## Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi Kua Di Kabupaten Kutai Timur
Edy Subagyo 1 , Bambang Iswanto 2 , Maisyarah Rahmi Hs 3
1,2,3, 4 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
1 b46yo81@gmail.com, 2 bambangiswanto@uinsi.ac.id, 3 rayyatasmin@gmail.com

## Abstract
The Ministry of Religion in East Kutai District conducts pre-marital marriage counseling for prospective brides and grooms, organized by the sub-district Religious Affairs Offices (KUA). These  KUA  offices  are classified  into  different  typologies,  namely  C,  D1,  and  D2,  based  on rules and regulations established by the Ministry of Religion. Factors taken into consideration for this classification include geographic conditions and the number of marriage events. These typological differences give rise to unique challenges and issues. In this context, the research problem is formulated: How is the implementation of Director General of Islamic Guidance (Kepdirjen  Bimas  Islam)  Regulation  Number  189  of  2021  concerning  the  execution  of  pre- marital marriage counseling for prospective brides and grooms in East Kutai District?. The research  methodology  employed  is  qualitative,  specifically  a  Field  Research  approach  with sociological-legal  orientation.  Data  is  collected  through  observation,  interviews,  and documentation,  followed  by  data  condensation,  presentation,  conclusion  drawing,  and  data validity techniques for data analysis. The results indicate variations in the implementation of Kepdirjen Regulation Number 189 of 2021 in different KUA typologies. KUA typology C utilizes face-to-face or group methods, while typology D1 and D2 employ independent methods for pre- marital counseling. This divergence is attributed to the challenging geographic conditions of typologies D1 and D2, where these methods are deemed suitable and effective. Additionally, the hindrances and support mechanisms in the implementation of pre-marital counseling are linked to the limited infrastructure in typologies D1 and D2, particularly concerning electrical and network accessibility, which hampers service provision in these regions.
Keywords: Implementation, Pre-Marital Marriage Counseling, KUA Typology.

## Abstrak
Kementerian  Agama  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pra nikah bagi catin yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan terdapat pengklasifikasian jenis atau tipologi KUA, dari tipologi C, D1 dan D2. Penentuan tipologi KUA ini dilakukan oleh Kementerian Agama berdasarkan aturan yang telah ditentukan, dalam hal ini hal yang menjadi pertimbangan antara lain kondisi geografis dan jumlah peristiwa pernikahan. Adanya perbedaan tipologi  tentunya  memiliki  problematika  yang  berbeda  juga.  Berdasarkan  hal  ini  rumusan masalah  yang  diambil.  Bagaimana  implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai  Timur?  Metode  penelitiannya  yaitu  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  Field  Research dengan  pendekatan  sosiologis-yuridis.  Teknik  pengumpulan  datanya  yaitu  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi,  teknik  analisis  data  yang  dipakai  pertama  kondensasi  data, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan data, serta dengan menggunakan teknik  keabsahan  data.  Hasilnya  adalah  implementasi  Kepdirjen  Nomor  189  Tahun  2021 tentang bimbingan perkawinan memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan, dari KUA
tipologi C menggunakan metode tatap muka atau kelompok, untuk tipologi D1 menggunakan metode  mandiri  dan  untuk  tipolodi  KUA  D2  menggunakan  metode  mandiri,  hal  tersebut memang dikarenakan tipologi D1 dan D2 yaitu memiliki kondisi geografis yang cukup sulit sehingga pilihan metode-metode tersebut yang dirasakan cocok dan cukup efektif serta efisien dalam  bimbingan  perkawinan.  Serta  penghambat  dan  pendukung  dalam  implemtasi  bimwin tersebut yaitu susahnya sarana dan prasarana yang ada di tipologi D1 dan D2 karena listrik dan jaringan juga susah sehingga sangat mengganggu proses pelayanan bimwin diwilayah tersebut.
Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Tipologi KUA

## Introduction
Di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan perundang- undangan  terkait  perkawinan. Undang-undang  yang dimaksud  adalah  UU No.  1  Tahun 1974  tentang Perkawinan.  Terbitnya  undang-undang  ini  merupakan  langkah  atau  wujud  pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  hukum  dalam  hal  perkawinan  kepada  warga  masyarakat  Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum yang dijadikan dasar bagi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melaksanakan salah satu tupoksinya yaitu melakukan pelayanan dalam hal perkawinan (Prayogi & Jauhari, 2021).
Dalam  Al  Qur’an  disebutkan  bahwa  salah  satu  tujuan  berumah  tangga  yaitu  dalam  rangka mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah. Hal ini tersirat dalam Al Qur’an surat Ar  Rum  ayat  21  “ Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir .”(QS. Ar-Rum:21)
Islam  memberikan  sebuah  tuntunan  yang  menghendaki  sebuah keluarga  dapat  menjadi  sebuah institusi  yang  penuh  dengan  kebahagiaan,  rasa  keamanan  bagi  seluruh  anggota  keluarga.  Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebuah unit keluarga mempunyai peran di dalam menentukan corak dan bentuk masyarakat. Di dalam keluarga harus difungsikan pola – pola  interaksi  antar  anggota  keluarga,  yang  bisa  menjadi  wadah  di  dalam  memusyawarahkan  segala persoalan dalam keluarga. Di dalam sebuah keluarga yang bisa memberikan rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang anak akan memberikan sebuah rasa percaya diri baginya didalam menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Orang tua baik seorang ayah maupun ibu merupakan orang  pertama  yang  diharapakan  mampu  memberikan  arahan  dan  petunjuk  di  dalam  menyelesaikan segala persoalan anak. Seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. Keluarga  merupakan  tempat  untuk  menjalin  atau  merajut  nilai-nilai  kekeluargaan  dan  kemanusiaan (Prayogi & Jauhari, 2021).
Kementerian Agama RI melalui Dirjen Bimas Islam telah meluncurkan suatu program unggulan dalam hal perkawinan yaitu Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Untuk mensukseskan program tersebut, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaanya, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.  Kepdirjen  ini  merupakan  juknis  yang  harus  diikuti  atau  dijadikan  dasar  bagi  Kantor Kementerian Agama Kabupaten di dalam menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan tersebut.
Bimbingan pranikah merupakan sebuah langkah awal di dalam memberikan layanan bantuan bagi pasangan  calon  pengantin  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan  keluarga  yang  bakan  dihadapi nantinya  saat  mereka  membangun  kehidupan  rumah  tangga.  Dalam  bimbingan  pranikah  ini,  calon pengantin diberikan materi-materi berkaitan upaya dalam membina rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian.  Bimbingan  pranikah  ini  juga  bertujuan  untuk  dapat  menekan  meningkatnya  angka perceraian  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  agar  supaya  calon  pengantin  tidak  salah  dalam menentukan  pilihannya  dan  tidak  merasa  kesulitan  dalam  menyesuaikan  diri  ketika  hidup  bersama dengan pasangannya. Ketika pasangan calon pengantin tersebut mendapatkan bimbingan maka mereka akan  mempunyai  pengetahuan  dan  bekal  dalam  membina  rumah  tangga  yang  harmonis  ke depannya.(Hadi dkk., 2022)
Hasil dari observasi awal ialah tipologi C, D-1 maupun D-2 memiliki perbedaan yaitu dari segi keseluruhannya di Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 Kecamatan, adapun pembagian tipologinya 15
kecamatan masuk katagori tipologi C, 2 kecamatan masuk dalam tipologi D1 dan 1 kecamatan masuk dalam  tipologi  D2.  Maksud  daripada  tipologi  C  ialah  KUA  dengan  angka  nikah dan  rujuk  di  bawah angka 50 per bulannya dan biasanya daerah termasuk padat penduduk, untuk tipologi D1 yaitu daerah terluar,  terdalam  dan  di  daerah  perbatasan  daratan  serta  D2  ialah  KUA  daerah  terluar,  terdalam  dan daerah  perbatasan  kepulauan.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam  bimbingan  perkawinan  pada  setiap tipologi memang sangat berbagai variasi, mulai dari pada KUA tipologi D1 Kecamatan Karangan dan D2  Kecamatan  Sandaran  yang  berada  di  daerah  terluar,  terdalam  serta  daerah  perbatasan  sehingga problem yang biasa terjadi dari segi kondisi geografis serta sarana dan prasarananya yang cukup sulit di tempuh,  komunikasi  juga  yang  agak  menyulitkan  karena  susahnya  sinyal  jaringan  serta  kurangnya narasumber  yang  benar-benar  memahami  materi  bimbingan  pernikahan  sehingga  calon  pengantin kurang mendapatkan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya setelah menikah, dan juga untuk tipologi C sendiri di KUA kecamatan Sangatta Utara jumlah pendaftaran calon pengantin yang cukup banyak pertahunnya mencapai 581 per tahun yang paling tinggi diantara tipologi C lainnya tentu memiliki  problem  yang  bervariasi  karena  tingginya  angka  pernikahan,  problem  yang  dihadapi  mulai dari  kurangnya  narasumber-narasumber  yang  memiliki  sertifikat  Bimtek  sehingga  menyebabkan pemberian materi terhadap pasangan calon pengantin yang diluar konteks materi bimbingan pernikahan sehingga penyampaian materi hanya seperti agenda ceramah keagamaan, serta kurangnya pemahaman dari  calon  pengantin  mengenai  pentingnya  bimbingan  pernikahan  sehingga  ada  juga  yang  beralasan macam-macam dan akhirnya tidak mengikuti keseluruhan materi dari bimbingan pernikahan tersebut, oleh  karenanya  hal  tersebut  menyebabkan  pasangan  pengantin  kurang  bekal  dalam  berumah  tangga nantinya mulai dari ketahanan keluarga, pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan lain-lain. Oleh karenanya  tipologi  C,  D1,  D2  yang  meliputi  3  kecamatan  diantaranya  tipologi  C  KUA  Kecamatan Sangatta Utara dengan jumlah pernikahan tertinggi per tahunnya diantara yang lainnya dan tipologi D1 KUA Kecamatan Karangan, tipologi D2 KUA Kecamatan Sandaran yang masuk katagori daerah terluar, terdalam  serta  daerah  perbatasan  yang  peneliti  jadikan  objek  dalam  penelitian  yang  akan  peneliti kerjakan berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada tersebut.
Beberapa judul studi sebelumnya telah mengeksplorasi penelitian ini antara lain: Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang  (Ariska dkk., 2023), Analisis Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  Tipologi  Pelaksanaan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Mandailing  Natal (Nasution,  2015),  Tipologi  Relasi  Suami  Istri  dan  Indikator  Terjadinya  Nusyuz  (Darajat,  2017), Kedudukan  Modin  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  (Sutopo,  2022),  Rekonstruksi  Keputusan  Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo) (Puteri, 2023), Analisis Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol)  (Ishak dkk., 2023). Hasil dari beberapa penelitian tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang Faktor-faktor yang  dipertimbangkan  untuk  klasifikasi  ini  melibatkan  kondisi  geografis  dan  jumlah  peristiwa pernikahan.  Perbedaan  tipologi  ini  menimbulkan  tantangan  dan  isu-isu  unik.  Dalam  konteks  ini, permasalahan  penelitian  diformulasikan:  Bagaimana  pelaksanaan  Regulasi  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur.
Dari uraian masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian atau mengkaji lebih dalam tentang  Implementasi  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  189  Tahun 2021 (Perspektif Tipologi KUA Di Kabupaten Kutai Timur) .

## Research Method
Metode  dalam  penelitian  ini  ialah  kualitatif  dan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian Field Research atau  penelitian  lapangan dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis-yuridis .  Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan bersifat fleksibel  dengan  istilah  lain open dan  induktif  karena  tidak  baku  dan  menerima  jika  ada perubahan,  revisi,  serta  disempurnakan  sesuai  data  terbaru  yang  telah  didapatkan. Pertama Reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan data. Adapun subjek dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  KUA  Tipologi  C,  D1  dan  D2  serta  peserta  bimbingan  perkawinan,
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah  Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 (Perspektif Tipologi KUA Di Kabupaten Kutai Timur). .

## Result And Discussion
A. Implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  tentang  pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 1. Informan Penelitian
Sumber: Data dari hasil wawancara
Tabel 1 menjelaskan mengenai daftar informan dalam penelitian berikut, dari mulai pihak KUA Sangatta Utara, KUA Kecamatan Karangan, KUA Kecamatan Sandaran dan juga para peserta bimbingan perkawinan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah di wilayah kantor urusan agama tersebut.
Adapun dalam melaksanakan penelitian berikut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan  yang  berkaitan  mengenai  bagaimana  implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten  Kutai  Timur  dalam  perspektif  Tipologi  KUA,  yang  mana  H.  Abdul  Latif,  S.HI sebagai  Kepala  Seksi  Bimas  Islam  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kutai  Timur mengatakan bahwa dalam implementasinya KUA Sangatta Utara tipologi C,  KUA Karangan tipologi D1 dan KUA Sandaran tipologi D2 memiliki sedikit perbedaan dalam implementasi bimbingan perkawinan, menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh KUA Kecamatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan  yaitu  bisa  menggunakan  metode  tatap  muka  atau  kelompok,  metode virtual  dan
No
Nama Status Informan Alamat 1 H. Addul Latif, S.HI Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Kutai Timur Kutai Timur 2 H. Sarifuddin Nuur, S. Ag Kepala KUA Kec. Sangatta Utara Sangatta Utara 3 H. M. Sulchan Arif, S.Ag Penghulu Muda Kec. Sangatta Utara Sangatta Utara 4 H. Tahir, S.Ag Penghulu Muda Kec. Sangatta Utara Sangatta Utara 5 Husin Kadri, S.HI Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA KUA Kecamatan Karangan 6 Israwati, S.Sos.I Penyusun Bahan Urusan Agama KUA Kecamatan Karangan 7 Nafsiah S.Sos.I Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama KUA Kecamatan Karangan 8 Dachrul Epni S.HI Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA KUA Kecamatan Sandaran 9 Muhammad Rizal Peserta Bimbingan Perkawinan Kecamatan Karangan
juga  metode  mandiri,  yang  mana  metode  tersebut  diharapkan  dapat  mempermudah  proses bimbingan perkawinan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai timur (wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023).
Selanjutnya H. Abdul Latif, S.HI selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kantor kementerian Agama  Kabupaten  Kutai  Timur  ( wawancara pada  tanggal  08  Agustus  2023) menambahkan  di dalam keterangannya sebagai berikut :
Seperti  yang  kita  maksudkan  bersama  memang  penyelenggaraan  bimbingan perkawinan  merupakan  salah  satu  tugas  yang  memang  harus  dilaksanakan  Kantor Urusan Agama sebagai bentuk nyata untuk mencapai tujuan agar dapat memberikan bekal pengetahuan bagi calon pengantin dalam rangka menciptakan keluarga sakinah, menekan  angka  perceraian  dan  menciptakan  ketahanan  keluarga.  Tentunya  supaya tercapainya  keluarga  yang  dapat  menjaga  kedamaian,  dan  terjalin  rasa  cinta,  kasih dan sayang antar anggota keluarga agar tercipta suatu kebahagiaan.
Selanjutnya  H.  Abdul  Latif (wawancara pada  tanggal  08  Agustus  2023) menambahkan keterangannya sebagai berikut :
Bimbingan  perkawinan  sendiri  memiliki  tujuan  yaitu  menurut  Keputusan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 ialah agar tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan dan  supaya  metode  pelaksanaan  yang  memberi  kesempatan  seluas-luasnya  dan kemudahan  bagi  calon  pengantin  untuk  mengikuti  Bimbingan  Perkawinan  calon pengantin,  agar  terselenggarakannya  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  sesuai dengan  yang  sudah  ditetapkan  serta  memberi  layanan  bimbingan  perkawinan  calon pengantin dengan pengorganisasian dan penyediaan petugas layanan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
Adapun  wawancara  kepada  Kepala  KUA  Sangatta  Utara  dengan  tipologi  C  dalam melaksanakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai Bimbingan Perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Sangatta Utara  ( wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023) yaitu sebagai berikut :
Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara ini telah melaksanakan bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode tatap muka atau kelompok,  dikarenakan  memang  untuk  Kecamatan  Sangatta  Utara  ini  jumlah pernikahan cukup tinggi setiap bulannya dengan rata-rata 15 pasang calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan di setiap angkatan, bisa lebih ketika di waktu tertentu  misalnya  saja  bulan-bulan  yang  baik  untuk  menikah  itu  bisa  melebihi perkiraan dari rata-rata biasanya. Dan yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan tatap  muka  yaitu  setelah  terkumpul  15  pasangan  calon  pengantin  yang  mendaftar bimbingan  perkawinan  nantinya  kami  akan  menjadwalkan  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  tersebut  yang  bertempatkan  di  KUA  Sangatta  Utara.  Dengan  biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000 per pasangan calon pengantin atau Rp. 200.000 per orang,  biaya  tersebut  sudah  termasuk  mendapatkan  makan  dan  juga  perlengkapan ATK yang diperlukan para calon pengantin.
Selanjutnya  Kepala  KUA  Sangatta  Utara  ( wawancara pada  tanggal  09  Agustus  2023) menyampaikan  terkait  fasilitator  atau  biasa  disebut  dengan  narasumber  dalam  pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:
Berkaitan  dengan  narasumber  atau  fasilitator  yang  kami  gunakan  dalam  proses bimbingan  perkawinan  itu  kami  menggunakan  narasumber  yang  memiliki  sertifikat bimbingan  perkawinan  atau  sudah  diklat  bimbingan  perkawinan  sehingga  tidak
sembarang orang dapat menjadi narasumber dalam proses bimbingan perkawinan. Dan untuk narasumber tersebut KUA Sangatta Utara memiliki dua model narasumber yang pertama dari internal KUA seperti penghulu dan juga penyuluh agama yang mendapat sertifikat  bimbingan  perkawinan  dan  yang  kedua  dari  eksternal  yang  berasal  dari puskesmas serta dari lembaga lain seperti BKKBN. Mengenai materi yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan pra nikah yaitu sudah ada modul yang disiapkan dari Kementerian Agama, untuk penyampaian materi dari internal KUA itu membahas mengenai  pondasi  keluarga  sakinah,  mengelola  sikologi  dan  dinamika  keluarga  dan memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Dan  juga  untuk  penyampaian  materi  dari  eksternal seperti  dari  Puskesmas  dan  BKKBN  ialah  membahas  mengenai  menjaga  kesehatan reproduksi, membangun keluarga berkualitas.
Sesuai dengan pernyataan H. M. Sulchan Arif, S.Ag ( wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023) selaku Penghulu Muda Kecamatan Sangatta Utara yaitu sebagai berikut :
Program Bimbingan Perkawinan pra nikah nagi calon pengantin untuk saat ini dari pelaksanaannya khususnya di Sangatta Utara dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, yang mana dari  proses  pendaftaran  peserta  bimbingan  perkawinan  dan  juga  sampai  pada narasumber yang digunakan dalam proses bimbingan diharuskan memiliki sertifikat pelatihan  atau  diklat  bimbingan  perkawinan,  hal  tersebut  dimaksudkan  agar implementasi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2023 benar-benar dapat  terapkan  sebagaimana  mestinya,  meski  belum  mampu  menggunakan  semua metode  yang  terdapat  dalam  regulasi  seperti  metode  virtual  dan  metode  mandiri namun tetap Sangatta Utara telah menggunakan salah satu dari metode-metode dari bimbingan perkawinan yang telah tercantum dalam aturan, dan pilihan metode tatap muka menjadi pilihan yang sangat cocok untuk kondisi KUA Sangatta Utara saat ini, yang mana termasuk KUA Kecamatan dengan jumlah pernikahan cukup tinggi namun petugas yang masih cukup minim sehingga metode tatap muka menjadi pilihan terbaik.
Adapun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan ( wawancara pada tanggal 09 Agustus  2023) dengan  tipologi  D1  dalam  mengimplementasikan  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam  Nomor  189  Tahun  2021  tentang  Bimbingan  Perkawinan  menurut  hasil  wawancara Kepala KUA Kecamatan Karangan Husin Kadri, S.HI mengatakan bahwa metode bimbingan perkawinan yang di terapkan di KUA Karangan yaitu sebagai berikut :
Program bimbingan perkawinan dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang  bimbingan  perkawinan  pra  nikah  bagi  calon  pengantin  memang  sangat membantu  bagi  para  calon  pengantin  untuk  nantinya  menjadikan  bekal  dalam menghadapi problematika dalam bahtera rumah tangga, karena di dalam bimbingan perkawinan tentunya adanya materi-materi yang memang sudah disiapkan dan relevan dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga untuk narasumber karena di Karangan ini sangat  terbatas  pegawainya  dan  juga  jarang  yang  memiliki  sertifikat  bimbingan perkawinan bagi narasumber sehingga sering saya sendiri sebagai Kepala KUA yang menjadi narasumber Bimbingan Perkawinan dan terkadang juga dijadwalkan ustadz di daerah  sini  saja  yang  mengisi  bimbingan  perkawinan,  tentu  karena  belum  memiliki sertifikat atau diklat bimbingan perkawinan jadi proses bimbingan perkawinan hanya seperti  ceramah  agama,  meski  telah  disiapkan  modul  namun  realisasinya  sedikit berbeda.
Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Karangan ( wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023) menambahkan sebagai berikut:
Implementasi bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 saat ini telah kami jalankan sebagaimana mestinya, meski dalam kondisi
keterbatasan, karena memang KUA Kecamatan Karangan ini masuk kategori tipologi D1  yang  mana  kita  ketahui  tipologi  D1  yaitu  daerah  terluar, terdalam  serta  daerah perbatasan  tentunya  dari  segi  geografis  agak  sedikit  sulit  ketika  melaksanakan bimbingan  perkawinan  sehingga  kami  menggunakan  metode  yang  dirasakan memudahkan baik dari segi KUA Kecamatan dan juga para peserta calon pengantin yang  mendaftarkan  dalam  bimbingan  perkawinan,  untuk  metode  yang kami  gunakan yaitu metode mandiri dalam arti langsung datang bertemu di KUA Kecamatan dalam arti  dapat  perorangan  atau  berpasangan,  sehingga  di  KUA  Karangan  ini  biasanya datang 1 atau 2 pasang dan langsung mendaftarkan bimbingan perkawinan setelah itu nanti  langsung  dijadwalkan  jadi  tidak  harus  menunggu  yang  lain,  karena  memang faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang, jalan banyak yang masih belum tersenuth dan jarak tempuh menuju KUA cukup jauh kurang lebih ada 1 jam bisa lebih sampai 2 jam, sehingga metode bimbingan perkawinan mandiri dirasakan paling efektif dan efisien untuk saat ini di KUA Karangan.
Selanjutnya  implementasi  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 tentang Bimbingan Perkawinan menurut hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Sandaran Dachrul Epni S.HI ( wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023) mengatakan bahwasanya metode bimbingan perkawinan yang di terapkan di KUA Sandaran yaitu sebagai berikut :
Implementasi bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 saat ini telah kami jalankan sebagaimana mestinya, meski dalam kondisi keterbatasan, karena memang KUA Kecamatan Sandaran ini masuk kategori tipologi D2  yang  mana  kita  ketahui  tipologi  D2  yaitu  daerah  terluar, terdalam  serta  daerah perbatasan  tentunya  dari  segi  geografis  agak  sedikit  sulit  ketika  melaksanakan bimbingan  perkawinan  sehingga  kami  menggunakan  metode  yang  dirasakan memudahkan baik dari segi KUA Kecamatan dan juga para peserta calon pengantin yang  mendaftarkan  dalam  bimbingan  perkawinan,  untuk  metode  yang kami  gunakan yaitu metode mandiri dalam arti langsung datang bertemu di KUA Kecamatan dalam arti dapat perorangan atau berpasangan, sehingga di KUA Sandaran ini biasanya 1 pasang dan langsung mendaftarkan bimbingan perkawinan setelah itu nanti langsung dijadwalkan jadi tidak harus menunggu yang lain, karena memang faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang, jalan banyak yang masih belum tersenuth dan jarak tempuh menuju KUA cukup jauh kurang lebih ada 3-4 jam bisa lebih sampai, sehingga metode bimbingan perkawinan mandiri dirasakan paling efektif dan efisien.
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk tipologi KUA D1 dan  D2  dikarenakan berada di  daerah  terluar  terdalam  dan  perbatasan  sehingga  hal  yang menyulitkan adalah saranan prasarananya, dari mulai pelayanan dan kebutuhan pegawai yang kurang  sehingga  menyulitkan  untuk  dapat  menggunakan  bimbingan  pernikahan  yang menggunakan metode tatap muka atau kelompok.
B. Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur
Adapun  kata  dari  "efektif"  berakar  pada  kata  inggris  ialah  " effective ,"  yang  merujuk  pada keberhasilan ataupun pencapaian sesuatu yang diusahakan dengan baik. Menurut buku ilmiah seperti kamus yang populer efektivitas didefinisikan sebagai keakuratan penggunaan, hasil yang bermanfaat, atau  dukungan  terhadap  tujuan  tertentu.  Efektivitas  merupakan  elemen  kunci  dalam  mencapai  tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu hal dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berhasil tercapai.(Machfiroh, 2015)
Secara  etimologis,  kata  bimbingan  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  inggris  yaitu “guidance”  yang  berasal  dari  kata  kerja  “to  guide”  yang  mempunyai  arti  menunjukkan,
membimbing,  menuntun  maupun  membantu”  sesuai  dengan  istilahnya,  secara  umum bimbingan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bantuan  atau  tuntutan.  Defenisi  bimbingan yang pertama dikemukakan dalam year‟s book of education 1995, yang menyatakan : bimbingan adalah  suatu  proses  membantu  individu  melalui  usahanya  sendiri  untuk  menemukan  dan mengembangkan  kemampuannya  agar  memperoleh  kebahagiaan  pribadi  dan  kemanfaatan sosial (Sutirna, 2021).
Jadi,  bimbingan  perkawinan  adalah  usaha  untuk  menuntun  dan  mengarahkan  calon pengantin  yang  akan  menjalani  kehidupan  berumah  tangga  dengan  ilmu  pengetahuan  agar mencapai  keluarga  yang  bahagia  dunia  dan  akhirat.  Kata  pra  dalam  “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  “perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  bersuami istri”.  Makna  dari  pengertian  tersebut  memaknai  bahwasanya  sebelum  adanya  ikatan  suci antara  laki-laki  dan  perempuan  perlu  adanya  bimbingan  dengan  diberikan  ilmu  atau pembelajaran tentang berkeluarga (Munir, 2016).
Richard  M.  Steers  mengemukakan  tentang  pengukuran  keefektifan  dengan  pencapaian  tujuan suatu  proses  yang  melibatkan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  secara  keseluruhan.  Untuk  memastikan pencapaian  tujuan  akhir,  diperlukan  upaya  tahapan  yang  baik  di  dalam  pencapaian  tersebut,  seperti sasaran yang menjadi target yang konkret. Integrasi sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya dan adaptasi dalam kemampuan keorganisasian agar dapat menyesuaikan diri pada lingkungan sekitarnya.(Suwanto, 2019)
Adapun dalam mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan pra nikah pada calon pengantin yang ada pada tipologi KUA C, D1 dan D2 Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Karangan dan Kecamatan Sandaran, dalam implementasi Bimwin terdapat 3 metode yang dijalankan seperti dalam temuan penelitian yaitu metode Tatap Muka, Metode Virtual dan Metode Mandiri. KUA dengan tipologi C, D1 dan D2 sendiri telah melaksanakan dari beberapa metode tersebut sesuai dari Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
Implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  tentang  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  pra  nikah bagi calon  pengantin  di  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam perspektif Tipologi KUA, yang mana dalam implementasinya KUA Sangatta Utara tipologi C, KUA Karangan tipologi D1 dan KUA Sandaran tipologi D2 memiliki sedikit perbedaan dalam implementasi bimbingan perkawinan, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Keputusan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  bahwa  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Sangatta  Utara  ini  telah  melaksanakan  bimbingan  perkawinan  dengan  menggunakan  metode tatap muka atau kelompok, dikarenakan memang untuk Kecamatan Sangatta Utara ini jumlah pernikahan  cukup  tinggi  setiap  bulannya  dengan  rata-rata  15  pasang  calon  pengantin  yang mendaftar  bimbingan  perkawinan  di  setiap  angkatan,  bisa  lebih  ketika  di  waktu  tertentu misalnya saja bulan-bulan yang baik untuk menikah itu bisa melebihi perkiraan dari rata-rata biasanya.  Dan  yang  dimaksud  dengan  bimbingan  perkawinan  tatap  muka  yaitu  setelah terkumpul 15 pasangan calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan nantinya kami akan menjadwalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut yang bertempatkan di KUA Sangatta Utara. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000 per pasangan calon pengantin atau  Rp.  200.000  per  orang,  biaya  tersebut  sudah  termasuk  mendapatkan  makan  dan  juga perlengkapan ATK yang diperlukan para calon pengantin.
Berkaitan  dengan  narasumber  atau  fasilitator  yang  digunakan  dalam  proses  bimbingan perkawinan itu menggunakan narasumber yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan atau sudah diklat bimbingan perkawinan sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi narasumber
dalam proses bimbingan perkawinan. Dan untuk narasumber tersebut KUA Sangatta Utara, KUA Karangan dan KUA Sandaran memiliki dua model narasumber yang pertama dari internal KUA seperti penghulu dan juga penyuluh agama yang mendapat sertifikat bimbingan perkawinan dan yang kedua dari eksternal yang berasal dari puskesmas serta dari lembaga lain seperti BKKBN. Mengenai materi yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan pra nikah yaitu sudah ada modul yang disiapkan dari Kementerian Agama, untuk penyampaian materi dari internal KUA itu membahas mengenai  pondasi keluarga sakinah, mengelola  sikologi  dan  dinamika keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga untuk penyampaian materi dari eksternal seperti dari  Puskesmas  dan  BKKBN  ialah  membahas  mengenai  menjaga  kesehatan  reproduksi, membangun keluarga berkualitas.
Program  bimbingan  perkawinan  dari  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin memang sangat membantu bagi para calon pengantin untuk nantinya menjadikan bekal dalam menghadapi problematika dalam bahtera rumah tangga, karena di dalam bimbingan perkawinan tentunya adanya materi-materi yang memang sudah disiapkan dan relevan dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga untuk narasumber karena di Karangan dan Sandaran khususnya sangat terbatas pegawainya dan juga jarang yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan bagi narasumber sehingga sering saya sendiri sebagai Kepala KUA yang menjadi narasumber Bimbingan Perkawinan dan terkadang juga dijadwalkan ustadz di daerah sini saja yang mengisi bimbingan perkawinan, tentu karena belum memiliki sertifikat atau diklat bimbingan perkawinan jadi proses bimbingan perkawinan hanya seperti ceramah agama, meski telah disiapkan modul namun realisasinya sedikit berbeda.

## Conclusions
Adapun  kesimpulan  dari  i implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur  dalam  perspektif  Tipologi  KUA  yaitu implementasi  Kepdirjen  Nomor  189  Tahun  2021 tentang bimbingan perkawinan memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan, dari KUA tipologi C menggunakan metode tatap muka atau kelompok, untuk tipologi D1 menggunakan metode mandiri dan untuk tipolodi KUA D2 menggunakan metode mandiri, hal tersebut memang dikarenakan tipologi D1 dan D2 yaitu memiliki kondisi geografis yang cukup sulit sehingga pilihan metode-metode tersebut yang dirasakan cocok dan cukup efektif serta efisien dalam bimbingan perkawinan. Serta penghambat dan  pendukung  dalam  implemtasi  bimwin  tersebut  yaitu  susahnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di tipologi D1 dan D2 karena listrik dan jaringan juga susah sehingga sangat mengganggu proses pelayanan bimbingan perkawinan.

## REFERENCES
Ariska,  S.  D.,  Solikhudin,  M.,  &  Zahro,  F.  (2023).  TIPOLOGI  NALAR  MAYARAKAT TERHADAP  LARANGAN  PERKAWINAN  ADAT  KEBO  BALIK  KANDANG. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah , 4 (2), 215–233.
Darajat, A. F. (2017). Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah , 2 (2), 54–67.
Hadi, A., Bin Ridwan, R., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. Jurnal Literasiologi , 8 (2). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373
Ishak,  I.,  Sidik,  S.,  &  Malkan,  M.  (2023).  ANALISIS  EFEKTIVITAS  KURSUS  CALON PENGANTIN  DALAM  MENEKAN  ANGKA  PERCERAIAN  (STUDI  DI KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL). Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 , 2 (1), 254–259.
Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Katalogis , Vol 3 , 179–185.
Munir, S. (2016). Bimbingan dan Konseling Islam .
Nasution,  M.  S.  A.  (2015).  Analisis  Kompilasi  Hukum  Islam  Tentang  Tipologi  Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 9 (1), 31–50.
Prayogi,  A.,  &  Jauhari,  M.  (2021).  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin:  Upaya Mewujudkan  Ketahanan  Keluarga  Nasional. Islamic  Counseling :  Jurnal  Bimbingan Konseling Islam , 5 (2), 223. https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267
Puteri, P. A. (2023). Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya  Mewujudkan  Ketahanan  Keluarga  (Studi  Kasus  Di  Kementerian  Agama Kabupaten Ponorogo). Jurnal Penelitian Agama , 24 (1), 21–34.
Sutirna.  (2021). Bimbingan  Dan  Konseling  (Bagi  Guru  Dan  Calon  Guru  Mata  Pelajaran) . Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=kXskEAAAQBAJ
Sutopo,  U.  (2022).  Kedudukan  Modin  dalam  Perspektif  Hukum  Positif. El-Dusturie:  Jurnal Hukum dan Perundang-undangan , 1 (1).
Suwanto.  (2019). Pemimpin  dan  Kepemimpinan  dalam  Organisasi  Publik  dan  Bisnis .  Bumi Aksara.