## KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis)
Oleh : Elita Purnamasari elitapurnamasari@yahoo.com

## Abstrak
Elita Purnamasari, kewenangan penyidik polri dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi (suatu tinjauan sosiologis). Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan dilakukan secara masif melibatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang cukup serta tingkat ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan menyertakan para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh POLRI walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lahir dan mempunyai kewenangan yang besar. Semuanya itu mempunyai tujuan yang sama memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## Kata kunci : kewenangan polisi

## Abstract
Elita Purnamasari, the authority of police investigators in the eradication of corruption (a sociological review). The criminal corruption in Indonesia continues to increase and is done by massively involving people with sufficient educational background and good economic level. Eradication of corruption continues to be done by including law enforcers, especially the police who have authority based on legislation. The authority of Polri investigators based on the Criminal Procedure Code and Law Number 2 Year 2002. Law enforcement of corruption continues to be perpetrated by POLRI although the Corruption Eradication Commission (KPK) has been born and has  great authority. All of them have the same objective to combat corruption to create a prosperous society for all levels of society in Indonesia.

## Keyword: authority of police incidents

## A.  Pendahuluan
Membicarakan korupsi di Indonesia seper- ti tidak ada  habisnya, tiap tahun perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia bukan semakin berkurang tapi terus bertambah, berbagai ma- cam peraturan perundan-undangan telah disiap- kan tetapi bukan menjadikan alat penakut tetapi menjadi lebih berkembang masyarakat melaku- kan tindak pidana korupsi.
Hukum diwujudkan dengan peraturan, ka- lau orang bertindak selaras dengan peraturan
hukum dikatakan bahwa ia bertindak menurut hukum atau bertindak secara “ Juridis ” dimana peraturan hukum mewajibkan orang supaya ber- tindak secara juridis. 1 Artinya sudah ada aturan yang akan menjadi rambu-rambu untuk tidak berbuat pidana korupsi, tetapi banyak masyara- kat yang melanggarnya.
Menjadikan pemerintahan yang baik (good government) serta degradasi moral yang
1 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 2.
berlangsung di Indonesia seperti transparansi dalam berbagai kebijakan serta realisasinya yang dijalankan oleh pemerintah, ternyata telah berdampak cukup luas terhadap kehidupan ber- bangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Dari hal tersebut ternyata  Indonesia hingga saat ini belum mampu keluar dari berbagai krisis, teru- tama  krisis ekonomi dan keuangan.
Pembangunan Nasional yang sedang ber- langsung saat ini diharapkan perluanya suatu kesinambungan yang terus menerus dan harus dipertahankan. Hal ini adalah untuk mewujud- kan cita-cita bangsa, menjadikan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2
Maraknya tindak pidana korupsi di Indo- nesia, kiranya hal ini dapat dikaji pula dari as- pek gejala sosial, serta dikaitkan dengan pe- nyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) . Hingga saat ini, korupsi sudah merupakan gejala yang berkembang dalam ma- syarakat dalam suatu negara, dan dapat dijumpai pada hampir di setiap lini penyelenggaraan tata pemerintahan maupun ketatanegaraan. Paling ti- dak sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi dari dekade ke dekade, atau dari rezim pemerintahan ke rezim pemerintahan tertentu yang memegang kekuasaan disuatu negara, termasuk di Indone- sia.
Padahal sebagai suatu Negara, Indonesia secara  konstitusional menyatakan diri sebagai negara hukum, artinya hukum berdiri dibarisan paling depan, untuk menyelesaikan setiap pe- nyimpangan, penyelewengan, pelanggaran serta kejahatan. Banyak pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jerat hukum pidana. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia memang sede- mikian parah, boleh dikatakan hampir tidak ada tempat terutama di Instansi-instansi pemerintah yang bebas dari perilaku korup.
Modus operansi tindak pidana korupsi pun semakin berkembang sejalan dengan perjalanan waktu. Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Pada- hal yang seharusnya adalah pembangunan ha- nyalah sarana untuk meningkatkan martabat ke-
2 Faisal Santiago, Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Jurnal Lex Publica APPTHI, 2016, hal. 307.
manusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejah- teraan bagi masyarakat. 3
Pada umumnya tindak pidana korupsi di- lakukan oleh pelaku  yang berpendidikan dan mempunyai jabatan (White Collor crime) . Kare- na dalam melakukan penyimpangan atau penye- lewengan terutama yang menyalahi prosedur mampu menutupi bahkan dapat menghilangkan jejak perbuatannya, akibatnya sering tidak dira- sakan atau setelah beberapa waktu kemudian. Ada beberapa alasan korupsi terjadi:
1.  Para pejabat merasa dinilai tidak berhasil dalam tugas pengawasan kalau di instan- sinya terdapat kasus korupsi.
2.  Karena keputusannya ada di tangan Pim- pinan Lembaga/Instansi yang bersangku- tan, maka kasus korupsi baru diserahkan kepada Penyidik setelah ada persetujuan Pimpinan Lembaga/Instansi yang ber- sangkutan.
3.  Pelaku korupsi yang berhasil diungkap selama ini pada umumnya tidak berdiri sendiri dan sering ada keterkaitan de- ngan pelaku lain. 4

## B.  Permasalahan
Di Indonesia korupsi telah merupakan ge- jala sosial yang dapat kita jumpai dimana-mana, bagaikan virus serta modus operandi tindak pi- dana korupsi terus berkembang serta merangsuk masuk dalam catatan penyelenggaraan negara. Menurut Mubyarto mengutip pendapat Theo- dore M Smith dalam tulisannya “Corruption Tradition and Change Indonesia, mengatakan: “Secara keseluruhan kor upsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah poli- tik dari pada masalah ekonomi. Ia me- nyentuh keabsahan (legitimasi) pemerin- tah di mata generasi muda, kaum elite ter- didik dan pegawai pada umumnya. Ko- rupsi kurang mendapat dukungan pada pe- merintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten” . 5
3 Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Cyntia Press, 2014. hal 5.
4 Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum, Jakarta: Anissa, 2002, hal. 29
5 Mubyarto, Ilmu Sosial dan Keadilan, Jakarta: Agro Eko- nomika, 1980, hal. 11
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 679 - 686
Akan tetapi bertolak dari apa itu istilah korupsi, modus operandi dan akibat yang ditim- bulkan oleh perilaku korup merupakan tindakan kriminal yang harus diberantas.
Pengkajian makna korupsi secara sosiolo- gis, jika kita memperhatikan uraian Syed Hus- sein Alatas dalam bukunya “The Sociology of Corruption” yang antara lain, menyebutkan bahwa :
“Terjadinya korupsi adalah apabila seo - rang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberi- kan si pemberi. Kadang-kadang juga beru- pa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pembe- rian atau hadiah seperti itu dalam pelak- sanaan tugas- tugas publik”. 6
Dapatlah digaris bawahi bahwa setiap pe- laksanaan tugas jabatan dalam aparatur peme- rintah yang bersifat koruptif ditandai oleh ada- nya penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.
Menurut Hussein empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai be- rikut :
1.  Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2.  Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3.  Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4.  Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum.
5.  Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6.  Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7.  Setiap bentuk korupsi adalah suatu peng- hianatan kepercayaan.
8.  Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda  yang   kontradiktif   dari   mereka
6 Syed Hussein Alatas, Korupsi Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 11
yang melakukan itu.
Suatu perbuatan korupsi melanggar norma- norma tugas dan pertanggung jawaban da- lam tatanan masyarakat. 7
Ciri-ciri tersebut diangkat melalui induksi- induksi selama tiga belas tahun, dimana beliau telah menyaksikan atau melanggar. Karena itu hasil penelitiannya adalah empiris.
Perlu digaris bawahi, bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, korupsi memang su- lit dibendung. Namun tidak berarti, korupsi ha- rus dibiarkan apapun alasannya. Seperti juga halnya Hussein mengatakan bahwa korupsi bu- kan keharusan yang timbul karena pembangu- nan di negara-negara berkembang. Tentunya pendapat yang demikian ini harus ditambah de- ngan syarat yaitu pelaksanaan pembangunan ha- rus diikuti upaya atau tidak pengamanan pemba- ngunan termasuk upaya penanggulangan korup- si dengan berbagai pendekatan termasuk pende- katan normatif hukum pidana.

## C. Analisis
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tegasnya ada dalam pa- sal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Dalam komitmennya un- tuk memberantas korupsi telah pula melakukan membentuk ketentuan hukum dalam bentuk pe- raturan perundang-undangan.
Perundang-undangan yang mengatur tin- dak pidana korupsi merupakan dasar hukum for- mal yang memberikan rumusan tentang korupsi, tindakan hukum korupsi, serta sanksi hukum terhadap pelaku. Sehingga dengan demikian, atas rumusan tentang adanya kejahatan tindak pidana korupsi, negara dapat melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi.
Berkaitan dengan proses hukum lazimnya suatu tindak pidana, maka tindakan hu- kum terhadap pelaku kejahatan, para pe- negak hukum harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Un- dang Hukum Acara Pidana, serta peratu-
7 Ibid, hal. 15
ran perundang-undangan lainnya, yang terkait dengan kewenangan atau wewe- nang masing-masing institusi penegak hu- kum. “Wewenang yang dimaksud adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan), yang menurut Abraham Kaplan adalah kekuasaan formal sehingga yang mempunyai wewenang (autority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan- peraturan”. 8
Kewenangan penegak hukum sebagaima- na dimaksud dalam KUHAP berkaitan penega- kan hukum acara, terkait dengan tahapan proses hukum acara, yakni: tahapan penyidikan, taha- pan penuntutan, serta tahapan peradilan.
Pada tahapan penyidikan khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Negara adalah tanggung jawab kepolisian nega- ra, serta ditentukan pula dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1). Selanjutnya untuk tindak pidana korup- si. Kejaksaan Agung, berdasarkan Pasal 32 Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta insti- tusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga memiliki kewenangan untuk melaku- kan penyidikan.
Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang No- mor 2 Tahun 2002, institusi ini berkewajiban melakukan serangkaian kegiatan sejak dari pe- nyelidikan, penangkapan, penahanan, penggele- dahan, meminta keterangan, penyitaan hingga membuat BAP untuk dilimpahkan pada penun- tut umum.
Kewenangan institusi polri sebagai penyi- dik terhadap tindak pidana korupsi, terkadang terkendala dengan masalah-masalah korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yang spesifik misalnya sebagaimana diatur da- lam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian berkaitan dengan Kepabean berkaitan dengan penyelundupan, di- mana, masing-masing institusi Pejabat Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) yang diberi kewenangan melakukan penyidikan. Akibatnya, dalam posisi
8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 16
sebagai penyidik, Polri tidak serta merta dapat melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini pula kewenangan Kejaksaan Agung pun dimungkin- kan, akan mengganggu kinerja penyidik Polri. Sehingga atas interpretasi kewenangan polri se- bagai penyidik yang diamanatkan oleh KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara tidak langsung, khusus berkaitan dengan kewenangan Jaksa yang semestinya sebagai pe- nuntut umum.
Masih terkait dengan kewenangan penyi- dik Polri, sejak berlakunya Undang-Undang No- mor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kemudi- an dikenal sebagai KPK, menurut Pasal 3, Ko- misi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan we- wenangnya bersifat indenpenden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Keberadaan lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna ter- hadap upaya pemberantasan tindak pidana ko- rupsi, serta dalam menjalankan tugas dan wewe- nangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bera- saskan pada, kepastian hukum: keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsi- onalitas.
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dalam melaksanakan tugas ko- ordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf atau, Komisi Pemberantasan Korupsi ber- wenang :
a.  mengkoordinasikan penyelidikan, penyi- dikan, dan penuntutan tindak pidana ko- rupsi;
b.  menetapkan system pelaporan dalam ke- giatan pemberantasan tindak pidana ko- rupsi;
c.  meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi ke- pada instansi yang terkait;
d.  melaksanakan dengan pendapat atau per- temuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e.  meminta laporan  instansi terkait menge- nai pencegahan tindak pidana korupsi.
Keberadaan KPK yang memiliki tugas pe- nyidikan, yang secara khusus dalam hal tinda- kan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di-
mungkinkan akan menimbulkan implikasi ke- wenangan secara institusional dengan tugas Pol- ri yang juga melakukan kewenangan penyidikan dalam tindakan pidana korupsi. Meskipun da- lam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut memerintahkan aspek koordinasi maupun supervisi.
Mengutip pendapat Romli Atmasasmita dal am bukunya “Sekitar Masalah Korupsi As - pek Nasional dan Internasional”, bahwa :
“Perkembangan Korupsi sampai saat ini - pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi se- cara baik karena landasan hukum yang di- pergunakan juga mengandung banyak ke- lemahan-kelemahan dalam implementasi- nya”. 9
Keberadaan KPK sebagai bagian penataan sistem hukum, selama ini sering dicederai oleh oleh penegak hukum maupun oleh para pelaku korupsi. Persoalan  korupsi pun semakin kom- pleks, ketika rekruitment para pejabat publik di- lakukan melalui kolusi dan nepotisme, serta ba- las budi, hal ini terus merebak menusuk masuk keberbagai lini institusi, atau lembaga-lembaga negara. Berdasarkan kondisi itu, pemberantasan korupsi pun menjadi dilematis dan kompleks, sehingga tidak mudah dilakukan.
Karenanya, kewenangan KPK secara ins- titusional berkembang terhadap pelaku dalam tahapan upaya hukum penyidikan, penuntutan maupun tahap peradilan. Pada saat sebelum KPK terbentuk, setiap tahapan penanggungja- wab penyelidikan, penuntutan serta pada taha- pan peradilan melekat pada institusi Polri, Ke- jaksaan serta institusi Peradilan.
Tindakan hukum terhadap pelaku kejaha- tan korupsi dilakukan secara terstruktur berda- sarkan  Undang-undang yang berlaku seperti KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara serta undang-un- dang lainnya. Menurut KUHP tndakan hukum terkait sistem peradilan pidana terdapat intitusi yang memiliki kewenangan sesuai tahapannya.
Setelah terbentuknya KPK, eksistensi ma-
9 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional, Bandung: Aditama, 2002, hal. 1
sing-masing institusi penegak hukum yang ber- tanggung jawab terhadap setiap tahapan sistem peradilan tindak pidana berkewjiban ikut mema- tuhi atau menyesuaikan dengan kinerja KPK. Sebelumnya memang seringkali terjadi penger- tian yang berbeda menyangkut kewenangan, se- hingga menambah kesulitan dalam pemberanta- san korupsi, ketika dua lembaga parat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian saling berebut kekuasaan untuk melakukan proses hukum (pe- nyidikan) terhadap kasus-kasus  korupsi yang terjadi. Akibat sering terjadi stagnasi terhadap penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar. Dengan diundangkannya Undang Nomor 31 Ta- hun 1999, mengantarkan dibentuk Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahaun 2002. Yang dalam pelaksanaan tu- gasnya mengacu kepada KUHP. Persoalannya sekarang eksistensi KPK sama sekali tidak di- singgung-singgung dalam KUHP sebagai penyi- dik, kecuali pihak kepolisian. Sementara menu- rut Undang-Undang No.30 Tahun 2002, kewe- nangan KPK tegas-tegas telah menggeser kewe- nangan pihak kepolisian yang tegas-tegas diatur dalam KUHP, sebagai penyidik.
Dengan pengaturan secara sistematis dan tertulis, didalam menangkal tindak pidana ko- rupsi, maka konsekuensinya berarti ada pelaksa- naan serta penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah pengaturan kehidupan yang dilakukan agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Maka apabila terdapat pihak atau orang melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus ditindak dan diberikan sanksi sesuai de- ngan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai de- ngan sifat hukum, yang mengatur dan memaksa setiap anggota masyarakat agar mentaatinya.
Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat di- terima oleh seluruh anggota masyarakat, maka penegakan hukum harus sesuai dengan peratu- ran yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.
Asas keadilan itu merupakan “asas yang menghendaki agar dalam melakukan tindakan, penegak hukum tidak boleh berbuat sewenang- wenang atau berlaku tidak layak atau serta tidak mampu mencerminkan rasa keadilan yang di- perintahkan oleh hukum”. Jadi penegakan hu - kum itu harus memperhatikan sendi-sendi kea-
dilan. Keadilan dalam masyarakat merupakan keadilan yang tidak memihak kepada siapapun atau tidak berat sebelah serta menempatkan se- suatu pada tempatnya.
Artinya “penegakan hukum itu harus se - suai dengan peraturan yang mengatur”. Sehing - ga dengan demikian masyarakat dapat merasa- kan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud merupakan “kepastian bahwa suatu peraturan yang berlaku dalam masyarakat, benar- benar mengatur masyarakat”. Untuk men - ciptakan itu terkait dengan keberadaan lembaga peradilan yang bertanggung jawab terhadap akhir suatu proses hukum. Dalam suatu proses hukum. Dalam suatu proses hukum, secara ber- tahap seseorang yang melanggar hukum harus diadili dan dituntut sesuai dengan peraturan-pe- raturan yang berlaku dan mendapat perlindu- ngan dari hukum. Kontektual pemikiran ini se- suai diantara paradigma hukum positif yang po- puler “bahwa hukum dianggap perintah yang harus ditaati oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat menyimpangi apa yang diharuskan oleh hukum karena penyimpangan akan mengakibat- kan sanksi hukum pada mereka. 10
Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam atau tepatnya sejak 10 tahun negara ini merdeka. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pem- berantasan korupsi di Indonesia  telah diberla- kukan sejak lama. Namun efektivitas hukum atau pranata hukum serta penegakan hukum be- lum cukup memadai sehingga menyebabkan ik- lim korupsi di Indonesia tidak kunjung mem- baik. 11
Jadi dalam paradigma ini masyarakat ha- nya satu pilihan yakni harus taat pada perintah hukum. Perwujudan perintah hukum dalam ben- tuk peraturan perundang-undangan itu, harus di- terapkan. “Penerapan hukum hakekatnya adalah penyelanggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencega- han pelanggaran hukum dan penyelesaian seng-
10 Lili Rasjidi & I.B Wiyasa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Mandar Maju, 2003, hal. 94
11 Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Tindak Pida- na Korupsi; Kajian Legal Sosiologis , Jurnal Lex Publica APPTHI, 2014, hal. 61.
keta hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu”. 12
Dalam kehidupan masyarakat, hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan ber- masyarakat, karena hukum itu berasal dari tata kelakuan masyarakat. Tapi, dalam berbagai ben- tuk peradaban masyarakat, belum tentu tidak mesti hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi. Hal ini terutama disebabkan oleh karena setiap ma- nusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan bila hukum yang berlaku dalam  masyarakat tidak sesuai dengan kebutu- han-kebutuhan serta kepentingan-kepentingan- nya, maka manusia itu akan mencari jalan ke- luar serta mencoba untuk menyimpang dari atu- ran-aturan yang ada. Tidak hanya itu, bahkan pada kenyataannya ada pula kebutuhan-kebutu- han dan kepentingan-kepentingan dari golo- ngan-golongan dalam masyarakat yang sering berlawanan dengan kemauan hukum.

## D. Penutup
Meskipun keberadaan Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) memberikan pembatasan- pembatasan tertentu, tidak berarti penyidik ke- polisian tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki legitimasi melakukan tindakan hukum terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Namun yang dimungkinkan menjadi permasalahan bagaimana penyidik polri melakukan kewenangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Dengan keberadaan KPK, penyidik polri terikat pembatasan dalam melakukan penyidi- kan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diru- muskan dalam Pasal 11 Undang Nomor 30 Ta- hun 2002, antaranya menyebutkan KPK berwe- nang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
a.  melibat aparat penegak hukum, penye- lenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hu- kum atau penyelenggara negara.
b.  mendapat  perhatian   yang   meresahkan
12 Lili, op cit , hal. 95
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 679 - 686
masyarakat, dan / atau c.  menyangkut kerugian negara paling se- dikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Bahkan dalam Pasal 8 KPK ber- wenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana ko- rupsi yang sedang dilakukan oleh kepo- lisian atau kejaksaan.
Dalam kondisi yang demikian Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan penyidik polri untuk melakukan koordinasi de- ngan penyidik KPK. Koordinasi penyidik polri dan penyidik KPK merupakan persoalan legiti- masi hukum yang perlu diketahui.

## Daftar Pustaka
Alatas, Syed Hussein, Korupsi Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta: 1981 Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional, Bandung, Adi- tama, 2002
__________, The Sociology of Corruption, The Nature Function, Causes and Prevention of Cor- ruption, Singapore: Times Book International, 1980
Budihardjo, Meriam, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Sinar Harapan, 1986 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012 Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Cyntia Press, 2014. Faisal Santiago, Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis , 2014
Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum, Jakarta: Anissa, 2002 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 Mubyarto, Ilmu Sosial dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980 Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus, Bandung: Aditya Bakti, 2000 Rasyidi, Lili, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993 Jurnal Ilmu Hukum APPTHI, Lex Publica, Volume I No. 1, Jakarta: 2014. Jurnal Ilmu Hukum APPTHI, Lex Publica, Volume II No. 2, Jakarta: 2016. KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 679 - 686