E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 6 Januari 2023, Revised: 5 Februari 2023, Publish: 15 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh

## Ikhsan Robby Novera Siin
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ikhsanrobbysiin@gmail.com
Corresponding Author: ikhsanrobbysiin@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  understand  the  post-consent  of  divorce  sighat  taklik  and  its implementation  at  the  Sungai  Lilin  Religious  Court.  This  research  is  a  field  research  using normative juridical approach and the maqasid al-shariah approach. The results of this study indicate  that  the  husband  and  wife  do  not  understand  Sighat  taklik  divorce  correctly.  They prove  that  it  includes  a  series  of  marriage  processes  that  they  must  follow.  Educational background also affects the level of understanding of husband and wife towards Sighat taklik divorce. The forms  of  violations  used as grounds for  filing for  divorce include:  (1) Leaving his wife for 2 consecutive years, (2) Not providing mandatory maintenance for 3 months, (3) Hurting his wife's body/physicality, or (4) Allowing or ignoring wife for 6 months or more.
Keyword: Implementation, Divorce, Consent Kabul.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya  Di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan maqasid al-syari’ah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para suami dan istri tidak memahami  dengan  benar  tentang  Sighat  taklik  talak.  Mereka  beranggapan  bahwa  itu termasuk  rangkaian  dari  prosesi  pernikahan  yang  harus  mereka  ikuti.  Latar  belakang pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman suami dan istri di terhadap Sighat taklik talak. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dijadikan alasan mengajukan perceraian, antara lain: (1)  Meninggalkan  istri  2  tahun  berturut-turut,  (2)  Tidak  memberi  nafkah  wajib  3  bulan lamanya, (3) Menyakiti badan/Jasmani istri, atau (4) Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih.
Kata Kunci: Implementasi, Perceraian, Ijab Kabul .

## PENDAHULUAN
Setiap  perkawinan  mempunyai  harapan  akan  dapat  bertahan  selamanya  bukan  untuk sementara  waktu  kemudian  diputuskan.  Karena  salah  satu  dari  prinsip  perkawinan  adalah
untuk  selamanya. 1 Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Pasal  di  atas  selain  memberikan  pengertian  mengenai  perkawinan  juga  menjelaskan tujuan  dari  suatu  perkawinan,  yaitu  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah . Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat  21  yaitu: “Dan di  antara tanda-tanda  kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 3
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mewujudkan kebahagian  lahiriyah  saja  tetapi  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan batin.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada  semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 4 Pernyataan ini disebutkan dalam Firman Allah SWT: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir.” 5
Walaupun pada dasarnya ikatan perkawinan itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  sehingga  suami  dan  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi. Namun  terkadang terjadi sesuatu hal  yang dapat  menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Dalam masa sekarang dimana bentuk kehidupan sosial dan masyarakat yang semakin tumbuh dan  berkembang,  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  ikatan  perkawinan  yang  hanya didasarkan atas kepentingan tertentu,  seperti untuk  memperoleh status,  jabatan, kepentingan ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  ikatan  perkawinan  bukan  lagi  menjadi  suatu  ikatan yang sakral melainkan hanya tangga untuk mencapai tujuan tertentu.
Ada  kalanya  karena  sebab-sebab  tertentu  sebuah  ikatan  perkawinan  tidak  dapat dipertahankan  dan  harus  diputuskan,  atau  dengan  kata  lain  harus  bercerai  antara  keduanya. Baik  perceraian itu dilakukan atas kehendak istri maupun atas kehendak suami. Allah SWT berfirman: “Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi  dengan  cara yang  ma´ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas  keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus  dirinya.  Itulah hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” 6
Pada  prinsipnya,  Islam  tidak  menghendaki  terjadinya  perceraian,  karena  perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga bahagia dan kekal sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Meskipun  demikian,  Islam  juga  tidak  menutup  diri  terhadap perceraian  yang  memang  bisa  saja  terjadi  dengan  berbagai  alasan.  Perceraian  tersebut dilakukan dengan suatu prinsip lebih mendahulukan menolak mafsadat (kerusakan) daripada
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 36.
2 Undang-undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Bandung:  Citra  Umbara, 2012), 2.
3 Q.S. Ar-Rum/ 30: 21.
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma’arif, 2010), 7.
5 Q.S. Al-Dzariat/ 51: 49.
6 Q.S. Albaqaroh/ 2: 229.
mengambil  suatu maslahah (kebaikan)  dalam  perkawinan,  sehingga  perceraian  merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan.
Meski  dibolehkan  untuk  bercerai,  tetapi  hal  itu  merupakan  suatu  perbuatan  yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. 7 Nabi SAW  Bersabda: “Dari  Ibnu  Umar  bahwasanya  Nabi  SAW  bersabda:  “Perkara  halal  yang paling dibenci Allah ialah talak.” 8
Berdasarkan  hadits  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Allah  membolehkan  untuk bercerai  dalam  kondisi  yang  tidak  memungkinkan  untuk  mempertahankan  perkawinan. Artinya,  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  (jalan  darurat)  yang  dapat  dilalui  oleh  suami dan  istri  apabila  keutuhan  rumah  tangga  tidak  mampu  dijaga  dan  dipertahankan.  Jalan  atau alternatif terakhir berarti suami  istri telah berusaha menempuh berbagai  cara untuk  mencari titik  temu  agar  bisa  berdamai  di  antara  kedua  belah  pihak.  Namun  langkah  yang  ditempuh tersebut ternyata tidak mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah  tangga,  sehingga  perceraian  merupakan  pilihan  terakhir  yang  ditempuh  untuk mengakhiri berbagai persoalan yang ada. 9
Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  perkawinan,  dalam  proses akad  nikah  di  Indonesia,  terdapat  suatu  kebiasaan  yang  dikenal  dengan  sighat  taklik  talak. Sighat taklik talak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani  dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah didepan penghulu dan orang yang menghadiri acara tersebut. Sighat taklik talak ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan  hukum  dan  agama  Islam.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  1  poin  e disebutkan bahwa taklik  talak adalah perjanjian  yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah  yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji  talak  yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin teradi dimasa yang akan datang. 10
Taklik  talak  menurut  soemiyati  adalah  suatu  talak  yang  digantungkan  kepada  suatu hal  yang  mungkin  terjadi  yang  telah  disebutkan  dalam  suatu  perjanjian  yang  telah diperjanjikan terlebih dahulu. 11
Meskipun  pengucapan  taklik  talak  ini  bukan  merupakan  kewajiban  Undang-undang atau  peraturan  karena  hal  ini  dilakukan  dengan  suka  rela  akan  tetapi  sekali  taklik  talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 12
Bunyi  rumusan  taklik  talak,  sebagaimana  tertuang  dalam  buku  kutipan  akta  nikah berbunyi  sebagai  berikut:  “Pada  hari  ini  ……  tanggal……,  saya  ....  bin  ....  berjanji  dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ….. binti ….. dengan baik (Mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam.
Kepada  istri  saya  tersebut  saya  menyatakan  Sighat  taklik  sebagai  berikuti.  Apabila saya:  1)  Meninggalkan  istri  saya  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut,  2)  Tidak  memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau, 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.
Dan  karena  perbuatan  saya  tersebut  istri  saya  tida  rida  dan  mengajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Agama  ,  maka  apabila  gugatannya  diterima  oleh  Pengadilan  tersebut, kemudian  istri  saya  membayarcRp  10,000.-  (sepuluh  ribu  rupiah)  sebagai  iwad  (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada  Pengadilan  Agama  saya  memberikan  kuasa  untuk  menerima  uang  iwad tersebut  dan  menyerahkan  kepada    Badan  Amil  Zakat  Nasional  untuk  keperluan  ibadah sosial.
7 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II (Kairo: al-Fath Lil I’lam al_arobi, t.t.), 155.
8 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), 255.
9 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.
10 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 , 323.
11 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), 115.
12 Abdul  Ghani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tatanan  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2014), 90.
Sighat  taklik  talak  ini  diadakan  dengan  maksud  untuk  melindungi  hak-hak  istri  dari tindakan sewenang-wenang suami. 13 Mahmud Syaltut dalam bukunya perbandingan mazhab menjelaskan  bahwa  perjanjian  taklik  talak  merupakan  jalan  terbaik  untuk  melindungi  kaum wanita  dari  perbuatan  tidak  baik  dari  pihak  suami,  sekiranya  suami  telah  mengadakan perjanjian  taklik  talak  ketika  akad  nikah  dilaksanakan  dan  bentuk  perjanjian  itu  telah disepakati  bersama,  maka  perjanjian  taklik  talak  itu  dianggap  sah  untuk  semua  taklik  talak. Apabila suami telah melanggar perjanjian yang disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada Hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang. 14
Eksistensi konsep taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan perceraian, karena dalam peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  taklik  talak  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu alasan  untuk  mengajukan  perceraian.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam yang  menyebutkan  bahwa  taklik  talak  merupakan  sebuah  perjanjian  talak. 15 Sebagaimana diketahui  bahwa  pada  prinsipnya  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  mempersulit terjadinya  perceraian.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  praktek  peradilan  di  Pengadilan  Agama pada  perkara  perceraian.  Dalam  mengabulkan  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak suami  atau  istri,  hakim  harus  melihat  apakah  alasan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  sudah sesuai  dengan  salah  satu  alasan  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Apabila  alasan-alasan yang  diajukan  oleh  para  pihak  tidak  sesuai  dengan  undang-undang,  maka  bisa  saja  hakim menolak permohonan atau gugatan perceraian tersebut.
Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, sebagai berikut:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan,  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 16
Disamping  alasan-alasan  di  atas,  dalam  KHI  ditambah  dua  alasan  lagi,  sebagaimana termuat dalam pasal 116 huruf g dan h, yaitu:
1. Suami melanggar taklik talak, dan
2. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam rumah tangga. 17
Taklik  talak  menurut  pengertian  hukum  di  Indonesia  adalah  semacam  ikrar.  Dengan ikrar  itu  suami  menggantungkan  terjadinya  suatu  talak  atas  istrinya.  Apabila  ternyata  di kemudian  hari  melanggar  salah  satu  atau  semua  yang  telah  diikrarkan,  maka  istri  dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 18 Di dalam pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:
1. Pada  waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat
13 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII-Press, 2014),1.
14 Mahmud Syaltut, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 218.
15 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 40.
16 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 42.
17 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 357.
18 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 207.
pernikahan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas  hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  dan  pengubahan  tidak merugikan pihak ketiga. 19
Penjelasan  pasal  29  tersebut  menyatakan  bahwa  perjanjian  dalam  pasal  ini  tidak termasuk  taklik  talak.  Hal  ini  berbeda  dalam  penjelasan  Peraturan  Menteri  Agama  No.  3 tahun  1975  pasal  11  ayat  1,  3,  dan  4  dijelaskan:  (1)  Calon  suami  istri  dapat  mengadakan perjanjian  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  (2)  Ada  atau  tidak  adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap  sah  kalau  perjanjian  itu  diucapkan  dan  ditandatangani  oleh  suami  setelah  akad nikah dilangsungkan. (4) Sigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.
Penjelasan  di  dalam  PMA  tahun  1975  tersebut  secara  tidak  langsung  telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam pasal 11 PMA tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.
Perjanjian  perkawinan  yang  telah  dijelaskan  dalam  pasal  29  UU  No.  1  tahun  1974 memberikan  gambaran  yang  berbeda  dari  PMA  No.  3  tahun  1975  mengenai  perjanjian perkawinan.  Di  dalam  PMA  tersebut  dijelaskan  secara  jelas  bahwa  taklik  talak  merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal  46:  (1)  Isi  taklik  talak  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  (2)  Apabila keadaan  yang  disyaratkan  di  dalam  taklik  talak  betul-betul  terjadi  kemudian,  tidak  dengan sendirinya  talak  jatuh,  supaya  talak  sungguh-sungguh  jatuh,  istri  harus  mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.  (3) Perjanjian taklik  talak bukan perjanjian  yang wajib diadakan  pada  setiap  perkawinan,  akan  tetapi  sekali  taklik  talak  sudah  diperjanjikan  tidak dapat dicabut kembali. 20
Ayat (3) di atas jika ditelaah lagi bertentangan dengan pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 ayat  (4). Di dalam  UU  No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dari penjelasan ini  yang  dijelaskan  dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  termasuk  taklik  talak.  Naskah perjanjian  taklik  talak  dilampirkan  dalam  salinan  akta  nikah  yang  sudah  ditandatangani suami.
Walaupun  taklik  talak  telah  dituliskan  dalam  buku  nikah,  namun  bukan  sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk  menyelesaikannya.  Dalam hal  pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak mengajukan gugatan perceraian. 21
Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  merupakan  instansi  yang  menangani  perkara  bagi rakyat  pencari  keadilan  khususnya  yang  beragama  Islam  di  wilayah  hukum  Kabupaten Kerinci  dan  Kota  Sungai  Penuh.  Setiap  tahun,  perkara  cerai  gugat  (permohonan  cerai  yang diajukan  oleh  istri)  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  selalu  mendominasi  perkara  cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami). Dari tahun ke tahun jumlah perkara cerai gugat lebih banyak jumlahnya dibandingakan dengan perkara cerai talak.
19 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 45.
20 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 335-336.
21 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 141.
Dari  hasil  observasi  awal  penulis  sebelumnya  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh, penulis  mendapati  bahwa  cukup  banyaknya  kasus  perceraian  yang  terjadi  diwilayah Kabupaten  Kerinci  dan  Sungai  Penuh,  diantara  beberapa  alasan  yang  penulis  dapati diantaranya  karena  suami  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  ekonomi  yang  lemah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri, perselisihan dan pertengkaran, dan suami yang melanggar Sighat taklik talak.

## KAJIAN PUSTAKA
Perceraian  dalam  istilah  fikih  disebut  talak  atau furqah. Talak      berarti  membuka ikatan,  membatalkan  perjanjian. Furqah berarti  cerai,  lawan  dari  berkumpul.  Sedangkan menurut  istilah,  talak  ialah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  bubarnya  perkawinan. Kemudian  kedua  perkataan  ini  dijadikan  istilah  oleh  ahli-ahli  fikih  yang  berarti  perceraian antara suami dan istri. 22
Menurut  Sayyid  Sabiq,  talak  berasal  dari  kata itlaq yang  artinya  melepaskan  atau meninggalkan  dan  menurut  istilah  agama  talak  artinya  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau bubarnya hubungan perkawinan. 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak  menjelaskan  pengertian  perceraian,  melainkan  hanya  ada  ketentuan  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  siding  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 24
Talak terbagi menjadi 2 pengertian yakni talak dalam arti umum dan talak dalam arti khusus. Talak dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami,  yang  ditetapkan  oleh  hakim  dan  perceraian  yang  jatuh  dengan  sendirinya,  seperti meninggalnya  salah  satu  baik  suami  ataupun  istri.  Sedangkan  arti  talak  secara  khusus  ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

## METODE
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data  yang  diperlukan  untuk  menjawab  masalah  yang  dihadapi.  Dalam  penulisan  penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data dan informasi yang aktual.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang  dimaksud  dengan  pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  para  informan  dan perilaku yang dapat diamati. 25 Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah yakni obyek yang  berkembang  apa  adanya  dan  tidak  dimanipulasi  oleh  peneliti.  Disini  seorang  peneliti akan  lebih  mengetahui  fenomena-fenomena  yang  ada.  Adapun  tujuan  penelitian  kasus  dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang,  dan  interaksi  lingkungan  suatu  unit  sosial:  individu,  kelompok;  lembaga  atau masyarakat. 26
Lokasi  penelitian  yang  penulis  pilih  untuk  melakukan  penelitian  terhadap permasalahan  yang  telah  penulis  tetapkan  adalah  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh. Adapun  alasan  pemilihan  lokasi  ini  adalah  karena:  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh merupakan satu-satunya Pengadilan Agama  yang wilayah  yurisdiksinya meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
22 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 156.
23 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II (Kairo: al-Fath Lil I’lam al-arobi, t.t), 155.
24 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 , 13.
25 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2005), 4.
26 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80.
Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh, 27 adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah data yang mendukung adanya data utama.
Untuk  dapat  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  maka  penulis  menggunakan alat  pengumpulan  data  atau  instrument  penelitian  yakni  alat  atau  fasilitas  yang  digunakan oleh  peneliti  dalam  pengumpulan  data,  agar  pekerjaannya  lebih  mudah  dan  hasilnya  lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman Suami dan Istri terhadap Sighat Taklik
Berdasarkan dari data lapangan yang telah terkumpul, Suami  menandatangani Sighat taklik  yang  terdapat  dalam  buku  nikah  mereka  setelah  ijab  Kabul  dilaksanakan,  walaupun terkadang  mereka  tidak  memahami  makna  dan  tujuan  dari  Sighat  taklik  yang  dibacakan tersebut.  Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  memang  benar  dan  dapat  diakui  bahwa  setiap proses  perkawinan  suami  membaca  Sighat  taklik  talak,  ini  dibuktikan  dengan  adanya  tanda tangan dari pihak suami dalam Sighat taklik tersebut.
Taklik  talak  yang  dicantumkan  dalam  akta  nikah  dibaca  dan  ditanda  tangani  oleh suami  karena  yang  menjadi  sasaran  dari  isi  Sighat  taklik  talak  tersebut  adalah  pihak  suami. Taklik  talak  mengantisipasi  adanya  keretakan  hubungan  suami  istri  dengan  kata  lain mengancam pihak suami jika di kemudian hari ia melanggar janji  yang tertera dalam Sighat taklik  talak  tersebut  maka  ia  juga  siap  menerima  dengan  menjatuhkan  talaknya,  jika  istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  Herizal  selaku  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Depati  Tujuh,  beliau  mengatakan:  Taklik  talak  merupakan  salah  satu  upaya seorang  suami  untuk  meyakinkan  istrinya  dalam  rangka  mewujudkan  tanggung  jawab  yang diemban  oleh  seorang  suami.  Adanya  Sighat  taklik  talak  juga  merupakan  salah  satu perlindungan  terhadap  perempuan.  Jadi  biasanya  ditanya  ke  istri,  ini  dibaca  dan ditandatangani  atau  cukup  ditandatangani  saja,  jadi  ya  terserah  istri  kalau  mau  dibaca  dan ditandatangani ya suami harus baca lalu tanda tangan, jadi kalau cukup ditandatangani saja ya tidak  apa-apa  yang  penting  keduanya  sudah  mengerti,  karena  sifatnya  bukan  paksaan  untuk membacanya. 28
Sedangkan  menurut  Akram,  Penghulu  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Depati Tujuh,  beliau  mengatakan:  Dalam  setiap  perkawinan  setelah  ijab  kabul  selalu  dibacakan Sighat  taklik  talak  oleh  suami,  Untuk  menjelaskan  maksud  dari  isi  Sighat  taklik  itu,  selesai ijab Kabul dan penandatanganan berkas-berkas nikah, saya memperlihatkan teks Sighat taklik yang  tertulis  pada  bagian  halaman  buku  nikah,  kemudian  memberikan  pemahaman  kepada suami  dan  istri  maksud  dari  Sighat  taklik  tersebut,  lalu  kemudian  mesti  kita  tanyakan  pada pihak perempuan/istri, apakah Sighat taklik talak ini dibaca atau tidak? Dan pihak perempuan atau istri minta dibaca dan ditandatangani. Maka suami harus membaca dan tanda tangan. 29 Dari  kedua  pendapat  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  pada  setiap  akad  nikah selalu  di  ikuti  dengan  pembacaan  Sighat  taklik  talak  oleh  suami,  tidak  ada  paksaan  dalam pembacaan  Sighat  taklik  talak  akan  tetapi  permintaan  dari  istri  agar  Sighat  taklik  talak tersebut  dibaca  dan  ditandatangani,  sedangkan  penjelasan  tentang  maksud  dan  tujuan  dari Sighat  taklik  tersebut  dijelaskan  oleh  Kepala  KUA  ataupun  Penghulu  sesaat  sebelum pembacaan teks Sighat taklik talak tersebut.
Ketentuan  mengenai  Sighat  taklik  dalam  mengatur  urusan  rumah  tangga  masyarakat Indonesia  mempunyai  tujuan  positif  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik.  Pasangan  suami  istri
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakara: Rineka Cipta, 2006), 129.
28 Herizal, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, Wawancara dengan penulis , 12 Januari 2018.
29 Akram, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, Wawancara dengan penulis , 12 Januari 2018.
yang baru menikah akan lebih menyadari tentang kewajiban dan hak mereka masing-masing dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga  yang  baik,  dan  dengan  berusaha  menghindari terjadinya  perceraian.  Didalam  Sighat  taklik  sudah  tertera  mengenai  kewajiban-kewajiban pokok suami terhadap istrinya.

## Bentuk-bentuk  Pelanggaran  Taklik  Talak  Sebagai  Alasan  Perceraian  di  Pengadilan Agama Sungai Penuh
Suatu  bahtera  perkawinan  tidak  selamanya  dapat  mengarungi  samudra  kehidupan dengan  tenang  dan  lancar.  Setelah  keluarga  terbentuk  berbagai  masalah  bisa  timbul  dalam kehidupan  keluarga  yang  pada  gilirannya  dapat  menjadi  benih  yang  mengancam  kehidupan perkawinan  yang  berakibat  keretakan  atau  perceraian.  Walaupun  pada  mulanya  para  pihak dalam  suatu  perkawinan  bersepakat  untuk  mencari  kebahagiaan  dan  melanjutkan  keturunan dan  ingin  hidup  bersama  sampai  akhir  hayat,  seringkali  hasrat  serupa  ini  kandas  di  tengah jalan oleh adanya berbagai hal.
Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan  adanya  keretakan  dalam  membina  mahligai  rumah  tangga  yang  menjurus  kepada ketidak  harmonisan  dan  keserasian  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Konflik  yang  terus- menerus  antara  suami  dengan  istri  menyebabkan  kehidupan  rumah  tangga  tidak  dapat bertahan  untuk  selama-lamanya.  Jika  hubungan  baik  dari  pasangan  suami  istri  itu  tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan,  mengakibatkan  keadaan  yang  menyengsarakan  dan  menyakitkan.  Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan.
Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh secara umum mengalami peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Dalam  kasus  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  istri,  dari  data  putusan Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  yang  penulis  ambil  sebagai  sampling  bisa  dilihat  dari kasus-kasus sebagai berikut:
1. Kasus Perkara Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Spn
Perkara ini diajukan oleh Deta Gusdela binti Darmadi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh,  Kabupaten  Kerinci,  disebut  sebagai  Penggugat.  Adapun  pihak  lawannya  adalah Jamira bin Ramalis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kubang Gedang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, disebut sebagai Tergugat.
Pada  kasus  perkara  nomor  256/Pdt.G/2017/PA.Spn.  Bahwa  Penggugat  dengan Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah menurut  ketentuan agama  Islam  sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 90/25/VIII/2014,  tertanggal  24  Agustus  2014,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan Depati  Tujuh,  dan  telah  dikaruniai  satu  orang  anak.  Bahwa  pernikahan  antara  penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam  membina  rumah  tangga,  namun  sejak  Desember  2015  antara  penggugat  dan tergugat mulai terjadi ketidak cocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan  berumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  tergugat  tidak  lagi  bertanggung jawab  terhadap  kehidupan  rumah  tangga,  tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam memenuhi  biaya  hidup  rumah  tangga  sehari-hari,  kemudian  pada  Januari  2016  tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah pulang, dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya.  Berdasarkan  alasan  diatas  maka  penggugat  mengajukan  gugatan,  memohon kepada  ketua  hakim  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  untuk  mengabulakan  permohonan penggugat. 30
30 Deta Gusdela, Wawancara dengan penulis, 04 Februari 2018.

## 2. Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Spn
Perkara ini diajukan oleh Negi Pirnama Sari binti Saprinudin, umur 21 tahun, agama Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  Desa  Koto  Simpai  Kubang, Kecamatan  Depati  Tujuh,  Kabupaten  Kerinci,  selanjutnya  disebut  Penggugat.  Adapun lawannya adalah Dodi Efendi bin Umarlis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu  bertempat  tinggal  di  desa  Koto  Simpai  Kubang,  Kecamatan  Depati  Tujuh, Kabupaten Kerinci. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.
Pada  kasus  perkara  nomor  50/Pdt.G/2018/PA.Spn.  bahwa  penggugat  dengan tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah pada tanggal 05 September 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Nomor 109/II/IX/2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki.
Bahwa  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berjalan  dengan  baik  dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun melaksanakan kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat  mulai  terjadi  ketidak  cocokan  didalam  kehidupan  berumah  tangga.  Hal  ini disebabkan  bahwa  tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  untuk  kebutuhan  rumah tangga  penggugat  dan  untuk  kebutuhan  anak  tergugat.  Selanjutnya  tergugat  telah  pergi meninggalkan  penggugat  dan  anak  penggugat  dan  tergugat  sejak  Februari  2016  dan sampai  saat  ini  tergugat  tidak  pernah  bersama  penggugat  lagi  dan  tidak  diketahui keberadaannya.  Dengan  alasan-alasan  yang  dapat  menjadi  bukti  bahwa  penggugat mengajukan  gugatan  cerai  ke  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  dan  memohon  kepada ketua majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan penggugat. 31

## 3. Kasus Perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Spn
Perkara  ini  diajukan  oleh  Widuri  Trigisti  binti  Hersaiman,  umur  21  tahun,  agama Islam, pekerjaan  Ibu Rumah tangga, tempat  tinggal  di  Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Penggugat. Adapun pihak lawannya adalah Wedi  Apriwan  bin  Tam  Apri,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  tempat tinggal  Desa  Semumu  Kecamatan  Depati  Tujuh  Kabupaten  Kerinci,  selanjutnya  disebut Tergugat.
Pada  kasus  perkara  nomor  78/Pdt.G/2018/PA.Spn.  bahwa  penggugat  dengan tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah pada tanggal 22 September 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Nomor 107/10/IX/2017.
Penggugat  dan  tergugat  baru  menikah  selama  3  bulan  dan  belum  dikaruniai  anak, sebagaimana  layaknya  suami  istri  yang  sah  menurut  agama  dan  undang-undang perkawinan.  Didalam  menaungi  bahtera  rumah  tangga,  tentunya  antara  suami  dan  istri mempunyai kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban menafkahi istri, baik lahir  maupun  batin  hal  ini  di  buktikan  ketika  pengucapan Sighat  taklik setelah berlangsungnya akad nikah.
Seiring  dengan  roda  kehidupan  rumah  tangga  sepasang  suami  istri  yang  tinggal bersama,  tentu  mempunyai  niat  untuk  menjadikan  keluarga  sakinah,  mawaddah  dan rahmah  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan.  Namun  tidak  sebegitu  indah  yang  diharapkan oleh penggugat, terhitung sejak awal perkawinan sudah mulai terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan tergugat selalu meminta kepada penggugat untuk membeli sepeda motor yang tergugat gunakan untuk mencari pekerjaan. Namun tergugat tidak mencari pekerjaan dan  malah  berhura-hura  bersama  teman-teman  tergugat,  dan  bahkan  tergugat  suka
31 Negi Pirnama Sari, Wawancara dengan penulis, 04 Februari 2018.
meminum-minuman  yang  memabukkan.  Dengan  demikian  tergugat  tidak  memberikan nafkah  kepada  penggugat  bahkan  tergugat  selalu  meminta  uang  kepada  penggugat, tergugat  juga  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  tergugat  jika  tidak  dipenuhi keinginannya.

## 4. Kasus Perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Spn
Perkara  ini  diajukan  oleh  Lecia  Okta  Viani  binti  Afdal,  umur  22    tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Desa  Belui,  Kecamatan  Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Penggugat. Adapun pihak lawannya adalah Podi  Candra  bin  Zul  Akhyar,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Honorer,  tempat tinggal  di  Kelurahan  Sei.  Binti  Kecamatan  Sagulung  Kota  Batam,  selanjutnya  disebut Tergugat.
Pada  kasus  perkara  nomor  277/Pdt.G/2017/PA.Spn.  Bahwa  penggugat  dengan tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah pada tanggal 7 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Nomor  85/16/VII/2017,  setelah  akad  nikah  suami  membaca  dan  menandatangani  sighat taklik talak.
Bahwa  selama  ikatan  perkawinan,  penggugat  dan  tergugat  tidak  pernah  melakukan hubungan  badan  layaknya  suami  istri,  dengan  keadaan  rumah  tangga  penggugat  dan tergugat  tidak  pernah  rukun  dan  baik  sejak  awal  pernikahan  yang  mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi. Ketidak harmonisan antara  penggugat  dan  tergugat  pada  intinya  disebabkan  oleh  tergugat  tidak  dapat membahagiakan  penggugat  karena  tergugat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal.
Bahwa ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat terjadi  pada 7 November 2017  sejak  saat  itu  penggugat  dan  tergugat  berpisah  tempat  tinggal  tanpa  menjalankan kewajibannya  masing-masing  sebagaimana  layaknya  suami  istri.  Dengan  keadaan  rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan  dating,  oleh  karena  hal  tersebut  di  atas  penggugat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh.

## Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian
Pertimbangan  hakim  merupakan  konstruksi  hukum  yang  menjadi  dasar  pemikiran hakim  dalam  mengambil  keputusan  untuk  mengabulkan  permohonan  gugatan  cerai  dengan alasan pelanggaran taklik talak yang diajukan Penggugat (Istri). Berdasarkan putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Spn,  putusan  Nomor  146/Pdt.G/2018/PA.Spn,  putusan  Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Spn,  putusan  Nomor    277/Pdt.G/2017/PA.Spn,  putusan  Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Spn,  putusan  Nomor  280/Pdt.G/2017/PA.Spn,  putusan  Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Spn  yang  penulis  kaji  dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, antara lain:
Menimbang, bahwa  gugatan penggugat  yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum  yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pemanggilan  kepada  para  pihak,  terutama  Tergugat dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1),  (3)  dan  (4)  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975 juncto pasal  138  ayat  (1),  (3)  dan  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  tahun
1991,  Majelis  Hakim  menyatakan  pemanggilan  tersebut  resmi  dan  patut,  oleh  karena  itu, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
Menimbang,  bahwa  upaya  Majelis  Hakim  sekalipun  tidak  membuahkan  hasil  dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2008, Majelis Hakim telah  berusaha  menasehati  penggugat  supaya  mengurungkan  niatnya  menggugat  cerai kemabli hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tergugat  tidak  pernah  hadir.  Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat,  hal  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  33  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, dengan alasan  pelanggaran  Sighat  taklik  yang  pernah  diucapkan  tergugat  sesaat  setelah  akad  nikah berlangsung  dan  penggugat  sebagai  istri  tidak  ridlo  atasnya  serta  mengadukan  halnya  ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul’I tergugat terhadap penggugat;
Menimbang, walaupun dalil gugatan penggugat tidak mendapat jawaban dari tergugat karena  ketidakhadirannya,  namun  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  keadaan  rumah  tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tetap dibebankan pembuktian, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg;
Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  alasan  dan  dalil  gugatannya,  di  persidangan penggugat  mengajukan  alat  bukti  surat  (P.1)  serta  dengan  menghadirkan  dua  orang  saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.1),  merupakan  surat  otentik,  karena dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Setelah  diperiksa  dan  diteliti, selanjutnya  Majelis  Hakim  menilai  bukti  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  formil  dan materil  sebagai  bukti.  Secara  formil  telah  berlegalisir  dan  bernazegeling  serta  aslinya  telah diserahkan  di  muka  persidangan,  sedangkan  secara  materil  isinya  menjelaskan  hubungan penggugat  dengan  tergugat  sebagai  suami  istri.  Atas  dasar  tersebut  Majelis  Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.1),  juga  terbukti  setelah  akad  nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dua  orang  saksi  di  persidangan,  saksi pertama (SAKSI  I) dan saksi kedua (SAKSI II) adalah orang  yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi.  Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Majelis Hakim menilai dan menyatakan  bahwa  kedua  saksi  tersebut  memenuhi  ketentuan  formil  dan  materil.  Secara formil  saksi  memberi  keterangan  di  persidangan  dengan  dibawah  sumpahnya  dan  secara materil  apa  yang  diterangkan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  dalil  gugatan  penggugat  karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Yakni hubungan Penggugat dengan  Tergugat  suami  istri,  dan  telah  memberikan  keterangan  dan  kesaksian  sebagaimana pokok  perkara.  Majelis  Hakim  yakin  keterangan  tersebut  adalah  sebenarnya  dan  sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu,  pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  menunjukkan  ketidakrukunan dan  ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  karena  faktor  tanggung jawab  yang  tidak  dipenuhi  oleh  Tergugat,  Tergugat  telah  membiarkan  dan  menelantarkan Penggugat,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  dalil  gugatan  Penggugat  tentang  adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah terbukti.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  uraikan  secara  Panjang  lebar  pada  bab-bab sebelumnya, setelah dibahas dan dianalisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketentuan  taklik  talak  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan  bagian dari  perjanjian  perkawinan.  Taklik  talak  diucapkan  oleh  mempelai  pria  setelah dilangsungkannya  akad  pernikahan.  Taklik  talak  bukan  suatu  hal  yang  wajib  dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  diubah.  Penulis  mendapati  suami  dan  istri  tidak memahami  dengan  benar  tentang  Sighat  taklik  talak,  mereka  beranggapan  bahwa pembacaan  Sighat  taklik  talak  termasuk  rangkaian  dari  prosesi  pernikahan  yang  harus diikuti. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman suami dan istri terhadap Sighat taklik talak.
2. Implikasi  hukum  yang  dapat  ditimbulkan  adalah  apabila  suami  melanggar  ikrar  taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama.  Adapun  bentuk  pelanggaran  taklik  talak  yang  bisa  dijadikan  alasan  mengajukan perceraian,  antara  lain:  (1)  Meninggalkan  istri  2  tahun  berturut-turut,  (2)  Tidak  memberi nafkah  wajib  3  bulan  lamanya,  (3)  Menyakiti  badan/Jasmani  istri  atau,  (4)  Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih.
3. Pelanggaran  taklik  talak  merupakan  salah  satu  alasan  dari  beberapa  alasan  yang  telah ditentukan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  untuk  dapat  mengajukan  perceraian.  Majelis Hakim  dalam  mengani  perkara  perceraian  karena  pelanggaran  taklik  talak  berupaya  agar para  pihak  berdamai,  namun  apabila  tidak  berhasil  maka  hakim  akan  meneruskan  acara pada  pemeriksaan  perkara  yang  diakhiri  dengan  putusan  hakim.  Adapun  yang  dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, sebagaimana hasil  penelitian  ada  dua  pertimbangan  yang  digunakan. Pertama, pertimbangan  hukum, ketika  hakim  menjatuhkan  putusannya,  hakim  mempertimbangkan  dalil-dalil  dan  bukti- bukti  hukum  yang  diajukan. Kedua, pertimbangan  maslahat,  yakni  mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak yang berperkara, ketika perkawinan tersebut dilanjutkan apakah lebih mendatangkan maslahat atau lebih mendatangkan mafsadat, jika mafsadatnya lebih besar maka perkawinan tersebut lebih baik diakhiri.

## REFERENSI
Abdul  Ghani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tatanan  Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 2014)
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010) Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.) Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII-Press, 2014)
Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2006)
Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan (Jakarta:  Bulan  Bintang, 2010)
Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan (Jakarta:  Bulan  Bintang, 2010)
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2005) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma’arif, 2010) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II (Kairo: al-Fath Lil I’lam al_arobi, t.t.) Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007)
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik (Jakara:  Rineka  Cipta,

## 2006)
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012)
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)