## IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Wayan Jendra 1 , Dewa gede Sudika Mangku 2 , Ketut Sudiatmaka 3 .
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: wayanjendra399@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.com .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  terhadap  penyelesaian  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  (2)  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian  Gugatan Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik non probabilitas dan cara yang  digunakan  untuk  menentukan  sampel  penelitian  adalah  dengan  teknik    Purvosive  Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Impelementasi  PERMA  No.  2  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang diamanatkan  oleh  PERMA  tersebut,  akan  tetapi  ada  beberapa  perkara  yang  penyelesaiannya  lebih dari  batas  waktu  25  hari.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  yaitu  :  (a)  pemanggilan  yang  begitu lama (b) Tergugat tidak hadir pada saat sidang (c) hari libur agama (d) pembuktian yang berbelit-belit. Kata  Kunci  :  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  Perkara  Perdata,  PERMA  No.  2  tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, PERMA No. 2 tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

## ABSTRACT
This study aims to determine :(1) The implementation of Supreme court Regulation No.2 of 2015 on The  Small  Claim  Court  On  civil  case  setlement at state Court  of IB  Class  Singaraja  (2)  Factors  that become a barrier in Small Claim Court At State Court Of Ib Class Singaraja. This research was obaut empirical  juridical  research,  with  descriptive  research.  The  research  was  done  at  State  Court  of  IB Class  Singaraja.  The  technique  of  data  collection  was  document  study,  observation,  and  interview. The  technique  used  in  the  research  was  non  probability  technique.  In  determining  the  sample  of research, in used Purvosive Sampling technique. For the technique of processing and data analysis, it used  qualitative  method.  The  result  of  the  research  showed  that  The  Implementation  Of  Supreme Court  Regulation  No.  2  Of  2015  On  The  Small  Claim  Court  Procedures  has  been  implemented  in accordance  with  that  mandated  by  the  Supreme  court  Regulation,  however,  there  are  some  cases which  have  been  settled  for  more  than  25  days.  The  factors  that  hinder  the  settlement  of  a  Small Claim  Court  At  State  Court  Of  Ib Class  Singaraja  are  :  (a)  a  long  summons  (b)  The  Defendant  was absent during the hearing (c) religious holidays (d) convoluted evidence.
Keyword: The  Small  Claim  Court  Procedures, Civil  Case,  Supreme  Court        Regulation  No.  2  Of 2015, State Court Of Ib Class Singaraja.

## PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1  ayat  (3)  pasca  amandemen  menyatakan
Indonesia  adalah  Negara  hukum  atau rechtaat dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau machtaat (Sinamon,  2014  :36).  Maka  dari  itu  segala hal  yang  ada  di  Negara  Indonesia  diatur keberlangsungannya  oleh  hukum.  Hukum adalah  keseluruhan  peraturan  atau  norma hukum  yang  mengatur  hubungan  antara manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat, dan  barang  siapa  yang  melanggar  norma hukum  dapat  dijatuhi  sanksi  atau  dituntut oleh  pihak  yang  berwenang  atau  pihak- pihak yang haknya dirugikan.
Negara  Hukum  dalam  menjalankan pemerintahan  memerlukan  suatu  lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya  hukum  dan  untuk  menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga  peradilan  perdata  yang  ada  di Indonesia  adalah  pengadilan.  Pengadilan merupakan  lembaga  yang  diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan  oleh  pihak  yang  mengalami permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan ( function of adjudication ) merupakan subfungsi penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh hakim,  advokat/penasehat  hukum  serta pejabat pengadilan yang terkait (Renggong,  2016:219).  Pengadilan  harus mampu  mewujudkan  kepastian  hukum sebagai suatu  nilai  yang  terkandung  dalam aturan-aturan hukum.
Perselisihan  yang  sering  terjadi dimasyarakat  adalah  sengekta  perdata. Hukum  perdata  adalah  seperangkat  atau kaidah  hukum  yang  mengatur  perbuatan atau  hubungan  antar  manusia  atau  badan hukum  perdata  atau  untuk  kepentingan untuk  pihak  sendiri  dan  pihak-pihak  lain yang  bersangkutan  dengannya,  tanpa melibatkan  kepentingan  umum    (Fuady, 2014:1).  Definisi  hukum  perdata  tersebut merupakan  definisi  Hukum  perdata  secara materiil  bukan  formil.  Hukum  materiil  yaitu sebagaimana yang terjelma dalam undang- undang  atau  yang  bersifat  tidak  tertulis, yang  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat
dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Secara formil  hukum  perdata  dikenal  dengan sebutan  Hukum  Acara  Perdata.  Adapun pengertian  dari  hukum  acara  perdata adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana  cara  menjamin  ditaati  dan tegaknya  hukum  perdata  materiil  dengan perantara  hakim.  Hukum  acara  perdata dalam pelaksanaannya memiliki asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  (Mertokusumo, 2013:37).
Pada  prinsipnya,  terdapat  dua  cara penyelesaian  sengketaa  perdata  yaitu penyelesaian  secara  damai  tanpa  melalui pengadilan  (nonlitigasi),  dan  penyelesaian melalui  pengadilan  (litigasi).  Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada  para  pihak yang bersengketa. Sementara, penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman  pada  Hukum  Acara  Perdata positif, yaitu het Herziene Indische Reglement (HIR)  untuk  wilayah  jawa  dan madura,  dan Rechts  Reglement  van Buitengewesten (RBg)  untuk  wilayah  luar jawa  dan  Madura,  dan  peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur  persyaratan-persyaratan  yang harus  dipenuhi  agar  suatu  sengketa  dapat diajukan  serta  upaya-upaya  yang  dapat dilakukan  (Sembiring, 2011:2).
Sengketa  perdata  terjadi  ketika  hak salah  satu  pihak  telah  dikurangi  atau dihilangkan  sehingga  pihak  yang  merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara  lembaga  peradilan  atau  lebih dikenal  dengan  jalur  litigasi.  Hal  ini  tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya  ringkas  dengan  biaya yang  lebih  sedikit  dari  pada  nilai  materiil perkara  yang  disengketakan.  Akan  tetapi pada  kenyataannya  penyelesaian  perkara terkadang memerlukan biaya banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.
Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada Pasal  2  ayat  (4)  dan  pasal  4  ayat  (2) mensyaratkan  adanya  asas  penting  dalam
hukum  acara  perdata  yaitu  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu  menjadi  harapan  masyarakat  yang ingin  beracara  di  Pengadilan.  Makna  dan tujuan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  bukan  sekedar  menitikberatkan unsur  kecepatan  dan  biaya  ringan.  Bukan pula  menyuruh  hakim  memeriksa  dan memutus perkara perceraian atau permasalahan  lainnya  dalam  waktu  satu atau  dua  jam.  Yang  dicita-citakan  adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan  hukum  acara  itu  sendiri (Lubis dan Marzuki, 2008 :72).
Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarut-larut  dan  bertele-tele  oleh  karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tidak dapat  terwujud.  Pada  prinsipnya  terdapat beberapa  tahapan  penyelesaian  perkara perdata  melalui  pengadilan  negeri,  dimulai dari  pengajuan  gugatan,  pemeriksaan identitas  para  pihak,  upaya  perdamaian (mediasi),  jawaban  dari  pihak  tergugat apabila  mediasi  gagal,  replik,  duplik, kesimpulan  pertama,  proses  pembuktian, kesimpulan  kedua,  penyusunan  putusan oleh  majelis  hakim.  Pelaksanaan  tahapan- tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3  (tiga)  sampai  dengan  6  (enam)  bulan. Namun  kemudian  jika  salah  satu  pihak tidak  puas  atas  putusan  hakim,  masih dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum  biasa  maupun  upaya  hukum  luar biasa  (Netanhayu, 2017:2).
Perkembangan  masyarakat  yang sangat  dinamis  pada  dewasa  ini,  berjalan sejalan dengan potensi-potensi konflik yang muncul  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat  dipaksa  bekerja  lebih  keras, agar  terwujudnya  keadilan  yang  diinginkan bagi  para  pencari  keadilan.  Hal  tersebut berimplikasi  pada  lembaga  peradilan  untuk terus berinovasi terhadap proses penyelesaian  perkara  yang  masuk  setiap tahunnya.  Perkara  yang  diselesaikan  di dalam lingkup peradilan pada tiap tahunnya
selalu meningkat dan menimbulkan adanya tunggakan dalam penyelesaiannya. Dampaknya  dengan  tunggakan  perkara salah  satunya  yaitu  dapat  menurunnya kualitas  putusan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan.
Melihat permasalahan tersebut, Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  lembaga kekuasaan  peradilan  tertinggi  berdasarkan amanat  UUD  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  mengeluarkan  sebuah  solusi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana  atau  disebut small  claim  court. Keluarnya  Perma  No.  2  tahun  2015 merupakan  terobosan  dari  Mahkamah Agung, agar masyarakat dalam memperoleh keadilan bisa dipercepat sesuai  dengan  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Terbitnya  Perma ini  juga  untuk  mengurangi  tumpukan perkara  di  Mahkamah  Agung.  Gugatan sederhana  adalah  tata  cara  pemeiksaan  di persidangan  terhadap  gugatan  perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktiannya  sederhana.  Namun  tidak semua jenis perkara dapat diajukan melalui gugatan  sederhama.  Ada  syarat-syarat liminatif  yang  jika  tidak  dipenuhi  membawa konsekuensi tidak bisa diajukannya tuntutan  hak  melalui  gugatan  sederhana. Syarat-syarat  tersebut  sebagai  berikut (Ketentuan  Pasal  3  dan  4  PERMA  No.  2 tahun 2015):
1.  Sengketa  cidera  janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2.  Bukan  sengketa  hak  atas  tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan Khusus.
3.  Penggugat masing-masing tidak lebih  dari  satu,  kecuali  memiliki kepentingan hukum yang sama.
4.  Tempat  tinggal  Tergugat  harus diketahui.
5.  Penggugat  dan  Tergugat  harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
Seperti perkara perdata pada umumnya,  prosedur  beracara  gugatan sederhana dimulai sejak pendaftaran
perkara oleh penggugat hingga
dijatuhkannya  putusan  oleh  hakim.  Akan tetapi,  acara  pemeriksaan  perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkara perdata biasa (pemeriksaan perkara secara kontradiktoir). Pemeriksaan  gugatan  sederhana  tidak memerlukan  proses  administrasi  serta pembuktian  yang  kompleks  dan  dapat diselesaikan dengan acara singkat sehingga  prosesnya  dapat  diselesaikan dengan  acara  singkat  sehingga  prosesnya dapat  diselesaikan  oleh  hakim  tunggal dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Oleh karenanya gugatan
sederhana  dikatakan  memiliki  prosedur pemeriksaan cepat karena terdapat beberapa prosedur yang dihilangkan seperti tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,  intervensi,  replik,  duplik  dan kesimpulan  (Ketentuan  Pasal  17  PERMA No. 2 tahun 2015).
Pengadilan Negeri
Singaraja
merupakan  sebagai  salah  satu  pengadilan yang  terdapat  di  Povinsi  Bali,  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi di Kabupaten Buleleng.  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  1B  menduduki  peringkat  kedua,  dari 8  (delapan)  Pengadilan  Negeri  yang terdapat  di  Provinsi  Bali.  Jumlah  perkara perdata  yang masuk   di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas 1B mengalami peningkatan jumlah  perkara  setiap  tahunnya.  Hal tersebut menjadikan Pengadilan Pengadilan Negeri Singaraja di Klasifikasikan  sebagai  Pengadilan  Negeri dengan kategori Kelas 1B. Berdasarkan  data  Sistem  Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP)
Gugatan perdata  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  1B  pada  tahun  2016 sejumlah  680  perkara  gugatan,  2017 sejumlah 689 perkara dan pada tahun 2018 meningkat menjadi
754
perkara.
Sedangkan  untuk gugatan  sederhana  yang masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja
Kelas  1B    dari  tahun  2016  sampai  25 Oktober 2019 sejumlah 27 perkara ( https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara di  akses  pada  20  Oktober  2019).  Dari  27
perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B  ada 12 perkara yang dalam proses penyelesaian  atau  persidangan  melebihi jangka  waktu  yang  telah  di  tentukan  dari Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2015  pada  pasal  5  ayat  (3)  yaitu, Penyelesaian  gugatan  sederhana  paling lama  25  (dua  puluh  lima)  hari  sejak  hari sidang  pertama.  Berdasarkan  hal  tersebut telah  terjadi  Kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan peraturan  atau  Undang-undang  dengan kenyataan  di  lapangan  (Ali  dan  Heryani, 2012:2).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, yang  melatar  belakangi  penelitian  ini untuk menelusuri implementasi gugatan sederhana  di  Pengadilan  Negeri.  Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mencari  tahu  dan  mengkaji  hal-hal tersebut  lebih  lanjut  dalam  penulisan ilmiah  dengan  judul : “Implementasi Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Terhadap  Penyelesaian  Perkara  Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB “

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  implementasi  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana dalam penyelesaian Perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?
2.  Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat  dalam  pelaksanaan Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris.  Kajian  yuridis  empiris  dikatakan sebagai law  in  action ,  dimana  mengkaji hukum  secara  nyata,  baik  itu  secara budaya  maupun  keadaan  sosial.  Penelitian ini  beranjak  dari  adanya  kesenjangan antara das  solen dan das  sein yaitu kesenjangan  antara  apa  yang  harus berlaku  menurut  ketentuan  undang-undang
dengan  kenyataan  dilapangan  (Ali  dan Heryani, 2012:2).
Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif, dimana  menggambarkan  secara  nyata mengenai  keadaan-keadaan  atau  gejala- gejala  yang  ada  di  tempat  tertentu  dan pada  saat  tertentu  (Diantha,  2016:152). Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan menggambarkan  secara  keseluruhan/nyata bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  di Pengadilan  terhadap  Penyelesaian  perkara perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B.
Data yang digunakan dalam penyusunan  atau  penulisan  proposal  ini adalah  Data  Primer  dan  Data  Sekunder. Pada  penelitian  ini  akan  menyasar  kepada Hakim,  Panitera,  dan  para  pihak  yang berperkara  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas1B.  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier.Teknik  pengumpulan data  menggunakan  teknik  wawancara, teknik observasi, dan studi dokumentasi.
Teknik yang digunakan dalam penentuan  sampel  penelitian  ini  adalah teknik non  probability  sampling artinya dalam  penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan pasti  berapa  sampel  yang  harus  diambil agar  dapat  mewakili  populasinya.  Bentuk dari  penerapan  teknik non  probability sampling dalam  penelitian  ini  adalah Porposive sampling.
Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian  ini  peneliti  memerlukan  subyek yaitu Hakim, Panitera, dan para pihak yang berperkara di Pengadilan negeri Singaraja.
Pengolahan  data  dan  analisis  data yang  dilakukan  dengan  secara  analisis kualitatif, yaitu dengan mengambil kesimpulan  berdasarkan  pemikiran  yang logis dari wawancara dengan para informan dan/atau responden maupun dari data yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan analisis dalam bentuk deskriptif.
Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, tahapan-tahapan adalah  sebagai  berikut:  1.  data  yang terkumpul diolah atau digolongkan kedalam
tema, kemudian dikategorikan atau dikalsifikasikan  antara  adat  satu  dengan data  yang  lainnya,  selanjutnya  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  data dalam sitasi sosial, dan dilakukan penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah memahami  keseluruhan  kualitas  data;  2. proses  analisis  tersebut  dilakukan  secara terus  menerus  sejak  pencarian  data  di lapangan  dan  belanjtu  termasuk  hingga pada tahap analisis; 2. setelah dilakukannya analisis secara kualitatif selanjutnya  data  disajikan  secara  deskritif kualitatif dan sistematis.

## PEMBAHASAN
Implementasi
Peraturan Mahkamah Agung  No.  2  Tahun  2015  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana Terhadap  Penyelesaian  Perkara  Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Proses pemeriksaan perkara perdata  yang  menggunakan  penyelesaian gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB terlebih dahulu diperiksa apakah  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang telah  diatur  pada  pasal  3  dan  4  pada PERMA No. 2 Tahun 2015 yaitu :
1.  Sengketa  cidera  janji/wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum dengan  nilai  gugatan  materiil  paling banyak Rp. 200.000.000,00.
2.  Bukan  sengketa  hak  atas  tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan Khusus.
3.  Penggugat masing-masing tidak lebih  dari  satu,  kecuali  memiliki kepentingan hukum yang sama.
4.  Tempat  tinggal  Tergugat  harus diketahui.
5.  Penggugat  dan  Tergugat  harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka dilanjutkan dengan penunjukan  hakim  dan  panitera  pengganti untuk memeriksa perkara, serta menentukan hari sidang pertama. selanjutnya  juru  sita  akan  melakukan pemanggilan  terhadap  tergugat  dan  pada saat  sidang  Penggugat  dan  tergugat  wajib menghadirinya,  boleh  menggunakan  kuasa
boleh  juga  tidak.  Pada  sidang  pertama hakim  wajib  mengupayakan  perdamaian jika  perdamaian  tidak  berhasil  maka dilanjutkan  dengan  pembacaan  gugatan dari  Penggugat  dan  jawaban  gugatan  dari pihak  tergugat.  Setelah  itu  pada  saat sidang  berikutnya  adalah  pembuktian  dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama- sama  mengajukan  alat  bukti.  Serta  yang terahir  adalah  pembacaan  putusan  dan hakim  akan  memberitaukan  hak-hak  para pihak  untuk  menerima  dan  menolak putusan  maka  bisa  mengajukan  upaya hukum keberatan.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 dapat dilihat pada putusan  dengan  nomor  register  perkara 10/Pdt.G.S/2019/PN  Sgr  yang  termasuk dalam  gugatan  sederhana,  dalam  hal  ini antara para pihak :
1.  Penggugat
Nama  :  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Singaraja Alamat  :  Jln.  Ngurah  Rai  No.  74, Singaraja, Kab. Buleleng. 2.  Tergugat
Nama : (1) Az’ary, (2) Mutimah Alamat  :  Banjar  Dinas    Marga Garuda,  Desa  Pejarakan,  Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr N O TANGG AL TAHAPAN PROSES 1 Rabu, 22 Mei 2019 Pendaftar an Perkara Pendaftara n Perkara 2 Rabu, 22 Mei 2019 Penetapan   Penetapan Hakim 3 Rabu, 22 Mei 2019 Penetapan  Penetapan Panitra Pengganti 4 Rabu, 22 Mei 2019 Penetapan  Penetapan Jurusita 5 Rabu, 22 Mei 2019 Penetapan  Penetapan hari  sidang
pertama 6 Rabu 29 Mei 2019 Penetapan  Sidang pertama 7 Senin 10 Juni 2019 Persidang an Persidanga n 8 Selasa 2 Juli 2019 Putusan Putusan 9 Rabu, 3 Juli 2019 Putusan Pemberitau an Putusan 10 Kamis 4 Juli 2019 Putusan Minutasi
(Sumber : https://sipp.pnsingaraja.go.id/detil_perkara )
Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa proses penyelesaian perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN  Sgr  sudah  sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015, seperti  penetapan  hakim  dan  penunjukan panitera  pengganti  telah  sesuai  dengan pasal  10  yaitu  tidak  lebih  dari  2  (dua)  hari serta pemberitauan putusan yang juga tidak melebihi  batas  waktu  yakni  2  (dua)  hari setelah  diucapkannya  putusan.  Akan  tetapi penyelesaian  dari  perkara  tersebut  tidak sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (3)  yaitu melebihi bantas waktu 25 hari sejak sidang pertama.
Terkait  putusan  perkara  nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN  Sgr  yang  melewati batas  waktu,  Berdasarkan  wawancara dengan  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  mengatakan  dalam  hal penyelesaian  Gugatan  sederhana  yang melebihi  batas  waktu  25  hari  sepertinya tidak  ada  toleransi  dan    tidak  ada  di permasalahkan  oleh  pimpinan  kita  dan putusannya  tetap  dijalankan  dan  tidak memiliki dampak apapun. Gugatan sederhana  ini  masuk  dalam  SIPP  (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) jadi semua bisa  melihatnya.  Mahkamah  Agung  juga bisa  memantau  dari  SIPP,  tetapi    karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan,  serta  kesibukan  pimpinan yang  menjadikan  hal  tersebut  kurang
terpantau  dan  lagi  pula  penyelesaiannya tidak sampai berbulan-bulan berbeda halnya  dalam  hukum  Acara  Perdata  biasa yang Permasalahan penyelesaian sengketa yang  lebih  dari  5  (lima)  bulan  hakim  akan melapor  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB bahwa proses penyelesaian perkara masih panjang sekali penangannya dengan tembusan ke pengadilan tinggi.
Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana
merupakan
Proses
penyelesaian  perkara  yang  masuk  dalam kategori  hukum  acara  perdata.  Hal  ini ditegaskan  dalam  poin  (b)  konsideran Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  tahun 2015, yaitu : “bahwa perkembangan hukum dibidang  ekonomi  dan  keperdataan  lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama  didalam  hukum  yang  bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara Gugatan Sederhana menggunakan asas-asas  hukum  acara  perdata.  Hukum acara  perdata  di  Indonesia  memiliki  asas- asas  yang  merupakan  landasan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  untuk  beracara dan  merupakan  dasar  dari  terbentuknya undang-undang  dan  peraturan-peraturan khusus  yang  mengatur  jalannnya  proses persidangan.
Dalam  pelaksanaannya  Pengadilan Negeri Singaraja
kelas IB telah menerapkan asas-asas hukum acara perdata seperti :
1)  Asas  Hakim  Bersifat  Menunggu, yaitu  Hakim  Menunggu  Perkara Gugatan Sederhana yang masuk Ke Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas
IB. 2)  Asas  Hakim  Bersifat  Pasif,  namun dalam  PERMA  No  2  tahun  2015 menyatakan bahwa dalam penyelesaian  Gugatan  Sederhana Hakim  Bersifat  Aktif  yaitu,  hakim memberikan  penjelasan  mengenai proses  gugatan  sederhana  hakim juga  mengupayakan  perdamaian bahkan  mendorong  para  pihak untuk  melakukan  perdamaian  diluar persidangan,  menuntun  para  pihak
dalam pembuktian serta menjelaskan  upaya  hukum  yang dapat ditempuh oleh para pihak,
3)  Asas  Pengadilan  yang  terbuka untuk  umum,  yaitu  dalam  gugatan sederhana  persidangan  dilakukan secara  terbuka  dari  awal  sidang pertama sampai pembacaan putusan.
4)  Asas  Mendengarkan  kedua  belah pihak,  yaitu  dalam  penyelesaian gugatan  sederhana  hakim  harus memberikan penjelasan yang berimbang dan tidak memihak serta hakim juga harus memberikan kesempatan  yang  sama  kepada kedua  belah  pihak  dalam  hal pengajuan  alat  bukti  seperti  surat, saksi, persangkaan dan sumpah. 5)  Asas putusan harus disertai alasan- alasan, yaitu hakim dalam putusannya  harus  memiliki  alasan dan  dasar  sebagai  pertanggung jawabannya  kepada  para  pihak, masyarakat, dan ilmu hukum.
6)  Asas  beracara  dikenakan  biaya, yaitu  dalam  gugatan  sederhana sama seperti gugatan perdata biasa yaitu  beracara  dikenakan  biaya, adapun  biayanya  meliputi  biaya untuk kepaniteraan,
biaya pemanggilan,  biaya  pemberitauan, dan biaya materai. 7)  Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan yaitu, dalam gugatan sederhana persidangan dibuat sederhana  dengan  disertakan  bukti pada  saat  pendaftaran gugatan  dan cepat  karena  prosesnya  hanya persidangan  pertama,  pembuktian dan putusan, tidak ada replik, duplik eksepsi,  dan  kesimpulan,  serta biaya  ringan  karena  proses  yang cepat  dan  tidak  berbelit-belit  hal tersebut  membuat  biaya  menjadi ringan.
Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB dengan contoh perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr dalam
penyelesaiannya telah sesuai dengan prosedur penyelesaiannya dari awal
perndaftaran,  Pemeriksaan  kelengkapan gugatan  sederhana,  Penetapan  hakim  dan penunjukan panitera pengganti,
Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang  dan  pemanggilan  para  pihak, Pemeriksaan  sidang  dan  perdamaian, Pembuktian  dan  Putusan.  Hanya  saja penyelesaiannya tidak sesuai dengan PERMA  yaitu  gugatan  harus  sudah  putus dalam  waktu 25 hari sejak sidang pertama. Dalam  perkara  nomor  10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr  semua  pihak  menerima  putusan  dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan .
Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat dalam  pelaksanaan  Gugatan  Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Pada  pasal  5  ayat  (3)  menyatakan bahwa  penyelesaian  perkara  sederhana tidak  melebihi  25  hari  sejak  sidang pertama.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya tidak  semua  perkara  dapat  diselesaikan dalam  durasi  yang  sudah  tertulis  dalam peraturan. Berdasarkan data hasil wawancara  terhadap  Hakim,  ada  beberapa faktor  yang  membuat  lambatnya  proses penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB adalah :
1.  Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pemanggilan para pihak yang berperkara  agar  hadir  dalam  sidang penyelesaian perkaranya.
2.  Tidak  hadirnya  Tergugat  dalam persidangan,  yang  membuat  sidang harus ditunda.
3.  Pembuktian yang berbelit-belit.
4.  Waktu  sidang  yang  berbenturan dengan hari raya agama.
5.  Nominal  gugatan  yang  dibatasi  hal tersebut  menjadi  hambatan  bagi para  pihak  yang  ingin  mengajukan gugatan sederhana.
Proses penyelesaian perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr memiliki hambatan  dalam  proses  penyelesaiannya disebabkan  adanya  libur  nasional  hari raya idul fitri dan pihak tergugat tidak hadir pada saat  sidang  pertama,  tentu  hal  tersebut yang  membuat  waktu  persidangan  yang menjadi  lama.  Hal  ini  tentu  menjadi  faktor
penghambat pelaksanaan gugatan sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  I  B  karena  dalam  penyelesaian gugatan sederhana Penggugat dan Tergugat  wajib  hadir  secara  langsung setiap  persidangan  dengan  atau  tanpa kuasa  hukum  sesuai  pasal  4  ayat  (4) Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Dalam pelaksanaan
gugatan
sederhana  terdapat  beberapa  faktor  yang menjadi  penghambat  atau  faktor  yang mempengaruhi efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yaitu : 1.  Aturan Hukum Pembaharuan hukum nasional secara  menyeluruh  memang  belum  pernah dilakukan untuk hukum perdata formal. Tapi pembaharuan-pembaharuan secara  parsial sudah  banyak  dilakukan  seperti  dengan hadirnya UU Kekuasaan Kehakiman. Aturan  tersebut  menjadi  salah  satu  pilar dalam  penyelengaaraan  prosedur  beracara perdata  yang  banyak  menelurkan  aturan- aturan  teknis  seperti  PERMA  gugatan Sederhana.  PERMA  Gugatan  Sederhana ini  diharapkan  dapat  menjadi  langkah  bagi tercapainya  salah  satu  asas  berperkara yaitu  peradilan  dilakukan  secara  cepat, sederhana dengan biaya ringan (Sukolegowo,  2018:9).  Jika  ditinjau  dari substansi aturannya, PERMA tersebut tidak memuat  sanksi  tertentu  yang  mewajibkan aparat penegak hukum maupun masyarakat  memilih  mekanisme  gugatan sederhana  jika  perkara  yang  diajukan memenuhi  syarat-syarat  perkara  gugatan sederhana. Dari hasil penelitian di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB, keputusan untuk menentukan suatu perkara  dikategorikan  sebagai  gugatan sederhana atau tidak berasal dari penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atas setiap  perkara  yang  diajukan.  Namun dalam ketentuan PERMA tersebut tidak ada kewajiban  bagi  ketua  pengadilan  untuk menetapkan perkara yang memenuhi syarat-syarat  sebagai  perkara  gugatan sederhana  harus  diproses  melalui  gugatan sederhana. Jika kemudian ketua
pengadilan  memutuskan  suatu  perkara diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana, keputusan akhir tentang proses pemeriksaan  pada  asasnya  dikembalikan lagi  pada  para  pihak  yang  bersengketa karena  ini  menyangkut  kepentingan  pribadi mereka.  Jika  para  pihak  setuju  untuk dilakukan  prosedur  pemeriksaan  dengan gugatan  sederhana  maka  akan  dilanjutkan dengan  agenda  pemeriksaan  sederhana. Sebaliknya  jika  para  pihak  tidak  setuju maka  sekalipun  perkaranya  memenuhi syarat-syarat  perkara  gugatan  sederhana maka tetap  akan  diperiksa  melalui gugatan perdata biasa.
Jika  dilihat  substansi  syarat-syarat perkara  gugatan  sederhana,  memang ruang  lingkup  perkaranya  cukup  terbatas. Sebagaimana  yang  dituangkan  dalam Pasal  4  PERMA,  sebuah  perkara  dapat diperiksa melalui gugatan sederhana apabila  perkara  tersebut  memenuhi  syarat- syarat  antara  lain  :  sengketa  cidera janji/wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum  dengan  nilai  gugatan  materiil maksimal  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) bukan sengketa hak atas tanah ataupun  perkara  yang  masuk  kompetensi Pengadilan Khusus, penggugat dan tergugat  masing-masing  tidak  lebih  dari satu,  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum yang  sama,  tempat  tinggal  Tergugat  harus diketahui;  Penggugat  dan  Tergugat  harus berdomisili  di  daerah  hukum  pengadilan yang sama.
Melihat  sempitnya  ruang  lingkup perkara  yang  dapat  diajukan  gugatan sederhana  diatas,  peneliti  menilai  syarat- syarat  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan belum efektifnya PERMA Gugatan
Serderhana.  Seperti  diketahui  hubungan keperdataan yang dilakukan pihak terkadang  melibatkan  lebih  dari  satu  orang dan  mungkin  memiliki  domisili  hukum  yang berbeda.  Dalam  hal  ini  jika  ada  perkara dengan nilai klaim kurang dari 200 juta dan bukan  perkara  hak  atas  tanah  maupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan khusus namun melibatkan pihak yang  lebih  dari  satu  orang  dengan  domisili hukum  yang  berbeda  maka  tidak  bisa  ter- cover dengan mekanisme gugatan
sederhana sehingga harus diajukan melalui gugatan  perdata  biasa.  Padahal  pada asasnya gugatan sederhana itu
dimaksudkan untuk memangkas
kompleksitas  prosedural  bagi  penyelesaian sengketa dengan nilai klaim kecil.
2.  Aparat Penegak Hukum
Dalam  rangka  menciptakan  upaya penegakan  hukum  yang  baik  dalam  suatu negara  sangat  diperlukan  aparat  penegak hukum  yang  memiliki  moralitas  baik, bersifat tangguh dan tidak mudah menerima  suap  (Rakhmawati  dan  Astuti, 2013).  Aparat  penegak  atau  penerap hukum terkait implementasi PERMA Gugatan  Sederhana  adalah  para  hakim. Pada  umumnya  hakim  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah mengetahui  keberadaan  PERMA  tersebut, dan  tidak  ada  kualifikasi  khusus  untuk menjadi  hakim  dalam  memutus  perkara gugatan  sederhana  hal  ini  dibuat  dengan tujuan  memudahkan  kinerja  hakim  dan mengurangi beban penumpukan perkara.
Selain  hakim,  PERMA  Gugatan Sederhana  juga  melibatkan  peran  para advokat  dalam  implementasinya.  Terkait efektifitas  PERMA  tersebut  peneliti  menilai peran  advokat  masih  minim.  Dari  hasil penelitian  terhadap  pengacara  Eko  Sasi Kirono,  S.H  yang  ada  di  Singaraja,  ia mengatakan bahwa lebih sering menangani kasus perceraian dan belum  pernah  sama sekali menangani kasus Gugatan sederhana, hal tersebut dikarenakan kualifikasi  suatu  perkara  untuk  dapat diajukan  melalui  Gugatan  Sederhana  tidak lah mudah banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi.  Fenomena  ini  tentu  menjadi salah satu faktor belum efektifnya implementasi PERMA Gugatan Sederhana.

## 3.  Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  memadai merupakan  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  aturan  tertentu. Sudah  menjadi  tugas  pemerintah  untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana  yang  baik  bagi  terlaksananaya setiap  aturan  hukum  yang  dibuatnya. Dengan adanya sarana prasarana memadai  tujuan  dibuatnya  aturan  dapat terlaksana  dengan  maksimal.  Keberadaan
sarana prasarana memadai  tentunya  dapat menunjang  implementasi  dari  PERMA Gugatan Sederhana, baik sarana prasarana  berupa  aturan  teknis,  birokrasi maupun  peralatan  penunjang  implementasi PERMA tersebut. Sehingga tujuan menyelenggarakan pengadilan secara cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  demi mengurangi kongesti perkara di pengadilan dapat terlaksana dengan baik.
Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  I  B  sarana  dan  prasarana  sudah cukup memadai, akan tetapi belum berfungsi  maksimal  yang  menyebabkan implementasi  PERMA  tersebut  kurang berjalan maksimal sesuai dengan semangat  dan  tujuan  isinya.  Pengadilan
Negeri Singaraja Kelas
IB sudah mengetahui dan memahami adanya PERMA tersebut, hal ini berarti para hakim siap untuk mengimplementasikan isi PERMA  tersebut,  namun  ada  sedikit kendala  mengenai  sarana  prasarananya, seperti sarana sumberdaya manusia karena  PERMA  ini  menyebutkan  bahwa penyelesaian  perkara  ini  hanya  memakan waktu  25  hari,  hal  ini  menyebabkan  hakim dan  panitera  harus  berkerja  secara  ekstra untuk meyelesaikan perkara secara sederhana, agar tenggat waktunya terpenuhi.  Selain  itu  sarana  yang  lain  yang menjadi  penghambat  adalah  penggugat dan  tergugat  harus  berdomisili  di  daerah hukum  Pengadilan  yang  sama,  hal  ini menjadi penghambat karena banyak penggugat  dan  tergugat  tidak  tinggal  di domisili yang sama, bagaimana jika mereka berbeda domisili? Hal ini kan menyebabkan implementasi  gugatan  sederhana  ini  tidak berjalan maksimal.
4.  Masyarakat
Hukum  merupakan  sebuah  sistem yang  berasal  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Kesadaran  masyarakat  akan keberadaan suatu hukum tertentu merupakan hal penting dalam mempertahankan eksistensi hukum
tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi  PERMA  Gugatan  Sederhana masyarakat  yang  berperan  adalah  para pihak  yang  berperkara  melalui  sarana litigasi  karena  para  pihak  tersebutlah  yang
menginginkan terciptannya sistem peradilan  secara  cepat  sederhana,  dan berbiaya  ringan.  Berdasarkan  riset  peneliti, implementasi  PERMA  Gugatan  Sederhana tentunya terkait dengan pengetahuan hukum masyarakat atas keberadaan PERMA tersebut. PERMA gugatan sederhana  dapat  berjalan  tentunya  apabila masyarakat memahami prosedur dan proses beracara melalui mekanisme gugatan  sederhana.  PERMA  Gugatan Sederhana  ini  kurang  berjalan  dapat disebabkan  karena  masyarakat  belum memahami  esensi  dari  PERMA  Gugatan sederhana tersebut, masyarakat memahami  jika  gugatan  akan  diselesaikan seperti  gugatan  pada  umumnya,  padahal dengan adanya PERMA Gugatan
Sederhana ini masyarakat yang mempunyai  permasalahan  hukum  terkait gugatan akan jauh lebih dimudahkan dalam mendapatkan  haknya.  Masyarakat  jelas sekali  mebutuhkan  sosialisasi  agar  dapat mengetahui dan memahami PERMA tersebut, sehingga PERMA Gugatan Sederhana ini akan berjalan dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1)  Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan  negeri  Singaraja  kelas  IB diantaranya  yaitu  mendaftarkan  gugatan secara  mandiri  dengan  mengisi  blanko gugatan berupa formulir gugatan sederhana  yang  tersedia  di  pengadilan. Setelah  mendaftar  dan  membayar  biaya perkara. Ketua pengadilan menunjuk hakim untuk  memeriksa  perkara.  Setelah  itu menetapkan  hari  sidang  pertama.  hari pertama  sidang  hakim  mengupayakan perdamaian,  jika  tidak  behasil  maka  hakim melanjutkan dengan mendengarkan gugatan  dari  penggugat  dan  jawaban  dari tergugat. Selanjutnya pada sidang berikutnya  dilakukan  sidang  pembuktian dan yang terahir adalah sidang pembacaan putusan  karena  dalam  gugatan  sederhana tidak mengenal kesimpulan. Dalam putusan hakim membacakan putusan secara terbuka  untuk  umum,  didalam  putusan tersebut  hakim  memberitaukan  hak-hak
para  pihak  antara  menerima  dan  menolak putusan.  Dalam  gugatan  sederhana  tidak mengenal banding tetapi mengajukan keberatan  apabila  salah  satu  pihak  tidak terima  dengan  putusan.  2)  Pelaksanaan Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  yang  diterapkan  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB dalam  penyelesaian  perkara  perdata  yang diajukan  melalui  gugatan  sederhana  sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada dan Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  juga sudah  melakukan  tugas  sebagaimana mestinya.  Penerapan  PERMA  no.  2  tahun 2015  umunya  telah  memudahkan  para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat bahwa salah satu syarat untuk  gugatan  sederhana  adalah  para pihak  berada  dalam  wilayah  hukum  yang sama. Dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN  Sgr  penyelesaiannya telah  melewati  batas  waktu  25  hari  namun hal  tersebut  tidak  mempengaruhi  dan  tidak memiliki  dampak  terhadap  putusannya. Jumlah  perkara  Gugatan  sederhana  di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB pada tahun 2019 berjumlah 29 perkara peningkatannya luar biasa karena sebelumnya  dari  tahun  2015-2018    hanya ada  3  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  IB.  3)  Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di
Pengadilan Negeri singaraja Kelas IB yaitu, pihak  tergugat  yang  tidak  hadir  pada  saat persidangan,  pembuktian  yang  berbelit- belit, pemanggilan para pihak yang memakan  waktu,  nilai  gugatan  yang dibatasi  menjadikan  hambatan  terhadap perkara  yang  akan  diajukan.  Dalam  hal perkara  nomor  10/Pdt.G.S/2019/PN  Sgr yang  menjadi  hambatannya  adalah  hari sidang yang berbenturan dengan hari raya, tentu  hal  ini  menyebabkan  persidangan tersebut menjadi  lama  tidak  sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  25  hari sejak sidang pertama.
Berdasarkan simpulan tersebut maka  dapat  diberikan  saran  di  antaranya, 1)  Di  perlukan  adanya  pengawasan  dari
mahkamah Agung terhadap jalannya persidangan agar mekanisme jangka waktu gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB berjalan dengan sebenarnya. 2) Diperlukan sosialisasi terhadap  masyarakat  secara  luas  karena Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB hanya  melakukan  sosialisasi  terhadap Bank-bank yang ada di kabupaten Buleleng.  3)  Diperlukan  adanya  revisi terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 terkait mengenai  jumlah  gugatan  Materiil  yang hanya  sebesar  Rp.  200.000.000,00  (dua ratus  juta  rupiah)  menjadi  lebih  besar  agar mencakup  lebih  banyak  lagi  perkara  yang dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Heryani.  2013.
Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta: Kharisma Putra Utama.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2016 Metodelogi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam justifikasi teori hukum. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Fuady,  Munir.  2014. Konsep  Hukum Perdata . Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Lubis, Sulaikan dan Ain Marzuki, Wisman.
2008. Hukum Acara Perdata
Peradilan  Agama  Di  Indonesia .
Jakarta: Kencara.
Mertokusumo, Sudikno.2013. Hukum Acara Perdata . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Sinamo,  Nomensen.2015. Hukum  Tata
Negara Indonesia . Jakarta: Permata Aksara.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Buku  Saku  Gugatan  Sederhana, Jakarta:Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan  Indonesia  (PSHK)  dan Lembaga  Kajian  dan  Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), 2015.

## Skripsi
Rohana  Fitri  Silvia.  2017. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian  Gugatan  Sederhana
(Small  Claim  Court)  Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun  2015  Di  Pengadilan  Negeri Kelas  1A  Tanjung  Karang .  Skripsi
Hukum. Jurusan Hukum, Universitas Lampung. Agni  Hasrini  Yusuf.  2017. Pelaksanaan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai. Skripsi Hukum.  Departemen  Hukum  Acara, Universitas Hasanudin.

## Internet
https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara (di akses pada 20 Oktober 2019).
http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/ magistrate_con/Background_on_SmllClaim CourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf (di  akses pada 25 Oktober 2019).

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4958. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009
Perubahan  Atas  Undang-undang nomor  14  tahun  1985  Tentang Mahkamah Agung, 2009. Jakarta : Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 3.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang  Kekusaan  Kehakiman,
2009.Jakarta  :  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  2009 Nomor 157. Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Peradilan  Umum,  2009. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana,  2015.  Jakarta.  Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1172.