## M A N A Z H I M

## Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan
Jurnal         Manazhim is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5374 e-ISSN : 2656-0216
Terindeks  :  SINTA  4,  DOAJ, Crossref,  Garuda,  Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2723
ANALISIS KEPATUHAN AKAD BAKU PEER TO PEER LENDING SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 117 DSN-MUI/II/2018 (STUDI KASUS PADA PT. QAZWA MITRA HASANAH)
Muh Rizwan Azzahidi & Nurmu‟izzatin Zaharatul Parhi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rizwangeneration.9@gmail.com ; titinazhar24@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to understand the synchronization of the standard contracts contained in Qazwa.id with Islamic law and to find out how the legal protection for financiers is in the standard contracts made by  Qazwa. This  research  uses  the  literature  study  method  with  DSN-MUI  fatwa data sources, laws, POJK and articles that are relevant to this research. The results of this study are that overall Qazwa's standard contracts and the general terms and conditions that apply to Qazwa are  in  accordance  with  DSN  MUI  Fatwa  Number  117  of  2018  concerning  Information Technology-Based Financing Services Based on sharia principles. Legal protection for consumers in the early  stages  or  before  the  contract  takes  place,  consumers  will  receive  education  about  platform, information  and  product  transparency  services.  Qazwa  also  provides  online  customer  service  that responds  swiftly  to  questions  and  complaints  from  potential  lenders.  Therefore,  the  form  of  legal protection for consumers in the early stages before the contract has been implemented and implemented optimally by the organizers.
Keywords : DSN-MUI, Sharia P2P, Standar Contract
Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk memahami sinkronisasi akad baku yang terdapat di Qazwa.id dengan  hukum  Islam  dan  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pembiayaan pada kontrak baku yang dibuat oleh Qazwa. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan sumber  data  fatwa  DSN-MUI,  UU,  POJK  dan artikel  yang  relevan  terhadap  penelitian  ini.  Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan kontrak baku Qazwa dan syarat dan ketentuan umum yang berlaku di Qazwa sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan prinsip syariah. Perlindungan hukum  bagi konsumen  pada  tahap  awal  atau  sebelum  terjadinya  akad,  konsumen  akan  mendapatkan  edukasi mengenai platform, informasi dan transparansi  produk layanan. Qazwa juga  menyediakan layanan customer  service  online  yang  secara  sigap  menanggapi  pertanyaan  dan  keluhan  calon  pemberi pembiayaan. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal sebelum terjadinya akad sudah diterapkan dan diaplikasikan secara optimal oleh penyelenggara.
Kata Kunci : Akad Baku, DSN-MUI, P2P Syariah

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi telah merambah ke sektor keuangan digital. Berbagai platform keuangan digital telah berkembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi,  mengelola  uang,  dan  menerima  pembayaran.  (Manan,  2019)  Jasa  keuangan digital  jenis  ini  tergolong financial  technology ,  atau  biasa  disebut fintech .(Setiani  et  al.,  2020) Fintech  syariah  merupakan  inovasi  antara  keuangan  dan  teknologi  yang  digunakan  dalam proses penanganan transaksi keuangan dan investasi dengan tetap menjunjung tinggi syariat dan ajaran Islam.( Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ).
Peer to Peer (P2P) Lending , akrab disebut sebagai fintech pinjaman atau pembiayaan, adalah  jenis  layanan  keuangan  digital  paling  populer  yang  ada  saat  ini  yang  memberikan pelayanan  transaksi  keuangan  secara  online.(Setiadi,  2019)  Sebagai  pengawas  industri keuangan  di  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaporkan  per  22  April  2022,  ada  102 perusahaan  dan  proyek fintech yang  terdaftar  dan  mempunyai  izin  di  OJK,  8  di  antaranya telah menyatakan diri sebagai fintech syariah.
Table. 1 Perusahaan dan proyek fintech Syariah yang terdaftar dan mempunyai izin di OJK.
No Nama Platform Nama Perusahaan STB/Terdaftar TGL Sistem Operasi 1. Investree PT. Investree Radhika amanah KEP- 49/D.05/2019 13/05/2019  Android & Ios 2. Ammana.id PT Ammana Fintch Syariah KEP- 123/D.5/2019 13/12/2019  Android & Ios 3. ALAMI PT Alami Fintech Sharia KEP21/D.05/2020  27/05/2020  Android & Ios 4. Dana Syariah PT  Dana  Syariah Indonesia KEP- 10/D.05/2021 23/02/2021  Android 5. Duha Syariah PT Duha Madani Syariah KEP-32/D.05/202   21/04/2021  Android 6. Qazwa.id PT  Qazwa  Mitra Hasanah KEP- 80/D.05/2021 24/08/2021  - 7. Papitupi Syariah PT Piranti Alphabet Perkasa KEP- 90/D.05/2021 08/09/2021  Android 8. ETHIS PT.ETHIS Pintech Indonesia KEP- 104/D.05/2021 17/09/2021  -
Data OJK di atas menyoroti pertumbuhan penggunaan fintech di Indonesia. Regulasi tentang  P2P  lending  yang  sah  terus  dilaksanakan  oleh  pihak  berwenang  baik  itu  Bank Indonesia (BI) dan OJK. Dalam seminar yang disampaikan Moh Handika Surbakti dengan tema Fintech Syariah Indonesia: Kondisi peluang dan tantangan mengatakan bahwa secara normatif  payung  hukum  tentang  (P2P)  Lending  syariah  yaitu:  (PBI)  Nomor 19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  (POJK)  Nomor  10/ POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan Fatwa  DSN-MUI  Nomor  117  Tahun  2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Hadirnya platform P2P lending memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial  tanpa  harus  datang  langsung  ke  lembaga  tersebut.  Keunggulan  yang  diberikan fintech memang mengutamakan kemudahan akses (Efendi, 2022). Namun, dari kemudahan tersebut,  para  pengguna  platform  fintech  biasanya  kurang  memperhatikan  suatu  aspek padahal  hal  tersebut    penting,  yaitu  tentang  risiko.  Permasalahan  tentang  risiko  biasanya tertuang  dalam  sebuah  kontrak  baku  yang  telah  dibuat  dan  disediakan  oleh  pihak penyelenggara  sebelum  para  pihak  memulai  suatu  hubungan.  Dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sudah  digariskan,  namun  masih  ada  jalur  akad  baku  yang merugikan dan memberatkan konsumen.
Biasanya,  kontrak  baku  yang  telah  disiapkan  oleh  perusahaan  muncul  sebelum  para pihak memulai suatu relasi. Format kontrak baku dalam fintech yang dikenal dengan istilah click  wrap  agreement adalah  pengguna  cukup  memilih  “setuju”  pada  website  atau  aplikasi pihak penyelenggara dengan cara “klik” maka secara tidak langsung pengguna telah terikat secara  hukum  dengan  pihak  fintech.  Ketika  pengguna  tidak  dapat  menambah  atau mengurangi  isi  perjanjian  tersebut,  itulah  mengapa  disebut  “baku”.  Inilah  yang  menjadi kelemahan. Karena banyaknya hal-hal yang dicantumkan dalam kontrak baku tersebut, para pengguna biasanya memilih untuk langsung “setuju” tanpa membaca dan memahami secara detail  maksud  dari  tiap  kalimat.  Kelemahan  ini  biasanya  dimanfaatkan  oleh  perusahaan sebagai celah.
Adanya ketidak seimbangan antara pihak yang melakukan kontrak adalah ciri subtansial perjanjian baku, hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya yang kuat dalam membakukan kontrak, para superior pada kasus ini biasa dikendalikan pelaku usaha. Adapun pihak bawah diberi  pilihan  untuk  melanjutkan  atau  tidak  perjanjian  tersebut,  dalam  hal  ini  konsumen
sering dirugikan dari adanya perjanjian baku. Sebagai akibat dari kurangnya keseimbangan, biasanya pihak yang rendah berada dalam tekanan dalam menyetujui apa yang ada di dalam kontrak.  Adapun  pihak  yang  berposisi  tinggi  memanfaatkan  kesempatan  untuk  membuat akad baku.
Dalam riset empiris yang ditemukan peneliti terdapat beberapa tulisan yang mengulas mengenai  fintech  syariah  serta  implementasi  fatwa  DSN  MUI  Nomor  117  Tahun  2018, antara lain sebagai berikut:
Pertama, dalam  paper  Fahmi  Ramadhan  tahun  2022  yang  berjudul  “ Analisis  Kontrak Baku Finansial Teknologi (Fintech) Syariah Ditinjau Dari Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. Ammana Fintech  Syariah)” .  Riset  ini  menyebutkan  bahwa  kontrak  baku  fintech  syariah  ditinjau  dari prinsip pada (P2P), PT. Ammana, dari semua  kontrak baku PT. Ammana  fintech syariah sudah mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018. Saran dari penelitian ini adalah pada  teknologi  modifikasi  akad  yang  didominasi  teknologi  informasi  sudah  cocok  atas prinsip syariah yang sudah dikodifikasikan dalam fatwa sebagai bentuk akad, namun fatwa itu  sendiri  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tidak  diragukan  lagi,  sehingga  regulator  dan pihak-pihak yang mengadakan kontrak sangat menyadari kegigihan hukum syariah.
Kedua, dalam riset Apriyani di tahun 2018 yang berjudul “ Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi  Informasi  Berbasis  Syariah  Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  117/DSN  MUI/ II/2018  (Studi  PT  Investree  Radhika  Jaya) ”.  Riset  ini  menyebutkan  menyatakan  bahwa  PT. Investree  Radhika  Jaya  pada  implementasi platform  fintech  (P2P)  lending  syariah Investree telah  sinkron  dengan  Fatwa  DSN  Nomor  117/DSN  MUI/II/2018.  Namun  pada  saat penulisan  ini  hanya  terdapat  informasi  mengenai  variabel  pengiriman  uang    pokok pembiayaan  di  batas  margin/keuntungan  di  bidang  mekanik  yang  berkaitan  dengan  akad yang digunakan pada awal transaksi.
Ketiga ,  dalam  riset  Muhammad  Nur  Firdaus  Patria  Rizky  pada  tahun  2019  yang berjudul “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di syarq.com dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 ”. Penelitian saat ini menegaskan bahwa SyarQ.com  telah  beroperasi  sesuai  dengan  arahan  dalam  DSN  Nomor  117/DSN MUI/II/2018,  khususnya  terkait  pengadaan  barang  dari  organisasi  saingan  dengan menjalankan  semua  elemen  penting  dari  metodologi  implementasinya.  Sayangnya,  SyarQ yang  menjadi  subjek  kajian  ini  tidak  berizin  resmi  sebagai  fintech  lender  di  OJK  hingga tulisan ini dibuat.
Dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui kepatuhan qawaid kepada DSN MUI 117 2018 peneliti perlu melakukan penelitian  lebih mendalam mengenai  PT Qazwa Mitra Hasanah.  PT  Qazwa  Mitra  Hasanah  terbentuk  pada  tahun  2018,  dan  sudah  mengantongi izin  di  OJK  pada  tanggal  24  Agustus  2021.  Dari  hasil  observasi  peneliti,  Qazwa  adalah fintech syariah yang sudah mengantongi izin serta yang membolehkan akses secara bebas untuk publik, baik pengguna  maupun bukan pengguna, untuk mengunduh draft akadnya. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti tertantang untuk  meneliti lebih dalam terhadap kontrak baku yang telah disiapkan oleh PT. Qazwa Mitra Hasanah  dengan judul  Analisis Kepatuhan  Akad  Baku  (P2P)  Lending  Syariah  Terhadap  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT Qazwa Mitra Hasanah).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  pustaka,  dan  dilakukan  dengan  teknik pengumpulan  sumber  data  sekunder,  membaca  dan  menganalisisnya,  kemudian  memilih bahan  tulisan  yang  sesuai.  (J.  W,  2010)  Peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan  data  dokumentasi  (Arikunto,  2013).  Pengumpulan  berbagai  fakta  dan  informasi yang  berkaitan  dengan  platform  open-source  P2P  lending,  fatwa  DSN  MUI,  UU,  POJK dan implementasi peraturan tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder,  atau  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  akhir  dan  review  pengguna  software Qazwa.id.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Bagian ini merupakan bagian utama artikel yang disajikan mulai dari hasil utama sampai hasil  pendukung  dan  dilengkapi  dengan  pembahasan.  Proses  analisis  data  seperti perhitungan  statistik  dan  proses  pengujian  hipotesis  tidak  perlu  disajikan.  Hanya  hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu disajikan. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

## 1. Konsep Fintech Syariah
Menurut  beberapa  literatur,  perusahaan  fintech  pertama  yang  berfokus  pada syariah didirikan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2014 di kantor industri Beehive. Ia  adalah  perusahaan  fintech  berbasis  Islam  pertama  yang  menerapkan  pendekatan (P2P) lending sebagai platformnya. Setelah itu, ia bergerak sebagai industri fintech syariah terkemuka dengan peminat yang ramai. Dari sana, mulailah berkembang ke negara Asia lainnya, termasuk Malaysia, Singapura, dan Indonesia. (Perwira, 2018).
National  Digital  Research  Center  (NDRC),  yang  berlokasi  di  Dublin,  Irlandia, memaknai  fintech  sebagai  alternatif  pada  layanan financial atau fintech ,  yang menggambarkan penemuan khusus pada sektor keuangan yang menggunakan teknologi kontemporer. (Istifadhoh et al., 2021) Menurut Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang  Teknologi  Finansial, Fintech  didefinisikan  sebagai  pendayagunaan  teknologi yang  menciptakan  layanan  barang,  jasa,  teknologi,  atau  bisnis  model  baru  yang berimplikasi  pada  stabilitas  mata  uang,  stabilitas  sistem  keuangan,  ditandai  dengan lancarnya, amannya, dan mudahnya sistem transaksi .
Bisa ditarik kesimpulan bahwa fintech syariah adalah kolaborasi sistem teknologi dan  keuangan  yang  digunakan  dalam  operasional  penyajian  transaksi  keuangan  serta tetap  menjunjung  tinggi  syariat  Islam.  (Setiani  et  al.,  2020)  Adapun  manfaat  fintech syariah  menurut  Dodi  Yarli  dalam  tulisannya  adalah  memberikan  keuntungan  kepada lender  borrower serta  pihak platform atau start  up serta  membantu  pelaku  UMKM  dengan prinsip syariah bebas riba dengan akses yang mudah dan lebih aman. (Yarli, 2018)

## 2. Konsep Peer to Peer Lending Syariah di Qazwa
(P2P)  lending  syariah  menurut  fatwa  DSN  MUI  Nomor  117/DSN- MUI/II/2018,  adalah  jasa  keuangan  yang  menganut  konsep  syariah  yang menghubungkan  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  untuk  melakukan  transaksi  dengan menggunakan sistem elektronik dengan koneksi internet.
Qazwa adalah jalur penanaman modal berdasarkan hukum Islam yang difokuskan pada  pendanaan  kepada  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  supaya  mereka memiliki  jembatan  ke  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  usahanya. Qazwa menegaskan dirinya adalah salah satu pelopor financial technology menganut prinsip syariah  di  Indonesia,  dengan  tujuan  membuka  jalur  yang  terbuka  dan  melindungi UMKM dari riba‟.
Qazwa kini memiliki aplikasi yang mudah diunduh dari Play Store . Saat mendaftar aplikasi, pengguna akan diminta memasukkan data standar, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata kunci yang digunakan saat mendaftar ke situs jejaring sosial.

## Gambar 1. Halaman Registrasi Qazwa
Setelah proses register ini, pemohon diminta agar mengkonfirmasi akun mereka menggunakan email yang mereka daftarkan. Pada akhirnya, satu-satunya cara pedagang dapat  melanjutkan  adalah  jika  mereka  telah  menyelesaikan  pendataan  yang  diperlukan, termasuk pemindaian identitas lengkap mereka, termasuk nomor KTP dan NPWP, foto mereka, tanda tangan mereka, dan informasi rekening bank mereka.

## Gambar 2. Form Tanda Tangan Portofolio Qazwa
Portofolio  ini  selanjutnya  diperbarui  oleh  direktur  Qazwa.  Pendana  dapat melakukan transaksi jika datanya akurat dan lengkap. Dibandingkan dengan fintech lain, jumlah minimal pendanaan diterima Qazwa  minimal Rp 1.000.000. Penyedia dana juga dapat  memilih  personal  UMKM  yang  akan  didanai.  Masing-masing  UMKM  disetujui
oleh Qazwa sudah dinilai terlebih dahulu sehingga pendana bisa memilih UMKM  lebih selektif.

## Gambar 3. Marketplace Untuk Memilih Target Pendanaan Di Qazwa
Dalam melakukan transaksi, Qazwa menggunakan dua akad yakni murabahah dan akad mudharabah .  Dalam  Qazwa  ini,  akad  mudharabah  berfungsi  untuk  menjalankan operasional  bisnis  sehari-hari  dan  akad  murabahah  digunakan  untuk  membeli  barang atau  membeli  produk  dengan  jaminan  keuntungan  (marjin).  Perjanjian  awal  tertuang dalam  jenis  akad  baku  yang  sudah  disiapkan  serta  mudah  diakses  konsumen  maupun pengunjung, tentang pendanaan atau penerima pembiayaan di Qazwa.
UMKM  pada  akhirnya  akan  mengembalikan  uang  yang  mereka  terima  sesuai jangka  waktu  dalam  akad  dengan  marjin  yang  sesuai  dengan  jumlah  waktu  mereka bekerja.  Setelah  waktu  yang  ditentukan  oleh  pendana  sebagai  akhir  dari  pembahayaan, pendana  masih  dapat  melakukan  pencabutan  dana  sesudahnya  untuk  mendapatkan hasilnya. Adapun alur pelayanan P2P dalam fintech Qazwa yaitu:
1) Sebagai Lender
Dalam  memberi  pinjaman  proses  yang  dilalui  cukup  mudah  dengan memenuhi  ketentuan  administrative  dan  mengamati  profil  mitra  pendanaan dengan teliti sebagai upaya menepis keraguan dalam pendanaan.
2) Sebagai Borrower
Qazwa dibagi menjadi tiga kategori: Pemilik toko, Broker, dan Agen. Selain standar  teknis  normatif  yang  sudah  diikuti,  bab  ini  membahas  bagaimana mengelola  risiko  Qazwa  lumayan  ketat.  Sebelum  memulai  kampanye pendanaan, yaitu memastikan bahwa semua pihak terkait telah diverifikasi dan bisnis yang akan dilakukan sudah berjalan dengan baik untuk sementara waktu.

## 3. Teori Perjanjian dan Kontrak Baku Menurut Hukum Islam
Bebas  berkontrak  adalah  intisari  dari  sebuah  kesepakatan.  Pihak  tertinggi mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  saling  melengkapi  dalam  menjalankan bisnis. Namun dalam praktiknya sering terlihat standar operasional prosedur (kontrak baku) yang  selalu  diakhiri  dengan  menyulitkan  salah  satu  pihak,  tanpa  ada  yang  menaungi dan mungkin tidak adil (Yudha Hernoko, 2010).
Undang-  Undang  Perlindungan  Konsumen  mengartikan  kontrak  baku  adalah ketentuan  yang  sudah  disiapkan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  penyelenggara  dengan sepihak  yang  dicantumkan  pada  berkas  yang  mengikat  sehingga  berkewajiban  untuk dipatuhi oleh konsumen. Dalam Fatwa DSN MUI, kontrak baku didefinisikan sebagai akad  baku  secara  tertulis  yang  dilegalkan  oleh  penyelenggara  secara  sepihak  dan mengandung  klausula  baku  atau  isi,  bentuk,  sistematika  pembuatan,  yang  dipakai untuk  menawarkan  produk  atau  layanan  kepada  konsumen  secara  massal.  Dari keterangan-keterangan  di  atas,  jelaslah  bahwa  kontrak  baku  adalah  peraturan  atau ketentuan  yang  dibuat  secara  rahasia  yang  dibuat  secara  sepihak  dan  mengikat  bagi para pihak yang berkontrak.
Dalam  bahasa  Arab  perjanjian  diistilahkan  dengan  al-„abd  atau  al-„wa‟d.  Dalam hukum Islam terdapat dua istilah perjanjian, yaitu kata akad (al- ‟aqdu) dan kata „ahd (al-„ahdu). Akad atau al-„aqdu dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian. Kata „aqdu  atau  al‟aqd  mengacu  pada  terjadinya  dua  perjanjian  atau  lebih,  yaitu  apabila seseorang melakukan perjanjian dengan orang lain yang menyetujui perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang mana keduanya saling mengikat satu sama lain, yang kemudian disebut perikatan („aqd) (Arvianto et al., 2021).
KHES  Pasal  20  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akad  adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dilihat dari sisi hukum Islam, kontrak baku  adalah  adanya  kontrak  yang  mengikat  para  pelaku  dan  tidak  melanggar  syariat Islam  maka  hukumnya  sah.  (Zulkifli,  2018).    Oleh  karenanya  penunaian  hak  dan kewajiban  merupakan  dampak  dari  hukum  kontrak  yang  memberikan  timbal  balik antar pihak dan melahirkan ikatan.
Kontrak  baku  dalam  Islam  dapat  diberikan  dengan  tetap  menjunjung  asas-asas dari suatu perjanjian; jika asas ini tidak terpenuhi, maka akad/perjanjian tersebut batal
atau tidak sah. (Zulham, 2013) Di antaranya adalah a). Asas Kebebasan (Al-Hurriyah), b). Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah), c). Asas Keadilan (Al-„Adalah), d). Asas  Kerelaan  (Al-Ridhaiyyah),  e).  Asas  Kejujuran  dan  Kebenaran  (Ash-Shiddiq),  f). Asas Kemanfaatan (Al-Manfaat), g). Asas Tertulis (Al-Kitabah).

## Pembahasan
Kesesuaian Kontrak Baku PT. Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117  Tahun  2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Informasi
Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, akad baku bisa dikategorikan cocok dengan hukum syariah apabila jalur tersebut memenuhi tiga kriteria, yaitu keadilan, kewajaran,  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  yang  mengatur  transaksi.  Fatwa  DSN  MUI Nomor  117  Tahun  2018  adalah  landasan  melakukan  penelitian  ini,  selain  itu  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  POJK  Nomor 10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi. Dalam  hal  ini  peraturan  POJK  Nomor  10/POJK.  05/2022  menginduk  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi bahan rujukan lain guna melengkapi  penelitian  ini.  Berdasarkan  Pasal  30  dan  31  ayat  1  POJK  Nomor  10/ POJK.05/2022, penyelenggara wajib melaksanakan perjanjian setidaknya perjanjian antara pengelola  dengan  pemilik  dana  dan  pemilik  dana  dengan penerima  dana  yang  dituangkan dalam  dokumen  elektronik.  Dalam  melakukan  transaksi  definisi  yang  disepakati penyelengara (PT. Qazwa Mitra Hasanah), pemberi dana dan penerima dana telah tertuang dalam kontrak murabahah Pasal 1 ketentuan umum yaitu: PT. Qazwa Mitra Hasanah yakni manajer investasi yang berkewajiban untuk menyerahkan modal dari pihak pertama kepada pihak kedua, akad murabahah didefinisikan sebagai akad tercantum dalam peraturan yang ditaati, KHES, dan Fatwa DSN MUI. Prinsip syariah adalah salah satu yang mendasarkan hukum  syariah  pada  Al-Qur‟an  dan  Hadist,  periode  kontrak  yakni  waktu  berlakunya kerjasama  antara  kedua  pihak.  Jaminan  pribadi  yaitu  jaminan  ganti  rugi  yang  sudah disepakati oleh Qazwa  dan pihak yang mewakili investor  yang dibuat dihadapan notaris. Kewajiban  adalah  pembayaran  yang  harus  ditunaikan  oleh  pihak  kedua  terhadap  pihak pertama  berbentuk  pokok  pembiayaan,  ganti  rugi,  pajak-pajak  (kecuali  pajak  penghasilan Pihak Pertama), serta biaya-biaya lainnya yang akan muncul kedepan harinya dampak dari
perjanjian ini, kerja sama usaha dilakukan dengan penginvestasian dana Pihak Pertama pada Pihak  Kedua  dengan  Akad  Murabahah berdasarkan  Prinsip  Syariah,  pengelolaan  Bisnis Usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang berkaitan dengan Bisnis Usaha,  keuntungan  usaha  didefinisikan  sebagai  laba  bersih,  atau  laba  yang  dihasilkan  dari strategi  mendirikan  bisnis  (laba  tunai) , kegagalan  bisnis  terjadi  ketika  total  uang  yang dikucurkan mendominasi dari total uang yang diperoleh, dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan.
Dalam  syarat  dan  kebijakan  privasi  memakai  kalimat  enteng  sehingga  gampang dipahami  konsumen  selaku  pengguna  layanan  pembiayaan  syariah  berbasis  teknologi informasi  pada  PT.  Qazwa  Mitra  Hasanah,  dengan  demikian  frasa  dan  kalimat  yang tercantum dalam kontrak akad pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah telah sesuai dengan diktum pertama fatwa DSN MUI 117/2018 tentang ketentuan umum.
Untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  agar  para  pelaku  usaha  tidak  semena- mena  dalam  membuat  kontrak  atau  klausula  yang  akan  merugikan  konsumen  maka pencantuman  klausula  baku  dalam  perjanjian  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 18 UUPK Nomor  8/1999  dan  Pasal  22  POJK  Nomor  1/POJK  07/2013  jo  SEOJK  Nomor 13/SEOJK 07/2014.
Setelah  melakukan  pembayaran  atas  pembiayaan  yang  telah  ditentukan,  pemberi pembiayaan  mendapatkan  akad  via  email  untuk  ditandatangani  secara  elektronik. Rangkuman Pasal 2, 3, 4  pada akad pembiayaan Qazwa.id berbunyi: Nama Pemohon: PT. HI,  Judul  Pendana:  Pembiayaan  Distributor  Sayur  dan  Buah,  Deskripsi:  Pembiayaan Distributor  Sayur  dan  Buah,  Skema  Pembiayaan:  Mudharabah,  Jaminan:   Fixed  asset  dan tentunya  screening,  Rincian  Kebutuhan  Pendanaan  Objek  Tertentu,  Nilai  Proyek:  IDR 136.000.000,  Modal  Awal  dimiliki  Pemohon:  IDR  0  (0%),  Pendanaan  Pemohon:  IDR 136.000.000,  jumlah  minimum  pendanaan:  IDR  1.000.000,  Rincian  Penyertaan  Modal, Total  Unit  Dibeli:  1.000.000,  Penyertaan  Modal  Anda:  IDR  1.000.000,  Proyeksi Keuntungan Selama Periode Pembiayaan Objek Tertentu.
Adapun Pembiayaan Mudharabah yang dimaksud yaitu:  Imbalan bagi hasil lender: 18%  per  tahun  (Rp.  24.480.000),  agunan:  Sertifikat  kepemilikan  aset.  Adapun  Skema Pengembalian  yaitu  Lama  Pembiayaan:  1  Bulan,  Periode  Pokok  Dibayar:  1  Bulan,  Siklus Bagi  Hasil:  Per  1  bulan,  Proyeksi  hasil  imbalan:  15.000.,  apabila  jangka  waktu  kerjasama
habis  pihak  pertama  dan  kedua  bisa  memperpanjangnya  dengan  jalur  musyawarah  dan membuat perjanjian baru.
Pasal  tersebut  membahas  tentang  pembiayaan  yang  telah  dipilih  oleh  pemberi pembiayaan  secara  rinci,  yaitu  nama  penerima  pembiayaan,  skema  pembiayaan,  akad pembiayaan,  timbal  hasil  dan  waktu  pembiayaan,  sinkron  dengan  Fatwa  DSN  MUI  117 Tahun 2018 dalam diktum ketiga Fatwa DSN MUI Nomor 117 ketentuan  terkait subyek hukum  dalam  pengelola,  pemeroleh  pembiayaan,  dan  donatur  pembiayaan  berbasis teknologi.  Pada  klausula  tersebut  jelas  mencantumkan  nama  pengelola,  memperoleh pembiayaan, dan donatur pembiayaan. Kemudian pada ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 117 diktum keempat poin ketiga tentang ketentuan  terkait pedoman umum menyebutkan bahwa  beberapa  kontrak  yang  dipakai  otoritas  penyelenggara  dalam  pengembangan pembiayaan  menggunakan  teknologi  informasi  yaitu: Akad  al-bai,  ijarah,  mudharabah, musyarakah , wakalah bi al ujrah, dan qardh . Klausula tersebut juga mencantumkan ketentuan terkait  kontrak  yang  dipakai  oleh  pihak  yaitu  kontrak mudharabah yang  maknanya  adalah perjanjian bekerja sama dengan pihak pemodal ( shahibul maal ) yang menyuplai modal atau pemberi pembiayaan, dan pengelola ( mudharib ) penerima pembiayaan.
Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 177 Tahun 2018 pada diktum keempat komponen ketentuan  terkait  pedoman  umum  layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  poin keenam  berbunyi: “Akad  baku  yang  dibuat  penyelenggara  wajib  memenuhi  prinsip  keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.”
Lebih  terperinci  dalam  diktum  kelima  poin  keenam  tentang  pembiayaan  berbasis komunitas,  menjelaskan:  Ketika  pelaksanaan  usaha  atau  kandidat  penerima  pembiayaan bergabung pada perkumpulan usaha tertentu dan bekerjasama dengan pengelola, kandidat penerima  pembiayaan  sudah  mempunyai  kekurangan  modal  usaha,  maka  langsung mengajukan pembiayaan kepada pengelola, dengan dasar permohonan sebagaimana huruf b,  pengelola  menyerahkan  kepada  kandidat  pemberi  pembiayaan  untuk  memenuhi kekurangan  modal  kandidat  penerima  pembiayaan,  apabila  kandidat  pemberi  pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, maka akad yang timbul adalah akad wakalah bi al  ujrah pemberi  pembiayaan  sebagai muwakil dan  penyelenggara  sebagai  wakil,  pengelola yang  menjadi  wakil  dari  pemberi  pembiayaan,  melakukan  akad  dengan  penerima pembiayaan  baik  akad  jual  beli ,  ijarah,  musyarakah,  mudharabah ,  atau  akad-akad  lain  yang sesuai  syariah,  penerima  pembiayaan  mengembalikan  pokok  dan  bagi  hasil  (marjin,  ujrah,
atau bagi hasil) kepada pengelola. Pengelola diharuskan mengembalikan pokok dan imbal hasil (marjin atau ujrah ) kepada pemberi pembiayaan.
Dari  diktum  keenam  poin  keenam  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117  yang  tercantum  di atas, lebih jelas bila disandingkan dengan ketentuan akad pembiayaan Qazwa Pasal 2, 3 dan 4 tentang rentang waktu, modal usaha dan pembayaran kewajiban yang tidak dicantumkan, namun cocok dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018.
Pada akad Qazwa.id, mencantumkan secara jelas jumlah bagi hasil yang didapat serta lamanya pembiayaan. Bahkan sebelum akad berlangsung, Qazwa.id sudah mencantumkan hal  tersebut  di  iklan  pembiayaan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  pemberi  pembiayaan  dapat secara  sadar  mengkalkulasi return yang  akan  didapatkan  dan  mengekspektasikan  sesuai dengan  hal  yang  tercantum  dalam  iklan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  Qazwa.id  sudah melakukan  prinsip  transparan  guna  meningkatkan  rasa  kepercayaan  pemberi  pembiayaan. Setelah  melakukan  analisis  kontrak  baku  yang  dibuat  Qazwa.id  dengan  Fatwa  DSN  MUI Nomor 117 Tahun 2018, beberapa nilai-nilai penting memiliki kesesuain antara akad baku dan DSN MUI 117 yaitu:
Tabel  2 Nilai-nilai penting memiliki kesesuain antara akad baku dan DSN MUI 117
No  Akad baku Qazwa Fatwa DSN MUI NO 117-2018 Kecocokan 1.   Akad Mudharabah didefinisikan  sebagai  akad yang sesuai dengan ketentuan UU, KHES , dan Fatwa DSN-MUI. Akad mudharabah yakni ikatan antara pemilik modal dan  pihak  ketiga  untuk menjalin  kerjasama  dengan modal hanya disiapkan oleh pihak pertama. Akad Mudharabah  keuntungan dibagi  sesuai  nisbah  yang telah disepakati dalam akad dan pemilik modal menanggung atas kerugian. Sesuai  dengan  Fatwa DSN  MUI  Nomor  117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah  dan  memenuhi prinsip kewajaran. 2.   Layanan adalah semua jenis informasi,  tertulis  maupun elektronik, yang disodorkan kepada  pihak  pertama lewat  sistem  Qazwa.id kepada  pihak  kedua  adalah sesuai, lengkap, dan terkini,
Penyelenggaraan layanan jasa  keuangan  pada  prinsip syariah  adalah  pengelolaan layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan  prinsip  syariah yang menghubungkan Sesuai  dengan  Fatwa  DSN MUI  Nomor  117  Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan memenuhi prinsip kewajaran.
serta  tidak  ada  kejanggalan yang dilaporkan pada setiap informasi yang diberikan. donatur Pembiayaan dengan pemeroleh pembiayaan yang menggunakan sistem elektronik. 3. Qazwa  memiliki  bisnis yang  fokus  pada  bidang teknologi  informasi  dan menyediakan platform melalui media online. Perusahaan  akan  terus beroperasi sebagai organisasi yang mendorong kolaborasi  antara  pemilik modal  dan  manajer  untuk menggunakan surplus harta secara syariah
dan produktif  sehingga  mampu membantu  komunitas  yang terpinggirkan dengan menggunakan  mode  P2P Syariah. Penyelenggara  yaitu  nama badan  hukum  Indonesia yang menyediakan, menjalankan, dan mengawasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Sesuai  dengan  Fatwa  DSN MUI  Nomor  117  Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip Syariah. 4. a. Jika ada ketidaksepakatan antara  pihak  dan  tindakan ini,  para  pihak  harus mengkomunikasikannya dengan cara yang terhormat. b.  Karena  tidak  bisa dilakukan  secara  ramah Muslim,  permohonan  itu disetujui  oleh  Pengadilan Agama Jakarta Pusat.;
c.  Setiap  hal  yang  menjadi akibat dari suatu pertengkaran akan disebutkan dalam beberapa bentuk berita acara. Penyelesaian  perselisihan antar  berbagai  pihak  bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian  sengketa  yang relevan  dengan  UU  yang berlaku, apabila musyawarah  mufakat  tidak mencapai kapasitasnya. Sesuai  dengan  Fatwa  DSN MUI  Nomor  117  tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan memenuhi Prinsip keadilan.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Dana  Terhadap  Kontrak  Baku  PT.  Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah
Dalam  industri  keuangan,  kepercayaan  konsumen  adalah  hal  yang  sangat  penting (Sholichah  &  Syakir,  2022).  Dengan  kepercayaan,  akan  timbul  rasa  puas  yang  akan menimbulkan kerjasama jangka panjang. Dalam hal P2P lending , kepercayaan pemberi dana dapat diukur dari seberapa besar tingkat pengembalian dana (Setiadi, 2019). Qazwa dalam hal  ini  bertindak  sebagai platform yang  mewadahi  proses  ini.  Sebelum  menjalankan  akad, qazwa.id  dalam platform mengadakan  penyaringan  bagi  mitra  kerja.  Adapun  yang  harus disiapkan  yaitu  dokumen  mitra  seperti,  nomor  NIK,  nomor  NPWP,  alamat  email,  dan rekening  bank  yang  kemudian  akan  diverifikasi  oleh  pihak  Qazwa.  Selain  itu,  untuk mengukur  progres  usaha  baik  itu  proses  dan  keuntungan  hasil  kerja  bagi  calon  mitra, Qazwa  melakukan  scoring  dan  rating  kepada  calon  mitra  kerja.  Setelah  semuanya terverifikasi,  informasi  akan  dicantumkan  pada  platform  Qazwa  sehingga  calon  pendana akan menilai sendiri pembiayaan mana yang akan mereka danai.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Dana  Terhadap  Kontrak  Baku  PT.  Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah Sebelum Akad
Dari  beberapa  tahapan  tersebut,  Qazwa  sudah  memberikan  perlindungan  sebagai jaminan  keamanan  dan  kenyamanan  sehingga  para  pemberi  pembiayaan  melihat  adanya prospek usaha dari calon penerima pendanaan sebelum melakukan kontrak. Selain itu, pada saat  transaksi  belum  berlangsung,  Qazwa  telah  melakukan  tindakan  perlindungan  secara preventif, yaitu sebagai berikut:
a. Tahap Edukasi
Tahapan ini terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun  1999,  yaitu  memberikan  edukasi  kepada  konsumen  sebagai  haknya,  yang memiliki sasaran supaya konsumen mempunyai pemahaman tentang produk yang akan dipilih upaya meminimalisir kerugian konsumen.
b. Informasi dan Transparansi Produk Layanan
Dalam  syariat  Islam  terdapat  konsep khiyar, apabila  konsumen  mendapatkan informasi  yang  tidak  sama  dengan  fakta  maka  konsumen  berhak  melakukan pembatalan.  Dalam  Islam  ada  tiga khiyar yang  diterapkan  yaitu: Khiyar tadlis, yang diartikan konsumen berhak melanjutkan atau membatalkan perjanjian karena terdapat penyembunyian  kecacatan  dalam  barang.  Selanjutnya khiyar  aib, di  mana  tidak
terpenuhinya  nilai  barang  tersebut.  Dan  terakhir khiyar  al  ru’yah ,  adalah  tidak menyaksikan  secara  langsung  adanya  barang  ketika  transaksi  berlangsung.  (Lorien  et al., 2022).
Berdasarkan  POJK  Nomor  10/POJK  05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 31 ayat 1 menyatakan apabila melakukan perjanjian  dalam  elektronik,  maka  penyelenggara  harus  memfasilitasi  kebutuhan informasi  kepada  penyedia  dana  dan  penerima  dana  agar  tidak  salah  informasi  yang diterima. Dalam hal ini, penyedia layanan teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk  menyediakan  informasi  yang  akurat,  efisien,  kredibel,  dan  sejalan  dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  kepada  pengguna  sehingga  mereka  dapat  memahami mengetahui  dengan  jelas  fakta  yang  terjadi  di  lapangan. Klausula  baku  pada  akad Qazwa  sudah  sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  tercantum  pada  Pasal  11  ayat  1,  (b) berbunyi: “Memberikan  informasi  terkait  Bisnis  Usaha  dan  Pengelolaan  Bisnis  Usaha  kepada Pihak Pertama secara lengkap dan transparan yang dilakukan melalui sistem Qazwa.id”
Memanfaatkan  fitur  yang  disediakan  oleh  Qazwa,  pengguna  dapat  memantau kemajuan operasi mitra mereka dengan mengirimkan hasil mitra mereka ke email dan kotak  masuk  mereka  di  platform  Qazwa.  Hal  ini  mengantisipasi  bahwa  ini  akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pengguna di Qazwa.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Dana  Terhadap  Kontrak  Baku  PT.  Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah Setelah Akad
Setelah terdaftar sebagai pemakai jasa Qazwa, pengguna  memilih mitra usaha yang akan  dibiayai  di  sanalah  terjadi  akad  dalam  Qazwa.  Terjadinya  akad  dalam  Qazwa memberikan  kewajiban  kepada  pemberi  modal  dan  penyedia  modal  untuk  dijalankan sehingga akad tersebut tidak batal. Qazwa  menyediakan akad ijab qabul yaitu mudharabah adalah tersedianya modal 100% dari pengguna untuk mitra usaha dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan (Afkar, 2017).
a. Perlindungan Sanksi Pembayaran yang Ditunda
Tindakan  mitra  yang  menunda  kewajiban  untuk  pembayaran  bagi  hasil  usahanya kepada  pemberi  pendana  yang  disebabkan  secara  tidak  sengaja  atau  gagal  bayar  dari jenis usaha maka mitra akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang sudah disepakati bersama untuk setiap hari keterlambatan. Akan tetapi denda tersebut tidak langsung  diambil  kepada  mitra,  namun  pihak  Qazwa  memiliki  proses  yaitu  dengan
interview atau  mencari  akar  permasalahan  tertundanya  kewajiban  tersebut  dan mengevaluasi  fakta  yang  terjadi  di  lapangan.  Apabila  sudah  ditemukan  akar  masalah tertundanya pembayaran, pihak Qazwa melayangkan surat peringatan satu sampai tiga dan denda berlaku selama 30 hari, dalam tempo 30 hari mitra tidak dapat menunaikan kewajiban maka mitra akan diproses hukum jalur Basyarnas.
Tindakan  yang  dilakukan  Qazwa  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  4  huruf  h  yang  mengatakan  bahwa  setiap konsumen  mempunyai  hak  yang  harus  direalisasikan  dengan  pemberian  kompensasi kerugian  yang  telah  terjadi  oleh  konsumen  baik  berupa  barang  atau  sejenisnya. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g menyatakan, kewajiban pengelola layanan teknologi  informasi  yaitu  memberikan  ganti  baik  berupa  barang  atau  jasa  kepada konsumen dikarenakan tidak sesuai dengan akad awal yang disepakati bersama.(Fithri et al., 2022) Apabila terkumpul denda yang dibayarkan pihak mitra gagal bayar, maka dari Qazwa membagikan kepada mitra lembaga sosial Qazwa sebagai tindakan peduli sosial masyarakat.
b. Perlindungan atas Wanprestasi
Dalam  akad  transaksi  Qazwa  disebutkan  wanprestasi  apabila  mengalami  peristiwa berikut:  Apabila  pihak  kedua  mengingkari  perjanjian  ini  atau  perjanjian  lainnya  yang dilaksanakan oleh pihak pertama dan pihak kedua, ketika permakluman, jaminan, dan janji pihak kedua dalam perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan oleh pihak pertama  dan  pihak  kedua  yang  disebutkan  di  sini  menjadi  atau  dapat dibuktikan . menjadi  tidak  benar,  tidak  akurat,  atau  menyesatkan,  pihak  kedua menawarkan permohonan pernyataan kepailitan atas dirinya atau melakukan tindakan atas  dirinya  yang  apabila  tidak  dihentikan  dalam  waktu  30  hari  kalender  dapat mengarah  kepada  pernyataan  tidak  mampu  membayar  utang  atau  pailit,  pengadilan atau  badan  penegak  hukum  lainnya  mengatakan  bahwa  perjanjian  ini  atau  dokumen- dokumen lain yang merupakan bagian darinya adalah batal demi hukum.
Dalam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dari  konsumen  maupun  mitra,    pihak Qazwa menempuh jalan musyawarah  mufakat  terlebih dahulu (Prabowo & Karimah, 2021).  Penyelesaian  secara  musyawarah  mufakat  yang  dijalankan  oleh  Qazwa  sudah relevan dengan Fatwa MUI 117/DSN- MUI/II/2018 yaitu ketika adanya kontroversi terjadi  antara  pemodal  dan  penerima  modal  atau  mitra  Qazwa,  dalam  hal  ini  Qazwa sebagai  intermediasi  sekaligus  mediator  kedua  belah  pihak  dengan  cara  musyawarah
mufakat. Setelah proses ini tidak berjalan, maka Qazwa membawanya ke ranah hukum sebagai  alternatif  terakhir  dalam  penyelesaian  sengketa  yaitu  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan syariah.
Jika  dianalisis  dari  segi  hukum  positif  langkah  yang  dilakukan  Qazwa    relevan terhadap  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  4 huruf e bahwa konsumen mempunyai hak berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa yaitu  memperoleh  hak  advokasi  perlindungan  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan layak.
c. Analisis Kode Etik Penagihan
Ketentuan  penagihan  memiliki  standar  proses  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa dengan  pengaduan  yang  dimuat  dalam  mekanisme  pelayanan  yang  diinformasikan kepada  konsumen  dengan  mengoptimalkan  metode  interaktif  adalah  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  pelayanan  kepada  pengguna  secara  aktif  dan  informatif (Basrowi, 2019).
Dalam hal perlindungan bagi konsumen dan mitra, Qazwa mengeluarkan kebijakan untuk  kalangan  manajemen  yaitu:  Menyampaikan  informasi  dengan  bertahap, tersedianya  SDM  yang  dibutuhkan,  upaya  menjaga  sistem  manajemen  kinerja,  dan profesional serta efisien, peninjauan terhadap perolehan bidikan keamanan informasi, pemantauan  sistem  kerja  manajemen  informasi  minimal  1  kali  dalam  setiap  tahun, melakukan upgrade terhadap sistem manajemen kerja informasi dan menentukan tujuan informasi  tahunan,  memberikan  kepastian  akan  terpenuhinya  semua  aturan  undang- undang yang berlaku terkait keamanan informasi dan memberikan kepastian terhadap penyeimbangan risiko keamanan dan dampaknya.
Perlindungan  data  konsumen  dengan  pengontrolan  secara  bertahap  memberikan dampak keamanan dan kenyaman terhadap konsumen maupun mitra yang tergabung dalam Qazwa. Dalam etika penagihan gagal bayar pihak Qazwa memiliki acuan dasar dengan beritikad baik dalam preses penagihan pinjaman gagal bayar, itikad baik yang dimaksud adalah:
1. Semua  pengelola  berkewajiban  untuk  mempunyai  serta  menginformasikan  alur penyelesaian  sengketa  dan  penagihan  kepada  pemberi  dan  penerima  pendanaan dalam hal terjadinya gagal bayar.
2. Semua  pengelola  berkewajiban  menginformasikan  kepada  penerima  pemberi  dan penerima  pendanaan  serta  alur  yang  harus  dilalui  jika  terjadi  keterlambatan
pinjaman  atau  gagal  bayar  antara  lain:  Memberikan  surat  peringatan,  pernyataan penjadwalan  atau  restrukturisasi  pinjaman,  melayangkan  korespondensi  kepada penerima  pinjaman  yang  jarak  jauh  (desk  collection),  termasuk  via  telepon,  email, atau  bentuk  percakapan  lainnya,  komunikasi  yang  intens  drngan  tim  penagih  dan penghapusan pinjaman.
3. Proses penyelesaian dan penagihan yang telah dijelaskan di atas harus memberikan keadilan untuk kedua pihak.
4. Selanjutnya  perihal  standar  dalam  penagihan  atas  gagal  bayar  diatur  kemudian  di dalam pembaruan berkala.
Pembatasan  kepada  setiap  pengelola  fintech  dilarang  memakai  jasa  orang  ketiga dalam operasional penagihan baik secara individu maupun kelompok yang terorganisir dari asosiasi. (Panjaitan, 2020) Hal itu menunjukkan ketidak bolehan orang ketiga pada proses  penagihan  gagal  bayar  karena  yang  bertanggung  jawab  adalah  pihak penyelenggara  yang  akan  mengatasinya  dan  pihak  penerima  modal  yang  bertanggung jawab atas risiko gagal bayar pendanaan.
Ketika keadaan ini masih ditemukan di lapangan, maka penyelenggara fintech yang melanggar pedoman etika penagihan yang telah melibatkan orang ketiga dalam proses penagihan dengan mengakses data internal pribadi mitra tanpa izin. Tentu perilaku ini bertolak belakang dengan aturan OJK yang di mana pengelola pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi  berkewajiban  menerapkan  prinsip  substansial  dalam perlindungan pengguna yaitu transparansi, adil, dan kerahasiaan data (Irawansah et al., 2021).
Apabila pengelola terbukti melanggar hal tersebut, maka OJK berhak memberikan sanksi  administratif  kepada  pengelola  layanan  jasa  pendanaan  dan  penerima  dana berbasis  teknologi  informasi  berawal  pada  peringatan  tertulis,  denda  sesuai kesepakatan awal, pembatalan kegiatan usaha dan pencabutan izin operasional usaha.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan  kontrak  baku  Qazwa  dapat  disimpulkan  bahwa  kontrak  baku Qazwa dan Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku di Qazwa sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pada  tahap  awal  atau sebelum  terjadinya  akad,  pada  tahapan  sebelum  terjadinya  akad,  konsumen  akan
mendapatkan  edukasi  mengenai  platform,  informasi  dan  transparansi  produk  layanan. Qazwa  juga  menyediakan  layanan customer service  online yang  secara  sigap  menanggapi pertanyaan dan keluhan calon pemberi pembiayaan. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum  bagi  konsumen  pada  tahap  awal  sebelum  terjadinya  akad  sudah  diterapkan  dan diaplikasikan secara optimal oleh penyelenggara.
Perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap sesudah terjadinya akad, sesudah melakukan  akad  para  pihak  akan  mendapatkan  hak-hak  para  pihak  ketika  akad  sudah dilakukan,  perlindungan,  dan  sanksi  bagi  pembayaran  yang  ditunda,  perlindungan  atas wanprestasi,  perlindungan  atas  tindakan  mitra  usaha,  dan  kode  etik  penagihan.  Dalam perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap sesudah terjadinya akad sudah tercantum di dalam klausula baku.

## DAFTAR PUSTAKA
Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The  Profitability  Of  Islamic  Banking  In  Indonesia. Asian  Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship (AJIE) , 2 (03), Article 03.
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik . PT Rineka Cipta.
Arvianto,  G.,  Cortez,  M.  B.,  Widyastuti,  V.  R.,  &  Ilmada,  Z.  (2021).  Analisis  akad-akad dalam fintech p2p lending syariah di indonesia. Academica : Journal of Multidisciplinary Studies , 5 (1), 183–196.
Basrowi, B. (2019). Analisis  Aspek Dan Upaya  Perlindungan Konsumen Fintech  Syariah.
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), Article 2.
https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134.
Efendi,  P.  S.  (2022).  Peluang  dan  Tantangan  Fintech  Syariah  dalam  Mendorong Perekonomian  UMKM  Masyarakat  Kediri. COMSERVA:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat , 2 (5), 373–382. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i5.319.
Fithri, N. H., Endarto, B., & Suhadi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. Wijaya Putra Law Review ,
1 (1), Article 1. https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.63.
Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2161/financial- technology-inovasi-keadilan-dan-kesejahteraan.
Irawansah,  D.,  Yuspin,  W.,  Ridwan,  R.,  &  Nasrullah,  N.  (2021).  Urgensi  Pembentukan Undang-Undang  Fintech  Di  Indonesia:  Harapan  Dan  Realita  Di  Era  Pandemic Covid-19. SASI , 27 (4), Article 4. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581.
Istifadhoh,  N.,  A‟yun,  I.,  &  Mufidhoh,  H.  (2021).  Sharia  Fintech  As  An  Instrument  Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 8 (2), Article 2. https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11115.
J. W, C. (2010). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed . PT Pustaka Pelajar.
Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary  transaction  in  e-commerce  marketplace. Al-Uqud :  Journal  of  Islamic Economics , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205.
Manan, Y. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer  (P2P)  Lending  dan  Payment  Gateway  untuk  Meningkatkan  Akslerasi Pertumbuhan  UMKM  3.0. Ihtifaz:  Journal  of  Islamic  Economics,  Finance,  and  Banking , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847.
Panjaitan,  T.  (2020).  Konsep  Kontrak  Baku  Dalam  Kegiatan  Lembaga  Pembiayaan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum , 2 (02), Article 02. https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555. PBI_191217.pdf . (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf. Penyelenggara Fintech Lending Berizin Per 22 APRIL 2022.pdf . (n.d.). Retrieved December  11, 2022, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%
20BERIZIN%20PER%2022%20APRIL%202022.pdf.
Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Islam ,
2 (1), Article
Prabowo,  M.  S.,  &  Karimah,  L.  (2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  yang  Dirugikan dalam  Fintech  Lending  Transaksi  Peminjaman  Uang  Online  Perspektif  UU  No  8  Tahun 1999 . 10 (4).
Setiadi,  A.  (2019).  Peer  To  Peer  Lending  Di  Indonesia  Dan  Beberapa  Permasalahannya. Veritas et Justitia , 5 , 238–261. https://doi.org/10.25123/vej.3057.
Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan  Problematika  Penerapan  Pada  UMKM. Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 5 (1), Article 1. http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718.
Sholichah,  I.  U.,  &  Syakir,  A.  Y.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Penerapan  Kontrak  Baku Hasanah  Card  Bni  Syariah. Syar’ie :  Jurnal  Pemikiran  Ekonomi  Islam , 5 (1),  Article  1. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i1.319.
Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 9 (2),  Article  2. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766.
Yudha Hernoko,  A.  (2010). Hukum  Perjanjian  (Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak  Komersial) . Kencana.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Kencana.
Zulkifli,  Z.  (2018).  Tinjauan  Terhadap  Perjanjian  Baku  pada  Akad  Pembiayaan  Syariah
Menurut Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam , 48–63. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1393.