## PEMBIAYAAN BERBASIS  KEKAYAAN INTELEKTUAL  DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF
Oleh : Tajuddin Noor 1)
Suhaila Zulkifli 2)
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara 1)
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia 2)
E-mail: tajuddinhasy@yahoo.com 1) suhailazhamar@gmail.com 2)

## ABSTRACT
As  a  form  of  guarantee,  a  fiduciary  guarantee  institution  arises  to  meet  a  specific  societal need.  This  is  essential  for  collateral  institutions  whose  assets  consist  primarily  of  mobile items. The Fiduciary Guarantees Act  (Law No. 42 of 1999) specifies that both tangible and intangible movable assets  can serve as the subject  of  a fiduciary guarantee. Law  No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents both control the evolution of fiduciary guarantees. Government Regulation No. 24 of 2022, Implementing Regulations for Law No. 24  of  2019,  Relating  to  the  Creative  Economy,  was  signed  into  law  by  the  President  of  the Republic of  Indonesia  on July 12, 2022. The Intellectual Property that can be pledged as  a Fiduciary  Guarantee  is  governed  by  this  Government  Regulation.  This  research  seeks  to answer the questions of (1) how to regulate intellectual property as collateral objects in the form of fiduciary in intellectual property-based financing for Creative Economy actors; and (2) how  to  regulate movable objects  as collateral  in  the form of  fiduciary in  the Guarantee Legal  System.  Methodologically,  this  investigation  is  normatively  juridical,  with  secondary data collected from primary, secondary, and tertiary sources of law.
Keywords:  Intellectual  Property-based  Financing,  Fiduciary  Guarantee,  Creative Economy Actors

## ABSTRAK
Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  tertentu.  Ini  penting  untuk  lembaga  agunan  yang  asetnya  sebagian  besar  terdiri dari  barang-barang  bergerak.  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  (UU  No.  42  Tahun  1999) mengatur  bahwa  benda  bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dapat  dijadikan sebagai  subjek  jaminan  fidusia.  UU  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU  No  13 Tahun  2016  tentang  Paten  sama-sama  mengatur  evolusi  jaminan  fidusia.  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait  Ekonomi  Kreatif,  telah  ditandatangani  menjadi  undang-undang  oleh  Presiden Republik  Indonesia  pada  tanggal  12  Juli  2022.  Kekayaan  Intelektual  yang  dapat  diagunkan sebagai  Jaminan  Fidusia  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  ini.  Penelitian  ini  berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa  fidusia  dalam  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  bagi  pelaku  Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam  Sistem  Hukum  Penjaminan.  Secara  metodologis,  penyelidikan  ini  bersifat  yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
Kata  Kunci:    Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual,  Jaminan  Fidusia,  Pelaku Ekonomi Kreatif

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Untuk  mewujudkan  nilai dan tujuan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945) serta  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan makmur, diperlukan penguatan kemampuan  masyarakat  untuk  melakukan pertumbuhan ekonomi secara mandiri.
Konstitusi  Indonesia  mensyaratkan agar  ekonomi  negara  dikembangkan,  dan ini  harus  dilakukan  dengan  menggunakan semua  sumber  daya  yang  tersedia.  “Pasal ini  diubah  dengan  menambahkan  ayat  4 baru pada Pasal 33 sebagai berikut:
Perekonomian Nasional diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan ,berwawasan lingkungan, kemandirian,serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Oleh  karena  itu,  pembentukan aturan hukum yang dapat menjadi landasan  dan  pedoman  bagi  pelaksanaan kegiatan  ekonomi  tersebut  sangat  penting untuk  pembangunan  ekonomi.  Situasi Indonesia saat ini menuntut pemaksimalan seluruh  sumber  daya  ekonomi,  khususnya pemaksimalan  kreativitas  sumber  daya manusia yang berlandaskan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, guna mewujudkan kesejahteraan
bersama sebagai masyarakat. Ada pernyataan  mengenai  hal  ini  dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022:
Untuk  mengoptimalkan  sumber daya  manusia  tersebut    diperlukan pengembangan  ekonomi  kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional,peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual sebagai  basis  dari  ekonomi  kreatif yang memberikan manfaat
ekonomi  secara  masif  dengan sumber  daya  intelektual  bangsa ,perancangan  dan  pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan  intelektual  serta  sistem pemasaran  produk  ekonomi  kreatif berbasis    kekayaan  intelektual sebagai  stimulus  pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, optimalisasi potensi pelaku Ekonomi Kreatif melalui
pemanfaatan  kekayaan    intelektual hasil  kreativitas  pelaku  ekonomi kreatif  dan  perlindungan  terhadap pelaku ekonomi kreatif.
Semua faktor tersebut mengharuskan Negara Indonesia,
berdasarkan undang-undang ini, menetapkan  seperangkat  aturan  ekonomi kreatif  yang  didasarkan  pada  kekayaan intelektual. Menyediakan perintis ekonomi dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menumbuhkan ide orisinal mereka sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan kekayaan intelektual. Proses  meminjam  uang  dari  bank  dan pemberi pinjaman lainnya perlu disederhanakan.
Presiden Nomor 24 Tahun 2022 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  2022  yang  akan  disebut sebagai PP Nomor 24 Tahun 2022, sebagai Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi Kreatif.  Penggunaan  barang  kekayaan intelektual sebagai agunan (agunan) dalam permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan juga kepada Lembaga Pembiayaan Bukan Bank merupakan salah satu  hal  terpenting  yang  diatur  dalam  PP Nomor 24 Tahun 2022. Dengan disahkannya  Perpres  24  Tahun  2022  , pemerintah  mempermudah  pelaku  usaha ekonomi  kreatif  untuk  mempraktekkan skema  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual.  Pasal-pasal  undang-undang  di bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual,  seperti Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  yang  selanjutnya disebut  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Rahasia Dagang yang Diseragamkan, sebelumnya telah mengatur norma  hukum  yang  mengatur  tentang kekayaan  intelektual.  sebagai  jaminan dalam bentuk fidusia. Pasal 16 ayat (1) dan (2)  UU  No.  24  Tahun  2019  tentang Industri  Kreatif  menyebutkan  hak  paten, khususnya  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif:
Pasal 16 :
(1) Pemerintah  memfasilitasi  skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual  bagi  pelaku  ekonomi kreatif.
(2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual    sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  16  ayat  1  lebih  diperjelas  untuk mendefinisikan skema pembiayaan berbasis HKI adalah skema yang menggunakan  HKI  sebagai  agunan  untuk penjaminan  utang  yang  diberikan  oleh Lembaga  Keuangan  kepada  pelaku  usaha di Ekonomi Kreatif.
Namun,  dalam  UU  No.  24  Tahun 2019, Presiden RI telah mengarahkan agar tidak  ada  Peraturan  Pemerintah  yang menjadi  peraturan  pelaksana  hingga  12 Juli  2022.  Dengan  demikian,  norma  yang digariskan  dalam  UU  Ekonomi  Kreatif tidak terbatas pada norma  yang digariskan dalam undang-undang, namun dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi  kreatif.  Hal  ini  terutama  berlaku untuk  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif yang akan menjadikan kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  dalam  bentuk fidusia di lembaga keuangan bank

## Rumusan Masalah
Sangat  penting  untuk  mengingat pentingnya  hukum  dalam  setiap  upaya studi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam  kajian  tentang  akibat  hukum jaminan  fidusia  pada  pembiayaan  berbasis kekayaan  intelektual  bagi  pelaku  ekonomi kreatif  adalah  landasan  hukum  yang digunakan  sebagai  landasan  pelaksanaan pembiayaan tersebut. Hasil yang diinginkan adalah adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak dan pihak ketiga  yang mungkin  terkena dampak dari perbuatan  para  pihak  yang  berkontrak. Penelitian  ini  akan  membahas  masalah- masalah berikut karena ini:
(1)  Bagaimana pengaturan kekayaan intelektual  sebagai  objek  jaminan berupa  fidusia  dalam  pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2)  Bagaimana  pengaturan  benda bergerak  sebagai  agunan  dalam bentuk  fidusia  dalam  Sistem Hukum Penjaminan.

## 2. METODE  PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data  sekunder  merupakan  dasar    metode yuridis normatif. Penelitian ini mengandalkan  sumber  sekunder,  seperti undang-undang,  peraturan,  dan  dokumen
tertulis  lainnya,  tentang  jaminan  fidusia pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual bagi peserta di sektor kreatif.
Data sekunder mengacu pada informasi  yang  telah  dikumpulkan  oleh peneliti.  Informasi  ini  digunakan  untuk mendukung sumber primer yang digunakan  untuk  menyusun  data,  seperti buku, artikel, kajian, dan dokumen arsip.
Data  Sekunder  dalam  penelitian  ini bersumber dari :
1. Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  berupa  UUD  1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata    ,  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia, Undang-Undang RI Nomor. 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  cipta  , Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 24  Tahun  2019  Tentang  Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
2. Kedua,  ada  hukum  sekunder,  yang mengacu  pada  teks-teks  yang menjelaskan
atau mengontekstualisasikan hukum
dasar dan membantu dalam analisis dan pemahamannya.
3. Bahan Hukum Tersier,  yang antara lain  meliputi  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Kamus  Hukum,  dan Ensiklopedia, serta berfungsi untuk memberi petunjuk dan menjelaskan penggunaan  bahan  hukum  primer dan sekunder.

## 3 HASIL DAN PENELITIAN
A. Pengaturan Benda Bergerak
sebagai  jaminan  Fidusia  Dalam Sistem Hukum Jaminan Kebendaan 1. Jaminan dan Hukum

## Jaminan
Debitur memberikan jaminan kepada  kreditur  ketika  pengaturan  mereka memerlukan  tanggung  jawab  keuangan yang  dapat  diukur  dalam  satuan  moneter. Ini  berarti  bahwa  kreditur  mengandalkan debitur  untuk  memperbaiki  komitmen keuangannya.  Adanya  hubungan  formal antara Debitur dan Kreditur memungkinkan  adanya  penilaian  moneter berupa  pemenuhan  kewajiban  tersebut (jaminan material).
Dan  menurut  M.Bahsan,  segala sesuatu  yang  dimiliki  kreditur  setelah debitur menyerahkan agunan untuk menjamin  pembayaran  dianggap  agunan.
Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan:
Menetapkan standar untuk kerangka hukum yang memfasilitasi pemberian  kredit  dengan  memastikan perolehan  agunan.  Untuk  lembaga  kredit, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri, aturan  tersebut  harus  cukup  meyakinkan dan menawarkan kepastian hukum. Lembaga  Penjamin  biasanya  dipasangkan dengan Lembaga Kredit yang menawarkan pinjaman  besar  dalam  jangka  waktu  yang lama dengan suku bunga rendah.
Piutang  kreditur  terhadap  debitur diatur oleh hukum penjaminan, sebagaimana  didefinisikan  oleh  J.Satrio. Hukum  penjaminan  didefinisikan  oleh Salim H.S.
Semua  aturan  yang  berlaku  pada ikatan  hukum  yang  terbentuk  antara penerbit  jaminan  dan  penerimanya  ketika agunan  digunakan  untuk  mengamankan pinjaman atau jalur kredit.
Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum jaminan  adalah :
1. Adanya kaidah hokum
Ada  dua  jenis  hukum  yang berbeda  yang  mengatur  jaminan: yang  tertulis  dan  yang  dipahami benar  dalam  praktik  tetapi  tidak pernah tertulis. Peraturan undang- undang,  perjanjian,  dan  hukum kasus  semuanya  memasukkan
konsep  hukum  yang  berlaku untuk  jaminan  tertulis.  Gadai
tanah dalam
masyarakat merupakan  praktek  lisan  yang mencontohkan berkembangnya aturan-aturan hukum jaminan yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat.
2. Adanya  pemberi  dan  penerima jaminan  dan penerima jaminan
Individu  atau  korporasi  yang membuat  barang  jaminan  disebut
"penjamin" dan harus mengalihkan kepemilikan jaminan kepada penerima.
Debitur  (orang  atau  organisasi yang mencari kredit) juga berfungsi sebagai penjamin (orang atau organisasi yang menjamin  pinjaman).  Penjamin adalah  orang  atau  korporasi  yang menjamin  pembayaran  kewajiban dengan imbalan agunan. Di bidang  keuangan,  badan  hukum
berbentuk  bank  maupun  bukan bank  sebagai  pemberi  fasilitas kredit.
3. Adanya jaminan
Ada  dua  jenis  utama  jaminan kreditur:  jaminan  material  dan jaminan immaterial. Tidak seperti jaminan material,  yang mencakup barang  berwujud  seperti  mobil
dan  rumah,  jaminan  immaterial tidak mencakup barang berwujud. 4. Adanya Fasilitas Kredit
Mendapatkan  fasilitas  kredit  dari bank  atau  lembaga  keuangan bukan bank menjadi alasan penjamin penjamin.
2. Ruang  Lingkup  kajian  Hukum

## Jaminan
Hukum  Penjaminan  memeriksa bentuk-bentuk  jaminan  yang  luas  dan sempit.”  Jaminan  material  dan  jaminan individu adalah dua kategori yang membentuk  jaminan  khusus.  Sebagai lapisan  kerumitan  tambahan,  hipotek  atas properti  nyata  (seperti  apartemen,  kapal, dan  pesawat  terbang)  dan  properti  pribadi (seperti  mobil)  adalah  dua  jenis  jaminan material  yang  berbeda.  Jaminan  pribadi terdiri  dari  borg,  kewajiban,  dan  jaminan bank.
Dalam karyanya, Salim H.S. membela  beberapa  ide  dasar  hukum jaminan.
Berikut  ini  adalah  lima  prinsip hukum  jaminan  yang  paling  signifikan, sebagaimana ditentukan oleh survei literatur  yang  relevan  dan  pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
1. Pertama,  Prinsip  Publisitas,  yang menyatakan  bahwa  setiap  dan semua  hak  (termasuk  hipotek, kepercayaan,  dan  hak  fidusia)
harus dicatat secara publik.
Pendaftaran ini dimaksudkan untuk  mengingatkan  pihak  ketiga bahwa  barang  jaminan  rentan terhadap pengenaan jaminan. Hak tanggungan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia Kementerian  Hukum  dan  HAM, dan  pendaftaran  kapal  dilakukan dihadapan  Syah  Bandar,  pencatat dan pencatat mutasi.
2. Kedua, asas specialiteit menyatakan  bahwa  hanya  bidang tanah  atau  barang  yang  telah didaftarkan  atas  nama  orang tertentu  saja  yang  dapat  dibebani dengan  hipotik,  hak  fidusia,  dan pembebanan lainnya.
3. Ketiga, pembayaran sebagian tidak  mengakibatkan  pembagian hak  tanggungan,  hak  fidusia,  hak tanggungan, atau hak gadai menurut asas ketakterpisahan.
4. Asas  Inbezitstelling  menyatakan bahwa  pegadaian  adalah  satu- satunya  entitas  yang  secara  sah memiliki barang jaminan.
5. Kelima,  tanah  dan  bangunan harus  dianggap  sebagai  entitas yang terpisah ("prinsip
horizontal"). Sebagai bukti,
pertimbangkan  prevalensi  hak pakai  hasil  baik  milik  publik maupun  milik  pribadi.  Tanah boleh  memiliki  hak  pakai  hasil, tetapi bangunan itu sendiri adalah milik  pihak  yang  bersangkutan atau penjamin.
3. Tempat Pengaturan Hukum

## Jaminan
Tempat  Pengaturan  Hukum  Jaminan dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  tempat yaitu :
a. Dalam buku II KUHPerdata Buku II KUHPerdata
memuat dan mengatur tentang konsep-konsep hukum,  antara  lain  hipotek, hipotek  khusus  kapal,  dan sejenisnya,
yang
dikodifikasikan dalam Undang-Undang Penjaminan. “Sejak berlakunya  Undang-undang
Hak Tanggungan atas Tanah  No.  4  Tahun  1996, yang  satu  ini  sudah  usang dalam hal real estate.
b. Diluar Buku II KUHPerdata Ketentuan  Hukum  Jaminan yang terdapat diluar KUHPerdata    merupakan ketentuan-ketentuan
Hukum yang tersebar diluar KUHPerdata,meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  Tentang UUPA
2. Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  Tentang
Hak Tanggungan
3. Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia Sistem Peraturan
Hukum Penjaminan  bersifat  tertutup,  artinya  tidak ada  hak  jaminan  baru  yang  dapat  dibuat diluar  dari  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang.”

## 4. Jaminan Fidusia
Kata  "fiduciary"  sendiri  berasal dari  kata  Belanda  "fiducie",  yang  berarti "trust",  sedangkan  "fiduciary  transfer  of ownership"  adalah  istilah  bahasa  Inggris yang  lebih  umum.  Fiduciare  Eigendom Overdraft (FEO) mengacu pada pengalihan hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  dan digunakan dalam berbagai literatur fidusia.
Pengertian  fidusia  didefinisikan sebagai  berikut  dalam  Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia:  “fidusia”  berarti “perpindahan  hak  milik  atas  suatu  benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  pemiliknya  hak  yang
dimiliki  tetap  berada  dalam  penguasaan pemilik  benda”.  Transfer  fidusia  adalah transfer  hak  kepemilikan  dari  donor  ke penerima  manfaat  di  bawah  ketentuan perwalian, dengan donor mempertahankan hak  hukum  atas  properti  tersebut  setiap saat
Undang-Undang Jaminan Fidusia  mendefinisikan  jaminan  fidusia sebagai “hak jaminan atas benda bergerak, baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud, dan  benda  tidak  bergerak,  terutama bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani dengan  Hak  Tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, yang  tetap  dalam  penguasaan  pemberi fidusia,  sebagai  jaminan  pelunasan  utang- utang tertentu, yang memberikan kedudukan  yang  didahulukan  kepada penerima  fidusia  daripada  pihak  kreditur lainnya (Pasal 1 Ayat 1).
Dari pengertian jaminan fidusia ini dapat  ditemukan  unsur-unsur  jaminan fidusia yaitu :
a. Adanya hak jaminan.
b. Adanya objek,yaitu benda bergerak  baik  yang  berwujud dan benda tidak bergerak,khususnya  bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, khususnya pembebanan  jaminan  rumah susun.
c. Benda  yang  menjadi  objek jaminan  tetap  berada  dalam penguasaan pemberi fidusia.
d. Memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada kreditur.
Pemberi fidusia  adalah  orang perseorangan  atau  badan  hukum  yang memiliki  harta  benda  yang  menjadi obyek  jaminan  fidusia,  sebagaimana ditentukan  dalam  Ayat  5  Pasal  1  UU Jaminan  Fidusia.  Pasal  1  ayat  6 mendefinisikan  penerima  fidusia  sebagai orang  perseorangan  atau  badan  usaha yang  terutang  uang  yang  dilindungi  oleh janji  fidusia.  Jaminan  diatur  baik  oleh undang-undang jaminan kebendaan maupun undang-undang jaminan fidusia.

## Dasar Hukum Jaminan Fidusia
Dilihat dari perkembangan yurisprudensi  dan  peraturan  perundang- undangan    yang  ada,yang  menjadi  dasar hukum berlakunya fidusia dapat disebutkan :
1. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929,Tentang Bierbrouwerij
Arrest ( Negeri Belanda ) 2. Arrest Hoggerechtshof
18
Agustus  1932  Tentang  BPM-
Clynet Arrest ( Indonesia ) dan
3. Undang-Undang    No.  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Mencermati pertimbangan dari Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  salah  satu pertimbangan ditetapkannya Undang- undang  Jaminan  Fidusia  adalah  perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai  jaminan  fidusia,  dan  jaminan tersebut  perlu  didaftarkan  pada  t  untuk memenuhi kebutuhan hukum yang selanjutnya  dapat  memacu  pembangunan nasional  dan  untuk  menjamin  kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak yang berkepentingan.
Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan  bahwa  semua  benda  yang dikenai  jaminan  fidusia  harus  didaftarkan. Hal  ini  dilakukan  sesuai  dengan  Asas Publisitas  yang merupakan salah satu  asas yang  termaktub  dalam  UU  Penjaminan. Untuk  mendapatkan  sertifikat  jaminan fidusia  dari  Kantor  Pendaftaran  Fidusia diperlukan permohonan pendaftaran jaminan  fidusia  karena  menurut  Undang- Undang Jaminan fidusia, perlunya pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan bentuk pemenuhan publisitas.

## Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
Undang-  Undang  Jaminan  fidusia menentukan tentang objek jaminan fidusia yaitu dibagi kepada 2 (dua)  macam,yaitu:
a. Benda bergerak ,baik  berwujud maupun tidak berwujud
b. Benda
tidak bergerak,khususnya  bangunan
yang tidak dibebani hak tanggungan
Penjamin  dan  tertanggung  adalah fokus jaminan fidusia.

## Pembebanan Jaminan Fidusia
Menurut  Pasal  4  UU  Jaminan Fidusia,  jaminan  fidusia  adalah  perjanjian sekunder yang timbul dari suatu perjanjian primer  dan  membebankan  kewajiban kepada  para  pihak  untuk  melaksanakan perjanjian  pokok  tersebut.  Berdasarkan klausul ini, kita dapat mengidentifikasi dua perhatian  utama.  Pertama,  perjanjian jaminan fidusia merupakan kelanjutan dari perjanjian jaminan yang semula (accessoir).  Perjanjian  jaminan  fidusia adalah  perjanjian  tambahan,  yang  berarti bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  dapat berfungsi secara independen dari perjanjian  pokok  dan  pelaksanaannya bergantung  pada  keberlakuan  perjanjian pokok  itu  sendiri.  Menurut  Pasal  15  ayat (3)  UU  No.  42  Tahun  1999,  wanprestasi jenis  kedua  adalah  pelanggaran  komitmen (wanprestasi)  terhadap  perjanjian  pokok, bukan perjanjian susulan.
B. Pengaturan Kekayaan Intelektual sebagai Objek
Jaminan Berbentuk Fidusia Pada Pembiayaan Berbasis Kekayaan    Intelektual  Bagi Pelaku  Ekonomi Kreatif
Ciptaan atau invensi yang melahirkan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) merupakan perwujudan fisik pemikiran  manusia.  Penemuan  dan  karya ekspresi kreatif lainnya seperti ini membawa  serta  hak  milik  rasional (kecerdasan).  Orang  menggunakan  hak istimewa  ini  untuk  memperbaiki  nasib mereka  dalam  hidup.  Ketika  seseorang atau  suatu  bangsa  memiliki  tingkat kapasitas  intelektual  yang  tinggi,  mereka dapat  mengembangkan  kemampuan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Oleh  karena  itu,  seseorang  atau  suatu bangsa  dapat  meningkatkan  outputnya dengan membuat produk-produk baru yang inovatif.
Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat dilihat  sebagai  bagian  dari  Hukum  Benda, yang  diatur  dalam  Buku  II  KUH  Perdata. Penciptaan sesuatu yang baru melalui kerja mental  dan  rasio  matematis  menimbulkan klaim hukum atas kepemilikan ciptaan itu, yang  dikenal  sebagai  hak  kekayaan intelektual.  Hasil  akhir  dari  menghitung proporsi  manusia.  Output  dari  upaya  ini adalah  serangkaian  hasil  non-fisik  yang tidak berwujud.
Konsep  Hak  Kekayaan  Intelektual meliputi dua bagian,yaitu :
a. Hak  milik  hasil  pemikiran (intelektual  )  melekat  pada pemiliknya  bersifat  tetap  dan ekslusif
b. Hak  yang  diperoleh  pihak  lain atas  izin  dari  pemilik,bersifat sementara
Hak  kekayaan  intelektual  yang mendapatkan  perlindungan  hukum  adalah, dari  sudut  pandang  hukum,  hak  kekayaan intelektual itu sendiri, dan bukan manifestasi  fisik  dari  hak  tersebut  (benda berwujud).  atau  untuk  menggunakan  hak tersebut dalam pembuatan atau pembuatan barang  berwujud  dalam  perwujudannya, seseorang  perlu  memperoleh  lisensi  (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Manifestasi fisik HKI semata-mata berfungsi  sebagai  bukti  bahwa  orang  lain telah melanggar hak Anda untuk menggunakan  ciptaan  Anda.  Hukum Kebendaan memberikan perlindungan terhadap  “Benda  Kebendaan”  yang meliputi  manifestasi  nyata  dari  Hak Kekayaan Intelektual (benda berwujud).
Kemajuan  industri  modern  berasal dari  ide-ide  baru,  teknologi  mutakhir, langkah-langkah  kontrol  kualitas  yang ketat, dan keunggulan lain dari perlindungan IP.
Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual sebagai jaminan fidusia sangat bermanfaat bagi kelangsungan pertumbuhan
perusahaan pelaku ekonomi kreatif. Penggunaan  kekayaan  intelektual  sebagai bentuk jaminan kepercayaan sangat bermanfaat  bagi  keberhasilan  jangka panjang  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  ekonomi  kreatif.  Utang  yang diajukan  pelaku  ekonomi  kreatif  kepada bank  dan  non  bank  dapat  dijamin  dengan kekayaan intelektual. Pembiayaan berbasis kekayaan  intelektual  digunakan  untuk menjalankan  skema  tersebut,  dimana hubungan  hukumnya  melibatkan  pelaku ekonomi  kreatif  sebagai  debitur  atau debitur yang mengajukan pembiayaan dari Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank dengan  kreditur.  Ketika  IP  digunakan sebagai  agunan,  ada  ikatan  antara  pemilik IP  (penyedia  trust)  dan  peminjam  IP (penerima  trust)  (Bank  dan  Lembaga Keuangan Non-Bank).
Undang-undang seperti UU No. 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten mengatur  tentang  penggunaan  Kekayaan Intelektual  sebagai  jaminan  dalam  bentuk fidusia.
Hak Cipta kini dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia berkat Pasal 16  UU  Hak  Cipta  yang  baru,  yang menggantikan  UU  Hak  Cipta  yang  lama dan  diundangkan  pada  tahun  2014.  Per Pasal 16 UU Hak Cipta :
1. Hak  Cipta  merupakan  benda tidak berwujud
2. Hak  cipta  dapat  beralih  atau dialihkan ,baik seluruh sebagian karena : a.pewarisan
b. hibah
c. wakaf
d. wasiat e. perjanjian tertulis,atau f.  sebab  lain  yang  dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3.      Hak  Cipta  dapat  dijadikan sebagai objek jaminan fidusia 4.   Ketentuan mengenai Hak Cipta
sebagai jaminan fidusia
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3).” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Terdapat  hubungan  yang  erat  antara ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang baru  dengan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  yang  mengatur  tentang Jaminan  Fidusia  dan  melihat  potensi barang  bergerak  tidak  berwujud  yang dijadikan  subjek  jaminan  fidusia.  Pasal  1 angka 2 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan  jaminan  fidusia  sebagai “Hak  Jaminan  atas  benda  bergerak,  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud,  dan tidak  bergerak,  terutama  bangunan  yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996
tentang Hak Tanggungan. Hak” dan “yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia  sebagai  jaminan  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  hak  yang didahulukan  kepada  penerima  fidusia  atas kreditur lainnya”.
Pada kenyataannya, penerapan Hak Cipta  sebagai  jaminan  fidusia  bisa  jadi sulit.  Hal  ini  diperumit  oleh  fakta  bahwa Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia  tidak  mengatur  mekanisme  yang jelas  untuk  menggunakan  Hak  Cipta sebagai jaminan fidusia.
Penilaian  atau  penilaian  dan  penetapan harga  (appraisal)  suatu  Hak  Cipta  yang dilakukan  oleh  lembaga  Fidusia  dan  bank menimbulkan  tantangan  dalam  penerapan Pasal  16  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta.  Jika benda  yang  digadaikan  adalah  Hak  Cipta, penilai mungkin akan kesulitan menentukan  nilai  uang  pada  jaminan  di kemudian  hari.  Nilai  Hak  Cipta  yang dijamin  harus  ditentukan  oleh  penilai dengan  keterampilan  yang  relevan  dan pemahaman pasar yang akurat.
Didalam  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Indikasi Geografis,pada Pasal  108 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
(1) Ha  katas  Paten  dapat  dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.
(2) Ketentuan  mengenai  syarat  dan tata cara hak atas Paten sebagai
(3) objek  jaminan  fidusia  diatur dengan Peraturan  Pemerintah.
Berdasarkan aturan tersebut, Lembaga
Penjamin Fidusia telah menetapkan pasal sebagai pedoman pengaturan  paten  sebagai  jaminan  fidusia. Sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan  peraturan  teknis  formal yang  menjelaskan  persyaratan  dan  proses permohonan paten untuk memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia. kekosongan hukum.  Ini  adalah  sumber  ketidakjelasan yang  meluas  di  kalangan  pemegang  paten dan  organisasi  keuangan,  terutama  bank, tentang standar yang harus ditetapkan.

## Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Lembaga  Keuangan  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Non  Bank  dapat menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai  jaminan  pinjaman  kepada  pelaku usaha  ekonomi  kreatif  melalui  skema pembiayaan berbasis IP.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2019  telah  diundangkan  tentang  Ekonomi Kreatif untuk memberikan kejelasan hukum  dalam  implementasinya.  Ayat  (1) dan (2) Pasal 16 menyatakan:
(1) Pemerintah mendorong rencana pembiayaan  Ekonomi  Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
(2) Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan terkait skema pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) tidak dapat dilaksanakan  secara  nyata  oleh  pelaku ekonomi  kreatif  karena  tidak  adanya prosedur  pelaksanaan  yang  diamanatkan oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia belum secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi Kreatif  atau  dikenal  juga  dengan  PP Ekonomi  Kreatif  hingga  12  Juli  2022. Ekonomi  Kreatif  adalah  perwujudan  Nilai Kekayaan  Intelektual  yang  berasal  dari hasil inovasi manusia berdasarkan warisan budaya, ilmu  pengetahuan, atau teknologi, sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang ini.
Pelaku  Ekonomi  Inovasi  adalah orang  atau  kelompok  warga  negara Indonesia  atau  organisasi  usaha  berbadan hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  yang bergerak  dalam  kegiatan  ekonomi  kreatif. Aturan  dalam  peraturan  ini  mendorong skema  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan Intelektual  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif
melalui  Lembaga  Keuangan  Bank  dan Lembaga Keuangan Non Bank.
Pasal  9  ayat  1  memuat  ketentuan yang menjamin kepastian mengenai kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan, yaitu:
(1) Dalam  Pelaksanaan  Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Lembaga  Keuangan  Bank dan  Lembaga  Keuangan Non  Bank  menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Sedangkan kepastian kekayaan
intelektual sebagai jaminan utang berbentuk fidusia disebukan Pada Pasal 19 ayat (2) yaitu :
(2) Objek Jaminan utang
sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan dalam bentuk :
a. Jaminan  Fidusia  atas Kekayaan Intelektual
b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif,dan atau c. Hak tagih dalam ekonomi kreatif
Selanjutnya  Pada Pasal  10 PP No. 24 Tahun 2022 ini diatur ketentuan tentang syarat        kekayaan  intelektual  yang  dapat dijadikan    sebagai  objek  jaminan  utang yaitu berupa:
a. Kekayaan Intelektual yang  telah  didaftarkan atau  didaftarkan  pada kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang hukum,
b. Kekayaan Intelektual yang telah dikelola sendiri  atau  dialihkan kepada pihak ketiga. Kekayaan Intelektual
yang Dikelola adalah kekayaan intelektual  yang telah  dikomersialkan  oleh  pemilik  atau pihak  lain  sesuai  dengan  perjanjian.  Pasal 7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2022  mengatur  penerapan  Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, yaitu:
(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku ekonomi  Kreatif  Kepada Lembaga  Keuangan  Bank atau  Lembaga  Keuangan Non Bank.
(2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis
Kekayaan Intelektual
paling sedikit terdiri atas :
a. Proposal pembiayaan
b. Memiliki usaha ekonomi Kreatif
c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif d. Memiliki surat pencatatan
Setelah  peserta  ekonomi  kreatif mengajukan permohonan pembiayaan, lembaga  keuangan  bank  atau  non  bank akan  melakukan  verifikasi  dan  evaluasi sesuai  Pasal  8  PP  No.  24  Tahun  2022 yaitu:
(1) Lembaga  Keuangan  Bank atau  Lembaga  Keuangan Non Bank dalam memberikan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan : a. Verifikasi terhadap
usaha ekonomi
b. Verifikasi surat pencatatan  atau  sertifikat Kekayaan Intelektual yang  dijadikan  agunan
yang  dapat  dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan
d. Pencairan  dana  kepada pelaku  ekonomi  kreatif dan
e. Penerimaan
pengembalian pembiayaan  dari  pelaku ekonomi  kreatif  sesuai perjanjian
Adapun yang dimaksud dengan eksekusi dalam hal terjadi sengketa, pelaku ekonomi  kreatif  tidak  mematuhi  syarat- syarat perjanjian, sehingga eksekusi dilakukan  berdasarkan  hasil  penyelesaian sengketa, sedangkan yang dimaksud dengan  eksekusi  dalam  tidak  adanya sengketa  adalah  pelaksanaan  kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Teknis  pelaksanaan  eksekusi  barang jaminan berbentuk  fidusia tidak dijelaskan secara lengkap. “Untuk  memberikan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan jaminan Fidusia, diperlukan pengaturan teknis.
Selain itu, PP No. 24 Tahun 2022 tidak menjelaskan  secara  rinci  tentang  penilaian nilai  atau  penilaian  kekayaan  intelektual
yang  diajukan  oleh  pelaku  ekonomi kreatif; Oleh karena itu, hal ini harus diatur lebih  lanjut  untuk  memastikan  kekayaan intelektual  memiliki  nilai  yang  setara  jika harus dijual atau dilelang karena wanprestasi.

## 4 SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sesuai  dengan  Undang-Undang
Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  pengaturan benda bergerak sebagai jaminan Fidusia  dalam  sistem  Undang- Undang  Jaminan  diatur  dengan Undang-Undang.  Tidak  hanya barang bergerak yang berwujud,  tetapi  juga  benda bergerak  yang  tidak  berwujud, dapat  dijadikan jaminan. Selain itu,  Jaminan  Fidusia  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta dan Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten.
2. Kekayaan  Intelektual  sebagai objek  jaminan  fidusia  untuk pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi
kreatif  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2022  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam bentuk Fidusia, peraturan ini mengizinkan penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pinjaman.
Dalam pelaksanaannya harus tetap menyinggung  hakikat  Hukum Fidusia sebagai lembaga penjaminan  barang  bergerak baik  berwujud  maupun  tidak berwujud.”

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Kajian  Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti,
Bandung ,2001
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,Jakarta,2003 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok
Hukum  Perikatan  dan  Jaminan , Penerbit Liberty,Yogyakarta,1984
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak
Kebendaan ,Bandung 1986
M.Bachsan, Penilaian  Jaminan  Kredit
Perbankan Indonesia , Penerbit
Rezeki Agung,Jakarta,2002
OK.Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual ,Raja
Grafindo
Persaja,Jakarta,2007 Srie  Soedewi  Masjchoen  Sofyan ,  Hukum
Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok
Hukum  dan  Jaminan  Perorangan
,Jakarta ,BPHN Departemen Kehakiman  RI,1980
Salim  H.S Perkembangan  Hukum
Jaminan    di  Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta ,2012
Tampil anshari Siregar, Metodologi
Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press
Medan,2005

## B. Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2016  Tentang
Paten
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2019  Tentang Ekonomi Kreatif

## C.Jurnal
Supianto,Nanang  tri  Budiman,Pendaftaran jaminan fidusia sebagai pemenuhan Asas    Publisitas,  IJLIL:  Indonesia Journal  of  Law  and  Islamic Law,Volume  2  Nomor  2  juli- desember  2020 https://ijlil.iain- jember.ac.id>ijl
Sigit  Nurhadi  Nugraha,  Cidera  Janji  ( wanprestasi  )  pada  Perjanjian FIdusia berdasarkan Pasal   15 ayat (3)  UU  No.  42  Tahun  1999  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ,Nomor    18  /PUU.XVII/2019  dan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
2/PUU-XIX/2021,  AL-WASATH, jurnal  Ilmu  Hukum  vol.2,  No.2
oktober
2021,
https://journal.unusia.ac.id
Muhammad Azmi,Hermawan Hadi, Moch.
Najib Imanullah,Hak Cipta sebagai Jaminan  Fidusia  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  Dan Undang-Undang    No.  42  Tahun 1999  Tentang    Jaminan  Fidusia,
Jurnal
Privatlaw Vol. IV No.1,Januari-Juni 2016
Herda Mardiana,Muhammad Amirullah,Pupung Faisal, Hak
Paten sebagai objek jaminan
fidusia berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan mengenai
Jaminan  Fidusia  dan  Paten,  jurnal Cakrawala  Hukum,  Volume  II No.2,Agustus 2020.