https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA

## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT
Hasan Ismail * , Eddy Wahyudi, Anggraeny Puspaningtyas Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Korespondensi email: hasanismail@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis collaborative governance dalam pembangunan inklusif pada wisata Pantai Delegan  Kabupaten  Gresik,  untuk  mengetahui  kolaborasi  dalam  pengembangan  wisata  pantai  delegan,  dan mengetahui  pembangunan  inklusif  dalam  pengembangan  wisata  pantai  delegan  di  Kabupaten  Gresik.  Dewasa  ini, pariwisata  merupakan  salah  satu  program  utama  pemerintah  yang  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  penghasil devisa  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah  untuk  mendukung  keberhasilan  pembangunan  negara.  Teori  yang digunakan  yakni collaborative  government dan  konsep  pembangunan  inklusif.  Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan kualitatif, adapun jenis penelitian deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan  studi  literatur,  informan  pada  penelitian  ini  yakni  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Gresik, pemerintah  Desa  Delegan,  pengelola  Pantai  Delegan,  masyarakat  Desa  Delegan  dan  wisatawan  pantai  Delegan. Pembangunan inklusif di Wisata Pantai Delegan sudah terbentuk, melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan wisata, namun inovasi pengembangan wisata masih kurang maksimal sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dilihat dari kolaborasi pemerintahan yang berlangsung dalam pengembangan wisata Pantai Delegan, ada dominasi pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan wisata yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan monitoring. Selain itu, belum ada keterlibatan sektor swasta, media dan akademisi dalam pengembangan wisata Pantai Delegan.
Kata Kunci: Pembangunan inklusif, collaborative governance , wisata pantai

## ABSTRACT
This study aims to analyze collaborative governance in inclusive development on Delegan Beach tourism in Gresik Regency,  to  find  collaboration  and  find  inclusive  development  in  Delegan  Beach  tourism  development  in  Gresik Regency. The tourism industry is one of the government's flagship programs today which is projected to be one of the major foreign exchange earning sectors for the government in order to support the success of national development. The theory used is collaborative government and the concept of inclusive development. This study used a qualitative approach  with  descriptive  research.  Data  collection  was  carried  out  by  means  of  observation,  interviews  and literature  studies.  The  informants  in  this  study  were  the  Culture  and  Tourism  Office  of  Gresik  Regency,  Delegan Village  government,  Delegan  Beach  managers,  Delegan  Village  people  and  Delegan  Beach  tourists.  Inclusive development  at  Delegan  Beach  Tourism  has  been  formed,  through  the  involvement  of  the  community,  village government and local government in tourism development, but tourism development innovation is still not optimal so that tourist visits have decreased. Judging from the ongoing government collaboration in the development of Delegan Beach  tourism,  there  is  a  dominance  of  the  village  government  as  an  actor  who  has  more  authority  in  tourism management  which  occurs  in  decision  making,  management  and  monitoring.  In  addition,  there  has  been  no involvement of the private sector, media and academics in the development of Delegan Beach tourism.
Keywords: Inclusive development, collaborative governance, tourism beach

## PENDAHULUAN
Industri  pariwisata  Indonesia  merupakan industri  yang  berperan  penting  dalam  keberlang- sungan perekonomian Indonesia. Jika pengelolaan yang baik dan benar tercapai, pengembangan pari- wisata  sebagai  industri  menciptakan  peningkatan perputaran ekonomi melalui pengembangan trans- portasi,  perumahan,  dan  konsumsi,  yang  men- ciptakan  lapangan  kerja  relatif  besar  (Hadi  &  Al- Asy  Ari,  2017).  Secara  geografis,  Indonesia  me- rupakan negara dengan alam yang indah, sehingga memiliki peluang yang baik dalam pengembangan industri pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019).
Negara  Indonesia  memiliki  wilayah  yang  sangat luas  yang  didukung  oleh  berbagai  sumber  daya alam  sehingga  memiliki  potensi  yang  dapat diandalkan  untuk  menjamin  kesejahteraan  rakyat dan peningkatan pembangunan nasional, termasuk di  sektor  pariwisata  (Laili  Khikmawati,  2022). Modal  alam  ini  merupakan  aspek  fundamental yang  dapat  mendukung  pengembangan  industri pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan yang sangat kompleks  yang  dapat  dilihat  sebagai  sistem  besar yang  terdiri  dari  ekonomi,  ekologi,  politik,  sosial dan  budaya.  Sebagai  suatu  sistem  pariwisata, analisis  berbagai  aspek  pariwisata  tidak  dapat
dipisahkan dari subsistem lain seperti politik, eko- nomi dan budaya dalam hal saling ketergantungan dan  saling  ketergantungan  (Febriandini  et  al., 2019).
Industri  pariwisata  saat  ini  menjadi  salah satu  program  utama  pemerintah  yang  diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  penghasil  devisa  yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung keberhasilan  pembangunan  nasional  (Salouw, 2021).  Proses  perencanaan,  pengelolaan  dan  pe- ngembangan  kawasan  industri  pariwisata  harus direncanakan  secara  matang,  selain  itu  industri  di sektor lain juga harus dikembangkan, misalnya dari industri kecil (rumah tangga) hingga industri besar (Bela & Utama, 2022). Undang-Undang Kepariwi- sataan  No.  10  Tahun  2009  menyatakan  bahwa pariwisata  mempunyai  peranan  penting  dalam pembangunan  nasional,  sebagai  pendorong  per- tumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  lapangan kerja  serta  kesempatan  pendapatan,  penguatan persatuan dan kesatuan, serta kebudayaan nasional. Berdasarkan  Keputusan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  50  Tahun  2011  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun  2010-2025  bahwa  sarana  pariwisata  me- rupakan satu kesatuan unsur dan jaringannya yang dikembangkan  secara  terorganisasi  yang  meliputi pemerintah,  pemerintah  daerah,  swasta  dan  mas- yarakat,  Sumber  daya  manusia,  peraturan  dan mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  membawa perubahan  untuk  mencapai  tujuan  pariwisata. Pergerakan manusia kemudian menggerakkan ran- tai ekonomi yang saling terkait, menjadikan sektor jasa  sebagai  penyumbang  penting  bagi  pereko- nomian masyarakat lokal (Sudirman et al., 2022).
Implikasi  dari  sistem  desentralisasi  mem- berikan peluang bagi setiap daerah untuk mencari cara  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi (Fairuza,  2017).  Daerah  juga  didorong  untuk  me- ngoptimalkan segala peluang untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sendiri,  salah satunya terkait dengan pengelolaan potensi wisata. Secara regional, Kabupaten Gresik merupakan sa- lah satu kawasan di pantai utara Jawa sebagai ka- wasan  pendukung  kota  Surabaya  dalam  perkem- bangan  industrialisasi  manufaktur.  Kabupaten Gresik juga memiliki alam yang sangat indah dan banyak  peluang  pengembangan  sebagai  industri pariwisata  untuk  meningkatkan  nilai  ekonomi. Keindahan  alam  Gresik,  salah  satunya  kawasan wisata  bahari.  Pantai  Dalegan  merupakan  salah satu objek wisata di Kabupaten Gresik yang cukup terkenal di kalangan warga Gresik dan sekitarnya. Pantai  ini  terletak  di  Desa  Dalegan,  Kecamatan
Panceng,  Kabupaten  Gresik.  Pada  Peraturan  Dae- rah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013  tentang  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  Kabupaten  Gresik  Tahun  2013-2025. Pengembangan pariwisata daerah yang direncana- kan  meliputi;  Pengembangan  destinasi  pariwisata daerah,  pengembangan  pemasaran  pariwisata daerah,  pengembangan  sektor  pariwisata  daerah dan pengembangan sarana pariwisata daerah (Putri, 2015). Salah  satu  sasaran  dari  Perda  ini  adalah wisata  pantai  delegan  yang  berada  di  Desa  De- legan,  Kecamatan  Panceng,  Kabupaten  Gresik. Objek  wisata  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  me- resmikan  Pantai  Dalegan  sebagai  tempat  wisata pada tahun 2003 bertepatan dengan hari jadi Kota Gresik.  Saat  dibuka,  masyarakat  Desa  Dalegan bergotong  royong  membangun  secara  mandiri, membuat  dermaga  sederhana  yang  menjorok  ke laut untuk menarik wisatawan.
Kerjasama pembangunan yang direncanakan pemerintah  desa  dengan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Gresik  sebenarnya  sudah berjalan,  namun  belum  mencapai  tujuan  untuk memaksimalkan  potensi  wisata  pantai  Delegan. Ada  beberapa  aspek  yang  masih  belum  bisa dikembangkan sehingga objek wisata ini sehingga kurang  diminati  oleh  warga  Gresik,  maupun  luar daerah,  Nur  anis  ekowati  (pelaku  usaha)  menilai penurunan jumlah wisatawan di Pantai Delegan ini dikarenakan  “...Tidak  ada  Inovasi  objek  wisata pendukung dan kebersihan di wilayah pantai masih belum terjaga dengan baik” secara tidak langsung mempengaruhi  keberadaan  objek  wisata  Pantai Delegan  dibandingkan  dengan  wisata  sejenis  di daerah  lain.  Perkembangan  pariwisata  yang  baik meningkatkan jumlah wisatawan, berpengaruh pa- da  pertumbuhan  pendapatan  dan  penjualan  di  se- kitar destinasi wisata tumbuh. Faktor yang menjadi daya  tarik  wisatawan  antara  lain  kesempurnaan infrastruktur,  perencanaan  konsep  wisata  dan  ke- bersihan destinasi wisata.
Studi  terkait  pengembangan  Wisata  Pantai Delegan telah dilakukan oleh (Tamrin et al., 2022) yang  fokus  penelitiannya  terkait  modal  sosial dalam  tata  Kelola  wisata  pesisir:  Studi  di  Pantai Delegan  Kabupaten  Gresik  Pasca  Pandemi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  pe- ngembangan  wilayah  (pembiayaan,  perijinan, pengembangan  wisata  pantai,  dll)  masih  terbatas, yang merupakan masalah utama yang menghambat keberlanjutan  pembangunan  lokal  di  masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan  Perikanan  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten
Gresik  untuk  lebih  mengembangkan  dan  mendu- kung  masyarakat  dalam  pengembangan  kawasan pantai Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.
Permasalahan empiris dalam pengembangan wisata pantai Dalegan adalah permasalahan infra- struktur,  kesempurnaan  ruang  publik,  dan  perma- salahan  pemasaran.  Oleh  karena  itu,  upaya  pem- bangunan kepariwisataan untuk meningkatkan per- ekonomian  masyarakat  pesisir  memerlukan  kerja- sama  pembangunan  kepariwisataan  yang  inklusif yang  terintegrasi  dalam  model  pembangunan  ke- pariwisataan yang terencana dengan baik. Wegman &  Wagner  (2012) menjelaskan  bahwa  kerja  sama merupakan  prasyarat  bagi  pemerintah  dan  sektor swasta  untuk  memperjuangkan  tujuan  sosial  ber- sama.  Manajemen  kolaboratif  juga  dapat  meng- gambarkan  saling  ketergantungan  antar  aktor. Keinginan  untuk  tata  kelola  kolaboratif  muncul karena para aktor menyadari keterbatasan mereka. Kemudian  aktor-aktor  tersebut  harus  mengung- kapkan keinginan dan kemauannya untuk memba- ngun hubungan yang lebih dekat dengan aktor-lain.
Kerja  sama  adalah  upaya  dan  tanggapan pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  publik. Dalam  menyelesaikan  masalah  publik  ini,  pe- merintah  harus  bekerja  sama  dengan  aktor  non- negara  seperti  swasta,  masyarakat  dan  lainnya (Bela & Utama, 2022). Collaborative governance didorong  untuk  menciptakan  pembangunan  eko- nomi  inklusif  yang  secara  adil  menciptakan  pe- luang  dan  kesempatan  yang  luas  bagi  seluruh lapisan  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah. Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  ber- tujuan  untuk  meneliti  terkait collaborative  go- vernance dalam pembangunan inklusif pada wisata pantai  delegan  Kabupaten  Gresik,  untuk  menge- tahui kolaborasi dalam pengembangan wisata pan- tai delegan, dan mengetahui pembangunan inklusif dalam  pengembangan  wisata  pantai  delegan  di Kabupaten Gresik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kua- litatif.  Peneliti  mempelajari  fenomena  dan  me- ngumpulkan  informasi  menggunakan  metode pengumpulan  data  yang  berbeda  selama  periode waktu  tertentu  (Creswell,  2015).  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Menurut (Denzin  &  Lincoln,  2006)  penelitian  deskriptif adalah  prosedur  pemecahan  masalah  yang  meng- gambarkan  keadaan  suatu  objek  atau  objek  pe- nelitian  berdasarkan  fakta  sebagaimana  adanya. dimana  peneliti  mempelajari  fenomena  dan  ke- giatan tertentu (program, peristiwa, proses kelem- bagaan atau kelompok sosial) dan mengumpulkan
informasi  yang  rinci  dan  komprehensif  selama periode  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  ber- bagai  metode  pengumpulan  data  yang  berbeda. Pada  penelitian  ini,  Peneliti  akan  menggali  dan mendeskripsikan  kolaborasi  dalam  pembangunan inklusif  wisata  Pantai  Delegan  di  Kabupaten Gresik.
Pengumpulan data dilakukan melalui obser- vasi,  wawancara  dan studi kepustakaan,  informan dalam  penelitian  ini  Dinas  Kebudayaan  dan  Pa- riwisata  Kabupaten  Gresik,  pemerintah  Desa Delegan,  pengelola  Pantai  Delegan,  warga  Desa Delegan  dan  wisatawan  dari  Pantai  Delegan. Proses  analisis  dilakukan  melalui  tahapan  iden- tifikasi  data,  reduksi  data,  abstraksi  data,  inter- pretasi data, dan pemeriksaan keabsahan data, hasil analisis  kemudian  dideskripsikan  dari  proposisi teoritis  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan (Neuman, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Gresik  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  berhasil  mening- katkan  pertumbuhan  ekonomi  pada  masa  pasca pandemi.  Pada  masa  pandemi  pada  tahun  2020, pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,36%  meningkat pada tahun 2021 sebesar 3,8% dan pada tahun 2022 meningkat  sebesar  5,52%.  Seperti  dapat  dilihat pada  gambar  1  berikut  merupakan  tingkat  per- tumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2022.
Gambar 1 . Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2022
Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Gresik selama  ini  ditopang  dari  3  sektor  utama  yang banyak  menyumbang    pada  pendapatan    daerah yaitu  sektor  pertambangan  dan  penggalian,  jasa keuangan dan asuransi; jasa lainnya. Pertumbbuhan sektor pariwisata yang berada di dalam sektor jasa lainnya  yang  setiap  tahun  mengalami  kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,36% naik di tahun 2021  sebesar  3,58%  dan  di  tahun  2022  sebesar 4,44%.
Kontribusi  sektor  ekonomi  Kabupaten Gresik  dari  struktur  PDRB  Tahun  2022,  tertinggi adalah  sektor  Pertambangan  dan  Penggalian sebesar  27,17%  dari  seluruh  total  PDRB.  Sektor terbesar  kedua  yaitu  sektor  Jasa  Keuangan  dan Asuransi  yaitu  sebesar  8,33%.  Sektor  terbesar ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor  yaitu  sebesar 6,02%.  Terbesar  keempat  yaitu  sektor  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,75%. Terbesar kelima  adalah  sektor  Konstruksi  yaitu  sebesar 5,32%.  Terbesar  keenam  adalah  sektor  Jasa Kesehatan  dan  Kegiatan  Sosial  sebesar  5,05%. Terbesar  ketujuh  yaitu  sektor  Transportasi  dan Pergudangan  sebesar  4,75%.  Sektor  terbesar  ke- delapan  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Mi- num  yaitu  sebesar  4,63%.  Sektor  terbesar  kesem- bilan  yaitu  sektor  Jasa  Lainnya  sebesar  4,44%. Penerimaan  sektor  pariwisata  masuk  ke  dalam sektor  jasa  lainnya  yang  merupakan  penerimaan urutan  ke  Sembilan  dari  17  sektor  dalam  struktur PDRB.
Gambar  2 .  Kontribusi  Sektor  Ekonomi  dalam PDRB Tahun 2022
Sektor pariwisata di Kabupaten Gresik mem- berikan peluang kunjungan wisatawan yang sangat besar.  Potensi  wisata  di  Kabupaten  Gresik  sangat lengkap  mulai  dari  wisata  alam,  wisata  buatan, wisata  religi,  wisata  budaya,  dan  wisata  kuliner. Ada  kurang  lebih  40  obyek  wisata  yang  dapat dikunjungi  di  Kabupaten  Gresik,  10  terbesar diantaranya  adalah  Wisata  Religi  Sunan  Giri, Sunan  Maulana  Malik  Ibrahim,  Sunan  Maulana Ishak,  Bukit  Songgoriti,  Pantai  Delegan,  Pulau Noko  Selayar,  Bukit  Bintang,  Pulau  Bawean, Pantai Kuburan Panjang, Gunung Kapur Sekapuk. Namun dala kontribusi pedapatan potensi wisata ke dalam  pendapatan  asli  daerah  dan  PDRB  masih kurang optimal.
Jika  dilihat  dari  sisi  geografis  dan  demo- grafis Kabupaten Gresik memiliki Potensi Wisata, salah  satunya  wisata  pasir  putih  pantai  delegan. Pantai Delegan merupakan salah satu objek wisata
berada di Desa Dalegan Kecamatan Panceng yang berupa pantai dengan luas sekitar 2,5 hektar, wisata Pantai  dalegan  merupakan  satu-satunya  objek wisata  di  Kabupaten  Gresik  dengan  topografi pantai  landai,  ombak  cukup  tenang,  dan  berpasir putih.  Potensi  alam  di  Pantai  Dalegan,  yang notabene  memiliki  perairan  ombak  yang  tenang. Hal ini membuat kawasan wisata pantai di wilayah utara  pulau  jawa  ini  menghadirkan  kondisi  dan situasi  aman  untuk  digunakan  berenang  dan aktivitas  keluarga  dan  anak-anak.  Selain  itu  letak Pantai  Delegan  cukup  strategis  yaitu  di  sisi  jalan utama  pantai  utara  “Jl.Raya  Daendels”  yang menghubungkan  pulau  Jawa  dari  Jawa  Timur sampai Ibu Kota Jakarta. Pantai Delegan berada di jalur wisata ziarah wali mulai dari Sunan Giri dan Sunan  Maulana  Malik  Ibrahim  di  Gresik,  Sunan Drajat  di  Lamongan  hingga  Sunan  Bonang  di Tuban.  Namun Pembangunan  kawasan  wisata Pantai Delegan masih kurang optimal, berdasarkan pernyataan  Mahfudi  (Ketua  pengelola  Pantai Delegan)  “Perkembangan  pantai  ini  mengalami penurunan,  antusiasme  wisatawan  mengalami penurunan, dibandingkan ketika awal wisata pantai delegan ini dibuka”. Selanjutnya Nur anis ekowati (pelaku  usaha)  menilai  penurunan  jumlah  wisa- tawan di Pantai Delegan ini dikarenakan “...Tidak ada  Inovasi  objek  wisata  pendukung  dan  keber- sihan di wilayah pantai masih belum terjaga dengan baik”.  Dalam  pengembangan  wistaruang  fisik adalah ruang yang disediakan oleh pengelola suatu destinasi wisata untuk memberikan pelayanan atau kesempatan  bagi  wisatawan  untuk  menikmatinya (Silayar,  2021).  Karena  ketersediaan  pelayanan mendorong  wisatawan  untuk  berkunjung  dan me- nikmati destinasi wisata dalam waktu yang relatif lama.  Fasilitas  dan  pelayanan  tersebut  memudah- kan  untuk  mengetahui  tempat  wisata  yang  di- inginkan  dan  berkeliling  tempat  wisata  tersebut. dalam  pengembangan  pariwisata  untuk  daya  tarik wisata  dan  menganalisis  potensi  apa  saja  yang dapat dikembangkan dan dikelola di daerah tujuan wisata  (Indhawati  &  Widiyarta,  2022).  Indikator destinasi  wisata,  apakah  memenuhi  tiga  syarat yaitu,  apa  yang  bisa  dilihat,  apa  yang  bisa dilakukan  dan  apa  yang  bisa  dibeli  di  destinasi wisata yang dikunjungi (Gunadi & Rusli, 2022).

## Pembangunan inklusif
Inklusif  secara  harfiah  berarti  "yang  men- cakup".  Pembangunan  inklusif  adalah  pembangu- nan  yang  mempengaruhi  semua  orang.  Program Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  men- definisikan pembangunan inklusif sebagai pemba- ngunan ekonomi yang mempengaruhi semua warga
negara. Pembangunan inklusif juga dapat dipahami sebagai pembangunan untuk semua, pembangunan tidak  hanya  untuk  yang  pintar,  kaya  dan  mampu tetapi  juga  untuk  yang  kurang  beruntung  dan kurang mampu juga berhak menikmati manfaatnya pembangunan  (Rusata  et  al.,  2022)  Mengung- kapkan  Kebijakan  Internasional  tentang  Pertum- buhan  Inklusif  merupakan  pembangunan  yang dilakukan secara holistic yang memastikan bahwa setiap  orang  dapat  berpartisipasi  dalam  proses pertumbuhan  (pengambilan  keputusan)  dan  me- mastikan  bahwa  setiap  orang  mendapat  manfaat dari pertumbuhan secara adil dan merata.  (Lestari et  al.,  2022)  berpendapat  bahwa  pembangunan inklusif  adalah  tentang  pemerataan  kesejahteraan dimana  manfaat  pembangunan  dirasakan  oleh semua  orang.  Pembangunan  inklusif  sangat  di- butuhkan  untuk  menjamin  hak-hak  sipil,  yaitu akses  pelayanan  publik  yang  sama  bagi  semua orang.  (Shaleh,  2021)  menegaskan  bahwa  pem- bangunan  inklusif  meliputi  sebagai  berikut: a).Peningkatan  ekonomi  merupakan  unsur  fokus yang  ingin  dicapai,  tetapi  bukan  tujuan  utama b).Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  faktor  dalam meningkatkan  kesejahtraan.  c).Pertumbuhan  eko- nomi  memiliki  peran  penting  untuk  mengurangi ketimpangan  dan  kemiskinan.  d).Terbentuknya kesetaraan  antara  institusi  ekonomi  dan  institusi sosial.
Pembangunan  kepariwisataan  tidak  bisa hanya dijalankan oleh satu pihak saja. Apalagi jika objek  wisata  tersebut  berada  pada  tingkat  desa sehingga  diperlukan  dukungan  dari  semua  pihak yang terlibat (Hernimawati, Surya Dailiati, 2022). Berkaitan dengan pembangunan wisata pantai de- legan,  Pengelolaan  Pantai  Delegan  dikelola  oleh pemerintah desa yang melibatkan partisipasi mas- yarakat  Desa  Delegan.  Anggota  pengelola  terdiri dari  perangkat  desa  dan  BPD,  dengan  struktural pemerintahan  desa  berada  di  bawah  kepala  desa sehingga  pelaporan  pengelolaan  langsung  kepada kepala desa. Pengelolaan Pantai Delegan mulai dari bidang  pengelolaan  kawasan  pantai,  infrastruktur, dan  perdagangan  (kios  dikelola  oleh  desa  dengan sistem  penyewaan).  Pemerintah  desa  sebagai pengelola  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan termasuk  operasionalnya  pembangunan  infrastru- ktur, pengembangan wahana objek wisata dan pro- mosi,  sedangkan  operasional  pembangunan  dipe- roleh dari hasil penyewaan banana boat, penjualan tiket,  parkir  dan  sebagainya.  Pembagian  retribusi tiket yaitu 20% ke pemerintah daerah dan 70% ke pengelolaan pantai.
Sejak beroperasi pada tahun 2003, perkem- bangan pantai ini  mulai menurun  karena bermun-
culan  wisata-wisata  baru  di  sekitar  Kabupaten Gresik.  Ketika  pantai  Delegan  baru  dibuka  untuk wisatawan,  antusiasme  wisatawan  sangat  banyak karena mereka mempunyai rasa ingin tahu tentang pantai tetapi lama kelamaan antusiasme wisatawan menurun. Padahal secara geografis, lokasinya stra- tegis  dari  arah  Surabaya,  Mojokerto,  dan  Lamo- ngan. Berdasarkan wawancara dan observasi lapa- ngan, beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat adalah  terdapat  keluhan  dari  objek  wisata  yang disediakan  monoton  dan  tidak  ada  inovasi,  ke- bersihan  juga  belum  terjaga  dengan  baik,  serta pengunjung mengeluhkan kurangnya tempat duduk yang  tersedia.  Dari  sisi  pertumbuhan  ekonomi  di sekitar  Pantai  Delegan  adalah  pedagang  makanan dan  minuman  di  sekitar  pantai  harus  berjuang sendiri  untuk  mendapatkan  pelanggan  /  pengun- jung  untuk  kembali  lagi  di  kemudian  hari  karena pengelola  pantai  kurang  bisa  menjual  keunggulan pariwisata. Dari segi infrastruktur, Pantai Delegan masih  belum  terawat  dengan  baik.  Walaupun tempat  berjualan  di  sekitar  pantai  sudah  terkoor- dinir dengan baik oleh paguyuban pedagang namun ada persaingan antar pedagang. Pedagang berharap ada pelatihan kewirausahaan dan pembuatan brand lokal yang dapat disematkan dan dijual di produk oleh-oleh kawasan Wisata Pantai Delegan. Banyak masyarakat lokal yang memiliki potensi menjahit, menyablon  baju,  memasarkan  dan  mempromosi- kan  produk,  mengelola  website  dan  media  sosial namun masih minim sekali pelatihan dan pember- dayaan dari pemerintah setempat.
Berkaitan  dengan  kompetitor  Pantai  Dele- gan, di Jawa Timur ada banyak wisata pantai utara jawa  yang  terbentang  dari  Surabaya,  Gresik, Lamongan  dan  Tuban  juga  menawarkan  wisata pantai. Pemerintah desa Delegan sejak tahun 2020, melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gresik untuk  pengelolaan  website,  namun  kendalanya adalah operator desa tidak aktif untuk memposting kegiatan  dan  event  yang  ada  di  pantai  delegan melalui  sosial  media  ataupun  website.  Selain  itu, pemerintah  desa  bersama  dengan  lembaga  mas- yarakat  dan  masyarakat  juga  memberikan  duku- ngan  dengan  membangun  kios-kios  untuk  jualan masyarakat  setempat.  Kerjasama  pembangunan yang direncanakan pemerintah desa dengan Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Gresik sebenarnya  sudah  berjalan  cukup  baik,  namun belum  mencapai  tujuan  untuk  memaksimalkan potensi wisata Pantai Delegan. Ada beberapa aspek yang  masih  belum  bisa  dikembangkan,  sehingga tempat  wisata  ini  kurang  diminati  di  luar  Gresik dan sekitarnya, karena beberapa hal tersebut secara tidak  langsung  mempengaruhi  keberadaan  tempat
wisata Pantai Delegan di mata masyarakat. Hal ini sejalan  dengan  tempat  wisata  lain  yang  lebih terkenal  di  Kabupaten  Gresik.  Dibutuhkan  kerja yang kompeten dan kemauan yang kuat untuk men- jadikan  destinasi  ini  sebagai  salah  satu  destinasi wisata  terpopuler. Tahap  peremajaan  kembali  wi- sata pantai delegan perlu memrtimbangan peman- faatan  kawasan  pariwisata,  meningkatkan  infra- struktur penunjang wisata, dan peningkatan inovasi objek wisata yang lebih atraktif serta diperlukannya perawatan  fasilitas  wisata  yang  sudah  tersedia., sehingga  dalam  pembangunan  wisata  pantai delegan diperlukan modal yang cukup banyak se- hingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta  dan  masyarakat,  dengan  mempertimbang- kan  konsep  pembangunan  inklusif,  dimana  pem- bangunan dilakukan oleh semua pihak dan manfaat pembangunan ditujukan pada semua pihak. Selain itu  pada  setiap  tahap  pengembangan  kepariwi- sataan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong  atau  menghambat  proses  pengemba- ngan  kepariwisataan  agar  dengan  mudah  meng- identifikasi  program  pembangunan  suatu  daerah atau negara yang berpotensi untuk dikembangkan.

## Collaborative Governance
Varian  dari  teori  kemitraan  adalah  kolabo- rasi dan kemitraan, yang dikembangkan (K. Com- fort,  2021)  dari  hubungan  multi-fungsi  pelayanan publik.  Aktor-aktor  ini  termasuk  pemerintah  dan administrasi publik, warga negara dan aktor sosial lainnya  yang  dikenal  sebagai  aktor  lain.  Banyak penelitian  telah  mengembangkan  definisi Gover- nance ,  tetapi  definisi  ini  masih  terbatas  pada  apa yang  dilakukan  pemerintah,  tetapi  masih  belum komprehensif.  Kolaborasi  adalah  platform  yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan.  Kerjasama adalah  suatu  kondisi  dimana  pemerintah  meng- implementasikan  tujuan  publik  melalui  kerjasama antara organisasi dan individu.
Menurut  Ansell &  Gash  (2018), tata  kelola kolaboratif  adalah  tata  kelola  yang  dibangun  de- ngan melibatkan entitas publik dan organisasi non- pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan formal  yang  digerakkan  oleh  konsensus,  di  mana peran  dibagi  untuk  mengimplementasikan  kebija- kan publik atau mengelola program publik, seperti properti publik. Dalam praktek administrasi saat ini kerjasama administrasi sangat diperlukan. (Fairuza, 2017)  Ada  beberapa  alasan  mengapa  setiap  de- partemen  atau  lembaga  melakukan  kerjasama. Collaborative  governance tidak  muncul  secara tiba-tiba karena adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong kerjasama dan koordinasi dalam memecahkan  masalah  yang  dihadapi  publik
(Rozikin  et  al.,  2019).  Manajemen  kolaboratif muncul  sebagai  tanggapan  atas  kegagalan  dan tingginya biaya penegakan dan politisasi peraturan (Ansell, Chris and Gash, 2008). Tata kelola kola- boratif adalah proses struktur jaringan multidisiplin (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) yang mencapai  kesepakatan  bersama,  membuat  kepu- tusan  bersama,  mencapai  konsensus  melalui interaksi  formal  dan  informal  untuk  menciptakan dan  mengembangkan  norma  yang  saling  meng- untungkan  kedua  belah  pihak  dalam  mencapai tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu,  interaksi  yang terjadi dalam kerjasama tersebut adalah sama, yaitu semua aktor memiliki status yang sama. Reformasi diperlukan  dalam  proses  pengelolaan  kolaboratif dengan menyatukan perspektif berbagai pemangku kepentingan, mendekatkan dengan masyarakat, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain,
Berdasarkan  pendapat  berbagai  ahli,  dapat diartikan bahwa tata kelola kolaboratif adalah cara untuk  menanggapi  keinginan  pemangku  kepenti- ngan  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  pemba- ngunan, dan untuk menanggapi keterbatasan sum- ber  daya  pemerintah  yang  tidak  sejalan  dengan perkembangan  masyarakat  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  lebih  baik.  dengan  tujuan memperoleh  sumber  daya  untuk  pembangunan sesuai  dengan  harapan  pemangku  kepentingan. (Ansell,  Chris  and  Gash,  2008)  mengemukakan bahwa  Pengertian Collaborative  Governance;  “a formal, consensus-based and consultative process in which one or more public agencies engage non- governmental  stakeholders  for  the  purpose  of formulating  or  implementing  public  policy  or managing  public  programs  or  assets.  A  govern- ment  arrangement  that  involves  directly  in  the collective decision-making process. Menurut defi- nisi tersebut, di mana lebih dari satu badan publik dan  lembaga  non-publik  berpartisipasi  dalam proses  pengambilan  keputusan  kolektif  yang formal  dan  konsensual,  dan  yang  menggunakan penilaian  dalam  merumuskan  atau  melaksanakan kebijakan  atau  program  atau  program  publik  atau pengelolaan aset publik.
Kolaborasi  yang  dilakukan  dapat  memberi- kan  manfaat  dan  keuntungan  bagi  setiap  pihak. Kolaborasi  yag  berhasil  jika  ada  dialog  antar stakeholder  yang  terlibat,  mereka  memiliki  hak suara, diskusi atas kepentingan bersama, memiliki pemikiran  terbuka,  paham  masing-masing  tugas dan  posisi,  serta  memiliki  visi  yang  sama.  Pe- merintah  desa  bersama  pengelola  Wisata  Pantai Delegan telah berupaya menjalin kerjasama dengan stakeholder  yang  terkait,  diantaranya  Dinas  Pari- wisata Kabupaten Gresik, Dinas Pendapatan Dae-
rah, dan Masyarakat. Pada proses kerjasama terse- but, peran swasta belum ada dan peran pemerintah daerah  belum  maksimal  dalam  pelaksanaan program di Wisata Pantai Delegan. Sesuai dengan tahapan  proses  pemerintahan  kolaboratif  ada  tiga tahapan yang perlu diidentifikasi agar pelaksanaan pemerintahan  kolaboratif  dapat  terlaksana  dengan baik.
Pertama, proses kerjasama pemerintah, yaitu mengidentifikasi isu pengembangan pariwisata De- legan  dan  melihat  peluang  pengembangan  pari- wisata  di  Kabupaten  Gresik  dan  sekitarnya. Langkah pertama diawali dengan penentuan status pariwisata  yang  hasilnya  menunjukkan  masih kurangnya respon masyarakat terhadap keberadaan wisata Pantai Delegan. Hal ini disebabkan kurang- nya sosialisasi dan pemberdayaan kawasan wisata. Masyarakat  setuju  bahwa  mereka  perlu  melatih pemandu wisata bagi masyarakat sekitar. Ditambah dengan  tempat  wisata  yang  kurang  terawat  baik dari  segi  infrastruktur,  pengelolaan  sampah,  tata letak  kios  dan  tempat  parkir  yang  kurang  luas. Sehingga  menyebabkan  kurangnya  minat  wisata- wan yang akan berkunjung kembali. Dalam kerja- sama  tahap  pertama  dengan  pemerintah,  kriteria tertentu  harus  diperhatikan,  yaitu  kepercayaan  di antara peserta dan aksesibilitas ke pemerintah. Jika ada  pertemuan  antara  pemerintah  desa  dengan pemangku  kepentingan  lainnya  (termasuk  mas- yarakat),  tentu  akan  ada  kepercayaan  antara pemerintah  dan  masyarakat  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program pengembangan wisata Delegan  beach  resort.  Padahal,  pemerintah  desa lebih  banyak  terlibat  dalam  pengelolaan  Wisata Pantai  Delegan.  Pengambilan  keputusan  masih didominasi  oleh  perangkat  desa  dan  kepala  desa. Secara teori, arah kebijakan, program dan kegiatan disusun  dengan  pendekatan  top-down  dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
Kedua dalam proses kolaboratif pemerintah adalah melakukan dialog antar pemangku kepenti- ngan  untuk  menyikapi  pengembangan  wisata pesisir  di  Delegan.  Dari  hasil  identifikasi  proses dialog antar pemangku kepentingan, proses dialog antar pemangku kepentingan dilakukan ketika ada permasalahan  dan  keberatan  wisatawan.  Kegiatan atau program yang diadopsi pada saat dialog antar pemangku kepentingan, dapat dilihat bahwa kewe- nangan  pengambilan  keputusan  untuk  pengem- bangan  Wisata  Pantai  Delegan  didominasi  oleh pemerintah  desa.  Secara  umum,  hambatan  dialog pemangku  kepentingan  disebabkan  tidak  semua pemangku  kepentingan  terlibat  dan  pihak  yang diundang  tidak  dapat  menghadiri  pertemuan  atau forum.  Lebih  lanjut,  koordinasi  cenderung  di-
putuskan  oleh  perangkat  desa  yang  berarti  mas- yarakat  dan  beberapa  pemangku  kepentingan lainnya  cenderung  monoton,  tidak  memberikan masukan  dan  gagasan  untuk  pengembangan pariwisata.  Dalam  konsultasi  dengan  beberapa pemangku  kepentingan  tentang  dialog  pemangku kepentingan,  solusinya  adalah  setiap  pemangku kepentingan  secara  sadar  menghadiri  pertemuan dan  setiap  pemangku  kepentingan  bekerja  sama dengan baik untuk keputusan yang tidak tumpang tindih  dan  dapat  ditindaklanjuti.  Ketepatan  pe- ngambilan  keputusan,  penyusunan  program  dan kegiatan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengembangan wisata Pantai Delegan. Pada tahap kedua ini, kriteria tata kelola koperasi yang harus diperhatikan adalah kepercayaan antar peserta.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pemangku kepentingan tidak kohesif, pengelolaan didominasi oleh  pemerintah  dasa,  masih  ada  kecenderungan kewenangan diputuskan oleh satu pihak, pengam- bilan  keputusan  tidak  melibatkan  partisipasi pemangku kepentingan, tidak ada pembagian kerja yang jelas, terbatasnya informasi dan aksesibilitas bagi non-anggota, pengelolaan keuangan kurangn- ya transparansi.
Langkah  ketiga  dalam  proses  tata  kelola kolaboratif  adalah  rencana  aksi  kolaboratif  untuk mengembangkan  Wisata  Pantai  Delegan.  Ber- dasarkan  hasil  wawancara  dengan  masing-masing pemangku  kepentingan,  perencanaan  kolaboratif berupa  perencanaan  inovasi  terprogram  yang sesuai  dengan  kondisi  terkini  dan  perencanaan pembangunan berkelanjutan. Rencana ini dipandu oleh  masalah  lahan  dan  masukan  dari  wisatawan dan penduduk lokal tentang pengembangan Wisata Pantai  Delegan.  Selanjutnya  menentukan evaluasi keberhasilan  tata  kelola  kolaboratif  dalam  pe- ngembangan  pariwisata.  Berdasarkan  informasi yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  Pariwisata, mengatakan bahwa kerjasama yang terjalin selama ini berhasil karena semua stakeholder bekerja sama dengan  baik  dan  semua  stakeholder  saling  men- dukung.  Namun,  ada  pendapat  yang  berlawanan bahwa  ada  kurangnya  koordinasi  antar  pemangku kepentingan. Pada tahap ini, kriteria tertentu harus dipenuhi,  yaitu  komitmen  untuk  tujuan  bersama, kepercayaan  di  antara  para  peserta.  Hal  ini  di- wujudkan  dalam  komitmen  dan  kepercayaan masing-masing  aktor  di  pemerintah  desa  untuk menghasilkan program pengembangan pariwisata. Namun, itu hanya diatur oleh pengelola pariwisata pemerintah desa terkait.

## KESIMPULAN
Pembangunan inklusif di Wisata Pantai De- legan  sudah  terbentuk,  hal  ini  dapat  dilihat  dari keterlibatan  masyarakat,  pemerintah  desa  dan pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  wisata. Kebermanfaatan  wisata  sudah  dirasakan  oleh semua pihak yang terlibat, namun inovasi pengem- bangan  wisata  masih  kurang  maksimal  sehingga kunjungan  wisatawan  mengalami  penurunan. Dilihat  dari  kolaborasi  pemerintahan  yang  ber- langsung  dalam  pengembangan  Wisata  Pantai Delegan,  ada  dominasi  aktor  yang  terjadi  dalam pengambilan  keputusan,  pengelolaan  dan  moni- toring. Dominasi tersebut terjadi karena pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak  dalam  pengelolaan  wisata.  Selain  itu,  be- lum ada keterlibatan sektor swasta, media dan aka- demisi  dalam  pengembangan  wisata  Pantai  Dele- gan.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada pemerintah desa dan stakeholder yang terlibat ada- lah lebih ditingkatkan koordinasi / dialog bersama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi.  Stakeholder  yang  dimaksud  adalah Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan  swasta,  serta  pihak-pihak  terkait  lainnya. Selain  itu  diperlukan  tahap  peremajaan  kembali wisata  pantai  delegan  dengan  mempertimbangan pemanfaatan  kawasan  pariwisata,  meningkatkan infrastruktur  penunjang  wisata,  dan  peningkatan inovasi  objek  wisata  yang  lebih  atraktif  serta  di- perlukannya perawatan fasilitas wisata yang sudah tersedia, sehingga dalam pembangunan wisata pan- tai  delegan  diperlukan  modal  yang  cukup  banyak sehingga  perlu  adanya  kolaborasi  antara  peme- rintah,  swasta  dan  masyarakat,  dengan  memper- timbangkan konsep pembangunan inklusif, dimana pembangunan  dilakukan  oleh  semua  pihak  dan manfaat  pembangunan  ditujukan  pada  semua pihak.

## DAFTAR RUJUKAN
Ansell, Chris And Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory and Practice, Journal of  Public  Administration  Research  And Theory , 18 (4).
Bela,  H.  S.,  &  Utama,  A.  S.  (2022).  Model C ollaborative  Governance  dalam  Pembangunan
Pariwisata  Alam  di  Kecamatan  Ulu  Ogan Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik , 7 (4).
Creswell,  J.  W.  (2015). Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Gramedia Pustaka Utama.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2006). The Sage Handbook  Of  Qualitative Research,  2nd  Ed. Edited  By  Norman  K.  Denzin,  And  Yvonna S. Lincoln. Library , 28 (August).
Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam  Pembangunan  Inklusif  Pada  Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ). Kebijakan Dan
Manajemen Publik Volume , 5 (3).
Febriandini, A. P., Warsono, H., Azlansyah, S. S., & Sipayung, A. Z. (2019). Peran Stakeholder Dalam  Pemberdayaan  di  Kampung  Pelangi. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram , 5 (1). Https://Doi.Org/10.32666/Tatasejuta.V5i1.4 7
Gunadi,  A.,  &  Rusli,  Z.  (2022).  Implementasi Program  Pengembangan  Pariwisata. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 260. Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.V13i3.8115
Hadi,  F., &  Al-Asy  Ari, M.  K.  H.  (2017).  Kajian Potensi  Dan  Strategi  Pengembangan  Wisata Pantai  Syari’ah  (Studi  Di  Pulau  Santen Kabupaten  Banyuwangi). Jurnal  Md , 3 (1). Https://Doi.Org/10.14421/Jmd.2017.31-07
Hernimawati, Surya Dailiati, S. (2022).
Pengelolaan  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 163– 169.
Indhawati, A., & Widiyarta, A. (2022).
Pengembangan  Objek  Wisata  Lontar  Sewu oleh  Bumdesa. Jurnal  Kebijakan  Publik ,
13 (2), 152–157.
Laili Khikmawati, S. H. (2022). Model
Pengembangan Wisata Bahari Model Development Marine Tourism. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (4), 413–420.
Neuman, W. L. (2011). Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. In Pearson Education .
Putri,  C.  W.  (2015).  Pemberdayaan  Kelompok Masyarakat Pada Pengelolaan Pantai Delegan di Kabupaten. Jurnal Ekonomi , 1 (1).
Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat. Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 1 (3).
Https://Doi.Org/10.24198/Focus.V1i3.20490 Salouw, E. (2021). Implementasi Peran Stakeholders  dalam  Pengembangan  Pariwisata . Jurnal Pariwisata Pesona , 6 (1). Https://Doi.Org/10.26905/Jpp.V6i1.5543
Silayar,  K.  (2021).  Tata  Kelola  Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di  Kabupaten  Kepulauan  Sula. Jurnal Renaissance ,
6 (2). Https://Doi.Org/10.53878/Jr.V6i2.155 Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative  Governance)  Pembangunan Pariwisata  Bajo  Mola  Wakatobi. Indonesian Journal  Of  International  Relations , 6 (1). Https://Doi.Org/10.32787/Ijir.V6i1.335
Tamrin,  M.  H.,  Muhafidin,  D.,  Nurasa,  H.,  &  ...
(2022).  Modal  Sosial  Dalam  Tata  Kelola Wisata  Pesisir:  Studi  Di  Pantai  Delegan Kabupaten  Gresik  Pasca  Pandemi. Aliansi: Jurnal  Politik  … , 2021 (December  2021).
Http://Journal.Unpad.Ac.Id/Aliansi/Article/ View/41958