IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Ghina Hanamunika 1 , Deasy Silvya Sari 2 , Ratna Meisa Dai 3
Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran hanamunika@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan  model  implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan.  Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.
Kata Kunci :  PPPK, Pengadaan Pegawai, Implementasi Kebijakan

## ABSTRACT
This article aims to analyze the implementation of the Government Employee Procurement Policy with a Work Agreement (PPPK) in the Bandung Regency Government, using the policy implementation model of the theory of David L. Weimer and Aidan R.Vinning. The author's qualitative method found that the implementation of the Government Employee Procurement  Policy PPPK  in the Bandung Regency Government was carried out through the following processes (i) policy logic, (ii) the environment where the policy was, (iii) the ability of policy implementers. This policy was made so that non-PNS employees or called honorary staff both in the central and local government circles could switch their status to become part of ASN employees called PPPK so that they get the same rights and obligations as other employees, besides that this policy also aims to regulate employees who work. in government circles, and increase professionalism in staffing.
Keywords: PPPK, Employee Procurement, Policy Implementation

## PENDAHULUAN
PPPK  merupakan unsur pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang resmi keberadaannya sama seperti halnya di lingkungan pemerintah daerah lainnya. Menurut (Kurniawan, 2020) bahwa  upaya pemerintah  kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan PP No.49 Tahun 2018 tentang PPPK dengan melakukan pengisian formasi yang kosong dengan merekrut pegawai yang bersumber  dari pegawai PTT dan dinas pertanian  yang ada di lingkungan tersebut,guna terpenuhi kebutuhan SDM, meskipun kenyataan anggaran daerah sangat terbatas.Konsep PPPK yang diberlakukan untuk alternatif pengisian formasi yang kosong mengacu kesetaraan ASN dalam hal ini Pegawai PPPK itu samahalnya dengan PNS hak dan kewajibanya, hanya perbedaanya terletak pada tunjangan di masa tua  (faedlulloh, 2015)  Perlindungan terhadap PPPK belum secara penuh diatur oleh pemerintah, hal ini disebabkan regulasi yang ada belum menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum, adanya ketidakadilan terhadap PPPK dengan PNS yg statusnya merupakan ASN namun terdapat perbedaan terhadap jaminan hari tua, selain itu PPPK yang sudah mengabdi lama di instansi tertentu tidak dinilai karena penerimaanya sama melalui jalur umum (Ayunintyas, 2017). Tantangan dalam penerapan PPPK di pemerintah daerah terletak pada kinerja,
bahwa kinerja pegawai PPPK harus tenaga professional atau mempunyai keahlian sesuai yang tertuang dalam aturan, hal ini yang harus diluruskan dalam implementasi kebijakan PPPK bahwa PPPK bukan pengganti nama tenaga honor namun tenaga honor yang berkualitas dan berkompeten pada bidangnya yang akan menjadi bagian dari ASN (Tobirin, 2018).
Rekrutmen pegawai merupakan salah satu  unsur  pentingdalampengadaanpegawai di lingkunganPemerintahan Daerah. Menurut (Ramandey, 2014)bahwa penerapan sistem merit berpengaruh terhadap pengadaan ASN, hal ini disebabkan karena dalam rangka menuju ASN yang professional harus menggunakan system merit dalam pengadaan ASN baik itu pengadaan CPNS maupun PPPK merupakan suatu system untuk pengelolaan system kepegawaian yang mengacu dengan kompetensi, atau kualifikasi pendidikan yang sesuai pada bidangnya.  Pengadaan ASN adalah mekanisme  untuk memenuhi kebutuhan dalam  kepegawaian, untuk mencapai proses tersebut, maka diadakanya perekrutment pegawai dengan cara Pengadaan pegawai dimulai dari  persiapan, pengumuman atau publikasi, pelamaran, tahapan Seleksi Admnistrasi, SKB, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan CPNS (aryuni, 2010). Semenjak PP tersebut  berlaku maka sistem pengangkatan menjadi PNS pegawai tidak
bisa dilakukan melalui diskresi lagi, dimana sebelumnya cukup melalui kewenangan pejabat tenaga honorer dapat bekerja dan dalam jangka waktu lama maka mereka akan diangkat langsung menjadi PNS, namun ini tidak akan terjadi lagi karena baik PNS maupun PPPK semuanya harus melalui seleksi  (Juliani, 2019).  Munculnya  PPPK dalam dunia Kepegawaian di Indonesia bertujuan untuk mengatasi permasalahan penataan system manjemen ASN yang selama ini tidak ada kepastian hukum terutama tenaga honorer, dan diharapkan dengan PPPK ini akan menghasilkan tenaga professional, transparan, mempunyai kemampuan dan keahlian yang telah dimiliki oleh mereka dengan membuat kepastian hukum untuk setara dengan PNS (qomarani, 2020).
Sistem Pengadaan ASN secara global sama dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah di seluruh Indonesia karena sudah diatur oleh petunjuk teknis Kepala BKN baik itu Pengadaan CPNS maupun PPPK.  Perbedaan pengadaan ASN terdapat pada teknis atau adanya muatan lokal yang diatur oleh SKPD    masing-masing, salah satunya di lingkungan Pemkab  bandung memuat pada pengadaan CPNS terdapat syarat minimal IPK dan pengadaan PPPK terdapat syarat bahwa peserta PPPK harus membuat SPTJM yang aktif mengajar sampai saat ini.Berdasarkan Perka BKN
No.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK bahwa mengharuskan mereka untuk mengikuti tahapan pengadaan PPPK yang meliputi perencanaan/persiapan, pengumuman/publikasi, pelamaran, seleksi administarsi, SKB, serta hasil SKB, pengangkatan menjadi calon PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK. Berdasarkan ulasan yang telah diungkapkan,  bahwa pengadaan PPPK tersebut banyak menimbulkan permasalahan terutama dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam mengimplementasikan pengadaan PPPK kepada pemerintah daerah pertama dimulai dari terbitnya PP No.49 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa tenaga Non PNS dapat diangkat melalui pengadaan PPPK namun harus melalui seleksi administratif dan kompetensi, hal ini membuat tenaga Non PNS yang sudah bekerja bertahun- tahun tidak dapat diangkat secara langsung seperti kebijakan yang sebelumnya, kedua mengenai kebijakan perekrutment dalam pengadaan PPPK terutama pelamar yang mengikuti seleksi pengadaan PPPK ini dari eksternal berupa umum seluruhnya bisa ikut tanpa harus ada persyaratan khusus atau internal berupa tenaga Non PNS dengan adanya persyaratan khusus karena kebijakan dari Kemenpan RB dengan BKN terkadang tidak sejalan, kemudian ketiga masih mengenai kebijakan pengadaan PPPK dalam PP  tersebut    bahwa Pengadaan PPPK ini
merupakan solusi untuk pengangkatan tenaga Non PNS yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yang selanjutnya pemerintah daerah dalam jangka waktu lima tahun harus menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga Non PNS ini dengan peralihan tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah daerah guna mewujudkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin menelaah dari implementasi kebijakan pengadaan PPPK dengan lokus di pemerintah Kabupaten Bandung.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan
Menurut (Creswell, 2007) implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan dengan merencanakan sesuai yang disepakati oleh pemerintah yang akan di realisasikan dengan suatu tindakan yang berdampak pada tempat tersebut akan menghasilkan  diteruskan atau tidak suatu kebijakan tersebut.  Menurut  (Anderson, 1979) implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara administratif setelah kebijakan ditetapkan. (Grindle, 1980) pandangan mengenai implementasi mengatakan bahwa, tugas implementasi adalah membuat suatu kaitan (linkage) yang memperlancar tujuan-tujuan kebijakan agar digunakan  sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan.
Model Implementasi kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan PPPK  Di  Lingkungan Pemkab Bandung, peneliti menggunakan teori (R.Vining, 2010)yang menyatakan bahwa :
“ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni : (1) logika kebijakan merupakan penilaian yang dilihat dari sudut pandang tujuan dan isi kebiajakan, (2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan merupakan faktor internal dan eksternal yang memperngaruhi kebiajakan yang dibuat, (3) kemampuan implementor kebijakan merupakan SOP, dan kemampuan SDM, serta Koordinasi dan Komunikasi”. Berdasarkan kutipan diatas, bahwa peneliti menggunakan model tersebut dikarenakan dalam permasalahan penelitian mencakup tiga indikator yang menjelaskan beberapa 3 indikator tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang diteliti menggunakan metode kualitatif. Hasil  yang dikumpulkan berupa  data primer dan sekunder. Teknik untuk pengumpulan data tersebut menggunakan    wawancara, observasi, serta dokumentasi, Validasi data digunakan teknik triangulasi  (Moleong, 2010).  Dalam proses wawancara, informan yang diwawancara, diantaranya :
1) Kabid Formasi dan Informasi Aparatur
2) Kasubbid Formasi Aparatur 3) Kasubbid Pengadaan Aparatur 4) Kasubbid Data dan Informasi Aparatur 5)  Kasubag Umum dan Kepegawaian terkait dalam Pengadaan PPPK Observasi yang dilakukan adalah  peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung pada lokasi objek yang diteliti yakni lokasi observasi dalam hal ini ialah BKPSDM serta SKPD di lingkungan Pemkab  Bandung  untuk melihat dan mengetahui data yang dilakukan secara SOP  tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan PPPK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Dokumentasi yang dilakukan meliputi peneliti memperoleh data-data dari data sekunder yang bisa berupa dokumen publik ataupun dokumen privat, gunanya untuk memperkuat data penelitian peneliti dalam menulis tesis dan sebagai data pendukung yang dilampirkan di halaman belakang tesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pengadaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

## Bandung
Kebijakan pengadaan pegawai terdapat dua  jenis berdasarkan UU No   5 Tahun 2014  tentang ASN  yaitu pengadaan CPNS dan Pengadaan PPPK yang masing- masing diatur oleh Perka BKN No.  14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pengadaan PPPK diatur dalam PP No 49 Tahun 2018 tentang Manjemen PPPK dan Perka BKN  No  1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK.
Mekanisme pengadaan pegawai CPNS maupun PPPK hampir sama dengan persyaratannya, hanya yang membedakannya khusus untuk pengadaan PPPK tidak melalui SKD  akan tetapi langsung mengikuti SKB. Hal tersebut sudah diatur sesuai aturan yang berlaku pengadaan CPNS itu harus melalui seleksi administrasi, SKD, SKB, dan terakhir pemberkasan, sedangakan pengadaan PPPK melalui tiga tahapan yaitu seleksi administrasi, SKD, SKB, dan pemberkasan. Persyaratan untuk mengikuti pengadaan CPNS maupun PPPK sama yaitu :
1. WNI atau asli orang Indonesia;
2. Minimal Usia 18 Tahun;
3. Tidak pernah dihukum, dipenjara dengan membuktikan adanya SKCK;
4. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat selama bekerja;
5. Tidak berstatus CPNS;
6. Mempunyai  kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan;
7. Berkelakuan baik;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bersediaditempatkan dimana saja;
10. Syarat lain diatur kembali sesuai instansi

## daerah.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

## Kerja
Komposisi Kepegawaian di lingkungan Pemkab Bandung terdiri atas PNS  dan Pegawai Non PNS, dalam realitanya pegawai yang bekerja di lingkungan  Pemkab Bandung ini yang statusnya PNS itu berdasarkan data BKPSDM kabupaten Bandung Tahun 2018 bahwa PNS berjumlah 16.180 dan Non PNS berjumlah 12.974 sehingga total keseluruhannya 29.154 pegawai yang tersebar di seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Bandung. Pegawai Non PNS yang ada di lingkungan Pemkab  bandung hampir mencapai 44,5 % dari jumlah keseluruhan pegawai.
PPPK  merupakan WNI yang telah mengikuti seleksi berstatus lulus yang diangkat menjadi calon PPPK untuk membantu menjalankan pemerintahan. Pengadaan PPPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap SKPD dengan proses tahapan persiapan,publikasi, pelamaran, seleksi Administrasi/SKB, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.
a. Perencanaan/Persiapan
Perencanaan/Persiapan  dalam pengadaan PPPK ini dimulai dari usulan formasi yang diusulkan pemerintah daerah ke Kemenpan RB, kemudian dari Kemenpan
RB akan menjawab atau membalas usulan tersebut dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Pembentukan Panitia daerah atau disebut Panselda yang didalamnya bertugas untuk mengawasi dan mengatur jalannya kegiatan pengadaan PPPK bekerjasama dengan instansi vertikal yang ada di lingkungan pemerintah.
b. Pengumuman/publikasi
Pegumuman lowongan dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak, ini wajib dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia mengenai peneriamaan PPPK.
c. Pelamaran
Pelamaran ini hal yang dilakukan Panselda melakukan tugasnya dengan menerima pelamar sesuai dengan persyaratan, dan hal ini biasa diatur kembali sesuai instansi daerah yang dilamarnya.
d. SKB
SKB  dalam hal ini seleksi pengumuman ini dilakukan ketika Panselda sudah melakukan proses seleksi admnistrasi dan seleksi kompetensi bidang yang menggunakan CAT BKN.
e. Pengangkatan PPPK
Pengangkatan PPPK merupakan tahapan terakhir yang didalamnya memuat pemberkasan peserta tes yang mengikuti seleksi penerimaan PPPK, yang
kemudian akan diusulakan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN pusat, kemudian BKN akan menetapkan NIP peserta tersebut.

## Implementasi Kebijakan dalam Pengadaan PPPK

## Logika Kebijakan
Permasalahan mendasar dari Kebijakan Pengadaan PPPK    menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat bertujuan untuk melakukan peralihan status tenaga non PNS menjadi PPPK dengan melalui proses pengadaan PPPK yang mengharuskan mereka mengikuti seleksi dalam jangka waktu lima tahun kedepan untuk melakukan peralihan tersebut.Penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam pengadaan PPPK di lingkungan pemerintah kabupaten bandung ini. Tujuan kebijakan dari Kebijakan Pengadaan PPPK untuk menyelesaikan  permasalahan pengangkatan Tenaga Non PNS yang ada melalui proses pengadaan PPPK guna memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pengangkatan tenaga Non PNS atau tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Isi ( content ) dari kebijakan  Pengadaan  PPPK  yaitu mengenai proses pengadaan PPPK yang terdiri atas perencanaan/persiapan, pengumuman/publikasi, pelamaran, seleksi
administrasi/SKB,pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK
Berdasarkan data kebutuhan formasi pegawai PPPK  yang bersumber dari BKPSDM Kabupaten Bandung tahun 2019 sebagai berikut
Tabel. 1 Data Kebutuhan Formasi Pegawai PPPK Tahap 1 Tahun 2019
NO JABATAN JUMLAH 1. Tenaga Guru 348 2. Tenaga Kesehatan 50 3. Tenaga Penyuluh Pertanian 22 Total 420 orang
Sumber : BKPSDM, Tahun 2019
Berdasarkan tabel diatas bahwa formasi  yang dibutuhkan dengan telah ditetapkan oleh Kemenpan RB dengan jumlah    Non PNS yang ada di lingkungan Pemkab Bandung tidak sebanding, jika dilihat dari parameter ini untuk lima tahun kedepan, jikalau setiap pengadaan PPPK ini hanya menerima tiap tahunnya 420 orang dan lima tahun kedepan hanya bisa mengakomodir  2.100 orang untuk menjadi PPPK.

## Lingkungan tempat kebijakan
Lingkungan Internal dan Eksternal dari kebijakan pengadaan PPPK yaitu dilihat dari peserta yang mengikuti seleksi pengadaan PPPK tersebut berasal dari
internal organisasi yaitu dari pelamar khusus atau tenaga Non PNS itu sendiri atau eksternal organisasi yaitu dari pelamar luar atau umum. Faktor pendukung dan penghambat dari kebijkan pengadaan PPPK yaitu dilihat dari implementasi atau realisasi kebijakan pengadaan PPPK yang sudah terlaksana pada tahun 2019 yang menjadi pendukung dan yang menjadi kendala pelaksanaan tersebut. Implementasi kebijakan dalam pengadaan PPPK ini terdapat kendala dalam pelaksanaan pengadaan PPPK pada  tahun 2019 sebagai berikut :
1.Proses mekanisme pengadaan PPPK Proses mekanisme pengadaan PPPK mulai dari persyaratan yang diperbolehkan ikut pengadaan PPPK ini antara aturan tertinggi sampai dengan kebawahnya tidak sejalan, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dalam  PP    yang membicarakan tentang Manjemen PPPK bahwa peserta yang ikut penerimaan seleksi PPPK itu dari umum diperuntukan untuk seluruh warga negara Indonesia sedangkan dalam surat edaran dari Kemenpan RB Nomor : B/163/FP3K/M.SM.01.00/2019  tanggal 4 Februari 2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019  yang menyatakan dan mengistruksikan bahwa Penerimaan PPPK Tahap I harus dari tenaga Honorer atau tenaga Non
PNS, bukan hanya itu saja antar instansi yang terkait yaitu BKN dan Kemenpan RB tidak sejalan  hal ini dibuktikan ketika BKN memuat Peraturan Kepala BKN No.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK yangmenyatakan bahwa peserta yang ikut dalam seleksi penerimaan PPPK dari umum bukan khusus seperti surat edaran Kemenpan RB.
2. Penetapan NIP
Penetapan NIP juga terdapat kendala, pemerintah daerah yang sudah melaksanakan pengadaan PPPK tahun 2019 tidak kunjung selesai sampai tuntas, hal ini berbeda dengan pengadaan CPNS yang sudah diatur semuanya termasuk gaji, tunjangan dan jabatan yang akan diisi oleh PNS, sedangkan pengadaan PPPK ini gaji dan tunjangan belum ada aturan rincinya walaupun yang terbaru Peratran Presiden sudah keluar, namun didalam aturan tersebut masih menunggu peraturan kementerian dalam negeri, bebrda dengan CPNS yang sudah diatur  sehingga hal ini mebuat pemerintah daerah bingung kepada kebijakan pemerintah pusat yang terkesan buru-buru namun teknis pelaksnaaannya belum sampai tuntas diaturnya sehingga sampai saat ini peserta yang sudah lulus seleksi penerimaan PPPK statusnya menjadi
tidak jelas.
3. Anggaran
Anggaran salah satu termasuk faktor kendala dalam pelaksanaan PPPK, hal ini dibuktikan ketika pemerintah kabupaten bandung menyelenggarakan pelaksanan pengadaan PPPK Tahap I yang bertempat di dua lokasi yaitu SMA 1 Banjaran dan  SMA 1 Rancaekek Kabupaten Bandung. Anggaran yang telah disusun di tahun 2018 yang ditetapkan ditahun awal tahun 2019, mengalami perubahan disaat itu sehingga kurang efektif, karena pemerintah kabupaten bandung dalam anggaran belum merencanakan pengadaan PPPK dan hanya ada perencanaan Pengadaan CPNS dan ini terjadi diseluruh pemerintah kabupaten.kota lainya, sehingga hal ini juga yang menyulitkan pemerintah daerah untuk mengadakan PPPK secara serentak dan mendadak, dikarenakan anggran sifatnya tidak bisa mendadak harus melalui proses yang panjang untuk ditetapkan kembali. Pelaksanaan PPPK yang dilakukan ditahun 2019 tersebut bekerjasama dengan kementrian pendidikan, sehingga pemerintah kabupaten bandung saat itu bisa menggunakan sarana dan prasarana sekolah  yang menunjang CAT UNBK sehingga dari segi pembiayaan tidak
tinggi seperti pengadaan CPNS.

## Kemampuan Implementor Kebijakan
Kemampuan implementor kebijakan, dalam penelitian mengenai kebijakan pengadaan PPPK terdapat 3 (tiga) rincian yang termuat didalamnya meliputi :
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP dalam pnelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alur pelaksanaan PPPK ini sesuai dengan aturan yang berlaku
b. Sumber Daya Manusia, dalam penelitian ini mengenai kebijakan pengadaan PPPK, Sumber Daya Manusia yang dimaksud pegawai yang terkait didalam pelaksana pengadaan PPPK atau sebagai panitia yang terlibat langsung dalam pelaksanaanya
c. Komunikasi dan Koordinasi dalam penelitian ini, dilihat dari stakeholder atau si implementornya yaitu BKPSDM Kabupaten Bandung dalam menyampaikan komunikasi atau koordinasi sebagai pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat tersebut.
Kemampuan Implementor Kebijakan dalam pengadaan PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini yaitu BKPSDM  Kabupaten Bandung, yang tugas dan fungsinya dibawah bidang
Formasi dan Informasi Aparatur yang terdiri atas :
1. Visi Misi Salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bandung yaitu BKPSDM Kabupaten Bandung menetapkan visinya sebagai berikut : “Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani”.
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, maka ditetapkan BKPSDM Kabupaten Bandung sebagai berikut :
1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
2. Memantapkan penilaian benefit
Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis TI
3. Memantapkan Pembinaan Dan
Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi kerja
4. Memantapkan tatakelola instansi
BKPSDM Kapupaten BandungImplementasi Kebijakan dalam pengadaan
PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung termasuk pada poin pertama dalam misi yang ada di BKPSDM Kabupten Bandung yaitu memantapkan Pembinaan dan pengembangan ASN salah satunya melalui pengadan ASN atau pengadaan pegawai.
2. Tugas dan fungsi pokok BKPSDM mempunyai tupoksi melaksanakan program kegiatan kebijakan daerah yang mencakup bidang pelayanan ASN, perpindahan/mutasi, pengembangan kompetensi/pegawai, diklat serta melakukan fungsi Badan.  Sedangkan Fungsi BKPSDM adalah :
• Perumusan dalam kebijakan teknis sesuai pada tugasnya;
• Mendukung  atas penyelenggaraan pemda sesuai dengan pada tugasnya;
• pembinaan dan pelaksanaan tugas;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan.
Salah satu bidang yang membawahi kebijakan pengadaan PPPK adalah Bidang Formasi dan Informasi Aparatur. Implementasi kebijakan tersebut di jalani oleh sub bidang Pengadaan ASN. Berdasarkan uraian diatas bahwa pengadaan PPPK  termasuk dalam bidang formasi dan informasi aparatur dengan sub bidang dibawahnya adalah pengadaan aparatur. Pengadaan Aparatur ini sendiri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengadaan PPPK maupun CPNS atau disebut ASN, makaimplementornya adalah BKPSDM Kabupaten Bandung sesuai dengan tupoksinya.

## KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan Pengadaan PPPK  di Lingkungan Kabupaten Bandung telah dilakukan dengan melalui proses- proses sebagai berikut:
1. Logika kebijakan
Kebijakan Pengadaan PPPK ini dibuat bertujuan untuk melakukan peralihan status tenaga non PNS menjadi PPPK dengan melalui proses pengadaan PPPK yang mengharuskan mereka mengikuti seleksi dalam jangka waktu lima tahun kedepan untuk melakukan peralihan tersebut. Berdasarkan data yang dicatat melalui BKPSDM Kabupaten Bandung antara formasi yang disiapkan tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer/tenaga non PNS yang jauh lebih besar jumlah, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak dapat menjadi solusi untuk peralihan status tenaga Non PNS menjadi ASN.
2. Lingkungan kebijakan dioperasikan
Lingkungan  kebijakan pengadaan PPPK yang dilakukan di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung mempunyai kendala salah satunya adalah anggaran yang tidak bisa fleksibel untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara mendadak, sehingga membuat pemda kesulitan untuk  mengimplementasikan kebijakan ini.
3. Kemampuan implementor kebijakan dipengaruhi 3(tiga) faktor yaitu SOP, SDM, Koordinasi dan Komunikasi.
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian sangat penting dalam suatu pemegang kebijakan atau pelaksana kebijakan yang disebut implementor sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
b. SDM merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari pelaksanaan/implementasi  kebijakan pengadaan PPPK sebagai pengatur atau pengawas dalam menjalankan kebijakan pengadaan PPPK.
c. Koordinasi dan Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam lancarnya pelaksanaaan kebijakan pengadaan PPPK sebagai media perantara baik dari implementornya atau sasaran yang dituju dalam kebijakan pengadaan PPPK ini.
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam pengadaan PPPK di lingkungan  pemkab  Bandung masih terdapat kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan yaitu proses mekanisme pengadaan, penetapan NIP, dan anggaran. Implementasi kebijakan mengenai PPPK yang diatur dalam PP No.49 Tahun 2018 bahwa pegawai Non PNS di lingkungan
pemerintah daerah harus beralih menjadi PNS atau PPPK tidak akan tercapai disebabkan kebutuhan formasi dengan jumlah pegawai non PNS yang ada tidak sebanding sehingga kebijakan ini tidak dapat dilakukan di pemkab  Bandung.  Guna mengatasi permasalahan ini sebaiknya pemkab Bandung melakukan koordinasi dan konsultasi intensif terkait jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan pemkabBandung  dan jangka waktu untuk mewujudkan implementasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. (1979). Public Policy Making (Second ed). New York: Holt Renehart and Winston.
Aryuni, w. (2010). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan  Rekrutmen  Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar).
Ayunintyas, N. (2017). (PDF) Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi . Bandung, B. K. (n.d.). Retrieved Juni 17, 2020, from https://bkpsdm.bandungkab.go.id/.
Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design (2nd edition ed.).
California: Sage Publications. Faedlulloh, d. (2015). Kerja Dalam Kesetaraan: Studi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Proyeksi Konfigurasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Indonesia. dodi faedululloh . Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World.
Princeton University Press.
Juliani, H. (2019). DiskresiDalamRekrutmenPegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Kurniawan, R. (2020). Upaya Pemerintah
dalam Menerapkan Peraturan
Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian Kerja  (P3K) dI Kabupaten Aceh Utara.
Moleong, L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
Qomarani, l. n. (2020).
Anomali_Kehadiran_Pegawai_Peme rintah_Dengan_Perjanjian_Kerja_Pp pk_Dalam_Cakrawala_Kepegawaian
_Di_Indonesia.
R.Vining, D. a. (2010). Policy Analysis. upper saddle river, new jersey. Ramandey, L. (2014).
DampakPenerapanSistem Merit terhadapRekrutmenPegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Jayapura.
Tobirin. (2018).
Tantangan_dan_Peluang_Penerapan _Manajemen_Berbasis_Kinerja_Pad a_Pegawai_Pemerintah_Dengan_Per janjian_Kerja_di_Daerah.