## PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
Afif Muamar, M. Mabruri Faozi dan Anny Fitriati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: afifmuamar85@gmail.com, mabrurifaozi@gmail.com dan annyfitriati96@gmail.com

## Abstract
The  tourism  industry  is  an  activity  in  order  to  meet  the  needs  of  goods  and  services  for tourists. The shopping area of Batik Trusmi is one of the tourism industry. Opportunities that exist in  the tourism sector,  especially in this area will  have an impact  on the economic and social culture of the surrounding community. Optimal management of tourist areas will have an impact on the increase in tourist visits, so it will be beneficial for the tourism industry and the  surrounding  community.  This  research  uses  qualitative  research.  The  result  of  this research, it can be concluded that 1) the management of Batik Trusmi shopping area that is planning, organizing, actuating and controlling or supervision. 2) The existence of shopping area  of  Batik  Trusmi  impact  for  an  economy  of  society  Trusmi  Kulon  village  that  is  the increase of income, open jobs and decreasing unemployment, the increase of land price, and there is dependence on tourist visiting. In addition, there are also socio-cultural impacts such as the preservation of Batik art, conversion of jobs, contamination of the environment, the use of infrastructure, and traffic jams.
Keywords: Management, Tourism Area of Batik, Impact on Economic and Social Culture.

## Abstrak
Industri  pariwisata  merupakan  suatu  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  barang dan  jasa  bagi  para  wisatawan.  Peluang  yang  ada  pada  sektor  pariwisata  khususnya  di kawasan  wisata  belanja  Batik  Trusmi  akan  berdampak  pada  ekonomi  dan  sosial  budaya masyarakat  sekitar.  Pengelolaan  yang  optimal  pada  kawasan  wisata  akan  berdampak  pada meningkatnya  kunjungan  wisatawan  sehingga  akan  menguntungkan  bagi  pegiat  industri pariwisata  dan  masyarakat  sekitar.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  1)  Pengelolaan  kawasan  wisata belanja  Batik  Trusmi  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengawasan.  2)  Keberadaan  kawasan  wisata  belanja  Batik  Trusmi  berdampak  bagi perekonomian  masyarakat  desa  Trusmi  Kulon  yaitu  peningkatan  pendapatan,  membuka lapangan  kerja  dan  mengurangi  pengangguran,  adanya  kenaikan  harga  tanah,  dan  ada ketergantungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Selain itu ada pula dampak terhadap sosial  budaya  masyarakat  seperti  pelestarian  seni  membatik,  konversi  mata  pencaharian, adanya limbah batik, penggunaan infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas.
Kata Kunci: Pengelolaan, Kawasan Wisata Batik, Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya.

## PENDAHULUAN
Cirebon  merupakan  salah  satu  kota  yang berada  di  wilayah  Jawa  Barat.  Cirebon sering  dikenal  dengan  Kota  Wali/Kota Udang.  Jumlah penduduk kota Cirebon saat ini  mencapai  388.854  jiwa.  Hal  ini berdasarkan  database  kependudukan  dan pencatatan sipil. Melihat banyaknya penduduk saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa minat masyarakat kota cirebon  untuk  menunaikan  ibadah  haji  pun meningkat.
Dalam  era  globalisasi,  dewasa  ini sektor  pariwisata  menjadi  industri  yang berkembang.  Indonesia  merupakan  salah satu  negara  yang  mempunyai  potensi pariwisata  yang  dapat  menarik  wisatawan nusantara  maupun  mancanegara.  Potensi yang ada pada pariwisata di Indonesia tentu saja  tidak  di  sia-siakan  oleh  Pemerintah. Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  tahun 2016  sebagai  tahun  percepatan  akselerasi pada  sektor  pariwisata  dalam  rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan  di  sektor  pariwisata.  Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara  yang  menjanjikan.  Oleh  karenanya dari  waktu  ke  waktu  terus  diperhatikan perkembangannya. 1
Industri  pariwisata  sering  dianggap sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Kesulitan  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh impor  yang  naik,  ekspor  non-migas  yang menurun,  dan  pembangunan  ekonomi  yang timpang,  dipandang  akan  menjadi  solusi dari  permasalahan  tersebut  dengan  adanya industri pariwisata. Industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pembangunan ekonomi regional, serta menyumbang neraca pembayaran. 2 Industri  pariwisata  tentunya
1 www.beritasatu.com/nasional/345629- kembangkan-pariwisata-borobudur-jokowi-bertolak- ke-magelang.html. Diakses pada 25 Januari 2018.
2 Gamal  Suwantoro, Dasar-dasar  Pariwisata (Yogyakarta:  ANDI  OFFSET,  2002),  37.  Baca  juga Aan  Jaelani,  Edy  Setyawan  dan  Nursyamsudin Hasyim,  “Religious  Heritage  Tourism  and  Creative Economy  in  Cirebon:  The  Diversity  of  Religious,
bertujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan bagi  masyarakat  disekitarnya  dan  terhadap negara.  Dalam  hal  ini  untuk  mendorong pemerataan  kesempatan  berwirausaha  dan memperoleh  manfaat  dari  adanya  sektor pariwisata  seperti  yang  terdapat  dalam  ayat Al-Qur’an berikut:
يِذَّلٱ  َىُه ٰي َىَتْسٱ َّنُث ًاعيِوَج  ِض ْرَلأٱ ًِف اَّه ْنُكَل  َقَلَخ ٍءْيَش  ِّلُكِب  َىُه َو  ٍتا َواَوَس  َعْبَس  َّيُها َّىَسَف  ِءآَوَّسلٱ ًَلِإ نيِلَع Artinya: “Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu dan  Dia  berkehendak  (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan  Dia  Maha  mengetahui  segala sesuatu”. 3
Dalam  tafsir  Al-Mishbah  yang  ditulis oleh  M.  Quraish  Shihab.  Ayat  diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan semua  sarana  kehidupan  yang  ada  di  bumi sehingga  apa  yang  kita  butuhkan  untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya.  Pada  dasarnya  segala apa  yang  terbentang  di  bumi  ini  dapat digunakan  oleh  manusia,  kecuali  jika  ada dalil lain yang melarangnya. 4
Kabupaten  Cirebon  merupakan  salah satu  destinasi  wisata  yang  ada  di  Provinsi Jawa  Barat.  Letaknya  yang  berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan berada  di  jalur  pantai  utara  (pantura) menjadikannya  sebagai  daerah  yang  sering dilalui.  Secara  geografis  Cirebon  letaknya strategis  dan  memiliki  kekayaan  sumber daya alam yang mana dalam perekonomiannya  ditunjang  oleh  sektor industri  pengolahan,  sektor  perdagangan, sektor  pariwisata,  sektor  komunikasi,  dan sektor jasa. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah.  Dinas  kebudayaan  pariwisata pemuda  dan  olahraga  merupakan  dinas
Cultures  and  Culinary”, Journal  of  Social  and Administrative Sciences , Vol. 3, No. 1 (2016): 63-76.
3 QS. Al-Baqarah (2): 29.
4 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah: Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 166.
terkait  yang  mempunyai  kewenangan  untuk mengelola,
mengembangkan
serta bertanggungjawab  terhadap  objek  wisata yang ada di Kabupaten Cirebon.
Objek  wisata  belanja  batik  trusmi merupakan  salah  satu  destinasi  wisata  yang paling  ramai  dikunjungi  oleh  wisatawan. Letaknya  yang  strategis  dan  mudah  diakses terlebih lagi adanya tol Cipali, menjadikannya  destinasi  wisata  yang  tidak bisa  dilupakan  ketika  berkunjung  ke kabupaten Cirebon. Kawasan wisata belanja ini  melibatkan  beberapa  desa  yaitu  desa Weru Lor, desa Trusmi Kulon, desa Trusmi Wetan, dan desa Panembahan.
Keberadaan  kawasan  wisata  belanja batik  trusmi  berdampak  pada  ekonomi masyarakat  di  desa  Trusmi  Kulon  yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya  lapangan  usaha,  sehingga  hal tersebut  dapat  mengurangi  pengangguran. Namun kawasan wisata belanja batik trusmi juga berdampak pada kenaikan harga tanah, terutama  yang  letaknya  strategis  untuk membuka showroom batik. Kedatangan para wisatawan  ke  kawasan  wisata  belanja  batik juga  mengakibatkan  pendapatan  sebagian masyarakat  bergantung  pada  wisatawan yang  berkunjung.  Selain  berdampak  pada ekonomi  masyarakat,  terdapat  pula  dampak terhadap  sosial  dan  budaya.  Beberapa diantaranya  yaitu  adanya  pelestarian  seni dan  budaya  membatik  sehingga  dapat melestarikan warisan budaya tak benda yang asli  dari  Indonesia.  Selain  itu  adanya konversi  mata  pencaharian,  dari  buruh pabrik,  supir  menjadi  pedagang,  karyawan showroom,  penjahit,  dan  pembuat  souvenir. Kedatangan  wisatawan  yang  biasa  ramai diakhir  pekan  atau  hari  libur  nasional mengakibatkan  terjadinya  kemacetan  lalu lintas dan polusi di desa Trusmi Kulon.
Dalam  hal  ini  pengelolaan  yang  optimal kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi bertujuan  untuk  menarik  minat  wisatawan. Namun  dalam  perkembangannya  kawasan ini  tidak  begitu  banyak  perubahan  dalam upaya  menarik  minat  wisatawan.  Kawasan wisata belanja batik trusmi belum mempunyai fasilitas yang memadai
berkaitan  dengan  lahan  parkir  umum  untuk wisatawan,  atraksi  hiburan,  serta  sarana penunjang  lainnya.  Untuk  itu  maka  penulis merasa  perlu  untuk  mengkaji  lebih  dalam lagi  mengenai  1)  Bagaimana  pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi di Desa Trusmi  Kulon?  2)  Apa  dampak  dari kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi terhadap  ekonomi  dan  sosial  budaya masyarakat Desa Trusmi Kulon?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  pengelolaan  kawasan wisata bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian,  nampaknya  belum  ditemukan penelitian  yang  secara  spesifik  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  kepariwisataan.  Berikut  beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nungki Pahrusadi  (2017), 5 Penelitian  skripsi  ini memakai  pendekatan  metode  penelitian kualitatif  yang  berupa  menarik  menarik faktor-faktor  dan  informasi-informasi  dari data  lapangan  yang  ditemui  untuk  dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  ini berkesimpulan  terdapat  dua  manajemen yang  pertama  manajemen  makam  Keramat Darmaloka  dan  manajemen  objek  wisata umum  sekitar  objek  wisata,  akan  tetapi  dua manajemen  tersebut  dikelola  oleh  satu kepengurusan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.  Dalam  manajemen  objek wisata  Balong  Keramat  Darmaloka  ditinjau hukum  ekonomi  Islam  bahwa  pelaksanaan yang  terjadi  di  kawasan  wisata  tersebut tidak ada bentuk ritual pesugihan atau ritual yang menyimpang dari syariat Islam.
Penelitian  kedua  yang  dilakukan  oleh Nur  Aqilah  (2016), 6 Penelitian  skripsi
5 Nungki  Pahrusadi,  “Manajemen  Wisata Religi  di  Objek  Wisata  Balong  Keramat  Darmaloka Kuningan  Ditinjau  dari  Hukum  Ekonomi  Islam”, Skripsi (Cirebon:  Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).
6 Nur  Aqilah,  “Pengelolaan  Wisata  Cipadung Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Lokal  (Studi  Kasus  di
tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Objek Wisata Cipadung  memberikan  pendapatan  bagi daerah  sekaligus  pemasukan  bagi  devisa negara.  Selain  itu  juga  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  yang  berasal  dari banyaknya wisatawan yang datang, sehingga  dapat  membantu  perekonomian warga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang pengelolaan kawasan wisata terutama di wisata belanja batik trusmi yang ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2009  tentang  kepariwisataan.  Di  sinilah letak  perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kualitatif,  yaitu  metode  (jalan) penelitian  sistematis  yang  digunakan  untuk mengkaji  atau  meneliti  suatu  objek  pada latar  alamiah  tanpa  ada  manipulasi  di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil  penelitian  yang  diharapkan  bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas,  namun  makna  (segi  kualitas)  dari fenomena yang diamati. 7 Jenis penelitian ini adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskriptif  ( descriptive  research )  adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi  atas  suatu  fenomena  sosial/alam secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat. 8 Pada penelitian ini peneliti mengamati pengelolaan  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi  dan  dampaknya  terhadap  ekonomi
Desa  Pajajar  Kabupaten  Majalengka)”, Skripsi (Cirebon:  Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).
7 Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.
8 Wardiyanta, Metodologi Penelitian
Pariwisata (Yogyakarta: ANDI, 2006), 5.
dan  sosial  budaya  masyarakat  desa  trusmi kulon  berdasarkan  Undang-Undang  nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada bulan Februari-Mei 2018.
Sumber  data  yang  diperlukan  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer ini  berupa  catatan  hasil  wawancara  dengan bapak Edwin selaku seksi destinasi pariwisata  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata, Pemuda,  dan  Olahraga  kabupaten  Cirebon, aparatur desa trusmi kulon, pemilik showroom batik,  dan  masyarakat  desa trusmi  kulon.  Adapun  data  sekunder  ini yaitu  Undang-Undang  Nomor  10  tahun 2009  tentang  Kepariwisataan,  Rencana Induk  Pengembangan  Pariwisata  Daerah (RIPPDA) Kabupaten Cirebon, literatur dan kajian  pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan masalah penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pertama
Menurut Cartwright dalam
Herdiansyah (2010)
mendefinisikan observasi  sebagai  suatu  proses  melihat, mengamati  dan  mencermati  serta  merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.  Observasi  dapat  dilakukan  hanya pada  perilaku  atau  sesuatu  yang  tampak. Observasi  merupakan  teknik  pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. 9 Peneliti  melakukan  observasi  di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten  Cirebon  dan  kawasan wisata  belanja  batik  trusmi  desa  Trusmi Kulon kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
Kedua, Wawancara  merupakan  suatu kegiatan  tanya  jawab  dengan  tatap  muka ( face to face ) antara pewawacara ( interviewer )  tentang  masalah  yang  diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh  persepsi,  sikap,  dan  pola  pikir dari  yang  diwawancarai  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti.  Wawancara yang dilakukan berguna untuk mendapatkan
9 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Tindakan (Bandung:  PT. Refika Aditama, 2012), 209.
suatu informasi berkenaan dengan pengelolaan  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi  di  desa  Trusmi  Kulon  kecamatan Plered  kabupaten  Cirebon  dengan  pedoman Undang-Undang  nomor  10  tahun  2009 tentang  Kepariwasataan.  Adapun  pihak- pihak  yang  diwawancarai  dalam  penelitian ini adalah Bapak Edwin selaku Kepala Seksi Destinasi  Pariwisata  Dinas  Budaya  dan Pariwisata  Kabupaten  Cirebon,  Bapak Hadirman  selaku  Sekretaris  Desa  Trusmi Kulon,  Pemilik showroom batik  di  desa Trusmi Kulon, dan masyarakat desa Trusmi Kulon.
Ketiga, dokumentasi adalah mengumpulkan  data  dengan  cara  menyalin atau  mengambil  data-data  dari  catatan, dokumentasi,  administrasi  yang  sesuai dengan masalah yang diteliti. 10 Maksud dari dokumentasi  ini  peneliti  mencari  sumber- sumber data yang lain selain wawancara dan observasi  yang  berkaitan  dengan  kajian yang  dibahas.  Seperti  misalnya  buku-buku yang  relevan,  laporan  kegiatan,  foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan.
Keempat, Studi  kepustakaan  adalah kegiatan  yang  mendalami,  mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang  ada  dalam  kepustakaan  (sumber bacaan,  buku-buku  referensi  atau  hasil penelitian  lain)  untuk  menunjang  suatu penelitiannya. 11 Studi  kepustakaan  dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu mengetahui  jenis  pustaka,  mengkaji  dan mengumpulkan bahan pustaka serta menyajikan studi kepustakaan.
Teknik analisis data merupakan bagian  sangat  penting  dalam  penelitian karena  dari  analisis  ini  akan  diperoleh temuan,  baik  temuan  substantif  maupun normatif.  Analisis  data  adalah  sebuah kegiatan  untuk  mengatur,  mengurutkan, mengelempokkan,  memberi  kode  atau tanda,  dan  mengategorikanny  a  sehingga
10 Nasution, Metode  Research  Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.
11 Iqbal Hasan,
Pokok-pokok Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 45.
diperoleh  suatu  temuan  berdasarkan  fokus atau  masalah  yang  ingin  dijawab.  Analisis data Model Miles dan Hubeman, menjelaskan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis data kualitatif menggunakan model interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya sudah  jenuh. Berikut langkah-langkah analisis  datanya 12 yaitu data  reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing .

## KONSEP DASAR Pengelolaan Kawasan Wisata
Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur,  dan  mengusahakan  supaya  lebih baik,  lebih  maju  serta  bertanggungjawab atas  pekerjaan  tertentu.  Kata  “pengelolaan” dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. 13
Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya  mengacu  pada  prinsip-prinsip pengelolaan  yang  menekankan  nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai  sosial  yang  memungkinkan  wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat  bagi  kesejahteraan  komunitas lokal. 14 Pengelolaan pariwisata tidak terbatas  pada  kawasan,  obyek,  dan  daya tarik  wisatanya  saja,  tetapi  juga  para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya.  Sebab  kelancaran  pariwisata tergantung  pada  ketepatan  manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai  sumber  daya  sebagai  unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci.
12 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D (Bandung:  Alfabeta,  2008), 246.
13 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 22.
14 I  Gede  Pitana  dan  I  Ketut  Surya  Diarta, Pengantar  Ilmu  Pariwisata (Yogyakarta:  Andi, 2009), 81.

## Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan  pariwisata  sudah  seharusnya mengacu  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan yang  menekankan  nilai-nilai  kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang  memungkinkan  wisatawan  menikmati kegiatan  wisatanya  serta  bermanfaat  bagi kesejahteraan  komunitas  lokal.  Menurut  I Gede  Pitana  dan  I  Ketut  Surya  Diarta mengutip pendapat Cox, pengelolaan pariwisata  harus  memperhatikan  prinsip- prinsip berikut: 15 a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata  haruslah  didasarkan  pada kearifan  lokal  dan special  local  sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
b. Preservasi,  proteksi,  dan  peningkatan kualitas sumber daya  yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
c. Pengembangan  atraksi  wisata  tambahan yang  mengakar  pada  khasanah  budaya lokal.
d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
e. Memberikan  dukungan  dan  legitimasi pada  pembangunan  dan  pengembangan pariwisata  jika  terbukti  memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan  dan/atau  menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui  ambang  batas  lingkungan alam  atau  akseptabilitas  sosial  walaupun di  sisi  lain  mampu  meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Pariwisata dalam Islam
Pariwisata  dikenal  dalam  istilah  bahasa Arab dengan kata al-siyahah, al-rihlah, dan al-safar . 16 Kata al-safar dalam  Al-Quran mempunyai  beragam  makna  yaitu 17 :  (a)
15 I  Gede  Pitana  dan  I  Ketut  Surya  Diarta,
Pengantar Ilmu Pariwisata , 81.
16 Johan  Arifin,  “Wawasan  al-Quran  dan Sunnah  Tentang  Pariwisata”, An-Nur ,  Vol.  4,  No.  2 (Desember, 2014): 147.
17 Rahmi Syahriza, “Pariwisata  Berbasis Syariah:  Telaah  Makna  Kata  Sara  dan  Derivasinya
membuka  dan  membersihkan  debu,  (b) menunjukan  warna  seperti  dalam  surah  Al- Mudatstsir ayat 34, (c) melakukan perjalanan seperti dalam surah An-Nisa ayat 43,  (d)  bermakna  kitab  seperti  yang diungkapkan  dalam  surah  Al-Jumu’ah  ayat 5.
Manusia di dunia ini dianjurkan untuk melakukan  tadabbur  alam,  dalam  rangka menikmati  dan  mensyukuri  segala  ciptaan Allah  di  bumi  ini.  Perjalanan  yang dilakukan  manusia  hendaknya  bertujuan mengingatkan manusia dengan segala Kekuasaan Allah. Sehingga perjalanan yang dilakukan  bukan  hanya  bersifat  duniawi, akan  tetapi  menambah  rasa  mensyukuri segala nikmat yang Allah beri di muka bumi ini.
Dalam  pandangan  Islam,  pariwisata juga  termasuk  kegiatan  perjalanan  untuk merenungkan  keajaiban  penciptaan  Allah dan  menikmati  keindahan  alam  semesta, sehingga  akan  membuat  jiwa  manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang  untuk  memenuhi  kewajiban hidup. 18 Berikut adalah penjabarannya:
Pertama, perjalanan  dianggap  sebagai ibadah karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu  haji  pada  bulan  Dzulhijah  dan  umrah yang bisa dilakukan kapanpun.
Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata  juga  terhubung  dengan  konsep pengetahuan  dan  pembelajaran.  Hal  ini menjadi  perjalanan  terbesar  yang  dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan  pengetahuan.  Seperti  dalam Surat At-Taubah ayat 112.
َىىُعِكا َّزلٱ  َىىُحِئاَّسلٱ  َىوُدِهاَحْلٱ  َىوُدِباَعْلٱ  َىىُبِئاَّتلٱ ُد ِجاَّسلٱ ِيَع  َىىُهاٌَّلٱ َو  ِفو ُزْعَوْلٲِب  َىو ُزِهلآٱ  َىو َييٌِِه ْؤُوْلٱ  ِزِّشَب َو ِ َّللَّٱ ِدوُدُحِل َىىُظِفاَحْلٱ َو  ِزَكٌُوْلٱ
dalam  al-Quran”, Human  Falah ,  Vol.  1,  No.  2 (Juli, 2014): 137.
18 Aan  Jaelani,  “Halal  Tourism  Industry  in Indonesia:  Potencial  and  Prospect”, International Review of Management and Marketing , Vol. 7, No. 3 (2017): 28.
Artinya: “Mereka  itu  adalah  orang-orang yang  bertaubat,  yang  beribadat,  yang memuji,  yang  melawat,  yang  ruku', yang  sujud,  yang  menyuruh  berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan  yang  memelihara  hukum-hukum Allah  dan  gembirakanlah  orang- orang mukmin itu”. 19
Ketiga, tujuan  wisata  dalam  Islam adalah  untuk  belajar  ilmu  pengetahuan  dan berpikir.  Perintah  untuk  berwisata  di  muka bumi  muncul  pada  beberapa  ayat  Al-Quran berikut:
َىاَك  َفْيَك ْاو ُزُظًْٱ َّنُث  ِض ْرَلأٱ ًِف ْاو ُزيِس  ْلُق َييِبِّذَكُوْلٱ ُةَبِقاَع . يَوِّل  لُق ِتا َواَوَّسلٱ  ًِف  اَّه َةَوْح َّزلٱ  ِهِسْفًَ  ًَٰلَع  َبَتَك  ِ َّ ِّللَّ  لُق  ِض ْرَلأٱ َو َييِذَّلٱ  ِهيِف  َبْي َر َلا  ِةَهاَيِقْلٱ  ِم ْىَي  ًَٰلِإ  ْنُكٌََّعَوْجَيَل
َىىٌُ ِه ْؤُي َلا ْنُهَف ْنُهَسُفًَْأ ْا ۤو ُزِسَخ Artinya: “Katakanlah:  "Berjalanlah  di muka  bumi,  kemudian  perhatikanlah bagaimana  kesudahan  orang-orang yang  mendustakan  itu."  Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit  dan  di  bumi."  Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan  atas  Diri-Nya  kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun  kamu  pada  hari  kiamat yang  tidak  ada  keraguan  padanya. orang-orang  yang  meragukan  dirinya mereka itu tidak beriman”. 20
Ayat di atas menganjurkan untuk berjalanlah  yang  artinya  bepergian.  Bila pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi,  dan  bersenang-senang,  Al-Quran sebagai sumber ajaran yang universal dalam ayatnya  member  isyarat  akan  kebolehan bagi  kita  untuk  memetik  kesenangan  di dunia ini. Menikmati hal-hal yang menyenangkan,  mempesona  dan  member kedamaian  serta  ketenangan  hati  tidaklah dilarang karena semua itu merupakan naluri
19 Q.S At-Taubah (9):112.
20 QS. Al-An’am (6): 11-12.
manusia. 21 Dalam surat al-Naml ayat 69-70, dijelaskan bahwa:
َف  ِض ْرَلأٱ  ًِف  ْاو ُزيِس  ْلُق
َىاَك  َفْيَك  ْاو ُزُظًْا
َيي ِه ِزْجُوْلٱ ُةَبِقاَع يُكَت  َلا َو  ْنِهْيَلَع  ْى َزْحَت َلا َو َىو ُزُكْوَي اَّوِّه ٍقْيَض ًِف .
Artinya: “Katakanlah:  "Berjalanlah  kamu (di  muka)  bumi,  lalu  perhatikanlah bagaimana  akibat  orang-orang  yang berdosa. dan janganlah kamu berduka cita  terhadap  mereka,  dan  janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan". 22
Keempat, tujuan terbesar dari
perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak  orang  lain  kepada  Allah  dan untuk  menyampaikan kepada umat manusia ajaran  Islam  yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad  saw.  Hal  tersebut  adalah  misi Rasul  dan para sahabat  beliau. Para sahabat Nabi  menyebar  ke  seluruh  dunia  untuk mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran.

## Dampak  Pariwisata  Terhadap  Ekonomi Masyarakat
Ekonomi  merupakan  aspek  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan.  Bidang  industri, perdagangan,  jasa,  transportasi,  hingga pariwisata tidak terlepas  dari ekonomi. Saat ini  pariwisata  menjadi  industri yang menjanjikan  untuk  dikembangkan  dan diambil  manfaatnya.  Dampak  terhadap ekonomi menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pariwisata  juga  dapat  meningkatkan  devisa negara.  Akan  tetapi  selain  berdampak positif,  pariwisata  juga  berdampak  negatif. Seperti  adanya  kenaikan  harga  tanah,  dan pengkavelingan  tempat  hanya  bagi  orang yang  mempunyai  uang.  Namun  apabila pengembangan  pariwisata  ditangani  secara benar  dapat  memaksimalkan  keuntungan dan meminimalkan permasalahan.
21 Mochtar  Effendy, Ekonomi  Islam  Suatu Pendekatan  Berdasarkan  Ajaran  al-Qur’an  dan Hadits (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), 72. 22 QS. Al-Naml (6): 69-70.
Sektor pariwisata diyakini tidak sekedar  hanya  mampu  menjadi  sektor andalan  dalam  usaha  meningkatkan  devisa negara  untuk  pembangunan  yang  sedang dikejar  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  dapat mengentaskan kemiskinan. Pemilihan sektor pariwisata  sebagai  salah  satu  alternatif mengentaskan  kemiskinan  cukup  beralasan. Keterlibatan  langsung  masyarakat  yang berpendapatan rendah dalam pengembangan industri  pariwisata  melalui  pemanfaatan hasil kerajinan tangan ( handicraft ) pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,  produk  hasil  seni  dan  budaya tradisional  serta  pengembangan  desa  wisata sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan.  Pariwisata  diyakini  sebagai ( agent  of  development )  dan  sekaligus menjadi penggerak dan mempercepat proses pembangunan itu sendiri. 23 Pariwisata dapat memberikan  keuntungan  bagi  wisatawan maupun  daerah  yang  menjadi  tuan  rumah. Pariwisata  dapat  menaikan  taraf  hidup mereka  yang  menjadi  tuan  rumah  melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan  tersebut.  Terlebih  lagi  dengan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan  fasilitas  rekreasi,  wisatawan dan penduduk setempat  saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan  tingkatan  budaya,  sejarah dan  ekonomi  daerah  tujuan  wisata.    Suatu daerah  tujuan  wisata  yang  dikembangkan seperti  itu  akan  merupakan  daerah  yang mampu member pengalaman yang unik bagi mereka. 24

## Dampak  Pariwisata  Terhadap  Sosial Budaya Masyarakat
Secara  teoretikal-idealistis,  antara  dampak sosial  dan  budaya  dapat  dibedakan.  Namun demikian, Matheison and Wall menyebutkan  bahwa  “ there  is  no  clear distinction  between  social  and  cultural
23 Oka, A. Yoeti, Ekonomi Pariwisata (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 14-18.
24 Robert Christie Mill, Tourism the International  Business ,  Terj.  Tri  Budi  Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 168.
phenomena ,”  yang  apabila  diterjemahkan dalam  bahasa  ialah  bahwa  tidak  ada kejelasan perbedaan antara gejala sosial dan budaya,  sehingga  sebagian  besar  ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya  di  dalam  pariwisata  ke  dalam  judul “dampak  sosial  budaya”  ( the  sociocultural impact  of  tourism  in  context ).  Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat,  terdapat  faktor  lain  yang berperan  dalam  perubahan  kondisi  sosial budaya  tersebut,  seperti  pendidikan,  media masa, transportasi, komunikasi, serta dinamika masyarakat itu sendiri. 25
Menurut  I  Gede  Pitana  dan  Putu  G. Gayatri  mengutip  pendapat  Cohen  dampak sosial  budaya  pariwisata  ke  dalam  sepuluh kelompok besar, yaitu:
a. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan  antara  masyarakat  setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
b. Dampak  terhadap  hubungan  interpersonal antara anggota masyarakat;
c. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;
d. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
e. Dampak  terhadap  ritme  kehidupan  sosial masyarakat;
f. Dampak terhadap pola pembagian kerja;
g. Dampak  terhadap  stratifikasi  dan  mobilitas sosial;
h. Dampak  terhadap  distribusi  pengaruh  dan kekuasaan;
i. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan
j. Dampak  terhadap  bidang  kesenian  dan  adat istiadat.

## Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan
Kegiatan  kepariwisataan  melibatkan seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Oleh karena  itu  untuk  keperluan  pengembangan kepariwisataan  diperlukan  kepastian  hukum yang  berkaitan  dengan  seluruh  aspek kehidupan manusia. Hukum adalah
25 I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata , 114-115.
himpunan peraturan-peraturan berisi perintah  dan  larangan  yang  mengurus  tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati  oleh  masyarakat  itu.  Bentuk  hukum yang  aktual  pada  zaman  modern  ini ditentukan  oleh  pemerintah  suatu  negara, yaitu Undang-Undang. 26
Adapun  ruang  lingkup  berkenaan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yaitu sebagai berikut:
Pembangunan Kepariwisataan Pasal 7 Pembangunan pariwisata meliputi: a. Industri pariwisata Pembangunan  industri  pariwisata  antara lain pembangunan struktur fungsi, hierarki, dan hubungan industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan  usaha  pariwisata,  kredibilitas bisnis,  serta  tanggung  jawab  terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
b. Destinasi pariwisata
Pembangunan destinasi  pariwisata  antara lain pemberdayaan masyarakat,
pembangunan daya tarik wisata, pembangunan  sarana  dan  prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan  fasilitas  pariwisata  secara terpadu dan berkesinambungan.
c. Pemasaran
Pembangunan  pemasaran  antara  lain pemasaran  pariwisata  bersama,terpadu dan berkesinambungan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab  dalam  membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
d. Kelembagaan pariwisata. Pembangunan  kelembagaan  pariwisata antara  lain  pengembangan  organisasi pemerintah,  pemerintah  daerah,  swasta, dan  masyarakat,  pengembangan  sumber daya  manusia,  regulasi,  serta  mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk
26 Theo Huijbers, Filsafat Hukum , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 39.
pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi,  dan  rencana  induk  pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
Pembangunan  kepariwisataan  merupakan bagian  dari  rencana  pembangunan  jangka panjang nasional.
Keberhasilan pembangunan kepariwisataan  akan  datang  tergantung  dari adanya    rencana  induk  pembangunan kepariwisataan  yang  sekaligus  menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan  dunia  kepariwisataan.  Dunia pariwisata  tidak  sepenuhnya  diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola  dan  dikembangkan  berdasarkan rencana induk
pengembangan keparisiwisataan.
Pemerintah
dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang  cukup  besar  dalam  pembangunan kepariwisataan. 27
Hak  dan  Kewajiban  Pengusaha  Pariwisata dan Pemerintah Daerah
Hak adalah kewenangan yang diberikan  oleh  hukum  objektif  kepada subjek hukum. Sedangkan kewajiban adalah beban  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada orang  ataupun  badan  hukum. 28 Pengertian pengusaha pariwisata menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang  Kepariwisataan  adalah  orang  atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Sedangkan menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara
27 https://www.boyyendratamin.com/2011/05/ pengelolaan-dan-pengurusan.html. Diakses pada tanggal  7  April  2018.  Lihat  juga  Aan  Jaelani,” Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective”, Journal  of  Economics  Bibliography ,  Vol.  3,  No.  2 (2016): 226.
28 Ishaq, Dasar-dasar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 82.
Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai  kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang ekonomi. 29
Pasal 22 Setiap pengusaha pariwisata berhak: a. Mendapatkan  kesempatan  yang  sama dalam berusaha di bidang
kepariwisataan;
b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. Mendapatkan  fasilitas  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perUndang- Undangan.
Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. Memberikan  informasi  yang  akurat  dan bertanggungjawab;
c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. Memberikan  kenyamanan,  keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. Memberikan  perlindungan  asuransi  pada usaha  pariwisata  dengan  kegiatan  yang berisiko tinggi;
f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang  memerlukan,  memperuat,  dan menguntungkan.
g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat  setempat,  produk  dalam negeri,  dan  memberikan  kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. Meningkatkan  kompetensi  tenaga  kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. Berperan aktif dalam upaya
pengembangan  prasarana  dan  program pemberdayaan masyarakat;
j. Turut  serta  mencegah  segala  bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan
29 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
kegiatan  yang  melanggar  hukum  di lingkungan tempat usahanya;
k. Memelihara  lingkungan  yang  sehat, bersih dan asri;
l. Memelihara  kelestarian  lingkungan  alam dan budaya;
m. Menjaga  citra  negara  dan  bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
n. Menerapkan  standar  usaha  dan  standar kompetensi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dalam ketentuan  umum  menjelaskan  bahwa  yang disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sedangkan  yang disebut pemerintah daerah gubernur, walikota  atau  bupati,  dan  perangkat  daerah sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah daerah. Berikut adalah kewajiban
pemerintah dan pemerintah daerah: Pasal 23 ayat (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berkewajiban:
a. Menyediakan  informasi  kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b. Menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk perkembangan  usaha  pariwisata  yang meliputi  terbukanya  kesempatan  yang sama dalam  berusaha, memfasilitasi,  dan memberikan kepastian hukum;
c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan  aset  nasional  yang  menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
d. Mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan kepariwisataan  dalam  rangka  mencegah dan  menanggulangi  berbagai  dampak negatif bagi masyarakat luas.
Hak Masyarakat Sekitar Destinasi Pariwisata Pasal 19 (2)  Setiap  orang  dan/atau  masyarakat  di dalam  dan  di  sekitar  destinasi  pariwisata memmpunyai hak prioritas:
a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan.
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 30
Pemerintah kabupaten/kota berwenang yaitu:
a. Menyusun  dan  menetapkan  rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
d. Melaksanakan  pendaftaran,  pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e. Mengatur penyelenggaraan
dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
f. Memfasilitasi  dan  melakukan  promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. Memfasilitasi  pengembangan  daya  tarik wisata baru;
h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian  kepariwisataan  dalam  lingkup kabupaten/kota;
i. Memelihara  dan  melestarikan  daya  tarik wisata yang berada diwilayahnya;
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Kawasan  Wisata  Belanja  Batik  Trusmi: Sejarah Batik Trusmi
Kata batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang  berarti  meulis  dan  “titik”.  Kata  batik merujuk  pada  kain  dengan  corak  yang dihasilkan  oleh  bahan  “malam”  yang diaplikasikan  ke  atas  kain,  sehingga menahan  masuknya  bahan  pewarna.  Dalam
bahasa  Inggrisnya  disebut wax  resist dyeing . 30
Batik Trusmi mulai ada sejak abad ke 14  suatu  daerah  dimana  saat  itu  tumbuh banyak  tumbuhan,  kemudian  para  warga menebang  tumbuhan  tersebut  namun  secara seketika  itu  tumbuhan  itu  tumbuh  kembali. Sehingga  tanah  tersebut  dinamakan  Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi. Kisah  membatik  Desa  Trusmi  berawal  dari peranan  Ki  Gede  Trusmi.  Salah  seorang pengikut Sunan Gunung Jati yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama Islam.
Asal mulanya Sultan
Kraton menyuruh  orang  trusmi  untuk  membuat batik  seperti  miliknya  tanpa  membawa contoh  baik,  dia  hanya  diperbolehkan melihat  motifnya  saja.  Saat  jatuh  tempo, orang  trusmi  itu  kemudian  datang  kembali dengan membawa batik yang telah dia buat. Ketika  itu  orang  trusmi  tersebut  meminta batik  yang  asli  kepada  Sultan  yang kemudian  di  bungkuslah  kedua  batik  itu antara  batik  yang  asli  dengan  batik buatannya. Orang trusmi kemudian meminta kepada sultan untuk memilih batik yang asli namun sangking miripnya sultan tidak dapat membedakannya,  batik  duplikat  tersebut tidak  ada  yang  meleset  sama  sekali  dari batik  aslinya,  sehingga  sultan  mengakui bahwa  batik  buatan  orang  trusmi  sangak bagus  tanpa  harus  membawa  contoh  batik yang aslinya. 31
Disepanjang  jalan  utama  berjarak  1,5 km  dari  desa  Trusmi  sampai  Panembahan saat ini banyak dijumpai puluhan showroom batik.  Berbagai  papan  nama showroom nampak berjejer menghiasi  setiap bangunan yang  ada  di  tepi  jalan.  Munculnya  berbagai showroom tidak  terlepas  dari  tingginya minat  masyarakat  terutama  dari  luar  kota terhadap  batik  Cirebon.  Batik  trusmi berhasil  menjadi  ikon  batik  dalam  koleksi
30 https://batikpekalongan.wordpress.com/2007 /09/26/asal-batik/.  Diakses  pada  tanggal  01  Maret 2018.
31 http://batik-etnik.blogspot.co.id/p/sejarah- bati-trusmi-cirebon.html.  Diakses  pada  tanggal  01 Maret 2018.
kain  nasional.  Batik  Cirebon  sendiri termasuk  dalam  kelompok  batik  keraton. Hal  ini  dikarenakan  Cirebon  memiliki  dua buah  keratin  yaitu  keraton  Kasepuhan  dan Keraton Kanoman, yang konon berdasarkan sejarah  dari  dua  keraton  ini  muncul beberapa desain batik Cirebonan klasik yang hingga  sekarang  masih  dikerjakan  oleh sebagian masyarakat desa Trusmi diantaranya seperti Mega Mendung, Paksinaga  Liman,  Patran  Keris,  Patran Kangkung,  Singa  Payung,  Singa  Barong, Banjar Balong, Ayam Alas, Sawat Penganten,  Katewono,  Gunung  Giwur, Simbar Menjangan, Simbar Kendo dan lain- lain. 32
Atraksi dan Fasilitas 33
Kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi menampilkan atraksi kerajinan batik, pengrajin  batik,  kampung  batik,  produk kerajinan  batik,  galeri  batik  dan  kuliner. Sedangkan  fasilitas  yang  ada  pada  kawasan wisata  belanja  batik  trusmi  seperti  butik, pusat grosir, parkir, musholla, pujasera, dan toilet.

## Aksesbilitas 34
Kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi  salah satunya  terletak  di  Desa  Trusmi  Kulon Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon  yang berjarak  9  KM  dari  pusat  kota  Sumber maupun dari Kota Cirebon. Untuk mencapai lokasi  kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi ini  bisa  menggunakan  mobil,  motor  atau beca yang terdapat di sepanjang jalan masuk ke  kawasan  ini.  Apabila  menggunakan angkutan umum bisa menggunakan angkutan kota (angkot) GP yang berasal dari wilayah  kota,  selain  itu  bisa  menggunakan angkutan  Sumber-Plered,  elf  Cirebon- Palimanan  dan  Cirebon  Bandung.  Karena angkutan  umum  hanya  berhenti  di  jalan raya,  untuk  bisa  mengelilingi  kawasan
32 Penyusunan  Rencana  Induk  Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.
33 Penyusunan  Rencana  Induk  Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.
34 Penyusunan  Rencana  Induk  Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.
wisata belanja batik trusmi bisa menggunakan beca.

## Pengelolaan  Kawasan  Wisata  Belanja Batik Trusmi
Keberadaan  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait.  Berikut adalah  pengelolaan  kawasan  wisata  belanja batik trusmi berdasarkan penelitian penulis:
Pertama, kewenangan pemerintah Desa  Trusmi  Kulon,  Desa  Trusmi  Kulon merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di kawasan wisata belanja batik trusmi. Jumlah showroom batik  yang  ada  di  desa  Trusmi Kulon ini mencapai 40 showroom , mendominasi  dibandingkan  dengan  desa yang  lain.  Keberadaan showroom di  desa Trusmi  Kulon  tentunya  menjadi  perhatian sendiri oleh pemerintah desa.
Berikut adalah kewenangan
pemerintah  desa  trusmi  kulon  dalam pengelolaan  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi: (a) perencanaan ( planning ) merupakan  kegiatan  dengan  merumuskan program  yang  didalamnya  terdapat  segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Pemerintah desa  trusmi  kulon  berencana  memberikan akses  kendaraan  wisatawan  masuk  ke showroom yang  berada  di  dalam  dengan menyediakan  lahan  parkir.  Kedatangan wisatawan  diakhir  pekan  dan  hari  libur sering  menjadi  penyebab  dari  kemacetan  di jalan  desa.  Namun  hal  tersebut  disisi  lain disyukuri masyarakat karena bisa meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang terlibat  di  kawasan  ini.  Selanjutnya  yaitu berkordinasi untuk izin pembukaan showroom. Untuk  membuka showroom di kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi pengusaha  wajib  melengkapi  dokumen NPWP,  IMB,  SIUP,  SITU,  AMDAL. Kelengkapan dokumen tersebut akan dilengkapi  dengan  formulir  izin  tetangga yang  bisa  di  dapatkan  di  kantor  desa setempat juga surat keterangan sewa/kepemilikan  lokasi  usaha.  Dokumen tersebut  semua  ditandatangani  oleh  pihak desa  dan  kemudian  ditindaklanjuti  oleh pihak  kecamatan  untuk  ditandatangani.
Terakhir  yaitu  menjaga  keamanan  dengan adanya petugas linmas (perlindungan masyarakat).  Keamanan  dan  kenyaman suatu  kawasan  wisata  bergantung  terhadap kesiapan  sumber  daya  yang  ada.  Dalam  hal ini  adanya  petugas  linmas  desa  berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan. Selain  itu  pihak  desa  berkordinasi  dengan para security atau  satpam  yang  berada  di setiap showroom untuk  berjaga  apabila  ada suatu  hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti adanya  pencurian.  (b)  pengorganisasian ( organizing )  struktur  organisasi  pemerintah desa  Trusmi  Kulon  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi yaitu seksi pemerintah dan pemberdayaan  masyarakat,  perekonomian dan  pembangunan,  serta  pemberdayaan masyarakat.  Namun  pengelolaan  kawasan wisata belanja batik trusmi kurang didukung oleh kelompok penggerak pariwisata. Kelompok  ini  pada  tahun  1990an  sampai 2000an masih aktif, tapi sekarang kepengurusannya tidak ada yang melanjutkan.  Padahal  kelompok  penggerak pariwisata bisa dijadikan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi  dalam  memajukan  kawasan wisata  belanja  batik  trusmi.  Peran  serta tanggungjawab  seluruh  pihak  untuk  bisa mengaktifkan  kembali  adanya  kelompok penggerak  pariwisata  di  kawasan  wisata belanja  batik  trusmi.  (c)  penggerakan ( actuating )  ada  beberapa  pengelolaan  yang dilakukan  desa  trusmi  kulon  berkenaan dengan kawasan wisata belanja batik trusmi: (1)  mengikuti  sosialisasi  masyarakat  sadar wisata yang diselenggarakan oleh Disbudparpora,  (2)  memberikan  dukungan akan  keberadaan  industri  pariwisata  dengan mengusahakan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat lokal, (3) memantau  keamanan  sekitar showroom terutama  ketika  terjadi  kepadatan  dan keramaian  lalu  lintas.  (d)  pengawasan ( controlling ) dapun pengawasan atau evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  trusmi:  (1)  Pengawasan  terhadap lingkungan  terutama  adanya  limbah  batik yang  biasa  dibuang  ke  selokan,  (2)
pengawasan  dan  pengendalian  terhadap kemungkinan adanya dampak negatif seperti keributan antar warga yang bisa mengganggu wisatawan yang berkunjung.
Kedua ,  kewenangan  disbudparpora dalam  mengelola  kawasan  wisata  belanja batik  trusmi:  (a)  perencanaan  ( planning ) kawasan wisata belanja batik trusmi saat ini mempunyai  program  untuk  pengembangan kawasan  destinasi  wisata. 35 Pengelolaan untuk pengembangan objek wisata dilakukan  haruslah  dengan  niat  baik,  yaitu dengan  memfokuskan  agar  pengembangan pariwisata  memiliki  dampak  positif  yang bisa  dimaksimalkan  dan  meminimalisir dampak  negatif  yang  mungkin  ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. (b) pengorganisasian ( organizing ) struktur organisasi  Dinas  Kebudayan  Pariwisata Pemuda  dan  Olahraga  yang  berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik  trusmi  yaitu  bidang  pariwisata  yang menaungi seksi jasa dan promosi pariwisata serta  seksi  destinasi  pariwisata.  Selain  itu bidang  seksi  jasa  promosi  pariwisata mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis operasional kegiatan promosi. Sedangkan bidang destinasi pariwisata mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pembinaan  masyarakat,  sarana  prasarana pariwisata,  dan  usaha  sarana  pariwisata.  (c) penggerakan ( actuating ) melakukan promosi  melalui  web,  sosial  media,  brosur, dan mengikuti pameran, pembinaan masyarakat  sadar  wisata,  dan  pengarahan sapta pesona. 36 (d) pengawasan ( controlling ) dengan cara monitoring terhadap perkembangan  usaha  pariwisata  dan  sarana pariwisata  yang  ada  di  kawasan  wisata belanja batik trusmi. Selain  itu berkordinasi dengan  pihak  pemerintah  desa,  pemilik showroom , serta masyarakat untuk kelangsungan,  keamanan  dan  kenyamanan kawasan ini.
35 Wawancara  dengan  Bapak  Momon  Saptaji selaku Kepala seksi Kesenian tanggal 20 Maret 2018.
36 Wawancara  dengan  Bapak  Edwin  selaku Kepala Destinasi Pariwisata tanggal 20 Maret 2018.
Ketiga ,  kewenangan showroom batik berikut  adalah  pengelolaan  yang  dilakukan oleh  para  pemilik showroom batik:  (a) perencanaan
( planning )
Perencanaan merupakan kegiatan dengan usaha merumuskan  suatu  program.  Pengelolaan yang  dilakukan  setiap showroom berawal dari  perencanaan  dalam  pengadaan  barang atau  kain  batiknya  sendiri  untuk  bisa  dijual di showroom . Untuk pengadaan barang yang akan  dijual  biasanya  setiap showroom mempunyai  pengrajin  sendiri,  adapula  yang mengambil  dari  pengrajin  dirumahnya. Barang  yang  dijual  bukan  hanya  kain  batik saja,  akan  tetapi  ada  baju,  souvenir  dan oleh-oleh khas Cirebon. Selain ada perencanaan  dalam  pengadaan  barang, terdapat  juga  perencanaan  dalam  hal pengadaan  tenaga  kerja  atau  karyawan. Pengadaan  tenaga  kerja  biasanya  dengan membuka  lowongan  kerja  pada  setiap showroom . Selain membuka lowongan kerja adapula dengan sistem kekeluargaan, biasanya  mereka  mencari  keluarga  terdekat untuk menjadi karyawan.
(b) pengorganisasian
( organizing ) Selain
adanya perencanaan, adapula pengorganisasian dimana kegiatan ini didasari pada pelaksanaan manajemen untuk mengatur  seluruh  sumber  daya  manusia. Setiap showroom mempunyai sistem pengorganisasian  yang  berbeda.  Ada  yang telah  dibuat  secara  struktural,  adapula  yang bersifat kekeluargaan. Secara umum adanya pengorganisasian dalam rangka pengelompokan  dan  pembagian  kerja  untuk mencapai  target  yang  telah  direncanakan. (c)  penggerakan  ( actuating )  penggerakan merupakan  suatu  kegiatan  menggerakan setiap  sumber  daya  manusia  untuk  bekerja sesuai  dengan  kapasitasnya.  Penggerakan sumber daya manusia pada setiap showroom mempunyai sistem yang berbeda. Tapi pada umumnya  sama  seperti  pemberian  contoh dalam  melaksanakan  kerja,  pembinaan,  dan memotivasi  untuk  selalu  lebih  baik  serta bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan.  (d)  pengawasan  ( controlling ) pengawasan merupakan tahap terakhir suatu pengelolaan.  Semua  kegiatan  yang  telah
dilakukan  dilaporkan  kemudian  dievaluasi. Pelaporan dan evaluasi pada setiap showroom umumnya  berkenaan  dengan produksi, pendapatan, pengeluaran, promosi, dan kinerja para karyawan. Tujuan dari  adanya  pengendalian  dan  pengawasan ini untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah  dilakukan  dan  dijadikan  acuan  untuk kedepannya lebih baik lagi.
Dampak  Kawasan  Wisata  Belanja  Batik Trusmi  Terhadap  Ekonomi  Dan  Sosial Budaya Masyarakat Desa Trusmi Kulon Pertama , meningkatkan pendapatan masyarakat.  Pendapatan  atau income dari seorang  warga  masyarakat  adalah  hasil penjualannya  dari  faktor  produksi  yang dimilikinya kepada sektor produksi. 37
Menurut  ilmu  ekonomi,  pendapatan  adalah jumlah  harta  kekayaan  awal  periode ditambah  keseluruhan  hasil  yang  diperoleh selama  satu  periode,  bukan  hanya  yang dikonsumsi. 38 Sedangkan  menurut  Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang di  terima  oleh  penduduk  atas  prestasi kerjanya  selama  satu  periode  tertentu,  baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. 39 Berdasarkan kesimpulan wawancara  dengan  perangkat  desa,  bahwa mayoritas mata pencaharian di desa Trusmi Kulon  ialah  pengrajin  batik  selain  itu  ada karyawan showroom ,  pedagang,  penjahit, pembuat souvenir yang tentunya bergantung pada kedatangan wisatawan. 40
Pengembangan  industri  pariwisata tentunya  menciptakan  lapangan  kerja  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Industri  pariwisata  akan  menyerap  tenaga kerja  yang  berada  di  sekitarnya.  Sehingga kedatangan  wisatawan  ke  daerah  tujuan wisata  diharapkan  akan  mengeluarkan
37 Boediono, Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Nomor 1: Ekonomi Mikro (Yogyakarta: BPFE, 1999), 170.
38 Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian -pendapatan. Diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
39 Sukirno  Sandono, Ekonomi  Pembangunan Proses  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006), 47.
40 Wawancara dengan Bapak Hadirman selaku Sekretaris Desa tanggal 21 Maret 2018.
sejumlah uang untuk membeli suatu barang dan  jasanya.  Semakin  banyak  pengunjung dan  membeli  hasil  dari  pengrajin  tentunya akan meningkatkan produksi yang berdampak  pada  peningkatan  terhadap pendapatan. Hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan pihak-pihak yang terlibat.
Kedua , membuka lapangan kerja dan mengurangi  pengangguran.  Lapangan  kerja yang ada di desa Trusmi Kulon ini tentunya banyak  sekali.  Namun  yang  berkaitan dengan kawasan wisata belanja batik trusmi ini  sebagai  karyawan,  pengrajin,  penjahit, pembuat  souvenir,  satpam,  dan  pedagang kuliner  di  sekitar showroom .  Keberadaan lapangan  kerja  ini  karena  kebutuhan  akan banyaknya  wisatawan  yang  datang.  Untuk memenuhi  kebutuhan  wisatawan  tersebut diperlukan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. 41 Adanya  lapangan  kerja  yang berkaitan  dengan  industri  pariwisata  di kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi setidaknya  bisa  mengurangi  pengangguran yang ada di masyarakat desa Trusmi Kulon.
Ketiga, kenaikan harga tanah. Dampak  dari  adanya  industri  pariwisata  ini yaitu kenaikan harga tanah. Kenaikan harga tanah  tersebut  dikarenakan  banyaknya permintaan  terhadap  letak  tanah  yang strategis untuk membuka showroom . Semakin banyaknya wisatawan yang datang ke  kawasan  ini,  akan  semakin  tumbuh perekonomiannya.  Pertumbuhan  ekonomi daerah  akan  menentukan  harga  tanah  dan bangunan  yang  ada  di  sekitarnya.  Kawasan wisata  belanja  batik  trusmi  menjadi  daerah yang perkenomiannya bertumpu pada industri  pariwisata  belanja  batik.  Industri pariwisata  telah  berdampak  terhadap  harga tanah  yang harganya bisa lebih dari 10 kali lipat dari harga tanah di perumahan warga.
Keempat , ketergantungan pada wisatawan  yang  berkunjung.  Berdasarkan simpulan  di  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi,  bahwa  ada  pendapatan  yang bergantung terhadap wisatawan yang
41 Wawancara dengan Bapak Hadirman selaku Sekretaris Desa tanggal 21 Maret 2018.
berkunjung.  Karenanya  apabila  sedikit wisawatan  yang  berkunjung  maka  akan berdampak pada pendapatan mereka. Begitupula apabila semakin banyak wisatawan  yang  berkunjung  maka  akan semakin  banyak  pendapatan  untuk  pelaku industri pariwisata disini.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yakni sebagai  berikut: pertama ,  Pengelolaan kawasan  wisata  belanja  batik  trusmi melibatkan  semua  pihak  yang  terlibat  dari unsur  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini Disbudparpora Kabupaten
Cirebon,
pemerintah desa Trusmi Kulon, dan pemilik showroom batik. Pengelolaan yang digunakan  di  kawasan  wisata  belanja  batik trusmi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan,  karena  menggunakan  proses tersebut  akan  dapat  mencapai  tujuan  sesuai dengan  yang  dimaksudkan  setiap  pihak untuk pengembangan kawasan ini.
Kedua, Dampak  dari  kawasan  wisata belanja  batik  trusmi  terhadap  masyarakat desa  Trusmi  Kulon  bidang  ekonomi  yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,  membuka  lapangan  kerja  dan mengurangi pengangguran, adanya kenaikan harga  tanah,  dan  ketergantungan  terhadap wisatawan  yang  berkunjung.  Sedangkan dalam  bidang  sosial  budaya  di  masyarakat yaitu pelestarian seni dan budaya membatik, konversi  mata  pencaharian,  pencemaran lingkungan,  penggunaan  infrastruktur,  dan kemacetan lalu lintas.
Ketiga, Pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yang melibatkan pihak Disbudparpora,  pemerintah  desa  Trusmi Kulon dan pemilik showroom batik sebagian telah  sesuai  dengan  landasan  hukum kepariwisataan yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang
kepariwisataan berdasarkan  kewajiban yang telah dilakukan oleh para pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani. Sosiologi:  Sistematika,  Teori dan  Terapan .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2012.
Aqilah, Nur. “Pengelolaan Wisata Cipadung
Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Lokal (Studi Kasus di Desa Pajajar Kabupaten  Majalengka)”, Skripsi . Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon, 2016.
Arifin,  Johan.  “Wawasan  al-Quran  dan Sunnah  Tentang  Pariwisata”, An-Nur , Vol. 4, No. 2 (Desember, 2014).
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian . Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1993.
Boediono. Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Nomor
1: Ekonomi Mikro . Yogyakarta: BPFE, 1999.
Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian
-pendapatan.  Diakses  pada  tanggal  26 Maret 2018.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya. Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2010.
Effendy,  Mochtar. Ekonomi  Islam  Suatu Pendekatan  Berdasarkan  Ajaran  Al- Qur’an  dan  Hadits. Palembang:  Al- Mukhtar, 1996.
Hasan, Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya. Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2002.
http://batik-etnik.blogspot.co.id/p/sejarah- bati-trusmi-cirebon.html. Diakses
pada tanggal 01 Maret 2018.
https://batikpekalongan.wordpress.com/200 7/09/26/asal-batik/. Diakses pada tanggal 01 Maret 2018.
https://www.boyyendratamin.com/2011/05/ pengelolaan-dan-pengurusan.html. Diakses pada tanggal 7 April 2018.
Ishaq. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Jaelani, Aan, Edy Setyawan dan Nursyamsudin  Hasyim.  “Religious
Heritage Tourism and Creative
Economy in Cirebon: The Diversity of
Religious,  Cultures  and  Culinary”,
Journal  of  Social  and  Administrative Sciences , Vol. 3, No. 1 (2016).
Jaelani,  Aan.  “Cirebon  as  the  Silk  Road:  A New  Approach  of  Heritage  Tourisme and  Creative  Economy”, Journal  of Economics  and  Political  Economy, Vol. 3, No. 2 (2016).
____ “Halal Tourism  Industry in  Indonesia: Potencial and Prospect”, International
Review of Management and
Marketing , Vol. 7, No. 3 (2017).
____“Islamic  Tourism  Development  in Cirebon:  The Study Heritage Tourism in  Islamic  Economic  Perspective”, Journal  of  Economics  Bibliography ,
Vol. 3, No. 2 (2016).
Mill, Robert Christie. Tourism the
International  Business ,  Terj.  Tri  Budi Sastrio.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo, 2000.
Nasution. Metode  Research  Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Pahrusadi,  Nungki.  “Manajemen  Wisata Religi  di  Objek  Wisata  Balong Keramat Darmaloka Kuningan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”,
Skripsi . Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon, 2017.
Penyusunan  Rencana  Induk  Perencanaan
Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon. Pitana,  I  Gede,  dan  I  Ketut  Surya  Diarta. Pengantar Ilmu Pariwisata . Yogyakarta: Andi, 2009. Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian . Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2016.
Sandono,  Sukirno. Ekonomi  Pembangunan Proses Masalah dan Dasar
Kebijakan. Jakarta: Kencana, 2006.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Mishbah: Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al- Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Soekanto,  Soerjono  dan  Budi  Sulistyowati.
Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta, 2008. Suharsaputra,  Uhar. Metode  Penelitian: Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Tindakan .
Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
Suwantoro, Gamal. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002.
Syahriza,  Rahmi.  “Pariwisata  Berbasis Syariah: Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Al-Quran”, Human
Falah , Vol. 1, No. 2 (Juli, 2014).
Theo, Huijbers. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Wardiyanta.
Metodologi
Penelitian
Pariwisata . Yogyakarta: ANDI, 2006. www.beritasatu.com/nasional/345629- kembangkan-pariwisata-borobudur- jokowi-bertolak-ke-magelang.html. Diakses pada 25 Januari 2018. Yoeti, Oka, A. Ekonomi Pariwisata. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.