## TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU KEDALUWARSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2019.PN.MJK)
Erlina Dwi Susanti 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: erlinaaaa19@gmail.com 1 , mahyani.fh@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
This article or article aims to discuss criminal responsibility for the perpetrators of using expired raw materials using the Study of Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. The defendant is an owner of  UD.  BAROKAH  which  is  engaged  in  the  production  of  super  instant  noodles  stamped  BUNGA TROMPET.  Implementation  of  activities  or  processes  of  production,  storage,  transportation,  and distribution  of  super  instant  noodle  food, the Defendant  used raw  materials  by  purchasing  expired instant noodle raw materials, then reprocessing them like instant noodle processing in general, but the raw materials used where default has expired. Then the instant noodles are repackaged using plastic packaging  and  labeled  super  instant  noodles  stamp  BUNGA  TROMPET.  The  method  used  in  this research is  normative juridical or  legal research, namely research that  is focused on examining the application of rules or norms in positive law. This research was conducted by examining various formal legal  regulations  such  as  laws,  as  well  as  literature  containing  theoretical  concepts  related  to  the problems discussed in writing. This study concludes that corporate criminal liability is still a problem that needs to be resolved. Likewise, the issue of criminal liability to corporations in criminal acts in the field  of  consumer  protection  still  contains  many  weaknesses.  As  well  as  the  Decision  Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk has a deterrent effect on the Defendant. However, the actions of Defendant can still fulfill the elements of Article 11 letters a and b of the UUPK. As well as labeling the noodles as if they were edible and safe for health.
Keywords: Expiration, Criminal Liability, Deterrent Effect

## ABSTRAK
Artikel atau karya tulisan ini bertujuan untuk mengulas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggunaan  bahan  baku  kedaluwarsa  dengan  menggunakan  Studi  Putusan  Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.  Terdakwa  merupakan  seorang  pemilik  UD.  BAROKAH  yang  bergerak  di bidang  produksi super  mie  instant  cap  BUNGA  TROMPET.  Pelaksanaan  yang  dilakukan  atau  proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta peredaran pangan super mie instant tersebut, Terdakwa menggunakan bahan baku dengan cara membeli bahan baku mie instant yang sudah kedaluwarsa, kemudian  diolah  kembali  selayaknya  pengolahan  mie  instant  pada  umumnya,  namun  bahan  baku yang digunakan ialah bahan baku telah kedaluwarsa. Kemudian mie instant tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan plastik dan diberi label super mie instant cap BUNGA TROMPET. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif atau legal research , yakni riset yang dititik utamakan guna meninjau penerapan kaidah atau norma yang terkait dalam hukum positif. Riset ini diterapkan melalui cara dengan meninjau berbagai pengaturan hukum yang mempunyai sifat formil misalnya undang-undang, literatur yang isinya berkonsep teoritis yang dijadikan satu pada persoalan yang diulas dalam isi karya tulisan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada perusahaan masih merupakan kendala yang perlu dicari pemecah masalahnya. Adapun pula masalah pertanggungjawaban  pidana  terkait  perusahaan  dalam  tindak  pidana  pada  bidang  perlindungan konsumen  ini  mengandung  kelemahan  yang  masih  banyak.  Serta  pada  Putusan  Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah menimbulkan efek jera pada Terdakwa. Namun perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan label pada mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk kesehatan.
Kata kunci: Kedaluwarsa, Pertanggungjawaban Pidana, Efek Jera

## PENDAHULUAN
Kewajiban pengusaha untuk jujur dalam usahanya (Pasal 7 huruf a UUPK) mengandung arti  yang  isinya  ialah  pengusaha  juga  bertanggung  jawab  guna  menciptakan  suasana  yang sehat  terkait  usahanya  mendukung  untuk  membangun  ekonomi  nasional.  Jelas  ini  ialah tanggung jawab umum yang dipikul pengusaha. Tujuan dari banyaknya ketentuan UUPK ini adalah guna memandu para pelaku usaha supaya berperilaku sedemikian rupa agar berhasil dalam  pembentukan  perekonomian,  utamanya  dalam  dunia  usaha.  Akibat  hukum  dari pengingkaran  yang  diatur  dalam  UUPK  serta  sifat  hukum  perdata  yang  berasal  dari  ikatan hukum antara pengusaha dan pelanggan memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk  menuntut  pengusaha  yang  menimbulkan  kerugian  dan  mengklaim  ganti  rugi  dari kerugian  yang  didapatkan  oleh  penanggung  jawab  kerugian.(Rianti,  2017)  Selain  itu,  hak pelanggan  ialah  hak  dalam  keamanan,  rasa  nyaman  dan  perlindungan  terkait  pemakaian barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK.
Tidak  sedikit  penjual  berpacu  memproduksi  atau  memasak  makanan  menggunakan modal  kecil  dan  berharap  untung  besar.  Gagasan  menggunakan  modal  kecil  dan  berharap menghasilkan  keuntungan  besar  menjadikan  penjual  gagal  memenuhi  aman,  bersih  pada pangan, dan higienitas. Produsen makanan harus selalu mematuhi peraturan hukum. Selain undang-undang dan peraturan, penerapan sistem manajemen pangan yang komprehensif di industri.(Nurlaili, 2018) Keadaan pelanggan yang dirugikan membutuhkan perlindungan guna mendapatkan ganti rugi dari kecurangan pengusaha, akan tetapi hukum jua harus menjamin keadilan  antara  pelanggan dan penjual  dalam hal  ini.  Perlu  jua diamati bahwa perusahaan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut tidak boleh dibunuh dalam rangka memberikan perlindungan  kepada  konsumen,  karena  keberadaan  pengusaha  sangat  penting  bagi perekonomian negara. Jika dalam hal ini perbuatan pengusaha masih merugikan konsumen, maka sebaiknya perusahaan ditutup.(Zulham, 2013)
Pada  perkembangannya  jika  diperhatikan  kasus  peredaran  pangan  super  mie  instant cap  BUNGA  TROMPET  dengan  bahan  baku  kedaluwarsa  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri Mojokerto  dengan  Putusan  Nomor  284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk,  Juni  Eko  Susanto  terbukti secara  valid  dan  dinyatakan  melanggar  telah  menunaikan  tindak  pidana  dengan  adanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penyelenggaraan  penyimpanan  serta  peredaran  pangan  yang  belum  atau  tidak  memenuhi syarat  sanitasi  makanan.  Dengan  demikian,  Terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  sepanjang  1 (satu)  bulan  7  (tujuh)  hari  dan  mengesahkan  12  (dua  belas)  barang  bukti  yang  kemudian dirampas untuk dimusnahkan. Kasus tersebut berawal pada kurun waktu antara tahun 2017- 2018  yang  bertempat  di  Dsn.  Kembangsri  Ds.  Kembangsri  Kec.  Ngoro  Kab.  Mojokerto. Terdakwa adalah seorang pemilik UD. BAROKAH yang bergerak di bidang produksi super mie instant cap BUNGA TROMPET dengan kemasan berukuran 10 kg dan 12 kg. Pelaksanaan yang dilakukan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta peredaran pangan super mie instant tersebut, Terdakwa menggunakan bahan baku dengan cara membeli bahan baku mie instant yang sudah kedaluwarsa, kemudian diolah kembali selayaknya pengolahan mie instant  pada  umumnya,  namun  bahan  baku  yang  digunakan  ialah  bahan  baku  yang  telah kedaluwarsa. Kemudian mie instant tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan plastik berukuran 10 kg dan 12 kg dan diberi label super mie instant cap BUNGA TROMPET. Setelah melakukan proses pembuatan super mie instant tersebut, Terdakwa menjual atau dipasarkan ke  wilayah  Kecamatan  Mojosari  dengan  harga  jual  Rp  5.500/kg.  Berdasarkan  hasil  Uji Laboratorium  BPOM  RI  Surabaya  Nomor  PM.01.06.1062.10.18.10460,  tanggal  19  Oktober 2018, dengan pengujian mie kering pra masak dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, angka  kapang  khamir  >103kol/g  dan  tidak  memenuhi  syarat  sehingga  tidak  dijamin keamanan, manfaat dan mutu produk dan tidak layak dikonsumsi.
Perlindungan  konsumen  terkait  hal  ini  masih  kurang  kuat,  padahal  hanya  konsumen yang  menjadi  penanggung  risiko  oleh  efek  senyawa  atau  zat  yang  membahayakan  apabila tercampur  di  makanan  tersebut  sebab  penjual  yang  tak  bertanggung  jawab.  Impotensi pelanggan terkait kaitannya dengan pengusaha sangat jelas merugikan keperluan pelanggan yang  mengakibatkan  dari  olahan  tersebut  amat  mematikan  apalagi  bisa  mengakibatkan hilangnya  nyawa.  UUPK  menyatakan  hak  konsumen  atas  rasa  aman  agar  terhindar  dari kerugian fisik dan mental. (K. Anwar, 2022)
Kerugian yang diderita konsumen dapat diakibatkan oleh adanya hubungan kontraktual yang  sah  antara  penjual  dan  pelanggan,  maupun  dampak  kelakuan  melawan  hukum  yang digarap  oleh  penjual.  Kesepakatan  antara  para  sisi  tak  selalu  bergerak  dengan  baik  dalam makna kedua belah sisi merasa lega, karena terkadang sisi pemeroleh tak memeroleh barang atau  jasa  seperti  yang  diharapkan.  Bilamana  pelanggan  terkait  hal  ini  pelanggan  tak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
memeroleh  barang  atau  jasa  yang  telah  disepakati,  maka  penjual  lalai  dan  konsumen dirugikan.
Putusan  284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  adalah  Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Terkait pasal tersebut dikatakan bahwasanya barangsiapa  menyelenggarakan  proses  atau  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran makanan yang belum atau tak mencukupi syarat higienis makanan seperti Pasal 71 ayat (2) bisa dihukum dengan penjara sepanjang 2 (dua) tahun ataupun bayar dam paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Majelis Hakim membenarkan tuntutan JPU tersebut, yang menurut penyidik Pasal 62 ayat (2) UUPK dan Pasal 11 huruf a dan b bisa berlaku. Menurut Pasal 62 ayat (2), pengusaha yang melampaui ketetapan seperti dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d serta huruf f dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Pasal  11  huruf  a  menguraikan bahwa  barang  dan/atau  jasa  mencukupi  persyaratan  mutu  definit;  huruf  b  menguraikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut tak terdapat kecacatan yang terkandung.
Pada  putusan  tersebut,  Terdakwa  yang  bernama  Juni  Eko  Susanto  memiliki  usaha  di bidang  produksi  super  mie  instant.  Cara  pembuatan  mie  cap  BUNGA  TROMPET  tersebut menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa kemudian diolah kembali seperti olahan mie pada umumnya. Hal tersebut memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan  label  pada  mie  tersebut  yang  seolah-olah  dapat  dimakan  dan  aman  untuk kesehatan. Hal tersebut menimbulkan penyakit bagi para konsumen yang mengkonsumsinya, apabila  dikonsumsi  dalam  jangka  panjang.  Sehingga  putusan  hakim  tidak  setimpal  dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli bahan baku dari Terdakwa kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya.
Terdakwa menggunakan bahan baku kedaluwarsa pada super mie instant cap BUNGA TROMPET.  Hal  tersebut  merupakan  penyalahgunaan  penggunaan  bahan  baku  yang  tidak layak konsumsi dalam mie instant tersebut sebaiknya konsumen dan pedagang memahami betul tujuan perlindungan konsumen, sehingga konsumen atau pedagang tidak lagi merasa diusutkan. Tujuan perlindungan pelanggan tertuang pada Pasal 3 UUPK.
Pada intinya yang diinginkan masyarakat adalah ketahanan  makanan, yakni makanan yang  memiliki  gizi  dan  tak  berbahaya  bagi  tubuh.  Faktanya,  tidak  sedikit  makanan  yang
membuat  sakit.  Pasalnya,  produsen  makanan  asal-asalan,  namun  ada  juga  pedagang  yang sengaja  melakukan  kesalahan  untuk  mendapatkan  banyak  keuntungan.  Atas  dasar  itu, penjual patut bertanggung jawab mengenai kesalahan yang dilakukannya, baik kecerobohan maupun  kesengajaan,  yang  mengakibatkan  kerugian  bahkan  kematian  konsumen  pangan. Rasa aman makanan di Indonesia tidak dekat daripada kata aman, sering abdi jumpai kasus intoksikasi makanan yang sangat sering bersua saat ini. Bagi pelanggan pada umumnya, tak jarang  pelanggan  selalu  berada  dalam  ruang  yang  lebih  rapuh  dan  tidak  diuntungkan, sehingga  diperlukan  aturan-aturan  yang  mendamaikan  kepentingan  pengusaha  serta keperluan pelanggan, yang tak mengusutkan salah satu sisi. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  dimaksudkan  agar  dapat  mempermudah melakukan  penelitian  dengan  pemikiran  dan  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  mencari, menalar, menyusun, dan menganalisa suatu permasalahan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan  tersebut.  Langkah-langkah  tersebut  mulai  dari  cara  mengidentifikasi permasalahan,  merumuskan  pendekatan  yang  digunakan  hingga  bagaimana  cara menganalisis permasalahan.(Peter Mahmud Marzuki, 2016)
Penelitian  hukum  sebagai  bagian  dari  disiplin  ilmu  pengetahuan  juga  menggunakan suatu metode dalam melakukan penelitian hukum juga dimaksudkan guna menemukan suatu validitas dalam hukum. Penerapan metode penelitian  terkait penyusunan suatu karya tulis ilmiah  dimaksudkan  guna  merumuskan,  menggurah  serta  menggubah  bahan-bahan  yang didapat,  maka  dari  itu  dapat  dianalisa  untuk  kemudian  mendapatkan  hasil  akhir  atau determinasi  yang  bertimbal  dengan  validitas  suatu  karya  ilmiah  dalam  upaya  guna menanggapi  isu  hukum  yang  ditemui.  Hasil  analisa  tersebut  pada  nantinya  bisa  ditarik kesimpulannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Terdakwa Melakukan Pertanggungjawaban Secara Pidana Terhadap Tindakan atau Perbuatan dalam Proses Produksi Mie Instant Cap BUNGA TROMPET
Vos  menjelaskan  bahwa  perbuatan  yang  dapat  dipersalahkan  kepada  pelaku  adalah perilaku yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. Pengaduan tidak perlu pengaduan etis di sini,  tetapi  cukup  pengaduan  hukum.(Eddy  O.S.  Hiarij,  2014)  Selain  pengaduan  terhadap hukum, ruang internal tentunya juga harus diisi sebagaimana definisi tanggung jawab yang diuraikan  di atas.  Atas dasar  itu  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana faktor-faktor sebagai berikut:

## 1. Ada Kemampuan Bertanggung Jawab
Roeslan Saleh menguraikan bahwa kesanggupan bertanggung jawab yakni kesanggupan mengetahui  sifat  melawan  hukumnya  suatu  tindakan  atau  kelakuan  dan  bisa menentukan  hendaknya.  Adapun  Van  Hamel  mengklaim  yang  isinya  kemampuan memikul  tanggung  jawab  merupakan  keadaan  kewajaran  dan  sifat  dewasa  psikologis, akibatnya seseorang memiliki 3 (tiga) jenis kesanggupan, yakni:
1) Ulung memahami tujuan kelakuannya;
2) Ulung memahami bahwasanya kelakuannya tak bisa bersua oleh masyarakat; serta
3) Dapat menetapkan kehendaknya terkait bertindak.
Kesanggupan bertanggung  jawab  juga dimaknai menjadi  keadaan  akal dan  budi yang normal atau masuk akal dalam memencilkan antara yang baik dan buruk, yaitu kemampuan  untuk  mengenali  ilegalitas  suatu  kegiatan  dan  kemampuan  untuk mengamatinya, menentukan kehendak mereka sendiri.
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana
Faktor kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku adalah faktor yang berkaitan dengan tidak sahnya perbuatan dan akibat-akibatnya, serta terhadap perbuatan pelaku. Hanya hubungan  antara  ketiga  unsur  tersebut  dengan  keadaan  internal  penjahat  yang  dapat membuatnya  bertanggung  jawab  secara  pidana.  Hal  ini  memungkinkan  pelaku  untuk dihukum.
Menurut  Moeljatno,  seseorang  telah  melakukan  suatu  kesalahan  apabila  dengan melakukan  suatu  tindak  pidana,  ia  dapat  dikritik  dari  segi  sosial,  yaitu  mengapa  dia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
melakukan tindakan berbahaya. Masyarakat, meskipun ia mungkin mengetahui makna dari  tindakan  tersebut.  Tentu  saja  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  dan tuduhannya  terkait  dengan  pertanyaan  mengapa  dia  melakukan  tindakan  tersebut, meskipun  dia  memahami  bahwa  tindakan  tersebut  merugikan  masyarakat.  Selain  itu, orang  dapat  dituduh  melakukan  kejahatan,  meskipun  tidak  disengaja,  tetapi  lalai  atau mengabaikan  tugas  yang  menurut  masyarakat  harus  mereka  penuhi.(Teguh  Prasetyo, 2010)
Dalam hukum pidana, tanggung jawab terletak pada pelaku. Tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah (geen straf zonder schuld). Pada pelaku, rasa bersalah mengacu pada pola pikir atau  keadaan  pikiran  pelaku  berupa  kesengajaan  (dolus)  atau  kelalaian  (culpa). Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tetap  menjadi  masalah  yang  membutuhkan  solusi. Banyak juga kelemahan dalam persoalan pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal terjadi  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Walaupun  perusahaan  dapat dipidana  berdasarkan  Pasal  61  UUPK,  ketentuan  tersebut  memiliki  konsekuensi  yang kompleks.
Pasal  61  UUPK  menyatakan  bahwasanya  tuntutan  pidana  bisa  diajukan  mengenai pengusaha dan/atau direktur pelaksananya. Dalam hal ini, pelaku ekonomi dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) UUPK ialah semua orang atau badan hukum yang didirikan di wilayah UUPK dan mempunyai kantor terdaftar atau menunaikan kesibukan di sana. Baik sendiri kendatipun bersama-sama  lewat  kesepakatan,  bergerak  terkait  beberapa  bidang  ekonomi.  Dari pengertian wirausaha terhadap setiap orang atau perusahaan, baik yang sah maupun yang tidak  sah,  jelas  ada  suatu  wujud  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  dibebankan  tak hanya  pada  pengasuh,  tetapi  juga  pada  pengusaha  yang  sah  atau  berbadan  hukum. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  masyarakat  dipahami  sebagai  objek  hukum  pidana  atau sebagai pelaku.
Selain itu, penjelasan Pasal 61 UUPK menyatakan “cukup jelas”, meskipun tidak jelas sama  sekali,  karena  pelaksanaan  ketentuan  tersebut  banyak  mengandung  kelemahan  dari segi hukum. Di satu sisi peraturan tersebut memungkinkan perusahaan untuk bertanggung jawab  secara  pidana,  di  sisi  lain  tidak  ada  penjelasan  mengenai  rumusan  standar  hukum pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait hal itu, Dwidja Priyatno menjelaskan, UUPK tidak  mengatur  kapan  suatu  perusahaan  melakukan  tindak  pidana.  Inilah  kelemahan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kebijakan legislatif Indonesia. Penyusunan kata tersebut merupakan kelemahan esensial yang bisa membendung usaha pencegahan serta penanggulangan kesewenang-wenangan terkait tataran  penerapan  dan  penindakan.  Atas  dasar  itu,  diperlukan  reorientasi  dan  reformulasi tanggung  jawab  korporasi,  yaitu  berlaku  untuk  beberapa  persyaratan,  seperti  ketika perusahaan dituduh melakukan tindak pidana.(Dwidja Priyatno, 2004)
Pangan  kedaluwarsa  adalah  suatu  keadaan  di  mana  pengan  tersebut  ditemukan  tak layak sebab telah melewati waktu yang tertera terkait kemasan dengan semestinya. Kondisi tidak  berfungsinya  produk  ini  tentunya  tidak  untuk  diperjualbelikan  serta  pelanggan  juga patut jeli sebelum membeli barang tersebut. Namun permasalahan konsumen tidak sampai di situ saja, pertarungan global yang berlaku membuat penjual antaran menghalalkan segala upaya  guna  mendapatkan  keuntungan,  salah  satunya  adalah  lewat  mendistribusikan makanan antaran tiada tanggal kedaluwarsa untuk mengurangi kerugian.(I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, 2018)
Ketentuan  penganan  kedaluwarsa  diatur  dalam  undang-undang  khusus  makanan kedaluwarsa.  Pasalnya,  ada  peraturan  perundang-undangan  pada  industri  perlindungan pelanggan  yang  terbukti  gagal  melindungi  konsumen  dari  akibat  mengonsumsi  makanan kedaluwarsa.  Hal  ini  diperparah  dengan  perilaku  pengusaha  yang  karena  tidak  adanya peraturan perundang-undangan, tetap memperdagangkan makanan basi, terutama makanan kedaluwarsa. (Wahyu Simon Tampubolon, 2020)
Selain itu, semua makanan olahan yang masuk ke Indonesia dan diekspor ke luar negeri patut  memperoleh persetujuan  terlebih dahulu  melalui  BPOM  (Badan Pengawas  Obat dan Makanan).  BPOM  ini  mengacu  pada  otoritas  atau  lembaga  yang  berwenang  untuk mengontrol  peredaran  obat-obatan  serta  juga  pangan  di  Indonesia.  BPOM  bertanggung jawab kepada Presiden lewat Menteri yang menyelenggarakan acara pemerintahan di bidang kesehatan.
Pekerjaan BPOM adalah melaksanakan pekerjaan kedinasan dalam bidang pengawasan obat  serta  pangan  bertimbal  dengan  dogma  peraturan  perundang-undangan.  Obat  serta bahan  pangan  meliputi  obat,  komponen  obat,  psikotropika,  prekursor,  zat  adiktif,  obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik serta makanan jadi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Terkait  melaksanakan  pekerjaan  obat  serta  pangan,  BPOM  melaksanakan  tugas bertimbal dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tmengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan:
a. menyusun strategi nasional pada bidang obat serta pangan;
b. penerapan kebijakan nasional pada bidang pengawasan obat serta pangan;
c. menyusun  serta  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  serta  standar  di  bidang pengamatan prapenjualan serta pascapenjualan;
d. melakukan pengamatan pra distribusi serta pengamatan selama distribusi;
e. sistem penegakan pengamatan obat serta pangan terkait instansi pemerintah pusat serta provinsi;
f. memberikan  pengajaran  teknis  serta  supervisi  pada  bidang  pengamatan  obat  serta pangan;
g. menegakkan  tuntutan  hukum  atas  pelanggaran  undang-undang  dan  peraturan pengamatan obat serta pangan;
h. mengkoordinasikan  implementasi  pekerjaan,  pemeliharaan  serta  pemberian  suport manajemen pada semua unsur organisasi BPOM;
i. pengurusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. memantau penerapan pekerjaan BPOM; serta
k. penerapan suport material pada semua bagian perhimpunan BPOM.
Berdasarkan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk bisa Menimbulkan Efek Jera kepada Pelaku Terhadap Tindakan atau Perbuatan dalam Proses Produksi Mie Instant Cap BUNGA TROMPET
Penggunaan  hukum  pidana  dan  sanksinya  untuk  menanggulangi  kejahatan  dalam masyarakat  (Teguh  Prasetyo,  2010)  merupakan  upaya  yang  semakin  tidak  sedikit dipergunakan  serta  diandalkan  untuk  mengatur  serta  mendisiplinkan  masyarakat  lewat peraturan  perundang-undangan.  Di  antara  ketentuan  Pasal  10  KUHP,  yang  menuturkan bahwasanya pidana itu terdiri dari pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda serta tutupan)  adapun  pidana  tambahan  (pencabutan  beberapa  hak  dan  perampasan  barang tertentu serta pengumuman putusan hakim), pidana penjara  lebih-lebih menjadi hukuman yang paling populer, mengutip Lampiran Peraturan Menteri Hukum serta HAM No. 11 Tahun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
2017 terkait pada Rumah Tahanan Negara serta Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwasanya  1.601  pelanggaran  telah  dilakukan  diklasifikasikan  sebagai  kriminal.  Proporsi delik pada delik baru sebanyak 716, di mana 654 delik diancam dengan pidana penjara, 45 delik  dengan  pidana  kurungan  dan  sisanya  17  delik  dengan  denda.  Hal  ini  sungguh  tidak terlepas  dari  kenyataan  yang  mengatakan  bahwa  tujuan  adanya  peradilan  pidana  adalah untuk  menghukum  seseorang  yang  melakukan  kejahatan,  menegakkan  supremasi  hukum, (Gunawan, 2018) melindungi masyarakat.(Remmelink, 2014) Menurut Ted Honderich, sanksi pidana  dapat  menjadi  pencegah  keuangan  jika  memenuhi  unsur-unsur  berikut:(Teguh Prasetyo, 2010)
1) benar-benar mencegah terjadinya kejahatan;
2) hukuman tidak menciptakan situasi yang lebih berbahaya atau berbahaya daripada jika hukuman tersebut tidak dijatuhkan; dan
3) tidak  ada  tindak  kejahatan  lain  yang  secara  efektif  bisa  mencegah  kerusakan  atau kerugian.
Pendapat  Ted  Honderich  di  atas  menunjukkan  bahwa  pidana  pada  hakikatnya  sama dengan  konsep  kedokteran  dalam  kaitannya  dengan  kedokteran  dan  pengertiannya,  yang dalam terminologi diartikan sebagai bahan yang menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit seseorang  dari  suatu  penyakit.(Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008)  Dan dalam  konteks  kedokteran  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dipakai  guna  mendiagnosa, menghilangkan  rasa  sakit,  menyembuhkan  dan  menangkal  penyakit  pada  manusia kendatipun hewan.(N. F., 2015) Namun, ketika sanksi pidananya adalah narkoba, hakimnya adalah dokter yang mengeluarkan resep dengan keputusannya.(Hiariej, 2013) Sehingga bisa dinyatakan bahwa konsep keadilan dalam putusan dari sejak awal berada pada ranah lingkup keadilan  korektif,  yang  utama  fokusnya  adalah  memperbaiki  sesuatu  yang  kurang  benar ketika terjadi kesalahan.(Helmi, 2015) Sayangnya sampai saat ini pun belum ada penuntun yang  bisa  dipakai  oleh  Hakim  mengenai  mengadili  putusan  pidana  untuk  jadi  jaminan keadilannya, kepastian dan perhitungan kemanfaatan dalam hukum dalam masyarakat,(Hiariej,  2013)  sehingga  putusan  Hakim  yang  dibuat  bersifat  sering  dipandang kurang lancar, tidak adil dan tidak bertanggung jawab,(Y. & A. Anwar, 2009) meskipun asas res judicata pro veritate habetur(Hiariej, 2013) tetap berlaku untuk semua proses peradilan pidana.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Persoalan  pemidanaan  sebenarnya  lebih  berkaitan  dengan  bagaimana  pemidanaan dilaksanakan  dan  bagaimana  hukum  pidana  harus  diterapkan  dalam  masyarakat.  Memang penilaian  derajat  humanisasi  seseorang  melalui  hukum  pidana  justru  didasarkan  pada penerapannya melalui sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai hakim dalam putusannya, karena keberadaan sanksi dalam pidana ialah sebagai bentuk pemidanaan yang merupakan faktor yang  tidak  bisa  dihalau  dalam  kehidupan  masyarakat  kontemporer.(Cragg,  1992)  Namun, pada persoalan ini penerapannya menunjukkan selaksa kekuatan sistem peradilan pidana itu sudah berkembang di daerah tersebut.
Putusan  284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  adalah  Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Terkait pasal tersebut dikatakan bahwasanya barangsiapa  menyelenggarakan  proses  atau  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran makanan yang belum atau tak mencukupi syarat higienis makanan seperti Pasal 71 ayat (2) bisa dihukum dengan penjara sepanjang 2 (dua) tahun ataupun bayar dam paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Majelis Hakim membenarkan tuntutan JPU tersebut, yang menurut penyidik Pasal 62 ayat (2) UUPK dan Pasal 11 huruf a dan b bisa berlaku. Menurut Pasal 62 ayat (2), pengusaha yang melampaui ketetapan seperti dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d serta huruf f dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Pasal  11  huruf  a  menguraikan bahwa  barang  dan/atau  jasa  mencukupi  persyaratan  mutu  definit;  huruf  b  menguraikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut tak terdapat kecacatan yang terkandung.
Pada  putusan  tersebut,  Terdakwa  yang  bernama  Juni  Eko  Susanto  memiliki  usaha  di bidang  produksi  super  mie  instant.  Cara  pembuatan  mie  cap  BUNGA  TROMPET  tersebut menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa kemudian diolah kembali seperti olahan mie pada umumnya. Hal tersebut memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan  label  pada  mie  tersebut  yang  seolah-olah  dapat  dimakan  dan  aman  untuk mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga putusan Hakim tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli  bahan  baku  dari  Terdakwa  kemudian  dijual  kembali  kepada  konsumen  lainnya. Menurut  para  ahli,  bahwa  untuk  dapat  menilai  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  seseorang dapat  dilihat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  (normatief  schuld  begrip).  Menurut  para  ahli,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
bahwa  pengertian  bersalah  berdasarkan  nilai-nilai  moral  bersifat  abstrak  dan  kesalahan Terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  sulit  dibuktikan.  Konsep  ketidakadilan  dengan demikian tergantung pada definisi kriteria kejahatan.
Pandangan  Andi  Hamzah  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  titik  tekan  pada  suatu kesalahan  Terdakwa  terletak  pada  kesadaran  Terdakwa  dalam  mengetahui  akibat  dari perbuatannya.  Padahal  bahwa  dalam  fakta  hukumnya  Terdakwa  Juni  Eko  Susanto  telah melakukan  tindakan  tersebut  berulang  kali  yaitu  memproduksi  mie  instant  cap  BUNGA TROMPET di Mojokerto. Tanpa kemudian merasakan bahwa akan ada kemungkinan lain yang timbul.  Sehingga  kecil  kemungkinan  Terdakwa  Juni  Eko  Susanto  akan  mengetahui kemungkinan dampak lain yang timbul dari tindakannya. Peneliti juga memiliki pandangan lain  dalam  hal  menentukan  bentuk  kesalahan  perbuatan  Terdakwa.  Pandangan  tersebut disandarkan pada kondisi Terdakwa Juni Eko Susanto yang dalam penilaian Hakim dianggap melakukan  penyelenggaraan  penyimpanan  dan  peredaran  makanan  yang  tak  mencukupi kualifikasi  sanitasi  makanan.  Namun,  terkait  pertimbangan  Hakim  sepanjang  analisis  yang telah  disebutkan  belum  mampu  menunjukkan  letak  penyelenggaraan  penyimpanan  dan peredaran  makanan  yang  tak  mencukupi  kualifikasi  sanitasi  makanan.  Sehingga  Peneliti berpandangan  bahwa  Terdakwa  Juni  Eko  Susanto  sebagaimana  fakta  hukum  telah menunjukkan  kesengajaannya  bahwa  mie  tersebut  yang  seolah-olah  dapat  dimakan  dan aman  untuk  kesehatan  dalam  menggunakan  haknya  sebagai  pelaku  usaha.  Hal  tersebut setidaknya didasarkan pada teori kehendak (wils theorie) diutarakan oleh Von Hippel dalam bukunya  Die  Grenze  Vorsatz  Und  Fahrlassigkeit  Tahun  1903,  yang  mengatakan  bahwa intensionalitas  ialah  iktikad  untuk  melakukan  satu  perbuatan  serta  kemauan  untuk menghasilkan satu akibat dari perbuatan tersebut. Konsekuensi diinginkan jika konsekuensi itu  adalah  tujuan  dari  tindakan.  Hal  tersebut  telah  dikemukakan  oleh  Terdakwa  di  muka persidangan.  Terdakwa  membeli  mie  kering  merek  cap  BUNGA  TROMPET  yang  sudah kedaluwarsa sebanyak 3 (tiga) ton dari CV. Sulaeman Jaya yang beralamat di Kp, Tangsi RT 004/RW  006,  Desa  Sukadanau,  Kecamatan  Cikarang  Barat,  Kabupaten  Bekasi  Jawa  Barat seharga Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kg nan kemudian oleh Terdakwa dikemas kembali dengan kemasan 12 (dua belas) kg untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

## KESIMPULAN
Dalam hukum pidana, tanggung jawab harus terletak pada pelaku. Tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah (geen straf zonder schuld). Pada pelaku, rasa bersalah mengacu pada pola pikir  atau  sikap  pelaku  berupa  kesengajaan  (dolus)  atau  kelalaian  (culpa). Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tetap  menjadi  masalah  yang  membutuhkan  solusi. Persoalan  pertanggungjawaban  pidana  perusahaan  atas  tindak  pidana  perlindungan konsumen  juga  memiliki  banyak  kelemahan.  Walaupun  perusahaan  dapat  dipidana berdasarkan Pasal 61 UUPK, ketentuan tersebut memiliki konsekuensi yang kompleks.
Pada  Putusan  Nomor  284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk  telah  menimbulkan  efek  jera  pada Terdakwa. Namun perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat memenuhi unsur Pasal 11 huruf a  dan  huruf  b  UUPK.  Serta  memberikan  label  pada  mie  tersebut  yang  seolah-olah  dapat dimakan  dan  aman  untuk  kesehatan.  Hal  tersebut  menimbulkan  penyakit  bagi  para konsumen  yang  mengkonsumsinya,  apabila  dikonsumsi  dalam  jangka  panjang.  Sehingga putusan Hakim tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli bahan baku dari Terdakwa Juni Eko Susanto kemudian dijual kembali  kepada  konsumen  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  putusan  yang  dibuat  oleh  Hakim seringkali  dipandang  tidak  cakap,  tidak  adil  dan  tidak  bertanggung  jawab,  karena  putusan tersebut  bertentangan  dengan  3  (tiga)  nilai  dasar  yang  terdapat  pada  hukum,  yaitu keadilannya,  kepastian  maupun  kemanfaatan.  Kondisi  seperti  itu  jelas  perlu  adanya perbaikan. Jadi, hal inilah yang kemudian dapat dijadikan landasan teori penangkalan yang merupakan salah satu pengukuran yang digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  K.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penggunaan  Bahan-Bahan  Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora , 1(1) , 1 – 14. Anwar, Y. & A. (2009). Sistem Peradilan Pidana . Widya Padjajaran. Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika.
Cragg,  W.  (1992). The  Practice  of  Punishment:  Towards  a  Theory  of  Restorative  Justice . Routledge.
Dwidja  Priyatno.  (2004). Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia (Cetakan Pertama). Utomo.
Eddy O.S. Hiarij. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka. Gunawan, T. J. (2018). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi . Kencana. Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. Mazahib . Hiariej, E. O. S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. MasalahMasalah Hukum .
I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. Journal Ilmu Hukum .
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
N. F. (2015). Dasar-Dasar Farmakologi Perawatan . Binafsi Publisher.
Nurlaili, R. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan. Skripsi, UIIY, Fakultas Hukum . Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum (edisi revisi) . Kencana Persada Group. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .
Gramedia Pustaka Utama.
Remmelink,  J.  (2014). Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Indonesia  (Tristam  Pascal  Moeliono,  Penerjemah) .  Gramedia  Pustaka Utama.
Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya  Hortweighting  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  RI  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana , 6(4) , 521 – 537. Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Wahyu Simon Tampubolon. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Jurnal Ilmiah Advokasi .
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Kencana Prenada Media Group.