Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 5, No. 2, Desember 2020, pp. 155 - 179

## PARADIGMA SOSIAL PROFETIK DALAM KODE ETIK POLITIK DI INDONESIA

## Athoillah Islamy
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Athoillahislamy@yahoo.co.id
Abstract :
This  study  aims  to  reveal  social  prophetic  values  in  the  principles  of political ethics in Indonesia. This research is a qualitative research in the form of literature review. This type of legal research is normative legal research with a philosophical approach. The primary data source of this research  is  the  text  of  the  code  of  ethics  of  politicians  and  political parties.  Meanwhile,  secondary  data  sources  use  various  scientific studies  that  are  relevant  to  the  object  of  discussion.  The  analytical theory  approach  used  is  Kuntowijoyo's  social  prophetic  paradigm theory.  This  study  concludes  that  the  various  principles  of  political ethics  in  Indonesia  are  parallel  with  the  values  of  humanization, liberation  and  transcendence.  First,  the  principle  of  public  benefit  is parallel  to  the  teachings  of  ukhuwah  insaniyah  and  ta'awun  insani. Second,  the  principle  of  honesty  is  parallel  to  the  nature  of  shiddiq. Third, the principles of integrity and professionalism are parallel to the teachings  of  the  khaira  ummah,  justice,  deliberation,  ulul  albab,  Imamat, and tauhid which are liberating. Fourth, the principle of accountability parallel  with  amanah.  Fifth,  this  principle  of  justice  is  parallel  to  the universal teaching of Islam in the form of al-adalah.

## Keywords: Social, prophetic, code of ethics, politics, Indonesia
Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  nilai-nilai  sosial  profetik dalam prinsip kode etik politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka.  Jenis  penelitian hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan filosofis.  Sumber  data  primer  penelitian  ini  yakni  naskah  kode  etik politisi  dan  partai  politik.  Sedangkan  sumber  data  sekunder menggunakan  berbagai  penelitian  ilmiah  yang  relevan  dengan  objek pembahasan.  Pendekatan  teori  analisis  yang  digunakan  adalah  teori
paradigma  sosial  profetik  Kuntowijoyo.  Penelitian  ini  menyimpulkan pelbagai  prinsip  kode  etik  politik  di  Indonesia  paralel  dengan  nilai humanisasi,  liberasi  dan  transendensi.  Pertama,  prinsip  kemaslahatan publik  paralel  dengan  ajaran  ukhuwah  insaniyah  dan  ta’awun  insani. Kedua,  prinsip  kejujuran  paralel  dengan  sifat  shiddiq.  Ketiga,  prinsip integritas  dan  profesionalisme  paralel  dengan  ajaran  khaira  ummah, keadilan,  musyawarah,  ulul  albab,  imamah,  dan  tauhid  yang membebaskan.  Keempat,  prinsip  akuntabilitas.  paralel  dengan  sifat amanah.  Kelima,  prinsip  keadilan  ini  paralel  dengan  ajaran  universal Islam yang berupa al-adalah.
Kata Kunci : Sosial, profetik, kode etik, politik, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Peran  strategis  sebuah  partai  politik  tidak  dapat  dilepaskan  dari berbagai  fungsi  yang  melekat  pada  partai  politik  itu  sendiri,  seperti rekrutmen  politik,  komunikasi  politik,  artikulasi  dan  agregasi kepentingan, pendidikan politik, sosialisasi politik, pengendalian konflik, perwakilan  politik,  identifikasi  politik  dan  lain  sebagainya. 1 Namun demikian  dalam  menjalankan  ragam  fungsi  partai  politik  tersebut  tidak jarang  terjadi  deviasi  kekuasaan  oleh  mereka  yang  terlibat  sebagai  aktor politik (politisi). 2 Hal demikian dapat dilihat dari pelbagai kasus korupsi, kolusi,    dan    Nepotisme  (KKN)  sebagaimana  yang  terjadi  pada  pelbagai daerah di Indonesia. 3
Sebagaimana contoh kasus korupsi yang telah menjadi patologi sosial sebagai  tindakan  yang  merusak  struktur  dan  tatanan  pemerintahan. 4
1 Syamsuddin  Haris  dkk,  Naskah  Kode  Etik  Politisi  dan  Partai  Politik  (Jakarta  : P2Politik LIPI, 2016),  2.
2 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 2.
3 Ismansyah,  Purwantoro  Agung  Sulistyo,  “Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  di  Daerah  serta  Strategi  Penanggulangannya,”  Demokrasi,  Vol.  IX  No.  1 (2010):43
4 Salah  satu  dampak  negatif  dari  pembangunan  adalah  tindak  pidana  korupsi. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Hampir semua  kabupaten  memiliki kasus  korupsi dan  sebagian besar departemen  di  negeri ini memiliki indikasi untuk korup. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia adalah penyakit
Tidak  dapat  dipungkiri  jika  tindakan  korupsi  berpotensi  besar  dalam menghambat jalannya roda pemerintahan dan pembangunan negara. 5 Hal demikian  disebabkan  keberadaan  negara  yang  dalam  struktur pemerintahannya  dikomandoi  pejabat  yang  koruptor,  maka  akan mengalami  keterpurukan  ekonomi,  yang  dampaknya  tidak  hanya  pada pelbagai  program  pembangunan  pemerintah,  melainkan  juga  pada kehidupan  ekonomi  masyarakat secara luas. 6
Problem prilaku politik di atas yang kemudian menimbulkan pemeo di masyarakat,  bahwa  jika  partainya  baik,  maka  demokrasi  yang dihadirkannhya akan baik. Namun sebaliknya, jika partainya buruk, akan berdampak  buruk  dalam  pelbagai  sistem  di  sebuah  negara,  tidak  hanya pada  sistem  demokrasi,  melainkan  juga  sistem  ekonomi,  hukum 7 dan pelbagai sistem lainnya. pelbagai fenomena problem prilaku politik yang ada  meniscayakan  pentingnya  seperangkat  norma  yang  mengatur  kode
menular.  Jika  kondisi  seperti  itu  masih  terus  terjadi,  maka  akan  menghambat pembangunan  dan  mengancam  integrasi  negara  ini,  karena  korupsi  memiliki implikasi untuk  semua  sektor  dalam kehidupan  negara.  Ida Bagus  Ketut  Weda,  “Korupsi  Dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia,” Jurnal Advokasi, Vol.3, No.2 (2013) :119.
5 Kategori  korupsi  dalam  birokrasi  pemerintahan  dapat  dikategorikan  menjadi tiga  jenis.  Pertama,    grand    corruption,  yakni    sumber  daya  publik    dicuri  atau disalahgunakan  oleh  pejabat  publik.  Kedua,    state  or  regulatory  capture,  yakni    lembaga publik    dengan    swasta  bekerja  sama  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  melalui tindakan    kolusi.  Ketiga,  bureaucratic  or  petty  corruption,  yakni  pejabat  publik menyalahgunakan  kekuasaan  untuk  memperoleh  sogokan  kecil.  Irfan  Setiawan, “Mengikis  Perilaku  Korupsi  Pada  Birokrasi  Pemerintahan,”  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Widyapraja IPDN Vol XLII No. 1 (2016) : 33-34
6 Latipah,  “Korupsi  di  Parlemen,”  ‘Adalah  :  Buletin  Hukum  dan  Keadilan, Vol.1,No.1 (2017) :3.
7 Dinamika  politik  dapat  mempengaruhi  perkembangan  dan  karakter  produk hukum  di  suatu  negara.  Keberadaan  kondisi  politik  yang  demokratis  akan  dapat melahirkan  produk  hukum  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  rakyat.  Sebalinya, kondisi  politik  yang  otoriter  akan  melahirkan  produk  hukum  yang  ortodok.  Athoillah Islamy, “Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan  Liberalisme  Pemikiran  Islam,”  Al-Istinbath  :  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol.4,  No.2  (2019) :166-167.
etik  prilaku  politik, 8 baik  bagi  politisi  maupun  partai  politik  agar  dapat menjalankan fungsi dan perannya secara ideal.
Dalam  konteks  Indonesia,  tepatnya  pada  tahun  2016  sejatinya  telah lahir  buku  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai  politik  yang  diterbitkan oleh  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Bekerja  sama  dengan  Pusat Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  Buku  Naskah Kode Etik Partai Politik dan Politisi ini dibuat agar menjadi pedoman bagi politis dan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsi politisi dan partai politik, khususnya di Indonesia. 9
Meski sudah terdapat naskah kode etik politisi dan partai politik, fakta di  lapangan  menunjukan  bahwa  penanganan    kasus  kerugian  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  para  politisi    masih  menjadi    fakta    empiris yang  masih  saja  ditemukan  di  Indonesia.    Hal  ini  dapat  dilihat  sejak keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) 10 dibentuk    hingga tahun  2019,  ditemukan  kurang  lebih  sekitar    107  Kepala    Deerah    yang teridentifikasi kasus korupsi. Tidak hanya itu, selama periode  2014-2019 setidaknya  terdapat  23  anggota  DPR  RI  aktif  yang  juga  terjerat  kasus
8 Perhatian  utama  memahami  perilaku  politik  terletak  pada  hubungan  antara pengetahuan  politik  dan  tindakan  politik.  Seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan pasti dimotivasi oleh satu atau beberapa faktor yang mendorong tindakan tersebut, dari faktor-faktor  yang  mendasari  tindakan  tersebut,  akan  ada  suatu  ikatan  sebab  akibat mengapa  tindakan  atau  perilaku  politik  dia  lakukan.  Abdul  Basit  Atamimi,  Athoillah Islamy,  “Political  Thinking  And  Attitude  Of  Religion:Study  Of  Political  Resistance  Of Kiai  Ahmad  Rifa`I  Kalisalak  Al-Jawi  On  Colonialism  Of  The  Netherlands,”  Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, Vol. 15 No. 2 (2019):128.
9 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, V.
10 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di  Indonesia  memiliki  kewenangan tugas,  sebagai  berikut.  Pertama,  Koordinasi  dengan  instansi  yang    berwenang  dalam melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Kedua, supervise terhadap lembaga yang memiliki wewenang untuk  memberantas tindakan korupsi. Ketiga, penyelidik, penyidik, dan  penuntut  atas  tindakan  korupsi.  Keempat,  mewujudkan  pelbagai  tindakan  dalam upaya  pencegahan  korupsi.  Kelima,  memonitoring  penyelenggaraan  pemerintahan negara.  I  Wayan  Yuda  Satria,  I  Wayan  Suardana,  Ida  Bagus  Surya  Darmajaya “Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Upaya  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Ketha Semaya, Vol.1, No.1 (2013) :3.
korupsi  melalui  tangkap  tangan. 11 Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  keberadaan  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai  politik  masih belum  dapat  dikatakan  efektif.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  strategi  lain dalam  menguatkan  eksistensi  naskah  tersebut,  seperti  halnya  nilai-nilai profetik ajaran agama. 12
Berpijak pada kegelisahan akademik penulis yang telah diuraikan pada latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  nilai- nilai profetik sosial ajaran Islam dalam pelbagai prinsip kode etik politik yang  terdapat  dalam  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai  politik.  Hal demikian penting dilakukan untuk menyadarkan kembali bahwa berbagai prinsip  kode  etik  politik  dalam  naskah  tersebut  sejatinya  memiliki relevansi,  bahkan  paralel  dengan  nilai-nilai  profetik  sosial  dalam  ajaran Islam,  sehingga  diharapkan  dapat  menyadarkan  kembali  para  politisi maupun  institusi  partai  politik  atas  pentingnya  menjadikan  prinsip  kote etik  politik  yang  termaktub  dalam  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai politik sebagai acuan dalam menjalankan tugas politisi dan partai politik di  tengah  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  terlebih  bagi  para politisi yang beragama Islam maupun partai politik Islam. 13
11 Donal  Fariz,  “Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik  Terhadap KPK,” Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 5 No.2 (2019) : 23.
12 Kasinyo Harto, “Pendidikan Anti  Korupsi  Berbasis Agama,” Intizar, Vol. 20, No. 1, (2014): 134. Implementasi pendidikan spritual menekankan pembentukan karakter individu peserta didik agar memiliki potensi kecerdasan seimbang pada pelbagai potensi dirinya, meliputi potensi kecerdasan emosi, rohani dan intelektual yang mengacu pada ajaran  agama.  Nurul  Istiani,  Athoillah  Islamy,“Objektifikasi  Nilai-nilai  Psiko  Sufistik dalam Pendidikan Spritual,” Hikmatuna : Journal Integrative For Islamic Studies, Vol. 4, No. 2 (2018) : 241.
13 Sebagian  partai  Islam  di  Indonesia  dipandang  telah  bergeser    pada    skema tindakan  pragmatis, meninggalkan tindakan ideologis dalam dasar kebijakan politiknya. Oleh  sebab  itu,  sebagian  partai  Islam  di  tengah  masyarakat  dinilai  tidak  lagi  memiliki identitas  dan  platform  yang  jelas,  sehingga  tidak  jauh  berbeda  dengan  partai-partai nasionalis sekuler pada umumnya. Ari Ganjar Herdiansah, “Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial,” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Politik, Vol.1, No.2 (2017) : 152

## B. LITERATURE REVIEW
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan pembahasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.
Nur  Rohim  Yunus  (2014)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan perilaku  etis-moral merupakan hal yang urgen dan tidak dapat ditawar lagi  bagi  kehidupan  politik    para  anggota    dewan.  Hal  demikian  tidak lain,    agar  para  anggota  dewan  dapat  menjadikan  etika  dan  moralitas sebagai    pijakan    dasar  sekaligus    orientasi  berpolitik.  Melalui  etika  dan moralitas  yang  baik  tersebut  dapat  mengantarkan  mereka  menjadi politikus sejati pengemban tugas mulia. 14
Paralel  dengan  Nur  Rohim  Yunus,  Nur  Habibi  (2014)  dalam penelitiannya  juga  menyatakan  bahwa  keberadaan  pengadilan  etika internal  DPR  RI  memiliki  manfaat  yang  positif  dalam  menjaga kewibawaan    dan    harkat    martabat    para    politisi    di    parlemen    agar dapat menalankan mandatnya  sesuai  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945, Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang  MPR,  DPR,  DPD dan  DPRD,  serta  undang-undang lainnya. 15
Selanjutnya,  Mustika  Purbaningrum  Kusumawati  (2019)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  ketika  pejabat  publik  tidak  dapat memisahkan dan membedakan wilayah publik dan privat (pribadi) dalam posisinya  sebagai  pejabat  publik  dan  sekaligus  politik,  maka  dapat berdampak  negatif  terhadap  pelayanan  publik  yang  diberikan  ke masyarakat.  Tindakan  yang  tidak  tepat  tersebut    sejatinya  tidak  sekedar disebabkan  oleh  pejabat  publik  yang  tidak  menghayati  arti  dan pentingnya etika publik, melainkan juga karena disebabkan tidak mengert
14 Nur  Rohim  Yunus,  “Etika  dan  Moralitas  Politik  Anggota  Dewan,”  Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.2, No. 2 (2014).
15 Nur  Habibi,  “Praktik  Pengawasan  Etika  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia,” Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1 (2014).
apa itu etika publik. 16
M.  Nasir  Djamil  dan  TB.  Massa  Djafar  (2016)  dalam  penelitiannya berupaya  memaparkan  dampak  dari  tindakan  korupsi  di  mata  publik. Menurut  Djamil  dan  Djafar,  pelanggaran  etika  pejabat  negara  berupa tindakan  yang  tidak  jujur,  memanipulasi  data  dan  tidak  transparan. Pelanggaran  politik  tersebut  berimplikasi    pada    melemahnya kepercayaan publik terhadap kondisi  pemerintahan yang bersih, terlebih pada keberadaan para pejabat partai politik. 17
Berikutnya,  Dwi  Yanto  (2017)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan dalam bernegara di  Indonesia,  sebagai  pedoman  harus  dipahami,  dihayati  dan dimanifestasikan  dalam  kehidupan  berpolitik.Oleh  sebab  itu,  proses pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  politik  harus  memuat  pelbagai nilai Pancasila sebagai nilai etika politik di Indonesia. 18
Anang Setiawan dan Erinda Alfiani Fauzi (2019) dalam penelitiannya berupaya  untuk  menguraikan  faktor  penyebab  terjadinya  korupsi. Menurut  Anang  dan  Erinda,  fenomena  korupsi  yang  terjadi  berbagai wilayah  di  terjadi  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  etika kepemimpinan  politik.  Perilaku  korupsi  memang  dipengaruhi  oleh banyak hal, namun pada penelitian ini fokus membahas tentang dimana etika dan moralitas yang mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia. 19
Berdasarkan  hasil  penelusuran  penulis,  belum  ditemukan  penelitian
16 Mustika  Purbaningrum  Kusumawati,  “Harmonisasi  Antara  Etika  Publik  Dan Kebijakan Publik,” Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1 (2019)
17 M.  Nasir  Djamil  dan  TB.  Massa  Djafar,  “Etika  Publik  Pejabat  Negara  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih,”Jurnal Politik, Vol.12, No.1 (2016).
18 Dwi  Yanto,  “Etika  Politik  Pancasila,”  Ittihad  Jurnal  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan Vol.15, No.27(2017)
19 Anang  Setiawan,  Erinda  Alfiani  Fauzi,  “Etika  Kepemimpinan  Politik  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia,” Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, Vol.1, No.1 (2019).
terdahulu  yang  fokus  mengkaji  eksplorasi  nilai-nilai  sosial  profetik  dari pelbagai  prinsip  politik  yang  termaktub  dalam  naskah  kode  etik  politisi dan  partai  politik.  Hal  inilah  yang  mungkin  distingsi  penelitian  ini  dari penelitain  lain,  sekaligus  mengisi  ruang  kosong  (lacuna)  peneltian  yang sudah ada.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  kualitatif  yang berupa  kajian  pustaka  (library  research). 20 Jenis  penelitian  hukum    dalam penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  hukum  normatif. 21 Objek  utama penelitian  ini,  yakni  pelbagai  prinsip  kode  etik  politik  yang  terdapat dalam  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai  politik  yang  diterbitkan  oleh Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Bekerja  sama  dengan  Pusat Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI).  Jenis pendekatan  yang  digunakan  yakni  pendekatan  filosofis.  Sementara  itu, teori analisis yang digunakan yakni teori ilmu sosial profetik yang digagas Kuntowijoyo.

## D. TIGA PILAR PARADIGMA SOSIAL PROFETIK
Di  tengah  arus  perdebatan  antara  pelbagai  ilmu  sosial  Barat  sekuler
20 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek  penelitian  secara  holistik,  deskriptif    tanpa  metode  analisis  statistik.  Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6. Adapun contoh  penelitian  pustaka  (library  research),  antara  lain  penelitian  terhadap  kitab  suci, buku ilmiah, peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Baca  Panduan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo (Semarang : Pascasarjana UIN Walisongo, 2018), 35.
21 Penelitian  hukum  normatif  juga  dapat  disebut  sebagai  penelitian  hukum doktriner,  penelitian  perpustakaan,  maupun  studi  dokumenter.  Hal  demikian disebabkan  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  pada  objek  penelitian  hukum  yang berupa  peraturan-peraturan  yang  tertulis.  Ishaq,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi (Bandung : Alfabeta, 2017), 27.
dan ilmu sosial Islam, Kuntowijoyo 22 menawarkan gagasan yang orisinal dan kritis dalam ilmu sosial yang disebutnya dengan Ilmu Sosial Profetik (ISP). Melalui ISP tersebut, Kuntowijoyo berupaya membangun jalan yang menjembatani  antara  ilmu  sosial  sekuler  dan  kecenderungan  untuk melakukan Islamisasi ilmu sosial. 23
Ide  tentang  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP)  yang  digagas  oleh  Kuntowijoyo menekankan pentingnya ilmu sosial  memiliki pijakan nilai dalam tujuan yang akan dicapainya. Oleh sebab itu, gagasan ISP tidak sekedar berhenti pada  upaya  untuk    menjelaskan    dan    memahami    realitas    secara  apa adanya, melainkan juga  penting  mentransformasikan  pelbagai cita  luhur yang  didambakan  dalam  kehidupan  sosial.  Atas  dasar  ini,  Ilmu  Sosial Profetik  yang  digagas  oleh  Kuntowijoyo  merumuskan  tiga  nilai  dasar yang  menjadi  pijakan  dan  sekaligus  unsur  pembentuk  karakter paradigmatiknya, yakni humanisasi (amar makruf), liberasi (nahi munkar) dan transendensi (keimanan)  yang diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana termuat dalam Qs. Ali  Imran, ayat 110. 24 Ketiga nilai dasar profetik  Islam  tersebut  bukan  hal  yang  bersifat  dikotomis  melainkan
22 Selain sebagai salah satu cendikiawan muslim di Indonesia, Kuntowijoyo juga dikenal  sebagai  sastrawan,  sejarawan  dan  budayawan.  Ia  lahir  di  Yogyakarta  18 September  1943.    Pendidikan  jenjang  sarjana  ditempuh  pada  program  studi  Sejarah  di UGM  (1969).  Setelah  tamat  sarjana,  ia  menjadi    pengajar   di    alamamaternya    tersebut. Pada  tahun  1973 -1974, ia menjalani  tugas  belajar  di  Universitas  Connecticut  USA dengan  mendapat  gelar  Masternya  (MA).  Sementara  itu,  gelar  pendidikan  doktornya (Ph.D) di bidang sejarah ia dapatkan dari Universitas  Colombia  dengan judul desertasi Social  Change  in  an  Agrarian  Society:  Madura  1850-1940.  Putri  Wulansari  dan  Nurul Khotimah,  “Membumikan  Ilmu  Sosial  Profetik:  Reaktualisasi  Gagasan  Profetik Kuntowijoyo  dalam Tradisi  Keilmuwan  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Progress, Vol.7, No. 2 (2019) :224.
23 Perdana  Boy  ZTF,  “Prophetic  Social  Sciences:  Toward  an  Islamic-Based Transformative  Social  Sciences,”Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societies,  Vol.1, Number.1(2011):95-96. Lahirnya paradigma profeti atau Ilmu Sosial Profetik terinspirasi dari  dua  tokoh  besar  (Muhammad  Iqbal  dan  Roger  Garaudy,  seorang  filosof  dari Prancis).  Athoillah  Islamy,  Nurul  Istiani,  “Aktualisasi  Nilai-nilai  Profetik  dalam Pendidikan  Keluarga  di  Tengah  Pandemi  Covid-19,”  Mawa’izh  :  Jurnal  Dakwah  dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 11, No.2 (2020): 36.
24 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” Sosiologi Reflektif, Vol. 10, No. 1 (2015) : 221-222.
integral  saling  berkaitan  dalam  membumikan  nilai-nilai  Islam  dalam kehidupan sosial. 25 Penjelasan lebih lanjut tentang tiga nilai dasar dalam paradigma ilmu sosial profetik, sebagai berikut.

## 1. Humanisasi.
Humanisasi merupakan nilai profetik yang lahir  pemaknaan terhadap ajaran  Islam  yang  berupa  amar    ma’ruf  (menegakkan  kebenaran). 26 Jika merujuk  pada  pendapat  Abdul  Karim  Syeikh,  term  ma ‟ ruf  sejatinya memiliki  makna  yang  beragam.  Meski  biasa  dimaknai  dengan  kebaikan, akan  tetapi  sejatinya  memuat  makna  keutamaan,  kebenaran,  keadilan, kelayakan,  pantas,  patut  dan  bakti. 27 Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  pengejawantahan  konsep  amar  ma’ruf  sebagai  landasan  profetik konsep  humanisasi  dapat  memiliki  ragam  bentuk,  tidak  hanya  terbatas pada nilai kebaikan.
Dalam  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP),  pengejawantahan  nilai  humanisasi bertujuan  untuk  memanusiakan  manusia,  menghilangkan  kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. 28 Oleh sebab itu, sejatinya  humanisasi  memiliki  titik  temu  dengan    semangat    liberalisme Barat.  Namun  terdapat  perbedaan  fundamental,  jika  peradaban  Barat berpijak  pada  humanisme  antroposentris.  Pandangan  antroposentris  ini memandang  bahwa  eksistensi  kehidupan    tidak  berpusat  pada  Tuhan, melainkan  dibangun  oleh  manusia  sendiri. 29 Sedangkan  ide  humanisme
25 Maskur,  “Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  atas  Relasi  Humanisasi, Liberasi,  dan  Transendensi),”  (Tesis  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, 2012), 127.
26 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,”225.
27 Abdul  Karim  Syeikh,  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan  Amar Ma’ruf  Nahi  Munkar  Berdasarkan  Al-Qur’an,”  Al-Idarah:  Jurnal  Manajemen  dan Administrasi Islam, Vol.2, No.2 (2018) :19.
28 Muhammad Zainal Abidin, Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo (Banjarmasin :IAIN Antasari Press, 2016), 155
29 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,”225-226.
yang  digagas  Kuntowijoyo  berpijak  pada  nilai  humanisme  teosentris. Oleh  karena  itu,  ide  humanisasi  Kuntowijoyo  tidak  dapat  dilepas  dari dimensi  transendensi  yang  menjadi  dasar  filosofisnya. 30 Melalui humanisme  teosentris  yang  digagasnya,  Kuntowijoyo  ingin  mengangkat kembali  martabat  manusia,  yakni  menekankan  kesadaran  manusia kembali  untuk  memusatkan    dirinya  kepada  Tuhan,  dengan  tetap menekankan  orientasi  untuk  kemaslahatan  hidup  manusia  manusia  itu sendiri.  Dengan  demikian,  peradaban  manusia  tidak  lagi  diukur  dengan semangat  rasionalitas  semata,  melainkan  penting  menekankan  semangat transendensi  yang  bersumber  dari  ajaran  agama  (Islam). 31 Pandangan demikian,  meniscayakan  bahwa  terdapat  dua  macam  sumber pengetahuan  dan  kebenaran  yang  ingin  ditekankan  Kuntowijoyo,  yakni bersumber  dari  Tuhan  dan  dari  manusia. 32 Dari  sini  dapat  dipahami bahwa  humanisasi  dalam  paradigma  ilmu  sosial  profetik  yang  digagas oleh  Kuntowijoyo  sejatinya  lebih  tepat  disebut  humanisasi  teo- antroposentris,  karena  melandaskan  pada  nilai-nilai  ketuhanan  yang bersumber dari ajaran Islam, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari akal sehat manusia.
30 Lahirnyan ide humanisme teosentris Kuntowijoyo tidak dapat dilepaskan dari fenomena  terjadinya  industrialisasi  di  Indonesia.  Di  mana  keberadaan  industrialisasi telah memberikan pengaruh dan dampak besar terhadap kebudayaan masyarakat yang berupa  yakni  perubahan  sosial  yang  tidak  sedikit  menimbulkan  ragam  bentuk dehumanisasi.  Di  samping  itu,  fenomena  krisis  kepekaan  manusia  terhadap  problem sosial  seakan-akan  mencerminkan  bahwasanya  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat merupakan hal yang natural, sehingga ia menegaskan perlu adanya kesadaran keimanan untuk kembali mengangkat martabat manusia agar manusia tidak lagi diukur dari segi rasionalitasnya  saja,  melainkan  dari  transendensinya.  Isfaroh,  Humanisme  Teosentris  : Telaah  Sosiologi  Pengetahuan  Pemikiran  Kuntowijoyo,”  Panangkaran,  Jurnal  Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol.3, No.2 (2019) :211
31 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 226..
32 Muhammad  Zainal  Abidin,  Paradigma  Islam  dalam  Membangun  Paradigma  Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo, 145.

## 2. Liberasi
Jika  humanisasi  melandaskan  pada  refleksi  pemaknaan  ajaran  amar makruf,  maka  liberasi  merupakan  pemaknaan  kreatif  dari  ajaran  Islam yang  berupa  nahi  munkar  (mencegah  kemunkaran). 33 Menurut  Abdul Karim Syeikh,  istilah munkar  tidak  hanya ditujukan pada perkara yang dingkari  dan  dilarang  oleh  ajaran  agama,  melainkan  juga  tidak  dapat diterima oleh akal sehat dan budaya dan adat dalam suatu masyarakat. 34
Dengan demikian dapat dipahami  bahwa indikator perkara yang masuk dalam  kategori  munkar  tidak  hanya  didasarkan  pada  landasan  teologis normatf semata, melainkan norma sosiologis maupun antropologis dalam kehidupan manusia.
Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  ide  liberasi  dalam  Ilmu  Sosial  Profetik dapat  diparalelkan  dengan  pelbagai  ide  sosialisme  Barat,  seperti marxisme, 35 komunisme, 36 teologi  pembebasan, 37 dan  lain  sebagainya.
33 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik 226
34 Abdul  Karim  Syeikh,  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan  Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an,”19.
35 Lahirnya marxisme dilatarbelakangi oleh bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Karl Marx memandang kaum kapitalis telah mengumpulkan uang dengan mengorbankan kehidupan kaum proletar. Marx menyatakan bahwa masalah kapitalisme timbul karena adanya “kepemilikan pribadi” dan  dominasi kekayaan oleh orang-orang kaya.  Menurut  Mark,  untuk  mensejahterakan  kaum  proletar,  maka  paham  kapitalisme harus  diganti  dengan  paham  komunisme.  Marx  menambahkan  jika  kapitalisme  tetap dibiarkan,  maka  kaum  proletar  dapat  melakukan  pemberontakan  dan  menuntut keadilan. Pandangan demikianlah yang menjadi ide dasar dari marxisme. Eko Bahtiyar, “Kritik Islam Terhadap Konsep Marxisme Tentang Pengentasan Kemiskinan,” Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2 (2015):130.
36 Term  komunisme  dalam  ilmu  sosial  dipahami  sebagai  antologi  pelbagai doktrin  Marxis  yang  berupa  kritik  terhadap  kapitalisme    dan    teori    liberal  dengan melakukan  revolusi  kaum  proletar  menjadi  masyarakat  komunis.  Keberadaan Masyarakat  komunis  yang  dimaksud,  yakni  kehidupan  masyarakat  yang  bebas  dari kemiskinan,  tanpa  kelas  sosial,  kesenjangan  pembagian  kerja,  otoritas    lembaga    yang menjadi    alat    paksaan    dan    superioritas    antar    kelas  sosial.  Fadhilah  Rachmawati,” Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1, No. 1 (2020):68.
37 Mengelaborasi    mengenai    konstruksi  pemikiran    teologi    pembebasan    dari berbagai  mazhab  pemikiran  baik  itu  pe mikiran teologi pembebasan di dunia Barat, Islam, maupun Latin. Adapun ketiga mazhab tersebut  memang  memiliki  konstruksi  politik  terhadap  pembebasan yang sama yakni melawan  ketimpangan  yang  diakibatkan  oleh  pengaruh  rezim  otoriter.    Namun    yang
Namun dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik, ide liberasi dimaksudkan dalam  konteks  ilmu  yang dilandaskan pada pelbagai nilai transendental ajaran  agama.  Oleh  sebab  itu,  nilai  liberatif  dalam  Ilmu  Sosial  Profetik diposisikan  dalam  konteks  ilmu  sosial  yang  memiliki  tanggung  jawab profetik untuk membebaskan kehidupan manusia dari berbagai tindakan yang  bertentangan  dengan  semangat  kemanusiaan  itu  sendiri,  seperti kekejaman,  kemiskinan,  pemerasan,  dominasi  struktur  yang  menindas, diksriminasi, hegemoni, tirani, dan lain sebagainya. 38
Terdapat  empat  objek  utama  yang  menjadi  target  sasaran  ide  liberasi Kuntowijoyo.  Pertama,  liberasi  sistem  pengetahuan.  Liberasi  dalam bidang  ini  berupaya  untuk    membebaskan  manusia  orang  dari  sistem pengetahuan  yang  materialistis,  dan  dari  dominasi  struktur  kelas,  dan seks.  Kedua,  liberasi  dalam  sistem  sosial.  Liberasi  dalam  bidang  ini bertujuan  untuk  menjaga  manusia  dari  dampak  negartif  sistem  sosial industrial. Ketiga, liberasi dari belenggu sistem ekonomi yang berdampak negatif pada kesenjangan kesejahteraan umat manusia. Keempat, liberasi dalam  sistem  politik  yang  bertujuan  untuk  membebaskan  sistem  dari otoriter, diktator, dan neofeodalisme. 39

## 3. Transendensi
Transendensi  merupakan  landasan  fundamental  dari  dua    unsur sebelumnya  (humanisasi  dan  liberasi).  Nilai  transendensi    berpijak  dari
menjadi    menarik    adalah    masing-  masing    entitas    teologi  pembebasan  sendiri berkembang  sesuai  dengan  karakteristik  berbeda.  Teologi  pembebasan    yang berkembang  di  Barat  sendiri  lebih  b anyak  didominasi  akar Protestanisme,  namun lebih  banyak  berkembang  dalam  ranah  pemikiran. Teologi  pembebasan  dalam  Islam didominasi    pemikiran  untuk    melawan  ketimpangan    dan    kebodohan.    Teologi pembebasan    dalam    Latin    lebih    banyak  didominasi  pemikiran  Gereja  Romawi  dan mengarah  pad  a  praksis  gerakan.  Wasisto  Raharjo  Jati,  “Agama  dan  Politik:  Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama,”Walisongo, Vol.22, No.1 (2014):135-136.
38 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik 226.
39 Muhammad Zainal Abidin, Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo, 157.
ajaran  Islam  yang  berupa  perintah  untuk  menjaga  komitmen  keimanan. Pada  nilai  transendensi  ini,  pelbagai  nilai  dasar  keimanan  dalam  ajaran Islam  dijadikan  sebagai  bagian  inti  dan  penting    dalam  membangun sebuah  peradaban  umat  manusia.  Oleh  sebab  itu,  transendensi menempatkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  pada  posisi  yang  sangat  sentral dalam paradigma Ilmu  Sosial Profetik. 40 Dengan kata  lain,   transendensi dapat  dipahami  sebagai  kesadaran  orientasi  kerja  manusia  yang  paralel dengan  pernyataan  Tuhan  tentang  visi  penciptaan  manusia  yakni  untuk beribadah. 41
Dalam paradigma ilmu sosial profetik, transendensi berperan  penting dalam  membimbing  dan  menuntun  tujuan  dan  makna  hidup  manusia. Transendensi  memberikan  arah  dan  tujuan  untuk  apa  tindakan humanisasi dan liberasi dilakukan. 42 Oleh sebab itu, humanisasi,  liberasi, dan    transendensi    merupakan    hal    yang    dipandang    secara  integral daalam paradigma Ilmu Sosial Profetik. 43
Sampai di sini dapat dipahami bahwa trilogi Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang  digagas  Kuntowijoyo,  yakni  humanisasi,  liberasi  dan  transendensi merupakan  nilai-nilai  yang  saling  terkait  dan  sinergis  dalam pembentukan  peradaban  umat  manusia,  bukan  nilai-nilai  yang dikotomikan dalam mencapai sebuah tujuan.
40 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik 227-228.
41 Muhammad  Zainal  Abidin,  Paradigma  Islam  dalam  Membangun  Paradigma  Ilmu Integralistik : Membaca Kuntowijoyo, 158.
42 Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik, 228. Dalam perpektif psikologi Islam,  Islam  merupakan  sebuah  ajaran  agama  yang  memuat  sumber  nilai  yang  dapat dijadikan pedoman hidup dalam membentuk kondisi psikis dan perilaku manusia yang baik.  Oleh  karenanya,  seorang  yang  memahami  ajaran  Islam  dengan  benar  serta menjalankan  segala  aturan  agama  tersebut,  akan  tercermin  melalui  kemuliaan perilakunya sehari-hari. Athoillah Islamy, “Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak  Experience  In  The  Perspective  Of  Islamic  Psychology,”Alfuad  :  Jurnal  Sosial Keagamaan, Vol.3, No.2 (2019) :38.
43 Maskur,  “Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  atas  Relasi  Humanisasi, Liberasi,  dan  Transendensi),”  (Tesis  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, 2012), 127.

## E. NILAI-NILAI  SOSIAL  PROFETIK  DALAM  PRINSIP  KODE  ETIK POLITIK DI INDONESIA
Pada sub bab pembahasan ini akan diuraikan analisa eksploratif nilai- nilai sosial profetik yang termuat dalam pelbagai prinsip kode etik politisi dan partai politik di Indonesia. Dalam naskah kode etik politisi dan partai politik  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan Masyarakat  Kedeputian  Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Bekerja  sama  dengan  Pusat  Penelitian  Politik,  LIPI,  disebutkan  bahwa terdapat  pelbagai  prinsip  kode  etik  yang  harus  dijaga  oleh  politisi  dan partai politik, antara lain, sebagai berikut.

## 1. Prinsip Kepentingan Umum
Keberadaan  partai  politik  sebagai  institusi  publik  dituntut  harus dapat  berorientasi  pada  kepentingan  umum  dalam  kehidupan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  setiap  kebijakan  maupun  aktifitas  partai politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, para  politisi  yang  duduk  di  lembaga  pemerintah  harus  senantiasa memperjuangkan  kepentingan  umum  sebagai  mandatnya.  Oleh  sebab itu,  kepentingan  yang  diusung  dalam  berpolitik  haruslah  mengarah pada  kepentingan  yang  dimaksudkan  demi  terwujudnya  kepentingan nasional bukan individual maupun kelompok. 44
Prinsip  kemaslahatan  publik  di  atas  sejatinya  paralel  dengan  nilai sosial  profetik  dalam  ajaran  Islam  yang  menekankan  pentingnya menjalin  dan  persaudaraan  kemanusiaan  (ukhuwah  insaniyah)  yang dimanifestasikan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan (ta’awun insani) dalam  kehidupan  sosial.  Hamka  Haq  sebagaimana  yang  dikutip Maemunah  mengatakan  bahwa  selain  lima  aspek  yang  menjadi  tujuan
44 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 32.
hukum  Islam  (maqasid  al-shariah  al-khomsah) 45 dalam  konteks  kehidupan bernegara  dan  berbangsa  diperlukan  kesadaran  akan  hifz  ummah (menjaga kemaslahatan umat). 46
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  kepentingan publik  merupakan  prinsip  yang  sejalan  dengan  semangat  ajaran  Islam tentang pentingnya menjaga kemaslahatan hidup umat manusia.

## 2. Prinsip Kejujuran dan Transparansi
Kejujuran merupakan prinsip yang harus melekat dalam perilaku dan tindakan  politik.  Prinsip  kejujuran  ini  mengarahkan  para  politisi  untuk bersikap  fair,  dan  tidak  berbohong,  bebas  dari  penipuan  dan  pelbagai bentuk  ketidakjujuran  lainnya.  Sebagai  contoh  perbuatan  korupsi merupakan  perilaku  tidak  jujur  yang  melanggar  kepercayaan  rakyat. 47 Dalam prinsip kejujuran ini menekankan konsistensi antara ucapan dan sikap seorang politisi. Begitu juga dengan keberadaan partai politik yang menjadi  bagian  integral  dari  demokrasi  harus  menjunjung  tinggi  nilai kejujuran dalam menjalankan tugas politik di masyarakat. 48
Sebagaimana  prinsip  kejujuran,  prinsip  transparansi    juga menekankan  pemeliharaan  akses  atas  informasi  dan  berkaitan  erat dengan  akuntabilitas  dan  kualitas  politisi  maupun  partai  politik  yang
45 Al-Ghazali  sebagaimana  yang  dikutip  Ahamd  Sarwat  menjelaskan  terdapat lima  tujuan  hukum  Islam    (maqashid    al-syariah  al-khomsah),  yakni  proteksi  agama  (hifz din),  proteksi  jiwa  (hifz  nafs),  proteksi  akal  (hifz  aql),  proteksi  keturunan  (hifz  nasl),  dan proteksi  harta  (hifz  mal).  Ahmad  Sarwat,  Maqashid  Syariah  (Jakarta  :  Rumah  Fiqh Publishing, 2019), 18.
46 Maimunah,  “Politik  Islam  Persfektif  Maqashid  Syariah,”  El-Maslahah  Journal, Vol.8, No.1 (2018): 20-21.
47 Tidak dapat dibantah bahwa tidak banyak  dijumpai  guru  politik  yang  baik, yang  mengajarkan    bagaimana  sikap  berpolitik  agar  tidak  sekedar  merebutkan kekuasaan,  melainkan  penting  penekanan  atas  penghayatan  etika  serta    moral.  Politik yang    mengedepankan    take    and    give,    berkonsensus,  dan  pengorbanan,      kurangnya komunikasi  politik  juga  menjadi faktor  penyebab lahirnya  politisi  yang  tidak  jujur. Prihatin  Dwihantoro,  “Etika  Dan  Kejujuran  Dalam  Berpolitik,”  Politika,  Vol.  4,  No.  2 (2013) :19.
48 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 32-33.
baik. Setiap politisi dan partai politik harus dapat membuka akses bagi publik untuk segala  bentuk informasi terkait dengan parpol dan dirinya secara  akurat,  benar  kepada  publik.  Prinsip  dasar  transparansi  ini mempertimbangkan  bagaimana  informasi  dapat  dengan  jelas  kepada publik  terkait  kebijakan  politik  yang  dilakukan  oleh  politisi  maupun partai politk. 49
Prinsip kejujuran dan transpransi sebagaimana di atas sejalan dengan nilai sosial profetik dalam ajaran Islam. Sebagaimana penting diketahui bahwa  al-Quran  menekankan  pentingya  sikap  kejujuran  (shiddiq).  Hal demikian  dapat  dilihat  dari  penyebutan  kata  jujur  (shiddîq)  dalam  al- Quran  dengan  frekuensi  jumlah  yang    relatif    tinggi  sampai  154    kali dengan  49  bentuk derivasi  kata.  Tidak hanya dalam al-Qur’an dalam pelbagai  hadis  Nabi  Muhammad  Saw  juga  banyak  sekali  anjuran bersikap  jujur. 50 Di  samping  itu,  jujur  juga  merupakan  salah  satu  sifat wajib  yang  dimiliki  Nabi. 51 Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip kejujuran  dalam  kode  etik  politik  merupakan  prinsip  yang  paralel dengan semangat ajaran sosial profetik dalam Islam berupa manifestasi sifat shiddiq.

## 3. Prinsip Integritas dan Profesional
Prinsip integritas menekankan tindakan politik harus sesuai dengan pelbagai  nilai,  keyakinan,  atau  prinsip  yang  telah  disepakati  bersama. Oleh  karenanya,  prinsip  integritas  menjadi  elemen  karakter  atas pengakuan  profesionalisme  para  politisi  maupun  partai  politik  dalam kepercayaan  publik.  Dengan  memiliki  integritas  yang  baik,  politisi
49 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 33.
50 Raihanah, “Konsep Jujur dalam al-Qur’an,” Al-Adzka, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. VII, No. 01(2017) :21-23.
51 Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah,” Jurnal Al-Bayan, Vol. 22 No. 33 (2016) :38.
maupun  partai  politik  akan  mendapatkan  kepercayaan  publik  dengan mudah. 52
Sementara  itu,  prinsip  profesionalisme  menekankan  pentingnya tindakan politik harus sesuai dengan komitmen dan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, politisi maupun parpol harus memprioritaskan tugas dan fungsinya di atas  pelbagai kegiatan lain secara profesional.  Status yang dimiliki  politisi  sebagai  pejabat  publik  tidak  digunakan  mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan tertentu. 53
Prinsip  integritas  dan  profesionalisme  dalam  berpolitik  merupakan prinsip  yang  sejalan  dengan  prinsip  etos  kerja    dalam  perspektif  Islam yang berupa pelbagai nilai etis yang terkandung dalam al-Qur’an dan al- Sunnah untuk dapat bekerja sebaik-baiknya dalam mencapai hasil  yang terbaik, dengan  tidak  mengabaikan  landasan  etis  atau  prinsip-prinsip dasar dan umum yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam. Di antara etos  integritas  dan  profesionalisme  kerja  yang  sejalan  dengan  ajaran Islam,  yakni  khaira  ummah,  keadilan,  musyawarah,  ulul  albab,  etos imamah, etos tauhid  yang  membebaskan. 54 Dengan demikian integritas sebagai karakter profesionalisme kerja yang sesuai dengan prinsip atau kode etik yang telah dibangun dan disepakati bersama dalam kehidupan politik merupakan prinsip idealitas yang sejalan dengan ajaran Islam.

## 4. Prinsip Akuntabilitas
Dalam rangkan menjaga stabilitas kinerja politik, maka setiap politisi dan  partai  politik  harus  memiliki  seperangkat  sistem  yang  dibentuk berdasarkan  legitimasi  demokratis  untuk  mengendalikan,  memantau, mengevaluasi  dan  menyesuaikan  kepatutan  dan  efektivitas  tindakan
52 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 33.
53 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 34.
54 Mohammad  Irham,  “  Etos  Kerja  Dalam  Perspektif  Islam,”  Jurnal  Substantia, Vol. 14, No. 1 (2012) : 21-22.
politik  kepada  publik.  Oleh  sebab  itu,  prinsip  akuntabilitas  merupakan suatu  prinsip  yang  harus  dipegang  oleh  politisi  dan  partai  politik  agar dapat  mempertantanggunjawabkan  kinerja  politiknya,  baik  secara individual dan institusional. 55
Prinsip  akuntabilitas  dalam  kehidupan  politik  merupakan  prinsip atau karakter yang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yakni sifat dapat  dipercaya  (amanah)  atau  bertanggung  jawab.  Sifat  amanah  yang dimiliki  Nabi  sebagai  pemimpin  yang  bertanggungjawab  dengan  tugas dan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  Allah  swt.  Sifat  amanah  ini melekat  pada  kepribadian  Nabi  dalam  segala  aspek  kehidupan,  baik agama maupun politik. 56

## 5. Prinsip Keadilan
Prinsip  keadilan  ini  merupakan  prinsip  meletakkan  segala  sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada individu atau kelompok yang berhak  menerimanya.  Tuntutan  yang  paling  fundamental  dari  prinsip keadilan  dalam  dunia  politik,  yakni  memberikan  peluang  yang  sama terhadap  setiap  orang.  Oleh  sebab  itu,    politisi  maupun  parpol  harus dapat  berlaku  adil  dalam  menjalankan  fungsi  dan  peranannya  bagi kemaslahatan  publik,  yakni  tidak  melakukan  diskriminasi  atas perbedaan  suku,  agama,  ras,  golongan  status  sosial  ekonomi  dan  lain sebagainya. 57
Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan ajaran universal yang tidak mengalami  perubahan.  Term  keadilan  sendiri  disebutkan  dalam  al- Qur’an  dengan  beragam  bentuk,  antara  lain    al-Adl,    al-Qisth    dan    al- Mizan.    Menurut  Fuad  Abd  al-Baqi  sebagaimana  yang  dikutip  oleh
55 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 33-35.
56 Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah,” 40-41
57 Syamsuddin Haris dkk, Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, 35.
Zulkifli, penyebutan al-Qur’an terhadap “keadilan” dengan kata al-Adl dapat  ditemukan  sebanyak  28  kali.  Sementara  dengan  kata  al-Qisth sejumlah 27 kali. Kemudian  dengan  kata  al-Mizan disebut sampai 23 kali.  Hal  demikian  menunjkan  bahwa  dalam  keadilan  merupakan  nilai sosial  profetik  dalam  ajaran  Islam  yang  diperintahkan  kepada  umat manusia  untuk  dimanifestasikan  dalam  kehidupan  sosial  di masyarakat. 58 Sampai  di  sini  dapat  dipahami  bahwa  prinsip  keadilan sebagai  bagian  dari  prinsip  kode  etik  politik  di  Indonesia  merupakan prinsip  yang  senafas  dengan  ajaran  universal  Islam  yang  berupa perintah untuk menegakkan keadilan (al-adalah) di muka bumi.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  pelbagai  prinsip  kode  etik  politik  di  Indonesia  yang  termaktub dalam  naskah  kode  etik  politisi  dan  partai  politik  memiliki  relevansi (titik temu) dengan pelbagai nilai sosial profetik dalam ajaran Islam. Hal demikian  dapat  dilihat  dari  spirit  tiga  pilar  paradigam  sosial  profetik (humanisasi,  liberasi,  dan  transendensi)  yang  dapat  ditemukan  dalam pelbagai  prinsip  kode  etik  politik  sebagai  berikut.  Pertama,  prinsip kemaslahatan  publik.  Prinsip  ini  paralel  dengan  ajaran  Islam  yang berupa  menjaga  persaudaraan  kemanusiaan  (ukhuwah  insaniyah)  dan solidaritas  kemanusiaan  (ta’awun  insani).  Kedua,  prinsip  kejujuran. Prinsip  ini  sejalan  dengan  semangat  ajaran  sosial  profetik  dalam  Islam yang  berupa  manifestasi  sifat  shiddiq.  Ketiga,  prinsip  integritas  dan profesionalisme  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  yakni  khaira  ummah, keadilan, musyawarah, ulul albab, imamah, tauhid yang membebaskan. Keempat, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini paralel dengan karakter yang
58 Zulkifli,  “Tuntutan  Keadilan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,”  Jurnal  Ilmiah Syari‘ah, Vol. 17, No.1(2018) : 138.
dimiliki  Nabi  Muhammad  SAW,  yakni  sifat  dapat  dipercaya  (amanah) atau  bertanggung  jawab  dalam  segala  aspek  kehidupan,  baik  agama maupun politik. Kelima, prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang senafas dengan ajaran universal Islam yang berupa perintah untuk menegakkan keadilan (al-adalah) di muka bumi.
Dengan  ditemukannya  nilai-nilai  sosial  profetik  pada  pelbagai prinsip  kode etik politik yang termatub dalam naskah kode etik politisi dan  partai  politik  di  Indonesia,  maka  dapat  menunjukan  bahwa paradigma  yang  dibangun  dalam  kode  etik  politisi  dan  partai  politik tersebut sejalan nilai-nilai sosial dalam ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Atamimi,  Abdul  Basit.  Athoillah  Islamy  2019,  “Political  Thinking  And Attitude Of Religion:Study Of Political Resistance Of Kiai Ahmad Rifa`I Kalisalak Al-Jawi On Colonialism Of The Netherlands,” Akademika: Jurnal
Keagamaan dan Pendidikan, Vol. 15 No. 2.
Bauw,  Azies.  2013.  “Peranan  Partai  Politik  Dalam  Membangun  Proses Demokrasi  Di  Indonesia(Kajian  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang Partai Politik),” Legal Pluralism : Vol3, No.1.
Boy, Perdana ZTF. 2011. “Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative  Social  Sciences,”Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim Societies, Vol.1, Number.1.
Budiardjo,  Mariam.  2007.  Dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama.
Djamil, M. Nasir, TB. Massa Djafar. 2016 “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih,”Jurnal Politik, Vol.12, No.1.
Eko  Bahtiyar.  2015.  “Kritik  Islam  Terhadap  Konsep  Marxisme  Tentang Pengentasan Kemiskinan,” Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2. Fadhilah Rachmawati. 2020. ”Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1, No. 1. Fariz,  Donal.  2019.  “Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik Terhadap KPK,” Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 5 No.2.
Ganjar,  Ari  Herdiansah.  2017.  “Pragmatisme  Partai  Islam  Di  Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial,” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Politik,  Vol.1, No.2.
Habibi,  Nur.  2014.  “Praktik  Pengawasan  Etika  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia,” Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1 (2014).
Haris,  Syamsuddin.  2016.  dkk,  Naskah  Kode  Etik  Politisi  dan  Partai  Politik, Jakarta : P2Politik LIPI.
Harto,  Kasinyo.  2014.  “Pendidikan  Anti    Korupsi  Berbasis  Agama,”  Intizar,
Vol. 20, No. 1.
Ida Bagus Ketut Weda, 2013. “Korupsi Dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat Dan  Penanganannya  Untuk  Pembangunan  Di  Indonesia,”  Jurnal Advokasi, Vol.3, No.2.
Isfaroh.  2019.  Humanisme  Teosentris  :  Telaah  Sosiologi  Pengetahuan Pemikiran  Kuntowijoyo,”  Panangkaran,  Jurnal  Penelitian  Agama  dan Masyarakat, Vol.3, No.2.
Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Bandung : Alfabeta.
Islamy,  Athoillah.  2019.  “Eksistensi  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam,” Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.4, No.2
Islamy,  Athoillah.  2019.  “Dialectic  Motivation,  Behavior  And  Spiritual  Peak Experience  In  The  Perspective  Of  Islamic  Psychology,”Alfuad  :  Jurnal Sosial Keagamaan, Vol.3, No.2.
Ismansyah,  Purwantoro  Agung  Sulistyo.  2010.  “Permasalahan  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Daerah  serta  Strategi  Penanggulangannya,” Demokrasi, Vol. IX No. 1.
Islamy,  Athoillah,  Nurul  Istiani.  2020  “Aktualisasi  Nilai-nilai  Profetik  dalam Pendidikan  Keluarga  di  Tengah  Pandemi  Covid-19,”  Mawa’izh  :  Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 11, No.2.
Istiani,  Nurul,  Athoillah  Islamy.  2018.“Objektifikasi  Nilai-nilai  Psiko  Sufistik dalam  Pendidikan  Spritual,”  Hikmatuna  :  Journal  Integrative  For  Islamic Studies, Vol. 4, No. 2.
Kusumawati, Mustika Purbaningrum. 2019. “Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik,” Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1
Latipah.  2017  “Korupsi  di  Parlemen,”  ‘Adalah  :  Buletin  Hukum  dan  Keadilan,
Vol.1,No.1.
Maimunah.  2018.  “Politik  Islam  Persfektif  Maqashid  Syariah,”  El-Maslahah

## Journal, Vol.8, No.1.
Mariana, Dede, Luthfi Hamzah Husin. 2017. “Democracy, Local Election, And Political  Dynasty  In  Indonesian  Politics,”  Jurnal  Wacana  Politik,  Vo.2, No.2.
Maskur.  2012.  “Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  atas  Relasi Humanisasi,  Liberasi,  dan  Transendensi),”  (Tesis  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Mohammad  Irham.  2012.  “Etos  Kerja  Dalam  Perspektif  Islam,”  Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1.
Moleong,  Lexy  J.  2017.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
Muhammad Zainal Abidin. 2016 Paradigma Islam dalam Membangun Paradigma Ilmu  Integralistik  :  Membaca  Kuntowijoyo,  Banjarmasin  :IAIN  Antasari Press.
Muttaqin,  Husnul.  2015.  “Menuju  Sosiologi  Profetik,”  Sosiologi  Reflektif,  Vol. 10, No. 1.
Panduan  Karya  Tulis  Ilmiah  Pascasarjana  UIN  Walisongo,  Semarang  :
Pascasarjana UIN Walisongo, 2018.
Prihatin Dwihantoro. 2013. “Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik,”  Politika, Vol. 4, No. 2.
Raihanah.  2018.  “Konsep  Jujur  dalam  al-Qur’an,”  Al-Adzka,  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. VII, No. 01(2017) :21-23.ournal, Vol.8, No.1.
Sakdiah.  2016.  “Karakteristik  Kepemimpinan  Dalam  Islam  (Kajian  Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah,” Jurnal Al-Bayan, Vol. 22 No. 33.
Sarwat, Ahmad. 209 Maqashid Syariah, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing.
Setiawan,  Anang,  Erinda  Alfiani  Fauzi.  2019.  “Etika  Kepemimpinan  Politik Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Indonesia,”  Jurnal  Pemerintahan dan Kebijakan, Vol.1, No.1.
Setiawan,  Irfan.  2016.  “Mengikis  Perilaku  Korupsi  Pada  Birokrasi Pemerintahan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN Vol XLII No. 1.
Syeikh,  Abdul  Karim.  2018.  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar  Berdasarkan  Al-Qur’an,”  Al-Idarah:  Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol.2, No.2.
Taufikurrahman.  2019.  “Fungsi  partai  politik  pada  kekuasaan  eksekutif  dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia,” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 16 No. 2.
Wayan, I Yuda Satria, I Wayan Suardana, Ida Bagus Surya Darmajaya. 2013.
“Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,”  Ketha  Semaya, Vol.1, No.1.
Wulansari,  Putri  dan  Nurul  Khotimah.  2019.  “Membumikan  Ilmu  Sosial Profetik:  Reaktualisasi  Gagasan  Profetik  Kuntowijoyo  dalam  Tradisi Keilmuwan  di  Indonesia,”  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam  Universitas Wahid Hasyim, Progress, Vol.7, No. 2.
Yanto, Dwi. 2017. “Etika Politik Pancasila,” Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol.15, No.27.
Yunus,  Nur  Rohim.  2014.  “Etika  dan  Moralitas  Politik  Anggota  Dewan,”
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.2, No. 2.
Zulkifli.  2018.  “Tuntutan  Keadilan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,”  Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Vol. 17, No.1.