## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.288

## Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
Ganda Aulia Wicaksana*, Padmono Wibowo Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia Jalan Raya Gandul No. 4 Kec.Cinere, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Indonesia *Correspondence email: gandaaulia1@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com
Abstrak. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang saat ini sedang over capacity atau kelebihan kapasitas serta Letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh puluhan gunung berapi yang masih aktif juga berada di zona atau area ring of fire yang membuat kondisi  negara Indonesia sangat berbahaya dan rawan terjadinya bencana. Namun masih  banyak ditemukan kurangnya kesadaran pegawai mengenai kecelakaan kerja dan kurangnya rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPT pemasyarakatan. Sehingga menyebabkan banyaknya terjadi kerusuhan di Lapas karena terjadi bencana. Tujuan penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor  penyebab  kecelakaan  di  lapas,  implementasi  jalur  evakuasi  di  lapas  dan  peninjauan  pelaksanaan  jalur  evakuasi  di Lapas.  Metode  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  sumber  data  yang diperoleh  berupa observasi lapangan, wawancara dan studi studi  literatur sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Lapas  Kelas I  Bandar Lampung.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu untuk  dapat  mengetahui  faktor-faktor penyebab kecelakaan  di lapas, untuk  mengetahui  implementasi  jalur  evakuasi di Lapas dan dapat  melakukan  evaluasi  pelaksanaan keselamatan  bencana alam  maupun  bencana  yang  lainnya  berdasarkan  hasil  implementasi  jalur  evakuasi di  Lapas  serta  mekanisme pelaksanaan  jalur evakuasi  sebagai  kesiapan  suatu  Lapas  dalam  menghadapi,  mengantisipasi  dan  mencegah  terjadinya  bencana.  Penelitian  ini membahas  mengenai  betapa  pentingnya  pemenuhan  rambu  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  berupa  jalur  evakuasi  untuk memberikan rasa aman dan keselamatan dalam bekerja. Penelitian ini juga membahas mengenai pelaksanaan rambu keselamatan dan  kesehatan  kerja  sebagai  pemenuhan  hak  bagi  narapidana.  Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  akan  membuat  pandangan masyarakat  mengenai  narapidana  tidak  selalu  negatif  dan  merubah  pandangan  masyarakat  terhadap  kehidupan  narapidana  di Lapas.
Kata kunci : keselamatan kerja, kesehatan kerja, jalur evakuasi, bencana, narapidana
Abstract. The  condition of correctional institutions in Indonesia  which is currently over capacity or overcapacity as well as the geographical location of Indonesia which is surrounded by dozens of active volcanoes  which are also in the zone or ring of fire area which makes the condition of the Indonesian state very dangerous and prone to disasters. However, there are still many lack of  employee  awareness  regarding  work  accidents  and  a  lack  of  Occupational  Safety  and  Health  signs  in  the  correctional Technical Implementation Unit. So that it caused a lot of riots in the correctional institutions because of the disaster. The purpose of this study discusses the factors that cause accidents in prisons, the implementation of evacuation routes in prisons and a review of the implementation of evacuation routes in prisons. The method used in this research is descriptive method  with a qualitative approach,  the  data  sources  obtained  are  field  observations,  interviews  and  literature  studies.  Data  collection  techniques  are direct observation and interviews as primary data and literature studies and theory studies as secondary data. This research was conducted  at  the  Class  I  Correctional  Institution  in  Bandar  Lampung.  The  results  of  this  study  are  to  be  able  to  find  out  the factors that cause accidents in prisons, to find out the implementation of evacuation routes in prisons and to be able to evaluate the implementation of safety for natural disasters and other disasters based on the results of implementing the evacuation routes in prisons and the mechanisms for implementing evacuation routes. as the readiness of a correctional institution in dealing with, anticipating and preventing disasters. This study discusses the importance of fulfilling occupational safety and health signs in the form of evacuation routes  to provide  a  sense of  security and safety at work.  This research  also  discusses the  implementation of occupational safety and health signs as the fulfillment of the rights of prisoners. So that this research is expected to make people's views about prisoners not always negative and change people's views on the life of prisoners in prisons.

## Keywords: occupational safety and health, evacuation routes, disaster, prisoners

## PENDAHULUAN
Narapidana  telah  diatur  oleh  negara  untuk  mendapatkan  haknya  seperti  warga  negara  yang  lain  narapidana mempunyai  hak  serta  kewajiban  yang  diatur  oleh  negara,  Kepenjaraan  merupakan  sistem  yang  berbeda  jauh  dengan sistem Pemasyarakatan yang memberikan pembinaan bagi narapidananya tetapi sistem kepenjaraan lebih menekankan kepada penjeraan agar tidak mengulangi tindakannya. Sehingga dengan merujuk pada hal itu banyak faktor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan hal itu tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Konsepsi  hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  tidak  relevan  dan  tidak  ada hubungannya dengan sistem kepenjaraan. Hal inilah yang menyebabkan Munculnya istilah “Pemasyarakatan” dengan munculnya  Pemasyarakatan  secara  resmi  menggantikan  istilah  “Kepenjaraan”  yaitu  pada  tanggal  27  April  1964, pemasyarakatan  pertama  kali  dicetuskan  oleh  bapak  Dr.  Sahardjo  menteri  kehakiman  pada  saat  itu  melalui  amanat
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
tertulis  Presiden  Republik  Indonesia,  yang  dilaksanakan  pada  saat  Konferensi  Kepenjaraan  di  Lembang,  Bandung. Yaitu Pemasyarakatan merupakan tujuan dari penjara,  walaupun sistem Pemasyarakatan  sudah menggantikan  sistem kepenjaraan  tetapi  pada  pelaksanaannya  masih  belum  dilaksanakan  sepenuhnya.  Terkhusus  yaitu  Lapas/Rutan  yang merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan  dan  perawatan  kepada  para narapidana maupun tahanan.
Fakta  yang  terjadi  pada  pelaksanaannya  banyak  oknum  petugas  Lapas  tindakan  yang  tidak  berintegritas melanggar  disiplin,  tidak  menghiraukan  lingkungan  kerja  serta  sarana  dan  prasarana  penunjang  tugas  yang  masih kurang.  Pada  dasarnya  kejahatan  terjadi  karena  kesalahan  yang  diperbuat  dan  muncul  pada  masyarakat  itu  sendiri. Dengan  melakukan  pemulihan  hubungan  pelaku,  korban  serta  masyarakat  itu  sendiri  merupakan  pandangan  dari konsep  Pemasyarakatan  dan  bukan  melihat  pelaku  kejahatan  sebagai  orang  yang  harus  dihukum  seberat-beratnya tetapi dengan melakukan pembinaan sehingga dapat tercapainya tujuan pemasyarakatan. Telah dituangkan di Undang- Undang  No.  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  bahwa  kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan 1 . Maka  negara  tidak berhak mencabut  hak  narapidana selain pencabutan  hak  kemerdekaan bergerak dan menambah  kesakitan  narapidana  di  dalam  menjalani  masa  pidananya.  Menjalani  pembinaan  di  dalam  Lapas  serta kehilangan  kemerdekaan  bergerak  satu-satunya  kesakitan  yang  hanya  dirasakan  oleh  Narapidana.  Sehingga narapidana juga harus tetap mendapatkan perlindungan HAM yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada  di  Indonesia.  Letak  geografis  indonesia  berada  dalam  3  lempeng  benua  yaitu  berada  di  sebelah  selatan  yaitu Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, di sebelah timur oleh Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, dan di sebelah utara oleh Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara 2 . Indonesia yang dikelilingi oleh puluhan gunung berapi yang masih aktif juga berada di zona atau area ring of fire 3 .
Kondisi Lapas dan Rutan yang ada di seluruh Indonesia menghadapi beberapa masalah klasik yaitu berupa over capacity atau  kelebihan  kapasitas  penghuni  dimana  kapasitas  untuk  menampung  narapidana  tidak  sesuai  dengan jumlah  narapidana  maupun  tahanan  yang  masuk  dan  bertambah  setiap  harinya  sehingga  ketidaksesuaian  inilah  yang menyebabkan  Lapas  atau  Rutan  kelebihan  kapasitas  dalam  menampung  penghuninya  hal  inilah  yang  menyebabkan sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan rawan terjadinya kecelakaan dalam bekerja serta kerusuhan, kebakaran dan gangguan kamtib lainnya. Sehingga terjadinya kerusuhan akibat dari suatu bencana alam seperti halnya gempa  bumi  akan  menyebabkan  narapidana  maupun  pegawainya  dalam  keadaan  panik  dan  tertekan  untuk menyelamatkan  dirinya  masing-masing.  Sehingga  dengan  terkait  hal  tersebut,  maka  harus  adanya  pemenuhan  HAM sesuai  dengan  pasal  28  A  dan  A  Undang-Undang  Dasar  1945.  Yaitu  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sesuai dengan yang tertuang pada pasal 28 A UUD 1945 4 .
Bencana  adalah  suatu  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  dari  alam maupun  non  alam  serta  faktor  dari  manusia,  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan lingkungan,  kerugian  harta benda, dan dampak psikologi 5 . Sudah banyak terjadinya kecelakaan akibat bencana alam yang  menjadi  penyebab  kerusuhan  di  Lapas  dan  di  Rutan  yang  ada  di  Indonesia.  Terkait  dengan  hal  itu  maka  harus diciptakan suatu Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada lingkungan kerja, K3 berguna dan sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman karena merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai  cara  penerapan  untuk  mengantisipasi/mencegah  adanya  penyakit  atau  korban  jiwa  akibat  adanya  suatu kecelakaan 6 . Seperti halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana dan pegawai yang bekerja di Lapas merupakan prioritas utama.
Disamping  keselamatan  dari  pegawainya,  keselamatan  para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  juga  wajib diperhatikan  serta  dasar  hukum  dari  pelaksanaan  SMK3  yaitu,  UU  RI  No.  1  Tentang  Keselamatan  Kerja,  Dan Permenaker  RI  No.  Per  05/MEN/1996  Tentang  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Kerja  Semua  Perusahaan  Wajib Melaksanakan SMK3. Terkait dengan hal itu maka teori penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut H.W Heinrich
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan. , 1995.
2 Kartono  Tjandra, Empat Bencana  Geologi  Yang  Paling  Mematikan ,  ke-1  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2017).
3 Adam Abraham Wiwaha, Estuning Tyas Wulan Mei, and Rini Rachmawati, ‘Perencanaan Partisipatif Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul Desa Ngargomulyo Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gunungapi Merapi’, Journal of Regional and City Planning , 27.1 (2016), 34–48.
4 undang-undang republik indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , 1945.
5 Suratman  Worosuprojo  and  others,  ‘Prosiding  Seminar  Nasional  Penginderaan  Jauh  Dan  Sistem  Informasi  Geografis 2012’, in Manajemen Bencana Berbasis Informasi Geografis Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dengan Alam Di Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012).
6 I Ketut Sucita and  Agung Budi  Broto, ‘Identifikasi Dan Penanganan Risiko K3 Pada Proyek  Konstruksi Gedung’, Poli Teknologi , 10.1 (2011), 83–92.
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
pada tahun 1920-an. Yaitu teori domino atau “ Lost of Cousation Model ” 7 . Dalam teori tersebut telah dijelaskan urutan dan rentetan kejadian dari sebelum terjadinya suatu kecelakaan.
Berdasarkan  teori  dan  penjelasan  diatas  maka  penelitian  ini  dibuat  dengan  harapan  akan  berguna  bagi masyarakat  dan  instansi  terkait  dalam  menganalisis  dan  mengimplementasi  dari  pelaksanaan  program  keselamatan yang  bukan  hanya  untuk  narapidana  tetapi  untuk  pegawai  pemasyarakatan.  Terdapat  beberapa  permasalahan  yang akan dibahas di dalam jurnal ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan bencana di lapas kelas I  Bandar  lampung,  Bagaimana  implementasi  jalur  evakuasi  di  Lapas  Kelas  I  Bandar  Lampung  dan  Peninjauan pelaksanaan  keselamatan  bencana  yang  seharusnya  terjadi  di  Lapas  Kelas  I  Bandar  Lampung  terkait  dengan implementasi jalur evakuasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung.
Tentunya  dengan  membahas  masalah  tersebut  penelitian  ini  akan  mempunyai  tujuan  yaitu  Untuk  mengetahui faktor-faktor penyebab kecelakaan bencana di Lapas Kelas I Bandar Lampung sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan  dan  implementasi  dari  jalur  evakuasi  sebagai  bentuk  antisipasi  bencana  alam  di  Lapas  Kelas  I  Bandar Lampung  dan  Melakukan  peninjauan  evaluasi  pelaksanaan  keselamatan  bencana  terkait  dengan  implementasi  jalur evakuasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sumber data yang diperoleh berupa observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara sebagai data primer dan studi literatur serta kajian teori sebagai data sekunder. Observasi dan wawancara  secara  langsung  dilakukan  peneliti  agar  mendapatkan  informasi  secara  menyeluruh,  dikarenakan  peneliti dapat  mengamati  secara  langsung  dan  menjadi  partisipan  didalam  Lapas.  Lokasi  penelitian  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  yang  beralamat  di  Jalan  Pramuka  No.  12,  Kec.  Rajabasa,  Kel.  Rajabasa Pemuka, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  manajemen  keselamatan  kerja  sudah  dilaksanakan  di  beberapa  instansi,  seperti  rumah  sakit  dan proyek  pekerjaan  bangunan.  Rambu  rambu  K3  merupakan  upaya  memberikan  arah  untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan 8 . Pembuatan rambu K3 dibuat dengan ketentuan:
1. Untuk penunjuk arah dan titik kumpul dibuat dengan warna yang cerah dan kontras dengan tembok lapas berguna agar mudah dilihat dan mencolok  sehingga  mudah dikenali  ketika sedang berada dalam  situasi atau kondisi yang panik,
2. Untuk  warna  dari  jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul  yaitu  warna  hijau  karena  menandakan  zona  yang  aman.  Maka dari itu kondisi yang seharusnya terjadi di lapas adalah terdapat pelaksanaan rambu rambu K3.

## Penerapan jalur evakuasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung
Ketentuan dalam pelaksanaan jalur evakuasi di Lapas 1. Titik kumpul dibagi menjadi 3 :
a. Pertama dimana titik kumpul yang diperuntukkan untuk titik kumpul warga binaan dan regu pengamanan yang sedang  piket,  yang  sedang  berada  di  dalam  blok,  letak  titik  kumpulnya  berada  di  lapangan  futsal  di  dalam Lapas.
b. Titik  kumpul  kedua  berada  di  lapangan  apel  letaknya  di  daerah  steril,  di  lapangan  upacara  bendera,  berada setelah  pintu  kedua  di  dekat  pos  Ka.  Rupam  diperuntukkan  untuk  pegawai.  Digunakan  titik  kumpul  di  dalam lapas  agar  tidak  ada  warga  binaan  yang  kabur.  Digunakan  titik  kumpul  kedua  di  Lapas  agar  tidak  ada  warga binaan yang kabur sehingga titik kumpul kedua hanya diperuntukkan untuk pegawai.
c. Titik  kumpul  ketiga  berada  di  area  parkiran  mobil  di  depan  Lapas,  titik  kumpul  ketiga  merupakan  area  steril yang diperuntukkan untuk pegawai dan pengunjung. Letaknya di depan pintu utama Lapas.
2. Titik kumpul dibagi menjadi 3 dengan tujuan :
a. Agar menjaga keamanan dan ketertiban, dalam hal mengantisipasi dari warga binaan kabur dan memanfaatkan keadaan yang membuat petugas lengah dalam melaksanakan tugas.
b. Titik  kumpul  pertama  berada  di  dalam  lapangan  futsal  untuk  mencegah  narapidana  dapat  kabur,  titik  kumpul kedua diperuntukkan untuk pegawai yang sedang bertugas dan titik kumpul ketiga berada di dalam lapas di area parkiran yang steril diperuntukkan kepada pegawai dan pengunjung yang berada di Lapas.
3. Apabila  terjadi  bencana  susulan  yang  menyebabkan  narapidana  harus  di  evakuasi  dari  dalam  lapas  maka  akan dievakuasi menuju titik kumpul ketiga sembari menunggu pihak lain agar membantu evakuasi.
7 M P Riswan Dwi Djatmiko, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
8 Nurkholis  Nurkholis  and  Gusti  Adriansyah,  ‘Pengendalian  Bahaya  Kerja  Dengan  Metode  Job  Safety  Analysis  Pada Penerimaan Afval Lokal Bagian Warehouse Di PT. ST’, Teknika: Engineering and Sains Journal , 1.1 (2017), 11–16.
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
4. Pada saat pelaksanaannya mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan :
a. Pada  saat  pelaksanaannya  para  pegawai  dan  narapidana  harus  dilakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  mengenai jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul,  bagaimana  pelaksanaannya  dan  fungsinya  dalam  mengantisipasi  terjadinya kecelakaan pada saat bencana terjadi.
b. Untuk pemasangan penunjuk arah serta titik kumpul harus jelas dan mempunyai gradasi warna yang mencolok dari  warna  tembok  sehingga  dapat  dilihat  dengan  jelas  ketika  pelaksanaan.  Pemasangan  penunjuk  arah  serta titik kumpul harus sesuai dan tepat sehingga dapat dilihat pada saat pelaksanaan.
c. Dilakukan beberapa simulasi agar pegawai dan Warga Binaan mengerti mengenai teknis pelaksanaan pada saat terjadi  bencana  sehingga  mereka  mengerti  fungsi  jalur  evakuasi  sangatlah  penting  di  suatu  Unit  Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan karena menyangkut keselamatan jiwa orang banyak.

## Titik kumpul
Pengertian  titik  kumpul  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  Permen  PUPR  No.14  Tahun  2017  yaitu,  Titik  kumpul adalah  tempat  yang  bagi  pengunjung  maupun  pengunjung  bangunan  untuk  berkumpul  setelah  proses  evakuasi.  Pada pasal 33 ayat (2) pada Permen tersebut menyatakan perancangan dan penyediaan titik kumpul harus memperhatikan: 1. Kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi
2. Keamanan dan kemudahan akses pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung
3. Jarak aman dari bahaya termasuk runtuhan bangunan gedung
4. Kemungkinan untuk mampu difungsikan secara komunal oleh para pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung
5. Kapasitas titik berkumpul 9 .
Jadi sangatlah penting peran dari titik kumpul agar menjamin keselamatan.dalam mencegah terjadinya kecelakaan saat bencana terjadi.

## Jalur evakuasi
9 Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat, PERATURAN  MENTERI  PEKERJAAN  UMUM  DAN PERUMAHAN  RAKYAT  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  14/PRT/M/2017  TENTANG  PERSYARATAN  KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG , 2017.
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
Jalur evakuasi mempunyai fungsi yang diperuntukkan untuk menghubungkan dan mengarahkan ke titik kumpul sebagai  area  atau  zona  yang  aman.  Disaat  keadaan  panik  dan  darurat  bencana,  jalur  evakuasi  menjadi  halnya  yang sangat  dibutuhkan  dan  penting  untuk  menunjukkan  arah  jalur  untuk  menuju  titik  kumpul  atau  area  yang  aman  pada gedung  bertingkat,  pabrik,  rumah  sakit  tidak  maupun  Lembaga  Pemasyarakatan  seperti  halnya  bencana  kebakaran, gempa  bumi  dan  banjir  sekalipun.  Terkait  dengan  hal  itu  maka  jalur  evakuasi  berguna  untuk  jalur  khusus  dalam menghubungkan semua area ke area yang aman yaitu titik kumpul.
Dasar hukum yang menjadi peraturan sebagai kewajiban penerapan jalur evakuasi yaitu tertuang pada UU No. 28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  dan  juga  Peraturan  Pemerintah  No.  36  tahun  2005  tentang  Bangunan Gedung. Dimana pada PP tersebut menyatakan bahwa  “Setiap bangunan  gedung,  kecuali  rumah tinggal tunggal dan rumah  deret  sederhana,  harus  menyediakan  sarana  evakuasi  yang  meliputi  sistem  peringatan  bahaya  bagi  pengguna, pintu  keluar  darurat,  dan  jalur  evakuasi  yang  dapat  menjamin  kemudahan  pengguna  bangunan  gedung  untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat” 10 .

## Pelaksanaan jalur evakuasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung

## Faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan pada saat bencana di lapas kelas I Bandar Lampung
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pegawai dan narapidana terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan pada saat bencana di lapas kelas I Bandar Lampung yaitu: 1. Kurangnya  kontrol  manajemen  mengenai  keselamatan  dan  pemahaman  pegawai  dalam  pelaksanaan  SOP  jalur evakuasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung
2. Masih banyak ditemukan pegawai yang belum sadar akan pentingnya rambu-rambu keselamatan di lapas terutama jalur evakuasi dan titik kumpul
3. Pekerjaan pegawai pemasyarakatan yang beresiko, seperti kita ketahui bahwa pegawai dan narapidana mempunyai akses jalur dan ruangan yang berbeda sehingga perlu dibuatkannya penunjuk arah jalur evakuasi.
4. Desain  bangunan  lapas  yang  tidak  memperhatikan  daripada  aspek  keselamatan  sangat  mempengaruhi  daripada jalur evakuasi dan titik kumpul. Sehingga perlu dibuatkan beberapa titik kumpul di dalam bangunan lapas
5. Belum adanya regulasi yang menjelaskan dan membahas terkait keselamatan dalam lembaga pemasyarakatan baik berupa  bencana  alam  maupun  bencana  lainnya.  Karena  ketika  terjadi  bencana  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur secara  jelas  akan  menyulitkan  proses  evakuasi  dan  apabila  evakuasi  tanpa  adanya  regulasi  akan  memperburuk keadaan  yang  justru  mengancam  keselamatan  narapidana,  pegawai  dan  pengunjung  yang  berada  di  lembaga pemasyarakatan.
Dari  kondisi  sebenarnya,  dikaitkan  dengan  teori  domino  menurut  H.W  Heinrich  maka  hal  tersebut  sesuai dengan  teori  penyebab  kecelakaan  menurut  H.W  Heinrich  yaitu Three  Main  Factory  Theory (Teori  Tiga  Faktor Utama):  Penyebab  kecelakaan  adalah  peralatan,  lingkungan  dan  pekerja  itu  sendiri.  Karena  situasi  sarana  dan prasarana  yang  tidak  mendukung  dalam  keselamatan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  berdampak  salah  satunya kepada lingkungan yang tidak aman sudah seharusnya di lembaga pemasyarakatan harus diciptakan lingkungan yang sehat  dan  aman  dalam  pelaksanaan  tugas  di  Lapas.  Serta  faktor  manusianya  yang  tidak  terlalu  peduli  dengan keselamatan sehingga membuat pegawainya kurang memahami terkait pelaksanaan jalur evakuasi dan prosedur dalam keselamatan kerja apabila terjadi bencana.
Implementasi jalur evakuasi di Lembaga Pemasyarakatan hasil yang didapat pada saat pelaksanaan jalur evakuasi Berdasarkan teori domino menurut H.W Heinrich pada tahun 1920-an. Mengenai akses dapat menjadi pedoman untuk  kondisi  yang  seharusnya  (das  sollen)  dalam  penyusunan  tata  cara  evakuasi  narapidana.  Lapas  Kelas  I  Bandar Lampung masih kurang dalam melaksanakan kontrol manajemen keselamatan. Masih ditemukan belum adanya suatu program  maupun  sosialisasi  yang  dibuat  dalam  menangani  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  serta  tidak adanya SOP dan prosedur yang jelas apabila diterapkan pada saat terjadi suatu bencana.
Di  Lapas  kelas  I  Bandar  Lampung  sendiri  masih  belum  efektifnya  pelaksanaan  serta  difungsikannya  jalur evakuasi disebabkan oleh sebab dasar apabila dilihat dengan teori domino yaitu :
1. Peralatan  yang  masih  kurang  dan  belum  memadai  seperti  halnya  sirine  dan  pengeras  suara  di  setiap  blok  yang sangat  dibutuhkan  apabila  mengarahkan  narapidana  untuk  menuju  titik  kumpul  saat  terjadi  suatu  bencana.  Pintu kamar  sel  yang masih dibuka secara manual  menghambat apabila terjadi suatu bencana di lapas pada saat malam hari atau pada saat steril yaitu jam 18.00 WIB, sehingga menyebabkan narapidana yang ada di kamar akan terjebak dan mengancam keselamatan mereka.
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005  TENTANG  PERATURAN  PELAKSANAAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2002  TENTANG  BANGUNAN GEDUNG , 2002.
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
2. Masih banyak pegawai yang belum paham penggunaan dan fungsi jalur evakuasi. Perlu adanya diadakan pelatihan bagi  pegawai  dalam  menggunakan  jalur  evakuasi  serta  melakukan  simulasi  apabila  suatu  saat  terjadi  bencana  di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kebanyakan  pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  tidak  terlalu  menghiraukan  keselamatan  kerja  sehingga ini dapat mengancam apabila tiba-tiba terjadi bencana dan dapat dimanfaatkan untuk narapidana dapat kabur.
Pada  saat  terjadinya  suatu  bencana  tanpa  pemahaman  regulasi  yang  benar  oleh  petugas  lapas.  Mereka  akan menggunakan  kebijakan  yang  apabila  tidak  tepat  justru  akan  memperburuk  keadaan  dan  mengancam  banyak keselamatan.  Karena  setiap  kebijakan  akan  mempunyai  resiko  yang  besar  tanpa  mempertimbangkan  lingkungan bangunan serta sarana dan prasarana yang ada.
Berdasarkan uraian kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lapas kelas I Bandar Lampung tersebut terdapat beberapa faktor yang harus dibenahi dan diperbaiki agar menunjang proses keselamatan narapidana, pegawai serta  pengunjung.  Lingkungan  kerja  yang  baik  akan  menunjang  keselamatan  kerja  segala  aspek.  Lingkungan  yang tidak  aman  sangat  berpengaruh  terhadap  terjadinya  suatu  kecelakaan  atau  bencana 11 .  Sehingga  untuk  menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dibutuhkan kerjasama yang baik serta pemenuhan fasilitas dan pelatihan pegawai.

## Evaluasi  dan  Peninjauan  pelaksanaan  keselamatan  di  Lapas  Kelas  I  Bandar  Lampung  terkait  dengan pelaksanaan jalur evakuasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung
Implementasi  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  adalah  suatu  kewajiban  untuk  pemenuhan  hak narapidana terkait dengan hak untuk  hidup dan hak atas perlindungan pribadi, meskipun narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan negara hanya boleh mencabut hak kemerdekaannya. Rambu-rambu jalur evakuasi dan titik kumpul serta prosedur dalam pelaksanaan evakuasi harus dapat menciptakan lingkungan yang aman. Dengan adanya jalur evakuasi akan memberi keselamatan dan mengurangi resiko terjadinya korban ketika terjadi bencana. Narapidana dan  pegawai  harus  diberikan  sosialisasi  terkait  dengan  pelaksanaan  jalur  evakuasi  sehingga  pelaksanaan  evakuasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dilakukannya pelatihan kepada pegawai dengan melibatkan pihak BNPT guna menambah  pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai  apa  saja  yang  harus  dilakukan  apabila  terjadi  bencana.  Karena kesadaran  dalam  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  faktor  yang  paling  penting  dalam  pelaksanaan  jalur evakuasi.  Serta  peningkatan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  keselamatan  menjadi  salah  satu penunjang dalam melakukan prosedur keselamatan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat bencana, baik  itu  bencana  alam  maupun  bencana  kerusuhan  ataupun  kebakaran  dan  lainnya.  Pemenuhan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  merupakan  bentuk  pemenuhan  hak  narapidana  yaitu  hak  untuk  hidup  dan  hak  atas  perlindungan pribadi.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  manajemen  keselamatan  kerja  sudah  banyak  dilakukan  di  sejumlah  instansi  terkait  dengan  upaya untuk  memberikan  keamanan  dan  mencegah  terjadinya  kecelakaan  karena  dibuat  dengan  ketentuan  tertentu,  dengan membagi  titik  kumpul  menjadi  3  titik  kumpul  dengan  tujuan  agar  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  mencegah narapidana untuk kabur serta menjamin keselamatan sehingga harus dilakukan pembagian titik kumpul yang berbeda. Dan apabila diperlukan evakuasi maka mereka akan dikumpulkan di titik kumpul ketiga yang berada di area parkiran lapas yang steril. Sebelum dilakukannya pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul perlu diperhatikan beberapa hal yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  narapidana  dan  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan,  pemasangan  rambu jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul  dengan  tepat  sehingga  dapat  terlihat  dengan  jelas  dan  melakukan  simulasi  agar implementasinya  dapat  dimengerti  oleh  pegawai  maupun  narapidana.  Titik  kumpul  dan  jalur  evakuasi  adalah keterkaitan  yang  sangat  penting  yaitu  jalur  evakuasi  untuk  mengarahkan  dan  menentukan  jalur  yang  tepat  untuk menuju ke titik kumpul dimana titik kumpul merupakan area yang aman sehingga dapat terhindar dari kecelakaan saat terjadi bencana.
Berdasarkan  pelaksanaannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  I  Bandar  Lampung  yaitu,  terdapat  beberapa faktor  yang  menyebabkan  kecelakaan  seperti  halnya,  kurangnya  kontrol  manajemen  mengenai  keselamatan  dalam pelaksanaan  SOP  jalur  evakuasi,  masih  banyaknya  pegawai  yang  belum  paham  dan  sadar  akan  pentingnya keselamatan  kerja di dalam Lapas, pekerjaan yang beresiko di  Lapas membuat mudahnya terjadi  kecelakaan, desain bangunan  yang  belum  sesuai  dalam  menghadapi  bencana  dan  belum  adanya  regulasi  yang  jelas  dan  membahas keselamatan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Menurut  teori  domino  menurut  H.W  Heinrich  Penyebab  kecelakaan adalah  peralatan,  lingkungan  dan  manusia  pekerja  itu  sendiri.  Pada  implementasi  jalur  evakuasi  di  Lembaga Pemasyarakatan masih kurang efektif karena sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi, pegawai yang belum
11 Saloni  Waruwu  and  Ferida  Yuamita,  ‘Analisis  Faktor  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  Yang  Signifikan Mempengaruhi  Kecelakaan  Kerja Pada Proyek Pembangunan  Apartement Student Castle’, Jurnal  Rekayasa  Spectrum  Industri , 14.1 (2016), 1–108.
Ganda Aulia Wicaksana dan Padmono Wibowo, Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam
paham  dan  kesadaran  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  masih  kurang  sehingga  sangat  beresiko.  Penggunaan kebijakan  pada  saat  terjadi  bencana  akan  beresiko  besar  karena  tidak  berpedoman  pada  ketentuan  dan  regulasi  yang jelas.
Implementasi  pelaksanaan  keselamatan  kerja  adalah  suatu  pemenuhan  hak  narapidana  maka  dari  itu  ini merupakan  suatu  kewajiban.  Perlu  diberikannya  sosialisasi  terkait  pelaksanaan  jalur  evakuasi,  pelatihan  pegawai dengan  melibatkan  pihak  BNPT,  serta  meningkatkan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  sebagai  penunjang  dalam pelaksanaan jalur evakuasi dan keselamatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nurkholis, Nurkholis, and Gusti Adriansyah, ‘Pengendalian Bahaya Kerja Dengan Metode Job Safety Analysis Pada Penerimaan Afval Lokal Bagian Warehouse Di PT. ST’, Teknika: Engineering and Sains Journal , 1.1 (2017),
11–16
Riswan Dwi Djatmiko, M P, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
Sucita,  I  Ketut,  and  Agung  Budi  Broto,  ‘Identifikasi  Dan  Penanganan  Risiko  K3  Pada  Proyek  Konstruksi  Gedung’,
Poli Teknologi , 10.1 (2011), 83–92 Tjandra,  Kartono, Empat  Bencana  Geologi  Yang  Paling  Mematikan ,  ke-1  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2017)
Waruwu,  Saloni,  and  Ferida  Yuamita,  ‘Analisis  Faktor  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  Yang  Signifikan Mempengaruhi  Kecelakaan  Kerja  Pada  Proyek  Pembangunan  Apartement  Student  Castle’, Jurnal  Rekayasa Spectrum Industri , 14.1 (2016), 1–108
Wiwaha, Adam Abraham, Estuning Tyas Wulan Mei, and Rini Rachmawati, ‘Perencanaan Partisipatif Jalur Evakuasi Dan  Titik  Kumpul  Desa  Ngargomulyo  Dalam  Upaya  Pengurangan  Resiko  Bencana  Gunungapi  Merapi’, Journal of Regional and City Planning , 27.1 (2016), 34–48
Worosuprojo,  Suratman,  Yuli  Priyana,  Agus  Anggoro  Sigit,  S  Si  Jumadi,  Aditya  Saputra,  and  S  Si  Andriyani, ‘Prosiding  Seminar  Nasional  Penginderaan  Jauh  Dan  Sistem  Informasi  Geografis  2012’,  in Manajemen Bencana  Berbasis  Informasi  Geografis  Untuk  Mewujudkan  Kehidupan  Masyarakat  Yang  Harmonis  Dengan Alam Di Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012)

## Peraturan dan Perundang – Undangan
Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung , 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung , 2002 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan. , 1995