PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Efektivitas Instrumen Moneter Syari’ah di Lampung)
Fitri Kurniawati, M.E.Sy. 1
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, Medan pi2t_ajah22@yahoo.com

## Abstrak
Inflasi  merupakan  kenaikan  tingkat  harga  umum.  Inflasi  terjadi disebabkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya  natural  inflation,  human  error inflation,  cost  push  inflation,  spiralling  inflation,  imported  inflation.  Di Indonesia inflasi terus naik dan kesenjangan social ekonomi makin lebar. Penyebaran  inflasi  yang  terjadi  di  Indonesia  tidaklah  merata.  Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengendalian  inflasi  dengan menggunakan  instrumen  moneter  syariah  di  Lampung  dan  untuk mengetahui keefektifan instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung. Berdasarkan dari analisa data diperoleh bahwa Inflasi di Lampung terjadi karena dua sebab yaitu Natural Inflation (Inflasi  Alamiah)  dan  Human  Error  Inflation  (Inflasi  karena  Kesalahan Manusia). Ada dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Di Lampung  pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter syariah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. SBSN yang  ada  di  Lampung.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  instrumen  moneter  syari’ah  di  Lampung  sudah  terlihat  cukup menggeliatkan  perekonomian,  hanya  saja  belum  merata.  Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung masih belum begitu  efektif  dikarenakan  belum  meratanya  pembangunan  yang menggunakan  investasi  sukuk  negara  (SBSN)  ini.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  membantu  pembaca  untuk  pemahaman  lebih mendalam  mengenai  pengendalian  inflasi  melalui  instrumen  moneter Islam.
Kata Kunci : Inflasi, instrumen moneter, instrumen moneter syariah

## Abstract
1 Mahasiswi PPs UIN Sumatera Utara Medan
Inflation  is  an  increase  in  the  general  price  level.  Inflation  occurs  due  to several things including natural inflation, human error inflation, cost push inflation,  spiraling  inflation,  imported  inflation.  In  Indonesia  inflation continues  to  rise  and  the  socio-economic  gap  widens.  The  spread  of inflation  in  Indonesia  is  not  evenly  distributed.  Bank  Indonesia  as  the highest monetary authority in Indonesia aims to achieve and maintain the stability of the  rupiah value. The purpose of this  study is to analyze the control of inflation by using sharia monetary instruments in Lampung and to determine the effectiveness of Islamic monetary instruments to control inflation  in  Lampung.  Based  on  the  analysis  of  the  data  obtained  that inflation  in  Lampung  occurs  for  two  reasons,  namely  Natural  Inflation and  Human  Error  Inflation.  There  are  two  types  of  monetary  policy carried  out  in  Indonesia,  expansionary  policies  and  contractionary policies.  In  Lampung,  controlling  inflation  using  Islamic  monetary instruments is still not optimal. This is due to a lack of coordination in its implementation.  SBSN  in  Lampung.  Based  on  the  results  of  the  study  it can  be  concluded  that  the  Shari'ah  monetary  instruments  in  Lampung have  seen  enough  to  stimulate  the  economy,  except  that  they  are  not evenly  distributed.  Islamic  monetary  instruments  to  control  inflation  in Lampung are still not very effective due to the uneven development that uses this state sukuk investment (SBSN). This research is expected to help readers to get a deeper understanding of inflation control through Islamic monetary instruments.
Keyword: Inflation, monetary instruments, Islamic monetary instruments

## A. Pendahuluan
Inflasi  ditandai  dengan  kenaikan  harga  barang-barang,  adalah  peristiwa moneter yang biasa dijumpai dihampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan  masyarakat  jika  hal  itu  terjadi  secara  terus-menerus  (berkepanjangan). Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum, 2 inflasi seperti sebuah penyakit. 3
Sehingga  hal  ini  harus  dikendalikan.  Kenaikan  harga  akan  menyulitkan masyarakat  terutama  mereka yang  berpenghasilan  rendah  dan  yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit  dibandingkan  sebelumnya.  Secara  umum,  inflasi  berarti  kenaikan  tingkat
2 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economics, (New York : McGraw-Hill Inc. , 1992), h. 307
3 Ibid, h. 592
harga  secara  umum  dari  barang  komoditas  yang  menyeluruh  dari  nilai  unit penghitungan moneter. 4
Salah  satu  cara  mengendalikan  inflasi  adalah  menggunakan  kebijakan moneter.  Kebijakan  moneter  didefinisikan  dengan  rencana  dan  tindakan  otoritas moneter  yang  terkoordinasi  untuk  menjaga  keseimbangan  moneter,  kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 5
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain:
1. Meningkatnya  kegiatan  ekonomi  sehingga  ada  peningkatan  permintaan agregat  tidak  diimbangi  dengan  meningkatnya  penawaran  agregat  karena adanya kendala struktural perekonomian.
2. Melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat.
3. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum dan gaji pegawai.
4. Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga. 6
Pandangan  sekuler 7 menyebutkan  bahwa  inflasi  erat  kaitannya  dengan tingkat bunga. 8 Hal ini disebabkan adanya biaya untuk mempengaruhi uang yang
4 Douglas Greenwald, Encyclopedia of Economic, (New York : McGraw-Hill Inc. , 1982), h. 510 5 Aliminsyah,Kamus Istilah  Keuangan  dan Perbankan,  (Bandung:Yrama Widya, 2006), h. 186 6 M. Ridwan, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta : Citapustaka Media, 2013), h.
178
7 Sekulerisme adalah pandangan dunia yang mendominasi dunia Barat. Pandangan ini memisahkan antara dunia dan akherat, agama dan negara. Dia menempatkan kekuatan akal untuk  menemukan  kebenaran  metafisik  secara  final.  Dia  berkeyakinan  bahwa  tidak  ada kehidupan setelah kematian, tidak ada pertanggungjawaban setelah mati. Dia berkeyakinan bahwa  kebahagiaan  hanya  akan  bisa  dicapai  dengan  materi.  Ia  berpandangan  dari  segi utilitarianisme bahwa kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, ditentukan oleh sensasi kesenangan dan kesakitan. Apa saja yang mendatangkan kesenangan adalah baik lagi benar  dan  apa  saja  yang  mendatangkan  kesusahan  adalah  buruk  lagi  salah.  Inilah  yang menghasilkan  konsep  manusia  ekonomi  yang  menjadi  motor  ekonomi  sekuleris/kapitalis saat  ini.  Kepentingan  pribadi  adalah  sumber  geraknya.  Konsumsi  adalah  tujuan  tertinggi kehidupannya,  sumber  utama  kebagiaannya  dan  pembenaran  tertinggi  segala  usahanya.
beredar.  Padahal  sebenarnya  inflasi  hanya  membutuhkan  sedikit  biaya  untuk dikendalikan. 9 Bahkan  inflasi  yang  rendahpun  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  efiseinsi  ekonomi. 10 Karena  inflasi  erat  kaitannya  dengan  masalah  nilai uang.
Inflasi  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya natural  inflation (inflasi  yang terjadi  karena sebab-sebab alamiah  yang manusia tidak mempunyai kekuasaan  dalam  mencegahnya), human  error  inflation (inflasi  yang  terjadi karena  kesalahan  manusia  sendiri),  terdapatnya  unsur  bunga  yang  dapat mempengaruhi perekonomian, demand pull inflation (inflasi yang dikibatkan oleh perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  sisi  permintaan  dari  barang-barang  dan jasa  pada  suatu  perekonomian), cost  push  inflation (inflasi  yang  terjadi  karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, spiralling  inflation (inflasi  yang  diakibatkan  oleh  inflasi  yang terjadi sebelumnya,  yang mana itu terjadi  sebagai akibat dari inflasi  yang  terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya), imported inflation (inflasi di negara lain karena ikut perdagangan internasional). 11
Di  Indonesia  kesatabilan  ekonomi  terus  memburuk  yang  direfleksikan dalam  pasar  komoditi,  saham  dan  pertukaran  nilai  mata  uang.Dalam  konsepsi Islam,  orientasi  ekonomi  haruslah  memperjuangkan  nasib  rakyat  kecil  serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori ushul fiqh dinamakan al maslahah
Segala  upaya  individu  untuk  memenuhi  kebutuhannya  adalah  kebenaran  sehingga  harus dibiarkan bebas. Kehidupan ekonomi adalah arena persaingan yang diatur oleh system pasar bebas yang menjamin hukum rimba “siapa yang kuat dia yang menang”. Padahal manusia itu tidak hanya fisik dan  rasio  tetapi  jaga memiliki ruh/jiwa. Pandangan sekuleris/kapitalis  di atas  telah  menempatkan  manusia  seperti  binatang  sehingga  tidak  perlu  campur  tangan Tuhan  dalam  kehidupannya.  Implikasi  dari  paham  ini  sangat  fatal.  (lihat  :  Umer  Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani press, 1989), h. 20
8 N. Gregory Mankiw, Macro Economics, (USA : Worth Publishers, 2007), h. 89-92
9 Alan Blinder, Hard Heads, Soft Hearts : Tough Minded Economics for a Just Society, (M. A. Edison Wesley, 2007)
10 Martin Feldstein, The Cost and Benefits of Price Stability, (Univ. Chicago Press, 1999) 11 Adiwarman  A.  Karim,  Ekonomi  Makro  Islami,  (Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2007), h. 138-139
al ammah . Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya.
Penyebaran inflasi yang terjadi di Indonesia tidaklah merata. Daerah yang paling rendah mengalami inflasi berdekatan dengan daerah yang inflasinya cukup tinggi.  Di  Indonesia  kesatabilan  ekonomi  terus  memburuk  yang  direfleksikan dalam  pasar  komoditi,  saham  dan  pertukaran  nilai  mata  uang.Dalam  konsepsi Islam,  orientasi  ekonomi  haruslah  memperjuangkan  nasib  rakyat  kecil  serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori ushul fiqh dinamakan al maslahah al ammah .
Di  Indonesia  telah  digunakan  instrumen  moneter  syari’ah.  Dalam  operasi pasar terbuka, Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya  secara  prinsip,  moneter  syari’ah  berbeda  dengan  yang konvensional  terutama dalam pemilihan target  dan instrumennya.Bank  Indonesia sebagai  otoritas  moneter  tertinggi  di  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UUNo. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  efektif pengendalian  inflasi  dengan  menggunakan  instrumen  moneter  syari’ah.  Karena inflasi  yang  dikendalikan  dengan  menggunakan  instrumen  konvensional  dirasa belum  berhasil.Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  sangat  penting  untuk dilakukan  sehingga  nantinya  akan  mengetahui  bagaimana  sesungguhnya pengendalian  inflasi  yang  sesuai  dengan  syari'at  Islam  dan  pandangannya  pada kebijakan  moneter  yang  ada  di  Indonesia  selama  ini  serta  apa  yang  dapat diimplementasikan pada kebijakan moneter di Indonesia yang dapat dilihat dalam perspektif ekonomi Islam.

## B. Landasan Teori

## 1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas  memiliki  arti  berhasil  atau  tepat  guna.  Efektif merupakan  kata  dasar,  sementara  kata  sifat  dari  efektif  adalah efektivitas.    Secara  istilah,  efektivitas  yaitu  komunikasi  yang prosesnya  mencapai  tujuan  yang  direncanakan  sesuai  dengan  biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan 12 .  Efektivitas  menurut  pengertian  tersbut  mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  merupakan  sebuah  pengukuran dimana  suatu  target  telah  tercapai  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan.
Definsi  lain  menyebutkan  bahwa  efektivitas  merupakan  daya pesan  untuk  mempengaruhi  atau  tingkat  kemampuan  pesan-pesan untuk  mempengaruhi. 13 efektivitas  bisa  diartikan  sebagai  suatu pengukuran  akan  tercapainya  tujuan  yang  telah  direncanakan sebelumnya  secara  matang.  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara output  dengan  tujuan,  semakin  besar  kontribusi  (sumbangan)  output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program  atau  kegiatan. 14 Efektivitas  berfokus  pada  outcome  (hasil), program,  atau  kegiatan  yang  dinilai  efektif  apabila  output  yang dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan  yang  diharapkan  atau  dikatakan spending wisely.
12 Effendy, Onong Uchjana, Kamus Komunikasi, (Bandung : PT. Mandar Maju : 1989), h. 14
13 Susanto, Astrid S., Efektifitas, (Bandung: Bina Cipta :1975), h. 156 14 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN : 2005), h. 92
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  efektivitas menggambarkan  seluruh  siklus  input,  proses  dan  output  yang mengacu  pada  hasil  guna  daripada  suatu  organisasi,  program  atau kegiatan  yang  menyatakan  sejauhmana  tujuan  (kualitas,  kuantitas, dan  waktu)  telah  dicapai,  serta  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu organisasi  mencapai  tujuannya  dan  mencapai  target-  targetnya.  Hal ini  berarti,  bahwa  pengertian  efektivitas  yang  dipentingkan  adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

## 2. Instrumen Moneter Syari’ah
a. Definisi Kebijakan Moneter
Bank  sentral  merupakan  bank  yang  memiliki  otoritas  untuk mengendalikan  kondisi  moneter  di  sebuah  negara.  Di  ndonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank  Indonesia (BI). Menurut Undang- Undang No.23 Tahun 1999, tujuan BI adalah mencapai kestabilan nilai  rupiah  terhadap  barang  dan  jasa  yang  tercermin  pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut di atas, antara lain mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung  oleh  tiga  pilar  yang  merupakan  tiga  (3)  bidang  utama tugas  Bank  Indonesia.  Tiga  pilar  itu  adalah  sebagai  berikut. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Mengatur  dan mengawasi bank.
1) Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  adalah  langkah-langkah  yang  diambil oleh  penguasa  moneter  (bank  Central  atau  bank  Indonesia)
untuk  memengaruhi  jumlah  uang  yang  beredar  atau  daya beli uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrumen- instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan  diskonto,  rasio  cadangan  minimum,  batas maksimum pemberian kredit dan moral suasion.
Melalui  instrumen-instrumen  tersebut  akan  terjadi perubahan  jumlah  uang  yang  beredar.  Perubahan  jumlah uang  ini  pada  akhirnya  akan  memengaruhi  kestabilan moneter  agar  lebih  kondusif  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.  Keberhasilan  kebijakan  moneter  biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran dan perbaikan kualitas kerja.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia,  yang  dimaksud “Kebijakan  Moneter  adalah  kebijakan  yang  ditetapkan  dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan  nilai  rupiah  yang  dilakukan  antara  lain  melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”.
Kestabilan  moneter  sebuah  negara  adalah  suatu  kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk  mendukung  seluruh  transaksi  dalam  perekonomian. Dalam  kondisi  tersebut,  jumlah  uang  yang  beredar  tidak berlebih  ataupun  kurang.  Bila  terjadi  kekurangan  atau kelebihan  uang,  maka  pemerintah  harus  mengambil  suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.
2) Peranan Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  merupakan  salah  satu  kebijakan  di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga  stabilitas  ekonomi  suatu  negara.  Apabila  jumlah uang  yang  beredar  di  suatu  negara  kurang  dari  yang dibutuhkan,  negara  yang  bersangkutan  cenderung mengalami  kelesuan  ekonomi.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika uang  yang  beredar  di  suatu  negara  melebihi  dari  yang dibutuhkan,  maka  negara  yang  bersangkutan  cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Sehingga kestabilan ekonomi akan terganggu.
3) Tujuan Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  bertujuan  untuk  mencapai  stablisasi ekonomi  yang  dapat  diukur  dengan  keseimbangan  neraca pembayaran  internasional,  kesempatan  kerja,  kestabilan harga,  stabilitas  ekonomi.    Tujuan  akhir  sebuah  kebijakan moneter  adalah  suatu  kondisi  ekonomi  makro  yang  ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.

## 3. Inflasi dalam Ekonomi Syari’ah
Ekonomi Islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364 M - 1441 M),  yang  merupakan  salah  satu  murid  ari  Ibn  Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu: 15
a. Natural Inflation
15 Adiwarman A Karim,…., hlm. 140.
Sesuai  dengan  namanya,  inflasi  jenis  ini  di  akibatkan  oleh sebab-sebab  alamiah  di  mana  orang  tidak  mempunyai  kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn Al-Maqrizi mangatakan bahwa inflasi  ini  adalah  inflasi  yang  di  akibatkan  oleh  turunnya Penawaran  Agregatif  (AS)  atau  naiknya  Permintaan  Agregatif (AD).  Maka  natural  inflation  akan  dapat  di  bedakan  berdasarkan penyebabnya manjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :
1) Akibat  uang  yang  masuk  dari  luar  negeri  terlalu  banyak, dimana  ekspor  naik  sedangkan  impor  turun  sehingga  nilai ekspor  bersih  sangat  besar,maka  mengakibatkan  naiknya Permintaan Agregat (AD). Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah umar ibn Khattab r.a. Pada masa itu kafilah  pedagang  yang  menjual  barangnya  di  luar  negeri membeli  barang-barang  yang  mereka  jual  (positive  net export).  Adanya  positive  net  export  akan  menjadikan keuntungan,  keuntungan  yang  berupa  kelebihan  uang tersebut  akan  dibawa  masuk  ke  Madinah  sehingga pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat  akan  naik.  Naik  nya Permintaan  Agregatif,  atau  grafik  dilukiskan  sebagai  kurva AD  yang  bergeser  ke  kanan,akan  mengakibatkan  naiknya tingkat harga secara keseluruhan .
2) Apa  yang  dilakukan  oleh  khalifah  Umar  Ibn  Khattab  r.a untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut?  Beliau  melarang penduduk  Madinah  untuk  membeli  barang-barang  atau komoditi  selama  2  hari  berturut-turut.  Akibatnya  adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD) dalam
perekonomian.Setelah  pelarangan  tersebut  berakhir  maka tingkat harga kembali normal.
3) Akibat dari turunnya tingkat produksi (Agregate Supply [AS]) karena  terjadinya  paceklik,  perang,  ataupun  embargo  atau boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan khalifah  Umar  bin  Khattab  yaitu  padasaat  terjadi  paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, atau
dapatdigambarkan  pada  grafik  kurva  AS  bergeser  ke  kiri, yang  kemudian  mengakibatkan  naiknya  tingkat  harga- harga. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a.  terhadap  permasalahan  ini?  Beliau  melakukan  impor gandum  dari  Fustat–Mesir  sehingga  penawaran  Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.
Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab yang alamiah, atau murni  karena  tarikan  permintaan  dan  penawaran,  maka pemerintah  tidak  perlu  khawatir.  Karena  solusi  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  menstabilkan  baik  permintaan  agregat maupun  penawaran  agregat  pada  kondisi  semula  sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

## b. Human Error Inflation
Selain  dari  penyebab-penyebab  yang  dimaksud  pada  natural inflation,  maka  inflasi-inflasi  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  lainnya dapat  digolongkan sebagai  human  error inflation atau false  inflation.
Human  error  inflation  dikatakan  sebagai  inflasi  yang  disebabkan oleh  kesalahan-kesalahan  dari  manusia  itu  sendiri.  Human  error inflation  dapat  dikelompokkan  menurut  penyebab-penyebabnya sebagai berikut: 16
1) Korupsi dan administrasi yang buruk.
Korupsi  akan  menaikkan  tingkat  harga,  karena  produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya  “siluman”  yang  telah  mereka  bayarkan.  Birokrasi perijinan yang  berbelit-belit, dimana hanya  untuk pengurusan suatu  izin  harus  melalui  beberapa  instansi,  hal  ini  tentu  akan menambah  biaya  produksi  dari  produsen  dan  berakibat  pada kenaikan  harga.  Hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah adalah  dengan  menghilangkan  korupsi  dan  melakukan reformasi birokrasi.
Jika  menggunakan  pendekatan  kepada  permintaan  agregat (AD)  dan  penawaran  agregat  (AS),  maka  korupsi  dan administrasi  yang  buruk  akan  menyebabkan  kontraksi  pada kurva  penawaran  agregat,  yang  menyebabkanterjadinya kenaikan harga. Selain menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk.
Inflasi  yang  disebabkan  korupsi  dan  administrasi  yang buruk.
16 Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro ..., h. 143.

## 2) Pajak yang berlebihan (excessive tax)
Efek  yang  ditimbulkan  oleh  pengenaan  pajak  yang berlebihan  pada  perekonomian  akan  memberikan  pengaruh yang  sama  dengan  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  korupsi dan  administrasi  yang  buruk  yaitu  terjadinya  kontraksi  pada kurva  penawaran  agregat.  Jika  dilihat  lebih  lanjut,  pajak  yang berlebihan  mengakibatkan  pada  efficiency  loss  atau  dead  weight loss.  Ini  termasuk  masalah  pula  dalam  perekonomian  di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana setiap  daerah  memiliki  kebijakan  tersendiri  dalam  menggali sektor-sektor  yang  dapat  dijadikan  sebagai  obyek  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (excessive seignorage).
Seignorage  arti  tradisionalnya  adalah  keuntungan  dari pencetakan  koin  yang  didapat  oleh  percetakannya  dimana biasanya  percetakan  tersebut  dimiliki  penguasa.  Percetakan uang  yang  terlalu  berlebihan  akan  mengakibatkan  terlalu banyaknya  jumlah  uang  beredar  di  masyarakat,  hal  ini
berimplikasi  pada  penurunan  nilai  mata  uang.  Hal  ini  telah terbukti  diIndonesia  pada  masa  pemerintahan  Presiden Soekarno,  dimana  kebutuhan  anggaran  pemerintah  dibiayai oleh percetakan uang. Namun Karena berlebihan hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

## 4. Pengendalian Inflasi dalam Ekonomi Syari’ah
Kebijakan  moneter  atau  politik  moneter  merupakan  politik negara  dalam  menentukan  peraturan-peraturan  dan  tindakan- tindakan  dalam  lapangan  keuangan  negara. 17 Secara  lebih khusus  kebijakan  moneter  mempunyai  pengertian  sebagai tindakan  makro  pemerintah  melalui  bank  sentral  dengan  cara mempengarui  penciptaan  uang.  Dengan  mempengaruhi  proses penciptaan  uang,  pemerintah  bisa  mempengaruhi  jumlah  uang beredar,  yang  selanjutnya  pemerintah  bisa  mempengaruhi pengeluaran  investasi,  kemudian  mempengaruhi  permintaan agregeat  dan  akhirnya  tingkat  harga  sehingga  tercipta  kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.
Kebijakan  moneter  dalam  Islam  berbijak  pada  prinsip- prinsip  dasar  ekonomi  Islam  sebagai  berikut  ;  (a)  Kekuasaan tertinggi adalah milik Alloh dan Allohlah pemilik yang absolut. (b) Manusia  merupakan  Pemimpin  (kholifah)  di  bumi,  tetapi  bukan pemilik yang sebenarnya. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh  manusia  adalah  karena  seizin  Alloh,  dan  oleh  karena  itu saudara-saudaranya  yang  kurang  beruntung  memiliki  hak  atas
17 Taqyudin  An  Nabhani,  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), h. 52
sebagian kekayaan yang dimiliki saudara- saudaranya yang lebih beruntung.  (d)  Kekayaan  tidak  boleh  ditumpuk  terus  atau ditimbun. (e) Kekayaan harus  diputar. (f) Menghilangkan jurang perbedaaan  antara  individu  dalam  perekonomian,  dapat menghapus  konflik  antar  golongan.  (g)  Menetapkan  kewajiban yang  sifatnya  wajib  dan  sukarela  bagi  semua  individu,  termasuk bagi  anggota  masyarakat  yang  miskin.  Dalam  aspek  teknis, kebijakan  moneter Islam harus  bebas dari unsur riba dan bunga bak.  Dalam  Islam  riba,  yang  termasuk  didalamnya  bunga  bank diharamkan  secara  tegas.  Dengan  adannya  pengharaman  ini maka  bunga  bank  yang  dalam  ekonomi  kapitalis  menjadi instrument utama manajemen  moneter menjadi tidak berlaku lagi. Menejement  moneter  dalam  Islam  didasarkan  pada  prinsip  bagi hasil.
Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi  makro.  Tujuan  kebijakan  ekonomi  makro  umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare). Untuk mencapai  tujuan  kebijakan  moneter  sebagaimana  sudah diungkapkan  di  atas,  maka  bank  sentral  mengeluarkan  berbagai instrumen  atau  alat  untuk  mempengaruhi  situasi  perekonomian sehingga  bisa  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  pemerintah. Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal, yaitu stabilisasi harga (pengendalian  tingkat  inflasi),  pada  umumnya  menggunakan pendekatan  harga.  Sedangkan  kebijakan  moneter  dengan  sasaran multi,  yaitu  disamping  stabilisasi  harga  juga  pertumbuhan ekonomi,  perluasan  kesempatan  kerja,  dan  keseimbangan  neraca
pembayaran, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas. 18

## C. Pembahasan
Pengendalian  inflasi  dengan  menggunakan  Instrumen  Moneter Syariah di Lampung
Inflasi  yang  terjadi  di  Lampung  terjadi  karena  beberapa sebab.  Dalam  ekonomi  Islam,  inflasi  dikelompokkan  menjadi  dua golongan yaitu:
1. Natural  Inflation  (Inflasi  Alamiah)  Sesuai  dengan  namanya,
inflasi  jenis  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  alamiah  yang tidak bisa dihindari umat manusia.
2. Human Error Inflation (Inflasi Karena KesalahanManusia)
Selain faktor alam, Al Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi  akibatkesalahan  manusia.  Ia  telah  mengidentifikasi  tiga hal  yang  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama- samamenyebabkan  terjadinya  inflasi  ini.  Ketiga  faktor  tersebut yaitu sebagaiberikut:
a. Korupsi dan administrasi yang buruk,
b. Pajak yangberlebihan,
c. Dan peningkatan sirkulasi mata uangfulus.
Ada  dua  jenis  kebijakan  moneter  yang  dilakukan  di
Indonesia, kebijakan ekspansif dan
kebijakankontraktif.Pengendalian  terhadap  inflasi  dilakukan dengan  melakukan  kebijakan-  kebijakan  moneter  melalui
18 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : 2005), h. 47
instrumen-  instrumen  moneter  sebagai  alatnya.  Instrumen- instrumen  moneter  syariah  yang  diterapkan  di  Indonesia merupakan ciri kebijakan moneter ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana pelaksanaannya berbarengan dengan instrumen-instrumenmoneter konvensional.

## Efektivitas  Instrumen  moneter  syariah  terhadap  pengendalian inflasi di Lampung
Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi islam utamanya adalah  menghindari  penggunaan  instrumen  yang  berbasis  Riba (bunga),  menghindari  gharar,  maysir  dan  zhulum.  Pengendalian inflasi  di  Indonesia  diperankan  oleh  3(tiga)  pihak:  pertama;  oleh Otoritas  Moneter,  yaitu  Bank  Indonesia  sebagai  penerima  amanat Undang-Undang.  Kedua,  Pemerintah,  yaitu  berbagai  kementerian dibawah  kordinasi  menteri  ekonomi  bersama  dengan  pemerintah daerah  dan  ketiga;  masyarakat  dalam  arti  luas,  selaku  pelaku ekonomi.  Uraian  berikut  ini  adalah  cara-cara  pengendalian  inflasi oleh  ketiga  pihak  diatas  sesuai  yang  sejalan  dengan  politik Ekonomi Islam.
Mengendalikan  inflasi  menggunakan  instrumen  moneter syariah  utamanya  adalah  menghindari  penggunaan  instrumen yang berbasis Riba (bunga), menghindari gharar, maysir dan zhulum. Pengendalian  inflasi  di  Indonesia  diperankan  oleh  3(tiga)  pihak: pertama;  oleh  Otoritas  Moneter,  yaitu  Bank  Indonesia  sebagai penerima  amanat  Undang-Undang.  Kedua,  Pemerintah,  yaitu berbagai kementerian dibawah kordinasi menteri ekonomi bersama
dengan pemerintah daerah dan ketiga; masyarakat dalam arti luas, selaku pelaku ekonomi.
Di  Lampung,  hal  ini  belum  maksimal  dilakukan.  Karena kurangnya  koordinasi  dalam  pelaksanaannya.  SBSN  yang  ada  di Lampung  pun  belum  bergerak  pada  sektor  riil.  Jika  hal  ini berlangsung  terus  menerus,  maka  keadaan  instrumen  moneter syari’ah  diragukan  untuk  bisa  mengendalikan  inflasi  meskipun perbankan syari’ah masih terbilang stabil dalam kegiatannya.
Perlu  sinergi  yang  intens  antara  BI,  Pemda  Lampung  dan masyarakat  untuk  bisa  memaksimalkan  efektivitas  pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syari’ah ini.

## D. Kesimpulan
Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Instrumen  moneter  syari’ah  di  Lampung  sudah  terlihat  cukup menggeliatkan  perekonomian,  hanya  saja  belum  merata.  Hal  ini terlihat  dari  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  lingkungan kementerian  yang  menggunakan  salah  satu  intrumen  tersebut,  yaitu SBSN  (Surat  Berharga  Syari’ah  Nasional)  atau  sukuk  negara.  Namun baru  sebatas  pertumbuhan  ekonomi  dimana  pengendalian  inflasi dengan  menggunakan  instrumen  moneter  syariah  di  Lampung  masih belum bisa dirasakan keberadaanya.
2. Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung masih  belum  begitu  efektif  dikarenakan  belum  meratanya pembangunan yang menggunakan investasi sukuk negara (SBSN) ini.

## E. Referensi
Al Ghazali, Abu Hamid, Kimya-e-Sa’adat, Lahore : Naashraan-e-Quran Ltd, 1973
Al  Maqrizi,  Ighatsah  al  Ummah  bi  Kasyf  al  Ghummah,  Kairo  :  Maktabah  al
Tsafaqah al Diniyah, 1986
Al  Shadr,  Al  Sahid  Sayid  Mohammed  Baqir,  Iqtishaduna,  Beirut  :  Dar  al Fikr, 1389 H
Aliminsyah, Padji. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Bandung:Yrama Widya, 2016
Amalia,  Euis,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer, Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005
Antonio,  Muhammad  Syafi'I,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek,  (Jakarta  :
Gema Insani, 2004
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta :
Rineka Cipta, 1993
Ashshiddiqi, Hasbi, et. al, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, , 1991
Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, Al-Mu'jam  al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
Blinder, Alan,  Hard Heads, Soft Hearts : Tough Minded Economics for a Just
Society, M. A. Edison Wesley, 2007
Boediono, Ekonomi Makro, Yogyakarta: BPFE, 2009
________,  Seri  Sinopsis  Pengantar  Ilmu  Ekonomi  No.  5:  Teori  Moneter, Yogyakarta: BPFE, 2009
Chapra,  Umer,  Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi,  Jakarta  :  Gema  Insani press, 1989
______, Sistem Moneter Islam, Jakarta :Gema Insani Press, 2000
________,  Islam  dan  Tantangan  Ekonomi  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer,
Surabaya : Risalah Gusti, 1999
Dimyati,  Ahmad,  Teori  Keuangan  Islam  Rekonstruksi  Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali. Yogyakarta: UII Press, 2008 El  Diwany,  Tarek,  The  Problem  with  Interest  (Sistem  bunga  dan Permasalahannya), Jakarta: Akbar, 2003
Feldstein,  Martin,  The  Cost  and  Benefits  of  Price  Stability,  Univ.  Chicago Press, 1999
Greenwald,  Douglas,  Encyclopedia  of  Economic,  New  York  :  McGraw-Hill Inc. , 1982
Hadi,  Sutrisno,  Metodologi  Research  I,  Yogyakarta  :  Fakultas  Psikologi UGM, 1976
Huda, Nurul, et al., Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Kencana, 2018
Kahf, Monzer, Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi
Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
Karim,  Adiwarman  A.,  Ekonomi  Makro  Islami,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007
__________,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada : 2006
Khaldun, Muhammad bin, Mukaddimah, Beirut : Dar al Kitab, 2001
Landsburg, S. E., L. J. Feinstone, Macroeconomics, New York : McGraw-Hill Inc., 1997
Mankiw, N. Gregory, Macro Economics, USA : Worth Publishers, 2007
Mannan,  M.  Abdul,  Ekonomi  Islam:Teori  dan  Praktek,  Jakarta  :  PT. Intermasa, 1992
Mardalis,  Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal,  Jakarta:  Bumi Aksara, 1999
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Karya,
1989
Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
Nasir, Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999
Nopirin, Ekonomi Moneter, BPFE, Yogyakarta, 1987
Poerwadarminta,  WJS.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta  :  PT  Balai Pustaka, 1983
Pohan, Aulia, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
Qordhawi,Yusuf,  Daurul  Qiyam  Wal  Akhlaq  Fil  Iqtishadil  Islami,  Terjemah oleh Zainal Arifin dan Dahlia, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta:
Gema Insani Press, 1997
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam 1,Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1995
Reading, Hugo F., Kamus Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta : Rajawali Pers, 1986
Ridwan, M., Ekonomi Makro dan Mikro Islam, Jakarta : Citapustaka Media,
2013
Saeed,  Abdullah,  Islamic  Banking  and  Interest  A  Study  of  the  Prohibition  of Riba  and  its  Contemporary  Interpretation,  Terj.  Muhammad  Ufuqul Mubin, et al, “Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
Samuelson,  Paul  A.,  William  D.  Nordhaus,  Economics,  New  York  : McGraw-Hill Inc. , 1992
Saud, Mahmud Abu, GBEI (Garis Besar Ekonomi Islam), Jakarta : PT. Gema Insani Press, 1996
Sholahuddin,  M.,  Lembaga  Ekonomi  Keuangan  &  Keuangan  Islam,
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006
Singarimbun, Masri, et. al, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 1989 Smith’s, Adam, The Wealth of Nations, UK : Infinite Ideas Limited, 2009 Sudarsono,  Heri,  Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta  : Ekonissia, 2002
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2008 Sukanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1986 Sukirno, Sadono, Makro EKonomi, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2000
Sunggono,  Bambang,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali Press, 1992 Triandaru, Sigit, Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer, Jakarta : Salemba Empat, 2000
Warsito,  Hermawan,  Pengantar  Metodologi  Penelitian,  Jakarta  :  Gramedia,
1996
Wirdyaningsih  et.  al,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia,  Kencana, Jakarta, 2005
Yusanto,  Ismail,  Mencari  Solusi  Krisis  Ekonomi.  Dalam  buku  Dinar  Emas
Solusi Krisis Moneter, Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001

## Jurnal dan Artikel
Ascarya, Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia,
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 14 No. 3, Januari 2012 Atmadja,  Adwin  S.  Inflasi  Di  Indonesia  :  Sumber-Sumber  Penyebab  dan
Pengendaliannya,  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Vol.  1,  No.  1,  Mei 1999
Bayuni, Eva Misfah, Ascarya, Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap
Stabilitas  Besaran  Moneter  Dalam  Sistem  Moneter  Ganda  Di  Indonesia, Jurnal Tazkia, Islamic Finance & Business Review, Vol. 5, 2010
Dwijayanthy, Febrina, Prima Naomi, Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai  Tukar  Mata  Uang  terhadap  Profitabilitas  Bank  Periode  2003-2007,
Jurnal Karisma Vol. 3, 2009
Erawati, Neny, Richard Llewelyn, Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi  Inflasi  Untuk  Menentukan  Kebijakan  Moneter  di  Indonesia,
Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September 2002 Hamdi,  Edy  Suandi,  Akar  Krisis  Ekonomi  Global  dan  Dampaknya  Terhadap Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. III, 2009
Hatta,  M.  Telaah  Singkat  Pengendalian  Inflasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan Moneter Islam, Jurnal Ekonomi Ideologis, 16 Juni 2008
Juoro,  Umar,  Model  Kebijakan  Moneter  dalam  Perekonomian  Terbuka  untuk Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013
Natsir,  M.  Analisis  Empiris  Efektivitas  Mekanisme  Transmisi  Kebijakan
Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Nilai Tukar Periode 1990–2007, Jurnal
Program Pascasarjana Unhalu Kendari
________,  Peranan  Jalur  Suku  Bunga  Dalam  Mekanisme  Transmisi  Kebijakan Moneter di Indonesia, Jurnal Program Pascasarjana Unhalu Kendari
Pangiuk, Ambok, Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al-Maqrizi, Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013
Putra, M. Umar Maya, Peran Dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian SumUt, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 5, No 01, Oktober 2015
Riani,  Westi,  Inflasi  dan  Tinjauannya  dalam  Perspektif  Islam,  Jurnal  Kinerja Vol. 5, 1 Agustus 2003
Sarker, Awwal, Moneter Policy and Islamic Bank in Bangladesh, International Journal of Islamic Financial Services Vol.2 No.1
Setiawan, Aziz Budi,  Perbankan Syariah; Challenges  dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol. VIII No. 1, April 2006
Simorangkir, Iskandar, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 9, no. 3, Januari 2007.
Sitompul,  Zulkarnain,  KemungkinanPenerapan  Universal  Banking  System  di
Indonesia, jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002
Subagyo,  Ahmad,  Pengendalian  Inflasi  Dalam  Sistem  Ekonomi  Non  Bunga (Kajian Ekonomi Moneter dalam perspektif Islam), Jurnal Economicus, vol.
3 No. 1 – Juni 2010

## Internet
http://bi.go.id http://bps.go.id http://ojk.go.id