Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 320-327| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3434.320-327

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MOTIF BATIK GALUH DI KABUPATEN GIANYAR
A.A. Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali agungmasprdnyn@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan hukum  terhadap  karya  intelektual tidak  semata hanya  ditujukkan  pada  karya  yang  telah  terdaftar hak ciptanya,  melainkan  pula  bagi  yang  belum  atau  tidak  sama  sekali  terdaftar  hak  ciptanya.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetaui  perlindungan  hukum  terhadap  motif  batik  Galuh  di  Kabupaten  Gianyar menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan mengetahui pendaftaran hak cipta atas usaha batik galuh di Kabupaten Gianyar. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara wawancara  yang  merupakan  data  primer  yang  dikenal  dengan  penelitian  lapangan.  Data    yang  diperlukan  dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik Galuh di Kabupaten Gianyar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu Batik Galuh belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa,  maka  Pihak  Batik  Galuh  dapat  menempuhnya  dengan  penyelesaian  Sengketa  Secara  Perdata.  Proses pendaftaran hak cipta Batik Galuh masih menggunakan sistem manual dan proses tersebut selesai dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu sampai dengan 1 bulan.
Kata kunci: Batik Galuh, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

## Abstract
Legal protection for intellectual works is not only shown to works  whose copyright has been registered, but also to those whose copyrights have not been or are not registered at all. The purpose of this study is to determine the legal protection of Galuh batik motifs in Gianyar Regency according to Law Number 28 of 2014 concerning copyright and to  find  out  the  copyright  registration  for  Galuh  batik  business  in  Gianyar  Regency.  The  author  uses  the  type  of empirical legal research, namely research by means of interviews  which primary data are known as field research. The data needed in this study are primary and secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that  the  legal  protection  of  Galuh  batik  motifs  in  Gianyar  Regency  based  on  Law  Number  28  of  2014  concerning copyright, namely Galuh Batik has not received optimal legal protection. If in the future there is a dispute, then the Batik Galuh Party can take it with a Civil Dispute settlement. The registration process for Batik Galuh copyright still uses a manual system and the process is completed in less than 3 weeks to 1 month.
Keywords : Galuh Batik, Copyright, Legal Protection.

## I. PENDAHULUAN
Situasi  Indonesia  yang  masih  berada  dalam  era  perubahan  dalam  tujuan  untuk  hukum  yang  mapan, menimbulkan adanya pendalaman terhadap HKI terkait sektor budaya tradisional yang memiliki keunikan serta  nilai  sosial.  Terdapat  dorongan  dari  berbagai  arah  untuk  melakukan  adanya  perlindungan  lebih terhadap karya-karya atau budaya tradisional yang  merupakan warisan leluhur secara turun temurun serta memiliki makna akan ilmu tradisional. Batik merupakan satu dari banyaknya hasil budaya tradisional yang dimiliki  oleh  Indonesia.  Batik  memiliki  unsur  budaya  yang  kuat  serta  mampu  menunjukkan  bahwa Indonesia  merupakan  bangsa  yang  memiliki  identitas  kuat.  Warisan  budaya  dapat  digunakan  sebagai
pendalaman  terhadap  pengetahuan  tradisional  serta  cetusan  dari  budaya  tradisional  masyarakat  lokal (Margono, 2015:15). Pada mulanya batik tercipta sebagai ciptaan tersendiri dari Indonesia yang diciptakan secara sepakat dan memiliki perlindungan hukum melalui Undang-undang hak cipta yang mana merupakan apresiasi  terhadap  karya  bangsa  khas  Indonesia.  Ciptaan  layaknya  batik  memiliki  perlindungan  hukum sebab adanya value terhadap seni, yang dinilai melalui motif, gambar ataupun warna pembentuknya. Pada beberapa  daerah  di  Indonesia,  batik  mempunyai  karakter  berbeda  yang  mana  mampu  menggambarkan daerah  di  mana  batik  itu  berasal,  hal  ini  dapat  digambarkan  melalui  warna,  corak,  ataupun  motif  batik. Perlu diketahui bahwa batik tidak sekadar ada di Indonesia melainkan dapat dijumpai di negara lainnya.
Batik  Galuh  merupakan  salah  satu  batik  yang  memiliki  nama  pada  kehidupan  masyarat  Bali. Dalam sejarahnya, Batik Galuh telah dirintis oleh Bpk. Pande Ketut Krisna yang merupakan pemilik pusat kerajinan  ternama  di  Bali.  Beliau  memulai  usaha  ini  pada  tahun  1976  yang  merupakan  hasil  kerja  sama dengan  kerabatnya,  hingga  pada  tahun  1986  tempat  usaha  beliau  telah  mengantongin  izin  usaha  oleh Departemen  Perdagangan.  Hingga  kini  Batik  Galuh  kerap  kali  dijumpai  di  berbagai  pusat  berbelanjaan oleh-oleh di Bali. Keberadaan Batik Galuh semakin dikenal dunia global sejak dikenakannya batik ini pada saat Konferensi PBB oleh Bapak Presiden Soeharto.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai kelompok ciptaan berdasrkan jenis dan sifat dari ciptaan tersebut. Suatu karya cipta yang dikelompokkan adalah ciptaan yang termasuk  autentik  dan  yang  termasuk  modern.  Ciptaan  yang  muncul  diwajibkan  memiliki  wujud  yang khusus  dan  memperlihatkan  keaslian  menjadi  karya  manusia  atas  dari  kelihaian  dan  kreativitasnya  yang mempunyai  sifat  pribadi  pencipta.  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  sudah membentuk  kelompok  suatu  karya  sama  percis  dengan  jenis  dan  sifat  ciptaannya.  Karya-karya  yang digolongkan  adalah  karya  yang  termasuk  autentik  dan  yang  termasuk  baru.  Suatu  karya  yang  muncul mestinya memiliki wujud yang khusus dan melihatkan keaslian ialah karya manusia atas dari keahlian dan kreativitasnya yang bersifat individu pencipta.
Di  Indonesia  sendiri  pengaturan  mengenai  hak  cipta  sempat  menemui  beberapa  modifikasi  serta peralihan  yakni  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Pada  Undang-undang  No.  28 Tahun  2004  ini  dibahas  mengenai  perlindungan  hak  cipta,  yang  meliputi  perlindungan  terhadap  buku, pamflet,  ceramah,  pidato,  lagu  dan/  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks,  ciptaan  seni  rupa,  ciptaan  seni terapan,  peta,  karya  senii  batik  atau  seni  motif  lain,  karya  potographi,  potret,  karya  sinematographi, terjemahan,  tafsir,  adaptasii,  aransemen,  kompilasi  Ciptaan  atau  data,  kompilasi  exspresi  budaaya tradisiional,  permainan,  dan  program  komputer.  Perlindungan  hukum  terhadap  karya  intelektual  tidak semata  hanya  ditujukkan  pada  karya  yang  telah  terdaftar  hak  ciptanya,  melainkan  pula  bagi  yang  belum atau  tidak  sama  sekali  terdaftar  hak  ciptanya.  Dengan  syarat  originalitas  karya  dan  penciptanya. Perlindungan  hukum  ini  memiliki  tujuan  sebagai  implementasi  dari  hukum  kekayaan  intelektual  yang berupa  pemenuhan  hak  serta  kewajiban.  Agar  dapat  memberikan  rasa  aman  baik  baik  karya  maupun penciptanya.
Dari  aspek  kultural,  batik  adalah  seni  tingkat  tinggi.  Batik  tak  sekadar  kain  yang  ditulis  dengan menggunakan  malam  (cairan  lilin).  Pola-pola  yang  ada  di  batik,  lanjutnya  memiliki  filosofi  yang  sangat erat  dengan  budaya  tiap  masyarakat.  Batik  adalah  kebanggaan  bangsa  Indonesia,  sebuah  identitas  yang telah  diwarisi  sejak  ratusan  tahun  lalu.  Sayang,  identitas  ini  terancam  karena  batik-batik  ini  pun  telah diupayakan  bangsa  lain  untuk  didaftarkan  sebagai  warisan  nenek  moyang  mereka  ( Enik  Isnani,  2013 ). Menurut Nuzulia Kumala Sari & Dyah  Ochtorina Susanti (2018) Perlindungan  hukum bagi suatu produk hasil  karya  intelektual  sangatlahpenting  dan  diperlukan,  sebab  karyaintelektual  dihasilkan  oleh  manusia tidak  secara  instan,  akan  tetapi  memerlukan  pengorbanan  tenaga,  waktu,  dan  biaya.Adanya  pengorbanan tersebut  menjadikan  karya intelektual  yang  dihasilkan  memiliki  kualitas yang baikdan bernilai  ekonomis, sehingga  dapatdinikmati  manfaatmya.  Berdasarkankonsep  tersebut,  sebagai  bentukpenghargaan  atas  hasil
karya yang telahdihasilkan, maka dibentuklah perlindungan hukum bagi hak kekayaanintelektual tersebut, dengan  tujuan  untuk  memajukan  perkembangan  kemajuanilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  sertasebagai motivasi  pencipta,  pendesain,dan  penemu  agar  lebih  inovatif  lagidalam  menghasilkan  sebuah karyaintelektual,  salah  satunya  karya  dalambentuk  seni  membatik.  Menurut  Soepratno,  motif  merupakan ornamen  (hiasan).  Ornamen  berasal  dari  kata  Yunani,  yaitu  dari  kata ornare yang  artinya  hiasan  atau perhiasan. Menurut Saiman,  motif adalah  desain  yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai  macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat  dipengaruhi oleh bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri ( Dina Karlina, 2021 ). Adapun hak yang terkandung dalam Hak Cipta ( Copyrights ) adalah  hak  moral,  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  yaitu  hak  untuk  selalu  dicantumkan nama  pencipta  dalam  setiap  ciptaanya  dan  hak  atas  keutuhan  ciptaanya,  tidak  dapat  dihilangkan  atau dihapus,  meskipun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah  dialihkan.Hak  ekonomi  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk  mendapat  manfaat  ekonomi  dari  penciptanya,  atau  hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk menggunakan dan atau memperbanyak ciptaannya ( Hidayatul Nikmah, 2014 ).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum tentang  motiif  batiik  Galuh  di  Kabupaten  Gianyar  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014 tentang hak cipta serta mengetahui pendaftaran hak cipta atas usaha batik galuh di Kabupaten Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan  penelitian  hukum  empiris  adalah  memandang  hukum  sebagai  fenomena  masyarakat  dengan pendekatan  struktural  dan  umumnya  terkualifikasi  ( Sunggono,  2003 ).  Jenis  penelitian  empiris  ialah  satu cara  yang  bisa  dipakai  untuk  didapat  kebenaran,  yaitu  dengan  membandingkan  peraturan-peraturan  yang ada  dengan  pelaksana  secara  nyata  dalam  masyarakat ( Send  jun  Manulang.  1990 ).  Penulis  menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara wawancara yang merupakan data primer yang dikenal  dengan  penelitian  lapangan.  Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya. Pengumpulan data primer bertujuan untuk menggali data  dan  informasi  factual.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  survei  dan  observasi  dengan mendeskripsikan setiap parameter pengamatan baik secara kualitatif dan kuantitatif melalui panduan daftar pertanyaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Motif  Batik  Galuh  di  Kabupaten  Gianyar  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci  sebagai  pencipta  adalah  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya melahirkan  suatu  ciptaan  berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.
Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah hak khas dari ciptaan yang dilindungi  oleh  Undang-undang  Hak  Cipta  yang  mempunyai.  Atas  hak  cipta  diketahui  asas  perlindungan secara setiap sebuah karya cipta yang dikabulkan oleh pembuatnya, oleh karena itu secara langsung karya cipta itu mempunyai hak cipta dan memiliki perlindungan secara hukum maka tidak mmemiliki tanggung jawab  untuk  meresmikan  ciptaannya.biarpun  tidak  ada  tanggung  jawab  peresmian  sehingga  untuk  lebih memiliki kepastian hukum pendaftaran bisa dilakukan.
Sistem  konstitutif  yang  menyandarkan perolehan  hak  eksklusif dari pendaftaran objek HKI. Oleh sebab itu pendaftaran bersifat imperatif atau termasuk  tanggung jawab hukum. Orang  yang  mendaftarkan objek  HKI  lebih  awal  maka  orang  itulah  yang  mendapatkan  hak  eksklusif.  Naiknya  keperluan perlindungan  dan  penghargaan  oleh  hak  cipta  yang  untuk  memajukan  kesejahteraan  warga,lalu  Pasal  40 Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menentukan  ialah  ciptaan  yang  dijaga  adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, di dalamnya termasuk seni batik.
Karya Batik mulanya ialah karya khusus bangsa Indonesia yang dibuat secara kesepakatan. Karya- karya tersebut mendapatkan perlindungan sebab memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motiif atau gambarr maupun komposiisi warnanya. Seni Batik adalah karya autentik yang termasuk kekayaan bangsa Indonesia yang berada diberbagai daerah, tepatnya di Kota Gianyar.
Selain itu, adanya kepastian perlindungan hak cipta sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu mengacu kepada prinsip deklaratif. Maka dari itu, pendaftaran itu tidak  menciptakan  hak,  tapi  hanya  menyerahkan  pandangan  bahwa  pihak  yang  karyanya  terdata  itu  ialah orang yang berhak atas karyanya tersebut dan selaku pemilik asli dari karya yang terdata.
Kepastian hukum yang dibuat dasar acuan didalam proses dalam membuat peraturan hukum tidak terhindar dari keinginan sosial, tuntutan etis, dan pandangan masyarkat yang akan dikelola. Oleh sebab itu sangat berguna mengetengahkan pengklasifikasikan  kepastian hukum yang menjadi patokan dalam proses pembuatan peraturan hukum di Indonesia ( I Nyoman Putu Budiartha, 2016 ).
Menurut  prinsip  yang  jelas,  manusia  yang  pertama  kali  mendatakan  karyanya  diakui  menjadi Pencipta  yang  memiliki  Hak  Cipta  hingga  di  sini  perlindungan  berlaku  tidak  didasarkan  oleh  kepastian pendata dan syarat sah yang dikeluarkan dari suatu negara. karya yang dinyatakan oleh pembuatnya secara langsung  menerima  perlindungan  hukum  dari  peraturan  perUndang-undangan  di  bagian  Hak  Kekayaan Intlektual  lewat  Hak  Cipta  itu  sendiri,tapi  akan  lebih  bagus  jika  karya  itu  didaftarkan  sebab  karya  yang didata  dapat  dijadikan  alat  bukti  secara  tradisional  hingga  perlindungan  hukum  juga  bisa  dilihat  secara nyata.
Perlindungan  hukum  preventif  ialah  cara-cara  pengantisipasian  secara  hukum  sehinga  gak  terjadi pelanggaran hukum  hak cipta atas batik, sekalipun perlindungan  hukum  dijelaskan ialah tindakan hukum yang  dapat  dijalanlan  untuk  memberikan  perlindungan  hak  cipta  atas  batik  yang  sudah  dilanggar ( Supramono, 2010 ).
Pencatatan  batik  motif  Bunga  kamboja  oleh  Batik  Galuh  ialah  bentuk  perlindungan  hukum mengenai  motif  batik  itu  secara  preventif.  Agar  bisa  dilaksanakan  pencatatan,  maka  karya  tersebut  harus memenuhi  syarat  yaitu  menurut Purba  (2009:28) keaslian  bukan  menyiratkan  kebaruan,  melainkan  hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersang kutan tidak meniru karya orang lain. Pencipta ialah seorang atau manusia  secara  individu  atau  secara  bersamaan  membuahkan  suatu  karya  yang  mempunyai  sifat  khusus dan individu. batik motif Bunga kamboja oleh Batik Galuh yang diciptakan oleh salah satu karyawan Batik Galuh  ialah  karya  asli  dan  mempunyai  sifat  khusus,  karena  corak  tersebut  tercipta  dari  pola  pikir  atau gagasan  karyawan  tersebut  dan  corak  serta  polanya  tidak  mempunyai  persamaan  dengan  motif  batik gabungan  lain.  Persyaratan  perwujudan  ialah  rancangan  bentuk  material  yang  mengacu  pada  “suatu ciptaan”  seharusnya  menjadi  tujuan  perlindungan  hak  cipta.  Hak  cipta  menjaga  ekspresi  dalam  bentuk materiial,  bukan  ide  atau  informasiinya.  Konsep  bentuk  material  adalah  rancangan  yang  mengacu  “suatu karya”  menjadi  tujuan  perlindungan  hak  cipta.  Mengambil  contoh  dari  Eropa  menginformasikan  bahwa kata “karya” adalah suatu karya sastra, karya drama, karya musik, atau karya seni. Suatu ide menjadi karya manakala ide tersebut paling tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nengah  Dian  selaku  pengerajin  pada  Hari  Kamis,  23 Desember  2020,  Batik  dan  salah  satu  keluarga  pemilik  Galeri  Bati  Galuh,  di  Batik  Galuh  mengatakan bahwa  Batik  galuh  bermotif  kamboja  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  bidang  hak  cipta. Hak cipta tersebut belum  dapat dimiliki karena kurangnya kesadaran pemilik terhadap pentingnya sebuah karya  dalam  hak  cipta.  Selain  itu,  pada  saat  penelitian  ini  dilakukan,  Bali  sedang  dalam  kondisi  PSBB dalam  rangka  pencegahan  Virus  Corona  (COVID-19).  Oleh  sebab  itu  mereka  menutup  Galeri  sementara dan  menunda  rencana  untuk  mendaftarkan  hak  cipta  atas  Batik  Galuh  Motif  Kamboja.  Apabila  motif tersebut  telah  mendapatkan  izin,  maka  secara  otomatis  menerima  perlindungan  hukum  secara  preventif menjadi terwujudnya bukti hak milik secara tertulis untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta di suatu saat nanti.
Dapat  dimengerti  bahwa  fungsi  pencatatan  hak  cipta  yang  diartikan  agar  menggampangkan pembuktian  dalam  hal  terjadi  konflik  mengenai  hak  cipta.  Pencatatan  ini  tidak  pasti  diharuskan,  karena tanpa pencatatan hak cipta telah dilindungi. Cuma mengenai ciptaan yang tidak dicatatkan akan lebih sulit dan  lebih  menghabiskan  waktu  dalam  membuktikannya.  Dari  penjelasan  pokok  tersebut  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pencatatan itu tidaklah ketentuan untuk diakuinya suatu hak cipta, sama halnya hanya untuk  mempermudah  suatu  bukti  jika  terjadi  konfilk.  Sesuatu  yang  penting  lagi  dari  pencatatan  ini  ialah dengan pencatatan diinginkan  mampu  memberi  kejelasan hukum serta lebih  mempermudah  dalam proses pembedaan haknya ( Saidin, 2016:248 ).
Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, 23 Desember 2020 dengan Ibu Made Darsi, salah satu karyawan di Batik Galuh. Beliau mengakui betapa pentingnya perlindungan hak cipta atas karya yang telah dibuat melalui peneguhan hak cipta. Hal ini karena beliau mengalami sendiri bahwa karya yang telah ia  buat  telah  mengalami  peniruan  oleh  oknum  diluar  sana.  Karya  yang  ia  buat  adalah  motif-motif  batik yang  biasanya  digunakan  pada  kain.  Ia  sangat  menyayangkan  hal  tersebut,  karena  baginya  tindakan peniruan atas karya motif batiknya tidaklah benar. Namun sekarang beliau  hanya bisa pasrah atas hal  itu karena mengetahui bahwa perlindungan atas motif batik tidaklah mudah, terlebih lagi motif-motif yang ia buat sudah banyak beredar yang bajakannya di luar sana.
Dikarenakan  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  batik  motif  kamboja membuat  siapa  saja  bebas  memanfaatkan  batik  motif  kamboja  untuk  meraup  keuntungan  ekonomi. Walupun  kenyatanyaannya  masih  banyak  motif  yang  hamper  mirip  berada  di  pasar  oleh-oleh.  Jika  di kemudian  hari  Batik  galuh  masih  belum  memiliki  hak  cipta,  penanganan  konflik  hak  cipta  tidak  dapat dilalui  dengan  proses  gugatan  ganti  rugi  secara  perdata, tuntutan  dengan  pidana  dapat  diselesaikan  lewat penangan  konflik.  Kecuali  kedua  belah  pihak  mau  menyelesaikannya  dengan  musyawarah.  Melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara seperti ini baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi.

## 2. Pendaftaran Hak Cipta Batik Galuh di Kabupaten Gianyar
Proses Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Galuh di Kabupaten Gianyar Untuk bidang Hak Cipta atas motif batik,  pendaftarannya  ialah  tugas  dan  kewajiban  pemerintah,  sebab  pemerintah  mempunyai  wewenang untuk  mengatur  pelaksanaan  pendaftaran  tersebut.  Pelaksanaan  dalam  hal  ini  ialah  Ditjen  HaKI,  melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham.  Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 25 januari 2021 dengan Bapak I Nyoman Adnyana, selaku petugas Mitra Haki yang menyatakan bahwa syarat pendataan  ciptaan  diawali  dengan  cara  menyerahkan  permohonan.  Permohonan  yang  diserahkan  harus memuat  syarat-syarat  yaitu:  Permohonan  pendataan  ciptaan  diserahkan  dengan  mengisi  formulir  yang disiapkan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rapi rangkap 4 (lampiran I, lampiran II, lampiran
III,  lampiran  IV)  dengan  lampiran  pertama  disertai  dengan  materai  6000;  Melampirkan  1  (satu)  Lembar Surat  Pernyataan  Kepemilikan  Hak  Cipta  disertai  materai  6000;  4  (empat)  Lembar  Foto  Copy  KTP  dan NPWP  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta;    Melampirkan  surat  kuasa  khusus,  apabila  permohonan diajukan  melalui  kuasa (sebagai formalitas pendaftaran  melalui Kanwil KemenkumHAM);   Malampirkan 1 (satu) Lembar Surat Pengalihan Hak Cipta yang di tanda tangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta disertai  materai  6000;    Melampirkan  contoh  ciptaan  seni  motif  sebanyak  11  (sebelas)  lembar;  10  buah untuk dikirim kepada Ditjen HaKI dan 1 (satu) lembar untuk Dokumen Kanwil Kemenkum HAM.
Setelah  lolos,  tahap  selanjutnya  yaitu  memperoleh  sertifikat  hak  cipta.  Sertifikat  tersebut  akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan.  Selain itu hasil wawancara pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan Bapak Bapak I Nengah Moder, selaku petugas Mitra Haki yang menyatakan  bahwa  pendaftaran  HaKI  mulai  tahun  2017  sampai  saat  ini  sudah  dapat  dilakukan  secara online. Adapun proses pendaftaran yang dilakukan secara online yaitu:
1.  Melakukan  registrasi  akun  hak  cipta  online  pada  halaman  website  mendapatkan  nama  pengguna  dan katasandi
2.  Mengupload  surat  pernyataan  dengan  mengisi  semua  nama  pencipta  sesuai  dengan  nama  yang  tertera pada contoh ciptaan.
3. Melakukan pembayaran, sattu kode pembayaran untuk satu pencatatan ciptaan.
4. Formalitas yaitu pengecekkan data persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan.
5.  Menyetujui  pendaftaran  pencatatan  ciptaan  telah  disetujui  dan  selanjutnya  bisa  menunggu  sampai sertifikatnya keluar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Senin  tanggal  25  Januari  2021  dengan  Bapak  I  Nengah  Moder, selaku  petugas  Mitra  Haki  yang  menyatakan  bahwa  daftar  umum  ciptaan  isinya  lebih  mengutamakan administratif  pencatatan  ciptaan.  Biarpun  demikian  tidak  berarti  isi  daftar  umum  tiidak  dapat  ditambah dengan selain yang disebut dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta seperti alamat atau tempat tinggal  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta,  dan  contoh  ciptaan.  Sesudah  dilakukannya  proses  tersebut, hingga  permohonan  yang  telah  kita  serahkan  akan  diumumkan,  pengumumannya  dilaksanakan  dengan proses menempatkan kedalam beriita resmii. Karena pengumuman dalam media tersebut dipercaya semua orang  telah  diketahui  adanya  pencatatan.  Langkah  tersebut  dapat  dibilang  sebagai  langkah  akhir  dalam prosesi pencatatan suatu ciptaan.
Menurut pendapat penulis yang menyatakan bahwa Sistem pendaftaran Hak Cipta Batik Galuh di Kabupaten Gianyar yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif. Dengan didaftarkannya hak cipta motif batik  Galuh  merupakan  sebuah  reward  dan  kebanggan  bagi  Kabupaten  Gianyar,  karena  di  Kabupaten Gianyar menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mendaftarkan hak cipta motif batik. Pendaftaran hak cipta  yang  dilakukan  oleh  Batik  Galuh  didukung  oleh  instansi-instansi  pemerintah  seperti  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar dan Bappeda Kabupaaten Gianyar.
Proses  pendaftaran  hak  cipta  yaitu  berkaitan  dengan  alur  atau  skema  pendaftaran  hak  cipta. Pendaftaran  hak  cipta  Batik  Galuh  dahulu  masih  menggunakan  sistem  manual,  yaitu  dengan  mendatangi langsung  Kantor  Kementrian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Bali  yang  berada  di  Denpasar.  Adapun pendaftaran  dilakukan  dengan  melampirkan  arsip  atau  dokumen-dokumen  sebagai  syarat  pendaftaran. Setiap  ciptaan  yang  didaftarkan  dikenakan  biaya  pendaftaran.  Proses  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh Batik Galuh yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar yaitu melakukan mengisi  formulir  pendaftaran,  kemudian  melakukan  registrasi,  setelah  itu  pendaftaran  diharuskan melengkapi formulir yang menjadi syarat untuk pendaftaran. Setelah itu ada proses evaluasi, yaitu  melihat kembali motif yang didaftarkan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan dicek kembali motif
tersebut apakah sebelumnya sudah pernah  didaftarkan. Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu  memperoleh sertifikat  hak  cipta.  Sertifikat  tersebut  akan  keluar  dalam  kurun  waktu  kurang  lebih  3  minggu  sampai dengan 1 bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  paparan  diatas  maka  simpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  perlindungan  hukum  terhadap  motif  batik Galuh  di  Kabupaten  Gianyar  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  yaitu Batik  Galuh  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  optimal  terhadap  hak  cipta  batik  motif kamboja. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa karena adanya pelanggaran atau motif yang ditiru oleh pihak lain, maka Pihak Batik Galuh dapat menempuhnya dengan penyelesaian konflik Secara Perdata yaitu konflik  terhadap  hak  cipta  yang  termasuk  konflik  terhadap  harta  kekayaan  yang  dalam  asas  hak  cipta disebut  sebagai  hak  ekonomi.  Konflik-konflik  itu  tidak  hanya  didasari  dari  adanya  perbuatan  melawan hukum  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pembuat  ataupun  pemegang  hak  cipta  yang  dilaksanakan  oleh pihak  lain.  Jika  di  kemudian  hari  Batik  galuh  masih  belum  memiliki  hak  cipta,  penyelesaian  konflik  hak cipta tidak dapat dijangkau melalui menjalankan gugatan ganti rugi secara perdata, tuntutan secara pidana atauoun  dituntaskan  melalui  penyelesaian  konflik.  Kecuali  kedua  belah  pihak  mau  menyelesaikannya dengan musyawarah. Proses pendaftaran hak cipta Batik Galuh masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan  mendatangi  langsung  Kantor  Kementrian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Bali  yang  berada  di Denpasar.  Adapun  pendaftaran  dilakukan  dengan  melampirkan  arsip  atau  dokumen-dokumen  sebagai syarat pendaftaran. Setiap ciptaan yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran. Proses pendaftaran yang dilakukan  oleh Batik Galuh  yang  dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten  Gianyar yaitu  melakukan  mengisi  formulir  pendaftaran,  kemudian  melakukan  registrasi,  setelah  itu  pendaftaran diharuskan  melengkapi  formulir  yang  menjadi  syarat  untuk  pendaftaran.  Setelah  itu  ada  proses  evaluasi, yaitu melihat kembali motif yang didaftarkan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan dicek kembali motif tersebut apakah sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu memperoleh sertifikat hak cipta. Sertifikat tersebut akan keluar dalam kurun waktu  kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan.

## 2. Saran
Saran dari penelitian ini bagi Pemerintah pentingnya pengarahan kepada pengrajin batik Galuh Kabupaten Gianyar  agar  memahami  Undang-undang  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pentingnya  sosok  dari Pemerintah Daerah agar memberikan pengarahan lebih tentang perlindungan hukum atas motif batik serta lebih mendukung karya ciptaan pengrajin batik di Kabupaten Gianyar, sehingga pengrajin batik berlomba- lomba  untuk  membuat  motif  batik  yang  baru  sehingga  memberikan  manfaat  untuk  Kabupaten  Gianyar, contohnya;  pemerintah  Kabupaten  Gianyar  membuat  sebuah  persaingan  untuk  memperingati  hari  jadi Kabupaten  Gianyar  melalui  terciptanya  motif  batik  baru  dan  motif  yang  terpilih  diserahkan  penghargaan dengan  motif  tersebut  menjadi  simbol  baru  untuk  Kabupaten  Gianyar  tanpa  merubah  cerita  yang mencerminkan  kehidupan  warga.  Serta  pentingnya  kesadaran  untuk  para  pengrajin  batik  agar  menjaga karya  baru  hasil  kreativitasnya  sendiri,  hingga  motif  batik  yang  terdapat  di  Indonesia  ini  meningkat  dan juga  diharapkan  adanya  rasa  saling  menghargai  antara  pengrajin  batik  terhadap  karyanya  dan  pengrajin batik lain perlu untuk meminta dan memiliki izin dari pencipta motif batik jika ingin mengikuti motif batik milik  pengrajin  batik  lain.  Karenanya,  para  pengrajin  batik  harus  mengerti  hukum  hak  cipta  untuk  lebih menjaga hasil dari karyanya itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono. (2003). Metode Penelitian Hukum . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Hukum  Outsourcing  (Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan Kepastian Hukum) . Setara Press. Malang.
Isnani,  E. (2013).  Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  Dalam  Melindungi  Hak  Cipta  Batik Tradisional. Independent , Vol 1 (1).
Karlina,  D.  (2021).  Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Motif  Kain  Khas  Kabupaten  Kubu  Raya.
Tanjungpura Law , Vol 5 (1), 93–114.
Manulang, S. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan . Rineka Cipta. Jakarta.
Nikmah,  H.  (2014).  Perlindungan  Motif  Batik  Milik  Pengrajin  Perorangan  Di  Bojonegoro Menurut  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  Dan  Fatwa  Mui  (Studi Kasus Di Sentra Pengrajin Batik Jenegoroan). Jurisdictie , Vol 5 (2).
Purba, A. (2009). Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional . PT. Alumni. Bandung. Sari, N. K., & Susanti, D. O. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi  Rengganis  Di  Desa  Jatiurip  Kecamatan  Krejengan  Kabupaten  Probolinggo. Jurnal Sasi , Vol 24 (2). Saidin. (2016). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Rajawali Press. Depok. Supramono, G. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . PT Rineka Cipta. Jakarta.