## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2021 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 -2018)
Wilujeng Teguh Raharjo 1 , Harnovinsah 2
1 Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia, wteguhraharjo26@gmail.com
2 Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia, harnovinsah@mercubuana.ac.id

## ABSTRACT
This study examines the effect of income original Region, general allocation fund, special  allocation  fund  on  allocating  capital  expenditure  on  the  districts  and  cities government in Banten Province. This study's populations are four districts and four cities in  Banten  Province    that  already  have  the  reports  realization  region  Budget  and Expenditure  (APBD)  in  the  period  2013-2018,  obtained  from  Directorate-General  of Regional Fiscal Balance's official website. This study's analysis test is multiple regression. This study showed that income original region and general allocation fund positively and significantly  affect  capital  expenditure  allocation.  In  contrast,  special  allocation  funds offer a negative and not significant impact on capital expenditure allocation.

## Keywords: Income Original Region, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure Allocation

## PENDAHULUAN
Di era modern serta tantangan persaingan global saat ini, pemerintah dituntut lebih demokratis  dan  transparan  dalam  melaksanakan  progam  kerjanya  agar  sejalan  dengan reformasi pada sektor publik. Masyarakat yang semakin kritis mengharuskan agar setiap aspek  yang  terjadi  dalam  pemerintahan  berakuntabilitas  publik,  salah  satunya  dalam bidang pengelolaan keuangan baik keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik berarti  pihak  pemegang  amanah  berkewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.
Indonesia  memberlakukan  sistem  otonomi  daerah  demi  terwujudnya  keadilan  dan kemakmuran  rakyat  Indonesia  tanpa  meninggalkan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang–Undang No. 09 Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  membahas  mengenai  pelimpahan wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip demokrasi dengan memperhatikan potensi  dan  keanekaragaman  daerahnya  masing  –  masing.  Hal  ini  diharapkan  mampu menciptakan  kemandirian  daerah  melalui  pemberian  keleluasaan  pemerintah  daerah setempat untuk lebih menggali potensi-potensi sumber dana yang dimiliki sekaligus dapat mengalokasikan  pada  belanja  daerah  yang  nantinya  dipergunakan  dalam  meningkatkan kesejahteraan dan service public daerah, serta mampu memelihara hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Harapan tersebut akan terwujud salah satunya jika ada upaya pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas publik pada masyarakat yang dapat mendorong laju perekonomian seperti akses jalan, fasilitas umum, pusat rekreasi, dan lain sebagainya.
Kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  untuk membiayai  seluruh  kegiatan  dan  pembangunan  daerah  akan  tercermin  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  rencana  keuangan  yang  dijadikan  pedoman  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  (public  service).  Pemerintah  daerah  harus mengganggarkan dalam  APBD semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam tahun anggaran. (Kawedar dkk, 2008). Menurut UU No. 09 Tahun 2015  dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  memisahkan  fungsi  eksekutif  dengan  fungsi legislatif.  Berdasarkan  fungsinya,  Pemerintah  Daerah  (eksekutif)  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (legislatif)  terjadi  hubungan  keagenan  (Halim  &  Abdullah, 2006).  Dalam  proses  penyusunan  anggaran  melibatkan  panitia  anggaran  yang  dibentuk oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD).
Pengalokasian  anggaran  sering  menjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah daerah. Setiap kegiatan dan program akan mendapatkan alokasi dana. Pemerintah daerah harus mengalokasikan penerimaan yang terbatas diterima untuk dialokasikan untuk belanja daerah  yang  bersifat  produktif  (Gerungan    dkk,  2017).  Dalam  mengalokasikan  sumber daya  yang  ada  ke  dalam  anggaran  belanja  modal,  sering  sekali  terdistrorsi  dengan kepentingan polituik dari lembaga legislative, sehingga alokasi ini menjadi tidak efektif dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003 dalam Permana, 2013).
Perwujudan  pengalokasian  belanja  daerah  terhadap  belanja  modal  melalui pemberian fasilitas publik seperti sarana prasarana dan infrastruktur akan berdampak pada
periode yang akan datang yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat  sekaligus dapat menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  daerah  tersebut  yang  nantinya  akan mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  serta  memberikan  dampak  nyata  yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pembangunan di daerah akan berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006 dalam Ardhani,  2011). Sebagai konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan  alokasi belanja daerah terutama belanja modal yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini.
Namun  faktanya,  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  semua  daerah  mampu secara  mandiri  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahan  daerah  dan  terpisah  dari pemerintah  pusat.  Kriteria  penting  untuk  menilai  kemampuan  suatu  daerah  dalam mengatur  dan  mengelola  rumah  tangganya  sendiri  dapat  dilihat  melalui  kemampuan pembiayaan. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, suatu daerah tidak mungkin secara optimal  mampu  menyelenggarakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  rangka mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pola hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan daana alokasi khusus terhadap  tingkat  alokasi  pada  belanja  modal  daerah,  penelitian  ini  diharapkan  mampu membantu  dalam  pengambilan  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  membangun  daerah dengan  memanfaatkan  sumber  dana  yang  ada,  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari daerah itu sendiri.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah pasal  1  dijelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Menurut  Mardiasmo  (2018)  PAD  adalah  aliran  dana  yang  diterima  oleh pemerintah  daerah  dari  pajak  daerah,  penerimaan  dari  retribusi  daerah  dan  penerimaan hasil bagian keuntungan perusahaan milik daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerahyang sah.. Bastian (2010) menyatakan bahwa PAD merupakan akumulasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non  pajak  berupa  hasil  dari  keuntungan  perusahaan  milik  daerah  serta  bagi  hasil  dari pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012)  PAD adalah pendapatan yang diterima daerah dari berbagai sumber dalam wilayah teritorialnya  yang diterima  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku, bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Dari berbagai  pendapat  yang  dikemukanan  mengenai  Pendapatan  Asli  Daerah  diatas  dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah segala pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah yang sumbernya diperoleh dari daerah itu sendiri meliputi penerimaan
pajak  daerah,  penerimaan  retribusi  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah yang dipisahkan, serta dari lain-lain PAD yang sah dimana dana tersebut oleh pemerintah daerah  dan  jajarannya  dikelola  sebagaimana  telah  diatur  dalam  perundangan-undangan yang berlaku..

## Dana Alokasi Umum
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal  1 bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi.Sebagai  wujud  dari  implementasi  desentralisasi    pemerintah  daerah bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat . Menurut Widjaja (2009:129) dalam  Suryana  (2018)  menyebutkan  bahwa  pengertian  dana  perimbangan  adalah  dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan wujud anggaran pendapatan dan belanja negara atau  disebut  APBN,  dalam  rangka  mewujudkan  desentralisasi  demi  peningkatan kesejahteraan dan wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah lebih baik. Dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Dana Alokasi Khusus
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal  1 bahwa  Dana  Alokasi  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  Dana  Alokasi  Khusus  yang selanjutnya  disingkat  DAK  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus  yang  merupakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yangg dialokasikan kepada daerah untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  tertentu  (Halim  dan  Kusufi,  2012).  Menurut Darise  (2009:91)  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari Pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal
Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  peran  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi daerah  guna  mencapai  tujuan  utama  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  ingin meningkatkan  pelayanan  publik  dan  memajukan  perekonomian  daerah  (Mardiasmo, 2018). Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang  menyatakan  bahwa  APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD,
jika  Pemda  akan  mengalokasikan  belanja  modal  maka  harus  benar-benar  disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkat kan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya (Adyatama dan Oktaviani, 2015).
Meningkatnya belanja modal yang terlihat dari daerah yang memiliki fasilitas sarana dan  prasarana  yang  memadai  bagi  masyarakat  akan  mendorong  tingkat  produktivitas masyarakat  dan  laju  perekonomian,  didukung  dengan  infrastruktur  yang  memadai diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut yang pada  akhirnya  akan  menambah  pendapatan  asli  daerah  (Abimanyu,  2005).  Penelitian Suryana  (2018)  dan  Juniawan  (2018)  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, maka  Belanja  Modalnya  semakin  tinggi  juga  yang  bisa  dialokasikan  oleh  pemerintah daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  meningkat  akan  memberikan  manfaat  untuk meningkatkan  penyediaan  fasilitas  publik  melalui  pembangunan  sarana  dan  prasarana terutamanya  pembangunan  infrastruktur  (Juniawan,  2018),  sehingga  muncul  hipotesis bahwa:

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada  pemerintah  daerah,  menimbulakan  konsekuensi  pemberian  sumber  keuangan negara  kepada  pemerintah  daerah  dengan  memperhatikan  stabilitas  dan  keseimbangan fiskal.  Dana  perimbangan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Pendanaan  ini  untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, dengan adanya transfer DAU dari  Pemerintah  Pusat  maka  daerah  bisa  lebih  fokus  untuk  menggunakan  PAD  yang dimilikinya  untuk  membiayai  belanja  modal  yang  menunjang  tujuan  pemerintah  yaitu meningkatkan pelayanan publik.
Pengaruh  positif  yang  kuat  antara  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dengan  belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat,  maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh  oleh  pemerintah  daerah  didalam  penggunaanya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keperluan  suatu  daerah  (Juniawan,  2018).  Bahkan  Abdullah  dan  Halim  (2006:26) menyatakan  bahwa  pendapatan  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan  di
pemerintah  daerah  di  Indonesia  merupakan  sumber  pendapatan  utama  dalam  APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan  kesehatan,  sector  usaha  kecil  masih  terabaikan  –contoh  PKL).  Dari  uraian  tersebut muncul hipotesis bahwa:

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Salah  satu  perwujudan  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  desentralisasi. Pelaksanaan  desentralisasi  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  memberikan wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahnya.  Dana  perimbangan  merupakan  perwujudan  hubungan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Salah  satu  dana  perimbangan  adalah  DAK,  yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,  peningkatan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  pelayanan  publik  dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayana publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Pendanaan melalui DAK diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana dari pusat. Penelitian Suryana (2018) dan Karyadi (2017) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan  pelayanan  dan  fasilitas  terbaik  melalui  Belanja  Modal  daerah.  DAK  kepada Belanja  Modal  ditemukan  berpengaruh  positif  karena  pemberian  DAK  diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan tertentu untuk daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (Juniawan, 2018).
Gambar 1 Model Penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal
Dana Alokasi Umum
(DAU)
Dana Alokasi Khusus
(DAK) ) H2 (+) H3 (+) H1 (+)

## METODE PENELITIAN Metode dan Prosedur Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  kausal  komparatif,  yaitu  berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peristiwa tersebut terjadi. Kuncoro (2014) menjelaskan penelitian kausal  komparatif  adalah  penelitian  yang  berusaha  mengamati  alasan  atau  penyebab terjadinya  sebuah  fenomena  yang  diteliti.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  merupakan penelitian  kuantitatif  yaitu  jenis  penelitian  yang  dimana  data  tersebut  diperoleh  dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

## Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  untuk  dipelajari  dan kemudian  diambil  kesimpulannya  (Sugiyono,2011:80).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai  karakteristik  dianggap  dapat  mewakili  keseluruhan  populasi  Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  kota/kabupaten  di  Provinsi Banten yang terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota selama periode tahun anggaran 2013-2018. Proses  penentuan  sampel  menggunakan  metode  non  probability  sampling,  dimana penentuan  sampel  apabila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel,  8 kabupaten/kota x 6 tahun = 48 sampel data.

## Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2018.  Sumber  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  data  sekunder  yang  berupa dokumentasi data keuangan berupa data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dimana data tersebut diperoleh dengan mengunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. Selain itu peneliti juga  memperoleh data  dari buku- buku literature, jurnal- jurnal  yang telah dipublikasi, dan penelitian-penelitian terdahulu juga dijadikan referensi sebagai bahan dan perbandingan penelitian penulis.

## Variabel Penelitian

## Belanja Modal
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  modal.  Belanja  Modal  (BM) merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode  akuntansi.  Belanja  modal  termasuk,  1)  belanja  tanah,  2)  belanja  peralatan  dan mesin,  3)  belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  4)  belanja  modal  jalan,  irigasi,  dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur
Belanja Modal adalah sebagai berikut:
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Mesin + Belanja Modal Gedung & Bangunan  +  Belanja  Jalan,  Irigasi  &  Jaringan  +  Belanja  Aset  Tetap Lainnya

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Mardiasmo (2018) Penerimaan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam penelitian ini dalam Pendapatan Asli Daerah dapat kita dapatkan dari Laporan Realisasi APBD  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  tahun  anggaran  2013-2018  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
PAD = Pajak daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah + lain-lain PAD yang sah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai atau membiayai  kebutuhan  pengeluaran  dan  belanja  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Adapun indikatornya menurut Yovita (2011) adalah:
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar dimana,
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis serta program yang menjadi prioritas nasional akan  dimuat  dalam  Renja  Pemerintah  tahun  anggaran  bersangkutan  (Nordiawan,  2006 dalam  Harzuli,  2013).  Dana  Alokasi  Khusus  dari  masing-masing  pemerintah  kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

## Metode Analisis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda (multiple regression analysis) sebagai berikut :
𝐁𝐌  =   𝛃 𝟎 +   𝛃 𝟏 𝐏𝐀𝐃 𝐢𝐭 +   𝛃 𝟐 𝐃𝐀𝐔 𝐢𝐭 + 𝛃 𝟑 𝐃𝐀𝐊 𝐢𝐭 + 𝛆 𝐢𝐭
Keterangan: BM = Belanja Modal PAD it = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t DAU it = Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota i pada tahun t DAK it = Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota i pada tahun t β 0
= Konstanta
β 1-3
= Koefisien masing – masing variabel ε it
= Eror term

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Ringkasan  statistik  deskriptif  dari  masing-masing  variabel  disajikan  dalam  tabel berikut :

## Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BM 47 151309,200  1763560,500 611144,540 417240,336 PAD 47 37501,100  2872568,500 815128,904 735080,885 DAU 47 461398,300  1213857,900 871400,991 250015,737 DAK 47 144,300 458154,400 161531,155 132840,008 Valid N (listwise) 47
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020
Berdasarkan  table  4.1  dari  output  deskriptif  tersebut  dapat  diketahui  bahwa jumlah data (N) sebanyak 47 sampel dan dideskripsikan sebagai berikut :
Variabel Belanaja Modal (BM) memliki nilai minimum sebesar 151309,200 dimana angka  tersebut  senilai  dengan  Rp.  151.309.200.000,-,  sedangkan  nilai  maksimumnya sebesar 1763560,500 atau senilai Rp. 1.763.560.500.000,-. Nilai rata – rata belanja modal sebesar  611144,540  atau  senilai  Rp.  611.144.540.000,-  dengan  standar  deviasi  sebesar 417240,336.  Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memliki  nilai  minimum  sebesar
37501,100 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 37.501.100.000,-. Nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar 2872568,500 atau senilai dengan Rp. 2.872.568.500.000,-. Angka ini menunjukan Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi pada Provinsi Banten dalam kurun waktu 2013-2018 yaitu diperoleh dari  Kabupaten Tangerang pada tahun 2018.  Kemudian  nilai  rata  –  rata  (mean)    pendapatan  asli  daerah  selama  enam  tahun sebesar  815128,904  atau  senilai  Rp.  815.128.904.000,-  dengan  nilai  standar  deviasi sebesar 735080,885.
Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memliki nilai minimum sebesar 461398,300 dimana  angka  tersebut  senilai  dengan  Rp.  461.398.300.000,-  yang  diperoleh  dari  Kota Cilegon  tahun  2013  dan  nilai  maksimum  dari  variabel  dana  alokasi  umum  sebesar 1213857,900  atau  senilai  Rp.  1.213.857.900.000,-  yang  diperoleh  dari  Kabupaten Tangerang pada tahun 2014. Nilai rata – rata dana alokasi umum sebesar 871400,991 atau senilai Rp. 871.400.991.000,- dengan standar deviasi sebesar 250015,737. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memliki nilai minimum sebesar  144,300 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 144.300.000,- yang dperoleh dari Kota Cilegon tahun 2014, sedangkan nilai  maksimum  dari  variabel  dana  alokasi  umum  sebesar  458154,400  atau  senilai  Rp. 458.154.400.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Lebak pada tahun 2016. Nilai rata – rata belanja  modal  sebesar  161531,155  atau  senilai  Rp.  161.531.155.000,-  dengan  standar deviasi sebesar 132840,008.

## Tabel 2
Hasil Uji T-Test Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  -20233,813 84137,940 -,240 ,811 PAD ,511 ,030 ,900 16,929 ,000 DAU ,268 ,115 ,161 2,322 ,025 DAK -,115 ,214 -,037 -,536 ,595
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2020

## Interpretasi Hasil

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 16,929  dengan  nilai  signifikansi  0,000  dan  angka  koefisien  regresi  sebesar  0,511 mengartikan  bahwa  setiap  peningkatan  PAD  sebesar  100%  maka  akan  diikuti  kenaikan pengalokasian Belanja Modal sebesar 51,1% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai  tetap  (konstan).  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  besarnya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  akan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  yang  mendominasi  pengaruh
pengalokasian  Belanja  Modal.  Variabel  PAD  signifikan  pada  level  5%,  disimpulkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adanya pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa PAD yang  semakin  besar,  maka  akan  semakin  besar  pula  dana  yang  bisa  dialokasikan  oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan  terhadap  “H 1 :  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifkan terhadap alokasi Belanja Modal” diterima . Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian dilaksanakan  oleh  Juniawan  (2018),  Karyadi  (2017)  dan  Priambudi  (2016)  yang menemukan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak semua daerah mampu secara mandiri mengurus dan  mengatur  urusan  pemerintahan  daerah  dan  terpisah  dari  pemerintah  pusat.  Kriteria penting  untuk  menilai  kemampuan  suatu  daerah  dalam  mengatur  dan  mengelola  rumah tangganya  sendiri  dapat  dilihat  melalui  kemampuan  pembiayaan.  Tanpa  adanya pembiayaan  yang  cukup,  suatu  daerah  tidak  mungkin  secara  optimal  mampu menyelenggarakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat. PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai  pengeluaran  untuk  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  guna memperkecil  ketergantungan  daerah  terhadap  subsidi  dari  pemerintah  pusat.  Untuk  itu Pemerintah Daerah dituntuk untuk kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan PAD, agar mampu mensejahterakan masyarakat daerannya.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Variabel  independen  dana  alokasi  umum  (DAU)  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar 2,322 dengan nilai signifikansi 0,025. Angka koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar  0,268  mengartikan  bahwa  setiap  peningkatan  DAU  sebesar  100%  maka  akan diikuti  kenaikan  pengalokasian  Belanja  Modal  sebesar  26,8%  dengan  asumsi  variabel independen  lainnya  bernilai  tetap  (konstan).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  Dana  Alokasi  Umum  maka  Belanja  Modal  akan  semakin  meningkat,  begitu  pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.  Adanya  pengaruh  positif  DAU  kepada  belanja  modal  dapat  memberikan penjelasan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  memiliki  keterikatan  dengan  pembangunan infrastruktur  daerah.  Kerterkaitan  dengan  pembangunan  infrastuktur  daerah  dapat dikatakan  karena  bantuan  berupa  DAU  yang  dikirimkan  dari  pusat  ke  daerah  untuk dipergunakan  pemerintah  daerah  ditujukan  untuk  mendanai  kegiatan  atau  program pemerintah  daerah  melalui  belanja  daerah  terutamanya  Belanja  Modal.  Variabel  DAU signifikan  pada  level  5%,  disimpulkan  variabel  dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif secara signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan terhadap “H 2 :  Dana Alokasi  Umum  berpengaruh positif dan signifikan terhadap  alokasi Belanja  Modal  ”  diterima . Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Juniawan  (2018), Karyadi  (2017)  dan  Permana  (2013)  yang  menemukan  bahwa  DAU  positif  positf  dan
signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu dana transfer dari Pemerintah  Pusat ke Pemerintah Daerah dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan  kemampuan  keuangan  dan  keadilan  antar  daerah.  Besar  kecilnya  DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal ( fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan potensi fiskal (fiscal capacity) (Ferdiansyah, dkk., 2018). Bagi daerah yang memiliki potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar (Andri Tolu,  dkk.,  2016).  Sebagaimana  telah  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  DAU  sebagai transfer  yang  bersifat  umum (block  grants) serta  berperan  untuk  pemerataan  horizontal (horizontal  equalization), DAU  digunakan  untuk  menutup  celah  tersebut.  Melalui mekanisme  penyaluran  DAU,  Pemerintah  sangat  berperan  besar  dalam  pemerataan pembangunan  di  Indonesia,  sehingga  ketimpangan  antar  daerah  dapat  dikurangi  dan dampaknya  masyarakat  daerah  akan  merasakan  pembangunan  sehingga  kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik

## Pengaruh Dana Alokasi  Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Variabel independen dana alokasi khusus (DAK)  memiliki nilai t hitung sebesar - 0,536 dengan nilai signifikansi 0,595. Angka koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesa  -0,115  mengartikan  bahwa  setiap  peningkatan  DAK  sebesar  100%  maka  akan diikuti penurunan pengalokasian Belanja Modal sebesar 11,5% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan). Variabel DAK tidak signifikan pada level 5%, disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan terhadap “H 3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifkan terhadap alokasi Belanja Modal” ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Permana (2013), Tolu dkk ( 2016), dan Praseyta (2017) yang memberikan hasil yang sama, alasan utama yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap  belanja  modal  adalah  dalam  pembiyaan  DAK  tidak  memerlukan  biaya  besar hanya bersifat khusus saja, sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan special grant ,  untuk  pembangunan  infrastruktur  namun  karena  prosentasenya  kecil  bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2013-2018.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  empiris  membuktikan  bahwa  besarnya  alokasi  dari dana  alokasi  umum  (DAU)  dari  pemerintah  pusat  dapat  meningkatkan  alokasi  belanja moda  daerah.  Dari  hasil  penelitian  ,  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  umum  dan pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  besarnya  alokasi belanja  modal  daerah,  sementara  itu  dana  alokasi  khusus  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi  belanja  modal  daerah.  Hal  ini  disebabkan  dana  alokasi  khusus  merupakan  dana
yang  disalurkan  ke  daerah  dari  pusat  dalam  rangka  perbaikan  kualitas  sarana  kesehatan dan  sarana  pendidikan  dan  nilainya  tidak  terlalu  besar  terhadap  belanja  modal.  Secara umum hasil penelitian ini  membuktikan bahwa dalam membangun daerah, dana dari pusat masih menjadi bagian yang sangat besar dalam proses pembangunan di daerah terutama dana  alokasi  umum.  Pendapatan  asli  daerah  juga  menjadi  bagian  penting  dalam membangun daerah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa daerah yang mampu  berinovasi  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya  dan  daerah  yang mampu  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya  akan  dapat  memajukan pembangunan  di  daerahnya  lebih  baik  dan  lebih  cepat,  sehingga  pembangunan  tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Kedepannya, pemerintah harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk  menambah  penerimaan  daerah  sehingga  tercipta  kemandirian  daerah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  daerah  yang  pada  akhirnya  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  dapat  dikurangi.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran – ukuran  atau  jenis  –  jenis  penerimaan  pemerintah  daerah  lainnya  seperti  penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel  non keuangan.  Variabel  non  keuangan  seperti  pertumbuhan  ekonomi  atau  kebijakan pemerintah  daerah  dapat  menjelaskan  dengan  baik  seberapa  besar  tingkat  pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Abdullah,Syukriy  dan  Abdul  Halim.  2006.  Studi  atas  Belanja  Modal  pada  Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, No. 2.
Abimanyu, Anggito. 2005, Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu.
Adyatama,  Erdi.  2016.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi”.
Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2015, Vol. 4,  No. 2 Hlm:
190 – 205. Semarang : Universitas Stikubank.
Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja Modal  (Studi  Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi (dipublikasikan) . Semarang: Universitas Diponegoro.
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar .  Edisi  Ketiga.  Jakarta: Erlangga.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma R., dan Salmah P. 2018. “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi  umum, dana alokasi khusus,  dan dana perimbangan terhadap belanja daerah”. Jurnal INOVASI, 14 (1) 2018, 44-52. Samarinda : Universitas Mulawarman Gerungan, Henri Paulus, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat. 2017. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi  Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sulawesi Utara)”. Sulawesi Utara : Universitas Sam Ratulangi.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Harzuli, Ovliza. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi  Khusus, Dana Bagi  Hasil,  Derajat Desentralisasi,  dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau)”.  Riau :
Universitas Riau.
Jensen,  M.  C  and  Meckling,  W.H.  1976.  Theory  of  the  Firm  :  Managerial  Behavior,
Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360
Juniawan, Made Ari. 2018. “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali”. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018:
1255-1281 . Bali : Universitas Udayana.
Karyadi, Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014. Skripsi (dipublikasikan) . Yogyakarta: Universitas
Negeri Yogyakarta
Kawendar,  Warsito,  Rohman  Abdul,  Handayani  Sri.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik . Semarang: Universitas Diponegoro.
Kuncoro, Mudrajad. 2014. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Permana, Deva Yoga. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah)”.  Diponegoro  Journal  of Accountng  Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-10. Semarang : Universitas Diponegoro.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
Suryana. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal”. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis – Vol 9 No 2 September 2018.

## Tolu, Andri. Een N. Walewangko, Steeva Y.L. Tumangkeng. 2016. “Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16
No. 02 Th. 2016
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
www.depkeu.djpk.go.id
Yovita,  Farah  Marta.  2011.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris  Pada  Pemerintah  Provinsi  Se  Indonesia  Periode  2008-2010.  Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.