PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA

## Erie Hariyanto
(Dosen jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur km. 04 Pamekasan, email: erie.mh@gmail.com)

## Abstract:
One  of  the  developments  of  information  technology, telecommunication  and  computer  is  appearing  the  creation  of transaction model  that is not necessary  to  meet directly  or face to face. The transaction is enough to do by using the electronic media  that is internet  media. In  the  transaction  of e-commerce, many  law  problems  develop  that  need  a  law  arrangement briefly and  clearly as  a  guarantee  of  the  law protection  for  the people  involved.  This  article  tries  to  answer  this  problem  by giving some alternative solutions in order to make the assurance law in e-commerce transaction formed.

## Keywords:
e-commerce , transaksi perdagangan, transaksi

## Pendahuluan
Dewasa  ini  tidak  ada  kegiatan  manusia  modern  yang  lepas dari teknologi komputer yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan efisien. Bahkan dalam
perkembangannya  komputer  telah  dapat  merubah  kebiasaan  atau gaya  hidup  yang  beralih  dari  alam  wujud  atau  fisik  ke  alam elektronik  atau  non  fisik  disebut  sebagai  ruang  maya  (cyberspace), dimana  orang  dapat  melakukan  segala  kegiatan  melalui  internet misalnya  memesan  barang,  memesan  tiket  pesawat  dan  sebagainya yang  lebih  dikenal  dengan  kegiatan  perdagangan  elektronik  (e- commerce ).
Perkembangan  komputer  tidak  lepas  pengertian  dari komputer  yang  diberikan  oleh  para  pakar,  di  antaranya  adalah pendapat Robert H. Blissmer yang menekankan pengertian komputer

## Erie Hariyanto
berdasarkan  fungsi  umum  dari  komputer.  Menurutnya,  komputer adalah “suatu alat yang mampu melakukan tugas  seperti  menerima, memproses  input  tadi  sesuai  dengan  programnya,  dan  menyimpan perintah-perintah  dan  hasil  dari  pengolahan,  menyediakan  output dalam bentuk informasi”. 1
Sedangkan  menurut  Donald  H.  Sanders,  pengertian  dari komputer  adalah  “sistem  elektronik  untuk  memanipulasi  data  yang cepat  dan  tepat  serta  dirancang  dan  diorganisasi  supaya  otomatis menerima  dan  menyimpan  data  input,  memprosesnya  dan menghasilkan  output  dibawah  pengawasan  suatu  langkah-langkah instruksi-instruksi  program  yang  tersimpan  di  memori  (storage program )” 2 .
Salah  satu  perkembangan  TI,  telekomunikasi  dan  komputer adalah  lahirnya  model  transaksi  yang  tidak  perlu  bertemu  secara langsung  atau  face  to  face.  Transaksi  cukup  dilakukan  dengan menggunakan  media  elektronik  yaitu  media  internet.  Transaksi  ini dikenal  dengan nama  elektronik  commerce (e-commerce).  Dalam  bidang perdagangan,  internet  mulai  banyak  dimanfaatkan  sebagai  media aktivitas  bisnis  terutama  karena  kontribusinya  terhadap  efisiensi.  Di tengah  globalisasi  komunikasi  yang  semakin  terpadu  (global communication network ).  Dengan semakin populernya  internet  seakan telah  membuat  dunia  semakin  menciut  (shrinking  the  world)  dan semakin  memudarkan  batas-batas  negara  berikut  kedaulatan  dan tatananan  masyarakatnya.  Komputer  sebagai  alat  bantu  manusia dengan  didukung  perkembangan  teknologi  informasi  telah membantu  akses  ke  dalam  jaringan  jaringan  publik  (public  network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. 3
Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan- kegiatan  bisnis  yang  menyangkut  konsumen,  manufaktur,  service
1 Jogiyanto  H.M,  Pengenalan  Komputer,  Edisi  ke-1,  (Yogyakarta:  Andi  Offset,1989), hlm.  3,  dikutip  dari  Robert  H.  Blissmer,  Computer  Annual,  An  Introduction  to Information System 1985-1986, ( New York: John Wiley & Sons, 1985), hlm. 1.
2 Donald H Sanders,  Computer Today, Second Edition, chapter  1 (New York: Mc.  Graw Hill, 1985). hlm. 8 3 Ahmadi  Miru,  Hukum  Kontrak,  (Jakarta:  Rajawali  Pres,  2007),  hlm.142.  Lihat  juga Edmon Makarin,  Kompilasi Hukum Telematika. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 215 - 251
Problematika dan Perlindungan E-commerce
provider ,  dan  pedagang  perantara  dengan  menggunakan  jaringan- jaringan komputer. Ada  beberapa faktor yang mempengaruhi  sistem perdagangan  beralih  ke  media  elektronik  yaitu  pertama  e-commerce memiliki  kemampuan  untuk  menjangkau  lebih  banyak  pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara up to date dan terus- menerus;  kedua  e-commerce  dapat  mendorong  kreativitas  dari  pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan  secara  periodik;  ketiga  e-commerce  dapat  menciptakan efisiensi  waktu  yang  tinggi  dan  murah  serta  informatif;  dan  e- commerce dapat  meningkatkan  kepuasan  pelanggan,  dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat
Belum  adanya  aturan  perundangan  (hukum  positif)  yang mengatur  transaksi  perdagangan  dengan  model  transaksi  elektronik (electronic  commerce),  maka  dibatasi  pada  beberapa  aspek  hukum dalam  perdagangan  di  Indonesia  yaitu  dengan  menggunakan perspektif  hukum  perjanjian  yang  berlaku  termasuk  juga  dari KUHPerdata  yang  menjadi  dasar  atau  sumber  dari  perikatan  untuk adanya  kesepakatan  melakukan  transaksi  perdagangan  yang  selama ini  telah  digunakan  sebagai  dasar  dari  transaksi  perdagangan konvensional.
Mengacu  pada  2  prinsip  kebebasan  sebagai  prinsip  klasik hukum  ekonomi  internasional:  pertama  Freedom  of  Commerce  atau prinsip  kebebasan  berniaga.  Niaga  ini  diartikan  luas  dari  sekedar kebebasan  berdagang  (Freedom  of  Trade).  Niaga  disini  mencakup segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perekonomian  dan perdagangan.  Jadi  setiap  negara  memiliki  kebebasan  untuk berdagang  dengan  pihak  atau  negara  manapun  di  dunia;  kedua Freedom  of  Communication (kebebasan  berkomunikasi,  yaitu  bahwa setiap  negara  memiliki  kebebasan  untuk  memasuki  wilayah  negara lain, baik melalui darat atau laut untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional. 4
Sistem  hukum  Indonesia  tentang  perikatan  yang  secara mendasar  dibedakan  menurut  sifat  perjanjiannya  yaitu:  Perjanjian Konsensuil -- perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak
4 Huala  Adolf.  Masalah-masalah  Hukum  Dalam  Perdagangan  Internasional,  (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm.  26

## Erie Hariyanto
saja,  sudah  cukup  untuk  timbulnya  perjanjian;    Perjanjian  Riil-- perjanjian  yang  baru  terjadi  kalau  barang  yang  menjadi  pokok perjanjian  telah  diserahkan;    Perjanjian  Formil--adakalanya  perjanjian yang konsensuil,  adapula  yang  disyaratkan  oleh  Undang-undang, di samping  sepakat  juga  penuangan  dalam  suatu  bentuk  atau  disertai formalitas tertentu. 5
Kegiatan  perdagangan  adalah  masuk  dalam  aspek  hukum perdata  dan  sumbernya  diatur  dalam  buku  III  KUHPerdata  yaitu tentang  perikatan  yang  secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa perdagangan  terjadi  karena  adanya  suatu  kesepakatan  antara  para pihak  dan  kesepakatan  tersebut  diwujudkan  dalam  suatu  perjanjian dan  menjadi  dasar  perikatan  bagi  para  pihak.  Electronic  data transmission dalam transaksi elektronik (e-commerce) dapat diantisipasi dengan adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap  data  dengan  menggunakan  sistem  pengamanan dengan  Digital  Signature.    Digital  Signature  selain  sebagai  sistem tekhnologi  pengamanan  berfungsi  pula  sebagai  suatu  prosedur tekhnis  untuk  melakukan  kesepakatan  dalam  transaksi  elektronik atau  standart  prosedur  suatu  perjanjian  dalam  transaksi  elektronik, dari proses penawaran hingga kesepakatan kesepakatan yang di buat para pihak. 6
E-commerce merupakan  model  perjanjian  jual-beli  dengan karakteristik  dan  aksentuasi  yang  berbeda  dengan  model  transaksi jual-beli  konvensional,  apalagi  dengan  daya  jangkau  yang  tidak hanya  lokal tapi  juga bersifat global.  Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktifitas e-commerce, antara lain:  (1)  Otentisitas  subyek  hukum  yang  membuat  transaksi  melalui internet; (2) saat  perjanjian berlaku  dan  memiliki  kekuatan mengikat secara  hukum;  (3)  Obyek  transaksi  yang  diperjualbelikan;  (4)
Mekanisme peralihan hak; (5) Hubungan hukum dan
pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi;  (6) Legalitas  dokumen  catatan  elektronik  serta  tanda  tangan  digital sebagai  alat  bukti;  (7)  Mekanisme  penyelesaian  sengketa;  dan  (8)
5 Satrio J,  Hukum Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 45
6 Budi Agus Ruswandi,   Hukum dan Internet di Indonesia (Yogyakarta: UII Press 2003), hlm. 129
Problematika dan Perlindungan E-commerce
Pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang  berwenang  dalam penyelesaian sengketa. 7
Permasalahan  seperti  diatas,  ternyata  telah  diatur  di  Inggris yang  didasarkan  pada  putusan  pengadilan  dalam  perkara  In  Re Charge  Sevices  Limited .  Perkara  tersebut  berisi  suatu  analisis  yuridis mengenai  hubungan-hubungan  hukum  yang  tercipta  apabila  suatu card  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran.  Dalam  putusan tersebut,  yang  merupakan  leading  case  di  Inggris,  hakim  Millet  J memutuskan  pembayaran  dengan  charge  card/credit  card  adalah pembayaran  mutlak,  bukan  pembayaran  bersyarat  kepada  pihak merchant. 8
Selain  itu  Millet  juga  berpendapat,  dalam  penggunaan  kartu, secara  serempak  bekerja  tiga  perjanjian  yang  satu  sama  lain  saling terpisah,  yaitu  Perjanjian  penjualan  barang  dan/atau  jasa  antara pedagang, Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu yang  berdasarkan  perjanjian  itu  pedagang yang bersangkutan  setuju untuk  menerima  pembayaran  yang  menggunakan  kartu  dan Perjanjian antara issuer dengan card holder. 9
Selama  ini  penggunaan  charge  card/credit  card  di  internet, ataupun di  berbagai  merchant  secara offline,  seperti  di berbagai pusat perbelanjaan  memang  rawan  dari  penyalahgunaan.  Kerawanan  ini terjadi  sebab  pihak  merchant  dapat  memperoleh  nomor  kartu  kredit beserta  masa  berlakunya  yang  tentunya  dapat  digunakan  untuk melakukan transaksi e-commerce.
Ada beberapa permasalahan terhadap konsumen, akibat tidak jelasnya  hubungan  hukum  dalam  transaksi  e-commerce:  pertama Mengenai  penggunaan  klausul  baku,  kebanyakan  transaksi  di cyberspace ini,  konsumen  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  hanya meng-click  icon  yang  menandakan  persetujuannya  atas  apa  yang dikemukakan  produsen  di  website-nya,  tanpa  adanya  posisi  yang cukup  fair  bagi  konsumen  untuk  menentukan  isi  klausul;  kedua
7 Fajar,  Mukti.  2007.  Aspek  hukum  perjanjian  perdagangan  dalam  transaksi  elektronic (electronic commerce) 1 . http://digilib.ums.ac.id/images/line_orange_right.gif. ( diakses pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 10.00 WIB)
8 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20
9 Ibid., hlm. 21

## Erie Hariyanto
Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul. Para pihak dapat saja berada pada yurisdiksi peradilan di negara yang berbeda. Untuk itu, diperlukan  pula  suatu  sistem  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa khusus untuk transaksi-transaksi e-commerce yang efektif dan murah; ketiga Hal lainnya adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data si konsumen.  Hal  ini  berkaitan  juga  dengan  privasi  dari  kalangan konsumen.
Aspek-aspek Hukum dalam E-Commerce
E-commerce adalah suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya e-commerce dapat dikatakan sebagai perdagangan di internet. Dewasa ini, tampaknya di Negara-negara maju (developed countries ),  masalah  e-commerce  ini  sudah  sangat  lumrah  dan  sudah memiliki  perangkat  pengaturan  hukumnya.  Adapun  di  Indonesia  e- commerce masih relatif baru dan belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya pada golongan atau kelompok terbatas. Lebih  dari  itu,  di  Indonesia  belum  memiliki  perangkat  hukum khusus, bahkan belum memiliki visi dan strategi nasional.
Dalam  praktik  pemakaian  dan  pemanfaatan  teknologi  atau jaringan internet melalui bisnis e-commerce memiliki jaringan luas dan mendunia,  sehingga  dengan  mudah  orang  dapat  mengakses  setiap saat  tanpa  adanya  kontak  fisik  antara  user/konsumer,  pembeli pelanggan  dengan  penjual.  Data  mengenai  barang  produksi  beserta penjelasan tentang kualitas  dan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran  langsung  (purchasing)  via  kartu  kredit  dapat  langsung dilaksanakan  melalui  jaringan  net  tersebut  setelah  segala  yang berkaitan dengan transaksi itu jelas dan diterima. 10
Budaya  internet  sebagai  tanda-tanda  kemajuan  dunia  begitu mempesona  masyarakat  dunia,  ia  telah  menawarkan  keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga, dan lain lain dalam perkembangan dunia  komunikasi  dan  informasi,  baik  domestik  maupun internasional.  Meskipun  demikian,  dibalik  keuntungan-keuntungan komunikasi bisnis via internet ini, terdapat problematika hukum yang menarik untuk dikaji karena dalam bisnis via internet ini, para pihak baik itu produsen ataupun konsumen, penjual ataupun pembeli, baik
Problematika dan Perlindungan E-commerce
dalam fase kontak bincang-bincang (pre contractuale fase) atau lainnya sama  sekali tidak bertemu fisik, melainkan  hanya hubungan melalui e-mail dan lainnya.
Dengan modus seperti ini, perlu adanya tatanan hukum yang mengatur,  perlu  adanya  perlindungan  hukum  (Rechtsbesecherming) bagi  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  (kontrak).  Di  Negara- negara  barat  seperti  Amerika  dan  Inggris  atau  Uni  Eropa  serta beberapa negara ASEAN, seperti Singapura dan Thailand, perangkat hukum  seperti  di  atas  sudah  ada.  Maka  Indonesia,  sepertinya  harus pula  berupaya  keras  mengejar  ketertinggalan  ini,  dengan mendasarkan  diri  kepada  permasalahan-permasalahan  hukum  yang ada dalam konteks sistem hukum Indonesia.
Dengan  menggunakan  jaringan  internet,  tidak  hanya  sekedar data  atau  informasi  tertulis  saja  yang  dapat  diperoleh  dan dipertukarkan,  tetapi  juga  suara  dan  gambar.  Dalam  kaitan  ini internet  sudah  merupakan  Integrated  Services  Digital  Network  (ISDN). Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila  dunia  internet disebut  sebagai  virtual  world,  yang  sering  diterjemahkan  kedalam bahasa  Indonesia  dengan  istilah”dunia  maya”,  yang  dilawankan dengan  real  world  atau  “dunia  nyata”,  yaitu  dunia  fisik  tempat  kita hidup. 11
Dunia  maya  ini  telah  mengubah  kebiasaan  banyak  orang, yaitu orang-orang  yang  dalam kehidupannya  terbiasa  menggunakan internet.  Berbelanja,  mengirim  surat,  mengirim  surat  lamaran  kerja, berkirim foto, mencari informasi,  melakukan pembicaraan  jarak  jauh tidak ubahnya seperti sedang bertelepon, mengambil uang dari bank, membuat  desain  bangunan  oleh  arsitek,  berkonsultasi  tatap  muka (yaitu masing-masing pihak muncul gambarnya pada layar komputer mereka, karena setiap  computer dilengkapi  dengan kamera), melihat film,  mendengarkan  lagu-lagu  Compact  Disc,    mendengarkan  radio, dan  lain  lainnya.  Semua  ini  dapat  mereka  lakukan  melalui  internet. Praktis  pada  saat  ini  pada  hamper  semua  kegiatan  yang  dapat dilakukan di dunia nyata (real world) dapat dilakukan di dunia maya (virtual world). Bahkan di dunia maya orang telah melakukan berbagai tindakan kejahatan yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata.
11 Ibid., hlm. 34

## Erie Hariyanto
Karim Benyekhlef  berpendapat, bahwa seseorang  tidak dapat dikatakan  sudah  memahami  betul  fenomena  mengenai  dunia  maya, apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur tehnik saja dan  belum  menyadari  tentang  masalah-masalah  hukum  dari  dunia maya itu. Berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya melalui internet sangat  berbeda  dengan berbelanja atau melakukan transaksi di  dunia  nyata.  Kenyataan  ini  telah  menimbulkan  keragu-raguan mengenai  hukum  dan  yurisdiksi  hukum  yang  mengikat  para  pihak yang  melakukan  transaksi  tersebut.  Ada  sementara  pihak  yang berpendapat,  bahwa  karena  transaksi  tersebut  terjadi  di  dunia maya hukum  yang  berlaku  di  dunia  nyata  tidak  berlaku.  Pendapat  ini menjadi  kuat  karena  pada  kenyataannya  tidak  ada  pemilik  tunggal dari internet. 12
Sejalan  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan  diatas,  terdapat kebingungan  mengenai,  apakah  hukum  perdata  dan  hukum  pidana yang berlaku di dunia nyata berlaku bagi internet. Banyak pengguna internet  yang  memiliki  pandangan  bahwa  dunia  internet  tidak mempunyai/memiliki hukum, dan sebaiknya pemerintah tidak boleh mencampuri dan memasuki dunia internet.
Pendapat  seperti  ini  sebenarnya  tidak  sepenuhnya  benar, karena  dunia  maya  di  mana  transaksi-transaksi  e-commerce berlangsung adalah memang dunia yang lain dari dunia nyata tempat kita  sesungguhnya  hidup.  Tempat  di  mana  kita  bernafas,  dan merasakan  kenikmatan  dan  kesakitan  jasmaniah  adalah  di  dunia nyata  bukannya  di  dunia  maya.  Akan  tetapi,  di  dunia  maya  tempat manusia  dapat  berinteraksi  di  antara  sesamanya  dan  dapat melakukan  berbagai  perbuatan  hukum,  tidak  mustahil  manusia melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang melanggar hak hukum dari orang lain.  Oleh karena itu, di dunia maya perlu ada hukum dan perlu  pula  hukum  tersebut  dapat  ditegakkan  apabila  dilanggar. Tanpa adanya hukum di dunia maya dan tanpa dapat ditegakkannya hukum itu apabila dilanggar, sudah barang tentu akan menimbulkan keadaan yang kacau, persis apabila hal itu terjadi di dunia nyata. 13
12 Ibid., hlm. 32
13 Ibid., hlm. 36
Problematika dan Perlindungan E-commerce
Semua  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  dalam  dunia maya,adalah  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh manusia-manusia  yang  berada  di  dunia  nyata.  Hanya  perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media atau sarana internet, Jasmani manusia yang melakukan perbuatan tersebut tidak berada dan hidup di  dunia  maya.  Mungkin  kelak  teknologi  akan  benar-benar  dapat menciptakan  makhluk-makhluk  nyata,  yaitu  manusia  maya  dan binatang  maya,  sebagaimana  yang  sering  kita  lihat  di  film-film,  dan manusia  maya  ini  yang  nantinya  melakukan  sendiri  perbuatan- perbuatan  hukum  itu  tanpa  perintah  dan  kendali  manusia  yang berada di dunia maya.
Akankah  mungkin  terjadi  hal  yang  demikian  itu?  Bagi  kita yang  hidup  di  dunia nyata,  apabila  memang  telah  muncul manusia- manusia  maya  yang  seperti  itu,  kita  tidak  akan  menganggap  perlu dalam  dunia  maya  terdapat  hukum  dan  penegakannya  apabila dilanggar  sepanjang  perbuatan  hukum  itu  tidak  menjangkau  atau memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi  manusia  di  dunia  nyata. Interaksi  dan  perbuatan  hukum  yang  terjadi  melalui  atau  di  dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesame manusia di dunia nyata,  dan  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  atas  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  manusia  dari  dunia  nyata  dan  hak  yang dilanggar  adalah  hak  dari  manusia  dari  dunia  nyata,  maka  hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.
Akses  kita kepada  internet  dapat  diakhiri  seketika  oleh access provider yang  bersangkutan  apabila  kita  melanggar  syarat-syarat perjanjian. Di samping syarat-syarat perjanjian tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  sopan santun  berkomunikasi melalui  internet  yang  disebut  Netiquette,  yaitu  code  of  conduct  dari internet.    Aturan-aturan  Netiquette  dipatuhi  secara  sukarela  oleh kebanyakan pengguna internet, karena mereka  telah memahami dan menyetujui  bahwa  mereka  memfasilitasi  penggunaan  yang  efisien dari jasa-jasa internet dan memimimalkan kesulitan yang timbul dari penyalahgunaan internet. 14
Netiquette telah  menjadi  penting  terutama  sejak  hukum  yang tradisional  belum  disesuaikan  terhadap  masalah-masalah  baru  yang
14 Makarin, Kompilasi Hukum Telematika, hlm. 25

## Erie Hariyanto
timbul  berkaitan  dengan  internet  dan  jasa-jasa  internet  yang  baru. Internet  Service  Provider (ISP)  dapat  pula  menghentikan  akses  kita pada internet apabila kita melanggar Netiquette, seperti mengirimkan banyak sekali surat atau brosur yang merupakan junk e-mail kemana- mana.  Dalam  praktiknya,  adalah  biasa  dilakukan  oleh  pihak  yang merasa  terganggu  untuk  langsung  menghubungi  internet  service provider  dari  seseorang  yang  telah  mengganggunya,  dan  meminta agar  ISP  tersebut  memutuskan  hubungan  si  pengganggu  apabila gangguan-gangguan tersebut itu terjadi.
Pada  transaksi-transaksi  yang  tradisional,  segala  sesuatunya dilaksanakan  dengan  menggunakan  dokumen  kertas.  Dengan  kata lain,  transaksi-transaksi  tersebut  merupakan  paper-based  transaction. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen  kertas  itulah  yang  akan  diajukan  sebagai  bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing- masing.  Hal  ini  berbeda  sekali  dengan  transaksi  E-commerce. Transaksi E-commerce adalah paperless transaction. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah paper document, tetapi digital document. 15
Sumber  atau  otentifikasi  dari  bukti  yang  diterima  oleh  suatu sistem  telematik  dari  sitem  telematik  yang  lain,  tidak  dapat dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai
otentifikasinya.  Metode  pengaman  dengan  menerapkan  cryptography system bermaksud  menjawab  masalah  tersebut.  Namun,  perlu disadari  mengenai  sampai  sejauh  mana  undang-undang  Indonesia telah  mengakomodasi  aspek-aspek  hukum  dari  cryptography  system tersebut.  Apakah  pengadilan  Indonesia  dapat  menerima  data  atau informasi  yang  disampaikan  dalam  hard  disk  computer  atau  dalam disc  (cakram),  dan  optic  diskette  (disket optik)  dapat  diakui  sebagai alat  bukti  yang  kuat?  Sampai  sejauh  ini  Indonesia  belum  memiliki hukum tentang Internet (atau hukum tentang E-commerce).
15 Seperti telah dikemukakan oleh Toh See Kiat dalam bukunya Law of Telematic Data Interchange ,  bahwa  sampai  bukti  tersebut di-print-out  di  dalam hard  copy,  bukti  dari suatu  computer  mudah  sekali  menghilang,  mudah  diubah  tanpa  dapat  dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca.
Problematika dan Perlindungan E-commerce
Hubungan Hukum Para Pihak dalam E-commerce
Hukum  harus  dapat  menegaskan  secara  pasti  hubungan- hubungan  hukum  dari  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  e- commerce .    Dalam  kaitan  ini,  hukum  Indonesia  belum  mengaturnya. dibawah ini akan diberikan  contoh, yaitu  dalam hal  e-commerce  yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  change  card  atau  credit  card sebagai alat pembayaran. Misalnya bank yang menjadi penerbit kartu (card  issuer)  dari  suatu  change  card  atau  credit  card  diharapkan  pada suatu  kasus  di  mana  pemegang  kartu  (card  Holder)  menolak bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pembayaran  atas  beban  change card atau  credit  card  miliknya  dengan  alasan  barang  yang  dibeli mengandung  cacat.  Kasus  ini  menimbulkan  suatu  masalah  hukum mengenai: apakah pembayaran yang dilakukan dengan suatu change atau  credit  card  merupakan  pembayaran  mutlak,  ataukah  hanya pembayaran  bersyarat  kepada  penjual  barang.  Jelas  peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur hal tersebut. 16
Di  Inggris  hal  ini  sudah  diatur,  yaitu  berdasarkan  putusan pengadilan  dalam  perkara  In  Re  Change  Services  Limited  (1986). Perkara tersebut berisikan suatu analisis yuridis mengenai hubungan- hubungan hukum yang  tercipta apabila suatu card  digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam putusan ini, yang merupakan leading case  di  Inggris,  Millet  J.,  yaitu  hakim  yang  memeriksa  perkara  ini memutuskan  bahwa  payment  by  a  change  card  or  a  credit  card  was  an absolute  and  not  a  conditional  payment  to  the  retaile .  Dari  putusan pengadilan  tersebut  dapat diketahui bahwa menurut  hukum inggris, pembayaran  yang  dilakukan  oleh  suatu  change  card  atau  credit  card merupakan  pembayaran mutlak  dan  bukan  merupakan  pembayaran bersyarat kepada penjual barang.
Selain  asas  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  Miller  J.,  telah meletakkan pula asas lain dengan mengemukan pendapatnya bahwa pada pengguna kartu, secara serentak bekerja 3 (tiga) perjanjian yang satu sama lain saling terpisah, yaitu sebagai berikut,
16 Esther  Dwi  Magfirah,  Perlindungan  Konsumen  Dalam  e-commerce,  (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gajah Mada, 2004), hlm. 130

## Erie Hariyanto
a. Perjanjian  penjualan  barang  dan/  jasa  antara  pedagang  dan pemegang kartu;
b. Perjanjian antara  pedagang  dan  perusahaan  penerbit  kartu,  yang berdasarkan  perjanjian  itu  pedagang  yang  bersangkutan  setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu itu;
c. Perjanjian antara perusahaan penerbit kartu dan pemegang kartu, atau  pemegang  rekening,  yang  berdasarkan  perjanjian  itu pemegang  kartu  menyetujui  untuk  melunasi  pembayaran  yang telah  dilakukan  oleh  penerbit  kartu  kepada  penjual  barang dan/jasa  berkenaan  dengan  penggunaan  kartu  oleh  pemegang kartu yang bersangkutan. 17

## Pembatasan Tanggung Jawab Para Pihak
Dalam  perjanjian  transaksi  e-commerce  sebaiknya  dipikirkan untuk  dimuat  klausul  mengenai  pembatasan  tanggung  jawab  dari para  pihak.  Pembatasan  tanggung  jawab  dari  para  pihak  ini  sangat penting,  agar  supaya  jelas  dari  para  pihak  akan  batas-batas  dari tanggung  jawab  masing-masing pihak.   Namun yang sangat penting untuk  diperhatikan,  ialah  misalnya  berupa  klausul-klausul  eksemsi (exemption  clause  atau  disclaimer),  melanggar  asas  kepatuhan  yang berlaku  pada  hukum yang  dipilih  oleh  para  pihak  untuk  diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.
Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat pula menentukan batas jumlah ganti kerugian yang harus di bayar oleh pihak yang satu kepada  pihak  yang  lainnya,  apabila  timbul  sengketa.  Dengan demikian,  para  pihak  sudah  sejak  dini  berapa  besar  kemungkinan masing-masing  pihak  harus  menanggung  kewajiban  pembayaran ganti  kerugian  apabila  pihaknya  cidera  janji,  dan  kemudian diputuskan  oleh  pengadilan  untuk  membayar  sejumlah  ganti kerugian kepada pihak penggugat. 18
a. Pilihan Hukum (choice of law)
Sekali  seseorang  mendirikan  suatu  perusahaan  dan berusaha secara elektronik, maka perusahaan dan usaha itu tidak
17 Suparni, Cyberspace, hlm. 48
18 Makarin.  Edmon,    Kompilasi  Hukum  Telematika,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2004) hlm. 34
Problematika dan Perlindungan E-commerce
berlangsung  hanya  sebatas  negara  di  mana  perusahaan  itu didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha-usahanya melewati semua  batas  negara  yang  ada  di  dunia  ini.  Oleh  karena  itu, hubungan-hubungan  hukum  yang  terjadi  karena  transaksi  e- commerce bukan  saja  akan  merupakan  hubungan  keperdataan nasional  yang  tunduk  pada  hukum  perdata  dari  suatu  negara tertentu,  dalam  hal  indonesia  tunduk  pada  Kitab-Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Indonesia,  tetapi  merupakan  hubungan keperdataan  internasional  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup Hukum Perdata Internasional.
Apabila timbul suatu perselisahan yang menyangkut suatu transaksi  e-commerce  di  antara  orang  atau  badan-badan  hukum yang  berkedudukan  di  Indonesia  dan  transaksi  tersebut berlangsung  di  Indonesia,  sedangkan  untuk  transaksi  tersebut para  pihak  sebelumnya  tidak  membuat  perjanjian  diantara mereka  maka  masih  mudah bagi  hakim  untuk  menentukan  atau bagi  para pihak untuk melakukan kesepakatan  di kemudian hari setelah  timbulnya  perselisihan  itu,  agar  perselisihan  itu,  agar perselisihan tersebut diselesaikan menurut hukum indonesia. 19
Namun bagaimanakah  halnya apabila transaksi  e-commerce tersebut  berlangsung  diantara  pihak-pihak  yang  merupakan penduduk dua negara yang berbeda?  Sebagai contoh, toko buku Gramedia di jakarta memesan buku dari Amazon.com di Amerika Serikat  melalui  internet,  ternyata  kemudian  buku-buku  tersebut sangat  terlambat,  atau  dikirim  dengan  salah  alamat,  yaitu misalnya  menyimpang  ke alamat  lain,  bahkan  ke alamat  lainnya tersebut ada di negara lain, misalnya ke Kuala Lumpur-Malaysia. Ke  pengadilan  manakah  pihak  Gramedia  akan  melakukan gugatannya?  Ke  pengadilan  Indonesia  ataukah  ke  pengadilan Amerika  Serikat?  Hukum  manakah  yang  harus  diberikan  oleh hakim, apakah hukum Indonesia ataukah hukum Amerika?
Apabila  yang  diberlakukan  adalah  hukum  dari  negara  di mana  perbuatan  itu  dilakukan,  akan  sulit  sekali  untuk menentukan  di  negara  mana  perbuatan  itu  dilakukan.  Apakah perbuatan  itu  dilakukan  di  Indonesia  atau  di  Amerika  Serikat.

## Erie Hariyanto
Mengingat  transaksi  itu  terjadi  di  dunia  maya  (virtual  world  atau cyberspace )  yang  tidak  mengenal  batas  negara,  maka  akan  sulit menentukan  di  negara  mana  peristiwa  hukum  tersebut  terjadi. Karena  transaksi  tersebut  terjadinya  di  dunia  maya,  maka transaksi tersebut tidak dapat dikatakan terjadi di Amerika Serikat atau  terjadi  di  Indonesia.  Transaksi  itu  tidak  terjadi  di  negara manapun juga, tetapi terjadinya di “antah berantah”.
Apakah  seyogianya  hukum  yang  berlaku  ditentukan berdasarkan  hukum  dari  negara  tergugat,  ataukah  berdasarkan hukum  negara  dari  penggugat?  Atau  apakah  seyogianya didasarkan  kepada  hukum  negara  dari  pembeli?  Pertanyaan- pertanyaan  ini  merupakan masalah-masalah  yang  terletak  dalam bidang Hukum Perdata Internasional.
Masalah-masalah  diatas  akan  dapat  dipecahkan  apabila antara  pembeli,  dalam  hal  kasus  diatas  adalah  toko  buku Gramedia  dan  penjual,  dalam  hal  kasus  diatas  adalah Amazon.com,  dibuatkan  suatu  perjanjian  yang  di  dalamnya dimuat suatu klausul yang menentukan hukum dari negara mana yang  akan  diberlakukan  apabila  timbul  perselisihan  di  antara mereka  kelak.  Namun,  pada  pemesanan  barang  yang  dilakukan oleh  konsumen  perorangan  (bukan  pedagang)  kepada  penjual, biasanya  pemesanan  itu  tidak berdasarkan  perjanjian.  Dalam  hal tidak adanya suatu perjanjian, maka masalah-masalah diatas pasti akan muncul.
b. Yurisdiksi Pengadilan (choice of forum)
Kesulitan  kesulitan  yang  timbul  apabila  terjadi  sengketa antara  para  pihak  di  dalam  transaksi  e-commerce,  bukan  saja menyangkut  pilihan  hukum  yang  akan  diterapkan  untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengketa yang timbul, akan tetapi juga mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal  ini  dapat dihindari apabila para  pihak  menentukan di  dalam  perjanjian  diantara  mereka,  pengadilan  mana  yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul masalah  dikemudian  hari,  berkenaan  dengan  pelaksanaan  dan penafsiran perjanjian diantara mereka.
Problematika dan Perlindungan E-commerce
Para  pihak  dapat  pula  menentukan  di  dalam  perjanjian tersebut,  bahwa  sengketa  yang  mungkin  timbul  kelak  di kemudian  hari  diselesaikan  oleh  suatu  badan  arbitrase,  baik arbitrase  institusional  maupun  arbitrase  ad  hoc.  Klausul  dalam perjanjian  yang  mengatur  mengenai  hal  ini  disebut  arbitration provision atau klausul arbitrase.

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Di  Indonesia,  perlindungan  hak-hak  konsumen  dalam  e- commerce masih  rentan.  Undang-undang.  Perlindungan  konsumen yang  berlaku  sejak  tahun  2000  memang  telah  mengatur  hak  dan kewajiban bagi produsen dan konsumen,  namun kurang tepat untuk diterapkan  dalam  e-commerce.    Untuk  itu  perlu  dibuat  peraturan hukum  mengenai  cyberlaw  termasuk  didalamnya  tentang  e-commerce agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi e-commerce dapat terjamin.
Masalah  hukum  yang  menyangkut  perlindungan  konsumen semakin  mendesak  dalam  hal  seorang  konsumen  melakukan transaksi  e-commerce  dengan  merchant  di  Negara  lain.  Pada  jual  beli jarak  jauh  seperti  itu,  kecurangan  seringkali  terjadi  dan  dengan demikian  konsumen  harus  dilindungi. 20 Kecurangan-kecurangan tersebut  dapat  terjadi  yang  menyangkut  keberadaan  penjual, menyangkut  barang  yang  dibeli,  dan  menyangkut  purchase  order serta pembayaran oleh pembeli. 21
Kecurangan  yang  menyangkut  keberadaan  penjual,  misalnya bahwa  penjualan,  yaitu  virtual  store  yang  bersangkutan,  merupakan toko yang fiktif. Yang menyangkut barang yang dikirim oleh penjual, misalnya bahwa  barang  tersebut  tidak  dikirim kepada  pembeli,  atau terjadi  kelambatan  pengiriman  yang  berkepanjangan,  terjadinya kerusakan  atas  barang  yang  dikirim  atau  barang  yang  dikirimkan tersebut cacat, dan lain-lain. Adapun yang menyangkut purchase order dan  pembayaran oleh  pembeli  disangkal oleh  penjual kebenarannya.
20 Mackaay,  Ejan.,    Daniel  Poulin  and    Piere  Tudel,  The  electronic  Superhigtway:  The Shape  of  Technologi  and  The  Law  Come The  Hague (London: kluwer Law  International :1995), hlm. 105 21 Magfirah, Perlindungan Konsumen, hlm. 67

## Erie Hariyanto
Misalnya  penjual  hanya  mengakui  bahwa  jumlah  barang  yang dipesan  kurang  dari  yang  tercantum  didalam  purchase  order  yang dikirimkan  secara  electronic  dan/harga  per  unit  dari  barang  yang dipesan  oleh  pembeli  dikatakan  lebih  tinggi  daripada  harga  yang dicantumkan di dalam purchase order.
Dalam  kaitan  ini,  undang-undang  harus  dapat  memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang beriktikad baik, seperti perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual beli  di  dunia  nyata.    Mengingat  Indonesia  belum  mempunyai undang-undang  tentang  e-commerce,  dan  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  tidak  didasarkan  pada telah  adanya  undang-undang  tentang  e-commerce  atau  undang- undang  tentang  internet  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu belum menyinggung  pengaturan  mengenai  perlindungan  konsumen  dalam transaksi e-commerce melalui internet.

## Penutup
E-commerce telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  (1320 KUH  Perdata),  namun  masih  ada  celah  hukum  yakni  pada  syarat “kesepakatan”  rentan  adanya  unsur  penipuan  dan  “kecakapan”  ini sulit  diketahui,  dan  untuk  pembuktiannya  menggunakan  alat  bukti berupa “print out” dengan mendasarkan pada 1866 KUH Perdata, 164 HIR jo pasal 15 UU N0. 8 / 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Sebelum  Cyberlaw  terwujud,  maka  peraturan  perundangan lain yang terkait dengan internet / e-commerce dapat digunakan untuk mengantisipasi  persoalan-persoalan  hukum  yang  timbul.  Ada beberapa  peraturan  perundangan  yang  terkait  antara  lain:  1)  UU larangan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  No.5/ 1999  UU,  2)  Perlindungan  Konsumen  No.  8/  1999,  3)  UU Telekomunikasi  No.  36/ 1999, 4)  UU  Hak  Cipta No.12/  1997,  5)  UU Merek No. 15/ 2001, 6) UU Dokumen Perusahaan No. 8/ 1997 (pasal 15)  jo  Peraturan  Pemerintah  No.88/1999  tentang  Tata  Cara Pengalihan  Dokumen  Perusahaan,  SEMA  No.39/TU/88/102/Pid, dan 7) UU Pemanfaatan Tekhnologi Informasi (UU PTI).
Kehadiran  TI  yang  berupa  internet  membuat  sektor perdagangan di dalam dan di luar negeri semakin maju pesat. Hal ini
Problematika dan Perlindungan E-commerce
dibuktikan  dengan  kehadiran  transaksi  e-commmerce  dan  akan memperlancar sistem produktifitas dan pendistribusian barang / jasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan  konsumen. Dalam transaksi  e- commerce ini  banyak  permasalahan  hukum  yang  berkembang, sehingga  pengaturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  terhadap  masalah transaksi e-commerce sangat dibutuhkan sebagai jaminan
perlindungan  hukum  bagi  para  pihak.  Harapan  yang  dikehendaki, dengan  pengaturan  hukum  maka  pemanfaatan  TI  akan  semakin optimal, terutama untuk kebutuhan transakasi  e-commerce itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Ahmadi  Miru,  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak,  Jakarta: Rajawali Pres, 2007
Donald  H  sanders,  Computer  Today,  Second  Edition,  New  York:  Mc. Graw Hill, 1985
Fajar,  Mukti. 2007.  Aspek hukum perjanjian perdagangan dalam  transaksi elektronic (electronic commerce) 1 . http://digilib.ums.ac.id/images/line_orange_right.gif.
( diakses pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 10.00 WIB)
Huala Adolf. Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Jakarta: Rajawali, 1997
Jogiyanto  H.M,  Pengenalan  Komputer,  Edisi  ke-1,  Cetakan  ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
Kadir,  Abdul  dan  Triwahyuni,  Terra.  Pengenalan  Teknologi  Informasi. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
Mackaay,  Ejan.,  Daniel  Poulin  and    Piere  Tudel,  The  electronic Superhigtway:  The  Shape  of  Technologi  and  The  Law  Come  The Hague , London: kluwer Law International, 1995

## Erie Hariyanto
Magfirah,  Esther  Dwi.  Perlindungan  Konsumen  Dalam  E-commerce, Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Hukum  Univesitas  Gajah  Mada, 2004.
Makarin,  Edmon.  Kompilasi  Hukum  Telematika.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004
Niniek suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Riswandi,  Budi  Agus.  Hukum  dan  internet  di  Indonesia.  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pres,  2003.
Robert  H.  Blissmer,  Computer  Annual,  An  Introduction  to  Information System 1985-1986, New York: John Wiley & Sons, 1985
Satrio J,  Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1995.