Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
2355 | Volume 6 Nomor 2 2024
Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Jabatan Publik
Fany Krisdianto,Dodi Jaya Universitas Muhammadiyah Gresik fanykrisdianto16@gmail.com

## ABSTRACT.
Every  country  and  every  government,  whatever  its  form  and  system  of  government,  is required to design and implement policies that are appropriate to the socio-economic conditions of its people and are effective in directing the policies that must be implemented by government organs and government bureaucracy. decisions made by someone who has authority in government, both formal and informal. The approval of the House of Representatives (DPR) for appointments to public positions that are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an important mechanism in the Indonesian constitutional system. Although the 1945 NRI Constitution does not regulate in detail all public positions, several derivative laws give the DPR the authority to approve the  appointment  of  certain  officials.  This  process  is  important  to  ensure  checks  and  balances  in government, prevent abuse of power by the executive, and increase accountability and transparency. Through  an  open  fit  and  proper  test,  Constitutional  Court  Decision  Number  16/PUU-XII/2014,  I Request for re-examination regarding paragraphs (2) to (8) Article 30 of the Corruption Eradication Commission Law, Law concerning DPR Involvement in Recruitment Corruption Activities candidate for member of the Corruption Eradication Commission. Participating in filling public positions by the DPR is regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) and so on. The 1945 Constitution with its broad authority has its own objectives. This study seeks to understand how constitutional DPR protocols can assess the competence and integrity of candidates for public office, so that elected officials are able to carry out their duties well and receive legitimacy from the people. Thus, the DPR's involvement in this process strengthens democratic principles and improves the quality of government in Indonesia.
Keywords: DPR, Public Office, Democracy, Quality of Government

## ABSTRAK.
Setiap  negara  dan  setiap  pemerintahan  apa  pun  bentuk  dan  sistem  pemerintahannya dituntut  untuk  merancang  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  tepat  kepada  layak  bagi situasi kondisi sosial ekonomi masyarakatnya dan efektifitas dalam mengarahkan layar kebijakan yang  harus  dilaksanakan  oleh  organ-organ  pemerintahan  dan  birokasi  pemerintahan.jabatan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan dalam  pemerintahan  baik  bersifat  formal  maupun  informal  Persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  terhadap  pengangkatan  jabatan  publik  yang  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  mekanisme  penting  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun UUD NRI 1945 tidak mengatur secara rinci semua jabatan publik,  beberapa  undang-undang  turunannya  memberikan  wewenang  kepada  DPR  untuk
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
menyetujui pengangkatan pejabat tertentu. Proses ini penting untuk memastikan adanya checks and  balances dalam pemerintahan,  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan oleh  eksekutif, serta meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Melalui  uji  kelayakan  dan  kepatutan  yang dilakukan  secara  terbuka,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-XII/2014,  I Permohonan  pemeriksaan  ulang  menyangkut  ayat  (2)  sampai  (8)  Pasal  30  UU  Komisi Pemberantasan Korupsi, UU tentang Keterlibatan DPR dalam Kegiatan Korupsi Rekrutmen calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. ikut Pengisian jabatan publik oleh DPR diatur dengan undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seterusnya UUD 1945 dengan kewenangannya yang luas mempunyai tujuan tersendiri. Kajian ini berupaya memahami bagaimana konstitusionalnya protokol DPR dapat menilai kompetensi dan integritas  calon  pejabat  publik,  sehingga  pejabat  yang  terpilih  mampu  menjalankan  tugasnya dengan  baik  dan  mendapat  legitimasi  dari  rakyat.  Dengan  demikian,  keterlibatan  DPR  dalam proses ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.
Kata kunci: DPR, Jabatan Publik, Demokrasi, Kualitas Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk mekanisme pengangkatan pejabat publik. Namun, tidak semua  jabatan  publik  diatur  secara  eksplisit  dalam  UUD  NRI  1945,  sehingga menimbulkan  pertanyaan  mengenai  mekanisme  pengangkatan  pejabat  tersebut  dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses tersebut (Khaerunnailla, Tunggul Ansari, & Madjid, 2019).
Persetujuan DPR dalam pengangkatan pejabat publik yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 menjadi penting untuk memastikan adanya kontrol demokratis dan akuntabilitas  dalam  pemerintahan.  Sebagai  lembaga  legislatif  yang  mewakili  suara rakyat,  DPR  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengawasi  jalannya  pemerintahan  dan memastikan bahwa setiap pejabat yang diangkat memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan memiliki integritas yang tinggi. DPR menjalankan fungsi pengawasan yang krusial untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak  eksekutif  (Ahirullah  &  Said, 2023).
Kehadiran  undang-undang  tersebut  memberikan  legitimasi  bagi  DPR  untuk  terlibat dalam proses pengangkatan pejabat yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.  DPR,  sebagai  lembaga  legislatif  yang  mewakili  suara  rakyat,  memainkan  peran penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai  dan  mampu  menjalankan  tugasnya  secara  efektif  (Rizki,  2022).  Ini  dilakukan
melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR, yang melibatkan evaluasi terhadap latar belakang, kompetensi, dan integritas calon pejabat (Kindangen, 2021).
Salah  satu  wewenang  DPR  adalah  memberikan  persetujuan  untuk  jabatan  publik. Penelitian  ini  terutama  membahas  peran  DPR  dalam  memberikan  persetujuan  untuk jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD 1945. Contohnya, dalam cabang kekuasaan eksekutif, keterlibatan DPR terlihat dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI, yang seharusnya merupakan wewenang eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara.  Meski  Presiden  yang  mengangkat  dan memberhentikan, persetujuan DPR tetap diperlukan, sehingga menjadikan DPR sebagai penentu dalam pengisian jabatan tersebut.
Dengan  adanya  persetujuan  DPR,  tercipta  suatu  mekanisme  yang  memastikan  bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak dalam proses pengangkatan pejabat publik. Sebagai hasilnya, terdapat keseimbangan kekuasaan yang sehat di antara cabang-cabang  pemerintahan,  yang  pada  gilirannya  mengamankan  integritas  dan kapabilitas  pejabat  yang  diangkat.  Dengan  demikian,  persetujuan  DPR  tidak  hanya menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan,  tetapi  juga  menjamin  bahwa  proses pengangkatan  pejabat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  rakyat  dan integritas institusi pemerintahan (Putra & Sh, 2016).
Keterlibatan  DPR  dalam  proses  pengangkatan  pejabat  publik  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  transparansi  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan. Dengan  adanya  proses  uji  kelayakan  dan  kepatutan  yang  dilakukan  secara  terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kualifikasi serta integritas calon pejabat yang akan diangkat (Octora, 2018). Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dari proses pengangkatan pejabat publik.
Sebagai  lembaga  legislatif,  tugas  DPR  antara  lain  membuat  undang-undang  dan memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut.  Ketika  DPR  dapat  bertindak  tegas  terhadap  tindakan  pemerintah  yang bertentangan  atau  bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat,  maka  peran pengawasannya dianggap efektif (Iskatrinah, 2021).

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini menggunakan metode Normatif yang literasinya diambil dari berbagai sumber  kepustakaan  baik  berupa  buku,  jurnal  ataupun  internet.  Penelitian  normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan cara dimana meneliti bahan pustaka
atau  data  sekunder.  Selain  itu,  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  sesuai konsep  bahwasanya  hukum  adalah  segala  peraturan  yang  tertulis  dalam  bentuk perundang-undangan “law in books” atau juga sebagai norma dan kaidah yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam bertingkah laku. Sumber data dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu: a). Sumber data primer; sumber bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan dimana  yang  menjadi  patokan  adalah  UU  No.5  Tahun  2014  tentang  pengangkatan, pemberhentian, dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memerlukan persetujuan dari DPR atau lembaga terkait. Dan b). Sumber data sekunder; sumber bahan hukum yang diambil  dari  buku,  jurnal-jurnal  dari  penelitian  terkait,  teori  dari  beberapa  ahli  yang mumpuni  dibidangnya,  dan  sumber  website  di  internet  sebagai  rujukan  untuk  kasus ataupun hal-hal yang terbaru yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar hukum keterlibatan DPR terhadap persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjadi  pondasi  hukum  yang  mengatur  berbagai  aspek pemerintahan, termasuk proses pengangkatan pejabat publik. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara rinci mengatur semua jabatan publik, beberapa undang-undang turunannya memberikan  wewenang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Yulianita, Salman, & Ramadhan, 2024).
Kehadiran  undang-undang  tersebut  memberikan  legitimasi  bagi  DPR  untuk  terlibat dalam proses pengangkatan pejabat yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.  DPR,  sebagai  lembaga  legislatif  yang  mewakili  suara  rakyat,  memainkan  peran penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai  dan  mampu  menjalankan  tugasnya  secara  efektif  (Rizki,  2022).  Ini  dilakukan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR, yang melibatkan evaluasi terhadap latar belakang, kompetensi, dan integritas calon pejabat (Kindangen, 2021).
Salah  satu  wewenang  DPR  adalah  memberikan  persetujuan  untuk  jabatan  publik. Penelitian  ini  terutama  membahas  peran  DPR  dalam  memberikan  persetujuan  untuk jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD 1945. Contohnya, dalam cabang kekuasaan eksekutif, keterlibatan DPR terlihat dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI, yang seharusnya merupakan wewenang eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 UUD 1945
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara.  Meski  Presiden  yang  mengangkat  dan memberhentikan, persetujuan DPR tetap diperlukan, sehingga menjadikan DPR sebagai penentu dalam pengisian jabatan tersebut.
Dengan  adanya  persetujuan  DPR,  tercipta  suatu  mekanisme  yang  memastikan  bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak dalam proses pengangkatan pejabat publik. Sebagai hasilnya, terdapat keseimbangan kekuasaan yang sehat di antara cabang-cabang  pemerintahan,  yang  pada  gilirannya  mengamankan  integritas  dan kapabilitas  pejabat  yang  diangkat.  Dengan  demikian,  persetujuan  DPR  tidak  hanya menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan,  tetapi  juga  menjamin  bahwa  proses pengangkatan  pejabat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  rakyat  dan integritas institusi pemerintahan (Putra & Sh, 2016).
Pentingnya kontrol demokratis dalam proses pengisian jabatan pemerintahan terlihat dari konfirmasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pencalonan jabatan publik yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR, sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat,  memiliki  tanggung jawab utama  untuk  memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah mencerminkan  kehendak  dan  kepentingan  masyarakat  (Hardjanti,  2022).  Dengan keterlibatan  DPR  dalam  persetujuan  pengangkatan  pejabat,  tercipta  mekanisme  yang menghindarkan  proses  tersebut  dari  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak eksekutif semata (Antari, 2020). Menurut UUD 1945, tiga tanggung jawab utama lembaga legislatif  dalam  menjalankan  kewajiban  kelembagaannya  adalah  pengawasan, penganggaran,  dan  legislasi.  Sesuai  Pasal  69  Ayat  (2)  UU  17/2014,  tiga  fungsi  DPR dilaksanakan  sebagai  wadah  keterwakilan  rakyat,  ruang  terbuka  bagi  keterlibatan masyarakat, keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi, dan akuntabilitas kerja DPR. Dalam hal  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang,  APBN,  dan  kebijakan pemerintah, peran pengawasan DPR memang benar-benar melakukan pengawasan.
Proses persetujuan oleh DPR juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengangkatan pejabat publik. Dengan informasi yang disampaikan secara terbuka oleh calon  pejabat  dalam  sidang  DPR,  masyarakat  dapat  mengakses  dan  menilai  secara langsung kualifikasi dan rencana kerja calon tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah (Widodo, 2019).
Proses  persetujuan  DPR  menciptakan  mekanisme  kontrol  yang  efektif  terhadap keputusan  pemerintah  dalam  pengisian  jabatan  publik.  DPR,  sebagai  lembaga  yang
mewakili  kepentingan  rakyat,  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa pengangkatan  pejabat  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan memperjuangkan  kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian,  persetujuan  DPR  tidak hanya memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan, tetapi juga mengarah pada pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Talawe, 1996). Fakta bahwa DPR tidak hanya  bertugas  menyeleksi  tetapi  juga  menyetujui  sejumlah  besar  jabatan  publik menimbulkan kekhawatiran mengenai kewenangan DPR yang melebihi ketentuan UUD 1945.
Mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menggarisbawahi pentingnya proses yang  transparan  dan  terbuka,  di  mana  pertimbangan-pertimbangan  yang  mendasari pengangkatan  pejabat  dibahas  secara  terbuka  di  hadapan  para  wakil  rakyat.  Melalui evaluasi  uji  kelayakan  dan  kepatutan,  DPR  memiliki  kesempatan  untuk  menilai  calon pejabat  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.  Dengan  demikian,  persetujuan  DPR  memberikan  legitimasi  demokratis terhadap  proses  pengangkatan  pejabat  publik,  menguatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah,  dan  menegaskan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dalam pemerintahan (Gosal, 2023).
Persetujuan  DPR  juga  menunjukkan  pentingnya  keseimbangan  kekuasaan  di  antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem demokrasi. Dengan memberikan persetujuan terhadap  pengangkatan  pejabat,  DPR  berperan  sebagai  pengawas  independen  yang memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  eksekutif  tidak  melenceng dari kepentingan rakyat. Ini menciptakan sistem kontrol dan pengimbangan kekuasaan yang  esensial  untuk  menjaga  keseimbangan  kekuasaan  di  antara  lembaga-lembaga pemerintahan, yang pada akhirnya mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persetujuan jabatan publik adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang (UU) sering menjadi dasar utama untuk berbagai prosedur dan kewenangan pemerintah, terdapat situasi di mana persetujuan jabatan publik tidak secara eksplisit diatur dalam UU.  Dalam  konteks  ini,  keterlibatan  DPR  tetap  memainkan  peran  kunci  berdasarkan berbagai landasan hukum dan praktik konstitusional.
Pertama,  fungsi  pengawasan  DPR  merupakan  salah  satu  dasar  hukum  utama  untuk keterlibatan  mereka  dalam  persetujuan  jabatan  publik.  Menurut  Pasal  20A  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini mencakup
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
kemampuan  untuk  memonitor  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah, termasuk  dalam  penunjukan  pejabat  publik.  Oleh  karena  itu,  meskipun  tidak  diatur secara spesifik dalam UU, DPR memiliki legitimasi untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap jabatan publik melalui fungsi pengawasannya (Indrayana, 2012).
Selain  itu,  prinsip  checks  and  balances  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  juga mendukung  keterlibatan  DPR  dalam  persetujuan  jabatan  publik.  Sistem  ini  dirancang untuk  mencegah  akumulasi  kekuasaan  yang  berlebihan  di  satu  lembaga  negara  dan memastikan  adanya  kontrol  serta  keseimbangan  antar  lembaga.  Dalam  hal  ini,  DPR berfungsi  sebagai  pengimbang  kekuasaan  eksekutif  dengan  cara  memastikan  bahwa penunjukan pejabat publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, dalam praktiknya, DPR sering kali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)  terhadap  calon-calon  pejabat  publik  yang  diusulkan  oleh  pemerintah,  meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU (Mahfud MD, 2011).
Praktik keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik juga didukung oleh berbagai peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  memberikan  kewenangan  serupa. Misalnya,  dalam  hal  penunjukan  anggota  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), meskipun UU KPK secara eksplisit menyebutkan proses persetujuan oleh DPR, prinsip ini dapat  diaplikasikan  secara  lebih  luas  untuk  jabatan  publik  lainnya.  Dalam  hal  ini, peraturan-peraturan lain yang memberikan peran kepada DPR dalam proses seleksi dan persetujuan pejabat publik menunjukkan bahwa praktik ini sudah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia (Siregar, 2013).
Selain  landasan  konstitusional  dan  peraturan  perundang-undangan,  keterlibatan  DPR juga sering kali didorong oleh kebutuhan politik dan dinamika hubungan antar lembaga negara. Dalam beberapa kasus, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi politik atau mencapai konsensus dalam isu-isu tertentu.  Misalnya,  dalam  situasi  di  mana  terdapat  perbedaan  pandangan  antara eksekutif  dan  legislatif,  keterlibatan  DPR  dalam  persetujuan  pejabat  publik  dapat menjadi  sarana  untuk  mencapai  kesepakatan  atau  kompromi  yang  menguntungkan kedua belah pihak (Fauzan, 2015).
Namun, penting juga untuk mencatat bahwa keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU dapat menimbulkan tantangan dan kritik. Salah satu kritik utama  adalah  potensi  politisasi  dalam  proses  persetujuan  pejabat  publik.  Ketika  DPR terlalu terlibat dalam proses ini, terdapat risiko bahwa penunjukan pejabat publik akan lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kompetensi dan integritas calon tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan profesionalisme lembaga publik serta
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
2362 | Volume 6 Nomor 2 2024
merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi pejabat publik (Harijanti & Safitri, 2016).
Lebih lanjut, terdapat juga argumen bahwa keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU dapat memperlambat proses pemerintahan. Dalam beberapa kasus,  proses  persetujuan  oleh  DPR  dapat  memakan  waktu  yang  lama,  terutama  jika terdapat  perdebatan  atau  ketidaksepakatan  di  antara  anggota  DPR.  Hal  ini  dapat menghambat kinerja pemerintah dan mengganggu kelancaran administrasi publik. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara keterlibatan DPR dan kebutuhan untuk memastikan proses pemerintahan yang efisien dan efektif (Marzuki, 2017).
Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut,  beberapa  ahli  mengusulkan  adanya peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan  publik.  Dengan  adanya  peraturan  yang  lebih  terperinci,  diharapkan  dapat mengurangi  potensi  politisasi  dan  mempercepat  proses  persetujuan  pejabat  publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan persetujuan pejabat publik juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa  pejabat  publik  yang  terpilih  memiliki  kompetensi  dan  integritas  yang  tinggi (Raharjo, 2018).
Secara keseluruhan, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU  adalah  refleksi  dari  dinamika  politik  dan  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kritik, peran DPR dalam proses ini tetap penting untuk menjaga prinsip checks and balances serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat publik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerangka hukum dan institusional yang mendukung keterlibatan DPR dalam  persetujuan  jabatan  publik,  sambil  tetap  memperhatikan  kebutuhan  untuk efisiensi dan profesionalisme dalam pemerintahan (Wicaksono, 2019).
Dalam  rangka  memperkuat  dasar  hukum  keterlibatan  DPR,  beberapa  penelitian  juga menunjukkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR melalui reformasi legislatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan memperkuat fungsi pengawasan ini, DPR  dapat  lebih  efektif  dalam  menjalankan  perannya  tanpa  harus  bergantung  pada peraturan yang eksplisit dalam UU. Hal ini juga dapat membantu  mengurangi potensi politisasi dan  memastikan  bahwa  proses  persetujuan  pejabat  publik dilakukan  secara objektif dan berdasarkan meritokrasi (Suryadi, 2020).
Sebagai penutup, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU adalah isu yang kompleks dan multi-dimensi. Meskipun terdapat berbagai landasan hukum dan prinsip yang mendukung peran DPR, terdapat pula tantangan dan kritik yang perlu  diatasi  melalui  reformasi  dan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan.  Dengan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
pendekatan yang tepat,  keterlibatan DPR dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

## B. Urgensi persetujuan DPR dalam pengangkatan jabatan publik
Sebagai  representasi  rakyat,  DPR  memiliki  peran  penting  dalam  sistem  demokrasi  di Indonesia.  DPR  bertindak  sebagai  suara  rakyat  dalam  pembuatan  kebijakan  dan pengawasan  terhadap  pemerintah.  DPR  juga  berfungsi  sebagai  wadah  penyaluran aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  secara  demokratis (Bima,  Kamal,  &  Djanggih,  2019).  DPR  berperan  krusial  dalam  memastikan  bahwa pemerintahan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  transparansi,  dan akuntabilitas.
Proses persetujuan oleh DPR juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengangkatan pejabat publik. Dengan informasi yang disampaikan secara terbuka oleh calon  pejabat  dalam  sidang  DPR,  masyarakat  dapat  mengakses  dan  menilai  secara langsung kualifikasi dan rencana kerja calon tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah (Widodo, 2019).
Proses  persetujuan  DPR  menciptakan  mekanisme  kontrol  yang  efektif  terhadap keputusan  pemerintah  dalam  pengisian  jabatan  publik.  DPR,  sebagai  lembaga  yang mewakili  kepentingan  rakyat,  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa pengangkatan  pejabat  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan memperjuangkan  kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian,  persetujuan  DPR  tidak hanya memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan, tetapi juga mengarah pada pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Talawe, 1996). Fakta bahwa DPR tidak hanya  bertugas  menyeleksi  tetapi  juga  menyetujui  sejumlah  besar  jabatan  publik menimbulkan kekhawatiran mengenai kewenangan DPR yang melebihi ketentuan UUD 1945. Kekhawatiran berikutnya yang muncul adalah apakah kewenangan yang luas ini diperbolehkan  karena  DPR  telah  melampaui  lingkup  tugasnya  yang  diamanatkan konstitusi  dengan  menciptakan  dan  memperluas  fungsi-fungsi  yang  harus  dijalankan oleh para perekrut. Karena tujuan konstitusionalisme adalah untuk menata negara dan penyelenggaraan negara, bukan sembarangan, maka makna ketentuan konstitusi harus diperjelas.
Ada tiga konsep yang saling terkait: (Assyayuti, 2022)  konstitusi, konstitusionalitas, dan konstitusionalisme  (Harvelian,  2016).    Kata  konstitusi  berasal  dari  bahasa  Latin  yang berarti hukum atau asas(Asshiddiqie, 2008). Salah satu cara untuk memikirkan undang- undang  dasar  yang  menjadi  landasan  pemerintahan  suatu  negara  adalah  dengan konstitusi. Selain itu, hal ini sangat mendasar: konstitusi merupakan hukum tertinggi dan secara konseptual terdiri dari peraturan tertulis, konvensi negara, dan adat istiadat yang mengatur  susunan  dan  hierarki  organ  negara  serta  interaksinya  satu  sama  lain  dan dengan warga negara (Asshiddiqie, 2006). Ada tiga hal yang sering diatur oleh konstitusi. sangat mendasar, termasuk pembelaan hak asasi manusia, pengorganisasian nilai-nilai inti  suatu  negara,  dinamika  antara  pemimpin  dan  masyarakat,  serta  pembagian  dan pembatasan  peran  ketatanegaraan  yang  bersifat  dasar  (Simamora,  2015).  Mahkamah Konstitusi  pada  tahun  2014  memutuskan  bahwa  salah  satu  permohonan  pengujian terhadap Pasal 30 ayat (2) hingga (8) UU KPK adalah mengenai keterlibatan DPR dalam rekrutmen  calon  anggota  KPK  yang  berpotensi  berdampak  pada  pemberantasan korupsi.. Hukum mengandung proporsi yang sama pentingnya dalam hal ini adanyanya keterlibatan DPR dalam proses ini dijelaskan di dalam penjelasan umum UU KPK.
Penjelasan  ini  menyebutkan  lima  anggota  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Kepemimpinan itu terdiri dari komponen masyarakat dan pemerintah terhadap sistem pemantauan kinerja yang digunakan masyarakat dan pengusutan terhadap kasus korupsi masih  tetap  menjadi  kewenangan  Komisi  Pemberatasan  Korupsi  (KPK)  (Huda,  2016). Pada  penjelasan  ini  dijelaskan  bahwa  dibutuhkan  keinginan  masyarakat  untuk  turut mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Unit kantor yang sama bertanggung jawab  secara  langsung  kepada  masyarakat,  pengisian  harus  dilakukan  dengan  teliti partisipasi  masyarakat  atau  persetujuan  masyarakat.  Dengan  demikian,  syarat-syarat untuk  dipilih  sebagai  anggota  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  harus  memperhatikan proses  yang  transparan,  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  dan  tetap  mematuhi persyaratan administratif. Hal ini perlu melewati Keputusan hasil uji kemampuan dan kelayakan yang diberikan oleh DPR RI yang kemudian disahkan oleh Presiden Indonesia. Dengan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan,  maka    elemen  partisipasi  akan  tercermin bahwa  individual  yang  ditunjuk  dalam  pemerintahan  akan  mencerminkan  kedaulatan rakyat.Dengan  adanya  mekanisme  persetujuan  ini,  proses  seleksi  dan  pengangkatan pejabat publik menjadi lebih teliti dan berfokus pada aspek kompetensi dan integritas. DPR memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi calon pejabat, serta memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Savitri, 2013).
Proses  seleksi  yang  melibatkan  DPR  berperan  sebagai  filter  yang  memastikan  bahwa hanya calon-calon terbaik yang dapat memegang jabatan publik. Melalui uji kelayakan
dan  kepatutan,  DPR  dapat  menilai  secara  obyektif  kemampuan  dan  kecocokan  calon pejabat dengan tuntutan dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Hal ini tidak  hanya  menghasilkan  pengisian  jabatan  yang  lebih  profesional  dan  berkualitas, tetapi juga menghindarkan risiko penunjukan pejabat yang tidak kompeten atau tidak memenuhi standar etika dan integritas yang diperlukan (Arief, 2019).
Persetujuan  oleh  DPR  juga  memperkuat  legitimasi  dan  otoritas  pemerintah  di  mata masyarakat.  Dengan  menunjuk  pejabat  publik  melalui  proses  yang  transparan  dan berbasis  pada  pertimbangan  objektif,  pemerintah  dapat  memperoleh  dukungan  yang lebih  kuat  dari  publik.  Ini  menciptakan  fondasi  yang  lebih  kokoh  untuk  menjalankan kebijakan-kebijakan  dan  program-program  pemerintah,  serta  membangun  hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Alfaridah, 2023).
Meningkatkan  efektivitas  prosedur  izin  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  terhadap pengangkatan  jabatan  publik  yang  tidak  diatur  oleh  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945., terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

## 1. Penguatan Regulasi
Langkah pertama yang perlu diambil adalah penguatan regulasi yang mengatur secara spesifik  peran  DPR  dalam  proses  persetujuan  pengangkatan  jabatan  publik.  Regulasi yang  jelas  dan  tegas  akan  memberikan  pedoman  yang  lebih  jelas  bagi  DPR  dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan. Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan  undang-undang  yang mengatur  tentang mekanisme  persetujuan  DPR terhadap  jabatan-jabatan  publik  tertentu,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  atau ambiguitas dalam proses pengangkatan.

## 2. Transparansi Proses
Penting  untuk  meningkatkan  transparansi  dalam  seluruh  proses  uji  kelayakan  dan kepatutan  yang  dilakukan  oleh  DPR.  Ini  termasuk  memberikan  akses  yang  lebih  luas kepada  publik  untuk  mengikuti  dan  memahami  proses  seleksi,  termasuk  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  evaluasi  calon  pejabat.  Dengan  meningkatkan transparansi, masyarakat dapat memantau dan menilai secara langsung integritas dan objektivitas  dari  proses  persetujuan  DPR,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

## 3. Kapasitas DPR
Untuk  menjalankan  perannya  secara  efektif,  DPR  perlu  meningkatkan  kapasitasnya dalam melakukan evaluasi terhadap calon pejabat publik.  Ini dapat dilakukan melalui penyediaan  pelatihan  yang  terarah  dan  peningkatan  sumber  daya,  seperti  tenaga  ahli
yang  berkualifikasi  dan  akses  yang  memadai  terhadap  informasi  dan  data.  Dengan meningkatkan  kapasitasnya,  DPR  dapat  lebih  kompeten  dalam menilai  kualifikasi  dan integritas calon pejabat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan proses persetujuan DPR terhadap  pengangkatan  jabatan  publik  yang  tidak  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  dapat berjalan  lebih  efisien,  transparan,  dan  berkualitas,  yang  pada  akhirnya  akan menghasilkan  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan  lebih  bertanggung  jawab  terhadap kepentingan rakyat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penguatan  sistem checks  and  balances dalam  pemerintahan  mengharuskan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  menyetujui  pencalonan  jabatan  publik  yang  tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).  Dengan  memberikan  persetujuan,  DPR  menjalankan  fungsi  pengawasan  yang esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif. Mekanisme ini memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai, serta memberikan legitimasi demokratis terhadap proses pengangkatan.
Proses persetujuan oleh DPR juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR membuka ruang bagi publik untuk mengetahui dan menilai calon pejabat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Dengan  demikian,  keterlibatan  DPR dalam pengangkatan pejabat publik menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan Kesimpulan Saran dari peneliti yaitu :
1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur secara spesifik peran DPR dalam proses persetujuan pengangkatan jabatan publik. Regulasi yang lebih jelas akan memberikan  panduan  yang  tegas  bagi  DPR  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai pengawas pemerintahan.
2. Meningkatkan  transparansi  dalam  proses  uji  kelayakan  dan  kepatutan  yang dilakukan  oleh  DPR  sangat  penting.  Ini  termasuk  memberikan  akses  yang  lebih  luas kepada publik untuk mengikuti dan memahami proses seleksi, serta memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait evaluasi calon pejabat tersedia secara terbuka.
3. Untuk  menjalankan  perannya  secara  efektif,  DPR  perlu  meningkatkan kapasitasnya  dalam  melakukan  evaluasi  terhadap  calon  pejabat  publik.  Ini  dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan khusus dan peningkatan sumber daya, termasuk tenaga ahli  yang  berkualifikasi  dan  akses  yang memadai  terhadap  informasi  dan  data yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahirullah,  Rajab,  &  Said,  Muhtar.  (2023).  Urgensi  Checks  and  Balances  Dalam Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia. Advances  In  Social  Humanities  Research, 1(9), 1015 – 1031.
Alfaridah,  Dini  Inasyah.  (2023). Kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  pengusulan pengangkatan  Hakim  Agung  dihubungkan  dengan  pasal  71  Undang-Undang  nomor  17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Antari, Putu Eva Ditayani. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 217 – 238.
Arief,  Supriyadi  A.  (2019).  Dekonstruksi  hak  imunitas  anggota  DPR  dalam  perspektif equality before the law. Jambura Law Review, 1(1), 22 – 45.
Armia, Muhammad Siddiq. (2017). Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 7(1), 126 – 146.
Bima, Muhammad Rinaldy, Kamal, Muhammad, & Djanggih, Hardianto. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kertha Patrika, 41(1), 27 – 39.
Gosal, Grace Anna Belle. (2023). Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Perspektif  Hukum Konstitusional. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 3633 – 3642.
Hantoro, Novianto  Murthi. (2017). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR  RI  (The  Urgency  Of  Making  The  Law  On  The  Right  Of  Inquiry  Of  The  House  Of Representive Of The Republic Of Indonesia). Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 8(2), 177 – 194.
Hardjanti,  Dewi  Krisna.  (2022).  Mengkaji  Ulang  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Dan Penguatan  Kekuasaan  Dpr  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. DIVERSI: Jurnal Hukum, 8(2), 380 – 405.
Khaerunnailla, Wa Ode Fatihatul, Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, Abdul. (2019). Urgensi pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 176 – 185.
Kindangen,  Henry  Yoseph.  (2021).  Jaminan  Konstitusional  Terhadap  Kemandirian Kejaksaan  Dalam  Melaksanakan  Kewenangan  Penuntutan. Masalah-Masalah  Hukum, 50(4), 398 – 408.
Octora, Rahel. (2018). Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. Dialogia Iuridica, 9(2) .
Putra, Pamungkas Satya, & Sh, M. H. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 1(1), 93– 120.
Rizki, Muhammad Riyan. (2022). Kajian Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Pandemi. Jurnal Hukum Magnum Opus, 5(1), 458716 .
Savitri, Diah. (2013). Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung. Jurnal Cita Hukum, 1(2), 96184.
Talawe,  Gabriel.  (1996). Kedudukan  Fungsi Dan  Wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Tadulako University.
Widodo,  Hananto.  (2019).  Parameter  Pengawasan  Politik  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Perspektif Hukum, 229 – 249.
Yulianita,  Erida  Putri,  Salman,  Radian,  &  Ramadhan,  Rizky.  (2024).  Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amnesti:  Jurnal Hukum, 6(1), 99 – 115.
Indrayana, D. (2012). Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas.
Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2355 - 2369  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129
Siregar, R. (2013). Hukum Tata Negara: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fauzan,  M.  (2015).  Politik  Hukum  Pemerintahan:  Analisis  Atas  Dinamika  Hubungan Eksekutif dan Legislatif. Malang: Setara Press.
Harijanti, S. D., & Safitri, A. (2016). Demokrasi Konstitusional: Pergeseran dan Tantangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Raharjo, S. (2018). Membangun Sistem Hukum Yang Berkeadilan. Jakarta: Kompas.
Wicaksono,  A.  (2019).  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Indonesia:  Prinsip  dan  Praktik. Jakarta: Erlangga.
Suryadi, T. (2020). Reformasi Hukum dan Penguatan Fungsi Pengawasan DPR. Bandung: Refika Aditama.
Adiputra,  Y.  (2021).  Demokrasi  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Indonesia.  Jakarta: Gramedia.