Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## MENUJU INDUSTRIAL SECURITY DALAM  MEWUJUDKAN TENAGA SATPAM PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA DI INDONESIA

## Edisah Putra
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : edisahmahawangsa@gmail.com

## Abstract
Global economic growth so that the impact on business competition is so intense and  causes  the  need  for  security  services  is  needed.  Nowadays,  the  security professionalism  of  security  guards  is  very  important,  because  industrial  security does  not  only  provide  physical  protection  services  for  installation,  security  of personnel, security of information and other technical from any security and order disturbances,  but  also  as  a  protector  in  the  effort  to  manage  risks  from  various threats  to  kamtibmas  in  the  business  world.  Professional,  modern  and  trusted security  guards  must  have  skills,  intelligence,  integrity  and  discipline.  So  the problem  under  study  is  towards  industrial  security  in  realizing  professional, modern and trusted security guards in Indonesia. Based on studies with normative juridical  research  that  Security  Guards  are  Police  Partners  to  carry  out  limited authority  functions  in  accordance  with  the  Police  Regulations,  where  Security Guards  are  part  of  enforcing  rules  and  discipline  within  the  company.  Thus  the protection and legal basis for security guards differ from other workers / laborers. The  government  is  expected  to  be  able  to  regulate  and  make  legislation  on invitations regarding the position of security guards as partners and fostered by the Indonesian police and how to supervise, manage and foster Industrial Security as a Security Services Business Entity.
Keywords: industrial security, security unit, legal protection .

## A. PENDAHULUAN.
Tenaga satuan pengamanan yang dalam bahasa yang sudah umum kita temui dengan sebutan kata Security merupakan pekerjaan yang tidak diminati dan bahkan merupakan pekerjaan yang tidak diperhitungkan dilingkungan masyarakat bangsa Indonesia,  apalagi  menggolongkannya  sebagai  profesi  pekerjaan 1 . Hal  ini dikarenakan secara kasat mata bahwa masa depan tenaga satuan pengamanan tidak menjanjikan, gaji yang rendah, tidak ada karir, pekerjaan rendahan dan banyak lagi
1 Budiarsih,  Hak  Pekerja  di  Bawah  Hukum  Kesehatan  Awam  Malaysia  dan  Indonesia, Journal  Faculty  Of  Law  Universiti  Kebangsaan  Malaysia,  Agustus  2015  h.  1-8  Penerbit  UKM Malaysia, ISBN -978-5920-10-3.
asumsi yang kurang baik. Akan tetapi kalau kita teliti akan tugas dan fungsi tenaga satuan pengamanan berhubungan langsung dengan produksi  atau kegiatan utama perusahaan ysng merupakan pemeran utama dalam kegiatan usaha tersebut, bahkan aset  perusahaan  dimana  tenaga  satuan  pengamanan  bekerja  berada  dalam kendalinya. Bahkan tenaga satuan pengamanan sering diterjemahkan hanya sebatas penjaga biasa maupun pelengkap sebuah bidang usaha.
Di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  pasal  3c,  tenaga  satuan  pengamanan  merupakan  mitra Kepolisian  atau  dalam  bahasa  lain  disebut  fungsi  Kepolisian  terbatas.  Satuan pengamanan  merupakan  penyelenggaraan  keamanan  swakarsa  dilingkungan kerjanya  dan  bertugas  membantu  Kepolisian  dalam  mewujudkan  keamanan tersebut  dalam  negeri.  Terkait  dengan  hal  tersebut  Kepolisian  diberi  tugas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap tenaga satuan pengamanan (Pasal  14  (1)  huruf  f  Undang  Undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia).  Namun  pengetahuan  dan  referensi  tentang  tenaga satuan pengamanan masih sangat jarang ditemukan dinegara Indonesia 2 .
Lembaga satuan pengamanan lahir di Indonesia pada tanggal 30 Desember 1980  dengan  dasar  terbitnya  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan yang saat itu  dijabat  Jenderal  Polisi  (Purn)  Prof.  DR.  Awaloedin  Djamin.  Dan  tanggal  30 Desember 1993 Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin   Djamin dikukuhkan sebagai  bapak  satuan  pengamanan. 5 Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan fungsi azasi satuan pengamanan dituntut agar profesional , modern , dan terpercaya. Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Kapolri  nomor  24  tahun  2007  tanggal  10 Desember  2007  tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan  Organisasi,  Perusahaan dan/atau  Instansi/  Lembaga Pemerintah  diharapkan menjadi  payung hukum  akan keberadaan  lembaga  satuan  pengamanan  di  Indonesia.  Perekrutan  tenaga  satuan pengamanan dalam bidang usaha saat ini lebih banyak menggunakan tenaga satuan pengamanan  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  tersebut  atau  sering  dalam  istilah
2 H. Arkian Lubis, Satpam Indonesia , Jakarta, Elex Media Komputindi, 2019, hlm 5
outsourcing 3 . 7 Menurut  Undang  Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan pada pasal 64, 65 dan 66, jasa outsourcing atau Alih Daya adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung akan bisnis inti perusahaan. Pekerjaan outsourcing yang sering kita lihat dalam lingkungan pekerjaan antara lain petugas satuan pengamanan, cleaning service, operator dan lain- lain yang inti pekerjaannya bersifat  sementara  maupun  musiman .  Penggunaan  tenaga  outsourcing  semakin meluas  dalam  kegiatan  perusahaan  karena  lebih  menguntungkan  perusahaan, praktis  dan  tidak  menanggung  jaminan  tunjangan  dan  fisilitas  yang  harus ditanggung perusahaan terkait.
Perjanjian  kerja  antara  tenaga  satuan  pengamanan  dengan  pengusaha melahirkan konsekwuensi  antara  tenaga  satuan pengamanan  menerima upah dari pengusaha  dan  tenaga  satuan  pengamanan  berkewajiban  melakukan  pekerjaan untuk pengusahan, sehingga memenuhi unsur hubungan kerja. Dengan timbulnya pekerjaan,  upah,  perintah  dan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  maka  tenaga satuan  pengamanan  adalah  pekerja  /  buruh  yang  harus  tunduk  dalam  Undang Undang  nomor  13  tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Dalam  melaksanakan tugasnya  satuan  pengamanan  sebagai  pekerja  atau  buruh  sering  mengalami terabaikannya akan hak - hak sebagai pekerja seperti kesejahteraan, perlindungan hukum, peningkatan jenjang karir, dan lain- lain.
Tujuan  terbentuknya  serikat  pekerja/  buruh  adalah  menegakkan  hak-  hak pekerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraannya.  Dengan  terbitnya  surat  Telegram Kapolri  nomor  Pol.  ST/227/III/2001  dan  surat Kepala  Badan  Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri nomor B/194/I/2013/ Baharkam, tanggal 28 Januari 2013 tentang Satpam bukan anggota Setikat pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya) maka tenaga satuan pengamanan tidak diijinkan tergabung dalam serikat pekerja. Terselenggaranya industrial Security atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di  Indonesia  masih  identik  dengan outsourcing (tenaga  alih  daya)  atau  PPJP berdasarkan dengan PerMen tenaga kerja dan transmigrasi nomor 19 tahun 2012.
3 https://security.astacademy.or.id/news/19-sejarah-satpam-satuan-pengamanan edisi 23 November 2018.
Sehingga  Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan  sataun  pengamanan  disama  artikan dengan penyedia jasa kerja lainnya. Industrial Security dalam mewujudkan Satpam yang professional ,  modern  dan  terpercaya  di  Indonesia  akan   dapat  terwujud apabila memiliki kedudukan dan landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Industrial Security terhadap tenaga satpam dapat  terakomodir  dengan  baik.  System  management  pengamanan  di  Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri  tentang  Badan  Usaha  Jasa  Pengaman  dan  atau Industrial  Security . Diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai. Perlindungan dan landasan hukum sataun pengamanan dan industrial  Security selaku  Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan  yang  memadai  akan terselenggaranya  hak  -  hak  sataun  pengamanan  yang  memadai  baik  ekonomis, sosial  dan  teknis  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  satuan  pengamanan profesional , modern , dan terpercaya. Dan jaminan tersebut mutlak harus terpenuhi.

## B. METODE PENELITIAN.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  dimana  penelitian  hukum  tersebut dilakukan  dengan  objek  penelitian  adalah  peraturan  perundang-  undangan  yang tertulis dan asas- asas hukum sesuai dengan norma untuk menganalisis industrial security dalam  mewujudkan  tenaga  satuan  pengamanan  (Satpam) profesional , modern dan terpercaya di indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  dalam  mewujudkan  profesi  Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya.
Di negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar tahun 1945  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Di dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  nomor  2  tahun  2002  tentang  Polri, pada Pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri, yang  dibantu  oleh  Kepolisian  Khusus  (Polsus),  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS), dan / atau Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa. Yang dimaksud dengan
bentuk  -  bentuk  pengamanan  swakarsa  adalah  suatu  bentuk  pengamanan  yang diadakan  atas  kemauan,  kesadaran  dan  kepentingan  masyarakat  sendiri  yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri seperti Satpam lingkungan. Bentuk - bentuk  pengamanan  swakarsa  memiliki  kewenangan  kepolisian  terbatas  dalam lingkungan  kuasa  tempat,  meliputi  lingkungan  pemukiman,  lingkungan  kerja, lingkungan pendidikan dan lain - lain.
Di  dalam  pasal  14  ayat  1  huruf  f  Undang  -  undang  nomor  2  tahun  2002 disebutkan  bahwa  Polri  bertugas  melakukan  koordinasi,  pengawasan  dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk  -  pentuk  pengamanan  swakarsa.  Selanjutnya  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  nomor  43  tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Koordinasi,  Pengawasan  dan  Pembinaan  Teknis  terhadap  Kepolisian  Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk - Bentuk pengamanan swakarsa, dalam Pasal  20  dari  tersebut  menyebutkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menyebutkan Satuan atau kelompok pengamanan yang tidak berkedudukan sebagai Polsus, PPNS dan  /  atau  bentuk  -  bentuk  Pam  Swakarsa  tidak  berwenang  menjalankan  fungsi Kepolisian dan / atau tindakan Kepolisian.
Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  kita  melihat  dan  mengetahui  terdapat sejumlah  satuan  tidak  berkedudukan  sebagai  Polsus,  PPNS,  atau  Pamswakarsa, melakukan  tugas-  tugas  dan  kegiatan  seperti  halnya  fungsi  kepolisian  dan/atau Tindakan  Kepolisian,  seperti  Pengamanan  Dalam  (Pamdal)  di  DPR,  Aviation security (Avsek) di  Bandara, dan mungkin  masih banyak terdapat  hal  -  hal  yang mirip/sama dengan kedua contoh tersebut di tempat lainnya di wilayah Indonesia.
Dengan  melihat  kenyataan  ini,  maka  landasan  -  landasan  hukum  dalam pengelolaan petugas keamanan yang mengemban fungsi kepolisian terbatas, masih sangat  perlu  disosialisasikan  di  lingkungan  aparatur  pemerintah  maupun masyarakat, khususnya para pengguna petugas keamanan yang menjalankan fungsi kepolisian  dan/atau  kegiatan  kepolisian.  Bukan  hanya  itu,  fungsi  keamanan  / pengamanan juga diemban oleh berbagai kalangan masyarakat di beberapa wilayah di  Indonesia  baik  individu  ataupun  kelompok,  karena  menjalankan  fungsi keamanan dapat mendatangkan uang, tidak peduli apakah perbuatan tersebut ada
legalitasnya  atau  tidak.  Mereka  bekerja  dan  melakukan  kegiatan  seperti  halnya fungsi kepolisian atau kegiatan kepolisian. Ada anggota masyarakat yang menjadi pengawal pribadi ( bodyguard ), ada pula yang melakukan investigasi (penyelidikan) sesuai pesanan pengguna (menjalankan kegiatan layaknya detektif swasta). Kedua model kegiatan tersebut pada dasarnya belum diatur dan tidak diatur dalam regulasi yang  ada.  Jadi  jika  ada  yang  melakukan,  seperti  hal  tersebut  berarti  ia  dapat dikatakan  melakukan  kegiatan  illegal.  Selain  itu  praktik  pengamanan  dilakukan dengan  penempatan  anggota  Ormas  tertentu  maupun  anggota  TNI  /  Polri  yang berpakaian sipil yang berjaga-jaga di lokasi area tempat hiburan maupun pada area -  area  bisnis  lainnya.  Bentuk  lain  dari  Pam  Swakarsa  yang  eksis  di  lingkungan masyarakat,  antara  lain  merupakan  bentuk  Pam  Swakarsa  yang  dibentuk  atas inisiatif  komunitas  tertentu  ataupun  instansi  tertentu  yang  peduli  terhadap keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  seperti  Pecalang  (Bali),  Patroli  Keamanan Sekolah,  Siswa  Bhayangkara,  Mahasiswa  Bhayangkara,  Satgas  -  Satgas  Partai Politik maupun Satgas Organisasi Masyarakat, dan lain - lain.
Tuntutan terhadap profesionalisme Satpam dewasa ini dirasakan begitu penting dan  sangat  dibutuhkan.  Hal  tersebut  dikarenakan industrial  security tidak  hanya memberikan jasa perlindungan fisik instalasi, pengamanan personel, pengamanan informasi  dan  pengamanan  teknis  Iainnya  dari  setiap  gangguan  keamanan  dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin dalam pengendalian risiko dari ancaman / gangguan keamanan yang berlangsung dari suatu proses bisnis.
Profesi Satpam menuntut memiliki kesiapan fisik dan kompetensi kerja yang profesional  yang  sesuai  dengan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia sektor  Jasa  Sekurity.  Namun  di  sisi  lain  penghargaan  terhadap  profesi  Satpam masih  rendah,  karena  berbagai  sebab  antara  Iain  komitmen  pengguna  jasa pengamanan  Satpam  masih  rendah,  kemampuan  finansial  pengguna  jasa  Satpam yang terbatas dan profesi Satpam yang masih disamakan dengan pekerjaan cleaning service, office boy / pekerja honorer, driver / sopir angkutan dan lain - lain.
Pada  era  digital  saat  ini,  Satpam  juga  telah  dituntut  untuk  mampu mengoperasionalkan  peralatan  sekurity  terkini.  Oleh  karena  itu  untuk mengakomodir  tuntutan  para  pengguna  Satpam  serta  dalam  rangka  pemuliaan
profesi  Satpam,  direkomendasikan  untuk  dapat  dipertimbangkan  pembinaan Satpam  kedepan  dalam  mewujudkan  tenaga  Satpam profesional , modern dan terpercaya di indonesia, sebagai berikut:
a. Kapasitas  personel  Polri  yang  ditugaskan  untuk  melakukan  Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Satpam haruslah yang mumpuni dan senantiasa dilakukan upaya - upaya untuk peningkatan kapasitas.
b. Melakukan  sertifikasi  kompetensi  sekuriti  terhadap  anggota  Satpam  sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Jasa Sekurity (saat ini sedang bergulir).
c. Perlindungan  terhadap  pengupahan  yang  diterima  oleh  seorang  anggota Satpam,  yakni  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  yang mampu memenuhi kebutuhan Satpam yang wajar.
d. Peningkatan  pelatihan  /  kursus  -  kursus  spesialisasi  tidak  hanya  pelatihan  - pelatihan pemadaman kebakaran, pelatihan penggunaan borgol / tongkat Polisi atau  pelatihan  -  pelatihan  lain  seperti  yang  selama  ini  dilakukan,  tetapi  juga pelatihan kemampuan dalam mengoperasionalkan peralatan - peralatan sekuriti terkini (alat - alat pengamanan berbasis tehnologi).
e. Asosiasi - asosiasi yang terkait dengan profesi Satpam, tidak boleh berhenti dan harus  senantiasa  aktif  melakukan  pertemuan  -  pertemuan  ilmiah  guna membahas  dan  menemukan  solusi  terkait  dengan  problem  -  problem  yang berhubungan dengan profesi Satpam.
f. Mungkin sudah tiba saatnya untuk diperjuangkan pembuatan Undang - Undang yang mengatur tentang profesi Satpam, namun agar bahasannya lebih luas dan mengalir  penamaannya  adalah  Undang  -  Undang  Jasa  Pengamanan. sebagaimana  yang  telah  ada  dibeberapa  negara  lain  di  negara  -  negara  Asia Fasiflk.
g. Mata  pelajaran  Satpam  yang  diberikan  pada  pelatihan  Gada  Pratama,  Gada Madya maupun Gada Utama perlu dikoreksi disesuaikan dengan perkembangan ancaman gangguan Kamtibmas dewasa ini, seperti penambahan mata pelajaran Radikalisme  /  Terorisme, Literasi  Digital ,  pengenalan  peralatan  -  peralatan terkini, dan lain - lain.
h. Perlu  penyempurnaan  /  revisi  Perkap  Nomor  24  Tahun  2007,  mengingat tuntutan akan profesi Satpam ke depan yang semakin penting dan dibutuhkan, selain  Satpam  harus  memiliki  kompetensi  kerja  yang  sesuai  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.  (Saat ini Perkap 24 tahun 2007 sedang dalam proses revisi. Perkap ini di split / dibelah menjadi 2 (dua) Perkap, yakni Perkap tentang Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital dan Objek - Objek tertentu serta Perkap tentang Sistem Pengamanan Swakarsa. Beberapa hal yang sedang diperjuangkan antara lain pengupayaan skala gaji Satpam, pengaturan
golongan  kepangkatan  Satpam,  Kode  Etik  Satpam,  pembentukan  asosiasi pengguna Satpam, dan lain - lain).
i. Terhadap  satuan  -  satuan  yang  tidak  berkedudukan  sebagai  Pamswakarsa, namun melakukan tugastugas dan kegiatan seperti halnya fungsi Kepolisian dan / atau kegiatan kepolisian, agar dilakukan langkah sosialisasi Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan  Pemerintah nomor 43 tahun 2012 kepada para  Pembina/Pengelola  Satuan  tersebut.    Dengan  harapan  satuan  -  satuan tersebut  segera  menyesuaikan  dengan  ketentuan  /  peraturan  yang  berlaku (mengikuti pelatihan Satpam, memiliki ijazah pelatihan Satpam Gada Pratama, memiliki KTA Satpam yang sah, menggunakan tanda kewenangan kepolisian terbatas sesuai ketentuan), dengan demikian ia telah mendapatkan pengukuhan dari Polri.
j. Terhadap Satpam - Satpam Lingkungan (terutama yang telah lebih dari 5 tahun bertugas) yang dibentuk oleh ketua RW / ketua RT setempat, dapat hendaknya diberikan pelatihan - pelatihan oleh pembina teknis Satpam setempat dan jika dari hasil pelatihan tersebut telah memiliki kemampuan yang dinilai setara atau hampir  setara  dengan  Satpam  -  Satpam  lain  pada  umumnya,  dapat  diberikan pengukuhan  dari  Polri  untuk  menjalankan  tugas  sebagai  Pengemban  F  ungsi Kepolisian Terbatas.
k. Perlu disusun Kode Etik Profesi Satpam Indonesia, serta pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Satpam Indonesia, guna menyelesaikan setiap permasalahan- permasalahan atau persoalan - persoalan yang berkaitan dengan profesi Satpam.
l. Satpam  -  Satpam  Senior  (meskipun  masih  berstatus outsourcing )  dapat hendaknya  dipertimbangkan  pemberian  kenaikan  upah  berkala  (per  2  tahun) sebagai  bagian  dari  hak  atas  penyesuaian  upah  yang  diperhitungkan  dari akumulasi  masa  kerja  yang  telah  dilalui,  melalui  kesepakatan  kerja  BUJP dengan Pengguna Satpam, yang didukung para pemangku kepentingan terkait profesi Satpam.
m. Kaitannya dengan sebagian besar status satpam adalah karyawan waktu tertentu atau outsourcing ,  hendaknya  dipenimbangkan  pengangkatan  mereka  sebagai karyawan  tetap  hal  ini  mengacu  pada  ketentuan  bahwa  hubungan  kerja BUJPdengan Satpam dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
n. Pengangkatan  karyawan  tetap  dilakukan  oleh  BUJP  yang  merekrut  mereka sejak awal. Ini tentu hanya bisa dilakukan bila perusahaan BUJP tersebut sudah profesional di bidangnya. Mereka yang telah diangkat sebagai karyawan tetap pada  BUJP  dan  dalpat  bekerja  Iangsung  di  bawah  pengendalian  BUJP  atau kemudian didorong sebagai karyawan pada organisasi / perusahaan pengguna satpam melalui kontrak waktu  tertentu,  yang dapat  Iebih  lama dari ketentuan perjanjian  kerja  pada  umumnya.  Ketentuan  -  ketentuan  lain  terkait  hak  -  hak
sebagai  pekerja  menjadi  tanggung  jawab  BUJP  dan  pengguna  jasa  Satpam. Tentunya  hal  ini  memerlukan  uji  coba,  evaluasi,  serta  kebijakan  -  kebijakan. Jika hal ini dapat dilaksanakan perusahaan atau BUJP, maka BUJP tidak lagi disibukkan  untuk  proses  mencari  dan  merekrut  karyawan  pada  setiap  ada kebutuhan  tenaga  kerja,  tinggal  mengelola  sumber  daya  manusia  yang  sudah ada dan mengelola pekerja supporting secara profesional.
o. Pada  prinsipnya,  Satpam  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  unjuk  rasa, mengingat  statusnya  sebagai  petugas  keamanan  (menjalankan  fungsi kepolisian),  karena  kegiatan  tersebut  dapat  membahayakan  keamanan  yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Oleh  karena  itu  pihak  BUJP,  Asosiasi  maupun Pengguna Satpam selayaknya harus proaktif dan intens menampung aspirasi- aspirasi  para  Satpam  terkait  tentang  profesi  Satpam  yang  berkembang  serta mencarikan solusinya, selain itu perlu dibuatkan aturan-aturan internal terkélit peranan Satpam sebagai petugas keamanan.
p. Perlu ditingkatkan upaya - upaya pengawasan terhadap para Satpam, meliputi pengawasan  KTA  Satpam,  Seragam  dan  Atribut  Satpam,  serta  Pengawasan Kegiatan  Pengamanan  yang  dilakukan  Satpam,  yang  dilaksanakan  secara bersama  oleh  Supervisor  Satpam,  Polri,  BUJP,  Asosiasi  maupun  Pengguna Satpam.
q. Satpam  senantiasa  melakukan  koordinasi  dengan  Bhabinkamtibmas  untuk kecepatan dalam pengambilan langkah - langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana maupun dalam rangka peningkatan daya tangkal dan daya cegah terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas, khususnya di lingkungan kerjanya.
r. Peristilahan security yang masih banyak dipakai agar dihilangkan saja, diganti dengan  Satpam.  Seperti  yang  telah  dilakukan  APSI  asosiasi  yang  mulanya merupakan  singkatan  dari  Asosiasi  Profesi  Sekuriti  Indonesia,  diubah menjadiAsosiasi Profesi Satpam Indonesia. Baik yang dikenakan di topi, baju, ruangan  jaga,  papan  petunjuk  dan  lain  -  lain,  agar  tidak  rancu  mengenai  arti peristilahan asing tersebut, dan istilah tersebut tidak diatur pada Perkap nomor 24 tahun 2007.
s. Peningkatan patroli  jalan kaki,  patroli  bersepeda  dan patroli  bersepeda motor yang  dilakukan  Satpam  di  Iingkungan  /  kawasan  kerjanya  perlu  digalakkan sebagai bukti keberadaannya.
2. Payung  Hukum Industrial  Security sebagai  Badan  Usaha  Jasa Pengamanan di Indonesia.
Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan  Terbatas  yang  bergerak  di  bidang  penyediaan  tenaga  pengamanan,
pelatihan pengamanan, kawal angkutuang / barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan  peralatan  keamanan  dan  penyedia  satwa  untuk  pengamanan.  Setiap Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan  hanya  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  jasa pengamanan setelah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Kapolri. Tata cara untuk  mendapatkan  SIO  BUJP  sebagai  berikut,  bahwa  Pimpinan  Badan  Usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat Up. Dirbinmas, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
Referensi  regulasi  yang  menjelaskan  tentang  Satpam  selanjutnya  ialah sebagaimana  termaktub  dalam  Undang  -  Undang  nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang - Undang tentang Polri ini  disebutkan  bahwa  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum,  perlindungan  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Pasa  2). Selanjutnya  disebutkan  bahwa  pengemban  fungsi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bentuk – bentuk Pengamanan Swakarsa (Pasal 3). Dalam penjelasan dari  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan Bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) adaa lah suatu  bentuk  pengamanan  yang  diadakan  atas  kemauan,  kesadaran,  dan kepentingan  masyarakat  sendiri  yang  kemudian  memperoleh  pengukuhan  dari Polri,  seperti  Satuan  Pengamanan  (Satpam)  lingkungan  dan  Badan  Usaha  Jasa Pengamanan (BUJP).
Dewasa  ini  bukan  hanya  Satpam  lingkungan,  tetapi  juga  telah  terdapat Satpam  pada  perkantoran  dan  industri  serta  perumahan.  Dijelaskan  pula  bahwa dalam  menjalankan  tugasnya,  Satpam  memiliki  fungsi  kepolisian  terbatas  dalam lingkungan  kerjanya  meliputi  lingkungan  permukiman,  lingkungan  perkantoran, lingkungan industri, lingkungan mal/pertokoan, lingkungan pendidikan, dan lain- lain.  Perkembangan tentang regulasi Satpam, kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  24  tahun  2007  tanggal  10  Desember  2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi. Perusahaan dan/atau lnstansi / Lembaga Pemerintah. Perkap mengatur tentang:
a. Penerapan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan,
b. Satpam,
c. Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP),
d. Serta mengatur bagaimana pelaksanaan audn pengawasan, dan
e. Pengendalian  terhadap  sistem  manajemen  pang,  amanan  organisasi, perusahaan, dan atau instansu lembaga pemerintah dan BUJP dijalankan / dilakukan.
Peraturan ini merupakan satu-satunya Perkap di ling. kungan Kepolisian RI yang mengatur tentang ekstema kepolisian. Perkap - Perkap Iainnya di lingkungan Polri pada dasarnya mengatur internal kepolisian. Perkap nomor 24/2007 tersebut sudah sangat dikenal dan diakui di instansi - instansi lain, terutama di lingkungan BUMN  dan  Kementerian  Pertambangan  maupun  ke  menterian  -  kementerian Iainnya,  khususnya  dalam  kaitan  pelaksanaan  audit  sistem  manajemen pengamanan. Pada Perkap ini, tugas pokok Satpam telah berkembang semakin luas yakni dengan rumusan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan / tempat Kerjanya yang tidak hanya meliputi aspek pengamanan &sik, tetapi juga meliputi  aspek  pengamanan  personel,  informasi  dan  aspek  pengamanan  teknis lainnya. Satpam berfungsi untuk melindungi dan mengayomi lingkungan / tempat kerjanya  dari  setiap  gangguan  keamanan,  serta  menegakkan  peraturan  dan  tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.
Kemudian  pada  tanggal  21  Juni  2018  telah  ditetapkan  dan  diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Lounching telah di lakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Juli 2018. Pada pelaksanaan  kewenangan  penerbitan  perizinan  berusaha  sebagaimana  dimaksud dalam PP tersebut, juga termasuk penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) BUJP. Penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui Online System Submission (OSS). Online  System  Submission (OSS)  adalah  aplikasi  berbasis  inter  yang  tujuannya adalah untuk mengakomodir semua perizinan usaha / investasi lintas kementerian / sektoral  dan  lintas  pusat  daerah  dalam  satu  sistem.  Sistem  OSS  tersebut  secara permanen  dijalankan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM). Peluncuran  sistem  OSS  ini  sekaligus  menjadi  bukti  keseriusan  pemerintah  untuk
memperbaiki  iklim  investasi  di  Indonesia  melalui  kemudahan  dalam  proses perizinan.  Pelaku  usaha  yang  akan  mengurus  izin  dapat  mengakses  aplikasi, selanjutnya  akan  mengetahui  semua  persyaratan  -  persyaratan  yang  dibutuhkan dalam mengurus perizinan dan tidak ada duplikasi permintaan persyaratan. Dengan adanya  OSS  ini  pelaku  usaha  tidak  lagi  bolak  -  balik  ke  kantor  -  kantor  instansi pemerintah  untuk  mendapatkan  surat  keterangan  yang  dipersyaratkan,  cukup mengakses melalui aplikasi tersebut. Melalui OSS pelaku usaha akan mendapatkan identitas elektronik yang disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Namun apabila sejumlah persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diminta dalam aplikasi OSS, dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan Izin Usaha. Selanjutnya apabila komitmen - komitmen lain yang ditentukan pada Izin Usaha telah dapat dipenuhi pelaku usaha, maka pelaku usaha akan  mendapatkan  Izin  Komersial  /  Operasional.  Pelaku  usaha  masih  harus melengkapi  beberapa  persyaratan  lain  sebelum  pemohon  mendapatkan IzinkKomersial Lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk, yang kita sebut dengan nama  Surat  Izin  Operasional  (SIO)  BUJP  dari  Kapolri.  Sedangkan  Badan  Usaha Jasa  Pengamanan  yang  telah  mendapatkan  SIO  BUJP  dari  Kapolri  berarti  telah berhak  menjalankan  usaha  jasa  keamanan.  Surat  Izin  Operasional  BUJP  berlaku untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  untuk  izin  baru,  dan  2  (dua)  tahun  bagi  izin perpanjangan. Bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Pengamanan disesuaikan dengan izin  usaha  yang  dimohonkan  /  yang  diberikan.  Namun  prinsipnya  pengelola  / Direktur  Utama  Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan  (BUJP),  melakukan  kegiatan berupa :
a. Penyiapan tenaga Satpam yang berkualifikasi minimal Gada Pratama;
b. Memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam yang dikelolanya serta kejelasan status ketenagakerjaan Satpam sesuai ketentuan perundang - undangan;
c. Mengatur  kegiatan  pengamanan  yang  dilakukan  Satpam  dalam  lingkungan  / kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan; dan
d. Direktur  Utama  BUJP  juga  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian pelaksanaan pengamanan yang dilakukan Satpam dalam lingkungan / kawasan kerjanya, serta kegiatan - kegiatan lain dalam rangka pemeliharaan, peningkatan kesiapan, dan kemampuan Satpam.
Setiap  BUJP  harus  berada  di  dalam  naungan  asosiasi.  Salah  satu  asosiasi yang bergerak di  bidang pengamanan  yang terdaftar di  Polri antara lain Asosiasi Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan  Indonesia  (ABUJAPI).  ABUJAPI  merupakan wadah penyalur kegiatan dan pengembangan pemilik perusahaan jasa pengamanan dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi yang sama serta untuk pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan Satpam Indonesia.
Didirikannya  Asosiasi  ini  pada  tanggal14  Februari  2006,  dengan  Ketua Umum Irjen Pol (Purn) Drs. H. Moch. Hindarto, M.S., Sekjen Brigjen Pol (Purn) Drs.  Adjiawan.  ABUJAPI  terus  berupaya  agar  para  Satpam  semakin  profesional dan  modern  dalam  memberikan  pelayanan  untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban  di  lingkungan  keljanya.  ABUJAPI  juga  intens  mengupayakan kedudukan  Satpam  dalam  regulasi  Indonesia  dan  peningkatan  kesejahteraan anggota Satpam bersama - sama dengan asosiasi Satpam lainnya.
ABUJAPI  harus  selalu  tampil  untuk  memotivasi  para  Satpam  di  seluruh wilayah Indonesia dan terus bergerak secara dinamis dengan mitra kerja samanya, yakni  Polri.  Selain  kepengurusan  di  tingkat  pusat  (Badan  Pengurus  Pusat ABUJAPI),  juga  telah  ada  25  kepengurusan  di  daerah  (Badan  Pengurus  Daerah ABUJAPI) di Indonesia. ABUJAPI harus dapat mendorong BUJP yang berada di bawah naungannya untuk mampu bersaing secara profesional dengan BUJP - BUJP di  kawasan  Asia  Tenggara.  ltu  semua  dapat  diwujudkan  dengan  Satpam  yang semakin profesional , modern serta tepercaya.
Industrial Security dalam mewujudkan Satpam yang professional , modern dan terpercaya di Indonesia akan dapat terwujud apabila memiliki kedudukan dan landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Industrial  Security terhadap  tenaga  satpam  dapat  terakomodir  dengan  baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan  Kapolri  tentang  Satpam,  Peraturan  Kapolri  tentang  Badan  Usaha  Jasa Pengaman  dan  atau Industrial  Security .  Diharapkan  pengaturannya  bukan  hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai.
Industrial Security dalam mewujudkan Satpam yang professional , modern dan terpercaya di Indonesia akan dapat terwujud apabila memiliki kedudukan dan
landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Industrial  Security terhadap  tenaga  satpam  dapat  terakomodir  dengan  baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan  Kapolri  tentang  Satpam,  Peraturan  Kapolri  tentang  Badan  Usaha  Jasa Pengaman  dan  atau Industrial  Security .  Diharapkan  pengaturannya  bukan  hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai.
Di Indonesia industrial Security atau Badan Usaha Jasa Pengamanan masih identik  dengan outsourcing (tenaga  alih  daya)  atau  PPJP  berdasarkan  dengan PerMen  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  nomor  19  tahun  2012.  Sehingga  Badan Usaha  Jasa  Pengamanan    (Satpam)  disama  artikan  dengan  penyedia  jasa  kerja lainnya.
Sesungguhnya  ada  perbedaan  tenaga  Satpam  dengan  tenaga  kerja/buruh, antara lain:
1. Tupoksiran  tenaga  Satpam  adalah  sebagai  Mitra  Kepolisian  Negara Republik Indonesia;
2. Satpam  wajib  mengikuti  pendidikan  secara  berjenjang  yaitu Gadda Pratama , Gada Maddya dan Gada Uttama sebagai bentuk kualifikasi tenaga Satpam dan Manajer Satpam Profesional ; dan
3. Standarisasi rekrutmen seperti pendidikan minimal SMA, postur ideal, tes kesehatan, kesamaptaan dan phsikotes.
Industrial  Security dalam  mewujudkan  tenaga  satpam  yang  professional sebagaimana yang telah dijelaskan, akan lebih tepat disebut sebagai tenaga profesi Satpam.  Kepolisian  republik  Indonesia  harus  memiliki  dan  membutuhkan kemitraan  untuk  membantu  tugas  keamanan  sebagai  mitra  adalah  Satpam.  Agar menumbuhkan rasa kebanggaan dan kehormatan Satpam maka sangat tepat disebut sebagai  profesi  tenaga  Satpam,  karena  dibutuhkan  untuk  menjaga  ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam dunia usaha pada era globalisasi ini dan sangat berbeda dengan pekerja/ buruh lainnya.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan.
A. Tenaga kerja outsourching adalah perusahaan alih daya jasa penyedia pekerja  Satpam  Sebagai  petugas  Satpam,  mempunyai  peranan
sebagai pembantu kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas dan Non  Justice .  Dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut  sebagai  Satuan Pengamanan (Satpam) maka perlu adanya perlindungan dan Payung hukum untuk Petugas Keamanan selaku Pekerja Satuan Pengamanan (Satpam)  dan Industrial  Security selaku  Badan  Usaha  Jasa Pengamanan.
B. Landasan  hukum Industrial  Security selaku    Badan    Usaha    Jasa Pengamanan    (BUJP)    dan    perlindungan    hukum    selaku    petugas keamanan  sebagai  pekerja  Satuan  Pengamanan  dimana  U  U ketenagakerjaan,  UU  tentang  Polri  dan  Perkap    tentang    Sistem Manajemen    Pengamanan    sangat    kurang    memadai    diinana perkembangan Industrial Security di Indonesia telah berkembang pesat dengan  pertu  mbu  han  ekonomi  global    dan    kebutuhan    pasar. Perlindungan  dan  payung  hukum  bagi Industrial  Security atau  Badan Usaha  Jasa  Pengamanan  sel  aku  penyedia  tenaga / pekerja  Satuan Pengamanan  sangatlah  penting  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan kepastian hukum bagi Industrial Security.
2. Saran
Pemerintah  perlu  mengkaji  serta  menyempurnakan peraturan  Kapolri tentang Sistem Manajemen Keamanan dengan membuatkan perundang- undangan  yang  mengatur    tentang    bidang    usaha industrial security sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan. Pekerja Satpam adalah binaan Polri bertugas  dan  bertindak sesuai dengan Tugas pokok, Fungsi  dan  Peranan sebagai Satpam maka perlu peraturan yang mengatur tentang profesi Satpam untuk mewujudkan profesi Satpam professional, m‹›dern dan terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaloedin Djamin, MPA Management Security di Indonesia dan Penyempurnaan Perkap 24 tahun 2007.
Budiarsih,  Hak  Pekerja  di  Bawah  Hukum  Kesehatan  Awam  Malaysia  dan Indonesia,  Journal  Faculty  Of    Law    Universiti  Kebangsaan  Malaysia, Agustus 2015 h. 1-8 Penerbit UKM Malaysia,
. H. Arkian Lubis, Satpam Indonesia, Jakarta, Elex Media Komputindi, 2019.
Lis  Julianti,  perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Outsourcing Di Indonesia, 2015
Muhammad  Habib  Mustofa,  Agus  Timan,  Wildan  Zulkarnain,  Analisis Pengembangan  Karir  Personel  Satuan  Pengamanan  Universitas  Negeri, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019.
Nicky E.B Lumingas, perlindugan hukum Terhadap pekerja out sourching, 2013.
Wendra  Hartono,  Peningkatan  Kesejahteraan  Perekonomian  Dengan  Pelatihan Investasi  Dan  Menabung  Saham  Bagi  Tenaga  Outsourcing,  Satpam,  dan Sopir di Universitas Ciputra, Vol. 1, No. 1, Mei 2019.

## B. Situs Internet
https://www.security-jasindo.com/Blog/Satpam%20Oh%20,
Satpam.html , Desember 14, 2012
https://security.astacademy.or.id/news/19-sejarah-satpam-satuan-pengamanan edisi 23 November 2018 .
https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/karyawan-outsourching-aturan- hukum-masa-kerja/