## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## PENGARUH  PENDIDIKAN,  PDRB,  DAN  GINI  RATIO  TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

## THE INFLUENCE OF EDUCATION, GRDP, AND GINI  RATIO ON POVERTY IN SOUTH SULAWESI
Ika Dewi Perwitasari 1 , Mansyur Radjab 2 , Iqbal Latief 3 1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia Email: ikadewi@bps.go.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pendidikan, PDRB, Gini Ratio, Kemiskinan, Sulawesi Selatan. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator  perekonomian.  Salah  satu  di  antaranya  adalah pengentasan kemiskinan. Selain itu juga, tujuan utama dari Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  ini  adalah  menghentikan segala  bentuk  dari  kemiskinan  dimanapun  serta  membangun kesuksesan Millenium  Development  Goals (MDGs)  dan  bertujuan untuk  melangkah  lebih  jauh  untuk  mengakhiri  semua  bentuk kemiskinan.  Besarnya  angka  kemiskinan  disebabkan  oleh  banyak faktor diantaranya karena masalah jumlah penduduk, ketenagakerjaan,  pendidikan,  dan  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  jalur untuk melihat hubungan sebab akibat yang inheren antarvariabel. Berdasarkan  hasil  analisis,  diperoleh  bahwa  kemiskinan  di Sulawesi  selatan  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan,  PDRB  dan Gini Ratio dalam porsi yang berbeda-beda.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Education,  GRDP,  Gini Ratio,  Poverty,  South Sulawesi. A  country's  economic  development  can  be  seen  from  several economic indicators. One of them is poverty alleviation. Apart from that, the main goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) is to end all forms of poverty everywhere and build on the success of the Millennium  Development  Goals  (MDGs)  and  aim  to  go  further  to end  all  forms  of  poverty.  The  large  poverty  rate  is  caused  by  many factors,  including  population,  employment,  education  and  Gross Regional  Domestic  Product  (GRDP).  This  research  uses  the  path analysis  method  to  see  the  inherent  cause  and  effect  relationship between variables. Based on the results of the analysis, it was found that  poverty  in  South  Sulawesi  is  influenced  by  the  level  of education, GRDP and Gini Ratio in different portions.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  adalah  sebuah  proses  multidimensi  yang  melibatkan perubahan  perubahan  besar  dalam  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan kelembagaan  nasional,  seperti  halnya  percepatan  pertumbuhan  ekonomi, pengurangan  ketidakmerataan  dan  pemberantasan  kemiskinan  (Todaro,  2003). Pembangunan  ekonomi  sebuah  negara  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator perekonomian.Salah satu di antaranya adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan  masalah  kemanusiaan  yang  mendunia  hingga  saat  ini.Kemiskinan  di negaranegara sedang berkembang merupakan masalah yang cukup serius mengingat indikator  pembangunan  ialah  tercapainya  penurunan  angka  kemiskinan  dan pertumbuhan  ekonomi  secara  optimal.Kemiskinan  merupakan  penyakit  sosial ekonomi serta masalah yang cukup kompleks, meskipun kebanyakan sudah berhasil melaksanakan  pembangunan  ekonomi.  Pada  umumnya  penanganan  kemiskinan adalah  dengan  menggunakan  strategi  yang  mengarah  kepada  pencapaian  tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang setinggi-tingginya.
Salah satu tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini adalah menghentikan segala bentuk dari kemiskinan dimanapun. SDGs, yang juga dikenal sebagai Global  Goals ,  membangun  kesuksesan Millenium  Development  Goals (MDGs) dan  bertujuan  untuk  melangkah  lebih  jauh  untuk  mengakhiri  semua  bentuk kemiskinan. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang membangun pertumbuhan ekonomi  dan menangani  berbagai kebutuhan  sosial  termasuk  pendidikan,  kesehatan,  perlindungan  sosial,  dan kesempatan kerja. Pembangunan mungkin sulit dilakukan di negara-negara miskin tanpa  pendidikan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Mungkin  juga  sulit  bagi  negara  untuk mencapai  pembangunanekonomi  melalui  pendidikan  jika  persentase  penduduk tinggi berada di bawah atau di tingkat kemiskinan (Oghuvbu,2007)
Pendidikan  merupakan  tujuan  pembangunan  yang  mendasar  di  suatu  wilayah. Pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi  pembangunan.  Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  bentuk  dari  tabungan, menyebabkan  akumulasi  modal  manusia  dan  pertumbuhan  output  agregat  jika
modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Banyak orang yang mengenyam  bangku  pendidikan  maka  potensi  sumber  daya  yang  diperoleh  akan lebih  meningkat  sehingga  menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  besar.  Proses peningkatan  pendidikan  maka  perlu  adanya  pembangunan  infrastruktur  yang memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  pendidikan  di  Provinsi  Bali  (Wilar, Kindangen, dan Walewangko, 2019). Data mengenai pendidikan, angka yang diteliti merupakan  data  dari  besarnya  angka  melek  huruf  laki-laki  dan  perempuan  di Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut  Nennylatifah  (2017),  dalam  teori human  capital berpendapat  bahwa pendidikan  adalah  sebagai  investasi  sumber  daya  manusia  yang  memberi  banyak manfaat, antara lain; diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan  kesejahteraan,  dan  tambahan  pendapatan  seseorang  apabila  mampu menyelesaikan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.
Keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah  bisa  dilihat  laju  pertumbuhan ekonominya. Setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam  perencanaan  dan  tujuan  pembangunan  daerahnya.  Secara  sederhana pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai  perubahan  dari  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  di  tingkat  nasional  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  tingkat daerah  dari  tahun  ke  tahun.  Ekonomi  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  yang berkembang  apabila  tingkat  kegiatan  ekonominya  lebih  tinggi  dari  pada  apa  yang dicapai  sebelumnya.  Secara  teoritis  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraannya
Besarnya  angka  kemiskinan  disebabkan  oleh  banyak  faktor  diantaranya  karena masalah  jumlah  penduduk,  ketenagakerjaan,  pendidikan,  dan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  besar  merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Jika jumlah penduduk yang tinggi tidak di imbangi dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  maka  akan  berdampak  kepada pengangguran [1]. Disaat jumlah pengangguran bertambah, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selain jumlah penduduk yang besar, faktor  ketenagakerjaan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kemiskinan secara tidak langsung melalui pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan  oleh  jumlah  angkatan  kerja  atau  para  pencari  kerja  tidak  sebanding dengan  jumlah  lapangan  kerja  yang  ada  dan  mampu  untuk  menyerapnya.  Hal  ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di negara tersebut.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  pendidikan.  Apabila pendidikan  suatu  masyarakat  rendah  dapat  berakibat  pada  meningkatnya  jumlah pengangguran,  tentu  saja  hal  ini  juga  akan  meningkatkan  angka  kemiskinan  di negara  tersebut.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  pendidikan  suatu  masyarakat tinggi maka jumlah pengangguran akan berkurang, dan kemiskinan di suatu negara tersebut juga akan berkurang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  ketidakmampuan  secara  ekonomi  untuk memenuhi  standar  hidup  rata-rata  masyarakat  di  suatu  daerah.  Kondisi
ketidakmampuan  ini  ditandai  dengan  rendahnya  kemampuan  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  baik  berupa  pangan,  sandang,  maupun  papan. Kemampuan  pendapatan  yang  rendah  ini  juga  akan  berdampak  berkurangnya kemampuan  untuk  memenuhi  standar  hidup  rata-rata  seperti  standar  kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan  dalam  memenuhi  standar  hidup  (Nugroho,  1995).  Pada  prinsipnya, standar  hidup  di  suatu  masyarakat  tidak  sekedar  tercukupinya  kebutuhan  akan pangan,  akan  tetapi  juga  tercukupinya  kebutuhan  akan  kesehatan  maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari  standar  hidup  atau  standar  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  daerah. Berdasarkan  kondisi  ini,  suatu  masyarakat  disebut  miskin  apabila  memiliki pendapatan  jauh  lebih  rendah  dari  rata-rata  pendapatan  sehingga  tidak  banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).
Pengertian  kemiskinan  yang  saat  ini  populer  dijadikan  studi  pembangunan  adalah kemiskinan  yang  seringkali  dijumpai  di  negara-negara  berkembang  dan  negara- negara  dunia  ketiga.  Persoalan  kemiskinan  masyarakat  di  negara-negara  ini  tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk  ketidakberdayaan  secara  sosial  maupun  politik  (Suryawati,  2004). Kemiskinan  juga  dianggap  sebagai  bentuk  permasalahan  pembangunan  yang diakibatkan  adanya  dampak  negatif  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak seimbang  sehingga  memperlebar  kesenjangan  pendapatan  antar  masyarakat maupun  kesenjangan  pendapatan  antar  daerah  ( inter  region  income  gap )  (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor- faktor  yang  menyebabkan  kemiskinan,  akan  tetapi  juga  mulaimengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.
Definisi  mengenai  kemiskinan  dibentuk  berdasarkan  identifikasi  dan  pengukuran terhadap  sekelompok  masyarakat/golongan  yang  selanjutnya  disebut  miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi  yang  disebut  miskin  bersifat  relatif  untuk  setiap  negara  misalnya  kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial.  Setiap definisi ditentukan menurut  kriteria  atau  ukuran-ukuran  berdasarkan  kondisi  tertentu,  yaitu pendapatan  rata-rata,  daya  beli  atau  kemampuan  konsumsi  rata-rata,  status kependidikan, dan kondisi kesehatan.
Secara  umum,  kemiskinan  diartikan  sebagai  kondisi  ketidakmampuan  pendapatan dalam  mencukupi  kebutuhan  pokok  sehingga  kurang  mampu  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  (Suryawati,  2004:122).  Kemampuan  pendapatan  untuk mencukupi  kebutuhan  pokok  berdasarkan  standar  harga  tertentu  adalah  rendah sehingga  kurang  menjamin  terpenuhinya  standar  kualitas  hidup  pada  umumnya. Berdasarkan  pengertian  ini,  maka  kemiskinan  secara  umum  didefinisikan  sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004,  kemiskinan  adalah  kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang
bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau  ancaman  tindak  kekerasan,  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  kehidupan  sosial  dan  politik.  Laporan  Bidang  Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang  bekerja  akan  tetapi  pendapatannya  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebutuhan pokok/dasar.
Definisi  kemiskinan  kemudian  dikaji  kembali  dan  diperluas  berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan  menjadi  miskin.  Definisi  kemiskinan  yang  dikemukakan  oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan  kemiskinan  di  berbagai  negara-negara  berkembang  dan  dunia  ketiga. Pandangan  yang  dikemukakan  dalam  definisi  kemiskinan  dari Chambers menerangkan  bahwa  kemiskinan  adalah  suatu  kesatuan  konsep  ( integrated  concept ) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

## 1. Kemiskinan ( Proper )
Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan  pendapatan  untuk  mencukupi  kebutuhankebutuhan  pokok. Konsep  atau  pandangan  ini  berlaku  tidak  hanya  pada  kelompok  yang  tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
2. Ketidakberdayaan ( Powerless )
Pada  umumnya,  rendahnya  kemampuan  pendapatan  akan  berdampak  pada kekuatan  sosial  ( social  power )  dari  seseorang  atau  sekelompok  orang  terutama dalam  memperoleh  keadilan  ataupun  persamaan  hak  untuk  mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat ( State of emergency )
Seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  disebut  miskin  tidak  memiliki  atau kemampuan  untuk  menghadapi  situasi  yang  tidak  terduga  di  mana  situasi  ini membutuhkan  alokasi  pendapatan  untuk  menyelesaikannya.  Misalnya,  situasi rentan  berupa  bencana  alam,  kondisi  kesehatan  yang  membutuhkan  biaya pengobatan  yang  relatif  mahal,  dan  situasi-situasi  darurat  lainnya  yang membutuhkan  kemampuan  pendapatan  yang  dapat  mencukupinya.  Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
4. Ketergantungan ( dependency )
Keterbatasan  kemampuan  pendapatan  ataupun  kekuatan  sosial  dari  seseorang atau  sekelompok  orang  yang  disebut  miskin  tadi  menyebabkan  tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama  yang  berkaitan  dengan  penciptaan  pendapatan  baru.  Bantuan  pihak lain  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  terutama  yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
5. Keterasingan ( Isolation )
Dimensi  keterasingan  seperti  yang  dimaksudkan  oleh Chambers adalah  faktor lokasi  yang  menyebabkan  seseorang  atau  sekelompok  orang  menjadi  miskin.
Pada  umumnya,  masyarakat  yang  disebut  miskin  ini  berada  pada  daerah  yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas  kesejahteraan  lebih  banyak  terkonsentrasi  di  pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi  seperti  di  perkotaan  atau  kota-kota  besar.  Masyarakat  yang  tinggal  di daerah  terpencil  atau  sulit  dijangkau  oleh  fasilitas-fasilitas  kesejahteraan  relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.
BPS  mengukur  kemiskinan  dengan  menggunakan  standar  dan  konsep  yang diterapkan di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach). Dalam pendekatan ini, kebutuhan minimum makanan rumah tangga sebanyak 2.100 kilokalori per orang ditambah dengan kebutuhan paling mendasar bukan makanan. Adapun ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum dalam rupiah merupakan pendekatan secara moneter (monetary approach). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita tiap  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan.  Menurut  BPS,  Garis  Kemiskinan  (GK) merupakan  penjumlahan  dari  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

## PDRB
Badan  Pusat  Statistika  mengartikan  bahwa  PDRB  merupakan  jumlah  keseluruhan dari  nilai  tambah  barang  dan  jasa  atau  nilai  akhir  dari  barang  dan  jasa  yang diproduksi  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  daerah.  Sedangkan  Nanga  (2005) menyatakan  bahwa  PDRB  adalah  total  nilai  atau  harga  pasar (market  place) dari seluruh  barang  dan  jasa  akhir (final  goods  and  service) yang  dihasilkan  oleh  suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. kemudian, Sukirno (2006) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  yang  pengururannya  tidak  hanya berdasarkan  jumlah  PDRB  secara  keseluruhan,  namun  juga  memperlihatkan distribusi  pendapatan  menyebar  yang  telah  menyebar  ke  seluruh  lapisan  dalam masyarakat.  Tinggi  rendahnya  angka  PDRB  suatu  daerah  ditentukan  oleh kemampuan  daerah  tersebut  dalam  mengelola  sumberdaya  daerahnya.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Permata  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  besaran  PDRB yang dihasilkan oleh masingmasing daerah sangat bergantung pada potensi faktor- faktor  produksi  di  daerah  tersebut.  dalam  menghitung  PDRB  suatu  daerah  dapat menggunakan  tiga  pendekatan,  antara  lain:  pendekatan  produksi,  pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.
Menurut Kacem (2012) untuk mengurangi kemiskinan diperlukan kombinasi antara pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  dan  berkurangnya  ketimpangan.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya belum tentu bisa mengurangi kemiskinan secara  efektif,  hal  ini  dikarenakan  jika  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  tidak disertai  dengan  pengurangan  ketimpangan  dan  peningkatan  faktor  lainnya  yang mendukung  pengurangan  kemiskinan  maka  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi tidak akan berpengaruh apapun terhadap pengurangan kemiskinan. Beberapa hasil penelitian  yang  dilakukan  memberikan  hasil  yang  sama,  dimana  penelitian  Kraay (2006) memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

## Pendidikan
Pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam  pembangunan  masa  depan. Pendidikan  dan  kemiskinan  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  besar,  dimana pendidikan  sendiri  berhubungan  dengan  pembangunan  karakter.  Menurut  Afzal (2012)  pendidikan  memiliki  pengaruh  dan  manfaat  yang  besar  terhadap pengurangan  kemiskinan,  sehingga  hal  ini  menunjukkan  bahwa  diperlukannya investasi  dalam  bidang  pendidikan,  selain  itu  peningkatan  dalam  kualitas pendidikan  dan  akses  yang  mudah  dalam  memperoleh  pendidikan.  Menurut Anderson (2012) tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar kesempatan bagi  masyarakat  miskin  untuk  keluar  dari  kemiskinan.  Terdapat  hubungan  yang kuat  antara  pendidikan  dan  kemiskinan,  dimana  melalui  pendidikan  dapat mengurangi  kemiskinan,  sedangkan  kemiskinan  dapat  membatasi  akses  terhadap pendidikan (Pokharel, 2015).

## Ketimpangan Pendapatan
Menurut  Smith  dan  Todaro  (2006),  ketimpangan  pendapatan  merupakan  adanya perbedaan  pendapatan  yang  diterima  atau  dihasilkan  oleh  masyarakat  sehingga berakibat  tidak  meratanya  distribusi  pendapatan  nasional  yang  ada  di  antara masyarakat.  Ketimpangan  ekonomi  menjadi  salah  satu  perhatian  pemerintah. Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks karena disebabkan oleh berbagai aspek (World Bank, 2016).
Kondisi ketimpangan pendapatan yang terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang  timbul  akibat  adanya  perbedaan  dalam  kepemilikan  sumber  daya  dan  faktor produksi  terutama  kepemilikan  barang  modal.  Karakteristik  suatu  daerah  36 berpengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman ini  memiliki  pengaruh  terhadap  kemampuan  untuk  daerah  untuk  tumbuh  yang mengakibatkan  beberapa  daerah  mampu  untuk  tumbuh  dengan  cepat  namun beberapa  daerah  lainnya  sebaliknya.  Menurut  Dumairy  (1996:  56)  distribusi pendapatan  dalam  kaitannya  dengan  pemerataan  pembagian  pendapatan,  dapat dilihat dari segi
1. Distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat
2. Distribusi  pendapatan  antar  wilayah,  dalam  hal  ini  antar  provinsi  dan  antar kawasan (barat, tengah, timur)
3. Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.
Aspek  yang  mempengaruhi  ketimpangan  tidak  hanya  berasal  dari  aspek  manusia saja namun juga aspek alam seperti karakteristik geografis dan potensi Sumber Daya Alam  (SDA).  Ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  di  Indonesia menyebabkan  ketimpangan  ekonomi  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya (Angelia, 2010).
Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor semata, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang faktor-faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Faktor faktor tersebut yaitu karakteristik geografis, kondisi sumber daya alam,  sumber  daya  manusia,  ekonomi  suatu  daerah.  Sehingga  perbedaan  potensi
sumber  daya  masing-masing  daerah  di  Indonesia  sangat  berpengaruh  terhadap ketimpangan ekonomi.
Hubungan  antara  kesenjangan  dan  kemiskinan  sebagai  hubungan  yang  pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto,2015) Adelman dan Morris (Nurul Huda, 2015) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu:
1. Pertambahan  penduduk  yang  tinggi  yang  mengakibatkan  menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi  dimana  pendapatan  uang  bertambah  tetapi  tidak  diikuti  secara proporsional dengan pertambahan produksi barangbarang
3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase  pendapatan  modal  dari  tambahan  harta  lebih  besar  dibandingkan dengan  persentase  pendapatan  yang  berasal  dari  kerja.  Menyebabkan pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan  kebijaksanaan  industri  substitusi  impor  yang  mengakibatkan kenaikan  harga-harga  barang  hasil  industri  untuk  melindungi  usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya  nilai  tukar  bagi  negara-negara  sedang  berkembang  dalam perdagangan  dengan  negara-negara  maju,  sebagai  akibat  ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang
8. Hancurnya  industri-industri  kerajinan  rakyat,  seperti  pertukangan  dan  industri rumah tangga

## Koefisien Gini
Untuk  penelitian  ini  variabel  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  mengenai kesenjangan  pendapatan  adalah  melalui  variabel  indeks  gini  atau  gini  ratio.  Gini ratio sendiri adalah ukuran ketimpangan distribusi. Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk  rasio  yang  nilainya  antara  0  hingga  1.  Nilai  0  menggambarkan  bahwa pemerataan  yang  sempurna  dimana  semua  nilai  sama  sedangkan  nilai  1 menunjukkan  ketimpangan  tertinggi  yang  berarti  satu  orang  menguasai  semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Dengan rumus sebagai berikut:
𝐺𝑅 = 1 - ∑ 𝑓𝑃𝑖 ( 𝐹𝑐𝑖 + 𝐹𝑐𝑖 -1) 𝑛 𝑖 =1
Dimana:
GR: Indeks Gini fPi: Frekuensi penduduk dalam kelas ke-i 39 Fci: Frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke-i Fci-1: Frekuensi  kumulatif dan  total  pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke (i-1)
Pendidikan (X1)
PDRB (X2) Gini Ratio (Y1)
Kemiskinan (Y2)
Tabel 1 Klasifikasi Indeks Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan < 0,4 Tingkat Ketimpangan rendah 0,4-0,5 Tingkat ketimpangan sedang Gini > 0,5 Tingkat ketimpangan tinggi
Koefisien gini biasanya diperlihatkan oleh kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan  kuantitatif  antara  persentase  jumlah  penduduk  dengan  persentase pendapatan  yang  diperoleh  selama  kurun  waktu  tertentu.  Apabila  semakin  jauh jarak  garis  kurva  Lorenz  dari  garis  diagonal  maka  semakin  tinggi  tangkat ketidakmerataannya. Sedangkan apabila semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif .  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang dilihat dari Garis Kemiskinan, variabel  bebasnya  yaitu  tingkat  pendidikan,  dan  PDRB,  dan  variabel  intervening yang  digunakan  yaitu  Indeks  ketimpangan.  Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  di  dapat  melalui  Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Sulsel  dan  publikasi  Sulawesi  Selatan  dalam  Angka.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  kepustakaan (library research) dan dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Teknik Analisis Jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antarvariabel yang disusun berdasarkan urutan temporer  dengan  menggunakan  koefisien  jalur  sebagai  besaran  nilai  dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogeneous terhadap variabel dependen  endogeneous  (Sarwono,  2011).  Model  analisis  jalurnya  yaitu  sebagai berikut.
Variabel-variabel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  diantara  nya  adalah  variabel Angka Melek Huruf (X1), dan Angka PDRB berdasarkan harga kostan (X2) sebagai variabel  eksogen.  Sedangkan  yang  berkedudukan  sebagai  variabel  endogen  yaitu variabel Gini ratio (Y1) dan variabel Garis Kemiskinan (Y2). Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut ini:
𝜌𝑌 1 𝑋 1 𝜌𝑌 1 𝑋 2 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1 𝜌𝑌 2 𝑋 2 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1
𝜌𝑌 2 𝑋 1 𝜌𝑌 2 Y 1
Berdasarkan model regresi yang telah dibentuk, maka dapat dinotasikan persamaan untuk model regresi adalah sebagai berikut ini:
𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝟏∶ 𝑌 1= 𝜌𝑌 1 𝑋 1 𝑋 1+ 𝜌𝑌 1 𝑋 2 𝑋 2+ 𝜀 1
𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝟐∶𝑌 2= 𝜌𝑌 2 𝑋 1 𝑋 1+ + 𝜌𝑌 2 𝑌 1 𝑌 1+ 𝜀 2
Adapun Langkah-langkah yang dilakukan pada analisis ini adalah sebagai berikut:
1. Pengujian asumsi klasik.
Pada tahap  ini,  dilakukan  pengujian  kenormalan  dengan  melihat  grafik  normal probability  plots,  apanila  nilanya  berada  di  sekitar  garis  diagonal,  maka diasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Selanjutnya yaitu apabila multikolinearitas  dengan  asumsi  non-multikolinearitas  terpenuhi  apabila didapatkan hasil VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance dari setiap variabel lebih besar  dari  (0.10).  Pengujian  asumsi  yang  kedua  adalah  pengujian heteroskedastisitas  menggunakan  melihat  grafik.  Asumsi  homoskedastisitas terpenuhi  apabila  scatter  plot  tidak  membentuk  pola  zig  zag  atau  saling berhimpitan.  Selanjutnya,  dilakukan  pengujian  autokorelasi  menggunakan  Uji Runs.  Asumsi  non  autokorelasi  terpenuhi  apabila  diperoleh  nilai  signifikansi lebih besar dari = 5%.
2. Perhitungan Koefisien Jalur
3. Menguji hubungan antarvariabel
4. Menghitung besar pengaruh
5. Menguji keefektifan variabel intervening
6. Menghitung koefisien determinasi dan nilai error
7. Membuat model persamaan struktural

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Normalitas Data
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagnal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas Model Variabel Tolerance VIF Model 1 AMH 0,978 1,013 PDRB 0,978 1,013 Model 2 PDRB 0,838 1,193 Gini 0,731 1,368 AMH 0,859 1,164
Berdasarkan  hasil  pengujian  asumsi  klasik,  pada  tabel  koleniaritas  diatas  yang berguna  untuk  melihat nilai  tolerance  dan  VIF pada  masing-masing  variabel  maka diperoleh hasil bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas dalam model regresi baik pada  model  regresi  pertama  maupun  pada  model  yang  kedua.  Hal  ini  tergambar dari nilai tolerance setiap variabel lebih dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Pada grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zig-zag atau menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Model DW Model 1 2,195 Model 2 1,544 Tabel  diatas  menunjukkan du  <  DW  <  4-du yaitu  untuk  model  1  sebesar 1.49275  < 2.195  <  2.42238 . Dan  untuk  model  2 1.45004  <  1.544  <  2,37792 Sehingga  dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autorkorelasi.

## Penghitungan koefisien Jalur
Tabel 3 Standardized Coefficient Model 1 Variabel Standardized Coefficient Sig AMH 0,332 0,013 PDRB 0,362 0,007
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dengan  nilai  Standar Koefisien Beta sebesar 0,332 dan memiliki signifikansi 0,013 < 0,05 memberikan hasil bahwa  tingkat  pendidikan  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Gini  ratio,  sedangkan  PDRBi  dengan  nilai  Standar  Koefisien  Beta  yaitu  0,362  dan memiliki  signifikansi  0,007  <  0,05  memberikanhasil  bahwa  PDRB  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Gini ratio.
Memeriksa  persamaan  2  dilakukan  dengan  menguji  pengaruh  tingkat  pendidikan, PDRB, dan Gini Ratio terhadap kemiskinan menggunakan bantuan SPSS Versi 25.0 sehingga hasil pengujian regresi dapatdisajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

## Tabel 4 Standardized Coefficient Model 2
Variabel Standardized Coefficient Sig AMH -0,28 0,000 PDRB 0,771 0,034 Gini Ratio -0,272 0,089
Tabel 4 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dengan nilai Standar Koefisien Beta yaitu  -0,28  dengan  signifikansi  yaitu  0,000  <  0,05  memberikan  hasil  bahwa  tingkat pendidikan  mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan. PDRB dengan nilai Standar Koefisien Beta yaitu 0,771 dengan signifikansi yaitu 0,034 <  0,05  memberikan  hasil  bahwa  investasi  mempunyai  pengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan,  sedangkan  Gini  Ratio  dengan  nilai  Standar
Koefisien Beta yaitu -0,272 dengan signifikansi yaitu 0,809 > 0,05 memberikan hasil bahwa Gini Ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Ringkasan hasil pengujian yang di dapat dalam tabel 4.3 dan tabel 4.4 dapat disajikan dalam tabel berikut

## Tabel 5 Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel
Hub Variabel Standar Coefficient Beta Signifikansi Keterangan X1Y1 0,332 0,013 Signifikan X2Y1 0,362 0,007 Signifikan X1Y2 -0,28 0,000 Signifikan X2Y2 0,771 0,034 Signifikan Y1Y2 -0,272 0,089 Signifikan Menghitung Pengaruh Langsung 𝑋 1→ 𝑌 1= ρY1X1 2 =0,332=0,1104
𝑋 2→ 𝑌 1== ρY1X2 2 =0,362= 0,13104
𝑋 1→ 𝑌 2=== ρY2X1 2 =−0,28=0,0784
𝑋 2→ 𝑌 2=== ρY2X2 2 =−0,771=0,5944
𝑌 1→ 𝑌 2=== ρY1Y2 2 =−0,272=0,0759
Dari  hasil  perhitungan  diatas  terlihat  bahwa  pengaruh  X2  (PDRB)  memiliki pengaruh  yang  lebih  besar  dibanding  Pendidikan,  demikian  juga  Pengaruh  PDRB terhadap  Gini  Ratio,  memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  dibanding  variable Pendidikan.

## Menghitung Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh tidak langsung dari tingkat pendidikan terhadap kemiskinan melalui Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dihitung dengan rumus berikut:
𝑋 1 → 𝑌 2 = 𝜌𝑋 1 𝑌 1 * 𝜌𝑋 1 𝑌 2 = 0,332 * (-,28) = -0,9296
𝑋 2 → 𝑌 2 = 𝜌𝑋 1 𝑌 1 * 𝜌𝑋 1 𝑌 2 = 0,362 * (-,771) = -0,279102
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  besar  pengaruh  tidak  langsung dari  variable  pendidikan  (X1)  terhadap  variabel  kemiskinan  (Y2)  yaitu  sebesar  - 0,9296.  Kemudian  besar  pengaruh  tidak  langsung  variabel  PDRB  (X2)  terhadap kemiskinan (Y2) adalah sebesar -0,279.
Pengaruh Total
𝑋 1 → 𝑌 1 = 0,1104
𝑋 2 → 𝑌 1 = 0,13104
𝑋 1 → 𝑌 2 = 0,0784 - 0,9296 = 0,8512
𝑋 2 → 𝑌 2 = 0,5944 -0,279102 = 0,315298
Dari hasil perhitungan di atas dapat kita lihat bahwa besar pengaruh total dari setiap variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  yang  merupakan  penjumlahan
antara  pengaruh  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Dapat  dilihat  bahwa  Baik variable  Pendidikan  dan  PDRB  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap kemiskinan.

## Menguji Keefektifan Variabel Interverning
Pada penelitian ini variabel yang mejadi variabel interverning adalah variabel GINI RATIO (Y1) yang menjadi variabel antara pada pengaruh kemiskinan yang terjadi di Indonesia.  Keefektifan  variabel  GINI  RATIO  sebagai  variabel  interverning  dilihat pada  variabel  dependen  Pendidikan  dan  PDRB.  Hasil  perhitungan  menunjukan bahwa  besarnya  pengaruh  variabel  tersebut  terhadap  kemiskinan  lebih  besar pengaruh  dilihat  melalui  variabel  GINI  RATIO.  Sebagai  contoh  pada  variabel Pendidikan  pengaruh  secara  langsung  terhadap  kemiskinan  adalah  sebesar  0,8512 sedangkan  pengaruh  secara  tidak  langsung  melalui  variabel  interverning  GINI RATIO (Y1) adalah sebesar -0,920. Hal ini menandakan bahwa variabel interverning GINI RATIO (Y1) berfungsi secara efektif.

## Menghitung Koefisien Determinasi dan Error
Model 1: 𝑌 1 = 𝜌𝑋 1 𝑌 1 + 𝜌𝑋 2 𝑌 1 + 𝜀 1

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .519 a .269 .237 .01667 a. Predictors: (Constant), PDRB, AMH
Berdasarkan  hasil  output  pengolahan  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  nilai  R-square dari  model  persamaan  1  adalah  sebesar  0,269.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  besar kontribusi  dari  variabel  Pendidikan  (X1),  PDRB  (X2),  terhadap  variable  Gini  Ratio (Y1) adalah sebesar 26,9% sedangkan sisanya 74,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain  yang  tidak  dimuat  di  dalam  model  ini.  Selain  itu,  melalui  nilai  R-square  kita dapat  melihat  nilai  e1  yaitu  sebesar  √1−0,269  =  0,854  yang  merupakan  kontribusi variabel eror yang disebabkan oleh variabel lain.
Model 1: 𝑌 2 = 𝜌𝑋 1 𝑌 2 + 𝜌𝑋 2 𝑌 2 + 𝜌𝑌 1 𝑌 2 + 𝜀 2
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .709 a .502 .468 22056.78550
a. Predictors: (Constant), Gini Ratio, AMH, PDRB
Berdasarkan  hasil  output  pengolahan  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  nilai  R-square dari  model  persamaan  2  adalah  sebesar  0,502.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  besar kontribusi  dari  variabel  Pendidikan  (X1),  PDRB  (X2)  dan  variabel  Gini  Ratio  (Y1) terhadap Variabel Kemiskinan (Y2) adalah sebesar 50,20 % sedangkan sisanya 49,80% sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimuat  di  dalam  model  ini. Selanjutnya, melalui nilai R- square kita dapat melihat nilai e2 yaitu sebesar √1−0,502 = 0,705 yang merupakan kontribusi variabel eror yang disebabkan oleh variabel lain.
Pendidikan (X1)
PDRB (X2) Gini Ratio (Y1) Kemiskinan (Y2)

## Model Persamaan Struktural
Berdasarkan proses perhitungan yang telah dilakukan, maka persamaan struktural yang dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel Pendidikan (X1), PDRB (X2), Gini Ratio (Y1) dan Kemiskinan (Y2) adalah sebagai berikut ini:
𝑌 1 = 0,332𝑋 1 + 0,362𝑋 2 + 0,854
𝑌 2 = −0,28𝑋 1 + 0,771𝑋 2 - 0,272𝑌 1 + 0,705
Maka diagram jalur pada persamaan structural adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN
Tingkat pendidikan dan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021. Tingkat pendidikan, PDRB, dan Gini Ratio mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi  Sulawesi  Selatan  tahun  2020-2021.    Gini  Ratio  memediasi  secara  parsial pengaruh tingkat pendidikan dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi  Sulawesi Selatan tahun 2010- 2016

## DAFTAR PUSTAKA
Arndt, C., Garcia, A., Tarp, F., & Thurlow, J. (2012). Poverty reduction and economic structure: Comparative path analysis for Mozambique and Vietnam. Review of Income and Wealth , 58 (4), 742-763.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). Statistik Indonesia 2021 . Jakarta: BPS Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2022 . BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia.  (2021). Statistik  Keuangan  Pemerintah 2021 .Jakarta: BPS Republik Indonesia.
Chani, M. I., Pervaiz, Z., Jan, A. S., Ali, M., & Amatul R. Chaudhary.2011. Poverty, Inflation,  And  Economic  Growth:  Empirical  Evidence  from  Pakistan. World Applied Sciences Journal, 14 (7), 1058-1063.
0,332 0,362 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1
0,771 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1 -0,28 0,272 0,854 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1 0,705 2 𝜌𝑌 1 𝑋 1
Constantinos, A. (2009). Government Spending and Economics Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). Journal of Economic and Social Research, 4 (2), 1-20.
Giovanni,  R.  (2018).  Analisis  Pengaruh  PDRB,  Pengangguran  dan  Pendidikan Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Pulau  Jawa  Tahun  2009-2016. Economics Development Analysis Journal, 7 (1), 23-31.
Nirwana, I. D. (2012). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi  di Luar Pulau Jawa  Pada Tahun 2006-2011. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 1 (2).
Pratama,  Y.  C.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4 (2), 210-223
Stage,  F.  K.,  Carter,  H.  C.,  &  Nora,  A.  (2004).  Path  Analysis:  An  Introduction  and Analysis of a Decade of Research. The Journal of Educational Research, 98 (1), 5- 13.
Widowati,  A.  E.,  Prijanto,  W.  J.,  &  Destiningsih,  R.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pengangguran,  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Kemiskinan Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2001-2018. DINAMIC:  Directory  Journal  of Economic, 2 (1), 95-108.