Nganjuk  District  Regional  Government's  Strategy  in  Maintaining  Unqualified Opinion

## Strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  Dalam  Mempertahankan Opini WTP
Andy Chandra Pramana *1 , Krissantina Eferyn 2 , Nonni Yap 3 ,Linda Karlia 4 ,Lusy Siswandari 5 Universitas Kadiri 1,2,3,4,5 andychandra@unik-kediri.ac.id
* Coresponding Author
ABSTRACT
Unqualified Opinion (WTP) is an opinion given by the Financial Audit Agency (BPK) which is presented in the Regional Government Financial Report (LKPD). The aim of this research is to find out the strategy of the  Nganjuk  Regency  Regional  Government  in  maintaining  the  WTP  Opinion,  and  to  find  out  the obstacles faced by the Nganjuk Regency Regional Government in maintaining the WTP Opinion. In this research, the researcher took a type of descriptive research with a qualitative approach. The results of the  research  show  that  the  strategy  highlighted  by  the  Nganjuk  Regency  Regional  Government  is  the agenda  of  signing  a  commitment  between  the  OPD  Leaders  and  the  Regent  to  agree  on  the  date  for submitting  financial  reports  for  each  OPD.  Another  strategy  that  is  no  less  important  is  studying  the Financial Report Audit process in previous years as well as the review process from the Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The success of obtaining a WTP Opinion is also influenced  by  a  reliable  Accounting  Information  System,  competent  Human  Resources  (HR),  and adequate  infrastructure.  Suggestions  that  can  be  given  to  future  researchers  are  to  look  for  unique strategies from other districts/cities that have succeeded in maintaining an Opinion. WTP from the BPK for more than 6 times in a row so that this strategy is considered more patent and can be applied in other districts/cities that need a strategy to obtain or maintain a WTP Opinion from the BPK.
Keyword: Local Government, Audit Opinion, Strategy

## ABSTRAK
Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  merupakan  opini  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  yang  tersaji  dalam  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapai Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  strategi  yang ditonjolkan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  adalah  dengan  adanya  agenda penandatanganan komitmen antara Pimpinan OPD dan Bupati untuk menyepakati tanggal penyerahan laporan  keuangan  tiap-tiap  OPD.  Strategi  lain  yang  tidak  kalah  penting  ialah  mempelajari  proses Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  pada  tahun-tahun  sebelumnya  serta  adanya  proses review dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Keberhasilan memperoleh Opini WTP juga  dipengaruhi  oleh  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  handal,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dengan mencari keunikan strategi dari Kabupaten/Kota lain yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama lebih dari 6x berturut-turut sehingga strategi tersebut dirasa lebih paten dan dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota lainnya yang membutuhkan strategi untuk mendapatkan atau mempertahankan Opini WTP dari BPK.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Opini Audit, Strategi

## 1. Pendahuluan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  mewajibkan  pelaporan  keuangan  Pemerintah Daerah  sebagai  wujud  keterbukaan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  berada  di  Tingkat Daerah.  Pelaporan  tersebut  disajikan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) yang  nantinya  akan  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Atas  Pemeriksaan tersebut,  BPK  akan  memberikan  opini.  Opini  yang  dapat  diberikan  oleh  BPK  adalah  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Pernyataan  Menolak  Memberi Opini  atau  Tidak  Memberi  Pendapat  (TMP).  Urutan  tersebut  merepresentasikan  urutan kualitas dari sebuah LKPD (Jati, 2019).
Kabupaten  Nganjuk  merupakan  Pemerintah  Daerah  yang  mendapatkan  Opini  WTP  6 kali secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Hal ini menarik untuk diteliti  bagaimanakah  kiat-kiat  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Nganjuk  dalam mempertahankan  Opini  WTP  dan  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya mempertahankan Opini WTP tersebut.
(Sukandani  &  Istikhoroh,  2023)  menyatakan  bahwa  satu-satunya  cara  untuk mempertahankan WTP adalah dengan menerapkan akuntansi yang konservatif, artinya ketika melaksakanan kegiatan akuntansi harus selalu sesuai dengan standar dan bebas dari salah saji, dengan begitu maka Opini WTP tidak sulit untuk didapatkan.
(Hasiara  et  al.,  2019)  menyatakan  bahwa  opini  WTP  hanya  dapat  diperoleh  apabila pegawai Pemerintah Kota patuh terhadap kebijakan audit atau pemeriksaan. Jika pemerintah daerah tetap melakukan audit atas keuangannya, maka tindakan koruptif akan terminimalisir, sehingga kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut dapat ditingkatkan.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Grand Theory
Grand  theory yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  bagian  dari agency  theory yaitu Stewardship theory yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan  organisasi.  Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa  adanya  hubungan  yang  kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Naryanto et al., 2020).
Kesuksesan  organisasi  menggambarkan  maksimalisasi  utilitas  kelompok  principals (pemberi  mandat)  dan  manajemen  (penerima  mandat).  Maksimalisasi  utilitas  kelompok  ini pada  akhirnya  akan  memaksimumkan  kepentingan  individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi tersebut. Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor  publik  seperti  organisasi  dan  non  profit  lainnya  yang  sejak  awal  perkembangannya, akuntansi  sektor  publik  telah  dipersiapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi hubungan antara stewards dengan principals (Wilson, 2016).

## Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan (audit) keuangan negara menurut UU No. 15 tahun 2004 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, serta profesional yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  (Rahmadani,  2018).  Proses  pemeriksaan  laporan keuangan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada penggunan laporan keuangan bahwa  laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar  dan  terpercaya.  Lembaga  negara  yang berwenang  dalam  melakukan  pemeriksaan  keuangan  negara  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemeriksaan (audit) keuangan negara menurut UU No. 15 tahun 2004 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, serta profesional yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Rahmadani, 2018).
Hasil  pemeriksaan  keuangan  memberikan  informasi  mengenai  adanya  potensi kerugian  negara  yang  diakibatkan  penyalahgunaan  dan  inefisiensi  penggunaan  APBN/APBD. Hasil audit BPK tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi audit investigasi dan kasus korupsi serta kasus pidana. Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan Negara di Tingkat Daerah tentu akan menghindari hal tersebut dan mengupayakan agar hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan mereka adalah WTP, dengan demikian mereka akan terbebas dari masalah hukum, serta untuk membuktikan  kepada  masyarakat  bahwa  Pemerintah  Daerah  tersebut  telah  mengelola  uang Negara dengan wajar dan sesuai standar.

## Strategi Pemerintah Daerah
Strategi  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  dengan  melihat  secara  objektif  kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Strategi dapat  dirancang  dengan  mengidentifikasi  regulasi  sebagai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan mengidentifikasi kondisi saat ini. Apabila terjadi gap antara regulasi dan kondisi, maka strategi dapat  dirancang  ke  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan.  Strategi  yang  dikemukakan  oleh tidak  hanya  penyusunan  rencanan  aksi,  akan  tetapi  disusunnya  aspek-aspek  pendukung lainnya (Naryanto et al., 2020).
Secara  etimologis  kata  pemerintahan  berasal  dari  kata  perintah,  yang  dapat diartikan sebagai berikut: Melakukan pekerjaan menyuruh/perkataan yang menyuruh melakukan  sesuatu;  Badan  yang  melakukan  kekuasaan  memerintah/  kekuasaan memerintah  suatu  negara  (daerah  negara)  atau  badan  negara  tertinggi  yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan); Perbuatan, cara, hal  atau  urusan  dari  badan  yang  memerintah  tersebut.  kata  “perintah”  yang  berarti sesuatu  yang  harus  dilaksanakan,  yang  kemudian  mendapat  imbuhan  awalan  “pe” menjadi  kata  pemerintah  yang  berarti  badan  yang  melaksanankan  pekerjaan mengurus  suatu  Negara  atau  badan  yang  menjalankan  pemerintahan  (Kurniati  & Suryanto, 2020).
Strategi  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  Pemerintah  Daerah  dalam mempertahankan  opini  WTP,  adapun  9  strategi  dalam  memperoleh  opini  WTP  yaitu: komitmen  pimpinan,  membentuk  tim,  membuat  rencana  aksi,  menyiapkan  anggaran, rancangan  sistem  pengendalian  internal,  perbaikan  sistem  akuntansi  keuangan  serta  sistem informasi manajemen barang daerah, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi peran APIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi (Kurniati & Suryanto, 2020).

## Opini WTP
Pemberian  opini  kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditentukan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004.  Semakin  banyak  kriteria  yang terpenuhi,  maka  penilaian  opini  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  semakin  tinggi.  Adapun kriteria pemberian opini pemerintah daerah sebagai berikut (Rahmadani, 2018):
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern
Keempat  kriteria  pemeriksaan  di  atas  akan  berdampak  terhadap  opini  yang  akan diberikan  kepada  LKPD  yang  bersangkutan,  semakin  banyak  jumlah  pelanggaran  atau
ketidaksesuaian  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan,  maka  opini  yang  diberikanpun  akan semakin  buruk.  Pelanggaran  yang  ditemukan  akan  dibandingkan  dengan  kriteria  tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.
Secara umum terdapat 4 jenis opini audit BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar,  dan  Menolak  Memberikan  Pendapat ( Disclaimer ). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan  opini  tersebut  institusi  yang  bersangkutan  dapat  mengeskpresikan  akuntabilitasnya sebagai  entitas  kepada  para stakeholder atau  publik/masyarakat  (Jati,  2019).  Dengan memperoleh  opini  WTP,  tingkat  kepercayaan  atas  laporan  keuangan  pemda  akan  semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.

## 3. Metode Penelitian Jenis, Informan dan Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  adalah  riset  atau  penelitian  yang  bersifat  analisis  dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (Moleong, 2007).
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris  Badan  Pengelelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  dan  Auditor  Muda  Inspektorat Daerah.

## Jenis Data
Terdapat  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  primer  dan data sekunder. Data primer yaitu data penjabaran strategi yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  dalam  mempertahankan  opini  WTP.  Data sekundernya adalah dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  direncanakan  untuk  gunakan  di  lapangan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013) yaitu Observasi (Pengamatan Langsung), Wawancara ( Interview ), dan Studi Pustaka dan Dokumen.

## Metode dan Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  dengan  menggunakan analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dan akan diolah. Data dari hasil wawancara yang diperoleh  kemudian  dicatat  dan  dikumpulkan  sehingga  menjadi  sebuah  catatan  lapangan. Teknik  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematis  fakta-fakta  dan  data  yang diperoleh  serta  hasil  studi  lapangan  atau  studi  literatur  untuk  kemudian  memperjelas gambaran hasil penelitian (Moleong, 2019).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dalam  melaksanakan  fungsi  pelaporan  keuangan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Nganjuk diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau dengan kata lain BPKAD memiliki tugas pokok dan fungsi melaporkan LKPD Kabupaten Nganjuk. Di dalam BPKAD  terdapat  beberapa  bidang,  diantaranya:  Sekretariat,  Perencanaan  Anggaran  Daerah, Perbendaharaan,  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD),  Akuntansi  dan  Pelaporan.  Perihal pelaporan LKPD berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
Proses  dan  tahapan  membuat  LKPD  adalah  bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan menghimpun  laporan  dari  tiap-tiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  berada  di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk memiliki 52 OPD. BPKAD memiliki agenda rutin dalam pelaporan LKPD. Pertama, BPKAD memiliki agenda penandatanganan komitmen penyelesaian Laporan  Keuangan  tiap-tiap  OPD  sesuai  dengan  tanggal  yang  telah  disepakati. Penandatanganan  dilakukan  oleh  Pimpinan  seluruh  OPD  dengan  Bupati  Nganjuk. Penandatanganan  Komitmen  ini  menjadi  penting  karena  sebagai  bentuk  komitmen  dari Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam proses penyelesaian LKPD. Sementara itu  Pimpinan  tiap-tiap  OPD  juga  diminta  untuk  berkomitmen  agar  dapat  menyelesaikan laporan keuangan OPD masing-masing secara tepat waktu. Dengan demikian, agenda Pertama ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk demi  memperoleh  atau  mempertahankan  Opini  WTP  dari  BPK.  Dengan  penyerahan  Laporan Keuangan  OPD  yang  tepat  waktu,  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan  di  BPKAD  Kabupaten Nganjuk  dapat  melakukan  pengecekan,  mengkompilasi  Laporan  Keuangan  hingga  menyusun LKPD  dengan  cermat  atau  tidak  terburu  dengan  waktu,  sehingga  pekerjaan  final  yang diserahkan kepada BPK adalah pekerjaan yang benar-benar final dan sudah melalui beberapa kali proses pengecekan yang dilakukan bersama dengan pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
Agenda kedua adalah pendampingan OPD, maksud dari agenda ini adalah ketika OPD menyerahkan  Laporan  Keuangan,  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan  membagi  staf  nya  untuk melakukan pendampingan terhadap OPD, sehingga angka-angka pada Laporan Keuangan OPD yang  diserahkan  akan  dicek  terlebih  dahulu  pada  saat  pendampingan  tersebut.  Tidak  lupa, pada saat proses ini Bagian Akuntansi dan Pelaporan juga melakukan koordinasi terkait angka aset  kepada  Bagian  BMD  untuk  memastikan  kebenaran  angka  aset  yang  terdapat  pada Laporan Keuangan tiap OPD. Dalam tahap ini strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  pendampingan  OPD, tentunya  dalam  pemetaan  sumber  daya  manusia  terdapat  perbedaan  kemampuan  pada masing-masing  sumber  daya  manusia.  BPKAD  Kabupaten  Nganjuk  menyiapkan  sumber  daya yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik untuk mendampingi OPD yang memiliki kompleksitas  tinggi  seperti  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Pendidikan.  Hal  tersebut  dilakukan untuk meminimalisir molornya waktu terselesaikannya laporan keuangan di tingkat OPD.
Tahap  selanjutnya  adalah  ketika  LKPD  Kabupaten  sudah  selesai  disusun,  Bagian Akuntansi  dan  Pelaporan  BPKAD  melakukan  telaah  bersama-sama  dengan  Inspektorat Kabupaten Nganjuk, guna menyempurnakan LKPD yang telah disusun.
Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  mengatakan  bahwa  masih  ada  pekerjaan  setelah  reviu  dari  Inspektorat,  yaitu  revisi, biasanya dari Inspektorat masih ada revisi, terkadang juga ada jurnal tambahan atau susulan dari  OPD.  Auditor  Muda  Inspektorat  Daerah  mengatakan  bahwa  pada  tahap  reviu  di Inspektorat  selain  melakukan  pengecekan  LKPD,  di  Inspektorat  juga  menggali  kekurangan dengan cara melakukan koordinasi dengan seluruh OPD untuk menanyakan apakah ada jurnal tambahan  yang  belum  dilakukan  penjurnalan  saat  pendampingan  dengan  Bagian  Akuntansi dan  Pelaporan  BPKAD.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  jurnal  penyesuaian yang  kemungkinan  akan  ditemukan  oleh  BPK  saat  terjadi  pemeriksaan.  Mengingat penjadwalan  dari  BPKAD  sangat  ketat  terkait  pendampingan  dan  penyerahan  laporan keuangan dari OPD maka masih banyak sekali jurnal-jurnal yang belum tercatat sehingga kami di  Inspektorat  berperan  untuk  menutup  kekurangan  tersebut.  Setelah  reviu  dari  Inspektorat selesai,  kemudian  BPKAD  melakukan  finalisasi  LKPD  yang  kemudian  dimintakan  persetujuan kepada Bupati Nganjuk. Setelah disetujui oleh Bupati Nganjuk maka tahap berikutnya adalah penyerahan LKPD kepada BPK untuk dilakukan Pemeriksaan.
Dari  uraian  tahapan  di  atas  terdapat  satu  tahapan  yang  mungkin  dipandang  sepele, tetapi  mungkin  dapat  menimbulkan  efek  yang  besar.  Tahapan  tersebut  adalah  agenda
penandatanganan  komitmen  penyelesaian  Laporan  Keuangan  tiap-tiap  OPD.  Menurut Sekretaris Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah, agenda penandatanganan komitmen ini sepertinya hanya dilakukan di Kabupaten Nganjuk saja, apabila dilihat dari tahapan-tahapan yang  lain,  mungkin  di  Kabupaten  lain  juga  sama-sama  dilakukan,  tetapi  untuk  agenda penandatanganan  komitmen  penyelesaian  Laporan  Keuangan  tiap-tiap  OPD,  sepertinya  ini yang  merupakan  jurus  terjitu  yang  dijadikan  sebagai  sebuah  strategi  yang  diterapkan  oleh Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP.
Menurut Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, strategi yang dilakukan adalah dengan  mempelajari  dengan  sungguh-sungguh  bagaimana  kemauan  Pemeriksa  pada  tahun- tahun  sebelumnya,  mendokumentasikan  proses  dan  mempelajari  proses  Pemeriksaan  oleh BPK pada tahun-tahun sebelumnya. ”Kami pelajari betul apa yang do and don’t sehingga kami hafal  ritme  Pemeriksaan  dari  BPK,  selain  itu  juga  kami  kondisikan  agar  OPD-OPD  itu  bisa bekerja sama, karena kan kami ambil data dari mereka, laporan keuangan kami itu dari laporan keuangan  mereka,  kalau  mereka  tidak  support  ya  kami  juga  yang  repot  karena  kalau pengumpulannya molor, kami tidak bisa menyiapkan hal lainnya yang tidak kalah pentingnya, itu kuncinya”.
Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, “Kita belajar dari tahun-tahun yang lalu, pengerjaan laporan keuangan di tingkat OPD itu kalau tidak dibatasi waktunya, OPD itu merasa  bahwa  mereka  dapat  menuda  pengumpulan  laporan  keuangan  sehingga  pekerjaan tersebut  tidak  menjadi  prioritas.  Padahal  dari  sisi  kami,  kami  baru  bisa  bekerja  dengan maksimal apabila laporan keuangan dari OPD-OPD sudah terkumpul semua, maka dari itu kita buat  penandatanganan  komitmen  antara  Pimpinan  OPD  dan  Bupati  agar  mereka  segera menyelesaikan dan tahu batas waktunya kapan harus dikumpulkan”.

## 5. Penutup Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  yang  ditonjolkan  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Nganjuk  adalah  adanya  agenda  penandatanganan  komitmen  antara Pimpinan OPD dan Bupati untuk menyepakati tanggal penyerahan laporan keuangan tiap-tiap OPD. Dengan begitu, Bagian Akuntansi dan Pelaporan di BPKAD Nganjuk dapat dengan leluasa mempersiapkan penyusunan LKPD serta agenda Pemeriksaan dari BPK.
Adapun strategi lain yang tidak kalah penting ialah mempelajari proses Pemeriksaan Laporan Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya serta adanya proses reviu dari Inspektorat sebagai  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP).  Disamping  itu  Pemerintah  Kabupaten Nganjuk juga seperti Kabupaten atau Kota lainnya yang keberhasilan memperoleh Opini WTP dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi yang handal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  Peneliti  selanjutnya  adalah  dengan  mencari keunikan  strategi  dari  Kabupaten/Kota  lain  yang  telah  berhasil  mempertahankan  Opini  WTP dari BPK selama lebih dari 6x berturut-turut sehingga strategi tersebut dirasa lebih paten dan dapat  diterapkan  pada  Kabupaten/Kota  lainnya  yang  membutuhkan  strategi  untuk mendapatkan atau mempertahankan Opini WTP dari BPK.

## Daftar Pustaka
Hasiara,  L.  O.,  Sudarlan,  &  Diah,  A.  M.  (2019).  The  factors  influencing  the  sustainability  of unqualified opinion (UQU) in the government organizations of East Kalimantan province- Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(9), 2181–2188. Indriantoro, N. (2019). Metode Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan Mnajamen. Andi.
Jati,  B.  P.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Wahana,  22(1),  1–14. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145
Kurniati, P. S., & Suryanto. (2020). Achievements Strategy for Unqualified Opinion in Bandung Government. Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science,  and  Humanities  –  Economics,  Business  and  Management  Track  (ICOBEST-EBM
2019), 112, 224–227. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.051 Mbandlwa,  Z.  (2022).  The  investigation  of  the  disparities  between  unqualified  audit  opinion and effective public service delivery. June. https://surveyheart.com/form/5e5d59a62e417841d9710612Viewproject
Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
Moleong, L. J. (2019). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif.
Naryanto, Mahroza, J., & Mariadi, M. (2020). Strategic Planning Mempertahankan Opini Wtp Bpk Ri Menuju Good Governance Di Tni Ad. Strategi Pertahanan Darat, 6(2), 1–25.
Rahmadani, K. I. (2018). STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS  AKRUAL  (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota  Salatiga).  Jurnal  Universitas Brawijaya, 1(69), 5–24.
Saleh, I., & Rahadian, Y. (2020). The Root Issues of Not Achieving an Unqualified Opinion : The Case Study in Local Governments XX of Indonesia. 15276–15287.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016).  Research  methods  for  business:  A  skill  building  approach. john wiley & sons.
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Sukandani,  Y.,  &  Istikhoroh,  S.  (2023).  (  WTP  )  THROUGH  ACCOUNTING  CONSERVATISM. 2023(2003), 195–206.
Wilson,  B.  K.  R.  (2016).  Book  Review :  Steward  Leadership  in  the  Nonpro  fi  t  Organization.
2016.