## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
Oleh: Yuliadi Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang
Abstrak Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  secara  umum telah mencapai taraf yang baik, namun masih terdapat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,  seperti penunjukan PPID pada pengadilan tingkat pertama dan banding serta  satuan kerja eseolan I Mahkamah Agung tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat yang membidangi informasi publik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Kata kunci: informasi publik, yuridis, keterbukaan

## Abstract
The  synchronization  of  the  Decree  of  the  Chief  Justice  of  the  Republic  of  Indonesia Number  1-144  /  KMA  /  SK  /  I  /  2011  with  Law  Number  14  of  2008  in  general  has reached  a  good  level,  but  there  are  still contents  that  are  not  in  accordance  with  the provisions  of  the  Act,  such  as  the  appointment  PPID  in  the  first  instance  court  and appeals  as  well  as  the  Supreme  Court  work  unit  I  did  not  meet  the  qualifications  as officials in charge of public information and had competence in the field of information and documentation management.
Keywords: public information, juridical, openness

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara hukum 1 , sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  munculnya  negara konstitusional  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses  sejarah.  Suatu  proses  sejarah perjuangan bangsa  Indonesia menuju negara konstitusional 2 yang demokrasi 3 . Dengan
1 Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah  ditetapkan  semula  dengan  bantuan  dari  badan  pemberi  suara  rakyat.  Lihat  (Sudargo  Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum , (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 13.
2 Negara  konstitusional  di  defenisikan  sebagai  negara  yang  memiliki  kekuasaan-kekuasaan  untuk memerintah,  hak-hak  pihak  yang  diperintah  (rakyat),  dan  hubungan  diantara  keduanya.  (CF.  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern  :  Kajian  Tentang  Sejarah  dan  Bentuk-Bentuk  Konstitusi  Dunia, Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 1.
demikian maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum.
Negara  hukum  merupakan  suatu  negara  yang  dalam  wilayahnya  terdapat  alat- alat  perlengkapan  negara,  khususnya  alat-alat  perlengkapan  dari  pemerintah  dalam tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku,  dan  semua  orang  dalam  hubungan  kemasyarakatan  harus  tunduk  pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 4
Salah  satu  bidang  yang  mendapatkan  jaminan  hukum  di  Indonesia  adalah  hak masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  publik,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menjamin  adanya  hak  atas  informasi  sebagai  salah satu  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  dalam  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan   pribadi  dan  lingkungan  sosialnya serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Jaminan  mendapatkan  informasi  juga  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  19 Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights ) Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dimana  disebut  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk mengeluarkan  pendapat  danekspresinya;  hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk  memiliki pendapat  tanpa  adanya  campur  tangan,  dan  juga  hak  untuk  mencari,  menerima,  dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, dan tak boleh dihalangi”.

## PEMBAHASAN
Penjaminan  hak  atas  informasi  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  juga ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia yang menyatakan :
(1)  Setiap  orang  berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi   yang  diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan;
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis   sarana  yang tersedia.
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta segala sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan  publik.  Selain  itu,  keterbukaan  informasi publik  ini  merupakan  ciri  khas  negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik. 5 Dan  Indonesia
3 Makna  atau  pengertian  demokrasi;  adalah  sistem  politik  mengenai  pengikut  sertaan  rakyat  atau warga dalam membuat keputusan. Lihat Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE,, 2010), hlm. 1.
4 Wikipedia, Negara  Hukum, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum ,  diakses  pada  tanggal  9 Maret 2019, pukul 08.00 WIB.
5 Pusat  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Kementerian  Riset  dan  Teknonogi  RI. Pelaksanaan  UU  No.  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Permasalahan  dan
merupakan  Negara  demokrasi  yang  mengedepankan  transparansi  kinerja  pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Partisipasi publik dalam proses politik adalah keharusan  yang mutlak dipenuhi dalam  sebuah  pemerintahan  yang  demokratis.  Partisipasi  ini  bisa  mengambil  bentuk pemberian  dukungan  atau  penolakan  terhadap  kebijakan  yang  diambil  oleh  badan publik  penyelenggara  negara  ataupun  evaluasi  terhadap  kebijakan  tersebut.  Untuk  itu publik atau warga negara memerlukan sejumlah informasi yang yang berkaitan dengan proses  dan  substansi  kebijakan  itu.  Tanpa  pengetahuan  yang  memadai,  partisipasi publik  tidak lebih  hanya  sebuah  seremoni  politik  yang  dilakukan  secara  reguler. Agar partisipasi  publik  itu  lebih  bermakna,  maka  penyediaan  informasi  bagi  publik  harus mencakup  agenda  politik  yang  akan  dijalankan  pemerintah,  berbagai  kebijakan  dan keputusan  yang  telah  dibikin  dan  dilaksanakan,  dan  informasi  tentang  berbagai alternatif kebijakan – baik kebijakan yang dipilih maupun tidak dipilih.
Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan  sarana  untuk  memantau  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintahan  yang  demokratis  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  membuka  ruang informasi  yang  dibutuhkan  publik.  Itu  sebabnya,  di  negara  demokratis  konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Pemerintahan  yang  terbuka  berisi  badan-badan  publik  yang  terbuka  kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan.  Dengan  membuka  akses  publik  terhadap informasi  diharapkan  semua  badan  publik  termotivasi  untuk  bertanggung  jawab  dan berorientasi  pada  pelayanan  rakyat  dengan  sebaik-baiknya.  Keterbukaan  informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik  eksekutif  dan  legislatif,  maupun  yudikatif.  Jika  informasi  publik  tersedia  dengan cukup,  maka  pimpinan  lembaga  penyelenggara  pemerintahan  dalam  arti  luas  bisa memanfaatkan  pengawasan  oleh  masyarakat  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  gerak organisasi hingga ke daerah-daerah. Toby Mendel menyatakan bahwa :
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  fondasi  dalam  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), dan kebebasan memperoleh informasi  ( public  access  to  information )  merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk menciptakan pemerintahan terbuka ( open government ). 6
Pemerintahan  terbuka  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  transparan, terbuka,  dan  partisipatoris.  Semakin  terbuka  penyelenggaraan  negara  untuk  diawasi publik,  maka  penyelenggaraan  negara  tersebut  makin  dapat  dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik ( good corporate governance )
Solusinya . http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail  berita&id=1763-pelaksanaan-uu-no- 14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik-permasalahan-dan-solusinya.html diakses  pada tanggal 9 Maret2019, pukul 13.12 WIB.
6 Toby Mendel, Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei  Perbandingan  Hukum, (Jakarta: UNESCO, 2004), hlm. 31.
juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi. 7 Menurut  Mas  Achmad  Santosa,  pemerintahan  yang  terbuka  mensyaratkan adanya  jaminan  atas  lima  hal,  yaitu: Pertama, hak  untuk  memantau  perilaku  pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; Kedua, hak untuk memperoleh informasi; Ketiga, hak  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  kebijakan publik; Keempat, jkbebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers;  dan Kelima, hak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  penolakan  atas  keempat hak terdahulu. 8
Pada  masyarakat  modern,  kebutuhan  atas  informasi  semakin  banyak  dan semakin urgen .  Informasi  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  pengambilan  keputusan- keputusan  personal  dan  sosial.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  turut  mendorong perkembangan  informasi.  Setiap  detik,  informasi  terus  menyebar  dari  satu  tempat  ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. 9 Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas- batas  antar  negara  seolah  menjadi  hilang  ( borderless  world )  akibat  pesatnya perkembangan  informasi.  Tidak  ada  satu  pun  negara  yang  bisa  secara  mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.
Ketertutupan dalam menjalankan penyelenggaraan negara akan mengakibatkan penyalahgunaan  dalam  bentuk  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  di  setiap tingkatan  pemerintahan  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif).  Kasus-kasus  seperti penyimpangan  dana  Perpajakan,  dana  BLBI,  dan  kasus  korupsi  merupakan  bukti  dari tidak  adanya  keterbukaan  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Koalisi  Untuk  Kebebasan Informasi menyebut dua hal penting untuk memberantas KKN di Indonesia yang harus segera  dibangun  adalah  penguatan  sistem  penegakan  hukum  untuk  memberikan  efek jera  dan  mewujudkan  pemerintahan  Indonesia  sebagai  pemerintahan  terbuka  dan transparan. 10
Ignasius Haryanto mengemukakan, kebebasan informasi atau jaminan atas akses publik    terhadap  informasi  ( public  access  to  information ),  sistem  negara  yang demokratis  ( democratic  state )  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) merupakan  tiga  konsep  yang  saling  terkait  satu  dengan  lainnya. 11 Dengan  adanya kebebasan  informasi  membuat  masyarakat  dapat  mengontrol  setiap  langkah  dan kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah.  Dalam  negara  demokrasi,  penyelenggaraan kekuasaan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kembali  kepada  rakyat.  Adapun  tolak
7 Kristian Erdianto, dkk. Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik  Indonesia. Edisi  Pertama.  (Jakarta: Centre  for  Law  and  Democracy dan  Yayasan  Dua  Puluh Delapan, 2012), hlm. 45.
8 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan , (Jakarta:  ICEL, 2001), hlm. 22.
9 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Anotasi  Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi  Publik, Edisi Pertama. (Jakarta: Yayasan Tifa, 2009). hlm. 3.
10 Koalisi  Untuk  Kebebasan  Informasi, Melawan  Ketertutupan  Informasi ,  (Jakarta:  Koalisi  untuk Kebebasan Informasi, 2003), hlm. xii.
11 Ignatius Haryanto, Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi? , (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2005), hlm. 13.
ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan Negara hukum atau tidak  menurut  Ridwan  HR  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  asas-asas  umum pemerintahan yang layak. 12
Komitmen  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan  tersebut, diwujudkan dengan sungguh-sungguh dalam menjamin hak atas informasi yaitu dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pokok pemikiran dalam undang-undang ini adalah :
a. Informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan  pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. Hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  keterbukaan informasi  publik  merupakan  salah  satu  cirri  penting  Negara  demokratis  yang menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  Negara yang baik;
c. Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  Negara  dan  Badan  Publik  lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
d. Pengelolaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengembangkan masyarakat informasi;
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi
Publik, 13 baru  diberlakukan  sejak  tahun  2010  atau  dua  tahun  setelah  disahkan.  Dalam undang-undang  tersebut  mewajibkan  lembaga  ekskutif,  legislatif  dan  hukum  maupun lembaga  pemerintah  lainnya  yang  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  maupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan keuangan kepada rakyat. Gagasan ideal dalam undang-undang tersebut jika tidak terlaksana dengan baik,
maka  akan  menjadi  tulisan  di  atas  kertas  belaka.  Masalah  implementasi  mencakup sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang cenderung segan menyediakan informasi  dan  kurang  responsif  terhadap  undang-undang  baru,  sementara  masyarakat sipil kekurangan pengetahuan dan kesadaran tentang hal-hal yang disebut di atas.
Setiap  badan  publik 14 sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  7  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.
13 Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  secara historis  dilatarbelakangi  oleh  bergulirnya  reformasi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Reformasi  yang  sudah  berumur  satu  dasawarsa  telah  membawa  perubahan  dalam  sistem  pemerintahan negara.  Reformasi  ditandai  dengan  adanya  tuntutan  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  ( Good Governance )  yang  mensyaratkan  adanya  akuntabilitas,  transparasi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
14 Yang  disebut  sebagai  Badan  Publik  menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau  organisasi  non  pemerintah sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses  dengan  mudah.  Bahkan  lebih  lanjut  setiap  badan  publik  perlu  melakukan pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  yang  dapat  menjamin  penyediaan  informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. 15
Adapun  maksud  keterbukaan  informasi  publik  sebagaimana  dimaksud  di  atas dalam  tataran  implementasinya  adalah  mempersiapkan  perangkat,  sarana  dan  pra sarana.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  tujuan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3, disebutkan :
1.  Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2.  Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3.  Meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  dan pengelolaan badan publik yang baik;
4.  Mewujudkan penyelenggaraan negara  yang baik,  yaitu  yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5.  Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6.  Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7.  Meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan  Badan  Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Pada  tataran  ini  adanya  perubahan  paradigma  mengenai  informasi,  data  dan layanan  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  badan  publik  dalam  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena luasnya cakupan  tugas  pokok  dan  fungsi.  Meskipun  secara  normatif  hak  dan  kewajiban pemohon  informasi,  pengguna  informasi  dan  badan  publik  telah  tergambar  dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal  ini  Arief  Mudatsir  Mandan  menyatakan    ada  beberapa  aspek  badan  publik  yang memerlukan  perhatian,  yakni  perlunya  dibentuk  sistem  untuk  memisahkan  dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian,  katalogisasi  semua  informasi  publik,  mekanisme  pelayanan informasi  baik  secara  internal,  interkoneksi  antar  lembaga/badan  publik  dan  pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem. 16
Tersirat  maksud  tersebut  di  atas  bahwa  ketersediaan  instrumen  pendukung pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  merupakan  kebutuhan  yang  mutlak  menjadi
15 Dari  segi  praktis,  sebagai  lembaga  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berhubungan  dengan penyelenggaraan  negara,  setiap  Badan  Publik  tidak  lepas  dari  pengawasan  rakyat,  baik  dalam  konteks individu,  kelompok  orang,  badan  hukum,  ataupun  badan  publik  lainnya.  Pengelolaan  dan penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  publik  secara  baik  dan  benar  dapat  memberikan  beberapa keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada bangsa secara keseluruhan. Lihat Dessy Eko Prayitno, dkk., Melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, ( Jakarta: ICEL, 2010), hlm. 4.
16 Arief Mudatsir Mandan, Sekilas tentang UU KIP , makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, http://www.depkumham.go.id , diakses pada tanggal 23 April2019, pukul 13.00 WIB.
perhatian  penting  bagi  setiap  badan  publik  dan  perlu  dipersiapkan  dalam  kegiatan pra implementasi undang-undang tersebut, tanpa terkecuali oleh lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Transaparansi  peradilan  bagi  Mahkamah  Agung  saat  ini  bukan  saja  menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi  peradilan,  secara  perlahan  akan  terjadi  penguatan  akuntabilitas  dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. 17 Keterbukaan informasi yang efektif dan  efisien  merupakan  bagian  dari  komitmen  Mahkamah  Agung  dalam  rangka reformasi  birokrasi.  Bahkan  jauh  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik  tersebut,  Mahkamah  Agung sudah  lebih  dahulu  mengimplementasikan  adanya  keterbukaan  informasi  publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Komitmen  lembaga  peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung  untuk  mewujudkan pelaksanaan  tugas  dan  pelayanan  informasi  yang  efektif  dan  efisien  sebagaimana amanat ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan tersebut, diwujudkan dengan  merevisi  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  : 144/KMA/VIII/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan,  menjadi  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  1-144/KMA/SK/2011  tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Surat keputusan ini merupakan pedoman teknis  dalam  pelaksanaan  pelayanan  informasi  yang  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan organisasi pengadilan.

## PENUTUP
Dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang keterbukaan  informasi  publik  di  Pengadilan  tersebut  di  atas,  telah  terlihat  terdapat potensi  ketidak  sinkronan  antara  peraturan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  karenanya sangatlah penting dilakukan sinkronisasi dalam pengimplementasian peraturan tersebut, hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada berbagai perubahan yang sudah barang tentu membawa dampak yang penting dalam peningkatan kinerja guna menuju lembaga peradilan yang agung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
CF. Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media.
17 Ridwan  Mansyur, Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan  pada  Penerapan  Sistem  Penelusuran Perkara , https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/  KETERBUKAAN  %20_INFORMASI_PADA _PENGADILAN.pdf , diakses pada tanggal 9 Juni2019, pukul 06.30 WIB.
Dessy  Eko  Prayitno,  dkk.,  2010, Melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: ICEL Ignatius  Haryanto,  2005, Apa  Itu  Kebebasan  Memperoleh  Informasi? ,  Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP.
Koalisi  Untuk  Kebebasan  Informasi,  2003, Melawan  Ketertutupan  Informasi ,  Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi.
Komisi  Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law  (ICEL), 2009, Anotasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Tifa.
Kristian Erdianto, dkk. 2012, Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian dari  Tiga  Badan  Publik  Indonesia. Edisi  Pertama.  Jakarta: Centre  for  Law  and Democracy dan Yayasan Dua Puluh Delapan. Mas  Achmad  Santosa,  2001, Good  Governance  dan  Hukum  Lingkungan ,  Jakarta: ICEL, 2001.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers.
Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum , Bandung: Alumni. Soehino,  2010, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia, Yogyakarta: BPFE.
Toby Mendel, 2004, Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei Perbandingan Hukum, Jakarta: UNESCO.

## Internet
Arief  Mudatsir  Mandan, Sekilas  tentang  UU  KIP ,  makalah  dipresentasikan  pada Seminar  UU  KIP  Departemen  Hukum  dan  HAM, http://www.depkumham.go.id , diakses pada tanggal 23 April2019, pukul 13.00 WIB.
Pusat  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Kementerian  Riset  dan  Teknonogi RI. Pelaksanaan  UU  No.  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,
Permasalahan dan Solusinya . http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail berita&id=1763-
pelaksanaan-uu-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik- permasalahan-dan-solusinya.html diakses  pada  tanggal  9  Maret2019,  pukul  13.12
WIB. Ridwan  Mansyur, Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan  pada  Penerapan  Sistem
Penelusuran Perkara , https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/
KETERBUKAAN  %20_INFORMASI_PADA  _PENGADILAN.pdf ,  diakses  pada tanggal 9 Juni2019, pukul 06.30 WIB.
Wikipedia, Negara  Hukum, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum ,  diakses  pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 08.00 WIB.