## PERAN NEGARA MENGHADAPI PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM LINGKUNGAN HAYATI

## Franciscus Xaverius Wartoyo
Staff Pengajar di STKIP PGRI Sidoarjo Email : yoyokwartoyo97@gmail.com
Informasi Artikel: Dikirim: (20 Februari 2020) ; Direvisi: (1 Mei 2020); Diterima: (13 Mei 2020)
Publish (17 Mei 2020)
Abstrak:  Peran  Negara  Menghadapi  Problematika  Hak  Asasi  (HAM)  dalam  Lingkungan Hayati. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara kontekstual antara pelanggaran HAM dan  terjadinya  bencana  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  tersebut.  Pelanggaran dilakukan  oleh  sebagian  orang  maupun  kelompok.  Pelanggaran  tersebut  memberikan  dampak negative  bagi  kepentingan  banyak  orang,  seperti  pencemaran  udara  ataupun  air  yang  disebut pelanggaran  lingkungan  hayati.  Pelanggaran  HAM  berupa  pencemaran  lingkungan  hayati menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, merupakan tindakan  melanggar  hukum.  Tidak  ada  yang  salah  dalam  kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah maupun penegakkan Undang-Undang PPLH oleh KLHK. Problematika tersebut timbul karena sebagian individu atau kelompok dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun instansi yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Usaha meminimalisir problematika hak asasi manusia dan supaya tidak tumpang tindih dalam undang-undang lingkungan hidup dan pertambangan maka negara menyusun UU PPLH. Undang-Undang tersebut membuka ruang dan instrumen hukum seluas-luasnya  bagi  pihak  yang  ingin  menegakkan hukum lingkungan.   Sesuai  dengan  UU  PPLH, penegakkan hukum lingkungan dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif hukum sehingga hak asasi manusia bisa terpenuhi.
Kata Kunci : Peran Negara, Pelanggaran HAM, Lingkungan Hayati.
Abstract:  The Role of State Face Human Right Problem in Natural Environment. Human rights violations can be committed by individuals or related organizational to environmental pollution that caused physical or psychological impacts on the biological environment are facts of violation of the law whose effects can be felt not only by the perpetrators, but also other people and others. Nothing wrong in the policies that have been carried out by the government, problems arise because some elements of related organizations are only concerned with their own interests, in minimizing human rights issues and so that they do not overlap in laws between the environment and mining with the PPLH Law, opening the widest possible space and legal instruments for those who want to enforce environmental law and then based on the PPLH Law, environmental law enforcement can be resolved with several legal alternatives.
Key Words : The Role of State, Human Rights Violations, Natural Environment.

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  secara historis lahir dari basil perjuangan panjang untuk  menentang  penindasan  penguasa terhadap rakyat di masa lalu. Sebagaimana telah  diketahui,  bahwa  pada  masa pemerintahan monarchi yang absolute , melahirkan  pemerintahan  yang  sewenang- sewenang.  Penguasa  yang  memerintah dengan  kekuasaan absolute tidak  jarang mengalami  penistaan  dan  penyiksaan  hak- hak  individualnya.  Secara  kodrati  setiap orang  memiliki  hak  yang  sama,  yang  di bawanya sejak lahir dan persamaan tersebut dapat  dilihat  ketika  seseorang  lahir  ke dunia,  pada  saat  itu  seseorang  telah  diberi hak  oleh  sang  pencipta  untuk  menangis, bernafas, melihat, dan lain sebagainya
Hak asasi
merupakan isu
internasional  dan  merupakan  pokok bahasan sedunia internasional, dan terdapat tiga instrumen di dalam hak asasi manusia yang  disebut  sebagai Bill  of  Right ,  yaitu Universal  Declaration  of  Human  Right (UHDR), International  Covenant  on  Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur mengenai masalah hak-hak sipil dan politik, dan International  Covenant  on  Economic Social  and  Cultur  Right (IESCR)  yang mengatur  mengenai  hak-hak  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Sedangkan RANHAM  atau  Rencana  Aksi  Nasional HAM  di  Indonesia  berdasarkan  ratifikasi hukum  internasional  tersebut,  hal  ini menunjukkan  bahwa  HAM  merupakan
merupakan  konsep  dan  praksis  yang universal  dan  bukan  konsep  dan  praksis yang sifatnya partikularis karena
RANHAM tersebut merupakan bagian dari 9  pokok  instrumen  HAM  internansional
(Kemenlu,  2019).  Sejalan  dengan  hal  itu, HAM  sebagai  nilai  universal  telah  dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam  batang  tubuh  UUD  1945  dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945.
Indonesia memiliki Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang HAM sebagaimana termuat dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  165  yang  selanjutnya disingkat  UU  HAM  sebagai  bentuk tanggung  jawab  moral  dan  hukum Indonesia  sebagai  anggota  PBB  dalam penghormatan  dan  pelaksanaan  Deklarasi Universal  HAM/ Universal  Declaration  on Human  Rights (UDHR)  tahun  1948  serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
Menanggapi perubahan iklim, pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan pengurangan emisi komersial, seperti biasa pada  tahun  2020,  sebesar  26%  dalam bisnisnya  sendiri  dan  41%  dengan dukungan  dari  negara  lain.  Karena  alasan ini, sejumlah strategi mitigasi dan mitigasi perubahan  iklim  telah  dikembangkan, termasuk Peraturan Presiden 61 tahun 2011 tentang  Rencana  Pengurangan  Gas  Hijau Nasional  dan  Presiden  71  tahun  2011
tentang  Implementasi  Inventarisasi  Gas Hijau  Nasional,  sesuai  dengan  Undang-
Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana termuat dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5059  yang  selanjutnya  disingkat menjadi UU PPLH.
Jika bencana ekologis di sekitar kita terus  terjadi,  mereka  disebabkan  oleh penggunaan  sumber  daya  alam  yang  tidak bersahabat.  Karena  ini  harus  dilakukan dengan  koreksi  komprehensif  sehingga administrasi  dan  penggunaannya  dapat meningkatkan  masyarakat  dan  tidak menyebabkan bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang merupakan keseimbangan antara pembangunan  ekonomi  dan  sosial  dan lingkungan,  adalah  satu-satunya  pilihan yang perlu direalisasikan.
Hak  menguasai  oleh  negara  atas Sumber  Daya  Alam  (SDA)  bukan  berarti hak  untuk  sewenang-wenang  menjalankan kekuasaannya.  Salah  satu  organisasi independen  yang  ikut  menjaga  dan mengelola  lingkungan  hidup  sesuai  UU PPLH,  yaitu  Wahana  Lingkungan  Hidup (WALHI) (Olivia, 2019). Berdasarkan hasil penelitiannya, WALHI menilai bahwa salah satu  akar  persoalan  lingkungan  hidup adalah  praktek  korupsi  dalam  pengelolaan sumber  daya  dan  penggunaan  kekerasaan
dan  pelanggaran  HAM  yang  semuanya ditujukan untuk melanggengkan penguasaan  atas  sumber  daya  alam  baik secara  ekonomi  maupun  politik.  Partai politik  menjadi  bagian  utama  dari  relasi antara  korupsi  dan  pelanggaran  HAM (Olivia, 2019).
Lebi  lanjut  Olivia  (2019)  korupsi bukan  hanya  merugikan  negara  dalam  hal anggaran  negara  baik  melalui  mafia  pajak atau suap dalam pemberian ijin, yang lebih besar  dari  itu  bahwa  korupsi  di  sektor sumber  daya  alam  telah  menurunkan kualitas hidup manusia akibat memburuknya  kualitas  lingkungan  hidup dan  bencana  ekologis.  Sebagai  contoh yakni    pembakaran  hutan  untuk  sarana membuka ladang baru sebagai pabrik yang terjadi  di  Kalimantan  maupun  Riau,  yang menyebabkan  pencemaran  udara  dan menimbulkan tidak hanya ekologis, namun juga kesehatan manusia, dan perekonomian yang  terdampak  di  sekitarnya  (Tirto.id, 2020).
Pelanggaran  HAM  adalah  setiap perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang termasuk  aparat  negara  baik  disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara  hukum  mengurangi,  menghalangi, membatasi  dan  atau  mencabut  HAM seseorang  atau  kelompok  orang  yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak  akan memperoleh  penyelesaian  hukum  yang berlaku  dalam  Undang-Undang  Nomor  26
tahun  2000  tentang  pengadilan  HAM sebagaimana  termuat  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor 208 yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan  HAM.  Sedangkan  bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Sementara itu kejahatan kemanusiaan  adalah  salah  satu  perbuatan yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk  sipil  misalnya:  pembunuhan, pemusnahan,  perbudakan,  dan  lain-lain secara  sewenang-wenang  yang  melanggar (asas-asas)  ketentuan  pokok  hukum internasional.
Pelanggaran  terhadap  HAM  dapat dilakukan  oleh  aparatur  negara  maupun bukan  aparatur  negara  (UU  pengadilan HAM,  2006).  Karena  itu  penindakan terhadap  pelanggaran  HAM  tidak  boleh hanya  ditujukan  terhadap  aparatur  negara, tetapi  juga  pelanggaran  yang  dilakukan bukan oleh aparatur negara. Dalam hal ini seperti  yang  pernah  dinyatakan  oleh Komnas  HAM  bahwa  terkait  pencemaran udara  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah Indonesia. Komnas HAM memberi contoh pencemaran  udara  yang  diakibatkan  oleh kebakaran hutan dan polusi di DKI Jakarta. Pencemaran udara menurut Komnas HAM merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran HAM.  Komnas  HAM  menegaskan  setiap
orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang sehat.
Menurut Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan  Internal  dan  Kerjasama Komnas HAM Esrom Hamonangan bahwa pelanggaran HAM dalam UU No 39 Tahun 1999,  pasal  9  ayat  3,  bahwa  setiap  orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat (Rahel, 2020).
Pengembangan  hak  asasi  manusia sering  dimulai  dengan  gerakan  historis yakni  melakukan  kampanye  dengan menyebarkan  jargon  seperti:  Hak  asasi manusia,  droits  de  l’homme,  derrechos humanos, Menschenrechte. Secara harfiah, menurut  Jack  Donelly  mendefinisikan HAM  adalah  hak-hak  yang  dimiliki seseorang  karena  dia  adalah  manusia. Masalah lingkungan dalam pengembangan hak  asasi  manusia  dapat  dipertimbangkan secara  singkat  pada  empat  generasi. Generasi  pertama  mengangkat  masalah HAM  dalam  hukum  dan  politik,  sehingga generasi  ini  tidak  pernah  memikirkan lingkungan.  Generasi  kedua,  isu  HAM meluas  terhadap  tuntutan  hak-hak  sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua covenant yaitu International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights dan International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (Gregorius, 2009).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu bagaimana  peran  negara  dalam  penegakan HAM  di  lingkungan  hayati  dalam  hal  ini
adalah  ruang  udara,  tanah/hutan,  dan  air yang  digunakan  bersama-sama  rakyat Indonesia  karena  adanya  kegiatan  satu
kelompok atau organisasi sehingga
mengalami krisis bersama?

## PEMBAHASAN
Dalam hukum dasar negara Indonesia  yaitu  dalam  UUD  RI  1945
(sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan,  Batang  Tubuh  maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam  pasal  27,  28,  29,  30,  dan  31. Meskipun  demikian,  bukan  berarti  HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan  UUD  1945  tersebut  adalah  inti- inti  dasar  kenegaraan.  Dari  pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM  yang  terdapat  dalam  Batang  Tubuh UUD  1945  sebelum  amandemen,  yaitu: pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 28, pasal  28  ayat  (1),  dan  pasal  31  ayat  (1). Setelahnya  UUDN  RI  1945  (sesudah diamandemen),  HAM  tercantum  di  dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai  hak-hak  dasar  atau  pokok  yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar  tersebut  menusia  tidak  dapat  hidup sebagai  manusia.  Konsekuensi  sebagai negara  hukum,  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  berbagai kepentingan  anggota  masyarakat  dan
umum, termasuk sengketa masalah pertanahan  penyelesaiannya  dilakukan menurut hukum.
Secara objektif prinsip perlindungan terhadap  HAM  antara  negara  satu  dengan negara  lain  adalah  sama,  tetapi  secara subyektif  dalam  pelaksanannya  tidak demikian,  artinya  pada  suatu  waktu  ada persamaan  hakikat  terhadap  apa  yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat  yang  bersamaan  ada  perbedaan persepsi  HAM  antara  negara  yang  satu dengan yang lain (Putra, 2015). Keadaan ini lebih  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan latar  belakang  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial  budaya  dan  juga  perbedaan kepentingan  nasional  dari  masing-masing negara tersebut.
Di  negara  Indonesia  antara  masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi  perjuangan  untuk  penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya  baik  yang  dilakukan  pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) meskipun  hasilnya  masih  jauh  dari  yang diharapkan  bangsa  Indonesia,  tapi  sudah adanya  kemajuan  dari  pada  masa sebelumnya (Orde Baru).
Salah  satu  peranan  negara  dalam penegakkan  HAM  terhadap  lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara
Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  03  tahun  2012  tentang  Taman Keanekaragaman  Hayati,  dimana  dalam
Permen  tersebut  dalam  pemeliharaan lingkungan  hayati  mengandung  makna menjadi  suatu  kepentingan  bagi  setiap warga untuk memelihara sumberdaya baik tumbuhan  maupun  satwa  lingkungan  dan pelanggarannya  merupakan  pelanggaran hak  hidup  makhluk  hidup  lain  termasuk manusia dalam memanfaatkan lingkungannya. Selain itu pemerintah juga menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 47  tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana  termuat  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor  89,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5305  yang selanjutnya disingkat UU Corporate Social
Responsibility (CSR)  atau  UU  CSR,  bagi perusahaan-perusahaan atau industri- industri  dalam  upaya  pendalian  dampak pencemaran  dan  lingkungan  hidup.  Isi komponen  tetap  umum.  Masyarakat  dan lingkungan,  sebagaimana  didefinisikan dalam  bagian  2,  adalah  kewajiban. sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan. "
Konsepsi  mengenai Corporate Social  Responsibility (CSR)  yaitu  suatu kewajiban  bagi  perusahaan  atau  industri dalam  pengelolaan  karyawan  dan  dampak lingkungan hidup pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen melalui bukunya yang berjudul “ Social
Responsibility  of  the  Businessman ”. Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi  gelar  sebagai  Bapak  dari  CSR ( Father  of  CSR ).  Dalam  konteks  global, sementara  ini  tidak  terdapat  kesatuan definisi mengenai CSR. Kalaupun terdapat definisi  CSR,  pengertian  tersebut  dapat dipandang bersifat tentative definition . The European  Commission memaknai  CSR sebagai as  a  concept  whereby  companies integrate social and enviromental concerns in  their  businnes  operations  abd  their interactions  with  stakeholders  on  a voluntary basis .
Menurut  ISO  26000: Guidance  on Social Responsibility , CSR adalah tanggung jawab  organisasi  untuk  dampak  keputusan dan  kegiatannya  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  yang  diterjemahkan  ke  dalam perilaku  yang  transparan  dan  etis  yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,  harapan  para  pemangku kepentingan  dan  terintegrasi  di  seluruh organisasi.  Dengan  demikian,  CSR  dapat diartikan sebagai komitmen oleh perusahaan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan  itu  sendiri,  masyarakat  lokal dan  masyarakat  luas.  Perumusan  atau definisi yang diberikan di atas menunjukkan  kepada  publik  bahwa setidaknya  ada  3  (tiga)  faktor  utama  yang
membentuk  pemahaman  atau  konsep  CSR (Hakim,  2016).  Faktor  pertama  adalah artificial  person,  sebagai  suatu  artifical person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri  sendiri  dan  terisolasi,  perusahaan atau  perseroan  tidak  dapat  menyatakan bahwa  mereka  tidak  memiliki  tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya. Kedua  yaitu  faktor  keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan ( sustainability )  perusahaan  atau  korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh
stakeholders -nya dan bukan hanya shareholders -nya.  Para stakeholder ini terdiri  dari: shareholders ,  konsumen, pemasok,  klien,  customer,  karyawan  dan keluarganya,  masyarakat  sekitar  dan mereka  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan ( the local community and society at large ).
Ketiga  yaitu  faktor  pelaksanaan CSR  berarti  juga  melaksanakan  tugas  dan kegiatan  sehari-hari  perusahaan  atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh  keuntungan  melalui  usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi,  CSR  berarti  juga  menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan (Nasution, 2011). Mengenai  kebijakan  pengelolaan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1997  Nomor  68, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3699,  yang  selanjutnya disingkat  UU  PLH,  sebagaimana  telah diubah menjadi UU PPLH. Penerbitan UU PPLH  tampaknya  memiliki  tujuan  untuk memperkuat  aspek  perencanaan  dan implementasi  hukum  lingkungan,  yang dapat  dilihat  pada  struktur  hukum  yang dominan dalam mengawasi aspek perencanaan  dan  implementasi  hukum. Namun,  ada  perbedaan  yang  signifikan dalam UU PPLH, khususnya tidak adanya pasal dan paragraf tentang komitmen pihak yang  berkepentingan  untuk  memuat, mengganggu  dan  membalikkan  arah degradasi lingkungan.
Seperti pada kasus kabut asap akibat pembakaran  hutan  yang  pernah  terjadi, dalam hal ini penegakkan lingkungan dalam lingkungan  hidup  perlu  diperhatikan. Penegakan  hukum  lingkungan  adalah tindakan  untuk  melakukan  penerapan perangkat hukum dengan pemaksaan sanksi hukum untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan  yang  termuat  dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup  dengan  tujuan  untuk  melindungi fungsi  dan  nilai  dari  lingkungan  hidup (Herlina, 2010).
Sebagai  pengantar  ilmu  hukum lingkungan,  hukum  tidak  hanya  bertindak sebagai  pelindung  individu  dan  badan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan
lingkungan  untuk  melindungi  lingkungan, untuk melindunginya, dalam kasus hukum. Hukum  yang  melanggar  hukum  harus diterapkan  pada  hukum  untuk  menjadi nyata  dan  tulus  dalam  implementasinya untuk melindungi hak asasi manusia untuk hidup  dalam  lingkungan  yang  bersih  dan sehat
Memahami  hak  dan  kewajiban
rakyat Republik Indonesia dalam kaitannya dengan lingkungan adalah tanggung jawab bersama
untuk memperoleh hak lingkungan,  sebagaimana  didefinisikan dalam  UU  PLH  tentang  Pengelolaan Lingkungan.  khususnya  Pasal  5,  tentang persamaan hak dalam lingkungan yang baik dan  sehat.  Pasal  6,  yang  berisi  kewajiban untuk melindungi lingkungan dan mencegah polusi dan kerusakan
lingkungan.
Penghancuran  hutan  adalah  hasil tindakan  manusia  untuk  mencapai  tujuan ekonomi dengan deforestasi. Dalam hal ini jelas  bahwa  perusakan  hutan  merupakan ambisi manusia. Kegiatan tersebut menunjukkan  bahwa  dalam  hubungan manusia  dan  alam,  manusia  harus mempertimbangkan nilai-nilai yang paling penting  bagi  keselamatan  manusia,  di samping nilai-nilai ekonomi dan teknis.
Dengan demikian, karena kebakaran hutan yang melanggar hak asasi manusia,  pemerintah  telah  berjanji  untuk terus  bekerja  untuk  mengatasi  kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang
mempengaruhi banyak daerah di Indonesia, khususnya Sumatra dan Kalimantan. Sistem dan  strategi  deputi  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  akan terus  bekerja  untuk  memerangi  kebakaran hutan  dan  lahan.  Akan  ada  pemantauan mata  kritis,  penghapusan,  penegakan hukum  dan  sosialisasi.  Direktur  Jenderal Penegakan Hukum Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak  tegas  melalui  pelaksanaan penunjukan  administratif,  sipil  dan  pidana karhutla (Vendi&Noverius, 2020).
Pemerintah  daerah  memberikan lisensi  komersial  kepada  perusahaan. Melalui  pengawasan  ini,  kepatuhan terhadap  pemegang  lisensi  didorong, termasuk  yang  terkait  dengan  pencegahan kebakaran  dan  pengendalian  lahan  dan kebakaran.  Intinya,  penegakan  hukum dalam konteks pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  bertujuan  untuk mencegah  kerusakan  lingkungan,  serta menghindari  adanya  sengketa  lingkungan hayati dikemudian hari. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua  pihak  atau  lebih  yang  timbul  dari kegiatan  yang  berpotensi  dan/atau  telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan environmental disputes merupakan  species  dari  genus sengketa  yang  bermuatan  konflik  atau kontroversi  di  bidang  lingkungan  yang secara leksikal diartikan: Dispute . A conflict or  controversy;  a  conflict  of  claims  or
rights;  an  assertion  of  a  rlght,  claim,  or demand on oneside, met by contrary claims or  allegations  on  the  other (Triwanto,
2009).
Penegakan hukum lingkungan secara langsung berkaitan dengan
kemampuan  pemerintah  dan  masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan. Regulasi yang ada sudah cukup kuat dan penegakkan keadilan  serta  tata  kelola  negara  sudah sangat baik. Hanya saja dalam pelaksanaan di  lapangan  masih  saja  ada  oknum  yang lebih  banyak  merugikan  pemerintah  yang datang dari kalangan pejabat atau pegawai pemerintah  di  tingkat  lapangan  dengan cara-cara yang tidak baik.
Oleh karena itu, penciptaan pemerintahan  yang  baik  di  Indonesia merupakan  prasyarat  penting  untuk pengelolaan  lingkungan  yang  efektif, karena perlindungan hutan-hutan ini sangat tergantung pada berfungsinya sistem politik yang  menjamin  implementasi  demokrasi dan hukum yang tepat.

## PENUTUP
Pelanggaran  HAM  yang  dapat dilakukan  oleh  perseorangan  maupun lembaga  terkait  dengan  pencemaran lingkungan  yang  dapat  menimbulkan dampak  fisik  maupun  psikis  pada lingkungan hayati. Hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dampaknya  dapat  dirasakan  tidak  hanya
pelaku,  namun  juga  orang  lain  dan komunitas lain pada lingkungan terdampak.
Tidak  ada  yang  salah  dalam kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah maupun penegakkan UU PPLH oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK).  Permasalahan  timbul karena  sebagian  individu  atau  kelompok baik  itu  organisasi,  lembaga,  maupun instansi yang hanya mementingkan kepentingannya  sendiri-sendiri.  Dalam meminimalkan  problematika  hak  asasi manusia  dan  supaya  tidak  tumpang  tindih dalam  undang-undang  antara  lingkungan hidup dan pertambangan maka dikeluarkanlah UU PPLH. Undang-undang ini  membuka  ruang  dan  instrumen  hukum seluas-luasnya  bagi  pihak  yang  ingin menegakkan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH. Penegakkan hukum lingkungan  berdasarkan  UU  PPLH  dapat diselesaikan  dengan  beberapa  alternatif hukum  sehingga  hak  asasi  manusia  bisa terpenuhi.

## DAFTAR RUJUKAN
Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan  Hidup,  Bandung: Refika Aditama. Gregorius  JB,  2009.  Hak  Asasi  Manusia (Ham)  Atas  Lingkungan  Hidup (Suatu  Rekfleksi  Sosio-Yuridis atas  Implementasi  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan),  Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  Tahun ke-39, No. 3. Hal. 283-306.
Hakim  DA,  2016.  Urgensi  Penerapan
Corporate  Social  Responsibility Sebagai  Upaya  Menjamin  Hak- Hak  Tenaga  Kerja,  Jurnal  Fiat Justicia, Vol. 10, No. 4, Hal. 605- 820.
Herlina  N.,  Permasalahan  Lingkungan Hidup  dan  Penegakkan  Hukum Lingkungan  di  Indonesia,  Jurnal Publikasi, Fakultas Hukum: Universitas Galuh, Ciamis. diakses dari: https://jurnal.unigal. ac.id/index.php/ekonologi/article/ view/15, pada 10 Februari 2010. Kementrian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu), 2019, Isu khusus yang diumumkan oleh Kemenlu melalui website resmi: , https://kemlu.go.id/portal/id/read/ 40/halaman_list_lainnya/indonesi a-dan-hak-asasi-manusia,  diakses
6 Mei 2010.
M.A.  Putra.  Eksistensi  Lembaga  Negara
Dalam  penegakan  Ham  Di Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Hukum:
Fiat  Justisia,  Vol  9.  No  3.  2015. Hal 4. Nasution,  B.  2011.  Aspek  Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Hukum Universitas  Sumatera  Utara,  hal. 13. Olivia D.A.Q, Menjaga Lingkungan Hidup Untuk  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia,  Artikel  Online,  diakses dari
http://ham.go.id/menjaga-
lingkungan-hidup-untuk- pemenuhan-hak-asasi-manusia/,
pada 08 Pebruari 2019
Rahel  NC.,  Pencemaran  Udara  adalah
Pelanggaran HAM, Artikel online, diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 4732742/komnas-ham- pencemaran-udara-adalah-
pelanggaran-ham,
pada 10 Februari 2020. Tirto.id,  Penyebab  dan  Akibat  Kebakaran Hutan  di  Kalimantan  Hingga Sumatera, diakses dari
https://tirto.id/penyebab-dan- akibat-kebakaran-hutan-di-
kalimantan-hingga-sumatera-eic3, pada 28 April 2020. Halaman 1.
Triwanto,  2009.  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang N0mor 32 Tahun 2009, Jurnal Wacana Hukum Vol. III, No. 1, hal. 86-102.
Vendi Y.S, Noverius L., Sejumlah upaya ini dilakukan  pemerintah  untuk  atasi kebakaran hutan dan lahan diakses dari  https://nasional.kontan.co.id/
news/sejumlah-upaya-ini- dilakukan-pemerintah-unt uk- atasi-kebakaran-hutan-dan lahan?page=all,  pada  12  Februari 2020.

## Sumber Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor  140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor  89,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5305).