## Wajah Hukum
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
Muhammad Badri 1 , Eka Pitri 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com, Princesseka2018@gmail.com
Abstrak . Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dipegang dan dikuasai oleh Negara yang harus dioptimalkan dengan  semaksimal  mungkin  karena  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  nasional,  yang  muara  dari kegiatan  tersebut  terciptanya  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Guna  mencapai  kesejahteraan  tersebut, ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  yang  mana  undang-undang  ini memberikan  landasan  hukum  bagi pembangunan  dan pembaharuan  hukum pada kegiatan usaha minyak dan gas. Adapun tujuan dari penelitian  ini  yaitu  ingin mengetahui penegakan  hukum terhadap tindak pidana pertambangan  minyak tanpa izin di wilayah hukum  Kabupaten  Batanghari,  kendala  yang  dihadapi  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihdapai. Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif`  analitis  dengan  pendekatan  yuridis empiris. Penentuan sampel  dilakukan  dengan menggunakan  teknik Purposive  Sampling dan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  serta  analisis  data  dilakukan secara  kualitatif.  Penegakan  hukum  yang  dilakukan  yaitu  melakukan  tindakan represif, penindakan  serta  penahanan.  Kendala yang dihadapi  yaitu rendahnya kesadaran, partisipasi dan  informasi dari masyarakat dan kendala lain yaitu kebocoran  informasi. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi serta memaksimalkan peran masyarakat.
Kata Kunci : penegakam, pelaku, pertambangan,minyak
Abstract. Oil and gas are natural resources that are held and controlled by the State which must  be optimized to the maximum extent  possible  because  they have  a  very  important  role  in  the  national economy,  the  estuary of  which is the  creation of  social welfare for all Indonesian people. In order to achieve this welfare, Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas is enacted, which provides a  legal  basis  for  development  and  legal reform  in  oil  and gas  business activities.The purpose  of this study  is  to find out law enforcement against the crime of oil mining without a permit in the jurisdiction of Batanghari Regency, the obstacles faced  and  the  efforts  made  to  overcome  the  obstacles  encountered.  This  research  is  a  descriptive  analytical  research  with  an empirical  juridical  approach.  Determination  of  the  sample  was  carried  out  using  purposive  sampling  technique  and  data collection  was carried  out  through  interviews  and  qualitative data analysis  was carried  out.  Law  enforcement  is  carried out by carrying out repressive actions, taking action and detention. Constraints faced are low awareness, participation and information from the community and another obstacle is information leakage. Efforts are being made to increase awareness and participation and maximize the role of the community.
Keywords : enforcement, perpetrators, mining, oil

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  meliputi  seluruh  bidang,  dan  salah  satunya  adalah  pembangunan  dalam  bidang hukum,  yang  mana  pembangunan  dalam  bidang  hukum  mempunyai  istilah  yaitu  pembaharuan  hukum  atau law reform. Pembangunan  hukum  atau  pembaharuan  hukum  yang  mana  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional, haruslah melakukan pembaharuan hukum secara menyeluruh baik itu hukum pidana, perdata, hukum administrasi juga termasuk kedalamnya yaitu hukum formil dan materil.
Dalam  kerangka  pembangunan  hukum  yang  merupakan  pembangunan  nasional  tadi,  maka  moral,  jiwa,  dan hakikat  serta  perkembangan  zaman  yang  melandasinya  harus  dipahami  dan  dihayati.  Penghayatan  dalam  rangka pembangunan  nasional  tersebut  tidak  boleh  dilepaskan  dari  pada  pancasila  dan  undang-undang  dasar  195. Konsekuensi  dari  pembangunan  nasional  tersebut,  pembangunan  hukum  harus  bisa  menyesuaikan  perubahan  dan dinamika  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hukum  bisa  menjadi  alat  pengendali  dalam  kehidupan masyarakat dan juga bisa menjadi alat perubahan sosial dalam masyarakat ( tool of spencing ). 3
Usaha yang dilakukan untuk pembaharuan hukum pidana sampai sekarang terus dilakukan. Pembaruan hukum tersebut pada dasarnya untuk mengganti dasar hukum pidana yang lama dengan hukum pidana yang baru yang sesuai dengan  kondisi  dan  sifat  masyarakat  indonesia. Wetboek  van Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie merupakan  hukum pidana warisan kolonial yang mulai berlaku pada tahun 1915. 4
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hal. 52
4 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 2005,     hal 4.

## Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal
Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
Pembaharuan  dan  pembangunan  hukum  pidana  terus  diupayakan  dengan  arah  yang  jelas  dan  terpadu.  Karena sangat  dibutuhkan  kodifikasi  serta  unifikasi  dalam  susunan  perundang-undangan  yang  baru.  Instrumen  hukum  yang bentuknya perundang-undangan sangat dibutuhkan dengan menyesuaikan nilai yang ada di dalam masyarakat dengan memberikan  penyuluhan  dan  kesadaran  hukum  di  dalam  diri  masyarakat  sehingga  hukum  itu  hidup  di  dalam  jiwa masyarakat. 5
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pembaruan  hukum  yang  dilakukan  tidak  sekedar  mengenai  subtansi tetapi  juga  mengenai  nilai  dan  norma  yang  ada  dalam  hukum  tersebut.  Barda  Nawawi  mengatakan  bahwa  proses pembaruan  hukum  pidana  pada  dasarnya  menyangkut  reorientasi  dan  reformasi  hukum.  Pembaruan  tersebut  harus disesuaikan dengan kultur budaya masyarakat indonesia baik sosio politik, filosofik maupun kulturalnya. 6 Terhadap  masalah  kemanusian  dan  masalah  kemasyarakatan  sudah  banyak  usaha  dan  upaya  penanggulangan yang dilakukan berbagai cara, salah satu usaha yang dilakukan yaitu penegakan hukum melalui hukum pidana sebagai salah  satu  penegakan  hukum.  Akan  tetapi  hal  ini  masih  menjadi  hal  yang  diperdebat  dan  didiskusikan  karena  efek yang dihasilkan masih belum maksimal. Menurut Herbert  L, Packer,  yang di  kutip oleh Teguh Prasetyo, merupakan dimensi  yang  sangat  penting  pada  penggunaan  pidana  kepada  orang  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  berbuat tindakan yang anti sosial. 7
Perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  disebabkan  salah  satunya  karena  perkembangan  dunia  yang  kita kenal  dengan  nama  globalisasi,  industrisasi  dan  modernisasi.  Perubahan  tersebut  menyebabkan  perubahan  dalam tatanan  sosial  masyarakat.  Pertambangan  minyak  tidak  luput  terkena  dampak  akibat  perubahan  industrisasi  yang terjadi. Oleh karenanya kekayaan minyak yang dimiliki oleh  suatu  negara harus dikuasai  negara itu  sendiri sehingga dapat  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk  kehidupan  masyarakatnya.  Selain  itu  kekayaan  minyak  merupakan kekayaan  yang  dapat  membantu  dalam  perekonomian  nasional  yang  mana  muara  dari  kegiatan  tersebut  terciptanya kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Guna  mencapai  kesejahteraan  tersebut,  ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembangunan dan pembaharuan hukum pada kegiatan usaha minyak dan gas.
Minyak dan gas bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu sumber daya  alam  strategis  dan  menjadi  kekayaan  tambang  nasional  dan  terhadap  kekayaan  tambang  tersebut  diawasi  oleh negara.  Konsekuensi  logisnya  bahwa  kekayaan  tambang  tersebut  dikuasai  oleh  negara  dan  dijalankan  atau dimanfaatkan  oleh  negara  sebagai  pemegang  kekuasaan  untuk  kepentingan  nasional.  Kekayaan  tambang  tersebut menjadi salah satu sumber kekayaan dan pembiayaan, energi dan bahan bakar.
Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (Permen)  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pengusahaan Pertambangan  Minyak  Bumi  pada  sumur  tua  sebagai  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang MIGAS,  dalam  melakukan  pengelolaan  pertambangan  minyak  pada  sumur  tua  atau  sumur  yang  masih  mengandung minyak  diatur  dalam  pasal  2  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  1  tahun  2008  yang  berbunyi “Bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor guna pengelolaan pertambangan sumur tua yang masih mengandung minyak dengan persetujuan Menteri”.
Berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  1  tahun  2008  tersebut  diatas tersebut  apabila  tidak  melakukan  kerja  sama  antara  masyarakat  dengan  kontraktor  maka  pertambangan  minyak tersebut merupakan pertambangan tanpa izin ( illegal drilling).
Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya bahan tambang yang lebih dari pada Negara-negara lain, maka  untuk  itu  dibutuhkan  suatu  regulasi  atau  pengaturan  yang  ketat  guna  memberikan  perlindungan  dalam pemanfaatan  bahan  tambang  tersebut.  Sumber  daya  alam  ini  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui dan  jika digunakan terus menerus  akan mengalami kehabisan sehingga dibutuhkan regulasi  atau aturan yang  dapat  mengatur  penggunaan  sumber  daya  alam  tersebut  sehingga  didapatkan  penggunaan  yang  efisien  dan efektif.  Sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dari  alam dengan  proses  yang  sangat  panjang  dan  untuk  pembaharuannya  dibutuhkan  waktu  yang  sangat  penjang  pula. Penggunaan  yang  terus  menerus  akan  menyebabkan  sumber  daya  alam  tersebur  akan  habis  dan  memerlukan  waktu yang  sangat  lama  untuk  mendapatkannya  lagi.  Biasanya  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbarui  berasal  dari bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain) dan barang tambang (minyak bumi dan batu bara). Aturan atau  regulasi  tersebut  dikenal  dengan  istilah  hukum  pertambangan.  Hukum  pertambangan  merupakan  hukum  yang memuat aturan tentang pengelolaan, hubungan negara dengan negara lain dan negara dengan pihak pengelolaan dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang dan bahan galian.
Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dalam pasal 1 huruf (1 dan 15) menjelaskan mengenai pengertian pertambangan yaitu
5 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung, 2005, hal 58
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada Madia Group, Jakarta. 2010,  hal. 29-30
7 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bursa Media, Bandung,2010, hal.19-20
Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## Pasal 1 huruf 1
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan  mineral  atau  batu  bara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Pasal 1 huruf 15
Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang  lokasi,  bentuk,  dimensi,  sebaran,  kualitas  dan  sumber  daya  terukur  dari  bahan  galian,  serta  informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
Adapun  sanksi  yang  terkait  dengan  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  pada  undang-undang pertambangan yaitu pada pasal 158 yang berbunyi :
Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam  Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  sudah  jelas  telah  melarang pertambangan minyak tanpa izin  karena minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan dan merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat  strategis  dan  pengelolaannya  menyangkut  hajat  banyak  orang  sehingga dalam pengelolaannya harus dapat dimaksimalkan sebesar mungkin untuk hajat banyak orang. Selain itu sumber daya minyak  bumi  dan  gas  menjadi  komoditas  vital  dalam  memberikan  dan  meningkatkan  ekonomi  nasional  guna pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam undang-undang Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,  juga memberikan sanksi bagi pertambangan minyak tanpa  izin dimana dalam pasal 52 disebutkan bahwa para pelaku pertambangan minyak tanpa izin (ilegal drilling) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 Miliar, kemudian dalam pasal 53 huruf a menjelaskan bahwa pelaku dapat diancam yaitu  : Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
Pemberantas  tindak  pidana  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling) jika  mengharapkan pemberantasannya  oleh  pemerintah  tidak  akan  dapat  diselesaikan  semaksimal  mungkin  tanpa  adanya  campur  tangan dan  partisipasi  masyarakat.  Diperlukan  usaha  nyata  dari  seluruh  pihak  dalam  memberantas  tindak  pidana illegal drilling . Dampak dari illegal drilling tersebut dapat menimbulkan penyakit kanker, pernafasan dan paru-paru, dan juga pencemaran lingkungan baik itu  air, tanah  ataupun  udara. Hal ini bisa saja  terjadi dikarenakan minyak bumi mentah merupakan  senyawa  hidrokarbon  yang  memiliki  tempat  yang  mempunyai  tekanan  tertentu,  sehingga  ketika  berada diluar  tekanan  tersebut  misalnya  diluar  tanah  dengan  tanpa  pengelolaan  yang  baik  akan  menimbulkan  dampak  yang disebutkan  tadi.  Tanha  dan  air  yang  terkena  tetesan  minyak  mentah  akan  menjadi  hitam  dan  berminyak  yang menandakan  adanya  proses  pencemaran  yang  terjadi  dan  dapat  menyebabkan  kerusakan  ekosistem  di  lingkungan tanah dan air tersebut.
Pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling) di  Kecamatan  Bajubang,  Kabupaten  Batanghari,  Jambi hingga  saat  ini  masih  berlangsung  bahkan  semakin  marak  baik  itu  masyarakat,  mengingat  hasil  yang  didapat  dari pertambangan  minyak  tanpa  izin (ilegal  drilling) sangat  menjanjikan  dari  segi  ekonomi  adapun  alasan  masyarakat melakukan  kejahatan  pertambangan  minyak  tanpa  izin (ilegal  drilling), karena  dari  hasil  dari  pertambanga  minyak tanpa izin (ilegal drilling) hasil tersebut dapat menghasilkan dalam satu hari bisa mendapatkan hasil 1-3 juta per-hari untuk  pengolahan  penyulingan  melalui  kuali,  kalau  untuk  pengeboran  sumur  penghasilan  dapat  5-10  juta  per-hari, walaupun  pertambangan  minyak  secara  tanpa  izin (ilegal), selain  merugikan  keuangan  negara,  juga  menyebabkan kerusakan  lingkungan,  membahayakan  kesehatan  bahkan  membahayakan  jiwa  tidak  hanya  penambang  namun  juga masyarakat sekitar sumur, tersebut di karena dari hasil per-hari tersebut diatas. 8
Mengingat Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten yang masih dalam perkembangan dalam segala bidang termasuk dalam perkembangan hukum yang berlaku. Perkembangan hukum yang terjadi tentunya berbarengan dengan perkembangan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  kabupaten  Batanghari.  Salah  satu  permasalahan  hukum  yang terjadi  di  Kabupaten  Batangharu  yaitu  Salah  satunya  permasalahan  tentang  pengeboran  minyak  tanpa  izin (ilegal drilling) di Kabupaten Batanghari yang memprihatinkan.
Kasus pertambangan minyak tanpa izin ( illegal drilling ) yang terjadi di Kabupaten Batanghari dari data internet terbaru  dari  tahun  2017  sampai  2019  berjumlah  29  kasus  pada  tahun  2017  berjumlah  9  kasus,  pada  tahun  2018 berjumlah 11 kasus. dan pada tahun 2019 berjumlah 9 kasus.
8 Hasil  Wawancara  Dengan  Pelaku  Penambang  Minyak  Tanpa  Izin  Di  Desa  Bathin  Kampung  6  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Pada Tanggal 18 Desember 2019
Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## METODE
Di dalam penelitian diperlukan suatu metode penelitian agar suatu penelitian dapat dengan jelas arah dan tujuan yang  akan  diteliti,  sehingga  dapat  menemukan  hasil  yang  akan  diteliti  serta  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini, adapun metode penelitian ini yaitu :Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin ( Illegal Drilling ) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## Metode Pendekatan
Pendekatan  dipakai  pada  pengkajian  ini  merupakan  metodologi  yuridis  empiris  yang  merupakan  metode penelitian  hukum  dengan  melakukan  penelitian  langsung  dilapangan  dengan  pengamatan  perilaku  manusia  secara langsung melalui fakta-fakta empiris dilapangan. 9 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu pengkajian deskriptif  guna  memberikan  memberikan  bahansebagai  untuk  diteliti  seperti  orang,  kondisi  atau  segala-segala lainnya. 10 Dalam  penelitian  ini  akan  digambarkan  tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin ( Illegal Drilling ) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## Rancangan kegiatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  sehingga  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  terkait dengan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pertambangan  Minyak  Tanpa  Izin  ( Illegal  Drilling )  Di Wilayah  Hukum  Kabupaten  Batanghari  yaitu  dengan  melakukan  komunikasi  atau  wawancara  dengan  narasumber untuk  mendapatkan  data  yang  jelas  dan  lebih  akurat  serta  informasi  yang  diperlukan.  Oleh  karenanya,  data  dan informasi  tersebut  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  bersama  Kanit  Sat-Reskrim  Tipiter  Polres Batanghari yang  berhubungan  dengan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pertambangan  Minyak  Tanpa  Izin ( Illegal Drilling ) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## Ruang lingkup atau objek
Ruang  lingkup  atau  objek  dalam  penelitian  ini  diperlukan  guna  membatasi  fokus  penelitian  yang  akan  dikaji sehingga  tidak  melebar  dan  meluas  dari  fokus  awal  penelitian.  Ruang  lingkup  juga  memberikan  kemudahan  kepada peneliti  terhadap  penelitian  yang  dilakukan  dan  pembaca  untuk  memahami  penelitian  ini.  Adapun  ruang  lingkup  di dalam  penelitian  ini  adalah  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pertambangan  Minyak  Tanpa  Izin ( Illegal Drilling ) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## Bahan dan alat utama
Dalam penelitian ini bahan dan alat utama yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan wawancara mengingat bahwa penelitian berbentuk empiris maka penulis melakukan wawancara yang merupakan suatu metode pengumpulan data  dengan  melakukan  komunikasi  dua  arah  guna  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan.  Wawancara  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  menanyakan  langsung  secara  lisan  dan  tertulis  dengan  Kanit  Sat-Reskrim  Tipiter  Polres Batanghari

## Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan  jenis  dan  pendekatan  penelitian  yang digunakan,  maka  pengumpulan  data  langsung  dari  lapangan  dan  dilakukan  dengan  teknik  wawancara.  Wawamcara tersebut dilakukan dengan Kanit Sat-Reskrim Tipiter Polres Batanghari

## Teknik analisis
Data  dan  informasi  yang  diperlukan  telah  terkumpul,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu  dilakukan  analisis  data secara  kualitatif.  Keterangan  dan  jawaban  dari  responden  tersebut  dipilah  dan  ditarik  kesimpulan  secara  deskriptif mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin ( Illegal Drilling ) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pertambangan  Minyak  Tanpa  Izin  Di  Wilayah  Hukum Kabupaten Batanghari
Penegakan  hukum  juga  merupakan  suatu  proses  untuk  dilakukannya  upaya  tegaknya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  tuntunan  perilaku  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  timbullah  suatu  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan tugas dari aparat penegak hukum. aparat penegak hukum
9 Rony Hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.
Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
merupakan  lembaga  atau  institusi  penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  hakim,  penasehat  hukum  dan  petugas  sipir pemasyarakatan,  mengingat  bahwa  kelima  lembaga  tersebut  merupakan  aparat  penegak  hukum  secara  langsung berperan terhadap proses tegaknya aturan hukum.
Tegaknya  suatu  aturan  hukum,  sangat  dibutuhkan  aparat  penegak  hukum  yang  tegas  dalam  melakukan penegakan  hukum  dan  seharusnya  para  aparat  penegak  hukum  diperbolehkan  untuk  menggunakan  daya  paksa  di karenakan untuk menjalankan amanat undang-undang dan dengan hal tersebut maka wibawah hukum di tengah-tengah masyarakat akan menjadi baik. Adapun norma hukum yang akan ditegakkan meliputiartidari hukum formil dan hukum materiil  yaitu  kalauhukum  formil  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis,  sedangkan  hukum materiil mencakup pula pengertian nilai keadilan yang berada di tengah-tengah masyarakat.
Penegakan  hukum  merupakan  implementasi  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  dengan  menggunakan sarana penal ( penal policy ), yang dilakukan melalui cara sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), dan apabila sistem  peradilan  tersebut  tidak  berjalan  semana  mestinya  maka  hal  tersebut  menghambat  berjalannya  proses penegakan  hukum,  termasuk  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling ), yang terjadi di Kabupaten Batanghari.
Proses  penegakan  hukum  pada  kasus  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling) di  Kabupaten Batanghari,  diawali  dengan  penyelidikan  oleh  penyidik.  Penyidik  merupakan  Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk melakukan penyidikan dan diatur pada KUHAP Pasal 1.
Kanit  Sat-Reskrim  Tipidter  Polres  Batanghari  terkait  dengan  tindak  pidana  pertambangan  minyak  tanpa  izin ( illegal  drilling )  mengatakan:  kami  dari  pihak  Polres  Batanghari  melakukan  tindakan  represif  atau  tindakan penindakan ketika atau setelah tindak pidana  itu terjadi. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan membuat  jera  kepada  pelaku  dan  masyarakat  lainnya.  Tindakan represif yang  kami  lakukan  yaitu  melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan kepada pelaku.
Kanit Sat-Reskrim  Tipidter Polres Batanghari melakukan fungsi dan tugas dari  kepolisian Republik  Indonesia dengan  menjalankan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pertambangan minyak tanpa izin. Kami melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur berdasarkan laporan yang diterima, yaitu dimulai dengan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap atau P-21 beserta barang bukti kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.
Kanit  Sat-Reskrim  Tipidter  Polres  Batanghari  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  yaitu  melakukan  Penahanan  terhadap  tersangka,  penahanan  ini dilakukan  guna  menghidari  pelaku  melarikan  diri,  atau  pelaku  mencoba  menghilangkan  barang  bukti  ataupun menghindari pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  di  dalam  penegakan  hukum  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  Kepolisian Resort Batanghari dilihat dari penjelasan diatas yang mana kasus-kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian dari pada itu, tindakan penegakan hukum yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan  pengetahuan  keada  masyarakat  sehingga  masyarakat  sadar  dan  menghargai  hukum  yang  berlaku  dan nantinya masyarakat akan patuh terhadap hukum yang berlaku serta menumbuh dan menanamkan hukum dalam diri masyarakat.

## Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
Setiap  menjalankan  suatu  pekerjaan  maka  akan  dihadapi  suatu  hambatan  atau  kendala  termasuk  para  penegak hukum ketika aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya khusunya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin ( illegal drilling ) di Kabupaten Batanghari.
Kemudian  kendala  yang  dihadapi  penegak  hukum  dalam  mengatasi  tindak  pidana  pertambagangan  minyak tanpa izin di Kabupaten Batanghari yaitu kendala dari masyarakatnya, karena tingkat kesadaran dan partisipasi yang masih  rendah.  Tingkat  kesadaran  dan  partisipasi  yang  rendah  dari  masyarakat  seakan-akan  masyarakat  itu  terkesan tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi di lingkungannya sendiri khususnya tindak pidana pertambagangan minyak tanpa  izin  di  Kabupaten  Batanghari.  dari  faktor  budaya  kebiasaan  masyarakat  di  Kabupaten  Batanghari  apabila  ada suatu  pelanggaran  hukum  atau  suatu  tindak  pidana  yang  dianggap  bahwa  tindak  pidana  tersebut  tidak  terlalu merugikan atau dengan kata lain suatu tindak pidana pertambagangan minyak tanpa izin masyarakat tersebut dengan untuk  melapor  ke  pihak  penegak  hukum  atau  pihak  kepolisian  sehingga  perbuatan  tindak  pidana  pertambagangan minyak tanpa izin semakin hari semakin meningkat.
Kanit  Sat-Reskrim  Tipiter  Polres  Batanghari  menjelaskan  kendala  lain  yang  dihad  api  oleh  pihaknya  dalam menegakkan  hukum  pada  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  yaitu  seringkali  mendapatkan  kendala seperti  pada  saat  datang  ke  lokasi  aktivitas  para  penambang  tidak  melakukan  aktivitasnya  sehingga  lokasi pertambangan tersebut tidak ditemukan pelakunya atau pekerja tambang tanpa izin tersebut
Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal

## Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
Dari hal tersebut di atas bahwa tidak adanya aktivitas di lokasi menurut Iswan Hadi Kanit Sat-Reskrim Tipiter Polres  Batanghari  menjelaskan  bahwa  :  pihak  Polres  Batanghari  merasa  ada  kebocoran  informasi  atau  memberikan informasi  dari  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  kepada  pelaku  penambangan  minyak  tanpa  izin  di  lokasi, sehingga pada saat mendatangkan ke lokasi pertambangan tidak ditemui aktivitas pertambangan minyak
Kanit  Sat-Reskrim  Tipiter  Polres  Batanghari  menambahkan  terhadap  kendala  penegakan  hukum  terhadap pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  yaitu  :  Kurangnya  informasi  dari  masyarakat  karena  masyarakat masih belum aktif dalam memberikan informasi sehingga kendala tersebut sangat dirasakan oleh para penegak hukum karena untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku pertambangan minyak tanpa izin diperlukan informasi dari masyarakat
Kanit  Sat-Reskrim  Tipiter  Polres  Batanghari  menjelaskan  terhadap  kendala  penegakan  hukum  terhadap pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  yaitu  :Kurang  kesadaran  masyarakat  dalam  mengatasi  permasalah tindak  pidana  pertambangan  minyak  tanpa  izin  ( illegal  drilling )  sehingga  kami  selaku  penegak  hukum  tidak  dapat berbuat  banyak  akibat  tidak  adanya  dukungan  masyarakat  dalam  menangani  tindak  pidana  pertambangan  minyak tanpa izin ( illegal drilling ) sehingga para penegak hukum seperti pihak kepolisian tidak dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  bahwa  kendala  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  penambangan minyak tanpa izin ( illegal drilling ) oleh para penegak hukum seperti polisi yaitu ; setiap melakukan penegakan hukum maka  akan  timbul  Kendala-kendala  seperti  Polres  Batanghari  masih  kurangnya  informasi  dari  masyarakat  karena  di dalam  melakukan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  di  perlunya  dukungan  dari  masyarakat,  apabila tidak  adanya  dukungan  dari  masyarakat  maka  penegakan  hukum  yang  dilakukan  kepolisian  tidak  akan  teleksana dengan baik.

## Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  mengatasi  kendala  terhadap  Tindak  Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izindi Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
Terhadap  tindak  pidana  pertambangan  minyak  tanpa  izin  dan  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  ditemui beberapa  kendala  seperti  tidak  adanya  dukungan  masyarakat  untuk  menjalankan  amanat  undang-undang,  kemudian masih sulit untuk menemukan pelaku, Sulit untuk menemukan barang bukti barang hasil dari yang di tambang, selain itu juga kurangnya  informasi yang didapat dari masyarakat dan  juga  kurang tanggapnya  masyarakat terhadap tindak pidana  pertambangan  minyak  tanpa  izin  dua  dan  banyaknya  masyarakat  tidak  mengetahui  tentang  hukum  sehingga kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat kurang.
Agar upaya Kanit Sat-reskrim Tipiter Kepolisian Resor Batanghari selaku aparat penegak hukum dapat berjalan sebagaimana  mestinya  maka  perlu  adanya  langkah-langkah  terhadap  masalah  yang  dihadapi.  Beberapa  di  antara permasalahan  tersebut  diatas  setidaknya  dapat  dicarikan  solusi  dalam  mengatasi  nya  guna  menegakkan  hukum  pada tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin.
Kanit Kanit Sat-reskrim Tipiter Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan bahwa : Upaya yang dilakukan oleh Polres Batanghari yaitu melakukan kerjasama dengan informan. Informan di sini adalah masyarakat, yaitu masyarakat kita  berdayakan  dan  memaksimalkan  perannya,  ketika  adanya  aktivitas  pertambangan  minyak  tanpa  izin  maka masyarakat sebagai informan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari.
Kanit Kanit Sat-reskrim Tipiter Kepolisian Resor Batanghari mengatakan bahwa selain dengan memberdayakan masyarakat  sebagai  informan,  kami  dari  aparat  penegak  hukum  juga  melakukan  tindakan  pencegahan  melalui himbauan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat.  Himbauan  dan  penyuluhan  tersebut  kami  lakukan  ketika  kami melakukan patroli. Adapun himbauan yang kami lakukan yaitu tindakan penambangan ini haruslah mendapatkan izin dan proses penedotan minyak tersebut  haruslah  sesuai dengan standar dari pertamina sehingga meminimalisir  resiko terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Selain  itu  kami  juga  melakukan  penangkapan  kepada  para  pelaku penambangan minyak tanpa iin untuk dilakukan proses hukum kepada pelaku.
Dari  penjelasan  para  penegak  hukum  di  atas  maka  di  dalam  penegakan  terhadap  tindak  pidana  pertambangan minyak tanpa izin ( illegal drilling ) melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya kemudian melakukan kerjasama antara penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Batanghari.

## SIMPULAN
1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batanghari terhadap tindak pidana penambangan minyak tanpa izin ( illegal  drilling )  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kabupaten  Batanghari  yaitu  dengan  melakukan  penegakan  dan penindakan  meliputi  penyelidikan,  penyidikan  dan  penahanan.  Selain  itu  juga  kami  melakukan  tindakan pencegahan dengan himbauan dan penyuluhan.
2. Kendala yang ditemui yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, serta kurangnya informasi yang didapatkan dari masyarakat.
Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari
3. Upaya  yang  dilakukan  terhadap  kendala  yang  ditemui  yaitu  memberdayakan  dan  memaksimalkan  masyarakat untuk  menjadi  informan,  bekerja  sama  baik  antar  penegak  hukum  maupun  aparat  penegak  hukum  dengan emerintah kabupaten batanghari.

## DAFTAR PUSTAKA
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Penerbit Kompas, Jakarta, 2006 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 2005 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung, 2005 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada Madia Group, Jakarta. 2010 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bursa Media, Bandung,2010 Rony Hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Semarang 1998 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981