Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)

## Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik

## (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
Wewen Kusumi Rahayu *

## Abstrak
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) memiliki ke- wenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah  adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pemba- ngunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisi- pasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan  ini membahas mengenai analisis kebijakan PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari tulisan  ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di BP3AKB dan  mengetahui hal-hal yang memiliki kecenderungan di dalam PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal-hal yang cenderung mempen- garuhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh BP3AKB  adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.
Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Analisis Gender, Nilai Budaya

## Abstract
Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency has authorities which one of them is to empower women. One of the strategies established by the Government is the Gender Mainstreaming (GM). GM is a strategy implemented in order to achieve gender equality through equal access, participa- tion, control, and benefits as the impact of the development. This paper discusses the policy analysis of GM in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The purpose of this paper is to analyze policy that is responsive to gender in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency and acknowledge the issues related to Gender Mainstreaming in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The anal - ysis technique used was the Gender Analysis Pathway (GAP).
The result of the research showed that the gender mainstreaming policies implemented by BP3AKB of Central Java province still could not overcome gender problems. Gender mainstreaming is influenced by several factors, such as; custom values, the willingness and ability of women in achieving gender equality, and the presence of mass media. This is suggested that there should be a special approach toward women to encourage them to be open minded and not to be constrained by traditional values in assuring the success of the gender mainstreaming program in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency.  Moreover, the involvement of community leaders such as traditional and religious leaders should be engaged in order to make this program works successfully.
Keywords: Gender Mainstreaming, Gender Analysis, Cultural Values
*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Andalas wewen_kr@yahoo.com

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik
Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476

## I. Pendahuluan
Salah satu tujuan pembangunan na- sional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya pening- katan peranan perempuan dalam pemba- ngunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Un- dang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa In- donesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesem- patan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.
Pada perkembangannya, dalam ke- hidupan bermasyarakat masih saja dite-mu- kan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendi-dikan masih banyak perempuan yang putus seko- lah dari pada laki-laki. Alasan pendukung dari kondisi tersebut adalah asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengen- yam pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki, karena kaum perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga yang dianggap tidak membutuhkan kecerdasan berpikir.
Disadari atau tidak, pendapat dan cara pandang masyarakat seperti itu jus-
tru menjadi penyebab awal munculnya diskri-minasi terhadap perempuan dan laki-laki. Cara pandang masyarakat yang meng-utamakan laki-laki daripada perem- puan menjadi penyebab munculnya be- berapa kondisi yang memarginalkan salah satu pihak. Tidak aneh rasanya, jika kemu- dian banyak kita temukan berbagai bentuk diskriminasi. Misalnya saja, adanya pela- belan terhadap perempuan dan laki-laki, banyaknya perempuan yang jadi korban kekerasan serta seringnya diskriminasi ter- hadap perempuan.
Kondisi seperti ini menuntut adanya aksi konkret dari stakeholders agar tercip- ta keadilan bagi perempuan dan laki-laki sehingga bisa mewujudkan tujuan pem- ba-ngunan. Salah satu aksi tersebut ada- lah berupa mewujudkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang disebut dengan gender. Dalam mewu-jud- kan kesetaraan gender, tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhas- ilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan proses perumusan kebijakan publik yang tentunya akan berdampak dalam aplikasinya dalam masyarakat. Naskah ini akan memaparkan proses pengarustamaan gender dalam kebi- jakan publik sebagai upaya untuk mewu- judkan kesetaraan gender, dengan judul “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik  (Studi Kasus di BP3AKB
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)

## Provinsi Jawa Tengah)”.

## II. Kajian Literatur
Konsep Gender dan Jenis Kelamin Istilah ” gender ” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (Nugro- ho, 2008:2) untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisiannya yang bersifat sosial budaya dengan pen- difinisian  yang  berasal  dari  ciri-ciri  fisik biologis. Ann Oakley (Nugroho, 2008:3) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara la- ki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Gender tidak bersifat universal na- mun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demiki- an, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: (Gallery dalam Nugroho, 2008:6)
1. Gender tidak identik dengan jenis ke-
lamin.
2. Gender merupakan dasar dari pem-bagian kerja di semua masyarakat.
Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebe- narnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tem- pat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bang- sa, budaya, status sosial, pemahaman ag- ama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.
Perbedaan gender dengan jenis ke- lamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1 Perbedaan Gender dengan Jenis Ke-
lamin No Gender Jenis Kelamin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buatan manusia Bukan kodrat Dapat diubah Dapat dipertukarkan
Tergantung pada waktu Tergantung  pada  budaya setempat
Ciptaan Tuhan Merupakan suatu ko- drat
Tidak dapat diubah Tidak  dapat  dipertu - karkan Berlaku disepanjang zaman Berlaku dimana saja
Sumber:www.undp.or.id/pubs, Senin 30 November 2015

## Keadilan dan Kesetaraan Gender
Keadilan Gender ( Gender Equity ) menurut Faqih adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (2008; 12). Agar perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-la- ki dapat terwujud, maka diperlukan lang-
kah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, be- ban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
Kesetaraan Gender (Gender Equali- ty) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manu- sia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial bu- daya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut (2008; 12). Kese- taraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesem- patan berpartisipasi, dan kontrol atas pem- bangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
Memiliki akses dan partisipasi be- rarti memiliki peluang atau kesempatan un- tuk menggunakan sumber daya dan memi- liki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sum- ber daya tersebut. Memiliki kontrol be- rarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

## Permasalahan Ketidakadilan Gender
Ketertinggalan perempuan menc- er-minkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perem- puan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi Kenya-taannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidak adilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki
Pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara la- ki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai keti- dakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat be- lum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibat- kan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terh- adap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan diband- ingkan laki-laki.
Faqih (2008; 12) menyatakan, keti- dakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki mau- pun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Selanjutnya Achmad M. (dalam
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
Faqih, 2008;13), menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perem- puan; misalnya marginalisasi, subordinasi , stereotipe/pe-labelan negatif sekaligus per- lakuan diskri-minatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manisfestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah- kan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.
Menurut Riant Nugroho (2008;9), ketidakadilan gender dapat berupa: 1. Marginalisasi.
Proses marginalisasi (peminggiran/ pemiskinan) yang mengakibatkan ke- mis-kinan, banyak terjadi dalam mas- yarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman dan eksploitasi. Pemiskinan atas per- empuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Contohnya, banyak pekerja per- empuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan sep- erti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perem- puan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-la- ki.
Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perem- puan diambil alih oleh mesin yang um- umnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.
Di Jawa misalnya, revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru dilakukan oleh laki-laki; pekerjaan memotong padi dengan peralatan sabit dan mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan ket- erampilan yang diasumsikan dimiliki oleh laki-laki, dan hal ini menyebabkan tergantikannya tenaga dan keterampilan perempuan dalam pertanian dengan alat panen ani-ani. Oleh karena itu tenaga perempuan diasumsikan lebih tepat di- gunakan untuk usaha konveksi dan pe- luang menjadi pembantu rumah tangga. 2. Sub-ordinasi.
Sub-ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis ke- lamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainn- ya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan per- an perempuan lebih rendah dari laki-la- ki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum per- empuan sebagai sub-ordinasi dari kaum laki-laki. Kenya-taan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hen- dak mengikuti tugas belajar, atau hen- dak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu mendapat izin dari istri.
3. Pandangan stereotipe (pelabelan).
Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan keti- dakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskri-minasi dan berbagai ketidakadilan yang meru- gikan kaum perempuan. Misalnya pan- dangan terhadap perempuan yang tu- gas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan peker- jaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingk- up ru-mah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emo- si-onal dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perem- puan dan laki-laki berbeda, namun stan- dar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan.
Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seper- ti berpolitik, bisnis atau birokrat. Se- mentara label laki-laki sebagai pencari nakah utama, ( breadwinner ) mengaki- batkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak
diperhitungkan.
4. Violence (kekerasan).
Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat per- bedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas men - tal psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non  fisik,  seperpti  pelecehan  seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-ma- cam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetang- ga, atau majikan.
5. Beban Kerja Ganda.
Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ker- ja ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegia- tan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Bagi per- empuan yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus menger- jakan pekerjaan rumah tangga.
Perempuan dengan ekonomi lemah memiliki peran ganda yang mereka emban, yaitu sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
untuk keluarga. Selain itu, penghasilan per- empuan hanya dianggap sebagai “peng- hasilan tambahan” bagi rumah tangganya. Perempuan dengan ekonomi lemah juga kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, karenan fasilitas publik di pedesaan masih minim dan bagi mereka yang tinggal di perkotaan juga harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkannya.

## Kemauan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi salah satu faktor yang menye-bab- kan pola pikir masyarakat semakin maju. Kaum laki-laki dan perempuan berlom- ba-lomba untuk mencari ilmu dan juga pel- uang untuk mencerdasakan kehidupannya. Masyarakat yang telah mampu berpikir maju juga berupaya merubah kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan da- lam kehidupan bermasyarakat antara la- ki-laki dan perempuan.
Upaya yang dilakukan guna meng-hapuskan ketidakadilan gender ada- lah dengan melaksanakan suatu strategi yang disebut dengan Pengarusutamaan Gender.
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pemba-ngu- nan yang dilakukan untuk mencapai kese- taraan dan keadilan gender, melalui pengin- tegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelak-sanaan, pe- mantauan dan evaluasi dari seluruh kebija- kan, program, proyek dan kegiatan di berb- agai bidang kehidupan dan pembangunan.
Dalam Inpres No. 9 tahun 2000 lebih se- derhana dimaksudkan bahwa PUG adalah strategi yang dibangun untuk menginte- grasikan gender menjadi satu dimensi inte- gral dari perencanaan, penyusunan, pelak- sanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan na- sional.
Tujuan PUG diantaranya adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami mar- ginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa  perempuan dan laki-la- ki memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensi-tivitas gender berb- agai pihak. Tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memper- oleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG).
Dengan melakukan PUG, dapat di- identifikasi kesenjangan gender, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan gen- der. Tujuan akhir dari PUG adalah mem- persempit dan bahkan meniadakan kesen- jangan gender. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangu- nan dapat dilaksanakan dengan mempertim- bangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pemba-ngunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perem- puan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluangnya juga semakin be- sar. Pembangunan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dituntut untuk bisa memanfaatkan
peluang ini, sehingga diharapkan mampu menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kes- ejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas.
Penyelenggaraan PUG mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gen- der maupun pemenuhan kebutuhan strat- egis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial yang diperankan oleh mereka untuk mere- spon kebutuhan jangka pendek. Misalnya perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pe- layanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih dan pember- antasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan-kebutuhan per- empuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan di dalam pembagian per- an, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Kebutuhan strat- egis gender ini, misalnya perubahan atau penyempurnaan hukum, dan persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama.
Badan Pemberdayaan Perem- puan, Perlindungan Anak dan Keluar- ga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Kondisi kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah masih sangat mem- prihatinkan. Hal ini diantaranya bisa dilihat dari data kekerasan berbasis gender berikut:

## Tabel 2 Data Kekerasan Berbasis Gender di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
No Jenis Kekerasan Korban L % P % 1 KDRT 33 5,69 547 94,31 2 Perkosaan 8 3,96 194 96,04 3 Trafficking 0 0,00 42 100,00 4 Penelantaran 13 18,57 57 81,43
Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2016
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ke- kerasan berbasis gender masih banyak di- alami oleh perempuan daripada laki-laki. Untuk korban kekerasan terhadap anak- anak juga banyak dialami oleh anak-anak perempuan daripada anak laki-laki seperti data berikut:

## Tabel 3
Data Kekerasan pada Anak-anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
NO Jenis Ke - kerasan Korban L % P % 1 Fisik 34 20,99 128 79,01 2 Seksual 7 1,92 357 98,08 3 Psikis 10 10,99 81 89,01 4 P e n e l a n - taran 11 40,74 16 59,26
Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2016
Pada bidang pendidikan, angka pu- tus sekolah siswa SLTA juga masih banyak dialami oleh siswa perempuan diban-ding- kan dengan siswa laki-laki, seperti data berikut:
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)

## Tabel 4
Data Siswa yang Putus Sekolah Lanju- tan Tingkat Atas (SLTA) di Provinsi Jawa Tengah
NO Tahun SLTA/MA L % P % 1 2011/2012 2.682 50,82 2.595 49,18 2 2012/2013 2.493 48,11 2.689 51,89 3 2014/2015 2.293 48,15 2.469 51,85
Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2016
Data tersebut mengindikasikan bah- wa masih belum terwujudnya kese-taraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Banyak hal yang menjadi penyebab kondisi ini. An- tara lain, masih kurangnya perhatian aktor pembuat kebijakan terhadap permasalahan gender dan masih kuatnya pengaruh nilai budaya yang menganggap kaum laki-laki lebih superior dibandingkan kaum perem- puan.
Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dibentuk suatu lembaga guna mendukung tugas Gubernur Jawa Tengah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Lembaga tersebut adalah Badan Pemberdayaan Per- empuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang merupakan unsur lembaga teknis daerah (Lemtikda) yang berkedudukan di bawah dan bertang- gung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.
Di dalam profil BP3AKB dapat ditemukan Visi dari BP3AKB yaitu ”menja- di lembaga terdepan dalam mewujudkan ke- setaraan dan keadilan gender, kesejahteraan
dan perlindungan anak dan keluarga kecil bahagia dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menyusun misi sebagai berikut:
1.  Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan.
2.  Meningkatkan kualitas hidup perem- puan, anak dan keluarga.
3.  Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4.  Mewujudkan perlindungan bagi perem- puan dan anak.
5.  Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
6.  Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pemgambilan keputusan.
7.  Meningkatkan pengelolaan informasi tentang pemberdayaan perempuan, per- lindungan anak dan keluarga berencana yang akuntabel.
8.  Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pem- ber-dayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
Tugas pokok dari BP3AKB ada- lah melaksanakan penyusunan dan pelak- sa-naan kebijakan daerah di bidang pem-berdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga se- jahtera di Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perem- puan, perlindungan anak, dan kelu-arga berencana, maka BP3AKB memiliki fungsi sebagai (Profil BP3AKB, 4):
1.  Perumusan kebijakan teknis bidang
pemberdayaan perempuan, perlin- du-ngan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
2.  Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pem- berdayaan perempuan, perlindu-ngan anak, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera.
3.  Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan per- em-puan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingk- up Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4.  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, per-lindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
5.  Pelaksanaan kesekretariatan badan.
6.  Pelaksanaan tugas lain yang diberi- kan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Keberadaan struktur PUG yang memuat stakeholders cukup menjadi gam- baran, bahwa pemerintah telah memulai upaya mewujudkan pengarus utamaan gen- der. Proses ini juga melibatkan perempuan dalam struktur pelaksana dan juga pem- buat kebijakan. Misalnya, pada struktur BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, dikepalai oleh perempuan. Kondisi ini diasumsikan, bahwa perem-puan sebagai pihak yang ser- ing dinomor duakan telah memilki keingi- nan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Perem-puan dianggap mampu mewujudkan dan mensukseskan PUG ini, karena per- empuan telah memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan structural yang dapat menajdi factor pendorong kesuksesan PUG.
Kondisi ini diharapkan mampu mengha- puskan bentuk diskri-minasi yang masih diterima oleh perempuan.

## Penerapan Gender Analysis Pathway
Gender Analysis Pathway atau GAP merupakan salah satu metode analisis gender yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat akses, peran, manfaat, dan kontrol yang diper- oleh oleh laki-laki dan perempuan secara terpisah di dalam program-program pem- bangunan. GAP dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasio-nal (Bap- penas) mulai tahun 2000 dengan berdasar kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG. GAP meliputi proses analisis kebija- kan responsif gender, formulasi kebijakan responsif gender, rencana aksi responsif gender, pelaksanaan rencana aksi, dan pe- mantauan evaluasi.
Melalui GAP inilah, maka BP3AKB mampu menemukan penyebab terjadinya kondisi kesenjangan gender. Hal yang pal- ing mendasar adalah besarnya pengaruh nilai-nilai adat yang masih menempatkan perempuan lebih rendah atau tertinggal dar- ipada laki-laki. Kuatnya nilai adat yang tanpa disadari masih dipegang kuat hingga saat ini, membuat perempuan takut un-
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
tuk menentangnya. Ketakutan perempuan tersebut menyebabkan ketidakmampuan perem-puan untuk keluar dari kondisi keti- daksetaraan gender. Kondisi ini diperparah dengan adanya sikap tidak mau untuk me- nentang nilai-nilai adat tersebut.
Mengetahui bahwa nilai-nilai adat menjadi penyebab terbesar tidak mau dan tidak mampunya perempuan mewujudkan kesetaraan gender, menjadikan BP3AKB lebih fokus dalam menghadapi kondisi ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh BP3AKB adalah pendekatan hubungan personal. Pendekatan ini dilakukan dengan mengenalkan secara perlahan mengenai konsep peran antara perempuan dan la- ki-laki. Bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki memiliki peran dan fungsi yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-sa dan bernegara. Menekankan kepada perempuan, bahwa hasil pemban- gunan harus mampu diakses dan dinikmati manfaatnya secara bersama-sama dengan laki-laki. Serta meyakinkan perempuan bah- wa mewujudkan kesetaraan gender tidaklah sama dengan sikap menentang nilai-nilai adat yang dipegang teguh selama ini. Bah- wa sebenarnya, kesetaraan gender itu adalah hak yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.
Sayangnya, hingga saat ini BP3AKB masih belum berhasil mewujudkan kese- taraan gender. Penyebab utamanya adalah BP3AKAB masih kesulitan dalam mengu- bah pola pikir masyarakat, khususnya per- empuan. Bukanlah hal yang mudah untuk mengajak perempuan dan laki-laki agar mampu berpikir secara lebih rasional den-
gan tetap menghormati nilai-nilai adat. Kesetaraan gender tidak akan berhasil di- capai, apabila khususnya perempuan tidak mau keluar dari ketidakmampuan mewu- judkan kesetaraan untuk ikut berkontribusi dalam pem-bangunan.

## Kemampuan Perempuan dalam Mewujud- kan Kesetaraan Gender
Banyak hal yang menyebabkan keti- daksetaraan gender di tengah-tengah mas- yarakat. Konstruksi gender yang tidak se- tara antara laki-laki dan perempuan berakar pada berbagai faktor, yaitu:  budaya, pendi- dikan, pemahaman ajaran agama, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ideologi negara tentang gender. Harus diakui bahwa konstruksi gender merupakan sebuah hal yang sangat kompleks, dan pernyataan ten- tang faktor-faktor yang mempengaruhi kon- struksi gender ini tidak bermaksud untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut.

## Pengaruh Tata Nilai, Adat Istiadat dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
Sebenarnya, kita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan ke- sempatan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi masih banyak  kendala budaya dan struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dan kekuasaan. Kita dapat melihat lingkun- gan dan struktur budaya tidak banyak men- dukung terciptanya partisipasi penuh dari perempuan dalam dunia politik maupun dalam mengambil keputusan.
Dalam budaya Jawa, banyak is-
tilah-istilah yang menggambarkan posi- si perempuan dan laki-laki. Istilah-istilah itu sudah tertanam dalam hati masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Contohnya, dalam istilah Jawa ada menyebutkan bahwa istri sebagai kanca wingking , artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tang- ga, khususnya urusan anak, memasak, men- cuci dan lain-lain.
Istilah lain bagi para istri, yaitu bah- wa seorang istri harus bisa manak , macak , masak . Seorang istri itu harus bisa mem- berikan keturunan, harus selalu berdandan untuk suaminya dan harus bisa memasak untuk suaminya. Istilah lain yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni dapur, pupur, kasur, dan sumur dilekatkan pada perempuan, dengan maksud perem- puan harus bisa menguasai masalah dapur, dandan, kebersihan rumah dan masalah keturunan.
Istilah-istilah tersebut cenderung di- maknai negatif, sehingga berawal dari isti- lah ini menyebabkan perempuan mendapat- kan perlakuan yang tidak baik. Tidak jarang perempuan dianggap hanya sebagai pekerja rumah tangga dan tidak cocok bekerja di sektor publik. Pemikiran ini menyebabkan ketidaksetaraan gender di tengah-tengah masyarakat.
Citra, peran dan status sebagai per- empuan, telah diciptakan oleh budaya. Ci- tra bagi seorang perempuan seperti yang diidealkan oleh budaya, antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh “melebihi” laki-laki. Peran yang di- idealkan seperti pengelola rumah tangga,
sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut dan ibu yang mampu mendidik anak-anak. Citra yang dibuat untuk laki-laki antara lain, “serba tahu”, sebagai panutan harus “lebih” dari perempuan, rasional, dan agresif. Peran laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, “mengayomi”, sedangkan status idealnya adalah kepala keluarga (Raharjo, dalam www. Perpus-takaan.uns.ac.id/jurnal, diak- ses pada Senin 30 November 2009).
Kuatnya budaya partriarkhi ser- ing-kali membakukan peran-peran sosial, ekonomi dan politik yang cende-rung me- marjinalkan atau bahkan disk-riminatif ter- hadap salah satu jenis kelamin. Kondisi semacam ini, ternyata telah melemahkan upaya menggali dan mengembangkan diri untuk menjadi kekuatan dalam meng-ha- dapi persoalan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Di dunia pendidikan dapat dilihat adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih penting melanjutkan sekolah dari pada anak perempuan. Sehingga pada keluarga miskin banyak ditemukan angka putus sekolah yang dialami oleh anak perempuan daripada anak laki-laki.

## Kesediaan dan Kemauan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.
Dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang menyebutkan perempuan hanya ber- tanggung jawab untuk mengurus masalah rumah tangga saja, maka hal ini membuat perempuan menjadi takut untuk menolak ketidakadilan gender yang terjadi. Keban- yakan dari perempuan ini memiliki ting-
Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
kat pendidikan yang rendah diban-dingkan dengan laki-laki, sehingga pengetahuan dan cara berfikir perempuan masih cenderung tertinggal dari laki-laki. Hal ini menyebab- kan perempuan tidak berani menentang ke- budayaan yang berkembang di masyarakat, sehingga sikap perempuan yang cenderung diam ini menyebabkan ketidakadilan gen- der semakin banyak dan mudah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## Keberadaan Media Massa.
Keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik, seringnya menam-pil- kan perempuan dengan peran sosial yang terbatas, tipikal, objek seksual dan tidak proporsional. Penggambaran perempuan seperti itu sudah mengarah kepada bentuk penindasan dan kekerasan (Fry, dalam Sa- triyani, 2009; 427). Televisi sebagai media yang banyak dinikmati oleh masyarakat cenderung menampilkan siaran dan ton- tonan yang mendukung terjadinya ketida- kadilan gender, seperti di beberapa adegan di sinetron.
Televisi merupakan salah satu media yang berpengaruh besar dalam masalah ketida- kadilan gender karena (Littlejohn, Shoe- maker dalam Satriyani, 2009; 427) : a.  Posisi strategis media massa terutama televisi sebagai agen sosialisasi ideol- ogis suatu nilai-nilai tertentu di mas- yarakat. Televisi juga dinilai memiliki nilai lebih daripada media massa lainn- ya yaitu nilai audio-visualnya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang lanjut usia. b.  Masih kurangnya kajian komunikasi
massa yang memfokuskan kepada ma- salah kekerasan terhadap perempuan di media massa.
Beberapa factor di atas menggambarkan bahwa, meski perempuan telah mau keluar dari bentuk ketidakadilan yang ada, akan tetapi beberapa hal menyebabkan mereka tidak mampu untuk benar-benar mewu- judkan kesetaraan gender tersebut. Meski telah banyak perempuan dengan kecerdasan yang patut diperhitungkan, namun tidak sedikit dari mereka yang masih terbelenggu oleh budaya yang membesarkannya. Nilai- nilai budaya seringnya lebih kuat mem- pe-ngaruhi sikap perempuan dan laki-laki daripada kecerdasan serta kemampuan ber- pikir rasionalnya. Keterbelengguan oleh nilai-nilai budaya ini, membuat perempuan tidak mampu mendobrak tra-disi dan takut melanggar nilai-nilai budaya yang ada.
Ketidakmampuan yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan perempuan “melupakan” kemauannya untuk mewujud- kan kesetaraan dan keadilan gender. Ketika kebanyakan perempuan masih berdiam diri di tengah ketidakmampuannya, maka secara tidak langsung perempuan-perempuan yang bersikap seperti ini telah menyebabkan den- gan sendirinya ketidakadilan gender di ten- gah-tengah masyarakat.

## IV. Penutup
Keadilan  dan kesetaraan antara pe-rempuan dan laki-laki merupakan salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Kes- etaraan tersebut dapat dilihat dari kemam- puan dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam mengakses,

## Daftar Pustaka
Amirin, Tatang. M. 2001. Pokok-pokok Teori Sistem . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: INSIST- Press.
Nugroho, Riant.D .2008. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yog- yakarta: Pustaka Pelajar.

## Profil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008.
Satriyani, Siti Hariti. 2009. Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana.
mengotrol, berpartisipasi dan berperan di dalam proses pembangunan.
Dalam berbagai kondisi masih ser- ing ditemukan ketidakadilan dan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki. Khususnya dalam pembagian peran akibat adanya konstruksi budaya di tengah-ten- gah masyarakat. Konstrusi budaya tersebut melahirkan suatu konsep yang disebut den- gan Gender.
Upaya yang dilakukan guna mewu-judkan kesetaraan gender adalah dengan melakukan Pengarusutamaan Gen- der (PUG) pada semua lini kehidupan mas- yarakat. Salah satu alat analisnya adalah Gender Analysis Pathway (GAP). GAP dikeluarkan oleh Bappenas untuk menja- di acuan bagi lembaga pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan. GAP juga digunakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai keadilan dan kes- etaraan gender.
Munculnya PUG sebagai suatu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender masih belum diiringi dengan ke- mampaun perempuan itu sendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perem- puan yang mau mewujudkakn kesetaraan gender terkadang menjadi pasrah dan tidak mampu melawan kondisi yang seolah me- legalkan ketidakadilan gender tersebut. Hal ini terutama berkenaan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Kemauan perempuan dalam mewu- judkan kesetaraan gender tanpa diiringi dengan kemampuan untuk lepas dari kondi- si yang “melegalkan” ketidaksetaraan gen- der, maka ini tentu saja bermakna bahwa perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka berada pada kondisi yang tidak setara.

## Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)

## Undang-Undang
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemban- gunan Nasional
Kebijakan Departemen Dalam Negeri Tentang Pengarusutamaan Gender.

## Website
www.accessindo.or.id/documents/Mei 2007,Senin;30 November 2009:11.45 WIB