## Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap
Universitas Bengkulu, Indonesia
susriadeni@yahoo.com; machyudinagung@gmail.com

## Abstrak
Perempuan  juga  menjadi  bagian  dari  kegiatan  politik.  Namun  sayangnya  keterwakilan  perempuan  belum didengar  sepenuhnya  dalam  ruang  publik.  Banyak  suara  perempuan  yang  belum  tersampaikan.  Artikel  ini mendeskripsikan gambaran umum perempuan dan komunikasi dalam arena politik di Indonesia. Berbagai kasus dari  berbagai  penelitian  yang  ada  memperlihatkan  bahwa  komunikasi  dan  peran  perempuan  belum  signifikan dalam  kancah  politik  atau  legislatif.  Dominasi  laki-laki  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena budaya partiarki yang melekat kuat di Indonesia. Namun perempuan tidak berhenti memperjuangkan suaranya. Dedikasi  perempuan  yang  terlihat  dibeberapa  daerah  dengan  menjadikan  perempuan  sebagai  pemimpin memperlihatkan  kiprah  dan  keinginan  perempuan  untuk  maju  dan  dapat  menyuarakan  aspirasi  perempuan lainnya.
Kata kunci: gender, komunikasi politik, perempuan, poltik

## POLITICAL COMMUNICATION AND WOMEN REPRESENTATION IN POLITICAL ARENA

## Abstract
Women also become  part of political activities. Unfortunately the representation of women has not  been heard fully  in  the  public  space.  Many  women's  voices  have  not  been  conveyed.  This  article  describes  the  general picture  of  women  and  communication  in  the  political  arena  in  Indonesia.  Various  cases  from  various  studies show that communication and the role of women have not been significant in the political or legislative scene. Male  dominance  becomes  an  inseparable  part  because  of  the  strongly  embedded  culture  of  patriarchy  in Indonesia. But women do not  stop fighting  for her voice. Dedication of women seen  in some areas by  making women  as  leaders.  It  shows  women's  progress  and  her  desire  to  move  forward  and  can  be  a  representation  of other women aspirations.
Keywords : gender, political communication, women, politic

## PENDAHULUAN
Perempuan  dan  komunikasi  arena  politik menjadi  kajian  yang  menarik  untuk  dibahas. Hal  ini  dikarenakan  stigma  umum  bahwa perempuan  tidak  mampu  berpolitik  dan  hadir seutuhnya dalam kancah politik. Menarik untuk
dicermati  bahwa  perjuangan  perempuan  untuk menyuarakan  aspirasinya  telah  berlangsung cukup  lama  baik  di  Indonesia  maupun  secara global.  Di  awal  abad  ke  ke-21,  lebih  dari  95 persen  negara  di  dunia  menjamin  dua  hak demokratik  perempuan  yang  paling  mendasar yaitu, hak memilih (right to vote) dan hak untuk

## KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK
mencalonkan  diri  dalam  pemilihan (right  to stand  for  election). Meskipun  kedua  hak tersebut  sudah  diakui  oleh  banyak  negara sebagai  hak  dasar  manusia  tanpa  adaya  bias gender,  bagi  perempuan  hak  tersebut  didapat melalui  proses  perjuangan  yang  panjang (Sugiharto 2014). Di Indonesia, perjuangan hak pilih bagi perempuan dimulai pada tahun 1930- an.  Gerakan  perempuan  Indonesia  pada  waktu itu  mulai  menyuarakan  hak  pilih  bagi perempuan. Adapun dalam Kongres Perempuan Indonesia  III  yang  diselenggarakan  pada  tahun 1938  di  Bandung,  wacana  mengenai  hak  pilih bagi perempuan masuk sebagai agenda pembahasan (Sugiharto 2014).
Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah  memperjuangkan  suara  mereka  agar didengar  dan  dapat  direalisasikan  dalam kehidupan.  Demikian  pula  di  parlemen  (DPR), perempuan berusaha untuk memperoleh “kursi” agar  dapat  duduk  di  parlemen  dengan  tujuan dapat  menyampaikan  aspirasi  perempuan. Keterwakilan  perempuan  dalam  arena  politik (parlemen, DPR) mengalami pasang surut sejak tahun  1950.  Keterwakilan  perempuan  yang terendah  adalah  pada  DPR  1050-1995  (3,7%) (Agustina  2009) dan  tertinggi  pada  DPR  2009- 2014  yang  berjumlah  100  orang  atau  17,86% dan  menurun  di  periode  2014-2019  menjadi 17,32%  atau  sebanyak  97  orang  (Databoks 2017).
Data  tersebut  memperlihatkan  bahwa kuota    30%  perempuan  di  parlemen  belum dapat  direalisasikan.  Laporan  perkembangan PBB  pada  tahun  1995  yang  menganalisis gender  dan  pembangunan  di  174  negara menyatakan  bahwa:  “Meskipun  benar  bahwa tidak  ada  hubungan  nyata  yang  terbentuk  antar tingkat partisipasi perempuan  dalam lemabaga- lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, [tetapi] 30% keanggotaan  dalam  lembaga-lembaga  politik dianggap  sebagai  jumlah  kritis  yang  dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang  berarti  dalam  politik”  (Suryani  2010). Berdasarkan  fakta  tersebut  harapan  agar
perempuan duduk di parlemen dapat meningkat hingga  30%  sehingga  partisipasi  perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat.
Perempuan dalam kancah politik memang tidak gampang karena budaya partiarki yang  masih  mendominasi  sehingga  komunikasi pun  terkadang  menjadi  kendala.  Keterwakilan perempuan  di  parlemen  yang  sangat  timpang sebenarnya  bukan  disebabkan  oleh  perbedaan seks  (kodrat  atau  takdir),  tetapi  lebih  pada perbedaan  gender  (konstruksi  sosial).  Hal  ini karena  adanya  persepsi  dan  konstruksi  sosial yang  menutup  akses  kaum  perempuan  untuk lebih  banyak  berkiprah  dalam  bidang  politik (Agustina 2009).
Sehingga yang terjadi karena banyaknya  dominasi  kaum  lelaki  di  parlemen adalah ketika perempuan duduk dalam lembaga legislatif  dimana,  maka  perempuan  harus berkomunikasi  secara gentle ala  laki-laki.  Hal ini lakukan agar “suara” perempuan “didengar” dan direalisasikan. Untuk itu diperlukan strategi dalam  berkomunikasi  dan  strategi  perempuan itu  sendiri  agar  mendapatkan  perhatian  dari kaum laki-laki.

## METODE
Metode  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan literature  study atau  studi  pustaka  dengan menganalisis secara teoritis mengenai perempuan  dalam  politik,  komunikasi  politik dan  komunikasi  gender. Literature  study ini dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan bacaan  yang  berhubungan  dengan  topik  dan kasus  yang  akan  dibahas  yang  berupa  buku- buku,  jurnal  dan  bacaaan  lainnya  yang berhubungan dengan tema artikel.

## PEMBAHASAN
Bagian    ini    mendeskripsikan  tentang perempuan  dan  politik,  komunikasi  politik  dan keterwakilan  perempuan  dalam  arena  politik
serta  menguraikan  bebrebapa  hasil  penelitian yang berhubungan dengan tema artikel.

## Perempuan dan Politik
Dari sejak dahulu perempuan telah memperjuangkan hak-haknya. Sejarah mengenai  representasi  perempuan  di  parlemen Indonesia  diawali  dalam  Kongres  Wanita Indonesia  pertama  tahun  1928.  Sejak  saat  itu, dimulailah  kesadaran  perempuan  Indonesia untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  yang juga  termasuk  dalam  bidang  politik.  Sejarah mencatat,  6,5  persen  anggota  parlemen  pada pemilu  pertama  1965  adalah  perempuan. Sampai  akhirnya  pada  tahun  1987  representasi perempuan  dalam  parlemen  mencapai  angka tertinggi  13  persen,  setelah  mengalami  pasang surut  sebelumnya  (Sugiharto  2014).  Sehingga wacana  keterwakilan  30%  perempuan  di parlemen pun menjadi sorotan; karena diharapkan dapat menjadi merealisasikan aspirasi perempuan.
Indonesia  yang masih menganut  sistem patriarkal, menjadi salah satu alasan terbatasnya kesempatan  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam  proses  berpolitik.  Hal  itu  dikarenakan persepsi  masyarakat  yang  masih  mengotak- ngotakkan  pembagian  peran  antara  laki-laki dalam ruang publik dan perempuan dalam ranah domestik (Sugiharto 2014). Perempuan tampaknya  mempunyai  permasalahan  dalam arena politik.
Masalah  perempuan  dan  politik  di Indonesia  terhimpun  sedikitnya  dalam  empat isu:  keterwakilan  perempuan  yang  sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang  belum  sensitif  gender  sehingga  kurang memberikan  akses  memadai  bagi  kepentingan perempuan;  dan  kendala  nilai-nilai  budaya  dan interpretasi  ajaran  agama  yang  bias  gender  dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/animo  para  perempuan  untuk terjun dalam   kancah politik  rendah; tapi untuk yang  terakhir  ini  perlu  dilakukan  pengkajian lebih  mendalam  (Suryani  2010).  Seiring berjalannya waktu, partai politik pada dasarnya
telah  mulai  mendorong  kader  perempuannya untuk  dapat  berkiprah  di  legislatif  dan  mulai adanya  peningkatan  minat  perempuan  untuk terjun  di  dunia  politik.  Hal  ini  sejalan  dengan tulisan  Sugiharto  (2014)  dimana  pada  pemilu 2014,  perempuan  terutama  di  kalangan  asisten rumah  tangga  mulai  berbicara  politik  dalam menentukan  pilihan  mereka.  Menarik  untuk digarisbawahi  bahwa  adanya  perubahan  pola pikir  perempuan  dalam  pembelajaran  politik. Perempuan  pada  dasarnya  sudah  mulai  melek politik dan sudah banyak pembelajaran kegiatan sadar berpolitik sehat. Namun tidak sedikit juga partisipasi  yang  rendah  dari  perempuan  dalam berpolitik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan  (faktor  internal,  dari  dalam  diri perempuan  itu  sendiri)  dalam  bidang  politik adalah (Nantri dalam Wahyuni dan Esti 2009):
1. Adanya anggapan di kalangan perempuan  bahwa  politik  itu  penuh kekerasan  sehingga  di  pandang  sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya;
2. Banyak perempuan tidak senang berorganisasi;
3. Perempuan kurang memanfaatkan potensi  yang  ada  dalam  dirinya  bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan  dirinya  dalam  dunia domestik  sibuk  dalam  tugas-tugas rumah tangga;
4. Perempuan  kurang  sering  percaya  diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan  fungsi-fungsi  jabatan sebagai  perumus  kebijakan  maupun pengambil keputusan.
Pada  dasarnya  perempuan  dan  laki-laki memiliki  hak  yang  sama  dalam  berbagai bidang,  termasuk  juga  bidang  politik.  Namun, hak  yang  sama  itu  tidak  dibarengi  dengan kesempatan  yang  sama,  sehingga  keterwakilan perempuan  dalam  bidang  politik  menjadi
timpang (Agustina 2009). Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:
1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian  kerja  berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional
3. Citra  perempuan  sebgai  kaum  yang lemah lembut
4. Ajaran  agama  yang  ditafsirkan  secara sempit dan parsial
5. Kurangnya political will pemerintah
6. Kekurangan kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik.
Dalam menjalankan partisipasinya perempuan  mendapatkan  banyak  kendala. Menurut  Lycette  (dalam  Mukarom  2008) terdapat  paling  sedikit  empat  kendala  bagi perempuan  dalam  berpartisipasi  di  bidang politik, yaitu disebabkan karena:
1. Perempuan  menjalankan  dua  peran sekaligus,  yaitu  peran  reproduktif  dan peran  produktif,  di  dalam  maupun  di luar rumah;
2. Perempuan  relatif  memiliki  pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena  perbeddaan  kesempatan  yang diperoleh;
3. Adanya  hambatan  budaya  yang  terkait dengan  pembagian  kerja  secara  seksual dan  pola  interaksi  perempuan  dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah,
larangan berpartisipasi  dalam  pendidikan  atau program  Keluarga  Berencana  tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.
Dari  beberapa  pendapat  para  ahli  dan hasil  penelitian,  terlihat  bahwa  perempuan dalam  arena  politik  masih  didominasi  oleh kaum  laki-laki.  Perempuan  hanya  menduduki porsi  kecil  dari  berbagai  jabatan  yang  ada  baik di ranah legislatif maupun bidang lainnya.

## Komunikasi Politik
Komunikasi  adalah pengalihan informasi untuk memperoleh  tanggapan;  pengordinasian  makna antara  seseorang  dan  khalayak;  saling  berbagi informasi,  gagasan  ,  atau  sikap;  saling  berbagi unsur-unsur  perilaku,  atau  modus  kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; “penyesuaian  pikiran,  penciptaan  perangkat simbol  bersama  di  dalam  pikiran  peserta- singkatnya,  suatu  pengertian”,  “suatu  peristiwa yang  dialami  secara  internal,  yang  murni personal”  yang  dibagi  dengan  orang  lain;  atau “pengalihan  informasi  dari  satu  orang  atau kelompok  kepada  yang  lain,  terutama  dengan menggunakan  simbol”.  Bahkan  ada  definisi yang  menyatakan  apa  komunikasi  itu  dengan mengatakan  apa  yang  bukan:  “komunikasi bukan  sekedar  penerusan  informasi  dari  suatu sumber kepada publik; ia lebih mudah dipahami sebagai  penciptaan  kembali  gagasan-gagasan informasi  oleh  publik  jika  diberikan  petunjuk dengan  simbol,  slogan  atau  tema  pokok (Nimmo 1989).
Politik  adalah  siapa  memperoleh  apa, kapan,  dan  bagaimana;  pembagian  nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan;  pengaruh;  tindakan  yang  diarahkan untuk  mempertahankan  dan  atau  memperluas tindakan  lainnya.  Politik  mencakup  sesuatu yang  dilakukan  orang;  politik  adalah  kegiatan (Nimmo  1989).  Dalam  buku  ini,  politik merupakan kegiatan orang secara kolektif  yang mengatur  perbuatan  mereka  di  dalam  kondisi jasmani,  bakat,  emosi,  kebutuhan,  cita-cita, inisiatif,  perilaku,  dan  sebagainya  (Nimmo 1989).  Komunikasi  adalah  politik  yang  selalu terjadi dalam keseharian kita.
Dari  kedua  konsep:  komunikasi  dan politik;  maka  komunikasi  politik  adalah  suatu proses  dan  kegiatan-kegiatan  yang  membentuk sikap  dan  perilaku  politik  yang  terintegrasi  ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol berarti.  Pengertian  tersebut  menunjukkan  pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem
pemerintahan  atau  sistem  nilai  baik  sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat  untuk  terwujudnya  suatu  jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah  kepada  sikap-sikap  integratif  (AP, 2010 :1.17).
Dari  pengertian  komunikasi  politik tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  terdapat strategi yang seharusnya ada ketika berkomunikasi  secara  politik.  Bila  dikaitkan dengan  keterwakilan  perempuan  dalam  bidang politi, maka hendaknya dari pihak partai politik memiliki strategi komunikasi politik bagi kader perempuannya.
Seperti  yang  diungkapkan  Rush  dan
Althoff (dalam Suryani 2010) bahwa komunikasi  politik  memainkan  peranan  yang amat  penting  di  dalam  suatu  sistem  politik.  Ia memerankan  elemen  dinamis,  dan  menjadi bagian  yang  menentukan  dari  proses-proses sosialisai  politik,  partisipasi  politik,  dan rekruitmen politik. Keterbukaan terhadap komunikasi  politik  dapat  mempengaruhi  orang untuk  secara  aktif  terlibat  dalam  politik  disatu pihak,  dan  di  pihak  lain,  komunikasi  politik juga bisa menekan partisipasi politik.
Strategi  komunikasi  dalam  kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif bisa dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  strategi komunikasi  politik  perempuan  dan  strategi komunikasi  politik  partai  politik  (Mukarom 2008). Strategi komunikasi perempuan dilakukan  melalui counter komunikasi  politik.
Counter komunikasi  politik  tentu  saja  bukan hanya  dilakukan  oleh  politisi  perempuan  tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki (Mukarom  2008).  Penelitian  yang  pernah  ada memperlihatkan  bahwa  perempuan  cenderung berkomunikasi secara tidak langsung dibanding dengan laki-laki.
Akibatnya, dalam menyampaikan aspirasi,  perempuan  belum  sepenuhnya  aktif dan  berani  dalam  menyuarakan  pendapatnya. Menurut  hasil  survei  WRI,  terdapat  sembilan
anggota DPR perempuan yang aktif menghadiri rapat maupun menyampaikan argumentasi pada rapat-rapat  di  DPR.  Pertama,  Nurul  Arifin  dari Fraksi Partai Golkar dengan nilai 10. Kemudian,  disusul  oleh  Mestariany  Habie (Fraksi  Gerindra)  dengan  nilai  6;  Ribka Tjiptaning,  Ina  Ammania,  dan  Eddy  Mihati, seluruhnya  dari  F-PDI  Perjuangan,  masing- masing dengan nilai 4; Rieke Diah Pitaloka (F- PDI  Perjuangan);  Eva  Kusuma  Sundari  (F-PDI Perjuangan);  Agustina  Basikbaik  (FPG);  dan Miriam  Haryani  (F-Hanura)  masing-masing dengan  nilai  3.  Dari  hasil  temuan  WRI, perempuan  yang  berlatar  belakang  aktivis memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mengangkat  isu  gender  di  parlemen  (Amalia 2012 ).
Hal  ini  memperlihatkan  juga  pentingnya pendidikan  komunikasi  politik  bagi  perempuan agar  mempunyai  keterampilan  dan  keberanian dalam menyuarakan pendapat dan isu gender di parlemen.

## Potret  Keterwakilan  Perempuan  dalam Politik
Seperti  yang  telah  disinggung  dari  awal  bahwa perempuan belum sepenuhnya memenuhi kuota 30%  dari  anggota  legislatif  seperti  yang diharapkan  dan  tertuang  di  UU  Nomor  2  tahun 2007  tentang  Partai  Politik  menetapkan  bahwa pendirian  dan  pembentukan  partai  politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.  Namun  realitasnya  banyak  yang belum memenuhi kuota tersebut.
Tampaknya  harapan  aktivis  perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih  jauh  dari  kenyataan.  Hal  ini  setidaknya dapat  dilihat  dari  kuantitas  maupun  kualitas perempuan  di  parlemen  nasional  dan  daerah belum  signifikan.  Artinya,  jumlah  perempuan yang  duduk  di  lembaga  legislatif  masih  jauh dari  yang  dicita-citakan  (di  bawah  kuota  30 persen).  Di  samping  itu,  perempuan  yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan parpol  juga  sangat  sedikit.  Hal  ini  berdampak pada  proses  pencalegan  dan  keterwakilan
perempuan  di  parlemen.  Dengan  demikian, paling  tidak  ada  dua  persoalan  perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan  yang  masih  rendah  di  ruang  politik dan masalah belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan (Amalia 2012).
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa  kurangnya  keterwakilan  perempuan dalam legislatif, antara lain dari perolehan kursi parlemen  di  Aceh  pada  Pemilu  2009  dapat dikatakan  bahwa  jumlah  perempuan  yang menduduki  kursi  Dewan  belum  signifikan sebab  hanya  ada  empat  orang  perempuan  (5,7 persen dari 69 anggota Dewan) yang menduduki  kursi  di  DPR  Aceh  (DPRA) provinsi. Hasil Pemilu 2009 untuk DPRD Kota Ternate memperlihatkan meningkatnya keterwakilan  perempuan  dibandingkan  pemilu sebelumnya  (2004),  yakni  empat  kursi  (16 persen) dari 25 kursi DPRD Ternate dimenangkan  oleh  caleg  perempuan.  Jika  hasil Pemilu  1999,  tidak  ada  satupun  perempuan yang  terpilih  menjadi  anggota  DPRD  NTB, tidak  demikian  pada  hasil  Pemilu  2004 setidaknya  tiga  perempuan  berhasil  lolos menjadi  anggota DPRD NTB.  Tetapi tetap saja memperlihatkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPR Papua (DPRP)
hanya  menyentuh  angka  7,14  persen  saja. Dominasi  laki-laki  sangat  kental  di  DPRP, dimana  92,86  persen  anggotanya  bukan perempuan.
Banyaknya  perempuan  yang  berkiprah di  dunia  politik  ternyata  belum  mampu menawarkan  kultur  politik  yang  berbeda. Perempuan  belum  mampu  menunjukkan  diri sebagai  agen  perubahan.  Lemahnya  peran perempuan di parlemen terjadi karena kapabilitas  perempuan  yang  lolos  ke  parlemen kurang  teruji.  Kebanyakan  perempuan  yang terpilih  dan  berkiprah  di  dunia  politik  formal saat  ini  berasal  dari  dinasti  politik  atau  figur populer  seperti  artis.  Pasalnya,  mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah  proses  kaderisasi  tidak  berjalan (Amalia 2012).
Data-data dan fakta di atas menunjukkan  bahwa  kontribusi  perempuan  di parlemen belum signifikan. Peningkatan jumlah perempuan  di  DPR  tidak  berbanding  lurus dengan kualitas. Peran perempuan dalam fungsi legislasi,  pengawasan,  dan  anggaran  belum maksimal.  Akibatnya,  produk  parlemen  belum mengakomodasi  aspirasi  serta  kepentingan kaum perempuan (Amalia 2912).
.

## SIMPULAN
Perempuan  dalam  bidang  politik  selaykanya mendapatkan  perhatian  dari  segala  pihak. Dengan demikian perempuan dapat menyuarakan  aspirasinya  dan  berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam ranah politik, partisipasi  perempuan  yang  masih  sedikit hendaknya  dapat  didorong  menjadi  lebih banyak.  Perempuan  mendapatkan  kesempatan yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  segala bidang termasuk politik.
Komunikasi  politik  dan  perempuan memiliki  strategi  yang  seharusnya  dapat mendorong  perempuan  untuk  berpolitik  sehat. Perempuan  mendapatkan  kesempatan  dalam berbicara dan menyuarakan pendapat. Perempuan tidak seharusnya  berkomunikasi ala laki-laki sehingga partisipasi perempuan semakin  tinggi  dalam  arena  politik.  Dengan demikian  kiprah  perempuan  di  legislatif  dapat terlihat  signifikan  dalam  menyuarakan  isu gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, H.  (2009).  Keterwakilan Perempuan di  Parlemen  dalam  Perspektif  Keadilan dan  Kesetaraan  Gender.  Dalam  Siti Hariti  Sastriyani  (ed): Gender  and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana
Amalia,  L.S.  (2012).  Perempuan,  Partai Politik  dan  Parlemen  di  Indonesia:
Suatu Analisis. Dalam Sarah Nuraini  Siregar  (ed):  Perempuan, Partai  Politik  dan  Parlemen:  Studi Kinerrja Anggota Legislatif Perempuan  di  Tingkat Lokal.

## Jakarta: PT. Gading Inti Prima
AP,  S.  2010.  Komunikasi  Politik.  Jakarta: Universitas Terbuka
Databoks.  (2017).  Berapa  Jumlah  Anggota
DPR RI Perempuan?. https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2017/04/21/berapa-jumlah- anggota-dpr-ri-perempuan.
Diakses pada 18 November 2017.
Mukarom,  Z.  (2008).  Perempuan  dan  Politik: Studi  Komunikasi  Politik  tentang keterwakilan  Perempuan  di  Legislatif. MediaTor . Vol.  9. No.  2,  Desember:
257-269. Nimmo,  Dan.  1989. Komunikasi  Politik.
Komunikator,  Pesan,  dan  Media . Bandung: Remadja Karya
Sugiharto,  I.  (2014).  Perempuan  Muda  dan Partisipasi Politik. https://www.jurnalperempuan.org/blog
-muda1/perempuan-muda-dan- partisipasi-politik.  Diakses  pada  18 November 2017.
Suryani,  I.  (2010).  Partisipasi  Perempuan dalam  Komunikasi  Politik.  Skripsi: Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta.
Tidak Dipublikasikan.
Wahyuni,  S  &  Esti,  H.  (2009).  Pandangan Publik  tentang  Keputusan  Perempuan dalam  Kancah  Politik  di  Indonesia. Dalam  Siti  Hariti  Sastriyani  (ed):
Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana