## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

## (1) Haerani Husainy
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Email : haeranihusainy@yahoo.com
(2) Diah Astri Ellisa Pascassarjana Universitas Ponegoro Email : diahastri101@gmail.com

## Abstract
The State grants the right to a person or legal entity always accompanied by the obligations set forth in the LoGA and the right granting authority. Therefore, the holder of the right is prohibited from abandoning the land, and if the right holder abandons  the  land  then  the  BAL  has  regulated  the  legal  consequences  of  the abolition of the land rights concerned and the termination of legal relations and affirmed as land directly controlled by the state. The criteria for determining the land  has  been  abandoned,  both  under  the  BAL  and  also  the  government regulation  are  substantially  the  same  as  abandoned  land  objects  including  land rights.  These lands are  not  cultivated,  unused or utilized in  accordance  with the circumstances  or  nature,  the  purpose  of  granting  the  rights  or  the  basis of  their control. Therefore the soil should be maintained.
Keywords : abandoned land, Lae Effect

## A. Latar Belakang
Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  memiliki  kewenangan  yang  absolut untuk mengatur bidang pertanahan secara formal, hal ini terlihat dari Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang selanjutnya  disebut  UUD  NRI  yang  menegaskan  bahwa;  “bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat” 1 .  Pengaturan  lebih spesifiknya  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut  UUPA.
1 . Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari perubahannya I, II, III, IV, Permata Press, hal 34
Selanjutnya  didelegasikan  ke  berbagai  peraturan  umum  laninya  dalam  bentuk Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Presiden,  dan  Peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.
Secara  substansial,  kewenangan  negara  yang  diwakili  oleh  Pemerintah dalam  mengatur  bidang  pertanahan  terutama  dalam  hal  lalu  lintas  Hukum  dan pemanfaatan  tanah,  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yakni dalam  hal  kewenangan  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  tanah  termasuk  menentukan  dan mengatur hubungan-hubungan hukum  antara orang-orang dengan tanah dan juga menetukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  menyangkut  tanah.  Dengan  ketentuan  tersebut Pemerintah  telah  diberi  kewenangan  yuridis  untuk  membuat  peraturan  di  bidang agraria  berupa  tanah,  serta  menyelengarakan  aturan  yang  menyangkut  subyek, obyek  dan  hubungan  hukum  antara  subyek  dan  obyek  tersebut  sepanjang mengenai sumber daya agraria.
Atas  dasar  kewenangan  tersebut,  khususnya  yang  menyangkut  peraturan yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  tanah,  maka  pada Pasal  4  UUPA  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  tanah  yang  dapat diberikan  oleh  Negara  (Pemerintah)  kepada  dan  dipunyai  oleh  subyek  hak  yaitu orang  perseorangan,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  serta badan-badan  hukum  dengan  kewenangan  untuk  mempergunakan  tanah  tersebut, termasuk  juga  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya  sekedar diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundangan.
Hak-hak  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  subyek  hak,orang  atau  badan hukum  yang  dipersamakan  dengan  orang  yaitu  hak-hak  penguasaan  atas  tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA yakni;
”Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah;
1) Hak Milik, 2) Hak Guna Usaha, 3) Hak Guna Bangunan, 4) Hak Pakai, 5) Hak Sewa, 6) Hak Membuka Tanah, 7) Hak Memungut Hasil Hutan, 8) Hak-hak lain serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara.  Hak-hak  yang  sifatnya  sementara  yaitu
Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil,  Hak  Menumpang  dan  Hak  Sewa  Tanah Pertanian”. 2
Kondisi penguasaan tanah yang tidak produktif arau terlantar sebagaimana diuraikan, beberapa tahun terakhir ini telah menjadi perhatian Pemerintah. Terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesungguhnya bukan hal  yang  baru  mengingat  sejak  tahun  1998  telah  disahkan  Peraturan  pemerintah Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar. Apabila  diperhatikan  ketentuan  Pasal  11  s/d  Pasal  15  dapat  diketahui  bahwa upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar menjadi kewenangan Kepala Kantor  Wilayah,  melalui  proses  identifikasi  tanah  yang  tidak  digunakan  sesuai keadaannya  menurut  sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya,  atau  tidak  dipelihara dengan  baik,  atau  tidak  mengambil  langkah-langkah  semestinya.  Dari  hasil identifikasi  tanah  terlantar,  Kepala  Kantor  Wilayah  memberitahukan  kepada pemegang  hak  sebelum  memberi  peringatan  tertulis  sebanyak  tiga  kali  sampai pada akhirnya ketika setiap peringatan tidak diindahkan, tanah yang bersangkutan dinyatakan sebagai tanah terlantar oleh Menteri atas usul Kepala Kantor Wilayah dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Khusus  bidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  dalam  fenomena  yang  dapat diamati di Kota Palu bahwa ternyata masih banyak terdapat bidang-bidang tanah Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh badan hukum namun tidak dimanfaatkan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan Hak Guna Bangunan yang diperoleh. Seperti kasus  penguasaan  tanah  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  oleh  beberapa  pengusaha yang  memperoleh  HGB  puluhan  hektar  bahkan  mencapai  ratusan  hektar,  namun dalam  perwujudannya  di  lapangan  ternyata  sangat  sedikit  luas  tanah  yang dimanfaatkan  sesuai  peruntukannya  atau  diterlantarkan,  sudah  jelas  kondisi seperti ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara  hukum,  sikap  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dimaksud  adalah suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  seharusnya  tanah-tanah  terlantar  yang
2 .  www.bkn.org,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria,hal 7. Diakses pada tanggal 15 November 2015 Pukul 12.30 Wita.
ada  di  Kota  Palu  sudah  harus  diproses  dan  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar sekaligus  statusnya  kembali  menjadi  tanah  yang  dikuasai  oleh  Negara.  Akan tetapi,  kenyataan  di  lapangan  ternyata  tanah-tanah  tersebut  masih  dalam  status sebagai tanah-tanah yang dikuasai oleh pemegangnya.
Kondisi  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  hak  guna  bangunan  yang terlantar  di  Kota  Palu,  dapat  memberikan  andil  besar  bukan  hanya  terhadap rendahnya  nilai  pendapatan  daerah  Kota  Palu  khususnya  dan  Provinsi  Sulawesi Tengah  pada  umumnya,  tetapi  lebih  dari  itu  maksud  penguasaan  kekayaan  alam oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat sebagai  diamanatkan  konstitusi  dan  menjadi  dasar  pertimbangan  disahkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010,  baru  sebatas  cita-cita  yang  tak mungkin  digapai  tanpa  adanya  upaya  nyata  dan  konkret  dilakukan.  Sebagai pembanding  substansi  konsideran  menimbang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 1998 tersebut, menyatakan :
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum  atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  wajib menggunakan  tanahnya  dengan  memelihara  tanah,  menambah  kesuburannya, mencegah  terjadi  kerusakannya  sehingga  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dapat dilihat pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  2010,  dimana  pengaturannya  lebih  bersifat  preventif  serta  menganggap bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  tidak  dapat  lagi  dijadikan  acuan  penyelesaian penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar  sehinggan  perlu  dilakukan perubahan.  Berdasarkan  pertimbangan  pada  konsideran  PP  No.  11  Tahun  2010, Pemerintah  juga  peduli  terhadap  lingkungan  dimana  banyak  tanah  diterlantarkan oleh pemegang hak menjadi menurun kualitasnya secara ekonomis, sebagaimana dapat  disimak  dalam  pertimbangan,  “bahwa  saat  ini  penelantaran  tanah  makin menimbulkan  kesenjangan  sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  rakyat  serta
menurunkan  kualitas  lingkunga,  sehingga  perlu  pengaturan  kembali  penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 3
Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat  bangsa  dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang berdasar perolehan tanah dibeberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur  untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat  tidak  optimal.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  penataan  kembali  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih berkeadilan,  menjamin  keberlanjutan  sistem  kemasyarakatan  dan  kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  dan  mengurangi  kemiskinan  dan menciptakan  lapangan  kerja,  serta  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan  dan energi. 4
Adanya  persepsi  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  tanah  terlantar  tersebut, selain dapat mengurangi atau mencegah timbulnya masalah atau sengketa, kiranya akan  dapat  memberikan  ketertiban  dan  kepastian  hukum  penguasaan  tanah  oleh Pemerintah,  bahkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  lainnya, berangkat dari fenomena dan fakta hukum yang digambarkan di atas kiranya jelas, bahwa  issue  pokok  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  tertuju  pada  upaya penertiban dan pendayagunaan tanah hak guna bangunan yang diterlantarkan.

## B. PEMBAHASAN
1. Kriteria Tanah Terlantar Menurut Hukum Pertanahan Nasional
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,  ditentukan  bahwa  Hak  Guna  Bangunan  adalah  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960
3 Konsideran  PP  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar.
4 Penjelasan  PP  No.  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar.
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Hak  Guna  Bangunan  atas tanah  Negara  diberikan  dengan  keputusan  pemberian  hak  oleh  Menteri atau  pejabat  yang  ditunjuk,  kepada  Warga  Negara  Indonesia  atas  badan hukum  Indonesia. 5 Pemegang  Hak  Guna  Bangunan  yang  tidak  lagi memenuhi  syarat  sejak  yang  bersangkutan  sudah  bukan  Warga  Negara Indonesia  atau  bukan  badan  hukum  Indonesia  dan  dalam  jangka  waktu satu  tahun  wajib  melepaskan  atau  mengalihkan  hak  atas  tanah  tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Demikian, apabila dalam jangka waktu  dimaksud  haknya  tidak  dilepaskan  atau  dialihkan,  hak  tersebut hapus karena hukum. 6
Selanjutnya  apa  yang  diatur  pada  pasal  tersebut  merupakan  syarat pemberian  hak  kepada  pemohon  dalam  hal  ini  pemohon  hak  guna bangunan  dapat  merupakan  orang  atau  badan  hukum,  disertakan  jangka waktu  yang  telah  ditentukan,  namun  apabila  peruntukan  hak  atas  tanah tersebut tidak sesuai tujuan ataupun fungsi peruntukannya, maka hak atas tanah tersebut  dapat  beralih secara  yuridis penguasaannya kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 bahwa pemegang Hak Guna Bangunan mempunyai kewajiban, yaitu :
a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
b. Menghunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana  ditetapkan  dalam  keputusan  dan  perjanjian pemberiannya;
c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d. Menyerahkan  kembali  tanah  yang  diberikan  dengan  Hak  Guna Bangunan kepada Negara, sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;
5 Lihat Pasal 1 Ayat (1)
6 Ibid, Pasal 19
e. Menyerahkan  sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  yang  telah  hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 7
Berlakunya  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang Kebijakan  Nasional  di  Bidang  Pertanahan  yang  memberikan  mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960  diharapkan  bisa  membenahi  sengketa  agraria  yang  tak  pernah berakhir. Namun sengketa agraria juga terkait dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (OTDA). Dalam UU ini, tanah ternyata tidak berada  di  tangan  otoritas  pemerintah  pusat.  Ini  pula  fakta  yang  kian menyulitkan penanganan masalah pertanahan di Indonesia. 8
Dalam  setiap  kasus  tanah,  posisi  rakyat  selalu  lemah.  Sejumlah kasus menunjukkan, rakyat biasanya tidak memiliki dokumen legal seperti sertipikat.  Rakyat  mengklaim  tanah  hanya  berdasarkan  kepada  fakta historis  belaka.  Jika  dengan  dokumen  legal  seperti  sertipikat  pun, terkadang  belum  bisa  membuktikan  kepemilikan  secara  sah  terhadap tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan aspek historis semata, tentu akan  jauh  lebih  sulit  untuk  mendapatkan  pengakuan.  Berkaitan  dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah  yang diterlantarkan, perlu  kiranya  dipertegas  mengenai  kriteria  tanah  terlantar,  sehingga  jelas tanah-tanah mana  yang termasuk tanah terlantar yang pada akhirnya akan memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  pemiliknya.  Kriteria  tanah terlantar  ini  dapat  ditemukan  dengan  cara  mensitematisasi  unsur-unsur yang  ada  dalam  tanah  terlantar,  kemudian  menyusunnya  dalam  struktur hukum tanah nasional. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar:
1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek);
2. Adanya tanah hak yang diusahakan/atau tidak (obyek);
3. Adanya  tanah  yang  teridentifikasi    telah  menjadi  hutan  kembali atau kesuburannya tidak terjaga;
7 Ibid, Pasal 30
8 Wawancara  dengan  Ibu  Amanda  Maisura,  A.Ptnh,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu  (Palu, 15 Maret 2016)
4. Adanya  jangka  waktu  tertentu  dimana  tanah  menjadi  tidak produktif;
5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah; dan
6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada negara. 9
Dengan  diketahuinya  unsur-unsur  yang  esensial  terjadinya  tanah terlantar  maka  kriteria  atau  ukuran  yang  dapat  dipakai  untuk  menetapkan sebidang  tanah  adalah  terlantar  adalah  dengan  cara  kembali  menjelaskan dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus  terhadap  tujuan  pemberian  hak  atas  tanah.  Menurut  PP  No  36  Th 1998 maka kriteria tanah dengan status Hak Milik, HGU, HGB, Hak pakai dan Hak Pengelolaan adalah:
1. Apabila  tanah  tersebut  dengan  sengaja  tidak  dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya;
2. Apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya;
3. Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik;
4. Khusus untuk  tanah Hak Pengelolaan, apabila kewenangan hak menguasai  dari  Negara  atas  tanah  tersebut  tidak  dilaksanakan oleh  pemegang  hak  pengelolaan  sesuai  tujua  pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.
Menurut  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  UUPA  memuat  ketentuan  yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah. Mengacu pada ketentuan  tersebut  semestinya  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dapat menerbitkan  dokumen  legal  untuk  kepentingan  rakyat.  Lebih  lanjut menururt  Irawan  Soerodjo,  tidak  berfungsinya  pendaftaran  tanah sebagaimana  mestinya  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  adanya kekurangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, namun  disebabkan  karena  ada  kendala  lainnya,  yaitu  di  samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta banyaknya bidang tanah  yang
9 PP Nomor 36 Tahun 1998
tersebar  diwilayah  Indonesia,  juga  disebabkan  karena  adanya,  dis- sinkronisasi  pada  peraturan  perundang-undangan  tertulis  di  bidang pertanahan,  baik  secara  vertikal  maupun  horisontal  sebagaimana  yang akan diuraikan berikut ini.  Hal  tersebut  merupakan faktor penyebab  yang dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  subyek  hukum  atas kepemilikan tanah di samping ketidakpastian prosedur hukum. 10
Menurut  Subekti,  dalam  hukum  berlaku  satu  asas,  yaitu  bahwa kejujuran  itu  dianggap  ada  pada  setiap  orang,  sedangkan  ketidak  jujuran harus dibuktikan. 11 Hukum juga memberi perlindungan absolut dan relatif, karena kepemilikan pada pihak-pihak yang menduduki tanah tersebut saat ini adalah kepemilikan kebendaan maupun kepemilikan perorangan. Lebih lanjut  pendapat Maria SW. Sumardjono menyatakan bahwa : 12
Saat  ini  penelantaran  tanah  makin  menimbulkan  kesenjangan  sosial, ekonomi,  dan  kesejahteraan  rakyat  serta  menurunkan  kualitas lingkungan,  sehingga  perlu  pengaturan  kembali  penertiban  dan pendayagunaan tanah terlantar. 13 . berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu  mengganti  peraturan  lama  mengenai  tanah  terlantar.  Peraturan Pemerintah  No.  11  Tahun  2010  tidak  merinci  secara  jelas  kriteria tanah  terlantar  namun  hanya  mengatur  mengenai    objek  penertiban tanah  terlantar  dan    objek  yang  tidak  termasuk  tanah  terlantar. Sebagaimana di jelaskan bahwa :

## Pasal  2
Obyek  penertiban  tanah  terlantar  meliputi  tanah  yang  sudah diberikan  hak  oleh  Negara  berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah  yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
10 Irawan Soerojo, Hukum Pendaftaran Tanah , Arloka, Yogjakarta, 2013, Hal. 176
11 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Kabupaten : Intermasa, cet. 32, 2015,  Hal. 64
12 Maria  SW  Sumardjono,  Kepastian  Hukum  Dalam  Pendaftaran  Tanah  dan  Manfaatnya Bagi  Bisnis  Perbankan  dan  Properti,  (makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Kebijaksanaan  Di Bidang  Pertanahan,  Dampak  dan  Peluang  Bagi  Bisnis  Properti  dan  Perbankan,  6  Agustus  2007), Hal. 1
13 Konsideran PP No, 11 Tahu 2010
atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya
Pasal 3
Tidak  termasuk  obyek  penertiban  tanah  terlantar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
a) tanah  Hak  Milik  atau  Hak  Guna  Bangunan  atas  nama perseorangan  yang  secara  tidak  sengaja  tidak  dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;
dan
b) tanah  yang dikuasai  pemerintah baik  secara langsung maupun tidak  langsung  dan  sudah  berstatus  maupun  belum  berstatus Barang  Milik  Negara/Daerah  yang  tidak  sengaja  tidak dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan pemberian haknya. 14
Apabila memperhatikan pengaturan tanah terlantar dalan PP No. 11 Tahun  2010,  sangat  jelas  objek  hak  atas  tanah  yang  mana  saja  dapat diklaim  oleh  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  cq  Badan  Pertanahan Nasional.
Dalam melakukan evaluasi dan pengkajian, Kepala Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  berpedoman  Identifikasi  tanah terlantar  dilakukan  oleh  pihak  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Propinsi memberitahukan penetapan penertiban dan pendayagunaan  tanah  kepada  Pemegang  Hak  Atas  Tanah,  pihak  yang memperoleh  dasar  penguasaan  tanah,  Bupati/Walikota,  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi:
a. nama dan alamat Pemegang Hak;
14 Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2010
b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan
c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.
Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
b. mengecek  buku  tanah  dan/atau  warkah  dan  dokumen  lainnya  untuk mengetahui  keberadaan  pembebanan,  termasuk  data,  rencana,  dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
c. meminta  keterangan  dari  Pemegang  Hak  dan  pihak  lain  yang  terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;
d. melaksanakan pemeriksaan fisik;
e. melaksanakan  ploting  letak  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  pada peta pertanahan;
f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
h. melaksanakan sidang Panitia; dan
i. membuat  Berita  Acara.  (2)  Panitia  menyampaikan  laporan  hasil identifikasi, penelitian, dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara  dikatakan  bahwa,  dari  hasil  laporan PanitIa    yang  dibentuk  oleh  Kantor  Wilayah  BPN  setempat,  apabila berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  penelitian  dapat  disimpulkan  terdapat tanah  terlantar,  maka  Kepala  Kantor  Wilayah  memberitahukan  dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka  waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan,  menggunakan  tanahnya  sesuai  keadaannya  atau  menurut  sifat dan  tujuan  pemberian  haknya  atau  sesuai  izin/keputusan/surat  sebagai dasar penguasaannya.
15 PP. No. 11 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1)
Tahapan  berikutnya  apabila  Pemegang  Hak  tidak  melaksanakan peringatan  maka  diberikan  peringatan  tertulis.  Apabila  Pemegang  Hak tidak  melaksanakan  peringatan  kedua  kalinya  yang  telah  dikirim kepadanya,  maka  Kepala  Kantor  Wilayah  memberikan  peringatan  tertulis ketiga  dengan  jangka  waktu  yang  sama  dengan  peringatan  sebelumnya. Apabila  peringatan  terakhir  ini  tidak  diindahkan  maka  berdasarkan kewenangannya  Kepala  Kantor  Wilayah  mengusulkan  kepada  Kepala BPN  untuk  menetapkan  tanah  yang  dimaksud    adalah  sebagai  tanah terlantar. 16 Tanah  yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  apabila merupakan  keseluruhan  hamparan  tanah,  maka  hak  atas  tanahnya dihapuskan,  diputuskan  hubungan  hukumnya,  dan  ditegaskan  area  lahan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

## 2. Hambatan Penertiban Tanah Terlantar Yang Dikuasai Oleh Masyarakat
Kekuasaan  Negara  atas  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  tersebut, meliputi baik yang sudah menjadi hak seseorang maupun tidak. Kekuasaan Negara  mengenai  tanah  yang  sudah  dipunyai  orang  dengan  sesuatu  hak dibatasi  oleh  isi  dari  hak  itu.  Adapun  isi  hak-hak  itu  serta  pembatasan- pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 bahwa:
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai  yang dimaksud dalam pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi, yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak  atas tanah  yang dimaksud dalam ayat  (1) pasal  ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah  yang bersangkutan demikian pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya,  sekedar diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan
16 Hasil  Wawancara  Ibu  Amanda  Maisura,  A.Ptnh,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu, Tanggal 22 Juni 2016.
penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 17
Macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebutkan  dalam Pasal tersebut, di antaranya adalah Hak Guna Bangunan (Pasal 16 UUPA). Menurut  ketentuan  Pasal  4  tersebut,  bahwa  hak-hak  dimaksud  memberi wewenang  kepada  pemegangnya  untuk  mempergunakan  tanah  yang bersangkutan,  sesuai  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UUPA  dan UUD 1945.
Dalam  hubungan  ini  Ketetapan  MPR  tidak  dimasukkan  sebagai suatu  peraturan  yang  lebih  tinggi  dari  undang-undang,  karena  Pasal  7 Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak Pakai Atas Tanah, menentukan Hak Guna Bangunan adalah hak atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pengaturan tanah di wilayah daerah ternyata tidak berada di tangan otoritas  pemerintah  pusat.  Ini  pula  fakta  yang  kian  menyulitkan penanganan masalah pertanahan di Indonesia. 18
Dalam Pasal 40 UUPA juga ditentukan bahwa hak guna bangunan hapus karena :
a. jangka waktunya berakhir;
b. dihentikan  sebelum  jangka  waktunya  berakhir  karena  sesuatu syarat tidak dipenuhi;
c. dilepaskan  oleh  pemegang  haknya  sebelum  jangka  waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
17 UUPA Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 18 Hasil  wawancara  :  Amanda  Maisura,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan Kantor  Pertanahan Kota  Palu, Tanggal 15 Maret 2016.
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2)
Hal yang tidak kalah pentingnya diketahui terkait dengan hak guna bangunan  ini  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  39  UUPA,  hak  guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ketentuan pasal ini cukup menarik, mengingat fenomena di lapangan atas hak guna bangunan banyak dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Dalam hal ketika hak guna bangunan dijadikan jaminan utang dengan  dibebani  hak  tanggungan  subjeknya  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai pemegang hak guna bangunan, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal  36 UUPA berlaku. Namun  dalam hal  hapusnya hak  guna bangunan karena  ditelantarkan,  apakah  hak-hak  bank  atas  hak  guna  bangunan  yang menjadi  objek  jaminan  juga  ikut  diindahkan.  Tanpaknya  UUPA  atas  hal ini  belum  meletakan  landasan  yang  kuat  bagi  pengaturan  lebih  lanjut. Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  telaah  atas  berbagai  peraturan pelaksanaan.
Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  social, 19 Untuk  tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 20
Tanah  yang  diusulkan  untuk  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar, dinyatakan  dalam  keadaan  status  quo  sejak  tanggal  pengusulan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (6).  Tanah  yang  dinyatakan dalam  keadaan  status  quo  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  tidak dapat  dilakukan  perbuatan  hukum  atas  bidang  tanah  tersebut  sampai diterbitkan  penetapan  tanah  terlantar  yang  memuat  juga  penetapan hapusnya  hak  atas  tanah,  sekaligus  memutuskan  hubungan  hukum  serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 21
Selanjutnya  Tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar, dalam  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak  ditetapkannya
19 Pasal 6 UUPA
20 Pasal 7 UUPA
21 Pasal 12 ayat (1) PP No. 11 Tahun  2010.
keputusan  penetapan  tanah  terlantar,  wajib  dikosongkan  oleh  bekas Pemegang  Hak  atas  benda-benda  di  atasnya  dengan  beban  biaya  yang bersangkutan.  (2)  Apabila  bekas  Pemegang  Hak  tidak  memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  benda-benda  di atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh Negara. 22
Sebagai  contoh  kasus    yang  berada  di  Wilayah  Hukum  Kota  Palu yakni  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  13/PTT-HGB/BPN  RI  /  2014  tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal dari HGB Nomor 08/Tondo, atas nama PT. Sinar Putra Murni terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur  (dahulu  Kabupaten  Donggala)  Propinsi  Sulawesi  Tengah. Menetapkan, pertama bahwa tanah Hak Guna Bangunan  Nomor 08/Tondo seluas kurang lebih 108, 6569 Ha. atas nama PT.Sinar Putra Murni sebagai tanah  terlantar. 23 Konsekuensi  hukum  dari  surat  keputusan  tersebut, keputusan  penetapan  tanah  terlantar  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum pertama,  sekaligus  menetapkan  hapusnya  hak    atas  tanah,  memutuskan hubungan  hukum,  dan  tanah  dimaksud  dikuasai  langsung  oleh negara. 24 Selanjutnya  memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kota  Palu  untuk  :    menarik  sertifikat  hak  guna  bangunan  sebagaimana disebut pada diktum pertama.
Contoh  kasus  yang  diuraikan  di  atas,  merupakan  salah  satu  di antara  beberapa  kasus  yang  terjadi  mengenai  penertiban  tanah  terlantar yang berada di wilayah hukum Kota Palu. PT. Sinar Putra Murni sebagai pemegang hak guna bangunan  tidak sepenuhnya menggunakan lahan yang peruntukan  awal    permohonan  izinnya  bertujuan  membangun  perumahan dari hak guna bangunan yang pegangnya, adapun yang difungsikan hanya sebagian  kecil  area  lahan  yang  dibangun  perumahan,  sehingga  pihak Badan Pertanahan Nasional memandang perlu dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan surat keputusan  bahwa sebagian besar area lahan yang
22 Ibid ,  Pasal 13 ayat (1) dan ayat
23 Keputusan Kepala BPN RI No. 13/PTT-HGB/BPN RI/2014
24 Ibid
dihaki  oleh  PT.  Sinar  Putra  Murni  sebagai  tanah  terlantar.  Secara  yuridis suatu  area  lahan  yang  ditelantarkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  namun secara  de  facto  area  lahan  yang  telah  ditetap  sebagai  tanah  terlantar  telah dikuasai  oleh  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  masyarakat  setempat. Permasalahan  yang  muncul  adalah  area  lahan  yang  telah  ditetapkan sebagai  tanah  terlantar  tersebut,  negara  dalam  hal  ini  BPN  Kanwil Propinsi Sulawesi Tengah tidak dapat menguasai lahan yang dimaksud.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  warga yang  menempati  secara  fisik  sebagian  dari  tanah  terlantar  tersebut (namanya  tidak  disebutkan),  bahwa  tanah  yang  konon  ditetapkan  sebagai tanah  terlantar  adalah  merupakan  sebagian  kecil  objek  tanah  yang  telah dibeli  dari  masyarakat  Tondo  (tidak  disebutkan  nama  penjual)  transaksi jual  beli  tersebut  dikuat  dengan  “Surat  Penyerahan”    namun  pendaftaran haknya  tersebut  belum  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu. Sebagai alasan kenapa hak atas tanahnya tersebut belum di daftarkan guna kepentingan  pembuatan  sertifikat  hak  milik  atas  namanya,  dikarenakan katanya  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu  menolak  untuk  memproses sertifikasinya terhadap tanah yang letaknya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar  oleh  pihak  pemerintah. 25 Berdasarkan  fakta  tersebut,  penulis menindak lanjuti permasalahan yang ada di lapangan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Palu. Dijelaskan bahwa pihak-pihak yang menguasai atau mematok  tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  apabila mereka  berkehendak  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  sebagai  proses pembuatan  sertifikat  hak  atas  tanah,  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu akan menolak pendaftaran hak tersebut, dengan alasan secara yuridis tanah yang  diusulkan  untuk  didaftar  tersebut  telah  dipetakan  sebagai  tanah terlantar.  Dan  secara  pro  aktif  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu  telah menyurati  kepada  semua  kecamatan  maupun  kelurahan,  notaris  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)    yang  berada  di  wilayah  kota  Palu,  untuk
25 Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  yang  menguasai  sebidang  tanah  terlantar  di Kelurahan Tondo tanggal 13 Juni 2016
tidak memproses peralihan hak atas tanah terhadap objek tanah yang telah ditetapkan sebagai objek tanah terlantar. 26
Dalam  proses  penertibannya,  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu tidak  bisa  secara  langsung  untuk  mengeksekusi  tanah  yang  telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Palu  tidak  mempunyai  hak  untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Selain  itu, tidak  adanya  biaya  dalam  proses  penertiban  tanah  terlantar.  Serta  adanya perlawanan  dari  masyarakat  sekitar  yang  telah  menguasai  secara  fisik tanah  tersebut.  Sampai  saat  ini  untuk  Wilayah  Kota  Palu,  belum  adanya dilaksanakan pendayagunaan tanah dari bekas tanah terlantar. 27

## C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  berstatus  quo  atau dalam  kata  lain  tanah  tersebut  secara  langsung  menjadi  milik  Negara. Adapun  kriteria  untuk  menentukan  tanah  atau  lahan  tanah  telah diterlantarkan, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP No 36 Th 1998 maupun juga PP No 11 Th 2010 secara substansial adalah sama, yaitu :
a. Obyek  tanah  terlantar  meliputi  hak  atas  tanah  seperti,  Hak  Guna Bangunan,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Pengelolaan  dan  tanah  yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah;
b. Tanah-tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya,  atau  sifat  dan  tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya;
c. Oleh karena itu tanah harus dipelihara.
2. Adapun  hambatan  dalam  penertiban  tanah  terlantar,  yaitu  adanya perlawanan  dari  masyarakat  sekitar  yang  telah  secara  fisik  menguasai tanah tersebut dan tidak adanya biaya dalam pelaksanaannya.
26 Hasil  wawancara  :  Amanda  Maisura,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan Kantor  Pertanahan Kota  Palu, Tanggal 15 Maret 2016.
27 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Irawan Soerojo, Hukum Pendaftaran Tanah , Arloka, Yogjakarta, 2013.
Subekti,  Pokok-pokok  Hukum  Perdata,  Kabupaten  :  Intermasa,  cet.  32, 2015.
Maria SW Sumardjono, Kepastian Hukum Dalam  Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya      Bagi  Bisnis  Perbankan  dan  Properti,  (makalah disampaikan dalam Seminar Kebijaksanaan Di Bidang Pertanahan, Dampak  dan  Peluang  Bagi  Bisnis  Properti  dan  Perbankan,  6 Agustus 2007).

## 2. Hasil Wawancara
Amanda  Maisura,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan  Kantor Pertanahan Kota  Palu, 15 Maret 2016.
Salah  seorang  yang  menguasai  sebidang  tanah  terlantar  di  Kelurahan Tondo tanggal 13 Juni 2016
Amanda  Maisura,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan  Kantor Pertanahan Kota  Palu, 15 Maret 2016.
Amanda  Maisura,  A.Ptnh,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu, 22 Juni 2016.
Amanda  Maisura,  A.Ptnh,  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu, 15 Maret 2016.

## 3. Sumber Lain
Keputusan Kepala BPN RI No. 13/PTT-HGB/BPN RI/2014. www.bkn.org,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,hal 7.
4. Undang – Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari perubahannya I, II, III, IV, Permata Press
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok – Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor    11  Tahun  2010  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.