## PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN UKURAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DENGAN VARIABEL PENGENDALIAN KORUPSI SEBAGAI MODERASI PADA NEGARA BRICS
Muhammad Hafiz Fadhilah 1) , Suparna Wijaya 2)*
1) hafiz.fadhilah@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to determine the effect of per capita income and economic size on state revenues with the variable controlling corruption as a moderating variable. The dependent variable of this study is tax revenue, while the independent variables of this study are per capita income and economic size. The corruption control index will be used as a moderating variable that will interact with the dependent variable. This study also adds government effectiveness as a control variable for this study. The data used in this study is secondary data obtained from World Bank data with a time span from 2002 to 2019. The regression analysis used in this study is panel data regression with the model used the Fixed Effect Model. The results of this study indicate that per capita income and economic size have an effect on taxation. Based on this research, it was also found that corruption control variables that interact with per capita income and economic size strengthen their influence on revenue.
Keywords: Corruption Control, Per Capita Income, Size, Tax Revenue

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pendapatan  perkapita  dan  ukuran  ekonomi  terhadap penerimaan  negara  dengan  variabel  pengendalian  korupsi  sebagai  variabel  moderasi.  Variabel  dependen  dari penelitian  ini  adalah  penerimaan  pajak,  sedangkan  variabel  independen  dari  penelitian  ini  adalah  pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi. Indeks pengendalian korupsi akan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan berinteraksi  dengan  variabel  dependen.  Pada  penelitian  ini  juga  menambahkan  efektifitas  pemerintah  sebagai variabel control dari penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank Data dengan rentang waktu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2019. Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang digunakan Fixed Effect Model . Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  perkapita  dan  ukuran  ekonomi  berpengaruh  terhadap penerimaan  perpajakan.  Berdasarkan  penelitian  ini  ditemukan  juga  bahwa  variabel  pengendalian  korupsi  yang berinteraksi dengan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi  memperkuat pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan.
Kata kunci : Pendapatan Perkapita, Penerimaan Pajak, Pengendalian Korupsi, Ukuran Ekonomi

## PENDAHULUAN
BRICS merupakan suatu kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India,  China,  dan Afrika  Selatan.  Kelompok  ini  terbentuk  pada  tahun  2009  dan  merupakan kelompok  yang terdiri  dari lima negara berkembang  yang memiliki ekonomi  yang kuat  dan potensial yang signifikan di dunia. Pembentukan kelompok ini memiliki tujuan Bersama untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, politik dan finansial negara anggotanya. Memperkuat pengaruh ekonomi dan politik dari negara anggotanya pada panggung dunia merupakan tujuan utama terbentuknya kelompok ini. Pada saat ini, negara-negara BRICS sudah mulai menjadi pusat ekonomi global dimana kelompok negara ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dunia yang diperkirakan akan melampaui negara-negara G7 (Bitterhout & Simo- Kengne, 2020).
Jika dilihat menggunakan Pendapatan Domestik Bruto maka perekonomian dari negara BRICS ini mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada perekonomian dunia. Pada tahun 2019 jumlah Produk Domestik Bruto dari negara-negara BRICS sudah mendekati Produk Domestik  Bruto  dari  negara Amerika  Serikat.  Jumlah  Produk  Domestik  Bruto  dari  negara

## BRICS  ini  diperkirakan  akan  terus  mengalami  pertumbuhan  dan  akan  melebihi  Produk Domestik Bruto Amerika.
Tabel 1 Produk Domestik Bruto BRICS Tahun 2019
Country Name GDP 2019 % World United States 21,380,976,119,000  24.39% Brazil 1,873,274,432,754 2.14% Russian Federation 1,693,113,904,263 1.93% India 2,831,552,222,520 3.23% China 14,279,937,500,607  16.29% South Africa 388,531,954,111 0.44% World 87,654,250,895,446 BRICS 21,066,410,014,255  24.03%
Sumber: World Bank, diolah penulis
Potensi  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  BRICS  yang  tertinggi  berada  pada negara China yang diharapkan akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS didorong oleh satu kesamaan yaitu banyaknya jumlah penduduk uang berada di negara tersebut. Jumlah penduduk dari negara- negara  BRICS  ini  mencakup  41%  dari  seluruh  populasi  dunia  dimana  jumlah  PDB  negara BRICS setara dengan 24% total  PDB dunia. Tingkat  PDB  yang tinggi  di  negara  BRICS ini sering kali diikuti oleh tingginya jumlah populasi dari negara BRICS tersebut, sehingga jumlah Pendapatan Perkapita dari negara BRICS jumlahnya relatif lebih kecil (Phiri, 2018).
Jika dilihat menggunakan data dari World Bank, maka angka Tax to GDP dari negara- negara  BRICS  memiliki  tren  penurunan  setiap  tahunnya.  Namun  jika  dibandingkan  dengan negara lain seperti Amerika Serikat, penerimaan pajak negara China sebagai salah satu negara BRICS pada tahun 2019 masih memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi.
Tabel 2 Penerimaan Pajak terhadap PDB BRICS Tahun 2019
Country Tax to GDP (%) 2015 2016 2017 2018 2019 Brazil 21.39  20.73  20.43  24.08  13.74 China 18.05  17.48  17.42  17.08  17.84 India 10.57  11.15  11.39  12.03  11.52 Russian Federation 10.64 9.18 10.29  11.47  10.98 South Africa 27.34  27.11  26.23  26.51  26.73
Sumber: World Bank, diolah penulis
Salah  satu  fungsi  pajak  adalah  sebagai  sumber  penerimaan  negara  untuk  dapat menjalankan  pemerintahannya.  Penerimaan  pajak  dibutuhkan  oleh  seluruh  negara  di  dunia untuk  membiayai  belanja  dan  pengeluaran  dari  negara  tersebut.  Pengenaan  dan pengadministrasian  pajak  yang  baik  dan  akurat  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari negara  tersebut.  Untuk  mendapatkan  penerimaan  pajak  yang  baik  dan  optimal,  maka dibutuhkan suatu sistem perpajakan yang adil serta bersih dari korupsi. Sistem perpajakan yang bersih  dari  korupsi  akan  menjaga  stabilitas  keuangan  negara  dan  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Stabilitas keuangan yang baik dan pertumbuhan ekonomi  yang  kuat  akan  memaksimalkan  kesejahteraan  dari  penduduk  di  negara  tersebut. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia. Penerimaan perpajakan yang cukup dan stabil sangat diperlukan
untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Terdapat  banyak  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  membahas  pengaruh  variabel eknomi terhadap penerimaan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Kitessa & Jewaria (2018), menunjukkan  bahwa  pendapatan  perkapita  dalam  jangka  panjang  berpengaruh  terhadap penerimaan perpajakan. Pada keadaan makroekonomi yang stabil, penerimaan perpajakan dari suatu  negara  akan  meningkat  seiring  berkalannya  waktu.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sabyan  dkk.  (2022),  dimana  berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  pendapatan  perkapita  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. Peningkatan pendapatan perkapita nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan yang  diterima.  Ukuran  ekonomi  dalam  hal  ini  berupa  produk  domestik  bruto  juga  banyak digunakan sebagai  variabel  yang dapat  mempengaruhi penerimaan perpajakan suatu  negara. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muibi  &  Sinbo  (2013)  menunjukkan  hasil  dimana  ukuran produk domestik bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil yang sama juga didapat oleh Permana & Nursaidah (2019) dimana produk domestik bruto mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  pendapatan  perkapita  dan  ukuran  ekonomi  dijadikan  sebagai variabel  independen  yang  diharapkan  dapat  mempengaruhi  penerimaan  perpajakan  di Indonesia.  Pendapatan  perkapita  dipilih  sebagai  variabel  independen  karena  dapat mengindikasikan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemampuan  konsumsi,  yang  pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja perekonomian dan penerimaan perpajakan. Sementara itu, ukuran ekonomi dipilih karena dapat mengindikasikan besarnya potensi pajak yang dapat dihasilkan oleh suatu negara.
Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan  terkait  penerimaan  perpajakan  pada  negara  BRICS.  Dengan  menggunakan  data panel  dari 5 negara  BRICS pada periode 2002 sampai dengan 2019, peneliti akan mencoba untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mencoba  mengetahui  hubungan  dari  indeks pengendalian korupsi sebagai moderasi yang akan digunakan pada penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang diharapkan untuk bisa dijawab pada penelitian ini adalah a) apakah pendapatan perkapita  dan  ukuran  ekonomi  mempengaruhi  penerimaan  pajak  pada  negara  BRICS?  b) apakah variabel indeks pengendalian korupsi mempunyai pengaruh ketika berinteraksi dengan variabel pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi?

## KAJIAN PUSTAKA Penerimaan Pajak
Menurut OECD (2023), pajak merupakan pembayaran wajib yang manfaatnya terbalas oleh pemerintah kepada pembayarnya. Maksud dari manfaatnya tidak terbalas berupa timbal balik  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah  biasanya  tidak  sebanding  dengan  pembayaran  uang dibayar  wajib  pajak.  Penerimaan  pajak  sendiri  didefinisikan  sebagai  pendapatan  yang dikumpulkan dari pajak atas pendapatan dan keuntungan, kontribusi jaminan sosial, pajak yang dipungut atas barang dan jasa, pajak gaji, pajak atas kepemilikan dan pengalihan properti, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak ini merupakan bagian dari pendapatan domestik bruto yang dapat  dianggap  sebagai  ukuran  kemampuan  pemerintah  untuk  mengatur  sumber  daya ekonominya.
Pungutan  pajak  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  adalah  upaya  pemerintah  dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan dari negara. Meningkatnya pendapatan negara dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  karena  pemerintah  dapat  membiayai  lebih  banyak kebutuhan  masyarakat.  Negara-negara  berkembang  harus  mampu  meningkatkan  pendapatan
negara  agar  dapat  membiayai  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  ( International Monetary Fund , 2012). Dengan pembiayaan tersebut nantinya negara negara berkembang akan mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan perkapita dari negaranya.

## Pendapatan Perkapita
Dalam  upaya  membangun  negara,  pendapatan  perkapita  dan  pertumbuhan  ekonomi merupakan tujuan yang harus dicapai dimana negara menginginkan adanya pertumbuhan dari ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  pada  setiap  tahunnya.  Pendapatan  perkapita  dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu  negara  berhasil  melakukan  pembangunan  di  negaranya.  Pertumbuhan  ekonomi  akan dibarengi peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur menggunakan produk domestik bruto. Dalam upaya memberantas kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran perlu dilakukan proses  multidimensi  agar  mendapatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan  (Todaro, 2013).  Pembangunan  ekonomi  dapat  dibicarakan  jika  pendapatan  per  penduduk  cenderung meningkat dalam jangka panjang. Namun bukan berarti pendapatan per kapita akan selalu naik. Jika keadaan ini bersifat sementara dan kegiatan ekonomi meningkat rata-rata dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi sedang dijalankan (Sabyan dkk., 2022).
Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  yang  berkelanjutan  akan  menghasilkan pertumbuhan Pendapatan per kapita, yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi dari suatu negara  terhadap  negara  lainnya.  Pendapatan  lebih  tinggi  akan  menghasilkan  peningkatan pendapatan perkapita yang lebih tinggi yang pada akhirnya akan penerimaan pajak yang lebih tinggi.  Pendapatan  per  kapita  yang  diwakili  oleh  PDB  per  kapita  didapatkan  dari  membagi produk domestik bruto dengan jumlah penduduk suatu negara (Salawali, 2021).

## Ukuran Ekonomi
Dalam menghitung Produk Domestik Bruto, pendapatan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dijumlahkan seluruhnya. Untuk dapat mengetahui bagaimana komposisi dari produk domestik bruto maka  produk domestik bruto akan dibagi  menjadi  4 komponen diantaranya: konsumsi,  investasi,  belanja  negara  dan  ekspor  neto  (Permana  &  Nursaidah,  2019).  Produk domestik bruto menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara pada periode tertentu.  Pada dasarnya produk domestik bruto merupakan keseluruhan nilai tambah dari bisnis yang ada di suatu negara. PDB terbagi menjadi 2, yaitu PDB atas harga konstan dan PDB atas dasar harga berlaku. PDB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga tahunan sedangkan PDB atas harga konstan dihitung berdasarkan harga satu tahun dasar. Dalam  melihat  pertumbuhan  ekonomi  maka  produk  domestik  bruto  yang  digunakan  adalah produk domestik bruto dengan harga konstan.
Penggunaan  produk  domestik  bruto  untuk  menggambarkan  pertumbuhan  ekonomi meripakan model yang sering digunakan oleh banyak negara sebagai ukuran kesejahteraan dari penduduk negara tersebut. Dengan demikian pertumbuhan produk domestik bruto secara tidak langsung  meningkatkan  pendapatan  penduduk  sehingga  akan  mengubah  pola  konsumsi masyarkat  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  (Muttaqin  & Halim, 2020).

## Korupsi
Korupsi masih menjadi kendala utama bagi pertumbuhan di banyak negara berkembang. Pembangunan  ekonomi  membutuhkan  dana  untuk  menutupi  biaya  pembangunan  namun korupsi  akan  menghambat  kemampuan  keuangan  publik  untuk  menghasilkan  sumber  daya yang  memadai.  Korupsi  dapat  mengurangi  potensi  basis  pajak  di  masa  depan  dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat korupsi tinggi terhadap aparatur pajak, maka persepsi penduduk terhadap apparat pajak akan rendah sehingga menurunkan kesadaran moral dari penduduk untuk membayar pajak. Korupsi ini tidak hanya menguras sumber daya namun juga menurunkan produktifitas publik di suatu negara(Neog & Gaur, 2021).
Korupsi  dapat  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dimana  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat justru dialihkan ke proyek-proyek yang tidak ekonomis.  Di  negara-negara  berkembang,  distribusi  sumber  daya  uang  tidak  merata  akan memberikan  batasan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  korupsi  yang  terjadi  akan menghambat  pertumbuhan  perekonomian  (Parkash  dkk.,  2022).  Ghosh  dan  Neanidis  (2010, dalam  Kaufmann  dkk.,  2010)  mengidentifikasi  tiga  dampak  korupsi  yang  dapat  terjadi, diantaranya korupsi akan menurunkan pendapatan pajak rumah tangga, menambah pengeluaran publik, dan akhirnya akan menurunkan output publik. Oleh karena itu pengendalian korupsi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.

## Penelitian terdahulu
No Judul Pengarang Hasil 1 Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis Kitessa Delessa Terefe, Jewaria Teera (2018) Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 2 Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries Arif, I. & Rawat, A. S. (2018) Pendapatan perkapita dan pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 3 Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970- 2011) Muibi, S.O. & Sinbo, O. O. (2013) Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 4 Journal of Social and Development Sciences Makmun Syadullah; Tri Wibowo (2015) Pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 5 The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors Faisal Muttaqin; Rizal Edy Halim (2019) Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 6 PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DANANGKATAN KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2017 Ngadi Permana; Nursaidah (2019) Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 7 PENGARUH PMA DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL 2005-2015 Jefry Batara Salebu (2018) Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
Volume 3 No. 2, 2023
8 Corruption, Governance and Tax Revenue Performance in Sub- Saharan Africa Mohammed Aminu Yaru, Ajibola Simbiat Raji (2022) Pendapatan perkapita dan pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
Sumber: data diolah

## Hipotesis
H1 Terdapat pengaruh antara Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak. H2 Terdapat pengaruh antara Ukuran Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak. H3 Terdapat pengaruh antara Pengendalian Korupsi terhadap Penerimaan Pajak. H4 Pengendalian Korupsi memoderasi hubungan Pendapatan Perkapita dan Penerimaan Pajak H5 Pengendalian Korupsi memoderasi hubungan Ukuran Ekonomi dan Penerimaan Pajak

## METODE
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  penerimaan  perpajakan, pendapatan perkapitan, ukuran ekonomi dan pengendalian korupsi di negara-negara BRICS di periode tahun 2002 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari World Bank.
Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah penerimaan perpajakan. Data penerimaan perpajakan ini menggunakan data yang diperoleh dari World Bank dari tahun 2002  sampai  dengan  tahun  2019. Terdapat  2  variabel  independen  pada  penelitian  ini,  yaitu pendapatan  perkapita  dan  ukuran  ekonomi  dari  suatu  negara.  Pendapatan  perkapita menggunakan data yang diambil dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Sedangkan ukuran ekonomi dari suatu negara diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto dari negara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Tabel 1 Variabel Penelitian No. Variabel Definisi Variabel Keterangan 1 Penerimaan pajak Penerimaan Pajak (% PDB) - 2 Pendapatan perkapita Produk Domestik Bruto dibagi dengan Jumlah Penduduk - 3 Ukuran ekonomi Produk Domestik Bruto Log Natural 4 Pengendalian korupsi Indeks Pengendalian Korupsi Variabel Moderasi 5 Efektifitas Pemerintah  Indeks Efektifitas Pemerintah Variabel Kontrol
Sumber: diolah penulis
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan metode penelitian regresi data panel. Regresi data panel merupakan jenis regresi yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Regresi  data  panel  memiliki  tiga  jenis  pemodelan  yaitu, Common effect  model,  Fixed effect  model dan  Random  effect  model. Tes pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang menginformasikan hubungan antar variabel.
Dari pengujian model data panel, Fixed Effect Model merupakan model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model regresi ini memiliki persamaan refresi yang ditulis sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑍 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑋 1𝑖𝑡 𝑍 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝑋 2𝑖𝑡 𝑍 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 Y = Penerimaan Pajak X1 = Pendapatan Perkapita X2 = Ukuran Ekonomi Z = Pengendalian Korupsi 𝛽 0
= Konstanta
𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 , 𝛽 4 = Slope Koefisien Regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  deskriptif  terhadap  variabel  dependen  maupun  variabel  independen menunjukkan nilai minimal, maksimal, rata rata dan standar deviasi dari variabel  yang akan diuji. Tabel x menunjukkan rata-rata penerimaan pajak negara BRICS terhadap PDB  adalah sebesar 17,73 persen dengan angka penerimaan pajak terhadap PDB terbesar adalah sebesar 27,59  persen.  Rata-rata  pendapatan  perkapita  negara  BRICS  adalah  sebesar  6.083,39  USD dengan  angka  pendapatan  perkapita  tertinggi  sebesar  15.974,64  USD.  Rata-rata  ukuran ekonomi menggunakan PDB dari negara BRICS adalah 27,94 dengan angka tertinggi sebesar 30,28. Indeks pengendalian korupsi dari negara BRICS memiliki rata-rata sebesar -0,34 dengan nilai tertinggi sebesar 0,56.
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Mean Std. Dev Min Max Observation Penerimaan Pajak Overall 17.73452 5.858129   8.676274   27.59604 N = 90 Between 6.237947 10.58332  25.81888 n = 5 Within 1.684729 9.449473  21.1239 T = 18 Pendapatan Perkapita Overall 6083.399 3995.039 470.9868  15974.64 N = 90 Between 3233.813 1277.526  9611.028 n = 5 Within 2738.667 -1150.1 12447.02 T = 18 Ukuran Ekonomi Overall 27.94774 1.058489 25.58376  30.28988 N = 90 Between 1.008924 26.50894  29.35471 n = 5 Within 0.5448912  26.60969  28.88291 T = 18 Pengendalian Korupsi Overall -0.346371 0.3983756  -1.13205 0.568106 N = 90 Between 0.4080325  -0.940774  0.164032 n = 5 Within 0.154965 -0.740370  0.057702 T = 18 PCIxCorr Overall -2438.327 4188.563 -16188.23  3058.488 N = 90 Between 3955.47 -9269.625  805.0179 n = 5 Within 2210.618 -9356.927  4621.694 T = 18 SizexCorr Overall -9.839455 11.04556 -31.50726  14.99188 N = 90 Between 11.3155 -26.22139  4.30862 n = 5 Within 4.291983 -21.01696  0.843808 T = 18 Eff Overall 0.0318204 0.3036608  -0.50049 0.692696 N = 90 Between 0.2876491  -0.303671  0.4483458 n = 5 Within 0.1589733  -0.285741  0.4856726 T = 18 Sumber: diolah penulis
Pada model ini kemudian dilakukan uji asumsi klasik terhadap variabel yang digunakan. Uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  variabel  yang  diujikan  pada  model  ini  tidak homogen  dengan  angka  Prob>F  sebesar  0,2326.  Ini  artinya  variabel  yang  digunakan  pada model ini merupakan variabel  yang heterogeny.  Untuk mengetahui apakah terdapat kejadian autokorelasi pada model regresi ini maka dilakukan uji Wooldridge Test terhadap variabel yang dipergunakan.  Hasil  pengujian  autokorelasi  menunjukkan  angka  Prob>F  sebesar  0,8565, sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat auto korelasi antar variabel pada model regresi ini.
Tabel 4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Asumsi Klasik Pengujian Prob Normalitas Skewness and Kurtosis Test 0,0002 Heteroskedastisitas Breusch–Pagan/Cook–Weisberg Test 0,2326 Multikolinearitas Variance Inflation Factor 1130,29 Autokorelasi Wooldridge Test 0,8565

## Sumber: diolah penulis
Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi dari data yang digunakan dengan menggunakan uji skewness and kurtosis . Uji skewness and kurtosis ini akan menunjukkan apakah data yang digunakan sudah berdistribusi normal.  Berdasarkan hasil uji skewness  and  kurtosis diperoleh  nilai  Prob>chi2  sebesar  0,0002.  Hal  ini  berarti  data  yang digunakan pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Teorema limit pusat menyatakan bahwa  distribusi  sampel  akan  selalu  berdistribusi  normal  selama  ukuran  dari  sampel  cukup besar  (L.  Le  Cam,  1986).  Dapat  diasumsikan  bahwa  variabel  yang  dilakukan  penelitian sebenarnya sudah terdistribusi secara normal karena ukuran sampel sudah cukup besar. Hasil pengujian  multikolinearitas  menggunakan Variance  Inflation  Factor menunjukkan  angka sebesar  1130,29,  hal  ini  berarti  terdapat  multikolinearitas  antar  variabel  pada  penelitian  ini. Menurut Gujarati (2006), Regresi data panel memungkinkan peneliti mempelajari model secara lebih  kompleks  sehingga  tidak  harus  dilakukan  pengujian  dalam  model  data  panel.  Namun penulis tetap melakukan pengujian untuk mengetahui apakah model ini merupakan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE) model.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  pengaruh  pendapatan  perkapita  dan  ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak dengan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan  hasil  regresi,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  independen  secara  bersamaan mempengaruhi Penerimaan Pajak secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob > F yang lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan adjusted R-squared Penerimaan Pajak di Negara BRICS dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 16%, hal ini berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi sebesar 84% di luar penelitian ini.
Tabel 4 Hasil Regresi Variabel Coefficient t P > | t | Cons -65.06927  -3.44 0.001 Pendapatan Perkapita -0.0005291  -3.10 0.003 Ukuran Ekonomi 3.159717  4.43 0.000 Pengendalian Korupsi -51.91192  -1.88 0.064 PCIxCorr -0.0004342  -2.06 0.043 SizexCorr 2.150707  2.07 0.041 Eff -5.100151  -3.53 0.001 Adjusted R-squared 0.1611 Prob > F 0.0003 Sumber: diolah penulis
Berdasarkan tabel hasil uji t di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
𝑌 =   −65.06927 − 0,0005291𝑋 1 + 3,159717𝑋 2 − 51,91192𝑍 𝑖𝑡 − 0,0004342𝑋 1𝑖𝑡 𝑍 𝑖𝑡 + 2,150707𝑋 2𝑖𝑡 𝑍 𝑖𝑡 +   𝜀 𝑖𝑡

## Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian,  variabel  pendapatan  perkapita  memiliki  nilai  P  >  |  t  | sebesar  0,003  lebih  kecil  daripada  nilai  alpha  0,05,  maka  hipotesis  alternatif  diterima  yang berarti  Pendapatan  Perkapita  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Pengaruh negatif dari pendapatan perkapita ini berarti setiap ada kenaikan produk domestik bruto maka penerimaan pajak akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminu Yaru & Simbiat Raji (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  gagal  dimanfaatkan oleh  negara-negara  BRICS  untuk  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak. Hal ini mungkin terjadi karena negara-negara BRICS masih bergantung pada
sumber daya alam dan sektor dominan dari negara BRICS masih didominasi oleh penduduk miskin, sehingga peningkatan pendapatan perkapita tidak dapat mendorong penerimaan pajak.

## Pengaruh Ukuran Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian, variabel ukuran ekonomi memiliki nilai P > | t | sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Sehingga alternatif hipotesis dapat diterima dimana  ukuran  ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap  penerimaan pajak. Pengaruh dari ukuran ekonomi ini merupakan pengaruh positif sehingga setiap adanya kenaikan ukuran ekonomi maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Nursaidah (2019) dimana terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dari negara-negara BRICS yang terus meningkat akan turut meningkatkan penerimaan pajak dari negara-negara BRICS. Pertumbuhan PDB  yang semakin membesar meningkatkan kemampuan  untuk  membeli dari penduduk  negara  BRICS  sehingga  potensi  penerimaan  pajak  juga  akan  meningkat. Kemampuan  negara  BRICS  untuk  memanfaatkan  momentum  kenaikan  PDB  menentukan besarnya kenaikan penerimaan pajak dari negara BRICS.

## Pengaruh Pengendalian Korupsi Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian,  variabel  pengendalian  korupsi  memiliki  nilai  P  >  |  t  | sebesar  0,064  dimana  nilai  ini  lebih  besar  daripada  nilai  alpha  0,05,  sehingga  pengendalian korupsi  tidak  berpengaruh  secara  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  moderasi  secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Pada penelitian  terdahulu,  variabel  pengendalian  korupsi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap penerimaan pajak (Aminu Yaru & Simbiat Raji, 2022) dimana pengendalian korupsi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti apabila terjadi  kenaikan  angka  indeks  pengendalian  korupsi,  maka  angka  penerimaan  pajak  akan mengalami penurunan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif & Rawat (2018), angka  indeks  pengendalian  korupsi  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan.  Ini  berarti semakin bagus pengendalian korupsi maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan turut meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  pengendalian  korupsi  yang  baik  mampu  mengurangi  upaya pengelakan pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

## Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  yang  Dimoderasi  Pengendalian  Korupsi  Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  interaksi  PCIxCorr memiliki pengaruh nilai P > | t | sebesar 0,043 lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 dengan nilai koefisien  sebesar  -0,0004342.  Hal  ini  berarti  indeks  pengendalian  korupsi  yang  tinggi  akan mendorong pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak.  Indeks pengendalian korupsi yang baik akan meningkatkan kepercayaan penduduk kepada institusi pajak sehingga secara  tidak  langsung  menaikkan  kesadaran  moral  penduduk  terhadap  perpajakan.  Indeks pengendalian  korupsi  di  suatu  negara  mampu  memperkuat  hubungan  pendapatan  perkapita terhadap  penerimaan  pajak,  ini  artinya  penurunan  penerimaan  pajak  akibat  kenaikan pendapatan perkapita akan semakin besar.

## Pengaruh  Ukuran  Ekonomi  yang  Dimoderasi  Pengendalian  Korupsi  Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  interaksi  SizexCorr memiliki pengaruh nilai P > | t | sebesar 0,041 lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 dengan nilai koefisien  sebesar  2.150707.  Hal  ini  berarti  indeks  pengendalian  korupsi  akan  mendorong pengaruh  ukuran  ekonomi  terhadap  penerimaan  pajak.  Dengan  pengendalian  korupsi  maka peningkatan  penerimaan  pajak  akibat  kenaikan  ukuran  ekonomi  dari  negara  tersebut  akan semakin besar.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  secara bersamaan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan  pajak  dengan  variabel  pengendaloan  korupsi  sebagai  variabel  moderasi  pada penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  secara  parsial  terdapat  pengaruh pendapatan  perkapita  terhadap  penerimaan  pajak.  Adanya  secara  parsial  pengaruh  ukuran ekonomi  terhadap  penerimaan  pajak.  Hasil  penelitian  ini juga  menunjukkan  bahwa  variabel moderasi  memperkuat  pengaruh  dari  pendapatan  perkapita  dan  ukuran  ekonomi  terhadap penerimaan pajak.
Kedepannya  penelitian  ini  dapat  dikembangkan  lagi  dengan  menambahkan  variabel Foreign Direct Investment sebagai salah satu variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dari negara-negara BRICS.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminu  Yaru,  M.,  &  Simbiat  Raji,  A.  (2022).  Corruption,  Governance  and  Tax  Revenue Performance in  Sub-Saharan Africa. African  Journal of  Economic Review , 10 (1),  234– 253.
Arif, I., Khan, L., & Waqar, S. (2020). Does Corruption Sand or Grease the Wheels? A Case of
BRICS Countries. Global Business Review , 1–20.
https://doi.org/10.1177/0972150920927370
Arif,  I.,  &  Rawat, A.  S.  (2018).  Corruption,  governance,  and  tax  revenue:  Evidence  from EAGLE  countries. Journal  of  Transnational  Management , 23 (2–3),  119–133. https://doi.org/10.1080/15475778.2018.1469912
Bayera Tujo, D. (2021). Tax revenue Determinants and Tax Efforts in Ethiopia from 2000-2019- ARDL  Approach. International  Journal  of  Public  Administration  and  Management Research (IJPAMR) , 7 (2), 1–18. https://doi.org/10.36758/ijpamr/v7n2.2021/01 Bitterhout, S., & Simo-Kengne, B. D. (2020). The effect of corruption on economic growth in the BRICS countries. A panel data analysis . http://www.bbc.com.
Cam, L. Le. (1986). The Central Limit Theorem around 1935. Statistical Science , 1 (1), 78–96. Dramane, A. (2022). TAX REVENUES EFFECTS OF CORRUPTION AND GOVERNANCE IN WAEMU COUNTRIES. JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT , 47 (4), 143– 164.
Gyedu, S., Heng, T., Ntarmah, A. H., He, Y., & Frimppong, E. (2021). The impact of innovation on  economic  growth  among  G7  and  BRICS  countries:  A  GMM  style  panel  vector autoregressive  approach. Technological  Forecasting  and  Social  Change , 173 ,  1–10. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121169
Kaufmann,  D.,  Kraay, A.,  &  Mastruzzi,  M.  (2010). The  Worldwide  Governance  Indicators Methodology and Analytical Issues . www.govindicators.org Kitessa, D. T., & Jewaria, T. (2018). Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis. Journal of Economics and International Finance , 10 (11), 134–155. https://doi.org/10.5897/jeif2018.0924 Mazenda,  A.,  &  Cheteni,  P.  (2021).  Governance  and  economic  welfare:  A  BRICS  panel analysis. Journal of Governance and Regulation , 10 (2), 290–299. https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART9
Mohammed, B., Ahamed Amine, Z., & Driouche, D. M. (2021). Tax Revenues, Corruption and the  Shadow  Economy  in  Algeria:  Using  Asymmetric  and  Nonlinear  Approach. Management and Commercial Sciences Review , 14 , 311–323.
Muibi, S. O., & Sinbo, O. O. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011).
World Applied Sciences Journal , 28 (1), 27–35. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189
Muttaqin,  F.,  & Halim,  R. E. (2020). The Effect of Economic Growth  and  Inflation on Tax Revenue:  Analysis  on  Areas  with  Dominant  Economic  Activities  in  Agriculture, Plantation,  and  Fisheries  Sectors. Advances  in  Economics,  Business  and  Management Research , 135 , 27–33.
Neog, Y., & Gaur, A. K. (2021). Shadow economy, corruption, and tax performance: A study of BRICS. Journal of Public Affairs , 21 (2), 1–7. https://doi.org/10.1002/pa.2174
O’neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. Global Economics Paper , 1–13. https://www.gs.com
Parkash,  R.,  Riaz,  S.,  Akram,  M.,  &  Ali,  M.  (2022).  Does  corruption  negatively  impact economic growth of a country? Evidence from BRIC Countries. Bulletin of Business and Economics , 11 (1), 302–312. https://doi.org/10.5281/zenodo.6647501 Permana, N., & Nursaidah. (2019). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DANANGKATAN  KERJA  TERHADAP  PENERIMAAN  PAJAK  DI  INDONESIA TAHUN 2012 – 2017. JURNAL STUDIA EKONOMIKA , 17 (1), 125–140.
Phiri, A.  (2018).  Robust  analysis  of  convergence  in  per  capita  GDP  in  BRICS  economies ROBUST ANALYSIS OF CONVERGENCE IN PER CAPITA GDP IN BRICS. Munich Personal RePEc Archive .
Rasool,  H.,  Maqbool,  S.,  &  Tarique,  Md.  (2021).  The  relationship  between  tourism  and economic growth among BRICS countries: a panel cointegration analysis. Future Business Journal , 7 (1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s43093-020-00048-3
Sabyan, M., Mainita, & Widyanti, R. (2022). PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA JAMBI. JURNAL DEVELOPMENT , 10 (1), 22–63.
Salawali,  W.  A.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Di  Kabupaten  Banggai  Periode  Tahun  2015-2019. JURNAL  ILMIAH PRODUKTIF , 9 (2), 30–36.
Salebu,  J.  B.  (2018).  PENGARUH  PMA  DAN  PDB TERHADAP  PENERIMAAN  PAJAK INDONESIA:  ANALISIS  DATA  PANEL  2005-2015. SIMPOSIUM  NASIONAL KEUANGAN NEGARA .
Singh, B. P. (2022). Does Governance Matter? Evidence from BRICS. Global Business Review , 23 (2), 408–425. https://doi.org/10.1177/0972150919861222
Syadullah,  M.,  &  Wibowo,  T.  (2015).  Governance  and  Tax  Revenue  in  Asean  Countries. Journal of Social and Development Sciences , 6 (2), 76–88.
Younsi, M., &  Bechtini,  M. (2018). Economic  Growth, Financial Development and  Income Inequality  in  BRICS Countries:  Evidence from  Panel  Granger Causality Tests. Munich Personal RePEc Archive , 1–16.
(Arif dkk., 2020; Bayera Tujo, 2021; Cam, 1986; Dramane, 2022; Gyedu dkk., 2021; Kitessa & Jewaria, 2018; Mazenda & Cheteni, 2021; Mohammed dkk., 2021; Muibi & Sinbo, 2013; O’neill, 2001; Rasool dkk., 2021; Salebu, 2018; Singh, 2022; Syadullah & Wibowo, 2015; Younsi & Bechtini, 2018)