Jurnal Tunas Agraria Vol.4 No.1 Januari 2021 e-ISSN 2622-9714

## EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS
Agung Anugra Putra Dempo M. Nazir Salim Abdul Haris Farid Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract: In 2019, Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex-forest land. The issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descriptive approach. The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest area through forest area inauguration and the implementation of that land redistribution is carried out according to procedure. Constraints encountered include the relinquishment of the forest area which is still at the oﬃcial report of the boundary se ing area which is still at the oﬃcial report of the boundary se ing stage, the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deﬁciencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved.
Keywords: Agrarian Reform, Ex Forest Area, Evaluation.
Intisari: Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Eks Kawasan Hutan, Evaluasi.

## A. Pendahuluan
Reforma agraria dideﬁnisikan sebagai landreform plus. Artinya, reforma agraria adalah landreform dalam kerangka mandat konstitusi, politik dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan dalam P4T ditambah dengan access reform (Winoto 2007, 777). Selanjutnya, Winoto mempopulerkan reforma agraria yang diartikan sebagai redistribusi tanah dengan segala asistensi dan fasilitas untuk meningkatkan akses penerima tanah pada input-input pertanian, kredit, teknologi tata guna tanah pertanian, pemasaran, dan
2 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
berbagai asistensi teknis lain sehingga tanah tersebut menjadi produktif, menguntungkan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan (Rachman 2012, 103-104).
Studi yang dilakukan oleh Shohibuddin (2018) menyimpulkan bahwa selama ini konsep reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah mengalami proses penyempitan makna karena terlampau fokus pada aspek (re)distribusi atas sumber-sumber agraria tanpa memperhatikan perlindungan ekosistem atau bisa disebut “sekedar bagi-bagi tanah” (Shohibuddin 2018, 46). Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melaksanakan reforma agraria sebagai kebijakan, legislasi, dan program pemerintah yang dijalankan dengan koordinasi secara sistematis (Sianturi 2017, 33). Reforma agraria dijalankan dalam program strategis nasional dengan menetapkan target kepemilikan tanah baik yang berasal dari kawasan hutan maupun non-kawasan hutan. Selain itu, pemerintah memasukkan reforma agraria dalam Nawa Cita. Agar Nawa Cita berjalan lancar maka disusunlah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019, yang terdiri dari: penguatan regulasi dan penyelesaian konﬂik; penataan identiﬁkasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T); legalisasi aset dan akses Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); serta pembentukan kelembagaan reforma agraria (KSP 2017, 15-17). Pemerintah menetapkan pelaksanaan reforma agraria dengan program kepemilikan 9 juta hektar melalui TORA dan 12,7 juta hektar melalui Perhutanan Sosial (PS).
TORA ini dilaksanakan melalui beberapa jenis program, yakni: sertipikasi tanah rakyat (PRONA/PTSL) atau legalisasi aset, tanah transmigrasi belum sertipikat, eks hak guna usaha, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Sementara itu, perhutanan sosial, yakni: Hutan Kemasyarakatan/Hutan Komunitas (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Pengembangan Kemitraan dan PHMB (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat (pengelolaan hutan) dalam periode tertentu, tetapi kepemilikan tanah berada di tangan negara (Siscawati dkk, 2017). Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 menargetkan redistribusi tanah sebanyak 750.000 bidang tanah (ATR/BPN 2019). Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan target 25.000 bidang. Pada awal perencanaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas mendapatkan target 2.500 bidang, tetapi pada bulan oktober kantor pertanahan ini mendapatkan pelimpahan target 1.000 bidang. Selanjutnya, dari 3.500 bidang tersebut sebanyak 3.340 (95.42%) dilaksanakan pada tanah eks kawasan hutan.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Petunjuk Teknis Landreform Tahun 2019 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 3 reforma agraria, mewujudkan kepastian hukum serta penguatan aset dan akses. Regulasi tersebut mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal, tetapi pelaksanaan di lapangan tentu berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian komponen dalam pelaksanaannya. Selain itu, kajian ini juga membuat evaluasi kebijakan dengan tujuan mengetahui keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan (Siagian 2004, 263). Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Merujuk pada Suharto (2006) evaluasi dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni: evaluasi tahap perencanaan, evaluasi pada tahap pelaksanaan, dan evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, dokumen, berita acara, surat keputusan, peta-peta, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Raco 2010, 115). Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat situasional dan kondisional karena ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan (Moleong 2007, 224).
Sirait (2017) mengkaji tentang reforma agraria yang menitikberatkan pada inklusi, eksklusi, dan perubahan agraria yang terjadi dalam redistribusi tanah. Sementara itu, Wulan (2019) mendeskripsikan tentang reforma agraria di kawasan hutan dan mengisi kekosongan terkait identiﬁkasi tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan yang diprioritaskan sebagai TORA dengan pola penyelesaian melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Ekawati dkk (2019), menunjukkan bahwa terdapat beberapa manfaat pemetaan partisipatif untuk mempercepat proses PPTKH. Sementara itu, studi tentang redistribusi tanah juga sudah dilakukan oleh Rahmawati dkk (2019) yang menunjukkan faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktor-faktor tersebut yaitu: political will, elite penguasa yang tidak memiliki politik interest terhadap tanah objek landreform, serta keterlibatan pemerintah daerah, himpunan kerukunan tani Indonesia dan pihak perbankan. Celah dan ruang yang dapat dijadikan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjelaskan tentang pelaksanaan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan, hambatan yang dialami dan solusi yang
4 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid diambil serta mengevaluasi pelaksanaanya (komponen-komponen yang diatur dalam regulasi) dalam penerapan di lapangan.

## B. Mekanisme Perubahan/Pelepasan Kawasan Hutan
Kawasan hutan sebagaimana dideﬁnisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yaitu Menteri LHK memiliki wewenang untuk menunjuk atau menetapkan suatu daerah atau wilayah menjadi suatu kawasan hutan. Hal ini dapat diartikan bahwa kawasan hutan bukan ditetapkan berdasarkan kondisi di lapangan melainkan melalui penetapan pemerintah. Mengacu pada Sirait (2017), mekanisme perubahan/pelepasan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara dan terdapat 1 (satu) cara baru sejak tahun 2014 yaitu melalui Peraturan Bersama 4 (empat) menteri yang kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Keempat mekanisme tersebut, yaitu: a) Konversi dengan mengikuti aturan konversi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/menhut-II/2014 perubahan kedua atas P.32/Menhut-II/2010 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016; b) Perubahan batas/penataan ulang/pengukuhan kawasan hutan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 juncto P.62/Menhut-II/2013 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016; c) Konversi status kawasan hutan melalui putusan pengadilan; dan d) Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Selanjutnya, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan   Kehutanan Nomor 17/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018.
Penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah permasalahan yang masih terus terjadi. Di satu pihak negara ingin mempertahankan kawasan hutannya agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem, penyangga kehidupan, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tidak dieksploitasi. Keberadaan kawasan hutan secara de jure sudah diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/1982, diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013, dan terakhir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016. Namun, di lain pihak masyarakat sudah
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 5 menggunakan dan memanfaatkan tanah ini secara turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Mereka menggunakan dan memanfaatkan tanah ini sebagai lahan rumah dan juga kebun untuk memenuhi penghidupan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang baik agar dapat menengahi kedua permasalahan ini sehingga tidak menjadi masalah yang berkelanjutan.
Lokasi kegiatan redistribusi tanah ini berada di 5 (lima) desa yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, yakni: Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti; Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti; Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti; Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri; dan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi. Semua lokasi kegiatan ini berada pada kawasan Hutan Produksi (HP). Semua lokasi kegiatan redistribusi tanah ini berada di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera-Selatan. Wilayah Geograﬁs KPH Lakitan Bukit Cogong terletak antara 102°46'12"-03°15'36" Bujur Timur, 02°45'00"-02°16'48" Lintang Selatan (KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas 2013, 10). Keberadaan wilayah KPH Lakitan Bukit Cogong yang terletak pada banyak kecamatan dan desa yang berdekatan tentu menimbulkan konsekuensi, yakni tumpang tindih kawasan hutan dengan pemukiman masyarakat (KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas 2013, 23). Selain itu, letak Hutan Produksi Lakitan Selatan yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi Megang Sakti mengakibatkan bertambahnya kerusakan kawasan hutan akibat pembukaan lahan. Akibatnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh KPH dalam pengelolaan hutan antara lain: eksistensi masyarakat dan fasilitas umum di dalam kawasan hutan; adanya sebagian kawasan hutan yang belum dikelola; adanya desa deﬁnitif dalam kawasan hutan; lokasi transmigrasi dalam kawasan hutan yang belum diterbitkan pelepasan kawasan hutan; dan adanya pelanggaran batas kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan (KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas 2013, 32). Luas Kawasan Hutan Lakitan Selatan adalah 22.276 hektar (KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas 2013, 12). Secara lebih rinci, peta update kawasan hutan KPH Lakitan dapat pada Gambar 1.
6 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Gambar 1. Peta Update Kawasan Hutan KPHP Lakitan 2016 Sumber:  kph.menlhk.go.id (sinpasdok)
Penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan masyarakat di lokasi redistribusi tanah sudah berlangsung lama dan turun temurun. Mayoritas masyarakat sudah menguasai dan memanfaatkan tanah ini lebih dari 20 tahun. KPH Lakitan Bukit Cogong sudah melakukan tindakan pencegahan, tetapi keberadaan masyarakat dan fasilitas umum di dalam kawasan hutan menjadi kendala utama dalam pencegahan. Selain itu, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa semua lokasi redistribusi tanah ini sudah bukan merupakan hutan melainkan sudah berupa pemukiman permanen dengan segala fasilitasnya. Di samping itu, berkembangnya kawasan pemukiman di sekitar wilayah Hutan Produksi Lakitan Selatan ini disertai juga dengan pesatnya pembangunan sarana dan prasarana (fasum) seperti: jalan aspal, tiang listrik, gedung perkantoran desa, sekolah, fasilitas kesehatan serta dibukanya wilayah deﬁnitif baru (desa, dusun) di dalam kawasan hutan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan penataan ulang batas kawasan hutan agar tercipta penyelenggaraan hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
Redistribusi tanah eks kawasan hutan adalah kegiatan yang melibatkan banyak instansi sehingga butuh koordinasi dan hubungan yang baik. Kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ini bukanlah suatu kebijakan tunggal, melainkan kebijakan
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 7 yang memiliki keterkaitan dengan banyak komponen, yaitu: Kementerian LHK (Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kesatuan Pengelola Hutan), Kementerian ATR/BPN (Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan), dan Pemerintah Daerah (Panitia Pertimbangan Landreform, Aparat Desa, Masyarakat). Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, mekanisme perubahan/pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas, yakni Hutan Produksi Lakitan Selatan dilakukan melalui 2 (dua) cara (Wawancara Firman, 07 April 2020), yaitu:
a. Pengukuhan Kawasan Hutan.
Proses ini dilakukan dengan menetapkan ulang atau mengubah secara keseluruhan batas kawasan hutan di sebuah provinsi melalui keputusan Menteri Kehutanan. Sebelum adanya kegiatan TORA, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) II Palembang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan instansi-instansi terkait sudah melakukan identiﬁkasi terhadap hak-hak pihak ketiga (permukiman) yang berada dalam area Hutan Produksi Lakitan Selatan. Selanjutnya, melalui kesepakatan panitia tata batas sebagian wilayah permukiman tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Hasil dari penataan batas ini dikukuhkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan tanggal 13 dan 14 April 2017. Selanjutnya, wilayah yang sudah dilaksanakan tata batas akan dipasang patok beton sebagai tanda batas kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan. Setelah itu, pada tanggal 15 November 2017 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengeluarkan Peta Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Lakitan Selatan
b. Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan
Menurut Firman, kegiatan PPTKH di Kabupaten Musi Rawa sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan kegiatan inver PPTKH menemui kendala di lapangan, yakni: keterbatasan waktu pelaksanaan dimana usulan lokasi dan pelaksanaan kegiatan hanya dibatasi 1 (satu) tahun per wilayah/kabupaten; lokasi TORA mengacu pada peta indikatif yang diterbitkan Kementerian LHK sehingga tim tidak bisa melakukan inver di luar lokasi yang dimaksud (pengecualian permukiman), sedangkan banyak usulan lokasi berada di luar peta indikatif; belum lengkapnya dokumen masyarakat; dan dari hasil pengamatan terhadap peta indikatif masih banyak ditemukan lokasi yang belum dimasukkan, tetapi dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan (lokasi transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, lokasi
8 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
peremajaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki hak milik, lokasi areal permukiman beserta fasilitas  umum dan sosial).
Dalam kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 ini menggunakan mekanisme/cara yang pertama, yakni pengukuhan kawasan hutan (Wawancara dengan Mangunsong, 3 April 2020; Giyana, 6 April 2020; Komarudin,6 April 2020; Firman, 07 April 2020). Peta Tata Batas dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Hal ini dilaksanakan karena proses penataan batas kawasan hutan di 5 (lima) desa lokasi redistribusi tanah ini sudah selesai dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 ini disahkan. Selain itu, mekanisme yang kedua proses sertipikasi tanah belum dapat dilaksanakan karena belum dilaksanakan tata batas perubahan kawasan hutan serta masih menunggu persetujuan dan perintah tata batas oleh menteri.

## C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan
Ada beberapa aspek mengapa wilayah ini ditetapkan sebagai lokasi redistribusi tanah. Pertama, aspek clean dan clear. Lokasi redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas sudah memenuhi kriteria, yakni tidak dalam kondisi terjadinya konﬂik, sengketa, patok batas sudah dipasang dan lokasi redistribusi belum mendapatkan bukti kepemilikan hak. Aspek kedua, yaitu lokasi yang ditetapkan sudah tidak dalam kawasan hutan, penguasaan pihak lain dan tumpang tindih dengan kegiatan pertanahan lainnya. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penataan Pertanahan pelepasan/perubahan kawasan hutan di lokasi redistribusi ini dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan dan Surat Konﬁrmasi Status Lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, lokasi redistribusi tanah ini tidak tumpang tindih/berbeda lokasi dengan kegiatan pertanahan lainnya (Komunikasi dengan Giyana, 6 April 2020). Aspek ketiga adalah sesuai dengan arahan fungsi ruang yang ada. Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kabupaten Musi Rawas adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Namun, pada tahun 2013 terbentuklah Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut mengatur tata ruang di wilayah 2 (dua) administrasi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas proses revisi RTRW Kabupaten Musi Rawas saat ini sedang berjalan. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas sudah
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 9 menyiapkan draft perubahan/revisi RTRW dan untuk tanah yang dilakukan kegiatan redistribusi tahun 2019 ini sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Namun, berdasarkan informasi terakhir, masih ada 2 (dua) persyaratan teknis yang harus diperbaiki oleh dinas teknis sehingga revisi RTRW itu belum disahkan (Wawancara dengan Bastian, 1 April 2020). Untuk itu sesuai hasil pembahasan dalam rangka peninjauan kembali tata ruang maka terhadap perubahan yang terjadi pada kawasan budidaya maupun non budidaya akan ditetapkan pada saat penyelesaian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Musi Rawas (Wawancara dengan Giyana, 6 April 2020). Aspek terakhir adalah apabila terjadi revisi/perubahan lokasi maka harus segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penataan Agraria disertai dengan alasan perubahannya. Dalam hal ini, pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas terjadi revisi Penetapan Lokasi (Penlok). Berdasarkan keempat aspek tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penetapan lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sudah mengikuti pedoman Juknis Landreform Tahun 2019. Namun, di aspek ketiga terkait revisi tata ruang, di Kabupaten Musi Rawas sedang dalam proses perubahan oleh pemerintah daerah.
Metode pengukuran yang digunakan dalam pengukuran redistribusi tanah ini sama dengan metode pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menurut Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Musi Rawas, pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan dengan menggunakan metode ekstra-terestris (Wawancara dengan Rustanto, 3 April 2020). Metode ekstra-terestris adalah penentuan lokasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap satelit atau benda angkasa lainnya (ATR/BPN). Penunjukkan batas bidang tanah yang sudah jelas di lapangan dilakukan oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga berbatasan. Namun, jika pemilik bidang tanah tidak dapat hadir dalam proses pengukuran maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan membawa surat kuasa atau dilakukan oleh panitia desa, yaitu orang-orang yang sudah dipilih dan disepakati berdasarkan musyawarah desa. Selanjutnya, proses penetapan batas di lapangan dilakukan oleh petugas ukur, yaitu ASN dan ASK sebagai pembantu ukur.
Kegiatan redistribusi tanah adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama antara kantor wilayah kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan. Pembentukan satuan tugas dapat melibatkan gabungan beberapa bidang (Kanwil) dan seksi (Kantah) dengan mempertimbangkan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya serta volume pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap daerah. Dengan demikian, jika dalam pelaksanaan kegiatan nantinya ada
10 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid salah satu kabupaten/kota yang kekurangan sumber daya manusia kepala Kanwil ATR/BPN dapat memindahkan sumber daya manusia dari Kantah lain. Satuan tugas yang dimaksud tersebut, yaitu: sekretariat; satuan tugas penyuluhan; satuan tugas inventarisasi dan identiﬁkasi; satuan tugas pengukuran dan pemetaan; serta satuan tugas pembukuan dan penerbitan sertipikat.
Panitia pertimbangan landreform Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 136/KPTS /PERTANAHAN /2019 tanggal 1 Februari 2019. Susunan keanggotaan panitia pertimbangan landreform disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah setempat yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Bupati Kabupaten Musi Rawas sangat mendukung dan antusias dengan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan ini karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang sudah lama tinggal di tanah eks kawasan hutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Wawancara dengan Bastian, Rabu 1 April 2020). Selain itu, suksesnya pelaksanaan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas juga dikarenakan keterlibatan semua stakeholder.
Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019. Untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam rangka menghadapi permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, maka anggaran kegiatan redistribusi tanah berada di Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan, yaitu DIPA Nomor DIPA-056.01.2.431102/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Wawancara dengan Rovita, 4 April 2020). Anggaran pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas adalah Rp. 2.072.927.500,- dan terealisasi Rp. 1.527.259.772,- (73,67%) . Ketika proses pengajuan anggaran, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pembiayaan ganda terhadap tanah-tanah yang sudah pernah dilaksanakan IP4T dan tanah yang sudah ditegaskan menjadi tanah objek landreform. Selanjutnya, terhadap komponen biaya yang tidak terpakai dikarenakan kegiatannya sudah dilaksanakan dapat dialihkan penggunaannya untuk meningkatkan target (volume) dengan melakukan revisi target dalam DIPA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ada 7 (tujuh) tahapan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Pertama, tahapan penyuluhan. Proses ini dilaksanakan dalam beberapa pertemuan. Hal ini dikarenakan lokasi kegiatan redistribusi ini berjarak relatif jauh dan berada di 3 (tiga) kecamatan. Selanjutnya, tujuan penyuluhan dilakukan dalam beberapa pertemuan agar penyampaian
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 11
informasi lebih optimal sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa lebih jelas. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa tahapan penyuluhan memegang peranan penting dalam optimalisasi, kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah (Wawancara dengan Mahasusiawanto, 8 April 2020). Satuan tugas penyuluhan menyampaikan informasi secara sederhana, jelas dan lugas. Masyarakat yang kesulitan untuk menyiapkan persyaratan akan dibantu dan dibimbing oleh tim desa serta petugas kantor pertanahan.
Kedua, tahapan inventarisasi dan identiﬁkasi redistribusi tanah. Langkah pertama adalah masyarakat desa di eks kawasan hutan menyiapkan kelengkapan berkas permohonan yang diperlukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Berhubung di lokasi redistribusi tanah ini berasal dari tanah eks kawasan hutan, maka tidak terdapat alat bukti hak. Persyaratan hanya sebatas kedua kartu tersebut. Setelah itu, masyarakat diharuskan mengisi formulir data inventarisasi dan identiﬁkasi subjek dan objek, surat pernyataan penguasaan ﬁsik bidang tanah dan surat pernyataan BPHTB terhutang. Untuk melakukan pengisian data ini masyarakat dan sebagian aparat desa dilatih oleh satuan tugas inventarisasi dan identiﬁkasi. Tahapan inventarisasi dan identiﬁkasi subjek dan objek tanah objek landreform mempunyai peran yang besar dalam menentukan keberhasilan redistribusi tanah. Jika data yang dihasilkan dalam inventarisasi dan identiﬁkasi subjek dan objek valid maka hasil pelaksanaan redistribusi tanah ini juga berhasil.
Ketiga, pengukuran dan pemetaan. Menurut Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Musi Rawas, pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan dengan menggunakan metode ekstra-terestris (Komunikasi dengan Yohanes Rustanto, 3 April 2020). Petugas ukur yang melaksanakan pengukuran terdiri atas 6 (enam) ASN dan 6 (enam) ASK. Setelah dilakukan pengukuran keliling maka dilakukan pengukuran bidang (rincikan). Kedua proses pengukuran ini menghasilkan peta keliling dan peta bidang (rincikan).
Keempat, sidang panitia pertimbangan landreform. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pelaksanaan veriﬁkasi sidang panitia pertimbangan landreform dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Hasil Pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identiﬁkasi objek dan subjek dijadikan bahan dalam pelaksanaan sidang. Selain itu, PPL juga melakukan penelitian lapang untuk memastikan subjek dan objek memenuhi persyaratan sebagai subjek dan objek TOL sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hasil sidang PPL di kelima desa lokasi redistribusi tersebut antara lain: tanah yang
12 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
dikuasai langsung oleh negara berasal dari eks kawasan hutan; tanah ini tidak dipergunakan dan dicadangkan untuk kepentingan izin lokasi, pertambangan serta kepentingan lain oleh pemerintah; sesuai dengan fungsi tata ruang tanah tersebut merupakan eks kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan; tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik batas dan kepemilikan; dan calon subjek penerima tanah telah mengusahakan tanah ini sejak tahun 1990 an sampai sekarang. Dalam sidang PPL tersebut, tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah objek landreform adalah tanah non pertanian (pekarangan) yang sudah dikeluarkan dari status kawasan hutan sedangkan tanah pertanian masyarakat (kebun) masyarakat sampai dengan sekarang masih berstatus kawasan hutan/ tidak dikeluarkan dari kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan.
Kelima, penetapan objek dan subjek redistribusi. Berita acara hasil sidang PPL disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan untuk diusulkan penetapan tanah yang dikuasai oleh negara menjadi tanah objek redistribusi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas di dalam memberikan usulan juga melampirkan beberapa dokumen, yakni: berita acara PPL; konﬁrmasi status dan fungsi kawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; riwayat tanah dan surat keterangan; peta situasi, peta keliling, peta penggunaan tanah dan peta rencana tata ruang; daftar peserta; risalah pengolah data; serta berita acara penelitian lapang. Setelah diterbitkan surat keputusan penetapan objek dari kepala kantor wilayah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menyampaikan usulan penetapan subjek kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagai pertimbangan bupati dalam menetapkan subjek redistribusi tanah. Selanjutnya, setelah meneliti semua persyaratan, Bupati Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Musi Rawas.
Keenam, penerbitan surat keputusan redistribusi tanah. Surat ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan tentang penetapan objek dan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas tentang penetapan subjek. Surat keputusan ini juga mencantumkan hal-hal yang menjadi kewajiban/persyaratan penerima tanah redistribusi ini, yaitu: memasang dan memelihara tanda batas; membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai peraturan perundang-undangan; mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya; serta tidak mengalihkan sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan izin tertulis
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 13 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Tahapan terakhir adalah pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. Sertipikat tersebut diterbitkan sesuai dengan data ﬁsik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah dan surat ukur. Selanjutnya, pelarangan pemindahan hak yang sudah dicantumkan dalam surat keputusan redistribusi tanah dicantumkan kembali dalam kolom petunjuk di buku tanah dan sertipikat. Pencantuman tersebut dilakukan agar sertipikat redistribusi ini tidak diperjualbelikan baik secara resmi atau bawah tangan. Hal ini dilakukan agar sertipikat ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat penerima redistribusi tanah.

## D. Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan
Evaluasi adalah hal yang penting untuk mengetahui tingkat kesuksesan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan dikerjakan/dilaksanakan (Siagian 2004, 263). Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program sehingga pembinaan program tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan (Sutisna 2000, 252).
Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sudah melaksanakan tahapan perencanaan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, di lapangan memang masih ditemukan kendala, yakni pelepasan kawasan hutan di lokasi redistribusi tanah baru sampai tahapan Berita Acara Tata Batas. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas meminta veriﬁkasi dan konﬁrmasi pelepasan kawasan hutan di calon lokasi kegiatan redistribusi tanah. Berkaitan dengan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang memberikan surat konﬁrmasi tentang status kawasan serta melakukan pemaparan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan bahwa lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas sudah dilaksanakan tata batas yang mengacu pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menhut Nomor P.44/Menhut- II/2012 juncto Peraturan Menhut Nomor 62/Menhut-II/2013 dan status tanah tersebut sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)/ bukan kawasan hutan. Selanjutnya, proses revisi RTRW Kabupaten Musi Rawas saat ini sedang berjalan. Dalam hal ini, pemerintah daerah menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas sudah menyiapkan draft perubahan/revisi RTRW dan untuk tanah yang dilakukan kegiatan redistribusi tahun 2019 ini sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Oleh sebab itu, sesuai hasil pembahasan
14 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
dalam rangka peninjauan kembali tata ruang, maka terhadap perubahan yang terjadi pada kawasan budi daya maupun non budidaya akan ditetapkan pada saat penyelesaian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Musi Rawas.
Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas sudah dilakukan dengan baik. Namun, memang masih terdapat pelaksanaan yang belum sesuai misalnya: kekurangan kelengkapan administrasi, yaitu belum melampirkan fotocopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, gambar ukur yang belum melengkapi sket lokasi, belum diisi secara lengkap, serta belum mencantumkan data lapangan; dan buku tanah yang belum dicantumkan larangan pemindahan/pengalihan hak. Akan tetapi, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas telah memperbaiki kekurangan pemberian keterangan larangan pemindahan/pengalihan hak dan melengkapi kelengkapan administrasi tersebut saat penelitian ini berjalan
Pembagian sertipikat redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan mendekati akhir tahun dan sebagian ada yang dilaksanakan di awal tahun 2020. Selanjutnya, ketika penelitian ini berlangsung di bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2020 dampak yang diterima oleh masyarakat belum bisa diteliti secara maksimal. Selain itu, di akhir tahun 2019 dunia internasional sedang dilanda wabah virus Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang bermula dari Provinsi Wuhan Republik Tiongkok. Selanjutnya, virus tersebut menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada bulan Maret 2020. Namun, peneliti sempat melakukan wawancara di salah satu desa, yakni Desa Lubuk Rumbai sebelum kebijakan pembatasan sosial berlaku dan melakukan komunikasi via telepon dengan aparat desa di lokasi redistribusi tanah lainnya. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah kepastian hukum terhadap bidang tanah tersebut serta harapan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani/pekebun dengan menjadikan sertipikat sebagai jaminan untuk meminjam modal di lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga berharap program pensertipikatan massal dapat terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonominya.
Kegiatan sertipikasi redistribusi tanah eks kawasan hutan, merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan kegiatan ini memang menemui beberapa hambatan, tetapi dengan adanya kebijakan dan strategi yang baik kegiatan redistribusi tanah ini berjalan baik dan lancar. Kantor pertanahan bisa meraih penghargaan sebagai terbaik pertama dalam keberhasilan menyelesaikan kegiatan sertipikasi redistribusi tanah pada tahun 2019.
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas 15
Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah eks kawasan hutan ini. Pertama, sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas belum mencukupi. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas melayani pelayanan pertanahan di 2 (dua) wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Beban pekerjaan yang dikerjakan oleh seksi penataan pertanahan pada tahun 2019 cukup tinggi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kendala ini Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan seluruh jajaran pegawai (ASN, ASK, PPNPN) untuk berkontribusi membantu di dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah.
Kedua, Pelimpahan target ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019. Berdasarkan surat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas mendapatkan pelimpahan sebanyak 1.000 bidang dari Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau. Selain itu, menjelang akhir tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sedang menyiapkan pemisahan data baik ﬁsik dan yuridis terkait pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara secara deﬁnitif (Wawancara dengan Cahyo, 06 Mei 2020). Selain itu, tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Namun, berkat strategi dan manajemen yang baik hal ini tidak menjadi kendala yang berarti.
Hambatan terakhir adalah sebagian masyarakat yang tidak memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), belum melaksanakan Perekaman E-KTP dan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Hal ini menghambat proses pendaftaran tanah di aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (Wawancara dengan Naufatunnisa, 07 Mei 2020). Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menyarankan agar masyarakat membuat surat keterangan kependudukan sementara, kartu keluarga dan melapor ke pemerintah desa serta dinas kependudukan dan catatan sipil agar diveriﬁkasi.

## E. Kesimpulan

## 1. Kesimpulan
Mekanisme pelepasan/perubahan status kawasan hutan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara. Namun, untuk pelaksanaan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (tim inver). Pelepasan/perubahan status kawasan hutan yang menjadi objek redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 ini adalah pelepasan/perubahan status kawasan hutan melalui penataan tata batas kawasan hutan (pengukuhan kawasan hutan) yang sudah dilakukan pada tahun 2017. Mekanisme ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/menhut-II/2012 tentang
16 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Pengukuhan Kawasan Hutan juncto P.62/menhut-II/2013 tentang perubahan atas P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
Pelaksanaan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas (standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Landreform tahun 2019. Evaluasi ini diuraikan berdasarkan tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan dengan baik. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru tahap berita acara, revisi RTRW yang sedang berjalan dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi bisa diselesaikan dengan tepat karena semua stakeholder berkoordinasi, berkomunikasi, dan mendukung pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah ini.

## 2. Saran
Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan harus lebih ditingkatkan, karena masih banyak daerah (desa) di Kabupaten Musi Rawas dan lainnya yang secara de facto sudah dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi secara de jure masih berstatus kawasan hutan. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan akses access reform misalnya pembinaan atau perberdayaan masyarakat agar tanah yang sudah diterima oleh masyarakat tidak dijual atau dialihkan ke pihak lain.
Kabupaten/kota lain harus lebih berani melakukan kegiatan redistribusi tanah khususnya pada tanah-tanah yang sudah dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan asalkan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya, kantor pertanahan harus lebih aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait misalnya dinas kehutanan dan balai pemantapan kawasan hutan terkait status kawasan hutan serta pemerintah daerah dalam aspek tata ruang wilayah dari tanah yang akan diredistribusikan.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform sebaiknya diperbarui karena sebagian tidak sesuai dengan organisasi pemerintahan sekarang yang sudah berganti nama dan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing (otonomi daerah). Selanjutnya, perubahan ini diharapkan akan mempermudah dan menyamakan persepsi di dalam penyusunan anggota panitia pertimbangan landreform di masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja Nasional 2019 tanggal 6-8 Februari 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
Ekawati, FNF, Salim, MN & Utami, W, 2019, ‘Pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, Jurnal Tunas Agraria, vol.2, no.3, hlm. 24-48.
Kantor Staf Presiden 2017, Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: prioritas nasional reforma agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Jakarta.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 210.559 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 44.299 hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 hektar di Provinsi Sumatera Selatan.
Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Model Lakitan 2013, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 2014-2023, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Jakarta.
Kurniawati, F, Kistiyah, S & Luthﬁ, AN 2019, ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan’, Jurnal Tunas Agraria, vol.2, no.3, hlm. 1-23.
Moleong, LJ 2007, Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Rachman, NF 2012, Landreform dari masa ke masa, Tanah Air Beta dan Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA), Yogyakarta.
Raco, JR 2010, Metode penelitian kualitatif: jenis, karakter dan keunggulannya, Grasindo, Jakarta.
Shohibuddin, M 2018, Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris, STPN Press,
Yogyakarta.
Siagian, SP 2004, Manajemen sumber daya manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
18 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Sianturi, REY 2017, ‘Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi-JK: Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial’, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sirait, MT 2017, Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di
Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.
Siscawati, M, Banjade, MR, Lisnawati, N, Herawati, T, Mwangi, E, Wulandari, C, Tjoa, M, dan Silaya, T 2017, ‘Forest tenure reforms in indonesia’, Working Paper 223 CIFOR, Bogor Indonesia.
Suharto, E 2006, Analisa kebijakan publik–panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial, Alfabeta, Bandung.
Sutisna, O 2000, Administrasi pendidikan, dasar teoritis untuk praktek profesional, Angkasa, Bandung.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Wulan DR 2019, ‘Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identiﬁkasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Winoto, J 2007, ‘Reforma agraria dan keadilan sosial’, dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 454/ MENLHK/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 866/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan
Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Peranahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan KawasanHutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Landreform Tahun 2019.
20 Agung Anugra Putra Dempo, M. Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Lampiran 1. Peta Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Lakitan Selatan Lembar 1
Lampiran 1. Peta Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Lakitan Selatan Lembar 2