## SYARIAH FINTECH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Ach. Zainal Anshari
Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : zaenansori3@gmail.com Received  :  June 13th 2023 Revised  :   Aug 17th 2023 Accepted  :  Sept 30 th 2023

## ABSTRACT
The increasingly developing Islamic fintech in this technological era needs to be complemented by knowledge. Therefore, this research aims to understand Islamic fintech from the perspective of Islamic law using a descriptive qualitative method. The research methodology employed in this study is a literature review gathered from  various  sources.  The  results  obtained  indicate  that  Islamic  fintech  has become a contemporary fiqh discourse that has not been definitively addressed in the Quran and the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Hence, it relies on ijma (consensus of scholars) as its legal source. The Indonesian Ulema Council issued Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 regarding Information  Technology-Based  Financing  Services  with  Sharia  Principles.  This fatwa is in accordance with Islamic Sharia and has clear legal protections outlined in legislation and regulations.
Keywords : fintech syariah, maslahah mursalah.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  saat  ini sedikit  demi  sedikit  bergeser,  dari awalnya  dilakukan  dengan  tatap muka  kini  sudah  bisa  dilakukan melalui  tekhnologi  digital,  yang merupakan terobosan dan pengembangan  keilmuan  tekhnologi dipadukan  dengan  sektor  lain  yang berhubungan  dengan  kepentingan masyarakat,  salah  satunya  dalam sektor ekonomi. Finansial tekhnologi atau  lebih  mudah  dikenal  sebgai Fintech merupakan industri keuangan yang dikembangkan.
Daya tarik industri keuangan di seluruh  negara  terhadap  Fintech  ini sangat  tinggi,  karena  mempunyai peluang  tekhnologi  yang  mempunya peluang sebagai bisnis berdaya saing tinggi  di  abad  mendatang.  Terdapat beragam  entitas  usaha  di  Indonesia yang  turut  andil  dalam  industri financial  technology  (fintech),  baik
dalam ranah
crowdfunding (pendanaan  massal)  maupun  peer  to peer  lending  (P2P).  Data  per  Juni 2018  mencatat  bahwa  terdapat  64 perusahaan  keuangan  dan  penyedia layanan  pinjaman  berbasis  teknologi informasi  (fintech)  yang  telah  secara resmi  terdaftar  dan  memperoleh  izin dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Jumlah  total  yang  diberikan  oleh perusahaan  fintech  per  bulan  Mei 2018  mencapai  Rp.  6,16  triliun, mencatat peningkatan sebesar 140,26% dibanding tahun sebelumnya.  Sementara  itu,  jumlah penyedia  pinjaman  (lender)  pada bulan  Mei  2018  mencapai  199,539 entitas, mengalami pertumbuhan sebesar  97,68%  dibanding  tahun sebelumnya. Adapun jumlah peminjam (borrower) mencapai 1.850.632 entitas, menunjukkan peningkatan  sebesar  12,78%.  Rata- rata  nilai  pinjaman  terendah  adalah
Rp.  33,38  juta  dan  rata-rata  nilai pinjaman  yang  disalurkan  mencapai Rp. 94,05 juta.
Sementara  itu,  besaran  nilai pinjaman  fintech  syariah  mencapai Rp 1,7 triliun pada akhir tahun 2020, mengalami  peningkatan  sekitar  Rp  1 triliun  dibanding  tahun  sebelumnya. Pada  saat  itu,  jumlah  platform fintech  syariah  yang  terdaftar  dan diizinkan  beroperasi  berjumlah  10.
Menurut data Statistik Fintech Lending  periode  Mei  2021  (Otoritas Jasa  Keuangan,  2021),  total  aset penyelenggara fintech Syariah mencapai  Rp  121  miliar,  dengan total kewajiban sebesar Rp 76 miliar dan  total  ekuitas  sebesar  Rp  45 miliar. Penerapan fintech dalam praktiknya harus tunduk pada prinsip-prinsip  fiqh  muamalah  yang diuraikan secara khusus dalam prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari  Riba  (riba),  Maysir (perjudian), dan Gharar (ketidakpastian berlebihan). Penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Aziz  menegaskan bahwa  sebelum  mempertimbangkan manfaatnya, kemajuan teknologi harus  tetap  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Lebih  lanjut,  ia mencatat  bahwa  peraturan  hukum fintech memiliki variasi yang signifikan  dalam  hal  manfaat  dan risiko dari prosesnya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dapat didefinisikan  sebagai  alat  ilmiah yang  digunakan  untuk  menggali  dan mengumpulkan  data  dengan  tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian  ini,  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi  deskriptif.  Penelitian
ini  bertujuan  untuk  mengungkap fenomena  fintech  dalam  masyarakat dan  menganalisis  konsep  fintech lending melalui lensa maqasid syariah, khususnya maslahah mursalah. Data yang dibutuhkan diperoleh  dari  berbagai  sumber literatur,  seperti  dokumen  yang dipublikasikan di berbagai situs web, artikel,  dan  buku  yang  berkaitan dengan  fintech.  Proses  penelitian dimulai  dengan  pengumpulan  data terkait fenomena yang sedang diteliti,  termasuk  prospek  fintech  di Indonesia. Data-data tersebut kemudian dievaluasi untuk memastikan  akurasi  informasi  dan analisis yang akan disusun. Selanjutnya, data yang terkumpul  dianalisis  dan  disesuaikan dengan prinsip-prinsip
hukum syariah  dan  fatwa  dari  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  yang  relevan dengan  fintech.  Metode  analisis deskriptif digunakan sebagai langkah prosedural  untuk  mengatasi  masalah yang  sedang  diselidiki,  dengan menggambarkan  atau  menjelaskan situasi  fintech  dan  hubungannya dengan  maqasid  syariah  berdasarkan fakta-fakta yang ada. Setelah analisis data  selesai,  langkah  selanjutnya adalah  memberikan  jawaban  yang dapat mengatasi masalah yang diteliti,  yang  kemudian  dijabarkan dalam  kesimpulan  mengenai  konsep fintech yang berdasarkan pada maslahah  mursalah  hasil  analisis yang telah dilakukan.

## PEMBAHASAN
FintechSyariah PWC  menjelaskan,  Fintech adalah  sistem  yang  kompleks  yang berkesinambungan  dengan  industri teknologi  dan  layanan  keuangan,
yang  menuntut  perusahaan  untuk berinovasi dalam teknologi, memberikan perubahan. Tujuan utama  fintech  adalah  mengarahkan perbaikan  dalam  penyediaan  barang dan  jasa  di  sektor  industri  jasa keuangan  tradisional.  Secara  lebih spesifik,  fintech  mengacu  pada penggunaan teknologi untuk mengembangkan solusi dalam sektor keuangan. Menurut  Fatwa  DSN-MUI, fintech  adalah  pelayanan  keuangan syariah yang memfasilitasi pertemuan antara  pemilik  modal  dan penerima  dana  untuk  melakukan akad  pembiayaan  melalui  platform elektronik yang menggunakan jaringan internet. Kehadiran Fintech merupakan inovasi baru untuk mengembangkan  industri  keuangan berbasis  digital,  yang  mempunyai hubungan terhadap seluruh operasional  perekonomian.  Fintech bisa  kita  ketahui  sebagai  suatu industri  keuangan  yang  berfungsi sebagai  penyedia  layanan  keuangan dengan  sarana  perangkat  lunak berbasis  tekhnologi  yang  mumpuni. Suatu  ide  yang  membuktikan  bahwa para  pakar  ekonomi  memberikan konsep  pemikiran  tentang  fintech, dalam  tesis  tentang  penghancur kreatif  karya  Joshep  Schumpeter, menjelaskan  bahwa  penemuan  yang terbaru  dapat  berefek  memusnahkan teori  dan  praktik  lama  serta  dapat menggantinya dengan hal yang baru.
Namun gagasan ini belum sepenuhnya menggambarkan dampak  fintech  secara  menyeluruh, karena sebuah alasan, fintech dikembangkan tidak untuk menghapus  teori  dan  praktek  lama. Jika  diperhatikan  berdasarkan  sudut pandang  berbeda  dari  fintech,  dapat
dilihan  bahwa  sebenarnya  fintech merupakan  sistem  layanan  keuangan yang  terus  diperbarui  baik  secara sistem dan fungsinya. Fintech diupayakan untuk memberikan kemudahan,  kecepatan,  dan  efisiensi yang  lebih  tinggi  dalam  transaksi keuangan. Alasan lain yang mendasari  fintech  adalah  kesesuaian dengan tujuan transaksi, yang mencakup penciptaan dan pemeliharaan kebaikan serta penghindaran potensi kerusakan,
baik  dalam  aspek  dunia  maupun aspek akhirat..
Hukum Fintech Syariah
a. Berdasarkan Hukum Fiqh
Dalam  ajaran  Agama  Islam juga  terdapat  hukum-hukum  yang fungsinya  sebagai  pedoman  umat Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan termasuk muamalah. Salah satu dasar hukum  Islam  yang  dapat  dimaksai sebagai  landasan  hukum  dalam proses  pokok  penelitian  ini  adalah larangan  riba  dan  pembenaran  jual beli.  Maka  dari  hal  tersebut  dalam islam diperbolehkan
untuk melakukan  jual  beli  atau  sebuah transaksi dengan cara apapun selama sesuai  dengan  ketentuan  ketentuan Islam. Tujuan muamalah dalam Islam sebenarnya disasari oleh anjuran  untuk  saling  menolong dalam  kebaikan,  yang  dalam  Islam juga  sangat  dianjurkan,  berdasan firman  Allah  dalam  Surah  Al- Maidah  ayat  2  yang  bermakna “tolong  menolonglah  kamu  dalam kebaikan  dan  taqwa,  dan  jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.
Dan berlandaskan hukum islam dalam muamalah yang
menyebutkan,  bahwa  segala  akad jual  beli,  sewa  menyewa  dan  pinjam
meminjam  dalam  Islam  itu  boleh (mubah).  Sebagaimana  salah  satu dalil  Qaidah  Hukum  Fiqih  “hukum asal  dalam  semua  bentuk  muamalah adalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya”. Maka  fintech  syariah  yang  dasarnya adalah  sistem  untuk  mempermudah melakukan  melakukan  sebuah  akad dalam muamalah juga diperbolehkan berdasarkan  kaidah  ini.  Selama segala  bentuk  akad  yang  dilakukan sesuai  dengan  aturan  Islam,  yakni dilakukan dengan adil, tidak terdapat kedzaliman,  dan  tidak  merugikan salah satu pihak.
Hadis  yang  menjadi  dasar hukum bagi fintech syariah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam  Bukhari  dari  Ibn  Abbas, Sufyan  dari  'Amr  dari  Ibn  Abbas, mengungkapkan  bahwa  pada  masa jahiliah, Pasar 'Ukaz, pasar Mijannah,  dan  pasar  Dzul  Majaz adalah  pasar-pasar  yang  dianggap dosa bagi orang-orang Islam. Namun,  setelah  turun  ayat:  "Tidak berdosa  bagi  kalian  untuk  mencari karunia  dari  Tuhan  pada  musim haji,"  pandangan  terhadap  pasar- pasar tersebut berubah. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian  dan  keuangan  yang ada  sebelum  Islam  dapat  diadopsi sesuai dengan aturan hukum Islam.
Dalam  hal  hukum  fintech, pendapat empat mazhab fikih (Imam Hanafi,  Imam  Maliki,  Imam  Syafi'i, dan Imam Hambali) tidak memberikan  dasar  hukum  yang eksplisit.  Namun,  secara  konseptual, prinsip-prinsip yang berkaitan
dengan  fintech  dapat  ditemukan  dan dikembangkan sebagai dasar hukum.
Prinsip-prinsip  ini  dapat  ditemukan dalam literatur primer dan ilmu ushul fikih,  seperti  yang  digagas  oleh Imam  Asy-Syathibi  (w.  1388  M.) dalam karyanya al-Muwafaqat.
Imam  Syathibi  berpendapat bahwa  jika  terdapat  masalah  yang belum  memiliki  hukum  yang  tertulis dalam  Al-Qur'an  dan  Hadis  Nabi Muhammad  SAW,  maka  dapat menggunakan  sumber  hukum  lain yang  sejalan  dengan  Al-Qur'an  dan Hadis, yaitu ijma (konsensus ulama). Imam  Syafi'i  juga  menekankan pentingnya  ijma'  sebagai  sumber hukum dalam Islam, yang dijelaskan dalam  karyanya  yang  berjudul  Ar- Risalah: "Jika suatu masalah dihukumi oleh ulama melalui diskusi dan berdasarkan ajaran Nabi
Muhammad  SAW,  maka  itu  adalah benar."
Tantangan lain dalam konteks fintech  adalah  keragaman  geografis umat  Islam,  yang  mengharuskan penggunaan  ijma'  dalam  pendapat hukum  yang  ditetapkan  oleh  ulama, bukan  berijma'  secara  fisik,  karena faktor-faktor  sosial  yang  berbeda  di setiap negara.
b. Fintech  Syariah  Menurut  Dewan Syariah Naional MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI)  sebagai  lembaga  yang  harus berperan  aktif  terhadap  hal-hal  yang menyangkut kemaslahatan Umat Islam,  maka  penggalian  hukum terhadap  praktik  yang  baru  perlu dijadikan  prioritas  agar  masyarakat muslim tidak dilema untuk bergabung  dalam  hal  tersebut,  salah satunya tentang fintech yang berkembang secara konfensional sehingga bisa dikembangkan menjadi
fintech  syariah  dengan  ketentuan ketentuan  muamalah  ddalam  Islam yang  harus  dirumuskan  menjadi sebuah pedoman hukum.
Regulasi  berkaitan  dengan
fintech syariah sudah ditetapkan oleh DSN  MUI  memalui  fatwanya  No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  syariah,  yang berdasarkan  prinsip  syariah.  Telah diputuskan dan dikelompokkan menjadi delapan bagian, yaitu:
1. Aturan umum
2. Aturah hukum
3. Subjek hukum
4. Aturan  yang  berkaitan  dengan pedoman umum
5. Model layanan pembiayaan berbasis tekhnologi
6. Ketentutan yang berkaitan dengan metode dan kontrak
7. Penyelesaian masalah sengketa
8. Kondisi penutup Maka  secara  jelas  DSN  MUI ini  sudah  memberikan  petunjuk  dan kepastian hukum  kepada masyarakat terhadap  fitur  dan  layanan  yang diberikan  oleh  lembaga  keuangan berupa  layanan  pembiyayaan  dan layanan  lainnya  berdasarkan  prinsip syariah  yang  berbasis  tekhnologi keuangan  syariah.  Sehingga  dampak positifnya dapat meningkatkaan minat  dan  kepercayaan  masyarakat untuk  menggunakan  layanan  fintech syariah  yang  sudah  disediakan  oleh lembaga  keuangan,  yang  secara umum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sesama.
c. Fintech  syariah  dalam  perspektif Maslahah Mursalah Mashlahah  Mursalah berarti sebuah  maslahah  yang  “lepas”  dari Quran  dan  Sunah,  tidak  terdapat dalil  atau  hukum  syariat  yang dijadikan  sebagai  landasan,  akan
tetapi tidak ada dalil yang melarang (membatalkan)  yang  menunjukkan tidak  adanya  maslahat  dalam  hal tersebut. Madzhab Hanafiyah menguraikan  tiga  kriteria  penting untuk menentukan keabsahan
hukum  Islam  berdasarkan  maslahat. Pertama,  maslahat  harus  bersifat Haqiqiy,  yang  berarti  bahwa  hukum Islam  diterapkan  dalam  situasi  di mana manfaatnya jelas dan terbukti, serta  mampu  menghindari  bahaya yang nyata.
Dalam  Madzhab  Malikiyah, maslahah mursalah dihubungkan dengan sadhdhu dar’i untuk mewujudkan kebaikan (kemaslahatan  kepada  masyarakat secara  umum  yang  didalihkan  oleh teks-teks  syariat  secara  umum  tanpa menggunakan  dalil  khusus,  yang intinya adalah menjaga kemaslahatan umum sertab menghindari kerusakan kerusakan umum.
Perspektif  Madzhab  Syafiiyah tentang maslahah mursalah mengutip dari  pendapat  Imam  Al-Ghazali memberikan penjelasan Dalam
konteks  maslahah,  terdapat  usaha yang  mendasar  untuk  memperoleh manfaat  dan  mencegah  bahaya. Terkait  dengan  maslahah  'ammah, metode  ijtihad  dapat  digunakan untuk  menggali  hukum  dengan menggunakan  qiyas.  Dalam  konsep qiyas  ini,  ulama  Syafi'i  melakukan pencarian  karakteristik  pada  suatu situasi  di  mana  hukumnya  tidak terdefinisi,  dan  kemudian  situasi tersebut disamakan dengan karakteristik  dan  hukum  yang  jelas dalam  teks  hukum  tertentu  (hukum asal/pertama). Menurut  Madzhab  Hanabilah, mengenai Maslahah Mursalah menurut  Imam  Hambali,  penting untuk mempertimbangkan al-
Mashalih al-Mursalah dengan memulai  dari  asal  (hukum  pertama). Penggalian  hukum  dimulai  dengan meletakkan  maslahah  sebagai  inti (asal)  dari  qiyas,  yang  memiliki makna yang lebih luas dan mencakup segala maslahah yang memiliki dasar yang sah.
Maka  jika  dilandaskan  dalam pendapat  imam  madzhab  di  atas,
fenomena fintech syariah yang berkembang  sekarang  ini  termasuk dalam suatu kebaikan untuk menghindari  adanya  sebuah  praktik fintech  konvensional  yang  tidak sesuai dengan fiqih muamalah.
Dengan  adanya  fintech  syariah yang  ditetapkan  oleh  DSN  MUI dalam fatwanya, salah satu dalil yang dijadikan  sebagai  landasan  dalam menetapkan  hukum  fintech  syariah adalah dalil:
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت
"Kebijakan pemimpin terhadap  rakyat  harus  mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”. Maka  dengan  faktor  sosial Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim pemerintah  harus  memperhatikannya dengan  menetapkan  sebuah  regulasi finteck  syariah  ditengah  maraknya tekhnologi dan perkembangan
fintech  konvensional.  Kemaslahatan umum (maslahah ammah) yang telah dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan  atau  undang-undang  oleh lembaga  perwakilan  rakyat  (majlis istisyari)  merupakan  acuan  yang harus  dipedomani  oleh  pemerintah sebagai  pelaksana  secara  jujur  dan konsekuen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  penjelasan diatas,  tentang  pendalaman  materi
untuk  memahami  bagaimana  Islam menanggapi  perkembangan  fintech syariah  dan  memberikan  landasan hukumnya.  Maka  dalam  penelitian inni  sumber  hukum  yang  digunakan merupakan  sumber  hukum  yang pokok  yaitu  Al-quran  dan  Hadist Nabi SAW.
Namun karena praktik fintech merupakan  sebuah  hal  yanng  baru dan  belum  pernah  terjadi  di  jaman nabi Muhammad SAW. Maka penggalian  hukumnya  disandarkan terhadap kebolehan dalam melaksanakan  akad  jual  beli,  pinjam meminjam,  sewa  menyewa  dan pitang dalam islam. Namun dikembangkan  melalui  adanya  dalil hukum  fiqh  yang  menyebutkan “hukum  asal  dalam  semua  bentuk muamalah  adalah  boleh  dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.  Maka  praktik fintech syariah boleh untuk dilakukan.
Akan  tetapi,  dalil  tersebut belum  mampu  menjabarkan  hukum secara terperinci sehingga belum ada kepastian  hukumnya.  Maka  langkah yang  bisa  ditempuh  adalah  dengan menyandarkan  pada  ijma’  terhadap suatu  bahan  hukum  yang  membahas seputar  muamalah.  Dan  di  Indonesia Regulasi  berkaitan  dengan  fintech syariah  sudah  ditetapkan  oleh  DSN MUI memalui fatwanya No:
117/DSNMUI/II/2018. Berdasarkan kajian  maslahah mursalah,  maka  dapat  disimpulkan bahwa harus benar benar mengandung manfaat terhadap masyarakat secara umum dan menjauhkan bahaya (mudhorat) yang akan  berdampak  pada  masyarakat. Harus  selaras  dengan  tujuan  syariat dan Harus benarb-enar untuk kepentingan  umum,  tidak  untuk kepentingan  khusus  (perorangan)
maupun  kelompok  tertentu.  Tidak boleh  bertentangan  dengan  al-quran, hadits,  ijma’  dan  qiyas  sebagai sumber hukum utama. Dan keberadaan finteh syariah adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjauhkan masyarakat  muslim  dari  praktik muamalah  yang  mengandung  riba dan  haram  (fintech  konvensional). Sehingga  regulasi  ini  dibuat  untuk kebaikan masyarakat muslim ditengah  perkembangan  finansial tekhnologi.  Dengan  ditetapkannya fatwa  DSN  MUI  sebagai  sebuah landasan  hukum  dan  merupakan Ijma’  ulama  tentang  fintekh  syariah
sesuai  dengan  dalil "Kebijakan pemimpin  terhadap  rakyat  harus mengikuti (mengacu/berpihak ) kepada kemaslahatan (masyaraktnya)" .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (2010). Al-Mustashfa  min  ‘Ilmi  al- Ishul, Juz I. Asy-Syafi’I,  M.  b.  I.  (1983).  Ar- Risalah. Daar Kutub Ilmiyah. Asy-syathibiy,  A.  I.  bin  M.  (2008).
Al-Muwafaqaat.  Daar  Ibnul
Jawjiz.
Aziz, F. A. (2020). Menakar
Kesyariahan  Fintech  Syariah Di Indonesia. Al-Manahij:
Jurnal  Kajian  Hukum  Islam, 14(1).
Djazuli. (2016). Kaidah-kaidah
Fikih. Prenaa Media Group.
Kasali,  R.  (2017).  Discruption.
Gramedia Pustaka Utama.
Khallaf,  A.  W.  (2004).  Ilmu  Ushul al-Fiqh. Nafiah,  R.,  &  Faih,  A.  (2019). Analisis  Transaksi  Financial
Technology  (Fintech)  Syariah Dalam  Perspektif  Maqashid
Syariah.  IQTISHADIA:  Jurnal
Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2). Rivai,  V.,  &  Arifin,  A.  (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi. PT Bumi Aksar.
Shidik.  (2016).  Ushul  Fiqh.  PT.
Intimedia Cipta Nusantara. Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P.  (2019).  Maqashid  Shariah
Sebagai  Alat  Ukur  Kinerja Bank  Syariah  Telaah  Konsep Maqasid  Sharia  Index  (MSI) Asy-Syatibi. Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2). Yusuf. (2020). Maslahah Al- Mursalah  Dalam  Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif  NU  dan  Ulamā
Mazdhahib  AL-Arba’ah.  al-
Maslahah, 16(1).
Zuhaily,  W.  (2011).  Ushul  al-Fiqh Wa Adillatuhu.