## KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISANT DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA
Fathur Rachman Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  peneliti  ambil  dari  penelitian  ini  adalah  apa  alasan  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  menghadirkan  saksi verbalisant sebagai  upaya  pembuktian  dalam  sidang peradilan  dan  apa  faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menghadirkan  saksi verbalisant  sebagai  upaya  pembuktian  dalam  sidang  peradilan.  Keterangan  saksi Verbalisan  ini  adalah  keterangan  dari  penyidik  yang  membuat  berita  acara  penyidikan, yang kehadirannya dipersidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, adalah untuk  didengar  keterangannya  selaku  saksi  dalam  perkara  yang  telah  disidiknya. Penggunaan  saksi  verbalisan  dalam  persidangan  Pengadilan  Negeri,  sesunguhnya  adalah untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan terdakwa dan sekaligus mempertahankan isi berita  acara  penyidikan  yang  dibuatnya.  Data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama  menghadirkan  saksi  verbalisan  dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyanggkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan  berita  acara  penyidikan  karena  terdakwa  mencabut  kembali  keterangan yang  telah  dinyatakan  dihadapan  penyidik.  Dengan  demikian  maka  jelaslah  kehadiran saksi  verbalisan  adalah  untuk  melumpuhkan  keterangan  penyangkalan  terdakwa  di persidangan,  sekaligus  berfungsi  untuk  mempertahankan  isi  berita  acara  penyidikan  yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

## Kata Kunci  :   Pembuktian, Keterangan Saksi, Saksi Verbalisant

## THE POWER OF VERBALISANT WITNESS EVIDENCE IN CRIMINAL JUSTICE TRIAL

## Abstract
The problem that researchers take from this research is what is the reason of the Public Prosecutor in presenting the verbalisant witness as the verification effort in the trial and what is the obstacle factor of the Public Prosecutor in presenting the verbalisant witness as the verification effort in the court session. The testimony of this Verbalisant witness is a statement from the investigator making the investigation report, whose attendance at the hearing in the verification process of a criminal case, is to be heard as a witness in the case he has investigated. The use of verbalist witnesses in the  District  Court trials,  actually  is  to paralyze  the  denial  of  the  defendant  and  at  the  same  time retain the contents of the investigation he made. The data used in this study using primary data and secondary  data.  Data  analysis  is  done  qualitatively.  The  results  show  that  the  main  purpose  of presenting  verbalisant  witness  in  the  trial  is  to  confront  the  defendant's  defendant.  Attempts  to confront the defendant's denial in court are intended to maintain the investigation report because
the  defendant  revokes  the  information  that  has  been  declared  before  the  investigator.  Thus  it  is clear  that  the  presence  of  verbalisant  witnesses  is  to  paralyze  the  information  of  the  accused's denial in the hearing, as well as to maintain the contents of the investigation report which has been contained in the statement of the suspect's acknowledgment.

## Keywords : Proof, Description of Witness, Verbalisant Witness

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah Negara hukum ( rechtsstaat ),  tidak  berdasarkan atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).
Pernyataan tersebut secara tegas tercantum  dalam  Penjelasan  Umum Undang-Undang  Dasar  1945. Hal  ini menunjukkan  bahwa Indonesia  adalah negara  hukum. Sebagai  negara  hukum, Indonesia  menerima  hukum  sebagai ideologi untuk  menciptakan  ketertiban, keamanan,  keadilan, serta  kesejahteraan bagi  warga  negaranya. Konsekuensi  dari itu semua, bahwa hukum mengikat setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  warga negara Indonesia.
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.  Oleh  karena  itu  hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu  pula  hukum  berupa  norma  (Satjipto Rahardjo, 1982: 14). Hukum yang berupa norma  dikenal  dengan  sebutan  norma hukum,  dimana  hukum  mengikatkan  diri
pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.
Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa  hukum  mengikat  setiap  tindakan yang  dilakukan  oleh  warga  Negara Indonesia,  maka  hukum  juga  wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang  menerimanya  sebagai  ideologi, dengan  cara  memperhatikan  kebutuhan dan  kepentingan-kepentingan  anggota- anggota  masyarakat  serta  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  rangka  memberikan  perhatian terhadap  penciptaan  keadilan  dalam masyarakat  serta  memberikan  pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.
Hukum  tidak  selalu  bisa  memberikan keputusannya dengan segera, membutuhkan  waktu  untuk  menimbang- nimbang yang bisa memakan waktu lama. Guna  mencapai  keputusan  yang  seadil- adilnya dan tidak merugikan masyarakat.
Indonesia  memiliki  beberapa  macam hukum  untuk  mengatur  tindakan  warga negaranya  yaitu  hukum  pidana  dan hukum  acara  pidana.  Kedua  hukum  ini memiliki  hubungan  yang  sangat  erat, karena  pada  hakikatnya  hukum  acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.  Hanya  saja  hukum  acara  pidana atau  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan hukum  pidana  formal  lebih  tertuju  pada ketentuan  yang  mengatur  bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan  pidana.  Sedangkan  hukum pidana  (materiil)  lebih  tertuju  pada peraturan  hukum  yang  menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan  pidana  dan  pidana  apa  yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak pidana tersebut.
Walaupun  hukum  dibuat  untuk  suatu tujuan  yang  mulia,  yaitu  memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya  suatu  ketertiban,  keamanan, keadilan, dan kesejahteraaan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum, baik  yang  dilakukan  secara  sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.
Penyimpangan-penyimpangan  hukum  ini tentunya  harus  ditindaklanjuti  dengan tindakan  hukum  yang  tegas  dan  melalui
prosedur  hukum  yang  benar  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana. Sehingga  ideologi  Indonesia  sebagai negara hukum benar-benar terwujud.
Dalam  Buku  Pedoman  Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk  mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati  kebenaran  materiil,  yaitu kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya dari  suatu  perkara pidana  dengan menerapkan  ketentuan  hukum  acara pidana  secara  jujur  dan  tepat  dengan tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku yang  dapat  didakwakan  melakukan  suatu pelanggaran  hukum,  dan  selanjutnya meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari pengadilan  guna  menemukan  apakah terbukti bahwa suatu tindak tersebut telah dilakukan  dan  apakah  orang  yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.
Melalui  hukum  acara  pidana  ini,  maka bagi  setiap  individu  yang  melakukan penyimpangan  atau  pelanggaran  hukum, khususnya  hukum  pidana,  selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan. Karena menurut  hukum  acara  pidana  untuk membuktikan  bersalah  tidaknya  seorang terdakwa  haruslah  melalui  pemeriksaan
di  depan  sidang  pengadilan  (Darwan Prinst,1998: 132).
Dan untuk membuktikan  benar  tidaknya  terdakwa melakukan  perbuatan  yang  didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.
Dalam  pembuktian  ini,  hakim  perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa  dan  masyarakat.  Kepentingan korban  berarti  bahwa  seseorang  yang mendapat  derita  karena  suatu  perbuatan jahat  orang  lain  berhak  mendapatkan keadilan  dan  kepedulian  dari  negara, kepentingan  masyarakat  berarti  bahwa demi  ketentraman  masyarakat  maka  bagi setiap  pelaku  tindak  pidana  harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.  Sedangkan  kepentingan terdakwa  berarti  bahwa  terdakwa  harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga  tiap  individu  yang  terbukti bersalah harus dihukum.
Pembuktian,  memegang  peranan  yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan
pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi  hukuman  pidana.  Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti  yang  ditentukan  Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang
didakwakan  kepada  terdakwa,  maka terdakwa  dibebaskan  dari  hukuman,  dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan  bersalah  dan  kepadanya  akan dijatuhkan  pidana.  Pembuktian  juga merupakan  titik  sentral  hukum  acara pidana.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  sejak awal  dimulainya  tindakan  penyelidikan, penyidikan,  prapenuntutan,  pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang  pengadilan,  putusan  hakim bahkan  sampai  upaya  hukum,  masalah pembuktian  merupakan  pokok  bahasan dan  tinjauan  semua  pihak  dan  pejabat yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan, terutama  bagi  hakim.  Oleh  karena  itu hakim  harus  hati-hati,  cermat,  dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari  setiap  alat  bukti yang sah menurut Undang-Undang.
Salah  satu  alat  bukti  sah  yang  telah ditetapkan  didalam  KUHAP  adalah keterangan saksi, yaitu keterangan mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang saksi dengar sendiri dan lihat sendiri serta dialaminya  sendiri,  dengan  menyebutkan alasan  dari  pengetahuannya  itu.  Dengan
demikian berarti setiap hal yang diketahui oleh saksi dengan secara langsung, bukan merupakan pendapat maupun rekaan serta tidak  bersumber  dari  keterangan  yang saksi dengar dari orang lain.
Suatu  kenyataan  yang  tumbuh  dalam praktek  persidangan  persidangan  di Pengadilan Negeri, yaitu dengan
munculnya  suatu  versi  keterangan  saksi yang  dikenal  dengan  istilah  keterangan saksi Verbalisan . Keterangan saksi Verbalisan ini  adalah  keterangan dari  penyidik  yang  membuat  berita  acara penyidikan, yang kehadirannya di persidangan  di  dalam  proses  pembuktian suatu  perkara  pidana,  adalah  untuk didengar  keterangannya  selaku  saksi dalam perkara yang telah disidiknya.
Penggunaan Saksi Verbalisan (saksi penyidik)  dalam  proses  pemeriksaan perkara  pidana  secara  normatif  memang tidak  ada  pengaturannya  secara  jelas, namun  penggunaannya  diperbolehkan dan  semestinya  saksi verbalisan dapat dihadirkan  apabila  dalam  pemeriksaan sidang  pengadilan  ketika  misalnya  saksi atau  terdakwa  memungkiri  keterangan yang  ada  berita  acara  penyidikan  karena adanya unsur intervensi dari pihak penyidik pada waktu pembuatan beritaacara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta–fakta hukum yang di
dapat  dalam  pemeriksaan  pengadilan menjadi semu dan kurang jelas. Penggunaan
saksi verbalisan dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesunguhnya untuk melumpuhkan terjadinya  penyangkalan  Terdakwa  dan sekaigus mempertahankan isi berita acara penyidikan yang dibuatnya.
Polri  selaku  penyidik,  mempunyai  tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Penyidikan itu dilaksanakan untuk mencari dan  mengumpulkan  bukti-bukti  yang dapat  membuat  terang  suatu  tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan Tersangkanya. Apabila disatu  pihak  anggota  Polri  telah  diberi tugas untuk melaksanakan selaku Penyidik  dalam  suatu  perkara,  yang bersangkutan,  maka  dia  telah  melakukan peran ganda dengan fungsi yang berbeda. Dengan  demikian  apakah  kebenaran materil  dapat  tercapai?  atau  justru sebaliknya  dengan  hal  tersebut  akan mengabaikan  hak-hak  Terdakwa  karena pada hakekatnya kehadiran saksi verbalisan di  persidangan,  secara tidak  langsung  dengan  hal  tersebut  akan mengabaikan  hak-hak  Terdakwa  untuk mengemukakan  keterangannya  secara bebas di muka Hakim.
Dengan  latar  belakang  dari  keberadaan saksi  verbalisan tersebut, Peneliti tertarik akan menjadikan sebagai objek penelitian ini  dengan  memilih  judul  “Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisant dalam Sidang Peradilan Pidana”.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Apa  alasan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya
pembuktian dalam sidang peradilan?
2. Apa faktor penghambat Jaksa
Penuntut Umum dalam
menghadirkan saksi verbalisant sebagai  upaya  pembuktian  dalam sidang peradilan?
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum dalam  menghadirkan  saksi  verbalisant sebagai  upaya  pembuktian  dalam  sidang peradilan  dan  untuk  mengetahui  faktor penghambat  Jaksa Penuntut  Umum dalam  menghadirkan  saksi  verbalisant sebagai  upaya  pembuktian  dalam  sidang peradilan.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam permasalahan  penelitian  ini  dilakukan melalui dua pendekatan,
yaitu: Pendekatan Normatif, yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan,  khususnya  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  UU  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan  masalah  hukum  pada  umumnya dan khususnya mengenai saksi verbalisan dan Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan ataupun wawancara  langsung  dengan  petugas yang  berkompeten  dalam  hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini.
Sumber  data  yang  dipergunakan  adalah terdiri  dari  data  sekunder  dan  data primer. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan,  yaitu  dengan  membaca  dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan  perundang-undangan. Prosedur pengumpulan data primer dilakukan  melalui  studi  lapangan  dan wawancara dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka. Prosedur pengolahan data  dalam  melakukan  pengolahan  data sekunder  dan  data  primer  yang  didapat,
maka
langkah selanjutnya
adalah: m emeriksa  data  dan  Klasifikasi (mengelompokkan data secara sistematis).
Dalam  proses  analisis  ini  rangkaian  data yang  tersusun  secara  sistematis  dan menurut  klasifikasinya diberi pengertian berdasarkan  kata-kata  sesuai  dengan  apa yang terdapat dilapangan sehingga mudah dimengerti  dan  dipahami.  Data  tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat  yang  tersusun  secara  sistematis, sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas mengenai  penerapan  kebijakan  hukum pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan. Dari kesimpulan yang nantinya diperoleh, saran dalam rangka perbaikan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Alasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam menghadirkan
saksi
verbalisant sebagai  upaya pembuktian
dalam sidang peradilan.
Pembuktian  merupakan  bagian  yang sangat  penting  sekaligus  menjadi  titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian  berisi  ketentuan-ketentuan berupa  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan  kepada  terdakwa.  Pedoman
tata  cara  pembuktian  yang  digunakan dalam  system  peradilan  di  Indonesia adalah  teori  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif  ( Negative Wettelijk  Stelsel )  yang  dipertegas  dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.
Berdasarkan Pasal  183  KUHAP, Hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  undang-undang  menentukan lima  jenis  alat  bukti  yang  sah  yang disebutkan  secara  rinci  atau  limitattif yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk, dan
e. Keterangan terdakwa.
Jika  ketentuan  Pasal  183  KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan  dalam  Pasal  184  ayat  (1), maka  minimum  pembuktian  yang  dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling
sedikit”  dibuktikan  dengan  “dua”  alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa  harus merupakan :
1.  Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang  saksi  ditambah  dengan seorang  ahli  atau  surat  maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut  harus  “saling  bersesuaian”,
“saling  menguatkan”,  dan  tidak saling  bertentangan antara  satu dengan yang lain.
2.    Atau  bisa  juga,  penjumlahan  dua  alat bukti  itu  berupa  keterangan  dua orang  saksi  yang  saling  bersesuaian dan  saling  menguatkan,  maupun penggabungan antara keterangan seorang  saksi  dengan  keterangan terdakwa,  asal  keterangan  saksi dengan  keterangan  terdakwa  jelas terdapat saling persesuaian.
Keberhasilan  penyelesaian  suatu  perkara hukum  di  persidangan  tergantung  pada kehadiran  dan  keterangan  saksi.  Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil
mengumpulkan
banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa  terhadap  korban.  Tentunya secara  ideal  ini  diupayakan  penuntut umum  agar  kebenaran  terungkap  dan keadilan  terwujud.  Sebagaimana  sebuah
ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan  sebagai  benteng  terakhir keadilan,  demikianlah  putusan  demi putusan  majelis  hakim  dijadikan  patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap sia- sia  apabila  tidak  ada  saksi  yang  melihat langsung tindak pidana terjadi.
Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik  yang  melakukan  penyidikan perkara.  Namun,  timbul  permasalahan dalam  hal  ini  penyidik  tidak  melihat sendiri,  mendengar  sendiri,  ataupun mengalami  sendiri  tindak  pidana  yang sedang  disidik  hanya  sebagai  penyidik yang  melakukan  penangkapan  terhadap tersangka  atas  laporan  dan  ciri-ciri  yang diberikan  oleh  korban.  Untuk  menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik  ini  diserahkan  kembali  kepada majelis  hakim  yang  mengadili  perkara karena  pada  dasarnya  penyidik  yang menjadi  saksi  di  persidangan  tetap memiliki  hak  untuk  menjadi  saksi  bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.
Saksi  Verbalisan  merupakan  saksi  dari pihak  penyidik  yang  diajukan  untuk menguji  bantahan  terdakwa  terhadap muatan  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP).
Pada  umumnya  terdakwa  membantah  isi BAP  dikarenakan  adanya  tekanan  atau paksaan  terhadap  tersangka  pada  saat proses  penyidikan  dilakukan.  Karenanya apabila  dalam  proses  pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang  dilakukan  oleh  penyidik,  maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP.
Pasal  422  KUHP  menyebutkan  bahwa: “Seorang  pejabat  yang  dalam  suatu perkara  pidana  menggunakan  sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun  untuk  mendapatkan  keterangan, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.”
Meskipun  saksi  verbalisan  ini  belum diatur  di dalam  KUHAP maupun peraturan  perundang-undangan  lainnya namun dalam praktek saksi verbalisan ini sering diajukan dalam persidangan. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa :
“Jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda dengan  keterangannya  yang  terdapat dalam  berita  acara,  hakim  ketua  sidang mengingatkan  saksi  tentang  hal  itu  serta minta  keterangan  mengenai  perbedaan yang  ada  dan  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan sidang”.
Keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas  pada  keterangan  tersangka  yang dicatat  oleh yang  bersangkutan  di  dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan.  Prinsip  yang  dianut  oleh KUHAP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah  keterangan  yang  dinyatakan  oleh saksi  ataupun  terdakwa  di  hadapan persidangan.  Sehingga  di  dalam  praktek pada  umumnya  Majelis  Hakim  lebih mengutamakan  keterangan  saksi  maupun terdakwa  yang  dinyatakan  di  bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun  hal  ini  tidak  berarti  bahwa keterangan  terdakwa  atau  saksi  yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan  juga  oleh  Majelis  Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki  kesesuian  dengan  alat  bukti lainnya,  maka  keterangan  tersebut  dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.
Keterangan  saksi  verbalisan  sama  halnya dengan  alat  bukti  lainnya  memiliki  nilai kekuatan  pembuktian  yang  bebas.  Oleh sebab  itu  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab  dari  Majelis  Hakim  sendiri  untuk menilai  kesesuaian  antara  keterangan
saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa.
Pada umumnya saksi–saksi yang dihadirkan  dalam  sidang  Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik, sebagaimana tercantum di dalam berita acara penyidikan yang dilimpahkan oleh Penuntut  Umum  ke  pengadilan.  Saksi yang  namanya  tidak  tercantum  di  dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi  tambahan  yang  ada  umumnya  atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa
Saksi  tambahan  yang  diajukan  Penuntut Umum  adalah  Saksi  yang  memberatkan terdakwa,  sebaliknya  saksi  tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang  meringankan.  Saksi  tambahan  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  apabila ternyata  alat-alat  bukti  yang  ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara  dapat  terjadi,  karena  keterangan saksi  di  depan  persidangan  berbeda dengan  keterangan  yang  dinyatakan
dihadapan penyidik, atau karena terdakwa  menyangkal  serta  menarik kembali  keterangannya  yang  tercantum dalam berita acara penyidikan.
Munculnya  Saksi  Verbalisan  dalam praktek,  perlu  dinilai  dengan  penuh kearifan dan ketelitian. Praktek penggunaan  saksi  verbalisan  sangat subjektif  dan  cenderung  difungsikan untuk  mengatasi penyangkalan terdakwa. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula  karena  terjadinya  perbedaan keterangan  saksi  yang  dinyatakan  di persidangan dengan termuat dalam berita acara  pemeriksaan  penyidikan,  atau karena terdakwa menyangkal dan menarik  kembali  pengakuannya  yang dinyatakan dihadapan penyidik.
Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan  dalam  persidangan  adalah untuk  mengkonfrontasi  penyanggkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan  terdakwa  di  persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita  acara  penyidikan  karena  terdakwa mencabut  kembali  keterangan  yang  telah dinyatakan  dihadapan  penyidik.  Dengan demikian  maka  jelaslah  kehadiran  saksi verbalisan  adalah  untuk  melumpuhkan keterangan  penyangkalan  terdakwa  di persidangan,  sekaligus  berfungsi  untuk mempertahankan isi berita acara
penyidikan yang sebenarnya telah termuat  tentang  keterangan  pengakuan tersangka.
Pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan,  bahwa  pengakuan  itu diberikan  karena  tidak  sanggup  menahan siksaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan  terhadap  diri  tersangka, sedemikian  rupa  siksaan  dan  ancaman yang  ditimpahkan  kepada  tersangka, berupa  pukulan,  kepala  dibenturkan  di dinding dan segala macam penganiayaan membuat  mengakui  segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat pemeriksa.  Alasan  demikian  yang  selalu melandasi setiap  penyangkalan  dan pencabutan  keterangan  pengakuan  yang dijumpai di sidang pengadilan.
Bila  dilihat  dari  kebiasaan  yang  terjadi dalam  persidangan,  setiap  kali  terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan  oleh  terdakwa  terkait  dengan adanya  pemaksaan  maupun  penyiksaan dalam  penyidikan,  maka  sudah  dapat dipastikan  bahwa  tindakan  pertama  dari hakim  dalam  menyikapi  penyangkalan atau  pencabutan  ini  adalah  dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan   klarifikasi  dengan  penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.
Dengan  mengetahui  secara  langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan  yang  dilakukan  penyidik, maka  hakim  akan  mengetahui  apakah telah  terjadi  pemaksaan  atau  ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.  Bila  ternyata  dari  hasil klarifikasi  diketahui  bahwa  benar  atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman  dan  penyiksaan  terhadap  diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan  dapat  diterima,  sehingga keterangan  yang  terdapat  dalam  BAP dianggap  tidak  benar,  dan  keterangan  itu (BAP)  tidak  dapat  digunakan  sebagai landasan  untuk  membantu  menemukan bukti  di  sidang  pengadilan.  Sebaliknya, jika  dari  hasil  klarifikasi  diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman,  dan  penyiksaan  terhadap  diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan  tidak  dibenarkan,  sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya  sebagai  alat  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang pengadilan.
2. Faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  menghadirkan  saksi verbalisant  sebagai  upaya  pembuktian dalam sidang peradilan.
Begitu  besarnya  pengaruh  keterangan saksi  verbalisan  terhadap  diterima  atau tidaknya  penyangkalan  atau  pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan  keterangan  saksi  verbalisan menjadi  sangat  penting,  terutama  bagi hakim.  Kehadiran  saksi  verbalisan  dapat menunjang  keyakinan  hakim  apabila alasan  penyangkalan  terdakwa  dapat diterima Hakim demikian juga sebaliknya apabila  alasan  penyangkalan  itu  tidak dapat  diterima oleh hHkim, maka  Hakim lebih cenderung mengarah kepada keterangan saksi verbalisan untuk dipertimbangkan.   Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan  tentang  ada  tidaknya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan  dengan  keterangan  alat-alat bukti  lain,  Hakim  akan  merasa  lebih yakin  dalam  mempercayai  keterangan saksi  verbalisan.  Sehingga  penting  bagi Hakim  untuk  mencari  keterkaitan  antara keterangan  saksi verbalisan  dengan keterangan  alat-alat  bukti  lainnya,  guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan  atas  kebenaran  keterangan saksi verbalisan.
Terdakwa sering menyangkal di persidangan  atas  apa  yang  didakwakan kepadanya,  baik  sebagian  atau  semua keterangan pengakuan yang diberikannya di  tingkat  penyidikan  dikarenakan,  pada
saat  memberikan  keterangan  di  hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan  kekerasan  baik  fisik  maupun psikis  untuk  mengakui  tindak  pidana yang didakwakan kepadanya.
Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  pada prinsipnya  KUHAP  menganut  asas fair trial, dimana  dalam  asas  ini  terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan  secara  bebas  (Pasal  153  ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan.  Namun  satu  hal  yang  perlu diingat,  KUHAP  hanya  memberikan jaminan  kebebasan  untuk  memberikan keterangan,  bukan  kebebasan  untuk menyampaikan kebohongan. Menyangkal atau  mengingkari  pengakuan  tersebut, maka  sesungguhnya  terdakwa  telah melakukan  pencabutan  keterangan  di persidangan, yaitu  keterangan yang terkait  dengan  pengakuan  yang  telah diberikan  terdakwa  di  hadapan  penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
H al  yang  menjadi  faktor  penghambat dalam Hakim menghadirkan saksi verbalisan  di  persidangan  adalah  bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa  semata-mata  ditentukan  oleh keyakinan  hakim.  Keyakinan  tersebut dapat  diambil  dan  disimpulkan  hakim
dari  alat-alat  bukti  yang  diperiksanya dalam  sidang  pengadilan.  Bisa  juga  hasil pemeriksaan  alat-alat  bukti  tersebut diabaikan  hakim,  dan  langsung  menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan  terdakwa.  Dalam  sistem  ini dapat  disimpulkan  bahwa  keyakinan hakim  memiliki  kedudukan  yang  absolut untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa. Walaupun  kesalahan  terdakwa  cukup terbukti  melalui  alat-alat  bukti  yang diajukan  dihadapan  persidangan,  akan tetapi  apabila  hakim  tidak  yakin  atas kesalahan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bebas oleh hakim tersebut.
Selain  itu  kehadiran  saksi  verbalisan maksimal hanya dapat menunjang keyakinan  Hakim  di  dalam  mengadili suatu  perkara,  apabila  persidangan  telah berhasil mencapai batas minimal pembuktian  dengan  alat–alat  bukti  yang sah,  maka  keterangan  saksi  verbalisan tidak  akan  mampu  menunjang  keyakinan Hakim dalam upaya membuktikan kesalahan  terdakwa.  Inti  keterangannya hanya  menyangkut  tatacara  pemeriksaan yang  telah  dilakukannya  terhadap  saksi dan tersangka, karena pada kenyataannya saksi verbalisan tidak mengetahui dengan secara langsung tentang terjadinya delik.
Walaupun keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap  kesalahan  terdakwa,  tetapi  juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung  mempercayai  keterangan  saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan  dari  penyidik  juga  terdapat unsur  kebohongan,  untuk  menghindari hal  tersebut  hakim  memilik  beberapa prinsip  yang  menjadi  landasan  hakim dalam  menilai  kebenaran  keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:
1.    Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan  saksi  verbalisan,  sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan  keterangannya  tidak berdusta.  Karena  sumpah  dilakukan atas  nama  Tuhan,  maka  diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan  tidak  akan  memberikan keterangan  bohong  ( lie )  maupun keterangan  palsu  ( perjury ),  dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu,  maka  akan  mendapatkan hukuman  langsung  dari  Tuhan. Namun  demikian,  ternyata  sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya  kebenaran  keterangan saksi verbalisan, karena pada
kenyataannya  masih  mungkin  saksi verbalisan  memberikan  keterangan bohong  maupun  keterangan  palsu meskipun  telah  disumpah.  Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan
tambahan  keyakinan  bagi  Hakim
dalam  menilai  dan  mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.
2.    Menghubungkan  keterangan  saksi verbalisan  dengan  alat-alat  bukti lainnya; Hakim  tidak  serta  merta mempercayai keterangan saksi verbalisan,  karena  tidak  tertutup kemungkinan  saksi  verbalisan  dapat memberikan keterangan bohong maupun  keterangan  palsu  meskipun telah  disumpah.  Oleh  karena  itu sekedar  umpah  saja  tidaklah  cukup bagi  hakim  untuk  mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan  harus  didukung  oleh keterangan  alat-alat  bukti  lain  yang mengacu  pada  kebenaran  keterangan saksi verbalisan.
Dengan  adanya  kesesuaian  antara keterangan  saksi  verbalisan  dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan  merasa  lebih  yakin  dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan.  Sehingga  penting  bagi
hakim  untuk  melakukan  analisa  dan mencari keterkaitan antara keterangan  saksi  verbalisan  dengan keterangan  alat-alat  bukti  lainnya, guna  mendapatkan  sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.
3.    Kepercayaan  atas  kode  etik  korps jabatan; Setiap  penegak  hukum  pasti memiliki  etika  profesi  sesuai  dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan  kode  etik  profesinya.  Bagi penegak  hukum  sendiri,  ada  kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati  dan  saling  membantu antara  sesama  penegak  hukum. Berdasarkan  hal  ini  kiranya  dapat dimengerti  bahwa  sebagai  penegak hukum  hakim  dan  penyidik  (polisi) harus saling percaya, saling menghormati  dan  saling  membantu atau bekerja sama dalam menegakkan  hukum.  Atas  dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan,  karena  hakim  menilai
bahwa  penyidik  dalam  memberikan keterangan  pastilah  dilandasi  dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran,  sehingga  tidak  mungkin akan memberikan keterangan bohong atau  keterangan  palsu  yang  dapat mencoreng kehormatan korps
penegak hukum.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan,  bahwa  Hakim  tidak  boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi  verbalisan,  dan  menjadikannya sebagai dasar penolakan atas penyangkalan atau pencabutan keterangan  terdakwa,  karena  jika  Hakim hanya  mempercayai  keterangan  saksi verbalisan  saja,  maka  dapat  dikatakan Hakim  cenderung  tidak  adil  karena sifatnya yang subjektif atau sepihak.
Apabila  Hakim  mempercayai  keterangan
saksi verbalisan tanpa
mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa
dalam  pembelaan  diri.  Untuk  itu  Hakim perlu memikirkan pertimbangan- pertimbangan  lain,  termasuk  isi  hati nuraninya  sendiri,  sebelum  memutuskan menerima  keterangan  saksi  verbalisan tersebut.
Dalam menghadapi adanya penyangkalan atau pencabutan pengakuan dari
terdakwa, Hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan  penguasaan  yang  matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian  kekuatan  pembuktian  yang diatur  dalam  hukum  acara  pidana  serta dipadu  dengan  intuisi  dan  “seni mengadili”.  Jika  semua  ini  dimiliki Hakim,  maka  Hakim  akan  mampu menilai  dan  mempertimbangkan  alasan pencabutan  dengan  mantap  dan  utuh. Karena masalah penyangkalan pencabutan keterangan pengakuan terdakwa  di  depan  persidangan  terletak sepenuhnya  di  pundak  hakim,  maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan  penyangkalan  ini secara  arif  dan  bijaksana.  Salah  satunya adalah  dengan  melihat  dan  mencari keterkaitan  hubungan  antar  tiap-tiap  alat bukti,  barang  bukti  dan  fakta-fakta selama persidangan berlangsung.
Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan  yang  ada  pada  tiap-tiap  alat bukti,  barang  bukti,  dan  fakta-fakta  yang ada  selama  persidangan  berlangsung Hakim  akan  memperoleh  petunjuk  yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut,  lebih  dari  itu  Hakim  akan memperoleh  keyakinan  dalam  menilai kesalahan  terdakwa,  sehingga  tidak  ada
keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana.
Sebagai  gambaran  pentingnya  hakim untuk  mencari  keterkaitan  antar  tiap-tiap alat  bukti,  barang  bukti  dan  fakta-fakta yang  ada  selama  persidangan  dalam menyikapi  penyangkalan  terdakwa  atas barang  bukti  yang  disangkali  oleh terdakwa.  Eksistensi  saksi  verbalisan dalam  hal  pembuktian  ini  sangat  penting dimana  dengan  adanya  saksi  verbalisan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan  sehingga  dapat  membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu, akan  tetapi  bukan  berarti  alat  bukti  yang lain diabaikan.
Semua alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP  kekuatan  pembuktiannya  sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang mana semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk  melihat alat bukti  mana  yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan saksi  verbalisan  dalam  penyelesaian perkara  pidana  tertentu  yaitu  dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan saksi verbalisan dalam  pembuktian  suatu  tindak  pidana tertentu  dapat  meringankan  ( saksi  a  de charge )  atau  memeberatkan  ( saksi  de charge )  seorang  terdakwa  akan  tetapi semuanya  kembali  lagi  kepada  penilaian
hakim  itu  sendiri  guna  mencari  dan menemukan kebenaran materiil.

## Simpulan
1. Tujuan  utama  menghadirkan  saksi verbalisan  dalam  persidangan  adalah untuk mengkonfrontasi
penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfron-tasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali
keterangan  yang  telah  dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian  maka  jelaslah  kehadiran saksi verbalisan adalah untuk
melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk  mempertahankan  isi  berita acara  penyidikan  yang  sebenarnya telah  termuat  tentang  keterangan pengakuan tersangka. Kehadiran saksi  verbalisan  dapat  menunjang keyakinan  Hakim  apabila  alasan penyangkalan terdakwa dapat diterima hakim demikian juga sebaliknya apabila alasan penyangkalan itu tidak dapat diterima  oleh  Hakim,  maka  hakim lebih  cenderung  mengarah  kepada keterangan  saksi  verbalisan  untuk
dipertimbangkan.  Majelis Hakim
akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya kesesuaian antara
keterangan  saksi  verbalisan  dengan keterangan alat-alat bukti lain,
Hakim  akan  merasa  lebih  yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan.
2.    Hal yang menjadi faktor penghambat dalam  Hakim  menghadirkan  saksi verbalisan  di  persidangan  adalah bahwa  untuk  menentukan  salah tidaknya  seorang  terdakwa  semata- mata  ditentukan  oleh  keyakinan Hakim.  Keyakinan  tersebut  dapat diambil  dan  disimpulkan  hakim  dari alat-alat  bukti  yang  diperiksanya dalam  sidang  pengadilan.  Bisa  juga hasil  pemeriksaan  alat-alat  bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung  menarik  keyakinan  dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Dalam  sistem  ini  dapat  disimpulkan bahwa  keyakinan  hakim  memiliki kedudukan yang absolut untuk
menentukan kesalahan terdakwa.
Walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti  melalui  alat-alat  bukti  yang diajukan dihadapan persidangan,
akan tetapi apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa  dapat  dinyatakan  bebas oleh hakim tersebut

## Daftar Pustaka
Harahap  Yahya.  M.  2003. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP;  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali , Edisi Kedua.Sinar Grafika.Jakarta Prinst  Darwan.  1998. Hukum  Acara Pidana  Dalam  Praktik .  Penerbit
Djambatan. Jakarta Sasangka  Hari  dan  Lily  Rosita.  2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana . Penerbit  Mandar Maju. Bandung
Subekti.  2001. Hukum  Pembuktian .
Pradnya Paramita. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).