## INDICATORS Vol. 2(2)(2020)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis

## ANALISIS EFISIENSI SISTEM KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2018
Siti Hilmiati Azyzia 1  , Abyatar Fanuel Lantera 2 , Andreas Billyarta Harsanico 3 , Jessica Rahma Sekar Ayu 4 , Muhammad Rizky Mardani 5
1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

## Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2020 Disetujui September 2020 Dipublikasikan November 2020 ________________ Keywords: Efisiensi, DEA, Kesehatan __________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Setiap  negara  pastinya  memiliki  keinginan  untuk  meningkatkan  kesejahtaraan  masyarakatnya, begitu  pula  Indonesia.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  berkembang  yang  masih  belum mengalami kesejahteraan yang baik, terkhusus pada fasilitas kesehatan. Hal tersebut tercermin di DKI Jakarta yang dikatakan sebagai ibu kota negara, dimana masih terjadi ketidakmerataan fasilitas kesehatan yang memadai. Kesehatan masyarakaat adalah hal penting karena kesehatan merupakan indeks kesejahteraan dengan melihat produktivitas serta kualitas manusianya. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  melihat  efisiensi  sistem  Kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pendekatan  yang dilakukan untuk melihat efisiensi fasilitas kesehatan ini dengan metode DEA (Data Envelopment Analysis)  dengan  melihat  variabel  rasio  dokter  umum  puskesmas  per  100.000  penduduk,  rasio perawat  per  100.000  penduduk,  rasio  RS  umum  dan  khusus  per  100.000  penduduk  dan  rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Sementara penggunaan output nya berupa angka harapan hidup (AHH). Berdasarkan hasil analisis, Jakarta Utara merupakan satu-satunya kota yang efisien dalam manajemen  sistem  kesehatannya  selama  tahun  observasi.  Pada  tahun  2017-2018  terdapat  satu tambahan kota yang efisien dalam manajemen sistem kesehatannya yaitu Jakarta Barat.

## Abstract
________________________________________________________________ Every country certainly has a desire to improve the welfare of its people, as well as Indonesia. Indonesia is one of the developing countries that has not yet experienced good welfare, especially in health facilities. This is reflected in Jakarta, which is said to be the nation's capital, where there is still inequality in adequate health facilities. Community health is important because health is an index of well-being by looking at productivity and human quality. The purpose of this study is to see the efficiency of the Health system in Jakarta. The approach taken to see the efficiency of this health facility is the DEA (Data Envelopment Analysis) method by looking at the ratio of general practitioners to the puskesmas per 100,000 population, the ratio of nurses per 100,000 population, the ratio of general and special hospitals per 100,000 population and the ratio of Puskesmas per 100,000 population. While the use of its output in the form of life expectancy. Based on the results of the analysis, North Jakarta was the only municipality that was efficient in its health system management during the observation year. In 2017- 2018 there was one additional municipality that was efficient in its health system management, namely West Jakarta.
 Alamat korespondensi:
Jl. H. Prof. Soedarto, S.H. - Tembalang, Semarang 50275 E-mail: sitihilmiatiazyzia@students.undip.ac.id

## PENDAHULUAN
Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan pusat  pemerintahan  sekaligus  pusat  kegiatan ekonomi  di  Indonesia.  Provinsi  DKI  Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan  serta  Laut  Jawa  di  sebelah  utara. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara administratif sesuai dengan
Keputusan
Gubernur  nomor  1986/2000  tanggal  27  Juli 2000,  dibagi  menjadi  5  wilayah  Kab/Kota Administratif  yaitu  Jakarta  Pusat,  Jakarta
Utara,  Jakarta  Barat,  Jakarta  Selatan,  Jakarta Timur  dan  1  Kabupaten  Administratif Kepulauan Seribu. Struktur demografi menurut Kabupaten/Kota  di DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1. Kota/kabupaten dengan jumlah penduduk  paling  banyak  adalah  Kota  Jakarta Timur.  Selanjutnya  untuk  kota/kabupaten dengan  kepadatan  penduduk  tertinggi  adalah Jakarta  Barat  dan  untuk  kota/kabupaten dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  tertinggi adalah Kabupateen Kepulauan Seribu.
Tabel 1. Struktur Demografi Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Kota/Kabupaten Jumlah Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Persentase Distribusi Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 Kep Seribu 24,13 1,69 0,23 2.774 Jakarta Selatan 2.246,14 1,06 21,46 15.900 Jakarta Timur 2.916,02 0,98 27,86 15.508 Jakarta Pusat 924,69 0,29 8,83 19.212 Jakarta Barat 2.559,36 1,43 24,45 19.757 Jakarta Utara 1.747,31 1,1 17,17 12.255 DKI Jakarta 10.467,63 1,07 100 15.804 Sumber: BPS DKI Provinsi Jakarta 2020 Kesehatan merupakan persoalan
penduduk  selama  hidup.  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kesehatan  yang dimaksud  dalam  undang-undang  tersebut adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual  maupun  sosial  yang  memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Derajat  kesehatan  masyarakat  suatu wilayah  salah  satunya  dipengaruhi  oleh keberadaan  sarana  kesehatan.  Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas
pelayanan  kesehatan  adalah  suatu  alat/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif, maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh
pemerintah, pemerintah dan/atau masayarakat. Fasilitas kesehatan yang terdapat di  Provinsi  DKI  Jakarta  terdiri  dari  fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas dan  Rumah  Sakit  pemerintah  dan  swasta, klinik  dan  sarana  kefarmasian  dan  alat kesehatan.
Berdasarkan Tabel 2 sejak tahun 2016 hingga  2017  jumlah  rumah  sakit  di  Provinsi DKI  Jakarta  tetap  yaitu  187  rumah  sakit, namun  pada  tahun  2018  terjadi  penurunan jumlah rumah sakit menjadi 170 rumah sakit. Jumlah  puskesmas  kecamatan  tetap  yaitu  44 puskesmas per kecamatan, akan tetapi jumlah puskesmas  kelurahan  mengalami  penurunan. Hal  ini  dikarenakan  beberapa  puskesmas berubah status  menjadi puskesmas  kecamatan dan  rumah  sakit  umum  daerah  kelas  D. Pembangunan rumah sakit umum daerah kelas D  di  beberapa  wilayah  DKI  Jakarta dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan  kesehatan  rujukan  pasien  dari Puskesmas yang lebih dekat dan cepat, sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit kelas C atau B.
Tabel 2.  Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Fasilitas Kesehatan 2018  2017  2016 1. Rumah Sakit 170  187 187 2. Rumah Sakit/Tempat Bersalin 20 29 29 3. Puskesmas Kecamatan 44 44 44 4. Puskesmas Kelurahan 291  296 296 5. Klinik Pratama 527  1203 768 6. Klinik Spesialis 86  168 168 7. Laboratorium 20  175 175 8. Apotik 2860  2525  2525 9. Posyandu 4248  4384  4372

## Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2020
Sumber  daya  manusia  yang  sehat memegang  peranan  yang  sangat  penting  bagi pembangunan  karena  jika  sebagian  besar sumber  daya  manusia  tidak  sehat  atau  sakit maka cenderung proses pembangunan menjadi tidak  maksimal.  Banyak  penelitian  yang menyatakan orang yang sakit cenderung lebih rendah produktifitasnya dibanding orang yang sehat.  Kondisi  kesehatan  penduduk  dapat dilihat  melalui  indikator  angka  kesakitan. Indikator angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan  kesehatan  sehingga  mengganggu aktivitas/kegiatannya  sehari-hari.  Maka  dari itu,  tingkat  kesehatan  mempunyai  hubungan yang  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi karena  dengan  terjaganya  kesehatan  dengan baik,  maka  produktivitas  kerja  akan  tinggi sehingga  mampu  mendapatkan  upah  atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  dapat memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat (Atmawikarta, 2008). Akan tetapi perlu diingat dalam  penyediaan  sumber  daya  kesehatan pemerintah  harus  mengalokasikan  anggaran secara  efisien  agar  tidak  terjadi  pengeluaran anggaran berlebih yang menyebabkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efisiensi sistem kesehatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia saat ini.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kebijakan
Kesehatan Indonesia,  Sistem  Kesehatan  merupakan
jaringan  orang-orang  yang  menggunakan pelayanan  tersebut  ( demand  side )  dan  penyedia pelayanan  kesehatan  ( supply  side )  di  setiap wilayah,  serta  negara  dan  organisasi  yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk material  maupun  dalam  bentuk  manusia. Konsep  mengevaluasi  efisiensi  sistem  layanan kesehatan  digunakan  untuk  menilai  kontribusi berbagai  sumber  daya  layanan  kesehatan terhadap hasil kesehatan dalam suatu populasi. Hadad dkk (2013) menyatakan bahwa layanan kesehatan yang adil dan efisien sangat penting untuk meningkatkan
status kesehatan masyarakat. Penilaian kinerja layanan kesehatan  dapat  dilihat  dari  angka  harapan hidup  atau  bisa  disingkat  AHH  (Robine  dkk., 1991).
Angka  Harapan  Hidup  adalah  alat untuk  mengevaluasi  kinerja  pihak  berwenang dalam  meningkatkan  kesejahteraan  populasi umum  dan,  khususnya,  meningkatkan  status kesehatan. Angka harapan Hidup ini merupakan  salah  satu  indikator  dalam perhitungan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM). Indeks
Pembangunan Manusia merupakan  alat  pengukuran  yang  dapat digunakan  baik  secara  fisik  maupun  non-fisik untuk  mengevaluasi  kualitas  pembangunan manusia.  Fasilitas  kesehatan  yang  memadai merupakan  hal  yang  diperlukan  untuk mencapai  angka  harapan  hidup  yang  tinggi (Kanchanachitra dkk., 2011). Fasilitas kesehatan  ini  termasuk  ketersediaan  rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sumber  daya  kesehatan  di  pusat  kesehatan masyarakat  dan  di  rumah  sakit,  dan ketersediaan  pengeluaran  kesehatan.  Dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik DEA untuk  mengevaluasi  teknik  efisiensi  dari pelayanan kesehatan (Atmanti, 2019).
Pengukuran  efisiensi  dengan  DEA membutuhkan  variabel  input  dan  output. Dalam  penelitian  ini  Angka  Harapan  Hidup digunakan sebagai variabel output.  Input  yang digunakan adalah  rasio rumah sakit umum dan khusus  per  100.000  penduduk,  rasio  pusat kesehatan  masyarakat  per  100.000  penduduk, rasio dokter umum pusat kesehatan masyarakat per  100000  penduduk,  rasio  perawat  per 100.000  penduduk.  DMU  yang  dianalisis adalah kota madya provinsi DKI Jakarta. Studi
lain tidak menggunakan jumlah pusat kesehatan masyarakat tetapi menggunakan jumlah rumah sakit  sebagai  variabel  input  atau  ketersediaan tempat tidur di rumah sakit (Hadad dkk., 2013). Menimbang  bahwa  di  Indonesia  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  bertingkat  dari fasilitas  kesehatan  dasar  hingga  layanan kesehatan
lanjutan, sedangkan dokter umum adalah tenaga
medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa  harus  spesifik  memiliki  spesialisasi tertentu,  hal  ini  memungkinkannya  untuk memeriksa  masalah-masalah  kesehatan  pasien secara umum untuk segala usia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat  kuantitatif  dan  bertujuan  untuk menerapkan metode Data Envelopment Analysis (DEA)  dalam  pengukuran  efisiensi  sistem Kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  DEA adalah  suatu  metode  analisis  yang  digunakan untuk  melihat  efisiensi  dari  suatu  unit pengambil  keputusan  yang  menggunakan beberapa input  untuk memperoleh output yang ingin dicapai.
Data  envelopment  analysis pertama  kali diperkenalkan  oleh  Charnes,  Cooper  dan Rhodes  pada  tahun  1978  dan  1979.  Metode DEA  lebih  menekankan  analisis  yang berorientasi  kepada tugas, yaitu mengevaluasi kinerja dari unit pembuat keputusan (Decision Making  Units  (DMU))  (Charnes,  Cooper,  & Rhodes,  1978).  Analisis  yang  dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap efisiensi relatif  dari  DMU  yang  sebanding.  Selain menghasilkan  nilai  efisiensi  masing-masing DMU, DEA juga menunjukkan unit-unit yang menjadi  referensi  bagi  unit-unit  yang  tidak efisien.
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diambil  dari  BPS  dan Kementerian  Kesehatan  pada  tahun  2016- 2018. Penentuan input dan output yang diambil pada penelitian ini mengacu kepada jurnal The Efficiency of Healthcare System in Indonesia in 2014-2018  (Atmanti  &  Naylah,  2019).  Akan tetap,  penggunaan  input  dan  output  untuk perhitungan  efisiensi  pada  penelitian  ini terbatas  hanya  memakai  input  berupa  rasio dokter  umum  puskesmas  per  100.000
penduduk,  rasio  perawat  per  100.000 penduduk,  rasio  RS  umum  dan  khusus  per 100.000  penduduk  dan  rasio  Puskesmas  per 100.000  penduduk.  Sementara  penggunaan output  nya  berupa  angka  harapan  hidup (AHH).
Provinsi  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  adalah  Provinsi  DKI  Jakarta yang memiliki enam kabupaten/kota administrasi  yaitu  Kota  Jakarta  Timur,  Kota Jakarta  Pusat,  Kota  Jakarta  Selatan,  Kota Jakarta  Utara,  Kota  Jakarta  Barat  dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Pengukuran  efisiensi  sistem  Kesehatan  di provinsi  DKI  Jakarta  dengan  metode  Data Envelopment  Analysis  ini  secara  matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
E k = ∑ u rk ∙Y rk s r=1 (1)
batasan:
∑ u rk ∙Y rj s r=1 - ∑ V ik ∙X ij m i=1 ≤ 0; 𝑗 = 1, … , 𝑛 (2) ∑ v ik ∙X ik s r=1 = 1 (3)
u rk ≥ 0; r=1,…,s (4)
v ik ≥ 0; i=1,…,m (5)
dimana Y rk :  Total  output  r  (Angka  Harapan Hidup) Provinsi DKI Jakarta X ij :  Jumlah  input  i  (rasio  dokter  umum puskesmas  per  100.000  penduduk, rasio  perawat  per    100.000 penduduk,  rasio  RS  umum  dan khusus  per  100.000  penduduk  dan rasio  Puskesmas  per  100.000 penduduk)  yang  dibutuhkan  oleh  t Yrj : total output r (Angka Harapan Hidup) Provinsi DKI Jakarta X ik :  Jumlah  input  i  (rasio  dokter  umum puskesmas  per  100.000  penduduk, rasio  perawat  per    100.000 penduduk,  rasio  RS  umum  dan khusus  per  100.000  penduduk  dan rasio  Puskesmas  per  100.000 penduduk)  yang  dibutuhkan  oleh Provinsi DKI Jakarta s
: Jumlah Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta m : Jumlah input
u rk
:  Bobot  output  r  masing-masing
Kabupaten/Kota  Administrasi  di DKI Jakarta v ik :  Bobot  input  r  yang  digunakan  oleh masing-masing Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta.
E k :  Efisiensi  relatif  dari  masing-masing Kabupaten/Kota  Administrasi  di DKI

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  tingkat  efisiensi  sistem kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam penelitian  menggunakan  software  Banxia Frontier  Analyst  3  dengan  menganalisis seluruh  kota/kabupaten  yang  ada  di  Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga 2018.

## Tabel 3. Kota/Kabupaten Yang Efisien
Tahun Kota/Kabupaten 2016 Jakarta Utara 2017 Jakarta Barat, Jakarta Utara 2018 Jakarta Barat, Jakarta Utara
Sumber : Perhitungan dan Analisis Penulis, 2020
Berdasarkan  Tabel  3,  Jakarta  Utara merupakan  satu-satunya  kota  yang  efisien dalam manajemen sistem kesehatannya selama tahun  observasi.  Artinya  setiap  input  yang dimasukkan dalam analisis secara aktual telah sesuai dengan yang ditargetkan sehingga hasil outputnya pun sesuai target. Pada tahun 2017- 2018 terdapat satu tambahan kota yang efisien dalam  manajemen  sistem  kesehatannya  yaitu Jakarta Barat. Sementara itu, empat kota/kabupaten  lainnya  belum  mencapai tingkat  efisien  dalam  manajemen  sistem kesehatan.
Sehingga
dapat dikatakan kota/kabupaten yang mencapai tingkat efisien di Provinsi DKI Jakarta hanya 17 persen pada tahun  2016  dan  33  persen  pada  tahun  2017- 2018,  artinya  jumlah  kota/kabupaten  yang tidak efisien lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kota/kabupaten yang efisien.

## Tabel 4. Data Skor Peforma Efisiensi
Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten 2016 2017 2018 Kep. Seribu 5.39 7.65 8.36 Kota Jakarta Selatan 72.38 86.24 81.66 Kota Jakarta Timur 85.18 94.75 87.43
Kota Jakarta Pusat 59.15 66.02 63.27 Kota Jakarta Barat 99.51 100.00  100.00 Kota Jakarta Utara 100.00 100.00  100.00 Rata-rata 70.27 75.78 73.45
Sumber : Perhitungan dan Analisis Penulis, 2020
Berdasarkan  hasil  analisis  DEA dengan  asumsi  skala  pengembalian  konstan ( constant  return  scale )  dengan  kota/kabupaten sebagai decision making unit , performa efisiensi rata-rata  DKI  Jakarta  mengalami  fluktuasi. Kota/kabupaten  dengan  skor  sebesar  100 dinyatakan  sebagai  kota/kabupaten  yang sudah mencapai titik efisien. Pada tahun 2017, efisiensi  mengalami  kenaikan  dari  tahun sebelumnya  hingga  mencapai  75.78.  Akan tetapi, pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan  nilai  efisiensi  sebesar  73.45.  Hal  ni disebabkan  adanya  kenaikan  penduduk  yang tidak  diimbangi  oleh  peningkatan  fasilitas kesehatan.  Kenaikan  penduduk  DKI  Jakarta mencapai 0.9 persen atau sekitar 93.412 jiwa, sedangkan  fasilitas  kesehatan  yang  tersedia cenderung  konstan  terutama  untuk  jumlah rumah sakit. Disamping itu, jumlah puskesmas yang beroperasi mengalami penurunan hingga 13 persen pada tahun 2018 seperti yang terlihat pada  Tabel  5.  Selanjutnya,  menurut  data DinKes  (2018)  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada tahun 2018 tidak ada satupun kota/kabupaten yang menggunakan dana desa yang diperoleh untuk  penyediaan  sumber  daya  Kesehatan.
Menurut Ardianti (2015) ketersediaan pelayanan  kesehatan  berpengaruh  siginifikan terhadap  besarnya  angka  harapan  hidup. Angka  harapan  hidup  selanjutnya  akan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah. Secara  statistik  diperkirakan  bahwa setiap  peningkatan  10  persen  dari  angka harapan  hidup  (AHH)  waktu  lahir  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3 – 0.4  persen  pertahun,  jika  faktor-faktor pertumbuhan  lainnya  tetap  (Atmawikarta,
2008). Tabel 5. Data Jumlah Puskesmas Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten 2017 2018 Kep. Seribu 8 6 Kota Jakarta Selatan 78 66 Kota Jakarta Timur 88 81 Kota Jakarta Pusat 40 35
Kota Jakarta Barat 75 65 Kota Jakarta Utara 49 40 Jumlah 338 293 Pertumbuhan (%) -13.31 Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2020
Berdasarkan  Tabel  4,  kota/kabupaten yang tingkat efisiensinya selalu berada dibawah tingkat  efisiensi  rata-rata  adalah  Kepulauan Seribu.  Bahkan  selama  tahun  observasi, Kepulauan Seribu merupakan kota/kabupaten dengan tingkat efisiensi terendah. Berdasarkan analisis  DEA  jumlah  sumber  daya  kesehatan yang  ada  di  kota/kabupaten  dengan  tingkat efisiensi rendah terlalu berlebih. Kondisi inilah yang menyebabkan manajemen sistem kesehatan empat kota/kabupaten lainnya tidak efisien.  Akan  tetapi  menurut  Atmanti  dan Naylah  (2019)  bagaimana  distribusi  dari sumber daya kesehatan tersebut sangat penting untuk  diperhatikan  agar  tidak  ada  kesalahan pada  penentuan  kebijakan.  Hal  ini  sangat relevan dengan kondisi DKI Jakarta, terutama untuk  Kepulauan  Seribu.  Jika  dilihat  rasio sumber  daya  kesehatan  terhadap  jumlah penduduknya  memang  tinggi,  akan  tetapi persebaran  sumber  daya  kesehatan  tersebut hanya  terdapat  di  enam  pulau  dari  sebelas pulau berpenghuni.

## SIMPULAN
Kesehatan  merupakan  suatu  unsur penting  dalam  meningkatkan  ekonomi  suatu daerah.  Unsur  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi  pun  berasal  dari  faktor  produksi tenaga  kerja,  yang  mana  mereka  memerlukan sebuah  jaminan  sosial  seerta  kesehatan  yang layak agar mereka dapat bekerja dengan baik. Bantuan  kesehatan  berupa  fasilitas  kesehatan serta asuransi kesehatan nasional bisa menjadi tolak  ukur  produktivitas  pekerja  daerah. Kondisi  Jakarta  yang  termasuk  kawasan metropolitan,  ternyata  tidak  sepenuhnya fasilitas  kesehatan  yang  ada  memadai.  Tidak hanya itu, ternyata dibalik itu, ada kejanggalan bahwa  angka  hararapan  hidup  di  kawasan Jakarta rendah, karena faktor kesehatan seperti fasilitas  kesehatan  (puskesmas,  tenaga  dokter) yang  kurang  memadai.  Daerah  Jakarta  yang menjadi enam kotamadya yang sangat kurang efisien  adalah  kepulauan  seribu,  yang  mana fasilitas kesehatan disana kurang mengempuni
terkhusus pada tiap wilayah kelurahan, kurang memadai  fasilitas  puskesmasnya.  Namun terdapat  dua  kota  yang  efisien  yaitu  kota Jakarta  Utara  dan  Barat  karena  banyak puskesmas yang beroperasi. Melihat dari hasil yang  dikaji,  ternyata  angka  harapan  hidup penduduk  Jakarta  menurun  disertain  karena fasilitas  kesehatan  yang  minim.  Berdasarkan analisis  DEA  keterkatian  variabel  tersebut menyatakan  bahwa  terjadi  kurang  efektif antara  variabel  dependen  dengan  variabel independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianti,  A.  V.  (2015).  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jember.
Atmanti,  H.  D.,  &  Naylah,  M.  (2019).  THE EFFICIENCY  OF  HEALTHCARE SYSTEM IN INDONESIA IN  2014- 2018. Humanities  &  Social  Sciences Reviews, 7 (6), 644-651.
Atmawikarta,  A.  (2008).  Investasi  Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi. Artikel Bappenas.  Jakarta:  Bappenas .  Ardianti, A.  V.  (2015).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jember.
Charnes,  A.,  Cooper,  W.  W.,  &  Rhodes,  E.
(1978).  Measuring  the  efficiency  of decision making units. European journal of operational research, 2 (6), 429-444. Dinkes.  (2016). Profile  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta 2016 . Retrieved from Jakarta:
DinKes.  (2017). Profile  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta 2017 . Retrieved from Jakarta:
DinKes.  (2018). Profil  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta 2018 . Retrieved from Jakarta:
Hadad,  S.,  Hadad,  Y.,  &  Simon-Tuval,  T.
(2013).  Determinants  of  healthcare system’s efficiency in OECD countries. The European journal of health economics,
14 (2), 253-265.
Kanchanachitra,  C.,  Lindelow,  M.,  Johnston, T.,  Hanvoravongchai,  P.,  Lorenzo,  F. M., Huong, N. L., . . . Dela Rosa, J. F.
(2011). Human resources for health in southeast Asia: shortages, distributional challenges,
and international  trade  in  health  services. The Lancet, 377 (9767), 769-781. Profil Kesehatan DKI Jakarta 2018 https://dinkes.jakarta.go.id/profil-
kesehatan-dki-jakarta/
Robine, J. M., & Ritchie, K. (1991). Healthy life expectancy:  evaluation  of  global indicator  of  change  in  population health. Bmj, 302 (6774), 457-460.
Radito,  T.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Dan  Fasilitas  Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas. Jurnal  Ilmu  Manajemen,
11 (2), 1-25.