Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

## EVALUASI PERANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA METRO
Sheren Viera Suryadi 1 , Jawoto Nusantoro 2 , Angga Kurniawan 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro,Jalan Ki Hajar Dewantara,34111, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro,Jalan Ki Hajar Dewantara,34111, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro,Jalan Ki Hajar Dewantara,34111, Lampung, Indonesia
vierasheren@gmail.com 1 , pakjawoto@yahoo.co.id 2 , angga22@ummetro.ac.id 3

## ABSTRACT
The research aims to know assessments of the role of tax management bodies and restrireporting areas in optimizing earth and building tax revenues in metro city. This type of research is qualitative descriptive research. Data collection obtained  from  the  2015-2019  period  period  of  the  year's  2015-2019  is  the  land  tax  and  building  data  (UN),  the regional income data (pad). Research data analysis is made using the miles and huberman model data analysis, that is, the reduction, the displays, and the verification /verification. According to the report, BPPRD's role in optimizing tax  revenues  in  the  city  of  metro  from  2015  to 2019  is  already  optimal,  since  each  year realization  of  revenue  is increasing.
Key Words: Evaluations, Restrispark, Tax Earth And Buildings

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Peranan Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kota  Metro.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari data time series periode tahun 2015-2019 yaitu data pajak bumi dan bangunan (PBB), data pendapatan asli daerah (PAD). Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data  model Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro  yang telah terlaksana dari Tahun 2015 hingga 2019, dapat dikatakan sudah optimal karena setiap tahun realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat,
Kata Kunci: Evaluasi, Restribusi, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Daerah  merupakan  suatu  proses  dimana  pemerintah  daerah  dan masyarakatnya  mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara pemerintah  daerah  dengan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan merangsang perkembangan kegiatan  ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam  wilayah tersebut. Dalam  hal  ini,  peranan  pemerintah  sangatlah  penting,  baik  itu  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak (Talib, 2012).
Negara  dianggap  maju  jika  ia  mampu  membangun  negaranya  baik  dari  segi  fisik  yaitu pembangunan,  maupun  non  fisik  yaitu  pembangunan  kesejahteraan  rakyat.  Indonesia  terkenal sebagai  suatu  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  maka  dalam  melaksanakan pembangunan,  sumber  daya  itu  harus  digunakan  secara  rasional  dalam  pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas ( contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll) (adelina, 2013).
Kedua  sektor  tersebut  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dan  merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap  lapisan  masyarakat  dalam  memikul  beban  pembangunan,  maupun  dalam  pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikut sertaan dan kegotong- royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. anggaran  dan  realisasi  pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tahun  2015-2019  terus  mengalami peningkatan.  Kenaikan  realisasi  dan  anggaran  tersebut  tidak  terlepas  kepatuhan  masyarakat membayar pajak, system administrasi dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk  meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber  yang  ada  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Salah  satu  penerimaan  non  migas  yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak.  Oleh  karena  itu,  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak  terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat  diperlukan  apabila  melihat  keadaan  negara  saat  ini  namun  tetap  memperhatikan  asas keadilan.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional,  yang  merupakan  pengamalan  Pancasila yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan demikian  sistem  perpajakan  terus  disempurnakan,  pemungutan  pajak  diintensifkan,  dan  aparat perpajakan/pengelola juga harus semakin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Jamaludin, 2011).
Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat  dan  pajak  daerah.  Pajak  pusat  merupakan  pajak  yang  pemungutan  dan  pengelolaannya dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.Sedangkan  pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten  atau  kota  yang  berguna  untuk  menunjang penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Salah  satu  jenis  pajak  daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  yang  merupakan  pajak  atas  tanah  dan  bangunan,  baik  yang  dimiliki,  diperoleh kemanfaatannya  maupun  dikuasai.  Dasar  hukumnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan  adanya pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah  (PAD)  khususnya  pendapatan  daerah  kota  Metro.  Selain  dari  pajak  sumber  pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari
pajak  bumi  dan  bangunan.  Akan  tetapi  permasalahan  yang  dialami  daerah  pada  umumnya berkaitan  dengan  penggalian  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  salah satu  komponen  dari  pendapatan  asli  daerah  (  PAD)    masih  belum  memberikan  kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah  yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakain meningkat.
Kota  Metro  dalam  melaksanakan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  memerlukan  dana  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  daerah.  Sumber penerimaan  yang  berasal  dari  dana  bagi  hasil  khususnya  bagian  daerah  dari  pajak  bumi  dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota  sesuai  dengan  peraturan  bersama  menteri  keuangan  dan  menteri  dalam  negeri  Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran  yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai  hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.. Pembayaran pajak tersebut dapat menjadi  sumbangsi  yang  sangat  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  khususnya pendapatan daerah kota Metro Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan.
Akan  tetapi  permasalahan  yang  dialami  daerah  pada  umumnya  berkaitan  dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan  asli  daerah  (PAD)  masih  belum  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap penerimaan  daerah  secara  keseluruhan.  Masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2012) mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata– kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Penelitian  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  hasil  penelitian  berupa  uraian  yang mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dalam  suatu  konteks tertentu  yang dikaji  dari  sudut pandang  yang utuh  dan komprehensif. Kegiatan studi deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri dengan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut.

## Analisis Data
Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data dilapangan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) mengemukakan bahwa aktivitas  dalam  analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification .
A. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis
data  melalui  reduksi  data.  Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
B. Data Display (Penyajian Data)
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data.  Dalam penelitian  kualitatif,  penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, hubungan  antar  kategori,  tabel  dan  sejenisnya.  Dalam  hal  ini,  Miles  and  Huberman menyatakan,  yang  paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data  terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan,  sehingga  akan  semakin  mudah dipahami.  Dengan  mendisplaykan  data,  maka  akan  memudahkan  untuk  memahami  apa yang  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah  difahami tersebut.
C. Conclusion Drawing/Verification
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  and  Huberman  adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan  yang  kredibel.  Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan juga teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  untuk  meningkatkan  pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dapat dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPPRD Kota Metro juga melakukan kedua upaya tersebut untuk mengoptimalkan penerimanaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro. Adapun upaya ektensifikasi yang dilakukan BPPRD yaitu dengan melakukan kegiatan perluasan subjek pajak dan objek pajak.
Dalam  rangka  perluasan  subjek  pajak  ini,  berdasarkan  informasi  yang  dihimpun  dari responden,  yakni  dengan  menggali  pajak-pajak  baru  yang  belum  terdata  oleh  BPPRD  dengan melibatkan  Unit  Pelayanan  Teknis  Daerah  (UPTD)  yang  terdapat  di  Kecamatan  dan  juga melibatkan  para  kepala  desa  di  wilayah  kecamatan,  melakukan  kegiatan  verifikasi  data  PBB dengan BPHTB. Dengan verifikasi  tersebut,  pihak BPPRD mencari data-data wajib pajak baru dan juga dengan melibatkan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
Perluasan wajib pajak dengan melibatkan BPTSP ini terjadi ketika wajib pajak melakukan pengurusan perizinan pada BPTSP. Hal ini diungkapkan oleh Basyaruddin, kasi Verifikasi dan Penagihan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa :  wajib pajak dapat terjadi jika terkait dengan masalah  perizinan  yakni  jika  wajib  pajak  mengurus  masalah  perizinan,  maka  akan  diperlukan bukti pelunasan PBB. Jadi masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu baru  isa  dikeluarkan  izinnya.  Apabila  belum  mempunyai  bukti  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan,  maka  yang  bersangkutan  harus  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini juga melalui koordinasi denganpihak lain di luar BPPRD, yaitu pihak BPTSP sebagai perangkat daerah  yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan bidang
perizinan.  Salah  satu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengurus  perizinan  pada  BPTSP adalah  dengan  melampirkan  bukti  lunas  PBB.  Dengan  demikian,  setiap  masyarakat  yang  akan mengurus  perizinan,  terlebih  dahulu  harus  membayar  PBB  sebelum  bisa  dikeluarkan  izinnya. Sehingga  apabila  belum  mempunyai  bukti  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan,  maka  yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftar sebagai wajib pajak itu sekaligus menambah atau terjadi perluasan wajib pajak.
Adapun upaya ekstensifikasi melalui perluasan objek pajak yang dilakukan BPPRD yakni dengan memperluas  cakupan pengenaan objek pajak dengan menjaring objek-objek pajak baru yang belum terdaftar dengan cara pemberian  Nomor Objek Pajak pada objek-objek pajak baru melalui kegiatan pendataan. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau  bangunan,  apabila  di  atas  tanah  yang  telah  menjadi  objek  pajak  tersebut  kemudian memiliki  bangunan,  maka  bangunan  tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  objek  pajak  baru, dengan demikian terjadi perluasan objek pajak. Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat desa dengan memberikan stiker nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak. Kemudian mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak tersebut kepada BPPRD.
Selain itu dalam perluasan objek pajak ini juga dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan PBB dalam prosedur pendaftaran dan pendataan. Dalam  prosedur pendaftaran  yang dilakukan wajib pajak,  wajib  pajak  merupakan  pihak  yang  secara  aktif  meregistrasikan  objek  pajaknya  sendiri. Proses  ini  dilakukan  melalui  bidang  pendaftaran  dan  penetapan.  Pendaftaran  objek  pajak dilakukan wajib pajak dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang  disediakan  BPPRD  secara  benar  dan  lengkap.  Selanjutnya  berkas  permohonan  tersebut dilakukan  penelitian  kantor  dan  penelitian  lapangan.  Setelah  pendaftaran,  kemudian  dilakukan pendataan.  Kegiatan  pendataan  ini  dilakukan  BPPRD  dengan  melakukan  pendataan  secara langsung  ke  lapangan  guna  mencocokkan  data  yang  tertuang  dalam  SPOP  dengan  data  yang terdapat di lapangan.
Terkait dengan upaya pendataan yang dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendataan merupakan  bagian  penting  dalam  perluasan  objek  pajak  guna  meningkatkan  penerimaan  pajak bumi  dan  bangunan.  Melalui  kegiatan  pendataan  secara  langsung  ke  lapangan,  BPPRD  dapat mengetahui data potensi pajak bumi dan bangunan yang belum terdata. Hal ini karena objek pajak bumi  dan  bangunan  bersifat  dinamis,  objek  pajak  akan  bertambah  sejalan  dengan  terjadinya perkembangan  dan  pertumbuhan  pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan  kegiatan  pendataan, sehingga objek pajak  yang belum terdaftar sebagai  objek pajak, dijadikan sebagai objek pajak. Dengan  bertambahnya  jumlah  objek  pajak,  tentunya  berpengaruh  pula  terhadap  peningkatan penerimaan pajak.
Selain  melakukan  upaya  ekstensifikasi  pajak,  BPPRD  juga  melakukan  upaya  intesifikasi dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota  Metro.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  intensifikasi  yang  dilakukan  BPPRD  untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga dengan melalui beberapa cara, yakni:
1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan objek pajak
4. Penyempurnaan administrasi dalam pemungutan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.
Upaya  memperluas  basis  penerimaan  yang  dilakukan  oleh  BPPRD  Kota  Metro  yaitu  dengan pemeliharaan  dan  perbaikan  basis  data,  sebagaimana  diutarakan  oleh  Basyarudin,  selaku  Kasi Verifikasi dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa :
 Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  BPPRD  Kota  Metro  untuk  pemeliharaan  dan perbaikan basis data pajak bumi dan bangunan adalah dengan melakukan update data yang  dilakukan  dalam  proses  pembetulan  data  objek  PBB,  proses  keberatan  yang
diajukan  wajib  pajak  terhadap  besarnya  hutang  pajak  yang  tercantum  dalam  SPPT. Selain itu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
 BPPRD juga dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang  ada  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  di  lapangan  atau  mencocokkan  dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan ratarata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis GDWD·
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  upaya  pemeliharaan  basis  data yang dilakukan dengan  update data objek pajak  baik  melalui proses pembetulan akibat adanya kesalahan teknis, proses keberatan yang diajukan wajib pajak maupun dengan menyesuaikan nilai jual  objek  pajak  dengan  kondisi  di  lapangan,  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  mewujudkan keakuratan  data  objek  pajak.  Keakuratan  data  objek  pajak  sangat  berpengaruh  pada  jumlah penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Apabila  data  objek  pajak  akurat,  tentunya  penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan.
Adapun upaya untuk memperkuat proses pemungutan telah dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan landasan bagi beberapa peraturan bupati yang juga telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana. Dalam hal ini Kota Metro dapat dikatakan lebih cepat menetapkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan dibandingkan daerah lainnya.
Upaya  lainnya  dalam  memperkuat  proses  pemungutan  adalah  dengan  meningkatkan kemampuan sumber daya manusia  yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pegawai  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Selain  itu  juga dengan  berbagai  macam  strategi  yang  dilakukan  diantaranya  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.
Dalam pemungutan PBB dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna  meningkatkan  PAD,  diantaranya  yaitu  sosialisasi  terhadap  masyarakat  melalui  aparat pemerintah  yaitu  melalui  camat  kepala  kepala  desa,  selanjutnya  dari  kepala  desa  diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk  membangun  infrastruktur  daerah.  Sosialaisasi  tersebut  juga  menjelaskan  mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan sanksisanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan di lapangan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.
Terkait  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  pengawasan  objek  pajak,  diantaranya  adalah dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  data  objek  pajak,  melakukan  penagihan  melalui kolektor-kolektor pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan, menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi beruba bunga sebesar 2% setiap bulannya.
Kemudian  untuk  penyempurnaan  administrasi  dalam  pemungutan  ialah  dengan menyampaikan  laporan  penerimaan  setiap  bulan,  melakukan  rekon  dengan  pihak  bank  untuk menghindari adanya selisih data. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, dilakukan dengan membuka loketloket pembayaran pajak bumi dan bangunan di beberapa kecamatan. Selain itu,  terkait  dengan  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  ini,  Kasi  Verifikasi  dan  Penagihan, juga  mengemukaka  bahwa:  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan,  pihak  BPPRD  menerima pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  kendalakendala  yang  dihadapi  wajib  pajak  dalam pengurusan, selain  itu BPPRD juga tidak memungut  biaya pemungutan mulai  dari pendaftaran sampai formulirnya pun juga tidak dipungut biaya.·
Upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dikatakan sebagai bagian penting dari upaya intensifikasi  pajak,  sebab  pajak  pada  dasarnya  adalah  beban  bagi  masyarakat,  karena  itu  agar masyarakat tertarik membayar pajak maka perlu diimbangi dengan pemberian layanan yang prima dan kemudahan dalam proses pengurusan serta kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota  Metro,  BPPRD  Kota  Metro  BPPRD  telah melakukan  berbagai  upaya,  baik  melalui  upaya  ekstensifikasi  pajak  maupun  melalui  upaya intensifikasi pajak sebagaimana dikemukakan dalam konsep teori sebelumnya. Melalui berbagai upaya  tersebut,  BPPRD  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sesuai rumusan masalah  yang  dikemukan  dapat  disimpulkan  bahwa  :  Peranan  BPPRD  dalam  mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota  Metro    yang  telah  terlaksana  dari  Tahun  2015 hingga  2019,  dapat  dikatakan  sudah  optimal  karena  setiap  tahun  realisasi  penerimaan  yang diperoleh  meningkat,  peranan  BPPRD  makin  meningkat  karena  mampu  merealisasikan penerimaan  melebihi  target  yang  ditetapkan.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  BPPRD  dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro yaitu dengan melakukan ektensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan objek  pajak  serta  perluasan  jumlah  wajib  pajak.  Sedangkan  upaya  intensifikasi  pajak  yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki basis data objek pajak melalui, memperkuat proses pemungutan,  melakukan  pemeriksaan  data  objek  pajak  serta  menjatuhkan  sanksi  pajak  bagi penunggak  pajak,  penyempurnaan  administrasi  dalam  pemungutan  pajak  serta  peningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

## DAFTAR LITERATUR
Adelina,  Rima,  2013.  ”Analisis  Efektifitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”. Di tulis dalam jurnal Ekonomi dan studi pembangunan Vol 1, Nomor 2.
Adrian Ichwan, 2018.“Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Studi Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung,  Skripsi.  Bandung:  fakultas ekonomi universitas widyatama.
Aini,  Hamdan.  2011.    Perpajakan.  Jakarta:  PT  Bumi  Aksara.  Departemen  Agama  RI,  2015. Alquran dan Terjemahannya., Bandung: Syaamil.
Hasanah Mia, 2011. “Tinjauan  Ekonomi Islam Terhadap Pajak Pumi dan Bangunan di Indonesia ”(skripsi di publikasiakan)
Heatubun,  Adolf.  2010.  “Analisis  Kemampuan  Kontribusi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,”,Jakarta: Jurnal Ekonomi, Vol 9 Nomor 2.
Jamaluddin. 2011.  Pengantar Perpajakan. Alauddin: Alauddin University Press. Karim,  M.  Fuadil,  2011.  ”Analisis  Potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dalam  Pelaksanaan otonomi Daerah di Kota Malang”. Skripsi. Malang: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Malang.
Lidya,  Santosa  dan  Ashari.  2014.    Analisis  Statistik  Dengan  Microsoft  Excel  dan  SPSS.
Yogyakartax:  Andi OFFset.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Edisi revisi Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. Moleong, Chell.  2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara. Nafilah, 2013. ”Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar”,Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.
Narnia,  dkk,  2012.  “Analisis  Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palembang”.Laporan Hasil Penelitian. Palembang: STIE MDP.
Pramono, Oentung. 2012. ”Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  SektorPedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Rattu, Warna. 2015.  Fungsi Perpajakan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Soemitro,  Rochmat  .2014..  Asas  dan  Dasar  Perpajakan  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Sudirman, Wayan. 2015.  Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Di kabupaten gianyar.
Jurnal.
Sugiono. 2015. Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta Sukirno, Sadono.2012.Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers. Talib,  Gustin,  2012.  “Identifikasi  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Subjek  Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur”, Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gorontalo.
Yani,  Ahmad.  2019.  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Edisi revisi Jakarta.