## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 2 | Juli 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG
Policy Implementation on Handling Sexual Violence Against Children in Tangerang City
1 Siti Maria Ulfa, 2 Listyaningsih 1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1 ulfam4586@gmail.com, 2 listyaningsih@untirta.ac.id Kata Kunci:

## ABSTRAK
Implementasi
Kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak. Keywords : Policy Implementation, Sexual Violence, Children.
Dalam tiga tahun terakhir, 2021-2023, jumlah angka korban kekerasan anak  di  Kota  Tangerang  masih  sangat  tinggi.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk,  dan Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kota  Tangerang  melalui  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)  yang  berfokus  pada  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap anak. Pada tahun 2022, terdapat 100 korban yang terdiri dari 31 anak laki-laki  dan  69  anak  perempuan,  dengan  jumlah  kasus  kekerasan anak  terbanyak  tercatat  pada  kasus  kekerasan  seksual  sebanyak  65 anak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  implementasi  kebijakan  penanganan  kekerasan  seksual pada  anak  di  Kota  Tangerang.  Implementasi  kebijakan  yang dikemukakan oleh  George Edward III (1980) digunakan sebagai alat analisa  penelitian  ini  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi.  Pendekatan  yang  digunakan,  yakni pendekatan  kualitatif  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang telah melaksanakan kebijakan  kekerasan  seksual  anak  setiap  tahunnya  namun  masih belum  bisa  dikatakan  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  masih terdapat kendala dalam implementasinya, yaitu keterbatasan sumber daya  manusia,  kurangnya  kesadaran  serta  minat  masyarakat  yang menjadi  saksi  untuk  mengakses  informasi  mengenai  layanan perlindungan  dan  pelaporan  kekerasan,  dan  adanya  kasus pencabutan laporan maupun duplikasi laporan.

## Abstract
In  the  last  three  years,  2021-2023,  the  number  of  child  abuse  victims  in Tangerang City is still very high. To overcome this, various efforts have been made  by  the  Tangerang  City  Office  of  Women's  Empowerment,  Child
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), which focuses on handling cases of violence against children. In 2022 there were 100 victims consisting of 31 boys and 69 girls, with  the  highest  number  of  child  abuse  cases  recorded  in  cases  of  sexual violence as many as 65 children. Therefore, this research aims to find out how the implementation of policies on handling sexual violence against children in Tangerang City. The policy implementation proposed by George Edward III (1980) is used as a tool to analyse this research, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The approach used was a qualitative approach with descriptive method. The results of this study found that  DP3AP2KB  Tangerang  City  has  implemented  the  child  sexual  abuse policy every year but it still cannot be said to be running well, because there are still obstacles in its implementation, namely limited human resources, lack of  awareness  and  interest  of  the  community  who  are  witnesses  to  access information  about  protection  services  and  violence  reporting,  and  cases  of revocation of reports and duplication of reports.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  hukum  di  Indonesia,  anak  adalah  individu  yang  belum  berusia  18  tahun.  Anak menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yakni  setiap  orang  berhak  mendapatkan  pelindungan  dari kekerasan  dan  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat martabat  manusia.  Secara  khusus,  hal-hal  mengenai  anak  termasuk  hak  serta  kewajibannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang tersebut adalah hasil ratifikasi dari Konfensi Hak Anak Tahun 1989 yang dimaknai bahwa anak  harus  dipandang  sebagai  subjek  hukum  dengan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  melekat pada  dirinya.  Kemudian,  terjadi  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi tentang  hak anak yang menjadi bagian dari hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
Namun  pada  kenyataannya,  anak  dan  perempuan  seringkali  menjadi  korban  kekerasan dalam  lingkup  sosial  masyarakat,  atau  bahkan  dalam  lingkup  lebih  kecil,  yakni  teman  dekat, kerabat, atau keluarga. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), terdapat kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2022  sebesar  27.593  kasus,  dimana  pada  tahun  2023  meningkat  menjadi  29.883  kasus.  Kasus kekerasan  anak  yang  mencapai  59,4%  meningkat  0,25%  menjadi  62,2%  dan  kini  di  pergantian tahun 2024 sudah mencapai sebesar 5.043 kasus dengan kekerasan anak yang  mencapai 64,1%. Jika berdasarkan usia tertingginya, yakni pada umur 13-17 tahun sebesar 1900 anak atau 34,6%, kemudian yang kedua sebesar 1208 anak atau 22,0% pada umur 6-12 tahun, dan sebesar 413 anak atau 7,5% pada umur 0-5 tahun, lalu tertera juga data pelaku kekerasan berdasarkan hubungan

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
yang tertinggi adalah pacar atau teman sebesar 875, kemudian orang tua sebesar 666 dan lainnya sebesar 541 (kemenpppa.go.id).
Kekerasan  merupakan  setiap  perbuatan  yang  berakibat  timbulnya  penderitaan  atau kesengsaraan  baik  secara  fisik,  psikis,  seksual,  atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan hidup mereka secara melawan hukum  ( Sibarani,  2016) .  Kekerasan  seksual  anak  merupakan  hubungan  atau  interaksi  antara seorang  anak  dengan  seorang  yang  lebih  tua  atau  orang  dewasa  seperti  orang  asing,  saudara kandung  atau  pun  orang  tua  yang  mempergunakan  anak  sebagai  obyek  pemuas  kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan menggunakan paksaanan ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual anak sendiri ada 2 (dua) bentuk yakni segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa ( Lewoleba, 2020) .
Faktanya,  kini  yang  sering  terjadi  dalam  kasus  kekerasan  anak  adalah  dalam  bentuk kekerasan seksual. Jika dilihat dari data Sistem Informasi Online Perlindungan  Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 di Indonesia terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki, dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (kemenpppa.go.id). Untuk menangani hal tersebut, pemerintah  telah  membuat  peraturan  perundang-undangan  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan  pemulihan  bagi  korban  kekerasan  seksual.  Korban  atau  orang  yang  mengetahui,  melihat, dan/atau  menyaksikan  peristiwa  yang  merupakan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  harus melaporkan kepada  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),  Unit  Pelaksana  Teknis  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  di  bidang  sosial,  Lembaga Penyedia  Layanan  Berbasis  Masyarakat,  dan/atau  kepolisian,  baik  di  tempat  Korban  berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi dengan kasus kekerasan yang tinggi pada peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi di Indonesia. Provinsi Banten memiliki kasus kekerasan sebanyak 1.026 pada tahun 2023. Dari sejumlah kasus tersebut, kasus kekerasan seksual menempati urutan utama mencapai 528 kasus dan korbannya tertinggi pada usia anak 13-17 tahun sebanyak  341  anak,  usia  6-12  tahun  sebanyak  216  anak,  dan  uusia  0-5  tahun  sebanyak  96  anak (kemenpppa.go.id).  Provinsi  Banten  memiliki  4  kabupaten  dan  4  kota,  yakni  terdiri  dari Kabupaten  Lebak,  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Serang,  Kabupaten  Tangerang,  Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dari 4 kota dan 4 kabupaten yang berada di Banten, Kota Tangerang menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 234 kasus pada tahun 2022, kemudian menjadi yang kedua sebanyak 208 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini kembali menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi sebanyak 67 kasus (kemenpppa.go.id).
Jika dilihat dari data 3 tahun terakhir sebelumnya, jumlah korban kekerasan anak di Kota Tangerang pada tahun 2021, yakni sebesar 97 korban yang terdiri dari 27 anak laki-laki dan 70 anak perempuan dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak tercatat pada kasus kekerasan seksual sebanyak 63 anak. Pada tahun 2022, bertambah sebanyak 3 korban menjadi 100 korban yang terdiri dari 31 anak laki-laki dan 69 anak perempuan dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak  masih  tercatat  pada  kasus  kekerasan  seksual  sebanyak  65  anak.  Pada  tahun  2023,

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
kembali bertambah sebanyak 52 korban menjadi 152 korban yang terdiri dari 49 anak laki-laki dan 103  anak  perempuan  (UPTD  PPA  Kota  Tangerang,  2024).  Pemerintah  Kota  Tangerang  telah mengambil  langkah-langkah  pasti  untuk  mengatasi  permasalahan  kekerasan,  dan  melindungi korban perempuan dan anak tersebut, yakni difasilitasi dari DP3AP2KB Kota Tangerang melalui UPTD  PPA  yang  berfokus  pada  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  serta  pemberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Dirga  Ajie  Wijaya  dengan  judul  penelitian ” Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual  Di  Masa  Pandemi Tahun  2020-2021  (Studi  di  DP3AP2KB  Kota  Tangerang) ” .  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi,  wawancara,  dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melakukan upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  dengan  memberikan layanan hukum berupa mediasi dan pendampingan sampai ke pengadilan, memberikan layanan psikologi dan layanan pengecekan  kesehatan berupa visum, proses pelaporan yang tersedia 24 jam  dengan  sistem online melalui Whatsapp ,  serta  pendampingan  langsung  kepada  korban. Namun, terdapat kendala yang dialami dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan  seksual,  diantaranya  terdapat  anak  yang  menolak  untuk  dilakukan  konseling, kurangnya  sumber  dana,  sarana  prasarana,  dan  kurangnya  kepekaan  masyarakat  dalam memenuhi hak-hak anak.
Penelitian  terdahulu  juga  dilakukan  oleh  Dea  Nur  Salsabila,  Nanan  Sujana,  dan  Thita Moralitha  Mazya  dengan  judul  penelitian ” Implementasi  Kebijakan  dan  Penanganan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kota  Tangerang ” .  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara,  analisis  dokumen,  kuesioner,  dan  tinjauan  pustaka.  Penentuan  informan menggunakan  teknik snowball ,  sedangkan  untuk  responden  kuesioner  mengambil  masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik purposive . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  sebagai leading sector  dan implementor  menghadapi  kendala  seperti  rendahnya  kesadaran  dan  minat  masyarakat  dalam mengakses informasi  mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia  yang  menyebabkan  tumpang  tindih  tanggung  jawab,  dan  tidak  adanya  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk  Satuan  Tugas  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Satgas PPA)  dan  aktivis  belum  dibuatkan  secara  resmi.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk melanjutkan penelitian untuk mengetahui apakah implementasi pada kekerasan seksual anak di Kota Tangerang masih memiliki kendala yang sama hingga tahun ini.
Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat adanya permasalahan yakni, peningkatan yang signifikan dari korban kekerasan anak selama tiga tahun terakhir.  Penemuan  kendala  yang  dialami  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual  atas  penelitian  terdahulu  juga  menjadi  alasan  peneliti  memilih menganalisis  implementasi  kebijakan  penanganan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota Tangerang  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang dalam memenuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dijadikan sebagai kebijakan publik atau dasar hukum perlindungan anak di DP3AP2KB Kota Tangerang.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## B. METODE
Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian kualitatif  disebut  juga  dengan interpretative  research atau phenomenological  research yang  lebih mementingkan  proses  daripada  hasil  akhir.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  suatu  makna, penalaran, definisi atau suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  sehari-hari  ( Sarosa,  2021) .  Teknik  penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Teknik ini digunakan untuk  informan  yang  sudah  peneliti  tentukan  sebelumnya  dari  keyakinan  peneliti  bahwa informan  yang  dimaksud  benar-benar  mengetahui  tentang  fokus  penelitian  ini. Informan  yang menjadi  sumber  data  penelitian  adalah  Kepala  Bagian  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan DP3AP2KB Kota Tangerang serta UPTD PPA Kota Tangerang.
Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi dilakukan  secara  cermat  oleh  peneliti  dalam  melihat  realistis  obyek  yang  diteliti  dengan  cara pengamatan  langsung  di  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  untuk  menganalisis  adanya  berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, dilakukan wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, memahami pandangan, atau menggali pemahaman  lebih  dalam  tentang  subjek  yang  diteliti  (Fiantika,  2022).  Wawancara  dilakukan peneliti  bersama  pihak  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  dan  UPTD  PPA  Kota  Tangerang  yang bertanggung  jawab  atas  kekerasan  seksual  anak  dengan  beberapa  pertanyaan  yang  sesuai berdasarkan  Implementasi  kebijakan  menurut George Edward III (1980). Adapun dokumentasi yang bersumber dari  berbagai produk kebijakan yang relevan sesuai penelitian, yaitu  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  berisi  tentang  Hak  anak  yang  menjadi  bagian  dari  hak  asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 26 orang tua, keluarga, masyarakat, negara,  pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  daerah,  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2015 Tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS),  dan  Peraturan  Walikota  (PERWALI)  Kota  Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 serta Nomor 99 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun beberapa website pemerintahan pusat KEMENPPA, yakni SIMFONI-PPA.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan) yang berakibat timbulnya rasa sakit atau penderitaan. WHO ( World Health Organisation ) explains that " Sexual violence is any sexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting " (World Health Organization, 2021). Maknanya,  kekerasan  seksual  adalah  setiap  tindakan  seksual,  upaya  untuk  mendapatkan tindakan  seksual,  atau  tindakan  lain  yang  ditujukan  terhadap  seksualitas  seseorang  dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi  apapun  (Ginting  et  al.,  2023).  Faktor-faktor  mengapa  seseorang  dapat  melakukan kekerasan  seksual  yakni  dalam  dimensi  psikologis  atau  pikiran  seperti  gangguan  jiwa  atau

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
memiliki masalah  kesehatan jiwa, selain itu dalam dimensi biologis  seperti seseorang  memiliki masalah  seksual  dimana  seseorang  tidak  dapat  menyalurkan  hasrat  seksualnya  sehingga melampiaskan keinginannya dengan melakukan kekerasan (Kewo et al., 2023).
Menurut Meyer (dalam Aprilia et al., 2024), secara umum ada tiga jenis aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual. Aspek pertama adalah aspek perilaku, dimana dalam aspek ini perlu diketahui apakah kejadian  tersebut  merupakan proposisi  seksual. Yang kedua adalah aspek  situasional  adalah  aspek  untuk  mengetahui  perbedaan  tempat  atau  waktu  terjadinya perilaku tersebut terjadi. Aspek terakhir adalah aspek legalitas adalah aspek yang menentukan keadaan di mana perilaku tersebut dinyatakan ilegal.
Menurut  Agustino  (2008),  praktiknya  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses yang  begitu  kompleks  sehingga  tidak  jarang  bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi  dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan,  salah  satunya  adalah implementation  problems  approach .  Edwards  III  mengajukan pendekatan  masalah  implementasi  dengan  terlebih  dahulu  mengemukakan  dua  pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kssebijakan dan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Simarmata, 2021).
Implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman  bagi  anak.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat, memperkuat hukum, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban. Namun, ada beberapa aspek yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk implementasi kebijakan ini.
Pertama,  yakni  efektivitas  sumber  daya.  Implementasi  kebijakan  dapat  ditentukan  dari seberapa baik terdapat koordinasi antar instansi terkait, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah,  polisi,  otoritas  perlindungan  anak  dan  lembaga  sosial  lainnya  sangat  penting  untuk memastikan  respons  yang  cepat  dan  komprehensif  terhadap  insiden  kekerasan  seksual.  Kota Tangerang  harus  mengevaluasi  koordinasi  ini    secara  berkala  untuk  memastikan  tidak  ada kesenjangan  atau  terjadinya  duplikasi  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak. Selanjutnya, ketersediaan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Kota Tangerang  harus  memastikan  bahwa  korban  kekerasan  seksual  khususnya  anak,  mempunyai akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, konseling, dan bantuan hukum  yang  diperlukan.  Ketersediaan  dan  kualitas  layanan  harus  dinilai  secara  berkala  agar dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan para korban.
Kedua, perlu diperhatikan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam rangka pendidikan dan  sosialisasi  di  masyarakat,  menjalin  komunikasi  melalui  pendidikan  mengenai  pencegahan kekerasan seksual perlu ditingkatkan, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik karena masyarakat  harus  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk  mengenali  tanda-tanda  kekerasan seksual dan melaporkannya dengan tepat.
Ketiga,  yakni  hukum  juga  menjadi  fokus  penting  ketika  menganalisis  implementasi kebijakan kekerasan seksual anak ini, karena penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Penindakan ini mencakup proses investigasi yang profesional, penuntutan yang adil dan hukuman yang sepadan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.  Perlunya  terus  dilakukan  pengkajian  terhadap  efektivitas  sistem  peradilan  pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual untuk menjamin keadilan bagi para korban.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Aspek  terakhir  merupakan  anggaran.  Perlu  untuk  menilai  anggaran  yang  dialokasikan untuk  melaksanakan  kebijakan  mengatasi  kekerasan  seksual,  pendanaan  yang  memadai diperlukan  untuk  mendukung  berbagai  program  perlindungan,  rehabilitasi,  pendidikan masyarakat,  dan  penegakan  hukum.  Alokasi  anggaran  yang  efisien  dan  transparan  akan memastikan  kelanjutan  upaya  untuk  melindungi  anak-anak  di  Kota  Tangerang  dari  kekerasan seksual.  Secara  keseluruhan,  analisis  terhadap  implementasi  kebijakan  penanganan  kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil, namun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan. Mengevaluasi secara terus- menerus  berbagai  aspek  penerapan  ini  akan  membantu  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak di masa depan.
Penelitian  ini  menggunakan  implementasi  kebijakan  model  pendekatan  empat  dimensi yang  diusulkan  oleh  Edward  III  (1980),  meliputi  Komunikasi,  Sumber  daya,  Disposisi,  dan Struktur Birokrasi.

## Gambar 1 Implementasi Kebijakan Edwards III
Sumber: George III Edward: Implementing Public Policy , 1980.
Berikut  ini  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berdasarkan  implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980):

## 1. Komunikasi
Implementasi  akan  berjalan  efektif  jika  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dipahami  oleh individu yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau  keseragaman  ukuran  dan  tujuan  dasar  perlu  dikomunikasikan  agar  para  pelaksana mengetahui  secara  pasti  ukuran  dan  tujuan  kebijakan.  Komunikasi  dalam  organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan rumit, seseorang dapat bertahan hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.
Selain itu, sumber informasi yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat berjalan efektif, siapapun yang menjalankan suatu keputusan harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat  melakukannya,  implementasi  kebijakan  harus

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
diterima  oleh  semua  personil  dan  harus  memahami  dengan  jelas  dan  akurat  maksud  dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat spesifikasi kebijakan yang tidak  jelas,  mereka  tidak  mengerti  apa  yang  sebenarnya  akan  diarahkan.  Para  pelaksana kebijakan  menjadi  bingung  apa  yang  akan  mereka  kerjakan  sehingga  jika  dipaksakan  tidak akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Komunikasi  yang  tidak  memadai  kepada  para pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.
Penting  untuk  menekankan  pentingnya  penyebaran  informasi  yang  jelas  dan  juga akurat untuk menghindari potensi kesalahpahaman masyarakat. Oleh karena itu aksesibilitas informasi  dilakukan  secara  sosialisasi  langsung  dan  juga  disebarluaskan  melalui  saluran media  sosial  resmi  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang.  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  telah melakukan sosialisasi langsung di lingkungan pendidikan dan masyarakat. DP3AP2KB Kota Tangerang telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penanganan dan pelaporan kasus kekerasan yang dialami anak, DP3AP2KB  Kota Tangerang serta UPTD PPA  Kota  Tangerang  juga  menyampaikan  informasi  mengenai  dasar  hukum  perlindungan korban kekerasan.
Kebijakan yang sering digunakan dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Tangerang adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS).  Adapun  upaya penjangkauan anak-anak di lingkungan pendidikan yang dimulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  di  kalangan  murid serta  pendidik  mengenai  kekerasan  dan  pemberian  pembekalan  pengetahuan  tentang  cara mengatasi masalah kekerasan tersebut. Selain itu, dalam penyebaran informasi melalui saluran media sosial DP3AP2KB Kota Tangerang memiliki website resmi, yakni https://dp3ap2kb.tangerangkota.go.id/  dalam website tersebut  terdapat  alur  pelayanan pengaduan masyarakat korban kekerasan secara langsung, adapun melalui online seperti via whatsapp,  instagram ,  ataupun barcode https://bit.ly/layananPPA .  Untuk  lebih  mempermudah masyarakat, DP3AP2KB Kota Tangerang juga memiliki aplikasi pengaduan yakni Tangerang Live-menu LAKSA. Namun, setelah semua sosialisasi yang diberikan masih terdapat banyak masyarakat yang minim kesadaran terhadap kasus kekerasan seksual anak dan kurang minat untuk  menjadi  saksi  dengan  mengakses  informasi  mengenai  layanan  perlindungan  dan pelaporan kekerasan.

## 2. Sumber Daya
Komponen  sumber  daya  ini  meliputi  jumlah  staf,  keahlian  para  pelaksana,  informasi yang  relevan  dan  memadai  untuk  melaksanakan  kebijakan,  adanya  kewenangan  yang menjamin  program  dapat  terarah  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  dan  adanya  fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang kurang memadai (jumlah dan kemampuannya) mengakibatkan  tidak  dapat  melaksanakan  program  dengan  sempurna  karena  tidak  dapat melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka yang harus  dilakukan  adalah  meningkatkan  keterampilan/kemampuan  para  pelaksana  untuk melaksanakan  program.  Untuk  itu,  diperlukan  manajemen  SDM  yang  baik  agar  dapat meningkatkan kinerja program.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
DP3AP2KB  Kota  Tangerang  didukung  oleh  sumber  daya  aparatur  yang  dialokasikan berdasarkan sektor dan sekretariat dalam rangka memenuhi kewajiban dan fungsinya. UPTD PPA Kota Tangerang sendiri memiliki sebanyak 30 anggota untuk menagani kasus kekerasan perempuan dan anak bersama DP3AP2KB Kota Tangerang. Untuk meningkatkan Kinerja para pegawai,  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  terus  mengadakan  pelatihan  dalam  menangani  kasus kekerasan  seksual  anak,  mulai  dari  pelatihan  pencatatan  pelaporan  dan  penanganan  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai  dengan  kebutuhan  korban  dan  pelapor,  serta  melakukan  pelatihan  monitoring  aktif dengan  pihak  yang  bersangkutan  selama  proses  penanganan  kasus  berlangsung.  Seiring dengan  penambahan  peningkatan  jumlah  korban  kekerasan  seksual  anak,  diperlukan  lebih banyak sumber daya manusia untuk  menangani kasus-kasus tersebut, jika UPTD PPA Kota Tangerang  sampai  mengalami  kekurangan  tenaga  ahli  atau  SDM  mereka  di  bidang  yang berhubungan  dengan  pemberdayaan  perempuan,  perlindungan  anak,  atau  bidang  lainnya maka programnya akan sulit untuk bisa terlaksana dengan baik.
Setiap  program  yang  dibuat  bertujuan  memberdayakan  dan  melindungi  perempuan dan  anak-anak  di  bawah  lingkup  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  mendapatkan  dukungan keuangan  khusus  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Tangerang. Pada  tahun  2023,  DP3P2KB  Kota  Tangerang  diberikan  Rp.  39.110.112.214  sepanjang  tahun. Dana  tersebut  sebagian  diperuntukkan  untuk  pengadaan  fasilitas  layanan  pendampingan korban,  adapun  serangkaian  fasilitas  lengkap  untuk  pendampingan  korban,  yakni  area pendamping, shelter untuk para korban, dan juga ruang konseling. Selain itu, DP3AP2KB Kota Tangerang  telah  memiliki  mobil  dan  motor  sebagai  sarana  pengantaran  korban  kekerasan, sarana dan prasarana yang memadai tersebut berperan penting untuk penanganan kasus, dan bisa langsung memberikan bantuan kepada korban yang memang membutuhkan.

## 3. Disposisi
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana. Jika para pelaksana setuju dengan sebagian isi kebijakan, maka mereka akan melaksanakannya  dengan  senang  hati.  Namun,  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  akan  mengalami  banyak  masalah.  Ada  tiga bentuk  sikap  pelaksana  terhadap  kebijakan,  yaitu  kesadaran  pelaksana,  petunjuk/arahan pelaksana  untuk  merespon  program  kearah  penerimaan  atau  penolakan,  dan  intensitas respon.  Para  pelaksana  mungkin  saja  memahami  tujuan  dan  sasaran  program,  namun seringkali  gagal  melaksanakan  program  dengan  tepat  karena  menolak  tujuan  yang  ada didalamnya sehingga secara diam-diam mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program.
Selain  itu,  dukungan  dari  pejabat  pelaksana  sangat  dibutuhkan  dalam  pencapaian tujuan program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bentuk dukungan pimpinan ini adalah kebijakan tertentu yang menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung  program,  memperhatikan  keseimbangan  wilayah,  agama,  suku,  jenis  kelamin, dan  karakteristik  demografi  lainnya.  Selain  itu,  penyediaan  dana  yang  cukup  untuk memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Komitmen memegang peranan penting untuk menunjukkan dedikasi pemerintah atau organisasinya dalam melaksanakan, menaati, dan menegakkan sepenuhnya suatu kebijakan (Salsabila, 2024). Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022, yang di dalamnya terdapat  perubahan  nama  lembaga  dari  UPT  P2TP2A  menjadi  UPTD  PPA.  Selain  itu,  ada perubahan  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  143  Tahun  2021  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  yang tertuang  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Tangerang  Nomor  99  Tahun  2023.  Peraturan  tersebut menunjukkan  adanya  komitmen  terhadap  implementasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  Kota  Tangerang  untuk  mengani  isu  kekerasan  termasuk  isu  kekerasan  seksual terhadap anak.
Perubahan  peraturan  tersebut  juga  menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  daya  tanggap  mereka  terhadap  tantangan  masyarakat.  DP3P2KB  Kota Tangerang  dan  UPTD  PPA  Kota  Tangerang  juga  sangat  berkomitmen  dalam  menangani korban kekerasan seksual anak dengan menjaga setiap kerahasiaan, latar belakang, informasi maupun  proses  internal  yang  bersifat  privat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melindungi  dan mendukung  pemulihan  atau  penyembuhan  korban,  karena  kasus  kekerasan  seksual mengakibatkan  trauma  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  memastikan keselamatan dan kedamaian dari korban dalam melanjutkan kehidupannya dan korban bisa kembali bersosialisasi bersama orang-orang terdekatnya.

## 4. Struktur Birokrasi
Membahas  badan  pelaksana  sebuah  kebijakan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi  secara  berulang-ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  memiliki  hubungan  baik secara  potensial  maupun  secara  nyata  dengan  apa  yang  dimilikinya  dalam  menjalankan kebijakan.
Standar Operasi Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memberikan instruksi yang tepat dan  komprehensif  dalam  melaksanakan  tugas,  prosedur,  atau  pengaturan  di  tempat  kerja. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakannya yakni DP3AP2KB Kota Tangerang telah memiliki kerangka pedoman dan langkah-langkah resmi (SOP) yang digunakan untuk melaksanakan seluruh  dasar  hukumnya.  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  telah  memiliki  5  SOP  penanganan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual yang tertera secara rinci dan jelas, yakni SOP Penjangkauan  Korban,  SOP  Pengelolaan  Kasus,  SOP  Pengaduan  Masyarakat,  SOP Pendampingan  Korban,  dan  SOP  Mediasi.  DP3AP2KB  Kota  Tangerang  juga  telah  memiliki SOP resmi untuk gugus tugas dan aktivis yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Namun, masih adanya kasus penarikan laporan dan duplikasi laporan yang dilakukan oleh anggota keluarga korban dalam pengelolaan kasus yang sedang diproses sesuai standar operasi  prosedur  telah  menjadi  tantangan  DP3AP2KB  Kota  Tangerang.  Kasus  penarikan laporan  dan  duplikasi  laporan  menghambat  kinerja  DP3AP2KB  Kota  Tangerang.  Hal  ini menghambat perkembangan kasus-kasus dan melemahkan efektivitas upaya tanggap darurat mereka.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## D. SIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dipaparkan  diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang masih belum optimal dikarenakan masih ditemukan kendala bahwa DP3AP2KB memiliki sumber daya manusia yang terbatas,  kurangnya  kesadaran  dan  minat  masyarakat  yang  menjadi  saksi  untuk  mengakses informasi  mengenai  layanan  perlindungan  dan  pelaporan  kekerasan,  kurangnya  keterbukaan informasi  dari  korban  yang  mempengaruhi  kemungkinan  terselesaikannya  kasus  kekerasan mengakibatkan pihak keluarga mencabut laporan, dan masih adanya duplikasi laporan.
Rekomendasi  yang  bisa  peneliti  berikan,  yakni  UPTD  PPA  Kota  Tangerang  dapat membangun  kolaborasi  dengan  instansi  lain  untuk  berbagi  sumber  daya  manusia  dan mengoptimalkan penggunaan keahlian yang ada. Selain  itu, DP3AP2KB  Kota Tangerang dapat menggunakan  aplikasi  yang  terintegrasi  dengan  sistem  lainnya  untuk  mengelola  laporan kekerasan.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  menghindari  duplikasi  laporan  dan  memudahkan proses  pengelolaan  data.  Untuk  masyarakat,  dibutuhkan  kader-kader  muda  teladan  dalam keamanan berinternet yang dapat membagikan informasi tentang keamanan digital kepada orang lain melalui media digital, media massa, dan secara offline di sekolah-sekolah maupun kampus.

## REFERENSI
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Andari, R. N., & Negara, L. A. (2017). Evaluasi  Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(1): 1-11.
Aprilia,  D.,  Pratama,  R.  A.,  Halofa,  F.,  &  Widiyani,  H.  (2024).  Kebijakan  Terhadap  Pencegahan  dan Penanganan  Kejahatan  Pelecehan  Seksual  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2023. Jurnal  Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 10(1): 14-21.
Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru. Jurnal Pengabdian West Science , 2(01): 60- 74.
Kewo,  S.  T.,  Mantiri,  V.  V.,  &  Pangkey,  F.  C.  (2023).  Dampak  Terjadinya  Kekerasan  Seksual  bagi Perkembangan Anak di Provinsi Sulawesi Utara. Journal Social Welfare , 11(2): 50-57.
Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi  Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. Jurnal Esensi Hukum, 2(1): 27-48.
Mokodaser, V. S., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber  Daya  Aparatur  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jurnal Administrasi Publik, 9(1): 190-197.
Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792). Jakarta.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Salsabila,  D.  N.,  Sujana,  N.,  &  Mazya,  T.  M.  (2024).  Implementasi  Kebijakan  dan  Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6): 180-189.
Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Kanisius.
Sibarani,  S.  (2016).  Prospek  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, 7(1): 1-9.
Simarmata, S. P. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan  Menurut  Kajian  Fiqh  Siyasah ( Doctoral  Dissertation ,
Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau).  Diunduh  dari: https://repository.uin- suska.ac.id/34211/ .
Sistem  Informasi Online Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI-PPA)  Indonesia.  Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan , diakses 14 Juni 2024.
Walikota Tangerang. (2023). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 dan  Nomor  99  Tahun  2023  tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana (BD Tahun 2022 Nomor 31). Kota Tangerang.
Wijaya, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota  Tangerang) ( Bachelor's  Thesis , Fakultas Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta).  Diunduh  dari: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65303 . World Health Organization . (2021). Violence Against Women Prevalence Estimates , 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women. World Health Organization.