## PERGESERAN PARADIGMA HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAKUAN KELEMBAGAAN LOKAL BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN
(PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM)
Oleh :
Jati Nugroho 1

## Abstraksi
Paradigma  hukum  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  karakter  pemegang kekuasaan,  yang  artinya  kecenderungan  responsif  atau  represif.  Karakter  politik otoriter dari aturan hukum mempromosikan hukum yang represif atau responsif. Paradigma  bergeser  seiring  dengan  perubahan  politik  di  suatu  negara  yang memunculkan 4 (empat) paradigma terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, yaitu: 1) Manajemen Sumber Daya Berbasis Negara, 2) Manajemen Sumber Daya Berbasis  Masyarakat,  3)  Manajemen  Koperasi  dan  4)  Manajemen  Sumber  Daya Berbasis Pasar.
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui hak untuk mengontrol negara atas air digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Prinsip pengelolaan sumber daya air, terutama air irigasi pertanian melalui  institusi  lokal  sesuai  dengan  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakatnya. berbagai hak tradisional.
Pergeseran  paradigma  hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air,  terutama  air irigasi,  telah  terjadi  di  Indonesia  sejak  orde  lama,  orde  baru  dan  orde  reformasi hingga  diberlakukannya  UU  No.  17  tahun  2019  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum politik  diadopsi.  Di  tingkat  legislasi  selalu  ada  hubungan  antara  UU  Pemerintah Daerah  dan  UU  Sumber  Daya  Air  dan  pengaruh  budaya  hukum  masyarakat. Dalam hal itu, akan ada trade-off di antara mana hukum diutamakan atas apakah hukum  negara bagian atau lokal melalui hukum adat.  Jadi  tentu saja negara juga mengakui keberadaan institusi lokal sebagai bentuk pengakuan pluralisme hukum sesuai dengan amanat konstitusi.
Kata  Kunci : pergeseran paradigma hukum  dalam  pengelolaan sumber daya air, pengaruh pengakuan lembaga lokal, prinsip keadilan, perspektif Sejarah Hukum.

## 1. Latar Belakang
Paradigma 2 hukum  yang  dianut  negara  berkaitan  erat  dengan  kebijakan  dan model  pembangunan  selama  pemerintahan  dari  orde  lama,  orde  baru  dan  orde
1 Dosen  LLDikti7  DPK  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  (STIH)  Jenderal  Sudirman  Lumajang, email : thomasjatinugroho@gmail.com
reformasi.  Paradigma  bergeser  seiring  dengan  perubahan  politik  suatu  negara memunculkan  4  (empat)  paradigma  berkaitan  pengelolaan  sumber  daya  alam, yaitu:  1)  Pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  negara (State  Based  Resources Management (SBRM)),  2)  Pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  pada komunitas  (PSBK  atau  CBRM/ Commmunity  Based  Resources  Management), 3) Pengelolaan  sumber  daya  alam Cooperative  Management  (co-management)  dan 4)  Pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  pasar  (MBRM  atau  Market  Based Resources Management). Paradigma hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh karakter pemegang kekuasaan artinya apa kecenderungan responsif  atau represif. Menurut   Nonet  dan Selznick, karakter politik  yang otoriter dilahirkan peraturan hukum tersebut mengedepankan hukum yang represif (repressive law). 3
Campur  tangan  negara  terhadap  milik  bersama (res  commune) berupa  air ditetapkan dalam ketentuan UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) melaui hak  menguasai  negara  atas  air  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Prinsip pengelolaan sumber daya air terutama air irigasi pertanian melalui kelembagaan  lokal  menurut  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  maka  ada kewajiban  pemerintah  daerah  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat hukum  adat  ( adat  rechtsgemenschap )  dan  berbagai  hak  tradisionalnya ( constitutional respect and recognition ). 4
Secara filosofis bahwa norma dalam konstitusi yang mengatur air terutama air irigasi  pertanian  dikuasai oleh negara harus diabdikan untuk  kemakmuran rakyat
2 Paradigma berasal dari kata paradigm (Inggris) yang berarti contoh atau pola ( Oxford English Dictionary ), paradeigma (Yunani), para berarti  disamping  atau  disebelah, dekynai , memperlihatkan  model,  contoh,  tipe,  ideal.  Menurut  Kuhn  adalah  seperangkat  keyakinan orang atau perilaku orang (dalam hal ini dalam rangka bagaimana mengelola sumber daya air) yang  memandu  tindakan-tindakan    ilmuwan  baik  dalam  tingkah  laku  sehari  hari  maupun dalam penyelidikan ilmiah. Willarjo mengatakan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini  ilmuwan  dan  menentukan  cara  dia  memandang    gejala  yang  ditelaahnya    yang mempengaruhi jalan pikir dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. Ilmu hukum mengalami transformasi  paradigmatik  dari order ke full  disorder .  Ilmu  hukum  tidak  boleh  tertinggal, menurut  Hans  Kelsen  ilmu  hukum  digarap  dan  diikat  dengan  paradigma.  Lihat  Rachmad Safa’at, “Kumpulan Kuliah Paradigima  Hukum  Pluralistik”, Program Doktor  Ilmu Hukum UB Malang, 2016.
3 Phillips Nonet & Phillips Selznick, Hukum Responsif , diterjemahkan dari Law and Society in Transition  :  Toward  Responsif  Law .  Penerjemah  Nurainun  Mangunsong,  Bandung,  Nusa Media, 2013,  hlm. 20.
4 Ketentuan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18 B ayat (2). Berikut kutipan lengkap pasal tersebut  :  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
dengan  berkeadilan  dan  memberi  kemanfaatan.  Negara  harus  memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial. 5
Secara  yuridis,  hak  konstitusional  rakyat  atas  sumber  daya  air  yang  diatur dalam  Pasal  33  ayat  (3),  Pasal  28A,  28I  ayat  (1)    dan  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD NRI 1945 yang tetap mengakomodasi dengan cara memperhatikan dan mengakui kelembagaan  lokal    harus  tetap  sesuai  prinsip  keadilan  sosial.  Konsekuensinya maka UU berkaitan sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Secara  historis,  perubahan  dalam  pengaturan  UU  Sumber  Daya  Air  yang menganut  paradigma  hukum  berbeda-beda  dimulai  dari  diberlakukannya  masa orde  lama  melalui Algemeene  Water  Reglement  1936 hingga  orde  baru  dengan UU No. 11 Tahun 1974. Selanjutnya dalam masa reformasi diberlakukannya UU No.  7  Tahun  2004  yang  menganut  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam berbasis  pasar (MBRM  atau  Market  Based  Resources  Management). Namun ironisnya  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi RI,  bulan  Pebruari  2015  bahwa keberadaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Sumber  Daya  Air bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dengan  tidak  diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang  Pengairan  dinyatakan  berlaku  kembali, padahal  jelas-jelas  keberadaan  UU  yang  ditetapkan  masa  orde    baru  tersebut mengabaikan pluralisme hukum.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber Daya  Air  maka  diharapkan  terjadi  pergeseran  paradigma  hukum  yang  belaku sebelumnya  yang  selalu  mengabaikan  kelembagaan  lokal  agar  sejalan  dengan tujuan  pembangunan  hukum  nasional  dalam  UU  No.  17  Tahun  2007.  Politik hukum  dalam  UU  tersebut  dirumuskan  mengakomodir  hukum  tertulis  dan  tidak tertulis  itu  dilaksanakan  dalam  berbagai  politik  hukum  yang  melalui  berbagai undang-undang.
5 Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat , (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing,  2010),  hlm.  143.  Selanjutnya  Suteki  menyatakan  bahwa  makna  keadilan individual  adalah  kehendak  mikro  yang  pelaksanaannya  tergantung  kehendak  pribadi, sedangkan  keadilan  sosial  adalah  keadilan  makro  yang  pelaksanaannya  tidak  tergantung kehendak pribadi, tetapi sudah bersifat struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tersebut  mengatur tentang  prinsip  syarat  tertentu  dalam  pemberian  izin  pengusahaan  air  terhadap pihak  swasta  dan  untuk  air  irigasi  tidak  diatur  secara  jelas  pengakuan kelembagaan  lokal  pengelola  irigasi. 6 Dominasi  pihak  swasta  terhadap  negara dikhawatirkan  dapat  mengelabui  pengelolaan  sumber  daya  air  termasuk  irigasi dan  kelembagaan  lokalnya  dengan  dalih  kerja  sama  dan  tidak  secara  tegas mengakui keberadaan kelembagaan lokal. 7
Secara  sosiologis,  eksistensi  kelembagaan  lojal  pengelola  irigasi  khsusnya  di Jawa  oleh ulu-ulu 8 sejak  masa  orde  baru  dan  masa  reformasi  bahkan  sampai disahkannya  UU  No.  17  Tahun  2019  diintervensi  hukum  negara  dengan  cara kooptasi 9 dimana  UU  tersebut  tidak  secara  tegas  mengatur  keberadaan kelembagaan  lokal.  Meski  secara  faktual  kelembagaan  lokal  masih  hidup  dan berkembang namun hukum negara tidak mengakui keberadaan kelembagaan lokal secara penuh.
Hukum  negara  sekedar  mengakui  kelembagaan  lokal      dianggap mengakomodasi hukum lokal tercermin dari  peraturan perundang-undangan yang mengatur  air  irigasi  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur.  Pengakuan  dalam  konteks pluralisme hukum sebagai “weak legal pluralism ”, hukum pengelolaan air irigasi lokal tradisional inferior, tidak mencerminkan keadilan. 10

## 2. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah pergeseran paradigma hukum pengelolaan sumber daya air mampu mempengaruhi
6 Lihat Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2019  bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan  asas  kearifan  lokal.  Dalam  Penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan asas "kearifan lokal"  adalah  bahwa  dalam  Pengelolaan  Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
7 https://katadata.co.id/berita/2019/09/17/dpr-sahkan-ruu-sda-air-kini-sepenuhnya-dikuasai negara, diakses tanggal 9 Januari 2020.
8 Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan HIPPA Provinsi Jawa Timur dinyatakan bahwa HIPPA sebagai organisasi bersifat sosial  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya  dengan  memperhatikan kepengurusan air tradisonal yang telah ada.
9 Kooptasi  merupakan  penerimaan  unsur-unsur  baru  dalam  kepemimpinan  suatu  organisasi sebagai  salah  satu  cara  untuk  menghindari  terjadinya  kegoncangan  dalam  stabilitas organisasi yang bersangkutan.
10 Aristoteles  menyatakan  ada  keadilan  dalam  masyarakat  ketika:  (1)  seseorang  tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “lawfull”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditaati; dan (2) seseorang tidak boleh lebih baik haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal).
pengakuan  kelembagaan  lokal  berdasarkan  prinsip  keadilan  (Perspektif  Sejarah Hukum) ?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pergeseran  paradigma  hukum  pengelolaan  sumber  daya  air  mampu mempengaruhi  pengakuan  kelembagaan  lokal  berdasarkan  prinsip  keadilan (Perspektif Sejarah Hukum).

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  maupun  praktis  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan  dibidang  hukum  khususnya  paradigma  hukum  pengelolaan sumber daya air.

## 5. Metode Penelitian
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis- normatif,  yakni  penelitian  mengenai  norma,  baik  itu  berbentuk  asas  ataupun kaidah  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan. 11 Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  melakukan  analisis  pada  peraturan  perundang  undangan  tentang hukum pengelolaan sumber daya air.
Statute  Approach atau  pendekatan  perundang  undangan  adalah  pendekatan masalah  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini . Pendekatan  konseptual  atau pendekatan melalui doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum juga merupakan pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini.  Yang  mana  doktrin  tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan Hukum Primer atau Primary Sources yang digunakan dalam penelitian ini  bersifat  autoratif  atau  memiliki  sifat  otoritas. Yaitu  peraturan  perundang undangan serta aturan yang telah dibuat oleh legislatif. 12 Undang Nomor 11 Tahun
11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34
12 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33
1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber  Daya  Air,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang Sumber  Daya  Air  merupakan  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini.
Bahan  Hukum  Sekunder atau  Secondary  Sources pada  penelitian  hukum normatif  dapat  berupa  buku  hukum  serta  jurnal-jurnal  hukum  sebagai  bahannya. Dimana  buku  buku  tersebut  berkaitan  mengenai  penelitian  ini,  yakni  pergeseran paradigma hukum pengelolaan sumber daya air mampu mempengaruhi pengakuan kelembagaan lokal berdasarkan prinsip keadilan (Perspektif Sejarah Hukum).
Pada  penelitian  ini,  Hal  yang  pertama  dilakukan  adalah  dengan  cara mengumpulkan  bahan  hukum  primer  serta  sekunder.  Ketika  semuanya  telah terkumpul maka data tesebut akan diolah secara sistematis dan dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan masalah yang sedang dikaji. 13
6. Pembahasan
A. Paradigma  Hukum    Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Masa  Orde Lama
Struktur  kelembagaan  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  dan  desa  ditata kembali dengan dikeluarkan UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Alat kelengkapan Desapraja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun  1965  terdiri  atas:  Kepala  desa,  Badan  Musyawarah  Desa,  Pamong Desapraja,  Panitera  Desapraja,  Petugas  Desapraja  dan  Badan  Pertimbangan Desapraja.
Khusus  berkaitan  dengan  petugas  Desapraja  merupakan  pembantu- pembantu Kepala Desapraja dan pamong desapraja  melakukan sesuatu tugas tertentu  dalam  hal-hal  bersangkutan  dengan  urusan  agama,  keamanan, pengairan  atau  lain-lain  urusan  rumah  tangga  desapraja  menurut  adat kebiasaan  setempat.  Petugas-petugas  tersebut  dengan  nama  seperti penghulu, khatib,  modin,  jagabaya,  kebayan atau ulu-ulu diangkat  dan  diberhentikan
13 Mukti Fajar &Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160
kepala  desapraja  dengan  persetujuan  Badan  Musyawarah  Desapraja (Bamudes). 14
Penggunaan  nama  desapraja 15 dalam  UU  tentang  Desapraja  memberikan istilah  baru  dalam  Penjelasan  UUD  1945  Pasal  18,  kesatuan  masyarakat hukum  di  berbagai  wilayah  Indonesia  mempunyai  nama  asli    beragam. Dengan  keluarnya  UU  Nomor  19  Tahun  1965  warisan  hukum  yang  berlaku seperti IGO dan IGOB serta peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi.
Khusus  berkaitan  lembaga ulu-ulu desa,  merupakan  lembaga  yang  telah ada  sejak  sebelum  jaman  penjajahan  Belanda.  Keberadaan  lembaga ulu-ulu berasal  dari  nama  jabatan  seorang  pamong  desa  diserahi  tugas  mengurus masalah pengairan di desa terutama mengatur pembagian air ke sawah petani, mengorganisir  gotong  royong  memelihara  saluran  dan  bangunan  pengairan, serta  melakukan  komunikasi  dan  melaporkan  kepada  Kepala  Desa  serta petugas pengairan.
Dari struktur kelembagaan organisasi pemerintahan desa jabatan meliputi: Kepala  Desa,  Carik,  Kampung  Polisi,  Kampung    Gawe,  Tuwawa/ulu-ulu, Kebayan  dan    Modin di  atas  tampak  bahwa  petugas  Desapraja  yang  telah diakui  pada  masa  pemerintah  kolonial  Belanda  berdasarkan  hukum  adat diadopsi  masa  orde  lama  dengan  UU  No.  19  Tahun  1965  dan  lebih  banyak petugas  meliputi  pembantu-pembantu  Kepala  Desapraja  dan  pamong desapraja  yang  melakukan  tugas  tertentu  seperti penghulu,  khatib,  modin, jagabaya, kebayan atau ulu-ulu tetap diakui keberadaannya dengan mendapat gaji dari tanah bengkok desa.
Konstruksi  hukum  dan  konstruksi  sosial  terhadap  posisi  dan  fungsi Pamong  Desa  merupakan  salah  satu  dimensi  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  desa  mengelola pemerintahan.  Pada  saat  berlakunya  IGO  dan  IGOB,  urusan  rumah  tangga desa  dibatasi  hanya  mengurus  urusan  fisik  saja  seperti  pemakaian  dan
14 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintaha  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 136-139.
15 Terdapat  kesamaan  antara  pengaturan Inlandshe  Gemeente  Ordonantie  dan  Inlandshe Gemeente  Ordonantie  voor  Buitengewesten  dengan  UU  No.  19  Tahun  1965  dalam  hal memandang  desa  sebagai  sebuah  kesatuan  masyarakat  hukum (volkgemeenschappen) memiliki  hak  ada  istiadat  dan  asal  usul.  Diakses  pada  tanggal  9  Januari  2020  dari http://galihlike9.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html
pemeliharaan pekerjaan umum desa  menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air. 16
Perkembangan  hukum  pengelolaan  sumber  daya  air  berkaitan  dengan kelembagaan kearifan lokal di Indonesia dimulai sejak berlakunya Algemeene Water Reglement 1936 yang menganut 2 (dua) paradigma hukum pengelolaan sumber  daya  air  khususnya  sistem  irigasi  di  Indonesia,    yaitu pertama , paradigma  pengelolaan  yang  didominasi  oleh  intervensi  Pemerintah  (disebut pola  berwawasan  teknis)  dan kedua ,  paradigma  yang  didominasi  oleh  peran masyarakat setempat (disebut pola berwawasan sosial).
Pengakuan  terhadap ulu-ulu juga  dinyatakan  dalam Algemeene  Water Reglement (AWR)  1936  sebagai  bentuk  mengakomodasi  keberadaan  hukum yang  hidup.  Paradigma  ini  memberi  peran  individu  dan  masyarakat  bukan hanya  sebagai  subjek  melainkan  juga  sebagai  aktor  yang  menetapkan  tujuan, sebagai  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berbasis  masyarakat (community based resources management).
Paradigma bottom  up yang  sering  disebut  sebagai  c ommunity  based menurut Lawrence M. Friedman bahwa : “… welfare state, or more broadly, the  welfare  regulatory  state.  Basically,  it  is  an  active,  interventionist  state. Government  is  ubiquitous.” 17 Bahwa  kekuasaan  Pemerintah  berada  dalam segala  kehidupan  masyarakat,  sehingga  Pemerintah  dianggap  merupakan jawaban  atas  segala  permasalahan  yang  ada  dalam  kehidupan  rakyat. Tindakan  Pemerintah  dalam  negara  kesejahteraan  merupakan  sebuah intervensi terhadap kehidupan rakyat.
B. Paradigma  Hukum    Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Masa  Orde Baru
Masa  orde  baru  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan industrialisasi  bersumber  pada  ideologi  dan  paradigma  modernisasi,  yang menganggap  “tradisi  dan  kearifan  lokal  yang  melingkupi  kehidupan masyarakat  adat”  merupakan  suatu  masalah  dan  menghambat  pembangunan sehingga  memaksakan  paham  modernisasi  sebagai  suatu  keseragaman
16 http://kus.web.id/dilema-keberadaan-pamong-desa/
17 Lawrence  M.  Friedman,  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum,  Citra  Aditya Bakti, 2000 , hlm. 13.
(uniformitas) sistem  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  yang  melahirkan monokulturasi di hampir semua aspek dan bidang kehidupan masyarakat.
Awal Orde Baru ditandai dengan pengelolaan irigasi yang masih mengakui keberadaan  lembaga ulu-ulu dan  mulainya  model  pengelolaan  irigasi  secara formal  dalam  wadah  perkumpulan  petani  pemakai  air  (P3A)  dampak  dari keberhasilan Jawa Tengah dengan lembaga Dharma Tirta. Berkaitan dengan pengelolaan irigasi tersier yang dilakukan ulu-ulu maka sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1979.
Keberadaan  UU  No.  5  Tahun  1979  ini  telah  banyak  mengubah  struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahah desa. Penyeragaman dan penyederhanaan  struktur  pemerintahah  desa  telah  mengikis  dan  menggusur tatanan/adat istiadat, termasuk jabatan-jabatan di pemerintahan desa masa lalu.
Misalnya  istilah  “ lurah ”  pada  masa  lalu  diganti  dengan  “kepala  desa”. Demikian  pula  istilah “carik” diganti  dengan  “sekretaris  desa”.  Beberapa jabatan adat  yang dahulu ada saai  ini sudah dihapus, seperti kamituwa, bekel (kepala dukuh), ulu-ulu dan modin . 18
Dalam  pengelolaan  irigasi  diatur  UU  No.  11  Tahun  1974  melimpahkan wewenang  pengelolaan  irigasi  dari  pemerintah  kepada  badan-badan  hukum tertentu,  yang  syarat-syaratnya  diatur  oleh  Pemerintah,  dengan  menghormati hak-hak  masyarakat  hukum  adat  setempat  dan  kepentingan  nasional. Paradigma  yang  dianut  pada  masa  ini  adalah  Berbasis  Negara (State  Based Resources Management (SBRM)).
Hukum  mengabdi  kepada kekuasaan  represif dan tata tertib  yang represif pula  terbukti  kewajiban  berbadan  hukum  bagi  HIPPA  (Himpunan  Petani Pemakai Air) karena kearifan lokal tumbuh dan berkembang tanpa formalitas hukum. Kekuasaan yang memerintah adalah represif.
Kondisi  yang  demikian  dijelaskan  Penjelasan  Umum  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  1982  tentang  Irigasi,  bahwa  penggunaan  air dengan  dengan ijin  ditujukan untuk semua yang mengusahakan air termasuk untuk  keperluan  pertanian.  Pengurusan  irigasi  dapat  dikecualikan  tidak
18 Didk  G  Suharto, Membangun  Kemandirian  Desa  (Perbandingan  UU  No.  5/1979,  UU  No.
22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014),Op.Cit., hlm. 194
dilakukan  pemerintah  daerah,    tetapi  oleh  suatu  badan  hukum  tertentu  yaitu perkumpulan petani pemakai air (P3A).
Hukum  yang  dibuat  di  atas  menunjukkan  keseragaman (legal  uniformity) diberlakukan  terhadap  organisasi  perkumpulan  petani  pemakai  air  (P3A) menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang irigasi di  Jawa  Timur  (sekarang  diubah  menjadi  Perda  Provinsi  Jawa  Timur  No.  6 tahun  2003),    maka  Gubernur  Jawa  Timur  menetapkan  pembentukan  P3A dengan nama  HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air).
Dengan    diberlakukan  organisasi  perkumpulan  petani  pemakai  air  (P3A) menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang irigasi di  Jawa  Timur  maka  Gubernur  Jawa  Timur  menetapkan  pembentukan  P3A dengan nama  HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). HIPPA sebagai wadah secara organisatoris, teknis dan finansial memelihara jaringan irigasi di tingkat usaha tani dengan memperhatikan kepengurusan tradisional yang telah ada.
Implementasi paradigma pembangunan berbasis negara kemudian diiringi kebijakan  pembangunan  instrumen  hukum  yang  bercorak  represif, mengabaikan  hak-hak  masyarakat  dan  menggusur  keberadaan  hukum  yang hidup (living law) dalam masyarakat.
C. Paradigma  Hukum    Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Masa  Orde Reformasi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Seiring  tuntutan  orde  reformasi  persoalan  irigasi  yang  dulu  hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur saat ini ditinggalkan.
Pembangunan  kebijakan  baru  dalam  pengelolaan  SDM  dalam  pembangunan dan  pengelolaan  irigasi  dengan  mengadopsi  pemikiran  yang  menganggap manusia sebagai konsep berbasis modal manusia atau human capital.
Dalam  konferensi  air  dan  lingkungan  internasional  yang  diselenggarakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, dicetuskan The Dublin Statement on Water and Sustainable  Development ( Dublin  Principles )  dimana  Indonesia  juga  turut meratifikasinya.  Salah  satu  dari  prinsip  dalam  Dublin  Principles  itu  adalah “water  has  an  economi c value  in  all  itscompeting  uses  and  should  be recognized  as  an  economic  good ”.  Prinsip  ini  telah  mengubah  paradigma
terhadap air yang sebelumnya dianggap sebagai barang sosial menjadi barang ekonomi yang semuanya diserahkan kepada pasar.
Munculnya air sebagai barang ekonomi tidak terlepas dari pengaruh resep ekonomi neoliberal yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggris. Resep- resep  ekonomi  neoliberal  dibawa  bertumpu  pada  kebijakan  privatisasi, deregulasi  dan  liberalisasi  yang  mulai  dijalankan  di  beberapa  negara. Intervensi  negara  telah  menyebabkan  pasar  tidak  bisa  bekerja  dengan  baik maka  harus  diubah  menjadi  pengelolaan  sumbar  daya  alam  berbasis  pasar ( Market Based Resources Management) .
Struktur  Kelembagaan,  diterbitkannya  UU  No.  32  Tahun  2004   tentang Pemerintahan  Daerah  (LN  No.  125  -  2004)  menggantikan  posisi  UU  No.  22 Tahun  1999.    Secara  implementatif,  kehadiran  UU  No.  32  Tahun  2004  tidak banyak  membawa  perubahan.  Pembangunan  dengan  sistem  yang  sentralistik, dari  atas  ke  bawah,  dipandang  sebagai  sebuah  kegagalan,  dan  membuat ketergantungan  masyarakat,  terutama  masyarakat  desa.  Lahirnya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (LN  No.  7  -  2014),  membawa angin  segar  bagi  pemerintahan  desa,  desa  diposiskan  sebagai  subjek,  bukan lagi  objek  pembangunan  yang  lebih  mandiri  dan  memperhatikan  kearifan lokal.
Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa sebagai desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum 19 yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sesuai  dangan  UU  No.    7  Tahun  2004  pelaksanaan  pengembangan  dan pengelolaan irigasi harus dilakukan secara partisipatif.  Dengan ditetapkannya
19 Penjelasan Mahkamah Konstitusi yang merupakan ringkasan dari penjelasan Ter Haar yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) adalah, kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki bendabenda materiil dan immaterial, yang memiliki  ciri-ciri:  a.  Adanya  kelompok-kelompok  teratur;  b.  Menetap  di  suatu  wilayah tertentu;  c.  Mempunyai  pemerintahan  sendiri;  d.  Memiliki  benda-benda  materiil  dan immaterial.
PP No. 77 Tahun 2001, keberadaan kelembagaan pengelola irigasi tradisional seperti subak dan ulu-ulu 20 menjadi  lebih  diakui  karena  dinyatakan  dengan tegas  dalam  peraturan.  Peraturan  tersebut  bahkan  menegaskan  bahwa perkumpulan  merupakan  wadah  bagi  petani  pemakai  air  dalam  suatu  daerah pelayanan  irigasi  yang  dibentuk  oleh  petani  secara  demokratis,  termasuk kelembagaan lokal pengelola irigasi.
Dari  hal  di  atas  menunjukkan  keberadaan ulu-ulu menunjukkan penggunaan  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  masyarakat (community  base  resources  management) dapat  memberikan  saluran  aspirasi dan  ruang  partisipasi  masyarakat  pengguna  sumberdaya  dengan  kearifan lokalnya. Dengan ditetapkannya PP No. 77 Tahun 2001 dan PP No. 20 Tahun 2006, keberadaan kelembagaan pengelola irigasi tradisional seperti subak dan ulu-ulu diakui  serta  Pasal  1  UU  No.  6  Tahun  2014  yang  memberi  ruang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam perkembangan berikutnya keberadaan UU No. 7 Tahun 2004  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dibatalkan  keberlakuan  secara  keseluruhan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  (SDA) karena  tidak  memenuhi  enam  prinsip  dasar  pembatasan  pengelolaan  sumber daya  air. 21 Hal  lain  yang  dipertimbangkan  MK,  terkait  prinsip  “penerima manfaat  jasa  pengelolaan  sumber  daya  air  wajib  menanggung  biaya pengelolaan”  harus  dimaknai  sebagai  prinsip  yang  tidak  menempatkan  air sebagai  objek  untuk  dikenai  harga  secara  ekonomi.  Dengan  demikian,  tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima  manfaat.  Di  samping  itu,  prinsip  ini  harus  dilaksanakan  secara fleksibel  dengan  tidak  mengenakan  perhitungan  secara  sama  tanpa mempertimbangkan  macam  pemanfaatan  sumber  daya  air.  Oleh  karena  itu,
20 Bandingkan dengan masa Orde Baru,  hampir semua kewenangan dalam pembangunan dan pengelolan  irigasi  dimiliki  pemerintah  pusat.  Meskipun  pembangunan  irigasi  dilakukan berbasis  pembangunan  insfrastruktur,  tetapi  secara  normatif  masalah  pembinaan masyarakat mulai menjadi perhatian pemerintah.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-XII/2013 tertanggal 18 Pebruari 2013.
petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air. 22

## D. Pasca Disahkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Paradigma yang akan dianut dengan disahkannnya UU No. 17 Tahun 2019 adalah memperbaiki paradigma sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.  Agar  tidak  terjadi  loncatan  dalam  kewenangan  pengelolaan sumberdaya  dan  dengan  harapan  akan  terwujud  dalam  sebuah  system pengelolaan  sumberdaya  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  maka  konsep pengelolaan cooperative  management  (co-management ). Ko-manajemen adalah  sistem  pengelolaan  secara  bersama  antara  masyarakat  lokal  dengan pemerintah.
Hal  itu  ditunjukkan  pada  ketentuan  Pasal  7  UU  SDA  menyatakan  bahwa pada prinsipnya airr tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3)  UUD  NRI  1945.  Namun  demikian  untuk  pengakuan    Hak  Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
Hak  Ulayat  Masyarakat Adat  dianggap  masih  ada  apabila  memenuhi  tiga unsur,  yaitu;  a)  unsur  Masyarakat  Adat,  b)  unsur  wilayah,  dan  c)  unsur hubungan  antara  masyarakat  tersebut  dan  wilayahnya,  yaitu  terdapat  tatanan hukum.    Pengakuan  bersyarat  dalam  UU  No.  17  Tahun  2019  ini  pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan semua dan menunjukkan pengakuan hukum  yang  lemah (weak  legal  pluralism) dari  hukum  negara  terhadap kelembagaan  lokal  berupa ulu-ulu berdasarkan  hukum  adat  tidak  pernah diatur. UU ini justru lebih lemah dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya dalam hal pengakuan kelembagaan lokal.
Dengan  demikian  harapan  untuk  mencapai  keadilan  seperti  yang  akan dituju pada ketentuan Pasal 2 UU SDA bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan  secara  merata  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  di  wilayah  tanah Air
22 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634
sehingga  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama untuk  berperan  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  dan  menggunakan Sumber Daya Air, maka tidak akan tercapai.
Implementasi paradigma pembangunan berbasis negara kemudian diiringi kebijakan  pembangunan  instrumen  hukum  yang  bercorak  represif, mengabaikan  hak-hak  masyarakat  dan  menggusur  keberadaan  hukum  yang hidup (living  law) dalam  masyarakat.  Selanjutnya  dijelaskan  Sudjito, paradigma  hukum  pengelolaan  irigasi  di  Indonesia  memang  telah  dijalankan, tetapi  telah  meninggalkan  moralitas,  artinya  hukum  telah  diceraikan  dari moralitasnya.  Hukum  yang  berjalan  saat  ini  lebih  banyak  berpihak  pada penguasa,  pengusaha,  dan  politisi,  serta  semakin  memarjinalkan  rakyat. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah keadilan substansial dan keadilan sosial  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  bukan  keadilan  dari proses tawar-menawar dan pemberlakuan hukum formal. 23
Paradigma  yang  salah  ini  menjelma  menjadi  serangkaian  kebijakan  dan program  kerja  yang  sangat  kapitalistik  berupa  privatisasi  air,  seiring  dengan adanya  tekanan  dari  Bank  Dunia.  Akibatnya  pengelolaan  air  bersih  yang seharusnya dikuasai oleh negara diserahkan kepada pihak swasta untuk tujuan komersial.  Dengan  demikian  UU  ini  masih  berparadigma  berbasis  pasar (MBRM atau Market Based Resources Management).
UU  SDA  tak  hanya  memberi  peluang  bagi  hadirnya  privatisasi  sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (baik air tanah, air permukaan,  maupun  air  sungai)  secara  komersial  oleh  badan  usaha  dan individu,  namun  juga  penguasaan  asing.  Akibatnya  pengelolaan  air  bersih yang  seharusnya  dikuasai  oleh  negara  diserahkan  kepada  pihak  swasta  untuk tujuan komersial.
Hal  itu nampak dari ketentuan Pasal  46 UU SDA  yang mengatur tentang prinsip  syarat  tertentu  dalam  pemberian  izin  pengusahaan  air  terhadap  pihak swasta.  Dominasi  pihak  swasta  terhadap  negara  dikhawatirkan  dapat mengelabui dengan kedok kerja sama. Padahal dalam Putusan MK bernomor
23 Sudjito,  “Refleksi  Kebangsaan:  Tinjauan  Kehidupan  Berbangsa  Masa  Kini  dan  ke  Depan” , Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  yang  diselenggarakan  Fakultas  Peternakan UGM,  pada tanggal 29 Desember 2011.
85/PUU-XI/2013,  MK  menyatakan  jaminan  negara  sebagai  pemegang  hak penguasaan atas air tidak dapat ditiadakan karena SDA merupakan bagian dari hak asasi bagi masyarakat. Sehingga hak penguasaan terhadap pengelolaan air tidak bisa dipegang seluruhnya oleh swasta.

## 7. Kesimpulan
Pergeseran  paradigma  hukum  pengelolaan  sumber  daya  air  terutama  air irigasi  di  Indonesia  dalam  perspektif  sejarah  hukum  dimulai  orde  lama,  orde baru  dan  orde  reformasi  hingga  disahkannya  UU  No.  17  Tahun  2019  sangat dipengaruhi politik hukum  yang berimplikasi pada UU Pemerintahan Daerah dan  UU  Sumber  daya  Air    serta  pengaruh  budaya  hukum  masyarakat  yang tercermin dengan kelembagaan lokal sebagai manifestasi hukum adat nampak sbb.:
a) Orde  Lama,  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  air  berbasis  pada komunitas  ( Commmunity  Based  Resources  Management), dipengaruhi politik  hukum  dari Algemeene  Water  Reglement  (AWR) dan  UU  No.  19
Tahun  1965.  Hukum  negara  mengakomodasi  keberadaan  kelembagaan lokal  dalam  pengelolaan  air  irigasi  sehingga  mencerminkan  prinsip keadilan.  Kelembagaan  pengelolaan  irigasi  memberi  ruang  kepada kelembagaan  lokal (ulu-ulu) mengelola  irigasi  dengan  pembagian  air berdasar keadilan distributif.
b) Orde  Baru,  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  negara (State  Based  Resources  Management )  dipengaruhi  politik  hukum menekankan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  hukum  negara  menjadi otoritas  negara  dan  mengabaikan  kemajemukan  hukum  serta  budaya hukum masyarakat yang turun-temurun. Melalui wadah tunggal organisasi formal melalui HIPPA tidak sesuai prinsip keadilan.  Akibatnya daya laku UU No. 11 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya serta UU No. 5 Tahun 1979 yang diperankan HIPPA tidak efektif.
c) Orde  Reformasi  pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  pasar (Market Based Resources  Management) dengan politik hukum  lebih kepada profit oriented ,  komersialisasi,  privatisasi  sumber  daya  air  dan  petani  harus
membayar  iuran  pelayanan  irigasi.  Pasca  Putusan  MK  yang  kembali  ke UU No. 11 Tahun 1974 dengan politik hukum mengabaikan kemajemukan hukum yang tumbuh dan berkembang,  struktur kelembagaan HIPPA tidak mencerminkan  keadilan  sosial  seperti  amanat  alinea  ke-4  Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dan
d) Pasca  berlakunya  UU  No.17  Tahun  2019,  merupakan  bentuk  pengakuan semua  dan  menunjukkan  pengakuan  hukum  yang  lemah (weak  legal pluralism) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal berupa ulu-ulu berdasarkan  hukum  adat  tidak  pernah  diatur.    Padahal  yang  dibutuhkan oleh rakyat adalah keadilan substansial dan keadilan sosial bukan keadilan dari proses tawar-menawar dan pemberlakuan hukum formal.
Selanjutnya  peraturan  perundang-undangan  terutama  peraturan  pelaksana berkaitan sumber daya air terutama irigasi harus mencerminkan prinsip keadilan yang  dijiwai  nilai-nilai  Pancasila.  Pilihan  paradigma  hukum  pengelolaan  alam yaitu Cooperative  Management sehingga  pengelolaan  sumber  daya  air  terpadu dan  berkelanjutan  serta  adanya  keseimbangan  kepentingan  negara,  rakyat  dan dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bur  Rasuanto. Keadilan  Sosial  (Pandangan  Deontologis  Rawls  dan  Habermas). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Didik G. Suharto. Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU  No.  22/1999,  &  UU  No.  32/2004  serta  Perspektif  UU  No. 6/2014), Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2016.
Effendi  Pasandaran .  Irigasi  di  Indonesia,  Strategi  dan  Pengembangan .  Jakarta: LP3ES, 1991.
Gerald  Turkel. Law  and  Society:  Critical  Approaches .  Boston:  Allyn  &  Bacon.,
1996.
Hans  Kelsen. General  Theory  of  Law  and  State .  New  York  :  Russel  and  Russel, 1971.  diterjemahkan  oleh  Raisul  Mustaqiem, Teori  Umum  tentang Hukum dan Negara . Bandung : Nusamedia.
Jazim  Hamidi. Hermeneutika  Hukum  :  Teori  Penemuan  Hukum  baru  Dengan Interpretasi Teks. Yogyakarta : UII Press, 2005.
John  Rawls. A  Theory  of  Justice. Cambridge,  Massachusett:  Harvard  University Press,  1995.diterjemahkan  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006.
Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Ni’matul  Huda. Hukum  Pemerintaha  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi .Malang: Setara Press, 2015.
Rachmad    Safa’at. Rekonstruksi  Politik  Hukum  Pangan  dari  Ketahanan  Pangan Ke Ketahanan Pangan. Malang: UB Press, 2013.
-----------.  “Kumpulan  Kuliah  Paradigma  Hukum  Pluralistik”,  Program  Doktor Ilmu Hukum UB Malang, 2016.
Sally Falk Moore. Law and Sosial Change : The Semi Autonomous Sosial Field as An Approprite Subject of Study . London: Routledge & Kegan, 1986.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Soeryono  Soekanto. Pendekatan  Sosiologi  Terhadap  Hukum .  Bandung:  Alumni,
1983.
Soetandyo  Wigjosoebroto. Hukum  Paradigma,  Metode    dan    Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
Sudjito.  “Hukum  Pengelolaan  Irigasi:  Suatu  Percobaan  Untuk  Melakukan Pengaturan  Secara  Holistik”. Disertasi Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
Suteki. Rekonstruksi  Politik  Hukum  Hak  Atas  Air  Pro-Rakyat. Malang:  Surya Pena Gemilang Publishing, 2010.

## Jurnal
John Griffiths. “What is Legal Pluralism”, dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial  Law, Number 24/1986.The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986.
Sudjito.“Studi Hukum Kritis terhadap Privatisasi Air Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Mimbar  Hukum ,  edisi  khusus,  No.44/VI/2003,  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.
Internet
http://kus.web.id/dilema-keberadaan-pamong-desa/
http://galihlike9.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html http://kus.web.id/dilema-keberadaan-pamong-desa/
https://katadata.co.id/berita/2019/09/17/dpr-sahkan-ruu-sda-air-kini sepenuhnya- dikuasai-negara,
http://kus.web.id/dilema-keberadaan-pamong-desa/
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634