Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA APOTEK BUMI TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN VAKSIN TIDAK MEMENUHI STANDAR FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN
Karen Liora Antonio Universitas Prima Indonesia Email : karennliora@gmail.com

## ABSTRACT
Vaccine  circulation  not  only  does  not  meet  pharmaceutical  standards,  but  is  also  an  act  that endangers human life if the contents of the vaccine are inappropriate or unclear. The research method  used  juridical  normative.  The  nature  of  descriptive  analytical  research.  Data  analysis obtained qualitatively. Based on the results of the study that the regulation regarding restrictions on drug sales on vaccine circulation does not meet pharmaceutical standards in Indonesia, it has been stated in various laws and literature that have been set by the government. As stipulated in Article 1504 – Article 1512 of the Civil Code, in addition to Article 7 and Article 8 paragraph 3 and Article 24 UUPK, then Article 196 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Article  7  of  Regulation  of  the  Head  of  the  Drug  and  Food  Supervisory  Agency,  and  finally Article 31 Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2017 concerning Pharmacies. The legal responsibility of the Bumi pharmacy business actor for the distribution permit of vaccines in an effort to cure disease, this has been done by compensating consumers according to the value and price  set.  Before  the  violation  occurs,  both  parties  resolve  by  deliberation  and  agree  to compensate for the losses suffered by the consumer. The rules for the compensation process have been  regulated  by  applicable  law.  Obstacles  and  solutions  to  the  responsibility  of  Bumi's pharmacy business to consumers for the distribution of vaccines that do not meet pharmaceutical standards, including the poor control carried out by each product line that wants a distribution permit. It's easy to get vaccines in the business community, especially pharmacies that have been traded  to  the  public,  because  they  are  just  looking  for  profit.  As  a  result,  consumers  feel disadvantaged  because  the  vaccines  obtained  do  not  have  pharmaceutical  standards.  The government's  incompetence  in  supervising  vaccines  is  increasingly  selling  freely  without  a permit  so  that  consumers  feel  they  don't  get  an  official  vaccine,  because  there  are  people  who provide false and untrue information.

## Keyword : Business antors, cunsumers, pharmacies

## A. PENDAHULUAN
Saat  ini  pengelolaan  apotek  tergantung  pada  sumber  daya  manusia  dan  layanannya. Disamping  itu,  standar  pelayanan  sangat  diperlukan  bagu  konsumen,  oleh  karena  itu  usaha apotek  agar  bisa  menyakinkan  bahwa  pengelolaan  apatek  tidak  semudah  dibayangkan.  Apabila
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
apotek tidak melakukan standar pelayanan farmasi maka tidak akan terciptanya dalam Kesehatan kepada  massyarakat. 1 Regulasi  sudah  dilakukan  hanya  persediaan  farmasi  diharuskan terpenuhinya  segala  obat  yang  ditawarkan  atau  tersedianya  layanan  berdasarkan  persyaratan mutu,  kualitas,  keamanan  dan  bermanfaat.  Selaku  peredaran  obat  di  Indonesia  hendaknya memperoleh izin edar sebelum dipasarkan. 2
Sebagian  masyarakat  ada  juga  belum  membedakan  mana  obat  yang  sudah  ada  izin  edar maupun  belum  memiliki  izin  edar.  Masyarakat  bisa  membedakan  jika  masyarakat  konsultasi dengan  dokter.  Salah  satu  konsumen  ada  merasa  dirugikan  atas  obat  yang  tidak  memiliki  izin edar.  Setiap  karyawan  apotek  tidak  memperhatikan  jika  obat  tersebut  ada  efeknya.  Sering karyawan  menawarkan  obat  tersbeut  kepada  konsumen,  seperti  peristiwa  (kasus)  yang  dialami oleh Helen Lim.
Pihak  apotek  mengeluarkan  izin  surat  keterangan  kepada  tenaga  Kesehatan,  setelah  itu Helen  Lim  merupakan  mitra  kerja  usahawan.  Helem  lim  mendapatkan  fasilitas  khusus  vaksin covid  19,  akan  tetapi  Apotek  Bumi  sudah  mengurus  surat  izin  kepada  sebelas  orang  yang mendapatkan  khusus  vaksin  covid  19.  Masalah  kasus  ini  polisi  ingin  menanyakan  langsung kepada  status  Helena  Lim  di  Apotek  Bumi.  Tetapi  Helem  Lim  mengatakan  bahwa  sudah mendapatkan  izin dari tenaga  kesehatan. Informasi tersebut di dapat dari Apotek Bumi. Namun polisi  meminta  keterangan dari pimpinan apotek tetapi  karyawan apotik  tidak memperkenankan meminta informasi tersebut. Polisi menanyakana soal surat keterangan Helena Lim.
Bagaimana bisa Helena Lim mendapatkan izin vaksinasi covid 19 di apotek Bumi sementara persyarana  dan  prosedu  harus  dilengkapi.  Vaksinasi  yang  dijalani  mitra  usaha  tidak  ada  lagi polemic  ditengah  masyarakat.  Helena  Lim  sudah  membawah  keterangan  dan  memberikannya kepada apotek agar bisa divaksinasi. Tentu saja bisa harus sesuai dengan prosedur yang lengkap. Apotek merupakan salah satu sarana kefarmasian yang masuk dalam prioritas utama. 3 Terjadinya peredaran  vaksinasi  tidak  memiliki  izin  adakan  berdampak  buruk  bagi  konsumen  karena  tidak memiliki  standar  farmasi  seperti  yang  terjadi  pada  Helena  Lim. 4 Keadaan  ini  akan  menambah
1 Iqbal Triadi Nugraha. . Farmasi,Medis,dan Kesehatan . Nuansa Cendekia, Bandung, 2016, hal 34
2 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien . Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 78
3 https://metro.tempo.co/read/1431297/heboh-vaksinasi-covid-19-helena-lim-polisi-datangi-apotek- bumi/full&view=ok.htnl, diakses tanggal 11 Desember 2021
4 https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-helena-lim-ombudsman-ada-potensi-pemalsuan- dokumen-dari-apotek. html, diakses tanggal 11 Desember 2021
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kegaduaan  bagi  masyarakat  karena  adanya  peredaran  vaksinasi  tidak  memiliki  izin  standar farmasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran  bagi  apotek  maupun masyarakat.  Peraturan  yang  sudah  ada  ditaati  karena  hak-hak  konsumen  harus  terjaga  jangan sampai  dirugikan  akan  mendapatkan  keuntungan  semata.  Pelanggaran  yang  dilakukan  pihak apotik diperhatikan, disamping itu keluhan harus diprioritaskan bila terjadi kesalahan yang fatal. Sebagaimana  regulasi  KUHPerdata  sudah  menyampaikan  dalam  Pasal  1367  ayat  (3)  dimana dijelaskan bahwa bagi pasien/konsumen merasa dirugikan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum seperti undang-undang perlindungan konsumen (sebagaimana disebutkan UUPK).
Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa  konsumen berhak mendapatkan  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  khususnya  bidang  Kesehatan  ataupun juga  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman.  Oleh  karena  itu  pasal  3  UUPK  memberitahukan bahwa  Tindakan  tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  harus  bertindak  demi  hukum. Kelalaian  tenaga  Kesehatan  berbagai  bentuk  misalnya  kesalahan  pemberian  resep  obat  kepada pasien ataupun pemberian resep obat tanpa seizin dokter kepada pasien akhirnya ke apotek.  Hal ini  akan  menimbulkan  polemik  masyarakat  akan  kelalaian  pemberian  obat  atas  pasien  karena memberikan  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  di  berikan.  Atas  kelalaian  tersebut  pelaku usaha  apotek  seharusnya  mengecek  kembali  obat  yang  ditawarkan.  Pihak  apotek  harus bertanggungjawab atas pemberian obat tanpa  izin maupun tidak memberitahukan kepada pasien bahwasahnya  vaksin  tersebut  belum  bisa  mengeluarkan  izin.  Hendaknya  diberikan  bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan atas pemberian vaksinasi. 5
Tingkat  kepercayaan  konsumen  di  landasi  dengan  kejujuran,  sepantasnya  apateker memberitahukan  atas  peredaran  izin  standar  vaksinasi.  Apoter  sudah  memiliki  pengetahuan, keterampilan  maupun  kemampuan  professional  dalam  pelayanan  kefarmasian.  Salah  satu  dasar atas  kepercayaan  inilah  menjadi  konsumen  lebih  diutamakan  khususnya  bagi  pihak  apoteker lebih  memprioritaskan  layanan  obat  dan  memikul  pertanggungjawaban  kepada  konsumennya, agar tidak merasa kecewa.
5 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen.html diakses tanggal 12 Desember 2021

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipakai dalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan asas-asa dalam ilmu hukum dimana terdapat perundang-undangan dan dilapangan berdasarkan konsep penelitian yang  ada. 6 Sifat  penelitian  dipakai  berupa  deskriptif.  Dekskriptif  merupakan  sebuah  rangkaian yang menjelaskan norma dan Tindakan hukum positif. Adapun sumber data yang didapat berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier. 7 Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  studi  dokumen  mapun  studi  kepustakaan,  dimana  keduanya  saling  berkaitan  satu  sama lainnya.  Adapun  Teknik  analisis  data  yang  dipakai  adalah  kualitatif,  dimana  analisis  tersebut secara  langsung  menggambarkan  kemudian  menyimpulkan  dalam  hasil  yang  didapat berdasarkan peristiwa berkenaan dengan judul atau tema yang didapat.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  mengenai  pembatasan  penjualan  obat  atas  peredaran  vaksin  tidak memenuhi standar farmasi di Indonesia
Produk dan bahan yang menghasilkan duatu system kekebalan tubuh manusia berbagai jenis penyakit. Vaksin tersebut berisikan bahan produk biologi dan mencegah masuknya virus maupun bakteri  apapun.  Hal  ini  sangat  berguna  dan  bagus  untuk  anak  maupun  dewasa  atau  orang  tua. Bentuk  vaksinasi  di  berikan  berupa  suntikan. 8 Berdasarkan  pasal  1504  KUPerdata  menjelaskan bahwa  pelaku  usaha/penjual  dihendaknya  bisa  bertanggungjawab  atas  kerugian  atau  cacatnya produk  tersebut.  Problem  bagi  pelaku  usaha  atas  cacatnya  suatu  produk  yang  diperjualbelikan akan  menjadi  persoalan.  Sebab  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Setidaknya  para penjual/pelakuusaha  sudah  mengetahui  akan  produknya  yang  cacat  tersembunyi  dan  akan menimbulkan  dampak  bagi  konsumen/pembeli.  Cacat  tersembunyi  merupakan  cacat  yang diakibatkan  oleh  barang  yang  tidak  sesuai  atau  tidak  memenuhi  standar  produk  yang
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014, hal 24
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta :Penerbit Rajawali Pers, 2012, hal 113
8 Kevin  Adrian, Manfaat  Vaksin  Penting  untuk  Mencegah  Penularan  Penyakit ,  terdapat  dalam https://www.alodokter.com/manfaat-vaksin-penting-untuk-mencegah-penularan-penyakit.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dipakainya. 9 Kemudian  Pasal  1505  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  para  pelaku  usaha  tidak menjamin  terhadap  cacat  yang  kelihatannya  diketahui  pemilik  usaha  ataupun  pembeli.  Pasal 1504 dan 1505 KUHPerdata menjelaskan bahwa konsumen dapat menuntut kembali barang yang dibeli,  dan  mengembalikan  uang  berdasarkan  harga  yang  ditetapkan,  sementara  para  hakim sesudah menginformasikan dan melihat ahli tersebut. 10
Pertanggungjawaban bagi pelaku usaha mengenai vaksinasi tidak memenuhi standar farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK mengenai tanggungjawab pelaku usaha berupa ganti  kerugian  atas  kerusakan,  pencemaran  ataupun  kerugian  bagi  konsumen.  Hal  ini menjelaskan bahwa adanya produk atau/jasa mengalami cacat maka harus dipertanggungjawaban bagi  pelaku  usaha,  sebab  pelaku  usaha  membuat  segala  kerugian  yang  diperbuatnya  sehingga konsumen merasa dirugikan. 11
Saat  sampai  di  apotek  maka  obat  yang  dijual  akan  diperiksa  dan  didata  secara  manual ataupun  sistem  komputer.  Obat  yang  dijual  di  apotek  dapat  melalui  resep  ataupun  secara  bebas sesuai dengan jenis  vaksinnya. Jika BPOM menemukan adanya  vaksin  yang mengandung cacat dan  bahan  berbahaya  maka  pemerintah  akan  mengeluarkan  surat  penarikan  suatu  produk  obat dari  pasaran  kepada  seluruh  apotek  dan  distributor.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Sahat  yang mengatakan “setelah terbukti mengandung bahan berbahaya maka BPOM akan menarik seluruh produk  dari  pasaran  dan  akan  mengembalikannya  ke  pabrik  untuk  dimusnahkan.  Lalu  BPOM akan mengawasi agar tidak beredarnya produk tersebut dipasaran. 12
Berdasarkan    Undang-Undang  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  106  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  peredaran  obat  farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  mendapat  izin  edar. Kemudian  pasal  108  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  setiap  farmasi  yang  ingin  mempraktik hendaknya memiliki pengendalian persediaan farmasi, pengamanan, pengawasan, penyimpanan, pengadaan,  penyaluran  obar  berdasarkan  resep  dokter,  layanan  informasi  obat  serta pengembangan  obat  dari  bahan  tradisional  maupun  modern  melalui  tenaga  kesehatan  yang
9 Eveline  Wijaya,  Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Terhadap  Transaksi  Pembelian  Barang  Adanya  Cacat Tersembunyi  Oleh  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  Perkara  77/PDT/2018/PT.DKI), Jurnal  hukum Volume  4 Nomor 1, Juni 2021
10 Ni  Komang  Ayu  Noviyanti,  I  Wayan  Wiryawan  &  Dewa  Gede  Rudy,  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Atas Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat , Vol.4 No.8 (2019)
11 Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hal 48
12 Luthvi  Febryka  Nola, Gugatan  Perdata  Korban  Vaksin  Palsu ,  Majalah  Info  Hukum  Singkat,  Vol.  VIII,  No. 14/II/P3DI/Juli/2016, hal 2
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
terampil  dan  efesien  dalam  meningkatkan  kesehatan  bagi  masyarakat  atau  memanfaatkan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut  Pasal  9  ayat  (6)  undang-undang  No.36  tahun  2014  tentang  tenaga  kesehatan menjelaskan  bahwa  jenis  tenaga  kesehatan  sudah  termasuk  tenaga  kefarmasian  terdiri  atas apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian,  sebab  kesemuanya  mengikuti  peraturan  yang  berlaku. Pelanaggaran  yang  terjadi  atas  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  menyangkut  pemberian layanan  kesehatan  harus  memenuhi  prosedur  dan  izin  edar,  dan  menunjang  etika  profesi  dan kebutuhan atas kesehatan atas layanan yang diberikan, hal itulah sudah diregulasi dalam Pasal 38 Undang-undang No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. 13
Berdasarkan  Pasal  40  Undang-undang  No.36  tahun  2014  tentang  tenaga  kesehatan,  sudah dipertegas bahwa daftar dan jenis obat yang diberikan kepada masyarakat harus optimal, hal ini merupakan  tugas  dari  pemerintah  dan  menjamin  kepastian  hukum  dalam  persediaan  obat  yang diedarkan  khususnya  vaksinasi.  Peredaran  vaksinasi  hendaknya  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat agar tidak ada mengalami keluhan. Setiap obat yang diedarkan wajiba mendapatkan izin edar dengan syarat administrasi berupa Registrasi, memberikan informasi lengkap dan tepat, tidak menyesatkan peredaran obat secara rasional dan aman bagi masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang Kesehatan  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  diperolehkan  barang  dagangannya  menjual rusak, cacat ataupun tercamar atas pemberitahuan secara benar dan jujur serta pelaku usaha tidak diperbolehkan  menyediakan  farmasi  atau  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  tercemar  oleh pemberitahuan  secara  benar  dan  jujur.  Kemudian  pelaku  usaha  melakukan  tindakan  tersebut diwajibkan  menarik  barang  kembali  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dan  polemik  bagi masyarakat.  Untuk  itu  pelaku  usaha  memiliki  produk  yang  benar-benar  menjamin  masyarakat akan kualitas produk yang dijualnya.
Seperti  dalam  kasus  vaksin  palsu  sudah  menjadi  polemik  bagi  masyarakat  dan  pemerintah dianggap lalai dalam melakukan tindakan kontrol terhadap peredaran vaksin palsu ataupun tidak memenuhi  standar  farmasi  sehingga  menyebabkan  pelanggaran  hak  sebagai  warga  negara sebagaiamana  sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H. Hal  ini diperjelas bahwa  setiap warga negara  berhak  mendapat  hidup  yang  layak  dan  sejahtera  lahir  maupun  batin,  bertempat  tinggal
13 Ibid, hal 3-4
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
maupun  memiliki  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  demi  memperoleh  layanan  kesehatan  yang optimal.  Jika  dibandingkan  aturan  lain  dengan  Pasal  54  ayat  1  UU  No.  36 Tahun 2009  tentang Kesehatan  bahwa  pihak  Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan  atas  bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif”. 14

## 2. Tanggungjawab  hukum  pelaku  usaha  apotek  Bumi  terhadap  izin  edar  vaksin  dalam upaya penyembuhan penyakit
Apoteker Bumi melaksanakan hak dan kwajibannya untuk memenuhi itikad baik dan penuh tanggungjawab  trhadap  konsumen/pasien.  Apabila  apoteker  tidak  menaati  kewajibannya  maka bukan  alasan  baginya  untuk  dituntut  yang  telah  dilakukan  telah  bersalah  dan  merugikan konsumen/pasien.  Setidaknya  apoteker  harus  mengganti  kerugian  atas  tindakannya  dan  telah melanggar hukum karena tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap konsumen/pasien tersebut. Secara  hukum  kesalahan  dan  kelalaiannya  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  layanan apoteker  dikenakan  sanksi.  Apabila  peredaran  obat  tanpa  izin  edar  mengandung  unsur ketidakbenaran  informasi  atau  palsu  akan  dilakukan  tindakan  hukum.  Hukum  akan  tetap  jalan apabila  perbuatan  apoteker  menyalahi  aturan  terhadap  obat  tidak  memenuhi  standar  farmasi seolah-olah  benar  adanya  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan  hukum.  Obat  yang diedarkan  palsu  sudah  banyak  dijual  bebas  di  kalanngan  apoteker  dan  sudah  dikantongi  tidak diakui  izin  edarnya.  Sungguh  sangat  memperhatinkan  perbuatan  yanh  dilakukan  oleh  apoteker bila menjual obat tidak memberi izin edar atau vaksin tidak memenuhi standar farmasi. 15
Tindakan yang dilakukan apoteker terhadap peredaran obat tanpa memenuhi standar farmasi merupakan  tindakan  yang  tidak  dibenarkan  sebab  tak  ssuai  dengan  peraturan  yang  ada  saat  ini. Vaksin  yang  masuk  dalam  pemalsuan  dianggap  suatu  kejahatan  curang  atau  disebut  dengan kejahatan  penipuan.  Apabila  peredaran  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  sudah  tidak melindungi  oleh  hukum  dimanapun  karena  sudah  dianggap  tidak  memenuhi  prosedur  dan persyaratan.  Seharusnya  peredaran  vaksin  dilakukan  diregisrasi  dan  diversifikasi  oleh  pihak berwenang  dan  aparat  hukum.  Peredaran  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  akan berdampak  pada  kalangan  masyarakat,  disamping  itu  bisa  merugikan  masyarakat  banyak.
14 Ibid, hal 2
15 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  2001, hal 120.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Diperlukan penegakan hukum agar bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Atas perbuatannya  tersebut  bisa  dianggap  penipuan  atau  membohongi  publik  atau  mencari keuntungan semata. Masyarakat terpedaya adanya informasi atau bujuk rayu oleh apoteker untuk menawarkan  vaksin,  oleh  karenanya  masyarakat  merasa  dirugikan  akan  tindakan  oknum  atau karyawan apoteker terhadap  vaksin  yang ditawarkan berupa palsu atau tidak memenuhi  standar farmasi.
Pelaku  usaha  harus  mempertanggungjawabkan  semua  yang  di  perbuatnya  atas  tindakan pemalsuan  atau  tidak  memenuhi  standar  farmasi  sebagaimana  sudah  diatur  dalam  UUPK dipertegas  lagi bahwa perbuatan yang dilakukan bagi pelaku usaha sudah menyalahi aturan atau mengedarkan  obat/vaksin  tidak  memiliki  izin  akan  dikenakan  hukuman,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  8  ayat  (1)  pelaku  usaha  dilarang  untuk  memproduksi  atau  mengedarkan  vaksin  bila  tidak memenuhi  standar  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Vaksin  yang  tidak  memenuhi  standar farmasi dikatakan bahwa vaksin palsu. 16
Berdasarkan  Pasal  4  UUPK  ditegaskan  bahwa  pelanggaran  pelaku  usaha  terhadap  hak konsumen  akan  memberikan  sanksi  atau  hukuman  atas  perbuatan  peredaran  vaksin  yang  tidak memenuhi  standar  farmasi  dianggap  ilegal.  Dimasa  pandemi  covid  19  ini  pelaku  usaha  sangat gencarnya  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  terhadap  vaksin  tidak  memenuhi  standar farmasi  hanya  mengutamana  keuntungan  semata.  Sesuai  dengan  pasal  196  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi/atau  alat  kesehatan  yang  tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
Berdasarkan  pasal  7  UUUPK  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  mempunyai  kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan berkaitan dengan vaksin tidak memenuhi standar farmasi yang mengandung cacat tersembunyi, setidaknya informasi tersebut harus jelas dan jujur agar keadaan vaksin  bisa  sempurna,  memperbaiki  dan  pemeliharaan,  kemudian  pelaku  usaha    apotek
16 Nurhalis,  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999 , Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember 2015
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menjamin  keadaa  mutu  vaksin  dan  memberi  kualitas  yang  baik  asalkan  tidak  merugikan  bagi masyarakat luas, dan sesuai yang dimanfatkan bagi konsumen berdasarkan berjanjian yang ada. 17 Berdasarkan Pasal  8  ayat  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa tindak larangan sudah memperkuat aturan tersebut dengan memperdagangankan sediaan farmasi dan pangan  yang  mana  memiliki  kerusakan,  cacat  maupun  tercemar  serta  tidak  memberikan  informasi yang  lengkap  akan  menimbulkan  problema  hukum.  Sedangkan  Pasal  19  ayat  1  UUPK  sudah  di pertegaskan  bahwa pelaku usaha melakukan tindakan tanggungjawab kepada  konsumen sebagaiman dilakukannya semenjak diedarkan vaksin tidak memenuhi standar farmasi dan pelaku usaha menganti kerugaian  atas  diderita  kepada  konsumennya.  Hal  ini  sedemikian  lengkapnya  hukuman  yang diberikan pelaku usaha seharusnya memberikan pelajaran dan memberikan efek jera yang dilakukan oleh  apoteker  atas  tindakannya  berupa  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi.  Barang  yang  tidak memberi  izin    semata-mata  memberikan  keuntungan,  setelah  itu  diperdagangkan  ke  masyarakat dengan  modus  pemberian  informasi  yang  menyesatkan  dengan  produk  yang  ditawarkan.  Tindakan tesebut  tidak  sepantasnya  pelaku  usaha  melakukan  seperti  hal  itu.  Karena  merusak  pencitraan  obat artau  vaksin  yang  diedarkan.  Regulasi  UUPK  pasal  19  ayat  2  menjelaskan  bahwa  penganti  rugian atas  tindakan  apoteker  dimana  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  yang    diberikan  berupa pengembalian  uang  dan  penggantian  barang  dengan  sejenisnya  atau  setara  nilainya.  Selama  waktu penentuan  gati rugi sudah  ditetapkan selama tujuh  dari setelah tanggal transaksi  sebagaimana  diatur dalan Pasal 19 ayat 3 UUPK. 18
Apotek  bertanggungjawab  dalam  menerima  keluhan  konsumen  mengenai  obat  yang mengandung  cacat  tersembunyi  dan  mengikuti  perintah  dari  pemerintah  jika  ada  produk  obat yang  dianggap  mengandung  cacat  tersembunyi.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Sahat  “apotek  harus bersedia  jika  pemerintah  telah  mengeluarkan  surat  perintah  penarikan  suatu  produk  cacat  dan menyerahkan  kepada  distributor  untuk  dikembalikan  pabrik  dan  bertanggungjawab  bila  ada konsumen  yang  merasa  dirugikan  dan  dapat  membuktikan  adanya  kesalahan  dari  produk  yang dijual oleh apotek.” Pertanggungjawaban Apotek juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Apotek  yang  meliputi  :    Pasal  31  ayat  (1) “pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  ini  dapat  dikenakan  sanksi
17 Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, HukumTentang Perlindungan Konsumen , Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 70
18 Ahmadi Miru dan Sutarman. Yono, Hukumn Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 126-127

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
administratif”. Peredaran  vaksin  Tidak  Memenuhi  Standar  Farmasi  mungkin  saja  bukan  satu- satunya  kasus  obat  vaksin  Tidak  Memenuhi  Standar  Farmasi  yang  beredar  dimasyarakat.  Oleh sebab  itu,  diperlukan  peran  aktif  pemerintah  dalam  hal  pengawasan  di  bidangproduksi  dan distribusi. 19 Dalam hal pemakaian, kedudukan masyarakat adalah end user yang tidakmengetahui sisi produksi dan operasional. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah efek sampingyang dirasakan oleh masyarakat akibat  vaksin Tidak Memenuhi Standar Farmasi  ini  yang perlu dilakukan studi lebih  lanjut dibidang medis  sehingga korban vaksin Tidak Memenuhi Standar Farmasi  ini tidak mengalami  efek  samping  yang  bersifatpermanen.  Semoga  kasus  seperti  ini  tidak  terjadi  lagi  di kemudian hari. 20
UUPK  sudah  pernah  menjelaskan  bahwa  aturan  tanggungjawab  bagi  pelaku  usaha  bagi barang  produk  yang  cacat,  rusak  maupun  informasi  yang  menyesatkan  merasa  dirugikan, sehingga pelaku usaha hendaknya mematuhi aturan yang berlaku. Disamping  itu, Pasal 9 ayat 2 UUPK  dimana  bentuk  kerugian  yangaa  didapat  berupa  pengembalian  atau  penggantian  barang sama  bentuknya.  Mekanisme  aturan  sudah  dilaksanakan  dalam  mempertanggungjawabkan ataupun  melakukan  tindakan  hukum  perdata,  pidana  maupun  administrasi,  kesemuannya  itu bertindak seadilnya. Perbuatan yang dilanggar atas vaksin yang tidak memenuhi standar farmasi harus ditegakkan dan tidak ada tumpang tindih sesama aparat hukum maupun kalangan pejabat, sebab mereka sudah melakukana kesalahan. 21
Pelaku  usaha  wajib  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat penggunaan barang  yang diperdagangkan, seperti dijelaskan dalam pasal 7 huruf f dan g. Lebih lanjut mengenai pembahasan ganti rugi juga diatur dalam pasal 19 UUPK:
Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan; Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang  atau penggantian barang dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19 Suharjo & Cahyono, Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi , Kanisius, Yogyakarta, 2010, hjal 89
20 Syarifah Liza Munira, Penyediaan Obat, Vaksin Dan Alat Kesehatan , Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2019, hal 66 21 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen . Ghalia Indonesia, Bogor,  2009, hal 89
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. izin  edar  resmi  pada  setiap  sediaan  obat,  bisa  dipastikan  obat  tersebut  melalui  tahapan-tahapan yang  benar  dalam  alur  pengamanan  sediaan  farmasi.  Hal  ini  penting  untuk  diketahui  bahwa setiap  obat  yang  beredar  terlebih  dahulu  harus  melalui  proses  registrasi  yang  dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Dengan adanya  kerjasama  dan  komitmen  dari  berbagai  pihak  yaitu  produsen  obat,  distributor,  dan pemerintah selaku regulator, keamanan sediaan obat bisa dipastikan dengan baik hingga sampai ke tangan konsumen atau masyarakat.
Dalam  masalah  hukum  konsumen,  apotek  hanya  bertanggungjawab  untuk  mengikuti perintah atau arahan dari pemerintah tentang suatu produk obat yang cacat dan menerima setiap kesalahan  yang  disampaikan  konsumen  tentang  suatu  produk.  Tetapi  jika  saat  pemerintah  telah memberikan  perintah  untuk  menarik  suatu  produk  obat  tetapi  pihak  apotek  tidak  menyerahkan sama  sekali  atau  menyerahkan  sebagian  maka  hal  itu  menjadi  hukum  pidana.  Jika  dilihat  pada Pasal  19  ayat  3  UUPK  pelaku  usaha  wajib  melakukan  mengganti  kerugian  atas  perbuatan dilakukannya telah menyalahi aturan dan selama pengantian tujuhg hari.
Akan  tetapi  atas  dasar  penolakan  oleh  pelaku  usaha  tidak  memberi  pendapat  atas  tidak terpenuhinya  gantiriugi  kepada  konsusmen  maka  konsumen  bersangkutan  bisa  mengajukan tuntukan  kepada  pelaku  usaha  bila  tidak  memberikan  ganti  kerugian.  Gugatan  konsumen dilakukan  dalam  badan  penyelesain  sengketa  atas  pengajuan  peradilan  di  tempat  peristtiwa terjadi  konsumen.  Selanjutnya  pemberian  pertanggungjawaban  pidana  ataua  perdaata  dilakukan oleh pelaku usaha melalui upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen. Upaya yang ditempuh oleh  konsumen  bisa  menyelesaikan  masalah  melalui  jalur  hukum  yang  ada.  Untuk  itu  pelaku usaha  secepatnya  mempertanggungjawabkan  atas  tindakannya  yang  merugikan  konsumen  atas kasus  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  apabila  diluar  peradilan  dan  bila  menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum. 22
Peredaran vaksin tidak memenuhi standar farmasi dikemas sedemikian rupa sehingga sangat sulit  bagi  masyarakat  awam  untuk  mengenalnya  apalagi  menyerupai  vaksin  atau  serupa.  Untuk itu  tenaga  kesehatan  perlu  meneliti  atau  memperhatikan  vaksin  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha
22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003, hal 85
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
khususnya  apoteker.  Agar  masyarakat  merasa  aman  dan  layak  untuk  dipergunakan.  Terbukti banyak  kali  oknum  mencari  kesempatan  untuk  membuat  vaksin  yang  tidak  memenuhi  standar farmasi  apalagi  kondisi  pandemi  covid  19  ini.  Oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  atas perbuatannya,  konsumen  merasa  dirugikan.  Berdasarkan  pasal  77  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ditegaskan bahwa setiap Penerima Pelayanan Kesehatan seperti  apokter  maupun  penjual  farmasi  atau  lainnya  yang  dirugikan  akibat  kesalahan  atau kelalaian  Tenaga  Kesehatan  dapat  meminta  ganti  rugi.  Kemudian  undang-undang  No.29  tahun 2004 tentang Praktik kesehatan dijelaskan bahwa ganti rugi konsumen/pasien dapat mengadukan secara  tertulis  atau  melaporkan  adanya  tindakan  pidana  atau  tindakan  hukum  lainnya  yang berwenang  dan  konsumen/pasien  bisa  menggungat  kepada  tenaga  kesehatan  atau  ke  pegadilan. Hal  ini  menjadika  suatu  pelajaran  bagi  kita  agar  jangan  tertipu  atas  bujuk  rayu  atau  pemberian vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi.  Masyarakat  bisa  melaporkan  atas  tindakan  apoteker yang menjual vaksin yang tidak memenuhi standar farmasi agar tidak ada menjualbelikan vaksin secara  bebas  tanpa  izin  edar.  Oleh  karena  itu,  sebagai  masyarakat  minta  perlindungan  hukum yang  seadil-adilnya  agar  bisa  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  usaha  masih  menjalankan usahanya itu akan memberikan efek atau dampak bagi kesehatan tubuh. 23
Diperolehnya  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat  memberikan  hak  dan  kwajibannya  dan dibutuhkan  merasa  aman,  bermutu  dan  terjangkau  sebagaiamana  diatur  Pasal  5  ayat  (2)  UU Kesehatan.  Peredaran  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi  sebab  kadar  kandungan  belum cukup  teruji  secara  klinis.  Banyak  masyarakat  mau  di  vaksin  tapi  sebagian  masyarakat  enggan tidak mau divaksin sebab merasa takut dalam tubuh bisa terjadi sakit atau kematian. Oleh karena pemerintah  mengupayakan  rasa  aman  dan  tidak  memberi  efek  bagi  masyarakat,  karena  vaksin tersebut  bisa  menahan  dan  terhindar  dari  segala  penyakit  atau  virus  maupu  bakteri.  Tentu  saja rasa pemerintah ekstra keras mempertanggungjawabkan atas kesediaan segala upaya bentuk rasa aman,  efisien  dan  terjangkau  agafr  masyarakat  tidak  khawatir  lagi.  Tuntutan  konsumen  sudah diatur dalam pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa apabila pelaksanaan kesehatan yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  dan  kelalaiannya,  maka  konsumen/pasien  berhak menuntut kerugian.
23 I Komang Kertiyasa I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi  Bagi Konsumen Berkaitan Dengan  Vaksin Palsu, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.4 (Oktober), 2019
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Selanjutnya  peran  rumah  sakit  sangat  penting  untuk  tanggungjawabnya  terhadap  pasien  dalam menyediakan  obat  farmasi.  Pasien  menginginkan  rasa  aman  dan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan. Problema banyak terjadi vaksin palsu maupun tidak memenuhi standar farmasi justru ada  sekitar  lingkungan  di  rumah  sakit.  Ada  permainan  oknum  atau  kalangan  pejabat  yang memberikan keuntungan semata, karena lemahnya kontrol internal.
Pelaku  usaha  sudah  bisa  masuk  di  rumah  sakit  dan  pendistribusian  vaksin  tidak  memenuhi standar farmasi. Hal ini sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dipertegaskaan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan secara efisen dan  aman  sehingga  pasien  terhindar  dari  kerugian  fisik  dan  materi.  Malah  sebaliknya  vaksin tidak  memenuhi  standar  farmasi  sudah  memasuki  orang  tua  dan  anaknya  sehingga  terdapat kerugian materiail maupun immaterial.
Tanggungjawab atas kerugian materiil berdasarkan harga vaksin yang dipalsukan atau tidak memenuhi standar farmasi, tetapi vaksin sekarang cukup mahal untuk mengantikannya harganya berkisar  Rp.850.000  hingga  Rp.1.3000.000  persatu  kali  pemberian.  Sedangkan  kerugian immanterial  berupa  waktu  yang  tebuat  sehingga  ulang  dari  awal  atau  mengurus  ulang.  Banyak kecemasan yang terjadi oleh  orang tua  karena terdampak akibat  vaksin tidak memenuhi  standar farmasi.
Anak-anak mereka tidak bisa vaksin akibat tidak memenuhi standar farmasi. Mau  tidak mau anak  tersebut  memberikan  kesehatan  agar  ketahanan  tubuh  mereka semakin  kuat  dan  terhindar dari  virus  atau  bakteri.  Oleh  karena  itu  pihak  rumah  sakit  seharusnya  bertanggungjawab  secara hukum atas semua kerugian yang dilakukannya akibat kelalaiannya terhadap pasien yang ada di rumah sakit, hal ini diatur  Pasal 46 UU tentang Rumah Sakit), dimana sudah memberi hukuman sesuai  tindakannya  dan  memberi  ancaman  korporasi  dan  dijatuhi  sesuai  aturan  yang  berlaku. Semuanya  menjadi  penegakan  hukum  yang  tepat  bila  dijatuhi  pencabutan  izin  usaha,  dan/atau pencabutan status badan hukum. 24

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
24 Luthvi Febryka Nola, Op.Cit, hal 4
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pengaturan mengenai pembatasan penjualan obat atas peredaran vaksin tidak memenuhi standar farmasi di Indonesia telah tercantum dalam berbagai undang-undang maupun literatur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti diatur Pasal 1504 – Pasal 1512 KUHPerdata, selain itu Pasal 7  dan  Pasal  8  ayat  3  serta  Pasal  24  UUPK,  kemudian  Pasal  196  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  Pasal  7  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan, dan terakhir Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Tanggungjawab  hukum  pelaku  usaha  apotek  Bumi  terhadap  izin  edar  vaksin  dalam  upaya penyembuhan penyakit, hal ini sudah dilakukan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan nilai dan  harga  ditetapkan.  Sebelum  pelanggaran  yang  terjadi  kedua  belah  pihak  menyelesaikan dengan  musyawarah  dan  sepakat  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  tersebut. Aturan proses ganti kerugian sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku.
Hambatan-hambatan  dan  solusi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  apotek  Bumi  terhadap  konsumen atas  peredaran  vaksin  tidak  memenuhi  standar  farmasi diantaranya  buruknya  kontrol  yang dilakukan setiap lini produk yang ingin izin edar. Gampangnya masuk vaksin di kalangan usaha khususnya  apotik  yang  sudah  diperjuabelikan  kepada  masyarakat,  adanya  mencari  keuntungan semata.  Akibatnya  konsumen  merasa  dirugikan  karena  vaksin  yang  diperoleh  tidak  memiliki standar  farmasi.  Kelengahan  pemerintah  dalam  mengawasi  vaksin  makin  jual  bebas  tanpa  izin sehingga  konsumen  merasa  tidak  mendapatkan  vaksin  yang  resmi,  karena  adanya    oknum memberikan informasi kebohongan dan tidak benar.

## 2. Saran
Pemerintah  lebih  memperhatikan  dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  vaksi  tidak memenuhi  standar  farmasi.  Hal  ini  mempersempit  ruang  gerak  pelaku.  Keseriusan  dan  tindak lanjut  sangat  diperlukan  untuk  menjaga  prioritas  kesehatan  publik  khususnyaa  vaksin.  Banyak cela  di  perbuat  oleh  pelaku,  sebab  itu  pemerintah  dan  masyarakat  ikut  kerjasama  dalam  rasa aman dan mensosialisasikan sesama pelakua usaha. Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya dimanfaatkan  bagi  kalangan  pelaku  usaha  agar  tidak  masuk  vaksi  tidak  memenuhi  standar farmasi.  Dengan  adanya  aturan  hukum  ada  bisa  memberikan  penegakan  hukum  yang  optimal bila dibarengin dengan kerjasama peemrintah dan masyarakat ikut andil dalam mencegah vaksin tidak  memenuhi  standar  farmasi.  Saat  ini  pelaku  semakin  cepat  melakukan  perbuatan  yang
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
merugikan bagi masyarakat luas khususnya vaksin. Disamping itu perlunya kewenangan BPOM dalam mengevaluasi produk obat yang melakukan izin edar setiap pelaku usaha apotik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  2001 Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Perlindungan  Konsumen .  Ghalia  Indonesia, Bogor,  2009 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman.  Yono, Hukumn  Perlindungan  Konsumen, Rajawali Pers,  Jakarta, 2010,
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta :Penerbit Rajawali Pers, 2012 Basuki Rahmat, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia:  Prosiding Forum Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi ,  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia (YSHK), Jakarta, 2019 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003
Iqbal Triadi Nugraha. . Farmasi,Medis,dan Kesehatan . Nuansa Cendekia, Bandung, 2016 Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta. 2011 Suharjo & Cahyono, Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi , Kanisius, Yogyakarta, 2010 Syarifah Liza Munira, Penyediaan Obat, Vaksin Dan Alat Kesehatan , Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2019 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien . Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014 Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, HukumTentang Perlindungan Konsumen , Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Undang-Undang:
Kitab Undan-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

## Jurnal :
Eveline Wijaya, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI), Jurnal hukum Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
Volume 5 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
I Komang Kertiyasa I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.4 (Oktober), 2019 Luthvi Febryka Nola, Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu , Majalah Info Hukum Singkat, Vol. VIII, No. 14/II/P3DI/Juli/2016
Muhamad  Safri  Ramadoan,  Perlindungan  konsumen  dari  Peredaran  Vaksin  Palsu  Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah . Universitas Mataram 2017
Ni  Komang  Ayu  Noviyanti,  I  Wayan  Wiryawan  &  Dewa  Gede  Rudy, Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Atas  Penggunaan  Obat  Tradisional  Yang  Mengandung  Bahan  Kimia  Obat , Vol.4  No.8 (2019)
Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law  Number 8 Of 1999 , Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember 2015
Internet :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209163904-20-604308/pemilik-apotek-sebut- helena-lim-divaksin-karena-mitra-usaha, diakses tanggal 11 Desember 2021 https://metro.tempo.co/read/1431297/heboh-vaksinasi-covid-19-helena-lim-polisi-datangi- apotek-bumi/full&view=ok.htnl, diakses tanggal 11 Desember 2021 https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-helena-lim-ombudsman-ada-potensi- pemalsuan-dokumen-dari-apotek. html, diakses tanggal 11 Desember 2021 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen.html  diakses  tanggal 12 Desember 2021 Kevin  Adrian, Manfaat  Vaksin  Penting  untuk  Mencegah  Penularan  Penyakit ,  terdapat  dalam https://www.alodokter.com/manfaat-vaksin-penting-untuk-mencegah-penularan-penyakit.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB