## LAMBATNYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KARENA TIDAK OPTIMALNYA KOORDINASI DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN
(URGENSI PERWUJUDAN SISTEM JAKSA ZONA)
Nurul Dewinta 1 , Haeranah 2 , Nur Azisa 3

## Abstract
This study purpose to determine: the implementation of coordination between investigators and public prosecutors at the pre-prosecution stage, obstacles that arise in the implementation of coordination between investigators and public prosecutors as well as efforts made to maximize the coordination function at the pre-prosecution This research is empirical normative research. In order to obtain data relevant to the needs of this research, the author conducted a study at the Kotamobagu District Prosecutor's Office and Kotamobagu Resort Police . The results of the study  show  that  (1)  In  handling  a  criminal  case,  the  party  responsible  for  law  enforcement should establish a good coordination so that the duration of the case handling process does not occur which results in a fast, simple and low cost judicial principle. However, the coordination carried out by investigators at the Kotamobagu Resort Police and the public prosecutor at the Kotamobagu District Attorney's Office at the pre-prosecution stage has not been carried out to the maximum. (2) Constraints that arise in coordinating and the efforts made to maximize the coordination  function  at  the  pre-prosecution  stage  based  on  the  Kotamobagu  District Prosecutor's case study and Kotamobagu Resort Police. 3) the community uses the law as a tool to achieve personal goals, for example, get material benefits so that the efforts taken are to carry out legal counseling to the community.
Kata kunci: Koordinasi, Penuntut Umum, Penyidik, Prapenuntutan.

## PENDAHULUAN
Prapenuntutan  merupakan  tugas awal  penuntut  umum  dalam  menangani perkara  tindak  pidana.  Prapenuntutan ialah  salah  satu  tugas  dan  kewenangan yang  sangat  penting  yang  dimiliki  oleh Kejaksaan.  Penuntut  umum  setelah menerima  SPDP  dari  penyidik,  penuntut umum mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian setelah berkas perkara diterima
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
2 2 Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
3 2 Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
oleh  penuntut  umum,  penuntut  umum segera  meneliti  apakah  hasil  penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum  mengembalikan  berkas  perkara tindak  pidana  kepada  penyidik  disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.  Tindak  pidana (delict) atau yang  disebut  juga  peristiwa  pidana  ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang  dapat  dikenakan  hukuman  pidana. Suatu  peristiwa  hukum  dapat  dinyatakan

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya. 4
Kelengkapan berkas perkara terdiri dari :
- Kelengkapan formil, meliputi kelengkapan administrasi berkas perkara, dan
- Kelengkapan materil meliputi kelengkapan unsur  tindak  pidana  dan  fakta  perbuatan, kejadian atau hal dari masing-masing unsur delik,  serta  alat  bukti  yang  mendukung setiap fakta.
Suatu  hasil  penyidikan  dikatakan lengkap  apabila  telah  diperoleh  sekurang- kurangnya dua alat bukti sah menurut undang- undang. Berhasil tidaknya penuntutan banyak tergantung  pada  kecermatan  dan  ketelitian penuntut  umum  dalam  meneliti  berkas perkara. 5
Namun  demikian,  di  dalam  praktek sering  terjadi  penyidik  yang  mengirimkan SPDP sudah disertai dengan Berkas Perkara. Sehingga, timbul berbagai macam pemasalahan  dalam  penanganan  perkara  itu sendiri.  Seperti  misalnya,  penerapan  Pasal yang  tidak  tepat  maupun  tindakan-tindakan penyidikan yang  tidak  sesuai dengan KUHAP. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan ketidaklengkapan berkas perkara  suatu  perkara  pidana  yang  diajukan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Ketidaklengkapan  tersebut  berimbas  kepada lamanya  penanganan  perkara  tindak  pidana itu  sendiri.  Apalagi,  didalam  KUHAP  tidak terdapat  pasal  yang  mengatur  batas  waktu penanganan  perkara  tindak  pidana  pada tingkat  penyidikan  atau  berapa  kali  batas bolak baliknya berkas perkara hasil penyidikan  antara  pihak  penyidik  dan penuntut umum.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  polisi dan  jaksa  merupakan  dua  institusi  penegak hukum  yang  memiliki  hubungan  fungsional
4 Abdullah  Marlang,  Irwansyah,  dan  Kaisaruddin, Pengantar Hukum Indonesia , Cet.2. Makassar:ASPublishing,2011. Hal.67
5 Adnan  Paslyadja, Hukum  Pembuktian  (Penekanan pada  Hukum  Acara  Pidana) .  (Jakarta  :  Pusat  Diklat Kejaksaan RI , 1997), hlm. 3
sangat  erat  dalam  menangani  perkara  tindak pidana.  Kedua  institusi  ini  seharusnya  dapat bekerja  sama  dan  berkoordinasi  dengan  baik untuk  mencapai  tujuan  dan  sistem  ini,  yaitu menanggulangi  kejahatan  atau  mengendalikan terjadinya  kejahatan  agar  berada  dalam  batas- batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. 6
Agar dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan hukum, asas rasional, efisien, serta efektivitas tidak dapat diabaikan dan kesadaran akan kesulitan/kerumitan untuk memperoleh  kebenaran  materiil  hendaknya mendorong kerja sama serta saling melengkapi  antara  sesama  aparat  penegak hukum. 7

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif empiris. Dalam rangka memperoleh data  yang  relevan  dengan    kebutuhan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri
Kotamobagu dan Kepolisian  Resor  Kotamobagu.  Penulis memilih  lokasi  penelitian  tersebut  karena terdapat  cukup  data  yang  relevan  terkait Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam Prapenuntutan.  Selain  itu,  penulis  bekerja selaku  Calon  Jaksa  pada  kantor  Kejaksaan Negeri  Kotamobagu  yang  setiap  harinya berhubungan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  Penyidik  pada Kepolisian  Resor  Kotamobagu  dan  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik  dan  Penuntut  Umum  pada Tahap Prapenuntutan Kesempurnaan dalam penyidikan akan  menghasilkan  keberhasilan  dalam penuntutan,  oleh  karena  itu  tidak  dapat
6 Amir Ilyas, Asas – Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab,2012, hlm.28
7 Loc.Cit

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Desember 2019
dihindari  bahwa  ada  hubungan  kerja  sama serta hubungan yang saling mengawasi antara polisi  sebagai  penyidik  dan  jaksa  sebagai penuntut  umum.  Koordinasi  awal  antara penyidik  dan  penuntut  umum  dimulai  pada saat  diterbitkannya  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan mengirimkannya ke Kejaksaan. Sebagaimana diatur  dalam  putusan  MK  Nomor  130/PUU- XIII/2015  tanggal  11  Januari  2017,  bahwa Penyidik  wajib  mengirimkan  SPDP  ke kejaksaan,  terlapor,  dan  pelapor.  Kemudian, Kejaksaan  setelah  menerima  SPDP  tersebut segera menunjuk Penuntut Umum yang akan mengikuti  perkembangan  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik.  Penuntut  Umum yang menangani perkara tersebut, melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyidikan  perkara  yang  ditangani  dengan cara menghubungi Penyidik yang bersangkutan  dan  wajib  untuk  menanyakan terkait  kasus  posisi  maupun  perkembangan penyidikan  sementara  yang  telah  dilakukan oleh Penyidik. Penuntut Umum juga diberikan kewenangan  untuk  meneliti  penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.
Setelah melakukan penyidikan, penyidik menuangkan seluruh hasil penyidikan kedalam satu berkas perkara yang kemudian  dikirimkan  ke  kejaksaan  atau penuntut  umum  yang  menangani  perkara tersebut.  Lalu  setelah  penuntut  umum menerima  berkas  perkara  dari  penyidik, penuntut  umum  akan  meneliti  kelengkapan berkas perkara dengan membuatkan checklist dan  Berita  Acara  Pendapat.  Dalam  waktu tujuh hari, penuntut umum harus memberitahukan  kepada  penyidik  apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  138  (1) KUHAP.  Jika  hasil  penyidikan  belum lengkap,  setelah  memberitahukan  kepada penyidik  bahwa  hasil  penyidikan  belum lengkap,  dalam  waktu  7  hari  kemudian, penuntut  umum  akan  mengirimkan  petunjuk tentang  hal  yang  harus  dilakukan  penyidik untuk  melengkapi  berkas  perkara  tersebut. Kemudian dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan  berkas  perkara,  penyidik  harus
sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu  kepada  Penuntut  Umum  (Pasal  138  Ayat (2)). Yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas  berkas  perkara  yang  diserahkan  oleh penyidik  ialah  kelengkapan  berkas,  berupa kelengkapan formil dan kelengkapan materil. Kelengkapan  formil  berarti  kelengkapan administrasi  teknis  justisial  yang  terdapat pada  setiap  berkas  perkara  sesuai  dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75  KUHAP,  termasuk  semua  ketentuan kebijaksanaan  yang  telah  disepakati  oleh instansi  penegak  hukum  dan  yang  telah melembaga dalam praktek penegakan hukum, yang  mana  kelengkapan  formal  itu  meliputi segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan formalitas/persyaratan,  tata  cara  penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan.  di  samping  penelitian  kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi  kualitas  kelengkapan  tersebut,  yakni keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.  Kelengkapan  materil  ialah kelengkapan  informasi,  data,  fakta  dan  alat bukti  yang  diperlukan  bagi  kepentingan pembuktian.  Kreteria  yang  dapat  digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materil antara lain:
- Apa  yang  terjadi  (tindak  pidana  beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar;
- Siapa  pelaku,  siapa-siapa  yang  melihat, mendengar,  mengalami  peristiwa  tersebut (tersangka, saksi-saksi / ahli);
- Bagaimana perbuatan itu dilakukan (moodus operandi);
- Dimana perbuatan dilakukan (locus delicti);
- Bilamana  perbuatan  dilakukan  (tempus delicti);
- Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologi);
- Apa  yang  hendak  di  capai  dengan  perbuatan tersebut (motivasi yang mendoronng pelaku).
Kelengkapan  materil  terpenuhi  bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai  hasil  penyidikan,  apabila  penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
penyidik terhadap terdakwa, saksi  atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang  pengadilan,  penuntut  umum  wajib memberi  petunjuk  apa  yang  perlu  dilakukan penyidik.  Ketika  penyidik  telah  selesai melakukan pemeriksaan tambahan dan melengkapi berkas perkara, penyidik kemudian  mengirimkan  kembali  berkas perkara  tersebut  kepada  Penuntut  Umum untuk  diteliti  kembali  apakah  petunjuk Penuntut  Umum  yang  diberikan  sebelumnya kepada Penyidik telah dilengkapi atau belum. Apabila  Penuntut  Umum  mengambil  sikap bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, maka Penuntut Umum membuat surat pemberitahuan  bahwa  hasil  penyidikan  telah lengkap  (P-21)  dan  mengirimkannya  kepada Penyidik  kemudian  melakukan  koordinasi dengan Penyidik terkait Penyidik dapat segera menyerahkan  Tersangka  dan  Barang  Bukti kepada  Kejaksaan  guna  menentukan  apakah perkara  tersebut  layak  atau  tidak  untuk dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Melimpahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ini bisa dilakukan kapan saja setelah Penuntut Umum menyerahkan  Surat  Pemberitahuan  bahwa Hasil  Penyidikan  Sudah  Lengkap  (P-21), tergantung  pembicaraan  dan  kesepakatan antara Penyidik dengan Penuntut Umum.
2. Hambatan dan Upaya dalam memaksimalkan  fungsi koordinasi pada tahap prapenuntutan
Berdasarkan  substansi  hukumnya  : hambatan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan koordinasi  pada  tahap  prapenuntutan  ialah Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  yang  harusnya  paling lambat  waktu  7  (tujuh)  hari  telah  harus dikirimkan  ke    sesuai  dengan  putusan  MK Nomor  130/PUU-XIII/2015  tanggal  11 Januari 2017, namun masih banyak penyidik yang mengirimkannya lebih dari 7 (tujuh) ke kejaksaan,  terlapor,  dan  pelapor.  Bahkan, beberapa  ditemukan  SPDP  diterima  oleh Kejaksaan  sudah  bersamaan  dengan  berkas perkara (Tahap I) dan masih ditemukan dalam beberapa perkara, penyidik tidak
mengirimkan tembusan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terlapor  dan  korban.  Padahal,  hal  tersebut dapat membuat perkara itu batal demi hukum. Selain  itu,  pada  saat  penyidikan  dilakukan, kurangnya  kesadaran    dari  Penyidik  maupun Penuntut  Umum  terkait  konsep Criminal Justice  System .  Sehingga,  Penyidik  tidak bertindak  secara  aktif  untuk  menghubungi Penuntut  Umum  dan  begitupun  sebaliknya. Sehingga,  banyak  Penyidik  mengirimkan berkas  perkara  ke  Kejaksaan  tanpa  adanya koordinasi setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).  Dikarenakan  koordinasi  yang  tidak dilakukan  sejak  awal,  pada  berkas  perkara yang  diterima  oleh  Kejaksaan  Negeri Kotamobagu, setelah penuntut umum melakukan  penelitian,  banyak  menemukan kekurangan  seperti  ditemukan  pasal  yang disangkakan tidak sesuai dengan posisi kasus dari  hasil  penyidikan  penyidik  atau  bahkan bisa saja Penuntut Umum berpendapat bahwa itu  bukan  merupakan  Tindak  Pidana.  Juga seringnya  terjadi  bolak  balik  berkas  perkara, ketika Penyidik berpandangan bahwa Berkas Perkara  telah  lengkap  dan  Penyidik  telah melakukan  Penyidikan  secara  maksimal. Namun, Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil  Penyidikan  tersebut  belum  maksimal dan Berkas Perkara belum lengkap. Sehingga, Penuntut  Umum  menentukan  sikap  untuk mengembalikan  berkas  perkara  disertai dengan  petunjuk.  Setelah  itu,  Penyidik kembali  mengirimkan  berkas  perkara  tanpa memenuhi  petunjuk.  Sehingga,  Penuntut Umum  mengembalikan  Berkas  Perkara disertai  dengan  petunjuk  untuk  yang  kedua kalinya  dan  seterusnya.  Hal  tersebut  terjadi dalam  beberapa  kasus  di  Kantor  Kejaksaan Negeri  Kotamobagu  dikarenakan  perbedaan pandangan antara Penyidik dengan Jaksa. Hal tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  hukum bagi  pihak  pelapor  maupun  terlapor,  karena KUHAP tidak mengatur mengenai berapa kali Berkas  Perkara  tersebut  dapat  dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Pihak Penyidik.
Pada saat hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap oleh Penuntut Umum, biasanya

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Desember 2019
terjadi  kendala  yaitu  pelimpahan  tersangka dan  barang  bukti  ke  Kejaksaan  (Tahap  II) yang tak kunjung dilakukan karena tersangka yang tidak ditahan pada tahap penyidikan atau dilakukan penahanan rumah/kota oleh Penyidik,  tidak  hadir  memenuhi  panggilan penyidik. Sehingga, waktu pelimpahan menjadi  terlambat.  Upaya  yang  dilakukan untuk  memaksimalkan  fungsi  koordinasi antara  penyidik  dan  penuntut  umum  pada tahap prapenuntutan, yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP)  yang  didalamnya  terdapat aturan tentang Jaksa Zona.
Berdasarkan  struktur  hukumnya  : Masih  lemahnya  pengetahuan,  pemahaman agama, dan ekonomi aparat  penegak hukum, serta proses rekruitmen yang tidak transpara. Sehingga  dapat  dipertegas  bahwa  faktor penegak  hukum  memainkan  peran  penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum  rendah  maka  akan  ada  masalah. Demikian  juga,  apabila  peraturannya  buruk sedangkan  kualitas  penegak  hukum  baik, kemungkinan  munculnya  masalah  masih terbuka.  Upaya  yang  dilakukan  untuk memaksimalkan  fungsi  koordinasi  antara penyidik  dan  penuntut  umum  pada  tahap prapenuntutan  dalam  struktur  hukum  adalah Penambahan  SDM,  Peningkatan  kualitas, serta  kesadaran  tugas  pokok  fungsi,  dan kewenangan masing-masing aparat sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam KUHAP.  Selain  itu,  perlu  juga  diingatkan kembali terhadap masing-masing pihak terkait Intergrated  Criminal  Justice  System ,  yang pada  pokoknya  menekankan  bahwa  dalam penanganan  perkara  pidana  antara  Penyidik dengan  Penuntut  Umum  adalah  suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  untuk mencapai  suatu  tujuan  yakni  menegakkan hukum.
Berdasarkan  Kultur  hukumnya  : hambatan yang timbul adalah sering terdapat
8 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol I. Jakarta, Kencana:  2012 hlm. 14
masyarakat  dalam  hal  ini  pelapor  hanya menggunakan  hukum  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan pribadi misalnya mendapatkan  keuntungan  secara  materil. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang menjadi  sasaran  ketaatannya,  maka  dapat diartikan  bahwa  aturan  hukum  tersebut efektif. 8 Pada  prakteknya,  sering  ditemukan Penyidik  menyampaikan  pada  terkendala dalam  memenuhi  petunjuk  dari  Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan  dikarenakan  saksi  sudah  tidak berkenan  untuk  hadir  dengan  alasan  bahwa telah  terjadi  perdamaian  antara  saksi  dengan tersangka.  Sehingga,  kendala  yang  terjadi tersebut  kemudian  menyebabkan  penyidik telah  melewati  batas  waktu  yang  ditentukan oleh  KUHAP  untuk  melakukan  pemeriksaan tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
Sehingga, secara administrasi Penuntut Umum wajib untuk memberitahukan bahwa waktu pemeriksaan tambahan tersebut telah habis yakni selama 14 (empat belas) hari dan Jaksa wajib untuk mengembalikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) perkara tersebut kepada Penyidik.  Setelah  ditelusuri  lebih  lanjut  oleh Penyidik  didapatkan  fakta  bahwa  ternyata tersangka  telah  memberikan  sejumlah  uang kepada  saksi  yang  menjadi  korban  untuk mengganti  biaya  pengobatan  dan  lain-lain. Sehingga, saksi merasa tidak perlu lagi untuk menghadiri  panggilan  dari  pihak  Kepolisian karena  sudah  mendapatkan  sejumlah  uang dari pihak Tersangka.
Upaya  Upaya  dalam  kurangnya  kesadaran hukum  masyarakat    dilakukanlah  berbagai upaya  oleh  lembaga  Kejaksaan.  Seperti misalnya  salah  satu  upaya  yang  dilakukan dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  hukum  adalah  dengan  melakukan penyuluhan  dan  penerangan  hukum  “Jaksa Masuk Sekolah”, Penyuluhan hukum

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu tidak hanya terhadap anak-anak Sekolah saja. Melainkan terhadap masyarakat umum di setiap Kecamatan di wilayah hukum Kejaksaan  Negeri  Kotamobagu.  Biasanya masyarakat dikumpulkan di Kantor Kecamatan.  Lalu,  tim  dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu  memberikan  pemaparan  dan membuka  sesi  Tanya  jawab  secara  interaktif dengan  masyarakat  umum.  Selain  itu, Kejaksaan  Negeri  Kotamobagu  juga  secara rutin  mengadakan  kegiatan  Penyuluhan dengan  program  “Jaksa  Menyapa”.  Yaitu suatu  program  kerja  sama  antara  Kejaksaan dengan  Radio  Republik  Indonesia  (RRI) untuk memberikan kesempatan kepada Masyrakat  Pendengar  Radio  agar  dapat berinteraksi  secara  langsung  dengan  Jaksa- Jaksa  di  Wilayah  Hukumnya  masing-masing lewat media interaktif .

## PENUTUP
Dalam  menangani  suatu  perkara tindak pidana, pihak  yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum seharusnya menjalin suatu  koordinasi  yang baik  agar tidak terjadi masalah  dikemudian  hari,  seperti    lamanya waktu  proses  penanganan  perkara  yang mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terwujudkan. Namun, pelaksanaan koordinasi yang  dilakukan  oleh  penyidik  di  Kepolisian Resor  Kotamobagu  dan  Penuntut  Umum  di Kejaksaan  Negeri  Kotamobagu  pada  tahap prapenuntutan  belum  terlaksana  dengan maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  antara penyidik dan penuntut umum sejak awal tidak melakukan koordinasi dengan baik, sehingga pada setiap tahapan dalam proses prapenuntutan masih berjalan dengan lamban, apalagi  KUHAP  yang  dijadikan  pedoman belum  mengatur  tentang  lamanya  waktu penyidikan atau waktu prapenuntutan ataupun batas  waktu  bolak  baliknya  berkas  perkara pada saat prapenuntutan, sehingga mengakibatkan  lamanya  proses  penanganan perkara tindak pidana.
Solusi  dari  lambannya  penanganan perkara  yang  diakibatkan  bolak-baliknya berkas perkara dari kejaksaan dan kepolisian
adalah suatu sistem hukum acara yang dikenal didalam  RUU  KUHAP  dengan  istilah  Jaksa Zona.  Jaksa  zona  adalah  Jaksa  yang  bekerja sesuai  dengan  unit  wilayah  kepolisian  yang berwenang  menyidik.  Dengan  adanya  jaksa zona,  penuntut  umum  dan  penyidik  akan duduk bersama sejak dimulainya penyidikan. Penyidik  dan  Penuntut  Umum  akan  bekerja sama  hingga  berkas  perkara  dinyatakan  siap ke  pengadilan.  Kerjasama  dapat  dilakukan oleh  penyidik  dan  penuntut  umum  sejak dikeluarkannya
Surat Pemberitahuan
Dimulainya  Penyidikan  (SPDP).  Sehingga, diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi yang dinamakan bolak balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin.  (2011). Pengantar Hukum  Indonesia. Aspublishing. Makassar.
Achmad  Ali.  (2012). Menguak  Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol I. Kencana, Jakarta.
Adnan Paslyadja. (1997). Hukum Pembuktian (Penekanan pada Hukum  Acara  Pidana) .  Pusat Diklat Kejaksaan RI. Jakarta.
Amir  Ilyas.  (2012). Asas-Asas  Hukum Pidana. Rangkang  Education  & Pukab. Yogyakarta.