## Strategi Pencegahan Fraud di Lingkungan Pelabuhan Indonesia
Safuan Universitas Esa Unggul, Indonesia safuan@esaunggul.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 19 September 2023 Disetujui
: 6 Oktober 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
The port is the gateway to a country's economy, so the port must be clean from fraud. The purpose of this study is to determine the strategy developed by Pelabuhan Indonesia to prevent fraud. The method used in this research is qualitative method with  a case study approach. The results and conclusions of this study are many studies on fraud prevention in the Indonesian port environment, even though Indonesian ports are one of the entry points for global trade. Therefore, Indonesian ports need an efficient fraud prevention system. The study findings show that Indonesian ports have implemented two fraud prevention strategies. The first strategy is strengthening governance within Pelindo, which includes: a) ratifying GCG guidelines; b) carrying out the signing of an integrity pact; c) gratuity control; d) a violation reporting system called "Pelindo Bersih"; e) socializing the implementation  of  corporate  governance;  and  f)  strengtheningPelindo'ss  SMAP.  The  second strategy involves digitizing services such as Vessel Management System (VMS) and Vessel Traffic Service  (VTS),  as  well  as  land  ones  such  as  Terminal  Operating  System  (TOS),  Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car Terminal Operating System (CTOS), Autogate System, Single Truck Identification Data System (STID), Behandle Management System (BMS), and from the  customer  side  such  as  e-Service  developed  into  i-Hub  to  minimize  national  logistics  costs, Lower the risk of fraud, and compete on a global scale.
Keywords: control, GCG,  fraud, port, prevention, strategy.

## PENDAHULUAN
Penipuan atau kejahatan ekonomi adalah tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah (Safuan, 2018). Fraud dapat terjadi di berbagai sektor termasuk di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia sebagai salah  satu  pintu  gerbang  perdagangan  internasional  sangat  penting  untuk  menjaga  keamanan. Kejahatan  seperti  penipuan  dapat  menyebabkan  kerugian  finansial  yang  sangat  besar  bagi perusahaan dan negara. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah melakukan studi yang dikutip oleh Deloite, industri transportasi dan penyimpanan berada di urutan kedua sebagai industri yang menerima suap terbanyak (Deloitte, 2015).
Satu-satunya Badan Usaha Milik Negara untuk Bisnis Jasa Pelabuhan di Indonesia adalah PT. Pelabuhan  Indonesia  selanjutnya  disebut  Pelindo,  yang  membawahi  110  pelabuhan  komersial. Dengan 16,7 juta TEUS pada tahun 2019, Pelindo berada di antara 10 operator terminal global dan internasional teratas (Embassy of The Republic of Indonesia & In Athens, 2022). Setelah merger, Pelindo akan memiliki 4 (empat) Sub-Holding, yaitu sebagai berikut: 1) Pelindo Terminal Peti Kemas; 2) Multi Terminal Pelindo; 3) Pelindo Solusi Logistics; 4) Pelindo Jasa Maritim (Pelindo, 2021).
Belum  banyak  penelitian  terkait  pencegahan fraud di  lingkungan  pelabuhan  Indonesia, sehingga penulis merasa  perlu  untuk meneliti  pencegahan  kasus fraud khususnya  di  lingkungan pelabuhan Indonesia agar reputasi pelabuhan Indonesia dapat terjaga dan pelabuhan Indonesia turut menurunkan biaya logistik yang tinggi, yang disebabkan oleh kasus fraud (Safuan & Budiandru, 2019).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1940
Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi  pencegahan fraud yang  efektif  di  pelabuhan-pelabuhan Indonesia.  Strategi  ini  mencakup  berbagai  tindakan  pencegahan,  deteksi,  investigasi,  dan penanganan penipuan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain menerapkan sistem pemantauan dan  pelaporan  yang  ketat,  melakukan  pelatihan  dan  sosialisasi  anti fraud kepada  karyawan, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta menyusun kebijakan dan prosedur anti fraud yang komprehensif (Corporate Secretary Division, 2023).
Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu dan konsisten, diharapkan dapat membantu  mencegah  terjadinya fraud di  pelabuhan-pelabuhan  Indonesia  serta  meningkatkan keamanan dan kepercayaan diri para pelaku perdagangan internasional dalam bertransaksi dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

## STUDI LITERATUR
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  subjek  kecurangan;  tindakan  penipuan; Ketidakjujuran; kecurangan (KKBI, 2023). Fraud adalah tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok  yang  berdampak  negatif  antara  lain  terhadap  orang,  organisasi,  atau  usaha  dengan maksud untuk memperoleh keuntungan materi bagi kepentingan sendiri atau kelompok  (Safuan, Budiandru, & Ismartaya, 2021).  Bidang audit adalah yang berikutnya di mana hipotesis penipuan dikembangkan, dan mengandung unsur-unsur seperti tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Savilia & Laily, 2020). Ketika seseorang atau organisasi tertipu uang atau properti dengan menggunakan kebohongan, itu adalah penipuan (ACFE, 2023).
Menurut teori segitiga penipuan Donald R. Cressey, ada tiga alasan dasar mengapa penipuan terjadi.  Tekanan  adalah  pertimbangan  pertama.  Seseorang  dapat  melakukan  penipuan  sebagai akibat dari tekanan eksternal (Wibowo & Pancawati, 2023). Menurut ide Fraud Triangle , seseorang sangat mungkin terlibat dalam tindakan penipuan jika ketiga komponen kebutuhan finansial yang tidak dapat dibagikan, peluang yang tampak, dan rasionalisasi hadir (ACFE, 2023).
Untuk  melindungi  diri  dari  kerugian  moneter  dan  kerusakan  reputasi,  perusahaan  harus menerapkan teknik pencegahan penipuan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa metode praktis yang dapat digunakan perusahaan untuk memerangi penipuan: 1) Menerapkan kode etik: Sebuah penelitian oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyoroti pentingnya memiliki kode etik untuk menghindari penipuan. Ditemukan bahwa perusahaan dengan kode etik memiliki tingkat  penipuan  50%  lebih  rendah  daripada  yang  tidak  memilikinya  (ACFE  Global,  2020);  2) Menerapkan Pengendalian Internal: Institute of Internal Auditors (IIA) menyarankan pengendalian internal harus digunakan untuk mencegah dan mengidentifikasi kecurangan dalam panduan mereka tentang pencegahan kecurangan untuk auditor internal (The Institute of Internal Auditors, 2009); 3) Melakukan Penilaian Risiko Kecurangan: Tujuan melakukan penilaian risiko penipuan adalah untuk memungkinkan perusahaan mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko penipuan dengan menerapkan  kontrol  yang  diperlukan  (The  Institute  of  Internal  Auditors,  2009).  4)  Mendidik Karyawan: ACFE menemukan bahwa perusahaan dengan pelatihan anti-penipuan untuk karyawan memiliki  tingkat  penipuan 50%  lebih rendah  dibandingkan  dengan  mereka  yang tidak  memiliki pelatihan tersebut, menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan untuk menghindari penipuan  (ACFE  Global,  2020);  5)  Penggunaan  teknologi:  Penggunaan  teknologi  untuk menghentikan dan menangkap penipuan untuk bisnis yang mendukung penggunaan analitik data dan teknologi lainnya untuk mengawasi transaksi dan menemukan potensi penipuan  (Bănărescu, 2015).

## METODE
Metodologi penelitian strategi pencegahan fraud di lingkungan Pelabuhan Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Bernard, Wutich, & Ryan, 2016). Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini: Tahap pertama dalam penelitian ini adalah studi literatur dari penelitian yang ada tentang pencegahan penipuan di pelabuhan Indonesia dan negara lain, teori terkait  pencegahan  penipuan,  dan  informasi  terkait  strategi  pencegahan  penipuan  di  pelabuhan Indonesia. Kemudian dilakukan pendataan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak- pihak  terkait  di  pelabuhan  Indonesia,  seperti  manajemen  pelabuhan,  petugas  keamanan,  dan karyawan pelabuhan lainnya. Selain itu, data juga dapat dikumpulkan melalui observasi langsung
di  pelabuhan  Indonesia  dan  studi  dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul,  kemudian  dianalisis menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Metode  analisis  kualitatif  yaitu  analisis  isi  digunakan untuk menganalisis data kualitatif seperti wawancara dan dokumen.
Data yang dianalisis akan ditafsirkan untuk menemukan temuan yang relevan dalam pencegahan penipuan  di  pelabuhan  Indonesia.  Setelah  itu,  akan  diambil  kesimpulan  dari  temuan  dan  hasil penelitian. Dan rekomendasi akan diberikan berdasarkan hasil riset untuk meningkatkan strategi pencegahan fraud di  pelabuhan-pelabuhan  Indonesia.  Rekomendasi  termasuk  mengembangkan kebijakan dan prosedur, meningkatkan pengawasan, melatih karyawan, dan menerapkan teknologi keamanan.

## HASIL
Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  terdapat  2  strategi  pencegahan fraud yang  telah diterapkan  oleh  pelabuhan  Indonesia,  antara  lain:  Pertama  adalah  Penguatan  Tata  Kelola  di lingkungan  Pelindo  dimana  telah  dilakukan  hal-hal  sebagai  berikut:  a)  Pengesahan  Pedoman Perangkat GCG; b) Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas; c) Pengendalian Gratifikasi; d) Sistem Pelaporan Pelanggaran "Pelindo Bersih"; e) Sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan; dan f) Penguatan SMAP Pelindo. Kedua adalah digitalisasi layanan (Corporate Secretary Division, 2023).

## PEMBAHASAN
Pasca Merger, Pelindo telah mengesahkan seperangkat pedoman GCG yang kemudian disahkan oleh Subholding, antara lain: 1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) Pedoman Manual Dewan;  3)  Kode  Etik  Bisnis;  4)  Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi;  dan  5)  Pedoman  Sistem Pelaporan Pelanggaran (Corporate Secretary Division, 2023). Beberapa tampilan sampul perangkat pedoman GCG dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1. Alat Pedoman GCG Sumber gambar : Cantumkan sumber gambar
GCG  adalah  prinsip  yang  memandu  metode  dan  proses  menjalankan  bisnis  sesuai  dengan hukum, aturan, dan standar perilaku. GCG dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis suatu negara dan organisasi yang menggunakannya sangat terkait. Penerapan GCG mendorong persaingan yang sehat dan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, GCG bagi Pelindo harus dilaksanakan. Seluruh karyawan Pelindo wajib mengikuti  Pedoman Good  Corporate  Governance perusahaan  dalam  mengambil  keputusan  dan mengambil tindakan untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku (Pelindo, 2022c).
Board Manual merupakan contoh dedikasi Perseroan untuk secara berkala menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk memenuhi tujuan dan mewujudkan visi  yang  telah  ditetapkan.  Board Manual  yang  memuat pedoman bermanfaat  bagi Dewan  Komisaris  dan  Direksi  merupakan  cara  bagi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  untuk menindaklanjuti  komitmen  mereka  dalam  menerapkan  GCG  di  Perseroan.  Board  Manual  harus
diperbarui untuk mencerminkan peraturan dan regulasi saat ini karena merupakan dokumen yang dinamis (Pelindo, 2022a).
Pedoman Perilaku Insan Pelindo merupakan bagian dari Etika Profesi dan Etika Kerja Pelindo People,  yang  disusun  untuk  mempengaruhi,  membentuk,  dan  mengarahkan  kesesuaian  perilaku dengan nilai-nilai dan budaya Pelindo guna mencapai visi dan misi Pelindo. Kode Etik Bisnis ini membantu Pelindo People dalam menyelesaikan teka-teki moral yang mungkin timbul di tempat kerja (Pelindo, 2022b).
Diperlukan  kebijakan  untuk  mengatur  praktik  gratifikasi  karena  Pelindo  menyadari  bahwa berbisnis  dengan  Pihak  Ketiga  sering  kali  berpapasan  dengannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan seluruh karyawan Pelindo memahami bagaimana seharusnya penanganan gratifikasi dan mencegah karyawan Pelindo terlibat dalam praktik gratifikasi, termasuk penyuapan (Pelindo, 2022d).
Tujuan Pelindo adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pemerasan, kecurangan, dan korupsi. Untuk memaksimalkan keterlibatan staf dan mitra bisnis Pelindo dalam pengungkapan pelanggaran  yang  terjadi  di  dalam  perusahaan,  Pedoman  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran menguraikan manajemen teknis pengaduan tentang jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan Perusahaan (Pelindo, 2022e).
Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas merupakan kegiatan wajib bagi seluruh pegawai Pelindo,  selain  penandatanganan  Pakta  Integritas  pegawai  juga  harus  mengisi  survei  terkait pemahaman GCG. Penandatanganan dan pengisian survei dilakukan dengan mengakses aplikasi P- Good , yaitu aplikasi khusus yang dibangun agar pelaksanaan kegiatan GCG dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan memudahkan karyawan (Pelindo, 2018).
Gambar 2. Aplikasi P-Good Sumber:
Pada  tahun  2022,  100%  karyawan  Pelindo  termasuk  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  telah menyelesaikan  survei  GCG  dan menandatangani pakta integritas  (Corporate  Secretary  Division, 2023).
Manajemen menyampaikan surat imbauan larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan gratifikasi selama perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru kepada seluruh karyawan, serta mensosialisasikannya melalui media sosial perusahaan agar penyampaian informasi sampai kepada seluruh karyawan Pelindo. Selain itu, Pelindo juga memanfaatkan pengelolaan laporan gratifikasi melalui sistem KPK GOL (Corporate Secretary Division, 2023).
Gambar 3. Sistem KPK GOL Sumber:
Salah satu aplikasi Pelindo, bagi seluruh pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu tindakan yang berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo dan  anak  perusahaannya  adalah Whistleblowing  System yang  independen.  Karyawan  atau stakeholder Pelindo yang maju akan dilindungi, baik dari sisi kerahasiaan identitas maupun dari potensi pembalasan oleh pihak pelapor (Safuan & Budiandru, 2019).
Jenis fraud yang  dapat  dilaporkan  pada Whistleblowing  System Pelindo  Bersih  adalah  yang termasuk  dalam  kategori  sebagai  berikut;  a)  perbuatan  curang,  b)  korupsi,  c)  pencurian,  d) pelanggaran  kebijakan  dan  peraturan  perusahaan,  e)  benturan  kepentingan,  f)  penyuapan,  g) penggelapan, h) penipuan, i) pemerasan (Safuan & Budiandru, 2019).
Gambar 4. Whistleblowing System " Pelindo Bersi" Sumber: (Pelindo, 2020)
Penerapan  GCG  telah  menjadi  bahan  upaya  sosialisasi  oleh  Pelindo  (Corporate  Secretary Division, 2023).  Sosialisasi merupakan tahapan yang digunakan untuk memperkenalkan seluruh elemen perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan GCG, khususnya yang terlibat secara khusus. Tim  khusus  yang akan dipimpin langsung  oleh direktur  pelaksana atau  salah satu  direktur  yang ditunjuk di perusahaan harus dibuat untuk sosialisasi ini (Syofyan & Putra, 2020).
Praktik suap merupakan masalah hukum yang merajalela di sektor pelayanan publik. Salah satu instrumen terbaru yang digunakan untuk mencegahnya adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 (Fasa & Sani, 2022). Pelindo telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP)  yang  merupakan  standar  ISO  37001-2016.  Dalam  menerapkan  sistem  ini,  tidak  hanya Pelindo  sebagai  holding  tetapi  Pelindo  juga  membutuhkan  subholding,  subhodling  subsidiaries, anak  perusahaan  portofolio  bisnis  lainnya  hingga  perusahaan  yang  terafiliasi  dengan  Pelindo (Corporate Secretary Division, 2023).
Karena  semua  pengguna  layanan  menginginkan  layanan  cepat,  yang  biasanya  untuk menghindari  ekonomi  berbiaya  tinggi,  kepadatan  pemeliharaan  layanan  ini  memerlukan  proses birokrasi yang panjang, dan semuanya hampir dalam bentuk monopoli atau hampir monopoli yang rentan  terhadap  penipuan  (Iswanto,  2015).  Pelindo  telah  mengembangkan  beberapa  teknologi digital baik dari sisi laut seperti Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic Service (VTS), sedangkan dari sisi darat seperti Terminal Operating System (TOS), Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car Terminal Operating System (CTOS), Autogate System, Single Truck Identification Data System (STID), Behandle Management System (BMS) maupun dari sisi pelanggan  seperti  e-Service  dikembangkan  menjadi  i-Hub  sehingga  Pelindo  dapat berkolaborasi dengan  ekosistem  di  Pelabuhan  sehingga  dapat  bersaing  di  tingkat  global,  mengurangi  risiko penipuan dan dapat berkontribusi menurunkan biaya logistik nasional (Safuan, 2023).

## KESIMPULAN
Belum  banyak  penelitian  tentang  pencegahan  penipuan  di  lingkungan  pelabuhan  Indonesia meskipun pelabuhan Indonesia menjadi salah satu pintu masuk perdagangan global. Oleh karena itu, pelabuhan Indonesia membutuhkan sistem pencegahan penipuan yang efisien. Temuan studi menunjukkan  bahwa  pelabuhan  Indonesia  telah  menerapkan  dua  strategi  pencegahan  penipuan. Strategi pertama adalah penguatan tata kelola di lingkungan Pelindo, yang meliputi: a) meratifikasi pedoman GCG; b) melaksanakan penandatanganan pakta integritas; c) pengendalian gratifikasi; d) sistem pelaporan pelanggaran yang disebut "Pelindo Bersih"; e) mensosialisasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan; dan f) penguatan SMAP Pelindo. Strategi kedua melibatkan digitalisasi layanan seperti Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic Service (VTS), serta yang di darat seperti Terminal Operating System (TOS), Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car  Terminal  Operating  System  (CTOS),  Autogate  System,  Single  Truck  Identification  Data System (STID), Behandle Management System (BMS), dan dari sisi pelanggan seperti e-Service dikembangkan menjadi i-Hub sehingga dapat meminimalisir biaya logistik nasional,  menurunkan risiko penipuan, dan bersaing dalam skala global.

## REFERENCES
ACFE. (2023). Fraud. Retrieved 25 April 2023, from https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud- 101-what-is-fraud
ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. Association  of  Certified  Fraud  Examiners,  Inc. ,  1–88.  Retrieved  from https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
Bănărescu, A. (2015). Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics. Procedia Economics and  Finance ,  32(15),  1827–1836.  Retrieved  from  https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(15)01485-9
Bernard,  H.  R.,  Wutich,  A.,  &  Ryan,  G.  W.  (2016). Analyzing  qualitative  data:  Systematic approaches . SAGE Publication . California, USA: SAGE Publication.
Corporate  Secretary  Division.  (2023).  Fraud  Prevention  Strategy  in  the  Environment  Port  of Indonesia. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Deloitte. (2015). Fighting corruption in the Maritime Industry . Deloitte Touche Tohmatsu India
Private  Limited .  Retrieved  from  India:  Deloitte  Touche  Tohmatsu  India  Private  Limited: www.deloitte.com/in Embassy of The Republic of Indonesia, & In Athens, T. H. R. (2022). PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Persero. Retrieved 25 April 2023, from
https://kemlu.go.id/athens/en/pages/resepsi_diplomatik_2022/5235/etc-menu Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2022). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 : 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 6(2), 187–209. Retrieved from https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684
Iswanto.  (2015).  Simplifikasi  Sistem  dan  Prosedur  di  Pelabuhan  Dapat  Mengurangi  Celah Penyimpangan dan Ekonomi Biaya Tinggi. Bahari Jogja , XIII, 1–20. KKBI. (2023). Fraud. Retrieved 25 April 2023, from https://kbbi.web.id/curang Pelindo. (2018). P-Good Application. Retrieved 26 April 2023, from https://pgood.pelindo.co.id/ Pelindo.  (2020).  WhistleblowingSystem'  'Pelindo  Bersi".  Retrieved  26  April  2023,  from https://pelindobersih.whistleblowing.link/en/
Pelindo. (2021). Annual Report . Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo. (2022a). Board Manual Guidelines . Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo. (2022b). Code of Business Ethics Guidelines . Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Pelindo.  (2022c). Good  Corporate  Governance  Guidelines .  Jakarta,  Indonesia:  PT  Pelabuhan Indonesia (Persero).
Pelindo.  (2022d). Gratification  Control  Guidelines .  Jakarta,  Indonesia:  PT  Pelabuhan  Indonesia (Persero).
Pelindo. (2022e). Whistleblowing System Guidelines . Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Safuan.  (2018).  FRAUD  AND  ANTI-FRAUD  IN  THE  PORT  SECTOR. Asia  Pacific  Fraud Journal , 3, 145–152. Retrieved 16 February 2021 from
https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.17
Safuan, S. (2023). Penerapan Teknologi Digital di Pelabuhan Indonesia untuk Menurunkan Biaya Logistik Nasional. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) , 9(3), 211. Retrieved from https://doi.org/10.54324/j.mtl.v9i3.738 Safuan, S., & Budiandru, B. (2019). Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta). Owner , 3(2), 54. Retrieved from https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.131
Safuan, S., Budiandru, B., & Ismartaya, I. (2021). Fraud dalam Perspektif Islam. Owner , 5(1), 219– 228. Retrieved from https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330
Savilia, L., & Laily, N. (2020). AccountingStudents" Academic Fraud: Empirical Evidence from Indonesia. Journal of Accounting and Business Education , 5(September), 54–68. Retrieved from https://doi.org/10.26675/jabe.v5i1.12569
Syofyan,  R.,  &  Putra,  D.  G.  (2020).  The  Role  of  Good  Corporate  Governance  (GCG) Implementation  in  Indonesian  Company.  In Proceedings  of  the  4th  Padang  International Conference  on  Education,  Economics,  Business  and  Accounting  (PICEEBA-2  2019) (Vol. 124, pp. 819–825). Paris, France: Atlantis Press. Retrieved from https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148
The Institute of Internal Auditors. (2009). IPPF – Practice Guide Internal Auditing and Fraud. IIA . USA: The Institute of Internal Auditors (IIA).
Wibowo,  K.  M.,  &  Pancawati,  H.  (2023).  Can  Internal  Characteristics  Prevent  Fraud  in Procurement of Goods and Journal of Accounting and Business Education , 7(March), 1–13.
Retrieved from https://doi.org/10.26675/jabe.v7i2.26771