Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 15 No. 1 Juli 2023 pp 150-162 ISSN: 2301-8879
E-ISSN: 2599-1809
Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
FILOSOFI TRI HITA KARANA DALAM MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI HIJAU (STUDI FENOMENOLOGI)
Ni Putu Ayu Kusumawati 1 , Ni Made Wisni Arie Pramuki, 2 Ni Putu Trisna Windika Pratiwi 3 123
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata UNHI Indonesia Email: ayukusuma@unhi.ac.id
DiPublikasi: 01/07/2023 https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.150-162

## ABSTRACT
Sustainability issues that have spread recently have also had an impact on the world of accounting. Previously, the company's annual financial reporting was the prima donna, but now it has been added with the presence of a settlement report as a response to this issue and provides consequences for the emergence of the green accounting concept. Green accounting develops from the basic philosophy that accountants must care about the environment and society. The development of accounting which had moved away from the focus on the social and environmental fields has created a problem because accounting is only limited to technical matters and becomes apathetic towards the conditions in the surrounding environment. Through the Tri Hita Karana phenomenological philosophy study method, researchers are trying to reveal how the concept of green accounting is based on values   derived from the teachings of Hinduism. Researchers analyzed data from informants by conducting interviews with experienced subjects in the field of green accounting and interviewing knowledge subjects from accountants, humanists and religionists. The selection of divided methods in order to reveal the values   of Hinduism in the concept of green accounting. The concept of green accounting with a phenomenological approach to the Tri Hita Karana philosophy includes 3 main aspects that influence green accounting motives, reporting, recording, summarizing, and recognition. The srada bhakti, yadnya and spiritual aspects are complemented by the green accounting concept which is intended to carry out as best as possible the social and environmental responsibility of an entity. The results of the green accounting concept through the phenomenological approach to the THK philosophy raises a more comprehensive epistemological face because it contains basic aspects that did not previously exist in the conventional green accounting concept. Keyword: Green Accounting, Tri Hita Karana Philosophy, Phenomenology

## PENDAHULUAN
Efisiensi ekonomi adalah suatu keharusan, tetapi bukan satu-satunya syarat untuk kelangsungan bisnis. Pemangku kepentingan menuntut organisasi untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, di mana menyeimbangkan kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan merupakan tantangan utama dalam lingkungan ekonomi saat ini (Abdala-Roberts et al., 2014). (Archana, T. A., 2017) menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan salah satu bidang tanggung jawab sosial yang paling penting. Perusahaan menghadapi tantangan untuk melakukan hal yang benar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ini menjelaskan bahwa peningkatan kinerja lingkungan merupakan sumber potensi keunggulan kompetitif yang mengarah ke proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas,
biaya kepatuhan yang lebih rendah, dan peluang pasar baru. Dengan demikian, pengintegrasian akuntansi lingkungan ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan menjadi sangat penting. Memiliki sistem akuntansi lingkungan yang tepat akan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang hal-hal yang terkait.
Semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap masalah lingkungan dan pelestarian alam, dalam hal ini sektor akuntansi berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait biaya lingkungan (Ningsih, W. F., & Rachmawati, R., 2017). Adanya biaya lingkungan akan memungkinkan profesi akuntansi untuk memberikan informasi yang lebih relevan (Magablih, A. M., 2017). (Lako, 2018) menjelaskan bahwa transformasi dari
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
akuntansi konservatif ke akuntansi hijau semakin penting dan mendesak. Akuntansi hijau membuat pengeluaran lingkungan menjadi bagian dari biaya operasional, sehingga ide baru harus diadopsi untuk pengembangan desain produk, mempertahankan keuntungan, meningkatkan kinerja lingkungan atau untuk memenuhi aturan akuntansi hijau itu sendiri (Tu & Huang, 2015).
Konsep green accounting perlu dikembangkan untuk mengatasi kelemahan akuntansi konvensional yang tidak sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi. Akuntansi hijau dinilai lebih tepat karena lebih fundamental dan ekologis (Thornton, D. B., 2013; Greenham, T., 2010; Lako, 2018). Akuntansi hijau adalah bagian dari pengembangan. Penggunaan akuntansi hijau sebagai alat untuk pengambilan keputusan akan dapat mengurangi biaya lingkungan dengan cara yang tepat dan pada saat yang sama lebih dapat menerapkan teknologi yang lebih hijau (Agarwal, 2018). Konsep ini juga merupakan bukti kepedulian akuntan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Penguasaan dan pemahaman konsep ini merupakan suatu keharusan bagi seorang akuntan sehingga dapat mengurangi dogma bahwa akuntan hanya mementingkan kepentingan korporasi dan bisnis dibandingkan dengan kepentingan stakeholders dan lingkungan yang terkait dengan korporasi.
Pada awal kehadirannya, akuntansi hijau dianggap sebagai rumusan yang tepat dalam menghubungkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawabnya menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan akuntansi hijau diharapkan mampu menambah kelengkapan laporan keuangan yang lebih menyeluruh. Berbagai penelitian dilaksanakan untuk menguji dan membuktikan kemampuan akuntansi hijau di tengah kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Secara umum peneliti positivis kurang lebih menyimpulkan bahwa akuntansi hijau sangat penting untuk membantu keberlangsungan operasional perusahaan (Utama, 2016; Millati, 2016; Ningsih, W. F., & Rachmawati, R., 2017; Susilo, 2008; Sukoharsono, 2007; Suartana, 2010; dan Othman, Radiah., 2013). Di sisi lain, penelitian seperti dilakukan oleh (Cho, Charles H., 2013) memaparkan bahwa terjadi kebocoran dan penguapan nilai saat akuntansi hijau diterapkandi laporan keuangan. (Cho, Charles H., 2013) menyimpulkan bahwa diperlukan narasi yang lebih menyeluruh seperti diungkapkan di situs
web atau dilaporkan pada laporan khusustanggung jawab sosial perusahaan yang berdiri sendiri.
Salah satu cara untuk melakukan perlindungan alam dalam jangka panjang adalah mengakomodir aspek sosial dan lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. (Lodhia, 2003) memperjelas peran akuntan yang tidak terlibat dalam urusan lingkungan di perusahaan. Kondisi tersebut terkait dengan kurangnya keahlian mereka dalam bidang akuntansi lingkungan dan tidak ada regulasi yang mewajibkan penerapan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang besar dari organisasi profesi akuntan, akademisi, swasta, dan sektor publik untuk mempercepat perbaikan kondisi ini.
Fakta-fakta dalam penelitian lapangan yang dievaluasi dengan paradigma kritis menyebutkan beberapa anomali dari implementasi penerapan akuntansi hijau (lihat seperti Gray, 2013 dan Cho, Charles H., 2013). Legalitas atas pengakuan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan telah berhasil membuka pintu celah penguapan dan penyusutan nilai laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut didasari oleh niat dan idealisme yang dianut oleh setiap perusahaan. Apalagi aturan tanggung jawab lingkungan yang belum mengikat dan belum terinklusi di dalam standar akuntansi menjadikan pembahasan masalah ini masih mengambang.
Gray, (2013) merangkum masalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela hanya mencerminkan aspek-aspek dari kinerja yang bersedia dirilis oleh perusahaan. Karakter kesukarelaan tersebut dimanfaatkan sebagai perangkat yang sah untuk melegalkan kehendak entitas dan bukan berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengembangan akuntansi hijau memerlukan keteguhan untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana tanggung jawab setiap entitas.
Kesepakatan terhadap masalah mendasar dari epistemologi mengenai apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh akuntansi hijau belum tuntas. Hal tersebut terjadi akibat beragam ideologi dan kepentingan yang menunggangi perkembanganya. Dari sinilah awal kebutuhan atas pendekatan yang inovatif untuk memberi titik temu dalam memperkuat pondasi epistemologi akuntansi hijau. Kerangka
pemikiran yang menyeluruh dengan menyentuh
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
persoalan-persoalanyang
menghambat
perkembangan akuntansi hijau akan menjadi titik tolak yang bermakna dalam mewujudkan perbaikan informasi laporan keuangan organisasi.
Kritik terhadap akuntansi konvensional yang gagal menciptakan kesejahteraan sosial dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan menjadi awal pencarian alternatif dan perbaikan kompleksitas ilmu akuntansi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai teknik akuntansi yang lebih berkeadilan. Sebagaimana digambarkan (Suwardjono., 2011) bahwa praktik akuntansi tidak terjadi secara ilmiah melainkan terjadi akibat proses perancangan dan pengembangan secara sengaja demi pencapaian tujuan sosial tertentu. Akuntansi modern yang berkembang lahir dari ideologi kapitalis sebagaimana ideologi ekonomi yang mendominasi corak perekonomian sekarang. Akuntansi hijau yang memang ditujukan untuk memperbaiki pengukuran faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu entitas. Namun seperti disebut Gray, (2013) bahwa tujuan akuntansi hijau pada prakteknya di perusahaan komersial dan pasar keuangan adalah sebagai alasan pengembangan tingkat lanjut organisasi dan investor yang mencari kekayaan.
Gray, (2013) mengidentifikasi dua masalah dalam penerapan akuntansi hijaudi lapangan. Pertama, telah sering terjadi konflik besar antara apa yang baik untuk laba dan dividen, serta apa yang baik untuk alam dan (kerentanan) masyarakat. Kedua, lingkungan sebagaimana yang diakui dalam akuntansi dan manajemen pada umumnya merupakan akun atau item yang tidak berurusan dengan lingkungan sama sekali. Biaya lingkungan tersebut hanya terkait dengan risiko, kewajiban, dan ancaman yang bermanifestasi dalam hukum, biaya, dan perilaku masyarakat, sehingga dorongan aksiologinya sangat jauh dari keprihatinan terhadap alam. Persoalan yang diidentifikasi Gray, (2013) menunjukkan masalah aksiologi akuntansi hijau yang sangat mendasar. Hal tersebut pada dasarnya wajar terjadi dan dapat diperkirakan sebelumnya karena ideologi atau sumber ilmu yang menopang maknanya terlalu materialis-kapitalistik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber epistemologi baru yang membantu realisasi konservasi lingkungan secara lebih pasti. Pengembangan akuntansi hijau tersebut diperlukan untuk memperkuat pengoptimalan tujuan akuntansi hijau.
Pendekatan fenomenologi Tri Hita Karana (THK) dipilih dalam penelitian ini karena memiliki keseriusan yang selaras dalam menangkap makna nilai dari objek penelitian dalam hal ini terkait dengan akuntansi hijau. Konsep Tri Hita Karana menjadi filosofi keseimbangan hidup masyarakat Hindu di Pulau Bali, meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan ( parhyangan ), antar manusia ( pawongan ), dan antara manusia dengan lingkungan ( palemahan ). Hal ini sejalan dengan konsep Tanggung
Jawab Sosio-Spritual
Perusahaan (TJSSP) oleh (Triyuwono dan M. As’udi., 2001) menggunakan Teori Shari’a Enterprise Theory yang mempunyai pengertian sangat dekat dengan konsep Tri Hita Karana segaai esensi dari nilai religiusitas atas praktisi ilmu akuntansi. Dalam konsepTJSSP ini mengkehendaki adanya aktivitas-aktivitas perusahaan yang membuka hubungan fisik, mental, dan spiritual antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, dalam rangka untuk saling menyatu melalui media penciptaan dan pendistribusian kesejahteraan holistik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari ontologi THK diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membangkitkan kesadaran dirisecara penuh. Pendekatan fenomenologi THK membantu pencarian makna baru yang lebih luas melalui pengolahan data struktural yang identik dimilikinya.
Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 mempertegas aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kehadiran Undang-Undang tentang perseroan tersebut belum diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Tidak heran bila sebagian besar korporasi belum menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan belum wajib dan tidak ada kontrol khusus dari pemerintah. Perjalanan penerapan akuntansi hijau di Indonesia masih berada pada tahapan awal.
Kebijakan yang menaungi kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah ada namun pedoman implementasi dari kebijakan tersebut masih belum tersusun detail. Oleh karena itu, penelitian
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
yang mengarahkan dan mendukung terwujudnya aturan atau sistem yang lebih baku dibutuhkan untuk memberikan kontribusi penting dalam pedoman implementasi tersebut. Studi fenomenologi Tri Hita Karana
dalam mengungkap konsep akuntansi hijau dirumuskan untuk memberi gambaran perpaduan dua epistemologi akuntansi hijau dengan filosofi THK yang dapat membuahkan detail pedoman penerapan akuntansi hijau di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memahami makna dari fenomena tentang apa yang dialami oleh individu atau sekelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Subjek penelitian di sini meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek sejenisnya yang berkaitan. Jenis kualitatif pada penelitian ini menggunakan, paradigma interpretif yang lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang ( to understand ) terhadap objek. Paradigma interpretif pada penelitian ini melekat dengan pendekatan fenomenologi THK sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Fenomenologi THK dipilih karena penelitian ini masuk membawa filosofi kearifan lokal masyarakat Bali dalam landasannya. Pendekatan fenomenologi (Schutz, 1967) sangat berkorelasi dengan ajaran Tri Hita Karana. Melalui pendekatan fenomenologi THK peneliti berusaha mengungkap kesadaran yang dirasakan informan, sebagai orang yang terlibat, dan memahami apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan dari informan yang berpengetahuan
Peneliti menggali data penelitian dengan mewawancarai praktisi akuntan publik dan akuntan pendidik yang terlibat atau memahami penerapan akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, serta aspek yang berkaitan dengan bidang tersebut. Sebagaimana penelitian
fenomenologi THK memerlukan informan yang paham mengenai apa yang terjadi di lapangan dan informan yang memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam menengahi persoalan. Kedua jenis informan peneliti lakukan di Kota Denpasar karena peneliti melihat sebaran informan yang cukup informatif dan komprehensif dalam memberikan paparan atas akuntansi hijau di Indonesia
Penelitian ini bersifat induktif sehingga metode analisis data diawali dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis dilakukan sejak pengumpulan data penelitian melalui beberapa tahapan berikut 1) Epoche; 2) Reduksi dan Eliminasi; 3) Variasi Pengalaman dan Pengetahuan; 4) Deskripsi Tekstural dan Deskripsi Struktural; 5) Sintesis Makna dan Esensi; 6) Temuan Konsep Kerangka penelitian ini digambarkan pada Gambar 1 berikut. Kerangka penelitian ini digunakan sebagai dasar mekanisme penelitian ini. Proses dalam mengeksplorasi akuntansi hijau dan perkembangannya menjadi awal rangkaian penelitian ini. Metode penelitian ini digunakan dalam mengklasifikasi sumber informasi yang didapatkan dan menginterpretasikan data yang telah diklasifikasi tersebut. Kemudian, pendekatan fenomenologi THK menjadi langkah pendalaman konsep akuntansi hijau yang lebih komprehensif.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Paparan data dilakukan dengan mendalami deskripsi tekstural yang didapatkan dari wawancara dengan subjek berpengalaman. Peneliti mewawancarai Bapak Narsum 1 (nama disamarkan) selaku akuntan pada KAP yang berlokasi di Kota Denpasar. Wawancara dengan praktisi atau subjek berpengalaman ditujukan untuk memahami persoalan lapangan atas implementasi akuntansi hijau di Indonesia dan bagaimana urgensi penerapan akuntansi hijau. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar peneliti dapat menarik makna akuntansi hijau dari sudut pandang profesional atau praktisi akuntan..
Deskripsi Tekstural
1:
Perkembangan Akuntansi Hijau di Indonesia .
Secara umum Indonesia telah memiliki peraturan yang melandasi penerapan akuntansi hijau dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Pada pasal 66 ayat 3 Undang- Undang No.40 Tahun 2007 menyebutkan laporan keuangan yang dimaksud dalam ayat 2 harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Namun, tidak semua laporan keuangan yang disebutkan
pada Pasal 2 memiliki ketentuan khusus dalam standar akuntansi keuangan. Hal tersebut membuat penerapan Undang-Undang perseroan tidak berjalan maksimal sehingga diperlukan terobosan dalam ketentuan standar akuntansi keuangan yang mampu memaksimalkan penerapan Undang-Undang perseroan.
Ikatan Akuntan Indonesia secara institusional merespon isu lingkungan dengan mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 32 (Akuntansi Kehutanan) pada 7 September 1994. Namun pada 2009 PSAK 32 dicabut dengan alasan dalam rangka konvergensi dengan IFRS, bertentangan dengan konsep penandingan dalam pengakuan beban dan Hutan Tanaman Industri(HTI). Selain itu, pengakuan beban dan HTI menurut PSAK 32 tidak sesuai dengandefinisi aset. Sehingga pada 2010 PSAK 32 efektif dicabut. .
Pencabutan PSAK 32 menimbulkan kekosongan aturan untuk akuntansi kehutanan pada laporan keuangan 2010 dan seterusnya. Pedoman pencatatan aset hutan beralih mengikuti pedoman pelaporan keuangan yang dikeluarkan olehKementerian Kehutanan Nomor P.69/
Menhut-II/2009.
Dalam aturan tersebut
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
pencatatan biaya yang dikeluarkan untuk proses transformasi aset tanaman dikapitalisasi sampai pohon tersebut siap tebang dan diamortisasi setelah pohon tersebut ditebang. Metode amortisasinya mengikuti metode garis lurus untuk hasilhutan lainnya dan unit produksi untuk hasil hutan berupa kayu.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan aspek sosial - lingkungan seperti PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum, PSAK No. 64 tentang akuntansi biaya eksplorasi dan evaluasi, PSAK No. 69 tentang akuntansi agrikultur, dan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang menambahkan risiko lingkungan atas kemungkinan yang terjadi. Meskipun sepanjang diterbitkannya PSAK yang menunjang aspek sosial dan lingkungan sudah relatif banyak namun Indonesia belum memiliki PSAK
yangmengatur secara khusus mengenai akuntansi hijau. Menurut bapak Narsum Akuntan , perkembangan akuntansi hijau pada saat ini belum berlangsung optimal karena tidak adanya terobosan regulasi untuk menjalankan akuntansi hijau di Indonesia. Padahal regulasi diperlukan untuk mempertegas urgensi penerapan akuntansi hijau. Selain itu, karakter masyarakat Indonesia cenderung menunggu adanya kewajiban atau pedoman implementasi daripada mengimplementasikan akuntansi hijau karena kesadaran. Oleh karena itu, kebutuhan pedoman dan aturan yang mengikat menjadi prasyarat baku untuk mengimplementasikan akuntansi hijau di Indonesia.
“Jangankan akuntansi hijau, penerapan laporan CSR saja masih sangat kurang di Indonesia. Perusahaan pada umumnya merasa
pengeluaran untuk CSR sebagai beban yang merugikan perusahaan. Orientasi kepada pengoptimalan profit dan pertumbuhan usaha terlalu tinggi sehingga peningkatan biaya yang seolah tidak berkaitan dengan ekonomi perusahaan bukan menjadi prioritas. Masih jarang perusahaan yang sadar untuk membuat laporan keuangan CSR
apalagi mengimplementasikan akuntansi hijau” . Sebagai dosen dan praktisi akuntansi yang membidangi pelaporan akuntansi CSR, Narsum Akuntan memahami kendala perkembangan akuntansi hijau di Indonesia. Menurutnya tidak akan ada perubahan kondisi dalam akuntansi Indonesia selama tidak hadir pedoman dan aturan yang mengikat untuk mengimplementasikan akuntansi hijau. Beliau juga memandang bahwa
implementasi akuntansi hijau pasti mempunyai dampak yang sangat besar.
:Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kekayaan lingkunganya yang melimpah. Belakangan kelestarian alam di Indonesia berada pada masa kehancuran akibat arogansi korporasi. Kami selaku konsultan dan praktisi tidak punya kekuatan politik untuk mengubah keadaan secara signifikan. Satu-satunya cara agar keadaan membaik adalah mengimplementasikan akuntansi hijau melalui regulasi yang kooperatif. Seperti di Bali yang memiliki Perda untuk mengatur pengurangan penggunaan plastik, styrofoam, dan sedotan plastik. Maka masyarakat sekitar dan pengunjung yang datang ke Bali harus mengikuti aturan. Kondisi ini mencerminkan dampak besar atas kuatnya aturan yang diterima dan dijalankan dengan baik demi kelestarian lingkungan”.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai berimplikasi pada perubahan sikap warga dalam membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur tersebut menjadikan masyarakat bali mulai menggunakan tas belanja dalam membeli keperluan, begitupun ritel yang menyediakan tas belanja untuk mengganti tas plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur tersebut secara langsung belum mengakomodir peraturan akuntansi hijau namun ini mengawali pengajaran atas sikap proaktif terhadap kelestarian lingkungan ”.
Paparan informan subjek berpengalaman memperlihatkan bahwa akuntansi hijau memang belum berkembang di Indonesia. Tidak sedikit pihak sudah mulai membicarakan atau mengkaji akuntan hijau namun hasilnya belum memberikan dampak yang signifikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti meringkas bahwa akuntansi hijau dalam tataran konsep maupun implementasi tidak cukup berkembang.
Deskripsi Tekstural 2: Urgensi Akuntansi Hijau
Akuntansi hijau berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan jumlah informasi yang relevan dalam menggambarkan kondisi lapangan.
Keberhasilan
akuntansi hijau setidaknya bergantung dari ketepatan menggolongkan biaya dan keakuratan data akuntansi dengan menekankan dampak lingkungan-sosial. Identifikasi biaya lingkungan- sosial diperlukan karena dapat meningkatkan penilaian biaya produksi dan mendukung
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
perusahaan dalam mendesain produk yang lebih ramah lingkungan.
Ilmu akuntansi di Indonesia cukup tertinggal karena nihilnya beberapa pedoman penting seperti akuntansi sosial, akuntansi untuk perubahan teknologi, laporan sosial, pernyataan sosial ekonomi, akuntansi untuk sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, akuntansi hijau, dan lainya. Penerapan akuntansi masih dipandang sebagai masalah teknis di masa lalu sehingga relevansinya dengan masa depan relatif tidak berkembang dari waktu ke waktu. Perbaikan mengenai orientasi pengembangan akuntansi di Indonesia belum optimal diarahkan untuk menjawab persoalan lapangan.
Salah satu penyebab tidak mendalamnya implementasi akuntansi di Indonesia adalah kurang perhatian dalam menyelesaikan masalah sosial. Masih sedikit praktik teknis akuntansi yang ditambatkan ke bidang sosial, seperti bagaimana kekuatan sosial yang lebih luas dapat mempengaruhi dan mengubah akuntansi, bagaimana akuntansi berfungsi dalam ranah sosial, dan bagaimana reaksi sosial mempengaruhi akuntansi. Perkembangan
akuntansi masih menciptakan kesulitan dalam membingkai kembali akuntansi dalam postur ilmu sosial yang kritis.
Paradigma religius melihat bahwa akuntansi tidak bebas nilai melainkan dipengaruhi nilai-nilai yang akut. Hubungan agensi laporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan politik. Teori akuntansi atas realitas empiris juga mendeskripsikan bahwa akuntansi merupakan realitas yang sangat politis dan penuh kepentingan pasar sehingga sulit digagas dari teori normatif yang unscientific . Teori yang bersifat normatif sulit dijadikan pedoman utama bagi realitas empiris akuntansi karena kebenarannya yang multi interpretatif.
Informasi akuntansi yang tidak menyeluruh berhasil mengabaikan dan tidakramah lingkungan sehingga manajemen, pemegang saham, pemasok, konsumen, karyawan, kreditur, pemerintah dan pihak terkait lain tidak peduli dengan kelestarian alam dan daya dukung lingkungan. Tidak heran jika krisis kepedulian atas keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara umum terus berlanjut dari waktu ke waktu. Penolakan aspek normatif sangat sarat
Pedoman utama dibutuhkan sebagai alat pengukuran dan pengakuan secaramateri yang berkembang menuju perubahan sesuai dengan
realitas dan keinginan pasar hingga politik. Kebutuhan pedoman pada akuntansi hijau dapat terjembatani dengan pengembangan paradigma realitas empiris, normatif, dan konvensional dengan paradigma religius. Hal tersebut terjadi karena pandangan agama yang menjadi titik temu dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menyentuh persoalan secara utuh. Pengembangan paradigma akuntansi diyakini dapat memberi jawaban atas gejolak konflik empiris dan normatif yang tidak kunjung terselesaikan.
Hasil wawancara dengan Bapak Narsum Akademisi . sebagai akademisi atau akuntan pendidik menegaskan bahwa belum ada aturan yang mengikat untuk mengimplementasikan akuntansi hijau. Padahal kerusakan lingkungan di Indonesia terjadi secara masif. Hal tersebut tentu tidak baik bila terus dibiarkan.
“Akuntansi hijau secara teoritis akan berdampak dalam penyelamatan kelestarian lingkungan. Untuk menunjang dampak tersebut dibutuhkan kepastian pedoman implementasi. CSR, banyak orang atau perusahaan yang masih memahami bahwa CSR adalah beban. Padahal CSR adalah investasi yang terkait pembangunan berkelanjutan dari perusahaan. Akuntansi hijau sebenarnya bisa diterapkan ke hampir semua entitas. Perusahaan menengah ke atas dapat memperbesar aset atau investasi dengan pencatatan akuntansi hijau yang dilakukannya. Sedangkan industri kecil dapat mempercepat pengembangan bisnisnya karena komitmen implementasi akuntansi hijau membantunya mendapatkan kepercayaan olehinvestor dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Intinya akuntansi hijau akan menguntungkan secara langsung maupun tidak langsung bagi
perusahaan yang mengimplementasikannya”.
Berdasarkan pemaparan mengenai fenomena dan noumena diatas didapatkan pemahaman terhadap apa yang dialami oleh informan. Deskripsi tekstural yang sudah dikupas sebagai temuan awal menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan antar kedua informan dan sumber kepustakaan yang telusuri.Hal tersebut membuktikan bahwa akuntansi hijau diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.Penerapan akuntansi hijau menjadi salah satu terobosan untuk mendukung perbaikan kelestarian alam dan sosial di Indonesia.
Deskripsi Tekstural 3 : Pedoman Akuntansi Hijau di Indonesia
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
Wawancara dengan informan berpengalaman menyebutkan bahwa Indonesia secara praktek belum memiliki pedoman akuntansi hijau. Meskipun sudah beredar buku mengenai akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, dan akuntansi CSR di Indonesia; namun penerapannya
belum optimal. Informan mempertegas penyebab utama belum optimalnya penerapan akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, dan akuntansi CSR adalah kurangnya dukungan dari regulator dalam mengimplementasikan tiga bidang akuntansi tersebut.
Kelemahan penerapan akuntansi di Indonesia diidentifikasi dari kesadaran untuk memperbaiki manajemen akuntansi yang rendah. Secara umum masalah penerapan akuntansi di Indonesia sangat jarang dipersoalkan dan diselesaikan secara tuntas karena kurangnya keseriusan membenahi persoalan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Narsum Akuntan
Lihat saja dari tahun ke tahun belum ada perkembangan regulasi yang signifikan di bidang ini. Jangankan korporasi, kampus saja masih boros energi dengan menggunakan ac di setiap gedung, ruang kelas, dan kantornya. Dilihat dari tata ruang, pembangunan kampus belum mengedepankan kehijauan atau keramahan dengan lingkungan. Nah, apalagi korporasi, pasti yang dihitung bagaimana biaya yang dikeluarkan bisa memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang kepada perusahaan. Akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, ataupun akuntansi CSR pada korporasi tingkat menengah ke bawah juga belum banyak dikenal. Bapak Narsum Akademisi merasakan bahwa kesulitan korporasi menengah ke bawah adalah menjaga keberlanjutan usaha. Kestabilan harga bahan baku, pemasaran, dan efisiensi distribusi masih menjadi kendala mereka untuk berkembang. Apalagi pendanaan yang terbatas cukup menyulitkan mereka
dalam mengembangkan bisnisnya.
Hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi pemahaman yang baik dalam akuntansi hijau adalah dengan menyepakati konsep akuntansi hijau dengan baik. Bapak Narsum Akademisi menjelaskan bahwa sebagian entitas di Indonesia menggunakan protokol “Kyoto” sebagai acuan penerapan dan pengukuran akuntansi hijau.
Tentu hanya sedikit manajemen perusahaan yang mengerti mengenai akuntansi hijau di kancah internasional. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau pasti akan mengukur biaya yang dikeluarkannya dengan manfaat yang akan diterimanya. Biaya untuk akuntansi hijau
masih sulit diakui sebagai investasi meskipun secara konkret aturan yang menaungi penerapanya belum jelas. Dalam bidang perpajakan biaya untuk akuntansi hijau cenderung akan dikoreksi fiskal karena dianggap sebagai natura, atau biaya yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan.
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan ketidakhadiran pedoman akuntansi hijau di Indonesia. Kerangka konsep akuntansi hijau masih pada tahap pertimbangan atau usulan akademis. Usulan konsep akuntansi hijau juga masih terbatas pada sedikitnya contoh konkret atau persoalan yang dapat dijangkaunya. Kondisi yang demikian perlu ditinjau lebih serius agar dapat berkembang ke arah penerapan atau implementasi.
Narsum Akuntan menyebutkan hal utama yang membedakan akuntansi hijau dengan akuntansi konvensional adalah pengakuan investasi sosial-lingkungan atau investasi hijau pada beban periodik yang pada akuntansi konvensional dinilai belum memiliki kepastian manfaat di masa datang. Penerapan akuntansi hijau mempengaruhi pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan valuasi dampak periodik. Dengan kata lain, akuntansi hijau memberikan dampak berganda pada akuntansi secara mendasar. Nihilnya pedoman akuntansi hijau menjadikan ruang kosong atas akuntansi hijau. Narsum Akuntan mengatakan :
Akuntansi hijau di Indonesia belum mendapatkan ruang legal dalam penerapanya.
Tidak heran jika masih banyak kendala ketika perusahaan menerapkan akuntansi hijau. Jangankan akuntansi hijau yang notabenya baru, CSR saja di Indonesia belum memiliki pedoman yang baku. Pada kasus CSR semua pihak baik internal perusahaan, shareholder, maupun stakeholder masih ragu-ragu dan bingung dalam menempatkan penilaian, pengakuan, pelaporan, pencatatan, dan peringkasannya. Memang masih terlihat kalo perhatian pada bidang ini masih sangat kurang . Dari wawancara yang dilakukan mengerucutkan makna bahwa terjadi ketidak kompakan dalam merespon akuntansi hijau. Entitas sebagai pemain ekonomi merasa bingung dalam mengikuti perkembangan dan menjalankan tanggung jawab korporasi. Regulator belum memperjelas pedoman dan kaidah implementasi atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya diemban korporasi. Selain itu, konsep dasar akuntansi hijau juga belum sampai pada
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
konsep yang baku dan implementatif di Indonesia.
Pembahasan Peneliti mewawancarai Narsum Akademisi dan Budayawan sebagai subjek berpengetahuan dari tokoh agama untuk menggali makna konservasi alam dalam pandangan kearifan lokal dalam hal ini budaya Tri Hita Karana (THK). Penggalian makna atas pandangan budaya THK terhadap kelestarian alam menjadi fokus pengolahan data yang digali pada subjek berpengetahuan tersebut.
Fenomenologi budaya Tri Hita Karana (THK) merupakan falasafah atau pandangan hidup masyarakat
Bali
umumnya berdasarkan internalisasi intisari nilai-nilai ajaran Weda sebagai faktor atau sumber menuju kebahagiaan. Penelusuran data penelitian dilakukan dengan memahami apa yang dialami informan dan mengeksplorasi tuntunan falsafah THK.
Pengolahan data dari deskripsi tekstural dan deskripsi
struktural diwujudkan
untuk mendapatkan sintesis makna dan esensi. Data yang didapatkan di lapangan bergantung dari variasi pengalaman dan pengetahuan informan. Deskripsi Struktural 1 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Budaya THK
Bapak Narsum Akademisi dan Budayawan menuturkan saat ditemui di kediamannya bahwa salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan adalah terjadinya krisis moral, krisis pendidikan, dan krisis spiritual. Kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, pembukaan lahan di hutan (krisis lahan), tumpahan minyak di laut, udara kotor akibat emisi karbon, ikan di anak sungai mati akibat zat kimia industri, punahnya spesies makhluk hidup menjadi gambaran dari dampak kelalaian manusia. Bila hal tersebut terus dibiarkan maka pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dapat terwujud.
Stabilitas dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dikeloladari sisi makro dan mikro. Pada level makro, regulasi dan pedoman akuntansi memiliki peran utama dalam mengakomodir
harapan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada level mikro keaktifan korporasi, integrasi dan sinergitas dalam mengemban tanggung
jawab meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan. Klasifikasi sektor makro dan mikro dimaksudkan untuk memperkokoh fondasi tiga pilar dasar bisnis
( planet, people, profit ) sehingga dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis, laba, nilai ekuitas pemilik, dan nilai perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan stakeholder dan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan filosofi THK, maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara makro dapat dijabarkan sebagaimana pernyataan Bapak Narsum Akademisi dan Budayawan berikut: “Secara konsep THK tediri dari struktur-struktur sebagai sebuah sistem. Struktur paling atas terdiri parahyangan , ditengahnya ada pawongan serta palemahan ada dibawah. Ketiga struktur tersebut bergerak dinamis dan terintegrasi. Struktur tengah memegang peran kunci yakni pawongan, bahwa pawongan dapat bergerak ke parahyangan dan pawongan juga bisa bergerak ke palemahan. Artinya manusia sebagai aspek pawongan, seharusnya lebih terkendali untuk menuju kepada titik
equlibrium (keseimbangan). Sebagai sebuah kesatuan sistem, sejatinya luaran dari konsep THK adalah terwujudnya kesehidupan yang lebih sejahtera, tenang dan bahagia” .
Berdasarkan pandangan ini, selanjutnya dapat dikembangkan bagaimana konsep budaya THK sebagai warisan leluhur selanjutnya dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam menggerakkan perekonomian. Bapak Narsum Akademisi dan Budayawan memberikan pernyataan:
Pertama. Dimensi Parahyangan . Filosofi parhayangan dalam THK menekankan perlunya diciptakan dan atau dijaga hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan. Menurut keyakinan umat Hindu bahwa pencipta, pemelihara dan pelebur alam beserta isinya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, manusia memiliki utang terhadap-Nya, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk memelihara hubungan harmonis kepada Tuhan. Implementasi
tanggungjawab sosial perusahaan adalah
membuat program pura atau tempat persembahyangan di dalam lingkungan perusahaan harus terjaga bersih dan suci. Karyawan dapat mengahturkan persembahan berupa canang sari dalam kegiatan sehari-hari serta pada hari-hari tertentu seperti misalnya kajeng kliwon serta tumpek bahkan pada kegiatan piodalan Ida Betara. Kedua, Dimensi Pawongan . Filosofi Pawongan dalam THK menekankan perlunya diciptakan dan atau dijaga hubungan harmonis antara manusia
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
dengan sesamanya. Pawongan dalam budaya Tri Hita Karana menekankan mengenai ajaran perbuatan sebab-akibat (karmaphala) dan tat-twam-asi (aku adalah kamu, kamu adalah aku) sebagai pegangan bagi perusahaan atau usaha bisnis. Tat-twam-asi mengajarkan kesosialan tanpa batas. Aplikasinya adalah ngopin atau ngayahin semacam saling membantu sesama, sehingga menolong orang lain (sesama) berarti menolong diri sendiri juga. Konsep seperti ini sudah lumrah kalau dapat dikatakan sebagai modal sosial. Ketiga, Dimensi Palemahan. Filosofi Palemahan dalam THK menekankan perlunya diciptakan dan atau dijaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan dalam perspektif budaya THK tergolong dalam Panca Maha Bhuta yakni Pertiwi tergolong dalam unsur padat (Tanah), Apah tergolong dalam unsur Yeh (Air), Teja tergolong dalam unsur api API), Bayu tergolong dalam unsur angin (Angin), serta Akasa tergolong dalam unsur ruang hampa udara .
Manajemen perusahaan dan pebisnis harus lebih disadari bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi untuk tujuan ekonomi (profit) untuk memenuhi kepentingan mereka.Perusahaan/lembaga harus menyelaraskan tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial
dan lingkungan.Perusahaan apa pun jenisnya harus selalu memerhatikan lingkungan hidup, baik lingkungan untuk kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun lingkungan alam lainnya.
Berdasarkan konsep budaya THK ini dapat dijelaskan tentang bagaimaana perusahaan dan lingkungannya dalam mengimplementasikan budaya THK. Lingkungan perusahaan tidak hanya berada secara parsial dalam dimensi hubungan manusia dengan manusia (lingkungan
sosial) dan dimensi hubungan manusia dengan alam (lingkungan alam) tetapi mengalami perluasan dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (lingkungan spiritual). Berdasarkan pola hubungan ini maka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam perspektif filosofi THK berhubungan dengan komitmen manajemen perusahaan yang berkaitan dengan empat aspek: aspek ekonomi dan sosial (lingkungan sosial), aspek lingkungan (lingkungan alam), dan aspek spiritual (lingkungan spiritual).
Dari wawancara dengan subjek
berpengetahuan mengerucutkan makna bahwa secara fundamental falsafah THK yang diturunkan dari ajaran Agama Hindu
mengajarkan filosofi konsep bisnis termasuk didalamnya akuntansi yang komprehensif. Konsep tersebut terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta,Pemelihara dan Pelebur, hubungan manusia dengan alam / lingkungan serta hubungan manusia dengan manusia. Ketiga aspek tersebut didapatkan dari penggalian maksud atas pandangan falsapah THK mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Sintesis
Makna Budaya THK dalam Akuntansi Hijau
Penarikan sintesis makna dan esensi falsafah THK dalam akuntansi hijau dilakukan dari data penelitian yang sudah dipaparkan dalam deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. Temuan sintesis dan makna tersebut diselaraskan dengan ajaran intisari WEDA untuk melahirkan sebuah konsep baru dalam memahami akuntansi hijau. Kerangka konsep tersebut nantinya akan menambah penjelasan filosofis atas konsep akuntansi hijau yang berkembang di Indonesia.
Tabel 1 Pengungkapan Sintesis Makna Deskripsi Tekstural Deskripsi Struktural Sintetis Makna Akuntansi hijau belum memiliki ruang legal di Indonesia untuk diterapkan dan dikembangkan Kerapuhan konsep dan legalitas akuntansi hijau melemahkan pondasi penerapanya. Falsafah THK memandang bahwa akuntansi hijau seharusnya dijalankan sebagai implementasi ajaran weda. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan implementasi kearifan lokal (THK) yang diturunkan dari nilai ajaran agama Hindu
Akuntansi hijau di Indonesia masih dalam tahapan kajian teoritis dan konseptual Falsafah THK mendoktrin lebh membahas penerapan akuntansi hijau sebagai bentuk “Yadnya” setiap masyarakat. Akuntasi hijau seyogyanya dijalankan karena adanya ‘Yadnya” dalam upaya menjaga kelestarian alam dan pemberdayaan sosial. Akuntansi hijau masih membingungkan untuk dipahami dan diimplementasikan di Indonesia Kesadaran memahami akuntansi hijau terbangun dari tanggung jawab moral yang diaktualisasikan setiap orang Falsafah THK menilai akuntansi hijau sebagai tanggung jawab moral ( “Yadnya”) Belum ada upaya serius yang cukup dalam mengembangkan akuntansi hijau di Indonesia pada aspek regulasi Dasar implementasi akuntansi hijau adalah cinta pada ketaatan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam menuju Mokstartam Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Falsapah THK mengajarkan mencintai semua makhluk dan menjaga keberlangsungan semesta alam sebagai shrada bhakti kepada Tuhan. Akuntansi hijau berpotensi besar berkembang di Indonesia Kepuasan tertinggi dari pengorbanan atau pengabdian menjalankan akuntansi hijau adalah kepuasan spritiual Aspek spiritual menggugah dimensi nilai non material yang memiliki dampak besar dalam pengimplementasian.
Tabel 1 menjelaskan bahwa hasil deskripsi struktural memang tidak memiliki kaitan langsung dengan deskripsi tekstural. Namun hubungan keduanya berkaitan dalam melengkapi konsep akuntansi hijau secara konseptual. Hasil deskripsi struktural yang fokus menggali bagaimana Falsafah THK dalam mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan / akuntansi hijau menunjukkan bahwa ada beberapa hal dasar yang tidak ada dalam konsep akuntansi hijau yang sekuler dan kapitalistik. Falsafah THK hadir dalam memperkuat kekosongan elemen dalam akuntansi hijau dengan menjawab persoalan seperti; kenapa entitas menjalankan akuntansi hijau?, apa yang didapatkan entitas dalam akuntansi hijau?, bagaimana dasar penerapan akuntansi hijau?, Bagaimana tolak ukur keberhasilan akuntansi hijau?, dan bagaimana
memudahkan penerapan akuntansi hijau?. Nilai falsafah THK yang diungkap dari deskripsi struktural menjawab persoalan fundamental dari akuntansi hijau. Tiga aspek yang ditemukan dari hasil deskripsi struktural dan menjadi pengungkapan dalam sintesis dan makna adalah aspek yadnya, srada bhakti dan spiritual, Akuntansi hijau yang membawa semangat tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam falsafah THK dilaksanakan sebagai kewajiban personal setiap orang. Kewajiban personal tersebut dalam korporasi berimplikasi sebagai arah gerak organisasi yang seharusnya dijalankan semua pihak. Kewajiban tersebut merupakan pembeda awal antara konsep akuntansi hijau yang tengah berkembang dengan konsep akuntansi hijau berdasarkan falsafah THK.
SIMPULAN Penelitian ini memperjelas bahwa akuntansi hijau belum mendapatkan keseriusan perkembangan secara optimal di Indonesia. Padahal urgensi akuntansi hijau di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan alam yang dimiliki Indonesia relatif besar antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Konsep akuntansi hijau dimulai dengan kesepakatan buku pedoman yang ideal mengatur tentang pencatatan, pengakuan, pelaporan, peringkasan, dan motif akuntansi hijau. Dibutuhkan penyesuaian epistomologi antara konsep akuntansi hijau yang diusulkan dengan pedoman konsep akuntansi hijau yang sudah diterapkan di kancah Internasional dengan akuntansi hijau dari
temuan berbasis kearifan lokal melalui berbagai metode penelitian. Penyesuaian tersebut ditujukan agar dapat ditemukan keseimbangan yang lebih baik untuk diterapkan secara menyeluruh di Indoensia.
Konsep akuntansi hijau dengan pendekatan fenomenologi falsafah Tri Hita Karana meliputi 3 aspek utama yang mempengaruhi motif, pelaporan, pencatatan, peringkasan, dan pengakuan akuntansi hijau. Aspek srada bhakti, yadnya dan spiritual melengkapi konsep akuntansi hijau yang bermaksud menjalankan sebaik mungkin tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu entitas. Hasil konsep akuntansi hijau melalui pendekatan fenomenologi falsafah THK memunculkan wajah epistemologi yang
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
lebih komprehensif karena memuat aspek-aspek dasar yang sebelumnya belum ada dalam konsep akuntansi hijau kovensional.
Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam membuat pedoman akuntansi hijau yang berisi nilai-nilai falsafah THK karena penelitian ini mengungkap epistemologi akuntansi hijau berdasarkan falsafah THK. Perusahaan dapat memulai mempertimbangkan penerapan akuntansi hijau untuk mendapatkan pencatatan yang lebih sesuai dengan semangat konservasi lingkungan dan keberlangsungan bisnis. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai
pondasi kebijakan yang mengatur implementasi akuntansi hijau di Indonesia karena penelitian ini mengawali pertimbangan konsep akuntansi hijau berdasarkan falsafah THK.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini secara implementatif dan lebih komprehensif melalui pengambilan objek penelitian yang lebih beragam. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menguji aspek-aspek yang dibahas dalam konsep akuntansi hijau dengan nilai falsafah THK dalam penelitian ini secara detail.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdala-Roberts,
L., Marrufo-Zapata, D., Arceo-Gómez, G., & Parra-Tabla, V. (2014). Pollen limitation, fruit abortion, and autonomous selfing in three populations of the perennial herb Ruellia nudiflora. Plant Species Biology , 29 (1), 25–33. https://doi.org/10.1111/j.1442-1984.2012.00 392.x Agarwal, V. dan K. (2018). A Study on The Importance of Green Accounting.
International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology , 4 (5).
Archana, T. A. (2017). Green Accounting and
Reporting Among Indian Corporates. International Journal of Trend in Scientific Research and Development , 1 (6), 1006–1012.
Cho, Charles H., and D. M. P. (2013). Green Accounting: ReflectionsFrom a CSR and Environmental disclosure perspective.
Critical Perspectives on Accounting. , 24 , 443–447.
CRESWELL, J. W. (2010). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Cet. ke 1). Pustaka Pelajar. Gray, R. (2013). Environmental, Social + Sustainability accounting: Quo Vadis? Revista de Contabilidade e Organizacoes ,
7 (17).
Greenham, T. (2010). Green Accounting: A
Conceptual Framework. International Journal of Green Economics. , 4 (4), 333–345.
Lako, A. (2018). Urgensi Standar Akuntansi Hijau * Oleh: Andreas Lako . November . https://www.researchgate.net/publication/32 8978593_Urgensi_Standar_Akuntansi_Hija u_Oleh_Andreas_Lako
Lodhia, S. . (2003). Accountants’ response to the
environmental agenda in a developing nation: an initial and exploratory study on Fiji,. CriticalPerspectives on Accounting ,
14 (7), 715–737.
Magablih, A. M. (2017). The Impact of Green
Accounting for Reducing the Environmental Cost in Production
Companies. Journal of Modern Accounting and Auditing. , 13 (6), 249–165.
Millati, I. (2016). Akuntansi Lingkungan Sebagai
Strategi Pengelolaan Lingkungan Daerah Wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi. JurnalRiset Akuntansi Dan
Bisnis Airlangga , 1 (1). Ningsih, W. F., & Rachmawati, R. (2017). Implementasi Green Accounting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Journal of Applied Business and Economics. , 4 (2), 149–158.
Othman, Radiah., etc. (2013). Strategic Framework for Green Accounting and Reporting (GAR). Asia. Pasific Management and Business Application ,
1 (3), 183–200. Schutz, A. (1967). he Phenomenology of the Social World . Northwetern University Press. Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting:
Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. Jurnal Bumi .
Sukoharsono, E. G. (2007). Green Accounting in
Indonesia: Accountability and Environmental Issues. The International Journal of Accounting and Business Society , 15 (1), 21–60.
Susilo. (2008). Green Accounting di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi KasusAntara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. JAAI. , 12 (2).
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page
Suwardjono. (2011). Teori Akuntansi
Perekayasaan Pelaporan Keuangan, (edisi keti). BPFE. Thornton, D. B. (2013). Green Accounting anf
Green Eyeshades Twenty Years later.
United Critical Perspective on Accounting. ,
24 , 438–442. Triyuwono dan M. As’udi. (2001). Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam konteks Metafora Zakat . Salemba Empat: Tu, J. C., & Huang, H. S. (2015). Analysis on the relationship between green accounting and green design for enterprises. Sustainability (Switzerland) ,
7 (5), 6264–6277. https://doi.org/10.3390/su7056264
Utama, A. A. G. S. (2016). Akuntansi
Lingkungan Sebagai Suatu Sistem Informasi: Studi Pada Perusahaan Gas
Negara (PGN). Esensi: Jurnal Bisnisdan Manajemen , 6 (1).