## PANDANGAN ISLAM TERHADAP ADAT KEBIASAAN HUTANG PIUTANG MASYARAKAT DESA DAREN KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA
Noor Fanika Institut Agama Islam Negeri Kudus noorfanika2@gmail.com Ashif Azzafi ashifazzafi@iainkudus.ac.id

## Institut Agama Islam Negeri Kudus

## Abstrak
Pada  penelitian  ini  membahas  permasalahan  mengenai  praktik  kebiasaan  hutang  piutang oleh  sebagian  warga  desa  Desa  Daren  Kecamatan  Nalumsari  Kabupaten  Jepara.  Dampak yang  di  timbulkan  dari  kebiasaan  hutang  piutang  dengan  tambahan  sebagai  syarat pengembalian  hutang  merupakan  tindakan  yang  merugikan  bagi  masyarakat  lain diantaranya  menimbulkan  kerusakan  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  pihak  lain.  Jenis penelitian  ini  ialah  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  desa  Daren  Kecamatan Nalumsaru  Kabupaten  Jepara.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh temuan yang menunjukkan  kebiasaan  pada  masyarakat  dalam  melakukan  hutang  piuang  telah  menjadi adat  secara  turun-menurun.  Hasil    wawancara  dengan  dua  informan  dari  warga  setempat menyatakan  adanya  kelebihan  pelunasan  hutang  tersebut  merupakan  syarat  kesepakatan ketika  berhutang.  Adanya  tambahan  saat  pembayaran  hutang  dalam  konsep  fiqih muamalah termasuk riba.
Kata kunci: Hutang, Masyarakat, Riba

## A. Pendahuluan
Allah  Azza  Wa  Jalla  menciptakan  makhluk  di  bumi  ini  dengan  memiliki  fitrah makhluk  sosial.  Manusia  di  ciptakan  berdasarkan  bagiannya  masing-masing  beserta kelebihan  tersendiri  yang  mereka  miliki  dan  kelebihan  tersebut  tidak  ada  pada  manusia lain.    Itulah  yang  menyebabkan  rasa  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Sehingga kelebihan  mereka  dapat  dimanfaatkan  untuk  saling  melengkapi,  hal  tersebut  merupakan konsep sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong sesama manusia diwajibkan dalam agama Islam. Telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an mengenai sikap tolong menolong. Hal
itu  menunjukkan  secara  fitrah  manusia  adalah  makhluk  sosial  dan  hidup  dengan bermasyarakat.  Al-qur'an  surah  Al-Maidah  ayat  2  telah  mengatur  manusia  untuk berperilaku tolong tolong terhadap sesama manusia.
اوُنَواَعَتَو ىَلَع ِّ رِبْلا ِّ ىَوْقَّتلاَو ِّۖ َِّلَو اوُنَواَعَت ىَلَع ِِّمْثِ ْلْا ِِّناَوْدُعْلاَو ِّۚ اوُقَّتاَو ََِّّاللّ ِّۖ َِّّنِإ ََِّّاللّ ُِّديِدَش ِِّباَقِعْلا
Terjemahan  :  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa-Nya. 1 maksud  dari  ayat  tersebut, manusia diciptakan Allah swt. berdasarkan minat dan niatnya. Minat dan niat tersebut tidak lain  adalah  supaya  manusia  mampu  menjalin  hubungan  sesama  manusia  dengan  baik. Hubungan  antar  manusia  dimaksudkan  agar  manusia  dapat  mewujudkannya  dengan perilaku  tolong  -  menolong  dan  saling  membutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Tetapi  kondisi  sosial  pada  saat  ini  memperlihatkan  terjadinya  penyimpangan  perilaku seperti tidak terealisasinya minat dan niat pada manusia. Bahkan hubungan sosial sesama manusia  dalam  tolong  menolong  bukan  lagi  saling  menguntungkan  tetapi  mengambil kesempatan untuk menguntungkan pribadi sendiri.
Salah  satu  faktor  yang  mendorong  tingkah  laku  semacam  itu  ialah  ingin mendapatkan  kepuasan  dalam  kebutuhan  jasmani  bagi  diri  sendiri.  Sehingga  hubungan sosial  menjadi  kesempatan  sebagai  pemuas  keinginan  individu  tanpa  memperdulikan individu lain. Supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku maka munculah peraturan yang membatasi penyimpangan pada perilaku manusia dalam hubungan sosial, peraturan dalam hal  ini  dinamakan  'muamalat'.  Muamalat  mengatur  perilaku  hubungan  sosial  sesama manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  mengatur  sesuatu  yang  mempunyai kegunaan  dengan  cara-cara  tertentu.  Misalnya,  berkenaan  dengan  hutang  piutang  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  hidup  manusia.    Hutang  piutang  merupakan  memberikan benda  maupun  barang  kepada  orang  lain. 2 Setiap  peristiwa  yang  berkenaan  dengan perniagaan  maka  sudah  pasti  melalui  proses  aqad.  Hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm.  141.
2 Chairuman  Pasaribu  dan  Suharwadi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1994), hlm. 136.
perbuatan  dari  dua  orang  atau  lebih  yang  dilakukan  dengan  sengaja  atas  dasar  keridhoan masing-masing. 3 Oleh  karena  itu,  memberikan  hutang  kepada  orang  lain  hendaknya dengan  niatan  ikhlas  dan  ridho  untuk  menolong  sesama  manusia  tanpa  harapan  dapat mengambil  keuntungan  tambahan.  Penelitian  oleh  Abu  Umar  Faruq  Ahmad  pada  tahun 2007  mengenai  tambahan  pengembalian  hutang  piutang  yang  menjelaskan  bahwa  kaum modernis  telah  membiasakan  praktik  riba  dalam  memberikan  pinjaman  terutama  pada unsur  kelembagaan,  seperti  pada  lembaga  bank  konvensional.  Namun,  segala  bentuk  riba tersebut dihindari dalam sistem perbankan syariah. Menurutnya, prinsip-prinsip riba sangat tidak  cocok  diterapkan  dalam  bidang  ekonomi  karena  Allah  telah  melarang  untuk mengambil  bunga  yang  menyebabkan  penderitaan  pihak  lain  dan  menimbulkan ketidakadilan. 4
Kemudian  terdapat  perbedaan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zairani,  Aini Nur Hajjar dan Rosemaliza tahun 2016, menghasilkan temuan meningkatnya hutang rumah tangga,  temuannya  menunjukkan  bahwa  hutang  seharusnya  hanya  boleh  dilakukan  untuk kebutuhan  darurat    dimana  jika  tak  ada  hutang  akan  menyebabkan  kesulitan  untuk  orang yang membutuhkan. Menurutnya, mengakuisisi hutang dengan bertujuan untuk menambah keuangan  rumah  tangga  dan  hiasan  masih  diperbolehkan  tetapi  tidak  dianjurkan. 5 Penelitian tersebut diperkuat oleh  penelitian oleh Auwal Adam Saad dan Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi tahun 2019,  hutang atau pinjaman dibolehkan untuk tindakan dalam kasus  kebutuhan  darutat  atau  sangat  mendesak  saja.  Model  muqassah  dalam  bank  Islam memungkinkan  orang  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  dengan  membayar tanpa beban bunga yang substansial. Karena perspektif Islam dalam mengatasi masalah kas keuangan harus dilakukan secara tanggung jawab serta patuh kepada hukum Islam. 6 Ketiga penelitian  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  temuan  pada  penelitian  ini,  penelitian  ini menggunakan  penelitian  lapangan  di  sebuah  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Jepara.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  praktik  kebiasaan  hutang  piutang  yang
3 Stephen  W  Little  John, Theories  of  Human  Communication.  Albuquerque (Ney  Mexico:  Wadsworth Publishing Company, 1996), hlm.46.
4 Abu Umar Faruq Ahmad dan M Kabr Hasan, Riba and Islamic Banking (Journal of Islamic Economics, Banking And Finance , 2007), hlm. 1-33.
5 Zairani Zainol dkk, Exploring the Concept of Debt from the Perspekticve of the Objectives of the Shariah (International Journal of Economics and Financial Issues 6 (S7), 2016), hlm. 304-312.
6 Awwal Adam Saad dan Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market (International journal of management applied research, 2019), hlm. 297-306.
dilakukan  oleh  mayoritas  warga  desa  Daren.  Bukan  hanya  menjadi  kebiasaan,  tetapi praktik  tersebut  juga  dijadikan  modal  usaha  oleh  beberapa  warga  dan  tambahan  dari pengembalian hutang sebagai hasil pendapatan.
Seseorang dapat melakukan perilaku hutang piutang jika orang tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan  yang  telah  berlaku  dan  disepakati  sebagai  syarat  terbentuknya peristiwa  hutang  piutang.  Sunnat  hukumnya  apabila  hutang  diberikan  kepada  seseorang atas  dasar  kerelaan, tetapi akan  menjadi wajib  hukumnya apabila  diberikan  kepada  orang yang  sangat  membutuhkan  bantuan  atau  terlantar.  Agar  terbentuknya  hutang-piutang  ada syarat-syarat dan beberapa rukun hutang piutang yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah ijab qabul, ada pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangkan (berpiutang) dan ada barang  yang  dihutangkan.  Ijab  qabul  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai suatu  aqad  dalam  hutang  piutang.  Ucapan  yang  biasanya  diucapkan  oleh  pihak  yang memberiِّ hutangِّ ialahِّ “sayaِّ memberikanِّ hutangِّ iniِّ kepadaِّ saudara”ِّ danِّ jawabanِّ dariِّ pihakِّyangِّberhutangِّialahِّ“sayaِّmengakuِّberhutangِّiniِّkepadaِّsaudara”.ِّUcapanِّtersebutِّ diperlukan ketika pelaksaan hutang piutang. Adapun syarat-syarat dari kedua belah pihak yang berhutang ialah berakal, berdasarkan kehendak para pihak, bukan orang yang boros, dan  baliq.  Syarat-syarat  tersebut  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  sebagai  bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan hak dan kewajibannya. 7
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kecenderungan  masyarakat  dalam membiasakan perilaku hutang piuang sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan dan menjadi tradisi pada kehidupan sosial masyarakat desa Daren. Di sisi lain pihak yang memberikan  hutang  mendapat  keuntungan  sedangkan  pihak  yang  berhutang  80%  tidak mendapatkan  keuntungan,  hanya  saja  mereka  mendapatkan  pertolongan  ketika  situasi mendesak.  Akan  tetapi,  ketika  mengembalikan  hutang  mereka  harus  mampu  membayar hutang dengan kelebihan uang dari hutang tersebut.

## B. Pembahasan

## 1. Faktor Ketergantungan Perilaku Utang Piutang
Perilaku  hutang  piutang  menjadi  hal  yang  telah  dianggap  wajar  sehingga  menjadi kebiasaan  dilakukan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti
7 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), hlm. 163.
menemukan  data  yang  berkaitan  dengan  hutang  piutang  yang  berdampak  pada keharmonisan  hubungan  sosial.  Dan  beberapa  orang  di  desa  Daren  juga  memiliki  modal usaha memutarkan modal barang maupun uang untuk dihutangkan kepada masyarakat baik masyarakat  setempat  maupun  masyarakat  dari  luar  wilayah  desa  Daren.  Sampai  saat  ini belum  ada  kasus  mengenai  sengketa  hutang  piutang  yang  dilaporkan  pada  pihak kepolisian,  tetapi  telah  terjadi  peristiwa  seseorang  yang  telah  di  nikahi  karena  kehidupan pihak  keluarga  yang  berhutang  sangat  terbebani  dengan  pelunasan  tumpukan  hutang sehingga  pihak  yang  berhutang  menikahkan  seorang  anaknya  dengan  pihak  yang menghutangkan.
Kehidupan  sosial  bermasyarakat  lebih  cenderung  menjalani  suatu  hal  yang  sudah menjadi  sebuah  adat  kebiasaan.  Adat  kebiasan  berupa  suatu  hal  yang  dikenal  kemudian dilakukan  oleh  masyarat  dengan  perbuatan  dan  perkataan.  Ketika  menolong  seseorang sebaiknya  perlu  mempertimbangkan  bahwa  memberikan  bantuan  bukanlah  kesempatan untuk  mencari  keuntungan  dan  sekedar  meringankan  kebutuhan  orang  lain  tanpa mengharap  akan  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  lebih  besar. 8 Agar  terhindar  dari perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kehendak  Allah  maka  jika  menolong  atau  memberi bantuan  janganlah  mengikatkan  tambahan  saat  pengembalian.  Bentuk  tolong  menolong memberikan  bantuan  dapat  berupa  memberikan  hutang  kepada  seseorang  yang  terlantar atau  sangat  membutuhkan  pertolongan.  Dan  menghutangkan  barang  kepada  orang  lain hendaknya  tidak  menimbulkan  beban  tambahan  yang  berat  ketika  pengembalian.  Agama Islam  telah  memperingatkan  kepada  setiap  muslim  supaya  memiliki  semangat  dan  etos kerja  yang  tinggi  sehingga  tidak  menjadikan  berhutang  sebagai  cara  menutupi  keperluan hidup. Setiap memiliki takdir yang dapat ia rubah, jika ia benar-benar bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras yang  ia  lakukan.  Dengan  membiasakan  sikap  kerja  keras  akan  memperkikis  rasa ketergantungan  untuk  berhutang.  Dan  hidup  menjadi  lebih  tenang  dan  nyaman  ketika mampu merubah sikap untuk tidak membiasakan diri mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari lewat praktik berhutang.
Penelitian  yangِّ dilakukanِّ olehِّ Khumediِّ Ja’farِّ dalamِّ bukunyaِّ yangِّ berjudulِّ Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan adanya faktor yang mendorong seseoang
8 Gemala Dewi, SH.,LL.M, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Kencana. Jakarta : Perdana Media Group. 2007), hlm. 48.
untuk  melakukan  peristiwa  hutang  piutang.  Kebutuhan  ekonomi  yang  darurat  menuntut seseorang  untuk  berhutang  menjadi  solusi  utama  saat  keadaan  mendesak.  Apabila  hal tersebut  sering  dilakukan  maka  akan  membangkitkan  rasa  ketergantungan  atau  kebiasaan berhutang  sehingga  apabila  hutangnya  telah  mampu  dilunasi  akan  timbul  rasa  ingin berhutang  kembali.  Selain  itu,  kegiatan  berjudi  juga  menimbulkan  kecanduan  berhutang, jika kalah ia harus membayar kekalahannya tetapi jika ia tak mampu membayar maka akan menjadi hutang baginya. Tidak sekedar itu yang menyebabkan seseorang berhutang, pada umumnya seseorang berhutang karena ingin terlihat mewah dengan mencukupi kebutuhan yang ia inginkan agar lekas tercapai. 9
Apabila pada awal aqad telah menyepakati mengenai pelunasan hutang, jika pihak yang  berhutang  memiliki  kehendak  memberikan  tambahan  saat  pelunasan  hutang  dan bukan  termasuk  bagian  perjanjian  sebelumnya  maka  tambahan  tersebut  hukumnya  halal bagi  orang  yang  memberikan  hutang.  Namun,  jika  tambahan  atas  pelunasan  hutang  atas dasar  kehendak  yang  menghutangkan  dan  menjadi  bagian  dari  perjanjian  pada  awal  aqad maka  tambahan  tersebut  hukumnya  tidak  boleh  sehingga  tambahan  tersebut  tidak  halal diambil  oleh  orang  yang  menghutangkan.  Adapula  faktor  yang  menyebabkan  pihak  yang menghutangkan  mengharapkan  keuntungan  atau  manfaat  dari  harta  yang  telah  di hutangkan  kepada  orang  lain.  Hal  semacam  itu  akan  menimbulkan  rasa  malas  untuk mencari  nafkah.  Ia  menjadi  kehilangan  semangat  untuk  bekerja  keras,  karena  ia mempunyai prinsip memutarkan modal uangnya sebagai pendapatan. Pendapatan tersebut merupakan  buah  dari  hasil  uang  tambahan  yang  diperoleh  saat  menghutangkan  uang kepada  orang  lain.  Perilaku  tersebut  termasuk  salah  satu  bentuk  riba.  Menurut  suhendi, orang  yang  memakan  riba  bisa  menimbulkan  peristiwa  sosial  yang  tidak  baik,  terlebih terhadap  sesama  manusia  dengan  cara  memberikan  hutang  dan  memperkeruh  faidah  dari menghutangkan  sesuatu  kepada  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  riba  lebih  cenderung membebankan  orang  miskin  yang  membutuhkan  pertolongan  daripada  memberikan pertolongannya yang semestinya. 10
9 Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.172.
10 Mathews B & A Miles dan Michael Hubermans, Analisis Data Kualitatif, Buku sumber Tentang Metode- Metode Baru,Penerjemah Tjetjep Rohendi, Rohidi (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 234.
Dari  hasil  analisis  data  wawancara  menunjukkan  bahwa  rata-rata  dari  masyarakat desa  Daren  melakukan  praktik  hutang  piutang  dengan  kesepakatan  menambahkan  uang kelebihan sebesar 5% dari jumlah uang yang dihutang. 11 Dan apabila pihak yang berhutang tidak  mampu  membayarnya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  maka  kelebihan uang  atau  bunga  tersebut  harus  menjadi  hutang  yang  berikutnya.  Dari  penjelesan  diatas telah  menunjukkan  bahwa  masyarakat  sekitar  membiasakan  bertindak  hutang  piutang sesuai  adat  keiasaan  berdasarkan  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  agar  segera tercukupi.  Terutama  bagi  mereka  yang  telah  berumur  tua  dan  bekerja  sebagai  petani maupun pedagang.

## 2. Hutang Piutang Sebagai Adat Kebiasaan Masyarakat
Suatu  benda  maupun  barang  yang  dihutangkan  memiliki  jangka  waktu  untuk melunasinya. Oleh karena itu, perlu mengambil perkiraan atas kemampuan pengembalian oleh pihak yang berhutang. Perkiraan akan lebih baik apabila memperkirakan dengan cara memperhatikan  kehidupan  ekonomi  calon  penghutang.  Dapat  pula  dilihat  dari  berbagai keperluan  mendesak  yang  dibutuhkan.  Selain  itu  dapat  pula  dilihat  dari  hasil  yang diperoleh  dari  pendapatan  keluarga  calon  penghutang.  Setelah  itu,  pihak  yang menghutangkan  membandingkan  perkiraan  tersebut  dengan  banyaknya  jumlah  benda mapun  uang  yang  akan  dihutangkan.  Perkiraan  tersebut  sangat  penting  karena  bertujuan agar  calon  penghutang  tidak  merasa  terlalu  terbebani  atas  uang  yang  ia  hutang,  dengan begitu  ia  akan  mampu  untuk  melunasinya  tanpa  kendala  yang  memberatkan  dan pelunasannya dapat terpenuhi. 12
Tindakan hutang piutang perlu adanya tata krama dalam pelaksanaannya.  Menurut hendi suhendi, nilai sopan santun dalam praktik hutang piutang ialah yang petama, adanya tulisan  dari  pihak  yang  memberikan  hutang  dengan  dua  laki-laki  sebagai  saksi  atau seorang  laki-laki  sebagai  saksi  dan  dua  perempuan  sebagai  saksi  kemudian  tulisan  itu harus  ditulis  dikertas  yang  bermaterai.  Yang  kedua,  meminjam  hutang  hendaknya  ketika dalam  keadaan  yang  sangat  mendesak  dan  ada  suatu  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi secepatnya,  saat  meminjam  harus  disertai  niat  dalam  hati  untuk  berusaha  melunasinya. Ketiga,  pihak  yang  menghutangkan  sebaiknya  berniat  membantu  meringankan  beban kepada  orang  yang  berhutang.  Selain  itu,  bagi  pihak  yang  berhutang  apabila  telah
11 Hasil wawancara dengan bapak Oni pada tanggal 18 Maret 2020
12 Robert K.Y, Studi Kasus (Jakarta : Penerbit Rajawali, 2001), hlm. 120.
memiliki  uang  untuk  mengembalikannya  maka  segera  melunasi  hutangnya,  karena menunda atau sengaja lupa dengan pembayaran hutang termasuk perbuatan yang zalim. 13 Adapun solusi Islam bagi seseorang yang belum mampu melunasi hutang ialah hendaknya hanya  hutang  pokok  yang  diambil,  hal  ini  tidak  akan  menimbulkan  perbuatan  zalim dengan  mengambil  keuntungan  dari  hasil  hutang  pokok.  Jika  orang  berhutang  sangat keberatan  untuk  mengembalikan  hutangnya  dalam  jangka  waktu  yang  disepakati  maka perlu mempertimbangkan jangka waktu tambahan untuk melunasinya. Selain itu, dengan memperhatikan  kehidupan  ekonomi  pihak  yang  berhutang,  orang  yang  menghutangkan memiliki kehendak untuk membebaskan ia dari hutang. 14
Sebagaimana  praktik  hutang  piutang  yang  lakukan  sebagian  masyarakat  desa Daren, Nalumsari Jepara, menimbulkan beban dan kerugian bagi pihak yang memerlukan bantuan  orang  lain.  Sedangkan  bagi  pihak  yang  menghutangkan  mengambil  keuntungan tambahan  uang  dari  hasik    pihak  yang  berhutang.  Dari  hasil  wawancara  dari  ibu  Bibah salah  satu  warga  desa  Daren,  mengatakan  bahwa  "tambahan  bayar  hutang  kuwi  saking mbah-mbah  jaman  mbiyen,  turun  temurun  nganti  saiki,  kuwi  sampun  dados  syarat hutangpiutang  warga  daren"  (Kelebihan/tambahan  saat  pembayaran  hutang  sudah  terjadi sejak  nenek  moyang  zaman  dahulu  dan  turun  temurun  hingga  saat  ini,  hal  semacam  itu merupakan syarat hutang-piutang masyarakat desa Daren). 15
Di  sisi  lain,  terjadi  dampak  atas  perilaku  kebiasaan  hutangpiutang  yang  saat  ini menjadi  tradisi.  Terutama  menimbulkan  rasa  ketidakharmonisan  bertetangga.  Sehingga terjadi  rasa  tidak  nyaman  dan  ketentraman  jiiwa  bagi  pihak  yang  berhutang  sangat terganggu  bahkan  menimbulkan  tekanan  bathin.  Tak  hanya  pihak  yang  berhutang  yang dirugikan, tetapi pihak yang menghutangkan bisa mengalami kerugian apabila pihak yang berhutang  tidak  mampu  membayarnya.  Pihak  yang  menghutangkan  akan  merasa  rugi karena  modal  usahanya  tidak  bisa  berputar.  Hal  semacam  itu  menyebabkan  pihak  yang berhutang harus mampu membayar dengan tambahan pembayaran hutang alias bunga. 16 Jika suasana sosial masyarakat anggotanya banyak yang menjadi korban riba, maka orang kaya  akan  bertambah  kaya  dari  hasil  uang  riba,  sedangkan  yang  miskin  akan  semakin
13 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.
14 Arif Munandar Riswanto, Buku Pintar Islam , (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 98.
15 Wawancara ibu Bibah pada tanggal 16 Maret 2020
16 Wawancara ibu Bibah pada tanggal 16 Maret 2020
miskin  dan  menderita.  Dalam  waktu  yang  singkat  hal  tersebut  dapat  menimbulkan kerusakan  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi.  Dapat  dikatakan  aktifitas  riba  tersebut termasuk  tindakan  pemerasan  kepada  sesame  manusia.  Oleh  sebab  itu,  Allah  Swt melarang  dilakukannya  riba  karena  termasuk  suatu  perbuatan  kebathilan.  Harta  yang diperoleh    dari  perbuatan  kebathilan  niscaya  tak  akan  membawa  keberkahan  maupun kebaikan.
Penjelasan larangan riba telah diperingatkan dalam al-Qur’anِّSurahِّ(2)ِّAl-Baqarah ayatِّ 276ِّ yangِّ berbumyiِّ :ِّ ‘’ِّ Allahِّ hapuskanِّ ribaِّ danِّ Iaِّ sebutkanِّ derma-derma’’.ِّ Penafsiran  dari  bunyi  ayat  tersebut  ialah  seseorang  mendapati  riba  dengan  alasan menginginkan  kekayaan,  sebab  kekayaan  akan  membawa  kesenangan,  rasa  mulia  dan merasa dihormati bagi ia yang memakan riba. Akan tetapi kenyataanya begitu berlawanan. Yang  didapat  oleh  pemakan  riba  tentu  akan  dibenci  dan  dimusuhi  oleh  orang-orang sekitarnya  sehingga  ia  menjadi  tak  terhormat.  Allah  memberikan  ancaman  bagi  orang pemakan  riba.  Ancaman  yang  paling  keras  adalah  sebagai  para  penghuni  neraka  dan mereka  kekal  didalamnya. 17 Dari  ayat  diatas  bermakna  larangan  riba  bagi  orang  yang mewujudkanِّ ribaِّ dalamِّ kenyataan.ِّ Terlebihِّ melakukanِّ ribaِّ nasi’ahِّ merupakanِّ haramِّ hukumnya,  sebab  sangat  merugikan  orang  yang  menjadi  korban  riba  dan  juga  merusak kehidupan masyarakat lainnya.
Dalam  buku  Hukum  Islam  yang  ditulis  oleh  R.  Abdul  Djamali ada  empat macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu.
1) Riba  fadhli,  merupakan  pertukaran  dari  dua  barang  yang  tak  sama  tetapi sejenis.
2) Riba  qardhi,  merupakan memberikan  keuntungan  bagi  yang meminjamkan sebagai syarat untuk meminjam.
3) Riba jad, ,merupakan berpisahnya dari tempat terjadinya aqad sebelum  hak milik yang dilaksanakan telah beralih.
4) Ribaِّnasa’,ِّmerupakanِّmenukarkan barang yang disyaratkan terlambat dari salah satu barang. 18
Empat jenis riba diatas tidak diperbolehkan oleh agama Islam dalam kegiatan sosial ekonomi. Ribat dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan rasa tidak tentram.
17 Sulemang L, Hukum Riba Dalam Perspetif Hadis Jabir ra (Jurnal Al-‘Adlِّ(8)ِّ1. 2015), hlm. 156.
18 R. Abdul djamali, Hukum Islam ( Bandung : CV.Mandar Maju, 2002), hlm. 170.
Bahkan  dapat  memunculkan  kesengsaraan  pada  salah  satu  pihak.  Adapun  adat  dalam hutang  piutang  yang  sangat  membawa  kesengsaraan  dalam  bermasyarakat,  lazimnya  di sebut dengan bunga berbunga. Syarat riba yang diterapkan pada hutang-piutang ini apabila tidak  mampu  membayar  hutang  dalam  waktu  yang  disepakati  maka  akan  muncul kesepakatan baru yang juga ditentukan dengan jangka waktu pembayaran hutang sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan kepada si penghutang juga bertambah banyak. Tidak hanya  jumlah  uang  yang  bertambah  tetapi  jumlah  bunga  pengembakian  hutang  juga bertambah.  Apabila  tindakan  tersebut  terbiasa  dilakukan  oleh  masyarakat  akan memunculkan suatu adat kebiasaan yang sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.
Macamِّribaِّsepertiِّituِّmerupakanِّribaِّnasi’ah,ِّdalamِّperwujudannyaِّribaِّnasi’ahِّ dilarang  oleh  Allah  SWT.  Karena  apabila  menjadi  suatu  kebiasaan  akan  menyebabkan dampak  yang  tidak  memprihatinkan  bagi  pihak  yang  berhutang.  Jika  terus  menerus menerima  tagihan  hutang,  banyak  orang  yang  kehabisan  hartanya  demi  membayar tumpukan tagihan tersebut. Bahkan barang-barang yang ia miliki telah habis dan dilelang sehingga tidak dapat ditebus kembali.
Dalam  praktik  hutang  piutang  terdapat  suatu  perjanjian  antara  pihak  yang berhutang  dan  pihak  yang  memberi  hutang.  Pemberian  jaminan  hutang  piutang  menjadi faktor  penguat  agar  menumbuhkan  kepercayaan  dari  pihak  yang  memberi  hutang.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  menjaga  jika  suatu  saat  terjadi  penyimpangan  dari  isi  perjanjian tanpa  pembayaran  pihak  berhutang,  maka  jaminan  itu  sebagai  pelunas.  Dilihat  dari sifatnya,  bentuk  jaminan  hutang  piutang  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  jaminan  barang  dan jaminan orang.
Jaminan  barang  merupakan  suatu  benda  atau  barang  yang  mengkukuhkan  rasa saling percaya sebagai jaminan hutang. Jaminan berupa barang tersebut dapat di uangkan apabila  tidak  dapat  membayar  hutang  dengan  harga  yang  berlaku  sesuai  pasaran  umum. Adanya  rukun-rukun  jaminan  barang  dengan  tujuan  agar  menumbuhkan  rasa  percaya terhadap jaminan barang, diantaranya sebagai berikut :
a. Ucapan  pernyataan    hendaknya  tegas  ketika  pelaksanaan  serah  terima  barang  dari kedua belah pihak.
b. Mensyaratkan  bagi  kedua  belah  pihak  sebagai  ahli  tasharruf  (berhak  menjual belikan hartanya).
c. Menjaminkan  barang  harus  harus  menggunakan  benda  yang  dapat  dijual  dengan syarat keadaan barang tersebut tidak mudah rusak setelah berlangsungya perjanjian hutang piutang.
d. Syarat hutang dengan keadaannya yang telah tetap (dapat berlangsung). 19
Barang  tidak  dijualbelikan  ataupun  di  pindah  tangankan  selama  barang  yang dijaminkan ada ditangan pihak yang berhutang, kecuali atas ijin dari pihak yang  memberi hutang.  Dan  jika  terjadi  kerusakan  pada  barang  yang  telah  dijaminkan  atau  hilang, pembawa jaminan tersebut tidak diwajibkan untuk mengganti karena sebagai barang yang dijaminkan perlu adanya rasa saling percaya.
Selain  jaminan  barang  ada  pula  jaminan  orang.  Secara  umum,  jaminan  orang dikenal  dengan    "dhaman".  Dhaman  adalah  penanggung  hutang  atau  orang  yang  di  ikut sertakan  sebagai  jaminan  hutang  seseorang.  Jaminan  orang  bermaksud  menjamin  hutang seseorang.  Dengan  kata  lain,  penjamin  hutang  seseorang  akan  menanggung  pelunasan pengembalian hutang apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar dalam waktu sesuai  perjanjian.  Agar  timbul  kepercayaan  dalam  pelaksanaan  hutang  piutang  dengan jaminan  orang,  maka  perlu  adanya  pemenuhan  rukun  dan  beberapa  syarat  yang  telah  di tetapkan oleh agama Islam. Rukun dan syarat-syarat jaminan orang yaitu :
a. Yang  menjamin,  harus  sudah  baliq,  berakal,  tidak  mubazir  dan  atas  kehendak sendiri.
b. Yang memberikan hutang wajib diketahui oleh penjamin.
c. Adanya penjamin wajib diketahui oleh pihak yang berhutang.
d. Jaminan orang, harus diketahui keadaannya dan sifatnya tetap (tidak sementara atau berubah).
e. Lafaz  (kalimat)  jaminan,  diharuskan  memiliki  makna  jaminannya  dan  tidak menggantungkan terhadap sesuatu yang masih sementara.
Jika  rukun  dan  syarat  jaminan  tak  terpenuhi  maka  jaminan  tersebut  belum  dapat dikatakan  sah.  Dengan  demikian,  apabila  belum  memututuskan  terlibatnya  seseorang dalam  jaminan  hutang  sebaiknya  perlu  mengetahui  terlebih  dahulu  rukun  dan  syarat
19 Dwi Isnaini , Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik , (Jurnal Ekonomi Islam (2), 2019), hlm. 36-49.
jaminan  hutang  piutang.  Karena  pertimbangan  tersebut  dapat  mengurangi  risiko  yang terjadi di hari berikutnya. 20
Menurut bapak Oni, salah satu warga asli desa Daren mengatakan bahwa mayoritas masyarakat dari dulu hingga sekarang masih melakukan kebiasaan hutang piutang tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Jadi  peristiwa  hutang  piutang    menjadi kebiasaan masyarakat sebagai sarana untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  sedang  mendesak.  Meskipun  mereka  harus  mau membayar kelebihan sebesar 5% dari uang yang dihutang. 21 Pandangan hukum Islam yang berlaku di desa Daren melarang tindakan hutang piutang dengan kelebihannya, walaupun dari kedua pihak telah ikhlas namun tetap saja ada unsur riba di dalamnya sehingga saling merugikan bagi kedua belah pihak.

## C. Simpulan
Masyarakat  desa  Daren  menyikapi  adanya  tambahan  saat  pembayaran  merupakan suatu  hal  yang  wajar  dan  biasa  saja.  Mereka  menganggap  bahwa  hal  tersebut  merupakan tradisi  dari  nenek  moyang  dahulu  dan  terjadi  secara  turun-menurun.  Dalam  syariat  Islam melarang  kebiasaan  tradisi  hutang  piutang  dengan  mensyaratkan  ada  kelebihan  saat pengembalian  hutang  agar  tidak  adanya  pihak  yang  terzhalimi  dan  menzhalimi.  Syarat hutang piutang yang dilakukan sebagian masyarakat desa daren dengan memberikan/menerima  tambahan  saat  pembayaran  dalam  konsep  fiqih  muamalah merupakan riba Qardh. Riba dalam praktik hutang-piutang dapat menimbulkan kerusakan kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  menciptakan  kesengsaraan  bagi  korban  riba. Dan  pandangan  Islam  memperingatkan  untuk  tidak  melakukan  riba  dalam  aktivitas ekomomi.  Hal  itu  dapat  ditunjukkan  bahwa  pihak  yang  berhutang  diharuskan  mampu membayar  tambahan  uang  sebesar  5%  dari  jumlah  uang  yang  dihutang,  jika  tak  mampu membayarnya  yang  terjadi  bunga  dari  hutang  tersebut  menjadi  hutang  yang  berikutnya. Melunasi  hutang  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  segera  bayar.  Menunda  waktu  untuk mengembalikan  hutang  hukumnya  adalah  haram  dalam  agama  Islam.  Namun  ada pengecualian  bagi  orang  yang  benar-benar  belum  mampu  melunasi  hutang  pada  jangka waktu  tertentu,  maka  bagi  dirinya  tindakan  menunda  membayar  hutang  hukumnya  tidak
20 R. Abdul Djamali , Hukum Islam (Bandung : Mandar Maju 2002), hlm. 170.
21 Wawancara bapak  Oni pada tanggal 18 Maret 2020
haram.  Selain  itu,  jika  dirinya  sudah  mampu  untuk  membayarnya  namun  belum  bisa digunakan  untuk  melunasi  hutang  dengan  alasan  tertentu  yang  dibenarkan  agama,  maka menunda pembayaran hutang tidak haram baginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Umar Faruq Ahmad dan M Kabr Hasan. Riba and Islamic Banking . Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. 2007.
Al-Fauzan, Shaleh. Fiqh Sehari-Hari . Jakarta: Gema Insani. 2005. Awwal Adam Saad,  Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi. Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market . International journal of management applied research. Vol.6. No.4. 2019.
Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam   Islam .  Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya . Surabaya: Duta Ilmu. 2005.
Djamali, R. Abdul. Hukum Islam. Bandung : CV.Mandar Maju. 2002.
Gemala Dewi, SH.,LL.M. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia . Kencana. Jakarta  : Perdana Media Group. 2007.
Haroen MA, H. Nasrun. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
Humaidy, Ahmad. Bom Dahsyat Guncang Palembang . Palembang. 2008.
Isnaini Dwi. Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik . 2019.
Khumedi Ja'far. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Bandar Lampung: IAIN   Raden Intan Lampung. 2015.
Little John, Stephen W. Theories of Human Communication . Albuquerque, Ney Mexico: Wadsworth Publishing Company Jurnal Ekonomi Islam (2) 36-49. 1996.
Miles, Mathews B & A. Michael Hubermans. Analisis Data Kualitatif,
Bukusumber Tentan Metode-Metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi, Rohidi. Jakarta : UI Press. 1992.
Riswanto, Arif Munandar. Buku Pintar Islam . Bandung: Mizan Pustaka. 2010. Suhendi, hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Sulemang L. Hukum Riba Dalam Perspetif Hadis Jabir ra . Jurnal Al-‘Adlِّ(8)ِّ 1 : 156- 171. 2015.
Yin, Robert K. Studi Kasus. Jakarta : Penerbit Rajawali. 2001.
Y. Sonafist. Utang Piutang Dalam Perspektif Islam . Jurnal Islamika (15)113-  124. 2015.
Zairani Zainol, Aini Nur Hajjah Khairol Nizam,Rosemaliza Ab Rashid. Exploring the Concept of Debt from the Perspekticve of the Objectives of the
Shariah . International Journal of Economics and Financial Issues 6 (S7). 2016.