## Persepsi Masyarakat Kecamatan Penjaringan terhadap Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit
Perception of Penjaringan District's Community Towards Policy of Pluit Reservoir Management
Yosia BSMS Silalahi *
Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University e-mail: yosia_silalahi@yahoo.com
Iin Ichwandi
Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University
e-mail: iichwandi@yahoo.com Sambas Basuni
Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University e-mail: sambas_basuni@yahoo.com

## ABSTRACT
Pluit  Reservoir  has  a  big  role  in  DKI  Jakarta.  Efforts  to  optimize  the  Pluit  Resevour  are  facing  various problems, such as silting the reservoir, water quality pollution, the existence of illegal settlements of the population, thus decreasing the function of the Pluit Reservoir as flood control and water resources. In an effort to overcome the problem, the government has mad normalization of reservoir policy. Information regarding the level of knowledge/ management of the Pluit Reservoir. The purpose of this study is to analyze the level of knowledge/ perceptions of the community and managers on the functions, problems and management policies of the Pluit Reservoir, to analyze the attitudes  of  the  community  and  managers  towards  the  Pluit  Reservoir  management  policy,  to  analyze  the  level  of community and manager satisfaction with the Pluit Reservoir management policy. The analyze method is descriptive quantitative and qualitative methods using Likert scale and supply-demand analysis. The result showed that the level of knowledge/ perception of both managers and the community was still low on the program of land acquisition and relocation of flats, reservoir dredging programs, and waste cleaning and handling programs. The attitude of both the managers and the community is still low towards the land acquisition and relocation program to flats.  The level of satisfaction that is still low both from managers and the community regarding land acquisition and relocation to flats and also with the reservoir dredging program.
Keywords: Attitudes, perception, likert, satisfaction, supply-demand analysis.

## ABSTRAK
Waduk  Pluit  memiliki  peran  besar  di  DKI  Jakarta.  Upaya  optimalisasi  Waduk  Pluit  menghadapi  berbagai permasalahan,  seperti  pendangkalan  waduk,  pencemaran  kualitas  air,  adanya  pemukiman  liar  penduduk,  sehingga menurunnya fungsi Waduk Pluit sebagai pengendali banjir dan sumber daya air. Dalam upaya mengatasi permasalahan, pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  diantaranya  adalah  normalisasi  waduk.  Informasi  mengenai  tingkat pengetahuan/ persepsi, sikap serta tingkat kepuasan masyarakat serta pengelola penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan  Waduk  Pluit.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  tingkat  pengetahuan/  persepsi  masyarakat  dan pengelola  terhadap  fungsi,  masalah  dan  kebijakan  pengelolaan  Waduk  Pluit,  menganalisis  sikap  masyarakat  dan pengelola  terhadap  kebijakan  pengelolaan  Waduk  Pluit,  menganalisis  tingkat  kepuasan  masyarakat  dan  pengelola terhadap kebijakan pengelolaan Waduk Pluit. Metode analisis berupa metode deskripstif kuantitaf dan kualitatif dengan menggunakan skala  likert dan  analisis supply-demand .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengetahuan/ persepsi baik pengelola maupun masyarakat masih rendah pada program pembebasan lahan dan relokasi rumah susun, program pengerukan waduk, dan program  pembersihan dan penanganan sampah. Sikap yang masih rendah baik dari pengelola maupun masyarakat terhadap program  pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun. Tingkat kepuasan yang masih rendah baik dari pengelola maupun masyarakat terhadap pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun dan juga terhadap program pengerukan waduk.
Kata Kunci : Analisis supply-demand , likert, persepsi, sikap, tingkat kepuasan.
*Corresponding author
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35

## PENDAHULUAN
Waduk Pluit merupakan salah satu waduk yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Fungsi utama Waduk Pluit sebagai penyerap air dan pengendali banjir, menjadikan Waduk Pluit memiliki peran yang paling besar dibandingkan dengan waduk lain di wilayah DKI Jakarta.  Proyek  pengelolaan  Waduk  Pluit  dimulai  sejak  tahun  1960  yang  ditandai  dengan penetapan  daerah  Pluit  sebagai  kawasan  tertutup  dalam  Keputusan  Peperda  Jakarta  Raya  dan Sekitarnya  No  387/  Tahun  1960  (Dina,  2013).  Namun  pada  tahun  1990,  pemukiman  liar penduduk di daerah tepi Waduk Pluit menekan luas hamparan sebesar 20 ha (Yukadar, 2014).
Permasalahan  yang  terjadi  akibat  adanya  penyempitan  lahan  waduk  oleh  bangunan pemukiman  liar  penduduk,    pemerintah  DKI  Jakarta  kemudian  melakukan  upaya  normalisasi Waduk Pluit melalui Perda No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum Kota DKI Jakarta. Dalam pasal 13 Perda tersebut menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau. Selain mengeluarkan kebijakan melalui Perda  No.  8  Tahun  2007,  pemerintah  DKI  Jakarta  telah  melakukan  upaya  normalisasi  fungsi Waduk Pluit pada tahun 2013 dengan cara merelokasi pemukiman liar di area tersebut ke beberapa rumah susun (Maharani et al. , 2015).
Berdasarkan  fungsinya  sebagai  pengendali  banjir,  kebijakan  normalisasi  Waduk  Pluit tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  menangani  atau  mencegah  kejadian  banjir  di  provinsi  DKI Jakarta. Fungsi waduk pluit sebagai prasarana sumber daya air juga masih berada di luar kategori dapat  dimanfaatkan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Linne et  al. (2015)  menemukan  bahwa kualitas  air  Waduk  Pluit  yang  mendekati  tercemar  dan  tidak  layak  dijadikan  sebagai  tempat kegiatan perikanan.
Berbagai  kebijakan  terkait  pengelolaan  Waduk  Pluit  telah  diimplementasikan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Akan  tetapi,  upaya  optimalisasi  pemanfaatan  Waduk  Pluit menghadapi  berbagai  permasalahan.  Permasalahan  yang  terjadi  seperti  pendangkalan, pencemaran  kualitas air,  dan  aktivitas  masyarakat  sekitar  waduk  pluit  sebagaimana  yang  telah diulas di atas, dapat memengaruhi kualitas Waduk Pluit.
Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kebijakan dalam pengelolaan Waduk Pluit. Beberapa program yang telah diupayakan dalam normalisasi fungsi Wdauk Pluit diantaranya : 1) Program  pembebasan  lahan  dan  relokasi  masyarakat  ke  rumah  susun,  2)  Program  pengerukan Waduk Pluit, 3) Program ruang terbuka hijau (RTH), 4) Program pembersihan sampah, dan 5) Program  optimalisasi  pompa-pompa  air.  Pemerintah  bekerja  sama  dengan  beberapa  pengelola dalam  menjalankan  program-program  normalisasi  Waduk  Pluit,  diantaranya  :  1)  Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program pembebasan lahan dan relokasi masyarakat ke rumah susun, serta program pembersihan sampah, 2)  Dinas  Sumber  daya  Air  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  melaksanakan  program  pengerukan Waduk Pluit , 3) Jakpro dalam melaksanakan program taman kota/ ruang terbuka hijau (RTH), dan  4)  Unit  Pelaksana  Kebersihan  Badan  Air  Kecamatan  Penjaringan  dalam  melaksanakan program  optimalisasi  pompa-pompa  air.  Namun  pelaksanaan  program-program  normalisasi  ini belum berjalan secara optimal sehingga perlu evaluasi bersama terkait pelaksanaan dan hasil dari program. Evaluasi ini dapat berasal dari persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain  persepsi  masyarakat,  persepsi  dari  pengelola  juga  penting  untuk  diketahui  agar  dapat diketahui  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Persepsi  yang  berbeda  dari  setiap  individu  akan berpengaruh  terhadap  sikap  yang  ditunjukkan,  sehingga  dalam  penelitian  ini  juga  akan  dilihat sikap masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan normalisasi. Tingkat kepuasan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan normalisasi Waduk Pluit.
Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  masalah  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat pengetahuan/persepsi masyarakat dan pengelola terhadap fungsi, masalah dan kebijakan pengelolaan Waduk Pluit?
2. Bagaimana sikap masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan pengelolaan Waduk Pluit?
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
3. Bagaimana  tingkat  kepuasan  masyarakat  dan  penangung  jawab  terhadap  kebijakan pengelolaan Waduk Pluit?

## Tinjauan Pustaka Fungsi Waduk
Waduk merupakan area tergenang air sepanjang tahun yang dibentuk atau dibangun atas rekayasa manusia (Kordi & Tancung, 2007). Waduk dibuat setidaknya memberi ruang agar air dapat tergenang atau badan air yang memiliki ceruk, saluran masuk ( inlet ), saluran pengeluaran ( outlet ) dan berhubungan langsung dengan sungai utama yang mengairinya. Sebagai pengendali banjir,  waduk  berfungsi  menahan  semua  atau  sebagian  air  banjir  dalam  tampunganya  dan mengalirkan sesuai dengan kapasitas sungai (Shaw et al. , 2004). Dengan demikian, pembangunan waduk  merupakan  suatu  upaya  manusia  dalam  mengurangi  kerugian  yang  disebabkan  oleh  air baik berupa banjir maupun kekeringan dengan memanfaatkan sumberdaya alam tersedia.
Sarwono  (2007)  dalam  Ramli  dan  Yuwono  (2015)  mengungkapkan  bahwa  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pengoperasian  waduk  secara  efisien  dan  optimal berupa keadaan waduk, keadaan sosial, pengelolaan waduk, keadaan daerah aliran sungai (DAS), dan keadaan sumberdaya manusia. Keadaan waduk berupa fungsi waduk, jenis waduk,  ukuran waduk, volume waduk, umur peralatan dan keamanan waduk. Keadaan sosial mencakup aspek pengoperasian,  distribusi,  peran  masyarakat,  adat  istiadat,  sosial  ekonomi  dan  organisasi masyarakat. Pengelolaan waduk yang dimaksud berupa standar operasional perusahaan (SOP), kordinasi  pengawasan,  operator  waduk,  fasilitas  kerja,  operasi  jangka  pendek,  menengah  dan jangka  panjang,  kebijakan  pengoperasian  waduk  dan  metode  operasi.  Keadaan  DAS  berupa kondisi  alam,  lokasi  waduk,  bentuk  DAS,  tataguna  lahan,  debit  inflow,  fluktuasi  muka  air, sedimentasi, curah hujan, neraca air dan tata ruang. Sedangkan keadaan sumber daya  manusia mencakup keterampiran, team kerja, motivasi kerja, produktivitas kerja dan pengelolaan.

## Pengelolaan dan Kebijakan Normalisasi Waduk Pluit
Pengelolaan  Waduk  Pluit  merupakan  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang berdasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (RTRW  2030  DKI  Jakarta).  Dalam  dokumen  tersebut,  Waduk  Pluit  merupakan  prasarana pengendalian  daya  rusak  air  sekaligus  sebagai  prasarana  sumber  daya  air.  Sebagai  prasarana pengendalian  daya  rusak  air,  Waduk  Pluit  berada  dalam  area  sistem  polder  pluit  yang  akan dikelola  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  (Pemprov  DKI  Jakarta,  2012).  Waduk  Sistem  polder merupakan suatu sistem yang secara hidrologis memisahkan wilayahnya dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan atau waduk serta pintu air. Sistem polder merupakan sistem yang membiarkan elevasi tanah asli,  dan  airnya  diturunkan  dengan  pengontrolan  menggunakan  pompa  dan  tanggul  atau manajemen lainnya (Suripin, 2004 dalam Yudi et al ., 2017).
Upaya Normalisasi Waduk Pluit oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 dapat diartikan sebagai perbaikan kualitas waduk dalam mengendalikan banjir. Maharani et al . (2015) menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembalikan fungsi bantaran  waduk  sebagai  ruang  terbuka  hijau  yang  berfungsi  sebagai  area  resapan,  penghuni pemukiman liar di area tersebut kemudian direlokasi ke beberapa rumah susun.
Implementasi  kebijakan  normalisasi  waduk  pluit  masih  menghadapi  beberapa  faktor penghambat. Hasil penelitian Yukadar (2014) mengungkapkan bahwa faktor penghambat tersebut berupa sumber daya finansial pendanaan normalisasi, sumberdaya material (bangunan rusun), dan dukungan publik terhadap kebijakan normalisasi waduk pluit. Dukungan publik sangatlah penting mengingat besarnya jumlah masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar waduk pluit. Hal  tersebut  senada  dengan  penjelasan  Fachrul et  al. (2016)  bahwa  kualitas  waduk  pluit dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan  sekitanya  yang  didominasi  oleh  kegiatan  perdagangan, industri, jasa dan permukiman penduduk.
Pada  saat  ini,  di  bawah  kepemimpinan  Anies  Baswedan  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta, pengelolaan  waduk  pluit  dikelola  oleh  perangkat  kerja  Dinas  Sumberdaya  Air  dan  Dinas pertamanan  dan  hutan  kota.  Pengelolaan  Waduk  Pluit  dalam  dokumen  RPJMD  Provinsi  DKI
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Jakarta Tahun 2017-2022 berada dalam program kerja pembangunan waduk atau naturalisasi dan normalisasi sungai. Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan kapasitas tampung air sehingga tidak  meluap  dan  menggenangi  wilayah  di  sekitar  aliran  air  termasuk  waduk.  Sedangkan naturalisasi  yang  dimaksud  adalah  upaya  pembenahan  sungai  dengan  cara  alamiah,  dengan memperhatikan ekosistem dan lingkungan. Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai agar  air  dapat  meresap  ke  tanah  di  sepanjang  perjalannya  ke  hilir,  misalnya  dengan mempertahankan kelokan sungai dan penetapan jalur hijau di sepanjang sungai (Pemprov DKI Jakarta, 2018).
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan survei kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendapatkan skor terhadap tingkat pengetahuan/ persepsi, sikap dan tingkat kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan normalisasi  Waduk  Pluit.  Analisis  kualitatif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  hasil  dari
Analisis Skala Likert dan Analisis Supply-Demand
Hasil Analisis dan Arahan Kebijakan a. Pendangkalan Waduk b. Banyak terdapat sampah di Waduk
a. Pencemaran Air b. Limbah rumah tangga a. Sarana dan prasarana
b. Pemeliharaan taman
Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit :
1. Program pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun
2. Program pengerukan waduk
3. Program ruang terbuka hijau (RTH) 4. Program pembersihan sampah 5. Program optimalisasi pompa air Pengetahuan/ Persepsi masyarakat dan pengelola terhadap fungsi, masalah, dan kebijakan normalisasi Waduk Pluit Sikap masyarakat  dan pengelola terhadap adanya kebijakan normalisasi Waduk Pluit Kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap pelaksanaan program- program kebijakan normalisasi Waduk Pluit Fungsi Waduk Pluit Taman Kota Pengendali Banjir Sumberdaya Air
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
pengetahuan/ persepsi, sikap dan tingkat kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan normalisasi Waduk Pluit.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang terkena dampak langsung dari keberadaan  Waduk  Pluit  yaitu  di  Kecamatan  Penjaringan,  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pengambilan data dilaksanakan selama dua bulan.

## Jenis data dan Pengumpulan data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui: 1. Wawancara menggunakan kuesioner
Wawancara  menggunakan  kuesioner  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  tentang informasi pribadi responden, pengetahuan/ persepsi, sikap dan kepuasan masyarakat terkait fungsi dan  masalah  Waduk  Pluit  serta  kebijakan dan program  normalisasi  dalam  pengelolaan  Waduk Pluit.
Pemilihan  responden  penelitian  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiono,  2015).    Pertimbangan  pemilihan responden adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat Kecamatan Penjaringan yang dibagi menjadi tiga kelompok responden yaitu : 1) masyarakat  yang  masih  bermukim  di  bantaran  Waduk  Pluit,  2)  masyarakat  yang  sudah relokasi atau pindah ke rusun, dan 3) masyarakat lain sekitar Waduk Pluit yang tidak termasuk pada kelompok 1) dan 2). Pembagian kelompok ini bertujuan agar data dan informasi yang didapatkan berasal dari setiap kelompok masyarakat tersebut.
b. Jumlah Responden yang dipilih sebanyak 58 KK yang berasal dari masing-masing kelompok responden.
c. Selain masyarakat, responden juga adalah pengelola Waduk Pluit diantaranya: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, UPK Badan Air Waduk Pluit, Pengelola program relokasi, dan Jakpro sebagai pengelola taman kota Waduk Pluit.
3. Observasi lapang
Observasi lapang dilakukan untuk memverifikasi data yang didapat melalui studi literatur dan  wawancara  dengan  kondisi  di  lapangan,  sehingga  dapat  dijadikan  pembanding  untuk memperkuat data yang didapatkan.
4. Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data meliputi letak geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit, struktur organisasi pengelola Waduk  Pluit,  data  demografi,  dan  riwayat  pengelolaan  Waduk  Pluit.  Pustaka  yang  digunakan berupa dokumen atau publikasi mengenai Waduk Pluit yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Prosedur Analisis Data
Tingkat  pengetahuan/  persepsi masyarakat  dan  pengelola  terhadap fungsi,  masalah,  dan kebijakan pengelolaan Waduk Pluit
Analisis tingkat pengetahuan/persepsi masyarakat dan pengelola terhadap fungsi, masalah, dan  kebijakan  pengelolaan  Waduk  Pluit  menggunakan  bantuan  skoring.  Penentuan  skor dilakukan dengan menggunakan Skala Likert . Proses pengukuran dilakukan berdasarkan jawaban responden  atas  pertanyaan  yang  diberikan.  Setiap  responden  akan  dimintai  jawaban  “tidak mengetahui”  “kurang  mengetahui”,  “cukup  mengetahui”,  “mengetahui”,  “sangat  mengetahui”. Jawaban-jawaban ini  diberi skors 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan.  Skor dari jawaban yang telah diperoleh  dari  responden  akan  diubah  kedalam  bentuk  skala.  Skala  ditentukan  terlebih  dahulu dengan mencari nilai intervalnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Interval = Bobot nilai tertinggi−Bobot nilai terendah Banyaknya kelas = 5−1
5 = 0.8
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Besarnya  nilai  interval  yang  telah  diketahui,  kemudian  dibuat  skala  untuk  mengetahui tingkatan  pengetahuan/  persepsi,  sehingga  dapat  diketahui  dimana  letak  penilaian  responden terhadap setiap unsur. Skala tingkatan pengetahuan/persepsi dapat dilihat di Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat pengetahuan/ persepsi masyarakat terhadap fungsi, masalah, dan kebijakan pengelolaan
Waduk Pluit Interval Nilai Tanggapan Tingkat Pengetahuan/ Persepsi 4,21-5,00 3,41-4,20 2,61-3,40 1,81-2,60 1,00-1,80 Sangat Tahu Tahu Cukup Tahu Kurang Tahu Tidak Tahu
Sikap masyarakat dan pengelola terhadap Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit Analisis  sikap  masyarakat  dan  pengelola  terhadap  kebijakan  normalisasi  Waduk  Pluit menggunakan  bantuan  skoring.  Penentuan  skor  dilakukan  dengan  menggunakan Skala  Likert . Proses  pengukuran  dilakukan  berdasarkan  jawaban  responden  atas  pertanyaan  yang  diberikan. Setiap responden akan dimintai jawaban “tidak setuju”, “kurang setuju”“cukup setuju”, “setuju”, “sangat setuju”. Jawaban-jawaban ini diberi skors 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan.  Skor dari jawaban yang telah diperoleh dari responden akan diubah kedalam bentuk skala. Skala ditentukan terlebih dahulu dengan mencari nilai intervalnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Interval = Bobot nilai tertinggi − Bobot nilai terendah
Banyaknya kelas = 5 − 1 5 = 0.8
Besarnya  nilai  interval  yang  telah  diketahui,  kemudian  dibuat  skala  untuk  mengetahui tingkatan sikap, sehingga dapat diketahui dimana letak penilaian responden terhadap setiap unsur. Skala tingkatan sikap dapat dilihat di Tabel 2.
Tabel 2. Sikap masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan Normalisasi Waduk  Pluit
Interval Nilai Tanggapan Tingkat Sikap 4,21-5,00 3,41-4,20 2,61-3,40 1,81-2,60 1,00-1,80 Sangat Setuju Setuju Cukup Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
Kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit Analisis kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan normalisasi Waduk Pluit menggunakan  bantuan  skoring.  Penentuan  skor  dilakukan  dengan  menggunakan Skala  Likert . Proses  pengukuran  dilakukan  berdasarkan  jawaban  responden  atas  pertanyaan  yang  diberikan. Setiap  responden  akan  dimintai  jawaban  “tidak  puas”,  “kurang  puas”  “cukup  puas”,  “puas”, dan“sangat  puas”.   Jawaban-jawaban ini  diberi  skors 1,  2,  3,  4, 5  secara  berurutan.    Skor  dari jawaban yang telah diperoleh dari responden akan diubah kedalam bentuk skala. Skala ditentukan terlebih  dahulu  dengan  mencari  nilai  intervalnya  dengan  menggunakan  perhitungan  sebagai berikut:
Interval = Bobot nilai tertinggi − Bobot nilai terendah Banyaknya kelas = 5 − 1 5 = 0.8
Besarnya  nilai  interval  yang  telah  diketahui,  kemudian  dibuat  skala  untuk  mengetahui tingkatan kepuasan, sehingga dapat diketahui dimana letak penilaian responden terhadap setiap unsur. Skala tingkatan sikap dapat dilihat di Tabel 3.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 12 No. 1,
April 2021,
Hal. 21-35
Tabel 3. Tingkat kepuasan masyarakat dan pengelola terhadap kebijakan Normalisasi Waduk  Pluit Interval Nilai Tanggapan Tingkat Kepuasan 4,21-5,00 3,41-4,20 2,61-3,40 1,81-2,60 1,00-1,80 Sangat Puas Puas Cukup Puas Kurang Puas Tidak Puas
Analisis Supply-Demand dalam Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit Dalam  analisis supply-demand ,  akan  dilihat  bagaimana  pelaksanaan  program-program normalisasi  melalui  Gambar  di  bawah,  dimana  sumbu  Y  menjadi  unsur supply yaitu  tingkat pengetahuan, sikap, maupun tingkat kepuasan pengelola yang melakukan program pengelolaan normalisasi Waduk Pluit dan sumbu X menjadi unsur demand yaitu tingkat pengetahuan, sikap, maupun  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dalam  pelaksanaan  program pengelolaan normalisasi Waduk Pluit.
Gambar 2. Diagram Analisis Suppy-Demand

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan dan Program Pengelolaan Waduk Pluit
Pengelolaan  Waduk  Pluit  merupakan  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang berdasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (RTRW  2030  DKI  Jakarta).  Dalam  dokumen  tersebut,  Waduk  Pluit  merupakan  prasarana pengendalian  daya  rusak  air  sekaligus  sebagai  prasarana  sumber  daya  air.  Sebagai  prasarana pengendalian  daya  rusak  air,  Waduk  Pluit  berada  dalam  area  sistem  polder  pluit  yang  akan dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta, 2012).
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  kebijakan  normalisasi  Waduk  Pluit berdasarkan  wewenang  Pemerintah  Daerah  dalam  menerbitkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah yang  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah sampai dengan tahun 2030 (Perda No.1/2012). Berdasarkan Perda No.1/2012 dinyatakan untuk  mencapai  tujuan  penataan  ruang  daerah  dilakukan  kebijakan  diantaranya  adalah normalisasi waduk.
Kewenangan  pengelolaan  Waduk  Pluit  berada  di  bawah  pemerintahan  Provinsi  DKI Jakarta.  Beberapa  pengelola  yang  ditugasi  dalam  pengelolaan  Waduk  Pluit,  terutama  yang berkaitan dengan kebijakan normalisasi Waduk Pluit diantaranya :
1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program pembebasan lahan dan relokasi masyarakat ke rumah susun, dan penanganan sampah di rumah susun,
Persepsi Masyarakat ( Demand ) Persepsi Pengelola ( Supply ) Perlu Peningkatan dalam Pengelolaan Pengelolaan Program masih kurang diperhatikan
Pengelolaan Program sudah Bagus Program Dibiarkan Berlangsung Y I II III IV X
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
2) Dinas  Sumber  daya  Air  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  melaksanakan  program  pengerukan Waduk Pluit ,
3) PT. Jakpro dalam melaksanakan program taman kota/ ruang terbuka hijau (RTH), dan
4) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Kecamatan Penjaringan dalam melaksanakan program optimalisasi pompa-pompa air.
Informasi mengenai program dan  kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan Waduk Pluit didapatkan berdasarkan wawancara terbuka terhadap para pengelola Waduk Pluit. Bagian tulisan ini akan menjabarkan beberapa hal terkait kegiatan pengelolaan Waduk Pluit yang terdiri dari : 1). Pihak Pengelola yang terlibat dalam normalisasi Waduk Pluit,  2). Program dan kegiatan yang terdapat dalam pengelolaan Waduk Pluit, 3). Progress pelaksanaan program dan kegiatan  pengelolaan  Waduk  Pluit,  4)  Hambatan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  program  dan kegiatan pengelolaan Waduk Pluit, 5) Saran bagi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Waduk Pluit. Penjelasan program-program normalisasi Waduk Pluit berdasarkan pihak pengelola dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Pata  tahun  2013,  Pemprov  DKI  Jakarta  di  bawah  kepemimpinan  Gubernur  DKI  Joko Widodo  berencana  mengembalikan  fungsi  waduk  Pluit  seperti  semula.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah  tersebut  adalah  dengan  melakukan  penertiban  terhadap  permukiman  illegal  di bantaran Waduk Pluit. Hal ini dilakukan agar waduk dapat menampung air di saat musim hujan melanda wilayah DKI Jakarta. Dalam melakukan penertiban permukiman warga, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sebelumnya telah melakukan negosiasi, sosialisasi, dan himbauan kepada warga  waduk  Pluit  terlebih  dahulu,  sebelum  di  lakukan  penggusuran  dan  memberikan  solusi dengan merelokasi warga waduk Pluit ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.
Berdasarkan  RPJMD  Prov  DKI  Jakarta  Tahun  2017-2022,  tujuan  1  yaitu mewujudkan kota Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif, maka pemerintah melanjutkan program  normalisasi  Waduk  Pluit.  Berdasarkan  hal  tersebut,  program/  kegiatan normalisasi  Waduk  Pluit  di  bawah  pengelolaan  Dinas  Perumahan  dan  Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Penertiban hunian/ pembebasan lahan warga Waduk Pluit
2. Relokasi warga Waduk Pluit ke rumah susun
Relokasi warga waduk Pluit tersebar di rusun wilayah DKI Jakarta, diantaranya relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara juga relokasi ke Rusun Tambora Jakarta Barat. Relokasi dilakukan setelah musibah banjir melanda kawasan sekitar Waduk Pluit. Relokasi ini tidak akan memberatkan  warga  waduk  Pluit  karena  rusun-rusun  yang  disediakan  merupakan  subsidi  dari Pemerintah. Di rumah susun akan di atur agar warga waduk Pluit lebih baik hidupnya sehingga tidak tinggal di tempat yang tidak layak. Selain itu akan tersedia pelayanan kesehatan puskesmas dan pasar. Pemerintah berencana untuk merelokasi seluruh warga di bantaran Waduk Pluit dan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi warga Waduk Pluit.
Dalam hal ini, pengelolaan terkait relokasi warga berada di bawah tanggung jawab Unit Pelayanan  Rumah  Susun  (UPRS),  Dinas  Perumahan  dan  Gedung  Pemerintah  Daerah  Provinsi DKI  Jakarta.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  UPRS,  terdapat  beberapa  kegiatan pendukung yang dilakukan pemerintah dalam upaya memberikan penghidupan yang layak bagi warga yang direlokasi, diantaranya:
1). Housing carier Kegiatan housing carier ini dimulai sejak tahun 2019. Target dari kegiatan housing carier ini adalah para warga Waduk Pluit dapat segera menempati rumah susun dengan status hak milik. Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pencapaian target tersebut diantaranya : pembangunan rumah susun, pembentukan dan pengangkatan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah susun (P3SRS), dan mencari peminat rumah susun. Pendanaan terkait kegiatan housing carier ini berasal dari APBD DKI Jakarta.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35

## 2) Pembentukan bank sampah di rumah susun
Kegiatan  ini  dimulai  tahun  2019,  target  dari  kegiatan  ini  adalah  adanya  pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPS Bantar Gebang. Pendanaan terkait kegiatan bank sampah berasal  dari  APBD  DKI  Jakarta  dan  juga  CSR  perusahaan.  Secara  keseluruhan,  kendala  yang dihadapi  UPRS  dalam  mengelola  rumah  susun  sebagai  bagian  dari  kebijakan  reloaksi  warga Waduk Pluit yaitu masih terdapat “mafia” dalam rumah susun, sehingga pengelolaan diambil alih “mafia” tersebut, dan banyak masyarakat yang bukan haknay menempati rusun tersebut. Selain itu,  belum  adanya  transparansi  anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  sehingga  dalam pengelolaan  rusun,  UPRS  beberapa  kali  mengeluarkan  biaya  pribadi  dalam  memelihara  dan merawat fasilitas rusun yang sudah rusak. Hal ini jelas memberatkan kinerja UPRS.
UPRS sebagai pengelola rusun dari program relokasi warga Waduk Pluit berharap bahwa pemerintah  dapat  memaksimalkan  pemberdayaan  masyarakat  supaya  masyarakat  lebih  aktif berpartisipasi  dalam    menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  di  rumah  susun.  Hal  lain  yang diharapkan  oleh  UPRS  adalah  warga  dapat  memanfaatkan  rusun  sebagai  tempat  tinggal  yang lebih  baik  dari  permukiman  ilegal  di  bantaran  Waduk  Pluit,  sehingga  warga  mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan Waduk Pluit dapat kembali berfungsi optimal.

## 2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pengelola/ pengelola yang  ditugasi  pemerintah  pusat  DKI  Jakarta  untuk  melakukan  beberapa  program  dalam  upaya normalisasi Waduk Pluit. Beberapa program/ kegiatan normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan oleh Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
1) Kegiatan pengerukan waduk
Program pengerukan waduk yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan kegiatan pemeliharaan yang  dilakukan dalam upaya  menjaga fungsi  Waduk  Pluit  berjalan  optimal.  Kegiatan  pengerukan  waduk  dilakukan  untuk memaksimalkan daya tampung Waduk Pluit.
2) Kegiatan pemeliharaan pompa air
Selain  program  pengerukan  waduk,  Dinas  Sumber  daya  Air  Provinsi  DKI  Jakarta  juga bertugas  untuk  mengelola  program  optimalisasi  fungsi  pompa-pompa  air  di  Waduk  Pluit. Pemeliharaan pompa air waduk dilakukan agar pompa air dapat bekerja secara optimal. Hal ini merupakan  salah  satu  program  jangka  pendek  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam  upaya normalisasi waduk.
Pompa  air  digunakan  untuk  mengalirkan  air  banjir  ke  laut  atau  sungai.  Pompa  air  ayng dimiliki  Pemprov  DKI  Jakarta  sebanyak  400  pompa  stasioner  dan  133  pompa mobile yang tersebar di 140 lokasi. Diharapkan pompa-pompa ini dapat berfungsi dengan maksimal selama musim penghujan. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan rumah pompa dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp 106,44 miliar dari total anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp  1,48  triliun.  Peruntukan  anggaran  ini  diantaranya  pengelolaan  pompa  stasioner, pompa mobile , pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya sistem aliran tengah, timur maupun barat.
3) Kegiatan operasional tahunan
Kegiatan  operasional tahunan  merupakan  kegiatan  operasional  lain  yang  dilakukan  oleh Dinas Sumber Daya Air dalam menjalankan fungsinya. Salah satu kegiatan opearsional tahunan adalah penggajian petugas pompa yang emmang sudah dianggarkan secara rutin.

## 3. PT Jakpro (Jakarta Propertindo)
Salah satu program/ kegiatan dalam kebijakan normalisasi Waduk Pluit yaitu membangun ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Waduk Pluit. Berdasarkan hal ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta menjadikan sebagian wilayah Waduk Pluit menjadi taman kota. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, PT Jakpro diresmikan oleh Gubernur Joko Widodo pada saat itu sebagai pengelola dan pengelola taman Waduk Pluit. Potensi luas taman Waduk Pluit adalah 10 hektar, dengan 4 hektar peruntukkannya sebagai ruang rekreasi publik.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Selain untuk tempat rekreasi publi, wilayah taman kota juga dijadikan sebagai tempat instalasi pengelolaan limbah (IPAL) dan ruang untuk pedagang kaki lima (PKL).
Dalam  menjalankan  tugas pengelolaan taman  waduk,  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan oleh PT Jakpro diantaranya adalah membersihkan taman dan sekitar jalan di atas wilayah Waduk Pluit,  juga  mengelola  parkiran.  Sesuai  dengan  fungsi  keberadaannya  sebagai  BUMD,  maka kinerja  PT  Jakpro  berorientasi  pada  keuntungan.Beberapa  kendala  yang  dihadapi  PT  Jakpro dalam melakukan pengelolaan taman waduk yaitu adanya biaya operasional yang relatif besar. Diharapkan  dalam  pengelolaan  taman  Waduk  Pluit  dapat  segera  berpindah  menjadi  tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman Prov DKI Jakarta.

## 4. Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Kecamatan Penjaringan
Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Kecamatan Penjaringan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta. Beberapa kegiatan pengelolaan dalam  menunjang normalisasi Waduk Pluit telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut, yang berada di bawah tugas UPK Badan Air diantaranya :
1) Kegiatan penanganan sampah di waduk
Kegiatan penanganan sampah di waduk dilakukan sinergi dalam upaya untuk mengatasi pendangkalan  yang  terjadi  di  Waduk  Pluit.  Waduk  Pluit  seharusnya  memiliki  kedalaman  10 meter,  namun  jika  sudah  terjadi  pendangkalan  dan  tergenangi  sampah  kedalamannya  hanya mencapai tiga meter. Hal ini harus diatasi dalam upaya normalisasi fungsi waduk. Kegiatan ini sudah mulai dilakukan oleh UPK Badan Air sejak tahun 2015. Pendanaan berasal dari APBD DKI Jakarta. Targetnya kegiatan ini adalah tidak adanya lagi sampah di waduk atau kali.
2) Kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik
Selain melakukan penanganan sampah di waduk, UPK Badan Air juga memiliki kegiatan lain yaitu melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah. Kegiatan ini sudah mulai dilakukan oleh UPK Badan Air sejak tahun 2019. Pendanaan berasal dari APBD DKI Jakarta. Targetnya kegiatan ini adalah masyarakat dapat melakukan pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya pemilahan sampah organik dan sampah anorganik.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pengelola kebijakan normalisasi Waduk Pluit,  selain  kegiatan  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  UPK  berharap  dapat  melakukan penanaman  di  bantaran  waduk.  Hal  ini  guna  dapat  menjaga  ketahanan  bantaran waduk  karena adanya  resapan  air  dari  tanaman  yang  ditanaman  di  bantaran.  Namun  demikian,  kegiatan  ini belum dapat terlaksana.

## Hasil Analisis dan Arahan Kebijakan
Hasil  analisis  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  arah  kebijakan  yang  dapat  diambil  guna meningkatkan pengelolaan waduk, agar Waduk Pluit dapat berfungsi secara optimal.
Tabel 4.   Tingkat Pengetahuan/persepsi, Sikap, dan Kepuasan Masyarakat dan Pengelola Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit
Masyarakat Pengelola Rincian Rata-Rata Skor Kategori Rata-Rata Skor Kategori Tingkat  Pengetahuan/  persepsi  terhadap  fungsi Waduk Pluit 3,31 Cukup Tahu 3,00 Cukup Tahu Tingkat Pengetahuan/ persepsi terhadap Masalah Waduk 3,52 Tahu 4,00 Tahu Tingkat  Pengetahuan/  persepsi  terhadap  isi  dan transparansi program pengelolaan Waduk Pluit 3,18 Cukup Tahu 2,98 Cukup Tahu Sikap  terhadap  isi  dan  transparansi  program pengelolaan Waduk Pluit 3,70 Setuju 3,94 Setuju Sikap terhadap dukungan kebijakan pengelolaan Waduk Pluit 4,02 Setuju 4,11 Setuju Tingkat kepuasan terhadap kebijakan pengelolaan Waduk Pluit 4,12 Puas 3,52 Puas Sumber: Data Diolah (2020)
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  tingkat  pengetahuan  masyarakat  terhadap fungsi  Waduk  Pluit  cukup  mengetahui,  begitu  juga  dengan  program-program  yang  dilakukan dalam upaya normalisasi. Masyarakat mengetahui masalah yang terdapat di Waduk Pluit.  Tingkat pengetahuan  masyarakat  terhadap  masalah  waduk  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat pengetahuan  masyarakat  terhadap  fungsi  waduk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  masalah  yang terdapat  di  Waduk  Pluit  masih terlihat  dan  dirasakan lebih  besar  dibandingkan  dengan  upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya normalisasi waduk sehingga fungsi waduk pun tidak cukup terlihat dan terasa oleh masyarakat.
Dari  segi  pengelola,  diketahui  bahwa  tingkat  pengetahuan  pengelola  terhadap  fungsi Waduk  Pluit  yaitu  cukup  mengetahui,  begitu  juga  dengan  program-program  yang  dilakukan dalam upaya normalisasi. Namun mengetahui masalah yang terdapat di Waduk Pluit.  Sama hal nya dengan tingkat pengetahuan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa, masalah yang terdapat di Waduk Pluit masih terlihat dan dirasakan lebih besar dibandingkan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya normalisasi waduk sehingga fungsi waduk pun tidak cukup terlihat dan terasa oleh bahkan oleh pengelola.
Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada Tabel di atas, diketahui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap program-program yang dilakukan dalam upaya normalisasi sangat  positif,  hal  ini  terlihat  dari  sikap  dan  dukungan  yang  diberikan  yaitu  setuju  dengan program-program yang diupayakan. Dari segi pengelola, diketahui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh  pengelola  terhadap  program-program  yang  dilakukan  dalam  upaya  normalisasi  sangat positif,  hal  ini  terlihat  dari  sikap  dan  dukungan  yang  diberikan  yaitu  setuju  dengan  program- program yang diupayakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pengelola Waduk Pluit  mendukung upaya normalisasi Waduk Pluit agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh sebab itu, peran  dan  keterlibatan  semua stakeholder dibutuhkan  agar  tercapai  tujuan  dan  target  dari pelaksanaan program.
Secara keseluruhan, baik masyarakat maupun pengelola merasa puas dengan pelaksanaan program-program normalisasi Waduk Pluit. Namun hal ini tidak menjadikan kinerja pengelolaan waduk cukup dengan pencapaian yang sekarang, tetapi harus tetap dioptimalkan.
Gambar 3. Analisis Demand-Supply terhadap Tingkat Pengetahuan/ Persepsi
“Tingkat Pengetahuan/ persepsi terhadap isi dan transparansi program optimalisasi pompa air” berada pada kuadran I, artinya  pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik bagi pengelola  dan  memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat.  Program  ini  memiliki pelaksanaan  yang  baik,  sehingga  perlu  dipertahankan  dalam  pelaksanaannya.  Tidak  ada  hasil yang  menunjukkan  berada pada  kuadran  II.  Pada  kuadran  III,  terdapat  “Tingkat  Pengetahuan/ persepsi  terhadap  isi  dan  transparansi  program  pembebasan  lahan  dan relokasi rumah  susun”, “Tingkat  Pengetahuan/  persepsi  terhadap  isi  dan  transparansi  program  pengerukan  waduk”, “Tingkat  Pengetahuan/  persepsi  terhadap  isi  dan  transparansi  program  pembersihan  dan penanganan sampah”,  artinya  untuk  ketiga  program  ini  pelaksanannya  belum  berjalan  dengan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
baik, dan belum terlalu diperhatikan oleh pengelola. “Tingkat Pengetahuan/ persepsi terhadap isi dan transparansi program taman kota” berada pada kuadran IV, artinya program ini dapat terus dijalankan karena masyarakat mengetahui isi dan pelaksanaan program tersebut.
Gambar 3. Analisis Demand-Supply terhadap Sikap
“Sikap  terhadap  program    pembersihan  dan  penanganan  sampah”  dan  “program optimalisasi  pompa  air”,  dan  “sikap  terhadap  dukungan  pelaksanaan  program”  berada  pada kuadran  I,  artinya    sikap  yang  ditunjukan  oleh  pengelola  pada  pelaksanaan  program  ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Program ini memiliki pelaksanaan yang baik, sehingga  perlu  dipertahankan.  Pada  kuadran  II  terdapat  “sikap  terhadap  program  pengerukan waduk”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  sikap  terhadap  program  pengerukan waduk.  Rendahnya  sikap  masyarakat  pada  program  ini  mungkin  karena  dalam  pelaksanaan kurang  terlibat..  Pada  kuadran  III,  terdapat  “sikap  terhadap  program  pembebasan  lahan  dan relokasi ke rumah susun”, artinya untuk program ini perlu perhatian yang ditingkatkan lagi dari pengelola, sehingga sikap dan dukungan masyarakat terhadap program ini meningkat. Terdapat “sikap terhadap program taman kota” pada kuadran IV, artinya program ini dapat terus dijalankan.
Gambar 4. Analisis Demand-Supply terhadap Tingkat Kepuasan
“Tingkat kepuasan terhadap program taman kota”, “program  pembersihan dan penanganan sampah”  dan  “program  optimalisasi  pompa  air”,  berada  pada  kuadran  I,  artinya    program  ini memiliki  pelaksanaan  yang  sudah  baik,  sehingga  perlu  dipertahankan  dalam  pelaksanaannya. Pelaksanaan  dan  pencapaian  yang  dilakukan  pada  ketiga  program  ini  memberikan  tingkat kepuasan yang tinggi baik bagi pengelola maupun bagi masyarakat. Pada kuadran III, terdapat “tingkat kepuasan terhadap program pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun” dan juga terhadap “program pengerukan waduk”, artinya untuk kedua program ini perlu perhatian yang ditingkatkan lagi dari pemerintah/ pengelola. Hal ini menunjukkan baik bagi pengelola maupun masyarakat, hasil pelaksanaan dari kedua program ini belum memuaskan.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Beberapa  kebijakan  yang  dapat  diambil  selanjutnya  berdasarkan  pertimbangan  hasil penelitian  terhadap  tingkat  pengetahuan,  sikap,  maupun  kepuasan  baik  masyakarat  serta pengelola Waduk Pluit dijabarkan sebagai berikut:
1. Tingkat pengetahuan masyarakat dan pengelola terhadap masalah yang terjadi di Waduk Pluit  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat  pengetahuan  masyarakat  maupun pengelola  terhadap  fungsi  waduk.  Artinya,  informasi  terkait  masalah  lebih  diketahui, sehingga  pemerintah  bersama-sama  dengan  pengelola  harus  fokus  terhadap  upaya penanganan  masalah  yang  terjadi  di  Waduk  Pluit.  Selain  itu,  terdapat  sosialisasi  yang intens  terhadap  masyarakat  terkait  program-program  yang  dilakukan  di  Waduk  Pluit, serta  adanya  transparansi  yang  dilakukan  setiap  pengelola  kegiatan  baik  transparansi waktu pelaksanaan, transparansi target pelaksanaan, serta transparansi anggaran. Hal ini guna target waktu serta hasil pelaksanaan dapat dimonitor oleh semua pihak, termasuk masyarakat.
2. Sikap  dan  dukungan  yang  positif  dari  masyarakat,  menunjukkan  bahwa  pelibatan masyarakat  dalam  pelaksanaan  setiap  program  normalisasi  Waduk  Pluit  dapat menjadikan pengelolaan Waduk Pluit berjalan optimal.
3. Tingkat kepuasan yang rendah baik dari pengelola maupun masyarakat terhadap program pembebasan  lahan  dan  relokasi  ke  rumah  susun  juga  terhadap  program  pengerukan waduk, menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini harus lebih diperhatikan.
4. Bedasarkan  analisis supply-demand ,  tingkat  pengetahuan/  persepsi  baik  pengelola maupun masyarakat masih rendah, seperti pada program pembebasan lahan dan relokasi rumah  susun,  program  pengerukan  waduk,  dan  program  pembersihan  dan  penanganan sampah.  Perlu  adanya  peningkatan  kejelasan  isi  program  sehingga  pengelola  dapat menjalankan program dengan baik, serta peningkatan sosialisasi dan transparansi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap program-program tersebut.
5. Bedasarkan  analisis supply-demand, sikap  yang  masih  rendah  baik  dari  pengelola maupun masyarakat adalah terhadap program pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun.  Kebijakan  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  menerapkan  pelaksanaan pembebasan  lahan  dan  proses  relokasi  masyarakat  ke  rumah  susun  dengan  lebih transparan.
6. Bedasarkan  analisis supply-demand, tingkat  kepuasan  yang  masih  rendah  baik  dari pengelola maupun masyarakat adalah terhadap pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun dan juga terhadap program pengerukan waduk. Program pengerukan waduk harus dilakukan  secara  transparan  dan  rutin,  sehingga  hasil  dari  pelaksanaan  program  dapat dirasakan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  tingkat  pengetahuan/persepsi,  sikap,    dukungan    dan kepuasan  terhadap  pengelolaan  Waduk  Pluit  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  tingkat pengetahuan/ persepsi masyarakat dan pengelola terhadap masalah yang terjadi di Waduk Pluit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengetahuan masyarakat maupun pengelola terhadap fungsi  waduk.Tingkat  pengetahuan/  persepsi  terhadap  program-program  normalisasi  adalah cukup  mengetahui.  Sikap  dan  dukungan  positif  ditunjukkan  baik  dari  masyarakat  maupun pengelola terhadap program normalisasi Waduk Pluit. Tingkat kepuasan yang rendah baik dari pengelola maupun masyarakat terhadap program pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun juga  terhadap  program  pengerukan  waduk.  Bedasarkan  analisis supply-demand ,  tingkat pengetahuan/ persepsi baik pengelola maupun masyarakat masih rendah, seperti pada program pembebasan  lahan  dan  relokasi  rumah  susun,  program  pengerukan  waduk,  dan  program pembersihan  dan  penanganan  sampah.  Bedasarkan  analisis supply-demand, sikap  yang  masih rendah baik dari pengelola maupun masyarakat adalah terhadap program pembebasan lahan dan relokasi  ke  rumah  susun.  Bedasarkan  analisis supply-demand, tingkat  kepuasan  yang  masih
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
rendah baik dari pengelola maupun masyarakat adalah terhadap pembebasan lahan dan relokasi ke rumah susun dan juga terhadap program pengerukan waduk.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, S. (2013). Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. J.STI , 15(1), 42-51. Agyaputeri,  Kasih,  B.,  &  Rahayu  S.  (2017).  Kajian  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Waduk  Pluit Pasca Relokasi di Rusunawa Muara Baru. Jurnal Pengembangan Kota , 5(1), 17-27. doi: 10.14710/jpk.5.1.17-27.
[BPS Jakarta] Badan Pusat Statistik Jakarta. (2019). Jakarta dalam Angka 2019 . Jakarta: BPS. Dahlan, M. S. (2009). Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan . Jakarta: Salemba Medika. Dekiawan,  H.,  &  Subagyo,  H.  (2018).  Simulasi  Model  SWOT-AHP  dalam  Penentuan  Pilihan Alternatif  Strategi  Pengembangan  Perguruan  Tinggi  Vokasi  D3. Erudio  (Journal  of Educational Innovation) , 5(1), 19-34. Dina.  (2013). Begini  Ceritanya  tentang  Pluit .  [internet].  [diacu  2019Agustus5].  Tersedia  dari: https://metro.tempo.co/read/456863/begini-ceritanya-tentang-pluit/.
Fachrul,  M.  F.,  Rinanti,  A.,  Hendrawan,  D.,  &  Satriawan,  A.  (2016).  Kajian  kualitas  air  dan keanekaragman jenis fitoplankton di perairan waduk pluit jakarta barat. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lemit , 1(2), 109–120. Falatehan,  A.  F.  (2016). Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  Teknik  Pengambilan  Keputusan untuk Pembangunan Daerah . Yogyakarta: Indomedia Pustaka. Ginting, S. (2015). Kajian dan Efektivitas Pengendalian Banjir di DKI Jakarta . [Tesis]. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
[Kemendikbud]  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Online Versi daring: 1.4.10.2-20190521165842. [internet]. [diacu 2019 Agustus 25]. Tersedia dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waduk.
_________  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online  Versi  daring:  1.4.10.2- 20190521165842. [internet]. [diacu 2019 Agustus 25]. Tersedia dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi.
Kordi,  M.  G.  H.  K.,  &  Tancung,  A.  B.  (2007). Pengelolaan  Kualitas  Air  Dalam  Budidaya Perairan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Lasmana, Y., Wurjanto, A., & Kardhana, H. (2013). Aplikasi SOBEK Untuk Simulasi Kegagalan Tanggul laut; Studi Kasus Pluit-Jakarta. Jurnal Teknik Hidraulik , 2(2). Linne, E. R., Suryanto, A., & Muskananfola, M. R. (2015). Tingkat Kelayakan Kualitas Air Untuk Kegiatan Perikanan di Waduk Pluit, Jakarta Utara. J.maquares , 4(1), 35-45. Maharani, T., Hardiana, A., & Mustaqimah, U. (2015). Taman Interaktif di Waduk Pluit Sebagai Ruang Kegiatan Publik Bagi Masyarakat di Jakarta. J.Arsitektura , 13(1). Nugraha, U. (2015). Hubungan Persepsi, Sikap dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar pada Mahsiswa  Pendidikan  Olahraga  dan  Kesehatan  Universitas  Jambi. Jurnal  Cerdas  Sifa , 1(1), 1 -10.
Nurhan, K. (2014). Waduk Pluit, Semangat Membangun Jakarta Baru . Jakarta: Kompas.
[Pemprov DKI Jakarta] Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  (2012). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
_________ (2018). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. [internet]. [diacu 2019 Agustus 25]. Tersedia dari https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2018-07-
12/65/65__RPJMD_DKI_Jakarta_2017-2022.pdf.
Prasetijo, R., & Ihalauw, J. J. O. I. (2005). Perilaku Konsumen. Yogyakart: ANDI Pratiwi,  D.  (2014). Analisis  Yuridis  Normalisasi  Waduk  Pluit  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah 2030 . Jakarta: Perpustakaan Universitas Trisakti.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 21-35
Rahayu, W. M. (2010). Persepsi, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan (Studi Kasus di Desa Cinagara dan Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) . [Skripsi]. Bogor: Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Rohmatulloh,  &  Winarni,  S.  (2012).  Evaluasi  Prioritas  strategi  SWOT  dengan  Analytical Hierarchy  Process. PROSIDING  Seminar  Nasional  Statistika  III:  Peranan  Statistika  di Bidang Pemasaran dalam Pemyusunan Strategi Bisnis. Sabtu, 20 Oktober 2012. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2009). Psikologi sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Shaw, B. C., Mechenich, L., & Klessig. (2004). Understanding Lake Data . USA: University of
Wisconsin. Sedyawati, E., Rahardjo, S., Johan, I. M., & Ohorella, G. A. M. (1987). Sejarah Kota Jakarta 1950 - 1980. Depdikbud. Jakarta. Tersedia pada http://repositori.kemdikbud.go.id/7517/1/SEJARAH%20KOTA%20JAKARTA%201950
-1980.pdf.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.