J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUAGAN MASJID MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
( Studi Kasus : Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar )

## Muhammad Nusur
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar muh.nusur@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktek  pengelolaan  keuangan  secara hukum  Islam  oleh  para  pengurus  masjid  Agung  Syuhada,  serta  bagamana  mengungkapkan dan  melaporkan  segala  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  masjid  dan apakah  para  pengurus  masjid  menjalankan  pengelolaan  keungan  masjid  secara  akuntabel kepada  para  jamaah.  Jenis  penlitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  didapatkan  langsung  dengan narasumber  yaitu  para  pengurus  masjid  dan  jamaah  Masjid  Agung  Syuhada‟.  Sumber  data diproleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa yang digunakan yakni Logic  Analytic ,  yakni  menyesuaikan  berbagai  hasil  pengamatan  dengan  wawancara  dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah praktek akuntansi yang  digunakan  di  Masjid  Agung  Syuhada‟yang  sangat  sederhana,  namun  para  pengurus sangat  menjaga  amanah  yang  telah  diberikan  oleh  para  jamaah  untuk  mengelola  keuangan masjid  dengan  baik  kepada  para  pengurus.  Walaupun  jamaah  sudah  sangat  percaya  dengan para  pengurus,  namun  dalam  prakteknya  para  pengurus  tetap  bertanggangung  jawab (akuntabilitas)  dengan  apa  yang  dikerjakan  dan  terbuka  (transparansi)  dalam  hal penyampaian  dan  pencatatannya.  Selain  itu,  aturan  hukum  dari  ajaran  islam  harus  menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas. Kata Kunci : Efektifitas, Persfektif Islam.

## I. PENDAHULUAN
Masjid  memiliki  peran  sentral  dalam  sejarah  peradaban  Islam.  Masjid  tidak  hanya digunakan  sebagai  tempat  ibadah  saja,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  pusat  aktivitas  umat Islam  dalam  berbagai  bidang.  Sebagaimana  sejarah  mengatakan  pada  masa  Rasulullah  saw masjid merupakan pusat peradaban dan pusat aktivitas baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah ..  setidaknya  ada  empat  fungsi  masjid  :  1).  Fungsi  Teologis,  yaitu  tempat  untuk melakukan  aktivitas  yang  mengandung  ketaatan,  kepatuhan,  dan  ketundukan  total  kepada Allah  SWT.  2)  Fungsi  Peribadatan (ubudiyah) masjid.  3)  Fungsi  etik,  moral,  dan  sosial.  4) Fungsi keilmuan dan pendidikan.
Masjid    pertama  yang  didirikan  Rasulullah  Saw  saat  tiba  di  Yatsrib  (Madinah) dalam peristiwa hijrah, masjid pertama yang didirikan Oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu  Masjid  Quba,  yang  hingga  kini  masih  berdiri  kokoh  di  Kota  Madinah,  Arab  Saudi. Setelah  Masjid  Quba,  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para  sahabatnya  mendirikan  Masjid Nabawi  pada  18  Rabiul  Awal  tahun  pertama  Hijriah.  Masjid  Nabawi  bisa  dikatakan "menyatu" dengan kediaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, bentuk Masjid Nabawi
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sangat  sederhana,  yakni  berdinding  batu  bata.  Bagian  sebelah  utara  diberi  atap  dan  pada awalnya bagian utara adalah kiblat, yaitu Bayt Al-Maqdis. 1
Semakin  kompleks  dan  pelik  permasalahan  masyarakat,  menuntut  masjid  sebagai pusat peradaban dapat mengakomodir kebutuhan sosial. Dari itu dibutuhkannya manajemen dan  pengelolaan  yang  baik.  Pengelolaan  masjid  secara  professional  dan  berpandangan  ke depan adalah  salah  satu cara  untuk  merebut  kembali kejayaan Islam  yang  sempat dirampas oleh  negara  barat.  Tanpa  ditangani  secara  profesional,  maka  masjid  hanya  merupakan monumen dan kerangka bangunan mati yang tidak dapat memancarkan perjuangan syiar dan penegakan risalah kerasulan. 2
Manajemen  masjid  yang  baik  ditopang  dengan  manajemen  keuangan  yang  baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak disupport dengan keuangan  yang  kuat  dan  sehat.  Artinya,  perlu  adanya  manajemen  keuangan  yang  baik  dan professional.
Dimasa pemerintahan Bupati H.A. Hasan Manggabarani telah berdiri masjid bernama Al Abrar yang terletak di Kompleks Pekkabata. Tetapi dalam pengembangan masjid itu oleh bupati  H.  Abdullah  Majid  pada  tahun  1975  telah  membebaskan  sebidang  tanah  untuk membangun  masjid  raya  di  Polewali  waktu  itu.  Disitulah  sebagai  cikal  bakal  berdirinya masjid  syuhada  namun  tidak  sempat  selesai  karena  terkendala  sesuatu  hal.  Dan  pada  masa pemerintahan  bupati  Letkol.  S.Mengga  pada  tahun  1982  barulah  tanah  tersebut  di  bangun Masjid  Raya  Syuhada  yang  diresmikan  pada  tahun  1985,  kemudian  di  masa  pemerintahan Bupati  H.  Andi  Ali  Baal   Masdar  melihat  kondisi  masjid  yang  sudah  mulai  retak  (rusak). Maka  pada  27  Juni  2007  dilakukanlah  rehab  total  dan  akhirnya  berdirilah  Masjid  Agung Syuhada yang di resmikan tanggal 29 Desember 2013 oleh Bupati H. Andi Ali Baal Masdar 3
Berdasarkan latar belakang di atas ,maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana  sistem  pengelolaan  keuangan  masjid  Agung  Syuhada  kabupaten    Polewali Mandar.?Apakah  pengelolaan  keuangan  masjid  Agung  Syuhada  sesuai  dengan  hukum Islam?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem pengelolaan  keuangan  Masjid  Agung  Syuhada  dalam  pengembangan  sumberdaya manusianya  dan  untuk  mengetahaui  apakah  pegelolaan  keuangan  Masjid  Agung  Syuhada sudah sesuai dengan hukum Islam?
Sedangkan  kegunaannya  untuk  mengetahui  fungsi-fungsi  masjid  dan  mngambil  pelajaran yang  dalam  tatanan  kepengurusan  masjid  karna  masjid  adalah  cetakan  para  intelektual muslim  dan  muslimat  serta  sebagai  langkah  dalam  mengetahui  sejauh  mana  pranan  Mesjid Agung Syuhada terhadap pembinaan jama‟ah serta cara pengelolaan keuangannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Manajemen Pengelolaan Masjid
Kata  “Pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang  berarti  pula pengaturan  atau  pengurusan.  Banyak  orang  yang  mengartikan  manajemen  sebagai pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengadministrasian,  dan  memang  itulah  pengertian  yang
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid (21 Desember 2017)
2 Sofyan  Harahap, Manajemen  Masjid, (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, 1993), h.6.
3 http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/122135/ (21 Desember 2017)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
populer  saat  ini.  Pengelolaan  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  pekerjaan  atau  usaha  yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. 4

## 1. Proses Pengelolaan Keuangan
Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap  penggunaan  anggaran.  Langkah  pertama  dalam  penentuan  rencana  pengeluaran keuangan  adalah  menganalisa  berbagai  aspek  yang  berhubungan  erat  dengan  pola perencanaan  anggaran,  yang  didasarkan  pertimbangan  kondisi  keuangan, line  of  business , keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola 5
2.Unsur Unsur Pengendalian Keuangan
a. Penanggung Jawab Keuangan
b. Anggaran
c. Kebijakan
d. Pelaporan
e. Pencatatan
f. Prosedur
g. Personalia
h. Audit Internal 3.Lalu Lintas Keuangan
a. Pengumpulan.
b. Pemasukan dan pengeluaran.
c. Pengawasan.
Aktivitas  pengumpulan  dana  oleh  bidang  dana  dan  perlengkapan  maupun pengelolaan dana oleh bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan antara lain melalui:
1. Lembar  bukti.  Beberapa  lembar  bukti  yang  bisa  digunakan  antara  lain:  kwitansi,  nota, deklarasi, kupon dan lain sebagainya.
2. Lembar informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan disampaikan oleh bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara.
3. Papan  pengumuman.  Informasi  keuangan  ta‟mir  masjid  yang  ditempelkan  pada  papan pengumuman.
4. Laporan  rutin.  Pengurus  bidang  dana  dan  perlengkapan  maupun  bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan pengurus. Juga disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada saat musyawarah jama‟ah.
5. Forum/lembaga  pengawas.  Beberapa  forum  atau  lembaga  yang  bisa  melakukan pengawasan secara langsung adalah:
a. Rapat umum.
b. Rapat pleno.
c. Majelis syura.
d. Musyawarah jama‟ah. 6
4 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah . Graha Ilmu : Yogyakarta. (2011). h. 26 5 Https://id.wikipedia.org/wiki/manajemen_keuangan
6 Makmurkanlah Masjidmu http://takmir-alhijrah.blogspot.com (23,02,2017)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## 4.Tugas Pengelolan Keuangan
Tugas pengelola keuangan antara lain:
a. Manajemen untuk perencanaan perkiraan
b. Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya c. Manajemen kerjasama dengan pihak lain
d. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya 7
B. Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Perspektif Islam
1. Pengelolaan Keuangan Takmir Masjid
Pedoman pengelolaan keuangan ta‟mir masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi  sumber  dana,  penganggaran  kegiatan  maupun  lalu  lintas  keuangannya.  Uang  yang masuk  dan  keluar  harus  halal,  jelas  sumbernya,  tercatat  dengan  rapi  dan  dilaporkan  secara periodik.  Demikian  pula  prosedur  pemasukan  dan  pengeluaran  dana  harus  ditata  dan dilaksanakan dengan baik.
2. Pemberdayaan Umat di Bidang Ekonomi
Dalam    usaha    mencapai    falah  menuntut    adanya    suatu    strategi    sebagai  suatu instrumen  untuk  mewujudkannya. Strategi  pemberdayaan  ekonomi merupakan  salah  satu instrumen  untuk  meningkatkan  ekonomi  umat.  Pemberdayaan  berasal  dari  penerjemahan bahasa  Inggris “empowerment” yang    juga    dapat    bermakna    “pemberian    kekuasaan” karena  power  bukan  sekadar  “daya”,  tetapi  juga  “kekuasaan”  sehingga  kata  “daya”    tidak saja  bermakna  “mampu”,  tetapi  juga  “mempunyai  kuasa”.
Sementara,  menurut  Jim  Ife  Pemberdayaan  adalah  penyediaan  sumber   daya, kesempatan,   pengetahuan,   dan   keterampilan,   bagi   masyarakat  untuk  meningkatkan kapasitas  mereka,  sehingga  mereka  dapat menemukan  masa  depan  mereka  yang  lebih baik.    Menurut  Gunawan  Sumohadiningrat  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun daya  yang    dimiliki  dhuafa  dengan  mendorong,  memberikan  motivasi,  dan    kesadaran, tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya. 8
Artinya,  dalam  pemberdayaan  ada  proses  yang  menjadikan        masyarakat  berdaya dengan  kemampuan  yang  dimiliki,  dengan  support  atau    dukungan    dari    pihak    lain. Logikanya,    masyarakat    yang    berdaya    adalah    masyarakat  yang  dapat  memilih  dan memiliki  kesempatan  untuk      mengadakan  pilihan-pilihan.  Akhirnya,  pemberdayaan  akan menciptakan    dan  menyediakan  sebuah  ruang    kepada    masyarakat    untuk    mengadakan pilihan-pilihan  dalam  hidupnya.  Karena  manusia  yang    dapat  memajukan  pilihan-pilihan dalam  hidupnya  adalah  manusia  yang  berkualitas.  Sehingga    pemberdayaan    adalah    upaya untuk    menjadikan    manusia  lebih  berkualitas  dari  sebelumnya.  Michael  Sheraden mengungkapkan  setidaknya  ada  tiga  bidang  pemberdayaan, yaitu: 9
Pertama,  asset  manusia (human  asset), berkait  erat  pada      pemberdayaan    kualitas sumber  daya  manusia  (SDM). Human  capital ini  termasuk  pada  golongan  asset  tidak nyata. Human    asset secara    umum    meliputi intelegencia, latar    belakang    pendidikan, pengalaman,    pengetahuan,  keterampilan,  dan  sebagaimnya.  Usaha-usaha  untuk
7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi Kedua, h. 38-40 8 Gunawan    SUmahadiningrat, Pembangunan    Daerah    dan    Pengembangan Masyarakat (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), h. 165.
9 Ismet    Firdaus    dan    Ahmad    Zaki, Upaya    Meningkatkan    Equity    Perempuan Dhuafa  Desa  Bojong Indah, Parung (Jakarta: Dakwah Press, 2008), h. 226.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
meningkatkan  human  asset  ini  biasanya  dilakukan  dengan  berbagai  program  yang  bersifat kualitatif  seperti  program  pelatihan  dan  keterampilan  dalam  bentuk  kursus-kursus, penyuluhan  yang    kesemuanya  bertujuan  untuk  menambah  dan  meningkatkan  pengetahuan dan  keterampilan  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  output  yang  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia.
Kedua,    pemberdayaan    asset    keuangan (financial    assets). Meliputi modal produksi berupa tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen  produksi  lainnya. Salah satu  permasalahan  klasik  yang  dihadapi   pelaku   ekonomi   adalah   sulit   mendapatkan modal      untuk      usaha.    Ketidakmampuan    dan    ketidakpastian    mereka    dalam    memenuhi setiap      persyaratan      yang      diajukan      oleh      lembaga      keuangan      formal      seperti  bank, menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan.
Ketiga, pemberdayaan asset sosial (social  asset) . Yaitu  meliputi  keluarga teman, kolega,  jaringan  sosial  dalam  bentuk  dukungan  emosional,  informasi,  dan  akses  yang  lebih mudah pada pekerjaan, kredit, dan tipe asset lainnya.
3. Manajemen Pengelolaan Keuangan Masjid
Organisasi masjid  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  berarti  suatu  organisasi atau kumpulan    beberapa    individu    yang    memiliki  tujuan    tertentu    dan    bekerja    sama    untuk mencapai    tujuan    tersebut,  dalam    pelaksanaannya  kegiatan  yang  mereka  lakukan  tidak berorientasi pada pemupukan laba atau  kekayaan  semata. Kategori organisasi nirlaba adalah lembaga  keagamaan,  organisasi  kesejahteraan  sosial,  organisasi  kemasyarakatan,        dan lembaga swadaya masyarakat. 10
Maka,  manajemen  keuangan  yang  digunakan  adalah  manajemen  keuangan lembaga/organisasi nirlaba.  Akuntabilitas  publik  dibutuhkan  dalam  manajemen  keuangan yang  berkaitan  dengan  masyarakat  banyak  (umat).  Akuntabilitas  publik  merupakan kewajiban  penerima  tanggung  jawab  untuk  mengelola  sumber  daya,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang      berkaitan  dengan  penggunaan  sumber daya  publik  kepada  pihak  pemberi      mandat (principal) .  Akuntabilitas  berbeda  dengan konsep  resposibilitas.  Akuntabilitas  dapat  dilihat  sebagai    salah    satu    elemen    dalam responsibiltas.  Akuntabilitas  juga  berarti  kewajiban  untuk  rnempertanggungjawabkan  apa yang  telah  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  seseorang.  Sedangkan  responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan member penilaian. Namun  demikian,  tuntutan  akuntabilitas  harus  diikuti  dengan  pemberian  kapasitas  untuk melakukan  keleluasaan  dan  kewenangan.  Akuntanbilitas    publik    terdiri    dari   akuntabilitas vertical  dan  akuntabilitas  horisontal.  Akuntabilitas  vertical  merupakan  akuntabilitas  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi,  sedangkan  akuntabilitas  horizontal  adalah  akuntabilitas  kepada publik  secara  luas  atau  terhadap  sesama  lembaga  lainnya  yang  tidak  memiliki  hubungan atasan bawahan.
Manajemen keuangan meliputi perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (implementing) ,  pengendalian (controlling) ,  dan  pengawasan
10 Pahala    Nainggolan, Manajemen  Keuangan    Lembaga    Nirlaba, (Yogyakarta: Amadeus, 2005), h.3.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
(monitoring )  sumber-sumber  daya  keuangan (financial  resources) suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan-tujuannya (objectives). 11 Manajemen keuangan meliputi tiga aspek, yaitu: a. Mengelola Sumber Daya yang Langka
b. Mengelola Resiko
c. Mengelola Organisasi secara Strategis
C. Masjid
1. Pengertian Masjid
Masjid  berasal  dari  kata  sajada-sujudan,  yang  berarti  patuh,  taat,  serta  tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud. 12
Untuk  menunjukkan  suatu  tempat,  kata  sajada  diubah  menjadi  masjidun (isim makan) artinya  tempat  sujud  menyembah  Allah  SWT.  Diartikan  sebagai  tempat  sujud, masjid  mengandung  arti  general,  yaitu  dipersamakan    dengan    bumi.    Sebagaimana    pesan dari    Rasulullah    saw    yang  berarti:    “setiap    bagian    dari    bumi    Allah    adalah    tempat sujud. 13
Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada  Allah  SWT.  Di  dalamnya  terdapat  dua  bentuk  kebajikan,  yaitu  kebajikan  yang dikemas  dalam  bentuk  ibadah  khusus,  yaitu      shalat  fardhu,  dan  kebajikan  yang  dikemas dalam  bentuk amaliyah sehari hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah. 14
Pengertian  masjid  secara  istilah  adalah  “tempat  sujud  yaitu  tempat  umat  Islam mengerjakan shalat, zikir kepada Allah  SWT, dan untuk  hal-hal  yang berhubungan dakwah Islamiyah”. Masjid secara umum seringkali  diidentikkan dengan tempat shalat bagi mereka yang  mengaku  Islam  sebagai    agamanya.  Sejak  zaman  Nabi,  masjid  selain  difungsikan sebagai  tempat  pelaksanaan  ibadah,  juga  sebagai  pusat  kebudayaan,  pusat  ilmu pengetahuan,  pusat  informasi,  pusat  pengembangan  ekonomi  kerakyatan,  pusat  pengaturan strategi  perang,  serta  pusat  pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  umat  secara keseluruhan.
2. Tujuan Masjid.
Dengan semangat tinggi, masjid yang kita bangun secara bergotong-royong, saling membantu, berkorban menyalurkan harta shadaqah, infak dan  wakaf demi berdirinya masjid bangunan suci Allah SWT  dan  tanpa  memandang  kaya,  miskin  atau  golongan,  masjid- masjid dapat berdiri dengan megahnya, layaknya kawasan taman-taman surga nan indah dan damai.  Hendaknya  masjid  jangan  sampai  sepi  dalam  syi‟ar  atau  kegiatannya.  Olehnya  itu masjid adalah tempat ibadah, pembelajran, tempat bermusyawarah asrama dan lain-lain.
3. Pembinaan Bidang Idarah (Manajemen)
11 Terry    Lewis,  Practical    Financial    Management    for    NGOs:    A    Course Handbook    Getting  Basic  Right,    Taking    the    Fear    Out    Finance, alih    bahasa    Hasan Bachtiar,  Cet.1,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3.
12 Moh. E. Ayub, dkk., Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press; 1996), h. 1. lihat juga Budiman Mustofa, Manajemen Masjid, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), h. 16.
13 Hadist Riwayat Muslim, lihat Moh E Ayub, Manajemen, h. 1
14 Eman  Suherman, Manajemen  Masjid:  Kiat  Sukses  Meningkatkan  Kualitas  SDM Melalui  Optimalisasi  Kegiatan  Umat  Berbasis  Pendidikan  Berkualitas  Unggul, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h. 61.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Idarah masjid disebut juga manajemen masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi 2 bidang:
a. Idarah binail maadiy (physical management)
Idarah  binail  maadiy  adalah  manajemen  secara  fisik  yang  meliputi:  kepengurusan, pengaturan  pembangunan  masjid,  penjagaan  kehormatan,  kebersihan,  ketertiban  dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid, penataan keuangan masjid, dan sebagainya.
b. Idarah binail ruhiy (functional management)
Idarah  binail  ruhiy  adalah  pengaturan  tentang  pelaksanaan  fungsi  masjid  sebagai wadah  pembinaan  umat,  sebagai  pusat  pembangunan  umat  dan  kebudayaan  Islam  seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw. 4. Management Kepengurusan
Dalam  management  kepengurusan,  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  antara lain:
a. Memilih dan menyusun pengurus.
b. Penjabaran program kerja.
c. Rapat dan notulen.
d. Kepanitiaan.
e. Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) tahunan.
f. Laporan pertanggungjawaban pengurus.
g. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
h. Pedoman-pedoman organisasi dan implementasinya.
i. Yayasan masjid.
5.      Management Keuangan
Administrasi  keuangan  adalah  sistim  administrasi  yang  mengatur  keuangan organisasi.  Uang  yang  masuk  dan  keluar  harus  tercatat  dengan  rapi  dan  dilaporkan  secara periodik.  Demikian  pula  prosedur  pemasukan  dan  pengeluaran  dana  harus  ditata  dan dilaksanakan dengan baik.  Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
a. Penganggaran.
b. Pembayaran jasa.
c. Laporan keuangan.
d. Dana dan bank.
6.      Management Dana dan Usaha
Untuk menunjang aktivitas ta‟mir masjid, bidang dana dan usaha berusaha mencari dana  secara  terencana,  sistimatis  dan  terus  menerus (continue) dari  beberapa  sumber  yang memungkinkan, di antaranya adalah:
a. Dana pemerintah.
b. Donatur tetap.
c. Donatur bebas.
d. Kotak amal dan kaleng jum‟at.
e. Jasa, dan
f. Ekonomi.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode fenomenologi .  Penelitian  ini  melibatkan data  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung  dilapangan  yakni  masjid yang telah dipilih oleh peneliti. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam waktu tertentu sehingga
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
diperoleh  gambaran  utuh  tentang  efektivitas  pengelolaan  keuangan  masjid,  selain  itu  juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut. Metode Pengumpulan Data guna memperoleh data yang akurat, tepat dan jelas penyusun ini menggunakan:
1. Data Primer
Teknik  pengumpulan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui :
a) Observasi
b) Wawancara (Interview)
c) Studi Kepustakaan
2. Data Sekunder
Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literature yang relevan  dengan  judul  penelitian  seperti  buku-buku,  artikel,  makalah,  peraturan-peraturan, sturuktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk, pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti 15

## IV. HASIL PENELITIAN

## A. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Syuhada
Dimasa  pemerintahan  bupati  H.A.  Hasan  Manggabarani  telah  berdiri  masjid  di Kompleks Pekkabata bernama Masjid Al Abrar yang terletak di Kompleks Pekkabata. Tetapi dalam  pengembangan  masjid  itu  oleh  bupati  H.  Abdullah  Masjid  pada  tahun  1975  telah membebaskan  sebidang  tanah  untuk  membangun  masjid  Raya  di  Polewali  waktu  itu. Disitulah sebagai cikal bakal berdirinya masjid Syuhada namun tidak sempat selesai karena terkendala  sesuatu  hal.  Dan  nanti  pada  masa  pemerintahan  bupati  Letkol.  S.Mengga  pada tahun  1982  barulah  tanah  tersebut  di  bangun  masjid  Raya  Syuhada  yang  diresmikan  pada tahun  1985,  kemudian  di  masa  pemerintahan  bupati  H.  Andi  Ali  Baal   Masdar  melihat kondisi  masjid  yang sudah  mulai retak (rusak)  maka pada 27 Juni 2007 dilakukanlah rehab total dan akhirnya berdirilah masjid Agung Syuhada yang diresmikan tanggal 29 Desember 2013 oleh bupati H. Andi Ali Baal Masdar

## B. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Syuada
1. Praktik Pengelolaan  Keuangan Masjid Agung Syuhada
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di masjid Agung Syuhada`diperoleh keterangan sebagai berikut :
a. Sumber Dana
a. Kas jum‟at
b. Kas magrib
c. Donatur tetap
d. Donatur tidak tetap
e. Pemerintah daerah
b. Laporan Keuangan
15 Suharsimi Arikunto , Manajemen Penelitian , h. 231.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Tabel 4.4

## Keadaan kas masjid Agung Syuhada kabupaten Polewali Mandar
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran 1 10-03-2017 Saldo jum‟at lalu Isi kotak amal jum‟at lalu Isi kotak amal magrib Pengeluaran rutin Rp.185.321.500 4.176.500 2.479.000 600.000 2 07-04-2017 Saldo jum‟at lalu Isi kotak amal jum‟at lalu Isi kotak amal magrib Pengeluaran rutin Insentif perangkat masjid Perbaikan instalasi listrik Rp.202.700.000 4.333.000 2.165.000 300.000 13.300.000 380.000,00 Jumlah Rp.209.198.000 Rp.13.980.000

## Sumber: Papan Pengumuman masjid Agung Syuhada
2. Pengelolaan Keuangan Masjid dan Akuntabilitas Publik a. Bentuk Pengelolaan Keuangan Masjid
Bukti penggunaan uang masjid seperti disampaikan oleh bendahara masjid, bapak H. Wali Nono “Penggunaan uang itu disamping untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya  kecil  atau  tidak  cukup  besar  terus  sama  pemeliharaan  yang  lainnya.  Dalam pembayaran seperti listrik tiap bulan masih ditanggung oleh pemerintah daerah, untuk pengecekan  pemeliharaan  masjid,  kegiatan  pengajian  jamaah  dan  fi  sabililah  untuk orang luar (kegiatan amal)”.
b. Akuntabilitas Publik
Seperti  yang  langsung  dikatakan  sendiri  oleh  ketua  pengurus  “bapak  Drs.H.Suaib Hannan, MM. “ dalam setiap bulan bendahara menyetor pelaporan keuangan. Jika ada kejadian  atau  kesalahan  yang  bertanggung  jawab  itu  dicari  dulu  pokok permasalahannya  apabila  dari  pengurus  seumpama  yaitu  yang  bertanggung  jawab adalah pengurus baik itu ketua, bendahara, petugas yang lain atau sekretaris dan untuk kesalahan  yang  lain  keuangan  mungkin  seperti  hilangnya  kotak  infak  kan  tidak  bisa disalahkan siapa”.
Bapak Drs.H.Suaib Hannan, MM. menerangkan bahwa dalam mengelola keuangan mesjid diharuskan transparan, akuntabel, kebersamaan, episiensi.
Menurut sebagian pendapat jama‟ah system pengelolaan masjid Agung Syuhada transparan, dikarnakan setiap jum‟at dan kotak amal kas masjid dihitung di masjid bersama- sama didalam masjid.
3. Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Syuhada Menurut Hukum Islam
Menurut Habib Fauzi Bin Ja‟far Al Mahdali, beliau sebagai imam masjid Agung
Syuhada mengatakan dalam  mengelola keuangan masjid secara hukum Islam harus mempunyai sifat-sifat, antara lain:
a. Benar Jujur
b. Tanggung Jawab, Kepercayaan
c. Kecerdikan, Kebijaksanaan
d. Komunikasi, Keterbukaan
Saldo Akhir
Rp. 195.218.000
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Hal- hal yang harus diperhatikan adalah :
a. Laporan keuangan harus akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, sederhana, dan mudah dimengerti.
b. Penggunaan  uang  dalam  laporan  keuangan  harus  mengikuti  syarat-syarat  apa  saja yang diperbolehkannya penggunaan dana masjid tersebut
c. Laporan  itu  juga  dapat  digunakan  oleh  seluruh  pengurus  masjid  terutama pengambilan keputusan (ketua masjid)
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Menilik dari sisi manajemen syariah :
a. Manajemen  syariah  adalah  perilaku  yang  terkait  dengan  nilai-nilai  keimanan  dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai  tauhid,  maka  diharapkan  perilakunya  akan  terkendali  dan  tidak  terjadi  perilaku KKN  (korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme)  karena  menyadari  adanya  pengawasan  dari yang  Mahatinggi,  yaitu  Allah  SWT  yang  akan  mencatat  setiap  amal  perbuatan  yang baik  maupun  yang  buruk.  Setiap  kegiatan  dalam  manajemen  syariah,  diupayakan menjadi  amal  salaeh  yang  bernilai  abadi.  Istilah  amal  saleh  tidak  semata-mata diartikan „perbuatan baik‟ tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:
1) Niat yang ikhlas karena Allah
2) Tata pelaksanaannya sesuai dengan dengan syariat.
3) Dilakukan dengna penuh kesungguhan.
b. Manajemen syariah adalah struktur organisasi. Adanya struktur dan stratifikasi dalam Islam dijelaskan dalam surah (Al-An‟aam :165,).
ََوُه َو َٱ يِذَّل َ َ َفِئ َٰٓ َلَخَ ۡمُكَلَعَج ٱ َ ِض ۡرَ ۡلۡ َ َ ُعي ِزَسَ َكَّب َرَ َّنِإَ ۡۗۡمُك ىَتاَءََٰٓبَمَيِفَ ۡمُك َوُلۡبَيِّلَ ٖت  َج َرَدَ ٖضۡعَبَ َق ۡوَفَ ۡمُكَضۡعَبَ َعَف َر َو ٱ َِةبَقِع ۡل َ َُهَّنِإ َو ۥَ َ ٞروُفَغَل َ ُُۢمي ِح َّر
٥٦١ َ َ
Terjemahnya:
” Dan  Dialah  yang  menjadikan  kamu  penguasa-penguasa  di  bumi  dan  Dia meninggalkan  sebagian  kamu  atas  sebagian  (yang  lain)  beberapa  derajat,  untuk mengujimu  tentang  apa  yang  dberikan-Nya  kepadamu.  Sesungguhnya  Tuhanmu amat  cepat  siksaan-Nya  dan  sesungguhnya  Dia  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” (al-An’aam:165).
c. Manajemen  syariah  adalah  sistem.  Sistem  syariah  yang  disusun  harus  menjadikan perilaku-perilakunya  berjalan  dengan  baik.  System  adalah  seluruh  aturan  kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur‟an da Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukukm lima, yaitu, wajib, sunnah, mubah, makhruh, dan haram.
Setelah meneliti hasil selama wawancara pengurus masjid Agung Syuhada, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan masjid Agung Syuhada sesuai dengan hukum Islam.
V. PENUTUP A. Kesimpulan
1. Sistem  Pengelolaan  masjid  Agung  Syuhada  dalam  prakteknya  para  pengurus  tetap bertanggangung  jawab  (akuntabilitas)  dengan  apa  yang  dikerjakan  dan  terbuka (transparansi)  dalam  hal  penyampaian  dan  pencatatannya.  Selain  itu,  aturan  hukum  dari
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ajaran  islam  harus  menjadi  dasar  standar  dalam  menjalankan  akuntabilitas.  Akuntansi dalam pengelolaan  keuangan  masjid disadari oleh para pengurus Masjid memiliki peran yang sangat penting.
Walaupun metode pencatatan laporan keuangan yang dipakai masih sederhana (contoh laporan keuangan tersebut disajikan dalam lampiran), namun pencatatan tersebut sebagai bukti akan aliran kas masjid dan juga sebagai bukti kinerja para pengurus dalam bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan semua jama‟ah dapat memahami catatan yang dibuat dan menghindarkan dari berbagai hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Masjid juga harus berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat.
2. Pengelolaan  keuangan  masjid  Agung  Syuhada  sesuai  dengan  hukum  Islam  dikarnakan mempunyai pegangan berbagai sifat-sifat, yaitu :
a. Benar dan jujur
b. Tanggung jawab, kepercayaan
c. Kecerdikan, kebijaksanaan
d. Komunikasi, keterbukaan
B. Saran
1. Tetap  menjaga  amanah  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  para  jamaah  masjid dengan  mengelola  keuangan  masjid  secara  transparan  dan  akses  yang  mudah  untuk mengetahui pengelolaan apa saja yang telah dilakukan para pengurus masjid.
2. Laporan  keuangan  harus  akurat,  dapat  dipercaya,  tepat  waktu,  sederhana,  dan  mudah dimengerti.

## Daftar Pustaka
Abdurachman, A, 1999, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Lainnya, Jakarta : PT.   Gramedia Pustaka(Diunggah 25 september 2016)
Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami , (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi Kedua, h. 231
Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah : Kaya di Dunia Terhormat di Akherat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) h. 4
Azra, Azyumardi dkk (ed), Ensiklopedi Islam II, (Jakarta : Intermasa, 1996) Asrof Syafi‟I, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: eLKAF, 2005)
Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Sosial:  Format-format  Kuantitatif  dan  Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),
Budiman,  A.  2011.  Akuntabilitas  Lembaga  Lembaga  Pengelola  Dana .Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 1.
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: Gramata, 2010),
George  R.  Terry Dasar-Dasar  pengorganisasian  Ismail, Perbankan  Syariah, (Jakarta:
Kencana, 2011).
Hasan, Ali, Manajemen Bisnis Syariah : Kaya di Dunia Terhormat di Akherat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
Jill  Griffin, Customer  Loyalty  Menumbuhkan  dan  Mempertahankan  Kesetiaan  Pelanggan, (Jakarta: Erlangga, 2005)
Karim, Adiwarman Ekonomi Mikro Islami. Edisi Kedua. Jakarta: IIIT, 2003
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Muhammad  Syafi‟I  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  (  Jakarta:  Gema  Insani, 2001),
M. Abdul Mujid, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
M. Hr. Songge, Pesan Risalah Masyarakat Madani, (Jkarta: PT. Media Citra, 2001)
Pengelolaan  Keuangan  di  Masjid. Symposium  Nasional  Akuntansi  XIV  Aceh  2011. 21-22 Juli.1-30.
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2005)
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan loyalitas Konsumen , (Bandung: Alfabeta, 2005)
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah :Produk-Produk dan aspek Hukumnya ,(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandun: Alfabeta, 2011)
Usman  Rianse  dan  Abdi, Metodologi  Penelitian  Sosoal  dan  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2012)
Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia ,    (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005),
Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005), h. 41.
Yahya,  I.  2006.  Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Jurnal  Sistem  Teknik Industri, Vol.7, No.4.
Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008