## DESENTRALISASI
FISKAL  DI  KOTA  BANDUNG  (STUDI  TENTANG PEMUNGUTAN  PAJAK  BPHTB  DI  PEMERINTAH  KOTA BANDUNG)
1
FISCAL  DECENTRALIZATION  IN  BANDUNG  (THE  STUDY OF TAX COLLECTION BPHTB IN  THE CITY GOVERNMENT OF BANDUNG )
Rachmat Satiadi 2 Email: rachmatsatiadi@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to identify and describe and explore issues relating to the effectiveness of fiscal decentralization, particularly the Customs Tax Acquisition of Land and Building in Bandung. The  study,  using  a  qualitative  approach.  The  key  informant  consists  of;  The  first,  key informants consisting of officials at the Tax Office in Bandung; second, frontline staff that tax officers who serve directly the taxpayer; and the third is the taxpayer (tax payer) and Officer Deed Land (PPAT). The technique of collecting data through interviews, observation of the implementation of the activities of service providers in the tax office and documentation study. This study uses a theory promoted by the Fiscal Decentralization Delivery. The results showed that fiscal decentralization BPHTB tax collection in the city of Bandung has not been effective because it is not based to the principle of local autonomy, participation in a democratic, bottom- up planning, the generation of financial resources and balance the distribution of resources. In the implementation process required strengthening BPHTB tax on such policies Appraisal of every  transaction  through  the  online  reporting;  punish  and  reward  system  for  taxpayers BPHTB; construction of space communication with stakeholders, associated with the allocation of tax dollars; empowerment for tax officials to carry out the functions of service according to the expectations of taxpayers; and the need to involve the taxpayer BPHTB to reduce the gap between expectation and reality about the quality of existing services.
Keywords : Decentralization, Fiscal Decentralization, Tax BPHTB

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  serta mengeksplorasi  permasalahaan  yang  berkaitan  dengan  efektifitas  desentralisasi fiskal,  khususnya  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  di  Kota Bandung. Penelitian yang  menggunakan pendekatan kualitatif. Informan kuncinya terdiri dari; pertama, key informan yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Bandung yang  tugasnya  melayani  Pajak  ;  kedua, frontline  staff yaitu  petugas  pajak  yang melayani langsung wajib pajak; dan ketiga adalah wajib pajak ( tax payer ) serta  Pejabat
1 Diterima 15 Juli 2021, direvisi 03 Agustus 2021.
2 Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat
Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberi pelayanan di kantor pelayanan pajak dan studi dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal yang diusung oleh Delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum efektif karena tidak berlandaskan kepada prinsip otonomi daerah, partisipasi secara demokratis, perencanaan bottom-up, pembangkitan sumber- sumber keuangan dan keseimbangan pembagian sumber-sumber daya. Dalam proses implementasi  pajak  BPHTB  diperlukan  penguatan  pada  kebijakan  seperti  apraisal dari setiap transaksi melalui pelaporan secara online ; sistem punish and reward untuk wajib  pajak  BPHTB;  dibangunnya  ruang  komunikasi  dengan  para  pemangku kepentingan  ( stakeholders ),  terkait  dengan  alokasi  penggunaan  uang  pajak; pemberdayaan  bagi  petugas  pajak  agar  melaksanakan  fungsi  pelayanan  sesuai harapan wajib pajak; dan perlu dilibatkannya wajib pajak BPHTB untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realitas tentang kualitas pelayanan yang ada.
Kata kunci: Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak BPHTB.
PENDAHULUAN erlakunya  kebijakan  otonomi daerah  pada  awal  tahun  2001, sistem  pemerintahan  daerah  di Indonesia  mengalami  perubahan,  dari implementasi kebijakan yang cenderung sentralistis bergeser memperkuat  implementasi  sistem desentralisasi.  Pemerintah  daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan pembangunan, setelah adanya pengalihan  sebagian  besar  urusan pemerintahan ke daerah.
Desentralisasi  fiskal  merupakan salah  satu  bentuk  wewenang  yang dimiliki  pemerintah  daerah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “money  follows  functions ,  money  follow program, program follow result” sehingga fungsi  pokok  pelayanan  publik  yang didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber  penerimaan  kepada daerah.
Pemerintah  kota  dan  kabupaten sebagai  daerah  otonom  berupaya memperbaiki basis potensi pendapatan dan penataan pelayanan serta kepatuhan  karena  dana  perimbangan pusat  dan  daerah  dalam  rangka mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah, komposisi alokasi pembiayaan Dana  Perimbangan  pada  Anggaran Pembangunan  dan  Belanja  Negara (APBN)  Tahun  2017  sd.  2019 besarannya  dikisaran  tidak  lebih  dari 25%  penerimaan dalam negeri.
Penambahan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dialokasikan  untuk peningkatan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pengelolaan pendapatan  dan  belanja  di  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Sumber-sumber  penerimaan  daerah yang  potensial  digali  secara  optimal sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  seperti  pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain- lain yang sah.
Daerah  yang  kurang  memiliki sumber  daya  alam  sangat  bergantung pada  optimalisasi  pendapatan  pada sektor  pajak  daerah,  salah  satunya

## B
seperti  Kota  Bandung  yang  tidak memiliki  sumber  daya  alam.  Ketika kebutuhan  belanja  daerah  meningkat otomatis  penerimaan  pajak  daerah harus  ditingkatkan.  Apabila  logika tersebut terus digunakan dikhawatirkan  suatu  saat  ada  titik jenuh potensi pendapatan pajak daerah yang dapat ditarik sedangkan kebutuhan belanja daerah tidak  dapat dikurangi.  Terbukti  dengan  adanya wabah Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020,  APBD  Kota  Bandung  harus dilakukan rasionalisasi belanja, disesuaikan dengan prioritas penangan wabah  dan  terdampak  menurunya secara  drastis  pendapatan  pajak daerah.  Karena  itu  perlu  dicari alternatif-alternatif sumber pendapatan  lain  yang  sah  untuk mengisi PAD.
Secara  umum,  permasalahan yang  dihadapi  oleh  daerah  dalam kaitannya  penggalian  sumber-sumber pajak  daerah  dan  retribusi,  banyak yang  memberikan  pandangan  bahwa hasil yang diperoleh selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah  secara  keseluruhan.  Faktor- faktor    penyebabnya  yaitu  sebagai berikut  :    Kemampuan  pemungutan pajak daerah masih rendah dibandingkan
dengan potensi.
Kemampuan
administrasi pemungutan  pajak  daerah,  masih bersifat konvensional dan padat karya karena dukungan kualifikasi, kompetensi dan kinerja  petugas pajak yang  masih  lemah,  dan  kurang optimalnya pemanfaatan digital governance dalam pemungutan pajak.
Indikasi lemahnya sistem perpajakan tanah seperti yang disampaikan  Limbong  (2012),  karena pengelolaan  pajak  pertanahan  di
daerah  masih  dualisme  dan  proses pelimpahan  kewenangannya  tidak diserahkan  semuanya  secara  utuh  ke daerah.  Devolusi  transfer  properti tidak  diberikan  semuanya  ke  daerah hanya  diberikan  kewenangan  bea perolehan  tanah  dan  bangunan  saja tidak  bersamaan  dengan  kewenangan bea pelepasan tanah dan bangunan (di masyarakat  dikenal  dengan  istilah pajak  penghasilan  bagi  penjual  tanah dan bangunan).
Faktualnya  pengelolaan  pajak penjualan  tanah  dan  bangunan  ini  di Kota  Bandung,  pengelolaannya  oleh Direktorat  Jendral  Pajak  yang  secara teknis dilaksanakan oleh KPP Pratama (Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama) tidak terlalu ada aktivitas langsung di masyarakat  apalagi  bersinergi  dengan Pemerintah  Kota  Bandung.  KPP Pratama ini mengandalkan pada efektif tidaknya  pengelolaan  administrasi perpajakan  BPHTB  dan  administrasi pertanahan  pada  Instansi  Vertikal yakni  Kantor  Pertanahan  di  Kota Bandung. Apabila pemungutan BPHTB  dan  pendaftaran  tanah  ini dikelola  baik  maka  pajak  penghasilan dari  pelepasan  hak  tanah  pun  akan meningkat. Potensi bea pelepasan hak tanah  ini  apabila  diberikan  ke  Daerah seperti Kota Bandung, besaran potensinya dapat disimulasikan sebagai  berikut  :  Misalnya,  dianggap data transaksi pada Tahun 2019 dengan laporan  SSPD  (surat  setoran  pajak daerah)  BPHTB  sebanyak  15.853 dengan  nilai  pajak  Rp.  418,78  Milyar, menimbulkan  potensi  tambahan  bagi Kota Bandung dari  bea pelepasan hak tanah  bangunan  dengan  formulasi perhitungan  sebagai  berikut  :  (  Rp. 418,78 Milyar + (15.853 x Rp. 3 juta) = Rp. 466.34 Milyar, sehingga akumulasi penerimaan  pajak  transfer  properti
yaitu  sebesar  (Rp.  418,78  Milyar  + 466,34 Milayar) = Rp. 885,12 Milyar.
Berdasarkan    latar  belakang permasalahan  tersebut  yang  menjadi fenomena  dalam  penelitian  ini,  perlu dilakukan  penelitian  lebih  jauh  untuk mengetahui pelaksanaan desentralisasi fiskal  dalam  hal  pemungutan  pajak daerah,  dengan  fokus  pada  jenis pemungutan BPHTB di Kota Bandung. Penentuan fokus penelitian pada jenis pemungutan  BPHTB  dikarenakan adanya  interaksi  kepentingan  antara masyarakat  yang  memperoleh  hak tanah, dengan pemerintah baik sebagai regulator  maupun  sebagai  pemungut pajak.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  uraian  latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut  : Mengapa  desentralisasi  fiskal  dalam hal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum berjalan efektif ? Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun  yang  menjadi  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan serta  mengeksplorasi  permasalahaan yang berkaitan dengan belum efektifnya  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  dalam  pemungutan  pajak daerah, khususnya Pajak Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan di Kota Bandung.
Hasil  kajian    dapat  memberikan manfaat  secara  teoritis  maupun praktis. Manfaat
Teoritis, mengembangkan  pengetahuan  dan wawasan  tentang    prinsip-prinsip konsep
desentralisasi fiskal kewenangan  pada  pemungutan  pajak ( taxing power ) untuk menggali sumber- sumber  keuangan  daerah.  Manfaat Praktis, kontribusi pengetahuan konsep  prinsip-prinsip  desentralisasi
terkait dalam implementasi pemungutan pajak daerah, pemerintahan  Kota  Bandung  dapat lebih  efektif  menangani  sumber- sumber keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sentralisasi  dan  desentralisasi digunakan pada bersangkutan dengan hubungan-hubungan di negara kesatuan  atau  dalam  suatu  negara bagian  dari  suatu  federasi.  Negara demikian lebih terdesentralisasi apabila  lebih  banyak  wewenang  dan tugas  bidang  pelaksanaan  kebijakan diserahkan kepada badan-badan umum yang tidak langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan konsentrasi dan dekonsentrasi merupakan
kecenderungan  untuk  menyebarkan fungsi-fungsi pemerintahan pada jenjang tertentu secara meluas kepada organisasi pemerintahan.
Desentralisasi
harus ada
pendistribusian wewenang atau kekuasaan  dari  tingkat  pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih  rendah  (Saragih,  2003:40). Desentralisasi  menyangkut  berbagai bentuk  dan  dimensi  yang  beragam, terutama  menyangkut  aspek  fiskal, politik,  perubahan  administrasi  dan sistem pemerintahan, serta pembangunan  sosial  dan  ekonomi. Kaitan  hal  tersebut,    Bird  dan Vaillancourt  (1998:3)  menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses  transfer  kekuasaan  dalam membuat keputusan pada pemerintahan daerah.
Adanya desentralisasi kewenangan  pemerintah  ke  daerah, akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan  kreativitas  mereka  terpacu,
sehingga  kapabilitas  daerah  menguat dalam  mengatasi  berbagai  masalah domestik. Kondisi tersebut menunjukkan  bahwa  desentralisasi merupakan simbol trust dari pemerintah pusat (Rasyid, 2003:9).
Desentralisasi
dimaksudkan untuk mengurangi beban negara yang berlebihan  dan  tidak  semestinya.  Ia merekomendasikan  berbagai  hak, wewenang,  tugas  dan  tanggungjawab dengan  masyarakat  (baik  terorganisir maupun  tidak)  dalam  mengurusi  dan memberikan  pelayanan  publik  agar tidak semakin “kepayahan”. Bahkan ia memberikan  rekomendasi  agar  rakyat diperbolehkan  mengurusi  dirinya sendiri,  dan  tidak  serba  menyerahkan segala  urusannya  kepada  negara. Cheema  dan  Rondonelli  (1983:14-16) mengemukakan beberapa alasan perlunya desentralisasi, yaitu:
1.  Suatu  cara  untuk  mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
2.  Mengatasi  prosedur  terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
3.  Peningkatan  sensitivitas  terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
4.  Penetrasi  politik  dan  administrasi negara.
5.  Perwakilan lebih baik.
6.  Kapasitas dan kemampuan administrasi  publik  yang  lebih baik.
7.  Pelayanan lapangan dengan efektivitas  lebih  tinggi  di  tingkat lokal.
8.  Meningkatkan  koordinasi  dengan pimpinan setempat.
9.  Melembagakan partisipasi masyarakat setempat.
10.  Menciptakan  cara-cara  alternatif pengambilan keputusan.
11.  Administrasi  publik  yang  lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.
12.  Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
13.  Stabilitas politik yang lebih baik.
14.  Peningkatan  jumlah  dan  efisiensi penyaluran barang dan pelayanan publik ( 1983, 14-16)
Indikator  desentralisasi  fiskal  di suatu  wilayah,  terdapat  dua  variabel umum  yang  sering  digunakan,  yaitu pengeluaran  dan  penerimaan  daerah. Ebel dan Yilmaz (2002: 10) menyatakan terdapat  variasi  dalam  pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan  negara  yang  lain.  Meskipun sama-sama  menggunakan  variabel yang  pengeluaran  dan  penerimaan pemerintah,  yang  menjadi  pembeda adalah  variabel  ukuran  ( size  variabels ) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size variabel yang umum digunakan, yaitu: jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan GDP.  Lebih  lanjut  Ebel  dan  Yilmaz (2002:  12)  menyatakan  bahwa  baik penerimaan  dan  atau  pengeluaran pemerintah  bukanlah  indikator  yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal.
Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan  dan  pelayanan  publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).
Desentralisasi  fiskal,  merupakan salah  satu  komponen  utama  dari desentralisasi.  Apabila  pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif  serta  diberikan  kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik,
maka mereka harus didukung sumber- sumber keuangan yang memadai, baik yang  berasal  dari  pendapatan  asli daerah (PAD) yang didalamya termasuk surcharge  of  taxes ,  bagi  hasil pajak  dan  bukan  pajak,  pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah otonom membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal.    Kebijakan  desentralisasi  fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan  keuangan  daerah  di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam  mencapai  standar  pelayanan minimum.  Hal ini diwujudkan dalam suatu  kebijakan  yang  disebut  dengan perimbangan  keuangan  antara  pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009:28).
Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan  dan  pelayanan  publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).
Kebijakan  desentralisasi  fiskal dapat  meloloskan  suatu  negara  dari berbagai  jebakan  ketidakefisienan, ketidakefektifan pemerintahan, ketidakstabilan  makro  ekonomi,  dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi.  Desentralisasi  fiskal  juga dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi  ekonomi,  efisiensi  biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan  mobilitas  dana  (Bird  dan Vailancourt,  2000  :5),  serta  berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota (Todaro dan Smith, 2004:12).
Jelas  peranan  pajak  menjadi primadona pembiayaan pembangunan,  karena  semakin  besar
penerimaan  pemerintah  dari  sektor pajak dibanding biaya-biaya rutin yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  berupa  : belanja  pegawai,  belanja  barang, subsidi,  bunga  dan  cicilan  utang  luar negeri dan lain-lainnya maka semakin besar  pula  pos  tabungan  pemerintah. Tabungan  Pemerintah  inilah  yang dapat menggeser posisi pinjaman luar negeri menjadi semakin kecil peranannya. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran  rutin  seperti;  belanja pegawai,  belanja  barang,  subsidi daerah  otonom,  bunga  dan  cicilan utang,  subsidi  BBM  dan  pengeluaran rutin lain-lain. Sisa yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri atas pengeluaran  rutinnya  merupakan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah  ini  oleh  negara  akan digunakan untuk membiayai pembangunan  di  segala  sektor  untuk kepentingan  masyarakat  dan  negara (Public Utilities and Investment). Karena biaya yang diperlukan untuk pembangunan sangat besar, kekurangan  dana  dan  tabungan pemerintah akan dilengkapi oleh dana bantuan  luar  negeri  berupa  bantuan program dan bantuan proyek.
Pengelola  dan  pemungut  pajak adalah  pemerintah.  Di  Indonesia, pemerintahan  secara  umum  dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Pemerintah  Pusat lebih  ditekankan  untuk  mengurusi semua  kepentingan  negara  pada umumnya,  sedangkan  Pemerintah Daerah hanya mengurusi kepentingan daerahnya saja.
Dari pembagian di atas, pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia  juga  dibagi  menjadi  Pajak Pusat  atau  Negara  dan  Pajak  Daerah.
Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola dan  dipungut  oleh  Negara,  seperti:
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan  Nilai  atas  barang/jasa dan  Pajak  Penjualan  Barang  mewah (PPN dan PPnBM),  dan Bea Meterai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Pemerintah  Kota  Bandung,  pada perangkat daerah yang memiliki tugas dan  fungsi  sebagai  pemungut  pajak daerah.  Sebelumnya  nomenklaturnya Dinas Pelayanan Pajak, semenjak tahun 2016  telah  berubah  nomenklaturnya menjadi Badan
Pengelolaan
Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung. Badan  ini  menjadi  tempat  pelayanan pajak  yang  menyelenggarakan  sistem administrasi perpajakan modern dengan  jaringan  sistem  informasi manajemen  Modul  Penerimaan  Pajak Daerah (MPD), dan tempat-tempat lain yang  berkorelasi  dengan  kegiatan pemungutan  BPHTB,  seperti  kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Adapun  fenomena  sosial  yang diteliti  yaitu  tentang  desentralisasi fiskal dalam proses pemberian pelayanan  pemungutan  BPHTB  di Pemerintah Kota Bandung dan upaya- upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan pemungutan  pajak  daerah  yang berinteraksi  langsung  dengan  wajib pajak,  aktor-aktor  Pejabat  Pembuat Akta Tanah dan Pejabat dan pelaksana pelayanan adminisitrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Metode penelitian yang
digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan  metode-metode  untuk eksplorasi  dan  memahami  yang  oleh sejumlah  individu  atau  sekelompok
orang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial  atau  kemanusiaan  (Cresswell, 2012  :  4)  .  Peneliti  merupakan instrumen  utama  ( research  as  key instrumen );  peneliti  mengumpulkan sendiri  data  melalui  dokumentasi, observasi  perilaku,  atau  wawancara dengan para partisipan (Cresswel, 2012 :  261).  Pemilihan  metode  kualitatif  ini dianggap sangat tepat untuk itu karena peneliti  akan  lebih  memahami  proses dan  mengetahui  bagaimana  kualitas pelayanan  perpajakan    dari  sudut konteksnya (Bryman, 1988:15).
Data  dan  informasi  dalam penelitian  ini  merupakan  realitas  di lapangan  berkaitan  dengan  bahasan tentang  kualitas  pelayanan  dan berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang yang berhubungan kualitas pelayanan berupa    :  1)  Perkataan  dari  informan yang  diwawancarai,  yang  dicatat dalam catatan tertulis, direkam dalam bentuk audio-visual; 2) Peristiwa atau kejadian  di  lapangan  yang  diamati, yang dicatat dalam catatan tertulis; dan 3) Data sekunder berupa statistik juga digunakan untuk membantu memberikan  gambaran  tentang  suatu keadaan, peristiwa dan kecenderungan suatu  situasi  pemberian  pelayanan yang  diamati  di  Pemerintah  Kota Bandung,  Kantor  PPAT  dan  Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Dalam penelitian ini pengumpulan  data  dilakukan  pada kondisi  atau  setting  alamiah,  data diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam  dengan  informan  kunci, pengamatan terhadap penyelenggaraan  kegiatan  pemberian pelayanan  di  kantor  pelayanan  pajak dan  penggunaan  berbagai  dokumen yang berkaitan.
1) Wawancara ( interview )
2) Pengamatan
( Observasi participatory ) 3) Studi dokumentasi Kedudukan peneliti
dalam penelitian  kualitatif  cukup  strategis dalam  keseluruhan  proses  penelitian, karena merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisisi dan menafsir data dan pada akhirnya menyusun laporan penelitiannya.  Dalam  penelitian  ini instrumen  yang  dikembangkan  untuk mengungkapkan fakta mengenai kualitas  pelayanan  perpajakan  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi kebijakan dalam pemberian pelayanan berupa pedoman-pedoman wawancara.
Dalam  penelitian  ini  peneliti memasuki  suatu  situasi  sosial  dimana proses  pemberian  pelayanan  di Pemerintah  Kota  Bandung  dilakukan dan melakukan observasi dan wawancara  kepada  orang-orang  yang merupakan  aktor-aktor  atau  pelaku, pejabat  dan  pelaksana  pemungutan pajak  BPHTB,  unsur-unsur  PPAT, pejabat  dan  pelaksana  administrasi pertanahan serta para wajib pajak yang dapat  dipandang  paling  memahami tentang  situasi  sosial  tersebut,  yang dalam  konteks  penelitian  ini  tentang kualitas  pelayanan  perpajakan  di Pemerintah  Kota Bandung.
Wajib  Pajak  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan yaitu telah terdaftar sebagai wajib  pajak  BPHTB  baik  pribadi maupun badan. Wajib pajak BPHTB ini sifatnya  isidentil,  ketika  ada  urusan perolehan  hak  tanah,  baik  itu  karena pemindahan hak atau memperoleh hak baru.
Informan kunci atau key informan dari  pihak  manajemen  yaitu  para
pejabat  di  Pemerintah  Kota  Bandung yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi serta bertanggung jawab secara langsung  terhadap  pelayanan  yang diberikan  kepada  Wajib  Pajak  yang terdaftar.    Informan  kunci  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Sub  Bidang    yang  berkaitan  dengan pemungutan pajak BPHTB, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

## DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA BANDUNG
Dianalisa  berdasarkan  sembilan sektor ekonomi dalam Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), maka  struktur  perekonomian  Kota Bandung  relatif  tidak  mengalami perubahan  yang  berarti  dalam  kurun waktu  2010-2012.  Kelompok  sektor tersier  masih  menjadi  kontributor terbesar  bagi  perekonomian  Kota Bandung  dan  semakin  mempertegas perkembangan  perekonomian  Kota Bandung adalah sektor jasa.
Berubahnya  struktur  ekonomi Kota  Bandung  menjadi  kota  jasa  dan perdagangan  bisa  dimaklumi  karena semakin  sempitnya  lahan  untuk kegiatan industri-industri besar, sehingga  kegiatan  industri  besar  di perkotaan pindah ke daerah pinggiran kota  sebagai  daerah  penyangga  ibu- kota  provinsi.  Sektor  industri  di  Kota Bandung yang masih dapat dikembangkan  untuk  mendukung perekonomian  Kota  Bandung,  yaitu industri  kreatif  yang  tidak  terlalu membutuhkan  lahan  relatif  luas  dan semakin  banyak  tumbuh  di  Kota Bandung.
Tujuan  dari  penyelenggaraan otonomi daerah, pemberdayaan potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu daerah  antara  lain  tercermin  dari
pengelolaan  potensi  tersebut  untuk memperoleh  keuntungan  sebesar- besarnya dengan menggunakan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam perusahaan  pada  umumnya.  Struktur APBD  berkaitan  dengan  pengelolaan potensi sebagaimana dimaksud terwujud  dalam  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  yang  merupakan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan pengelolaannya dari APBD.
Pemerintah  daerah  merupakan pemegang  saham  dari  BUMD  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  sama sebagaimana  pemegang  saham  pada umumnya  yang  mempunyai  kendali secara  proporsional  sebesar  saham yang  disertakan.  Kendali  dimaksud dapat  terwujud  dalam  manajemen perusahaan atau sebatas dalam badan pengawas,  tetapi  tujuannya  adalah satu  yaitu  memastikan  perusahaan dimaksud  memperoleh  keuntungan yang  menjadi  salah  satu  sumber pendanaan pembangunan.
Keberadaan BUMD tetap mempertahankan  fungsi  pelayanan, bidang  usaha  yang  dikelola  oleh perusahaan  milik  daerah  biasanya adalah  bidang-bidang  usaha  yang produknya
dibutuhkan
oleh masyarakat
misalnya berupa
penyediaan  air  minum  (PDAM),  jasa konsultasi/ konstruksi, atapun perusahaan  daerah  yang  bergerak dibidang perdagangan hasil bumi.
Seiring dengan
tuntutan kebutuhan dan pembangunan pemerintah  daerah  untuk  semakin menggairahkan aktivitas ekonomi dan sosial  melalui  pola  pemberdayaan masyarakat,  maka  keinginan  untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah semakin mendesak. Konsekuensinya  dalam  perencanaan anggaran publik pada waktu
mendatang  akan  bergeser  dari  pola anggaran  berimbang  ke  anggaran defisit.  Apalagi  ada  kesan  bahwa masing-masing sektor institusi pelayananan  publik  berlomba-lomba mencari  legitimasi  politis  pihak legislatif untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar.
Dalam kerangka otonomi daerah, berikut  diuraikan  kondisi  keuangan Pemerintah  Kota  Bandung  serta  arah dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya  selama  lima  tahun kedepan. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, bahwa  daerah  salah  satunya  memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan  daerah  untuk    pelaksanaan pembangunan di daerah. Implementasi kewenangan  dimaksud  terwujud  dari keleluasaan  daerah  melaksanakan praktik-praktik  pengelolaan  keuangan daerah  berdasarkan  potensi  yang dimiliki  dengan  tujuan  optimalisasi segala  sumberdaya  dalam  rangka pembiayaan  pembangunan  kearah kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  uraian  terdahulu, dapat  diketahui  secara  garis  besar permasalahan  pendapatan  daerah  di Kota Bandung meliputi :
a.  Masalah terbatasnya sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  sebagaimana  dicerminkan oleh  tingkat  ketergantungan  fiskal yang  cukup tinggi yang  antara lain dicerminkan oleh tingginya kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah  pusat  sebagaimana diuraikan  diatas.  Kondisi  ini  juga bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal yang
menunjukan bahwa tingkat
kemandirian  Pemerintah  Daerah
Kota  Bandung,  masih  tergolong “Kemandirian Rendah“.
b.  Masalah  Manajemen  Penerimaan
Daerah dan kemampuan sumberdaya manusia.

## PEMUNGUTAN  BPHTB  DI  KOTA BANDUNG
Kekuatan pemungutan BPHTB di Kota Bandung, relatif hanya mengandalkan
dengan terus melakukan prosedur pelayanan administrasi BPHTB yang  cepat, tepat dan  akurat.  Meskipun  perangkat infrastruktur
pengawasan
pemungutan BPHTB sudah berbasiskan  teknologi  informasi  (TI) namun  karena  dukungan  komitmen pimpinan di Badan Pengelola Pendapatan  tidak  terlalu  fokus, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak BPHTB  hanya  10  (sepuluh)  orang relatif  pelaksanaan  tugasnya  belum efektif.
Dukungan  dari  eksternal  masih terbatas, pengawasan dilakukan PPAT (Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  hanya bersifat pragmatis sesuai kepentingannya tercermin dari laporan bulanan  PPAT  yang  selalu  terlambat dan kurang informatif. Instansi vertikal yaitu Kantor
Pertanahan Kota
Bandung,
meskipun
kebijakan pengawasan berbasis teknologi informasi  dilaksanakan,  karena  sudah dibuat  Piagam  Kerjasama  Tanggal  23 April  2014  yang  ditandatangani  oleh Kepala  Dinas  Pelayanan  Pajak  Kota Bandung (pada saat itu) dengan Kepala Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung disaksikan oleh Wali Kota Bandung.
Salah satu lingkup dalam menilai potensi  perpajakan  adalah  penilaian usaha  atau  penilaian  atas  transaksi penjualan  atau  omzet  wajib  pajak
BPHTB.  Badan  Pengelola  Pendapatan Kota  Bandung  berwenang  melakukan penelitian  atau  pemeriksaan  terhadap wajib  pajak  BPHTB  apabila  terdapat indikasi atau bukti-bukti ketidakwajaran laporan yang disampaikan oleh Wajib pajak BPHTB sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Proses  penilaian  usaha  yang  sejalan dengan  pendekatan  pasar  ( market approach ) dapat menghasilkan estimasi harga/omzet  wajar  dalam  suatu transaksi  penjualan  sehingga  sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Selain didasarkan atas pertimbangan  penilaian  usaha  atau penilaian atas transaksi penjualan atau omzet wajib pajak BPHTB (pendekatan secara  mikro)  penetapan  target  pajak daerah  Kota  Bandung  saat  ini  juga didasarkan  atas  pertimbangan  faktor- faktor eksternal secara agregat ekonomi makro, misalnya laju pertumbuhan  ekonomi  Kota  Bandung dan  pertumbuhan  rata-rata  sektoral, kemudian  penetapan  target  pajak diperlakukan  dengan  menggunakan model eksponensial berdasarkan asumsi  internal.  Pengaruh  dinamika perekonomian  nasional,  penetapan target  pajak  perlu  diperhitungkan secara  ilmiah  berdasarkan business landscape masing-masing pajak daerah. Sistem  pelayanan  pemungutan pajak  didesain  untuk  menumbuhkan dan  mengembalikan  kepercayaan masyarakat  wajib  Pajak  terhadap kualitas  pelayanan  yang  dirasa  telah luntur  dikalangan  wajib  Pajak  karena mereka  mengalami  kekecewaan  atas kualitas  buruk  pelayanan  yang mungkin  telah  diterimanya  di  masa lalu.  Adanya  modernisasi  pelayanan pemungutan pajak BPHTB, wajib pajak BPHTB  cukup  ke  tempat  pelayanan
terpadu dan masalahnya bisa ditangani secara  simultan.  Penanganan  wajib pajak  BPHTB  yang  mengajukan c omplaint juga  dibenahi  dengan penanganan  sesegera  mungkin,  dan masyarakat  menjadi  puas  menerima hasil pelayanan,
Komunikasi  kepada  masyarakat untuk mengimplementasikan administrasi
perpajakan harus
menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.  Jadi  penting  untuk mempermudah  komunikasi  dengan masyarakat  dengan  menggunakan bahasa dan proses yang disederhanakan karena beberapa wajib pajak  BPHTB  masih  mengeluhkan tentang  formulir  isian  yang  sulit dimengerti  sesuai  persyaratan  yang dibutuhkan.  Namun  menurut  pejabat yang menangani pelayanan pemungutan BPHTB di Badan
Pengelola  Pendapatan  bahwa  bahasa administrasi perpajakan harus memenuhi persyaratan hukum karena pajak  berkaitan  dengan  aspek  hukum sehingga  penyederhanaan  tidak  bisa total.
Administrasi  perpajakan  harus beradaptasi  tidak  hanya  pada  bahasa kebutuhan  publik  tetapi  juga  tidak menyimpang dari aturan perundangan yang ada. Badan Pengelola Pendapatan sebagai pelaksana devolusi pemungutan
pajak
memiliki kewenangan
penuh melakukan perubahan sesuai kebutuhan di daerah, yang penting tidak melanggar ketentuan  baik  kontek  maupun kontennya.
Kondisi  pelayanan  pemungutan BPHTB turut memberikan andil dalam membentuk  keinginan  wajib  pajak terhadap  layanan  yang  seharusnya diterima oleh masyarakat selaku wajib
pajak yang telah berkontribusi membayar pajak, meskipun dipaksakan oleh undang-undang sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal    ini    menyebabkan    wajib pajak    BPHTB    menggunakan    isyarat intrinsik    ( output dan    penyampaian jasa)    dan    isyarat    ekstrinsik    (unsur- unsur  pelengkap  jasa)  sebagai  acuan/ pedoman    dalam    mengevaluasi kondisi  layanan  yang  diterimanya. Konsekuensinya,    pelayanan    yang sama    bisa    dinilai    secara    berlainan oleh  wajib pajak BPHTB  yang berbeda.
Implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kota Bandung tidak  cukup  hanya  dengan  adanya dukungan  pegawai  pelaksana  yang cukup  jumlahnya,  akan  tetapi  juga harus memiliki kualitas yang memadai dalam  bidangnya.  Pegawai  yang berkualitas  dalam  arti  memiliki kemampuan yang tepat dengan beban tugas
yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan pegawai  dapat  dilihat  dari  aspek pendidikan formal, pendidikan keterampilan seperti pendidikan pelatihan,  bimbingan  teknik  maupun pengalaman kerja.
Upaya  peningkatan  kualitas pelayanan dapat dikembangkan melalui  langkah-langkah  menumbuh kembangkan kesadaran petugas untuk memberikan pelayanan
yang berkualitas dengan konsep pemberdayaan,    membangun  sistem informasi  pelayanan  yang  berkualitas dan  mendesain  strategi  pelayanan wajib    pajak.  Pemanfaatan  komplain, baik  yang  datang  langsung  ke  Badan Pengelola  Pendapatan  maupun  lewat media  cetak  atau  elektronik  seperti suara  pembaca,  media  social  : instragam,  twiter,  whatsapp,  face  book
atau  bahkan  melalui  pihak  pengawas pelayanan  publik  seperti  lembaga Ombudsman.
Berkaitan  dengan  pelayanan publik  ini,  langkah  awal  yang diperkenalkan  kepada  masyarakat wajib pajak BPHTB adalah menyadarkan  pentingnya  kontribusi mereka  dalam  perpajakan  dan  juga memperkuat  pemahaman  masyarakat wajib  pajak  BPHTB  terhadap  semua peraturan perpajakan yang berlaku.
Seiring  dengan  langkah edukasi kepada  wajib  pajak  BPHTB  tersebut, pelayanan terhadap mereka dioptimalkan,  sehingga  masyarakat wajib  pajak  BPHTB  secara  bersamaan memperoleh  pemahaman  ketentuan perpajakan dan sekaligus mendapatkan pelayanan dari pemerintah  yang  pada  gilirannya dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak BPHTB.
Proses dan hasil pelayanan dapat memberikan keamanan serta kepastian hukum  karena  semuanya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal  pengamanan  data  Wajib  pajak BPHTB,  petugas  diberikan password sehingga hanya petugas yang bersangkutan  yang  memiliki  otoritas sekaligus bertanggung jawab terhadap data  sesuai standar  operating  procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adanya desentralisasi fiskal mengakibatkan Pemerintah Kota Bandung
memiliki
devolusi pengelolaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB-P2),    merupakan tindak  lanjut    penguatan  kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, devolusi
pemungutan  BPHTB  belum  efektif dilaksanakan karena tidak menerapkan prinsip-prinsip
desentralisasi  fiskal,  yaitu  otonom dalam  pendapatan  dalam  penetapan layanan pemungutan pajak, perencanaan layanan sesuai keinginan wajib  pajak  dan  dukungan  partisipasi masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak pada relatif  masih  rendahnya  kontribusi penerimaan  BPHTB  terhadap  PAD Kota  Bandung  yang    masih  jauh  dari yang  diharapkan. Objek pajak BPHTB dari  perolehan  hak  tanah  dan bangunan  akibat  pemindahan  hak maupun  pemberian  hak,    penuh dengan  ketidakpastian  dan  sangat bergantung  pada  dinamika  keinginan masyarakat dalam memperoleh kepemilikan properti.
Kota  Bandung  memiliki  potensi pajak BPHTB yang cukup besar sejalan dengan  tingginya  tingkat  perubahan tata  ruangnya,  namun  kebijakan  tata kelola  tata  ruang  di  Kota  Bandung belum  berdampak  positip  terhadap penerimaan  pajak  BPHTB.    Intervensi pemerintah  sangat  mempengaruhi implementasi  desentralisasi  fiskal  di Kota  Bandung  dalam  pemungutan pajak  karena  sangat  bergantung  pada kondisi  tata  kelola  pendaftaran  tanah dari  kantor  pertanahan  (instansi pemerintah) dan profesionalisme Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  yang pembinaannya ditangani oleh pemerintah.
Dalam rangka penyusunan target pajak  daerah  dengan  menggunakan model  penetapan  pajak  daerah,  setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama  lain,  terutama  untuk  pajak BPHTB,  dalam  penetapannya  selain mempertimbangkan  aspek  makro,
proses  yang  harus  dilakukan  dalam optimalisasi  capaian  target  adalah dengan melakukan apraisal dari setiap transaksi  yang  dilakukan,  sebagai upaya  penguatan  dari  kebijakan  yang saat  ini  sudah  dilaksanakan  yakni pelaporan secara online .
Guna memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan  dalam rangka devolusi  pengelolaan  pemungutan pajak daerah, khususnya BPHTB yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan  hak-hak  kepemilikan tanah
masyarakat. Perbaikan pelayanan  kepada  para  pemangku kepentingan  ( stakeholders ),  hendaknya masukan dari semua pihak yang terkait baik melalui secara langsung maupun tidak langsung ditindaklanjuti.
Penetapan layanan yang baik dan berkualitas pelaksanaan devolusi pemungutan BPHTB, mulai dari  aspek kualitas kondisi fisik ( tangible ) berkaitan  dengan  aspek-aspek    yang dapat  dilihat  langsung  pada  sebuah layanan,    kemudian  kualitas  interaksi yang terjadi antara wajib pajak dengan pengelola devolusi pemungutan pajak daerah  baik  langsung  atau  tidak langsung  dan image yang  melekat  di benak  wajib  pajak  tentang  layanan yang  diberikan  di  tempat  pelayanan pajak  sehingga  perlu  dilakukan up grade petugas pajak yang memberikan layanan  kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amstrong, Michael dan Angela Baron, 1998, Performance Management ,
London : Institute of Personnel and Development.
Anthony,  Robert  N  dan  Vijay Govindarajan,  1998  Ninth Edition, Management  Control Systems ,  Boston  USA  :  Irwin Mc Graw-Hill
Bahl,  R.  And  J.F.  Linn,  1994. Urban Public  Finance  in  Developing Countries ,  New  York;  Oxford University Press.
Bird,  R.  M.  dan  Vaillancourt  F.,  2000:
Desentralisasi  Fiskal  Di  Negara- negara  Berkembang ,  Gramedia, Jakarta.
Cheema,G.S and Dennis A, Rondinelli, 1983,
Decentralization and Development : Policy Implementation  in  Developing
Countries ,  Sage  Publications  : Beverly Hills,C.A Cresswell,  Jhon  W,  2012. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches ,  Third  Edition. California : SAGE Publications, Inc.
Davey,  Kenneth  J.  1988, Pembiayaan Pemerintah  Daerah  Praktek- Praktek
Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga . Jakarta: UI Press.
Delivery, 2005. “ Desentralisasi Panduan Kebijakan” . Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Devano,  Sony,  Rahayu  Kurnia,  2006. Perpajakan  :  Konsep,  Teori  dan Isu .  Jakarta  :  Prenada  Media Grup Gie,    The  Liang,  1968. Administrasi Pemerintahan Daerah ,
Yogyakarta : Liberty
Grindle,  Merilee  S,  1980. Politics  and Policy  Implementation  In  The Third  Word .  New  Jersey; Princeton University Press. Kelly, Roy 2011, Desentralisasi Fiskal di Indonesia  Satu  Dekade  setelah Ledakan Besar , Jakarta :
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.
Khusaini,  Muhamad,  2009, Ekonomi
Publik : Desentralisasi Fiskal dan
Pembangunan Daerah . Yogyakarta : PT. Graha Ilmu Komaruddin, 1994, Manajemen
Pengawasan , Bandung : Mandar Maju
Koontz  dan  O'Donnel,1989, Principle An  Analysis  of  Management Function, New  York:  Mc  Hill Book Company. Limbong,  Bernhard,  2012, Konflik Pertanahan , Jakarta : Margaretha Pustaka.
Litvack,  Jennie,  Juaid  Ahmad  dan Richard  Bird,  1998, Rethinking Decentralization  in  Develoving Countries, Washington DC; The Word Bank. Manan,  Bagir,  1994. Hubungan  Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 . Jakarta: Penerbit Pustaka
Sinar Harapan. Newman, William (1963), Administration Action, The Technique  of  Organization  and Management, New
Jersey
: Prentice Hall Inc. Premchand,  A,  1983, Government
Budgeting and Expenditure Controls,  Theory  and  Practice ,
Washington D.C : International Monetary Fund.
Rasyid,  M.  Ryaas,  2005, Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah ,  Editor: Syamsudin  Haris,  Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
Rosen,  Harvey  S/Ted  Gayer,  2008, Public  Finance,  Eighth  Edition, New York : Mc Graw-Hill. Rivai, Veihzal, 2007, Kepemimpinan dan Perilaku  Organisasi ,  Jakarta  : Rajawali Pers.
Rukmana, 2007,
Kepemimpinan Birokrasi , Bandung: Alfa Beta Salusu,  1998, Pengambilan  Keputusan Strategik  :  Untuk  Organisasi Kinerja  dan  Organisasi  Non Profit , Jakarta : Gramedia Saragih,  J.P.  2003. Desentralisasi  Fiskal dan  Keuangan  Daerah  Otonom. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sarwoto,
1995, Organisasi dan
Manajemen , Jakarta : Ghalia Siagian, Sondang P. 1996, Filsafat Administrasi , Jakarta: Gunung Agung.
_______1997, Manajemen Stategik , Jakarta : Bumi Aksara. Sidik Machfud, 2007, A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations, Lesson from Indonesia’s Experience, Jakarta : Ripeige. Silalahi , 2003, Pemahaman Praktis Asas- Asas Manajemen , Bandung :
Mandar Maju.
Singarimbun, Masri dan Effendi, S, 1993 , Metoda Penelitian Survai,
Jakarta : LP3Es Smith,  B.C,  1985. Decentralization,  The Teritorial Dimension of The State , Sydney:  George  Allen  & UNWIN.
Smoke,  Paul.  Et.all  1993. Fiscal Decentralization  In  Developing Countries  : A Review of Current Concepts  And  Practice .  NJ: University Press, Princeton. Steers,  Richard  M,  1985, Efektivitas Organisasi , Jakarta : Erlangga Sugiyono  ,2005, Metode  Penelitian Administrasi , Bandung:
Alfabeta
Sumitro,  Rochmat,  1988. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan Bandung  ;  PT.
Eresco.
Sutarto, 2004,
Dasar-Dasar
Kepemimpinan ,  Yogyakarta  : Gajah Mada University Press.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S,  2003,
Manajemen Modern Untuk Sektor    Publik ,  Yogyakarta  : Balairung & Co.
_________2005, Manajemen  Publik, Jakarta : Grasindo.
Thoha, Miftah, 2002, Perspektif Perilaku Birokrasi , Jakarta : Raja Grafindo Persada Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987, Manajemen Pembangunan ,
Jakarta : Haji Masagung Wanggai,  Velix  Vernando,  2011,
Mengelola  Sebuah  Perubahan , Jakarta; Sekretariat Negara. Wasistiono,  Sadu,  2003, Kapita  Selekta Manajemen Pemerintahan
Daerah , Bandung : Fokus Media Word  Bank,  1998,  Public  Expenditure Management
Handbook,
Washington D.C.

## I. Jurnal
Alm, J., Aten, R.H., and Bahl, R., 2001: Can Indonesia Decentralize
Successfully  ?  Plans,  Problems and  Prospects .  Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies, vol. 37 No. 1 (April 2001). Besley  &  Ghatak.  2003. Indonesia intergovernmental  transfer  in decentralization  era:  The  case  of general allocation fund. Tokyo: An International  Symposium  on Intergovernmental  Trasfers  in Asian  Countries:  Issues  and Practices 9-10 Februari 2001. Clark, Gordon L, 1984, A Theory of Local
Autonomy ,  Annals  of  the Association of American
Geographers,  Vol.  74  No.  2 (Juni 1984)
Rao,  M.  Govinda,  Richard  M.  Bird, Jennie  I.  Litvack  ,  1998. Fiscal Decentralization  and  Poverty Alleviation  in  a  Transitional Economy: The Case of Viet Nam . Asian  Economic  Journal,  Vol.
12 No. 4
Sumarsono  Hadi  &  Sugeng  Hadi
Utomo (2009), Dampak desentralisasi  fiskal  terhadap pertmbuhan  ekonomi  di  Jawa Timur ,  Jurnal  Ekonomi  Studi Pembangunan Fakultas
Ekonomi  Universitas  Negeri Malang.
Tatikonda,  Lakshmi  and  Rao  J. Tatikonda,  1998, “We  Need
Dynamic
Performance Measures”,
Management
Accounting ,  September,  PP  49-
53.
United  Nations,    Technical  Assistance Programme, 1962, Decentralization for National and Local Development, (New York : Departement  of  Economic  and Social Affair, Devision for Public Administration ).

## II. Makalah/ Disertasi
Ahmad,  J  1990, Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah di  Indonesia  :  Studi  Kasus Provinsi D.I. Aceh, DKI, Jakarta, dan  Jawa  Timur .  Disertasi Doktor  di UGM Yogyakarta Lembaga Penelitian Fisip Unpad, 2011,
Naskah  Akademik  tentang  Pajak
Hiburan , Bandung
Oktarida,
Anggeraeini, 2012,
Desentralisasi  Fiskal  Indonesia , Makalah, Palembang.
Pakasi,  C.  2005. Dampak  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Perekonomian Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sulawesi  Utara .  [Disertasi].
Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pertama, Hamdi Aniza, 2010, Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan dalam  Meningkatkan  Efisiensi Ekonomi  Sektor  Publik  dan Kualitas Pelayanan Publik,
Jakarta Dirjen Pajak. Siddik, Mahfud, 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip Pelaksanaan di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D . Batam Tri  Haryanto,Dedi  2012, Dampak desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Jambi,
Depok, Fakultas Eknomi Universitas Indonesia.
Tumilar, R.I.H, 1997, Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi  Sulawesi  Utara ,  Tesis PS. IESP UGM, Yogyakarta.

## III. Dokumen-Dokumen
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung
Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD) Tahun 2018-2023 Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Sebagaimana  telah  diubah
dengan    Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  “Pemerintahan Daerah”

## IV. Website
Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar, 2002, Concept  of Fiscal Decentralization and World Wide Overview , World
Bank
Institute, Tersedia: http://www.worldbank.org. Slinko, Irina, (2002), Fiscal Decentralization  on  The  Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions , Tersedia:
http://www.econpapers.repec .org http://riezlioko.wordpress.com/2011 /12/05/konsep-money- follows-function-dan- penerapannya-di-indonesia Wikipidia, Ensiklopedia Bebas , 2019