## RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS BISNIS: STUDI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2005-2016
Yusuf Munawar 1 , Universitas Katolik Parahyangan

## ABSTRACT
Increasing role of regional government in the era of decentralization and increasing usage of fiscal instruments to influence the economy, bring up the view that fiscal policy ideally should be able to become an economic stabilizer or known as countercyclical fiscal policy. However, in practice, the pattern  of  government  fiscal  policy  against  business  cycles  is  procyclical  or  follows  a  pattern  of business cycles. This study aims to assess the response of fiscal policy in in the context of regional government  expenditures,  revenues,  as  well  as  fiscal  balance  transfer  against  business  cycle  in Indonesia. The GMM method used to estimate parameters in the model. Data in this research consist of  434  districts/cities  in Indonesia  for 2005-2016 period. The  estimation  result  shows that  fiscal policy response in the form of expenditure, income, and fiscal balance transfer against business cycle tends to be procyclical. The procyclical pattern from expenditure and revenues side is influenced by the  main  component  of  revenue  district/city  government  which  is  still  dominated  by  the  fiscal balance  transfer.  Regression  results  show  that  the  fiscal  balance  transfer  tend  to  be  procyclical pattern  against  business  cycle  so  that  fiscal  policy  pursued  by  the  regional  government  has  a procyclical pattern as well.
Keywords: Fiscal Policy, business cycle, countercyclical, procylical, acyclical

## ABSTRAK
Seiring dengan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah pada era desentralisasi serta penggunaan  instrumen  fiskal  untuk  mempengaruhi  perekonomian,  memunculkan  pandangan bahwa  kebijakan  fiskal  idealnya  harus  mampu  untuk  menjadi  penstabil  ekonomi  atau  dikenal dengan kebijakan fiskal countercyclical . Namun, pada praktiknya seringkali pola kebijakan fiskal pemerintah terhadap siklus bisnis adalah procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah, pendapatan  pemerintah,  serta  dana  perimbangan  terhadap  siklus  bisnis  di  Indonesia.  Metode GMM digunakan untuk mengestimasi model yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari data 434 kabupaten/kota di Indonesia periode 2005-2016. Dari hasil estimasi ditemukan bahwa respon  kebijakan  fiskal  dalam  bentuk  pengeluaran,  pendapatan,  dan  dana  perimbangan pemerintah daerah terhadap siklus bisnis cenderung bersifat procyclical. Pola procyclical dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komponen utama pendukung pendapatan  pemerintah  kabupaten/kota  yang masih  didominasi  oleh  dana  perimbangan  yang diperoleh. Hasil regresi menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima daerah memiliki hubungan  yang  bersifat procyclical terhadap  siklus  bisnis  sehingga  kebijakan  fiskal  yang ditempuh oleh pemerintah daerah cenderung bersifat procyclical .
Kata kunci: Kebijakan fiskal, siklus bisnis, countercyclical, procylical, acyclical Klasifikasi JEL: E62, E32
1 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan. email: yusuf.munawar@unpar.ac.id .

## 2 | Bina Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Pasca  krisis  keuangan  global,  kebijakan  moneter  dianggap  kurang  efektif  dalam mempengaruhi  perekonomian  suatu  negara.  Hal  tersebut  terjadi  karena  berbagai  negara terindikasi terjebak dalam perangkap likuiditas atau liquidity trap (Abdurohman & Resosudarmo, 2017). Untuk itu,  kebijakan  fiskal seolah menawarkan  solusi  alternatif  bagi  pemerintah  untuk mempengaruhi perekonomian ketika kebijakan moneter menjadi kurang efektif.
Menurut Adiningsih (2012), umumnya tujuan kebijakan fiskal berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Seiring dengan semakin tingginya peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian, memunculkan pandangan bahwa  kebijakan  fiskal  idealnya  harus  mampu  menjadi  penstabil  ekonomi.  Maksud  dari pernyataan ini adalah kebijakan fiskal dikatakan ideal dan efektif apabila kebijakan fiskal mampu mengimbangi pengaruh siklus bisnis atau dikenal dengan countercyclical fiscal policy . Kebijakan countercyclical ditandai dengan kebijakan fiskal ekspansif (peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak) selama resesi dan kebijakan fiskal kontraktif (penurunan belanja pemerintah dan peningkatan pajak) ketika ekonomi menguat ( boom ).
Lane  (2003)  menjelaskan  mengapa  kebijakan  fiskal countercyclical lebih  baik.  Pertama, dengan  menerapkan  kebijakan countercyclical dapat  mengimbangi  efek  negatif  dari  fluktuasi ekonomi jangka pendek yang ekstrim dengan mendorong ekonomi tumbuh selama masa resesi dan  mencegah  ekonomi  berada  dalam  kondisi overheat selama  masa boom .  Kedua,  kebijakan countercyclical dianggap  sebagai  pilihan  kebijakan  yang  lebih  berhati-hati  dalam  menghadapi krisis  mengingat  ada  ketidakpastian  mengenai  apakah  krisis  tersebut  merupakan  kejutan sementara atau akan berlangsung dalam periode yang cukup lama. Ketiga, kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical merupakan komponen penstabil dari anggaran pemerintah.
Bentuk  lain  kebijakan  fiskal  yang  dianggap  ideal  terkait  dengan  siklus  bisnis  adalah kebijakan fiskal acyclical atau tidak berkaitan dengan siklus bisnis. Kebijakan fiskal ini didasari oleh model tax smoothing . Model tax smoothing menyatakan bahwa kebijakan sebaiknya tetap netral selama siklus bisnis dan hanya merespon perubahan-perubahan  yang tidak diantisipasi yang mempengaruhi hambatan anggaran pemerintah (Talvi & Vegh, 2005).
Selain  bentuk  kebijakan countercyclical dan acycical, terdapat  kebijakan  fiskal  yang bersifat procyclical. Kebijakan procyclical ditandai dengan kebijakan fiskal ekspansif (peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak) selama ekonomi menguat ( boom ) dan kebijakan fiskal kontraktif (penurunan belanja pemerintah dan peningkatan pajak) selama resesi. Umumnya pola kebijakan fiskal yang bersifat procyclical ditemukan di negara berkembang.
Penelitian mengenai respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik di negara maju (Abbot & Jones, 2012; Gali, 1994; Rivenbark et al, 2015; Zhang, 2015; Combes et al, 2019; Rodden & Wibbels, 2010) maupun di negara berkembang (Gavin & Perroti, 1997; Alesina et al, 2008; Arena & Revilla, 2009; Afdi Nizar, 2011; dan Abdurohman & Resudarmo,  2017).  Penelitian  tersebut  mengarahkan  pada  suatu  pola  dimana  kebijakan  fiskal akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah terutama dari sisi pengelolaan  pendapatan.  Pemerintahan  yang  menghadapi  kendala  keterbatasan  anggaran pendapatan akan cenderung mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bersifat procyclical.
Penelitian  mengenai  respon  kebijakan  fiskal  terhadap  siklus  bisnis  cenderung  meneliti pada tingkatan negara atau pemerintah pusat. Penelitian pada tingkat pemerintah daerah masih
sangat  terbatas.  Berdasarkan  rujukan  studi  literatur  pada  penelitian  ini,  hanya  penelitian Rivenbark et al, 2015; Zhang, 2015; Combes et al, 2019; Rodden & Wibbels, 2010; Abbot & Jones, 2012; serta Arena & Revilla, 2009 yang meneliti mengenai respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis  pada  tingkatan  pemerintah  daerah.  Padahal,  dengan  semakin  didorongnya  peran pemerintah  daerah  dalam  mempengaruhi  perekonomian,  literatur  dan  studi  atas  kemampuan pemerintah  daerah dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical semakin diperlukan.
Gambar 1. Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

## Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)
Dalam  konteks  Indonesia,  sejak  tahun  2004,  pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan desentralisasi fiskal. Seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut, peran pemerintah daerah  dalam  mempengaruhi  perekonomian  semakin  meningkat.  Pada  gambar  1  ditunjukkan bahwa  besaran  belanja  pemerintah  daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  terus  mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah anggarannya maupun rasionya terhadap PDRB. Dari sisi jumlah, besaran  anggaran  belanja  pemerintah  kabupaten/kota  hampir  mencapai  tiga  kali  lipat  dari pengeluaran  pemerintah  Provinsi.  Begitupun  dengan  rasio  anggaran  belanja  terhadap  PDRB, rasio  anggaran  belanja  pemerintah  kabupaten/kota  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pemerintah provinsi dimana rasio anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota mencapai lebih dari 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era desentralisasi, peran pemerintah kabupaten/kota  terhadap  perekonomian  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  peran pemerintah provinsi yang ditunjukkan dengan rasio anggaran belanja terhadap PDRB.
174.02 213.02 257.88 277.45 443.53 523.54 597.39 679.96 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014
2015 Anggaran belanja Provinsi Anggaran belanja Kabupaten/Kota Proporsi Provinsi Proporsi Kabupaten/Kota

## 4 | Bina Ekonomi

## Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)
Sementara  itu,  dari  sisi  pendapatan  (Gambar  2),  pemerintah  daerah  kabupaten/kota memiliki  komposisi  anggaran  pendapatan  yang  terbatas  dimana  lebih  dari  50%  pendapatan pemerintah kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Untuk provinsi, komposisi terbesar dalam anggaran pendapatan provinsi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 49.30%. Hal ini berbeda jauh dimana PAD kabupaten/kota hanya 12.08% dari anggaran pendapatan kabupaten/kota.
Menurut para ekonom Keynesian, idealnya kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah (pusat maupun daerah) bersifat countercyclical. Namun, dalam beberapa literatur terutama untuk negara  berkembang,  kecenderungan  yang  terjadi  adalah  kebijakan  fiskal  yang  ditempuh  oleh pemerintah bersifat procyclical . Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana respon kebijakan  fiskal  terhadap  siklus  bisnis  dalam  konteks  Indonesia  terutama  pada  tingkatan pemerintah daerah? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam merespon siklus bisnis yang terjadi.

## 2. METODE DAN DATA
Umumnya terdapat dua pendekatan untuk menguji respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis yaitu correlation based approaches dan regression based approaches . Pengujian mengenai hubungan kebijakan fiskal dengan siklus bisnis dengan menggunakan pendekatan korelasi dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru dikarenakan data mungkin memiliki tingkat volatilitas yang berbeda-beda  (Forbes  and  Rigobon,  2002;  sebagaimana  dikutip  dari  Abdurohman  & Resosudarmo,  2017).  Pendekatan  regresi  data  panel  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui fenomena respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis di Indonesia.
Pada  penelitian  ini,  ingin  diketahui  bagaimana  kebijakan  fiskal  pada  level  pemerintah daerah  merespon  siklus  bisnis  yang  terjadi.  Kebijakan  fiskal  yang  dimaksud  dikelompokan menjadi tiga komponen utama, yaitu: 1). Dari sisi pengeluaran; 2). Dari sisi pendapatan; 3). Dari sisi transfer pemerintah pusat yang diterima oleh daerah. Untuk itu, model yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga persamaan yang diadopsi dari model Arena & Revilla (2009):
g =  menunjukkan  komponen  belanja  pemerintah  untuk  kabupaten/kota  i  pada periode t.
rev =  besaran  penerimaan  daerah  dari  pajak  daerah  untuk  kabupaten/kota  i  pada periode t.
trf =  menunjukkan  besaran  transfer  dari  pusat  yang  diterima  oleh  setiap kabupaten/kota i pada periode t.
y = PDRB kabupaten/kota i pada periode t.
∆𝑔 𝑖𝑡 = 𝛼 1𝑖 + 𝛼 2𝑡 + 𝛼 3 𝛥𝑔 𝑖,𝑡−1 + 𝛼 4 𝛥𝑦 𝑖,𝑡 + 𝛼 5 𝛥𝑦 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡 …………….………..(1)
∆𝑡𝑟𝑓 𝑖𝑡 = 𝛼 1𝑖 + 𝛼 2𝑡 + 𝛼 3 𝛥𝑡𝑟𝑓 𝑖,𝑡−1 + 𝛼 4 𝛥𝑦 𝑖,𝑡 + 𝛼 5 𝛥𝑦 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡 ………………………..(3) ∆𝑟𝑒𝑣 𝑖𝑡 = 𝛼 1𝑖 + 𝛼 2𝑡 + 𝛼 3 𝛥𝑟𝑒𝑣 𝑖,𝑡−1 + 𝛼 4 𝛥𝑦 𝑖,𝑡 + 𝛼 5 𝛥𝑦 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡 .…………………….(2)
𝛼 4 , 𝛽 4 , 𝛿 4 = menunjukkan respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis.
✓ Nilai 𝛼 4 , 𝛽 4 , 𝛿 4 <0  dan  signifikan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  cenderung bersifat countercyclical.
✓ 𝛼 4 , 𝛽 4 , 𝛿 4 >0  dan  signifikan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  cenderung  bersifat procyclical .
✓ 𝛼 4 , 𝛽 4 , 𝛿 4 yang  tidak  signifikan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  cenderung acyclical.
Persamaan 1 digunakan untuk melihat respon kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam bentuk  pengeluaran/belanja  daerah  terhadap  siklus  bisnis.  Persamaan  2  digunakan  untuk melihat  respon  kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  total  penerimaan  terhadap siklus bisnis. Sedangkan persamaan 3 digunakan untuk melihat respon kebijakan fiskal  dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat terhadap daerah terhadap siklus bisnis.
Parameter  pada  model  pada  persamaan  1,  2,  dan  3  diestimasi  dengan  menggunakan Generalized  Method  of  Moment (GMM).  GMM  digunakan  karena  estimasi  terhadap  parameter dengan metode OLS pada data panel model dinamis akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Selain  itu,  dengan  menggunakan  estimator  GMM  dapat  menghilangkan  masalah  endogenitas estimasi persamaan simultan pada persamaan first difference (Abbott & Jones, 2012).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dari BPS (Badan Pusat Statistik) serta DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Data  yang  digunakan  merupakan  data  panel  yang  terdiri  dari  data  PDRB,  pengeluaran, pendapatan,  dan  transfer  yang  diterima  dari  434  kabupaten/kota  di  Indonesia  periode  2005- 2016.
Untuk  mengetahui  apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dapat  mempengaruhi  pola siklikalitas  kebijakan  fiskal  dalam  bentuk  pengeluaran  dan  penerimaan  daerah,  maka  akan dilakukan  regresi  pada  dua  kelompok  data.  Kelompok  peratama  (PAD  1)  adalah  kelompok Kabupaten/Kota  yang  memiliki  nilai  PAD  diatas  rata-rata  PAD  dari  sampel  yang  digunakan. Sementara itu, untuk kelompok kedua (PAD 2) adalah kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai  PAD  dibawah  rata-rata  PAD  dari  sampel  yang  digunakan.  Dengan  melakukan pengelompokan ini dan dilakukan regresi pada model 1, 2, dan 3 terhadap dua kelompok PAD dapat  menunjukkan  apakah  PAD  dapat  mempengaruhi  respon  kebijakan  fiskal  suatu  daerah terhadap siklus bisnis.

## 3. PEMBAHASAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  terhadap stasioneritas data pada variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel pendapatan pemerintah daerah,  pengeluaran  pemerintah  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan  transfer  yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Unit root test digunakan untuk mengidentifikasi stasioneritas data yang digunakan. Pada data panel, pembahasan mengenai unit root test masih cukup jarang dilakukan (Baltagi, 2005). Untuk itu, pada penelitian ini disajikan beberapa metode pengujian unit root test seperti disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Unit Root Test Levin, Lin & Chu t* Im, Pesaran and  Shin W-stat ADF  - Fisher Chi- square PP - Fisher Chi- square Pertumbuhan ekonomi Level Statistic -305.683  -117.220 1449.99   2422.21 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 st difference Statistic -366.165  -235.058 2125.50   5028.80 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Pengeluaran Level Statistic -143.953   6.31531 474.972   1399.16 Prob. 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1 st difference Statistic -563.861  -121.461 976.099   2051.91 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Pendapatan Level Statistic -183.578   5.19104 684.988   844.571 Prob. 0.0000 1.0000 1.0000 0.5461 1 st difference Statistic -901.796  -309.875 2083.28   2436.46 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Dana Perimbangan Level Statistic 11.3061   16.4081 232.635   1035.44 Prob. 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1 st difference Statistic -199.016  -538.081 2919.32   3604.02 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Dari  hasil  pengujian  pada  tabel  1,  hampir  keseluruhan  variabel  memiliki  tingkat stasioneritas  pada first  difference dengan  tiga  metode unit  root  test yang  digunakan.  Hanya variabel  pertumbuhan  ekonomi  ( growth )  yang  stasioner  pada  tingkat  level.  Namun,  karena keseluruhan variabel stasioner pada first difference maka data pertumbuhan ekonomi ( growth ) yang digunakan merupakan data first difference .
Setelah  melakukan  pengujian  terhadap  stasioneritas  data,  maka  dilakukan  pula cointegration test. Cointegration test digunakan untuk dapat mengidentifikasi adanya hubungan jangka  panjang  dari  variabel  -  variabel  yang  digunakan  dalam  model. Cointegration  test yang digunakan pada penelitan ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller, seperti disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Cointegration Test Pengeluaran dan Pertumbuhan Ekonomi ADF t-Statistic Prob. -3.350.106 0.0000 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RESID(-1) -0.787110 0.015861  -4.962.417 0.0000 Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi ADF t-Statistic Prob. -1.358.054 0.0000 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RESID(-1) -0.500608 0.015674  -3.193.780 0.0000 ADF t-Statistic Prob.
Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi -3.730.723 0.0000 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RESID(-1 ) -0.800657 0.015062  -5.315.693 0.0000
* Null Hypothesis: No cointegration
Cointegration  test dilakukan  terhadap  variabel  yang  dimasukan  dalam  ketiga  model (persamaan 1, 2, dan 3). Model pertama menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Model  kedua  menunjukkan  hubungan  antara  pendapatan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.  Model ketiga menunjukkan hubungan antara dana perimbangan  yang  diterima  pemerintah  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  hasil cointegration test seperti ditunjukkan pada tabel 2, diperoleh hasil bahwa variabel pada model pertama,  model  kedua,  dan  model  ketiga memiliki  hubungan  kointegrasi.  Hal  ini menandakan bahwa variabel-variabel yang digunakan pada ketiga model tersebut memiliki hubungan jangka panjang.
Dari hasil pengujian unit root test diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan pemerintah, pengeluaran  pemerintah,  pertumbuhan  ekonomi  bagi  masing-masing  daerah,  dan  dana perimbangan  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  daerah  stasioner  pada first  difference. Sementara itu, dengan menggunakan pengujian cointegration test diperoleh hasil bahwa variabel -  variabel  yang  dimasukan  ke  dalam  model  memiliki  hubungan  kointegrasi  atau  memiliki hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, model koreksi kesalahan atau error correction model digunakan  untuk  mengestimasi  model  pada  penelitian  ini  karena  variabel  yang  digunakan memiliki  tingkat  stasioneritas  pada first  difference dan  variabel  yang  digunakan  pada  model memiliki hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang.

## 3.1. Respon Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Siklus Bisnis

## Tabel 3. Hasil Regresi Respon Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Siklus
Bisnis Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Keseluruhan Daerah PAD 1 PAD 2 Variable Coefficient  Prob. Coefficient Prob. Coefficient  Prob. LPENGELUARAN(-1) 0.9206 0.0000***  0.8913 0.0000***  0.9081 0.0000*** LPERTUMBUHAN -0.0124 0.7129 0.0206 0.0000***  -0.0379 0.3321 LPERTUMBUHAN(-1) 0.1666 0.0003***  0.1199 0.0000***  -0.0554 0.1209
PAD 1 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai  PAD  diatas  rata-rata  PAD  dari  sampel  yang digunakan.
PAD 2 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PAD dibawah rata-rata PAD dari sampel yang digunakan.
***  = S ignifikan pada α = 1%.
**    = S ignifikan pada α = 5%.
*      = S ignifikan pada α = 10%.
Tabel 3 menunjukkan hasil regresi pada model pertama untuk melihat respon kebijakan fiskal  dari  sisi  pengeluaran  pemerintah  kabupaten/kota  terhadap  siklus  bisnis.  Secara keseluruhan  daerah  kabupaten/kota,  dengan  menggunakan α =1%,  hasil  regresi  menunjukkan

## 8 | Bina Ekonomi
adanya pola kebijakan fiskal dari segi pengeluaran daerah yang bersifat procyclical dalam jangka pendek.  Hubungan  jangka  pendek  yang  bersifat procyclical ditunjukkan  oleh coefficient yang bernilai  positif  (0,1666)  dan  signifikan  dimana  (dalam  jangka  pendek)  ketika  pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar 0.17%. Sedangkan dalam jangka panjang, hubungan antara pengeluaran pemerintah sebagai respon terhadap siklus bisnis bersifat acyclical (cenderung tidak ada hubungan). Hubungan jangka panjang yang bersifat acyclical ditunjukkan oleh coefficient yang bernilai negatif (-0,0124) dan tidak signifikan sehingga menunjukkan  kecenderungan  bahwa  kebijakan  fiskal  dari  sisi  pengeluaran  tidak  memiliki hubungan dengan siklus bisnis. Pola hubungan jangka pendek yang bersifat procyclical ini juga menunjukkan bahwa dalam penentuan anggaran belanja daerah yang termuat dalam APBD akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada satu tahun sebelumnya dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sementara  itu,  untuk  mengetahui  pola  respon  kebijakan  fiskal  di  daerah  dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah, pada penelitian ini kabupaten/kota dikelompokan ke dalam 2 kelompok yaitu kelompok dengan PAD diatas rata-rata PAD sampel yang digunakan, serta kelompok dengan PAD dibawah rata-rata PAD sampel. Dengan menggunakan α =1%, pada kelompok pertama atau pada kelompok dengan PAD diatas rata-rata diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki kecenderungan memiliki pola kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran yang bersifat procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan nilai coefficient positif (0,0206 pada jangka panjang; dan 0,1199 pada jangka pendek) pada kelompok PAD di atas rata rata. Pada jangka panjang, ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar 0.02%. Sementara itu, pada jangka pendek, ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar 0.12%.  Sedangkan  pada  pada  kelompok  PAD  di  bawah  rata-rata,  dengan  menggunakan α =1% diperoleh hasil regresi yang memiliki coefficient negatif (-0,0379 dalam jangka panjang; -0,0554 dalam  jangka  pendek)  dan  tidak  signifikan  sehingga  dapat  disimpulkan  pada  kelompok  ini pengeluaran pemerintah cenderung tidak memiliki hubungan dengan siklus bisnis atau bersifat acyclical . Pada kelompok dengan PAD di bawah rata-rata, kebijakan pengeluaran pemerintah yang diambil cenderung akan mengikuti pola pengeluaran pada tahun sebelumnya dan tidak mengikuti pola siklus bisnis yang terjadi.
Berdasarkan  pemodelan,  baik  secara  keseluruhan  maupun  dengan  memperhatikan variabel  pendapatan  asli  daerah,  ditunjukkan  bahwa  pola  pengeluaran  pemerintah  cenderung bersifat procyclical terhadap  siklus  bisnis.  Pola procyclical ini  cenderung  dipengaruhi  oleh kemampuan pendapatan daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil regresi dan data bahwa baik kelompok  daerah  yang  memiliki  PAD  diatas  rata-rata  maupun  PAD  dibawah  rata-rata  masih sangat  tergantung  pada  pendapatan  yang  berasal  dari  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini sejalan dengan penelitian Rivenbark et al (2015) serta Combes et al (2019) yang menekankan bahwa sisi pendapatan yang akan mempengaruhi pola pengeluaran pemerintah.

## 3.2. Respon Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Siklus Bisnis
Tabel 4. Hasil Regresi Respon Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Siklus
Bisnis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Keseluruhan Daerah PAD 1 PAD 2 Variable Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. LPENDAPATAN(-1) 0.8618 0.0000***  0.6787 0.0000***  0.6643 0.0000***
LPERTUMBUHAN 0.1086 0.3194 -0.0439 0.0000***  -0.2208 0.0027*** LPERTUMBUHAN(-1) 0.2606 0.0230** 0.0988 0.0000***  -0.1249 0.0233**
PAD 1 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai  PAD  diatas  rata-rata  PAD  dari  sampel  yang digunakan.
PAD 2 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PAD dibawah rata-rata PAD dari sampel yang digunakan.
***  = S ignifikan pada α = 1%.
**    = S ignifikan pada α = 5%.
*      = S ignifikan pada α = 10%.
Tabel 4 menunjukkan hasil regresi pada model kedua untuk melihat respon pendapatan pemerintah  kabupaten/kota  terhadap  siklus  bisnis.  Secara  keseluruhan  daerah,  dengan menggunakan  α=5%,  hasil  regresi  menunju kkan  adanya  pola  kebijakan  fiskal  dari  segi pendapatan daerah yang bersifat countercyclical dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang,  hubungan  antara  pendapatan  pemerintah  sebagai  respon  terhadap  kebijakan  fiskal bersifat acyclical (cenderung  tidak  ada  hubungan).  Hubungan  jangka  panjang  yang  bersifat acyclical ditunjukkan oleh coefficient yang bernilai positif (0,1086) dan tidak signifikan sehingga kebijakan  fiskal  dari  sisi  pendapatan  menunjukkan  kecenderungan  tidak  memiliki  hubungan dengan  siklus  bisnis.  Hubungan  jangka  pendek  yang  bersifat countercyclical ditunjukkan  oleh coefficient yang  bernilai positif  (0,2606)  dan  signifikan  dimana  (pada  hubungan  dalam jangka pendek) ketika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka pendapatan pemerintah akan naik sebesar 0.26%. Sementara itu, dengan mengelompokkan kabupaten/kota kedalam 2 kelompok yaitu kelompok dengan PAD di atas rata-rata PAD sampel yang digunakan, serta kelompok dengan PAD di bawah rata-rata PAD sampel diperoleh hasil sebagai berikut:
- Dengan menggunakan α= 1%, pada kelompok dengan PAD di atas rata-rata memiliki kecenderungan memiliki pola kebijakan fiskal yang bersifat procyclical dalam jangka panjang.    Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai coefficient negatif  pada  kelompok  PAD diatas rata-rata dengan nilai coefficient sebesar -0.0439 yang berarti bahwa ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka pendapatan pemerintah akan menurun sebesar 0.044%. Namun, dalam jangka pendek, kelompok dengan PAD di atas rata- rata  dapat  menerapkan  pola  kebijakan  yang  bersifat countercyclical. Hal  ini ditunjukkan dengan nilai coefficient positif dan signifikan dengan nilai sebesar 0,0988 yang berarti bahwa ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka pendapatan pemerintah akan meningkat sebesar 0,099%.
- Sementara itu, dengan menggunakan α=5%, pada kelompok dengan PAD di bawah rata-rata,  memiliki  kecenderungan  pola  kebijakan  fiskal  yang  bersifat procyclical dalam  jangka  pendek  dan  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai coefficient negatif  pada  kelompok  PAD  di  bawah  rata-rata  dengan  nilai coefficient sebesar  -0.2208 (jangka panjang) dan  -0,1249 (jangka pendek). Koefisien tersebut menujukan bahwa dalam jangka panjang, ketika perekonomian meningkat sebesar 1%  maka  pendapatan  pemerintah  kabupaten/kota  akan  turun  sebesar  0.22%. Sementara  itu,  pada  jangka  pendek,  ketika  perekonomian  meningkat  sebesar  1% maka pendapatan pemerintah kabupaten/kota akan turun sebesar 0,13%.

## 10 | Bina Ekonomi
Kebijakan  fiskal  dari  sisi  pendapatan  yang  bersifat procyclical terhadap  siklus  bisnis cenderung  lebih  kuat  pada  kelompok  daerah  dengan  PAD  di  bawah  rata-rata  dibandingkan dengan kelompok daerah dengan PAD di atas rata-rata. Hal ini ditunjukkan dengan lebih besarnya penurunan  pendapatan  pemerintah  daerah  ketika perekonomian  meningkat  sebesar  1%  pada kelompok  PAD  di  bawah  rata-rata  (sebesar  0.22%)  dibandingakan  dengan  kelompok  daerah dengan  PAD  diatas  rata-rata  (sebesar  0.044%).  Temuan  ini  sejalan  dengan  temuan  Arena  & Revilla  (2009),  Rivenbark et  al (2015),  Combes et  al (2019),  serta  Rodden  &  Wibbels  (2010) dimana  menemukan  bahwa  kebijakan  fiskal  pada  level  pemerintah  daerah  yang  cenderung bersifat procyclical dipengaruhi oleh keterbatasan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pola procyclical yang muncul ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah  daerah  dengan mengatur pola cadangan pendapatan (Rivenbark et al, 2015) serta pembiayaan melalui utang (Zhang, 2015)

## 3.3. Respon Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Siklus Bisnis
Tabel 5. Hasil Regresi Respon Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
Siklus Bisnis Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Keseluruhan Daerah PAD 1 PAD 2 Variable Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. LPERIMBANGAN(-1) 1.1270 0.0000***  0.9804 0.0000***  1.0908 0.0000*** LPERTUMBUHAN 0.2958 0.0000***  0.0787 0.0000***  0.2475 0.0000*** LPERTUMBUHAN(-1) 0.0351 0.4664 0.0135 0.0001***  -0.0310 0.4671 PAD 1 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai  PAD  diatas  rata-rata  PAD  dari  sampel  yang digunakan.
PAD 2 : Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PAD dibawah rata-rata PAD dari sampel yang digunakan.
***  = S ignifikan pada α = 1%.
**    = S ignifikan pada α = 5%.
*      = S ignifikan pada α = 10%.
Pendapatan  pemerintah  daerah  pada  tingkat  kabupaten/kota  memiliki  beberapa komponen,  antara  lain  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Komponen  Dana Perimbangan.  Tabel  5  menunjukkan  hasil  regresi  pada  model  ketiga  untuk  melihat  respon kebijakan  fiskal  dalam  bentuk  besaran  dana  perimbangan  yang  diperoleh  pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya terhadap siklus bisnis.
Dengan  menggunakan α =1%,  secara  keseluruhan  daerah,  menunjukkan  adanya  pola kebijakan  fiskal  dari  sisi  dana  perimbangan  daerah  yang  bersifat procyclical dalam  jangka panjang.  Hubungan  jangka  panjang  yang  bersifat procyclical ditunjukkan  oleh coefficient yang bernilai  positif  (0,2958)  dan  signifikan  dimana  (dalam  jangka  panjang)  ketika  pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka dana perimbangan yang diterima oleh daerah akan naik sebesar 0.3%. Namun, dalam jangka pendek hubungan antara dana perimbangan dengan siklus ekonomi cenderung bersifat acyclical . Hal ini ditunjukkan oleh coefficient yang bernilai positif (0,0351) dan tidak signifikan sehingga cenderung dana perimbangan tidak memiliki hubungan dengan siklus bisnis.
Sementara itu, pada kelompok dengan PAD di atas rata-rata, dengan menggunakan α =1%, diperoleh hasil bahwa respon kebijakan fiskal dalam bentuk dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota  pada  kelompok  PAD  di  atas  rata-rata  memiliki  kecenderungan  bersifat
procyclical atau  mengikuti  pola  siklus  bisnis  baik  pada  jangka  pendek  maupun  pada  jangka panjang. Pada jangka panjang, nilai coefficient positif sebesar 0.0787 yang berarti bahwa ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota  akan  naik  sebesar  0.08%.  Sementara  itu,  pada  jangka  pendek  nilai coefficient positif  sebesar  0.0135  yang  berarti  bahwa  ketika  perekonomian  meningkat  sebesar  1%  maka dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota akan naik sebesar 0.014%.
Sedangkan pada pada kelompok PAD di bawah  rata-rata, dengan menggunakan α =1%, hasil regresi menunjukkan hasil coefficient positif dan signifikan pada jangka panjang sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah pada kelompok ini juga bersifat procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis pada jangka panjang. Hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai coefficient positif  pada  kelompok  PAD  dibawah  rata-rata  sebesar 0.2475 yang berarti bahwa ketika perekonomian meningkat sebesar 1% maka dana perimbangan yang  diperoleh  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  akan  naik  sebesar  0.25%.  Pengaruh  dana perimbangan terhadap siklus bisnis pada kelompok PAD di bawah rata-rata cenderung lebih kuat dibandingkan  pada  kelompok  PAD  di  atas  rata-rata.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  besarnya  nilai perubahan  dana  perimbangan  yang  diperoleh  oleh  kelompok  PAD  di  bawah  rata-rata  dimana ketika perekonomian tumbuh 1% maka dana perimbangan meningkat sebesar 0.25%. Sementara itu, pada kelompok dengan PAD di atas rata-rata, ketika perekonomian tumbuh sebesar 1% maka dana perimbangan yang diperoleh meningkat sebesar 0.09%.
Berdasarkan pada pemodelan dari sisi pendapatan dan kaitannya terhadap transfer dari pemerintah  pusat,  ditunjukkan  bahwa  kecenderungan  pemerintah  daerah  memiliki  pola kebijakan fiskal yang bersifat procyclical . Hal ini terutama dipengaruhi oleh besarnya proporsi dana  perimbangan  terhadap  total  pendapatan  daerah.  Pada  tahun  2016,  proporsi  dana perimbangan terhadap komposisi pendapatan daerah kabupaten/kota adalah sekitar 67%. Pola dana perimbangan yang cenderung bersifat procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis diduga memberikan  pengaruh  terhadap  pola procyclical kebijakan  fiskal  pemerintah  kota/kabupaten baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran pemerintah. Besarnya pengaruh dana perimbangan lebih tinggi terhadap kelompok dengan PAD dibawah rata-rata yang menunjukkan bahwa  adanya  hubungan  erat  antara  dana  perimbangan  dengan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah. Hal ini juga sejalan dengan temuan Arena & Revilla (2009) serta Zhang (2015) yang  menemukan  bahwa  pola  kebijakan  fiskal  yang  bersifat procyclical ini  berkaitan  dengan keterbatasan  anggaran  pendapatan  dan  ketergantungannya  atas  besaran  transfer  pemerintah pusat ke daerah.

## 4. SIMPULAN
Dari  hasil  estimasi  dan  pembahasan  mengenai  hubungan  kebijakan  fiskal  dan  siklus ekonomi,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  fiskal  pada  tingkatan  pemerintah kabupaten/kota  memiliki  pola  yang  cenderung  bersifat procyclical baik  dilihat  dari  sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran. Hal ini melengkapi temuan sebelumnya dalam konteks Indonesia  yaitu  penelitian  Afdi  Nizar  (2011)  dan  Abdurohman  &  Resudarmo  (2017)  yang menemukan bahwa di Indonesia kebijakan fiskal pemerintah pusat cenderung bersifat procyclical terutama untuk komponen anggaran belanja.
Pola procyclical dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota

## 12 | Bina Ekonomi
dipengaruhi oleh adanya keterbatasan akses keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh komponen utama pendapatan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  masih  didominasi  oleh  dana  perimbangan. Berdasarkan  hasil  regresi,  dana  perimbangan  yang  diterima  daerah  memiliki  hubungan  yang bersifat procyclical sehingga kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan juga memiliki pola procyclical .
Untuk menanggulangi pola procyclical yang muncul ini pemerintah bisa menanggulangi dengan  mengatur  pola  cadangan  pendapatan  serta  mencari  alternatif  pendapatan  pemerintah lainnya  seperti  pembiayaan  melalui  utang  disamping  dengan  usaha  pemerintah  daerah  untuk memaksimumkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  memanfaatkan  potensi  pendapatan  asli daerah  yang  dimiliki  dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap  dana  perimbangan  yang diterima dari pusat.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana hanya memasukan kondisi makroekonomi dan tidak memasukan aspek politik, misalnya bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan  pemerintah  pusat  berdasarkan  kepentingan  politisnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian selanjutnya  bisa  memasukan  aspek  politik  tersebut  untuk  meneliti  mengenai  siklikalitas kebijakan fiskal yang terjadi dalam konteks pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, A., & Jones, P. (2012). Procyclical state spending in the USA: the impact of political ideology. Public Finance and Management , 12(3), 261 – 280.
Abdurohman, & Resosudarmo, B. P. (2017). The Behavior Of Fiscal Policy In Indonesia In Response To Economic Cycles. The Singapore Economic Review , 62(02), 377-401.
Adiningsih, S. (2012). Koordinasi dan interaksi kebijakan fiskal-moneter: tantangan ke depan. Yogyakarta: Kanisius.
Afdi Nizar, M. (2011). Siklikalitas kebijakan fiskal di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Moneter , 14(1).
Alesina, A., Tabellini, G., & Campante, F. R. (2008). Why is fiscal policy often procyclical? Journal of the European Economic Association , 6(5), 1006 – 1036.
Arena, M., & Revilla, J. E. (2009). Pro-cyclical fiscal policy in Brazil evidence from the states. World Bank Policy Research Working Paper 5144 (December). Washington DC: World Bank.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (3 ed.). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Combes, J. L., Renard, M. F., & Tapsoba, S. J. A. (2019). Provincial public expenditure in China: a tale of pro-cyclicality. Economic Change and Restructuring , 52(1), 19-41.
Gali, J. (1994). Government size and macroeconomic stability. European Economic Review (38), 117 – 132.
Gavin, M., & Perotti, R. (1997). Fiscal policy in latin america. NBER macroeconomics annual , 12, 11-61.
Lane, Philip R. (2003). Cyclical behaviour of fiscal policy: evidence from the OECD . Journal of Public Economics , 87(12), 2661 – 2675.
Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Noto, L. (2015). Exploring countercyclical fiscal policy in local government: Moving beyond an aggregated approach. International Journal of Public Administration , 38(2), 75-81.
Rodden, J., & Wibbels, E. (2010). Fiscal decentralization and the business cycle: An empirical study of seven federations. Economics & Politics , 22(1), 37-67.
Talvi, E., & Vegh, C. (2005). Tax base variability and procyclical fiscal policy. Journal of Economic Development , 78 (1), 156-190.
Zhang, P. (2015). Facing fiscal crisis: Managing counter-cyclical debt financing of the state and local governments. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 27(4). 523-545.