## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA KREDIT PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI SAMARINDA

## Wahyuni Safitri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
This  was  a  normative-judicial  research  on  consumer  legal  protection  in  purchasing motorcycles  by  instalment  through  Federal  International  Finance  (FIF)  in Samarinda.  It  was  aimed  at  investigating  to  what  extend  the  purchasing  of motorcycles  by  instalment  through  FIF  is  legally protected.  The  research  collected both  primary  and  secondary  data.  The  primary  data  was  collected  by  field  survey conducted through semi-structured interview, while the secondary data was obtained by means of literature review.
It was concluded, firstly, that the position of consumers in making instalment credits for motorcycles at FIF Samarinda was very weak. This was because the sale contract or  credit  agreement  has  been  prepared  in  advance  by  the  FIF.  Legally,  such  a condition  is  acceptable  because  FIF is  having  good  faith  based  on  consumers’ agreement  as  stipulated  in  Article  1320  of  KUH  Perdata.  Secondly,  whenever  the objets of the contract or agreement were in force majeure  condition, the consumers were hardly protected.
Key words : Legal protection, credits, FIF Samarinda.

## PENDAHULUAN
Paul  Vinogradeff  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  itu  adalah makhluk  sosial.  Bagi  manusia  melakukan  hubungan-hubungan  sosial  sudah merupakan  suatu  perintah  alam.  Hal  ini  disebabkan  manusia  itu  tidak  bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  keadaan  yang  terisolasi.  Ia  senantiasa membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain (Raharjo, 2000 : 125).
Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, oleh karena itu terjadilah kontak, interaksi antara sesama manusia. Kontak ini mungkin ada yang menyenangkan, tetapi tidak jarang pula terjadi kontak-kontak yang tidak menyenangkan yang berupa konflik dan pertentangan.
Gangguan  kepentingan  atau  konflik  harus  dicegah  atau  tidak  dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, di mana manusia  akan  selalu  berusaha  agar  tatanan  masyarakat  dalam  keadaan seimbang. Dalam  keadaan  tatanan  masya-rakat  yang  seimbang  menciptakan suasana  tertib,  damai  dan  aman,  yang  merupakan  jaminan  kelangsungan hidupnya.  Oleh  karena  itu  keseimbangan  tatanan  masyarakat  yang  terganggu
haruslah dipulihkan pada keadaan semula (restitutio in integrum) (Mertokusumo, 1991 : 4).
Untuk  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  masyarakat  diperlukan kaedah  sosial.  Kaedah  sosial  tersebut  teori  dari  kaedah  agama/-kepercayaan, kaedah  kesusilaan,  kaedah  sopan  santun,  dan  kaedah  hukum. Fungsi  kaedah hukum  pada  hakekatnya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  atau kelompok  manusia.  Adapun  tujuan  kaedah  hukum  tidak  lain  adalah  ketertiban masyarakat.  Kalau  kepentingan  masyarakat  terlindungi,  maka  keadaan masyarakat  akan  tertib.  Kaedah  hukum  bertugas  mengusahakan  keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat (Mertokusumo, 1996 : 11).
Agar  kepentingan  manusia,  terlindungi  untuk  hukum  harus  dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar  itu harus  ditetapkan,  melalui  penegakan  hukum.  Dalam  penegakan  hukum  ada  3 (tiga)  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  :  kepastian  hukum (rechtssicherheit),  kemanfaatan  (zweckmassigkeit)  dan  keadilan  (gerechtigheit) (Mertokusumo, 1991 : 1).
Hukum  selalu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.
Demikian  pula  hukum  perjanjian  di  Indonesia  selalu  mengalami  perkembangan. Apalagi  dengan  makin  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta munculnya era globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis.
Dalam  situasi  persaingan  yang  makin  tajam,  sedangkan  pengadaan pemodalan  sulit  diperoleh  dari  pihak  bank  yang  selama  ini  menjadi  sumber pembiayaan  utama,  untuk  lembaga  pembiayaan  menjadi  alternatif  bagi penyediaan dana untuk kelancaran usaha.
Dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988), maka lembaga pembiayaan dijadikan dana pembangunan selain bank dan pasar modal.
Lembaga  pembiayaan  adalah  salah  satu  bentuk  usaha  di  bidang  lembaga keuangan  non-bank  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembiayaan  dan  pengelolaan  salah  satu  sumber  dana  pembangunan  di  Indonesia (Rachmat, 2002 : 1).
Dalam  Pasal  1  angka  2  Keppres  RI  Nomor  61  Tahun  1988  dinyatakan bahwa  lembaga  pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal  dengan  tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwa  lembaga  pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
a. Sewa guna usaha;
b. Modal ventura;
c. Pedang surat berharga;
d. Anjak piutang;
e. Usaha kartu kredit; dan
f. Pembiayaan konsumen.
Keppres  RI  Nomor 61  Tahun  1988  kemudian  ditindaklanjuti  dengan peraturan pelaksanaan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan.
Pembiayaan  konsumen    (consumen  finance)  merupakan  salah  satu  jenis kegiatan  yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam Pasal 1 butir 6 Keppres  Nomor  61  Tahun  1988  diberi  pengertian  mengenai  perusahaan pembiayaan  konsumen  (consumens  finance  company)  sebagai  badan  usaha  yang melakukan  pembiayaan  peng-adaan  barang untuk  kebutuhan  konsumen  dengan sistem  pembayaran  angsuran  atau  berkala.  Hubungan  hukum  dalam  kegiatan pembiayaan konsumen dasarnya adalah perjanjian.
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  tidak  dikenal  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (BW).  Masuknya perjanjian  pembiayaan  konsumen  ke Indonesia  karena  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1338  KUH  Perdata). Perjanjian  ini  tunduk  pada  KUH  Perdata  berdasarkan  Pasal  1319  yang menentukan  bahwa  semua  perjanjian  baik  yang  mempunyai  suatu  nama  khusus, maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu  tunduk  pada  peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.
Meskipun  pembiayaan  konsumen  sudah  diatur  dalam  Keppres  RI  Nomor 61  Tahun  1988  dan  peraturan  pelaksanaannya,  namun  pengaturan  ini  hanya merupakan pengaturan administratif saja. Mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak disebutkan secara rinci dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu para pihak dapat  menentukannya  sendiri. Pada  umumnya  perjanjian  pembiayaan  konsumen sudah  dibuat  oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen.  Dalam  hal  ini  hak  dan kewajiban pada pihak telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.
Sebagai  pembuat  perjanjian, perusahaan  pembiayaan  konsumen  lebih mudah  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya  kerugian  bagi  pihaknya. Pada  lain  pihak  konsumen  tinggal  menyetujui  atau  menolak  perjanjian  tersebut. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan,  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah. Dalam  hal  ini  perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  bagi  konsumen,  sehingga dapat  keseimbangan,  mengingat  barang  yang  dibidik  untuk  dibiayai  secara pembiayaan  konsumen  adalah  barang-barang  keperluan  konsumen  yang  akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Contoh : kendaraan bermotor, maka  mendorong  peneliti  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada Federal International Finance (FIF).

## PERMASALAHAN
Dari uraian di atas dapat rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan konsumen di dalam menentukan akad kredit?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  konsumen  jika  obyek  yang  diperjanjikan force majeure?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai “Perlindungan  Hukum  Konsumen  dalam  Jual Beli  Kendaraan  Bermotor” merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu
penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan  melengkapi  fakta  yang  ada,  maka  dilakukan  pula  penelitian  lapangan.  Yang menjadi sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua, yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan (Mertokusumo, 1996 : 30 – 31).Lokasi  penelitian  di  PT  FIF    Samarinda,  dengan  responden  konsumen    dan pejabat  BPSK.Teknik  pengumpulan  data menggunakan  questioner,  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Laporan  hasil  penelitian ini  bersifat  deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Gambaran Umum Perusahaan FIF Cabang Samarinda
Tonggak  sejarah  berdirinya  PT  Federal  International  Finance (FIF) dimulai  tanggal  1  Mei  1989,  dengan  nama  Mitrapustaka  Artha  Finance,  yang bergerak  di  bidang multi  finance.  Perubahan  nama  perusahaan  menjadi  PT Federal International Finance terjadi pada tahun 1992. Perkembangan berikutnya perusahaan  ini  fokus  pada pembiayaan  sepeda  motor  langsung  ke  konsumen secara retail sejak tahun 1996.
Kemudian  pada  tahun  1997  perusahaan  ini  melaksanakan  sistem komputerisasi  yang  terintegrasi,  dan  pada  tahun  yang  sama  membuka  cabang  di Samarinda. 1) Data  per  Mei  2006  perusahaan ini  mempekerja-kan  190  orang karyawan seperti tabel di bawah ini.
Tabel 1

## Komposisi Pekerja Perusahaan FIF Samarinda
No. Level Jabatan Laki- laki Perem- puan Jumlah (Org) Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Manager 1 - 1 Kepala Cabang 2. Kepala Seksi 10 - 10 Termasuk beberapa Kepala Representatif Kab/Kota di wilayah Kaltim. 3. Kepala Sub Seksi 1 2 3 4. Pekerja 89 87 176 Jumlah (Orang) 101 89 190
Sumber : Data primer, Mei 2006.
Adapun struktur organisasi FIF Samarinda seperti gambar di bawah ini.
1) Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Juni 2006.
Gambar 2 – Struktur Organisasi FIF Samarinda
Komposisi  pemegang  saham  FIF  berasal  dari  PT  Astra  International  Tbk. sebesar 99,99% dan PT Arya Kharisma sebesar 0,01%. Pada tahun-tahun berikutnya FIF mencatat beberapa prestasi bersejarah, antara lain :
a) Pada tahun 1999 berhasil melakukan restrukturisasi hutang sampai dengan 2003.
b) Pada  tahun  2000  bekerjasama  dengan  bank  lokal  untuk  pembiayaan bersama.
c) Pada tahun 2001 menerapkan sistem online.
d) Pada tahun 2002 :
 Berhasil  melunasi  seluruh  hutang  yang  telah  direstrukturisasi  pada tahun 1999.
 Menerbitkan OBLIGASI AMORTISASI A-C pertama sebesar Rp 300 milyar (tanggal 27 Agustus 2002).
 Rating FEPINDO A Minus.
e) Pada tahun 2003 :
 Menerapkan Human Resource Management System (HRMS).
 Menerbitkan  OBLIGASI  AMORTISASI  A-D  Kedua  sebesar  Rp  750 milyar  dengan  rating  FEPINDO  A  Plus,  melompati  rating  A  (tanggal 25 Juli 2003).
 Menerima  ICSA  dari  Majalah  SWA  dan  FRONTIER  untuk  kategori Perusahaan Pembiayaan Sepeda Motor (September 2003).
f) Pada tahun 2004 :
 Implementasi HRMS II (Pebruari 2004).
 Menerbitkan OBLIGASI AMORTISASI ketiga sebesar Rp 500 milyar (tanggal 3 Maret 2004).
 Pencatatan pada Bursa Efek Surabaya (tanggal 6 April 2004). 2)
2) Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Juni 2006.

## Branch Manager
Section Head Kredit Section Head Adm. Section Head Remedial Kepala Representatif Kab/Kota Section Head Legal Kasubsi Opera- sional Kasubsi Opera- sional Kasubsi Opera- sional sional
Staf Perjanjian

## b. Beberapa Permasalahan Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda
Beberapa  permasalahan  yang  ditemui  dalam  akad  kredit  kendaraan bermotor di FIF Samarinda, antara lain :
1. Format  perjanjian,  baik  perjanjian  pembiayaan  konsumen  maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia, yang dibuat sepihak oleh FIF dalam bentuk standar baku.
Dalam  kondisi  demikian,  maka  posisi  dan  daya  tawar  calon konsumen  sangat  lemah  dan  tinggal  menyetujui  perjanjian  tersebut. Padahal  bisa  saja  terjadi  apabila  di  setiap  klausul  perjanjian  terdapat  hal- hal yang belum atau tidak difahami dan disepakati oleh konsumen secara bulat, serta mungkin dapat merugikan konsumen di kemudian hari.
2. Rendahnya  kesadaran  calon  konsumen  dalam  membaca  dan  memahami setiap  klausul  perjanjian,  baik  perjanjian  pembiayaan  konsumen  maupun perjanjian  pemberian  jaminan  fidusia.  Pada  umumnya  calon  konsumen bersikap  pasif  dan  cenderung  menganggap  bahwa  perjanjian  itu  hanya sebagai formalitas saja.
3. Akibat butir (2) tidak sedikit mendorong rendahnya kesadaran hukum para konsumen terhadap ketaatan hukum dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
Bentuknya seperti :
a) Terlambatnya pembayaran angsuran;
b) Memindahtangankan  (mengoper  alih  kredit,  menggadaikan,  dan menjual) kendaraan yang masih dalam jangka waktu kredit;
c) Mempreteli  beberapa  komponen  kendaraan,  sementara  angsuran bermasalah atau  angsuran  belum/tidak  dibayar,  kemudian  baru dikembalikan ke dealer; d) Penggelapan  kendaraan  yang  masih  dalam  jangka  waktu  kredit; dan
e) Kredit macet.
Berdasarkan  data  perusahaan  FIF  Samarinda  (s/d  Maret  2006)
kasus  pemindahtanganan  kendaraan  yang  masih  dalam  jangka  waktu kredit  rata-rata  800  kasus  per  tahun,  sedangkan  untuk  kredit  macet mencapai 1.250 kasus.
Kasus-kasus  tersebut  bahkan  cenderung  meningkat  angkanya  bila usai  Lebaran  atau  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Hal  ini  terjadi  karena  sebagian konsumen  memanfaatkan  fasilitas  kredit  untuk  mendapat  kendaraan  baru hanya  sekedar  untuk  penampilan  atau  gensi sesaat selama hari  raya,  usai hari  raya  pembayaran  angsuran  macet  atau  sengaja  dimacetkan,  sehingga kendaraan akhirnya ditarik oleh FIF sebagai kreditur.

## c. Mekanisme Pembelian Kendaraan Bermotor melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen
Setiap  konsumen  sudah  tentu  memiliki  berbagai  pertimbangan  dalam melakukan  kredit  kendaraan  bermotor  sebagaimana  yang  terjadi  di  FIF Samarinda.  Mereka  antara  lain  menginginkan  adanya  kemudahan,  keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, dan prosedur yang tidak berbelit-belit.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  konsumen  akan  mempertimbangkan  lembaga pembiayaan  mana  yang  akan  dipilihnya  untuk  membantu  mendapatkan  barang- barang konsumsi yang akan dipergunakan.

## Tabel 2
Alasan Konsumen Memilih Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda
No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Mengingat adanya kemudahan dan fasilitas kredit dari FIF 6 (30%) 14 (70%) - - 2. Mengingat penghasilan yang terbatas, dan tidak mungkin beli secara tunai 9 (45%) 10 (50%) - 1 (5%) 3. Meneruskan kredit orang lain, karena yang bersangkutan tidak mampu melanjutkan pembayaran - 3 (15%) 16 (80%) 1 (5%)
Sumber : Data primer, Maret 2006 .
Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  alasan  para  responden melakukan  kredit  di  FIF  Samarinda  karena  adanya  kemu-dahan  dan  fasilitas kredit,  serta  adanya  pertimbangan  karena  tingkat  penghasilan  yang tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai.
Beberapa hal yang akan dipertimbangkan konsumen adalah :
a) Persyaratan yang tidak rumit.
b) Proses penelitian konsumen oleh lembaga pembiayaan.
c) Jangka waktu memutuskan.
d) Jumlah uang muka yang disyaratkan.
e) Jangka waktu pembayaran.
f) Suku bunga yang ditawarkan.
g) Adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, asuransi, biaya notaris, dan lain-lain.
Dalam  hal  konsumen  akan  membeli  kendaraan  bermotor  tetapi  tidak punya  uang  cukup  untuk  membeli  secara  tunai,  maka  yang  ditempuh  dapat membeli  kendaraan  secara  angsuran  melalui  dana  dari  bank  atau  lembaga pembiayaan konsumen.
Apabila  konsumen  memilih  pembelian  kendaraan  bermotor  melalui lembaga  pembiayaan  konsumen  syarat  utama  dari  konsumen  tersebut  harus mempunyai penghasilan tetap.
Langkah  yang  harus  ditempuh  untuk  membeli  kendaraan  bermotor melalui  lembaga  pembiayaan  konsumen  adalah  mengisi  formulir  permohonan kredit  yang  sudah  disediakan  oleh  lembaga.  Di  dalam  permohonan  disebutkan antara lain :
a) Nama pemohon;
b) Alamat pemohon;
c) Pekerjaan pemohon;
d) Status pemohon; e) Nama suami/isteri; f) Alamat suami/isteri; g) Pekerjaan suami/isteri; dan h) Penghasilan pemohon serta penghasilan suami/isteri.
Kemudian  juga  disebutkan  mengenai  obyek  pembiayaan  yaitu  jenis kendaraan  yang  akan  dibiayai,  tipe,  warna,  uang  muka,  angsuran  per  bulan, jangka waktu pembiayaan serta jaminan tambahan jika ada.
Permohonan pinjaman dengan jaminan dilampiri hal-hal sebagai berikut :

## Tabel 3
Data Kelengkapan Permohonan Pinjaman dengan Jaminan UNTUK KARYAWAN UNTUK WIRASWASTA (1) (2) 1. Fotocopy KTP suami dan isteri. 1. Fotocopy KTP suami/ isteri. 2. Fotocopy Kartu Keluarga. 2. Fotocopy Kartu Keluarga. 3. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti kepemilikan rumah/sertifikat/akte jual beli/- rekening listrik. 3. Buku Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti kepemilikan rumah/sertifikat/akte jual beli/-bukti pembayaran rekening listrik. 4. Surat keterangan penghasilan tetap/ daftar gaji. 4. SIUP/NPWP. 5. Tabungan/rekening koran. 5. Rekening koran atau tabungan yang sudah berumur minimal 3 (tiga) bulan.
6. NPWP kalau ada.
7. Kartu pegawai atau ID card.
8. Ijin praktek (khusus untuk dokter).
Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Mei 2006 (dimodifikasi).
Di  samping  syarat-syarat  tersebut  di  atas,  lembaga  pembiayaan  masih mengharuskan  pemohon  untuk  membayar  uang  muka  yang  besarnya  ditentukan oleh  lembaga  pembiayaan  konsumen.  Uang  muka  yang  dibayarkan  oleh konsumen tersebut bertujuan untuk mengikat konsumen secara moral.
Apabila  pemohon  pinjaman  dengan  jaminan  ditolak  oleh  perusahaan pembiayaan  konsumen,  maka  konsumen  dapat  meminta  kembali  uang  muka tesebut. Sebagai tanda bukti pembiayaan uang muka, konsumen akan menerima kuitansi.  Selanjutnya  permohonan  pinjaman  dengan  jaminan  tersebut  akan diserahkan kepada dealer.
Petugas surveyor dari perusahaan pembiayaan akan mendatangi konsumen di rumah atau di kantornya. Sebagai pertimbangan apakah permohonan pinjaman dapat  disetujui  atau  tidak,  perusahaan  pembiayaan  akan  berusaha  memperoleh informasi mengenai latar belakang pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesanggupan  calon  penerima  biaya  (selanjutnya  disebut  sebagai  debitur)  untuk
membayar  pinjaman  pembiayaan  selama  pembiayaan  berlangsung.  Informasi yang  ingin  diketahui  misalnya  berapa  rumah  atau  kendaraan  yang  dimiliki  oleh debitur  tersebut,  apa  kegunaan  kendaraan  tersebut  bagi  debitur,  apakah  debitur pernah atau sedang menjalankan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak lain.
Setelah  permohonan  disetujui  oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen (selanjutnya  disebut  sebagai  kreditur)  pada  saat  itu  juga  akan  dibuat  “Perjanjian Pembiayaan  Konsumen“  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  antara  konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
Pasal-pasal  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen tersebut  biasanya berisikan :
1. Pembayaran.
2. Risiko atas barang.
3. Penyerahan jaminan.
4. Hak dan kewajiban atas barang jaminan.
5. Asuransi.
6. Wanprestasi.
7. Berakhirnya perjanjian.
8. Penyerahan kepada yuridisi pengadilan.
9. Pengalihan hak.
10. Ketentuan lain-lain. Pada  saat itu  juga  dibuat  “Surat  Kuasa  Khusus”  oleh  debitur  kepada perusahaan  pembiayaan  antara  lain  disebutkan  di  dalamnya  untuk  menarik kendaraan  bermotor  apabila  debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau wanprestasi.
Selain dibuat surat kuasa khusus juga dibua t “Pernyataan Asuransi“ yang intinya  menyatakan  tanggungjawab  debitur  seandainya  barang  hilang  atau  rusak berat.  Setelah  itu  kreditur  menerbitkan  “Pernyataan  Serah  Terima  Barang”  yang berisikan  spesifikasi  kendaraan  bermotor  yang  diserahkan  oleh dealer kepada debitur dan akan diserahkan tanda bukti pemilikan asli (BPKB) kepada kreditur. Dalam pernyataan ini juga dituliskan bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diterima dalam keadaan lengkap serta telah diuji coba dan terbukti baik oleh pihak yang menerima barang yaitu debitur atau konsumen. Penyerahan kendaraan bermotor  dilakukan  atau  di  tempat dealer.  Surat  pernyataan  tersebut ditandatangani oleh pihak dealer dan debitur atau konsumen. Selanjutnya dealer akan  memberikan  bukti  adanya  serah  terima  barang  dan  bukti  kepemilikan  asli kepada kreditur.
Kepada dealer,  kreditur  juga  akan  menerbitkan  Surat  Pesanan  Barang yang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  pembiayaan konsumen.  Surat  pesanan  barang  ini  merupakan  surat  pembayaran  harga pembelian barang dari kreditur kepada dealer termasuk juga biaya pengiriman ke tempat  barang  akan  diserahkan  setelah  dikurangi  uang  muka.  Surat  pesanan barang ini menentukan antara lain :
1. Syarat  pesanan  barang  berlaku  apabila  debitur  telah  menanda  tangani perjanjian  pembiayaan  konsumen  dan  penyerahan  jaminan  secara  fidusia dengan kreditur.
2. Kreditur  akan  membayar  kepada dealer jika  uang  muka  yang  telah disepakati telah diterima.
3. Jenis  barang  (bentuk,  fungsi,  spesifikasi,  dan  lain-lain)  harga, dealer dan persyaratan  lainya  termasuk  mengenai  pengiriman  barang  ditentukan debitur.
4. Surat pesanan barang menjadi batal dengan sendirinya jika barang ditolak oleh debitur. Sebab-sebab penolakan itu antara lain :
a) Tidak sesuai dengan spesifikasi barang.
b) Dealer gagal  mengirim  barang  sesuai  dengan  ketentuan,  syarat  surat pesanan barang dan keinginan debitur.
c) Dalam  hal  ini dealer membebaskan  kreditur  dari  segala  tuntutan  dan atau tanggungjawab lainya berkenaan dengan barang tersebut.
5. Akibat batalnya surat pesanan barang ini, barang yang ditolak akan ditarik kembali  oleh dealer atas  biaya  dan  risiko  sendiri,  tanpa  tuntutan pembayaran  kepada  kreditur  dan  akan  memberikan  penggantian  kepada debitur jika ada persetujuan tertulis dari kreditur.
6. Pembayaran  harga  barang  dari  kreditur  kepada dealer akan  dilaksanakan apabila :
a) Semua  kewajiban/persyaratan  di  dalam  perjanjian  pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan secara fidusia telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
b) Dealer telah  menyerahkan  faktur,  kuitansi  dan  berita  acara  serah terima  barang  yang  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  debitur khususnya berkenaan dengan kondisi barang, serta dokumen lain yang berhubungan.
7. Atas  persetujuan  debitur, dealer menyerahkan  bukti  kepemilikan  asli kepada  kreditur,  tidak  kepada  pihak  lain  manapun, yang  berupa  BPKB asli, faktur dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

## d. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  dibuat  oleh  para  pihak disebutkan  dengan  jelas  hal  yang  menjadi  kewajiban  dari  debitur.  Hal-hal  yang menjadi kewajiban dari kreditur tidak disebutkan dengan jelas pada bagian syarat- syarat  dan  ketentuan  Perjanjian Pembiayaan Konsumen,  hanya  pada  bagian premise perjanjian  pembiayaan  konsumen  disebutkan  hal-hal  yang  merupakan kewajiban dari kreditur sebagai berikut :
 atas permohonan debitur, kreditur dengan ini menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan kepada debitur berupa uang sebesar Rp….………………..., selanjutnya  disebut  pembiayaan,  sebagai  mana  debitur  menyatakan  telah menerima  pembiayaan tersebut  dari  kreditur  dengan  baik,  atas  penerimaan penyerahan pembiayaan  tersebut surat perjanjian  ini berlaku sebagai kuitansi atau tanda bukti pembayaran yang sah.
 dengan  telah  diterimanya  pembiayaan  tersebut  debitur  menyatakan  memberi kuasa  yang tidak dapat  dicabut atau dibatalkan  karena sebab atau  alasan dan dengan  cara  apapun  juga  kepada  kreditur  untuk  menyerahkan  pembiayaan tersebut kepada penjual sebagai pembayaran harga pembelian barang.
Dari uraian tersebut di atas berarti kewajiban kreditur adalah memberikan dan  menyediakan  pinjaman  seharga  kendaraan  bermotor  dikurangi  uang  muka.
Atas  kuasa  dari  debitur  yang  tidak  dapat  dicabut  dan  dibatalkan,  kreditur menyerahkan dana yang dipinjamkan tersebut kepada supplier.
Sedangkan hak-hak kreditur adalah :
f) Hak atas pembayaran pinjaman yang diangsur sesuai waktunya.
g) Hak untuk memeriksa keadaan dan keberadaan barang jaminan.
h) Kreditur  mempunyai  kuasa  khusus  dengan  hak  substitusi  dari  debitur untuk mewakili dan untuk bertindak untuk dan atas nama debitur. Hak ini timbul  apabila  debitur  lalai  melakukan  kewajibannya  dan  diatur  secara lengkap dalam surat kuasa khusus.

## e. Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai Penerima Biaya
Dari kewajiban kreditur seperti disebut di atas dapat diketahui bahwa hak dari  debitur  adalah  menerima  pinjaman  dari  kreditur.  Hak  debitur  yang  kedua yaitu bahwa debitur berhak untuk mempergunakan pinjaman yang telah diperoleh untuk membeli kendaraan bermotor.
Kewajiban  dari  debitur  atau  konsumen  disebutkan  dalam  isi  akta  yang mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.
Dalam perjanjian disebutkan bahwa kewajiban debitur adalah :
a) Melakukan  pembayaran  angsuran  hutang  pembiayaan  secara  tertib  dan teratur  sebagaimana  ditentukan  dalam  perjanjian  sesuai  dengan  jadwal angsuran pembayaran di kantor kreditur atau tempat lain atau di bank yang ditunjuk oleh kreditur.
Kewajiban  ini  sesuai  dengan  kewajiban  pada  perjanjian  pinjam meminjam uang bahwa debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah, keadaan dan pada waktu yang ditentukan. Mengenai jumlah yang harus  dikembalikan  karena  dibayar  secara  angsuran,  maka  dalam  hal  ini adalah sesuai dengan yang diperjanjikan.
Komponen  perhitungan  jumlah  total  seluruh  biaya  yang  harus dikembalikan  oleh  debitur  meliputi  jumlah  pembiayaan,  suku  bunga  dan jangka waktu. Jumlah pembayaran adalah harga kendaraan dikurangi uang muka. Lamanya jangka waktu perpanjangan pembiayaan konsumen sesuai dengan keinginan debitur, berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
b) Menanggung  resiko  dalam  bentuk  apapun  atas  barang  yang  telah  dibeli oleh debitur dengan pinjaman uang dari kreditur.
c) Sehubungan  dengan  kewajiban  menanggung  resiko  ini,  debitur  juga berkewajiban untuk mengasuransikan barang jaminan.
d) Kewajiban terhadap barang jaminan :
1) Merawat  dan  menjaga  keutuhan  barang  jaminan  dari  segala kemungkinan antara lain hilang, musnah, dan lain hal.
2) Tidak  meminjamkan,  menjaminkan  atau  membebani  dengan  hak jaminan,  menjual  atau  melakukan  perbuatan-perbuatan  lain  yang bertujuan  dan  atau  berakibat  beralihnya  barang  jaminan  tersebut kepada pihak lain siapapun adanya dengan bentuk dan cara apapun .

## f. Kedudukan Konsumen dalam Menentukan Akad Kredit
Sebelum  membahas  kedudukan  konsumen  dalam  menentukan  kredit terlebih  dahulu  penulis  uraikan  tujuan  konsumen  melakukan  kredit  kendaraan bermotor di FIF Samarinda seperti tabel 4 berikut ini.

## Tabel 4
Tujuan Konsumen Melakukan Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Tidak Setuju TidakTau (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Untuk menunjang kelancaran usaha 13 (65%) 7 (35%) - - 2. Untuk transportasi bekerja 10 (50%) 10 (50%) - - 3. Untuk transportasi keluarga, antar jemput anak sekolah, belanja, dan lain-lain 15 (75%) 5 (25%) - -
Sumber : Data primer, Maret 2006.
Kecenderungan  konsumen  melakukan  kredit  kendaraan  bermotor berdasarkan  data  di  atas,  menunjukkan  untuk  kepentingan  yang  baik  dan produktif.  Walaupun  kadangkala  terjadi  ada  sebagian  kasus  yang  menunjukkan bahwa tujuan konsumen hanya sekadar gengsi menikmati penggunaan kendaraan baru  pada  saat-saat  tertentu  tanpa  memikirkan  kemampuan  ekonomi  keluarga, contoh pada saat menjelang lebaran (Hari Raya Idul Fitri).
Berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian  yakni  adanya  kesepakatan  para  pihak,  sehingga  secara  yuridis kedudukan para pihak sama di hadapan hukum.
Apabila  dicermati  format  perjanjian  dalam  akad  kredit  kendaraan  di  FIF, baik  perjanjian  pembiayaan  konsumen  maupun  perjanjian  pemberian  jaminan fidusia, didapat gambaran sebagai berikut :
1. Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  menyatakan bahwa segala risiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Penerima Fasilitas/Pemberi  Jaminan,  sehingga  dengan  hilang  atau  musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban  Penerima  Fasilitas  terhadap  Pemberi  Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
Penerima  fasilitas  di  sini  maksudnya  adalah  konsumen  yang menerima  pembiayaan  dari  pemberi  fasilitas  untuk  membeli  kendaraan dari penjual, sedangkan pemberi fasilitas adalah perusahaan FIF.
2. Pasal  4  ayat  (3)  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  menyatakan  bahwa ketentuan mengenai tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian  Jaminan  Fidusia  yang  akan dibuat  dalam  bentuk,  isi  dan  cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Berdasarkan  data  penelitian  dari  20  (dua  puluh)  orang  responden konsumen/debitur 100% (seratus persen) mereka berharap dapat menentukan apa saja  yang  akan  ditandatangani  dalam  akad  kredit.  Bahkan  6  orang  sangat  setuju (30%)  dan  14  orang  setuju  (70%)  untuk  meneliti  satu  per  satu  isi  atau  makna pasal-pasal dalam akad kredit tersebut.

## Tabel 5
Tanggapan Konsumen Sebelum Menandatangani Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meneliti satu per satu isi atau mana pasal-pasal dalam akad kredit tersebut 6 (30%) 14 (70%) - - 2. Percaya pada FIF, sehingga langsung tandatangan saja, dan tidak perlu meneliti - - 20 (100%) - 3. Tidak peduli tentang isi dan makna akad kredit, yang penting dapat kendaraan bermotor - - 20 (100%) -
Sumber : Data primer, Maret 2006.
Tanggapan  butir  2  dan  3  nampaknya  menarik  dicermati,  di  mana responden  menyatakan  juga  tidak  setuju  100%  jika  harus  percaya  ke  FIF,  dan langsung tandatangan begitu saja, di samping itu juga tidak setuju 100% jika tidak peduli dengan isi dan makna akad kredit. Keduanya ini jika diamati di lapangan sangat  bertentangan,  karena  hampir  tidak  pernah  ada  konsumen  yang mempersoalkan  akad  kredit.  Jadi  fakta  di  lapangan  membuktikan  bahwa konsumen hampir tidak pernah meneliti isi dan makna akad kredit, yang penting baginya segera mendapatkan kendaraan bermotor.
Konsumen  sebagai  debitur  dalam  hal  ini  dihadapkan  pada  kondisi  yang dilematis, di satu pihak berkeinginan meneliti satu per satu isi atau makna pasal- pasal  dalam  akad  kredit,  di  pihak  lain  hal  itu  sangat  tidak mungkin  dilakukan karena  akad  kredit  tersebut  sudah  baku.  Tinggal  konsumen  mau  atau  tidak menandatangani akad kredit tersebut.

## Tabel 6

## Kedudukan Konsumen dalam Menentukan Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda
No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Tidak dapat melakukan negosiasi, dan menerima apa adanya aturan yang sudah ditetapkan sepihak oleh FIF 2 (10%) 18 (90%) - - 2. Dapat melakukan negosisasi dengan pihak FIF sesuai dengan keinginan/kemampuan 6 (30%) 14 (70%) - -
Sumber : Data primer, Maret 2006.
Berdasarkan  data  di  atas,  konsumen  tidak  dapat  melakukan  negosiasi apapun  dengan  FIF  sebagai  kreditur.  Dengan  demikian,  kedudukan  konsumen dalam  menentukan  akad  kredit  kendaraan  bermotor  FIF  Samarinda  tidak  sama dengan  kreditur,  atau  dengan  kalimat  lain  bahwa  kedudukan  konsumen  dalam menentukan akad kredit sangat lemah.

## g. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Apabila Barang yang Diperjanjikan dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Perjanjian Pembiayaan Konsumen, bahwa :
“Segala  risiko  hilang  atau  musnahnya  barang  jaminan  karena  sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima Fasilitas/Pemberi  Jaminan,  sehingga  dengan  hilang  atau  musnah-nya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban  Penerima  Fasilitas  terhadap  Pemberi  Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  jelas  konsumen  tidak  memiliki  peluang bebas dari tanggung jawab apapun bentuknya walaupun terjadi keadaan memaksa (force  majeure).  Adapun  bentuk-bentuk  keadaan  memaksa  (force  majeure) menurut FIF Samarinda seperti kebakaran, sakit, dan kebanjiran.
Dalam  kaitan  keadaan  memaksa  (force  majeure)  konsumen  menganggap penting adanya pengaturan hal tersebut.

## Tabel 7

## Pentingnya Pengaturan Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda Menurut Konsumen
No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Perlu pengaturan pasal keada-an memaksa (force majeure) secara jelas yang dapat membebaskan kewajiban membayar angsuran kepada FIF sebagai kreditur 1 (5%) 19 (95%) - - 2. Pihak FIF tidak mau tahu hal itu, dan konsumen sebagai debitur tetap harus bayar angsuran - - 20 (100%) -
Sumber : Data primer, Maret 2006.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, walaupun keadaan memaksa (force majeure)  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  perjanjian,  tapi  dalam  prakteknya  tetap mengacu Pasal 1234 KUH Perdata.

## Tabel 8
Bentuk Perlindungan Hukum yang Dikehendaki Konsumen dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda No. U  r  a  I  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Bebas membayar angsuran jika dalam keadaan memaksa (force majeure), dan kendaraan tetap menjadi hak debitur (konsumen) 3 (15%) 17 (85%) - - 2. Penundaan membayar angsuran jika debitur dalam keadaan memaksa (force majeure) 3 (15%) 17 (85%) - -
Sumber : Data primer, Maret 2006.
Berdasarkan  tabel  7  dan  tabel  8  di  atas  konsumen  sangat  menghendaki adanya  perlindungan  hukum  apalagi  jika  terjadi  keadaan  memaksa  (force majeure).  Namun  apabila  kita  cermati  dari  kedua  perjanjian  baik  perjanjian pembiayaan konsumen maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia, khususnya Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  nampak  jelas  bahwa dalam  perjanjian  tersebut  hampir  tidak  ada  atau  tidak  memberikan  perlindungan hukum  bagi  konsumen.  Hal  demikian  terbukti  dengan  adanya  klausul
sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di  atas.  Dalam  hal  ini  konsumen  hanya  dijadikan  obyek  bisnis  semata,  tanpa dilihat  secara  utuh  sebagai  subyek  hukum  dalam  suatu  perjanjian  yang  memiliki kedudukan hukum yang sama.
Kendatipun  demikian  menurut  Section  Head  Legal  FIF  Samarinda menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  pihak  FIF  masih  dapat  memberikan kelonggaran penundaan pembayaran - sepanjang konsumen beritikad baik - sesuai dengan  kesepakatan. 3) Beritikad  baik  di  sini  contohnya  konsumen  terlambat membayar 3 (tiga) bulan dan kemudian datang ke FIF, dengan alasan yang dapat diterima, maka pembayaran masih bisa ditunda.
Sedangkan jika terjadi kendaraan  yang dikuasai konsumen hilang, hal ini sudah  diasuransikan  sesuai  dengan perjanjian  yang  ada.  Oleh  karenanya konsumen  tinggal  mengurus  klaim  (dengan  menguasakan  kepada  FIF).  Setelah sepakat,  pihak  asuransi  melakukan  pelunasan  hutangnya  di  FIF.  Apabila  terjadi ada  kelebihan  perhitungan  akan  dikembalikan  kepada  konsumen  yang bersangkutan.
Lebih lanjut menurut Section Head Legal FIF Samarinda bahwa mengenai perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  porsinya  memang  hanya  sekitar 30%  (tiga  puluh  persen).  Selama  ini  tidak  ada  masalah,  karena  FIF  tetap berpedoman  dengan  standar  kontrak – atas  dasar  kata  sepakat  (Pasal  1320  KUH Perdata) kendatipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  boleh  saja  dilakukan  sepanjang  untuk kepentingan  bisnis  dan  dianggap  sah.  Menurut  catatan  FIF  pernah  digugat  Rp  2 milyar  oleh  sebuah  LSM  ke  pengadilan,  dan  FIF  dimenangkan  karena  hakim mempertimbangkan  adanya  itikad  baik  FIF  dalam  perjanjian  kredit  kendaraan bermotor tersebut.
Itikat  baik FIF  dapat  dilihat  dari  keadaan  di  mana  konsumen  yang  hanya punya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat mengambil motor di FIF, dan kemudian konsumen mencicil ke FIF. Di sini menunjukkan adanya itikat baik FIF yang sudah melakukan prestasi kepada konsumen.
Apabila menghadapi permasalahan hukum konsumen sangat setuju (30%) dan  setuju  (70%)  melakukan  musyawarah  dengan  FIF,  di  samping  juga  adanya upaya meminta bantuan konsultan hukum/-pengacara dan aparat berwajib (Polisi) atau  TNI.  Dalam  hal  ini  berarti  konsumen  memiliki  itikad  dengan  melakukan upaya-upaya yang baik.
3) Wawancara langsung pada tanggal 15 Juni 2006.

## Tabel 9

## Upaya yang Dilakukan Konsumen Apabila Menghadapi Permasalahan Hukum dengan FIF Samarinda
No. U  r  a  i  a  n Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan FIF 6 (30%) 14 (70%) - - 2. Meminta bantuan konsultan hukum/pengacara 5 (25%) 13 (65%) 2 (10%) - 3. Meminta bantuan aparat berwajib (Polisi) atau TNI - 4 (20%) 16 (80%) -
Sumber : Data primer, Maret 2006.

## h. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Peran Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi konsumen secara hukum adalah :
1. Membentuk  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (Pasal  31  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
2. Bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Pasal 29 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen).
3. Menyelenggarakan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlin-dungan konsumen  bersama  masyarakat  dan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat  (Pasal  30  ayat  (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
4. Membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (disingkat  BPSK)  di tingkat kabupaten/kota (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Mengenai  pembinaan  maupun  pengawasan  Pemerintah  dilaksa-nakan  oleh Menteri dan/atau  menteri  teknis  terkait.  Sedangkan  khusus  mengenai  pengawasan Pemerintah  juga  melibatkan  masyarakat,  dan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat.  Apabila  terjadi  penyimpangan  berdasarkan  hasil  pengawasan oleh  masyarakat,  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat,  maka Menteri  dan/atau  menteri  teknis  terkait  mengambil  tindakan  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen melakukan akad kredit kendaraan bermotor, menurut Ketua BPSK Kota Samarinda (Drs. Imansyah Amin, M.Si.)  dalam  wawancara  pada  tanggal  16  Pebruari  2006,  disebutkan  bahwa Pemerintah  masih  kesulitan  dalam  melaksanakan  peran  pengawasan.  Untuk  itu  ke depan  akan  dilakukan  sosialisasi,  dan  berkoor-dinasi  dengan  lembaga-lembaga finance, khususnya yang menyangkut klausula baku agar tidak merugikan konsumen.
Salah  satu  tugas  dan  wewenang  penting  BPSK  adalah  melakukan pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku. Saat  sekarang  mengenai pengawasan terhadap pencantuman klausula baku masih ditangani di tingkat Pusat.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  merupakan  badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di  luar  pengadilan.  Jadi scope penyelesaiannya  bersifat  perdata. Di  samping  itu, apabila  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima pemberitahuan putusan BPSK dan para pihak tidak menerima putusan tersebut, maka para  pihak  dapat  menempuh  penyelesaian  melalui  pengadilan  yakni  dengan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.
Dalam  aspek  hukum  tata  usaha  negara,  Pemerintah  melalui  BPSK berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar Pasal  19  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  Pasal  20,  Pasal  25,  dan  Pasal  26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sedangkan dalam aspek hukum pidana apabila terjadi tindak pidana bidang perlindungan  konsumen,  penyidikan  selain  dilakukan  oleh  Pejabat  Polisi  Negara Republik  Indonesia,  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan  tanggungjawabnya  di  bidang  perlindungan konsumen – dalam hal ini Penyidik Perlindungan Konsumen – juga diberi wewenang khusus  sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana yang berlaku (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Penyidik  Perlindungan  Konsumen  di  wilayah  Kota  Samarinda  baru  ada  1 (satu)  orang,  yaitu di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Samarinda,  yang saat  ini  belum  berfungsi karena masih menunggu  pengangkatan  dan  pelantikan  dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa  dalam  menentukan  akad  kredit  kendaraan  bermotor  di  FIF Samarinda,  baik  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  maupun Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, kedudukan konsumen sangat lemah. Kondisi demikian terjadi, diantaranya karena :
a) FIF  menggunakan  dan  menyodorkan  kontrak  dengan  standar  baku kepada konsumen,
b) konsumen  sebagai  debitur  tidak  bertindak  kritis  mempersoalkan  asas sepakat dalam akad kredit.
2. Bahwa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  jika  obyek  yang  diperjanjikan keadaan  memaksa  (force  majeure)  dalam  perjanjian  kredit  kendaraan bermotor  FIF  porsinya  sedikit  (sekitar  30%).  Walaupun  demikian  dalam keadaan  seperti  kebakaran,  sakit,  dan  kebanjiran,  konsumen  dapat kelonggaran  yakni dengan mengajukan penundaan pembayaran kepada FIF dengan  prinsip  beritikad  baik.  Seharusnya  konsumen  bebas  dari  kewajiban melaksanakan  perjanjian  (=  membayar  angsuran),  sepanjang  konsumen dapat  membuktikan  kepada  kreditur  bahwa  keadaan  memaksa  itu  benar- benar  suatu  kejadian  yang  tidak  terduga,  tidak  disengaja,  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur.

## B. Saran
1. Dalam  menentukan  akad  kredit,  konsumen  hendaknya  bertindak  tegas dengan  menggunakan  “asas  kesepakatan”  secara  utuh.  Untuk  itu konsumen  harus  berani  menolak  dan  mengganti  klausul-klausul  dalam akad  kredit  yang  dianggap  dapat  merugikan  dirinya.  Dengan  demikian, kedudukan konsumen tidak lemah atau dilemahkan oleh pihak kreditur.
2. Berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  konsumen  dan  dalam  upaya peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen, hendaknya :
a) Pemerintah  Kota  Samarinda  (melalui  BPSK) - dengan  bekerjasama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia - secara intensif melakukan penyuluhan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  kepada  masyarakat  konsumen  dan  juga para pengusaha pemberi kredit.
b) Konsumen  dengan  menggunakan  “asas    kesepakatan”  berani menolak dan mengganti klausul-klausul yang merugikan dalam akad kredit yang disodorkan oleh kreditur.
c) Pengusaha  pemberi  kredit  menyadari  terhadap  arti  pentingnya perlindungan  konsumen,  dan  tidak  hanya  berorientasi  pada kepentingan bisnis yang hanya mengeruk keuntungan semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo,  Sudikno,  1991, Mengenal  Hukum, Edisi  III,  Cet.  I,  Penerbit Liberty, Yogyakarta.
………………,  1996, Penemuan  Hukum – Sebuah  Pengantar, Edisi  I,  Cet.  I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Rachmat,  Budi,  2002, Multi  Finance, Cet. I,  CV  Novindo  Pustaka  Mandiri, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Cet. XI, PT Intermasa, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  1992, Catatan  Capita  Selekta  Hukum  Perjanjian, Yogyakarta.
Subekti, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan  Menkeu  Nomor  1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan