ini!
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

## Tabel 2
Pembagian Riba Berdasarkan Illat Hukumnya Riba Illat Hukumnya Cara Transaksi dan Jenis Barangnya Riba nasi’ab Modernis : Dzulm (kezaliman) Pinjam uang Neo-Revivalisme : Ziyadah (tambahan) Pinjam uang Riba Fadh Abu Hanifah : Setimbang (ittihad al- kail) Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad : sejenis dalam harga Tukar (beli)  emas dan perak Abu hanifah : seukuran (ittihad al-
kail) Iman Malik : sejenis (ittihad al-
jins) dan termaksud makanan Ahmad : makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur Tukar (beli) gandum, kurma, garam

## Larangan Riba
Pelarangan riba dalam  Al-Qur’an diturunkan  tidak  sekaligus  melainkan ditunrakan dalam 4 tahap. Tahap-tahap pelanggaran  riba  dalam  Al-Qur’an sebagai berikut: Tahap pertama, menolak anggapan bahwa  peranan riba yang  dapat  desahirnya  eolah-olah menolong mereka yang memerlukannya sebagai
perbuatan taqaruf (mendekatkan  diri)  kepada  Allah  (Qs. Ar-Rum:  39).  Tahap  kedua,  riba digambarkan  sebagai  sesuatau  yang buruk  Allah  SWT  mengancam  akan memberi alasan yang keras kepala orang yahudi  yang  memakan  riba  (Qs.  An- Nisa: 160-169). Tahap ketiga, larangan riba  dengan  dikaitkan  pada  suatu tambahan yang  berlipat  ganda (Qs.  Al- Imran:  130).  Ayat  ini  turun  setelah
perang uhud, yaitu tahun ketiga hijriyah. Menurut  Antonio  (2001:  49),  istilah berlipat  ganda  harus  di  pahami  sebgai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang di harapkan bukan  hanya  yang  berlipat  ganda  saja sementara  yang  sedikit,  maka  tidak haram,  melainkan  sifat  riba  yang berlaku  umum  pada  waktu  itu  adalah berlipat ganda. Tahap keempat, merupkan  tahap terakhir dimana  Alaah dengan  tegas  dan  jelas  mengharamkan apapun  jenis  tambahan  yang  di  ambil dan  di  pinjam  (Qs.  Al-Baqarah:  278- 279) .

## Ekonomi Islam
Menurut  bahasa,  ekonomi  Islam (syariah)  terdiri  dari  dua  kata  yaitu ekonomi  dan  Islam.Kata  “ekonomi”,
berarti  perihal  pengurus  dan  mengatur kemakmuran, dan sebagainya. Dan kata “syari’ah”,  yaitu  hukum  atau  undang- undang  yang  ditentukan  Allah  swt. untuk hamba-Nya sebagaimana
terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan  diterangkan oleh  Rasulullah  dalam
bentuk sunnahnya. Jadi ekonomi syari’ah  adalah  ekonomi  atau  perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran  berdasarkan  agama  atau aturan-aturan  yang  telah  disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan
prinsip ekonomi dalam Islam.
Menurut  istilah,  ekonomi  Islam menurut  Muhammad  Abdul  Mannan, ialah:  Ekonomi  Islam  merupakan  ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah, perihal mengenai  ekonomi  atau  mengurus  dan mengatur
kemakmuran dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
Landasan Hukum Ekonomi Islam Menurut Al-Qur’an a. Pengertian  Al-Qur’an  dan  Periode
Turunannya
Sumber Hukum dalam
manajemen  islam  yang  pertama adalah  Al-Qur’an.  Al-Qur’an  secara etimologis  adalah  bentuk  mashdar dari  kata qa-ra-a yang  artinya “bacaan”.  Al-Qur’an  adalah  wahyu kalam  Allah  SWT  yang  diturunkan melalui  Rasulullah SAW yang disampaikan  kepada  Umat  Manusia dalam  rangka  menuntun  kehidupan di dunia. Al-Qur’an menurut departemen agama RI terdiri dari 30 Juz,  114  Surat,  6.236  Ayat,  dan 324.345 Huruf (Depag RI, 1989).
b. Fungsi Al-Qur’an
Dilihat  dari  isinya,  al-qur’an mempunyai  fungsi  namun  dapat dirangkum menjadi 2 fungsi
(Syarifuddin, 1997). Pertama sebagai “rahmat”  yang  dikaruniakan  Allah kepada Manusia bila mereka menerima dan mengamalkan keseluruhan isi al-qur’an, maka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia  didunia  dan  kesenangan hidup  diakhirat.  Kedua,  sebagai “hudan” atau petunjuk kata petunjuk mengandung  arti  luas  yang  berarti petunjuk bagi manusia untuk mengenal  Rasul  dan  membuktikan
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
kebenaran  sekaligus  menjadi  tanda atau identitas kerasulan.
As-Sunnah
As-Sunnah  secara  harfia  berarti bicara,  adat  istiadat,  kebiasaaan  hidup yang  mengacuh  kepada  perilaku  Nabi SAW  yang  di  jadikan  teladan.  Sunnah dalam  istilah  ulama  ushul  adalah  : “Apa-apa yang di riwayatkan dari Nabi Muhammad  SAW,  baik  dalam  bentuk ucapan,  perbuatan,  maupun  pengakuan dan  sifat  Nabi”  (Syarifuddin,  1997). Sedangkan  sunnah  dalam istilah ulama fikih  adalah  :  “sifat  hukum  bagi  suatu perbuatan yang di tuntuk melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian di beri pahala orang yang  melakukannya  dan  tidak  berdosa orang yang tidak melakukannya.
Pandangan Islam tentang Perkreditan Praktik  pelaksanaannya  sistem perkreditan  yang  dianut  oleh  dunia internasional  saat  ini  mengacu  pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam
terhadap  perkreditan  yang  dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya  menjadi  2  pendapat: pendapat  pertama  mengatakan  boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu
bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut:
Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr.  H.  Umar  Shihab dijelaskan  bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan  kepada  nasabah  jauh  lebih kecil  dibandingkan  dengan  jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa  jahiliyyah.  Sementara  pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan  pembayaran.  Sekarang  ini pemungutan  bunga  bank  tidak  akan membuat  bank  dan  nasabah  itu  sendiri memperoleh  keuntungan  besar  dan sebaliknya  bank  dan  nasabah  sama- sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepantasnya  bunga  bank  diharamkan.
Sebab  meskipun  diidentikkan  dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya  sama  sekali  jauh  dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang  diharamkan  dalam  al-Quran  itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.
Berdasarkan ketetapan ulama hasil  lokakarya  tanggal  19-22  Agustus
di  bogor  bahwa  bunga  bank  sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya  adalah  mubah,  tetapi  jika syarat  yang  diajukan  tersebut  tidak terpenuhi,  maka  bunga  bank  secara otomatis berstatus hukum haram.
Terlepas dari pro kontra pandangan  umat  islam  terhadap  kredit serta  suku  bunga  didalamnya,  maka penulis  berpendapat  bahwa  sistem kredit  yang  dilakukan  oleh  perbankan dan lembaga keungan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaanya  kredit  yang  diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka
haram hukumnya.
Hal  tersebut  diperkuat  dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur’an dan Hadist  yang  dikemukakan  oleh  Syaikh Muhammad  bin  Shalih  Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah: 52- 53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : “Menjual  dengan  kredit  artinya  bahwa seseorang  menjual  sesuatu  (barang) dengan  harga  tangguh  yang  dilunasi secara  berjangka.  Hukum  asalnya adalah  dibolehkan  berdasarkan  firman Allah  swt: “Hai  orang-orang  yang beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah
tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya”  [QS.  Al-Baqarah: 282]. Demikian  pula,  karena  Nabi Muhammad  SAW  membolehkan  jual beli  As-Salam,  yaitu  membeli  secara kredit terhadap barang yang dijual.
Al-Qur’an  menjelaskan  dalam beberapa  ayat  bahwa  riba  haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut: 1. QS.  ar-Rum:  39,  yang  terjemahnya ‘Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang kamu  berikan  agar  dia  menambah pada  harta  manusia,  maka  riba  itu tidak menambah pada sisi Allah…’ 2. QS.  an-Nisa’  yang  mengisyaratkan keharamannya,  yang  terjemahnya “Dan disebabkan  mereka  memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah  dilarang  daripadanya  dan karena  mereka  memakan  harta orang lain secara batil…”
3. QS. Ali Imran: 130, yang
terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba  dengan  berlipat  ganda  dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”
4. Pada tahap terakhir,
riba diharamkan  secara  total  dalam berbagai  bentuknya.  Allah  swt. berfirman  dalam  QS.  Al-Baqarah: 278,  yang  berbunyi  “Hai  orang- orang  yang  beriman,  bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba  (yang  belum  dipungut)  jika kamu orang-orang yang beriman.”
Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman  riba  dalam  berbagai bentuknya.  Berdasarkan  ayat  tersebut, bunga  bank  merupakan  salah  satu bentuk  riba,  sehingga  baik  sedikit maupun banyak tetap berhukum haram. Hukum
Perkreditan
Menurut

## Ekonomi Islam
Bunga  adalah  hal  yang  telah disepakati  keharamannya  oleh  semua lapis  umat  Islam.  Sebab  bunga  itu dengan  mudah  bisa  dibedakan  dengan jual  beli  yang  halal.  Betapapun  kecil bunga  yang  dikenakan,  tetaplah  Allah SWT  telah  mengharamkannya.  Sebab keberadaan  bunga  itu  memang  wujud dari riba itu  sendiri,  yang di dalam  Al- Quran telah disebutkan harus ditinggalkan  sekecil-kecilnya. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan  sisa  riba  jika  kamu  orang-
orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278).
Sedangkan  fasilitas  kredit  itu sendiri  hukumnya  tergantung  dari bagaimana  anatomi  sistemnya.  Bila masih  terdapat  unsur  bunga  ribawi, maka  menjadi  haram.Sedangkan  bila murni  akad  kredit  yang  syar’i,  maka hukumnya halal.
Kredit  dibolehkan  dalam  hukum jual  beli  secara  Islami.  Kredit  adalah membeli  barang  dengan  harga  yang berbeda  antara  pembayaran  dalam bentuk  tunai  tunai  dengan  bila  dengan tenggang  waktu.  Ini  dikenal  dengan istilah: bai`  bit  taqshid atau bai`  bits- tsaman  `ajil .  Gambaran  umumnya adalah  penjual  dan  pembeli  sepakat bertransaksi  atas  suatu  barang  (x) dengan  harga  yang  sudah  dipastikan nilainya  (y)  dengan  masa  pembayaran (pelunasan)  (z)  bulan.Harga  harus disepakati  di  awal  transaksi  meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.
Ada  sementara  pendapat  yang mengatakan  bahwa  bila  si  penjual  itu menaikkan  harga  karena  temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh  para  pedagang  yang  menjual dengan  kredit,  maka  haram  hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu
berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.
Jumhur ulama  membolehkan jual beli  kredit  ini,  karena  pada  asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak  ada.  Jual  beli  kredit  tidak  bisa dipersamakan  dengan  riba  dari  segi manapun.  Oleh  karena  itu  seorang pedagang  boleh  menaikkan  harga menurut  yang  pantas,  selama  tidak sampai  kepada  batas  pemerkosaan  dan kezaliman.Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.
Imam  Syaukani berkata: “Ulama
Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-
Muayyid billah dan Jumhur
berpendapat  boleh  berdasar  umumnya dalil  yang  menetapkan  boleh.  Dan inilah yang kiranya lebih tepat.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka penulis  dapat  simpulkan bahwa  hukum
dari  kredit  itu  sendiri  dibolehkan, tergantung  dari  bagaimana  anatomi sistemnya.  Bila  masih  terdapat  unsur bunga  ribawi,  maka  menjadi  haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar’i, maka  hukumnya  halal,  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Jumhur ulama  membolehkan jual beli bila si penjual itu menaikkan harga karena  temponya,  karena  pada  asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak  ada.  Jual  beli  kredit  tidak  bisa dipersamakan  dengan  riba  dari  segi manapun.  Oleh  karena  itu,  seorang pedagang  boleh  menaikkan  harga, selama  tidak  sampai  kepada  batas berlebihan  atau  kedzaliman.  Kalau sampai  terjadi  demikian,  maka  jelas hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi, A.L. 2003. Ilmu Penyakit Tumbuhan I . Malang: Bayu Media.
Abdul, Kadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: citra Aditya Bakti.
Ali, As-Shabuni Muhammad. 1998. Hukum Waris dalam Syariat Islam. Bandung: CV. Dipenegoro.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Departemen Agama RI. 1989. Al Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: Al Waah.
Djazulli,  A.  dan  Yadi  Janwari.  2002. Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat (Sebuah Pengenalan). Fajar Interpratama Offset: PT Raja Grafindo Persada.
Volume 3, No. 1, Januari- Juni 2019 │p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga.
Al-Jaziri, Abd Arrahman. 1972. Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah . Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Jurjawi,  Syaikh  ‘Ali  Ahmad.  1994. Hikmah  Dibalik  Hukum  Islam .  Buku  1. Mustaqiim.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2004. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Kharisma Putra Uama Offset. PT Rajagrafindo Persada.
Nasution. 1996. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rofi’uddin,  Ahmad  dan  Darmiyati  Zuhdi.  1998. Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia di Kelas Tinggi . Jakarta: Depdikbud.
Suyatno, Thomas, dkk. 1997. Dasar-Dasar Perkreditan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Syarifuddin, Amir. 1997. Ushul Fiqih Jilid I . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.