## PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

## ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Hana Krisnamurti Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum  pidana  baik  materiil  maupun  formil  serta  sistem  pemidanaan  telah diterapkan  dalam  pemberantasan  kejahatan.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang merupakan  salah  satu  Tindak  Pidana  yang  berkembang  pesat  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kualitasnya,  hal  ini  disebabkan  karena  pengaruh  berbagai bidang  baik  ekonomi,  sosial,  maupun  budaya.  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  mengatur berbagai  ketentuan  untuk  mencegah  dan  mengkriminalisasi  semua  jenis  tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses, cara, sampai pada tujuan, baik yang dilakukan  antar  wilayah  dalam  negeri  maupun  antar  Negara,  yang  dilakukan perorangan,  kelompok,  maupun  korporasi.  Ketentuan  hukum  dalam  Undang- Undang PTPPO merupakan perlindungan dari segi hak asasi manusia pada tingkat pencegahan,  penanganan,  dan  perlindungan  dalam  pemulihan  korban. Perlindungan  dan  pemulihan  korban  dalam  perundang-undangan  dan  praktek peradilan  di  Indonesia  masih  sangat  minim,  kondisi  ini  mengakibatkan ketidakadilan dan pengabaian hak-hak korban.
Pelaksanaan  hak  restitusi  pada  prakteknya  sulit  dilaksanakan  karena tumpang  tindihnya (overlapping) peraturan  mengenai  mekanisme  pengajuan restitusi  terhadap  korban,  peraturan  pelaksana  Undang-Undang  PTPPO  tentang proses  pelaksanaan  mekanisme  pemberian  restitusi  kurang  jelas  dan  tegas,  daya paksa  sebagai  pengganti  pembayaran  restitusi  dengan  kurungan  selama  1  (satu) tahun  dirasa  kurang  efektif,  para  penegak  hukum  masih  terikat  dengan  KUHAP sebagai  acuan  penegakan  hukum  (pemikiran  pragmatis),  mekanisme  pengajuan tuntutan restitusi dianggap sebagai  birokrasi  yang  rumit, selain itu korban TPPO dan  keluarga  serta  masyarakat  kurang  memiliki  kesadaran  hukum  akan pentingnya  hak  restitusi.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi  Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  yaitu :   diperlukan keterpaduan para penegak hukum dengan menghilangkan pemikiran pragmatisnya,  perlu  diciptakan  pedoman  baku  dalam  pelaksanaan  hak  restitusi, sistem  pemberian  restitusi  agar  dilaksanakan  secara  sederhana  dan  singkat, kemudian  korban  dan  keluargannya  perlu  mendapatkan  informasi  tentang pengajuan hak restitusi.
Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Restitusi

## PENDAHULUAN
Suatu  konstitusi  yang  ditempatkan  sebagai  hukum  tertinggi  atau  hukum dasar (Grundnorm) sekaligus sebagai sumber norma (Unsprungnorm) bagi semua
hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  negara  perlu  disusun  untuk  membentuk  pola kehidupan  masyarakat  dalam  suatu  negara  merdeka.  Dengan  demikian  dalam konteks  negara  hukum  Undang-Undang  Dasar  1945  diletakkan  sebagai  hukum tertinggi  yang  berisikan  pola  dasar  dalam  kehidupan  bernegara  di  Indonesia, sekaligus  sebagai  norma  dasar  atau  sumber  hukum  terpenting  dalam  hukum nasional di negara Republik Indonesia.
Indonesia  sebagai  suatu  masyarakat  yang  sedang  membangun  dan  harus mengatur  serta  mengartikulasikan  berbagai  kepentingan  masyarakat  yang  sangat beragam,  tentunya  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari  pengaruh  regional  dan internasional,  sebagai  akibat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta kemajuan  teknologi  komunikasi  yang  semakin  canggih.  Hukum  sebagai  sarana modifikasi  sosial  muncul  sebagai  konsep  baru,  yaitu  suatu  pemikiran  yang berusaha  memasukan  pemahaman  hukum  sebagai  sarana  perlindungan  hak-hak warga  negara  yang  berintikan  pengaturan  dengan  mengedepankan  kepentingan umum. 1
Perkembangan  hukum  harus  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan kebutuhan masyarakat secara terus menerus tanpa menghilangkan asas-asas yang berlaku  baik  dalam  tata  cara  pembuatannya  maupun  isi  materi  dan  penerapan hukum  itu  sendiri,  sehingga  hukum  akan  tetap  mampu  mengimbangi  kehendak atau  tuntutan  perkembangan  masyarakat  yang  selalu  mencari  kepastian  akan kebahagiaan dan ketertiban.
Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  mengandung  kebijakan mengatur/mengalokasi  dan  membatasi  kekuasaan,  baik  kekuasaan/kewenangan warga  masyarakat  pada  umumnya,  yaitu  untuk  bertindak/bertingkah  laku  dalam pergaulan  masyarakat,  maupun  kekuasaan  atau  kewenangan  penguasa/penegak hukum.  Hukum  bukanlah  sekedar  kumpulan  atau  penjumlahan  peraturan- peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum ialah hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.
Kehidupan manusia dalam masyarakat dipengaruhi oleh moral manusia itu sendiri,  seringkali  ditemukan  perilaku  manusia  yang  bertentangan  dengan  nilai dan norma dalam hukum tertulis, yang disebut sebagai kejahatan yaitu perbuatan yang  jahat  yang  melanggar  hukum.  Walaupun  hukum  pidana  baik  materiil maupun  formil  serta  sistem  pemidanaan  telah  diterapkan  dalam  pemberantasan kejahatan tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah  kejahatan.  Sebagai  upaya  pencegahan  kejahatan  menjadi  perhatian masyarakat  internasional  terutama  para  pakar  kriminolog  untuk  mengalihkan objek  penelitian  tidak  lagi  kepada  orang-orang  yang  melakukan  kejahatan. Melainkan mulai di fokuskan terhadap korban (victim).
Dalam  pengaturan  hukum  Indonesia,  korban  selalu  menjadi  pihak  yang paling  dirugikan.  Keberpihakan  hukum  terhadap  korban  terkesan  timpang,  jika dibandingkan  dengan  tersangkanya  (terdakwa),  karena  terlihat  dari  adanya beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  banyak  memberikan  ”hak istimewa” kepada tersangka dibanding kepada korban.
1 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. ix.
Korban (Victim) baik  perseorangan,  institusi,  lingkungan  alam, masyarakat,  maupun  bangsa  dan  negara  tergantung  pada  sumber  nafkah, kemakmuran,  kesetaraan,  dan  rasa  aman.  Bila  sumber  nafkah,  kemakmuran, kesetaraan,  dan  rasa  aman  terganggu,  maka  korban (Victim) akan  mendapatkan penderitaan  berkepanjangan  bahkan  yang  paling  parah  terpecah  belah  dan menghancurkan keutuhan baik dalam kehidupan masyarakat, maupun bangsa dan negara. 2
Korban harus mendapatkan perlindungan hukum untuk
meniadakan/mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya, baik keamanan, bantuan  hukum,  pemberian  informasi,  pelayanan/bantuan  medis  maupun pemberian restitusi dan kompensasi. 3
Hak-hak  korban  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara konkrit  dirumuskan  dalam  substansi  normatif  pada  setiap  produk  peraturan perundang-undangan  yang  disusun,  dibuat,  disahkan,  dan  diberlakukan.  Dengan tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  konkrit  dalam  produk  peraturan perundang-undangan  maka  hak-hak  korban  tidak  dapat  dikembalikan  lebih  baik, minimal haknya sama dengan sebelum menjadi korban. 4
Pemerintah  Indonesia  pada  saat  menetapkan  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  PTPPO)  salah  satu  yang  menjadi pertimbangannya  yaitu  keinginan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  tindak pidana  perdagangan  orang  didasarkan  pada  nilai-nilai  luhur,  komitmen  nasional, dan  internasional  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  sejak  dini,  penindakan terhadap  pelaku,  perlindungan  korban,  dan  peningkatan  kerjasama  (bagian menimbang  huruf  d).  Pertimbangan  tersebut  secara  konkrit  telah  dirumuskan dalam  substansi  normatif  Undang-Undang  PTPPO  (khususnya  mengenai perlindungan korban), yaitu tercantum dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 50. Sejak  diberlakukan  dan  disahkannya  Undang-Undang  PTPPO,  terdapat beberapa  kasus  perdagangan  orang  tentang  pembayaran  restitusi  yang  di  putus oleh  Pengadilan  Negeri  salah  satunya  yaitu  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Tangerang  No.  1391/Pid.Sus/2019/PN  Tng.  Yang  memutuskan  terdakwa  untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 138.635.025. (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus  tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah). Putusan ini setidaknya  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  para  hakim  di  Indonesia  untuk mencantumkan  hak  restitusi  ini  menjadi  bagian  hak  korban  dalam  menangani kasus-kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hak restitusi sebagai salah satu hak-hak  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  menjadi  kewajiban  negara untuk melindungi warga negaranya melalui aparat penegak hukum.
Restitusi  termasuk  dalam  sebuah  paradigma  baru  dalam  dunia  peradilan pidana.  Pemberian  hak  restitusi  merupakan  salah  satu  upaya  perbaikan  dan pengembangan suatu sistem hukum di tengah pesatnya kejahatan jenis baru yang
2 H.R.  Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Victimology  (Ilmu  Tentang  Korban) ,  PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 8.
3 Ibid. , hlm. 245
4 Ibid . hlm. 2.
semakin  canggih  dan  modern.  Namun  pemikiran  pragmatis  cenderung mendominasi  pemikiran para aparat  penegak hukum  yaitu, sikap kurang  proaktif dalam  menerima  perkembangan  baru  dan  lebih  mengutamakan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai  acuan  penegakan  hukum.  Sehingga  pada prakteknya  masih  terdapat  putusan  pengadilan  yang  tidak  mencantumkan  hak restitusi  dalam  putusannya.  Prosedur  pengajuan  restitusi  dalam  Undang-Undang PTPPO  kurang  memberikan  kepastian  hukum  dan  kekuatan  mengikat  pada pengimplementasianya.
Berikut ini adalah contoh penerapan hak restitusi dalam beberapa putusan pengadilan yang penulis teliti :
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (selanjutnya  disingkat  LPSK) sepanjang tahun 2019, telah memfasilitasi 105 (seratus lima) orang korban tindak pidana  dari  total  46  (empat  puluh)  enam  perkara.  Sebanyak  44  (empat  puluh empat)  orang  dari  21  (dua  puluh  satu)  perkara  merupakan  korban  tindak  pidana perdagangan orang dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang dari 25 (dua puluh lima)  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Jumlah  restitusi yang  difasilitasi  dari  seluruh  kasus  tersebut  mencapai  Rp.  6.312.733.233  (enam milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah restitusi  yang dikabulkan mencapai  Rp. 1.692.944.025 (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh lima rupiah). Restitusi yang tidak dikabulkan sejumlah Rp. 524.932.000 (lima  ratus  dua  puluh  empat  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh  dua  ribu  rupiah)  dan jumlah  restitusi  yang  masih  menunggu  proses  pengadilan  mencapai  Rp. 2.977.154.280  (dua  milyar  sembilan  ratus  tujuh  puluh  tujuh  juta  seratus  lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) 5
5 https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104 ,    diakses  pada  tanggal  22  Juni  2020,  pada Pukul 17.00 WIB.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  perumusan  masalah  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  :  1).  Bagaimanakah  pemenuhan  hak  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  melalui  pemberian  restitusi?  2).  Upaya  apakah  yang dapat  dilakukan  agar  hak  restitusi  dapat  dilaksanakan  sebagai  bentuk perlindungan hukum bagi korban?

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  kasus (case  approach) dengan cara  melakukan  telaah  terhadap  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan.  Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  yang  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematik  dengan  menggunakan peraturan  hukum  dan  asas  hukum.  Analisis  Data  menggunakan  yuridis  kualitatif artinya  menguraikan  data  yang  diolah  secara  rinci  ke  dalam  bentuk  kalimat (deskriptif) tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistik.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Perdagangan  orang  merupakan  suatu  perbuatan  berupa  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan  hutang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
Korban (victim) adalah  orang-orang  yang  baik  secara  individu  maupun kolektif  telah  menderita  kerugian,  termasuk  kerugian  fisik,  atau  mental, emosional,  ekonomi,  atau  gangguan  substansial  terhadap  hak-haknya  yang fundamental,  melalui  perbuatan  atau  komisi  yang  melanggar  hukum  pidana  di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 6
Stephen Schaper membagi tujuh tipe korban, yaitu : 7
1. Korban  yang  tidak  mempunyai  hubungan  apapun  dengan  penjahat, kecuali  jika  si  penjahat  telah  melakukan  kejahatan  terhadapnya. Menurutnya  semua  anggota  masyarakat  potensial  dapat  menjadi korban  berarti  tidak  seorangpun  terlindungi  untuk  menjadi  korban tanpa  memperhatikan  apakah  sebelumnya  korban  mempunyai hubungan  dengan  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  hal  tersebut  tanggung jawab secara penuh terletak pada pelaku tindak pidana.
6 Muladi, HAM  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2005, hlm. 29.
7 Stephen Schaper, yang dikutip dalam buku : H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology (Ilmu Tentang Korban) , PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 30.
2. Siapa  yang  melakukan  sesuatu  pelanggaran  konsekuennya  menjadi pendorong  untuk  menjadi  korban.  Jadi  korban  merupakan  pelaku utama.  Misalnya  :  Mempunyai  affair  dengan  orang  lain.  Dengan demikian pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku tindak pidana.
3. Korban  yang  secara  khusus  tidak  berbuat  sesuatu  terhadap  pelaku tindak  pidana,  tetapi  tidak  terpikirkan  bahwa  tingkah  lakunya mendorong pelaku tindak pidana untuk berbuat tindak pidana terhadap diri  korban,  contoh  :  Berjalan  sendiri  di  tempat  yang  gelap  dan  sepi, maka korban memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan perampokan atau memperkosa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku tindak pidana.
4. Korban  yang  mempunyai  bentuk  fisik  atau  mental  tertentu  yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, orang yang lanjut usia, orang cacat, orang yang sakit mental atau gila  dan  lainnya.  Dalam  hal  ini  pertanggung  jawaban  terletak  pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.
5. Korban  merupakan  orang-orang  yang  tidak  diperhatikan  oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: Para  imigran,  penganut  agama  tertentu,  minoritas  etnis  dan  lainnya yang  lemah.  Dalam  kondisi  seperti  ini  dipertanggungjawabkan  secara penuh terletak pada pelaku tindak pidana dan masyarakat.
6. Korban  karena  kejahatan/tindak  pidana  yang  dilakukan  sendiri  yang dikenal  juga  dengan  istilah Victimless  Crimes atau Consencious Viktim, Contoh  :  Pecandu  obat  bius,  alkoholisme,  homoseks,  judi. Dengan  demikian  pertanggung  jawaban  terletak  secara  penuh  pada pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan korban.
7. Korban  yang  menderita  karena  lawan  politiknya.  Korban  tersebut secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  sejatinya  tidak  secara  khusus diatur didalam KUHAP maupun KUHP. Sedangkan banyak sekali ancaman yang timbul terhadap saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana, dari mulai ancaman verbal,  fisik,  intimidasi,  teror,  hingga  pembunuhan.  Oleh  karena  itu,  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (selanjutnya  disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban) berupaya menjunjung hak-hak dari  saksi  dan  korban.  Hak  tersebut  terkait  pula  dengan  penegakan  hak  asasi manusia  sebagaimana  tercantum  didalam  konstitusi  UUD  1945  Pasal  28G,  28I, dan 28H.
Hak-hak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban  adalah  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya;  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan;  memberikan
keterangan  tanpa  tekanan;  mendapat  penerjemah;  bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat;  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  mendapatkan informasi  mengenai  putusan  pengadilan;  mengetahui  dalam  hal  terpidana dibebaskan;  mendapatkan  identitas  baru;  mendapatkan  tempat  kediaman  baru; memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan; mendapatkan  nasihat  hukum;  dan/atau  memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Aparat  atau  lembaga  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  saksi  dan korban  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban sebagai  lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  korban  (LPSK).  Lembaga  ini  menurut Undang-Undang merupakan lembaga yang mandiri berkedudukan di Ibu Kota dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Penelitian para pakar tentang korban terdapat tiga model penelitian, yaitu: 8
1. Model  penelitian  atas  hak  prosedural  korban  bila  ia  menjadi  korban  dari penyelenggaraan  hukum/kejahatan  jadi  korban  sebagai  subjek  penelitian. Model  ini  dikenal  dengan  istilah the  prosedural  rights  model .  Dalam  model ini  korban  berperan  aktif  dalam  proses  peradilan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan, bila pejabar penegak hukum  akan menetapkan keputusan  yang menyimpang  dari  proses  peradilan,  maka  pejabat  tersebut  harus mengkonsultasikan  dengan  korban  untuk  memintakan  pendapat  dan  saran dari  korban.  Para  pejabar  penegak  hukum  tersebut  tidak  dapat  menetapkan keputusan tanpa dikonsultasikan dengan korban.
2. Model  penelitian  atas  korban  sebagai  objek  saja  atau  diutamakan  untuk dilayani  oleh  aparat  penegak  hukum,  selanjutnya  korban  bersifat  pasif  yang dikenal  dengan  istilah the  services  model .  Dengan  model  kedua  ini,  korban hanya  melaporkan  dan  memberikan  keterangan  tentang  terjadinya  tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Proses peradilan  selanjutnya  korban  tidak  berperan  lagi  secara  aktif  apakah  proses peradilan  tersebut  dihentikan  atau  diproses  hukum  tuntas.  Bahkan  korban, pelapor,  dan  saksi  sudah  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  lagi  serta tidak dapat mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan  perkara  pidana  yang  dilaporkannya  dari  pejabat  aparat penegak  hukum  dengan  alasan  bahwa  hukum  acara  pidana  Indonesia  tidak memberikan hak kepada korban, pelapor dan saksi untuk mendapatkan secara tertulis  atau  turunan  baik  laporan  polisi,  berita  acara  pemeriksaan  maupun perkembangan proses peradilan pidananya.
3. Model penelitian atas korban baik sebagai subjek maupun sebagai objek yaitu kombinasi dari kedua model tersebut dapat ditiadakan dan akan mudah untuk mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat,  bila hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan dalam substansi normatif hukum pidana  baik  materil  maupun  formal  serta  penjadikan  substansi  kebijakan diluar hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan.
8 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Op. Cit , hlm. 27.

## Hak Restitusi
Pasal  1  Angka  13  Undang-Undang  PTPPO  menyebutkan  :  “Restitusi adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil  yang  diderita  korban  atau  ahli  warisnya”.  Hak  ini  diberikan  kepada korban  oleh  pelaku  sebagai  bentuk  ganti  rugi  atas  penderitaan  yang  dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang  dimaksud  dengan  restitusi  adalah:  "ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga,  dapat  berupa pengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."
Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah: 9
1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat  mengurangi  ancaman  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan balas dendam.
Hak  atas  restitusi  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan
Korban yang tercantum dalam Pasal 7A, berbunyi :
1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan Keputusan LPSK.
3) Pengajuan  permohonan  restitusi  dapat  dilakukan  sebelum  atau  setelah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  melalui LPSK.
4) Dalam  hal  permohonan  restitusi  diajukan  sebelum  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat  mengajukan  restitusi kepada  penuntut  umum  untuk  dimuat  dalam  tuntutannya.Dalam  hal permohonan  restitusi  diajukan  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
5) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.
4  (empat)  sistem  pemberian  restitusi  dan  kompensasi  kepada  korban tindak pidana, sebagai berikut : 10
9 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 121.
a. Ganti  rugi (damage) yang  bersifat  keperdataan,  diberikan  melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
b. Kompensasi  yang  bersifat  keperdataan  diberikan  melalui  proses pidana.
c. Restitusi  yang  bersifat  perdata  dan  bercampur  dengan  sifat  pidana diberikan  melalui  proses  pidana.  Walaupun  restitusi  disini  tetap bersifat  keperdataan,  tidak  diragukan  sifat  pidananya.  Salah  satu bentuk  restitusi  campuran  menurut  sistem  ini  adalah  denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
d. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak  mempunyai  aspek  pidana  apapun,  walaupun  diberikan  dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni,  tetapi  negaralah  yang  memenuhi  atau  menanggung  kewajiban ganti  rugi  yang  dibebankan  pengadilan  kepada  pelaku.  Hal  ini merupakan  pengakuan  bahwa  negara  telah  gagal  menjalankan tugasnya  melindungi  korban  dan  gagal  mencegah  terjadinya  tindak pidana
Pengaturan  perlindungan  korban  dalam  Hukum  pidana  Positif  Indonesia diatur dalam : 11
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Secara  implisit,  ketentuan Pasal  14c  ayat  (1)  KUHP  telah  memberi  perlindungan  terhadap  korban kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  dengan  menetapkan  syarat  khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
2. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Bab  III  Tentang Penggabungan  Perkara  Ganti  Kerugian,  Pasal  98  s/d  101,  dimana  korban dapat  mengajukan  gugatan  mengenai  kejahatan  yang  telah  dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.
3. Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP Perlindungan  korban  kejahatan  dapat  dilihat  pula  pada  Undang-Undang  di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
b. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak Asasi Manusia;
10 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Op. Cit. , hlm. 246-247
11 Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  Dan  Viktimologi , Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 135-144
c. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban;
d. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang;
e. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## Pemenuhan  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Pemberian Restitusi
Program  perlindungan  korban  adalah  tanggungjawab  setiap  negara  yang didasari  atas  hukum.  Pemberian  perlindungan  harus  dilaksanakan  oleh  tenaga- tenaga  professional  yang  dapat  mengaplikasikan  tujuan  dan  maksud  undang- undang.  Penanganan  yang  tidak  tepat  sasaran  justru  akan  memberikan  dampak yang  lebih  parah  hingga  hancurnya  sebuah  sistem  peradilan  karena  lumpuhnya rasa percaya saksi dan korban terhadap lembaga peradilan, sehingga menimbulkan rasa pesimisme, kekecewaan, sikap skeptis, serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia.
Pemenuhan  hak  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui pemberian  restitusi  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  keadilan  bagi  korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil, maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana.
Putusan Hakim agar pelaku membayar restitusi kepada korban merupakan salah satu pemenuhan hak korban dan hal ini bukan hanya kewajiban hakim saja melainkan  harus  ada  keterpaduan  dan  kerjasama  dalam  menerapkan  restitusi antara  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  Hakim,  karena  memutus  perkara berdasarkan pertimbangan hukum  yang terdapat  dalam Surat Dakwaan,  Penuntut Umum  pada saat   membuat  dakwaan didasarkan  pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
Hakim  dalam  membuat  suatu  putusan  mempertimbangkan  hal-hal  yang bersifat yuridis dan non yuridis. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  yuridis  dan  harus  termuat  dalam  putusan, diantaranya dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan para saksi, keterangan ahli,  barang  bukti,  dan  keterangan  terdakwa,  serta  ketentuan  pasal  yang didakwakan.  Sedangkan  pertimbangan  hakim  yang  bersifat  non  yuridis  dapat diperoleh  dari  keadaan  yang  mendasari  seorang  terdakwa  melakukan  tindak pidana,  diantaranya  :  motif  terdakwa,  kondisi  ekonomi,  dan  keyakinan  hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.
Mengenai  putusan apa  yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung  pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang diperoleh dari surat dakwaan  yang  telah  dihubungkan  dengan  semua  yang  telah  terbukti  dalam pemeriksaan di pengadilan.
Pertimbangan  Yuridis  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tangerang  yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar  Rp.  138.635.025. (seratus  tiga puluh  delapan juta enam  ratus  tiga puluh
lima  ribu  dua  puluh  lima  rupiah)  ini  telah  melalui  prosedur  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  diawali  dengan  korban  mengajukan  permohonan restitusi  kepada  LPSK  kemudian  LPSK  melakukan  analisis  dan  membuat perhitungan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  kemudian  LPSK  melanjutkan permohonan  restitusi  tersebut  kepada  penyidik  yang  menangani  kasus kemudian  permohonan  ini  masuk  ke  dalam  tuntutan  jaksa  dan  akhirnya  hakim mempertimbangkan  permohonan  restitusi  tersebut.  Sedangkan  untuk  ketiga Putusan Pengadilan lainnya yaitu Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Garut,  dan  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya  hakim  tidak  memutuskan pembayaran  restitusi  pada  amar  putusannya  dengan  pertimbangan  yuridis bahwa  kewajiban  pembayaran  restitusi  dimaksud  tidak  tercantum  dalam  surat dakwaan.
Kewajiban  membayar  restitusi  kepada  korban  pada  prakteknya  sulit dilaksanakan  sekalipun  penerapan  restitusi  ini  sudah  ditetapkan  dalam  putusan pengadilan, hal ini disebabkan karena : Pertama, tumpang-tindihnya (overlapping) ketentuan tentang mekanisme pengajuan restitusi, antara Undnag-Undang PTPPO dan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Undang-Undang  PTPPO mengatur  bahwa  pengajuan  hak  restitusi  dilakukan  oleh  korban  kepada  Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum mencantumkan jumlah kerugian korban dalam tuntutannya.  Sedangkan  mekanisme  pengajuan  restitusi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mensyaratkan  adanya  peranan LPSK  dalam  pengajuan  hak  restitusi  tersebut.  Selain  itu  terdapat  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban,  bahwa  permohonan  restitusi  dapat  dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan melalui LPSK.
Kedua,  mekanisme  permohonan  tuntutan  restitusi  yang  harus  dibuat  oleh korban/keluarga/kuasa  hukumnya  dalam  Undang-Undang  PTPPO  tidak  disertai dengan  peraturan  pelaksana  yang  jelas  tentang  prosedur  pelaksanaan  pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.
Beberapa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  korban/keluarga/kuasa hukum  dalam  mengajukan  permohonan  restitusi  dirasa  akan  menimbulkan kerugian  bagi  korban  karena  proses  melengkapi  persyaratan  dimaksud memerlukan  waktu  dan  menimbulkan  biaya.  Selain  itu  mekanisme  permohonan tuntutan  restitusi  dianggap  sebagai  birokrasi  yang  rumit,  sehingga  membuat korban  merasa  takut  akan  mendapatkan  kendala  saat  mengajukan  permohonan restitusi.  Perlindungan  korban  melalui  pemberian  restitusi  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  keadilan  bagi  korban  yang  telah  mengalami  penderitaan baik  fisik,  materiil,  maupun  immaterial  akibat  terjadinya  tindak  pidana  maka alangkah  lebih  baik  jika  permohonan  hak  restitusi  cukup  diwakilkan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  dijadikan  sebagai  pidana  tambahan  yang  dijatuhkan bersamaan  dengan  pidana  pokok  dalam  putusan  pengadilan  sehingga  memiliki kepastian hukum dan kekuatan mengikat.
Ketiga, Pidana pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang dimaksud dalam Pasal  50  ayat  (4)  jika  pelaku  tidak  mampu  membayar  restitusi  dijadikan  sebagai pilihan  utama  para  pelaku  dengan  pertimbangan  lebih  baik  dipidana  satu  tahun
daripada  harus  membayar  sejumlah  uang  yang  dinilainya  cukup  besar  (seperti dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang).  Sehingga  daya  paksa  sebagai pengganti  pembayaran  restitusi  dengan  kurungan  selama  1  (satu)  tahun  dirasa kurang efektif.
Keempat, Para penegak hukum masih terikat dengan hukum  acara pidana pada  umumnya,  para  penegak  hukum  lebih  mengutamakan  ketentuan  yang terdapat  dalam  KUHAP  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kebiasaan  untuk  menggunakan aturan lama dalam proses acara pidana.
Kelima,  Kurangnya  kesadaran  hukum  korban  TPPO  dan  dukungan  dari keluarga dan masyarakat. Banyak korban yang tidak mau bahkan takut saat akan menuntut  hak  restitusi  karena  berbagai  macam  alasan  dan  masih  kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia.
Upaya  yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban.
Pelaksanaan  hak  restitusi  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  belum  menggambarkan  pola  yang  jelas.  Perlindungan  terhadap  korban tindak pidana dalam beberapa ketentuan yang berlaku pada saat ini masih terlihat implisit  hanya  tersirat,  artinya  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan pada  dasarnya  telah  ada  perlindungan  secara  langsung  terhadap  kepentingan hukum  dan  hak  asasi  korban.  Karena  sistem  sanksi  dan  pertanggungjawaban pidana  pelaku  tindak  pidana  tidak  tertuju  pada  perlindungan  korban  secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.  Jadi  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  lebih  tertuju  pada pertanggungjawaban  pribadi  atau  individual  sebagai  warga  negara  yang berdomisili dalam negara hukum.
Perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  dalam  kebijakan  pidana dewasa ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya  hukum  yang  sudah  berlaku  dengan  pasti  belum  mampu  menjamin kepastian dan rasa keadilan.
Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak  pidana  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  cukup  dilihat  dari  substansi peraturan  perundang-undangan,  namun  dalam  pelaksanaannya  (ius  operatum) masih  bergantung  pada  struktur  hukum  (in  caso  aparat  penegak  hukum  sebagai penyelenggara)  sehingga  dalam  rangka  memenuhi  hak  korban  dalam  peradilan pidana perlu dilihat dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang tidak bisa bekerja secara  terpisah  melainkan  harus  terintegrasi  menjadi  satu  kesatuan  saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.
Oleh  karena  itu  upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  hak  restitusi  dapat dilaksanakan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  dapat  ditempuh dengan  memperhatikan sistem  hukum (legal system) yang terdiri  dari :  substansi (substance  of  the  rule) yang  berupa  perundang-undangan,  struktur (structure) berupa  aparat  penegak  hukum  dan  pelaksana  hukum,  dan  budaya  hukum (legal culture) yang berupa dukungan dari budaya masyarakat.
Lebih  khusus  lagi  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melaksanakan  Hak Restitusi  terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dapat  dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara yuridis dan Non Yuridis.
1. Secara Yuridis
a. Diperlukan  keterpaduan  para  penegak  hukum  agar  pelaksanaan  hak restitusi  dari  pelaku  kepada  korban  lebih  efektif,  dan  menghilangkan pemikiran  pragmatis  yang  sulit  menerima  keadaan  baru  dan  lebih mengutamakan KUHAP sebagai acuan penegakan hukum.
b. Penegak  hukum  memerlukan  pedoman  baku  dalam  pelaksanaan  hak restitusi,  misalnya  pedoman  petunjuk  teknis  dan  petunjuk  pelaksana mengenai mekanisme pelaksanaan permohonan restitusi dalam rangka notifikasi kepada korban.
c. Perlu diupayakan agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan dengan sederhana  dan  singkat  sehingga  apa  yang  menjadi  hak  korban  dapat segera direalisasikan.
2. Secara Non Yuridis Perlu  dilakukan  sosialisasi  hukum  mengenai  substansi  hukum  yang terdapat  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  terutama  mengenai  hak restitusi  terhadap  korban.  Sosialisasi  hukum  ini  memberikan  peran  yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum  karena  melalui  sosialisasi  hukum  ini  diharapkan  fungsi  kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif.
PENUTUP

## Simpulan
a. Pelaksanaan  hak  restitusi  pada  prakteknya  sulit  dilaksanakan  karena tumpang  tindihnya (overlapping) pengaturan  mengenai  mekanisme pengajuan  restitusi  terhadap  korban,  peraturan  pelaksana  Undang-undang PTPPO tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi kurang jelas dan tegas, daya paksa sebagai pengganti pembayaran restitusi dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dirasa kurang efektif, para penegak hukum masih terikat dengan KUHAP sebagai acuan penegakan hukum (pemikiran pragmatis),  mekanisme  pengajuan  tuntutan  restitusi  dianggap  sebagai birokrasi  yang  rumit,  selain  itu  korban  TPPO  dan  keluarga  serta masyarakat  kurang  memiliki  kesadaran  hukum  akan  pentingnya  hak restitusi.
b. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi  Hak  Restitusi  terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :  diperlukan keterpaduan para  penegak  hukum  dengan  menghilangkan  pemikiran  pragmatisnya, Perlu  diciptakan  pedoman  baku  dalam  pelaksanaan  hak  restitusi,  sistem pemberian  restitusi  agar  dilaksanakan  secara  sederhana  dan  singkat, kemudian korban dan keluargannya perlu mendapatkan informasi tentang pengajuan hak restitusi.

## Saran
1. Revisi  Undang-Undang  PTPPO  dengan  mengatur  tersendiri  mengenai kewenangan pengajuan restitusi khusus untuk Tindak Pidana Perdagangan
Orang  sebaiknya  kewenangannya  tidak  dilimpahkan  kepada  LPSK,  lebih baik  ditegaskan  kewenangan  Jaksa  dalam  membebankan  kewajiban restitusi melalui tuntutan jaksa dalam sebuah pasal.
2. Hapuskan kurungan pengganti dan diganti dengan kata “wajib membayar restitusi”
3. Hak  restitusi  sebaiknya  dibuat  otomatis  melekat  terhadap  korban  tanpa harus  melalui  pengajuan,  misalnya  dijadikan  pidana  tambahan  selain pidana pokok dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Wibowo, Perlindungan  Hukum  Korban  Amuk  Massa,  Sebuah  Tinjauan Viktimologi , Thafa Media, Yogyakarta, 2013. Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2011.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Dikdik  Arief  Mansyur  dan  Elistaris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
H.R.  Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Victimology  (Ilmu  Tentang  Korban) , PTIK Press, Jakarta, 2018.
J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987.
Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , Kriminologi  dan Viktimologi, Penerbit Djambaran, Jakarta, 2007.
____________, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  Dan  Viktimologi , Djambatan, Jakarta, 2004.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  PT.  Alumni, Bandung, 1992.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbitan  Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
______, HAM  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2005.
ACILS-IMC-USAID, Panduan  Penanganan  Anak  Korban  Perdagangan Manusia , Lembaga Advokasi Hak Anak. http://www.suarajournalist-kpk.id/hukum/lembaga-perlindungan-saksi-dan- korban-vonis-pelaku-tppo-makin-berat-hakim-juga-kabulkan-restitusi-ba/ https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus- 1.html