ANALISIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, STATUS DAN

## KEDUDUKANNYA
Alang Sidek, Azhar, M. Habib STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat
Email: alangsidek80@gmail.com

## Abstrak
Adopsi atau mengangkat anak masih menjadi polemik dalam pelaksanaannya baik  secara  hukum  Agama  maupun  hukum  lainnya.  Tujuan  penelitian  ini  ingin mendeskripsikan  secara  jelas  bagaimana  status  dan  kedudukan  anak  angkat khususnya  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan  mengggunakan  data-data skunder  yang  berupa  buku,  jurnal  dan  karya  ilmiah  lainnya.  Temuan  dalam penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Kedudukan  anak  angkat  menurut  perspektif Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya. Sedangkan Status dalam kewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah dan jalan wasiat.
Kata kunci: Anak Angkat, Hukum Islam

## Abstract
Adoption or adopting a child is still a polemic in its implementation, both under religious law and other laws. The purpose of this study is to clearly describe the status and position of adopted children, especially in the perspective  of Islamic law. This type of qualitative research uses library research methods using secondary data in the  form  of  books,  journals  and  other  scientific  works.  The  findings  in  this  study conclude that the position of adopted children according to the perspective of Islamic law  is  to  remain  as  a  legitimate  child  based  on  a  court  decision  by  not  severing kinship / blood relations with their biological parents. While the status in inheritance for adopted children according to Islamic law is by way of grants and wills.
Keywords: Adopted Child, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  ada  tiga  sistem  hukum  yang  berlaku  dan  mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam,  hukum  Adat  dan  hukum  Perdata  (Rais,  2016).  Agama  Islam  pada  dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak
merubah  hubungan  nasab  atau  keturunan  antara  anak  dengan  orang  tua kandungnya (Zamzami, 2017).
Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak  angkat  dari  hubungan  nasab  atau  keturunan  antara  anak  dengan  orangtua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orangtua angkatnya. Artinya  anak  angkat  itu  dianggap  anak  sah  bagi  orangtua  angkatnya  dan  tidak dianggap  lagi  sebagai  anak  kandung  bagi  orangtua  kandungya.  Larangan pengangkatan  anak  dalam  arti  benar-benar  menjadikan  sebagai  anak  kandung didasarkan pada firman Allah dalam surat  Al-ahzab ayat 4-5.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dimulai dengan pembahasan Deduktif, yang dimulai dengan data yang  bersifat  umum  untuk  diambil  kesimpulan  dengan  yang  bersifat  khusus. Selanjutnya secara Induktif, dengan mengolah data yang bersifat khusus, dianalisa dan  disimpulkan  dengan  kesimpulan  yang  bersifat  umum.  Analsis  Komperatif dilakukan  setelah  meninjau  data  dengan  kesimpulan  mengambil  perbandingan- perbandingan.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan  Metode  pengumpulan  data menggunakan penelitian perpustakaan ( Library Research ). Data  berupa buku, jurnal dan  karya  tulis  lainnya,  khususnya  buku-buku  atau  kitab-kitab  yang  membahas tentang masalah hukum waris anak dari hasil pernikahan beda agama menurut fiqih dan KHI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara Etimologi, Anak angkat dalam bahasa Inggris adoption (adopt) yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “ tabanni ” yang diartikan  ‘ittikhadzhu ibnan” yang menjadikannya sebagai anak (Syarifuddin, 2014).  Pengertian  dalam  bahasa  Belanda  menurut  kamus  hukum,  berarti pengangkatan  anak  untuk  menjadi  anak  kandungnya  sendiri.  Jadi  di  sini penekanannya pada kesempatan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai  anak  kandung.  Secara  literlijk,  yaitu  diover  ke  dalam  bahasa  Indonesia berarti  anak  angkat.  Secara  Terminologi,  para  ahli  mengemukakan  beberapa rumusan tentang definisi adopsi.
Dalam  kamus  umum  bahasa  Indonesia  dijumpai  anak  angkat,  yaitu  “anak orang  lain  yang  diambil  dan  disamakan  dengan  anaknya  sendiri”  (Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  :  1991).  Sedangkan  dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam disebutkan: Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak  yang  diatur  dalam  hukum  keperdataan,  khususnya  dalam  lapangan  hukum
keluarga  (Ummah,  2005).  Biasanya  adopsi  dilaksanakan  untuk  mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban sebelum melaksanakan  adopsi  itu  calon  orang  tua  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.
Menurut (Mahmud Syaltut: 1999) dalam  al Fatawa, mendefinisikan dengan dua  pengertian,  yaitu:    Pertama:  Mengangkat  anak  yang  sudah  diketahui  bahwa anak  tersebut  adalah  anak  orang  lain,  lalu  diperlakukan  sebagai  anak  sendiri  baik dalam  kasih  sayang  hubungan  dan  perbelanjaan,  dari  segi  pendidikan  dan pertolongan,  hanya  saja  anak  itu  tidak  menghubungkan  ke  dalam  nasab  orang tuanya,  maka  menurut  syarat  anak  itu  adalah  anak  bukan  anaknya,  dan  tidak ditetapkan atasnya hukum anak (seperti anak kandung)”.
Kedua,  menghubungkan  nasab  seorang  anak  yang  telah  diketahui  bahwa anak itu adalah anak orang lain, kemudian dia dinasabkan kepada dirinya sebagai anak kandung sendiri dan ditetapkan berlaku kepadanya hukum anak (seperti anak kandung), yaitu berhak mewarisi setelah kematiannya, haram mengawini bekas istri anak itu dengan menjadikan halalnya (makramnya).
Sedangkan  menurut  (Zakiyah  Darajat:  1991)  juga  mendefinisikan  anak angkat  (tabanni)  dalam  dua  pengertian  antara  lain: Pertama ,  seseorang  yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada  pendidikan  formal.  Orang  itu  memberi  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan sehingga  anak  itu  nantinya  menjadi  orang  yang  berpendidikan  dan  beragama Pengangkatan  seperti  itu  adalah  kebaikan  dan  Islam  mengerjakan  hal  seperti  itu.
Kedua , mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni atau adopsi. Yakni  anak  itu  dimasukkan  dalam  keluarga  yang  mengangkat  sebagai  anaknya sendiri sehingga menjadi ahli waris.
Dari  pengertian  di  atas  disimpulkan  bahwa  pengangkat  anak  metode pangasuhan anak yang berbeda, yaitu bukan dari orang tua kandung tapi berpindah pada  orang  lain,  yaitu  orang  tua  angkat.  Pengangkat  anak  dalam  Islam  tidak memutuskan  hubungan  nasab  atau  darah.  Pengangkatan  anak  yang  dibenarkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing (Kunadi, 2018).

## Kedudukan Anak Angkat
Anak merupakan nilai lebih bagi orang tua. Yang merupakan penerus bagi keluarga  dan  merupakan  sebagai  penyeimbang  ( balance )  dalam  kehidupan berumah tangga, anak adalah bukti bahwa ini hasil dari pernikahannya dan sebagai nilai yang berharga bagi keluarga (Masyur, 2018).  Masalah itupun terus berlanjut,
hingga  pada  urusan  tentang  anak  angkat.  Bagaimanakah  kedudukan  anak  angkat dalam masyarakat! tinjauan seperti ini bisa ketahui dalam kitab fiqh antara lain:
Pada masa jahiliyah anak angkat mempunyai derajat yang sama dengan anak kandung  sehingga  pada  masa  permulaan  atau  peradaban  Islam.  Anak  angkat  di dunia Arab pada waktu itu dinasabkan dengan orang yang mengangkatnya.
Sebenarnya  pada  masa  permulaan  Islam  pengangkatan  anak  pernah dilakukan  oleh  Nabi  Saw.,  sendiri  karena  pada  waktu  itu  masih  bepengaruh  oleh tradisi  hukum  Arab  Jahiliyah.  Rasulullah  Saw.,  pada  waktu  itu  mengambil  anak angkat  menurut  tradisi  masyarakat  Arab.  Zaid  ibn  Hartsah  sebelumnya    adalah budak  dari  Sayyidah  Khadijah,  Isteri  Rasulullah  Saw.  Kemudian  Sayyidah  khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah Saw., untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada  suatu  waktu  keluarganya  datang  menghadap  Rasulullah  Saw.,  dan menceritakan riwayat Zaid, Zaid diculik yang kemudian dijual orang. Dan ada kabar bahwa Zaid ada pada Rasulullah Saw. Dari cerita tersebut erungkaplah tentang Zaid, kemudian mereka menawarkan pada Rasulullah Saw., tebusan untuk menebus Zaid, anak mereka itu sesuai dengan tradisi yang berlaku pada  waktu itu. Dan mereka mohon agar kemerdekaan Zaid ibn Haritsah dikembalikan.
Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri menolak,  dan  ia  lebih  mengutamakan  tetap  tinggal  bersama-sama  dengan Rasulullah  Saw.,  yang  dirasakannya  bersifat  kasih  sayang  kepadanya  kemudian Rasulullah  Saw.,  memerdekakannya,  yang  kemudian  menjadi  anak  angkatnya. Akibatnya, sesuai dengan adat suku  Quraisy maka Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Setelah dewasa Zaid menikah dengan Zainab binti Umaimah, sedang Umaimah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah Saw. Hal ini menyebabkan Zainab merasa kecil hati, dia menonjolkan perbedaannya dengan Zaid yang bukan anak Rasulullah Saw., melainkan bekas budak yang dimerdekakan.
Islam  memandang  bahwa  pengangkatan  anak  (adopsi)  dilarang.
Penyebabnya  bahwa  pengaruh  anak  akan  menimbulkan  perpindahan  kedudukan anak, yaitu dari anak orang lain menjadi anak kandung, Islam memandang  negatif, bahwa  pengangkatan  anak  adalah  suatu  pemalsuan  terhadap  realita.    Pemalsuan yang menjadikan seorang terasing dari lingkungan keluarganya (Amalia, 2018).
Islam mengharamkan pengangkatan anak secara tegas, dan untuk selama- lamanya dengan beberapa sebab akibat yang akan ditimbulkannya, antara lain:
a. Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan dihadapan Allah, dan  masyarakat,  dan  hanya  merupakan  kata-kata  yang  diucapkan berulang  kali,  tetapi  tidak  mungkin  akan  menimbulkan  kasih  sayang yang sesungguhnya, seperti yang timbul dikalangan ayah, ibu, dan kaum
keluarga yang sesungguhnya. Jadi, mengambil anak angkat itu hanyalah mengungkapkan  kata-kata  yang  tidak  menunjukkan  kebenaran,  dan hanya  mencampuradukkan  keturunan  yang  kelak  menyebabkan hilangnya  kebenaran,  dan  runtuhnya  ikatan-ikatan  keluarga  yang  asli, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah.
b. Sering terjadi pengambilan anak itu dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu  dan  mengesahkan  kaum  keluarga,  seperti  yang  banyak  kita saksikan  sekarang  ini.  Misalnya    seorang  laki-laki  mengambil  seorang anak  angkat  yang  akan  menjadi  pewaris  dari  harta  kekayaannya,  dan demikian  berarti  orang tadi  tidak  memberi  kebahagiaan  dari  saudara- saudaranya  dan  aku  waris  yang  lain-lain,  yang  mempunyai  hak  dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah.
Hak  inilah  yang  menyebabkan  Islam  melarang  perbuatan  itu,  dan memang  mudah  masuk  akal,  apa  sebabnya  dilarang.  Dan  adanya larangan  mengambil  anak  angkat,  maka  perbuatan  itu  tidak  lagi dilaksanakan  sebagai  biang  keladi  untuk  mendesak  merusakkan hubungan kekeluargaan, menimbulkan perasaan benci dan dendam di kalangan  anggota-anggota  keluarga,  dan  menyebabkan  anggota keluarga yang sebenarnya berhak terhadap harta warisan menjadi tidak berhak, dan haknya diberikan kepada anak angkat yang keturunannya palsu dna dibuat-buat.
c. Mengambil anak angkat dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung,  kadang-kadang  menimbulkan  beban  dan  tugas-tugas  yang berat kepada kaum keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya meninggal, maka  kaum  keluarga  yang  lain  bertugas  memberi  nafkah  kepadanya.
Siapa saja yang mampu di antara  kaum keluarganya yang palsu itu, baik kakaknya, saudara ayahnya, atau saudara ibunya, atau yang lainnya. hal itulah  yang  menyebabkan  dilimpahkannya  tugas-tugas  pada  kaum keluarga  mereka  yang  sama  sekali  tidak  ada  hubungan  darah  atau hubungan kekeluargaan dengan mereka.
Dalam Islam hanya mengenal pengasuhan anak, yaitu seseorang mengasuh anak orang lain yang kurang mampu guna mendapatkan kehidupan yang layak, tidak menimbulkan  hubungan  sekandung  dengan  yang  mengangkat,  tetapi  hubungan masih pada orangtua kandungnya.
Sekarang  sudah  jelas,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang tentang perlindungan anak. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang kedudukan anak. Salah satunya mengatur tentang adopsi.
UU yang mengatur di sini adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Bagian kedua Bab VII tentang pengasuhan anak, yaitu:
1) Pengangkatan anak hanya dapat ditentukan untuk kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengangkatan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya .
3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4) Pengangkatan  anak  oleh  warga  negara  asing  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Kedudukan anak angkat dalam KHI Pasal 171 Huruf h yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan (Rahmadhanty et al., 2018).
Adapun  mengenai  kedudukan  anak  angkat  dalam  waris,  di  sini  KHI  hanya menyinggung  secara  terbatas  dalam  Pasal  171  huruf  h  dan  pasal  209.  sikap  ini barangkali disebabkan karena Islam tidak digolongkan ahli waris harta peninggalan orang tua angkat.
Islam  hanya  mengakui  pengasuhan    anak,  bukan  pada  adopsi  yang  bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam arti bahwa pengangkatan anak yang tidak memutuskan tali darah atau nasab dengan orang tuanya.  Seperti yang sudah dijelaskan,  pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam,  tidak  mengubah  hukum keahliwarisan anak.
Pengangkatan  anak  hanya  bertujuan  untuk  memelihara  anak  agar kehidupan,  pertumbuhan  dan  pendidikan  mereka  agar  lebih  terjamin perkembangannya  sebagai  bukti  kesadaran  dan  solidaritas  sosial.  Ha  ini  sesuai dengan  firman  Allah  yang  Artinya :  “Tahukah  kamu  (orang)  yang  mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”.
Dari ayat di atas, bisa diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dimaksud  dalam  Islam  yaitu  upaya  pencegahan  keterlantaran  atau  peduli  sosial terhadap  anak-anak  yatim  dan  piatu  yang  tidak  puya  masa  depan  hidupnya  yang kemudian  diangkat  anak  untuk  mendapatkan  masa  depannya.  Dalam  hal  ini pengangkatan  anak  hanya  sebagai  pemeliharaan,  pemberian  kasih  sayang  dan pendidikan anak tersebut.
Tata Cara Pengangkatan Anak
a. Pendapat  Majelis  Ulama  yang  dituangkan  dalam  surat  nomor:  11- 335/MUI/VI/82 tanggal, 18 Sya’ban  1402 H/ 10 Juni  1982 yang di tandatangi oleh ketua umum K.H. M Syukeri Ghozali, sebagai berikut.
1) Adopsi  yang  tujuan  pemeliharaan,  penberian  bantuan  dan  lain-lain  yang sifatnya  untuk  kepentingan  anak  angkat  dimaksud  adalah  boleh  saja menurut hukum Islam.
2) Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ ibu angkat yang beragama islam pula. Agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap dipelihara.
3) Pengangkatan  anak  angkat  (adopsi)  tidak  akan  mengakibatkan  hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewalikan/ mewakili, dan lain- lain. Oleh karena itu ayah ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4) Adapun adopsi yang dilarang adalah:
- Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud  anak  angkatnya  dijadikan  pemeluk  agama  Nasrani,  bahkan sedapat-dapatnya  dijadikan  pemimpin  agama  itu  maka  hal  itu  dilarang pengangkatan anak.
- Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas, oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.
b.    Ketentuan  lain  diatur  dalam  UU  RI  nomor:  23    tahun.  2002.  Tentang perlindungan anak. Pada bagian kedua tentang pengangkatan anak yaitu pasal 39 yang berisi:
1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi  anak  dan  dalam  hal  ini  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)    Pengangkatan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak membahas hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3)  Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4)    Pengangkatan  anak  oleh  warga  negara  asing  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
5)  Dalam hal asal- usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Dalam  Pasal  40,  juga  mengatur  tentang  orang  tua  angkat  yang  harus dilakukan yaitu:
 Orang  tua  angkat  wajib  memberitahukan  kepada  anak  angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
 Pemberitahuan  asal-usul  dan  orangtua  kandungnya  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan  kesiapan anak yang bersangkutan.
Ditambah pasal 41, yang isinya:
 Pemerintah  dan  masyarakat  melakukan  bimbingan  dan  pengarahan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak
 Ketentuan  mengenai  bimbingan  dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Hingga  saat  ini,  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus mengatur  mengenai pengangkatan  anak  belum  ada,  begitu  pula  hingga saat ini belum  ada  pengatnran    yang  pasti    mengenai  akibat  hukum  dari  pelaksanaan pengangkatan  anak.  Dalam    ketentuan-ketentuan    pengangkatan  anak    menurut Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No. 6  Tahun  1983  Tentang  Penyempurnaan Surat  Edaran   Mahkamah    Agung    No.2  Tahun    1979  maupun    Surat   Keputusan Menteri  Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984  maupun penyempurnaannya  yaitu  Surat Keputusan  Menteri Sosial  No.  13  Tahun  1993  Tentang  petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan    Anak,    tidak    disebutkan  mengenai    akibat    hukum    dari pengangkatan  anak (Ghifari & Yusa, 2018). Namun  demikian  di  dalam  pasal  39 ayat  (2) Undang-undang  No.23  Tahun  2003  Tentang Perlindungan  Anak  jo.  Pasal 4  Peraturan Pemerinlah  No.54  Tahon  2007  dinyatakan  bahwa, "Pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan  darah  antara  anak  dengan  orang tua kandungnya  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  bagi anak  yang  bersangkutan".
Dari  ketentuan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  dilakukannya pengangkatan anak tidak  memutus  hubungan darah antara anak angkat dengan orang  tua  Kandungnya.  Sedangkan    pengangkatrn    anak    (adopsi)  menurut Staatsblad  1917  No.  129  menimbulkan akibat  hukum  bahwa  anak  yang  diangkat oleh suami  istri  sebagai  anak  mereka,  dianggap  sebagai anak  yang  dilahirkan dari    perkawinan    suami    istri  tersebut.  Hubungan    perdata    antara    orang    tua dengan sanak  keluarganya  di  satu  pihak  dengan  anak tersebut  di  lain  pihak menjadi  putus,  dengan perkecualian  yang  disebutkan  dalam  pasal  14  bila anak
yang    diadopsi    itu    mempunyai    nama    keluarga  lain,    karena    hukum    akan memperbolehkan  nama keluarga dari ayah yang mengadopsi. Jika  seorang  suami mengadopsi  anak  setelah perkawinan  bubar,  maka  anak  tersebut  dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena  kematian  istrinya.
Maksud    ketentuan  tersebut    adalah    anak    itu    harus    dianggap    telah dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  fiktif,  yaitu perkawinan  antara  ayahnya  dengan seorang  wanita yang  sesungguhnya  tidak  ada,  yang  telah  bubar karena istri telah meninggal dunia. Beberapa  pakar  berpendapat  bahwa  maksud dari  ketentuan tersebut  adalah  bahwa  adopsi  oleh seorang  suami  setelah  perkawinan  bubar hanya mempunyai  akibat  hukum  terhadap  dia  sendiri  dan sanak keluarganya akan tetapi tidak terhadap bekas istri atau sanak keluarganya.
Lain    halnya    jika    seorang    janda    mengadopsi  anak  setelah  suaminya meninggal dunia, maka anak yang  diadopsi  hanya  dapat  dianggap  sebagai  ahli waris    suami    dari    ibu    angkatnya    jika    suami    tidak  memberikan    ketentuan- ketentuan  atau  harta peninggalannya  di  dalam  wasiatnya,  maka  hal  ini berarti bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  wasiat suami  yang  telah  meninggal  dunia tidak  dapat diganggu gugat oleh anak angkat. Dengan demikian maka anak angkat tidak mempunyai legitime portie atas warisan suami dari ibu angkatnya. Selain  itu, pasal    13    ayat    (1)    memerintahkan  apabila    seorang    suami    meninggal    dunia dengan meninggalkan  istri  yang  berwenang  untuk mengadopsi,  maka  Balai  Harta Peninggalan  wajib mengambil  tindakan-tindakan  yang  perlu  dan mendesak  untuk menyelamatkan  dan  mengurus harta  peninggalannya  yang  akan  jatuh  pada  anak yang  diadopsi.  Sedangkan    hak-hak    pihak    ketiga    yang    dapat  dipengaruhi    oleh adopsi  ini  tetap  ditangguhkan sampai  dengan  dilakukannya  adopsi.
Tenggang  waktu  penangguhan  itu  selambat-lambatnya  selama  yang dimaksud  oleh  pasal  12  ayat  (3)  yaitu  satu bulan. Adopsi  yang  telah  dilakukan dalam    jangka  waktu  enam  bulan  setelah  meninggalnya  suami  atau  janda  dalam tenggang waktu itu telah meminta izin dari  hakim  seperti  yang  dimaksud  dalam pasal  9. lalu dalam waktu satu bulan setelah izin atau kuasa itu diperoleh, ia baru menggunakan haknya. Apabila  seorang  janda  yang  melakukan adopsi,  maka  anak tersebut  dianggap  sebagai  anak yang  lahir  dari  janda  tersebut dengan  suaminya yang  telah  meninggal.
Dari    pengertian    tersebut  anak    angkat    akan    mendapatkan    bagian warisan almarhum  ayah  angkatnya  sejauh  tidak  ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum semasa hidupnya dan  sejauh  adopsi  tersebut  dilakukan  dalam  jangka waktu  6  bulan  terhitung  mulai  saat  meninggalnya almarhum. Kemudian  Pasal 14  Staatsblud  1917  No.  129 menjelaskan  bahwa,  adopsi  berakibat  putusnya hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tuanya sendiri, kecuali:
1. Mengenai  larangan  kawin  yang  berdasar  atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai    peraturan    hukum    pidana    yang  berdasar  pada  tali kekeluargaan.
3. Mengenai  ganti  rugi  biaya-biaya  perkara  dan sandera.
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
5. Mengenai bertindak sebagai saksi.
Ditinjau    dari    hukum    adat,    pengangkatan    anak  tidak    selalu mengakibatkan    terputusnya    hubungan  perdata  dengan  orang  tua  kandung. Meskipun  pada  umumnya    dengan    terjadinya    pengangkatan    anak,  orang    tua angkat    akan    menggantikan    kedudukan  orang  tua  kandung.  Sehingga  tanggung jawab orang tua  kandung  akan  beralih  kepada  orang  tua angkat.
Pada  dasarnya  akibat  hukum  yang  timbul  dari pengangkatan  anak  itu tidak  terlepas  hubungannya dengan  tata  cara  pengangkatan  anak  yang  telah dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan oleh  B.  Bastian  Tafal  bahwa :  Pengangkatan  anak yang  dilakukan  tanpa  disertai  dengan  upacara-upacara khusus    dan    tanpa    surat-surat,    maka  pengangkatan    anak    seperti    ini    tidak memutus  pertalian    keluarga    antara    anak    yang    diangkat  dengan    orang    tua kandungnya.
Meskipun  secara lahiriah  hubungan  anak  itu  terputus  dengan  orang tua    kandungnya    karena    dimasukan    ke    dalam  keluarga    orang    yang mengangkatnya,  tetapi  secara batiniah  hubungan  antara  anak  dengan  orang  tua kandungnya    tetap    ada.    Kemudian    dengan    saudara  angkat    timbul    hubungan seperti  layaknya  saudara kandung  dan  dengan  keluarga  atau  kerabat  dari orang tua  angkatnya  dianggap  sebagai  sanak keluarganya  sendiri.  Selanjutnya  dalam upacara  perkawinan    bagi    anak    angkat    perempuan,    maka  yang    menjadi    wali nikahnya  adalah  orang  tua kandungnya  atau  saudara  laki-laki  sekandung  dari anak angkat tersebut.
Dalam  hal  hubungan  dengan  orang  tua kandungya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak  angkat  masih  bercabang  dua  yaitu  terhadap orang  tua angkat  maupun  terhadap  orang  tua kandung.  Hal  ini  mempunyai  konsekuensi lebih lanjut  bahwa  anak  angkat  yang  tidak  terputus hubungannya  dengan  orang tua  kandung  akan menerima  warisan  baik  dari  orang  tua  kandung maupun  dari orang  tua  angkat (Sukardi & Sukardi, 2018).
Keadaan  seperti  ini biasanya  terjadi  pada  masyarakat  parental.  Akan tetapi  sesuai  dengan  keanekaragaman  sistem  hukum  pengangkatan  anak  di berbagai daerah di Indonesia, maka  pandangan  masyarakat  dalam  hubungannya dengan  kedudukan  anak  angkatpun  beraneka  ragam  pula.    Kadang    anak    angkat
mendapat  warisan  dari orang  tua  angkat  berupa  harta  asal  dan  harta bersama, tetapi  terkadang  hanya  harta  bersama saja.
Sedangkan  pengangkatan  anak  menurut Hukum  Islam  pada  dasarnya diperbolehkan  tapi semata-mata  hanya  didasarkan  pada  tujuan  untuk membantu anak-anak  terlantar  dan  hal  itu  tidak membawa  akibat  hukum  apapun.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  hukum  Islam  ada larangan  pengangkatan  anak  dalam pengertian adopsi  yaitu  pemberian  status  kepada  anak  sama dengan status anak kandung.    Pengangkatan    anak    menurut    Agama    Islam  tidak  membawa  akibat hukum dalam hak hubungan darah,  perwalian  dan  pewarisan  dengan  orang  tua kandungnya.  Anak  angkat  tetap  memakai  nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya (Jamal, 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat  ditarik suatu kesimpulan, yakni sebagai berikut :
1. Kedudukan anak angkat menurut perspektif Hukum Islam adalah tetap sebagai anak  yang  sah  berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  tidak  memutuskan hubungan  nasab  /  darah  dengan  orang  tua  kandungnya,  dikarenakan  prinsip pengangkatan  adalah  merupakan  manifestasi  keimanan  yang  membawa  misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan  memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
2. Pembagian  harta  warisan  bagi  anak  angkat  menurut  Hukum  Islam  adalah dengan  jalan  melalui  hibah  atau  dengan  jalan  wasiat  wajibah  dengan  syarat tidak boleh melebihi  1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.
Saran bagi orang yang akan mengangkat anak, hendaknya mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Negeri agar kedudukan anak menjadi  jelas  dan  pengangkatan  anak  jangan  semata  karena  alasan  tidak  punya keturunan,  tetapi  hendaknya  didasari  dengan  rasa  kasih  sayang  serta  membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal:
Amalia, L. (2018). Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua
Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. Syakhsia ; Jurnal Hukum Perdata Islam , 21 (2), 387–398.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v21i2.3848
Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2018). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi)
Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia. Kerthanegara , 8 (2), 1–16. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/58304
Jamal, R. (2016). KEWARlSAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 4 (2). https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203
Kunadi, L. C. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAKANAK ANGKAT DI INDONESIA . V (2), 32–35.
Masyur. (2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Rinjani , 6 (2), 113– 138.
Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. Jurnal
Normative , 6 (2), 66–78.
Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum , 14 (2), 183–200.
Sukardi, S., & Sukardi, S. (2018). Adopsi Anak Dalam Hukum Islam. Raheema , 5 (2), 173–194. http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1266 Syarifuddin, Mu. L. (2014). Aborsi Perspektif Hukum Islam. An-Nuha , 1 (1), 65–79. Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum , 12 (29), 76–87. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236
Zamzami. (2017). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata,
Hukum Adat, Dan Hukum Islam. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan
Masyarakat , 17 (1), 27–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1428
Buku:
Zakariya  Ahmad  Al  Bary, Hukum  Anak-anak  dalam  Islam ,  Jakarta:  Bulan  Bintang,
2000.
Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh , Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.