Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Fadjrin Wira Perdana 1* , Irwan 2 , Doharman Lumban Tungkup 3 , Miran 4 , Wahyudi Siswanto 5
Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: fadjrinwira@gmail.com 1* , irwanpasang07@gmail.com 2 , doharman29021980@gmail.com 3 , mrnbp2ip@yahoo.com 4 , wahyuditrisakti@gmail.com 5
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 02-06-2022 Direvisi : 12-06-2022 Disetujui : 25-06-2022
Kata Kunci: omnibus law; sosiologi hukum; undang- undang; cipta kerja
Keywords: omnibus law; sociology of law; law; job creation

## Abstrak
Omnibus  Law  merupakan  metode  legislasi  yang  menggabungkan  beragam jenis  undang-undang  ke  dalam  satu  undang-undang  khusus  untuk menyelesaikan  permasalahan  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu produk dari Omnibus Law adalah lahirnya UU cipta kerja yang menimbulkan banyak  polemik  karena  dianggap  sebagai  politik  hukum  baru  dalam pembentukan hukum di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji  omnibus  law  khususnya  Undang-undang  Cipta  Kerja  dalam perspektif  sosiologi  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyusunan  Omnibus Law  Undang-undang  Cipta  Kerja  tidak  mengindahkan  kaidah  sosiologis sehingga mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat. Tujuan  dibentuknya  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  salah  satunya  untuk mendukung  ekonomi  dan  memudahan  investor  untuk  berinvestasi.  Hal  ini sangat  rentan terhadap praktik korupsi, oleh sebab itu pemerintah dihimbau untuk memperhatikan masalah pemberantasan korupsi dan terkait HAM.

## Abstract
Omnibus Law is a method of legislation that combines various types of laws into one specific law to resolve statutory problems. One of the products of the Omnibus Law is the birth of the work copyright law which has caused a lot of polemics because it is considered a new legal policy in the formation of law in  Indonesia.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  omnibus  law, especially the Job Creation Act from the perspective of the sociology of law. This study uses a descriptive research method with  a qualitative approach. Data  was  collected  using  a  literature  study.  The  results  showed  that  the drafting  of  the  Omnibus  Law  on  the  Job  Creation  Act  did  not  heed sociological  principles  so  it  received  resistance  or  rejection  from  the community  component.  One  of  the  objectives  of  the  establishment  of  the Omnibus Law on Job Creation is to support the economy and make it easier for investors to invest. This is very vulnerable to corrupt practices, therefore the  government  is  urged  to  pay  attention  to  the  problem  of  eradicating corruption and related to human rights.
Koresponden author: Fadjrin Wira Perdana Email: fadjrinwira@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Konsep  hukum  yang  dibuat  untuk  menyederhanakan  jumlah  regulasi  disebut  Omnibus law  ( Putra ,  2020).  Prinsip  kerjanya  dengan  cara  merevisi  dan  menyatukan  beragam  jenis undang-undang  ke  dalam  satu  undang-undang  khusus.  Hal  ini  berpotensi  meniadakan kepentingan  yang  beragam  dari  masing-masing  undang-undang  atas  nama  satu  kepentingan saja ( Arief & Ramadani , 2021). Gagasan penerapan sistem Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri ( Cakra et al ., 2020).
Penerapan  Omnibus  Law  di  Indonesia  difokuskan  sebagai  konsep  solutif  guna menyelesaikan  permasalahan  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  banyaknya  regulasi dan tumpang tindih regulasi. Dari situ diharapkan mampu menghadirkan iklim ketatanegaraan yang lebih baik, terutama dalam bidang perekonomian, investasi, dan birokrasi ( Amin , 2020). Di dalam Undang Undang omnibus law terdapat beberapa klaster yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan Masyarakat. Pemilihan klaster-klaster tersebut tentunya sudah dipertimbangkan asas kemanfaatannya bagi semua kalangan. Salah satu klaster yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan UU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  Indonesia  dan  dapat  meningkatkan  peringkat kemudahan berbisnis Indonesia ( Prabu dkk , 2020).
Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah 82 undang-undang, dimana undang- undang  tersebut  termasuk  di  dalamnya  mengubah  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan.  Undang-undang  Cipta  Kerja  mengatur  dan memformulasikan  penetapan  upah  minimum  berdasarkan  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota. Penentuan upah minimum memperhatikan kelayakan hidup dari para pekerja melalui  pertimbangan  aspek  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  ( Khair ,  2021).  Penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja menyimpang dari ketentuan pasal 96 dalam UU No. 12 Th 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana proses penyusunan UU Ciptaker ini minim sekali partisipasi publik dan dianggap sangat tertutup sehingga mendapat berbagai penolakan dari masyarakat ( Amin , 2020), pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati ( Anggono , 2020). Pemerintah diharapkan  untuk  tidak  hanya  mendukung  ekonomi  dan  memudahkan  investasi  saja  tetapi dihimbau  untuk  meninjau  kembali  regulasi  melalui  prinsip  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas  sebelum  diberlakukannya  Omnibus  Law.  Perlu  memperhatikan  sektor  lain, terutama masalah pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia ( Putra , 2020) dan ( Anggono , 2020), sebab permasalahan ekonomi dan investasi adalah sektor yang paling rentan terjadinya korupsi dan paling banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat ( Putra , 2020).
Berdasarkan uraian di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji omnibus law  khususnya  Undang-undang  Cipta  Kerja  dalam  perspektif  sosiologi  hukum,  mengingat resistensi dan penolakan bergelombang komponen masyarakat terkait dengan dundangkannya Omnbus  Law  Undang-undang  Cipta  Kerja  akan  lebih  presisi  dianalisis  dengan  perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum pada dasarnya adalah menyelidiki fenomena atau realitas hukum  dengan  menggunakan metode  dan  teori  yang  ditawarkan  oleh ilmu  sosial khususnya sosiologi ( Sholahudin , 2017).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  literatur  dari  penelitian  terdahulu,  kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Alur Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Secara konseptual metode omnibus law dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yang  menganut  faham civil  law  system ( Supriyadi  & Purnamasari ,  2021).  Dampak  positif  terciptanya  UU  cipta  kerja  dapat  dirasakan  oleh masayarakat  yang  memiliki  pengetahuan,  akan  tetapi  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan masyarakat yang ada di pelosok yang belum memahami penerapan UU Cipta Kerja sehingga perlu adanya perlindungan dan sosialisasi  ( Neununy , 2021). Sistem hukum Indonesia selama ini belum mengenal konsep Omnibus Law sehingga gagasan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak ( Cakra et al ., 2020) Omnibus Law cipta kerja perlu dikaji salah satunya dari perspektif sosiologi hukum.
Diperlukan  penyelarasan,  partisipasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sebelum diterapkannya Omnibus Law Cipta kerja ( Silalahi , 2020). Dalam konteks pembentukan hukum secara  ideal,  tiga  landasan  utama  semestinya  tetap  melekat  adalah  landasan/dasar  yudiridis, historis  dan  sosiologis.  Hukum  seharusnya  menjadikan  aspek  sosiologis  sebagai  landasan utama  karena  dalam  aspek  sosiologis  mempelajari  anatara  hukum  dan  interaksinya  dalam masyarakat.  Pendekatan  sosiologis  terhadap  terbentuknya  sebuah  tatanan  hukum  seharusnya menjadi  landasan  utama  dalam  melakukan  perubahan  perubahan  agar  masyarakat  selalu
terlayani  dengan  perubahan-perubahan  yang  semakin  multi  dimensi  dan  berkembang dimasyarakat secara cepat.
Banyaknya  masyarakat  yang  belum  memahami  Omnisbus  Law  UU  Cipta  Kerja sehingga  penerapannya  dapat  mempengaruhi  aspek  sosial  budaya,  hukum,  dan  ekonomi ( Jatmika ,  2020).  Peranan  undang-undang  menjadi  sangat  penting,  yaitu  memastikan perlindungan  bagi  tenaga  kerja.  Di  satu  sisi,  untuk  memeroleh  kehidupan  dan  yang  pantas, bahkan  demi  sekadar  mendapatkan  jaminan  ataupun  perlindungan  hidup  masih  jauh  dari harapan. Bahkan tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan dalam praktiknya dengan mudah kehilangan pekerjaan melalui tindakan pemutusan hubungan kerja ( Agung , 2021).
Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja memicu gejolak penolakan dari kalangan buruh dan  tenaga  kerja  secara  nasional,  hal  ini  tentu  akan  berdampak  secara  sosial  dan  berujung demonstrasi  ( Zahra  &  Fauzi ,  2021).  Penolakan  tersebut  terjadi  karena  diundangkannya Omnibus  Law  Undang-undang  Cipta  Kerja  tidak  mengindahkan  kaidah  sosiologis mengenai interpretative  understanding  ( Abdi ,  2015).  Di  samping  itu  pemerintah  dan/atau  pembentuk undang-undang tetap menerobos dan memaksakan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, tanpa memperhatikan kaidah sosiologis bahwa substansi hukumnya bertentangan atau tidak dengan ketentuan formil pembentukan atau undang-undang lainnya.

## Gambar 2. Kerangka Konseptual UU Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  dalam  perspektif  sosiologi  hukum,  tidak  mencari kesimpulan  sikap  atau  ketepatan  sikap  dalam  suatu  permasalahan.  Perspektif  ilmu  sosiologi lebih condong untuk melihat segala fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat secara rasional.  Oleh  karena  itu,  perspektif  sosiologi  hukum  penting  untuk  menilai  dan  mengukur efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  dengan  cara  mengkritisi  dan  mempertimbangkan perubahan  sosial  dalam  penegakan  hukum  mulai  dari  mencari  akar  permasalahan  mengapa fenomena  bisa  terjadi,  sebab,  serta  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  dan  sebagainya. Perspektif sosiologi hukum memiliki karakteristik kajian berupa penjelasan terkait praktik dan penegakan  hukum  serta  penerapannya  apakah  sesuai  atau  tidak  untuk  diterapkan  dalam masyarakat.  Pendekatan  sosiologi  tidak  hanya  mengkritisi  suatu  kebijakan,  akan  tetapi  juga
memberikan penjelasan terhadap praktik penegakan hukum yang terjadi apakah sesuai ataukah bertentangan dari KUHP atau hukum tertulis ( Ni’mah , 2012).
UU Cipta Kerja dirasa kurang efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Hal  ini  karena  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi  dan kurang  fokusnya  pemerintah  untuk  meningkatkan  produktivitas  pekerja  Indonesia  dan penyediaan  iklim  yang  kondusif  bagi  investasi  di  sektor  infrastruktur.  Bahwa  apabila pemerintah  memang  bertujuan  untuk  meningkatkan  investasi  asing,  maka  seharusnya pemerintah memfokuskan diri pada upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan ketrampilan ( Hidayatullah & Wiradiputra , 2021). Namun demikian, ( Putra , 2020) mengemukakan bahwa permasalahan regulasi adalah masalah yang komplit, bukan sekedar dari jumlah yang terlalu banyak, tapi juga ada masalah disharmonis, partisipasi publik, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Oleh sebab itu, sebelum konsep Omnibus law benar- benar diterapkan dalam membentuk regulasi, terlebih dahulu yang perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas ( Putra , 2020). Problematika yang terjadi di masyarakat seharusnya dapat menjadikan pembentuk perundang-undangan mengkaji ulang dari berbagai  faktor  penegakan  hukum  agar  produk  hukum  yang  terbentuk  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat ( Neununy , 2021).
UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan aktraktif bagi investor serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetapi terjadi penolakan dari lapisan masyarakat. Di berbagai daerah ditemukan pergolakan dari masyarakat, setiap elemen masyarakat berdemo menolak UU Cipta Kerja yang dinilai terdapat pasal-pasal yang  kontroversial.  Pasal-pasal  yang  ada  dalam  UU  Cipta  Kerja  dinilai  tidak  berpihak  pada masyarakat terutama para buruh. Pasal-pasal tersebut diantaranya Upah Minimum didasarkan pada  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  tidak  ada  denda  bagi  pengusaha  yang  terlambat membayar  upah  kepada,  Mahasiswa  dan  buruh  berbondong-bondong  melalukan  demo ( Kartikasari & Fauzi , 2021). Memaksakan pemberlakuan aturan hukum, tanpa memperhatikan kaidah  sosiologis  seperti  diuraikan  diatas  yang  menjadikan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat. Pernyataan ( Zahra & Fauzi , 2021) mengemukakan bahwa dalam merespon penolakan tersebut harus memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dalam mengambil setiap  kebijakan  setidaknya  harus  memperhitungkan  secara  matang  konsekuensi  yang  akan timbul  dari  diberlakukannya  suatu  aturan  perundang-undangan,  terutama  dalam mensejahterakan kehidupan rakyat ( Annisah , 2022). Tujuan dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk mendukung ekonomi dan memudahan investor untuk berinvestasi. Hal  ini  sangat  rentan  terhadap  praktik  korupsi,  oleh  sebab  itu  pemerintah  dihimbau  untuk memperhatikan  masalah  pemberantasan  korupsi  dan  terkait  HAM  ( Putra ,  2020).  Hendaknya pemerintah  juga  sadar  bahwa  korupsi  merupakan  faktor  utama  penghambat  investasi  karena menyebabkan tingginya biaya investasi di Indonesia ( Hidayatullah & Wiradiputra , 2021).

## Kesimpulan
Teknik  omnibus  law  yang  melahirkan  UU  Cipta  Kerja  menjadi  politik  hukum  baru dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia.  Namun  pembentuk  undang-undang  dan/atau pemerintah  tidak  menggunakan  kaidah  sosiologis  dalam  pembentukannya  sehingga mendapatkan  resistensi  atau  penolakan  dari  komponen  masyarakat.  Pemerintah  harus
memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan serta harus memperhitungkan  secara  matang  konsekuensi  yang  akan  timbul  dari  diberlakukannya  suatu aturan  perundang-undangan,  terutama  dalam  mensejahterakan  kehidupan  rakyat.  Tujuan dibentuknya  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  salah  satunya  untuk  mendukung  ekonomi  dan memudahan investor untuk berinvestasi. Hal ini sangat rentan terhadap praktik korupsi, oleh sebab  itu  pemerintah  dihimbau  untuk  memperhatikan  masalah  pemberantasan  korupsi  dan terkait HAM.

## Bibliografi
Abdi,  R.  (2015).  Problematika  Pernikahan  Liar  Dalam  Tinjauan  Sosiologi  Hukum. AL- RISALAH , 11 (1), 1–18.
Agung, A. P. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. To-Ra , 7 (1), 135–153. https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102
Amin,  R.  I.  (2020).  Omnibus  Law  Antara  Desiderata  Dan  Realita. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 15 (2), 190–209.
Anggono,  B.  D.  (2020).  Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang: Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia. Jurnal RechtsVinding , 9 (1), 17–37.
Annisah, L. (2022). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif  Sosiologi Hukum.
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 3 (1), 58–65. https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522
Arief,  A.,  &  Ramadani,  R.  (2021).  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dan  Implikasinya  Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 6 (2), 106–120.
Cakra,  I.,  Sulistyawan,  P. E., &  Yuli,  A. (2020).  Kompabilitas  Penerapan  Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido , 2 , 59–69.
Hidayatullah,  S.,  &  Wiradiputra,  D.  (2021).  Menimbang  Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika
Masalah Hukum Dan Keadilan , 12 (2), 112–125. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861
Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. JAAKFE  UNTAN  (Jurnal  Audit  Dan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Tanjungpura) , 9 (1). http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145
Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Doktrina: Journal of Law , 4 (1), 39–52. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482
Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga Kerja  Di  Indonesia. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum , 3 (2), 45–63. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442
Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir. Balobe  Law  Journal , 1 (2),  119–131. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
Ni’mah, Z. (2012). Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Teras .
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 1–10.
Sholahudin,  U.  (2017).  Pendekatan  sosiologi  hukum  dalam  memahami  konflik  agraria. Dimensi-Journal of Sociology , 10 (2).
Silalahi, W. (2020). Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law. Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) , 1 (2), 194–217.
Supriyadi, A. I. P., & Purnamasari, A. I. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (2), 257– 270.
Zahra,  H.  A.,  &  Fauzi,  A.  M.  (2021).  Dampak  Sosial  Omnibus  Law  Cipta  Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 15 (1), 91–100.