Volume 25 No 1, Januari 2023

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19
Yunita Valentina Kusufiyah 1 , Dina Anggraini 2
Universitas Dharma Andalas 1,2
e-mail yunitavalentina@unidha.ac.id 1
dnariyna@yahoo.com 2

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  resulted  in  a  decrease  in  state  revenue  and  an  increase  in  state expenditure,  so  that  the  government  issued  fiscal  policies  in  an  effort  to  save  the  national economy. This policy is used by taxpayers to take tax avoidance actions as explained by the Tax Justice  Network,  which  noted  that  tax  revenues  that  cannot  be  collected  due  to  tax  avoidance practices in Indonesia reach US$4.86 billion per year or the equivalent of Rp.69.1 trillion and Indonesia's position in the case of tax avoidance.  tax ranks fourth in Asia (Wildan, 2020). This study  uses  the  Effective  Tax  Ratio  (ETR)  as  a  proxy  or  measurement  of  tax  avoidance.  This research aims to empirically test Food and Beverage Company Tax Avoidance Before and During the  Covid-19  Pandemic.  This  type  of  research  is  descriptive  research,  using  data  analysis techniques  Paire  test  sample  T-  Test.  Thes  population  of  this  study  are  food  and  beverage companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  in  2018-2019  and  2020-2021.  The results of the study prove that there are differences in tax evasion before and during the Covid- 19 pandemic.
Keyword : Tax Avoidance, Effective Tax Rates, Tax Incentives

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan negara dan peningkatan belanja negara, sehingga  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dalam  upaya  penyelamatan  perekonomian nasional.  Kebijakan  ini  digunakan  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak sebagaimana dijelaskan oleh Tax Justice Network yang mencatat bahwa penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut  akibat praktik penghindaran pajak di  Indonesia mencapai US$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp69,1 triliun dan Posisi Indonesia dalam hal penghindaran pajak. pajak menempati urutan keempat di Asia (Wildan, 2020). Penelitian ini menggunakan Effective Tax Ratio (ETR) sebagai proksi atau ukuran penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji  secara  empiris  Penghindaran  Pajak  Perusahaan  Makanan  dan  Minuman  Sebelum  dan Selama Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis data uji Paire sample T-Test. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan  minuman  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2018-2019 dan  tahun  2020- 2021. Hasil penelitian membuktikan adanya perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tarif Pajak Efektif, Insentif Pajak

## PENDAHULUAN
Wabah Coronavirus Disease
2019 (Covid-19)  telah  menjadi  pandemi yang melanda Indonesia dan dunia sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini  yang berdampak terhadap perekonomian dunia dan  Indonesia  khususnya.  Pemerintah telah  melakukan  banyak  upaya  untuk mengatasi masalah tersebut yang dibebankan  kepada  APBN  sehingga mengakibatkan defisit APBN tahun 2020 mencapai  Rp  947,6  triliun  atau  6  persen dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB). (Kementerian  Keuangan  RI,  2021). Pandemi Covid-19 tidak hanya memperlambat  pertumbuhan  ekonomi nasional tetapi juga menurunkan penerimaan  negara  serta  meningkatkan belanja  negara  sehingga  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dalam upaya  menyelamatkan  kesehatan  dan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut antara lain : Penurunan Tarif PPh Badan secara bertahap, insentif PPh Final jasa konstruksi, perlakuan pajak kegiatan perdagangan  melalui  sistem  elektronik, perpanjangan waktu permohonan keberatan dan adanya insentif perpajakan guna  menjaga  stabilitas  daya  beli masyarakat. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan penurunan  penerimaan  negara  sebagai penyumbang  utama  pendapatan  negara Indonesia.  Pada  tahun  2020  realisasi penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.072,1 triliun atau 89,4 persen dari target APBN sementara  pada  tahun  2021  penerimaan pajak  ditargetkan  sebesar  Rp1.229,6 triliun  atau  lebih  tinggi  14,7  persen  dari realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2020 (Masdi, 2021).
Pemerintah untuk mencapai target tersebut telah menyusun beberapa strategi antara  lain  :  Perluasan  basis  pajak  dan tetap  berperan  dalam  meningkatkan perekonominian nasional dengan mengimplementasikan  Rencana  Strategi 2020-2024;  Perluasan  basis  pajak  yang
akan  ditempuh  melalui  :  a)Peningkatan kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak  yang tinggi;  b)Pengawasan  dan  penegakan hukum  yang  berkeadilan;  Mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan  perekonomian  nasional melalui  :  a)Terobosan  dibidang  regulasi melalui Perpu-1/2020; b)Fasilitas perpajakan  melalui  penerbitan  insentif; c)Proses  bisnis  layanan user  friendly berbasis  IT;  DJP  memetakan  dan melakukan pengawasan pembayaran masa ( valuntary payment ) untuk
memastikan  bahwa  tidak  terjadi  upaya tax  avoidance (penghindaran  pajak)  dan moral  hazard ditengah  kondisi  pendemi COVID-19.
Praktek  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  merupakan  tindakan  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan ( loopholes ), meskipun praktek penghindaran pajak ini tidak  melanggar  peraturan  perundang- undangan  tetapi  tindakan  ini  dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral ( unacceptable ), hal ini dikarenakan akan mengurangi  jumlah  penerimaan  negara melalui  pajak.  Menurut  (Hanlon  & Heitzman,  2010)  penghindaran  pajak merupakan salah satu kebijakan manajemen yang erat dengan manajemen pajak.  Kebijakan  penghindaran  pajak yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen berkaitan  dengan  kebijakan  akuntansi dikarenakan jumlah pendapatan sebelum pajak  yang  diaporkan  oleh  perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghidaran pajak  dan  menginginkan  pembayaran pajak yang rendah seharusnya didapatkan dari  pendapatan  sebelum  pajak  yang rendah  pula,  dan  hal  ini  bertentangan dengan  keinginan  pemilik  perusahaan yang menginginkan pendapatan setinggi- tingginya.  Penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak
bagi  negara  Indonesia.  Pada  tahun  2020 Tax Justice Network mencatat penerimaan  pajak  yang  tidak  dapat dipungut  akibat  praktik  penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US$4,86  miliar  per  tahun  atau  setara dengan  Rp69,1  triliun  dan  posisi Indonesia  dalam  kasus  penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan  Orang  Pribadi  terdapat  di  peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang  (Wildan,  2020).  Pajak  bagi perusahaan  merupakan  beban  yang mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima sementara pemerintah menginginkan penerimaan
negara melalui  pajak  lebih  besar  sehingga menyebabkan  perbedaan  tujuan  yang menjadikan  perusahaan  sebagai  wajib pajak  badan  melakukan  berbagai  usaha untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang akan dibayar salah satunya adalah dengan melakukan  penghindaran  pajak.  Salah satu modus yang dilakukan oleh perusahaan  dalam  melakukan  praktek penghindaran  pajak  antara  lain  dengan cara transfer pricing dan cost yang tinggi sehingga  menurunkan  laba  kena  pajak atau  bahkan  melaporkan  rugi  pada  masa pandemi covid-19 sehingga dapat memanfaatkan beberapa fasilitas relaksasi  perpajakan  dan  bahkan  tidak membayar  pajak  tetapi  perusahaan tersebut masih bisa beroperasi. Pemerintah selama covid-19 memberikan insentif pajak yang diberikan sehubungan dengan  jumlah  tenaga  kerja  dan  hal  ini menjadi  celah  bagi  sejumlah  perusahaan untuk membuat data fiktif terkait jumlah karyawan  dan  besaran  upah  yang diberikan,  tidak  hanya  itu  pendemi  juga berpotensi  menimbulkan tax  fraud oleh pelaku usaha, dengan melakukan transaksi tanpa memberikan tanda terima sehingga  bisa  terhindar  dari  kewajiban membayar  PPN.  Termasuk  juga  risiko penghindaran  pajak  yang  dilakukan dengan skema pembayaran gaji karyawan
secara  tunai,  sehingga  terhindar  dari kewajiban memotong pajak. Modus seperti  ini  memiliki  potensi  lolos  dari pemeriksaan  yang  dilakukan  otoritas pajak dan hal ini dikarenakan kendornya pengawasan  yang diakibatkan pola kerja jarak  jauh  yang  dilakukan  oleh  fiskus. Pandemi Covid-19 dinilai mampu mendorong terjadinya praktik penghindaran  pajak  terutama  melalui regulasi  pajak  baru  yang  dibuat  oleh pemerintah  guna  menyesuaikan  dengan kondisi  dan  dampak  yang  ditimbulkan pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dibuktikan dengan  tingginya  jumlah  permohonan bantuan  atau  pengembalian  dana  yang diberikan tidak sebanding dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.  Kondisi  ini  didukung  oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rombe et al.,  2017)  yang  menjelaskan  adanya insentif  pajak  berupa  penurunan  tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan  melakukan  penghindaran pajak.
Penelitian  ini  termotivasi  dari banyaknya  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  korporasi  yang  menjadi keluhan  beberapa  negara  termasuk  di Indonesia  yang  menimbulkan  kerugian negara.  Penelitian  ini  dilakukan  pada perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Sektor Makanan dan minuman hal  ini  dikarenakan  sektor  ini  dianggap tahan banting dan menunjukkan peningkatan  pembayaran  pajak  yang signifikan  ditengah  tekanan  ekonomi akibat pandemi covid-19. Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang menjadi perluasan basis pajak dan menjadi fokus kepatuhan pajak material  hal  ini  dijelaskan  pada  rencana yang  termuat  didalam  laporan  kinerja Direktur  Jenderal  Pajak  tahun  2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).
Penetilian ini tidak hanya melihat potensi perusahaan  sektor  makanan  minuman untuk  melakukan  penghindaran  pajak
pada  saat  pendemi  covid-19  saja  tetapi juga melihat potensi penghindaran pajak sebelum  penghindaran  pajak  dengan jangka  waktu  dua  tahun  2020  dan  2021. Penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat covid-19  ini  juga  akan  berguna  bagi
Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan dan mengevalusi kebijakan  yang  dikeluarkan  terkait dengan  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak  dan  insentif  pajak  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Kondisi  ini  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Barid & Wulandari, 2021) dan (Suhaidar et  al.,  2020)  dimana  terdapat  perbedaan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada sebelum dan saat covid-19. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan cendrung memanfaatkan dan menjadikan celah  insentif  pajak  yang  diberikan  oleh pemerintah  untuk  melakukan  praktek penghindaran  pajak.  Penelitian  dengan hasil  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh (Firmansyah & Ardiansyah, 2021)
dimana tidak terdapat perbedaan praktek penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat pandemi covid-19.
Penelitian  ini  penting  dilakukan dikarenakan  penelitian  ini  merupakan penelitian lanjutan dari penelitian penulis sebelumnya, dimana
penelitian
sebelumnya hanya melihat trend
penghindaran pajak perusahaan makanan dan  minuman  sebelum  masa  pandemi covid-19 (Kusufiyah & Anggraini, 2022) sedangkan penelitian ini membandingkan praktik  penghindaran  pajak  pada  masa sebelum  dan  saat  pandemi  covid-19  hal ini  dikarenakan  pemerintah  banyak memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan  yang  terdampak covid-19 khususnya perusahaan makanan dan  minuman  yang  menjadi  salah  satu sektor  yang  paling  banyak  menerima insentif  pajak  dimasa  pandemi  covid-19 sesuai  dengan  berita  yang  diliris  oleh (Kementerian  Keuangan  RI,  2020).
Perusahaan  makanan  dan  minuman  juga merupakan  salah  satu  sektor  perusahaan yang  menjadi  sasaran  perluasan  basis pajak  dan  pengujian  kepatuhan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  pada  tahun 2021  sesuai  dengan  Laporan  Kinerja Dirjen  Pajak  tahun  2021  (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan  tentunya  akan  mengurangi potensi penerimaan negera dari pajak dan hal  ini  merupakan  salah  satu  wujud ketidakpatuhan  wajib  pajak  sehingga program pemerintah untuk
menyejahterakan  rakyat  tidak  dapat tercapai  dan  hal  ini  merupakan  tindakan yang akan merugikan rakyat. Pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam meningkatkan dan memperbaharui kebijakan bidang perpajakan menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai salah satu topik riset utama yang dibutuhkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  saran  perbaikan  dibidang perpajakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil
keputusan  yang  berhubungan  dengan insentif  pajak,  uji  kepatuhan  atau pencapaian target penerimaan pajak.

## Agency Theory
Agency Theory (teori agensi) merupakan teori  yang  dikemukan  oleh  (Jensen  & Meckling, 1976) yang berfokus terhadap dua  pelaku  yang  memiliki  perbedaan kepentingan  antara  agen  dan  prinsipal. Teori  ini  juga  memberikan  gambaran tentang pemisahan antara pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan  (agen)  dan  pemegang  saham (prinsipal),  hal  ini  memungkin  bahwa agen  akan  mementingkan  kepentingan pribadinya dengan mengorbankan prinsipal. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya asymmetry information
dimana pihak pemegang saham
(prinsipal) menginginkan pembagian laba
yang  besar  dan  sesuai  dengan  kondisi yang  sebenarnya  sedangkan  manajemen perusahaan (agen) menginginkan pembagian  bonus  yang  besar  dari prinsipal  karena  telah  bekerja  dengan baik.  Manajemen  perusahaan  (agen) dalam  mendapatkan  kompensasi  atau bonus  akan  berusaha  melaporkan  laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan dengan  melakukan  manifulasi  laba  yang tidak  sesuai  dengan  cara  manajemen pajak yang dapat menimbulkan tindakan penghindaran  pajak,  hal  ini  dikarenakan pajak  merupakan  salah  satu  pengurang laba perusahaan. Tindakan penghindaran pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak manajemen  merupakan  aktivitas  yang menghasilkan  informasi  menyesatkan bagi  pemegang  saham  dikarenakan  laba yang  dilaporkan  oleh  pihak  manajemen kurang  transparan  dalam  menjalankan operasional  perusahaan. Penghindaran pajak  berdasarkan  teori  agensi  dimana pihak  manajemen  sebagai  pengelola perusahaan  memandang  pajak  sebagai beban  yang  mengurangi  jumlah  laba bersih, sehingga manajemen akan berusaha  untuk  meningkatkan  laba dengan  melakukan  penghindaran  pajak hal ini memberikan  gambaran  laba  yang tidak  sebenarnya  bagi  pemegang  saham. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang mengurangi jumlah laba bersih yang akan  diterima  sementara  pemerintah menginginkan penerimaan negara melalui  pajak  lebih  besar  sehingga menyebabkan  perbedaan  tujuan  yang menjadikan  perusahaan  sebagai  wajib pajak  badan  melakukan  berbagai  usaha untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang akan dibayar salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

## Penghindaran pajak
Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan  menggunakan  metode  dan teknik  yang  memanfaatkan  kelemahan yang  terdapat  pada  undang-undang  dan peraturan perpajakan guna untuk
memperkecil  jumlah  pajak  yang  akan dibayar.  (Pohan,  2018)  menjelaskan bahwa  penghindaran  pajak  merupakan upaya  yang  legal  dan  aman  bagi  wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Praktek penghindaran pajak akan berdampak  pada  terkikisnya  potensi penerimaan  pajak  oleh  negera  hal  ini mengakibatkan ketidakadilan dan kurang efesiensi  dari  suatu  sistem  perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui  skema-skema  transaksi  yang kompleks yang dirancang secara sistematis,  penghindaran  pajak  dapat dilakukan oleh wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja.
Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk  tidakpatuhan  wajib  pajak  dan merupakan  bentuk  perlawanan  pajak yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  ketika Surat Ketetapan Pajak belum dikeluarkan, tindakan penghindaran pajak  ini  belum  diatur  secara  jelas  di dalam undang-undang. Wajib pajak besar cenderung  memanfaatkan  kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan  wajib  pajak  biasa  biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan  pajak.  Ada  2  karekateristik wajib pajak yang melakukan penghindaran  pajak  yaitu  wajib  pajak besar dan wajib biasa. Wajib pajak besar dapat  melakukan  tindakan  penghindaran pajak  dengan  menyewa  ahli  hukum  dan konsultan yang handal untuk mengetahui celah-celah dalam undang-undang perpajakan  sedangkan  wajib  pajak  biasa melakukan  penghindaran  pajak  dengan menaham untuk membeli,
mempergunakan,  bekerja  pada  suatu  hal untuk  menghindari  pajak  baik  PPN maupun pajak penghasilan.
Terdapat perbedaan praktek penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi covid-19. Pandemi  covid-19  menjadikan  kondisi perekonomian  menjadi melemah,  hal  ini mempengaruhi jumlah laba yang
dihasilkan  oleh  perusahaan  sehingga berdampak pada jumlah pajak yang akan dibayarkan  kepada  negara.  Pemerintah dalam
menghadapi kondisi ini
memberikan  sejumlah  insentif  pajak untuk  meringankan  beban  perusahaan yang terkena dampak covid-19 dan hal ini menjadikan  jumlah  penerimaan  negara melalui pajak menjadi menurun. Insentif pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah ternyata  menjadi  celah  bagi  perusahaan untuk  melakukan  praktek  penghindaran pajak hal ini dibuktikan oleh Tax Justice Network pada  tahun  2020  mencatat penerimaan  pajak  yang  tidak  dapat dipungut  akibat  praktik  penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US$4,86  miliar  per  tahun  atau  setara dengan  Rp69,1  triliun  dan  kondisi  ini menempatkan  Indonesia  menjadi  negara peringkat  ke  empat  yang  memiliki praktek  peghindaran  pajak  terbanyak setelah  Cina  di  Asia.  Kondisi  ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  (Barid  &  Wulandari,  2021)  dan (Suhaidar  et  al.,  2020)  dimana  adanya perbedaan  praktek  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur  sebelum  dan  saat  pandemi covid-19,  dari  hasil  temuan  penelitian- penelitian  tersebut  maka  dapat  ditarik hipotesis sebagai berikut :
Ho:   Tidak terdapat perbedaan
praktek penghindaran pajak sebelum  dan saat  pandemi covid
19
H1:  Terdapat  perbedaan  praktek penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi covid-19 Model kerangka pemikiran
teoritispenelitian ini sebagai berikut :
Gambar 1.
Model Peneltian
Sumber: Data Penelitian, 2022

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  dalam  penelitian ini adalah data  sekunder  berupa  data  dokumenter, laporan keuangan perusahaan dan ringkasan  kinerja  perusahaan  makanan dan minuman  yang terdaftar di BEI pada tahun  2018  –  2021.  Populasi  dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan  minuman  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2018-2019 (sebelum covid-19) dan 2020-2021 (saat covid-19)  dengan  populasi  sebanyak  25 perusahaan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu melalui pengambilan sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.  Kriteria  yang  digunakan  untuk memilih  sampel  adalah  sebagai  berikut: Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama tahun 2018-2019 dan 2020-2021, pemilihan  periode  penelitian  ini  dirasa cukup  representatif  untuk  dijadikan  data dalam penelitian ini; Perusahaan makanan  dan  minuman  yang  tidak delisting (keluar) dan new listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018- 2019  dan  2020-2021;  Perusahaan  yang menerbitkan  laporan  keuangan  periode tahun 2018-2019 dan 2020-2021; Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2018-2019 dan 2020-2021

## Membandingkan
Penghindaran Pajak (Sebelum Covid-19)
Penghindaran Pajak (Saat Covid-19)
Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel z Keterangan Jumlah Perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI tahun 2018-2021 25 1 2 3 Perusahaan yang delisted dan new listing Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan Perusahaan memiliki laba negatif (5) (0) (3) Total perusahaan yang memenuhi kreteria 17
Penulis    menggunakan  teknik  observasi dokumentasi  dengan  melihat  laporan keuangan, laporan tahunan dan ringkasan kinerja  perusahaan.  Variabel  dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak  ( tax  avoidance) .  Pengukuran tax avoidance sendiri  menggunakan  proksi dengan  menggunakan  proksi Effective Tax  Rates (ETR)  yang  diharapkan mampu  mengidentifikasi  keagresifan perencanaan  pajak  perusahaan  yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010).
Penghindaran  pajak  dalam  penelitian  ini diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) seperti  yang  dilakukan  oleh  (Desai  & Dharmapala,  2004)  dan  (Dyreng  et  al.,
2008) proksi ETR merupakan perbandiangan antara beban pajak penghasilan  badan  dengan  pendapatan sebelum  pajak  dengan  rumus  sebagai berikut:

## 𝐸𝑇𝑅 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

## Teknik Analisis Data Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk  mengetahui  bahwa  data  tersebut terdistribusi  secara  normal  atau  tidak yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov  (K-S),  dengan pengujian  ini  dapat  diketahui  data  yang digunakan  berdistribusi  normal  atau tidak.  Apabila  sesuai  dengan  kriteria  :
Asym.sig
(2-Tailed)> kreteria
signifikansi  ( p-value )  0,05  maka  data tersebut berdistri normal dan sebaliknya.

## Uji Paired Sampel T-Test
Uji  Paired  sampel  T-Test  merupakan  uji parametrik  yang  dapat  digunakan  pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah  untuk  melihat  apakah  ada perbedaan  rata-rata  antara  dua  sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data  dari  kedua  sampel  harus  memiliki jumlah  yang  sama  atau  berasal  dari sumber yang sama. Pada uji Paired T-Test merupakan bagian dari analisis parametrik  sehingga  hal  yang  harus diperhatikan pertama kali adalah datanya harus  berdistribusi  normal.  (Santoso, 2012)  Pedoman  pengambilan  keputusan dalam uji Paired sampel T-Test berdasarkan  nilai  signifikansi  (sig) dimana output spss sebagai berikut :
a. Jika  nilai  sig  (2-tailed)  <0,05  maka Ho ditolak dan Ha diterima
b. Jika  nilai  sig  (2-tailed)  >0,05  maka Ho diterima dan Ha ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Normalitas
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Uji Paired sampel T- Test, sebelum melakukan analisis tersebut peneliti melakukan Uji normalitas  terhadap  data  yang  bertujuan untuk  menguji  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki distribusi normal. Hasil uji Shapiro Wilk yang disajikan pada tabel 2
memperlihatkan  kedua  kelompok  data memiliki  nilai  sig  >  0,05.  Hasil  uji shapiro  wilk  kelompok  sebelum  sebesar 0,778  >  0,05  dan  pada  kelompok  saat sebesar  0,684  >  0,05  kedua  kelompok data memiliki nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan  bahwa  data  untuk  kedua kelompok tersebut berdistribusi normal.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas ETR Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Sebelum 0,172 34 0,212 0,801 34 0,778 Saat 0,193 34 0,203 0,763 34 0,684 Sumber: Data Penelitian, 2022

## Hasil Uji Paired Sampel T-Test
Penelitian  ini  menggunakan  Uji  Paired Sampel  T-Test  yang  merupakan  bagian dari  analisis  statistik  parametrik.  Uji Paired  Sampel  T-Test  dilakukan  untuk membandingkan  praktek  penghindaran pajak  sebelum  dan  saat  terjadinya pandemi  Covid-19.  Berikut  adalah  hasil uji paired samples statistics :
Tabel 3 . Hasil Uji Paired Samples Statistics ETR Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Sebelum  0,256779 34 0,0504169 0,0086464 Saat 0,230918 34 0,0379771 0,0150879
Sumber: Data Penelitian, 2022
Hasil  uji  paired  samples  statistic pada  tebel  3  menunjukkan  bahwa  pada mean Effective Tax Ratio (ETR) sebelum covid  19  sebesar  0,256779  sedang  saat
pandemi covid 19 sebesar 0,230918. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai  ETR  sebelum  dan  saat  pandemi covid 19 sehingga terlihat bahwa adanya perbedaan  praktek  penghindaraan  pajak sebelum  dan  saat  pandemi  covid-19. Tabel  3  juga  memperlihatkan  nilai standar deviasi sebelum covid 19 sebesar 0,0504169  dan  saat  covid  19  sebesar 7,442.
Tabel 4. Hasil Uji Paired Samples Correlations ETR N Correlati on Sig. Pair 1 Sebelum & Saat 34 0,269 0,123 Sumber: Data Penelitian, 2022 Tabel 4 memperlihatkan bahwa penghindaran pajak yang di ukur dengan Effective Tax Rates (ETR) memiliki nilai correlation  sebesar  0,269  dan  nilai  sig sebesar  0,123.  Data  ini  menunjukkan bahwa nilai sig > dari nilai probabalitias 0,05  yaitu  0,123>0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  hubungan atau tidak ada kolerasi antara kedua data (variabel)  penghindaran  pajak  sebelum dan saat pandemi covid-19. Tabel 5. Hasil Uji Paired Samples Test Paired Differences ETR Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig. (2- tailed) Lower Upper Pair 1 Sebelum - Saat 0,0258618 0,0888319 0,0152345 -0,0051332 0,0568567 2,698 34 0,019 Sumber: Data Penelitian, 2022
Hasil Uji Paired Samples Test pada tabel 5  menunjukkan  bahwa  nilai  sig  sebesar 0,019  <  0,05,  hal  ini  berarti  Ho  ditolak dan H1 diterima sehingga dapat dijelaskan  bahwa  terdapat  perbedaan penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat pandemi  covid  19.  Hasil  tabel  5  juga memperlihatkan  bahwa  t  hitung>  t  tabel dimana maka 2,698 > 2,03224 maka Ho ditolak    dan  Ha  diterima  maka  dapat disimpulkan terdapat perbedaan
penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat covid 19. Hasil uji hipotesis
memperlihatkan  bahwa  H1  diterima  hal ini  menunjukkan  terdapat  perbedaan penghindaran  pajak  sebelum  dan  saat pendemi covid 19. Kondisi ini didukung dengan  nilai  mean  dari Effective  Tax Ratio (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak lebih rendah dibandingkan sebelum covid 19 yaitu sebesar 0,230918, kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin kecil nilai  ETR  maka  tingkat  penghidaran pajak semakin tinggi. Hasil penelitian ini memberikan  rasionalisasi  bahwa  tingkat
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar  di  BEI  lebih  besar  pada  saat pandemi  covid  19  daripada  sebelum pandemi  covid  19,  kondisi  ini  sejalan dengan dengan laporan yang disampaikan oleh Tax Justice Network , yang berjudul The State of Tax Justice 2020; Tax Justice in the time of Covid 19 dalam (Fatimah, 2020)  menyebutan  bahwa  total  kerugian negara yang diakibatkan oleh penghindaran  pajak  setara  67,6  triliun rupiah  yang  berasal  dari  wajib  pajak badan  dan  sisannya  sebesar  1,1  triliun rupiah  wajib  pajak  orang  pribadi.  Saat pandemi covid 19 pemerintah memberikan  insentif  pajak  sebagai bantuan  pemerintah  yang  terkena  imbas pandemi,  adapun  insentif  fiskal  yang telah  diberikan  oleh  pemerintah  kepada wajib  pajak  antara  lain  :  Insentif  PPh Pasal  21,  Insentif  PPh  Pasal  22  impor, Insentif  Angsuran  PPh  Pasal  25  sebesar 50 persen dari angsuran yang seharusnya terutang,  Insentif  Pajak  Pertambahan
Nilai (PPN) dengan memberikan pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memiliki resiko rendah. Pemerintah juga memberikan  relaksasi  terhadap  wajib pajak berupa : penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021, perpanjangan waktu dalam administrasi  perpajakan  dan  pemberian fasilitas kepabeanan.  Kebijakan insentif dan  relaksasi  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada wajib pajak dimaksudkan  agar  dapat  memulihkan kondisi  semua  sektor  pada  saat  pandemi covid  19  terutama  sektor  ekonomi sehingga  roda  ekonomi  dapat  kembali pulih.  Insentif  dan  relaksasi  yang diberikan pemerintah ternyata meningkatkan resiko wajib pajak melakukan  penghindaran  pajak  dengan memanfaatkan insentif pajak.
Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dimotivasi dari internal
yang  menganggap  pajak  sebagai  beban yang akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh,  hal ini  didukung  dengan  teori Agency Theory (teori agensi) dimana para manajer  akan  berupaya  meningkatkan laba  sedangkan  pada  masa  covid  19 penjualan mengalami penurunan sehingga manajer melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan  beban  pajak  yang  harus dibayar. Peningkatan resiko penghindaran  pajak  saat  pandemi  covid 19  juga  dikarenakan  kurangnya  proses kontrol (pengawasan) terhadap pemberian  stimulus  perpajakan  akibat pelaksanaan  kegiatan work  form  home selama  pandemi  covid  19  sedangkan jumlah  permohonan  terhadap  stimulus pajak sangat tinggi dengan jangka waktu penyelesaian sesingkat mungkin. Kondisi ini  didukung  oleh  publikasi  yang diterbitkan  oleh  (OECD,  2020)  yang menjelaskan  bahwa  program  bantuan pemerintah  selama  covid  19  yang dilakukan  sangat  cepat  memberikan kesempatan  bagi  individu  dan  pelaku bisnis untuk melakukan kejahatan pajak. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suhaidar et  al.,  2020)  dan  penelitian  (Barid  & Wulandari,  2021),  namun  hasil  yang berbeda  ditemukan  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh (Firmansyah & Ardiansyah, 2021).

## SIMPULAN
Penelitian    ini  bertujuan  memberikan bukti  secara  empiris  bahwa  terjadi perbedaan
penghindaran pajak
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar  di  BEI  sebelum  dan  saat pandemi  covid  19  dimana  penghindaran pajak saat covid 19 lebih tinggi daripada penghindaran  pajak  sebelum  covid  19, hal ini dikeranakan
adanya penyalahgunaan  insentif  dan  relaksasi perpajakan yang dijadikan oleh
perusahaan sebagai celah untuk
melakukan penghindaran pajak.
Penghindaran  pajak  yang  dilakukan perusahaan  dimotivasi  oleh  dorongan pemegang  saham  kepada  pihak  manajer untuk mempertahankan kondisi ekonomi sedangkan  penjualan  saat  covid  19 mengalami  penurunan  sehingga  para manajer  melakukan  penghindaran  pajak untuk  mengurangi  beban  pajak  yang harus dibayarkan.
Keterbatasan  penelitian  hanya menggunakan  satu  variabel  sehinga peneliti  selanjutnya  dapat  menambah variabel penelitian terkait dengan
penghindaran pajak seperti DER ( Debt to
Equity  Ratio )  dan  memperluas  sampel penelitian  terhadap  perusahaan  yang memiliki potensi melakukan penghindaran pajak.

## REFERENSI
Barid,  F.  M.,  &  Wulandari,  S.  (2021).
Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan  Setelah  Pandemi  Covid  –  19  di
Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan  (JRAP) , 8 (02),  68–74.
https://doi.org/10.35838/jrap.2021.0
08.02.17
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin,
T. (2010). Are family firms more tax aggressive  than  non-family  firms?
Journal  of  Financial  Economics ,
95 (1), 41–61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.200 9.02.003 Desai,  M.  a.,  &  Dharmapala,  D.  (2004).
Corporate  Tax  Avoidance  and  High
Powered  Incentives. Journal  of Financial  Economics , April ,  42.
https://doi.org/10.2139/ssrn.532702 Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak Tahun 2020. In Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak . https://www.pajak.go.id/id/kinerja- page
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L.  (2008).  Long-run  corporate  tax avoidance. Accounting Review , 83 (1), 61–82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.
1.61
Fatimah.  (2020).  Dampak  Penghindaran Pajak  Indonesia  Diperkirakan  Rugi
Rp  68,7  Triliun. Pajakku,  PT  Mitra Pajakku .
https://www.pajakku.com/read/5fbf2 8b52ef363407e21ea80/Dampak- Penghindaran-Pajak-Indonesia- Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021).
Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan  Penghindaran  Pajak  Sebelum Dan  Setelah  Pandemi  Covid19  Di Indonesia? Bina Ekonomi , 24 (2), 31– 51.
https://doi.org/10.26593/be.v24i1.50
75.87-106
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A review  of  tax  research. Journal  of Accounting and Economics , 50 (2–3),
127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.201 0.09.002 Kementerian  Keuangan  RI.  (2020).  Ini  5
Sektor  Usaha  Yang  Paling  Banyak Menerima  Insentif  Perpajakan  Di Masa  Covid-19.  In Kementerian Keuangan RI: Vol. Juni . https://www.kemenkeu.go.id/publika si/berita/ini-5-sektor-usaha-yang- paling-banyak-menerima-insentif- perpajakan-di-masa-covid-19/ Kementerian Keuangan RI. (2021). Pandemi  Covid-19  Mempengaruhi Kinerja APBN 2020 . https://www.kemenkeu.go.id/publika si/berita/pandemi-covid-19-
mempengaruhi-kinerja-apbn-2020 Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022).
Trend  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan  Makanan  dan  Minuman
Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis Dharma Andalas , 24 (1), 217– 226. https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1. 396 Masdi,  A.  (2021).  Menakar  Penerimaan
Pajak di Tahun Pandemi. In
Kementerian  Keuangan  RI (Issue April). https://www.kemenkeu.go.id/publika si/artikel-dan-opini/menakar- penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/ OECD.  (2020). Tax  Administration:
Privacy, Disclosure and Fraud Risks
Related  to  COVID-19 (Issue  May). https://read.oecd- ilibrary.org/view/?ref=133_133204- 8i0mdhhtav&title=Tax- Administration-Privacy-Disclosure- and-Fraud-Risks-Related-to- COVID-19 Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan  dan  Tax  Planning (p.
630). Sina Grafika Offset.
Rombe,  A.,  Rahardjo,  H.,  &  Hartanto,  S. (2017).  Analisis  Pengaruh  Insentif
Pajak  Terhadap  Penghindaran  Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015). Jurnal Akuntansi Kontemporer , 9 (2), 142–161. Suhaidar,  Rosalina,  E.,  &  Pratiwi,  A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penghindaran  Pajak Dampak Sebelum dan Selama Covid-
19  Pada  Perusahaan  Manufaktur.
Conference on Economic and
Business Innovation , 19 (11), 3–16. Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan  Rugi  Rp69  Triliun
Akibat  Penghindaran  Pajak.  In news.ddtc.co.id (Issue  November). https://news.ddtc.co.id/indonesia- diperkirakan-rugi-rp69-triliun- akibat-penghindaran-pajak-25729