## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: titania2151@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam  penyelesaian  tindak  pidana  Pasal  352  KUHP  ditinjau  dari  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  tetapi  tidak  semua  tindak  pidana  ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  jika  tidak  bisa  diselesaikan  secara keadilan  restoratif  maka  perkara  tersebut  dilimpahkan  ke  kejaksaan.  Saran dengan  adanya  peraturan  kepala  kepolisian  ini  diharapkan  untuk  bisa melakukan  keadilan  restoratif  untuk  menghindari  penjatuhan  pidana  jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku  karena  hal  ini  untuk  mempertahankan  kepastian  hukum  dan  penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dala penyelesain tindak pidana ringan.
Kata Kunci:
Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 28-07-2022 Accepted: 28-07-2022 Publish: 12-01-2023 KEYWORDS: M inor Maltreatment, Restorative
Justice.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  process  of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352  of  the  Criminal  Code  in  terms  of  the  Regulation  of  the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling  of  Crimes  Based  on  Restorative  Justice.  Empirical juridical  research  methods.  The  conclusion  of  the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number  8 of 2021 concerning the Handling  of  Crimes  Based  on  Restorative  Justice,  but  not  all minor  crimes  are  carried  out  with restorative  justice because this  can  be  realized  when  an  agreement  is  reached  by  both parties.  if  it  cannot  be  resolved  in  a  restorative  manner,  the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be  able  to  carry  out  restorative  justice  to  avoid  short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically  regulates  the  limits  of  compensation  that  can  be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal  certainty  and  investigators  further  optimizing socialization  to  the  public  that  restorative  justice  can  be  an effort in resolving minor crimes

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  atau  tindak  pidana  sering  sekali  terjadi  dimasyarakat  seperti penganiayaan  ringan  karena  hal  tersebut  menjadi  tidak  terlepas  dari  perilaku masyarakat  secara  individu  atau  kelompok  yang  tidak  terkontrol  sehingga menyebabkan  perselisihan  menjadi  faktor  utama  terjadinya  tindak  pidana penganiayaan tersebut. Menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa
“Penganiayaan  secara  lebih  rinci  dapat  dikategorikan  menjadi  6  macam  yakni penganiayaan  biasa,  ringan,  berat,  berencana,  berat  berencana  dan  penganiayaan terhadap  sekelompok  orang  yang  memiliki  kualitas  atau  dengan  cara  tertentu  yang akhirnya  bisa  memberatkan” 1 .  Penganiayaan  merupakan  tindakan  yang  disengaja dengan tujuan untuk memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
Penganiayaan  diatur  dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Pasal  351  sampai  dengan  Pasal  358,  penganiayaan  sendiri  akan  tergolong penganiayaan  ringan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  352  kitab  undang- undang hukum pidana (KUHP) ayat (1) yang berbunyi:
Kecuali  yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan  yang tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus ruiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Dari  ketentuan  Pasal  352  KUHP  jelas  bahwa  sanksi  untuk  tindak  pidana penganiayaan ringan adalah pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:
1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud  ini  diberi  kualifikasi  sebagai  penganiayaan  ( mishandeling) , dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI  yang  dikenal  dengan  kualifikasi  karena  lalai  menyebabkan  oranng lain luka 2 .
Kejahatan  terhadap  tubuh  juga  berarti  perbuatan-perbuatan  berupa penyerangan  atas  tubuh  atau  bagian  tubuh  seseorang  dengan  sengaja  yang menyebabkan  rasa  sakit,  luka  yang  sedemikian  rupa.  Menurut  Rahmi  Zilvia  dan Haryadi  “Penganiayaan  yaitu  sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka” 3 .  Sampai  sekarang  proses  penyelesaian  perkara
1 Wahyu  Ramadhan,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Ringan  di  Proses  Malang  Kota” Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2019,  hlm.  5.  Diakses Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309 pada tanggal 15 februari 2021, pukul 21:45 WIB.
2 Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan   Nyawa, Cet.  Ke-3, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 7.
3 Rahmi Zilvia dan H. Haryadi “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan ”. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  1,  2020,  hlm.  97.  Diakses  dari http://online-joernal.unja.ac.id/pampas/article/view/8271,  pada  tanggal  21  februari  2021 pukul 23.16.
pidana masih di dominasi oleh sistem peradilan pidana, sehingga banyak masyarakat berfikir bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan masih dianggap sesuatu yang  tidak  ada  dalam  masyarakat  dan  tidak  diperbolehkan  karena  masih  banyak masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  hanya  perkara  perdata  yang  bisa  diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat berfikir jika perkara yang sudah mereka laporkan ke pihak  kepolisian  maka  penyelesaiannya  di  pengadilan  karena  mayarakat  sendiri berfikir jika igin menyelesaikan secara kekeluargaan itu ditempat kepala desa. Padahal jika  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui restorative  justice maka  dapat mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan.
Perkembangan  zaman  proses  penyelesaian  perkara  pidana  mendatangkan suatu perubahan baru yang pada awalnya selalu diselesaikan di pengadilan sekarang dapat diselesaikan di luar pengadilan, perubahan ini yang mendasari mengenai konflik antara korban dan pelaku tindak pidana.
Konflik  sering  terjadi  ditengah  masyarakat,  maka  penyelesaian  konflik tersebut  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  baik  secara  di  pengadilan  atau  di  luar pengadilan. Keadilan restoratif ini untuk mempertemukan para pihak berperkara yaitu korban  dan  pelaku  untuk  mendapatan  kesepakatan  bersama,  yang  dilakukan  oleh mediator dan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang adil dengan memperhatikan kepada  pelaku  dan  korban.  Penyelesaian  tindak  pidana  secara restorative  justice , dengan  menggunakan restorative  justice untuk  lebih  memberikan  keadilan  dan keseimbangan antara pelaku dan korban. restorative justice sendiri sudah diterapkan untuk membuat keseimbangan antara perbuatan pelaku dengan akibatnya.
Syarat penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu diatur dalam Pasal 4 yaitu persyaratan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a,  meliputi syarat materil dan formil, syarat materil pada Pasal 5 meliputi:
a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan; dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Syarat formil diatur dalam Pasal 6 meliputi:
1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. Perdamaian  dari  kedua  belah  pihak,  kecuali  untuk  tindak  pidana narkoba; dan
b. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2) Perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  dibuktikan dengan  surat  kesepakatan  perdamaian  dan  ditandatangani  oleh  parak pihak.
3) Pemenuhan  hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. Mengembalikan barang;
b. Mengganti kerugian;
c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat  pernyataan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditanda  tangani  oleh pihak korban.
5) Format  surat  kesepakatan  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepolisian ini.
Keadilan  restoratif  dibuat  penegak  hukum  untuk  mendamaikan  pelaku  dan korban  tindak  pidana,  di  Polres  Sarolangun  sendiri  sudah  menggunakan  keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan secara Keadilan
Restoratif oleh Satreskrim Polres Sarolangun 2019 - 2020 No Tahun Jumlah Perkara Penganiayaan ringan Keterangan 1 2019 3 Keadilan Restoratif 2 2020 5 Keadilan Restoratif Sumber: Polres Sarolangun
Berdasarkan tabel di atas bahwa kasus yang terjadi di Polres Sarolangun dalam dua  tahun  terakhir  pada  tahun  2019  ada  4  (empat)  kasus  yang  diselesaikan  secara keadilan restoratif dan pada tahun 2020 ada sebanyak 5 (lima) kasus yang diselesaikan secara  keadilan  restoratif,  berhasilnya  dilakukan  keadilan  restoratif  itu  sendiri dikarenakan  para  pihak  korban  sudah  memaafkan  apa  yang  diperbuat  oleh  pelaku, pelaku menyadari kesalahan  yang telah dilakukan, pihak pelaku berjanji  tidak akan mengulanginya  kembali  dilain  waktu,  serta  pihak  pelaku  membayar  semua pengobatan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kemudian ada juga beberapa kasus yang  tidak  tercapai  menggunakan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaiannya,  dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 2
Rekapitulasi jumlah Perkara di Keadilan Restoratif tidak tercapai oleh
Satreskrim Polres Sarolangun 2019 - 2020 No Tahun Jumlah Perkara Penganiayaan Keterangan
Ringan yang tidak tercapai 1 2019 1 Tidak Tercapai Keadilan Restoratif 2 2020 1 Tidak Tercapai Keadilan Restoratif Sumber: Polres Sarolangun
Pada  tabel  di  atas  pada  tahun  2019  terdapat  1  (satu)  kasus  tidak  tercapai Keadilan  Restoratif dan  pada  tahun  2020  ada  sebanyak  1  (satu)  kasus  yang  tidak tercapai  menggunakan  Keadilan  Restoratif dikarenakan  pihak  korban  sangat  tidak senang  apa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  serta  pihak  korban  ingin  membuat  pelaku merasakan apa yang sudah dia perbuat dan menuntut agar perkaranya tetap dilanjutkan karena  pihak  korban  tidak  menerima  apapun  bentuk  ganti  rugi  oleh  pelaku  karena korban  ingin  agar  pelaku  mendapatkan  efek  jera  dan  hukuman  yang  sesuai  dengan yang diperbuat oleh pelaku.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris dimana penelitian yang berupaya untuk mengamati fakta-fakta sosial  yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Titik pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah  budaya  hidup  masyarakat.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Polres Sarolangun  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  pada  penelitian  lapangan  dan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan jurnal, serta undang-undang terkait. Populasi  penelitian  adalah  petugas  penyidik  di  Reskrim  Polres  Sarolangun  dan berdasarkan teknik pengambilan sampel ada 1 orang penyidik unit di Reskrim Polres Sarolangun sedangkan untuk korban diambil 2 (dua) orang dan pelaku 2 (dua) orang.

## C. PEMBAHASAN
a.  Pelaksanaan  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan Melalui Keadilan Restoratif
Restorative  justice berbicara  tentang  penyelesaian  tindak  pidana  diluar pengadilan  dengan  mengutamakan  komunikasi  antara  pihak  pelaku,  korban, kemudian  juga  keluarga  korban  dan  pelaku,  serta  pihak-pihak  lainnya  untuk mencapai  suatu  keseapakatan  damai  diamana  pelaku  turut  ambil  adil  untuk memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi.
Yang bisa digunakan keadilan restoratif sebagaimana yang diungkapkan oleh  Aipda  Romi  S  selaku  penyidik  polres  sarolangun  adalah  tindak  pidana ringan.  Tindak  pidana  ringan  merupakan  tindak  pidana  yang  ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500;  dengan  penyesuaian,  dan  penghinaan ringan. Kemudian diatur penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda dalam KUHP dan diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri  Hukum dan  Hak Asasi  Manusia, Jaksa agung, dan
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012, M.HM.07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat,    serta  Penerapan  keadilan  restoratif (Restorative Justice).
Untuk pelaksanaan keadilan restoratif ini pihak kepolisian mengacu pada syarat  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Prosedur Pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  dengan menggunakan keadilan restoratif di polres sarolangun dengan cara:
1. Menerima laporan
Pelaksanaan  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  melalui  keadilan restoratif  pihak  satreskrim  Polres  Sarolangun  melaksanakan  dengan  cara sebagaimana  di  ungkapkan  oleh  Aipda  Romi.S  selaku  penyidik  Polres Sarolangun adalah:
Pihak korban telah terjadi kejadian tindak pidana penganiayaan ringan dan langsung datang ke Polres Sarolangun membuat surat laporan, dan pihak  kepolisian  langsung  membuat  surat  laporan  dengan  wawancara dengan  korban  dimulai  dari  menanyakan  identitas  dan  korban  juga menjelaskan  bagaimana  kronologi  dari  penganiayaan  yang  terjadi padanya 4 .
Berikut  ini  penulis  memberikan  1  (satu)  uraian  singkat  kejadian  kasus yang berdasarkan laporan polisi, sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kronologi  kejadian  dimulai  pada  tanggal  28 Agustus  2020  sekira  pukul  18.30  WIB  telah  terjadi  penganiayaan  dimana korban menyuruh untuk santri yang lain untuk diam karena pada saat itu santri sangat  ribut,  setelah  itu  korban  di  panggil  ustad  Efrin  (pelaku)  untuk menghadap  kedepannya  dan  langsung  memukuli  korban  dengan  kedua tangannya, juga mencekik korban dengan kedua tangannya secara bergantian.
2. Memeriksa korban, saksi dan tersangka (pelapor, saksi, dan terlapor) Dengan  metode restorative  justice ,  pelaku  tindak  pidana  memiliki kedudukan  yang  berbeda  dari  proses  melalui  jalur  litigasi.  Berdasarkan  data yang diperoleh dari penelitian di  Polres Sarolangun Bahwa pihak kepolisian memeriksa  dan  menanyakan  kronologi  tentang  kasus  penganiayaan  tersebut kepada beberapa saksi yang terlibat pada kasus penganiayaan tersebut. Pihak Polres Sarolangun dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan ringan Pasal  352  KUHP  Pihak  kepolisian  mengoptimalkan  menggunakan  keadilan restoratif, sehingga kasus tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP tidak  sampai  ke  tahap  penuntutan.  Hal  tersebut  dijelaskan  berdasarkan Wawancara dengan Aipda Romi S yang menyatakan bahwa:
Pemeriksaan  pertama,  penyidik  mengarahkan  kepada  masing-masing pihak untuk menyelesaikan kasus mereka secara keadilan restoratif dan
4 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
setelah  disetujui  oleh  pelaku  dan  korban,  selanjutnya  pihak  kepolisian menanyakan  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  melaksanakan  keadilan restoratif ditempat para pihak dengan tokoh  masyarakat atau dijembatani dengan  pihak  polres  sarolangun,  setelah  para  pihak  memilih  untuk melakukan restorative  justice di  tempat  mereka  baru  diadakan pertemukan,  masing-masing  pihak  membuat  surat  pernyataan perdamaian dan pelapor diperiksa kembali atau pemeriksaan tambahan bahwa menyatakan dia telah mencabut laporannya dan tidak ada tuntutan dikemudian hari 5 .
Berikut  ini  adalah  wawancara  bersama  pelaku  dan  korban  baik  yang diselaesaikan secara restorative justice atau yang lanjut ke tahap penuntutan.
Menurut M Rosandri Aditia selaku korban tindak pidana penganiayaan ringan, mengatakan bahwa:
Pada tanggal 18 September pada jam 10.00 pagi, saya dipanggil pihak kepolisian  untuk  datang  ke  Polres  Sarolangun.  Sebelum  saya  dimintai keterangan,  saya  dipertemukan  dengan  tersangka  di  ruangan.  Saya ditanya penyidik apakah kasus ini mau diselesaikan secara kekeluargaan karena  tersangka  menyesali  perbuatannya  dan  mengakui  kesalahannya serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi,  dan  kami  kembali menyelesaikan di tempat kepala desa batu putih 6 .
Dari  keterangan  korban  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  keadilan restoratif  berjalan  dengan  efektif  sehingga  laporan  tidak  diserahkan  ke Kejaksaan. Selanjutnya  wawancara lain  yang dilakukan kepada pelaku  yang perkaranya  tidak  dilanjutkan  pada  tahap  pemeriksaan  di  Kejaksaan  adalah bersama Efrin Suhendra, yakni:
Pada  tanggal  18  September  2020  saya  ditanya  penyidik  apakah  tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan meminta maaf kepada korban. Penyidik  langsung  menanyakan  kepada  korban  apakah  bersedia  dan pihak penyidik menanyakan kepada saya dan korban untuk diselesaikan di  kantor  polisi  atau  di  tempat  kepala  desanya,  korban  memilih  untuk diselesaikan  di  tempat  kepala  desa  yang  disaksikan  oleh  pihak kepolisian 7 .
Akan tetapi, walau terdapat beberapa kasus yang berhasil mengupayakan keadilan  restoratif,  penulis  juga  berhasil  melakukan  wawancara  terhadap korban dan pelaku yang lebih memilih untuk tetap melanjutkan penyidikan dan menyerahkan  berkas  untuk  diperiksa  di  Kejaksaan,  salah  satunya  yakni wawancara yang dilakukan bersama Jaya Sitorus dimana dalam hal ini korban menjelaskan bahwa:
Pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 09.00 pagi, saya di panggil pihak  Kepolisian  Polres  Sarolangun  untuk  dimintai  keterangan.  Saya langsung dipertemukan dengan pelaku. Penyidik langsung menjelaskan kepada saya bahwa apakah saya bersedia kasus  ini diselesaikan secara
5 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
6 Wawancara dengan M. Rosandri Aditia (korban), tanggal 12 Juli 2021.
7 Wawancara dengan Efrin Suhendra (pelaku), pada tanggal 12 Juli 2021.
kekeluargaan. Saya menolak karena saya ingin  pelaku merasakan  efek jera terhadap apa yang dia dilakukan dan saya tidak menerima perlakuan pelaku kepada saya. Keinginan saya sendiri untuk melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya 8 .
Dari wawancara yang dilakukan, korban tetap melanjutkan kasus sesuai hukum  yang  berlaku  yakni  agar  pelaku  merasa  jera  dengan  perbuatan  yang telah ia lakukan. Begitupun seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Ridwan, seorang pelaku penganiayaan ringan dimana dalam hal ini pelaku menjelaskan:
Saya dijelaskan oleh penyidik bahwa korban tidak dapat menyelesaikan kasus  tersebut  secara kekeluargaan, pihak korban ingin  kasusnya tetap dilanjutkan  ke  pengadilan  dan  saya  menyadari  bahwa  apa  yang  saya lakukan  terhadap  korban  bisa  dihukum  karena  saya  telah  melakukan penganiayaan terhadap korban 9 .
Berdasarkan  wawancara  diatas,  tidak  tercapainya  keadilan  restoratif dikarenakan pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menerima perbuatan pealaku atas dirinya.
3. Membuat Surat pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku
Tabel 3 Perdamaian Tercapai Korban dan Pelaku Laporan Perdamaian Pada Tahap Penyelidikan 1. Laporan tanggal 28 Agustus 2020 1. Pihak 1 dan pihak ke II sepakat menyatakan perdamaian dengan  hati  tulus  dan  ikhlas  tanpa  paksaan  dari  pihak manapun.
2. Pihak ke II menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dilain waktu.
3. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak tetap menjalin tali  silahturahim  yang  baik  sebagaimana  mestinya berhubung  pihak  pertama  siswa  Ponpes  Ihya  UI  Ulum dan pihak II sebagai guru di Ponpes UI Ulum tersebut. 4. Kedua  belah  pihak  sepakat  tidak  akan  menuntut dikemudian hari baik secara hukum pidana atau hukum perdata  atas  kejadian  tersebut  dan  tidak  akan mendengarkan keterangan siapapun yang mungkin akan memperkeruh  atau  memprovokasi  situasi  sehingga timbul  niat  dendam  dikemudian  hari,  sehingga  kedua belah  pihak  menyatakan  tidak  akan  mempunyai  niat dendam kesumat dikemudian harinya. 5. Apabila  dikemudian  hari  kedua  belah  pihak  tidak menepati  pernyataan  diatas,  maka  kedua  belah  pihak bersedia  dituntut  sesuai  hukum  yang  berlaku  dinegara republik Indonesia.
9 Wawancara dengan Muhammad Ridwan (pelaku), pada tanggal 12 Juli 2021.
Sumber: Polres Sarolangun
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  Polres  Sarolangun, didapati  fakta  laporan  dan  upaya  perdamaian  pada  tahap  penyelidikan  pada tanggal 28 Agustus 2020 yaitu pihak korban dan pelaku meyatakan perdamaian tanpa adanya unsur paksaan juga dari pihak pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan  yang  diperbuatnya  dan  kedua  belah  pihak  tidak  akan  menuntut kembali perkaranya.
Para  pihak  yang  telah  sepakat  untuk  berdamai,  dibuatlah  surat perdamaian  secara  tertulis  di  atas  materai  yang  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak  beserta  saksi-saksi  yang  diketahui  oleh  RT/RW/Kepala  Desa/ Kepala Kelurahan Setempat.
Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S yang menyatakan bahwa: “Korban dan pelaku membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan/berdamai yang ditandatangani oleh masing-masng  pihak  dan  saksi-saksi  yang  sudah  ditanda  tangani  diatas materai” 10 .  Dari  hasil  wawancara  tersebut  bahwa  surat  pernyataan  diketahui oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  bahwa  perkara  tersebut  diselesaikan  secara keadilan restoratif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Aipda  Romi  S menjelakan  mengenai  besaran  menggantikan  biaya  yang  ditimbulkan  oleh pelaku yaitu
Beseran  sendiri  tidak  tercantum  dalam  undang–undang  karena  hal tersebut  dilihat  dari  kemauan  bukan  dilihat  dari  besar  kecilnya penggantian  biaya  oleh  pelaku,  serta  pendekatan  antara  korban  dan pelaku  untuk  memenuhi  keadilan  tanpa  adanya  unsur  paksaan  untuk pemulihan ke keadaan semula dan yang paling penting bagaimana pelaku tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dia perbuat dan itu bisa  memulihkan  apa  yang  dirasakan  rugi  oleh  korban  bukan  hanya pelaku  yang  bertanggung  jawab  tetapi  juga  masyarakat.  Jadi  dalam penyidik harus benar–benar memperhatikan sendiri supaya dikemudian hari tidak ada tuntutan kembali mengenai kasus tersebut 11 .
Berdasarkan wawancara diatas ketika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan keadilan restoratif maka kasus tersebut  telah  selesai  dilakukan  dan  tidak  ada  batasan  nominal  dalam mengganti kerugian, karena belum ada kebijakan yang mengatur secara jelas dalam  hal  ini,  jika  tidak  terjadi  kesapakatan  antara  kedua  belah  pihak  maka kasusnya akan naik ke kejaksaan.
4. Pihak korban mencabut laporan pengaduan
Tabel 4
Permohonan Pencabutan Laporan
10 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
11 Wawancara  dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  20  Maret 2022, Pukul 09.45 WIB.
Laporan Polisi Isi Permohonan Pencabutan Laporan 1. Laporan  Tanggal  28 Agustus 2020 Atas permohonan yang saya ajukan, dengan ini saya selaku dari pihak korban mencabut/menarik kembali laporan polisi yang telah  saya  laporkan  ke  Polres  Sarolangun, karena pihak terlapor sudah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, pihak pelapor dan juga terlapor sepakat untuk menyelesaikan kasus  ini  secara  damai/kekeluargaan,  maka saya dari pihak korban menganggap
perkaranya  selesai  dan  saya  berjanji  tidak melanjutkan perkara ini sampai ke pengadilan.
Sumber: Polres Sarolangun
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sarolangun, penulis juga mendapat  informasi  tentang  adanya  permohonan  pencabutan  laporan  oleh korban  yakni  pada  tanggal  28  Agustus  2020  bahwa  pihak  korban  mencabut laporannya  dan  sepakat  untuk  meyelesaikan  kasus  ini  secara  kekeluargaan karena dari pihak pelaku juga mengakui kesalahannya dan juga telah meminta maaf untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya.
Berdasarkan dari  wawancara dengan Aipda Romi S  yang menjelaskan bahwa  “Pihak  korban  dan  pelaku  mencabut  laporannya  diatas  kertas  yang berisi  tentang  pencabutan  laporan  perkara  yang  dilaporkan  dan  sudah ditandatangani diatas materai” 12 .

## 5. Penyidik melakukan gelar perkara
Berdasarkan  wawancara  dengan  Aipda  Romi  S  yang  menjelaskan bahwa:
Rapat yang dihadiri oleh penyidik dan Kasat reskrim polres sarolangun untuk  memimpin  gelar  perkara  yang  dihadiri  anggota  kepolisian sebanyak  5  orang,  dan  1  orang  pemapar  yang  menjelaskan  kasus  ini bahwa  si  korban  telah  mencabut  laporan,  gelar  perkara  ini  mencakup terdiri  dari  absen  dan  syarat  pendapat  dari  para  peserta  rapat  apakah layak kasus ini dihentikan, dan hasil dari rapat tersebut langsung diketik untuk laporan gelar perkara 13 .
Berdasarkan wawancara diatas penyidik melakukan gelar perkara untuk keputusan bersama apakah kasus ini layak untuk diselesaikan secara keadilan restoratif.
6. Penyidik membuat surat penghentian penyidikan
12 Wawancara  dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal    3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
13 Wawancara  dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S yang menjelaskan bahwa “Setelah  penyidik  melakukan  gelar  perkara  dan  hasil  dari  rapatnya  semua penyidik  setuju  bahwa  kasus  ini  diselesaikan  dengan  perdamaian  maka penyidik langsung menghentikan penyidikan perkara   kemudian ditembuskan kepada pihak pelapor dan terlapor” 14 .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Romi S menjelaskan: setelah  adanya  keadilan  restoratif  bahwa  jika  dikemudian  hari diperinatahkan  untuk  melakukan  penyidikan  lanjutan  berdasarkan putusan  praperadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  laporan  hasil gelar  perkara  khusus,  maka  penyidikan  kasus  ini  dapat  dilanjutkan kembali 15 .
Sejatinya  penegak  hukum  bertujuan  untuk  memenuhi  3  nilai  yaitu keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  penyelesaian  perkara  pidana melalui keadilan restoratif yaitu:
1. Nilai Keadilan
Menurut Mahmud Muladi beliau menjelaskan bahwa:
Keadilan  yang ingin  dicapai  melalui penerapan  hukum  pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan. Oleh karena itu  perlu  pencarian  justifikasi  keadilan  yang  bagaimana  yang  harus dicapaidalam  penerapan  hukum  pidana  ini,  seperti  dengan  mencari alternative seperti keadilan restoratif 16 .
Dari  segi  nilai  keadilan  dalam  keadilan  restoratif  dapat  memenuhi nilai-nilai  keadilan  dikarenakan  mempersamakan  manusia  sebagai  satu kesamaan, keadilan sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam rangka mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Nilai kemanfaatan
Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  hukum, penegakan  hukum  harus  dapat  memberikan  manfaat  atau  kegunaan  bagi masyarakat. Menurut France M Wantu menyatakan bahwa:
Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita  hukum  ( idee  des  recht ),  keadilan  dan  kepastian  menimbulkan pelengkapyaitu  kemanfaatan.  Kemanfaatan  dapat  diartikan  sebagai kebahagiaan  ( happiness ),  baik  buruknya  suatu  hukum  tergantung pada  apakah  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan  terbesar masyarakat.  Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan dan  penegakan  hukum.  Hukum  adalah  untuk  manusia  maka
14 Wawancara  Dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
15 Wawancara  Dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  20  Maret 2022, Pukul 09.45 WIB.
16 Najemi,  Andi  dan  Usman “ Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian  Hukumnya ”, Undang  Jurnal  Hukum ,  Vol  1  No1  hlm.  79,  diakses  dari .https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.,
pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat dan kegunaan  bagimasyarakat.  Masyarakat  akan  menaati  hukum  tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat 17 .
Dengan  adanya  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  keadilan restoratif di Polres Sarolangun dapat membuat pelaku bertanggung jawab untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diterima  korban,  bukan  hanya  pelaku yang  ikut  terlibat  dalam  penyelesaian  ini  melainkan  keluarga  pelaku  dan korban,  juga  masyarakat.  Dibanding  jika  diselesaikan  melalui  peradilan yang akhirya berujung pada pemidanaan, jika dilihat secara rinci kemanfaat menggunakan  keadilan  restoratif  yaitu  pihak  pelaku  dan  korban  bisa berdamai berbeda jika menggunakan peradilan pidana antara pihak korban atau pelaku masih memiliki dendam.
3. Nilai Kepastian hukum
Hukum  harus  ditegakkan  dan  dilaksanakan,  setiap  orang  pastinya mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  tersebut  dalam  hal  terjadinya suatu  peristiwa  yang  kongkrit,  sebagaimana  hukumnya  begitu  lah  yang berlaku  tidak  boleh  menyimpang,  itu  lah  yang  diinginkan  oleh  kepastian hukum  karena  kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  yustisiable terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  membuat  seseorang  akan memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Menurut  Nurhasan  Ismail  menjelaskan  mengenai  kepastian  hukum yaitu:
Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum  berfungsi  sebagai aturan yang harus ditaati 18 .
B.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana penganiaiyaan ringan secara keadilan restoratif dan penanggulangannya
1. Kendala dalam penyelesaian keadilan restoratif
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pelaksanaan  keadilan restoratif di Polres Sarolangun yaitu:
1. Korban meminta perkara tetap dilanjutkan
Adapun sedikit kendala selama mengupayakan penerapan keadilan restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  menurut  Aipda  Romi  S mengungkapkan:
Kepolisian  sangat  sulit  untuk  mendamaikan  pelaku  dan  korban, karena  pihak  korban  meminta  perkaranya  ditingkatkan  ketahap proses yang lebih lanjut karena upaya secara keadilan restoratif ini
18 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 23.
masih dianggap tabu dan meminta untuk tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan 19 .
Pelaksanaan keadilan restoratif yang sulit untuk ditangani dalam hal ini, korban yang ingin perkaranya tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan karena  proses  keadilan  restoratif  masih  dianggap  suatu  hal  yang  tidak diperbolehkan.
2. Adanya pihak yang memprofokasi
Penyidik  mengalami  kendala  dalam  hal  meyakinkan  pihak  korban untuk  menyelesaikan  kasusnya  secara  keadilan  restoratif,  karena banyaknya  pihak-pihak  lain  yang  memprofokasi  pihak  korban  untuk kepentingan  pribadinya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Aipda  Romi  S menjelaskan  bahwa  “Adanya  factor-faktor  dari  pihak  lain  yang memprofokasi  pelapor  untuk  kepentingan  pribadi  sehingga  membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh” 20 .
Dalam proses penyelesaian keadilan restoratif dengan hal ini sangat menyulitkan  penyidik  dalam  proses  penyelesaiannya,  karena  sudah terpengaruh oleh pihak yang memprofokasi, baik korban maupun keluarga korban.
3. Ingin memberikan efek jera kepada pelaku
Kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  penerapan  keadilan restoratif  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Aipda  Romi  S  yaitu  “Korban menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif karena korban ingin memberikan efek jera terhadap pelaku” 21 .
Dalam hal ini pihak korban tidak menerima perlakuan pelaku kepada korban, karena korban ingin membuat pelaku merasa jera terhadap yang telah diperbuaut oleh pelaku.
4. Menimbulkan Konflik Sosial
Seperti  yang  diatur  dalam  peraturan  kepolisian  Negara  Republik Indonesia  nomor  8  tahun  2021  tentang  penanganan  tindak  pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  bahwa  yang  bisa  menimbulkan  konflik sosial  tidak  bisa  dilakukan  upaya  keadilan  restoratif,  sebagaimana diungkapkan  oleh  Aipda  Romi  S  bahwa  “Rata–rata  tindak  pidana penganiayaan ringan ini menimbulkan konflik sosial” 22 .
Kendala yang dihadapi pihak penyidik beberapa kasus tindak pidana penganiayaan  menimbulkan  konflik  sosial  didalam  masyarakat,  maka kasus  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  secara  keadilan  restoratif  karena tidak memenuhi syarat materil.
19 Wawancara  Dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
20 Wawancara  Dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
21 Wawancara  Dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
22 Wawancara  dengan  Aipda  Romi.  S,  Penyidik  Polres  Sarolangun,  Tanggal  3  Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
5. Tidak terlibat dalam surat perdamaian dan menganggap perkara selesai Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  penyidik  adalah  pihak  pelaku juga  korban  tidak  ingin  terlibat  kembali  dalam  pembuatan  surat perdamaian  dan  baik  dari  pihak  korban  maupun  pelaku  menganggap perkara ini telah selesai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aipda Romi S bahwa “Kendala juga ditemukan ketika korban dan pelaku sudah berdamai yaitu tidak mau tau tentang surat perdamaian dan menganggap perkaranya telah selesai” 23 .
Hal  ini  membuat  penyidik  kesulitan  untuk  menyelesaikan  perkara pidana menggunakan keadilan restoratif, karena sangat sulit untuk pihak penyidik memanggil korban dan pelaku kembali.
Berdasarkan wawancara diatas, banyaknya hambatan dalam proses pelaksanaan  secara  keadilan  restoratif  yang  membuat  sulitnya  untuk menempuh penyelesaian secara damai.
Dari  keterangan  diatas,  maka  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi penegakan hukumnya, yaitu:
1. Faktor hukumnya
Berdasarkan  wawancara  dengan  Aipda  Romi  S  menjelaskan bahwa “keadilan restoratif sudah dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak  korban  dan  pelaku  yang  sepakat  untuk  menyelesaikannya secara keadilan restoratif, pihak kepolisian menggunakan diskresi dan juga adanya peraturan mengenai keadilan restoratif” 24 .
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sarolangun tidak dilakukan hanya  dengan  kehendak  dari  petugas  penyidik,  melainkan  didasari oleh  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dalam  rangka mencapai  keadilan  sosial.  Pelaksanaan  keadilan  restoratif  terhadap penyelesaian  penganiayaan  ringan  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.
2. Faktor Masyarakat
Sikap  masyarakat  yang  kurang  menyadari  tugas  dari  pihak kepolisian,  tidak  mendukung  dan  menganggap  tugas  penegakan hukum  semata-mata  urusan  polisi,  serta  tidak  mau  terlibat. Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Aipda  Romi  S  mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penganiayaan ringan yaitu  “dalam  pemanggilan  pihak  korban  untuk  melakukan  keadilan restoratif  banyak  yang  tidak  tepat  waktu  terkadang  pihak  korban
23 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
24 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.
janjinya hari ini tetapai  datang pada keesokan harinya karena pihak korban malas untuk menjalankan keadilan restoratif” 25 .
3. Faktor Budaya
Faktor  budaya  masyarakat  juga  dapat  menjadi  salah  satu kendala dikarenakan dalam budaya masyarakat takut untuk berurusan dengan  pihak  kepolisian  sehingga  masyarakat  tidak  mau  terlibat, Sebagaimana  yang  diungkapkan  Oleh  Aipda  Romi  S  menyatakan “masyarakat  kurang  menghargai  hukum  sehingga  seringkali  tidak mau ikut terlibat dengan proses hukum yang berlaku 26 ”.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  anggota  penyidik  Polres Sarolangun  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  yaitu  dari  faktor masyarakatnya oleh karena itu masyarakat harusnya mengikuti saran dari pihak kepolisian, karena jika diselesaikan dengan menggunakan keadilan  restoratif  akan  memberikan  manfaat  baik  bagi  korban maupun juga untuk pelaku.
2. Upaya Penanggulangan Kendala Yang di Hadapi Untuk menyelesaikan Tindak Penganiayaan Ringan di Polres Sarolangun
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa upaya keadilan restoratif telah dilakukan oleh pihak Polres Sarolangun terhadap perkara tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP.  Diharapkan,  dengan  dilaksanakannya  upaya restorative  justice ini dapat  mengurangi  beban  penegak  hukum  walau  tetap  memperhatikan kepentingan dan hak korban maupun pihak pelaku.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Aipda  Romi  S menjelaskan mengenai  upaya  yang dilakukan oleh Polres Sarolangun  yaitu “oleh  pihak  Polres  Sarolangun  sudah  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dan memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada masayarakat engenai keadilan restoratif” 27 .
Keadilan  restoratif  ini  menawarkan  sebuah  pola  penyelesaian  tindak pidana melalui cara damai. Dimana dalam hal ini posisi korban dapat lebih diperhatikan  karena  korban  punya  kesempatan  yang  setara  dengan  pelaku dimana  korban  dapat  menyampaikan  langsung  seluruh  kerugian  yang  ia terima.  Hak  korban  dalam  mencapai  keadilan  bagi  dirinya  lebih  terjamin. Tentu saja dengan bantuan dari seorang mediator ahli yang dapat menengahi situasi  sehingga  korban  dapat  menyampaikan  keluh  kesahnya  serta  akibat yang ia dapat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini kedua
25 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal  2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.
26 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal  2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.
27 Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal  2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.
pihak  dapat  terlibat  langsung  dalam  membuat  rencana  restitusi  sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap dampak perbuatan yang telah ia lakukan.
Walau hingga saat ini, penggunaan keadilan restoratif ini tidak selalu berhasil dilakukan, pihak Polres Sarolangun masih akan tetap mengupayakan penggunaan  keadilan  restoratif  pada  kasus-kasus  serupa.  Langkah kedepannya  yang  diambil  oleh  pihak  Polres  Sarolangun  adalah  dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi  salah  satu  upaya  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana, termasuk  penganiayaan  ringan.  Keadilan  restoratif  bukanlah  suatu  upaya penyelesaian  perkara  yang  merugikan  korban  walau  dilakukan  diluar pengadilan,  akan  tetapi  pelaksanaan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan menaruh  perhatian  terhadap  hak  pelaku  dan  korban  sehingga  terciptanya keadilan  terhadap  keduanya. Restorative  justice merupakan  suatu  proses menuju  sistem  yang  berkeadilan  bagi  masyarakat.  Diharapkan  kedepannya hasil  dari  proses  sistem  peradilan  pidana  tidak  hanya  pada  pembalasan terhadap perbuatan pelaku, namun juga mengutamakan kepada pengembalian kerugian terhadap korban baik kerugian material maupun imamaterial.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:
1. Pihak kepolisian Polres Sarolangun dalam melakukan keadilan restoratif sebagai alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  Pasal  352  KUHP sudah  dilaksanakan.  Pihak  penyidik  dalam  melaksanakannya  mengacu  pada Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Tidak semua  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  ini  dilakukan  secara  keadilan restoratif, karena hal itu dapat terwujud ketika tercapainya kesepakatan pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku, beberapa penyelesain perkara yang berhasil  diselesaikan  dengan  upaya  keadilan  restoratif  dikarenakan  pihak korban sudah memaafkan pelaku atas apa kesalahan yang telah diperbuatnya dan  pelaku  membayar  semua  ganti  rugi    yang  diterima  korban  atas kesalahannya  yaitu  berupa  biaya  pengobatan  korban,  dan  ada  juga  beberapa korban  yang  yang  tidak  ingin  perkaranya  diselesaikan  secara  keadilan restoratif, karena korban ingin membuat pelaku merasakan jera atas yang dia perbuat.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan keadilan  restoratif yaitu  sulitnya memberikan  arahan  kepada  korban  untuk  menyelesaikan  kasus  ini  ditingkat kepolisian  saja,  adanya  pihak  yang  memprofokasi  pihak  korban  untuk  tidak diselesaikan  secara  keadilan  restoratif,  korban  bersikeras  ingin  tetap perkaranya  ditingkatkan  ke  pengadilan,  perkara  penganiayaan  ringan menimbulkan  berbagai  konflik  sosial  di  masyarakat  selain  itu  korban  juga menginginkan  untuk  melanjutkan  perkaranya  ketahap  pengadilan  sehingga
akan membuat pelaku jera akan apa yang dia perbuat, pelaku dan korban tidak terlibat dalam surat perdamaian dan menganggap perkaranya telah selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana.  UU  Nomor  8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Republik  Indonesia. Undang-undang Tentang kepolisian. UU Nomor 2 tahun 2002. LNRI tahun 2002 nomor 2, TLNRI nomor 4168.
Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Secara Keadilan Restoratif.

## Buku
Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa , Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia , Cet. Ke-2, Raja Grafindo.Jakarta. 2013.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum ,  Cet.  Ke-4,  Liberty  Yogyakarta, Yogyakarta. 2002.

## Jurnal
Najemi, Andi dan Usman “ Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan
Kepastian Hukumnya ”, Undang Jurnal Hukum , Vol 1 No1 https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.
Nurhaliza,  Rina,  Herry  Liyus  dan  Dheny  Wahyudi. “ Pelaksanaan  Kesepakatan Diversi pada Tingkat  Penyidikan dalam Sistem  Peradilan Anak ”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1 No. 1, 2020.
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097.
Zilvia,  Rahmi  dan  H.  Haryadi  “Disparitas  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kasus  Tindak Pidana Penganiayaan ”. PAMPAS: Journal of Criminal Law . Vol. 1, No. 1, 2020, http://online-joernal.unja.ac.id/pampas/article/view/8271.