## KREDIT MACET DAN CARA MENGHADAPINYA

## BAD CREDIT AND ITS SOLUTION

## TRI ARTANTO
Program Studi  Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia triartanto74@gmail.com

## Abstrak
Perekonomian Batam yang semakin memburuk pada masa ini, dimana banyak  perusahaan yang tutup atau  memindahkan  usahanya  ke  negara  lain  yang  dianggap  memiliki  regulasi  dan  kemudahan  berusaha  yang lebih baik dari Indonesia. Akibatnya angka pengangguran semakin bertambah saja, dimana banyak warga Batam yang  semulanya  bekerja  dan  kini  menjadi  pengangguran  yang  diakibatkan pemutusan hubungan  kerja.Padahal sebelumnya  mereka  mempunyai  kewajiban  berupa  kredit,  yang  dilakukan  berupa  pinjaman  untuk  memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.Kebutuhan primer dan sekunder itu berupa, peminjaman kredit perumahan dan  kendaraan  ataupun  lainnya.  Pinjaman  kredit  ini  dilakukan  kepada  pihak  Bank  sebagai  debitur,  baik pinjaman  ke  Bank  Umum  maupun  ke  Bank  Perkereditan  Rakyat  (BPR)  ataupun    lembaga  Non  Bank  seperti lissing.  Banyak  masyarakat  tidak  memahami  resiko  dan  dampak  hukum  yang  tibul  akibat  kredit  bermasalah sehingga banyak yang menghindar dari penagih hutang yang nantinya menimbulkan dampak yang lebih buruk. Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metodelogi yuridis empiris. Adapun analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  dengan  cara menganalisis  data  tanpa menggunakan  perhitungan angka  tetapi dengan menggunakan  sumber  informasi  yang relevan  untuk  melengkapi  data  yang  penulis  lakukan.  Perkreditan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  merupakan salah  satu  usaha  penting  bagi  bank  dalam  mendapatkan  keuntungan  atau  laba.Akan  tetapi  perlu  dilakukan dengan  prinsip  kehati-hatian  karena  berbagai  masalah  atas  penyaluran  kredit  bisa  saja  timbul  dan  yang  harus dihadapi  oleh  perbankan  tersebut.  Hal  ini  akibatnya  akan  menimbulkan  adanya  kredit  macet  atau  bermasalah yang  biasa  disebut Non  Performance  Loan (NPL)  dengan  jumlah  yang  cukup  signifikan  di  sejumlah  bank tersebut.  Selain  itu  permasalahan Wanprestasi atau  ingkar  janji  sering  ditemui  didalam  pelaksanaannya  baik berupa  hak  tanggungan  maupun  fidusia. Dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah  tidak  serta  merta  dengan melakukan sita jaminan atau ada jalur non litigasi dengan cara win-win solotion. Di harapkan masyarakat dapat megerti  sehingga  tiduk  perlu  menghindari  Bank  apa  bila  menunggak  dan  masyarakat  lebih  kooperatif  dalam menyelesaikan  kredit  bermasalah.  Ada  banyak  cara  untuk  menyelesaikan  kredit  bermasalah.  Adanya  kredit bermasalah  (Non  Performing  Loan)  akan  menyebabkan  menurunnya  pendapatan  bank,  selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba.
Kata Kunci : Kredit Macet

## ABSTRACT
Batam's economy is getting worse at this time, where many companies shutdown or move their business to other countries which are considered to have better in impelementing regulation compare than Indonesia. As a result, the unemployment rate is increasing only, where many Batam residents who initially worked and now become unemployed due to termination of employment. Whereas previously they have obligations in the form of credit,
which is done in the form of loans to meet the needs of primary and secondary. Primary and secondary needs that form, mortgage loans and vehicles or other. This loan is made to the Bank as a debtor, either to the Bank or Public Bank Rakker (BPR) or Non Bank institution such as lissing. Many people do not understand the risks and legal  impacts  caused  by  non-performing  loans  so  many  are  avoiding  debt  collectors  that  will  have  a  worse impact. . The methodology used in the writing of this journal is the empirical juridical methodology. The data analysis used in this study was conducted  by using qualitative methods that is by analyzing data without using numerical  calculations  but  by  using  relevant  sources  of  information  to  complement  the  data  the  author  did. Credit  performed  by  banking  is  one  of  important  business  for  bank  in  getting  profit.  However,  it  needs  to  be done  with  the  principle  of  prudence  because  of  various  problems  on  the  channeling  of  credit  may  arise  and which  must  be  faced  by  the  banking.  This  consequently  will  result  in  a  bad  credit  or  problem  known  as  Non Performance  Loan  (NPL)  with  a  significant  amount in  a number  of these  banks.    In  addition, the problem  of paying their debt  or broken promise is often encountered in the implementation either in the form of mortgage and fiduciary  rights.  In  the  settlement  of  non-performing loans  does not  necessarily  with confiscation  or non- litigation path by win-win solotion. It is expected that the public can understand that they need to avoid what Banks are in arrears and the community is more cooperative in settling non-performing loans. There are many ways to resolve problem loans. The existence of Non Performing Loan problem loans will cause the decline in bank earnings, further allowing the decline in profits.

## Keyword: Bad Credit

## PENDAHULUAN
Dengan  kondisi  perekonomian  Batam  yang  semakin  memburuk  pada  masa ini,dimanabanyak  perusahaan  yang  tutup  atau  memindahkan  usahanya  kenegara  lain  yang dianggap  memiliki  regulasi  dan  kemudahan  berusaha  yang  lebih  baik  dari  Indonesia. Akibatnya  angka  pengangguran  semakin  bertambah  saja,  dimana  banyak  warga  Batamyang semulanya  bekerja  dan  kini  menjadi  pengangguran  yang  diakibatkan  pemutusan  hubungan kerja.Padahal  sebelumnya  mereka  mempunyai  kewajiban  berupa  kredit,  yang  dilakukan berupa pinjaman untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.Kebutuhan primer dan sekunder itu berupa, peminjaman kredit perumahan dan kendaraan ataupun lainnya.
Pinjaman kredit ini dilakukan  kepada pihak  Bank sebagai  kreditur  yang  memberikan piutang kepada debitur, baik pinjaman ke Bank Umum maupun ke Bank Perkereditan Rakyat (BPR)ataupun  lembaga Non Bank seperti  leasing.Piutang  itu sendiri  memiliki arti  “ Piutang adalah  hak  untuk  menerima  pembayaran”  (Pasal  1  Ayat  3,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  ). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah, menjelaskan :
Pasal 1
2. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
3. Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
Leasing atau sewa guna adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan  barang-barang  modal  untuk  digunakan  oleh  suatu  perusahaan  dalam  jangka waktu  tertentu.Dengan  melakukan  leasing  perusahaan  dapat  memperoleh  barang  modal dengan  jalan  sewa  beli  untuk  dapat  langsung  digunakan  berproduksi,  yang  dapat  diangsur setiap  bulan,  triwulan  atau  enam  bulan  sekali  kepada  pihak  lessor.  Lembaga  leasing merupakan  suatu  alternatif  yang  menarik  bagi  para  pengusaha  atau  masyarakat  yang membutuhkan  kemudahan  dan  dana  cepat  untuk  memiliki  suatu  barang  atau  benda  serta seringkali  kita  temukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.Melalui  leasing  masyarakat  ataupun perusahaan bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka  waktu  pengembalian  antara  tiga  tahun  hingga  lima  tahun  atau  lebih.  Pengertian leasing  menurut surat Keputusan Bersama Menteri  Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri  Republik  Indonesia  No.  KEP-  122/MK/IV/2/1974,  Nomor  32/M/SK/2/1974,  dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah:
”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang  modal  untuk  digunakan  oleh  suatu  perusahaan  untuk jangka  waktu  tertentu,  berdasarkan  pembayaran-pembayaran  secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang  modal  yang  bersangkutan  atau  memperpanjang  jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”.
Banyak  masyarakat  tidak  memahami  resiko  dan  dampak  hukum  yang  tibul  akibat kredit  bermasalah  sehingga  banyak  yang  menghindar  dari  penagih  hutang  yang  nantinya menimbulkan  dampak  yang  lebih  buruk. Kebutuhan  akan  hidup  layak  dan  terkadang kebutuhan yang sifatnya konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan aktivitas yang dijalankan masyarakat tersebut sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Selain itu apabila masyarakat yang telah menerima dana pencairan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah  maupun  bank  swasta.  Maka  pada  suatu  ketika  ia  tidak  lagi  mampu  membayar angsuran kredit pada Bank tersebut, maka  ia telah melakukan suatu wanprestasi atau ingkar janji.  Sehingga  pihak  perbankan  memvonis  kredit  tersebut  masuk  kepada  kategori  kredit macet dan cara penyelesaiaan yang ditempuh adalah dengan cara melalui Pengadilan, Panitia Urusan  Piutang  Negara  (PUPN),  dan  ada  yang  melalui  Badan  Penyehatan  Perbankan Nasional (BPPN).

## METODOLOGI
Tulisan  ini  juga  menggunakan  metode-metode  tertentu  agar  suatu  penulisan    dapat mengarah  pada  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini  “metodologi  pada  hakekatnya memberikan  pedoman  tentang  tata  cara  seorang  ilmuwan  mempelajari,  menganalisa  dan memahami  lingkungan  yang  dihadapinya  (Soekanto,1984).  Penelitian  didalam  penulisan jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan  peraturan  perundang-undangan, yaitu  “penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. (Muhammad, 2014).
Data primer adalah data yang diperoleh secara  langsung di  lapangan  yang dalam  hal ini  diperoleh  melalui  wawancara  dan  system  Tanya  jawab  kepada  masyarakat,  selain  itu sistem  wawancara  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalahwawancara  bebas  terlebih dahulu dipersiapkan daftarpertanyaan sebagai pedoman. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  (Soekanto,  1994).  Untuk  mengumpulkan  data  dari  sumber-sumber  yang  telah disebutkan di atas, digunakan teknik pengumpulan data berupa :
a. Studi Kepustakaan. Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen- dokumen,peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yangberhubungan dengan pokok  permasalahan  dan  akan  dipergunakan  sebagailandasan  pemikiran  yang  bersifat teoretis.
b. Wawancara . Wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan berupa data  primer  teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara  semi  terstruktur,  yaitu wawancara  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  pertanyaan  yang    telah  disusun  namun  juga dikembangkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.
Adapun  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode kualitatif  yaitu dengan cara  menganalisis data tanpa  menggunakan perhitungan  angka  tetapi  dengan  menggunakan  sumber  informasi  yang  relevan  untuk melengkapi data yang penulis lakukan.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Kredit Dengan Hak Tanggungan
Untuk lebih jelasnya apa itu kredit, pengertian kredit adalah “suatu penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kepsekatan pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU.No. 10 Tahun 1998,  Pasal  1  ayat  11).  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  IndonesiaNomor  31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas AktivaProduktif, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjamantara  Bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untukmelunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan pemberian bunga,termasuk :
a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA);
b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.
Pemberian  platfon  kredit  biasanya  didalam  prakteknyadiawali  dengan  suatu kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  kredit.  Adapun  yang  menjadi  dasar hukum  dalam  suatu  perjanjian  adalah  perjanjian  diantara  pihak  yaitu Pasal  1338  ayat  (1) KUH Perdata  menyatakan  bahwa  “semua perjanjian  yang dibuat secara  sah  berlaku sebagai undang-undang  bagi  yang  membuatnya”.  Hukum  kebiasaan  di  Indonesiapun  bisa  menjadi sumber hukum dan begitu pula terkadang kebiasaan perbankan juga dalam prakteknya dapat juga  dijadikan  suatu  sumber  hukum  bagi  perbankan  tersebut  dengan  dijadikan  suatu  aturan yang  yang  dipatuhi,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  ataupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku.Demikian pula didalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat jugamenjadi suatu dasar hukumnya.
Perkreditan  yang dilakukan oleh perbankan  merupakan salah satu usaha penting bagi bank  dalam  mendapatkan  keuntungan  atau  laba.Akan  tetapi  perlu  dilakukan  dengan  prinsip kehati-hatian karena berbagai masalah atas penyaluran kredit bisa saja timbul dan yang harus dihadapi  oleh  perbankan tersebut. Hal  ini  akibatnya akan  menimbulkan  adanya kredit  macet atau  bermasalah  yang  biasa  disebut Non  Performance  Loan (NPL)  dengan  jumlah  yang cukup  signifikan  di  sejumlah  bank  tersebut.  Kredit  bermasalah  merupakan  resiko  yang acapkali  kita  temui  dalam  setiap  pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  nasabahnya.Adapun resiko  tersebut  berupa  keadaan  di  mana  kredit  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  awal  yang disepakati dan pengembaliankredit tidak tepat pada waktunya, ingkar janjiatau wanprestasi.
Kredit bermasalah di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya  faktor  kesengajaan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  kredit,  kesalahan prosedur  pemberian  kredit  atau  disebabkan  faktor  lain  seperti  faktor  mikro  ekonomi  seperti yang  terjadi  di  Batam  yang  disebabkan  oleh  pemutusan  hubungan  kerja  dan  menimbulkan naikknya angka pengangguran.  Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat  dilepaskan  dari  prinsip  kepercayaan,  yang  sering  menjadi  sumber  permasalahan  bagi kreditur terhadap kredit macet yang terjadi. Dalam pengiktan jaminan kredit baik bagi Bank atau lembaga pembiyaan ada 2 hal yang sering dilakukan:

## Akta Pemberian Hak Tanggungan
APHT  mengatur  persyaratan  dan  ketentuan  mengenai  pemberian  Hak  Tanggungan  dari debitor  kepada  kreditor  sehubungan  dengan  hutang  yang  dijaminkan  dengan  Hak Tanggungan.  Pemberian  hak  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain  (kreditor  konkuren)  sesuai  dengan  yang  dimaksud  pasal  1ayat  1  Undang-undang  No.4 Tahun 1996 tentang UUHT yang berbunyi :
“Hak  Tanggungan,  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimanadimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untukpelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentuterhadap kreditor-kreditor lain”.
Adapun  Pemberian  Hak  Tanggungan  adalah  sebagai  jaminan  pelunasan  hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

## Fidusia
Pengertian  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  denganketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut tetap dalampenguasaan pemilik benda. Selain itu apa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yangtidak berwujud dan benda tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebanihak  tanggungan  yang  tetap berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,sebagaiagunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakankepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor lainnya.
Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :
6. Penerima  Fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang  mempunyai piutang yangpembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah uang  baikdalam  mata  uang  Indonesia  atau  mata  uang  lainnya,  baik  secara langsung maupunkontinjen.
Sebagai  gambaran  dan  contoh,  seseorang  atau  debitur  melakukan  kredit  kendaraan bermotor dan membeli kendaraan bermotor tersebut kepada pihak dealer atau kreditur.Selagi debitur  belum  melunasi  kredit  kendaraan  bermotor  tersebut  kepada  dealer  maka  motor tersebut  masih  milik  pemberi  kredit  atau  dealer,  yang  mana  kendaraan  bermotor  tersebut adalah milik pemberi kredit dan hak miliknya dialihkan kepada pembeli kendaraan bermotor tersebut.

## Kredit macet dan penarikan Fidusia
Kredit  Macet  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 31/147/KEP/DIR  tanggal  12  November  1998  memberikan  penggolongan  mengenai  kualitas kredit yang diberikan oleh bank, terdiri dari :
1. Kredit lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet
Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan hutang akibat adanya faktor-faktor  atau  unsur  kesengajaan  atau  karena  kondisi  di  luar  kemampuan  debitur.Lebih lanjut  pengertian  kredit  macet  adalah  suatu  keadaan  di  mana  seorang  nasabah  tidak  mampu membayar  lunas  kredit  bank  tepat  pada  waktunya.  Adapun  beberapa  jenis  pelunasan  atau kualitas kredit adalah :
1. Nasabah  sama  sekali  tidak  dapat  membayar  angsuran  kredit  beserta  bunganya (kredit macet).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya (kurang lancer)
3. Nasabah  membayar  lunas  kredit  beserta  bunganya  setelah  jangka  waktu  yang diperjanjikan berakhir (kredit lancar).

## Penarikan fidusia diatur pada :
1. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia

## 2. PMK No. 130.10/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia
Salah satu bunyi dari Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi  jaminan  fidusia.  Bahwa  eksekusi  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  memerlukan  pengamanan  dari  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Tujuan yang meliputi terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan.terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, mewajibkan  kreditur  untuk  mendaftarkan  jaminan  fidusia  pada  kantor  fidusia,  yang berbunyi :

## Pasal 5
(1) Objek  pengamanan  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 dilaksanakan  terhadap  benda  jaminan  yang  telah  didaftarkan  di  kantor pendaftaran fidusia.
(2) Kantor  pendaftaran  fidusia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  berada  pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan  Fidusia  bagi  perusahaan  pembiayan  yang  melakukn  pembiayaan  konsumen  untuk kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan  jaminan  fidusia.Perusahaan  pembiayaan  wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, guna memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan  dan  konsumen.Sehubungan  dengan  penyerahan  hak  milik  atas  kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.
Pasal  1  ayat  1  PMK  ini  mengatur  “Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia  dimaksud  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  sesuai  undang- undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.
Peraturan  Menteri  Keuangan  mewajibkan  pendaftaran  jaminan  fidusia  berlaku  pula bagi  perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor
berdasarkan  prinsip  syariah,  atau  pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor  yang pembiayaannya  berasal  dari  pembiayaan  penerusan  (channeling)  atau  pembiayaan  bersama (joint financing).
Pasal  2  PMK  130  tahun  2012  ini  mengatur  “Perusahaan  pembiayaan  wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  paling  lama  30  hari  kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.
Selain  itu,  perusahaan  multifinance  dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan fidusia  berupa  kendaraan  bermotor,  apabila  kantor  pendaftaran  fidusia  belum  menerbitkan sertifikat  jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan  multifinance.  Penarikan benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  oleh  perusahaan  multifinance  wajib memenuhi  ketentuan  dan  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

## Penyelesaian Kredit Macet

## Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi
Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan  debitur,  dengan  memperingan  syarat-syarat  dalam  perjanjian  kredit.Jadi  dalam  tahap penyelamatan  kredit  ini  belum  memanfaatkan  lembaga  hukum  karena  debitur  masih kooperatif  dan  dari  prospek  usahanya  masih  feasible.  Penanganan  kredit  perbankan  yang bermasalah  menurut  ketentuan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  23/12/  BPP  tanggal  28 Februari  1991  dalam  usaha  mengatasi  kredit  macet,  pihak  bank  dapat  melakukan  beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut :

## Rescheduling/ penjadwalan kembali
Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang  diberikan  kepada  debitor.Ini  dilakukan  jika  ternyata  bila  pihak  debitur  atas  dasar  hasil penelitian  dan  perhitungan  yang  dilakukan  pihak  bank  yaitu  account  officer  bank  tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit yang telah disepakati. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor.Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber
dari  kemampuan  usaha  debitur  yang  sedang  mengalami  kesulitan.  Penjadwalan  tersebut antara lain :
1) Memperpanjang jangka waktu kredit
2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan
3) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

## Reconditioning
Persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  syarat- syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimun  saldo  kredit  yang telah  disepakati. Langkah-langkah  upaya  penyelamatan  kredit  secara  reconditioning bertujuan untuk :
1) Menyempurnakan legal documentation
2) Menyesuaikan kemampuan membayar debitor dengan kondisi yang terjangkau oleh  debitur  berupa  angsuran  pokok,  denda,  bunga,  penalti  dan  biaya-biaya lainnya.
3) Memperkuat posisi bank

## Recstructing.
Reksrtukturisasi  adalah  suatu  usaha  penyelamatan  kredit  yang  terpaksa  harus dilakukan  bank  dengan  cara  mengubah  komposisi  pembiayaan  yang  mendasari  pemberian suatu  kredit.Secara  umum  tujuan  dilakukannya  rekstrukturisasi  kredit  adalah  meningkatkan kemampuan  debitor  dalam  membayar  pokok  dan  bunga  jaminan.Dalam  melakukan rekstrukturisasi  kredit  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  prospek  usaha  dan  itikad  baik debitur.  Restructing  atau  rekstrukturisasi  menurut  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  31/150/KEP/DIR  tanggal  12  November  1998  tentang  Rekstrukturisasi  kredit  dalam Pasal  1  huruf  c  adalah  “upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  kegiatan  usaha  perkreditan  agar debitor  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Rektrukturisasi  kredit  dapat  dilakukan  dengan  cara- cara sebagai berikut :
1) Penurunan  suku  bunga  kredit.  Penurunan  suku  bunga  kredit  tidak  dapat  dikatakan sebagai rekstrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuann menyesuaikan  dengan  bunga  pasar  yang  pada  saat  bersamaan  juga  mengalami
penurunan.  Kaitannya  dengan  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (selanjutnya disingkat  menjadi  BMPK),  perpanjangan  jangka  waktu  yang  sebelumnya  telah melampaui  BMPK  diberlakukan  sebagai  pelampauan  BMPK  yang  wajib diselesaikan  dalam  jangka  waktu  9  bulan  sedangkan  penyertaan  modal  sementara dalam rangka rektrukturisasi kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK.
2) pengurangan tunggakan bunga kredit, kreditor dapat memberikan keringanan berupa mengurangi  jumlah  bunga  yang  tertunggak  atau  menghapus  seluruh  tunggakan bunga kredit. Debitor dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian  atau  seluruhnya.Langkah  ini  diambil  agar  debitor  mempunyai  kembali kemampuan  melanjutkan  kegiatan  usahanya  sehingga  dapat  digunakan  membayar utang pokoknya.
3) Pengurangan  tunggakan  pokok  kredit.  Kreditor  dapat  memberikan  keringanan berupa  mengurangi  utang  pokok  yang  tertunggak.Langkah  ini  merupakan reksstrukturisasi  yang  paling  maksimal  yang  dapat  diberikan  oleh  bank  karena langkah  ini  biasanya  diikuti  dengan  penghapusan  bunga  dan  denda  seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorabanan yang tidak kembali dan merupakan kerugian bagi bank.
4) Perpanjangan  waktu  kredit.  Perpanjangan  waktu  kredit  merupakan  bentuk rekstrukturisasi  kredit  yang  bertujuan  memperingan  debitor  untuk  mengembalikan hutangnya.Diharapkan  dengan  perpanjangan  waktu  ini  dapat  memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya  sehingga pendapatan  yang harusnya  digunakan  untuk  membayar  hutang  digunakan  untuk  memperkuat usahanya.
5) Penambahan  fasilitas  kredit.  Dalam  hal  ini  rektrukturisasi  kredit  dilakukan  dengan cara  penambahan  fasilitas  kredit  yang  harus  digunakan  sesuai  prosedur  yang  ketat dan  terdapat  agunan  yang  cukup.  Dengan  adanya  penambahan  fasilitas  kredit dimana  debitor  diberikan  kredit  lagi  sehingga  utang  menjadi  besar  nantinya diharapkan  debitor  dapat  mempunyai  kemampuan  untuk  menjalankan  kembali usahanya  dan  pendapatan  dari  usahanya  dapat  digunakan  untuk  membayar  utang lama dan utang baru.
6) Pengambilalihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengambilalihan  asset  debitor  sesuai  dengan  ketentuan  yang  mengacu  kepada
Hal. 126-141
Undang-Undang  perbankan  khususnya  Pasal  12A  yang  mengatur  kemungkinan Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh anggunan baik melalui penjualan umum  atau  pelelangan  ataupun  diluar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan  secara sukarela Namun kemudahan ini oleh undang-undang diadakan pembatasan yaitu :
1. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet.
2. Agunan  yang  telah  dibeli  wajib  dicairkan  selambat-lambatnya  dalam   jangka waktu 1 tahun.

## Penyelesaian Kredit Bermasalah apabila macet secara Litigasi

## Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Kreditur  atau  bank  dapat  memberikan  somasi  atau  peringatan  kepada  debitor  agar  ia memenuhi  kewajiban,  namun  somasi  secara  yuridis  tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang memaksa pada debitor. Apabila somasi  itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki  hak  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  untuk  dijual  secara  lelang  guna pembayaran  utang  debitur  jika  debitur  lalai  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi  jaminan  kebendaan  yang  diberikan  oleh  debitur  dapat  dilihat  padaKitab Undang-Undang Hukum Perdataserta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:
1.   Pasal  1155  KUH  Perdata  :  Kreditur  sebagai  penerima  benda  gadai  berhak  untuk menjual  barang  gadai,  setelah  lewatnya  jangka  waktu  yang  ditentukan,  atau  setelah dilakukannya  peringatan  untuk  pemenuhan  perjanjian  dalam  hal  tidak  ada  ketentuan jangka waktu yang pasti.
2.  Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,yang  memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk  mengeksekusi  benda  jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3.    Pasal 6 dan Pasal 20Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah:  yang  memberikan hak  kepada  kreditur  untuk  mengeksekusi  benda  jaminan  fidusia  jika  debitur  cidera janji.
Kemudian  apabila  terbukti  hakim  akan  mengeluarkan  keputusan  Pengadilan  yang tetap. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan kreditor atau penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  dan  melakukan  sita  eksekusi  untuk
Hal. 126-141
selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang  tergugat. Penjelasan  tentang  wanprestasi  dapat  dilihat  pada  Penjelasan  Pasal  21  UU Jaminan  Fidusia,  yaitu  yang  dimaksud  dengan  "cidera  janji"  (wanprestasi)  adalah  tidak memenuhi  prestasi,  baik  yang  berdasarkan  perjanjian  pokok,  perjanjian  Jaminan  Fidusia, maupun  perjanjian  jaminan  lainnya. Pada  dasarnya  jika  terjadi  wanprestasi  atas  perjanjian kredit  dengan  dengan  Bank.Maka  ketentuan  pasal  20  ayat  (1)  UU  Hak  Tanggungan,  Bank memiliki  hak  untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  dan  mengambil  pelunasan  atas  utang debitur  dari  hasil  penjualan  rumah  tersebut.  Pada  penjelasan  Pasal  20  ayat  (1)  UU  Hak Tanggungan  dikatakan  bahwa  dalam  hal  hasil  penjualan  itu  lebih  besar  daripada  utangnya, sisa  hasil  penjualan  objek  Hak  Tanggunganmenjadi  hak  debitur  dan  apabila  jika  hasil penjualan objek Hak Tanggungan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang tersebut, maka debitur  masih  mempunyai  utang  yang  harus  dilunasi  kepada  Bank.  Atas  dasar  kekurangan pembayaran utang tersebut, Bank dapat melakukan gugatan wanprestasi.

## Eksekusi jaminan kredit
Mekanisme  eksekusi  jaminan  kredit  bila  jaminan  diikat  secara  formal  atau  melalui bantuan notaris untuk membuatkan aktanya (grosse akta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka  kreditor  cukup  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  pengadilan  yang berkompeten.” Bila ternyata debitor tetap tidak  melaukannya  maka kreditor akan  memohon sita  eksekusi.  Kemudian  dengan  sita  eksekusi  tersebut  juru  sita  pengadilan  melakukan  sita jaminan  yang  biasanya  disertai  permohonan  kreditor  untuk  pelelangan  jaminan.  Lalu, pengadilan  berdsarkan  permohonan  lelang  dari  kreditor  akan  menghubungi  kantor  lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditor bisa mengambil  pinjaman  dengan  perhitungan  yang  sudah  diketahui  pengadilan  dari  harga jaminan yang terjual.

## Parate Eksekusi Hak tanggungan
Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan  kekuasaan  sendiri  (Pasal  6  jo.  Pasal  11  ayat  (2e)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996), maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan.  “Kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  cukup  meminta  bantuan  Kantor  Lelang Negara  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  tersebut. Tatacara  BPPN  dalam  menjalankan tugasnya adalah :
1. Penerbitan  Surat  Paksa  Penerbitan  Surat  Paksa  diatur  dalam  pasal  56  ayat  (1) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitor telah melalaikan kewajiban  membayar atau kewajiban  lainnya  berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitor atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan  melalui  surat  tercatat  untuk  membayar  atau  dokumen  lain  yang  nilainya sama seperti itu.
2. Penyitaan.  Dalam  jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat  Paksa, BPPN berwenang  melakukan  sita  eksekusi  atas  seluruh  kekayaan  debitor  termasuk  yang berada  di  tangan  pihak  ketiga  kecuali  barang-barang  yang  masih  dibutuhkan  untuk kelangsungan  hidupnya.Surat  penyitaan  harus  memenuhi  syarat  Pasal  58  dan dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan diserhkan pada kantor pertanahan
3. Pelelangan.  Penjualan  kekayaan  miliik  debitor  yang  telah  disita  dilakukan  melalui pelelangan,  pembagian  hasil  pelelangan  diserahkan  untuk  melunasi  pemenuhan pembayaran  piutang  negara  terdahulu.  Upaya  hukum  lainnya  tidak  dapat  mencegah BPPN  untuk  mengambil  pelunasan  piutang  negara  termasuk  upaya  hukum  uuntuk mencegah  atau  menunda  pelaksanaan  tindakan  hukum  lain.  Wewenang  BPPN  juga adalah  menerbitkan  surat  pencabutan  sita  apabila  debitor  telah  melunasi  hutangnya, selanjutnya kantor pendaftaran mencabut blookir dan mengangkat sita eksekusinya.
Sengketa  kredit  macet  termasuk  dalam  kewenangan  peradilan  umum  sehingga penyelesaian  kredit  macet  adalah  kewenangan  Pengadilan  Negeri.Adapun  penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:
1. Bank  menggugat  nasabah  karena  telah  melakukan  wanprestasi  atas  perjanjian kredit  yang  telah  disepakati.  Putusan  tersebut  dilaksanakan  dengan  sita  eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Barang agunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh  bank  dan  bank  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  penetapan  sita
eksekusi  barang  agunan  untuk  dapat  memperoleh  pelunasan  piutangnya,  tanpa perlu melalui proses gugatan di Pengadilan.

## KESIMPULAN
Dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah  tidak  serta  merta  dengan  melakukan  sita jaminan  atau  ada  jalur  non  litigasi  dengan  cara  win-win  solotion.Di  harapkan  masyarakat dapat  megerti  sehingga  tiduk  perlu  menghindari  Bank  apa  bila  menunggak  dan  masyarakat lebih  kooperatif  dalam  menyelesaikan  kredit  bermasalah.Ada  banyak  cara  untuk menyelesaikan kredit bermasalah.
Adanya  kredit  bermasalah  (Non  Performing  Loan)  akan  menyebabkan  menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Sarana hukum yang dapat  dipergunakan  untuk  mempercepat  penyelesaiaan  masalah  kredit  macet  perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama  dapat  diberi  kuasa  untuk  menjual  barang  agunan  dimuka  umum  untuk  melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara  pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempa

## REFERENSI
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Pres 1984.
UU no.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UU  nomor  4  tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah
UU nomor 42 tahun1999 tentang jaminan fidusia
Peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia PMK no 130/PMK.10/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia
Surat keputusan di reksi bank indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 november 1998
Surat  keputusan  direkasi  bank  indinesia  nomor  31/150/KEP/DIR  tanggal  12  noveber  1998 tentang restrukturisasi kredit
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  31/147/KEP/DIR  tanggal  12  November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif