## DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Galih Puji Mulyono 1 , Rizal Fatoni 2
Universitas Merdeka Malang 1,2,
Email : galihpujimulyono@unmer.ac.id 1 ; rizalfatoni197@gmail.com 2 ;
Naskah diterima: 19/04/2019 revisi: 10/09/2019 disetujui: 14/10/2019

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  cerminan  dari  sistem  demokrasi,  Demokrasi  hakikatnya mengizinkan  warga  Negara  berpartisipasi  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  secara  empiris  di Indonesia  sampai  saat  ini  tidak  mencerminkan  suatu  ideologi  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat Indonesia.  Permasalahan  yang  dikaji  berkaitan  dengan  Demokrasi  Sebagai  Wujud  Nilai-Nilai  Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat  konstitusi yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  hukum  dan  Negara  demokrasi.  Pancasila  sila keempat  merupakan  penceminan  dari  asas  demokrasi.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memegang demokkrasi  dalam  pelaksanaan  proses  berbangsa  dan  bernegara  dalam  penyelenggaraan  sistem pemilihan  umumnya.  Keberadaan  Demokrasi  Sebagai  Wujud  Nilai-Nilai  Sila  Keempat  Pancasila dalam  Pemilihan  Umum  sangat  penting  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  Negara  hukum.  Oleh  karena itu,  sebagai  negara  hukum  yang  memegang  teguh  prinsip  negara  hukum,  maka  seharusnya  juga memegang  teguh  prinsip  demokrasi.  Pemilihan  umum  daerah  daaai  Indonesia  belum  mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Kata kunci : Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Umum.

## DEMOCRACY AS THE VALUE OF PANCASILA FOURTH VALUES IN GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA

## Abstract
Elections  are  a  reflection  of  the  democratic  system,  Democracy  essentially  allows  citizens  to participate in running the wheels of government. empirically in Indonesia to date does not reflect an ideology  agreed  upon  by  the  Indonesian  people.  The  problems  studied  are  related  to  Democracy  as the  Fourth  Precepts  of  Pancasila  in  the  General  Elections  in  Indonesia.  This  is  adjusted  by  the constitutional  mandate  which  states  that  Indonesia  is  a  rule  of  law  and  a  democracy.  The  fourth Pancasila  precept  is  a  reflection  of  the  principle  of  democracy.  As  a  state  of  law,  Indonesia  holds democracy in the implementation of the nation and state process in the implementation of the general electoral system. The Existence of Democracy as a Form of the Four Precepts Values of Pancasila in the General Election is very important for the Indonesian nation as a rule of law. Therefore, as a rule of  law  which  holds  the  principles  of  the  rule  of  law,  it  should  also  hold  onto  the  principles  of democracy.  Regional  elections  in  Indonesia  do  not  yet  reflect  the  values  contained  in  the  fourth precepts of Pancasila, namely people led by wisdom in deliberation or representation.
Keywords: Existence, Regional Election, Pancasila.
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## PENDAHULUAN
Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan  suatu  perkembangan  didalam berbagai  aspek,  khususnya  di  Indonesia, para  pendiri  bangsa  menciptakan  ideologi dengan  konsepsi  yaitu  ideologi  Pancasila. Pancasila  merupakan  aspek  terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya  bagi  bangsa  Indonesia,  Pancasila tidak  bisa  intervensi  dari  sudut  pandang ideologi  manapun,  sehingga  Pancasila mempunyai  sifat  imunitas  yaitu  kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.
Pancasila  merupakan  dasar  Negara yaitu  sebuah  konsepsi  yang  dirancang  atas kesepakatan  bersama  dengan  tujuan  dapat menjawab  tantangan  dan  masalah  bangsa dan  Negara,  jika  ditinjau  dari  perspektif sosiologi  lahirnya  sebuah  Negara  terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi  antar  kelompok sehingga menibulkan  tata  nilai  dan  tata  norma,  jadi ideologi  adalah  akumulasi  dari  nilai  dan norma  yang  hidup  atas  kesadaran  suatu masyarakat,  dengan  tujuan  terpenting  untuk menciptakan bonum publicum.
Begitupun  Pancasila  sebagai  alat politik  dalam  menentukan  arah  kebijakan dan  distribusi  suatu  Negara,  dengan  hal  ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  dan perwakilan,  dapat  mempengaruhi  aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Negara Republik Indonesia
merupakan  Negara  hukum,  semua  warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas  mengenai  pertaturan,  perturan yang  ini  di  khususkan  terhadap  pemilihan umum  karena  pemilihan  umum  merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.
Menurut  terminologi  pemilu  adalah “proses  memilih  orang  untuk  mengisi jabatan-jabatan  politik  tertentu.  Jabatan- jabatan tersebut  beraneka-ragam,  mulai  dari presiden,  wakil  rakyat  di  berbagai  tingkat pemerintahan,  sampai  kepala  desa.”  Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi  rakyat  secara  persuasif  (tidak memaksa)  dengan  melakukan  kegiatan retorika,  hubungan  publik,  komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan  umum  ini  telah  ditulis  di  hukum positif  Indonesia  yaitu  didalam  UUD  1945 BAB  VIIB  Pemilihan  Umum  Pasal  22 (Budiarjo,  2008).  Pengertian  pemilihan umum  secara  luas  yaitu  “sebagai  sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang  menganut  azas  Demokrasi  yang memberi  kesempatan  berpartisipasi  politik bagi  warga  Negara  untuk  memilih  wakil- wakilnya  yang  akan  menyuarakan  dan menyalurkan  aspirasi  mereka”  (Nazir, 2017).
Kegiatan  pemilihan  umum  ini  telah tertuang  didalam  Pancasila  pada  sila keempat  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat  dan  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  dan  perwakilan,  menurut Yusdiyanto, (2016):
“Didalam  sila  keempat  ini  memiliki  Nilai dan  Butir-Butir  berpangkal  dari  Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,  dan  menjiwai  sila  Keadilan Sosial.  Nilai  filosofis  adalah  bahwa  hakikat Negara  sebagai  makhluk  individu  dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni: a.  Nilai  Dasar,  sila  Pancasila  memiliki  sifat universal  sehingga  terkandung  cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. b.  Nilai  Instrumental,  yang  berarti  makna, kebijakan,  strategi,  dan  sasaran,  serta lembaga  pelaksanaannya.  c.  Nilai  Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran,  serta  nilai  nilai  yang  dianggap memiliki  norma  yang  jelas  karena  harus
mampu  direalisasikan  dalam  kehidupan praktis.”
Negara  Republik  Indonesia  menganut sistem  demokrasi  yaitu  bentuk  atau  sistem pemerintahan  yang  seluruh  rakyatnya  turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau  dapat  artikan  sebagai  pemerintahan rakyat  (Erisanti,  2014).  Negara  Indonesia telah  menempuh  proses  dari  perkembangan demokrasi,  pada  tahun  (1945-1959)  pada masa  Republik  Indonesia  I  yaitu  demokrasi konstitusional,  Masa  Republik  Indonesia  II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin,  Masa  Republik  Indonesia  III masa  demokrasi  Pancasila  (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi  yaitu  masa  Republik  Indonesia  V (1998-sekarang),  dari  berbagai  dinamika perubahan  itu  apakah  dapat  menciptakan keserasian  terhadap  pemilihan  umum  dan apakah  demokrasi  di  Indonesia  sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai  semiotik  atau  sekaligus  sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.
Negara-Negara berkembang non- komunis  telah  menunjukan  pengalaman yang signifikan, Negara Republik Indonesia termaksud  Negara  non-komunis  dan  baru menginjak  usia  72  tahun,  dan  tergolong Negara  yang  sangat  muda,  kebanyakan Negara baru,ingin cepat mengadakan pembangunan  yang  berkelanjutan  untuk mengejar keterpurukan, secara politis dalam membangun  suatu  berdaban  bangsa  dan Negara  dapat  ditempuh  dengan  merebut kekuasaan,  dalam  merebut  kekuasaan  ini tertuang  dalam  konsep  politik  yaitu  :  “1. Negara  (state),  2.  Kekuasaan  (power),  3. Pengambilan  keputusan  (decision  making), 4.  Kebijakan  (policy,  beleid),  5.  Pembagian (distribution)  atau  alokasi  (allocation), dalam  konsep  ini  dapat  ditempuh  melalui sistem  demokrasi  dengan  cara  pemilihan umum” (Wanma, 2015).
Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang
berdikari,  karena  pemimpin  yang  diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk  Indonesia  dipimpin  oleh  kepala Negara  atau  kepala  daerah  yang  memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi  yaitu  melakukan  regenerasi kepemimpinan secara terbuka.
Semenjak  bangsa  Indonesia  merdeka tahun  1945  hingga  pada  tahun  2014  bangsa Indonesia  telah  menyelengakan  11  kali pemilihan  umum,  yaitu  pada  tahun  1955, 1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  1999, 2004 ,2009, 2014. Berdasarkan pengalaman sebanyak  itu,  pemilihan  umum  pada  tahun 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan  dibanding  dengan  pemilihan umum  lainnya  (Hartono  &  Putri,  2014). Pemilihan  umum  tersebut  juga  dapat diketahui  adanya  upaya  untuk  mencari sistem pemilihan umum terutama pemilihan umum  daerah  yang  demokrasi  dan  cocok untuk  bangsa  Indonesia  (Budiharjo,  2008). Perkembangan pemilihan umum di Indonesia  begitu  panjang  seharusnya  sudah banyak  mendapatkan  dan  belajar  dari konflik  untuk  lebih  menekankan  nilai demokasi  saebagai  perwujudan  dari  sila keempat  Pancasila  dalam  pemilihan  umum di Indonesia saat ini.
Argumentasi tersebut bertujuan mencari  kebenaran  dalam  berdemokrasi yang tertuang dalam Pancasila sila keempat, dan  argumentasi  di  atas  semakin  diperkuat oleh  bidang  ilmu  politik  yang  mempunyai tafsiran  bermacam-macam  dalam  sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya,  dan  yang  pokok  memiliki  dua prinsip, yaitu:
“1. Singel-member Constituency (satu daerah  pemilihan  memilih  satu  wakil biasanya  disebut  sistem  distrik)  2.  Multi- member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan  Sistem  Perwakilan  Berimbang atau Sistem Proporsional) (Hadimin, 2015).
Sistem pemilihan umum ini merupakan  cerminan  atau  perwujudan  dari demokrasi  sebagai  wujud  dari  sila  keempat
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Pancasila.  Belum  tercerminnya  demokrasi sebagai  perwujudan  Pancasila  sila  keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan  umum  sering  terjadi  berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam,  mulai  dari  partai  yang  tidak mencerminkan  demokrasi,  konfik  internal partai,  calon  yang  tidak  bisa  menerima kekalahan  dan  pendukung  tidak  realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.
Negara yang berupaya untuk mewujudkan  demokrasi  yang  dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan  umum  daerah  di  Indonesia,  salah satu  contoh  bentuk  demokrasi  dalam konteks  pemilukada  adalah  adanya  calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam  kata  lain  mengajukan  pencalonan tanpa  partai  politik,  akan  tetapi  pemilihan umum  secara  independen  di  Indonesia sangat  sulit  dan  harus  memenuhi  ketentuan syarat  yang  sangat  berat,  memungkinkan bakal  calon  gugur.  Demokrasi  dalam  sila keempat  Pancasila  perlu  dikuatkan  lagi dalam  sistem  pemilihan umum  di  Indonesia untuk  menghindari  konflik-konflik  sosial yang  selama  ini  terjadi  dan  stigma  bahwa peluang  maju  sebagai  independen  sangatlah sulit haruslah dihapuskan.
Berdasarkan uraian diatas maka masalah  yang  dikaji  dalam  penulisan  ini adalah  sebagai  berikut:  1.  Nilai-Nilai Demokrasi  Sila  Keempat  Pancasila  dalam Pemilihan  Umum  Daerah  di  Indonesia.  2. Pelaksanaan Demokrasi Sila  Keempat Pancasila  Sebagai  Sumber  Nilai  Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

## METODE
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
Jenis penelitian
Jenis penelitian hukum dalam
penulisan  ini  adalah  normatif  (doctrinal).
“Penelitian normatif (doctrinal) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Ibrahim, 2010)”.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mencangkup analisis hukum tertulis (peraturan  perundangundangan)  yang  telah terinventarisir dalam hukum positif Indonesia.  Hasil  kajian  dari  norma-norma hukum  yang  terinventarisir  dalam  hukum positif membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif.

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa metode  pendekatan,  metode  pendekatan merupakan  anak  tangga  untuk  menentukan teori  penelitian  yang  dipakai.  Pendekatan penelitian  dipakai  untuk  menentukan  dari sisi  mana  obyek  penelitian  ini  dikaji (Syamsudin, 2007). Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini, antara  lain:  a)  Pendekatan  Undang-Undang (Statute  Aproach);  dan  b)  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis. Adapun mengenai penelitian  hukum  deskriptif  diharapkan dapat  memperoleh  gambaran  yang  jelas, rinci  dan  sistematis.  Sedangkan  analisis untuk  memecahkan  suatu  permasalahan yang  telah  dituangkan  dalam  penelitian  ini sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam  mencari  dan  mengumpulkan data  yang  diperlukan,  difokuskan  pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi  :  a) Bahan  hukum  primer;  b)  Bahan  hukum sekunder; c) Bahan hukum tersier Teknik Analisis Data
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Dalam  penelitian  ini  yang  bersifat normatif  dengan  mengenal  data  sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier, maka  mengolah  dan  menganalisis  bahan hukum  tersebut  tidak  bisa  melepaskan  diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum (Amirudin, dkk., 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Demokrasi  Sila  Keempat  Pancasila
Sebagai Sumber Nilai dalam

## Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Nilai  pada  pada  dasanya  memiliki berbagai  sifat,  salah  satu  sifat  nilai  yaitu normatif.  Nilai  normatif  merupakan  nilai yang  mengandung  harapan,  keinginan,  dan suatu  keharusan.  Nilai  diwujudkan  dalam bentu  peraturan  sebagai  pedoman  manusia dalam bertindak.
Pancasila  sebagai  staatfundamental norm  dan  ideologi  bangsa  menimbulkan kesadaran  bahwa  pancasila  mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental  dalam  penyelengaraan  negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat  pada  sila  keempat  dalam  Pancasila tersebut  adalah  nilai  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  dan  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/  perwakilan.  Oleh karena  itu,  Nilai-Nilai  dalam  sila  keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Menurut Widodo, “Pilkada langsung adalah  wujud  nyata  dari  pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil  Kepala  Daerah  dipilh  dalam  satu pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara demokratis  berdasarkan  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil. Pengajuan  pasangan  calon  Kepala  Daerah bisa  dilakukan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di  DPRD  dengan  persyaratan  tertentu dan/atau  dari  calon  perseorangan  dengan persyaratan  tertentu  pula  (Widodo,  2015)”. Hal tersebut merupakan bentuk
demokratisasi pencerminan dari sila keempat Pancasila.
Seperti  yang  diungkapkan  bahwa pandangan  hidup  bangsa  adalah  kristalisasi nilai  yang  diyakini  kebenarannya  dan bermaksud  menerapakan  dalam  hidup  dan kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Penerapan  nilai-nilai  pancasila sila  keempat  untuk  kehidupan  demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan  mengutamakan  musyawarah  dan mengambil  keputusan  untuk  kepentingan bersama.  Musyawarah  untuk  mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekluargaan. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  setiap keputusan  yang  dicapai  sebagai  hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat  dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,  nilai- nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Apabila dicermati, menurut Widodo, “arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: a. Hakikat  sila  ini  adalah  demokrasi,  yaitu pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat.  b.  Pemusyawaratan,  yaitu membuat  putusan  secara  bulat,  dengan dilakukan  secara  bersama  melalui  jalan kebikjasanaan.  c.  Melaksanakan  keputusan berdasarkan  kejujuran.  Keputusan  secara bulat  sehingga  membawa  konsekuensi kejujuran  bersama.  Nilai  identitas  adalah permusyawaratan.  d.  Terkandung  asas kerakyatan,  yaitu  rasa  kecintaan  terhadap rakyat,  memperjuangkan  cita-cita  rakyat, dan  memiliki  jiwa  kerakyatan.  Asas musyawarah  untuk  mufakat,  yaitu  yang memperhatikan  dan  menghargai  aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan,  menghargai  perbedaan, mengedepankan  kepentingan  rakyat,  bangsa dan negara (Widodo, 2015)”.
Parameter  sila  keempat  sebagai sumber  nilai  yaitu  termaktub  dalam  UUD 1945  BAB  VIIB  Pemilihan  Umum  pasal 22E,  didalam  peraturan  tersebut  tidak
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
menjelaskan pemilihan umum yang mengandung  tata  nilai  pancasila  sila keempat  hanya  saja  menjelaskan  prosedur standart  pemilihan  umum  kepala  daerah  di Indonesia.  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum Kepala  daerah  dijabarkan  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  merupakan  entery  point  perubahan mendasar  dalam  persoalan  kewenangan yang  diberikan  kepala  daerah.  Pemilihan umum  daerah  merupakan  pemilihan  umum yang diselenggaran disetiap daerah Indonesia  dalam  rangka  memilih  pemimpin daerah yang sesuai dengan amanat rakyat.

## 1.  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah
Menurut Peraturan Perundang-

## Undangan
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945 mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan  Negara  hukum.  Dari  rumusan pasal  tersebut  bahwa  seluruh  pelaksanaan Negara  harus  tunduk  kepada  hukum  yang berlaku.  Salah  satu  ciri  Negara  hukum adalah semua sistem pemerintahan dijalankan  oleh  hukum.  Didalam  perihal tersebut pemilihan umum menjadi perhatian penting  dalam  melaksanakan  dinamika hukum di Indonesia.
Pemilihan  kepala  daerah  langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1957  tentang Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah.  Pasal 23  Ayat  (1)  dinyatakan,  ”Kepala  Daerah dipilih  menurut  aturan  yang  ditetapkan dalam UndangUndang”. Penjelasanya ditegaskan  bahwa  “Kepala  Daerah  haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat  Daerah  yang  bersangkutan,  dan karena  itu  Kepala  Daerah  haruslah  seorang yang  mendapat  kepercayaan  dari  rakyat tersebut,  dan  diserahi  kekuasaan  atas kepercayaan tersebut.”
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2004,  kepala  daerah  dan
wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. Pelaksanaannya pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk memilih  pemimpinya  sendiri.  Pasal  22  E Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  pemilihan  umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun sekali.  Namum  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  tidak  termaktub  dalam Ketentuan  Pasal  22  E  Ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Selanjutnya menurut Widodo, “salah
satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokrasi  adalah  bahwa  penyelenggaraan Pemilu  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang mandiri  dari  pemerintah.”  Hal  ini  telah terjamin dalam UUD 1945 Pasal 22 (5) yang menggariskan  bahwa  :  ”Pemilihan  Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap dan mandiri”(Widodo, 2015).
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  memberlakukan pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah secara langsung  (Pasal  56 Ayat  (1)), timbul problematika, sebagian warga mempertanyakan,  apakah  pemilihan  kepala daerah  adalah  pemilihan  umum  (general election),  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  22E  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  RI Tahun  1945).  Pemilihan  kepala  daerah langsung tidak termasuk pemilu, sebagaimana  dimaksud  Pasal  22E  Ayat  (2) UUD  RI  Tahun  1945  tetapi  merupakan pemilihan lokal yang merujuk pada Pasal 18 ayat  (4)  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  serta  mensyaratkan  belaka pada pemilihan secara demokratis. Pemilihan  yang  demokratis  tidak  hanya merupakan  asas  bagi  suatu  pemilihan langsung.
Undang-undang pemilu
tidak mengatur secara gamblang mengenai pencalonan pemilihan kepala daerah independen,  syarat  menuju  pencalonan secara  independen  dianggap  terlalu  berat. UUD  RI  Tahun  1945  Pasal  28  D  Ayat  (3), menyebutkan  “Setiap  warga  negara  berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan.”.  Undang-Undang  Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju  dalam  Pilgub  berkisar  antara  6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang  tercantum  pada  Daftar  Pemilu  Tetap (DPT). Rinciannya, 10 persen  untuk  jumlah DPT  2  juta;  8,5  persen  untuk  jumlah  DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT  6  juta-12  juta,  dan  6,5  persen  untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.
Yusdiyanto menyebutkan bahwa telah terjadi “pergeseran demokrasi Pancasila pada saat ini, keberadaan Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia sudah  bergeser  fungsi  dan  kedudukannya. Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kesadaran bagi  para  penyelenggara  pemerintahan dengan  landasan/  dasar  bernegara.  Kadang- kadang mereka lupa ada upaya perekat yang telah  diwariskan  para  founding  father. Bentuk  penyimpangan  yang  terjadi  adalah: Kecurangan  dalam  pemilu,  yang  melihat bukan  dari  sisi  kualitas,  tetapi  dari mementing  kuantitas.  Lebih  mementingkan kepentingan  pribadi  atau  golongan  daripada kepentingan  bersama  atau  masyarakat. Menciptakan  perilaku  KKN  (Yusdiyanto, 2016).”
Masalah  terjadi  didalam  pemilihan umum kepala daerah yang paling fundamental  yaitu  salah  satunya  kampanye. Adalah  salah  satu  hal  atau  dimana  calon dalam  pemilihan  umum  daerah  dapat mengutarakan  pandangan  visi  dan  misi kedepan  ketika  menjadi  kepala  daerah. Kampanye merupakan jembatan masyarakat untuk  membuat  kontrak  politik  dengan calon kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah.  Namun  dalam  praktik  kampanye yang  tidak  sesuai  dengan  itikad  baik  dan
rasa  tanggung  jawab  menimbulkan  problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu merusak demokrasi.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun-2017 Pasal  28,  “Media  Sosial  adalah  kumpulan saluran  komunikasi  dalam  jaringan  internet yang digunakan untuk  interaksi  dan berbagi konten  berbasis  komunitas.”  Sosial  media menjadi  sarana  baru  untuk  menyuarakan kampaye  tetapi  fakta  membuktikan  ujaran kebencian  akbiat  pemilihan  umum  yang terjadi  di  sosial  media  menyebabkan kerusuhan  yang  sangat  besar.  Berdasarkan hal  tersebut  tidak  mencerminkan  dari  nilai- nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila  sebagai  sumber  pemilihan  umum kepala daerah di Indonesia
2.  Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi Sesuai  dengan  amanat  konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil  setiap  lima  tahun  sekali.  Pelaksanaan pemilihan  umum  kepala  daerah  secara langsung merupakan salah satu implementasi  dari  sistim  demokrasi  dalam rangka  menciptakan  pemerintahan  yang lebih demokratis.
Menurut terminologi demokrasi merupakan  kekuasaan  oleh  rakyat,  ikut sertaan  rakyat  dalam  pemerintahan  hamper diterima oleh banyak negara di dunia, sistem pemerintahan  ini  sangat  unggul  dibanding pemerintahan  yang  lainnya.  Perkembangan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan  Indonesia  telah  mengalami berbagai  macam  kontradiksi  dan  rintangan bagi  masyakrakat  luas.  Demokrasi  dalam Pancasila  dapat  dilihat  dari  Demokrasi Pancasila pada hakikatnya.
Menurut  Yusdiyanto,  Demokrasi
Pancasila adalah
“Demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan  asas  musyawarah  mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila,  oleh  karena  itu  setiap  nilai-nilai
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
sila  harus  dapat  diaplikasikan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (baik negara  dan  warganegara).  Secara  spesifik, Pengertian demokrasi Pancasila: a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan  pada  asas  kekeluargaan  dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan  rakyat,  yang  mengandung unsur-unsur  berkesadaran  religius,  yang berdasarkan  kebenaran,  kecintaan  dan  budi pekerti  luhur,  berkepribadian  Indonesia  dan berkesinambungan.  b.  Dalam  demokrasi Pancasila,  sistem  pengorganisasian  negara dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  dengan persetujuan  rakyat.  c.  Dalam  demokrasi Pancasila  kebebasan  individu tidaklah bersifat  mutlak,  tetapi  harus  diselaraskan atau  disesuaikan  dengan  tanggung  jawab sosial.  d.  Dalam  demokrasi  Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan  cita-cita  hidup  bangsa  Indonesia yang  dijiwai  oleh  semangat  kekeluargaan, sehingga  tidak  ada  dominasi  mayoritas  atau minoritas.” (Yusdiyanto, 2016)
Sistem  pemerintahan  demokrasi  di Indonesia  tergolong  muda  usianya  sehingga proses  menuju  kedewasaan  demokrasi terutama  dalam  konteks  pemilihan  umum kepala  daerah  yang  diwarnai  persilisihan dan  kericuhan  antar  golongan.  Situasi demikian  harus  disikapi  sebagi  bagian dinamika demokrasi yang terus berkembang dalam  berproses  menuju  demokrasi  yang diharapkan  seluruh  masyarakat  Indonesia sehingga terwujudya masyarakat adil makmur yang bernafaskan Pancasila.
Pemilihan  umum  menurut  sudut pandang  teori  merupakan  sarana  penting bagi demokrasi. Masyarakat dapat merasakan  rasanya  demokrasi  secara  nyata ketika proses pemilihan umum diselenggarakan  dalam  rangka  menentukan kandidat  diinginkan  yang  dapat  memimpin dengan bijak dan arif dikemudian hari yang sesuai  keinginan  rakyat  didalam  tampuk kekuasaan  dan  kepemimpinan.  Hakikatnya demokrasi  merupakan  “Kedaulatan  Rakyat (people’s  Sovereignty),  dengan  konsep
kedaulatan  rakyat,  hakikat  kebijakan  yang dibuat  adalah  kehendak  rakyat  dan  untuk kepentingan  rakyat.  Mekanisme  semacam ini  akan  mencapai  dua  hal.Pertama.kecil kemungkinan  terjadinya  penyalah  gunaan kekuasaan,sedangkan kedua,terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat.Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.” (Agustam, 2011)
Pemilihan  umum  kepala  daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah  satu  harapan  demi  terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah  secara  independen.  Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai  bentuk  pemilihan  secara  langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan  dan  politik.  Oleh  karena  itu penerapan  nilai  demokrasi  sila  keempat Pancasila  digunakan  untuk  mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh  partai  politik.  Dengan  jwa  demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.
B.  Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Terlaksananya pemilihan umum daerah  secara  langsung  merupakan  amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap  lima  tahun  sekali.  Apabila  ditinjau dari  sudut  historis  yuridis  pelaksanaan demoktasi  di  daerah  mengalami  banyak kontradiksi. Namun banyak sekali permasalahan  dalam  pelaksanaan  pilkada langsung tersebut.
Pilkada  yang  tidak  sesuai  dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran,  kecurangan  yang  dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan  sanksi  pidana  yang  telah  di  atur
didalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur.  Fakta  empiris  pemilukada  secara langsung menunjukan kesenjangan demokrasi. Banyak kalangan praktisi hukum mengemukakan argument bahwa pemilukada secara langsung justru membebani  keuangan  daerah  dan  banyak terjadi mahar politik.
Permasalahan  tersebut  diatas,  dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan  pilkada  langsung  adalah:  “1. Adanya  kecenderungan  rendahnya  tingkat partisipasi  pemilih;  2.  Implikasi  dari demokratisasi  di  daerah,  tidak  sepenuhnya mampu  mengontrol  proses-proses  yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada (Widodo, 2015).”  Oleh  karena  itu  penerapan  dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi  permasalahan  yang  terjadi dalam  pilkada  di  Indonesia.  Beberapa bentuk  dari  demokratisasi  yang  tidak sepenuhnya  mengontrol  proses  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  pilkada,  diantaranya dapat  dilihat  dari  peran  partai  politik  dalam pelaksanaan  demokrasi  di  pemilihan  kepala daerah saat ini.
Partai  politik  merupakan  instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan  peran  sebagai  perwujudan  negara  yang meyakini sistem demokrasi sebagai terwujudkan  amanat  konstitusi  UUD  RI Tahun  1945  BAB  X  Pasal  28,  dalam  hal berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pemikiran,  dan  bagian  dari  upaya  untuk mencapai mewujudkan negara yang merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil,  makmur, demokrasi, dan penegekan hukum. Keberadaan  partai  politik  di  Indonesia merupakan  terwujudnya  suatu  indikator berjalannya sistem politik dalam penyelengaraan pimpinan kekuasaan negara.
Partai  politik  masyarakat  dapat menyalurkan  proses  demokrasi  seperti  apa yang  diamanatkan  dalam  Pancasila  dan Peraturan  perundang-undangan  yang  ada.
Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik  yang  tidak  mencermikan  dari  nilai demokrasi  sila  keempat  Pancasila  tersebut. Menurut  Widodo,  “Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional  dan  empirik.  Agar  pelaksaan lebih  efisien,  model  sistem  Pilkada  harus berdasarkan  asas  demokrasi  dan  nilai-nilai pancasila. Demokrasi Pancasila menyerukan pembuatan  keputusan  melalui  musyawarah mencapai  mufakat.  Ini  adalah  demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila (Widodo, 2015).” Oleh karena itu Partai  politik  berperan  dalam  proses pelaksanaan  implementasi  nilai  demokrasi sila  keempat  Pancasila  dalam  pilkaada  saat ini.
Perkembangan  saat  ini  partai  politik banyak  yang  tidak  mencerminkan  dari  nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada  juga  di  atur  dalam  UU  Pilkada. Undang-Undang  Pilkada  efektif  atau  tidak, tergantung  seberapa  besar  pelaksanaannya dibarengi  dengan  nilai-nilai  moralitas  atau nilai-nilai Pancasila (Widodo, 2015). Bentuk dari partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi  terdapat  dari  sisi  internal  partai politik  itu  sendiri,  dimana  pemilihan  atau penunjukan  kepala  daerah  yang  diusung oleh partai politik saat ini tidak mencermikan  asas  demokrasi.  Pemilihan kepala  daerah  yang  diusung  oleh  partai politik  hanya  berdasakan  intruksi  ketua umum  partai  politik  dengan  mekanisme penujukan secara langsung.
Dengan  sistem  penunjukan  kepala daerah  oleh  ketua  umum  partai  politik  ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana  melemahkan  nilai  demokrasi  dalam sila  keempat  Pancasila.  Proses  tersebut dapat  juga  sebagai  celah  nantinya  adanya budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai politik. Sehingga dikhawatirkan setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan di  dasarkan  pada  kepentingan  partai  politik pengusungnya. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran partai politik yg tidak
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
mencerminkan  nilai  demokrasi  Pancasila, hendaknya  ada  sanksi  kepada  partai  politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila  tersebut.  Di  Indonesia  pelarangan partai  politik  yang  tidak  mencerminkan demokrasi  Pancasila  tidak  ada  sanksinya. Jika  dibandingkan  di  negara  lain  ada  suatu ketentuan  apabila  partai  politik  tidak mencerminkan  nilai  demokrasi  maka  partai politik tersebut harus dibubarkan.
Pelarangan  partai  anti  demokratis telah  dilaksanakan  oleh  Negara-Negara  di dunia  seperti  Kroasia,  Italia,  Jerman, Spayol,  dan  Prancis,  pelarangan  partai politik  anti  demokrasi  yang  sesuai  dengan pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Eropa ECtHR  dan  Komisi  Venesia  dari  Eropa. Cara  menentukan  apakah  sebuah  partai politik  tidak  demokratis,  dapat  diperhatian pada  tujuan  dan  praktik  partai.  Partai demokratis  dapat  dilihat  dari  eksternal maupun  internal,  partai  secara  eksternal dapat  dogolongkan  partai  yang  demokratis akan tetapi belum tentu secara internal dapat dikategorikan partai yang demokratis. Karena demokrasi dan pengadilan, termasuk ECTHR  itu,  bersedia  untuk  melarang  pihak tidak demokratis, muncul pertanyaan apakah pihak  yang  mengaku  menjadi  demokratis eksternal,  tetapi  tidak  secara  internal-dari sudut pandang sendiri struktur-harus dilarang.
Dengan  cara  yang  sama,  kita  harus bertanya,  karena  itu  akan  berpendapat bahwa  kurangnya  demokrasi  internal  harus menjadi  faktor  utama  dalam  setiap  analisis atau  keputusan  mengenai  pembubaran partai. Terus mengabaikan faktor penting ini bertentangan  dengan  dasar-dasar  demokrasi liberal  modern.  Untuk  itu,  memutuskan apakah  untuk  membubarkan  partai  politik semata-mata atas dasar tujuan dan kegiatannya,  tanpa  mengacu  pada  struktur internal, tidak koheren. pengadilan domestik dan internasional harus memberikan perhatian karena perilaku demokrasi internal partai  politik.  Memang,  tidak  jelas  bahwa larangan  pihak  memiliki  efek  pada  praktek-
praktek  demokrasi  partai.  Pembubaran jarang dipanggil,  sebagai Negara demokrasi sering memilih, sebaliknya, untuk menyerap ekstremis  ke  dalam  persamaan  yang demokratis  daripada  mendorong  mereka bawah  tanah.  Banyak  Negara  demokrasi tidak melarang pihak yang tidak demokratis sama  sekali.  Selain  itu,  tidak  sering  salah satu  yang  bertemu  dengan  berbeda  tugas konstitusional demokrasi internal.
Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia  telah  menujukan  keditaktoran dalam  hal  internal  politiknya,  pemimpin partai politik tidak pernah diganti, penunjukan kepala daerah oleh partai politik secara  sepihak,  seperti  contoh  diatas  akan menjadi persoalan dalam konteks demokrasi sebagai  salah  satu  pedoman  dari  Pancasila sila keempat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  deskripsi  diatas  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan  kepada  daerah  secara  langsung tidak  mencerimkan  sifat  Pancasila  sila keempat.  Beragam  konflik,  dan  muncul berbagai  intepretasi  yang  tidak  sesuai dengan  kenyataan.  Menginjak  tahun  politik berbagai  macam  hoax  muncul  untuk menjatuhkan  pihak  lawan  baik  secara ragawi  dan  badawi,  hal  ini  memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai  pemilihan  kepala  daerah  yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan  multi  tafsir.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  kepastian  dalam  meneggakkan peraturan  pemilihan  umum  yang  sekiranya menimbulkan  kekacauan  dan  disintegrasi bangsa.
Pancasila  sila  keempat  merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi  yang  dinginkan  adalah  ikut sertaan  rakyat  didalam  menjalankan  roda pemerintahan.  Melindungi  demokrasi  juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas,  minoritas  dalam  hal  ini  adalah calon  kepala  daerah  yang  bertarung  sesuai
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
dengan  amanat  nilai  demokrasi  dalam  sila keempat Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustam. (2011). Konsepsi Dan Implementasi  Demokrasi  Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia.  Jurnal  Tapis,  7(12),  80– 91. Retrieved From Https://Media.Neliti.Com/Media/Pub lications/140373-Id-Konsepsi-Dan-
Implementasi-Demokrasi-Panc.Pdf.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2010.  Metode Penelitian  Hukum.  Jakarta.  Raja Grafindo.
Budiadjo,  Mariam.  2008.  Dasar-Dasar  Ilmu Politik.  Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama.
Erisanti, Nadia.2014. Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah  Langsung  Menurut  Undang- Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.Skripsi. Universitas Bengkulu Fakultas Hukum. Hadimin,  D.  N.  (2015).  Analisis  Kebijakan Sistem  Pemilihan  Umum  Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun  Pemerintahan  Daerah Yang  Lebih  Demokratis.  Majalah Ilmiah Unikom, 13(1), 85–91. Retrieved From Http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/_S/Data/ Jurnal/Volume-13/10-Miu-13-No-1- Deny.Pdf/Pdf/10-Miu-13-No-1- Deny.Pdf
Hartono,  Y.,  &  Putri,  E.  M.  C.  (2014).
Pandangan Pemilih Pemula Terhadap  Pemilihan  Umum  Di
Indonesia.  Justitia  Et  Pax:  Jurnal Hukum,  31(2),  87–106.  Retrieved From
Https://Ojs.Uajy.Ac.Id/Index.Php/Ju stitiaetpax/Article/View/1346
Ibrahim,  Johnny.  2010.  Teori  dan  Metode
Penelitian Normatif. Malang. Bayumedia Publishing. Nazir,  A.  (2017).  Pengaruh  Tata  Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. Kreatif | Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, 4 (2), 82–97. Retrieved From Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Ind ex.Php/Kreatif/Article/Download/49
4/406.
Syamsudin,  M.  2007.  Operasionalisasi
Penelitian  Hukum.  Jakarta.  Raja
Grafindo Persada
Wanma, A. V. (2015). Pentingnya Pendidikan  Politik  Generasi  Muda
Terhadap  Pelaksanaan  Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak  Numfor.  Jurnal  Politico,  2  (6), 1–16. Retrieved From Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.
Php/Politico/Article/View/10405/99 91
Widodo,  W.  (2015).  Pelaksanaan  Pilkada Berdasarkan  Asas  Demokrasi  Dan Nilai-Nilai  Pancasila.  Jurnal  Ilmiah Civis, 5(1), 679–691.
Yusdiyanto.  (2016).  Makna  Filosofis  Nilai-
Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di
Indonesia.  Fiat  Justisia,  10(2),  259– 272.