## PERAN KEKERABATAN DALAM PEMENAGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENJALIN TAHUN 2018

## Kur Junaidi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: wijikolestariono@gmail.com)
Tuti Lestari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  yang  pertama  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  politik kekerabatan  Desa  Menjalin  mencakup  wilayah  kerabat,  pengamatan,  dan  praktek kehidupan  bersama  dalam  lingkup  politik  desa.Kedua  untuk  mengetahui  peran  dan upaya  kerabat  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  2018.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  Field  research.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  observasi,  in  dept  interview  (wawancara mendalam)  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisa data kualitatif meliputi reduksi data, display data, verifikasi dan simpulan.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  yang  digunakan  adalah  trianggulasi, sedangkan teori yang digunakan adalah antropologi politik, konsep kekuasaan.
Hasil Penelitian: a) kekerabatan yang terdapat dalam Desa Menjalin keluarga yang  luas  dari  keturunan  ayah  atau  ibu  atau  disebut  bilateral  juga  bisa  dikatakan kekerabatan  kindred dimana  kesatuan  kerabat  yang  melakukan  interaksi  atau berkumpul  antar  anggota  kerabat  pada  waktu  tertentu.  Dalam  kehidupan  politik memang  sudah  terjadi  pengkaderan  dari  saudara-saudara  yang  lebih  terdahulu memimpin  meskipun  tidak  terlihat  secara  masif  namun  sudah  disiapkan  untuk memimpin Desa Menjalin selanjutya. b) Peran kerabat dalam hal ini sudah sangatlah jelas, jika sudah ada pengkaderan  maka tugas kerabat yang lain pastinya gerakannya yakni menjadi tim sukses yakni mempengaruhi tetangga sekitar untuk memilih nama kerabat  yang  diusung    dan  memastikan  kerabat  yang  diusung  berhasil  menduduki Menjalin satu.

## Kata kunci :  Politik Kekerabatan, Desa Dan Kekuasaan

## Pendahuluan
Dalam sistem Pemerintahan
Indonesia, desa merupakan bagian pemerintahan paling dasar. Desa
merupakan  asset  dalam  negara  sehingga
pengelolahannya  harus  sebisa  mungkin menghasilkan peningkatan kualitas, namun  dalam  realitas  terjadi  dilapangan sering  terjadi  kesalahan  kewenangan dalam  implementasi  hal  tersebut.  Tidak
hanya disitu saja anomali ataupun ketimpangan  juga  banyak  dilakukan  oleh beberapa  Aparatur  desa,  bahkan  terjadi distorsi dalam menyelenggarakan
kewenangan  dan  tugas  dalam  pemimpin desa. Berbicara tentang Pemilhan Pemimpin Desa atau Pilkades adalah suatu Pemilihan  Kepala  Desa  untuk  mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang untuk  mengendalikan  pembangunan  desa selama calon terpilih sebagai Kepala Desa yang  mengedepankan  asas  langsung, umum,  bebas,  dan  rahasia  oleh  warga setempat. (Ananda Santoso, 2000) Pilkades  merupakan  salah  satu  kegiatan politik  yang  menarik  bagi  masyarakat desa.  Pilkades  di  Indonesia  saat  ini  masih penuh  dengan  ironisme.  Di  satu  sisi, rakyat  yang  sangat apatis dan tidak peduli sehingga  tingkat  partisipatif  masyarakat dalam Pilkades menurun. Apatis masyarakat  ini  justru  dimanfaatkan  oleh orang-orang  tertentu  untuk  meraih jabatan dan  kekayaan  dengan  memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit desa  yang  ingin  melanggengkan  kekayaan dan  kekuasaan  agar  tetap  jatuh  kepada garis keluarga.
Sehingga
fakta menunjukan  keberadaan  Calon  Kepala Desa  masih  didominasi  oleh  segelintir orang yang berkuasa dari golongan desa.
Kekuasaan,  modal  materi,  dan modal  sosial  pada  dasarnya  sebagai  alat untuk  meraih  kemenangan.  Disini  Calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaan  untuk  memperoleh  dukungan sebanyak-banyaknya.  Dalam  prakteknya Calon  Kepala  Desa  membutuhkan  sebuah cara  yang  efektif.  Melalui  pertimbangan- pertimbangan yang matang seperti membuat  rancangan  strategi  sampai  pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim
sukses  untuk  melanggengkan  kekuasaan, sumber  kekuasaan  itu  diharapkan  dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.
Fenomena  majunya  Calon  Kepala Desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya, bahkan banyak  dari  warganya  yang  merupakan kerabat  sebenarnya  sangat  ironis.  Hal  ini menunjukan  bahwa  kursi  Kepala  Desa adalah  jabatan  yang  menguntungkan, membawa  berkah,  dan  bisa  dijadikan sarana  untuk  mengumpulkan  kekayaan serta  melanggengkan  kekuasaan  untuk diturunkan  kepada keluarga  maupun kerabat  sendiri.  Pilihan  regenerasi  model kekerabatan  seperti  ini  jelas  merupakan cermin  bahwasannya  masyarakat  desa masih  mempraktekan  model  demokrasi tradisional  yang  hanya  percaya  pada kemampuan  yang  dimiliki  calon-calon yang  masih  memiliki  hubungan  keluarga dengan pemimpin terdahulu. (Hasil wawancara  pak  Amat)  Model  ini  mirip dengan praktek politik patrimonial. Karena kepercayaan  ini  maka  penyerahan  mandat atau  jabatan  kepemimpinan  di  desa  hanya akan  berputar  disekitar  lingkaran  kerabat yang    memiliki  garis  karir  politik  dan kekuasaan. Calon yang mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang-orang berpengaruh di daerahnya pasti akan lebih diuntungkan  dari  pada  calon  lain.  Orang- orang  berpengaruh  itulah  yang  kemudian disebut elit desa.
Dalam  Kajian  Antropologi  Politik Kekerabatan,  politik  kekerabatan  sanggup dan bertahan menghadapi evolusi politik.Antropologi  mempercayai  politik kekerabatan  akan  menjadi  dominan.  Pada dasarnya  budaya  politik  kekerabatan memunculkan  banyak  pro  dan  kontra. Sebagian  ada  yang  menganggap  baik karena  kestabilan  politik  terjaga  dan sebagian  pula  ada  yang  menganggap
bahwa politik kekerabatan hanya alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan  kekuasaannya.  Selain  itu politik kekerabatan
mempersempit kesempatan bagi orang lain yang berpartisipasi  lebih  untuk  menjadi  Kepala Daerah  karena  biasanya  calon  pemimpin dari  politik  kekerabatan  lebih  banyak dukungan.
Menjamurnya  politik  kekerabatan khususnya  di  desa-desa  merupakan  bukti nyata  bahwa  demokrasi  tidak  berjalan dengan  baik,  realitasnya  banyak  sekali Calon-calon Kepala Desa yang kualitasnya dibawah  standarisasi  akan  tetapi  bisa menduduki  jabatan  Kepala  Desa  yang strategis. Ternyata adanya demokrasi tidak menyehatkan    rakyat,  tidak  membuat masyarakat terdidik, justru sistem demokrasi  itu  disalah  gunakan  atau dicederai oleh oknum-oknum atau masyarakat yang undemkratik. Maksudnya sistem  demokrasi  sudah  benar  akan  tetapi sistem demokrasi diterapkan kepada orang yang  belum  paham  tentang  apa  hakikat demokrasi,  maka  demokrasi  tersebut berarti  demokrasi  lipstik  yang  artinya demokrasi  yang  hanya  di  bibir  saja  akan tetapi  implementasinya  masih  kerajaan atau  otokrasi.  Sehingga  yang  disalahkan bukan  sistemnya,  tetapi  orang  yang  harus ditingkatkan pemahamannya tentang demokrasi.
Berdasarkan  fakta  tabel  diatas menunjukan  peran    kerabat  sangatlah penting  dalam    setiap  kemenangan. Pemilihan pemerintah desa yakni Pilkades Desa  Menjalin  masih  dikuasai  oleh segelintir elit desa bahkan bahkan pemimpin  terdahulu  sampai  sekarang masih  mempunyai  ikatan  keluarga.  Fakta lainya  yang  ditemukan  oleh  peneliti  yakni 60%  dari  warganya  masih  terikat  kerabat dengan Kepala Desa sehingga
memperkecil  kesempatan  pesaing  untuk menang  dalam  Pilihan  Kepala  Desa. Berdasarkan  fakta-fakta  diatas  penelitian ini menarik untuk di tulis.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  yakni  data  yang digunakan  merupakan  data  kualitatif  (data yang  tidak  terdiri  dari  angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata. (Jalaludin  Rahmat,  2000)  Adapun  secara terminologi  pendekatan  kualitatif  adalah metode  yang  mana  hasil  penelitian  lebih berkenaan  dengan  interprestasi  terhadap data  yang  ditemukan    di  lapangan. (Sugiono,  2010).  Penelitian  kualitatif  juga dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena  tentang  sesuatu  yang  dialami oleh  obyek  penelitian  secara  holistik,  dan di  deskripsikan  dengan  bentuk  kata-kata dan  bahasa.  Pada  konteks  khusus  yang natural  dengan  menggunakan  metode ilmiah. (Lexy J.Moleong, 2007).
Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis case study, artinya penelitian ini berangkat dari  studi  kasus  lapangan  yang  bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan Politik Kekerabatan Desa Manjalin
Pemilihan Kepala Desa atau seringkali  disebut  Pilkades  adalah  suatu Pemilihan  Kepala  Desa  untuk  mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang untuk  mengendalikan  pembangunan  desa selama beliau terpilih sebagai Kepala Desa yang  mengedepankan  asas  langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa
setempat. (Ananda Santoso, 2000)
Berbalik  dengan  penjelasan  diatas,  realita yang  terjadi  di  lapangan  dalam  Pemilihan Kepala  Desa  di  Desa  Manjalin  meskipun langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia. Ternyata  terdapat  rahasia  yakni  dari  era kolonial  sampai  sekarang  masih  dipegang oleh  satu  keturunan  atau  satu  keluarga yang ada hubungan darah.
Politik  kekerabatan  dalam  bahasa sederhana  dapat  diartikan  sebagai  sebuah rezim  kekuasaan  politik  atau  aktor  politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan  oleh  satu  keluarga  ataupun kerabat  dekat.  Pada  dasarnya  politik kekerabatan memunculkan pro dan kontra.
Sebagian  ada  yang  menganggap  baik karena  kestabilan  politik  terjaga  dan sebagian  pula  ada  yang  menganggap politik  kekerabatan  hanyalah  alat  yang digunakan para pejabat
untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu politik kekerabatan mempersempit kesempatan  bagi  orang  lain  berpartisipasi lebih  untuk  menjadi  kepala  daerah  atau Kepala  Desa  karena  biasanya  calon pemimpin  hasil  dari  politik  dinasti  lebih banyak  dukungan.  (Dr.  Yatim,  Badri, 1993)
Seperti  kita  ketahui  bahwasannya politik  kekerabatan  rentan  dengan  yang namanya  KKN  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  terutama  dalam  tingkat  desa. Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti  politik  ini  berada  dalam  konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan (keluarga) sebagaimana dapat dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu mendefinisikan  dinasti  politik.  Pablo Querubin  mendefinisikan  dinasti  politik sebagai  sejumlah  kecil  keluarga  yang mendominasi  distribusi  kekuasaan  dalam area geografis tertentu. Mark R. Thompson  menjelaskan  dinasti  politik
hanya  sebagai  jenis  lain  dari  transisi (peralihan)  kekuasaan  politik,  langsung maupun  tidak  langsung,  yang  melibatkan anggota  keluarga.  Hal  ini  diperkuat dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Adul Tokoh Masyarakat.
“ Politik kekerabatan suatu jabatan politik  yang  diserahkan  secara turun  temurun  dalam  lingkup keluarga. Saya aslinya orang parenggean  pada  tahun  1980  ada Pemilihan Kepala Desa tapi ternyata  di  Desa  Menjalin  berbeda dengan  umumnya  dimana  calon Kepala Desa masih kerabat Kepala Desa  sebelumnya  dan  Pemilihnya atau warganya kerabat semua”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Mr. X  peneliti  bisa  menyimpulkan  Pilkades yang  terjadi  di  Desa  Menjalin  berbeda dengan  Pilkades  desa-desa  lain.  Sudah menjadi  rahasia  umum  Desa  Menjalin memanfaatkan kekerabatan yang termasuk elit desa demi kemenangan jabatan kepala desa. Dengan Mr. X, peneliti mendapatkan banyak  informasi  penting  seperti  ulasan diatas  1  RW  terdapat  100  kartu  keluarga bisa lebih, setiap satu kartu keluarga ada  3 atau  4  orang  yang  berhak  memilih  bisa  di simpulkan  1  RW  memberikan  kurang lebih 350 suara sah dari kerabat.
Antara teori dengan hasil wawancara dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya politik kekerabatan atau yang lebih sering disebut politik  dinasti  itu  suatu  jabatan  politik yang  diturunkan  secara  turun  temurun dalam  ruang  lingkup  keluarga.  Politik kekerabatan  memanfaatkan  senior  atau pemimpin  terdahulu  menjadi  patokan untuk  memimpin  di  tahun  selanjutnya. Sebenarnya  kalau  kita  berkaca  atau mengikuti aturan yang kita anut, sistem di
Indonesia termasuk dalam sistem demokrasi, jadi sebenarnya politik kekerabatan tidak diperbolehkan di negara kita.
Politik  kekerabatan    yakni  dimana sesuatu  kekuasaan  yang  tidak  hanya  turun temurun  dipegang  dan  dipertahankan  oleh keluarga  tapi  tali  persaudaraan  diikat  oleh satu    garis  keturunan    marga  atau  nasab dari  banyak  keluarga  sehingga  dimana semua kerabat atau keluarga turut menerima  keberhasilan  dari  salah  satu keluarga  yang  meraih.  Tidak  dipungkiri adanya  keluarga  yang  berhasil  meraih kekuasaan  dalam  suatu  daerah  maka secara  otomatis  kerabat    menjadi  elit dikalangan  daerah  tersebut.  Indonesia khususnya  tidak  lagi  menganut  sistem monarki  atau  sistem  kerajaan  yang  bisa mengambil  alih  kekuasaan  secara  turun- temurun  dan  kekeluargaan.  Namun  realita yang  terjadi  demokrasi  masih  jauh  dari kata  sempurna  untuk  mengambil  alih kekuasaan  terkesan  dari  undang-undang, peraturan  pemerintah,  maupun  tata  tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaanya  hanyalah  sebatas  aturan formal  penuh  kelemahan  dan  tidak menjamin rekrutmen politik yang demokratis,  obyektif  dan  rasional.  Karena jika kita melihat dari beberapa kasus yang mana kekuasaan di daerah terkesan di atur dan  di  setting  untuk  beberapa  elit  saja. Berikut  salah  satu    pemaparan  tokoh agama  tentang  bentuk  kekerabatan  Desa Menjalin:
“kemenangan kades dalam pemilihan  tidaklah    lepas  dari peran  sanak  keluarga,  salah  benar pastinya  tetep  keluarga.”  (Hasil
Wawancara  dengan  Suni  tokoh agama)
Jauh  dari  memandang  kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai pengertian yang saling  meniadakan,  antropologi  politik telah
memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, menganalisanya,  serta  menghubungkan teori-teori  mengenai  hubungan-hubungan itu  dengan  berlandaskan  kepada  karya lapangan.  Meskipun  demikian,  tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan  kekerabatan  dan  kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan  antara  keduanya.  Dibanyak masyarakat-  masyarakat  primitif  misalnya banyak  ditemui    adanya  kekuasaan  yang selalu  disandingkan  dengan  kekerabatan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kreteria masyarakat  primitif  khususnya  dalam keanggotaan  suatu  komunitas  politik. Seperti halnya metode keturunan baik dari garis keturunan patrineal maupun matrilineal terutama mengkondisikan kewarnegaraan dalam masyarakat- masyarakatnya serta didasarkan  atas hubungan-hubungan dan kelompok- kelompok  yang  disusunnya  secara  tajam yang  akan  berbeda  dengan  kekerabatan dalam pengertian ketetapannya. Sedangkan  dalam  masyarakat  segmenter yang  menarik  sebuah  sistem  perbudakan domestik, status para budaknya didefinisikan  terutama  dalam  pengertian pengucilan  dari  sebuah  garis  keturunan dan  mengambil  bagian  sebagai  kontrol atas  kehidupan  masyarakat.  (Geoges Balander, 1996) Kekerabatan adalah  unit- unit  sosial  yang  terdiri  dari  beberapa keluarga  yang  memiliki  hubungan  darah atau  hubungan  perkawinan.  (Menurut Chony  dalam  Ali  Imron,  2005)  Sistem kekerabatan  dijelaskan  bukan  hanya  saja didasarkan karena adanya hubungan perkawinan  atau  karena  adanya  hubungan keluarga  tetapi  karena  adanya  hubungan
darah. Selain itu juga menyebutkan bahwa kunci  pokok  sistem  perkawinan  bukan karena  hubungan  darah  melainkan  juga berasal  dari  kelompok  keturunan  ( liniage ) atau  garis  keturunan  ( descent) .  Antara anggota kelompok keturunan saling berhubungan  karena  memiliki  nenek moyang yang  sama  dan  kelompok kekerabatan  ini  bersifat patrilineal atau matrilineal.

## Peran  Kerabat  Dalam  Pemenagan Pilkades
Kekerabatan  adalah    unit-unit sosial  yang  terdiri  dari  beberapa  keluarga yang  memiliki  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan. Sistem kekerabatan dijelaskan  bukan  hanya  saja  didasarkan karena  adanya  hubungan  perkawinan  atau karena  adanya  hubungan  keluarga  tetapi karena  adanya  hubungan  darah.  Selain  itu juga  menyebutkan  bahwa  kunci  pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan  darah  melainkan  juga  berasal dari  kelompok  keturunan  ( liniage )  atau garis  keturunan  ( descent) .  Antara  anggota kelompok  keturunan  saling  berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan  kelompok  kekerabatan  ini  bersifat patrilineal atau matrilineal. Berikut wawancara  dengan  salah  satu  kerabat beliau  mengenai  peran  kerabat  dalam Pilkades:
“Desa  Menjalin  dari  dulu  rata-rata calon  Kadesnya  masih  berbau saudara...,  herannya  lagi  yang milih  ya  saudara-saudara  sendiri” (hasil wawancara dengan Ridwan)
Seperti informasi yang saya dapatkan  yakni    para  Calon  Kepala  Desa, serta Pemilihnya adalah mayoritas kerabatnya  tidaklah  heran  apabila  politik kekerabatan akan menjadi dominan.
Dimana  Desa  Menjalin  mempunyai  orang yang  berpengaruh  atau  merasa  lebih mampu  dalam  hal  kepemimpinan  mereka tidak  mampu  mengalahkan  gerakkan massa  elit  kekerabatan  kades  terpilih. Berikut  ini  kelanjutan  wawancara  dengan warga Menjalin;
“disini mayoritas kerabat bp kades, bahkan  sederet  gang  ini  adalah sanak,  ponakan,  misanan  dan  rata- rata  saudara,  serta  kerabat  kades.” (hasil wawancara dengan Andi)
Dalam  kajian  pustaka,  Nur  Holifa, Skripsi, Politik Dinasti Samidin, Sampang Madura  terdapat  temuan  bahwasannya keturunan  Kepala  Desa  dari  generasi  ke generasi selanjutnya terkait adanya strategi mengikat masyarakat seperti cara rentenair ,  dalam  temuannya  terdapat Kepala Desa pendahulu yang memberikan hutangan  berupa  uang,  emas,  pupuk, hewan ternak terhadap warga. Secara tidak langsung warga terikat dan tidak bisa lepas dari Kepala Desa tersebut.
Berbeda    informasi  wawancara yang  didapat  penulis  memberikan  fakta bahwasannya  kerabat  dari  penguasa  pasti menjadi  golongan  elit  desa.  Dan  mereka juga  menjadi  profesi  yang  disegani masyarakat sekitar. Sesuai dalam penjelasan  sebelumnya  kekerabatan  yang ada  di  Desa  Menjalin  tidak  hanya  sebatas pergantian  kekerabatan  dalam  memimpin desa.
Dalam Pilkades 2019 peran kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan  kekuasaan  sehingga  kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat  dalam  proses  politik,  namun  para ilmuan  politik  tidak  ada  yang  sepakat mengenai perumusan pengertian kekuasaan.  Bahkan  beberapa  diantaranya menyarankan  agar  konsep  kekuasaan
ditinggalkan  dengan  alasan  bersifat  kabur dan  selalu  berkonotasi  emosional.  Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan apalagi sekarang  fenomena  politik  kekerabatan ibarat agama tanpa moral. Karena modern ini  banyak  para  aktor  politik  yang  selalu melibatkan
keluarganya
untuk berkecimbung juga dalam dunia politik hal ini  terlihat  diberbagai  daerah  menjelang
Pemilihan  kepala  daerah  yang  serentak dilakukan  pada  akhir-akhir  ini.Berikut  ini adalah  hasil  peneliti  wawancara  dengan warga  Menjalin  penilaian  terhadap  Calon Kades,  penjelasan  salah  satu  tokoh masyarakat Menjalin tengah:
“Di  Desa  Menjalin  memang mayoritas  kerabat  Calon  Kades, jadi  semacam  mempunyai  dinasti dan jika ada pemilihan kekerabatan difungsikan  sebagai  tim  sukses dengan kata lain mengajak tetangganya memilih Calon Kades”
Dari penjelasan warga yang menyatakan tegas, baik, banyak programnya peneliti setuju dengan pernyataan  tersebut,  namun  dalam  hasil penelitian jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya Programnya
tersebut
melanjutkan  program  terdahulu,  bahkan masih sering terlibat maka gugur pernyataan  di  atas.  Jika  dilihat  dari birokrasi kita bisa mengetahui bahwasanya kepemimpin tanpa adanya Sekertaris Desa, kerabat  adik  ipar  memegang  kendali  atas Bendahara dan Kasi Pembangunan adapun bagian Kasi Umum juga dipegang kerabat. Maka bisa disimpulkan gaya kepemimpinan  bebas  atau  Laissez  Faire dimana  pemimpin  tidak  memimpin  atau mengendalikan  bawahannya  sepenuhnya, tidak  ikut  serta  dengan  bawahannya. Dalam  teori  politik  kekerabatan  model seperti  ini  sering  ditemukan  karena  demi
berlangsungnya  roda  pemerintahan  dan ketengan  dalam  desa.  Adapun  kutipan wawancara dengan salah satu tokoh agama Menjalin:
“di  Menjalin  memang  orangnya baik,  banyak  sekali  programnya. Kades terpilih meneruskan program kades terdahulu.”
Peneliti  menyimpulkan  benar  dari data  orang  yang  memberikan  informasi pertama  yakni  dimana  setiap  ada  pemilu kerabat  digerakkan  dan  membuat  tangan kekuasaan harus dipimpin garis keturunannya. Tidak menutupi kemungkinan bahwasaanya suatu tingkatan wilayah desa masih  menggunakan  peran  kekerabatan dalam seleksi demokrasi karena ini adalah cara yang sah karena warga yang memilih adalah  kerabat  dari  calon  atau  petahana kepala  desa.  Desa  Menjalin  sudah  cukup berkembang  denga  segala  infrastruktur yang ada wajar apabila masih menggunakan  sistem  kekerabatan  dalam demokrasi karena rata-rata dalam satu desa adalah kerabat satu sama lain.

## Kesimpulan
1. Bentuk  kekerabatan  Desa  Menjalin dimana kekuasan Kepala Desa dipegang  garis  keturunan  pendiri punden  desa  termasuk  yang  saat  ini. Hampir  disetiap  RT  adalah  kerabat karena  dalam  satu  desa  masih  ada dalam  hubungan  kekeluargaan  kecuali warga  pendatang.  Jadi  bisa  dikatakan kekerabatan yang terdapat dalam Desa Menjalin  keluarga  yang  luas  dari keturunan  ayah  atau  ibu  atau  disebut bilateral juga bisa dikatakan kekerabatan  kindred dimana  kesatuan kerabat  yang  melakukan interaksi  atau berkumpul  antar  anggota  kerabat  pada
waktu  tertentu.  Dalam  kehidupan politik memang sudah terjadi pengkaderan dari saudara-saudara
yang lebih terdahulu memimpin meskipun  tidak  terlihat  secara  masif namun sudah disiapkan untuk memimpin Desa Menjalin selanjutya.
2. Peran  kerabat  dalam  hal  ini  sudah sangatlah jelas, jika sudah ada pengkaderan  maka tugas kerabat yang lain pastinya gerakannya yakni menjadi tim sukses yakni mempengaruhi  tetangga  sekitar  untuk memilih  nama  kerabat  yang  diusung dan  memastikan  kerabat  yang  diusung berhasil  menduduki  Menjalin  satu. Karena  merupakan  keberhasilan  serta akan  menjadi  orang  terpandang  (elit) jika  kita  menjadi  saudara  dari  sebuah penguasa  wilayah  meskipun  dalam lingkup desa.

## Referensi
Arikunto,  Suharsimi,  2000. Prosedur Penelitian    Pendekatan  Praktek . Jakarta:                                                 Rineka Cipta, Cet.XII.
Assumpta,  Maria  Rumanti.  2002. Dasar- dasar  Public  Relation .  Jakarta: Grasindo.
Balandier,  Geoges,  1996. Antropology Politik, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo persada.
Bugin, Burhan, 2007. Penelitian
Kualitatif;  Komunikasi    Ekonomi,
Kebijakan                  Publik, dan
Ilmu  Sosial  lainnya .  Jakarta:    Fajar Interpratama Offset. Elly  M,  Setiadi  dkk,  2010, Pengantar Sosiologi  Politik ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Holifa  Nur,  Skripsi  Politik  Dinasti (Studi Kasus Kemenangan Dinasti
Samidin                 Dalam Pilkades Di  Desa  Banjar  Kec.  Kedungdung Kab. Sampang) Kurtz, Donal V, 2001, Political Antropology “Power and Paradigms” (By
Westview Press, A Member Of The Perseus Books Group Lasswell, Harold, Politic: Who Gets What, When,  and  How (New  York:The
World Publication Comp)
Mosca, Goetano, 2006. Elite dan
Masyarakat .  Diterjemahkan  oleh Abdul Haris                      dan Syaid umar.  Dalam  T.B.Bottomore  1966,
PT:
Jakarta:Akbar Tandjung Institut. Moleong, Lexy J, 2007. Metode Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:
Rosda Karya. Moleong, Lexy J, 2009. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Rahmat, Jalaluddin, 2000. Metode
Penelitian  komunikasi. Bandung: PT. Rosda                     Karya. Ritzer  et,  George.  2004. Teori  Sosiologi Modern (terj).  Jakarta:  Prenada
Media Santoso  Ananda,  2000, Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Alumni) Surbakti,  Ramlan,  2010, Memahami  Ilmu Politik. Surabaya: Airlangga University. Surbakti,  Ramlan,1984. Dasar  dasar  Ilmu Politik. Surabaya : Airlangga University Press. Sugiono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Alfabeta, Bandung. Sugiono, 2010. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan    R&D. Bandung,                Alfabeta Cv.
Widjaja  Haw,  1996, Pemerintahan  Desa Dan Administrasi Desa , (Jakarta,PT.                                Raja Grafindo)
Yatim,  Badri,    1993. Sejarah  Peradaban Islam (Dirasah  Islamiyah  II), Jakarta              :PT.Raja Grafindo Persada.