## PKS DAN DINAMIKA POLITIKNYA
Muh. Sholihin STIT Al-Mahsuni Danger Masbagik solihin@gmail.com

## ABSTRAK
Berbicara  tentang  PKS  seperti  membahas  jamaah  tarbiyah  yang  ada  di  kampus- kampus  dari  segi  gerakan  dakwahnya  dan  kegiatan  keagamaan  yang  ada  dikalangan kaum terpelajar. Tetapi berbeda ketika berbicara PKS dari segi politik ini yang menjadi unik.  Dikarenakan  keberadaan  PKS  pasca  orde  baru  sebagai  bentuk  gerakan  politik jamaah tarbiyah untuk menaungi keinginan untuk ikut dalam memperbaiki bangsa dan Negara.  Pada awalnya memang kebaradaan PK  ketika itu sebagai  partai  politik yang menjunjung nilai-nilai Islam dengan gerakan politiknya masih tertup dan hanya dikenal oleh  kalangan  aktivis  jamaah  tarbiyah  saja,  makanya  ketika  pemilu  1999  PK  hanya mendapatkan  suara  1,6%  hal  ini  menunjukan  bahwa  keberadaan  jamaah  tarbiyah dalam politik PKS memberikan sumbangsih perolehan suara walapun tidak signifikan. Oleh karenanya, PKS harus mampu melakukan upaya-upaya konsolidasi.
Langkah  dan  strategi  yang  dilakukan  PKS  untuk  mengambil  hati  masyarakat, partai  ini  membuat  jargon-jargon  yang  menarik  seperti  amanah,  anti  korupsi,  bersih, selain  itu  aksi-aksi  politik  yang  dilakukan  seperti  dengan  menunjukan  aksi-asksi solidaritas  terhadap  Palestina,  Santunan  sosial  untuk  komunitas    Aksi  pelayanan kesehatan Aksi general ceck up kesehatan  Gelar pasar rakyat, pasar murah dan juga membantu  musibah  bencana  seperti  banjir.  Langkah  ini  ternyata  menuai  perhatian masyarakat  dan  simpati,  dianggap  PKS  menjadi  harapan  partai  masa  depan  bangsa, simpati dan harapan masyarakat tersebut ditunjukan dengan memilih para kader PKS pada  pemilu  2004  dan  akhirnya  PKS    berhasil  menghatarkan  kadernya  untuk melenggang  ke  kursi  DPR  RI,  dengan  keberasilan  PKS  kinerja  politik  PKS  dalam Pemilu  2004  tesebut  maka  kenaikan  dari  segi  perolehan  suara  tingkat  nasional  PKS mengalaimi  kenaikan  yang  cukup  signifikan  yaitu  mencapai  500%.  Bahkan  presiden PKS pada saat itu bisa menduduki ketua MPR-RI.
Keyword : Politik, PKS, Langkah, Strategi

## A. Langkah Politik dalam Melanggengkan Eksistensi
Menilik  dari  visi  umumnya  sebagai  Partai  dakwah  dan  visi  khusus  untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. PKS sebenarnya mengembangkan konsepsi  politik-Islam.  Islam  menjadi  alat  perjuangan  sekaligus  solusi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Maka  untuk  mengubah image tersebut,  PKS membangun  jaringan  sosial  sebagai  sarana  melanggengkan  eksistensi  politik  di kancah  perpolitikan  nasional.  Dari  jaringan  sosial  yang  dibangun  oleh  PKS  dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  jaringan.  Pertama,  model  politisasi  publik  dengan pemanfaatan saluran politik formal yang didukung oleh sistem kaderisasi yang ketat dan solid. Model ini menguntungkan PKS karena mampu menyebarkan pencitraan dengan  lebih  baik  mengenai  kebenaran  kampanye  yang  menanggapi  berbagai
macam isu baik domestik atau internasional. Kedua, model penanaman kader yang bertanggung jawab untuk mengendalikan organ penyangga di kalangan mahasiswa, pedagang,  dan  akademisi.  Setidaknya  di  sektor  tersebut  PKS  mendapatkan kekuatan  yang  sangat  signifikan.  Ketiga,  model  rekrutmen  politik  berlapis  yang memungkinkan  PKS  bisa  menyaring  kader  yang  akan  menduduki  jabatan  publik dan mempunyai militansi dalam mengembangkan garis ideologi. 1
Mekanisme ini dinilai sebagai bentuk sikap  yang harus dipakai PKS sebagai partai baru dan partai kader. Maka dalam berbagai dinamika politik yang ada PKS menepatkan situasi politik yang memperhitungkan kedudukan politik yang berjalan sehingga  PKS  sebagai  bagian  dari  politik  era  reformasi  tidak  hanya  menumpang lewat  saja.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilihat  bagaimana  langkah  politik  yang  diambil PKS  dalam  melanggengkan  kekuasaan,  konstelasi  politik  tingkat  nasional,  dan konstelasi  dalam  berbagai  keputusan  yang  tentunya  berkaitan  dengan  perpolitikan daerah.
Eksistensi  politik  nasional  bukan  saja  sebagai  bagian  dari  melihat  kekuatan partai tersebut, namun politik nasional sebagai barometer dalam nentukan kebijkan partai  dalam  menaungi  kepentingan-kepetingan  politik  di  daerah  sehingga keputusan politik yang ditimbulkan antara pusat dan daerah akan selalu koheren.

## B. PKS dari Pemilu ke Pemilu
Pada  30  Mei  1999,  delapan  partai  politik  berasaskan  Islam  (PPP,  Partai Keadilan,  Partai  Kebangkitan  Ummat,  Partai  Umat  Islam,  PPII  Masyumi,  PNU, PBB,  dan  PSII  1905  menyepakati  penggabungan  sisa  suara  hasil  Pemilu  1999. 2 Karena  pada  Pemilu  1999  PK  hanya  mendapatkan  1,6%  suara  hal  ini  yang menyikapi  PK  untuk  menggabungkan  suarnya  terhadap  delapan  partai  politik berasaskan Islam. Kemudian PK bersama 15 pimpinan parpol lainnya pada tanggal 8 Juni 2002 menandatangi dokumen bersama untuk menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun  1999  tentang  syarat  berlakunya  batas  minimum  keikut  sertaan  pemilu selanjutnya  yang  harus  mensyararatkan  2%.  Dalam  dokumen  tersebut  juga menuntut  dalam  penyelengaran  Pemilu  2004  peserta  Pemilu  1999  diikutkan kembali  walapun  ada  beberapa  yang  sam  sekali  tidak  memperoleh  kursi  baik  di DPR atau DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini jelas dilakukan oleh  PKS  untuk  mendapatkan  eksitensi  dalam  perpolitikan,  selain  PKS  juga melakukan pembenahan internal sehingga partai yang bernama PK dalam keikutan Pemilu menjadi PKS.
Pada  Pemilu  2004  akhirnya  PKS  memperoleh  7,  34%  dari  jumlah  total mendapatkan  kursi  45  dari  550  kursi  di  DPR. 3 Jurus  kekuatan  internalah  yang memberikan angin segar PKS untuk menempatkan wakilnya di senayan. Usaha ini dilakukan PKS dengan cara mengusung slogan anti-korupsi dan menghidari untuk menampilkan sikap dan perilaku Islamisnya secara terang-terangan. Kemudian PKS
1 M. Faisal Aminudi, Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera , Junrnal Studi Pemerintahan Vol 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 139.
2 Qodir, HTI dan PKS , hlm. 145.
3 Ibid ., hlm. 146
ganti  mengangkat  citra  bersih  dan  peduli  dan  mempertegas  tema-tema  “sekuler” tentang pembrantasan korupsi, good governance dan kerja sosial. 4 Hal ini dilakukan karena  beberapa  partai  yang  telah  mendapatkan  kursi  ternyata  tidak  bisa memberikan  solusi  yang  baik  bagi  perubahan  bangsa  pasca  reformasi,  akan  tetapi praktek-praktek  korupsi  tambah  meraja  lela  pasca  reformasi  tersebut,  maka  dari momen ini PKS mengambil langkah untuk menawarkan sikap yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh partai-partai yang ada di senayan.
Perkembangan PKS dalam pemilu 2009 memperoleh peningkatan kursi  dan prosentasi  suara  yaitu  57  Kursi  dengan  prosentase  7,9%  suara.  Proses  kenaikan suara  ini  mengalami  kenaikan  dibanding  partai  Islam  yang  lainnya,  hal  ini  juga dialami  beberapa  perolehan  suara  di  daerah.  Namun  disbanding  dengan  partai- partai  nasionalis  kenaikan  perolehan  suara  tidak  begitu  signifikan  dibandingkan dengan  Demokrat  yang  mendaptkan  kemengan  Pemilu    2009  dengan  prosentse suara lebih 20%. Hal ini menjadikan PKS sebagai partai  yang harus begitu elegan dan  bisa  dipercaya  ditengah-tengah  masyarakat.  Namun  dalam  perkembangan politiknya PKS menuai kritikan dan bencana yang paling terbaru dan menguncang partai  yaitu  ketika  Lutfi  Hasan  Iskhak  terkena  kasus  korupsi  kasus  impor  daging. Potret  ini  jelas-jelas  mencoreng  tubuh  partai  yang  menamakan  partai  Dakwah dengan  Moto  bersih,  peduli  dan  professional,  sehingga  pada  pemilu  2014  PKS mendapatkan  imbasnya  dari  inkonsistensi  dari  para  kadernya  tersebut  dengan memperoleh suara 6, 79% suara. Penurunan suara yang dialami oleh PKS tersebut menurut  Gun  Gun  Harmanto  memang  sudah  diprediksi.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari sikap-sikap  politik  PKS  Pertama,  karena  inkonsistensi    PKS    dalam    KIB  Jilid  II. Beberapa  momentum  politik  menunjukkan  PKS  ' double  strategy' .  Artinya,  PKS menikmati kekuasaan tetapi  di saat bersamaan juga tidak mau ambil resiko keluar dari kabinet, saat jelas-jelas berbeda secara diametral dengan kebijakan kekuasaan yang    didukungnya  cintohnya  dalam  Momentum  reshuffle  KIB  Jilid  II  dan kenaikan  BBM menjadi satu  di antara bukti inkonsistensi tersebut. Kedua, partai ini  nilai  distingtif  bahwa  PKS  sebagai  partai  bersih  dan  mempraktikkan  high politics  ternyata  sudah  terdegradasi  sendiri  oleh  praktik  politik  beberapa elitnya."Misalnya  kasus,  kasus  Arifinto  atau  kasus  Misbakun  dan  konflik  antara Anis mata Cs dengan salah satu pendiri  PKS sendiri. 5

## C. Sikap Inklusif PKS sebagai alat pelangengan Politik
Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan. Pernyataan  ini  bukan  tanpa  bukti.  Bisa  kita  amati  dimana  pada  pemilu  1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu.  Hasil  ini  tidak  mencukupi  untuk  mencapai  ketentuan electoral threshold , sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan
4 Muhtadi, Delema PKS , hlm. 260.
5 http://nasional.inilah.com/read/detail/1870353/pengamat-pks-menurun-akibat- inkonsistensi#sthash.nhtqzNdK.dpuf , diakses tanggal 10 November 2015
lambang. 6 Karena kegagalan ini Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai  Keadilan Sejahtera (PKS).  Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu faktor  kekalahan  partai  Islam  pada  pemilu  1999  adalah  parpol  Islam  belum menampakan  inklusivitasnya.  Indikasi  ini  diperkuat  oleh  kritikan  Van  Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-ekslusif ( modernist-exclusivist ). Kecendrungan  terlalu  besar  kearah  eksklusif  akan  menyulitkan  partai  ini  untuk maju,  dan  bahayanya  bagi,  PK  akan  potensial  untuk  „layak  dimusuhi‟  oleh kawan-kawan  penganut  Islam  Kultural.  Dan  celakanya,  justru  eksklusifisme adalah  lawan  paling  potensial  bagi  cita-cita  membangun  watak  bangsa.  Watak bangsa  tidak  mungkin  dibangun  paralel  dengan  eksklusifisme.  Dibalik  kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilain “inklusif”. PK yang diakuinya sebagai partai reformist dan unique itu,  disebut-sebut  sebagai  partai  yang  gampang berkompromi  dan  bekerja  sama  ketika  berhadapan  dengan  realitas  politik. ”Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,” ujar Van Zorge. 7
Untuk  itu,  PK  kedepannya  memiliki  prospek  untuk  menjadi  partai  inklusif dan  ini  terlihat  sejak  transformasi  Partai  keadilan  menjadi  Partai  Keadilan Sejahtera.
Perlunya sikap inklusif ini juga dibenarkan oleh R William Liddle, menurutnya Partai-partai  inklusif  dianggap  lebih  otonom  atau  mandiri,  sebab  pengurusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan sosial, seperti organisasi agama atau kelompok etnis  tertentu.  Partai-partai  semacam  itu  juga  lebih  luwes  dan  fleksibel,  sebab pengurusnya tidak dihalangi oleh komitmen-komitmen sempit dalam merangkul berbagai  kekuatan  sosial  baru.  Lagi  pula,  selama  ada  pemilu  yang  “luber”, partai-partai  inklusif  dirangsang  terus  untuk  menambah  jumlah  pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi. 8
Sikap inklusif ini dijawab oleh PK(S) dengan melakukan rekrutmen anggota dari  orang-orang  yang  berlatar  belakang  non-tarbiyah.  Bahkan  pada  pemilu  2004, partai PKS menjaring lebih dari 30 calon legislatif non muslim. Disamping itu, PK juga merekrut orang-orang non muslim sebagai anggotanya. Hal ini terlihat dari di sahkanya  DPD  Partai  Keadilan  Piniai  pada  tanggal  5  Juni  2002,  yang  mayoritas pengurusnya beragam kristen. 9 Para pimpinan PK(S) juga memberikan kesempatan kepada  tokoh  agama  hindu  untuk  menjadi  anggota  legislatif.  Kesempatan mengemuka  pada  mukernas  di  Bali  pada  1-3  February  2008,  ketika  itu  Fahri
6 Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Progaram 2004-2009 (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 230.
7 Husain Al-Banjari, “SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan,” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 276.
8 R  William  Liddle, Partisipasi  Dan  Partai  Politik .  Penerjemah  ,  (Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1992), hlm. 14.
9 Cahyadi  Takariawan, Bukan  Di  Negeri  Dongeng  Kisah  Nyata  Para  Pejuang  Keadilan , (Jakarta: Syaamil,2003), hlm. 124-126
Hamzah  menawari  Ida  Pedanda  Sebali  Tianyar  seorang  tokoh  Hindu  Bali  untuk menjadi caleg dari partainya. 10
Dalam  perspektif  seperti  ini,  perlu  kita  telaah  lebih  lanjut  dimana  PKS  sebagai partai  baru  yang  berbeda  dari  partai  politik  kebanyakan,  dan  terlebih  lagi  kita ketahui  bersama  bahwa  PKS  berasal  dari  komunitas  muslim  baru  di  Indonesia dalam  perkembangan  kepartaian  saat  ini  ada  kesan  ideologi  yang  diusungnya semakin  bergerak  ke  tengah.  PKS  memilih  untuk  menjadi  partai  politik  yang terbuka  atau  bisa  dimaknai  bahwa  Partai  Keadilan  Sejahtera  saat  ini  memilih untuk  menjadi  partai  yang  plural,  menerima  perbedaan  dan  keberagaman. Tentunya ini bersebrangan dengan visi umum dan visi khusus  Partai  Keadilan Sejahtera  yang  secara  resmi  menyatakan  akan  mengarahkan  partai  dakwah  itu untuk  memperjuangkan  Islam  sebagai  solusi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara;  akan mengarahkannya menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran  Islam  di  dalam  proses  pembangunan  kembali  umat  dan  bangsa  di berbagai bidang; akan mengarahkannya sebagai kekuatan yang menggalang dan memelopori  kerja  sama  dengan  berbagai  kekuatan  yang  secita-cita  dalam menegakkan  nilai  dan  sistem  Islam  yang rahmatan  lil-Alamin ;  akan mengarahkannya  sebagai  akselerator  bagi  perwujudan  masyarakat  madani  di Indonesia. 11
Tentang pendukungan terhadap RUU keistimewan Yogyakarta. PKS melihat bahwa    Keistimewaan  Daerah  Yogyakarta  PKS  memandang  bahwa  keistimewaan Meliputi  tiga  hal,  diantaranya. Pertama ,  keistimewaan  dalam  bidang  Politik  dan Pemerintahan. Kedua ,  keistimewaan  dalam  bidang  Pertanahan. Ketiga , keistimewaan  dalam  bidang  Sosial  dan  Budaya.  Dalam  menyikapi  hal  ini  posisi PKS  yang diutarakan oleh Arif Budiono selaku wakil ketua fraksi DPRD Provinsi DIY  Priode  2009-2014,  menjelaskan  bahwa  Substansi  dari  keistimewaan Yogyakarta  terletak  pada  keistimewaan  Yogyakarta  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  selain  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Meliputi pertama, pengakuan  secara legal  posisi  Kesultanan  dan  Pura  Pakualaman  sebagai  warisan  budaya  bangsa (national  heritage). Dalam  posisi  sebagai  warisan  budaya  bangsa.  Kesultanan  dan Pakualaman mempunyai: 12
a. Fungsi  sebagai  pengawal,  pelestari,  dan  pembaharu  aset  dan  nilai-nilai budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia.
b. Hak  sebagai  konsekwensi  dari  pengakuan  atas  keduanya  sebagai  warisan budaya bangsa yang memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban tertentu. Hak ini diwujudkan  melalui  hak  keuangan  yang  diberikan  pemerintah  nasional  dan pemerintah provinsi melalui APBN dan APBD.
10 http://garammanis.wordpress.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam-partai- politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/
11 Dijelaskan dalam buku Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera .
12 Wawancara dengan Arif Budiono, wakil ketua Fraksi PKS, DPRD DIY, 24 April 2011.
c. Tugas  dan  kewajiban  melakukan  konsolidasi  (inventarisasi,  klasifikasi, dokumentasi)  aset  dan  nilai-nilai  warisan  budaya  serta  memelihara  semua aset dan nilai-nilai warisan budaya sehingga tetap relevan dengan perubahan jaman.
Kedua, Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  bentuk  dan  susunan pemerintahan  yang  berbeda  dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Hal  ini didasarkan pada dua pertimbangan pokok. Pertama, keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta  membutuhkan  adanya  kelembagaan  yang  dapat  mengelolanya dengan  sebaik-baiknya  agar  dapat  mencapai  tujuan  keistimewaan  itu  sendiri. Kedua,  Yogyakarta,  sebagaimana  diindikasikan  pada  bagian  sebelumnya,  telah memiliki  kelembagaan  pemerintahan  yang  efektif  untuk  jangka  waktu  yang sangat  lama.  Karenanya,  substansi  keistimewaan  dalam  bidang  ini  akan memberikan kesempatan pada pemerintah Provinsi Daerah Istmewa Yogyakarta untuk  merevitalisasi  kelembagaan  yang  dimiliki  bagi  kepentingan  masyarakat luas. 13
Ketiga, dalam  ranah  politik,  kekhususan  Yogyakarta  terletak  pada  sumber  dan proses  rekrutmen  Gubernur.  Pengalaman  pengelolaan  Yogyakarta  sejak kemerdekaan  dan  sekligus  pengaturan  melalui  UU  No.  3  Tahun  1950 menunjukan  sumber  rekrutmen  Gubernur  DIY  dibatasi  hanya  dari  lingkungan keluarga  dan  kerabat  keraton.  Sementara  sumber  rekrutmen  bagi  Wakil Gubernur  dibatasi  pada  lingkungan  keluarga  dan  kerabat  Pakualaman.  Hanya saja,  bagi  kepentingan  ke  depan  terdapat  tiga  kemungkinan  skenario.  Skenario pertama,  sumber  rekrutmen  bersifat  tertutup  yang  dibatasi  pada  kerabat  dan keluarga  Keraton  dan  Pakualaman.  Skenario  kedua  sumber  rekrutmen didasarkan  pada  prinsip-prinsip  monarkhi  konstitusional  dimana  kerabat  dan keluarga Keraton dan Pakualaman dikecualikan. Skenario ketiga adalah sumber rekrutmen  bersifat  terbuka  dengan  prinsip-prinsip  kewarga-geraaan  sebagai pembatasnya.  Setiap  warga  negara,  termasuk  dari  lingkungan  keluarga  dan kerabat  Keraton  danPakualarnan  dijatnin  hak  politiknya  untuk  menjadi  calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 14
Dalam  bidang  pertanahan  Pemberian  kewenangan  dalam  bidang  pertanahan dan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan: Pertama, tanah Kesultanan dan Pakualaman  memiliki  fungsi  perlindungan  sosial  bagi  kelompok-kelompok marginal.  Fungsi  yang  oleh  Nurhasan  Ismail  dirumuskan  sebagai  pertimbangan filosofis  yang  terkait  dengan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan.  Keadilan  terkait dengan  sikap  dan  kebijakan  kedua  kraton  yang  selalu  ingin  memberikan kesempatan  dan  perlakukan  yang  sama  kepada  semua  kelompok  masyarakat  yang ada  dengan  tidak  membedakan  agama  atau  etnis  dalam  kepemilikan  tanah  serta sikap  memberikan  perlindungan  kepada  kelompok  yang  lemah.  Kebijakan- kebijakan  Keraton  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  tanah  juga  ditunjukan  oleh
13 Ibid.
14 Ibid.
konsistensi  kedua  penguasa  dalam  memperkuat  hak  penguasaan  tanah  oleh  rakyat dengan memberikan hak yang lebih kuat dari sekadar hak menggarap tanah. 15
Kedua , sebagaimana  ditegaskan Maria SW Sumardjono,  yaitu secara  yuridis formal dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah nega, namun  fakta menunjukan bahwa  tanah  Kraton  masih  eksis  dan  diakui  oleh  masyarakat  maupun  birokrasi. Ketiga ,  ruang  bagi  Yogyakarta  memiliki  fungsi  kebudayaan.  Pengaturan  ruang tidak  semata-mata  menyangkut  dimensi  fisikal,  tapi  sekaligus  menggambarkan filosofosi keseimbangan (harmoni) antara makro kosmos dan mikro kosmos (jagad gedhe  -  jagad  cilik) yang  menjadi  fondasi  dari  kebudayaan  Yogyakarta.  Setiap perubahan  dalam  penataan  ruang  sebagai  sebuah  sistem  dan  proses  perencanaan tata-ruang,  serta  pemanfaatan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  No.  26  Tahun  2007  akan  berimplikasi  pada perubahan budaya. Karenanya, penataan ruang harus juga mendapatkan direksi dan sekaligus dapat dikontrol oleh Parardhya.
Sedangkan dalam memaknai budaya menurut PKS ada tiga elemen pokok yang relevan dalam pemaknaan keistimewaan Yogyakarta dari segi budaya. Pertama, Keraton sebagai institusi adat yangmelukiskan karya adi luhung (court culture). Kedua,  unsur  transformasi  nilai-nilai  modernitas  melalu  jalur  pendidikan;  dan ketiga  ,  fungsi  Sultan  sebagaimediator  kosmologis  antara  misi  kerajaan  Islam dengan realitas masyarakatyang pluralis. 16
Dari  sikap  politik  tersebut  bisa  dilihat  dari  sikap  politik  Fraksi  yang menanggapi Menanggapi surat pimpinan DPRD nomor : 160/1601, hal : Penyataan Sikap  Fraksi-fraksi  DPRD  Provinsi  DIY  terhadap  suksesi  jabatan  Gubernur  DIY, tertanggal  2  Desember  2010,  maka  Fraksi  PKS  menyampaikan  beberapa pertimbangan sebagai berikut: 17
1) Fraksi  PKS  sangat  menghargai  dan  memahami  jejak  sejarah  amat  dalam  yang ditorehkan oleh Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan  menggabungkan  2  (dua)  Kerajaan  yang  beliau  berdua  pimpin  dengan bayi  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  melalui  Maklumat  5 September 1945  yang fenomenal  tersebut  , sehingga dengan bergabungnya dua kerajaan  ini,  posisi  tawar  dan  politik  NKRI  menjadi  kuat  dan  diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal inipun telah diakui pula oleh Bapak pendiri bangsa ini  dengan  mengakuinya  sebagai  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  setingkat provinsi,  dipimpin  oleh  Dwitunggal  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  dan  Sri Paduka Paku Alam VIII dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2) Fraksi  PKS  sangat  memahami  ketentuan  dalam  konstitusi  NKRI  pasal  18B dalam  memandang  Keistimewaan  DIY  yang  diatur  tersendiri  dan  diakui  serta dihormati  sebagai  salah  satu  satuan  pemerintahan  daerah  yang  merupakan
15 Lihat  pula,  Ni'matul  Huda,  " Pengaturan  Tanah-Tanah  Kraton  Sebelum  dan  Sesudah Pelaksanaan  UUPA  No.  5  Tahun  1960 ",  Makalah,  disampaikan  dalam  Lokakarya  RUU  Keistimewaan Yogyakarta, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Yogyakarta, 24 April 2007.
16 Ibid ,.
17 Pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD Provinsi DIY, Sidang Paripurna, 13 Desember 2010.
pengecualian dari berbagai ketentuan umum yang tercantum pasal 18 UUD 1945 ayat 4.
3) Fraksi  PKS  sangat  merasakan  dinamika  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  amat  menghargai,  menghormati dan  mencintai  para  pemimpin  kultural  mereka,  sehingga  mereka  meminta  agar para  pemimpin  tersebut  tetap  memimpin  mereka,  baik  sebagai  pemimpin kultural  di  Keraton  Kasultanan  dan  Pura  Pakualaman  sekaligus  pemimpin  di Pemerintahan. Mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat  DIY hanya akan menyebabkan terjadinya kondisi  disharmoni yang  tidak  menguntungkan  bagi  berjalannya  pemerintahan  di  DIY  dan memperburuk  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  yang  jelas-jelas merugikan masyarakat DIY secara keseluruhan.
4) Sesuai  dengan  instruksi  Ketua  DPW  PKS  DIY  tertanggal  12  des  2010  no: 001/AL/DPW-PKS/I/1432 yang memerintahkan Fraksi PKS untuk memperjuangkan  penetapan  Sultan  Hamengkubuwono  X  dan  Sri  Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU Keistimewaan DIY.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  di  atas,  maka  Fraksi  PKS  menyatakan sikap  terhadap  Pengisian  jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  di  Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut : 18
a. Fraksi  PKS  mengusulkan  agar  pengisian  jabatan  gubernur  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri  Paduka  Paku  Alam  IX  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Hal-hal  lebih  teknis  mengenai  isi  Rancangan  Undang- undang  Keistimewaan  DIY,  akan  kami  sampaikan  kepada  DPR  RI  melalui Anggota Fraksi PKS di DPR RI.
b. Kepada  seluruh  masyarakat  Yogyakarta,  Fraksi  PKS  mengajak  marilah  kita perjuangkan  keistimewaan  Yogyakarta  dengan  cara  yang  istimewa  yakni perjuangan yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan bermartabat, sebagaimana karakter  rakyat  Yogyakarta  yang  menjunjung  tinggi  nilai2  luhur  dan  akhlaq mulia.  Jangan  sampai  ada  darah  yang  tercecer,  jangan  ada  perilaku  anarkhis.
Kita  tunjukkan  kepada  Indonesia,  kita  tunjukkan  kepada  dunia  bahwa Yogyakarta  menjunjung  tinggi  nilai  nilai  demokrasi,  mampu  menghargai  dan menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Mari kita torehkan sejarah perjuangan keistimewaan Yogyakarta dengan tinta kejuangan yang dapat dibanggakan oleh anak cucu kita.
Pilkada 2010 di  Sleman  PKS  melakukan Koalisi  Partai  Politik ini dilakukan kepada  Partai  pengusung  Hafidh  dan  Sri  Muslihatun,  yang  terdiri  dari  Partai Demokrat, PPP, Kolaisi pemenangan Gusti kajeng Ratu Hemas pada waktu pemilu, dengan  pusat  pertemuan  tersebut  dilakukan  di  Hafidz  Center.  Kesepakatan  ini dilakukan dengan menghandalkan kerja mesin partai masing-masing dengan tujuan dari dukungan koalisi ini, maka Hafidh Sri Muslimatun akan menang.
18 Ibid.
Kesepakat itu kemudian dijalankan sesuai dengan roda mesin politik partai, yang basis  pemilihnya  dilakukan  dengan  pemetaan  suara  pada  waktu  pemilu  2009, dari  roda  politik  yang  dijalankan  PKS  sendiri  mampu  mempertahankan  suara pada  pemilu  2009,  hal  ini  juga  diperkuat  oleh  pernyataan  ketua  DPD  PKS sendiri  dengan  mengklaim  bahwa  suara  Hafidh  dan  Sri  muslimatun  tersebut adalah  suara  dari  PKS,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  perolehan  suara  pada  waktu 2009  yaitu  di  daerah  Gamping  dan  Mlati  adalah  sebagai  penyumbang  suara terbanyak  di  Sleman  dapat  dipertahankan  pada  pemilukada  2010  ini  untuk menyumbangkan  suara  terhadap  pasangan  Hafidh  dan  Sri  Muslimatun.  Namun menurutnya  Bagi  partai-patai  pendukung  lainnya  roda  politiknya  tidak maksimal, apalagi suara Demokrat yang tidak Signifikan hal ini bisa juga dilihat bahwa kerja mesin politik yang dilakukan tidak seperti pada waktu 2009,”karena pada waktu 2009 politik uang yang dijalankan sangat sukses bahkan pada waktu itu  sesama  kader  bisa  saling  berhadap-hadapan. 19 Sehingga  dari  pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sleman tersebut suara calon  yang diusung PKS yaitu Hafizd dan Sri Muslihatun mendapatkan 13, 69%.
Kinerja politik seperti ini dinilai kurang efektif karena kalau dilihat dari calon yang  diusung  tersebut  tidak  memberikan  keuntungan  kepada  partai  manapun. Karena jika dilihat dari latar belakang partai yang mengusung terhadap calon tidak memiliki  keterikatan,  sehingga  dalam  menjalankan  roda  politik  partai  setengah- setengah, walaupun Hafidh mendapatkan restu dari Nahdatul Ulama‟ tetapi adanya calon  dari  warga  NU  yang  juga    tokoh  partai  PKB  memecah  suara  warga  NU sendiri. Apalagi basis masa PPP di Sleman tidak menunjukan repersetasi dari warga NU.
Pada  pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  tahun  2008  PKS  ikut  serta  dalam percaturan  politik  yang  mengusung  Syamsul  Arifin  sebagai  Gubernur  dan  Gatot Pujo  Nugroho  sebagai  calon  wakil  Gubernur.  Dalam  proses  pencalonan  tersebut calon  yang  menjadi  kader  secara  langsung  dengan  PKS  dalah  Gatot,  sedangkan Syamsul Arifin bukanlah kader dari PKS melainkan dari Gorlkar Namun ketika itu Syamsul  Arifin  tidak  langsung  dicalonkan  oleh  Golkar  tetapi  didukung  oleh  PPP, PBB,  Partai  Patriot.  Dalam  proses  pencalonan  dari  kedua  pasangan  tersebut tidaklah  mudah,  harus  melalui  proses  yang  sangat  panjang  dengan  melakukan beberapa pertimbangan dalam menuntukan calon yang akan diusung, pertimbangan tersebut yaitu:
1. Mendukung  PDI-P  (Bambang  Tritamtomo)  terkendala  tentang  visi  PKS yang sejalan dengan Islam.
2. Mendukung  Golkar  (Ali  Umri)  beresiko  sebab  beberapa  dari  kadernya terlibat dalam bursa pencalonan Pilgub.
3. Mendukung  Demokrat  (Abdul  Wahab)  tidak  dimungkinkan,  karena  tidak sevisi dan ditubuh PBR terjadi konflik internal.
4. Ahirnya mendukung Syamsul yang didukung oleh PPP, PBB, Partai Patriot dan  yang  lainnya,  serta  Syamsul  dinilai  yang  paling  cocok  untuk  didukung
karena  kedepannya  Syamsul  menjadi  cikal  bakal  pasangan  yang  diusung oleh partai Islam. 20
Dalam  Pilkada  Papua  Barat  PKS  berkoalisi  dengan  PDS.  (Partai  Damai Sejahtera). Sikap koalisi dengan beberapa partai yang tidak sejalan dengan visi misi partai  dianggap  sebagai  bagian  pragmatise  partai,  hal  ini  terjedi  seperti  dengan partai-partai lainnya. Namun bagi PKS, pilihan koalisi dengan partai-partai tersebut diletakan  sebagai  aliansi  taktis.  Rujukan  yang  diambil  dalam  membentuk  koalisi tersebut,  bersumber  dari    praktik  politik  yang  pernah  dilakukan  oleh  Rasullah SAW, yaitu beliau pernah melakukan aliansi lain dalam urusan kenegaraan. Syarat koalisi  tersebut  tidak  meninggalkan  prinsip  aqidah  dan  menjamin  kepentingan Islam. 21
Sikap  dan  Prinsip  tersebut  jelas  berlainan  dengan  pendapat  tokoh-tokoh pemikir politik Islam seperti Dr. Hisham Yahya Altalib 22 , mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam yaitu :
a). Setia  kepada  Allah.  Pemimpin  dan  orang  yang  dipimpin  terikat  dengan kesetiaan kepada Allah.
b). Tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja  berdasarkan  kepentingan  kelompok,  tetapi  juga  dalam  ruang  lingkup kepentingan Islam yang lebih luas;
c). Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah.  Dalam  mengendalikan  urusannya  ia  harus  patuh  kepada  adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham.
Pengemban  amanat.  Pemimpin  menerima  kekuasaan  sebagai  amanah  dari Allah  Swt.,  yang  disertai  oleh  tanggung  jawab  yang  besar.  Al-Quran memerintahkan  pemimpin  melaksanakan  tugasnya  untuk  Allah  dan  menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya.
Sedangkan menurut Ibn Khaldun  tentang seorang pemimpin sendiri adalah:
a). Harus berasal dari kalangan sendiri.
b). Mempunyai kemampuan menguasai warganya.
c). Mempunyai  kekuatan,  kewibawaan  serta  kewenangan.  Dan  inilah  yang disebut al-Mulk.. 23
Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:
a). Berilmu  pengetahuan.  Yaitu  perpengetahuan  disertai  kesanggupan  untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai syariat.
b). Bersifat  adil.  Yaitu  jujur,  berpegang  pada  keadilan  dan  pada  umumnya mempunyai  sifat-siafat  moral  yang  baik  sehingga  perkataannya  dapat dipegang dan dapat dipercaya.
20 Fisip USU, Politik Pilkada di Sumut (Medan: Fisip USU Press, 2008), hlm.123.
21 DPP Partai Keadilan, Politik Dakwah Partai Keadilan (Jakarta: DPP PK, 2000), hlm. 39.
22 Hisham  Yahya  Altalib, Training  Guide  For  Islamic  Workers (Virginia:  The  International  of Islamic Thought, 1991), hlm 55
23 Frederich, A History of Philosophy (London: Press Limited, 1953), hlm. 123.
c). Mempunyai  kesanggupan  dalam  menjalankan  tugas  yaitu  mempunyai kemampuan  untuk  melaksanakan  hukum-hukum  yang  ditetapkan  oleh undang-undang,  mampu  memobilisasi  rakyat,  mampu  mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.

## D. Efek Politik PKS
Pasca  tumbangya  orde  Baru  gairah  perpolitikan  di  Indonesia  mulai berkembang lagi, partai  politik yang dulu tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa mulai masa ini memperlihatkan kekuatannya sebagai pengontrol jalannya kekuasaan.  Seiring  berkembangnya  dinamika  politik  keberadaan  partai  politik diharapkan sebagai  alat  penopang suara  rakyat,  karena harapan demokrasi   partai- partai  sebagai  alat  aspirasi,  namun  hal  ini  terbalik  dengan  cita-cita  awal  dari Reformasi  partai-partai  yang  ada  hanya  mementingkan  kepentingan  golongan  dan kelompoknya  sendiri.  Hal  ini  juga  terlihat  terhadap  perkembangan  partai-partai Islam  pasca  Reformasi.  Identitas  sebagai  partai  yang  awalnya  mengaku  sebagai penopang  suara  masyarakat  Muslim  senyatanya  dalam  dinamika  politik,  para kadernya malahan membelot dari cita-cita awal partai tersebut didirikan. Para kader asyik mementingkan kepentingan individu dari jabatan yang mereka dapatkan.
Peristiwa tersebut juga menimpa dengan partai  yang mengatasnamakan sebagai partai  kader  yaitu  PKS.  Awal  kemunculan  partai  yang  berasal  dari  roh  harkah Tarbiyah  tersebut  kemudian  mula-mulanya  memberikan  harapan  baru  terhadap perkembangan politik di Indonesia. Namun berbanding terbalik ketika partai ini mulai  mendapatkan  tempat  dihati  rakyat.  Partai  yang  awalanya  mengusung sebagai partai dakwah dan kader serta mengklaim mempunyai kerapatan barisan kader  sama  sekali  tidak  menunjukkan  perjuangan  yang  signifikan  terhadap rakyat.  Terlihat  sekali  dalam  beberapa  even  Pilkada  para  calon  yang  diajukan PKS  baik  di  tingkat  Provinsi  ataupun  Kabupaten/Kota  para  kader  PKS  tidak menunjukkan  konsistensinya  dalam  perjuangan  partai,  terbukti  dalam  kasus Gubernur  Bengkulu,  yang  terpilih  melalui  tiket  koalisi  yang  dipimpin  PKS, setelah menjabat dan mendapatkan posisi kekuasaan kemudian menyeberang ke Partai Demokrat. Masih ada lagi kasus Bupati Cianjur yang juga terpilih melalui PKS setelah terpilih menyeberang ke partai lain juga. 24
Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa proses kaderisasi PKS tidak berjalan dengan benar, terbukti dari kasus tersebut seluruh kandidat yang dicalonkan sebagai kepala  daerah  berasal  calon  dari  luar  PKS,  yang  awal  pencalonan  menjanjikan loyalitas terhadap partai, namun setelah terpilih berbalik arah keluar dari PKS.  Ini menjadi dilema dalam pertumbuhan partai politik karena proses pengkaderan partai politik  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Lebih-lebih  bagi  PKS  yang  awalnya mendeklarasikan sebagai partai kader dan massa tetapi masih saja hitung-hitungan politik dalam pencalonan kepala daerah.
24 Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey , Terj. Syamsul Rijal, PKS dan Kembaranya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm 57.
Pengaruh  pragmatisme  ini  dalam  politik  tentu  tidak  diinginkan  oleh    rakyat karena sistem demokrasi ataupun totaliter pada prinsipnya partai politik mempunyai fungsi  yang  signifikan  dalam  perkembangan  politik  sehingga  perjuangan  politik partai  dalam  sistem  demokrasi  benar-benar  akan  terwujud,  maka  fungsi-fungsi signifikan tersebut  dapat dilihat sebagai berikut:
a). Sosialisasi politik
Dalam ilmu politik sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik  para  anggota  masyarakat.  Melalui proses  sosialisasi  politik  inilah  masyarakat  dapat  memperoleh  sikap  dan orientasi terhadap kehidupan politik yang sedang berlangsung.
b). Rekrutmen Politik
Rekrutmen  politik  yaitu  seleksi  dan  pemilihan  atau  pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
c). Partisipasi politik
Partai  politik  berfungsi  dalam  mempengaruhi  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  kebijakan  umum  dan  ikut  menentukan  pemimpin  pemerintahan. Kegiatan  yang  dimaksud  antara  lain,  mengajukan  tuntutan,  membayar  pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan  umum,  dan  mendukung  atau  menentang  calon  pemimpin  tertentu, mengajukan  alternatif  pemimpin,  dan  memilih  wakil  rakyat  dalam  pemilihan umum.
d). Pemandu Kepentingan
Dalam  masyarakat  terdapat  berbagai  kepentingan  yang  berbeda-beda bahkan  saling  bertentangan  satu  sama  lain.  Untuk  menampung  berbagai kepentingan  tersebut  maka  partai  politik  dibentuk.  Pemandu  kepentingan dimaksudkan  sebagai  kegiatan  menampung,  menganalisis  dan  memadukan berbagai  kepentingan  yang  berbeda  dan  bertentangan  satu  sama  lain  menjadi berbagai  alternatif  kebijakan  umum,  kemudian  diperjuangkan  dalam  proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
e). Pengendalian konflik
Partai politik berfungsi untuk melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan  pendapat  sampai  pada  pertikaian  fisik  antar  individu  atau  kelompok melalui  cara  berdialog  dengan  pihak-pihak  yang  berkonflik,  menampung  dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan  membawa  permasalahan  ke  dalam  musyawarah  badan  perwakilan  rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
f). Kontrol politik
Partai  politik  melakukan  kegiatan  untuk  menunjukkan  kesalahan, kelemahan  dan  penyimpangan  dalam  isi  kebijakan  atau  pelaksaan  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 25
25 Budiharjo, Dasar-dasar, 405-409.
Melihat  fungsi  signifikan partai  politik tersebut,  maka langkah PKS  yang mengklaim sebagai partai masa dan kader, dapat diketahui dari sistem kaderisasi PKS.  Tentunya sikap-sikap kaderisasi  yang konsisten dimulai dari bawah  yaitu DPD,  seperti  halnya  yang  terjadi  di  DPD  PKS  Sleman.  Tingkat  Daerah  bagi PKS adalah tempat sebagai penggemblengan kader serta mensolitkan suara akar rumput  partai  sehingga  peluang-peluang politik yang ada di  akar rumput partai bisa dimanfaatkan sedemikian baik, lebih-lebih para pendiri dan pengurus DPD PKS  Sleman  kebanyakan  bukan  dari  penduduk  asli. 26 Keberadaan  para  kader PKS yang demikian ini dikarenakan para kader sudah lama belajar dan kuliah di Yogyakarta  kemudian  menetap  di  daerah  sekitar  Yogyakarta  salah  satunya  di Sleman, sehingga cara dan pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat dapat dengan pendekatan-pendekatan kultur.
Jika PKS tidak memanfaatkan situasi atau turut serta dalam perkembangan politik  ditakutkan  apabila  terjadi  transaksi  politik  di  masyarakat  Sleman  PKS tidak  bisa  memanfaatkan  momentum  tersebut.  Sikap  keterbukaan  ini  dalam dunia  politik  di  Indonesia  dianggap  lumrah,  karena  politik  dalam perkembangannya  dijadikan  sebagai  siasat  atau  cara  untuk  mendapatkan kekuasaan  dan  suara  yang  banyak.  Kalau  mau  ditelusuri  kata  politik  pada prinsipnya  diambil  dari  bahasa  arab  “ siyasah” ,  yang  bisa  diartikan  menjadi siasat  atau  dalam  bahasa  inggris  berarti  “ Politics” 27 . Maka  tidak  heran  kalau politik itu  memang  harus  cerdik,  dan  bijaksana  dalam  pembicaraan  sehari-hari yang  kemudian  dijadikan  cara  untuk  mencapai  tujuan.  Untuk  itu  sikap-sikap politik  yang  individu  PKS  yang  tempo  dulu  tidak  akan  bisa    merespon  peta politik  dan  fenomena  perkembangan  sosial  yang  yang  kemdudian  kan berdampak  akan merubah pola dan pandangan dari politik PKS sebagai gerakan tarbiyah  menjadi  gerakan  politik,  dan  itu  semua  dapat  dilihat  dari  perubahan- perubahan  di  internal  partai  dan  dapat  digambarkan  dalam  kebijakan-kebijakan politik partai.
Maka  kebijkan  tersebut  akan  memberikan  efek  terhadap  Pergeseran Ideologi PKS karena budaya politik Indonesia dalam menyikapi perkembangan dinamika politik secara langsung telah mempengaruhi perubahan ideologi partai, karena salah satu pengaruh yang belum bisa dihilangkan adalah kebudayaan itu sendiri, maka sebesar apapun ideoligi partai tersebut keluar dari nasionalsi atau pancasila  tidak  akan  tumbuh  dengan  pesat.  Karena  budaya  sudah  sangat  erat kaitannya dengan sosiologi  yang membicarakan tentang perubahan masyarakat, selain  itu  dalam  pembicaraan  politik  budaya  dianggap  penting  karena merupakan  faktor  yang  mengkaji  pola  perilaku  seseorang  ataupun  kelompok orang  (suku)  yang  orientasinya  berkisar  tentang  kehidupan  bernegara  dan  yang
26 Pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas Kader PKS ketika berbaur dengan masyarakat dalam pengajian  atau  dalam  kegiatan  sosial  keagamaan.  Hal  ini  diperkuat  dari  wawancara    Budi  Kismiayata, Kader Kepanduan DPD PKS Sleman, di masjid al-Falah Gejawan Wetan pada tanggal 25 Maret 2013.
27 Inu  Kencana  Syafiie  dan  Azhari, Sistem  Politik  Indonesia ,  Cet  ke-  V  (Bandung:  Refika Aditama, 2009), hlm. 6
berkaitannya  dengan  hajat  orang  banyak. 28 Disini  jati  diri  partai  dipertaruhkan sebagai  partai  yang  konsisten  dengan  tujuan  awal  berdirinya  atau  mengikuti perkembangan sosial masyarakat.
Sistem  budaya  yang  masih  kental  nampaknya  memberikan  kemerosotan terhadap  ideologi  partai  politik.  Keberadaan  partai-partai  tersebut  selama  ini dinilai tidak bisa mengilhami apa yang harus dibuat setelah masuk dalam sistem pemerintahan  baik  itu  di  eksekutif  maupun  di  legislative  malahan  tidak menunjukkan  jati  diri  partai.  Badai  kemerosotan  ideologi  tersebut  nampaknya dialami  PKS,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  keikutan  pemilu  1999  dan  2004  terasa ada  perbedaan.  Pada  awal  keikutan  Pemilu  1999  PKS  masih  kental  memakai unsur-unsur  Islam  masuk  dalam  kebijakan  partai  dan  seolah-olah  PKS  terdapat pernyataan bahwa PKS membela Islamisasi negara atau sistem hukum sehingga image sebagai afiliasi politik dari Ikhwanul Muslimin tidak terelakan. Untuk itu dalam  menghadapi  Pemilu  2004  dan  Seiring  perkembangan  politik  yang  tidak menentu nilai-nilai Islam tersebut tersebut hanya sebagai ideologi yang tidak ada gunanya,  bahkan  PKS  dalam  kampayenya  menggunakan  slogan-slogan  dengan tema-tema universal seperti kesejahteraan sosial, pemerintahan yang bersih serta pemberantasan  korupsi,  serta  menuntaskan  kemiskinan  dan  keterbelakangan. 29 Itu  semua semata-mata  untuk  memperlihatkan fungsi  PKS  sebagai  politik  yang moderat.  Dalam  era  demokrasi  sikap  tersebut  dianggap  lumrah,  karena  sistem yang  dibagun  di  Indonesia  ini  lebih  mengutamakan  perolehan  suara  bukan bagaimana partai politik tersebut beradu gagasan ideologi politik.
Jika  ditelusuri  antara  realita  politik  dan  ideologi  PKS  memang  sangat kurang  sinkron  dengan  perjuangan  selama  ini  karena  sangat  jelas  dalam dokumen  doktrinal  partai,  PKS  memandang  Islamisasi  negara  secara komprehensif  dan  penerapan  syariah  sebagai  tujuan  jangka  panjang.  Seperti dalam buku PKS tentang Platfrom dan falsafah perjuangan disebutkan:
“Bagi Muslim mempunyai negara yang bebas menerapkan nilai-nilai Tuhan dan  syariah-Nya  merupakan  kewajiban…  Dalam  Islam  tidak  dikenal pemisahan  agama  dan  politik.  Kesatuan  agama  dan  negara  adalah  prinsip utama  dalam  Islam  serta  dalam  sejarahnya  yang  panjang…  Dalam  Islam, negara  bisa  disebut  Islam  ketika  syariah  sebagai  ketetapan  langsung  dari Tuhan, menduduki posisi tertinggi dalam mengatur semua urusan…” 30
Sikap  dari  platform  PKS  tersebut  menunjukkan  bahwa  awal  berdirinya partai  ini  adalah  merubah  pandangan  masyarakat  menjadi  hidup  yang  Islami, namun  dengan  perkembangan  politik  semakin  sulit  untuk  ditebak  dan  dinamis, maka  untuk  PKS  mempertahankan  eksistensi  politik  PKS  karena  takut  akan ditinggalkan  oleh  para  simpatisan  ataupun  para  kader,  maka  PKS  secara  tegas
28 Ibid. , hlm. 88.
29 Democrats: Islamism, Terj. Rijal, PKS dan Kembaranya , hlm. 62.
30 Majelis  Pertimbangan  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera, Falsafah  dasar  perjuangan  :  Jalan Keadilan menuju Kesejahteraan , 2007, hlm. 92 dan 95. Lihat juga di Democrats Islamisme . hlm. 62-63.
dalam RAKORNAS di  Bali menyatakan bahwa  PKS  adalah partai  terbuka dan PKS  membuka  diri  untuk  kalangan  umum  baik  non  simpatisan  atau  non  Islam untuk bergabung di PKS.
Keterbukaan tersebut senyatanya sudah terjadi sejak tahun 2004 walaupun belum  secara  jelas  dipublikasikan.  Hal  itu  terbukti  dengan  kebijakan-kebijakan politik  yang  diambil  seperti  wadah  perjuangan  partai  dari  awalnya  adalah gerakan  kalangan  Tarbiyah,  kemudian  merubah  sistem  pelebaran  sayap  bukan hanya  untuk  kalangan  tarbiyah  saja  namun  untuk  kalangan  umum.  Bahkan dalam  realita  politikpun  telah  terjadi  kasus  koalisi  dengan  jarak  ideologi  yang berjauhan  terjadi  dalam  Pilkada  Kota  Yogyakarta,  PDIP  sebagai  partai nasionalis menjalin koalisi dengan PPP dan PKS yang menjadikan islam sebagai ideologi  formal  partai.  Inilah  yang  menjadikan  degradasi  tentang  pemahaman Ideologi  PKS  itu  sendiri  sehingga  perlu  dipertanyakan  kembali  tentang pemaknaan Ideologi terhadap para kader.
Mak  jika  mau  ditengok  kembali  dalam  penentuan  arah  kebijkan  partai tentunya  Majelis  Syura‟  karena  sumber  dari  segala  sumber  kebijakan,  ideologi dan mekanisme partai terletak di Majelis Syura‟.  Sistem mekanisme seperti ini sudah  menjadi  sumber  hukum  partai  sehingga  kader  yang  ada  di  bawah  mau tidak mau harus mengikuti intruksi dari atas. Selain itu sistem yang demikian ini menimbulkan  kesewenang-wenangan  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam aplikasi  politik  maka  tidak  heran  jika  para  mantan  pendiri  PKS  untuk  campur tangan meluruskan kembali apa yang menjadi cita-cita awal partai ini didirikan, karena  para  pendiri  PKS  selama  ini  melihat  bentuk  pendustaan  dari  garis  cita- cita hanya dimiliki oleh para elit partai. Hal tersebut seperti dikatakan Mashadi.
Fakta  ini  sangat  menyedihkan  jika  partai  yang  awalnya  dibagun  dengan kekuatan  ideologi  Islam  yang  mempunyai  sistem  dakwah,  namun  konsistensi pembinaan  terhadap  kader  Islam  mulai  luntur.  Peristiwa  tersebut  tidak  akan terjadi  apabila  PKS  mampu  memperlihatkan  pola-pola  yang  konsisten  dalam aplikasi  ideologi  di  masyarakat.  Di  lain  hal  sistem  politik  yang  tidak  konsisten bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam keikhlasan beramal, karena pada prinsipnya tujuan awal  PKS  bukan untuk  golongan tertentu sehingga amplikasi amalan untuk menyadarkan masyarakat akan terwujud.
E. Daftra Pustaka
M.  Faisal  Aminudi,  2010, Reorganisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera ,  Junrnal  Studi Pemerintahan Vol 1 No. 1..
Bambang  Setiawan  dan  Bestian  Nainggolan,  ed.,  2004, Partai-Partai  Politik Indonesia: Ideologi Dan Progaram 2004-2009, Kompas, Jakarta. Husain Al-Banjari, “SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan,” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., 1999, Mengapa Partai Islam Kalah? Alvabet, Jakarta. R  William  Liddle,  1992, Partisipasi  Dan  Partai  Politik .  Penerjemah  Tim  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Cahyadi Takariawan, 2003, Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan , Syaamil, Jakarta.
Ni'matul  Huda,  2007,  " Pengaturan  Tanah-Tanah  Kraton  Sebelum  dan  Sesudah Pelaksanaan  UUPA  No.  5  Tahun  1960 ",  Makalah,  disampaikan  dalam Lokakarya  RUU  Keistimewaan  Yogyakarta,  diselenggarakan  oleh  Dewan Perwakilan Daerah, Yogyakarta.
Fisip USU, 2008, Politik Pilkada di Sumut, Fisip USU Press, Medan.
DPP Partai Keadilan, 2000, Politik Dakwah Partai Keadilan, DPP PK, Jakarta. Hisham  Yahya  Altalib,  1991, Training  Guide  For  Islamic  Workers, The International of Islamic Thought, Virginia.
Frederich, 1953, A History of Philosophy, Press Limited, London. Zealous  Democrats: Islamism  and  Democracy  in  Egypt,  Indonesia  and  Turkey , Terj.  Syamsul  Rijal,  2012, PKS  dan  Kembaranya:  Bergiat  jadi  Demokrat  di Indonesia, Mesir dan Turki Komunitas Bambu, Jakarta. Inu Kencana Syafiie dan Azhari, 2009, Sistem Politik Indonesia , Cet ke- V Refika Aditama, Bandung.
Majelis  Pertimbangan  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Bandung: Falsafah  dasar perjuangan : Jalan Keadilan menuju Kesejahteraan , Bandung. http://nasional.inilah.com/read/detail/1870353/pengamat-pks-menurun-akibat- inkonsistensi#sthash.nhtqzNdK.dpuf , diakses tanggal 10 November 2015 http://garammanis.wordpress.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam- partai-politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/