JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9 NO. 1 (Maret 2021)                                                        E-ISSN : 2746-8178 DOI : https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56

## Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang
Masyhurah 1 , Tri Yuningsih 2 , Ida Hayu DM 3
¹²³ Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo SH No. 3-5 Semarang
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 06/02/2021 Received in revised form 28/03/2021 Accepted 30/03/2021

## Abstract
Children are vulnerable to becoming victims of violence in both developing and developed countries. Various regulations were made to end violence against children. Semarang City Government seeks to protect children from violence through Regional Regulation Number 05 of 2016 and forming a child protection organization through Semarang Mayor Regulation Number 05 of 2018. Implementation of social  reintegration  for  child  victims  of  violence  in  Semarang  City  involves  many  stakeholders.  This study  aims  to  analyze  the  role  of  stakeholders  and  determine  the  inhibiting  factors  for  the  role  of stakeholders.  The  method  used  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  research  show  that  The Women  Empowerment  and  Child  Protection  Regional  Office  play  a  role  as  a  policy  creator, implementor,  coordinator,  facilitator,  and  accelerator.  PPT  SERUNI,  PPT  Kecamatan,  and  Pos  JPPA play a role as implementers, coordinators, facilitators, and accelerators. Regional Offices, Rumah Duta Revolusi  Mental,  hospitals,  academic,  and  Bhabinkamtibmas  play  a  role  as  facilitators  and accelerators of child protection and social reintegration. The inhibiting factors for social reintegration in cases of violence against children include the community culture that discriminates against victims, limited reintegration budgets, trauma in victims that causes victims to be reluctant to return to school or  return  to  social  institutions,  and  regulations  governing  social  reintegration  are  still  weak.  The recommendation conveyed is that the Office of Women's Empowerment and Child Protection conducts outreach  on  child  protection  services  and  educates  schools  and  social  institutions  about  preventing violence, the importance of recovery and reintegration for victims of violence, the Office of Women's Empowerment and Child Protection should increase the budget for  child protection and collaborate with  other  stakeholders  to  finance  the  social  reintegration  of  child  victims  of  violence,  the  victim should conduct regular counseling with the PPT SERUNI or RDRM’s psychologist, and the government should passing  new regulations that explain  in  detail social reintegration according  to the needs of victims.
Keywords : roles, stakeholders, social reintegration, child protection

## Abstrak
Anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun negara maju. Berbagai regulasi  dibuat  untuk  menyudahi  tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Pemerintah  Kota  Semarang berupaya  melindungi  anak  dari  kekerasan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  05  Tahun  2016  dan membentuk  lembaga  pengelenggara  perlindungan  anak  melalui  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  05  Tahun  2018.  Penyelenggaraan  reintegrasi  sosial  bagi  anak  korban  kekerasan    di  Kota Semarang  melibatkan  banyak  stakeholder.  Penelitian  ini  menganalisa  peran  stakeholder  dan mengetahui  faktor  penghambat  peran  stakeholder.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  berperan  sebagai  policy  creator,  implementor,  koordinator,  fasilitator,  dan  akselerator.  PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA berperan sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator.  OPD,  Rumah  Duta  Revolusi  Mental,  rumah  sakit,  akademisi,  dan  Bhabinkamtibmas berperan  sebagai  fasilitator  dan  akselerator  perlindungan  anak  dan  reintegrasi  sosial.  Faktor penghambat  reintegrasi  sosial  kasus  kekerasan  pada  anak  antara  lain  kultur  masyarakat  yang mendiskriminasi  korban,  anggaran  reintegrasi  yang  terbatas,  trauma  dalam  diri  korban  yang menyebabkan  korban  enggan  kembali  bersekolah  atau  kembali  ke  panti  sosial  serta  regulasi  yang mengatur reintegrasi sosial masih lemah. Rekomendasi yang diberikan  adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai  layanan  perlindungan anak  serta  mengedukasi  sekolah  dan  panti  sosial  tentang  pencegahan  kekerasan,  pentingnya pemulihan  dan  reintegrasi  bagi  korban  kekerasan,  DP3A  juga  perlu  menambah  anggaran perlindungan  anak  serta  bekerjasama  dengan  stakeholder  lain  untuk  membiayai  reintegrasi  sosial anak  korban  kekerasan,  korban  kekerasan  perlu  melakukan  konseling  secara  berkala  dengan psikolog  PPT  SERUNI  atau  RDRM,  serta  perlunya  regulasi  baru  yang  menjelaskan  secara  detail mengenai reintegrasi sosial sesuai kebutuhan korban.
Kata kunci: peran, stakeholder, reintegrasi sosial, perlindungan anak
PENDAHULUAN Di  negara  berkembang  dan negara  maju,  perempuan  dan  anak- anak rentan menjadi korban kekerasan.  Oleh  karena  itu,  banyak negara dan LSM memberikan perhatian  khusus  untuk  melindungi perempuan  dan  anak  dari  kekerasan. Berbagai  regulasi  telah  dirumuskan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara bahkan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa dan  organisasi  dunia  lainnya  sudah mulai  menerapkan  kebijakan  yang dapat  mengurangi  angka  kekerasan.
PBB bahkan secara spesifik menargetkan untuk mengakhiri kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  pada  2030  dalam  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “Undang-Undang  Dasar  Tahun
1945  telah  membahas  mengenai perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) UUD  1945  menyatakan  bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Perlindungan anak dijelaskan  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-
Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”
Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  tahun.  WHO
*)Penulis Korespondensi E-mail : masyhurah@student.undip.ac.id
mendefinisikan
kekerasan anak sebagai  segala  bentuk  perlakuan  yang salah    baik  secara  fisik,  emosional, seksual,  penelantaran,  dan  eksploitasi yang  membahayakan  kesehatan  anak dan perkembangan anak.  Jenis kekerasan  yang  terjadi  pada  anak antara  lain  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis, kekerasan
seksual, penelantaran,  perlakuan  salah  dan trafficking. Fenomena  kekerasan  anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh  karena  itu,  perlu  ada  kebijakan- kebijakan yang dapat melindungi anak dari tindak kekerasan hingga mengembalikan  fungsi  sosial  anak  ke lingkungannya.  Perlindungan  anak adalah  segala  upaya  untuk  menjamin hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya merupakan tanggungjawab  orangtua,  tetapi  juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Perlindungan  anak  penting  untuk dilakukan  mengingat  kekerasan  yang dialami  anak  akan  berdampak  pada kehidupannya di masa depan. Noviana (2015)  menyatakan  bahwa  kekerasan pada  anak  tidak  hanya  melanggar moral  dan  hukum  tetapi  juga membawa dampak fisik dan psikologis pada anak. Kekerasan pada anak, baik secara  fisik,  psikis,  maupun  seksual akan  menimbulkan  dampak  traumatis pada anak. Noviana (2015) menjelaskan bahwa dampak psikologis yang  mungkin  terjadi  dapat  berupa stress, depresi, perasaan bersalah dan menyalahkan  diri  sendiri  serta ketakuan dengan lingkungan.
Kota  Semarang  merupakan kota  dengan  jumlah  kekerasan  anak tertinggi  di  Jawa  Tengah.  Upaya Pemerintah  Kota  Semarang  dalam mengakhiri  kekerasan  pada  anak
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kemudian  dijelaskan  kembali  dalam Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor 5  Tahun  2018  tenatang  Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Salah  satu  kebutuhan  anak korban  kekerasan  adalah  reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah upaya yang  dilakukan  untuk  megembalikan fungsi  sosial  anak  di  lingkungan masyarakat. Reintegrasi sosial mencakup  pemenuhan  hak-hak  dasar bagi  anak  korban  kekerasan  seperti hak pendidikan, pengasuhan alternatif, dan  perlindungan  dari  kekerasan. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor  5  Tahun  2016 menjelaskan  bahwa  reintegrasi  sosial bagi anak korban kekerasan mencakup pemulihan dan pendampingan psikososial,  pemulihan  kesehatan, penyiapan  lingkungan  keluarga  dan sekolah.
Pelaksanaan  reintegrasi  sosial bagi  anak  korban  kekerasan  penting untuk  dilakukan.  Selain  berupaya untuk  mengembalikan  kepercayaan diri  anak  dan  memberikan  jaminan pemenuhan hak-hak anak, Reintegrasi sosial juga bertujuan untuk melindungi anak  Indonesia  dari  persoalan  sosial lain  dan  mengembangkan  potensi sosialnya  sebagai  generasi  penerus bangsa.  Pelaksanaan  reintegrasi  sosial kasus  kekerasan  anak  di  Kota Semarang  melibatkan  kerjasama  dari berbagai stakeholder .  Perlindungan anak  di  Kota  Semarang  menjadi tanggung  jawab  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak kemudian membentuk  lembaga  penyelenggara perlindungan  perempuan  dan  anak dari  tindak  kekerasan  di  Kota
Semarang  yang  terdiri  dari  PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA dan Rumah Duta Revolusi Mental. Stakeholder yang  terlibat  dalam perlindungan anak memiliki perannya masing-masing  dan  saling  bergantung satu  sama  lain. Stakeholder dinilai berperan baik apabila telah memenuhi tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan kedudukan atau jabatan yang diberikan.  Meskipun  begitu,  masih terdapat berbagai permasalahan dalam  proses  reintegrasi  anak  korban kekerasan di Kota Semarang. Pelaksanaan  reintegrasi  sosal di  Kota  Semarang  belum  berjalan secara optimal. Wati (2016) menyebutkan bahwa lembaga penanggungjawab  perlindungan  anak di Kota Semarang, DP3A dinilai belum menginformasikan  perlindungan  anak kepada  masyarakat  secara  maksimal. Penelitian Krisdyawati (2019) mengungkapkan  bahwa  masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan  anak  akibat  minimnya informasi  yang  disampaikan  oleh DP3A.  Selain  terjadi  di  masyarakat, diskriminasi  korban  juga  terjadi  di lingkungan sekolah dan pansti sosial.
PPT SERUNI dan PPT Kecamatan  sebagai  lembaga  yang menyelenggarakan layanan reintegrasi sosial  memiliki  fungsi  yang  sama sehingga  rentan  mengalami  tumpang tindih  peran  (Putrihartiwi,  2017). Selain  itu,  Berdasarkan  hasil  pra survey  pada  bulan  November  2019 dengan  Rumah  Duta  Revolusi  Mental diketahui bahwa RDRM sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak Kota Semarang telah berpindah tanggungjawab  ke  Dinas  Pendidikan pada  awal  tahun  2019.  Meskipun begitu,  apabila  kasus  kekerasan  maka kasus  tersebut  dapat  dilimpahkan kembali  ke  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.
Pernyataan ini menunjukkan
ketidakefektifan  fungsi  dari  dua lembaga perlindungan anak.
Melihat fenomena di atas, dapat disimpulkan  bahwa  peran stakeholder yang  terlibat  dalam  reintegrasi  sosial anak  korban  kekerasan  di  Kota Semarang  belum  optimal,  sehingga penelitian  ini  menjawab  pertanyaan sebagai  berikut  :  Pertama,  bagaimana peran stakeholder yang  terlibat  dalam upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan  pada  anak  di  Kota Semarang;  Kedua,  faktor-faktor  apa yang  menghambat  peran stakeholders yang  terlibat  dalam  upaya  reintegrasi sosial  kasus  kekerasan  pada  anak  di Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan tipe  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan reintegrasi sosial melibatkan  banyak stakeholder dan bersifat  dinamis.  Kota  Semarang dipilih  menjadi  situs  penelitian karena merupaka kota dengan jumlah kasus  tertinggi  di  Jawa  Tengah.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  (berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber)  dan  data  sekunder (buku-buku  pustaka,  berita,  jurnal, dan regulasi). Penentuan narasumber menggunakan  teknik purposive dan teknik snowball .  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara secara  langsung, daring dan/atau telepon,  email,  dokumentasi  dan observasi.
Analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini berasal  dari  Seiddel  (dalam Moleong, 2016).  Validitas  data  menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2016). Teori yang digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  teori  peran stakeholder. Hal ini dikarenakan proses
reintegrasi  sosial  anak  korban kekerasan melibatkan berbagai
stakeholder yang  saling  bekerjasama satu  sama  lain.  Menurut  Soekanto dalam  Mahfud  (2015),  peran  adalah pelaksanaan  kewajiban  dan  hak sesuai  dengan  kedudukannya.  Peran merupakan  konsekuensi  yang  timbul dari adanya kedudukan atau
kewenangan. Stakeholder dinilai telah berperan  dengan  baik  apabila  telah memenuhi  tugas  dan  kewajiban sesuai dengan
kedudukannya.
Sementara  s takeholder menurut Freeman  dalam  Putri,  DF  (2018) adalah  kelompok  atau  individu  yang dipengaruh atau mempengaruhi suatu  pencapaian  tujuan  organisasi. Brysson  dalam  Putri,  DF  (2018) mendefinisikan stakeholder sebagai individu,  kelompok,  atau  organisasi yang    memiliki  perhatian  terhadap sumberdaya  atau  hasil  ( output ) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder merupakan tugas dan jabatan pemangku kepentingan sesuai dengan  jabatan  yang  diberikan.
Sebuah  kebijakan  akan  berhasil apabila  setiap stakeholder telah memenuhi tugas dan kewajibannya. Teori stakeholder yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teori Nugroho dalam
penelitian  Mahfud  (2015)  yang membagi stakeholder menjadi  lima sesuai  dengan  perannya  dalam program pembangunan. Kelima peran tersebut  antara  lain policy  creator, implementor,  koordinator,  fasilitator, dan akselerator.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Kota Semarang merupakan Ibu Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan luas  373,8  km 2 .  Kota  Semarang terbagi  menjadi  16  kecamatan  dan 177  kelurahan.  Jumlah  penduduk Kota  Semarang  pada  tahun  2019
adalah  1.814.110  jiwa.  30,77%  dari total  penduduk  Kota  Semarang berada di usia 0-19 tahun. Berdasarkan “ Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun  2016  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak Kekerasan, disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan kepada korban. Pemulihan ini termasuk menyiapkan pendampingan psikososial, lingkungan  keluarga,  dan  sekolah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai representasi pemerintah daerah kemudian membentuk lembaga penyelenggara  perlindungan  anak sesuai  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  5  Tahun  2016.  Dalam Peraturan  tersebut,  lembaga  yang berwenang  memberikan  pelayanan perlindungan  anak  antara  lain  PPT SERUNI,  PPT  Kecamatan,  Pos  JPPA, dan  Rumah  Duta  Revolusi  Mental. Akan  tetapi,  pada  awal  tahun  2019 Rumah Duta Revolusi Mental mengalami pemindahan tanggungjawab  di  bawah  Dinas Pendidikan.
Peran Stakeholder
a. Policy Creator Policy creator adalah stakeholder yang  berwenang  dalam pengambilan keputusan dan pembuatan  kebijakan  perlindungan anak termasuk di dalamnya mencakup  reintegrasi  sosial  bagi korban  kekerasan. Stakeholder yang berperan  sebagai policy  creator adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kota  Semarang. “ Regulasi  tentang perlindungan  anak  merupakan  hal yang  mendasari  seluruh  kegiatan penyelenggaraan  perlindungan  anak di  Kota  Semarang.  Berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2016 pasal  8,  DP3A  sebagai  representasi pemerintah daerah memiliki
kewajiban untuk
menetapkan,
melaksanakan  kebijakan,  program dan  kerjasama  kegiatan  dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak. Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  DP3A yang tertera dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 bahwa DP3A memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan. ”
b. Implementor
Implementor merupakan
stakeholder yang  berperan  sebegai pelaksana  kebijakan  perlindungan anak dari tindak kekerasan termasuk melaksanakan  layanan  reintegrasi sosial  sesuai  regulasi. Stakeholder yang  berperan  sebagai  implementor terdiri  dari  DP3A,  PPT  SERUNI,  PPT Kecamatan, dan Pos JPPA,
Sebagai  Implementor,  DP3A berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan  anak.  Hal  ini  penting dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi  ketika  anak  korban kekerasan  kembali  ke  masyarakat. Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil wawancara dietahui bahwa sosialisasi  yang  dilakukan  oleh DP3A masih kurang menjangkau masyarakat  terutama  di  tingkat  RT. Selain  melakukan  sosialisasi,  DP3A juga  berwenang  untuk  mengawasi dan mengevaluasi lembaga penyelenggaraan  perlindungan  anak di Kota Semarang.
PPT  SERUNI  memiliki  lima layanan  yang  dapat  diakses  oleh korban  kekerasan.  Salah  satunya adalah  reintegrasi  sosial.  Layanan reintegrasi sosial merupakan layanan yang  berfokus  pada  mengembalikan korban  ke  masyarakat.  Korban kekerasan biasanya mengalami trauma  dan  rasa  kurang  percaya  diri untuk kembali  ke masyarakat. Dalam kasus  kekerasan  anak,  yang  paling dibutuhkan  dalam  reintegrasi  adalah pemberian hak anak untuk bersekolah  dan  lingkungan  keluarga alternatif.  Reintegrasi  sosial  dapat berarti membantu korban mendapatkan  tempat  tinggal  baru ataupun sekolah baru. Pada pelaksanaannya, PPT SERUNI bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti  Dinas  Sosial  dan Dinas Pendidikan. Selain melaksanakan  reintegrasi  sosial,  PPT SERUNI  juga  memiliki  dua  orang psikolog yang bertugas untuk konseling korban. Konseling bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi dan  kebutuhan  korban  sehingga korban  dapat  menerima  pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Bertindak sebagai implementor, PPT Kecamatan melaksanakan  pelayanan  reintegrasi sosial di wilayahnya. Dalam menjalankan peran reintegrasi sosial, full timer PPT Kecamatan bekerjasama  dengan  berbagai  pihak termasuk melakukan mediasi apabila dibutuhkan.  Hal  yang  juga  dilakukan oleh  Pos  JPPA,  hanya  saja  cakupan Pos JPPA berada di tingkat kelurahan.
c. Koordinator Stakeholder yang  berperan untuk mengkoordinasikan stakeholder lain  untuk  pencapaian tujuan  merupakan stakeholder yang berperan sebagai koordinator. Dalam upaya  reintegrasi  sosial  anak  korban kekerasan,  yang  berperan  sebagai koordinator  antara  lain  DP3A,  PPT SERUNI,  PPT  Kecamatan,  dan  Pos JPPA. DP3A berperan menjadi koordinator lembaga penyelenggaraan  perlindungan  anak yang  termasuk  di  dalamnya  PPT SERUNI,  PPT  Kecamatan  dan  Pos
JPPA. Setiap  kasus  yang  masuk  wajib dilaporkan  ke  DP3A  melalui  laporan bulanan,  aplikasi  ASIKK  PaK,  dan rapat  koordinasi  tiap  bulan.  Melalui aplikasi  ASIKK  PaK,  Kepala  Bidang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
dapat  memonitor  kasus  yang  masuk sejak  pengaduan  hingga  reintegrasi sosial.  Sementara  itu,  Kepala  Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan manajer kasus sehingga apabila terdapat kasus yang rumit  maka  wajib  berkonsultasi terlebih dahulu dengan DP3A.
PPT  SERUNI  merupakan koordinator  pelayanan  perlindungan anak  di  tingkat  kota.  Dalam menjalankan  perannya,  PPT  SERUNI bekerja sama dengan berbagi stakeholder yang  telah  tergabung dalam  SK  Keanggotaan  PPT  SERUNI termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan,  Dinas  Sosial  dan  Dinas Kesehatan. PPT SERUNI juga mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh  anggota  setiap  enam  bulan sekali. Kota  Semarang  memiliki  16 PPT  Kecamatan.  PPT  Kecamatan merupakan stakeholder yang berperan sebagai koordinator pelayanan  di  tingkat  kecamatan. Dalam melaksanakan pelayanan reintegrasi  sosial,  PPT  Kecamatan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait  sesuai  dengan kebutuhan  korban.  Apabila  korban membutuhkan bantuan untuk mengakses  pendidikan,  maka  PPT Kecamatan akan berkoordinasi dengan  Dinas  Pendidikan.  Apabila korban  membutuhkan  pengasuhan keluarga alternatif, maka PPT Kecamatan akan berkoordinasi dengan  Dinas  Sosial.  Selain  itu,  PPT Kecamatan  juga  menjalin  kerjasama dengan lembaga penanganan kekerasan anak di tingkat kecamatan seperti  Bhabinkamtibmas  dan  aparat pemerintah setempat seperti RT, RW, dan kelurahan. Kerjasama ini dilakukan  dalam  rangka  melakukan mediasi  dengan  keluarga  korban.
Bhabinkamtibmas  turut  dilibatkan untuk memberikan perlindungan bagi full timer PPT Kecamatan dan korban.
Sementara  itu,  aparat  pemerintah setempat  seperti  RT  dan  RW dilibatkan  karena  mereka  yang mengetahui  kondisi  lingkungan  di sekitar tempat tinggal korban.
Pos  JPPA  merupakan  Pos Jaringan  Perlindungan  Perempuan dan  Anak.  Sebagai  koordinator,  Pos JPPA melaksanakan koordinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan anak di tingkat kelurahan.  Pos  JPPA  berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, serta aparat pemerintah setempat. d. Fasilitator Fasilitator merupakan stakeholder yang  berperan  untuk memenuhi  kebutuhan  korban.  Dalam penelitian  ini stakeholder yang berperan sebagai fasilitator bertindak untuk memfasilitasi kebutuhan korban  dalam  upaya  kembali  ke masyarakat  sesuai  dengan  fungsi sosialnya. Stakeholder yang  terlibat sebagai  fasilitator  antara  lain  DP3A, PPT  SERUNI,  PPT  Kecamatan  Pos JPPA,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,
Dinas  Pendidikan,  Rumah  Duta Revolusi  Mental,  rumah  saktit, akademisi, dan Bhabinkamtibmas.
DP3A berperan untuk mendirikan  lembaga  perlindungan anak  serta  memberikan  dukungan sarana prasarana. Gedung Sekretariat PPT  SERUNI  dibuat  menggunakan anggaran DP3A. PPT SERUNI memfasilitasi kebutuhan korban dengan tetap melakukan pemantauan kondisi  korban  pasca  pelayanan. Psikolog PPT SERUNI akan menanyakan  kembali  kondisi  korban atau  mengunjungi  korban  untuk memastikan kondisi korban setidaknya  dua  minggu  setelah pelayanan  selesai.  Hal  ini  untuk memastikan korban dapat beradaptasi  dengan  baik  setelah  apa yang  telah  dialaminya.  PPT  SERUNI juga memberikan rujukan medis pada rumah sakit yang telah bekerja sama.
selain  itu,  PPT  SERUNI  menyediakan rumah aman yang dapat diakses oleh korban apabila harus sembunyi untuk menyelamatkan  diri  dari  ancaman pelaku.  Korban  bisa  mengakses rumah  aman  apabila  tidak  mampu secara  ekonomi  dan  tidak  berdaya secara  psikologi.  Lokasi  rumah  aman hanya diketahui oleh sekretariat PPT SERUNI  dan  bagi  korban  yang  ingin menggunakan rumah aman diwajibkan  untuk  menonaktifkan telepon  seluler.    Selama  tinggal  di rumah aman, korban akan didampingi  oleh  pengelola  rumah aman  dan  segala  kebutuhan  korban dipenuhi  oleh  PPT  SERUNI  melalui anggaran  DP3A.  Selanjutnya  peran PPT  Kecamatan  sebagai  fasilitator antara  lain  memberikan  rujukan medis  dan  melakukan  pemantauan kondisi  korban.  Rujukan  medis diberikan    pada  korban  dan  dapat diakses  secara  gratis  pada  rumah sakit  yang  telah  bekerjasama  dengan DP3A  dalam  penanganan  kekerasan anak. Sementara pemantauan korban dilakukan  setidaknya  dua  minggu setelah  koban  dikembalikan  ke masyarakat. pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan korban,  apabila  korban  merasa membutuhkan  konseling  lebih  lanjut dan  sulit  beradaptasi  maka  PPT Kecamatan akan memberikan rujukan  pelayanan  psikologis  ke  PPT SERUNI  atau  akademisi.  Pos  JPPA memiliki  peran  untuk  melakukan pemantau  korban  dan  memberikan rujukan medis bagi korban kekerasan.  Korban  yang  melapor  ke Pos  JPPA  dapat  diarahkan  untuk mendapat pelayanan medis di rumah sakit  serta  pemulihan  psikososial  di PPT SERUNI ataupun di akademisi/universitas    yang  telah bekerjasama. Sementara pemantauan kondisi korban tetap berjalan setidaknya dua minggu pasca penanganan. Organsasi  perangkat  daerah selain  DP3A  juga  berperan  dalam reintegrasi  sosial  korban  kekerasan. Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang berperan untuk memberikan Universal Health Coverage (UHC) pada korban  agar  dapat  mengakses kesehatan  secara  gratis.  Anggaran layanan  kesehatan  bagi  korban  juga berasan dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sementara itu,  Dinas  Sosial  berperan  untuk membantu mencari keluarga alternatif  bagi  korban  melalui  panti- panti  sosial.  Selain  itu,  Dinas  Sosial juga mendirikan Pusat Kesejahteraan Sosial  Anak  Integratif  (PKSAI)  untuk menjamin hak-hak anak dalam situasi rentan termasuk anak korban kekerasan. Dinas Pendidikan berperan  untuk  menjamin  hak  anak untuk mendapatkan pendidikan. Dinas Pendidikan mengeluarkan Peraturan  Walikota  Semarang  dan Peraturan  Kepala  Dinas  Pendidikan Semarang terkait sekolah ramah anak yang melarang anak korban kekerasan  dikeluarkan  dari  sekolah. Kebijakan  afirmasi  yang  diberkan oleh  Dinas  Pendidikan  membuat korban  kekerasan  dapat  bersekolah di  sekolah  negeri.  Dinas  Pendidikan melatih  guru-guru  di  sekolah  untuk mengenali  dan  mencegah  kekerasan atau  diskriminasi  di  lingkungan sekolah.  Hal  yang  sama  dilakukan oleh  Rumah  Duta  Revolusi  Mental. Sebagai bagian dari Dinas Pendidikan,
Rumah Duta Revolusi Mental berperan  untuk  mencegah  kekerasan di  lingkungan  sekolah.  RDRM  juga menyediakan  psikolog  yang  dapat diakses  apabila  korban  mengalami bullying di sekolah. Stakeholder yang turut memfasilitasi kebutuhan korban kekerasan  adalah  rumah  sakit. Rumah  sakit  yang  telah  bekerjasama dengan  DP3A  untuk  memberikan pelayanan  gratis  antara  lain  Rumah
Sakit  Bhayangkara,  Rumah  Sakit Wongsonegoro,  dan  Rumah  Sakit Tugurejo.  Rumah  sakit  berperan untuk  memberikan  layanan  medis bagi  korban.  Selain  itu,  apabila korban membutuhkan psikiater maka lembaga  perlindungan  anak  dapat merujuk  korban  ke  rumah  sakit. Pelayanan  psikologis  juga  dapat dberikan  oleh  akademisi/universitas yang  telah  bekerjasama  yaitu  CTR Unika Soegijapranata. Layanan konseling  psikologis  penting  untuk mengembalikan  kepercayaan  diri korban  agar  tidak  menyalahkan  diri sendiri  dan  mengurangi  trauma sehingga dapat kembali ke lingkungan. Stakeholder yang terlibat dalam  reintegrasi  sosial  selanjutnya adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas  berperan  untuk mendampingi full timer PPT Kecamatan  saat  akan  melakukan mediasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bhabinkamtibmas juga dapat membantu  menjaga  tempat  tinggal korban  apabila  khawatir  dengan ancaman pelaku.
e. Akselerator Semua  pihak  yang  terlibat dalam  kebijakan  perlindungan  anak di Kota Semarang merupakan akselerator  reintegrasi  sosial  karena mempercepat  pencapaian  tujuan.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam rangka  mempercepat  reintegrasi sosial  adalah  dengan  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  kewenangannya masing-masing.  Apabila  salah  satu pihak  tidak  memberikan  kontribusi yang maksimal maka penyelenggaraan  perlindungan  anak akan terhambat. Faktor Penghambat
a. Kultur Masyarakat Kultur  masyarakat  masih menjadi penghambat dalam melakukan  reintegrasi  sosial  korban kekerasan.  Anak  korban  kekerasan distigma,  diskriminasi  masih  terjadi di  institusi  pendidikan,  dipandang sebelah  mata  di  masyarakat  serta orangtua  yang  menganggap  bahwa kekerasan  anak  termasuk  ranah pribadi  sehingga  pemerintah  tidak berhak ikut campur menjadi penghalang  reintegrasi  sosial  korban Kota Semarang. Anak sebagai korban merasa  takut  untuk  melapor  karena kekerasan  yang  dialami  dianggap  aib yang  akan  mencemarkan  nama  baik keluarga. Kultur masyarakat menghambat  reintegrasi  sosial  bagi anak  korban  kekerasan  karena  PPT Kecamatan sering mengalami penolakan  dari  keluarga  apabila menangani  kasus  kekerasan  anak karena  dinilai  terlalu  mencampuri urusan rumah tangga.
b. Anggaran yang terbatas Anggaran  untuk  melakukan reintegrasi  sosial  terbatas,  terutama dalam penyediaan kebutuhan korban di rumah aman. Seorang anak korban kekerasan dapat berlindung di rumah aman  selama  dua  minggu.  Dalam kurun  waktu  tersebut,  seluruh  biaya hidup  ditanggung  oleh  pemerintah kota  Semarang.  Akan  tetapi  dalam realitanya, pemulihan korban membutuhkan  waktu  lebih  dari  dua minggu  agar  dapat  kembali  ke masyarakat.  seorang  anak  yang mengalami  kekerasan  di  panti  sosial cenderung  tidak  ingin  kembali  ke tempat  tersebut.  Hal  sama  juga terjadi apabila seorang anak mengalami  kekerasan  di  sekolah. Sehingga  proses  pemulihan  dapat berlangsung  selama  berbulan-bulan, sementara  anggaran  yang  ada  hanya terbatas untuk dua minggu.
c. Trauma  psikologis  dalam  diri korban Dalam beberapa kasus, hambatan  pelaksanaan  reintegrasi sosial timbul dari dalam diri anak itu sendiri.  Anak  yang  menjadi  korban merasa  kurang  percaya  diri,  malu, dan  merasa  berbeda  dari  teman sebayanya.  Hal  ini  membuat  anak takut  untuk  kembali  ke  sekolah. Berdasarkan  wawancara  dengan Dinas  Pendidikan  Kota  Semarang, sekalipun  telah  melakukan  konseling oleh psikolog dan dipantau keadaannya  oleh  guru  di  sekolah masih  terdapat  anak  yang  enggan kembali ke  sekolah karena trauma. d. Regulasi yang mengatur reintegrasi sosial masih lemah Pelaksanaan  reintegrasi  sosial
di  Kota  Semarang  didasarkan  pada Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Di dalam pasal 18  mengenai  pemulihan  hanya dijelaskan  bahwa  pemulihan  salah satunya meliputi pemulangan korban, pemulihan fisik, pemulihan psikososial, serta melakukan penyiapan  lingkungan  keluarga  dan sekolah. Regulasi ini tidak menjelaskan  bagaimana  reintegrasi sosial anak korban kekerasan dilaksanakan,  siapa  saja  pihak  yang terlibat,  serta  berapa  lama  waktu yang  dibutuhkan  hingga  korban benar-benar siap kembali beradaptasi di masyarakat. Akibatnya proses  reintegrasi  sosial  tidak optimal.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  berdasarkan teori  Nugroho ,  stakeholder yang terlibat dalam reintegrasi sosial kasus kekerasan  pada  anak  di  Kota Semarang  terdiri  dari policy  creator, implementor,  koordinator,  fasilitator, dan  akselerator.  Yang  bertindak sebagai policy  creator adalah  DP3A.
Implementor  terdiri  dari  DP3A,  PPT SERUNI,  PPT  Kecamatan,  dan  Pos JPPA. Stakeholder yang  berperan sebagai koordinator antara lain DP3A,
PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan Pos JPPA.  Fasilitator  reintegrasi  sosial terdiri  dari  DP3A,  PPT  SERUNI,  PPT Kecamatan Pos JPPA, Dinas Kesehatan,  Dinas  Sosial,  Dinas Pendidikan,  Rumah  Duta  Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi/universitas, dan Bhabinkamtibmas.  Sementara  yang bertindak  sebagai  akselerator  adalah semua stakeholder yang terlibat. Faktor penghambat reintegrasi  sosial  kasus  kekerasan pada  anak  antara  lain  kultur masyarakat yang menganggap kekerasan  sebagai  aib  sehingga menghalangi  proses  mediasi  dengan alasan  urusan  pribadi,  anggaran reintegrasi  sosial  yang  terbatas, trauma  dalam  diri  korban  yang menyebabkan korban enggan kembali  bersekolah  atau  kembali  ke panti  sosial  serta  regulasi  yang mengatur  reintegrasi  sosial  masih lemah. Rekomendasi yang disampaikan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi mengenai layanan perlindungan anak serta mengedukasi sekolah dan panti sosial tentang pencegahan kekerasan pentingnya pemulihan dan reintegrasi  bagi  korban  kekerasan. Selain  itu,  untuk  mengatasi  anggaran yang  terbatas  untuk  rumah  aman, DP3A  dapat  menganggarkan  kembali dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya serta bekerjasama dengan stakeholder lain  untuk membiayai perlindungan dan reintegrasi  anak  korban  kekerasan. Untuk  mengatasi  trauma  psikologis pada korban dapat dilakukan dengan konseling secara berkala baik dengan
psikolog  PPT    SERUNI  atau  RDRM. Apabila  dirasa  tidak  ada  kemajuan maka  dapat  dirujuk  ke  psikolog profesional di rumah sakit. Hambatan regulasi  yang  masih  lemah  dalam mengatur  reintegrasi  sosial  dapat diatasi dengan mengesahkan regulasi baru  yang  menjelaskan  secara  detai mengenai  reintegrasi  sosial  sesuai kebutuhan korban.

## REFERENSI
Agustino,  L.  (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Hasyim, N. (2018). Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan di Indonesia. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 9(2), 305-323. Indiahono,  D.  (2009). Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analysis . Yogyakarta: Gava Media. Krisdyawati,  A.  R.,  &  Yuniningsih,  T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan  kasus  kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. Journal  of  Public Policy  and  Management  Review ,
8 (2),  239–264.  Retrieved  from http://repositorio.unan.edu.ni/2
986/1/5624.pdf
Kusumanegara,  S.  (2010). Model  dan Aktor  dalam  Proses  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media. Mahfud,  M.  (2015).  Peran  Dan Koordinasi  Stakeholder  Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Jurnal Administrasi  Publik  Mahasiswa Universitas  Brawijaya , 3 (12),
2070–2076.
Moleong,  L.  J.  (2016). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan  Anak  dari  Tindak Kekerasan  di  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 9 (1), 1–15.
Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap  anak:  dampak  dan penanganannya. Sosio Informa, 1(1). Putri, D. F. (2018). Analisa Stakeholder  dalam  Implementasi Kebijakan Kenanggulangan Kemiskinan  Di  Kota  Madiun (Universitas Airlangga). Retrieved from http://repository.unair.ac.id/74 877/3/JURNAL_Fis.P.36  18  Put s.pdf Putrihatiwi, E. I. A. S. S. A. G. P. (2017). Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  di  Kota Semarang  dalam  Memberikan
Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  dan  Anak  dari Tindak  Kekerasan. Diponegoro Law  Journal , 6 ,  1–15.  Retrieved from Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Sugiyono.  (2017). Metode  Peneliitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta. Suwanto,  A.,  &  Dwi,  Y.  B.  (2017). Implementasi Pelaksanaan Program  Perlindungan  Anak  di Kota  Semarang  (Studi  pada Badan Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang. Journal of Politic and Government
Studies , 6 (2), 281–290.
Syafiie, I. K. (2006). Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: Rineka Cipta.
Wati,  M.  S.  (2016).  Perlindungan
Perempuan Dari Tindak Kekerasan  Di  Kota  Semarang.
Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 8 .
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus) . Jakarta: Buku Seru.
Yuniningsih,  T.  (2018). Analisis Jaringan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan  Pariwisata  Kota Semarang . Universitas
Diponegoro.
Sumber-Sumber Lain:
Peraturan Daerah Kota Semarang No.
5 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Perempuan  dan Anak dari Tindak Kekerasan. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari Tindak  Kekerasan  di  Kota Semarang. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kota Semarang.