Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 2 (2023): 258-284

## Pencemaran Udara Lintas Batas Negara: Memahami Tanggungjawab Negara Menurut Deklarasi Rio

## Adjeng C M Tethool ; Marthinus Kainama.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura * Corresponding Author : adjengtethool@gmail.com
Submission : 04 Juli 2022 Revision : 07 November 2022 Publication : 15 Juni 2023

## Abstract
Inappropriate  management  of  natural  resources  can  cause international  problems  such  as  air  pollution.  One  of  the  pollution referred to is the forest fires that have occurred in Indonesia because they are not in line with the principles of international environmental law, one of which is the principle of sic utere tue ut alienum non leades where  the  state  is  prohibited  from  permitting  and  or  carrying  out activities that are detrimental to other countries which give rise to legal consequences for a country. This research tries to analyze the actions to prevent air pollution and the legal consequences of managing natural resources  that  pollute  the  air  environment  based  on  international environmental law. The method used is normative research. The results of the study show that the management of natural resources that is not in  accordance  with  the  principles  of  international  law  causes  air pollution  which  has  a  negative  impact  on  the  state,  causing  state responsibility as stipulated in Principle 16 of the 1992 Rio Declaration which  states  that  polluting  countries  must  pay  the  costs  incurred. stipulated by the competent authority for all losses incurred as a result of environmental damage by the actions taken.
Keywords : environmental law; natural resources; rio declaration
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dapat menimbulkan permasalahan  internasional  seperti  pencemaran  udara.  Salah  satu pencemaran  yang  dimaksud  adalah  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di Indonesia  karena  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum lingkungan  internasional  salah  satunya  yaitu  prinsip  sic  utere  tue  ut alienum  non  leades  dimana  negara  dilarang  mengizinkan  dan  atau melakukan kegiatan yang merugikan negara lain yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu Negara. Penelitian ini mencoba menganalisis tindakan  pencegahan  pencemaran  lingkungan  udara  dan  akibat hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  mencemari  lingkungan udara berdasarkan hukum lingkungan internasional. Adapun metode yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional menyebabkan terjadinya pencemaran  udara  yang  berdampak  buruk  bagi  negara  sehingga menimbulkan  tanggung  jawab  negara  sebagaimana  diatur  dalam Prinsip  Ke-16  Deklarasi  Rio  1992  yang  menyatakan  bahwa  negara pencemar  harus  membayar  biaya  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  yag berwenang  atas  segala  kerugian  yang  terjadi  akibat  kerusakan lingkungan oleh tindakan yang dilakukan.
Kata Kunci: deklarasi rio; hukum lingkungan; sumber daya alam

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  intensitas kebakaran  hutan  yang  cukup  tinggi.  Pada  tahun  2019, Indonesia  mengalami  peristiwa  kebakaran  hutan  yang mempunyai  dampak  besar  bukan  hanya  kepada  negara Indonesia  namun  juga  berimbas  pada  negara  di  sekitar wilayah kebakaran hutan.
Kebakaran hutan terjadi di salah satu provinsi yang ada pada  wilayah  pulau  Sumatera  yaitu  Provinsi  Riau, disebabkan adanya kegiatan pembakaran lahan gambut oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Kegiataan  pembakaran
lahan gambut merupakan bagian awal dari pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan intensitas lahan yang  terbakar  ialah  75.871  ha  terjadi  pada  bulan  Januari hingga September tahun 2019. 1 Efek dari kebakaran lahan gambut  adalah  kabut  asap  yang  sangat  tebal  dan  banyak, perbandingan satu hektar lahan gambut asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar. Kebakaran tersebut menimbulkan  kerugian  yang  mana  berdasarkan  publikasi World  Bank dengan  judul Indonesia  Economic  Quarterly Reports (IEQ) menyebutkan, kerugian Indonesia sepanjang 2019 mencapai US$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun. 2
Pencemaran yang terjadi pada lingkungan udara akibat dari  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Negara  Indonesia khususnya  terjadi  pada  tahun  2019  di  Provinsi  Riau  tidak sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan internasional. Salah satunya yaitu prinsip “Sic utere tue ut alienum  non  leades” yang  mana  negara  dilarang mengizinkan dan/atau melakukan kegiatan yang merugikan negara lain.
1 https://www.cnnindonesia.com/internasional/2019091614 1955-106-430873/wn-malaysia-dan-singapura-mengeluh-hirup- kabut-asap-indonesia
2 https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia- kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/

## B. Pembahasan
1. Tindakan  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan

## Udara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
a. Hukum  Lingkungan  Internasional  Tentang Pencemaran Udara
Hukum  Lingkungan  Internasional  menurut  Tuomas
Kuokkanen diartikan sebagai
International environmental law to refer to that body of international law  which  applies  to  environmental  questions. International Environmental Law encompassing not only substantive  environmental  norm  but  also  general internationat  law  applicable  to  environmental  matters as well as the exploitation of natural resources and the relationship between environment and economy” 3
Hukum  lingkungan  internasional  mengacu  pada seperangkat  hukum  internasional  yang  berlaku  dalam masalah-masalah  lingkungan.  Hukum  Lingkungan Internasional  Klasik  yang  menjadi  bagian  dari  Hukum lingkungan Internasional lebih mengarah kepada kegiatan eksploitasi sumber daya lingkungan yang dengan berbagai
3 Tuomas  Kuokkanen,  internasional  Law  and  the  Enviroment (The  Hague/London/New  York:  Kluwer  Law  lnternational,  2002). hlm.xxi dan xxiv
cara  digunakan  untuk  mendapatkan  hasil  maksimal, namun  tidak  memperhatikan  dampak  yang  diberikan. Sehingga  demikian,  diperbaharui  sebagai  suatu  hukum yang  modern  dimana  hukum  lingkungan  internasional mengacu  pada  tujuan  penggunaan  lingkungan  dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.
Hukum  lingkungan  internasional  telah  mengatur mengenai  pencemaran  udara,  yang  dimuat  dalam perjanjian-perjanjian  internasional  sebagai  berikut  (a). Konferensi Stockholm atau United Nations Conference on the  Human  Environment  ; Konferensi  ini  menghasilkan dokumen-dokumen, yaitu: Rencana Tindak (Action Plan) untuk  kebijakan  lingkungan  yang  terdiri  atas  109 rekomendasi,  Pembentukan  Dana  Lingkungan  Hidup, Pembentukan UN  (United  Nations)  Environment Programne  (UNEP )  dengan  mengadopsi  beberapa petunjuk  pelaksanaan  dan  rekomendasi-rekomendasi yang  dipertimbangkan  sebagai  hukum  yang  bersifat soft law ;  Deklarasi  tentang  prinsip-prinsip  lingkungan  hidup yang  fokusnya  menetapkan  aturan-aturan  hukum internasional  yang  bersifat  mengikat  untuk  masa mendatang  serupa  dengan The  Universal  Declaration  of
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Human  Right . 4 Action  Plan yang  terdiri  dari  109 rekomendasi  memuat  mengenai  pencemaran  secara umum  terdapat  pada  rekomendasi  ke-70  hingga  ke-85. Pada rekomendasi ke-72 menyatakan sebagai berikut;
“It  is  recommended  that  in  establishing  standards  for pollutants of international significance, Governments take into account the relevant standards proposed by competent international  organizations,  and  concert  with  other concerned'  Governments  and  the  competent  international organizations  in  planning  and  carrying  out  control programmes for pollutants distributed beyond the national jurisdiction from which they are released.” 5

## A.1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit)
Konferensi Rio menghasilkan lima dokumen, yaitu Agenda  21  yang  merupakan  dokumen  800  lembar  yang menetapkan  rencana  tindak  ( Action  Plan )  untuk pengelolaan  berbagai  sektor  lingkungan  di  abad  2l, Konvensi  tentang  perubahan  iklim,  Konvensi  tentang keanekaragaman  hayati,  Kesepakatan  tentang  prinsip- prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat, Deklarasi Rio  tentang  lingkungan  dan  pembangunan. 6 Agenda  21
4 Tim  Hiller,  Sourcebook  on  Public  lntemational  Law (London.Sidney: Cavendish Publishing, 1998), hlm.796.
5 http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf
6 Tim Hillier, op.cit, hlm. 805.
pada chapter ke-9  yang  berisi  tentang protection  of  the atmosphere juga  membahas  mengenai transboundary atmospheric  pollution , transboundary  atmospheric pollution memuat program kegiatan yang dilakukan serta tujuan dari program tersebut.

## A.2.  Convention  on  Long-Range  Transboundary  Air
Pollution
Konvensi  Geneva  yang  berlangsung  pada  tahun  1979 memuat  prinsip-prinsip  dasar  dalam  hal  pencemaran udara, ketentuan Pasal 2 menegaskan bahwa;
“The  Contracting  Parties,  taking  due  account  of  the  facts and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary pollution”
Berdasarkan Pasal 2 dalam prinsip ini setiap pihak- pihak ataupun subjek hukum internasional yang terlibat langsung  dengan  sumber  masalah  lintas  batas  hendak mempunyai  tekad  dalam  hal  perlindungan  manusia maupun lingkungan hidup dari pencemaran udara dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan
mengurangi  kegiatan  yang  menjadi  sumber  pencemaran lintas batas dengan jangka waktu yang lama.

## A.3.  ASEAN  Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution
(AATHP)
Perjanjian  ini  ditanda  tangani  oleh  10  negara anggota ASEAN bertempat di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  termuat  dalam  pasal  2
AATHP , yang berbunyi;
“The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary  haze  pollution  as  a  result  of  land  and/or forest  fires  which  should  be  mitigated,  through  concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of  sustainable  development  and  in  accordance  with  the provisions of this Agreement”.
Pasal  4  AATHP  menguraikan  tentang  kewajiban umum  semua  pihak  dalam  pengembangan,  pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengendalian pencemaran asap lintas batas kebakaran lahan dan/atau hutan yang perlu ditanggulangi,  termasuk  di  dalamnya  mengidentifikasi pemantauan  kebakaran,  mengembangkan  pemantauan, evaluasi  dan  sistem  peringatan  dini,adanya  kerja  sama dalam  berbagi  informasi  dan  teknologi,dan  saling
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
mendukung.  AATHP menjadi dasar negara-negara ASEAN untuk  melakukan  tindakan  pencegahan  melalui  regulasi nasional,  dan  untuk  memantau  pencemaran  lintas  batas yang  terjadi  diakibatkan  oleh  kebakaran  lahan  maupun kebakaran  hutan  dengan  melakukan  kerjama  regional ataupun internasional.
b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hukum internasional  menyatakan  bahwa  negara  dengan  wajar menggunakan  sumber  daya  alamnya (reasonable use), tidak  menyalahgunakan  hak  eksploitasi (abuse  of rights) juga  mendayagunakan (shared  resources) secara seimbang (equity  and  equitable  utilization) sumber  daya alam yang ada. “Good neighbouliness” merupakan prinsip yang  mentitikberatkan  pada  tindakan  suatu  negara sebagai tetangga yang baik, dikarenakan keseluruhan dari negara-negara berada dalam satu tempat yang sama serta menikmati segala sesuatu yang ada bersama-sama
Indonesia  telah  meratifikasi  berbagai  perjanjian hukum  internasional  dan  memberlakukan  berbagai undang-undang  untuk  mengatasi  masalah  pengelolaan sumber  daya  alam. Pertama ,  Deklarasi  Stockholm
diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di dalam  Undang-undang  ini  terkandung  gagasan  tentang pelestarian lingkungan hidup manusia serta pemanfaatan dan  eksplorasi  sumber  daya  alam  secara  rasional  demi kepentingan dan pembangunan bagi umat manusia. 7
Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United  Nations  Convention  on  Biological Diversity. Ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze  Pollution.  Keempat, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun  1992  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup. Kelima, Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya. Keenam ,    Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Ketujuh, Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
7 E.Ruchijat,Pengelolaan   dan   Pendayagunaan Sumber   Alam dan   Lingkungan   Hidup bagi    Kesejahteraan    Manusia, (Bina Cipta. 1980) hlm.12.
c. Tindakan  Pencegahan  Terhadap  Pencemaran
Lingkungan Udara
Pencemaran  udara  terjadi  ketika  adanya komponen aneh yang berbeda berada dalam lingkungan udara menyebabkan terjadinya deformasi kualitas udara dari keadaan normalnya. Kehadiran berbagai komponen aneh yang berbeda berada di udara dalam jangka waktu tertentu  mengganggu  kehidupan  manusia,  hewan,  dan tumbuhan. 8
Di  kawasan  ASEAN,  langkah-langkah  pencegahan telah  diambil  di  bawah  inisiatif  pemerintah  Indonesia sebagai negara penghasil kabut asap dengan mengadakan forum khusus pada tingkat Menteri Lingkungan dalam hal The  ASEAN  Ministerial  Steering  Committee  on Transboundary Haze Pollution (MSC) yang dianggotai oleh Brunei  Darussalam  sebagai  negara  ASEAN,  Indonesia, Malaysia,  Singapura  dan  Thailand  sebagai  negara  yang juga  merasakan  dampak  pencemaran  kabut  asap  lintas batas. Negara-negara tersebut telah menyepakati agenda pertemuan rutin untuk mengkaji dan memantau kondisi
8 Fuad  Amsyari,  Prinsip-Prinsip  Masalah  Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 43.
pencemaran    udara  secara  detail  dan  menentukan langkah-langkah mitigasinya.
Pada  tanggal  21  Oktober  1994  bertempat  di Malaysia  Menteri  Lingkungan  Hidup  yang  negaranya tergabung  dalam  ASEAN  mengadakan  pertemuan informal yang menghasilkan rencana kerja sama tentang pencemaran  lintas  batas  ASEAN  dengan  upaya-upaya untuk  mengatasi  pencemaran  lintas  batas  secara  garis besar baik pada tingkat regional ataupun tingkat nasional, yaitu  sebagai  berikut:  (1).  Kemampuan  untuk memadamkan  kebakaran  (fire  fighting  capability),  yang didalamnya termasuk peningkatan sistem peringatan dini, larangan  praktik  pembakaran  lahan  selama  musim kemarau  (zero  burning)  yang  dilakukan  dalam  kurung waktu  yang  lama  dan  adanya  kesadaran  upaya penghapusan  penggunaan  api  dalam  membersihkan lahan,  (2).  Pemantauan  focal  point  sebagai  bentuk implementasi  poin-poin  kesepakatan  regional  di  tingkat nasional  di  masing-masing  negara  anggota,  (3). Optimalisasi  kapasitas  nasional  dalam  menangani masalah  kebakaran hutan, (4). Berbagai pengetahuan dan teknologi untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, (5). Perbaikan sistem klasifikasi bahaya kebakaran di  kawasan,  (6).  Memperbarui  dan  mengembangkan
metode  untuk  memprediksi  lintasan  asap  dan  jalur penyebaran  asap,  (7).  Mempertimbangkan  dukungan eksternal  dalam  bentuk  keahlian  teknis  dan  dukungan keuangan  yang  tersedia  atau  dimobilisasi  untuk mendukung  upaya  ASEAN  untuk  mengimplementasikan rencana kerja.
2. Akibat  Hukum  Bagi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Yang  Mencemari  Lingkungan  Udara  Berdasarkan
Hukum Lingkungan Internasional
a. Perwujudan  Tanggung  Jawab  Negara  dan Korporasi Sebagai Akibat Pencemaran Lingkungan
Udara
Tanggung  jawab  negara  dalam Dictionary  of  Law diartikan sebagai; “Obligation of a state to make reparation arising  from  a  failure  to  comply  with  a  legal  obligation under international law.” 9 Dari definisi tersebut tanggung jawab  negara  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk melakukan  perbaikan (reparation) yang  timbul  akibat suatu  negara  telah  gagal  dalam  mematuhi  kewajiban hukum  berdasarkan  hukum  internasional,  sedangkan
9 Henry Campbell Black, A Dictionary of Law, ed. Elizabeth A. Martin, 5th ed., New York: Oxford University Press, p. 477.
dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung  jawab  secara  sempit  yaitu answerability  or accountability. 10 Tanggung jawab negara (state responsibility) ada diakibatkan adanya prinsip persamaan
(equality) dan  kedaulatan  negara (sovereignity) yang terdapat di dalam hukum internasional. 11
Tanggung  jawab  negara  terdapat  dalam  hukum internasional  yang  menjadi  prinsip  dasar,  yang  mana prinsip  ini  berasal  dari  doktrin  para  ahli  hukum internasional.  Tanggung  jawab  negara  ditimbulkan  oleh adanya  suatu  pelanggaran  atas  suatu  kewajiban internasional,  baik  kewajiban  berdasarkan  perjanjian internasional  maupun  berdasarkan  pada  kebiasaan internasional. 12 Menurut  Malcolm  Shawn  terdapat  3 karakteristik  yang  menjadi  dasar  timbulnya  suatu tanggung jawab, yakni 13 : (1). Terdapat hal-hal mengenai kewajiban  hukum  internasional  yang  berlaku  dan ditetapkan  diantara  dua  negara  tertentu,  (2).  Terdapat
10 Bryan A. Garner, 2005, Black’s Law Dictionary, 10th ed., New York: Claitors Pub Division, p. 211.
11 Hingorani,    1984,    Modern    International    Law,    Second Edition, Oceana Publications, h. 241.
12 Sujatmoko A. ,  Tanggung  Jawab  Negara  Atas Pelanggaran Berat  HAM:  Indonesia,  Timor  Leste  dan Lainnya, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 28.
13 Shaw  M.N.  ,  International    Law  (Cambridge    :    Grotius Publication, Third edition 1991) hlm. 482.
tindakan meliputi perbuatan maupun kelalaian yang telah melanggar  kewajiban  hukum    internasional  sehingga menimbulkan tanggung jawab negara, (3). Ditemukannya suatu  kerusakan  dan/atau  kerugian  sebagai  akibat  dari tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasional.
Tindakan  Negara  yang  berbuat  ataupun  tidak berbuat  yang  merupakan internationally  wrongful  act, diartikan sebagai pelanggaran diakibatkan tindakan suatu negara  yang  menjadi  masalah  internasional.  Yang  mana mengandung  dua  unsur,  yaitu 14 :  (1).  Dapat  dilimpahkan pada    negara  berdasarkan  hukum  internasional,  (2). Merupakan    pelanggaran    kewajiban  terhadap  hukum internasional (breach of international obligation). Merujuk pada  pendapat  Malcolm  N.  Shawn  yang  telah  diartikan secara bebas oleh Huala Adolf yaitu suatu perbuatan atau kelalaian  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban tentunya  memenuhi  3  unsur  atau  karakterikstik  sebagai berikut: 15
14 Draft      articles      on      Responsibility      of      States      for Internationally  Wrongful  Acts,  ILC, Pasal 1.
15 Huala  Adolf,  2002,  Aspek-Aspek  Negara  Dalam  Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali, hlm. 257.
a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang
berlaku antara dua negara tertentu ;
(ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian  Nations)
Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution  /  AATHP) merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh 10 negara peserta  ASEAN  yang  termasuk  didalamnya  ialah Indonesia, Singapura, dan Malaysia pada bulan Juni tahun 2002  memuat  tentang  tanggung  jawab  dan  penanganan kabut  asap  pada  kawasan  regional  asia  tenggara.  Dalam kasus  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau menimbulkan  protes  secara  tegas  dari  negara  Malaysia maupun  Singapura  dikarenakan  Indonesia  dinilai  tidak memenuhi  apa  yang  telah  tertuang  dalam  AATHP , kegiatan yang dilakukan di Indonesia membawa dampak buruk bagi kesehatan maupun dalam aktifitas masyarakat pada kedua negara tersebut.
b. Adanya  suatu  perbuatan  atau  kelalaian  yang melanggar  kewajiban  hukum  internasional tersebut  yang melahirkan tanggung jawab negara;
Pada  tahun  2019  kebakaran  terjadi  pada  wilayah Sumatera tepatnya pada Provinsi Riau, kebakaran hutan yang  terjadi  memiliki  beberapa  titik  lokasi.  Badan Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika  (BMKG)
Pekanbaru menyebutkan lokasi yang menjadi sumber titik api  ialah  Kabupaten  Pelelawan,  dari  lokasi  tersebut menimbulkan kabut asap yang sangat tebal, kabut asap ini bukan  hanya  memberikan  dampak  terhadap  penurunan kegiatan  aktivitas  masyarakat  diluar  rumah  namun  juga berimbas  terhadap  penurunan  kualitas  udara  sehingga menyebabkan  timbulnya  gangguan  pernapasan  atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Penurunan  kegiatan  aktivitas  masyarakat  diluar rumah  dan  gangguan  kesehatan  juga  dirasakan  oleh Negara  Malaysia  dan  Singapura  dikarenakan  asap  kabut kiriman  yang  berasal  dari  Indonesia.  Dalam  hukum internasional,  negara  wajib  untuk  mengelola  dan melestarikan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip- prinsip  internasional  maupun  hukum  nasional,  ketika suatu negara melakukan pelanggaran internasional maka negara  tersebut  wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan yang dilakukan.
c. Adanya  kerusakan  atau  kerugian  sebagai  akibat adanya  tindakan  yang  melanggar  hukum  atau kelalaian;
Pada  kasus  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Riau pada  tahun  2019,  Malaysia  dan  Singapura  memberikan protes  kepada  Indonesia  dikarenakan  kerugian  yang dialami.  Seperti  halnya  peningkatan  dalam  masalah kesehatan  yaitu  gangguan  pernapasan  hingga  terjadi infeksi pernapasan (ISPA) dan juga terhambatnya aktifitas lalu  lintas  penerbangan  diakibatkankan  oleh  kabut  asap kiriman dari Indonesia.
Muhammad  Ashri,  melalui  kutipan  Yudabakti dalam bukunya mengenai State Responsibility menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menuntut ganti  rugi  atas  pemulihan  kerugian  yang  diderita  oleh negara  atau  pihak  yang  dirugikan  berdasarkan  prinsip- prinsip dasar hukum  internasional. 16
Sehingga,  prinsip  pertanggungjawaban  negara sebagai  salah  satu  prinsip  utama  dalam  hukum internasional  menitikberatkan  pada  kewajiban  negara
16 Josina  Wattimena  dan  Vonda  Hattu,  Ketahanan  Pangan Masyarakat  Adat  Sebagai  Wujud  Pemenuhan  HAM  Dalam  Masa Pandemi Covid, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021 hlm., 17.
yang  memberikan  dampak  kepada  negara  lain  untuk melakukan suatu reparasi atau ganti rugi kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti sediakala.
Pada  Ketentuan  Pasal  1 Draft  International  Law Commision  (ILC) tentang  Pertanggungjawaban  Negara menyatakan bahwa “Setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang  oleh  hukum  internasional  membawakan tanggungjawab  internasional  bagi  negara  itu.”  Selain  itu pada Prinsip ke-16 Deklarasi Rio Tahun 1992 menjelaskan bahwa  negara  pencemar  harus  membayar  biaya  yang ditetapkan  oleh  otoritas  yag  berwenang  atas  segala kerugian  yang  terjadi  akibat  kerusakan  lingkungan  oleh tindakan  yang  dilakukan,  prinsip  ini  dikenal  dengan sebutan polluter  pays  principle yang  ditujukan  pada prinsip ke- 16 untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya lingkungan.
Begitupula  dengan  perusahaan  transnasional dalam  hal  tanggung  jawab  terkait  dengan  permasalahan pembakaran  hutan  dan  mengakibatkan  adanya pencemaran  lintas  batas,  dengan  memperhatikan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan
di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya  dalam  bentuk  perseroan  terbatas.  Dengan demikian,  keberadaan  perusahaan  transnasional  di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Dengan  demikian  ketika  terjadi  pelanggaran  dalam tindakan  maupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perusahaan transnasional maka hukum nasional host state berlaku.
Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan strict  liability; 17 Terkait  dengan  kealpaan,  orang  yang menyebabkan
kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila
yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal strict liability , orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi  terhadap  kerusakan  yang  ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk  mencegah  agar  pelaku  tidak  menanggung  biaya
17 Dikutip  dari  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor 36/KMA/SK/II/2013  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup. https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_201
3.pdf
sosial  yang  besar,  maka  seharusnya  pelaku  melakukan tindakan-tindakan  pencegahan.  Dalam strict  liability ini, pelaku  tetap  harus  bertanggungjawab  walaupun  sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.
Maka  ketika  dalam  pembuktiannya,  perusahaan transnasional melakukan tindakan pelanggaran berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 88 menyatakan bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan  B3  (Bahan  Berbahaya  dan  Beracun)  , menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan adanya  pembuktian  bahwa  suatu  korporsasi  melakukan kesalahan  juga  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  bahwa pemegang  hak  atau  izin  bertanggung  jawab  atas terjadinya  kebakaran  hutan  di  area  kerja  maka perusahaan  tersebut  dapat  dimintai  pertanggung jawaban.
d. Penerapan  Sanksi  Terkait  Pelanggaran  Prinsip
Hukum Lingkungan Internasional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam  kasus  pencemaran  udara  ini,  Singapura memberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang Polusi Asap Lintas Batas (Bill of Transboundary Haze) yang berisikan  Singapura  berhak  memberikan  sanksi  hukum kepada negara lain, tidak peduli kebakaran yang terjadi di negara  lain  jika  asapnya  memasuki  Negara  Singapura maka berhak menghukumnya. 18
Singapura  dalam Bill  of  Transboundary  Haze Pollution meminta  Indonesia  menandatangani  dan meminta data perusahaan mana saja yang menjadi pelaku pembakaran  hutan,  namun  Indonesia  enggan  untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan alenia ke-4  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  bahwa Pemerintah  Indonesia  memilih  untuk  melindungi  warga negaranya  maka  itu  Pemerintah  Indonesia  tidak memberikan  data  perusahaan,  meskipun  sebagian perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Riau
18 Rahmadani Nurfitriyanti, Tanggung Jawab Negara Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Asean  Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution  Tentang Pencemaran  Udara  Lintas  Batas  Negara;  Skripsi  Fakultas  Hukum  , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017, hlm. 97
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
merupakan  perusahaaan  yang  dimiliki  oleh  Singapura. 19
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  Singapura  sangat bertentangan dengan
ASEAN
Agreement on
Transboundary  Haze  Pollution yang  dimana  dalam perjanjian  itu  setiap  negara  yang  sudah  meratifikasi negara  tersebut  tidak  bisa  menuntut  atau  menggugat negara  yang  melakukan  tindak  pencemaran  asap  lintas batas melainkan negara yang melakukan kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas harus menanggulangi dan mencegah kebakaran di negaranya kembali. 20
Dalam  hukum  nasional,  sanksi  yang  dapat diterapkan bagi pelaku pencemaran udara telah diatur di dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup (UUPLH) pada pasal 76 menyebutkan bahwa; (1). Menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  menerapkan  sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, (2). Sanksi administratif terdiri atas:  (a).  teguran  tertulis;  (b).  paksaan  pemerintah;  (c). pembekuan  izin  lingkungan;  atau  (d).  pencabutan  izin lingkungan. Dengan demikian, Tanggung jawab dan sanksi
19 Rahmadani Nurfitriyanti, op.cit., hlm. 98 20 Ibid
merupakan  akibat  hukum  yang  dibebankan  kepada pelaku pencemaran dalam pengelolaan sumber daya alam yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  internasional  maupun hukum  nasional.  Serta  sanksi-sanksi  yang  diberikan merupakan sanksi yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran udara.

## C. Penutup
Kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi khususnya di Provinsi Riau mengakibatkan pencemaran udara yang bersifat lintas  batas  berdampak  bagi  negara-negara  tetangga  baik Malaysia  maupun  Singapura,  sehingga  menjadi  masalah internasional.  Pencemaran  udara  yang  diakibatkan  dari kebakaran  hutan  tersebut  dengan  sendirinya  dapat mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  di  negara  lain. Walaupun,  secara  hukum  internasional  masalah  lingkungan telah  diatur  dalam  Deklarasi  Stockholm, International  Law Commission ,  maupun ASEAN  agreement  on  Transboundary
Haze Polution maupun ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pembakaran hutan di Indonesia  khususnya  di  Provinsi  masih  terjadi  serta  dalam eksploitasi sumber daya alam seringkali tidak memperhatikan fungsi  dari  lingkungan  hidup    sehingga  mencemari
lingkungan,  seperti  halnya  peralihan  fungsi  hutan  menjadi perkebunan  kelapa  sawit  yang  dilakukan  dengan  cara pembakaran  hutan  yang  meluas  sehingga  menimbulkan pencemaran udara sehingga diperlukan tanggungjawab negara dan  korporasi  dan  sanksi  yang  diberikan  berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggungjawab negara (state responsibility) sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1
Draft  International  Law  Commision  (ILC) tentang pertanggungjawaban  negara  menyatakan  bahwa  setiap tindakan  atau  kelalaian  yang  dilarang  oleh  hukum internasional membawakan tanggungjawab internasional bagi negara itu.

## Referensi
Andrey  Sujatmoko, Tanggung    Jawab    Negara    Atas Pelanggaran  Berat  HAM:  Indonesia,  Timor  Leste dan  Lainnya ,  Grasindo  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2005 Black, H.C., A dictionary of law: containing definitions of the terms  and  phrases  of  American  and  English jurisprudence,  ancient  and  modern;  including  the principal terms of international, constitutional, and commercial  law;  with  a  collection  of  legal  maxims and  numerous  select  titles  from  the  civil  law  and other  foreign  systems,  West  Publishing  Company,
1891.
Bryan  A.  Garner,  Law  Dictionary,  10th  ed.,  New  York: Claitors Pub Division, 2005
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Draft      articles      on      Responsibility      of      States      for Internationally  Wrongful  Acts,  ILC Dikutip  dari  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor
36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan
Pedoman  Penanganan  Perkara  Lingkungan Hidup. https://bawas.mahkamahagung.go.id/baw as_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf
E.Ruchijat,Pengelolaan      dan      Pendayagunaan  Sumber Alam      dan      Lingkungan      Hidup  bagi Kesejahteraan    Manusia, Bina Cipta, 1980 Fuad  Amsyari,  Prinsip-Prinsip  Masalah  Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006 Huala  Adolf,  Aspek-Aspek  Negara  Dalam  Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali, 2002 http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf Diakses pada 12 Februari 2022 Hingorani,  Modern    International    Law,    Second  Edition, Oceana Publications, 1984
Josina  Wattimena  dan  Vonda  Hattu,  Ketahanan  Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam  Masa  Pandemi  Covid,  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021 M.N  Shaw, International  Law, Third edition, Cambridge: Grotius Publication, 1991 Tuomas  Kuokkanen, internasional  Law  and  the Enviroment, (The  Hague/London/New  York: Kluwer Law lnternational ), 2002 Tim  Hiller, Sourcebook  on  Public  lntemational  Law , Cavendish Publishing, London, 1998 Rahmadani  Nurfitriyanti,  Tanggung  Jawab  Negara Indonesia  Atas  Pencemaran  Indonesia  Udara Lintas  Batas  Negara  Berdasarkan  Asean Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution Tentang  Pencemaran  Udara  Lintas  Batas  Negara; Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)