## Pendahuluan
Memasuki  era  reformasi  politik, kemer dekaan    berekspresi  dan  demo- kratisasi  komunikasi,    selalu  mewar nai blantika retorika  elite kekuasaan negara, elite politik,  pemilik modal dan pemegang otoritas  sosial  –  budaya  di  masyarakat. Tetapi  demokrasi  seringkali  ditafsirkan kebebasan  dalam  konteks    integralistik untuk  kepentingan  kelompok  dan  tidak menghiraukan  keberadaan  entitas  lain yang  ada  dalam  masyarakat.    Padahal, sesungguhnya    demokrasi  mengandung keberadaban  dan  keteraturan      dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki tujuan sangat mulia  dalam menjalankan pemerintahan. Demokratisasi    dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuntut kebebasan  pers  dalam  pemberitaan. Lepas dari tekanan  pihak yang berkuasa secara  sosial-budaya,    politik  maupun ekonomi.  Dalam  pandangan  Urofsky (2001:2)  tentang  pemerintahan  negara –  negara  maju  yang  ideal  dan  dapat menyejahterakan  rakyatnya,  pengertian demokrasi  adalah  “  sebuah      sistem yang  terus  tumbuh  dan  berkembang untuk    menjalankan    pemerintahan yang    berpihak  kepada  kepentingan publik sebagai pihak yang harus dilayani lebih  baik”.  Artinya  demokrasi  dalam pemerintahan  mengikuti tuntutan jaman namun tetap berpijak kepada pelayanan

## Media Massa,  Pemerintah dan Pemilik Modal

## Eko Harry Susanto

## FIKOM, Universitas Tarumanagara

## Abstrak
Demokratisasi dalam komunikasi,  merupakan titik tolak  media massa dalam mendorong tercapainya masyarakat informasi yang sejahtera.  Namun persoalannya,  tidak mudah membangun demokrasi  yang ideal. Sebab   sejumlah kalangan di tubuh pemerintahan masih mengedepankan kekuasaan dalam menyikapi  pesan – pesan yang disampaikan oleh media. Di sisi lain, masih ada pemilik modal  yang menafsirkan bahwa  demokrasi identik dengan kebebasan bertindak yang merugikan bisnis yang dijalankan.  Namun hambatan  demokrasi  yang  dikaitkan  dengan  transparansi  pemberitaan    bisa  saja muncul dari masyarakat yang  lebih menyukai ketertutupan akibat jargon  masa lalu tentang harmoni dan keselarasan.

## Kata Kunci : Media massa, kekuasaan pemerintah dan pemilik modal

## Abstract
Democratization of communication, is the starting point of mass media in promoting the achievement of a prosperous information society. But the problem, is not easy to build a democratic ideal. Because a number of people within the government still puts power in response to the message - the message conveyed by the media. On the other hand, there  are  still  investors  who  interpret  that  identic  democracy  with  freedom  of  action which  is  detrimental  to  the  business  is  run.  But  democracy  barriers  associated  with reporting transparency could have emerged from people who prefer introversion past due jargon about harmony and alignment.

## Keywords: mass media, the government and the power of capital owners
kepada publik yang baik.
Secara  umum,    untuk  menjalankan pemerintahan  demokratis    yang  adil dan  makmur,  terdapat  11  prinsip untuk    memahami  dan  mempraktekkan demokrasi  secara  nyata  dalam  peme- rintahan,  yaitu : (1)  pemerintahan yang berdasarkan  pada    konstitusi,  (2)  pemi- lihan  umum  yang    dilaksanakan  secara demokratis,  (3)  keberadaan    peme- rintahan  lokal  yang  kuat    didukung oleh  potensi  setempat    yang  memadai dan  dapat  dipakai  sebagai  fondasi pembiayaan,  (4)  pembuatan  undang  – undang    yang  berpihak  kepada  rakyat sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada  rakyat  yang  memilih  (5)  sistem peradilan  yang  independen  dan  bebas dari tekanan pihak manapun.
Selain itu  aspek lain yang diperlukan dalam  menjalankan    pemerintahan adalah    adalah    (6)  kekuasaan  lembaga kepresidenan sebagai abdi  yang bekerja keras dan sepenuh hati untuk kepentingan publik dan bukan menjadi  majikan bagi rakyat,  (7)  peran  media  yang  bebas, independen dan memiliki kemandirian (8) peran kelompok- kelompok  kepentingan yang membantu warga dalam kehidupan sosial,  ekonomi  dan  politik  ,  (9)  hak masyarakat untuk tahu terhadap berbagai masalah  kenegaraan  termasuk  kinerja pemerintahan, (10) melindungi hak – hak minoritas,  (11)  terbuka  upaya  kontrol sipil terhadap peran  militer
Semua aspek pendukung demokrasi memiliki  peran  dan  fungsi  yang bermanfaat  bagi  jalannya  pemerintahan yang ideal. Secara spesifik dalam  konteks peran media yang bebas dan independen, Anokwa,  Lin  dan  Salwen,  (2005:  5), menekankan  perlunya  peran pers yang independen dalam mendukung   demokrasi kehidupan  bernegara.  Kebebasan  pers
sejalan  dengan  kebebasan  individual, yang mencakup pula  bebas dari intervensi pihak  luar  maupun    dari  kekuasaan negara”.  Sehaluan    dengan  itu,  Blake dan  Haroldsen  (2009:79)  menegaskan, “dalam masyarakat modern, media massa merupakan  lembaga sosialisasi  pesan – pesan baik formal maupun informal yang penting  dalam  bermasyarakat”.    Untuk itu, media harus mengorganisasikan pesan yang  bermanfaat    dan  mudah  dipahami oleh  khalayak
Dengan kata lain,  media massa  me- megang  peran  penting  dalam      mendi- fusikan  jalannya  pemerintahan  yang demokratis    kepada  rakyat.  Menurut McQuail (2005:58),  “media beroperasi  di ruang  publik  sesuai  kepentingan  peng- guna, kegiatan utamanya adalah mem pro- duksi, mendistribusikan  konten simbolik, dan  partisipasi  bersifat  pro fessional, terarah serta  bebas nilai kepentingan”
Dalam  hal  ini,    yang  diperlukan adalah    media  yang    tidak  dipengaruhi oleh  berbagai  kekuatan  sosial,  ekonomi mau pun  politik    dan  lebih    menge de- pankan  transparansi    informasi  ke pada kha layak.  Pertanyaannya,  sejauh mana media massa di Indonesia  bisa ber sikap independen,  lepas  dari  pe nga  ruh    elite dalam  pemerintahan,  po li tisi  maupun para pemilik pers.
Sebab, kebebasan pers di negara maju sekalipun,  tetap  menghadapi  problem. Departemen  Kehakiman    AS  bersikeras, bahwa  penyitaan    rekaman  telpon wartawan Associated  Press (AP)  yang dilakukan  dalam penyelidikan  kebocoran data intelijen hanyalah untuk melindungi warga AS. Masalah ini menjadi polemik yg  mempertentangkan  kebebasan    pers dan  kebebasan  memperoleh  informasi dengan  keamanan  nasional.  (Kompas, 16  Mei  2013).  Sesungguhnya    Amerika
Serikat  meskipun  memiliki  peraturan tentang kebebasan informasi publik yang dituangkan dalam Freedom of Information
Act , tetapi ada batasan – batasan tertentu dalam  menangani  masalah  nasional (Susanto, 2007).

## Legalitas Kemerdekaan Pers
Secara  historis,  perbedaan  persepsi dan kepentingan masyarakat  dan media, tidak bisa  lepas dari perjalanan pers di Indonesia.  Selama  pemerintahan  Orde Baru, ada kecenderungan menggunakan paradigma  Media  Pembangunan  yang menempatkan  media  dalam  bingkai “bebas dan bertanggungjawab”. Menurut Denis  McQuail  (2005)  pendekatan teori  media  pembangunan  meliputi (1)  media  seyogyanya    menerima  dan melaksanakan  tugas  pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan  secara nasional. (2) Kebebasan media  dibatasi  sesuai  dengan  prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat, (3).  Media  perlu    memprioritaskan  isi pada  kebudayaan  dan  bahasa  nasional, (4).  Media hendaknya memprioritaskan berita  dan  informasinya  pada  negara sedang  berkembang  lainnya,  yang  erat kaitannya  secara  geografis,  kebudayan atau  politik,  (5).  Para  wartawan    dan karyawan  media  lainnya,  memiliki tanggung jawab  serta    kebebasan  dalam tugas  mengumpulkan    informasi  dan penyebarluasannya.
Selain itu, demi kepentingan tujuan pembangunan,  negara  memiliki    hak untuk  campur tangan, atau membatasi, pengope  rasian  media,    sarana  penyen- soran, subsidi,  dan  pengendalian lang- sung terhadap media. Pola media pemba- ngunan  yang  menjadikan  pers  sebagai instrumen  politik  pemerintah  yang berkuasa,  lazim diberlakukan di negara –  negara  sedang  berkembang  yang menerapkan  sensor  serta  pengendalian
pemberitaan secara ketat. Pers yang bebas akan mengancam kekuasaan pemerintah karena  cenderung  mengkritisi  berbagai kebijakan  pemerintah  yang  tidak berpihak kepada rakyat. (Jayaweera dan Amunugama, 1987).
Dalam  koridor    pers  pembangunan yang  memberikan  kebebasan  semu terhadap  jurnalis,  maka  sesungguhnya semua  informasi  yang  didifusikan oleh  media massa, telah melalui proses pengawasan  yang  berlapis,  sehingga berita  yang    munculpun  sesuai  dengan kehendak pemegang kekuasaan. Implikasinya,  berita    yang  mengungkap tentang    kegagalan  penguasa  dalam meberikan  pelayanan  publik  yang  lebih baik  tidak  akan  muncul.  Sebaliknya berbagai entitas di masyarakat yang tidak sehaluan  dengan  politik  pemerintah, akan  terus  dieksplorasi    dari  sisi  yang membahayakan negara. Dalam belenggu sensor  yang  ketat,  masyarakat  yang merasa  tidak puas kepada negara,  sulit untuk  menyuarakan  pendapatnya  di media massa.
Berpijak kepada gambaran tersebut, sebelum  reformasi  politik  di  Indonesia, kehidupan  media  massa    lebih  condong masuk  dalam  karakteristik    media pembangunan.  Namun  sejalan    dengan semangat  reformasi  kenegaraan  pada tahun  1998,  maka  kebebasan  pers diformulasikan  melalui  UU  No.40/1999 tentang Pers  dan UU No.32/2004 tentang Penyiaran    yang  menjamin  kebebasan media dengan segala konsekuensinya.
Selain itu dalam koridor transparansi informasi  yang  mendukung  kebebasan komunikasi,  maka    Undang  –  Undang No.  11  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  UU  No.  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan  kebebasan pers.
Mengingat  eksistensi    berbagai peraturan    sudah  mengarah  untuk menempatkan  media  dalam  posisi  yang independen, demokratis dan transparan, maka  pemerintah dengan  segala otoritas yang dimiliki,  harus mau memposisikan media  sebagai  institusi  bebas,    yang tidak  bisa  dipakai  sebagai  instrument politik  dalam  menjalankan  kekuasaan. Memang  pemerintah  dan  media  massa, mempunyai  hubungan    yang  signifikan karena  keduanya  memiliki  kekuatan. Namun yang  menjadi persoalan adalah, relasi antara media massa dan pemerintah tidak  selalu  berjalan  baik,  karena dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.
Dalam  perspektif  pers  bebas,
McQuail,  menetapkan  sejumlah  ciri –  ciri  yang  melekat    yang  mencakup (1)  Publikasi  seyogianya    bebas  dari penyensoran  pendahuluan  oleh  pihak ketiga,  (3)  Tindakan  penerbitan    dan pendistribusian media  sebaiknya terbuka bagi setiap  orang atau kelompok, tanpa memerlukan  ijin  atau  lisensi    yang dikeluarkan oleh penguasa (3) Kecaman terhadap  pemerintah, pejabat atau partai politik  (yang  berbeda  dari  kecaman terhadap  orang-orang  secara  pribadi, atau  pengkhianatan  dan  gangguan keamanan),  seyogyanya    tidak  dapat dipidanakan,  bahkan  setelah    terjadinya peristiwa  itu,  (4)  Seyogyanya  tidak  ada kewajiban  mempublikasikan  segala  hal di media massa  melalui kekuatan politik maupun kekuasaan modal.
Karakter lain pers bebas  adalah (5) publikasi  kesalahan  dilindungi  sama halnya  dengan  publikasi  terhadap  ke- benaran  dalam  hal  yang  berkaitan  de- ngan  opini  atau  keyakinan,  (6).  Sela- yaknya  tidak  ada  batasan  hukum    yang diberlakukan  terhadap    upaya  pengum- pulan  informasi  untuk  kepen tingan publikasi.
Di samping itu,  seyogyanya pembe- ritaan  media  massa    tidak  ada  batasan hukum yang  diberlakukan  dalam impor, ekspor, atau pengiriman dan penerimaan pesan,  di  seluruh  pelosok  negeri. Sedangkan  faktor  krusial  lain  sebagai karakter  pers  bebas    adalah  berkaitan erat  dengan  profesionalisme  praktisi media,    yaitu    wartawan  selayaknya mampu  menuntut  otonomi  profesional yang  sangat  tinggi  di  dalam  organisasi mereka.
Jika  merujuk  kepada    kebebasan berekspresi  dan  kemerdekaan  menyam- paikan pendapat, maka   dinamika media massa  di  Indonesia  pasca  reformasi politik  berjalan seiring dengan  dengan teori pers bebas.  Walaupun ada sejumlah perbedaan  dalam  aplikasi  pemberitaan maupun penyiaran.

## Menurunnya Peringkat Kebebasan Pers
Dalam  Seminar  yang  digelar School for  Broadcast  Media pada  tanggal  11 September 2006,  sejumlah praktisi media massa menilai  bahwa intervensi terhadap pemberitaan  oleh  pengusaha  maupun penguasa (pemerintah)  masih terus terjadi hingga  saat  ini.  Di  pihak  lain  Presiden Susilo  Bambang    Yudhoyono  dalam acara  buka  bersama  dengan    pemimpin redaksi  dan  wartawan,  menegaskan bahwa  kebebasan  pers dan  kebebasan rakyat melalui media massa merupakan keniscayaan  dalam transformasi menuju demokrasi. (Kompas, 12 September 2006).
Jelas ada kontradiksi antara  kondisi faktual  yang  dialami  oleh  media  massa dengan  pernyataan Presiden SBY. Tentu saja,    perbedaan  ini  tidak  bisa  dinilai sederhana  mengingat    persoalan  krusial yang dihadapi media  adalah menghadapi pemerintah  dengan  segala  sub-  ordinat kekuasaannya  untuk  mengendalikan media massa.
Berdasarkan  catatan  Surat  Kabar
Kompas  (21  Juli  2010),  peringkat kebebasan pers di Indonesia tahun 2009, menduduki  posisi  nomor  tiga    di  Asia Tenggara.  Peringkat  pertama    diduduki oleh Papua Nugini dan peringkat kedua ditempati  oleh  Timor  Leste.  Indonesia pernah  menempati  posisi  utama  dalam kebebasan  pers  di  Asia  Tenggara    pada tahun  2002.  Pada  tahun  yang  sama  di tingkat  dunia  menduduki  peringkat  57. Sedangkan  posisi tahun 2009 kebebasan pers tingkat dunia, Indonesia yang sudah berupaya  menjalankan    UU  No.40/1999 dan UU No.32/2002 masih berada pada urutan ke 101 di dunia Penurunan  peringkat  kebebasan
pers  ini,  diikuti  pula  oleh  melemahnya indeks  demokrasi.  Berdasarkan    Indeks Demokrasi  Global  (IDG)  yang  dike- luarkan Economist  Intelligence  Unit tahun 2010, Indeks Demokrasi Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 167 negara dengan skor 6,53. Peringkat ini masih di bawah  China  yang  berada  di  urutan  ke 36,  Afrika  Selatan  (ke-30),  Thailand  (ke- 57),  Papua  Nugini  (ke-59)  dan  bahkan Timor  Leste  (ke-42).  Rendahnya  IDG karena  lemahnya  variabel  demokrasi, pemilihan  umum,  pluralisme,  dan fungsi  pemerintahan  (Kompas,  12 April  20111).  Melemahnya    demokrasi merupakan  ancaman  kebebasan    pers yang  akan  berimplikasi  kepada  kualitas pemberitaan,  akibat fungsi media sebagai agen  konstruksi  sosial    masuk  dalam perangkap kekuasaan.
Jika  merujuk    variabel  demokrasi, kebebasan  pers    masih  mengalami berbagai  problem  internal      berkaitan dengan  kebijakan  institusi  media, maupun masalah eksternal berhubungan dengan  pemberitaan  yang  diasumsikan tidak  independen  dalam  bingkai masyarakat  majemuk.    Tetapi,  terkait dengan teori isi media dan realitas sosial,
maka  harapan  tertinggi    masyarakaty terhadap kebenaran realitas,   tetap  saja dilekatkan    pada  berita  dan  informasi yang didifusikan oleh  media massa kon- vensional maupun media mainstream . Karena itu,  meskipun  bermunculan media  alternatif  maupun  media  sosial baru,  yang menyampaikan pesan melalui perangkat  media  transmisi  pesan  yang didukung  teknologi  komunikasi    (Biagi, 2005: 7), tetapi media massa konvensional, meskipun      dalam  bayang  –  bayang ancaman  demokrasi,  masih  menjadi referensi    kuat  bagi  masyarakat  dalam mencari informasi yang dipercaya. Mills (1968 :32) menandaskan, kita masih belum percaya  terhadap  informasi,  sampai kita    membaca  atau  mendengarkannya dari  radio.  Sebuah  testimoni  klise  yang masih relevan dengan kondisi sekarang, di  mana  media  massa  dianggap  sebagai sarana  pembenaran  terhadap  informasi. Benar  ini  pendapat  kuno  sebelum marak  pertumbuhan  media  sosial  yang didukung  oleh  teknlogi  komunikasi, tetapi  dalam  dinamika  pemberitaan dan penyiaran di Indonesia, media kon- vensional  masih  memiliki  kekuatan  di masyarakat.
Menyangkut  kepercayaan  publik terhadap  media  sosial  yang  semakin meningkat  dan  bergerak  progresif, Presiden SBY juga membuka akun twitter untuk  mengikuti  trend  perkembangan teknologi komunikasi untuk berinteraksi dengan  massa.  Walaupun  pembukaan akun  tersebut  belum  mencerminkan munculnya  komunikasi  yang  interaktif antara pemimpin dan  rakyat.  Berdasarkan jajak  pendapat  majalah  Tempo  (  5  Mei 2013),  73 persen responden tidak percaya bahwa  akun  twitter  mempermudah SBY  berkomunikasi  dengan  publik,  22,3 persen  menyatakan    mempermudah, sisanya 3,9 persen menjawab tidak tahu. Jadi  intinya,  pemanfaatan  teknologi
untuk  berinteraksi  dengan  massa  secara demokratis  tanpa  sekat,  tetap    merujuk kepada tindakan faktual yang dilakukan oleh  pemerintah  dan  tidak  sebatas membuka  kran  informasi  dari  rakyat. Oleh sebab itu, media massa konvensional harus  menjunjung  tinggi    transparansi dan kebebasan berkomunikasi agar tetap menjadi  rujukan  masyarakat    dalam menyikapi  berbagai  hal  yang  terjadi disekelilingnya.
Sesungguhynya upaya menghambat kemerdekaan  pers    dan  kebebasan berekspresi    bukan  hanya  muncul  dari elite dalam kekuasaan negara saja, sebab masyarakat yang  masih mengunggulkan ketertutupan  dalam  budaya patronage , akibat  jerat  model  komunikasi  di  masa lalu dalam bentuk yang vertikal,  masih memiliki peran kuat untuk menghambat independensi  maupun  transparansi media.  Walaupun  tidak  bisa  diabaikan, penolakan  terhadap  kemerdekaan  pers lebih menguat karena dukungan kelom- pok  elite  di  tubuh  pemerintah  yang merasa terganggu  kekuasaannya.
Padahal,  dalam    berbagai  pemba- hasan  tentang    pelayanan  kepada publik  di  negara  dengan  tingkat  kese- jahteraan  yang  memadai,    Johnson (2003:54),  menyatakan,    pemerintah yang  demokratis,  harus  memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pesan  –  pesan  politik    yang  kritis  dari media massa.  Sebab kritik  lewat media massa mendorong terbentuknya praktek kekuasaan    yang  demokratis  dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat.  Dengan  demikian,  bukan  secara konfrontatif  melawan  kritik  media massa  yang  berupaya  menyuarakan keterbukaan informasi kepada khalayak.
Tanpa  menafikan  upaya  dari penguasa  untuk  mengendalikan  media massa, tetapi yang juga mengkhawatirkan adalah   intervensi terselubung  terhadap
pemberitaan dan penyiaran  media massa yang dilakukan oleh pemilik modal. Gejala umum tindakan menguasai pemberitaan dengan  memanfaatkan    kelemahan kepemilikan  media  dan  praktisi  media dalam  hal  finansial,  sehingga  pemilik modal dapat menitipkan berbagai berita yang dikehendaki oleh  para pengusaha.
Dalam  konteks  aplikatif,    para pemilik dana  dalam upaya menciptakan relasi  dengan  kekuasaan,  mereka menyampaikan    pesan  khusus    lewat media    dalam  bentuk  iklan  ucapan selamat kepada pejabat publik, iklan yang memberi  dukungan  terhadap  kebijakan pemerintah.  Tindakan  lain,  misalnya dengan  memanfaatkan  sejumlah    orang yang  memiliki  keunggulan    sosial maupun politik, diminta  bicara di media dengan  tujuan  menggeser  substansi masalah yang   merugikan  rakyat akibat ulah  perusahaan,      menjadi  persoalan bersama  dan  tanggungjawab  bersama. Tidak jarang,  pengusaha  yang berhasil karena  pola  –  pola  bisnis  masa  lalu, menggunakan    sejumlah  opinion  leader untuk  menyalahkan  kondisi  saat  ini, dengan  mengkomparasikan    situasi sebelumnya dalam bentuk penyampaian pesan sederhana   yang mudah dipahami masyarakat.
Cara    lain  yang  dilakukan    pemi- lik  modal  tentu    sangat  beragam, tetapi    umumnya  berujung  kepada menggunakan media untuk kepentingan pribadi  ataupun  kelompok  dan    di berbagai  media  lokal  yang  tidak didukung  oleh  fondasi  keuangan  yang memadai,  mereka  akan  terjebak  dalam aneka  kontrak  halaman,  kontrak  berita dan  berbagai    hal  yang  melemahkan independensi  maupun  transparansi pemberitaan  yang  berpihak  kepada publik.
Kondisi  tersebut,  jelas    tidak  lepas dari pengaruh kehidupan pers  di masa
lalu,  dimana    elite  politik,  penguasa pemerintah dan pemilik modal   terbiasa dalam    lingkaran  pemberitaan  yang seragam  dengan  jargon–jargon    klise dari  para  apemegang  kekuasaan negara.  Pesan–pesan  di  dalamnya  pada umumnya  mengeksplorasi    pelaksanaan kegiatan  pemerintah  dalam  sisi  mana- jemen  informasi  pemerintah  yang  me- ngung gulkan    model  komunikasi  massa tanpa  gejolak,  atau  serasi  dan    selaras seimbang. Tentu saja terlepas dari  upaya membangun komunikasi  yang seragam tersebut    dilakuan  dengan  tindakan otoritatif  dan    represif,  yang  berlin- dung di balik stabilitas keamanan untuk mendukung    pembangunan  dalam  pe- nafsiran yang integralistik.
Oleh sebab itu, pada saat  reformasi politik  bergulir  dan    membuka  peluang munculnya  pers  bebas,  maka    sejumlah entitas yang  semula memperoleh perlin- dungan ”manajemen pemberitaan pemerintah” secara istimewa, selanjutnya merasa  tidak  nyaman,    dan    berusaha secara  terus    menerus  menyuarakan pula  tuduhan  bahwa  media  maassa  di Indonesia kebablasan. Bisa saja memang ada  sejumlah  media  yang  terlampau bebas dan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik yang dipakai sebagai pedoman oleh  jurnalis  dari  berbagai  kelompok yang tidak lagi tunggal seperti pada masa sebelum reformasi.
Tetapi  bukan  berarti    transparansi informasi    yang  disuarakan  oleh  media identik  dengan  pemberitaan  yang  tidak beraturan, kebabalsan dan pemicu konflik vertikal,  antara    pemerintah  dengan rakyat, atau konflik horisontal yang terjadi di  antara  masyarakat.  Bagimanapun juga    keterbukaan  informasi    membawa membawa  berbagai  perubahan  yang signifikan  dalam  kehidupan  bernegara yang  demokratis  menuju  masyarakat informasi yang beradab.

## Simpulan
Media  mempunyai  posisi  strategis da lam mendukung demokratisasi kehidupan    berbangsa  dan  bernegara. Namun  untuk  membangun  karakter media  yang  transparan  dalam  pembe- ritaaan,  penyiaran    independen  dan bebas  dari  kepentingan  politik  maupun bisnis,  bukan  pekerjaan  yang  mudah. Mengingat hal ini diperlukan  proses yang sangat  panjang    untuk  menyesuaikan antara  etika  demokrasi  yang  substantif dengan  sejumlah  kalangan  maupun masyarakat    yang  masih  terperangkap dalam  pelembagaan  ketertutupan  dan harmonisasi pemberitaan sebagai dampak dari penggunaan media sebagai instrumen pemerintah dan politik yang berkuasa.
Dalam  konteks    kepentingan  bisnis yang  dijalankan  media,  memang  benar bahwa  media boleh menjalankan bisnis untuk  menghidupi  organisasinya  agar mampu menjadi sumber informasi yang kredibel,  tetapi  regulasi  yang  ada,  yang sudah  memberikan  kemerdekaan    dan kebebasan  berekspresi,  namun  tetap harus lebih mengedepankan kepentingan untuk  memberikan  informasi  yang bermanfaat dan faktual kepada khalayak.
Namun  persolannya,      kalaupun media  sudah    berupaya  profesional dalam  mengedepankan  idealisme  dan bisnis, tetapi secara empirik tidak mudah untuk  menjalankan  pers  bebas  untuk menuju  masyarakat  informasi.  Sebab masyarakat    pada  umumnya    masih terbelenggu  dalam    budaya  komunikasi paternalistik,    yang  memposisikan komunitas maupun  kelompok  dominan atau  yang  mempunyai  karakteristik spesifik,  melalui  kekuasaanya,  bisa mengontrol informasi.
Alhasil  pemberitaan  media    yang sudah  berusaha  semaksimal  mungkin berpijak  kepada  kaidah  jurnalistik
yang  beretika,    dan  didukung  oleh profesionalisme  wartawan,    tetap  saja sewaktu – waktu akan menuai persoalan dengan masyarakat ataupun elite dalam kekuasaan  negara,  yang  terganggu dengan  transparansi  informasi  yang disebarkjan oleh media.
Hakikatnya,  ketika  kemerdekaan pers  sudah  menjadi  rujukan  dalam menge- lola  media  tetapi    masyarakat    semakin kritis    dalam  menyikapi  kebebasan  ber- ekspresi  yang  ditranformasikan  media, tetapi  persoalannya,  sejumlah  entitas di    pemerintahan,  politisi,  pemilik modal  dan  masyarakat  pada  umumnya, sering  berlindung  dibalik    demokrasi integralistik,    yang  ditafsirkan  secara sepihak,  ketika  mengkritisi pemberitaan media  dan  bukan  mustaahil    berujung kepada serangan fisik terhadap sejumlah praktisi media massa.

## Daftar Pustaka
Anokwa,  Kwadwo,  Carolyn  A.  Lin  and Michael B. Salwen.2003. International
Communication  :  Concepts  and Cases, Wadsworth Publishing Biagi,  Shieley  .2005.Media/  Impact  :  An Introduction to Mass Media. Seventh Edition,  United  States  :  Thomson  – Wadsworth. Jayaweera,  Neville    and  Sarath Amunugama.  ed..  1987. Rethinking Development  Communication  :  The Asia Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte Ltd. Johnson,  John  W.  2003.  “  Peran  Media Bebas”  dalam  Demokrasi,  Jakarta  : USISINFO State Goverment.
Kompas.2006.  Kebebasan  Pers,  12
September 2006
Kompas.2010.”Peringkat Kebebasan Pers di Indonesia,   tanggal 21 Juli 2010 ----------.2011.  “Indonesia  Kalah  Oleh Timor Leste”, tanggal 12 April 2011
----------.2013. Kebebasan Pers: Pemerintah Dahulukan  Keamanan  Nasional, tanggal 16 Mei 2013
McQuail, Denis McQuail. 2005.  McQuail’s
Mass  Communication  Theory,  fifth Edition, London : Sage Publications.
Melvin  I.  Urofsky  .2001.  “  Naskah
Pertama,  Pendahuluan  :  Prinsip  – Prinsip  Dasar  Demokrasi”  dalam Demokrasi, USIS : Jakarta. Mills, C. Wright. 1968.The World Outside And The Picture In Our Head, dalam Alan  Costy  (ed)  Mass  Media  And Mass Man, New York, Rinehort And Winston Susanto,  Eko  Harry.  2007.Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta: Media Indonesia, 17 Oktober Tempo, Majalah.2013. Kicau Yudhoyono Bukan Solusi, tanggal 5 Mei 2013 Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 40 Tahun  1999 tentang Pers, dalam  “ Hukum Jurnalistik”, Jakarta : Seri Pustaka Yustisia Undang  –  Undang    Republik  Indonesia Nomor  .  32  Tahun  2002,  Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama. Undang  –  Undang    Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008,  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta  :  Penerbit  Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik. Jakarta  :  Penerbit  Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.