## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUK HUKUM KETETAPAN MPR SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

## Drs Munif Rochmawanto, SH,MH,MM

## Abstrak
Salah  salah  satu  berkah  reformasi  adalah  perubahan  Undang  Undang  Dasar  1945  dimana  salah  satu perubahan  yang  mendasar  adalah  menyangkut  kedudukan,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  lembaga Negara  salah  satunya  adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  MPR  tidak  lagi  memegang kedaulatan tertinggi akan tetapi kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurul Undang-undang Dasar sebagaimana Pasal 1 ayat (2) amandemen UUD 1945. Begitu juga kedudukan MPR  tidak  lagi  sebagai  lembaga  Tertinggi  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945  (sebelum amandemen),  tetapi  berkedudukan  sebagai  lembaga  tinggi  negara  dengan  kedudukan  yang  sejajar dengan  lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya  dan  merupakan  lembaga  gabungan  dari  DPR  dan DPD. Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR berupa ketetapan MPR dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tap MPR kedudukanya dibawah UUD.

## Kata kunci : Tap MPR
A. Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah
Berlangsungnya reformasi kehidupan  kenegaraan,  yang  ditandai pula dengan perubahan terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  telah mengakibatkan  terjadinya  perubahan struktur  kelembagaan  negara  yang berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia yang pula telah mengakibatkan
terjadinya perubahan kedudukan, fungsi,  tugas,  dan  wewenang  lembaga Negara  dan  lembaga  pemerintahan yang ada. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi   aturan-aturan
yang berlaku menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan  perlunya  dilakukan peninjauan  terhadap  materi  dari  status hukum ketetapan Majelis Petmusyawaratan  Rakyat  Sementara (MPRS) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.
Perubahan  UUD  1945  yang
telah merubah secara mendasar pengaturan terhadap Majelis Permusyawaratan  Rakyat  menyangkut beberapa hal, sebagai berikut :
1. MPR tidak lagi memegang kedaulatan  tertinggi  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
UUD  1945  sebelum  amandemen UUD  1945,  akan  tetapi  kedaulatan tersebut  berada  di  tangan  rakyat dan dilaksanakan menurul Undang- undang  Dasar  Pasal  1  ayat  (2) Perubahan Ketiga UUD 1945).
2. MPR  tidak  lagi  berkedudukan sebagai  lembaga  Tertinggi  Negara sebagaimana  diatur  dalam  UUD 1945  (sebelum  amandemen),  tetapi berkedudukan sebagai lembaga tinggi  negara  dengan  kedudukan yang  sejajar  dengan  lembaga- lembaga tinggi negara lainnya.
3. MPR  tidak  lagi  beranggotakan dan/atau terdiri dari utusan golongan  dan  utusan  daerah  serta DPR, akan tetapi terdiri dari Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Terjadi perubahan terhadap kewenangan  yang  dimiliki  oleh MPR berdasarkan pasal 3 amandemen UUD 1945.
Berdasarkan  pada  amandemen UUD 1945, yang menimbulkan pemasalahan-permasalahan
menyangkut kedudukan produk
hukum  yang  dihasilkan  oleh  MPR berupa Ketetapan MPR.
Ketetapan MPR No.
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan,  menempatkan  Ketatapan
MPR  sebagai  sumber  hukum  dan tatanan  hirarki  peraturan  perundang-
undangan di Negara Republik Indonesia. Munculnya Undang Undang  Nomor  10  Tahun  2004 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak menempatkan Ketetapan  (TAP)  MPR  sebagai  tata hirarki  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Kenyataan yuridis  ini  menimbulkan  pertanyaan terhadap  kedudukan  Tap  MPRS  dan MPR yang telah ada sebelum
berlakunya Undang Undang Nomor 10
Tahun 2004 tersebut. Hal ini memberikan  arti  bahwa  Tap  MPR tersebut  tidak  lagi  dapat  dijadikan sebagai dasar bagi peraturan
perundang-undangan. Kemudian  dalam  Pasal  I Aturan Tambahan UUD 1945 (amandemen)  telah  menginstruksikan kepada  MPR  untuk  segera  melakukan tinjauan terhadap keberadaan Ketatanan  MPR  pada  Sidang  Tahunan MPR  tahun  2003.  Kemudian  MPR mengeluarkan  Ketatapan  MPR  No.  1 /MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai  dengan  Tahun  2002.  Dalam ketetapan  MPR  ini  ada  beberapa ketetapan yang dicabut keberadaannya dan ada pula yang masih tetap berlaku. Namun  demikian  hal  ini  masih  tetap menjadi  pertanyaan  tentang  kekuatan mengikat  dari  Tap  MPR  yang  mana berdasarkan  pada  UU  No.  10  Tahun 2004  tidak  lagi  menjadi  sumber hukum  dan  tata  hirarki  peraturan perundang-undangan.
Kemudian berdasarkan  Undang  Undang  Nomor
12  Tahun  2011,  ketetapan  MPR kembali  menjadi  sumber  hukum  dan
hirarkhi peraturan perundang
undangan  yang  menempati  posisi  di bawah Undang Undang Dasar.
Dengan adanya  perubahan tersebut,  kedudukan  lembaga-lembaga Negara  yang  ada  tetap  berlaku sebelum adanya perubahan yang tetap. Hal  ini  didasarkan  pada  Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945
(Amandemen) yang berbunyi: “Segala peraturan  perundang-undangan  yang ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang- Undang  Dasar  ini.  Kemudian  aturan peralihan  Pasal  II  yang  berbunyi: “Semua  lembaga  Negara  yang  ada masih tetap berfungsi sepanjang  untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang  Dasar  dan  belum  diadakan yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar ini.

## B. Perumusan Masalah
a. Bagaimana Kedudukan TAP
MPR dalam  tata  urutan  Peraturan
Perundang-undangan?
b. Produk  hukum  apa  yang  dapat dikeluarkan MPR setelah Amandemen    Undang  Undang dasar 1945 ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  kedudukan TAP  MPR  dalam  tata  urutan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui produk hukum yang  dapat  dikeluarkan  MPR setelah  dilakukan  Amandemen UUD 1945.

## B. Kajian Pustaka
1. Pengertian Negara Hukum
Dalam  kepustakaan  Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan  langsung  dari rechtsstaat . Demikian juga dikemukakan oleh Notohamidjojo: 85
85 Azhary, Negara  Hukum  Indonesia,  Analisa Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya , UI Press,
Jakarta, 1995, hal 30.
“Dengan  timbulnya  gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi  dari  abad  IX  itu, maka  timbul  juga  istilah  negara  hukum atau rechtsstaat .”
Selain  itu,  Yamin  juga  berpendapat sama :
“Republik  Indonesia  ialah  suatu  negara hukum ( rechsstaat, government of laws ) tempat  keadilan  yang  tertulis  berlaku, bukanlah  negara  polisi  atau  negara militer,  tempat  polisi  dan  prajurit memegang  pemerintah  dan  keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan ( machtstaat )  tempat  tenaga  senjata  dan kekuatan  badan  melakukan  sewenang- wenang.” 86
Bagaimana  pengertian  Negara Hukum  di  Indonesia?  R.  Djokosutono, mengatakan  bahwa  negara hukum
menurut  UUD  1945  adalah  berdasarkan pada  kedaulatan  hukum.  Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan  subyek  hukum,  dalam  arti rechstaat (badan hukum publik). Karena negara  itu  dipandang  sebagai  subyek hukum,  maka  jika  ia  bersalah  dapat dituntut  di  depan  pengadilan  karena perbuatan melanggar hukum. 87
Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dikatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah Negara hukum itu artinya bahwa
Negara berdasarkan atas hukum ( rechstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan  aktifitasnya  atas  dasar kekuasaan belaka, tetapi harus
berdasarkan hukum.
Selanjutnya penjelasan  UUD  1945  itu  menerangkan bahwa  “Pemerintahan  berdasar  atas sistem  konstitusional  (hukum  dasar)
tidak  bersifat  absolutisme  (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif  dan  administrasi,  di  Indonesia berada  dalam  satu  tangan,  yaitu  ada
86 Ibid, hal 31
87 Ibid, hal 90
pada  presiden  maka  administrasi  harus berdasar asas konstitusional tidak bersifat  absolut.  Artinya  administrasi dalam  menjalankan  tugasnya  dibatasi oleh peraturan perundangan.
Ismaii  Suny,  dalam  brosur mekanisme  beliau  Demokrasi  Pancasila mengatakan,  bahwa  negara  hukum Indonesia  memuat  unsur-unsur,  yaitu: (1)  Menjunjung  tinggi  hukum;  (2) Adanya  pembagian  kekuasaan;  (3) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia serta remedi-remedi prosudural untuk  mempertahankannya;  dan  (4)
Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. 88

## 2. Unsur-unsur Negara Hukum
Sebagai ciri pertama dari negara hukum  adalah  adanya  pengakuan  dan perlindungan atas hak-hak-asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita temui jaminannya  di  dalam  Pembukaan  dan Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar 1945,  yaitu  di  dalam  Pembukaan  alinea I  bahwa  kemerdekaan  ialah  segala bangsa,  kemudian  di  dalam  alinea  IV disebutkan  pula  salah  satu  dasar  yaitu “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”, sedangkan  di  dalam  Batang  Tubuh Undang-Undang  Dasar  1945  dapat  kita temui  beberapa  pasal  seperti  Pasal  27 (persamaan  kedudukan  setiap  warga negara di dalam hukum dan pemerintahan  serta  persamaan  hak  alas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal  28  (jaminan  kemerdekaan  untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran), Pasal 31
(jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran).  Jadi  tentang  ciri  pertama ini sudah terpenuhi. 89
Sebagai  ciri  kedua  dari  negara hukum  adalah  adnya  peradilan  yang bebas  dari  pengaruh  sesuatu  kekuasaan atau  kekuatan  lain  dan  tidak  memihak.
88 Ibid
89 Ibid
Untuk  ciri  kedua  ini  dapat  dilihat  Pasal 24  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menegaskan:  “Kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman menurut undang-undang.” 90
Di  dalam  penjelasan  terhadap Pasal 24 ini dijelaskan bahwa
“kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan yang  merdeka  artinya  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.
Berhubung  dengan  itu  harus  diadakan jaminan di dalam undang-undang tentang  kedudukan  para  hakim.  Dengan begitu  maka  untuk  ciri  kedua  negara hukum dapat dipenuhi
oleh
Undang-Undang Dasar 1945. 91 Adapun  ciri  ketiga  dari  negara hukum  adalah  legalitas  dalam  arti hukum segala bentuknya. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala
tindakan  seluruh  warga  negara,  baik rakyat  biasa  maupun  penguasa  haruslah dibenarkan  oleh  hukum.  Di  Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya,
sehingga untuk setiap tindakan itu harus sah  menurut  aturan  hukum  yang  telah ada.  Untuk  mengamankan  ketentuan tersebut  maka  di  Indonesia  telah dibentuk  berbagai  badan  peradilan untuk  memberi  pemutusan  (peradilan) terhadap hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. 92
Jadi  semua landasan yang menjadi  ciri  dari  negara  hukum  dapat ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945  sehingga  urttuk  disebut  negara hukum  Undang-Undang  Dasar  1945 cukup  memberikan  jaminan.  Yang
sering menjadi persoalan adalah
pelaksanaannya di lapangan yang
90 Ibid
91 Ibid
92 Ibid, hal 87
kerapkali menimbulkan pertanyaan tentang relevansnya. 93
Menurut  John  Locke  kekuasaan negara  itu  terdiri  atas  :  pertama, kekuasaan  pembentuk  undang-undang (legisiatif); kedua, kekuasaan pelaksanan  undang-undang;  dan  ketiga; kekuasaan  federatif.  Dan  John  Locke adalah  juga  orang  pertama yang mengemukakan pemikiran tentang pemisahan  ketiga  kekuasaan  tadi.  Buah pikirannya  ini  kemudian  dipopulerkan oleh Montesquieu. 94
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan John Locke itu, maka:
1. Negara  bertujuan  menjamin  hak  hak asasi warga negara.
2. Penyelenggaraan  negara  berdasar atas hukum.
3. Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan hukum.
4. Supremasi dan kekuasaan
peanbentuk  undang-undang yang tergantung pada kepentingan rakyat.
Maka dapatlah dikatakan bahwa John  Locke  merupakan  orang  pertama yang meletakkan dasar pemikiran tentang unsur negara hukum.

## D. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif (hukum normatif) yaitu suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 95
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian
93 Ibid
94 Azhary, Op. Cit. hal 27
95 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57
hukum  tentang  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif, yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan  produk  hukum  ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## 2. Pendekatan Masalah
Oleh  karena  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif,  maka  pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan pokok  permasalahan.    Selain  itu  juga digunakan pendekatan
konsep
(Conceptual approach) yaitu digunakan dalam rangka untuk melihat konsep  konsep  yang  terkai  dengan ketetapam  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bahan  hukum  primer:    bahan hukum  primer  merupakan  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan  hukum    terdiri  dari perundang-undangan,
catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan  perundang-undangan dan  putusan  hakim.  Adapun bahan  hukum  primer  antara  lain: Undang  Undang  Dasar  1945, Undang  Undang  Nomor  12 Tahun  2011,  Undang  Undang Nomor 17 Tahun 2014.
2. Bahan  sekunder,  yaitu  bahan yang  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum. 96
4. Prosedur  Pengumpulan  Bahan- bahan
96 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15.
Baik  bahan  primer  maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasar-kan  topik  permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi  menurut  sumber  dan hirarkinya  untuk  dikaji  secara komprehensif.
5. Pengolahan  dan  Analisis  Bahan
Hukum Adapun bahan yang diperoleh  dalam  penelitian  studi kepustakaan,  aturan  perundang- undangan,  yang  penulis  uraikan dan  dihubungkan  sedemikian  rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data  dilakukan  secara  deduktif yakni  menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahan  yang  bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi. C. Pembahasan 1. Kedudukan MPR Pasca
Amandemen UUD 1945.
Salah  satu perubahan mendasar dalam  UUD  1945  adalah  perubahan dalam  Bab  I  tentang  Bentuk  dan Kedaulatan,  khususnya  Pasal  1  Ayat (2). Perubahan dalam Pasal 1 Ayat (2) telah  mengubah  struktur  kekuasaan negara  sebagai  implementasi  dari prinsip  kedaulatan  rakyat.  Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan struktur kelembagaan negara dan wewenang lembaga- lembaga  negara.  Pasal  1  Ayat  (2) sebelum perubahan menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.” Ketentuan  tersebut  pasca  amandemen berubah  menjadi “Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar” .
Perubahan tersebut
setidaknya membawa  lima  konsekuensi  dasar. Pertama ,  penegasan  bahwa  prinsip demokrasi  yang  merupakan  wujud
kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip  negara  hukum  yang  berpuncak pada  supremasi  konstitusi. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memegang kekuasaan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga  dengan  sendirinya  tidak  lagi menjadi  lembaga  tertinggi  negara. Ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh
organ-organ
konstitusi sesuai dengan yang ditentukan oleh UUD, sehingga organ- organ  itu  tidak  dapat  lagi  dibedakan secara  hierarkis  (setidaknya  dapat dikatakan  sederajat),  tetapi  dibedakan menurut  fungsi  dan  wewenang  yang diberikan  oleh  UUD  1945. Keempat, terjadi  perubahan  wewenang  yang dimiliki oleh lembaga negara, khususnya  MPR. Kelima, terjadi
perubahan  hubungan  antara  lembaga negara  yang  lebih  mencerminkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.  Sebelum  Perubahan
UUD  1945,  MPR  adalah  pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sehingga lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, UUD
1945  sebelum  perubahan  memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan  UUD  dan  garis-garis besar dari pada haluan negara (Pasal 3 sebelum Perubahan). Untuk menjalankan wewenang tersebut produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh MPR  adalah  UUD  dan  Ketetapan MPR. Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk melaksanakan  ketetapan  MPR  dan mempertanggungjawabkan kepada MPR. Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 mengakibatkan  perubahan  kedudukan dan  wewenang  MPR.  Sejak  semua lembaga negara mendapatkan kekuasaan dari UUD 1945, maka MPR tidak lagi memiliki wewenang
membentuk  Ketetapan  MPR.  MPR lebih berfungsi sebagai lembaga konstituante  (berwenang  mengubah dan  menetapkan  UUD)  dan  berfungsi “semacam”  joint  session  dari  dua lembaga  parlemen,  yaitu  DPR  dan DPD.  Oleh karena itu Ketentuan Pasal 3  UUD  1945  berubah  menjadi “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan  Undang-Undang  Dasar”. Perubahan  tersebut  di  atas  telah ditindaklanjuti  oleh  MPR  sendiri melalui  Ketetapan    MPR  Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan
Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Konsideran  menimbang  huruf  b  dan huruf  c  Ketetapan  MPR  Nomor I/MPR/2003 menunjukkan bahwa ketetapan  ini  lahir  karena  perubahan struktur  kelembagaan  negara  dan perubahan  kedudukan,  fungsi,  tugas, dan lembaga negara. Tap MPR Nomor I/MPR/2003  menentukan  6  kategori status  hukum  Tap  MPRS/MPR  yang sudah ada, yaitu:
1) Tap  MPR  yang  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku;
2) Tap  MPR  yang  dinyatakan  tetap berlaku;
3) Tap  MPR  yang  berlaku  sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004;
4) Tap  MPR  yang  tetap  berlaku sampai  dengan  terbentuknya  UU yang  mengatur  substansi  yang sama;
5) Tap  MPR  tentang  Tata  Tertib MPR  RI  yang  masih  berlaku sampaiditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR yang baru; dan
6) Tap  MPR  yang  tidak  perlu dilakukan  tindakan  hukum  lebih lanjut karena bersifat einmalig. Berdasarkan  kategori  di  atas,
walaupun  MPR  tidak  lagi  berwenang
membentuk  Ketetapan  namun  masih terdapat  kategori  Tap  MPR  yang masih  tetap  berlaku  dan  tidak  dapat dicabut  atau  diganti  dengan  undang- undang,  serta  kategori  Tap  MPR  yang dapat  masih  berlaku  sepanjang  belum diatur dalam UU. Ketetapan-
Ketetapan  MPR  yang  masih  tetap berlaku  dan  tidak  dapat  dicabut  atau diganti dengan undang-undang adalah: 1) Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,  Pernyataan  Sebagai Organisasi  Terlarang  di  Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia  bagi  Partai  Komunis Indonesia  dan  Larangan  Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran Komunis/MarxismeLeninisme; dan 2) Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang  Politik  Ekonomi  dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Sesungguhnya dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 terdapat  satu  ketetapan  lain  yang dinyatakan  masih  berlaku,  yaitu Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999  tentang  Penentuan Pendapat di Timor Timur. Namun disebutkan  bahwa  Tap  itu  masih tetap  berlaku  sarnpai  dengan terlaksananya  ketentuan  dalam Pasal  5  dan  Pasal  6  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. Dengan telah selesainya pemisahan Timor- Timur  berdasarkan  hasil  jajak pendapat dan telah menjadi negara sendiri yang diakui Indonesia  maka  Ketetapan  itu sudah selesai dilaksanakan.
Sedangkan  Tap  MPR  yang  dapat masih  berlaku  sepanjang  belum  diatur dalam UU, meliputi:
1) Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera; 2) Tap  MPR  Nomor  XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggara Negara yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. 3) Tap Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional  yang  Berkeadilan;  serta
Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah  dalam  Kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Tap  MPR  Nomor  III/MPR/2000 tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata
Urutan Peraturan Perundang- undangan.
5) Tap  MPR  Nomor  V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6) Tap  MPR  Nomor  VI/MPRI2000
tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7) Tap  MPR  Nomor  VII/MPR/2000 tentang  Peran  Tentara  Nasional Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8) Tap  MPR  Nomor  VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9) Tap  MPR  Nomor  VII/MPR/2001 tentang  Visi  Indonesia  Masa Depan.
10) Tap  MPR  Nomor  VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
11) Tap  MPR  Nomor  IX/MPR/2001 tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Saat  ini  telah  terdapat  beberapa Undang-Undang yang mengatur substansi  Tap  di  atas  sehingga berdasarkan  Pasal  4  Tap  MPR  Nomor I/MPR/2003  Tap  terkait  sudah  tidak berlaku, walaupun dalam UU itu tidak mecabut  Tap  MPR  terkait.  Misalnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000
tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan,  substansinya  telah  diatur dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2004 yang  kemudian  diganti  dengan  UU
Nomor 12 Tahun 2011.
2. Kedudukan Tap MPR dalam peraturan perundang-undangan Sebelum dikeluarkannya
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun 2011,  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan diatur dalam Tap
MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966,  Tap MPR Nomor III/MPR/2000, kemudian diganti  dengan  UU  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan, kemudian Undang Undang tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya Undang Undang  Nomor  12  tahun  2011.  Di dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  10 Tahun  2004  disebutkan  jenis  dan hierarki
peraturan perundang- undangan  di  mana  di  dalamnya  tidak termasuk  Ketetapan  MPR.  Pertanyaan hukum  yang  muncul  adalah  apakah dengan demikian dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan  UU  tersebut  tidak  lagi dikenal  produk  hukum  Ketetapan
MPR dan dengan sendirinya Ketetapan MPR  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum  mengikat?  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  tentu  tidak  hanya melihat  pada  ketentuan  Pasal  7  UU Nomor  10  Tahun  2004,  tetapi  juga melihat  pada  ketentuan  yang  terdapat dalam  UUD  1945,  terutama  ketentuan peralihan.  Pasal  I  Aturan  Peralihan UUD 1945 menyatakan “Segala peraturan  perundang-undangan  yang ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang- Undang  Dasar  ini”.  Ketentuan  ini menjadi  dasar  hukum  bahwa  semua peraturan  perundang-undangan,  bukan hanya ketetapan MPR, bahkan peraturan  yang  dibuat  pada  masa kolonial,  masih  memiliki  kekuatan
hukum  sepanjang  belum  diadakan yang  baru.  Selanjutnya,  ketentuan
Pasal  I  Aturan  Tambahan  UUD  1945 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk  melakukan  peninjauan  terhadap materi  dan  status  hukum  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil  putusan  pada  Sidang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Ketentuan ini merupakan dasar hukum lahirnya Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Dengan demikian, walaupun  di  dalam  jenis  dan  hierarki tidak  lagi  menyebutkan  Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan, namun
Ketetapan  MPR  masih  tetap  sah berlaku sebagai produk hukum nasional.  Dasar  hukumnya  adalah ketetapan  MPR  Nomor  I/MPR/2003. Dapat  dipermasalahkan  apa  dasar hukum  Tap  MPR  Nomor  I/MPR/2003 padahal dalam UUD 1945 MPR sudah tidak  memiliki  wewenang  membentuk Ketetapan MPR lagi? Dasar hukumnya adalah  Pasal  I  Aturan  Peralihan  dan Pasal  I  Aturan  Tambahan  UUD  1945. Perubahan  UUD  1945  memang  tidak lagi  memberikan  wewenang  kepada MPR untuk membentuk produk hukum  ketetapan  MPR,  namun  sama sekali tidak menyatakan bahwa Ketetapan  MPR  yang  sudah  ada  tidak lagi  memiliki  kekuatan  hukum.  Selain justifikasi  normative  itu,  keberlakuan suatu  produk  hukum  yang  tidak  lagi dapat dibentuk juga ada dalam praktik, misalnya  produk  hukum  Ordonansi yang dibentuk pada masa pemerintahan  Hindia  Belanda  dan produk hukum Penetapan Presiden dan Undang-Undang  Darurat  yang  banyak dibentuk  pada  masa  Orde  Lama. Semua  ketentuan  itu  masih  berlaku dan  memperoleh  legitimasi  terutama dari  ketentuan  peralihan  di  dalam UUD.
Undang  Undang  Nomor  12 Tahun  2011  dibentuk  menggantikan
UU Nomor 10 Tahun 2004. Salah satu perubahan substansi adalah Penambahan  Ketetapan  MPR  sebagai salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan  dan  hierarkinya  diletakkan di  atas  UU  di  bawah  UUD  1945. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor  12  Tahun  2011  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan  MPR  adalah  Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dan  Pasal  4  Ketetapan  MPR  Nomor I/MPR/2003.  Dengan  demikian  tidak semua  ketetapan  MPR  yang  pernah ada  lalu  menjadi  berlaku  berdasarkan
UU  ini,  tetapi  sebatas  pada  ketetapan MPR  yang  masih  berlaku  berdasarkan Pasal  2  dan  Pasal  4  Ketetapan  MPR Nomor I/MPR/2003 sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.
Telah diuraikan bahwa walaupun  di  dalam  UU  Nomor  10 Tahun  2004  Ketetapan  MPR  tidak masuk  dalam  jenis  dan  hierarki peraturan  perundangundangan,  namun tetap memiliki kekuatan hukum
mengikat  berdasarkan Tap  MPR
Nomor  I/MPR/2003  yang  diakui berdasarkan  Aturan  Peralihan  dan Aturan  Tambahan  UUD  1945.  Oleh karena  itu,  masuknya  Ketetapan  MPR dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya merupakan  penegasan  semata.  Tidak ada  konsekuensi  hukum  yang  lebih kuat  lagi.  Sebaliknya,  masuknya
Ketetapan  MPR  dalam  jenis  dan hierarki
peraturan perundang-
undangan  justru  melahirkan  persoalan hukum baru, yaitu pertentangan antara
Ketentuan  Pasal  4  Ketetapan  MPR Nomor  I/MPR/2003  dengan  Pasal  7 ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011.
Ketentuan  Pasal  4  Tap  MPR  Nomor I/MPR/2003 menyatakan bahwa beberapa  Ketetapan  MPR  masih  tetap
berlaku  sampai  dengan  terbentuknya UU.  Di  sisi  lain,  Pasal  7  ayat  (1)  UU Nomor  12  Tahun  2011  menempatkan Ketetapan  MPR  di  atas  UU  yang  dari sisi hirarki hukum mengandung konsekuensi bahwa produk hukum UU tidak  boleh  bertentangan  dengan Ketetapan MPR, konsekuensinya produk  hukum  UU  tidak  dapat menyatakan  ketentuan  yang  lebih tinggi  tidak  berlaku.  Ketentuan  ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan  bahwa  terdapat  ketetapan MPR yang akan menjadi tidak berlaku jika  sudah  diatur  dalam  UU.  Namun jika  menggunakan  logika  UU  Nomor 12  Tahun  2011  yang  menempatkan Ketetapan  MPR  di  atas  UU,  maka yang harus digunakan adalah ketentuan  Pasal  4  Tap  MPR  Nomor I/MPR/2003 dimana substansinya justru menegasikan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. Pertentangan ini juga membawa konsekuensi kepada persoalan kemungkinan  pengujian  Ketetapan MPR.  Masuknya  Ketetapan  MPR sebagai  jenis  produk  hukum  dibawah UUD  1945  menimbulkan  pertanyaan bagaimana  jika  terdapat  ketentuan dalam  Ketetapan  MPR  yang  dinilai bertentangan  dengan  UUD  1945, padahal MPR sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk Tap  MPR  yang  mencabut  atau mengubahnya.  MK  tentu  diragukan kewenangannya untuk menguji Ketetapan  MPR  karena  Ketetapan MPR  bukan  Undang-Undang  dan kedudukannya  berada  di  atas  UU. Pertanyaan  ini  sesungguhnya  juga muncul  pada  saat  Ketetapan  MPR tidak  masuk  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan. Namun pertanyaan  itu  dapat  dijawab  dengan merujuk  kepada  Ketetapan  MPR Nomor  I/MPR/2003.  MK  memiliki wewenang  menguji  Tap  MPR,  khusus untuk Ketetapan MPR yang disebut di dalam  Pasal  4  Tap  MPR  Nomor
I/MPR/2003,  karena  ketentuan  pasal itu  telah  menyamakan  kedudukan Ketetapan  MPR  terkait  dengan  UU. Sedangkan  terhadap  Ketetapan  MPR yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  Tap MPR  Nomor  I/MPR/2003,  MK  tidak memiliki  wewenang  menguji  karena ketentuan  Pasal  2  itu  sendiri  tidak memungkinkan adanya perubahan atau pencabutan  dengan  UU.  Ketetapan- ketetapan  MPR  dalam  Pasal  2  Tap
MPR Nomor I/MPR/2003 dapat diposisikan sebagai bagian dari konstitusi secara luas.
Sebelum adanya perubahan
UUD  1945,  bentuk-bentuk  putusan
MPR  terdiri  dari  ketetapan  dan keputusan.  Ketetapan  MPR  adalah putusan  majelis  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke  dalam  majelis.  Keputusan  MPR yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  ke  dalam  majelis.  Kedua jenis produk hukum tersebut berkaitan dengan  kedudukan  dari  MPR  yang merupakan  lembaga  tertinggi  Negara. Namun  demikian  setelah  adanya perubahan  UUD  1945  bentuk  produk hukum  yang  dapat  dikeluarkan  oleh MPR adalah keputusan.
Pasal  1  aturan  tambahan amandemen  Undang-undang  Dasar Tahun 1945 berbunyi :
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan  terhadap  materi  dan status  hukum  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk diambil  putusan  pada  sidang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
2003.
Sebagai  tindak  lanjut  dari adanya  perubahan  yang  menyangkut produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh MPR
berupa keputusan,
berdasarkan  pada  Pasal  1  aturan tambahan  UUD  1945,  dikeluarkanlah Ketetapan  MPR  No.  1  Tahun  2003 tentang  Peninjauan  terhadap  Materi dan  Status  Hukum  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Tahun  1960  sampai  dengan Tahun  2002.  Sebagai  penegas  dari kewenangan MPR dalam mengeluarkan  produk  hukum  berupa keputusan MPR tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang
Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-- undangan.
Kedudukan  Ketetapan  MPR dalam  peraturan  Perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  sejak dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  No.  1 Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap  Materi  dan  Status  Hukum
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
sampai  dengan  Tahun  2002,  dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :
1. Ketetapan  MPRS  dan  MPR Republik Indonesia yang dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku sebanyak 8 ketetapan. 2. Ketetapan  MPRS  dan  MPR Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku
dengan ketentuan masing- masing sebanyak 3 ketetapan.
3. Ketetapan  MPRS  dan  MPR Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil  pemilihan  umum  tahun 2004 sebanyak 8 ketetapan. 4. Ketetapan  MPRS  dan  MPR Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya  undang-undang sebanyak 11 Ketetapan.
5. Ketetapan  MPRS  dan  MPR Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya  peraturan  tata tertib  yang  baru  oleh  MPR Republik Indonesia hasil pemilihan  umum  tahun  2004
sebanyak 5 ketetapan. 6. Ketetapan  MPRS  dan  MPR
Republik Indonesia merupakan  ketetapan  MPRS dan  MPR  Republik  Indonesia yang  tidak  perlu  dilakukan tindakan  hukum  lebih  lanjut, baik  karena  bersifat einmalig (final)  maupun  telah  selesai dilaksanakan  sebanyak  104 ketetapan.
Berdasarkan  Ketetapan  MPR  No.
1  Tahun  2003  tersebut,  Ketetapan MPRS dan MPR Republik Indonesia seluruhnya yang ditinjau  berjumlah  139  Ketetapan. Keseluruhan  ketetapan  tersebut sebagaimana  disebutkan  di  atas memiliki konsekuensi hukum
tersendiri. Dalam  hal  ini  tentu  ada beberapa  yang  menjadi  persoalan yang  terkait  dengan  kedudukan
Ketetapan  MPR  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Persoalannya menyangkut Ketetapan  MPRS  dan  MPRS  yang Ketetapan MPRS dan MPR Republik
Indonesia  dinyatakan  tetap  berlaku dengan  ketentuan  masing-masing sebanyak  3  buah,  dan  Ketetapan MPRS dan MPR Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang sebanyak 8 buah ketetapan. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR
No. 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan  Terhadap  Materi  dan Status  Hukum  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara dan Ketetapan Majelis Permusawaratan  Rakyat  Republik Indonesia Tahun 1960 sampai
dengan  Tahun  2002,  menyebutkan bahwa  Ketetapan  MPRS  dan  MPR
Republik  Indonesia  sebagaimana  di maksud  di  bawah  ini  dinyatakan tetap  berlaku  dengan  ketentuan masing-masing sebagai       berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  Republik  Indonesia Nomor  XXV/MPRS1966  tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,  Pernyataan  sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia  bagi  partai  komunis Indonesia  dan  larangan.  Setiap kegiatan  untuk  menyebarkan  atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme Leninisme dinyatakan tetap berlaku  dengan  ketentuan  seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara  Republik  Indonesia Nomor  XXV/MPRS/1966  ini  ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum,  prinsip  demokrasi  dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998  tentang  politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dinyatakan tetap
berlaku dengan
ketentuan
Pemerintah berkewajiban mendorong  keberpihakan  politik ekonomi  yang  lebih  memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan  ekonomi,  usaha kecil  menegah  dan  koperasi sebagai  pilar  ekonomi  dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai  hakikat  pasal  33  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999  tentang  penentuan pendapat  di  Timor-Timor  tetap berlaku sampai dengan
terlaksananya  ketentuan  dalam
pasal  5  dan  pasal  6  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. Berkaitan  dengan  ketentuan Pasal  2  dari  Ketetapan  MPR  tersebut diatas  apabila  dikaji  lebih  jauh ketetapan MPR tersebut diatas kemungkinan besar terjadinya kelanggengan pemberlakuan. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia Nomor XXV/MPRS1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi  terlarang  diseluruh  wilayah
Negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan  untuk  menyebarkan  atau mengembangkan  faham  atau  ajaran Komunis/Marxisme Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan  seluruh  ketentuan  dalam Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia
Nomor XXV/MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan  dengan  berkeadilan  dan menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.
Langgengnya pemberlakuan
terhadap  ketetapan  tersebut  di  atas lebih  mendasarkan  pada  kesejarahan yang  terjadi  di  masa  sebelumnya  di
Indonesia  yang  sangat  melarang  dan menganggap  partai  komunis  dengan segala  embel-embelnya  bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup di Indonesia  yang  berdasarkan  pada Pancasila.  Meskipun  demikian  bukan berarti  pada  masa  mendatang  tidak terjadi  perubahan  dalam  kehidupan kenegaraan  yang  ada  di  Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan perubahan  dari  penempatan  materi ketetapan  MPR  tersebut  di  atas  sangat berpotensi  untuk  dirubah  apabila political  will yang  dilakukan  oleh lembaga yang berwenang untuk merubah  wadah  dari  materi  ketetapan MPR  tersebut  ke  dalam  peraturan
Undang-undang. Perubahan ini memang  tidak  begitu  terlampau  sulit untuk  diwujudkan  karena  sangat terbuka untuk dilaksanakan. Pewadahan  subtansi  tentang  larangan partai  komunis  dan  sejenisnya  serta hal-hal  yang  terkait  dengannya  dalam ketetapan MPR tersebut lebih didasarkan  pada  asas  manfaat  dari ketetapan tersebut yang masih dianggap tetap berguna dan
bermanfaat.
Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan  ketetapan  MPR  No.  1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, menyebutkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang, yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  Republik  Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang  pengangkatan  pahlawan Ampera  tetap  berlaku  dengan menghargai  pahlawan  Ampera yang telah ditetapkan dan sampai  terbentuknya  undang- undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi
Kolusi,  dan  Nepotisme  sampai terlaksananya  seluruh  ketentuan dalam ketetapan tersebut.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah.  Pengaturan  Pembagian dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan  Keuangan  Pusat dan  Daerah  dalam  Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang  pemerintahan  daerah sebagaimana  diamanatkan  oleh pasal 18, 18A dan 18B Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000  tentang  Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan  Tentara  Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai  terbentuknya  Undang- undang yang terkait. 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000  tentang  Peran Tentara  Nasional  Indonesia  dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan  Pasal  5  ayat  (4) dan  Pasal  10  ayat  (2)  dari ketetapan tersebut yang disesuaikan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. 10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasn pencegahan korupsi  kolusi  dan  nepotisme sampai  terlaksananya  seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. 11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan agraria dan pengelolaan  sumber  daya  alam sampai  terlaksananya  seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.
Beberapa  ketetapan  yang  tersebut
di  atas  dalam  pasal  4  ini  telah  berubah menjadi  Undang-undang  dan  sebagian lainnya  lagi  belum  ada  yang  berubah menjadi  Undang-undang.  Beberapa  di antara  ketetapan  tersebut  yang  telah berubah  menjadi  Undang-undang  adalah sebagai berikut :
1. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor XI/MPR/1999 tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih dan bebas korupsi kolusi, dan nepotisme sampai terlaksananya seluruh  ketentuan  dalam  ketetapan tersebut  yang  telah  dirubah  menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme
2. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaran otonomi daerah,
pengaturan
pembagian dan
pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan  serta  perimbangan