Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019
Siti Fatimah, Anirwan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4, No. 2, November 2022, pp. 199-2 Received 21 Oct. 2022   Revised 29 Oct. 2022   Accepted 1 Nov. 2022

## Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai
Firjal 1 , Alwadud Lule 2 , 1,2 Universitas Pasifik Morotai, Jl. Siswa, Morotai, Maluku Utara Corresponding Author: firjalusdek@gmail.com
Keyword: Distortio; Autonomy; Village.
Kata Kunci:
Distorsi;
Otonomi; Desa.
Abstract: This study describes the dynamics of village governance in Morotai Island. The  results  show  that  the  top  down  APBDes,  uniformity  of  village  programs, formalistic development planning, and the non-optimal function of forming village regulations  are  phenomena  of  village  governance  that  are  significant  in  the meaning  and  nature  of  village  autonomy.  The  top-down  APBDes  program  and village  uniformity  are  the  most  concrete  efforts  to  reduce  village  authority  and ultimately independence is difficult to achieve because the village government is not yet  fully  autonomous  from  the  government  structure  above  it.  Meanwhile, formalistic development planning and the non-optimal function of village formation indicate that the special authority of the village does not have actual power due to the lack of quality human resources. The authority to "regulate" and "manage" their own household as a right that must be owned by the village government to initiate the welfare of the village community through its potential.
Abstrak: Studi  ini  menguraikan  dinamika  tata  kelolah  pemerintahan  desa  di Pulau  Morotai.  Hasil  identifikasi  menunjukan  bahwa  APBDes top  down, uniformitas program  desa,  perencanaan  pembangunan  yang  formalistic,  dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan fenomena tata kelola  pemerintah  desa  yang  secara  signifikansi  telah  mendistorsis  makna  dan hakikat  otonomi  desa.  APBDes top  down dan uniformitas program  desa merupakan  upaya  yang  paling  konkrit  meredeksi  kewenangan  desa  dan  pada akhirnya kemandirian sulit digapai karena pemerintah desa belum sepenuhnya otonom  dari  struktur  pemerintah  di  atasnya.  Sementara  perencanaan pembangunan  yang  formalistic  dan  tidak  optimalnya  fungsi  pembentukan peraturan  desa  menandakan  bahwa  kewenangan  istimewa  desa  tidak  memiliki daya  aktualitas  kerena  minimnya  kualitas  sumber  daya  manusia.  Kewenangan “mengatur”  dan  “mengurus”  rumah  tangganya  sendiri  sebagai  makna  otonomi desa  harusnya  dimungkinkan  oleh  pemerintah  desa  untuk  memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Desa  membangun  terminologi  bahwa  desa  merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Lihat  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa).  Terminologi tersebut memanifestasikan unsur yang bersifat otonomis karena te rdapat frasa “mengatur” dan “mengurus”  urusan  pemerintahan.  Artinya  kedudukan  desa  bukan  bersifat  administrative semata, dalam artian eksistensi desa dimaknai sebagai unit birokrasi yang menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah (Presiden, gubernur, dan Bupati). Namun desa secara epistemologis menjadi entitas yang memiliki kepentingan dan kewenangan mengatur dan mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri  berdasarkan  prakarsa  yang  berbasis  potensi demi kesejahteraan masyarakat desa.
Meski demikian, konsepsi otonomi desa bukan merupakan kajian temporer sebagaimana yang didalilkan dalam pengertian Undang-Undang Desa. Pengakuan desa sebagai daerah otonom
sudah  mengalami  tumbuh  kembang  sejak  ratusan  tahun  lamanya.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam berbagai pranata hukum yang mengatur tentang desa, mulai dari Hindia Belanda, pendudukan militer  Jepang,  pasca  kemerdekaan  hingga  desa  mendapatkan  pengakuan  ideal  dengan dipormulgasikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa dan pengaturan derivasinya,  menguraikan  kewenangan  desa  sebagai  daerah  otonom  sangat  rigid  dan komprehensif.  Selain  itu,  karena  desa  merupakan  pranata  otonom,  maka  penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kewenangan atributif.
Namun,  seringkali  konsepsi  ideal  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  belum  tentu simetris  dengan operasionalisasinya  di  lapangan,  terlebih  berkaitan  dengan  kewenangan  desa sebagai  daerah  otonom.  Problem  yang  dianggap  krusial  adalah  desa  yang  psosisinya  sangat istimewa dengan beragam kewenangan terkadang tereduksi karena adanya kekuatan intervensi dari  pranata  kekekuasaan  di  atasnya.  Sehingga  desa  yang  semula  didalilkan  “mengatur”  dan “mengurus” rumah tangganya sendiri beru bah menjadi unit birokrasi yang secara administrasi menjalankan tugas dari atasan pemerintahan. Selain problem tersebut, seringkali desa juga tidak memiliki  daya  aktualitas  terhadap  berbagai  macam  kewenangan  yang  dimilikinya,  misalnya perencanaan  pembangunan,  program  prioritas, hingga  pembentukan  peraturan  desa.  Problem seperti  ini  tidak  hanya  membuat  desa  tidak  maju,  namun  memunculkan  justifikasi  terhadap makna otonomi desa yang terdistorsis.
Argumen tersebut diatas, praktisnya juga berlaku pada tata kelolah pemerintahan desa di Pulau Morotai. Secara umum, Pulau Morotai merupakan kebupaten yang terletak di ujung utara Indonesia  bagian  timur  yang  terdiri  dari  6  Kecamatan  dan  88  Desa.  Dari  hasil  identifikasi, fenomena  APBDes  yang  bersifat top  down  terlihat  determinan  dalam  dinamika peneyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Pulau  Morotai.  APBDes  yang  secara  substansial merupakan  terjemahan  kehendak  prakarsa  dan  kebutuhan  masyarakat  tidak  ditentukan berdasarkan pendekatan battom up, melainkan lahir dari terjemahan pembangunan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan top down. Selain itu, terdapat pula penyeragaman atau uniformitas  program  pemerintah  desa.  Desa  tidak  diberikan  keleluasaan  dan  kemandirian menentukan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan program/kegiatan yang berbasis potensi desa. Uniformitas program desa tidak hanya mematikan kreatifitas desa dalam menggali potensi, namun  menghambat  percepatan  pembangunan,  keleluasaan  dan  kemandirian  desa.  Masing- masing  desa  memiliki  potensi  dan  karakteristik  berbeda-beda,  yang  menandakan  bahwa pengelolaan dan penyelesaian masalahpun membutuhkan ragam pendekatan.
Fenomena pembangunan desa yang tidak berbasis pada perencanaan menambah panjang dinamika  tata  kelolah  pemerintah  desa  di  Pulau  Morotai.  Spesialisasi  kewenangan  yang dilekatkan  pada  desa  menandakan  bahwa  desa  dengan posisioning  yang  otonom  tidak  lagi menjadi  objek  melainkan  subjek  yang  dapat  membuat  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan desa. Namun praktisnya adalah Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) hanya menjadi pedoman pembangunan desa yang bersifat formalistic semata. Acuan pembangunan  di  dasarkan  pada  prakarsa  kepala  desa  dan  bersifat  insidensial.  Hal  ini menimbulkan  suatu  problem  krusial  yang  dapat  memicu  stagnasi  pembangunan  desa  dan menabrak hakikat otonomi desa yang sebenarnya.
Masalah lain yang memberikan konstribusi atas problem tata kelolah pemerintah desa juga berkaitan dengan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa. Ketika Undang-Undang Desa  ditetapkan  nafas  otonomi  desa  menjadi  pijakan  yang  signifikan  bagi  terciptanya kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  kewenangan-kewenangan  pemerintah  desa  terutama

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
kewenangan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan  desa.  Dalam  kerangka  historis, kompetensi BPD dan Kepala Desa hanya mampu melaksanakan fungsi legislasi desa sebatas pada peraturan desa tentang APBDes dan perubahannya. Padahal ragam potensi desa (SDM, Budaya, dll)  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum  melalui  peraturan  desa.  Menjadi  mutlak  bahwa tidak optimalnya fungsi legislasi mempengaruhi proses pembangunan desa. Padahal potensi desa (SDM) bisa menjadi sumber pendapatan asli desa untuk membiayai kebutuhan masyarakat desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mandiri.
Penelitian  ini  mengambil  focus  dan  objek  yang  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu. Dalam penelitian tentang “Pseudo Kebijakan Otonomi Desa” Martitah, et al., (2021), mengklaim bahwa  perwujudan  otonomi  desa  di  Indonesia  bersifat  semu.  Pseudo  otonomi  desa  tersebut teridentifikasi  dari  beberapa  problem  diantaranya  keharusan  desa  mengikuti  visi-misi  Bupati dalam menginisiasi program desa, intervensi pihak eksternal, dan kuatnya birokrasi pelaporan dana  desa,  sehingga  menjadikan  aparatur  desa  gamang  dan  takut  dalam  menyusun  program pembangunan  dan  pelaksanaannya.  Muhammad  April,  et  al.,  (2021)  berhasil  mengidentifikasi problematika transformasi implementasi otonomi desa. Hal itu di dasarkan pada temuan bahwa Desa  Rimbo  Panjang  tidak  sepenuhnya  mandiri  karena  APBDes  masi  bersumber  dari  dana transfer, tidak bersumber dari konstribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Senada dengan April, et al., Erni Irawati (2021) dalam suatu penelitian tentang otonomi desa menyimpulkan  bahwa  pengembangan  desa  tidak  bisa  hanya  nergantung  pada  peran  dan bantuan  pemerintah  daerah  setempat.  Kreatifitas  masyarakat  menjadi  modal  penting  untuk mewujudkan  desa  yang  maju  dan  mandiri.  Pemberian  hak  otonomi  desa  bisa  saja  berubah menjadi ancaman apabila segala persyaratan tidak dipenuhi. Hal demikian pernah disimpulkan oleh  Muhadam  Labolo  (2017)  dalam  penelitiannya  tentang “Peluang  dan  Ancaman  Otonomi Desa”. Otonomi  desa  bukan  tidak  mungkin  meningkatkan  ketegangan  di  desa  melalui penyalahgunaan kewenangan dan potensi konflik horizontal. Sementara Rustamin, et al., (2021), dalam penelitian tentang “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa” menemukan bahwa factor penghambat pelaksanaan otonomi desa diantaranya minimnya kapasitas SDM, dan prasarana kantor.
Penelitian  ini  berfokus  pada  distrosi  kebijakan  otonomi  desa  di  Pulau  Morotai.  Uraian problem seperti APBDes top down, uniformitas program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan dinamika tata kelola  pemerintah  desa  yang  secara  signifikansi  dapat  mendistorsis  system  otonomi  desa. Kewenangan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri harusnya dimungkinkan oleh pemerintah  desa  untuk  memprakarsai  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  potensi  yang dimilikinya.  Namun  intervensi  kuasa  dan  minim  pengetahuan  tentang  kewenangan  menjadi unsur determinan atas munculnya kejanggalan pelaksanaan otonomi desa tersebut. APBDes top down  dan  uniformitas  program  desa  merupakan  upaya  yang  paling  konkrit  mereduksi kewenangan  desa.  Disisi  lain,  kewenangan  istimewa  desa  tidak  mempunyai  daya  aktualitas karena aparatur desa belum memahami kewenangan desa yang sesungguhnya. Terlebih aparatur desa hanya menafsirkan desa sebagai unit pemerintahan yang kedudukannya di bawah kordinatif wilayah kecamatan (camat).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diguanakan  adalah  deskrptif  kualitatif.  Tipe  penelitian  ini  akan memberikan deskripsi tentang distorsis otonomi desa di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini akan  melibatkan  beberapa  informan  kunci  untuk  dapat  memcahkan  atau  setidaknya
menggambarkan distorsis system otonomi desa di Pulau Morotai. Penentuan informan dilakukan sesuai  dengan  keterlibatan  subjek  sehingga  original  data  maupun  keterangan  tidak  bias  dari unsur kevalidan. Dengan demikian, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Pulau Morotai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabag Hukum dan Kepala Dinas terkait yang secara subjektif terlibat dalam fenomena intervensi pemerintah daerah atas kemandirian  dan  keleluasaan  pemerintahan  desa.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  data diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  data  primer  dan    data  sekunder.  Sumber  data  primer didasarkan pada hasil wawancara terhadap informan kunci yang secara kronologis terlibat dalam fenomena intervensi pemerintah daerah atas kemandirian dan keleluasaan pemerintahan desa. Sedangkan sumber data primer diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan, laporan, maupun arsip yang mempunyai aspek konektifitas dengan studi ini.

## HASIL DAN DISKUSI
Argument Otonomi Desa: Aspek Legal
Sumber konstitusionalitas otonomi desa di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan secara implisit  Pasal  18  ayat  (7)  UUD  1945.  Pasal  tersebut  menderivasikan  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  undang-undang. Konsekuensinya,  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diatur  melalui  undang- undang  termasuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Secara  spesifik,  kedudukan  dan pengaturan  konstitusional  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diatur  dalam  UU  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  Undang-undang  tersebut  mengkonstruksikan  terminologi  desa  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  negara  dan  dihormati  dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Frasa  “mengatur”  dan  “mengurus”  urusan  pemerintahan  mengartikulasikan  pengertian bahwa desa tidak menjadi objek pembangunan melainkan subjek hukum yang memiliki ragam kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat  desa.  Undang-Undang  Desa  membuat  generalisasi  kewenangan  desa  dengan menyebut  lingkup  kewenangannya  terbatas  pada  kewenangan  desa  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Namun Undang-Undang Desa juga membuat spesifikasi kewenangan desa yang meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
b. Kewenangan bersakala lokal;
c. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  datau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  datau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaan. Kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul mengandung arti bahwa hak-hak asli yang pernah  dikembangkan  sebelum  lahirnya  NKRI  tetap  diakui  dan  dihormati  sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asal usul dikonsepsikan sebagai kewenangan yang bersifat otonom hasil dari Rahim riwayat desa (Wulan Sejati,2017:17). Semenatara hak asal usul tersebut melingkupi system organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan  peran  masyarakat  desa.  Sementara  dalam  pengaturan  lainnya,  secara  spesifik

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
kewenangan  rekognisi  desa  adat  meliputi:  (a)  penataan  system  organisasi  dan  kelembagaan masyarakat adat; (b) pranata hukum adat; (c) pemilikan hak tradisional; (d) pengelolaan tanah kas desa adat; (e) pengelolaan tanah ulayat; (f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;  (g)  pengisian  jabatan  kepala  desa  adat  dan  perangkat  desa  adat;  dan  (h)  masa  jabatan kepala desa adat.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa merupakan idealisasi yang sangat istimewa dari konsepsi otonomi desa. Hal tersebut kemudian dalilkan dalam Undang-Undang Desa bahwa pengaturan desa harus di dasarkan pada asas rekognisi. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesuda terbentuknya  NKRI.  Namun  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  terkadang  kita menemukan tidak konsistennya idealisasi dan realitas pengaturan asas rekognisi. Heru Purnomo (2022:128)  dalam  penelitiannya  tentang  “Rekognisi  sebagai  Hak  Istimewa  Desa”  menemukan bahwa rekognisi sebagai hak istimewa desa belum banyak dikonkritkan dalam bentuk program dan  kegiatan  nyata  guna  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya keberanian inovasi dari pemangku kepentingan  termasuk pemerintah desa.
Selain kewenangan berdasarkan hak asal usul, Undang-Undang Desa menyebutkan secara eksplisit  tentang  kewenangan  lokal  berskala  desa.  Kewenangan  tersebut  dilaksanakan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  yang  telah  dijalankan  oleh  desa  atau mampu  dan  efektif  dijalankan  oleh  desa  atau  yang  muncul  karena  perkembangan  desa  dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran  irigasi,  sanitasi  lingkungan,  pos  pelayanan  terpadu,  sanggar  seni  dan  belajar,  serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Meski pengaturannya sedemikian ideal, realitas proses penyelenggaraan pemerintahan desa belum sampai pada aktualitas yang sebenarnya.
Argument otonomi desa tentu didasarkan pada frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan.  Frasa  tersebut  mengkonfirmasikan  bahwa  desa  memilik  keistimewaan  karena tidak  bertindak  sebagai  pelaksana  administrasi  belaka,  melainkan  desa  secara  otonom memanifestasikan  segala  bentuk  kewenangan  baik  kewenangan  yang  diakui  melalui  asas rekognisi maupun kewenangan yang sepesifik dilekatkan pada desa yang disebut dalam Undang- Undang Desa.
Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan  pemberian  dari  pemerintah.  Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa  (Zulman  Barniat,  2019:24).  Pandangan  Widjaja menjustifikasi  bahwa  desa  pada  dasarnya  memiliki  hak  dan  kewenangan  mengatur  urusan rumah tangganya tanpa intervensi yang bersifat top down. Sementara di sisi lain, Otonomi desa memberikan  peluang  baru  yang  dapat  membuka  ruang  kreativitas  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  desa  (Adhi  Pamungkas,  2019:220).  Artinya  bahwa  desa  berhak  menentukan konsep  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  prakarsanya sendiri.
Sementara itu, Debora Sanur (2012:254) membangun argument bahwa otonomi desa pada dasarnya ingin membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadikan program pembangunan yang lebih  realistis,  tepat  sasaran  dan  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  memberikan  otonomi untuk  pelayanan  kebutuhan  dasar  desa,  setidaknya  ada  tiga  hal  yang  menjadi  pertimbangan. Pertama,  skala  ekonomis.  Penyerahan  urusan  itu  akan  menciptakan  efesiensi,  efektifitas  dan ekonomis  dalam  penyelenggaraannya.  Untuk  itu  harus  ada  kesesuaian  antara  skala  ekonomis dengan  cakupan  daerah  pelayanan. Kedua,  akuntabilitas.  Penyerahan  urusan  tersebut  akan menciptakan  akuntabilitas  pemerintahh  kepada  pemerintah  desa.  semakin  dekat  dengan  unit
pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  maka  akan  semakin mendukung akuntabilitas. Ketiga, eksternalitas. Hal ini sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.
Identifikasi Problem Otonomi Desa Di Pulau Morotai
Dalam  perspektif  yuridis,  kehadiran  undang-undang  desa  (UU  No.  6  Tahun  2014)  telah merubah paradigma dan konsep tata kelola pemerintahan desa secara nasional. Undang-undang desa  lebih  mengedepankan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  sebagai  kerangka  konseptual penerapan system otonomi desa. Penggunaan kedua asas ini seakan mengkonfirmasikan bahwa desa sebagai entitas bangsa melekat hak dan kewenangan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  desa.  Hal  ini  menguatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagai  wujud  kemandirian  dan keleluasaan  pemerintahan  desa.  Konsepsi  demikian  memang  terlihat  ideal  apabila  substansi otonomi desa berjalan sesuai dengan prinsip yang dikehendaki.
Potret penyelenggaraan pemerintahan desa di Pulau Morotai mendeterminasikan ragam problem  substansial.  Idealisasi  hakikat  otonomi  desa  tidak  dapat  mengendalikan  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  menampilkan  sisi  normative  dan  aktualitas.  Dari  hasil  identifikasi, problem seperti APBDes yang bersifat top down menjadi fenomena yang tampak konvensional dalam tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. terdapat dua pengertian adanya justifikasi terhadap APBDes yang bersifat top down. Pertama,  dokumen APBDes yang merupakan formulasi politik  antara  kepala  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  ditetapkan  melalui mekanisme  pembahasan.  Dokumen  yang  telah  rampung  disodorkan  kepada  Badan Permusyawaratan Desa untuk disetujui tanpa pembahasan panjang mengenai urgensi APBDes (Hasil  wawancara  beberapa  Ketua  dan  Anggota  BPD).  Pada  titik  ini,  masyarakat  sebagai komponen  penting  dalam  penentuan  kebutuhan  anggaran  harusnya  dilibatkan  melalui mekanisme  normatif.  Sehingga  urgensi  APBDes  benar-benar  memanifestasikan  kehendak masyarakat bukan menampilkan keinginan dan kepentingan para pengambil kebijakan di desa.
Kedua, upaya intervensi yang dilakukan oleh dinas tertentu melalui mekanisme executive review. Dokumen APBDes yang sudah rampung akan disampaikan pada dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk di- review lagalitas dan urgensinya. Prosedur ini terlihat sangat ideal  karena  selain  menguji  konsistensi  program  pembangunan  desa  dengan  pembangunan daerah, urgensi dari pembiayaan program juga dapat manjadi materi review agar sesuai dengan program  prioritas  desa.  Namun  idealisasi  prosedur  tersebut  tidak  menjamin  suatu  program dimungkinkan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Praktisnya  adalah review  yang dilakukan oleh dinas berdasarkan tafsir yang bersifat sepihak, sehingga review APBDes secara tidak langsung diorientasikan untuk membrif kepentingan desa agar sesuai dengan kepentingan pemerintah  daerah.  Praktek  seperti  ini  memunculkan  paradigma  pembangunan  desa  yang mengidealkan pendekatan top down.
Idealitas  model  pembangunan  desa  berdasarkan  insiatif  komunitas  terkadang  tidak berjalan secara efektif. Sebab insiatif warga selalu dikonfirmasi terlebih dahulu dengan program prioritas  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  program-program  pembangunan  desa  masi cenderung bersifat top down dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah desa lebih memposisikan diri sebagai “filter” terhadap berbagai usulan yang datang dari pemerintah daerah. Situasi ini melengkapi kegagalan pembangunan desa karena menempati elit desa sebagai aktor dominan dalam perencanaan pembangunan desa (Mertita et al., 2021:14).

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Paradigma  pembangunan  yang  menggunakan  pendekatan top  down  juga  berpengaruh terhadap uniformitas  program  desa.  Desa  tidak  diberikan  keleluasaan  dan  kemandirian menentukan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Secara tidak langsung, mayoritas program yang dijalankan oleh pemerintah desa merupakan desain program yang ditentukan melalui mekanisme executive review.  Selain itu,  demi  kemajuan  daerah, uniformitas  program  desa  diidealisasikan  dalam  kepentingan pembangunan  daerah.  Padahal  berdasarkan  hasil  identifikasi,  desa  yang  ada  di  Pulau  Morotai memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah agar program desa tidak dapat diseragamkan karena program yang akan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  berdasar  pada  potensi  dan  karakteristik  masing-masing. Kewenangan  desa  seharusnya  tidak  hanya  dimengerti  sebatas  menjalankan  tata  kelola pemerintahan  yang  bersifat  administrative  belaka.  Artinya  bahwa  desa  bukan  hanya menjalankan tugas administrasi, namun lebih dari itu desa memiliki kewenangan yang bersifat otonom  untuk  mengatur,  mengurus,  merencanakan  dan  melaksanakan  program  atau  kegiatan yang lahir dari prakarsa masyarakat.
Sementara  disisi  lain,  ragam  desa  hanya  menjadikan  rencana  pembangunan  desa (RPJMDes)  sebagai  landasan  pembangunan  yang  bersifat  formalistik  belaka.  Berdasarkan Undang-Undang  Desa,  perencanan  desa  dikualifikasi  sebagai  bagian  dari  bentuk  konkrit pelaksanaan  otonomi  asli  desa.  Karena  argument  otonomi  desa  memberikan  spesialisasi kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri  sesuai  dengan  potensi  dan  prakarsa  masyarakat.  Spesialisasi  kewenangan  tersebut menandakan bahwa desa dengan posisioning yang otonom tidak lagi menjadi objek melainkan subjek yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Perencanaan  pembangunan  dimanifestasikan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang  ditetapkan  setelah  adanya  Kepala  Desa  defenitif.  Dalam penyusunan  RPJMDes,  Pemerintah  Desa  wajib  melaksanakan  musyawarah  perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Mekanisme ini berjalan setiap periode pemerintahan desa di  Pulau  Morotai.  Sebagian  desa  menerapkan  mekanisme  tersebut  namun  ragam  desa  lainnya hanya  menjadikan  RPJMDes  sebagai  kerangka  formalitas  belaka  dalam  rangka  ketersediaan dokumen  RPJMDes  untuk  menjastifikasi  bahwa  desa  tersebut  secara  administrasi  memiliki dokumen perencanaan desa. Problem yang muncul adalah perencanaan program pembangunan desa  dilaksanakan  berdasarkan  kerangka  insidensial  dan  tidak  berdasarkan  perencanaan pembangunan desa.
Dari dokumen yang tersedia, anggaran desa terkuras hanya untuk membiayai hal-hal yang bersifat  rutin.  APBDes  difokuskan  pada  belanja  yang  tidak  memberikan  implikasi  terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengaruh determinannya adalah desa belum mampu merumuskan rencana program prioritas yang berbasis pada potensi dan prakarsa masyarakat. Selain  itu,  dinas  terkait  yang  membidangi  pemberdayaan  masyarakat  desa  punya  konsepsi otonom  dalam  menafsirkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dengan  menempatkan  desa sebagai  wilayah  administrative  belaka.  Sehingga  perencanaan  program  desa  yang  sifatnya otonomis (program kemandirian desa) selalu kandas dalam evaluasi atau review APBDes.
Problem  otonomi  desa  di  Pulau  Morotai  juga  berkaitan  dengan  tidak  optimalnya  fungsi pembentukan  peraturan  desa.  Pembentukan  peraturan  desa  merupakan  fungsi  yang  melekat pada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa  bersama  dengan  Kepala  Desa.  Selain  itu,  Peraturan  Desa  juga  dapat diartikulasikan sebagai instrumen primer atau landasan yuridis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan desa dalam menyusun peraturan desa dapat dikualifikasikan
sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan otonomi desa. Dari hasil identifikasi, Setiap tahun hanya terdapat dua peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa, yaitu Peraturan Desa tentang APBDes  dan  Peraturan  Desa  tentang  Perubahan  APBDes.  Padahal  banyak  potensi  desa  (SDM, Budaya, dll) yang membutuhkan perlindungan hukum melalui peraturan desa. Menjadi mutlak bahwa  tidak  optimalnya  fungsi  pembentukan  peraturan  desa  mempengaruhi  proses pembangunan  desa.  Padahal  potensi  desa  (SDM)  bisa  menjadi  sumber  pendapatan  asli  desa untuk membiayai kebutuhan masyarakat desa dan upaya mewujudkan desa yang mandiri.
Beberapa alasan determinan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa adalah (a)  BPD  dan  Kepala  Desa  tidak  memiliki  program pembentukan  peraturan desa.  Perencanaan pembentukan  peraturan  desa  mempengaruhi  optimalisasi  fungsi  legislasi  desa.  Apabila  desa memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa maka besar kemungkinan BPD dan Kepala Desa eksis dalam pelaksanaan fungsi legislasi desa. Begitu juga sebaliknya, fungsi legislasi desa tidak  dapat  dijalankan  manakalah  desa  tidak  memiliki  perencanaan  pembentukan  peraturan desa.  Sementara  program  pembentukan  peraturan  desa  bisa  direncanakan  apabila  adanya rencana program pemerintah desa yang menampilkan kebutuhan akan adanya peraturan desa. (a) Minimnya kompetensi sumber daya manusia juga turut berkonstribusi atas tidak optimalnya pelaksanaan  fungsi  pembentukan  peraturan  desa.  Dari  hasil  wawancara,  mayoritas  BPD  tidak mengerti dan memahami urgensi Peraturan Desa sebagai bagian intrumen dalam pembangunan desa.  Bahkan  BPD  maupun  Kepala  Desa  menganggap  bahwa  urgensi  peraturan  desa  disusun manakalah  adanya  pembahasan  APBDes  dan  dokumen  tersebut  ditetapkan  dalam  peraturan desa.

## Distorsis Otonomi Desa Di Pulau Morotai
Widjaja  dengan  kesimpulan  yang  konsepsional  menarangkan  bahwa  otonomi  desa merupakan  otonomi  asli,  bulat,  dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah (Adhi  Pamungkas,  2019:216).  Sementara  Juliantara  (dalam  Adhi  Pamungkas,  2019:216). mendikotomikan antara kedalutan dan otonomi dengan membangun argument bahwa otonomi desa  bukanlah  sebuah  kedaulatan  melainkan  pengakuan  adanya  hak  untuk  mengatur  urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat  menutup  pintu  intervensi  institusi  diatasnya,  sebaliknya  tidak  dibenarkan  proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas kumunitas
Keberhasilan  penyelenggaraan  otonomi  desa  ditandai  dengan  semakin  mampunya melaksanakan  tata  kelola  pemerintah  desa  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Otonomi desa merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat  keswadayaan  yang  telah  lama  dimiliki  oleh  masyarakat  desa,  dalam  satu  kesatuan wilayah  perdesaan.  Sudah  selayaknya  desa  dipercaya  untuk  mengurus  dirinya  dalam  unit wilayah kelola pemerintah desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri (Zulman Barniat, 2019:26-27).
Idealisasi  teoritis  tentang  otonomi  desa  cenderung  mengalami  keterbatasan  dalam  level aktualitasnya.  Problem  otonomi  desa  seperti  APBDes top  down,  uniformitas  program  desa, perencanaan  pembangunan  yang  formalistic,  dan  tidak  optimalnya  fungsi  pembentukan peraturan desa merupakan dinamika yang lazim terjadi pada tata kelola pemerintahan desa di Pulau  Morotai.  Problem  ini  terus menerus  terjadi pada  setiap  periodesasi  dan  sampai saat  ini belum ada formulasi kebijakan yang dapat diklaim sesuai dengan konspesi legal maupun teoritis

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
mengenai  otonomi  desa.  Ragam  problem  tersebut  menimbulkan  justifikasi  terhadap  adanya distorsis makna dan hakikat otonomi desa di Pulau Morotai.
Undang-Undang Desa telah memberikan spesialisasi kewenangan desa untuk menginisiasi pembangunan sesuai dengan prakarsa masyarakat dan berdasarkan pada potensi-karakteristik desa.  Kewenangan  ini  merupakan  bagian  dari  unsur  pelaksanaan  otonomi  desa  karena  desa sebagai unit yang otonom dilekatkan kewenangan “mengurus” dan “mengatur”  ruma h tangganya sendiri. Namun pelaksanaan otonomi desa diharuskan dapat mendukung atau sesuai dengan arah kebijakan/pembangunan daerah. Meniscayakan adanya konsistensi program desa dengan visi- misi  Bupati  mendeterminasikan  munculnya  fenomena  APBDes top  down  dan  uniformitas program  desa.  Fenomena  APBDes top  down  dan  uniformitas  program  desa  dapat menstagnasikan secara maksimal keratifitas dan kemandirian serta keleluasaan desa. Program desa yang dijaring melalui musyawarah (perencanaan desa) akan kandas apabila bertentangan dengan  visi-misi  Bupati.  Sehingga review  APBDes  dan  program  desa  menjelma  menjadi  jalan alternatif untuk membrif agar pembangunan desa searah dengan pembangunan daerah.
Sepintas  memaknai  konsistensi  program  desa  dengan  visi-misi  Bupati,  memang  tidak mencerminkan adanya problem krusial. Namun ternyata arahan seperti ini mengonfirmasikan bahwa  inisisasi  pembangunan  desa  bukan  lahir  dari  masyarakat  desa  melainkan  pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat top down. Persoalannya adalah apabila visi-misi Bupati tidak  mampu  mecover  atau  mengintervensi  problem  krusial  desa,  apakah  desa  harus  setia tunduk pada visi-misi Bupati? Ataukah pemerintah desa terus berupaya menggali potensi desa demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Di aspek yang lain, apakah pembangunan desa yang dipaksakan dengan visi-misi Bupati dapat menjamin pembangunan desa akan sesuai dengan  potensi  dan  prakarsa  masyarakat?  Di  posisi  ini,  partisipasi  masyarakat  hanya  bersifat formalitas karena hasil musyawarah didesain untuk melegitimasikan program yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pengambil kebijakan desa. Dalam artikel “Pseudo Kebijakan Otonomi Desa”, Martitah, dkk, (2021) menganggap persoalan seperti ini mendiskripsikan wujud otonomi desa yang bersifat semu.
Gejala  Pseudo  otonomi  desa  bisa  muncul  karena  dua  faktor,  yaitu  pertama:  praktis pembangunan  desa  yang  meniscayakan  program  desa  harus  sesuai  dengan  visi-misi  Bupati apapun kondisinya. Kedua: intervensi ekternal dalam pembangunan desa sangat kencang, baik itu  dari  pemerintah  diatasnya  maupun  pengaruh  lainnya.  Kondisi  seperti  ini,  secara  temporer juga ditemukan dalam dinamika tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. Hal tersebut teridentifikasi melalui tema spesifik tentang APBDes dan uniformitas program desa yang bersifat top down.  Temuan ini tidak saja  menyisahkan problem  pembangunan desa,  melainkan secara sebstansial telah mereduksi kewenangan desa dan secara signifikansi akan mendistorsis hakikat otonomi desa. Frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan sebagai unsur otonomi desa nampaknya belum memiliki daya aktualitas. Kerena desa belum mampu mengaktualisasikan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang disebabkan adanya intervesnsi kuat dari unsur eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.
Muhadam Labolo (2017), menyayangkan otonomi desa justru mengalami degradasi akibat luapan nafsu otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna  otonomi  desa  dalam  arti  sesungguhnya.  Desa  tampak  menjadi powerless,  kehilangan kewenangan  sekalipun  secara  eksplisit  dikatakan  memiliki  otonomi  asli (local  indigenous). Intevensi  kuat  pemerintah  daerah  dengan  dalil  otonomi,  secara  tidak  langsung  akan mengkonversikan  desa  sebagai  mesin  birokrasi  yang  efektif  untuk  menjalankan program/kebijakan pemerintah daerah (rezim) tanpa alasan apapun. Kenyataan ini menguatkan
asumsi  bahwa  eksistensi  desa  akan  terdistorsis  meskipun  diberikan privilege  dalam  undang- undang. Menurut Nopriawan Mahriadi (2021:329), dengan keistimewaan Undang-Undang Desa, seharusnya  desa  dapat  berdikari  dan  mampu  membangun  secara  mandiri  dengan  dana  yang begitu besar yang dikuncurkan Negara.
Pada penjelasan sebelumnya telah disinggung mengenai perencanaan pembangunan desa yang  bersifat  formalistik.  Fakta  yang  tampak  adalah  keberadaan  dokumen  perencanaan  desa (RPJMDes)  tidak  difungsikan  sebagai  acuan  pembanguan  desa,  melainkan  hanya  sekedar pelengkap administrasi dalam rangka melegitimasikan proses penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan  serta  pelaksanaan  pembangunan  didasarkan  pada  asumsi  dan  program  yang bersifat  insidensial.  Hal  ini  membuka  peluang  besar  terhadap  kemungkinan  program  desa ditentukan sesuai dengan kondisi faktual tetapi melalui elit desa dan tidak melibatkan komponen lain terutama masyarakat. Selain itu, program pemerintah desa juga rentan mengalami evaluasi karena pemerintah desa belum sepenuhnya mandiri dari struktur pemerintahan di atanya.
Wahyudin  Kessa  (2015:12),  mengingatkan  bahwa  menyusun  sebuah  rencana  yang  baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah  yang  ditemui atau dialami masyarakat  desa  melalui  potensi  yang dimilikinya.  Desa  yang  hanya  mengandalkan  perncanaan  yang  bersifat  insidensial  dapat dipastikan  tidak  didukung  oleh  sejumlah  data  dan  informasi  serta  membatasi  terciptanya partisipasi  masyarakat.  Padahal  ketika  nafas  otonomi  desa  dihembuskan,  harapan  besar  yang muncul adalah desa harus menata pembangunan dan masyarakat dengan kerangka perencanaan yang baik. Karena perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik serta dapat meningkatkan intensitas partisipasi public (masyarakat) dalam pembangunan desa.
Soleh,  dalam  penelitian  panjang  tentang “Dialektika  Pembangunan  dan  Pemberdayaan” , berhasil mengidentifikasi kegagalan peningkatan partisipasi. Kegagalan partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  desa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu,  (1) ketidakmandirian pemerintah  desa  dari  struktur  pemerintah  di  atasnya.  (2)  praktik  pemerintah  desa  yang sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. (3) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan  problem  sosial,  politik  dan  ekonominya  sendiri  oleh  karena  rancunya  struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa (dalam Amalia & Syawie, 2015:176-177).
Perencanaan  pembangunan  yang  formalistic  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap optimalisasi fungsi pembentukan peraturan desa. Oleh karena dokumen perencanaan desa hanya berfungsi  sebagai  pelengkap  administrasi,  maka  pembentukan  peraturan  desa  pun  tidak memiliki  daya  urgensi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Apabila  desa  memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa maka besar kemungkinan BPD dan Kepala Desa eksis dalam pelaksanaan fungsi legislasi desa. Begitu juga sebaliknya, fungsi legislasi desa tidak dapat dijalankan  manakalah  desa  tidak  memiliki  perencanaan  pembentukan  peraturan  desa. Sementara  program  pembentukan  peraturan  desa  bisa  direncanakan  apabila  adanya  rencana program pemerintah desa yang menampilkan kebutuhan akan adanya peraturan desa.
Dalam kerangka historis, kompetensi BPD dan Kepala Desa di Pulau Morotai hanya mampu melaksanakan fungsi legislasi desa terbatas pada peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa  tentang  Perubahan  APBDes.  Pengambil  kebijakan  desa  mempersempit  pengertian  fungsi pembentukan  peraturan  desa,  dengan  pemahaman  bahwa  peraturan  desa  dapat  dirumuskan apabila  dokumen  APBDes  (dan  perubahannya)  membutuhkan  legalitas  hukum.  Menurut Ni’matul  Huda  (2015:249),  peraturan  desa  ditetapkan  berkaitan  dengan  konsekuensi penyelenggaraan kewenangann untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam raangka

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
melaksanakan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa setempat.
Sementara raggam potensi dan kepentingan lainnya yang membutuhkan legalitas hukum sama  sekali  tidak  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintahan  desa.  Misalnya,  desa  memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memberikan sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), akan tetapi tidak ada peraturan desa tentang pengelolaan potensi desa. Atau tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan asli desa. Contoh lain juga adalah ada desa yang memiliki potensi parawisata, namun peraturan desa tentang pengelolaan potensi  pariwisata  tidak  dapat  ditemukan.  Dan  masih  banyak  pula  peraturan  desa  yang mendapatkan derivasi dari peraturan di atasnya baik secara langsung maupun tidak langsung belum dilaksanakan.
Fungsi legislasi desa yang tidak optimal harusnya dibaca sebagai tersumbatnya kerangka system  otonomi  desa.  Ketika  Undang-Undang  Desa  ditetapkan  nafas  otonomi  desa  menjadi pijakan  yang  signifikan  bagi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  kewenangan pemerintah  desa  terutama  kewenangan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan  desa. Privilegeme desa harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Apabila  pemerintah  desa  tidak  memiliki  daya pemanfaatan  kewenangan  istimewa  itu  (otonomi),  maka  harapan  besar  tentang  kemandirian akan menjadi semu ditengah banyaknya kewenangan dan privilege desa.
Secara  implisit,  Undang-Undang  Desa  menekankan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  desa membutuhkan  perangkat  peraturan  desa  yang  memadai.  Karena  desa  ketika  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  maka  konsekuensinya  desa dilekatkan  hak  mengelola  dan  mengatur  segala  potensi  sebagai  sumber  pendapatan  asli  desa berupa  tanah  kas  desa,  hasil  swadaya  masyarakat,  hasil  usaha  desa,  hasil  kekayaan  desa,  dll. Keseluruhan pengaturan dan pengelolaan potensi desa harus ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.  tidak  optimalnya  fungsi  legislasi  desa  menambah  dinamika  panjang  atas  terdistorsisnya hakikat dan makna otonomi desa baik dalam landskip teoritis maupun yuridis.

## KESIMPULAN
APBDes top down, uniformitas program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak  optimalnya  fungsi  pembentukan  peraturan  desa  merupakan  dinamika  tata  kelola pemerintah desa yang secara signifikansi telah mendistorsis makna dan hakikat otonomi desa. Kewenangan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri harusnya dimungkinkan oleh pemerintah  desa  untuk  memprakarsai  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  potensi  yang dimilikinya.  Namun  intervensi  kuasa  dan  minim  pengetahuan  tentang  kewenangan  menjadi unsur determinan atas munculnya kejanggalan pelaksanaan otonomi desa.

## REFERENSI
Ayu  Diah  Amalia  dan  M.  Syawie,  “Pembangunan  Kemandirian  Desa Melalui  Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015.
Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa  Pasca Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” , Jurnal USM Law Review, Vol 2, No. 2, 2019.
Debora  Sanur,  “Dukungan  Pemerintah  Terhadap  Otonomi  Desa:  Perbandingan  Indonesia  dan Cina” Jurnal Politica, Vol. 3, No. 2, November 2012.
Erni Irawati, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang - Undang No. 6 Tahun 2014”, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, No. 2, Juli 2021.
Heru  Purnomo,  “Rekognisi  Sebagai  Hak  Istimewa  Desa”  Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wicarana, Volume. 1, No. 2, September 2022.
Mertitah  dkk,  “Pseudo  Kebijakan  Otonomi  Desa:  Analisis  Kritis  Berdasarkan  Praktek  Di Lapangan”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021.
Muhadam Labolo, “Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Ilmiah Wahana Bakti Praja, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.
Muhammad  April,  “Problem atika  Transformasi  Implementasi  Otonomi  Desa  Baru  dalam Perspektif Undang- Undang Desa”, Jurnal El -Riyasah, Volume 12, No. 1, 2021.
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa:  dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Cetakan Pertama, Setara Press: Malang, 2015.
Nopriawan Mahriadi, “Korupsi Dana Desa: Problematika Otonomi Desa dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Manajemen SDM, Admnistrasi dan Pelayanan Publik, Volume VIII, No. 2, 2021.
Rustamina dan Erlina, “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa”, Jurnal Alaudin Law Development Journal (ALDEV), Volume 3, No.2, Agustus 2021.
Wahyudin Kessa, Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
Wulan Sejati, “Otonomi Desa Pada era Otonomi Daerah”, Tesis, Magister Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Zulman  Barniat,  “Otonomi  Desa:  Konsepsi  Teoritis  dan  Legal” ,  Jurnal  Analisis  Sosial  Politik, Volume 5, No. 1, 2019.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.