History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 447 - 458 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4172

## KONSEPSI PUBLIC DOMAIN PADA PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

## Thamrin  Arthata  Hutajulu 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: thamrinhutajulu@gmail.com 1)

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  bagaimana  konsepsi  public  domain  yang  diterapkan  dalam  ketentuan  Hak Kekayaan  Intelektual.  Ketika  sebuah  karya  telah  memasuki  public  domain  maka  tidak  ada  lagi  dasar hukum  untuk  memberlakukan  pembatasan  atas  penggunaan  karya  tersebut,  namun  perlu  adanya penelitian  yang  membahas  kapan  suatu  hak  kekayaan  intelektual  dapat beralih menjadi  public domain, mengingat apabila telah menjadi public domain maka siapa saja dapat menggunakan atau memanfaatkan karya/penemuan  dari  seorang  pemegang  hak.  Oleh  karena  begitu  pentingnya  pemahaman  terhadap konsepsi tersebut, penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecah permasalah an. Setelah  melakukan  penelitian  public  domain  merupakan  segala  informasi/pengetahuan  yang  tidak dilindungi oleh HKI  bertujuan agar tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga dapat dipa ka i oleh  semua  orang  tanpa  dikecualikan.  public  domain  sebagai  suatu  konsepsi  yang  ada  pada  7  (tujuh) rezim hak kekayaan intelektual dengan memiliki perbedaan yang mengatur apabila jangka perlindungan untuk  setiap  karya/penemuan/pendesain  telah  habis  meskipun  ditemukan  adanya  perlindungan traditional  cultural  expressions  yang  tidak boleh ditempatkan pada ranah  public domain, selanjutnya karena tidak adanya perjanjian internasional yang menjamin perlindungan, hal tersebut akan menghilangkan hak  eksklusif  dari  pemegang  atau  pemilik  HKI  tersebut  dan  beralih  menjadi  public  domain  dan  dapat digunakan oleh siapa saja.

## Kata Kunci  : Hak Kekayaan Intelektual,  Public Domain

## Abstract
This  paper  analyzes  how  the  public  domain  concept  is  applied  in  the  provisions  of  Intellectual  Property  Rights. When  a  work  has  entered  the  public  domain,  there  is  no  longer  a  legal  basis  for  imposing  restrictions  on  the  use  of the  work,  but  there  needs  to  be  research  that  discusses  when  an  intellectual  property  right  can  be  transferred  to  the public  domain,  remembering  that  if  it  has  become  a  public  domain,  anyone  can  use  or  utilize  the  work/invention  of  a rights  holder.  Because  of  the  importance  of  understanding  this  conception,  doctrinal  research  is  directed  at  finding solutions  to  problems.  After  conducting  research,  the  public  domain  is  all  information/knowledge  that  is  not protected  by  IPR,  so  that  it  is  not  only  enjoyed  by  some  people,  but  can  also  be used by everyone without exception. Public  domain  as  a  concept  that  exists  in  7  (seven)  intellectual  property  rights  regimes  regulates  if  the  protection period  for  each  work/invention/designer  has  expired  even  though  it  is  found  that  there  is  protection  for  traditional cultural  expressions  which  may  not  be  placed  in  the  public  domain,  then  because  there  is  no  agreement  international law  which  guarantees  protection,  this  will  eliminate  the  exclusive  rights  of  the  holder  or  owner  of  the  IPR  and  turn it into  a public  domain  and  can be used  by anyone

## Keyword  : Intellectual  Property,  Public Domain

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  istilah  yang  setara  dengan  Intellectual Property  Rights  (IPR),  yang  berasal  dari  bahasa  asing.  Indonesia  pertama  kali mengadopsi  istilah  ini  secara  resmi  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang  Pengesahan  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia)  (Kesowo,  2021).  Sebagai anggota  World  Trade  Organization  (WTO),  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab untuk  menerapkan  peraturan  yang  mengatur  sistem  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  dan  tidak  dapat  menghindari  kewajiban  tersebut  (Sardjono,  2021). HKI  merujuk  pada  hak  kepemilikan  atas  karya-karya  yang  timbul  atau  diciptakan berkat  kemampuan  intelektual  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Karya-karya  tersebut  merupakan  barang  tidak  berwujud  yang  merupakan hasil  dari  kemampuan  intelektual  seseorang  atau  manusia  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  daya  cipta,  rasa,  karsa,  dan  karya  mereka  (Usman, 2003).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  memberikan  hak  eksklusif  kepada  para pemiliknya,  namun  hak  eksklusif  tersebut  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu. Setelah  periode  tersebut  berakhir,  hak  eksklusif  tersebut  akan  berakhir  dan  karya tersebut  akan beralih  menjadi  domain  publik.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  dimiliki  secara  individu  dapat  berubah menjadi  milik  bersama,  dan  setiap  orang  dapat  secara  bebas  memiliki  atau menggunakan  HKI  yang  telah  masuk  ke  dalam  domain  publik  setelah  masa perlindungan  atau  masa  berlakunya  berakhir.  The  public  domain  is  something  that  we enjoy every day without thinking about it. We take it for granted that the plays of Shakespeare and the symphonies of Beethoven are in the public domain and may be freely copied, adapted, and performed  by  anyone  (Ochoa,  2002).    Domain  publik  terdiri  dari  sumber  daya  informasi yang  bebas  dari  hak  kekayaan  intelektual,  yang  berarti  tidak  tunduk  pada perlindungan  HKI.  Status  domain  publik  dari  suatu  karya  menjamin  hak  untuk menggunakan  kembali,  memodifikasi,  dan  membuat  reproduksi,  dan  ini  tidak  terbatas oleh  tindakan  teknis  dan/atau  kontrak  berdasarkan  perjanjian.  Ketika  sebuah  karya telah  masuk  ke  dalam  domain  publik,  tidak  ada  dasar  hukum  lagi  untuk memberlakukan  pembatasan  atas  penggunaan  karya  tersebut  (European,  2010).  Ada beragam  ide  yang  tersebar  luas  di  lingkungan  publik  dan  mudah  diakses  atau  tersedia secara  bebas bagi hampir  semua  warga negara  (Breakey, 2010).
Terdapat  pendapat  pro  dan  kontra  mengenai  penerapan  konsepsi  domain  publik dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Pihak  yang  kontra  berpendapat  bahwa  konsep domain  publik  merupakan  bentuk  dari  hak  timbal  balik  bagi  pencipta  dalam  berkarya. Dengan  demikian,  pencipta  memiliki  hak  untuk  memutuskan  cara,  waktu,  dan  tempat penggunaan  karyanya.  Bagi  pihak  yang  mendukung  konsepsi  domain  publik,
umumnya  percaya  bahwa  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  budaya  yang  dimiliki bersama,  warisan  intelektual  manusia,  dan  menjadi  sumber  utama  inspirasi,  imajinasi, serta  penciptaan  karya  atau  penemuan  bagi  para  pencipta  karya  (Penyalai,  2020). Terdapat sebuah argumentasi bahwa “a domain must be public in the sense of being publicly accessible  to  be  a  public  domain”  yang  berarti  suatu  domain  harus  bersifat  publik  untuk menjadi  public  domain,  Meskipun  demikian,  pernyataan  tersebut  memiliki  dua  catatan penting.  Pertama,  tidak  semua  yang  dapat  diakses  berada  dalam  domain  publik. Kedua,  belum  tentu  semua  yang  berada  dalam  domain  publik  dapat  diakses.  Hal  ini dapat  diilustrasikan  dengan  contoh  lukisan  yang  dipajang  di  dinding  museum  umum yang  dapat  diakses  secara  bebas  dan  diizinkan  untuk  direproduksi  melalui  fotografi. Namun, hal ini  tidak  berarti  bahwa lukisan  tersebut  berada dalam  domain  publik.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Kapan  hak  kekayaan  intelektual  dianggap  public  domain  dan  apa  definisi  public domain?
2. Bagaimana hukum hak kekayaan intelektual  Indonesia  mengatur  domain  publik?

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  hukum  doktrinal  yang  dilakukan melalui  pendekatan  terhadap  prinsip,  konsep,  atau  doktrin  hukum  (Vibhute  & Aynalem,  2009).  Metode  ini  lebih  menekankan  pada  konsepsi  bahwa  hukum  dapat dipandang  sebagai  serangkaian  peraturan  perundang-undangan  yang  tersusun  secara sistematis.  Dalam  pendekatan  doktrinal  ini,  semua  doktrin,  asas,  nilai,  dan  norma dalam  peraturan  perundang-undangan  harus  memiliki  konsistensi  (Suteki  &  Taufani, 2020).  Penelitian  hukum  terdiri  dari  tujuh  (tujuh)  kategori:  (1)  Penelitian  tentang inventarisasi  hukum  positif;  (2)  Penelitian  tentang  prinsip  dan  asas  hukum;  (3) Penelitian  tentang  kasus  in  cecreto;  (4)  Penelitian  tentang  sistematik  hukum;  (5) Penelitian  tentang  sinkronisasi  dan  perbandingan  hukum;  dan  (7)  Penelitian  tentang sejarah  hukum  (Sunggono,  1997).  Berdasarkan  jenis  penelitian  yang  disebutkan, penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  penelitian  asas  dan  doktrin  hukum, dengan  tujuan  untuk  menemukan  asas  atau  doktrin  hukum  positif  yang  berlaku.  Selain itu,  penelitian  juga  menggunakan  pendekatan  terhadap  taraf  sinkronisasi,  yang bertujuan  untuk  meneliti  sejauh  mana  sinkronisasi  antara  aturan  hukum  positif  yang satu  dengan  yang lain.

## B. Jenis Dan Sumber Data
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  (library  research).  Dalam penelitian  doktrinal,  sebenarnya  tidak  dikenal  istilah  data,  melainkan  istilah  bahan
hukum  yang  mencakup  dokumen-dokumen  hukum  seperti  putusan  pengadilan, peraturan  perundang-undangan,  literatur  hukum,  dan  sumber-sumber  hukum  lainnya. Bahan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (Suteki  &  Taufani,  2020).  Adapun  bahan- bahan yang dimaksud  meliputi:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  Bahan-bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan mengikat  secara  yuridis  (Soekanto  &  Mamudji,  2004)  mencakup  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (UUP),  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC),  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU  MIG),  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (UU  PVT),  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  (UU  DTLST),  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  (UU  RD),  dan  Undang- Undang  Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs  Agreement).
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  Bahan  pustaka  yang  berisikan  informasi  tentang bahan  primer  adalah  sumber-sumber  yang  langsung  berhubungan  dengan  aturan hukum  yang  berlaku,  seperti  undang-undang,  peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan,  dan  dokumen  hukum  resmi  lainnya.  Adapun  jenis  bahan pustaka  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  buku-buku  teks,  literatur, makalah, jurnal  hukum, laporan  hasil  penelitian,  bahan seminar,  dan lokakarya.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  Bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  meliputi  kamus  besar  bahasa Indonesia  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum,  buku  panduan  hukum,  dan sumber-sumber  referensi  lainnya  yang  menjelaskan  istilah-istilah  hukum  dan konsep-konsep  yang terkait  dengan  bahan hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Setelah  memahami  dan  menetapkan  isu  hukum,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  penelusuran,  pencarian,  dan  pengumpulan  data  atau  bahan  hukum  yang relevan.  Hal  ini  dilakukan  melalui  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian,  yaitu pengumpulan  data  kepustakaan  atau  bahan  pustaka.  Proses  ini  melibatkan menginventarisasi,  mengidentifikasi,  dan  mengklasifikasikan  data  yang  berkaitan dengan  isu  hukum  yang diteliti.

## D. Analisis Data
Setelah  data  atau  bahan  hukum  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah menganalisisnya  secara  mendalam  dengan  menggali  asas,  nilai,  serta  norma  pokok yang  terkandung  di  dalamnya.  Proses  ini  melibatkan  identifikasi  dan  pemahaman mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  yang  mendasari  bahan  hukum  tersebut.
Selanjutnya,  dilakukan  cross-check  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya untuk  menemukan  sejauh  mana  sinkronisasi  atau  konsistensi  antara  bahan  hukum yang  dianalisis  dengan  aturan  hukum  yang  lain.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan konsistensi  dan  kecocokan  antara  bahan  hukum  yang  dianalisis  dengan  peraturan hukum  yang berlaku  secara  umum.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Rezim Hak Kekayaan Intelektual dan Public Domain
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  bentuk  kekayaan  yang  tidak  berwujud dan  berbeda  dengan  kekayaan  berwujud  seperti  tanah  atau  aset  fisik  lainnya. Perlindungan  HKI  sebagai  sistem  kepemilikan  memberikan  penghargaan  atas  ekspresi kepribadian  atau  dorongan  bagi  pencipta,  penemu,  atau  perancang  atas  upaya  mereka dalam  menciptakan  karya  intelektual.  Hal  ini  sering  kali  berdampak  secara  finansial yang  signifikan  bagi  para  pemegang  hak,  karena  melibatkan  hak  eksklusif  untuk menggunakan,  mengalihkan,  atau  mendapatkan  manfaat  dari  karya  atau  inovasi  yang mereka  hasilkan  (Tuwaidan,  2018).
Menurut  Black’s  Law  Dictionary,  public  domain  adalah  “The  Universe  of  inventions  and creative  works  that  are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rigths are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be approriated by anyone without liability for infringement”. “Public domain is the status of an  invention,  creative  work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any  form  of  intellectual  property.  Public  domain  is  the  rule;  intellectual  property  is  the exception”. (J.Thomas McCarty, McCarty on trademarks and unfair Competition. At 1-3 3d ed. 1996) (Garner  B. A.,  2014)
Dalam  intinya,  public  domain  merujuk  pada  keseluruhan  materi  hak  kekayaan intelektual  yang  tidak  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI),  dan  dengan  demikian  tersedia  bagi  siapa  pun  untuk  digunakan  tanpa  dikenakan biaya.  Definisi  sederhana  dari  public  domain  disampaikan  oleh  Prof.  Dr.  Alexander Peukert  sebagai  " information/knowledge not  protected  by  IPRs"  yang  berarti  segala informasi/pengetahuan  yang  tidak  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual. Informasi/pengetahuan  tersebut  dapat  diperoleh  secara  bebas  dan  digunakan  oleh  siapa pun  dengan  syarat yang sama untuk  setiap  orang yang sah (Peukert,  2019).
Konsep  public  domain  memiliki  varian  quasi-equivalent  seperti  "akses  terbuka"  atau "sumber  terbuka",  "kepemilikan  informasi",  "kepemilikan  bersama  yang  tidak berwujud",  atau  "kepemilikan  pengetahuan".  Konsep-konsep  yang  berbeda  namun serupa  ini  sering  digunakan  dalam  konteks  bahwa  inovasi  dan  kreativitas  hanya  dapat dikembangkan  jika  terdapat  akses  terhadap  kumpulan  ide  dan  pengetahuan  yang terbuka  dan  berbasis  pada  kepentingan  bersama.  Dengan  memasukkan  konsepsi  public domain,  ide-ide  tersebut  dapat  tersedia  secara  bebas  untuk  digunakan  dan
dikembangkan  oleh  siapa  pun,  tanpa  hambatan  atau  pembatasan  hak  kekayaan intelektual.  Public  domain  dan  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  saling  terkait erat,  bahkan  secara  integral.  Dalam  perspektif  kebijakan  yang  berbeda,  hubungan antara  public  domain  dan  sistem  HKI  dapat  dicirikan  sebagai  sinergi  yang  harmonis. Terdapat  akomodasi  yang  pragmatis  dan  tidak  merata  yang  melekat  di  dalamnya. Secara  konseptual,  jika  melihat  sistem  HKI  yang  memberikan  hak  eksklusif  bagi pemegang  hak  atas  ciptaan  atau  penemuan,  maka  public  domain  dapat  didefinisikan sebagai  kondisi  di  mana  tidak  ada  hak  eksklusif  yang  diberikan.  Dengan  kata  lain, materi  yang  berada  dalam  public  domain  dapat  digunakan  secara  bebas  oleh  siapa  pun tanpa adanya pembatasan  atau klaim hak eksklusif  dari pihak  lain.
Suatu  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  akan  beralih  menjadi  public  domain  ketika jangka  waktu  perlindungannya  berakhir  atau  ketika  tidak  ada  perjanjian  internasional yang  menjamin  perlindungan  bagi  HKI  tersebut  di  suatu  negara  tertentu.  Dalam kondisi  ini,  ruang  lingkup  karya  atau  objek  hak  terkait  menjadi  tersedia  untuk digunakan  dan  dieksploitasi  oleh  siapa  pun  tanpa  perlu  izin,  dan  tanpa  kewajiban membayar  imbalan  kepada  pemilik  hak  cipta  atau  pemegang  hak  terkait.  Hal  ini  terjadi sebagai  aturan  umum  dalam  hukum  kekayaan  intelektual,  yang  memungkinkan  akses lebih  luas  terhadap  karya-karya  dan  inovasi  yang  telah  masuk  ke  dalam  domain  publik. Beberapa  definisi  public  domain  memusatkan  perhatian  pada  kebebasan  penggunaan materi,  bahkan  jika  karya  yang  mengandung  materi  tersebut  dilindungi  oleh  hak kekayaan  intelektual.  Dengan  kata  lain,  public  domain  tidak  hanya  mencakup  materi dasar  yang  tidak  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual,  tetapi  juga  mencakup penggunaan  karya  berhak  cipta  yang  telah  kehilangan  perlindungan,  termasuk pengecualian  hak  cipta  atau  penggunaan  yang  dianggap  wajar.  Ini  menunjukkan bahwa  public  domain  memberikan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  materi  yang sebelumnya  dilindungi,  memungkinkan  penggunaan  kembali  dan  eksploitasi  karya- karya  tersebut  tanpa  harus  memperhatikan  batasan  hak  kekayaan  intelektual  yang sebelumnya  berlaku  (WIPO,  Intergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and Genetic  Resources,  Traditional  Knowledge  and Folklore,  2010).
Adanya  pengaturan  tentang  public  domain  bertujuan  agar  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  tidak  hanya  dinikmati  oleh  sebagian  orang,  tetapi  juga  dapat  digunakan  oleh semua  orang  tanpa  pengecualian,  sehingga  dapat  memperkaya  kebudayaan  dan peradaban  secara  luas.  Dalam  kerangka  agenda  membangun  public  domain,  ini  juga dapat  dilihat  sebagai  alat  utama  pembangunan  karena  memfasilitasi  negara-negara untuk  mengembangkan  kreasi,  pendidikan,  dan  inovasi  melalui  akses  terhadap informasi  dan  pengetahuan.  Seiring  dengan  itu,  pertumbuhan  ekonomi  dapat  didorong oleh  materi  yang  tersedia  di  public  domain,  sehingga  menarik  perhatian  baru  pada bidang  materi  yang  tidak  dilindungi  oleh  HKI.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  laporan  oleh WIPO, Committee  on  Development  and Intellectual  Property  pada  tahun 2011.
B. Konsepsi  Public  Domain  Dalam  Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di Indonesia
1. Paten
UU  Paten  memberikan  konsepsi  public  domain  sebagai  suatu  invensi  yang  telah diungkapkan  sebelumnya  di  muka  umum.  Suatu  invensi  dianggap  baru  jika  pada tanggal  penerimaan,  invensi  tersebut  tidak  identik  dengan  teknologi  yang  telah diungkapkan  sebelumnya.  Teknologi  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya  ini mencakup  teknologi  yang  telah  diumumkan  di  Indonesia  atau  di  luar  Indonesia  dalam bentuk  tulisan,  uraian  lisan,  demonstrasi,  atau  melalui  cara  lain  yang  memungkinkan seorang  ahli  untuk  mereplikasi  invensi  tersebut  sebelum  tanggal  penerimaan  atau tanggal prioritas.
Karena  dianggap  sebagai  materi  HKI  yang  termasuk  dalam  domain  publik,  beberapa barang tidak  dapat  dimohonkan  paten. Hal-hal  tersebut  adalah:
a. Metode  pemeriksaan,  perawatan,  pengobatan,  dan/atau  pembedahan  yang dilakukan  pada hewan  dan manusia;
b. Teori  dan metode  di bidang ilmu  pengetahuan  dan matematika;
c. Semua makhluk hidup,  kecuali  jasad renik;
d. Proses  biologis  yang  esensial  untuk  memproduksi  tanaman  atau  hewan,  kecuali proses  non-biologis  atau proses  mikrobiologis.
Paten  dilindungi  selama  20  tahun  dari  tanggal  penerimaan,  dan  tidak  dapat diperpanjang.  Paten  sederhana  dilindungi  selama  10  tahun  dari  tanggal  penerimaan. Setelah  jangka  waktu  perlindungan  paten  habis,  paten  tersebut  akan  menjadi  domain publik.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  26/Pdt.Sus-Hki/Paten/2020/Pn  Jkt.Pst,  dalam  kasus antara  Apotex  Inc.  melawan  PT  Novell  Pharmaceutical  Laboratories,  Apotex  Inc. mengajukan  gugatan  pelanggaran  paten  terhadap  klaim  paten  "Penggunaan Deferipron"  yang  dimiliki  oleh  Apotec  Inc.,  yang  diyakini  memiliki  kesamaan  dengan indikasi  yang  tertera  pada  produk  obat  milik  PT  Novell  Pharmaceutical  Laboratories. Namun,  berdasarkan  putusan  tersebut,  klaim  paten  "Penggunaan  Deferipron"  dianggap sebagai  public  domain  dan  telah  ada  sejak  1981  oleh  Kantoghiorhes  G.  J,  kemudian dipatenkan  di  Inggris  pada  tahun  1983.  Pada  tahun  1989,  klaim  tersebut  didaftarkan sebagai  paten  formula  oleh  beberapa  pihak  di  Amerika  dengan  nomor  Paten  4.480.958, dengan  tanggal  perlindungan  pada  20  Juni  1989,  dan  para  penemu  tercantum  sebagai Robert  C.  Hilder,  Clacton,  Goerge  Kantoghioghes,  dan  Jack  Silver.  Oleh  karena  itu, karena  klaim  paten  tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari  public  domain,  hakim memutuskan  untuk  menolak  gugatan yang diajukan  oleh  Apotex  Inc.

## 2. Merek
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  dalam  UU  MIG  (Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis),  belum  cukup  menjelaskan  kriteria  atau  proses  yang  harus  dipenuhi
untuk  menentukan  apakah  suatu  hal  telah  menjadi  milik  umum  atau  public  domain. Namun,  di  Indonesia  telah  ada  yurisprudensi  atau  putusan  pengadilan  yang  dapat digunakan  sebagai  acuan  untuk  menentukan  kriteria  tersebut.  Salah  satu  contoh yurisprudensi  yang  relevan  adalah  Putusan  No.  958K/Pdt.Sus/2010,  tanggal  9  Februari 2012,  dalam  perkara  antara  Sis  Continents  Hotel  Inc.  sebagai  pemilik  merek  terdaftar "HOLIDAY  INN"  yang  mengajukan  pembatalan  terhadap  merek  "HOLIDAY  RESORT LOMBOK"  yang  dimiliki  oleh  PT.  Lombok  Seaside  Cottage.  Dalam  kasus  ini, pengadilan  kemungkinan  menggunakan  kriteria  tertentu  untuk  menentukan  apakah merek  "HOLIDAY  RESORT  LOMBOK"  sudah  menjadi  milik  umum  atau  public domain,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  perlindungan  merek. Meskipun  detail  kriteria  yang  digunakan  dalam  kasus  ini  tidak  dijelaskan  dalam konteks  pertanyaan  Anda,  putusan  tersebut  mungkin  memberikan  pandangan  tentang bagaimana  pengadilan  di  Indonesia  menentukan  kriteria  untuk  menetapkan  apakah suatu  hal  telah  menjadi  public  domain  dalam  konteks  hukum  merek.  Menurut keputusan  tersebut,  kata-kata  publik  domain  tidak  dapat  dimonopoli  dan  tidak  dapat dijadikan  merek  karena  meskipun  berasal  dari  bahasa  asing  dan  sudah  biasa  digunakan dalam  masyarakat.  Yang  kedua  adalah  bahwa  kata  milik  umum  dapat  dianggap sebagai  merek  karena  dikaitkan  dengan  kata  lain.  Ini  karena  apabila  kata  umum  atau public  domain  ditambahkan  dengan  kata  lain  dan  menimbulkan  perbedaan,  orang  lain dapat  menggunakannya  (Tuwaidan,  2018).
Pasal  20  huruf  f  UU  MIG  menyatakan  bahwa  merek  yang  merupakan  nama  umum atau  lambang  milik  umum  tidak  dapat  didaftarkan  dan  ditolak.  Nama  umum  seperti "rumah  makan"  dan  "warung  kopi"  adalah  contohnya,  sementara  lambang  milik  umum seperti  "lambang  tengkorak"  untuk  barang  berbahaya,  "tanda  racun"  untuk  bahan kimia,  dan  "sendok  dan  garpu"  adalah  contoh  layanan  restoran.  Merek  memberikan jangka  waktu  perlindungan  sepuluh  tahun  sejak  tanggal  penerimaan,  yang  dapat diperpanjang,  untuk  memastikan  bahwa  merek  yang  didaftarkan  benar-benar digunakan  pada  produk  atau  jasa,  dan  bahwa  produk  atau  jasa  tersebut  masih  dibuat dan/atau  dijual.

## 3. Hak Cipta
Dibandingkan  dengan  hak  cipta  intelektual  (HKI)  lainnya,  hukum  untuk  hak  cipta publik  lebih  beragam.  "Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  yang  dipegang  oleh negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ayat (1) berlaku tanpa  batas waktu", kata Pasal  60  ayat  (1)  UUHC.  Tanpa  perlindungan  yang  abadi,  ekspresi  budaya  kuno  akan menjadi  domain  publik  dan dapat  dieksploitasi  dan disalahgunakan  oleh  negara lain.
Setelah  batas  waktu  hak  eksklusif  telah  berakhir,  ciptaan  tersebut  masuk  ke  dalam domain  publik.  Namun,  jangka  waktu  ciptaan  berbeda-beda  tergantung  pada  jenis ciptaan,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  58  ayat  (1)  UUHC  tentang  jangka  waktu hak cipta  atas ciptaan:
a. Buku, pamflet,  dan semua  hasil  karya tulis  lain;
b. Ceramah,  kuliah  pidato,  dan ciptaan  sejenis  lainnya;
c. Alat  peraga  yang dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan ilmu  pengetahuan;
d. Lagu atau musik  dengan  atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal,  tari, koreografi,  pewayangan  dan pantomim;
f. Karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi, seni  pahat,  patung atau kolase;
g. Karya arsitektur;
h. Peta; dan
i. Karya seni  batik atau seni  motif  lain,
Hak  cipta  berlaku  sepanjang  hidup  pencipta  dan  berlanjut  selama  70  tahun  setelah pencipta  meninggal  dunia,  dimulai  dari  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya  setelah kematiannya.
Dikarenakan  hak  cipta  tidak  berlaku  selamanya,  UUHC  menetapkan  rentang  waktu yang  berbeda  untuk  perlindungan  hak  cipta,  yaitu  70  (tujuh  puluh)  tahun  seperti  yang disebutkan  di  atas,  50  (lima  puluh)  tahun,  dan  25  (dua  puluh  lima)  tahun  sejak pengumuman  pertama.  Hak  moral,  bagaimanapun,  bersifat  abadi,  sehingga  jika seseorang  menggunakan  karya  publik  domain,  mereka  harus  menyebutkan  nama penciptanya.

## 4. Perlindungan  Varietas  Tanaman
Dalam  konteks  perlindungan  varietas  tanaman,  suatu  varietas  tanaman  yang dilindungi  akan  masuk  ke  domain  publik  setelah  berakhirnya  jangka  waktu perlindungannya.  Jangka  waktu  perlindungan  untuk  varietas  tanaman  terbagi  menjadi dua,  yaitu  20  tahun  untuk  varietas  tanaman  semusim  dan  25  tahun  untuk  varietas tanaman  tahunan.  Varietas  tanaman  yang  diajukan  untuk  perlindungan  juga  harus dianggap  sebagai  varietas  tanaman  baru.  Suatu  varietas  tanaman  baru  dianggap  baru dalam  konteks  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT)  jika,  pada  saat  permohonan diterima,  bahan  perbanyakan  atau  hasil  panen  dari  varietas  tersebut  belum  pernah diperdagangkan  di  Indonesia,  atau  jika  sudah  diperdagangkan,  belum  lebih  dari  satu tahun  sejak  perdagangannya,  atau  jika  perdagangannya  telah  terjadi  di  luar  negeri, belum  lebih  dari  empat  tahun  untuk  tanaman  semusim  dan  enam  tahun untuk tanaman tahunan.  Di  samping  harus  menjadi  varietas  baru,  varietas  tanaman  yang  diajukan untuk  perlindungan  juga  harus  memiliki  sifat  yang  unik.  Suatu  varietas  dianggap  unik jika  dapat  dibedakan  dengan  jelas  dari  varietas  lain  yang  telah  dikenal  secara  umum pada saat permohonan  perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT) diajukan.

## 5. Rahasia  Dagang
Perlindungan  rahasia  dagang  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  metode  produksi, metode  pengolahan,  metode  penjualan,  atau  informasi  lain  dalam  bidang  teknologi
dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh  masyarakat umum.  Untuk  mendapatkan  perlindungan,  informasi  tersebut  harus  memenuhi beberapa  kriteria,  yaitu  harus  bersifat  rahasia,  memiliki  nilai  ekonomi,  dan  dijaga kerahasiaannya  dengan  cara  yang  memadai.  Informasi  dianggap  bersifat  rahasia  jika hanya  diketahui  oleh  pihak  tertentu  atau  tidak  diketahui  secara  umum  oleh masyarakat.  Rahasia  dagang  yang  sudah  diketahui  secara  umum  termasuk  dalam kategori  rahasia  dagang  yang  telah  menjadi  public  domain,  sehingga  tidak  lagi memenuhi  syarat untuk  dilindungi.

## 6. Desain  Tata Letak Sirkuit  Terpadu
Dalam  perlindungan  desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  (DTLST),  salah  satu  syarat penting  adalah  keorisinilan  desain  tersebut.  Sebuah  DTLST  dianggap  orisinil  jika merupakan  karya  mandiri  dari  pendesain  dan  tidak  umum  bagi  para  pendesain  pada saat  pembuatannya.  Artinya,  desain  tersebut  haruslah  memiliki  keunikan  dan  tidak hanya  merupakan  replikasi  atau  peniruan  dari  desain-desain  yang  sudah  ada.  Yang dimaksud  dengan  orisinil  dalam  konteks  ini  adalah  bahwa  desain  tata  letak  sirkuit terpadu  (DTLST)  tidak  umum  karena  tidak  termasuk  dalam  domain  publik. Perlindungan  terhadap  DTLST  diberikan  selama  10  tahun,  dan  setelah  melewati periode  tersebut,  DTLST  tersebut  akan  menjadi  milik  umum  atau  masuk  ke  dalam domain  publik.

## 7. Desain  Industri
Menurut  Pasal  2  UU  No  31  Tahun  2000,  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  "Hak  Desain Industri  diberikan  untuk  Desain  Industri  yang  baru",  dan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa "Desain  Industri  dianggap  baru  apabila  pada  tanggal  penerimaan,  Desain  Industri tersebut  tidak  sama  dengan  pengungkapan  yang  telah  ada  sebelumnya."  Namun, sayangnya,  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  istilah  "tidak  sama"  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2),  sehingga  ada  dua  interpretasi  untuk  istilah  tersebut. Menurut  Pasal  2  ayat  (3)  huruf  c  UU  Desain  Industri,  desain  industri dianggap baru jika tidak  serupa  dengan  istilah  sebelumnya  "telah  diumumkan  atau  digunakan  di Indonesia  atau  di  luar  Indonesia."  Desain  industri  yang  telah  menjadi  milik  umum  atau public  domain  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis.  Pertama,  desain  industri  yang  tidak pernah  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  dan  kedua, desain  yang  sebelumnya  telah  didaftarkan  tetapi  perlindungannya  telah  berakhir setelah  melewati  jangka waktu  yang ditetapkan.
Dalam  putusan  2/Pdt.Sus.Hki/Desain/2019/Pn.Niaga.Sby,  terdapat  kasus  di  mana desain  industri  yang  dimiliki  oleh  Penggugat,  yaitu  "ECOSFERA  ROOM",  digunakan dalam  bangunan  penginapan  yang  dikenal  sebagai  Bubble  Hotel  Bali.  Namun,  dalam kasus  ini,  Tergugat  telah  membeli  rumah  transparan  dari  perusahaan  Shan  Hai  Ning Tong  Inflatables  Product  Co.Ltd  yang  berbasis  di  China  sebelum  Penggugat
mengajukan  permohonan  pendaftaran  desain  industri  miliknya.  Dalam  putusan tersebut,  Majelis  hakim  menolak  gugatan  dari  penggugat.  Mereka  menjelaskan  bahwa unsur  kebaruan  dalam  suatu  desain  industri  tidak  hanya  ditentukan  oleh  ketiadaan desain  industri  serupa  yang  terdaftar,  tetapi  juga  membutuhkan  keberadaan  desain industri  yang  belum  pernah  digunakan  sebelumnya,  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar Indonesia.  Dengan  demikian,  kebaruan  suatu  desain  industri  tidak  hanya  dilihat  dari saat  pendaftaran  pertama  kali  diajukan,  tetapi  juga  melalui  adanya  pengungkapan  atau publikasi sebelumnya, baik dalam bentuk tertulis maupun  tidak  tertulis. Pengungkapan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  media  cetak  atau  elektronik,  tetapi  juga dapat  melalui  pengumuman  atau  penggunaan  sebelumnya  dari  desain  industri tersebut.  Jika  sudah  ada  pengungkapan  sebagaimana  dimaksud,  maka  desain  industri tersebut  akan masuk ke dalam domain  publik.

## SIMPULAN
Public  domain  adalah  kumpulan  informasi  atau  pengetahuan  yang  tidak  diatur  oleh hak  kekayaan  intelektual  (HKI).  Informasi  atau  pengetahuan  dalam  public  domain dapat  diakses  dan  digunakan  oleh  siapa  pun  dengan  syarat  yang  sama  untuk  semua individu  yang  sah.  Konsep  public  domain  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  HKI tidak  hanya  menjadi  hak  bagi  sebagian  orang,  tetapi  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga memungkinkan perkembangan kebudayaan  dan  peradaban  secara  luas.  Dalam  ketujuh  rezim  hak  kekayaan  intelektual seperti  paten,  merek,  hak  cipta,  perlindungan  varietas  tanaman,  rahasia  dagang,  desain tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  desain  industri,  konsep  public  domain  terjadi  ketika masa  perlindungan  untuk  setiap  karya,  penemuan,  atau  desain  telah  berakhir.  Pada saat  ini,  hak  eksklusif  dari  pemegang  atau  pemilik  HKI  tersebut  akan  berakhir,  dan karya  atau  penemuan  tersebut  akan  menjadi  milik  umum.  Artinya,  karya  atau penemuan  tersebut  dapat  digunakan  oleh  siapa  saja  tanpa  batasan  atau  pembatasan hak.

## DAFTAR PUSTAKA
Breakey,  H.  (2010).  Natural  Intellectual  Property  Rights  and  the  Public  Domain.  The Modern Law Review, 73(2), 212.
European.  (2010). Piagam Ranah Publik Europeana (Bahasa  Indonesia).
Garner,  B.  A.  (2014).  Black's  Law  Dictionary,  Tenth  Edition.  St.  Paul,  Minn:  Thomson Reuters  West.
Kesowo,  B.  (2021).  Pengantar  Pemahaman  Konsepsi  Dasar  Sekitar  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (HAKI). Jakarta: Sinar Grafika.
Ochoa,  T.  T.  (2002).  Origins  and  Meanings  of  the  Public  Domain.  Santa Clara Law, 28(2), 215.
Penyalai,  F. (2020). Domain Publik di Indonesia. Jakarta: Goethe-Institut  Jakarta.
Peukert,  A.  (2019).  The  Public  Domain  and  the  Subject  Matter  of  Intellectual  Property Law. Goethe Universitat, (hal. 5-8).
Sardjono,  A.  (2021).  Hak  Kekayaan  Intelektual  &  Pengetahuan  Tradisional  :  Suatu  Telaah Teoritis. Depok:  Badan Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2004).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada.
Sunggono,  B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada.
Suteki,  &  Taufani,  G. (2020). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik. Depok:
Rajawali  Press.
Tuwaidan,  A.  N.  (2018).  Kriteria  Tanda  Public  Domain  yang  Digunakan  Sebagai  Merek.
Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, 2(2).
Usman, R. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni.
Vibhute,  K.,  &  Aynalem,  F.  (2009).  Legal  Research  Methods  (Teaching  Material).  Ethiopia:
Justice  and  Legal System Research  Institute.
WIPO.  (2010).  Intergovernmental  Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.
WIPO. (2011). Committee on Development and Intellectual Property. Geneva.