Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2018): 87-110

## Bergayuh Agar Tak Lumpuh: Proyeksi Peran ASEAN dalam Penyelesaian Isu Semenanjung Korea
Gaffar Mu’aqaffi, Hafrian Yusuf Ramdhani, Rizki Ananda, Ahmad Naufal Far - ras,Septian Wahyudi, dan Addafi Aryaguna Universitas Diponegoro

## Abstract
As a regional organization, ASEAN has responsibility to solve the problem in Korean Peninsula. ASEAN’s involvement in effort to solve the problem in Korean Peninsula can be seen by the exist - ence of ARF. Besides ARF, ASEAN also has many cooperations with other parties-involved that can be exploited as an instrument to solve the problem. However, ASEAN’s involvement only limited to the providing forum (ARF) for the parties involved in the problem. The limitation of ASEAN is interesting to discuss since it proved to be fail to provide concrete outcome. This writtings try to find the reasons behind the inability of ASEAN to solve the problem. Specifically, this writtings use the concept of bandwagon to analyse the cause of the limitation. The main argument of this writing is the inability of ASEAN is caused by bandwagon behavior of ASEAN countries to great power that involved in this problem.
Keywords: ASEAN, Korean Peninsula, bandwagon

## Abstrak
Sebagai organisasi regional, ASEAN dituntut untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian masa - lah di Semenanjung Korea. Keterlibatan ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di Semenanjung Korea dapat dilihat melalui keberadaan ARF. Selain ARF, ASEAN juga memiliki berbagai kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah di Semenanjung Korea. Na - mun, keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian masalah di Semenanjung Korea masih terbatas pada penyediaan forum bagi pihak-pihak dalam bentuk ARF. Keterbatasan  ASEAN dalam upaya menye - lesaikan masalah di Semenanjung Korea menarik untuk dibahas karena telah terbukti tidak memberi hasil yang konkrit. Tulisan ini mencoba menemukan alasan dibalik keterbatasan  ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. Secara spesifik, tulisan ini menggunakan kon - sep bandwagoning sebagai pisau analisis. Tulisan ini berargumen bahwa keterbatasan ASEAN da - lam penyelesaian masalah di Semenanjung Korea disebabkan perilaku Bandwagon negara-negara ASEAN terhadap negara besar yang terlibat dalam masalah ini.
Kata-kata kunci: ASEAN, Semenanjung Korea, Bandwagon
Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2018): 87-110
Pendahuluan Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 telah memperparah kondisi antara dua negara di semenanjung Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Kegagalan dalam perundingan damai oleh kedua negara menghasilkan De-Militarised Zone (DMZ) (Robertson, 2003: 2). Kondisi ini diperparah dengan dimulainya program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada pertengahan 1960-an, Korea Utara mendapatkan bantuan reaktor riset yang digunakan untuk mempelajari reaksi berantai nuklir dari Uni Soviet, dan pada saat yang sama, Korea Utara sudah bukan menjadi anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) (Dolley, 1994: 164). Kondisi ini tentunya menimbulkan ketegangan karena Korea Selatan yang berbatasan langsung dengan Korea Utara tidak memiliki senjata nuklir serta merasa terancam dengan keberadaan senjata nuklir Korea Utara. Menanggapi ancaman nuklir tersebut, Korea Selatan semakin mempererat hubungan dengan AS sebagai upaya untuk mencari perlindungan dalam segi keamanan negara (National Foreign Assesment Center, 2011).
Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan senjata nuklir Korea Utara terus berkembang. Pyongyang telah melakukan uji coba berbagai rudal, mulai dari yang berjarak pendek hingga yang diluncurkan dari kapal selam. Sejak tahun 2006, Korea Utara telah melakukan uji coba lebih dari enam kali, termasuk uji coba hulu ledak nuklir pada tahun 2017 yang diklaim merupakan rudal balistik antar benua (ICBM) (Mazarr, 2018: 4). Disamping itu, Korea Selatan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan AS. Korea Selatan dan AS pernah melakukan latihan militer bersama dalam skala besar pada tahun 2017 dengan mengirimkan beberapa pesawat tempur milik AS dan sekitar 12.000 personel militer AS dikirimkan ke Korea Selatan (Chaplain, 2017). Untuk menanggapi ancaman nuklir dari Korea Utara, AS juga berupaya membangun Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan. Pembangunan THAAD ini dikecam oleh Cina selaku sekutu dari Korea Utara karena dianggap semakin memperparah kondisi di Semenanjung Korea (Manyin, 2017). Namun, ketegangan di Semenanjung Korea mulai mereda melalui peristiwa bersejarah saat Presiden Korea Utara, Kim Jong Un melintasi daerah De-Militerised Zone (DMS) untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In, pada bulan April 2018 (BBC, 2018). Kim Jong Un merupakan Presiden Korea Utara pertama yang mengunjungi Korea Selatan setelah Perang Korea pada tahun 1953. Selain itu, penurunan ketegangan krisis Semenanjung Korea juga ditandai dengan diadakannya pertemuan antara Donald Trump selaku Presiden AS dengan Kim Jong Un sebagai Presiden Korea Utara pada bulan Juni 2018 yang bertempat di Singapura. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah sepakat bekerja sama untuk menjaga perdamaian dunia dengan melakukan denuklirisasi di Korea Utara dan sebagai balasannya, Korea
Utara akan mendapatkan bantuan ekonomi dari AS (The Guardian, 2018). Keterlibatan AS dan Cina membuat ketegangan di Semenanjung Korea semakin memanas. Kedua negara besar ini memiliki kepentingan dengan negara yang sedang berkonflik. Cina berusaha mempertahankan eksistensi di Korea Utara untuk menjaga pengaruh di Asia Timur serta mengimbangi posisi AS (Beeson, 2016). Posisi Korea Utara sangat dekat dengan Cina sehingga akan sangat berbahaya apabila wilayah ini dikuasi oleh AS sebagai negara besar. AS juga berusaha melakukan upaya proses denuklirisasi di Korea Utara dengan perjanjian memberikan bantuan ekonomi ke Korea Utara dengan jumlah yang terbilang besar (Shin & Heavey, 2018). Fakta memperlihatkan bahwa ada kepentingan yang bertolak belakang antara AS dengan Cina sebagai dua negara berkekuatan besar di dunia. Hal ini tentunya membuat penyelesaian sengketa di Semenanjung Korea menjadi lebih rumit.
Ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea tidak hanya berdampak bagi Korea Utara dan Korea Selatan, namun juga akan membawa negara lain yang turut andil dalam ketegangan ini. AS sebagai sekutu dari Korea Selatan, dan Cina sebagai sekutu dekat Korea Utara juga ikut terlibat dalam krisis ini. PBB bahkan telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait dengan pemberhentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Korea Utara. Salah satu bentuk resolusi PBB juga berupa pembatasan pasokan, penjualan, atau transfer minyak mentah ke Korea Utara dalam jangka waktu 12 bulan (United Nations, 2018). Selain PBB, ASEAN sebagai organisasi regional juga turut terlibat dalam ketegangan di Semenanjung Korea.
ASEAN memiliki hubungan dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Kerja sama ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-ROK) di bidang politik dan keamanan telah diperkuat dengan dialog reguler dan pertukaran pandangan tentang isu-isu regional dan internasional melalui mekanisme ASEAN-ROK, seperti KTT ASEAN-ROK, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ROK, ASEAN  Plus  Three (APT), dan ASEAN  Defense  Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus), serta kerja sama dalam bidang ekonomi, seperti pembentukan ASEAN-Korea Free Trade Area (ASEAN, 2012). Korea Utara juga mempunyai hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota ASEAN. Bahkan, Korea Utara menandatangani T reaty of Amity and Cooperation pada tahun 2008 dan menjadi salah satu fenomena istimewa, karena pertama kalinya Korea Utara bergabung dengan kesepakatan mengenai kode etik regional (ASEAN Information Center, 2015). Selain itu, negara ASEAN juga memiliki hubungan yang erat dengan AS dan Cina. AS memiliki berbagai perjanjian dagang dengan ASEAN, seperti US-ASEAN Trade  and  Invesment  Framework Agreement  ( TIFA), The US-Singapore Free Trade Agreement (FTA), dan berbagai kerja sama dagang
lainnya. AS dan ASEAN juga menjalin hubungan dalam bidang lain, seperti kerja sama maritim dan militer dengan berbagai negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand (US-ASEAN Business Council, 2017). ASEAN juga memiliki berbagai kerja sama dengan Cina, diantaranya yaitu Cina-ASEAN Joint Committee on Economic and Trade Cooperation,  Cina-ASEAN  Joint  Committee  on  Scientific  and  Technological Cooperation,  serta  Cina-ASEAN  Joint  Committee  on  Cooperation  and ASEAN Beijing Committee (Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, 2014).
ASEAN sebagai organisasi regional berusaha berperan aktif dalam penyelesaian kasus di Semenanjung Korea. Seperti yang diketahui, ASEAN menggunakan sistem konsensus dalam pengambilan keputusan, artinya semua negara harus setuju untuk menentukan langkah ASEAN. Apabila ada negara anggota yang tidak setuju, maka rancangan kebijakan yang telah diusulkan akan batal karena tidak memenuhi syarat konsensus (Villanueva, 2017). Kondisi ini akan dipersulit dengan adanya keterlibatan AS dan Cina dalam kasus di Semenanjung Korea. Kedua negara besar ini akan berusaha untuk saling mewujudkan kepentingan masing-masing negara, termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan di ASEAN dalam menanggapi konflik Semenanjung Korea.
Tulisan ini akan menjelaskan alasan dibalik kegagalan ASEAN dalam menghasilkan solusi-solusi yang konkrit ditengah keterlibatannya dalam penyelesaian  konflik  di  Semenanjung  Korea.  Tulisan  ini  akan  mencoba menjawab permasalahan tersebut menggunakan konsep bandwagoning. Konsep bandwagoning merupakan konsep yang berasal dari Paradigma Neorealis milik Kenneth Waltz, dengan menekankan pentingnya struktur internasional dalam perilaku negara.  Konsep bandwagoning cukup jarang digunakan untuk membahas keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian kasus ini, karena tulisan-tulisan yang ada hanya membahas peluang dari forum-forum yang diadakan ASEAN tanpa mengukur kemungkinan terwujudnya peluang tersebut dengan kondisi ASEAN sekarang. Tesis utama tulisan ini adalah ASEAN sulit menghasilkan solusi yang konkrit dalam menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea disebabkan oleh bandwagoning negara-negara anggota ASEAN kepada AS dan Cina, sebagai dua negara besar yang sedang bersaing pengaruh di kawasan. Tindakan bandwagoning ini disebabkan oleh dependensi negara-negara ASEAN terhadap kedua negara besar dalam hal keamanan, ekonomi, ataupun politik. Sebagai gantinya, negara-negara ASEAN yang melakukan bandwagon mendukung segala tindakan-tindakan negara besar yang menjadi bandwagon , termasuk menghentikan usaha-usaha yang diinisiasi oleh ASEAN, yang sekiranya merugikan negara besar yang menjadi bandwagon -nya.
Tulisan ini akan mengikuti sistematika berikut. Bagian pertama akan membahas konsep bandwagoning dari tiga teoretisi yang berbeda sebagai pisau analisi. Bagian kedua akan membahas mengenai negara besar yang terlibat dalam kasus ini. Pada bagian ini, persaingan negara besar dalam masalah yang terjadi di Semenanjung Korea akan dibahas untuk menjelaskan alasan keterlibatan kedua negara besar dan potensi negara- negara besar menarik negara-negara yang lebih kecil untuk melakukan bandwagoning kepada salah satu dari kedua negara besar tersebut. Bagian ketiga akan membahas hubungan negara-negara ASEAN dengan negara besar yang bersaing pengaruh di kawasan. Pada bagian ini akan dijelaskan juga mengenai ketergantungan negara ASEAN terhadap negara besar dalam bidang tertentu untuk menunjukan potensi bandwagoning yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN. Bagian keempat akan berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.
Bandwagoning: Sebuah Kerangka Konseptual Bandwagoning adalah tindakan bersekutu sebuah negara dengan sebuah kekuatan besar, baik aktor negara maupun non-negara, untuk mendapatkan keamanan. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Quincy Wright dalam A  Study  of  War (1942). Wright menggunakan istilah bandwagoning untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kebijakan negara yang relatif lemah dan berdekatan dengan area perselisihan. Kebijakan ini diambil untuk menjamin eksistensi dan sumberdaya yang dimilikinya (Wright, 1942: 136). Kenneth  Waltz  dalam Theory  of  International  Politics (1979) mempopulerkan  istilah  bandwagoning  ini.  Dalam  penjelasannya,  Waltz mengatakan bahwa usaha untuk menyeimbangkan kekuatan bukanlah satu-satunya pola perilaku politik sehingga  bandwagoning sangat mungkin dilakukan, tergantung sistem struktur yang ada (Waltz, 1979: 125). Waltz mencontohkan dalam pemilihan ketua umum partai. Ketika tidak ada figur yang dianggap mumpuni, maka akan terjadi pembentukan koalisi, karena para kandidat merasa memiliki peluang yang sama dan semua anggota partai menginginkan agar ketua partai yang baru segera ditunjuk untuk memimpin partai. Namun, jika kondisi partai tersebut memiliki seorang kandidat yang mumpuni, maka bandwagoning pada kandidat yang dianggap mumpuni tersebut merupakan tindakan yang masuk akal. Dalam lingkup interaksi antar negara dalam sistem internasional yang anarki, power dipandang sebagai cara, sedangkan keamanan adalah tujuannya. Bandwagoning dilakukan oleh suatu negara ketika upaya membangun koalisi untuk mengimbangi kekuatan dominan yang ada tidak memungkinkan lagi. Karena menurut Waltz, usaha yang dilakukan negara di sistem anarki adalah mempertahankan posisinya, bukan meraih
sebanyak mungkin kekuatan, sehingga suatu negara ketika tidak mampu mengimbangi kekuatan yang besar, bandwagon merupakan tindakan yang tepat (Waltz, 1979: 127) Stephen Walt dalam bukunya yang berjudul The Origins of Alliances, meredefinisi  konsep  dari bandwagoning .  Berbeda  dengan  Waltz  yang mendefinisikan bandwagon sebagai tindakan bergabung dengan pihak yang lebih  kuat,  Walt  mendefinisikan  bandwagon  sebagai  tindakan  bersekutu oleh negara kepada sumber ancaman. Dalam konteks Walt, bandwagon merupakan respon negara ketika dihadapkan pada ancaman yang signifikan, bukan karna keberadaan power yang dominan. Menurut Walt, perilaku bandwagon dipandang sebagai hal yang umum bagi negarawan yang mencoba membenarkan keterlibatan di luar negeri dan membenarkan peningkatan anggaran militer. Walt mencontohkan bagaimana Alfred von Triplitz membangun Angkatan Laut Jerman yang sedemikian besar dengan tujuan membuat Inggris terintimidasi dan akhirnya menjadi sekutu Jerman (Walt, 1990:19). Selain Jerman, Walt mencontohkan bagaimana Uni Soviet mengintimidasi Norwegia dan Turki untuk menghalangi kedua negara tersebut bergabung dengan NATO. Menurut Walt, bandwagon dilakukan oleh suatu negara karena dua hal. Pertama, tindakan bandwagon merupakan cara suatu negara menghindar dari serangan yang dilakukan oleh negara atau koalisi yang mengancam, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keuntungan ketika pihak yang dijadikan sekutu memenangkan pertempuran (Walt, 1990: 21). Tulisan mengenai bandwagon lainnya adalah “ Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back in ” oleh Randall Schweller. Pada artikel tersebut, Schweller mencoba menggugat argumen Walt mengenai perilaku Bandwagon yang disebabkan oleh perasaan terintimidasi suatu negara. Melalui bukti-bukti sejarah mengenai aliansi yang terbentuk selama perang-perang di Eropa, Randall menunjukan bahwa mayoritas perilaku bandwagon terjadi ketika negara yang melakukannya mendapatkan sebuah pemberian dari negara yang mengajaknya untuk bergabung menjadi sekutu. Bahkan, Randall berkesimpulan bahwa intimidasi sebagai latar belakang negara melakukan bandwagon dan menjadi sekutu bagi negara yang mengintimidasi adalah kesalahan (Schweller, 1994: 89). Dalam tulisannya, Randall membagi perilaku bandwagon kedalam empat jenis, yaitu bandwagon jakal, menumpuk, gelombang masa depan, dan efek domino. Pada bandwagon jenis jakal, negara atau koalisi yang kuat menarik bagi negara kecil yang oportunis. Tujuan dari bandwagon jenis  ini  secara  umum  adalah  mendapatkan  profit  dari  pihak  yang  kuat ketika memenangkan persaingan kelak. Namun, negara kecil yang melakukan Bandwagon ke negara atau koalisi yang kuat mendapatkan keuntungan lainnya, yaitu terhindar dari negara kuat yang menjadi pesaing
persekutuannya, karena telah dari awal mengikrarkan diri menjadi sekutu dari suatu negara atau koalisi yang kuat (Schweller, 1994: 94) Bandwagon jenis kedua adalah bandwagon menumpuk. Pada Bandwagon jenis ini, perilaku negara melakukan bandwagon dikarenakan dua hal, yaitu mendapatkan “jatah” ketika memenangkan persaingan, dan takut mendapatkan hukuman dari sekutunya yang menang karna tidak aktif membantunya melawan pesaingnya yang kalah (Schweller, 1994: 95). Sebenarnya, motif pertama dari bandwagon jenis ini sama dengan bandwagon jakal, namun yang membedakan adalah waktunya. Bandwagon jakal dilakukan sejak awal persaingan terjadi, sedangkan bandwagon menumpuk terjadi ketika calon pemenang telah terlihat.
Bandwagon jenis ketiga adalah bandwagon gelombang. Bandwagon jenis ini terjadi ketika negara melihat pihak yang lebih kuat merupakan perwakilan dari masa depan. Contoh nyata dari bandwagon jenis ini adalah ketika negara-negara Dunia Ketiga dengan mudahnya melakukan bandwagon kearah Uni Soviet. Menurut Randall, hal ini karena elit negara- negara tersebut menganggap mereka dapat mengambil keuntungan dari hubungan dengan Uni Soviet, selayaknya yang didapat oleh Cina (Schweller, 1994: 96). Hal yang sama terjadi ketika komunisme runtuh, negara-negara dengan mudahnya melakukan Bandwagon kearah demokrasi liberal. Bandwagon jenis terakhir adalah bandwagon penularan atau efek domino. Cara kerja bandwagon ini selayaknya penyakit menular dimana seseorang terkena penyakit tertentu karena telah melakukan kontak dengan penderita penyakit tersebut. Bandwagon efek domino dipercaya sebagai faktor pendorong bagi AS menerapkan strategi pengurungan terhadap Uni Soviet karena para elit AS percaya bahwa di daerah seperti Asia dan Afrika, ketika satu negara terpengaruh oleh komunisme, maka negara sekitarnya sangat mungkin untuk ikut terpengaruh.

## Rivalitas Negara Besar di Semenanjung Korea
Rivalitas yang terjadi di Semenanjung Korea melibatkan Cina, AS dan Rusia. Keterlibatan Rusia menjadikan nuansa Perang Dingin semakin terasa dalam permasalahan ini. Selain itu, Cina menjadikan Korea Utara sebagai buffer zone dari Jepang dan Korea Selatan, dan di sisi lain, Korea Utara menganggap senjata nukir menjamin eksistensinya.
Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara menjadi salah satu dasar kepentingan keamanan nasional AS untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. AS  menyatakan bahwa cara untuk mencegah proliferasi adalah dengan menyangkal negara-negara “ancaman” atau negara teroris untuk menghasilkan bahan pembuatan nuklir dan untuk mencegah negara- negara dengan kemampuan pengembangan nuklir melakukan transfer bahan pembuat nuklir. Salah satu cara yang dilakukan melalui NPT ( Non
Proliferation  Nuclear ), dan diplomasi internasional. Namun seperti yang diketahui bahwa Korea Utara sebagai negara yang memiliki senjata nuklir sudah mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2013 (Pritchard, 2010). Kondisi ini menjadi hal yang dilematis bagi keamanan nasional AS karena Korea Utara tidak lagi terlibat dalam NPT, sehingga tidak adanya kontrol terhadap senjata nuklir. AS sebagai negara besar berusaha untuk mencapai kepentingannya di Semenanjung Korea. Terdapat banyak resolusi PBB yang ditujukan kepada Korea Utara atas dasar pengembagan senjata nuklir yang tergolong ke dalam WMD ( Weapon of Mass destruction ). Kebanyakan dari resolusi yang telah dikeluarkan diinisiasi oleh AS. Namun, resolusi PBB hanya bersifat rekomendasi serta tidak mengikat sehingga cara ini tidak efektif untuk mengatasi pengembangan senjata nuklir di Korea Utara (Ogden, 2002: 40).
Sebagai sekutu bagi Korea Selatan dan Jepang, AS berkepentingan menjaga keamanan kedua negara tersebut dari senjata nuklir Korea Utara. Hal ini tidak lepas dari sejarah keterlibatan AS di Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Dengan Jepang, AS memiliki perjanjian keamanan yang ditandatangani pada tahun 1951 dimana kedua negara sepakat untuk saling menjaga keamanan di Timur Jauh. Dengan perjanjian tersebut AS juga dapat menempatkan personil militernya di Jepang. Dengan Korea Selatan, AS juga memiliki perjanjian keamanan kolektif yang ditandatangani pada 1953 atau setelah Perang Korea. Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dan melindungi Korea Selatan dari Korea  Utara  (Bureau  of  Political-Military  Affair,  2018).  Tercatat,  jumlah personil militer AS di Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2017 masing- masing sebesar 38.818 dan 24.189 (Bialik, 2017).
Untuk menjamin kedua sekutunya aman, pemerintah AS berusaha untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara. Usaha diplomasi terakhir dilakukan pada tahun 2018, ketika Presiden  Donald Trump bertemu dengan Presiden Kim Jong Un dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang diadakan di Singapura. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bagi Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi. AS bahkan menjamin kebutuhan ekonomi Korea Utara selama proses denuklirisasi. Hal ini menandakan bahwa isu nuklir merupakan sesuatu yang krusial bagi kepentingan AS. Namun, hasil pertemuan Kim-Trump  Summit ini tidak dijalankan dengan baik karena terjadi perbedaan pemahaman dalam melihat denuklirisasi. Korea Utara masih belum melakukan denuklirisasi karena meminta pihak AS menarik pasukan militer di Korea Selatan. AS tidak mau menarik pasukan militer di Korea Selatan karena dianggap penting dalam menjaga eksistensi di Asia Timur (CNN, 2018). Korea Utara masih menganggap keberadaan militer AS sebagai sebuah ancaman, sehingga hasil dari pertemuan Kim-Trump Summit tidak berjalan dengan semestinya.
Selain AS, Rusia juga terlibat dalam permasalahan di Semenanjung Korea. Sebagai negara yang memiliki kekuatan besar dan memiliki kepentingan di Asia Timur Laut yang dilindungi, Rusia ingin memainkan peran penting dalam krisis yang terjadi di Korea Utara (Meyer, 2005). Rusia sebagai negara tetangga Korea Utara berpotensi terkena dampak yang signifikan dari kekerasan konflik yang terjadi atau dengan runtuhnya rezim Korea Utara. Dari sudut pandang Rusia, runtuhnya rezim Korea Utara akan menjadi proses yang berantakan dan akan menimbulkan sebuah konsekuensi bagi Rusia. Salah satu konsekuensi yang di terima oleh Rusia adalah banyaknya imigran dan tidak terkendali yang akan masuk ke Rusia dengan melihat letak negara yang bersebelahan. Diplomat Rusia, Georgi Toloraya, menyatakan bahwa apabila krisis nuklir Korea Utara tidak dapat diselesaikan dan Pyongyang menunjukan bahwa ia memiliki senjata nuklir, hal tersebut dapat memicu terjadinya perang senjata yang baru di kawasan Asia Timur Laut serta menimbulkan dampak yang negatif bagi Rusia (Meyer, 2005).
Salah satu tujuan penting Rusia adalah mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam negosiasi penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Alasan Rusia ingin berpartisipasi dikarenakan Rusia memiliki posisi dan peran penting dalam hal ini. Selain status sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dari segi geografis Rusia juga bertetangga dengan Korea Utara dan memiliki hubungan baik dengan kedua Korea (Meyer, 2005). Dalam konsep kebijakan luar negeri federasi Rusia yang dirilis pada tahun 2000, Presiden Putin menyatakan bahwa kebijakan Rusia-Korea akan berfokus dalam upaya menjamin kesetaraan Rusia dalam masalah Korea dan mempertahankan hubungan yang seimbang dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerja sama di bidang ekonomi dengan Korea Selatan dan kerja sama politik dan keamanan dengan Korea Utara (Shin & Ha, 2006).
Kepentingan keamanan Rusia di Semenanjung Korea adalah untuk membentuk semenanjung yang damai dan stabil yang dapat membantu Rusia untuk memfokuskan reformasi domestiknya sendiri. Selain itu, tujuan  keamanan  Rusia  adalah  untuk  mencegah  konflik  militer  antara dua Korea. Selanjutnya dari aspek politik, Rusia akan terlibat dalam memoderasi masalah Korea dan jika memungkinkan, keseimbangan kekuatan Asia Timur Laut akan memperkuat posisi geopolitik Rusia yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Shin & Ha, 2006). Kemudian dari aspek ekonomi, Rusia memiliki empat tujuan di semenanjung Korea. Yang pertama adalah menjadikan semenanjung Korea sebagai jembatan untuk membuat jalannya ke ekonomi Asia-Pasifik. Sebagai negara Eurasia, Rusia mencari perkembangan keseimbangan dari wilayah timur dan pengaruh di Asia. Dengan meningkatkan kerja sama dengan Korea Selatan
yang memiliki posisi geopolitik yang strategis, Rusia berusaha untuk memperbesar bidang kegiatannya ke dalam ASEAN, APEC, ESCAP, dan untuk memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik dengan bergabung Asia-Europe Meeting (ASEM) (Mansourov, 2001). Yang kedua adalah membuka pasar untuk produk-produk kompetitif Rusia, seperti sumber daya energi, senjata teknologi tinggi, dan teknologi nuklir. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan kemitraan ekonomi bagi pengembangan gurun Rusia, Siberia dan Timur Jauh Rusia, yang mana dalam hal ini Rusia ingin mengembangkan sumber daya minyak dan gas yang besar di Siberia dan Timur Jauh. Dan yang terakhir adalah untuk memperpanjang tujuan akhir dari Trans Siberian Railway (TSR), transportasi darat dari Eurasia ke Selatan.
Negara besar terakhir yang terlibat di permasalahan Semenanjung Korea adalah Cina. Cina merupakan salah satu negara rising  power di dunia, serta menjadi pemimpin dalam perkembangan negara Asia. Dalam konteks ekonomi, Cina sudah menjadi negara dengan ekonomi terkuat kedua setelah AS. Sebagai negara kuat dalam konteks ekonomi, Cina juga harus kuat dalam hal kedaulatan. Dalam konflik di Semenanjung Korea, Cina berusaha untuk mempertahankan wilayah Korea Utara. Apabila melihat dari sisi historis, keterlibatan Cina dalam wilayah Korea Utara sudah berlangsung sangat lama, bahkan sudah mulai pada Kekaisaran Cina. Keterlibatan Cina terus berlanjut sampai pada saat Perang Korea dimana Cina membantu pasukan Korea Utara dalam konflik yang terjadi pada tahun 1950 .
Dalam forum internasional, Cina juga memihak kepada Korea Utara. Berbagai resolusi PBB terkait dengan sanksi terhadap Korea Utara tidak disetujui oleh Cina sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina memandang Korea Utara sebagai buffer  zone atau zona  penyanggah  dari  pengaruh  AS  di  Asia  Timur.  Secara  georafis, Korea Utara berbatasan langsung dengan Cina, sehingga apabila wilayah ini dikuasi oleh pihak asing maka akan mengganggu stabilitas regional. Dalam hal wilayah dan kedaulatan, Cina akan sangat berusaha untuk mempertahankannya bahkan tidak segan untuk melakukan konflik dengan negara lain guna mempertahankan kedaulatan wilayah (Jian, 2003). Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan Cina dalam konflik perbatasan dengan India dan Laut Cina Selatan. Cina bahkan menggunakan instrumen militer untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya.
Cina  sendiri  juga  memiliki  konflik  di  Semenanjung  Korea  saat mengecam pembangunan THAAD ( Terminal High Altitude Area Defense ) di Korea Selatan. THAAD memiliki radar nuklir dengan jangkauan 2.000 km. Radar tidak dapat digunakan untuk menangkis misil, tapi dapat berfungsi sebagai sensor untuk melacak peluncuran misil. Hal ini memungkinkan
radar THAAD itu untuk mengirim data yang dapat membantu menghalau misil balistik antarbenua (ICBM). Jangkauan radar dari THAAD mampu mencapai Cina, sehingga hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi keamanan Cina. Terlebih, keterlibatan AS dalam pengembangan THAAD ini semakin menambah ancaman keamanan wilayah regional Cina (Reuters, 2017). Dalam  konflik  di  Semenanjung  Korea,  dapat  dilihat  bahwa  posisi  Cina bertentangan dengan AS. Kondisi ini akan semakin menambah ketegangan di Semenanjung Korea dengan terlibatnya negara besar seperti AS, Cina, dan Rusia.

## Hubungan Negara-Negara ASEAN dengan Negara Besar
Keterlibatan beberapa negara besar berpotensi menyulitkan penyelesaian masalah yang terjadi di Semenanjung Korea. Selain dalam hal penyelesaian diantara pihak-pihak yang terlibat, keterlibatan negara besar juga menyulitkan bagi pihak-pihak luar yang ingin menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea, termasuk dalam hal ini yaitu ASEAN. ASEAN dengan segala kelonggarannya, akan sulit untuk berpartisipasi aktif dengan menghasilkan tindakan yang konkrit mengingat potensi bandwagon yang terjadi dikalangan negara-negara ASEAN terhadap kedua kubu negara besar. Hal ini dikarenakan Cina dan AS, sebagai dua aktor utama dalam hal ini, memiliki pengaruh yang cukup signifikan atas beberapa negara anggota ASEAN. Pengaruh negara besar atas negara-negara ASEAN berpotensi menggagalkan kesatuan pandangan dalam internal ASEAN terhadap permasalahan ini, sehingga membatasi gerak ASEAN untuk terlibat lebih konkrit. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai hubungan AS dan Cina dengan negara-negara ASEAN.
Negara besar pertama adalah AS. AS memiliki hubungan yang erat dengan Filipina, Malaysia dan Singapura. Penjelasan pertama adalah mengenai hubungan AS dengan Filipina. Hubungan antara AS dengan Filipina didasarkan dengan hubungan sejarah dan budaya yang kuat, serta komitmen bersama untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada periode pasca Perang Dunia ke-2, Filipina dianggap sebagai negara maju yang berada di Asia Timur setelah Jepang. Akan tetapi, Filipina tertinggal dari negara berkembang yang berada di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, posisi Filipina yang pernah menonjol sebagai tujuan investasi asing menurun. Pada tahun 2004, Filipina menduduki peringkat 100 diantara 140 negara dalam foreign direct investment (FDI). Investor asing teratas dan bentuk kumulatif pada tahun 2003 adalah Jepang sebesar US$3,67 miliar dollar dan AS sebesar US$3,52 miliar. Analis telah menyatakan bahwa ekonomi Filipina telah terhambat sejak tahun 1950-an disebabkan oleh beberapa faktor, seperti korupsi politik, ketidakmampuan birokrasi, kapitalisme krooni, defisit pemerintah
lebih dari 30% dari anggaran domestik yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan hutang luar negeri, distribusi kekayaan yang tidak adil, infrstruktur yang buruk, tingkat kelahiran yang tinggi mencapai 2,3%, dan kejahatan kekerasan (Lum & Niksch, 2006).
Di kawasan Asia Tenggara, Filipina bisa dikatakan menjadi negara yang paling bergantung dengan AS. Hubungan baik diantara keduanya ditandai dengan berbagai macam bantuan yang diberikan AS kepada Filipina. Tujuan pemerintah AS menjalin kemitraan dengan Filipina adalah untuk menjadikan negara yang stabil dan makmur. Bantuan yang diluncurkan AS telah menumbuhkan ekonomi yang meluas, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat Filipina, mempromosikan perdamaian dan keamanan, memajukan nilai-nilai demokratis, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan memperkuat kerja sama regional maupun global (U.S. Department of State, 2018).
Selain itu, perekonomian Filipina juga memiliki ketergantungan yang tinggi dengan negara lain. Filipina memiliki beberapa partner perdagangan yang besar, yaitu Jepang, AS, Cina, Malaysia, dan Singapura (Lum & Dolven, 2014). AS dan Filipina memiliki hubungan ekonomi bilateral yang baik. AS dan Filipina memiliki hubungan yang sangat kuat dalam perdagangan dan investasi, dengan lebih dari US$27 miliar barang dan jasa diperdagangkan pada tahun 2016. AS merupakan salah satu investor asing terbesar di Filipina, dan merupakan mitra dagang terbesar ketiga Filipina. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan saling melakukan ekspor dan impor antara kedua negara tersebut. Impor utama AS dari Filipina adalah perangkat semi konduktor, periferal komputer, suku cadang kendaraan bermotor, mesin listrik, tekstil dan garmen, gandum dan pakan ternak, minyak kelapa, dan teknologi informasi.
Selanjutnya ditinjau dari segi militer, bantuan militer AS untuk Filipina terus meningkat. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terlemah di Asia Tenggara, bantuan tersebut menjadi salah satu upaya AS dalam upaya peningkatan kapasitas militer Filipina. Bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran keamanan yang kredibel di ranah maritim.  Selain itu, bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali Asia dengan membantu Filipina menjadi mitra yang lebih cakap dalam mempromosikan keamanan regional. Pada masa pemerintahan Presiden Obama, AS memberikan bantuan militer untuk Filipina sebesar US$50 juta untuk peningkatan kekuatan eksternal Filipina. Kemudian pada Desember 2013, dalam perjalanan menemui pejabat Filipina dan kunjungan pada daerah-daerah yang terkena badai di Filipina, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, berjanji akan memberikan bantuan sebanyak US$40 juta untuk keamanan maritim (Lum & Dolven, 2014).
Selain Filipina, Singapura juga menjadi negara ASEAN yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan AS. Secara historis, Singapura bersama Filipina dan Thailand pernah bergabung dalam Pakta Pertahanan Asia Tenggara yang di dalamnya juga terdapat AS, Perancis, Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Meskipun pakta tersebut berakhir pada 1977, AS dan Singapura tetap melanjutkan hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan. Yang terbaru, pada 2015 kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan. Pada perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada lima bidang kunci, yaitu militer, kebijakan, teknologi, strategis, dan kerja sama dalam melawan ancaman non-konvensional seperti terorisme (Defense Media Activity, 2015). Hubungan baik kedua negara dalam bidang pertahanan juga dapat dilihat dari jumlah tentara Singapura yang berlatih di AS, yaitu sebanyak 1000 orang per tahunnya (US Embassy in Singapore, 2018). Selain tentara, keseluruhan jet fighter milik Singapura merupakan buatan AS, yaitu F-15 Eagle dan F-16 Falcon (Ministry of Defense Singapore, 2018). Dalam  bidang  ekonomi,  Singapura  merupakan  partner  dagang penting bagi AS. AS merupakan investor asing terbesar bagi Singapura, yaitu sebanyak US$228 miliar pada tahun 2016 (Bureau of Asia Pacific Affairs, 2017). Selain itu, Singapura juga merupakan pasar bagi barang-barang AS. Pada tahun 2017, perdagangan AS dengan Singapura menunjukkan surplus sebesar US$10 milyar (United States Census Bureau, 2018). Produk utama AS dalam hubungan dagang antar kedua negara adalah mesin industri, peralatan kesehatan, pesawat terbang, dan bahan bakar (US Trade Representative, 2018). Singapura juga merupakan negara yang memiliki bebas visa dengan AS. Warga negara Singapura dapat mengunjungi AS untuk keperluan bisnis ataupun wisata selama 90 hari tanpa harus membuat visa izin masuk ke AS.
Hubungan bilateral Malaysia dengan AS sangat komprehensif dalam bidang keamanan maupun ekonomi. Kerja sama dalam bidang keamanan antara kedua negara sudah dimulai pada tahun 1990an dan mulai meningkat pada tahun 2010. AS bahkan menganggap Malaysia sebagai “ emerging patner ” dalam bidang keamanan (U.S Departement of State, 2018). Sejak tahun 2014, organisasi islamic state di Timur Tengah telah menciptakan dinamika ancaman teroris secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini memicu AS dan Malaysia untuk menghidupkan kembali kerja sama kontra-terorisme. Fokus utama dalam kerja sama keamanan AS-Malaysia adalah kegiatan kontra-terorisme yang ditujukan kepada jaringan teroris yang beroperasi di Asia Tenggara. Meskipun tidak menjadi basis wilayah kelompok teroris di Asia Tenggara, Malaysia memainkan peran sentral dalam upaya pencegahan tindak terorisme di Asia Tenggara melalui pembentukan Pusat Regional Asia Tenggara untuk Kontra Terorisme pada tahun 2003 (Rinehart, 2015: 10).
AS dan Malaysia telah membangun hubungan baik dalam bidang pertahanan melalui latihan militer, latihan gabungan, kunjungan kapal, dan pertukaran pendidikan militer. Setiap tahun, puluhan petugas Malaysia belajar di lembaga pendidikan militer profesional AS melalui program International  Military  Education  and  Training (IMET). AS dan Malaysia bersama-sama mendanai pertukaran ini untuk membangun koneksi serta meningkatkan profesionalisme militer Malaysia. Militer AS dan Malaysia melakukan banyak kegiatan kooperatif, seperti latihan bilateral Kris Strike , dan latihan multilateral Cobra Gold yang melibatkan militer dari beberapa negara Asia dan AS. Sejak 2010, Malaysia telah berpartisipasi dalam latihan angkatan laut multilateral dua tahunan, yaitu “ Rim of the Pacific ” (RIMPAC) yang diadakan di dekat Kepulauan Hawaii. Kapal militer AS berlabuh di pelabuhan di Malaysia untuk melakukan pasokan ulang, pemeliharaan kapal, dan memungkinkan anggota layanan AS untuk membangun hubungan dengan rekan-rekan Malaysia (Rinehart, 2015: 10-11).
Hubungan Malaysia dengan AS juga semakin intens dengan munculnya konflik di Laut Cina Selatan. Cina yang berambisi menguasai wilayah ini terus melakukan patroli kapal perang di  kawasan Laut Cina Selatan. Bahkan, patroli kapal perang Cina sudah memasuki wilayah zona ekonomi ekslusif maritim Malaysia. Kondisi ini menimbulkan ancaman sendiri bagi Malaysia, yang secara kekuatan militer tertinggal dari Cina. Namun, karena adanya kerja sama militer dengan AS, Malaysia dapat merasa lebih aman. Malaysia berharap dapat terus menjaga hubungan baik dengan AS, terutama dalam hal keamanan, karena adanya ancaman dari Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan yang bisa mengganggu kedaulatan Malaysia (Forbes, 2017).
Disamping masalah Laut Cina Selatan, Malaysia juga berpotensi memiliki konflik dalam bidang ekonomi dengan Cina. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, menolak bantuan ekonomi yang diberikan oleh Cina karena dikhawatirkan  merugikan Malaysia kedepannya. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh Cina diprediksi akan menjadi jebakan utang karena skema pembayaran yang membuat negara penerima tidak mampu untuk membayarnya (The Straitstimes, 2018). Situasi ini membuat hubungan Malaysia dengan Cina bermasalah, meskipun di sisi lain, hubungan Malaysia dengan AS berjalan dengan baik dan harmonis.
Negara besar kedua adalah Cina. Cina memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Indocina. Kamboja memiliki kemungkinan untuk menjadi negara Asia Tenggara yang paling bergantung pada Cina. Ketergantungan Kamboja terhadap Cina dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek diplomatik, militer, hingga ekonomi. Hubungan baik antara Cina dan Kamboja diawali dengan bantuan Kamboja selama pengasingan
Cina oleh PBB pada tahun 1960-an. Pada awal abad ke-21, hubungan baik tersebut terus ditunjukkan dengan berbagai macam bantuan yang dikirim oleh Cina untuk pembangunan infrastruktur nasional Kamboja. Bahkan, bantuan Cina sebesar US$951.5 juta pada tahun 2009 menjadi bantuan terbesar yang diterima Kamboja di tahun tersebut. Bantuan tersebut diturunkan untuk pembangunan infrastruktur Kamboja yang akan mendatangkan saham-saham luar negeri khususnya Cina, terbukti dengan meningkatnya hubungan perdagangan bilateral Kamboja-Cina senilai US$732 juta pada tahun 2006. Bantuan yang diberikan oleh Cina kepada Kamboja juga mencakup bantuan militer, seperti bantuan sebesar US$1.5 juta untuk pembangunan militer Kamboja pada tahun 1999, hingga pembentukan kerja sama militer yang menggunakan SDM dan persenjataan dari Cina ditahun 2006. Kedua negara terus melakukan hubungan bilateral, meskipun banyak kritik dari dunia internasional, salah satunya yaitu klaim IMF yang menyatakan bahwa hubungan antara Cina dan Kamboja merupakan ‘tidak sehat’, dan akan memperlambat perkembangan negara Kamboja. Pada tahun 2009, Kamboja mengirim kembali 20 imigran Uighur ke Cina atas permintaan Beijing meskipun mendapat kritik berat dari AS dan sejumlah negara lain.
Dari perspektif militer, era Khmer Rouge pada tahun 1970-an menjadi awal interaksi antara Cina dan Kamboja. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa keberhasilan Pol Pot dalam mengambil kekuasaan tertinggi di Kamboja sangat dipengaruhi oleh Cina. Bahkan, Cina menjadi aktor yang berperan aktif terhadap berakhirnya konflik antara Kamboja dan Vietnam dengan  melakukan  invasi  sejauh  12  mil  ke  wilayah  konflik  (Ly,  2018). Setelah kudeta yang terjadi pada tahun 1997 di Kamboja, Cina merupakan negara pertama yang memberikan bantuan militer demi mengendalikan keamanan pasca kudeta. Pengiriman 116 kendaraan militer dan 70 mobil angkutan yang ditujukan untuk mendirikan fasilitas publik darurat, pelatihan polisi Kamboja, hingga pembersihan wilayah ranjau menjadi prioritas utama Cina dalam hubungannya dengan Kamboja pada tahun tersebut. Pada tahun 2005, Cina memberikan sumbangan berupa lima buah kapal perang kepada angkatan laut Kamboja. Selanjutnya pada tahun 2006, Cina membuat perjanjian dengan militer Kamboja dalam hal pelatihan sumber daya manusia dan perbaikan kelengkapan militer. Hubungan ini memunculkan kebiasaan bagi Kamboja untuk melakukan pelatihan militer dengan pasukan Golden Dragon dari Cina, dibandingkan pelatihan dengan militer AS.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, tahun 1997 juga menjadi masa gemilang perkembangan hubungan antar kedua negara. Terjadinya kudeta membuat AS memberhentikan hubungan bilateral dengan Kamboja, dan mendorong Cina untuk  menyebarkan pengaruhnya dengan leluasa.
Tercatat, ada rentang waktu 1994 hingga 2009, Cina memiliki investasi sebesar US$6.511 juta pada sektor kehutanan, tekstil, material bangunan, dan agrikultur di Kamboja (Biedermann, 2010). Bahkan, jumlah tersebut terus meningkat pesat dengan jumlah US$4.8 miliar pada pertengahan tahun 2015. Jumlah ini juga diikuti oleh proyeksi jumlah pengunjung Cina ke Kamboja yang diprediksikan akan mencapai jumlah 2 juta jiwa per tahun pada tahun 2020 (VOA Cambodia, 2018).
Selain Kamboja, Laos juga termasuk salah satu negara ASEAN yang memiliki hubungan baik dengan Cina sejak era 1990-an, terutama dalam bidang perekonomian. Sebelumnya, Laos bergantung pada perekonomian Vietnam, ASEAN, dan Uni Eropa secara umum. Pada tahun 2005, perdagangan dengan Cina mencapai angka 1% dari  keseluruhan ekspor Laos, dan mengalami peningkatan pesat hingga mencapai 5% pada tahun 2007 (Oraboune, 2006). Tahun 2005 juga menjadi awal mula peningkatan kegiatan ekspor-impor Laos dan Cina dengan pertumbuhan sekitar US$100 juta per tahunnya. Dalam hubungan tersebut, Laos menjadi eksportir barang komoditas seperti barang tambang, hasil pertanian, kayu, dan barang mentah lainnya, dan menjadi importir produk-produk mesin dan peralatan jadi dari Cina (Andersson, et. al,. 2009). Peningkatan hubungan dagang antara kedua negara menjadi jalan baru bagi investor Cina untuk menanamkan saham di Laos. Pertumbuhan investasi Cina yang mencapai total US$127 juta pada periode 1991-2000 mengalami peningkatan dratis menjadi total US$1.4 milyar dalam periode delapan tahun kedepan, dan 80% diantaranya berfokus dalam aspek industri (Oraboune, 2006). Meskipun menerima investasi yang sedemikian jumlahnya, bidang industri, pertanian, dan jasa di Laos tidak mengalami perubahan yang  signifikan.  Beberapa  aspek  seperti  kemiskinan,  korupsi,  hingga sulitnya transportasi menjadi penghambat perkembangan Laos, sehingga pada awal abad ke-21 Laos masih memiliki ketergantungan terhadap Official  Development  Assistance (ODA) dari negara lain. Meskipun bukan penyumbang terbesar, Cina menjadi salah satu dari banyak negara yang berpartisipasi dalam ODA tersebut. Cina menyumbang sekitar 8% (senilai US$18 juta) ODA yang masuk per tahun ke Laos dalam periode 2000-2008 (Oraboune, 2006). Cina bahkan menjadi memberikan donor dana sebanyak US$90 juta dalam proyek pembangunan rumah sakit baru di Vientiane, yang sebelumnya masih merupakan rumah sakit peninggalan Perancis sejak tahun 1903 (Hutt, 2017). ODA yang berfokus dalam bidang kesehatan, perkembangan pedesaan, hingga transportasi yang datang dari Cina juga didukung oleh program yang dikenal dengan Cross  Border  Trade (CBT). CBT merupakan sistem perdagangan yang berfokus pengembangan sarana kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan bagian utara Laos, yang cenderung lebih terpuruk dibanding sisi selatan. CBT juga menyediakan
barang-barang rumah tangga dari Cina dengan harga yang terjangkau bagi penduduk pedesaan, dengan konsekuensi tenaga kerja Cina dapat berpartisipasi dalam industri di area tersebut (Oraboune, 2006). Negara ASEAN yang juga memiliki hubungan baik dengan Cina adalah Myanmar. Hubungan Cina dengan Myanmar telah terjalin sejak Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1949. Saat itu, Myanmar menjadi salah satu negara yang mengakui berdirinya RRC. Pengakuan tersebut menjadi awal terjalinnya hubungan baik antara Myanmar dengan Cina, yang masih berlanjut hingga saat ini. Pada 21 November 2017, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Senior Min Aung Hlaing juga mengunjungi Beijing. Hlaing juga bertemu dengan Presiden Xi dan membahas mengenai Comprehensive Strategic Cooperative Partnership antara angkatan bersenjata kedua negara. Selama kunjungannya, para pejabat Cina memberikan informasi mengenai dukungan  Cina  untuk  Myanmar,  diantaranya  yaitu  penanganan  konflik oleh Tatmadaw di Rakhine (Htut, 2018).  Dalam bidang kerja sama militer, Cina selalu melakukan pendeketan kepada Myanmar. Penjagaan di perbatasan antar kedua negara , dan keamanan regional misalnya, menjadi hal yang ditawarkan oleh Cina kepada Myanmar (Reuters, 2017). Pada Desember 2017, Politisi Myanmar Aung San Suu Kyi, diundang ke Beijing untuk menyampaikan pidato pembukaan pada Dialog Partai Politik tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Partai Komunis Cina (CPC). Dalam pertemuan resmi pada tahun yang sama di Beijing, Suu Kyi bersama Presiden Xi Jinping berdiskusi mengenai upaya mempercepat kemitraan strategis antara Myanmar dan Cina. Pada pertemuan itu, Xi Jinping menekankan mengenai “ close coordination and cooperation on issues involving each other’s core interests and major concerns ”. Hal ini menunjukkan pandangan strategis jangka panjang yang diambil Cina dalam hubungannya dengan Myanmar (Htut, 2018).
Cina menjadi negara investor terbesar bagi Myanmar sejak tahun 1988. Cina sendiri memegang satu per tiga total investasi di Myanmar. Investasi Cina di Myanmar mencapai US$18,53 miliar per Januari 2017 (Xinhuanet, 2017). Tahun 2017, sebuah konsorsium Cina yang dipimpin oleh CITIC Group  Cina,  bekerja  sama  dengan  Cina  Harbour  Engineering  Company  dan Cina  Merchants  Holdings mendapatkan dua kontrak untuk membangun pelabuhan laut di Kyauk Pyu dan kawasan ekonomi khusus di Teluk Bengali. Selain itu, pipa Cina-Myanmar yang membentang dari Kyauk Pyu Port dan zona ekonomi khusus di Teluk Bengali sepanjang jalan menuju Kunming di provinsi Yunnan Cina, juga sudah mulai beroperasi. Saluran pipa ini secara strategis melewati Singapura dan Selat Malaka, dan merupakan salah satu jaringan  pipa  yang  memungkinkan  Cina  untuk  melakukan  diversifikasi rantai pasokan sumber daya energi dari Timur Tengah. Pembangunan
pipa ini akan sangat membantu perwujudan One  Belt  One  Road (OBOR) (Forbes, 2018). Salah satu investasi besar lain Cina di Myanmar adalah bidang pertambangan. Cina North Industries Corporation (NORINCO) dan Union  of  Myanmar  Economic  Holdings  Ltd (UMEHL) bekerja sama dalam pembentukan tambang tembaga Letpadaung di Kotapraja Salingyi, wilayah Sagaing, Myanmar, dengan total mencapai US$1,065 miliar. Selain itu, Cina menjadi negara yang memberikan dukungan politik kepada Myanmar ketika banyak aktor hubungan internasional memojokkan pemerintah Myanmar dalam isu Rohingya (Bhaumik, 2018). Kedekatan dalam bidang politik lainnya dibuktikan dengan adanya seorang delegasi Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Presiden Akademi Ilmu Sosial Cina, Wang Weiguang, bertemu dengan beberapa politisi, think-tanks dan cendekiawan Myanmar, serta organisasi sipil dan media,  untuk membahas hasil kongres nasional ke 19 Partai Komunis Cina pada tanggal 22 Desember 2017. Weiguang juga bertemu dengan para pemimpin dari dua partai yang mendominasi Myanmar. Partai tersebut adalah National League for Democracy (NLD) yang sedang berkuasa saat ini, serta oposisinya Union Solidarity and Development Party (USDP). Kunjungan ini menunjukkan adanya kedekatan antara Partai Komunis Cina dengan partai-partai di Myanmar (Htut, 2018).

## Kesimpulan
Kepentingan merupakan pemicu utama suatu tindakan dalam politik internasional. Fenomena bandwagoning di antara negara anggota ASEAN terhadap negara besar menjadi contoh yang sangat relevan bagi pernyataan diatas. Fenomena bandwagon di kalangan negara anggota ASEAN telah merusak kekompakan negara ASEAN. Solidaritas antar sesama anggota ASEAN diuji dengan keberadaan negara besar yang menawarkan beberapa keuntungan kepada negara anggota ASEAN agar bergabung menjadi sekutu dalam keterlibatannya di Semenanjung Korea. Jalinan kerja sama ekonomi, politik, dan militer yang terjadi di antara negara ASEAN dan negara besar menjadi penyebab munculnya fenomena bandwagoning ini. Sistem pengambilan keputusan konsensus ASEAN yang mengharuskan persetujuan dari seluruh anggota untuk menentukan kebijakan membatasi pilihan tindakan-tindakan ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea semakin menstimulus munculnya bandwagoning.
Jika dikaitkan dengan klasifikasi bandwagoning milik Randal, maka bandwagoning yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN kepada negara besar adalah bandwagoning jenis Jakal, karena bandwagoning terjadi saat persaingan masih berlangsung dan belum terlihat pemenang dari kedua negara besar yang bersaing. Selain itu, terdapat negara yang melakukan bandwagon untuk menghindari ancaman dari negara besar
lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka argumen utama yang diberikan penulis sesuai dengan bukti-bukti yang telah disajikan.
Bandwagoning merupakan konsep yang kerapkali digunakan dalam konteks ancaman eksternal. Fenomena ini hendaknya tidak hanya digunakan dalam konteks ancaman eksternal, namun bisa juga digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan internal. Dalam kasus ASEAN, tindakan negara yang memilih melakukan bandwagon dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu desakan ekonomi dan politik domestik negara tersebut. Selain itu, negara- negara ASEAN tidak benar-benar terancam dengan keberadaan dua negara besar seperti AS dan Cina. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai bandwagoning yang disebabkan faktor eksternal negara, seperti situasi ekonomi dan politik internasional.
Daftar Pustaka Andersson, Magnus, et. al,. (2009). In The Shadow of China: Trade and Growth in Lao PDR. Stockholm: Stockholm School of Economics.
ASEAN. (2012) ASEAN-Republic of Korea Dialogue Relations [Online], 15 Mei. Tersedia di: <https://asean.org/?static_post=asean-republic-of-korea-dia- logue-  relations> [diakses 18 September 2018].
ASEAN Information Center. (2015) North Korea’s Relations with ASEAN [On- line], 9 Juli. Tersedia di: <http://www.aseanthai.net/english/ewt_news. php?nid=404&filename=index [diakses 18 September 2018].
BBC. (2018) Kim Jong-un to Meet Moon Jae-in at Korean Border for Sum- mit [Online], 26 April. Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world- asia-43903155> [diakses 18 September 2018]. Bhaumik, Subir. (2018) Why Do China, India Back Myanmar Over the Rohingya Crisis? [Online], This Week in Asia, 20 Juli. Tersedia di: <https://ww.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2115839/why- do-china- india-myanmar-over-rohingya-crisis> [diakses 21 Septem- ber 2018]. Bialik, K. (2017) U.S. Active-Duty Military Presence Overseas is at Its Smallest in Decades [Online], Pew Research Centre, 22 Agustus. Tersedia di: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/22/u-s-active-duty-mili- tary-  presence-overseas-is-at-its-smallest-in-decades/> [diakses 29 No- vember 2018].
Biedermann, Z. (2010) Cambodia Today or is China Eating America’s Lunch in Southeast Asia? Journal of Corvinus University, 9 (1), pp. 139-152
Bureau of Asia Pacific Affairs. (2017) U.S Relations with Singapore [Online], U.S Department of State, 13 September. Tersedia di: <https://www.state.gov/r/pa/ ei/bgn/2798.htm> [diakses 13  November 2018].
Bureau of Political-Military Affair. (2018) U.S. Security Cooperation With Korea [Online], U.S Department of State, 21 Mei. Tersedia di: <https://www.state.
gov/t/pm/rls/fs/2018/281247.htm> [diakses 23
November 2018].
CNN. (2018) North Korea Drops withdrawal of US Forces as Condition of  Denu- clearization, Moon Says [Online], 19 April. Tersedia di: <https://edition.cnn. com/2018/04/19/asia/north-korea-us-forces-korean-peninsula-intl/index. html> [diakses 8 November 2018].
CNN Library. (2018) North Korea Nuclear Timeline Fast Facts [Online], 29 Okto- ber. Tersedia di: <<https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/ north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html> [diakses 19 Septem- ber 2018].
Defense Media Activity. (2015) Carter, Singapore Defense Minister Sign En- hanced  Defense Cooperation Agreement [Online], U.S Department of De- fense, 7 Desember. Tersedia di: <https://dod.defense.gov/News/Article/ Article/633243/carter- singapore-defense-minister-sign-enhanced-de- fense-cooperation-agreement/>
[diakses 20 Oktober 2018]. Dolley, S & Leventhal, P. (1994). The North Korean Nuclear Crisis. Medicine & Global   Survival, 1 (3), p. 164 Chaplain, Chloe. (2017) US and South Korea Join Forces in Biggest Military Train- ing Exercise Amid North Korea Tensions [Online], Evening Standart, 4 Desember.   Tersedia di: <https://www.standart.co.uk/news/world/us- and-korea-join-forces-in-biggest-military-training-exercise-amid-north- korea-tensions- a3709826.html> [diakses 20 September 2018].
Forbes. (2017) , U.S. Support for Malaysia, Thailand Could Hinge on Unified North   Korea Strategy [Online], 4 Agustus.Tersedia di:<https://www.forbes. com/sites/ralphjennings/2017/08/04/malaysia-andthailand-will-get-u-s- support-on-one-tough-condition/#2f3ff9834afe> [diakses   15  November 2018].
Forbes. (2018) China And Japan’s ‘New Great Game’ Intensifies In Myanmar [Online], 29 Januari. Tersedia di: <https://www.forbes.com/sites/wadeshep- ard/2018/01/29/china- and-japans-new-great-game-intensifies-in-myan- mar/#4a7e6b595ab2> [diakses 20 September 2018]. Htut, Y. (2018) Myanmar-China Relations in 2018: Enter the Dragon [Online], IS-
EAS,   5 Januari. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/medias/commen- taries/item/6826- myanmarchinarelations-in-2018-enterthedrag- on-by-ye-htut> [diakses 20   Oktober 2018].
Hutt, D. (2017) China’s Aid A Matter of Life and Death for Laos [Online],
Asian   Times,12 Desember 2017. Tersedia di:   <http://www.atimes. com/article/chinas-aid- matter-life-  death-laos/>   [diakses 22
Oktober 2018].
Jian, C. (2003) Uneasy Allies: Fifty Years of China-North Korea Relations [Online], Asia Program Spesial Report, 7 Juli. Tersedia di: <https://www.wilsoncenter.
org/publication/uneasy-allies-fifty- years-china-north-korea-relations> [diakses 22 September 2018].
Lum, T & Niksch, L.A. (2006). The Republic of the Philippines: Background and U.S Relations. CRS Report for Congress, p. 5
Lum, T. & Dolven, B. (2014). The Republic of the Philippines and U.S. Inter- ests—  2014. Congressional Research Service , p. 7.
Ly. B. (2018). How China Influence Cambodia from the Past and the Present for the Cast of Politics, Diplomacy, Military, and Economic Relations Per- spective (88060), pp.3-4
Mansourov, A. Y. (2001) Russian President Putin’s Policy Towards East Asia. The Journal of East Asian Affairs, pp. 42-71.
Manyin, M. et. al,. (2017). U.S-South Korea Relations. Congresional Research Ser- vice, pp.1-10.
Mazzar, M.J. (2018) The Korean Peninsula: Three Dangerous Scenarios. Perspective,
p.4.
Menon, P. (2018) Malaysia to Reopen Embassy in North Korea – Mahathir [On- line],   Reuters, 12 Juni. Tersedia di: <https://uk.reuters.com/article/ uk-northkorea- malaysia/malaysia-to-reopen- embassy-in-north-korea-ma- hathiridUKKBN1J80OH>  [diakses 22 September 2018].
Meyer, P. F. (2005). Russia’s Interests and Objectives on the Korean Peninsula. International Journal of Korean Studies , pp.145-146.
Ministry of Defense Singapore. (2018) Singapore Government, 27 April. Tersedia di:  <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/rsaf/rsaf-forces/assets> [diakses 19 Oktober 2018].
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2014) China and ASEAN: Partnership of Good Neighborliness and Mutual Trust [Online]. Tersedia di:   <https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zil- iao_665539/3602_665543/3604_665547/  t18034.shtml> [diakses 20 Oktober 2018].
Mullen, J. (2018). These Sanctions Will Keep Squeezing North Korea’s Economy [Online], CCN Business, 12 Juni.
Tersedia di: <https://money.cnn.com/2018/06/12/news/economy/north-ko- rea-sanctions-explainer/index.html> [diakses 22 Oktober 2018]. Mun, T.S. (2018) How ASEAN Supports the Korean Peninsula Peace Process [Online], ISEAS, 14 Juni. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/medias/com- mentaries/item/7765-how- asean-supports-the-korean-peninsula-peace- process-by-tang-siew-mun>   [diakses 22 September 2018].
National  Assesment Center. (2011) South Korea: Nuclear Development and Strategic Decision Making, 5 Oktober. Tersedia di: <http://nautilus.org/wp- content/uploads/2011/09/CIA_ROK_Nuclear_DecisionMaking.pdf> [diak- ses 22 Oktober 2018].
Ogden, R.F. (2007). United States National Security Interests and North Korea:
Leveranging Common Interest. Thesis MMAS, Bellevue University. Oraboune, S. (2006). Lao PDR and its Development Partners in East Asia. Viennti- ane:   National Economic Research Institute.
Pritchard, C. L. (2010). U.S. Policy Toward the Korean Peninsula [Online], Council
of Foreign  Relations, 16 Juni. Tersedia di: <https://www.cfr.org/report/ us-policy-toward-korean-peninsula>  [diakses 22 Oktober 2018]. Reuters. (2017) China Lodges Stern Protest with South Korea over THAAD
Deployment [Online],  7 September. Tersedia di: <https://www.reuters.com/ article/us-northkorea-missiles-china- southkorea/china-lodges-stern-pro- test-with-south-korea-over-thaad-deployment-idUSKCN1BI0TL>  [diakses 12 November 2018].
Reuters. (2017) China Tells Myanmar Military It Wants Closer Ties [Online], 23 November. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-china-myan- mar-defence/china-tells-myanmar-military-it-wants-closer-ties-idUSKB- N1DN07C> [diakses 10 Oktober 2018].
Rinehart, I. E. (2015) Malaysia: Background and U.S. Relations [Online],   C o n - gressional Research Service, 19 November. Tersedia di: <https://fas.org/sgp/ crs/row/R43505.pdf> [diakses 11 Oktober 2018].
Shin H & Susan H. (2018) North Korea’s Kim Sets Denuclearization Time Line,
Prompting Thanks from Trump [Online], Reuters, 6 September. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea- south- korea/north- koreas-kim-sets-denuclearization-time-line-prompting- thanks-from-  trump-idUSKCN1LM07M> [diakses 11 Oktober 2018]. Robertson, J. (2003). North Korea Nuclear Crisis—Issues and Implications. Department of the Parliamentary Library, p. 2.
Schweller, R. (1994). Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In. International Security, 19(1), pp. 72-107.
Shin, B.S & Yong C.H. (2006). Russian Nonproliferation Policy and the Korean Peninsula. Strategic Studies Institute, pp.12-15 The Guardian. (2018) Kim Jong-un and Trump ‘to Discuss Permanent Peace- Keeping’ at Singapore Summit [Online], 10 Juni. Tersedia di: <https://www. theguardian.com/us-news/2018/jun/10/trump-kim-jong-un-arrive-in-sin- gapore-for-historic-summit> [diakses 12 Oktober 2018].
The Straitstimes. (2018) China’s Belt and Road Initiative: Debt Trap or Hope? [Online], 20 Oktober. Tersedia di: <https://www.straitstimes.com/asia/east- asia/chinas-belt-and-road-initiative-debt-trap-or-hope>  [diakses 11 Okto- ber 2018].
U.S Departement of State. (2018) U.S. Relations with Malaysia [Online], 17 Juni.   Tersedia di: <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm>  [diakses 22 Oktober 2018].
U.S. Department of State. (2018). U.S. Relations with the Philippines [Online], 17 Juli.   Tersedia di: <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2794.htm> [diakses

## 18
Oktober 2018].
Ungku, F. (2017) Singapore Suspends Trade Relations with North Korea [Onlne], The Reuters, 19 September. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-sin- gapore-northkorea/singapore-suspends-trade-relations-with-north-ko- rea-idUSKBN1DG0OY> [diakses 22 Oktober 2018].
United Nations. (2018) UN Documents for DPRK (North Korea) [Online], Secu- rity Council Report. Tersedia di:  <https://www.securitycouncilreport.org/ un-documents/dprk-north-korea/>  [diakses 22 September 2018].
United States Census Bureau. (2018) Trade in Goods with Singapore [Online], U.S. Department of Commerce, 5 November. Tersedia di: <https://www.census. gov/foreign-trade/reference/release_schedule.html>  [diakses 11 Oktober 2018].
US Department of State. (2005) Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Par- ty Talks [Online], 19 September. Tersedia di:   <https://www.state.gov/p/eap/ regional/c15455.htm> [diakses 22 September 2018].
US Embassy in Singapore. (2018) Office of Defense Cooperation [Online]. Tersedia di:<https://sg.usembassy.gov/embassy/singapore/sections-offices/office de- fense-cooperation-odc/>  [diakses 22 Oktober 2018]. US Trade Representative. 2018 Singapore [Online]. Tersedia di: https://ustr.gov/ countries-regions/southeast-asia-pacific/singapore [diakses 11 O k t o - ber 2018]. US-ASEAN Business Council. (2017) The United States & ASEAN: Member States Are Key Diplomatic, Economic, and Security Partners for the US [Online], 16 Mei. Tersedia di: <https://www.usasean.org/why-asean/united-states- and-  asean> [diakses 22 Oktober 2018].
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. (2017). Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections [Online].
Tersedia di: <http://www.eria.org/publications/asean-50-volume-4-build- ing-asean-community-political-security-and-socio-cultural-reflections/> [diakses 11 Oktober 2018]. VOA Cambodia. (2018) As China’s Infuence Grows in Cambodia, Analyst Urge   Caution [Online], 6 November. Tersedia di: <https://www.voacam- bodia.com/a/as-china-influence-grows-in-cambodia-analysts-urge-cau- tion/4384894.html> [diaksess 12 November 2018]
Walt, S. (1990). Origins of Alliances (1st ed.). Ithaca: Cornell University Press. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics (1st ed.). Reading:  Addison-Wes- ley.
Workman, D. (2018) North Korea’s Top Trading Partners [Online], World’s Top Ex- ports, 14 Juni. Tersedia di: <http://www.worldstopexports.com/north- koreas-top-import-partners/> [diakses 11 September 2018].
Wright, Q. (1942).  A Study of War Volume II (1st ed.). Chicago: University of Chi- cago Press.
Xinhuanet. (2017) China’s Investment in Myanmar Declines in 2016-2017 Fis- cal Year [Online], 3 Juli. Tersedia di:  <http://www.xinhuanet.com/ english/2017-03/07/c_136109783.htm> [diakses 11 Oktober 2018].