## HUBUNGAN SOSIAL PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2020
Lukman Rais 1 , Dwia Aries Tina Pulubuhu 2 , M. Ramli AT 3
1 Mahasiswa Program Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia 2 Guru Besar Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia
3 Dosen Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia *Korespondensi: Lukmanrais28@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  social  relations  after  the  implementation  of  the  regional  head election  in  Maros  Dictrict  in  2020.  The  research  method  used  is  qualitative  with phenemonological  research  type.  Determination  of  research  informants  by  purposive sampling  where  the  research  informants  as  many  as  10  (ten).  In  addition,  observations  and qualitative  analysis  were  carried  out.  The  results  of  the  study  show  that  the  election  of regional  heads  creates  deharmonization  in  sosial  relations  and  creates  the  destruction  of group  unity  even  within  the  family.  The  destruction  of  family  networks  becomes  a  new problem  in  society  and  even  creates  a  negative  stigma  between  others.  After  the  election  of regional  heads,  there  are  various  forms  of  sosial  relations  where  relationships  are  easily restored at  the elite level, namely between fellow political  parties and even cooperation and membership transfers occur, resulting in collaboration between parties. In this collaboration and cooperation is formed on the basis of status and work. At the elite level, such as between the  contestants,  there  has  not  been  any  cooperation  and  it  is  limited  to  improving communication. What is of concern at the lower level is that they have high fanaticism so that sosial  relations  have  not  been  able  to  be  restored,  and  even  programs  to  improve  cross- community  relations  have  not  been  achieved  so  as  to  create  latent  conflicts  in  society.  This conflict  eventually  gave  birth  to  segregation  with  communication  patterns  based  on  the direction of support and created opposition within the government.
Keywords: Social Relations, Cooperation, Segregation and Opposition

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  sosial  pasca  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  di  Kabupaten  Maros  tahun  2020.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  tipe  penelitian  fenemonologi.  Penentuan  informan  penelitian  dengan purposive  sampling dimana  informan penelitian sebanyak 10 (sepuluh). Selain  itu dilakukan observasi  dan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemilihan  kepala  daerah membuat  disharmonisasi  dalam  hubungan  sosial  yang  menciptakan  hancurnya  kesatuan kelompok  bahkan  sampai  di  dalam  keluarga.  Hancurnya  jejaring  keluarga  menjadi  masalah baru dalam masyarakat bahkan memunculkan stigma negative antara sesama. Pasca pemilihan kepala  daerah  bentuk  hubungan  sosial  bervariatif  dimana  hubungan  yang  mudah  dipulihkan pada  level elit  yaitu antara sesama partai politik  bahkan terjalin kerja sama dan perpindahan keanggotaan  sehingga  terjadi  kaloborasi  antara  partai.  Dalam  kolaborasi  dan  kerja  sama  ini terbentuk atas dasar status dan pekerjaan.  Sedangkan pada  level elit  seperti antara kontestan belum terjadi kerja sama dan sebatas perbaikan komunikasi. Selain itu yang menjadi perhatian adalah  pada  level  bawah  yang  memiliki  fanatisme  tinggi  sehingga  hubungan  sosial  belum mampu  dipulihkan,  bahkan  program  perbaikan  hubungan  lintas  komunitas  belum  tercapai sehingga  menciptakan  konflik  laten  dalam  masyarakat.  Konflik  ini  akhirnya  melahirkan
segregasi  dengan  pola  komunikasi  berdasarkan  arah  dukungan  serta  menciptakan  oposisi dalam pemerintahan.
Kata Kunci: Hubungan Sosial, Kerja Sama, Segregasi dan Oposisi

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  untuk  menganalisis hubungan  sosial  pasca  dilaksanakannya pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten Maros  tahun  2020.    Pemilihan  kepala daerah  merupakan  pelaksanaan  kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota  untuk  memilih  kepala daerah,  baik  bupati  atau  walikota  atau gubernur  dilaksanakan  secara  demokratis berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    Namun,  dalam  pelaksanaan konflik  sering  terjadi  dan  mengangkat  isu kelompok,  suku,  agama,  ras  dan  jenis kelamin  sehingga membuat disharmonisasi dalam hubungan sosial.
Dahrendorf  (Ritzer,  2012)  konflik dalam  dunia  perpolitikan  penuh  dengan nuansa-nuansa kepentingan, baik kepentingan  yang  dipertahankan  sebagai status quo , maupun kepentingan yang akan diperjuangkan sebagai dasar untuk mencapai suatu perubahan. Kelompok atau orang-orang  yang  berada  dalam  level penguasa  ( superiordinasi )  yang  memiliki otoritas,  dengan  yang  berada  di  luar  level
penguasa atau yang tersubordinasi, didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bergerak  atas  dasar  kepentingan.  Konflik kepentingan inilah yang melahirkan masalah  ketika  kelompok  tertentu  kalah sehingga membuat hubungan sosial kea rah disosiatif.
Hubungan  sosial  biasa  disebut interaksi  sosial  atau    proses  sosial  yang merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas  sosial,  utamanya  dalam aktivitas politik dalam menghadapi pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak yang  menjadi  fokus  penelitian.  Sementara syarat  terjadinya  interaksi  adalah  adanya kontak sosial ( sosial-contact ) dan komunikasi  (Soekanto,  2010).  Kontak secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh dan secara fisik terjadi jika ada hubungan  badaniah.  Lalu  komunikasi adalah  bahwa  individu  atau  kelompok memberikan tafsiran pada perilaku individu  lain  yang  berwujud  pembicaraan, gerak-gerak  badaniah  atau  sikap,  perasaan yang  ingin  disampaikan  oleh  orang tersebut.
Selo  Soemardjan  (Soekanto,  2010) menjelaskan bentuk hubungan sosial  dapat berupa kerja sama ( cooperation ), persaingan  ( competition ),  bahkan  juga berbentuk  pertentangan  atau  pertikaian ( conflict ). Suatu pertikaian dapat diselesaikan sementara waktu yang dinamakan  akomodasi  ( accommodation ) yang  berarti  kedua  pihak  yang  bertikai belum  tentu  puas  sepenuhnya.  Bentuk hubungan sosial inilah yang akan dianalisis lebih  jauh  pasca  pemilihan  kepala  daerah di Kabupaten Maros.
Pada  tahun  2020  hampir  semua daerah  di  Indonesia  telah  melakukan pemilihan  kepala  daerah  serentak  dimana sebanyak  270  daerah  dengan  rincian  9 provinsi,  224  kabupaten,  dan  37  kota melaksanakan  pesta  demokrasi  tersebut (KPU, 2021). Kabupaten Maros merupakan  salah  satu  kabupaten  yang berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak  dan  tercatat  merupakan  kali kelima  melakukannya  pada  era  demokrasi langsung.
Indeks Kerawanan Pemilu
(Bawaslu,  2020)  menjelaskan  sejumlah kerawanan  yang  terjadi  pada  pemilihan umum  seperti  tingginya  biaya  politik  yang rentan  memunculkan  konflik  terutama
yang  menggunakan  isu  suku,  agama, budaya  dan  jenis  kelamin  serta  kontrol pusat  ke  daerah  yang  lemah  dengan kehadiran  politik  dinasti  yang  mengakar sehingga  dapat  memicu  konflik  horizontal dalam  masyarakat.  Konflik  horizontal  ini sangat  penting  untuk  dikaji  dalam  melihat efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum  dengan  kondisi  sosial  masyarakat yang  rawan  terpolarisasi  atas  kepentingan politik.
Hasil  Indeks  Kerawanan  Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun  2020 menunjukkan  bahwa  tingkat  kerawanan akan  konflik  sosial  pada  pemilihan  kepala daerah  kategori  tinggi  yaitu  Pulau  Papua  - Maluku  mencapai  28,2  persen,  Pulau Sulawesi  mencapai  21,9  persen,  Pulau Jawa  mencapai  21,8  persen,  sementara kategori  sedang  di  Pulau  Kalimantan mencapai 17,8 persen, lalu kategori rendah di  Pulau  Bali-Nusa  Tenggara  mencapai 13,6 persen dan Pulau Sumatera sebesar 12 persen. Melihat pemetaan kategori tersebut seharusnya  program  pendidikan  politik harus  lebih  ditingkatkan  untuk  mencegah konflik membesar dan mengancam integrasi  sosial.  Sementara  hal  ini  juga memunculkan  potensi  kerawanan  sangat besar  jika  tidak  mampu  di  transformasi, terutama dalam penelitian ini yang menjadi
lokasi  penelitian  di  Pulau  Sulawesi, tepatnya  di  Kabupaten  Maros,  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  melaksanakan pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak. Pada  tingkat  Provinsi  Sulawesi  Selatan kerawanan  tertinggi  ada  di  pemilihan kepala  daerah  Kota  Makassar  dengan 61,65  persen,  pemilihan  kepala  daerah Kabupaten Maros dengan 61,62 persen dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Selayar  dengan  60,25  persen.  Indeks kerawanan  tersebut  termasuk  pada  level tinggi  yaitu  5  (lima)  (Bawaslu  Sulsel, 2020).
Lebih  lanjut  lagi  konflik  politik  di pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten Maros  tahun  2020  dimana  konflik  yang sering  terjadi  bersumber  dari  pelanggaran pidana  yang  berjumlah  22  kasus,  dimana pada pelanggaran pidana kasus yang paling banyak  pada  netralitas  Aparatur  Sipil Negara  dan  politik  uang  yang  masing- masing  berjumlah  8  (delapan)  kasus pelanggaran  kode  etik  3  (tiga)  kasus  dan pelanggaran  administrasi  1  (satu)  kasus (Bawaslu, 2020).
Pada tahapan  kampanye  dengan  22 jenis  pelanggaran  sementara  paling  sedikit pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara  dengan  1  (satu)  jenis  pelanggaran dengan  hanya  12  laporan  dan  44  temuan
pelanggaran.  Pada  semua  tahapan  jenis pelanggaran paling banyak pada pelanggaran hukum yang membuat konflik menjadi  tajam.  Melihat  data  tersebut kerawanan  menjadi  hal  sangat  penting ditangani.
Pesta  demokrasi  di  Kabupaten Maros tahun 2020 seharusnya telah berada digaris  finish  pasca  penetapan  pemenang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Maros  pada  23  Januari  2021 yang  memenangkan  pasangan  Chaidir Syam–Suhartina Bohari dengan 42,3 persen  dibanding  penantang  terkuatnya pasangan  Andi  Harmil  Mattotorang  –Andi Ilham  Nadjamuddin  dengan  perolehan suara  33  persen,  lalu  pasangan  Andi Tajerimin  Nur  -  Havid  S.  Pasha  dengan 24,7 persen (KPU, 2021).
Sesungguhnya  ketajaman  konflik pada  pemilihan  daerah  di  Kabupaten Maros tidak sampai pada  level darurat dan berbahaya  karena  hanya  sebatas  pada  isu identitas,  politik  dinasti,  gender  dan  isu korupsi  bupati  sebelumnya  yang  menyeret salah  satu  pasangan  calon  yang  belum terbukti  kebenarannya.  Tetapi  kasus  yang terjadi terus berulang dan menjadi lingkaran  yang  terus  menerus  berputar yang  akhirnya  mereda  dengan  sendirinya. Konflik  ini  akan  mereda  dan  terkikis
seiring dengan pendekatan budaya, terkhusus  pada  budaya  bugis  makassar yang  masih  kental  sehingga  penyelesaian konflik  tidak  sampai  menggunakan  jalur formal.  Tetapi  hal  ini  harus  diselesaikan sesegera mungkin sehingga tidak membesar yang dapat menciptakan masalah  yang  besar  pula  dikemudian  hari dan terpelihara sampai pemilihan berikutnya.
Kontestasi pasca pemilihan menjadi hal  penting  diperhatikan,  karena  pasca pelantikan  yang  dilakukan  serentak  di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada 26 Februari  2021  beberapa  elite  menyerukan rekonsiliasi dan perbaikan hubungan sosial. Elite tersebut  seperti  pasangan bupati  terpilih,  Chaidir  Syam  –  Suhartina Bohari dan pasangan Andi Tajerimin Nur – Havid S. Pasha, termasuk tim pemenangnya. Elite Partai dan tim pemenang  menyerukan  penyatuan  kembali dan mencoba berkomunikasi untuk
mengembalikan kondisi sebelum pemilihan.  Antara  pasangan  calon  telah memberikan  ucapan  selamat  kemenangan, saling  mendatangi  dan  bersilaturahmi,  lalu bagaimana  dengan  tim  pemenang  dan simpatisan  sampai  akar  rumput.  Apakah kelegowoan  untuk  memperbaiki  hubungan serta menerima kekalahan ini juga dirasakan, serta masyarakat secara umum.
Pendidikan  politik  ini  sangat  baik untuk  diteladani,  dimana  selesainya  pesta demokrasi, para elite dan kontestan pemilu mencoba  menjalin  hubungan  lagi  dengan pesaingnya. Melihat hal tersebut, upaya ini merupakan  salah  satu  langkah  untuk memulai  hubungan  yang  baru  pasca pertarungan dalam pemilihan kepala daerah.  Apakah  dalam  upaya  tersebut terjalin  negosiasi  sehingga  tercipta  kerja sama  dan  akomodasi  atau  tetap  menjadi penyeimbang  dalam  pemerintahan  yang akhirnya  melahirkan  oposisi  yang  menjadi penyeimbang  dalam  pemerintahan  atau terjadi  segregasi  dalam  masyarakat  atas perbedaan pilihan yang melahirkan polarisasi  dan  pada  akhirnya  stigma  antar masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan  dalam  kehidupan.  Sehingga menjadi  titik  penting  dalam  penelitian  ini akan  mencoba  menganalisis  hubungan sosial  dan  bentuknya  pasca  pemilihan kepala daerah.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode
ilmiah  (Moleong,  2007).  Sementara  tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, apa yang dirasakan dan diketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya  dan  apa  yang  muncul  dari kesadaran  itulah  yang  disebut  sebagai fenomena.  (Moustakas,  1994).  Sementara untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling , yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan khusus dan layak  dijadikan  sampel  (Noor,  2013). Dalam  penelitian  ini  informan  penelitian berjumlah  10  (sepuluh)  orang  yang  terdiri atas  kontestan  calon  bupati/wakil  bupati, tim sukses/partai politik, tim simpatisan/pendukung, penyelenggara pemilu  (Komisi  Pemilihan  Umum  dan Pengawas  Pemilu)  dan  akademisi  serta tokoh pemuda.
Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  data  kualitatif yaitu pengujian  sistematik  dari  sesuatu  untuk menetapkan  bagian-bagiannya,  hubungan antar  kajian,  dan  hubungannya  terhadap keseluruhan. Semua analisis data kualitatif akan  mencakup  penelusuran  data,  melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola budaya yang dikaji peneliti  (Gunawan,  2015).  Analisis  data
yang digunakan dimulai dari Reduksi data, paparan  data  sampai  pada  Penarikan kesimpulan.  Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi  dan member  check (Sugiyono, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Sosial Pasca Pemilihan
Kepala Daerah
Hubungan sosial merupakan hubungan-hubungan  yang  dinamis  dan menyangkut  hubungan  antara  individu dengan individu, antara kelompok- kelompok manusia, maupun antara individu  dengan  kelompok  (Soekanto, 2010).  Hubungan  sosial  itu  menimbulkan kesan  didalam  pikiran  individu  yang kemudian  menentukan  tindakan  apa  yang akan dilakukannya. Pada pemilihan kepala daerah  hubungan  sosial  berubah  bentuk menjadi  kompetisi  untuk  memenangkan pasangan usungannya dan berubah menjadi konflik kepentingan. Memanasnya kontestasi  dan  tindakan  yang  dilakukan yang mengarah kepada kampanye negative semakin membuat pemilihan kepala daerah tidak sehat lagi.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan sosial sebelum pemilu  sangat  harmonis,  baik  dengan
kontestan dan tim pemenang yang ditunjukkan  dengan  deklarasi  pilkada damai  yang  dilakukan  pada  10  September 2022  yang  di  ikuti  oleh  semua  stekholder, dimulai  dari  para  kontesatan  dengan  tim pemenangnya, penyelenggara pemilu seperti  KPU  dan  Bawaslu  berserta  pihak Kepolisan dan TNI. Pada deklarasi pilkada damai  itu  memunculkan  symbol  bahwa pilkada  ini  harusnya  berjalan  sejuk  dan tidak  ada  sekat  yang  pada  akhirnya melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Pasca  selesainya  pemilu  semuanya berubah.  Ada  jarak  yang  diciptakan  oleh antara pihak  yang  menang dan pihak  yang kalah.  Suhu  hubungan  sosialnya  pasca pemilihan  sampai  sekarang  masih  panas, tetapi  tim  pemenang  tetap  mengambil sikap  untuk  tenang  dan  tidak  membuat kegaduhan  yang  sebenarnya  dilakukan. Pasca  penetapan  itu  terjadi  aksi  penolakan dari  pasangan  nomor  urut  3  (Andi  Harmil Mattotorang-Andi  Ilham).  Tetapi  peran tokoh  seperti  Andi  Ilham  Nadjamuddin yang  sangat  krusial  untuk  menenangkan simpatisannya  membuat  gejolak  ini  bisa diatasi  dimana  pada  tanggal  23  Januari 2020  dengan  cepat  mengumpulkan  massa yang  akan  melakukan  kericuhan  dan menahannya  sehingga  gejolak  konflik dapat dihindari.
Peran tokoh NU dan Muhammadiyah Maros yang pada dasarnya  merupakan  elit  partai  PAN  dan PKS  itu  sendiri  sangat  krusial  yang memberikan  selebaran  islah  pasca  pilkada sehingga  mampu  mengendalikan  situasi. Hal  ini sesuai dengan penelitian  (Budiman &  Setyahadi,  2019)  yang  menjelaskan peran  organisasi  dan  tokoh  yang  menjadi panutan  mampu  meredam  konflik  dalam masyarakat,  menjaga  stabilitas  dan  bahu membahu  dalam  upaya  menjaga  keutuhan masyarakat. Kabupaten Maros yang merupakan  kabupaten  yang  melaksanakan pilkada  serentak  tahun  2020  berjalan dinamis  dimana  pertarungan  politik  ini juga  merupakan  pertarungan  antara  elit politik yang tergabung diberbagai organisasi, baik keagamaan ataupun kepemudaan.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan ditemukan bahwa peran organisasi  ini  sangat  membantu  dalam meredam  konflik  yang  pada  dasarnya mereka adalah satu rumpun keluarga besar yang  meskipun  berbeda  warna  dan  pilihan masih  tetap  menjungjung  tinggi  budaya sipakainga , sipakatau dan sipakalabbiri.
Hubungan  sosial  sebelum  adanya pemilihan  kepala  daerah  sangat  harmonis dan  penuh  dengan  kekeluargaan  yang tercermin  dalam  falsafah sipakainga, sipakalabbiri dan sipakatau .  Sementara
setelah  pemilihan  itu  berubah  karena kontestasi  ini  melahirkan  konflik.  Ada potensi  untuk  memperuncing  hubungan sosial  ini,  tetapi  tradisi  dan  budaya  yang mengakar  kuat  serta  ketokohan  menjadi kunci  yang  membuat  tim  dan  simpatisan bisa menahan diri. Bahkan pasca pemilihan dalam  keluarga  sendiri  terjadi  konflik.
Suhu  hubungan  sosialnya  sangat  panas karena  masing-masing  mempertahankan prinsipnya  untuk  calon  yang  paling  baik menurutnya  ditambah  dengan  kepentingan yang  meraka  ingin  capai.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  (Loilatu,  S,  &  Salviana, 2015) yang menjelaskan tradisi keagamaan dan  kearifan  lokal  konflik  ini  dapat diselesaikan dengan menggunakan perdamain  positif,  pelembagaan  nilai-nilai tersebut  dapat  mempengaruhi  perilaku kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan  konflik  baru.  Begitupun pada pilkada Maros yang dimana sipakatau memiliki  fungsi  hubungan  emosional  dan ikatan  darah  mampu  meredam  konflik karena antar kontestan, tokoh partai/pemenang sampai simpatisan merupakan  rumpun  keluarga.  Sipakainga, Ada  peran  tokoh,  utamanya  kontestan untuk  menahan  gejolak  konflik  yang diikuti  dimulai  dari  tim  pemenang  sampai simpatisan,  bahkan  sampai  ada  peran organisasi  keagamaan,  seperti  NU  dan
Muhammadiyah.  Lalu sipakalabbiri ,  yaitu Rasa  menghargai  dan  malu  terhadap pelanggaran  dan  penyimpangan  yang melanggar  nilai-nilai  dan  norma  dalam masyarakat. Ada budaya siri yang dipegang  dan  penghormatan  terhadap sesama .
Dampak  sosial  pada  pemilihan  ini membuat  hubungan  tidak  harmonis  dan menciptakan hancurnya kesatuan kelompok bahkan di keluarga sendiri. Pada dasarnya  pesta  demokrasi  ini  melahirkan kondisi  yang  rawan.  Harus  ada  upaya untuk memulihkan hubungan sosial sehingga  hal  itu  bisa  menjadi  normal kembali.  Pada  dasarnya  proses  hubungan sosial ini berbentuk  konflik  karena perbedaan  kepentingan,  dalam  hal  ini kepentingan  politik  yang  menjadi  sumber utama  retaknya  hubungan  sosial  pasca pemilihan  kepala  daerah.  Hubungan  sosial pasca  pemilihan  penuh  dengan  konflik hasil  dari  kompetisi  untuk  memperbutkan kekuasaan.  Hubungan  sosial  ini  menjadi tidak  kondusif  dan  menciptakan  dampak sosial yang sangat besar, termasuk hancurnya  kesatuan  kelompok,  hancurnya jejaring  keluarga  karena  perbadaan  pilihan bahkan  dalam  keluarga  inti  itu  sendiri, tetapi disisi lain juga menciptakan solidaritas intern dalam kelompok.
Dalam  penelitian  (Kiftiyah,  2019) menjelaskan  konflik  politik  akan  menjadi masalah  jika  menjurus  kepada  tindakan diskriminasi  kepada  kelompok  tertentu yang  mengakibatkan  terjadinya  polarisasi di masyarakat sehingga dapat membahayakan  stabilitas  dan  kondisi sosial dalam masyarakat. Untuk mengatasinya  dengan  upaya  rekonsiliasi yang  diawali  oleh  para  kontestan  politik. Selain  para  kontestan  politik  peran  para tokoh masyarakat dan tokoh agama karena pendapat  para  tokoh  tersebut  mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir di masyarakat.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan  sosial  pasca  pemilihan  kepala daerah  membentuk  deharmonisasi  dalam masyarakat,  utamanya  pada  level  bawah yang  merusak  jejaring  solidaritas  dalam keluarga, membentuk stigma dan polarisasi. Sementara peran tokoh masyarakat  pada  level  elit  belum  mampu menyatukan  masyarakat  meskipun  pada kondisi  tertentu  mampu  mengamankan kelompoknya  untuk  tidak  melakukan tindakan diluar kendali.

## Bentuk Hubungan Sosial
Pasca  pemilihan  kepala  daerah, hubungan sosial menjadi perhatian khusus. Apakah  pasca  rekonsiliasi  hubungan  itu
akhirnya  pulih,  atau  hubungan  itu  tetap sama  meskipun  pemilihan  telah  selesai. Proses  perbaikan  hubungan  sosial  itu merupakan  sesuatu  yang  sangat  baik  demi kebaikan  bersama.  Seruan  dari  pemenang menjadi  kunci  dalam  perbaikan  hubungan sosial pasca pemilihan  yang sesuai dengan penelitian (Kiftiyah, 2019) yang menjelaskan  peran  penting  kontestan politik  dalam  proses  perbaikan  hubungan sosial pasca pemilihan kepala daerah.
Pasca  rekonsiliasi  sosial    terjadi pola  hubungan  baru  yang  diciptakan. Seruan rekonsiliasi ini direspon oleh semua pihak,  termasuk  pada  level  elit  seperti kontestan,  tokoh  partai  politik  dan  tokoh masyarakat. Terjadi dinamika dalam kepemimpinan partai dalam rekonsiliasi ini yang  menghasilkan  kerja  sama  dan  tidak ada lagi kontestasi seperti yang ditunjukkan  pada  pemilihan.  Sementara pada  pola  perbaikan  hubungan  sosial  di masyarakat,  kontestan  langsung  turun untuk melakukan silaturahmi.
Pada  perbaikan  hubungan  sosial menggunakan  pendekatan  level  bawah. Upaya pendekatan yang intens ke masyarakat  berfungsi  untuk  membuka komunikasi dan menjadi model pendekatan langsung  sehingga  dapat  memperbaiki hubungan  sosial.  Sementara  dalam  upaya
perbaikan  hubungan  sosial  masih  belum direspon  oleh  kontestan  lain  seperti  yang ditunjukkan oleh kontestan 3 (Andi Harmil Mattotorang-Andi Ilham) yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan hubungan namun  belum  berhasil  dimana  masih terjadi segregasi sosial.
Sehingga upaya perbaikan hubungan  belum  direspon  oleh  pihak  lain, meskipun  ajakan  itu  ada.  Harus  menjadi perhatian  bahwa  upaya  rekonsiliasi  sosial belum berhasil membuka perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat, terutama  pada  level  bawah  di  wilayah pemenangan    kontestan  3  (Andi  Harmil Mattotorang-Andi  Ilham).  Ada  perbedan tajam  antara  perbaikan  hubungan  pada level  elit  dengan  level  bawah.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian  (Nutfa  &  Anwar, 2014)  yang  menjelaskan  bahwa  kegagalan perbaikan  hubungan  sosial  berimbas  pada terjadinya segregasi sosial yang berpeluang membentuk  kembali  sentimen in-group dan out-group ,  tumbuhnya  stigma  dan prasangka  sosial,  sehingga  berpotensi menumbuhkan  kembali  potensi  konflik baru.
Pada  dasarnya  hubungan  sosial pasca  pemilihan  kepala  daerah  sangat mudah  dipulihkan  karena  kontestan,  tim pemenang memiliki hubungan
kekeluargaan  karena  satu  rumpun.  Secara emosinal  mereka  diikat  oleh  ikatan  darah. Yang  menjadi  perhatian  khusus  bahwa dalam  hubungan  sosial  yang  diperlihatkan pasangan  calon  sampai  simpatisan  pada level  atas  sangat  harmonis,  namun  hal  itu tidak  diperlihatkan  pada  level  bawah  yang suhunya  masih  memanas  sampai  saat  ini. Sementara  pada  level  partai  dengan kepentingannya  mampu  dengan  cepat memperbaiki  hubungan  sosial  bahkan terjadi  kerja  sama  bahkan  perpindahan anggota  partai  ke  partai  lainnya.  Hal  itu ditunjukkan  oleh  kontestan  nomor  2  (dua) Suhartina Bohari  yang pada 10 April 2021 secara  resmi  dilantik  oleh  DPD  II  Partai Golkar sebagai ketua umum periode 2021- 2026  pada  musyawarah  daerah  X  Golkar Maros  di  Hall  Grand  Town,  Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (Limonu, 2021).
Lalu terjadi penguatan untuk koalisi.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  Partai PKS  dan  Partai  Nasdem  yang  menjejaki kerja  sama  dan  koalisi  lanjutan  menuju Pilkada  tahun  2024,  dimana  pada  22  Juni 2021  Ketua  DPD  PKS  Maros,  Kartomas Karim  dan  Ketua  DPD  Nasdem  Maros, Andi  Harmil  Mattotorang  melakukan komunikasi dan silaturahmi dalam memperkuat koalisi (Mata, 2021).
Sementara itu terjadi evaluasi kader dimana  anggota  DPRD  Maros  dari  Partai Golkar Wahyuni Malik dipecat dari Golkar Maros  berdasarkan  rapat  pleno  pada  29 September  2021  di  Kantor  DPD  II  Partai Golkar  karena  melanggar  AD/ART  partai, termasuk  penegakan  disiplin  kader  dan pengurus serta anggota (Fajar, 2021).
Sementara  pada  hubungan  sosial antara kontestan terjadi perbaikan hubungan  yang  ditandai  oleh  komunikasi yang  mulai  dilakukan,  bahkan  pasca pemilihan  hubungan  itu  masih  tetaap harmonis karena selain memiliki hubungan keluarga,  antara  kontestan  juga  memiliki ikatan pertemanan sejak dahulu.
Sehingga  bentuk  hubungan  sosial pada pemilihan kepala daerah adalah kerja sama,  differensiasi  dan  oposisi.  Bentuk kerja  sama  terjadi  di  kontestan  dengan partai  politik  dimana  terjadi  perpindahan keanggotaan  yang  sebelumnya  kompetitor menjadi  bagian dari partai politik tersebut. Seperti  yang  dicontohkan  oleh  Suhartina Bohari  yang  sebelumnya  adalah  kader  di Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  dan mengantarnya menjadi wakil bupati menjadi  Ketua  DPD  II  Partai  Golkar Kabupaten Maros yang sebelumnya pengusung utama pasangan Andi Tajerimin  Nur  –  Hafied  S  Pasha.
Sementara  di  tim  pemenang  perpindahan H.  Malik  dan  keluarganya  dari  Partai Golongan  Karya  (Golkar)  ke  Partai Nasional  Demokrasi  (Nasdem).  Terjadi penguatan  koalisi  pada  partai  yang  kalah untuk  menatap  pemilu  tahun 2024. Sementara  itu  terjadi  differensiasi  atas nama  pekerjaan  antara  tim  pemenang dengan  kontestan.  Hubungan  ini  lebih rasional karena terbangun atas profesionalisme dan tuntutan pekerjaan.
Lalu pada kontestan dengan kontestan  belum  tercapai  kerja  sama.  Hal ini  dikarenakan  proses  akomodasi  yang masih berlangsung sampai saat ini di tubuh pasangan  calon  yang  menang.  Lalu  terjadi hubungan sosial yang bersifat oposisi yang menempatkan  dirinya  di  luar  pemenang. Tim pemenang sampai simpatisan  menjadi oposisi  kritis  dalam  mengawal  setiap kebijakan  pemerintahan  yang  utamanya dilakukan  oleh  tim  pemenang  pasangan Andi  Harmil  Mattotorang  –  Andi  Ilham Nadjamuddin.  Pilihan  itu  terkait  dengan ideologi  dan  fanatisme.  Lalu  pada  level bawah  sampai  sekarang  masih  tercipta upaya  harmonisasi  hubungan,  dimana Bupati  Maros  beserta  tim  pemenangnya masih turun ke masyarakat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi.

## SIMPULAN
Pemilihan  kepala  daerah  membuat hubungan  sosial  tidak  harmonis  dan menciptakan hancurnya kesatuan kelompok  bahkan  di  keluarga  sendiri. Hancurnya  jejaring  keluarga  menjadi masalah  baru  bakan  memunculkan  stigma negative  antara  sesama.  Pasca  seruan perbaikan  hubungan  sosial  terjadi  upaya harmonisasi  yang  terjalin  antara  kontestan meskipun  sampai  saat  ini  belum  tercipta kolaborasi/kerja  sama.  Hubungan  sosial antar  kontestan  dengan  partai  politik
maupun  antar  partai  terjalin  dinamis, terjadi perpindahan keanggotaan dan melakukan  kerja  sama  tetapi  ada  evaluasi yang  membuat  anggota  partai  dipecat. Hubungan  sosial  antar  kontestan  dengan tim  pemenang/  simpatisan  maupun  antar tim pemenang terjalin dinamis, karena ada tim  pemenang/simpatisan  yang  responsive bahkan  bekerja  sama  dalam  pekerjaan, tetapi  ada  tim  yang  masih  menjaga  jarak dan memilih menjadi oposisi/mitra kritis.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawaslu. (2020). DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN
2020  di  Kabupaten  Maros. Maros:
Bagian  Penanganan  Pelanggaran
Dan Penyelesaian Sengketa Proses.
Bawaslu. (2020, Maret). Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak tahun 2020. Badan Pengawas Pemilu Indonesia. Jakarta.
Bawaslu Sulsel. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu  Sulawesi  Selatan  Per- November  2020.  Makassar:  Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan.
Budiman,  S.  A.,  &  Setyahadi,  M.  M.
(2019).  Peran  Ormas  Islam  Dalam Menjaga  Stabilitas  Politik  Sosial Budaya  Indonesia  Pasca  Pemilu 2019 (Kajian Pustaka Pada Organisasi  Islam  Terbesar  NU  dan Muhammadiyah). Jurnal Renaissance, 4 , 560-563.
Fajar.  (2021,  September  26). Fajar  News . Dipetik  Agustus  22,  2021,  dari Fajar News: https://fajar.co.id/2021/09/26/suami -pindah-partai-golkar-pecat- kadernya-di-maros/
Gunawan,  I.  (2015). Metode  Penelitian Kaulitatif, Teori dan Praktik.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Kiftiyah,  A.  (2019).  Upaya  Rekonsliasi Politik  Identitas  Pasca  Pelaksanaan Pemilu  2019  di  Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan, Vol. 3 , 63-75.
KPU.  (2021,  Januari  25). Pilkada  2021 . Diambil kembali dari https://infopemilu2.kpu.go.id/pilka da2020/rekapitulasi/
Limonu,  N. (2021,  April  10). Sindo  News .
Dipetik  Agustus  21,  2021,  dari Suhartina  Bohari  Terpilih  sebagai Ketua Golkar Maros: https://makassar.sindonews.com/re ad/393068/713/suhartina-bohari-
terpilih-sebagai-ketua-golkar- maros-1618052664
Loilatu,  M.  J.,  S,  Y.  H.,  &  Salviana,  V. (2015). Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten  Buru  Selatan  Tahun 2015.
Mata, M. (2021, Juni 22). Redaksi . Dipetik Agustus  22,  2021,  dari  Mata Maros: https://www.matamaros.com/2021/ 06/22/pks-dan-nasdem-jajaki- koalisi-lanjutan-di-maros/
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Moustakas,  C.  (1994). Phenomenological
Research Methods. California:
SAGE Publications.
Noor,  J.  (2013). Metedologi  Penelitian Skripsi, Tesisi, Disertasi dan Karya Ilimiah. Jakarta: Kencana.
Nutfa, M., & Anwar, S. (2014).
Membangun Kembali Perdamaian :
Rekonsiliasi Komunal Berbasis
Trust. Jurnal  Ilmu  Sosial  Ilmu
Politik  Universitas  Hasanuddin,  1 , 133-142.
Ritzer,  G.  (2012). Teori  Sosiologi:  dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Soekanto,  S.  (2010). Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta:  PT  Rajawali Pers.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta.

## PROFIL SINGKAT
Penulis  bernama  Lukman  Rais,  lahir  di Maros,  28  Agustus  1991.  Saat  ini  sedang menempuh pendidikan di Program Magister  Sosiologi  di  FISIP  Universitas Hasanuddin  Makassar.  Saat  ini  bekerja sebagai  peneliti  di  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI)    wilayah  Indonesia  Timur dan Peneliti Putilbang Kemenag Indonesia. Sehari-hari  aktif  di  pesantren  sebagai pendidik.