PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## THE SUITABILITY IMPLEMENTATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS AT PUBLIC HEALTH CENTER IN TOMOHON CITY

## KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KOTA TOMOHON
Christina Pangemanan 1)* , Gayatri Citraningtyas 1) ,  Imam Jayanto 1)
1) Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115 *17101105015@student.unsrat.ac.id

## ABSTRACT
Pharmaceutical services at the Public Health Center are  part of the implementation of health efforts for the community and cant be separeted. The purpose of the reaserch is to evaluate pharmaceutical services at the Tomohon Public Health Center based in Indonesia Minister of Health regulation number 74 / 2016. Using the type of descriptive research with a prospective and retrospective approach. This research is taken from all population at Public Health Centers in Tomohon City, and  the sample of  this research is from Public Health Center in Tomohon City which has inpatient facility. Retrieval of data are through  interviews, direct observation,  and  questionnaire.  Based  on  the  research  results, the  percentage  of  standard  pharmaceutical services  at  Public  Health  Center  is  82,12%. Thus,  the  standard  of  pharmaceutical  services  at  Tomohon Health Center is in the good category.
Keywords : Public Health Center, Tomohon City, Pharmaceutical Service Standards

## ABSTRAK
Pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari  pelaksanaan upaya  kesehatan,  yang  berperan  penting  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  Kota  Tomohon berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2016.  Jenis  penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan prospektif dan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini yaitu  seluruh  Puskesmas  di  Kota  Tomohon  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  Puskesmas  di  Kota Tomohon  yang  memiliki  rawat  inap.  Pengambilan  data  melalui  wawancara,  kuesioner,  dan  observasi langsung. Berdasarkan hasil penelitian, hasil persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon  yaitu  82,12%.  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas  Kota  Tomohon  termasuk  dalam kategori baik.
Kata kunci : Puskesmas, Kota Tomohon, Standar Pelayanan Kefarmasian
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kefarmasian  bukanlah  suatu konsep  baru  dalam  pelayanan  kesehatan,  namun pengenalan dan pengembangan pelayanan kefarmasian di pelayanan kesehatan primer, dalam hal  ini  puskesmas  memiliki  tantangan  tersendiri. Kebijakan  yang  mendukung  pelaksanaannya sudah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  untuk mendukung standar pelayanan yang ideal (Susyanti et al ,   2019).
Sebagai  tolak  ukur  serta  pedoman  bagi tenaga  kefarmasian  dalam  menyelenggarakan pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  maka Menteri  Kesehatan  mengeluarkan  peraturan  yaitu Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  74  Tahun  2016 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas.  Standar  ini  berisikan  pengelolaan sediaan  farmasi  dan  bahan  medis  habis  pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian  dan  pengendalian  mutu  Pelayanan Kefarmasian.  Standar  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum  bagi  tenaga  kefarmasian  dan  melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2016).
Sejak diterbitkan Peraturan  Menteri Kesehatan
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas,  masih  banyak Puskesmas  yang  belum  sepenuhnya  melakukan pelayanan  kefarmasian  secara  optimal  karena terbatasnya  tenaga  kefarmasian.  Daerah  atau kabupaten  yang  tenaga  kefarmasian  terutama tenaga  Apotekernya  sedikit  sangat  sulit  untuk menerapkan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang  sesuai  dengan  standar.  Saat  ini,  di puskesmas  Kota  Tomohon  mengupayakan  untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah.  Perlu  dilakukan  evaluasi dan  bagaimana  gambaran  pelayanan  kefarmasian di tiap-tiap puskesmas yang ada di Kota Tomohon yang  menyeluruh  untuk  meningkatkan  mutu pelayanan  sehingga    dapat  mengetahui  aspek mana saja yang perlu ditingkatkan.
Puskesmas  di  Kota  Tomohon  sejauh  ini belum  pernah  dilakukannya  penelitian  mengenai kesesuaian  Standar  Pelayanan  Kefarmasian. Penelitian mengenai kesesuaian
Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas  Kota Tomohon perlu dilakukan mengevaluasi gambaran penerapan pelayanan kefarmasian yang diterapkan Puskesmas Kota Tomohon.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  dapat dirumuskan  masalah  penelitian  yaitu  bagaimana evaluasi  dan  gambaran  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  Kota  Tomohon,  yang meliputi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan Farmasi Klinik.

## METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Tempat Peneliatian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Desember  2020  sampai  bulan  Mei  2021  di Puskesmas Kota  Tomohon

## Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  prospektif  dan retrospektif di Puskesmas Kota Tomohon.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  alat  tulis  menulis  untuk  mencatat  hasil observasi  dan  wawancara,  alat  perekam,  serta kamera  sebagai  dokumentasi.  Bahan  yang digunakan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  merupakan  wawancara  mendalam dengan  subjek  yang  dapat  memberikan  informasi yang sesuai dengan topik penelitian, menggunakan  pengamatan  langsung  mengenai pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas.  Kuisioner  berisi  pertanyaan  kepada apoteker  untuk  memperoleh  informasi  sumber daya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada berupa literatur-literatur seperti Peraturan Menteri Kesehatan  RI  Nomor  74  Tahun  2016  dan  jurnal yang perlu untuk mendukung data primer.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Puskesmas  di  Kota  Tomohon.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  5  Puskesmas  di  Kota Tomohon yang memiliki rawat inap

## Metode Pengumpulan Data Observasi
Melakukan  pengamatan  langsung  terkait pelayanan  kefarmasian  yang  diterapkan  di  5 Puskesmas Kota Tomohon

## Wawancara
Tanya  jawab  dengan  Apoteker  dengan mengajukan pertanyaan secara lisan
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## Kuesioner
Pertanyaan  untuk  memperoleh  informasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

## Analisis Data Deskripsi
Wawancara  dikelompokkan  sesuai  dengan jenisnya  dan  disajikan  dalam  bentuk  narasi. Pengamatan  dilakukan  dengan  mengumpulkan dokumen  yang  diperoleh  dan  dibandingkan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  74 Tahun 2016

## Skoring
Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai,  serta  pelayanan  farmasi  klinik, digolongkan  menjadi  3  kategori  yaitu  kategori yang baik, cukup, dan kurang maka menggukanan parameter
a. Baik,  bila  nilai  skor  yang  diperoleh >75%
b. Cukup,  bila  nilai  skor  yang  diperoleh 60%-70%
c. Kurang,  bila  nilai  skor  yang  diperoleh >60% (Arikunto ,2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi  Sulawesi  Utara  memiliki  luas  daerah 147,21 km 2 .  Secara  geografis  kota  Tomohon terletak  pada  1  15’  Lintang  Utara  dan  124  50’ Bujur Timur.
Kota  Tomohon  terdiri  dari  5  Kecamatan  dan 44  kelurahan.  Tahun  2017,  jumlah  penduduknya sebesar  98.013  jiwa.  Dengan  memiliki  Fasilitas kesehatan  diantaranya,  dua  Rumah  Sakit  Swasta dan  satu  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  serta puskesmas yang ada di tiap kecamatan.

## Sumber Daya Manusia
Semua tenaga kefarmasian harus meningkatkan  kompetensinya  untuk  memberikan pelayanan  kefarmasian  yang  bermutu  kepada pasien  (Kemenkes  RI,  2016).  Hasil  data  sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 1.
Sumber  daya  manusia  dapat  melakukan pekerjaan  kefarmasian  di  puskesmas  Kota Tomohon  dan  telah  dilakukan  oleh  tenaga  yang kompeten. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kota Tomohon masih ada puskesmas  yang  belum  memiliki  Tenaga  Teknis
Kefarmasian maupun Apoteker Pendamping yang mendampingi  Apoteker.  Saat ini  Puskesmas  yang belum  memiliki  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  dan Apoteker  Pendamping,  masih  mengupayakan pengadaan  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  dan Apoteker  Pendamping  di    Puskesmas.  Puskesmas yang belum memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian,  pelaksanaan  pelayanan  kefarmasian dilakukan  oleh  Tenaga  kesehatan  lain  yang membantu apoteker ketika apoteker melaksanakan kunjungan keluar Puskesmas. Hal ini mempengaruhi  kualitas  pelayanan  kefarmasian yang ada di Puskesmas. ‘’Kami dari Puskesmas menunggu penempatan  bagi  tenaga  teknis  kefarmasian  dari honor daerah. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum  ada  penempatan  di  Puskesmas.  Walaupun ada tenaga kesehatan lain yang membantu namun memang  hal  ini  sangat  berpengaruh  pada pelayanan kefarmasian yang dilakukan’’. (Puskesmas Rurukan).
Pelatihan adalah salah satu proses atau upaya peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  di bidang  kefarmasian  atau  bidang  yang  berkaitan dengan  kefarmasian  secara  berkesinambungan untuk  mengembangkan  potensi  dan  produktifitas tenaga kefarmasian secara optimal (Kemenkes RI, 2016).

## Sarana dan Prasarana
Sarana  yang  diperlukan  untuk  menunjang pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  meliputi Ruangan  penerimaan  resep,  Ruangan  pelayanan resep  dan  peracikan,  Ruang  penyerahan  obat, Ruang  konseling,  Ruang  penyimpanan  obat  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai,  Ruang  arsip.  Data kelengkapan sarana dan prasarana yang diperoleh di  Puskesmas  Kota  Tomohon  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Sarana  dan  prasarana  yang  mendukung implementasi  PMK  No.  74  tahun  2016,  tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas Kota Tomohon masih belum terpenuhi. Berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh,  hanya  1 puskesmas  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana yang lengkap yaitu Puskesmas Rurukan, sedangkan untuk 4 puskesmas lainnya sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Belum tersedianya  ruang  konseling  bagi  pasien  karena keterbatasan dana dan anggaran.
“Karena  tidak  adanya  ruangan  konseling, kami  dari  puskemas  melakukan  konseling  di rumah  pasien  khusus  bagi  pasien  yang  perlu
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
untuk  di  konseling.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  penggunaan  obat  yang  tidak  sesuai oleh pasien. Kami bisa melakukan cara lain yaitu menggunakan  ruang  lain  di  puskesmas  untuk konseling,  namun  hal  ini  menurut  kami  tidak efektif  karena,.  seringkali  pasien  lupa  dan menyepelehkan  hal  tersebut.  Dengan  demikian, kami  melakukan  konseling  di  rumah  pasien”. (Puskesmas Pangolombian).
Menurut  Agustino  (2014),  fasilitas  fisik merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi. Implementor  mungkin  memiliki  staf  yang mencukupi  dan  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  adanya fasilitas  pendukung  (sarana  dan  prasarana)  maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan berhasil
Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kota Tomohon
No Nama Puskesmas Jumlah Mengikuti Pelatihan Apoteker Apoteker Pendamping TTK Ya Tidak 1. Puskesmas Tinoor 1 1 - √ 2. Puskesmas Rurukan 1 - - √ 3. Puskesmas Matani 1 1 1 √ 4. Puskesmas Pangolombian 1 1 - √ 5. Puskesmas Tara-tara 1 - 1 √
Tabel 2. Data kelengkapan Sarana dan Prasarana di Puskesmas Kota Tomohon No Nama Puskesmas Fasilitas Ruang Peneri maan Resep Ruang Pelayanan Dan Peracikan Ruang Penyera- han Obat Ruang Konseli ng Ruang penyim- panan obat & BMHP Ruan g Arsi p 1. Puskesmas Tinoor √ √ √ − √ √ 2. Puskesmas Rurukan √ √ √ √ √ √ 3. Puskesmas Matani √ √ √ − √ √ 4. Puskesmas Pangolombian √ √ √ − √ √ 6. Puskesmas Tara-tara √ √ √ − √ √ Jumlah 5 5 5 1 5 5
* √ = (Tersedia) - = (Tidak Tersedia)

## Pengelolaaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis Habis Pakai
Pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  merupakan  salah  satu  kegiatan pelayanan  kefarmasian,  yang  dimulai  dari
perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan  dan  pelaporan  serta  pemantauan  dan evaluasi. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis  Habis  Pakai  bertujuan  untuk  menjamin
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
kelangsungan  ketersediaan  dan  keterjangkauan Sediaan  Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai, yang  efisien,efektif,  dan  rasional  (Kemenkes  RI, 2016).  Data  Pengeloaan  Sedian  Farmasi  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  di  Puskesmas  Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel. 3
Tabel 3. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai No  Keterangan Jumlah Puskesmas Persentase (%) 1 Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 2 Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 3 Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 4 Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 5 Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 6 Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 0 0 7 Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 5 100 Berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh, menunjukkan bahwa Pengelolaan Sediaan Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai  di Puskesmas  Kota  Tomohon  belum  sesuai  dengan Permenkes  No.  74  Tahun 2016.  Pemusnahan  dan penarikan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan  Medis Habis  Pakai,  tidak  dilakukan  oleh  seluruh Puskesmas di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Tomohon  belum pernah  memberikan  perintah  untuk  melakukan Pemusnahan dan penarikan.

## Perencanaan
Proses  perencanaan  di  semua  Puskesmas  di Kota Tomohon menggunakan perencanaan secara manual  dengan  melihat  penggunaan  obat  di periode sebelumnya dengan memperhatikan trend yang  ada  dan  mengacu  pada  formularium nasional.  Puskesmas  di  Kota  Tomohon  membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).  Perencanaan  juga  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas, sehingga  tidak  terjadi  kelebihan  atau  kekosongan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas.
Pembuatan  Laporan  Pemakaian  dan  Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO)  dilakukan  Puskesmas di  Kota  Tomohon  sebagai  permintaan  Sediaan Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai. Puskesmas  membawa  Laporan  Pemakaian  dan Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO)  langsung  ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tomohon,  dengan  persetujuan  kepala  puskesmas hal  ini  didukung  atas  pernyataan  apoteker penanggung  jawab  pada  saat  wawancara  yang mengatakan  bahwa,  penanggung  jawab  instalasi farmasi  melakukan  kegiatan  permintaan  obat  ke instalasi  gudang    farmasi  Kota  menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan proses pelaksanaan permintaan obat oleh  penanggung  jawab  dilaksanakan  menurut standar pelayanan yang berlaku.

## Permintaan
Untuk  memenuhi  kebutuhan  sediaan  farmasi dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai,  dilakukannya permintaan dari Puskesmas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Permintaan  obat  disusun  berdasarkan  data pemakaian  obat  pada  bulan  sebelumnya,  dan diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Tomohon.
Permintaan yang diajukan ke Dinas Kesehatan  Kota  terkadang  tidak  dapat  diadakan sepenuhnya  oleh  Dinas  Kesehatan  hal  ini  karena ketika  Puskesmas  melakukan  permintaan,  stok obat di Dinas Kesehatan ada yang Kosong. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan obat di Puskesmas.  Dalam  menanggulangi  hal  tersebut, sebelum  Puskesmas  melakukan  permintaan  ke Dinas  Kesehatan,  terlebih  dahulu  Puskesmas menghubungi  pihak  dari  dinas  kesehatan  untuk menanyakan  stok  obat  apakah  ada  yang  kosong. Apabila    ada  stok  obat  yang  kosong,  pihak Puskesmas melakukan pembelian ke PBF menggunakan dana JKN.
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
Skema  permintaan  obat  di  Puskesmas  Kota Tomohon dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Skema permintaan obat di Puskesmas Kota Tomohon

## Penerimaan
Penerimaan  dengan  melakukan  pemeriksaan kemasan  sesuai  LPLPO    seperti    pengecekan jenis, jumlah obat, serta tanggal kadaluwarsa. Hal ini  didukung  atas  pernyataan  apoteker  pada  saat wawancara  di  Puskesmas  Kota  Tomohon. Penerimaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  yang  tidak  sesuai  jarang  terjadi, sediaan  farmasi  tidak  diterima  dikarenakan    stok obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Kota Tomohon kosong. Apabila stok di dinas kesehatan masih  kosong,  puskesmas  melakukan  permintaan menggunakan  dana  JKN  pemintaan  dilakukan  ke PBF yang telah disetujui oleh kepala Puskesmas.

## Penyimpanan
Penyimpanan  Obat  di  Puskesmas  Kota Tomohon  telah  sesuai  dengan  standar  pelayanan kefarmasian.  Semua  sediaan  farmasi  dan  bahan medis  habis  pakai  disimpan  berdasarkan  bentuk dan jenis sediaan hal ini dilakukan kerena bentuk dan  jenis  sediaan  farmasi  yang  berbeda  serta untuk  mempertahankan  kualitas  mutu  sediaan. Untuk  penyimpanan  alfabetis  dilakukan  agar supaya mempermudah apoteker untuk mengambil obat.  Untuk  penyimpanan  sistem  FIFO  ( First  In First  Out )  dan  FEFO  ( First  Expired  First  Out ) dilakukan agar mencegah terjadinya
pendistribusian obat yang
kadaluarsa.
Penyimpanan golongan narkotika harus ditempatkan  pada  tempat  yang  khusus  agar  tidak terjadi  kehilangan  serta  penyalahgunaan  obat. Penyimpanan  obat  narkotika  dan  psikotropika sangat membutuhkan pengamanan yang ketat agar tidak  disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak
bertanggung jawab. Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas  produksi,  fasilitas  distribusi,  dan  fasilitas pelayanan  kefarmasian  harus  mampu  menjaga keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika,  dan  Prekursor  Farmasi.  Lemari khusus  penyimpanan  harus  memenuhi  syarat, seperti  terbuat  dari  bahan  yang  kuat,  serta  tidak mudah dipindahkan (Kemenkes RI, 2015b).

## Pendistribusian
Pendistribusian  sediaan  farmasi  dan  bahan medis  habis  pakai,  didistribusikan  dari  gudang farmasi  puskesmas  ke  sub  unit  seperti  ke  UGD dan  ke  apotek  puskesmas  sendiri.  Pendistribusian lainnya dilakukan di Puskesmas-puskesmas pembantu  serta  di  posyandu.  Sebelum  dilakukan pendistrisbusian di Puskesmas pembantu, Puskemas pembantu terlebih dahulu menyediakan menyediakan  LPLPO  ke  puskesmas  setelah  itu, puskesmas melakukan pendistribusian ke puskesmas pembantu berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).
Pendistribusian  di  unit  rawat  inap  Puskesmas di  Kota  Tomohon,  dilakukan  dengan  cara  obat diberikan  sesuai  dengan  resep  yang  diterima. Untuk  rawat  inap  di  Puskesmas  Kota  Tomohon beberapa tahun terakhir ada yang belum pernah di datangi  pasien.  Hal  ini  karena,  dibatasi  dengan pandemi Covid-19 . Berdasarkan pernyataan informan  di  Puskesmas  Matani  Kota  Tomohon, Puskesmas Matani belum pernah didatangi pasien rawat  inap.  Tidak  adanya  pasien  rawat  inap dikarenakan letak lokasi Puskesmas Matani, dekat dengan rumah sakit yang ada di Kota Tomohon.

## Pemusnahan dan Penarikan
Pemusnahan  dan  penarikan  sediaan  farmasi dan  bahan  medis  habis  pakai  tidak  pernah dilakukan  oleh  seluruh  puskesmas  di  Kota Tomohon.  Hal  ini  dikarenakan,  puskesmas  hanya mengikuti dinas kesehatan Kota untuk melakukan pemusnahan dan penarikan. Untuk obat kadaluarsa,  puskesmas  menyimpannya  di  tempat yang  aman  dan  masih  menunggu  perintah  dinas kesehatan. Berbeda dengan penelitian (Rumengan,  2019)  di  Puskesmas  Kecamatan Tareran  untuk  obat  yang  sudah  kadaluarsa dikumpulkan  kemudian  dilaporkan  ke  Dinas Kesehatan  melalui  surat  pemberitahuan  tentang obat yang sudah kadaluarsa kemudian Dinas yang menarik obat dan dimusnahkan.
LPLPO

## Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tomohon
Puskesmas
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## Pengendalian
Puskesmas  di  Kota  Tomohon  melakukan pengendalian  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  yaitu,  mengatasi  kekosongan  obat dengan dengan melakukan pembelian menggunakan  dana    JKN.  Kekosongan  obat  di Puskesmas  Kota  Tomohon  jarang  terjadi  karena puskesmas  selalu  melakukan  koordinasi  baik  ke Dinas  Kesehatan  maupun  ke  Perusahaan  Besar Farmasi.  Agar  tidak  terjadi  kelebihan  obat  di Puskesmas,  dilakukan  ketika  ada  stok  obat berlebih  langsung  di  kembalikan  Puskesmas  ke Dinas Kesehatan.

## Pelayanan Farmasi Klinik
Pelayanan  farmasi  klinik  merupakan  bagian dari  Pelayanan  Kefarmasian  yang  langsung  dan bertanggung  jawab  kepada  pasien  berkaitan dengan  Obat  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai dengan  maksud  mencapai  hasil  yang  pasti  untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes RI,  2016).  Data  pelayanan  farmasi  klinik  yang diperoleh  di  Puskesmas  Kota  Tomohon  dapat dilihat pada Tabel 4.

## Pengkajian dan Pelayanan Resep
Puskesmas  Kota  Tomohon  sudah  melakukan pemeriksaan  ketepatan  indikasi,  dosis  dan  waktu penggunaan  obat,  sehingga  pada  saat  penyerahan obat  tidak  terjadi  kesalahan  informasi  obat  pada pasien.  Berdasarkan  PMK.  No  74  Tahun  2016 menyatakan kegiatan pelayanan resep dimulai dari tahap  menyiapkan/meracik  obat,  memberikan label/etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi  yang  memadai.  Berdasarkan  hasil penelitian,  seluruh  Puskesmas  di  Kota  Tomohon memperhatikan  alergi,  efek  samping  obat,  kontra dari  obat  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam pemberian obat kepada pasien.

## Pelayanan Informasi Obat
Pelayanan  informasi  obat  yang  meliputi membuat  buletin/leafleat/poster  dan  melakukan penyuluhan  bagi  pasien  serta  masyarakat,  dengan tujuan  menyediakan  informasi  mengenai  obat kepada  tenaga  kesehatan  lain  di  lingkungan Puskesmas,  pasien  dan  masyarakat,  serta  dapat menunjang  penggunaan  obat  yang  rasional. Kegiatan  ini  telah  sesuai  dengan  standar pelayanan  kefarmasian  yang  ada.  Keterbatasan tempat  yang  ada,  tidak  menjadi  penghalang  bagi Puskesmas dalam melakukan pelayanan informasi obat  bagi  pasien.  Pelayanan  yang  dilakukan  saat proses penyerahan obat kepada pasien.
Disediakannya  bulletin, leafleat ,  poster,  majalah dinding serta sumber informasi untuk mendukung kegiatan  Pelayanan  Informasi  Obat  disediakan Puskesmas.
Tabel 4. Tabel Distribusi Responden Berdasarkan
Pelayanan Kefarmasian No Keterangan Jumlah Puskesmas Persentase 1 Pengkajian dan pelayanan resep Pemeriksaan administrasi 5 100 Kesesuaian farmasetik Pertimbangan klinis 5 5 100 100 2 Kegiatan penyerahan Menyiapkan/meracik obat Memberikan label/etiket Menyerahkan sediaan farmasi Memberikan informasi penggunaan obat 5 5 5 5 100 100 100 100 3 Pelayanan Informasi obat : Membuat buletin,leafleat, poster, dan lain-lain 5 100 Melakukan kegiatan penyuluhan 5 100 4 Konseling Pelayanan kefarmasian dirumah 2 2 40 40 5 Visite pasien rawat inap 0 0 6 Monitoring efek samping obat 0 0 7 Pemantauan terapi obat pasien 1 20 8 Evaluasi penggunaan obat pasien 5 100

## Konseling
Hasil  perolehan  data  menunjukkan  bahwa konseling  belum  sepenuhnya  dilakukan.  Hal  ini didasari  dengan  tidak  adanya  ruangan  khusus untuk  melakukan  konseling.  Konseling  dilakukan seadanya pada saat penyerahan obat namun hanya
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
dilakukan  pada  pasien  tertentu  seperti  lansia  dan pasien  yang  berkebutuhan  khusus.  Konseling yang  dilakukan  terbatas  mengingat  ketersediaan waktu, dan sumber daya manusia maka konseling dilakukan secara tidak efektif pada saat penyerahan obat kepada pasien.
Disampaikan  informan  dari  hasil  wawancara berikut:
’’  Sampai  pada  saat  ini,  belum  pernah melakukan konseling.  Namun,  ada  rencana  untuk melakukan home care’’ (Puskesmas Rurukan) ‘’ Konseling dilakukan, namun dilakukan di  rumah  pasien  sekalian  dengan  pelaksanaan home  care.  Memang  di  puskesmas  sendiri  tidak pernah  melakukan  konseling,  tapi  di  luar puskesmas  selalu  dilakukan.  Karena  kami  harus mengontrol. Terlebih bagi para lansia dan pasien yang berkebutuhan khusus.” (Puskesmas Matani).

## Monitoring Efek Samping Obat
Monitoring  efek  samping  obat  (MESO) merupakan  kegiatan  pemantauan  setiap  respon terhadap  obat  yang  merugikan  atau  yang  tidak diharapkan  terjadi  pada  dosis  normal  yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis  dan  terapi  (Menkes,  2016).  Puskesmas di  Kota  Tomohon  tidak  melakukan  kegiatan Monitoring  Efek  Samping  Obat.  Kegiatan Monitoring  Efek  Samping  Obat  hanya  dilakukan pada  pasien  tertentu,  namun  tidak  dilakukan pengisian formulir MESO.

## Pemantauan Terapi Obat
Pemantauan  terapi  obat  (PTO)  merupakan proses  yang  memastikan  bahwa  seorang  pasien mendapatkan  terapi  obat  yang  efektif,  terjangkau dengan  dengan  memaksimalkan  efikasi  dan menimbulkan efek samping. Kriteria pasien untuk pemantauan terapi obat yaitu anak-anak dan lanjut usia,  ibu  hamil  dan  menyusui;  menerima  obat lebih  dari  5  jenis;  adanya  multi  diagnosis;  pasien dengan  gangguan  fungsi  ginjal  atau  hati; menerima  obat  dengan  indeks  terapi  sempit (Menkes, 2016). Hasil perolehan data menunjukkan  bahwa  hal  tersebut  tidak  dilakukan semua  Puskesmas  dilakukan  karena  mengingat keterbatasan waktu dan SDM.
Hasil Perhitungan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas  standar  Pengelolaan  Sediaan  Farmasi dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai  serta  Pelayanan
Farmasi Klinik. Penyelenggaraan
Standar
Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas  harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.  Yaitu  Sumber  Daya  Manusia  serta Sarana dan Prasarana. Persentase Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas  Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon
Keterangan Persentase  Kategori Sumber Daya Manusia & Sarana dan Prasarana 93.2 % 72,8 & Baik Baik Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Pelayanan Farmasi Kliik 87,5% 75% Baik Baik
Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota  Tomohon  dihitung  berdasarkan  kesesuaian sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Hitung total  skor  yang  diperoleh.  Hasil  total  skor  untuk Puskesmas  Kota  Tomohon  dapat  dilihat  pada Tabel. Standar pelayanan kefarmasian berdasarkan  kategori  skor  termasuk  dalam kategori Baik dengan persentase 82,12%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  di  5  Puskesmas  di  Kota  Tomohon, dapat disimpulkan Standar Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  Kota  Tomohon, dengan  presentase  82,12%  di  kategorikan  baik namun, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 karena kegiatan pemusnahan dan penarikan belum pernah dilakukan,  Puskesmas  masih  menunggu  perintah dari Dinas Kesehatan Kota.

## SARAN
1. Perlu  diupayakan  pengadaan  sarana  dan prasarana  yaitu  ruangan  konseling  untuk menunjang  pelayanan  kefarmasian  yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan  kefarmasian  yang  di  tetapkan pemerintah.
PHARMACON – PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
2. Untuk memenuhi ketentuan standar pelayanan  kefarmasian  di  puskesmas,
perlu pemenuhan tenaga teknis kefarmasian  di  puskesmas,  baik  melalui pengangkatan  tenaga  kontrak,  honorer maupun melalui pola pengangkatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung Arikunto. 2015. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta Dinkes.  2016. Profil  Kesehatan  Kota  Tomohon Tahun 2016 . Tomohon Harahap.  N.  E.  2020.  Evaluasi  Implementasi
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Medan. [tesis] .Universitas Sumatera Utara. Medan Menkes  RI.  2016. Peraturan  Menteri  Kesehatan RI  Nomor  74  Tahun  2016  Tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di
Puskesmas. Jakarta.  Menteri  Kesehatan RI. Menkes  RI.  2015a. Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  Tentang  Rencana Aksi  Kegiatan  Pusat  Data  dan  Informasi Tahun 2015-2019. Jakarta. Menkes  RI.  2019. Peraturan  Menteri  Kesehatan RI  Nomor  43  Tahun  2019  Tentang  Pusat Kesehatan  Masyarakat .  Jakarta.  Menteri
Kesehatan RI. (31-34) Musdalipah. 2017. Analisis Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tosiba Kabupaten
Kolaka. Warta  Farmasi. 6(2) , 23-3
Rumengan  Trully.  2019.  Analisis  Pelayanan Kefarb masian Di Puskesmas Desa Lansot Kecamatan  Tareran  Kabupaten  Minahasa
Selatan. Jurnal  Biofarmasetika . 2(2) . (90-95) Susyanti,  S.,  Yuniar,  Y.,  Heman,  M.,  and
Prihartini, N. 2019. Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Media
Litbangkes. (30);(65-74). Yuniarti,  R.  2017. Implementasi  Peraturan Menteri  Kesehatan  No  30  Tahun  2014 Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian di  Puskesmas  di  Kabupaten  Bengkulu Utara. [tesis] Fakultas Kedokteran. Universitas Gajah Mada.