## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## NGIJON SUATU JENIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISTEM HUKUM ADAT (KAJIAN YURIDIS DALAM KAITANNYA DENGAN SYARIAT ISLAM)

## NGIJON IS A TYPE OF SALE AND PURCHASE AGREEMENT IN THE CUSTOMARY LAW SYSTEM (JURIDICAL STUDY IN RELATION TO
ISLAMIC LAW)

## Zaeni Asyhadie
Universitas Mataram Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

## Rahmawati Kusuma
Universitas Mataram Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

## Abstrak
Ngijon secara umum adalah suatu jenis transaksi jual beli dalam sistem hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Dikatakan sebagai “Ngijon” karena barang/ benda yang dijadikan objek transaksi bukannya diserahkan langsung pada saat tercapainya kesepakatan, tetapi nanti pada saat tertentu setelah obyeknya tersebut sudah “matang” atau sudah layak untuk “dinikmati”. Berkaitan dengan saat penyerahan tersebut maka kajian ini hendak membahas bagaimana keberadaan transaksi “ngijon” jika dipandang dari sudut syariat Islam. Kajian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada dan membandingkannya satu sama lain sampai menemukan kesimpulan pokok bahasan dari kajian ini. Dari hasil penelaahan diketahui bahwa, ngijon ini merupakan transaksi jual beli dan pinjam meminjam yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung adanya unsur-unsur gharar. Namun jika ngijon ini didasari atas akad tolong menolong maka transaksi “ngijon” dirasakan masih diperkenankan sepanjang pemilik barang/benda sangat memerlukan uang untuk keperluan yang mendesak.
Kata kunci : Ngijon; Syariat Islam;

## Abstract
Ngijon in general is a type of sale and purchase transaction in the customary law system that has developed in several regions in Indonesia. It is said as “Ngijon” because the goods / objects that are used as the object of the transaction are not directly handed over at the time the agreement is reached, but later at a certain time after the object has been “ripe” or is worthy of being “enjoyed”. In connection with the time of handover, this study intends to discuss how the existence of the “ngijon” transaction is viewed from the point of view of Islamic law. This study is carried out normatively by examining existing legal materials and comparing them with one another to find conclusions on the subject matter of this study. From the results of the analysis it is known that ngijon is a buying and selling transaction and lending and borrowing which is prohibited in Islamic law because it contains gharar elements. However, if this ngijon is based on a help-to-help agreement, the “ngijon” transaction is felt to be allowed as long as the owner of the goods / objects is in dire need of money for urgent needs.
Key words: Ngijon; Islamic Law;

## A. PENDAHULUAN
Perjanjian jual beli (koop en verkoop) diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH. Perdata. Pada prinsipnya Jual beli  adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).
Wirjono Prodjodikoro mengatakan, “Jual- beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua” 1 .
Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam persetujuan jual beli paling tidak mengandung unsur :
a.  Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli b.  Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
c.  Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. (1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan (2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
Menurut pengertian syari’at Islam, Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (‘aqad) . Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay’. Sayid Sabiq menyatakan jual beli adalah : “pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). 2
Sebagian ulama dari beberapa sumber memberi pengertian perjanjian jual beli menurut ketentuan Islam adalah sebagai berikut:
a.  Menurut ulama Hanafiyah: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.
c.  Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni: “ Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.
d.  Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.
e.  Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha.
f.  Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.
1 Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu , PT. Sumur -Bandung, 1991, hal 17
2 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 12 , Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al Ma’arif – Bandung, 1990, hal. 47
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 50~58
g.  Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:
1.  Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat diberkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dan sah dalam lalu lintas perdagangan.
3. Jual beli dilakukan oleh 2 (dua) orang atau dua sisi yang saling melakukan tukar menukar
4.  Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
5. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.
6. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.
Menurut pengertian Hukum Adat jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima barangnya 3 . Bentuk dan sifat jual beli menurut hukum adat berbeda dari jual beli menurut KUH. Perdata, karena jual menurut KUH. Perdata ini mengandung arti peralihan Hak Milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan menurut hukum adat jual beli belum tentu bermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan. Oleh karena itu dalam hukum adat dikenal istilah : jual beli tunai (lepas), jual angsur, jual titip, jual gadai, jual hutang, jual angsur, jual titip dan  jual tahunan.
Berkaitan dengan jual beli dikenal pula suatu transaksi yang disebut dengan Ngijon. Ngijon ini pada prinsipnya adalah suatu jenis jual beli yang disepakati oleh para pihak yang objek transaksinya masih belum “layak” untuk dinikmati. Contoh:
1.  Jual beli (pohon) tembakau dan lain-lain di tanah pertanian, yang nanti tembakaunya (atau lainnya) belum pasti akan menghasilkan berapa kuintal.
2. Jual beli buah mangga masih berbunga, yang nantinya hasilnya dan mutunya belum bisa dipastikan.
Di dalam hukum adat Lombok dan di beberapa daerah di Jawa Ngijon berkembang dengan beberapa ciri, yaitu :
1. Kesepakatan terjadi sejak bertemunya pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati bersama.
2. Kesepakatan terjadi ketika objek jual beli masih “muda” atau belum layak untuk “dinikmati”
3.  Pembayaran harga objek jual beli dilakukan sejak terjadinya kesepakatan.
3 Hilman Hadikusuma, Hukum perjanjian Adat , Penerbit Alumni – Bandung, 1982, hal. 88.
4.  Objek jual beli akan diserahkan atau diambil oleh pembeli dalam jangka waktu tidak tertentu, yaitu pada saat objek jual beli sudah layak untuk “dinikmati”
Dengan ciri-cici tersebut di atas masalahnya adalah : apakah transaksi/jual beli Ngijon/Ijon ini diperkenankan atau tidak dalam ketentuan Hukum Islam ?. Itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan/Kajian ini merupakan penelitian normatif dengan menelaah konsep-konsep dasar dan norma-norma atau bahan hukum yang sudah atau yang sedang berlaku dengan menggunakan metode pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) dan Pendekatan yuridis ( Legal Approach ). Sumber-sumber bahan hukum terdiri dari : bahan hukum primer yang yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, dan bahan hukum skunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang dibahas dalam tulisan ini, yang kesemuanya dianalisis dengan metode desktiptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
Mengenai jual beli dalam syariat Islam disebutkan dalam dalam berbagai ayat Al- Qur’an dan Al-Hadits, diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dimana Allah berfirman, yang artinya : “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”. Dan surat An-Nissa’ ayat 29 Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yanh bahil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”.
Ayat Al-Qur’an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun dikemudian hari.
Dan dalam kaitannya dengan “ngijon” dalam syariat/Fiqih Islam ada yang dikenal adanya suatu jual beli yang disebut “As Salam”.
As-salam dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang.
Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka 34, salam adalah  jasa  pembiayaan  yang  berkaitan  dengan  jual  beli yang pembiayaannya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 52~58
dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Selain itu terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:
a.  Fuqaha  Syafi’iyah  dan  Hambali  mendefinisikan  jual  beli     salam  adalah : “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.”
b. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut: “Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”
Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli Salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di  akhir  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.
Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al- Qur’an, Hadits-hadits, yaitu  diantaranya:
1. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli salam terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”
2. Hadits Rasullallah yang menerangkan tentang hukum jual beli salam diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., berkata : “ Aku bersaksi bahwa as-salaf yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan oleh Allah dalam Kitabullah dan diizinkan .”
Dalam menggunakan akad salam harus disebutkan sifat- sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun  diukur.  Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat- sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Dalam  dunia bisnis  modern,  bentuk  jual  beli  salam  dikenal  dengan  pembelian  dengan  cara pesan (indent) 4 . Tujuan utama   dari   jual   beli   pesanan   adalah   untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.
Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli salam, yaitu: (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam
4 Mustafa Kamal, dkk., Fikih Islam , Citra Karsa Mandiri - Jogjakarta, 2003, hal.  356.
akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara’ yang berlaku.
Berdasarkan uraian di atas , jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, asalkan sudah ada kejelasan ukuran, timbangan dari objek jual beli, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan kaidah- kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Lalu apa kaitannya dengan “Ngijon”?
Antara Jual Beli As-Salam dengan ngijon ada persamaannya yang menonjol, yaitu objek jual beli sama-sama ditangguhkan penyerahannya, hanya saja dalam jual beli As-Salam, penangguhan penyerahan objek jual beli itu tidaklah terlalu lama seperti penyerahan obyek jual beli Ngijon yang perlu menunggu sampai obyeknya tersebut layak untuk dinikmati. Oleh karena itu Sayid Sabiq 5 menggolongkan Ngijon ini sebagai Jual Beli Mukhadarah (ialah jual beli kurma hijau yang masih dipohonnya) yang mengandung unsur “gharar” 6
Hamzah Yaqub menulis, Jual beli mukhadharah “ (jual beli ijon) , yaitu menjual buah- buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).” 7 Seperti menjual buah nanas yang belum siap dipanen, menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil- kecil.
Kemudian dinyatakan, bahwa dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari unsur ketidakjelasan di dalamnya. Jual beli ngijon atau disebut juga dengan istilah “tebasan” yang mengandung ketidakjelasan ( gharar ) tidak diperbolehkan, maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahterimakan barangnya maka termasuk jual beli gharar .
Jual beli tebasan yang diperbolehkan ketika buah yang masih ada dipohonnya bisa dijual adalah jika sudah layak dimakan. Tanda-tanda buah bisa dimakan berbeda-beda sesuai jenis buahnya. 8 Sedangkan jual beli tebasan yang dilarang yaitu jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) sehingga belum jelas kemanfaatannya,jual beli beli seperti ini dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar. 7
Selanjutnya mengenau gharar dalam https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli- ijon/ dijumpai penjelasan mengenai gharar sebagai berikut.
5 Sayid Sabiq, Ibid, hal. 76
6 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diketemukan bahwa Gharar atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, mahupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.
7 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi) , CV Diponegoro - Bandung, 1992), hal. 124
8 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, Gaya Media Pratama - Jakarta, 2000, hal .125
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 54~58
Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidak jelasan.” (HR. Muslim: 1513). Dalam hadits lain Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jenis jual beli Ngijon : . Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga menua? Para sahabat bertanya; ‘Apa maksudnya telah menua ?”. Beliau menjawab; ‘Bila telah berwarna merah.’ Kemudian beliau bersabda; ‘Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut, maka apa alasannya engkau mengambil harta saudaramu?” (HR. Bukhari: 2198, Muslim: 1555). Kemudian dalam sisi lain Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perjanjian Adat menulis menyatakan “Ngijon” ini bukan merupakan salah satu perjanjian Jual Beli, namun menyatakannya sebagai Perjanjian Pinjam Meminjam. Beliu menyatakan 9 , di dalam praktik pinjam meminjam dapat terjadi bukan karena karya budi, tetapi dikarenakan nafsu kebendaan yang memperkosa kehidupan orang lain, misalnya perbuatan para pelaku “ lintah darat ” yang melakukan perbuatan “ Ijoan ” atau “ tebasan ”. Dilihat dari si pemberi pinjaman perbuatan “ Ngijon ” berarti meminjamkan uang kepada para petani yang membutuhkan uang atau bahan makanan sedangkan tanaman padinya masih hijau belum dapat dapat diketam, atau karena terdesak keadaan walaupu padi masih tua tetapi belum diketam diserahkan kepada “ pelepas uang ”.
Dari uraian di atas nampaknya “Ngijon” digolongkan sebagai “pinjam-pinjam” atau bukan “Jual Beli”.
Untuk meluruskan pemahaman apakah ngijon termasuk jual beli, pinjam meminjam atau hal lainnya kiranya yang perlu menjadi sorotan adalah : siapakah yang perlu uang atau barang sehingga datang mencari pemilik uang atau pemilik barang ?, maka akan muncul pemahaman sebagai berikut :
1. Jika yang datang (mencari) untuk melakukan transaksi “Ngijon” adalah pihak yang perlu barang atau benda atau objek “Ngijon”, dan terjadi tawar-menawar dengan pemilik “objek” maka dalam “Ngijon” lebih condong sama dengan Jual Beli. Hanya saja “objek” yang diperjual-belikan diserahkan langsung oleh penjual, namun nanti setelah “objek” itu layak dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2.  Jika yang datang (mencari) untuk melakukan transaksi “Ngijon” adalah pihak pemilik barang atau pemilik obyek dari transaksi Ngijon dengan mengatakan bahwa dia sangat memerlukan uang untuk keperluan mendesak, maka permasalahannya bisa saja bukan jual beli lagi, bisa jadi pinjam meminjam atau tolong menolong.
Jika pemahaman kita akan sampai pada permasalahan di atas (siapakah yang perlu uang atau barang sehingga datang mencari pemilik uang atau pemilik barang), maka kita harus melihat dari akadnya.
Menurut hukum Islam kata akad atau aqad secara etimologi berarti “menyimpulkan”. atau dapat diartikan  “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan
9 Hilman Hadikusuma, Op.Cit , hal. -------------
E-ISSN : 2775-362X yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”. 10 Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpahnya atau meninggalkanya. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul    sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. 11
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif, yaitu “kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 20 angka 1). Para ahli hukum Islam memberikan definisi Akad sebagai, “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum  terhadap objeknya”.
Berkaitan dengan beberapa pengertian di atas, salah satu jenis aqad yang dibenarkan dalam syariat Islam adalah “tolong menolong”
Dalam syari’at Islam tolong-menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Untuk itu, hendaknya umat Islam juga harus mengerti benar mengenai tolong- menolong yang diajarkan di dalam Agama Islam. Ketentuan dalam menggunakan atau menjalankan ajaran untuk saling tolong-menolong ini tentu saja hanya terdapat di dalam Al Quran dan Hadits, karena Islam adalah agama yang sumber utama ajarannya adalah Al Quran dan Hadits.
Aturan untuk melaksanakan saling tolong-menolong yang terdapat di dalam Al Quran di antaranya adalah sebagai berikut :
1.  “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr: 1-3)
2.  “Dan tolong-menolong engkau semua atas kebaikan dan ketaqwaan.” (QS. Al-Maidah:
2)
3. “ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat ,” (Al-Hujurat: 10)
4. “ Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu .” (QS. Al-Qashas ayat 84).
5. “ Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya .” (QS. Al-An’am ayat 160).
10 Hendi Suhendi , Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain , Cet. V, PT. RajaGrafindo Persada - Jakarta, 2007, hal. 44.
11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , PT. RajaGrafindo Persada - Jakarta, 2010, hal 68.

## 56~58
6.  Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)
7. “ Barangsiapa yang berbuat kebaikan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula” . QS. Az-Zalzalah: 7-8
Selain itu, Islam juga memberikan ketentuan untuk dapat menjalankan perintah saling tolong-menolong dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :
1. Dari Abdur Rahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani ra., katanya: ” Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang memberikan persiapan – bekal – untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka dianggaplah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang – yakni sama pahalanya dengan orang yang ikut berperang itu. Dan barangsiapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang – fi-sabilillah – berupa suatu kebaikan- apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya itu, maka dianggap pulalah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang.” (Muttafaq ‘alaih)
2.  Dari Abu Said al-Khudri ra. bahwasanya Rasulullah saw mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Hudzail, lalu beliau bersabda: “Hendaklah dari setiap dua orang berangkat salah seorang saja dari keduanya itu – maksudnya setiap golongan supaya mengirim jumlah separuhnya, sedang separuhnya yang tidak ikut berangkat adalah yang menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berangkat berperang itu, dan pahalanya adalah antara keduanya – artinya pahalanya sama antara yang berangkat dengan yang menjamin keluarga yang berangkat tadi.” (HR. Muslim).
3. Dari Abu Musa al-Asy’ari ra. dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda : “Juru simpan yang Muslim dan dapat dipercaya yang dapat melangsungkan apa yang diperintahkan padanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan lengkap dan cukup, juga memberikannya itu dengan hati yang baik – tidak kesal atau iri hati pada orang yang diberi, selanjutnya menyampaikan harta itu kepada apa yang diperintah padanya, maka dicatatlah ia – juru simpan tersebut – sebagai salah seorang dari dua orang yang bersedekah – juru simpan dan pemiliknya.” (Muttafaq ‘alaih).
4.  Rasulullah Saw bersabda, “Perumpamaan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah laksana sebuah bangunan yang masing-masing bagian saling menguatkan. (Beliau kemudian mengisyaratkan hal itu dengan menyatukan jari-jari kedua tangan beliau)” (HR Bukhari).
5. Dalam kesempatan lainnya, Beliau bersabda, “Kalian akan mendapati orang-orang mukmin itu, dalam hubungan kasih sayang, saling mencintai, serta keterikatan perasaan/ emosional mereka, adalah laksana satu tubuh. Apabila salah satu organ menderita sakit maka sekujur tubuh juga tidak bisa tidur dan merasakan demam” (HR Bukhari).
6. Rasulullah Saw juga bersabda, “Siapa saja (di antara orang-orang mukmin) yang melapangkan satu kesusahan dunia yang dialami mukmin yang lain maka Allah Swt
akan melapangkan satu kesusahan darinya di hari akhirat. Siapa yang menutup aib (kejelekan) seorang muslim maka Allah Swt akan selalu menolong seorang hamba selama ia tetap menolong saudaranya (sesama muslim)” (HR Tirmidzi).
Mengenai tolong menolong para ulama menyatakan, bahwa Islam adalah ajaran yang bernilai Robbaniyah, yang di dalamnya terkandung hukum-hukum dan aturan-aturan untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam tidak dapat dilakukan dengan seenaknya saja, melainkan harus mengerti benar mengenai aturan-aturannya. Untuk perintah saling tolong-menolong tersebut, Allah juga telah memberikan standar yang harus diikuti dengan baik dan benar. Barang siapa mencoba untuk menjalankan di luar aturan yang telah ditetapkan itu, maka bersiaplah untuk tidak mendapatkan hasil apa-apa dari apa yang telah dilakukannya.
Saling tolong menolong hanya dapat dilakukan dengan tetap berada dalam ketaatan, keimanan dan keislaman. Kemudian, saling tolong-menolong juga harus dilakukan dengan penuh kesabaran sebagai bentuk bakti atau ibadah kepada Allah Swt, melaksanakan perintah Allah  dan meninggalkan segala bentuk larangan-Nya.
Berkaitan dengan yang dipermasalahkan dalam kajian ini, permasalahannya adalah bisakah “ngijon” ini digolongkan sebagai tindakan tolong menolong sebagaimana disyariatkan dalam Islam. Untuk menjawab hal ini perlu dilihat akad dan alasan-alasan yang mendasari terjadinya ngijon tersebut. Sering terjadi bahwa dalam praktik :
a.  Pemilik barang (penjual) amat sangat memerlukan uang untuk keperluan mendesak, misalnya karena anaknya menikah, sehingga pemilik barang/tanaman minta tolong pada pemilik uang untuk mengijonkan barangnya agar dia bisa memenuhi keperluannya;
b. Pemilik uang seringkali dikenal oleh pemilik barang ijonan dan biasanya pemilik uang ini sangat teliti dan ahli dalam memperhitungkan hasilnya sehingga terhindarlah mereka dari unsur-unsur gharar yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam;
c.  Pemilik uang memang berkeinginan untuk melakukan ngijon tanpa adanya unsur paksaan dan mereka (pemilik uang dan pemilik barang) menyepakati, bahwa :
1. Kewajiban Pembeli membayar harga yang disepakati begitu terjadi ijab kabul, dan nanti baru akan datang lagi untuk memetik hasilnya, jika objek yang diijonkan tersebut sudah layak pakai atau bisa “dinikmati”
2. Tetap merawat dan menjaga objek yang yang diijonkan sebagaimana layaknya sebagai pemilik (seolah-olah) yang belum “dijual”/diijonkan.
Memperhatikan alasan-alasan yang mendasari terjadinya Ngijon ini nampaknya telah ada unsur “tolong-menolong”, yang mana unsur tolong menolong ini diperkenankan dan malah dianjurkan dalam syariat Islam asalkan pemilik barang yang berkehendak untuk melakukan Ngijon/Ijonan karena memang “dia” sangat memerlukan dana (uang) untuk keperluan yang mendesak yang tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya supaya terhinadar dari “Riba”.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 58~58

## D. KESIMPULAN
Dari apa yang diuraikan di atas, nampaknya ada beberapa pandangan para sarjana tentang “Ngijon”. Ada yang beranggapan bahwa Ijonan adalah merupakan transaksi jual beli, dan ada pula yang menganggapnya sebagai suatu pinjam meminjam yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam karena mengandung unsur-unsur gharar.
Namun jika akadnya yang menjadi dasar terjadinya ngijon ini adalah tolong menolong, tanpa adanya unsur paksaan maka ngijon masih tetap diperkenankan karena tolong menolong adalah merupakan “perbuatan” yang dianjurkan dan merupakan perbuatan bentuk bakti atau ibadah kepada Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz  Muhammad Azzam, (2010), Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam Amzah - Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir, (2000), Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) UII Press – Yogyakarta.
Hamzah Ya’qub, (1992), Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi) , CV Diponegoro - Bandung.
Hendi Suhendi , (2007), Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain , Cet. V, PT. RajaGrafindo Persada - Jakarta.
Hilman Hadikusuma, (1982 ), Hukum perjanjian Adat, Penerbit Alumni – Bandung.
Mustafa Kamal, dkk., (2003), Fikih Islam , Citra Karsa Mandiri - Jogjakarta.
Nasrun Haroen, (2000), Fiqh Mu’amalah, Gaya Media Pratama - Jakarta.
Sayid Sabiq, (1990 ), Fiqih Sunnah, Jilid 12 , Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al Ma’arif – Bandung.
Syamsul Anwar, (2010 ), Hukum Perjanjian Syariah , PT. RajaGrafindo Persada - Jakarta.
Wirjono Projodikoro, (1991), Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu , PT. Sumur -  Bandung.