Volume 20 Number 1  June  2020. p.274 -294 https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170
Halal Product Business Between Opportunities and Challenges, Problematics and Their Solutions
Warto & Zainal Arif Universitas Muhammadiyah Tangerang

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  halal  business  opportunities,  challenges  and  solutions  in Indonesia. This research uses descriptive qualitative method by using documentation data in the form of books, reports from official institutions such as BPS, OJK, BI, Ministry of Trade, Kemenpan  and  scientific  journals.  The  results  of  a  study  of  several  literatures  found  that Indonesia actually has a huge opportunity to become the center of the world's halal business. This can be seen from several indicators between the high level of the Muslim population and the  high  level  of  consumption.  However,  the  attitude  of  business  actors  who  tend  to  be unaware, pursue more profits, lack of government attention, protect business players more than  consumers,  the  low  public  response  to  halal  products  is  a  major  obstacle.  The  main solution  is  to  accelerate  the  application  of  the  JPH  Law  as  a  legal  umbrella,  awareness  of entrepreneurs and business people, by making halal certification a part of excellent service, and community support.

## Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peluang  bisnis  halal,  tantangan  dan  solusinya  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan data  dokumentasi  berupa  buku,  laporan  lembaga  resmi  seperti  BPS,  OJK,  BI,  Kemendag, Kemenpan dan jurnal ilmiah. Hasil kajian dari beberapa literatur didapati bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat bisnis halal dunia. Hal ini  terlihat  dari  beberapa  indikator  diantara  tingginya  tingkat  populasi  umat  Islam  dan tingginya tingkat konsumsi. Namun sikap pelaku usaha yang cenderung tidak aware, lebih mengejar  keuntungan,  minimnya  perhatian  pemerintah,  lebih  dilindunginya  pelaku  usaha dari  pada  konsumen,  rendahnya  respons  masyarakat  terhadap  produk  halal  merupakan hambatan  besar.  Solusi  utamanya  dengan  percepatan  penerapan  UU  JPH  sebagai  payung hukum,  kesadaran  para  pengusaha  dan  pelaku bisnis,  dengan  menjadikan  sertifikasi halal sebagai bagian pelayanan prima, dan dukungan masyarakat.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Peluang, Hambatan, Solusi, UU JPH

## Author correspondence
Email: zarifpambon@gmail.com , warto@umt.ac.id Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Mengkonsumsi makanan yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan  saja  terkait  dengan  keyakinan  beragama,  namun  ada  dimensi  kesehatan, ekonomi  dan  keamanan.  Maka  dengan  penduduk  yang  mayoritas  muslim,  tanpa diminta  sudah  semestinya  negara  hadir  melindungi  warganya  dalam  pemenuhan hak-hak  mendasar  warganya.  Selaras  dengan  itu  pelaku  usaha  (produsen)  juga sudah  seharusnya  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Untuk kepentingan  tersebut,  maka  dituntut  peran  yang  lebih  aktif  negara  dalam pengaturan  sistem  ekonomi  yang  dijabarkan  dalam  strategi  yang  dilakukan pemerintah/negara  dalam  menjalankan  instrumen  perdagangan/bisnis  di antaranya melalui regulasi. 1
Gaya  hidup  halal  ( halal  lifestyle ) 2 belakangan  ini  memang  tengah  melanda dunia,  tidak  hanya  menggejala  pada  negara-negara  yang  mayoritas  berpenduduk muslim  tetapi  juga  di  negara  berpenduduk  mayoritas  non  muslim 3 .  Kesadaran pemenuhan  pangan  halal  meningkat  di  kancah  global  beriringan  dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata  yang  berkait  situs  keislaman  ( religi )  tetapi  menyangkut  pemenuhan kebutuhan-ke  butuhan  wisata  itu  sendiri. 4 Perusahaan  berskala  global ( multinational  corporation )  saat  ini  telah  menerapkan  sistem  halal,  sebut  saja seperti  Japan  Airlaines,  Singapore  AirLines,  Qantas,  Chatay  Pacific  (Hong  Kong), America  Airlines  menyedia  kan  menu  halal  ( moslem  meal ).  Gejala  ini  juga merambah  negara  Amerika,  Australia,  Jepang,  Cina,  India,  dan  negara-negara Amerika  Latin.  Khusus  Jepang,negara  ini  memiliki  perhatian  sangat    serius  ter hadap pe ngembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya Japan Halal  Expo  yang  selalu  ramai  sehingga  cukup  berhasil  menyedot  perhatian  dan minat  pelbagai  pihak.  Japan  Halal  Expo  adalah  pameran  berskala  besar  yang
1 Asep  Syarifuddin  Hidayat  And  Mustolih  Siradj,  “Sertifikasi  Halal  Dan  Sertifikasi  Non Halal,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015): 199–210, https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.
2 Asep  Syarifuddin  Hidayat  and  Mustolih  Siradj,  “Legal  Arguments  of  Halal  Product Guarantee (Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal),” Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 31–66.
3 Nasrullah Nurdin, “Bisnis Wisata Halal,” Dialog 42, no. 1 (2019): 107–10.
4 Eka Dewi Satriana Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan,” Journal of Halal Product and Research (JHPR) 01, no. 02 (2018): 32–43.
memuat produk halal buatan Jepang. 5 Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang  yang  telah  menyediakan  makanan  halal,  54  di  antaranya  adalah  restoran khusus makanan negara tersebut. 6
Kata  halal  sudah  menjadi  konsumsi  publik  dan    sangat  popular  di  dunia bisnis, baik bisnis produk pangan, farmasi dan kosmetika. Bagi pelaku bisnis, kata halal bukan sekedar konsep agama yaitu konsep yang memandang bahwa halal itu dilihat  dari  sudut  pandang  agama  saja,  tapi  juga  memiliki  makna  global,  yaitu peluang bisnis. 7 Karena banyak perusahaan yang memandang konsep halal sebagai alat  baru  untuk  pemasaran  dan  menjadi  tren  dunia.  Sejumlah  brand  kelas  dunia telah menghadirkan produk-produk dengan identitas halal. Potensi pasarnya pun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan signifikan. 8
Maraknya halal  lifestyle di  ranah  tren  global  menyebabkan  peningkatan kebutuhan  perlengkapan  barang  dan  jasa.  Ini  menjadi  peluang  bisnis  yang menggiurkan  bagi  para  pelaku  bisnis  dan  industri  terkait 9 ,  untuk  menyediakan berbagai kebutuhan dan perlengkapan yang dimaksud. 10
Data  mengenai  seberapa  besar  kebutuhan  akan halal  lifestyle memang begitu menakjubkan nilainya. Berdasarkan data yang dirilis oleh State of the Global Islamic  Economic 2014-2015  memaparkan  bahwa,  jumlah  total  penduduk  dunia saat ini sekitar 7 miliar. dan 25% dari jumlah total tersebut adalah Muslim. 11 Atau kalau  di  kuantitatifkan  sebesar  1,7  miliar.  Jika  diambil  56  negara  berpenduduk mayoritas  Muslim,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross  Domestic  Product (GDP) totalnya  diperkirakan  mencapai  6,7  triliun  dolar.  Angka  yang  cukup  besar, apalagi kalau dirupiahkan, tentu sangat banyak jumlahnya.
5 Eka Dewi Satriana Hayyun Durrotul Faridah.
6 Hidayat and Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal.”
7 .  Warta  Ekspor, Hidup  Sehat  dengan  Produk  Halal, Jurnal  Kementrian  Perdagangan Republik Indonesia, Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015, Edisi Juli 2015, h. 2
8 .  Toni  Bramantoro, Bisnis di Sektor  Halal Lifestyle Saat  Ini Memiliki Potensi Sangat  Besar kata
Sapta Nirwandar , tribunnews.com,
Sabtu, 17 Februari 2018,
http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/17/bisnis-di-sektor-halal-lifestyle-saat-ini- memiliki- potensi-sangat-besar-kata-sapta-nirwandar?page=1.
9 Lady Yulia, “Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal,” Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 121–62.
10 Hidayat and Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal.”
11 Ratna  Pertiwi  Tjaja, Menuju  Penduduk  Tumbuh  Seimbang  Tahun  2020, Workshop Apresiasi Kebijakan Ketransmigrasian dan Kependudukan di Kantor Menteri  Negara Transmigrasi dan Kependudukan, Jakarta 23 November 2000, h. 1
Dari jumlah itu, total dana Muslim yang dikeluarkan untuk kebutuhan halal lifestyle berkisar  2  triliun  dolar  pada  tahun  2013  dan  angka  ini  meningkat  9,5 persen  daripada  tahun-tahun  sebelumnya,  hingga  pada  tahun  2019  jumlah  dana tersebut diproyeksikan akan meningkat mencapai angka 3,7 triliun dolar. Adapun perinciannya,  1.292  miliar  dolar  dalam  sektor  makanan  dan  minuman,  1.214 miliar dolar dalam sektor keuangan, 140 miliar dolar pada  sektor pariwisata dan trevel,  266  miliar  dolar  dalam  pakaian,  72  miliar  dolar  dalam  farmasi  dan perobatan,  185  miliar  dolar  untuk  media  dan  rekreasi,  kemudian  46  miliar  dolar untuk sektor kosmetik dan alat perias. 12
Untuk  Muslim  Indonesia,  dana  yang  dikeluarkan  untuk  keperluan halal lifestyle juga  tidak  kalah  fantastis.  Untuk  sektor  makanan  dan  minuman  sebesar 190,4  miliar  dolar,  untuk  sektor  jasa  keuangan  sebesar  36  miliar  dolar,  untuk sektor pariwisata dan trevel sebesar 7,5 miliar dolar, untuk pakaian sebesar 18,8 miliar dolar, untuk farmasi dan perobatan sebesar 4,88 miliar dolar, untuk media dan  rekreasi  sebesar  9,37  miliar  dolar  dan  untuk  keperluan  kosmetika  sebesar 3,44 miliar dolar. 13
Data  ini  menunjukkan  bahwa  bisnis  halal  secara  khusus  di  Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik. Betapa besar peluang bisnis halal ini, namun semua berbeda dengan kenyataan ketika kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk halal dengan ketersediaan produk tidak berimbang.  Mengutip data Badan Standardisasi Nasional (BSN), sertifikasi halal di Indonesia baru mencapai kurang dari 20 persen. 14 Hal ini sedikit berbeda dengan data yang di rilis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menyebutkan bahwa total persentase produk  bersertifikat  halal  sejak  tahun  2011  sampai  dengan  2014  adalah  26,11% sehingga  produk  pangan,  kosmetika,  dan  obat-obatan  yang  beredar  dan  belum
12 . Thomson Reuters, State of the Global Islamic Economy 2014 – 2015 , Dubai The Capital of Islamic Economy, Dubai 2014/2015, h. 22
13 .Misbahul Munir,
Akselerasi  Tren  'Halal Lifestyle' indonesiana.tempo.co.id, Kamis 27 Oktober 2016, https://indonesiana.tempo.co/read/96252/2016/10/27/robjanuar/ akselerasi-tren-halal-lifestyle
14 .  Arie  Lukihardianti, Industri  Makanan  Bersertifikat  Halal  Masih  Minim  di  Jabar , Republika,  21  September  2017,  http://nasional.republika.co.id/  berita/nasional/daerah/17/ 09/21/owlws1384-industri-makanan-bersertifikat-halal-masih-minim-di-jabar
bersertifikat  halal  tahun  2011-2014  sebesar  73,89%. 15 Sementara  itu  menurut data  Sertifikasi  halal  yang  dipublikasi  LPPOM  MUI  Pusat  sampai  Oktober  2017, menunjukkan  bahwa  jumlah  perusahaan  yang  melakukan  sertifikasi  halal sebanyak,  6055,  dengan  jumlah  sertifikat  yang  dikeluarkan  sebanyak  7764  dan produk yang diedarkan sebanyak 259984.
Untuk sertifikasi di tingkat propinsi sampai tahun 2016 jumlah perusahaan yang  melakukan  sertifikasi  halal  sebanyak,  32292,  dengan  jumlah  sertifikat  yang dikeluarkan  sebanyak  33310  dan  produk  yang  diedarkan  sebanyak  150156. 16 Untuk  wilayah  Jawa  Barat,  dengan  jumlah  penduduk  muslim  antara  85-90%, dalam 5 tahun terakhir, LPPOM-MUI menerbitkan 13.136 sertifikat halal dari total produk  yang  beredar  di  Indonesia  sebanyak  155.774  produk.  Sedangkan   Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  mencatat  sejauh  ini,  jumlah  produk  yang terdaftar mencapai 175.157 produk. Akan tetapi, baru sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01 persen yang bersertifikat halal MUI. 17
Dari data ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan produk halal tinggi namun  masih  belum  ideal,  masih  jauh  dibawah  standar  jika  dilihat  dari  jumlah penduduk  muslim  sebanyak  87  %  dari  total  penduduk  Indonesia.  Selain  itu  juga menunjukkan  tentang  kendala  yang  kompleks  dalam  pencapaian  sertifikasi  halal untuk terpenuhinya jumlah produk halal yang dibutuhkan masyarakat.

## B. Potensi Bisnis Halal di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam  industri  pengembangan  produk  halal  di  dunia.  Karena  jumlah  penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri.
15 .  Dirjen  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Persentase  Produk  Yang Beredar Dan Produk Bersertifikat Halal , diakses Kamis, 19 April 2019, http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/ collections/newsletter/files/55642c827e6ac.pdf
16 .  LPPOM  MUI, Statistik  Sertifikasi  Halal  Indonesia, Data  Sertifikasi  Halal  LPPOM  MUI Januari  -  Oktober  2017,  http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_  section/  59/ 1368/page/1
17 .https://jabartoday.com/ekonomi/2016/11/17/1202/25587/baru-59-produk- kantungi- sertifikat-halal
Jika  mencermati  beberapa  data  mengenai  potensi halal  lifestyle dalam tataran  global  sampai  ke  Indonesia,  maka  akan  nampak  bahwa  peluang  untuk pengembangan industri halal lifestyle sangatlah besar. Seluruh umat Muslim yang bermukin di bumi ini pasti membutuhkan segala sesuatu yang halal. Maka adalah wajar  jika  saat  ini  beberapa  negara  di  berbagai  belahan  dunia  mulai  gencar berlomba  untuk  mendapatkan  potensi  industri halal  lifestyle yang  sangat  besar tersebut.
Dalam  produk  farmasi,  berdasarkan  letak  geografis,  Indonesia  merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pasar farmasi tercepat di dunia. Menurut GM Quintilies IMS Indonesia pasar farmasi Indonesia rata-rata tumbuh 20,6% per tahun terhitung sejak 2011-2016 dan kini terdapat sekitar 239 perusahaan farmasi yang  beroperasi  di  Indonesia 18 .  Sebagian  besar  industri  farmasi  terdapat  di  Jawa Barat (39%) atau (94), Jawa Timur (20%) sebanyak (47), dan DKl Jakarta (15%) atau    sebanyak  (37), 19 .  Sektor  itu  didominasi  industri  kimia  dasar,  barang  kimia, dan farmasi senilai Rp12,9 triliun. Untuk realisasi penanaman modal asing (PMA), industri  tersebut  termasuk  dalam  lima  besar  investasi  dengan  nilai  sebesar US$700 juta. 20 Selain itu, kontribusi sektor farmasi sekitar 27% dari total pangsa pasar  farmasi  ASEAN. 21 Obat  resep  mendominasi  pasar  nasional  di  Indonesia sekitar 59% pasar farmasi nasional dan sisanya 41% adalah obat bebas (over the counter /OTC).  Hal  ini  seiring  dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya kesehatan. Obat resep terdiri dari obat paten (30%) dan obat generik (70%),  dimana  obat  generik  terbagi  menjadi  obat  generik  bermerek  dan  obat generik  biasa  (OGB).  Pasar  OGB  masih  relatif  kecil  (sekitar  8,3%  dari  total  pasar obat resep), sehingga potensi pertumbuhan OGB akan semakin meningkat sejalan
18 Asep  Budiman, Pertumbuhan Pasar Farmasi Indonesia Tercepat di Asia ,  Pikiran  Rakyat, 16  Maret  2017, http://www.pikiran rakyat.com/ekonomi/2017/03/16/pertumbuhan-pasar- farmasi-indonesia-tercepat-di-asia-396400
19 .Asep  Budiman, Pertumbuhan Pasar  Farmasi Indonesia  Tercepat di Asia ,  Pikiran  Rakyat, 16  Maret  2017,  http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/16/pertumbuhan-pasar- farmasi-indonesia-tercepat-di-asia-396400
20 . Anastasia Arvirianty, Industri Farmasi Semakin Sehat , Media Indonesia, Jumat, 17 Maret 2017, http://www.mediaindonesia.com/read/detail/96887-industri-farmasi-semakin-sehat
21 . Asep Budiman, Pertumbuhan Pasar Farmasi Indonesia Tercepat di Asia , Pikiran Rakyat, 16  Maret  2017,  http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/16/pertumbuhan-pasar- farmasi- indonesia-tercepat-di-asia-396400
dengan  implementasi  BPJS.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  besarnya  potensi  pasar untuk perusahaan farmasi di lndonesia. 22
Kemudian untuk produk makanan dan minuman, Indonesia dikenal dengan beragam banyak makanan khas. Setiap daerah mempunyai makanan khas masing- masing. Dan itu jumlahnya juga sangat banyak. Beberapa yang terkenal, sebut saja Pempek  Palembang,  Nasi  Padang,  Gudeg  Jogja.  Itu  beberapa  yang  terkenal.  Dan masih  sangat  banyak  yang  lainnya.  Tinggal  semua  makanan  itu  dipoles  dan disesuakan  dengan  lidah  pengunjung  dari  asing.  Dan  harus  halal  tentunya. 23 Jika bisa  memoles  makanan  khas  dengan  baik,  ini  akan  menjadi  salah  satu  peluang yang  paling  besar,  yaitu  bisnis  makanan.  Selain  itu  juga  akan  mengangkat  nama kuliner Indonesia di kelas dunia. 24
Berdasarkan  catatan Global  Islamic  Economy  Report 2016/2017 25 ,  belanja penduduk  muslim  global  pada  produk  dan  jasa  sektor  ekonomi  halal  mencapai lebih  dari  USD  1,9  triliun  pada  tahun  2015.  Pada  saat  yang  sama,  aset  sektor keuangan  syariah  ditaksir  sebesar  USD  2  triliun,  diikuti  sektor  makanan  dan minuman  sebesar  USD  1,2  triliun,  sektor  pakaian  (USD  243  miliar),  media  dan rekreasi  (USD  189  miliar),  travel  (USD  151  miliar  dan  obat-obatan  dan  kosmetik
22 Saribua  Siahaan, Peluang  Investasi  di  Sektor  Farmasi  Indonesia ,  Indonesia  Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo, h. 1
23 Muchtar  Ali,  “Konsep  Makanan  Halal  Dalam  Tinjauan  Syariah  Dan  Tanggung  Jawab Produk  Atas  Produsen  Industri  Halal,” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 16,  no.  2  (2016):  291–306, https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459.
24 .Misbahul Munir, Akselerasi  Tren  'Halal Lifestyle' indonesiana.tempo.co.id, Kamis 27 Oktober 2016,
https://indonesiana.tempo.co/read/96252/2016/10/27/ robjanuar/akselerasi-tren-halal-lifestyle
25 .  Thomson  Reuters, State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report  2017/18 ,  Dubai  The Capital of Islamic Economy, Dubai 2017/2018, h. 44
(USD  133  miliar). 26 Indonesia  menempati  peringkat  pertama  sebagai  konsumen terbesar  produk  halal  pada  sektor  makanan  dan  minuman,  yaitu  dengan  jumlah pengeluaran sektor mamin sebesar USD 155 miliar.

## C. Peluang  Bisnis Halal Indonesia
Bisnis  produk  makanan  halal  di  Indonesia  terkait  erat  dengan pertumbuhan  penduduk  muslim.  Sebagai  negara  mayoritas  beragama  muslim, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi halal terbesar di dunia. 27
Publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162 jiwa, atau 87,18% dari total keseluruhan penduduk  Indonesia.  Pada  tahun  2017  jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai 261,9  juta  jiwa. 28 Angka  tersebut  menunjukkan  pertumbuhan  yang  sangat  pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2010. 29 Dengan demikian, dalam kurun waktu 7 tahun, rata-rata petumbuhan penduduk muslim Indonesia dalam periode 2010- 2017  mencapai  1,27%-1.46%.  per  tahun.  Pertumbuhan  penduduk  muslim  yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Ini dapat dilihat dari permintaan produk halal. Besarnya penganut agama Islam wajar membuat  pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  guna  melindungi  kepentingan  konsumen  yang  berhak  memakai produk yang sesuai syariat Islam, baik dari segi bahan pembuat, proses pembuatan hingga tahap pembungkusannya. 30
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  keunggulan  komparatif
26 .Dwi Rahmayani, Peluang  Emas  Membidik  Bisnis  Makanan  Halal  Global, http://www.coreindonesia.org, Kamis, 5 April 2018, http://www.coreindonesia.org/ view/241/peluang-emas-membidik-bisnis-makanan-halal-global.html
27 Arin  Fithriana  and  Rendy  Putra  Kusuma,  “Implementasi  Kebijakan  Pangan  Halal Indonesia:  Keunggulan  Kompetitif  Dalam  Tren  Pangan  Halal  Di  Asia  Tenggara,” Global  Insight Journal 03, no. 02 (2018): 1–18.
28 .  Badan  Pusat  Statistik, Sensus  Penduduk  2010 ;  Penduduk  Menurut  Wilayah  dan  Agama yang Dianu t , www.bps.go.id, https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321.
29 Faqiatul Mariya Waharini and Anissa Hakim Purwantini, “Model Pengembangan Industri Halal  Food  Di  Indonesia,” Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 9,  no.  1  (2018):  1, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13.
30 Panji  Adam  Agus,  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam,” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150–65, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
sebagai  negara  agraris  dan  maritim  yang  menjadi  potensi  perekonomian  yang sangat  besar  untuk  dikembangkan  menjadi  kegiatan  bernilai  tambah.  Produk- produk  halal  memiliki  tingkat  pertumbuhan  rata-rata  tujuh  persen  per  tahun, serta tumbuhnya kesadaran konsumen muslim terhadap produk-produk halal dan meningkatnya  jumlah  penduduk  muslim  yang  mencapai  1,8  milliar  jiwa  dari  5,5 milliar jiwa penduduk dunia. Dengan perkembangan di atas, produsen dan pelaku bisnis halal telah memiliki rencana ekspansi pasar secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk halal Indonesia. 31
Data  yang  dilansir  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  juga  menjelaskan,  bahwa konsumsi  rumah  tangga  masih  menjadi  pendorong  terbesar  pertumbuhan ekonomi  dengan  persentase  55,68  persen  pada  tri  wulan  III  2017.  Kebutuhan keluarga  Indonesia  akan  produk  rumah  tangga  sangat  tinggi  sehingga  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  dan  demi  menjamin  ketenangan  konsumen muslim, maka dibutuhkan produk halal dan aman bagi keluarga Indonesia. 32

## Data BPS; Kontribusi Jenis Konsumsi Terhadap PDB (Triwulan III 2017)
Selain itu, Indonesia merupakan negara Konsumsi Halal Food Peringkat 1 di dunia 33 .  Berdasarkan  catatan Global  Islamic  Economy  Report  2016/2017 ,  belanja penduduk  muslim  global  pada  produk  dan  jasa  sektor  ekonomi  halal  mencapai lebih  dari  USD1,9  triliun  pada  tahun  2015.  Pada  saat  yang  sama,  aset  sektor keuangan  syariah  ditaksir  sebesar  USD  2  triliun,  diikuti  sektor  makanan  dan minuman  sebesar  USD  1,2  triliun,  sektor  pakaian  (USD  243  miliar),  media  dan
31 . Dwi Purnomo, Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi  Bisnis Halal Global, Bogor, Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2011, h. vii
32 .  Lembaga  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), Mengapa  Konsumsi  Rumah Tangga Penting  bagi Perekonomian, Kata  Data  News  and  Researcs,  databoks.katadata.co.id,  Jum'at,  8  Desember  2017, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/08/mengapa-konsumsi-rumah-tangga- penting-bagi-perekonomian.
33 .  Thomson  Reuters, State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report  2017/18 ,  Dubai  The Capital of Islamic Economy, Dubai 2017/2018, h. 44.
rekreasi  (USD  189  miliar),  travel  (USD  151  miliar  dan  obat-obatan  dan  kosmetik (USD  133  miliar). 34 Indonesia  menempati  peringkat  pertama  sebagai  konsumen terbesar  produk  halal  pada  sektor  makanan  dan  minuman,  yaitu  dengan  jumlah pengeluaran sektor sebesar USD155 miliar. 35
Data State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  Indonesia  memiliki kepentingan  untuk  meningkatkan  ekspor  non  migas 36 .  Untuk  itu  Indonesia  telah menyiapkan perangkat hukum melalui Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  yang  esensinya  mengatur  kehalalan  suatu  produk 37 ,  guna melindungi  kepentingan  konsumen  domestik  terhadap  barang  impor  yang  sudah teruji  kehalalannya  serta  mengamankan  ekspor  produk  komoditas  agar  dapat diterima terutama ke negara negara Timur Tengah dan OKI. 38
Persaingan  bisnis  dalam  memperebutkan  pasar  produk  halal  global  di negara-negara  tetangga  ASEAN termasuk  Indonesia  dan  Malaysia  sulit dihindarkan. 39 Produk halal di dunia, menguasai sekitar 11% dari seluruh produk dan  jasa.  Dengan  besarnya  potensi  tersebut,  maka  sinergi  antar  negara  muslim seperti  Malaysia  dan  Indonesia  menjadi  penting.  Potensi  besar  dalam  industri
34 .Dwi Rahmayani, Peluang  Emas  Membidik  Bisnis  Makanan  Halal  Global, http://www.coreindonesia.org,  30  May  2017,  http://www.coreindonesia.org/view/241/  peluang- emas-membidik-bisnis-makanan-halal-global.html
35 .Dwi Rahmayani, Peluang  Emas  Membidik  Bisnis  Makanan  Halal  Global, http://www.coreindonesia.org,  30  May  2017,  http://www.coreindonesia.org/view/241/  peluang- emas-membidik-bisnis-makanan-halal-global.html
36 .  Warta  Ekspor, Jurnal  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia, Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015, Edisi Juli 2015, h. 13
37 Hidayat and Siradj, “Legal Arguments of Halal Product Guarantee (Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal).”
38 .  Handoyo, Potensi  Besar  Dari  Bisnis  Halal ,  Jakarta,  nasional.kontan.co.id,  News  Data Financial  Tool,  Senin,  01  Agustus  2016,  https://nasional.kontan.co.id/news/  potensi-besar-dari- bisnis-halal
39 Fithriana  and  Kusuma,  “Implementasi  Kebijakan  Pangan  Halal  Indonesia:  Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara.”
halal ini adalah makanan dan minuman, farmasi serta kecantikan. 40
Dalam menghadapi MEA, 41 produk halal Indonesia memiliki peluang besar, untuk  dapat  bersaing  dengan  negara  lain.  Para  pelaku  usaha,  baik  produsen maupun  eksportir  Indonesia,  yang  telah  mengantongi  sertifikat  halal  maka produk-produk mereka akan lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain hanya dengan melihat label halal yang tercantum pada produk mereka. Sebagai  contoh,  jika  seorang  konsumen  produk  halal  di  negara  lain  yang  ingin membeli  makanan  kalengan  dan  terdapat  dua  pilihan  makanan  kaleng  yang sejenis,  maka  konsumen  tersebut  akan  cenderung  memilih  produk  yang  telah mencantumkan  label  halal  karena  mereka  merasa  mendapat  jaminan  bahwa produk yang akan dikonsumsinya benar-benar halal dan baik. Untuk daging hewan misalnya,  penyembelihannya  dilakukan  dengan  memotong  leher  hewan  tersebut dengan  tujuan  mengambil  dagingnya.  Penyembelihan  secara  Islam  diartikan sebagai  penyembelihan  sesuai  syariat  Islam.  Daging  yang  dihasilkan  dari penyembelihan  secara  Islam  menghasilkan  daging  yang  kaya  rasa,  lembut,  aman dan  higienis.  Hal  ini  lah  yang  membuat  selain  konsumen  muslim  pun  menjadi tertarik akan produk dengan jaminan halal. 42

## D. Tantangan dan Hambatan Bisnis Produk halal di Indonesia
Sebagai  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia masih  mengabaikan  potensi  bisnis  halal  dalam  negeri.  Sehingga  untuk  jangka panjang,  Indonesia  bisa  terancam  menjadi  tujuan  pasar  halal  terbesar  di  dunia, bukan sebagai pelaku dan produsen produk halal utama dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia  tidak  memiliki  langkah  strategis  untuk  meningkatkan  daya  sainggnya untuk dapat bersaing di tingkat internasional. 43
40 .  Handoyo, Potensi  Besar  Dari  Bisnis  Halal ,  Jakarta,  nasional.kontan.co.id,  News  Data Financial  Tool,  Senin,  01  Agustus  2016,  https://nasional.kontan.co.id/news/  potensi-besar-dari- bisnis-halal
41 Zainal  Arif,  “Optimalisasi  Peluang  Dan  Tantangan  Ekonomi  Islam  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1 (2019): 89, https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817.
42 .Warta  Ekspor,  Jurnal  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015, Edisi Juli 2015, h. 6
43 . Dwi Purnomo, Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi  Bisnis Halal Global, (Bogor: Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2011), h. vii.
Pelaku usaha indonesia belum menganggap Industri  halal sebagai  peluang bisnis penting. Hal ini dikarenakan sikap mendasar dari pelaku usaha yang belum memiliki  budaya Awareness terhadap  produk  halal,  padahal  kenyataannya sekarang industri halal sedang menjadi trend global di dunia. Hal ini terjadi pada sikap  pelaku  usaha  yang  cenderung  masih  tidak aware terhadap  pentingnya produk halal dan kurangnya orientasi untuk merebut pasar industri halal dunia.
Selain  itu,  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak  memedulikan  hak  konsumen, namun lebih mementingkan mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya. Kedua, pada  kebanyakan  negara  berkembang  termasuk  Indonesia,  para  pelaku  usaha lebih  dilindungi  oleh  pemerintah  dari  pada  konsumen  karena  pelaku  usaha dianggap punya jasa besar dalam menopang perekonomian negara. Ketiga, dalam sistem sosial politik di mana kepastian hukum tidak jalan, pihak pelaku usaha akan dengan  mudah  membeli  kekuasaan  untuk  melindungi  kepentingannya  terhadap tuntutan  konsumen. Keempat, dalam  berbagai  hal  konsumen  berada  pada  pihak yang lemah bila dibanding dengan posisi produsen. 44
Dalam  kaitannya  dengan  produk  farmasi,  Indonesa  merupakan  salah  satu pasar  farmasi  dengan  pertumbuhan  tercepat  di  Asia.  Namun  ironinya,  Indonesia memiliki ketergantungan impor bahan obat dari negara-negara Non Muslim, yang diimpor dari RRT, Kanada, Amerika Serikat, India, Jepang, dan beberapa negara di Eropa 45 dan lainnya. Jumlah impor bahan obat-obatan dari negara-negara tersebut sekitar  95%  dari  seluruh  total  bahan  yang  dibutuhkan  untuk  produksi  obat sintetis 46 .  Sebagaimana  diketahui  bahwa  bahan  obat-obatan  impor  tersebut dipertanyakan  kehalalannya.  Faktor  inilah  yang  menjadikan  sertifikasi  obat  di Indonesia  sampai  saat  ini  masih  berkisar  dibawah  1%.  Hal  ini  sejalan  dengan kurangnya perhatian  pemerintah dalam memberikan fasilitas bagaimana industri
44 . M. Ah Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen Naskah Disertasi Program Doktor Ilmu Hukumm Universitas Diponegoro, (Semarang: 2004), h. 228-229
45 .  Anastasia  Arvirianty, Industri  Farmasi  Semakin  Sehat ,  Media  Indonesia,  Jumat,  17  Mar 2017, http://www.mediaindonesia.com/read/detail/96887-industri-farmasi-semakin-sehat
46 . Saribua Siahaan (Director of IIPC), Peluang Investasi di Sektor Farmasi Indonesia, Profile of  Indonesia  Investment  Promotion  Centre  (IIPC)  in  Tokyo  (representative  office  of  Indonesia Investment
Coordinating Board/BKPM) , Tokyo Japan, http://www.gmp- platform.com/files/user/industri farmasi indonesia.pdf
285
halal  tumbuh  dan  berkembang.  Bahkan  parahnya  kementerian  kesehatan  secara tegas menolak sertifikasi halal obat.
Meskipun UU JPH yang telah di undangkan pada tahun 2014, namun sampai saat  ini  belum  berlaku  efektif.  Padahal  lahirnya  UU  JPH  diharapkan  sebagai Umbrella  provisions dari  semua  regulasi  halal.  Hal  ini  yang  kemudian  juga berpengaruh  pada  tertinggalnya  industri  halal  Indonesia  dibandingkan  dengan negara  lain.  Proses  perubahan  dari  RUU  menjadi  UU  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) juga  menimbulkan  kendala.  Beberapa  hambatan  tersebut  diantaranya  adalah: Pertama, adanya  anggapan  bahwa  RUU  Jaminan  Produk  sebagai  rancangan undang-undang  yang  tidak  berwawasan  kebangsaan,  tidak  pluralis  dan diskriminatif. Hal ini karena ia lebih berpihak kepada kepentingan kalangan Islam yang  menjadi  mayoritas  di  Indonesia; Kedua, RUU  jaminan  Produk  Halal  dinilai cacat  hukum  karena  pada  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  VIII  DPR  RI tidak  melibatkan  semua  pihak  secara  maksimal  dan  tidak  aspiratif. Ketiga, pembahasan RUU jaminan produk Halal, terjadi tarik-menarik antara Departemen Agama  dan  MUI.  Selama  ini,  dengan  mandat  yang  diberikan  Depag,  melalui  LP POM-MUI  menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  otoritas  mengeluarkan sertifikat  halal. 47 "Disepakati  bahwa  suatu  produk  makanan  dan  minuman  yang beredar  dapat  dinyatakan  halal hanya atas  dasar  Fatwa  dari  Majelis  Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara saksama" 48 MUI berkeinginan RUU Jaminan produk Halal  mengukuhkan  MUI  sebagai  otoritas  tunggal.  Namun,  pemerintah berkehendak lain. Melalui Depag, otoritas MUI dipangkas  hanya menjadi lembaga fatwa  halal,  sedangkan  sertifikat  halal  dikeluarkan  Depag.  Itulah  sebabnya,  MUI berharap agar lembaga yang selama ini telah mapan.
Rendahnya  respons  masyarakat  terhadap  produk  bersertifikat  halal  juga menjadi  tantangan  tersendiri.  Hal  ini  disadari  betul  oleh  para  cendekiawan muslim,  sebagaimana  yang  ditegaskan  Sukoso  dalam  kegiatan    Seminar Simposium    Nasional    Produk    Halal    Indonesia.  Ia  memaparkan    pentingnya
47 .  Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal , Seri Disertasi, (Semarang: Pustaka Pelajar, LP2M UIN Walisongo, 2015), h. 415.
48 .  Piagam  Kerjasama  Departemen  Kesehatan,  Departemen  Agama  dan  Majelis  Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan tanggal 21 Juni 1999
kesadaran  masyarakat  untuk  membuka  wawasan  dalam  mempelajari  produk yang  dihalalkan,  terutama  produk-produk  yang  dikonsumsi  seperti      makanan minuman  serta  obat-obatan.  "Kita  mengetahui  dan  sadar  betul  apabila  Indonesia menjadi salah  satu negara berpenduduk umat muslim terbesar di dunia. Sebanyak 82  persen  masyarakat  Indonesia  memeluk  agama  Islam.  Namun  sangat  ironis apabila  mengingat  kondisi    industri    halal    saat    ini    sudah    tidak    lagi    kondusif. Sedangkan  bangsa-bangsa  lain  seperti  Jepang, Thailand dan  Korea  Selatan  yang mayoritas  masyarakatnya  non-muslim  justru concern terhadap  industri  produk halal." 49
Beragam  respons  masyarakat  terhadap  sertifikasi  produk  halal  tersebut diantaranya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor:  Pertama,  faktor  keyakinan  moral agama. Diskursus halal adalah doktrin agama, berdasar wahyu dan berbentuk teks normatif.  Oleh  karena  itu,  setiap  muslim  meyakini  teks  tersebut  serta menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk  mengabdikan  diri  kepada Allah.  Kendatipun  demikian,  tidak  semua  muslim  mampu  menangkap  dan menerapkan teks tersebut agar menjadi hukum yang hidup, sehingga  dibutuhkan perubahan sikap manusia. Di sinilah pentingnya teori the double movement . Teori ini  mengungkapkan  bahwa  seluruh  aturan  agama  berawal  dari  wahyu  yang diturunkan  kepada  umat  manusia  agar  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan hidupnya. Lalu, proses hidup manusia yang didasarkan atas nilai-nilai luhur wahyu tersebut dijadikan landasan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. 50
Kedua,  faktor  pertimbangan  ekonomis.  Faktor  pertimbangan  inilah  yang setiap saat kerap kali mendominasi produsen dan konsumen dalam memengaruhi perubahan sikap terhadap sertifikasi produk halal. Menurut Kelman, terdapat tiga proses  sosial  yang  berperan  dalam  proses  perubahan  sikap,  yaitu  kesediaan (compliance) , identifikasi (identification) , dan internalisasi (internalization) . 51
49 .  Zenefale, Trend  Global  Produk  Halal  Menjadi  Gaya  Hidup  Negara-Negara  Non  Muslim, Artikel  13  October  2015,  https://prasetya.ub.ac.id/berita/Trend-Global-Produk-Halal-Menjadi- Gaya-Hidup-Negara-Negara-Non-Muslim-17511-id.pdf.
50 .  Fazlur  Rahman, Islam  dan  Modernity:  Transformation  of  an  Intelectual  Tradition,
(Chicago & London: The Uviversity of Chicago Press, 1984), h. 9
51 . Saifuddin Azhar, Sikap manusia; Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), h. 55
Jika  produsen  dan  konsumen  bersedia  mengubah  sikap  mereka,  dari perilaku  asal  memproduksi  dan  asal  membelinya,  maka  kualitas  pangan  yang diproduksi dan dikonsumsi akan berakibat pada keselamatan pangan (safety food).
Begitu  pula  pada  proses  identifikasi  dan  internalisasi  pada  produk  pangan  dan lainnya. Sementara itu, perilaku seseorang terhadap hukum (the Behawior of Law) menurut  Donald  Black  seyogianya  mencakup stratification,  morphology,  culture, organization, dan social control . 52
Ketiga,  faktor  hukum.  Pelaku  usaha  harus  senantiasa  berpijak  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  melaksanakan  unit  usahanya dan  beriktikad  baik  terhadap  tatanan  peraturan  hukum  tersebut. 53 Sejumlah alasan  yang  menjadi  penyebab  munculnya  ketimpangan  sosial  dan  berimplikasi yuridis  pada  proses  berikutnya,  seperti  menggunakan  bahan  baku  yang  haram menurut agama, menggunakan zat adiktif tanpa prosedur yang diperbolehkan, dan lain-lain. Untuk itu, asas-asas hukum ekonomi yang patut mendapatkan perhatian antara  lain  adalah  "asas  keseimbangan  kepentingan,  asas  keterbukaan  dan tanggung jaioab, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara
Keempat, faktor budaya. Secara umum, perilaku masing-masing konsumen dalam  membeli  produk  apa  pun  terjadi  perbedaan  sikap.  Adapun  yang  menjadi penyebab perbedaan sikap tersebut adalah faktor budaya, seperti: 1) budaya akan memengaruhi  struktur  konsumsi;  2)  budaya  akan  memengaruhi  bagaimana individu  mengambil  keputusan;  3)  budaya  adalah  variable  utama  dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk.  Strategi me mahami budaya tersebut sangat penting karena akan menentukan tindakan konsumen selanjutnya.
Budaya konsumeris dan sikap hedonis sebagaimana terlihat akhir-akhir ini, memengaruhi  sikap  sebagian  besar  masyarakat.  Pertimbangan  mengenai  halal- haram-termasuk  makanan  halal-  menjadi  menurun.  Bagi  sebagian  masyarakat, membeli  dalam  jumlah  banyak,  merupakan  tanda  kemakmuran  tersendiri  yang diminati banyak orang. Sebutan gemar belanja beranjak menjadi gila belanja, yaitu proses  membeli  yang  tanpa  didasari  pertimbangan  kebutuhan  dan  ketersediaan
52 . Donald Black, The Behavior of Law, (New York: Academic Press, 1976), h. 13
53 .  Gede  A.B  Wiranata, Etika,  Bisnis  dan  Hukum  Bisnis ,  (Bandar  Lampung:  Universitas Lampung, 2010), H. 63
uang.  Akibatnya,  produk  halal  sering  menjadi  bukan  prioritas  pertimbangan, termasuk bagi konsumen sendiri.
Kelima,  faktor  geografis.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  faktor perbedaan  geografis  berimplikasi  pada  perbedaan  signifikan  dalam  membeli produk  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetika  antara  masyarakat  perkotaan  dan pedesaan.    Begitu  pula,  terjadi  corak  dan  perbedaan  yang  cukup  mencolok  di bidang  budaya  konsumerisme  dan  sebagian  besar  pola  hidupnya,  antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.
Faktor-faktor  keterpengaruhan  di  atas,  menurut  Russel,  menunjukkan bahwa  karakteristik  situasi  konsumen  juga  berpotensi  memengaruhi  perilaku mereka.  Berikut  ini  beberapa  karakteristik  situasi  tersebut:  1)  Lingkungan  fisik (sifat nyata yang merupakan situasi konsumen) yang meliputi lokasi geografis. 2) Lingkungan sosial (ada atau tidaknya orang lain) di dalam situasi bersangkutan. 3) Waktu,  sifat  sementara  dari  situasi  momen  tertentu  ketika  perilaku  terjadi.  4) Tugas, tujuan atau sasaran tertentu yang dimiliki konsumen di dalam suatu-situasi. 5) Keadaan anteseden (suasana hati sementara).

## E. Optimalisasi dan Solusi Bisnis Produk Halal di Indonesia
Jika  kita  telah  mengetahui  bahwa  Indonesia  mempunyai  banyak  potensi yang  bisa  dijual  terkait  dengan  trennya halal lifestyle dalam  tataran  global,  maka pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  caranya  agar  potensi  tersebut  bisa dioptimalisasikan.  Supaya  potensi  tersebut  bisa  diakselerasikan  dengan pertumbuhan halal  lifestyle dalam  ranah  global. 54 Sebab  jangan  sampai  ladang besar yang penuh harta karun bernama halal lifestyle ini direbut oleh negara lain. Sumber  daya  kita  sudah  sangat  melimpah,  baik  sumberdaya  manusia  (SDM) maupun  sumberdaya  alam.  Maka  kita  harus  mampu  mengelola  sumber  daya tersebut  secara  optimal.  Sehingga  nantinya  kita  bisa  memenuhi  kebutuhan  pasar akan halal lifestyle , baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
54 Arif,  “Optimalisasi  Peluang  Dan  Tantangan  Ekonomi  Islam  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.”
Menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia bukanlah sesuatu yang  mustahil.  Bahkan  Indonesia  sangat  berpeluang  mendapatkannya. 55 Tinggal bagaimana kita mengelolanya, apakah kita bisa mengelola dengan baik dan benar sehingga  Indonesia  sebagai  pusat  industri halal  lifestyle benar  terwujud,  tidak hanya  sekedar  wacana. 56 Jika  itu  bisa  terwujud,  maka  akan  mudah  bagi  kita menarik para miliarder Muslim dari Timur Tengah yang kaya raya itu untuk bisa datang ke Indonesia. Ini akan menjadi pemasukan bagi keuangan negara dan juga bagi para stakeholder halal lifestyle di Indonesia. 57
Dalam  perkembangannya,  dibutuhkan  beberapa  strategi  sebagai  upaya akselerasi optimalisasi potensi halal lifestyle yang dimiliki Indonesia, diantaranya; Pertama, peran dan campur tangan pemerintah. Kebutuhan hidup yang mencakup pangan  dan  kesehatan  merupakan basic  need dari  kebutuhan  manusia  dan merupakan hajat hidup orang banyak. Sertifikat halal merupakan bentuk jaminan negara  terhadap  rakyatnya,  sehingga  dapat  meminimalisir  keresahan.  Keresahan di  bidang  pangan,  obat,  kosmetik,  alat  guna  pakai  yang  terjadi  di  tengah masyarakat dapat menodai stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, negara berkepentingan  untuk  menjaga  stabilitas  Nasional. 58 Pengabaian  terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ini akan berdampak pada instabilitas di masyarakat. Oleh  karena  itu  negara  harus  hadir  untuk  memberikan  jaminan,  tidak  hanya terhadap  ketersediaan  pangan,  obat  dan  kosmetik  tetapi  juga  kehalalan  produk tersebut  sebagai  pelaksanaan  Undang  undang  Dasar  1945  yang  mengamanatkan bahwa  tiap-tiap  penduduk  mendapat  jaminan  kemerdekaan  dari  negara  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya itu. 59 Negara dalam hal ini pemerintah yang memiliki authorities
55 istikomah, “Peluang Dan Tantangan Implementasi Uu Jph (Studi Analisis Atas Uu No. 33 Tentang  Jaminan  Produk  Halal),” At-Tasharruf;  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Bisnis  Syariah 1,  no.  1 (2019): 18–28.
56 an  Ras  Try  Astuti  And  Rukiah,  “Bisnis  Halal  Dalam  Perspektif  Etika  Islam:  Kajian Teoritis,” AL MA’ ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya 1, no. 2 (2019): 142–56.
57 Yulia, “Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.”
58 . Mutimmatul Faidah, Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara  Negara  Dan  Agama ,  VOLUME 1 1, NOMOR 2, MARET 2017, ISLAMICA, h.  468 https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2
59 . Pasal 29 UUD 1945, Materi Amandemen Pasal 29 UUD 1945 Bakal Diwarnai Perdebatan , hukumonline.com,  Senin,  07  August  2000,  http://www.hukumonline.com/  berita/  baca/ hol310/materi-amandemen-pasal-29-uud-1945-bakal--diwarnai-perdebatan.
in a political system bertanggung-jawab  dalam  memecahkan  masalah  masyarakat agar tercipta kemaslahatan dan stabilitas nasional dengan merumuskan kebijakan yang  mengikat  rakyat.  Kebijakan  publik  terkait  pangan  misalnya,  dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Undang-undang memberikan pedoman pelaksanaan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan produk halal di masyarakat.
Kedua, Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)  harus  bisa  menjadi  alat  yang  bisa  meng- engineer perubahan  sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Roscoe  Pound: “Law  is  tool  social  engineering“ bahwa hukum diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial. Di sinilah pemerintah dan  masyarakat  dituntut  bagaimana  implementasi  UU  JPH  yang  harus  dilengkapi dengan  berbagai  perantinya  dapat  menjangkau  digital  market  tersebut  menjadi sesuatu  yang  halal  dengan  sistem  yang  tentu  saja  berbasis  syariah.  Jika  itu terwujud, pasar Indonesia yang sedemikian besar dan potensial akan memiliki dua peran.  Pertama  sebagai  pasar  industri  yang  konsisten  pada  penciptaan  dan penerimaan  produk  yang  berbasis  halal,  sehingga  secara  otomatis  produk  yang tidak  memiliki  sertifikasi  halal  tidak  bisa  masuk  ke  Indonesia.  Dengan  demikian pula,  UU  JPH  dapat  menjadi  proteksi  bagi  industri  dalam  negeri  dari  barang produksi  asing  yang  tidak  halal.  Kedua,  Indonesia  cepat  terdorong  untuk  tampil sebagai  negara  industri  halal  di  bidang food,  fashion,  financial,  dan  tourism yang diperhitungkan dunia.
Ketiga,  perlu  adanya  pengembangan  SDM  dan  Industri.  Para  pelaku  yang menjadi  penggerak  di  sektor halal  lifestyle perlu  juga  untuk  dikembangkan. Utamanya bagi SDM selaku pihak yang menjadi pelaksana dan teknis lapangan. Jika SDM  sudah  berkembang  dengan  baik  maka  yang  lain  juga  akan  megikutinya. Kamudian juga pengembangan industri. Pengembangan industri dilakukan setelah adanya  pengembangan  SDM. 60 Telah  terjadi  ketimpangan  terkait  dengan  SDM dalam industri, baik terkait produk pangan, farmasi, kosmetik dan lainnya. Banyak SDM  yang  berbekal  ketrampilan  teknologi  pangan,  farmakologi,  dan  lainnya,
60 .Misbahul Munir, Akselerasi  Tren  'Halal Lifestyle' indonesiana.tempo.co.id, Kamis 27 Oktober 2016, https://indonesiana.tempo.co/read/96252/2016/10/27/ robjanuar/ akselerasi-tren-halal-lifestyle
namun  kurang  dibekali  dengan  pemahaman  yang  benar  tentang  pemahaman halal-haram.  Atau  sebaliknya  memahami  dan  pandai  dalam  bidang  halal-haram tapi tidak disertai dengan keahlian dalam bidang sains dan teknologi baik pangan, farmasi maupun lainnya. Akibatnya terjadi keterputusan dan kurang pemahaman antara keduanya. Maka dengan demikian dibutuhkan tenaga ahli yang benar-benar mumpuni  dan  menguasai  dalam  bidang  sains  dan  pemahaman  agama  kuat, sehingga  upaya  mewujudkan  gaya  hidup  halal  dapat  tercapai  dengan  baik,  sebab jika  tidak  akan  selalu  kalah  dengan  negara-negara  lain  dan  kita  selalu  menjadi konsumen yang produktif, bahkan ketinggalan dengan negara-negara non muslim.
Keempat,  menjadikan  sertifikasi  halal  sebagai  bagian  dari exellent  service . Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen adalah bagian dari strategi bisnis  yang  harus  diperioritaskan  agar  tidak  kehilangan  pelanggan.  Mengabaikan pelayanan terbaik akan menjadi bencana terbesar bagi dunia bisnis. Jika pelanggan kecewa  dengan  produk  yang  ditawarkan  karena  produk  diragukan  kehalalannya maka  mereka  akan  meninggalkannya  untuk  selamanya.  Sebagaimana  kasus  yang baru saja menimpa produk Viostin DS dan Enzyplex, yang belakangan dinyatakan positif mengandung DNA babi. Bagi konsumen muslim kehalalan  produk menjadi prioritas utama. Maka mereka akan memilih produk yang menjamin kehalalannya dengan jaminan sertifikasi. Karena itu bagi produsen dan pengusaha menyediakan produk  halal  menjadi  bagian  dari exellent  service ,  untuk  memanjakan  para konsumen muslim agar mereka memperoleh kenyamanan, keamanan, ketenangan dan  kepuasan.  Dengan  terpuaskannya  para  konsumen,  produk  bersertifikat  halal akan laku terjual.
Untuk  mendorong  akselerasi  tren halal  lifestyle di  Indonesia,  dibutuhkan dukungan  dari  semua  pihak,  sehingga  di  kemudian  hari  Indonesia  benar-benar bisa  menjadi  pusat  pengembangan  industri halal  lifestyle dunia.  Perlu  adanya kerjasama  yang  baik  dari  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam pengembangan halal  lifestyle seperti  pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan negara  dan  masyarakat  umum  sebagai  pelaku  sekaligus  objek  dalam pengembangan  industri halal  lifestyle .  Peluang  Indonesia  sangatlah  besar,
akselerasi pertumbuhan tren halal lifestyle diharapkan bisa menjadi jawaban bagi besarnya tersebut. 61

## F. Kesimpulan
Indonesia  menjadi  surga  bagi  produk  halal  dengan  menjadi  konsumen tertinggi  di  duunia.  Sebagaimana  yang  lansir  oleh Global  Islamic  Economy  Report sejak tahun 2013 sampai saat ini. Peluang bisnis terbuka luas dan ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha produk makanan dan minuman untuk meraih keuntungan yang besar. Budaya halal menunjukkan trennya. Meskipun selama ini sertifikasi halal selama ini berjalan pelan tapi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan produk halal.
Hambatan  dan  tantangan  selalu  ada  dalam  dunia  bisnis,  dan  itu  menjadi bagian  yang  tak  terelakkan.  Namun  dengan  sikap  optimis,  kecerdasan  membaca peluang  dan  solusi  yang  tepat,  semua  tantangan  dan  hambatan  tersebut  akan dapat  teratasi.  Keinginan  para  pebisnis  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang besar dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan menjual produk haram akan kehilangan tren, pelanggan dan pada akhirnya akan merugikan  diri sendiri. Maka menyediakan  produk  halal  menjadi  bagian  dari  kebutuhan  bisnis,  bukan  lagi pilihan.  Peran  pemerintah  yang  kini  tertuang  dalam  UU  JPH  akan  menjadi memberikan  solusi  terbaik  bagi  peluang  bisnis  halal,  jika  dijalankan  dengan  baik dan  segera  direalisasikan.  Sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan  menyadarkan mereka  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  untuk  menjadikan  halal  sebagai  gaya hidup  masyarakat  muslim  maupun  non  muslim.  Bagi  perusahaan  jika  tidak  ingin kehilangan  pelanggan  maka  harus  bisa  membaca  peluang  dengan  menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari pelayanan prima atau exellent service .

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150–65. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab
61 Alvien  Septian  Haerisma, “Pengembangan Pariwisata  Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 3, no. 2 (2018): 153–68.
Produk Atas Produsen Industri Halal.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291–306. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459.
Arif, Zainal. “Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1 (2019): 89.
https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817.
Astuti, An Ras Try, and Rukiah. “Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis.” Al MA’ ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya 1, no. 2 (2019):
142–56.
Black, Donald, The Behavior of Law, New York: Academic Press. 1976
Eka Dewi Satriana Hayyun Durrotul Faridah. “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan.” Journal of Halal Product and Research (JHPR) 01, no. 02 (2018): 32–43.
Fithriana, Arin, and Rendy Putra Kusuma. “Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara.” Global Insight Journal 03, no. 02 (2018): 1–18.
Haerisma, Alvien Septian. “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 3, no. 2 (2018): 153–68.
Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. “Legal Arguments of Halal Product Guarantee (Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal).” Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 31–66.
Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015): 199–210. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.
Istikomah. “Peluang Dan Tantangan Implementasi Uu Jph (Studi Analisis Atas Uu No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal).” At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah 1, no. 1 (2019): 18–28.
Nurdin, Nasrullah. “Bisnis Wisata Halal.” Dialog 42, no. 1 (2019): 107–10.
Waharini, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia.” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2018): 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13.
Yulia, Lady. “Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.” Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 121–62.