## ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN

## 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh: Dian Herlambang dianherlambang03@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Mitra Indonesia Kamal Fahmi Kurnia kamal.fahmi1405@gmail.com Fakultas Hukum, Unversitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Naskah Diterima : 8 April 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 Juni 2022

## Abstrak
Otonomi  berkaitan  dengan  bentuk  keleluasaan  untuk  mengatur  masalah  intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain dan daerah mengacu kepada pemerintahan sendiri.  Desentralisasi  adalah  pemindahan  wewenang  perencanaan,  pembuatan keputusan,  dan  administrasi  dari  pemerintah  pusat  kepada  organisasi-organisasi setengah  swantantra-otorita,  pemerintah  daerah,  dan  nonpemerintah  daerah. Undang-undang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan tersebut tentu terjadi pula perubahan aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.    Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif- empiris. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  telah terjadi perubahan di berbagai aspek  pemerintahan,  hal  tersebut  antara  lain:  penyerahan  kewenangan,  relasi kekuasaan  Kepala  Daerah  dengan  DPRD,  akses  publik,  pastisipasi  publik, pemilihan  kepala  daerah,  pemerintahan  umum,  perencanaan  pembangunan, inovasi  daerah,  asas-asas  pemerintahan  daerah,  urusan  pemerintahan,  keuangan daerah, BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa  aspek  pemerintahan  tersebut  terjadi  perubahan  berarti  sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya hanya terjadi penambahan dan/atau pengurangan sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.
Kata Kunci: perubahan isu, desentralisasi, pemerintahan daerah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Abstract
Autonomy is related to the form of freedom to regulate internal problems without being  able  to  be  intervened  by  other  parties  and  the  region  refers  to  its  own government.  Decentralization  is  the  transfer  of  planning,  decision-making,  and administrative  authority  from  the  central  government  to  semi-autonomous organizations, local governments, and local non-government organizations. The regional government laws have been amended several times, in these changes of course there have also been changes to the rules that have resulted in changes to the  issue  of  decentralization  in  it.  Based  on  the  description  of  the  background above, the problem in this paper is the issue of decentralization which has changed with  the  replacement  of  Law  Number  32  of  2004  into  Law  Number  23  of  2014 concerning Regional  Government.  This  type  of  research  is  normative-empirical legal research. The results of the study indicate that there have been changes in various  aspects  of  government,  these  include:  delegation  of  authority,  power relations  between  the  Regional  Head  and  the  DPRD,  public  access,  public participation,  regional  head  elections,  general  government,  development planning,  regional  innovation,  principles  of  governance.  regional  affairs, government  affairs,  regional  finance,  BUMD,  relations  with  villages,  regional cooperation and regional apparatus. In some aspects of the government there have been significant changes that affect the pattern of policies that can be carried out by  the  government  and  in  other  aspects  there  are  only  additions  and/or subtractions  so  that  regulations  become  more  complete  and  avoid  overlapping rules.
Keywords: changing issues; decentralization; local government

## I. PENDAHULUAN
Otonomi  menurut  bahasa  berasal  dari  kata  “otonom”  yang  berarti  berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri dan daerah otonom atau kelompok sosial yang  memiliki  hak  dan  kekuasaan  menentukan  arah  tindakannya  sendiri. Otonomi  dalam  pengertian  politik  diartikan  sebagai  hak  mengatur  sendiri kepentingan  intern  daerah  atau  organisasinya  menurut  hukum  sendiri. 1
Pengertian tersebut mengandung arti bahwa otonomi berkaitan dengan bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain  dan  daerah  mengacu  kepada  pemerintahan  sendiri.  Menurut  Amrah Muslimin  otonomi  berarti  ada  4  (empat)  tindakan  yang  dilakukan  yakni Pertama ;  membentuk  perundangan  sendiri, Kedua ;  melaksanakan  sendiri,
Ketiga ;  melakukan  peradilan  sendiri, Keempat ;  melakukan  tugas  kepolisian sendiri.
Hal  mengurus  rumah  tangga  sendiri  menurut  R.D.H  Koesoemahatmadja terdapat 2 (dua) cara yakni: 1) membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undangan lainnya, 2) menyelenggarakan kepentingan umum. 2 Namun, “kepentingan umum” yang dimaksud memiliki makna yang sangat  luas  sehingga  memunculkan  beberapa  tafsiran  dan  terdapat ketidakjelasan  di  dalamnya.  Kemudian,  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  Angka  (6)  memberikan definisi otonomi daerah yakni hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Pasal  1  Angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah).
Definisi  di  atas  juga  dapat  diartikan  sebagai  perwujudan  “penyerahan” wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinamakan
1 Marbun, B.N., 1996. Kamus Politik, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan .
2 Fauzi, A., 2019. Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Jurnal Spektrum Hukum , 16 (1), pp.119-136.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Desentralisasi.  Desentralisasi  adalah  pemindahan  wewenang  perencanaan, pembuatan  keputusan,  dan  administrasi  dari  pemerintah  pusat  kepada organisasi-organisasi  setengah  swantantra-otorita,  pemerintah  daerah,  dan non-pemerintah. 3
Desentralisasi  dalam  sudut  ketatanegaraan  berarti  pelimpahan  kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.  Menurut  Bagir  Manan,  bentuk  dan  isi  otonomi  daerah  tidak  harus seragam,  sehingga ditentukan  oleh  berbagai  keadaan  khusus  dan  keragaman tiap daerah. 4
Sebagaimana  diketahui  bahwa,  undang-undang  pemerintahan  daerah  terjadi beberapa kali perubahan sampai yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Jo.  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.  Dalam  perubahan  tersebut  tentu  terjadi  pula  perubahan  aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu desentralisasi atas perubahan peraturan  tersebut.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3 Indriyany, I.A., 2019. Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?. Journal of Social Politics and Governance (JSPG) , 1 (1), pp.1-13.
4 Yusdianto, Y., 2015. Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Padjadjaran Journal of Law , 2 (3), pp.483-504.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  pada  jenis  penelitian  hukum  normatif- empiris.  Sedangkan  tipologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan secara jelas dan rinci hasil penelitian yang telah diperoleh.
Data yang digunakan di dalam penelitian terdiri atas data primer, dan data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  pertama  kali  dicatat  dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh  berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  bersifat  kepustakaan.  Data yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ke  dalam  bentuk penjelasan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil analisis data disimpulkan secara deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi muncul dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya, alasan tersebut antara lain, yaitu 1) memperlancar roda pemerintahan,  2)  luasanya  wilayah  Indonesia,  3)  ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan, 4) untuk  menciptakan  daya  guna  dan  hasil  guna  pemerintahan  dan pembangunan.
Desentralisasi  bertujuan  meringankan  beban  pekerjaan  pemerintah  pusat; tugas  dan  pekerjaan  dialihkan  kepada  daerah;  pemerintah  pusat  dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan 5 .
Desentralisasi  sebagai  sendiri  sudah  menjadi  bagian  dari  mekanisme konstitusi terlebih apabila merujuk pada Pasal 18 UUD NRI 1945  sebelum amandemen  dimana  NKRI  terdiri  dari  daerah  besar  dan  kecil  atau  dalam bahasa konstitusionalnya diartikan sebagai pemencaran kekuasaan dilakukan
5 Budiyono, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah “Desentralisasi” , 2 April 2020
melalui  badan-badan  publik  satuan  pemerintahan  di  daerah  dalam  wujud desentralisasi  territorial,  yang  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  tanggung jawab  yang  mandiri.  Sehingga  terdapat  dua  nilai  dasar  yakni  nilai  unitaris dan  nilai  desentralisasi  territorial.  Nilai  unitaris  didefinisikasi  bahwa  di Indonesia tidak akan memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan. 6
Dasar  hubungan  pusat  dan  daerah  dalam  kerangka  desentralisasi  menurut Bagir Manan yakni, didasarkan pada analisis Pasal 18 UUD NRI 1945 yang terdapat  2  (dua)  dasar  pokok,  yaitu  1)  dasar  permusyawaratan  dalam pemerintahan negara (berdasarkan Sila ke-4 Pancasila), 2) hak-hak asal usul yang bersifat istimewa. Selain dua dasar pokok tersebut, terdapat pula 2 (dua) dasar  tambahan,  yakni  1)  kebhinekaan,  2)  paham  negara  berdasarkan  atas hukum  (negara  hukum).  Atas  dasar  itu  pula,  Bagir  Manan  menjelaskan bahwa  otonomi  adalah  salah  satu  bentuk  dari  desentralisasi  sehingga keduanya  tidak  dapat  dipersamakan.  Menurutnya,  desentralisasi  bukanlah asas melainkan suatu proses, maka yang menjadi asas adalah otonomi dan tugas pembantuan. 7
Kembali  kepada  perubahan  isu  desentralisasi,  salah  satu  alasan  dilakukan perubahan  aturan  mengenai  pemerintahan  daerah  yakni  narasi  mengenai kesejahteraan  masyarakat  daerah  yang  telah  menjadi  paradigma  mendasar baik  dari  UU  Pemerintahan  Daerah  22/2009  maupun  32/2004  hanyalah keniscayaan belaka dan hanya hitam di atas putih yang mana bagus dalam perencanaan  tetapi  tidak  konsekuen  dalam  pelaksanaan. 8 Fakta  tersebut bermunculan  terlihat  dari  banyaknya  daerah  otonom  yang  ada  namun masyarakatnya  kurang  sejahtera.  Hal  tersebut  terjadi  sedikit  banyaknya
6 Jati,  W.R.,  2016.  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema  sentralisasi  atau desentralisasi. Jurnal konstitusi , 9 (4), pp.743-770.
7 Yuswanto, Bahan  Kuliah  Hukum  dan  Otonomi  Daerah  “Dasar-Dasar  Hubungan  Pusat-Daerah dalam Kerangka Desentralisasi” , 26 Februari 2020
8 Wasistiono, S., 2010. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan. Jurnal Ilmu Politik , 21 , pp.1-25.
disebabkan oleh elit pusat maupun daerah yang melakukan hal yang justru membuat kerugian bagi masyarakat.
Orientasi  terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal  mencapai kesejahteraan masyarakat hanya akan dapat dikembangkan apabila budaya kekuasaan yang selama ini berkembang di dalam birokrasi digusur dengan budaya pelayanan. 9
Identifikasi  perubahan  isu  desentralisasi  atas  digantinya  UU  Nomor  32 Tahun  2004  menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dari  berbagai  aspek,  antara  lain  yaitu  1)  aspek  Penyerahan Kewenangan;  kewenangan  kabupaten/kota  ditarik  menjadi  kewenangan provinsi seperti bidang pertambangan, pendidikan menengah, dan kelautan. Sebagai contoh dalam bidang kelautan pada kasus hilangnya penjaring ikan milik  nelayan  dipantai.  Ini  merupakan  kasus  sederhana  yang  dikeluhkan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya.
Namun,  karena  tidak  memiliki  kewenangan  alhasil  masalah  keamanan dilemparkan  sedangkan  nelayan  membutuhkan  respon  yang  cepat  dari pemerintah  daerah; 10 2)  Relasi  Kekuasaan  Kepala  Daerah  dengan  DPRD; tidak  mengalami  perubahan,  hanya  poin  menyusun  dan  mengajukan rancangan  Perda  tentang  RPJPD  dan  rancangan  Perda  tentang  RPJMD kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta  menyusun  dan menetapkan RKPD. Salah satu contoh yakni kisruhnya penyusunan APBD 2015  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pola  hubungan yang kurang harmonis selama ini antara Gubernur dengan DPRD.
Hal  itu  menimbulkan  saling  tidak  percaya  ( distrust )  antara  kedua  belah pihak.  Salah satu dampak yang paling dirasakan saat ini adalah terhambatnya proses  pembangunan  di  DKI  Jakarta;  3)  akses  publik;  dipertegas  dengan adanya pasal yang mengatur tentang informasi daerah. Isu yang muncul saat
9 Dwiyanto,  A.,  2005.  Mengapa  Pelayanan  Publik. dalam  Agus  Dwiyanto  (ed)  mewujudkan  Good Governance: Melalui Pelayanan Publik . 10 M. Fajar Novriansyah , Studi Komparatif UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 , Bahan Diskusi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2020.
ini adalah masih minimnya keterbukaan akses publik terhadap informasi di daerah.  Ditengah  gencarnya  penerapan e-government atas asas  good governance ,  pemerintah  di  Indonesia  terhambat  pada  masalah  anggaran website atau program sehingga tidak semua layanan SKPD bisa diakses atau aktif  setiap  saat.  Untuk  mewujudkan good  governance dalam  konteks otonomi  daerah  sekaligus  bagaimana  upaya  sistem  pelayanan  publik  yang berorientasi  pada  kebutuhan  dan  kepuasan  serta  kesejahteraan  masyarakat diperlukan  pembenahan  atas  seluruh  alat  pemerintahan. 11 4)  Partisipasi Publik; diatur lebih rinci dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004.
Minimnya  partisipasi  publik  menimbulkan  semakin  banyak  ketidakpastian hukum  karena  inkonsistensi  regulasitor.  Aturan-aturan  di  pusat  maupun daerah  seringkali  berubah  super  cepat;  5)  pemilihan  kepala  daerah;  hanya memisahkan UU Pilkada dengan UU Pemda;
6)  pemerintahan  umum;  memunculkan  urusan  Pemerintahan  umum  yang menjadi  kewenangan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan.  Untuk menunjang  kelancaran  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum,  dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) provinsi, kabupaten/kota  dan  kecamatan;  7)  perencanaan  pembangunan;  pada  UU lama  secara  diksi  tertulis  perencanaan  pembangunan  lalu  diubah  menjadi pembangunan  daerah  dan  UU  lama  belum  mengulas  secara  lengkap. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  lebih  memperjelas  proses pembangunan  daerah  antara  lain  evaluasi  rancangan  perda  tentang  RPJPD dan  RPJMD,  pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  daerah  serta pemberian insentif dan kemudahan investasi;
8) Inovasi Daerah; inovasi yang dimaksud yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari  Bupati,  anggota  DPRD,  aparatur  sipil  negara,  Perangkat  Daerah, maupun  anggota  masyarakat.    Dalam  hal  pelaksanaan  inovasi  nantinya,
11 Batubara,  A.H.,  2006.  Konsep  good  governance  dalam  konsep  otonomi  daerah. Jurnal  Analisis Administrasi dan Kebijakan , 3 (1), pp.1-4.
inovasi  yang  tidak  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  aparatur  sipil negara  tidak  dapat  dipidana;  9)  asas-asas  pemerintahan  daerah;  tidak mengalami  perubahan  hanya  menambahkan  satu  aspek  yaitu  keadilan. Kendala yang dihadapi yakni Pemerintah belum memiliki indikator keadilan yang tepat dalam mengukur keberhasilan atas implementasi program kepada masyarakat  baik  pada  aspek  layanan  atau  kesejahteraan.  Tidak  bisa  hanya mengandalkan kepuasan dan data dari BPS mengenai pendapatan perkapita; 10) urusan pemerintahan; membagi lebih detail Urusan Pemerintahan terdiri dari  Urusan  Pemerintahan  Absolut,  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  dan Urusan Pemerintahan Umum. Hal yang perlu diperhatikan ialah perlu adanya batasan  yang  jelas  dan  pembinaan  kepada  daerah  atas  pembagian  urusan pemerintahan yang lebih jelas; 11) Keuangan Daerah; daerah harus memiliki sumber  keuangan  yang  mencukupi  dan  harus  menyinkronkan  sasaran program  APBD  dengan  program  pemerintah  pusat;  12)  BUMD;  BUMD merupakan  lembaga  daerah  yang  sekiranya  pembentukan  maupun penggabungan akan sangat menguntungkan pendapatan daerah, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BUMD diatur tersendiri. 13)  Relasi  dengan  desa;  Pemerintah  Daerah  dapat  menugaskan  sebagian urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya  kepada  Desa  dengan memberikan dana yang bersumber dari APBD tiap daerah. Sumber dana desa yang  terpisah  dari  APBD  saat  ini  membuat  desa  memiliki  kewenangan khusus untuk mengelola desa dengan anggaran desa yang ada. Pemerintah desa perlu dibina dengan maksimal dalam penyerapan anggaran yang tepat guna  dibawah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota;  14)  Kerjasama  Daerah; diatur lebih rinci dibandingkan UU sebelumnya yakni terdiri dari kerjasama wajib  dan  sukarela;  15)  Perangkat  Daerah; dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  perangkat  daerah  menambahkan  Inspektorat  dan menghilangkan Kelurahan dalam perangkat daerah kabupaten/kota.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa  terdapat  beberapa  perubahan  isu  desentralisasi  yang  penulisan dapat  jabarkan  sebagai  akibat  digantinya  UU  Nomor  32  Tahun  2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terjadi  di  berbagai  aspek  pemerintahan,  hal  tersebut  antara  lain; penyerahan kewenangan, relasi kekuasaan Kepala Daerah dengan DPRD, akses publik, pastisipasi publik, pemilihan kepala daerah, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, inovasi daerah, asas-asas pemerintahan  daerah,  urusan  pemerintahan,  keuangan  daerah,  BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa aspek  pemerintahan  tersebut  terjadi  perubahan  berarti  sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya  hanya  terjadi  penambahan  dan/atau  pengurangan  sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.

## B. Rekomendasi
Perubahan isu desentralisasi yang telah dijabarkan di atas yang berkaitan dengan  kinerja  pemerintahan daerah dapat  menjadikan  perubahan  pada pola  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  para  pemangku  kepentingan khususnya  di  daerah,  hal  ini  sebaiknya  ditindaklanjuti  lebih  serius sehingga perubahan yang dilakukan akan bergerak ke arah yang positif guna kemajuan integritas pemerintahan daerah, serta fungsi pengawasan mutlak diperlukan guna mengontrol kinerja aparat pemerintahan daerah agar tepat guna.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Dwiyanto,  Agus,  2005,  Mengapa  Pelayanan  Publik  ?,  Gajah  Mada  University
Press, Yogyakarta.
Koirudin,  2005, Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi  Di  Indonesia  Format  Masa Depan  Otonomi  Menuju  Kemandirian  Daerah ,  Averroes  Press, Malang.
Marbun, BN , 2007, Kamus Politik , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Jurnal
Hasyim  Batubara,  Alwi, Konsep  Good  Governance  Dalam  Konsep  Otonomi Daerah , Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Vol. 3 No. 1, 2006. Raharjo  Jati,  Wasisto, Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:
Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi , Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 4,
2012.
Wasistiono, Sadu, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan , Jurnal Ilmu Politik,
Vol. 21 No. 3, 2010.

## Literatur Lain
Budiyono, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah “Desentralisasi” , 2 April 2020.
Fajar Novriansyah, M , Studi Komparatif UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 , Bahan Diskusi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2020.
Yuswanto, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah “Dasar-Dasar Hubungan Pusat-Daerah dalam Kerangka Desentralisasi” , 26 Februari 2020.