Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## KAPASITAS ADAPTIF LOKAL PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BENGKALIS

## ADAPTIVE CAPACITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS IN BENGKALIS REGENCY
Rijalul Fikri 1 , Muhammad Faisal Amrillah 2 , Hendi Selwa 3
123 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau rijalul.fikri@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
The development of technology and information make human works and activities more easier. Technology and  information  make  human  life  much  more  efficient.  Included  in  the  management  of  government organizations, there have been many applications of technology and information to support the running of government. There are many applications for village government systems, which include ePerforma Base Budgeting  (ePlanning,  eBudgeting,  eProcurement,  eMoney,  ePerformance, eAudit).  Then  what  becomes interesting is the question whether the village understands technology? Is the village able to implement a technology-based  government  system?  The  aim  of  this  study  is  to  see  the  local  adaptive  capacity  in implementing the Technology-Based Government System policy in the village. One area that is aggressively doing this is the Bengkalis Regency Government. Almost all villages in Bengkalis Regency at least have a village website. This research uses descriptive qualitative method. To describe the local adaptive capacity in implementing SPBE in the village, the local adaptive capacity (LCA) framework will be used. Then, data collection was carried out by interviewing, observing and documenting the informants or informants who had been determined by using cluster, purposive, and random sampling techniques. The determination of the  village  to  be  researched  is  based  on  the  status  of  the  village  which  consists  of  underdeveloped, developing, advanced and independent villages.
Keywords: Local Adaptive Capacity, E-Government, Village

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  mempermudah  pekerjaan  dan  aktivitas  manusia.  Teknologi  dan Informasi  menjadikan  kehidupan  manusia  jauh  lebih  efesien.  Termasuk  dalam  pengelolaan  organisasi pemerintahan, mulai banyak penerapan teknologi dan informasi guna menunjang jalannya pemerintahan. Banyak  aplikasi  sistem  pemerintahan  desa,  yang  mencangkup  ePerforma  Base  Budgeting  (ePlanning, eBudgeting,  eProcurement,  eMoney,  eKinerja,  eAudit).  Kemudian  yang  menjadi  menarik  adalah pertanyaan  apakah  desa  paham  teknologi?  Apakah  desa  mampu  melaksanakan  sistem  pemerintahan berbasis  teknologi?.Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  melihat  kapasitas  adaptif  lokal  dalam  penerapan kebijakan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Teknologi  (SPBE)    di  desa.  Salah  satu  daerah  yang  gencar melakukan  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis.  Hampir  seluruh  desa  di  Kabupaten  Bengkalis minimal  telah  memiliki website desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Untuk menggambarkan kaspasitas adaptif lokal dalam penerapan SPBE di desa, akan digunakan local adaptive capacity (LCA) framework. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan atau narasumber yang telah ditetapkan dengan teknik cluster, purposive, dan  random  sampling.  Penentuan  desa  yang  akan  diteliti  berdasarkan  status  desa  yang  terdiri  dari  desa tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.
Kata Kunci : Kapasitas Adaptif Lokal, E-Government , Desa

## PENDAHULUAN
Desa  diberikan  kesempatan  yang luas untuk mengembangkan potensi desa dengan memanfaatkan teknologi informasi.  Di  Indonesia  sendiri  sudah banyak  desa-desa  yang  memanfaatkan teknologi informasi ini. Beberapa bentuk pemanfaatan  teknologi  informasi  yang
telah  diterapkan  di  desa.  Pertama,  yang banyak dilakukan desa dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan  membuat website resmi  desa dengan  menggunakan  domain  desa.id. keberadaan website resmi  desa  ini dimanfaat  guna  memberikan  informasi kepada  masyarakat  terkait  dengan kegiatan serta potensi yang dimiliki desa tersebut.  Kedua,  pemanfaatan  teknologi desa  juga  dilakukan  dengan  membuat sistem  atau  aplikasi  yang  berguna sebagai  pangkalan  data  yang  memuat data  kependudukan,  wilayah,  potensi serta  data-data  lain  yang  dimiliki  desa. Ketiga, selain sebagai database pemanfataan  teknologi  informasi  desa juga mendukung penggunaan electronic goverment yang  bermanfaat  untuk mengubah pekerjaan pemerintahan yang bersifat konvensional ke berbasis online.
Pengembangan potensi desa
melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan  komunikasi  diwujudkan  melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE)  dengan  penerapan Sistem  Pemerintahan  Desa  (SID).  SID adalah  bagian  tak  terpisahkan  dalam implementasi  Undang-Undang  Desa. Dalam  Bagian  Ketiga  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Pasal  86  mengenai  Sistem  Informasi Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan Kawasan  Perdesaan  jelas  disebutkan bahwa  desa  berhak  mendapatkan  akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  atau  Kota.  Akan  tetapi  desa masih  memiliki  keterbatasan  utama dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  rangka  mewujudkan  SPBE  ini. Desa terbatas dalam mewujudkan sumberdaya  teknologi  infromasi  yang mandiri. Banyak desa yang memanfaatkan  pihak  ketiga  dalam membantu  desa  guna  mewujudkan SPBE  ini,  contohnya  seperti  Open Sistem Informasi Desa (OPENSID) dan
SIDEKA. Kemudian, keterbatasan yang juga menjadi permasalahan utama dalam penerapan  SPBE  di  desa  lebih  kepada kapasitas desa dalam menerima pembahuran pada kehidupan bermasyarakat  maupun  tata  kelola pemerintahannya.  Hal  ini  sudah  barang tentu harus diperhatikan secara seksama, mengingat  dalam  struktur  desa  di Indonesia masih terdapat
pengklasifikasian  desa  atau  yang  sering dikenal  dengan  status  desa,  yakni  desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju  dan  mandiri.  Status  ini  sudah barang  tetu  menjadi  tolak  ukur  utama dalam  melihat  local  capacity  atau Kapasitas  lokal  desa  tersebut  dalam menerima  dan  menerapkan  sebuah kebijakan pembaharuan termasuk SPBE ini.
Kabupaten Bengkalis yang
menjadi  fokus  penelitian  ini  turut  andil dalam  mensukseskan  penerapan  SPBE pada tataran desa. Upaya yang dilakukan yakni  dengan  mewajibakan  setiap  desa di  Kabupaten  Bengkalis  membuat website desa.  Dengan    136  Desa  yang tersebar  di  11  kecamatan,  desa-desa Kabupaten  Bengkalis  masih  banyak yang masuk dalam status desa tertinggal, yang terlihat pada gambar berikut :

## Gambar 1. Status Desa di Kabupaten Bengkalis 2018
Sebanyak  35%  desa  di  Kabupaten Bengkalis  masih  masuk  dalam  kategori desa  tertinggal,  hal  ini  sudah  barang
Desa Berkem bang, 81, 59% Desa Terting gal, 47, 35%
Desa Maju, 7, 5% Desa Mandiri , 1, 1%
tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana  kapasitas  adaptif  lokal  desa di Kabupaten Bengkalis dalam menerapkan SPBE ini?. Ini yang mejadi tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian  ini,  sehingga  kebijkan  SPBE tidak  hanya  dilihat  dari  perspektif penerapannya  secara  aplikasi  saja, namun juga dilihat dari kapasitas adaptif lokal  yang  menarpkannya.  Sehingga dapat  mengukur  adapatasi  lokal  tidak hanya  pemerintah  desa  maupun  juga masyarakatnya dalam
penerapan kebijakan  SPBE  ini.  Skema  Penelitian
Dasar  Dosen  Pemula  menjadi  skema yang diikuti penulis dalam penelitian ini,
dimana penelitian ini merupakan tahapan dasar dalam melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan SPBE  yang  tidak  hanya  dilihat  secara teknis  namun  juga  dalam  perspektif sosial  sehingga  dapat  efektif  diterapkan oleh  desa-desa  yang  ada  di  Kabupaten
Bengkalis. Dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di desa, beberapa  penelitian  sudah  dilakukan oleh peneliti-peniliti sebelumnya seperti implementasi sistem informasi kependudukan desa, electronic government pemberdayaan
pemerintahan  dan  potensi  desa  berbasis web, sistem informasi desa berbasis web, efekttivitas kebijakan penerapan aplikasi sistem  informasi  desa  dan  kelurahan.
Penelitian-penelitian tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  hanya  berfokus  dalam melihat  SPBE  pada  tataran  teknis pelaksanaanya.  Belum  ada  penelitian yang  menitik  beratkan  untuk  melihat kapasitas adaptif lokal dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  membahas  tentang  penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti  pada  artikel  (Raihan  dkk,  2017) dimana dalam artikel ini titik point utama
berada  pada  ranah  efektivitas  dari keberadaan  aplikasi  sistem  infromasi desa dan kelurahan yang berjalan dengan efektif  namun  masih  terkendala  dalam anggaran operasional dan pengembangan aplikasinya. Lebih lanjut penelitian yang dilaksankan oleh beberpa  penulis  seperti  yang  dibahas pada artikel (Andoyo, 2014), (Noviyanto, 2014) lebih mengarah pada pembahasaan penerapan sistem
permerintahan  pada  ranah  manfaa  dari keberadaan  sistem  bagi  pemerintahan desa  serta  masyarakat  desa.  Sedangkan dalam  artikel  lain  (Hartono,  dkk.  2010) dijelaskan  dalam  penerapan  electronic government  di  desa  lebih  membahas kepada  penerapan  dan  pengembangan sistem  dalam  persepktif  teknis,  dalam tulisan  ini  juga  dijelaskan  mengenai tahapan  perencanaan,  analisis,  desain dan implementasi sistem.
Untuk  melengkapi  kajian  literatur penelitian  ini  peneulis  juga  turut mencoba  melihat  penelitian-penelitian terkait  penerapan  SPBE  di  desa  yang berfokus kepada dampak dari kebijakan tersebut.  Seperti  artikel  (Bhattacharyya, 2008)  yang  menjalaskan  bahwa  dalam penerapan information and communication technologies (ICT) dalam pemerintahan memberikan dampak  dalam  beberapa  hal  seperti  :  a. Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas;  b.  memfasilitasi  akurasi dalam  pengambilan  keputusan  melalui arus informasi yang bebas; c. meningkatkan  pengiriman  barang  dan jasa  publik  secara  efisien;  dan  d. mendorong partisipasi rakyat. Kemudian dalam artikel (Asgarkhani, 2005)
dijelaskan bahwa dampak dalam penerapan e-goverment dalam pemerintahan mencakup reformasi dalam manajemen publik melalui peningkatan  pemberian  layanan  kepada warga  negara,  penciptaan  kegiatan ekonomi  dan  pengamanan  demokrasi.
Selain itu hal yang menarik dalam tulisan ini yakni tentang e-Government membutuhkan digital citizens (e- citizens) atau masyarakat digital. Dengan kata  lain,  sebelum  kita  dapat  menyebut prakarsa e-services yang  efektif,  itu harus dibuat tersedia untuk semua warga negara  -  tidak  hanya  untuk  minoritas yang  mampu  memiliki akses  ke infrastruktur elektronik yang diperlukan.
Gambar 2. Perubahan isu-isu E- goverment dari waktu ke waktu (Heeks,2003)(Heeks & Molla, 2009 )
Ada beberapa isu yang berkembang  dalam  pembahasan  litertur mengenai  e-government,  seperti  yang terlihat  pada  Gambar.2,  pembahasan literatur mengenai penerapan e- goverment dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Ada kala bahasan e-goverment dalam  ruang lingkup  “kesiapan”  baik  dari  kesadaran aparatur pemerintah maupun infrastruktur  penunjang.  Bahasan  e- government bergeser kearah
pembahasan  mengenai  “ketersedian” berupa supply atau alat penunjang serta tahapan pematangan dari e-government. Terdapat  pembahasan  mengenai e- goverment pada  isu  tentang  “serapan” yang  menitik  beratkan  pada  permintaan dan  pemakaian  dari e-goverment itu sendiri. Dan kajian seringkali dilakukan dalam e-goverment adalah  tentang “dampak”  yang  lebih  spesifik  kepada melihat efektifitas, effisiensi dan
keadialan dalam penerapan e-goverment dalam  pemerintahan.  Dari  bahasan beberapa  literatur  diatas  mengenai penerapan  e-government,  masih  terlihat jelas fokus kajian e-goverment kebanyakan  barada  pada  aras  teknis penarapannya, seperti misalnya ketersedian infrastruktur dan serpan dari kebaradaan  sistem  itu  sendiri.  Dari kajian  dampak  bahasan  mengenai e- goverment masih selalu didominasi oleh bahasan-bahasan  pengukuran  seberapa efektif dan efisienkah sistem e- goverment tersebut. Meskipun berkembang baik, proyek-proyek  e-government  belum dapat memberikan dampak yang diinginkan  karena  daya  serap  baik  dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat masih kurang. Dalam artikel (Misra,  2009)  dikatakan  bahwa  serapan dan dampak dari penerapan e-goverment dipengaruhi  oleh  kebutuhan  warga negara,  faktor-faktor  ini  secara  kritis mempengaruhi  keberhasilan  layanan  e- government  dalam  pemerintahan  desa. Dalam  artikel  ini  juga  dijelaskan  yang menjadi  kontributor  penting  dalam keberlanjutan dan pengorganisasian antara  "pasokan  layanan  informasi e- government " dan "permintaan informasi layanan-layanan e-government "  adalah kehidupan  masyarakat  desa  itu  sendiri. Agar  layanan  e-government  menjadi sukses, kebutuhan warga pedesaan harus ditangkap secara memadai dan
dihubungkan dengan layanan e- government yang sedang dirancang.
Oleh  karena  itu  penulis  mencoba untuk  membahas  dan  meneliti  hal-hal yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya seperti melihat penerapan e- goverment di  desa  yang  spesifik membahas  local  adaptive  capacity  atau kapasitas adaptif lokal yang ada di desa dalam menerima kebijakan e-goverment tersebut,  sehingga  akan  bermanfaat untuk  mengukur  kemampuan  tidak
hanya  pemerintah  desa  namun  juga masyarakat  desa  dalam  menerapakan kebijakan e-goverment .
Menilisik  kapasitas  adaptif  lokal sangatlah penting guna melihat kemampuan dan keterberdayaan
masyarakat  dalam  komunitasnya  terkait peneperapn  suatu  kebijkan.  Apalagi dalam  era  globalisasi  yang  telah membuat hidup kita jauh lebih kompleks, mengurangi  komitmen  kita  untuk,  dan fokus  pada  komunitas  (Alston,  2002). Dalam artikel (Fiszbein, 1997) dijelaskan  bahwa  kemunculan  bahasan mengenai  kapasitas  adaptif  lokal  amat berguna untuk melihat partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan, hal ini penting bagi kebijakan yang diterpakan  dapat  terimplementasi  dan berjalan  dengan  baik  di  masyarakat.
Keberadaan  kapasitas  adaptif  lokal menjadi sebuah model yang menempatkan kebijakan mestilah mengikuti  persepsi,  kebutuhan  dan preferensi  lokal,  sehingga  kebijakan tersebut dapat bejalan dengan sesungguhnya  dalam  kehidupan  sosial masyarakat. Pengembangan kapasitas adaptif lokal berupaya mewujudkan kemampuan dengen
membentuk keterampilan  baru  dalam  masyarakat perdesaan(Murray  &  Dunn,  1995). Tujuannya  adalah  untuk  mengamankan pemberdayaan  mereka  yang  tinggal  di daerah pedesaan untuk mengelola urusan mereka  sendiri  dengan  lebih  baik, sehingga  mengurangi  ketergantungan pada negara. Dalam menjelaskan mengenai  Kapasitas  adaptif  lokal  ini penulis  menggunakan local  adaptive capacity framework :
Gambar 3. Lima karakteristik local adaptive capacity (LAC) framework dan keterkaitannya (Jones, dkk. 2019) Karkteristik dalam LAC
framework  ini  terdiri  dari  “ asset  base ” atau  basis  aset  yang  mencerminkan modal finansial, fisik, sosial, politik, dan manusia  diperlukan  untuk  menyiapkan sistem untuk merespons terbaik terhadap penerapan kebijakan SPBE. “ Institutions and  entitlements ” atau institusi dan hak yang mencerminkan kemampuan sistem untuk  memastikan  akses  yang  adil  dan hak  atas  sumber  daya  dan  aset  utama adalah  karakteristik  mendasar  dari kapasitas  adaptif.  “ knowledge  and information ”  atau  pengetahuan  dan informasi  yang  mencerminkan  adaptasi yang  berhasil  membutuhkan  informasi dan  pemahaman  tentang  perubahan  di masa  depan,  pengetahuan  tentang  opsi adaptasi,  kemampuan  untuk  menilai mereka, dan kapasitas untuk mengimplementasikan  intervensi  yang paling  cocok.  “ innovation ” atau inovasi mencerminkan  utama  dari  kapasitas adaptif  terkait  dengan  kemampuan sistem  untuk  mendukung  inovasi  dan pengambilan  risiko.  Inovasi  dapat direncanakan,  berorientasi  teknis,  dan diarahkan  pada  inovasi  berskala  besar; atau  dapat  berupa  inisiatif  tingkat  lokal yang  otonom  yang  membantu  orang beradaptasi dengan SPBE. Dan “ flexible forward-looking  decision-making  and governance ” atau pengambilan
keputusan dan tata kelola yang fleksibel dan  berwawasan  ke  depan  yang mencerminkan  Pengambilan  keputusan, transparansi,  dan  penentuan  prioritas yang  diinformasikan  adalah  semua elemen kunci kapasitas adaptif. Memastikan  bahwa  pemerintah  lokal memiliki  informasi  yang  cukup  tentang penerapan SPBE, memungkinkan mereka  untuk  mengambil  langkah- langkah untuk merencanakan dampaknya. Demikian pula, fleksibilitas untuk memungkinkan sistem dan lembaga-lembaga  yang  mengaturnya untuk berevolusi dan beradaptasi dengan kebutuhan  lokal  adalah  karakteristik penting  dari  kapasitas  adaptif(Gupta, 2010)( Pahl-Wostl, 2009).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif,  dimana penulis  bertujuan  untuk  memperoleh data yang seteliti dan selengkap mungkin terkait  objek  yang  diteliti.  Objek penelitian ini adalah desa-desa yang ada di  Kabupaten  Bengkalis,  alasan  utama penulis dalam menentukan objek penelitian  tidak  terlepas  dari  objek kebijkan  SPBE  ini  yang  berfokus  pada pemerintah  desa.  Kabupaten  Bengkalis dipilih juga tidak lepas dari keberaadannya  sebagai  daerah  yang mendukung  penerapan  kebijkan  SPBE ini dengan memfasilitasi dan
mewajibkan  setiap  desa  yang  ada  di daerahnya  untuk  memiliki website desa sendiri.
Dalam  menentukan  informan pada penlitian ini, penulis menggunakan beberapa  teknik.  Pertama,  penulis menggunakan  teknik  cluster  sampling untuk menentukan desa-desa di Kabupaten Bengkalis yang akan penulis tetiliti.  Pengklusteran  yang  penulis lakukan  berdasarkan  status  desa  yang terlihat pada Gambar 1. Dimana peneliti akan  mengambil  informan  atau  nara
sumber  dari  setiap  status  desa,  baik  itu desa  tertinggal,  berkembang,  maju  dan mandiri.  Kedua,  penulis  menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan  informan  atau  narasumber yang  akan  dimintai  keteranngan  terkait penelitian. Purposive digunakan  tidak lain  karena  penulis  memilih  informan didasarkan  pada  tujuan  tertentu  yakni alasan  pengetahuan  dan  penguasaan terhdap  kebijakan  SPBE  sehingga infomran  pada  setiap  desa  adalah pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa,  Perangkat  Desa  serta  operator  IT yang  ada  di  desa  tersebut.  Ketiaga, penulis  menggunakan  teknik  random sampling  dalam  menetukan  informan atau narasmuber dari kalangan masyarakat  desa.  Penggunaan  metode acak    ini  dilakukan  untuk  menentukan masyarakat yang akan menjadi informan atau narasumber pada penilitian ini. Seperti yang dijelasakan sebelumnya penulis menggunakan LCA
framework untuk  membedah  secara mendalam  mengenai  kapasitas  adaptif lokal  dalam  penerapan  SPBE    di Kabupaten  Bengkalis.  Konsep  ini  yang kemudian  diturunkan  dalam  indikator- indikator  yang  akan  menjadi  pedoman utama  wawancara  untuk  pengumpulan data pada penelitian ini. Selain wawancara  dalam  pengumpulan  data penulis juga menggunakan teknik observasi yang bertujuan untuk
menggali data secara faktual di lapangan, dan  penulis  juga  menggunakan  teknik dokumentasi guna mengumpulkan setiap data-data  sekunder  yang  berkaitan  dan bermanfaat pada penelitan ini.
Setelah memperoleh data primer, data  sekunder,  hasil  wawancara  serta hasil observasi maka
penulis mengnalisis  data  yang  telah  didapatkan hingga nantinya akan memperoleh hasil penelitian  secara  utuh.  Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan
peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2012)  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data  dan  langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penerepan sistem pemerintahan berbasis elekteronik (SPBE) di desa Kapasitas dari pemerintah desa memiliki peranan yang paling  menentukan  dalam  keberhasilan dari pengapliakasian sistem pemerintahan berbasis teknologi di desa.
Guna  membedah  hal  tersbut  maka karkteristik  dalam  LAC framework dianggap  cukup  mampu  menjawab bagaimana  Kapasitas  pemerintah  desa terutama  di  Kabupaten  Bengkalis. Dalam LAC framework terdapat beberapa indikator yang terdiri dari basis aset  ( asset  base ), Institutions  and entitlements , institusi dan hak ( knowledge  and  information ),  Inovasi ( innovation ),  pengambilan  keputusan dan  tata  kelola  yang  fleksibel  dan berwawasan ke depan ( flexible forward- looking
decision-making
and
governance ). Terkait dengan informan yang ada dalam  penelitian  ini  dilihat  berdasarkan kemampuan informan dalam
memberikan basis informasi yang akurat dalam melihat kapasitas pemerintah desa pada  penggunaan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  ini.  Informan  kunci dalam penelitian ini
adalah Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis,
kemudian
didukung dengan perspektif dari pemerintah Kabupaten Bengaklis dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik  (Diskominfotik)  Kabupaten bengkalis  sebagai  informan  yang  dapat menunjukkan Kapasitas pemerintah desa dalam pengemabangan teknologi informasi  desa  yang  di  Kabupaten Bengkalis.  berikut pembahasan masing-
masing indikator terkait dengaan bagaimana kapasitas adapatif pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis dengan  penerapan  sistem  pemerintahan desa berbasis elektronik ini.

## Basis Aset (asset base)
Basis  aset  atau  “ asset  base ” merupakan  cerminan  modal  finansial, fisik,  sosial,  politik,  dan  manusia diperlukan  untuk  menyiapkan  sistem untuk merespons keadan terbaik terhadap  penerapan  kebijakan  SPBE.
Basis  utama  dalam  perkembangan teknologi  informasi  desa  yang  ada  di bengkalis  terdiri  dari  tiga  basis  utama. Pertama, peneyediaan
ekosistem Teknologi  Informasi  dan  Komputer (TIK)  yang  mendukung  keberadaan teknologi  infomasi  dalam  pemerintahan desa. Beberapa desa di Bengkalis seperti Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara dan Desa  Wonosari  Kecamatan  Bengkalis memiliki  sarana  prasarana  yang  cukup memadai dalam pengembangan teknologi  informasi  di  desa  terutama dalam hal sarana internet serta infrastruktur TIK lainya. Kedua desa ini memiliki kelengkapan ekosistem TIK ini dikarenakan  desa  –  desa  tersebut merupakan desa pilihan yang mendapatkan  program  desa broadband terpadu  dari  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  (Kominfo)  sejak  tahun 2015. Sehingga pemerintah desa tersebut memiliki serta dilengkapi dengan fasilitas  atau  akses  internet,  perangkat end  user  dan  aplikasi  (sistem  informasi desa).  Berbeda  dengan  desa  –  desa tersebut,  beberapa  desa  di  Bengkalis seperti  Desa  Pedekik  dalam  memenuhi kebutuhan ekosistem TIK di lingkungan pemerintahan  Desa  Pedekik  disediakan secara  mandiri  oleh  Pemerintah  Desa Pedekik  melalui  anggaran  desa  yang khusus  dialokasikan  untuk  kebutuhan infrastuktur TIK di Desa Pedekik.
Basis yang kedua, yakni pengembangan  sumber  daya  manusia terkait  dengan  penerapan  teknologi informasi di desa. SDM merupakan aset penting  dalam  terwujudnya  SPBE  di desa, hal ini tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur  TIK  tidak  akan  berjalan dengan semestinya jika tidak ada admin yang  mengelolanya,  pada  pemerintah desa  di  Bengkalis  beberapa  desa memiliki operator khusus yang diberikan tugas  untuk  menjadi  operator  dalam ekosistem  TIK  di  desa,  seperti  Desa Pedekik yang memiliki tim khusus guna mengenmbangkan  teknologi  informasi yang  dapat  membantu  pelaksanaan pemerintah desa.
Basis  aset  yang  ketiga,  yakni pengembangan  sistem  informasi  dan aplikasi. Basis ini merupakan wujud dari keberadaan  SPBE  di  desa,  salah  satu bentuk  yang  paling  real    yang  dapat diwujudkan  pemerintah  desa  yakni dengan  menyediakan website desa sebagai  sarana  informasi  publik  yang dapat  mendeskripsikan  mengenai  desa tersebut.  Berikut  adalah  data  kondisi website desa di Kabupaten Bengkalis :

## Gambar 4. Kondisi Sistem Informasi
Desa berbasis Website di Kabupaten Bengkalis tahun 2020
Dari data tersebut terlihat bahwa dari 155  desa  yang  ada  di  Kabupaten Bengkalis,  desa  yang  memiliki  sistem informasi  desa  berbasis website hanya sebanyak  42  desa  dengan  kondisi website desa  yang  aktif  sebanyak  33 desa,  dan website desa  yang  tidak  aktif sebanyak  9  desa.  Akan  tetapi,  jumlah
desa yang tidak memiliki website masih sangat banyak yakni 113 desa atau sama dengan 72% dari total desa yang ada di Bengkalis.
Dalam  kapasitas  adaptif  lokal, ketiga basis tersebut dapat
mencerminkan  bagaimana  kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis dalam  penerapan  TIK  di  desanya. Keberadaan peluang dari ekosistem TIK yang  dapat  disediakan  secara  mandiri maupun  melalui  mekanisme  program kebijakan  memberikan  modal  penting bagi  desa  untuk  dapat  mengembangkan dan  menerapkan  teknologi  informasi tersebut hal ini tak lupa didukung dengan pengembangan SDM yang dapat menjadi motor penggerak pengembangan TIK, dengan mewujudkan sistem informasi pemerintahan  salah  satunya  melalui keberadaan website desa sebagai sarana komunikasi  publik  desa  tersebut.  Akan tetapi  dalam  prakteknya  di  lapangan, permasalahan utama terdapat pada basis aset  SDM  yang  masih  cenderung  sulit untuk  ditemukan,  hal  ini  terlihat  dari tidak semua desa yang memiliki website serta pula dibarengi dengan SDM khusus yang memahami mengenai TIK.

## Institusi  dan  Hak  (Institutions  and entitlements)
Kapasitas  adaptif  lokal  dapat dilihat dari institusi dan hak “ Institutions and  entitlements ”  yang  mencerminkan kemampuan  sistem  untuk  memastikan akses yang adil dan hak atas sumber daya dan  aset  utama  adalah  karakteristik mendasar  dari  kapasitas  adaptif  itu sendiri. Dalam penerapan SPBE di desa yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis,
problematasasi yang menjadi penghambat dalam pengemabangan pemerintahan  desa  berbasis  TIK  ini adalah ketersedian
aksestabilitas internet.  Karena  dibeberapa  desa  di
Kabupaten  Bengkalis  masih  masuk
33 9 113 Website Desa Aktif Website Desa Tidak Aktif
dalak  kategorisasi  blankspot  aera  atau tidak  tercakupi  sinyal  internet,  seperti terilhat pada gambar berikut :
Gambar 5. Jumlah Desa yang belum tercover mobile broadband (4G)/ Blankspot Area di Kabupaten Bengkalis 2020 (Diskominfotik Kab. Bengkalis)
Pada data diatas terlihat masih ada 17% desa di Kabupaten Bengkalis yang tidak  memiliki  akses  internet.  Hal  ini merupakan  faktor  penghambat  utama dari  pengembangan  kapasitas  adapatif desa dalam penerapan TIK. Aksestabilitas terhadap internet merupakan  suatu  keniscayaan  utama dalam pengembangan teknologi informasi termasuk di desa.
Peran  sentral  jaringan  internet menjadi pintu masuk terhadap aksestabiltas lainya dalam pengembangan teknologi informasi yang ada  di  desa.  Di  Kabupaten  Bengkalis sendiri  terutama  di  Kecamatan  Talang Mandau  yang  memiliki  9  Desa,  masih sulit  untuk  dilakukanya  pengembangan teknologi  informasi.  Hal  ini  tidak  lepas dari  aksestabilitas  yang  cukup  sulit dalam menjangkau desa – desa yang ada di Kecamatan Talang Mandau tersebut.
Pengetahuan dan Informasi (Knowladge and Information) Selain basis SDM yang kuat dalam
Kapasitas  adaptif  juga  melihat  pada pengetahuan dan informasi atau “ knowladge  and  information ”  yang mencerminkan  adaptasi  yang  berhasil membutuhkan informasi dan
pemahaman  tentang  perubahan  di  masa depan, pengetahuan tentang opsi adaptasi,  kemampuan  untuk  menilai
mereka, dan kapasitas untuk mengimplementasikan  intervensi  yang paling  cocok.  Dalam  penerapan  sitem teknologi  informasi  desa  di  Kabupaten Bengkalis  pengetahuan  terhadap  nilai  – nilai  TIK  menjadi  kunci  keberhasilan dalam  penerapan  sistem  infomasi  desa dengan berbasis teknologi informasi. Hal yang menarik kemudian ditemukan dari pengembangan sistem infromasi berbasis website di Kabupaten Bengkalis, dimana di Desa Pedekik yang memiliki website desa  dengan  rataan pengunjung yang cukup tinggi dibaindingkan website desa  lainnya, menunjukkan pengetahuan dalam pengembangan  teknologi  informasi  di desa  berbanding  lurus  dengan  traffic dalam website tersebut.  Hal  ini  tidak lepas  dari  konten  serta  informasi  yang diberikan dalam website tersebut, mulai dari sejarah desa, gambaran umum desa, profil  desa  hingga  potensi  desa  serta laporan  keuangan  desa  menjadi  basis data yang baik untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat luas.
Hal  menarik  kemudian  muncul ketika melihat informasi yang diberikan dalam  laman website desa  seperti  desa pedekik, cenderung lebih banyak diakses dan dilihat oleh masyarakat di luar Desa Pedekik  sendiri  ketimbang  masyarakat desanya. Dalam aspek positif, fenomena ini memberikan kesempatan yang terbuka  bagi  masyarakat  luas  untuk mengetahui  mengenai  Desa  Pedekik, sehingga membuka peluang untuk dapat menarik  minat  untuk  dapat  berkunjung ke  desa  tersebut.  Dari  aspek  negatif, sedikitnya  masyarakat  internal  Desa Pedekik yang mengakses website desanya  memberikan  gambaran  bahwa infomasi  desa  terkait  dengan  desa  serta sosial  masyarakat  desa  yang  ditujukan khusus  kepada  masyarakat  desa  sudah barang tentu tidak tersampaikan dengan baik dan efisien. Pengetahuan masyarakat terkait dengan
pengembangan teknologi infomasi dalam pemerintah desa  juga  merupakan hal  yang  penting.  Masyarakat  desa  di Bengkalis  memiliki  preferensi  yang berbeda –  beda  terkait  dengan keberadaan  pengembangan  TIK  di  desa ini. Salah satu faktornya  adalah urgensi atau  kebutuhan  masyarakat  yang  belum terkait  dengan  informasi  yang  ada  pada laman website desa.
Inovasi (Innovation) Dalam  kapasitas  adaptif  inovasi atau “ innovation ”
mencerminkan karakteristik utama dari kapasitas adaptif terkait dengan kemampuan sistem untuk mendukung  inovasi  dan  pengambilan risiko.  Inovasi  dapat  direncanakan, berorientasi  teknis,  dan  diarahkan  pada inovasi berskala besar; atau dapat berupa inisiatif tingkat lokal yang otonom yang membantu  orang  beradaptasi  dengan SPBE. Melihat pengembangan teknologi informasi desa di Kabupaten Bengkalis, pemerintah  desa  yang  memiliki  minat terhadap teknologi informasi tidak luput dari  inovasi  dalam  teknologi  informasi itu  sendiri.  Seperti  misalnya  Desa Wonosari, dengan keberadaan eksositem TIK yang cukup memadai, memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk berinovasi  lebih  luas  lagi,  pemanfaatan fasilitas TIK yang ada di Desa Wonosari tidak  hanya  dapat  diakses  oleh  internal pemerintah desa melainkan juga masyarakat  Desa  Wonosari.  Keadaan hari  yang  mengharuskan  para  siswa bersekolah dengan cara daring, menjadikan  pemerintah  Desa  Wonosari berinisiatif  untuk  memberikan  akses internet  gratis  bagi  masyarakat  yang ingin melakukan sekolah daring. Pemerintah Desa Wonosari menyediakan  ruangan  yang  terkoneksi wifi  bagi  para  siswa  yang  akan melakukan sekolah daring.
Selain  itu  di  Desa  Pedekik  sistem inforamasi  berbasis  wesbite  kemudian
dikembangkan dengan melakukan invoasi,  dimana website desa  pedekik sudah  menggunakan  base  dari  sistem desa  bernama  Open  SID.  Open  SID sendiri  merupakan  platform  terbuka sistem  informasi  desa  yang  memuat tidak  hanya website desa  melainkan sitem database desa, mulai dari administrasi,  kependudukan  pemetaan hingga  keuangan  desa.  Desa  Pedekik memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan sistem tersebut untuk melakukan  proses  administrasi  secara online. Keberadaan  inovasi  ini  memiliki tantangan  tersendiri,  terutama  dari perspektif masyarakat, dimana masyarakat  yang  sudah  terbiasa  dengan pelayanan administrasi secara konvensional, kemudian dialihkan kepada  pelayanan  administrasi  secara online memerlukan sosialisasi yang baik. Selain itu, mitigasi terhadap pelaksanaan inovasi  dalam  pengembangan  sistem infromasi  desa  di  Kabupaten  Bengkalis harus  menjadi  hal  yang  direncanakan secara  matang,  sehingga  tujuan  utama dari  penggunaan  sistem  tersebut  dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Pengambilan  Keputusan  Dan  Tata Kelola Yang Fleksibel Dan Berwawasan  Ke  Depan  (Flexible Forward-Looking Decision-Making and Governance) Karaktersitik terakhir dalam
kapasitas  adapatif  adalah  “ flexible forward-looking  decision-making  and governance ” atau
pengambilan keputusan dan tata kelola yang fleksibel dan  berwawasan  ke  depan  yang mencerminkan  pengambilan  keputusan, transparansi,  dan  penentuan  prioritas yang  diinformasikan  adalah  semua elemen kunci kapasitas adaptif.
Memastikan  bahwa  pemerintah  lokal memiliki  informasi  yang  cukup  tentang penerapan SPBE, memungkinkan
mereka  untuk  mengambil  langkah- langkah untuk merencanakan dampaknya. Demikian pula, fleksibilitas untuk memungkinkan sistem dan lembaga-lembaga  yang  mengaturnya untuk berevolusi dan beradaptasi dengan kebutuhan  lokal  adalah  karakteristik penting dari kapasitas adaptif.
Dalam penerapan sistem informasi teknologi  di  ranah  pemerintah  desa memiliki  banyak  aktor  yang  berperan aktif.  Dalam  faktor  sosial  politik pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi pendorong utama sejak
dicanangnya  kewajiban website desa  di Kabupataten Bengkalis sejak tahun 2015 silam,  akan  tetapi  dalam  tahapan pelaksananya banyak website desa yang hanya sekedar sebagai sebuah formalitas tanpa dioptimalisasikan fungsinya.
Dalam  tataran  pelaksana  teknis  daerah pengembangan teknologi informasi diamanahkan  kepada  Diskominfotik. Akan tetapi desa dengan hak otonomnya diberikan kemandirian untuk mengambil keputusan  untuk  dapat  mengembangan teknologi  informasi  di  desanya.  Dalam prakteknya  Diskominfotik  Kabupaten Bengkalis  juga  terbuka  bila  desa  ingin berkonstulasi  atau sharing  knowladge
terkait pengembangan teknologi informasi desa. Ini dilakukan oleh Desa Wonosari yang  mengirimkan dua orang operatornya untuk mendapatkan pelatihan teknologi informasi di Diskominfotik Kabupaten Bengkalis. Tata kelola pengembangan
teknologi informasi desa menjadi problematisasi  sendiri.  Hal  ini  terkait persepsi  setiap  pemangku  kepentingan dalam  pengembangan  sistem  informasi di  desa.  Seperti  yang  terjadi  di Bengkalis,  Diskomonifotik  Kabupaten Bengkalis yang memiliki basis pengetahuan  terhadap  pengembangan TIK tidak dapat serta merta memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  serupa kepada  desa.  Hal  ini  tidak  lepas  dari
penanggung  jawab  desa  yang  bukan merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab mereka.  Tugas  pengembangan  desa sendiri  lebih  diarahkan  kepada  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (Dinas  PMD)  Kabupaten  Bengkalis.
Pada dasarnya melihat potensi pengembangan teknologi informasi desa di  Kabupaten  Bengkalis  yang  cukup besar, menjadikan
pengambilan keputusan  yang  fleksibel  dapat  menjadi pendorong  percepatan  pengembangan teknologi  informasi  pemerintahan  desa di Kabuapten Bengkalis.

## SIMPULAN
Kapasitas  adaptif  lokal  dalam penerapan  sistem  pemerintahan  desa berbasis elektronik di Kabupaten Bengkalis  dapat  dilihat  dari  beberapa karaktersitik. Pertama, basis aset kapasitas adaptif dalam penerpan sistem pemerintahan  desa  berbasis  elektronik ini  dapat  dilihat  dari  pengembangan ekosistem  TIK  yang  pada  dasarnya sudah  terbentuk  dibeberapa  desa  baik melalui  program  kemitraan  maupun dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah desa di Kabupaten
Bengkalis.  Kemudian  pengembangan SDM  yang  menjadi  foktor  penting kapsitas  dari  penerapan  TIK  di  desa, beberapa  desa  di  Kabupaten  Bengkalis masih  kesulitan  dalam  mendapatkan SDM yang bekomptensi dalam pengemabangan TIK, namun di desa lain sudah ada tenaga khusus yang menajadi operator atau admin dalam pengemabangan  teknoplogi  informasi desa.  Kemudian  basis  aset  terkahir adalah  pengembangan  sistem  informasi dan aplikasi dalam pemerintahan desa di Kabuapten  Bengkalis  terwujud  dengan adanya website desa  sebagai  sarana informasi publik terkait desa, akan tetapi masih  ada  70%  desa  yang  ada dibengkalis yang masih belum memiliki website desa.
Kedua, karakteristik kapasitas adaptif  dapat  dilihat  dari  isntitusi  dan hak. Di kabupaten Bengkalis pemerataan aksetabilitas terhadap
teknologi informasi  masih  menjadi  pekerjaan rumah  yang  harus  diperbiki,  hal  ini terlihat  dari  masih  adanya  17%  desa yang masih  masuk dalam katergorissasi blankspot  area  atau  area  yang  tidak terkover  oleh  mobile  boradband  4G. Ketiga,  penegtahaun  dan  informasi dalam  penerapan  sitempemerintahan desa  berbasis  elektronik  di  Kabupaten Bengkalis memiliki dampak postitf bagi penyebaran  informasi  terkait  desa tersebut kepada masyarakat luas.
Dampak  negetaif  sasarn  infomasi  yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat desa  cenderung  tidak  tersampiakan kareana  masyarakat  desa  sendiri  belum banyak  yang  mengetahui  keberadaan informasi  melalui website desa  mereka.
Keempat  adalah  karakteristik  inovasi, yang  menjadikan  dalam  penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis melakukan inovasi dalam pengembangan TIK di desanya,
contohnya  Desa  Pedekik  yang  tidak sekedarhanya  membuat  sistem  infrmasi publik  melalui website namun  juga
dibarengi dengan inovasisistem pelayanan administrasi secara online. Selanjutnya pengambilan
keputusan dan tata kelola yang fleksibel dan  berwawasan  ke  depan  menjadi probelmatisasi  sendiri  dalam  kapasistas adapatif  pemerintah  desa.  Dimana keterlibatan  berbagai  stakeholder  pada pengembangan  sistem  infomasi  di  desa menjadikan  butuh  adanya  kebijakan  – kebijakan fleksibel yang dapat mengoptimalkan pengembangan teknologi  informasi  di  desa.  Kolaborasi pngelolaan pemerIntah oleh Diskominfotik  dan  Dinas  PMD  dapat menjadi soslusi yang baik bagi terwujudnya  poengembangan  sistem
infomrasi desa yang merata di Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA
Andoyo,  A.,  &  Sujarwadi,  A.  (2017). Sistem  Informasi  Berbasis  Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 3 , 1-10. Alston, M. (2002). From local to global:
making social policy more effective for  rural  community  capacity building. Australian  Social  Work,
55 (3), 214-226. Asgarkhani, M. (2005). The effectiveness  of  e-service  in  local government:  a  case  study. The electronic journal of e-government, 3 (4), 157-166.
Bhattacharyya, R. (2008). E-governance in rural West Bengal (India): impact and implications. Electronic Government, an International Journal, 5 (4), 390-402. Fiszbein,  A.  (1997).  The  emergence  of local capacity: Lessons from Colombia. World  development,
25 (7), 1029-1043. Gupta, J., Termeer, C., Klostermann, J.,
Meijerink,  S.,  van  den  Brink,  M., Jong, P., ... & Bergsma, E. (2010). The  adaptive  capacity  wheel:  a method  to  assess  the  inherent characteristics  of  institutions  to enable  the  adaptive  capacity  of society. Environmental  Science  & Policy, 13 (6), 459-471.
Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan  Pemerintahan  dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, 6 (1), 9-21.
Heeks,  R.  (2003).  Most  eGovernment- for-development  projects  fail:  how can risks be reduced?.
Heeks,  R.,  &  Alemayehu,  M.  (2009).
Impact  assessment  of  ICT-for-
development projects: A compendium of approaches. Development  Informatics  Working Paper , (36).
Jones,  L.,  Ludi,  E.,  Jeans,  H.,  & Barihaihi, M. (2019). Revisiting the Local Adaptive Capacity framework:  learning  from  the implementation  of  a  research  and programming framework in Africa. Climate and Development, 11 (1), 3- 13. Misra, H. (2009, November). Managing rural  citizen  interfaces  in  e- governance  systems:  a  study  in Indian  context.  In Proceedings  of the 3rd international conference on Theory  and  practice  of  electronic governance (pp. 155-162). Murray,  M.,  &  Dunn,  L.  (1995). Capacity building for rural development  in  the  United  States.
Journal of Rural Studies, 11 (1), 89- 97. Noviyanto,
F., Setiadi, T., & Wahyuningsih, I. (2014). Implementasi Sikades (Sistem Informasi  Kependudukan  Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi  Desa  Berbasis  Web Mobile. Jurnal Informatika Ahmad Dahlan, 8 (1), 101999.
Pahl-Wostl,  C.  (2009).  A  conceptual framework  for  analysing  adaptive capacity  and  multi-level  learning processes  in  resource  governance regimes. Global  environmental
change, 19 (3), 354-365.
Raihan,  A.  H.,  Amin,  M.  J.,  Si,  M., Dama, M., Sos, S., & Si, M. (2017). Efektivitas  Kebijakan  Penerapan
Aplikasi  Sistem  Informasi  Desa Dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5 , 1205-1218. Sugiyono.  (2008). Metode  penelitian
pendidikan:(pendekatan kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D) . Alfabeta.