ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 15 No.1, Juni 2022 Halaman  97-121 Cyberfeminisme : Pembebasan Psikologi Perempuan di Ruang

## Digital
Kholil Lur Rochman, Wahyu Budiantoro
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kholil_uinsaizu@yahoo.com , budiantoro.wahyu@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Cyberfeminism  emerged  as  a  feminist  response  to  cyberpunk  politics,  as well as the development of communication technology in the digital space. The agenda of women's liberation in cyberfeminism, echoed by feminists, is to fight subordination. In practice, subordination refers to, among other things, gender inequality. Sexual violence that often afflicts women is often a  manifestation  of  the  position  of  women  who  are  considered  weak. Moreover, sexual violence is also targeted online. This is evident from the rise  of  Online  Gender-Based  Violence  (KGBO).  Thus,  in  this  study,  the author attempts to describe how cyberfeminism is a way to liberate women from sexual violence. This research uses descriptive qualitative method. The data is obtained through books, papers, or related articles as a support to clearly  describe  the  formula  used  by  feminists.  The  results  of  this  study indicate that as a way to liberate women in the digital space, it is necessary to  have  a  media  with  a  gender  perspective.  In  addition,  feminists  and women need to have the power of data as a basis for carrying out the path of liberation.
Keyword: Cyberfeminisme, Woman, Digital Space

## ABSTRAK
Cyberfeminisme muncul sebagai respons feminis terhadap politik cyberpunk , sekaligus  perkembangan  teknologi  komunikasi  di  ruang  digital. Agenda pembebasan  perempuan  pada cyberfeminisme ,  yang  digaungkan  oleh feminis adalah melawan subordinasi. Pada praktinya, subordinasi merujuk kepada, salah satunya, ketidakadilan gender. Kekerasan seksual yang kerap menimpa  perempuan  seringkali  merupakan  manifestasi  kedudukan
perempuan  yang  dianggap  lemah.  Terlebih  lagi,  kekerasan  seksual  juga turut menyasar secara daring. Terbukti dari maraknya Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Sehingga, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan  bagaimana cyberfeminisme menjadi  jalan  pembebasan perempuan  dari  kekerasan  seksual.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui buku, makalah, ataupun artikel yang  terkait  sebagai  penunjang  untuk  menggambarkan  secara  gamblang formula  yang  digunakan  oleh  para  feminis.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa sebagai jalan pembebasan perempuan di ruang digital, perlu adanya media yang berperspektif gender. Selain itu, para penganut feminis dan perempuan perlu memiliki kuasa data sebagai pijakan untuk melakukan jalan pembebasan.
Kata Kunci : Cyberfeminisme , Perempuan, Ruang Digital

## PENDAHULUAN
Ruang  digital  menjadi  salah  satu  produk  kemajuan  teknologi komunikasi.  Alat  yang  digunakan  untuk  mengirim,  menerima,  dan mengolah  pesan  telah  mengalami  reformasi.  Perubahan  yang  drastis  ini melahirkan  ruang  digital  berbentuk cyberspace .  Meminjam  istilah Habermas,  ruang  digital  menjadi  arena  deliberatif.  Mereka  akan  saling melempar  tanggapan,  opini,  kritik,  bahkan  memunculkan  wacana  secara virtual. Selanjutnya, akan terjadi proses diskusi yang melibatkan partisipasi publik  secara  otoriter.  Ruang  digital  ini  kemudian  berkembang  menjadi ruang  publik  baru  ( new  public  sphere ),  yang  kewenangannya  dipegang penuh oleh publik.
Dalam  konsep  Habermas  mengenai  “situasi  perbincangan  ideal”, struktur  komunikasi  itu  bebas  dari  hambatan.  Hal  ini  baru  terjadi  jika semua  partisipan  mendapat  pembagian  simetris  dari  kesempatan  untuk memilih  dan  mempergunakan speech  act .  Struktur  pemikiran  Habermas kalau kita telusuri telah menggantikan perjuangan kelas sebagai revolusi fisik dengan perjuangan kelas sebagai hubungan dialogal (Heriyanto, 2018:
281). Namun, hubungan perempuan dengan teknologi memang sebagian besar dipandang tidak serasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa teknologi  bukanlah  milik  perempuan.  Saat  ini,  ranah  teknologi  lebih didominasi  laki-laki.  Maka  dari  itu,  banyak  kalangan  feminis  yang mengatakan bahwa teknologi memiliki bias gender (Gamble, 2002: 103).
Teknologi  seolah  memiliki  sifat  maskulin.  Sementara  sifat  feminin yang  melekat  pada  perempuan dianggap  tidak  selaras dengan  cara  kerja teknologi.  Sehingga,  hadirnya  teknologi  komunikasi  berbentuk  ruang digital menjadi angin segar bagi perempuan. Sebab, tekonologi komunikasi dapat  diakses  lebih  mudah.  Selain  itu,  tekonologi  komunikasi  juga digadang-gadang  dapat  menjadi  arena  menyampaikan  gagasan pembebasan  perempuan.  Gagasan  ini  hadir  sebagai  wacana  untuk melawan subordinasi terhadap perempuan. Gagasan ini masuk ke dalam gerakan  yang  disebut  feminis.  Wacana  kesetaraan  gender  yang  semula hanya  sebagai  gerakan  sosial,  kini  berubah  menjadi ideologi  perlawanan yang membebaskan perempuan.
Marginalisasi  perempuan  yang  muncul  menimbulkan  pandangan bahwa  perempuan  menjadi “the  second  sex” yang  keberadaannya  tidak begitu diperhitungkan dan inferior terhadap hegemoni yang dimiliki oleh laki-laki. Perlakuan tidak adil dalam masyarakat terhadap perempuan bila dibandingkan  dengan  laki-laki  menimbulkan  kesadaran  gerakan perempuan  (Andarwulan,  2017).  Muncul  juga  pengakuan  yang  semakin meningkat bahwa, sementara kaum feminis Barat telah berjuang melawan seksisme dan melawan ketidaksetaraan sosial dan politik, para wanita di Negara Dunia Ketiga harus menghadapi masalah-masalah tambahan yang bahkan lebih sulit dipecahkan. Mereka sering memerangi seksisme dalam
bentuk  kepercayaan  dan  praktik  lokal  yang  mengakar,  berkaitan  dengan kelas, kasta, agama dan bias etnis (Walters, 2021: 172).
Dalam  relasi  gender  yang  konvensional,  seringkali  yang  menjadi perbincangan  adalah  peran  biologis,  organ,  perbedaan  seks, phallus, fetishism  voyeurism ,  objek  hasrat  ( desiring  object ).  Sementara,  pada  hiper- feminisme  semua  perbincangan  meluas  ke  dalam  relasi-relasi  baru  yang melibatkan teknologi ke dalamnya. Misalnya dalam konteks: cyber-organism ( cyborg ), virtual organ, fetisisme teknologi, mesin hasrat, yang di dalamnya pandangan-pandangan mengenai hasrat, kesenangan, kepuasan, orgasme, mengalami beragam perubahan dan transformasi mendasar.
Akses  informasi  yang  ditawarkan  oleh  ruang  digital,  berpotensi untuk menciptakan “situasi perbincangan yang ideal”. Sebagai sosok yang kerap mengalami subordinasi, perempuan nantinya tidak hanya menjadi subjek  pasif.  Tetapi  juga  menjadi  aktor  yang  ikut  terlibat  dalam  arena deliberatif  (Gun  Gun  Heryanto,  2017:  281)  menyatakan  bahwa  bentuk- bentuk  ala salon dan coffee  house mungkin  berubah  menjadi virtual communities, electronic coffes, bulletin board, e-mail, atau teleconference . Peran pengisi  ruang  antara  kekuatan  negara  dan civil  society sebenarnya  dapat diisi  oleh  media  massa.  Media  dapat  memainkan  peranan  signifikannya dalam  membentuk  dan  menyebarluaskan  informasi  dalam  pembentukan opini publik.
Kemudahan  akses  media  dalam  perkembangan  teknologi  ini dibuktikan pada tahun 2000-an pengguna internet perempuan mengalami peningkatan  mencapai  50  persen  (Mulyaningrum,  2015:1).  Kemudahan akses itulah yang dimanfaatkan perempuan untuk bebas mengekspresikan dan ide-idenya dari kurungan budaya patriarki (Mulyaningrum, 2015: 2). Munculah  istilah  cyberfeminisme  sebagai  bukti  eratnya  kaitan  feminism
dengan internet yang bertujuan untuk melawan subordinasi melalui media baru (Alatas & Sutanto, 2019: 167).
Berangkat dari asumsi itulah, para feminis kian gencar menyuarakan pemberdayaan perempuan lewat media baru. Di mana cyberspace menjadi ruang  berinteraksi  dan  wadah  pembebasan  dari  dominasi  maskulinitas yang paling mungkin dilakukan secara feminis. Istilah cyberfeminsme yang kemudian  lahir  mulai  membuka  diri  pada  perdebatan  perempuan  dan teknologi baru di era 1980-an (Umami, 2020: 4). Sehingga, muncul beragam media alternatif yang turut serta fokus pada kaum marginal, salah satunya mengangkat  isu  mengenai  ketidakadilan  terhadap  perempuan.  Media alternatif itu seperti projectmultatuli.org, magdalene.id, dan konde.co.
Manifestasi  ketidakadilan  terhadap  perempuan  salah  satunya adalah  kekerasan  seksual.  Belakangan,  kasus  kekerasan  seksual  tengah meledak. Satu per satu kasus di lingkaran akademik mulai bermunculan. Hal ini terjadi menyusul diterbitkannya Permendikbudristek oleh Menteri Pendidikan  Nadiem  Makarim.  Kasus  kekerasan  seksual  memang  seperti fenomena  gunung  es.  Hanya  permuakaannya  yang  nampak,  sementara jumlah kesulurahan korban di lapangan kerap sulit diketahui. Minimnya laporan terhadap kasus kekerasan seksual terjadi diakibatkan perempuan seringkali menempati posisi yang lemah.
Fakta menunjukkan bahwa kekerasan gender berbasis online sangat marak.  Hal  ini  ditengarai  oleh  Arianto  dalam  penelitiannya  berjudul “Media Sosial  sebagai  Ruang  Baru  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  di Indonesia”. Menurutnya, kekerasa gender di media oline dilatarbelakangi beberapa  aspek,  antara  laian:  pengetauan,  kontrol  sosial  dan  sensitivitas gender.  Perlu  ada  edukasi  bagi  perempuan,  misalnya,  dalam  konteks penguatan literasi digital (Arianto, 2021).
Kekerasan  gender  berbasis  online  juga  bisa  dilakukan  dengan modus  pemerasan  (seks torsi).  Dalam  riset  Christian  berjudul  “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia” diterangkan  bahwa  fenomena  sekstorsi  terjadi  bila  korban  menuruti kemauan  pelaku  karena  ada  unsur  paksaan.  Pada  tahun  2019  misalnya, terdapat  kasus  yang  menyeret  Brigpol  DS  yang  menyebarluaskan  foto pornografi atas korbannya karena korban menolak mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku sebagai bentuk ancaman/ pemerasan (Herry Christian, 2020).
Di Era Covid, banyak kasus kekerasan gender berbasis online terjadi. Dokumen  Rilis  Pers  SAFEnet  2021  menerangkan  bahwa  angka  kasus kekerasan gender berbasis online selama pandemi mengalami peningkatan, bahkan mencapai tiga kali lipat atau mengalami lonjakan 300% (940 kasus). Sebab,  pada  tahun  sebelumya,  2018  dan  2019,  menurut  catatan  Komnas Perempuan,  ada  97  kasus  (2018)  dan  241  kasus  (2019)  kasus  kekerasan gender berbasis online (Hayati, 2021). Fenomena ini seharusnya berdampak pada kesadaran individu maupun kolektif untuk melakukan rekonstruksi maupun reformulasi hukum yang berlaku (Ira Maulia Nurkusumah, 2021), termasuk membangun pendekatan cyberfeminism.
Lahirnya cyberfeminism menjadikan media  baru  sebagai  arena  atau alat  layanan  pengaduan  pelecehan  di  ruang  digital.  Baru-baru  ini,  kasus pelecehan  seksual  di  Universitas  Riau  juga  terkuak.  Terduga  korban pelecehan  seksual  akhirnya  berani  bersuara.  Badan  Eksekutif  Mahasiswa Universitas  Riau  (BEM  UNRI)  mengunggah  video  kronologis  pelecehan seksual  melalui  akun  Instagram  @komahi_ur.  Terduga  korban  pelecehan seksual  adalah  mahasiswi  yang  tengah  bimbingan  skripsi.  Mahasiswi ini mendapatkan pelecehan seksual dari dosen pembimbingnya. Media baru
sebagai  inovasi  teknologi  komunikasi  ini,  setidaknya  menjadi  alternatif para korban pelecehan seksual untuk bersuara.
Lebih  jauh, cyberfeminism juga  dapat  dipahami  sebagai  sebuah gerakan  yang  memberikan  nilai  dan  paham  feminisme  dengan memanfaatkan  teknolgi.  Tujuan  yang  diinginkan  adalah  untuk mendapatkan kesempatan bagi para perempuan agar dapat terhubung satu sama  lain,  dan  membantu  mereka  belajar  dalam  menyuarakan  aspirasi mereka  secara  online. Cyberfeminism juga  percaya  bahwa  mereka  belajar dalam  menyarakan  aspirasi  mereka  secara  online. Cyberfeminism juga percaya  bahwa  melalui  pemanfaatan  teknologi,  khususnya  teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan sebuah peluang terciptanya kesetaraan gender (Istiarohmi, 2020).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  fokus  pada  upaya  para  feminis membuat  formula  baru  dalam  gerakan  pembebebasan  perempuan.  Di mana gerakan tersebut dimanifestasikan menjadi cyberfeminism . Selain itu, penulis juga fokus pada agenda pembebasan perempuan untuk melawan ketidakadilan  berupa  kekerasan  seksual.  Terlebih,  kekerasan  seksual sekarang  tidak  hanya  dilakukan  secara  langsung,  tetapi  juga  bergeser menjadi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif. Kualitatif  digunakan  karena  memiliki  corak  deskriptik  dan  interpretatif (Sugiyono, 2007). Corak tersebut relevan dengan riset ini karena data akan diolah  melalui  interpretasi  paradigma  tertentu.  Pasalnya,  penelitian  ini tidak  berusaha  untuk  menjabarkan  hubungan  sebab  akibat.  Tidak  hanya itu,  variabel  dalam  penelitian  ini  juga  tidak  memiliki  status  berupa independen,  dependen,  antecedent,  dan  variabel  lainnya.  Penelitian  ini hanya menggambarkan atau  memberikan deskripsi bagaimana
cyberfeminisme menjadi  media  atau  alat  gerakan  pembebasan  perempuan yang digencarkan oleh feminis.
Secara  spesifik,  peneliti  melakukan  penelusuran  kepustakaan ( libraury research ). Kemudian menjadikan cyberfeminisme untuk mengkampanyekan  agenda  pembebasan  perempuan  secara  daring berbasis  literasi.  Serta  menggambarkan  aksi  kolektif  untuk  mendukung regulasi  yang  berpihak  pada  terciptanya  ruang  aman  bagi  perempuan. Dalam  penyusunan  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelusuran kepustakaan berupa buku, makalah, artikel ilmiah, dan hal lain yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi  Literasi Digital bagi Perempuan
Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer  (Kemendikbud, 2017). Karena  berskala  nasional,  literasi  digital  idealnya  mengikis  bias  gender. Artinya,  perempuan  dan  laki-laki  harus  memperoleh  porsi  yang berimbang, baik kuantitas maupun kualitas.
Literasi  digital  menjadi  keahlian  yang  harus  dikuasai  perempuan. Perempuan tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek aktif. Sehingga, perempuan  tidak  lagi  menjadi  korban  yang  sering  mengemuka  pada beberapa  kasus,  seperti  dicopotnya  beberapa  anggota  TNI  AD  akibat postingan seorang istri anggota pada peristiwa penusukan Wiranto (Erika, 2019).
Literasi  digital  bagi  perempuan  juga  bisa  mendorong  mereka melakukan  usaha  produktif.  Hal  itu  terlihat  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Bagi  mereka,  media  sosial  berperan  penting  untuk
meningkatkan aspek kognitif, sehingga daya kreativitas mereka meningkat (Widyastuti, Nuswantoro and Sidhi, 2016).
Akan  tetapi,  beberapa  kasus  yang  melibatkan  perempuan  pada wilayah  digital  juga  tidak  sedikit.  Dalam  penelitian  Arianto  berjudul “Media  Sosial  sebagai  Ruang  Baru  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online (KGBO) di Indonesia”, ditemukan fakta bahwa KGBO sering t erjadi karena minimnya literasi digital bagi perempuan (Arianto, 2021; Hayati, 2021).
Persoalan  KBGO  ditengarai  oleh  Nurkusumah  terjadi  karena penegakan  hukum  yang  lemah.  Menurutnya,  UU  ITE  dan/atau  UU Pornografi tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu rekonstruksi dan reformasi  sanksi  pidana  bagi  pelaku  (Ira  Maulia  Nurkusumah,  2021). Argumen  Nurkusumah  mengafirmasi  hasil  penelitian  Christian  yang mengetengahkan  isu  sekstorsi,  KGBO  dengan  pemerasan.  Perlu  ada perlindungan signifikan dari hukum (UU Perlindungan Saksi dan Korban) atas fenomena KGBO (Herry Christian, 2020).

## Konsep Cyberfeminisme
Cyberfeminisme tidak hadir dari ruang hampa. Ide ini bermula dari Donna  Harraway  yang  menggagas cyborg  manifesto . Cyberfeminisme , menurut  Harraway,  merupakan  hasil  identifikasi  feminisme  baur  yang melibatkan  gambaran  tentang cybernetic  organisme ( cyborg ).  Istilah cyborg diciptakan  oleh  Manfred  Clynes  pada  1960.  Dalam  prosesnya, cyborg merupakan  kombinasi  antara  mesin  dan  organisme.  Visi  utama  pada cyberfeminisme adalah  meleburkan  batas  antara  manusia  dengan  mesin.
Sehingga, membuat kategori pengelompokan jenis kelamin tidak terpakai lagi.  Harraway  pun  menegaskan  bahwa,  komunikasi  elektronik cyborg , membuat yang artificial dan alami menjadi ambigu.
Sebagai teknologi yang bertumpu pada penciptaan realitas artificial – realitas  virtual  ( virtual  reality )  pada cyberspace ,  dan  realitas  hybrid  ( hybrid reality )  pada cyberspace ,  dan  realitas  hibdrid  ( hybrid  reality )  pada cyborg – kedua. Teknologi ini telah  mengubah konsep dasar tentang gender, seks, seksualitas, diri, subjektivitas, dan kelas sosial. Cyberspace dan cyborg telah menggiring  kategori  gender  tersebut  ke  arah  kondisi  pembiakan ( multiplicity ),  pengembangan  ( floating ),  dan  ketidak-stabilan  ( instability ) (Sadari, 2016: 139).
Melihat  realitas  tersebut,  feminis  berusaha  untuk  menciptakan kesetaraan.  Feminis  berupaya  menghilangkan  subordinasi,  stereotipe, marginalisasi,  beban  ganda,  dan  kekerasan  melalui  teknologi. Cyberfeminsme menurut Dictionary of Media Studies (2006: 58) adalah studi mengenai  teknologi-teknologi  baru  dan  pengaruhnya  terhadap  isu-isu perempuan.  Kemunculan cyberfeminisme menurut  dapat  didefinisikan berkaitan dengan asal-usulnya dalam teori dan praktek feminis akhir 1980- an  dan  awal  1990-an,  yang  berkaitan  dengan  kemunculan  teknologi mengenai revolusi informasi.
Hal  itu  menjadi  bagian  dari  respon  terhadap  politik  anarkis cyberpunk . Cyberfeminisme kemudian  menjadi  mazhab  penting  dari  studi cyberculture dan  feminism,  dan  telah  mengembangkan  serangkaian perhatian  utama,  termasuk  isu-isu  pemisahan  tubuh/pikiran,  visi masyarakat fokus yang pada isu-isu seperti identitas dan komunitas sosial. Cyberfeminisme kemudian  menjadi  strategi  politik  serta  metode  artistik paling aktif di tahun 1990-an (Alatas & Sutanto, 2019: 168).
Nicholas  Stevenson  dalam  bukunya Understanding  Culture melihat cyberfeminisme sebagai  gerakan  akademis  dan  politik  yang  paling siginifikan  dari  abad  informasi.  Dalam  pandangan  Stevenson,
cyberfeminisme telah  membawa  transformasi  struktural  yang  besar,  yang terkait dengan keprihatinan dengan perpecahan gender dan cara berpikir maskulin.  Kemunculan cyberfeminsme ini  selain  sebagai  respons  terhadap politik  anarkis cyberpunk ,  juga  merupakan  upaya  untuk  terlibat  aktif  ke dalam teknologi komunikasi yang berkembang menjadi lebih pesat.
Hal  itu  merujuk  kepada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa perempuan lebih dekat dengan alam, bukan teknologi. Pendapat itu, tidak jauh  dari  pengetahuan  tertentu  mengenai  sifat  maskulin  dan  feminin. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki sifat yang lemah lembut dan  memiliki  emosi  yang  tidak  stabil,  sehingga  tidak  cocok  untuk menggunakan teknologi. Namun, hadirnya media baru ( new media ), sebagai hasil dari teknologi komunikasi, dapat dijangkau oleh perempuan.
Sadie Plant dalam (Gamble, 2002: 270-271) mempunyai definisi lain. Ia  berpendapat  bahwa cyberfeminisme adalah  “suatu  pemberontakan  ata s bagian  barang-barang  dan  material-material  dari  kemunculan  patriarkal yang  terdiri  atas  mata  rantai  perempuan,  perempuan  dan  komputer, komputer  dan  jaringan-jaringan  komunikasi,  penghubung  dan  mesin- mesin  penghubung.  Sementara  pendapat  yang  mengatakan  bahwa perempuan tidak dibahayakan oleh teknologi, dan harus merebut kendali dari  sistem  informasi  baru.  Menurut  Gamble,  menjadi  penanda  sebuah utopianisme cyberfeminisme.
Kendati  begitu,  sebagai  sebuah  perspektif, cyberfeminisme dapat memberikan  ruang  pada  perempuan.  Sehingga  para  perempuan  bisa merebut  peluang  yang  disediakan  oleh  teknologi  informasi  untuk mengangkat  bahu  melawan  hambatan  peran  tradisional  mereka.  Judy Wajcman dalam esainya “The Gender Politics of Technology” menyatakan bahwa munculya cyberfeminisme telah memberikan suara ke aliran baru dari
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No.1, Juni 2022: h.97-121
teori gender yang mencakup ide-ide utopis cyberspace menjadi area bebas gender (gender-free )  yang  menjadi  kunci  bagi  pembebasan  perempuan (Alatas & Sutanto, 2019: 170).

## Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru
Berkat  teknologi  komunikasi  yang  mengalami  perubahan  secara drastis,  para  aktivis  mulai  menata  kembali  formula  yang  tepat  pada gerakannya. Kemunculan cyberfeminisme merupakan gerakan pembebasan perempuan  yang  dilakukan  feminis  secara  daring.  Gerakan  ini  memiliki agenda menyebarkan gagasan pembebasan perempuan melalui media baru ( new  media ).  Dalam  prosesnya,  teknologi  ini  menawarkan  kemudahan untuk  terlibat  menjadi  subjek.  Baik  untuk  mengakses  informasi  maupun menciptakan jaringan.
Hadirnya cyberfeminisme mesti  dimanfaatkan  oleh  feminis,  serta dirayakan  sebagai  sebuah  ruang  pembebasan.  Karena cyberfeminisme menawarkan  sebuah  utopia  mengenai  pembebasan;  pembebasan  dari dominasi dan subodrinasi, serta pembebasan dari teknologi yang dikuasai laki-laki.  Visi  pembebasan  ini  berawal  dari  citra  mengenai cyborg ,  yakni terjadinya  pengaburan  batas-batas  antara  manusia  dan  mesin  pada akhirnya akan membuat kategori laki-laki dan perempuan tidak terpakai, dan dengan demikian, membuka lebar jalan kepada sebuah dunia dengan kebebasan(Alatas and Sutanto, 2019).
Berkenaan dengan itu, media baru juga berpotensi untuk membuat perempuan  lebih  berdaya.  Sebab,  ruang  yang  diciptakan  melalui  media baru  begitu  bebas  dan  tanpa  batas.  Namun,  hasil  dari  penelitian  Google Indonesia cukup mengejutkan. Pasalnya, jumlah penggunaan internet oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini lantaran, menurut penelitian tersebut, perempuan kesulitan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
Dengan  kata  lain,  informasi  yang  ada  di  internet  belum  sepenuhnya disediakan untuk perempuan.
Dari penelitian tersebut, hanya ada 37% perempuan yang mengaku menggunakan internet. Dari jumlah yang ada, kemungkinan 30%-50% lebih rendah  dari  laki-laki,  perempuan  belum  menggunakan  internet  untuk berpartisipasi di ranah publik. Atau terlibat dalam kegiatan ekonomi secara daring. Informasi yang dicari oleh perempuan dan laki-laki juga berbeda. Menurut  hasil  survey  dari  Opera,  perempuan  cenderung  lebih  sering mencari  informasi  mengenai  gaya  hidup,  kesehatan,  dan  hiburan. Sementara laki-laki, lebih suka mencari informasi olahraga, teknologi, dan kesehatan.
Namun,  para  feminis  percaya  bahwa  media  baru  dapat mengeksplorasi  perempuan  untuk  lebih  produktif.  Salah  satunya kemunculan para perempuan yang berprofesi sebagai ojek online . Di mana profesi tersebut kerap diberi label sebagai profesi yang maskulin. Profesi yang  merupakan  pekerjaan  laki-laki.  Sehingga,  perempuan  tidak  berani mengambil  profesi itu,  lantaran enggan  diberi label  negatif. Tetapi,  sejak ada media baru, perempuan mampu berdaya dan ikut terlibat secara aktif dalam roda ekonomi melalui daring. Salah satunya menjadi ojek online.
Bagi beberapa sarjana feminis, potensi internet sebagai ruang untuk mengeksplorasi tanda yang murni telah membuka pandangan baru untuk eksplorasi  pribadi  dan  pertumbuhan.  Sebagaimana  dikatakan  Jesseca  E. Brophy dalam esainya berjudul Developing a Corporeal Cyberfeminism: Beyond Cyberutopia (2010)  anonimitas  online  telah  membebaskan  individu  dari hambatan  sosial  dan  fisik,  dan  telah  memungkinkan  perempuan  untuk mengekspresikan  bagian  dari  diri  mereka  sendiri  bahwa  mereka  tidak mungkin dinyatakan dalam lingkungan yang aman, yang memungkinkan
mereka untuk mengeksplorasi identitas baru, menyembuhkan luka batin, dan  mengekspresikan  seksualitas.  Dalam  wacana  seperti  pembebasan, internet  dapat  menjadi  tempat  di  mana  perbedaan  dan  konteks  sosial terhapus, menciptakan meritokrasti benar ataupun cita-cita utopis (Salim Alatas & Vinnawaty Susanto, 2019).
Dalam  sudut  pandang  feminisme,  perempuan  bisa  menjadi objektivikasi  media.  Satu  sisi  perempuan  dieksploitasi  dan  menerima perlakuan  tidak  adil  dari  kaum  pria,  namun  di  sisi  yang  lain,  banyak pandangan kritis dari perempuan. Para penulis feminis misalnya, mereka menganalisis  secara  kritis  media  yang  menayangkan  tubuh  perempuan dalam masyarakat Barat patriarkhi. Seksploitation merpakan sebutan dari kaum feminis kritis yang menunjukkan ketidakadilan dari kalangan media karena eksploitatif terhadap tubuh perempuan (Asry, 2018).
Paradigma  feminisme  liberal  memayungi  suara  perempuan  yang kritis. Dalam Feminist Thought, Rosemarie Tong mengatakan bahwa:
“Feminis liberal memandang diskriminasi wanita yang diperlakukan  tidak  adil.  Wanita  seharusnya  memiliki  kesempatan yang sama dengan pria untuk sukses di dalam masyarakat. Menurut paradigma ini, keadilan gender dapat dimulai dari diri kita sendiri. Pertama,  peraturan  untuk  permainannya  harus  adil.  Kedua, pastikan  tidak  ada  pihak  yang  ingin  memanfaatkan  sekelompok masyarakat  lain  dan  sistem  yang  dipakainya  haruslah  sistematis serta tidak ada yang dirugikan.” (Sutanto, 2017; Sadasri, 2021). Aspek regulasi dan kesadaran untuk tidak melakukan KGBO dalam pandangan Tong menjadi faktor signifikan. Maka dari itu, di media sosial banyak perempuan yang berusara lantang untuk melawan tindakan KGBO. Bahkan,  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  berjuang  melalui  karya  sastra dengan corak feminisme (Fitri, 2017; Yuniar et al. , 2019).
Cyberfeminisme : Pembebasan Psikologi Perempuan
Wacana  kesetaraan  gender  belakangan  ini  telah  berkembang menjadi  program  sosial  yang  diformat  secara  akademik  dan disosialisasikan secara politis. Konsep yang menjadi basis wacana gender ini  berasal  dari  masyarakat  Barat  yang  telah  lama  mengalami  problem hubungan antara wanita dan laki-laki. Konsep dari masyarakat Barat yang telah  lama  mengalami  problem  hubungan  antara  wanita  dan  laki-laki. Konsep ini terbentuk dari protes perempuan dalam sebuah gerakan yang disebut gerakan feminis (Andarwulan, 2017).
Namun,  dalam  setiap  perbincangan  dalam  ruang  privat  sampai publik,  masih  terjadi  bias  gender.  Di  mana  mereka  tidak  memiliki keyakinan  atau  pengetahuan  yang  pasti.  Hanya  sebatas  asumsi berdasarkan peran laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa bias ini berkaitan dengan keyakinan adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah tempat dan milik laki-laki, baik secara sosial-politik  maupun  ekonomi.  Ruang  privat  adalah  ranah  perempuan, tempat  mereka  hadir  dan  beraktivitas.  Biasanya  kita  anggap  bagian  dari ruang pertama adalah, lembaga-lembaga publik, partai politik, parlemen, dan  lainnya  yang  sejenis.  Sebaliknya,  keluarga,  merawat  suami, membesarkan  serta  mendidik  anak,  aktivitas  rumah  tangga  seperti memasak,  belanja,  merapikan  rumah,  dan  lainnya  yang  sejenis  sering diasumsikan sebagai bagian ruang kedua.
Bias gender ini menyasar ke dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah  politik.  Perempuan  hanya  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  ilmu pengetahuan.  Tetapi,  tidak  dilibatkan  dalam  penjelasan-penjelasan mengenai  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  mendorong  perempuan  tidak memahami  ilmu  pengetahuan  secara  komprehensif.  Sehingga,  dalam
kenyataannya,  proses  menjadi  perempuan  disebabkan  oleh  nilai-nilai kultural dan bukan oleh hakikatnya.
Menurut Simon de Beauvoir, akar yang melanggengkan bias gender adalah  masyarakat  patriarki.  Perempuan  ditempatkan  sebagai  Liyan, menempati  posisi  kelas  dua,  yang  bahkan  lebih  rendah  dari  kodratnya. Akibatnya,  segala  bentuk  eksistensi  sosial  dan  kultural  perempuan keududukannya  dipengaruhi.  Masyarakat  patriarki  ini,  dalam  prosesnya memegang teguh fakta tertentu. Seperti fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai  dasar  menentukan  identitasnya,  baik  untuk  berperan  sebagai maskulin atau feminine. Hal ini bertujuan untuk memperdayakan laki-laki di sisi lain, dan melemahkan perempuan dari sisi yang lain.
Oleh karena itu, gerakan dan teori feminism berjuang agar nilai-nilai kulutural yang menempatkan perempuan sebagai Liyan, sebagai kelompok yang  lain,  yang  termarginalkan,  dapat  digantikan  dengan  keseimbangan yang  dinamis  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Salah  satu  gerakan  yang dilakukan  kaum  feminis  sebagai  upaya  memerdekakan  dirinya  “yakni keterlibatan  dalam  teknologi cyber atau  diistilahkan  dunia cyber .  Ini kemudian dikenal sebagai cyberfeminisme (Andarwulan, 2017).

## Representasi Feminis di Media Online
Internet dimanfaatkan oleh gerakan feminisme untuk menyebarkan paham-pahamnya  sehingga  memunculkan  istilah  cyberfeminsme. Tuntutannya semakin beragam sehingga memunculkan gerakan feminism baru  yaitu  Feminisme  Neoliberal.  Feminism  jenis  tersebut  tidak  lagi menuntut gerakan keseteraan gender namun memperlihatkan ketimpangan yang dialami oleh perempuan dengan beban ganda (Dyan et al., 2021: 1).
Baik  Indonesia  maupun  luar  negeri,  tuntutan  feminisme  semakin berkembang.  Munculnya  globalisasi  dapat  menjadi  cikal  perkembangan feminisme di seluruh dunia. Namun, globalisasi yang awalnya digadang- gadang  dapat  memperluas  hubungan  ekonomi,  sosial  maupun  politik malah  mendiskriminasi  perempuan.  Hal  itu  menyebabkan  perempuan dieksploitasi  tenaga  dan  tubuhnya  pada  sektor  perekonomian.  Itu bertujuan  untuk  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya  (Retyaningtyas, 2018: 74).
Perempuan yang kini juga berhubungan langsung dengan teknologi komunikasi  seperti  media  baru  ( new  media ).  Memunculkan  gerakan feminism  dengan  istilah cyberfeminism .  Pada  gerakan  ini,  perempuan melawan  subordinasi  melalui  media  baru.  Kombinasi  website  dengan media  baru  juga  menjadi  salah  satu  solusi  bagi  perempuan  untuk menyuarakan  gagasannya.  Seperti  yang  dilakukan  media  alternatif www.konde.co. Pada penelitian ini, penulis mengambil lima artikel untuk merepresentasikan agenda feminism neoliberal.
Dari lima artikel www.konde.co (Dyan et al., 2021: 6), menyatakan bahwa  artikel  tersebut  merepresentasikan  agenda  khas  dari  feminis neoliberal  yakni  menunjukan  ketimpangan.  Salah  satunya  adalah pemaksaan  perempuan  untuk  terus  berada  di  ranah  domestik.  Hal  ini diperkuat oleh kutipan narasumber yang turut serta dicantumkan. Kendati ada  beberapa  artikel  memuat  peran  laki-laki,  namun  para  penulis  terus mendominasi tulisan mengenai diskriminasi terhadap perempuan.

## Psikologi Media yang Berperspektif Gender
Untuk  mencapai  kondisi  kesetaraan  gender  maka,  harus  terlebih dahulu  menciptakan  keadilan  gender.  Keadilan  gender  dapat  dipahami sebagai perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-
kebutuhan  mereka,  mencakup  setara  atau  perlakuan  yang  berbeda  akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan,  dan  manfaat.  Keadilan  gender  dapat  tercipta apabila  manifest  dari  ketidakadilan  gender  telah  dihilangkan.  Manifest yang  dimaksud  adalah  stereotype,  marginalisasi,  subordinasi,  kekerasan, dan beban kerja (Istiarohmi, 2020: 27-31).
Pada  ruang  digital,  kerap  kali  masih terjadi  ketidakadilan  gender. Salah  satu  manifest  yang  paling  sering  adalah  kekerasan.  Pasalnya, produksi berita pada media mainstream kerap menanggalkan lensa gender. Hal  itu  nampak  dari  masih  banyaknya  berita  yang  mengandung diskriminasi, seksisme, dan penindasan lainnya. Celakanya, media online yang  menghamba  pada  klik,  paling  banyak  yang  memproduksi  berita seksis.  Pada  situasi  tersebut,  seringkali  diskriminasi  dan  seksisme menyasar  kepada  perempuan.  Mereka  akan  dijadikan  sebagai  objek seksualitas,  kendati  yang  diraih  adalah  sebuah  prestasi.  Ini  juga  yang menimpa atlet bulu tangkis perempuan pada Olimpiade Tokyo 2020.
Ridho  Permana  jurnalis  viva.co.id,  menulis  berita  bernada  seksis kepada  atlet  bulu  tangkis  perempuan.  Dia  bahkan  sama  sekali  tidak menulis  prestasi  para  pebulutangkis  perempuan  itu  atau  bagaimana performa  mereka  ketika  di  lapangan.  Akan  tetapi,  malah  mengomentari tampilan para atlet de ngan imbuhan kata “ngilu”. Hal ini sontak membuat warganet emosi. Lantas, berbondong-bondong untuk memaki Ridho dan men- doxingnya .  Kendati  begitu,  sebenarnya  percuma  men- doxing sang jurnalis.  Karena  akan  terus  ada  jurnalis  lain  seperti  Ridho,  sebab keberlangsungan hidupnya di media menghamba dari “ klik ” .
Selain itu, produksi berita juga bukan hasil kerja jurnalis. Tetapi juga campur tangan sang redaktur. Nahasnya, Ridho tidak hanya menulis berita
bernada  seksis  satu  satu  kali.  Sudah  ada  beberapa  artikel  lain  yang  juga mengandung  seksisme.  Normalnya,  artikel  atau  berita  yang  berhasil diunggah  adalah  atas  persetujuan  redaktur.  Serta  mengalami penyuntingan oleh editor. Artinya, newsroom di mana Ridho bekerja, tidak menggunakan  lensa  gender.  Tetapi, menggunakan  kendali  kapital  untuk “menatap perempuan”.
Tidak hanya itu, hadirnya website bermuatan irotik atau seks yang bertebaran di dalam cyberspace , juga memperlihatkan bahwa penempatan posisi perempuan sebagai objek kesenangan ini justru jauh lebih terbuka, tanpa  tabir  pembatas,  diorganisir  dengan  rapi,  serta  ditampilkan dengan kategorisasi yang sangat komprehensif. Di dalam website “ night- surfing” misalnya, perempuan dieksplorasi habis-habisan sebagai objek kesenangan, dari mulai gadis sepuluhan tahun ( Teen Girb ), dewasa ( Mature Women) ,  anak  sekolah  ( School  Babes ),  perempuan  petani  ( Farm  Fantasy ), perempuan  hamil  ( Pregnant  Show ),  sampai  perempuan  tua  (Sadari,  2016: 145).
Melihat  realitas  ini,  harus  ada  media  alternatif  yang  dapat mengkonter berita seksis. Sekaligus objektifitas perempuan dalam bentuk lain  di cyberspace .  Kehadiran  media  yang  dapat  melibatkan  perempuan secara  aktif,  baik  untuk  memproduksi  informasi  maupun  ikut  andil mengambil alih dalam roda ekonomi, dapat menjadi oase. Media alternatif yang  berspektif  gender  diharapkan  bukan  hanya  bisa  mengkonter  berita seksis. Tetapi juga tetap menjaga eksistensinya dan lebih progresif.
Bahwa konsep media dengan perspektif gender dimunculkan untuk memberikan tempat bagi semua orang untuk mendiskusikan berbagai isu gender.  Sehingga,  semua  orang  bisa  melakukan  diskursus  tentang feminism  dan  isu  gender  lainnya  dengan  bebas.  Oleh  karena  itu,  akan
tercipta  percakapan  melalui  media  terkait  isu  gender  yang  ada  (Sunarto, 2020:  154).  Media  berspektif  gender  juga  berpotensi  untuk  menciptakan “situasi  perbincangan  ideal”.  Media alternatif  seperti  Magdalene.id  telah konsisten melakukan ini sejak 2009.
Terlebih  lagi,  Magdalene.id  juga  membuka  kesempatan  siapapun untuk mengirim tulisan. Menurut (Istiarohmi, 2020: 20), isu yang diangkat Magdalene.id  yakni  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  memiliki  keterkaitan dengan  politik,  masyarakat,  gender,  seksualitas,  dan  relationship.  Selain itu,  Magdalene.id  juga  mengangkat  pembahasan  mengenai lifestyle dan culture . Lebih spesifik, ada pembahasan khusus mengenai perempuan dan laki-laki yang terdapat di rubrik Wo/Men We Love dalam website resminya.

## Merebut Kuasa Data
Kemudahan setiap orang untuk mengakses data pribadi pihak lain tidak bisa dilepaskan dari perkembangan  teknologi digital. Dalam logika teknologi  digital  data  adalah  kunci.  Berbagai  aplikasi  di  internet  bekerja dengan  meminta  para  pengguna  aplikasi  untuk  menyerahkan  data. Berbeda  dengan  logika  gambar  tulis  tercetak,  semua  data  digital  yang dibagikan di internet itu tidak bisa benar-benar dihapus. Bahkan ketika si pengunggah  data  menghapusnya  dari  platform  yang  ia  gunakan,  jejak digital dari aktivitasnya berbagi data itu telah terlanjur menyebar di jejaring internet dan tersimpan di peladen. Data-data itu tersedia sepanjang waktu sehingga bisa diakses setiap saat (Sejati, 2020: 2).
Akibatnya,  digitalisasi  kepada  seluruh  lini  terjadi.  Digitalisasi kehidupan  mendorong  terjadinya surveillance .  Dalam  bahasa  Indonesia, istilah surveillance mempunyai arti pengawasan. Secara praktik, surveillance dilakukan  secara  vertikal  kepada  individu  maupun  kelompok.  Menurut hasil  analisis  Michel  Foucalt,  hal  yang  mendominasi  pada  praktik
surveillance adalah  panoptikon.  Foucalt  berpendapat  bahwa  panoptikon sebagai tipe kekuasaan yang diaplikasikan kepada setiap individu melalui pengawasan  secara  terus  menurus  dalam  bentuk  control,  hukuman, kompensasi serta koreksi sebagai cara untuk mengubah perilaku individu supaya sesuai dengan norma.
Istilah  digital  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  bukan  semata capaian sains dan teknologi, bukan juga sebagai dikotomi memisahkannnya  dunia  analog,  luring  (luar  jaringan) dan  digital (dalam jejaring). Istilah ini digunakan sebagai kondisi ruang media hibrida ( hybrid media  space ).  Sekaligus  konvergensi  media  antara  media  lama  dan  baru (Postill, 2018: 100). Di mana dalam praktiknya, media baru merupakan hasil inovasi dari media lama.
Namun,  seiring  berkembangnya  zaman,  lingkup surveillance menjadi lebih kompleks. Dalam penggunaan teknologi, misalnya Haggerty &  Ericson  (Sejati,  2020:  38)  menyatakan  bahwa surveillance di  era kontemporer tidak hanya menggunakan satu jenis teknologi, tetapi banyak, bersamaan dan saling terhubung sehingga informasi yang didapatkan bisa semakin rinci. Adapun pelaku atau subjek surveillance ada tiga yakni pihak yang  berkuasa  seperti  negara,  korporasi  yang  menambang  data  untuk keperluang pemasaran, dan pengguna internet.
Lebih jauh, surveillance juga dapat dimanfaatkan sebagai eksploitasi data  yang  berujung  pada  penyalahgunaan  data.  Pada  ruang  digital, surveillance memiliki  dampak  kepada  pengguna  internet.  Beberapa dampaknya  yakni  menjadi  sasaran  kontrol  (hilangnya  kebebasan), merebaknya  propaganda  dan  hoaks,  dan  kekerasan.  Dari  tiga  dampak tersebut,  hal  yang  paling  rentan  menyasar  kepada  gender  adalah kekerasan.
Kekerasan  dengan  segala  bentuknya  menjadi  salah  satu  dampak surveillance digital,  mulai  dari  kekerasan  verbal,  psikis,  ekonomi,  fisik, hingga  kekerasan  berbasis  gender.  Salah  satu  kasus  yang  cukup  sering ditemui  adalah  kebocoran  data  baik  lembaga  maupun  personal/individu yang berujung pada pemerasan atau ransom . Korban kasus pemerasan bisa sangat acak karena siapapun bisa mengalaminya. Orang yang paling rentan menjadi  korban  adalah  orang  yang  datanya  paling  lengkap,  umumnya karena  ia  sering  membagikan  data  pribadinya  melalui  aneka  platform digital (Sejati, 2020: 78).
Surveillance menurut  Dita  yang  aktif  pada  pergerakan  mahasiswa 1990-an  di  Yogyakarta,  dalam  tesis  (Sejati,  2020),  berhubungan  dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Konteks yang dimaksud Dita, surveillance digunakan  para  penguasa  untuk  mengontrol  yang  lebih  rendah,  demi mempertahankan  kekuasaannya.  Sementara  dalam  kasus  kekerasan gender  berbasis  online  (KGBO),  identitas  gender  yang  dianggap  lebih lemah,  baik  itu  perempuan  maupun  kelompok  queer,  seringkali  rentan menjadi korban.
Tidak  hanya  itu, surveillance juga  dapat  berubah  menjadi  praktik tindak kriminal yang mengerikan. Tubuh perempuan dijadikan ajang balas dendam,  seperti  penyebaran  rekaman  aktivitas  seksual  dengan  modus revenge  porn .  Tindak  kejahatan  ini  biasanya  bertujuan  untuk  melakukan ransom atau menjatuhkan martabat korban. Para pelaku kejatan seringkali telah  melakukan profiling kepada  korban.  Mereka  memantau  aktivitas korban secara daring.
Melihat  realitas  ini,  Dita  yang  juga  aktif  dalam  jejaring  internet feminis  global,  menekankan  diperlukan  pedoman  internet  feminis.  Poin krusial yang didesak oleh Dita adalah Terms of Engagement alih-alih Terms
and Condition bagi setiap aplikasi. Hal ini guna merebut kuasa data, agar tercapai agenda pembebasan di cyberspace . Sehingga, data pribadi menjadi kuasa  sepenuhnya  oleh  sang  pemilik.  Mereka  tidak  asal  memberi  data, tanpa  mengetahui  konsekunsi  atau manfaatnya.  Gagasan  ini  juga  selaras dengan  agenda  pembebasan  perempuan  di cyberfeminism .  Menciptakan ruang aman dari ketidakadilan gender berupa kekerasan.

## SIMPULAN
Cyberfeminisme muncul  sebagai  respons  feminis  terhadap  politik cyberpunk , sekaligus perkembangan teknologi komunikasi di ruang digital.
Agenda  pembebasan  perempuan  pada cyberfeminisme ,  yang  digaungkan oleh  feminis  adalah  melawan  subordinasi.  Pada  praktinya,  subordinasi merujuk kepada, salah satunya, ketidakadilan gender. Kekerasan seksual yang  kerap  menimpa  perempuan  seringkali  merupakan  manifestasi kedudukan  perempuan  yang  dianggap  lemah.  Terlebih  lagi,  kekerasan seksual juga turut menyasar secara daring.
Lebih  jauh, cyberfeminism adalah  upaya  feminis  untuk  membuat gerakan pembebasan perempuan yang lebih baru, yakni dengan membuat atau  terlibat  ke  dalam  media  alternatif,  sebagai “perlawanan”  terhadap komodifikasi  perempuan.  Selain  itu,  feminis  juga  harus  merebut  kuasa data.  Sebab,  cukup  berisiko  bila  para  perempuan  yang  berkecimpung  di dunia  digital  tidak  paham  dan  secara  sukarela  menyebarkan  datanya  ke berbagai platform media.

## DAFTAR PUSTAKA
(1) Alatas,  S.  and  Sutanto,  V.  (2019)  ‘Cyberfeminisme  Dan Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Media  Baru  Cyberfeminisme  and Female  Empowerment  through  New  Media’, Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 17(2), pp. 165 – 76.
(2) Andarwulan, T. (2017) ‘Cyberfeminis: Wajah Baru Pembebasan Diri Kaum Perempuan’, Kafa`ah: Journal of Gender Studies , 7(1), p. 93. Available at: https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.160.
(3) Arianto,  B.  (2021)  ‘Media  Sosial  sebagai  Ruang  Baru  Kekera san Berbasis Gender Online di Indonesia’, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik , 3(2), pp. 105 – 117. Available at: https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13201.
(4) Asry,  N.  (2018)  ‘Media  Dan  Perspektif  Feminis’, Al-Din:  Jurnal Dakwah  dan  Sosial  Keagamaan ,  4(2),  pp.  1 – 16.  Available  at: https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.629.
(5) Dyan,  E. et  al. (2021)  ‘Www.Konde.Co)  Representation  Of Neoliberal  Feminism  On  Media  Online  (Sara  Mills  ’  S  Critical Discourse Analysis On’.
(6) Erika,  D.  (2019)  ‘Literasi  Digital  Perempuan  Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit)’, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 8(2), p. 36. Available at: https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.36-45.
(7) Fitri, W. (2017) ‘Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Re sidivis Perempuan’, Kafa`ah: Journal of Gender Studies , 7(1), p. 67. Available at: https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155.
(8) Gamble, T.M. (2002) Communication Works 7th . Edited by B.M.G.-H. College.
(9)
Gun Gun Heryanto,  dkk (2017) Melawan Hoaks di Media Sosial dan
Media  Massa .  Yogyakara:  Trust  Media  Publishing  kerjasama  dengan
Askopis Press.
(10) Hayati,  N.  (2021)  ‘Media  Sosial  Dan  Kekerasan  Berbasis  Gender Online Selama Pandemi Covid- 19’, HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya , 1(1), pp. 43 – 52. Available at:
https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021.
(11) Heriyanto,  G.G.H.  (2018) Media  Komunikasi  Politik .  Yogyakarta: IRCiSoD.
(12) Herry  Christian,  J.  (2020)  ‘Sekstorsi:  Kekerasan  Berbasis  Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia’, Binamulia Hukum , 9(1), pp. 83 – 92. Available at: https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103.
(13) Ira Maulia Nurkusumah, S.M.T.S. (2021) ‘Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila’, Res Nullius Law Journal , 3(2), pp. 162 – 177. Available at: https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100.
(14) Istiarohmi,  L.  (2020)  ‘Cyberfeminism  Sebagai  Strategi  Untuk
Menciptakan  Kesetaraan  Gender  Melalui  Teknologi  Komunikasi:  Studi
Etnog rafi Virtual Terhadap Akun Twitter Magdalene’.
(15) Kemendikbud  (2017) Materi  Pendukung  Literasi  Digital .  Jakarta: Kemendikbud.
(16) Postill, J. dan L.C.E. (2018) ‘’Indonesian Religion as a Hybrid Media
Space Social Dramas in a Contested Realm’, Asiascape: Digital Asia , 5(1), pp. 100 – 123.
(17) Sadari, S. (2016) ‘Post -Feminitas: Teknologi Sebagai Basis Keadilan Gender (Teknopolitik Dan Masa Depan Relasi Gender’, p. 135. Available at: https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.547.
(18) Sadasri, L.M. (2021) ‘Women’S Issue on New Media’, Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi , 4(1), pp. 11 – 24. Available at: https://doi.org/10.17933/diakom.v4i1.149.
(19) Sejati,  I.S.W.  (2020) Meretas  Kuasa  Data,  Merebut  Ruang  Digital. Deteritorialisasi  Kekuasaan  Melalui  Resistensi  terhadap  Surveillance  Digital" . Tesis. Universitas Sanata Dharma.
(20) Sugiyono  (2007) Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
(21) Sunarto, N.H. dan A.Y. (2020) Esensi Kepemimpinan Jurnalis Wanita di Media Pada Era 4.0 . Semarang: CV Alinea Media Dipantara.
(22) Sutanto,  O.  (2017)  ‘Representasi  Feminisme  Dalam  Film  “Spy”’, JURNAL  E-KOMUNIKASI  PROGRAM  STUDI  ILMU  KOMUNIKASI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA, SURABAYA Representasi , 5(1), pp. 2 – 10.
(23) Umami, R.H. (2020) ‘Cyberfeminisme: Cou nter Atas Komodifikasi Tubuh Perempuan Di Media Baru’, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak , 4(1), pp. 111 – 36. Available at: https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.111-136. (24) Walters, M. (2021) Feminis Sebuah Pengantar Singkat" . Yogyakarta: IRCiSoD.
(25) Widyastuti,  D.A.R.,  Nuswantoro,  R.  and  Sidhi,  T.A.P.  (2016) ‘Literasi  Digital  pada  Perempuan  Pelaku  Usaha  Produktif  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta’, Jurnal  ASPIKOM ,  3(1),  p.  1.  Available  at: https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.95.
(26) Yuniar,  A.D. et  al. (2019)  ‘M enciptakan  Perempuan  Cerdas Berinternet  Melalui  Penanaman  Literasi  Digital  Komunitas  “Ruang Berkarya  Perempuan”’, Jurnal  Praksis  dan  Dedikasi  Sosial ,  2(2),  p.  47. Available at: https://doi.org/10.17977/um032v2i2p47-53.