## IMPLEMENTASI PERKARA PRODEO BAGI ASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Eka Susylawati (Dosen STAIN Pamekasan/e-mail: aldy.adek@yahoo.co.id)
Abstrak:  Indonesia  adalah  negara  hukum  (rechsstaaat) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi  hak  asasi  manusia.  Persamaan  di  hadapan  hukum memiliki  arti  bahwa  semua  orang  memiliki  hak  untuk diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum  (equality  before  the  law). Persamaan  perlakuan  di  hadapan  hukum  tersebut  berlaku  bagi setiap  orang  tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang  suku, agama,  ekonomi  atau  keturunan,  untuk  memperoleh  keadilan melalui  lembaga  peradilan.  Dalam  hukum  acara  perdata  orang yang  mengajukan  perkara  harus  membayar  biaya  perkara  yang harus  dibayar  pada  waktu  pendaftaran.  Namun  tidak  semua orang  mempunyai  kemampuan  ekonomi  yang  memadai (miskin). Dalam hukum acara perdata terdapat pengeculian bagi yang  miskin  dapat  mengajukan  perkara  prodeo  dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh  Kepala  Desa  atau  Lurah.  Namun  ternyata  anggaran  yang disiapkan oleh negara dalam anggaran DIPA pengadilan agama Pamekasan  tidaklah  memadai  sehingga  setiap  tahunnya hanyalah  30  perkara  saja.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  sebanding dengan  jumlah  perkara  yang  diputus  oleh  pengadilan  agama Pamekasan setiap tahunnya yang rata rata 1000 lebih perkara.
Kata Kunci: Perkara Prodeo, Masyarakat Miskin

## Eka Susylawati
Abstract :  Indonesia  is  a  state  of  law  (recthsstaat)  that  guarantees  the public  equity  before  the  law  ignoring  the  backgrounds  differences.  In  civil law, there is an exception for poor people. They may purpose a free-cost case by  attaching  a  notification  letter  issued  by  chief  of  village.  The  focuses  of study  are  the implementation of  free-cost case  for poor  people  and  how  the judges decide the case in Religious Court of Pamekasan. The data collection techniques are interviews with the judges and sides purposing free-cost case, observation,  documentation  of  sentences/verdict.  The  result  of  study indicates the government budget (DIPA)  on free-cost budget is low. There are  only  30  (thirty)  free-cost  cases  annually.  Generally,  a  free-cost  case  is still  unknown  by  the  public.  Unfortunately,  the  judge’s  decisions  are normative  and  economic  reason  becomes  the  single  opinion  to  grant  or  to deny  a  free-cost  case.  The  economic  level  indicators  are  identified  through occupation, earnings, and properties.
Keywords: Perkara Prodeo (a free-cost case), Masyarakat Miskin (poor people)

## Pendahuluan
Negara Indonesia sebagai negara hukum dijabarkan lebih lanjut  dalam isi pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  a.  Pasal  27  ayat  (1)  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  kedudukan yang  sama  dan  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan  tersebut  tanpa  terkecuali,  b.  Pasal  28  ayat  (1)  menjamin  bahwa setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum c. Pasal 28 ayat (2)  menjamin  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum  dan  hak untuk  tidak  dituntut  atas  dan  hukum  yang  berlaku  surut  sebagai  hak  asasi manusia yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan apapun.  Jaminan negara ini kemudian  dijabarkan  dalam  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
Penerapan  prinsip  equality  di  atas  dapat  dipandang  sebagai  landasan paling  hakiki  dalam  kekuasaan  kehakiman.  Dalam  prinsip  ini  kekuasaan kehakiman  dituntut  memberikan  berbagai  hak  (kepentingan)  individual  yang terlibat  dalam  suatu  perkara  dan  keseimbangan  antara  hak  hak  individual tersebut dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
Manusia sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan tidak bisa  lepas  dari  perselisihan  ataupun  sengketa.  Dan  hukum  telah  memberikan jalan bahwa jika terdapat pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berkompeten. Tujuan dilakukannya gugatan adalah  untuk  mendapatkan  perlindungan  hak  serta  perlindungan  hukum  dari pengadilan.
Ironisnya  tidak  semua  anggota  masyarakat  mampu  dan  mengenal hukum.  Dalam mengajukan perkara ke  pengadilan sering kali  dihadapkan pada aturan  dan  bahasa  hukum  yang  kadang  terkesan  kaku  dan  prosedural.  Dalam tahapan  litigasi  maupun  non  litigasi  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan  aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak  pengadilan  padahal  bisa  jadi  hanya  karena  tidak  memenuhi  aspek prosedural hukum
Salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  perdata  adalah  “berperkara dikenakan biaya” Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  jo  pasal  121  dan  pasal  182  HIR.  Adanya  biaya  yang  harus ditanggung  oleh  pihak  yang  mengajukan  perkara  merupakan  konsekwensi  dari hukum perdata yang merupakan hukum perseorangan (privat). 1
Dalam  realitanya  tidak  setiap  orang  mampu  untuk  membayar  biaya perkara  jika  berniat  untuk  menyelesaikan  masalahnya  di  pengadilan  karena golongan  masyarakat  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara,  juga  harus mendapatkan  pelayanan  hukum  yang  sama  termasuk  dalam  hal  beracara  di pengadilan.  Golongan  masyarakat  ini    sudah  sepatutnya    mendapat  bantuan hukum  dalam  hal  beracara  di  pengadilan,  yakni  dengan  jalan  mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara. 2 Hal ini sesuai dengan pasal 237 HIR yang menyatakan  barang  siapa  hendak  berperkara,  baik  sebagai  penggugat  atau tergugat  tetapi  tidak  mampu  untuk  membayar  ongkos  perkara,  dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”. 3
Ketentuan  tersebut  diperkuat  oleh  pasal  57  Undang  Undang  tentang Kekuasaan  Kehakiman  jo  pasal  60  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa  setiap orang yang tersangkut perkara  berhak  memperoleh  bantuan  hukum  dan  negara  menanggung  biaya
1 M  Yahya  Harahap,  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  (Jakarta  :  Sinar Grafika, 2007) hlm. 69 Dalam kaitannya dengan penelitian ini haruslah dikaitkan dengan hukum perdata formil (hukum proses) dan bukan hukum perdata materiil. Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa, 1993) hlm. 9
2 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika,2004)  hlm. 37
3 Ibid.

## Eka Susylawati
perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu  dan  juga mengatur bahwa di setiap  Pengadilan  dibentuk  Pos  Bantuan  Hukum  untuk  pencari  keadilan  yang tidak  mampu  dalam  memperoleh  bantuan  hukum.  Dalam  ayat  berikutnya disebutkan  bahwa  bantuan  hukum  tersebut  diberikan  secara  prodeo  (cuma cuma)  pada  semua tingkat peradilan  sampai  putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lebih  lanjut  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  Secara  Prodeo.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  tidak menggunakan istilah orang miskin melainkan istilah “pencari keadilan yang tidak mampu  yang  memerlukan  jasa  hukum  advokat  untuk  menangani  dan menyelesaikan  masalah hukum”
Ironisnya  niat  mulia  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Walaupun  tidak  ada  hambatan  lagi  dalam masalah  utama  keuangan  karena  bebas  biaya  perkara  namun  akses  masyarakat miskin  dan  termarjinalkan  ke  pengadilan  masih  mengalami  kesulitan.  Masalah tersebut  adalah    masalah  pendidikan  yang  tidak  memadai,  ongkos  transportasi untuk  datang  ke  pengadilan  dan  terutama  kurangnya  akses  pengetahuan  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  bahwa  di  pengadilan  sudah  dianggarkan  untuk berperkara secara prodeo.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eka  Susylawati  dkk pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Pamekasan sebagian besar perkara yang diputus  adalah  perkara  perceraian,  yang  meliputi  cerai  talak  dan  cerai  gugat. Salah satu kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian diatas bahwa baik suami dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan istri pada umumnya belum  memiliki  kemampuan ekonomi yang memadai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari profil    pihak  pihak  yakni  mayoritas  adalah  orang  pedesaan  yang  memiliki pendidikan  yang  rendah,  bercerai  dalam  usia  muda  (mayoritas  dibawah  usia perkawinan  2  tahun)  dan  bekerja  di  sektor  informal  atau  tidak  memiliki pekerjaan. 4
Hasil  penelitian  lainnya  yang  menarik  justru  setiap  tahunnya  lonjakan perkara  justru  terdapat  pada  bulan  Agustus  hingga  bulan  Nopember.    Hal  ini disebabkan  pada  bulan-bulan  tersebut    masyarakat  Pamekasan  sedang  panen
4 Eka  Susylawati,  dkk,  Hasil  Penelitian  Putusan  Verstek  Dalam  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama Pamekasan, DIPA  2011, STAIN Pamekasan, 2011.

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
tembakau  sehingga  masyarakat  memiliki  uang  untuk  melakukan  memproses perceraian. 5
Berdasarkan  uraian di atas ternyata implementasi perkara secara prodeo bagi  masyarakat  miskin  di  pengadilan  agama  Pamekasan    tidak  selalu  dapat terealiasi.  Oleh  sebab  itu  focus  penelitian  adalah  sebagai  berikut  :  Pertama Bagaimana implementasi perkara  prodeo  bagi  masyarakat  miskin  di  pengadilan agama  Pamekasan.  Kedua  bagaimana  mejelis  hakim  mempertimbangkan permohonan secara prodeo yang diajukan oleh masyarakat miskin di pengadilan agama Pamekasan.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama  untuk menganalisis implementasi perkara prodeo bagi masyarakat miskin di pengadilan agama  Pamekasan  dan  kedua  untuk  menganalisis  bagaimana  majelis  hakim mempertimbangkan permohonan secara prodeo yang diajukan oleh masyarakat miskin di pengadilan agama Pamekasan
Kegunaan  penelitian  ini  adalah  bagi  lembaga  legislatif  khususnya  bagi tim  perumus  pembaharuan  hukum  acara  perdata,  khususnya  hukum  acara  di peradilan  agama  diharapkan  memberikan  fakta  bahwa  pengaturan    perkara prodeo   belum  sepenuhnya  berjalan  ideal  sehingga perlu  mereformulasi  aturan yang  berkait  dengan  pemenuhan  hak  hak  masyarakat  miskin  dalam  bidang hukum,  bagi    Pemerintah,  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  fakta  bahwa penyediaan  anggaran  perkara  secara  prodeo  di  pengadilan  agama  dalam anggaran  DIPA  tidaklah  sebanding  dengan  jumlah  masyarakat  miskin  yang memerlukannya,  bagi      Pengadilan  Agama,  khususnya  bagi  yang  memeriksa perkara  prodeo,  penelitian  ini  memberi  masukan  agar  majelis  hakim  dalam memeriksa perkara secara prodeo benar benar memperhatikan tingkat ekonomi dari pihak yang mengajukan mengingat keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah  setiap  tahunnnya  sangatlah  minim  sehingga  benar  benar  diperoleh oleh  masyakarat  yang  benar  benar  membutuhkan,  bagi  dosen  dan  mahasiswa program  Hukum  Perdata  Islam  (HPI)  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAIN) Pamekasan, penelitian ini merupakan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dalam memperkaya khasanah keilmuan.

## Metode Penelitian
Untuk mempermudah penelitian, maka harus ditentukan terlebih dahulu pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  lebih
5 Mahkamah Agung RI, 2009 – 2011. pa.pamekasan.com

## Eka Susylawati
banyak merupakan data kualitatif yaitu proses penelitian yang datanya disajikan dalam  bentuk  verbal  bukan  dalam  bentuk  angka,  yang  semaksimal  mungkin berusaha mengungkapkan realitas asli untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhir dari suatu penelitian. Realitas tersebut adalah dengan menggambarkan implemtasi perkara prodeo dan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan permohonan secara prodeo yang diajukan oleh masyarakat miskin di pengadilan agama Pamekasan.
Pendekatan  tersebut  dipadukan  dengan  rancangan  penelitian  hukum sosiologis  (socio  legal  design), 6 implementasi  perkara  prodeo  bagi  masyarakat miskin. Dengan rancangan penelitian tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan  dan  mengevaluasi  secara  empirik  proses    bekerjanya  hukum dalam kehidupan masyarakat. 7
Jika  dilihat  dari  tujuannya,  jenis  penelitian  ini  dapat  dikategorikan menggunakan  metode  deskriptif.  Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang digunakan dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi,  suatu  sistem  pemikiran ataupun  peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan interpretasi yang tepat.
Dengan  jenis  pendekatan  ini  dimaksudkan  melakukan  studi  deskriptif terhadap  pelaksanaan  perkara  prodeo    dan  bagaimana  majelis  hakim mempertimbnagkan permohonan secara prodeo yang diajukan oleh masyarakat miskin di pengadilan agama.
Bilamana  dilihat  dari  sifatnya, maka  penelitian  ini  termasuk  studi  kasus atau penelitian lapangan.  Diantara ciri-ciri studi kasus adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). 8
Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul  data.  Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  harus  hadir  di  tengah komunitas yang akan diteliti.
Peran  peneliti  adalah  pengamat  penuh,  yang  status  atau  kedudukannya diketahui  oleh  infroman.  Pada  tahap  awal  peneliti  menghubungi  hakim  dan panitera  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  dan  suami  dan  atau  istri  dalam
6 Penelitian  hukum  sosiologis  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  bukanlah  merupakan penelitian  hukum  melainkan  penelitian  sosial  karena  yang  diteliti  adalah  hukum  sebagai  gejala sosial  lihat    Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Surabaya  :  Kencana  Prenada  Media Group, 2008) hlm. 87.
7 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002)  hlm. 34.
8 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung : Pustaka Setia, 2002) hlm. 54

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
perkara  cerai  talak  yang  diajukan  secara  prodeo,  baik  yang  sedang  tahap persidangan maupun telah diputus oleh pengadilan agama, dimana hal tersebut untuk  memperoleh  informasi  atas  implementasi  perkara  prodeo  di  pengadilan agama  Pamekasan.  Dalam  pelaksanaan  wawancara  dan  observasi,  peneliti terlebih  dahulu  telah  memperoleh  persetujuan  sebagai  sumber  informasi sehingga penelitian akan berjalan lancar sesuai dengan harapan
Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa  implementasi  perkara  prodeo  yang  diajukan  oleh  masyarakat  miskin belum berjalan secara ideal. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan  oleh  pemerintah  bagi  masyarakat  miskin  di  kabupaten  Pamekasan. Hal  ini  nampak  dari  jauhnya  perbandingan  antara  jumlah  perkara  dengan ketersediaan perkara yang dapat diprodeokan di pengadilan agama Pamekasan.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  atau tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  dalam  2  (dua)  kategori,  yaitu data primer dan data sekunder.  Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat, 9 yang  dalam penelitian  ini diperoleh dari    hakim  dan  panitera  pengadilan  agama  Pemekasan  dan    suami  dan  atau isteri  yang  mnegajukan  perkaranya  secara  prodeo.    Sumber  primer  lain  yang tidak kalah pentingnya adalah  data  dari beberapa putusan yang diajukan secara prodeo    di  Pengadilan  Agama  Pamekasan.    Data  tersebut  diambil      secara sampel    purposif   (dilakukan   secara   sengaja)   sesuai      dengan kebutuhan. 10
Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  kelengkapan  dari  data  primer yaitu  dengan  membaca,  memahami  dan  sekaligus  membandingkan  peraturan perundang-undangan  antara  lain    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, Undang- Undang  Nomor  3    Tahun  2004  tentang  Kekuasaaan  Kehakiman  jo  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2008,  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.
Instrumen  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan observasi, dokumentasi  dan wawancara. Observasi  yang dilakukan oleh peneliti
9 Soerjono Soekamto,  Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1982) hlm. 12
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm., 127-128.

## Eka Susylawati
termasuk  observasi  partisipatif.  Dengan  observasi  partisipatif,  peneliti  harus banyak  memainkan  peran  selayaknya  yang  dilakukan  oleh  subyek  penelitian. 11
Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan  tehnik  observasi  secara  terbuka  dan diketahui  oleh  subyek  penelitian,  sedangkan  subyek  penelitian  dengan  sukarela memberikan  kesempatan  kepada  pengamat  untuk  mengamati  peristiwa  yang terjadi.
Jenis wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview). 12 Yang dinaksud dengan wawancara mendalam adalah teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  bertanya  secara  bebas  kepada  interviewee (orang  yang  sedang  diwawancarai),  namun  didasarkan  pada  panduan  atau pedoman wawancara yang sebelumnya  telah  dibuat.  Tujuan  wawancara  dengan pola demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.
Metode  dokumentasi    yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel yang  berupa  catatan,  transkrip,    agenda,    berkas-berkas    dan    setiap    bahan tertulis.      Dalam  hal  ini  Peneliti    melakukan  metode  dokumentasi  dengan  cara mencari  dan  mengumpulkan  serta  menelaah  dari  sumber–sumber  yang  yang berkaitan  dengan  putusan-putusan  yang  diajukan  secara  prodeo  di  pengadilan agama  Pamekasan,   yang mendasari pada alasan  perselisahan dan  pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan.
Analisis  data  adalah  proses  pelacakan  dan  pengaturan  data  secara sistematis  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan  dan  bahan-bahan  lain  yang dikumpulkan  untuk  meningkatkan  pemahaman  terhadap bahan-bahan  tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain 13 . Sedangkan  tahapan  analisisnya  adalah  cheking,  organizing  dan  coding, Cheking digunakan untuk mengetahui kelengkapan data yang diperlukan dalam pengajian  data.  Sedangkan  organizing  digunakan  untuk  mengtahui  kesesuaian data  yang    diperoleh  dengan    fokus  penelitian,    dan  coding    adalah    proses pemilahan data.
Analisis  data  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyederhanakan  hasil olahan data sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Dan dalam menganalisis data  jenis data yang  diperoleh   harus  diperhatikan. Karena data  yang  diperoleh
11 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung : Pustaka Setia, 2002) hlm. 123.
12 Soerjono Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 231
13 Arifin.  Penelitian Kualitatif, hlm. 84

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
berupa data kualitatif maka dalam proses analisisnya menggunakan analisis non statistik. 14
Untuk  menjaga  validitas  data,  maka  peneliti  mengecek  temuan  dengan menggunakan  teknik  pengecekan  perpanjangan  kehadiran  peneliti,  ketekunan penelitian, triagulasi dan pemeriksaaan sejawat.
Tahap  –tahap  penelitian  adalah  menjajagi  lapangan  dengan  maksud mengetahui  secara  lebih  meyakinkan  kesesuaian  tema  dengan  lokasi  penelitian, melakukan  observasi  dan  wawancara  mendalam  sekaligus    mempelajari dokumentasi pendukung dan tahap analisis data yang   terdiri   dari   beberapa pekerjaan    yaitu   induksi,   tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  penelitian  maupun  setelah  selesai  penelitian. 15
Karenanya pada  tahap inilah pengelompokan data dilakukan.  Hal  ini  bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan ataupun memberikan penilaian. Dari  induksi  dilakukan  penyimpulan-penyimpulan  dari  beberapa  data (baik  yang  diperoleh  melalui  wawancara  maupun  observasi),  yang  sebelumnya dilalukan  kategorisasi  (pengelompokan)  terhadap  kecenderungan  jawaban  yang diberikan  oleh  responden,  dan  kemudian  dihasilkan  teori-teori  baru  yang diperoleh di lokasi penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengadilan Agama Pamekasan merupakan  salah  satu lembaga peradilan yang  bertugas  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara-perkara tertentu,  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang,  yaitu perkara  perkawinan,  pewarisan,  hibah,  sadakah,  wakaf    dan  ekonomi  syariah, antar  orang  yang  memeluk  agama  Islam.  Oleh  karena  itu  dalam  berperkara  di pengadilan Agama Pamekasan berlaku asas personalitas Ke-Islaman.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  salah  satu  kewenangan pengadilan  agama  adalah  perkara  perkawinan.  Dan  dalam  perkara  perkawinan tersebut,  yang  paling  dominan  kuantitasnya  di  Pengadilan  agama,  termasuk  di pengadilan agama Pamekasan adalah perkara perceraian.
Menurut  Undang-Undang  untuk  keabsahan  suatu  perceraian  menurut adalah harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hakim memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh suami dan atau isteri.
14 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1993), hlm 25
15 Neong Muhadjir. Metode Penelitian Kualitatif, hlm., 30

## Eka Susylawati
Di  dalam  laporan  ini  akan  dipaparkan  2  (dua  )  putusan  pengadilan agama Pamekasan  yang diperiksa secara prodeo dalam perkara perceraian dan 2 (dua)    dalam  perkara  permohonan  isbat  nikah.    Dari  4  (empat)    dokumentasi putusan  ini nantinya akan  menjadi  bahan  data  awal  untuk meneliti  lebih  lanjut tentang  pelaksanaan  perkara  prodeo    di  pengadilan  Agama  Pamekasan.  Data dari  putusan  pengadilan  ini  akan  menjadi  bahan  bagi  peneliti  untuk  bahan wawancara baik dengan hakim,  panitera pengadilan agama Pamekasan maupun pihak pihak yang mengajukan perkara secara pordeo.

## a. Putusan Nomor  260/Pdt.G/2012/PA.Pmk
Pemohon  30  tahun  pekerjaan  swasta  mengajukan  permohonan  cerai talak  kepada  isterinya  yang  berumur  27  tahun  pekerjaan  ibu  rumah  tangga. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :
-  Bahwa  pemohon  dan  termohon  adalah  suami  isteri  yang  menikah  pada tanggal  19  Juni  2002  yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Galis Kabuapaten Pamekasan dan telah dikaruniahi seorang anak yang berumur 5 tahun.
-  Bahwa  semula  rumah  tangga  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  9 bulan  yang  lalu  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  mulai  goyah  dan mengalami keretakan karena perselisihan dan pertengkaran.
-  Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena  termohon sering  meninggalkan  rumah  tangga  tanpa  pamit  kepada  pemohon  dan  jika dinasehati tidak memperdulikan pemohon.
-  Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut  pemohon  dan  termohon  sudah  pisah  8 bulan  dan  termohon  sudah  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  sendiri  sehingga pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga.
-  Bahwa  pemohon  tidak  mampu  membayar  biaya  yang  ditimbulkan  akibat perkara ini karena miskin.
Adapun petitum yang dimohon adalah sebagai berikut :
-   Mengabulkan permohonan pemohon
-  Memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon di hadapan sidang pengadilan agama Pamekasan
-  Membebaskan pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :
-  Tergugat tidak hadir ke persidangan dan mengirim kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut
-  Usaha  perdamaian  tidak  berhasil  karena  pemohon  tetap  meneruskan permohonannya
Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat

## Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
-  Majelis  hakim  pada  tanggal  12  Maret  2012  telah  menjatuhkan  putusan  sela yang  isinya  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  berperkara  secara cuma cuma dan membebankan kepada negara
-  Saksi  saksi  (2  orang)  menguatkan  dalil-dalil  yang  diajukan  oleh  pemohon bahwa  Pemohon  dan  termohon  dalam  kehidupan  rumah  tangganya  sudah tidak  ada  keharmonisan  dan  saksi  sudah  menasehati  pemohon  agar  tidak melanjutkan proses perceraian tetapi tidak berhasil.
Adapun pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendapat :
-  Majelis  hakim  telah  berusaha  mendamaikan  pemohon  agar  rukun  kembali namun tidak berhasil
-  Termohon  tidak  pernah  hadir  ke  persidangan  walaupun  sudah  dipanggil secara patut dan tidak mengirim kuasanya
-  Bahwa dalam surat permohonannya pemohon mendalilkan bahwa termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan ketika dinasehati tidak memperdulikan pemohon.
-  Bahwa  semua    saksi  yang  dihadirkan  oleh  pemohon  menyatakan  bahwa antara  pemohon  dan  termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran yang  terus  menerus dan  tidak ada  harapan lagi  untuk hidup rukun kemabali dalam rumah tangga.
-  Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Nomor
260/Pdt.G/2012/PA.Pks  pada  tanggal  12  Maret  2012  maka  biaya dibebankan kepada negara.
Dalam putusannya adalah sebagai berikut :
-  menyatakan  bahwa  termohon  telah  dipanggil  secara  patut  untuk  hadir  ke persidangan namun tidak pernah hadir
-  mengabulkan  permohonan  pemohon  dengan  verstek  dan  memberi  ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap pemohon
-  membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 206.000

## b. Putusan No. 127/Pdt.P/2012/PA.Pmk
Pemohon I umur 38 tahun pekerjaan swasta dan Pemohon II umur 34 tahun  pekerjaan  swasta,  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  secara  prodeo dengan alasan-alasan sebagai berikut :
-  Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1995
-  Bahwa  perkawinan    telah  dilakukan  secara  syariat  Islam  yang  dihadiri  oleh penghulu dengan mas kawin sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun

## Eka Susylawati
perkawinan tersebut  tidak  dicatatkan secara  resmi di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Pegantenan Pamekasan
-  Bahwa  dalam  perkawinan  telah  dikaruniahi  2  orang  anak  ;  anak  pertama berusia 13 tahun dan yang kedua 6 tahun
-  Bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  sudah  berusaha  mengurus  buku  nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata perkawinannnya tidak terdaftar  pada  register  sebagaimana  Surat  Keterangan  dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan No. Kk.13.28.07/Pw.01/09/2012 tanggal 18 Januari 2012 -  Bahwa  selama  menikah  antara  pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  penah bercerai
-  Bahwa  karena  sebab  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memohon penetapan  yang  akan  dijadikan  sebagai  alasan  hukum  untuk  mengurus  akte kelahiran anak
-  Bahwa  pemohon  tidak  mampu  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  akibat perkara ini karena miskin.
Pertimbangan majelis hakim :
-  Pemohon I dan pemohon II hadir sendiri ke sidang pengadilan
-  Bahwa  berdasarkan  keterangan  pemohon  dan  berdasarkan  bukti  tertulis berupa  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  desa  Pasangger  yang  diketahui camat  Pegantenan  tertanggal  18  Januari  2012  majelis  hakim  menjatuhkan putusan sela tanggal 2 Pebruari 2012 dengan amar sebagai berikut :
-  Mengabulkan permohonan permohon
-  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara Dalam  persidangan  pemohon  membuktikan  dalil-dalilnya  dengan
mengajukan alat bukti surat berupa :
-  Fotocopy  KTP  atas  nama  Pemohon  I  yang  sudah  bermeterai  cukup  dan sudah dicocokan dengan aslinya
-  Fotocopy  KTP  atas  nama  Pemohon  II  yang  bermeterai  cukup  dan  sudah dicocokan dengan aslinya
-  Surat  Keterangan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Waru Kabupaten  Pamekasan  Nomor  Kk.13.28.07/Pw.01/09/2012  tanggal  18 Januari 2012
-  2 orang saksi yang menguatkan dalil dalil yang diajukan oleh pemohon (yakni ayah kandung pemohon I dan  paman dari pemohon II).

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat
Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :
-  Bahwa  berdasarkan  fakta  bahwa  perkawinan  antara  pemohon  I  dan pemohon  II  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  syarat  perkawinan  dan  tidak ada larangan kawin antara keduanya
-  Bahwa  permohonan  para  pemohon  tersebut  diajukan  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  dan  sesuai  dengan  pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  dan untuk mengurus akta kelahiran
-  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  permohonan  pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan mendasarkan kepada hukum. Adapun putusan hakim adalah sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan  sahnya  perkewinan  antara  pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua pemohon II di desa Pasanggar, kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan
-  memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Pamekasan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
-  membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp 281.000
c. Putusan 170/Pdt.P/2012/PA.Pks
Pemohon I berumur 48 tahun pekerjaan swasta dan Pemohon II umur 47 tahun pekerjaan swasta. Mengajukan permohonan  isbat nikah secara prodeo dengan alasan alasan sebagai berikut :
-  Bahwa  pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  menikah    yang  dilaksanakan  di Pamekasan pada hari Selasa tanggal 4 April 1981
-  Bahwa  perkawinan  telah  dilakukan  secara  Islam  dengan  wali  nikah  ayah kandung  pemohon  II  dengan  mas  kawin  uang  sebesar  Rp  5000  namun perkawinannya  tidak  dicatatkan  secara  resmi  di  Kantor  Urusan  Agama kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
-  Bahwa  dalam  perkawinan  pemohon  I  dan  pemohon  II  telah  dikaruniahi  3 orang anak yang berumur 25 tahun, 20 tahun dan 18 tahun.
-  Bahwa selama menikah antara pemohon tidak ada larangan kawin dan ketika menikah  statusnya  jejaka  dalam  usia  18  tahun  dan  pemohon  II  perawan dengan usia 17 tahun.
-  Bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  telah  berusaha  mengurus  buku  nikah pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Proppo  kabupaten  Pamekasan dengan No. Kk/13.28.02/Pw.01/09/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.

## Eka Susylawati
-  Bahwa  pemohon I  dan pemohon  II mohon penetapan yang akan  dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak
-  Bahwa  pemohon  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara  ini  karena  miskin yang  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  mampu  dari  Kepala  Desa
Pangtonggal dan mengetahui Camat Proppo nomor 440/35/441.503.07/2012 tanggal 5 Maret 2012.
Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :
-  Pemohon hadir sendiri ke persidangan
-  Berdasarkan alat  bukti  tertulis  yang berupa  Surat  Keterangan Tidak Mampu dari Desa Pangtonggal yang diketahui oleh Camat Proppo tertanggal 5 Maret 2012 dan majelis hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 15 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
-  Mengabulkan permohonan pemohon
-  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara Adapun putusan majelis hakim adalah sebagai berikut :
-  Mengabulkan permohonan para pemohon
-  Menetapkan  sahnya  perkawinan  antara  pemohon  I  dan  pemohon  II  yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 April 1981
-  Memerintahkan  kepada  pemohon  untuk    mencatatkan  perkawinannya  ke Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Proppo  kabupaten  Pamekasan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-  membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp 281.000
d. Putusan No. 252/Pdt.G/2012/PA.Pmk
Penggugat  18  tahun,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  Tergugat  umur  24 tahun,  swasta  keduanya  bertempat  tinggal  di  Pamekasan.  Mengajukan permohonan  cerai  gugat  secara  prodeo  dengan    dalil-dalil    adalah  sebagai berikut:
-  Penggugat dan tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pegawai Pencatat Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Proppo  pada  tanggal  23 Nopember 2010
-  Bahwa  setelah  perkawinan  penggugat  dan  tergugat  hidup  bersama  sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan namun belum dikaruniahi keturaunan
-  Bahwa  sejak  1  tahun  2  bulan  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah tidak  harmonis  karena  mengalami  perselisihan  dan  pertengkaran    yang disebabkan  tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah  kepada  penggugat  dan meninggalkan penggugat tanpa alasan.

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat
Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
-  Bahwa tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sendiri -  Bahwa penggugat tidak mampu  membayar biaya  perkara  yang  timbul akibat perkara ini karena miskin
Adapun pertimbangan hakim antara lain :
-  Bahwa belama persidangan tergugat tidak pernah hadir
-  Bahwa dalil dalil  penggugat dikukuhkan dengan keterangan para saksi bahwa telah  terjadi  perselisihan  karena  tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dan tergugat meninggalkan penggugat tanpa pamit.
Petitum pengadilan memutuskan :
-  Menyatakan  bahwa  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  patut  untuk Menghadap ke pengadilan tidak hadir
-  Mengabulkan gugatan secara verstek
-  Menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat terhadap penggugat
-  Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 206.000
Dalam  penelitian  ini  penggalian  data  dengan  menggunakan  tahnik wawancara  merupakan  tehnik  yang  penting  di  lapangan  maupun  untuk melakukan  pengecekan  atas  suatu  data.  Dengan  tehnik  wawancara  mendalam diharapkan nanti diperoleh data yang sesungguhnya. Sumber  wawancara dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  hakim,  panitera  kepala  desa  maupun  pihak penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara secara prodeo.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  salah  satu  azas  dalam beracara di pengadilan, baik dalam perkara perdata di pengadilan negeri maupun pengadilan  agama  adalah  beracara  dikenakan  biaya.  Azas  ini  merupakan konsekwensi  dari  sifat  dari  hukum  perdata  yakni  merupakan  hukum perseorangan (hukum  privat).   Kenyataannya di  masyarakat  tidak  semua  orang yang  bermasalah  dengan  hukum,  khususnya  dalam  perkara  perdata  memiliki kemampuan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  harus  dibayar  sejak  awal pendaftaran  perkara  di pengadilan.  Ini  juga terjadi  pada masyarakat  Pamekasan yang  notabene  sebagian  terbesar  merupakan  masyarakat  yang  bergantung  pada hasil  alam  (sektor  pertanian).  Hal  ini  nampak  dari  hasil  wawancara  yang menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  orang  yang  mengajukan  perkara  harus membayar  bisaya  perkara  sebagaimana  yang  ditentukan.  Namun  tidak  semua orang  mampu  membayarnya.  Apalagi  pada  masyarakat  Pamekasan    yang tergolong masyarakat menengah ke bawah. Mungkin atas dasar itulah kemudian

## Eka Susylawati
undang  undang  menggratiskan  biaya  perkara  jika  memang  benar  benar  tidak mampu. 16
Pada  umumnya  perkara  yang  diajukan  secara  prodeo  adalah  perkara isbat  nikah.  Sedangkan  perkara  lainnya,  misalnya  perkara  perceraian  sangatlah jarang  yakni  hanya  2  atau  3  setiap  tahunnya.  Ini  mempermudah  pengadilan karena  rata  rata  perkara  isbat  nikah  hanyalah  memerlukan  satu  kali  sidang  saja sehingga dana yang diperlukan sangatlah cukup (Rp 300.000). 17
Pernyataan  di  atas  kemudian  diperkuat  oleh  pernyataan  Wakil  Panitera pengadilan  Agama  Pamekasan  yang  merupakan  ujung  tombak  masyarakat mendaftarkan  perkaranya  dan  berkonsultasi.  Dari  penampilan  seseorang  yang akan mendaftarkan perkaranya dapat memperkirakan tingkat ekonominya.  Dan dibandingkan dengan orang yang berkecukupan ternyata lebih banyak kalangan menengah  ke  bawah  yang  berperkara  di  pengadilan  agama,  yang  berasal  dari desa  yang  tersebar  di  13  kecamatan  Pamekasan,  bekerja  sebagai    petani  atau bekerja  di  sektor  informal  sehingga  penghasilannya  tidak  tetap.  Dan  perkara yang  mendominasi  di  pengadilan  agama  adalah  perkara  perceraian.  Yang  lebih parah  lagi  ujung ujung  nya  perceraian  terjadi  karena  ketidakmapanan  ekonomi keluarga.  Jadi  bercerai  karena  masalah  ekonomi  tetapi  ketika  mendaftarkan perceraiannya haruslah mengeluarkan uang untuk panjar ke pengadilan. 18
Dari  kedua  informan  diatas  dapatlah  ditarik  kesimpulan  sementara bahwa  rata  rata  orang  yang  berperkara  di  pengadilan  agama,  terutama  dalam perkara  perceraian  (baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat)  adalah  orang  yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dengan tingkat ekonomi seperti di atas tentu saja sangatlah berat untuk mengeluarkan biaya perkara yang harus dibayar ke pengadilan.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dengan  melihat  pada  rekapitulasi perkara  perceraian  di  pengadilan  agama  setiap  tahunnya,  lonjakan  sangat mencolok adalah jumlah perkara pada bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember.  Pada  bulan  bulan  tersebut  di  atas  sangat  banyak  yang  mengajukan perkara  terutama  perkara  perceraian.  Hasil  penelitian  pada  tahun  2004  yang dilakukan  oleh  menyatakan  bahwa    ternyata  ada  hubungan  musim  panen tembakau  dengan  pengajuan  perkara  oleh  masyarakat.  Dari  kedua  penelitian tersebut  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  masyarakat  masih  menunggu
16 Wawancara  dengan  R  Sidik  SH  Panitera  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Pamekasan tanggal 12 Juni 2012
17 Ibid.
18 Wawancara  dengan  Dra,  Rofiah,    Wakil  Penitera  Pengadilan  Agama  pamekasan tanggal 5 Juli 2012

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
ketersediaan  dana  untuk    mendaftarkan  perkaranya  ke  pengadilan.  Hal  ini diperkuat  oleh  pernyataan  berikut  bahwa  seorang  perempuan  sudah merencanakan  untuk  minta  cerai  dari  suaminya  karena  suaminya  tidak bertanggung  jawab.  Namun  karena  tidak  punya  uang  untuk  membeli  surat sehingga masih menunggu panen tembakau dua bulan lagi. 19
Hal  tersebut  diperluat  dengan  pernyataan  seorang  perempuan  yang sudah    sudah  lama  berpisah  dengan  suaminya.  Suaminya  ada  di  Pasuruan sedangkan  istri  dan  kedua  anak  saya  ditinggal.  Saya  ingin  bercerai  tetapi  belum memiliki  uang  yang  cukup 20 Dan  yang  bersangkutan  tidak    tahu  bahwa  di pengadilan  agama  ada  program  beracara  secara  gratis  bagi  orang  yang  tidak mampu. 21
Dari informasi di atas daptlah disimpulkan bahwa keharusan membayar biaya perkara ketika mendaftarkan perkara perdata bukanlah suatu yang mudah bagi  setiap  orang.  Hal  ini  lebih  disebabkan  karena  faktor  ekonomi.  Ironisnya ternyata  belum banyak orang  yang  tahu tentang program bantuan hukum yang disediakan  oleh  pemerintah  bagi  masyarakat  miskin  dan  anggaran  yang disediakan sangatlah terbatas. Pengalokasian dana perkara prodeo baru berjalan 2  tahun.  Pada  tahun  2011  anggaran  di  DIPA  sebesar  Rp  8.400.000  dan  tahun 2012 Rp 10.500.000 semoga pada tahun tahun mendatang dana yang disipakan oleh  negara  lebih  banyak  lagi  sehingga  lebih  banyak  masyarakat  yang  tidak mampu untuk mengajukan perkara secara prodeo. 22
Program  bantuan  hukum  bukan  hanya  berperkara  secara  prodeo  tetapi juga  program  persidangan  keliling    ke  kecamatan  kecamatan.  Namun  sebagai program  yang  baru  berjalan  yakni  dua  tahun  ternyata  yang  jalan  hanyalah program  berperkara  secara  prodeo.  Program  persidangan  keliling  belum  dapat dilakukan  karena  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh pengadilan  agama  Pamekasan.  Pengadilan  agama  Pamekasan  merupakan pengadilan  kelas  II  sehingga  setiap  tahunnya  hanyalah  memperoleh  jatah  30
19 Wawancara  dengan  RN,  25  tahun,  warga  desa  Kramat,  kecamatan  Tlanakan Pamekasan, tanggal 7 Juli 2012
20 Wawancara  dengan  ST,    33  tahun,  warga  desa  Cen  lecen,  kecamatan PakongPamekasan, tanggal 8 Juli 2012
21 Wawancara  dengan  RN,  25  tahun,  warga  desa  Kramat,  kecamatan  Tlanakan Pamekasan, tanggal 7 Juli 2012
21 Wawancara  dengan  ST,    33  tahun,  warga  desa  Cen  lecen,  kecamatan  Pakong Pamekasan, tanggal 8 Juli 2012
22 Wawancara  dengan  R  Sidiik  SH,  Panitera  Sekretaris  Pengdilan  Agama  Pamekasan, tanggal 3 Juni 2012

## Eka Susylawati
perkara  prodeo  dimana  pembiayaannya  dibebankan  kepada  DIPA  pengadilan agama (setiap perkara Rp 300.000). Ini berbeda dengan pengadilan agama Gresik misalnya dimana setiap tahunnya memperoleh jatah yang jauh lebih besar. Tentu saja  30  perkara  tersebut  sangatlah  minim  jika  dibandingkan  dengan  jumlah perkara  yang  masuk  ke  pengadilan  agama  dimana  setiap  tahunnya  sekitar  ada 1000 perkara.  Walaupun jumlahnya hanya 30 perkara namun  setiap  tahun pada pertengahan  tahun  jatah  prodeo  tersebut  sudah  habis.  Ini  salah  satu  indikator bahwa  perkara  prodeo  dikenal  di  masyarakat. 23 Akibatnya  Perkara  yang ditanggung oleh negara dengan prodeo sebanyak 30 perkara. Jika dibagi dengan jumlah  kecamatan  di  Pamekasan  yang  jumlahnya  13  kecamatan  maka  tiap kecamatan hanyalah mendapat bagian 2 atau 3 perkara. 24
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dana  yang disediakan  oleh  negara  bagi  masyarkat  miskin  sangatlah  minim.  Karena minimnya  sehingga  pengadilan  agama  Pamekasan  membuat  kebijakan  bahwa pertahunnya  jatah  perkara  prodeo  setiap  tahunnya  hanyalah  2-3  perkara  per kecamatan. Permasalahan  yang  dapat  timbul  adalah  pertanyaan  siapakah yuang lebih  berhak  untuk  memperoleh  perkara  prodeo  karena  yang  disediakan hanyalah 30 perkara saja maka selama dua tahun berjalan ketersediaan  perkara secara prodeo pada umumnya sudah habis sebelum pertengahan tahun. 25
Dari  wawancara  di  atas  nampak  bahwa  pada  pertengahan  tahun  dana yang  disediakan  oleh  negara  sudah  habis.  Permasalahan  yang  timbul  adalah bagaimana  dengan  masyarakat  yang  mengajukan  perkara  prodeo  setelah pertengahan  tahun.  Setelah  perkara  prodeo  habis  maka  masyarakat  bisa mengajukan  perkara  prodeo  dengan  mendasarkan  pada  HIR.  Tidak  ada perbedaan  yang  signifikan  antara  prodeo  dengan  mendasarkan  pada  HIR maupun  perkara  prodeo  yang  mendasarkan  pada  SEMA  No  10  Tahun  2011. Perbedaannya  hanyalah  pada  masalah  pendanaannya  saja.  Jika  HIR  itu  gratis tanpa penggantian biaya, namun  jika  mendasarkan pada  SEMA  biayanya  gratis karena  sudah ditanggung  oleh negara yang  disediakan  dalam DIPA  pengadilan agama  Pamekasan.  Namun  perngajuan  perkara  prodeo  dengan  mendasarkan pada  HIR  sangat  jarang.  Jika  HIR  sebenarnya  tidak  gratis  karena  yang menganjukan masih dibebani oleh transport biaya pemanggilan.
23 Wawancara  dengan  Ali  Ridho,  hakim  pengadilan  Agama  Pamekasan,  tanggal  3  Juni 2012
24 Wawancara dengan Rofiah, Wakil Sekeretaris Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 3 Juni 2012
25 Wawancara  dengan  R  Siddik,  Panitera  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Pamekasan tanggal 3 Juni 2012

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
Karena keterbatasan tersebut  dapat   menimbulkan ketidakadilan karena pada umumnya yang memperoleh perkara prodeo adalah orang yang dekat atau mengetahui  seluk  beluk  di  pengadilan  agama  sehingga  pada  umumnya masyarakat  mengetahui  bahwa  di  pengadilan  agama  Pamekasan  ada  perkara prodeo dari  kepala desa, modin atau petugas KUA.  Atau  bisa juga ada  staff  di pengadilan  agama  yang  menginformasikan  nya  secara  langsung  kepada  orang yang mendaftarkan perkaranya secara prodeo. 26
Yang  lebih  tahu  tentang  pengaturan  dan  mekanisme  perkara  prodeo adalah panitera.  Hakim hanyalah menyidangkan saja. Panitera Sekretaris adalah pihak  yang  paling  mempunyai  kewenangan  terutama  dalam  menganfrah  dana ataupun  mengatur  agar  pendistribusian  perkara  prodeo  berjalan  secara  adil  di masyarakat. Panitera sekretaris sebagai  kuasa pengguna anggaran di pengadilan agama  Pamekasan  sehingga  dana  yang  disediakan  oleh  negara  dalam  perkara prodeo merupakan tanggung jawab jabatan. Ketika ada orang yang mengajukan permohonan prodeo dan dikabulkan oleh majelis hakim karena
ketidakmampuannya  kemudian  mengajukan  dananya  ke  KPKN.  Nantinya setelah  cair  dananya  sidang  dapat  dilanjutkan  kembali.  Karena  ada  proses penganfrahan  maka  perkara  prodeo  tidak  dapat  secara  langsung  disidangkan atau  dengan  kata  lain  ada  jeda  waktu  sekitar  dua  mingguan.  Ini  tambahan pekerjaan baru bagi panitera sekretaris. 27
Dari  wawancara  diatas  dapatlah  diambil  kesimpulan  bahwa  perkara prodeo  memerlukan  jeda  waktu  antara  sidang  pertama  yang  memutuskan mengabulkan perkara prodeo tersebut dengan persidangan dalam perkara pokok (perkara  yang  sebenarnya).  Hal  ini  disebabkan  karena  pengadilan  agama  masih harus  menganfrah  dana  prodeo  tersebut.  Hal  ini  tentunya  akan  membuat masyarkat  menunggu  sekitar  3  mingguan.  Keharusan  menunggu  karena  alasan undang-undang merupakan hal yang tepat karena dana yang disediakan haruslah dianfrah. Namun karena menunggu tersebut akhirnya yang membedakan antara proses  perkara  prodeo  dengan  perkara  yang  bukan  prodeo.  Hal  ini  juga  yang dikeluhkan oleh seorang yang mengajukan cerai gugat. 28
Pengajuan perkara prodeo merupakan hak  dari masyarakat miskin yang secara  normatif  dikabulkan  atau  tidaknya  ditentukan  oleh  pekerjaan  dan
26 Wawancara  dengan  Dra  Rofiah,  Wakil  Panitera  Pengadilan  Agama  Pamekasan, tanggal 3 Juli 2012
27 Wawancara  dengan  R  Siddik  SH,  Panitera  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Pamekasan tanggal 29 Juni 2012
28 IK,  42  tahun, warga  Cen  Lecen  Kecamatan Pakong,  Kabupaten Pamekasan,  tanggal 17 Juli 2012

## Eka Susylawati
penghasilan dan hakim haruslah bertindak secara normatif sehingga menjadikan alasan  ekonomi  sebagai  satu  satunya  pertimbangan.    Pada  tahap  awal  hal  ini dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Kepala  Desa  atau Lurah. 29 Hal ini nampak bahwa alasan ekonomi merupakan alasan satu satunya dalam  pengajuan  perkara  prodeo.  Untuk  memperkuat  pengakuan  bahwa seseorang  tidak  mampu  maka  surat  keterangan  tidak  mampu  haruslah dilampirkan  dalam  pengajuan  perkara  prodeo.  Namun  persoalan  yang  dapat timbul  adalah  porsi  untuk  perkara  prodeo  tersebut  tidak  tepat  sasaran  karena ternyata  orang  mengajukan  adalah  orang  yang  tidak  tergolong  miskin.  Majelis hakim  tidak  gegabah  dalam  memutus  perkara  yang  dimintakan  secara prodeo.Walaupun    sudah  ada  surat  keterangan  tidak  mampu,  namun  hakim harus memeriksa secara langsung di persidangan tentang tingkat ekonomi pihak yang  mengajukan.  Surat  keterangan  tidak  mampu  hanyalah  sebagai  pembuka saja.  Sehingga majelis  hakim akan menolak permohonan perkara yang diajukan secara  prodeo  jika  ternyata  yang  bersangkutan  tidak  termasuk  dalam  kategori miskin. Ini pernah terjadi di pengadilan agama pamekasan beberapa bulan yang lalu.  Apabila  pemohon  masih  memiliki  sepeda  motor,  HP  apalagi  tanah  maka akan  ditolak  oleh  hakim.  Hakim  akan  berhati  hati  dalam  menerima  atau mengabulkan  perkara  prodeo  dengan  menanyakan  secara  langsung  tentang kehidupan,  pekerjaan,  tingkat  ekonomi,  keadaan  orang  tua  atau  anak  dan  data data lain yang menguatkan keadaan dari pemohon. Dan jika ditolak maka yang bersangkutan  harus  membayar  perkara  atau  mengajukan  perkara  seperti  biasa yakni dengan membayar 30
Dengan  demikian  perlu  adanya  ketelitian  dari  hakim  sehingga  dalam memeriksa  perkara  prodeo  dan  tidak  hanya  mendasarkan  pada  keterangan  dari Kepala desa/Lurah ataupun keterangan sepihak dari Pemohon.
Observasi dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di persidangan pengadilan agama, ruang sidang I. Persidangan ini merupakan persidangan pertama kalinya terhadap  seorang  isteri  yang  mengajukan  gugat  cerai  dari  suaminya  dengan alasan suaminya telah meninggalkan diri dan kedua anaknya tanpa alasan. Cerai gugat  ini  diajukan  oleh  Iklima  (selanjutnya  disebut  Pemohon)  yang  bertempat tinggal  di  Pakong,  Pamekasan.  Selama  ini  Pemohon  bekerja  sebagai pembantu rumah tangga di Kecamatan Kota Pamekasan.
29 Wawancara  dengan  M Kharis  SH,  Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal  10 Juli 2012
30 Ibid

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
Persidangan dibuka oleh ketua majelis hakim dan menanyakan apa betul ingin  menggugat  cerai  suaminya  yang  saat  ini  ada  di  Kabupaten  Pasuruan. Setelah dibenarkan majelis hakim menanyakan  tentang permohonan pengajuan perkara prodeo. Hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan menegaskan bahwa Pemohon  sebenarnnya  sudah  lama  ingin  bercerai  dari  suaminya,  namun  tidak memiliki dana untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama Pamekasan.
Majelis  hakim  secara  bergantian  menanyakan  tantang  kondisi  okonomi pemohon.  Pemohon  menjelaskan  bahwa  setelah  ditinggal  oleh  suaminya  ia bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  di  Jalan  Segara  Pamekasan.  Menurut penuturan  Pemohon  Gaji  yang  diterimanya  relatif  kecil  dan  setiap  bulannya diberikan kepada kedua anaknya yang hingga saat ini tinggal bersama ibunya di Pakong.  Pemohon  menjelaskan  bahwa  ia  benar  benar  tidak  mampu  untuk membayar biaya perkara dan tidak memiliki benda benda yang dapat dijual. Hal ini diperkuat oleh anggota majelis hakim apakah pemohon memiliki rumah atau HP,  ternyata  dijawab  tidak  memiliki  apa  apa karena  selama  ini  ia  dan  anaknya menumpang di rumah orang tuanya.
Setelah  memperoleh  penjelasan  dari  Pemohon  maka  majelis  hakim menjatuhkan  putusan  sela  yang  menyatakan  bahwa  permohonan  prodeo Pemohon  diterima  dan  persidangan  akan  dilanjutkan  3  (tiga)  minggu    setelah biaya  prodeonya  dianfrah  oleh  kepaniteraan  pengadilan  agama  Pamekasan. Untuk persidangan 3 (tiga) minggu yang akan datang pihak-pihak akan dipanggil kembali secara resmi oleh pengadilan agama Pamekasan.
Observasi  yang  kedua  dilakukan  pada  tanggal  15  Juni  2012  di  luar persidangan  pengadilan  agama  ketika  persidangan  belum  dimulai.  Terdapat pasangan  suami  isteri,  yang  berasal  dari  Desa  Pegantenan,  Kecamatan Pegantenan  Kabupaten  Pamekasan,    yang  tidak  memiliki  surat  nikah  karena memang  ketika  melangsungkan  perkawinan  tidak  mencatatkan  perkawinannya di  KUA.  Dalam  Perkawinan  yang  telah  berlangsung  14  tahun  tersebut  sudah dilahirkan  2  orang  anak  yang  berumur  13  tahun  dan  9  tahun.  Berdasarkan pengamatan  Peneliti  bahwa  pemohon  isbat  nikah  secara  prodeo  tersebut memang  layak  untuk  memperolehnya,  yakni  ketika  peneliti  menanyakan pekerjaannya.  Pekerjaannya  adalah  buruh  tani.  Selain  itu  peneliti  juga  melihat penampilan  dan  benda  –benda  yang  dipakai  oleh  pemohon  yang  sangat sederhana.

## Eka Susylawati
1. Implementasi  perkara  prodeo  bagi  masyarakat  miskin  di  pengadilan  agama Pamekasan
a. Implementasi  perkara  prodeo  di  pengadilan  agama  Pamekasan  yang diajukan  oleh  masyarakat  miskin  dibuka  sejak  tahun  2011  yakni  setelah adanya anggaran DIPA bagi perkara prodeo.
b. Anggaran perkara prodeo pada tahun 2012 semakin  meningkat, jika pada tahun  2011  anggaran  di  DIPA  sebesar  Rp  8.400.000  maka  pada  tahun 2012 anggarannya Rp 10.500.000
c. Anggaran  yang  ditanggung  oleh  negara  dalam  pengajuan  perkara  secara prodeo  sebesar  Rp  300.000/per  perkara  sehingga  dalam  satu  tahun  rata rata hanya 30 perkara saja (sangat jauh dari perbandingannya dari jumlah perkara  yang  diputus  oleh  pemgadilan  agama  setiap  tahunnya  rata  rata 1000 lebih).
d. Pengadilan  agama  Pamekasan  menerapkan  prinsip  pemerataan  sehingga jumlah 30 perkara prodeo tersebut dibagi jumlah kecamatan di Pamekasan sehingga  rata  rata  tiap  kecamatan  hanyalah  memperoleh  bagian  2-3 perkara saja.
e. Setiap  tahunnya  anggaran  DIPA  untuk  perkara  prodeo  hanyalah  cukup sampai  pertengahan  tahun  sehingga  setelah  pertengahan  tahun  sudah tidak ada perkara prodeo yang dibiayai oleh DIPA.
f. Setelah  anggaran  DIPA  terserap  maka  masyarakat  masih  dapat mengajukan perkara secara prodeo namun pengadilan agama sangat jarang mengabulkan  permohonan  tersebut dan  kalaupun  dikabulkan pihak yang mengajukan masih harus membayar biaya pemanggilan.
g. Peran  panitera  atau  bagian  penerimaan  perkara  mempunyai  andil  juga dalam  sosialisasi  perkara  prodeo  karena  terkadang  orang  miskin  yang mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  agama  memperoleh  penjelasan tentang tata cara pengajuan perkara prodeo.
h. Pada umumnya masyarakat belum tahu tentang pengajuan perkara secara prodeo  sehingga  yang  mengajukan  perkara  prodeo  adalah  orang  yang dekat dengan kepala desa atau modin
i. Jenis  perkara  yang  dimohonkan  secara  prodeo  pada  umumnya  adalah perkara  isbat  nikah,  sedangkan  perkara  yang  lain  misalnya  perkara perceraian ataupun warisan sangatlah jarang.

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
2. Bagaimana  majelis  hakim  mempertimbangkan  permohonan  secara  prodeo yang diajukan oleh masyarakat miskin di pengadilan agama Pamekasan.
a. Hakim  pengadilan  agama  pamekasan  bersifat  normatif  dalam  memutus apakah  suatu  perkara  prodeo  diterima  atau  ditolak  sehingga  alasan ekonomi merupakan  satu satunya alasan untuk memutuskannya.
b. Indikator  untuk  menenntukan  tingkat  ekonomi  sehingga  seseorang dikatakan  sebagai  miskin  adalah  pekerjaan  dan  penghasilan  pihak  yang mengajukan.
c. Dalam  pengajuan  perkara  prodeo  persyaratan  surat  keterangan  tidak mampu dari lurah atau kepala desa merupakan syarat yang wajib diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan.
d. Majelis hakim tidak serta merta hanya mendasarkan pada surat keterangan tidak mampu, namun  di persidangan akan  memeriksa  keadaaan  ekonomi dari pihak yang mengajukan maupun dari saksi saksi.
e. Dalam praktik majelis hakim  pengadilan agama akan menolak pengajuan perkara  prodeo  jika  hakim  berpendapat  bahwa  pihak  yang  mengajukan masih  mampu  untuk  membayar  biaya  perkara,  misalnya  karena  masih memiliki  HP,  sepeda  motor  atau    benda  lain  yang  masih  layak  untuk dijual.

## Penutup
Pertama, Implementasi perkara prodeo di pengadilan agama Pamekasan yang   diajukan oleh  masyarakat  miskin  mulai   dikenal  oelh  sebagian masyarkat ketika  sudah  disediakan  dalam  anggaran  DIPA  Pengadilan  Agama  Pamekasan pada  tahun 2011 (Rp  2011), yang jumlah semakin  meningkat  pada  tahun 2012 (Rp  10.500.000),  namun  hal  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  perkara  yang diajukan  oleh  masyarakat  pamekasan  yakni  1000  (seribu)  perkara  lebih  setiap tahunnya  sehingga  dalam  kebijakan  intern  pengadilan  agama  Pamekasan ditetapkan  bahwa  besarnya  anggaran  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat miskin yang mengajukan perkaranya secara prodeo adalah Rp 300.000 (tigaratus ribu  perperkara).  Anggaran  yang  ditanggung  oleh  negara  dalam  pengajuan perkara  secara  prodeo  sebesar  Rp  300.000/per  perkara  sehingga  dalam  satu tahun  rata  rata  hanya  30  perkara  saja  (sangat  jauh  dari  perbandingannya  dari jumlah  perkara  yang  diputus  oleh  pengadilan  agama  setiap  tahunnya  rata  rata 1000  lebih).  Dalam  pelaksanaan  pengadilan  agama  Pamekasan  menerapkan pemerataan  sehingga  jumlah  30  perkara  prodeo  tersebut  dibagi  jumlah kecamatan  di  Pamekasan  sehingga  rata  rata  tiap  kecamatan  hanyalah memperoleh  bagian  2-3  perkara  saja.  Pada  umumnya  masyarakat  belum  tahu

## Eka Susylawati
tentang  pengajuan  perkara  secara  prodeo  sehingga  yang  mengajukan  perkara prodeo  adalah  orang  yang  dekat  dengan  kepala  desa  atau  modin  dan  jenis perkara  yang  dimohonkan  secara  prodeo  pada  umumnya  adalah  perkara  isbat nikah.
Kedua,  Pertimbangan  majelis  hakim  di  pengadilan  agama  Pamekasan dalam  mengadili  perkara  prodeo  adalah  bersifat    normatif  sehingga  dalam memutus  apakah  suatu  perkara  prodeo  diterima  atau  ditolak  sehingga  alasan ekonomi  merupakan    satu  satunya  alasan.  Sedangkan  indikator  untuk menenntukan  tingkat  ekonomi  sehingga  seseorang  dikatakan  sebagai  miskin adalah  pekerjaan  dan  penghasilan  pihak  yang  mengajukan,  yang    dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Majelis hakim tidak  serta  merta  hanya  mendasarkan  pada  surat  keterangan  tidak  mampu, namun  di  persidangan  akan  memeriksa  keadaaan  ekonomi  dari  pihak  yang mengajukan  sehingga  jika pemohon   masih dianggap mampu untuk membayar biaya  perkara,  misalnya  karena  masih  memiliki  HP,  sepeda  motor  atau    benda lain  yang masih  layak  untuk  dijual,  maka permohonan  perkara  prodeonya bisa ditolak
Adapun  rekomendasi  dari  penelitian  ini  pertama  bagi  badan  Legislatif, bahwa  pengaturan tentang impelementasi perkara  prodeo  di masyarakat belum ideal  baik  dalam  besarnya  dana  maupun  dalam  proses  pemeriksaannya  di pengadilan agama. Dengan  demikian  sangatlah  urgent  untuk menyempurnakan aturan  perundang-undangan  ataupun  aturan  dibawahnya  yang  bersifat  lebih tehnis  yang  mengatur  penyediaan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  terutama untuk perkara prodeo sehingga perkara pengajuan perkara secara prodeo benar benar  tepat  sasaran  dan  masyarakat  miskin  tidak  lagi  menunda  penyelesaian hukumnya  karena  adanya  kendala  keterbatasan  dana  untuk  membayar  panjar. Kedua bagi  Pemerintah, karena penyediaan dana bagi masyarakat miskin dalam perkara  prodeo  masih  sangatlah  minim  setiap  tahunnya  sehingga    kebutuhan masyarakat  miskin  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  di  masyarakat  masih belum ideal.
Hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah perkara secara keseluruhan dengan dengan perkara yang dibiayai dengan prodeo sehingga untuk waktu yang akan  datang  perlu  penambahan  anggaran  di  pengadilan  agama  sehingga  akan lebih  banyak  masyarakat  yang  dapat  menikmatinya.  Bagi  hakim  di  pengadilan agama  bahwa  dalam  memberikan  apakah  suatu  perkara  yang  diajukan  secara prodeo  diterima  atau  ditolak  oleh  pengadilan  agama  Pamekasan  benar  benar memperhatikan  segala  aspek  yang  berkait  dengan  keadaan  ekonomi  pemohon sehingga  dalam  memberikan  putusan  tidak  hanya  mendasarkan  pada  surat

## Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan
149
keterangan  tidak  mampu  dari  kepala  desa/lurah  dan  keterangan  daripemohon saja  tetapi  juga  memerlukan  alat  bukti  yang  lain,  misalnya  adanya  keharusan untuk  menghadirkan  saksi  dalam  persidangan  permohonan  prodeonya.  Bagi mahasiswa  dan  dosen  STAIN  Pamekasan,    dari  hasil  penelitian  ini  nampak bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  pengajuan perkara  secara  prodeo  sehingga    sosialisasi  dari  civitas  akademika  kepada masyarakat  bawah    harus  selalu  dilakukan  sehingga    eksistensi  perkara  prodeo benar benar dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat miskin.

## Eka Susylawati

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan.  Sidoarjo,  Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
Abdul  Manan,  Pokok  Pokok  Hukum  Perdata.  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 2002
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka Cipta, 1996
Dimyati  M,  Penelitian  Kualitatif  :  Paradigma,  Epistimologi,  Pendekatan  Merode  dan Terapan. Malang, IPTI dan PPS UM, 2000 Harahap, Yahya Hukum Acara Perdata. Jakarta, Sinar Grafika, 2004 -----------,  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No,  7  Tahun 1989. Jakarta, Sinar Grafika, 2007 Lubis, Mulya, Bantuan Hukum dan  Kemiskinan Struktural. Jakarta,  LP3ES, 1986 Lubis,  Sulaikin  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Jakarta,
Prenada Media, 2005
Manan,  Abdul,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama. Jakarta, Prenada Media Group, 2008 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah    Jakarta, Sinar Grafika, 2010
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Penelitian  Hukum.  Jakarta,  Kencana  Prenada  Media
Group, 2008
R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya. Bogor, Politea, 1995 Soekanto,  Soerjono,  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta,  Universitas  Indonesia Press, 2004 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta, Intermasa, 1995 Usman,  Suparman,  Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia  Jakarta,
Gaya Media Pratama, 2008