## Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia
Imam Faishol Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan imamfaishol@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu prinsip  hukum  perkawinan  nasional  yang  bersumberkan  pada  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  merupakan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada perintah dari Al-Quran maupun hadits yang secara tegas. Namun, persoalan pencatatan perkawinan butuh intervensi  negara  agar  terjaminnya  administrasi  setiap  warga  negara.  Penulisan artikel  ini  ingin  mengetahui  implementasi  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim.
Keywords: Pencatatan, Perkawinan, Hukum Keluarga

## A. Pendahuluan
Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat. 1 Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer,  salah  satunya  bertujuan  untuk  pendataan  dan  memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.
Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani  oleh  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (PPN)  yang  bertujuan  untuk menciptakan  ketertiban  hukum.  Dalam  hukum  Islam  pencatatan  perkawianan  di tetapkan  berdasarkan  ijtihad,  hal  ini  karena  pencatatan  perkawinan  tidak  diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits. 2
Pencatatan  bisa  juga  diartikan  sebagai  suatu  administrasi  negara  dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan  menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  1  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/catat, diakses tanggal 7 November 2019.
2 Amran  Suadi  dan  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61
dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: ” Perkawinan menurut  Hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang kuat  atau  mitṣāqān ghalīdhān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah ”. 3
Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi    masyarakat    Islam,  setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah  (Pasal  5  KHI).  Dengan  demikian,  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  nikah.  Perkawinan  yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).
Berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan,  pada  awalnya  hukum  Islam tidak secara konkret mengaturnya.  Pada masa Rasulullah saw  maupun  sahabat belum  dikenal  adanya  pencatatan  perkawinan.  Waktu  itu  perkawinan  sah apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  dan  syarat-syaratnya.  Untuk  diketahui warga  masyarakat,  pernikahan  yang  telah  dilakukan  hendaknya  diumumkan kepada  khalayak  luas,  antara  lain  melalui  media walimatul  ‘ursy. Nabi  saw bersabda  yang  artinya: “ umumkanlah  pernikahan  dan  pukullah  rebana”. [H.R. Ibnu Majah  dari  ‘Aisyah):  “ Adakanlah  walimah  (perhelatan)  meskipun  hanya dengan memotong seekor kambing”. [H.R. al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf].
Apabila  terjadi  perselisihan  atau  pengingkaran  telah  terjadinya  suatu perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.
Akan  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya  karena  perubahan  dan tuntutan  zaman  dan  dengan  mempertimbangkan  kemaslahatan  di  beberapa negara  muslim  termasuk  di  Indonesia,  telah  dibuat  aturan  yang  mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan  lain-lain.  Melalui  pencatatan  perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta nikah, apabila  terjadi  perselisihan  di  antara  suami  isteri,  atau  salah  satu  pihak tidak bertanggung  jawab,  maka  yang  lain  dapat  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah  suami  isteri  memiliki  bukti  otentik  atas  perkawinan  yang  terjadi  antara
3 Undang-undang  Kompilasi  Hukum  Islam (Focusindo  mandiri,  cet.  Ferbuari 2013), h. 9
mereka.
Keharusan  mencatatkan  perkawinan  dalam  hukum  Islam,  di- qiyas- kan kepada  pencatatan  dalam  persoalan mudayanah 4 yang  dalam  situasi  tertentu boleh  dicatatkan.  Apabila  akad  hutang  piutang  atau  hubungan  kerja  yang  lain harus  dicatatkan,  mestinya  akad  nikah  yang  begitu  luhur  dan  sakral  dan  lebih utama semestinya harus dicatatkan juga. 5
Akad  nikah  bukanlah  muamalah  biasa  akan  tetapi  perjanjian  yang  sangat kuat,  seperti  yang  di  sebutkan  dalam  al- Qur’an surat  An-Nissa  ayat  21,  yang artinya:  “Bagaimana  kamu  akan  mengembalikannya  kembali,  padahal  sebagian kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami  isteri,  dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
Al-quran  dan  hadis  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  pencatatan perkawinan.  Namun  dirasakan  oleh  masyarakat  mengenai  pentingnya  hal  itu, sehingga  diatur  melalui  perundang-undangan,  baik  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. 6
Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah  merupakan  syarat  yang  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan. Namun  demikian,  jika  kita  lihat  penjelasan  umum  dari  undang-undang perkawinan yang menyebutkan, “ dan di samping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”, serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sekalipun  bukan  merupakan  syarat  sahnya suatu  perkawinan,  pencatatan  perkawinan  memegang  peranan  yang  sangat menentukan  dalam  suatu  perkawinan.  Hal  tersebut  karena  pencatatan  itu merupakan  syarat  diakui  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  oleh  negara  dan  hal ini  banyak  membawa  konsekuesi  hukum  bagi  yang  bersangkutan. 7 Dikatakan dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  pencatatan  tiap- tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  peristiwa-peristiwa  yang  penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan
4 Hutang piutang
5 Abdullah  Wasian,  Tesis: Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri  (tidak  dicatatkan) terhadap  kedudukan  isteri,  anak  dan  harta  kekayaannya  tinjauan  Hukum  Islam  dan Undang-undang Perkawinan, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2010), h. 30-31
6 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Sinar Grafika Offsett, cet ke- empat, 2012), h. 26
7 Zainudin  dan  Afwan  Zaiunudin, Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan Permasalahannya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 (Sleman  :  CV.  Budi Utama, 2017), h. 2
dalam  surat  keterangan,  dan  suatu  akta  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan.
Oleh  karena  itu,  pencatatan  perkawinan  dipandang  penting  untuk menghindari  kemudharatan  yang  timbul  dari  akibat  tidak  dicatatnya  suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut :
ِحِلَاصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِسَافَمْلا ُءْرَد
Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan. ”
Dalam  konteks  tersebut,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan hampir  menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan. 8 Hal ini terutama apabila melihat kepada pada ‘illat hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemudharatan,  tidak membuat mudharat  pada diri sendiri  maupun  orang  lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Lalu, adanya kesadaran orang Islam untuk  mencatat  perkawinannya  kepada  pegawai  pencatat  nikah  (PPN), menunjukkan  keikutsertaannya  dalam  mewujudkan  ketaatannya  kepada pemerintah.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  fiman  Allah  SWT  dalam  surat  An- Nisa’ ayat 59 yang artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-  benar  beriman  kepada  Allah  dan hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya.
Dari  penjelasan  surat  An-Nisa  ayat  59,  dapat  kita  pahami  bahwa  umat Islam  harus  tunduk  kepada  Allah,  Rasul-Nya  dan Ulil  Amri.  Ulil  Amri disini adalah  pemimpin  negara  atau  pemerintah.  Undang-Undang  Perkawinan dibuat oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang terdiri  dari  para  ulama.  Maka, umat Islam harus tunduk dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian,  pernikahan  itu  adalah  sah  kalau  mengikuti  apa  yang  ditulis  dalam Undang-Undang  Perkawinan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2),  juga  dalam Kompilasi Hukum Islam.
Definisi yang disampaikan ulama mutaakkhirin tentang tujuan perkawinan
8 Tengku  Erwinsyahbana, “ Perspektif  Hukum  Perkawinan  Antar  Agama  yang Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indoneisa  Dalam  Rangka Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional ”,  Disertasi,  (Bandung  :  Program  Doktor  Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012), h.  330.
tidak  semata-mata  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis, akan  tetapi  substansi perkawinan Islam adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu  membina  keluarga  sejahtera  yang  mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku  perkawinan,  anak  keturunan  juga  kerabat.  Sebagai  suatu  ikatan  yang kokoh,  perkawinan  dituntut  untuk  membawa kemaslahatan bagi orang banyak juga bangsa pada umumnya.
Pencatatan  nikah  adalah  kegiatan  menulis  yang  dilakukan  oleh  seorang mengenai  suatu  peristiwa  yang  terjadi.  Pencatatan  nikah  sangat  penting dilaksanakan  oleh  pasangan  mempelai  sebab  buku  nikah  yang  mereka peroleh merupakan bukti  otentik tentang keabsahan pernikahan itu  baik  secara  agama maupun  negara.  Dengan  buku  nikah  itu,  mereka  dapat  membuktikan  pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut  dan  memperoleh  hak- haknya sebagai ahli waris.
Sahnya  perkawinan  dalam  hukum  Islam  adalah  dengan  terlaksananya akad  nikah  dan  terpenuhinya  syarat-syarat  dan  rukunnya.  Dalam  Undang- Undang  Perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  maka  bagi  umat Islam  mengenai  terlaksananya  akad  nikah  dengan  baik  tetap  mempunyai kedudukan  yang  menentukan  untuk  sah  atau  tidak  sahnya  suatu  perkawinan. Rukun nikah yang disebutkan  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima macam,  yaitu:  calon  suami,  calon  istri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi,  ijab  dan kabul.
Selanjutnya  dalam  prinsip-prinsip  hukum  perkawinan  yang  bersumber dari Al-quran dan Al-hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991  mengandung  7  (tujuh)  asas  atau  kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing dapat  mengembangkan  kepribadiannya  untuk  mencapai  kesejahteraan spiritual dan material.
b. Asas  keabsahan  perkawinan  didasarkan  pada  hukum  agama  dan kepercayaan  bagi  pihak  yang  melaksanakan  perkawinan,  dan  harus  dicatat oleh petugas yang berwenang.
c. Asas  monogami  terbuka.  Artinya,  jika  suami  tidak  mampu  berlaku  adil
terhadap  hak-hak  istri  bila  lebih  dari  seorang  maka  cukup  seorang  saja istrinya.
d. Asas  calon  istri  dan  suami  telah  matang  jiwa  raganya  dan  dapat melangsungkan  perkawinan,  agar  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  dan  mendapat keturunan  yang  baik  dan  sehat,  sehingga  tidak  berpikir kepada perceraian.
e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
Asas  mempersulit  perceraian  merupakan  suatu  asas  hukum  yang  terdapat dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan  angka  4  huruf  (e)  yang  mengatakan  bahwa  pada  prinsipnya Undang-undang  perkawinan  ini  menganut  asas  mempersulit  perceraian yang  memungkinkan  terjadinya  perceraian  jika  perceraian  itu  dilakukan  di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.
f. Asas  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri,  baik  dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu,  segala  sesuatu  dalam keluarga  dapat  dimusyawarahkan  dan  diputuskan bersama oleh suami istri.
g. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  mempermudah  mengetahui  manusia  yang  sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.
Selain  itu,  keabsahan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang perkawinan: “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu ”  Ayat  (2)    mengungkapkan:
“ Tiap-tiap    perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku ” 9
Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  asas  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  yang  diatur  pelaksanaannya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975,  dan  diikuti  perumusan  yang  lebih  rinci  dalam  Kompilasi  Hukum Islam. 10
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  Islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  yang  tidak  berdasarkan  hukum  Islam.  Pencatatan  perkawinan
9 Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam . . . , h. 7-8. 10 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT  Fajar  Interpratama Mandiri,2017), h. 56.
merupakan  upaya  untuk  menjaga  kesucian  ( mitṣāqān  galīdzān) aspek  hukum yang  timbul  dari  aspek  perkawinan.  Realisasi  pencatatan  itu,  melahirkan akta nikah yang salinannya masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri.
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah,  yang masing-masing  suami-isteri  mendapat  salinannya,  apabila  terjadi  perselisihan atau  percekcokan  diantara  mereka,  atau  salah  satu  tidak  bertanggung  jawab, maka yang lain dapat mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.
Akta  nikah  selain  merupakan  bukti  otentik  suatu  perkawinan,  ia  juga memiliki  manfaat  sebagai  “jaminan  hukum”  apabila  salah  seorang  suami isteri melakukan  suatu  tindakan  yang  menyimpang.  Maka  salah  satu  pihak  yang merasa  dirugikan  dapat  mengadu  dan  mengajukan perkaranya  ke  pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk  membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu.  Upaya  hukum  ke  pengadilan  tentu  tidak  dapat  dilakukan,  apabila perkawinan  tidak  dibuktikan  dengan  akta  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Pasal  7 Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  pada  ayat  (1) “Perkawinan  hanya  dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ”.
Meskipun pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.
Kita  melihat  suatu  kenyataan,  bahwa  suatu  perkawinan  tidak  selalu langgeng. Tidak  sedikit  terjadi  perceraian,  yang  penyelesaiannya  terjadi  di pengadilan. Apabila pernikahannya itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping  itu  juga  mendapat  akta  nikah,  maka  untuk  menyelesaikan  kasus perceraian  itu  lebih  mudah  mengurusinya.  Berbeda,  apabila  tidak  tercatat  dan tidak ada akta nikah, maka Pengadilan Agama tidak  mau mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.
Sekiranya  hal  semacam  ini  dibiarkan,  maka  banyak  orang  yang  melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resiko, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.
Pencatatan  perkawinan  dalam  bentuk  akta  nikah  sangat  diperlukan  di dunia  modern  seperti  sekarang ini,  seseorang yang  menikah tanpa dicatat oleh pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak  sah  menurut  undang-undang  yang  berlaku  di  suatu negara. Hal tersebut sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah  yang  berbunyi: “Menolak  kemudhara tan  lebih
didahulukan  daripada  memperoleh  kemaslahatan  dan  suatu  tindakan  (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.” 11
Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya akta  nikah.  Keperluan  akta  nikah  antara  lain  bisa  digunakan  untuk  mengurus akte  kelahiran  anak,  keperluan  terkait  status  perkawinan,  dan  sebagainya. Pencatatan  pernikahan  pada  prinsipnya  merupakan  hak  dasar  dalam  sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga  merupakan bentuk perlindungan  terhadap isteri  maupun  anak  dalam  memperoleh  hak-hak  dalam  keluarga,  seperti nafkah,  hadhanah,  status  nasab,  waris,  dan  lain  sebagainya.  Karena  tanpa adanya  akta  nikah,  hak-hak  seorang  isteri  atau  anak dalam  memperoleh hak- haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.  Jadi,  yang  dinamakan  pencatatan pernikahan  adalah  pendataan  administrasi  perkawinan  yang  ditandatangani oleh  pegawai  pencatat  nikah  (PPN)  dengan  tujuan  untuk  menciptakan ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  pelaksanaan  perkawinan berdasarkan  hukum  Islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.
Pegawai  pencatat  nikah  (PPN)  adalah  pegawai  pencatat  pernikahan  dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan pada  kantor catatan sipil (KCS) bagi non muslim.

## B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan
Pencatatan  perkawinan  adalah  suatu  pencatatan  yang  dilakukan  oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur’an dan hadits tidak mengatur secara  rinci  mengenai  pencatatan  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  pada  masa dulu  belum  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  sangat  penting  sekaligus  belum dijadikan  sebagai  sebuah  alat  bukti  otentik  terhadap  sebuah  perkawinan.  Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.   Pergeseran   kultur   lisan   pada kultur   tulis   sebagai   ciri   masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat  bukti  otentik.  Masyarakat  mulai  merasakan  pentingnya  pencatatan perkawinan,  sehingga  diatur  melalui  perundang-undangan  baik  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.
Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:
11 Madani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 86.
1. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.
(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh  pegawai  pegawai  pencatatan  Nikah  yang  dangkat  oleh  Menteri  Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk‛
(2) yang  berhak  menentukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima pemberitahuan  tentang  talak  dan  rujuk,  hanya  pegawai  yang  diangkat  oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang  ditunjuk olehnya.
Dalam  undang-undang  ini  juga  mengatur  hukuman  bagi  pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka  perkawinan  tersebut  dapat  didaftarkan  kepada    pengawai    Pencatat  Nikah setelah  mendapat  keputusan  Hakim  (Isbat  Nikah).  Hukuman  denda  ditetapkan paling  banyak  Rp.  50,00  (lima  puluh  rupiah)  dapat  ditetapkan  kepada  suami sebagai  hukuman  administrasi,  sebagaiamana  dalam  pasal  90  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan  yang  menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (2) “Tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. 12
Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan  yakni  dengan  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  bagi  orang  yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.
3. Kompilasi Hukum Islam: 13

## Pasal 5 ayat (1) dan (2)
1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat
2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  apada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2 13 Ibid, h. 229

## Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

## Pasal 6 ayat (1) dan (2)
1) Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3): 14
1) Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendaknya  itu  kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan
2) Pemberitahuan  tersebut  dalam  ayat  (1)  dilakukan  sekurang-kurangnya  10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3) Pengecualian  terhadap  jangka  waktu  tersebut  dalam  ayat  (2)  disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala

## Daerah
5. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahat: 15
a. Qiyas
Diqiyaskan  kepada  pencatatan  kegiatan mudayanah yang  dalam  situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 : 16
Artinya:“Hai orang -orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.....”
Apabila  akad  hutang  piutang  atau  hubungan  kerja  yang  lain  harus dicatatkan,  mestinya  akad  nikah  yang  begitu  luhur,  agung,  dan  sakral  lebih  utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian
14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
15 Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia: Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  Dari  Fiqih,  UU  No  1  Tahun  1974,  Sampai  KHI .  ( Jakarta: Kencana, 2004) h. 119-120.
16 Depag RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 49
yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al- Qur'an surat al-Nisa' ayat 21 : 17
Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  dan mereka  (isteri-isterimu)  telah  mengambil  dari  kamu  perjanjian  yang kuat.
b. Maslahat
Yaitu adanya kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan  syarat  syar’i,  sehingga  jika  tidak  dipenuhi  maka  perkawinan  tetap  sah menurut  pandangan  syar’i. Dari  sudut  pandang  maslahat,  pencatatan  nikah adalah  bagian  dari  syarat tawsiqy .  Syarat tawsiqy adalah  suatu  syarat  yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan.
Dengan  kata  lain,  pencatatan  perkawinan  adalah  alat  bukti  otentik  dan diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan,  sehingga  salah  satu  atau  keduanya  tidak  akan mengingkari  perkawinan  tersebut  jika  muncul  permasalahan  di  kemudian  hari, misalnya dalam masalah anak, waris, dan nafkah.
Di  satu  sisi,  pencatatan  perkawinan  memungkinkan  negara  melalui aparaturnya  (PPN/Penghulu/Pembantu  PPN)  dapat  meneliti  dan  memeriksa terpenuhinya  rukun  dan  syarat  suatu  perkawinan,  sehingga  tidak  terjadi perkawinan yang fasad.
Wajibnya  melakukan  pencatatan  nikah  didukung  melalui  kajian  maslahah mursalah  dan  maqashid  al- syari’ah  bahwa  kemaslahatan  pencatatan  nikah termasuk  dalam  kategori  kemaslahatan  dharuriyyah,  yakni  termasuk  dapat melindungi  dan  memelihara  kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta. 18

## 5. Kaidah Fiqhiyyah
ُّﺮَﺼَﺗ ا  ُف ﺎﻣَ ِﺈْﻟ ِم ﻰَﻠَﻋ ا ﻮُﻨَﻣ ِﺔَّﯿِﻋَّﺮﻟ ٌط
ِﺔَﺤَﻠْﺼَﻤْﻟﺎِﺑ
Artinya  : “Tasharruf  yang  dilakukan  pemimpin  negara  terhadap rakyatnya dilakukan a tas dasar maslahat.”
Pencatatan  perkawinan  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang telah  diundang-undangkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  pada  umat
17 Ibid, h. 82
18 Toha Ma’arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan,
Sadd  al- Dzari’ah, Maslahah Mursalah dan  Hukum Positif di Indonesia) , ASAS :  Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 01, 2019, h. 119.
Islam. Hal itu sesuai dengan landasan maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam  harus  ditaat i.  Dalam  konteks  ini,  hukum  perkawinan  tetap  sah  secara  syar’i tanpa  dicatatkan  atau  tanpa  dokumen  resmi,  namun  seorang  muslim  tidak  boleh seenaknya  melanggar  undang-undang  negara.  Karena  pencatatan  perkawinan merupakan  alat  bukti  ketika  berurusan  dengan  lembaga  resmi  pemerintahan, terutama pengadilan

## C. Peranan Pencatatan Perkawinan
Pencatatan  perkawinan  sangat  penting  dilakukan,  oleh  karena  mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan  baik  menyangkut  status  dari  suami  istri  status  anak  yang  dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek- aspek keperdataan lainnya. 19
Oleh  karena  itu  pencatatan  perkawinan  bukan  menjadi  syarat  sah  atau tidaknya  sebuah  perkawinan.  Namun  hal  ini  di  lakukan  agar  tidak  ada  salah  satu pihak  yang  merasa  di  rugikan  karena  perkawinannya  tidak  dicatatkan.  Dengan mencatatkan  perkawinannya  maka  perkawinan  tersebut  akan  mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Akibat  dari  perkawinan  yang  dicatatkan  terhadap  anak  yakni  akan menimbulkan  hubungan  hukum  atau  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara orangtua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan  mengenai  pencatatan  perkawinan  ini  merupakan  syarat  administrasi guna menjalani kehidupan bernegara yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa  sekarang  semua  kebijakan  di  perketat  supaya  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan.
Melalui  pencatatan  perkawinan  yang  diikuti  dengan  terbitnya  akta  nikah, maka  dapat  membuktikan  bahwa  seseorang  memang  benar  sedang  terikat  dalam satu  ikatan  perkawinan,  sehingga  para  pihak    dapat    menuntut  hak-haknya  dan dituntut  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Dengan  demikian  pencatatan  ini  untuk membuktikan  identitas  seseorang  bahwa  dirinya  adalah  sepasang  suami  dan  istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri. 20
19 Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan , (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018), h. 24.
20 Atikah  Rahmi,‛ Fungsi  Pencatatan  Perkawinan  Dikaitkan  Dengan  Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010 ‛,(De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016).

## D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan
Ketentuan  mengenai  pencatatan  perkawinan  telah  tertera  dalam  Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 (maupun) dalam KHI pasal 5,  6  dan  7  merupakan  ketentuan  baru.  Terdapat  empat  kategori  mengenai keberanjakan hukum perkawinan di Indonesia dari fikih munakahat mahzab Imam Syafii. empat kategori tersebut yakni :
1. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
2. Ketentuan  dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia  sama  sekali  tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi bersifat  administratif  dan  tidak substansial maka ditetapkan.
3. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak  terdapat  dalam fikih  munakahat  tetapi  karena  pertimbangan    kemaslahatan  maka diterima.
4. Ketentuan  dalam  hukum  perkawinan  secara  lahiriyah  tidak  sejalan dengan  fikih  munakahat  manapun,  tetapi  dengan  interpretasi  dan mempertimbangan kemaslahatan tidak ada salahnya ditetapkan. 21
Menurut Amir Syarifuddin memasukkan ketentuan tentang pencatatan dalam  dua  kategori,  yang  pertama  yakni  pertimbangan  memasukkan pencatatan  perkawinan  hanya  karena  alasan    administrasi    dan  tidak menentukan sah tidaknya perkawinan.

## E. Urgensi Pencatatan Perkawinan
Permasalahan  pencatatan  perkawinan  menempati  terdepan  dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang  timbul dari  tidak  dicatatnya  perkawinan  yang  berhubungan  dengan  soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi  modern  dalam  kaitan  ini  telah  membawa  kemudahan pencatatan  akad  dan  transaksi-transaksi  yang  berkaitan  dengan  barang- barang tak bergerak dan perusahaan.  Tidak ada  kemuskilan bagi seseorang untuk  memahami  sisi  kemaslahatan  dalam  pencatatan  nikah,  akad  dan
21 Ita  Musarrofa, Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia:  Proses  dan  Prosedurnya (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 53.
transaksi-transaksi. 22
Keniscayaan  pencatatan  perkawinan  lebih  dikarenakan  dari  ikatan lahir  batin  yang  menyatukan  tiga  dimensi  religius,  sosial  dan  hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa :
1. Yuridis,  sebagaimana  diakui  oleh  masyarakat,  perkawinan merupakan  lembaga  yang  diakui  oleh  hukum,  sehingga  keutuhan dan  keberlangsungannya  dalam  sebuah  tatanan  kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.
2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan, setelah adanya ikatan lahir  batin,  suami  dan  istri  yang  melangsungkan  akad  nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata- mata penyaluran libido ( istimta’ ) maupun dalam proses pembuahan dan pelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial,  terbentuknya  struktur  sosial  baik  keluarga  inti  maupun keluarga  samping  yang  melahirkan  pranata  sosial,  sebagai  cikal bakal komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status
kewarganegaraan,  indikasi  kedewasaan,  status  marital  demografis dan sebagainya.
5. Ekonomis,  perkawinan  melahirkan  hak  dan  kewajiban  alimentasi, nafkah  hidup,  penyatuan  pendapatan,  hubungan  kewarisan  dan sebagainya. 23
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  Islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  yang  tidak  berdasarkan  hukum  Islam.  Realisasi  pencatatan perkawinan  akan  melahirkan  akta  nikah  yang  masing-masing  dimiliki  oleh suami  dan  istri.  Akta  nikah  ditandatangani  oleh  kedua  saksi,  Pegawai
22 Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam , Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 30.
23 H. Endang Ali Ma’sum, Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya , Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013, h. 203.
Pencatat  Nikah  yang  menghadiri  akad  nikah  dan  wali  nikah  atau  yang mewakilinya.  Dengan  ditandatanganinya  akta  nikah  tersebut,  maka perkawinan  telah  tercatat  secara  yuridis  normatif  berdasarkan  Pasal  11 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  mempunyai  kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Akta  Nikah  menjadi  bukti  otentik  dari  suatu  pelaksanaan  perkawinan sehingga  dapat  menjadi  “jaminan  hukum”  bila  terjadi  salah  seorang  suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk  membuktikan  keabsahan  anak  dari  perkawinan  itu,  sehingga  tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. 24
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  merugikan  kepentingan  dan mengancam  pemenuhan,  perlindungan  dan  penegakan  hak  anak.  Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang  dilahirkan.  Baik  menyangkut  hukum  keluarga  maupun  hak-hak  anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia ( child’s rights are human rights ). 25
Perkawinan  tidak  tercatat  adalah  perkawinan  yang  secara  material telah  memenuhi  ketentuan  syari’at  sesuai  dengan  maksud  Pasal  2  ayat  (1) Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tetapi  tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun  1975.  Istilah  yang  sering  digunakan  untuk  menunjuk  pada  sebuah perkawinan    yang  tidak  tercatat  diantaranya  perkawinan  di  bawah  tangan, kawin syar’i ,  kawin    modin  dan  kawin  kyai. 26 Perkawinan  tidak  tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang  karena  terdapat  kecenderungan  kuat  dari  segi  sejarah  hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat  termasuk  perkawinan  ilegal. Meskipun  demikian,  Pasal  5  ayat  (1)  KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.
24 Depag RI, Al- Qur’an ...., h. 123
25 Muhammad  Joni, Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan  :  Dampaknya  Bagi  Anak , (Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013), h. 249
26 Chatib Rasyid, “ Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil  Zina-Kajian  Yuridis  Terhadap  Putusan  MK  No.46/  PUU-VII/2012 ”, Jurnal  Mimbar Hukum Dan Peradilan . Nomor 75, (Jakarta: 2012), h. 184
Akad  pada  perkawinan  yang  tidak  tercatat  biasanya  dilakukan  di kalangan terbatas, di muka  kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA  dan  tentu  saja  tidak  memiliki  surat  nikah  resmi.  Perkawinan  tidak tercatat  secara  agama  adalah  sah  manakala  memenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan.  Namun  dalam  hukum  positif  dianggap  tidak  sah  karena  tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya  para  pihak  dalam  perkawinan,  diantaranya  menghilangkan hak  istri  untuk  menuntut  secara  hukum  dalam  kata  lain  wanita  tidak mendapat  perlindungan  hukum.  Sebagai  contoh  seorang  suami  yang menelantarkan  istri  dan  anaknya,  jika  perkawinannya  tidak  tercatat  maka istri  tidak  dapat  menggugat  suaminya  karena  tidak  mempunyai  bukti mengenai  telah  terjadinya  perkawinan  antara  dia  dan  suaminya.  Untuk menghindari  hal  itu,  maka  pencatatan  perkawinan  sebagai  elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

## F. Manfaat Pencatatan Perkawinan
Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:
1. Mendapatkan perlindungan hukum
Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika  sang  istri  mengadu  kepada  pihak  yang  berwajib,  pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan  kekerasan tidak akan  dibenarkan. Alasannya,  karena  sang  istri  tidak  mampu  menunjukkan  bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
2. Memudahkan  urusan  perbuatan  hukum  lain  yang  terkait  dengan pernikahan
Akta  nikah  akan  membantu  suami  isteri  untuk  melakukan kebutuhan  lain  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Misalnya  hendak menunaikan  ibadah  haji,  menikahkan  anak  perempuannya  yang  sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
Pernikahan  yang  dianggap  legal  secara  hukum  adalah  pernikahan yang  dicatat  oleh  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  yang  ditunjuk olehnya.  Karenanya,  walaupun  secara  agama  sebuah  pernikahan  yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum.
Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum  bagi  anak-anak  yang  akan  dilahirkan,  mengurus  Akta  Kelahiran anak-anaknya,  mengurus  tunjangan  keluarga  bagi  PNS,  TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.
4. Terjamin keamanannya
Sebuah  pernikahan  yang  dicatatkan  secara  resmi  akan  terjamin keamanannya  dari  kemungkinan  terjadinya  pemalsuan  dan  kecurangan lainnya.  Misalnya,  seorang  suami  atau  istri  hendak  memalsukan  nama mereka  yang  terdapat  dalam  Akta  Nikah  untuk  keperluan  yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan  Akta  Nikah  tersebut  yang  terdapat  di  KUA  tempat  yang bersangkutan menikah dahulu.
Menurut  Marwin 27 ,  pentingnya  pencatatan  perkawinan  menurut Mahkamah  Konstitusi  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama ,  dari perspektif negara. Pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  merupakan  tanggungjawab  negara dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis yang diatur serta dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua ,  pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan  oleh  negara dimaksudkan  agar  perkawinan,  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam kehidupan  yang  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan,  yang  berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan  bukti  yang  sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul
27 Marwin, Pencatatan  Perkawinan  Dan  Syarat  Sah  Perkawinan  Dalam  Tatanan Konstitusi ,  (ASAS  :  Jurnal  Politik  Hukum,  Ekonomi  dan  Kebudayaan  Islam,  Vol.  6,  No.  2, 2014), h. 102-103.
dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 28

## G. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan
1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama  dan  kepercayaan,  namun  di  mata  negara  perkawinan  dianggap tidak sah
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

## H. Pengaturan Pencatatan Pernikahan
Pada  mulanya,  syari’at  Islam  baik  dalam  al - Qur’an  maupun  Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini berbeda dengan praktek muamalah  yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencatatnya.  Pada  perkembangan  berikutnya  dengan  mempertimbangkan aspek  kemaslahatan  para  pihak  yang  terkait  dengan  eksistensi  keluarga, maka  pencatatan  pernikahan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282.
Pemerintah  telah  lama  berupaya  untuk  menegakkan  tertib  hukum dalam  pencatatan  pernikahan  ini,  terutama  sejak  ditetapkannya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pencatatan  perkawinan meskipun telah disosialisasikan dan dilembagakan akan tetapi masih ditemui banyak  hambatan  untuk  mengefektifkan  ketentuan  tersebut.  Kendala  itu
28 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, www.mahkamahkonstitusi.go.id , diakses tanggal 18 Desember 2019, h. 33-34.
terjadi  karena  masyarakat  muslim  masih  ada  yang  memahami  bahwa ketentuan  perkawinan  lebih menekankan perspektif  fiqh sentris. 29 Menurut pemahaman  ini  perkawinan  dianggah  sah  apabila  sudah  memenuhi  rukun dan  syarat  perkawinan  seperti  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  fiqh, meskipun tidak diikuti oleh pencatatan perkawinan. Alasan ini pulalah yang dahulu menjadi salah satu bahan polemik yang tajam antara kelompok umat Islam dengan pemerintah ketika RUU Perkawinan akan diundangkan.

## I. Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum
Ketentuan  yang  mengatur  perkawinan umat  Islam  di  Indonesia  di samping  ada  ketentuan  tentang  perundang-undangan  yang mengharuskan pencatatan nikah   sehingga dengan  hal  itu  nikah  akan  dapat  akta  nikah secara  resmi  maka  ada  ketentuan  lain  yang mengatur tentang isbat nikah yaitu  merupakan    upaya    hukum    yang    dapat    dilakukan    untuk  dapat pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatat  melalui  pengajuan penetapan    nikah.    Dalam    pasal    7    ayat    (2)    Kompilasi    Hukum    Islam dinyatakan    bahwa; “Da lam    hal    perkawinan    tidak    dapat    dibuktikan dengan  akta  nikah,  dapat  di  ajukan  isbat  nikahnya ke Pengadilan Agama ” dan  pada ayat  (3)  nya  disebutkan:  “Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
5. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974
Dala m  pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa:  “Yang berhak  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  ialah  suami  atau  istri,  anak- anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan”.
29 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 92.
Adanya  Ketentuan  yang  membolehkan  isbat  nikah  seperti  diatur dalam pasal  7 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan isyarat bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan berdasarkan alasan-alasan yang dicantumkan  dalam  rincian  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut pernikahan  dapat  dicatatkan  dan  diisbatkan,  kedaan  ini  menjadikan pernikahan  mendapat  pengakuan  secara  administratif.  Pasal  7  Kompilasi Hukum  Islam  di  atas  juga  telah  memberi  peluang  bagi  perkawinan- perkawinan  yang  tidak  dicatat  untuk  kemudian  mencatatkan  diri sebagimana mestinya, kondisi ini juga dinilai dapat menguntungkan pelaku perkawinan  tidak  dicatat,  bersamaan  dengan  ini  juga  merupakan  tanggung jawab  bagi  lembaga  yang  berwenang  untuk  merealisasikan  peluang  bagi orang yang ingin mewujudkan kondisi perkawinannya diakui secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 30
Tatacara    isbat    nikah    merupakan    eksistensi  dan  indepedensi Pengadilan  Agama  sejak   lahirnya  Undang-undang  Nomor   3  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama dimana Peradilan Agama  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan  peradilan    lain  dan  satu  atap  dibawah  Mahkamah  Agung,  dengan sebab tersebut maka Peradilan   Agama   dituntut    mampu   melaksanakan undang-undang  tersebut  dengan  sebaik-baiknya  sebagi  lembaga  yang melayani publik dalam mencari keadilan.
Isbat  nikah  merupakan  perkara  yang  tidak  mengandung  sengketa atau voluntair ,  dan  Pengadilan  Agama  memiliki  kompetensi  untuk menangani  masalah  tersebut  dengan  syarat  bila  dikehendaki  undang- undang.  Pada  prinsipnya  pengadilan  tidak  mencari-cari  perkara  melainkan perkara  tersebut  telah  menjadi  kewenangannya,  dan  pasal  7  Kompilasi Hukum Islam tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang luas bagi Pengadilan Agama terhadap  perkara isbat tersebut. Isbat  nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang dilaksanakan dimasa lalu dilegalkan dan diakui  secara  hukum  akibat  tidak  memiliki  bukti  otentik  perkawinannya,
30 Siah Khosyiah, Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia , Jurnal Asy- Syari’ah, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 197.
adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut: 1. Suami atau istri, janda atau duda, anak- anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan  dalam  proses  perkawinan  itu  sebagai  pemohon, mengajukan permo- honan tertulis kepengadilan;
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon; dan
3. Permohonan harus memuat:
a) Identitas pihak (pemohon/para pemohon);
b) Posita  atau  alasan-alasan/dalil  yang  mendasari  diajukannya permohonan; dan
c) Petitum atau hal yang dimohon petusannya dari pengadilan. Ketentuan isbat nikah tersebut terdapat dalam  PERMENAG  Nomor  3
Tahun  1975,  dalam  pasal  39  ayat  (4).  Ketentuan  tersebut hanya  berlaku bagi    perkawinan    yang    dilangsungkan  sebelum  adanya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan  perkawinan  sesudah lahirnya undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada Pengadilan Agama untuk  mempergunakan  kompetensinya  dalam  masalah  ini  dengan    alasan yang    lain    selain    alasan    isbat  pada  perkawinan  yang  terjadi  sebelum lahirnya  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tadi  sesuai   dengan   ijtihad hakim  dalam  memberi rasa keadilan bagi para pemohon.
Seringkali pengajuan isbat  nikah tersebut diiringi dengan pengajuan sahnya  anak-  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti isbat nikah, hal tersebut disebabkan munculnya fenomena yang terdapat dalam masyarakat jika  anak yang lahir tidak dapat diakui oleh catatan  sipil  sebagai  anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  sah,  maka  perlu  adanya  pertimbangan yang matang  dikarenakan  banyak  fenomena  di  daerah-daerah  tertentu  di Indonesia    tidak    mau    menerima    jika    anaknya    dinyatakan    lahir    dari seorang  ibu  dan  hanya  ada hubungan   keperdataan   dengan   ibu   tanpa menyebutkan   nama   bapak   dari   anak   tersebut.
Pengajuan  anak  yang  disertakan  dalam isbat  nikah  tersebut  harus dibuktikan  secara autentik  oleh  yang  bersangkutan  sebab  bias saja  terjadi bahwa  seorang  laki-laki  mengingkari  anak  yang  dikandung  oleh  seorang
istri  sebagaimana        dijelaskan        dalam        pasal  44  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974 dan pasal 102 Kompilasi  Hukum  Islam, dan  pada  ayat  (2)  undang-undang tersebut memberikan wewenang  pada pengadilan  untuk    memberikan  keputusan  sah  tidaknya  anak    atas permintaan pihak  yang  berkepentingan.
Tentunya  pihak  pengadilan  memerlukan  proses  dalam  memutuskan sah tidaknya anak dengan prosedur dan aturan yang berlaku  sesuai  hukum yang  ada,  pada  pasal  55 Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :
1. Asal  usul  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila  akta  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang  asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat
3. Atas  ketentuan  pengadilan  tersebut  ayat  (2)    pasal    ini    maka    instansi pencatat    kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  pengadilan  yang bersangkutan      mengeluarkan  akta  kelahiran  bagi  anak  yang bersangkutan
Salah  satu  bukti  yang  mendukung  pembuktian  anak  tersebut sesungguhnya  hanya  di  tangan  seorang  istri  yang  mengetahui  benih  siapa yang dikandungnya, akan tetapi kondisi ini akan memunculkan diskriminasi dan  menyudutkan  pihak  perempuan  dengan  tidak  menutup  kemungkinan memberi  peluang  pada  laki-laki  untuk  mengingkari,  dan  pembuktian  yang dilakukan  pihak  perempuan  tersebut  bukan  hal  yang  mudah  dilakukan sehingga menempatkan perempuan pada keputusasaan.
Upaya  lain  dalam  pembuktian  anak  sebagai  anak  yang  sah  dari perkawinan  tidak dicatat   adalah   dengan   menuntut   pertanggungjawaban suami, kondisi ini dapat menggunakan  upaya  hukum  sesuai  dengan  yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan  Anak Nomor 23 Tahun 2002   pasal 13 menjelaskan  bahwa setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan orang  tua,  wali  atau  pihak lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan berhak  mendapat perlindungan dan perlakuan dari :

## 1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.
Dalam hal   orang  tua, wali, atau pengasuh  anak  melakukan  segala bentuk  perlakuan  sebagaimana dimaksud  di  atas, maka pelaku   dikenakan ancaman   hukuman   pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.

## J. Kesimpulan
Pencatatan  Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  penting  di  zaman sekarang  ini.  Banyaknya  kasus  penelantaran  istri  dan  anak,  perceraian, pernikahan  kontrak,  salah  satunya  disebabkan  karena  tidak  dicatatkannya perkawinan.  Mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  telah  memberikan  payung hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UndangUndang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo UndangUndang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk.  Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  upaya  perlindungan  dari  negara terhadap masyarakat.
Terkait  hal  ini,  saran  yang  dapat  disampaikan  pada  kesempatan  ini ialah  diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  menghapuskan  pungli  terkait biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan persingkat waktu proses  mencatatkan  perkawinan  sehingga  akan  memudahkan  orang-orang yang  akan  melakukan  perkawinan  dan/atau  melakukan  pencatatan perkawinan.  Sedangkan  kepada  masyarakat,  harus  paham  bahwa pencatatatan  perkawinan  mampu  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di dalam perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abdullah  Wasian,  Tesis: Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri  (tidak  dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, (Semarang:  Universitas
Diponogoro, 2010).
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 2013). Amran  Suadi  dan  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata Dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi  Syariah (Jakarta  :  PT.  Balebat  Dedikasi  Prima, 2016).
Asep  Aulia  Ulfan  dan  Destri  Budi  Nugraheni, Analisis  Yuridis  Peluang Pencatatan  Perkawinan  Sebagai  Rukun  Dalam  Perkawinan  Islam ,  Jurnal  Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.
Atikah  Rahmi,‛ Fungsi  Pencatatan  Perkawinan  Dikaitkan  Dengan  Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010 ‛,(De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016). Chatib Rasyid, “ Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU- VII/2012”, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan. Nomor 75, (Jakarta: 2012). Depag  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahanya,  Al  Qur’an  dan  Terjemahan (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
Endang Ali Ma’sum, Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya , Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013. Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014).
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/catat Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT  Fajar Interpratama Mandiri,2017).
Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi , ASAS : Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 6, No. 2, 2014. Muhammad Joni, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan : Dampaknya Bagi Anak , Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 18 Desember 2019.
Siah Khosyiah, Akibat Hukum Perkawinan  Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak  Atas  Hak  Kebendaan  Menurut  Hukum  Islam  Di Indonesia ,  Jurnal  Asy- Syari’ah, Vol. 18, No. 2, 2016.
Tengku  Erwinsyahbana,  “ Perspektif  Hukum  Perkawinan  Antar  Agama  yang Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indoneisa  Dalam  Rangka Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional ”,  Disertasi,  (Bandung  :  Program  Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012).
Toha  Ma’arif, Pencatatan  Pernikahan  (Analisis  dengan  Pendekatan  Qiyas, Istihsan, Sadd al- Dzari’ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia) , ASAS : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 01, 2019. Undang-undang  Kompilasi  Hukum  Islam (Focusindo  mandiri,  cet. Ferbuari 2013).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). Zainudin  dan  Afwan  Zaiunudin, Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sleman : CV.
Budi Utama, 2017). Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan , (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018).