## EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN NASIONAL LINGKAR PULAU SAMOSIR DI KABUPATEN SAMOSIR
Oleh: Muara Parningotan 1)
Marlon Sihombing 2) Darmanto 3) Universitas Terbuka 1,2,3)
E-mail:
muara.limbong09@gmail.com 1) mrlnsihombing@gmail.com 2)
darmanto@ecampus.ut.ac.idm 3)

## ABSTRACT
The  study  aims  at  finding  out  how  much  is  the  budget  for  the  land  acquisition  process  for  the implementation  of  the  Samosir  Ring  Road;  finding  how  much  budget  is  proposed  to  develop  an effective Samosir Circle as a measure of efficiency and finding how big are the obstacles faced by the Samosir  government  in  widening  Samosir  district.  The  research  sample  is  50  land  owners.  Data collection techniques are in the form of questions, conducting interviews and observations. The results of  this  study  indicate  that  the  assessment  team  did  not  perform  well.  The  road  repair  plan  is  in accordance with the law, and the presidential decree has not yet been implemented. This is evident in reports from direct interviews with the secretariat and district representatives, as well as other details on  the  road  construction  plan.  Funds  allocated  to  each  district  for  land  reform  are  ineffective  or unused. Far from being effective. This is because the sub-district does not have a budget for the period 2017 to the end of 2018, so P2T cannot run normally, perhaps due to its small area.1 Land value. Not finished yet. But the job is done.
Keywords: Effectiveness, Budget, Land Acquisition

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  b erapa  anggaran  proses  pembebasan  lahan untuk  pelaksanaan  Jalan  Lingkar  Samosir,  berapa  anggaran  yang  diusulkan  untuk mengembangkan  Lingkar  Samosir yang  efektif  sebagai  ukuran  efisiensi  dan  seberapa  besar kendala  yang  dihadapi pemerintah  Samosir  dalam  pelebaran kabupaten  Samosir.  Sample penelitian adala pemilik lahan yang berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data  adalah dalam bentuk  pertanyaan,  melakukan  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tim  penilai  tidak  berkinerja  baik.  Rencana  perbaikan  jalan  sudah  sesuai   dengan  undang-undang,  dan keputusan  presiden  belum  dilaksanakan.  Hal  ini  terlihat  dalam  laporan  wawancara  langsung  dengan sekretariat  dan perwakilan kabupaten, serta rincian lainnya tentang rencana pembangunan jalan. Dana yang dialokasikan ke setiap kabupaten untuk land reform tidak efektif atau tidak digunakan Jauh dari kriteria  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  kecamatan  tersebut  tidak  memiliki  anggaran  untuk  periode  2017 hingga  akhir  2018, sehingga P2T  tidak  dapat berjalan  normal,  mungkin  karena  luasnya  yang kecil.1 Nilai tanah. Belum selesai. Tetapi pekerjaan sudah selesai.
Kata Kunci: Efektivitas, Anggaran, Pengadaan Tanah

## 1. PENDAHULUAN
Tanah bagian dari sumber  daya alam yang  terpenting  untuk kelangsungan  hidup antar  umat  manusia.  Tanah  juga  bagian dari  kekayaan  yang  dimiliki  manusia berupa  badan  usaha  pemerintah  atau
individu  pembangunan  nasional  yang berhubungan sebagai temoat mata pencarian  masyarakat  dan  tempat  tinggal masyarakat.
Pulau  samosir  merupakan  salah  satu destinasi  Kawasan  Strategi  Pariswisata
Nasional  (KSPN)  dimana  danau  toba menjadi  prioritas  wisata  yang diharapkan mengalami peningkatan pertumbuhan untuk  ekonomi masyarakat setempat.  Oleh sebab itu, Pemerintah pusat ingin melakukan  program  daerah  dengan  tujuan mensejahterakan  rakyat  melalui  kegiatan pariwisata.
Peningkatan Jalan Nasiponal Lingkar Pulau  Samosir  di  Kabupaten  Samosir direncanakan  dalam  dua  paket  revarasi yakni  paket  pertama  dengan  pelebaran jalan Pangururuan -  Ambarita-Tomok-Onan runggu sepanjang  75,9KM  dengan  perkirakan siap  pada  Desember  2019  dan  paket kedua pelebaran jalan Tele- Pangururuan -  Nanggolan-Onan Rungu sepanjang
68,43KM dengan perikaraan siap tahun
2020.
Berdasarkan  dari  perkiraan  yang direncanakan  rupanya  meleset  dan  tidak sepenuhnya  terlaksananya  kedua  paket tersebut  dikarenakan  keterbatasan  dalam pengadaan  tanah.  Permasalahan  tersebut sering  sekali  membuat  dilema  karena pelaksanaan  pengadaan  tanah  terkendala sehingga  Kementrian  PUPR  mengambil tindakan  berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun 2012 yang ditetapkan
UU  Nomor  2  Tahun  2012  tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum  yang  disahkan  pada tanggal  `14  Januari  2012  dengan  Nomor 22  Tahun  2012.  Pengaturan  pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh PP  No  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan tanah  untuk kepentingan umum setelah itu diubah menjadi PP No 65 Tahun 2006.
UU  No  2  Tahun  2012  oleh  para investor dimana setiap intansi diperbolehkan  menggunakan  peraturan lama  atau  memakai  peraturan  UU  baru yang  diatur  oleh  pasal  transisi. Kebijakan ini dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk pengadaan tanah yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan ketentuan  pengadaan  tanah  khususnya pada pemberian ganti rugi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang  diselesaikan  oleh  peneliti  adalah sebagai berikut.
1. Berapa anggaran proses pembebasan lahan untuk pelaksanaan Jalan Lingkar Samosir?
2. Berapa anggaran yang diusulkan untuk mengembangkan Lingkar Samosir yang efektif sebagai ukuran efisiensi?
3. Seberapa besar kendala yang dihadapi pemerintah Samosir dalam pelebaran kabupaten Samosir?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Efisiensi Efektivitas mengacu pada keberhasilan  atau  pencapaian  suatu tujuan.  Sementara  efisiensi  adalah salah  satu  dimensi  produktivitas, kami fokus pada optimalisasi pekerjaan  yang  diselesaikan  dalam hal  kualitas, kuantitas dan waktu.
2. Anggaran Anggaran disesuaikan dengan
kebutuhan kota dan tidak mengabaikan  keseimbangan  antara dukungan  keuangan  dari  negara  dan administrasi, pembangunan dan pelayanan publik.
3. Akuisisi tanah Istilah  pembebasan  tanah  pertama kali  dikenal  sehubungan  dengan pengadaan
tanah untuk
pembangunan  untuk  kepentingan umum  pada  tahun  1993  dengan keputusan  presiden.  55.
Hak  atas  tanah  berlaku  bagi  orang perseorangan yang menjadi obyek perolehan, seperti tanah/ruang bawah tanah, bangunan  dan  fasilitasnya,  serta tanah atau barang berharga lainnya

## Kerangka Berpikir

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  berupaya untuk mengetahui anggaran yang diberikan untuk  pelebaran  jalan  lingkar  nasional  di Kabupaten Samosir oleh Pemerintah setempat.  Penelitian      Sampel yaitu pemilik seluruh  lahan  yang terkena  pelebaran  jalan lingkar  nasional  di  Kabupaten  Samosir sebanyak  50  orang.  Proses  pemodelan penelitian  ini  yaitu  pengumpulan  data berupa   membuat  pertanyaan,  melakukan wawancara dan terakhir melakukan observasi.  Selanjutnya,  pengumpulan  data sekunder  penelitian  kepustakaan.    Pada penelitian ini metode analisis data menggunakan  pengumpulan  data,  reduksi data, interpretasi data, dan keluaran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelenggaran  Pengadaan  Tanah untuk Pelebaran Jalan Lingkar
Nasional  di  Kabupaten  Samosir Sesuai  dengan  Surat  Keputusan Gubernur  Sumatera  utara  dengan Nomor 188.44/105/KPTS/2017, perihal  mengalihkan sepenuhnya kekuasaan  kepada  Wakil  Presiden
Samosir dengan tahap awal persiapan  pengadaan  tanah  untuk pelebaran  jalan  Lingkar  Nasional  di Kabupaten  Samosir  pada  Perpres Samosir.  Pada  anggaran  pengadaan
tanah menunjuk penilai publik sesuai dengan  Peraturan  Presiden  2012
Peraturan Presiden 2012, yang timbul  dari  UU  2  Tahun  2012. Samosir  Register  sudah  memiliki layanan  penilaian  publik resmi.  dan khusus  untuk  memperkirakan harga tanah, tanaman dan tanah. Bangunan ini  dioperasikan  oleh  Grup  Penilaian Tanah  Kabupaten  Samosir,  yang didirikan oleh Berdopark Based. 2. Efektivitas Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Analisis deskriptif efektivitas alokasi  anggaran  dalam  pengadaan tanah untuk  pelebaran  Jalan  Lingkar Nasional  dapat  dilihat  berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan  target  belanja  dari  keempat kegiatan diatas. Berdasarkan Keputusan  Bupati  Samosir  Nomor 484  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Lokasi  Pengadaan  Tanah  Untuk Pelebaran  Jalan  Lingkar  Nasional Kabupaten  Samosir  Di  Kabupaten Samosir. Hasil pelaksanaannya berupa pengeluaran anggaran pembelian tanah, dimana target yang diinginkan adalah
rencana pengeluaran  untuk  semua  kegiatan pembelian,  yang  meliputi:  1)  tahap perencanaan  2)  tahap  persiapan  3) tahap pelaksanaan dan 4) distribusi. .

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pengadaan  tanah  untuk Pelebaran  Jalan  Lingkar  Nasional  di Kabupaten Samosir sesuai dengan  UU.
A. Tahap Perencanaan
dalam Pengadaan; adalah pembebasan lahan  pertama  dan  dipertimbangkan oleh  Presiden  Pertama.  2012  Pasal 71,  Pasal  3-7.  Rencana  pembebasan lahan pemekaran  Kabupaten  Samosir diserahkan  kepada  Dinas  Pertanahan, Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Samosir.  Biasanya,  setelah  rencana diajukan, panitia bertemu dengan walikota  yang  merupakan  bagian  dari negara  bagian  yang  terkena  dampak
perluasan jalan tersebut. Interaksi antara maksud  dan  tujuan.  Sinaga,  anak  laki- laki yang merupakan pegawai Perusahaan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir, mengatakan:
“Negara-negara yang berkontribusi dalam  pembangunan  lingkar  nasional Kabupaten  Samosir”  (Hasil  wawancara tanggal 20 September 2018).
B. Tahap  Persiapan  dalam  Pengadaan Tanah; Dengan team pembentukan, pendataan, konsultasi publik rencana pembangunan  dan  pencarian  lokasi.
Berdasarkan  pernyataan  dari  pak  Dr Mangihut Sinaga, MM yang
merupakan  ketua  tim  pengadaan tanah  mengatakan: “Jika  seseorang telah  membeli  dan  masih  ada  tanah yang  belum  dibeli,  mereka  dapat meminta  ganti  rugi  dengan  biaya. Jika  tanah  tidak  tersedia  untuk warga.  ,  tanah  yang  tersisa  dapat dibayar dengan memeriksa tim  audit sisa  tanah.  Audit  sisa  tanah  perlu mempertimbangkan  beberapa  aspek, seperti apakah pembangunan penghalang  jalan  akan  lebih  mahal dengan pembelian sisa tanah
” (wawancara  tanggal  22  September 2018).
C. Tahap Pelaksanaan dalam Pengadaan tanah;
Dinas  PU  Kabupaten  Pembelian Tanah menerima
permohonan pembelian  tanah dan dokumen pendukung  lainnya  dan  kemudian mengawasi  pelaksanaan  pembelian tanah. Ketua tim pelaksana menyediakan  anggaran  untuk  biaya operasional  dan  biaya  perencanaan pembangunan. Persiapan, pencatatan, pengecekan  informasi,  penentuan sifat  dan  besaran  iuran,  pembayaran iuran, peninggalan iuran,
pembebasan lahan dan peta lokasi.
D. Tahap  terakhir  Penyerahan  dalam pengadaan tanah; memperoleh hdengan  pembayaran  ganti  rugi kemudian  dilakukan  oleh  pemilik yang  mendaftarkan  tanah  dan  segala
isinya langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum Samosir mengajukan  hak  atas  tanah  tersebut dengan syarat : 1) Penolakan  hak  atas  tanah  karena pemegangnya berhak menerima ganti rugi.
2) Indonesia  menduduki  oleh  Dinas
Pembangunan Kabupaten Samosir.
3) Jika  bumi  tidak  memiliki  konflik dan tidak ada ikatan hutang.
4) Setelah menolak hak atas properti, penjual  properti  tidak  memiliki  hak atas properti.
2. Alokasi  Anggaran  Tanah  untuk Pelebaran  Jalan  Lingkar  Nasional  di Kabupaten Samosir
Tim  dan  panitia  pengadaan  tanah berupaya mencari cara untuk pelaksanaan  tanah  dalam  pembangunan jalan  lingkar  nasional  di  Kabupaten Samosir  berjalan  baik  sesuai  dengan harapan.  Pelaksanaan  ini  bukan  dari satu  pihak  saja  melainkan  untuk kepentingan  umum  yang  akhirnya dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Samosir.
3. Hambatan  dan  upaya  yang  dialami Pemerintah Kabupaten Samosir pada saat  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah untuk pelebaran Jalan Lingkar

## Nasional di Kabupaten Samosir
Hambatan  pertama  dalam  pembebasan lahan  tanah  yaitu  data  atau  dokumen kepemilikan  tanah  tidak  lengkap  yang membuat panitia kesulitan dalam penyelesaian  pembayaran  ganti  rugi. Upaya dalam mengatasi atau penyelesaikan persoalan ini, Tim Pengadaan  Tanah  dan  para  panitia lainnya membantu warga untuk melegalkan  tanah  agar  menjadi  sah secara hukum.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa
wilayah  Samosir  sudah  dikenal sebagai  wilayah  terbaru  dan  perlu dikembangkan di sana untuk meningkatkan  masa  depan  wilayah
Samosir dan mampu bersaing dengan wilayah/kota  lain  di  Utara.  Provinsi Sumatera. Dalam proyek pembangunan,  tanah  memerlukan pemilik atau penggerak dari beberapa masyarakat untuk mengelola tanah saat ini, oleh karena itu diperlukan tanah untuk
pembangunan. Dari  pembahasan  artikel  ini  dapat disimpulkan
bahwa penilaian
Statistik  Nasional  tidak  mengalami peningkatan yang  signifikan,  karena sistem  perpajakannya  tidak  terlalu rendah hati.
Usulan untuk memperluas  proses  evolusi  belum dilaksanakan dengan baik  oleh
undang-undang dan keputusan presiden.  Diketahui  dari  laporan langsung  Sekretaris  Negara  Bidang Bantuan  dan  Keamanan  Masyarakat dan  hasil  rapat  sekretariat  daerah. Samosir dan  Asisten  Samosir  dengan data sekunder  dalam  dokumen  untuk memperluas  jalur  pengembangan.
Dari  keadaan  anggaran  tersebut terlihat bahwa anggaran yang dialokasikan  belum efektif atau belum dilaksanakan  di daerah manapun.
2. SARAN
a) Melalui  penelitian  ini,  peneliti berharap  kedepannya  Pemerintah
Kabupaten Samosir dapat mengalokasikan anggaran ke kecamatan-kecamatan yang terjadi  pelebaran  jalan.  Hal  ini memungkinkan  tim  pengadaan tanah  yang  berkumpul  dapat bekerja secara maksimal. Sehingga proses realisasinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan aturan yang disepakati.
b) Ganti  rugi  atas  kehilangan  tanah
harus lebih tinggi dari harga pasar untuk  apresiasi  pemilik  tanah yang  rela  mengorbankan  hak negara, karena harga tanah cenderung naik terus, tetapi efisiensi  anggaran  harus  bekerja agar  kapasitas  ekonomi  daerah menjadi. Akun.  Masih  diperlukan upaya  yang  maksimal  untuk mensosialisasikan  UU  No.  2 Tahun 2012 di dewan kota dan di kota  agar  ada  pemahaman  umum tentang  arti,  pentingnya,  tujuan dan  tata  cara  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  agar Tim  Penilai  Harga  Tanah  tidak menemui  kendala  yang  kompleks dalam mengurus masyarakat/pemilik  tanah  dalam menyelesaikan tugasnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Rubaie,  2007.  Hukum   Pengadaan Tanah  Untuk Kepentingan  Umum,
Banyumedia, Malang,
Angraini  Christy.2016.  Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012.Lex  et  Societatis,  Vol  IV/No. 5/Mei/2016 Amelyana gustin, dkk.2018.Efektivitas Dana  Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.Universitas Brawijaya: Malang. Jurnal Administrasi  Publik  (JAP),  Vol  2 No. 4 Hal 735 – 739 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  93/PMK.07/2015 Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana Desa.