## PERLUASAN MAKNA UNSUR BERHADAPAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SESAAT DAN SESUDAH PANDEMI CORONA
Auryn Drake Untono a
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Email: untonofelong@gmail.com
Naskah diterima: 10 Juni; revisi: 28 Oktober; disetujui: 13 November 2022
DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1916

## Abstrak:
Sejak  diterbitkannya  peraturan  himbauan  pencegahan  penyebaran  COVID-19  Nomor  67/36-III/PP- INI/2020  bagi  setiap  Notaris  untuk  dapat  berkerja  dari  rumah  ( work  from  home )  dan  jaga  jarak ( physical  distancing )  memberikan  permasalahan  bagi  tugas  dan  jabatan  Notaris  yaitu  dalam penandatanganan  akta  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Permasalahan tersebut memberikan perluasan makna unsur berhadapan dalam  penandatanganan  akta  Notaris  karena  adanya  pertentangan  hukum  antara  Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi sumber hukum utama bagi jabatan Notaris itu sendiri dengan himbauan COVID-19  yang  diterbitkan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu beranjak  dari  peraturan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  karena  tidak  terdapat  ketentuan  yang mengatur  lebih  lanjut  dan  mengecualikan  penandatanganan  akta  dapat  dilakukan  tanpa hadir/berhadapan  secara  fisik  dan  himbauan  COVID-19.  Hasil  Penelitian  yang  ditawarkan  penulis adalah  dengan  menggunakan  asas Lex  Superiori  Derogat  Legi  Inferiori dan  asas  Preferensi  maka Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat berlaku mutlak baik sesaat maupun sesudah pandemi. Selain itu, dapat  dilakukan  revisi  kembali  ketentuan  pasal  tentang  unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan akta  yang  mewajibkan  Notaris  hadir  atau  berhadapan  secara  fisik  dengan  penghadapnya  sekalipun terdapat peraturan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini  pada  akhirnya  memberikan  pengaruh  terhadap  keabsahan  dan  kepastian  hukum  bagi  tugas  dan jabatan Notaris itu sendiri.
Kata Kunci: Berhadapan; Notaris; Penandatanganan Akta

## Abstract:
Since the issuance of the appeal regulation to prevent the spread of COVID-19 Number 67/36-III/PP- INI/2020  for  every  Notary  to  be  able  to  work  from  home  (work  from  home)  and  keep  a  distance (physical  distancing)  has  created  problems  for  the  duties  and  positions  of  Notaries,  namely  in  the signing  of  the  deed  as  stated  in  the  explanation  of  Article  16  Paragraph  (1)  letter  m  of  the  Notary Position  Act that  the  Notary  must  be  physically present  and  sign  the  deed  in  front  of  the  appearers and  witnesses.  This  problem  provides  an  expansion  of  the  meaning  of  the  element  of  dealing  in  the signing of a Notary deed because of the legal conflict between the Law on the Notary Position which is the main legal source for the Notary position itself and the COVID-19 appeal issued. The approach method  used  is  normative juridical,  namely  moving  from  the  regulations  of the Notary  Position  Act because there are no provisions that regulate further and exclude that the signing of the deed can be done  without  being  physically  present  /  face  to  face  and  the  COVID-19  appeal.  The  results  of  the research that the author offers are by using the Lex Superiori Derogat Legi Inferiori principle and the
Preference  principle,  then  Law  Number  2  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  30  of 2004 concerning the Position of Notary can be absolute both immediately and after the pandemic. In addition, it is possible to revise the provisions of the article concerning the element of dealing in the signing  of  the  deed  which  requires  the  Notary  to  be  present  or  physically  confronted  with  the appearer  even  though  there  are  regulations  that  conflict  with  these  obligations  in  the  future.  This research ultimately has an influence on the validity and legal certainty for the duties and positions of the Notary itself.
Keywords: Deed Signing; Face to Face; Notary

## LATAR BELAKANG
Indonesia  adalah  negara  hukum  berdasarkan  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  sehingga  sudah  seharusnya negara  menjamin  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negaranya dalam  segala  aspek  atau  bidang  terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat  sebagaimana  makna dari aliran/mazhab/ positivisme hukum. Menurut John Austin dalam bukunya “ The province of  Jurisprudence  Determined ”  bahwa  hukum  sebagai  teori  perintah  sehingga  positivisme hukum yang mengutamakan kepastian hukum tidak lepas dari keberadaan praktisi, penegak, dan profesional hukum seperti Notaris salah satunya. Profesional hukum dalam Notaris juga memiliki pemikiran bahwa dalam suatu pandangan positivisme para profesional hukum harus menempatkan  dirinya  dengan  cara  berpikir  hukum  secara  legalistik  positivis  dan  berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 .
Penerapan  positivisme  hukum  di  Indonesia  sebenarnya  telah  mengalami  perubahan dari  wujud  aslinya,  yaitu  pembangunan  dan  pembentukan  hukum  di  Indonesia  berlangsung dibawah konsep negara  hukum  yang berlandaskan Pancasila. Sejalan dengan perkembangan hukum  di  Indonesia,  telah  terbentuk  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (yang selanjutnya  disebut  UUJN)  dengan  maksud  menggantikan  ketentuan Reglement  of  Het Notaris  Ambt  In  Indonesia (S.1860  No.3)  tentang  Peraturan  Jabatan  Notaris  (untuk selanjutnya  disebut  PJN)  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan kebutuhan  masyarakat.  Kaum  positivisme  berharap  dengan  adanya  eksistensi  UUJN  yang berasal dari kebijakan pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum bahkan perlindungan hukum kepada Notaris dan diharapkan lebih baik dari peraturan perundangan yang digantikannya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (yang selanjutnya  disebut  UUJN)  menyatakan  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Berdasarkan  ketentuan pasal  tersebut,  Notaris  memiliki  tugas  untuk  memberikan  pelayananan  jasa  hukum  berupa pembuatan akta autentik sehingga penting bagi Notaris untuk dapat memahami dengan benar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Disinilah  aliran  positivisme  hukum  berfungsi yaitu  untuk  memberikan  kepastian  dan  keabsahan  hukum  bagi  Notaris  dalam  tugas  dan jabatannya agar tidak bertentangan dengan hukum serta masyarakat umum juga akan menjadi paham dengan aturan yang sepastinya dan sebenarnya 2 .
1 Munsyarif Abdul . Abdullah, Nawaaf. Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” Akta 4, no. 4 (2017): 655–664.
2 Ibid.
Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN menentukan bahwa Notaris wajib membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang saksi,  atau 4  (empat) orang saksi  khusus  untuk  pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda  tangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  dengan  ketentuan penjelasannya adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatanganinya Akta di hadapan penghadap dan saksi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka pentingnya unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  Notaris  sebagaimana  kepercayaan  yang diberikan  oleh  negara  kepada  Notaris  untuk  sebagian  urusan  atau  tugas  negara,  khususnya dalam bidang hukum perdata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut sejalan dengan  akta  agar  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  autentik  berdasarkan  ketentuan  pada pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUHPer) setidaknya harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 3 . Namun  permasalahan  muncul  setelah  pandemi Corona  Virus  Desease 2019 (selanjutnya  disebut  COVID-19)  yang  melanda  seluruh  negara  termasuk  Indonesia  yang sangat  mempengaruhi  sektor  kesehatan,  pendidikan,  dan  termasuk  perekonomian  sehingga pemerintah  terus  berupaya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  pandemi  tersebut  dengan membuat kebijakan peraturan yaitu social distancing/physical distancing dan himbauan bagi masyarakat  untuk  tetap  berada  di  rumah.  Apabila  ditinjau  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk menindaklanjuti himbauan pemerintah  (presiden)  maka  pemerintah  daerah  mulai  mengeluarkan  beberapa  kebijakan- kebijakan  seperti  keharusan  menjaga  jarak  fisik  ( sosial  distancing )  dan  bekerja  dari  rumah ( work  from  home )  untuk  mencegah  penyebaran  virus.  Berdasarkan  berita  dalam  Klik  Legal mengatakan  bahwa  kebijakan  dari  pemerintah  untuk social  distancing dan work  from  home mendapat  respon  positif  dari  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (yang  selanjutnya disebut PP-INI) dengan mengeluarkan himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Nomor 67/35-II/PP-INI/2020  yang  pada  pokoknya  menghimbau  seluruh  Notaris  untuk  bekerja  dari rumah  ( work  from  home )  dan  melaksanakan  jaga  jarak  ( social  distancing )  untuk mengutamakan  keselamatan  kerja 4 .  Namun,  sekarang  penyebaran  COVID-19  semakin menurun  di  beberapa  daerah  Indonesia  yang  menunjukan  tren  positif  dan  memberi  peluang untuk dicabutnya status pandemi termasuk peraturan mengenai himbauan COVID-19.
Menurut Pramono yang mengatakan bahwa Notaris yang adalah pejabat diangkat dan diberhentikan  oleh  pemerintah  sudah  seharusnya  bersikap  proaktif  mendukung  upaya pemerintah  menegakkan  pedoman  kesehatan  dan  keselamatan  yang  ditentukan  oleh  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  COVID-19  (BNPB).  Namun  disamping  itu,  Notaris sebagai jabatan terhormat juga harus paham pula  bagaimana  ikut menjaga  beberapa rambu- rambu  peraturan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  PP-INI  agar  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya  para  Notaris  tetap  berada  di  kewenangan  dan  batasannya  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UUJN dan kode etik Notaris 5 .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu permasalahan yaitu: “Apakah kepastian hukum terhadap perluasan makna unsur berhadapan dalam  penandatanganan  akta  Notaris  karena  pertentangan  hukum  pada  saat  dan  sesudah pandemi?”.  Dengan  begitu,  dapat  diketahui  sejak  adanya  pandemi  menjadikan  unsur
3 I Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata,” Acta Comitas (2016): 180–188.
4 Ibid.
5 Ibid.
berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  Notaris  menjadi  permasalahan  karena  terjadi pertentangan  antara  peraturan  UUJN  yang  mewajibkan  unsur  berhadapan  bertentangan dengan  himbauan  COVID-19  dari  PP-INI  yang  mengesampingkan  bahkan  melarang  unsur berhadapan  (kontak  fisik).  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa penafsiran  hukum  dengan  berbagai  asas  untuk  menyelasaikan  pertentangan  hukum  pada unsur  berhadapan  baik  saat  maupun  sesudah  pandemi.  Penelitian  ini  sekaligus  memberikan kepastian  dan  keabsahan  hukum  sebagai  wujud  kaum  positivisme  bagi  tugas  dan  jabatan Notaris  dalam  hal  perlindungan  hukum  apabila  Notaris  terseret  sampai  ranah  gugatan pengadilan terkait keautentikan akta.

## METODE
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti 6 .  Penulisan  jurnal  ini dilakukan  dengan  memakai  2  (dua)  pendekatan  masalah,  antara  lain statute  approach dan conceptual  approach.  Statute  approach dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Conceptual approach dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum 7 . Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  dan  himbauan  Pencegahan  Penyebaran COVID-19  Nomor  67/35-II/PP-INI/2020  .  Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  buku- buku literatur, pendapat ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Perluasan  Makna  Unsur  Berhadapan  Dalam  Penandatanganan  Akta  Notaris  Saat Pandemi
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  dimandatkan  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris diberikan  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik,  yaitu  suatu  pembuktian  tertulis  yang memiliki  pembuktian  sempurna  sampai  pada  pengadilan.  Adapun  syarat  utama  dari keautentikan suatu akta notaris adalah kehadiran para pihak untuk berhadapan dengan Notaris sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Namun saat  pandemi  melanda  Indonesia,  unsur  berhadapan  menjadi  sulit  diterapkan  karena  adanya himbauan  dari  pemerintah  sampai  PP-INI  itu  sendiri  sehingga  tidak  dapat  berhadapan termasuk dalam penandatanganan akta Notaris.
a. Undang-Undang Jabatan Notaris
Pengaturan  unsur  berhadapan  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang  mengatur  kewajiban  menghadap  antara pihak  yang  membuat  akta  dan  Notaris.  Unsur  berhadapan  yang  dimaksud  dilakukan  dalam rangka  membacakan  akta  oleh  Notaris  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling
6 Soerjono Soekanto, Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
7 Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris sehingga  ketentuan  Pasal  tersebut  mengandung  kepastian  bahwa  antara  Notaris  dan penghadap  wajib  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  tanpa  ada  pengecualian  bahkan dikhawatirkan  jika  unsur  berhadapan  tidak  dilakukan  dalam  penandatangan  akta  maka keautentikan  suatu  akta  menjadi  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  atau  tidak menutup  kemungkinan  untuk  batal  demi  hukum  sehingga  tidak  dapat  digunakan  apabila terseret dalam pengadilan.
Menurut  pendapat  Dedy  Pramono yang mengatakan  bahwa dengan  menggunakan mazhab/aliran  positivisme  hukum,  unsur  menghadap  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dan tidak  dapat  disangkal  kepastiannya  karena  sudah  jelas  berdasarkan  ketentuan  pasal  16  Ayat (1)  huruf  m  UUJN  sehingga  dapat  memberi  kepastian  hukum  bagi  Notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dalam  penandatanganan  akta.  Selain  itu,  pembuktian hukum sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan untuk mencegah timbulnya perbuatan  “main  hakim  sendiri”  diantara  pihak  yang  saling  berperkara,  khususnya  dalam mempertahankan  kebenaran  atas  hak  yang  dimilikinya  ketika  sampai  pada  gugatan  di pengadilan 8 . Oleh sebab itu akta autentik (Notaris) ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.
Namun  apabila  tidak  dilakukan  sesuai  ketentuan  Pasal  di  atas,  maka  dapat mengakibatkan  akta  yang  dibuat  menjadi  degradasi  atau  menjadi  akta  di  bawah  tangan bahkan  telah  disinggung  dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), menyatakan : “Ketentuan mengenai Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak berlaku untuk:
a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”
Dengan  demikian,  tidak  ada  pengaturan  yang  dapat  dirujuk  atau  dijadikan  dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN karena pemberlakukan  kewajiban  Notaris  dalam  UUJN  termasuk  hukum  yang  memaksa  ( dwingen recht )  yaitu  peraturan-peraturan  hukum  yang  tidak  boleh  dikesampingkan  atau  disimpangi oleh  orang  atau  pihak  yang  berkepentingan  sehingga  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.
b. Surat  himbauan  Nomor  67/35-II/PP-INI/2020  Perihal  Himbauan  Pencegahan Penyebaran COVID-19
Selama  keadaan  pandemi  COVID-19  organisasi  perkumpulan  Notaris  melalui Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pemerintah dalam berupa surat himbauan perihal pencegahan penyebaran COVID-19 Nomor 65/33-III/  PP-INI/2020  tanggal  17  Maret  2020  yaitu  setiap  kantor  Notaris  dihimbau  untuk mengurangi  aktivitas  di  kantor  atau  di  luar  kantor  dan  apabila  tidak  ada  keperluan  yang mendesak ataupun pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan diharapkan dapat dikerjakan dan  diselesaikan  di  rumah  saja.  Untuk  menindaklanjuti  surat  terdahulu  maka  dikeluarkan surat himbauan lagi yaitu Nomor 67/35-II/PP-INI/2020, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP-INI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
8 Abdullah, Nawaaf. Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”
1. Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (PP-INI)  dan  seluruh  jajarannya menyampaikan  rasa  prihatin  atas  perkembangan  masif  penyebaran  COVID-19  yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Berkenaan  dengan  itu,  kami  menghimbau  kepada  semua  anggota  untuk  mengikuti protokol  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  usaha  mengatasi penyebaran COVID-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home (bekerja dari rumah)  dan  melaksanakan social  distancing (jaga  jarak).  Adapun  pelaksanaan kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UUJN terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah.
3. Kondisi Work  From  Home dan social  distancing tersebut  tentu  akan  membatasi pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris,  oleh  karena  itu  terhadap  situasi  tersebut  dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut :
• Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap hingga kondisi memungkinkan.
• Merekomendasikan  rekan  notaris  lain  yang  kondisinya  memungkinkan  untuk menjalankan jabatan.
• Untuk  perjanjian,  perbuatan,  atau  rapat  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan  dokumennya  dapat  dibuat  di  bawah  tangah,  agar  dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali  dalam akta  autentik  segera setelah darurat COVID-19 dicabut oleh Pemerintah”
4. Terkait  butir  ketiga  tersebut,  agar  dalam  menjalankan  jabatan  tetap  memperhatikan Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  Kode  Etik  Notaris,  dan  peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Notaris  termasuk  salah  satu  pejabat  yang  dimiliki  oleh  negara  untuk  harus  dapat membantu  pemerintah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  sektor  perekonomian Indonesia.  Selain  itu,  dalam  hal  kebutuhan  bisnis  memang  memerlukan  kecepatan  dan ketepatan menjadi  urgensi  yang harus diperhatikan akan tetapi  sifat  autentik dari suatu  akta Notaris  tetap  harus  dijaga  karena  belum  adanya  pengaturan  pengecualian  terhadapnya. Contohnya  seperti  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  tetap mendorong  dunia  usaha  baik  dari  skala  ekonomi  kecil,  menengah,  dan  besar  khususnya dalam melakukan stimulus perekonomian nasional, seperti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan  Terbuka  yang  memungkinkan  untuk  memberikan  kuasa  secara  elektronik  ( e- proxy ) 9 .  Contoh  tersebut  memberikan  bukti  bahwa  keurgensian  dari  pandemi  COVID-19 dapat  mempengaruhi  bahkan  membuat  suatu  peraturan  baru  untuk  melakukan  perbuatan hukum secara elektronik sehingga mengurangi aktivitas berhadapan fisik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  PP-INI  sendiri  berupaya  mencegah  penyebaran  virus corona dengan mengingatkan seluruh Notaris di wilayah Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas di kantor bahkan bekerja dari rumah saja serta menjaga jarak  sehingga  secara  tidak  langsung  bertolakbelakang  atau  bertentangan  dengan  kewajiban berhadapan secara fisik antara para penghadap dengan Notaris dalam penandatanganan suatu akta  sebagaimana  yang  telah  dibahas  di  atas.  Titik  tolakbelakang  inilah  yang  menjadi permasalahan  adanya  perluasan  makna  unsur  berhadapan  yaitu  apabila  Notaris  tidak
9 Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.”
berhadapan  saat  penandatanganan  akta  akan  dianggap  melanggar  kewajiban  UUJN,  namun jika  berpraktek  dengan  berhadapan  secara  fisik  berarti  sama  saja  dengan  tidak  mematuhi kebijakan  pemerintah  dan  berisiko  tinggi  untuk  terpapar  dan  tersebar  virus.  Sementara  itu, kehadiran  fisik  terlanjur  dipersepsikan  sebagai  syarat  mutlak  dan  belum  tergantikan  secara nyata oleh berhadapan secara elektronik, sehingga bekerja dari rumahpun ( Work From Home ) seakan tidak dapat dilakukan.

## Kepastian Hukum Unsur Berhadapan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Sesudah Pandemi
Terhadap  permasalahan  perluasan  terkait  unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta Notaris    di  tengah  pandemi  COVID-19  maka  menurut  pendapat  Agung  Iriantoro  yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa Notaris harus  berhadapan  (hadir  secara  fisik)  dan  menandatangani  akta  di  hadapan  penghadap  telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multitafsir. Di sisi lain, pemerintah hanya memberlakukan  pembatasan  kegiatan  dan  bukan  melarang  masyarakat  untuk  melakukan kegiatan  sehingga  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  masih  memungkinkan  untuk dilaksanakanannya  pembuatan  khususnya  penandatanganan  akta  dengan  mematuhi  protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 10 . Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman ajaran  positivisme  hukum  merupakan  norma  positif  dalam  sistem  peraturan  perundang- undangan sehingga peraturan yang sudah  atau sedang berlaku itulah yang dijadikan sebagai dasar  hukum  atau  dengan  kata  lain  UUJN  adalah  dasar  hukum  bagi  Notaris  yang  paling mutlak dan spesifik meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya. 11
Saat  keadaan  pandemi  COVID-19  sudah  banyak  aturan  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  untuk  mengatur  dan  menertibkan  masyarakat  demi  mengurangi  penyebaran COVID-19.  Namun  sekarang  ini  penyebaran  COVID-19  semakin  menurun  di  seluruh Indonesia  sudah  tercapai  sehingga  masyarakat  Indonesia  sedang  menuju  keadaan  setelah pandemi  berakhir  dengan  menunggu  waktu  untuk  pemerintah  Indonesia  mencabut  status pandemi  tersebut  sehingga  keberlakukan  dari  himbauan  COVID-19  dapat  diabaikan  karena tidak berlaku lagi. Namun, diperlukan suatu pemahaman bahwa sekalipun himbauan COVID- 19 tetap berlaku dan sementara menunggu status pandemi berakhir di Indonesia maka dapat digunakan beberapa asas hukum untuk menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai wadah utama yang mengandung kepastian dan keabsahan hukum.

## a. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
Pertentangan  kedua  peraturan  perundang-undangan  antara  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Himbauan COVID-19 menciptakan adanya perluasan makna  unsur berhadapan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  penafsiran  hukum  berupa  asas Lex  Superiori  Derogat  Legi Inferiori yaitu  peraturan  hukum  yang  bersifat  lebih  tinggi  dapat  mengesampingkan  atau mengalahkan  peraturan  hukum  yang  tingkatanya  lebih  rendah.  Akibatnya  peraturan  yang lebih rendah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini,  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  adalah  peraturan  yang  bersifat  lebih  tinggi  ( Lex Superiori )  dalam  mengatur  unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  Notaris sedangkan himbauan COVID-19 adalah peraturan hukum  yang lebih rendah ( Lex Inferiori ). Dengan  demikian,  berdasarkan  penafsiran  hukum  tersebut,  pengaturan  dalam  penjelasan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN dapat mengesampingkan keberlakuanya himbauan COVID-
10 Abdullah, Nawaaf. Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”
11 Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm.293
19  meskipun  diterbitkan  langsung  oleh  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  itu  sendiri. Keberlakuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dibandingkan  himbauan  COVID-19  kembali menunjukan  bahwa  UUJN  adalah  sumber  hukum  utama  sebagai  wadah  kepastian  dan keabsahan  hukum  bagi  Notaris  untuk  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  baik  saat  maupun sesudah pandemi berakhir nanti.
b. Asas Preferensi
Selain  penafsiran  hukum  di  atas  untuk  menguatkan  keberlakukannya  sumber  hukum utama  Notaris  dalam  tugas  dan  jabatannya,  maka  diperlukan  juga  asas  preferensi  yaitu  asas hukum  yang  menunjuk  hukum  mana  yang  lebih  didahulukan  (untuk  diberlakukan)  dalam suatu  peristiwa  terjadinya  pertentangan  hukum.  Dengan  menggunakan  asas  preferensi tersebut,  maka  dapat  menyelasaikan  pertentangan  hukum  yang  timbul  meskipun  antara hukum  tersebut  masih  berlaku  sampai  sekarang  ini  karena  Indonesia  masih  sedang  menuju akhir  pandemi.  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  tetap  berpedoman  pada Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun harus bertentangan dengan berlakunya himbauan COVID-19  sehingga  unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  Notaris  mempunyai makna yang pasti dan sah sementara menunggu pemerintah Indonesia segera mencabut status pandemi  untuk  dapat  berakhirnya  keberlakukan  himbauan  COVID-19  karena  semakin menurunnya tingkat penyebaran COVID-19. Jadi, dalam keadaan saat dan sesudah pandemi, Notaris belum memiliki payung hukum yang jelas untuk menggunakan audio visual , kecuali dilakukan revisi terhadap ketentuan pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Apabila  memaknai  unsur  berhadapan  dalam  penandatanganan  akta  Notaris  dari pandangan  hukum  pidana  menurut  Harkristuti  Harkrisnowo  bahwa  UUJN  adalah  salah  satu undang-undang  yang  tidak  mengatur  sanksi  pidana  namun  tidak  berarti  Notaris  tidak  bisa terkena sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan pada faktanya banyak Notaris terjerat pidana utamanya  terkait  dengan  beberapa  tindak  pidana  yang  ada  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  namun  khusus  tindakan  pembuatan  (penandatanganan)  akta  yang  tidak dihadiri secara berhadapan (fisik) tidak termasuk dalam kategori pidana melainkan memiliki konsekuensi  hukum  yaitu  terdegradasinya  keautentikan  akta  Notaris  menjadi  akta  di  bawah tangan yang berarti secara tidak langsung kredibilitas Notaris dapat dipermasalahkan juga di kemudian hari.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  semakin  lama  semakin  memperlihatkan  arah pemikiran terhadap positivisme hukum yaitu bahwa hukum itu tidak lain adalah yang terdapat dalam  undang-undang  dan  bukan  apa  yang  seharusnya  serta  mengabaikan  aspek  sosial  di masyarakat. Menurut Agung dan Abdul Salam berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian dan  keabsahan  hukum  bagi  tugas  dan  jabatan  Notaris  saat  ini  yang  sedang  menuju  pada akhirnya  pandemi  karena  semakin  berkurangnya  penyebaran  COVID-19  tidak  memberikan urgensi  dibutuhkannya  peraturan  perundang-undangan  lainnya  karena  sudah  jelas  dan  tidak ada pengecualiannya dalam UUJN mengenai unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris. Dan apabila pandemi dinilai sudah sangat darurat maka revisi atau perubahan UUJN selanjutnya yang dapat dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan untuk mengakomodir kemajuan teknologi dalam jabatan Notaris sebagai bentuk positivisme hukum.

## KESIMPULAN
Pandemi COVID-19 menjadikan makna unsur berhadapan dalam penjelasan ketentuan Pasal 16  Ayat  (1)  huruf  m  UUJN  menjadi  bertentangan  dengan  berlakunya  peraturan  yang diterbitkan  oleh  PP-INI  melalui  himbauan  Nomor  67/35-II/PP-INI/2020.  Permasalahan tersebut  dapat  memberikan  efek  ketidakSpastian  hukum  sehingga  permasalahan  tersebut
dapat  diselasaikan  dengan  penerapan  asas  hukum  yaitu  asas Lex  Superiori  Derogat  Legi Inferiori dan  asas  Preferensi  maka  saat  berlangsungnya  maupun  sesudah  berakhirnya pandemi  COVID-19  nanti  ketentuan  Pasal  16  Ayat  1  huruf  (m)  UUJN  yang  diberlakukan secara mutlak tanpa pengecualian meskipun masih berlakunya himbauan COVID-19. Selain itu,  untuk  kedepannya  jika  terjadi  pandemi  yang  tidak  diharapkan  maka  pemerintah  sampai PP-INI  lebih  sigap  untuk  mengatasi  permasalahan  yaitu  Undang-Undang  Jabatan  Notaris untuk  dapat  direvisi  kembali  khususnya  dalam  ketentuan  terkait  unsur  berhadapan  dalam penandatanganan akta notaril.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Nawaaf. Chalim, Munsyarif Abdul . “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.” Akta 4, no. 4 (2017): 655–664.
Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, and Putu Ayu Ratih Tribuana. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.” Acta Comitas (2016): 180–188.
“Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Keluarkan  Himbauan  Terkait  Pencegahan Penyebaran  Covid-19”,  https://kliklegal.com/pengurus-pusat-ikatan-notaris-indonesia- keluarkan-himbauan-terkait-pencegahan-penyebaran-covid-19/ , diakses: 30 Mei Abdullah,  Nawaaf.  2017.  “Kedudukan  Dan  Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta Otentik”. Jurnal  Akta ,  Vol.  4,  No.  4,  Desember  2017.  Diunduh  dari: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871
Faizal,  Akhmad  Bagus. 2020.  “Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Di  Masa  Pandemi  Covid  19”.  Skripsi  Dipublikasikan.  Diunduh  dari: http://repository.upstegal.ac.id/2761/1/SKRIPSI%20BAGUS%20FAUSAL.pdf
Heriani,  Fitri  Novia.  2020.  “Begini  Pandangan  Pakar  Terkait  Perluasan  Menghadap  Dalam UU
Jabatan
Notaris”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f97d0b30b7c0/begini-pandangan-pakar- terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris?page=5 . diakses: 30 Mei
Humas  FHUI.  2020.  “Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  Dalam  Kedaruratan  Kesehatan
Masyarakat”, https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik dalam- kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/ diakses: 29 Mei
Irwansyah, 2021, Kajian Ilmu Hukum , Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Lubis,  H.Ikhsan.  2020.  “Kerja  Di  Rumah  Bukan  Pelanggaran  Jabatan  Bagi  Notaris”, https://medianotaris.com/kerja_di_rumah_bukan_pelanggaran_jabatan_bagi_notaris_be rita661.html. Diakses: 27 Mei
Lubis,  H.Ikhsan.  2020.  “Bolehkah  Membuat  Akta  Tanpa  Berhadapan  Fisik”, https://medianotaris.com/bolehkah_membuat_akta_tanpa_berhadapan_fisik_berita687. html. diakses: 28 Mei
Permatasari,  Erina.  2017.  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  terhadap  Pelaksanaan Pendaftaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Online”, Jurnal Akta , Vol. 4 No.
3, September
2017. Diunduh dari:
http://repository.unissula.ac.id/9765/
Pramono.  2021.  “Profesi  Notaris  Di  Masa  Pandemi  Dan  Tantangannya”, https://www.sabakota.id/nasional/pr-68949836/profesi-notaris-di-masa-pandemi-dan- tantangannya?page=all , diakses: 29 Mei
Sembiring,  Rosnidar.  2018.  “Kedudukan  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Dihadapan  Notaris Dalam  Hukum  Pembuktian  Acara  Perdata”,  Naskah  tidak  dipublikasikan,  Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera
Utara. Diunduh
dari: https://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Otentik_yang_Dibuat_Dihadapan_Nota ris_dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata.pdf
Thamrin. 2019. Wawancara: Peran Notaris dan PPAT bagi Masyarakat Adat. Bandung. Tjukup, I Ketut. 2016. “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”,
Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan,  Acta  Comitas .  Diunduh  dari: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24902