## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 4 No 1 – 2022, page 60-71 Available online at http://pewarta.org

## Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen
Saepudin 1* , Megandaru Widhi Kawuryan 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi Jl. Wijaya II No. 62 Jakarta 12160 - Indonesia
* Email korespondensi: a.saepudinn1507@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.97 Submitted: 02 Maret 2022 Revised: 20 April 2022 Published: 30 April 2022

## Abstract
The participation of women in politics has reached the most significant development in this decade. More and more women are becoming leaders in parliaments in many countries, namely Asia Pacific, Africa, Europe, the United States. Puan Maharani was elected as chairman of the Indonesian House of Representatives and a woman who can be equated with female leaders in the World Parliament, and  for  the  first  time  in  Indonesia.  The  purpose  of  this  study  is  to  understand  and  describe  the political  communication  of  women's  transformational  leadership  in  parliament.  The researchparadigm  is  phenomenology  with  a  qualitative  approach.  Data  was  collected  through participant observation, and in-depth interviews with 9 members of the DPR RI who were used as informants who directly interacted with Puan Maharani, and could provide information about the political communication of Puan Maharani's transformational leadership in her activities leading the Chair of the DPR RI. The next step is to study the documentation literature, and search through the internet. Data reduction, display, and verification/conclusion are the stages of data analysis that the author uses in this study. The findings in this study, as a political communicator, the role of transformational leadership is influenced by the long journey of previous organizational experience. Selection  of  messages  using  a  straightforward  communication  style.  The  communication  media used  are  interpersonal  communication  and  interactional  group  communication,  either  directly through face-to-face meetings with constituents. As well as utilizing the mass media, as well as social  media  to  inform  various  policies  related  to  parliament,  and  as  parliamentary  leader  Puan Maharani has succeeded in establishing an open communication space.
Keywords : Political Communication; Media; Transformational Leadership; Parliament; Woman
Abstrak - Partisipasi perempuan dalam politik mencapai perkembangan yang signifikan dalam satu dekade ini. Semakin banyak perempuan menjadi pemimpin parlemen di Asia Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika Serikat. Puan Maharani, Ketua DPR RI dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan kominikasi politik  kepemimpinan  transformasional  perempuan  dalam  parlemen.  Paradigma  penelitiannya, fenomenologi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi partisipan, dan wawancara mendalam terhadap sembilan anggota DPR RI sebagai informan yang berinteraksi dengan Puan Maharani, dan bisa memberikan informasi mengenai komunikasi politik kepemimpinan  transformasional  Puan  Maharani.  Langkah  selanjutnya  melakukan  studi kepustakaan,  dokumentasi,  dan  penelusuran  melalui  internet.  Reduksi  data,  display,  dan verifikasi/kesimpuan  adalah  tahapan  analisis  data  yang  digunakan  dalam  studi  ini.  Temuan penelitian  ini  adalah,  sebagai  komunikator  politik,  peran  kepemimpinan  transformasional  Puan Maharani  dipengaruhi  oleh  perjalanan  panjang  pengalaman  berorganisasi  sebelumnya.  Media komunikasi  yang  digunakan  adalah  komunikasi  interpersonal  dan  komunikasi  kelompok  yang sifatnya interaksional, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan konstituen, serta memanfaatkan media massa, dan media sosial untuk menginformasikan berbagai kebijakan yang berkaitan  dengan  parlemen.  Sebagai  pemimpim  parlemen  Puan  Maharani  telah  berhasil membangun ruang komunikasi secara terbuka.
Kata Kunci: Komunikasi Politik; Media; Kepemipinan Transformasional; Parlemen; Perempuan

## Pendahuluan
Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan  salah  satu  kemajuan  yang diharapkan  dapat  membawa  perubahan kualitas  legislasi  berperspektif  perempuan dan  berkeadilan  gender.  Perubahan  cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan masalah  politik  dengan  mengutamakan metode  perdamaian  dan  anti  kekerasan, perubahan  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkontribusi pada kebutuhan perempuan sebagai bagian dari  agenda  nasional,  dan  menjadikan perempuan  berdaya  untuk  terlibat  dalam berbagai  permasalahan  yang  selama  ini belum terselesaikan, mendapat perhatian di Indonesia yang sensitif gender.
Landasan  konstitusional  yang  bisa dijadikan dasar atas hak politik perempuan, di antaranya Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945: "Setiap  orang  berhak  memajukan  dirinya dengan  memperjuangkan  haknya  secara kolektif  membangun  masyarakat,  bangsa, dan  negaranya."  Selain  itu,  terdapat  UU Parpol  No  2/2008  dan  UU  Pemilu  No 7/2017,  yang  mengatur  kuota  30% keterwakilan  perempuan  pada  legislatif. Dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against  Women (CEDAW),  menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan  kepada  perempuan  untuk memilih  pemimpin  maupun  menjadi pemimpin  dan  menyuarakan  perempuan memiliki  hak  politik  yang  sama  dengan laki-laki.
Partisipasi  perempuan  dalam  politik mencapai  perkembangan  yang  signifikan dalam  satu  dekade  ini  (Tabel  1),  menjadi pemimpin parlemen di Asia Pasifik, Afrika,
Eropa,  Amerika  Serikat.  Jalalzai  (2004) mengemukakan,  jumlah  perempuan  yang menduduki jabatan eksekutif, sedikit tetapi bervariasi  secara  geografis.  Pemimpin perempuan  memiliki  latar  belakang pendidikan  dan  politik  beragam.  Batu loncatan  penting  untuk  Asia  dan  Amerika Latin,  telah  menjadi  ikatan  keluarga perempuan dengan para pemimpin politik. Bahkan  wanita-wanita  ini  lebih  beragam dari  yang  diharapkan  dalam  hal  latar belakang dan pengalaman politik.
Puan Maharani (PM) dilantik sebagai Ketua  DPR  RI, periode  2019-2024,  sesuai Undang-Undang  MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (MD3). Lima kursi pimpinan DPR menjadi  milik  lima  partai  peraih  suara terbanyak.  Kursi  Ketua  DPR  jadi  milik PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019, dan empat kursi wakil milik Golkar, Gerindra, dan PKB (Gambar 1).
Gambar 1. Pelantikan Puan Maharani bersama para wakilnya
Sumber: website PDI Perjuangan
Hal  ini  mendeskripsikan  perempuan yang dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia, dan pertama kali di Indonesia. Berikut adalah tabel yang menggambarkan  posisi  Indonesia  nomor tiga untuk wilayah Asia dan Pasifik
Tabel 1. Pemimpin Wanita dalam Parlemen Dunia No Asia & Pasifik Afrika Eropa Amerika Selatan Amerika Utara 1 Bangladesh Congo Malta Meksiko Amerika Serikat 2 Bahrain Zambia Belanda Venezuella   Belize 3 Indonesia Malawi Bulgaria - -
Sumber: (IPU Parlene, 2021)
Namun  terpilihnya  Puan  Maharani sebagai Ketua DPR RI menuai opini publik pro  dan  kontra  di  media  sosial,  seperti Twitter dan terlihat dalam trending topic se- Indonesia dengan jumlah cuitan  melebihi angka  sembilan  ribu,  sebagaian  besar mempertanyakan kompetensinya
(Gunadha,  2019).  Kompetensi  telah menjadi  isu  sejak  awal.  Memiliki kompetensi  untuk  berkomunikasi  dan memahami
bagaimana
melakukan komunikasi  dengan  benar  adalah  dua  hal yang  berbeda.  Menurut  Morreale  et  al. (2000) “ manusia  dilahirkan  dengan kemampuan  bersuara;  tetapi  tidak  dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menentukan kompetensi komunikasi politik.  Kemampuan  untuk  berkomunikasi secara efektif dan tepat dipelajari dan, oleh karena itu, harus diajarkan”.
Komunikasi secara signifikan mempunyai  kontribusi  pada  penyesuaian sosial  individu  dan  partisipasi  dalam hubungan  interpersonal  (Morreale  et  al., 2000). Pada saat yang sama, dalam bidang ilmu politik, misalnya, gaya kepemimpinan transformasi  politik  perempuan  sangat penting, karena organisasi politik berada di lingkungan  yang  tidak  bersahabat  bagi politisi perempuan.
Dalam  organisasi  politik  di  mana pemimpin  dipilih  oleh  rakyat  dan  oleh karena  itu  harus  mempengaruhi  pemilih dan  membuktikan  bahwa  mereka  dapat dipercaya.  Pemimpin  politik  adalah perwakilan utama partainya dan pendekatan  komunikasi  berdampak  pada
partai,  pemilih,  dan  pemimpin  itu  sendiri. Studi  tentang  pemimpin  perempuan  telah menyoroti kesenjangan dalam pemahaman tentang kepemimpinan dari perspektif yang berorientasi  gender  (Kruikemeier  et  al., 2013).  Temuan  penelitian  yang  dilakukan (Maela et al., 2018) mengeksplorasi bahwa kompetensi  komunikasi  perempuan  dalam parlemen  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  menjalin  relasi  dan eksistensi di media.
Sejumlah  penelitian  tentang  adanya beberapa  perbedaan  antara  legislator  laki- laki  dan  perempuan  dalam  perilaku legislatif dan preferensi kebijakan.
Keterlibatan perempuan dalam politik dan sebagai  wakil  rakyat  berarti  perempuan telah  menjadi  komunikator  politik  yang dipaksa  memiliki  kemampuan  komunikasi politik  yang  baik.  Komunikasi  politik adalah  proses  penyampaian  informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan), di mana pertukaran  dan  pencarian  dilakukan dikeluarkan  oleh  peserta  dalam  konteks kegiatan  politik  yang  dilembagakan. Komunikasi  politik  berfungsi  untuk menghubungkan  seluruh  bagian  sistem politik,  sehingga  berbagai  aspirasi  dan kepentingan  politik  dapat  diubah  menjadi suatu kebijakan.
Grebelsky-lichtman, (2021) menyatakan, komunikasi politisi perempuan, dapat meningkatkan manajemen kesan politik mereka, mempengaruhi  persepsi  kekuasaan  dan pengaruh  dalam  hal  konstruksi  sosial gender, serta berkontribusi pada
4 Laos Madagaskar   Norwegia - - 5 Samoa Mozambik Polandia - - 6 Suriname Rwanda Moldova - - 7 - Afrika Selatan San Marino - - 8 - Serbia - - 9 - Togo Spanyol - - 10 - Turkmenistan - - 11 Andorra - - 12 - Bosnia Hergezovin
kesuksesan  politik  mereka,  namun,  ada kekurangan  studi  yang  mengidentifikasi dan  memetakan  komunikasi  politik kepemimpinan  transformasional  gender politisi perempuan.
Sementara Sianipar & Hanita (2019)
menyatakan perlunya
peningkatan kepemimpinan
transformasional perempuan  di  lembaga  legislatif,  dengan harapan  dapat  memberikan  pengaruh positif dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat  khususnya  yang  menyangkut kepentingan perempuan. Studi lain mengatakan  bahwa  perempuan  dapat dilihat  membawa  perspektif,  pengalaman, dan keahlian mereka sendiri ke politik dan lebih mungkin dari pada memperkenalkan undang-undang tentang pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dan kerentanan terhadap  perempuan.  Ini  akan  menjadi terobosan  yang  menarik  untuk  diungkap secara  ilmiah,  mengingat  perempuan mungkin  memiliki  strategi  yang  berbeda dengan laki-laki.
Dalam  kaitannya  dengan  uraian  di atas, Burns (1990) menjelaskan, kepemimpinan  bukan  hanya  terdiri  dari orang  yang  memimpin  saja,  akan  tetapi juga  melibatkan  anggota  ( followers ) dalam  proses  kepemimpinannya.  Hal  ini berdasarkan asumsi, pada kondisi masyarakat  yang  sudah  sangat  berdaya; batas  kapasitas  pribadi  antara  yang dipimpin dengan pemimpin sudah sangat tipis  (artinya  sudah  sama-sama  pintar). Masyarakat tidak lagi membutuhkan sosok pimpinan yang serba bisa dan instruksionis, melainkan pemimpin yang bisa menampung aspirasi  bersama  untuk  bersama-sama diwujudkan  dalam  tindakan  kelembagaan yang sistematis (Ruliana, 2016).
Terlepas  dari  permasalahan  tersebut di  atas,  keterwakilan  Puan  Maharani sebagai  perempuan  yang  memimpin parlemen  merupakan  salah  satu  kemajuan yang  diharapkan  membawa  perubahan kualitas perundang-undangan yang berperspektif  perempuan  dan  berkeadilan gender.  Karena  yang  menjadi  masalahnya adalah  bagaimana  komunikasi  politik
kepemimpinan  transformasional  Puan Maharani sebagai Ketua Parlemen  dengan semua  hambatan  dan  faktor  yang mendukung keterlibatan anggota perempuan dalam parlemen. Hal  lain  yang  menarik  untuk  dikaji karena Puan Maharani mewakili perempuan di Indonesia dalam memimpin parlemen.  Bahkan  lebih  jauh  dari  itu, karena  setengah  total  jumlah  penduduk  di Indonesia  adalah  perempuan,  maka mengabaikan  perempuan  Indonesia  dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia  dari  proses  politik  (Zamroni, 2013).
Studi alternatif lain telah mengklaim bahwa  perempuan  dalam  memimpin Parlemen  lebih  liberal,  konservatif,  pasif, moralistik, manusiawi, atau feminis dalam keyakinan  ideologis  mereka.  Perbedaan gender  dalam  sikap  ini  dapat  dikaitkan dengan  pengalaman  perempuan  atau perbedaan bawaan, namun, ada kesepakatan tentang apakah ada perbedaan gender  yang  signifikan  dalam  seorang politisi,  dan,  jika  demikian,  apa  sifatnya dalam  meningkatkan  citra  Parlemen  di mata publik (Norris & Lovenduski, 1989). Puan  Maharani  sebagai  pemimpin DPR  RI  harus  mampu  melakukan perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan  masalah  politik  dengan mengutamakan  metode  perdamaian  dan anti  kekerasan,  perubahan  kebijakan  dan peraturan perundang-undangan yang berkontribusi  pada  kebutuhan  perempuan sebagai  bagian  dari  agenda  nasional  dan menjadikan  perempuan  berdaya  untuk terlibat  dalam  berbagai  masalah  yang selama  ini  belum  terselesaikan  dan mendapat perhatian di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini secara khusus adalah, bagaimana komunikasi politik kepemimpinan transformasional perempuan dalam Parlemen?  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  memahami  dan  mendeskripsikan komunikasi
politk kepemimpinan
transformasional perempuan
dalam parlemen.

## Kerangka Teori
Konsep  komunikasi  politik  mengacu pada  seperangkat  praktik  dan  disiplin profesional  teoretis  dan  ilmiah.  Sebagai praktik  profesional,  istilah  "komunikasi politik"  menunjukkan  serangkaian  proses komunikasi yang telah diberi label beragam seperti  propaganda,  pemasaran  elektoral, pemasaran  politik,  kampanye  politik,  dan hubungan masyarakat politik.
Komunikasi politik telah berkembang menjadi  bidang  akademik  penyelidikan, dengan  landasan  teoritis  dan  metode  dari komunikasi,  ilmu  politik,  sosiologi, psikologi, pemasaran, sejarah, retorika, dan bidang lainnya. Sifatnya yang multidisiplin menjelaskan  sulitnya  menemukan  definisi yang  jelas.  Namun  disepakati  bahwa komunikasi  politik  menitikberatkan  pada interaksi  antara  aktor  politik,  media,  dan warga negara, yang dicirikan oleh sifatnya yang persuasif dan strategis.
Pertanyaan  yang  diajukan  oleh Lasswell (1927) tentang efek propaganda di Amerika Serikat “ who says what to whom through  which  channel  with  what  effect ?” dibagikan oleh banyak penelitian di bidang komunikasi  politik.  Pertanyaan  sederhana ini memaksakan dan menyoroti garis dasar analisis  untuk  proses  komunikasi  pada umumnya  dan  komunikasi  politik  pada khususnya.
Berbicara  tentang  siapa  berarti menganalisis  komunikator,  siapa  yang memiliki  informasi.  Analisis  isi  pesan memungkinkan untuk menemukan jawaban atas apa, dan analisis media, yang mungkin melibatkan media langsung, menggunakan iklan  politik  (misalnya,  poster  atau selebaran),  atau  media  tidak  langsung (misalnya,  editorial  atau  opini  di  surat kabar atau di TV), mengungkapkan saluran yang digunakan dalam proses komunikasi. Analisis efek, bidang yang telah dieksplorasi  secara  ekstensif,  khususnya dalam  literatur  Amerika  Utara  tentang kampanye  politik,  memungkinkan  untuk mempelajari  dampak  proses  komunikasi
pada  khalayak  (siapa)  dan  biasanya berfokus pada perilaku memilih (menggunakan jajak pendapat, misalnya). Model komunikasi Lasswell mengasumsikan bahwa komunikator selalu bermaksud mempengaruhi penerima, bahwa  semua  pesan  memiliki  efek,  dan bahwa  prosesnya  satu  sisi  ke  arah  bawah. Sejak  lama  dalam  sejarah,  komunikasi politik  sebenarnya  hanya  dilihat  sebagai proses  linier  penyampaian  informasi  dari aktor  politik,  seperti  partai  atau  kandidat kepada  warga,  yang  bisa  langsung  tetapi juga  dimediasi  oleh  media.  Seperti  pada Gambar  2,  terlihat  arah  komunikasi ditangkap  oleh  media  dan  kemudian disalurkan  kembali  yang  sekarang  dikenal dengan proses mediasi (Gisela Gonçalves, 2020).
Namun, dari sudut pandang tradisional ini, tidak ada komunikasi yang terjadi  ke  atas,  dari  kelompok  sosial  ke ranah  politik.  Berkat  demokratisasi sebagian  besar  sistem  politik,  sifat komunikasi politik telah berubah.
Komunikasi  politik  bergeser  ke  ranah publik  ketika  masyarakat,  sebagian  besar sebagai  akibat  dari  meningkatnya  akses informasi,  terlibat  dalam  aktivitas  politik. Tindakan pemungutan suara yang sederhana  tidak  lagi  cukup  dan  pemilih telah menjadi warga negara yang aktif yang mampu  berorganisasi  dan  terlibat  dalam politik penyebab, sehingga mengembangkan  komunikasi  horizontal antara  aktor  politik  dan  warga  negara  dan menimbulkan aksi dan protes yang semakin diliput oleh media.
Gambar 2. Proses Komunikasi Politik Sumber: Gisela Gonçalves, 2020
Perebutan  ruang  media,  baik  oleh agen  politik  elektif  secara  resmi,  seperti
partai  politik  atau  kandidat  atau  oleh organisasi nonresmi, seperti gerakan sosial baru  atau  bahkan  kelompok  teroris, menuntut  model  dan  teori  yang  semakin kompleks  untuk  memahami  komunikasi politik  kontemporer  (Lilleker,  2006).  Saat ini, seperti terlihat pada Gambar 2, proses komunikasi  juga  mengarah  ke  atas  dari opini  publik  ke  ranah  politik.  Bidang komunikasi  politik,  oleh  karena  itu, berkaitan dengan konstruksi dan penyebaran pesan yang berpotensi memiliki  dampak  langsung  atau  tidak langsung pada politik.
Secara klasik, partai politik merupakan  organisasi  politik  terpenting dalam  komunikasi  politik  dan  proses pembuatan  kebijakan.  Tapi  mereka  bukan hanya  organisasi  yang  signifikan  dalam konteks  komunikasi  politik.  Komunikator pesan mungkin organisasi lain, seperti think tank ,  organisasi  nonpemerintah  seperti gereja, serikat pekerja, organisasi lingkungan,  organisasi  hak  asasi  manusia, atau  kelompok  kepentingan  lainnya. Wartawan  juga  merupakan  agen  yang sangat  penting  dalam  proses  komunikasi politik, begitu pula gerakan sosial

## Kepemimpinan Transformasional
Konsepsi
kepemimpinan transformasional  pertama  kali  dikemukakan oleh  James  McGregor  Burns  yang menerapkannya dalam konteks politik  dan selanjutnya  ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass. Dalam  kaitannya  dengan kepemimpinan  transformasional,  Bernard Bass (Stone, 2004) mengatakan: “Pemimpin transformasional  mengubah  nilai-nilai pribadi pengikut untuk mendukung visi dan tujuan  organisasi  dengan  menciptakan lingkungan di mana hubungan dapat dibentuk dan dengan membentuk iklim kepercayaan di mana  visi  dapat  dibagi”.  Selanjutnya, secara operasional Bernard Bass (Gill, 2010) memaknai  kepemimpinan  transformasional sebagai: Leadership and performance beyond expectations (Ruliana, 2016).
Hasil  penelitian  Bass,  Avolio,  dan Atwater  (1996)  menemukan  bahwa  laki-
laki umumnya lebih menampilkan kepemimpinan transaksional jika dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih memperlihatkan kepemimpinan
transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kualitas yang diperlukan untuk  memiliki  kepemimpinan  organisasi yang efektif pada situasi sekarang ini, yakni berkualitas  dan  umumnya  diasosiasikan dengan kemimpinan transformasional yang dikaitkan dengan para pemimpin perempuan. Kepemimpinan transformasional
yang  diidentifikasi  oleh  Bass  dan  Avolio (1989)  dalam  Iqbal  (2016)  adalah:  (1) Pengaruh  Ideal (Idealized  Influence )  di mana pemimpin transformasional memberikan  visi,  menginspirasi  pengikut, dan  mendapatkan  kepercayaan  dan  rasa hormat  dalam  timbal  balik;  (2)  Motivasi Inspiratif ( Inspirational motivation ), dimensi  ini  mengeksplorasi  kemampuan pemimpin  untuk  merangsang  kepercayaan pengikut  ke  dalam  visi  dan  nilai-nilainya;
(3)  Pertimbangan  intelektual  ( Intellectual consideration ). Pemimpin transformasional bertindak  sebagai  pelatih  dan  mentor. Mereka  terus  memberikan  umpan  balik kepada  karyawan  untuk  pengembangan mereka selain komunikasi profesional yang berkaitan dengan pengembangan organisasi;  (4)  Stimulasi  intelektual ( Intellectual stimulation :) pemimpin transformasional  mendorong  bawahan mereka  untuk  menilai  cara  kebiasaan mereka  dalam  melakukan  sesuatu  dan memberikan ide-ide kritis untuk memecahkan  masalah  di  lingkungan mereka
Metode Penelitian Penelitian
ini menggunakan pendekatan  fenomenologi,  bermaksud mengungkapkan  sedetail  mungkin  objek yang  diteliti  dan  aspek-aspek  lain  yang tidak mungkin dihitung dengan matematika.  Fenomenologi  tertarik  untuk mengidentifikasi  masalah  ini  dari  dunia pengalaman  indrawi  ke  dunia  yang  penuh
dengan  objek  yang  bermakna.  Satu  hal yang  semula  terjadi  dalam  kesadaran individu  yang  terpisah  tetapi  dalam interaksi menjadi kesadaran kolektif.
Schutz menganggap manusia sebagai makhluk  sosial,  sehingga  kesadaran  akan kehidupan sehari-hari merupakan kesadaran sosial yang menurutnya berlangsung  dalam  dua  cara: Pertama, kesadaran  untuk  mengandalkan  kegiatan orang  lain  untuk  dibagikan. Kedua , kesadaran menggunakan tipe yang diciptakan  dan  dikomunikasikan  oleh kelompok individu yang ada. Subjek dalam penelitian  ini  adalah  perempuan  anggota DPR  RI.  Penelitiannya  dilakukan  dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi  partisipan,  dan  wawancara mendalam terhadap sembilan anggota DPR RI  yang  dijadikan  informan  yang  secara langsung berinteraksi dengan Puan Maharani, dan bisa memberikan informasi mengenai komunikasi politik
kepemimpinan  transformasional  Puan Maharani  dalam  aktivitasnya  memimpin DPR  RI.  Langkah  selanjutnya  melakukan studi  kepustakaan  dokumentasi,  dan penelusuran melalui internet.
Ciri-ciri  informan  adalah  perempuan dengan  dua  periode  legislasi  di  DPR-RI. Wawancara  dilakukan  melalui  media telepon, WhatsApp, dan  Zoom.  Hal  ini dilakukan karena di masa pandemic Covid- 19  tidak  mungkin  dilakukan  secara  tatap muka.  Wawancara  dilakukan  dengan menggunakan  pedoman  wawancara  yang berkaitan  dengan  komunikasi  politik kepemimpinan  tranformasional  dalam parlemen  divalidasi  dengan  dokumen berupa opini yang sering ditampilkan oleh legislator  perempuan  di  berbagai  media massa.
Pengamatan  dilakukan  pada  setiap kegiatan legislatif di partai, rapat paripurna, dan  rapat  fraksi.  Model  interaktif Huberman dan Meal melalui tahap reduksi data,  display,  dan  verifikasi  (Sugiyono, 2012) digunakan dalam studi ini.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti menemukan  tahapan  komunikasi  politik kepemimpinan  transformasional  yang dilakukan  Puan  Maharani  setelah  terpilih sebagai Ketua DPR RI.
Model  Harold  D  Laswell  sebagai strategi komunikasi yaitu who says what in which  channel  to  whom  with  what  effect , dimana masing-masing elemen komunikasi ini dapat dianalisis dan memiliki pengaruh yang  kuat.  Namun  seiring  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses komunikasi  ini  berubah  menjadi  interaktif (Gisela  Gonçalves,  2020).    Peneliti  juga mengkaitkan dengan kepemimpinan transformasional dari Bass dan Avolia.
Untuk  melihat  dan  mengetahui bagaimana  representasi  karir  politik  Puan Maharani  sebagai  seorang  komunikator yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang politik, tentunya penting untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dalam dunia  perpolitikan  yang  dialani  oleh  Puan Maharani.  Masyarakat  mengenal  Puan sebagai  putri  Presiden  Indonesia  kelima Megawati  Sukarnoputri  dan  Taufik Kiemas, serta cucu Presiden Soekarno.
Puan memulai pengalaman
organisasiannya  saat  masih  muda  dengan menjadi  anggota  Dewan  Pimpinan  Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  tahun  2006.  Kemudian  menjadi pengurus PDI Perjuangan. Di internal partai tersebut,  perempuan  lulusan  Jurusan Komunikasi  Massa  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Politik  Universitas  Indonesia  ini menjadi pengurus DPP PDIP bidang Politik dan  Hubungan  Antar  Lembaga,  periode 2010-2015.
Puan  Pertama  kali  mengikuti  pemilu tahun  2009.  Ia  mencalonan  diri  sebagai anggota legislatif mewakili PDIP di daerah pemilihan  V  Jawa  Tengah  yang  meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Puan terpilih dengan meraih 242.504 suara dan  ditempatkan  di  Komisi  IV  DPR  yang membidangi  pertanian,  pangan,  maritim dan kehutanan.
Pada  pemilu  2014,  Puan  kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali  menang  dengan  memperoleh 369.927 suara. Puan ditempatkan di Komisi VI  DPR,  membidangi  industri,  investasi, dan persaingan usaha. Ia kemudian ditunjuk menjadi  Menteri  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan (PMK)  di  kabinet  kerja  Presiden  Joko Widodo, Periode 2014- 2019.
Puan  menjadi  satu-satunya  menko yang tidak terkena reshuffle atau pergantian kabinet  kerja  jelang  satu  tahun  masa pemerintahan  Jokowi  pada  Agustus  2015. Oleh  beberapa  pihak,  hal  itu  dinilai  tak lepas dari keberhasilan Puan mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilu 2014. Terakhir, Puan mundur dari  Kabinet  Kerja  Jokowi  karena  meraih kursi Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024, dengan perolehan suara terbanyak, yakni 404.034 suara.
Dalam  memimpin  parlemen,  Puan bertindak  sebagai  komunikator  yang memiliki  kewenangan  untuk  membangun ruang komunikasi baik secara internal dan eksternal.  Secara  internal  menetapkan aliran informasi bagi para anggota legislatif di  bawah  kepemimpinannya.  Secara eksternal, membina hubungan dengan para konstituen dan menerima masukan mengenai  kebijakan  yang  diambil  dari masyarakat dan aspirasi ke DPR RI.
Menurut informan AS (wawancara 20 November,  2021)  hal  tersebut  didasarkan pada  visi  dan  misi  dan  tujuan  parlemen umtuk  menciptakan  lingkungan,  di  mana hubungan dapat dibentuk, dan membentuk iklim kepercayaan. Ini mencirikan kepemimpinan  transformasional,  seperti dikemukakan  oleh  Bass:  pemimpin transformasional  mengubah  nilai-nilai pribadi pengikut untuk mendukung visi dan tujuan  organisasi  dengan  menciptakan lingkungan di mana hubungan dapat dibentuk dengan  membentuk  iklim  kepercayaan  di mana visi dapat dibagi kepada para anggota DPR RI.
Di  bawah  kepemimpinan  Puan Maharani,  para  perempuan  anggota
legislative  telah  mengalami  banyak perubahan pada cara pandang, sikap, dalam mengemukakan  berbagai  opini.  Menurut AF  (Wawancara  Tanggal  20  November, 2021)  Ini  membuktikan  bahwa    “Puan memiliki pengaruh yang ideal dan motivasi inspirasi dimana pemimpin transformasional memberikan visi,
menginspirasi  pengikut,  dan  mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat secara timbal balik.  Terbukti  bahwa  Puan  Maharani membentuk  Kaukus  Perempuan  Parlemen Indonesia  (KPPRI)  beranggotakan  seluruh perempuan  anggota  DPR  RI  merupakan forum anggota parlemen perempuan lintas partai  yang  memperjuangkan  isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya di DPR.”
Sebagai  pemimpin  parlemen,  Puan Maharani
sebagai intellectual consideration bertindak sebagai pelatih dan mentor.  Puan  terus  memberikan  umpan balik  kepada  para  anggotanya  untuk pengembangan  mereka  selain  komunikasi profesional yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan memberikan intellectual  stimulation :  yaitu  mendorong para anggota untuk menilai cara kebiasaan mereka  dalam  melakukan  sesuatu  dan memberikan ide-ide kritis untuk memecahkan  masalah  di  lingkungan komunikasi  politik,  baik  secara  internal maupun secara eksternal.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan secara  kinerja  politik  dalam  parlemen, perempuan anggota DPR-RI menunjukkan keaktifan  yang  baik.  Yaitu  bertanya maupun berkomentar yang memiliki bobot dan  konteks  sesuai  pembahasan  sidang. Sebagai  pemimpin  perempuan,  Puan Maharani menampilkan sikap dan kepribadian  sebagai  pemimpin  yang pekerja keras, dan bertanggung jawab. Informan  SN  (wawancara,  24
November,  2022)  menyatakan  “dalam penilaiannya  Puan  Maharani  sebagai pemimpin  perempuan  di  DPRRI  sudah berperan  dengan  baik”.  Gaya  komunikasi yang lugas dan efektif adalah modal utama Puan Maharani dalam meyakinkan
konstituen.  Pasti  ada  sikap  skeptis  yang muncul  bahwa  keberhasilan  Puan  berkat nama besar kakek dan ibunya, tetapi secara personal Puan memiliki kompetensi dalam mengelola keanggotaan.

## Pesan Politik
Puan  Maharani  menuju  pimpinan DPR  RI  bukanlah  tanpa  konsepsi  politik yang  jelas.  Konsepsi  politik  yang  utama dari  seorang  Puan  adalah  menjadikan parlemen  sebagai  representasi  dan  rumah rakyat  yang  sesungguhnya  sebagaimana dalam pidato pelantikannya sebagai Ketua DPR  RI  yang  akan  dijalankan,  yaitu mengemukakan
tentang
pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengamalkan Pancasila; membahas pentingnya  menjaga  keutuhan  NKRI dengan mengamalkan Pancasila; melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang  yang  tertunda  di  periode sebelumnya sebagai prioritas, dan mengharapkan  dukungan  dari  masyarakat, termasuk  para  pengamat  dan  kalangan media massa.
Dengan konsepsi tersebut, maka yang utama  harus  dilakukan  ialah  membangun kesadaran narasi yang bisa diterima rakyat banyak. Narasi yang memberi pesan politik membumi dalam dimensi nilai dan dimensi simbol.  Tanpa  konsepsi,  seorang  Wakil Rakyat akan sulit menggerakkan kesadaran rakyat dalam mewujudkan perjuangannya. Puan  menyadari  bahwa  narasi  dan penawaran politik sebagai sebuah konsepsi, haruslah juga menjadi sebuah edukasi yang terbangun  di  ruang  ruang  publik.  Karena politisi  tanpa  konsepsi  adalah  politisi hampa tanpa arah juang yang jelas.

## Media Komunikasi
Puan Maharani sadar, bahwa kesadaran publik khususnya kaum perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam momentum politik adalah sebuah keniscayaan.  Maka  media  komunikasi politik  dimanfaatkan  untuk  dijadikan  alat dalam mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan.
Menurut  informan  AS  dan  SR (wawancara  20  November  2021)  “bentuk komunikasi  yang  digunakan  adalah komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok  secara  interaksional.  Dan menggunakan  media  massa,  seperti  media cetak,  media  elektronik,  media  online maupun media sosial, Instagram, Facebook , dan Twitte r”. Tujuannya adalah agar  masyarakat  mengetahui  semua aktivitas Puan Maharani dalam memimpin parlemen.
Semua  informasi  politik  yang berkaitan  dengan  Puan  Maharani  akan menjadi berita di media manapun, terlepas dari  opini  publik  yang  sifatnya  pro  dan kontra.  Disini  terbukti  bahwa  komunikasi politik  Puan  Maharani  dalam  menerapkan kepemimpinan  transformasional  adalah modal  utamanya  sebagai  politisi  yang punya kapasitas dan kemampuan mengantarnya menjadi Ketua DPR RI. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bass dan  Avolio  bahwa  perempuan  lebih memperlihatkan kepemimpinan transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kualitas yang diperlukan untuk  memiliki  kepemimpinan  organisasi yang efektif pada situasi sekarang ini, yakni berkualitas  dan  umumnya  diasosiasikan dengan kemimpinan transformasional yang dikaitkan dengan para pemimpin perempuan.

## Efek komunikasi Politik
Pengaruh atau efek, menurut (Rogers, 1974)  adalah  perbedaan  yang  terjadi  pada apa  yang  dipikirkan,  dirasakan,  dan dilakukan  penerima  sebelum  dan  sesudah pesan  diterima.  Output  yang  diharapkan dari  komunikasi  politik  adalah  khalayak atau konstituen dapat memahami pesan dari sumber untuk menerima dan memilih calon kepala  daerah  perempuan  tersebut  (Alie, 2010; Zamroni, 2016).
Efek  komunikasi  politik  yang disampaikan  oleh  komunikator  politik memperjuangkan kepentingan publik yang berbeda  melalui  pesan  verbal  dan nonverbal.  Selain  itu,  disampaikan  pula,
mereka  saling  mempengaruhi  dengan kebijakan pemerintah yang berbeda (Santi, 2018;  Siagian,  2013).  Efek  komunikasi politik  terkadang  tidak  dapat  diprediksi karena kepentingan bersama dari kelompok masyarakat  yang  berbeda  sulit  untuk dirumuskan  dan  dipetakan  dalam  pesan politik yang disampaikan (Mukarom, 2011; Sarinastiti  &  Fatimah,  2019;  Zamroni, 2016).
Strategi  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  Puan  Maharani  adalah merencanakan dan melaksanakan program- program  yang  telah  dijanjikan  pada kampanye  politik  sebelumnya.  Puan Maharani  selaku  ketua  DPR  RI  dalam melaksanakan  komunikasi  baik  secara internal,  adalah  melalui  komunikasi langsung, dalam bentuk rapat. Komunikasi eksternal  dengan  melakukan  pemeriksaan lapangan langsung (blusukan ). Pertemuan- pertemuan  tersebut  bersifat  dialogis, menampung keluhan dan pendapat masyarakat  mengenai  permasalahan  hidup mereka untuk disampaikan kepada pimpinan.
Implementasi  strategi  merupakan proses  manajerial  dalam  mengembangkan konsep  yang  telah  dibuat.  Menurut Nurussa'adah  (2018),  untuk  melaksanakan strategi  politik,  faktor  manusia  sangat penting,  terutama  dalam  tiga  aspek  yang berbeda, yaitu: pemimpin politik, pemimpin partai politik yang bekerja penuh waktu, anggota partai politik yang bekerja. penuh  waktu,  dan  anggota  partai  politik yang paruh waktu. Hubungan antara pihak- pihak  tersebut  adalah  dalam  pendidikan, motivasi, dan etika. Ketiganya merupakan syarat  dasar  keberhasilan  implementasi strategi. Di bidang operasional, persyaratan penting  untuk  sukses  tergantung  pada prinsip  kecepatan,  penyesuaian,  dan komunikasi persuasif.
Jadi dapat dikatakan, Puan Maharani bukanlah  seorang  amatiran,  dia  adalah contoh  figur  politisi  perempuan  yang sukses  dalam  setiap  momentum  politik. Gemblengan  politik  telah  membentuk  jati diri dan karakter seorang leadership. Berkat
komunikasi  politik  yang  handal,  Puan mampu  membangun  jaringan  konstituen agar  memilihnya  sebagai  Wakil  Rakyat dalam  Pemilu  2019,  sehingga  bisa  meraih 404.034  suara  dan  menjadi  Caleg  dengan raihan  suara  terbanyak  untuk  pemilihan kursi DPR RI se Indonesia.

## Kesimpulan
Puan  Maharani  sebagai  Ketua  DPR RI adalah perempuan pertama di Indonesia yang menduduki posisi Ketua DPR RI, dan salah satu pemimpin parlemen perempuan dunia  versi  IPU  Parlene.  Puan  Maharani adalah  perempuan  pertama  yang  terpilih sebagai
Ketua DPR-RI, sebagai komunikator politik yang dipengaruhi oleh perjalanan  panjang  dan  pengalaman berorganisasi dalam bidang politik sebelumnya.
Pesan  politik  yang  disampaikan adalah  membuka  ruang  komunikasi  ke berbagai  kalangan  di  masyarakat  untuk memberikan  masukan  atau  kritik  pada kinerja  kepemimpinan  dalam  parlemen. Penerapan  model  komunikasi  politik  dari Harold  D  Lasswel  dan  kepemimpinan transformasional  dari  Bass  Avolio  dapat membangi kinerja dalam parlemen.
Puan  Maharani  membentuk  Kaukus Perempuan  Parlemen  Indonesia  (KPPRI) beranggotakan seluruh perempuan anggota DPR  RI  sebagai  forum  anggota  parlemen perempuan lintas partai yang memperjuangkan  isu-isu  perempuan  dan kelompok marginal lainnya di DPR.

## Daftar Pustaka
Alie,  M.  (2010). Pemasaran  Politik  dan Politik  Kepartaian  di  Indonesia: Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta . Universiti Utara Malaysia.
Bracciale,  R.,  &  Martella,  A.  (2017). Define the populist political communication  style:  the  case  of Italian  political  leaders  on  Twitter. Information  Communication  and Society ,
20 (9), 1310–1329. https://doi.org/10.1080/1369118X.20
17.1328522
Grebelsky-lichtman,  T.  (2021).  Female politicians : a mixed political communication model Female politicians : a mixed political communication  model. The  Journal of  International  Communication , 0 (0), 1–26. https://doi.org/10.1080/13216597.20 17.1371625 Gunadha, R. (2019). Ketua Baru DPR RI,
Puan Maharani Jadi Trending Topic di Twitter . SuaraCom. https://www.suara.com/news/2019/1
0/01/220938/ketua-baru-dpr-ri-puan- maharani-jadi-trending-topic-di- twitter?page=all IPU  Parlene.  (2021). Compare  data
Parline:  the  IPU’s  Open  Data Platform . IPU Parlene. https://data.ipu.org/compare?field=c hamber%3Afield_chamber_speakers
%3Afield_sex&structure=any__lowe r_chamber#pie Iqbal,  Q.  (2016).  Organizational  Politics, Transformational  Leadership  and Neglect in Banking Sector Sustainable  Development  in  SMEs View  project. International  Journal of  Management,  Accounting  and
Economics , 3 (October 2016). www.ijmae.comP
Jalalzai,  F.  (2004).  Women  political leaders: Past and present. Women and Politics , 26 (3–4), 85–108. https://doi.org/10.1300/J014v26n03_ 04 Kruikemeier, S., van Noort, G., Vliegenthart, R., & de Vreese, C. H. (2013). Getting closer: The effects of personalized  and  interactive  online political  communication. European Journal  of  Communication , 28 (1),
53–66. https://doi.org/10.1177/02673231124
64837
Maela,  N.  F.  S.,  Elita,  F.  M.,  Rijal,  E.,  &
Mulyana, S. (2018). Political Communication Competence of Women Legislators. Prosiding
Atlantis  Press , 165 (Iccsr),  423–425. https://doi.org/10.2991/iccsr- 18.2018.93
McNair,  B.  (2017).  An  introduction  to political  communication.  Taylor  & Francis.
Mukarom, Z. (2011). Strategi Komunikasi Politik  Perempuan  di  Lembaga Legislatif.  Ilmu  Dakwah:  Academic Journal for Homiletic Studies, 5(18),
599-624.
Moffitt,  B.,  &  Tormey,  S.  (2014).
Rethinking populism: Politics,
mediatisation  and  political  style. Political  Studies , 62 (2),  381–397. https://doi.org/10.1111/1467-
9248.12032 Norris,  P.,  &  Lovenduski,  J.  (1989). Women  Candidates  for  Parliament: Transforming  The  Agenda? British Journal  of  Political  Science , 19 (1), 106–115. https://doi.org/10.1017/S0007123400
005342 Pilet,  J.  B.,  &  Cross,  W.  (2014).  The selection of political party leaders in contemporary
parliamentary democracies:  A  comparative  study. The  Selection  of  Political  Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study , 1–267. https://doi.org/10.4324/97813158560 25
Ruliana  Poppy.  (2016). Komunikasi Organisasi,  Teori  dan  Studi  Kasus, Edisi  Kedua .  RajaGrafindo  Persada. http://www.rajagrafindo.co.id/produk /komunikasi-organisasi/
Santi,  F.  (2018).  Pesan  Nonverbal  dalam Komunikasi  Politik  Wahidin  Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada  Banten  2017.  Nyimak: Journal of Communication, 2(2), 131- 149
Sarinastiti,  N.,  &  Fatimah,  P.  S.  (2019). Edukasi  komunikasi  politik  dalam menciptakan  kesadaran  dan  minat pemilih  perempuan.  Jurnal  Kajian Komunikasi, 7(1), 44-58
Siagian, H. F. (2013). Partisipasi Dan Efek Komunikasi Pemuka Pendapat Dalam Pembangunan. Jurnal Dakwah Tabligh, 14(1), 53-73. Sianipar,  T.  M.  E.,  &  Hanita,  M.  (2019). Analisis Gaya kepemimpinan Perempuan  di  Lembaga  Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Politik di
Daerah (Studi Kasus: Kepemimpinan Rospita Sitorus sebagai Wakil Ketua DPRD  Simalungun, Jurnal  Kajian Stratejik  Ketahanan  2 (2),  137-144. http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jk
skn/article/view/26 Toplišek,  A.  (2015).  Book  Review: Political Theory: Arts of the Political:
New  Openings  for  the  Left.  In Political  Studies  Review (Vol.  13, Issue 1). https://doi.org/10.1111/1478- 9302.12073
Zamroni,  M.  (2013).  Perempuan  Dalam Kajian  Komunikasi  Politik  Dan Gender. Dakwah , XIV (1),  103–132. http://202.0.92.5/dakwah/jurnaldakw ah/article/view/277/257