Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 203-211
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial
Rifyal Zuhdi Gultom¹, Annisa Qadarusman Tini²
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia *Email korespondensi: rifyalgultom@gmail.com

## Abstract
As a process and effort to achieve the goals desired by a country is through economic development. One of the supporting  facilities  for  economic  development  is  infrastructure  development.  Infrastructure  is  a  driver  of economic development in a country that will have an impact on the sustainability of economic development in the region. The purpose of this study is to find out how Islam views the infrastructure development carried out by  a  country  in  economic  and  social review,  and  what  kind  of  development  is  a  priority.  This  research  uses literature study methods related to infrastructure, and Islamic principles that must be met in development. The results  showed  that  infrastructure  development  became  an  important  part  of  economic  development,  but  not absolutely.  If  a  country  has  adequate  infrastructure  and  is  right  on  target,  economic  goals  will  be  easily achieved, so that it will indirectly improve the social aspects of a country's society. In addition, infrastructure development must be in accordance with Islamic principles, because Islam also pays attention to the problem of economic development, but still places it on the larger development problem, namely human development. The main function of Islamic teachings is to guide humans in the right and right direction. All aspects related to economic development must be integrated with overall human development both economic and social aspects of concern.
Keywords: Economic development, Islam, human, infrastructure, economy, and social
Saran sitasi : Gultom, R. Z., & Tini, A. Q., (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 203-211. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  dalam  berbagai  bidang  adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan  oleh  suatu  negara.  Maka  salah  satu  yang menjadi  perhatian  penting  adalah  pembangunan dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial  karena  berkaitan langsung  dengan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat pada  ketercapaian  target-target  ekonomi,  seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan  neraca  pembayaran  adalah  ukuran-ukuran  yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi (Baswir, 2008).
Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan  berdasarkan  latar  belakang  tersebut. Ekonomi  pembangunan  adalah  suatu  studi  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  penduduk di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  dengan memecahkan  masalah-masalah  utamanya,  yakni kemiskinan,  pengangguran  dan  pemerataan.  Maka salah  satu  penunjang  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah  utama  tersebut  adalah  pembangunan infrastruktur, baik secara fisik maupun non-fisik.
Pembangunan  fisik  merupakan  perwujudan nyata  dari  suatu  pembangunan  yang  meliputi  sosial budaya,  sosial  ekonomi  dan  sebagainya.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Sujarto  (1985)  yang menyebutkan  bahwa  aspek  pembangunan  fisik merupakan  perwujudan  nyata  suatu  tuntutan
kebutuhan  yang  disebabkan  oleh  pertumbuhan  dan perkembangan  kegiatan  sosial  serta  budaya  suatu masyarakat.
Maka  pengertian  pembangunan  fisik  adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan  pemerintah,  dengan  maksud  untuk  mengadakan kegiatan  ke  arah  perubahan  yang  lebih  baik  dan perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit, nyata dari  bentuk  perubahannya.  Dengan  kata  lain  bahwa perubahan  itu  identik  dengan  adanya  wujud  atau bentuk  dari  pembangunan  seperti  adanya  gedung- gedung,  sarana  perumahan,  sarana  peribadatan, sarana  jalan,  sarana  pendidikan,  dan  sarana  umum lainnya.
Salah  satu  bagian  dari  pembangunan  adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai  salah  satu  roda  penggerak  pertumbuhan ekonomi  jika  dilihat  dari  periode  sekarang,  yang mana  indikatornya  adalah  seberapa  baik  kualitas infrastruktur suatu negara.
Laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  suatu negara  atau  wilayah  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketersediaan  infrastruktur  seperti  transportasi, telekomunikasi,  sanitasi,  dan  energi.  Inilah  yang menyebabkan  pembangunan  infrastruktur  menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.  Bertambahnya  infrastruktur  dan perbaikan  oleh  pemerintah  diharapkan  memacu pertumbuhan ekonomi (Sumadiasa, 2016).
Dalam  perspektif  Islam,  aspek  pembangunan tentu  mempunyai  karateristik  dan  orientasi  yang berbeda  dengan  pembangunan  dalam  ekonomi konvensional.  Islam  memandang  bahwa  tidak  hanya pembangunan  secara  material  saja  yang  penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting.  Karena  pembangunan  dalam  Islam  tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.
Kemudian  fokus  utama  pembangunan  adalah manusia  dengan  lingkungan  kulturnya.  Ini  berbeda dengan  konsep  pembangunan  ekonomi  konvensional yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan  adalah  lingkungan  fisik  saja.  Dengan demikian  Islam  memperluas  wilayah  jangkauan obyek  pembangunan  dari  lingkungan  fisik  kepada manausia. Pembangunan adalah aktivitas multidimensional  sehingga  semua  usaha  harus
diserahkan  pada  keseimbangan  berbagai  faktor  dan tidak  menimbulkan  ketimpangan.  Penekanan  utama dalam  pembangunan  menurut  Islam,  terletak  pada; pertama,  pemanfaatan  sumber  daya  yang  telah diberikan  Allah  kepada  umat  manusia  dan lingkungannya  semaksimal  dan  sebaik  mungkin. Kedua,  pemanfaatan  sumber  daya  tersebut  melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  kebenaran.  Islam menganjurkan  sikap  syukur  dan  adil  dan  mengutuk sikap kufur dan zalim.
Secara  umum  tujuan  pembangunan  ekonomi dalam  Islam  adalah  terpenuhinya  dan  terpeliharanya maqâshid syarῐah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta),  sehingga  tercapai falâh atau  kesejahteraan dunia  dan  akhirat.  Sebagaimana  Muhammad  Akram Khan  (1994)  menjelaskan  bahwa falâh meliputi kelangsungan  hidup,  kebebasan  berkeinginan,  serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur’an pada Surah Al-Mulk ayat 15:
ِۡﳱَاَوۖۦِهِق ۡزِّﲊِمْاوُ ُﳇَواَ ِﳢِكاَنَﳰِفْاو ُشۡم َفﻻوُلَذ َضۡر ۡ ُ ُﳬَلَلَعَﳚِ َوُه ل

## ُرو ُﺷ
Huwallażī  ja'ala  lakumul-arḍa  żalụlan  famsyụ  fī manākibihā wa kulụ mir rizqih, wa ilaihin-nusyụr Artinya:  “Dialah  Yang  menjadikan  bumi  itu  mudah bagi  kamu,  maka  berjalanlah  di  segala  penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
Ayat  ini  mengandung  makna  bahwa  secara umum,  bagaimana  kewajiban  mengeluarkan  biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan  tersebut.  Sudah  sangat  jelas  bahwa dalam  Islam  pembangunan  juga  menjadi  perhatian penting  dalam  memajukan  peradaban.  Oleh  karena itu,  Allah  SWT  memberikan  syariat  atau  undang- undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia  mencapai  nilai  kehidupan  yang  terbaik  di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya  kesesuaian  di  dalam  kehidupan  manusia, maka  apabila  peraturan  Islam  dilaksanakan berdasarkan  panduan  objektif-objektif  syariah  yang umum  maupun  khusus,  maka  pasti  kestabilan  dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.
Kembali  ke  sejarah  Islam,  ketika  Rasulullah hijrah  dari  Mekkah  menuju  Madinah.  Hal  yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sebuah
masjid.  Alasan  Rasulullah  terkait  kebijakan  tersebut adalah bahwa jika ingin membangun suatu peradaban yang  berkemajuan,  yang  unggul  dalam  berbagai bidang  baik  agama,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan lainnya.  Maka  infrastruktur  menjadi  faktor  yang penting.  Maka  tidak  ada  lagi  keraguan  bahwa  Islam juga sangat memperhatikan aspek pembangunan baik fisik dan non-fisik.
Hal ini menjadi perhatian, bahwa pembangunan fisik dalam hal ini adalah pembangunan infarstruktur menjadi sangat penting. Secara tidak langsung, ketika sebuah negara memilki aspek infrastruktur yang baik maka  akan  mempengaruhi  alur  distrubusi  ekonomi. Jika baik, maka distribusi akan lancar sehingga aspek ekonomi  dan  sosial  akan  terpenuhi  dengan  baik. Namun  jika  infrastruktur  tidak  baik,  maka  akan menyebabkan alur distibusi akan menjadi terhambat. Oleh  sebab  itu,  pembangunan  infrastruktur  menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
Tulisan ini membahas bagaimanana pembangunan  infrastruktur  dalam  perspektif  Islam, lebih  khusus  dalam  aspek  ekonomi  dan  sosial.  Di mana  pembangunan  infrastruktur  menjadi  penting, namun  tetap  melihat  pada  prioritas  apa  yang  tepat dalam  pembangunan  tersebut,  karena  setiap  daerah atau wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu akan di utarakan bagaimana pembangunan manusia  jauh  lebih  penting  sebagai  pondasi pembangunan dalam ekonomi Islam.

## Makna Infrastruktur
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  infrastruktur  dapat  diartikan  sebagai  sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik, contohnya rumah sakit, jalan, sanitasi, jembatan, halte, dsb. Menurut Ronald dalam The  Routledge  Dictionary  of  Economics (2002) memberikan  pengertian  bahwa  infrastruktur  adalah pelayanan  utama  negara  yang  dapat  membantu kegiatan ekonomi dan  kegiatan masyarakat sehingga dapat  berjalan  dengan  membangun  sarana  prasarana dan  fasilitas  pendukung  lainnya.  Sedangkan Macmillan  Dictionary  of  Modern  Economics mendefinisikan  infrastruktur  sebagai  jembatan  dan elemen  struktural  ekonomi  yang  memfasilitasi  arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sebagai fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk masyarakat,  maka  masyarakat  dapat  memakai infrastruktur  untuk  kegiatan  ekonominya.  Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur dapat memajukan ekonomi sebuah negara.
Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan  ekonomi,  beberapa  ekonom  juga memberikan  pendapatnya  mengenai  infrastruktur. Todaro  (2006)  menjelaskan  kaitan  infrastruktur dengan  pembangunan  ekonomi  bahwa  tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial  yang  terkandung  dalam  jalan  raya,  kereta api,  pelabuhan  laut  dan  bentuk-bentuk  sarana transportasi  dan  komunikasi  ditambah  air  bersih, listrik  dan  pelayanan  publik  lainnya.  Sedangkan penelitian  Ramirez  (1999)  menunjukkan  bahwa infrastruktur  mempunyai  dampak  kuat  terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.
Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan  infrastruktur  adalah  suatu  usaha  atau rangkaian  usaha  untuk  melakukan  pertumbuhan  dan perubahan  yang  dilakukan  secara  terencana  untuk membangun  prasarana  atau  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya  suatu proses  pembangunan  dalam  suatu  negara  atau wilayah.
Merujuk  pada  publikasi World  Development Report (1994)  bahwa  infrastruktur  berperan  penting dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  dimana pembangunan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur  yang  mencukupi.  Identifikasi  terhadap program  pembangunan  infrastruktur  di  beberapa negara  menyimpulkan  bahwa  pada  umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus  pada  peningkatan  kebutuhan  dasar  dan konektivitas  manusia,  mulai  dari  air,  listrik,  energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara)(Maryaningsih. dkk, 2014).
Jenis dan Esensi dalam Infrastruktur Dalam World  Development  Report (1994), Infrastruktur dibagi kedalam 3 golongan yaitu:
a. Infrastruktur Ekonomi, aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan  konsumsi  final  maupun  sarana  publik (telekomunikasi,  air  minum,  sanitasi,  gas), public  works (bendungan,  saluran  irigasi,  dan drainase)  serta  transportasi  (jalan,  kereta  api, angkutan pelabuhan, dan lain-lain)
b. Infrastruktur  Sosial,  aset  yang  mendukung kesehatan  dan  keahlian  masyarakat  meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan  (rumah  sakit,  puskesmas),  serta rekreasi (taman, museum).
c. Infrastruktur
Administrasi/institusi
seperti penegakan  hukum,  administrasi  kependudukan, kebudayaan dan lain-lain.
Infrastruktur  secara  umum  meliputi  fasilitas- fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun  daerah  sebagai  pelayan  publik  (sebagai akibat  mekanisme  pasar  tidak  bekerja)  untuk menunjang  dan  mendorong  aktivitas  ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Ciri-ciri utama dari barang  publik  adalah  sisi  penggunaanya  (konsumsi barang publik) yaitu non rivalry dan non excludable . Rivalry  adalah sifat  rivalitas  atau  persaingan, hal ini berarti  jika  suatu  barang  digunakan  oleh  seorang pengguna,  maka  barang  tersebut  tidak  dapat digunakan  oleh pengguna  lain. Ketika  menggunakan barang tersebut tidak terjadi persaingan dengan orang lain  dan  tidak  mempengaruhi  kepuasan  orang  lain ketika menggunakannya, maka dapat disebut sebagai barang publik.
Excludable merupakan  sifat  mengeluarkan  atau menghalangi  seseorang  alam  mengkonsumsi  atau menggunakan  suatu  barang.  Artinya,  keinginan seseorang  (pengguna)  dalam  mengkonsumsi  suatu barang dapat dihalangi oleh pihak lain ( supplier ). Jika konsumsi seseorang dibatasi dalam penggunaan suatu barang  maka  barang  tersebut  tidak  dapat  dikatakan sebagai barang publik.
Dapat diketahui dari pendalaman sifat infrastruktur sebagai barang publik maka infrastruktur  memiliki  dampak  eksternalitas  positif. Definisi  eksternalitas  itu  adalah  kondisi  dimana tindakan  perusahaan  atau  individu  memiliki  dampak kepada individu atau perusahaan lainnya tanpa harus membayar  dampak  tersebut.  Sesuai  dengan  sifatnya, infrastruktur  dibangun  oleh  pemerintah  dan  pihak yang  menggunakan  infrastruktur  tidak  memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur.
Infrastruktur  yang  disiapkan  pun  perlu disesuaikan  dengan  kebutuhan  setiap  wilayah, sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraannya.  Ada empat alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur:
a. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan  lapangan  pekerja.  Hal  ini merupakan  salah  satu  nilai  penting  dan  langkah ke  arah  terciptanya  rakyat  dan  negara  adil  dan makmur.
b. Pembangunan  infrastruktur  dasar,  infrastruktur teknologi,  dan  infrastruktur  sains  secara
langsung  akan  mempengaruhi  iklim  investasi. Pertumbuhan  kapital  dan  aliran  investasi  sangat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  infrastruktur pendukung  baik  pada  zona  kawasan  industri, pelabuhan,  pasar-pasar,  dan  perguruan  tinggi yang  dapat  mendorong  penemuan-penemuan baru  di  bidang  sains  dan  dapat  diterapkan  oleh kalangan industri dan pelaku pasar.
c. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
d. Pembangunan  infrastruktur  akan  membuka isolasi  fisik  dan  non  fisik  di  sejumlah  wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial  dan  ekonomi,  di  mana  tantangan  bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia awal  abad  21  kini.  Sebab  isolasi  fisik  akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi  pada  wilayah-wilayah.  Karena  isolasi wilayah  sehingga  hasil  pertanian,  perkebunan dan  kehutanan  sulit  dipasarkan  ke  kota  terdekat sehingga  praktis  hanya  dikonsumsi  anggota keluarga.  Akibatnya,  tingkat  pendapatan  tetap rendah,  kemudian  mereka  di  klaim  sebagai masyarakat miskin.
Sehubungan  dengan  paparan  tersebut  di  atas, maka  peran  pemerintah  sangat  diharapkan  dapat melahirkan terobosan baru dalam politik infrastruktur. Beberapa di antaranya yaitu, pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  dasar  kebijakan infrastruktur  selama  ini  yang  lebih  banyak dilaksanakan dengan indikator jumlah penduduk pada satu daerah serta nilai ekonomis dari proyek investasi tersebut.  Hal  ini  sangat  penting  karena  jika pertimbangan  indikator-indikator  tersebut  sebagai rujukan  dasar  kebijakan  pembangunan  infrastruktur, maka daerah yang jumlah penduduknya kurang akan tetap tertinggal.
Dampak  lain  dari  kebijakan  dengan  indikator ekonomi  dan  penduduk  seperti  itu  adalah  dapat menimbulkan  arus  urbanisasi  besar-besaran  ke  kota yang dilengkapi fasilitas infrastruktur yang memadai dan  murah.  Kebijakan  infrastruktur  mestinya  dapat dilakukan untuk mencegah urbanisasi atau pemusatan jaringan infrastruktur di kota-kota yang akan menarik terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi (Prapti, dkk, 2015).
Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Perspektif Sejarah Islam
Paradigma  sebagai  ruang  lingkup  berfikir  dan aktivitas  yang  cukup  signifikan  dalam  membedakan paradigma  pembangunan  ekonomi  konvensional  dan ekonomi  Islam.  Menurut  Mannan  (1997)  dalam pandangan  ekonomi  konvensional,  semua  diukur dengan  pertumbuhan  atau  sebatas  nilai  (material) saja. Sedangkan konsep ekonomi pembangunan Islam mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas.  Pembangunan ekonomi  Islam  tidak  hanya  membangun  pada  aspek material  saja,  tetapi  aspek  spiritual  dan  moral  juga sangat  penting.  Sehingga  terintegrasi  dengan pembangunan  ekonomi.  Berikut  uraian  mengenai pembangunan pada masa pemerintahan Islam:
a. Pembangunan di Masa Rasulullah Sebelum masa-masa kenabian, Mekkah merupakan  sebuah  tempat  titik  perhentian  dalam aspek  perdagangan  antara  jalur  utara  dan  selatan sehingga  membawa  keuntungan  ekonomi.  Mekkah menjadi  tempat  terjadinya  kontak  budaya  dari berbagai  suku.  Untuk  mempertahankan  sistem ekonomi dalam potensi konflik yang mungkin terjadi antar suku, maka dibangun berbagai berhala mewakili semua suku.
Kelahiran  Islam  dengan  Muhammad  sebagai nabi,  menghapuskan  praktik  hedonik  di  Mekkah. Ka’bah  lalu  dibersihkan  dari  berhala-berhala sehingga memicu kemarahan masyarakat konservatif untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, yang  awalnya  terbelakang  dari  sisi  ekonomi kemudian  menjadi  kota  yang  makmur  karena Muhammad  menyatukan  para  suku  yang  sedang berkonflik.
Maka  dibangunlah  masjid-masjid  untuk  ibadah dan  pendidikan,  Muhammad  segera  membangun sejumlah peraturan terkait masalah-masalah ekonomi, dalam  hal  ini  perdagangan  berdasarkan  prinsip kebebasan,  keadilan,  kejujuran,  dan  anti-monopoli (Malkawi, 2006).
b. Masa Khulafaur Rasyidin
1) Abu Bakar
Abu Bakar pada hari pertama terpilih, langsung berencana untuk meninjau pasar. Pencapaiannya dibidang  ekonomi,  yaitu  pendirian  Baitul  Maal, sebuah  lembaga  keuangan  publik  yang  menjadi pengendali ekonomi makro lewat struktur fiskal (Din, 2006). Perluasan wilayah Islam tetap terus berlanjut  di  masa  ini.  Setelah  Umar  terpilih menggantikan  Abu  Bakar,  ia  menyerukan kembali kepada hadist Nabi tentang bahwa siapa
pun  yang  menghidupkan  tanah  mati  berhak memilikinya (Malkawi, 2006).
2) Umar bin Al-Khattab
Pada  masa  Umar,  ia  melanjutkan  pembangunan Baitul  Mal  dengan  melakukan  sistematisasi proses fiskal. Dilakukan dengan cara mengelola sumber  dan  pengeluaran  pendapatan.  Tidak hanya bersumber dari zakat, sedekah, ghanimah , dan jizyah tetapi bea cukai, pajak pertambangan, pajak perdagangan, dll (Din, 2006).
3) Ustman bin Affan
Pada  masa  ini,  uang  tembaga  diperkenalkan sebagai  pecahan  dari  uang  dirham  (Din,  2006). Perilaku Ustman mirip dengan Umar dalam segi kesederhanaan.  Banyak  uangnya  digunakan untuk membebaskan para budak (Tangali, 2010). Selain  itu,  dalam  hal  pembangunan.  Ustman melakukan  perluasan  pada  Masjidil  Haram meskipun telah dilakukan pada masa pemerintahan Umar.
4) Ali bin Abi Thalib
Pada masa ini tidak ada pembangunan ekonomi secara besar-besaran karena meneruskan kebijakan-kebijakan  umum  dari  pemerintahan sebelumnya.  Sumber  utama  Ali  dalam  bidang ekonomi  datang  dari  suratnya  yang  mana terdapat  pada Al-ashtar dalam Nahjul  Balagha .
Sejumlah  prinsip  yang  berhasil  disarikan  yaitu salah  satunya  adalah  sumber  daya  publik  tidak digunakan untuk tujuan pribadi.
c. Masa Dinasti Umayyah
Dalam  masa  dinasti  ini,  kerajaan  Islam  telah sangat  luas  dan  pemerintah  tidak  hanya  bertumpu pada  sumber  pendapatan  lama  negara.  Pada  masa Walid  bin  Abdul  Malik,  rumah  ibadah,  pusat pendidikan, infrastruktur, dan pertanian dibangun dan diperbaiki serta program jaminan sosial dibuat untuk melindungi  orang-orang  miskin  dan  meminta-minta (Din,  2006).  Selain  itu,  banyak  pula  dibangun monumen-monumen besar (Hoyland, 2006).
d. Masa Dinasti Abbasiyah
Masa dinasti ini merupakan masa keemasan bagi ilmu pengetahuan di dunia Islam karena dalam masa ini  terdapat  gerakan  penerjemah  atas  karya-karya ilmuwan  Yunani,  Syiria,  India  menjadi  bahasa  arab untuk  dipelajari  (Zulkifli,  2011).  Kekhalifan  ini dibatasi  oleh  tiga  lapis  tembok  yang  berada  dipusat kota  yaitu,  Baghdad.  Pembangunan  tembok  tersebut merupakan  bentuk  peradaban  yang  membedakan antara dunia luar dan dunia dalam.
Selain itu, di kota Baghdad juga terdapat sebuah rumah sakit umum gratis yang dibangun oleh negara untuk  melayani  masyarakat  miskin  (Sardar,  2003). Rumah  sakit  ini  didanai  oleh  zakat  sebagai  bagian dari bentuk kewajiban negara dalam memdistribusikan  kekayaan  atau  zakat  yang dibayarkan  oleh  umat  Muslim  yang  berkecukupan. Sistem  rumah  sakit  umum  gratis  ini  dipandang sebagai sistem pelayanan kesehatan nasional pertama di  dunia.  Adapun  tokoh-tokoh  pemikir  Islam  yang lahir pada masa ini adalah:
 Ibnu Hazm (994-1064)
 Al-Ghazali (1058-1111)
 Ibnu Khaldun (1332-1406)

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  literatur  yaitu metode  yang  mencari  referensi  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  ditemukan.  Studi  kepustakaan menggambarkan  analisis  teoritis,  kajian  ilmiah, rujukan  serta  literatur  yang  berhubungan  dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun  pada  kondisi  lapangan  yang  diamati (Sugiyono,  2016).  Adapun  data  yang  digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam  jurnal  dan  makalah  ilmiah,  ensiklopedia, literatur,  serta  sumber  data  lain  yang  berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Ekonomi dan Sosial
Infrastruktur  dapat  dibedakan  dalam  dua  jenis, yakni  infrastruktur  ekonomi  dan  infrastruktur  sosial. Infrastruktur  ekonomi  merupakan  jenis  infrastruktur yang  secara  langsung  mendorong  kegiatan  ekonomi masyarakat  berupa  infrastruktur  fisik,  yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  secara  luas. Infrastruktur  ekonomi  meliputi  semua  prasarana umum,  berupa  tenaga  listrik,  telekomunikasi, perhubungan,  irigasi,  air  bersih,  dan  sanitasi,  serta pembuangan  limbah.  Adapun  infrastruktur  sosial adalah jenis  infrastruktur yang mendukung kesejahteraan  sosial,  meliputi  prasarana  kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.
Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial  merupakan  bagian  yang  penting  untuk diwujudkan  dalam  satu  daerah  atau  wilayah.  Daerah dengan  kelengkapan  sistem  infrastruktur  yang  baik cenderung  memiliki  tingkat  laju  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  juga lebih baik. Ini berarti bahwa penyediaan infrastruktur ini  merupakan  faktor  penting  dalam  mendukung pembangunan suatu negara.
Sadr (2015) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam  masa  awal  periode  Islam.  Saat  Rasulullah hijrah ke Madinah, dengan segala kesulitannya ketika itu.  Ada  kebijakan  strategis  yang  diambil.  Model pengembangan  ekonomi  dari  periode  paling  awal Islam telah diselidiki dari empat dimensi:
1) Motif  yang  disediakan  adalah  untuk  kegiatan ekonomi;
2) Terdapat lembaga yang memfasilitasi pertukaran;
3) Aturan  perilaku  yang  ditentukan  untuk  tujuan membimbing  kegiatan  ekonomi  sementara membatasi  distorsi  dan  konflik  kepentingan dalam  kegiatan  ini  juga  tindakan  yang menyebabkan kerugian bagi publik; dan
4) Kebijakan  yang  diterapkan  untuk  mencapai tujuan Islam dan nilai keadilan.
Berdasarkan  dimensi  ini,  menunjukkan  bahwa itu adalah aktualisasi  dari kemampuan  yang  melekat dari  umat  Islam  yang  merupakan  kebijakan  pusat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW.
Meningkatnya modal manusia umat Islam menyebabkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Selain  itu,  keunggulan  komparatif Semenanjung Arab untuk kegiatan, seperti perdagangan,  dimanfaatkan  untuk  menciptakan peluang  pertumbuhan.  Selain  itu,  dan  meskipun  ada kendala  yang  sangat  besar,  seperti  kekeringan  di daerah  itu,  kegiatan  pertanian  mendapat  prioritas. Transfer  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dari Kekaisaran  Bizantium  dan  Persia  memungkinkan pertumbuhan  dan  endogenisasi  sains  dan  teknologi dengan adopsi lembaga yang sesuai untuk proses ini.
Dalam model pembangunan Islam, konseptualisasi  masyarakat  miskin  atau  kaya  diberi makna  baru.  Kelangkaan  tanah  yang  subur,  lokasi geografis yang tidak membantu dan tidak tersedianya tambang  dan  sumber  daya  alam  lain,  tidak  berarti bahwa individu dan ekonomi  mereka rendah. Dalam masyarakat,  di  mana  kemampuan  bawaan  individu terwujud  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  di  mana
visi  dan  proses  berpikir  individu  berkembang  dan berbagai  keterampilan  ilmiah  dan  teknologi berkembang bersama dan ekonomi yang berkembang dengan  baik  pula.  Anggota  masyarakat  semacam  itu melakukan kompensasi kelangkaan melalui penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdikan  mereka  serta  mengembangkan  ekonomi mereka.
Tujuan  murni  dari  Islam  adalah  kemajuan  umat manusia (sumber daya manusia). Untuk ekonomi, ini diterjemahkan  menjadi  fokus  pada  bimbingan  dan pertumbuhan  modal  manusia.  Islam  menargetkan peran  manusia  sebagai  individu,  keluarga  dan masyarakat,  dan  melalui  pembagian  kerja  sosial, keadilan yang berlaku di masyarakat. Ini diwujudkan melalui menetapkan tugas dan tanggung jawab untuk individu,  keluarga  dan  masyarakat,  di  satu  sisi penentuan  adil  adalah  penghargaan  ketika  mereka melakukan tugas mereka. Atas dasar ini, hak ekonomi dan  sosial  didefinisikan.  Selain  itu,  hak-hak  ini diklarifikasi  dan  dijelaskan  melalui  pembentukan undang-undang, peraturan, dan lembaga yang sesuai. Berdasarkan  model  pengembangan  periode  Islam paling  awal.  Indikator-indikator  yang  dapat digunakan  untuk  menilai  kebijakan  ekonomi  dan kemajuan  menuju  pembentukan  masyarakat  Muslim yang  ideal.  Mereka  juga  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan berbagai kebijakan ekonomi.
Menurut Joni Tamkin Borhan (2008)
mengungkapkan tentang tujuan
kebijakan pembangunan  dalam  kerangka  Islam  adalah  sebagai berikut:
1) Pembangunan  sumber  daya  insani,  yaitu menjadikan  manusia  sebagai  objek  utama  dari kebijakan  pembangunan  Islam.  Fokus  utama dilakukan  pada  pengembangan  pendidikan, orientasi  spiritual  dan  pengembangan  struktur hubungan  yang  berbasiskan  kepada  kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
2) Pertambahan  pengeluaran  yang  bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan  keperluan  dasar (dharûriyât ) dibandingkan  dengan  pengeluaran  atas  barang pelengkap (kamâliyât) dan  barang  mewah (tahsiniyât).
3) Peningkatan  kualitas  kehidupan,  yaitu  melalui penciptaan  lapangan  kerja,  pengadaan  sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
4)
5) Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan  yang  harmoni,  tidak  terjadi kepincangan  pembangunan  di  berbagai  sektor dan wilayah.
6) Pembangunan teknologi baru.
7) Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Berdasarkan  pendapat  Joni  Tamkin  Borhan,  di atas  dapat  dinyatakan  bahwa  pembangunan  yang menjadikan  pertambahan  dalam  perkembangan ekonomi  di  suatu  wilayah  atau  daerah  memiliki beberapa  kebijakan  terutama  kebijakan  yang bersumber dari sumber  daya  insani atau  manusia itu sendiri  sebagai  objek  utama  dari  kebijakan pembangunan.  Sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai dapat  terlaksana  dengan  baik  karena  sumber  daya manusianya  telah  memilki Islamic  Worldview yang kuat,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  diambil  dalam hal  ini  ekonomi  dan  sosial,  berlandaskan  nilai-nilai Islam.
Untuk  meningkatkan  kualitas  keseimbangan dalam  pembangunan  ekonomi  yang  berdampak terhadap ekonomi dan sosial, tentunya butuh adanya sebuah  keseimbangan  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dari  segi  ketepatan  pembangunan. Kemudian tidak terjadi ketidakmerataan pembangunan  di  berbagai  sektor  dan  wilayah, terutama  kebijakan  pembangunannya  sendiri  harus tegas dan sesuai dengan keadaan pembangunan yang dibutuhkan. Karena jika terjadi ketidaktegasan dalam pembangunan  akan  terjadi  ketidakseimbangan pembangunan maka pembangunan yang terjadi tidak terintegrasi  sehingga  akan  membuat  kegagalan pembangunan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi  di  suatu  wilayah,  apalagi  di  sini  sumber daya  insani  atau  manusia  ini  sebagai  objek  utama pembangunan  yang  memiliki  amanat  untuk mengendalikan pembangunan itu sendiri.
Dalam Islam, Umer Chapra (2000) mengungkapkan bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan aspek harta benda (material) dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material  tidak  akan  mencapai  sebuah  keadilan  tanpa mendapat  dukungan  dari  moral  itu  sendiri.  Hal  itu karena  pembangunan  yang  adil  memerlukan penggunaan semua  sumber  dengan  cara  yang  efektif dan  efisien.  Sehingga  kedua-duanya  mustahil  dapat tercapai  melainkan  dibarengi  dengan  moral  dan akhlak  dalam  seluruh  kegiatan  ekonomi.  Hal  itu karena,  aktivitas  ekonomi  manusia  tidak  hanya
ditujukan  sebagai  pemuasan  keperluan  fisik  saja, akan  tetapi  manusia  juga  memiliki  tanggung  jawab kepada  Sang  Pencipta.  Kebahagiaan  di  dunia  dan  di akhirat  ( falah )  tidak  dapat  tercapai,  kecuali  jika ajaran  Islam  dilaksanakan  secara  menyeluruh  atau kaffah . Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan  keseimbangan  antara  kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang  dan  kekal,  kebaikan  yang  selaras  dengan kaidah-kaidah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja.
Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah selaku pemegang amanat yang telah  diberikan  oleh  masyarakat  kepadanya  dapat menyeimbangkan  dalam  mengambil  kebijakan mengenai  rancangan  dalam  pembangunan  ekonomi, karena  pembangunan  ekonomi  ini  harus  bisa menciptakan  keseimbangan  antara  individu  dan kepentingan  masyarakat,  apalagi  pembangunan ekonomi  ini  sangat  berdampak  positif  terhadap perekonomian  suatu  wilayah.  Dari  pembangunan ekonomi ini juga dapat dilihat, apakah perekonomian di  wilayah  tersebut  mengalami  kenaikan  atau penurunan  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  aspek  sosial yang  ditimbulkan  harus  terasa  dampaknya  di masyarakat,  dengan  tersedianya  fasilitas-fasilitas yang  memadai  dan  sesuai  kebutuhan.  Karena  pada akhirnya,  masyarakat  juga  sangat  membutuhkan infrastruktur  sosial,  sebagai  bagian  dari  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 4. KESIMPULAN
Ekonomi  Pembangunan  Islam  pada  hakikatnya merupakan upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi  yang  berorientasi  kepada  manusia  dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan, juga tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar  hak-hak  perorangan,  dengan  berdasarkan kepada  nilai-nilai  Islâm,  yaitu Al-Qur’ân dan Al- Sunnah .
Tujuan  ekonomi  Islam  seirama  dengan  tujuan pokok  Islam,  yaitu  menciptakan  kesejahteraan  bagi semua  umat  manusia  ( falah) .  Kesejahteraan  ini meliputi  kepuasan  fisik  dan  kedamaian  mental  yaitu kebahagiaan,  yang  hal  ini  dapat  diperoleh  melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani  dari  personalitas  individu.  Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral, dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan  dengan  pembangunan  umat  manusia
dan  sumber  daya  yang  ada  dalam  suatu  pola  yang menyatu  sehingga  semua  kebutuhan  manusia,  dapat dipenuhi  secara  utuh  dan  terwujud  suatu  distribusi kekayaan yang adil dan merata.
Dalam pembangunan ekonomi Islam menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk  setiap  penduduknya  tanpa  melihat  status sosialnya,  apalagi  manusia  sebagai  pengemban amanah  di  bumi  ini  sebagai  pengendali  ( khalifah ) untuk  kemakmuran  manusia  dan  alam  sekitarnya. Sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  awal  dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan berlandasakan nilai-nilai Islam.
Maka  pembangunan  infrastruktur  yang  menjadi bagian  penting  juga  tidak  luput  dari  perhatian.  Jika suatu  negara  memiliki  infrastruktur  yang  memadai dan tepat sasaran maka tujuan ekonomi akan  mudah tercapai. Selain itu, aspek sosial juga terkena dampak sehingga  secara  tidak  langsung  juga  akan meningkatkan  sisi  sosial  masyarakat  suatu  negara tersebut. Tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hendaknya untuk kepentingan  seluruh  elemen  masyarakat,  bukan  atas dasar  kepentingan  kepentingan-kepentingan  individu tertentu.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,  terima  kasih  kepada  kolega  yang  berkenan memberikan bantuan untuk menyelesaikan tulisan ini secara maksimal.

## 6. REFERENSI
Abdullah,  Mohammad,  2018,  Waqf,  Sustainable Development  Goals  (Sdgs)  and  Maqasid  Al- Shariah,  International  Journal  of  Social Economics, Vol 45 Issue 1, hal 158-172.
Aedy,  Hasan,  2011,  Teori  dan  Aplikasi  Ekonomi Pembangunan  Perspektif  Islam,  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Beik,  Irfan  Syauqi  dan  Arsyianti,  Laily  Dwi,  2016,
Ekonomi Pembangunan
Syariah,
Jakarta:RajaGrafindo Persada.
Borhan,  Joni  Tamkin  Bin,  2008,  Pemikiran Pembangunan  Ekonomi  Berteraskan  Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol 27, hal 93-107.
Canning, David, 1999, Infrastucture’s contribution to Aggregate  Output,  World  Bank  Policy Research working paper No 22-46.
Chapra,  Umer,  2000,  Islam  dan  Pembangunan Ekonomi,  diterjemahkan  oleh  Ikhwan  Abidin Basri. Jakarta:Gema Insani Press.
Chapra,  Umer,  2000,  Masa  depan  Ekonomi  Islam:
Sebuah  Tinjauan  Islam,  diterjemahkan  oleh Ikhwan  Abidin  Basri.  Jakarta:  Gema  Insani Press dan Tazkia Institute.
Din,  S,  2006,  Trading  Halal  Commodities:
Opportunities  and  Chalenges  for  the  Muslim World,  Siri  Syarahan  Perdana  Profesor ,
Universiti Teknologi Malaysia.
Hassan,  Abul,  2016,  Islamic  ethical  responsibilities for  business  and  sustainable  development, Humanomics, Vol 32 Issue 1, hal 80-94.
Hoyland,  R,  2006,  Epigraphy.  Encyclopedia  of  the Qur’an.  Volume  Two  E-I.  J.D.  McAuliffe , Leiden: Drill.
Huda,  Nurul  dkk,  2015,  Ekonomi  Pembangunan Islam, Jakarta: Prenadamedia Group.
Macmillan Dictionary of Modern Economics. Palgrave Macmillan; 4th Revised edition edition. Malkawi,  B,  2006,  Jordan  and  the  World  Trading
System: A Case Study for Arab Countries . PhD Dissertation, The American University.
Mannan, Abdul A, 1997, Islamic Economics, Theory and Practice, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
Maryaningsih, Novi, dkk, 2014. Pengaruh
Infrastruktur  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia,  Buletin  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan, Vol 17, No 1.
Peerzade, S. A, 2014, A Note on Economic Ideas of Imam Ali (A.S) with Special Reference to his Letter to Malik al-Ashtar .
Prapti  N.S.S,  Lulus,  dkk,  2015.  Analisis  Dampak Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang,  Jurnal  Dinamika  Sosbud,  Vol  17,
No 2.
Ramirez,  1999,  Infrastructure,  and  Economics Growth,  Journal  of  Development  Economic, Vol 70, hal 443-477.
Rarasati,  Dita.  Dkk,  2014,  The  opportunity  for implementing  Islamic  project  financing  to  the Indonesian  infrastructure  development,  Book series: Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis Vol 95.
Rutherford,  Donald,  2002,  Routledge  Dictionary  of Economics, New York: Routledge.
Sardar.  2003,  Islam,  Postmodernism,  and  Other Futures , Ed:  S.  Inayatullah  dan  G.  Boxwell, London: Pluto Press.
Seyed Kazem Sadr, 2015, The role of human capital in  economic  development  of  the  earliest Islamic period, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol 8 Issue 4, hal 398-417.
Sujarto.  1985.  BeberapaPengertianPerencanaanFisik.
BharataraKaryaaksara, Jakarta.
Sumadiasa.(2016).  AnalisisPengaruh  Pembangunan
InfrastrukturJalan, Listrikdan PMA
terhadapPertumbuhan  PDRB  BALI  tahun 1993-2004.  E-Jurnal  E.P  Unud,  Vol.5,  No.7  : 925-947
Tangali,  2010,  Serving  His  Creation:  Understanding the Connection between Creator and Creation ,
Master  Thesis.  Hijaz  Collage  Islamic Univercity.
Todaro,  M.P  dan  Smith,  S.C,  2006,  Pembangunan Ekonomi diterjemahkan oleh Haris Munandar, Puji A.L, Jakarta: Erlangga.
Yanuar,  R,  2006,  Kaitan  Pembangunan  Infrastruktur dan  Pertumbuhan  Output  serta  Dampaknya terhadap  Kesenjangan  di  Indonesia,  Bogor: Tesis  pada  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
Zulkifli,  M.Y  Danesghar,  2011,  Islam  and  the Relation  of  Science  and  the  Qur’an, Internasional  Conference  on  Humanities, Society, and Culture, Vol 20, hal 53-57.