## ISSN

## Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo
Izzul Muttaqin 1 , Ulfa Adiranti 2 , Rahayu Dewi Zakiyah Rf 3
1,2,3,4 Universitas Trunojoyo Madura izzulm2020@gmail.com ; ulfaadiranti1234@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  Regional  Government  Information System (SIPD) policy in the Treasury and Cash Sector at BPPKAD Probolinggo City. SIPD is a system designed to manage and handle treasury and cash activities in local government agencies. This article uses the theory put forward by Van Meter and Van Horn. This research provides a better understanding of the application of SIPD in the treasury and cash sector at BPPKAD Probolinggo City. A qualitative review and descriptive literature approach is used  as  a  method  in  this  study.  The  data  collection  process  is  based  on  primary  and secondary  data  from  the  results  of  literature  studies,  observations,  interviews, documentation, which are then followed by analysis so that conclusions can be drawn from the findings of this research problem, namely the use of SIPD, the results of which are still not optimal, so BPPKAD Probolinggo City is still implementing the application effectively. parallel,  namely  SIMRAL  and  SIPD.  The  results  of  the  discussion  of  this  research  are expected  to  be  input  for  local  governments  in  optimizing  the  use  of  SIPD  to  increase efficiency  and  accountability  in  regional  financial  management  so  that  in  the  future  this SIPD can run optimally.

## Keywords: Implementation, SIPD, Financial Management, Accountability

## 1. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  Era  revolusi industri 4.0 mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dalam hal pengelolaan organisasi sektor publik, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan pekerjaan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Penerapan kemajuan teknologi di bidang pemerintahan salah satunya mendukung proses pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Maka  pemerintah daerah  harus  berinovasi  dengan  fasilitas  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Pasulu & Hasliah, 2022).
Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  77  Tahun  2020  yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2020).

## JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI

## Volume 9 Nomor 1, 2023
Diperjelas dengan berlakunya aturan dari kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengenai penggunaan  aplikasi  berbasis  web  terbaru  yaitu  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah (SIPD), mengakibatkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo spesifik di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mulai beralih mempelajari dan  menggunakan  SIPD  yang  sebelumnya  pengelolaan  penatausahaan  keuangan  di Perbendaharaan  dan  Kasda  BPPKAD  Kota  Probolinggo  menggunakan  Sistem  Informasi Manajemen  Perencanaan,  Penganggaran,  dan  Pelaporan  (SIMRAL).  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  (SIPD),  merupakan  aplikasi  berbasis  web  yang  digunakan  sebagai suatu  kebijakan  untuk  implementasi  atas  aturan  (regulasi)  pada  bidang  pengelolaan keuangan  daerah.  Untuk  menunjang  dan  tercapainya  tujuan  sistem  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  yang  baik,  pemerintah  menggunakan  teknologi  informasi  yang berkembang amat pesat, salah satu bukti perkembangan teknologi sistem informasi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Badan Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Probolinggo  spesifiknya  di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, SIPD masih dalam tahap percobaan karena masih menerapkan  SIMRAL  dalam  proses  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  yakni  dalam proses  pelayanan  pengajuan  Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  Penerbitan  Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Proses Pencairan SP2D.
SIPD diharapkan dapat menunjang terciptanya system dan informasi keuangan serta laporan  pemerintahan  lain  yang  hasilnya  (output)  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk mengambil keputusan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat pusat. SIPD juga  diperlukan  agar  dapat  menunjang  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  koordinasi  dan kerjasama  basis  teknologi  untuk  membangun  data  base  di  daerah  serta  dapat mendeskripsikan  kapasitas  dan  sumberdaya  di  daerah  guna  memberi  kontribusi  terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan valid (Nasution & Nurwani, 2021).  BPPKAD  Kota  Probolinggo  bertugas  untuk  membantu  Walikota  melaksanakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  bagian  keuangan  baik  dalam lingkup penganggaran, perbendaharaan, hingga akuntansi dan laporan keuangan (Walikota Probolinggo, 2019).
Implementasi aplikasi dengan basis web ini dengan tujuan untuk mempermudah serta memperkencang pelayanan publik, menyajikan informasi keuangan/laporan keuangan yang valid  dan  akuntabel  dan  bisa  digunakan  sewaktu-waktu  dibutuhkan.  Berdasarkan  hasil observasi,pengalaman dan praktik penulis dalam pelaksanaan magang industri pada Bidang Perbendaharaan  dan  Kas  Daerah  penulis  menemukan  beberapa  masalah  pada  proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya DPPKAD Kota Probolinggo menggunakan SIMRAL dan tidak terjadi masalah serta output yakni informasi keuangan dapat digunakan dengan baik serta dapat  menjadi  acuan  pengambilan  keputusan.  Namun  awal  tahun  2021  saat  Kementrian Dalam  Negeri  mengharuskan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  menggunakan  SIPD  karena aplikasi ini masih di langkah awal hingga masih banyak kendala yang dihadapi khususnya pada  BPPKAD  Kota  Probolinggo  dimana  setiap  bulan  Bidang  Perbendaharaan  dan  Kas Daerah  harus  melaporkan  laporan  keuangan  pada  Kementerian  Keuangan  setidaknya  4 Laporan yakni Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak Pusat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal  Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak serta Laporan Rencana Belanja pada DJPK dan laporan ini tidak tersedia/tidak difasilitasi oleh  SIPD.  Hal  ini  ditegaskan  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 905/235/Keuda  yang  menjelaskan  mengenai  hasil  monitoring  dan  evaluasi  pemerintah

## ISSN
daerah yang menggunakan tahapan penatausahaan dalam SIPD. Adanya beberapa masalah dalam  proses  adaptasi  maka  dalam  point  ke  3  b  dalam  surat  edaran  tersebut  kemendagri menyampaikan  “dapat  melakukan  proses  penatausahaan  di  luar  SIPD,  yang  secara bersamaan  tetap  direkam  dalam  SIPD  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan paling lambat setiap akhir bulan dengan tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan  Daerah”.  Hal  ini  tentunya  menghambat  proses  penatausahaan  pengelolaan keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yakni pelayanan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Proses Pencairan  SP2D.  Maka  dari  itu,  Bidang  Perbendaharaan  dan  Kasda  BPPKAD  Kota Probolinggo  menggunakan  aplikasi  secara  paralel  yakni  menggunakan  SIMRAL  namun tetap merekam pada SIPD.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Implementasi
Implementasi  adalah  keterjadian  setelah  sebuah  undang-undang  ditetapkan  Istilah implementasi  merupakan  penerapan  akan  sebuah  perundangan  yang  tengah  diberlakukan dengan tujuan  tertentu  (Akib, 2010). Implementasi  analisis pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar, manfaat, faktor pendukung dan penghambat, metodologi implementasi, serta evaluasi dan monitoring SIPD. Implementasi suatu kebijakan publik adalah salah satu kegiatan yang di proses tersebut untuk memastikan suatu kebijakan berhubungan dengan kepentingan publik.
Hal  ini  disimpulkan  bahwa  meskipun  perencanaan  kebijakan  sudah  dilakukan dengan  baik,  tetapi  dalam  implementasinya  tidak  optimal  maka  akan  tidak  menemui kejelasan apa, dengan kata lain harapannya kebijakan tersebut membawa kemajuan. Hingga akhirnya  dapat  dipastikan  bahwa  dalam  evaluasi  kebijakan,  akan  menciptakan  penilaian bahwa  jika  implementasi  kebijakan  tidak  sejalan,  maka  kebijakan  itu  sendiri  akan menjadikan sebagai penghalang bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Aneta, 2010). 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah  daerah  untuk  mengelola  informasi  terkait  dengan  kegiatan  administrasi, keuangan, dan manajemen di tingkat daerah. Tujuan utama dari implementasi SIPD adalah untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pelayanan  publik  dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi di badan pemerintahan digunakan memberikan  suatu  pelayanan  publik  diutamakan  untuk  dilakukan  karena  dengan  bantuan teknologi  informasi  dapat  memberikan  kontribusi  sehingga  pengelolaan  akan  lebih  cepat, tidak  terbatas  dengan  jarak  dan  waktu.  Sehingga  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pemerintahan  penting  untuk  dilakukan  selain  membutuhkan  waktu  yang  cepat  juga memudahkan dalam proses pengelolaan data dan memberikan kemudahan untuk menjalani proses kebijakan agar kedepannya Sistem Informasi ini berjalan dengan lancar  (Susanti & Setyaningsih, 2022).
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn
A  Model  of  the  Policy  Implementation (1975)  merupakan  model  pendekatan implementasi  kebijakan  yang  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Implementasi  kebijakan  secara konsep  dijalankan  dengan  harapan  untuk  mendapatkan  kinerja  yang  lebih  bagus  dari kebijakan  yang  diterapkan  dan  berhubungan  dengan  berbagai  variabel  (Agostino,  2010). Model  ini  menjelaskan  bahwa  penerapan  kinerja  kebijakan  dipengaruhi  6  variabel  yang berkaitan yaitu :

## JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI

## Volume 9 Nomor 1, 2023
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

## 3.METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  Literatur  Review  dan  Kualitatif Deskriptif. Penulis menjelaskan data sesuai hasil review dari artikel ilmiah, jurnal, website, buku, peraturan perundangan-undangan dan hasil observasi serta wawancara yang dijelaskan menggunakan  tulisan  dan  bukan  angka-angka  sesuai  dengan  temuan  peneliti.  Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi (audio,gambar,dan video).
Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak yang diharapkan dapat memberi informasi  yang  teliti,  cermat  dan  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  lingkup melaksanakan Aplikasi SIPD. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
1. Tenaga Teknis Akuntansi Sub Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kota Probolinggo
2. Staf Pengolah Data Laporan Kas Sub Bidang Kasda  BPPKAD Kota Probolinggo Berdasarkan sumber penelitian diatas yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu : Bagaimana  Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  di  BPPKAD  Kota Probolinggo  dengan  cara  menggunakan  teori  implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn (Agostino, 2010) yakni :
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

## 4.HASIL DAN PEMBAHASAN
Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  77  Tahun  2020  yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2020)  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Kota Probolinggo sebagai badan yang bertugas  membantu  Walikota  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah  dengan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  (Walikota  Probolinggo, 2019).
Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Pasulu  &  Hasliah,  2022).Namun,  dibalik  harapan  tersebut  dalam  penerapannya  SIPD ternyata  belum  sempurna  masih  banyak  kendala  dan  kekurangan  dalam  penerapannya sehingga  banyak  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  mengalami  masalah  dan  keterlambatan dalam pengerjaannya. Maka dari itu peran, kritik dan saran dari Pemerintahan Daerah baik

## ISSN
Provinsi,  Kabupaten/Kota  sebagai  pelaksana  SIPD  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu proses  pengembangan  SIPD.  Untuk  mengetahui  mengenai  penerapan  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  di  BPPKAD Kota  Probolinggo,  penulis  menggunakan  teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai fokus penelitian yaitu :
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan Menurut  dikemukakan  Van  Meter  dan  Van  Horn    Suatu  Kebijakan
Implementasi  kinerja  dapat  mengukur  keberhasilan  atau  pencapaian  standar  dari sasaran tersebut, yang pada dasarnya tingkat ketercapaian itu merupakan hal utama dalam prosedur kinerja. Dalam hasil penelitian yang telah kami lakukan, BPPKAD Kota Probolinggo telah menerapkan aplikasi dengan basis web untuk melaksanakan kebijakan.  Aplikasi  itu  berupa  SIMRAL  dan  SIPD.  BPPKAD  Kota  Probolinggo melakukan uji coba penerapan SIPD di tahun 2021 tepatnya di bulan oktober, namun ternyata terdapat beberapa kendala seperti pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda SIPD belum mampu memfasilitasi/menyediakan beberapa laporan yang dibutuhkan serta  menu-menu  yang  belum  lengkap.  Disaat  SIPD  diberlakukan  para  pegawai masih  memilah  dikarenakan  dari  pihak  permendagri  kita  masih  kekurangan mendapatkan sosialisasi atau Bimtek terkait penerapan  SIPD.
Di  BPPKAD  Kota  Probolinggo  SIPD  berjalan  penuh  hanya  di  bagian perencanaan dan penggaran saja, namun terkait penatausahaan masih menunggu alur atau  modul  dari  tim  kemendagri.  Selain  menerapkan  SIPD,  BPPKAD  Kota Probolinggo  juga  menerapkan  SIMRAL  untuk  kebutuhan  pengelolaan  keuangan daerah  dikarenakan  SIPD  masih  belum  menyediakan  beberapa  pelaporan  yang dibutuhkan. Pemahaman atas suatu standar atau kebijakan akan menimbulkan suatu keberhasilan, apabila di dalam suatu standar bisa digunakan secara maksimal seperti SIPD ini dan saat ini SIPD sudah melakukan perbaikan (Nasution & Nurwani, 2021). Sikap para pelaksana kebijakan memiliki hubungan erat dengan standar dan tujuan sehingga  apabila  pelaksana  tidak  mau  memahami  suatu  kebiajakan,  maka  suatu standar dan kebijakan akan gagal dalam mewujudkannya.
2. Sumber daya
Dalam Van Mater dan Van Horn (1975) yang dikutip Derthicks menyatakan bahwa: ”Studi kota baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal merupakan  kontributor  utama  kegagalan  program”  (Nasution  &  Nurwani,  2021). Suatu  kebijakan  dapat  berimplementasi  tergantung  dari  kemampuan  sumber  daya. Saat awal pertama penerapan SIPD di Kota Probolinggo, para staf masih kesusahan untuk menjalankan SIPD terkait proses keuangan. Dari pihak permendagri tidak ada manual book untuk mempelajari SIPD sehingga para staf sering kesulitan saat awal proses penerapan SIPD. Kemudian para staf mulai mengkomunikan ke daerah lain yang  sudah  paham  terkait  SIPD  sehingga  lambat  laun  para  staf  sudah  mulai  ahli dalam menjalankan aplikasi SIPD. Kemampuan dari sumber daya adalah kunci untuk keberhasilan  dalam  implementasi  suatu  kebijakan  yang  dijalankan.  Selain  Sumber daya  diperlukan  juga  finansial  yang  baik,  dari  hasil  penelitian  bahwa  kompetensi sumber daya di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo sudah memenuhi standar, karena para staf telah menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang berlaku. Setiap tahapan dari kebijakan menuntut sumber daya yang berkualitas agar kebijakan ini berjalan tanpa harus mengalami kesulitan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana

## JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI

## Volume 9 Nomor 1, 2023
Salah satu hal signifikan dalam proses mengimplementasikan kebijakan ialah memusatkan  perhatian    kepada  biro  penyelenggara  meliputi  organisasi  yang  ikut serta dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan dituntut ketat dan disiplin  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  dijalankan  (Agostino,  2010).  Dalam menjalankan  program  diperlukan  kerjasama  dan  koordinasi  untuk  mewujudkan keberhasilan  dari  program  yang  dijalankan.  Dalam  hal  ini  DPPKAD  Kota Probolinggo yang bertindak sebagai koordinator dan yang bertanggung jawab atas penerapan  sistem  informasi  pemerintah  daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Probolinggo.  Sebagai  organisasi  pelaksana  tentunya  BPPKAD  Kota  Probolinggo pada  awal  uji  coba  masih  menelaah  dan  memilah  serta  mengikuti  beberapa bimbingan teknis serta melakukan koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah lintas daerah yang sudah mendapatkan informasi lebih dan sudah menjalankan SIPD lebih  dulu.  Dalam  proses  implementasi  SIPD,  setiap  pihak  yang  terlibat  memiliki tujuan untuk mencapai terciptanya kualitas perencanaan dan sistem keuangan daerah yang  baik,  termasuk  sistem  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksana  SIPD tingkat SKPD agar proses integrasi berjalan dengan bagus.
4. Komunikasi antar organisasi
Menurut  Widodo  2007,  dalam  Van  Horn  dan  Van  Matern  (1975)  supaya kebijakan  publik  berhasil  dijalankan,  pemahaman  mengenai  tujuan  harus  dimiliki oleh  individu  sebagai  penanggung  jawab  dalam  pencapaian  tujuan  dan  standar kebijakan. Individu ( implementors ) harus mengkomunikasikan  tujuan dan standar kepada para pihak implementors lain. Komunikasi dalam rangkaian menyampaikan informasi terhadap para pelaksana kebijakan mengenai apa yang menjadi tujuan serta standar  harus  sesuai  dan  seragam  dari  bermacam-macam  sumber  informasi. Komunikasi  digunakan  agar  tujuan  yang  disepakati  antara  dua  instansi  atau  lebih dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber, implementasi  SIPD  pada  BPPKAD  Kota  Probolinggo  dapat  terwujud  karena komunikasi yang baik dengan organisasi pemerintah lintas daerah lain.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bayu  Indramawan  (Tenaga  Teknis Akuntansi)  Bidang  Perbendaharaan  dan  Kasda  BPPKAD  Kota  Probolinggo, BPPKAD Kota Probolinggo menjalin komunikasi langsung dengan tim SIPD pusat, kunjungan  ke  Kemendagri  bahkan  mengundang  tim  teknis  guna  mendapatkan informasi serta berbagi ilmu guna menyelesaikan masalah/ kendala saat penerapan Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  baik  dalam  proses  penganggaran, penatausahaan,  hingga  pelaporan.  Selain  itu  BPPKAD  Kota  Probolinggo  di  tahun 2023  ini,  sudah  banyak  berkomunikasi  dengan  salah  satu  daerah  kota  yang  sudah menggunakan  SIPD  secara  penuh  misalnya  di  BPPKAD  Kabupaten  Probolinggo mendapatkan  banyak  informasi  dari  tim  teknis  sehingga  kedepan  BPPKAD  Kota Probolinggo  akan mencoba menggunakan SIPD secara penuh meskipun nanti masih menggunakan  secara  paralel  yakni  Sistem  Informasi  Manajemen  Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) sebagai back up.
SIPD  merupakan  sistem  yang  bertujuan  untuk  mensinergikan  substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun  2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan  Daerah  kepada  Pemerintah  Daerah  baik  tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota hingga memacu pengelolaan keuangan daerah yang bermutu, cepat, innovative dan  akuntabel  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2019). Meskipun dalam penerapan/implementasinya masih banyak mengalami

## ISSN
masalah/kendala,  sistem  ini  menuntut  pihak  SIPD  melakukan  perbaikan  atas kendala-kendala  yang  dihadapi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang menerapkan  SIPD.  Maka  dari  itu  pentingnya  komunikasi  sangat  penting  dalam proses pembenahan SIPD agar bisa berjalan dengan maksimal.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
Disposisi  merupakan  watak  pelaksana  ( implementors )  kebijakan  meliputi kepribadian,  ideology,  kemauan,  dan  dedikasi  dalam  menerapkan  kebijakan  (Sari, 2022).  Kepribadian  penting  yang  harus  dimiliki  pelaksana  adalah  kejujuran  dan dedikasi  tinggi.  Dedikasi  tinggi  dari  penyelenggara  kebijakan  membuat  pelaksana bersemangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kebijakan yang diterapkan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  perilaku  dari  penyelenggara  kebijakan  sangat berdampak  dalam  proses  penerapan  kebijakan  (Inzany  et  al.,  2022).  Berdasarkan hasil  wawancara  BPPKAD  Kota  Probolinggo  sejak  Kemendagri  menurunkan kebijakan  untuk  menggunakan  SIPD,  BPPKAD  Kota  Probolinggo  memilah, menelaah dan mempelajari mengenai penerapan SIPD. Pada tahun 2021 tepatnya di bulan  oktober  Kota  Probolinggo  melakukan  uji  coba  penerapan  SIPD,  namun ternyata terdapat beberapa kendala seperti pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda SIPD belum mampu memfasilitasi/menyediakan beberapa laporan yang dibutuhkan. Di Sub Bidang Pengelolaan Kas kita diwajibkan untuk membuat laporan kepada 3 Dirjen Kementerian keuangan yaitu Direktorat Perimbangan Keuangan, Direktorat Perbendaharaan,  dan  Direktorat  Pajak.  Permasalahannya,  SIPD  masih  belum  bisa membuat  laporan  sesuai  format  dari  ketiga  Dirjen  tersebut,  sehingga  kami  masih harus  manual  atau  menggunakan  aplikasi  pembantu  yakni  Sistem  Informasi Manajemen  Perencanaan,  Penganggaran,  dan  Pelaporan  (SIMRAL)  yang sebelumnya sudah digunakan sejak tahun 2019.
Namun  disini  BPPKAD  Kota  Probolinggo  sebagai  pelaksana  SIPD  terus melakukan  penyesuaian  guna  dapat  menjalankan  SIPD  dengan  maksimal. Dibuktikan  dengan  dilakukannya  koordinasi  dengan  tim  SIPD  pusat,  menjalin komunikasi  dan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  lainnya  yang  sudah menerapkan SIPD secara penuh. Namun, dengan berjalannya waktu perlahan SIPD sudah menunjukkan perkembangan yakni update secara bertahap. Maka pemerintah pusat sebagai pembuat sistem dan aturan diharapkan segera melakukan pembenahan, update  supaya  kinerja  pada  setiap  SKPD  dapat  berjalan  dengan  cepat,  maksimal, akuntabel dan informasi baik keuangan atau pemerintahan lainnya yang dibutuhkan oleh SKPD dan Pemerintahan tersedia.
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi Lingkungan luar berpartisipasi membawa keberhasilan penerapan kebijakan.
Lingkungan  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  memfasilitasi  dapat  mendukung terwujudnya  keberhasilan  penerapan  suatu  kebijakan  namun  kondisi  lingkungan yang  tidak  kondusif  akan  menjadi  kendala  bahkan  gagalnya  penerapan  dari  suatu kebijakan. Di lingkungan BPPKAD Kota Probolinggo semua kondisi di atas berjalan dengan baik, harmonis dan terus menunjukkan perkembangan. Kondisi lingkungan yang  baik  membuat  BPPKAD  Kota  Probolinggo  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  profesional  dan  amanah  dibuktikan  dengan  banyaknya perkembangan baik dari segi ekonomi, sosial dan politik.

## 5.KESIMPULAN

## JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI

## Volume 9 Nomor 1, 2023
Berdasarkan penelitian dan artikel yang dibuat oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Badan  Pengelola  Pendapatan,  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (  BPPKAD  )  Kota Probolinggo sebagai badan yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  bidang  Keuangan  melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  (SIPD)  (BPPKAD  Kota  Probolinggo,  n.d.).  Hal  ini  dilakukan  guna melakukan  kebijakan  yang  diberlakukan    serta  guna  meningkatkan  efektivitas pengelolaan keuangan serta untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.
2. BPPKAD  Kota  Probolinggo  sejak  Kemendagri  menurunkan  kebijakan  untuk menggunakan  SIPD,  BPPKAD  Kota  Probolinggo  memilah,  menelaah  dan mempelajari mengenai penerapan SIPD. Sehingga pada tahun 2021 tepatnya di bulan oktober  Kota  Probolinggo  melakukan  uji  coba  penerapan  SIPD,  namun  ternyata terdapat  beberapa  kendala  seperti  pada  Bidang  Perbendaharaan  dan  Kasda  SIPD belum  mampu  memfasilitasi/menyediakan  beberapa  laporan  yang  dibutuhkan. Namun,  BPPKAD  Kota  Probolinggo  sebagai  pelaksana  SIPD  terus  melakukan penyesuaian  guna  dapat  menjalankan  SIPD  dengan  maksimal.  Dibuktikan  dengan dilakukannya  koordinasi  dengan  tim  SIPD  pusat,  menjalin  komunikasi  dan  kerja sama  dengan  pemerintah  daerah  lain  yang  sudah  menerapkan  SIPD  secara  penuh. Sehingga  perlahan  SIPD  sudah  menunjukkan  perkembangan  yakni  update  secara bertahap.  Maka  pemerintah  pusat  sebagai  pembuat  sistem  dan  aturan  diharapkan segera  melakukan  pembenahan,  update  supaya  kinerja  pada  setiap  SKPD  dapat berjalan  dengan  cepat,  maksimal,  akuntabel  dan  informasi  baik  keuangan  atau pemerintahan lainnya yang dibutuhkan oleh SKPD dan Pemerintahan tersedia.

## 6.SARAN
Kepada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Kota Probolinggo lebih menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan Tim SIPD pusat serta  dengan  Pemerintah  Daerah  lain  guna  mendapatkan  informasi  dan  pengetahuan  baru mengenai  penerapan  SIPD.  Selain  itu,  pihak  BPPKAD  diharuskan  untuk  melakukan bimbingan  teknis  kepada  staf  mengenai  penerapan  SIPD  guna  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan penerapan SIPD.
Untuk pembaca dan peneliti berikutnya, semoga hasil dan pembahasan penelitian ini dapat  bermanfaat  serta  dapat  menjadi  referensi  dan  rujukan  untuk  penelitian  selanjutnya guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang (SIPD).

## ISSN

## 7.DAFTAR PUSTAKA
Agostino. (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process . Kertyawitaradya.Wordpress.Com. https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik- model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/diakses pada 12 Juni 2023 pukul 15.00 WIB Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1–100. https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID- implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 55–65. BPPKAD Kota Probolinggo. (n.d.). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo . https://bppkad.probolinggokota.go.id/diakses pada 12 Juni 2023 pukul 13.00 WIB
Inzany, R., Yulivan, I., & Saputro, G. E. (2022). SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .
2 (10), 3573–3588.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia , Nomor 65 (879), 2004–2006. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah . 1–445.
Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 9 (2), 109. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577
Pasulu, M., & Hasliah. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI nn MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN (SIMRAL) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO. AkMen , 19 (April), 78–90.
Susanti, D., & Setyaningsih, E. (2022). Analisis Kualitas Website SIPD Penajam Paser Utara Menggunakan Webqual 4.0. Metik Jurnal , 6 (1), 24–29. https://doi.org/10.47002/metik.v6i1.322
Walikota Probolinggo. (2019). PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 182 TAHUN 2019 TENTANG . 1950 (6), 1–20.
Neny Desriani, Dina Munjiati, Astria Hijriani. Analisis Theory Acceptance Model terhadap Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. Vol.7 No.2 September 2021 .