Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 TERHADAP SEKTOR PENGUPAHAN
Irayadi
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia irayadi_stihiblam@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
Upah  merupakan  segala  macam  pembayaran  yang  timbul  dari  kontrak  kerja,  terlepas  dari jenis  pekerjaan  dan  denominasinya.  Upah  adalah  penghasilan  yang  diterima  pekerja  yang merupakan  imbalan  dari  pekerjaan  yang  telah  dilakukan.  Pengaturan  hukum  terkait pengupahan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan. Namun,  seiring  berkembangnya  zaman,  pengaturan  hukum  tersebut  mengalami  perubahan. Salah  satunya  dengan  dibentuknya  regulasi  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipa  Kerja.  Pengujian  materi  dari  undang-undang  teresbut  dilakukan  oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait  pengajuan  uji  materi  dari  beberapa  pihak mengenai  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja). Metode  penelitian  menggunakan  metode  hukum  normatif,  sumber  bahan  hukum  meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  terkait  Uji  materi  UU  Cipta  Kerja  terhadap  Sektor  Pengupahan  membawa dampak  hukum  luar  biasa  dalam  aspek  perundang-undangan  dan  ketatanegaraan.  Terkait sektor  pengupahan,  dalam  hal  ini  UU  Cipta  Kerja  menghapus,  mengubah  dan memperkenalkan  pengaturan  baru  mengenai  pengupahan.  Jika  dalam  UU  Ketenagakerjaan hanya dikenal jenis upah minimum, maka dalam pasal 88B UU Cipta Kerja terdapat konsep pengupahan  dengan  satuan  waktu  dan  hasil  berdasarkan  jam.  Penghapusan  upah  minimum sektoral  tersebut  mengakibatkan  tidak  adanya  perbedaan  pengupahan  yang  disesuaikan dengan spesifikasi keahlian per sektor.
Kata Kunci: Upah, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
 Alamat korespondensi: Kampus STIH IBLAM Jakarta E-mail: irayadi_stihiblam@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun non materiil.  Pembangunan  nasional  pada  hakikatnya  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya,  baik  dalam  bidang  jasmaniah  maupun  rohaniah  dalam  lingkup  suatu  masyarakat Indonesia  yang  beradab  dan  berkeadilan  sosial.  Keadilan  sosial  itu  sendiri  mempunyai pengertian yang relatif, tidak dapat diberikan batasan secara terperinci dan menyeluruh. Pada dasarnya, keadilan sosial harus mencerminkan suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi dan  hasil-hasil  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa terkecuali, bukan hanya untuk sekelompok orang atau golongan tertentu saja. 1
Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial nasional, diperlukan pembangunan nasional  yang  merata  di  seluruh  tanah  air.  Harapannya,  hasil  pembangunan  dapat  dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial  untuk  rakyat.  Tetapi, untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  rakyat  secara  pribadi  atau  keluarga,  rakyat  harus  melakukan  berbagai  upaya, salah  satunya  adalah  bekerja.  Dengan  bekerja,  seseorang  telah  menyalurkan  energi  dan pikirannya  dalam  suatu  bentuk  aktivitas  yang  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  kemampuan (skill)  yang  dimilikinya.  Hasil  dari  bekerja  akan  memperoleh  imbalan  atau  upah  yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2
Upah  merupakan  segala  macam  pembayaran  yang  timbul  dari  kontrak  kerja,  terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja yang merupakan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan) setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan. 3
Masalah  upah  selalu  menjadi  dilema  bagi  pekerja  dan  pengusaha,  jika  tidak ditanggulangi  dengan  regulasi  yang  dapat  meminimalisir  dua  kepentingan  yang  selalu berbeda  akan  dapat  menimbulkan  disharmonis  dalam  hubungan  industrial  di  Indonesia. Pengaturan  upah  yang  berlandaskan  prinsip  keadilan  selalu  diinginkan  oleh  semua  pihak. Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik. 4 Pengaturan  hukum  terkait  pengupahan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  tentang  Pengupahan.  Namun,  seiring  berkembangnya  zaman,  pengaturan  hukum tersebut  mengalami  perubahan.  Salah  satunya  dengan  dibentuknya  regulasi  baru  yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipa  Kerja,  yang  mana  klaster ketenagakerjaan  diatur  dalam  bab  IV  UU  Cipta  Kerja.  Regulasi  baru  tersebut  mengubah empat  Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (UU SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Beberapa materi dalam UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan bermasalah dan menyisakan banyak pertanyaan. Materi tersebut antara lain, terkait tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing),
1 Arrista  Trimaya,  Pemberlakuan  Upah  Minimum  Dalam  Sistem  Pengupahan  Nasional  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jurnal Aspirasi , Vol. 5 No.1, Juni 2014, hlm. 11
2 Ibid , hlm. 12
3 Joni Bambang S,Hukum Ketenagakerjaan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.159.
4 Yetniwati,  Pengaturan  Upah  Berdasarkan  pada  Prinsip  Keadilan, Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM, Volume  29, Nomor 1, 2017, hlm. 82
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
waktu  kerja,  pengupahan,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  serta  jaminan  sosial ketenagakerjaan dan pesangon. 5
Pengujian  materi  dari  undang-undang  teresbut  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Pada  Kamis,  25  November  2021  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah  membacakan  Putusan Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait  pengajuan  uji  materi  dari  beberapa  pihak  mengenai Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Putusan tersebut  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2  (dua)  tahun  sejak  putusan  diucapkan.”  Namun,  UU  Cipta  Kerja  masih  berlaku  sampai dengan  dilakukan  pembentukan  sesuai  tenggang  waktu  yang  ditetapkan  dalam  putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi  inkonstitusional  permanen.  Kemudian  dalam  tenggang  waktu  sebagaimana  yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan undang-undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. 6

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  “proses penemuan  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  dan  pendapat  para  ahli  hukum  (doktrin)  untuk menghadapi  permasalahan  yang  sedang  terjadi”. 7 Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi  kepustakaan.  Dan  Teknik  analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum tentang Upah
Terdapat  pendefinisian  tentang  upah  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  disebabkan  adanya perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak dalam merumuskan definisi tersebut, baik dari pihak pemberi kerja, pemerintah, maupun dari pihak tenaga kerja itu sendiri. Pemberi kerja memandang  bahwa  upah  merupakan  imbalan  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja  atas pekerjaan  yang  dilakukannya  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa,  yang  menguntungkan baginya.  Pemerintah  memandang  upah  sebagai  suatu  bentuk  penghasilan  yang  diperoleh oleh  tenaga  kerja  yang  merupakan  komponen  penting  dalam  kegiatan  perekonomian. Tenaga  kerja  memandang  bahwa  upah  adalah  komponen  pokok  bagi  kelangsungan hidupnya  beserta  keluarganya,  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari. Meskipun demikian, kadang upah yang diterima tidak cukup layak bagi kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Padahal mereka sudah bekerja dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Adapun beberapa pengertian tentang upah, antara lain sebagai berikut: 8 a. Menurut  Imam  Soepomo,  upah  adalah  pembayaran  yang  diterima  buruh  selama  ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 9
5 Estu Dyah Arifianti dan Nabila, Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, tt, hlm. 7
6 Noverdi Puja Saputra, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja , Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Jakarta, 2021, hlm. 1
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 23
8 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68
9 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 179
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Menurut G. Reynold,  upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih  penting lagi,  upah  adalah jumlah  barang kebutuhan hidup  yang dapat  ia beli dari jumlah upah itu. 10
c. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang  Pengupahan,  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  upah  adalah  hak Pekerja/Buruh  yang  diterima  dan,  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari Pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  Pekerja/Buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  Perjanjian  Kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  Pekerja/Buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 11
Dari  beberapa  pengertian  upah  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  masing-masing  pendapat memiliki  penekanan  yang  berbeda.  Meskipun  ada  kesamaan  maksud,  yang  menganggap bahwa upah merupakan penghasilan tenaga kerja dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dalam  bentuk  uang.  Upah  yang  diterima  merupakan  hak  atas  hasil  kerjanya,  bukan pemberian sebagai hadiah dari pemberi kerja.
Kedudukan  upah  merupakan  bagian  terpenting  dari  suatu  hubungan  kerja,  karena merupakan  pendapatan  atau  penghasilan  untuk  menunjang  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan keluarganya.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  penetapan  upah  bagi  pemberi  kerja  antara lain: jumlah usia kerja yang potensial yang didukung oleh kesempatan kerja, perkembangan ekonomi di perkotaan dan adanya perbedaan kelas sosial, masuknya teknologi maju dalam berbagai  bidang  usaha,  dan  campur  tangan  pemerintah  dalam  masalah-masalah  yang menyangkut  tentang  perusahaan.  Dengan  demikian,  pemberi  kerja  harus  dapat  membayar tenaga kerjanya selama masa kerja masih berlangsung. 12

## 2. Sistem Pengupahan
Sistem  pengupahan  merupakan  kerangka  bagaimana  upah  diatur  dan  diterapkan. Soedarjadi  mengungkapkan  bahwa  sistem  pengupahan  di  Indonesia  umumnya  didasarkan pada tiga fungsi, yaitu: 13
a. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
b. Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya; dan
c. Menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja. Sedangkan Ridwan Halim menjelaskan bahwa dalam menentukan upah untuk tenaga kerja, biasanya pemberi kerja memperhatikan hal, sebagai berikut: 14
a. Prestasi  kerja  yang  telah  diberikan  oleh  tenaga  kerja  yang  dapat  diukur  dengan  waktu yang terpakai, energi dan keterampilan yang disumbang secara fisik, mental, dan sosial;
b. Melihat  dan  melakukan  survei  dengan  perusahaan  sejenis  atas  upah  yang  diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama; dan
c. Pemberian  insentif  kepada  tenaga  kerja  yang  rajin  dan  berprestasi  istimewa  sehingga menaikkan produktivitas;
Pemberian upah juga harus dilakukan dengan melihat kebutuhan riil minimum tenaga kerja, sehingga tenaga kerja dan keluarganya dapat hidup layak.

## 3. Asas-asas Hukum Pengupahan
Pembuat  undang-undang  memerlukan  asas  hukum  sebagai  pedoman  membuat substansi  undang-undang,  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  hubungan
10 Zaeni Asyhadie, Op.cit , hlm. 69
11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 1 angka 1.
12 Soedarjadi, Hak dan Kewajiban Pekerja Pengusaha , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 66-68.
13 Ibid , hlm. 115
14 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 84
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
industrial  yaitu  pekerja  dan  pengusaha.  Paul  Scholten  sebagaimana  dikutip  Yuliandri memberikan definisi asas hukum adalah: 15
Grondgedachten, die in en achter ieder in wetvoorschriften en rechterlijke uitspraken belichaamd  rechtssystem  liggen,  waarvan  de  bijzondere  bepalingen  en  beslissingen als  uitwerkingen  kunnen  worden  gedacht. (Pikiran-pikiran  dasar  yang  terdapat  di dalam  dan  dibelakang  system  hukum  masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan perundang-undangan  dan  putusanputusan  hakim,  yang  berkenaan  dengannya ketentuan-ketentuan  dan  keputusankeputusan  individual  dapat  dipandang  sebagai penjabarannya).
Menurut  Muhammad  Syaifuddin,  asas-asas  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman filosofis atau arahan orientasi bagi pembentukan norma-norma hukum positif dan pedoman dalam  penyelesaian  kasus-kasus  (hukum)  yang  rumit  dengan  pendekatan  interpretasi terhadap  aturan-atuan  hukum  positif  yang  ada.  Dilihat  dari  fungsinya,  asas  hukum  itu abstrak  dan  kemudian  akan  diaplikasi  secara  dogmatis  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Di  samping  asas-asas  hukum  secara  umum,  diperlukan  juga  asas-asas  hukum secara  khusus  bidang  pengupahan.  Adapun  asas-asas  hukum  tersebut  antara  lain  sebagai berikut: 16
a. Korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan;
b. Hak  atas  upah  lahir  setelah  adanya  hubungan  kerja  dan  berakhir  bila  hubungan  kerja berakhir;
c. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas;
d. Tidak boleh ada diskriminasi upah;
e. Pemberian  upah  harus  manusiawi.  Pemberian  upah  dalam  hal  ini  maknanya  adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak asasi, yaitu hak hidup secara layak;
f. Pemerintah harus melindungi upah pekerja;
g. Keseimbangan. Upah itu harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha; 17
h. Adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif;
i. Transparansi dalam manajemen pengupahan;
j. Para  pihak  yang  karena  kesengajaan  atau  kelalaiannya  mengakibatkan  kerugian  pihak lawan dikenakan sanksi;
k. Hak  prioritas  atas  upah.  Pembayaran  upah  harus  lebih  didahulukan  dari  pada  kreditur lainya.
l. Perlindungan  upah  yang  diberikan  oleh  perundang-undangan  adalah  perlindungan minimal atau terendah; dan
m. Memberikan  kesempatan  untuk  mengemukakan  pendapat  bagi  stakeholder  dalam pembuatan regulasi hukum ketenagakerjaan.
4. Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Terhadap Sektor Pengupahan
Upah  merupakan  salah  satu  sumber  penghasilan  bagi  pekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  secara  layak.  Hak  atas  upah  timbul  dari  perjanjian  kerja,  dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur
15 Yuliandri, Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Baik  Dalam  Rangka  Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan , Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2007, hlm. 18.
16 Ibid , hlm. 74
17 Sehat  Damanik, Outsourcing  &  Perjanjian  Kerja  Menurut  UU  No.13  Tentang  Ketenagakerjaan , DSSPublishing, Jakarta, 2006, hlm. 43
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan  dilindungi  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menetapkan:  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.”  Kebijakan  pengupahan  untuk  melindungi pekerja sebagaimana telah diatur pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak  mengatur  perlindungan  upah  pekerja  kontrak,  pekerja outsourcing ,  pekerja  harian,  serta  pekerja  sektor  informal  yang  rentan  akan  adanya pengangguran. 18
Padahal,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas  memilih  pekerjaan,  berhak  atas  syarat-syarat  perburuhan  yang  adil  dan menguntungkan  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  pengangguran.”  Di  samping  itu ketentuan  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan mengatur kadaluarsa penuntutan upah adalah 2 tahun. 19
Seiring  berjalannya  waktu,  kebijakan  terkait  pengupahan  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan undang-undang tersebut banyak menuai  kritik  karena  dianggap  banyak  merugikan  hak-hak  pekerja  serta  berpotensi meningkatkan deforestasi  di  Indonesia. Bahkan,  suara perlawanan untuk  menolak undang- undang  ini  menggema  di  media  sosial  dan  menjadi trending  topic dalam  beberapa  hari. Kontroversi  yang  ada  dalam  undang-undang  ini  juga  menjadi  perhatian  banyak  lembaga internasional,  seperti  Konfederasi  Serikat  Buruh  Internasional  dan  35  lembaga  investasi internasional.  Akademisi-akademisi  di  berbagai  universitas  di  Indonesia  pun  banyak  yang menolak  undang-undang  ini  karena  dianggap  cacat,  baik  secara  formil  maupun  materiil. Secara  singkat,  suara  perlawanan  dan  penolakan  terhadap UU  Cipta  Kerja ini  banyak diinisiasi oleh aliansi mahasiswa dan serikat buruh. 20
Pengujian  undang-undang  tersebut  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Untuk pertama  kalinya  sejak  berdiri,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengabulkan  untuk  sebagian permohonan  uji  formil.  Majelis  Hakim  Konstitusi  menegaskan  bahwa  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  cacat  secara  formil.  Untuk  itu,  Mahkamah menyatakan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  inkonstitusionalitas  bersyarat.  Demikian  Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada November 2021  silam.   Dalam  Amar  Putusan  yang  dibacakan  oleh  Ketua  MK  Anwar  Usman, Mahkamah  mengabulkan  untuk  sebagian  permohonan  yang  diajukan  oleh  Migrant  CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. Adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut: 21
Dalam Provisi:
a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan:
a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
b. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  III,  Pemohon  IV,  Pemohon  V,  dan  Pemohon  VI untuk sebagian;
18 Abdul Hakim, Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 56
19 Ibid , hlm. 57
20 Dwi Arjanto, Menengok Lagi Kontroversi
UU Cipta
Kerja, https://nasional.tempo.co/read/1532916/menengok-lagi-kontroversi-uu-cipta-kerja/full&view=ok, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 14:30
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Amar Putusan.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Menyatakan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak  dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
d. Menyatakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6573)  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  dilakukan perbaikan  pembentukan  sesuai  dengan  tenggang  waktu  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam putusan ini;
e. Memerintahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan  perbaikan  dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan  maka  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573)  menjadi inkonstitusional secara permanen;
f. Menyatakan  apabila  dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  tahun  pembentuk  undang-undang tidak  dapat  menyelesaikan  perbaikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573)  maka  undang-undang  atau  pasal- pasal  atau  materi  muatan  undang-undang  yang  telah  dicabut  atau  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
g. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
h. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya;
i. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Putusan  tersebut  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak  dilakukan perbaikan  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  diucapkan.”  Namun,  UU  Cipta  Kerja masih  berlaku  sampai  dengan  dilakukan  pembentukan  sesuai  tenggang  waktu  yang ditetapkan  dalam  putusan.  Apabila  tidak  dilakukan  perbaikan  selama  waktu  yang  telah ditetapkan  maka  UU  Cipta  Kerja  menjadi  inkonstitusional  permanen.  Kemudian  dalam tenggang  waktu  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan,  Pembentuk  Undang-Undang  tidak dapat  menyelesaikan  perbaikan  UU  Cipta  Kerja,  maka  UU  Cipta  Kerja  dibatalkan  dan Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya  UU  Cipta  Kerja  akan  berlaku  kembali.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. 22
Dalam hal  ini, Presiden  Joko  Widodo  menyatakan pemerintah menghormati Putusan MK  tersebut  dan  akan  segera  melaksanakannya.  Melalui  Menteri  Hukum  dan  HAM pemerintah  akan  segera  menindaklanjuti  Putusan  MK  tersebut.  Jika  diperhatikan  dari
22 Noverdi Puja Saputra, Op.cit, hlm. 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
putusan  tersebut,  sebenarnya  UU  Cipta  Kerja  dikatakan  cacat  formilnya  saja  bukan materilnya. Cacat formil berarti dalam hal proses pembentukannya dianggap terdapat cacat hukum ataupun terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam  hal  pembentukan  perundang-undangan  biasanya  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dianggap tidak menerapkan asas keterbukaan, sehingga tidak memberikan  ruang  partisipasi  kepada  masyarakat  secara  maksimal  untuk  turut  serta membahas  naskah  akademik  dan  materi  RUU  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  terjadi  perubahan penulisan  beberapa  substansi  pasca  persetujuan  bersama  Pembentuk  Undang-Undang. Kemudian antara norma asas, tujuan, dan ruang lingkupnya dianggap tidak sejalan dengan rumusan  baku  atau  standar  pembentukan  perundang-undangan,  karena  UU  Cipta  Kerja menunjukkan norma yang dibentuk seolah-olah sebagai  undang-undang yang baru, namun dalam substansi UU Cipta Kerja merupakan perubahan  terhadap sejumlah undang-undang. Diharapkan  pemerintah  bersama  DPR  dapat  bekerja  dengan  cepat  untuk  memperbaiki permasalahan tersebut. 23
Setelah Putusan MK atas UU Cipta Kerja diucapkan, membawa dampak hukum luar biasa dalam aspek perundang-undangan dan ketatanegaraan. Secara otomatis, Putusan MK ini  merontokkan  bangunan  hukum  dan  ekonomi  yang  telah  disusun  oleh  Pemerintah  dan DPR. Di mana tidak hanya keberlakuan UU Cipta Kerja saja yang dinyatakan bertentangan dengan  UUD  1945  dan  cacat  formil,  melainkan  konstruksi  hukum  peraturan pelaksana/turunan dari UU Cipta Kerja ini juga otomatis tidak berlaku. 24
Namun, Putusan MK menyisakan banyak penafsiran yang memicu perdebatan baik di kalangan  akademisi,  praktisi  hingga  masyarakat  sipil.  Ada  yang  mengatakan  UU  Cipta Kerja  ini  masih  tetap  berlaku  hingga  2  tahun,  ada  juga  yang  mengatakan  keberlakuannya ditangguhkan  hingga  adanya  perbaikan  formil  dan  substansi  UU  Cipta Kerja.  Hingga,  ada pula yang menafsirkan bahwa bukan  UU Cipta  Kerja yang direvisi melainkan UU Nomor 12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  untuk  mengadopsi metode omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 25
Dalam  UU  Cipta  Kerja  khususnya  klaster  ketenagakerjaan  sangat  menyita  perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pernah  bersepakat  untuk  menunda  pembahasan  materi  mengenai  klaster  ketenagakerjaan agar  dibahas  di  akhir  persidangan  DPR.  Konstelasi  penolakan  UU  sedikit  berubah  setelah pertemuan  beberapa  perwakilan  serikat  pekerja  dan  Panitia  Kerja  (Panja)  Rancangan  UU Cipta Kerja pada Agustus 2020. Dalam pertemuan itu, serikat pekerja bersama perwakilan Panja  RUU  Cipta  Kerja  menyepakati  beberapa  hal  yang  rencananya  akan  diadopsi  dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. 26
Kesepakatan  tersebut,  antara  lain,  agar  materi  ketenagakerjaan  dalam  RUU  Cipta Kerja  tidak  bertentangan  dengan  delapan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK), mengembalikan sanksi pidana dan sanksi administratif terkait pelanggaran ketenagakerjaan ke  dalam  RUU  Cipta  Kerja  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dan merumuskan hubungan ketenagakerjaan  yang  lebih  adaptif  terhadap  perkembangan  industri.  Namun,  materi ketenagakerjaan  dalam  draf  RUU  Cipta  Kerja  yang  telah  disetujui  DPR  bersama  Presiden pada  5  Oktober  2020  berbeda  dengan  kesepakatan  DPR  dan  kelompok  buruh.  Akibatnya,
23 Ibid
24 Serikat  Petani  Indonesia,  Implikasi  Hukum  UU  Cipta  Kerja  Pasca  Putusan  MK,  https://spi.or.id/implikasi- hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 15:53.
25 Ibid
26 Estu Dyah Arifianti dan Nabila, Op.cit , hlm. 6
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
serikat-serikat  buruh  dalam  jumlah  yang  lebih  besar  sepakat  untuk  menolak  RUU  Cipta Kerja dengan melakukan mogok kerja nasional dan demonstrasi di sejumlah daerah. 27
Klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam  bab IV UU Cipta Kerja mengubah empat Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (UU SJSN),  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (UU  BPJS),  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  (UU  PPMI).  Beberapa  materi  dalam  UU  Cipta  Kerja  dalam klaster  ketenagakerjaan  bermasalah  dan  menyisakan  banyak  pertanyaan.  Materi  tersebut antara lain, terkait tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu  kerja,  pengupahan,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  serta  jaminan sosial ketenagakerjaan dan pesangon. 28
Terkait sektor pengupahan, dalam hal ini UU Cipta Kerja menghapus, mengubah dan memperkenalkan pengaturan baru mengenai  pengupahan. Jika dalam  UU Ketenagakerjaan hanya dikenal jenis upah minimum, maka dalam Pasal 88B UU Cipta Kerja terdapat konsep pengupahan dengan satuan waktu dan hasil berdasarkan jam. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah  menjelaskan,  aturan  baru  tersebut  bertujuan  mengakomodasi  kebutuhan  sektor usaha yang membutuhkan fleksibilitas skema pemberian upah tenaga kerja yang belum ada dasar  hukumnya  di  Indonesia.    Ketentuan  upah  per  jam  harus  diikuti  dengan  persyaratan yang  sangat  ketat  karena  berpotensi  potensi  eksploitasi  dari  pemberi  kerja  sangat  besar. Model  pekerjaan  dengan  mekanisme  pengupahan  berdasarkan  jam  dengan  dasar  hukum Peraturan  Pemerintah  juga  berpotensi  tidak  melibatkan  partisipasi  pemangku  kepentingan secara berimbang. 29
Masih berhubungan dengan upah, UU Cipta Kerja juga merumuskan pengaturan baru terkait  upah  minimum.  Dalam  Pasal  89  UU  Ketenagakerjaan,  upah  minimum  ditetapkan berdasarkan upah sektoral serta upah di tingkat provinsi dan upah di tingkat kabupaten/kota yang diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Dalam pasal itu, upah minimum provinsi ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau  bupati/walikota.  Sedangkan  penghitungan  komponen  serta  pelaksanaan  tahapan pencapaian  kebutuhan  hidup  layak  diatur  dengan  Keputusan  Menteri.  Namun,  UU  Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK).  Penetapan  upah  minimum  provinsi  diatur  dan ditetapkan  Gubernur  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan  dengan  syarat tertentu. 30
Penghapusan upah minimum sektoral tersebut mengakibatkan tidak adanya perbedaan pengupahan yang disesuaikan dengan spesifikasi keahlian per sektor. Misalnya, nilai  upah minimum  pekerja  sektor  otomotif  atau  sektor  pertambangan  disamakan  dengan  nilai  upah minimum  pekerja pada sektor tekstil  atau produksi makanan. Padahal,  pekerja pada sektor otomotif  dan  pertambangan  memiliki  keahlian  khusus  yang  berbeda  dengan  sektor  tekstil dan  makanan  yang  berkonsekuensi  pada  upah.  Sebagaimana  dipraktikkan  di  berbagai
27 Budiarti  Utami  Putri, 4  Poin  Kesepakatan  antara  Buruh  dengan  DPR  soal  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.tempo.co/read/1378089/4-poinkesepakatan-antara-buruh-dengan-dpr-soal-omnibus-law-ruu- cipta-kerja/full&view=ok, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 15:57
28 Estu Dyah Arifianti dan Nabila, Op.cit , hlm. 7
29 Ihsanuddin,  Jokowi  Bantah  Upah  Minimum  Dihitung  Per  Jam  di  UU  Cipta  Kerja,  Bagaimana  Faktanya? https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/07244171/jokowi-bantah-upah-minimum-dihitung-per-jam-di- uu-cipta-kerja-bagaimana?page=all, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 14:52.
30 Yetniwati, Op.cit , 86.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
negara,  upah  minimum  sektoral  berlaku  sesuai  kontribusi  nilai  tambah  tiap-tiap  industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). 31
Terkait  upah  minimum  provinsi  atau  kabupaten/kota  dengan  syarat  tertentu  juga berpotensi  merugikan  pekerja  karena  akan  mengurangi  penghasilan  pekerja  di  sektor masing-masing. Pemerintah menyatakan formulasi yang lebih detail terkait upah minimum masih  harus  diperjelas  dan  akan  dituangkan  dalam  regulasi  turunan,  yaitu  Peraturan Pemerintah.  Hal  itu  tentunya  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  para  pekerja  apabila  aturan turunan  yang  akan  dibuat  akan  lebih  menguntungkan  pihak  pengusaha.  Kemudian,  Pasal 90B  UU  Cipta  Kerja  juga  mengatur  bahwa  ketentuan  upah  minimum  dikecualikan  bagi pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dan  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  antara pengusaha  dan  pekerja  di  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  pekerja/buruh  di  sektor  UMK berpotensi  mendapatkan  upah  di  bawah  ketentuan  upah  minimum  provinsi  atau kabupaten/kota dengan mendasarkan pada kesepakatan para pihak. 32
Pemerintah  juga  mengubah  komponen  penyusun  struktur  dan  skala  upah  di perusahaan.  Pasal  92  UU  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  pengusaha  menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.  Kemudian, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan  kemampuan  perusahaan  dan  produktivitas. 33 Namun,  komponen  struktur dan skala upah diubah melalui Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja. Aturan baru menyatakan struktur  dan  skala  upah  pekerja  dengan  memperhatikan  kemampuan  perusahaan  dan produktivitas.  Selanjutnya,  struktur  dan  skala  upah  itu  digunakan  sebagai  pedoman pengusaha  dalam  menetapkan  upah.  Dengan  demikian,  pemerintah  menghapuskan komponen golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 34
Selanjutnya, pemerintah menghapus Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengenai denda  bagi  pengusaha  yang  sengaja  atau  lalai  membayar  upah  pekerja  melalui  Pasal  81 angka 33 UU Cipta kerja. Hal ini berpotensi menghilangkan pelindungan hak pekerja untuk mendapatkan upah tepat waktu karena dihapuskannya sanksi bagi pengusaha. 35

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait  Uji  materi  UU  Cipta  Kerja terhadap Sektor Pengupahan membawa dampak hukum luar biasa dalam aspek perundang- undangan  dan  ketatanegaraan.  Secara  otomatis,  Putusan  MK  ini  merontokkan  bangunan hukum  dan  ekonomi  yang  telah  disusun  oleh  Pemerintah  dan  DPR.  Di  mana  tidak  hanya keberlakuan  UU  Cipta  Kerja  saja  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan cacat formil, melainkan konstruksi hukum peraturan pelaksana/turunan dari UU Cipta Kerja ini juga otomatis tidak berlaku.
Putusan  MK  tersebut  juga  menyisakan  banyak  penafsiran  yang  memicu  perdebatan baik  di  kalangan  akademisi,  praktisi  hingga  masyarakat  sipil.  Ada  yang  mengatakan  UU Cipta  Kerja  ini  masih  tetap  berlaku  hingga  2  tahun,  ada  juga  yang  mengatakan keberlakuannya  ditangguhkan  hingga  adanya  perbaikan  formil  dan  substansi  UU  Cipta
31 CNN Indonesia, Rincian Aturan Upah Pekerja dalam Omnibus Law Ciptaker, https://www.cnnindonesia.com/ekono  mi/20201006164645-532-555075/rincian-aturan-upah-pekerja-dalam- omnibus-law-ciptaker, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 14:52.
32 Putu  Yoga  Kurnia  Putra,  dkk.,  Implementasi  Pengaturan  Hukum  Terkait  Pemberian  Upah  Minimum  Bagi Tenaga Kerja, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8 No. 3 Tahun 2020, hlm. 237-252
33 Udiana  I  Made, Industrialisasi  &  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Terhadap  Tenaga  Kerja  Terlibat  Hukum , Udayana University Press, Denpasar, 2018, hlm. 78.
34 Estu Dyah Arifianti dan Nabila, Op.cit , hlm. 19
35 Ibid
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kerja.  Hingga,  ada  pula  yang  menafsirkan  bahwa  bukan  UU  Cipta  Kerja  yang  direvisi melainkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengadopsi metode omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terkait sektor pengupahan, dalam hal ini UU Cipta Kerja menghapus, mengubah dan memperkenalkan pengaturan baru mengenai  pengupahan. Jika dalam  UU Ketenagakerjaan hanya dikenal jenis upah minimum, maka dalam pasal 88B UU Cipta Kerja terdapat konsep pengupahan  dengan  satuan  waktu  dan  hasil  berdasarkan  jam.  Dalam  Pasal  89  UU Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan berdasarkan upah sektoral serta upah di tingkat provinsi  dan  upah  di  tingkat  kabupaten/kota  yang  diarahkan  pada  pencapaian  kelayakan hidup.  Dalam  pasal  itu,  upah  minimum  provinsi  ditetapkan  gubernur  dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota.
Penghapusan upah minimum sektoral tersebut mengakibatkan tidak adanya perbedaan pengupahan  yang  disesuaikan  dengan  spesifikasi  keahlian  per  sektor.  Misalnya,  nilai  upah minimum  pekerja  sektor  otomotif  atau  sektor  pertambangan  disamakan  dengan  nilai  upah minimum pekerja pada sektor tekstil atau produksi makanan.

## REFERENSI
Buku: Abdul Hakim, Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Estu  Dyah  Arifianti  dan  Nabila, Kertas  Advokasi  Kebijakan  atas  UU  No.  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  Bidang  Ketenagakerjaan ,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, Jakarta, tt.
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013. Noverdi  Puja  Saputra, Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 Terkait  Pengujian  UU  Cipta  Kerja , Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  Sekjen  DPR  RI, Jakarta, 2021.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
Sehat  Damanik, Outsourcing  &  Perjanjian  Kerja  Menurut  UU  No.13  Tentang Ketenagakerjaan , DSSPublishing, Jakarta, 2006. Soedarjadi, Hak dan Kewajiban Pekerja Pengusaha , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Udiana  I  Made, Industrialisasi  &  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Terhadap  Tenaga  Kerja Terlibat Hukum , Udayana University Press, Denpasar, 2018. Yuliandri, Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Baik  Dalam Rangka  Pembuatan  Undang-undang  Berkelanjutan ,  Universitas  Airlangga  Press, Surabaya, 2007.
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

## Jurnal, Karya Ilmiah:
Arrista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan  Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jurnal Aspirasi , Vol. 5 No.1, Juni 2014. Putu  Yoga  Kurnia  Putra,  dkk.,  Implementasi  Pengaturan  Hukum  Terkait  Pemberian  Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8 No. 3 Tahun 2020. Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan pada Prinsip Keadilan, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 29, Nomor 1, 2017.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 1 angka 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Amar Putusan.

## Website:
Budiarti Utami Putri, 4 Poin Kesepakatan antara Buruh dengan DPR soal Omnibus Law RUU Cipta  Kerja,  https://nasional.tempo.co/read/1378089/4-poinkesepakatan-antara-buruh- dengan-dpr-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/full&view=ok, diakses tanggal 28
Januari 2022, pukul 15:57
CNN  Indonesia,  Rincian  Aturan  Upah  Pekerja  dalam  Omnibus  Law  Ciptaker, https://www.cnnindonesia.com/ekono  mi/20201006164645-532-555075/rincian-aturan- upah-pekerja-dalam-omnibus-law-ciptaker,  diakses  tanggal  28  Januari  2022,  pukul 14:52.
Dwi
Arjanto,
Menengok
Lagi Kontroversi
UU Cipta Kerja,
https://nasional.tempo.co/read/1532916/menengok-lagi-kontroversi-uu-cipta- kerja/full&view=ok, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 14:30
Ihsanuddin, Jokowi Bantah Upah Minimum Dihitung Per Jam di UU Cipta Kerja, Bagaimana Faktanya? https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/07244171/jokowi-bantah- upah-minimum-dihitung-per-jam-di-uu-cipta-kerja-bagaimana?page=all, diakses
tanggal 28 Januari 2022, pukul 14:52.
Serikat  Petani  Indonesia,  Implikasi  Hukum  UU  Cipta  Kerja  Pasca  Putusan  MK, https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/,  diakses  tanggal  28 Januari 2022, pukul 15:53.