INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9070-9080 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Proyeksi Penerapan Pajak Karbon dalam Upaya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sektor Pertanian dan Perkebunan di Indonesia
Evelyn Ardelia
Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan
Email: evelynardeliaa@gmail.com

## Abstrak
Perubahan iklim merupakan isu global yang salah satu penyebab terbesarnya adalah emisi gas rumah kaca.  Emisi  gas  rumah  kaca  timbul  dari  adanya  kegiatan  operasional  perusahaan.  Negara-negara global melakukan beberapa upaya dalam menangani isu ini, salah satunya dengan menerapkan pajak karbon. Penelitian ini menfokuskan pada sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dan menjadi salah satu sektor penyumbang emisi yang besar. Penelitian dilakukan dengan menghimpun data sekunder yang didapatkan dari laporan keberlanjutan perusahaan. Periode pelaporan emisi gas rumah kaca yang diambil adalah pada tahun 2021 dengan melibatkan 13 perusahaan pada sektor pertanian dan perkebunan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Data dari laporan keberlanjutan perusahaan kemudian diolah dengan teknik content analysis dan scoping review.
Kata Kunci: Perubahan iklim, Emisi gas rumah kaca, Sektor pertanian dan perkebunan

## Abstract
Climate change is a global issue which one of its biggest causes is the greenhouse gas emission. Greenhouse gas emission arise from company’s operational activities. Global countries have made several efforts to deal with this issue, one of which is by implementing carbon taxation. This study focuses on the agricultural and plantation sector which is a vulnerable sector to climate change and one of the major emitter sectors. The study conducted by collecting secondary data obtained from company’s sustainability report. The reporting period of the report is taken from the 2021 sustainability reports by involving thirteen companies from agricultural and plantation sectors that have published the reports. Data then being proceed using content analysis and scoping review techniques.
Keyword: Climate change, Greenhouse gas emission, Agricultural and plantation sector

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim yang menjadi perhatian global banyak berasal dari produksi gas emisi karbon dan terbentuknya gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca merupakan hasil dari proses pembakaran senyawa karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Penyebab emisi gas rumah kaca sendiri berasal dari kegiatan sehari-hari manusia seperti, penggunaan bahan bakar fosil, listrik, air, dan untuk kebutuhan pangan.  Zat-zat  yang  dapat  menghasilkan  emisi  karbon  &  gas  rumah  kaca  antara  lain  Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen Oksida, Klorofluorokarbon, Hidrofluorokarbon, dan Sulfur Heksafluorida. Berasal dari kekhawatiran akan perubahan iklim yang ekstrim, diselenggarakanlah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di Brazil tahun 1992 yang menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tentang Perubahan Iklim. Konvensi ini memiliki tujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim.
Dalam  upayanya  mengimplementasikan  isi  dari  Konvensi  Perubahan  Iklim,  sidang  ketiga Konferensi Para Pihak atau COP-3 yang diselenggarakan di Kyoto 1997 menghasilkan  Protokol Kyoto. Protokol Kyoto telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan Indonesia berperan dalam Clean Development Mechanism (CDM).
Konvensi Perubahan Iklim lebih lanjut dibahas pada pertemuan Para Negara Pihak UNFCCC atau COP-21 di Paris pada tahun 2015 menghasilkan keputusan implementasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global di bawa h 2°C pada masa pra -industrialisasi dan melanjutkan upaya menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra– industrialisasi. Dari Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen pada Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara independen dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.
Melalui  perjanjian-perjanjian  global,  Indonesia  mulai  memperkuat  kebijakan  atas pengendalian  perubahan  iklim  dengan  merencanakan  penerapan Carbon  Pricing.  Carbon  Pricing terdiri dari Emission Trading System (ETS), Crediting mechanism, Result-based climate finance (RBCF), internal carbon pricing, dan pajak karbon, Carbon pricing dinilai sebagai langkah yang efektif untuk memotong emisi ( Economic Cooperation and Development). Penerapan carbon pricing yang paling umum  diterapkan  secara  global  adalah  penerapan  perhitungan  pajak  karbon.  Pajak  karbon  di Indonesia terlahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana merupakan biaya atau harga yang konstan untuk satu ton gas rumah kaca tertentu dengan ukuran setara CO 2 atau CO 2e .
Melihat bagaimana Indonesia sebagai negara yang masih aktif dan kaya dengan kegiatan agrikulturnya, tentu saja negara rentan akan produksi gas emisi karbon. Dimana ditemukan tiga dari lima zat penghasil emisi gas rumah kaca dapat ditemui pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Zat-zat  tersebut  merupakan  karbon  dioksida  yang  muncul  dari  proses  respirasi  alami  tanaman, Metana yang ada pada tipe tanah dan irigasi, dan Nitrogen Oksida yang ada pada pupuk dimana pupuk  menjadi penyumbang emisi karbon terbesar pada sektor pertanian dan perkebunan. Maka penting  bagi  pemerintah  untuk  menerapkan  pajak  karbon  pada  sektor  industri  pertanian  dan
perkebunan.
Karena penerapan pajak karbon di Indonesia sendiri masih terbilang muda dan mekanismenya belum terperinci untuk seluruh industri, perhitungan pajak karbon yang sudah memiliki dasar hanya ada pada industri PLTU Batubara yang memiliki tarif paling rendah Rp. 30.000/ton CO2e atau Rp.30/kg CO2e. Sehingga cara perhitungan yang paling mungkin dilakukan untuk sektor lain yakni pertanian, adalah dengan mengkalikan penghasilan emisi gas sektor pertanian dengan tarif yang ada saat ini yaitu tarif untuk PLTU Batubara. Maka dari itu, menjadi penting untuk meneliti topik ini lebih lanjut pada proyeksi penerimaan negara dari penerapan pajak karbon pada sektor pertanian.

## Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan berubahnya suhu dan pola cuaca jangka panjang. Saat ini, bumi sekitar 11,1 o C lebih hangat dibanding tahun 1800-an dengan rekor terpanas diantara tahun  2011-2020.  Dari  perubahan  iklim  muncul  konsekuensi  seperti  kekeringan  hebat, kelangkaan air, banjir, naiknya permukaan air laut, cairnya kutub, dan sebagainya. Perubahan iklim  mungkin  disebabkan  hal  yang  alami  maupun  melalui  aktivitas  manusia.  Sejak  tahun 1800-an, penyebab perubahan iklim yang utama adalah dari aktivitas manusia. Aktivitas ini utamanya  adalah  dari  pembakaran  bahan  bakar  fosil  seperti  batu  bara,  minyak,  dan  gas. ( United Nations).
Emisi  karbon  menjadi  salah  satu  penyebab  utama  dalam  perubahan  iklim  dan pencemaran  udara.  Emisi  karbon  ( Cambridge  Dictionary)  adalah  pelepasan  gas-gas  sisa pembakaran  senyawa  karbondioksida  dari  bahan  bakar  minyak,  seperti  solar,  bensin,  LPJ, batu  bara,  dan  bahan  bakar  lainnya.  Pencemaran  udara  yang  terjadi  adalah  dengan berkonsentrasinya karbondioksida bersamaan dengan senyawa lain seperti nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC, dan PFC). di atmosfer yang kemudian membentuk fenomena gas rumah kaca.
Efek rumah kaca adalah proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer ( Joseph Fourier, 1824). Efek rumah kaca terbentuk karena pelepasan komposisi emisi karbon ke atmosfer. Faktor utama efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO 2 )  dan  gas  lainnya.  CO 2 dapat  disebabkan  dari  pembakaran  lahan  ( deforestation), penggunaan  bahan  bakar  fosil  dan  sejenisnya  yang  dipantulkan  kembali  menyebabkan gelombang pendek radiasi inframerah. Semakin pendek suatu gelombang inframerah, maka akan semakin banyak panas yang dilepaskan ke atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca.
Menanggapi perubahan iklim, diselenggarakanlah pertemuan global yang membahas mengenai upaya penanganan perubahan iklim. UNFCCC adalah badan Perserikatan Bangsa- Bangsa yang memiliki tugas untuk mendukung respons global terhadap isu perubahan iklim. UNFCCC  memiliki  197  keanggotaan  dari  seluruh  dunia.  UNFCCC  merupakan  hasil  dari Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT pada tahun 1992 di Brazil (UNFCCC). Menanggapi KTT ini,
Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  Konvensi  Perubahan  Iklim  melalui  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan menjadi bagian negara Non-Annex I atau negara dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit serta pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
Implementasi KTT Brazil tahun 1992 lebih lanjut menghasilkan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto  mengoperasionalkan  UNFCCC  tentang  Perubahan  Iklim  dengan  melakukan  transisi pada industri dan ekonomi untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target individu yang disepakati. Protokol Kyoto meminta negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah mitigasi serta melaporkan secara berkala.
Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim yang diadopsi oleh 196 pihak yang diselenggarakan di Paris, Prancis pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016.  Tujuan utama Perjanjian Paris adalah untuk menahan peningkatan suhu rata- rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-indust ri dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri.
Pajak  lingkungan  merupakan  hal  penting  dalam  instrumen  perekonomian  suatu negara, terutama dalam hal mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Instrumen perpajakan lingkungan memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan untuk investasi transisi eco-friendly  sekaligus  pengurangan  emisi  dan  polusi.  Pajak  lingkungan  juga berpotensi  mendorong  manfaat  ekonomi  makro  seperti  lapangan  pekerjaan,  diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing. Sedangkan Carbon pricing merupakan harga yang ditetapkan untuk membatasi emisi gas rumah kaca dengan pengenaan biaya. Penerapan dari penggabungan pajak lingkungan dan penetapan harga karbon adalah pajak karbon.
Pajak karbon adalah jenis pajak atas polusi yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar  fosil  untuk  memperbaiki  kegagalan  pasar  yang  timbul  akibat  eksternalitas  negative seperti perubahan iklim dan polusi udara (Ratnawati, 2016). Pajak karbon termasuk dalam instrument  dari Carbon  pricing  non  perdagangan.  Pajak  karbon  memberikan  banyak kepastian atas harga emisi di masa depan, membantu mendorong investasi rendah karbon, dan penggunaan energi yang lebih rendah. Pajak karbon secara global memiliki rata-rata harga  US$6  per  ton  CO 2 (Black,  Parry  and  Zhunussova  2022).  Harga  ini  dianggap  tidak mencukupi bagi International Monetary Fund atau IMF dan menyarankan bahwa rata-rata harga  sebaiknya  adalah  US$75  di  tahun  2030.  Di  Indonesia  saat  ini,  pajak  karbon  belum memiliki pelaksanaan yang jelas dan sistematis dikarenakan pengesahan atas peraturannya yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan baru dilakukan pada April 2021 dan masih dalam tahap pengembangan
Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer yang menimbulkan efek rumah kaca antara lain Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen Oksida, Klorofluorokarbon, Hidrofluorokarbon, dan Sulfur  Heksafluorida.  Gas-gas  ini  dihasilkan  dari  kegiatan  sehari-hari  manusia  termasuk perindustrian. Industri-industri yang menyebabkan emisi karbon dan efek rumah kaca antara lain  semen,  baja,  pulp  &  kertas,  tekstil,  keramik,  pupuk  atau  pertanian,  petrokimia,  dan makanan atau minuman tertentu (Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat, 2013).
Indonesia sebagai negara agraris, memiliki sektor pertanian yang memegang peranan penting  dalam  kehidupan,  pembangunan,  serta  perekonomian  negara.  Sektor  pertanian tetap memegang peran strategis dengan kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto nasional dan sebagai penyedia lapangan kerja. Sektor pertanian juga masih menjadi penyedia bahan baku industri dan sumber pendapatan devisa serta ekspor. Di tahun 2021 sendiri,  sektor  pertanian  berkontribusi  sebesar  13,28%  terhadap  perekonomian  nasional. Komoditas beras pada tahun 2022 juga menunjukkan surplus 7,5 juta ton yang berartikan adanya tren positif swasembada beras.  Dengan intensitas operasional sektor pertanian, tidak memungkiri bahwa sektor ini berkontribusi cukup besar yakni 13% terhadap produksi emisi gas  rumah  kaca  (Kemeterian  PPN  /  Bappenas).  Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan target mengurangi emisi sektor lahan yang termasuk sektor pertanian sebesar 58,3%. Salah satu cara mengurangi produksi emisi karbon dan rumah kaca dapat dilakukan dengan menerapkan pajak lingkungan.
Meski  sektor  pertanian  menjadi  perhatian  utama  penerapan  pajak  karbon  saat  ini, namun  sektor  pertanian  belum  memiliki  meknisme  serta  sistem  perpajakan  karbon. Implementasi  paling  dekat  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memproyeksikan  pajak karbon pada sektor pertanian  dengan peraturan pajak  karbon yang telah disahkan untuk sektor pembangkit listrik tenaga batu bara. Maka, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan pe nelitian dengan judul “ Proyeksi Penerapan Pajak Karbon Dalam  Upaya  Menekan  Emisi  Karbon  Dan  Gas  Rumah  Kaca  Pada  Sektor  Pertanian  Di Indonesia ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan content  analysis  dan scoping review. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk  kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017: 6). Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan objek yang akan diteliti.
Content analysis atau analisis konten merupakan suatau teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi  yang  objektif  dan  sistematik  mengenai  isi  yang  terkandung  dalam  media  komunikasi (Barelson). Metode ini digunakan untuk melakukan identifikasi atas penyajian informasi terkait jumlah emisi gas rumah kaca dengan maksud untuk memahami bagaimana penerimaan pajak yang dapat diterima negara dari emisi gas rumah kaca. Data untuk teknik ini dihimpun dengan pengambilan data sekunder pada laporan keberlanjutan
Sedangkan metode scoping review adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (Arksey & O’Malley, 2005).  Metode ini ditunjukkan untuk melihat penerapan pajak karbon di berbagai negara agar dapat menerapkannya di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis mengenai pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca pada 13 perusahaan sektor pertanian dan perkebunan. Terdapat 25 total perusahaan pertanian dan  perkebunan  yang  terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  namun  hanya  13  yang  menerbitkan laporan  keberlanjutan  dengan  pengungkapan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  memadai.  Ketiga  belas perusahaan tersebut adalah yakni PT Austindo Nusantara Jaya Tbk,  PT Astra Agro Lestari Tbk,  PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT BISI International Tbk, PT Cisadane Sawit Raya Tbk, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Eagle High Plantations Tbk, PT FAP Agri Tbk, PT Jaya Agra Wattie Tbk, PT Palma Serasih Tbk, PT Provident Agro Tbk, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
Sektor pertanian dan perkebunan sendiri menjadi sektor yang berada dalam urutan sektor yang penting dalam program NDC pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang rentan terhadap perubahaan iklim. Bappenas sendiri memproyeksikan adanya penurunan produksi  padi  dari  tahun  202-2045  akibat  perubahan  iklim.  Penurunan  produksi  padi  dapat mempengaruh  sektor  pangan  dalam  negeri  mengingat  beras  merupakan  komoditas  utama  dan primer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat local maupun untuk di import.
Mengacu pada peraturan pajak karbon yang telah disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya pasal 13, Tarif pajak telah diberlakukan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara sebesar Rp.30.000. Maka, untuk memproyeksikan penerimaan dalam sektor pertanian dan perkebunan emisi yang dihasilkan akan dikalikan dengan tarif Rp. 30.000. Berikut merupakan perhitungan per perusahaan dalam sektor pertanian dan perkebunan untuk periode 2021:
Tabel 1.  Proyeksi perhitungan pajak karbon pada sektor pertanian dan perkebunan Perusahaan Emisi GBK (tonCO2e q) Tarif (tonCO2eq) Proyeksi Penerimaan Rankin g PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 879.483 Rp 30.000,00 Rp 26.384.490.000 2 PT Astra Agro Lestari Tbk 748.076 Rp 30.000,00 Rp 22.442.280.000 3 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 8.854 Rp 30.000,00 Rp 265.620.000 11 PT Bisi Internasional Tbk 9.899 Rp 30.000,00 Rp 296.961.000 10 PT Cisadane Sawit Raya Tbk 84.787 Rp 30.000,00 Rp 2.543.610.000 7 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 63.992 Rp 30.000,00 Rp 1.919.760.000 8 PT Eagie High Plantations Tbk 434.049 Rp 30.000,00 Rp 13.021.470.000 4 PT FAP Agri Tbk 20.115 Rp 30.000,00 Rp 603.455.700 12 PT Jaya Agra Wattie Tbk 3.061 Rp 30.000,00 Rp 91.819.200 13 PT Palma Serasih Tbk 39.992 Rp 30.000,00 Rp 1.199.759.400 9 PT Provindent Agro Tbk 168.570 Rp 30.000,00 Rp 5.057.100.000 6 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk 239.203 Rp 30.000,00 Rp 7.176.090.600 5 PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk 3.684.349 Rp 30.000,00 Rp 110.530.470 1 Total Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Pertanian dan Perkebunan (tonCO2eq) 6.384.430 Total Penerimaan Pajak Karbon dari Sektor Pertanian dan Perkebunan (Rp) Rp 191.532.885.900
Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa jumlah emisi yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan di Indonesia adalah sebesar 6.384.430 ton CO2eq dengan total pengenaan pajak sebesar  Rp.  191.532.885.900  dengan  PT  Sinar  Mas  Agro  Resources  and  Technology  Tbk  sebagai perusahaan yang menyumbangkan emisi GRK paling banyak yakni sebesar 3.684.349 tonCO2eq. Emisi GRK yang dihasilkan perusahaan terlampau jauh yakni 4,18x lebih banyak dari urutan kedua sebesar 879.483 dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menanggapi hal ini, perusahaan-perusahaan dalam sektor pertanian dan perkebunan telah melakukan  beberapa  upaya  yang  memberikan  dampak  penurunan  emisi  yang  cukup  siginifikan. Upaya  yang  paling  banyak  dilakukan  perusahaan-perusahaan  pertanian  dan  perkebunan  adalah
program waste to energy. Perusahaan dalam sektor ini terutama perkebunan kelapa sawit, banyak menghasilkan  limbah  kelapa  sawit  seperti  cangkang  dan  limbah  cair.  Perusahaan  memanfaatkan limbah ini untuk kemudian di- convert menjadi energi untuk menggantikan penggunaan listrik dan juga bahan bakar fosil.

## SIMPULAN
Pengungkapan gas rumah kaca pada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia berisi informasi bahwa terdapat 13 dari 25 perusahaan dalam sektor pertanian dan perkebunan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan disertai pengungkapan, perhitungan, dan upaya terkait emisi gas rumah  kaca.  Pengungkapan  mengenai  emisi  gas  rumah  kaca  dinilai  cukup  untuk  menunjang penelitian meskipun masih banyak perusahaan yang mengungkapkan dengan kurang lengkap dan detail. Hal ini dapat dilihat dari scoring TCFD  yang telah dilakukaan berkenaan dengan pengungkapan risiko dan langkah mitigasi perusahaan
Dalam analisis diatas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan strategi atau manajemen risiko terkait emisi gas rumah kaca yang telah diungkapkan dalam laproan keberlanjutan. Beberapa perusahaan  telah  memiliki  rencana  upaya  ataupun  mitigasi  yang  lengkap  dan  memang  sudah menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca. Perusahaan artinya telah memiliki kesadaran walau mungkin  belum  memiliki  kemampuan  atau  akses  yang  tepat  untuk  dapat  menyalurkan  rencana tersebut. Pengungkapan upaya ini menjadi penting agar dapat menganalisis bagaimana upaya-upaya perusahaan tersebut efektif dalam menekan emisi gas rumah kaca. Efektivitas upaya yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan akan menjadi pegangan bagi perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan yang rendah emisi. Upaya-upaya tersebut antara lain pemanfaatan limbah cair sisa kelapa sawit sebagai sumber energi, pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif, penggunaan  fasilitas methane  capture  untuk  mengurangi  persebaran  emisi  gas  rumah  kaca  dan merubahnya menjadi sumber energi, melakukan transisi pada penggunaan pupuk yang lebih rendah emisi atau organic, menerapkan fertigasi, beralih ke bahan bakar nabati, memiliki fasilitas pembangkit listrik sendiri, menggunakan sumber energi baterai, menerapkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ( Zero Burning Policy), tidak melakukan eksploitasi lahan gambut, membentuk tim kesiapsiagaan tanggap darurat untuk mencegah kebakaran hutan, melakukan penanaman Kembali dengan melihat profil umur pohon.
Melalui  proyeksi  perhitungan  ini,  diketahui  bahwa  sektor  pertanian  dan  perkebunan menyumbangkan satu per empat dari total emisi gas rumah kaca nasional tahun 2021. Proyeksi ini membantu perusahaan dan pemerintah menjadi lebih menyadari kontribusinya dan apa upaya yang dapat dilakukan agar angka aktual tidak lebih tinggi dari angka proyeksi. Dengan memproyeksikan penerapan pajak karbon, memberikan gambaran pengenaan pajak yang akan dibayarkan perusahaan bila  jumlah  emisi  gas  rumah  kaca  mereka  tetap  sama  ataupun  meningkat.  Dan  juga  menjadi gambaran bagi pemerintah mengenai pendapatan negara yang mungkin masuk dari diterapkannya pajak karbon. Penilaian akan efektivitas diterapkannya pajak karbon pada menurunnya jumlah emisi
gas  rumah  kaca  perusahaan  dilihat  dari  bagaimana  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak karbon. Bila hal ini sangat mempengaruhi, maka perusahaan mau tidak mau melakukan berbagai upaya agar dapat terhindar dari pembayaran pajak karbon yang besar. Efektivitas  juga  dinilai  dari  bagaimana  pengenaan  tarif  pajak  karbon  memberikan  efek  bagi peningkatan mitigasi dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada perusahaan-perusahaan.
karbon karena emisi gas rumah kaca dapat mempengaruhi stabilitas iklim dan cuaca secara global serta pajak karbon dapat menjadi salah satu cara penekanan jumlah emisi gas rumah kaca. Dalam penelitian ini terdapat 13 perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah emisi yang dihasilkan dari ke-13 perusahaan adalah sebesar 6.384.430 ton CO2eq dari total emisi gas rumah kaca nasional sebesar 259.100.000 ton CO2eq. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian dan perkebunan telah meyumbangkan 2,45% emisi gas dan rumah kaca per tahun 2021. Persentase tersebut telah menurun jauh sejak 2018 dengan persentase kontribusi sebesar  13%.  Meski  upaya  serta  langkah  mitigasi  perusahaan  dinilai  efektif,  sektor  pertanian  dan perkebunan  sendiri  merupakan  sektor  yang  rentan  dan  ada  pada  daftar sektor  yang  diutamakan dalam list NDC pemerintah.
Keterbatasan pada penelitian ini adalah ketersediaan data. Karena pembahasan pajak karbon yang secara aktual belum dilaksanakan, membuat penelitian ini menjadi tanpa pegangan yang jelas. Adanya  ketidaksiapan  serta  ketidaklengkapan  peraturan  perpajakan  karbon  dari  pemerintah menghambat pengungkapan serta upaya yang akan perusahaan lakukan. Ketidakjelasan peraturan ini juga menambah kebingungan bagi pelaku usaha untuk melakukan mitigasi ataupun persiapan. Dalam penelitian, sample perusahaan ada sebanyak 13 perusahaan dari 25 jumlah total perusahaan publik yang bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan yang telah mengungkpkan emisi gas rumah kacanya dalam laporan keberlanjutan. Hal ini mengartikan bahwa baru setengah dari total perusahaan sektor pertanian dan perkebunan yang telah melakukan perhitungan serta upaya dalam menekan emisi gas rumah kaca. Sehingga jumlah emisi yang dapat diperhitungkan dalam sektor ini tidaklah lengkap. Penelitian ini juga hanya mengandalkan pada laporan keberlanjutan perusahaan dari satu sektor yakni sektor pertanian dan perkebunan dalam jangka waktu periode 1 (satu) tahun saja sehingga tidak ada data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Austindo Nusantara Jaya. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://anj-group.com/id/sustainability-report-1 Astra Agro Lestari. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://www.astra-agro.co.id/wp- content/uploads/2022/03/Sustainability-Report-2021-PT-ASTRA-AGRO-LESTARI-Tbk.pdf Bakrie Sumatera Plantations. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://www.bakriesumatera.com/storage/documents/2023/01/BSP%20SR%202021%20-
%20LowRes_Final.pdf
BISI International. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://bisi.co.id/wp-content/uploads/2022/04/Sustainability- Report-BISI-2021.pdf
Center for Climate and Energy Solutions. Carbon Tax. https://www.c2es.org/content/carbon-tax-basics/
Cisadane  Sawit  Raya.  “Laporan  Keberlanjutan  2021”. https://www.csr.co.id/images/dt_report/2023- 04/sustainability-report-2021-taking-a-leap-to-grow-sustainably.pdf
Crippa, M., Guizzardi, D., Solazzo, E., Muntean, M., Schaaf, E., Monforti-Ferrario, F., Banja, M., Olivier, J.G.J., Grassi,
G., Rossi, S., Vignati, E., GHG emissions of all world countries - 2021 Report, EUR 30831 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-41546-6, doi:10.2760/173513, JRC126363
Dharma Satya Nusantara.  “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://dsn.co.id/wp-content/uploads/2022/03/DSN- SR-2021-25-Maret-2022-Final.pdf Eagle High Plantations. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://www.eaglehighplantations.com/en/investor/keberlanjutan
FAP  Agri.  “Laporan  Keberlanjutan  2021”. https://fap-agri.com/wp-content/uploads/2022/06/Sustainability- Report-FAPA-2021-ReleaseA.pdf
Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  117  Tahun  2022  Tentang  Kementian  Pertanian.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, No. 188. Sekertariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, No. 6834. Sekertariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021, No. 6736 Sekertarian Negara. Jakarta. IMF (2018), Prospek Ekonomi Kawasan: Asia dan Pasifik.
https://www.imf.org/id/Publications/REO/APAC/Issues/2018/10/05/areo1012
IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the  Sixth  Assessment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  [H.- O.  Pörtner,  D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.
IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ Jaya Agra Wattie. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://www.jawattie.com/images/annualreport/Sustainability%20Report%202021.pdf Katadata Insight Center (2022). Indonesia Carbon Trading Handbook. https://kic.katadata.co.id/insights/40/indonesia-carbon-trading-handbook
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Direktorat Inventarisasi  GRK  dan  Monitoring,  Pelaporan,  Verifikasi.  Laporan  Inventarisasi  GRK  dan  Monitoring, Pelaporan, Verifikasi. Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Wing A. Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia Telp/Fax: 021 57903073.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, Emission Factor Data Base Indonesia. Jl. Jend. Gatot Subroto, Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 12 Jakarta 10270, Indonesia
Mustikaningrum, D., Kristiawan, K., & Suprayitno, S. (2021). Emisi gas rumah kaca sektor pertanian di Kabupaten Tuban:  Inventarisasi  dan  potensi  aksi  mitigasi.  Jurnal  Wilayah  dan  Lingkungan,  9(2),  155-171. doi:10.14710/jwl.9.2.155-171.
Palma  Serasih.  “Laporan  Keberlanjutan  2021”. https://palmaserasih.co.id/storage/files/PSGO-Sustainability- Report-2021.pdf
Pamungkas, B. N, Haptari, V.D. (2022). Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di  Indonesia Berdasarkan United
Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang. Jurnal Pajak Indonesia (6), 357-367.
Pratama,  B.A,  Ramadhani,  M.  A,  Lubis,  P.M,  Firmansyah,  A. (2022). Implementasi Pajak Karbon  Di  Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. Jurnal Pajak Indonesia (2), 368-374. Provident Agro. “Laporan Keberlanjutan 2021”. http://www.provident-agro.com/annual.php
Sawit Sumbermas Sarana. “Laporan Keberlanjutan 2021”. https://kelola.ssms.co.id/uploads/2022/06/SR-SSMS-
20211656403692.pdf Sinar Mas Agro Resources and Technology. “Laporan Keberlanjutan 2021”.
https://www.goldenagri.com.sg/sustainability/sustainability-report/
United Nation Environment Programme (2022). Emission Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies . Nairobi. https://www.unep.org/emissions-gap-report-2022 United Nation Framework Convention on Climate Change (2015). Guidelines for Participation: Climate Neutral Now. https://unfccc.int/climate-neutral-now
United Nations Framework Convention on Climate Change (1997). Cenference of the parties, Third Session: Kyoto 1-10 December 1997. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf
United Nations (2021), United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries 2021. New York. https://www.un.org/development/desa/financing/document/un-handbook-carbon-taxation-developing- countries-2021
WMO, 2022: United in Science 2022. https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science