Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25

## KONFLIK PEMANFAATAN RUANG AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI) DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS
Sukirman Rahim 1
Email : sukirmanrahim@gmail.com

## ABSTRAK
Regional  autonomy  era  causes  the  rate  of  forest  destruction  has  increased,  it  is  influenced  by  policies  in favor of political interests. Practice management and utilization of forest resources in Indonesia have been conducted from time to time with various periods in accordance with the orientation of the priorities and the achievement  of  targets.  Management  contributions  and  utilization  of  forest  resources  in  the  framework  of national development as it turns out has caused many negative access and conflict. Currently being was  a struggle for resources in forest areas Bolango Bone regency, which at that time still a forest area Park Nani Wartabone  (TNBW).  This  study  aims  to  assess  the  utilization  of  space  conflicts  caused  by  mining  gold without  permits  in  limited  production  forest  area.  The  research  method  is  descriptive  qualitative  data collection  techniques  used  are  overlay  maps,  interviews  (interview),  and  in-depth  interviews  (in-depth interview).  This  study  found.  Analysis  on  purpose  to  understand  the  attitudes,  behaviors,  and  views individually  or  in  groups  to  environmental  conditions.  The  study  found  that  the  conflict  in  the  forests  of limited production caused by the entry of mining companies in 1971 and this is causing ongoing struggle for neighborhood  social  activity  increased,  the  level  of  economic  needs  of  society  increases,  the  biophysical condition  of  limited  production  forest  damage  occurred,  although  not  significantly  influence  environment evidenced by the high rate of erosion and sedimentation, water pollution in water bodies.
Keywords: forest destruction, conflict, rehabilitation

## PENDAHULUAN
Pada  era  otonomi  daerah  laju  kerusakan hutan  justru  mengalami  peningkatan,  hal sering  dipengaruhi  kebijakan  yang  berpihak pada kepentingan politik. Praktek pengelolaan dan  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  di Indonesia  telah  dilakukan  dari  masa  ke  masa dengan berbagai periode sesuai dengan tujuan dan kepentingan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan berbagai orientasi skala prioritas dan pencapaian  sasaran  serta  telah  menghasilkan beragam  kontribusi  yang  signifikan  bagi proses  pembangunan.  Kontribusi  pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebagaimana  dalam  kerangka  pembangunan
nasional ternyata telah menimbulkan berbagai akses negatif dan konflik. Masuknya perusahaan  di  dalam  kawasan  hutan  dan memiliki wilayah konsesi untuk pertambangan  sering  menimbulkan  persepsi lain.  Persepsi  ini  muncul  karena  kawasan hutan  masih  berstatus  Taman  Nasional  dan atau  Hutan  Lindung.  Hal  ini  bertentangan dengan Undang-undang atau aturan lain  yang mengatur tentang kawasan hutan.
Tingkat  kerusakan  hutan  akibat  aktivitas masyarakat  seperti  berkebun,  mencari  rotan dan  menambang  secara  liar  merupakan pilihan  hidup  yang  dilakukan  mereka. Masyarakat  mengklaim  lahan  di  kawasan hutan  sebagai  sumber  hidup  mereka.  Klaim
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
yang  dilakukan  masyarakat  lokal  sering menimbulkan  konflik  dengan  perusahaan yang  telah  memiliki  ijin  pengelolaan  hasil sumberdaya  hutan.  Perbedaan  persepsi  ini antara masyarakat lokal  dan perusahaan telah memperparah kondisi biofisik kawasan hutan. Konflik  yang  terjadi  di  kawasan  hutan bersumber  pada  masalah  ekonomi.  Karakter dan potensi konflik sering lebih kompleks dan dinamis  serta  berdampak  negatif.  Masyarakat menuntut  hak  atas  pemanfaatan  kawasan hutan  mengingat  keberadaan  mereka  sudah lama berada di kawasan tersebut.
Menurut  Simon  (2000),  konflik  adalah hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih (individu atau kelompok)  yang memiliki  atau yang  merasa  memiliki,  sasaran-sasaran  yang tidak  sejalan.  Konflik  penguasaan  dan pemanfaatan  hutan  antara  masyarakat  lokal dengan  perusahaan  pertambangan,  masih berlangsung  di  berbagai  daerah.  Berbagai kajian yang  membahas  tentang  faktor penyebab  terjadinya  konflik  adalah  kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung meminggirkan keberadaan dan peran masyarakat  lokal.  Selama  ini  perseteruan antara perusahaan penambang dan penambang tanpa  ijin  (PETI)  cenderung  dibiarkan  oleh pemerintah daerah, hal ini menyimpan potensi konflik yang tidak sederhana.
Uraian  tentang  penyebab  konflik  di  atas, saat  ini  sedang  terjadi  di  kawasan  hutan Kabupaten  Bone  Bolango.  Konflik  berawal dari kebijakan pemerintah pusat
mengeluarkan alokasi pemanfaatan sumberdaya  mineral  berupa  Kontrak  Karya (KK)  Generasi  II  tahun  1971  kepada  PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). Kemudian di  perbaharui  Kontrak  Karya  Generasi  VII tahun  1998  kepada  PT  Gorontalo  Mineral. Pada  saat  itu  kawasan  hutan  masih  berstatus Taman  Nasional  Bogani  Nani  Wartabone (TNBNW).
Konflik  berlanjut  hingga  pada  tahun 2010,  terjadi  perubahan  sebagian  kawasan TNBNW.  Perubahan  kawasan  ditetapkan dengan  keluarnya SK-324/Menhut-II/2010 tentang  perubahan  status  kawasan  Taman Nasional  menjadi  Hutan  Produksi  Terbatas seluas  kurang  lebih  15.012  ha.  Perubahan status  ini  mengabaikan  fungsi  dan  manfaat kawasan  hutan  yang  diatur  dalam  UU. Pemerintah lebih dipengaruhi oleh kepentingan  politik  dan  komersial  ekonomi dengan  memberikan  ijin  eksplorasi  kepada PT. Gorontalo Mineral.
Menurut  hasil  penelitian  tim  Institut Tehnologi  Bandung  (ITB)  dan  Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2007, dimana secara faktual sekitar 6.300 orang penambang emas  tanpa  ijin  (PETI)  telah  melakukan kegiatan  penambangan  secara  tradisional. Jumlah  Tromol  mencapai  144  buah  dan sekitar 100 lubang di masing-masing titik bor (istilah  lokasi  kawasan  pembukaan  lubang). Pada  kawasan  tersebut  terdapat  17  titik  bor yang  digunakan  masyarakat  untuk  mencari dan membuat lubang penambangan. Kegiatan
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
penambangan  berlangsung  sejak  tahun  1940 pada  masa  pendudukan  Belanda.  Menurut Ekspedisi  Geografi  Indonesia  Gorontalo tahun  2009  bahwa  jumlah  pengolahan mencapai  20  sampai  dengan  30  unit  yang masing-masing  unit  terdiri  atas  6-10  tromol. Material  (batuan  asal)  yang  akan  di  proses berkisar  antara  30  sampai  dengan  40  kg, dengan pemakaian merkuri untuk satu tromol adalah  sekitar  0,5-1  kg.  Kisaran  pengolahan untuk  satu  tromol  mencapai  4  jam,  sehingga proses  pengolahan  dalam  kurun  waktu  24 jam,  mencapai  5-7  kali  proses.  Berdasarkan data  tersebut  maka  rata-rata  jumlah  merkuri yang terbuang ke lingkungan adalah 20 unit x 8 tromol x 0,5 kg Hg x 6 kali proses = 480 kg merkuri/hari.  Kondisi  ini  berlangsung  terus sampai saat sekarang.
Berdasarkan  uraian di atas,  maka sangatlah mendesak untuk melakukan langkah pro-aktif dan antisipatif dalam rangka menyiapkan perumusan dan penetapan resolusi  konflik  pemanfaatan  sumberdaya alam  dengan  memberdayakan  masyarakat lokal.  Karakteristik  konflik  di  setiap  daerah pertambangan  seringkali  tidak  seragam, namun  untuk  memperoleh  gambaran  yang lebih mendalam atas keragaman konflik  yang terjadi,  rasanya  sangat  perlu  untuk  dilakukan studi  perbandingan.  Konflik  yang  cukup tinggi akibat mengguritanya para oknum yang berkepentingan  jika  dilihat  dari  perseptif ekonomi, politik, sosial dan lingkungan.
METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  yang  dijadikan  objek penelitian  adalah  pemukiman  dan  aktivitas penambangan  emas  liar  yang  berada  di wilayah  kawasan  Kontrak  Karya  (KK)  PT. Gorontalo  Mineral.  Lokasi  yang  dijadikan sampling penelitian yakni Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Suwawa Tengah.
Desa  yang  termasuk  dalam  sampel penelitian  yaitu:  1.  Desa  yang  masuk  dalam kawasan  HPT  adalah  Desa  Tulabolo,  Desa Tulabolo  Barat,  Desa  Tulabolo  Timur, Bondowuna  dan  Bangio.  2.  Desa  yang disekitar  HPT  adalah  Desa  Dumbayabulan, Desa  Huloduotamo,  Desa  Lombongo,  Desa Bonedaa, Desa Tapadaa dan Desa Pinogu.
Metode pengumpulan data dalam penelitian  yang umumnya dipakai adalah;  (1) Overlay Peta, (2) Wawancara, (3) Wawancara mendalam. Analisis dilakukan melalui interpretasi  ArcView  GIS  Versi  3.3.  Untuk mengetahui  perkembangan  biofisik  dari  HPT dilakukan  dengan  overlay  peta  menggunakan ArcView  Versi  3.3,  analisis  lanjut  dilakukan terhadap  hasil  identifikasi  dan  temuan penelitian  lapangan  pada  kondisi  masing- masing konflik.

## HASIL PENELITIAN  DAN

## PEMBAHASAN
1. Letak Demografi
Kabupaten  Bone  Bolango adalah  sebuah kabupaten  di  Provinsi  Gorontalo.  Kabupaten ini  merupakan  hasil  pemekaran  Kabupaten
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
Gorontalo  melalui  Undang-Undang  No  6 tahun 2003. Pada saat dimekarkan, Kabupaten Bone  B  olango  hanya  terdiri  atas  empat wilayah kecamatan, yaitu: Bonepantai, Kabila,  Suwawa,  dan  Tapa.  Pada  tahun  2003 sampai tahun 2015 Kabupaten  Bone  Bolango banyak mengalami proses pemekaran kecamatan,  desa  dan  kelurahan,  yaitu  17 kecamatan, 152 desa, dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk  141.721  jiwa  dengan  luas  wilayah adalah  1.984,31  km²  (DDA  Bone  Bolango 2015).
Kondisi  topografi  kawasan  Kabupaten Bone  Bolango  khususnya  yang  termasuk dalam  areal  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)  jika  dilihat  dalam  peta  dan  hasil servei  yang  dilakukan  peneliti  sangat bervariasi  mulai  dari  datar,  bergelombang, sampai dengan berbukit dan bergunung.
Wilayah perbukitan bahkan sampai pada kawasan  pegunungan  digunakan  masyarakat untuk  berkebun,  namun  pembukaan  lahan untuk  kawasan  ini  sering  menimbulkan masalah  dimasyarakat.  Lahan  yang  di  buka sejak  puluhan  tahun  oleh  masyarakat  sudah menjadi  hak  milik  dan  itu  akan  diwariskan secara  turun  temurun  kepada  anak  cucunya. Tetapi  masalah  lain  sering  muncul  dengan adanya  tapal  batas  taman  nasional.  Pada wilayah kawasan atau sekitar 90% luas HPT dan  TNBNW  mempunyai  kelerengan  25- 45%.  Namun,  dalam  kawasan  ini  banyak
aktivitas  seperti  pertambangan  liar  dan perkebunan masyarakat.
Letak  Kabupaten  Bone  Bolango  secara geografis  maupun  administrasi  berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) dan Kecamatan Atinggola  di  sebelah  Utara.  Sementara  di sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Bolaang  Mongondow,  di  sebelah  selatan berbatasan  dengan  Kota  Gorontalo  dan  di sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan Telaga, Kota Selatan, dan Kota Utara. Seperti di tampilkan pada gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
2. Konflik Pemanfaatan Hutan untuk Areal Pertambangan
Sejarah  yang  terkait  dengan  aktivitas pertambangan  dan  berbagai  konflik  yang pernah  terjadi  di  kawasan  hutan  Bone Bolango disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sejarah aktivitas pertambangan di

## Hutan Bone Bolango
Thn Jenis Kegiatan Aktivitas Utama di kawasan Status Kawasan dan Dinamika Konflik 1971
Penandatanganan Kontrak Karya (KK)
Generasi II ke PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI), Penyelidikan Porfir Cu/Tembaga di Lengan Utara a. Kawasan Cagar Alam Dumoga- Bone. b. Terjadi
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
dimiliki oleh Endeavour Res NL Sulawesi, seluas 12.000 km2 konflik antara masyarakat Bone Bolango dengan Bolaang Mongondo w 1974 Kennecott mulai bermitra dengan Endeavour Res Penyelidikan Lanjut dan Pengeboran Awal di Tapadaa dan Cabang Kiri 1979 Penetapan Cagar Alam Bone a. Cagar Alam Bone b. Konflik sempat mereda karena masing- masing mengacu pada  batas wilayah administra si 1980 Utah Int. (Divisi pertambangan General Electric) mengambil saham Endeavour Res di TEI Pengeboran untuk menentukan sumberdaya di Cabang Kiri Timur dan Sungai Mak dan pengeboran awal di salah satu cabang dan Kayubulan
1982 Penetapan Calon Taman Nasional Dumoga-Bone 1983 Penetapan Taman Nasional Dumoga Bone BHP (Badan Hukum Pemerintah) mengambil alih saham Utah Int. dari General Electric Evaluasi Potensi Au/Emas di Motomboto termasuk pengeboran awal di Main and East Motomboto a. Taman Nasional Dumoga Bone. b. Konflik horizontal terjadi  di pemukima n masyaraka t akibat adanya titik bor,
tetapi eskalasi dan dinamika belum berkemba ng. 1986
Kontrak Karya PT. TEI Gen II berakhir, dan Perpanjangan KP oleh PT. Antam Tidak ada aktivitas - 1988 Pemberian ijin KP Penyelidikan Umum (PU) kepada Antam yang bermitra dengan BHP Copper Pencontohan Geokimia di daerah pantai selatan dan pengeboran di Motomboto Barat dan Tulabolo 1991 Peningkatan menjadi KP Eksplorasi
Penetapan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Semua
aktivitas di daerah tumpang tindih dihentikan 1992 BHP Copper mengambil alih semua pembiayaan eksplorasi di kawasan KP Antam Evaluasi Endapan tembaga dan berusaha mendapatkan ijin memasuki kawasan hutan
a. Taman Nasional Bogani
Nani Wartabone b. Konflik perebutan lahan
untuk pemukima
n, perebutan lahan tempat lubang hasil eksplorasi,
konflik pada tingkat regulasi 1996 Survey geofisika dari udara dan pengeboran di Gunung Lintah oleh PT. Antam Ijin terbatas untuk eksplorasi kawasan terluar 1998 Penandatanganan KK
Generasi VII kepada
PT. Gorontalo Minerals dengan saham 80% BHP dan 20% Antam Tidak ada aktivitas 1999 PT. Normandy bermitra dengan BHP Melanjutkan pekerjaan di daerah pantai Gorontalo dan kebijakan 2002 Newmont mengambil alih PT. Normandy 2003 Newmont mundur, lalu bermitra dengan BHP yang bermitra dengan PT. Gorontalo Mineral Evaluasi di kantor dan kunjungan singkat ke lapangan 2005 Pengambil alihan saham BHP di PT.
Gorontalo Mineral oleh Internationals Minerals Corp. (IMC) yang dimiliki PT. Bumi Resources Tbk Tidak ada aktivitas 2006 Mulai Ekslorasi lanjut di daerah Kaidundu, Kecamatan Bonepantai Provinsi
Gorontalo 2010 Kepmen ESDM Nomor : 488.k/30/DJB/2010
tanggal 1 November 2010 tentang perpanjangan ijin eksplorasi kepada PT.
Gorontalo Mineral
Kegiatan Studi kelayakan PT Gorontalo Mineral a. Penetapan Hutan Produksi
Terbatas b. Konflik semakin kompleks dan berkembang .  Penyebab, dampak, aktor, lembaga, resolusi  dan pemberdaya an merupakan variabel yang berpengaru h 2011
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor
: SK.456/Menhut/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang perpanjangan izin pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi terbatas,
Hutan Produksi tetap atas nama PT Gorontalo Mineral
Pembangunan jalan, pembuatan base camp, dan penentuan titik koordinat eksploitasi selama 2 bulan
2012-
2015 Kegiatan eksploitasi oleh PT. Gorontalo Mineral Pengeboran, penyelidikan Geoteknik, Geomekanika,
Geohidrologi) dan studi AMDAL
Sumber: hasil penelitian

## 3. Penyebab Konflik di Dalam Kawasan
Hutan Produksi Terbatas
Hasil overlay Citra Spot peta Rupa Bumi Indonesia  (RBI)  dengan  peta  kawasan  hutan Provinsi  Gorontalo  memperlihatkan  bahwa beberapa kawasan yang dijadikan pemukiman
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
dan  pertambangan  emas  liar  oleh  masyarakat lokal  masuk  ke  dalam  KK  perusahaan pertambangan.  Kawasan  yang  dimanfaatkan masyarakat  untuk  kegiatan  penambangan emas  liar  sulit  untuk  diidentifikasi  dengan menggunakan  peta.  Oleh  karena  itu,  untuk mengidentifikasi lokasi kawasan penambangan  emas  liar  ditentukan  titik koordinatnya di lapangan dengan menggunakan alat GPS. Wilayah pertambangan  yang  masuk  ke  dalam  KK adalah  sebagian  desa  Tulabolo  dan  desa Bondowuna  di  wilayah  Kecamatan  Suwawa Selatan,  desa  Tulabolo  Timur,  desa  Tulabolo Barat, dan desa Bangio di wilayah Kecamatan Suwawa Timur..
Aktivitas  masyarakat  di  beberapa  desa yang  masuk  ke  dalam  KK  antara  lain berkebun, membuka warung makan, membuka  bengkel  motor,  membuka  tempat penitipan  motor  para  penambang  liar,  dan menambang  emas.  Pertambangan  emas  liar menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penelitian Balihristi (2009) memperlihatkan bahwa sisa hasil olahan emas yang  menggunakan  mercury  (Hg)  telah mencemari  badan  sungai  Bone  Namun, karena  tidak  ada  tindak  lanjut  dari  pihak berwenang  terhadap  temuan  tersebut,  maka masyarakat  tetap  leluasa  memasuki  kawasan hutan dan melanjutkan aktivitasnya.
Melihat  kondisi  kawasan  yang  semakin rusak  tanpa  adanya  upaya  rehabilitasi  dan konservasi, akhirnya pihak pemerintah
Provinsi Gorontalo melalui Bappeda melakukan  penelitian  tentang  pemantapan kawasan  hutan  Taman  Nasional  Bogani  Nani Wartabone (TNBNW) dalam rangka pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Bone Bolango.  Penelitian  awal  dilakukan  oleh Universitas  Negeri  Gorontalo  (UNG)  pada tahun  2007-2008  dan  didukung  oleh  tim  ahli dari  UNHAS,  ITB,  IPB,  dan  UNPAD. Penelitian  tersebut  dilakukan  ketika  muncul isu akan ada aktivitas eksplorasi lanjutan oleh PT.  GM.  Hasil  penelitian  tim  UNG  tahun 2008  memperlihatkan  bahwa  sekitar  2000- 6000 orang terlibat dalam aktivitas penambangan  emas  liar  di  dalam  kawasan TNBNW  dan  HPT.  Mereka  terdiri  atas masyarakat  lokal  dan  pendatang.  Hasil penelitian merekomendasikan untuk mengakomodir  pertambangan  emas  liar  dan pertambangan  profesional. Dengan alasan untuk  meredam  kemarahan  masyarakat  akan hadirnya perusahaan pada saat itu.
Hasil temuan lapangan peneliti memberikan  gambaran  ada  beberapa  anak sungai  yang sudah keruh dan tercemar akibat aktivitas  PETI  di  titik  bor  1.  Upaya  yang dilakukan penambang hanya dengan membuat kolam penampungan sisa pembuangan (ampas)  dari  pengelohan  tromol,  kolam  ini terdiri  dari  berbagai  bentuk  ukuran  dari ukuran  4x4  meter  sampai  dengan  6x8  meter yang di tutupi dengan terpal dan menggunakan kayu untuk penahan.
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
Gambar  2.A  :  Sungai  yang  keruh  berasal  dari lokasi PETI titik bor 1 B : Aliran sungai keruh C:  Bak  Penampungan  ukuran  4x4
meter
D:  Bak  penampungan  ukuran  4x6
meter
PEMBAHASAN
Temuan  peneliti  dilapangan  melalui diskusi  terbuka, wawancara dan hasil overlay peta  dapat  diidentifikasi  beberapa  pola penyelesaian  konflik.  Kepentingan  individu, ketimpangan politik dan regulasi yang kurang jelas merupakan agenda yang belum terselesaikan.  Dimensi  resolusi  yang  masuk dalam  perjanjian  tertulis  antara  perusahaan dan  masyarakat  akan  ditempuh  dengan mediasi pemerintah daerah. Perjanjian tertulis ini  akan  didorong  sebagai  solusi  untuk mendukung CD dan CSR. Penguatan terhadap CD akan didorong kepada tanggapan masyarakan  akan  pentingnya  lingkungan hidup.  Peneliti  akan  menggiring  variabel tertulis  dengan  mempertemukan  stakeholder untuk menyepakati suatu perjanjian yang akan memberikan  keuntungan  bersama  antara masyarakat,  perusahaan  dan  pemerintah. Pengalaman  selama  ini  belum  terbuka komunikasi  dan  pertemuan  yang  membahas solusi  konflik  tentang  perebutan  kawasan. Perbedaan  persepsi  sering  di  tunggangi  oleh kepentingan individu dan kelompok. Langkah negosiasi  kontrak  tertulis  seharusnya  menjadi momen  penting  untuk  memperbaiki  carut marutnya  pengurusan  sektor  pertambangan agar  lebih  baik,  adil  dan  aman.  Tidak  hanya membicarakan keuntungan diantara pemerintah  dan  perusahaan,  tetapi  harus  juga menjamin  warga  di  sekitar  pertambangan. Kondisi  biofisik  lingkungan  yang  sudah rusak,  dampak  sosial  yang  semakin  membuat keresahan, keadaan ekonomi masyarakat yang
A
B C D
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
tidak  menentu  sudah  harus  di  pikirkan  dan direncanakan.  Pemetaan  dengan  mendeliniasi (memberi  batas)  kembali  peta  aktivitas pertambangan  rakyat  merupakan  variabel yang dimasukkan peneliti dengan pertimbangan  tidak  adanya  pihak  yang  mau mengalah  antara  masyarakat  dan  perusahaan. Pada  kondisi  lain  pemerintah  seakan  “tutup mata” dengan tidak memberikan solusi.
Menurut Ife dan Frank (2008), salah satu untuk beralih kepada pengembangan masyarakat  sebagai  sebuah  alternatif  bagi bentuk-bentuk  layanan  kemanusiaan  yang lebih tradisional adalah bahwa ia menjanjikan suatu  solusi  yang  lebih  mencukupi  bagi banyak  masalah  sosial  kontemporer  yang paling  menekan.  Masalah-masalah  seperti pengangguran, kemiskinan, kejahatan, kesendirian,  penyakit  mental  dan  kekerasan rumah  tangga  tampaknya  tidak  terpecahkan. Penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya  alam  dalam  wilayah  konflik terhadap  mekanisme  pasar  dan  tingkat kebutuhan  masyarakat  akan  memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, hilangnya opportunity yang  terkait  dengan arah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Solusi yang di  tawarkan  memasukkan  variabel  untuk memberdayakan  masyarakat  dan  penerima dampak.
Resolusi  konflik  sejatinya  merupakan sebuah  proses  upaya  menyelesaikan  konflik. Dalam  konflik  yang  terjadi  di  kawasan  hutan
Bone  Bolango  dapat  dipetakan  dan  di identifikasi  ada  tiga  institusi  yang  berperan dan  terlibat  langsung  dalam  konflik  antara lain ; a) pemerintah; b) masyarakat lokal dan; c) PT. Gorontalo Mineral. Substansi permasalahan  berkaitan  dengan  pemanfaatan sumberdaya  alam  yang  kurang  adil  dan berkelanjutan,  tekanan  politik  yang  sering membuat konflik semakin kompleks, lemahnya aturan atau regulasi  yang mengatur pemanfaatan  di  tingkat  lokal,  perbedaan persepsi masing-masing, peran dan posisi dari masing-masing  institusi  membuat  pendekatan terhadap  resolusi  konflik  semakin  tidak  jelas. Olehnya peneliti lebih melihat pada Community  Development (CD)  sebagai  suatu pendekatan terhadap solusi untuk mengakomodir ketiga instansi yang terlibat.
Prayogo  (2008)  menyatakan  resolusi konflik  yang  komprehensif  sebagaimana diharapkan memang akan sulit dicapai, karena masing-masing pihak berjalan dengan kepentingan  dan  caranya  masing-masing tanpa  mencari  titik  jemu  jangka  panjang  di antara  mereka.  Resolusi  ini  disambut  baik oleh  masyarakat  lokal,  tetapi  lain  hanya dengan perusahaan yang merasa memiliki hak yang  sah  terhadap  kawasan.  Solusi  ini  akan memberikan  angin  segar  terhadap  upaya pemenafaatan bersama kawasan sesuai keinginan  masyarakat.  Upaya  yang  telah  di lakukan  oleh  komunitas  yang  tergabung dalam Forum ”koperasi” bersama penambang
Jurnal GeoEco                                                                                                          ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1 (Januari 2017) Hal. 17-25
Tulabolo  dengan  mengusulkan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Laju  perubahan  luasan  hutan  mangrove dilihat dari Citra Digital Landsat ETM + tahun 2000  hutan  mangrove  di  lokasi  penelitian yang rusak adalah seluas 155,8 Ha, dan selang waktu 10 tahun, berdasarkan Citra
ALOS/AVNIR -2 tahun 2010 perubahan luasan mangrove  yang  telah  mengalami  kerusakan mencapai  687,3  hektar.  Melihat  data  ini terjadi peningkatan kerusakan hutan mangrove  mencapai  531,596  hektar  atau meningkat 63% dari kondisi sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Balihristi,  2009.  Status  Lingkungan  Hidup Provinsi Gorontalo (SLHD).
DDA  Bone  Bolango,    2015.  Daerah  Dalam
Angka. BPS Bone Bolango.
Ife, Jim & Frank Tesoriero, 2008. Community
Development, Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Prayogo, Dody, 2008. Konflik antara Korporasi dengan komunitas Pengalaman beberapa
industri
Tambang  dan  Minyak  di  Indonesia.
Fisip UI Press.
Simon,  Hasanu,  2008.  Pengelolaan  Hutan Bersama  Rakyat.  Teori  dan  Aplikasi pada  hutan  Jati  di  Jawa.  Pustaka Pelajar. Yogyakarta