PERANAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh : Shira Thani, SH, MH NIDN : 1308029001 Universitas Gajah Putih, Takengon

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  hukum  dalam  rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik sehingga lingkungan hidup  dapat  dinikmati  oleh  generasi  berikutnya  di  masa  yang  akan  datang.  Metode penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  tinjauan  literatur  ( library research ).    Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan  suatu  strategi  pendekatan  hukum  yang  tepat  dalam  penyelesaian  kasus lingkungan  dengan  memanfaatkan  secara  optimal  keberadaan  UU  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Lingkungan  Hidup.  Sebagai  pendukung  terlaksananya  aturan  tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan  penegakan  hukum  lingkungan  sebagai  hukum  fungsional.  Keberaadan  hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan  yang  terjadi  selama  ini.  Tidak  cukup  dengan  aturan  hukum,  penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Kata kunci : hukum , perlindungan , pengelolaan dan lingkungan hidup

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Manusia  dalam  hidupnya  memerlukan  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan kondusif.  Lingkungan  yang  sehat  bebas  polusi  merupakan  dambaan  setiap  manusia. Perubahan  lingkungan  sangat  ditentukan  oleh  sikap  maupun  perlindungan  manusia pada lingkungannya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak system  kehidupan  yang  sudah  berimbang  antara  kehidupan  itu  sendiri  dengan lingkungannya.  Manusia  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  ala  ini  harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya.
Terjadinya kerusakan lingkungan dimana mana yang pada akhirnya  menimbulkan bencana alam. Tatanan hutan yang rusak akan menimbulkan banjir, erosi, tanah longsor maupun  kekeringan dimusim kemarau. Kerusakan hutan juga akan berujung pada berkurangnya titik mata air, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup dimuka bumi ini. Tanpa air manusia tidak dapat hidup dengan baik, bahkan kehidupan manusia di muka bumi ini akan punah bila tidak didukung oleh ketersediaan air yang cukup.
Pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  sebagai  akibat  samping  (dampak negatif) dari penggunaan teknologi dalam kegiatan industry, maupun dari rendahnya mutu  perilaku  (sebagian  warga)  masyarakat,  niscaya  menimbulkan  masalah  dalam kehidupan dan menjadi kendala bagi terwujudnya pembangunan berkesinambungan
untuk  peningkatan  kesejahteraan  manusia,  yang  menjadi  tujuan  dalam  pengelolaan lingkungan, karenannya perlu dicegah dan ditanggulangi (Alvi Syahrin, 2009).
Bentuk  eksploitasi  tambang  pasir,  galian  batu  apung,  galian  emas  akan menimbulkan bahaya ekologis. Rusaknya tatanan sistem keseimbangan alam memiliki pengaruh  yang  besar  bagi  keberlangsungan  hidup  makhluk  di  atas  bumi  ini. Pembuangan limbah ke laut juga akan berpengaruh pada ekositem laut yang ada. Tidak hanya pembuangan limbah besar akan tetapi pembuangan limbah oleh perusahaan kecil dan menengah juga sedikit tidak akan berdampak pada ekosistem yang ada. Kalau kita melihat  sungai-sungai  yang  ada  di  kota,  dari  segi  warna  sudah  berubah,  belum  lagi ditambah  pembuangan  sampah  sembarangan  serta  pembuangan  bekas  cucian kendaraan semakin membuat sungai semakin kotor.
Kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam kelangsungan  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  serta  pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sungguh-sungguh  dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Kerusakan  lingkungan  hidup  yang  terus  dibiarkan  akan  berdampak  pada generasi  hidup  di  masa  yang  akan  datang.  Untuk  mengantisipasi  akan  dampak lingkungan yang ada tidak terlalu parah dan tidak membahayakan generasi berikutnya, perlu  adanya  aturan  yang  mengatur  tentang  itu  dan  menegakkannya  kepada  setiap orang  yang  melanggar  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Untuk mengantisipasi  hal  tersebut,  di  Indonesia  telah  banyak  ketentuan  hukum  yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan  sampah,  UU  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang  Pengesahan  Stockholm Convention  On  Persisten  Organics  Pollutants  (Konvensi  Stockholm  Tentang  Bahan Pencemar Organik Yang Persisten), UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan  pengawasan  terhadap  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang terutama  perusahaan-perusahaan  yang  menimbulkan  dampak  besar  tehadap lingkungan.  Dalam  hal  ini  dampak  lingkungan  hidup  diartikan  sebagai  pengaruh perubahan  pada  lingkungan  hidup  yng  diakibatkan  oleh  suatu  usaha  dan/atau kegiatan.
Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban  bagi  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan,  sehingga  lingkungan  hidup  Indonesia  harus  dilindungi  dan  dikelola dengan  baik  berdasarkan  asas  tanggung  jawab  negara,  asas  keberlanjutan,  dan  asas keadilan.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  mengintat  banyak  kerusakan- kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab, maka perlu kiranya ditulis mengenai peranan hukum untuk dalam rangka  mengurangi  angka  perusakan  terhadap  lingkungan  hidup.  Untuk  itu,  judul penulisan  ini  penulis  beri  judul  dengan  “ Peranan  Hukum  dalam  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Untuk  membatasi  pembahasan  agar  tidak  terlalu  menyebar  luas,  maka  perlu dibatasi dengan dua rumusan permasalahan yang dianggap urgen. Adapun rumusan masalah  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  peran  hukum  dalam  rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

## 1.3. Tujuan Penulisan
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  hukum  dalam  rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di masa yang akan datang.

## 1.4. Metode Penulisan
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan

## 2.1. Fungsi Hukum Lingkungan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang memadai yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan mengalami pengrusakan yang luar biasa tanpa adanya upaya pencegahan dan memberikan hukum terhadap para pihak  yang  melanggarnya.  Hukum  memiliki  peran  penting  untuk  memberikan  erfek jera  kepada  orang-orang  yang  melanggar  hukum  lingkungan.  Bila  hukum  tidak  ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup, maka akan menimbulkan keruskana yang luar  biasa  pada  lingkungan.  Orang  dengan  seenaknya  memanfaatkan  hutan  lindung demi  kepentingan  pribadi  tanpa  peduli  dengan  orang  lain.  dengan  adanya  hukum lingkungan  yang  disertai  dengan  tegas  kepada  pelanggarnya,  maka  akan meminimalisasikan  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  dikarenakan,  hukuman  yang diberikan oleh UU kepada pelanggarnya sangat berat.
Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  telah  diatur segala  bentuk  pelanggaran maupun kejahatan , bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Untuk tindakan represif  ini  ada  beberapa  jenis  instrument  yang  dapat  diterapkan  dan  penerapannya
tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument dimaksud meliputi (Subagyo, 2002): 1.      Tindakan Administratif
2.      Tindakan Perdata (Proses Perdata)
3.      Tindakan Pidana (Proses Pidana)
Dari ketiga instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama  dan  terakhir,  sehingga  apabila  ada  asumsi  tindakan  pidana  meurpakan hukuman  yang  terakhir  dalam  penerapannya  dan  apabila  tindakan  yang  lain  tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan ke keadaan semula.
Menurut  Takdir  Rahmadi,  hukum  lingkungan  adalah  sebuah  bidang  atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (functioneel rechtsgebeid), yaiti di dalamnya terdapat unsure-unsur hukum  administrasi,  hukum  pidana  dan  hukum  perdata.  Oleh  sebab  itu,  penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument- instrumen dan sanks-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum  perdata.  Gugatan  tata  usaha  Negara  merupakan  sarana  hukum  administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal  atau  materiil  bertentangan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.  Penggunaan  instrument  hukum  perdata,  yaitu  gugatan  perdata,  dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan di antara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi Negara (Rahmadi, 2011).
Hukum  pidana  lingkungan  yang  dikandung  oleh  UUPLH  1997  dapat  dicatat telah  mengalami  kemajuan  sangat  berarti.  Jauh  lebih  berkembang  dari  lingkup jangkauan  yang  dimiliki  KUHP,  begitu  pula  terhadap  UUPLH  1982.  UUPLH  1997 menjadi dasar patokan system hukum pidana bagi pengaturan sektoral, yang memuat instrument hukum pidana, seperti pertanahan, pertambangan, kehutanan, perikanan, kelistrikan,  sumber  daya  laut  dan  sebagainya.  Penentuan  hukum  pidana  di  sector tertentu  yang  kurang  sesuai  dengan  perkembangan,  dapat  menggunakan  ketentuan UUPLH sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangsesuaian tersebut.
UUPLH  memuat  system  penegakan  pidana  yang  relatif  canggih  yakni mengkombinasikan  dengan  system  common  law.  Dalam  hal-hal  tertentu,  terdapat misalnya pidana strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa mendasarkan aspek  ‘kesalahan’.  Demikian  pula  system  pemidanaan  tidak  semata -mata  hanya berdasar kepada sifat kausalitas, yakni dengan lebih dulu membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat dari peristiwa itu, yang disebut delik materil, tetapi juga dengan mendasarkan  kepada  perbuatan  formal  yang  melanggar  pasal  yang  ditentukan (Aristeus, 2012).

## 2.2. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  baik  masyarakat  maupun penyelenggara  Negara  yaitu  penegak  hukum.  Dengan  adanya  sinyalemen  bahwa hukum  itu  dipatuhi  oleh  masyarakatnya  merupakan  pertanda  tujuan  diciptakannya
peraturan tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insane manusia  untuk  melaksanakan  dan  tidak  melaksanakan  sesuai  bunyi  peraturan  yang ada.
Penegakan  hukum  lingkungan,  terkait  dengan  berbagai  aspek  yang  cukup kompleks,  dengan  tujuan  tetap  mempertahankan  dan  menciptakan  lingkungan  yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya  itu  sendiri.  Dalam  menjaring  sikap  para  pihak  yang  tidak bertanggungjawab  telah  diciptakan  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dengna bentuk UU dan berbagai peraturan pelaksanaannya (Siahaan, 2008).
Untuk  mewujudkan  tujuan  pengelolaan  lingkungan  melalui  pencegahan  dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat  dalam  penyelesaian  kasus  lingkungan  dengan  memanfaatkan  secara  optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya  aturan  tersebut  adalah  harus  dilibatkan  aparatur  pemerintah  yang memahami  secara  benar  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  lingkungan  sebagai hukum fungsional.
Penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki beberapa manfaat strategis bila  dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  perdata  maupun  pidana.  Dan  manfaat strategis tersebut, yaitu:
a.   Penegakan  hukum  administrasi  dibidang  lingkungan  hidup  dapat  dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan ( preventive ).
b.       Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari  sudut  pembiayaan  dibandingkan  penegakan  hukum  pidana  dan  perdata. Pembiayaan  untuk  penegakan  hukum  administrasi  meliputi  biaya  pengawasan lapangan  yang  dilakukan  secara  rutin  dan  pengujian  laboratorium  lebih  murah dibandingkan  dengan  upaya  pengumpulan  bukti,  investigasi  lapangan, memperkerjakan  saksi  ahli  untuk  membuktikan  aspek  kausalitas  (sebab  akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
c.      Penegakan  hukum  administrasi  lebih  memiliki  kemampuan  mengundang partisipasi  masyarakat.  Partispasi  masyarakat  dilakukan  mulai  dari  proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan  dan  meminta  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  memberlakukan  sanksi administrasi.
Suatu  perbuatan  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  lingkungan  untuk  dapat dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  selalu  dikaitkan  dengan  pengaturan  lebih  lanjut dalam hukum administrasi, oleh karena didalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan administrasi.
Keterjalinan antara hukum pidana dengan hukum administrasi dalam hukum lingkungan  kepidanaan,  delege  lata,  merupakan  suatu  fakta  yang  harus  diterima keberadaannya  dan  akan  menjadikan  penegakan  hukum  lingkungan  lebih  baik  jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi.
Menurut  Alvi  Syahrin  (2009),  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam UUPLH  dimaksudkan  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dengan  memberikan ancaman  sanksi  pidana.  Proses  penanganan  tindak  pidana,  mengacu  kepada  hukum acara pidana yaitu UU No. 8 Tahun 1981Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri dari :
1.      Pelaporan
2.      Penyelidikan
3.      Penyidikan
4.      Penuntutan
5.      Persidangan
6.      Putusan
7.      Pelaksanaan dan pengawasan putusan
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap pentaatan (compliance) dan tahap penindakan ( enforcement ) dan meliputi aspek hukum administrasi. hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum  internasional.  Maka  penyelesaian  kasus-kasus  lingkungan  cenderung memberikan  peluang  untuk  mempersoalkan  aspek-aspek  keempat  cabang  hukum tersebut.
Penegakan  hukum  lingkungan  pada  tahap  pemantauan  ketaatan  ( compliance ) memberikan peranan yang sangat besar pada pemerintah daerah yang memiliki aparat dari berbagai sektor. Agar peran aparat di daerah berjalan efektif tentu saja dibutuhkan kemampuan  staf  di  daerah  melalui  pelatihan,  pengembangan  jaringan  data  yang memadai, serta pembentukan dana lingkungan.

## 3. Kesimpulan dan Saran

## 3.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan  pengelolaan  lingkungan  melalui  pencegahan  dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat  dalam  penyelesaian  kasus  lingkungan  dengan  memanfaatkan  secara  optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya  aturan  tersebut  adalah  harus  dilibatkan  aparatur  pemerintah  yang memahami  secara  benar  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  lingkungan  sebagai hukum  fungsional.  Keberaadan  hukum  lingkungan  memiliki  peran  penting  dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

## 3.2. Saran
Disarankan  kepada  semua  lapisan  masyarakat  agar  tidak  salah  dalam memanfaatkan  hutan  lindung.  Karena  akan  menimbulkan  malapetaka  yang  lebih dahsyat serta dapat mengundang berbagai bencana alam seperti longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Ingatlah kepada anak cucu kita yang akan menikmati alam ini bila kita  tidak  menghuni  lagi  bumi  ini.  Aparat  penegak  hukum  harus  pro  aktif  untuk menindaklanjuti  bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  terjadi  dewasa  ini  guna  untuk terjaganya kehidupan alam yang lestari dan abadi.

## Daftar Pustaka
Aristeus Syprianus, 2012. Penerapan Sanksi Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan  Hidup  terhadap  Pelanggaran  Baku  Mutu  Lingkungan  dari  Limbah
Kegiatan  Operasi  Produksi  Migas .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
Republik Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup .
Siahaan N.H.T. 2008. Hukum Lingkungan, (dilengkapi UU PLH 1997, PP AMDAL 1999). Pancuran Alam, Jakarta.
Silalahi, D. 1994. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan AMDAL Dalam Pembangunan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 1994.
Subagyo  P.  Joko,  2002. Hukum  Lingkungan  (Masalah  dan  Penanggulangannya), cet.  3, Jakarta: Rineka Cipta.
Syahrin Alvi, 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan , Medan: Sofmedia.
Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia, ed. 1. Raja Wali Press, Jakarta.