6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3396
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021
KEKUATAN  PEMBUKTIAN  SERTIFIKAT  HAK  PEMAKAIAN  TEMPAT USAHA  (SHPTU)  SEBAGAI  JAMINAN  UTANG  (CONTOH  KASUS  SHPTU PASAR TANAH ABANG BLOK B JAKARTA)

## Liana P Nugroho, Gunawan Djajaputra
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: liana_nugroho@yahoo.com, gunawand@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha  (SHPTU)  adalah bukti kepemilikan hak pemakaian  tempat  usaha  di  pasar  yang  wajib  dimiliki  oleh  Pedagang  pasar  dan memiliki  nilai  ekonomis  yang  cukup  tinggi  diharapkan  dapat  dijadikan  jaminan utang  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Peraturan  Dearah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, namun faktanya tidak semua Bank bersedia dalam pemberian kredit, Keberatan Bank menerima SHPTU sebagai jaminan utang memiliki  alasan  yang  kuat  sebab  Tempat  Usaha  di  dalam  hukum  jaminan kebendaan  tidak  dikategorikan  sebagai  benda  tidak  bergerak  yang  mana  tempat usaha  pasar  hanya  merupakan  ijin  pemakaian  tempat  usaha  di  pasar,  oleh  karena tidak  ada  hubungan  langsung  antara  pedagang  dengan  bendanya  (tempat  usaha pasar  yang  dipakainya).  SHPTU  lahir  dari  perjanjian  pemakaian  tempat  usaha antara  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya  (Perumda  Pasar  Jaya),  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yuridis  dengan  menambahkan  unsur empiris  dan  wawancara,  dengan  analisis  data  secara  kualitatif.  Dari  hasil  analisis ditarik  kesimpulan  bahwa  SHPTU  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama seperti  halnya  Sertifikat  Tanah,  walaupun  sama-sama  bisa  dialihkan  kepada  pihak lain, bahkan tanah dengan Sertifikat hak pakai saja hanya Bank tertentu  yang mau menerima sebagai jaminan walaupun jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Berserta  Benda-Benda  yang  berkaitan dengan  Tanah  memperbolehkan  hak  pakai  sebagai  jaminan,  namun  memgingat SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka di harapkan pemerintah dapat  segera  menjawab  kebutuhan  para  pedagang  pasar  terhadap  adanya  suatu hukum  jaminan  yang  dapat  mengakomodir  SHPTU  sebagai  jaminan  yang  setara dengan Sertifikat tanah.
Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU); Jaminan Utang

## Abstract
Certificate of Right to Use Business Places (SHPTU) is a proof of ownership that a market trader have to own and it has a high economic value that are excepted to be a guarantee object as stated in Special Region Regulation for Jakarta Capital City Number  7  of  2018  concerning  Management  and  Business  Development  of  Pasar
Jaya  Regional  Public  Compay,  but  in  fact,  not  all  banks  are  willing  to  accept SHPTU as a guarantee object. Only certain bank that are willing to accept it. The bank  have  a  strong  reason  to  objected  SHPTU  as  a  guarantee  object  because  in security  of  law,  market  place  can’t  be  categorized  as  immovable  object.  Market places had not fulfilled the constituent contained in Book II of the Civil Kode to be categorized as material right, where as the market places is only a permit to use the places  which  doesn’t  give  a  material  right  because  there  is  no  direct  connection between the merchant and the object. SHPTU is created from the agreement to use a  places  of  business  the  Pasar  Jaya  Regional  Public  Company  (Perumda  Pasar Jaya),  market  traders  and  developer.  SHPTU  is  not  a  material  right,  its  an individual  right  that  have  similar  constituent  with  leasing  as  stipulated  in article1548  of  the  Civil  Code.  This  thesis  uses  a  juridical  normative  research method  by  adding  an  empirical  element,  interview  and  qualitative  data  analysis. Based on the analysis result, it can be concluded that SHPTU don’t have the same strength  of  proof as  the land  certificate, although both  can be diverted to another party,  even  land  with  a  right  use  of  certificate  only  certain  banks  are  willing  to accept it as a guarantee although it is clear in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage  on  Land  and  Objects  that  related  to  land  allow  to  use  rights  as guarantee.  However,  considering  that  SHPTU  has  economic  value  and  can  be diverted  it  is  hoped  that  the  government  can  immediately  respond  to  the  needs  of market  traders  for  the  security  of  law  that  can  accommodate  SHPTU  as  a guarantee equivalent to land certificate.
Keywords: Strenght of Proof Certificate of Rights to Use Business Place (SHPTU); dept guarantee

## Pendahuluan
Perkembangan  pembangunan  kota  Jakarta  dan  pertumbuhan  jumlah  penduduk yang semakin  bertambah mengakibatkan meningkatkan konsumsi  masyarakat  terhadap barang  dengan  kebutuhan  rumah  tangga,  juga  berpengaruh  pada  para  pengusaha termasuk  pedagang  pasar.  Pasar  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sosial  masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat di suatu wilayah, yang  kemudian  pasar  tersebut  menjadi  sarana  kegiatan  perekonomian  yang  menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Jakarta terutama dalam penjualan pakaian yang menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat masa kini, banyaknya pembeli yang datang baik berasal dari dalam maupun luar  kota  Jakarta  ke  pusat  perbelanjaan  Tanah  Abang  dikarenakan  harga  yang ditawarkan  relatif  terjangkau  juga  produk  yang  dijual  memiliki  kualitas  yang  cukup baik.
Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan  Pengembangan  Usaha  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya    disebutkan  bahwa untuk  dapat  menggunakan  tempat-tempat  usaha  harus  mendapatkan  ijin  pemakaian tempat  usaha  secara  tertulis  dari  Perusahan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya  agar  pemakaian tempat  mempunyai  hak  memakai  tempat  di  pasar.  Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat
Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha (kios) di pasar yang dimiliki oleh Pedagang pasar. SHPTU memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oleh  karenanya  diharapkan  SHPTU  dan  Perjanjian  Pemakaian  Tempat  Usaha  (PPTU) dapat dijadikan jaminan utang (Khairi & Roestamy, 2017) .
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018  tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar  Jaya  yang  menyatakan  bahwa  SHPTU  adalah  bukti  kepemilikan  hak  pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu  paling lama 20 (dua puluh) tahun yang bisa  dijadikan  jaminan  utang.    Ketentuan  tersebut  menjadi  titik  cerah  bagi  pedagang pasar  yang  menginginkan  agar  SHPTU  dapat  dijadikan  jaminan  utang.  Namun  dalam prakteknya  tidak  demikian,  SHPTU  hanya  diterima  bank  sebagai  jaminan  tambahan bukan  jaminan  pokok,  tidak  seperti  Sertipikat  Tanah  atau  Tanah  dan  Bangunan  dapat dijadikan  sebagai  jaminan  utang  pokok,  hal  ini  tidak  seperti  sebagaimana  yang diinginkan  Perumda  Pasar  Jaya  maupun  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018. Hal demikian menjadi kerugian yang  nyata  bagai  pedagang  pasar  untuk  memperoleh  SHPTU,  pedagang  harus mengeluarkan dana yang sangat tinggi.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik  untuk  mengkaji lebih lanjut megenai permasalahan ini secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk  tesis  dengan  judul:  “Kekuatan  Pembuktian  Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat Usaha  (SHPTU)  Sebagai  Jaminan  Utang  (Contoh  Kasus  SHPTU  Pasar  Tanah  Abang Blok B Jakarta)”.

## A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis SHPTU di tinjau dari hukum jaminan di Indonesia.
b. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kekuatan  hukum  pembuktian  SHPTU dan Sertipikat Tanah sebagai jaminan utang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Kegunaan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  sumbangan pemikiran  dan  kontribusi  bagi  pengembangan  Ilmu  Hukum  Bisnis, Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (DKI  Jakarta),  DPRD  DKI Jakarta  dan Kenotariatan.
b. Secara Praktis
Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan kepada praktisi dan lembaga perbankan terkait SHPTU sebagai jaminan utang.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif  menambahkan  unsur  empiris.  Soerjono  Soekanto,  mengemukakan  bahwa
pendekatan  yuridis  normatif merupakan penelitian hukum  yang dilakukan dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2019) . Metode penelitian ini digunakan karena  dalam penelitian hukum  normatif  yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari (Soerjono Soekanto, 2019) : Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya,  serta  melakukan pemeriksaan  secara  mendalam  atas  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  judul  yang  dikaji  oleh  penulis,  maka  metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  normatif  menambahkan  unsur  empiris.  Metode  penelitian  ini  digunakan karena dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari:
a) Bahan  hukum  Primer  yatiu  baha-nahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, yakni batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundangan seperti  undang-undang  dan  peraturan  yang  setaraf,  keputusan  presiden  dan peraturan  yang  setaraf.  Keputusan  Menteri  dan  peraturan  yang  setaraf, peraturan-peraturan  daerah,  bahan  hukum  yang  dikodifikasikan,  yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini berlaku.
b) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
c) Bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  contohnya  adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif.
d) Bahan Non-Hukum, yaitu wawancara pihak-pihak yang terkait.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  studi  kepustakaan dilakukan  dengan  mengacu  pada  buku-buku  dan  peraturan-peraturan  dari perpustakaan.
Penelitian ini juga dilengkapi dengan praktek penerapan hukum di masyarakat, yang  dalam  hal  ini  bisa  didapat  dari  pedagang  pasar  Tanah  Abang  Blok  B,  pihak Bank, pihak Perumda Pasar Jaya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan objek penelitian  terkait  dengan  Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha    (SHPTU)  atas kios sebagai jaminan.

## 2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  menggambarkan  gejala-gejala  di lingkungan  masyarakat  terhadap  suatu  kasus  yang  diteliti    yakni  kepastian  hukum terkait perlindungan bagi pemegang SHPTU.

## 3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan adalah data sekunder yang  bersifat  umum,  yaitu  data  yang  berupa  tulisan-tulisan,  data  arsip,  data  resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  yang dikumpulkan  melalui  proses  membaca,  mempelajari  serta  mengidentifikasi  dan mengklasifikasi  bahan  tersebut  sehingga  diperoleh  bahan  yang  relevan  dengan permasalahan yang dibahas.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  merupakan  merupakan  cara  berpikir  yang  diadopsi peneliti  tentang  bagaimana  desain  riset  dibuat  dan  bagaimana  penelitian  akan dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) di Tinjau Dari Hukum Jaminan
1. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan
Menurut (Salim  &  Nurbani,  2017) hukum  jaminan  adalah  keseluruhan kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  pemberi  dan  penerima jaminan  dalam  kaitannya  dengan  pembebanan  jaminan  untuk  mendapatkan fasilitas kredit.   Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah:
a. Adanya kaidah hukum
Kaidah  hukum  dalam  bidang  jaminan,  dapat  dibedakan  menjadi  2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.  Kaidah  hukum  jaminan  tertulis  adalah  kaidah-kaidah  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  traktat,  dan  yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan  yang  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Hal  ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.
b. Adanya pemberi dan penerima jaminan
Pemberi  jaminan  adalah  orang-orang  atau  badan  hukum  yang menyerahkan  barang  jaminan  kepada  penerima  jaminan.  Yang  bertindak sebagai  pemberi  jaminan  ini  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang membutuhkan  fasilitas  kredit.  Orang  ini  lazim  disebut  dengan  debitur. Penerima  jaminan  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  menerima  barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini
adalah  orang  atau  badan  hukum.  Badan  hukum  adalah  lembaga  yang memberikan  fasilitas  kredit,  dapat  berupa  lembaga  perbankan  dan  atau lembaga keuangan nonbank.
c. Adanya jaminan
Pada  dasarnya,  jaminan  yang  diserahkan  kepada  kreditur  adalah jaminan  materiil  dan  imateriil.  Jaminan  materiil  merupakan  jaminan  yang berupa  hak-hak  kebendaan,  seperti  jaminan  atas  benda  bergerak  dan  benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.
d. Adanya fasilitas kredit
Pembebanan  jaminan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jaminan  bertujuan untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  bank  atau  lembaga  keuangan nonbank.  Pemberian  kredit  merupakan  pemberian  uang  berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga  debitur  percaya  bahwa  bank  atau  lembaga  keuangan  nonbank  dapat memberikan kredit kepadanya.
Dari  unsur-unsur  tersebut  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  SHPTU hanya  dapat  dijaminkan    hak  pemakaian  tempat  usahanya  saja  tidak  pada  hak kebendaannya karena SHPTU tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan SHPTU juga harus memenuhi unsur jaminan yang berupa hak kebendaan.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi  hukum  jaminan,  SHPTU  dapat memenuhi syarat sebagai benda jaminan, sebagaimana pendapat dari Dr. Salim, S.H., M.S. syarat benda yang dapat di jadikan jaminan adalah:
a) Dapat  secara  mudah  membantu  perolehan  kredit  oleh  pihak  yang memerlukannya.
b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap  waktu  bersedia  untuk  setiap  waktu  dieksekusi,  bila  perlu  dapat  mudah diuangkan  untuk  melunasi  hutangnya  si  penerima  (pengambil)  kredit (R. Subekti, 2010) .
Penulis mencoba untuk menganalisis, apakah SHPTU dapat diikat dengan jaminan hak kebendaan:
1) Gadai
Berdasarkan ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, yang dimaksud gadai adalah  Suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  berpiutang  atas  suatu  barang bergerak    yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  berutang  atau  oleh seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  si berpiutang  itu  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.
2) Hipotik
Ketentuan  pasal  1162  KUH  Perdata  merumuskan  pengertian  Hipotik sebagai  berikut:  “Hipotik  adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  benda-benda  tak bergerak,  untuk  mengambil  penggantian  dari  padanya  bagi  pelunasan  suatu perikatan.”  Dengan  kata  lain  Hipotik  adalah  hak  kebendaan  yang  member kekuasaan  langsung  atas  benda  tak  bergerak  yang  mana  benda  itu  dapat dijadikan jaminan pelunasan sejumlah utang.
3) Hak Tanggungan
Hak  Tanggugan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  berkaitan dengan  tanah  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Hak  Tanggungan). Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Hak  Tanggungan, Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda- benda lain  yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
4) Fidusia
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Jaminan  Fidusia,  pasal  1,  angka  2 Undang-Undang  Fidusia  memberikan  pengertian  sebagai  berikut:  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak dapat  dibebani  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan    Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia terhadap kreditur lainnya (Pratidina, 2018) .
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Perumda Pasar jaya menginginkan  SHPTU  dapat  diikat  dengan  fidusia.  Adapun  pertimbangan adalah  Jaminan  Fidusia  dapat  memberikan  jaminan  kebendaan  kepada  bank selaku kreditur sehingga dapat melindungi kepentingan bank dan memberikan hak-hak kebendaan kepada bank, termasuk menjalankan parate executie pada saat  debitur  wanprestasi.  Perumda  Pasar  Jaya  menganggap  bahwa  SHPTU adalah  jaminan  hak  kebendaan,  dalam  hal  ini  benda  bergerak  yang  tidak berwujud, Pertimbangan lainnya adalah karena hak pakai kios juga memiliki sifat-sifat  kebendaan  karena  dapat  dialihkan  berdasarkan  Persetujuan  dari Direksi Perumda Pasar Jaya.
Undang-Undang  Fidusia  tidak  secara  tegas  mengatur  hak  pakai  atas bangunan  sebagai  obyek  Jaminan  Fidusia  dalam  hal  ini  menimbulkan kesalahpahaman  di  lapangan  mengenai  kemungkinan  hak  pakai  atas bangunan sebagai obyek Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  terkait  SHPTU  di  Pasar,  maka  penulis berpendapat bahwa tempat usaha di Pasar  yang dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya  tersebut  merupakan  izin  untuk  memakai  bangunan,  tidak  ada  hak kepemilikannya.  bahwa  terdapat  risiko  apabila  pengikatan  jaminan  SHPTU atas  tempat  usaha  dilakukan  dengan  pranata  jaminan  Fidusisa  karena kedudukan  hak  pakai  kios    sebagai  obyek  jaminan  Fidusia  tidak  didukung dengan landasan hukum ataupun alasan yang kuat. Sehingga, penjelasan dari keempat  lembaga  jaminan  di  atas,  dapat  diberikan  suatu  kesimpulan  bahwa sebuah  tempat  usaha  Pasar  yang  diberikan  oleh  pemerintah  setempat,  tidak dapat dijaminkan menggunakan keempat bentuk lembaga jaminan di atas.
2. Sistem Hukum Jaminan
Dari  kajian  berbagai  literatur  tentang  hukum  perdata,  menunjukan  bahwa system  pengaturan  hukum,  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu (Rahmadi, 2009) :
a. Sistem tertutup (closed system)
b. Sistem terbuka (open system)
Sistem pengaturan hukum jaminan adalah system tertutup (closed system) . Yang  diartikan  dengan  system  tertutup  adalah  orang  tidak  dapat  mengadakan hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Mengingat  sistem  pengaturan  hukum  jaminan  sifatnya  tertutup,  maka penulis  berpendapat  bahwa  Ketentuan  tentang  jaminan  hanya  tunduk  kepada ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dan  diluar ketentuan  tersebut  ketentuan  jaminan  tidak  tunduk.  Oleh  karenanya  ketentuan SHPTU yang didasarkan dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun  2009  tentang  pengelolaan  Area  Pasar  tidak  dapat  diberlakukan  dalam hukum  jaminan di Indonesia.
3. Penggunaan SHPTU Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktek
Sejak  dikerluakan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Aset Produktif dan Pembentukan Penyisahan Pengahapusan asset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang diundangkan  pada tanggal 28 Desember 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 258 (selanjutnya disebut POKJ RI  No. 33/POJK.03/2018 ),  Bank-bank, terutama  Bank  Perkreditan  Rakyat    mulai  mau  menerima  SHPTU  sebagai jaminan kredit,  karena dalam POKJ RI  No. 33/POJK.03/2018 pasal 17 ayat 1 (g) menyatakan bahwa “50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewan, atau  harga  pengalihan,  untuk  agunan  berupa  tempat  usaha  yang  disertai  bukti kepemilikan  atau  surat  izin  pemakaian  atau  hak  pakai  atas  tanah  yang dikeluarkan  oleh  instansi  berwenang    dan  disertai  dengan  surat  kuasa  menjual atau  pengalihan  hak  yamg  dibuat  atau  disahkan  oleh  notaris  atau  dibuat  oleh pejabat lain yang berwenang”.

## 4. SHPTU Memiliki Kesamaan dengan Sewa Menyewa
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1548  KUH  Perdata,  yang  dimaksud  dengan sewa  menyewa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya (Tamengge, 2019) .
Melihat ketentuan sewa tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan adanya kemiripan SHPTU dengan sewa menyewa sebagai berikut:
a. Adanya  penyerahan  barang  dari  pemilik  kepada  penyewa  dan  pembayaran uang sewa
b. Perumda  Pasar  Jaya  sebagai  pemilik  bangunan  (tempat  usaha/kios) menyerahkan  hak    pemakaian    tempat  usaha    kepada  pemilik  SHPTU (pedagang)  untuk  dipakai  usaha,  sedangkan  pedagang  (pemilik  SHPTU) harus membayar kepada Perumda Pasar Jaya (yang dalam hal ini pembayaran diberikan kepada developer sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perumda Pasar Jaya)  sejumlah  uang  atas  penjualan  hak  pemakaian  tersebut,  demikian disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Area Pasar,  pasal 1 ayat 11.
c. Adanya  pembatasan  jangka  waktu  SHPTU  dibatasi  jangka  waktu  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  tertera  dalam  SHPTU  atau  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun,  sebagaimana  pengertian  SHPTU  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Usaha  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Jaya  pasal 1 ayat (33).
d. Penyewa berkewajiban menjadi “Bapak Rumah Yang Baik”. Pemilik SHPTU (Pedagang)  berkewajiban  menjaga,  memelihara  tempat  usaha  dengan  baik, tidak  merombak,  menambah,  mengubah,  memperluas  tempat  usaha,  serta tidak mengubah jenis jualan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  tampak  jelas  bahwa  antara  sewa menyewa  dengan  SHPTU  memiliki  kesamaan,  yang  membedakan  adalah dasarnya. Sewa Menyewa dasarnya adalah buku III KUH Perdata dan perjanjian antara  pemilik  barang  dengan  penyewa,  sedangkan  SHPTU  dasarnya  adalah Peraturan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018, peraturan lainnya dan perjanjian yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu, pedagang pasar, developer dan Perumda Pasar Jaya.
B. Kekuatan  Pembuktian  Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  (SHPTU) Dan Sertifikat Tanah Sebagai Jaminan Utang
1. Hubungan  Hukum  antara  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya,

## Pedagang dan Developer
Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya  yang  selanjutnya  disebut  Perumda Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta,  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  pelayanan  umum  dalam
bidang  pengelolaan  area  pasar  milik  Pemerintah  Provinsi  Dearah  Khusus  Ibu Kota  Jakarta.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Perumda  Pasar  Jaya diberi  kewenangan  untuk  memfasilitasi  kerjasama  wadah  para  pedagang  dalam kemitraan  dengan  pihak  lain  seperti  bekerjasama  dengan  Pihak  Ketiga,  dalam hal  ini  di  Pasar  Tanah  Abang  Blok  B,  Developer  sebagai  Pihak  Ketiga  adalah Pihak  yang  ditunjuk  oleh  Perumda  Pasar  Jaya,  hal  demikian  ditegaskan  dalam Surat  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  39  Tahun 2002  tentang  Ketentuan    Pelaksanaan  Kerja  Sama  Perusahaan    Daerah  Khusus Ibukota Jakarta.
Jadi  dalam  hal  ini,  jika    para  pedagang  di  Pasar  Tanah  Abang  Blok  B ingin memiliki SHPTU atas tempat usaha pasar Tanah Abang Blok B, pedagang memesan  tempat  usaha    kepada  Developer    sebagai  pihak  yang  ditunjuk  oleh Perumda  Pasar  Jaya,  dengan  membayar  harga  jual  yang  telah  ditentukan  oleh Developer,  lalu  pedagang      menandatangai  Surat  Konfirmasi  Unit  Pesanan  dan Surat Pemesanan, setelah pasar Tanah Abang Blok B selesai dibangun dan siap untuk  ditempati,  para  pedagang  yang  akan  menempati  kios  terlebih  dahulu pedagang    menandatangani  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST).  Dalam  hal pedagang  belum  melunasi  pembayaran  atas  harga  pemakaian  tempat  usaha kepada Developer, pedagang juga menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Unit Tempat Usaha. Setelah pedagang telah melunasi seluruh pembayaran atas harga pemakaian  tempat  usaha  kepada  Developer  maka  pedagang  menandatangani Perjanjian  Pemakaian  Tempat  Usaha  (PPTU)  dengan  Developer  dan  Perumda Pasar Jaya.
2. SHPTU  Merupakan  Bukti  Kepemilikan  atas  Hak  Pemakaian  Tempat Usaha (Fuady, 2020)
Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  (SHPTU)  adalah  bukti kepemilikan  hak  pemakaian  tempat  usaha.  Seseorang  belum  dapat  memperoleh SHPTU  yang  diterbitkan  oleh  Perumda  Pasar  Jaya  selaku  pemilik  bangunan pasar,  manakala  belum  melunasi  seluruh  pembayaran  harga  pengikatan  serta biaya-biaya lain yang telah disepakati. Untuk itu, jika bangunan telah siap untuk dipakai  dan  pembayaran  belum  lunas,  biasanya  pihak  developer/pengelola mengijinkan  pemesan  memakai  kios  untuk  berjualan  dengan  terlebih  dahulu menandatangani perjanjian pinjam pakai kios dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Usaha Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya,  pada  pasal  1  ayat  (33)  menyatakan: “Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  adalah  Bukti  Kepemilikan  atas  hak Premakaian  Tempat  Usaha  yang  berlaku  untuk  jangka  waktu  paling  lama  20 (dua puluh) tahun.” Dan Pasal 7 ayat (6) menyatakan: “Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat dijadikan agunan (Febriyanti, 2020) .”
Dari  bunyi  pasal  tesebut,  ada  kata  “kepemilikan”  dan  “hak  pemakain”. Dari  kata  kepemilikan  seolah-olah  SHPTU  merupakan  hak  kebendaan,  namum jika dilihat hak pemakaian seolah-olah SHPTU sebagai hak perorangan.
Yang  menjadi  dasar  Perumda  Pasar  Jaya  menyatakan  bahwa  SHPTU sebagai hak kebendaan adalah sebagai berikut:
a) Hak  pemakaian  tempat  usaha  di  pasar-pasar  PD  Pasar  Jaya  diberikan  oleh pemerintah  DKI  Jakarta  cq.  PD  Pasar  Jaya  kepada  para  pedagang  pasar  ± 62.617  orang  dengan  jumlah  tempat  usaha  sebanyak  ±100.000  tempat  usaha (yang  tersebar  di  151  pasar)  berpedoman  Peraturan  Daerah  Propinsi  DKI Jakarta  Nomor  6  tahun  1992  (pasal  9  ayat  2)  jo.  Peraturan  Daerah  DKI Jakarta Nomor 12 tahun 1999.
b) Hak tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dengan cara perolehan melalui penebusan harga jual hak pemakaian tempat usaha kepada PD Pasar Jaya.
c) Berkaitan  dengan  hal  dimaksud  pada  butir  2  dan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Daerah beserta pelaksanannya Hak Pemakaian Tempat Usaha pada bangunan    pasar  PD  Pasar  Jaya  dapat  dimiliki  dan  dialihkan  dan  dapat dijadikan  jaminan  kredit.  Hal  ini  sudah  berjalan  sejak  terbitnya  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982.
d) Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  Hak  Pemakaian  Tempat Usaha merupakan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atas tempat usaha yang  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  didirikan  di  atas  tanah  yang  bukan milik, HGB dan HGU tetapi di atas Hak Pakai.
Lebih lanjut (Darus Badrulzaman, 2015) , menyatakan bahwa yang menjadi sifat-sifat hak kebendaan adalah sebagai berikut:
1) Bersifat statis.
2) Bersifat  absolut,  artinya  mempunyai  akibat  kebendaan,  yaitu  dapat dipertahankan  terhadap  setiap  orang.  Hak  tersebut  mengikuti  bendanya  di tangan siapa benda itu berada (zaasgevolg, droit de suite).
3) Asas  hak  prioritas,  artinya  hak  kebendaan  memiliki  hak  didahulukan berdasrkan saat terjadinya hak tersebut.
4) Hak  kebendaaan  dapat  dalam  dipindahkan  dalam  bentuk  peralihan  lepas, dijaminkan dan dialihkan secara terbatas (hak manfaat).
5) Hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya hak kebendaan tidak dapat didasarkan pada perjanjian.
Menunjuk  butir  a  tersebut  diatas,  berdasarkan  Sumber:  PD  Pasar  Jaya 2019,  jumlah  pasar  dikelola  Perumda  Pasar  Jaya  sebanyak  153  Pasar  yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis berpandangan bahwa SHPTU bukan hak kebendaan, sebab:
a. Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  adalah  hak  yang  bukan  termasuk  hak  yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.
b. SHPTU bukan merupakan kepemilikian bangunan (kios) di Pasar, melainkan bukti  kepemilikan  atas  hak  pemakaian  Tempat  Usaha.  Pedagang  yang diberikan  hak  pemakaian  tempat  usaha  oleh  Perumda  Pasar  Jaya    hanya berhak untuk memakai, karena pada dasarnya pemilik bangunan tempat pasar (kios)  di  pasar  adalah  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya, hal demikian sesuai dengan:
1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Usaha  Perusahaan  Umum Daerah Pasar Jaya:
a) Pasal 1 ayat (11)  yang menyatakan:
Pasar  adalah  Lembaga  ekonomi  tempat  bertemunya  pembeli  dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
b) Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan:
Pengelolaan  Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya adalah pengelolaan  Unit  Usaha  Pasar  Jaya  yang  dikelola  dan  menjadi kewenangan  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  jaya  berdasarkan ketemtuan Peraturan Daerah.
c) Pasal 1 ayat (13)  yang menyatakan:
Pengembangan  Usaha  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya adalah  pengembangan  Unit  Usaha  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Jaya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
d) Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan:
Area  Pasar  adalah  area  dalam  Pasar  yang  dikelola  dan  menjadi yang  diperuntukan  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  jaya  sebagai  zona yang  diperuntukan  bagi  berbagai  kegiatan  yang  terintegrasi  dengan usaha  pasar  baik  berupa  kegaiatn  hunian,  perdagangan,  jasa  dam perkantoran.
2) Surat  Ijin  Pemakaian  Tempat  Usaha  (SIPTU)  yang  dikeluarkan  oleh Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Jaya  diperuntukan  kepada  para pedagang  pasar  yang  menyatakan  pedagang  pasar  diberikan  ijin  hanya memakai  atas  tempat  usaha  di  pasar  bukan  memiliki,  “Untuk  memakai tempat usaha milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
3. Peraturan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018 Tidak Dapat Mengikat Bank dan Jaminan Utang
Meskipun  Peraturan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah  Pasar  Jaya  menyatakan  bahwa  SHPTU  adalah  bukti  kepemilikan  yang dapat dijadian agunan, namun dalam kenyataannya Bank tidak serta merta dapat menerima SHPTU sebagai jaminan utang, kalaupun diterima hanya ditempatkan sebagai jaminan tambahan.

## 4. Peraturan Daerah Tidak Dapat Mengatur Bank Dan Jaminan Utang
Peraturan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018 secara  hukum  hanya  dapat  berlaku  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  saja  dan tidak bisa diberlakukab di luar daerah Jakarta. Sementara itu, bank adalah badan usaha yang memiliki usaha bukan hanya di wilayah Jakarta melainkan di seluruh wilayah  Indonesia.  Oleh  karenanya  penulis  berpendapat  bahwa  bank  dan ketentuan  jaminan  utang  tidak  bisa  diatur  dengan  menggunakan  ketentuan Peraturan Daerah, melainkan harus diatur oleh undang-undang.
5. Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
a. Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak
Sertipikat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
adalah surat  tanda bukti  hak sebagaimana dimaksud dalam pasal  19 ayat  (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Susanto, 2014) .

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah diuraikan dimuka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pengertian  Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  (SHPTU)  yang  tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang   Pengelolaan dan Pengembangan Usaha  Perusahaan Umum  Daerah Pasar Jaya (Perumda Pasar Jaya)  yang menyatakan  bahwa SHPTU adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu  paling lama 20 (dua puluh) tahun yang bisa dijadikan jaminan utang, seolah-olah  SHPTU memiliki hak kebendaan, sedangkan ditinjau dari  Hukum Kebendaan  SHPTU bukanlah hak kebendaan. Penulis berpandangan  bahwa  SHPTU  bukanlah  merupakan  hak  kebendaan,  sebab  hak pemakaian tempat usaha tidak dibahas dalam buku II KUH Perdata  dan SHPTU lahir karena adanya  Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) dan yang menjadi pemilik (gedung)  tempat  usaha  di  Pasar  Tanah  Abang  Blok  B  bukanlah    pemilik  SHPTU melainkan  Pemerintah  Provinsi    Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yang  dikelola  oleh Perumda Pasar Jaya. Sedangkan Pedagang Pasar Tanah Abang Blok B hanya memiliki hak pemakaian tempat usaha di Pasar Tanah Abang Blok B untuk jangka waktu tertentu dengan  kewajiban  membayar  hak  pemakaian  tersebut  dan  kewajiban  lain  yang  di tetapkan oleh Perumda Pasar Jaya. Selanjutnya jika dicermati lebih jauh, dapat terlihat bahwa  SHPTU  memiliki  kesamaan  unsur  dengan  sewa  menyewa  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1548  KUH  Perdata  yaitu  adanya  penyerahan  barang  dari  pemilik  kepada penyewa  untuk  dinikmati  (bukan  untuk  dimiliki),  adanya  pembayaran  harga  dari penyewa kepada pemilik  serta adanya jangka waktu.
Sertifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  (SHPTU)  tidak  mempunyai  kekuatan hukum pembuktian  yang sama seperti halnya sertipikat tanah walaupun sama-sama bisa dialihkan  ke  pihak  lain  dan  tidak  semua  Bank  mau  menerima  sebagai  jaminan  utang,
bahkan  tanah  dengan  Sertipikat  Hak  Pakai  saja  hanya  bank  tertentu  yang    mau menerima  sebagai  jaminan  walaupun  jelas  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan  Dengan  Tanah  (Undang-Undang  No  4  Tahun  1996)  memperbolehkan  Hak Pakai  sebagai  jaminan.  Penulis  berpendapat  bahwa  SHPTU  tidak  dapat  dijadikan jaminan  utang  dengan  pranata  jaminan  yang  sudah  ada,  meskipun    Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018    menyatakan  bahwa SHPTU  dapat  dijadikan  jaminan.  Sebab  SHPTU  tidak  dapat  dijadikan  obyek  jaminan dengan  menggunakan  hukum  jaminan  kebendaan  baik  dalam  bentuk  Gadai,  hipotek, hak tanggungan atau jaminan Fidusia.

## BIBLIOGRAFI
Darus  Badrulzaman,  Mariam.  (2015). Hukum  Perikatan  Dalam  KUH  Perdata  Buku Ketiga  (Yurisprudensi,  Doktrin,  Serta  Penjelasan). Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.

## Google Scholar
Febriyanti,  Susanty.  (2020).  Perolehan  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  yang  Belum Terbit  Serifikat  Hak  Pemakaian  Tempat  Usaha  melalui  Perjanjian  Kredit  dengan Jaminan  Cover  Note  (Pemegang  Hak  dalam  Penantian)(Studi  Kasus  pada  Kantor Swamitra  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  Pasar  Cipulir). Pamulang  Law  Review , 3 (2), 117–126. Google Scholar
Fuady,  M.  (2020).  Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  Dan  Perdata  (Cetakan  Ke).  In Pt Citra Aditya Bakti . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Khairi,  Ilman,  &  Roestamy,  Martin.  (2017).  Pengembangan  Model  Asas  Droit  De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta. Jurnal Hukum De’rechtsstaat , 3 (2). Google Scholar
Pratidina,  Ginung.  (2018).  Fidusia  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Atas  Tagihan  Kredit Pemilikan  Rumah  Pada  Pasar  Sekunder. Rechtsregel:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (1).
Google Scholar
R. Subekti. (2010). Hukum Perjanjian . Jakarta: Jakarta: PT Intermasa.
Rahmadi, Usman. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Salim,  H.  S.,  &  Nurbani,  Erlies  Septiana.  (2017). Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi  Buku  Kedua. PT  Raja  Grafindo  Persada:  Depok. Google Scholar
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2019). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Depok: Rajawali Pers.
Susanto,  Bronto.  (2014).  Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997. DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (20). Google Scholar
Tamengge,  Miranda.  (2019).  Kajian  Yuridis  Tentang  Sewa  Menyewa  Sebagai Perjanjian  Konsensuil  Berdasarkan  Pasal  1548  KUHPerdata. Lex  Privatum , 6 (7). Google Scholar

## Copyright holder:
Liana P Nugroho dan Gunawan Djajaputra (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: