Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Upaya Menjaga Portofolio Keuangan Bank Sumut Syariah Marelan Raya
Nurhayati 1 , Muhammad Lathief Ilhamy Nasution 2 , Nursantri Yanti 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia nurhayati21500@gmail.com 1 , mlathiefilhamy@uinsu.ac.id 2 , nursantriyanti@uinsu.ac.id 3

## Abstrak
Setiap  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  produk  pembiayaan  pasti  memiliki kasus  pembiayaan  bermasalah,  termasuk  juga  pada  Bank  Sumut  KCP  Syariah Marelan  Raya  yang  memiliki  tingkat  NPF  yang  cukup  tinggi  dan  tidak  sehat. Penelitian ini mengangkat permasalahan untuk menganalisis strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam menjaga portofolio keuangan pada Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, dengan tujuan untuk mengetahui  bagaimana bank tersebut dapat menjaga portofolio keuangannya dengan tingkat NPF yang cukup tinggi dan kurang sehat. Adapun metode peneltitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif  dengan  pengumpulan  data  primer  hasil  dari  observasi  dan  wawancara secara langsung dengan staff Account Officer (AO) bank, serta data sekunder dari dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan dokumen atau laporan yang telah tersedia. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan pendekatan analisis  SWOT.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  faktor  yang  menyebabkan pembiayaan  bermasalah  yaitu  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  dengan strategi  restrukturisasi  yang  digunakan  oleh  bank  dalam  menangani  pembiayaan bermasalah  yaitu  dengan  cara rescheduling , reconditioning dan  penggunaan  sistem ballon  payment untuk  menjaga  portofolio  keuangan  bank.  Strategi  restrukturisasi pembiayaan  bermasalah  upaya  dalam  menjaga  portofolio  keuangan  dengan memaksimalkan  kelebihannya  dan  memanfaatkan  peluang  dengan  menerapkan praktik  manajemen  risiko  yang  efektif,  mematuhi  pedoman  regulasi,  serta memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi staff. Bank juga dapat memanfaatkan peluang seperti digitalisasi untuk meningkatkan portofolio keuangan.
Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Portofolio Keuangan, Restrukturisasi
Article History Received: 22-01-2024 Accepted: 25-02-2024 Published: 24-03-2024 * Corresponding Author email: nurhayati21500@gmail.com To Cite this Article This will be filled by editor

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan sektor perbankan adalah faktor kunci dalam mendukung  perekonomian  suatu  negara.  Adanya  ekspansi  dalam  memberikan pembiayaan, bank juga dihadapkan pada risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan pada suatu bank dan memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan. Untuk  mengatasi  risiko  ini  bank  telah  mengembangkan  berbagai  strategi resktukturisasi  pembiayaan  bermasalah.  Restrukturisasi  salah  satu  bentuk  upaya penyelamatan  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  terhadap  nasabah  yang  mulai mengalami  kesulitan  dalam  masalah  pembiayaan.  Restrukturisasi  pembiayaan merupakan upaya perbaikan atau penataan ulang yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah  pembiayaan  yang  berpotensi  atau  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban.  Pembiayaan  yang  kurang  efektif  yang  terjadi  pada  bank  syariah merupakan  pendanaan  yang  dikarenakan  kreditur  tidak  menepati  pembayaran sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan  pada  saat  akad.  Kemudian  dalam  kualitas pendanaan ini didasari terhadap resiko kepatuhan atau kedisplinan nasabah dalam melakukan kewajibannya (Arwanto et al., 2023).
Pembiayaan yang  kurang efektif yang  terjadi pada bank  syariah  meruapakan pendanaan  yang  dikarenakan  kreditur  tidak  menepati  pembayaran  sesuai  dengan jadwal  yang  ditetapkan  pada  saat  akad.  Kemudian  dalam  kualitas  pendanaan  ini didasari  terhadap  resiko  kepatuhan  atau  kedisplinan  nasabah  dalam  melakukan kewajibannya.  Sebagaimana  peraturan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  dengan  Nomor  9/9/PBI/2007  serta  Nomor  10/24/PBI/2008  yang menerangkan  bagian  penentuan  kualitas  pelunasan  dengan  nilai  dasar  dan  sudut pandang  prospek  dalam  bisnisnya,  kemudain  di  nilai  dengan  dasar  kinerja nasabahnya dan juga kemamuan untuk melunasinya

## Tabel. 1 Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank Sumut Syariah
No. Tahun NPF (%) 1 2019 14,35% 2 2020 13,82% 3 2021 12,51% 4 2022 10,11% 5 2023 9,57%
Sumber: Data Primer Bank Sumut Syariah Marelan Raya, 2023
Berdasarkan data primer Tabel. 1 Pembiayaan Bermasalah (NPF) di Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 rasio NPFnya  cukup  tinggi  yaitu  pada  tahun  2019  sebesar  14,35%  tahun  2020  sebesar 13,82%, kemudian pada tahun 2021 rasio NPF menjadi turun 12,51% dan pada tahun 2022 kembali menunjukkan penurunan rasio NPF menjadi 10,11% dan pada tahun 2023 menunjukan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya rasion NPF nya menjadi 9,57 %. Hal ini merupakan positif bagi  Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya karena adanya penurunan rasio NPF akan membawa pada meningkatnya laba yang  diperoleh  bank  walaupun  tingkat  rasio  NPF  nya  termasuk  cukup  tinggi  dan kurang  sehat.  Tetapi  hal  ini  menunjukkan  hal  positif  karena  mengalami  penurun
secara signifikan bahwa Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya mampu mengatasi kasus  pembiayaan  bermasalah  dengan  menggunakan  sistem  restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan bank dengan baik dan diikuti dengan pengelolaan yang menjalankan prinsip kehati- hatian.
Sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Nomor  9/9/PBI/2007  serta  Nomor  10/24/PBI/2008  yang  menerangkan  bagian penentuan  kualitas  pelunasan  dengan  nilai  dasar  dan  sudut  pandangan  prospek dalam  bisnisnya.  Kemudian  dinilai  dengan  dasar  kinerja  nasabahnya  dan  juga kemauan  untuk  melunasi  kewajibannya  (Haidar  Ali,  2021).  Pembiayaan  yakni biasanya  berasal  dari  asset  bank  syariah  sehingga  pendanaan  itu  nilainya  harus dijaga, sebagaimana diamanahkan pada UU pasal 2 tentang perbankan syariah untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya berasaskan menggunakan prinsip syariah, berhati- hati serta berdemokrasi ekonomi. Rambu-rambu kesehatan dalam bank merupakan penerapan  dalam  hal  prinsip  kehati-hatian  Mengabaikan  rambu-rambu  dalam kesehatan bank syariah di dalam melaksanakan aktivitas berasaskan menggunakan prinsip syariah akan membuat efek dan ancaman kerugian besar, karena hal tersebut dibuat juga oleh bank konvensional (Trisadini, 2006). Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan  potensi  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pembiayaan  bermasalah, Bank  Sumut  KCP  Syariah  Marelan  Raya  menggunakan  strategi  restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami kemampuan penurunan pembayaran kewajibannya. Tetapi mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu menjalankan kewajiban setelah melakukan resktrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi penyelamatan pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK dan dilakukan Bank Sumut KCP  Syariah  Marelan  Raya  terhadap  nasabah  dengan  persyaratan  yang  sudah ditentukan oleh pihak bank.
Pembiayaan  bermasalah  terjadi  karena  banyak  faktor.  Beberapa  diantaranya yaitu kesalahan yang terjadi pada saaat melaksanakan evaluasi bahan yang dijadikan jamianan pada pendanaan.  Pendanaan pryek atau binsis yang dimilik oleh seseorang atau  badan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  yang  sudah  terafiliasi  olehh stakeholders di bank tersebut. Pendanaan bisnis atau proyek seseorang atau badan usaha  dengan  kekuatan  khusus  seperti;  pejabat  pemerintahan  tidak  mengahsilkan keputusan  yang  kurang  objektif.  Dampak  makro  ekonomi  misalnya  inflasi. Hubungan emosional  nasabah yang  seperti percintaan, persahabatan keluarga dan lain  sebagainya  yang  mempengaruhi  kebijakan  disebut  moral hazard .  Untuk mengurangi potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah daapt dilakukan dengan menerapkan strategi restrukturisasi keuangan nasabah dalam hal penurunan untuk kemampuan  membayar  secara  mencicil.  Tetapi,  tetap  mempunyai  harapan  bisnis yang bagus dan dapat memenuhi tanggung jawabnya setelah penataan kembali. Bank sumut  cabang  syariah  medan  menggunakan  salah  satu  langkah  untuk  mengatasi masalah non performing financing di Indonesia setelah review awal proyek restorasi sejarah keuangan (Heru Kurniawan & Abdul Aziz, 2023).
Menurut  Christiawan  (2020)  pada  prinsipya  lembaga  pembiayaan  sebagai kreditur dalam memberikan pembiayaan harus senantiasa berpedoman pada prinsip 5C.  Prinsip  ini  terdiri  atas  lima  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon pembiayaan,  diantaranya  meliputi  kriteria  yang  pertama  adalah character yaitu melihat  bagaimana  karakter  dan  latar  belakang  calon  debitur  yang  mengajukan
pembiayaan.  Kriteria  kedua  ialah capacity atau  biasa  disebut capability ,  merupakan penilaian  terhadap  kemampuan  calon  debitur  dalam  memenuhi  kewajiban pembiayaan. Kriteria ketiga yaitu capital atau modal yang dimiliki calon debitur yang diperuntukan  usaha  atau  bisnisnya.  Kriteria  keempat  yaitu collateral atau  jaminan yang diserahkan pada calon debitur saat mengajukan pembiayaan pada kreditur dan kriteria prinsip 5C yang terakhir adalah condition yaitu kondisi perekonomian pada usaha  yang  dijalankan  debitur.  Jika  kondisi  perekonomian  usaha  nasabah  sedang tidak  baik,  maka  kreditur  akan  mempertimbangkan  kembali  dalam  menyalurkan pembiayaan. Menurut Aziz, (2012) pembiayaan bermasalah (non performing financing) tidak  terjadi  dengan  sendirinya  atau  secara  tiba-tiba,  namun  disebabkan  oleh beberapa faktor mencakup faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis usaha nasabah, keaslian dokumen, dan kesalahan  setting  fasilitas  pembiayaan.  Faktor  eksternal,  yaitu  berasal  dari  pihak nasabah,  disebabkan  karakter  nasabah  tidak  amanah,  melakukan  side  streaming (penyalahgunaan dana), dan kurang cekatan dalam mengelola usaha yang dijalankan, dan terjadinya bencana alam.
Pembiayaan  bermasalah  adalah  penyaluran  dana  oleh  lembaga  syariah  yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang dijinkan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Fitriana, 2019). Pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi pada perbankan syariah dikategorikan  berdasarkan  kualitas  pembiayaan.  Kualitas  pembiayaan  bermasalah pada  perbankan  syariah  disebut  dengan  istilah  kolektibilitas  NPF.  Semakin  tinggi angka  NPF  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  pembiayaan  bermasalah  di  Bank tersebut.  Bank  dengan  tingkat  NPF yang  tinggi  akan  menjadi  perhatian  bagi  Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Fenomena NPF merupakan sesuatu yang fundamental yang harus segera ditangani salah satunya dengan langkah restrukturisasi. Bank-bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dinilai berpotensi  memburuk  tanpa  harus  menunggu  pembiayaan  masuk  dalam kolektibilitas III.

## LITERATUR REVIEW Teori Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  adalah  aktivitas  bank  syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada pihak  lain  selain  bank  yang  berlandaskan  pada  prinsip  syariah.  Sebelum  bank menyalurkan  dana  melalui  pembiayaan,  bank  syariah  harus  melakukan  analisis mendalam  terhadap  pembiayaan  tersebut.  Pembiayaan  bermasalah (non  performing financing) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Candra, 2019). Ada  beberpa  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  Syariah  seperti  risiko  kredit,  risiko likuiditas dan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan  yang  diberikan  kepada  debitur  macet.  Dimana  debitur  tidak  mampu memenuhi  kewajiban  pengembalian  modal  yang  diberikan  oleh  bank  (Nasution, 2018).
Risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ditunjukkan dari penghitungan tingkat Non Performing Financing (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah  oleh  sebab-sebab  tertentu.  Untuk  menentukan  langkah  yang  perlu diambil  dalam  menghadapi  pembiayaan  bermasalah  ini,  terlebih  dahulu  memang perlu  diteliti  sebab-sebab  terjadinya.  Apabila  pembiayaan  bermasalah  disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih  lanjut  melainkan  hanya  membantu  nasabah  memperoleh  penggantian  dari perusahaan  asuransi.  Sedangkan  apabila  pembiayaan  bermasalah  disebabkan  oleh faktorinternal  dalam  manajerial  bank  itu  sendiri,  meskipun  telah  dilakukan pengawasan seksama dan tetap timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait  dengan  kelemahan  pengawasannya  (Amalna  &  Ardyansyah,  2023). Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 Penilaian Bank Umum Syariah Unit  Usaha Syariah tentang Kriteria Penilaian Peringkat Non Perfoming Financing (NPF) dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 2. Kriteria Peringkat NPF Peringkat Keterangan Kriteria 1 Sangat Sehat NPF < 2 % 2 Sehat 2 % ≤ NPF < 5% 3 Cukup Sehat 5% ≤ NPF < 8% 4 Kurang Sehat 8% ≤ NPF < 12% 5 Tidak Sehat NPF ≥ 12 %
Sumber: Lampiran SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014.
Berdasarkan Tabel. 2 diatas menunjukkan bahwa pada peringkat 1, NPF < 2% memiliki  kualitas  aset  yang  sangat  sehat  dengan  risiko  portofolio  yang  sangat minimal. Pada peringkat 2 menunjukkan 2 % ≤ NPF < 5% yang berarti kualitas aset sehat namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Pada peringkat 3 kriteria 5% ≤  NPF  <  8%  memiliki  kualitas  asset  cukup  sehat  namun  diperkirakan  akan  terjadi penurunan  apabila  tidak  dilakukan  perbaikan.  Kemudian  pada  peringkat  4, menunjukkan 8% ≤ NPF < 12% kualitas asset yang dimiliki yaitu kurang sehat dan diperkirakan  akan  mengancam  kelangsungan  hidup  bank  apabila  tidak  dilakukan perbaikan  secara  mendasar.  Dan  yang  terakhir  pada  peringkat  5,  NPF  ≥  12  % menunjukkan  bahwa  kualitas  aset  tidak  sehat  dan  diperkirakan  mempengaruhi kelangsungan  hidup  bank  dan  sulit  untuk  diselamatkan.  Adapaun  keterlambatan nasabah  dalam  membayar  angsuran  pokok  maupun  bagi  hasil  dari profit  margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan ditetapkan  menjadi  lima  kelompok.  Pada  hakikatnya  lima  kelompok  tersebut didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur serta melunasinya. Adapun lima konsep terbut dapat dikelompokan sebagai berikut:
1. Pembiayaan lancar (kolektibilitas I), tidak terdapat tunggakan, karena pembayaran angsuran tepat waktu.
2. Dalam  perhatian  khusus  (kolektibilitas  II),  adanya  tunggakan  pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil dalam jangka waktu 1-3 bulan (belum melampaui 90 hari), dan didukung adanya penambahan fasilitas pembiayaan (pinjaman baru, baik di bank yang bersangkutan ataupun bank lain).
3. Kurang  lancar  (kolektibilitas  III),  terjadi  tunggakan  pembayaran  angsuran  telah melewati 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, dan adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau kurang kuatnya dokumen.
4. Diragukan  (kolektibilitas  IV),  terdapat  tunggakan  pembayaran  angsuran  pokok atau bagi hasil yang telah melewati 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.
5. Macet (kolektibilitas V), terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
Adapun kategori pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu  kualitas  pembiayaan  golongan  kurang  lancar  (kolekbilitas  3),  diragukan (kolektibilitas 4), dan macet (kolektibilitas 5). Kualitas pembiayaan menjadi alat yang digunakan bank syariah untuk menilai kemampuan membayar oleh nasabah. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan harus dijaga supaya tidak  menyebabkan kerugian bank akibat tidak terbayarnya dana bank yang disalurkan dalam pembiayaan tersebut (Fitriana,  2019).  Dalam  berbagai  peraturan  yang  diterbitkan  bank  indonesia  tidak dijumpai  pengertian  pembiayaan  bermasalah.  Begitu  juga  dengan  istilah NonPerforming  Financing (NPF)  untuk  memfasilitasi  pembiayaan  dan  istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas pembiayaan. Meskipun demikian, akan tetapi pada perbankan syariah yang dijumpai istilah Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai macet atau dapat disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika dilihat dari segi produktifitasnya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, apabila berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak  ada lagi,  tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya cadangan yang ada, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva  Produktif)  sedangkan  dari  skala  makro  ekonomi  maka  akan  dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rumus perhitungan NPF sebagai berikut (Ariessa, 2018).

## 𝑁𝑃𝐹 = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ (𝐾𝐿, 𝐷, 𝑀)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 100 % KL : Kurang Lancar (Kol III) D : Diragukan (Kol IV)
M : Macet (Kol V)

## Konsep Restrukturisasi Pembiayaan
Restrukturisasi  merupakan  suatu  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam kegiatan  pembiayaan  terhadap  debitur  yang  sedang  dalam  mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  pembayaran  dan  hal  ini  lazim  digunakan  di kalangan  perbankan  untuk  menunjukkan  upaya  dan  langkah-langkah  yang dilakukan  bank  dalam  mengatasi  permasalahan  pembiayaan  yang  dihadapi  oleh debitur  (Nasution,2018).  Adapun  restrukturisasi  pembiayaan  dilakukan  terhadap nasabah  yang  memenuhi  yang  menjadi  standart  ukuran.  Pertama,  nasabah pembiayaan  berpotensi  atau  telah  mengalami  kesulitan  pembayaran  kewajiban pokok atau bunga pembiayaan. Kedua, nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperati.  Ketiga,  nasabah  pembiayaan  memiliki  prospek  usaha  yang  baik,  dan
diproyeksikan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah  pembiayaan  direstruturisasi. Keempat, restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pmbiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya  kembali  seperti  semula,  termasuk  memulihkan  kemampuan  memenuhi kewajiban  terhadap  bank.  Bank  tidak  diperkenankan  melakukan  restrukturisasi pembiayaan  dengan  tujuan  hanya  untuk  menghindari  penurunan  penggolongan kualitas pembiyaan. Peningkatan pembentukan PPAP, atau pengehentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual (Nurhalisa & Nawawi, 2023).
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/12/PBI/2006  tanggal  10  Juli  2006. Tentang bagaimana laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: “restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  bank  dalam kegiatan  pembiayaan,  piutang  dan  atau  ijarah  terhadap  debitur  yang  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Kemudian  nomor  PBI.  8/21/PBI/2006 tanggal  5  Oktober  2006,  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Pasal 31: Restrukturisasi Pembiayaan adalah Restrukturisasi Keuangan oleh Bank dalam rangka Upaya Peningkatan Dana kepada  nasabah  yang  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dewan Syariah Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan Bank Syariah yang berlaku. Bank syariah mengantisipasi berbagai aspek dalam  restrukturisasi  pembiayaannya,  termasuk  fokus  pada  prinsip-prinsip fundamental  ekonomi  Islam,  yaitu:  riba,  riba  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dalam hukum Islam.
Lembaga perbankan pada saat ini bisa dibilang menjadi salah satu aspek penting dalam  berjalannya  sistem  perekonomian  bagi  hampir  seluruh  negara  di  dunia  ini. Sepertinya bisa dibilang kebanyakan masyarakat menggunakan produk perbankan dalam  mengelola  atau  hanya  sebatas  menyimpan  harta  kekayaan  mereka  pada lembaga perbankan. Hanya saja, terdapat pada sistem di lembaga perbankan yang sulit  diterima  masyarakat  karna  adanya  bertentangan  dengan  prinsip  syariah, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, dibuatlah lembaga perbankan dengan prinsip syariah untuk menjawab keraguan banyak masyarakat yang ingin menikmati produk perbankan,  namun  dihadapkan  dengan  ajaran  agaman  yang  mengharamkan terdapatnya  unsur  unsur  riba  yaitu  lemba  perbankan  syariah.  Menurut  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syari’ah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  dari  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam aktivitasnya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga  terhadap nasabah. Imbalan bank  syariah yang  diterima maupun yang  dibayarkan  pada  nasabah  tergantung  pada  akad  dan  perjanjian  yang  telah dibuat  antara  nasabah  dan  pihak  bank.  Bank  Syariah  berperan  penting  dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik  pula  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Bank  syariah  beroperasi  tanpa mengandalkan  prinsip  bunga  melainkan  tujuan  utamanya  sebagai  upaya  kaum muslimin  untuk  berlandaskan  etika  yang  mendasari  segenap  aspek  kehidupan ekonominya bersumber dari Al- Qur’an dan As -Sunnah (Sari et al., 2023).

## INTERNAL

## EKSTERNAL

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan  kualitatif,  karena  penelitian  yang  dilakukan  dengan  langkah observasi,  wawancara,  atau  penelaah  dokumen.  Adapun  pengambilan  data  yang diperoleh hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu Bank  Sumut  KCP  Syariah  Marelan  Raya,  Sebagai  informan  utama  Bapak  Ading Pramudya  Yogi  selaku Account  Officer (AO)  selaku  menangani  restrukturisasi pembiayaan.  Adapun  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  analisis  SWOT,  yaitu  analisis  yang  menjelaskan  tentang  kekuatan (strength),  kelemahan  (weakness),  peluang  (opportunities)  serta  ancaman  (treath) pada perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT secara sistematis mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities) , tetapi  pada  saat  yang  sama  meminimalkan  kelemahan (Weakness) dan  ancaman (Threats) .
Penelitian analisis SWOT ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara elemen  internal  yaitu  kekuatan  dan  kelemahan,  dengan  elemen  eksternal  yaitu peluang dan risiko dimana dalam hal ini Freddy menjelaskan bahawa Analisis SWOT membandingkan  antara  faktor  internal  kekukatan  dan  kelemahan  dengan  faktor eksternal peluang dan ancaman yang terdapat empat alternatif strategi yang tersedia yaitu strategi SO, WO, ST dan WT (Arrahman,2022).
Tabel 3. Matriks SWOT
Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki Opportunites (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimilki untuk memanfaatkan peluang yang ada Strategi WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada Thearts (T) Daftar semua ancaman yang dapat diitentifikasi Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman
Sumber data: Disusun oleh penulis, 2023
Strategi SO (Sternght-Opportunity) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan,  yaitu  dengan  memanfaatkan  seluruh  kekuatan  untuk  merebut  dan memanfaatkan peluang yang  sebesar-besarnya.   Strategi ST (Sterngh-Threat) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang  dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.  Strategi  WO (Wekness-Opportunity) strategi  ini  diterapkan  berdasarkan pemanfaatan  peluang  yang  ada  dengan  cara  meminimalkan  kelemahan  yang  ada. Strategi  WT (Wekness-Threat) .  Strategi  ini  berdasarkan  pada  kegiatan  yang  bersifat defensive  dan  berusaha  meminimalkan  kelemahan  yang  ada  serta  menghindarkan ancaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor- Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
Meningkatnya  jumlah  pembiayaan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa pembiayaan  bank  sumut  kantor  cabang  pembantu  syariah  marelan  raya  juga mengalami adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi akibat dua faktor, faktor internal yaitu kurang telitinya pihak bank dalam mengumpulkan data  nasabah  pembiayaan,  juga  diakibatkan  karena  nasabah  pembiayaan  tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu  usaha  nasabah  yang  tidak  berjalan  lancar,  adanya  masalah  yang  dialami nasabah seperti anggota keluarga sakit, dan bencana alam yang menimpa nasabah. Berikut ini akan ditampilkan tabel data pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya.
Tabel 4. Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah Marelan Raya Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Total Pembiayaan 31.896 26.137 22.681 32.101 27.176 Lancar 26.859 21.982 19.449 28.590 24.242 DPK 2.859 1.962 1.146 1.768 1.180 Kurang Lancar 958 721 834 765 725 Diragukan 459 541 394 264 331 Macet 759 928 856 711 696
Sumber: Data Primer, Bank Sumut Syariah Marelan Raya
Berdasarkan  data  primer  tabel.4  bahwa  yang  kita  ketahui  semakin  besar  total pembiayaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah, hal ini demikian tidak terjadi pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan  Raya,  karena  dapat  dilihat  pada  tabel  diatas  bahwa  meskipun  total pembiayaan  mengalami  penurunan  akan  tetapi  pembiayaan  yang  mengalami kemacetan  meningkat.  Total  pembiayaan  meningkat  pada  tahun  2019  sebesar Rp.31.896.853.449,  pembiayaan  kurang  lancar  sebesar  Rp.  958.991.143,  pembiayaan yang  diragukan  sebesar  Rp.  459.581.156,  pembiayaan  yang  mengalami  kemacetan sebesar Rp.  759.604.469. pada tahun 2020 total pembiayaan mengalami penurunan sebesar  Rp  26.137.115.948,  pembiayaan  yang  kurang  lancar  sebesar  Rp.721.642.635, pembiayaan  yang  diragukan  sebesar  Rp.  541.294.349,  dan  pembiayaan  yang mengalami  kemacetan  sebesar  Rp.  928.651.225.  pada  tahun  2021  total  pembiayaan kembali munurun sebesar Rp.22.681.818.493, pembiayaan yang kurang lancar sebesar Rp. 834.911.433, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 394.811.562 dan pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesarRp. 856.044.696. Kemudian pada tahun 2022 total pembiayaan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelum  sebelumnya  sebesar  Rp. 32.101.974.820, pembiayaan yang  mengalami kurang lancar sebesar Rp.765.728.584, pembiayaan  yang  diragukan  sebesar  Rp.264.998.104.,  sedagkan  pembiayaan  yang mengalami  kemacetan  sebesar  Rp.711.908.487.  Total  pembiayaan  menurun  pada tahun  2023  sebesar  Rp.  27.176.022.427,  pembiayaan  kurang  lancar  sebersar Rp.725.642.635,  pembiayaan  yang  diragukan  sebesar  Rp.  331.294.349,  Pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 696.044.696.
Prosedur Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah pada bank mengakibatkan penurunan pendapatan atau kerugian  pada  bank.  Tingkat  kesehatan  pada  bank  terutama  dalam  bank  syariah dapat  ditakar  dari  penjualanan  pembiayaan  yang  bermasalah.  Apabila  besaran pembiayaan  bermasalah  semakin  besar  maka  bank  tersebut  besarlah  mengalami kerugian  dan  mengakibatkan  berkurangnya  keuntungan  yang  dialami  oleh  bank. Agar terhindar terjadinya kerugian yang dialami oleh bank disini bank harus mencari jalan keluar, yaitu berupa harus dengan menjaga kualitas pembiayaan untuk menjaga portofolio keuangan pada bank. Upaya yang dilaksanakan oleh bank agar menjaga berlangsungnya  usaha  nasabah  pembiayaan  bermasalah  adalah  dengan melaksanakan  kegiatan  restrukturisasi  pembiayaan  guna  menyelamatkan pembiayaan  bermasalah.  Restrukturisasi  pembiayaan  ialah  satu  hal  jalan  untuk pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh bank melalui mengubah angsuran bulanan  nasabah  pembiayaan.  Dari  hasil  penelitian  dengan  dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Marelan Raya, yaitu dengan cara rescheduling atau dijadwalkannya kembali angsuran nasabah maka dengan diberikannya waktu dan angsuran terhadap nasabah bahwa usahanya akan bangkit lagi, tetapi yang dikarenakan adanya masalah dimana tidak adanya modal lagi yang dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk nasabah bisa saja agar  usahanya  kembali  dengan  normal  dan  bisa  saja  agunan  yang  diajukan  dapat dijual dengan memberikan waktu agar dapat memenuhi kewajiban pembiayaan.

## Tabel 5. Data Nasabah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya
Sumber: Data Primer, Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya Bedarsarkan  data  primer  tabel.5  bahwa  data  nasabah  yang  melakukan restrukturisasi pada tahun 2019 dengan total 59 nasabah, pada tahun 2020 mengalami peningkatan  dengan  total  78  nasabah,  pada  tahun  2021  mengalami  penurunan dengan  total  60  nasabah,  pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya dengan total 69 nasabah dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dengan total 42 nasabah. Adapun penerapan restrukturisasi bagi nasabah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan raya adapun prosedur yang dilakukan dalam tahapan restrukturisasi sebagai berikut:
1. Penjadwalan  Kembali (rescheduling). Penjadwalan  kembali  (rescheduling)  adalah ketika nasabah mengubah rencana pembiayaannya untuk jangka waktu tertentu tanpa  melunasi  seluruh  sisa  utang  nasabah  kepada  bank.  Menjadwal  ulang pendanaan atau waktu tambahan.
2. Persyaratan  Kembali (reconditioning) .  Persyaratan  kembali  (reconditioning) dilaksanakan  dengan  perubahan  yang  dilakukan  jika  rencana  pembayaran
Tahun Total Nasabah Restrukturisasi 2019 129 2020 93 2021 60 2022 75 2023 58
nasabah diubah, jumlah angsuran diubah, jangka waktu diubah, diskon diberikan, atau nasabah pembiayaan tidak ikut membayar sisa pokok kepada bank.
3. Penataan  Kembali (restructuring) .  Penataan  kembali  (restructuring)  dilakukan dengan  mengubah  kebutuhan  pendanaan  nasabah  untuk  mengatasi  backlog ataupun  permasalahan  keuangan  melalui  perubahan  dana  keuangan  bank, perubahan  kontrak  atau  akad  keuangan,  konversi  pendanaan  menjadi  surat berharga  syariah  jangka  menengah  dan  konversi  pembiayaan  menjadi  modal sementarayang menjadi persyaratan perusahaan nasabah (Widayanti, 2015).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  Bank  Sumut  KCP  Syariah Marelan Raya, bahwa Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Syariah Marelan  Raya  ada  beberapa  cara,  yaitu  dengan  cara  rescheduling  (penjadwalan kembali)  dan  reconditioning  (persyaratan  kembali)  dengan  menggunakan  sistem ballon  payment.  Rescheduling  yaitu  cara  yang  dilakukan  dengan  memperkecil jumlah  angsuran  dengan  memperpanjang  jangka  waktu  pembiayaan  dan  jangka waktu  pembayaran  angsuran.  Sedangkan  reconditioning  dilakukan  dengan  cara mengurangi  angsuran  perbulan,  tetapi  selisih  angsuran  sebelum  dan  sesudah restrukturisasi  dibulatkan  di  akhir  pembayaran  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah balloon payment. Melalui proses reconditioning ini Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya memberi kesempatan bagi nasabah yang mengangsur sebagian saja dari total pembiayaan  perbulannya,  dan  tidak  menambah  tempo  waktu  pelunasan  namun merubah  jangka  waktu  pembiayaan  sehingga  nasabah  berkewajiban  melunasi  sisa angsuran pada waktu jatuh tempo.

## Faktor Internal dan Eksternal Sebagau Keberhasilan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Marelan  Raya, dengan  menggunakan  analisis  SWOT  dalam  penelitian  ini  kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman  dalam  mempengaruhi  keberhasilan  restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan bank. Analisis SWOT dengan  cara  mengamati  kekuatan  (strength),  kelemahan  (weaknness),  peluang (opportunity), ancaman (treath) berdasarkan faktor internal maupun eksternal pada bank  tersebut.  Berikut  dengan  tabel  matriks  SWOT  yang  dapat  dilakukan  pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

## Tabel 6. Matriks SWOT Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
Internal dan Eksternal Strength (S) Weakness (W) Restrukturisasi  mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Bank bisa lebih  mengelola  likuiditas dan  permodalan,  karena Bank  Sumut  KCP  Syariah Marelan Raya adanya penundaan pendapatan margin  yang  diterima  dan ada  juga  kebutuhan  untuk Usaha nasabah menjadi  lebih  buruk, sehingga terjadi gagal bayar dan pembiayaan  macet. Oleh  karena  itu, sebelum  melakukan restrukturisasi, harus di  analisa  terlebih
membentuk  CKPN  atau disebut Cadangan Kerugian Penurunan  nilai  kepatuhan yang ketat terhadap pedoman  peraturan  Staf yang  berpengalaman  dan berpengetahuan  luas.  Bank memberi kesempatan untuk para pengusaha yang terdampak  pandemi  agar usahanya  dapat  terus  eksis dan pulih kembali. dahulu dengan cermat. 1. Tidak semua nasabah dapat melakukan restukturisasi, karena ada persyaratan khusus. 2. Sumber  daya  yang tidak memadai untuk menerapkan  strategi
restrukturisasi. 3. Kurangnya  keahlian dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah Opportunity ( O) Strategy So Strategy Wo Nasabah  dapat  bertahan dalam menjalankan usahanya,  dimana  nasabah dapat membayar kewajibannya  semampunya agar  bisa  mempertahankan usahanya.  Peluang  dengan adanya era digitalisasi.
Banyak aktifitas
yang dilakukan dari rumah, maka digitalisasi perbankan sangat  diperlukan.  Saat  ini kita bisa
mengajukan
restrukturisasi  pembiayaan bisa  dengan  mobile  saja, tanpa  ke  kantor  layanan Cabang di Bank. Kemudahan seperti pengajuan permohonan restrukturisasi  pembiayaan atau
pun permohonan pembiayaan (electronic form) , pembukaan  Tabungan  atau deposito cukup
menggunakan handphone . Restrukturisasi
dapat mempertahankan para pelaku  UMKM  sehingga perekonomian  masih  bisa berjalan. Memaksimalkan digitalisasi produk pembiayaan dan permohonan  restrukturisasi pembiayaan  menggunakan handphone dan dapat mempercepat. 1. Memberi saran kepada nasabah seperti menjual produknya melalui e- commerce . Bank harus memonitor secara berkala keadaan usaha nasabah sehingga dapat melakukan  berbagai langkah antisipasi jika  terjadi  hal  yang tidak diinginkan. Treath (T) Strategy ST Strategy WT Usaha  nasabah  menurun atau  tutup.  Nasabah  harus mempunyai berinovasi, Dengan  memonitor  usaha nasabah  secara  berkala, maka dapat menghindarkan
Melakukan monitoring usaha nasabah secara
misalnya  dimasa  jaman sudah digital berjualan
secara online .  Misal  dagang makanan, maka selain
berjualan seperti biasa,
nasabah juga menjual
produknya  di go-food,  grab food,  shoppy  food dan  lain sebagainya. Nasabah memanipulasi laporan pendapatan agar mendapatkan restrukturisasi  pembiayaan. sehingga tidak tepat sasaran. dari risiko pembiayaan yang macet, yakni dengan bersama-sama mencari solusi  bersama  dengan  cara menambah
pembiayaan (top-up) jika memungkinkan atau  menjual  asset  secara sukalera yang nantinya hasil penjualan  dapat  menutup pembiayaan di bank sisanya dapat  menjadi  tambahan modal usaha nasabah.
berkala dan berkoordinasi dengan nasabah serta mencari solusi bersama untuk kelangsungan usaha.

## Sumber data: Disusun oleh penulis, 2023
Berdasarkan  tabel  matriks  analisis  SWOT,  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Marelan Raya dapat memaksimalkan kelebihannya dengan menerapkan praktik manajemen risiko  yang  efektif,  mematuhi  pedoman  regulasi,  serta  memberikan  kesempatan pelatihan  dan  pengembangan  bagi  staf.  Bank  juga  dapat  memanfaatkan  peluang seperti digitalisasi untuk meningkatkan portofolio keuangannya. Namun, bank juga harus  mewaspadai  potensi  ancaman  seperti  pelemahan  ekonomi,  perubahan kebijakan  regulasi,  dan  persaingan  dengan  lembaga  keuangan  lainnya.  Untuk mengatasi kelemahannya, bank dapat mengalokasikan sumber daya yang memadai, memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi staf, dan meningkatkan komunikasi  dan  koordinasi  antar  departemen.  Dengan  mengatasi  kelemahan tersebut,  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Marelan  Raya  dapat  meningkatkan kemampuannya dalam mengelola pembiayaan bermasalah dan  menjaga portofolio keuangan yang sehat.
Oleh  karena  itu,  bank  perlu  memperhatikan  perannya  dalam  pendanaan  agar dana  yang  diberikan  bersifat  objektif  dan  terjamin.  Dalam  melakukan  kegiatan operasional,  perbankan  lebih  mengedepankan  fiduciary  principle  atau  prinsip kepercayaan.  Di  samping  hal  itu  bank  wajib  juga  melakukan  prinsip  prudential principle  yaitu  prinsip  kehati-hatian,  terutama  di  dalam  memberikan  pinjaman. Banyak hal lain yang dapat menyebabkan peminjaman tidak dapat dilunasi nasabah tepat pada waktunya dan berakhir pada pembiayaan yang kurang efektif atau disebut kredit macet (Djamil, 2012). Menanggulangi penyelesaian penganggaran yang kurang efektif atau bermasalah pada setiap bank  pastinya memiliki strategi yang  berbeda. Pada peraturan bank Indonesia di pasal 10 ayat 1 Tahun 2008 dengan No.10/18/PBI, mewajibkan  bank  syariah  memiliki  peraturan  dan  SOP  tertulis  tentang  hal restrukturisasi  pembiayaan.  Di  dalam  kegiatannya,  Bank  Sumut  Cabang  Syariah Medan  mempunyai  strategi  meminimalisasi  potensi  dalam  hal  kerugian  pada pembiayaan  yang  kurang  efektif  dengan  jalan  membentuk  staff  khuusus  yakni account  maintenance  staff  dengan  tugas  menangani  dalam  restrukturisasi pembiayaan yang kurang efektif. Bank Sumut Cabang Syariah Medan melaksanakan restrukturisasi pendanaan kepada nasabah yang sdang mengalami penurunan usaha dan sasarannya yaitu nasabah tidak berpenghasilan tetap atau non wiraswasta. Ketika
sudah  mengalami  kolektibilitas  I  atau,  pihak  Bank  Sumut  Cabang  Syariah  Medan mulai  melakukan  penawaran  untuk  restrukturisasi  pada  debitur  yang  sudah diestimasi  usahanya  akan  menghadapi  penurunan  tetapi  tetsp  responsif  serta mempunyai kecakapan untuk mencicil (Wusqo et al., 2022).
Reconditioning dapat dilakukan melalui jalan mengkurangi cicilan perbulannya, namun jarak cicilan sebelum dan setelah dilaksanakan restrukturisasi dipastikan pada penghabisan  pendanaan  atau  disebut  balloon  payment.  Dengan  proses reconditioning  tersebut Bank Sumut Cabang Syariah Medan membagi kesempatan untuk  debitur  yang  mencicil  sebagian  jumlah  pendanaan  perbulannya  serta  tidak menambahkan jangka waktu pembayaran tetapi mengubah kurun waktu pendanaan, jadi nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi sisa cicilan di saat waktu sudah ditetapkan.  Balloon  payment  adalah  kerangka  cicilan  yang  membagi  kemudahan kepada  nasabah  menggunakan  model  pembayaran  cicilan  yang  tidak  besar  untuk awal dan besar untuk akhir waktu, tanpa harus memperpanjang kurun waktu. Jadi sistem balloon payment yang telah dilaksanakan di dalam reconditioning Bank Sumut Cabang Syariah Medan telah tepat dengan pengkajian. Keberlangsungan bisnis bank di  dalam  melaksanakan  kegiatan  bisnis  dengan  menggunakan  aturan  syariah bergantung pada kualitas dari pendanaan dana bank. Pendanaan dana yang bagus dapat memberikan margin sehingga kemampuan dari bank juga baik. Semua mutu pendanaan dana cacat dapat memberikan pengaruh turunnya kemampuan dari bank dan  selanjutnya  akan  memberikan  efek  negative  terhadap  kelangsungan  kegiatan operasional bank dalam mengaplikasikan aturan syariah. Pembiayaan yang kurang efektif  adalah  perbandingan  penyelenggaraan  biaya  yang  bermasalah  terhadap jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  bank  syariah.  Jika  perbandingan  rasio  NPF menggambarkan  taksir  yang  rendah,  diperlukan  pendapatan  bank  memajukan sehingga keuntungan yang didaptkan meningkat tetapi jika perbandingan NPF tinggi maka  penghasilan  dapat  menurun  jadi  keuntungan  yang  diberikan  juga  akan menurun. Peraturan Bank Indonesi tahun 2015 Nomor 17/11/PBI Perbandingan NPF dari jumlah pembelanjaan kotor wajib sedikit 5%, normal untuk bank konvensional ataupun syariah (Chaidir, 2022).

## KESIMPULAN
Pembiayaan bermasalah terjadi akibat dua faktor, faktor internal yaitu kurang telitinya  pihak  bank  dalam  mengumpulkan  data  nasabah  pembiayaan,  juga diakibatkan  karena  nasabah  pembiayaan  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu usaha nasabah yang tidak berjalan lancar, adanya masalah yang dialami nasabah seperti anggota keluarga sakit, dan bencana alam yang menimpa nasabah. Berikut ini akan ditampilkan tabel data pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan  Raya.  Strategi  restrukturisasi  meliputi  dengan  cara  rescheduling (penjadwalan  kembali)  dan reconditioning (persyaratan  kembali)  dengan menggunakan sistem ballon payment.  Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya dapat mempengaruhi keberhasilan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam menjaga  portofolio  keuangan  dengan  memaksimalkan  kelebihannya  dan memanfaatkan peluang dengan menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif, mematuhi  pedoman  regulasi,  serta  memberikan  kesempatan  pelatihan  dan
pengembangan bagi staff. Bank juga dapat memanfaatkan peluang seperti digitalisasi untuk meningkatkan portofolio keuangannya. Namun, bank juga harus mewaspadai potensi  ancaman  seperti  pelemahan  ekonomi,  perubahan  kebijakan  regulasi,  dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Saran dari penelitian ini untuk bank Sumut  KCP  Syariah  Marelan  Raya  diharapkan  lebih  hati-hati  dalam  menganalisis kelayakan  nasabah,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  atau  kurang  ketelitian  dalam mengumpulkan data nasabah. Apabila pihak bank kurang teliti maka akan berisiko untuk  tingkat  rasio  npf  yang  tinggi  sehingga  dapat  mempengaruhi  portofolio keuangan bank. Dan disarankan bank dapat lebih peduli terhadap bagaimana kondisi usaha  nasabah  serta  perkembangan  usaha  nasabah,  supaya  dapat  meminimalisir usaha yang tidak lancar yang dapat menyembabkan pembiayaan bermasalah

## ACKNOWLEDGMENT
Kami  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan dan fasilitas penelitian yang diberikan selama penelitian ini, serta telah memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan artikel  ini.  Apresiasi  setinggi-tingginya  kami  sampaikan  kepada  rekan-rekan mahasiswa  yang  turut  berkontribusi  dalam  perjalanan  penelitian  ini,  serta  kepada para  responden  yang  telah  meluangkan  waktu  untuk  mengisi  kuesioner,  sehingga memberikan  jawaban-jawaban  yang  berharga  bagi  pengumpulan  data  dalam penelitian ini.

## REFERENSI
Adrianto dan Firmansyah, A. 2019. Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek). Surabaya: Qiara Media Partner.
Ali, H & Setiawan, A. 2021, “Retsrukturisasi pembiayaan selama pandemic covid -19 di Bank muamalat madiun” Vol.3, No.1
Amalna, F., & Ardyansyah, F. (2023). Implementation of the MSME Micro Financing Strategy Through a Murabahah Agreement at BSI KCP Bangkalan Trunojoyo. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , XIII (1). https://doi.org/DOI : 10.21927/110.21927/jesi.2023.13(1)
Arwanto, A. D., Arianti, F., Putri Z, W. A., Yani, S. F., Leli, M., & Rizal, D. (2023). Solving Problematic Financing Through the Execution of Murabaha Contracts: A Case Study of Agam Madani BMT. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) ,
13 (1), 124. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).124-133
Candra,  D.  A.  2019.  Analisis  mekanisme  penyelesaian  non-performance  financing (NPF)  melalui  metode  restrukturisasi  dan  dampaknya  terhadap  kinerja  BRI Syariah  Ponorogo  (Studi  kasus  BRI  syariah  kantor  cabang  pembantu Ponorogo). Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Chaidir Iswanaji, Aziz muslim, M. Z. N. H. (2022). Ijarah Collaborative Service Model In Sharia Banking. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) ,
5 (2), 702 – 718.
Fadil, Arrahman. 2022. Analisis SWOT Penanganan Pembiayaan Bermasalah Untuk Akad Murabahah Pada BPRS AL SALAAM. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Fitriana,  N.  M.  2019.  Analisis  metode  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada pembiayaan  mikro  murabahah  di  bank  BRI  syariah  KC  Madiun.  Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Heru Kurniawan, & Abdul Aziz. (2023). Ab-Chicken Sharia Partnership Business Strategy : In the Face of a Global Economic Recession. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 13 (1), 24 – 35. Ikhsan Arfan ,dkk.2021.Analisis Laporan Keuangan.Medan: Madenatera. Ilhamy Muhammad Lathief Nasution. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Medan: FEBI UIN-SU Press.
Ilhamy Muhammad Lathief. 2021 “Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah”. Human Falah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 8, No. 1.
Ipuk Widayanti. (2015). Framing Information and its Impact on Saving Decision in Conventional and Sharia Banks: Experimental Study of Students of the Faculty of  Islamic  Economics  and  Business  in  Yogyakarta. Global  Review  of  Islamic Economics and Business , 151 (1), 10 – 17. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886
Irfan  Harmoko,  Mekanisme  Restrukturisasi  Pembiayaan  Pada  Akad  Pembiayaan Murabahah  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah,  Jurnal Qawanin, 2019.
Muhammad Arif, dkk. 2020. Pengantar Bisnis. Medan: FEBI Press.
Nurhalisa,  S.,  &  Nawawi,  Z.  M.  (2023). Analysis  of  Ecobrick  Economic  Potential  in Improving Community Economic Welfare : Case Study of Bukit Lawang Plantation , Kab . Langkat . XI (1).
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/12/PBI/2006  Tanggal  10  Juli  2006  Tentang Pelaporan Berkala Bank Umum Syariah
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Pembiayaan bank syariah dan UUS Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/21/PBI/2006  tanggal  5  Oktober  2006    Tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Radlya Hasan Jan. 2019. “ Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado ”. JESI : Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 9, No. 2.
Sari,  S.,  Layli,  M.,  Marsuking,  M.,  &  ...  (2023).  Pengaruh  Profitabilitas,  Likuiditas,
Leverage,  Kebijakan  Dividen  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap  nilai perusahaan pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic …. … Ekonomi Syariah
… .https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2733%0Ahtt ps://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/2733/179
UU  RI  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan.
Wusqo, U., Salahuddin, M., & Nafi’ Hasbi, M. Z. (2022). Skill, Professionalism, and Achievement of the Islamic Bank Employee in Ntb, Indonesia. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking
and Finance , 5 (1), 207 – 215. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9397
Yanti Nursantri.2020.Desain Akad Perbankan Syariah.Medan: FEBI UIN-SU Press. Yuwita Ariessa, Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018