KEWENANGAN KELURAHAN PASCA

## UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Okparizan., M.Si., M.HI dan Doni Septian., M.IP
Dosen FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Dosen STAIN Sultan Abdurrahman okparizan11083@gmail.com / d_septian14@yahoo.com

## ABSTRAK
Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat  kepada  daerah  berdasarkan  azas  otonomi.  Kelurahan  dapat  diartikan sebagai bentuk “ local state government”, atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam  hal  penyelenggaraan  pengambilan  keputusan  politik  di  wilayahnya. Posisi  Lurah  secara  hukum  berada  di  bawah  pemerintah  Kecamatan.  Hal  ini terlihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahn Daerah.  Penulisan  ini  mengunakan  analisis  diskriptif  kualitatif,  untuk mengetahui  sejauhmana  kewenangan  Kelurahan  dalam  melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa Kelurahan  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  dan  fungsi steering yang  penuh dalam  hal  koordinasi,  pembinaan,  fasilitasi,  dan  pengedalian  dari  fungsi rowing atau  penyelenggara  langsung  suatu  urusan  di  wilayah  kerjannya. Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis dan  cendrung  kurang  dinamis.  Pengambilan  keputusan  dan  kebijakan pelayanan  di  tingkat  Kelurahan  juga  diperediksi  tidak  bisa  dilakukan  secara cepat,  oleh  karena  itu  kewenangan  atributif  lebih  tepat  diberikan  kepada Kelurahan  untuk  mendorong  terciptanya  hubungan  langsung  antara masyarakat  umum  selaku  penerima  jasa  pelayanan,  tanpa  harus  menunggu arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kelurahan,  hendaknya  pemerintah Kecamatan  memberikan  “ruang  gerak”  yang  bebas  kepada  unsur  perangkat kerja  kelurahan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  dan  regulasi  yang berlaku  sehingga  tidak  menjadi  penghambat  bagi  Kelurahan  dalam  hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Kata Kunci : Kewenangan, Kelurahan, Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Reformasi tahun 2008 telah merubah sistem Pemerintahan di Indonesia, pola penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralis dan terpusat bergeser menjadi Pemerintahan  desentralis.  17  tahun  sudah  berjalannya  desentralisasi  ini, Pemerintah  dinilai  telah  berhasil  menata  Pemerintahan.  Keberhasilan  ini terlihat dari ditegakkanya tiga prinsip yang menjadi semangat birokrasi yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini terbukti cukup efektif menjadikan  semangat  desentralisasi  dalam  merencanakan  dan  membentuk pembangunan di Indonesia.
Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian otonomi seluas-luasnya, artiannya daerah  diberikan  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  semua  urusan Pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  Pemerintahan  Pusat.  Dengan konsep  desentralisasi  ini,  daerah  memiliki  kewenangan  membuat  dan merencanakan  kebijakan  dalam  hal  pemberian  pelayanan,  peningkatan partisipasi,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat,  yang  pada  akhirnya bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahtraan  rakyat.  Harapanya  dengan kewenangan  yang  diberikan,  Pemerintahan  daerah  lebih  bisa  mengelola  dan memanfaatkan  potensi  sumber  daya derah,  sehingga  kemandirian  dalam  hal pembangunan  daerah di Indonesia bisa terwujud.
Dalam  perkembangannya,  aturan  atau  regulasi  desentralisasi  sebagai pegangan  Pemerintah  Daerah  melaksanakan  kebijakan  senantiasa  terus dibenahi  dalam  rangka  prinsip  pemenuhan  kebutuhan  bersama.  Perubahan konsep Pemerintah Daerah tersebut terlihat dari adanya perubahan Undang- Undang Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 32 tahun  2004,  kemudian  dirubah  kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pemerintah  menyadari kompleksitas  keinginan  dan  kebutuhan  dalam  rangka  percepatan
pembangunan harus di kedepankan, kebijakan regulasi dan aturan harus terus disempurnakan  kembali.  Semangat  ini  lah  yang  pada  akhirnya  pada  tahun 2014 regulasi dan aturan mengenai kebijakan desentralisasi terbelah menjadi 3 bentuk yaitu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, dan  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Jika  dilihat  didalami, konsep  desentraliasi  terbelah  dan  dilepas  satu  persatu  menjadi  tiga  pilar utamanya, yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah.
Pemerintah  Daerah  harus  mengoptimalkan  pembangunan  daerah  yang berorientasikan  kepada  kepentingan  masyarakat.  Pembangunan  otonomi daerah lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, ini dirasakan sudah cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menarik untuk  di  lihat,  pergeseran  kebijakan  desentralisasi  khusnya  aturan  atau regulasi telah berimplikasi langsung kepada perubahan konsep Pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Kebijakan  otonomi  di  daerah  telah  mendorong  terjadinya  perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  Kelurahan  yang  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 120 (2) menyebutkan  bahwa  Kelurahan  adalah  salah  satu  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD), namun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  pasal  229  (2)  Kelurahan  bukan  lagi  salah  satu  dari Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  namun  Kelurahan  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Kelurahan  yang  disebut  Lurah  selaku  Perangkat  Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
Berbeda  halnya  dengan  Pemerintahan  Desa    yang  diatur  dalam  Undang- Undang  nomor  6  Tentang  Desa,  kedudukan  Pemerintahan  Desa  dipertegas dan  diperluas  kewenangannya  dalam  mengelola  potensi  daerah  dan  aspek pembangunan  secara  otonom,  sedangkan  perubahan  kedudukan  Kelurahan, berbanding terbalik dan mempersempit ruang kerja perangkat Pemerintahan Kelurahan  itu  sendiri  dalam  agenda  semangat  kebijakan  desentalisasi. Kelurahan  yang  sebelumnya  bergerak  bebas  dalam  paradigma  otonomi bergeser  keanekaragamannya  menjadi  keseragaman  dalam  kesatuan Pemerintahan  Kecamatan.  Kelurahan  tidak  lagi  memiliki  otonomi  dalam mengelola kewilayahan termasuk peraturan mengenai Kelurahan yang dibuat dilingkungan  wilayah  kerjanya.  Lurah  sebagai    kepala  kewilayahan  tidak  lagi memiliki  kewenangan  otonom  terhadap  wilayah  kerjanya  melainkan menerima  tugas  dan  bertanggung  jawab  penuh atas  tugas  yang dilimpahkan oleh Camat sebagai pengendali wilayah otonom Kelurahan.
Perbedaan  ini  mengisyaratkan  bahwa  Kelurahan  bukan  penagung  jawab adminstratif    dalam  pengertian  Lurah mendapatkan  kewenangan  dari  Bupati dan bertangung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan tugas  umum  Pemerintahan  di  wilayah  Kelurahan,  khususnya  tugas-tugas atributif  dalam  bidang  koordinasi  Pemerintah,  penyelenggaraan  ketertiban, ketentraman,  penegakan  Peraturan  Perundang-Undangan,  pembinaan  dan lain  sebagainya  diisyaratkan  melakukan  koordinasi  kepada  Camat  sebagai penangung  jawab  sekor  wilayah  dari  Kecamatan.  Koordinasi  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  keserasian,  keselarasan,  keseimbangan, singkorniasi  dan  integritas  keseluruhan  kegiatan  Pemerintahan  yang diselenggarakan  di  tingkat  Kecamatan,  guna  mewujudkan  penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang  dimiliki  Lurah  ini  akan  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan di tingkatan Kelurahan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini,  penulis  melakukan  telaah  data  khususnya  isi  dari  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pokok pikirannya  dalam  penulisan  ini  adalah  perubahan  kedududukan  Kelurahan yang  secara  subtansial  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  bukan lagi  merupakan  Perangkat  Daerah  melainkan  menjalankan  fungsi pendelegasian  kewenangan  yang  diberikan  Camat  sebagai  perangkat Pemerintahan terendah. Metode analisa yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif  sebagai  pijakan  dalam  berpikir  keritis  dan  subtansial  khususnya mengenai  pendelegasian  kewenangan  yang  diperankan  Kelurahan  saat  ini dalam perspektif otonomi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  tidak  lepas  dari  konsep  desentralisasi,  karena  otonomi adalah  salah  satu  perwujudan  dari  desentralisasi.  Otonomi  berasal  dari bahasa yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.  Dalam Encyclopedia of Social Siences yang  dikutip  Sumaryadi (2005:43),  menjelaskan  bahwa  otonomi  dalam  pengertian an  orisinil dalah “the legal self  sufficiencyndan  actual  indepedence”. Namun  demikian pelaksanaan  otonomi  tetap  dalam  batas  koridor  yang  tidak  melampaui wewenang Pemerintah pusat yang menyerakan urusan kepada daerah. Hal ini sesuai  dengan  pandangan  Riyass  Rasyid  (2002:32)  yang  menyatakan  bahwa otonomi  darah  bukanlah  merupakan  hak  dari  masyarakat  dan  Pemerintah Daerah,  melainkan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  mensukeseskan pemangunan nasional.
Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak,  yaitu  kewajiban  daerah  untuk  ikut  melancarkan  jalannya  pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahtraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tangung jawab. Pendapat di atas sejalan dengan pengertian  otonomi daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 yang  menyebutkan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan Perundang-Undangan. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self suffency, self authority, dan self regulation to its low and affairs dari daerah  lainnya  secara  vertikal  maupun  horizontal  karena  daerah  otonom memiliki actial indepedence .
Antara  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  memiliki  keterkaitan  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Hubungan  keduanya  dikemukakan  oleh  Riyass  Rasyid (2002:35)  yaitu  dalam  tataran  konsep  desentraliasi  dan  otonomi  daerah sebenarnya memiliki tempatnya masing-masing. istilah otonomi daerah lebih cendrung  pada political  aspect (aspek  politik  kekuasaan),  sedangkan desentralisasi  lebih  cendrung  pada  administrative  aspect  (asfek  administrasi negara).  Namun  demikian  dilihat  dari  konteks sharing  of  power (pembagian kekuasaan),  dalam  prakteknya  di  lapangan,  kedua  istilah  tersebut  berbicara mengenai  otonomi  daerah,  tentu  akan  menyangkut  pernyataan  seberapa besar  wewenang  untuk  menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  yang  telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Sesuai dengan pendapat Sumaryadi  (2005:16)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubunga  yang  saling menentukan  dan  bergantung  antara  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Desentraliasilah  yang  melandasi  daerah  dapat  dikatakan  otonom.  Jadi  teori desentraliasi  merupakan  dasar  pijakan  otonomi,  untuk  kontek  Indonesia, maka otonomi daerah menjadi pilihan yang tepat.
Riyass  Rasyid  (2002:41)  mengatakan  bahwa:  “Kebijakan  desentraliasi  dan otonomi  daerah,  mungkin  merupakan  satu-satunya  kebijakan  yang  paling besar  peluangnya  untuk  sukes,  ini  didasari  pada  adanya  suatu  komitmen reformasi yang diterima secara nasional didukung perangkat hukum yang jelas dan  komitmen  awal  yang  kuat,  serta  diterima  secara  luas  oleh  Pemerintah Daerah,  partai  politik,  organisasi  masyarakat  dan  kaum  intelektual  bahkan pemuka agama”.
Sarundajang (2005:34) menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu adalah:
1) Hak untuk mengurus urusan ramah tangganya sendiri;
2) Daerah  tidak  dapat  menjalaknak  kewenangan  otonomnya  diluar batas wilayahnya;
3) Daerah  tidak  boleh  mencampuri  urusan  rumah  tangga  daerah  lain sesuai  dengan  wewenang  pangkal  dan  urusan  yang  diserahkan kepadanya;
4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.
5) Otonomi    daerah  sebagai  salah  satu  bentuk  desentraliasi Pemerintahan,  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  dalam  memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Berdasarkan ide hirarki yang terkandung dalam konsep otonomi, Sarundajang (2005:34)  juga  menegaskan  tujuan  pemberian  otonomi  daerah  meliputi  4 aspek yaitu:
1) Dari segi politik adalah mengkiut sertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik kebijakan nasional;
2) Dari  segi  manajemen  Pemerintahan,  adalah  untuk  meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan;
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
3) Dari  segi  kemasyarakatan,  untuk  meningkatkan  partisipasi  serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan ( empowerment ) masyarakat untuk mandiri;
4) Dari  segi  ekonomi  pembangunan,  adalah  untuk  melancarkan program pembangunan guna tercapainnya kesejahtraan rakyat.
Sebagai  bentuk  antitesis  dalam  pola  sentralisasi,  mekanisme  desentraliasi adalah melakukan prinsip penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah  diberikan  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  semua  urusan Pemerintahannya.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah untuk  memberikan  pelayanan,  peningkatan  partisipasi,  prakarsa  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan  kesejahtraan masyarakat.  Otonomi daerah  secara  eksplisit  memberikan  kewenangan  yang luas  kepada  pemeritah  daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Daerahnya, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pembangunan yang berorientasikan pada kepentingan masyarakat  serta  Pemerintah  Daerah,  sehingga  masyarakat  di  daerah  lebih diberdayakan  sekaligus  diberi  tangung  jawab  yang  lebih  besar  untuk mempercepat laju pembangunan daerah.
Konsep  desentraliasi  sangat  tepat  menjadi  opsi  dalam  pelaksanaan Pemerintahan    yang  dihadapkan  pada  kondisi  wilayah  negara  dan  jumlah populasi  penduduk  yang  besar.  Pendapat  ini  senada  dengan  Bowman  dan Hapto,  yang  dikutip  oleh  Koirudin  (2005:18),  menyatakan  bahwa  tidak  ada stupun Pemerintah dari suatu  negara  dengan  wilayah  yang  sanga  luas  dapat menentukan  kebijakan  secara  efektif  atau  mampu  melaksanakan  kebijakan dan program secara efisien melalui mekanisme sentraliasi.
Secara  etimologi,  desentraliasi  terdiri  dari  kata  “ de ”  artinya  lepas  dan “ sentrum artinya  pusat.  Jadi  secara  harfiah,  artinya  lepas  dari  pusat
(Suradinata,1996:27).  Dalam Encyclopedia  of  the  social  science yang  dikutip Sarundajang  (2002:46),  disebutkan  bahwa  “ the  proces  of  desentralization denotes the trasfarences of autheorithy, legislative, judicial or admnistrative, from  higher  level  of  government  to  a  lower ”  mendifinisikan  desentraliasi sebahgai  penyerahan  wewenang  Pemerintah  yang  lebih  tinggi  kepada Pemerintah  yang  lebih  rendah.  Pengertian  desentraliasi  yang  lebih  detil diungkapkan  Rondinelli  dan  Cheema  (dalam  Sarudajang,  (2002:47),  dengan memberikan pengertian:“ Decentralization is the transfer of planning, descison making  of  administraive  outhority  from  the  central  government  to  its  field organization,  local  administrative  unit,semi  outonomous  and  parastatal organization, local government or non governmant org anizations”
Pengertian  desentraliasi  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  sejalan  dengan konsep yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  yaitu  penyerahan  urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  azas  otonomi.  Jadi pelaksanaan  otonomi  daerah  berdasarkan  azas  desentralisasi.  Pengertian tersebut menderivasikan empat kegiatan (Koirudin,2005:18), yaitu:
1) Dekonsentrasi wewenang administratif;
2) Delegatif kepada penguasa otoritas;
3) Devolusi kepada Pemerintah Daerah;
4) Pemindahan fungsi dari Pemerintah kepada swasta
Sesuai  dengan  pemahaman  diatas,  maka  format  desentralliasi  dapat dikelompokan kedalam empat bentuk (Sarundajang, 2002:54-55) yaitu:
1) Comprehensive    local  government  system ,  yaitu  aparat  daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh Pemerintah pusat;
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
2) Patnership syistem, yaitu beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan langsung  oleh  aparat  pusat  dan  beberapa  jenis  pelayanan  yang  lain dilakukan oleh aparat daerah;
3) Dual  System, yaitu  aparat  pusat  melakukan  pelayanan  teknis  secara langsung demikian juga aparat daerah;
4) Intergrated  administrative  system, yaitu  aparat  pusat  melakukan pelayanan  teknis  secara  langsung    dibawah  pengawasan  seorang pejabat koordinator.
Aparat  daerah  hanya  punya  wewenang  kecil  dalam  kegiatan  Pemerintahan. Desentralisasi  ditinjau  dari  maknanya,  menurut  Riggs  (dalam  Sarundajang, 2002:47),  yaitu  sebagai  pelimpahan  wewenang  ( delegation )  dan  pengalihan kekuasaan  ( devolution ).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pendapat  Tresna  (dalam Sarundajang,  2002:48),  yang  juga  mengolongkannya  menjadi  dua,  yaitu desentralisasi  jabatan  ( Stasts  kundige  desentraisatiel )  dan  desentralisasi teritorial ( teritoreale decentralisatie ).

## 2. Konsep Kewenangan dan Pelimpahan Kekuasaan
Kewenangan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kekuasaan,  kekuasaan  dalam birokrasi Pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksesif. Dalam  hierarki  webeer,  ditemukan  korelasi  yang  positif  antara  tingkatan hierarki  jabatan  birokrasi  dengan  kekuasaan  ( power ). Semaikin  tinggi  lapis hierarki  jabatan  sesaorang  dalam  birokrasi  maka  besar  kekuasaanya  dan semakin  rendah  hierarkinya  semakin  tidak  berdaya    ( powerless ).  Karena korelasi  ini  menunjukan  bahwa  pengunaan  kekuasaan  pada  hierarki  atas sangat  tidak  imbang  dengan  pengunaan  kekuasaan  tingkat  bawah.  Dengan ungkapan  lain,  sentralisasi  kekuasaan  yang  berada  di  tingkat  hierarki  atas semakin  memperlemah  posisi  pejabat  hierarki  bawah  dan  tidak memberdayakan masyarakat yang berada di luar hierarki (Toha,2003:97).
Berangkat  dari  konsep  hierarki  dan  kekuasaan  tersebut,  maka  perlu  adanya transfer  kewenangan  ke  level  bawah  guna  menghindari  penumpukan kekuasaan  dan  kewenangan  di  level  atas.  Wewenang  atau  kewenangan adalah padanan kata authority , yaitu “the power or right delegated or given: the power to judge, act or command” . Kewenangan dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki  oleh  pemimpin.  Otoritas  adalah  kekuasaan  yang  disahkan  oleh peranan  formal  sesaorang  dalam  suatu  organiasi  (Toha,2003:18).  Sedangkan dalam Ensklopendi (dalam wasistiono dkk,2009:49), wewenang di definisikan sebagai  hak  seseorang  pejabat  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.
Pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenangan  ( delegation  of  authority )  dapat dilihat  dari  beberapa  aspek,  yakni  aspek  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenang.  Pada  prinsipnya,  pendelegasian  atau  pelimpahan  sama  dengan penyerahan,  jadi  pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenangan  berarti menyerahkan  sebagian  hak  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  agar tugas  dan  tangung  jawab  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dari  pejabat  satu kepada  pejabat  lainnya.  Menurut  Sutarto  (2002:144-145),  pelimpahan kewenangan  ini  bukan  penyerahan  hak  dari  atasan  kepada  bawahan, melainkan  penyerahan  hak  dari  pejabat  kepada  pejabat.  Format pendelegasian  wewenang  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berkedudukan lebih  tinggi  ( superior )  kepada  pejabat  yang  berkedudukan  rendah ( subordinate )  atau  pejabat  atasan  kepada  pejabat  bawahan,  disamping  itu pelimpahan  wewenang  dapat  pula  dilakukan  diantara  pejabat  yang kedudukan pada jenjang  yang sama atau pejabat yang sederajat. pelimpahan wewenang  yang  menegak  atau  vertikal,sedangkan  pelimpahan  kewenangan yang kedua diartikan pelimpahan kewenangan mendatar atau horizontal.
Dilhat  dari  sumbernya,  kewenangan  dapat  diberakan  menjadi  dua  jenis (Wasistiono, 2009:26), yaitu:
1) Kewenangan  Atributif  adalah  kewenangan  yang  melekat  dan  diberikan pada  suatu  isntitusi  atau  pejabat  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan;
2) Kewenangan  delegatif  adalah  kewenangan  yang  berasal  dari penelegasian  kewenangan  dari  institusi  atau  pejabat  yang  lebih  tinggi tingkatannya.  Masing-masing  pejabat  diberikan  tugas  melekat  sebagai bentuk tangung jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan  baik.  Tangung  jawab  merupakan  keharusan  pada  seorang pejabat  untuk  melaksanakan  secara  layak  segala  sesuatu  yang  telah dibebankan  kepadanya.  Tangung  jawab  hanya  dapat  dipenuhi  bila pejabat  yang  bersangkutan  disertai  dengan  wewenang  tertentu  dalam bidang dan tugasnya. Dengan tiadanya otoritas itu,tangung jawab tidak dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Jadi  ada  korelasi antaratugas, tangung jawab dan wewenang.
Desentralisasi dalam sisitem Pemerintahan mutlak diperlukan, setidaknya ada 14  (empat  belas)  alasan  rasional  yang  melatar  belakangi  menurut  ungkapan Rondinelli dan Cheema dalam Ryass Rasyid (2007:53), yaitu:
1) Desentralisasi  ditempuh  untuk  mengatasi  keterbatasan  karena perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistis;
2) Dapat  memonitoring  jalur  birokrasi  yang  rumit  serta  prosedur  yang terstruktur dari Pemerintah;
3) Memberikan  fungsi  yang  dapat  meningkatkan  pemahaman  pejabat daerah atas pelayanan publik yang diemban;
4) Mengakibatkan  terjadinya  penetrasi  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah pusat ke darah terpencil, di mana sering kali rencana Pemerintah tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal;
5) Memungkinkan  repersentasi  yang  lebih  luas  dari  berbagai  kelompok politik, etnis dan keagamaan dalam perencanaan pembangunan;
6) Dapat  meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  Pemerintah  serta lembaga private daerah;
7) Dapat  meningkatkan  efisiensi  Pemerintahan  di  pusat  dengan  tidak menjalankan tugas rutin;
8) Dapat  menyediakan  struktur  di  mana  berbagai  departemen  di  pusat dapat di koordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan jumlah NGO ( Non Govenrmental Organization );
9) Dipergunakan  untuk  melambangkan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan dan implementasi program;
10) Dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan brbagai aktifitas yang di  lakukan  elit  lokal  yang  kerap  tak  simpatik  dengan  porgam pembangunan;
11) Dapat  mengantarkan  pada  adminisrasi  Pemerintahan  yang  mudah  di sesuaikan, inovatif dan kreatif.
12) Desenratalisasi  perencanaan  dan  funsgi  manajemen  memungkinkan pemimpin  daerah  menetapkan  pelayanan  secara  efektif  di  tengah masyarakat terisolasi;
13) Dapat memantapkan stabilitas politik dan kekuasaan nasional dengan memberikan  peluang  kepada  berbagai  kelompok  masyarakat  di daerah;
14) Dapat  meningkatkan  penyediaan  barang  dan  jasa  di  tingkat  lokal dengan biaya yang lebih rendah.
Sesuai  dengan  alasan  tersebut  Pemerintah  pusat  mendelegasikan  urusan wajib  dan  urusan  pilihan  kepada  daerah  otonom  (Provinsi,Kabupaten/Kota dan Desa) untuk menjadi urusan kewenangan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 yaitu:
1) Urusan  pememrintah  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar seperti  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  penatan  ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat dan sosial.
2) Urusan  Pemerintahan  pilihan  meliputi    kelautan  dan  perikanan, pariwisata,  pertanian,  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral, perdagangan, perindustrian, dan trasmigrasi.
Secara general berbagai studi desentralisasi mengalami perkembangan pesat dalam  rangka  mewujudkan  gagasan  besar  desentraliasi  ke  dalam  praktek penyelenggaan  Pemerintahan  termasuk  di  Indonesia.  Tetapi  esensinya desentraliasi  adalah  instrumen  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu. Tujuan yang akan dicapai dalam desentraliasi adalah nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa:
1) Kesatuan bangsa ( national unity );
2) Pemerintahan demokrasi ( goverment democration );
3) Kemandirian  sebagai  penjelmaan  dari  otonomi,  efisiensi  administrasi dan  pembangunan  soisal  ekonomi.  (J.W.Fester  dan  A.F.Leemans  dalam Sarundajang, 2002:56)

## PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Kelurahan  Pasca  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014

## Tentang Pemerintahan Daerah
Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk “ local state government”, atau Pemerintah  negara  pada  level  masyarakat  lokal  yang  dalam  praktek Pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan masyarakat.  Ini  yang  barangkali  membedakan  posisi  Kelurahan  sebagai perangkat  terkecil  Pemerintahan  jika  dibandingkan  dengan  Desa  yang
memiliki  hak  otonom  penuh  dalam  menjalankan  penyelenggaran Pemerintahannya.  Kelurahan  dipimpin  oleh  seorang  yang  berstatus  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil,  Kelurahan  adalah  bentuk  kesatuan  administratif  dan Lurah adalah Kepala administratif di bawah Kecamatan.
Berbicara  mengenai  Pemerintahan  Daerah,  dalam  perspektif  desentralisasi sebagai  penyerahan  wewenang  atau  urusan  Pemerintahan  dari  Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri  atau sering  juga  sebagai  disebut  devolusi  atau  desentralisasi  politik.  Dengan demikian,  pelaksanaan,  pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi  menjadi tanggungjawab  daerah  otonom.  Menurut  Undang-Undang  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  desentralisasi  Pemerintahan  hanya  sampai pada  tingkat  Kecamatan.    Hal  ini  mendudukkan  posisi  Kelurahan  yang sebelumnya  sebagai  perangkat  daerah  yang  sama-sama  bertanggung  jawab kepada  Bupati/Wali  Kota,  justru  statusnya  dicabut  dan  kedudukannya  tidak terpisahkan dari perangkat Kecamatan. Dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014   tersebut,  Pemerintahan Kelurahan  yang  sebelumnya sebagai  perangkat  daerah  memiliki  kewenangan  atributif  berubah  sifatnya sebagai  delegatif  berdasarkan  tidakan  Camat  dalam  melimpahkan kewenangan Pemerintahan di level unit kerjanya.
Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwa  Kepala  Daerah  dalam menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  dibantu  Perangkat  daerah, selanjutnya  menurut  Pasal  209  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Perangkat Daerah  Kab  /  Kota  terdiri  a)  Sekretariat  Daerah,  b)  Sekretariat  DPRD,  c) Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat  sebagai  Perangkat  Daerah,  tugas,  fungsi  serta  kewenangan  Lurah diberikan  oleh  Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  terendah  di
Pemerintahan.  Kondisi  ini  tentu  berbeda    pada  masa  berlakunya  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.
Untuk  lebih  jelas  mengenai  pegeseran  kewenangan  tugas  dan  fungsi Kelurahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 1. Perbedaan Kewenangan Kelurahan Aspek UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 1 2 3 Ketentuan Yuridis Pasal 120 ayat (2) “Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Bersama Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah adalah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan”. Pasal 209 ayat (2) “Kelurahan Bukan sebagai Perangkat Daerah” Definisi Kelurahan Permendagri No 36 Tahun 2007 “Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kab / Kota di wilayah kerja Kecamatan”. (Pasal 229 ayat (1) “Tidak disebutkan definisinya selain ketentuan pembentukannya melalui Perda” Kewenangan  Permendagri no 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kab/ Kota Kepada lurah (Pasal 2) 1) Pelaksana Desentralisasi politik (devolusi kewenangan - pendelegasian) 2) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan diposkan Bupati / Wali kota Pasal 209 (3)
“Hanya sampai tingkat Kecamatan yang harus
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan”
Tugas Lurah UU No 32 Tahun 2004 a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan Pasal 229 disebutkan lurah membantu camat: a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
b. Melakukan
Aspek UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 1 2 3 ketenteraman  Dan  Ketertiban Umum; dan e. Pemeliharaan  prasarana  Dan Fasilitas Pelayanan Umum. Permendagri no 36 Tahun 2007 sebuah Kelurahan Adalah wilâyah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota - Pasal 1: Lurah menyelenggarakan urusan Pemerintahan,  pembangunan, dan kemasyarakatan - Pasal 2 ayat(1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan diposkan bupati / wali kota. - Pasal  2  ayat  (2) Bupati  /  wali kota  melimpahkan  urusan Pemerintahan  kepada  lurah sesuai dengan kebutuhan Kelurahan, memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas - Pasal 3 : Urusan Pemerintahan kabupaten / kota Yang dilimpahkan diposkan bupati / wali kota ditunjukan kepada pemberdayaan masyarakat; c. Melaksanakan  Pelayanan masyarakat;
d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e. Memelihara prasarana dan  fasilitas  pelayanan umum;
f. Melaksanakan tugas yang diberikan camat;
g. Melaksanakan tugas yang diberikan  sesuai  dengan ketentuan  dan  Peraturan
Perundang Undangan.
lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan - Pasal  5  ayat  (1) Ketentuan lebih  lanjut  diatur  Peraturan bupati / Walikota Perencanaan Memiliki otonomi untuk menyusun rencana dan strategi (Renstra) sendiri sesuai kebutuhan masyarakat Tidak memiliki otonomi menyusun renstra sendiri. renstra yang dibuat merupakan bagian dari renstra Kecamatan Penganggara n Memiliki otonomi untuk menganggarkan sendiri sesuai kebutuhan dan Renstra Tergantung pada ketersediaan dana dan renstra yang dimiliki Kecamatan Kewenangan Kewenangan diberikan Bupati / Wali Kota sesuai kebutuhan Terbatas pada melaksanakan kegiatan
Aspek UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 1 2 3 Lurah, baik urusan wajib maupun pilihan yang diberikan Camat
Sumber: Data Penulis, Tahun 2017
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  konsep  desentraliasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan daerah  pada  level  Kelurahan,  terlihat  adanya  penghapusan  kewenangan. Muncup  pertanyaan  “bagaimana  jika  Camat  belum  melimpahkan  sebagian kewenangan  Pemerintahanya  kepada  Lurah,  apakah  Lurah  tidak  mempunyai kewenangan apa-apa?”. Menganai hal ini ada dua pandangan yaitu: Pertama, mengatakan  bahwa  Lurah  praktis  tidak  lagi  mampu  menjalankan  fungsi dengan  baik,  karena  tidak  dapat  lagi  mengambil  keputusan-keputusan strategis  yang  berkaitan  kepentingan  publik  karena  dapat  menimbulkan impikasi hukum yang melemahkan bagi Lurah. Padangan kedua, menyebutkan bahwa  di  dalam  Pemerintahan  tidak  boleh  ada  kekosongan  kekuasaan, dengan  demikian  apabila  belum  ada  ketentuan  yang  seharusnya,  maka ketentuan yang lama masih dapat digunakan, yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak terlantar (prinsip mengutamakan kepentingan umum).
Merujuk  pendapat  Wasistiono  (2009:28),  dikemukakan  pengertian  pekerjaan berkaitan  dengan  status  yang  harus  ditunaikan  oleh  seseorang.  Sedangkan kewenangan  adalah  kekuasaan  yang  sah  ( legitmate  power )  atau  kekuasaan yang  terlembagakan  ( institutionalized  power ).  kekuasaan  pada  dasarnya adalah  merupakan  kemampuan  yang  membuat  seseorang  atau  orang  lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dalam  pengertian  administrasi,  hal  ini  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan bersama  (organisasi),  dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  dalam kewenangan  terdapat  kekuasaan,  dan  sebaliknya.  Jadi  kewenangan  dan kekuasaan pada dasarnya merupakan   dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.
Menurut  Ensiklopedia,  sebagaimana  dikutip  oleh  Wasistiono  (2009;29),  yang dimaksud dengan wewenang adalah hak seseorang  pejabat untuk mengambil tindakan  yang  diperlukan  agar  tugas  serta tangungjawab  dapat  dilaksanakan dengan  berhasil.  Sedangkan  yang  disebut  tanggung  jawab  adalah  keharusan pada  seseorang  pejabat  untuk  melaksanakan  segala  sesuatu  yang  telah dibebankan  kepadanya.  Kewajiban  adalah  tangung  jawab  yang  harus dilaksanakan.  Antara  tugas,  wewenang,  tangung  jawab  dan  kewajiban mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  yang  dapat  dibedakan tetapi  sulit  untuk dipisahkan.
Di  tengah  semangat  membangun  otonomi,  adalah  hal  ironis  bahwa kewenagan  dan  sumber  daya  Kelurahan  justru  di  lemahkan,  padahal Kelurahan inilah yang semestinya diposisikan sebagai ujung tombak pelayanan kepada  masyarakat  sebagaimana  halnya  Pemerintah  memposisikan Pemerintahan  di  Desa.  Otonomi  boleh  saja  menjadi  domein  Pemerintah Kabupaten/Kota, namun front line dari sebagian fungsi pelayanan harus tetap diserahkan  secara  utuh  kepada  Kelurahan,  disamping  kepada  SKPD  dan Camat.  Dengan  demikian  Kelurahan  memiliki  fungsi steering yang  penuh dalam  hal  koordinasi,  pembinaan,  fasilitasi,  dan  pengedalian  dari  fungsi rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan.
Dalam  persepektif  administrasi  publik,  pelimpahan  kewenangan  yang  utuh kepada  Kelurahan  bukan  hanya  sebuah  kebutuhan,  namun  lebih  merupakan suatu  keharusan  untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan Pemerintahan,  sekaligus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  di  daerah. Sebab,  jika  kewenangan  dibiarkan  terkosentrasi  di  tingkat  Kecamatan  saja maka akan diprediksi paling tidak dua permasalahan yaitu:
1) Pemerintah  Kecamatan  cendrung  memiliki  beban  kerja  yang  lebih berat  ( overload )  sehingga  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat menjadi  kurang  efektif.  Disisi  lain  kewenangan  yang  terlalu  besar,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
maka  organiasasi  Kecamatan  di  desain  untuk  mewadahi  seluruh kewenangannya  sehingga  justru  menjadikan  foramat  kelembagaan semakin besar dan tidak efisien;
2) Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kelurahan sebagai  bagian  wilayah  kerja  administratif  Kecamatan  akan  muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Artinya apa yang dikerjakan Kelurahan  hanya  tugas-tugas  rutinitas  administratif  tanpa  ada  upaya lebih  memberdayakan  lembaga,  hal  ini  sekaligus  mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa.
Disisi  lain,  upaya  melakukan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Pemerintah dari Kecamatan kepada Kelurahan pun diprediksi akan menghadapi  beberapa kendala, diantaranya :
1) Kelurahan selama ini terbiasa menjalankan kewenangan yang  bersifat atributif, yakni kewenangan yang melekat pada saat pembentukannya. Akibatnya,  pola  kerja  Kelurahan  akan  terlihat  kaku,  mekanis  dan cendrung  kurang  dinamis.  Oleh  karena  itu  jika  Kelurahan  diberikan kepercayaan menjalankan kewenangan yang bersifat   delegatif, maka perlu dikaji secara mendalam apa saja yang layak dan prosfektif untuk diemban  Kelurahan.  Sebab  pelimpahan  kewenangan  yang  asal-asalan justur  akan  berdampak  pada  ketidak  mampuan  Kelurahan melaksanakan    kewenangan  tersebut,  serta  terjadinya  penurunan mutu pelayanan umum.
2) Kondisi  objektif  Kelurahan  dapat  dikatakan  kurang  mendudukung kebijakan  pelimpahan  kewenangan,  mengingat  Kelurahan  merupakan ujung  tombak  dari  pelayanan  masyarakat,  tidak  dimungkinkan  bagi Pemerintah Kelurahan mengambil keputusan dan kebijakan pelayanan secara  cepat    pada  saat  dan  kondisi  tertentu,    oleh  sebab  itu dimungkinkan kewenangan atributif lebih tepat dan dapat mendorong
terciptanya  hubungan  langsung  antara  masyarakat  umum  selaku penerima  jasa  pelayanan,  tanpa  harus  menunggu  arahan  atau petunjuk dari Pemerintah Kecamatan.
Satu  hal  yang  yang  perlu  di  perhatikan  adalah,  pemberdayaan  Kelurahan melalui kewenangan atributif adalah langkah terbaik untuk mewujudkan cita- cita  pemberian  otonom,  yakni  peningkatan  kesejahtraan  melalui  pelayanan umum.  Paling  tidak  ada  3  dimensi  strategi  pada  level  Kelurahan  yang  perlu diperhatikan untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, yaitu:
1) Menyangkut  aspek  koordinasi  antar  lembaga  dan  standarisasi  tata kerja.  Artinya,  sebagai  konsekuensi  dari  pelimpahan  kewenangan,
Lurah wajib melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintahaan  Kecamatan  khsunya  mengenai  hal-hal  yang  bersifat teknis  dan  oprasional.  Dalam  kaitannya  dengan  kordinasi,  perlu dipertegas  antara  tugas  dan  kewajiban  Kelurahan.  Hal  ini  sangat penting  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan kewenangan tertentu. Tanpa ada kejelasan tentang pembagian tugas, tata  kerja  dan  standar  kerja  serta  sumber  pendukung,  pelimpahan wewenang dikawatirkan justru akan membingungkan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik.
2) Berkenaan  dengan  kebutuhan  perimbangan  sumber  daya  keuangan, sumber  daya  manusia  dan  sarana,  adalah  hal  yang  logis  jika pelimpahan  kewenangan  harus  diikuti  pula  oleh  pemberian  sumber- sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  penyelenggaraan  kewenangan tersebut, sehingga Kelurahan tidak mengalami over load dalam tugas- tugasnya.
3) Salah  satu  prinsip  dalam  ditribusi  kewenangan  adalah,  dijaga  agar tidak  adanya  kewenangan  yang dimiliki  dan/atau  dilaksanakan  secara
bersama-sama  oleh  lebih  dari  satu  lembaga.  Oleh  karena  itu,  untuk menghindari    kewenangan  yang  rangkap  tadi,  suatu  kewenangan mestinya  hanya  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  memiliki  dan/  atau diberi tugas delegasi untuk melaksanakannya.
Tentu  saja,  dengan  perubahan  kedudukan  Kelurahan  dalam  Undang-undang Nomor 23 tahun  2014 ini, banyak hal yang harus dipolakan kembali baik itu dalam peraturan Pemerintah atau aturan-aturan khusus lainnya, sehingga apa yang  menjadi  kepentingan  masyarakat  bisa  terealisasi  dengan  baik.  Disadari atau tidak masyarakat Kecamatan baik di Kelurahan maupun Desa sama-sama mengharapkan  adanya  pengelolaan  daerah  yang  otonom  sehingga pembangunan daerah bisa lebih mudah tercapai, konsep ini sebenarnya lahir dan  sudah  diterapkan  pada  desa-desa  di  Indonesia.  Tidak  adanya  lagi kewenangan  atributif  yang  sefesifik/kondisional  yang  mutlak  dimiliki Kelurahan berdasarkan kondisi objektif/karakteristik Kelurahan.
Pelimpahan kewenangan secara horizontal dari Kecamatan semoga tidak akan memperpanjang  rentang  kendali  khususnya  dalam  penataan  organisasi  dan pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kemauan  politik  atau good  will Pemerintah tidak lagi sulit untuk dicapai, pengurangan kewenangan Kelurahan ini  tentu  saja  diharapkan  mampu  memberikan  dampak  positif  pada  esiensi pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  prinsip  desentralisasi  adalah  pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya dalam  artian, daerah diberikan  kewenangan  mengatur dan  mengurus  semua urusan  Pemerintahan  diluar  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  pusat. Pegeseran  kewenangan  Kelurahan  secara  subtansial  jika  tidak  di  rumuskan
secara  baik  akan  berdampak  pada  terhambatnya  proses  pelayanan  publik  di tingkat  Kelurahan.  Menguatnya  kewenangan  atributif  Lurah  sebagai  bagian dari  Pemerintah  Kecamatan  harus  di  dukung  dengan  optimalisasi  koordinasi yang  baik,  sehingga  pelayanan  maksimal  bisa  tercapai.  Kewenangan  yang diberikan  secara  terkoordinasi  pada  tingkat  Kecamatan  setidaknya  akan menimbulkan  masalah  terhadap  beban  kerja  yang  terlalu  berat  ( over  load ) sehingga  dimungkinkan  fungsi  pelayanan  terhadap  masyarakat  menjadi kurang  efektif.  Kelurahan  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  penuh  melainkan memposisikan  diri  dengan  fungsi  minimal,  Pemerintah  Kelurahan  hanyalah pelaksana  tugas  rutin  administratif  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kecamatan.  Pemerintah  Kecamatan,  hendaknya  memberikan  “ruang  gerak” yang  bebas  kepada  unsur  perangkat  kerja  Kelurahan  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  Kelurahan  sesuai  dengan  regulasi    yang  berlaku.  Dengan adanya  pelimpahan  kewenangan,  maka  Lurah  nantinya  akan  dapat  bergerak yang lebih luas untuk melakukan tugas dan fungsinya, termasuk inovasi dalam penyelenggaran  Pemerintahan,  bukan  sebaliknya  menjadi  penghambat  bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Karim,  A.Gaffar  (ed).  2006.Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Koiruddin.  2005.  Sketsa  Kebijakan  Desentralisai  di  Indonesia:  Format  Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes perss, Malang.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru),  PT.Rineka Cipta, Jakarta.
Purwanto, A.Erwan dan Ratih, Diyah. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Untuk administrasi Publik. Gava Media, Yogyakarta.
Rasyid,  Ryass,  2002,  Makna  Pemerintahan  (Tinjauan  dari  segi  etika  dan kepimpinan), PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Sedaryanti,2005, Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, Humaniora, Bandung.
Sumaryadi,  I  Nyoman,  2005.  Efektifitas  Implementasi  kebijakan  otonomi Daerah,Citra Utama, Jakarta.
Sutarto,  2009.  Dasar-Dasar  Organiasai,  Gajahmada  Iniversity  Press, Yogyakarta.
Utomo,  Warsito,  2005.  Administrasi  Publik  Baru  Indonesia:  Perubahan
Paradigma  Administrasi  Negara  ke  Administrasi  Publik,  MAP  UGM-
Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Wasistiono  Sadu,  Dkk,2009.  Perkembangan  organisasi  Kecamatan  dari  masa ke Masa, Fokus Media, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan :
UU Nomor 32 ahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 23 ahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah