## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7257-7265 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia
Emma V. T. Senewe 1 , Steve Michael Massie 2 ✉ , Caeceilia J. J. Waha 3 , Cornelis D. Massie 4
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: stevemzz@yahoo.com 2 ✉

## Abstrak
IUU Fishing oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial sampai ZEE Indonesia. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Ratifikasi UNCLOS 1982 yaitu UU No. 17 Tahun 1985 beserta turunannya. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap IUU fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU fishing. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis  normatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum hot  pursuit  di  Indonesia  perlu  ditindaklanjuti dengan  upaya  pencegahan  terhadap  pelaku IUU  fishing.  Upaya  tersebut  antara  lain  melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip  hukum  internasional  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Penerapan  hukum  terkait kewenangan  institusi  penegakan  hukum  ditegaskan  melalui  sekumpulan  peraturan  perundang- undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan IUU Fishing kepada Satgas KKP.
Kata Kunci: Hot Pursuit; Penerapan Hukum; Pelaku IUU Fishing;

## Abstract
Foreign vessels engaging in IUU fishing are frequently found in Indonesia's territorial waters and EEZ. Hot pursuit, governed by Article 111 of UNCLOS 1982 and Indonesian Law No. 17 of 1985, aims to prevent such violations. This legal study analyzes the regulation of hot pursuit to prevent IUU fishing within Indonesian jurisdiction and examines the enforcement authority against IUU fishing offenders. The research emphasizes the need for effective surveillance and control, in line with international law principles, and highlights the role of the KKP Task Force in enforcing laws against IUU fishing.
Keyword: Hot Pursuit; IUU Fishing; Law enforcement.

## PENDAHULUAN
Pemagaran yuridis area laut Indonesia terhadap kegiatan penjeratan ikan dengan cara illegal oleh kapal-kapal asing, secara implisit telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1983 Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta UU No. 43 Tahun 2008 Tentang  Wilayah  Negara.  Penguatan  hukum  kepada  tindakan Illegal  Unreported  and Unregulated (IUU) Fishing ditegaskan berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 66 c huruf (i)). Instrumen kewenangan penindakan oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia dijamin oleh hukum internasional tentang tindakan hot pursuit sebagaimana diratifikasi lewat UU No.17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut) Pasal 111.  Sekumpulan ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan  kewenangan  penegakan  hukum IUU  Fishing  yakni  UU  No.32  Tahun  2014  tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  (Pasal  278  ayat  1.b  tentang  hot  pursuit,  Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 tentang Penindakan aspek Kepabeanan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Presiden  (PERPRES)  No.178  Tahun  2014  tentang  Badan  Keamanan  Laut,  yang  mencabut PERPRES  No.  81  Tahun 2005  tentang  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut,  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 atau Permen-KP 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) UU No.45 Tahun 2009). Diketahui bahwa penangkapan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur atau IUU Fishing bisa mendatangkan kerugian miliaran dolar di dunia, pengurangan
persediaan  ikan,  pemusnahan  ekosistem  laut,  keamanan  pangan,  serta  mata  pencaharian komunitas nelayan yang setiap hari bergantung pada laut.
Armada gelap penangkap ikan merupakan kapal-kapal yang tidak mengumumkan lokasi mereka secara publik. Armada kapal gelap itu menjadi indikasi adanya keterlibatan penjeratan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur.
Menurut Share  America,  pada  tahun  2017  sampai  2018,  sekitar  1.600  kapal  Tiongkok sudah  menjaring  cumi-cumi  terbang  Pasifik  dengan  jumlah  hampir  sebesar  jumlah  buruan yang dilakukan Jepang serta Korea Selatan. Hot Pursuit berdasarkan Pasal 111 UNCLOS menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh aparatur lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk mengambil tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut  termasuk  pelaku IUU  Fishing.  Beberapa  kapal  asing  yang  berhasil  diamankan  melalui tindakan hot  pursuit  diakhir  tahun  2020  data  penyidikan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan RI-PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai barang bukti. Selama tahun 2021 tercatat 167 kapal pelaku illegal fishing. Sebelumnya, Data IUU Fishing di sekitar perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2018 tercatat Illegal fishing tanpa dilengkapi dokumen, sebanyak 10 buah kapal; Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing, sebanyak 15 buah kapal; Melaksanakan  aktivitas  penjeratan  ikan  dengan  memakai  ABK  berkewarganegaraan  asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 5 buah kapal. Apabila penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maya Shafira dkk, dengan judul " Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium". Dalam hal  ini penelitian menitikberatkan  pada aspek fungsi hukum  pidana sebagai ultimum remedium  pada illegal fishing  yang  tidak  hanya  merugikan  negara  tetapi  merugikan  nelayan  lokal  yang memanfaatkan kekayaan laut seperti produk makanan, suplemen, atau produk Kesehatan yang mengandung bioaktif yang bersumber dari laut.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  menyentuh  pada  jenis  penelitian  deskriptif  analisis  dengan metode penelitian normatif serta jenis data sekunder yang merupakan bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Ketetapan - Ketetapan MPR, dan perundang - undangan yang antara lain yaitu UNCLOS 1982 pasal 111 serta ratifikasi dari UNCLOS, UU No. 17 Tahun 1985 beserta UU  turunan  dari  ratifikasi  UNCLOS  1982.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dari  sisi penelitian  normatif  yakni  penelitian  kepustakaan  dengan  menganalisis  bahan  hukum seperti  dokumen  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  hasil  penyidikan  terhadap kasus  dan  fakta"  lapangan  yang  bertujuan  untuk  melihat  kenyataan  hukum.  Teknik pengolahan data  yang  dipakai  dalam  menganalisa  bahan hukum diatas  ialah memakai penelitian  hukum  dari  sudut  yuridis  normatif.  Analisis  data  yang  dilakukan  adalah mempersiapkan literatur yang relevan  dengan judul penelitian  ini yakni terkait  dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen penegakan hukum yang mengupayakan terciptanya  keamanan  dan  ketertiban  menuju  pada  ketenangan  dan  ketenteraman  di perairan  Indonesia.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  yaitu;  Pendekatan  Undang  - Undang  ( statute  approach),  Pendekatan  Kasus  (case  approach),  Pendekatan  Sejarah ( history  approach),  Pendekatan  komparatif  (comparative  approach),  Pendekatan Konseptual ( conseptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan dan Upaya Pencegahan terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing di Indonesia dan penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing
Upaya  pencegahan  terhadap Illegal,  Unreported  and  Unregulated  (IUU)  fishing  di wilayah perairan dan hak berdaulat Indonesia terus dilakukan. Pada umumnya kapal-kapal asing pelaku IUU Fishing berasal dari berbagai negara. Kapal-kapal asing pelaku IUU Fishing tersebut berhasil dilakukan pencegahan melalui tindakan Hot Pursuit. Langkah pencegahan untuk menanggulangi IUU Fishing dilaksanakan berdasarkan  Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  Fishing (IUU Fishing).
Identifikasi  pengaturan  terkait  dengan  tindakan Hot  Pursuit  untuk  pencegahan  IUU Fishing yakni Pasal 111 UNCLOS 1982 sebagai dasar legal standing hukum melakukan Hot
Pursuit atau  pengejaran seketika  dalam  rangka upaya pencegahan hingga  penangkapan terhadap terduga pelaku Illegal Fishing. Sebagai instrumen dasar dari tindakan pencegahan yang  digunakan  oleh  aparatur  lembaga  penegakan  hukum  seperti  PSDKP  (Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan)  terutama  untuk  tindakan  pencegahan  bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.  Zainal  Abdul  Aziz  Hadju,  menitikberatkan  pada  persoalan  kejahatan  seperti  kasus illegal transshipment yang mengakibatkan penangkapan terhadap kapal-kapal asing. Kasus kejahatan Illegal transshipment bertentangan dengan prinsip bahwa perikanan mempunyai peran penting dan strategis terhadap pembangunan perekonomian setiap negara. Peran penting  perikanan,  terutama  terkait  dengan  perluasan  kesempatan  kerja,  pemerataan pendapatan,  peningkatan  taraf  hidup  bangsa,  pembudidayaan  ikan,  sampai  pada  pihak pelaku  usaha  di  bidang  perikanan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tetap  mengacu  pada lingkungan,  kelestarian,  dan  sumber  daya  ikan.  Dalam  hal  kegiatan  perikanan,  cara penangkap  ikan  dan alat yang  dipergunakan berkembang sangat  cepat bertujuan untuk memperoleh  ikan dalam waktu yang relatif singkat dan cukup besar. UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan segala  aktivitas  dan  hak  kebebasan  di  laut  internasional  berdasarkan  syarat  yang  telah ditentukan oleh konvensi dan ketentuan lain dalam hukum internasional.
Identifikasi  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  kewenangan  institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing, sebagai berikut: Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 278 ayat 1.b tentang hot pursuit, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 mengenai Penindakan aspek Kepabeanan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995  mengenai  Kepabeanan,  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  No.178  Tahun  2014  tentang Badan  Keamanan  Laut,  yang  mencabut PERPRES  No.  81  Tahun  2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 tahun 2014 mengenai  Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan  (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009), ternyata belum mampu mengantisipasi tindakan  pelaku illegal  fishing.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  PSDKP  dalam penanganan penyidikan terhadap praktik penangkapan ikan secara illegal didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Bidang  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan,  yakni  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan
Perikanan (PSDKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP.  Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit  Pelaksana  Teknis  Ditjen  PSDKP  diklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  yaitu:  Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IIIA), dan Stasiun Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Unit  Kerja  setara  Eselon  IVA). Perkembangan  teknologi  di  bidang  kelautan  semakin  memperparah  konflik  kepentingan atas laut, sehingga masyarakat internasional mulai memikirkan untuk dirumuskannya suatu konvensi  internasional  yang  bersifat  global  untuk  pemanfaatan  laut.  Diantara  teknologi- teknologi  tersebut  hadir  sistem  Pemantauan  Kapal-kapal  Perikanan  ( Vessel  Monitoring System) yang dilakukan untuk mendukung MCS (Monitoring, Control, and Surveillance) atau monitor,  kontrol,  dan  pengawasan  melalui  alat-alat  canggih  yang  berfungsi  untuk mengetahui pergerakan aktifitas kapal yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan berbasis menggunakan satelit.

## Tabel
Adapun data kapal-kapal asing yang melakukan kejahatan IUU Fishing, sebagai berikut:
TABEL 1: Kejahatan IUU Fishing di Sekitar Perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

## Sumber: PSDKP Bitung
Kapal-kapal asing yang berhasil diamankan di atas seluruhnya melalui tindakan hot pursuit. Pada akhir tahun 2020 diidentifikasi kapal-kapal asing yang berhasil dicegah dan diproses hukum, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, yakni kapal berbendera Vietnam MV Dolphin 457, MV Dolphin 638, kapal ikan M/BCA Marian.
TABEL 2: Kapal-kapal Asing yang ditangkap dan diproses hukum, Tahun 2020
Nama Kapal Asal Negara Bendera Illegal fishing tanpa dilengkapi dokumen, 10 buah kapal Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal Berkewarganegaraan Asing, 15 buah kapal Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 5 buah
kapal
Vietnam MV Dolphin 457 Vietnam MV Dolphin 638 Filipina kapal ikan M/BCA Marian Filipina

## Sumber: PSDKP Bitung
Pada  Tabel  3  merupakan  data  penyidikan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI- PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai barang bukti terbagi atas 15 kapal berbendera Vietnam, 9 kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia serta 1 kapal berbendera Taiwan.
TABEL 3: Kapal-kapal Asing dalam Penyidikan PSDKP Bitung, Tahun 2021
Asal Negara Bendera Jumlah kapal Vietnam 15 kapal Filipina 9 kapal Malaysia 8 kapal Taiwan 1 kapal Sumber: PSDKP Bitung

## SIMPULAN
Pengaturan  hukum hot  pursuit  dalam  upaya  pencegahan  terhadap  IUU  fishing  di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas seperti UNCLOS 1982 dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Pengaturannya  berisi norma hukum yang menjamin hak kedaulatan negara-negara tetangga, mempertimbangkan keselamatan kapal-kapal yang dikejar dijaga dengan  baik,  menetapkan  kewenangan  dan  tanggungjawab  penegak  hukum,  termasuk prosedur yang harus diikuti, serta batas wilayah dan jangkauan yang dapat dikejar. Upaya lainnya melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan Indonesia, seperti penempatan kapal patroli di perairan yang rawan illegal fishing, dan penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan aktivitas kapal nelayan di wilayah perairan Indonesia. Penanggulangan IUU Fishing tidak dilakukan secara parsial di setiap daerah atau wilayah provinsi,  melainkan  dilakukan  terkoordinasi  secara  nasional  sesuai  dengan  kewenangan lembaga penegakan hukum yang terkait.
Langkah penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum IUU Fishing terkristalisasi  pada  keseluruhan  peraturan  yang  memperkuat  kewenangan  institusi penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  pelaku  kejahatan IUU  Fishing.  Kewenangan institusi  perlu  diperkuat  agar  institusi  seperti  PSDKP  tidak  memiliki  keraguan  di  dalam
penegakan hukum.  Langkah pencegahan untuk menanggulangi IUU Fishing di Indonesia telah sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing.  Pelaksanaan  tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan  IUU  Fishing  dalam koordinasi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dilakukan  oleh    Satuan  Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal ( Illegal Fishing) yang disebut Satgas 115.

## DAFTAR PUSTAKA
Akash Agarwal. 2020, Critical Analysis  of Doctrine  of Hot Pursuit  in Respect  of Maritime Piracy. International Journal of Legal Science and Innovation, 2 (2), 685-698
Alhadi  Muhamma  Fadillah.  2022.  Analisis  Politik  dan  Hukum  Pelintasan  Wilayah  Laut Indonesia  oleh  Negara  yang  Tidak  Meratifikasi  UNCLOS  1982, Aufklarung:  Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2 (4), 430-441
Chapsos  Ioannis  and  Steve  Hamilton.  2019.  Illegal  Fishing  and  Fisheries  Crime  as  a Transnational Organized Crime in Indonesia, Trends in Organized Crime, 22 (3), 255- 273
Chomariyah & Dita Birahayu. 2020. Implementation of Precautionary Principleon Bycatch Management in Indonesian Policy, IISTE Journal of Law, Policy and Globalization, 93,
63-67
Fernando  Aprizal,  Siti  Muslimah.  2019.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional, Jurnal Belli Ac Pacis. 5 (2): 87-92
Hadju Zainal Abdul Aziz. 2021. Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. S A S I . 27 (1): 12 - 13 Jacqueline  Joyce  F.  Espenilla.  2017.  Expanding  the  Right  of  Hot  Pursuit:  Challenges  for Cooperative  Maritime  Law  Enforcement  Between  the  Philippines  and  Indonesia, International Journal of Maritime Affairs and Fisheries, 9 (1), 1- 18
Mackay M, Hardesty BD and Wilcox C. 2020. The Intersection Between Illegal Fishing, Crimes at Sea, and Social Well-Being. Front. Mar. Sci. 7:5
Shafira et al. 2021 . "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium" . Jurnal Wawasan Yuridika. 5 (1), 40-59
Yuspan  Zalukhu.  2022.  Juridical  Review  of  Illegal  Fishing  Perpetrators:  Analysis  of  Law Number 45 Year 2009, LEGAL BRIEF, 11 (2), 497-507