## PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR
Arief Rachman Hakim 1* , Joko Setiyono 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro arief.hakim0893@gmail.com

## ABSTRACT
International  community  agrees  that  there  is  requires  of  a  framework  that  is  complied  with,  namely  the determination of when violations of international peace and security, the institution or organ that has the right to determine it is the United Nation of Security Council. The reality is that the exercise of this authority is not easy to realize which causes the major powers to end up exercising power without the mandate of the UNSC or  waging  war  which  is  then  qualified  as  an  unjust  war.  The  purpose  of  this  study  aims  to  inventory  the problems  that  encompass  authority  so  that  an  unjust  war  occurs,  using  normative  juridical  methods  using sovereignty  theory  and  jurisdiction  will  explore  the  problematic  dynamics  of  the  state  and  the  UNSC.  The results of the study show that the problem of the occurrence of unjust war can be divided into two phases, namely the beginning of the formation of the United Nations or during the Cold War, as well as the post-cold war which has implications for how large countries use the UN system to resolve conflicts, then the need for a norm conflict resolution mechanism in the UN charter at one side is related to the great authority of the UNSC to  determine  threats  to  peace  along  with  the  actions  that  need  to  be  taken,  but  on  the other  hand  it  is necessary to reform the decision making system that relies on the use of veto rights as the main obstacle that must be changed.
Keywords: Unjust War; Authority; Dynamic; Security Council.

## ABSTRAK
Kesepakatan  masyarakat  internasional  menghendaki  kerangka  yang  dipatuhi  bersama  yakni  penentuan bilamana  pelanggaran  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional  maka  lembaga  atau  organ  yang berhak  menentukannya  ialah  DK  PBB.  Kenyataannya  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  tidak  mudah  di realisasikan  yang  menyebabkan  negara-negara  besar  akhirnya  menjalankan  penggunaan  kekuatan  tanpa adanya mandat dari DK PBB atau menjalankan peperangan yang kemudian dikualifikasikan sebagai unjust war. Tujuan penelitian ini bertujuan menginventarisir problematika apa yang melingkupi kewenangan sehingga terjadi suatu unjust war itu sendiri, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori kedaulatan dan yurisdiksi akan mengupas dinamika problematik negara dan DK PBB tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik terjadinya unjust war dapat dibagi menjadi dua fase yakni awal pembentukan PBB ataupun di masa perang dingin, serta pasca perang dingin yang berimplikasi terhadap bagaimana negara besar menggunakan sistem PBB untuk menyelesaikan konflik, selanjutnya perlunya mekanisme penyelesaian konflik  norma  dalam  piagam  PBB  di  mana  satu  sisi  terkait  kewenangan  besar  pada  DK  PBB  untuk menentukan  ancaman  terhadap  perdamaian  beserta  tindakan  yang  perlu  diambil,  namun  disisi  lain  perlu mereformasi  sistem  pengambilan  keputusan  yang  bertumpu  pada  penggunaan  hak  veto  sebagai  ganjalan utama yang harus diubah.
Kata Kunci: Unjust War; Kewenangan; Dinamika; Dewan Keamanan.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  internasional  telah  bersepakat dalam  suatu  aturan  atau  norma  yang  kemudian dihimpun  dalam  suatu  kajian  bernama  hukum internasional  di  mana  bertujuan  mengikat anggotanya,  nilai  dan  standar  tertentu  untuk merefleksikan ide, fungsi dan keinginan masyarakat yang  ada  didalamnya  (Shaw,  2008).  Hukum internasional  yang  telah berkembang  termasuk mempengaruhi subyek hukum negara pada akhirnya menuntut  suatu  kesetaraan  hak  dan  kewajiban negara  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  4  Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara (Rights and Duties of States) di mana mengakui tidak hanya  hak  dan  kewajiban  yang  setara  namun  juga terkait  dengan  kapasitasnya  dalam  melakukan tindakan tersebut.
Perkembangannya dalam masyarakat internasional  menimbulkan  ketidakpastian  baik  dari segi  politik,  ekonomi  dan  dalam  negeri  yang menggerus keberadaan dan dukungan suatu negara dalam  masyarakat  internasional  (Pakpahan,  2018).
Dengan  adanya  hal  tersebut  jelas  bahwa  suatu negara  dalam  masyarakat  internasional  tidak  akan pernah  terlepas  dari  pengaruh  yang  terjadi  negara lain  sekalipun  secara  alami  hubungan  negara  dan negara  lain  mirip  dengan  hubungan  antar  manusia yang  membutuhkan  suatu  penghormatan  adanya persamaan  hak,  kemerdekaan  dan  hak  lainnya (Adolf,  2011).  Sekalipun  demikian  bilamana kepentingan  suatu  negara  tidak  dapat  terpenuhi secara  maksimal  atau  tidak  terjangkau  maka  akan
menimbulkan  potensi  konflik  di  mana  konflik  itu timbul  karena  tujuan  eksklusifnya  bertentangan antara satu negara dan negara lain (Bakry, 2017).
Konflik  yang  terjadi  dalam  skala  besar  pada akhirnya  akan  memicu  penggunaan  kekuatan bersenjata  yaitu  akan  timbulnya  suatu  peperangan. Perang sendiri merupakan tingkat paling tinggi konflik antara  manusia  karena  tidak  tercapainya  tujuan eksklusif  mereka  kecuali  menggunakan  cara-cara kekerasan.  Namun  dalam  kerangka  internasional, sebagaimana  pasca  perang  dunia  II  dan  ditandai dengan pendirian perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maka  negara-negara  di  dunia  bersepakat  untuk menyelesaikan  segala  sengketa  dan  konflik  yang terjadi  di  antara  negara-negara  tersebut  melalui mekanisme  yang  ada  dalam  PBB.  Pendirian  PBB yang dimotori oleh negara-negara pemenang perang dunia  II  tersebut  bertujuan  untuk  dapat  mencegah peperangan  yang  besar  terjadi  kembali  di  masa mendatang.  Organ  dalam  PBB  yang  memiliki kewenangan  penting  untuk  menjaga  perdamaian tersebut ialah Dewan Keamanan PBB.
Problematika  yang  terjadi  ialah  di  dalam pengaturan normatif yang berdasarkan pada piagam PBB  secara  implisit  (pada Article 27)  memberikan hak  veto  kepada  negara  pemenang  perang  yakni Rusia,  AS,  China,  Inggris  dan  Prancis  yang menyebabkan  seringnya  terjadi  keputusan  penting gagal diambil dikarenakan penggunaan hak tersebut, juga  karena  pengambilan  keputusan  DK  PBB mengharuskan adanya unanimous decision terutama dari  negara  besar  tersebut.  Kewenangan  DK  PBB
dalam menentukan apakah suatu peristiwa termasuk suatu ancaman merupakan threat to peace termasuk menentukan  bagaimanakah  tindakan  yang  perlu diambil  oleh  dan  untuk  masyarakat  internasional menjadi  sering  terganggu  dikarenakan  problematika yuridis  yang  terjadi  itu  sendiri.  Peranan  besar  yang ada  pada  lima  negara  dengan  hak  veto  untuk memastikan perdamaian dunia nyatanya tak pernah berjalan  sesuai  kesepakatan  bersama  karena  yang terjadi  adalah  persaingan  kepentingan  di  antara mereka itu sendiri (Malanczuk, 1997).
Kerangka  yang telah  disepakati  bersama tersebut  seharusnya  menjadi  norma  larangan  yang dapat  mencegah  negara  untuk  dapat  melakukan penggunaan  kekuatan (use  of  force) tanpa  adanya mandat  dari  DK  PBB,  namun  pada  faktanya  tetap ada negara yang paling sering melanggar kerangka tersebut seperti AS dan Rusia. Pelanggaran terhadap ketentuan berperang yang berada pada kerangka DK PBB  yakni  melakukan use  of  force tanpa  mandat, melakukan  perang  tanpa  adanya  mandat  disebut melakukan perang yang tidak dapat dibenarkan atau unjust war. Beberapa contoh unjust war yang paling mengemuka ialah mengenai dilaksanakannya perang Irak oleh AS, ataupun bila diruntut jauh ke belakang intervensi  militer  Rusia  (Uni  Soviet  saat  itu)  ke negara  Hungaria  merupakan  salah  satu  tindakan yang  melanggar  ketentuan  PBB  mengenai kesetaraan  dan  larangan  campur  tangan  terhadap urusan  dalam  negeri  negara  lain  atau  yang  biasa disebut  intervensi  politik,  di  samping  peperangan yang  merupakan  intervensi  kedaulatan  secara
simetris.  Diskursus  mengenai Unjust  War yang mengemuka  yakni  pandangan  kontemporer  yang beralasan bahwa alasan dijalankannya perang dapat dicari kemudian selama perang berlangsung di mana pandangan  tersebut  keliru  dikarenakan  terdapat kekeliruan berpikir yang memang seharusnya syarat terpenuhi dahulu baru melancarkan peperangan dan bukan sebaliknya (McMahan, 2005).
Lebih lanjut, unjust war ini yang secara praktik dikatakan  sebagai  suatu  agresi  tidak  memiliki pengaturan  yang  cukup  komprehensif,  dan  hanya berkutat  untuk  mengidentifikasi  setelah  peperangan tersebut  dilakukan.  Padahal,  agresi  tersebut merupakan  pelanggaran  hukum  internasional  paling berat yang dapat dilakukan (Garner, 2004). Selain itu dari segi normatif, hak veto merupakan suatu unsur yang  sangat  merusak  efektivitas  pelaksanaan piagam  PBB (Bogdandy  et  al.,  2010)  merupakan problematika  pelik  yang  tidak  mudah  untuk  diatasi ketimbang  berusaha  mengkonstruksikan  upaya  lain untuk  mencegah  kejahatan  tersebut.  Pelanggaran hukum merupakan efficiency of law bukan validity of law,  di  mana  efisiensi  hukum  tersebut  merupakan problem  struktur,  substansi  dan  kultur  serta  aspek sosial moral manusia (Samekto, 2009).  Selain itu, di era  globalisasi  sekarang  ini  wacana  yang  paling banyak  muncul  ialah  keterkaitan  dengan  demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia menuju global community untuk kemudian bergerak menjadi warga dunia  (Samekto,  2014).  Oleh  karena  itu,  perlu adanya perhatian dalam bentuk riset yang lebih rinci mengenai  bagaimana  kewenangan  yang  telah
disepakati secara internasional dapat dilanggar oleh negara-negara yang memiliki kewajiban paling besar untuk menjaga perdamaian.
Kebaruan  penelitian  ini  dibandingkan penelitian  sebelumnya  sebenarnya  beranjak  dari minimnya  pembahasan  mengenai  pengaturan peperangan  dalam  ranah jus  ad  bellum tersebut dibandingkan dengan  pembahasan  mengenai jus  in bello yang  sangat  timpang  dalam  ranah  hukum perang,  terutama  riset  dalam  negeri  yang  sama sekali  susah  ditemui  riset  mengenai  hukum  perang yang  membahas  ranah  tersebut  merupakan  akibat terpisahnya dan perbedaan yang kontras antara dua rezim  hukum  tersebut  sekalipun  dalam  ranah  yang sama  (Bouvier,  2006). Sebagai  contoh,  riset  yang diangkat  Sefriani  mengenai  hukum  perang  hanya menyentuh aspek doktrinal dan perbandingan antara hukum humaniter dan kerangka PBB (Sefriani, 2003), tidak  menyentuh  pada  hubungan  negara  dan  PBB serta  praktiknya  sebagaimana  diangkat  dalam penulisan  ini.  Selanjutnya,  Victor  Silaen  hanya mengangkat problematika perang keabsahan perang dari aspek psikologi politik perang dan ekonomi yang hanya  pada  studi  perang  Irak  saja  (Silaen,  2003), sedangkan  Dyah  Lupita  Sari  hanya  membahas keterkaitan Operasi Militer Israel terhadap serangan roket  Hamas  di  Palestina,  tidak  menyentuh  konflik antar  negara  dan  penggunaan  hak  veto  dalam kerangka  PBB  (Sari,  2017). McMahan  sendiri membahas  mengenai  ketentuan  keabsahan  perang atau just  war dalam  kerangka  doktrin-doktrin ajaran perang  yang  sudah  ada,  tidak  menyentuh
kewenangan  kerangka  PBB  yang  sudah  terbentuk sebagai  norma  baru  internasional,  sedangkan  Early dan Schulzke membahas kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan bilamana telah terjadi peperangan, namun  tidak  detail  menjelaskan  bagaimana problematika  dimulai  dari  proses  pengambilan keputusan dalam kerangka PBB itu sendiri (Early, & Schulzke, 2018).
Kebaruan  tulisan  ini  ialah  mengkaji  dinamika problematika negara terhadap kewenangan DK PBB untuk menentukan unjust war dengan merujuk pada garis  waktu  beserta  peristiwa  hukum  monumental yang  dapat  dirujuk  sebagai  tinjauan  utama,  beserta melihat problematika DK PBB dengan kewenangannya  itu  sendiri.  Dengan  menggunakan kerangka  teoritik  yakni  teori  kedaulatan  dan yurisdiksi, di mana teori kedaulatan digunakan untuk menjadi  pisau  analisis  ke  dalam,  yaitu  bagaimana suatu  negara  mempertahankan  kepentingan negaranya, dan yurisdiksi digunakan untuk mengkaji persilangan  antara  kedaulatan  atau  kepentingan negara  dengan  kesepakatan  internasional  yaitu dalam ranah DK PBB. Maka dapat diupayakan dilihat dan  dianalisa  problematika  tersebut  secara  lebih mendalam  dengan  tujuan  untuk  menentukan  dan menjawab  masalah  yang  timbul  berdasarkan paparan  tersebut  sebelumnya  yakni,  bagaimana problematika  negara dan DK  PBB  terhadap  konsep unjust war itu sendiri?

## B. PEMBAHASAN
1. Studi  Penggunaan  Kekuatan (Use  of  Force) oleh AS dan Rusia
Pembahasan mengenai bagaimana sebenarnya  problematika  negara  dan  kewenangan DK PBB terkait dengan unjust war itu sendiri dapat ditelusuri  agar  lebih  komprehensif  dari  pendekatan kesejarahan  atau historical  approach terhadap problematika yuridis yang akan diangkat itu sendiri. Harus  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  rezim  yang berbeda, jus ad bellum berfungsi sebagai pemikiran boleh atau tidaknya berperang, alasan, kepentingan atau  keperluannya  atau  proporsionalitasnya  yang menjadi pembahasan penelitian ini, berbeda dengan jus in bello yang bergerak pada ranah menjalankan perang  dengan  benar,  proporsionalitas  berperang, persenjataan dan larangan dalam berperang (Tobia, 2016).
PBB  yang  dibentuk  sebagai  lembaga  yang menaungi  negara-negara  di  dunia  pasca  perang dunia  II  untuk  mencegah  terulang  kembalinya peperangan  besar,  pada  kenyataannya  dihadapkan pada kembalinya kepentingan itu sendiri sejak awal berdirinya.  Atmosfer  yang  timbul  pada  masa  awal- awal  adanya  PBB  ialah  keberadaan  perang  dingin yang  pada  pokoknya  ialah  persebaran  antara  dua kutub ideologi yang berbeda, yakni komunisme dan kapitalisme  yang  biasa  disebut  sebagai  blok  timur dan  blok  barat.  Masa  ini  terdapat  setidaknya  dua peristiwa  monumental  yang  terkait  dengan problematika unjust  war, yakni  Perang  Korea  dan Intervensi Politik Hungaria.
Perang  Korea  yang  terjadi  pada  tahun  1950 merupakan  perang  besar  pertama  yang  timbul dikarenakan  keinginan  Korea  Utara  (Korut)  untuk mempersatukan  semenanjung  Korea  di  bawah pemerintahan  dan  rezim  komunis.  Agresi  yang dilakukan oleh Korut sebenarnya disokong oleh Uni Soviet ini jelas merupakan suatu tindakan breach of peace dan  masuk  dalam  kategori Unjust  War. Namun yang menarik dalam peristiwa tersebut ialah, sikap  Uni  Soviet  dalam  DK  PBB  yang  tidak melakukan  atau  tidak  menggunakan  hak  vetonya untuk  menggagalkan  resolusi  untuk  dapat menghimpun  pasukan  internasional    untuk melakukan counter-offensive daripada  pergerakan pasukan Korut. Padahal diketahui peralatan tempur yang  digunakan  oleh  Korut  dalam  agresi  itu,  mulai dari tank, pesawat tempur hingga artileri merupakan bantuan  dari  Uni  Soviet  (Stueck,  1995)  yang  jelas membuat  awal  peperangan  tersebut  sangat  tidak seimbang  di  antara  kedua  belah  kubu.  Sikap  yang demikian  tersebut  perlu  diperhatikan  dikarenakan yang  sebenarnya  memiliki niatan  atau mens  rea untuk melakukan agresi bisa jadi ialah Uni Soviet itu sendiri,  namun  perspektif  tersebut  pada  waktu  itu tidak  begitu  muncul  ke  permukaan  dikarenakan China  sendiri  terlibat  peperangan  secara  langsung, dengan ikut bersama pasukan Korut. Tindakan yang diambil  PBB  dengan  membentuk  pasukan internasional  ialah  upaya  yang  tepat  sekaligus mencegah  terulangnya  kembali  peperangan  yang berawal  dari  perilaku  diktatorial  yang  mengambil wilayah  negara  lain  sedikit  demi  sedikit,  (Stueck,
1995)  termasuk  menahan  aneksasi  sepihak  itu sendiri (Casey, 2008)
Berbeda  halnya  dengan  Hungaria  yang mengalami fase dilematik yakni ketika pemerintahan negaranya  yang  berusaha  beranjak  kepada  alam demokrasi  dan  mengikuti  langkah  pernyataan netralitas Austria pada 1955 (United Nations, 1957), pemerintahan  koalisi  beserta  sistem  multipartai (Crump, 2016), namun  rezim komunis  yang berada dalam Hungaria saat itu terpecah dan terdapat faksi yang  menolak  rencana  tersebut.  Akibatnya  ialah, tentara Soviet memasuki negara tersebut, menekan aksi  demonstrasi  dan  pada  akhirnya  meneguhkan kembali faksi yang pro dengan pihak Kremlin. Upaya untuk  beranjak  kepada  netralitas  dan  lain sebagainya  tersebut  bukan  tanpa  permohonan bantuan  blok  barat,  namun  dilematika  yang  terjadi ialah dalam kesejarahan, pada saat perang dunia II masih berlangsung, pemimpin Soviet dan PM Inggris kala itu menyepakati pembagian sphere of influence di  Eropa  sehingga  tidak  dimungkinkan  untuk  ikut meng-counter intervensi disana (Rees, 2010), selain itu agenda PBB juga tidak dapat beranjak karena isu yang  bersamaan  saat  itu  ialah  krisis  Suez,  telah menyita  dan  memecah  pandangan  3  negara  besar dari  blok  barat,  yakni  Perancis,  Inggris  dan  AS  itu sendiri, (Bekes, 2002) sehingga isu intervensi politik hungaria yang melanggar Piagam PBB pun itu larut tanpa tindak lanjut dari dunia internasional.
Selanjutnya  pasca  perang  dingin  usai, terdapat  Perang  Irak  yang  merupakan  peperangan yang  paling  menyita  perhatian  dari  segi  yuridis  di
mana  AS  dan  sekutunya  bersikeras  untuk melakukan agresi terhadap Irak dengan dalih masih mengembangkan  senjata  pemusnah  massal sekalipun  laporan  dari  tim  yang  dibentuk  dengan mandat PBB tidak menemukan dalil yang dimaksud (Hinnebusch,  2007).  Agresi  terhadap  Irak  tersebut dilakukan  bahkan  setelah  dilakukan  veto  terhadap draft resolusi  yang  dilakukan  Russia  dan  Perancis menunjukkan bahwa AS dan sekutunya telah nyata- nyata  melakukan breach  of  peace dengan melakukan unjust  war,  berbeda  halnya  dengan tindakan  Uni  Soviet  yang  tertutup  dalam  masa sebelumnya.  Ketika  dalil  senjata  pemusnah  massal tidak  ditemukan  maka  AS  dan  sekutu  utamanya, Inggris  saat  itu  berusaha  menggiring  opini  dengan kebijakan regime  change yang  sama-sama  jelas merupakan intervensi politik pula (Smith, 2002). Hal tersebut  juga  dikarenakan  hukum  internasional masih sangat lamban perkembangannya pada masa milenium  baru  dan  tidak  sesuai  dengan  perubahan besar yang ada baik secara sosial dan politik yang ada didunia (Marochkin, 2009)
Terjadinya  perang  di  Suriah  tidak  lain merupakan  ekses  besar  dari  demonstrasi  massal yang kemudian berkembang menjadi konflik perang saudara  ditambah  dengan  ISIS  yang  berusaha memperluas wilayahnya di Suriah (BBC, 2018) yang kemudian  menyulut  AS  dan  sekutunya  terlibat dikarenakan  dugaan  senjata  kimia  yang  digunakan pemerintah  Suriah  (Weller,  2018)  namun  upaya penyelidikannya di veto oleh Rusia, yang selanjutnya menyeret  Rusia  dalam  konflik  karena  diminta
bantuan  secara  resmi  oleh  Pemerintah  Suriah. Keikutsertaan negara AS dan sekutunya sebenarnya berpegang  pada  prinsip R2P  (Responsibility  to Protect) yang pernah dipergunakan untuk melakukan serangan  udara  terhadap  Libya  pada  2011,  namun tetap  saja,  melakukan  R2P  tersebut  diharuskan untuk  mendapatkan  mandat  dari  DK  PBB  terlebih dahulu  yang  tidak  pula  didapatkan  dalam  konteks Suriah  ini  (Fukutomi,  2017)  (New  Wires,  2018), berbeda  dengan  keterlibatan  Rusia  dalam peperangan  ini  yang  memang  permintaan  resmi sebagai  sekutu  untuk  melawan  separatis  yang  ada di Suriah.
Keterlibatan  AS  dalam  dua  konflik  yakni perang  Irak  dan Suriah  sebenarnya  telah menunjukkan AS telah gagal dan melanggar adanya sistem rule of law yang juga terdapat dalam sistem hukum  internasional, yakni keharusan adanya legal grounds,  rightful  law  not  based  on  public  force, fundamental human rights, dan ability to responsible (Stephan,  2012).  Oleh  karenanya  menarik  untuk dilihat pergeseran yang terjadi di antara kedua kubu, yakni  Rusia  pada  masa  lalu  hingga  sekarang  lebih bersikap persuasif, lebih cukup memperhatikan legal grounds yang  dimiliki  untuk  dan  sebelum memutuskan melakukan use of force, sedangkan AS pada masa lalu sering menggunakan kerangka PBB namun  pasca  runtuhnya  Uni  Soviet  dan  perang dingin,  dalam  penggunaan  kekuatan  sering  secara lebih terbuka melakukan breach of procedures yang ada dan disepakati oleh masyarakat internasional itu sendiri.  Hal  tersebut  menarik  karena  sebenarnya
pada  masa  di  mana  globalisasi  merupakan  suatu keniscayaan,  namun  suatu  negara  tetap  bersikeras untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum internasional. Namun disisi lain negara-negara yang juga  melakukan counter terhadap  tindakan  dari negara  yang  melakukan unjust  war yaitu  melalui penggunaan  hak  veto,  tidak  dapat  melakukan alternatif  lain  untuk  melakukan  pencegahan  atau tindakan lain seperti halnya pada masa sebelumnya.

## 2. Problematika  Kewenangan  PBB  terhadap Penentuan Unjust War
Ketiadaan  aparat  penegak  hukum  dalam hukum  internasional  merupakan  suatu  kelemahan utama  keberadaan  hukum  internasional  sebagai hukum  itu  sendiri  (Murphy,  2004).  Isu  yang berkembang  saat  ini  tidak  lain  ialah  perspektif globalisasi yang melintasi batas kedaulatan di mana kemudian  menyebabkan  isu  internasional  dapat mengalahkan keberadaan kepentingan dalam negeri atau  upaya  mendahulukan  kepentingannya  dalam hukum  internasional  karena  nilainya  telah bergeser pada  keadilan,  demokrasi  dan  kebebasan.  Namun tetap saja, implikasi dari status PBB sebagai hanya suatu intergovernmental  organization yang  berarti dalam  praktiknya  PBB  tidak  dapat  memaksakan keputusan  yang  dibuatnya  pada  negara  yang menjadi  anggotanya,  sekalipun  itu  merupakan keputusan DK PBB di mana memiliki sifat mengikat hukum.
Collective  peace  and  security sebagai  nilai yang  digaungkan  oleh  negara  barat  dalam  setiap
kerangka  PBB  yang  digunakan  sebenarnya  adalah baik  bilamana  didukung  oleh  keberadaan  formulasi hukum yang jelas dan tidak ambigu. Harus disadari bahwa  penggunaan  kekuatan  atau  bahkan bersenjata  untuk  melakukan  diplomasi  internasional harus dipahami sebagai suatu ultima ratio atau jalan paling  terakhir  untuk  dapat  menyelesaikan  suatu persengketaan  yang  terjadi  bilamana  tidak diketemukan jalan lain penyelesaiannya (Reus-Smit, 2004).
Struktur  normatif  dalam  piagam  PBB  sendiri secara  implisit  mengandung  unsur  konflik  norma  di mana kewenangan yang besar pada DK PBB untuk menentukan  apakah suatu  tindakan  merupakan breach of peace kemudian menentukan tindakan apa yang perlu diambil merupakan desain yang menarik untuk  dapat  membuat  negara  tunduk  pada  suatu sistem yang disepakati bersama, akan tetapi norma tersebut tetap bergantung pada norma pelaksananya yakni tata cara pengambilan keputusannya di mana terdapat pemberian hak veto pada lima negara yang merupakan pemenang perang dunia II. Bila merujuk dalam  dunia  internasional  memiliki  konstitusi  yakni piagam PBB, kerancuan normatif tersebut berakibat penerapan normatifnya hanya dapat bersifat nominal yakni  hanya  digunakan  untuk  alat  politik  negara- negara besar, dan nilai semantik yang berarti aturan- aturan  tersebut  hanya  merupakan  simbol-simbol semata  yang  tidak  dapat  dioperasionalkan (Rosenfeld, & Sajo, 2012).
PBB  juga  berhadapan  dengan  kekuatan diplomasi negara-negara yang harus diakui terdapat
ketidakseimbangan.  Alat  diplomasi  negara-negara sering  kali  ditentukan  dengan  berdasar  pada superioritas militer dan sumber daya ekonomi negara yang  menggunakan  pengaruh  tersebut  dalam kegiatan diplomasinya (Johnstone, 2011). Kaitannya dengan unjust  war yang  merupakan  determinasi daripada  penggunaan  kekuatan  bersenjata  tanpa adanya  mandat  dari  PBB  sejatinya  dapat  dihindari dengan  mengembalikan  perspektif daripada self- defense yang bersifat bertahan atau pasif dan bukan aktif. Itulah yang terjadi pasca usainya perang dingin di mana dimensi kerawanan dan ancaman terhadap keamanan  dalam  negeri  suatu  negara  tidak  lagi ancaman berdasarkan ideologi yang digerakkan atau berujung pada negara melawan negara, namun juga faktor terorisme yang sering dipakai negara AS dan sekutunya  untuk  mengubah  perspektif self-defense menjadi  aktif,  yakni  menggunakan  kekuatannya secara  aktif  di  luar  wilayah  teritorinya  yang berpotensi  terjadinya unjust  war kembali.  Tren tersebut  menunjukkan  pasca  perang  dingin  negara besar  justru  merasakan  kebebasan  lebih  untuk melakukan use  of  force sekalipun  di  bawah pengaturan  piagam  PBB  tetap  berlaku  (Kritsiotis, 2009).
Isu  yang  berkembang  dalam  ranah  modern pasca  perang  dingin  ialah  ancaman  terhadap perdamaian utamanya pada isu subyek yakni subyek baru  maupun  tindakan  baru  di  mana  akar penentuannya  berada  di  DK  PBB,  maka  perlulah hukum  internasional  untuk  mengembangkan gagasan  lebih  luas  untuk  menghadapinya  yang
172
menentukan  hasil  akhir  tindakan  yang  diambil (Wellens,  2003).    Ketika  suatu  negara  ingin melakukan  atau  menggunakan  kekuatan  terhadap negara lain harusnya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah  terdapat  ancaman  yang real mengancam negara tersebut ataukah demi keamanan masyarakat internasional  itu  sendiri,  bukan  menggunakan rangkaian  kata-kata  diplomasi  untuk  melemahkan diplomasi negara lain (Cushman, 2005). Hal itu yang menjadi  tantangan  PBB  dalam  menegakkan kewenangan  yang  disepakati  dalam masyarakat internasional,  di  mana  PBB  sendiri  bersikap  netral namun  sebagai  fasilitator  keamanan  internasional, perlu  bersikap  untuk  dapat  pula  menggerakkan counter  force untuk  dapat  menegakkan kewenangannya tersebut sendiri.
Lebih  lanjut  adanya  doktrin yang  digunakan oleh  AS  yakni pre-emptive  strike yang  meyakini bahwa  AS  lebih  baik  bersegera  menyerbu  negara jahat  yang  melindungi  terorisme  yang  dibantunya akan  lebih  baik  daripada  harus  menunggu  mereka untuk  sampai  menyerang  alam  negeri  AS  (Burchill, White,  &  Morris, 2005)  merupakan  upaya framing yang  dilakukan  untuk  menggerakkan  opini  publik internasional  terhadap  tindakan  yang  salah  yang dilakukannya.  Di  sini  terlihat  sebenarnya problematika  yang  dihadapi  DK  PBB  tidak  hanya bermasalah  dengan  ranah  normatif  semata,  namun juga  harus  berhadapan  dengan  kemampuan diplomasi  lain  yang  dihadirkan  oleh  negara-negara besar  yang  secara  terbuka  tidak  cukup  lagi menghormati  kerangka  DK  PBB  untuk  menentukan
dan  mengarahkan  negara-negara  untuk  merespon suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Maka harus menjadi perhatian, bahwa institusi politik dalam negeri suatu negara merupakan suatu  set  simbol  negara  yang  dapat  memberikan penjelasan  mengapa  mereka  membutuhkan  perang termasuk membentuk opini publik atasnya (Lopez, & Johnson,  2017),  oleh  karenanya  perlu  pula counter diplomasi  atas  tindakan  dari  negara-negara  besar tersebut.
Pembatasan daripada sistem rule of law yang juga  ada  dalam  hukum  internasional  sayangnya hanya  dapat  dilakukan  melalui voluntary  issue, di mana  akan  sulit  melakukan  atau  menahan  negara yang  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atau didakwa  melakukan  pelanggaran  internasional  yang telah dilakukannya. AS sebagai negara yang disebut sebagai  negara  yang  memamerkan  pelanggaran hukum internasional (Tamanaha, 2004) bilamana kita melihat pendapat Hegel, secara filosofis bahwa tidak mungkin  ada  suatu  negara  tanpa  melakukan penghormatan  terhadap  moralitas  umum  atau sittlichkeit sebagai  konsensus  bersama,  maka  tidak dapat  atau  tidak  mungkin  dikatakan  sebagai  suatu negara (Kriegel, 1995).
Oleh karenanya sebenarnya problematika DK PBB  terhadap  penentuan unjust  war tersebut  telah dapat  dipetakan  yakni  adanya  problematika  yuridis itu  sendiri  dan  kemudian  problematika  diplomatis atau  relasi  internasional  negara  dan  negara  dan negara  terhadap  PBB  itu  sendiri.  Dengan  demikian perlulah  melihat  pada  pendapat  John  Locke  untuk
dapat menyimpulkan bagaimana kedepannya perihal hubungan  negara  yang  bersikeras  melakukan pelanggaran hukum internasional, yakni negara yang mengesampingkan atau menolak hukum internasional  ialah  sejatinya  sama  saja  dengan membiaskan  kepentingannya  sendiri  yang  ia perlukan  di  dunia  internasional  (Tamanaha,  2004). Penegakan  atau  kembalinya  otoritas  penentuan peperangan  boleh  dilakukan  di atas  semua  itu merupakan  penegakan  norma  moral  yang  lebih penting  daripada  kembalinya  fungsi  penyelesaian sengketa itu sendiri (Fabre, 2008).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  problematika  negara  dan  PBB mengenai unjust war dapat ditelaah secara dinamika bahwa pada masa perang dingin ataupun mulai awal pembentukan PBB ialah sikap negara-negara masih dalam  ranah  permisif  atau  diplomatis  terhadap kewenangan PBB yang telah disepakatinya bersama, terlebih  banyak  inisiasi berbentuk  bilateral  yang terjadi di antara negara-negara besar seperti AS dan Rusia  agar  tidak  sampai  pada  ranah  DK  PBB. Sementara  pasca  perang  dingin  dengan  kalahnya Uni  Soviet,  AS  mendominasi  penggunaan  kekuatan terhadap  negara  lain  bahkan  secara  lebih terbuka melanggar ketentuan normatif yang telah ada dalam platform PBB.
Dengan  demikian  problem  DK  PBB  terhadap penentuan unjust  war itu  sendiri  dikarenakan problematika normatif yang susah untuk diselesaikan
dikarenakan adanya norma yang bertentangan dalam piagam  PBB  dan  susah  diubah,  ditambah  lagi mengenai penggunaan diplomasi yang kuat daripada negara-negara besar untuk menolak atau merancang sendiri  tindakan  yang  diinginkan.  Hukum internasional yang bersifat voluntary dan moral value dalam  pelaksanaannya  perlu  kiranya  untuk diejawantahkan  dalam  suatu  mekanisme  antar negara agar dapat mencegah penggunaan kekuatan yang  tidak  sesuai  dengan  kerangka  PBB  yakni terjadinya unjust war itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Adolf, H. (2011). Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Bandung: Keni Media
Bakry, Umar  S. (2017). Dasar-Dasar  Hubungan Internasional. Jakarta: Kencana
Bogdandy, Armin von., Wolfrum, Rudiger., Bernstorf,
Jochen  Von.,  Dann,  Philipp.,  Goldmann, Matthias., (2010). The  Exercise  of  Public Authority by International Institution.
Hiedelberg: Springer
Burchill, Richard., White,  Nigel  D.,  Morris,  Justin. (2005). International Conflict and Security Law. Cambridge: Cambridge University Press
Casey, S. (2008). Selling  the  Korean  War:
Propaganda, Politics, and Public Opinion in the United  States,  1950-1953. Oxford:  Oxford University Press
Cushman, T. (2005). A  Matter  of  Principle:
Humanitarian  Arguments  for  War  in  Iraq. Berkeley: University of California Press Garner, Bryan A. (2004). Black’s Law Dictionary 8th Edition. Minnesota: Thomson/West
Johnstone, I. (2011). The  Power  of  Deliberation:
International Law,  Politics  and  Organizations. Oxford: Oxford University Press
Kriegel, B. (1995). The  State  and  Rule  of  Law
(terjemahan  Marc  A.  Le  Pain  dan  Jeffrey  C. Cohen). New  Jersey:  Princetown  University Press
Malanczuk, P. (1997). Akehurst’s  Modern
Introduction  to  International Law – Seventh Revised Edition. New York: Routledge
Murphy, John F. (2004). The United States and the Rule of  Law  in  International  Affairs. Cambridge: Cambridge University Press Pakpahan, B. (2018). Indonesia,  Asean  dan
Ketidakpastian  Hubungan  Internasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Rees, L, (2010). WWII Behind Closed Doors: Stalin,
The Nazis and The West. New York: Vintage Reus-Smit, C. (2004). The  Politics  of  International
Law. Cambridge: Cambridge University Press Rosenfeld,  Michel.,  & Sajo,  Andras, (2012). The
Oxford Handbook of Comparative Constitutional  Law. Oxford:  Oxford  University
Press
Samekto, A. (2009). Negara dalam Dimensi Hukum
Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti
Shaw, Malcolm N. (2008). International Law – Sixth Edition. Cambridge:  Cambridge  University

## Press
Stueck, W. (1995). The Korean War: An International
HistorY. New  Jersey:  Princetown  University
Press
Tamanaha, Brian Z. (2004). On  The  Rule  of Law:
History,  Politics,  Theory. Cambridge:
Cambridge University Press
United  Nations. (1957). Report  of  The  Special Committee  on  The  Problem  of  Hungary:
General  Assembly  Official  Records  Eleventh Session. New York: United Nations

## JURNAL
Crump, L.  (2016). The  Multirateralisation  of  Soviet Bloc Securitty: The Hungarian Revolution from Eastern Bloc Perspective, Corvinus Journal of
International Affairs, Vol.1 (No 3), p.7.
Fabre, C. (2008). Cosmopolitanism, Just War Theory and  Legitimate  Authority. International  Affairs Journal, Vol.84, (No. 5), p. 963.
Fukutomi, M. (2017). Humanitarian  Intervention  in Libya: Is It Causing Internal War?. Hitotsubashi Journal  of  Law  and  Politics,  Vol.45, (No. 2),
p.25.
Hinnebusch, R. (2007). The  US  Invation  of  Iraq: Explanations  and  Implications. Journal Critique:  Critical  Middle  East  Studies, Vol. 16 (No. 3), p.209.
Kritsiotis, D. (2009). Close Encounters of a Sovereign Kind. European  Journal  of  International  Law, Vol.20, (No. 2), p.300.
Lopez, Anthony C., & Johnson, Dominic D.P. (2017) The  Determinants  of  War  in  International Relations, Journal  of  Economic  Behavior  and
Organization, Article in Press, pp.1-15.
Marochkin,  Sergey  Y.  (2009).  On  the  Recent Development  of  International  Law:  Some Russian Perspectives, Chinese  Journal  of
International Law, Vol.8, (No. 3), p.696.
McMahan, J. (2005). Just Cause for War, Proquest,
Ethics  &  International  Affairs  Journal, Vol.19, (No. 3), p.2.
Samekto, A. (2014). Mengungkap Relasi Kapitalisme,
Demokrasi  dan  Globalisasi  (Kajian  dalam Perspektif  Studi  Hukum  Kritis). Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, (No. 2), p.301.
Sefriani. (2003). Perang dalam Hukum Internasional:
Suatu Perbandingan antara Piagam PBB dan Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal
Mimbar Hukum, Vol.VI, (No. 44), p.75.
Sari,  Dyah  L.  (2017).  Operation  Protective  Edge Israel  pada  Perang  Gaza  2014:  Justifikasi Pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional dalam  Prinsip  Just  War. Jurnal  Transformasi
Global, Vol.4, (No. 2), pp 147-167.
Silaen,  V.  (2003).  Perang  Bush,  Perang  Keadilan?.
Jurnal Sociae Polites, Vol.5, (No. 19), pp. 1-7. Stephan, Paul B. (2012). Rethinking the International Rule  of  Law:  The  Homogenity  Fallacy  and
International Law’s Threat to Itself. Jerusalem Review of Legal Studies, Vol.42, (No. 4), p.20.
Tobia, Kevin P. (2016). The Language of War, The Monist Journal, Vol.99, (No. 1), p.46.
Wellens,  K.  (2003).  The  UN  Security  Council  and New Threats to the Peace: Back to the Future,
Journal  of  Conflict  and  Security  Law, Vol.8, (No. 1.), p.67.

## PROSIDING
Bekes, C. (2002). Cold War, Detente, and the 1956 Hungarian  Revolution, Working  Paper  “The Cold  War  as  Global  Conflict,  International Center  for  Advanced  Studies  New  York University, September 2002 p.8.
Bouvier  A.  (2006).  Assesing  The  Relationship Between Jus in Bello and Jus ad Bellum: An Orthodox  View, ASIL  Proceedings, Stanford Law School. pp.109-110.
Early,  Bryan  R.,  &  Schulzke,  Marcus.  (2018).  Still Unjust, Just in Different Ways: How Targeted Sanctions  Fall  Short  of  Just  War  Theory’s Principles,  Analytical  Essay  in International Studies Review Oxford University Press,  pp1- 24.

## SUMBER ONLINE
BBC  Indonesia.  (2018). Sepuluh  Pertanyaan  untuk Memahami  Konflik  Suriah, Retrieved  from https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
43403254,
News  Wires. (2018). UN  Rejects  Russia’s  Bid  to Condemn Air Strikes in Syria, Retrieved from https://www.france24.com/en/20180414-syria- air-strikes-un-rejects-russia-bid-condemn- attack-chemical-weapons-civilians-assad Weller, M.  (2018). Syria  Air  Strikes:  Were  They
Legal. Retrieved
from
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
43766556,
Mc Smith, Andy., & Harnden, Toby. (2002) We Are
Ready  to  hit  Iraq. Retrieved  from https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/n orthamerica/usa/1390207/We-are-ready-to-hit- Iraq-says-Blair.html , Accessed March  1st
2019