## KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Imra Leriwahyuli
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: imrawahyuli@gmail.com

## ABSTRACT
The  Evidence  Power  of  Crown  Witnesses  in  Decision  Number  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg With 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg And Decision Number 09/Pid Sus/2019/Pn.Pdg With 10/Pid Sus/2019/PN  .Pdg  is  the  same  as  other  witnesses  if  they  have  met  the  requirements  as witnesses.  The  crown  witness  in  the  narcotics  crime  case  is  the  main  witness  to  reveal  the crime.  The  use  of  crown  witnesses  is  very  important  because  in  this  criminal  act  it  is  very difficult  to  find  witnesses  who  can  explain  the  chronology  of  a  case  because  there  are  no victims  and  more  than  one  perpetrator.  The  application  of  the  Penalty  in  the  Decision  is  a violation of Article 114 of the Narcotics Law. both defendants were guilty of violating Article 114 paragraph (1) of Law Jo, Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge handed down the same sentence.
Keywords: Crown Witness, Narcotics, Criminal

## ABSTRAK
Surat  Kuasa  Saksi  Mahkota  dalam  Putusan  Nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan 401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dan  Putusan  Nomor  09/Pid  Sus/2019/Pn.Pdg  Dengan  10/Pid Sus/2019 /PN .Pdg sama dengan saksi lainnya apabila telah memenuhi syarat sebagai saksi. Saksi  mahkota  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  merupakan  saksi  utama  untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Penggunaan saksi mahkota sangat penting karena dalam tindak pidana ini sangat sulit mencari saksi yang dapat menjelaskan kronologis suatu perkara karena tidak ada korban dan pelaku lebih dari satu. Penerapan Pidana dalam Putusan tersebut merupakan  pelanggaran  terhadap  Pasal  114  UU  Narkotika.  kedua  terdakwa  terbukti melanggar  Pasal  114  ayat  (1)  UU  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman yang sama.
Kata Kunci: Saksi Mahkota, Narkotika, Kriminal

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan,  bahwa  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  atas  hukum  (rechtsstaat)  tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  (machstssat).  Hal  ini  berarti  bahwa  Negara  Republik Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  segala  warga  Negara  berkesamaan
kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan,serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualiannya.
Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana. Saksi  adalah  seseorang  yang  dapat  memberikan  keterangan  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan  ia  alami  sendiri.  Berpedoman  kepada  uraian  tersebut  di  atas,  keberadaan  seorang  saksi akan  menjadi  "kata  kunci"  dalam  pengungkapan  sebuah  perkara  pidana.  Oleh  karena,  jika tidak  ada  orang  yang  melihat,  tidak  ada  orang  yang  mendengar  dan  tidak  ada  orang  yang mengalami  sendiri  tentang  terjadinya  tindak  pidana,  maka  aparat  hukum  akan  kesulitan menangkap  pelakunya.  Kesulitan  yang  sama  juga  akan  dialami  oleh  aparat  hukum,  apabila ada  seseorang  yang  dapat  diperankan  sebagai  saksi,  sementara  mereka  tidak  memberikan kesaksiannya.  Terhadap  kemungkinan  yang  terakhir  ini,  kelihatannya  bukan  sesuatu  yang mustahil untuk terjadi, dimana oleh karena pertimbangan tertentu, seseorang enggan menjadi saksi.
Peranan  saksi  dalam  setiap  persidangan  perkara  pidana  sangat  penting  karena  kerap keterangan  saksi dapat mempengaruhi  dan  menentukan  kecendrungan  putusan hakim.Seorang  saksi  dianggap  memiliki  kemampuan  yang  dapat  menentukan  kemana  arah putusan  hakim.Hal  ini  memberikan  efek  kepada  setiap  keterangan  saksi  selalu  mendapat perhatian  yang  sangat  besar  baik  oleh  pelaku  hukum  yang  terlibat  didalam  persidangan maupun  oleh  masyarakat  pemerhati  hukum.  Oleh  karena  itu,  maka  seorang  saksi  sering mendapat  berbagai  ancaman  baik  secara  mental  maupun  fisik,  karena  tersangkut  berbagai pihak dalam kasus kasus yang diperiksa.
Pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2437K  /Pid.Sus/2011  yang  menyebutkan bahwa  walaupun  tidak  memberikan  suatu  definisi  otentik  dalam  KUHAP  mengenai  saksi mahkota (Kroongetuide ),  namun  berdasarkan  presfektif  empirik  maka  saksi  mahkota  di definisikan  sebagai  saksi  yang  berasal  atau  di  ambil  dari  salah  seorang  tersangka  atau terdakwa  lainnya  yang  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana.  Kepada  saksi  tersebut diberikan  mahkota,  adapun  mahkota  yang  diberikan  kepada  saksi  yang  berstatus  terdakwa tersebut adalah dalam tindakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.
Dasar  hukum  lainnya  tentang  saksi  mahkota  dapat  ditemukan  pada  Surat  Edaran Kejaksaan  Agung  Nomor  B  69/E/02/1997  tahun  1997  tentang  hukum  pembuktian  dalam perkara  pidana.  Pada  surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  tersebut  juga  menjelaskan  mengenai saksi  mahkota  adalah  sebagai  berikut  dalam  KUHAP  tidak  terdapat  istilah  saksi  mahkota, namun  sejak  sebelum  berlakunya  KUHAP,  istilah  saksi  mahkota  sudah  di  kenal  lazim  di ajukan  sebagai  alat  bukti  namun  berita  acara  pemeriksaan  istilah  tersebut  tidak  pernah dicantumkan.  Praktek  saksi  mahkota  digunakan  dalam  hal  terjadinya  penyertaan (deelneming)  dimana  terdakwa  yang  satu  dijadikan  saksi  terhadap  terdakwa  lainnya  oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.
Atas dasar hukum tersebut diatas  kemudian memperhatikan  tindak pidana peredaran gelap Narkotika   yang banyak melibatkan pelaku-pelaku  yang memiliki peran berbeda-beda yang  tidak  terlepas  dari  suatu  perbuatan  pemufakatan  jahat  maka  penulis  ingin  meneliti
mengenai  kekuatan  pembuktian  saksi  mahkota  pada  tindak  pidana  narkotika  dalam  hal pemufakatan jahat, pada Putusan PN.Padang  Nomor 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg dan Putusan PN Padang Nomor 9 /Pid Sus /2019/Pn.Padang.
Adapun gambaran umum dari perkara nomor 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg dan Putusan PN Padang Nomor 9 /Pid Sus /2019/Pn.Padang yaitu yang mana pada perkara dengan nomor 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg terdakwanya yaitu saudara Albert Yakub Bin Marzuki Yakub Pgl Albert,  perkara  ini  yaitu  hasil  pengembangan  atas  penangkapan  dari  terdakwa  lainnya  yang bernama Jefri Marison Bin Musbar Pgl Jejeng, sedangkan saksi Jefri Marison Bin Musbar Pgl Jejeng  adalah  merupakan  terdakwa  dalam  berkas  perkara  terpisah  yaitu  perkara  dengan nomor 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg dan terdakwa Albert Yakub Bin Marzuki yakub pgl Albert Juga  sebagai  saksi  dalam  perkara  dengan  nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  tersebut,  dalam perkara  ini  terjadinya  percakapan  melalui  Hand  Pone  antara  saudara  Albert  Yakub  Bin Marzuki  yakub  pgl  Albert  dengan  saudara  Jefri  Marison  Bin  Musbar  Pgl  Jejeng  sehingga terjadi  suatu  pemufakatan  jahat  dalam  hal  melakukan  tindak  pidana  Narkotika,  Sedangkan mengenai  perkara  dengan  nomor  9  /Pid  Sus/2019/PN.Padang  yaitu  dengan  terdakwa  hendri ramadani  Pgl  Rama,  yang  mana  terdakwa  adalah  merupakan  saksi  dalam  perkara  terpisah yaitu perkara dengan nomor 10/Pid Sus/2019/PN. Padang dengan terdakwanya yaitu saudara Roby bayu saputra, dan begitu pula Terdakwa Hendri Ramadani Pgl Rama juga menjadi saksi pada perkara dengan nomor 10/Pid Sus/2019/PN. Padang tersebut, pada perkara ini diantara mereka  yang  sama-sama  menjadi  terdakwa  pada  perkara  terpisah  dan  juga  sama-sama sebagai  saksi,  yang  mana  hubungan  antara  keduanya  yaitu  telah  melakukan  pemufakatan jahat  dalam  mengedarkan  narkotika  yaitu  saudara  Robi  Bayu  saputra  menyuruh  terdakwa Hendri  Ramadhani  Pgl  Rama  untuk  mengantarkan  narkotika  jenis  shabu  kepada  pihak pembeli narkotika dan kemudian dalam pengantaran tersebut saudara Hendri Ramadhani Pgl Rama tertangkap oleh pihak kepolisian.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  adalahBagaimana kekuatan pembuktian saksi mahkota dan penerapan pidananya dalam Putusan Nomor 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg  dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  dan  Putusan  Nomor  09  /Pid Sus/2019/Pn.Pdg dengan 10/Pid Sus/2019/PN.Pdg

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data    sekunder  diperoleh  dari studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan  Pembuktian  Saksi  Mahkota  Dalam  Putusan  Nomor  400/Pid Sus/2019/PN.Pdg  Dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dan  Putusan  Nomor  09  /Pid Sus/2019/Pn.Pdg Dengan 10/Pid Sus/2019/PN.Pdg
Pembuktian dalam perkara pidana ini diperlukan  peraturan perundang undangan yang  dijadikan  pedoman  untuk  menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  jujur dan  tepat.  Terkait  tentang  hukum  acara  pidana,  yang  menjadi  rujukan  utama  para
penegak hukum di  Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Proses  pembuktian  dalam  tindak  pidana  narkotika  yang  mengandung  unsur permufakatan  jahat  memang  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  karena  seperti  yang diketahui  perkara  tindak  pidana  narkotika  merupakan  suatu  perkara  yang  sangat kompleks  apalagi  yang  mengandung  permufakatan  jahat.  Sehingga  dalam  proses pembuktiannya kadangkala terhambat oleh kurang alat bukti, khususnya alat bukti saksi. Sebenarnya  dengan  dipenuhinya  minimum  dua  alat  bukti  saja  Hakim  sudah  dapat menilai  suatu  perkara  pembunuhan  telah  terjadi  dengan  keyakinan  yang  didapat  dari kedua alat bukti yang sah. Hal ini juga telah memenuhi pembuktian alat bukti minimum dalam  KUHAP,  namun  dalam  proses  pembuktiannya  terkadang  Jaksa  Penuntut  Umum menghadirkan saksi mahkota seperti pada perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dan  Putusan Nomor 09 /Pid Sus/2019/Pn.Pdg Dengan 10/Pid Sus/2019/PN.Pdg.
Pada  perbuatan  tindak  pidana  narkotika  dengan  permufakatan  jahat  atau  biasa disebut  dengan  terdakwa  yang  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  kemudian dijadikan  saksi  dalam  perkara  yang  telah  di  pisah  (splitsing).Disinilah  perdebatan penggunaan  saksi  mahkota  dianggap  melanggar  hak-hak  terdakwa  yang  diatur  dalam KUHAP  dikarenakan  terdakwa  tidak  dibebani  beban  pembuktian,  namun  hal  itu dikesampingkan dengan menjadikan terdakwa menjadi saksi hal ini sering disebut dalam istilah sebagai saksi mahkota.
Alat  bukti  keterangan  saksi  dalam  hukum  acara  pidana  merupakan  hal  yang sangat  penting  dan  diutamakan  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  maka  disini hakim  harus  cermat  dan  teliti  dalam  menilai  alat  bukti  keterangan  saksi  ini,  karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya, sebab saksi adalah mereka  yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Tidak  selamanya  keterangan  saksi  dapat  sah  menjadi  alat  bukti  yang  mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan.
Terkait dengan pengunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkotika dengan  permufakatan  jahat  dalam  putusan  Nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 09 /Pid Sus/2019/Pn.Pdg Dengan 10/Pid Sus/2019/PN.Pdgkedudukan,  kekuatan  pembuktiannya  sama  dengan  saksi-saksi  yang lain  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  persyaratan  yang  telah  disebutkan  diatas. Kekuatan  pembuktian  saksi  mahkota  dalam  persidangan  suatu  tindak  pidana  sama dengan saksi-saksi yang lainnya, ketika keterangan saksi telah memiliki legalitas formal sebagai  saksi.  Pada  perkara  yang  diteliti  menjadi  alat  bukti  yang  utama  karena merupakan saksi  yang mengalami  langsung tindak pidana tersebut  dan kurangnya saksi yang dapat memberikan keterangan pada perkara ini.
Dalam  tindak  Narkotika  penggunaan  saksi  mahkota  sangat  penting  dikarenakan dalam tindak pidana ini sangatlah sulit untuk mendapatkan saksi yang dapat menjelaskan kronologis dari suatu perkara karena tidak ada korban dan pelaku lebih dari satu orang. Pelaku pada tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat masing masing dituntut secara dipisah dan tentunya dapat menjadi saksi  untuk menjelaskan kronologis perkara
dan saksi mahkota disini dipilih dihadirkan untuk menjelaskan kronologis perkara karena dialah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri pada saat kejadian perkara.
Dalam  kasus  tindak  pidana  narkotika  pada  Putusan  Nomor  400/Pid Sus/2019/PN.Pdg  Dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg kesaksian  yang  diberikan  oleh  masing  masing  terdakwa  secara  silang.  Pada    Putusan Nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  dengan  terdakwa  Jefri  Marison  yang  menjadi    saksi mahkota  dalam  perkara  ini  adalah  Albert  Yacub  yang  juga  disidangkan  secara  terpisah pada  putusan  nomor  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  dengan    telah  memenuhi  unsur-unsur pasal  yang  didakwakan  yaitu  Pasal  114  ayat  (2)  UU  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika.  Dimana  Albert  dalam  kesaksiannya  menyatakan  telah  mengambil  7  paket Shabu pada beberapa tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh terdakwa.
Tindak pidana disini dilakukan terdakwa dan saksi mahkota secara bersama sama dengan  cara  albert  meletakan  barang  berupa  shabu  pada  suatu  tempat  tertentu  yang disepakati.  Kemudian  setelah  mengetahuinya  terdakwa  langsung  pergi  ke  lokasi sendirian  dan  mengambil  barang  tersebut.Hal  ini  telah  dilakukan  beberapa  kali.  Paket tersebut atas suruhan saksi ALBERT terdakwa letakkan yang pertama sebanyak 2 (Dua) paket  narkotika  jenis  shabu  di  tiang  merk  Colombia  yang  berada  di  jalan  Nipah  Kota Padang,  yang  kedua  sebanyak  2  (Dua)  paket  dan  1  (Satu)  paket  narkotikan  jenis  shabu terdakwa letakkan ditanggul gang depan toko Kristin Hakim yang berada di Jalan Nipah dalam  Kota  Padang,  yang  ketiga  3  (Tiga)  narkotika  jenis  shabu  terdakwa  letakkan  di gang  dekat  karaoke  Charly  yang  berada  di  jalan  gang  Berok  I  Kota  Padang,  yang keempat  terdakwa  letakkan  di  gang  dekat  masjid  Nipah  sebanyak  2  (Dua)  paket narkotika  jenis  shabu.  Bahwa  sisa  dari  paket  sedang  diduga  narkotika  jenis  shabu  yang terdakwa terima  yaitu 1  (Satu) paket  sedang terdakwa masukkan ke dalam  kotak rokok sampurna mild  kemudian tersangka letakkan di  dekat  plang cafe  Lekers  yang berada di Jalan Cokroaminoto dan 1 (Satu) paket sedang tersangka masukan ke dalam kotak rokok sampurna  mild  kemudian  tersangka  letakkan  di  samping  tempat  pijat  KAKIKU  yang berada di jalan Nipah Kota Padang. Sehingga dari 10 (Sepuluh) paket yang diambil oleh terdakwa  terdapat  sisa  sebanyak  7  (tujuh)  paket  sedang  yang  masih  disimpan  oleh terdakwa yang akan segera diantarkan oleh terdakwa jika ada instruksi dari saksi Albert.
Pada Putusan Nomor 9/Pid  Sus /2019/Pn.Padang dengan Putusan Nomor 10/Pid Sus/2019/PN.Pdg  dimana  terdakwa  pada    Putusan  Nomor  9/Pid  Sus  /2019/Pn.Padang dan terdakwa pada Putusan Nomor 10/Pid Sus /2019/Pn.Padang masing masing menjadi saksi  mahkota  pada  perkara  keduanya.  Karena  saksi  Roby  Saputra  (terdakwa  pada Putusan  Nomor  10/Pid  Sus  /2019/Pn.Padang)    dan  Saksi    Hendri  Ramdani  (terdakwa pada  Putusan  Nomor  9/Pid  Sus  /2019/Pn.Padang)  telah  melakukan  permufakatan  jahat dengan  cara  bersama  sama  melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  memenuhi  unsur unsur pada  Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pada  perkara  ini  Bahwa  ia  terdakwa  HENDRI  RAMADANI  PGL.  RAMA bersama-sama dengan ROBY BAYU SAPUTRA Als.TOBING (dalam perkara terpisah). Roby  Bayu  Saputra  Als.  Tobing  melakukan  transaksi  jual  beli  shabu  dengan  Hendri Ramadani.  Terdakwa  telah  melakukan  Percobaan  dan  Permufakatan  jahat  untuk melakukan  tindak  pidana,tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,
menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamina) seberat 0,09 (nol koma nol  sembilan)  gram  tanpa  izin  dari  pihak  yang  berwenang.  Perbuatan  terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  114  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Keterangan Albert dan jefri sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti  yaitu  sebagai  saksi  dalam  Putusan  Nomor  400/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan 401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  Dengan  401/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  yang  memenuhi  syarat sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1  angka  27  yaitu  dimana  Albert  menyatakan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri dalam perkara yang terdakwanya adalah Jefri. Keterangan Albert yang menyatakan bahwa benar adanya perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan Jefri dan dirinya. Menunjukan bahwa Albert  walaupun  ia  memberikan  keterangan  sesuai  yang  dialami  dan  dilihatnya  dengan menerangkan  terjadinya  tindak  pidana  narkotika.  Keterangan  Albert  dalam  berperan sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 160 ayat  3  KUHAP.  Albert  walaupun  merupakan  terdakwa  dari  perkara  lain  yang  dipisah. Albert sebagai saksi mahkota memberikan perannya dalam memberikan keterangan.
Albert  memberikan  keterangan  di  sidang  pengadilan  terkait  peristiwa  tindak pidana untuk memberikan keterangan yang bersifat kebenaran materiil. Maka keterangan Albert dan jefri dapat dikatakan sebagai alat bukti karena sudah memenuhi unsur dalam pasal 1 angka 27 sebagai alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian karena telah diucapkan  sumpah  sebelum  memberikan  keterangan  sesuai  pasal  160  ayat  (3)  KUHAP dan  keterangan  diucapkan  dimuka  persidangan  sesuai  pasal  185  ayat  (1)  KUHAP. Keterangan saksi mahkota saja tidak cukup, supaya dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan  seorang  terdakwa  harus  dipenuhi  paling  sedikit  atau  sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya”.Maka  dipertegas didalam  pasal  185  ayat  (3)  KUHAP  berbunyi  “ketentuan  sebagaimana  dimaksudkan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya”. Alat bukti lain yang sah diantaranya keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa.
Berkaitan  dengan  kesaksian  para  terdakwa  sebagai  saksi  mahkota  harus mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lain yaitu memberikan keterangan terkait yaitu adanya  shabu  yang  diakui  saksi  Albert  dari  hasil  penjualan    dengan  saudara  Jefri. Keterangan  Albert  mempunyai  kesesuaian  dengan  keterangan  terdakwa  Jefri.Dengan adanya  kesesuaian  keterangan  Albert  dengan  keterangan  terdakwa,  maka  keterangan Albert sebagai saksi mahkota bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena adanya kesesuai  antara  Albert  dan  Terdakwa  sesuai  pasal  185  ayat  3  KUHAP.Dan  keterangan Albert sebagai saksi mahkota memiliki fungsi dan tujuan yaitu melengkapi salah satu alat bukti  dengan  menjadi  saksi  dimana  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  suatu  perkara tindak pidana Narkotika.
Peranan  Albert  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  mahkota  atas  terdakwa Jefri  mempunyai  nilai  pembuktian  sebagai  alat  bukti  saksi.  Keterangan  Albert
menyatakan  bahwa  1  (satu)  paket  shabu  dengan  berat  30,14  gram  yang  dibungkus dengan  plastik  klip  putih  bening  selanjutnya  dibungkus  lagi  dengan  kertas  alumunium foil  yang  ditemukan  pada  saat  terdakwa  ditangkap  oleh  Ditresnarkoba  merupakan suruhan dari albert.
Pengunaan  saksi  mahkota  menimbulkan  dua  konsekwensi  dalam  prakteknya. Penolakan  terhadap  keberadaan  saksi  mahkota  dikarenakan  dikhawatirkan  akan memberikan keterangan yang tidak sesuai kerena adanya permufakatan jahat. Sedangkan konsekuensi  selanjutnya  adalah  keterangan  saksi  mahkota  merupakan  keterangan  atau alat  bukti  terkuat  dalam  terjadainya  suatu  tindak  pidana.Hal  ini  disebabkan  saksi mahkota adalah orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana yang terjadi.
B. Penerapan Pidana Pada Putusan Nomor 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg Dengan 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg  Dan  Putusan  Nomor  09  /Pid  Sus/2019/Pn.Pdg  Dengan  10/Pid Sus/2019/PN.Pdg
Dikaji dari optik hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  mempunyai  beberapa  sistem  jenis  perumusan  sanksi  pidana Dalam penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku narkotika diawali dengan surat dakwaan Penuntut  Umum  (biasanya  pasal-pasal  yang  didakwakan  berbentuk  alternatif  yaitu Pertama  Pasal  114  ayat  (1)  atau  kedua  Pasal  112  ayat  (1)  atau  ketiga  Pasal  127  ayat (1),(2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  kemudian  fakta  hukum  yang ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam salah satu pasal yang sesuai.
Hakim  akan  menjatuhkan  hukuman  bagi  terdakwa  yang  terbukti  berdasarkan fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut hukum. Sistem perumusan kumulatif-alternatif  secara  substansial  juga  meliputi  sistem  perumusan  tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing  sistem  perumusan  tersebut.Sistem  perumusan  kumulatif-alternatif merupakan  pola  sistem  perumusan  yang  secara  langsung  adalah  gabungan  bercirikan nuansa  kepastian  hukum (rechts-zekerheids) dan  nuansa  keadilan.Dengan  titik  tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (rechts-zekerheids) maka ciri  utama  sistem  perumusan  ini  didalam  kebijakan  aplikatifnya  bersifat  fleksibel  dan akomodatif.Pada  kebijakan  formulatif/legislatif  masa  mendatang  atau  sebagai  ius constituendum  dikemudian  hari  hendaknya  pembentuk  Undang-Undang  lebih  baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran.
Pada putusan Putusan Nomor 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg dengan Terdakwa JEFRI MARISON  BIN  MUSBAR  PGL    Majelis  Hakim  pada  putusannya  menyatakan Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli  Narkotika  Golongan  I  jenis  shabu  yang  beratnya  melebihi  5  (Lima)  gram.  Hal  ini berdasarkan  alat  bukti  utama  yaitu  keterangan  Saksi  mahkota  yang  juga  menjadi terdakwa  pada  perkara  yang  sama  dengan  pemeriksaan  yang  berbeda.  Hakim Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  12  (dua  belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
Pada  perkara  dengan  Putusan  Nomor  401/Pid  Sus/2019/PN  Pdg  dengan Terdakwa ALBERT JACUB BIN MARZUKI JACUB dimana pada pemeriksaan perkara ini Jefri Marison sabagai saksi mahkota, karena tindak pidana dilakukan secara bersama sama.  Hakim  Menyatakan  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dalam  hal  menawarkan  untuk  dijual  atau  menyerahkan Narkotika  Golongan  I  jenis  shabu  yang  beratnya  melebihi  5  (Lima)  gram  dan Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  ALBERT  JACUB  BIN  MARZUKI  JACUB dengan  pidana  penjara  selama  10  (Sepuluh)  tahun  dan  membayar  denda  sebesar  Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara.
Kedua terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang  undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hal ini terbukti dari keterangan masing masing terdakwa yang menjadi saksi mahkota secara terpisah pada perkara mereka masing masing. Kedua terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis shabu.
Pada Putusan Nomor 9/Pid  Sus /2019/Pn.Padang dengan Putusan Nomor 10/Pid Sus/2019/PN.Pdg  terdakwa  HENDRI  RAMADANI  PGL.RAMA  bersama-sama  dengan ROBY  BAYU  SAPUTRA  Als.TOBING  (dalam  perkara  terpisah)  melakukan permufakatan  jahat  untuk  tindak  pidana  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  I  jenis  Shabu  (Metamfetamina) seberat  0.09  gram  (Nol  Koma  Nol  Sembilan)  gram.  Perbuatan  terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pada  pemeriksaan  perkara  ini  masing  masing  terdakwa  menjadi  saksi  mahkota pada perkara yang sama dengan pemeriksaan secara terpisah. Pada Putusan Nomor 9/Pid Sus  /2019/Pn.Padang  terdakwa  dinyatakan  terbukti  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  Pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hal dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Terdakwa HENDRI RAMADANI Pgl. RAMA oleh karena itu dengan pidana penjara  selama  4  (Empat)  tahun,  dan  denda  sejumlah  Rp  800.000.000,-  (delapan  ratus juta)  Rupiah,  dengan  ketentuan  bilamana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan.
Sedangkan  pada  Putusan  Nomor  10/Pid  Sus/2019/PN.Pdg  dengan  Terdakwa ROBY  BAYU  SAPUTRA  dimana  juga  menjadi  saksi  mahkota  pada  perkara  dengan terdakwa  HENDRI  RAMADANI  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum. Roby dipidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta  Rupiah),  dengan  ketentuan  bilamana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan.
Tindak  pidana  Narkotika  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan,  melainkan melibatkan  banyak  orang  yang  secara  bersama-sama,  bahkan  merupakan  satu  sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia
baik di tingkat nasional  maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap  pelaku  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika,  diatur  mengenai  pemberatan  sanksi  pidana,  baik  dalam  bentuk  pidana minimum  khusus,  pidana  penjara  20  (dua  puluh)  tahun,  pidana  penjara  seumur  hidup, maupun  pidana  mati.  Undang  Undang  Nomor    35  Tahun  2009  mengatur  mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan  yang  berat  dan  serius.  Pemberatan  sanksi  pidana  dalam  UU  No.  35  Tahun 2009  dapat  dilihat  dari  sifatnya  yaitu  kumulatif  yang  berarti  bahwa  apabila  seseorang terbukti  melakukan  tindak  pidana  narkotika  maka  akan  dikenakan  hukuman  pidana penjara dan pidana denda.

## PENUTUP
Pada  pertimbangan  Hakim  dapat  diperhatikan  keterangan  saksi  mahkota  yang menjelaskan  peran  dari  setiap  pelaku  tindak  pidana.  Aparat  penegak  hukum  pidana hendaknya memahami dengan benar dan bertanggung jawab mengenai  peran saksi  mahkota dalam  pembuktian  perkara  pidana  di  Indonesia.  Agar  saksi  mahkota  memenuhi  kewajiban sebagaimana mestinya dan diberikan perlindungan kepadanya, dan jika kemudian ia terbukti bersalah harus dihukum seadil adilnya.

## REFERENSI
Kansil  C.S.T  , Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 1989
Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Trhamrin, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana , CV. Mandar Maju, Bandung, 2009 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.