## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fukaha

## Rizal Darwis
IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Abstract: The  existence  of  ulama  as  heirs  of  the  Prophet  occupies  a  strategic  role  in solving  religious  problems  that  occur  in  society.  This  research  is  a  library  research with  the  data  source  in  the  form  of  documentation.  The  data  collected  were  analyzed using  a  qualitative  descriptive  method  through  a  historical  approach.  The  results showed  that  the  existence  of  ulama  needs  to  be  maintained  through  a  regeneration model.  Historically,  the  ulama’s  regeneration  model  has  been  implemented  since  the era  of  the  Prophet  Muhammad,  khulafa  al-rasyidun,  the  formation  of  the  school  of thought to the era of the industrial revolution 4.0. The ulama’s regeneration models are carried  out  using  the  question  and  answer  model,  the  determination  model,  the  story model, the da'wah model, and the demonstration model. The model for the regeneration of  ulama  in  Indonesia  is  carried  out  with  the  model  of  education  in  Religious  Higher Education, Islamic boarding schools and the education of ulama regeneration.
Keywords: Ulama,  Regeneration,  Fuqaha,  Islamic  Boarding  Schools,  Industrial Revolution 4.0

## Historical Study of the Development of Regeneration of Ulama in Creating Fuqaha
Abstrak:  Keberadaan  ulama  sebagai  pewaris  Nabi  menempati  peran  yang  strategis dalam  menyelesaikan  persoalan  keagamaan  yang  terjadi  pada  masyarakat.  Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan sejarah. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  ulama  perlu  dijaga  keberadaannya melalui  model  pengkaderan.  Secara  historis  model  pengkaderan  ulama  ini  telah dilaksanakan sejak era Nabi Muhammad saw., khulafa al-rasyidun, masa pembentukan mazhab  hingga  era  revolusi  industri  4.0.  Model-model  pengkaderan  ulama  ini dilakukan dengan model tanya jawab, model  penetapan , model kisah, model dakwah, dan  model  demonstrasi.  Model  pengkaderan  ulama  di  Indonesia  dilakukan  dengan model  pendidikan  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan,  pesantren  dan  pendidikan  kader ulama.
Kata Kunci: Ulama, Kaderisasi, Fukaha, Pesantren, Revolusi Industri 4.0

## A. Pendahuluan
Fukaha  atau  ulama  memiliki  posisi  yang  sentral  dalam  masyarakat  Islam dikarenakan digambarkan sebagai pewaris para Nabi. Ini berarti segala sifat, perilaku, kepribadian dan tindakannya menggambarkan apa yang dimiliki oleh para Nabi. Selain itu juga figur fukaha tidak hanya  sebagai ilmuan yang menguasai agama, akan tetapi juga  sebagai  penggerak,  motivator  dan  dinamisator  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dawan Rahardjo menjelaskan ulama dalam Islam adalah pengemban tradisi keagamaan yang  paham  akan  syariah.  Terkadang  disebut  fakih  dan  biasanya  ditunjuk  menjadi hakim ( qadi) dan penasehat ahli dalam ilmu agama.  Arti ulama secara luas adalah para ilmuwan yang ahli dalam kajian keagamaan, humaniora, ilmu sosial dan kealaman. Di kemudian hari dalam perkembangannya, pengertian ulama ini menjadi menyempit dan hanya digunakan untuk mereka yang ahli agama. 1
Fukaha  atau  ulama  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada masyarakat  atau  umat  yang  dibimbingnya.  Seorang  ulama  dapat  mengajarkan ilmu pengetahuan, memperbaiki iman dan akhlak masyarakat, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Atas dasar inilah, maka  pentingnya  sebuah institusi pengkaderan fukaha atau ulama yang senantiasa siap dan tanggap terhadap perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  perkembangan  teknologi  yang semakin modern dan canggih pada era revolusi industri ini.
Sebuah pendidikan dalam perkembangan zaman ini  adalah sesuatu yang wajib dimiliki untuk mengarungi berbagai ancaman, hambatan dan tantangan di era modern ini.  Globalisasi  erat  hubungannya  dengan  zaman  modern  ini.  Hubungan  internasional antara  sebuah  negara  dengan  negara  yang  lainnya  semakin  meningkat,  dan menjadikannya saling terikat antara satu dengan yang lainnya, baik dari aspek sosial, hukum, budaya maupun pendidikan.
Secara eksternal dan internal tantangan dari pendidikan Islam pada era modern ini  perbedaannya  sangat  jauh  dengan  tantangan  yang  dihadapi  pada  era  sebelumnya, yaitu era klasik dan pertengahan. Pada era klasik dan pertengahan, tantangannya cukup
1 Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an ‚Ulama‛, Ulumul Qur’an, No. 5, Volume VI, Tahun 1996.
memberatkan,  namun  secara  ideologis  dan  psikologis  mudah  dihadapi  dan  diatasi. Secara  internal,  sumber  pengetahuan  terhadap  ajaran  syariat  Islam  masih  sangatlah dekat  pada  umat  Islam  ketika  itu,  semangat  ijtihad  masih  sangat  kuat  untuk memajukan  ajaran  Islam.  Secara  eksternal,  tantangan  yang  dihadapi  adalah  ancaman yang datangnya dari negara-negara yang sudah maju.
Islam  dalam  sejarah  perkembangannya  diketahui  bahwa  peran  dan  fungsi keulamaan  pada  zaman  Rasulullah  saw.  langsung  dipegang  dan  diambil  alih Rasulullah  saw.  dibantu  oleh  para  sahabat-sahabatnya.  Persoalan-persoalan keagamaan  dan  sosial  kemasyarakatan  yang  dihadapi  oleh  umat  Islam  ketika  itu dapat  langsung  ditanyakan  ke  Rasulullah  saw.  untuk  memperoleh  solusi  dan jawabannya.
Sepeninggal  Rasulullah  saw.,  fungsi  dan  peran  keulamaan  dilanjutkan  oleh para  sahabat-sahabat  beliau,  utamanya khulafa  al-rasyidin  dan  amawiyin.  Pada masa  tersebut  bermuncullah  berbagai  penafsiran  terhadap nash-nash  Alquran  yang menjadi  wahyu  Rasulullah  saw.  Masalah-masalah  yang  tidak  memiliki nash  yang jelas ,  maka  pintu  ijtihad  untuk  menggali  sebuah  hukum  (istinbath)  terbuka  luas. Posisi  sahabat  untuk  menerangkan  kedudukan  hukumnya  dan  menghubungkannya antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  akhirnya  menghasilkan  sebuah  fatwa.  Di sinilah  fungsi  dan  peran  sahabat  selaku  selaku  pembuat  peraturan  ( musyarri). 2
Setelah  era khulafa  al-rasyidin  dan  amawiyin,  fungsi  dan  peran  keulamaan selanjutnya  dipegang  oleh  para  ulama thabi’in  dan  thabi’  thabi‘in,  sampai  pada masa sekarang ini dipegang oleh ulama-ulama kontemporer.
Abad ke-17 dan ke-18,  dinamika hukum Islam di  dunia pada umumnya  dan khususnya  di  Indonesia  bersumber  dari  jaringan  ulama-ulama  yang  terpusat  dari Makkah dan  Madinah.  Memperbarui  dan  merevitalisasi  ajaran-ajaran  syariat  Islam menjadi  sebuah  usaha  sadar  yang  utama  dilakukan  oleh  jaringan  ulama  tersebut. Ulama  Indonesia  khususnya,  melakukan  sebuah  rekonstruksi  sosio-moral  pada masyarakat  muslim.  Ini  membuktikan  bahwa  dalam  jaringan  ulama  terdapat
2 T. M. Hasb Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 43-44.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
hubungan ekstensif dan menimbulkan eskpresi dan semangat pembaruan di belahan dunia muslim. 3
Pemahaman  keilmuan  dalam  bidang  hukum  Islam  akibat  adaya  hubungan kompleksitas  para  ulama  yang  terjadi  dari  jaringan  ulama  dari  Makkah  dan  Madinah selanjutnya diimplementasikan sekembalinya ke negara-negara mereka masing-masing. Itu  berarti  bahwa  produk  hukum  Islam  kontemporer  masa  dewasa  ini  dan  masa depan, pada dasarnya terwujud karena ada jaringan ulama yang kuat yang dipeoleh melalui jalur pendidikan.
Selanjutnya  pada  era  revolusi  industri  4.0  atau  era  disrupsi  menimbulkan dampak  yang  tidak  sederhana.  Dampak  yang  ditimbulkan  di  era  ini  mencakup  pada seluruh  sendi-sendi  dan  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  hal  pendidikan. Peran teknologi cyber semakin sentral dalam kehidupan manusia. Mencermati adanya tanda  perubahan  ini,  maka  para  ahli  pendidikan  menggunakan  menggunakan  istilah Pendidikan  4.0  ( education 4.0), yaitu pendidikan  yang  telah  mengintegrasikan  antara teknologi cyber secara fisik  dan non fisik  ke dalam  sistem  pembelajaran. Pendidikan 4.0  adalah  sebuah  fenomena  yang  muncul  untuk  merespons  kebutuhan  akibat  adanya revolusi  industri  4.0.  Manusia  dan  mesin  diposisikan  selaras  untuk  mendapatkan sebuah  solusi,  untuk  memecahkan  masalah  dan  bisa  jadi  dapat  menemukan kemungkinan inovasi baru. 4
Untuk  menghadapi  era  dirupsi  ini,  di  mana  ulama  bukan  saja  cakap  dalam bidang  agama,  tetapi  juga  mencakup  arti  orang  yang  memahami  berbagai  ilmu pengetahuan,  termasuk  ilmu-ilmu  umum  dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek).  Selain  itu  pula,  kaderisasi  ulama  (fukaha)  sangat  perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dikarenakan ke depannya berbagai persoalan umat  Islam  menghadapi  berbagai  tantangan  dengan  berkembangannya  iptek, sehingga  dibutuhkanlah  fatwa  ulama  untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum  di tengah  masyarakat  Islam,  dan  saat  ini,  kaderisasi  ulama  yang  telah  dilaksanakan salah satunya adalah Pendidikan Kader Ulama (PKU).
3 Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama:  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan XVIII (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005), 8.
4 Eduaksi,  Pendidikan  4.0,  Apa  Itu?,  dalam  https://eduaksi.com/pendidikan-4-0-apa/,  diakses tanggal 1 April 2020.

## B. Pendidikan  Kaderisasi  Ulama  Pada  Masa  Rasulullah  saw.,  Khulafa  al-Rasyidin, dan Masa Pembentukan Mazhab
Pada zaman Rasulullah saw. fungsi dan peran keulamaan dipegang langsung oleh  Rasulullah  saw.  dengan  dibantu  oleh  sahabat-sahabat  yang  memiliki kompetensi  keilmuan  dan  wawasan  yang  luas.    Oleh  karena  dalam  kehidupan masyarakat  akan  bermunculan  berbagai  persoalan,  baik  itu  menyangkut permasalahan  keagamaan,  maupun  sosial  kemasyarakatan.  Di  zaman  ini,  segala persoalan  yang  ditanyakan  dapat  langsung    dapat  ditanyakan  langsung  kepada Rasulullah saw. untuk mendapatkan jawaban.
Posisi  Rasulullah  pada  saat  itu  memiliki  peran  ganda,  yaitu  satu  sisi berperan  sebagai  ulama,  dan  di  sisi  lain  berperan  sebagai umara.  Peran  ganda  ini membentuk sebuah integritas ri’asah al-din wa al-daulah, yakni seorang pemimpin agama  sekaligus  pemimpin  negara.  Sepeninggal  Rasulullah  saw.  peran  tersebut dilanjutkan  oleh  para  sahabat  beliau,  dan  gelar  yang  diberikan  adalah khalifah (pengganti). Khalifah tersebut secara berturut-turut adalah Abu Bakar ash-Shiddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Bahaking  Rama  menjelaskan  dalam  proses  penciptaan  kaderisasi  di  masa Rasulullah  saw.  dan khulafa  al-rasyidin  menggunakan  beberapa  metode,  antara lain: 5

## a. Metode Tanya Jawab
Rasululah  saw.  dalam  mengajarkan  ajaran  Islam,  salah  satu  metode  yang digunakannya  adalah  metode  tanya  jawab,  dan  berdialog  dengan  para  sahabat secara  langsung.  Dalam  hal  ini,  biasanya  sahabat  bertanya  kepada  Rasululah saw., lalu  Rasululah  saw.  menjawab,  akan  tetapi  terkadang  pula  Rasululah  saw. melemparkan  pertanyaan  kepada  para  sahabat  tersebut  untuk  menarik  perhatian para sahabat.
5 H.  Bahaking  Rama, Sejarah  Pendidikan  Islam  (Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Pradotama  Wiranegara Gemilang, 2002), 52-54.

## b. Metode Taqririyah (Penetapan)
Metode  ini  terlihat  saat  Rasululah  saw.  membenarkan  dengan  cara mendiamkan perbuatan yang sudah dikerjakan oleh sahabat yang sebelumnya tidak ada  petunjuk  dari  Rasulullah  saw.  Setelah  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh sahabat  dan  diketahui  oleh  Rasulullah saw.,  lalu  mendiamkan  atau  tidak  melarang perbuatan  yang  telah  dikerjakan  oleh  sahabat  tersebut.  Misalnya  sikap  Rasulullah saw.  membiarkan  para  sahabat  dalam  memberikan  penafsiran  terhadap  sabdanya tentang salat pada suatu peperaangan, yaitu: la> yus}alliyyinna ahadun al-as}ra illa> fi> bani> qurayd}ah (janganlah seorang pun salat asar kecuali nanti di Bani Quraidhah).
c. Metode Kissah (Kisah)
Metode kissah  ini  ialah  sebuah  metode  dengan  cara  menceritakan  atau mengkisahkan  suatu  keadaan  umat  manusia  pada  zaman  dahulu  untuk  dijadikan i’tibar  kepada  umat  sekarang.  Kissah-kissah  tersebut  misalnya  bagaimana kehancuran  kaum  Tsamud  akibat  dari  perbuatan  durhaka  mereka  terhadap  Allah swt., kissah  Abu Lahab dan  istrinya yang binasa akibat ingkar kepada rasul Allah swt., dan berbagai kissah lainnya yang ada dalam Alquran.
d. Metode Khutbah (Dakwah)
Metode  khutbah  ini  adalah  salah  satu  metode  yang  seringkali  digunakan Rasululah saw. dalam menyampaikan ajaran atau pembelajaran kepada umat Islam. Misalnya  sewaktu  Rasululah  saw.  menyampaikan  ajaran  Islam  pertama  kalinya kepada beberapa orang muslim di Mekkah. Berdasarkan hal itulah, maka metode ini selanjutnya menjadi tuntunan dalam pelaksanaan ibadah shalat Jum’at.

## e. Metode Fi’liyah (Demonstrasi)
Metode fi’liyah  telah  digunakan  oleh  Rasulullah  saw.  sendiri  dalam mengajarkan  shalat  kepada  sahabatnya.  Caranya  dengan  mendemonstrasikan gerakan  shalat  di  depan  mata  mereka.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksanaan  shalat lebih jelas diketahui dan mudah ditiru. Pemberian demonstrasi ini diabadikan dalam
sebuah  hadis  Rasulullah  saw.: ‚ shallu  kama  raitumuniy  ushalliy ‚ 6 (shalatlah sebagaimana kamu melihat saya shalat).
Kesimpulannya  bahwa  pada  era  klasik,  yang  dimulai  pada  era  Rasulullah saw.  dan  era khulafa’  al-rasyidun  diketahui  bahwa  ada  beberapa  metode  yang digunakan  dalam  pengkaderan  ulama    sebagai  metode-metode  tersebut  di  atas. Metode-metode  tersebut  nampak  efisien  dan  efektif  dalam  kegiatan  pelaksanaan kaderisasi.
Dekade  selanjutnya  selapas  pemerintahan khulafa  al-rasyidin  berakhir dilanjutkan  oleh  Mu’awiyah.  Pada  masanya  lahir  fenomena  baru,  karena sebagaimana  diketahui  Mu’awiyah  bukanlah  tipe  seorang  pemimpin  agama,  tetapi beliau adalah seorang pemimpin politik yang mumpuni dan piawai. Berdasarkan hal tersebut  maka  pada  masanya  kepemimpinan  dipisahkan  dari  kepemimpinan  di bidang agama (ulama) dan kepemimpinan di bidang politik ( umara’).
Ketika  kepemimpinan  tidak  lagi  berada  di  satu  tangan,  maka  ulama  dan umara’ menempati dua posisi yang berbeda. Umara’ yang bijak selalu menempatkan ulama  sebagai  penasehat  mereka.  Ulama  dalam  pandangan umara’,  adalah  orang yang  lebih  tahu  tentang  hukum  Islam,  baik  yang  berkaitan  dengan  masalah keagamaan maupun urusan duniawi.
Meski  tidak  dipungkiri  sepeninggal  Rasululah  saw.  muncullah  beberapa mazhab  di  kalangan  sahabat  Nabi  saw.,  seperti  mazhab  Umar,  Aisyah,  Ibn  Umar, Ibn  Abbas,  Ali  dan  lain  sebagainya.  Kemudian  sahabat  dikelompokkan  dalam  dua golongan besar, yaitu: 1) Kelompok Ahl al-Bait dan dan para pengikutnya, seperti:
Ali  dan  kedua  putranya,  Abu  Dzar,  Miqdad,  Ammar  ibn  Yazir,  Hudzaifah,  Abu Rafi’  Maula  Rasulullah,  Ummi  Salamah  dan  sebagainya;  2)  Kelompok  di  luar Ahl al-Bait, seperti: Abu Bakar, Aisyah, Umar, Ustman, Abu Hurairah. 7
Murtadha al-Askariy sebagaimana dikutip  Jalaluddin Rahmat menyebut dua mazhab awal tersebut ini sebagai Madrasah al-Khulafa’ dan Madrasah Ahl al-Bait.
6 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah al-Bukhariy al- Ja’afiy, Shahih al-Bukhariy, al-Kitab al-Adzan,  al-Bab al-Adzan Lilmusafir idza Kanu Jama‘atan, No. Hadis:  595,  dalam Mausu’ah  al-Hadits    al-Syarif    ver.  2  [CD  ROM].  Jami‘  al-Huquq  Mahfudzah  li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
7 Jalaluddin Rahmat, Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih (Cet. I; Jakarta: Mizan, . 2007), 180.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
Kedua  madrasah  ini  berbeda  dalam  melakukan  penafsiran  Alquran,  memandang Sunnah Rasulullah dan melakukan istimbat hukum. Pada saat zaman kekuasaan dari Dinasti Umayyah, Madrasah al-Khulafa’ bercabang lagi ke dalam dua cabang besar, yaitu  1) Madrasah  al-Hadits  berpusat    di  Madinah  dengan  melandaskan  fikihnya pada  Alquran,  Sunnah,  ijtihad  para  sahabat  dan  menghindari  sedapat  mungkin penggunaan ra’yu  dalam  penetapan  hukum;  dan  2)  Madrasah  al-Ra’yu  yang berpusat  di  Irak  dengan  sedikit  penggunaan  hadis  dan  kebanyakan  berpijak  pada penalaran rasional dan melihat illat (sebab hukum) dan maqasid syari’iyyah (tujuan syara). Madrasah Ahl al-Bait tumbuh dan berkembang ‚di bawah tanah‛ mengikuti para  imam  mereka,  karena  tekanan  dan  penindasan.  Mereka  melakukan pengembangan  esoterisme  dan  disimulasi  untuk  memelihara  corak  fikih  mereka. Jadi dalam upaya kaderisasi, baik Madrasah al-Khulafa’ dan Madrasah Ahl al-Bait, menempatkan  pemimpin  mereka  sebagai  panutan  sesuai  dengan  sumber  pokok pengambilan hukum yang dipergunakan pemimpin mereka. 8
Pada zaman kekuasaan Bani Abbasiyah timbullah beberapa mazhab, seperti mazhab  Hanafi,  mazhab  Maliki,  mazhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hanbali.  Keempat imam  tersebut  dalam  mengkader  para  pengikutnya  untuk  pengambilan  keputusan hukum ( fiqh) bertitik tolak pada beberapa sumber hukum, seperti: Alquran dan al- sunnah, ijma, dan pendapat para sahabat; qiyas, istihsan, mashalih mursalah, sadd al- zara’i, istishab, syar’u man qablana, dan sebagainya.
Keempat imam mazhab di atas dalam pengambilan keputusan hukum antara satu  sama  lain  hampir  sama,  namun  perbedaannya  hanya  dalam  skala  priorititas sumber  hukum  mana  yang  didahulukan  sesuai  kondisi  pada  saat  itu.  Begitu  pula pada  saat  pengkaderan  murid-muridnya,  sumber-sumber  hukum  tersebut  yang diperkenalkan kepada murid-muridnya.

## C. Pendidikan Kaderisasi Ulama di Era Revolusi Industri 4.0
Kaderisasi ulama bagi banyak pihak adalah program yang sangat penting dalam memajukan Islam, sehingga perlu adanya  perhatian bagi berbagai kalangan. Ini  dapat
8 Ibid., 180-181.
dilihat dari ungkapan Hidayat dalam Saridjo bahwa ketika jumlah kiyai dan pesantren yang memiliki wibawa, moral dan keilmuan yang semakin menurun maka perlu adanya agenda serius bagi umat. Jika pemimpin formal dan informan tidak memiliki wibawa lagi, maka kemana masyarakat akan mengadu, sehingga atas dasarnya inilah lembaga pesantren  dan  kiyai  memiliki  peran  strategis  dalam  mengisi  kekosongan  pemimpin yang menjadi panuran dan kiblat masyarakat. 9
Pendidikan Islam pada era revolusi industri 4.0 menghadapi tantangan dengan pertarungan  ideologi-ideologi  besar  di  dunia  seperti  halnya  negara-negara  maju, semisal  Amerika,  Jepang,  China,  Benua  Eropa,  dan  negara-negara  lainnya.  Menurut Daniel Bell sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, ada lima tanda kecenderungan di era globalisasi dunia, antara lain:
1. Kecenderungan  terhadap  integrasi  ekonomi  yang  mengakibatkan  terjadinya persaingan bebas dalam berbagai bidang, terutama pada bidang pendidikan. Hal ini termasuk  pendidikan  Islam  akan  terpengaruh  dengan  doktrin-doktrin  Barat  yang hanya mengandalkan logika saja.
2. Kecenderungan  terhadap  fragmantasi  politik  yang  mengakibatkan  terjadinya peningkatan  tuntutan  dan  harapan  dari  masyarakat.  Masyarakat  tentunya  akan menuntut bagaimana kesejahteraan hidupnya.
3. Kecenderungan  terhadap  penggunaan high  technology  (teknologi  tinggi),  seperti teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK).  Kehadiran  TIK  ini  mengakibatkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan transparan serta tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat.
4. Kecenderungan terhadap saling tergantungan (interpendensi), yaitu suatu keadaan seseorang  yang  dapat  memenuhi  kebutuhannya  jika  dibantu  orang  lain.  Berbagai stategi  dan  siasat  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  maju  untuk  menjadikan negara-negara  berkembang  tergantung  kepadanya,  sehingga  hal  demikian  terjadi dengan cara yang intensif.
5. Kecenderungan  yang  munculnya  akibat  adanya  penjajahan  baru  pada  bidang kebudayaan  ( new  colonization  in  culture)  yang  menyebabkan  terjadinya  mindset
9 Marwan  Saridjo, Mereka  Bicara  Pendidikan  Islam:  Sebuah  Bunga  Rampai  (Jakarta:  DPP GUPPI, 2009), 7.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
(pola  pikir)  masyarakat  pengguna  pendidikan,  yaitu  mereka  dari  yang  semula belajar  dalam  rangka  peningkatan  kemampuan  moral,  intelektual,    fisik  dan psikisnya, mengalami perubahan menjadi belajar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang besar. 10
Dampak dari adanya kecenderungan tersebut bagi pendidikan kaderisasi ulama di era disrupsi adalah bagaimana mempersiapkan calon ulama bukan hanya mengetahui dan  memahami  kajian-kajian  keislaman  semata,  akan  tetapi  juga  melek  terhadap penggunaan teknologi.
Pendidikan  Islam  dalam  perkembangan  sejarahnya  tidak  terlepas  dari  jaringan ulama nusantara melalui sebuah perjalanan ibadah haji yang berkisar pada abad ke-17 di  mana  perjalanan  ulama  nusantara  ke  Haramain.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Voll bahwa ada tiga tipe, yaitu:
1. Little immigrants, yaitu orang-orang yang datang dan bermukim di Mekkah yang dalam hal beragamanya telah menyerap perilaku masyarakat setempat.
2. Grand immigrants, yaitu orang-orang yang datang dan bermukim di Mekkah yang memiliki dasar agama yang baik.
3. Para  ulama  dan  murid  pengembara,  yaitu  orang-orang  yang  menetap  di  Mekkah dan  Madinah  dalam  pengembaraanya  menuntut  ilmu,  dan  setelah  memiliki  ilmu yang  memadai  dan  otoritas  untuk  mengajar,  maka  mereka  kembali  ke  negeri asalnya. 11
Di  sini  nampak  bahwa  posisi  ulama  dalam  Islam  adalah  sebagai  pengemban tradisi  agama  dan  memiliki  kemampuan  dalam  memahami  syariah.  Djohan  Effendi menyebutkan  bahwa  perkembangan  ulama  di  Indonesia,  istilah  ulama  menyempit hanya kepada ahli agama. Hal ini dapat  diketahui dari istilah-istilah yang tersebar di Nusantara,  misalnya  sebutan  Kiyai  di  Jawa;  Ajengan  di  Sunda;  Tuan  Guru  di  Nusa
10 Daniel  Bell, The  Coming  of  Post  Industrial  Society  dalam  Abuddin  Nata,  Kapita  Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam, Ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 14-16.
11 J. O Voll, ‚Scholarly Interrelations between South Asia and Middle East in the 18 th Century,‛ Proccedings of The South Asia Seminar, University of Pennyslvania), Vol. 3, 1988, 51.
Tenggara,  Kalimantan  Selatan,  dan  Kalimantan  Tengah;  Tengku  di  Aceh,  Syekh  di Sumatera Utara (Tapanuli); Buya di Minangkabau. 12
Pengkaderan ulama di Indonesia dapat dilihat dari beberapa model pendidikan, misalnya:

## 1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
PTKI  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi  dewasa  ini  mempersiapkan dirinya  pada  berbagai  tantangan  besar  di  era  dirupsi.  Era  dirupsi  tidak  hanya mendorong  terjadinya  transformasi  peradaban  melalui  proses  modernasi, industrialisasi,  dan  reformasi  teknologi.  Transformasi  itu  mengalami  perubahan  yang serba  cepat  di  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, maupun pendidikan.
Perguruan Tinggi di bawah naungan PTKI terdiri atas Universitas Islam Negeri (UIN)  sebanyak  17  lembaga,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  sebanyak  34 lembaga,  dan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  sebanyak  7  lembaga. 13
Perguruan-perguruan  tersebut  diharapkan  dapat  mencetak  intelektual  kyai  atau  kyai intelektual,  di  mana islamic  studies  merupakan  wilayah  kajiannya.  PTKI  diharapkan mengambil  peran  sebagai  pencetak  ulama  dan  ilmuwan.  Harapan  ini  dapat  bersifat sosial ( social expectations) dan bersifat akademik (academic expectations). 14
PTKI  dewasa  ini  membuka  berbagai  profesi  yang  dibutuhkan  masyarakat,  di mana  bagi  mahasiswanya  yang  berminat  menjadi  ulama  dapat  mengambil  berbahai program  studi  khusus,  seperti  program  studi  Alquran,  program  studi  hadis,  program studi syariah (fikih) dan lain sebagainya. Juga mahasiswa yang ingin menjadi ilmuwan (saintis)  dapat  mengambil  program-program  studi  umum,  seperti  ekonomi,  psikologi, sains, teknik, kedokteran dan lain sebagainya.
PTKI sebagai pencetak kader ulama berupaya membekali mahasiswanya untuk mumpuni  dalam  kajian  keislaman  yang  disinergikan  dengan  kajian  ilmu  umumnya
12 Djohan Effendi dalam Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an ‚Ulama‛, Ulumul Qur’an, No.
5, Volume VI, Tahun 1996.
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia, diakses tanggal 2 Mei 2019.
14 Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam, Petunjuk  Teknis  Bantuan  Program  Peningkatan  Mutu Penelitian Tahun 2015 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 3.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
lainnya.  Harapan  PTKI  untuk  mencetak  intelektual  kyai  atau  kyai  intelektual  dapat terwujud adanya.

## 2. Pesantren
Kaderisasi  ulama  di  Indonesia  dilakukan  melalui  sebuah  proses  pendidikan  di pesantren.  Hal  ini  disebabkan  pesantren  didirikan  bertujuan  untuk  mencetak  para ulama.  Dhofier  mengemukakan  bahwa  pesantren  adalah  sebuah  tempat  khusus  untuk mendidik  dan  mengajarakan  santri  atau  peserta  didik  yang  ingin  mendalami  dan memahami  pengetahuan  agama  Islam  dengan  menggunakan  cara-cara  tertentu  yang khas. 15 Olehnya itu diketahui bahwa tujuan pendidikan pada pondok pesantren adalah untuk  mendidik  dan  mengajarkan  para  santri  untuk  memiliki  pengetahuan  tentang agama Islam yang benar dan mendalam.
Pondok  pesantren  dapat  disebut  sebagai  salah  satu  model  pendidikan  Islam yang  khas  Indonesia.  Jumlah  pesantren  tersebut  di  Indonesia  sebanyak  25.938 pesantren. 16 Pesantren  dengan  berbagai  variannya  dalam  sejarah  Indonesia  dapat ditelusuri  keberadaannya  sampai  abad  ke-13  M  sebagai  lembaga  pendidik  yang berkembang  sangat  subur  di  wilayah  pedesaan  dan  wilayaj  daerah  terpencil. 17
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pondok  pesantren  kemudian  menunjukkan  sebagai suatu  bagian  dari  pengembangan  dakwah  Islam  di  Pulau  Jawa  oleh  para  wali-wali, dimana  para  wali-wali  tersebut  lebih  dikenal  sebagai  Walisongo.  Keberadaan Walisongo di pondok pesantren memegang peranan yang semakin kuat dengan adanya keberpihakan  dari  para  penguasa  kerajaan  Islam  ketika  itu,  seperti  Sultan  Agung  di Kerajaan Mataram Islam. 18
Sejarah perkembangan pesantren menunjukkan tempat untuk pembinaan calon- calon  ulama  ( reproduction  of  ulama). 19 Model  pembelajannya  tidak  terlepas  dari
15 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren:  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai  (Jakarta: LP3ES, 1982), 45.
16 http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/ diakses tanggal 2 April 2020. 17 Murdan, ‚Pondok Pesantren dalam Lintasan Sejarah‛ dalam Ittihad Jurnal Ilmi: Keagamaan, Pendidikan  dan  Kemasyarakatan,  Vol.  2  No.1  April  2004  (Banjarmasin:  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan, 2004), 33-45.
18 Ibid., 33-45.
19 Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 89.
pembacaan  kitab  kuning.  Kurikulum  pesantren  menempatkan  Kitab  Kuning  sebagai sebuah  posisi  istimewa,  sehingga  inilah  menjadi  ciri  pembeda  dari  lembaga-lembaga yang  bercorak  pendidikan  Islam  lainnya.  Pada  beberapa  pesantren  sistem  pengajaran kitab kuning memiliki kesamaan dalam bentuk sorogon dan bandongan. Hal ini dapat ditemukan pada pesantren-pesantren di Jawa dan Madura. 20
Penyebaran  kitab  kuning  sebagai  literatur  keagamaan  klasik  dilakukan  oleh ulama  melalui  bentuk  pengajian  di  rumah  atau  lembaga-lembaga  keagamaan  seperti pesantren,  manasah,  suraui,  rangkang  dan  lainnya.  Di  tempat  tersebutlah  kitab-kitab klasik dipelajari dan dikembangkan untuk mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan ajaran  Islam  di  Nusantara.  Olehnya  itu  tidak  anehlah  jika  literatur  klasik  atau  kitab kuning  memiliki  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pesantren,  malahan masyarakat menganggap bahwa pesantren itu identik dengan kitab-kitab kuning.
Walaupun  dalam  sejarah  sulit  melacak  waktu  mulai  terjadinya  penyebaran literatur keagamaan Islam (kitab klasik) di Indonesia. Beberapa temuan terkait literatur keagamaan melalui catatan-catatan lokal dan asing, misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai , sejarah  Melayu dan  kitab  perundang-undangan  pada  beberapa  kesultanan  Indonesia yang  membahas  persoalan  syariah  atau  fikhiyah  yang  diambil  dari  mazhab  Imam Syafi'i walaupun  tidak  mencatumkan  rujukannya. 21 Literatur  keagamaan  tersebut diajarkan  oleh  para  ulama  melalui  pengajian  melalui  rumah-rumah  dan  kemudian berkembang dengan terbentuknya lembaga pesantren.
Pesantren  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  yang  mengalami perubahan  dan  perkembangan  sesuai  dengan  adanya  perubahan  zaman,  dipengaruhi terutama  oleh  adanya  perkembangan  dan  dampak  adanya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Perubahan  bentuk  pesantren  ini  tidak  menghilangkan  ciri  khasnya  sebagai sebuah  institusi  pesantren.  Dhofier  menjelaskan  bahwa  tipe-tipe  pesantren  ada  dua, yaitu  pesantren  tradisional  (salaf)  dan  pesantren  modern. 22 Sedangkan  Haidar
20 Dhofier, Tradisi Pesantren, 51.
21 Azumardi  Azra, Pendidikan  Islam:  Tradisi  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru  (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002); 112.
22 Ibid., 44-45.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
membaginya  dalam  tiga  tipe,  yaitu  pesantren  tradisional,  pesantren  modern,  dan pesantren komprehensif. 23
Pesantren  dalam  pengertian  ini  tetap  merupakan  sebuah  lembaga  pendidikan Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari  masyarakat  dan  untuk  masyarakat.  Olehnya itu pesantren memiliki tipe antara lain:

## a. Pesantren Tradisional
Pesantren tradisional ini masih tetap mempertahankan bentuk keasliannya yang semata-mata mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama abad ke 15 dengan menggunakan  dan  bertuliskan  bahasa  Arab.  Pola  pembelajarannya  dengan menggunakan sistem halaqah yang dilaksanakan di masjid atau surau.
Tujuan  dari  sistem  pendidikan  dan  pengajaran halaqah  adalah  penghafalan dengan titik akhir dari segi metodologinya cenderung kepada terbentuknya santri yang menerima  dan  memiliki  ilmu.  Dalam  artian  bahwa  ilmu  tidak  berkembang  ke  arah paripurnanya  ilmu  itu  kecuali  hanya  terbatas  pada  apa  yang  telah  diberikan  oleh kiayinya.  Kurikulumnya  sepenuhnya  disusun  oleh  kiyai  sebagai  pengasuh  pondoknya. Santri pada model pesantren tradisional  in  ada yang menetap di dalam pondokan dan ada santri yang tidak menetap di dalam pondokan.

## b. Pesantren Modern
Pesantren  modern  merupakan  pengembangan  tipe  pesantren.  Hal  ini dikarenakan orientasi belajar jenis pesantern ini cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan sistem belajar tradisional juga ditinggalkan. Penerapan sistem belajar modern pada pesantren modern ini terutama terlihat dari penggunaan ruangan- ruangan  belajar,  baik  dalam  bentuk  madrasah  ataupun  sekolah.  Kurikulum  yang digunakan ialah kurikulum sekolah yang berlaku secara nasional. Santri pada pesantren modern  ada  yang  menetap  dan  yang  mendiami  lingkungan  di  sekitar  pesantren. Kedudukan  para  kiyai  pada  pesantren  modern  sebagai  koordinator  pelaksana  dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam ruangan kelas. Perbedaannya sekolah dengan  madrasah  terdapat  pada  porsi    pendidikan  agama  dan  bahasa  Arab  yang lebih
23 Haidar  Putra  Daulay, Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Asia  Tenggara  (Cet.  I;  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2009), 20.
ditonjolkan dan dijadikan sebagai kurikulum lokal. Tentunya ini menjadi penciri khas dari kedua lembaga tersebut.

## c. Pesantren Komprehensif
Pesantren  komprehensif  merupakan  sebuah  sistem  pendidikan  dan  pengajaran yang  memadukan  antara  model  pembelajaran  tradsional  dan  modern.  Maksudnya adalah  diterapkan  dan  diimplementasikan  pendidikan  dan  pengajaran  kitab  kuning dengan  metode sorongan,  bandongan  dan  wetonan,  namun  secara  regular  sistem persekolahan  pun  terus  dikembangkan.  Bahkan  pendidikan  dan  keterampilan  juga ditumbuhkembangkan  sehingga  membuat  pesantren  tipe  ini  berbeda  dengan  model pesantren  lainnya.  Selain  itu  juga  pendidikan  masyarakat  dimasukkan  pula  dalam program  yang  digarap  oleh  pesantren  tersebut.  Intinya  yaitu  pesantren  komprehensif merupakan  lembaga  pendidikan  yang  bertujuan  ikut  berperan  aktif  aktif  dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

## 3. Pendidikan Kader Ulama (PKU)
PKU telah diselenggarakan oleh MUI Tingkat Pusat sejak tahun 1985 dengan waktu  penyelenggaraan  selama  15  hari,  3  bulan,  atau  24  bulan.  Dalam perkembangannya  selama  27  tahun,  eksistensi  alumninya  belum  menunjukkan keberhasilan,  sehingga  mendorong  MUI  untuk  menyelenggarakan  PKU  jenjang  S1 (sarjana) dengan harapan mmemiliki kemampuan akademis dalam ilmu-ilmu keislaman ( ulum al-islamiyah) dan khazanah literatur Islam (turats Islam). 24
PKU  sifatnya  non  formal.  Sebagai  pendidikan  non  formal  peserta  PKU diikuti oleh banyak kegenerasi muda yang tentunya diharapkan menjadi pemimpin masa  depan.  Peserta  pendidikan  mendapatkan  materi-materi  keagamaan  seperti tafsir,  hadis,  fikih  dengan  merujuk  pada  sumber  klasik  (kitab  kuning). 25 Materi- materi  seperti  yang  disebutkan  ini  kelihatannya  memang  efektif  dan  dalam  upaya menciptakan  ulama  masa  depan,  pengkaderan  tersebut  masih  harus  diisi  dengan
24 Abdulloh,  ‚Sistem  Perencanaan  Pendidikan  Kader  Ulama  (PKU)  Sarjana  Strata  Satu  (S1) pada  Komisi  Pendidikan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat,‛ Skripsi  (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2012), ix.
25 MUI Sulawesi Selatan. Brosur Pendidikan Kader Ulama. Makassar, 2000, 2.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
materi-materi  yang  benar-benar  dibutuhkan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai ulama  seperti  pengetahuan  tentang  permasalahan  sosial,  metode  pemecahan masalah,  metode/pendekatan  sosial,  retorika,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  cara demikian,  peserta  pendidikan  akan  memiliki  bekal  yang  cukup  menghadapi tantangan masa depan yang global.
Selain  itu,  dilihat  dari  segi  peran  dan  fungsinya,  PKU  harus  mampu menyadarkan  pada  calon  ulama  tentang  peran  dan  fungsinya  yang  amat  strategis dan  penting  dalam  rangka  pembinaan  umat.  Dengan  menyadari  fungsinya  ini, peserta  pendidikan  akan  melaksanakan  tugasnya  sebagai  panggilan  moral,  dan bukan karena mengharapkan keuntungan sesaat.
Ulama  seharusnya  memiliki  kualifikasi  ilmu  dan  kualifikasi  akhlak,  juga memahami  bahwa  betul  misi  kenabian  karena  mereka  adalah  pewaris  para  nabi, memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama, baik itu segi paham pemikiran Islam, paham  pemikiran  kontemporer,  paham  terhadap  strategi  perjuangan  dalam mengembang misi kenabian, sehingga di sinilah ulama bukan hanya menguasai ilmu keislaman,  tetapi  juga  bisa  mengaplikasikannya  dengan  penuh  hikmah. Juga ulama hendaknya  memiliki  kualifikasi  akhlak,  yaitu  sebuah  sikap  yang  hanya  takut  kepada Allah  swt,  tidak  mencintai  kehidupan  dunia,  apalagi  gila  terhadap  jabatan  dan kekuasaan.  Olehnya  itu  di  sinilah  akan  pentingnya  melakukan  sebuah  pengkaderan ulama.
Pendidikan  kader  ulama  ini  di  Indonesia  salah  satunya  dilakukan  oleh organisasi besar Muhammadiyah. Hasil penelitian dari Isnanto menyebutkan bahwa pada organisasi Muhammadiyah  mengalami krisis ulama, bahkan terjadi krisis dai, yaitu krisis ulama yang intelektual dan intelektual ulama. Adanya krisis ulama ini dikarena dua faktor, yaitu faktor internal kelembagaan yang tidak berfungsi dengan baik  dari  segi  stukturnya,  dan  juga  faktor  eksternal  di  mana  pola  pikir  yang terbentuk  dari  peninggalan  kolonial,  adanya  tarik  menarik  kepentingan  politik  di organisasi  Muhammadiyah  serta  standar  ulama  di  Muhammadiyah,  sehingga  atas dasar itulah secara kelembagaan perlu adanya sebuah kesadaran yang kolektif akan
pentingnya  pengkaderan  ulama  dan  secara  sosial  perlu  adanya  kesadaran  warga Muhammadiyah akan pentingnya pendidikan kader ulama. 26
Ulama yang ideal dalam konsep Muhammadiyah perlu menguasai ilmu-ilmu kesyariahan,  takut  kepada  Allah  swt.,  berperan  aktif  dalam  membimbing  dan memperjuangkan  kepentingan  umat,  aktif  dalam  organisasinya,  mampu  membaca kitab  kuning  dan  kitab  putih  (buku-buku  yang  terkait  dengan  ilmu  alam).  Artinya bahwa  ulama  tidak  hanya  paham  dan  menguasi  ilmu  ushul  fikih,  fikih,  tafsir  dan hadis,  namun  juga  menguasai  ilmu  politik,  manajemen,  sosiologi  dan  lain sebagainya. 27
Soleh Iskandar dalam Assiroji mengemukakan ada lima syarat seorang ulama antara lain:
1. Memiliki penguasaan ilmu agama ( mutafaqquh fi al-di>n) dan mampu mencetak insan yang tafaqquh fi al-di>n.
2. Memiliki  penghayatan  dan  pengamalan  ajaran  Islam  dengan  ikhlas  yang semata-mata sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt.
3. Memiliki  kemampuan  menghidupkan  sunnah  Rasulullah  dan  menyebarkan ajaran agama Islam secara kaffah.
4. Memiliki  akhlak  yang  tinggi,  berpikir  kritis,  berjiwa  dinamis,  kreatif  dan istikamah.
5. Memiliki  jiwa  besar,  bermental  dan  berfisik  kuat,  hidup  sederhana,  tahan terhadap ujian, rendah hati, kasih saying terhadap sesame, berjamaah, cinta dan tawakkal kepada Allah swt. 28
Kriteria  ulama  di  atas  tentunya  memberikan  pemahaman  bahwa  seorang ulama  adalah  seseorang  yang  memiliki  penguasaan  dari  segi  agama  dan melek terhadap  perkembangan  teknologi  yang  kemudian  dapat  diaplikasikan  dalam kehidupan masyarakat sebagai seseorang yang menjadi panutan bagi umat.
26 Muh.  Isnanto,  ‚Gagasan  dan  Pemikiran  Muhammadiyah  tentang  Kaderisasi  Ulama  (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah),‛ Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 2, 2017; 95. 27 Ibid., 101.
28 Dwi  Budiman  Assiroji,  ‚Konsep  Kaderisasi  Ulama  di  Indonesia,‛ Edukasi  Islami:  Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 09/No 01 Februari 2020; 54.

## D. Peran Ulama dalam Pembentukan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0
Hukum  dapat  dipahami  sebagai  ketentuan-ketentuan  yang  bersumber  dari nash Alquran dan  sunnah Rasulullah saw. Manusia dalam menjalani  kehidupannya tidak  terlepas  dari  aturan  hukum,  sehingga  olehnya  itu  perlu  diatur  aturan  berupa norma-norma  hukum  yang  diambil  dari  ajaran-ajaran  Islam.  Manusia  selain menjalani  kehidupan  di  dunia,  juga  akan  mengalami  kehidupan  di  akhirat  yang kebahagiaan dan kesengsaraannya ditentukan oleh akumulasi pahala dari perbuatan- perbuatannya di dunia.
Warisan  Islam  yang  Rasulullah  saw.  telah  berikan  kepada  umat  manusia untuk  bisa  dipelajari  dan  dikembangkan  serta  dijadikan  acuan  bagi  umatnya  ada dua,  yaitu  ajaran  yang  tertuang  dalam  Alquran  dan  hadis.  Kajian  terhadap  ajaran- ajaran  Alquran  dan  hadis  erat  hubungannya  dengan al-ra’yu  yang  kemudian  akan melahirkan serangkaian pemikiran teoritis.  Dikatakan demikian, karena dengan al- ra’yu akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika hukum-hukum Islam.
Kaitannya dengan pembuatan hukum, Muin Salim menyatakan bahwa ‚fikih Islam  menganut  pandangan  bahawa  hukum  tidak  bersumber  dari  Allah  dan  Rasul- Nya,  tetapi  juga  dari  para  pendapat  ulama,  baik  secara  konsensus  ataupun  secara individual. Hal ini berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem hukum nasional yang  mengenal  lembaga  pembuat  undang-undang  dan  peraturan  lainnya  yang berlaku  sebagai  hukum  positif,  dan  karena  hukum  dimaksudkan  untuk  berlaku umum  dalam  suatu  masyarakat,  maka  kiranya  amatlah  sulit  diterima  bagaimana pendapat perorangan akan diperlakukan sebagai hukum.‛ 29
Berdasar  dari  uraian  sebelumnya  dapat  dipahami  bahwa  sumber-sumber hukum  dalam  Islam  ada  empat,  yakni  Alquran,  hadis, ra’yu,  dan  pendapat  ulama.
Keempat  sumber  hukum  yang  disebutkan  ini,  juga  merupakan  sumber  nilai  dan norma  yang  oleh  Shaifuddin  Anshari  mengklasifikasinya  atas  dua,  yakni  sumber pokok dan sumber tambahan. Sumber pokok, adalah Alquran dan hadis, dan sumber
29 H. Abd. Muin Salim, ‚Konsepsi Hukum dalam Alquran,‛ Makalah Seminar Tanggal 15 Juni 1994 (Ujungpandang:  Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1994), 2.
tambahan adalah ijtihad, yakni ra’yu dan pendapat ulama, atau selainnya, misalnya qiyas, istihsan, istislah, saddu al-syara’i.
Sumber  pokok  hukum  Islam,  yakni  Alquran  dan  hadis,  tidak  hanya  berisi tuntunan ritual belaka, tetapi juga berisi ajaran-ajaran dasar berupa nilai-nilai yang sangat  diperlukan  dalam  penyusunan  tertib  masyarakat  di  samping  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  Allah  dan  Rasul-Nya  untuk  diamalkan.  Namun  suatu  saat, Alquran dan hadis tersebut memerlukan interpretasi lebih lanjut, dan dengan upaya interpretasi  itulah  melibatkan al-ra’yu.  Dalam  kenyataannya,  interpretasi  hukum yang  dihasilkan  oleh al-ra’yu  ulama  seringkali  ditemukan  perbedaan  pendapat. Namun  perbedaan  itu  bukanlah  merupakan  aib  asalkan  saja  produk  hukum  yang dihasilkannya itu tetap mengacu pada sumber pokoknya, yaitu Alquran dan hadis.
Persoalan  lain  yang  dihadapi  adalah  sejauh  mana  kewenangan  para  ulama masa  kini  membuat  hukum.  Hal  itu  amat  penting  karena  dalam  sistem  fikih  Islam sebagaimana yang telah disebutkan sumber hukum yang diakui selain Alquran dan Sunnah  adalah ijma’  dan  qiyas.  Bahkan  juga  beberapa  sumber  lainnya  yang diperselisihi seperti istihsan dan maslahat mursalah. Mungkin ada yang berpendapat bahwa  apa  yang  disebut  sebagai  sumber  hukum  ini  adalah  beberapa  metode pembuatan.
Hirokoshi mengemukakan salah satu fungsi ulama adalah ahli dan menguasai hukum.  UIama  sebagai  pengajar  dan  pendidik  masyarakat  Islam  yang  bertugas menjaga  dan  menafsirkan  hukum-hukum  dalam  Islam.  Alquran  dan  hadis  sebagai pedoman  umat  Islam  sebagian  besar  mengatur  hukum-hukum.  Ketika  masyarakat mengalami  kesulitan  dalam  memahami  hukum-hukum  dalam  Alquran  dan  hadis tersebut,  maka  fungsi  ulama  sebagai  penafsir  terhadap  aturan  hukum  yang  belum dipahami oleh umat Islam. 30
Menurut  Hamka  Haq  bahwa  ulama  untuk  mengetahui  hukum  dalam menghadapi  dua  kemungkinan  dalam  penggunaan  nalarnya,  yaitu: Pertama, mungkin mereka dapat langsung mengetahui hukum tersebut setelah menelaah dan mengkaji  sejumlah nash-nash  yang  dapat  memberi  pengertian  induktif  tentang
30 Hiroko Horikoshi, Kiyai dan Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1976), 140.
hukum  yang  digali;  iniilah  disebut  fikih  tekstual  ( al-fiqh  al-manshusah);  Kedua, ulama  dapat  mengetahui  hukum  tentang  suatu  perbuatan  setelah  menggunakan lebih  banyak  nalar,  hal  ini  dikarenakan  obyek  hukum  yang  dimaksudkan  tidak disebut  secara  tegas  oleh nash-nash  syariat;  inilah  disebut  fikih  kontekstual berdasarkan ijtihad ( al-fiqh al-ijtihadi). 31
Berkenaan  dengan  itu,  dapat  dirumuskan  bahwa  para  ulama  memiliki berbagai  kelebihan  dan  keutamaan  serta  ciri-ciri  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh makhluk  selainnya. 32 Salah  satu  kelebihan  dan  keutamaan  yang  dimilikinya  ialah diberikannya  amanah  untuk  menetapkan  hukum,  dan  kewenangannya  ini  hal  ini mengacu  pada  kedudukan  mereka  sebagai  pewaris  nabi  ( warasat  al-anbiya),  yakni melanjutkan estapet risalah kenabian, termasuk membuat hukum setelah para Nabi- Nabi dan Rasul-Rasul telah tiada.
Namun perlu dipertegas bahwa kewenangan hukum yang dibuat oleh ulama yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memang tidak ditemukan secara jelas dalam Alquran  dan  hadis,  misalnya;  ulama  fikih  menetapkan  hukum  KB  dibolehkan pelaksanaannya dengan pertimbangan seperti: faktor ekonomi, faktor kesehatan dan faktor pendidikan. Hal ini berarti dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai  kehidupan  anak;  kesehatannya  dapat  terganggu  dan  pendidikan  anak akan  terbengkalai.  Olehnya  itu  orang  tuanya  agar  menjadi  akseptor  KB.  Bahkan orang tua yang melakukanya akan mendapatkan dosa jikalau melahirkan anak yang tidak  dapat  dijaga  dan  dijamin  masa  depannya,  kemudian  akhirnya  akan  menjadi beban berat bagi masyarakat. 33 Contoh lain yang kini diperdebatkan adalah hukum perayaan  natal  bersama.  Dalam  kasus  ini,  sebagian  ulama  di  Indonesia berpandangan  bahwa  perayaan  natal  di  Indonesia  walaupun  tujuannya  untuk merayakan  dan  menghormati  Nabi  Isa  as.,  namun  natal  tersebut  tidak  terpisahkan
31 Hamka  Haq, Syariat  Islam:  Wacana  dan  Penerapannya  (Makassar:  Yayasan  Ahkam,  2003),
27.
32 Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Gazali, Mukhtasar Ihya’ Ulum al-Din (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./1414 H), 25.
33 H.  Mahjuddin, Masailul  Fiqhiyah:  Berbagai  Kasus  yang  Dihadapi  Hukum  Islam  Masa  Kini (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 61.
dari  ibadah  umat  Kristiani,  sehingga  dibuatlah  ketentuan  hukum  melalui  fatwa ulama bahwa natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram.
Peran  ulama  sebagai  pembuat  keputusan  hukum  tersebut  menempatkan posisi  ulama  dalam  lintasan  sejarah  sebagai tahkim,  yaitu  sebagai  pencari  solusi terhadap  berbagai  persoalan  yang  muncul  dan  dihadapi  di  tengah-tengah masyarakat. Misalnya di dalam Alquran dijumpai ayat yang menjadi landasan bagi pelaksanaan peran para ulama dalam mencari solusi hukum terhadap persoalan yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat, yaitu:
ِب  َباَتِكْلا ُمُهَعَم  َلَزْ نَأَو  َنيِرِذْنُمَو  َنيِرِّشَبُم  َينِّيِبَّنلا َُّللَّا  َثَعَ بَ ف ًةَدِحاَو ًةَّمُأ  ُساَّنلا َناَك ِّقَْلْ ُهوُتوُأ َنيِذَّلا لاِإ ِويِف  َفَلَ تْخا اَمَو ِويِف اوُفَلَ تْخا اَميِف  ِساَّنلا َْينَ ب َمُكْحَيِل ُمُهْ تَءاَج اَم ِدْعَ ب ْنِم َُّللَّاَو ِوِنْذِِبِ ِّقَْلْا َنِم ِويِف اوُفَلَ تْخا اَمِل اوُنَمآ َنيِذَّلا َُّللَّا ىَدَهَ ف ْمُهَ نْ يَ ب اًيْغَ ب ُتاَنِّيَبْلا ْنَم يِدْهَ ي ( ٍميِقَتْسُم ٍطاَرِص  َلَِإ ُءاَشَي ٣١٢ )
Terjemahnya:
Manusia  itu  (dahulunya)  satu  umat.  Lalu  Allah  mengutus  para  nabi  (untuk) menyampaikan  kebar  gembira  dan  peringatan.  Dan  diturunkan-Nya  bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia  tentang  perkara  yang  mereka  perselisihkan.  Dan  yang  berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai  kepada  mereka,  karena  kedengkian  di  antara  mereka  sendiri.  Maka dengan  kehendak-Nya,  Allah  memberi  petunjuk  kepada  mereka  yang  beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan, Allah memberi petunjuk kepada siapayang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (QS al-Baqarah/2: 213). 34
Ada  beberapa  ide  pokok  yang  terkandung  dalam  QS  al-Baqarah/2:  213 tersebut,  yaitu: Pertama,  bahwa  Allah  swt.  menciptakan  manusia  pada  mulanya sebagai  umat  yang  satu  (sebelum  terjadinya  tragedi  pertikaian); Kedua,  bahwa Allah mengutus para Nabi untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan kepada umat manusia; Ketiga, bahwa Allah menyertakan al-Kitab kepada para Nabi sebagai  acuan  untuk  memecahkan  berbagai  problema  yang  menjadi  perselisihan yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Tiga  ide  pokok  dalam  QS  al-Baqarah/2:  213
34 Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemah untuk Wanita (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 33.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
pada  dasarnya  merupakan  tugas  Nabi  Muhammad  saw.,  namun  di  era  kekinian adalah menjadi tugas ulama sebagai pewaris para Nabi.
Hanya  saja,  tetap  harus  diakui  bahwa  peran  ulama  suatu  saat  nanti  dapat saja berubah, dan hal itu dilatarbelakangi adanya tipologi ulama yang bervariasi di masa  kini.  Sekurang-kurangnya  terdapat  lima  tipologi  masa  kini  ini,  yaitu:  ulama plus, ulama pulus, ulama dunia, ulama akhirat, dan ulama dunia dan akhirat.
Munawir  Syadzali  dalam  karyanya Bunga  Rampai  Wawasan  Islam  Dewasa Ini,  menjelaskan  lima  tipe  ulama  sebagai  berikut:  1)  Golongan  ulama  yang  telah meninggal;  2)  Golongan  ulama  yang  ditinggal  umatnya;  3)  Golongan  ulama  yang meninggalkan umat; 4) Golongan ulama yang ketinggalan zaman; dan 5) Golongan ulama yang tetap tinggal bersama umat. Dalam menguraikan kelima tipologi ulama tersebut,  Munawir  Syadzali  berpendapat  bahwa  golongan  yang  pertama  dan terakhir sajalah yang memperoleh keberuntungan. 35
Demikian pula Imam al-Gazali dalam Ihya Ulumuddin, menjelaskan dua tipe ulama,  yaitu:  ulama  akhirat  dan  ulama  dunia  (ulama su’).  Dengan  rinci mengemukakan  tipologi  ulama  dengan  argumentasi  absah.  Selanjutnya  ia mengemukakan  tanda-tanda  ulama  akhirat  sebagai  berikut:  (1)  Tidak  mencari kemegahan  dunia  dan  menjadikan  ilmunya  untuk  kepentingan  dunia;  (2) Perilakunya  sejalan  dengan  ucapannya  ( akhlak  al-mahmudah);  (3)  Mengajarkan ilmunya  untuk  kepentingan  akhirat,  mengutamakan  ilmu  yang  dapat  mendekatkan dirinya  dengan  Tuhan,  serta  menjauhi  perdebatan  yang  sia-sia;  (4)  Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah; (5)  Menjauhi  godaan  penguasa  jahat;  (6)  Tidak  tergesa-gesa  mengeluarkan  fatwa sebelum  menemukan  dalil;  (7)  Senang  kepada  ilmu  yang  dapat  mendekatkan  diri kepada Allah, cinta kepada musyahadah, muraqabah, dan optimis terhadap rahmat- Nya;  (8)  Berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mencapai haqq  al-yakin;  (9) Senantiasa khasyah kepada Allah, ta’zhim akan kebesarannya, hidup sederhana dan
35 Munawir Syazdali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini (Jakarta: UI Press,1994), 31- 32.
berakhlak  mulia;  (10)  Menjauhi  segala  yang  membatalkan  ilmu  dan  kesucian hatinya; dan (11)  Memiliki ilmu yang berpangkal dalam hati. 36
Terlepas  dari  mengomentari  tipologi  ulama  di  atas  di  atas,  baik  yang dikemukakan  oleh  Munawir  Syadzali  maupun  yang  dikemukakan  oleh  al-Gazali, Alquran  sesungguhnya  telah  memaparkan  mengenai  tipologi  yang  dimiliki  oleh ulama  sebagai  pewaris  kitab  suci.  Penunjukan  ulama  sebagai  pewaris  kitab  Allah swt.  sangat  logis  adanya,  sebab  jika  ditunjuk  sebagai  pewaris  hanya  di  kalangan para  Nabi  dan  rasul  untuk  selanjutnya  disampaikan  kepada  para  umatnya,  berarti prores  transformasi  wahyu  telah  berakhir  dengan  wafatnya  para  Nabi  dan  Rasul, namun  pada  kenyataannya  upaya  tersebut  tidak  pernah    berhenti  hingga  sekarang. Dalam hal ini ulamalah yang menggantikan para Nabi dan Rasul dalam mengemban risalah tersebut untuk disampaikan kepada umat manusia.

## E. Penutup
Pemahaman terhadap arti fuqaha atau ulama adalah mereka yang bertaqwa, berbudi  luhur,  menguasai  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan,  serta mengimplementasikannya dalam masyarakat. Namun dalam konteks keindonesiaan terminologi  ulama  diidentikkan  dengan  fukaha.  Bahkan  dalam  pengertian  sehari- hari,  ulama  adalah  fukaha  dalam  bidang  ibadah  saja.  Dalam  upaya  menciptakan ulama  masa  depan,  maka  pembinaan  generasi  dalam  bentuk  pengkaderan  ulama sangat dibutuhkan, dan hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan melalui jalur pelatihan secara terprogram. Dalam  pengkaderan tersebut, harus diisi dengan  materi-materi  yang  benar-benar  dibutuhkan  dalam  melaksanakan  tugas keulamaan masa depan.
Untuk upaya pengkaderan, baik pada masa Rasulullah saw. dan Khulafa’ al- Rasyidun,  masa  pembentukan  mazhab,  maupun  masa  kini  dan  ke  depan,  memiliki tata  cara  (metode)  yang  berbeda.  Pada  masa  Rasulullah  saw.  dan Khulafa’  al- Rasyidun  segala  persoalan  yang  timbul  dapat  langsung  ditanyakan  kepada  Rasul
36 Muhammad  bin  Muhammad  Abu  Hamid  Gazali, Ihya’  Ulum  al-Din,  Juz  1  (Singapura: Sulaiman Mar’a, 1992), 60-68.

## Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam
saw.  atau  sahabatnya;  Pada  masa  pembentukan  mazhab,  para  ulama mempergunakan sumber-sumber pokok dalam pengambilan keputusan hukum ( fiqh) dengan  skala  prioritas  urutan  sumber  hukum  tersebut;  Sedangkan  pada  masa  kini dan  sekarang,  upaya  pengkaderan  ulama  melalui  jalur  pendidikan  formal  maupun pelatihan.
Sebagai  fukaha,  maka  ulama  dalam  posisinya  sebagai  pewaris  Nabi  saw, harus memfungsikan dirinya sebagai tahkim, yaitu sebagai pencari solusi terhadap berbagai  persoalan  hukum  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat.  Jadi  dalam Islam, sumber-sumber hukum ada empat, yakni Alquran, hadis, ra’yu, dan pendapat ulama.  Sumber  pertama  dan  kedua,  adalah  sumber  pokok  dan  selebihnya  adalah sumber  tambahan.  Karena  demikian  halnya,  maka  batas  kewenangan  ulama  dalam membuat hukum adalah sesuatu yang  memang tidak ditemukan secara jelas dalam Alquran dan hadis.
Daftar Pustaka
Abdulloh.  ‚Sistem  Perencanaan  Pendidikan  Kader  Ulama  (PKU)  Sarjana  Strata  Satu (S1) pada Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,‛ Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
Assiroji,  Dwi  Budiman.  ‚Konsep  Kaderisasi  Ulama  di  Indonesia,‛ Edukasi  Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 09/No 01 Februari 2020.
Azra, Azyumardi. Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
______. Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
______. Jaringan  Ulama:  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan XVIII. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005.
Bell,  Daniel. The  Coming  of  Post  Industrial  Society  dalam  Abuddin  Nata,  Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam,  Ed.
1 . Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Al-Bukhariy,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  al-Mugirah  bin Bardzbah  al-Ja’afiy, Shahih  al-Bukhariy,  al-Kitab  al-Adzan,    al-Bab  al-Adzan
Lilmusafir idza Kanu Jama‘atan, No. Hadis: 595, dalam Mausu’ah al-Hadits  al- Syarif  ver. 2 [CD ROM]. Jami‘ al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al- Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
Daulay,  Haidar  Putra. Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Asia  Tenggara.  Cet.  I;  Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren:  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai.
Jakarta: LP3ES, 1982.
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam, Petunjuk  Teknis  Bantuan  Program  Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
Gazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid. Ihya’ Ulum al-Din, Juz 1. Singapura:
Sulaiman Mar’a, 1992.
______. Mukhtasar Ihya’ Ulum al-Din. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./1414 H.
Haq,  Hamka. Syariat  Islam:  Wacana  dan  Penerapannya  (Makassar:  Yayasan  Ahkam,
2003.
Horikoshi, Hiroko. Kiyai dan Perubahan Sosial. Jakarta: P3M, 1976.
Isnanto,  Muh.  ‚Gagasan  dan  Pemikiran  Muhammadiyah  tentang  Kaderisasi  Ulama (Studi  Kasus  tentang  Ulama  di  Muhammadiyah),‛ Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 2, 2017
Kementerian  Agama  RI. Ummul  Mukminin:  Al-Quran  dan  Terjemah  untuk  Wanita. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
Mahjuddin, H. Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
MUI Sulawesi Selatan. Brosur Pendidikan Kader Ulama. Makassar, 2000.
Murdan,  ‚Pondok  Pesantren  dalam  Lintasan  Sejarah‛  dalam Ittihad  Jurnal  Ilmi: Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Vol. 2 No.1 April 2004.
Rahardjo, Dawam. Ensiklopedi al-Qur’an ‚Ulama‛, Ulumul Qur’an, No. 5, Volume VI, Tahun 1996.
Rahmat, Jalaluddin. Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih. Cet. I; Jakarta: Mizan, . 2007.
Rama,  H.  Bahaking. Sejarah  Pendidikan  Islam.  Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Pradotama Wiranegara Gemilang, 2002.
Salim,  H.  Abd.  Muin.  ‚Konsepsi  Hukum  dalam  Alquran,‛ Makalah Seminar Tanggal 15 Juni 1994. Ujungpandang:  Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1994.
Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Syazdali,  Munawir. Bunga  Rampai  Wawasan  Islam  Dewasa  Ini.  Jakarta:  UI
Press,1994.
Voll, J. O. ‚Scholarly Interrelations between South Asia and  Middle East  in the 18 th Century,‛ Proccedings of The South Asia Seminar, University of Pennyslvania),
Vol. 3, 1988.
http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/
https://eduaksi.com/pendidikan-4-0-apa/
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia