E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISA  PENGAMBILAN  KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT TERHADAP  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  (APBD) KABUPATEN GAYO LUES

## Roezaini Soefi, Nasrudin
Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser Kutacane, Indonesia Email: Soefiroezaini@gmail.com, nasruddinberuh1970@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  menggunakan  Metode  Deskriptif  Kualitatif,  dengan  Melakukan Obserbvasi langsung, ke subyek dan obyek penelitian dalam hal ini Kantor Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Gayo  Lues.  Adapun  masalah  yang  dapat diidentifikasikan dalam penelitian kali ini adalah, bahwa  “Pengambilan Keputusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Gayo Lues dalam Rangka Penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Gayo Lues,  belum  efektif,  karena  belum  Sistematis.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh Didalam  Penyusunan  dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) telah diatur  dalam Undang-undang  No. 17 Tahun 2003 dan  Nomor 26 Tahun 2006 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berpedoman  pada  Rencana  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD), Didalam  penetapan  dan  pengesahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  ( APBD ) Kabupaten Gayo Lues, masih  belum efektif karena  Jadwal Penyusunan sampai  dengan  penetapan  belum  terjadwal  dengan  baik.  Dari  hasil  penelitian penulis  mencoba  meberikan  beberapa  saran  posistif,  Penetapan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Gayo  Lues,  harus  dilakukan tepat  waktu  agar  program  kegiatan  dan  pembangunan  yang  direncanakan terealisasi,  sehingga  pemberian  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat  dapat berjalan dengan lancar.dalam kategori sedang dan ranah psikomotor sebesar 0,718 dalam kategori sedang.
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, APBD, Belanja Langsung

## Abstract
The  research  uses  Qualitative  Descriptive  Method,  by  Conducting  Direct Obserbvation,  to  the  subject  and  object  of  research  in  this  case  the  Office  of  the People's  Representative  Council  of  Gayo  Lues  Regency.  The  problem that  can  be identified  in  this  study  is,  that  "The  decision-making  taken  by  the  People's Representative  Council  of  Gayo  Lues  district  in  the  context  of  determining  the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Gayo Lues Regency, has not been effective, because it has not been systematic. From the results of the research obtained  in  the  Preparation  and  determination  of  the  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  has  been  regulated  in  Law  No.  17  of  2003  and
Number  26  of  2006  Guidelines  for  the  Preparation  of  Regional  Revenue  and Expenditure  Budgets  and  is  guided  by  the  Regional  Long-Term  Plan  (RPJPD), Regional Medium-Term Plan (RPJMD), and The Regional Government Work Plan (RKPD),  in  the  determination  and  ratification  of  the  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  of  Gayo  Lues  Regency,   is  still  not  effective  because the  Drafting  Schedule  up  to  the  determination  has  not  been  properly  scheduled. From the results of the research, the author tried to give some positive suggestions, the  Determination  of  the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD)  of Gayo Lues Regency, must be carried out on time so that the  planned activity and development  program  is  realized,  so  that  the  provision  of  public  services  to  the community can run smoothly. in the moderate category and the psychomotor realm by 0.718 in the medium category.

## Keywords: Decision Making, APBD, Direct Shopping

## Pendahuluan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan Tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan  rencana  kerja  tahunan  untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan.
Otonomi  daerah  sebagai  bentuk  pelimpahan  sebagian  wewenang  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  (pemda),  mengakibatkan  pemda  memiliki  kebebasan untuk  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahannya.  Salah  satunya  adalah  Pemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  urusan  keuangannya, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (UU  No.  3 Tahun 2004).
Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri  No.  3  Tahun  2006)  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah tersebut.
Keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan,  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan  keuangan  daerah  diwujudkan  dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi yang  diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  sebagai suatu  rencana  keuangan  tahunan  pemda.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah ( PERDA ), yang dibahas dan disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kemampuan pendapatan daerah.
Pemerintah  Daerah  baik  rutin  maupun  pembangunan  yang  diatur  dan diperhitungkan  dengan  uang.  Proses  penyusunan  anggaran  baik  itu  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  seringkali  menjadi  isu  penting  yang  menjadi  sorotan  masyarakat,  bahkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.
Penyusunan  anggaran  pendapatan  adalah  suatu  rencana  yang  disusun  secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD.
Dimana dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan  arti  kepada  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  khususnya  sehingga  tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.
Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap  persiapan  atau  perencanaan  anggaran  merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus di akui memang  hanyalah  salah  satu  tahap  penting  dalam  keseluruhan  siklus/proses  anggaran daerah tersebut.

## Metode Penelitian
Tehnik Analisa data Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan  mekanisme  penggunaan  alat  analisis  dalam  penelitian.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  Kualitatif  adalah  penelitian  dengan  menggunakan perbandingan  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  di evaluasi  dengan  cara  membandingkan  data-data  yang  telah  ada  dengan  teori-teori kepustakaan yang tersaji.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  teknik  analisa  data  dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan data  yang  berkenan  dengan  situasi  yang  terjadi,  sikap  dan  pandangan  yang  ada, hubungan antar variable, pengaruh serta kondisi, yang sebenarnya.
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  tehnik  analisa  data  Data  yang  telah  diolah kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis tersebut  kemudian  diinterpretasikan  guna  memberikan  gambaran  yang  jelas  terhadap permasalahan yang diajukan terutama mengenai mengenai  Proses Penetapan  Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
Analisis  data adalah  proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah  dipahami,  dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain  (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).
Hasil Dan Pembahasan
A. Gambaran  Umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Gayo Lues.
Kabupaten  Gayo  Lues  merupakan  salah  satu  Kabupaten  dalam  wilayah Provinsi  Aceh,  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2002 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo  Lues, Kabupaten  Aceh  Jaya,  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Kabupaten  yang  beribukota  di  Blangkejeren  ini,  memiliki  luas  wilayah  5.719,58 km2.  Secara  geografis  Kabupaten  Gayo  Lues  terletak  pada  garis  lintang  03°40’- 04°17’  LU  dan  garis  bujur  96°43’-97°55’  BT.  Dengan  batas  administratif  sebagai berikut:
1. Utara:  Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
2. Selatan: Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
3. Barat: Kab. Aceh Barat Daya
4. Timur: Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Prov. Sumatera Utara) Secara  administratif  Kabupaten  Gayo  Lues  terdiri  atas  11  kecamatan,  25 kemukiman,  144  kampung.  Luas  wilayah  kecamatan  terbesar  adalah  Kecamatan Pining  dengan luas  wilayah  1617,14  km2  (28,27%  dari luas  wilayah  keseluruhan), dan  kecamatan  dengan luas  wilayah terkecil adalah  Kecamatan  Blangkejeren  yang juga  sebagai  pusat  pemerintahan  dengan  luas  wilayah  sebesar  158,74  km2  (2,78% dari  total  luas  wilayah  keseluruhan).  Berikut  dirinci  luas  wilayah  Kabupaten  Gayo Lues menurut kecamatan (km2).
Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di  atas  permukaan  laut,  yang  fisiografis  wilayahnya  didominasi  daerah  perbukitan dan  pegunungan.  Atas  alasan  ini  pula  kabupaten  ini  mendapat  julukan  “Negeri Seribu  Bukit”.  Kabupaten  yang  berhawa  dingin  dengan  suhu  dapat  mencapai  15o celcius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%.
Kabupaten  Gayo  Lues  secara  umum  sama  dengan  wilayah  lainnya  di Indonesia yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata- rata di bawah 3.000 mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.
Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan dan 136 kampung dengan kode pos  24653-24656  (dari  total  243  kecamatan  dan  5827  kampung  di  seluruh  Aceh). Per  tahun  2010  jumlah  penduduk  di  wilayah  ini  adalah  79.592  (dari  penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 39.468 pria dan 40.124 wanita (rasio 98,37). Dengan luas daerah 554.991 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 14 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas 5.719,58 km² dengan jumlah penduduk 95.370 jiwa.
Kabupaten Gayo Lues mencakup 57 persen dari wilayah lama Aceh Tenggara, dan dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian sebagai Tabelberikut :
Tabel I Jumlah dan Nama Kecamatan Wilayah Kabupaten Gayo Lues No Nama Kecamatan Pemerintahan Kecamatan Ketaranga 1 Blang Kejeren Blangkejeren 2 Kuta Panjang Kuta Panjang 3 Pining Pining 4 Rikit Gaib Rikit Gaib 5 Terangon Terangon 6 Putri Betung Gumpang 7 Blang Pegayon Bener 8 Debun Gelang Debun Gelang 9 Blang Jerango Blang Jerango 10 Tripe Jaya Tripe Jaya 11 Pantan Cuaca Pantan Cuaca
Sumber:  Sekretariat DPRD Kabupaten Gayo Lues 2021
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Gayo  Lues (disingkat DPRK  Gayo Lues)  adalah lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  tingkat  kabupaten yang  ada di Kabupaten  Gayo  Lues, Aceh, Indonesia.  DPRK  Gayo  Lues  memiliki  20  orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.

## Tabel 2
Jumlah dan Anggota Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues No Partai Politik Jlh Kursi Nama Anggota Ket 1 2 3 4 5 1 PKB 2 H. M. Rauh/Khalidin 2 Gerindra 2 Iskandar/ Ridwansyah 3 PDI Perjuangan 1 Abdussalam 4 Golkar 5 Rajali, M. Yusup Hs/H. Ali Husin,Ali Imran, Dedy Yopiansyah, 5 Nasdem 2 M. El Amin- Mardin 6 PPP 1 Ibrahim 7 Hanura 0 - 8 Demokrat 3 Hj.  Salamah,  H.  Ibnu  Hasyim,  H Idris Arlem 9 PBB 2 H. Ibnu Hasyim 10 Partai Aceh 2 Jafar, Said Ahmad 11 PKPI 1 H. Abd Karim Jumlah 21
Sumber:  Sekretariat DPRD Kabupaten Gayo Lues 2021
B. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RD Terdiri dari atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah
a. Legislasi
Fungsi  legislasi  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  daerah  bersama-sama bupati.
b. Anggaran
Fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam  membahas  dan  menyetujui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
c. Pengawasan
Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan,  Peraturan  Bupati,  Keputusan Bupati  dan  Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.
2. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati .
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  Peraturan  Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
c. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan APBD.
d. Mengusulkan  pengangkatan  dan  atau  pemberhentian  bupati  dan  atau  wakil bupati  kepada  menteri  dalam  negeri  melalui  gubernur  untuk  mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
e. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g. Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama  internasional  yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
i. Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama  dengan  daerah  lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j. Mengupayakan  terlaksananya  kewajiban  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan
k. Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak-hak  sebagai berikut :
1. Hak Interplasi,
Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk  meminta  keterangan  kepada  bupati  mengenai  kebijakan  pemerintah daerah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket ,
Hak  Angket  adalah  hak  DPRD  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap kebijakan  pemerintah  daerah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pendapat .
Hak  DPRD  untuk  menyatakan  pendapat  terhadap  kebijakan  bupati  atau mengenai  kejadian  luar  biasa  yang  terjadi  di  daerah  disertai  dengan rekomendasi  penyelesaiannya  atau  sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  hak interpelasi dan hak angket.
Disamping  itu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  memilki  hak antara lain:
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan Usul dan Pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Membela diri
f. Imunitas
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
h. Protokoler; dan Keuangan dan administratif
Disamping  itu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  memilki  hak antara lain
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
b. Melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mendahulukan  kepentingan  negara  diatas  kepentingan  pribadi,  kelompok dan golongan.
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
g. Mentaati tata tertib dan kode etik.
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan   pemerintahan daerah.
i. Menyerap  dan  menghimpun  aspirasi  konstituen  melalui  kunjungan  kerja secara berkala.
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
k. Memberikan  pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis  kepada konstituen di daerah pemilihannya.
C. Pengambilan  Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.
1. Proses Pengambilan Keputusan dan Penetapan APBD Kab. Gayo Lues.
Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah proses politik dengan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dimana terjadi proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, serta merupakan pencerminan kekuatan relatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses  tersebut,  yang  masing-masing  memiliki  kepentingan,  berbeda  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.
Anggaran  yang  ditetapkan  tersebut  dipandang  sebagai  suatu  kontrak kinerja  antara  legislatif  dan  eksekutif,  Dinamika  politik  yang  terjadi mengakibatkan tarik-menarik kepentingan antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada akhirnya memperlambat proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Jika kata sepakat antara pemda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak kunjung terjadi, bukan tidak mungkin Perda APBD tidak akan ditetapkan. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  GayoLues.    Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  seharusnya  menjadi  prioritas  dan  perhatian Pemerintah Daerah.
Pengesahan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terlambat  ditetapkan  akan  mempengaruhi  keterlambatan  pelaksanaan  program dan kegiatan yang tercantum dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akibat  selanjutnya  adalah  program  yang telah  direncanakan  akan  dilaksanakan secara  tergesa-gesa  dan  terkesan  seadanya,  karena  waktu  pelaksanaan  menjadi lebih  singkat.  Hal  ini  tentu  akan  mempengaruhi  efektifitas  dan  efisiensi pelaksanaan program tersebut.
Pengambilan  keputusan dapat  dianggap  sebagai  suatu  hasil  atau  keluaran dari  proses mental atau kognitif yang  membawa  pada  pemilihan  suatu  jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.  Setiap proses pengambilan keputusan  selalu  menghasilkan  satu  pilihan  final.   Keputusan  dibuat  untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda.
Keputusan biasanya memiliki empat tingkatan yaitu
a. Keputusan otomatis, Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Contohnya seorang
pengemudi mobil memperoleh informasi di  perempatan jalan berupa  lampu
merah,  secara  langsung  seorang  pengemudi  tersebut  membuat  keputusan otomatis untuk berhenti
b. keputusan yang bedasarkan informasi yang diharapakan, Keputusan besarkan informasi yang  diharapkan  merupakan  tingkatan  keputusan  yang telah  mempunyai informasi yang  sedikit kompleks,  artinya  informasi  yang ada  telah  memberi  aba-aba  untuk  mengambil  keputusan. Akan  tetapi keputusan belum dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu.
c. Keputusan  yang  bedasarkan  pertimbangan,  Keputusan  bedasarkan  berbagai pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk  dipertimbangkan  agar  menghasilkan  keputusan. Contohnya  seseorang yang  akan  membeli arloji akan  membandingkan  antara  beberapa  merek.   Ia membandingkan harganya,kualitasnya serta modelnya dan untuk mengambil keputusan  mungkin  ia  akan  memerlukan  waktu  beberapa jam bahkan beberapa hari sebelum menjatuhkan keputusan
d. keputusan bedasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan bedasarkan ketidakpastian ganda, merupakan tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang  diperlukan  semakin  banyak  selain itu,  dalam informasi yang  sudah  ada  terdapat  ketidakpastian. Keputusan semacam ini lebih banyak mengandung resiko dan terdapat keraguan dalam pengambilan keputusannya
Dimensi  pengambilan  keputusan  pada  saat  pengesahan  dan  Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:
a) Keputusan yang bedasarkan informasi, pada saat pengesahan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pihak Dewan Perwakilan Daerah Belum  Memperoleh  informasi  penuh  tentang  Kegiatan  Anggaran  sehingga, sesuatu diputuskan pada saat informasi diterima.
b) Keputusan  yang  bedasarkan  pertimbangan,  Pengambilan  Keputusan  akan segera diambil apabila informasi yang diterima telah akurat, namun apabila informasi  yang  diterima  belum  akurat,  maka  dilaksanakan    berbagai pertimbangan,  hal  ini  merupakan  tingkat  keputusan  yang    lebih  banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut.
c) Keputusan dikarenakan ketidakpastian/ ganda, sering terjadi terhadap Jumlah dan Bilangan Satuan. Sehingga keputusan tertunda.
2. Anggaran dan Belanja Langsung Kabupaten Gayo Lues.
Struktur  Belanja  Daerah  dalam  APBD  PP  Nomor  12  Tahun  2019  PP Nomor 58 Tahun 2005 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. Belanja operasi, dirinci atas jenis:
1) Belanja pegawai;
2) Belanja barang dan jasa;
3) Belanja bunga;
4) Belanja subsidi; belanja hibah;
5) Belanja bantuan sosial.
b. Belanja modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja transfer, dirinci atas jenis:
1) Belanja bagi hasil;
2) Belanja bantuan keuangan
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja modal;
d. Bunga;
e. Subsidi;
f. Hibah;
g. Bantuan sosial;
h. Belanja bagi hasil dan ban bantuan keuangan;
i. Belanja tidak terduga
Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran berkenaan.  Belanja  Daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diakui sebagai  pengurang  ekuitas  yang  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  1  (satu) tahun anggaran .
Belanja Daerah terdiri dari belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung , Belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan  program  dan  kegiatan dan  pemerintah  daerah  dan  dianggarkan pada  belanja  Satuan  kerja  Perangkat  Daerah,  Yang  termasuk  dalam  belanja langsunga diantaranya adalah:
3. Belanja pegawai
Belanja  pegawai  langsung  biasanya  digunakan  untuk  pengeluaran honorarium/upah  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan pemerintahan daerah.  belanja  pegawai  digunakan  untuk  mengukur  porsi  belanja  pegawai terhadap  total  belanja  daerah.  Semakin  membaiknya  kualitas  belanja  daerah dapat  dilihat  dari  semakin  menurunnya  porsi  belanja  pegawai  dalam  APBD. Semakin  sedikit  porsi  belanja  APBD  yang  digunakan  untuk  belanja  aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait  dengan  pelayanan  publik  seperti  belanja  modal  untuk  pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian  daerah  seperti  peningkatan  konektivitas  dengan  pembangunan jalan dan jembatan baru
4. Belanja Barang Dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  langsung  digunakan  untuk  pengeluaran  dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan  pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  pemerintahan daerah.
5. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai nilai  manfaat  lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan Pemerintahan, Seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset Tetap lainn ya.
D. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  DPRD  Kabupaten Melawi,  bahwa  proses  APBD  Kabupaten  Gayo  Lues  Tahun  Anggaran  2020 meliputi:
1. Penyampaian  Rancangan  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  RAPBD  Kabupaten  Gayo  Lues  Tahun Anggaran 2020.
2. Rapat  Pembahasan  tentang  KUA  dan  PPAS  RAPBD  Kabupaten  Gayo  Lues Tahun Anggaran 2020.
3. Penyampaian  Hasil  Kerja  Badan  Anggaran  DPRD  Kabupaten  Melawi  Atas Pembahasan  Terhadap  Rancangan  KUA  dan  PPAS  RAPBD  Kabupaten  Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
4. Pengambilan  Keputusan  Persetujuan  DPRD  Kabupaten  Gayo  Lues  Tahun Anggaran 2020, dan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS) RAPBD  Kabupaten  Gayo Lues Tahun Anggaran 2020antara DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Kabupaten Gayo Lues.
5. Penyampaian  Nota  Keuangan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
6. Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
7. Penyampaian  Laporan  Hasil  Kerja  Badan  Anggaran  DPRD  Kabupaten  Melawi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020
8. Penyampaian  Pandangan  Umum  Fraksi-Fraksi  DPRD  Kabupaten  Gayo  Lues, Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
9. Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD Kabupaten  Gayo  Lues,  Terhadap  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
10. Penyampaian  Pendapat  Akhir  Fraksi-Fraksi  DPRD  Kabupaten  Gayo  Lues Terhadap  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  Kabupaten  Gayo  Lues  Tahun Anggaran  2020,  serta  Penandatanganan  Berita  Acara  Persetujuan  Bersama Antara  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Gayo  Lues  bersama  Penjabat  Bupati
Kabupaten  Gayo  Lues  tentang  Angaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
Melihat  proses  Penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Gato  Lues,  Tahun  Anggaran  2020,  maka  sangat  jelas  bahwa  proses Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Gato  Lues,  melalui  proses yang sistematis, namun, masih terkesan lambat dalam penetapannya. Keputusan ini diambil  atas  dasar  Keputusan  informasi  dan  Keputusan  Pertimbangan.    Hal  ini maksdu agara   program kegiatan di Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang brelaku.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  Deskriptif  Kualittaif,  yaitu  sebuah penelitian  yang  menggunakan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data,  kemudian analisa  yang  digunakan  dengan  menggunakan  metode  analisa  yaitu  data  kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta – fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara  sistematis  karena  berwujud  keterangan  verbal  (kalimat  dan  kata).  Penelitian kualitatif,  adalah  serangkaian  penelitian  yang  meliputi  data  yang  berbentuk  kata, skema,dan,gambar.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang Penelitian ini bersifat Deskriftif kualitatif, metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan  dengan  menggunakan  metode,  Observasi  dan  Wawancara  langsung  pada obyek  penelitian  untuk  memperoleh  gambaran  subyek  penelitian.  Tentang  Analisa Pengambilan  Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Terhadap  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gayo Lues, dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa  kesimpulan:  1).  Secara  umum  Pengambilan  Keputusan  yang  diambil  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Gayo  Lues,  telah  menunjukkan kesempurnaan. 2). Dalam Pengesahan dan Penetapan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues, telah merujuk pada Peraturan dan Perundang-undangan yang  berlaku.  3).  Didalam  Penyusunan  dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  dan Nomor  26  Tahun  2006  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  4).  Pengambilan  Keputusan  Anggaran  Pendapatan  Belanaja  Langsung didasarkan kepada:
a. Rencana  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  merupakan  perencanaan  pemerintah daerah untuk periode 20 tahun;
b. Rencana  Jangka  Menengah  Daerah.  (RPJMD)  merupakan  perencanaan  pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Didalam  penetapan  dan  pengesahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Gayo Lues, masih belum efektif karena Jadwal Penyusunan sampai dengan penetapan belum terjadwal dengan baik.

## BIBLIOGRAFI
Moleong,  Lexy,  2004.  “Metode  Penelitian  Kualitatif,  edisi  revisi”,  Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
Syafiie,  Inu  Kencana,  2003.  Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Saiful,. dkk. 2008, “Reformasi Pelayanan Publik, Malang”, Averroes Press.
Sedarmayanti,  2007.  “Manajemen  SDM  dan  Reformasi  Birokrasi”,  Bandung,  PT. Refika Aditama.
Moleong,  Lexi  J,  Dr.M.A.  (2006). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Penerbit;  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sugiyono,  (2008) Metode  Penelitian  Bisnis .  Cetakan  Kedua  belas,  Penerbit:  Alfabeta Bandung.
Arikunto, (2002 ). Prosedur Penelitian .PT.Rineka Cipta  Penerbit Bandung
------------------Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
------------------Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
------------------Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
------------------Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.
------------------Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
------------------Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------------Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2017  tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2018
------------------Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampian Informasi Keuangan Daerah (IKD)
------------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
------------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota
------------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Copyright holder:
Roezaini Soefi, Nasrudin (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: