## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KLAS II B SIBORONGBORONG
Oleh :
Dina Mariana Situmeang Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
E - Mail : Dinasitumeang22@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  terhadap  proses  penempatan  warga binaan  di  lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  Klas  II  B  Siborongborong.  Saat seorang  Warga  Binaan  menjalani  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan,  maka hak-haknya  sebagai  warga  negara  akan  dibatasi.  Sesuai  UU  No.12  Tahun  1995, Warga  Binaan  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada  hak-hak  Warga  Binaan  yang  tetap  dilindungi  dalam  sistem  pemasyarakatan Indonesia. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi Warga Binaan itu harus  dilaksanakan  pada  waktunya  setelah  memenuhi  persyaratan-persyaratan yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  analisis  terhadap  data  dan  fakta  tersebut, Maksud  dari  pentahapan  pembinaan  ini  untuk  memberikan  kelonggaran- kelonggaran  terhadap  Warga  Binaan  sesuai  dengan  tahap  pembinaannya,  karena keberadaan mereka di dalam  Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan  setelah  habis  masa  pidananya  mereka  akan  kembali  ke  masyarakat.  Setiap Warga  Binaan  wajib  mengikuti  semua  program  pembinaan  yang  diberikan kepadanya.

## Kata Kunci: Pembinaan warga di Lapas

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kemajuan  manusia  dalam  bidang pengetahuan dan teknologi berkembang  dengan  pesat  dan semakin  memudahkan  kehidupan manusia,  namun  hal  tersebut  tidak terjadi  pada  perilaku  manusia  di zaman modern ini. Semakin majunya peradaban yang ada saat ini ternyata tidak  membuat  manusia  menjadi lebih  beradab,  bahkan  cenderung mengarahkan manusia untuk berperilaku  rendah.  Manusia  tidak akan  cepat  merasa  puas  dengan  apa yang  telah  diperolehnya,  walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan  serta  kekayaan  yang cukup,  tetapi  tetap  saja  melakukan kejahatan. Munculnya  teknologi  canggih  sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa  kejahatan  yang  konvensional saja.  Kejahatan  bisa  dilakukan  oleh siapa saja tanpa mempedulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan pasti menimbulkan
kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis  materil  maupun  yang bersifat  immateril  yang  menyangkut rasa  aman  dan  tenteram  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan merupakan  tingkah  laku  yang  anti sosial. B. Permasalahan Berdasarkan  latar  belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan  dalam  skripsi  ini adalah sebagai berikut: a.   Bagaimana  proses  penempatan warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Klas  II B Siborongborong? b.   Apakah penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Klas  II B  Siborongborong  telah  sesuai dengan  tujuan  pemasyarakatan yang sesungguhnya? C. Tujuan Penelitian Penulisan skripsi ini mempunyai  beberapa  tujuan  yang ingin  dicapai  bagi  diri  penulis. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah: a.   Secara  umum  adalah  untuk memperoleh pengertian mengenai Sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia, dan  untuk  mengetahui  tujuan pemidanaan di Indonesia. b.   Secara khusus: a) untuk mengetahui mekanisme penempatan warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong; b) untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan yang telah dilakukan  terhadap  warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas  II  B  Siborongborong dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya. 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Pemidanaan dipandang sebagai suatu ganjaran  terhadap  penjahat.  Namun seiring  perkembangan  zaman,  cara dan tujuan pidana berubah dari masa ke  masa.  Perubahan  pandangan tersebut  umumnya  timbul  karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi,  perkembangan  pandangan tentang  perlindungan  hak-hak  asasi manusia,  begitu  pula  pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Tipe  penjara  lain  yang  berkembang setelah tahun 1870 adalah Reformatory. Lembaga ini dipergunakan bagi pelanggar- pelanggar  muda  antara  usia  16  dan 30 tahun dan bagi wanita kelas berat. Dalam tahun selanjutnya  Biro Kepenjaraan  Federal  dan  beberapa negara  bagian  telah  membentuk Correctional Institutions . Dalam perkembangan sejarah perampasan kemerdekaan di Indonesia  mengalami  perubahan walaupun  diakui  hal  itu  berasal  dari pandangan hidup liberalisme, sehingga pada zaman Hindia Belanda dikenal  ada  tiga  macam  rumah tahanan, yaitu: boei (1602) tempatnya  di  batas  pemerintahan kota; Ketting  Lewartier ,  merupakan tempat  bagi  orang-orang  perantaian; Vrouwentuchtuish , adalah  tempat menampung orang-orang perempuan bangsa  Belanda  yang  melanggar kesusilaan ( overspel ). Hak-hak Warga Binaan yang seharusnya  dapat  diperoleh  dalam masa  pembinaan  di  dalam  rumah penjara (boei), tidak dapat diperoleh, sebab  Pemerintah  kolonial  Belanda
tidak secara sungguh-sungguh menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Gestichten  Reglement 1917- 708.  sejak  tahun  1905,  berlaku kebijakan baru dalam memperlakukan  terpidana,  di  mana tenaga kerja Warga Binaan dipergunakan untuk keperluan militer,  serta  dibangun  pula  pusat penampungan  wilayah  ( Gewestelijke Centralen ).  Pusat  penampungan  ini dikenal  dengan  sebutan  penjara pusat. Konsep Pemasyarakatan dikemukakan  oleh  Dr.  Sahardjo,  S.H pada  bulan  Juli  1963.  Beliau menyatakan  bahwa  tujuan  pidana penjara  atau  tujuan  pemidanaan adalah pemasyarakatan. Untuk selanjutnya  konsep  ini  diterima sebagai  sistem  pembinaan  Warga Binaan  ( treatment  of  offenders ),  dan akhirnya  dikenal  dengan  nama Sistem  Pemasyarakatan.  Selain  itu, beliau juga mengubah sebutan rumah penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Ide  perubahan  lembaga  penjara  ke lembaga pemasyarakatan sudah dimulai  oleh  para  pemikir  baru  dan pemerhati hukum pidana sejak tahun 1870, karena sistem pemasyarakatan ini sesuai dengan pandangan pembaharuan  hukum  pidana  penjara secara  internasional.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  usaha  badan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) pada  tahun  1952,  yang  menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan  dari  konsep-konsep Universal Declaration of Human Right . Sehingga  sistem  pemasyarakatan  ini menjadi  sistem  yang  berlaku secara universal  dalam  membina  Warga Binaan. Konsep dasar yang mendasari sistem pemasyarakatan  sebagai  perwujudan dari Universal  Declaration  of  Human
Right ialah bahwa Warga Binaan dan
masyarakat  adalah  satu,  oleh  karena itu  harus  ada  usaha  timbal  balik antara  kedu-duanya  antara  Warga Binaan  dan  masyarakat.  Di  satu  sisi Warga  Binaan  harus  menyesali dirinya  bersalah  dengan  menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulanginya  lagi,  di  sisi  lain masyarakat pun harus menyesuaikan diri  dengan  Warga  Binaan  sebagai anggota masyarakat.
B. Tujuan Sistem Pemasyarakatan Perubahan  Lembaga  Penjara  ke Lembaga  Pemasyarakatan  sudah diadopsi  dalam  Undang-Undang  No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang No.12  Tahun  1995  merupakan landasan yuridis filosofis dari perubahan  lembaga  penjara  ke lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut  terjadi  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  jaman  dan tuntutan hak asasi manusia. Hal  ini  dapat  diketahui  dari pertimbangan-pertimbangan  tentang pidana  yang  perlu  dijatuhkan  bagi terdakwa  di  dalam  putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, di mana mereka  berbicara  tentang  perlunya terdakwa  dijatuhi  pidana  yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan  pemasyarakatan  itu  tidak akan  dicapai  dengan  efektif  dan efisien  apabila  masih  terdapat pandangan  yang  berbeda  mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Timbulnya  kesadaran  untuk  kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian  para  Warga  Binaan  tidak ditentukan  oleh  lamanya  mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan  oleh  kerja  keras  para pelaksana  pemasyarakatan  di  dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan  bantuan  dari  masyarakat  yang
mulai  menyadari  bahwa  Warga
Binaan  perlu  disembuhkan  dan bukan  untuk  diberikan  semacam penderitaan  dan  untuk  diasingkan dari masyarakat. C. Tahap Asimilasi Dalam Sistem Pemasyarakatan Saat seorang Warga Binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga  negara  akan  dibatasi.  Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Warga Binaan adalah  terpidana  yang  menjalani pidana  hilang  kemerdekaan  di Lembaga Pemasyarakatan. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi  Warga  Binaan  itu  harus dilaksanakan  pada  waktunya  setelah memenuhi  persyaratan-persyaratan yang  telah  ditetapkan.  Setiap  Warga Binaan  selama  menjalankan  pidana mereka berhak untuk: 1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar; 2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh lepas bersyarat.
D. Pembinaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan  merupakan  bagian dari  taat  peradilan  pidana  dari  segi pelayanan tahanan, pembinaan Warga  Binaan,  anak  negara  dan bimbingan  klien  pemasyarakatan yang  dilaksanakan  scara  terpadu (dilaksanakan  bersama-sama  dengan semua  aparat  penegak  hukum) dengan  tujuan  agar  mereka  setelah menjalani  pidananya  dapat  kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan  yang  menampung, merawat  dan  membina  Warga Binaan. Wujud pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi: a. Pendidikan Umum: b. Pendidikan Mental Spiritual:
c. Pendidikan Keterampilan:
d. Sosial budaya:
e. Kegiatan Rekreasi: Sedangkan  wujud  pembinaan Warga  Binaan  yang  dilaksanakan  di luar Lembaga Pemasyarakatan ialah: a. Belajar  di  Sekolah-  Sekolah Negeri; b. Belajar  di  tempat  latihan  kerja milik  Lembaga  Pemasyarakatan (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); c. Beribadah, sembahyang di Mesjid, gereja dan sebagainya; d. Berolah raga bersama masyarakat; e. Pemberian pembebasan bersyarat  dan  cuti  menjelang bebas; f.    Pengurangan masa pidana/ remisi. E. Hak-Hak dan Kewajiban Warga Binaan Di  dalam  penerimaan  Warga Binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan, wajib  diperhatikan  tanggal  mulai hukuman dijalankan (tanggal eksekusi)  karena  ini  sangat  penting untuk  dapat  menetapkan  tanggal bebasnya  (tanggal  ekspirasi).  Setelah diterima  dan  didaftar,  Warga  Binaan yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan  dan  wajib  mengikuti kegiatan  pengenalan  lingkungan. Pengenalan  lingkungan  dilakukan oleh  Kepala  Blok  yaitu  dengan memberikan:
a.   Penjelasan tentang hak dan kewajiban Warga Binaan;
b.   Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
c.   Pengenalan dengan walinya.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  penelitian skripsi  ini,  karena  metode  penelitian
dapat  menentukan  langkah-langkah dari  suatu  penulisan,  baik  mengenai pendekatan masalah, teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data maupun analisis datanya. oleh karena itu,  demi  mencapai  tujuan  dari penulisan ini, maka metode penelitian yang  dipakai  sebagai  dasar  penulisa ini, yaitu sebagai berikut: A. Teknik Pengumpulan Data Sumber  data  dalam  penulisan  ini hanya  menggerakkan  sumber  data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan  penelitian  yang  bersifat normatif.  Penggunaan  data  sekunder tersebut  dibagi  menjadi  beberapa bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier  yang  diuraikan sebagai berikut : a. Bahan Hukum Primer b. Bahan hukum sekunder mengenai  bahan  hukum primer  yaitu  berupa  literatur- literatur. B. Teknik Pengolahan Data Penulisan  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka  yaitu  dengan  cara  membaca buku-buku dan mempelajari literatur- literatur  yang  selanjutnya  diolah  dan dirumuskan  secara  sistematis  sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. C. Analisis Bahan Hukum Dalam penulisan ini, penulis mengadakan  analisis  hasil  penelitian melalui  pendekatan  secara  yuridis normatif dan bersifat deskripsif, yaitu data  yang  diperoleh  dari  data  primer maupun data sekunder yang kemudian  ditarik  dan  dibandingkan untuk menggambarkan objek penelitian dengan teknik pola berpikir induktif,  yaitu  data  yang  bersifat khusus  dan  konkrit  yang  telah dikumpulkan kemudian digeneralisasikan.  selanjutnya  data yang  bersifat  umum  diambil  untuk menjawab  persoalan  yang  bersifat
khusus  dengan  teknik  pola  berpikir dengan metode deduktif. Kemudian  data  yang  telah diolah  dilakukan  pengorganisasian dengan menggunakan metode kwalitatif  serta  disusun  secara sistematis  yuridis  sehingga  dapat diperoleh  suatu  pengetahuan  baru yang  seanjutnya  dapat  berguna  bagi ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam bidang hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Warga Binaan a) Faktor pendukung:  Pola dan Tata Letak bangunan sebagaimana  diatur  dalam Keputusan Menteri Kehakiman  RI  Nomor  :  M.01- PL.01.01 Tahun 1985, tanggal 11  April  1985  tentang  Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara, perlu diwujudkan,  karena  pola  dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting  guna  mendukung pembinaan  sesuai  dengan tujuan pemasyarakatan.  Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan  mampu  menjadi  faktor pendukung, apabila kepemimpinannya mampu mendorong  motivasi  kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama  serta  kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan  profesional  dan integritas moral Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat
menjadi  faktor  pendukung sekaligus menjadi teladan.  Manajemen merupakan sesuatu  yang  sangat  penting dalam rangka mencapai keberhasilan dari suatu organisasi.  Hal  ini  berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi  dan  kemampuan/ keterampilan pengelolaan (manajerial  skill)  dari  pucuk pimpinan maupun staf, sehingga pengelolaan administrasi  di  lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, dapat  berjalan  tertib  dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai  tipe  manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.  Sebagai  konsekuensi  dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan    Klas  II  B Siborongborong dan produktif,  maka  sumber  daya alam  merupakan  salah  satu faktor  pendukung.  Namun demikian, tanpa sumber daya alam  pun  pembinaan  tetap harus  dapat  berjalan  dengan memanfaatkan  sarana  dan fasilita-fasilitas yang ada.  Kualitas bentuk-bentuk program  pembinaan  tidak semata-mata  ditentukan  oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan  program-program kreatif  yang  optimal  bagi warga binaan pemasyarakatan. b) Faktor Penghambat: a).  Mekanisme kerja, khususnya hubungan  dan  jalur-jalur perintah/komando,  dan  staf hendaknya mampu
dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di  setiap  unit  kerja  berjalan lancar.  Setiap  petugas  harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai  dengan  wewenang dan  tanggung  jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan  struktur organisasi  hendaknya  tidak menjadikan tugas-tugas menjadi  lamban,  apalagi sampai terlambat. b).  Haruslah  selalu  diusahakan agar  kualitas  petugas  dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu  ada  dan  muncul  di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan,  disamping penguasaan  terhadap  tugas- tugas  rutin.  Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas  hendaknya  dapat diatasi  dengan  peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi  faktor  penghambat atau bahkan menjadi ancaman  bagi  pembinaan dan keamanan/ketertiban. c).  Disadari  sepenuhnya  bahwa faktor kesejahteraan petugas Pemasyrakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor  kesejahteraan  ini tidak  boleh  menjadi  faktor yang menyebabkan lemahnya  pembinaan  dan keamanan/ketertiban. c).  Kekurangan  sarana  dan fasilitas  baik  dalam  jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan,
bahkan  telah  menjadi  salah satu  penyebab  rawannya keamanan/ketertiban. Adalah  menjadi  tugas  dan kewajiban bagi Kepala Lembaga  Pemasyarakatan untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas  yanga  ada dan mendayagunakannya secara optimal. d). Sekalipun anggaran dirasakan kurang  mencukupi  untuk kebutuhan  seluruh  program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil  guna  dan  berdaya guna. e). Adanya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan  menuntut kemampuan  petugas  untuk mengenal  masalah  tersebut, agar  dapat  mengatasinya dengan tepat. Tujuan Sistem Pemidanaan Dikaitkan Dengan Pembinaan di Dalam Lapas Klas II B Siborongborong 1. Tujuan Sistem Pemidanaan Alasan  pemidanaan  dapat digolongkan  dalam  tiga  golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan,  golongan  teori  tujuan, dan  kemudian  ditambah  dengan golongan teori gabungan. A. Teori Pembalasan (teori absolut) Menurut  teori-teori  “absolut”  ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana.  Seorang  mendapat  pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya  pidana.  Tidak  peduli
apakah  masyarakat  mungkin  akan dirugikan.  Hanya  dilihat  ke  masa lampau,  tidak  dilihat  ke  masa  depan. Dasar  pembenar dari  pidana  terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan  itu  sendiri.  Jadi  seorang penjahat  mutlak  harus  dipidana, ibarat  pepatah  yang  mengatakan:
Darah  bersabung  darah,  nyawa bersabung  nyawa.  Atau  kiasan  dari injil  lama  yang  mengatakan: Oog  om oog, tand om tand . c) Pedoman dan Orientasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan Untuk  mewujudkan  konsep pemasyarakatan,  dalam  Konferensi Dinas  Direktorat  Pemasyarakatan yang  pertama  di  Lembang,  Bandung (27  April  1964)  maka  ditetapkan sepuluh  prinsip  pemasyarakatan antara lain: 1. Pengayoman, dengan memberikan  kepadanya  bekal hidup  sebagai  warga  yang  baik dan berguna dalam masyarakat; 2. menjatuhi pidana bukan tindakan  balas  dendam  dari negara; 3. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan,  melainkan  dengan bimbingan; 4. negara  tidak  berhak  membuat seseorang  lebih  buruk/  lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga; 5. selama  kehilangan  kemerdekaan bergerak,  Warga  Binaan  harus dikenalkan  dengan  masyarakat dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat; 6. pekerjaan yang diberikan kepada Warga  Binaan  tidak  boleh bersifat  mengisi  waktu,  atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan  negara  sewaktu- waktu saja;
7. bimbingan  dan  didikan  harus berdasarkan Pancasila 8. tiap  orang  adalah  manusia  dan harus diperlakukan sebagai manusia,  meskipun  ia  telah tersesat; 9. Warga  Binaan  hanya  dijatuhi pidana  kehilangan  kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; 10. disediakan  dan  dipupuk  sarana- sarana  yang  dapat  mendukung fungsi  rehabilitatif,  korektif,  dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Dengan  adanya  sepuluh  prinsip pemasyarakatan tersebut, maka tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan  tetapi  juga  merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi  sosial  warga  binaan pemasyarakatan  yang  seharusnya terimplementasi  dalam  sistem  dan dukungan  sumber  daya  manusianya. Dalam  sistem  kepenjaraan,  orientasi pembinaan  lebih  lebih  bersifat top down  aproach .  Pembinaan  yang diberikan  kepada  Warga  Binaan, merupakan  program-program  yang sudah  ditetapkan  dan  Warga  Binaan harus  ikut  serta  dalam  program tersebut. Top down  aproaach juga didasarkan atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan  dan  pandangan  bahwa Warga  Binaan  hanya  obyek  semata- mata.  Jadi  sebagi  obyek,  eksistensi Warga  Binaan  untuk  ikut  serta membangun dirinya atau membangun  kelompoknya  kurang diperhatikan. Pembinaan adalah paket  yang  datang  dari  atas. Seringkali  pembinaan  semacam  ini tidak  memperhatikan  kondisi  daerah atau kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Proses  Penempatan  Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II  B  Siborongborong  Sebagai Bagian  dari  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu Sistem  peradilan  pidana terpadu  merupakan  suatu  sistem dengan  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan  sebagai  sub  sistemnya .Keseluruhan  sub  sistem  tersebut terikat  satu  sama  lainnya  dan membentuk satu kesatuan hubungan.  Rangkaian  penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa  tahap.  Suatu  proses peradilan  pidana  dimulai  dari adanya  suatu  peristiwa  hukum. Peristiwa hukum dalam kasus posisi tersebut  adalah      melakukan perbuatan  cabul  terhadap  anak  di bawah  umur.  Untuk  menentukan apakah  peristiwa  hukum  tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan,  maka  harus  diadakan  suatu penyelidikan.  Berdasarkan  Pasal  1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah: Serangkaian  tindakan  penyelidik untuk  mencari  dan  menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak  pidana  guna  menetukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan tersebut  harus  berdasarkan  pada sumber tindakan yang melatarbelakangi atau menjadi dasar  tindakan,  yaitu  adanya  tindak pidana  atau  dugaan  telah  terjadi, sedang  terjadi  atau  akan  terjadi tindak  pidana  yang  dilakukan seseorang.  Sumber  tindakan  dapat berupa Laporan, Pengaduan, Tertangkap Tangan, dan Pengetahuan penyelidik atau penyidik  sendiri.  Atas  pengaduan yang dilakukan oleh

## B.  Pembinaan  Warga  Binaan
Dalam  Rangka  Reintegrasi Sosial Pembinaan  terhadap  warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung sejak putusan pengadilan  ditetapkan  atas  dirinya hingga 1/3 (sepertiga) masa pidananya.  Tahap  ini  merupakan tahap  admisi  dan  orientasi  dimana dilakukan  pengamatan,  pengenalan dan  penelitian  tentang  hal  yang menyebabkan ia melakukan pelanggaran.  Tahap  ini  dijalani  oleh di  dalam  Lapas  Tertutup  Klas  II  B Siborongborong.  Pembinaan  yang dilakukan  terhadap  Warga  Binaan pada  tahap  ini  adalah  Pembinaan Kepribadian,  antara  lain  dalam bentuk: 105 a. Pembinaan kesadaran beragama;
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. Pembinaan kemampuan intelektual; d. Pembinaan kesadaran hukum. Di  dalam  Lapas  Klas  II  B Siborongborong, mengikuti pengajian,  dan  kegiatan-kegiatan yang  telah  dirancang  oleh  Lapas tersebut untuk dilaksanakan terhadap warga binaan. 5. PENUTUP Dari  uraian  yang  telah dipaparkan  dalam  bab-bab  dimuka dapatlah diambil beberapa kesimpulan  dan  diberikan  saran sebagai berikut: A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan pemasyarakatan  dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Kepenjaraan  yang  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan alam kemerdekaan.
Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan  yang  melakukan pembinaan  Warga  Binaan, anak negara dan bimbingan klien  pemasyarakatan  yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka  setelah  menjalani pidananya  dapat  kembali menjadi  warga  masyarakat yang baik. Landasan yuridis filosofis dari sistem pemasyarakatan  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu subsistem dalam sistem  peradilan  pidana terpadu  adalah  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas  II  B  Siborongborong. Lapas Klas II B Siborongborong merupakan  implementasi dari Surat Keputusan Menteri  Kehakiman  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor M.03. PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong  Pasaman, Kendal, Nusakambangan, Mataram  dan  Waikabubak. Warga  Binaan  yang  berada di  Lapas  Klas  II  B Siborongborong ialah mereka yang melaksanakan proses  pembinaan  pada tahap  asimilasi  maupun dalam  proses  pembebasan bersyarat.  Tidak  semua Warga Binaan dapat ditempatkan  di  Lapas  Klas II B Siborongborong. Terdapat  beberapa  syarat baik  syarat  administratif maupun  syarat  substantif
yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  Warga  Binaan untuk dapat ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong. Hal tersebut dikarenakan Warga  Binaan  tersebut secara  substantif  dianggap tidak  layak  untuk  dapat mengikuti  pembinaan  di Lapas Klas II B Siborongborong karena akan membahayakan keselamatan masyarakat. Usul  untuk  menempatkan warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong disampaikan  ke  TPP,  yang kemudian  akan  dibahas dalam  sidang  TPP.  Setelah Kalapas  meneliti,  maka Kalapas menerbitkan Keputusan  usul  asimilasi tersebut  yang  kemudian disampaikan kepada Kepala Kanwil  Departemen Hukum  dan  HAM.  Kepala Kanwil Departemen Hukum dan  HAM  yang  selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan  izin  asimilasi atau  penempatan  warga binaan  di  Lapas  Klas  II  B Siborongborong. Lapas Klas II B Siborongborong selanjutnya menerima penempatan  warga  binaan dan  melakukan  pembinaan terhadap  warga  binaan tersebut. 2. Kenaikan  jumlah  warga binaan yang ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong   beberapa tahun terakhir menunjukkan  Lapas  Klas  II B  Siborongborong  semakin dimaksimalkan keberdaannya. Penempatan warga binaan ke Lapas Klas II B Siborongborong hendaknya  tidak  hanya melihat  dari  terpenuhinya syarat-syarat secara administratif dan substantif. Pembinaan yang diterapkan  dalam  Lapas Klas  II  B  Siborongborong yang sudah dirancang sedemikian rupa merupakan bentuk pembinaan yang mempersiapkan proses reintegrasi  Warga  Binaan ke  masyarakat  sehingga baik  diri  Warga  Binaan sendiri maupun masyarakat  siap  dalam membentuk suatu kesatuan hidup  kembali.  Namun pembinaan  tersebut  belum dilaksanakan secara terstruktur dan masih terdapat kekurangan dalam pembinaan tersebut. Hal ini dikarenakan masalah anggaran yang belum memadai  dan  juga  jumlah petugas  pembinaan  yang tidak  sebanding  dengan jumlah warga binaan. Selain  itu,  belum  terdapat standar keberhasilan pembinaan yang telah diberikan  kepada  warga binaan  di  Lapas  Klas  II  B Siborongborong.  Hal  ini mengakibatkan, kinerja dari  Lapas  Klas  II  B Siborongborong  itu  sendiri belum  dapat  dikatakan maksimal  karena  tidak terdapatnya standar kinerja dari Lapas Klas II B Siborongborong Tersebut.

## 6. REFERENSI
Prodjodikoro , Wirjono.
Asas-Asas Hukum  Pidana .  Bandung:
Enesco,  1979.  Prof.  Dr. Muladi,  S.H.  dan  Dr.  Barda Nawawi A., S.H., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 1992. Reksodiputro, Mardjono . Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan.  Buku  kedua. Jakarta:  Pusat  Pelayanan dan  Pengabdian  Hukum d/h  Lembaga  Kriminologi UI, 1994. Sahardjo, S.H. Pohon Beringin Pengayoman . Bandung: Sukamiskin, 1964. Sanusi,  Achmad. Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  di Indonesia .  Cet.2.  Bandung: Tarsito, 1977. Sianturi, S. R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM, 1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana .
diterjemahkan  oleh  DR. Andi  Hamzah, S.H.  Jakarta: Rineka Cipta, 2006.