E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 1 NO. 2 (2017)

## Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam

## Annisa
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
Transaksi Jual-Beli Terlarang;
Ghisy atau Tadlis Kualitas Ahmad Sofwan Fauzi
Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga

## Menurut Mazhab Syafi’iyyah
Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati
Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam
Muhammad Nandang Sunandar
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

## Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi
Nida Chaerunnisa, Mukhtar
Bedah Caesar  Menurut Dawabit Al-Maslahah
Muhammad Said Ramadan Al-Buti
Yono, Kholil Nawawi
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 1 NO. 2 (2017)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
109 Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam
(The Concept of Money and Monetary Policy In Islamic Economic Law)

## Annisa
127 Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;

## Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
(Application of the Ius Contra Legem Principle in the Sharing of Joint Assets; Analysis of Judgments of Religious Court Judges in Depok City)
Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
143 Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas
(Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)
Ahmad Sofwan Fauzi

## 155 Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyyah
(The Role of Career Women in Helping Family Needs According to the Syafi-iyyah School)
Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati

## 173 Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam
(The Concept of Religion and the System of Government in the Islamic perspective)

## Muhammad Nandang Sunandar
209 Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi ’ i dan Imam Hanafi
(Comparative Study of Marital Guardian Position According to Imam Syafi-i and Imam Hanafi)
Nida Chaerunnisa, Mukhtar
229 Bedah Caesar  Menurut Dawabit Al-Maslahah  Muhammad Said Ramadan

## Al-Buti
(Caesar Surgery According to Muhammad Said Ramadan Al-Buti In Dawabit Al-

## Maslahah)
Yono, Kholil Nawawi
Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 127-142. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.8

## Penerapan Asas Ius Contra Legem
Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok 1
(Application of the Ius Contra Legem Principle in the Sharing of Joint Assets;
Analysis of Judgments of Religious Court Judges in Depok City)

## Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Jawa Barat E-mail: sayaniayi90@gmail.com s DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.8

## Abstract:
This study uses a combination of library research and field research, is research that collects data in the field, then analyze it and get the conclusion from this research. The result of this research is the consideration of Religious Court judges of Depok City in applying the principle of ius contra legem in the Decision of PA Depok. 2506 / Pdt.G / 2014 / PA.Dpk is that based on the facts in the hearing, if article 97 KHI is posited by letterleg in this case is irrelevant. The Assembly argued that the percentage of 75 for the defendant and 25 for the plaintiff is very fair given the source of funds to build the house which became the object of the dispute is dominated by the contribution of the wife, including some of which is a grant from the wife's parents.
Keywords: Judge, Ius Contra Legem Principle, Joint Assets

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data melakukan  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Teknik  analisis  data menggunakan metode  Seiddel dan Janice  McDrury .  Penelitian  ini  menggunakan perpaduan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  yakni  penelitian  yang mengumpulkan data-data di lapangan, kemudian menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan  Agama  Kota  Depok  dalam  penerapan  asas  ius  contra  legem  dalam Putusan  No.  2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk  adalah  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di persidangan,  jika  pasal  sembilan  puluh  tujuh  kompilasi  hukum  islam  diterapakn secara letterleg pada kasus ini adalah tidak relevan. Majelis berpendapat prosentase tujuh puluh lima untuk tergugat dan duapuluhlima untuk penggugat sangatlah adil mengingat  sumber  dana  untuk  membangun  rumah  yang  menjadi  obyek  sengketa didominasi  dari  kontribusi  istri,  termasuk  ada  di  antaranya  adalah  hibah  dari orangtua istri.
Kata Kunci : Hakim, Asas Ius Contra Legem, Harta Bersama
1 Tanggal  Naskah  diterima:  27  Juli  2017,  direvisi:  22  Agustus  2017,  disetujui  untuk diterbitkan: 12 September 2017
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok

## Pendahuluan
Dalam  konsep  hukum  Islam,  hakim  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting.  Hakim  adalah  wakil  Allah  SWT  yang  bertanggung  jawab  dalam menjelaskan  hukum-hukum  kepada  umat  Islam.  Jika  ia  memutuskan  sebuah perkara  dengan  hukum  yang  menyelisihi  keadilan  dan  nilai-nilai  syara,  maka tempatnya adalah neraka.
Hakim berarti orang yang bijaksana. Dia merupakan pemikir dan pelaku kebijaksanaan  di  bidang  hukum  dan  peradilan.  Dalam  bahasa  Belanda kebijaksanaan  hakim  disebut “het  beleid  van  de  rechter” .  Oleh  karena  itu  maka seorang hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat demi terciptanya hukum yang adil. 2
Dalam menjalankan tugasnya hakim senantiasa berorientasi pada keadilan dan  kepastian hukum.  Keadilan  merupakan hakikat  dari  hukum  itu  sendiri. Al Syatibi  dalam  kitabnya al-Muwafaqat membahas  secara  mendalam  mengenai tujuan  utama  Allah  menetapkan  hukum-hukum-Nya,  yaitu  demi  terwujudnya maslahat  hidup  manusia, 3 baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Demikian  pula pembicaraan  hukum  tidak  hanya  sebatas  wujudnya  sebagai  bangunan  yang formal,  tetapi  merupakan  sebagai  ekspresi  dari  cita-cita  terwujudnya  keadilan masyarakat. 4
Demikian pentingnya keadilan ini sehingga dalam Islam, keadilan dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum. Di dalam Al Qur’an kata keadilan disebut  lebih  dari  seribu  kali,  terbanyak  setelah  kata  Allah  dan  ilmu. 5 Salah satunya Allah berfirman dalam surat ar-Rahman ayat 7-9:
“Da n  langit  telah  ditinggikan-Nya  dan  Dia  letakkan  keseimbangan  (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”
Contra  legem artinya  melawan  atau  menyimpangi  aturan  positif  yang berlaku.  Sedangkan  asas  ius  Contra  legem adalah  wewenang  seorang  hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada namun tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. 6 Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa contra legem adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna  menemukan  hukum  dengan  mengenyampingkan  undang-undang  yang
2 Mukti  Arto,  Pembaruan  Hukum  Islam  Melalui  Putusan  Hakim,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015) h. 196.
3 Ahmad  Mukri  Aji,  Urgensi  Maslahat  Mursalah  Dalam  Dialektika  Pemikiran  Hukum Islam,  (Bogor:  Pustaka  Pena  Ilahi,  2012),  h.77.  Lihat  juga:  Syarifah  Gustiawati Mukri,  “ Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014). , h.19.
4 Kebuntuan  dari  Pendekatan  Legalitas  Formal,  www.slideshare.net/engkyndx/  (10 November 2012)
5 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,  2012), h. 128.
6 K. Wantjik, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981), h. 21
telah  tertulis,  ketika  undang-undang  tersebut  dirasa  tidak  dapat  memberi  rasa keadilan bagi pihak yang berperkara atau undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. 7
UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu perkara dari dua puluh  dua  perkara  yang  termasuk  dalam  bidang  perkawinan  adalah  mengenai penyelesaian harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974. 8 Menurut UU tersebut harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sementara harta yang didapat oleh masing-masing suami istri dari hadiah atau warisan disebut dengan harta bawaan. Pengertian ini berbeda tajam dengan  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  sejak  saat  perkawinan dilangsungkan, selama tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, seluruh harta suami dan istri bercampur menjadi harta perkawinan. 9
Pasal  97  KHI  berbunyi:  “Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing -masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 97 KHI ini pengertiannya sudah terang benderang, yakni  porsi  pembagian  harta  bersama  ketika  terjadi  perceraian  adalah  suami mendapatkan seperdua dan istri mendapatkan seperdua pula. Ketentuan seperti ini dirasakan adil mengingat peran istri sebagai seorang ibu rumah tangga alias “pekerja domestik”, pada hakikatnya ia juga ikut mengurus rumah tangga, yakni mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  di  dalam  rumah termasuk mengurus suami dan anak-anak.
Akan tetapi masalahnya muncul ketika istri di samping sebagai ibu rumah tangga,  ia  pun  bekerja  dan  mempunyai  penghasilan  sendiri  bahkan  melebihi penghasilan  suaminya.  Maka  dalam  kasus  ini,  ketentuan  istri  mendapatkan seperdua dari harta bersama dirasakan sangat tidak tepat dan perlu dimodifikasi. Namun  modifikasi  terhadap  hal  seperti  ini  tidaklah  mudah  karena  tidak mempunyai dasar atau aturan yang pasti tentang pembagian yang proporsional, kecuali  seperdua,  sehingga  untuk  menentukan  pembagian  yang  proporsional sangatlah  sulit.  Dalam  kasus-kasus  seperti  inilah  (di  mana  istri  mendapatkan bagian  lebih  banyak)  penulis  akan  melakukan  penelitian  terhadap  putusan- putusan hakim Pengadilan Agama Kota Depok.
7 Lihat: Nur  Rohim  Yunus,  Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia,  (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.85.
8 Mukhtar  Zamzami,  Perempuan  dan  Keadilan  dalam  Hukum  Kewarisan  Indonesia, (Jakarta, Kencana 2013), h. 184.
9 Ibid.
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok

## Harta Bersama
Menurut  Sayuthi  Thalib,  harta  bersama  adalah  harta  perolehan  selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama bagi suami istri tersebut.
Sedangkan menurut Hazairin, harta bersama adalah harta yang diperoleh suami  dan  istri  karena  usahanya,  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak- anak di rumah. Sekali mereka terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anaknya.
Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  harta  bersama diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). UU No. 1 Tahun 1974, sebagai dasar utama  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  memuat  permasalahan  harta  bersama, tepatnya dari pasal 35 hingga 37.
Pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh  selama  perkawinan  adalah  menjadi  harta  bersama.  Adapun  harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 10
Sedangkan  mengenai  pembagian  harta  bersama,  UU  No.1  Tahun  1974 tidak  mengaturnya  secara  jelas.  Pasal  37  UU  No.  1  Tahun  1974  hanya menyebutkan  bahwa,  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  maka  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Pengertian  hukumnya masing-masing dapat meliputi hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukum lainnya, yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. 11
Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII yang termuat  pada  pasal  85  sampai  pasal  97.  Pasal  85  berbunyi:  Adanya  harta  harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing  suami  atau  istri,  Pasal  86:  ayat  (1)  Pada  dasarnya  tidak  ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkwinan, ayat (2)  Harta istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian Pasal 87: ayat  (1)  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian  perkawinan,  ayat  (2)  Suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya
10 Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, Jurnal Ilmiah Perspektif, Vol. XIX, No. 3, September, 2014.
11 Ibid.
untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah, sodaqoh, atau lainnya.
Mengenai  porsi  pembagian  harta  bersama  diatur  dalam  Pasal  97,  yaitu: Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Penyelesaian pembagian harta bersama melalui pengadilan ini merupakan sebuah  alternatif  penyelesaian  perkara.  Pasangan  dapat  menempuh  cara  yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih baik karena tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga memakan  perasaan  para  pihak.  Cara  ini  dapat  dipergunakan  selama  dilakukan dengan  seadil-adilnya.  Dalam  musyawarah  para  pihak  dapat  bersepakat mengenai  presentase  pembagian  harta  bersama,  tidak  harus  setengah-setengah seperti dalam ketentuan KHI.  Istri dapat memperoleh presentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana dan jalur hukum (pengadilan) dianggap lebih tepat dalam hal memperoleh keadilan, maka hal tersebut dapat dilakukan. 12
Burgelijk  Wetboek  juga  mengatur  masalah  harta  bersama  dalam perkawinan.  Pasal  119  BW  menyatakan  bahwa  mulai  sejak  terjadinya  ikatan perkawinan,  harta  kekayaan  yang  dimiliki  suami  secara  otomatis  disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka  dapat  membuat  perjanjian  di  depan  notaris  sebelum  perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan  dengan  pembagian  harta  bersama,  Pasal  128  BW  menetapkan  bahwa kekayaan-bersama  mereka  dibagi  dua antara suami  dan  isteri, atau  antara  para ahli  waris  mereka,  tanpa  mempersoalkan  dari  pihak  mana  asal  barang-barang itu. 13
Ada perbedaan tajam antara harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 dengan  harta  bersama  menurut  BW.  Menurut  BW,  sejak  saat  perkawinan dilangsungkan,  selama  tidak  ada  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan,  seluruh  harta  suami  dan  seluruh  harta  istri  bersatu  menjadi  harta perkawinan. 14
12 Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Huku m Islam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Adat ” .  Makalah  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya Kusuma, Surabaya, September 2014.
13 Akhsoname, Penyelesaian Harta Bawaan dan Pembagian, Blogspot.co.id, September 2015
14 Mukhtar  Zamzami,  Perempuan  dan  Keadilan  dalam  Hukum  Kewarisan  Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 184.
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
Harta  bersama  dikenal  oleh  hukum  adat  tetapi  tidak  dikenal  oleh  fiqh tradisional. Di Aceh harta bersama disebut hareuta sihareukat, di Bali disebut druwe- gabro ,  di  Jawa  disebut barang-gana ,  di  Minangkabau  disebut harta-suarang ,  di Madura dikenal dengan ghuna-ghana , di daerah Sunda diberi nama gunakaya , dan di Sulawesi disebut barang- barang cakkara’ . 15
Menurut  hukum  adat,  yang  dimaksud  harta  perkawinan  adalah  semua harta  yang  dikuasai  oleh  suami  istri  selama  mereka  terikat  dalam  perkawinan, baik  harta  kerabat  yang  dikuasai,  maupun  harta  perorangan  yang  berasal  dari harta  warisan,  harta  hibah,  harta  penghasilan  sendiri,  harta  pencaharian  hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap  suami  istri  yang  bersangkutan. 16 Sedangkan  harta  perkawinan  dalam hukum  adat,  menurut  Ter  Haar,  dapat  dipisah  menjadi  empat  macam,  yaitu: pertama , harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing  dan  dibawa  ke  dalam  perkawinan; kedua ,  harta  yang  diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam  masa  perkawinan; ketiga ,  harta  yang  dalam  masa  perkawinan  diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama; keempat , harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan. 17
Mengenai  pembagian  harta  bersama,  beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah memiliki  kebiasaan  yaitu  suami  mendapatkan  dua  pertiga  dan  istri  mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut sakgendong sakpikul . Tata  cara  pembagian  seperti  ini  juga  dikenal  di  pulau  Bali  berdasarkan  asas sasuhun sarembat . Demikian pula di kepulauan Banggai, terdapat asas dua pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, asas tersebut makin lenyap.  Jika  salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  maka  lazimnya  semua  harta bersama  tetapa  berada  di  bawah  penguasaan  pihak  yang  masih  hidup  dan  dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut. 18
Para  pakar  hukum  Islam  berbeda  pendapat  tentang  dasar  hukum  harta bersama. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur harta bersama,  oleh  karena  itu  terserah  sepenuhnya  kepada  mereka  untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan  oleh  Hazairin,  Anwar  Harjono,dan Andoerraoef  serta  diikuti  oleh  murid-muridnya. 19 Sebagian  pakar hukum  Islam lainnya mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara  rinci  oleh  agama  Islam  dan  ditentukan  kadar  hukumnya.  Tidak  ada
15 Mukhtar Zamzami, Perempuan, h. 185.
16 Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama
17 Ibid. 18 Ibid.
19 Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana, 2006), h. 109.
satupun yang tertinggal; semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum  Islam.  Jika  tidak  disebutkan  dalam  al- Qur’an, maka ketentuan itu pasti dalam hadits dan hadits ini merupakan sumber hukum Islam juga. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham. 20
Menurut  pendapat  yang  kedua,  yaitu  yang  menganggap  hukum  Islam mengatur  harta  bersama,  harta  bersama  adalah  konsekuensi  dari  adanya hubungan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita  yang kemudian  menghasilkan  harta  dari  usaha  yang  mereka  lakukan  berdua  selama ikatan  perkawinan.  Pendapat  mereka  didasarkan  pada  surat  an-Nisa  ayat  21, yaitu: 21
“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.
Ayat  tersebut  menyebut  perkawinan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  suci, kuat, dan kokoh ( mitsaqan ghalizhan ). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab  qabul  dan  telah  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  merupakan  s yirkah antara suami  dan  istrinya.  Oleh  karena  itu,  akibat  yang  muncul  kemudian,  termasuk harta benda menjadi milik bersama.
Amir  Syarifuddin 22 menjelaskan  bahwa  dalam  kitab-kitab  fiqh  tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami  memiliki  hartanya  sendiri  dan  istri  memiliki  hartanya  sendiri.  Sebagai kewajibannya,  suami  memberikan  sebagian  hartanya  itu  kepada  istrinya  atas nama nafaqah, yang  untuk  selanjutnya  digunakan  istri  bagi  keperluan  rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali bentuk syirkah , yang untuk itu dilakukan  dalam  suatu  akad  khusus  untuk syirkah .  Tanpa  akad  tersebut,  harta tetap terpisah.
Bila  dalam  majelis  akad  nikah  dibuat  perjanjian  untuk  penggabungan harta,  apa  yang  diperoleh  oleh  suami  atau  istri  menjadi  harta  bersama,  baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah,  tidak  dengan  sendirinya  terjadi  harta  bersama.  Kewajiban  memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa  suami  itu  adalah  pencari  rezeki.  Rejeki  yang  diperolehnya  itu  menjadi haknya  secara  penuh  dan  untuk  selanjutnya  suami  berkedudukan  sebagai pemberi  nafkah.  Sebaliknya  istri  bukan  pencari  rezeki  dan  untuk  memenuhi kebutuhannya  ia  berkedudukan  sebagai  penerima  nafkah.  Oleh  karena  itu,
20 Ibid. 21 Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama…
22 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Pranada  Media Group, 2014), h. 175-176.
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
kewajiban nafaqah tidak  relevan  dalam  komunitas  yang  mengikuti  prinsip penggabungan harta bersama. 23
Ma’ruf  Amin  mengatakan,  harta  bersama  dapat  disamakan  atau digolongkan ke dalam harta syirkah , yaitu harta yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat diqiyaskan  dengan syirkah karena  dipahami  istri  juga  dapat  dihitung  sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah. 24

## Contra legem
Contra  Legem artinya  melawan  atau  menyimpangi  aturan  hukum  positif yang berlaku. Contra legem diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak  lagi  mencerminkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan  untuk  kasus  yang dihadapi.  Untuk  dapat  mempertahankan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan itulah,  maka  hakim  boleh  melakukan contra  legem melalui  hak ex  officio yang dimilikinya. 25 Yang  dimaksud  dengan asas  ius  contra  legem adalah  wewenang seorang  hakim  untuk  menyimpangi  ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis  yang telah  ada,  yang  telah  usang  ketinggalan  zaman  sehingga  tidak  lagi  mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. 26
Tugas  pokok  hakim  adalah  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hukum dapat  bersumber  dari  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Apabila  hukum tertulis tidak ada atau hukum tertulis yang ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan,  maka  hakim  wajib  melakukan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum dapat dilakukan dengan menggali hukum tidak tertulis atau menafsirkan hukum tertulis dan memadukan antara keduanya. Pemikiran hakim yang contra legem ini harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum. 27
Apabila  norma  hukum  yang  ada  tidak  lagi  dapat  menjangkau  tujuan hukum  atau  mengalami  kebuntuan  dalam  kasus  tertentu,  maka  hakim  wajib melakukan  terobosan  hukum.  Dalam  khazanah  ilmu  hukum  Islam,  terobosan hum ini disebut istimbath yang dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad merupakan bagian tak  terpisahkan  dari  tugas-tugas  hakim  secara  utuh.  Hakim  harus  memiliki
23 Ibid, h. 166.
24 Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama…
25 Mukti  Arto,  Pembaruan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), h. 78.
26 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 52.
27 Mukti Arto, Pembaruan, h. 78.
budaya ijtihad, dan ijtihad harus menjadi budaya hakim. Hakim sejati adalah juga mujtahid, sebagaimana dicontohkan oleh Muadz ibn Jabal. Rasulullah bersabda:
Apabila hakim hendak mengambil keputusan kemudian ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya  itu  tepat,  maka  ia  memperoleh  dua  pahala;  tetapi  jika  ia  hendak mengambil  keputusan  kemudian  berijtihad  dan  ternyata  ijtihadnya  itu  salah, maka ia mendapat satu pahala.” (H.R.Muttafaq ‘alaih). 28
Secara  empirik  ada  dua  kondisi  yang  membutuhkan  terobosan  hukum, yaitu: pertama, manakala  norma  hukum  terapan  yang  telah  ada  mengalami kebuntuan  sehingga  tidak  mampu  menembus  tujuan  hukum;  atau  kedua: manakala hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan  hukum  yang  diharapkan  sehingga  norma  hukum  yang  ada  tidak  dapat memberi  perlindungan  hukum,  memenuhi  rasa  keadilan,  memenuhi  hak-hak korban, mencegah kezaliman, atau tidak dapat dieksekusi. 29
Analisis  Dasar  Hukum  Penerapan  Asas Ius  Contra  Legem dalam  Pembagian Harta Bersama pada Putusan No. 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk
Duduk  perkaranya  adalah  sebagai  berikut:  Penggugat  (selaku  mantan suami  tergugat),  umur  60  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  buruh,  tempat tinggal (dianonimasi). Sedangkan tergugat (selaku mantan istri tergugat), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal (dianonimasi). Penggugat  mengajukan  gugatannya  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Depok dengan gugatan (diringkas) sebagai berikut:
1. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 18 tahun.
2. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  penggugat  dan  tergugat  telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah hak milik dengan Nomor Persil-Blok 012 Kohir, Nomor SPPT: 012-225, seluas kurang lebih 224 meter persegi.
3. Bahwa  di  atas  tanah  tersebut  telah  berdiri  bangunan  permanen  (rumah) yang juga merupakan harta bersama dan dibangun dari jerih payah antara penggugat dan tergugat.
4. Bahwa  penggugat  telah  berulang  kali  menyampaikan  rencana penyelesaian  pembagian  harta  bersama  tersebut  secara  musyawarah kekeluargaaan,  namun  tergugat  tidak  pernah  menanggapinya  dan cenderung menghindar.
28 Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, Bulugh ul Maram, (Jakarta: Daarul Kutub, 1990,) h. 287.
29 Mukti Arto, Pembaruan.., h.199.

## Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
5. Bahwa sesuai dengan pasal 97 KHI, maka janda atau duda hidup masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Menanggapi  gugatan  dari  Penggugat,  Tegugat  menyampaikan bantahannya sebagai berikut:
1. Adalah  tidak  benar  jika  tanah  seluas  224  M2  yang  dibeli  tahun  2000 dikatakan  sebagai  harta  bersama  karena  sumber  uangnya  berasal  dari pemberian orangtua/ibu Tergugat.
2. Bahwa rumah seluas 45 M2 dengan tiga kamar yang di depannya dibangun ruang untuk bengkel dan ruang untuk jualan sembako adalah dibangun dengan uang yang sumber perolehannya didominasi dari pihak Tergugat, termasuk ada uang hibah dari orangtua Tergugat.
3. Bahwa  Tergugat  tidak  tahu  persis  berapa  besar  uang  yang  telah dikeluarkan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut.
4. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut Tergugat keberatan untuk membagi- bagi harta-harta tersebut.
Berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  dimulai  dari  gugatan,  jawaban, replik,  duplik,  dan  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  kemudian dihubungkan  dengan  prinsip-prinsip  atau  teori-teori  pembuktian,  maka  dapat ditemukan:
1. Gugatan  mengenai  tanah  seluas  224  M2  adalah  harta  bersama  antara Penggugat  dan  Tergugat  adalah  tidak  benar,  karena  harta  tersebut sesungguhnya  adalah  harta  bawaan  Tergugat,  karena  sumber  uangnya berasal dari pemberian orangtua/ibu Tergugat
2. Gugatan  mengenai  rumah  permanen  dengan  luas  45  M2  adalah  harta bersama  terbukti  benar,  karena  rumah  tersebut  dibangun  pada  masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sumber uangnya berasal dari Penggugat dan Tergugat, tetapi kontribusi Tergugat jauh lebih besar.
3. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 (1) KHI,  harta  bawaan  adalah  harta  yang  diperoleh  oleh  masing-masing suami atau istri sebelum masa perkawinan dan atau harta yang diperoleh oleh  masing-masing  suami  atau  istri  pada  masa  perkawinan  tetapi didapat dari hadiah atau warisan.
4. Karena obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum umtuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang telah diputuskan.
Adapun  amar  putusan  dari  hakim  Pengadilan  Agama  Depok  yang dibacakan  pada  tanggal  4  Juni  2015  M  bertepatan  dengan  tanggal  17  Sya’ban 1436H adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa bangunan rumah permanen berukuran luas 45 M2,  berikut  bangunan  warung  sembako  dan  bengkel  adalah  harta bersama.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada  Penggugat  dan  jika  tidak  dapat  dibagi  secara  natuna,  maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah tersebut atau menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara, kemudian hasilnya  diserahkan  sebesar  25  persen  untuk  Penggugat  dan  75  persen untuk Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu);
Putusan  tersebut  tentunya  muncul  dengan  pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis. Salah satu pertimbangan penting adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, majelis menilai sebagai berikut:
1. Mengenai  dalil  bantahan  Tergugat  yang  menyatakan  perolehan  uang untuk membeli tanah seluas 224 M2 didapat dari pemberian orangtua/ibu Tergugat  telah  dapat  diperkuat  dan  didukung  oleh  tiga  orang  saksi Tergugat tersebut.
2. Mengenai  dalil  bantahan  Tergugat  tentang  perolehan  uang  untuk membangun  rumah  seluas  45  M2  yang  didapat  dari  pemberian orangtua/ibu  Tergugat  dan  dibangun  secara  sekaligus  tidak  dapat dibuktikan  karena  kedua  saksi  mengatakan  bahwa  rumah  tersebut dibangun  secara  bertahap  atau  berangsur-angsur  yang  modal  awalnya diperoleh  dari  pemberian  orangtua/ibu  Tergugat,  namun  tidak  tahu nominalnya.
Pertimbangan hakim dalam penerapan asas ius contra legem dalam putusan PA Depok No. 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk 2015 adalah bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, jika  Pasal 97 KHI diterapkan secara letterleg adalah tidak relevan; oleh  karena  itu  majelis  berpendapat  bahwa  prosentase  75  untuk  tergugat  (istri) dan  25  untuk  penggugat  (suami)  dipandang  sangatlah  adil.  Hal  ini  didasarkan dari fakta di persidangan bahwa sumber dana pembangunan rumah yang menjadi obyek  sengketa  harta  bersama  tersebut  adalah  didominasi  dari  pihak  istri,  dari mulai hadiah orangtua istri, jerih payah istri, dan sedikit kontribusi dari suami. Jika  pembagiannya  dilakukan  dengan  prosentase  50:50,  maka  ini  bertentangan dengan asas keadilan.
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
Sesuai  dengan  ketentuan  Mahkamah  Agung,  bahwa  konstruksi  putusan seorang hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga  keadilan  yang  diwujudkan  dalam  putusan  tersebut  adalah  keadilan yang  berorientasi  pada  keadilan  hukum  ( legal  justice ),  keadilan  moral  ( moral justice ), dan keadilan masyarakat ( social justice ).
Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada  undang-undang  yang  berlaku.  Hakim  sebagai  aplikator  undang-undang harus  memahami  undang-undang  dengan  mencari  undang-undang  yang berkaitan  dengan  perkara  yang  dihadapi.  Hakim  juga  harus  menilai  apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.
Dalam hal penerapan asas ius contra legem dalam putusan di atas misalnya, tidak  berarti  hakim  serta  merta  keluar  dari  peraturan  yang  berlaku.  Penerapan asas  tersebut  pada  kasus  di  atas  adalah  dilakukan  setelah  menggali  sumber- sumber hukum, memperhatikan fakta-fakta persidangan, dan akhirnya sampailah pada  konklusi.  Pada  kasus  harta  bersama  di  atas,  yaitu  rumah,  proses pembuktiannya sangat rumit. Uang yang menjadi sumber pembangunan rumah tersebut  campur  aduk  dari  pemberian  orangtua  istri,  perolehan  suami,  dan perolehan  istri.  Mengenai  pemberian  orangtua  istri  pun  sempat  dibantah  oleh pihak  suami  yang  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  merupakan  pinjaman  dari orangtua istrinya dan di kemudian hari dia lunasi, tetapi dia tidak memiliki alat bukti  kuat  yang  mampu  meyakinkan  hakim.  Sebaliknya,  pihak  istri  memiliki bukti-bukti yang lebih kuat yang mampu meyakinkan hakim.
Kalau diteliti secara seksama, sesungguhnya pertimbangan putusan di atas tidak sepenuhnya bertentangan dengan KHI, mengingat bahwa KHI dalam Pasal 229  menyebutkan:  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan kepadanya  wajib  memperhatikan  dengan  sungguh-sumgguh  nilai-nilai  hukum yang hidup di masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini  selaras  dengan  amanat  pasal  28  ayat  1  UU  No.  4  tahun  2004:  hakim  wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Aspek  lain  yang  harus  menjadi  muatan  dalam  putusan  hakim  adalah aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran  dan  keadilan.  Sedangkan  aspek  sosiologis  adalah  aspek  yang mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Aspek filosofis  dan  sosiologis  penerapannya  sangat  memerlukan  pengalaman  dan pengetahuan  yang  luas  serta  kebijaksanaan  yang  mampu  mengikuti  nilai-nilai dalam  masyarakat  yang  terabaikan.  Penerapannya  sangat  sulit,  karena  tidak mengikuti  asas  legalitas  dan  tidak  terkait  pada  sistem.  Dalam  putusan  di  atas rupanya hakim lebih mengedepankan aspek filosofis dan aspek sosiologis.
Selain  tiga  aspek  di  atas,  putusan  hakim juga  harus  memuat  tiga  unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ada  kompromi  dan  mendapatkan  perhatian  secara  proporsional.  Idealnya  agar setiap putusan hukum bisa menyatukan ketiga unsur tersebut. Selanjutnya, dalam prakteknya dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tersebut.  Dimana  dengan  pengutamaan  kepastian  hukum,  maka  ada kemungkinan unsur-unsur yang lain akan diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga  jika  unsur  kemanfaatan  lebih  diutamakan,  maka  kepastian  hukum  dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari unsur tujuan hukum di atas harus mendapat perhatian secara proporsional atau seimbang. 30

## Kesimpulan
Berdasarkan analisa penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan berikut:
Pertama;  Pertimbangan  hakim  dalam  penerapan  asas ius  contra  legem dalam  putusan  PA  Depok  No.  2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk  2015  adalah  bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, jika  Pasal 97 KHI diterapkan secara letterleg adalah  tidak  relevan;  oleh  karena  itu  majelis  berpendapat  bahwa  prosentase  75 untuk tergugat (istri) dan 25 untuk penggugat (suami) dipandang sangatlah adil. Hal ini didasarkan dari fakta di persidangan bahwa sumber dana pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa harta bersama tersebut adalah didominasi dari  pihak  istri,  dari  mulai  hadiah  orangtua  istri,  jerih  payah  istri,  dan  sedikit kontribusi  dari  suami.  Jika  pembagiannya  dilakukan  dengan  prosentase  50:50, maka ini bertentangan dengan asas keadilan. Putusan ini mengacu pada UU No. 4 tahun 2004 pasal 1 yaitu: “hakim wajib menggali, mengikuti, d an  memahami nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Dalam pertimbangan  putusannya,  seorang  hakim  harus  mengacu  pada  asas  keadilan, asas  kepastian  hukum,  dan  asas  manfaat.  Selain  itu  juga  hakim  harus memperhatikan apek yuridis, filosofis, dan sosiologis.
Kedua; ada beberapa porsi pembagian harta Bersama; 1). Porsi pembagian harta bersama dalam perspektif hukum materil Peradilan Agama terdapat dalam pasal 97 KHI, yaitu: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang  hidup  lebih  lama.  2).  Pembagian  harta  bersama  dalam  perspektif  hukum Islam, dalam hal ini fiqh klasik, adalah tidak ada ketentuannya, mengingat bahwa fiqh  klasik  tidak  mengatur  tentang  harta  bersama.  Keberadaan  harta  bersama
30 Hasil wawancara dengan Masalam Bainon, (hakim PA Depok) pada hari Rabu, 4 Oktober 2017.

## Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
dalam  fiqih  masih  menjadi  perdebatan.  3).  Pembagian  harta  bersama  dalam perspektif BW terdapat dalam pasal 128 BW yang menetapkan bahwa kekayaan bersama  suami  istri  dibagi  dua,  tanpa  mempersoalkan  dari  pihak  mana  asal barang-barang  tersebut.  4).  Pembagian  harta  bersama  dalam  hukum  adat  di Indonesia terdapat keragaman. Di antaranya, di Jawa Tengah terdapat asas sapikul sagendong yang  membagi  porsi  harta  bersama  dengan  sepertiga  untuk  istri  dan dua  pertiga  untuk  suami,  di  Bali  dikenal  asas sasuhun  sarembat dengan  porsi sepertiga untuk istri dan dua pertiga untuk suami.

## Daftar Pustaka
Ali,  Ahmad, Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) , Makasar, Kencana, 2009.
Ali, Muhammmad Daud, Hukum Islam , Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
Aji,  Ahmad  Mukri.  Urgensi  Maslahat  Mursalah  Dalam  Dialektika  Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Arto,  Mukti, Pembaruan  Hukum  Islam  Melalui  Putusan  Hakim ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Departemen  Dalam  Negeri  dan  Otonomi
Daerah, Metode Penelitian Sosial , Jakarta, 2010.
Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta, Raja Grafindo, 2001.
Daud, Abu, Sunan Abu Dawud , Jakarta, Pustaka Azzam, 2016.
Danggur,  Edi, Hukum  Bukan  Sekadar Undang-Undang ,  Edidanggur.blogspot.com, 2011.
Dirdjo, Sisworo, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
Guntari, Ugun, Teori-teori Keadilan dalam Perspektif Islam , Blogspot.co.id,   2011.
Islam Cendekia, Asas-Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Islam ,
www.Islamcendekia.com>homu>Hukum dan Syariah, 2014.
Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2011.
Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung,  PT  Remaja  Rosdakarya, 2011.
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta Kencana, 2006.
Mokodompit, Zulfikar, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini
Dihubungkan  dengan  Hukum  Islam,  Jurnal  Ilmiah  Lex  Administratum, 2015.
Mukri,  Syarifah  Gustiawati, “ Langkah  Strategis  Optimalisasi  Sistem  Ekonomi Syariah, ” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).
Rasyid,  As’ad  Abdul, Gono-Gini  dalam  Perspektif  Hukum  Islam , www.pa- muarataweh.go.id , 2015.
Rahman,  Fatchur, Hadits-hadits  tentang  Peradilan  Agama ,  Jakarta,  Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
Raera, Abu Sukarno, Filsafat Hukum , Jakarta, Kencana, 2012.
Suggiswati,  Besse,  Konsepsi  Harta  Bersama  dari  Perspektif  Hukum  Islam,
KUHPer dan Hukum Adat, Jurnal Ilmiah Perspektif, 2014.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Bandung, Alfabet, 2009.
Suryana,  Nanang,  Harta  Bersama  menurut  KHI,  Jurnal  Diklat  Keagamaan, Bandung, 2015.
Saleh, Wantjik, Hukum Acara Perdata , Jakarta, Global Indonesia, 1981.
Susanto,  Happy, Pembagian  Harta  Bersama  Saat  Terjadinya  Perceraian ,  Jakarta, Visi Media, 2008.
Syarifudin, Amir , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta, Kencana, 2014.
Ushul Fiqh , Jakarta, Kencana, 2008.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Jakarta, UI-Press, 2014.
Zamzami,  Muhtar, Perempuan  dan  Keadilan  dalam  Hukum  Kewarisan  Indonesia , Jakarta, Kencana, 2013.
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor:
Jurisprudence Press, 2012.
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok