INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1009-1019 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelanggaran Peraturan Perusahaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT GNI Menurut UU Ketenagakerjaan
Felix Furguson 1 ✉ , Gunardi Lie 2 , Moody R. Syailendra P 3
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: felix.205210023@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang menjadi pusat perhatian dunia sehingga mendatangkan banyak investor-investor asing untuk menanamkan modal atau mendirikan perusahaan di Indonesia. Dengan dibentuknya perusahaan-perusahaan, maka cenderung akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga terciptanya suatu sistem ketenagakerjaan. Meskipun demikian, hak-hak tenaga kerja  seringkali  diabaikan  mengingat  adanya  kesenjangan  jabatan  dalam  dunia  ketenagakerjaan seperti tidak terbentuknya peraturan perusahaan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga perlu diawasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  pentingnya  peraturan  perusahaan  dalam  suatu perusahaan  khususnya  dalam  bidang  K3.  Penulis  melakukan  penelitian  ini  dengan  metode  yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, hingga peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa PT GNI tidak membentuk peraturan perusahaan dan menimbulkan banyak kerugian terhadap tenaga  kerjanya  sehingga  mengakibatkan  aksi  mogok  kerja.  K3  merupakan  sesuatu  esensial  yang harus dimiliki oleh tiap perusahaan khususnya perusahaan seperti PT GNI yang bergerak di bidang nikel yang pekerjaannya tergolong bahaya. K3 sebagaimana telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan  merupakan  sebuah  kewajiban  bagi  pemberi  kerja  dalam  melindungi  para  tenaga  kerjanya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu peraturan perusahaan yang wajib diterapkan demi melindungi hak-hak  para pekerja khususnya dari bahaya. Dalam menyusun dan membentuk suatu  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  harus  mengacu  pada  dasar  hukum Indonesia yaitu UU Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: UU Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

## Abstract
Indonesia is a country that is the center of world attention, it brings in many foreign investors to invest capital or set up companies in Indonesia. By forming companies, it tends to increase employment opportunities for the community, thereby creating an employment system. However, workers' rights are often ignored considering that there are job gaps in the world of employment, such as the lack of company regulations in the field of Occupational Safety and Health, so they need to be monitored by the  Employment  Law.  Therefore,  the  author  conducted  this  research  to  find  out  how  important company regulations are in a company, especially in the field of Occupational Safety and Health. The author  conducted  this  research  using  a  normative  juridical  method,  namely  researching  library materials or secondary materials and collecting data and information using library studies, namely by examining books, journals, and law regulations related to the problem being studied. The results of the  research  show  that  PT  GNI did  not  form  company  regulations  and  caused  many  losses  to  its workforce,  resulting  in  a  strike.  Occupational  Safety  and  Health  is  something  essential  that  every company must have, especially companies like PT GNI which operate in the mining sector whose work is classified as dangerous. Occupational Safety and Health is one of the company regulations that must be implemented to protect workers' rights, especially from danger. In preparing and establishing an Occupational Safety and Health management system, it must refer to the basis of Indonesian law, namely the Employment Law.
Keyword: Employment Law, Company Regulations, Occupational Safety and Health.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang sering didatangi oleh orang-orang asing sehingga menjadi pusat perhatian dunia. Kedatangan orang-orang asing tersebut kemudian berujung menanamkan  modal  dan  membangun  perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini  cenderung membawa  dampak  yang  positif  terhadap  masyarakat  di  Indonesia  mengingat  tingginya angka  pengangguran  tiap  tahunnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dengan  tegas mendampingi segala aspek yang berhubungan dengan pembentukan roda perekonomian yang  dibentuk  oleh  Warga  Negara  Indonesia  maupun  Warga  Negara  Asing  demi memberhentikan  angka  pengangguran  di  Indonesia.  Dengan  berkembangnya  kegiatan perekonomian,  maka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pekerjaan  juga meningkat sehingga terciptanya suatu sistem ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan  merupakan  aspek  primer  dalam  suatu  kegiatan  perekonomian karena  tugas  dan  fungsionalnya  berkaitan  langsung  dengan  kesejahteraan  dan kelangsungan hidupnya. Demi melindungi kesejahteraan dan hak para tenaga kerja, maka pemerintah membentuk regulasi mengenai ketenagakerjaan yang dituang dalam Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan).  Definisi ketenagakerjaan sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yaitu segala
sesuatu yang  berkaitan dengan tenaga kerja baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan ini mengatur tenaga kerja  dari sebelum hingga sesudah masa kerja tanpa memperhatikan klasifikasi tenaga kerja.
Pada  dasarnya,  tenaga  kerja  perlu  dilindungi  hak-haknya  karena  mereka  memiliki peranan penting dalam membentuk pembangunan nasional. Di samping itu, para tenaga kerja hanya bergantung pada pekerjaannya demi kelangsungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  pada  pokoknya  memberikan  perlindungan,  jaminan,  dan  kepastian  hukum terhadap  pekerja  dan  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  serta menerima  imbalan  atas  pekerjaannya  tersebut.  Contoh  hak-hak  pekerja  yang  harus ditegakkan atau  dilindungi adalah hak atas upah atau  imbalan, hak atas pekerjaan yang layak,  hak  atas  keselamatan  dan  kesehatan,  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan ketenagakerjaan.
Meskipun sudah diterbitkan UU Ketenagakerjaan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak  masalah  terkait  dengan  pelanggaran  hak-hak  ketenagakerjaan  ini,  mulai  dari masalah  pelanggaran  peraturan  perusahaan,  pengupahan,  pemutusan  hubungan  kerja sepihak, lembur tidak dibayar, hingga pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Permasalahan-permasalahan  tersebut  sangat  berpotensi  menimbulkan  perselisihan, pemogokan, dan unjuk rasa terhadap hubungan industrial. Salah satu kasus yang terjadi secara  konkrit  di  Indonesia  adalah  kasus  PT Gunbaster  Nickel  Industry  (PT  GNI)  dimana terjadi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan tersebut.  Masalah  unjuk  rasa  dan  mogok  kerja  ini  muncul  akibat  adanya  pelanggaran peraturan oleh perusahaan tersebut kepada para tenaga kerja.
Pelanggaran  peraturan  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  PT  GNI  adalah  tidak menerapkan  peraturan  keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja  yang  pada  akhirnya menyebabkan mogok kerja hingga menimbulkan kematian dua orang tenaga kerja. Padahal keselamatan dan kesehatan kerja sendiri telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan tepatnya Pasal  86  ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk memperoleh  perlindungan  salah  satunya  adalah  keselamatan  dan  kesehatan  pekerja. Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  salah  satu  unsur  penting  yang  wajib diterapkan di perusahaan. Hal tersebut guna untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja  ketika  sedang  bekerja  dalam  perusahaan.  Keselamatan  kerja  adalah  regulasi  yang diterapkan  perusahaan  untuk  memfasilitasi  perlindungan  teknis  kepada  pekerja  demi menghindari  risiko  kecelakaan  kerja.  Sedangkan  kesehatan  kerja  adalah  regulasi  yang diterapkan  perusahaan  yang  memuat  aturan-aturan  untuk  melindungi  pekerja  dari
gangguan-gangguan kesehatan (fisik, psikis, dan kesusilaannya).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  melihat  adanya urgensi untuk mengetahui dan membahas lebih jauh tentang penerapan keselamatan dan kesehatan  kerja  terhadap  tenaga  kerja  serta  hambatan-hambatan  yang  muncul  akibat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui  bagaimana  pelanggaran  peraturan  perusahaan yang dilakukan oleh  PT  GNI  terhadap  tenaga  kerja  serta  untuk  mengetahui  bagaimana  peraturan perusahaan  menerapkan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder.  Penelitian  Yuridis  Normatif bermaksud untuk memberikan argumentasi sebagai dasar hukum yang bermaksud untuk menyelesaikan  permasalahan  penelitian  dengan  tepat.  Pengumpulan  data  dan  informasi diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (non-hukum). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, hingga peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku- buku, jurnal-jurnal, dan hasil keputusan pengadilan. Serta bahan hukum tersier (non-hukum) yang merupakan bahan pendukung dalam penggunaan bahan primer dan sekunder, seperti artikel-artikel yang ditelusuri di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran Peraturan Perusahaan Oleh PT GNI
PT  Gunbaster  Nickel  Industry  adalah  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang smelter nikel yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah Indonesia. Sejumlah tenaga kerja Indonesia  maupun  tenaga  kerja  Asing  mencari  nafkah  untuk  mencukupi  kebutuhan hidupnya pada perusahaan ini. Namun sayangnya, PT GNI belum mencapai standar layaknya suatu perusahaan karena tidak menerapkan sistem peraturan perusahaan yang jelas. Hal ini kemudian menyebabkan sejumlah tenaga kerja di PT GNI melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja hingga tuntutan terhadap perusahaan.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  20  UU  Ketenagakerjaan,  peraturan  perusahaan  adalah regulasi-regulasi tertulis yang dibentuk oleh perusahaan mengenai ketentuan bekerja serta tata tertib perusahaan. Suatu perusahaan layaknya menetapkan dan membentuk peraturan perusahaan seperti keselamatan dan kesehatan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, hingga SOP atau dikenal dengan Standar Operasional Prosedur. Peraturan-peraturan tersebut wajib dibentuk demi kelancaran prosedur kerja dan juga sebagai pedoman yang mengatur terkait hak-hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Apabila  suatu  perusahaan  tidak membentuk peraturan perusahaan, maka para pekerja akan kehilangan arah mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka terima. Suatu Peraturan Perusahaan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Hak dan kewajiban pekerja
b. Hak dan kewajiban pengusaha
c. Syarat-syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Suatu perusahaan dapat berjalan dan berkembang adalah karena hasil kerja keras dari para pekerja yang terus memberikan jasa terhadapnya. Pentingnya hak-hak pekerja untuk dilindungi karena merupakan faktor esensial dalam pembangunan perusahaan. Sayangnya hal  tersebut  belum  dilaksanakan  oleh  PT  GNI  sehingga  menyebabkan  banyak  kerugian terhadap  para  pekerjanya.  PT  GNI  diidentifikasi  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan  perusahaan  yaitu  memberlakukan  status  kontrak  terhadap  pekerja  tetap, melakukan PHK secara sepihak, melakukan pemotongan upah, dan membahayakan nyawa para pekerja karena tidak menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Akibat  kelalaian  perusahaan  dalam  tidak  membentuk  peraturan  perusahaan,  para serikat kerja melakukan aksi bentrok kerja terhadap pekerja yang masih bekerja dalam PT GNI  tersebut.  Melansir  data  dari  CNN  Indonesia,  bentrokan  kerja  tersebut  dikarenakan tuntutan  oleh  para  pekerja  belum  dikabulkan  oleh  perusahaan  sehingga  kejadian  aksi penyerangan  tersebut  pun  terjadi.  Aksi  penyerangan  tersebut  menyebabkan  kematian  2 orang masing-masing tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing.
Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan UU Ketenagakerjaan
A. Definisi Hukum Ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan merupakan kumpulan regulasi yang mengatur tentang tenaga  kerja  di  Indonesia.  Definisi  hukum  ketenagakerjaan  hingga  saat  ini  masih menimbulkan  banyak  sekali  perbedaan  karena  setiap  ahli  memiliki  pandangannya
masing-masing. Menurut Iman Soepomo, pandangan para ahli hukum terhadap hukum ketenagakerjaan saling berbeda, yaitu:
1. Molenaar, hukum ketenagakerjaan adalah suatu hukum yang pada intinya mengatur hubungan antar tenaga kerja (pekerja dengan pengusaha).
2. Mr. M.G. Levenbach, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja yang artinya pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan dan  dengan kondisi penghidupan yang langsung memiliki keterkaitan dengan hubungan kerja itu.
3. Mr. N.E.H. van Esveld, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang batasnya tidak hanya  pada  hubungan  kerja,  tetapi  juga  meliputi  pola  pekerjaan  yang  dilakukan pekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
Di  atas  merupakan  pendapat-pendapat  para  ahli  mengenai  hukum ketenagakerjaan. Menurut Iman Soepomo sendiri, hukum ketenagakerjaan adalah suatu himpunan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana suatu  individu  bekerja  dengan orang lain  dengan menerima upah. Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kerja antar individu.

## B. Fungsi dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan
Lahirnya  hukum  ketenagakerjaan  ditujukan  untuk  menjaga  kepentingan  para tenaga kerja serta menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada diri mereka. Selain itu, hukum ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang- wenang  oleh  para  majikan  atau  pengusaha  terhadap  para  pekerja  dan  sebaliknya. Artinya,  pekerja  secara  otomatis  tidak  memiliki  hak  dalam  memutar-balikkan  kondisi terhadap majikan karena keterbatasan wewenang. Begitu juga sebaliknya, majikan atau pengusaha  juga  dapat  menindaklanjuti  proses  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  apabila  ditemukan  pekerja  yang  melanggar kebijakan  perusahaan  (mencuri,  menggelapkan,  membunuh).  Oleh  karena  kondisi tersebut, dibentuklah suatu “pedoman” yaitu hukum ketenagakerjaan untuk me nangani dan mengawasi supaya kejadian-kejadian tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Secara  umum,  hukum  dibagi  menjadi  dua  yaitu  hukum  imperatif  dan  hukum fakultatif.  Hukum  imperatif  atau  disebut  sebagai  hukum  yang  memaksa  merupakan hukum yang wajib ditaati sedangkan hukum fakultatif tidak seperti imperatif yang dimana tidak  wajib  untuk  ditaati.  Apabila  dilihat  dari  sisi  imperatif  dan  fakultatif,  hukum ketenagakerjaan  termasuk  hukum  yang  imperatif  karena  fungsi  dari  hukum ketenagakerjaan itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi tenaga kerja serta
untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang oleh majikannya.
Hukum  ketenagakerjaan  juga  bersifat  publik  dan  privat  (perdata).  Dikategorikan sebagai hukum publik karena dalam kondisi tertentu, negara atau lebih dikenal dengan pemerintah dapat turut serta dalam masalah-masalah ketenagakerjaan seperti masalah pemutusan hubungan kerja serta adanya sanksi dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Selain hukum publik, hukum ketenagakerjaan juga dikategorikan sebagai  hukum  privat  (perdata)  karena  pada  dasarnya  ketenagakerjaan  merupakan hubungan antar pekerja dengan pengusaha, yang dimana mengatur tentang satu orang dengan  orang  lainnya  layaknya  hukum  perdata  yang  mengatur  kepentingan  antar individu. Terlebih lagi, dalam hukum ketenagakerjaan juga mengatur tentang perjanjian kerja yang kemudian menimbulkan hubungan kerja.

## C. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan
Dalam  ruang  lingkup  ketenagakerjaan,  seringkali  menyebutkan  istilah  “buruh” karena  merupakan  peninggalan  zaman  hindia  Belanda.  Pada  saat  zaman  penjajahan hindia Belanda, istilah buruh dimaksudkan kepada para orang-orang yang bekerja seperti kuli dan tukang yang melakukan pekerjaan yang kasar. Sedangkan orang-orang yang bekerja  di  sektor  kepegawaian  seperti  karyawan  swasta  atau  pekerjaan  yang  halus, disebut  dengan  istilah  “karyawan  atau  pegawai”.  Menurut  Prof.  Dr.  Lalu  Husni,  S.H., M.Hum.,  istilah  buruh  sudah  tidak  tepat  lagi  digunakan  pada  zaman  pemerintahan sekarang karena istilah buruh sekarang sudah termasuk seperti pegawai di bank, hotel, restoran, dan lain-lain yang tidak menunjukkan unsur pekerjaan keras.
Pada pemerintahan Orde Baru sekarang, istilah  buruh sudah digantikan dengan istilah “pekerja” yang ruang lingkupnya mencakup peng ertian buruh itu sendiri. Istilah pekerja  sudah tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (3) UU Ketenagakerjaan  mendefinisikan  pekerja  adalah  orang  yang  memiliki  pekerjaan  yang kemudian dibayar dengan upah atau imbalan lain. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan buruh dengan pekerja adalah buruh merupakan orang yang dipekerjakan dengan paksa tanpa  menerima  upah  atau  imbalan  sedangkan  pekerja  merupakan  orang  yang dipekerjakan dengan menerima upah atau imbalan.
Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja. Pasal 1 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pekerja berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan  adalah  orang  yang  memiliki  pekerjaan  dengan
menerima upah atau imbalan. Oleh karena itu, pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja karena tenaga kerja meliputi orang yang memiliki pekerjaan.

## D. Perjanjian Kerja
Perjanjian merupakan peristiwa  dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada suatu hal dalam bentuk tulisan. Dalam ruang lingkup ketenagakerjaan, apabila seseorang ingin  bekerja  dengan  suatu  perusahaan  atau  pihak  lain,  maka  terlebih  dahulu  harus membuat perjanjian kerja. Menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kerja adalah perjanjian yang meliputi pihak yang satu mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang terdiri atas syarat-syarat kerja kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian kerja memuat unsur pemberian upah, menerima perintah, dan adanya pekerjaan.
Perjanjian kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja dalam waktu tertentu dengan pekerjaan yang juga  tertentu.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  pada  umumnya  sering  disebut  sebagai pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan sebaliknya dari perjanjian kerja waktu tertentu dimana hubungan kerja tidak dibatasi oleh waktu dan umumnya merupakan pekerja tetap.
Agar suatu perjanjian kerja sah dalam mata hukum, maka wajib mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:
1. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Adanya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal yang diperjanjikan.
4. Hal yang diperjanjikan bersifat halal.
Keempat syarat diatas wajib dipenuhi agar perjanjian dapat dikatakan sah. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan adanya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif yang dimana apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak setuju. Sedangkan adanya suatu hal yang diperjanjikan dan hal tersebut bersifat halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  (perjanjian  tidak  pernah  ada). Meskipun  dikenal  dengan  asas  kebebasan  berkontrak,  namun  para  pihak  yang  ingin
membuat  suatu  perjanjian,  harus  tunduk  pada  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPer.

## E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan,  nikel,  batu  bara,  dan sejenisnya  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  pekerjaan  yang  memiliki  unsur “bahaya”  wajib  untuk  memberikan  perlindungan  keselamatan  terhadapnya.  Hal  ini dikarenakan  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melindungi  tenaga  kerjanya dari bahaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Unsur bahaya yang dimaksud adalah pekerja yang secara langsung menindaklanjuti pekerjaan tersebut seperti pekerja pertambangan, pekerja konstruksi, pekerja alat berat (besi dan baja)  dan  sejenisnya.  Salah  satu  perlindungan  yang  dapat  diberikan  adalah  dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan oleh perusahaan.
Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang dibentuk  oleh  suatu  perusahaan  yang  meliputi  perencanaan,  prosedural,  proses  dan sumber daya yang dibutuhkan, struktur keorganisasian, penerapan, dan pemeliharaan kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja agar terbentuknya suasana kerja yang aman,  efisien,  dan  produktif.  Perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  ini dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal;
2. Mengawasi  dan  meningkatkan  pelaksanaan  sistem  manajemen  keselamatan  dan kesehatan kerja;
3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1996;
4. Mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Merencanakan dan menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan dibentuknya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka tenaga kerja bersama dengan perusahaan memiliki sebuah pedoman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.
Selain  dari  sistem manajemen  K3 di atas, menurut Pasal 1602w Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, majikan wajib untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat dan  perkakas  di  tempat  ia  memberikan  perintah  kepada  pekerja  untuk  melakukan pekerjaan sedemikian rupa. Maksud dari pernyataan tersebut adalah perusahaan  atau perwakilan perusahaan (umumnya disebut atasan) wajib untuk memberikan petunjuk-
petunjuk  teknis  kepada  para  pekerja  ketika  akan  diberikan  pekerjaan  yang  dapat mengancam  kehidupannya.  Perusahaan  dituntut  agar  dapat  menjelaskan  mengenai kondisi yang dapat timbul ketika bekerja, alat-alat perlindungan yang wajib digunakan, dan tata cara dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Disamping menyediakan akses dalam  keselamatan  kerja,  perusahaan  juga  wajib  untuk  menyediakan  pelayanan kesehatan kerja kepada para pekerjanya
Pelayanan  Kesehatan  merupakan  salah  satu  pelayanan  yang  diberikan  terhadap pekerja  mengenai  Kesehatan  psikis  maupun  biologisnya.  Secara  umum,  pelayanan Kesehatan dapat dibagi menjadi:
1. Reimbursement, artinya perusahaan membiayai biaya pengobatan bagi pekerja yang membutuhkannya;
2. Asuransi,  perusahaan  memberikan  asuransi  terhadap  pekerjanya  yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
3. Tunjangan Kesehatan, perusahaan memberikan uang khusus untuk biaya berobat;
4. Manajemen  Kesehatan  kerja,  perusahaan  membuat  suatu  peraturan  khusus  untuk mengatur masalah Kesehatan pekerja.
Selain  pelayanan  tersebut,  perusahaan  yang  mempekerjakan  ratusan  karyawan dapat  membangun  rumah  sakit  sendiri  demi  kesehatan  pekerja  selama  bekerja. Membangun  rumah  sakit  sendiri,  selain  dapat  mempermudah  para  pekerja  dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  perusahaan  juga  tidak  perlu  kesusahan  dalam memberikan dana  lebih terhadap pekerjanya. Dengan demikian,  pelayanan  kesehatan merupakan  suatu  kewajiban  bagi  perusahaan  dalam  melindungi  hak-hak  pekerja  dari bahaya yang dapat mengancam nyawa mereka.

## SIMPULAN
Peraturan  perusahaan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  esensial  dalam  suatu perusahaan.  Esensial  dalam  pengertian  bahwa  suatu  perusahaan  membutuhkan  suatu peraturan  agar  terbentuknya  lingkungan  kerja  yang  produktif,  nyaman,  dan  terstruktur. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat tata tertib perusahaan, hak dan kewajiban  para  pekerja,  dan  hak  dan  kewajiban  pengusaha.  Salah  satu  perusahaan  di Indonesia, PT GNI, belum menerapkan peraturan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang nikel tersebut, semestinya harus membuat peraturan perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja mengingat sifat pekerjaannya yang tergolong bahaya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu peraturan perusahaan yang wajib diterapkan demi
melindungi hak-hak para pekerja khususnya dari bahaya. Dalam menyusun dan membentuk suatu  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  harus  mengacu  pada  dasar hukum Indonesia yaitu UU Ketenagakerjaan.
Atas  permasalahan  tersebut,  penulis  menyarankan  bahwa  seyogyanya  suatu perusahaan  menerapkan  peraturan  perusahaan  karena  akan  berdampak  positif  terhadap tenaga  kerja  dan  perusahaan  itu  sendiri.  Apabila  pekerjaan  pada  perusahaan  tersebut tergolong berbahaya, maka perusahaan wajib untuk membentuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk melindungi para pekerja dari bahaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Husni, L. (2016). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Rajawali Pers, Jakarta.
Marzuki, PM. (2021). Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
Suratman. (2019). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Rajawali Pers, Depok.
Uwiyono,  A.,  Hoesin,  SH.,  Suryandono,  W.,  Kiswandari  M.  (2014).  Asas-Asas  Hukum Perburuhan. Rajawali Pers, Jakarta.
Ekarista, NF., Rizal M., Natari, SU. (2023). Strategi Penyelesaian Kasus Aturan Ketenagakerjaan (Studi Kasus Bentrok Karyawan di PT Gunbaster Nickel Industry). Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1. No. 5, Halaman 565.
Mogi, EG. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang di PHK Sepihak Oleh Perusahaan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Lex Administratum. Vol. 5. No. 2, Halaman 61.
Yasa,  IPAT.,  Budiartha,  INP.,  Ujianti,  NMP.  (2020).  Upaya  Pekerja  Outsourcing  Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Atas Pelanggaran Kontrak Kerja. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. No. 2, Halaman 193.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.