## MODEL SISTEM PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE STUDI KASUS DI BAPAS KOTA SURAKARTA

## Asika Mahargini
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Absract
S on is a mandate from God Almighty, the DI in her inherent dignity as human beings. Philosophically, children are the future of the nation, and as a generation of struggle. A troubled child, means to be a problem of the nation. This study aims to identify and provide insight about the duties and authorities of Correctional Center (CC), the LPSRUWDQWUROHRIWKHFRRSHUDWLRQEHWZHHQ&&ZLWKUHODWHGLQVWLWXWLRQVDQGRৼHUDPRGHO of cooperation pattern between CC with related institution, associated with the handling of children dealing with the law (CDL) in Surakarta, inside diversion and restorative justice system. This is a qualitative research, with a sociological juridical approach. Source of data derived from secondary data and primary data. Method of data collection using observation, interviews, and document study. Method of data analysis using several stages, starting from inventory and grouping the data, unto data analysis and making conclusions.The conclusions of this study, among others 1) Surakarta CC role in handling CDL, because the Community Supervisor (CS) has three roles in the law enforcement process, namely, Pre-Adjudication, Adjudication, and Post Adjudication, 2) Surakarta CC through CS carries out its functions since the suspected child being arrested by the police and reported for examination, unto decided by the judge, and 3) run consistently the Articles 7 and 8 of Statute No. 11 Year 2012 about the Children Criminal Justice System, in order to be synergy among the legal apparatus in overcoming CDL, aiming on the implementation of psychological recovery, security, protection of the child’s future, not having discriminated in the community, and children get restorative justice.
Keywords: Diversion, Restorative Justice, Children Dealing with the Law

## Abstrak
A nak  adalah  amanah  dari  Allah  swt,  DI  dalam  martabat  yang  melekat  padanya VHEDJDLPDQXVLD6HFDUD¿ORVR¿VDQDNDQDNDGDODKPDVDGHSDQEDQJVDGDQVHEDJDL generasi  perjuangan.  Seorang  anak  yang  bermasalah,  berarti  menjadi  masalah EDQJVD3HQHOLWLDQLQLEHUWXMXDQXQWXNPHQJLGHQWL¿NDVLGDQPHPEHULNDQZDZDVDQWHQWDQJ tugas  dan  wewenang  Correctional  Center  (CC),  peran  penting  dari  kerjasama  antara  CC dengan instansi terkait, dan menawarkan model pola kerjasama antara CC dengan instansi terkait, terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (CDL) di Surakarta, di  dalam  pengalihan  dan  sistem  peradilan  restoratif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Sumber  data  berasal  dari  data  sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan, mulai dari persediaan dan pengelompokan data, kepada analisis data dan membuat conclusions.The kesimpulan dari penelitian ini, antara lain 1) peran CC Surakarta dalam menangani CDL, karena Supervisor
Community (CS) memiliki tiga peran dalam proses penegakan hukum, yaitu, Pre-Ajudikasi, Ajudikasi,  dan  Pasca  Ajudikasi,  2)  CC  Surakarta  melalui  CS  menjalankan  fungsinya sejak anak yang diduga ditangkap oleh polisi dan melaporkan untuk pemeriksaan, kepada diputuskan oleh hakim, dan 3 ) menjalankan secara konsisten Anggaran 7 dan 8 dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang anak Criminal Justice System, agar sinergi antara aparat hukum dalam mengatasi CDL, bertujuan pada pelaksanaan pemulihan psikologis, keamanan, perlindungan masa depan anak, tidak memiliki diskriminasi di masyarakat, dan anak-anak mendapatkan keadilan restoratif.
Kata kunci: Diversion, Keadilan Restoratif, Anak Berurusan dengan Hukum

## Pendahuluan
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat GDQPDUWDEDWVHEDJDLPDQXVLDVHXWXKQ\D6HFDUD¿ORVR¿VDQDNPHUXSDNDQPDVDGHSDQEDQJVD dan  sebagai  generasi  penerus  perjuangan.  Seorang  anak  yang  bermasalah,  berarti  menjadi masalah bangsa. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pilihan yang GLXWDPDNDQ GDODP PHQDQJDQL DQDN \DQJ EHUPDVDODK DWDX EHUNRQÀLN GHQJDQ KXNXP$QDN sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  norma  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. Dimulai dari perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak- hak anak dalam proses peradilan pidana.
Padahal setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) \DQJGLUDWL¿NDVLROHK pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  kemudian  juga dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  mengemukakan prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non-diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
Melihat  prinsip-prinsip  tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian  perkara  anak  diluar mekanisme  pidana  atau  biasa  disebut  diversi,  karena  lembaga  pemasyarakatan  (LP-Lapas) bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak,  dan  justru  dalam  LP  rawan  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, diversi, khususnya melalui konsep restorative justice ,  menjadi  suatu  pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam  menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Juvenile Justice System adalah segala unsur sistem peradilan  pidana  yang  terkait  di  dalam  penanganan  kasus-kasus  kenakalan  anak. Pertama , polisi  sebagai  institusi  formal  ketika  anak  nakal  pertama  kali  bersentuhan  dengan  sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa  dan  lembaga  pembebasan  bersyarat  yang  juga  akan  menentukan  apakah  anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Dan keempat adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki
tujuan untuk: a) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, b) pemberantasan kejahatan, dan c) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. 1
Berangkat  dari  pemikiran  ini,  maka  tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak  terpadu  lebih ditekankan  kepada  upaya  pertama  (resosialiasi  dan  rehabilitasi)  dan  ketiga  (kesejahteraan sosial). Namun upaya yang lain di luar mekanisme pidana atau peradilan juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya metode Diversi dan Restorative Justice . Program Diversi dapat menjadi bentuk Restoratif Justice jika: 2
1.  Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2.  Memberikan kesempatan bagi  anak  untuk  mengganti kesalahan  yang  dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3.  Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4.  Memberikan  kesempatan  bagi  anak  untuk  dapat  mempertahankan  hubungan  dengan keluarga.
5.  Memberikan  kesempatan  bagi  rekonsiliasi  dan  penyembuhan  dalam  masyarakat  yang dirugikan oleh tindak pidana.
'DULVHJL¿ORVR¿\DQJPHQGDVDULGDODPXQGDQJXQGDQJSHUDGLODQDQDNDGDODKNDUHQDDQDN belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak  ( The Best Interest for the child )  dan  sesuai  Konvensi  Hak Anak  ( Convention On The Rights Of The Child \DQJ GLUDWL¿NDVL ROHK ,QGRQHVLD VHODNX DQJJRWD 8QLWHG 1DWLRQV (PBB)  melalui  Keppres  No.  36  tahun  1990  menyatakan  bahwa  pidana  merupakan  upaya terakhir ( Ultimum Remedium ), karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus. Konsep diversi  juga  mempertimbangkan  kepentingan  korban,  kepatutan  di  dalam  masyarakat,  umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan. Keputusan Diversi dapat berupa penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan, dan pelayanan masyarakat. 3
Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2  (dua)  tahun  kemudian.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA  menyatakan  bahwa  “Pada  tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. 4
Selama  ini  Perlakuan  terhadap  anak  yang  di  duga  melakukan  tindak  pidana  seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi  anak  ( the best interest of child ).  Proses  peradilan  pidana  anak  seringkali  menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. 5
Perlakuan-perlakuan  yang  cenderung  membekaskan  stigma  atas  diri  anak  lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan
1 Anjar Nawan, Konsep Diversi dan Restoratif Justice, dalam https://www.anjarnawanyep.com/konsep-diver- si-dan-restorative-justice/, diakses tgl 20 November 2014 jam 15.15
2 Ibid
3 Martina, Efektifkah Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia?, dalam  http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/efektifkah-konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada- sistem-peradilan-anak-di-indonesia-487685.html, diakses tgl 20 November 2014 jam 15.15
4 Achmad Rotami, dalam http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Ach- mad-Ratomi.pdf, diakses tgl 20 November 2014 jam 15.30
5 Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Ter- baik Bagi Anak , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Hal. 6
hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila  dibandingkan  dengan  orang  dewasa  yang  berada  dalam  situasi  yang  sama.  Mayoritas dari  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  mengalami  tindak  kekerasan  selama  dalam  proses peradilan pidana. 6
Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian Pada umumnya tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anaknnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk anak anak yang ditahan di kantor polisi (Polsek, Polres, Polda, Mabes). Kemudian pada tahun yang sama, tercatat 9.456 anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan,  karena  banyak  anak  yang  harus  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. 7
Fenomena di atas menunjukkan, bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  oleh  aparat  penegak  hukum  melalui  proses  peradilan  yang  selama  ini  berlangsung, cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan, karena menggambarkan bahwa penanganan pada anak yang diduga  melakukan  tindak  pidana  belum  benar-benar  mencerminkan  perlindungan  anak. 8 Ditambah  lagi  penerapan  metode  kurungan  yang  selama  ini  dilakukan  tidak  selalu  berhasil memberi efek jera pada kasus anak-anak. Dalam diri anak tersebut belum ada kesadaran akan akibat perbuatannya.
Penanganan  perkara  anak  dalam  UU  SPPA  memberi  penguatan  terhadap  peran SHPDV\DUDNDWDQEHUDGDGDODPNHVHOXUXKDQSHQDQJDQDQDQDN\DQJEHUNRQÀLNGHQJDQKXNXP dalam  kaitan  dengan  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan  dan/atau  pendampingan.  Di sinilah,  maka,  peran  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN) yang  akan  dibentuk  menjadi  Lembaga  Penempatan Anak  Sementara  (LPAS)  dan  Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang nanti akan berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan restorative justice dan divers i. Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya.
Khususnya  Bapas,  melalui  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK),  tidak  hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Tetapi melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.
UU SPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi “wajib”, dijalankan oleh Bapas. Peran yang dijalankan oleh Bapas tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga tahap pembimbingan, setelah menjalani pidana.  Namun  demikian,  semangat  yang  terkandung  dalam  UU  SPPA  ini  adalah  dengan
6 Ibid . Hal. 8
7 Anjar Nawan, Konsep Diversi ..., ibid .
8 Achmad Ratomi, Penelitianyang Berjudul, Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak . Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2010 Hal. 4
mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan ( Restoratif Justice ) dan menghindarkan anak  dari  proses  peradilan  (Diversi).  Oleh  karena  itu,  Pasal  7  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. 9
Bagaimanapun juga, kehadiran diversi dianggap sebagai langkah perlindungan terhadap anak,  namun  perlu  juga  dipahami,  bahwa  tidak  semua  jenis  tindak  pidana  dapat  dilakukan diversi. Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 10
Sedangkan, jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka Bapas (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) atau pendamping lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan (lihat Pasal 23 Ayat (1). 11
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  Kota  Surakarta  merupakan  salah  satu  daerah  di  Jawa Tengah  dengan  sistem  peradilan  pada  anak  yang  terlibat  tindak  pidana  telah  menerapkan konsep diversi dan sistem peradilan restoratif. Sehingga Kota Surakarta merupakan salah satu kota layak anak yang dipilih Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2006.
Konsekuensinya, Pemkot Surakarta harus berupaya memberikan perlindungan khusus bagi DQDNDQDN\DQJEHUNRQÀLNGHQJDQKXNXPVDODKVDWXQ\DGHQJDQPHPEHQWXNWLPNHUMDXQWXN penerapan restorative justice. Data  tahanan  anak  di  Rutan  Kota  Surakarta  per  16  Juli  2009 menunjukkan angka 13. Artinya, terdapat 13 anak yang harus menghabiskan waktunya di dalam tahanan dengan fasilitas sangat terbatas, meskipun untuk kriminalitas ringan. Dari persoalan itu, makalah ini akan membahas mengenai tiga hal: (1) Bagaimana tugas dan wewenang BAPAS terkait  dengan  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Kota  Surakarta  dalam sistem  diversi  dan restorative justice ?  (2)  Kenapa  diperlukannya  kerjasama  antara  BAPAS dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta dalam sistem diversi dan restorative justice ? (3) Bagaimana membangun model kerjasama yang ideal antara BAPAS dengan lembaga-lembaga terkait di Kota Surakarta dalam sistem diversi dan restorative justice ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  berusaha  menginventarisasi EDKDQKXNXPPHQJXPSXONDQPHQJHORPSRNNDQGDQPHQJNODUL¿NDVLGDODPUDQJNDPHQHOLWL konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya di lapangan, mengenai penerapan konsep diversi serta Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 24 Juli 2014. Perma ini dikeluarkan menyambut berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan para aparat Polisi, Jaksa, dan Pengadilan, untuk melakukan diversi dalam kasus- kasus  tindak  pidana  anak  pada  semua  tahapan  peradilan  dengan  melihat  praktiknya  di  kota Surakarta. Serta dilihat pula sinkronisasinya dengan amanah Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Anak, serta melihat bagaimana diterapkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di BAPAS Kota Surakarta.
9 Afner  Juwono, Bapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ,  dalam  http://afnerjuwono. com/2013/07/bapas-dalam-perspektif-sistem-peradilan.html, diakses tgl 16 Maret 2015 jam 15.15
10 Ibid . 11 Ibid.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tugas  dan  Wewenang  BAPAS  Terhadap  ABH  Pada  Tahapan  Penyidikan  dan Penyelidikan di Kota Surakarta dalam Sistem Diversi dan Restorative Justice
Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka  sistem  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.
Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh  Balai  Pemasayrakatan  (BAPAS)  yang  merupakan  bagian  dari  kegiatan  sub  sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian, keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh  sub  sistem  yang  lain  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Keadaan  pengabaian  atau  tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan  bagian  dari  sistem Tata  Peradilan,  mempunyai  tugas  melaksanakan  pembimbing dan mendampingi ABH dalam proses Peradilan Anak.

## a. Tugas BAPAS
Rumusan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 tersebut di atas tentu saja belum memberikan kejelasan peran dari BAPAS. Penjabaran dari peran BAPAS tersebut dapat disimak pada Peraturan Pemerintahg No.31 Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien  pemasyarakatan disebut  sebagai  pembimbing Kemasyarakatan. Dengan  demikian, tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. 12
Pembimbingan  Kemasyarakatan  (PK)  merupakan  jabatan  teknis  yang  disandang oleh  petugas  pemasyarakatan  di  BAPAS  dengan  tugas  pokok  melaksanakan  bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat  2  Undang-Undang  RI  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Sebagaimana diketahui, bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan SHUOLQGXQJDQ EDLN ¿VLN PHQWDO VSLULWXDO PDXSXQ VRVLDO VHVXDL GHQJDQ SULQVLSSULQVLS Konvensi  Hak-Hak Anak  dan  Undang-Undang  Perlindungan Anak  yang  meliputi  non- diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  baik  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  Balai Pemasyarakatan  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  kekuatan  untuk menentukan  keputusan  yang  terbaik  bagi  anak,  melaui  rekomendasi  dalam  Penelitian Kemasyarakatan  maupun  dalam  pembimbingan.  Dengan  peran  BAPAS  yang  dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bab IV Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas berikut ini. 13
1) Membantu  memperlancar  tugas  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
12 Ibid . 13 Ibid .
2)  Membimbing,  membantu,  dan  mengurus  anak  nakal  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  menjatuhi  pidana  bersyarat,  pidana  pengawasan,  pidana denda,  diserahkan  kepada  negara  dan  harus  mengikuti  latihan  kerja  atau  yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

## b.  Wewenang BAPAS
Hasil  utama  dari  pelaksanaan  tugas.  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  perkara anak  nakal  adalah  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (Pasal  56 Ayat  (1)  Undang- Undang  No.3  Tahun  1997)  yang  berisi  data  individu  anak,  keluarga,  pendidikan  dan kehidupan sosial anak, dan kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. 14 Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 Ayat (2), Hakim wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  tersebut,  karena  dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan, yaitu menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24).Secara teoritis, pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang WHUEDLN XQWXN DQDN$QDN \DQJ EHUNRQÀLN GHQJDQ KXNXP VHFDUD VRVLRORJLV WLGDN GDSDW dinyatakan  salah  sendiri,  karena  belum  menyadari  akibat  dari  tindakannya  dan  belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan tidak baik bagi dirinya maupun orang lain.
Pelanggaran  pidana  oleh  anak  lebih  merupakan  kegagalan  proses  sosialisasi  dan lemahnya  pengendalian  sosial  terhadap  anak.  Oleh  karena  itu  keputusan  hakim  dalam perkara  anak  harus  mempertimbangkan  keadaan  anak  yang  sesungguhnya  atau  realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 16 dirumuskan, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 15

## 2.  Pola Penanganan dan Peran BAPAS KOTA Surakarta Terhadap ABH
BAPAS merupakan sebuah institusi yang berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang  melaksanakan  penegakan  hukum  dengan  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  tanpa  mengabaikan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  sebagai  salah  satu  tugas  yang harus  dijalankan.  Balai  Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  unit  pelaksana  teknis  yang menangani  pembimbingan  terhadap  klien  pemasyarakatan.  Pembimbingan  tersebut  adalah terhadap klien anak maupun klien dewasa. Khusus untuk klien anak, diberikan perlakuan khusus dengan dilibatkannya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan dalam proses hukumnya, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan putusan/vonis hakim.
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Surakarta,  diperoleh informasi  bahwa  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  pembimbingan  terhadap  anak  nakal dilakukan  oleh  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  (PK)  dari  Balai  Pemasyarakatan  yang mendampingi klien anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam  penanganan  terhadap  ABH.  Hal  ini  terjadi  karena  pembimbing  kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:
a. Pra Ajudikasi
Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) atas pemintaan pihak  penyidik  kepolisian.  Hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  tersebut,  nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap ABH. Adapun pengertian Litmas ( Case Study ) adalah berikut ini. 16
1) Untuk  menentukan  diagnosa,  atau  penilaian  maupun  untuk  penentuan  terapi, langkah  apa  setelah  ada  litmas  sebagai  hasil  penelitian  masalah  sosial  yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun tahanan, napi, dan anak didik.
2) Juga  bermanfaat  dalam  pelaksanaan  proses  pemberian  bantuan,  atau  dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

## b. Ajudikasi
Setelah  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  selesai  dibuat,  maka diserahkan  kepada  pihak  penyidik  dari  kepolisian  yang  selanjutnya  diberkaskan  guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum  telah  selesai  melakukan  pemeriksaan  kepada  anak  nakal,  maka  selanjutnya didaftarkan  untuk  proses  persidangan  di  pengadilan  hingga  turunnya  penetapan  sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh  pembimbing  kemasyarakatan  (PK),  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak,  yang  berbunyi  bahwa  “Dalam perkara  Anak  Nakal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2,  Penuntut  Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang”.
Dalam  Pasal  59  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  menyebutkan  bahwa,  “Putusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  wajib  mempertimbangkan  laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing Kemasyarakatan.”  Dari  bunyi  Pasal  tersebut,  jelas  tertulis  pentingnya  peran  Laporan Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  dalam menentukan  putusan  hakim  terhadap  perkara  anak  nakal.  Bahkan,  laporan  penelitian kemasyarakatan  tersebut  bersifat  mutlak,  karena  pengertian  kata  “wajib”  dalam penjelasannya dikatakan, bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berakibat pada batalnya putusan hakim demi hukum.

## c. Post Ajudikasi
Apabila ABH  atau  klien  anak  telah  dijatuhi  putusan  atau  vonis  oleh  hakim,  maka pembimbing  kemasyarakatan  masih  mempunyai  tugas  untuk  membimbing,  membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:
“Membimbing, membantu, dan mengawasi ABH yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi  pidana  bersyarat,  pidana  pengawasan,  pidana  denda,  diserahkan  kepada  negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari
16 CM  Marianti  Soewandi. Buku  Materi  Kuliah  Akademi  Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyu- luhan Klien. Jakarta: Sekretariat Jenderal  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia. 2003. Hal. 74

## Lembaga Pemasyarakatan.”
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, bimbingan klien dilaksanakan  melalui  tiga  tahap  berdasarkan  kebutuhan  dan  permasalahan  klien  yang meliputi beberapa hal berikut.
1)  Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari:
a)  Penelitian Kemasyarakatan.
b)   Menyusun rencana program bimbingan.
c)  Pelaksanaan program bimbingan.
d)  Penilaian  pelaksanaan  program  tahap  awal  dan  penyusunan  rencana bimbingan tahap lanjutan.
2)  Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari:
a)  Pelaksanaan program bimbingan.
b)  Penilaian  pelaksanaan  program  tahap  lanjutan  dan  penyusunan  rencana bimbingan tahap akhir.
3)  Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari:
a)  Pelaksanaan program bimbingan.
b)   Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
c)  Mempersiapkan  klien  untuk  menghadapi  akhir  masa  bimbingan  dan mempertimbangkan  kemungkinan  pelayanan  bimbingan  tambahan  ( after care ).
d)  Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien; dan
e)  Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
Dalam melaksanakan peran-peran profesionalnya dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga  post  ajudikasi,  pembimbing  kemasyarakatan  menjalankan  beberapa  peran SURIHVLRQDO\DQJVSHVL¿NDQWDUDODLQEHULNXWLQL 17
1)  Sebagai peneliti, yaitu mencari informasi, data, dan fakta dengan menggunakan metode dan teknik penelitian untuk menghasilkan laporan yang baik, berkualitas, dan  objektif.  Selanjutnya  melakukan  analisa-analisa  yang  cerdas,  tepat,  dan akurat, guna menghasilkan saran dan rekomendasi yang kuat dan rasional.
2)  Sebagai broker ,  yaitu  membantu  menyediakan  pelayanan  sosial  kepada  anak nakal  atau  klien  anak  yang  sangat  membutuhkan  solusi  terbaik  bagi  diri  anak nakal  atau  klien  anak  tersebut,  karena  setiap  perbuatan  yang  dilakukannya terdapat latar belakang yang menjadi sebab dilakukannya.
3)  Sebagai  mediator,  diharapkan  dapat  menjadi  penghubung  antara  klien  anak dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat.
4) Public educator ,  yaitu  memberikan  dan  menyebarkan  informasi  mengenai masalah dan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia.
5) Advocate, merupakan bentuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai hak-hak yang layak diperjuangkan oleh klien anak dalam memperoleh pelayanan sehingga lembaga yang melayaninya lebih responsif untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak klien anak.
6) Behaviour specialist , yaitu seorang pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi ahli  yang  dapat  melakukan  berbagai  strategi  dan  teknik  perubahan  perilaku melalui pola pikir sehingga tercipta suatu keyakinan pada diri klien anak.
17 Retno Siti Sari . “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang No- mor 3 Tahun 1997 Di Surakarta”. Makalah, disusun  Sebagai  Syarat Untuk Mengikuti Diklat DIM Tingkat IV Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006, Hal. 59
7)  Konsultan, adalah memberikan nasihat dan saran kepada klien anak mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan suatu permasalahan yang terjadi tanpa menimbulkan masalah baru.
8)  Konselor,  yaitu  memberikan  pelayanan  konseling  kepada  klien  anak  sesuai profesi pembimbing kemasyarakatan secara profesional.
3.  Membangun model kerjasama yang ideal antara BAPAS dengan lembaga-lembaga terkait di Kota Surakarta dalam sistem diversi dan restorative justice
Proses  hukum  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur  dengan  tetap  memperhatikan  masa  depan  ‘si  anak’  merupakan  suatu  langkah  dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak di kemudian hari. Dimana proses hukum WHUVHEXW KDUXV EHUMDODQ VHFDUD H¿VLHQ GHPL WHUFDSDLQ\D VXDWX SHQHJDNNDQ KXNXP \DQJ diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi ABH dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang menjadi acuan masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, antara lain berikut.
Pertama, dukungan  dari  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pengungkapan  kasus kejahatan  khususnya  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  apabila  tindak  pidana dilakukan  oleh  anak  terjadi  di  lingkungan  sekitar,  maka  pihak  masyarakat  yang  mengetahui adanya tindak pidana tersebut segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat dengan tetap memperhatikah psikologis dan masa depan anak. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab terkadang tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  pada  level  masyarakat  tidak  jarang  diperlakukan  sama dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Peran  masyarakatlah  khususnya pihak keluarga ABH yang sangat dibutuhkan dalam menjaga psikis ‘si anak’ ketika berhadapan dengan hukum.
Kedua, Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal menghadapi ABH, harus teliti dan cermat menangani psikis anak dengan model introgasi yang ‘tidak mengintimidasi’ ABH, agar ABH tidak mengalami trauma  yang  mendalam.  Untuk  itu,  kinerja,  profesionalisme  maupun  mentalitas  dari  pihak kepolisian  sangat  diharapkan  dalam  mengungkap  kejahatan  khususnya  kasus-kasus  tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Ketiga, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim” 18 sesuai  dengan  pasal  13  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap ABH, yang mana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap ABH diharapkan dapat memperhatikan masa depan ABH.
Keempat, 3LKDNNHKDNLPDQKDUXVEHNHUMDH¿VHQGDODPPHQMDWXKNDQKXNXPDQ\DQJEHQDU benar  mempertimbangkan  masa  depan ABH  sebelum  menjatuhkan  putusan  hukum. Kelima, lembaga  independen  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  masalah perlindungan  anak,  dapat  melakukan  upaya  penanggulangan  jika  terjadi  proses  ‘intimidasi’ terhadap  anak  dalam  proses  di  tiap  tingkatan  hukum  yang  dilaluinya,  yaitu  dengan  cara mengedepankan  hak-hak  seorang  anak  seperti  melindungi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  mendampingi,  memantau,  melakukan  pendekatan  pada  anak  yang  menjadi  pelaku tindak pidana, hal ini berguna untuk membantu  upaya untuk memulihkan dan menjaga psikis anak yang melakukan  tindak pidana.
Dari  rincian  yang  telah  diketengahkan  sebelumnya,  merupakan  suatu  langkah-langkah yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  serta  menjaga  psikis  ABH,  yang  bagaimanapun  juga
18 Soerjano Soekanto, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata , Cet. 1,
(Jakarta : Visimedia), Pasal 13 KUHAP
merupakan  ‘aset  masa  depan  bangsa’,  yang  terbagi  atas  beberapa  langkah,  yaitu  langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta lembaga-lembaga terkait.

## Penutup
Berdasarkan hasil kajian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan berikut.
1.  Pembimbing  kemasyarakatan  (PK)  yang  dibentuk  oleh  BAPAS  Surakarta,  mempunyai peranan  yang  sangat  strategis  dalam  penanganan  terhadap ABH.  Hal  ini  terjadi  karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi
2.  BAPAS  Kota  Surakarta  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK),  melaksanakan fungsinya  sejak  tersangka  anak  ditangkap  oleh  polisi  dan  dibuatkan  berita  acara pemeriksaan,  hingga  setelah  terdakwa  anak  diputuskan  oleh  hakim,  dan  PK  selalu dilibatkan  oleh  kepolisian,  serta  PK  melakukan  penelitian  guna  menyusun  laporan penelitian kemasyarakatan (litmas).
3.  Menjalankan secara konsisten Pasal. 7 dan Pasal. 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar terjadi sinergisitas antar aparatur hukum dalam mengatasi ABH, dengan tujuan terlaksananya pemulihan psikis, keamanan, perlindungan terhadap masa depan anak, tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat, dan anak mendapatkan keadilan restorative .

## Daftar Pustaka
Adi,  Koesno,2009, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Juwono, Afner, Bapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak , http://afnerjuwono. com/2013/07/bapas-dalam-perspektif-sistem-peradilan.html,  diakses  tgl  16  Maret  2015 jam 15.15
Martina, Efektifkah Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia?, dalam http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/efektifkah-konsep-diversi- dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia-487685.html,  diakses tgl 20 November 2014 jam 15.15
Nawan, Anjar, Konsep Diversi dan Restoratif Justice, dalam https://www.anjarnawanyep.com/ konsep-diversi-dan-restorative-justice/, diakses tgl 20 November 2014 jam 15.15
Ratomi,  Achmad,  2010, Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak , Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Sari, Retno Siti, 2006, “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Di Surakarta”, Makalah , disusun  Sebagai  Syarat Untuk Mengikuti Diklat DIM Tingkat IV Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjano, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata , Cet. 1, (Jakarta : Visimedia).
Soewandi,    CM    Marianti,  2003, Buku  Materi  Kuliah  Akademi  Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen  Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.