## KEBIJAKAN IMIGRASI ZAMAN HINDIA BELANDA (1913-1942)
Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, Aksa UIN Alauddin Makassar chaerul.mundzir@uin-alauddin.ac.id , muhammad.arif@uin-alauddin.ac.id , aksa@uin-alauddin.ac.id
Abstract This paper describes the immigration that took place in the Dutch East Indies under the Dutch colonial rule. The immigration policy had applied in the Dutch East Indies was called Open deur politiek or open door politics, namely the policy that opened the Dutch East Indies as wide as possible for foreigners to enter permanently and become residents of the Netherlands Indies. The history of immigration in Indonesia began  in  1913,  since  the  Dutch  East  Indies  government  began  implementing  a colonial immigration law system. At that time there was a colonial government body called Immigratie Dienst which was in charge of handling immigration issues for the entire Dutch East Indies region.
Keywords : Imigration; Open deur politiek; Dutch-Indies
Abstrak Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  imigrasi  yang  berlangsung  di  Hindia  Belanda dibawah jajahan pemerintahan Belanda. Kebijakan imigrasi yang ditetapkan pada masa  Hindia-Belanda  disebut  dengan  istilah  Open  Deur  Politiek  yaitu  regulasi politik yang bertujuan melegalkan wilayah Hindia-Belanda bagi seluruh warga asing untuk menetap serta mengusulkan identitas kepen dudukan Hindia-Belanda. Sejarah keimigrasian  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1913,  sejak  pemerintah  Hinda- Belanda  mulai  menjalankan  ssstem  hukum  keimigrasian  yang  bersifat  kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan pemerintahan bernama Immigratie Dienst yang berfungsi dalam menangani masalah imigrasi untuk seluruh wilayah Hindia-Belanda.
Keywords : Imigrasi; Politik Pintu Terbuka; Hindia-Belanda

## Pendahuluan
Nusantara memiliki pesona tersendiri sebagai wilayah kaya akan sumber daya alam. Pesona  tersebut  mengemuka  ditengah  semangat  ekspansi  global  dari  negara-negara Eropa.  Kecenderungan  tersebut  ditengarai  oleh  semangat  pencarian  dunia  baru  yang didasarkan  pada  slogan gold,  glory  and  gospel 1 oleh  para  ekspansionis  dari  Eropa. Kedatangan Bangsa Eropa diawali dengan datangnya Alfonso de Albuquerque sebagai wakil Portugis pada tahun 1511. Lalu kedatangan Cornelis de Houtman  sebagai wakil Belanda pada tahun 1592. 2 Selanjutnya terdapat pula bangsa-bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara.
Kedatangan bangsa asing secara berangsur-angsur menyebabkan terjadinya proses yang  dinamis  pada  Nusantara  sendiri.  Berbagai  macam  peristiwa  historis  dilalui  oleh
1 Bambang  Sulis tyo,  “Konflik,  Kontrak  Sosial,  d an  Pertumbuhan  Kerajaan-Kerajaan  Islam  di
Sulawesi Selatan,” SOSIOHUMANIKA 7, no. 1 (2014),
https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V7I1.495.
2 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 , III (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2007).
masyarakat  Nusantara  dalam  membangun  interaksinya  dengan  Bangsa  Eropa.  Bangsa Eropa  baik  Portugis,  Inggris  hingga  Belanda,  menempatkan  diri  sebagai  penguasa  di tanah jajahan mereka. Konsekuensi logis dari status tersebut adalah keleluasaan mereka dalam menentukan kebijakan yang berlaku bagi warga jajahannya, dalam konteks ini di dataran Nusantara, wilayah Hindia-Belanda.
Terdapat  ragam  penetapan  kebijakan  Hindia  Belanda  di  atas  tanah  Nusantara. Kebijakan  tersebut  diantaranya  memberikan  pengalaman  baru  bagi  masyarakat Nusantara akan cara hidup Bangsa Eropa, namun disisi lain memberi dampak negatif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan negatif yang timbul sejak VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1800 diantaranya Sistem Sewa tanah pada tahun 1813, Kebijakan Tanam Paksa atau dikenal dengan Cultuurstelsel pada  tahun  1830,  lalu  UU  Agraria  pada  tahun  1870  hingga  Kebijakan  Migrasi  atau dikenal dengan istilah Open Deur Politiek pada tahun 1913 3 .
Tentu  saja  pembahasan  artikel  ini  terfokus  pada  satu  kebijakan  sentral  yang menurut  penulis  adalah  pembahasan  yang  menarik.  Pembahasan  tersebut  adalah kebijakan Migrasi Hindia Belanda atau yang dikenal dengan istilah Open deur politiek. Regulasi  tersebut  memberi  peluang  sebesar-besarnya  bagi  bangsa  lain  dalam  agenda diaspora di Nusantara.
Imigrasi sejatinya dalam sejarah manusia terjadi atau dilakukan olehkarena hasrat manusia  dalam  upaya  pencarian  kehidupan  yang  lebih  baik.  Kegiatan  tersebut merupakan poin penting terkait HAM yang dijamin dalam Konvensi Jenewa. Namun demikian, di era kontemporer, perpindahan ke suatu negara bukanlah hal yang mudah untuk  dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  aturan  ketat  mengenai  izin  keluar masuk dari sebuah negara. Setiap negara melaksanakan regulasi yang mengatur siapa yang boleh masuk ke negaranya, begitupun yang ingin keluar. Dalam ketentuan internasional yang berlaku, seseorang yang akan berkunjung ke Negara lain harus memiliki dokumen perjalanan. 4
Pemberlakuan dokumen perjalanan dalam sejarah, pertama kali diperkenalkan di era Holy Land (450 SM). Saat itu, Kaisar Persia mengangkat seorang bernama Nehemiah dari  Babylonia,  sebagai  Gubernur  di  wilayah  Palestina.  Nehemia  membuat  kebijakan berupa  pemberlakuan  dokumen  imigrasi  yang  berfungsi  untuk  keamanan  dalam perjalanan.  Inilah  catatan  pertama  dari  dokumen  perjalanan  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  paspor. 5 Sumber  lain  mengatakan  bahwa  penggunaan  surat  semacam paspor sudah ada sejak zaman Raja Fir’aun di Mesir.
Merupakan  hak  dan  wewenang  dari  sebuah  negara  dalam  menetapkan regulasi/izin keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Jelas bahwa ini merupakan bentuk dari kedaulatan suatu negara. Sebuah negara yang berdaulat adalah negara yang secara hukum internasional diakui keberadaannya, baik secara de jure maupun de facto . Dalam konteks ini, Hindia Belanda sebagai pemegang supremasi atas wilayah Nusantara saat itu mengeluarkan regulasi keimigrasian di Indonesia. Regulasi tersebut diakui secara internasional hingga tahun 1949.
3 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia , I (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012)., h. 8- 10
4 Nugraha Setiawan, “Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905 - 2005 Nugraha Setiawan *,” HISTORIA : Jurnal Ilmu Sejarah , 2006.
5 Ton  Brown,  The  History  of  Travel  Document,  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Kenang- Kenangan 50 Tahun Imigrasi, Ditjen Imigrasi, Jakarta: 2000. hal. 37-8
Kebijakan imigrasi dalam suatu negara adalah hal yang sangat vital dan diperlukan, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Seperti perpindahan seorang kriminal, suatu kelompok atau teroris di sebuah negara tentulah sesuatu  yang  tidak  diharapkan,  maka  disinilah  fungsi  lembaga  keimigrasian  untuk mengatur keluar-masuknya seseorang dalam suatu Negara. 6
Berangkat dari narasi historis terkait kebijakan kolonial dalam hal migrasi, maka penulis memandang perlu pembahasan yang lebih komprehensif terkait Kebijakan Open deur  politiek .  Pembahasan  akan  difokuskan  pada  Jejak  Awal  Belanda  di  Nusantara, Periodesasi imigrasi di Nusantara, Kebijakan imigrasi Hindia Belanda serta dampak dari kebijakan migrasi tersebut terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara.
Pembahasan  dihasilkan  dari  telaah  dokumen  berdasarkan  metode  penelitian sejarah  yang  melalui  serangkaian  proses.  Proses  tersebut  secara  berturut-turut  adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pembahasan ini fokus pada tema sejarah kolonial  yang  tentu  akan  menarik  diulas  lebih  jauh  perihal  kebijakan-kebijakan  yang muncul pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.

## Pembahasan

## Jejak Penguasaan Belanda di Nusantara
Belanda sebagai salah satu negara ekspansionis dari Eropa mengawali penjajakan koloninya  dengan  membentuk  Perusahan  Dagang  bernama Vereenigde  Oostindische Compagnie (VoC). Perusahaan Dagang Hindia Timur atau dikenal  dengan nama VoC pertama  kali  dibentuk  pada  tanggal  20  Maret  1602. 7 VoC  muncul  diantara  sentimen Portugis  dan  Spanyol  untuk  memperebutkan  wilayah  kekuasaan.  Dengan  tujuan menguasai monopoli perdagangan di Asia sekaligus menghacurkan dominasi Portugis di kawasan tersebut. 8 Dari hal ini dapat diperhatikan bahwa terdapat agenda besar Belanda dengan  mewujudkan  Kongsi  Dagang  bernama  VoC  yaitu  untuk  memperoleh keuntungan  sekaligus  memusnahkan  tiang  kekuasaan  Portugis  dan  Spanyol  di Nusantara.
Kongsi Dagang VoC menarget Maluku sebagai wilayah yang wajib dikuasai. Pada 1605,  VoC  melancarkan  gempuran  ke  benteng  Portugis  di  Ambon. 9 Sebagai  bentuk keberhasilan, VoC memberi nama benteng tersebut dengan nama Fort Victoria. 10 Secara berangsur-angsur, VoC mulai menapakkan kakinya di Nusantara, dimulai dengan invasi wilayaha ternate lalu VoC menarget Banten untuk dijadikan sebagai markas. Meskipun kemudian hari, Banten dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai  markas. 11 VoC lalu memilih  Jayakarta  sebagai  markas  utama  VoC  di  Nusantara.  Pemilihan  Batavia  atau Jayakarta sebagai pusat kekuasaan VoC tidak terlepas dari peran Jan Pieterzoom Coen. JP Coen sejatinya adalah Gubernur Jendral ke empat dari Belanda untuk mengontrol VoC pada periode 1587-1629 12 .
6 Muhammad Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (March 28, 2018): 43, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18. h. 43-57.
7 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia ., h.
8 Jajat Burhanuddin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia , I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).
9 Jajat Burhanuddin.
10 “Benteng  Victoria,”  Pemerintah  Kota  Ambon,  accessed  December  10,  2020, http://ambon.go.id/benteng-victoria/#.
11 MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 .
12 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia .
VoC  diberi  keistimewaan  oleh  Belanda  dalam  sebuah  piagam  yang  disebut Oktrooi . 13 Piagam tersebut memberikan kesempatan monopuli dan kedaulatan bagi VoC. Kesempatan monopoli dalam konteks ini adalah untuk berdagang lalu berlayar di wilayah timur Tanjung Harapan. Lalu Kedaulatan bagi VoC dalam konteks ini adalah hak yang diberikan  seperti  hak  suatu  negara.  Hak  tersebut  adalah  hak  memiliki  angkatan bersenjata  dan  melancarkan  perang,  memerintah  daerah  bahkan  mengeluarkan  mata uang serta menarik pajak dari daerah-daerah kekuasaan.
Dalam perjalanannya, VoC mengalami gejolak dan berujung kepada kebangkrutan dari Kongsi Dagang tersebut. Runtuhnya VoC bermula pada pertengahan abad XVIII hingga  pada  1  Januari  1800  Piagam  VoC  dibiarkan  jatuh  tempo  lalu  aset-aset  VoC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. 14 Beberapa analisis penyebab kejatuhan VoC  adalah  terdapat  pegawai  yang  tidak  kompeten,  hutang  yang  membelit  Kongsi Dagang,  lalu  korupsi  dalam  organisasi,  dan  perang  melawan  Inggris  menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap kejatuhan VoC. 15 Namun keruntuhan VoC tidak berarti melenyapkan pengaruh Belanda di Nusantara.
Pemerintah  Belanda  selanjutnya  merubah  pola  penguasaan  mereka  dengan mengambil alih secara langsung tapuk pimpinan di Nusantara. VoC kali ini bukan lagi sebagai penguasa namun Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda memulai misi  membentuk  wilayah  koloni  kembali.  Pieter  G.  Van  Overstraten  dipilih  sebagai pejabat Gubernur Jendral untuk memimpin Hindia Belanda. 16 Selanjutnya, pada masa pemerintahan  Jan  Pieterzoon  Coen  selaku  Gubernur  Jendral  secara  berangsur-angsur memunculkan kebijakan yang non-kooperatif kepada warga jajahan. Beberapa kebijakan yang tidak berpihak seperti Cultuurstelsel hingga Undang-Undang Agraria 17 menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Nusantara.
Selain penetapan kebijakan pada era tersebut, Hindia-Belanda mulai melancarkan agresi militer dengan upaya menaklukkan berbagai wilayah Nusantara. Tercatat dalam sejarah  perang  antara  kerajaan-kerajaan  Nusantara  dengan  Hindia  Belanda  seperti Perang Jawa (1825), Perang Padri (1821), Perang Banjarmasin (1859), Perang Bali (1846), Perang  Aceh  (1879),  dan  penaklukan  serta  peperangan  dibeberapa  wilayah  di Nusantara. 18
Kehadiran  Jepang  pada  tahun  1941-1942  dengan  propaganda  Cahaya  Asia, menyebabkan warga pribumi memulai kembali perlawanan terhadap Kolonial. Pasukan KNIL  menyerah  setelah  melalui  serangkaian  serangan  Pasukan  Jepang  di  Jawa. 19 Sementara, selama periode kependudukan Jepang, Belanda menarik diri dari penguasaan di Indonesia.
Setelah  Soekarno  menyatakan  Kemerdekaan  dan  kedaulatan  atas  wilayah Indonesia.  Nampaknya,  Belanda  belum  puas  dengan  penguasaan  yang  mereka  miliki sebelumnya.  Belanda  mulai  melaksanakan  upaya  pendudukan  kembali  terhadap
13 Reny  Angel  Siringoringo,  “ Perdagangan  Rempah-Rempah  pada  Masa  Kolonial  Belanda  di Nusantara ( 1602- 1789),” September 27, 2017.
14 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia .
15 Sri Mujiarti, “Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia,” accessed December 10, 2020, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/3524/Pengaruh -petisi- soetardjo-15-juli-1936-terhadap-pergerakan-nasional-indonesia.
16 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia . 17 Robert Cribb; Audrey Kahin.
18 MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 . 19 MC Ricklefs.
beberapa  daerah  di  Indonesia.  Setelah  melalui  serangkaian  perjanjian  dengan pemerintah  Indonesia,  barulah  belanda  menarik  diri  dari  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia pada 1963. 20
Dari narasi sejarah penguasaan  awal  Belanda di Nusantara, dapat dilihat bahwa dalam  periode-periode  tersebut,  Kerajaan  Belanda  diwakili  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda mencoba melakukan beberapa upaya penguasaan serta mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang secara langsung berdampak ke warga pribumi di Nusantara/Indonesia.

## Periodisasi Imigrasi Nusantara
Sejak  3000  SM,  arus  migrasi  ke  Nusantara  sudah  berlangsung  dalam  bentuk gelombang besar.  Gempbang besar  yang  pertama  datang dari  Semenanjung Yunan  di Tiongkok Selatan terjadi kira-kira 2500 SM. Penemuan-penemuan perkakas yang paling karakteristik dari jejak mereka di zaman Neolitikum, yakni kapak persegipanjang yang tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Mereka disebut oleh kaum Antropolog sebagai migran protomelayu . Gelombang kedua datang dari Daerah Dongson di Vietnam Utara, diperkirakan sekitar 1500 SM. Mereka telah jauh lebih maju,  dengan membawa alat-alat yang terbuat dari perunggu. Merkea disebut sebagai migran Deutero- Malayu .  Baik  Proto-Malayu  maupun  Deuteru-Malayu  adalah  pelaut-pelaut  yang ulung, maka  Kepulauan  Sumatera  sangat  cocok  untuk  tempat  tinggal  mereka.  Mereka  inilah kelak yang disebut sebagai nenek moyang mayoritas bangsa kita yang sekarang. 21
Letak  Indonesia  yang  strategis,  meyebabkan  Indonesia  mudah  dijangkau  oleh imigran dari Negeri-negeri yang berpenduduk padat seperti India dan Tiongkok atau dari daerah lain yang berdekatan. Kemudian datang pula berturut-turut imigran bangsa lain dengan  tujuan  untuk  berdagang  sekaligus  menyebarkan  agama  Islam. 22 Hal  ini disebabkan karena Indonesia menghasilak rempah-rempah yang melimpah. Yang paling mengesankan tentulah kedatangan para Kapitalis dan Pedagang Eropa yang bermaksud semata-mata untuk mecari keuntungan ekonomi, dipelopori oleh para pelaut Portugis, disusul pedagang dari Inggris dan Belanda.
Mula-mula  mereka  datang  dengan  tujuan  untuk  sekedar  berdagang  rempah- rempah,  namun  lambat  laun  mereka  menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  jajahan. Kekayaan  dan  rakyatnya  dieksploitasi  untuk  menjadi  sumber  kemakmuran  ekonomi rakyat Belanda di Eropa. 23
Ssebelum bangsa penjajah datang dan menguasai Bumi Nusantara, masyarkatnya dpaat dikatakan teratur. Nusantara memiliki beragam aturan untuk menjamin kemanan, ketertiban,  serta  keteraturan.  Namun  ketertiban  hukum pada  masa  itu  hanya  bersifat lokal, oleh karena tidak adanya hukum yang berlaku menyeluruh di Nusantara. 24
Para penjajah dari Barat datang dengan membawa serta sistem hukumnya. Tentu saja selain untuk memastikan dan menjaga interest mereka, sekaligus untuk mengubah masyarakat  Nusantara  yang  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan  gaya  hidup  Barat.
20 MC Ricklefs.
21 Johan  Setiawan  and  Wahyu Ida  Permatasari,  “Proses  Masuk dan  Persebaran  Peninggalan Kebudayaan Proto- Deutero Melayu Di Indonesia,” Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan , 2019, https://doi.org/10.29408/fhs.v3i1.667.
22 Muhammad Syarif Hidayatulla h, “Teori -Teori Masuknya Islam k e Wilayah Timur Indonesia,” Jurnal Sivitas Akademika UI , 2014.
23 Naniek Harkantiningsih, “Pengaruh Kolonial Belanda,” Kalpataru, Majalah Arkeologi , 2014.
24 Kassim  Thukiman,  “Hubungan  Etnik  Pada  Zaman  Kolonial,” Hubungan  Etnik  Di  Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik , 2009, 71 – 88.
Penjajahan  Belanda  membawa  pengaruh  yang signifikan  dalam perkembangan  ssstem hukum di Nusantara. Diberlakukanlah hukum kolonial yang bersumber pada Indische Staatstregeling ,  semacam  anggaran  dasar  bagi  Hindia  Belanda  yang  merupakan  daerah jajahan Belanda. Namun tetap membiarkan berbagai  sistem masyarakat Pribumi tetap berlaku, misalnya hukum perkawinan dalam Islam. 25
Sejarah  keimigrasian  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1913,  sejak  pemerintah Hinda-Belanda mulai menjalankan ssstem hukum keimigrasian yang bersifat kolonial. Saat  itu  pemerintahan  kolonial  membentuk  badan  bernama Immigratie  Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian di kawasan Hindia. Masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) hanya merupakan selingan pendek yang tidak berarti dalam sejarah keimigrasian. Agaknya karena posisi Jepang di Indonesia dalam keadaan terkepung dan tidak  banyak  aktivitas  yang  memerlukan  administrasi  dan  jasa  keimigrasian.  Lalu Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaan,  memasuki  zama  Revolusi  Kemerdekaan, yang mengarah pada sistem politik dan hukum nasional yang tidak lagi bersifat kolonial. 26 Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa sejarah keimigrasian di Indonesia tidaklah selalu  bersifat  linear.  Terutama  karena  perubahan  status  dari  negara/daerah  jajahan Belanda (di bawah pemerintah Hinda-Belanda), yang kemudian jatuh di tangan Jepang. Selanjutnya memasuki zaman revolusi kemerdekaan (konflik RI dan Kerajaan Belanda), serta terbentuknya RIS, lalu Negara kesatuan Republik Indonesia.
Ketika  masuknya  militer  Jepang,  pemerintah  Hindia-Belanda  kehilangan otoritasnya  atas rakyat  di wilayah Indonesia. Administrasi pemerintah Hindia-belanda diurus oleh Menteri Jajahan Kerajaan Belanda (saat itu merupakan pemerintah pelarian yang  berkedudukan  di  London),  yaitu  Van  Mook  yang  mengungsi  ke  Australia.  Van Mook membentuk pemerintah NICA, yang kemudian bersama pasukan sekutu masuk ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepasa sekutu. Tetapi sebelum masuk dan berkuasanya sekutu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. 27
Maka  sejak  proklamasi  kemerdekaan  terdapat  dua  pemerintahan.  Pertama kekuasaan  RI  dan  kekuasaan  Sekutu,  kemudian  kekuasaan  RI  dan  NICA  yang merupakan kelanjutan pemerintah Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II. 28
Jadi, tidak seperti di Malaysia atau di Singapura, masa transisi politik dari Negara jajahan menjadi Negara merdeka yang berjalan mulus (linear) baik secara politik, hukum dan administratif. Kemerdekaan Indonesia dari Negara Jajahan dicapai melalui revolusi kemerdekaan.
Periode itu, yang dalam sejarah Indonesia disebut Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), adalah periode awal sejarah Republik Indonesia. Tetapi merupakan babak akhir dari penjajahan Belanda. Kenyataan itu menempatkan Indonesia pada dua macam pemerintahan, yaitu kelanjutan pemerintahan Hinda-Belanda di kota-kota dengan sistem hukum kolonial yang bersumber pada Indische Staatsregeling dan  pemerintahan Negara
25 Roy  M  Purwanto,  Dan  Atmathu rida,  and  Gianto,  “Hukum  Islam  d an  Hukum  Adat  Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam d an Hukum Adat Masa Kolonial Belanda,” An-Nur : Jurnal Studi Islam , 2005.
26 Haryono  Rinardi,  “Proklamasi  17  Agustus  1945:  Revolusi  Politik  Bangsa  Indonesia,” Jurnal Sejarah Citra Lekha , 2017, https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170
27 Aris  Kurniawan,  “Masa  Pendudukan  Jepang  Di  Indonesia  Masa  Pendudukan  Jepang  Di Indonesia (1942- 1945),” gurupendidikan.co.id, 2018.
28 Andrian  Dektisa,  “Parody  Idioms  in  the  Visual  Characteristics  of  KNIL  Andjing  NICA
Reenactors,” International Journal of Creative and Arts Studies , 2017,
https://doi.org/10.24821/ijcas.v2i1.1436.
RI terutama di Sumatera, Jawa dan Madura dengan sistem hukum yang bersumber pada UUD 1945. 29
Dua macam kekuasaan pemerintahan ini menimbulkan dualisme sistem hukum keimigrasian di Indonesia pada zaman revolusi kemerdekaan. Maka sejarah keimigrasian dibawah administrasi pemerintahan kolonial Hinda-Belanda sejak 1939-1949 (diselingi masa  Pendudukan  Jepang  selama  3  tahun).  Pada  pihak  lain,  sejarah  keimigrasian  RI ternyata sudah dijalankan sejak tagun 1946, meskipun sampai terbentuknya RIS Negara RI  tidak  mendapatkan  pengakuan de  jure dan  belum memiliki  birokrasi  keimigrasian. Karena itulah sejarah keimigrasian di Indonesia dibedakan menjadi dua era besar, yaitu Imigrasi zaman colonial  (1913-1949) dan Imigrasi masa Negara RI (1945-sekarang). 30
Awal Kebijakan Imigrasi Hindia-Belanda
Kebijakan  perihal  imigrasi  yang  dilaksanakan  pada  kawasan  Hindia-Belanda dikenal  dengan  istilah Open  Deur  Politiek atau politik  pintu  terbuka. Regulasi  tersebut merupakan  kebijakan  yang  berupaya  memberi  peluang  bagi  orang  asing  untuk  dapat masuk, menetap dan menjadi warga Hindia-Belanda. Hingga Indonesia merdeka, Open Deur Politiek menjadi regulasi tetap. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah golongan atau keturunan bangsa asing yang masuk, menetap dan bekerja di Hindia-Belanda. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai bangsa  asing,  dalam konteks  ini  golongan  bumi  putra  dapat  dikatakan  tetap  dibawah kekuasaan Hindia Belanda.
Latar belakang dari politik keimigrasian ini adalah untuk menguasai tanah jajahan agar dapat dieksploitasi secara ekonomi untuk kemakmuran Negara dan Bangsa Belanda. Caranya dengan membuka ruang bagi para investor, terutama yang berasal dari Negara- negara  Eropa  untuk  menanamkan  modalnya  di  Hindia-Belanda. 31 Dari  hal  tersebut terlihat bahwa kepentingan politik adalah indikasi utama adanya regulasi keimigrasian kolonial. Regulasi tersebut terlihat hanya mengatur kehadiran orang asing dan berpihak pada kepentingan pemerintahan Hindia Belanda.
Sebagai informasi, pada tahun 1898, terdapat peningkatan jumlah penduduk di Jawa  sebagai  pusat  kekuasaan  Hindia  Belanda  dengan  mencapai  angkat  20an  juta. Sementara dari data yang ditemukan pada awal abad ke 20, terdapat imigrasi besar dalam jumlah  signifikan  dari  Bangsa  Eropa  menuju  wilayah  kekuasaan  mereka  secara geopoliitik. 32
Dalam  proses  pemeriksaan  keimigrasian  pada  zaman  Kolonial  Hindia-Belanda, terdapat  badan  pemerintah  kolonial  yang  bernama Immigratie  Dients (Dinas  Imigrasi) yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia-Belanda. Pengaturan arus keluar masuknya orang asing di kawasan Hindia-Belanda untuk pertama kalinya baru dibuat pada tahun 1913 dengan dibentuknya Dinas Imigrasi. 33
29 H.  Westra  and  H.  Westra,  “Herkomst  En  Ontwikkeling  van Het  Nederlandsch-Indisch Staatsrecht,”  in De  Nederlandsch-Indische  Staatsregeling ,  1934,  https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-
9_1.
30 Setiawan, “Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905 -2005 Nugraha Setiawan *.”
31 Uqbah  Iqbal,  Nordin  Hussin,  and  Ahmad  Ali  Seman,  “Sejarah  Perkembangan  Ekonomi Semenanjung Tanah Melayu Dan Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Era Pra- Kolonial,” Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu , 2015, https://doi.org/10.17576/iman-2015-0302-09.
32 MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 .
33 Setiawan, “Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905 -2005 Nugraha Setiawan *.”
Immigratie  Dients diketahui  berada  dibawah  naungan  Direktur  Yustisi  Hindia- Belanda. Dalam menjalankan fungsinya, Immigratie Dients memiliki struktur organisasi yang  membantu  lembaga  tersebut  secara  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal tersebut nampak dari pembentukan afdeling, seperti Afdeling Visa dan Afdeling lainnya. Informasi ini ditemukan dari Artikel yang dipublikasi oleh Jurnal Kumham. 34
Data  sensus  penduduk  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan status Eropa adalah 240.417 orang pada tahun 1930, sementara  75%  berstatus  Eropa  adalah  kelompok  Eurasia  atau  Indo-Eropa. 35 Berikut tabel  yang  mungkin  dapat  membantu  dalam  menelusuri  sensus  penduduk  Hindia Belanda pada tahun 1930.
Tabel 1. Data Sensus Penduduk 1930 Hindia Belanda
Kelompok Angka Persentase (%) • Belanda dan Eurasia 240.417 0,4 • Tionghoa 1.233.214 2,0 • Asia Timur 115.535 0,2 • Pribumi 59. 138. 067 97,4
Sumber: Wikipedia Hindia Belanda dan Nimwegen; Gijs Beets, “Population Issues in the Netherlands,” Review of Population and Social Policy, 2 000
Penetapan  kebijakan  imigrasi  tersebut  memungkinkan  bagi  Orang  Asing  dalam kategori tabel di atas untuk tinggal dan menetap menjadi warga Hindia Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk meraih manfaat sebesar-besarnya dari sekutu serta menciptakan peluang investasi  bagi  negara  tetangga.  Tujuan  lain  dari  penetapan Open  Deur  Politiek adalah  menciptakan  sekutu  untuk  menekan  warga  pribumi. 36 Penekan  tersebut  tentu berdampak secara politis dan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda.
Prosedur  keimigrasian  pada  masa  pemerintahan  Hindia-Belanda  memberikan kesempatan perizinan dalam tiga bentuk:
1. Izin menetap bagi warga asing;
2. Status Kependudukan warga asing;
3. Status kewarganegaraan warga asing.
Untuk memuluskan langkah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan  pemerintah  dengan  aturan  beruntun  yaitu  Toelatings  Besluit  pada  tahun 1916, Toelatings Ordonnatie (1917), dan Paspor Regelings (1918). 37
34 Redaksi Jurnal, “Sejarah Imigrasi Pada Zaman Penjajahan Dan Era Revolusi KemerdekaanJurnal Kumham,” jurnal Kumham, accessed December 10, 2020, https://www.jurnalkumham.com/sejarah-imigrasi-pada-zaman-penjajahan-dan-era-revolusi- kemerdekaan.html.
35 Nico van Nimwegen; Gijs Beets, “Population Issues in the Netherlands,” Review o f Population and Social Policy, 2000, https://www.researchgate.net/publication/255588982_Population_Issues_in_the_Netherlands.
36 Set iawan, “Satu Abad Transmigrasi d i Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan *.”
37 Jurnal, “Sejarah Imigrasi Pada Zaman Penjajahan Dan Era Revolusi KemerdekaanJurnal Kumham.”
Dari deksripsi terkait proses imigrasi pada zaman Hindia Belanda, tentu langkah tersebut adalah langkah politis yang diupayakan ketika kebijakan-kebijakan sehubungan penimbunan  kekayaan  bagi  Hindia  Belanda  mendapatkan  penentangan  dari  warga pribumi.

## Dampak Kebijakan Imigrasi terhadap Struktur Sosial Masyarakat
Kebijakan  imigrasi  dari  Pemerintah  Hindia-Belanda  berdampak  pada  struktur sosial masyarakat. Kenyataan tersebut terwujud dari adanya kelas sosial yang dibentuk oleh  kolonial  Belanda.  Kelas  sosial  tersebut  muncul  sebagai  respon  dari  diaspora kelompok Bangsa lain di Nusantara.
Sekalipun  disadari  stratifikasi  sosial  telah  terwujud  sejak  era  kerajaan-kerajaan dengan Agama Hindu di Nusantara. Era Agama Hindu menetapkan beberapa kelas sosial berdasarkan  doktrin  hindu.  Kasta  Hindu  atau  dikenal  dengan  Catur  Warna  terbagi menjadi  empat  kasta  yaitu  Kasta  Brahmana,  Kasta  Ksatria,  Kasta  Waisya  dan  Kasta Sudra. 38 Penetapan tersebut terlihat jelas pada masa Kerajaan Majapahit atau Mataram Kuno.
Pada perkembangan  selanjutnya, masyarakat Jawa di  bagi oleh kolonial Belanda berdasarkan  beberapa  kelas.  Pertama  golongan  cina,  yang  dianggap  memiliki keterampilan  dan  uang.  Kedua,  golongan  Moor,  berasal  dari  India  dari  pantai Koramandel  dan  Malabar.  Ketiga,  Orang  Arab  yang  berasal  dari  kalangan  sayyid  dan syarif yang terlibat dalam proses islamisasi dan perdagangan. Keempat, golongan budak dari  warga  pribumi  yang dianggap  hanya  memiliki  tenaga  serta  merupakan  kelompok tawanan perang. 39
Tentu apa yang terlihat dari stratifikasi sosial agama hindu serta klasifikasi sosial selanjutnya  dari  Hindia  Belanda  berbeda  dengan  kelas  sosial  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  setelah  penetapan Open  Deur  Politiek. Dalam  konteks pemerintah  Hindia  Belanda,  kelas  sosial  setelah  Politik  Pintu  Terbuka  ditetapkan menyebabkan terbentuknya kelas baru berdasarkan profesi mulai dari kalangan prajurit, pegawai  pemerintah,  hingga  pada  pelopor. 40 Jika  diperhatikan  secara  seksama  maka klasifikasi yang ditetapkan di atas adalah kelas sosial berdasarkan ekonomi warga. Tentu upaya pengklasifikasian ini memiliki imbas politik dan ekonomi, khususnya pendapatan pajak bagi pemerintah Hindia Belanda.
Lebih lanjut, Hindia Belanda memiliki kategori kelas hukum bagi warganya. Kelas tersebut dibagi menjadi tiga 41 , Warga Eropa, Warga Pribumi dan Warga Timur Asing. 4243 Pembagian  kelas  ini  jelas  merupakan  dampak  nyata  dari  imigrasi  warga  asing  ke Nusantara/Indonesia  jelang  penetapan Open  Deur  Politiek. Klasifikasi  secara  rasial
38 Muhammad Maskur, “Catur Warna Dalam Perspektif Penganut Agama Hindu Di Banjarmasin,” 2014.
39 Aah Syafaah, “ Kelas Sosial dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles (1811- 1816),” Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 6, no. 1 (June 5, 2018),
40 Setiawan, “Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905 -2005
Nu graha Setiawan *.” 41 “Hindia Be landa - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed December 10, 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda.
42 Gert Oostindie and Bert Paasman, “Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, Indigenous Cul tures, and Slaves,” Eighteenth-Century Studies 31, no. 3 (1998): 349 – 55, https://doi.org/10.1353/ecs.1998.0021.
43 MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 .
tersebut merupakan wujud nyata dari kesalahan berfikir dari Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masyarakatnya.
Tahun-tahun berikutnya, penetapan Politik Etis pada tahun 1901, berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga Indonesia kategori Pribumi. Politik Etis atau Ethische Politiek adalah gagasan politik bahwa Hindia Belanda bertanggung jawab untuk memberi benefit  kepada  masyarakat  jajahanya. 44 Seiring  berjalannya  kebijakan  politik  etis, penetapan Open Deur Politiek tentu tidak boleh bertentangan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 1901.
Dari analisis terkait dampak dari kebijakan Politik Pintu terbuka tersebut, tentu dapat dilihat bahwa kebijakan ini sekalipun bertujuan untuk membuka peluang investasi namun disisi lain memiliki dampak buruk dalam menetapkan posisi bagi warga pribumi.

## Kesimpulan dan Implikasi
Kebijakan  Politik  Pintu  Terbuka  atau Open  Deur  Politiek yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Hindia Belanda di Nusantara dimulai pada tahun 1913. Kebijakan tersebut dibuat  seiring  dengan  lancarnya  warga  asing  masuk  ke  tanah  koloni.  Hal  ini  juga dilakukan  karena  imigrasi  tentu  memberi  dampak  bagi  perkembangan  investasi  di Nusantara.
Dari kategorisasi izin yang diberikan serta klasifikasi warga asing yang berada di wilayah Hindia Belanda, sangat jelas bahwa ada pertimbangan ekonomi yang berakar dari pandanga  stigmatis  terkait  suatu  ras.  Misalnya  anggapan  bahwa  warga  asing  dari  Asia Timur dianggap sebagai warga yang memiliki keterampilan atau kemampuan  finansial yang tinggi.  Begitupun  dengan  stereotipe  warga  pribumi  yang dianggap  sebagai  warga kelas rendah yang hanya mengandalkan kekuatan fisik serta dianggap sebagai ras kelas bawah  dari  kacamata  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Kebijakan  tersebut  tentu  adalah kebijakan  yang  sangat  rasialis  dan  tidak  memandang  bahwa  pribumi  memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing di tanah mereka sendiri.
Pada  era  kontemporer  seperti  saat  ini,  klasifikasi  sosial  berdasarkan  ras  ternyata masih  nampak.  Hal  tersebut  terlihat  melalui  berbagai  agenda  politik  tanah  air  yang mengaitkan  klasifikasi  ras  tentang  siapa  sebenarnya  warga  pribumi.  Pandangan- pandangan bawaan dari kolonial dan era feodal inilah yang perlu dihilangkan.
Sehingga  kajian  ini  diharapkan  berimplikasi  pada  kesadaran  masyarakat  dalam membaca dan meneraapkan pesan-pesan sejarah yang ditemui melalui dokumen historis yang tersedia, secara spesifik terkait dampak dari kebijakan Imigrasi Hindia Belanda.

## Daftar Pustaka
Aris Kurniawan. “Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942- 1945).” gurupend idikan.co.id, 2018.
Pemerintah  Kota  Ambon.  “Benteng  Victoria.”  Accessed  December  10,  2020. http://ambon.go.id/benteng-victoria/#.
Dektisa, Andrian. “Parody Idioms in the Visual Characteristics of KNIL Andjing NICA Reenactors.” International  Journal  of  Creative  and  Arts  Studies ,  2017. https://doi.org/10.24821/ijcas.v2i1.1436.
Harkantiningsih,  Naniek.  “Pengaruh  Kolonial  Belanda.” Kalpataru,  Majalah  Arkeologi , 2014.
44 Robert Cribb; Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia .
Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  “Teori -Teori  Masuknya  Islam  Ke  Wilayah  Timur Indonesia.” Jurnal Sivitas Akademika UI , 2014. “Hindia  Belanda - Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  Ensiklopedia  Bebas.”  Accessed December 10, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda. Iqbal, Uqbah, Nordin Hussin, and Ahmad Ali Seman. “Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung  Tanah  Melayu  Dan  Sifat  Ekonomi  Masyarakat  Melayu  Era  Pra- Kolonial.” Jurnal  Antarabangsa  Alam  Dan  Tamadun  Melayu ,  2015. https://doi.org/10.17576/iman-2015-0302-09.
Jajat  Burhanuddin. Islam  Dalam  Arus  Sejarah  Indonesia .  I.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2017.
Jurnal,  Redaksi.  “Sejarah  Imigrasi  Pada  Zaman  Penjajahan  Dan  Era  Revolusi KemerdekaanJurnal  Kumham.”  jurnal  Kumham.  Accessed  December  10,  2020. https://www.jurnalkumham.com/sejarah-imigrasi-pada-zaman-penjajahan-dan-era- revolusi-kemerdekaan.html.
Maskur,  Muhammad.  “Catur  Warna  Dalam  Perspektif  Penganut  Agama  Hindu  Di Banjarmasin,” 2014.
MC Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 . III. Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2007.
Mujiarti,  Sri.  “Pengaruh  Petisi  Soetardjo  15  Juli  1936  Terhadap  Pergerakan  Nasional Indonesia.” Accessed December 10, 2020. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/3524/Pengaruh-petisi-soetardjo-15-juli-1936- terhadap-pergerakan-nasional-indonesia. Nico  van  Nimwegen;  Gijs  Beets.  “Population  Issues  in  the  Netherlands.”  Review  of Population and Social Policy, 2000. https://www.researchgate.net/publication/255588982_Population_Issues_in_the _Netherlands.
Oostindie,  Gert,  and  Bert  Paasman.  “Du tch  Attitudes  Towards  Colonial  Empires,
Indigenous Cultures, and Slaves.” Eighteenth-Century Studies 31, no. 3 (1998): 349 – 55. https://doi.org/10.1353/ecs.1998.0021.
Purwanto,  Roy M, Dan  Atmathurida,  and  Gianto.  “Hukum Islam Dan  Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda.” An-Nur : Jurnal Studi Islam , 2005. Rinardi, Haryono. “Proklamasi 17 Agustus 1945 :: Revolusi Politik Bangsa Indonesia.” Jurnal Sejarah Citra Lekha ,, 2017. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170.
Robert  Cribb;  Audrey  Kahin. Kamus  Sejarah  Indonesia .  I.  Jakarta:  Komunitas  Bambu, 2012.
Setiawan,  Johan,  and  Wahyu  Ida  Permatasari.  “Proses  Masuk  Dan  Persebaran Peninggalan Kebudayaan Proto- Deutero Melayu Di Indonesia.” Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan , 2019. https://doi.org/10.29408/fhs.v3i1.667.
Setiawan,  Nugraha.  “Satu  Abad  Transmigrasi  Di  Indonesia:  Perjalanan  Sejarah Pelaksanaan,  1905- 2005  Nugraha  Setiawan  *.” HISTORIA :  Jurnal  Ilmu  Sejarah , 2006.
Siringoringo,  Reny  An gel.  “PERDAGANGAN  REMPAH -  REMPAH  PADA  MASA KOLONIAL BELANDA DI NUSANTARA ( 1602- 1789),” September 27, 2017. Sulistyo,  Bambang.  “Konflik,  Kontrak  Sosial,  Dan  Pertumbuhan  Kerajaan -Kerajaan Islam  Di  Sulawesi  Selatan.” SOSIOHUMANIKA 7,  no.  1  (2014). https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V7I1.495.
Syafaah,  Aah.  “KELAS  SOSIAL  DALAM  SISTEM  LANDELIIJK  STELSEL  MASA
RAFFLES (1811- 1816).” Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 6, no. 1 (June 5, 2018). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i1.3252.
Syahri n,  Muhammad  Alvi.  “Menakar  Kedaulatan  Negara  Dalam  Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (March 28, 2018): 43. Thukiman,  Kassim.  “Hubungan  Etnik  Pada  Zaman  Kolonial.” Hubungan  Etnik  Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik , 2009, 71 – 88.
Westra, H., and H. Westra. “Herkomst En Ontwikkeling van Het Nederlandsch -Indisch Staatsrecht.” In De Nederlandsch-Indische Staatsregeling , 1934. https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_1.