TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)
Oleh :
Maya Rachmatika Wardhani, S.H./ Edy Yuhermansyah, LLM. Email : mayaraniaa@gmail.com

## ABSTRAK
Pelabuhan  Ulee  Lheue  beroperasi  melayani  beberapa  rute,  rute  pulau  Sabang,  rute  Kota Lhokseumawe,  rute  Kuala  Langsa,  bahkan  sampai  ke  pelabuhan  Belawan-Medan,  setelah bencana  tsunami  tahun  2004,  pelabuhan  tersebut  baru  berperan  sebagai  penghubung  utama antara  Pulau  Sumatera  ke  Pulau  Sabang  melalui  kota  Banda  Aceh  dengan  3-4  trip penyeberangan  setiap  harinya.  Penyelundupan  gula  impor  dari  kawasan  bebas  Sabang  ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh makin marak terjadi setiap hari, Bea dan Cukai mempunyai wewenang  untuk  menangkap  pelaku  penyelundupan,  menyita  barang  selundupan  sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan di atas maka yang  menjadi  permasalahan  adalah  apa  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.  Hasil  penelitian  dan  kesimpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pegawai  atau  petugas  Bea  dan  Cukai  tidak  efektif  sehingga  tindak  pidana penyelundupan gula impor yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya  kesadaran  hukum  dikalangan  masyarakat,  ketidakpahaman  masyarakat  terhadap peraturan Kepabeanan, dan juga adanya pihak yang ingin meraih keuntungan yang besar. Saran yang  dapat  direkomendasikan,  hendaknya  pelabuhan  Ulee  Lheue  memperketat  pengawasan terhadap  usaha-usaha  preventif  guna  untuk  meminimalisir  usaha-usaha  represif  yang  akan terjadi sebagai bentuk tindak pidana.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan, Impor

## PENDAHULUAN
A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku dalam Undang-Undang Kepabeanan
Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dikenal  dengan istilah “stratbaar feit” dan dalam kepustakaan tentang hukum  pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana  mempunyai  pengertian  yang  abstrak  dari
peristiwa-peristiwa  yang  konkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 1
Tindak  Pidana  Penyelundupan  ( Smuggling atau Smokkle )  ialah  mengimpor, mengekspor,  mengantarpulaukan  barang  dengan  tidak  memenuhi  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang- undang. 2 Penyelundupan  dapat  diartikan  sebagai  pemasukan  barang  secara  gelap  untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. 3 Bisa dikatakan bahwa tindak  pidana  penyelundupan  merupakan  pelanggaran  dalam  ekspor  atau  impor,  yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.
Mengenai  kerugian  Negara  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  penyelundupan  dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:
a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
b. Pungutan  Negara  berupa  bea  keluar  yang  pengenaannya  bea  keluar  terhadap  barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
c. Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam  rangka  kegiatan  impor  dan  ekspor barang. 4
Tidak  terpenuhinya  hal-hal  di  atas  oleh  Negara  maka  mengakibatkan  penerimaan  Negara menjadi  berkurang  sehingga  menimbulkan  kerugian  keuangan  Negara  dan  perekonomian Negara.
Tindak  pidana  Kepabeanan  merupakan  tindak  pidana  berupa  pelanggaran  terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal  adalah  tindak  pidana  penyelundupan.  Sumber  hukum  tindak  pidana  Kepabeanan adalah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75
1 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana , Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.
2 Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana PenyelundupanTerhadap Pembangunan , Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 5.
3 Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Penyelundupan  Masalah  dan Pemecahan ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,hal. 3.
4 Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.47.
Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.  Pembentukan  Undang-Undang  Kepabeanan  ini  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan yakni: 5
a. Bahwa  pelaksanaan  pembangunan  nasional  telah  menghasilkan  perkembangan yang  pesat  dalam  kehidupan  nasional,  khususnya  dibidang  perekonomian, termasuk  bentuk-bentuk  dan  praktik  penyelenggaraan  kegiatan  perdagangan internasional.
b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih  dapat  diciptakan  kepastian  hukum  dan  kemudahan  administrasi  berkaitan dengan  aspek  Kepabeanan  bagi  bentuk-bentuk  dan  praktik  penyelenggaraan kegiata  perdagangan  Internasional  yang  terus  berkembang  serta  dalam  rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan.
c. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat  mengikuti  perkembangan  perekonomian  dalam  hubungan  dengan perdagangan Internasional.
d. Bahwa  untuk  mewujudkan  hal-hal  tersebut,  dipandang  perlu  untuk  membentuk Undang-Undang  tentang  Kepabeanan  yang  dapat  memenuhi  perkembangan keadaan  dan  kebutuhan  pelayanan  Kepabeanan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia  telah  mengatur  sanksi  pidana  penyelundupan  dalam  ketentuan  Pasal  102, Pasal  102  A  dan  Pasal  102  B  Undang-Undang  Kepabeanan,  khususnya  tindak  pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah);  dan  tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);  dan  tindak  pidana  penyelundupan  yang  mengakibatkan  terganggunya  sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
5 Purwito M. Ali, Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya , Kajian Hukum Fiskal FHUI, hlm.5.
Rumusan  sanksi  pidana  penyelundupan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya  menerapkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda  yang  bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. 6 Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan Negara.
Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian Negara secara tegas sebagaimana Negara-Negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil  mengatasi  tindak  pidana  penyelundupan  karena  telah  menggunakan  dan mengutamakan  konsep  “pengembalian  kerugian  Negara”,  maka  dari  itu  pemerintah  perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  penyelundupan,  dengan  mengutamakan  dan  berdasarkan konsep “pengembalian kerugian Negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

## B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan
1. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan
Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor :
a. Penyelundupan  Impor,  adalah  suatu  perbuatan  memasukan  barang-barang  dari  luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.
b. Penyelundupan  Ekspor,  adalah  pengeluaran  barang-barang  dari  Indonesia  ke  Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu. 7
Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi :
a. Penyelundupan Fisik, merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk  menghindari  diri  dari  segala  kewajiban  atau  larangan  yang  telah  ditetapkan dalam  atau  berdasarkan  Ordonasi  Bea  serta  reglemen  lampirannya  dan  peraturan- peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari Ordonasi Bea. Perbuatan ini pada
6 Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 197.
7 Ibid , hlm. 14.
umumnya dilakukan di luar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas Bea dan Cukai, dengan kata lain dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
b. Penyelundupan Administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan,  jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang  dalam  pemberitahuan  impor,  penyimpanan  dalam  enterpot,  pengirim kedalam  atau  keluar  daerah  pabean  atau  pembongkaran  atau  dalam  suatu pemberitahuan  tidak  menyebutkan  barang-barang  yang  dikemas  dengan  barang- barang lain.

## C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian  tersebut  bersumber  dari  alam  nilai,  maka  ia  memiliki  pengertian  yang  sangat relative,  yaitu  tergantung  pada  manusia  memberikan  penilaian  itu.  Jadi  apa  yang  disebut kejahatan  oleh  seseorang  belum  tentu  diakui  oleh  pihak  lain  sebagai  suatu  kejahatan  pula. Tentang  definisi  dari  kejahatan  itu  sendiri  tidak  terdapat  kesatuan  pendapat  diantara  para sarjana,  R.Soesilo  membedakan  pengertian  kejahatan  secara  juridis,  pengertian  kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain  merugikan  si  penderita,  juga  sangat  merugikan  masyarakat  yaitu  berupa  hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.
Edwin  H. Sutherland dalam  bukunya Principles  of  Criminology menyebutkan tujuh unsur  kejahatan  yang  saling  bergantungan  dan  saling  mempengaruhi.  Suatu  perbuatan  tidak akan  disebut  kejahatan  kecuali  apabila  memuat  semua  tujuh  unsur  tersebut.  Unsur-unsur tersebut adalah :
1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat ( mens rea )
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  yang  dilarang  Undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

## HASIL PENELITIAN

## TANTANGAN DAN HAMBATAN MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR

## A. Gambaran Umum Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh
Pelabuhan Ulee Lheue selama ini dikenal sebagai satu-satunya pelabuhan yang ada di Kota Banda Aceh. Luas area Pelabuhan Ferry Ulee Lheue yaitu ± 8 Ha dengan pembagian lahan untuk  terminal  penumpang  sebagai  bangunan  utama,  lahan  parkir,  dermaga  kapal  cepat, dermaga kapal lambat (ferry), kolam pelabuhan, dan lain-lain.
Picture Source by Google 8
Setelah  bencana  tsunami  pada  tahun  2004,  kondisi  Pelabuhan  Ulee  Lheue  sangat memprihatinkan  karena  tak  satupun  bangunan  fasilitas  darat  yang  tersisa.  Padahal  saat  itu pelabuhan ini juga sedang dalam tahap pembangunan beberapa gedung baru. Berbagai aktifitas penyeberangan  saat  itu  sementara  dialihkan  ke  pelabuhan  terdekat  yaitu  di  Pelabuhan
8 Gambar diakses pada tanggal 30 Desember 2017, jam 17.11 WIB.
Malahayati  yang  berlokasi  di  Krueng  Raya,  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  juga  rusak  oleh tsunami namun masih dapat mengoperasikan dermaganya untuk tempat bersandar kapal.
Awalnya  Pelabuhan  Ulee  Lheue  ini  beroperasi  melayani  beberapa  rute,  seperti penyeberangan  ke  Pulau  Sabang,  Kota  Lhokseumawe,  Kuala  Langsa,  bahkan  sampai  ke Pelabuhan  Belawan  -  Medan.  Setelah  bencana  tsunami  tahun  2004,  pelabuhan  tersebut  baru berperan  sebagai  penghubung  utama  antara  Pulau  Sumatera  ke  Pulau  Sabang  melalui  Kota Banda  Aceh  dengan  3-4 trip penyeberangan  setiap  harinya.  Hingga  saat  ini,  pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lheue oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan bantuan beberapa instansi telah berjalan, namun baru sampai pada tahap pembangunan beberapa fasilitas darat yang hanya mampu menunjang kegiatan penyeberangan Banda Aceh ke Pulau Sabang.
Saat  ini  pelabuhan  dikelola  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Pelabuhan Penyeberangan  Ulee  Lheue  (Dishubkominfo  Pemko  Banda  Aceh)  berkoordinasi  dengan  PT ASDP Banda Aceh. Mulai 12 Oktober 2012 KMP Papuyu, yang selama ini melayani pelayaran di kawasan Perairan Dumai , Provinsi Riau, kini segera melayani rute Ulee Lheue  - Lamteng Pulau Aceh dan Ulee Lheue - Balohan Sabang. Kapal berkapasitas delapan unit kendaraan roda empat dan 100 penumpang. Jadwalnya :
1. Ulee Lheue - Pulau Aceh : Minggu, Selasa dan Kamis, pukul 16.00 WIB. (menginap di Pelabuhan Lamteng)
2. Lamteng Pulau Aceh - Ulee Lheue : Senin, Rabu dan Jumat pukul 07.00 WIB.
3. Ulee Lheue - Balohan : setiap hari pukul 09.00 WIB
4. Balohan - Ulee Lheue : setiap hari pukul 14.00 WIB
Beberapa data tentang pelabuhan : Tahun Pembangunan : 2000 Pembangunan Kembali : 2005 Kapasitas Dermaga : 1500 GRT Kedalaman : ± 5,1 M Jenis Dermaga : Dermaga Bergerak 9

## B. Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atau Bea Cukai adalah nama sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. DJBC juga berada di
9 https://bandaacehkotamadani.wordpress.com/2012/10/12/pelabuhan-ulee-lheue-2/.  Di akses pada tanggal 15 Agustus, jam 20.13 WIB.
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea  dan  Cukai.  Sehingga  tugas  dan  fungsi  DJBC  juga  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan keuangan Negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai.
Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai  yang  dikelola  oleh  DJBC.  Tugas  dan  kewenangan  DJBC  adalah  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengawasan,  penegakan  hukum,  pelayanan serta  optimalisasi  penerimaan  Negara  di  bidang  Kepabeanan  dan  Cukai  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran  minuman  yang  mengandung  alkohol  atau  etil  alkohol,  dan  peredaran  rokok  atau barang  hasil  pengolahan  tembakau  lainnya.  Seiring  perkembangan  zaman,  DJBC  bertambah fungsi  dan tugasnya sebagai  fasilitator perdagangan,  yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai juga merupakan salah satu fungsi Bea dan Cukai disamping pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi/bagian di Bea dan Cukai untuk meneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya. Ada kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan.  Jika  dalam  mengawasi  orang  misalnya,  importir,  pejabat  Bea  dan  Cukai  tentu sudah  jelas  ada  aturannya.  Tetapi  mengenai area ,  misalnya  kawasan pabean ,  masih  timbul pertanyaan, apakah Bea dan Cukai masih konsisten dengan best practices Internasional yang mengatakan  bahwa  kawasan  pabean  itu steril. Steril dalam  pengertian  terminologi  Bea  dan Cukai  adalah orang  yang tidak boleh  sembarangan masuk ke dalam kawasan pabean karena ditempat itu ada barang yang belum dibayar untuk bea masuk barang tersebut berada di bawah pegawasan Bea dan cukai dalam melakukan pengawasan.
Tugas  lain  DJBC  adalah  menjalankan  peraturan  terkait  ekspor  dan  impor  yang diterbitkan  oleh  departemen  atau  instansi  pemerintah  yang  lain,  seperti  dari  Departemen Perdagangan,  Departemen  Pertanian,  Departemen  Kesehatan,  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya. 10
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai  .  Di  akses  pada tanggal 15 Agustus, jam 20.13 WIB.
Kanwil DJBC Aceh terdiri dari 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yaitu : 11
1. Kanwil DJBC Aceh
2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
4. KPPBC Tipe Pratama Meulaboh
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

## 6. KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa

## C. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tantangan  dan  Hambatan  Tindak  Pidana Penyelundupan Gula Impor
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016- 2017  terdapat  2  (dua)  kasus  tindak  pidana  penyelundupan  gula  impor  dari  kawasan  bebas Sabang  ke  Pelabuhan  Ulee  Lheue  Banda  Aceh.  Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya tindak pidana penyelundupan gula yakni sebagai berikut: 12

## 1. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak
Kebutuhan  hidup  masyarakat  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak sering  kali  tidak  sesuai  dengan  yang  semestinya  dilakukan,  sehingga  banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Setiap  individu  memiliki  kebutuhan  dari  yang  terkecil  hingga  terbesar. Tingkatan kebutuhan manusia bisa dijabarkan ke dalam piramida kebutuhan Maslow. Piramida  tersebut  menjadi  gambaran  bagaimana  tingkat  kebutuhan  setiap  individu. Tingkatan tersebut juga penting diketahui, karena akan terjadi pada setiap orang. Dalam memenuhi  kebutuhan  tersebut,  individu  melakukannya  dari  tingkat  yang  terkecil. Misalnya,  seseorang  haus,  maka  orang  itu  akan  memenuhi  kebutuhan  dirinya  untuk minum  terlebih  dahulu  sebelum  memenuhi  kebutuhan  lainnya.  Adanya  tingkatan kebutuhan itu disebut kebutuhan Maslow. Maslow menganggap bahwa kebutuhan yang paling  rendah  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  dari  kebutuhan  menengah  sampai kebutuhan paling tinggi. Hierarki kebutuhan Maslow tergambar dari sebuah piramida yang  berisi  tingkatan  kebutuhan.  Ada  enam  tingkatan  kebutuhan  Maslow,  yaitu
11 https://www.beacukai.go.id/arsip/kbc/kanwil-djbc-aceh.html. Di akses pada tanggal 15 Agustus, jam 22.09 WIB.
12 Fajri, Penata Muda Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Wawancara 6 November 2017
kebutuhan  fisiologi,  rasa  aman,  rasa  memiliki  dan  kasih  sayang,  penghargaan,  serta aktualitas diri.
Dari tingkat kebutuhan tersebut, Maslow menggambarkan sebagai tingkatan atau  tangga  kebutuhan.  Maslow  berpendapat  bahwa  setelah  manusia  memenuhi kebutuhan  paling  bawah,  manusia  akan  memenuhi  kebutuhan  di  tingkat  berikutnya. Apabila manusia memenuhi kebutuhan pada tingkat atas tetapi tingkat bawah belum terpenuhi,  maka  manusia  akan  kembali  lagi  pada  kebutuhan  sebelumnya.  Menurut Maslow,  adanya  hierarki  kebutuhan  tersebut  didorong  oleh  dua  kekuatan,  yaitu motivasi  kekurangan  dan  motivasi  perkembangan  atau  pertumbuhan.  Motivasi kekurangan  bertujuan  untuk  mengatasi  ketegangan  manusia  akan  kekurangan kebutuhan yang ada. Motivasi perkembangan atau kebutuhan didasarkan atas kapasitas manusia untuk tumbuh dan berkembang. Dua kapasitas tersebut merupakan kapasitas bawaan manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas dari dua kapasitas itu.

## 2. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat
Masyarakat  harus  benar-benar  menyadari  bahwa  hukum  tidak  hanya himpunan  aturan-aturan  akan  tetapi  harus  disadari  pentingnya  hukum  di  dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan  peduli  dengan  keadaan  di  sekitarnya,  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan.
Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif  tertulis  ditemukan  dalam  ajaran-ajaran  tentang  Rechtgefuhl  atau Rechtbewustzjin  yang  intinya  bahwa  tidak  ada  hukum  yang  mengikat  warga- warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya 13 Hal demikian  merupakan  salah  satu  aspek  dari  kesadaran  Hukum,  lainnya  adalah bahwa  kesadaran  hukum  sering  kali  dikaitkan  dengan  pentaatan  hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.
Paul Scholten melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn dengan  tegasnya  menyatakan  bahwa, kesadaran  hukum  adalah  dasar  sahnya  hukum  positif  (hukum  tertulis)  karena tidak  ada  hukum  yang  mengikat  warga-warga  masyarakat  kecuali  atas  dasar
13 Otje  H.  R.  Salman,  Anthon  F.  Susanto, Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum ,  Alumni, Bandung, hlm.49.
kesadaran  hukum,  karenanya  kesadaran  hukum  adalah  sumber  dari  semua hukum. 14
Pendapat  dari  Paul  Scholten  menjadikan  kesadaran  hukum  sebagai landasan sahnya hukum positif, ini dapat berartikan bahwa suatu hukum positif baru  akan  diakui  jika  masyarakat  wilayah  hukum  positif  yang  berlaku  dapat dijadikan sumber dari berbagai hukum lain, tidak hanya sampai di situ kesadaran hukum  menurutnya  harus  sampai  kepada  kategori  tertentu  dari  kehidupan kejiwaan  kita,  yang  menyebabkan  kita  dengan  spontan  melepaskan  diri  dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti membedakan antara benar dan tidak benar.
Problematika kesadaran hukum, termasuk di dalamnya ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang  Hukum  dan  pendapat  para  ahli  hukum  tentang  sifat  mengikat  dari hukum, timbul berbagai macam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah  mengenai  suatu  jurang  pemisah  antara  asumsi-asumsi  tentang  dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhi hukum tersebut.
Kutchinsky  mengemukakan  suatu  gambaran  tentang  keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum  dalam  masyarakat,  artinya  aturan-aturan  hukum  harus  mengikuti perilaku dari lingkungan masyarakat yang berlaku barulah dirasakan keterkaitan yang erat antara hukum dan kesadaran masyarakat. 15
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  penyelundupan gula impor telah melanggar Pasal 102 huruf (a), Pasal 102 huruf (b) dan Pasal 102 huruf (f)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Berdasarkan  pelanggaran  Pasal Kepabeanan tersebut yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan gula  dapat  menunjukan  bahwa  masyarakat  Indonesia  masih  kurang  menyadari  akan pentingnya hukum di Indonesia. 16
15 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.140.
16 Fajri, Penata Muda Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , Wawancara 6 November 2017

## 3. Ketidakpahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan
Setiap  masyarakat  yang  hidup  dalam  Negara  hukum  harus  patuh  dan  taat terhadap  hukum  yang  berlaku,  ini  merupakan  simbol  keamanan  serta  kenyamanan masyarakat guna kehidupan yan lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran.  Masyarakat  yang  tidak  patuh  terhadap  hukum  tentunya  akan mendapatkan sanksi yang telah di tetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal,  maka  masyarakat  tentu  awam  hukum  misalnya  menyangkut  fungsi  dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai.

## 4. Meraih Keuntungan yang Besar
Dalam  teori  perilaku  konsumen  menyangkut  meraih  keuntungan  besar dinyatakan  adalah  sebagai  berikut  :  sebuah  proses  yang  dilalui  dan  dilakukan  oleh individu  maupun  kelompok  dalam  berbagai  hal  seperti  mencari,  membeli, menggunakan,  menilai  hingga  membuang  sebuah  produk  yang  telah  melalui  proses konsumsi.  Pada  dasarnya  perilaku  konsumen  ini  akan  terlihat  dari  sebelum seorangkonsumen  melakukan  pembelian  hingga  melakukan  pembelian  serta  setelah pembbelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa  disebut  sebagai  perilaku  konsumen.  Yang  dilakukan  konsumen  sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau  tidak  dipakai  lagi.  Pada  hal  ini  konsumen  bisa  berperan  dalam  berbagai  peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user.
Ruang  lingkup  perilaku  konsumen,  dalam  hal  ini  perilaku  konsumken memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli,  alasan  apa  mereka  membeli  produk  tersebut,  kapan  waktu  yang  tepat  untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana  yang tepat untuk membeli produk dan berapa  lama  mereka  membeli  serta  berapa  lama  mereka  menggunakannya.  Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsusmsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa  poin  penting  diantaranya  menyesuaikan  dengan  kebutuhnnya  serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki.
Dalam kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat seringkali tidak terlepas dari keterlibatan  dalam  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  hukum.  Untuk  meraih  keuntungan  yang  besar  masyarakat  sering melakukan segala cara baik dengan cara yang benar maupun tidak benar. Pelaku tindak pidana  penyelundupan  menjalankan  perbuatannya  dalam  menyelundupkan  gula-gula tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

## D. Modus Operandi Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh
Tindak  pidana  penyelundupan  merupakan  tindak  pidana  yang  mempunyai pengaruh  terhadap  segi-segi  kehidupan  masyarakat,  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik  dan budaya.  Pemberantasan  tindak  pidana  penyelundupan  memang  harus  dilaksanakan  sedini mungkin,  agar  tidak  terbentuknya  kejahatan  maupun  pelanggaran  lain  yang  akan  terjadi kedepannya.  Adapun  tindakan  ataupun  modus  operandi  yang  sering  digunakan  oleh  pelaku tindak pidana yaitu:

## 1. Pemalsuan Dokumen Kepabeanan
Para pelaku tindak pidana penyelundupan gula dalam menyelundupkan gula tersebut  tidak  mempunyai  dokumen-dokumen  terhadap  barang  yang  mereka  bawa, bahkan gula selundupan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah/manifest  (daftar  barang  niaga  yang  dimuat  dalam  sarana  pengangkut).  Tindak pidana  pemalsuan  dokumen  pabean  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  pemerintah  dari segi  pendapatan  Negara  maupun  sangat  meresahkan  masyarakat  dari  segi  stabilitas ekonomi  pada  saat  sekarang.  Mengingat  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  pabean tersebut  adakalanya  dapat  diketahui  oleh  aparat,  akan  tetapi  pelakunya  tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa  segi  dalam  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  Negara,  baik  secara  langsung yang  mengakibatkan  kerugian  dalam  penerimaan  Negara  dari  bea  masuk  serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan  produksi  dalam  Negeri  sehingga  merugikan  pihak  pemerintah  yang memproduksinya.
Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pemalsuan  dokumen  pabean,  antara  lain adalah :

## 1) Geografis
Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan 2 benua dengan  garis  pantai  yang  luas  dengan  Negara-Negara  yang  sudah  maju  di  bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar Negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang  tidak  benar  pada  saat  membuat  dokumen  untuk  barang-barang  yang  masuk  ke Indonesia  maupun  keluar  Indonesia  (pemalsuan  dokumen  pabean  atau  dokumen pabean bea dan cukai.
2) Pasar produksi
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  berkembang,  masih  mengutamakan  di  sektor industri,  sehingga  faktor  industri  masih  jauh  daripada  yang  diharapkan,  sedangkan Negara-Negara disekitar Indonesia yang sudah maju dibidang industri, seperti Jepang, Taiwan.  Menimbulkan  kesulitan  dalam  pemasaran  hasil  industri.  Melihat  Indonesia dengan  jumlah  penduduk  yang  padat,  membuat  Negara-Negara  disekitar  Indonesia yang  maju  dalam  bidang  industri  tersebut  mendapat  kesempatan  atau  peluang  untuk memasarkan  hasil  industrinya  tersebut  ke  Indonesia  dengan  melakukan  perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.
3) Masyarakat
a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya,  meskipun  mass  media  cukup  memuat  berita-berita  tentang pemalsuan  dokumen,  tetapi  masyarakat  masih  tetap  pasif,  merasa  beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.
b. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional mindeal, artinya lebih memilih produk-produk  luar  Negeri,  yang  sesungguhnya  tidak  kalah  bagus  mutunya dengan  hasil  produksi  dari  luar  Negeri.  Dengan  faktor-faktor  tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang  yang merangsang atau kehendak dari para importir di  Indonesia maupun eksportir di  luar Negeri untuk  melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.
2. Memalsukan Isi Barang
Pelaku tindak pidana penyelundupan dalam melakukan perbuatannya tersebut sering menghalalkan segala cara agar barang yang di selundupkannya tidak diketahui
oleh para petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas. Ade Fitriansyah mengatakan bahwa modus pelaku tindak pidana penyelundupan sangat bervariasi dan banyak, salah satunya  memalsukan  isi  barang.  Memalsukan  isi  barang  tersebut  maksudnya  adalah ketika mendaftarkan barang kepada pihak Bea dan Cukai adalah hanya berupa barang yang  diizinkan,  sehingga  ketika  dilakukan  pengecekan  oleh  pihak  Bea  dan  Cukai didapati bahwa barang yang dibawa sudah berbeda dengan yang sudah terdaftar. 17

## 3. Adanya Peran Masyarakat
Adanya partisipasi masyarakat dalam perbuatan tindak pidana penyelundupan adalah suatu hal yang biasa terjadi. Masyarakat pada umumnya merasa senang  dan  beruntung  karena  dapat  memperoleh  barang-barang  impor  secara  murah tanpa memperdulikan asal-usul barang yang telah diperolehnya. Padahal ketika barang yang  tidak  terdaftar  dalam  manifest  dan  masuk  bukan  melalui  prosedur  yang  benar, akan membuat Negara mengalami kerugian dan masyarakat tersebut akan mendapatkan dampak juga terhadap barang hasil selundupan.

## 4. Adanya Pihak dengan Mencari Keuntungan Pribadi
Pelaku  tindak  pidana  penyelundupan  selalu  mempunyai  seribu  cara  dalam menjalankan  aksinya  untuk  menyelundupkan  barang,  ketika  satu  cara  tidak  berhasil maka pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut melakukan cara lainnya. Salah satu cara lainnya yaitu melakukan bujuk rayu kepada oknum atau pengawas. Pegawai atau oknum  tidak  jarang  dapat  diajak  bekerja  sama  dengan  pelaku  tindak  pidana penyelundupan untuk meloloskan aksinya. 18 Untuk itu, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh haruslah menempatkan orang-orang yang kuat iman dan pendirian serta tidak mudah disuap oleh pelaku tindak pidana penyelundupan pada sektor-sektor tempat biasanya terjadinya penyelundupan sehingga perbuatan tindak pidana penyelundupan tersebut dapat dicegah.

## E. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Bea  dan  Cukai  diberi  wewenang  khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  berbunyi  “Penyidik  adalah  pejabat  polisi
17 Ade Fitriyansyah, Kepala Subseksi Intelijen , Wawancara 7 November 2017.
18 Asep Cucu Suryadiana, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh , Wawancara 7 November 2017.
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan”,  dalam  hal  ini  yaitu  di  dalam bidang  Kepabeanan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kewajiban  dan  wewenang  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Pasal 112 ayat (2) yaitu:
a. menerima  laporan  atau  keterangan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana  di bidang kepabeanan;
b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
d. melakukan  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  orang  yang  disangka  melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
h. mengambil sidik jari seseorang;
i. menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
k. menyita  benda-benda  yang  diduga  keras  merupakan  barang  yang  dapat  dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dpaat di jadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
n. menyuruh  berhenti  orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  di  bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
o. menghentikan penyidikan;
p. melakukan  tindakan  lain  yang  perlu  untuk  kelancaran  penyidikan  tindak  pidana  di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab;
Hasil penelitian menunjukkan tentang wewenang dan tanggung jawab pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, yaitu: 19

## 1. Wewenang :
a. Mengajukan pendapat, saran dan usul kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam hal pelaksanaan tugas.
b. Mengajukan usul rencana kerja Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
c. Memeriksa  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  pelaksana  di  lingkungan  Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
d. Meneliti,  memaraf  atau  menandatangani  rancangan  surat  atau  dokumen  dan  laporan yang  diajukan  oleh  pelaksana  di  lingkungan  Subseksi  Penyidikan  dan  Barang  Hasil Penindakan.
e. Mengawasi  dan  meminta  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  pelaksana  di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
f. Mengajukan  usul  pemberian  penghargaan  dan  hukuman  disiplin  terhadap  pegawai pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
2. Tanggung jawab :
a. Kebenaran  pendapat,  saran  dan  usul  yang  di  ajukan  kepada  Kepala  Subseksi Penyidikan dan Penyidikan.
b. Rencana kerja Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
c. Laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  pelaksana  di  lingkungan  Subseksi  Penyidikan  dan Barang Bukti.
d. Kebenaran hasil penelitian rancangan surat, dokumen dan laporan yang diajukan oleh pelaksana.
e. Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pelaksana.
f. Kebenaran  usul  pemberian  penghargaan  dan  hukuman  disiplin  terhadap  pegawai pelaksana di Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
g. Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan DP3.
Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan,  sehubungan dengan itu dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana
19 Asep Cucu Suryadiana, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh , Wawancara 7 November 2017.
penyelundupan  dapat  ditempuh  dengan  dua  macam  usaha  yaitu  usaha-usaha  preventif  dan usaha-usaha represif, yaitu sebagai berikut : 20

## 1. Usaha-Usaha Preventif
Usaha  preventif  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana penyelundupan dengan jalan mengadakan tindakan-tindakan tertentu sehingga terpelihara ketertiban dan keamanan dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran, yaitu :
a. Menempatkan Pegawai Bea dan Cukai di Pelabuhan
Mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan.  Kantor  Pelayanan  dan Pengawasan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Banda  Aceh  menempatkan pegawainya  di  pelabuhan  yang  memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana penyelundupan. Bertujuan agar ketika terjadinya tindak pidana penyelundupan, anggota bea dan cukai dapat bergerak cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut.
b. Melakukan Pemeriksaan Rutin/Razia
Pemeriksaan rutin atau melakukan razia sangat penting dilakukan guna meminimalisir kegiatan-kegiatan  penyelundupan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana penyelundupan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari kapal beroperasi.
c. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Peraturan Kepabeanan
Pihak  Bea  dan  Cukai  harus  memberikan  penyuluhan  serta  sosialisasi  terhadap masyarakat,  agar  masyarakat  mengetahui  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang Kepabeanan.  Sehingga  tingkat  kejahatan  penyelundupan  dapat  berkurang  jika mengetahui  sanksi  apa  yang  didapat  oleh  pelaku  jika  melakukan  tindak  pidana penyelundupan.
2. Usaha-Usaha Represif
Usaha  represif  adalah  suatu  usaha  menindak  para  pelaku  pelanggaran  menurut  aturan hukum yang berlaku, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Usaha-usaha yang dilakukan  adalah  mengajukan  para  pelaku  tindak  pidana  penyelundupan  ke  Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

## KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan  gula  impor sebagaimana  hasil  penelitian,  antara  lain:  kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak,
20 Asep Cucu Suryadiana, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh, Wawancara 7 November 2017.
kurangnya  kesadaran  hukum  dikalangan  masyarakat,  ketidakpahaman  masyarakat terhadap peraturan kepabeanan, dan untuk meraih keuntungan yang besar.
2. Modus operansi tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke Pelabuhan  Ulee  Lheue  Banda  Aceh  berupa  pemalsuan  dokumen  Kepabeanan, memalsukan isi barang, adanya peran masyarakat, serta adanya pihak dengan mencari keuntungan pribadi.
3. Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda aceh dilakukan dengan 2 macam usaha yaitu:
a. Usaha-usaha  Preventif:  menempatkan  pegawai  Bea  dan  Cukai  di  pelabuhan, melakukan  pemeriksaan  rutin/razia,  melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan peraturan Kepabeanan.
b. Usaha-usaha Represif: menghukum para pelaku pelanggaran menurut aturan hukum yang  berlaku  dengan  mengajukan  para  pelaku  tindak  pidana  penyelundupan  ke Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

## B. Saran
1. Hendaknya  pihak  Bea  dan  Cukai  dalam  pengelolaan  Pelabuhan  Ulee  Lheue memperketat  pengawasan  terhadap  usaha-usaha  preventif  serta  pemberian  sanksi kepada  pelaku  tindak  pidana  penyelundupan  gula  tersebut  harus  tegas,  guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan tersebut.
2. Disarankan  kepada  pihak  KMPBC  TMP  C  Bea  dan  Cukai  Banda  Aceh  agar  dapat meningkatkan  kinerja  kerja  serta  lebih  selektif  dalam  menempatkan  pegawai  atau petugas yang idealis dalam sistem menjalankan aturan serta pendirian agar tidak mudah disuap atau dikelabui oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan gula impor.
3. Diharapkan  kepada  pihak  Bea  dan  Cukai  untuk  mengadakan  sosialisasi  berupa peraturan Kepabeanan untuk  diketahui  oleh masyarakat  luas terutama  di  kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU
Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi , Jakarta: Rineka Cipta.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , Jakarta: Raja Grafindo,2002.
Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi Patologi Sosial , Bandung: Tarsita.
____________, Latar Belakang Kenakalan Remaja , Bandung: Alumni, 1948.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet.5, 2003.
Baharudin  Lopa, Tindak  Pidana  Ekonomi,  Pembahasan  Tindak  Pidana  Penyelundupan , Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif , Jakarta: Kencana, 2009
Djoko  Prakoso,  dkk, Kejahatan-kejahatan  yang  Merugikan  dan  Membahayakan  Negara , Jakarta: Bina Aksara, 1987.
E. Utrecht, Hukum Pidana I , Bandung: Univ. Padjajaran, 1958
Edwin Sutherland, Asas-asas tentang Kriminologi , Saduran Momon Martasaputra, Bandung: Alumni, 1973.
Gerson W. Bawengan, Pengantar Psichologi Criminil , Jakarta: Pradya Paramita, 1977.
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum , Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Made Dharma Weda, Kriminologi , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung: Alumni, 1992.
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, 1984.
Nandang  Alamsah  Deliarnoor  dan  Sigid  Suneno, Modul  Tindak  Pidana  Khusus ,  Jakarta: Universitas Terbuka.
Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Bandung: Alumni.
P.A.F. Lamintang, Hukum Penentesier di Indonesia , Bandung, 1984.
Purwito M. Ali, Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya , Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010.
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: Tarsito, 1992.
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1986.
Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) , Bandung: Alumni, 1976.
____________, Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana , Bandung: Tarsito, 1947.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta: Rajawali, 1982.
Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana PenyelundupanTerhadap Pembangunan ,
Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2004.
Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013.
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1961.
Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Bandung: M2S Bandung, 2003.
Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
_____________, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia dan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## II. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## III. KARYA TULIS ILMIAH
Kutipan  Skripsi  yang  berjudul Pengawasan  Tindak  Pidana  Penyelundupan  Narkoba Dengan Controlled Delivery Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru , hasil karya Luqman Darwis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
Kutipan Jurnal Hukum yang berjudul Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang  Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan ,  hasil  karya Reinhard John Pontoh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Kutipan Jurnal Hukum yang berjudul Kejahatan Penyelundupan Gula di Wilayah Hukum Polres Sanggau Ditinjau dari Sudut Kriminologi , hasil karya Sudarmono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Kutipan  Jurnal  yang  berjudul Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Penyelundupan , hasil karya Reza Imanuel Rumimper Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

## IV. INTERNET
http://www.acehkita.com/cegah-penyelundupan-gula-kapolres-sabang-menyamar/
http://habadaily.com/news/6726/bea-cukai-kritik-pemerintah-soal-penyelundupan-gula- sabang.html
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/26/224270/penyelundupan-gula- marak-di-aceh/#.WNDdk2-GPIU
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai .
https://www.beacukai.go.id/arsip/kbc/kanwil-djbc-aceh.html