How to cite: Ariyani, E., Indra, M., & Rahmadan, D.  (2021) Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia, 6 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Special Issue, Desember 2021

## ANALISIS  HUKUM  POTENSI  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN PENYEDIA FASILITAS KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Erna Ariyani, Mexsasai Indra, Davit Rahmadan Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Riau, Indonesia Email: erna.abdillah@gmail.com, wihda5@gmail.com, davitr48@gmail.com

## Abstrak
Fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan mencakup seleksi fasilitas kesehatan, penyediaan  jaringan  fasilitas  kesehatan,  pemberian  pelayanan  kesehatan  secara terstandarisasi,  terstruktur,  berjenjang,  dan  terintegrasi.  Pemerintah  menetapkan regulasi-regulasi yang mengatur standar infrastruktur pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan, standar tenaga kesehatan, tarif pelayanan,  daftar sediaan obat dan  tarif  obat,  serta  standar  dan  tarif  alat  medis.  Selanjutnya,  regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas  kesehatan  untuk  pemberian  pelayanan  kepada  peserta.  BPJS  menetapkan kriteria  seleksi  fasilitas  kesehatan  dan  menyeleksi  fasilitas  kesehatan  yang  layak untuk  bekerjasama.  Penetapan  kriteria  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kulitas pelayanan kesehatan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pada proses  penyelenggaraannya  BPJS  Kesehatan  berkoordinasi  dengan  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dalam hal mengeluarkan rekomendasi bahwa fasilitas kesehatan tersebut dianggap memenuhi kriteria menjadi mitrakerja/vendor dalam sistem JKN. Peraturan khusus (lex specialis) tentang pengadaan barang jasa pemerintah  mempedomani  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Pengadaan  Barang  Jasa  Pemerintah  yang  merupakan  perubahan  dari Peraturan  Presiden  No  16  Tahun  2018.    Adapun  petunjuk  tertulis  dari  Perpres  ini tertuang  didalam  Peraturan  Lembaga  (Perlem)  Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 tahun 2018. Dalam Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018  tentang  syarat  kualifikasi  administrasi/legalitas  penyedia  Barang/Jasa  bahwa pimpinan  dan  pengurus  badan  usaha  bukan  sebagai  pegawai  kementerian/ lembaga/perangkat daerah. Fakta yang ditemukan dilapangan, tidak semua pemilik fasilitas kesehatan swasta mitrakerja BPJS Kesehatan merupakan pelaku usaha non pemerintah, namun ada juga pelaku usaha yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  yang  mana  mereka  terlibat  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung didalam  proses  pengadaan  seleksi  penunjukan  penyedia  fasilitas  kesehatan  swasta dalam  sistem  JKN.  Data  ini  dapat  ditemukan  dari  informasi  yang  dipublikasikan oleh  BPJS  kesehatan,  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.    Fenomena  ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor). Tindak pidana korupsi adalah suatu  perbuatan  melawan  hukum,  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau
diketahui  atau  patut  disangka  olehnya  bahwa  perbuatan  tersebut  merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Kata Kunci : fasilitas kesehatan; pidana korupsi; perjanjian kerja sama

## Abstract
The function of providing health services includes the selection of health facilities, the  provision  of  a  network  of  health  facilities,  the  provision  of  standardized, structured,  tiered,  and  integrated  health  services.  The  government  stipulates regulations  that  regulate  health  service  infrastructure  standards,  health  service standards, health personnel standards, service rates, list of drug preparations and drug tariffs, as well as standards and rates for medical devices. Furthermore, these regulations  become  the  legal  basis  for  the  cooperation  contract  between  BPJS Health  and  health  facilities  for  the  provision  of  services  to  participants.  BPJS determines the selection criteria for health facilities and selects appropriate health facilities  to  cooperate.  The  determination  of  these  criteria  aims  to  maintain  the quality of health services that will be obtained by the community. Therefore, in the implementation  process,  BPJS  Kesehatan  coordinates  with  the  local  District/City Health  Office,  in  terms  of  issuing  a  recommendation  that  the  health  facility  is considered to meet the criteria for being a partner/vendor in the JKN system. The special  regulation  (lex  specialis)  regarding  the  procurement  of  government  goods and  services  is  guided  by  Presidential  Regulation  (Perpres)  Number  12  of  2021 concerning the Procurement of Government Goods and Services which is a change from  Presidential  Regulation  No.  16  of  2018.  The  written  instructions  from  this Perpres are contained in an Institutional Regulation (Perlem). Government Goods and Services Procurement Policy (LKPP) Number 9 of 2018. In the LKPP Perlem Number  9  of  2018  concerning  the  requirements  for  administrative qualifications/legality  of  goods/services  providers  that  the  leaders  and administrators of business entities are not employees of ministries/institutions/regional apparatuses. Facts found in the field, not all owners of private health facilities with BPJS Health partners are non-government business actors, but there are also business actors who work as Civil Servants (PNS) where they are directly or indirectly involved in the procurement process for the selection of facility providers. private health in the JKN system. This data can be found from information  published  by  BPJS  Kesehatan,  which  can  be  accessed  by  the  public. This  phenomenon  has  the  potential  for  corruption  (tipikor).  A  criminal  act  of corruption is an act against the law, enriching oneself, another person, or an entity that directly or indirectly harms state finances, or is known or suspected by him to be detrimental to state finances and the state economy.
Keywords: health facilities; corruption crime; cooperation agreement
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-07

## Pendahuluan
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  suatu  kejahatan  luar  biasa  yang  berpotensi dilakukan  oleh  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara (Evi  Hartanti,  2005) .  Pengadaan  Barang dan  Jasa  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh  Kementerian/  Lembaga/ Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut  Kontrak  adalah  perjanjian  tertulis  antara  PA/KPA/PPK  dengan  Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kasiyanto &  SH,  2018) .  BPJS  Kesehatan  adalah  merupakan  Badan  Hukum  publik  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  dan  memiliki  tugas  untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia.
Fasilitas  Kesehatan  adalah  suatu  alat  dan/atau  tempat  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan  baik  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  yang  pelayanannya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat. Jaminan  Kesehatan  Nasional  adalah  bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  atau SJSN  (yang  diselenggarakan  dengan  menggunakan  asuransi  kesehatan  sosial  yang bersifat  wajib  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  Kesehatan  masyarakat yang  layak  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau  penelitian  hukum  doktriner  atau  penelitian  perpustakaan.  Penelitian  hukum normatif,  hukum  yang  tertulis  dikaji  dari  berbagai  aspek.  Pendekatan  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  studi  kasus  dari  putusan  Hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Jenis data terbagi dalam dua hal yakni: (1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utamanya dengan melakukan wawancara dan survey secara langsung. (2) Data Sekunder, yang terdiri darai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peluang terjadinya potensi tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerjasama antara  BPJS  Kesehatan  dengan  penyedia  Fasilitas  Kesehatan  dalam  sistem JKN
Korupsi  adalah  suatu  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime),  secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu (1) berpotensi dilakukan oleh siapa saja, (2) korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (random target atau random victim), (3) kerugiannya besar dan meluas (snowball effect atau domino effect), dan (4) terorganisasi atau oleh organisasi (Ifrani, 2018) .
Tindakan  yang  terjadi  karena  adanya  kesempatan  dan  potensi  yang menimbulkan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  dan  materiil  sehingga merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara  maka  termasuk  kedalam  tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Didalam  Undang-Undang  ini,  pengertian tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut;
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi,  meyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagaiman  dimaksud  dalam pasal  209,  210,  387  atau  388,  415,  416,  417,  418,  dan  pasal  419  Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat  kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau kedudukannya,  atau  oleh  pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap  melekat  pada jabatan atau kedudukan tersebut;
5. Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang  yang  secara  tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang- undang ini;
6. Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan,  pembatuan,  atau  pemufakaatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
7. Setiap  orang  diluar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk tindak pidana korupsi. Menurut penulis, dari penjelasan diatas potensi bentuk tindak pidana korupsi yang  dapat  terjadi  didalam  perjanjian  kerjasama  antara  BPJS  Kesehatan  dengan penyedia  yaitu  fasilitas  kesehatan  pada  pelaksanaan  Sistim  Jaminan  Kesehatan nasional (JKN) sebagai berikut:
a. Merugikan keuangan atau perekonomian Negara
b. Benturan kepentingan
Dari  kedua  peluang  perbuatan  utama  yang  berpotensi  tindak  pidana  korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Merugikan keuangan atau perekonomian negara
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal
1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Keuangan  negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum baik sengaja ataupun lalai, Undang-undang 1 tahun 2004 pasal 1 ayat (22).
Menurut  Yunus  Husein  “Kerugian  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi“  menyebutkan  ada  beberapa  cara  terjadinya  kerugian  negara,  yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa,  transaksi  yang  terkait  dengan  utang-piutang,  dan  transaksi  yang  terkait dengan biaya dan pendapatan.  Kerugian negara dapat menimbulkan beberapa kemungkinan  peristiwa  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.

## Tabel 1
Potensi Merugikan Keuangan Negara Potensi Tindak Pidana Korupsi Uraian Peluang Potensi Tindak Pidana Korupsi Dimana dapat dilakukan Pihak yang dapat terlibat Merugikan keuangan negara Pengeluaran suatu sumber  (dapat  berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Pengeluaran suatu sumber/kekayaan  lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Penerimaan sumber/kekayaan  lebih kecil/rendah dari seharusnya diterima 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Timbulnya suatu kewajiban yang seharusnya tidak ada 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Timbulnya suatu kewajiban  yang  lebih besar dari seharusnya 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Hilangnya  suatu  hak yang seharusnya dimiliki/diterima menurut  aturan  yang berlaku 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan
Hak yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan Tindakan  fraud  yang sudah  ditetapkan  dan terdapat kerugian keuangan  negara  yang dituangkan didalam produk hukum dan tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan 1.BPJS Kesehatan 2.Fasilitas  pelayanan Kesehatan 3.Dinas Kesehatan
b. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi  dan/atau  dapat  menyiingkirkan  profesionalitas  seorang  pejabat dalam  mengemban  tugas.  Pertimbangan  pribadi  tersebut  dapat  berasal  dari kepentingan  pribadi,  kerabat  atau  kelompok  yang  kemudian  mendesak  atau mereduksi  gagasan  yang  dibangun  berdasarkan  nalar  profesionalnya  sehingga keputusannya  menyimpang  dari  orisinalitas  keprofesionalannya  dan  akan berimplikasi  pada  penyelenggaraan  negara  khususnya  dibidang  pelayanan  publik menjadi  tidak  efisien  dan  efektif.  Benturan  kepentingan  yang  dapat  menimbulkan potensi  tindak  pidana  korupsi  didalam  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  badan penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  dengan  penyedia  fasilitas  kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Potensi Benturan Kepentingan Potensi Tindak Pidana Korupsi Peluang Potensi Tindak Pidana Korupsi Dimana dapat dilakukan Pihak yang dapat terlibat Benturan kepentingan didalam pengadaan  barang dan jasa Menerima gratifikasi atau pemberian atas suatu keputusan/jabatan 1. BPJS Kesehatan 2. Fasilitas pelayanan Kesehatan 3. Dinas Kesehatan 1. BPJS Kesehatan 2. Fasilitas pelayanan Kesehatan 3. Dinas Kesehatan Penggunaan  aset  jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan Perangkapan  jabatan  di beberapa  instansi  yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung,  sejenis  atau tidak  sejenis,  sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Kewenangan penilaian suatu  objek  kualifikasi dan objek tersebut merupakan  hasil  dari  si penilai Penyalagunaan jabatan Moonlighting atau Outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya) Penggunaan Diskresi yang menyalahgunaan wewenang
2. Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara  BPJS  Kesehatan  Dengan  Penyedia  Fasilitas  Kesehatan  Dalam  Sistem JKN
Pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  telah  ditujukan  untuk  pemenuhan  cakupan  kesehatan masyarakat  Indonesia (Organization,  2016) .  Berdasarkan  dari  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN),  sistem JKN adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong, wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala  atau  iurannya  dibayari  oleh  pemerintah  kepada  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Berdasarkan  pasal  23  UU  SJSN  Nomor  40  Tahun  2004  disebutkan  bahwa jaminan  kesehatan  diberikan  pada  fasilitas  kesehatan  milik  pemerintah  atau  non pemreintah  yang  menjalin  kerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan.  fasilitas  kesehatan meliputi  rumah  sakit,  dokter  praktik,  klinik,  laboratorium,  apotik,  dan  fasilitas kesehatan  lainnya.  Hubungan  kerjasama  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  fasilitas kesehatan  dilakukan  dengan  basis  kontrak,  yaitu  perjanjian  tertulis  antara  kedua pihak (Putri, 2014) .
Analisis  hukum  potensi  tindak  pidana  korupsi  dalam  perjanjian  Kerjasama antara  BPJS  Kesehatan  dengan  penyedia  Fasilitas  Kesehatan  dalam  sistem  JKN merupakan  struktur  hukum  yang  kompleks.  Mulai  dari  hukum  perdata,  hukum administrasi negara hingga hukum pidana.  Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk  hukum  pidana  khusus.  Aspek  hukum  pidana  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Tipikor  adalah  sejauh  mana prosedur pengelolaan keuangan Negara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (untuk  menemukan  unsur  melawan hukum) dan apakah telah timbul keuntungan pribadi atau orang lain atau korporasi (rekanan),  dan  apakah  telah  terjadi  kerugian  keuangan  Negara  sebagai  akibat perbuatan melawan hukum.
Unsur  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak  bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini (Kemendikbud, 2013) .
Unsur  melawan  hukum  (wederechtelijke)  dapat  dikualifikasikan  sebagai melawan  hukum  formil  maupun  materiil.    Sifat  melawan  hukum  formil  artinya perbuatan  pelaku  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  formal  seperti  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain. Potensi  kerugian  keuangan  negara  pada  perjanjian  Kerjasama  antara  BPJS kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berawal dari cacat wewenang, cacat prosedur  dan  cacat  substansi  sehingga    mengakibatkan  penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat yuridis) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara yaitu pegawai BPJS  Kesehatan  dan  pegawai  dinas  kesehatan  kabupaten/kota  atau  daerah  dan pegawai  negeri  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah  seperti  puskesmas dan  rumah  sakit  pemerintah  daerah  setempat  yang  merangkap  sebagai  pemilik fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain  itu  pegawai  pemerintah  tersebut  ikut  serta  dalam  proses  pengadaan barang/jasa pemerintah dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak yang  dibutikan  dengan  adanya  perjanjian  kerjasama  dan  pembayaran  yang dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  kepada  penyedia  tersebut,  sehingga  memenuhi penyalahgunaan  kewenangan  dalam  hukum  administrasi  dapat  diartikan  dalam  3 (tiga) wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-  undang  atau  peraturan- peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Tindakan  maladminstrasi  ini  berujung  merugikan  keuangan  negara  dan memenuhi  unsur-unsur  pasal  2  dan  pasal  3  UU  Tipikor.    Adapun  secara  singkat, dapat dijelaskan pada table dibawah ini.
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

## Tabel 3

## Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diciptakan lingkungan  yang  dapat  menimbulkan  perilaku  positif,  kondusif  dan  terbebas  dari adanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga,  atau  golongannya  sehingga  tugas  yang  diamanatkan  tidak  dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
Analisis hukum terhadap benturan kepentingan sebagai potensi tindak pidana korupsi  dalam  perjanjian  Kerjasama  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  Fasilitas pelayanan kesehatan dalam program JKN merupakan suatu bentuk kesengajaan dan kelalaian dilakukan oleh pegawai yang terkait. Oleh karena itulah tidak jarang saat ini  kita  jumpai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  non  pemerintah  merupakan  pemilik dari  oknum-oknum  pegawai  dinas  kesehatan  kabupaten/kota  dan  pegawai  negeri
Potensi Tindak Pidana Korupsi Pihak yang dapat terlibat Dasar Hukum Merugikan keuangan negara 1. Pegawai BPJS Kesehatan 2. Pemilik Fasilitas pelayanan Kesehatan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. 3. Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Asas  hukum lex  specialis  drogat  lex generalis
Pasal  2  UU  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
Pasal  3  UU  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi; Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal  1  angka  1  UU  RI  No  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11 tahun 2020. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  12 Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Barang Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan  dari  Peraturan  Presiden  No  16
Tahun 2018.
Peraturan  Lembaga  (Perlem) Kebijakan
Pengadaan  Barang  dan  jasa  Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2021.
sipil di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit pemerintah  daerah.  Para  oknum  ini  berpotensi  melakukan  tindak  pidana  korupsi dan telah memenuhi unsur pada pasal 12 UU tipikor. Sumber benturan kepentingan yang ditemui pada hal ini yaitu:
1. Penyalahgunaan  wewenang,  yaitu  dengan  membuat  keputusan atau  tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  atau  melampaui  batas-batas  pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga  tidak  bisa  menjalankan  jabatannya  secara  profesional,  independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan;
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu  baik  karena  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan  maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Kelemahan  sistem  organisasi,  yaitu  keadaan  yang  menjadi  kendala  bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
5. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi
6. Penyalahgunaan  wewenang,  yaitu  dengan  membuat  keputusan atau  tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  atau  melampaui  batas-batas  pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga  tidak  bisa  menjalankan  jabatannya  secara  profesional,  independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan;
8. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu  baik  karena  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan  maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
9. Kelemahan  sistem  organisasi,  yaitu  keadaan  yang  menjadi  kendala  bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
10. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi
Secara  singkat,  analisis  hukum  benturan  kepentingan  sebagai  potensi  tindak pidana  korupsi  dalam  perjanjian  Kerjasama  BPJS  kesehatan  dengan  fasilitas pelayanan kesehatan, penulis tuangkan table dibawah ini.
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

## Tabel 4
Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan
3. Penataan  regulasi  yang  baik  dalam  perjanjian  Kerjasama  terhadap pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  penyedia  dalam  rangka  pencegahan  tindak pidana korupsi
Pemerintah  melalui  Menteri  Kesehatan  RI  dan  BPJS  Kesehatan    telah membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menerbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang  pencegahan  dan  penanganan  kecurangan  (Fraud)  serta  pengenaan  sanksi administrasi  terhadap  kecurangan  (Fraud)  dalam  pelaksanaan  program  Jaminan Kesehatan dan telah mengunakan sistim informasi teknologi didalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilingkungannya serta meningkatkan profesionalitas dan modernisasi  secara  berkelanjutan  untuk  mencapai  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan asas-asas pengadaan barang dan jasa.
Namun menurut penulis ada celah hukum yang dapat digunakan oleh oknum- oknum  yang  ingin  berupaya  menguntungkan  diri  sendiri  atau  oranglain  atau koorporasi  dengan  mengunakan  kewenangannya  ataupun  kekuasaannya  untuk melakukan  pembenaran  terhadap  tindakan  yang  tidak  diatur  secara  tertulis  dan tegas  oleh  pihak  BPJS  Kesehatan  dan  Pemerintah,  karena  salah  satu  cara mengaburkan  proses  pengadaan  oleh  oknum-oknum  adalah  dengan  mengurangi atau  menambahkan  ataupun  mengurangi    persyaratan  yang  tidak  tegas  ataupun relevan  guna  mengkondisikan  calon  penyedia  yang  berafiliasi  dengan  oknum tersebut untuk dapat disetujui menjadi penyedia.
Potensi Tindak Pidana Korupsi Pihak yang dapat terlibat Dasar Hukum Benturan Kepentingan 1. Pegawai BPJS Kesehatan 2. Pemilik  Fasilitas  pelayanan Kesehatan  yang  berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. 3. Pegawai  Dinas  Kesehatan Daerah Pasal  12  huruf  I  UU  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  menjadi  Undang-Undang nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  RI  Nomor  37  tahun Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Peraturan Lembaga (Perlem) Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2021.

## Kesimpulan
Dalam  perjanjian  kerjasama  antara  badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  dengan  penyedia  fasilitas  kesehatan  dalam  Sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional  terdapat potensi tindak pidana korupsi  yaitu kerugian  keuangan negara dan benturan  kepentingan  yang  dapat  digunakan  oleh  oknum  ASN/PNS  yang  menjadi penyedia  didalam  BPJS  Kesehatan  didalam  pelaksanaan  pelayanan  dasar  kesehatan dengan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  terkait  peraturan  perundang-undangan tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  hal  ini  disebabkan  adanya  celah  hukum  yang tidak mengatur secara tegas larangan terhadap PNS untuk menjadi penyedia barang dan jasa  dilingkungan  Pemerintah  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 tentang  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  dan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Menteri Kesehatan dan atau Peraturan BPJS.

## BIBLIOGRAFI
Evi Hartanti, S. H. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta .

## Google Scholar
Ifrani, Ifrani. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (3), 319–336. Google Scholar
Kasiyanto, H. Agus, & SH, M. H. (2018). Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa . Prenada Media. Google Scholar
Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi . Kemendikbud. Google Scholar
Organization, World Health. (2016). Questions and answers on universal health coverage . WHO. Google Scholar
Putri, Asih Eka. (2014). Seri Buku Saku–4: Paham JKN–Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia . Google Scholar

## Copyright holder:
Erna Ariyani, Mexsasai Indra, Davit Rahmadan (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: