Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum
Rosalin. S , Usman
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: rosalinsimangunsong@gmail.com
Kata  Kunci: Keadilan  restoraktif, Kekerasan, Kemanfaatan hukum.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-09 Accepted: 2023-07-09 Publish: 2023-07-31
KEYWORDS: Domestic violence, Legal expediency, Restorative justice.

## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 2, 2023 ( ISSN2721-8325)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  1.  To  identify  and  analyze  the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes. 2. To examine the application of restorative justice in  resolving  domestic  violence  crimes  from  the  perspective  of utilitarianism. The formulation of the problem in this research are 1. How  is  the  regulation  of  restorative  justice  in  the  process  of resolving  domestic  violence  crimes  2.  How  is  the  application  of restorative  justice  in  resolving  domestic  violence  crimes  from  the perspective  utilitarianism  The  research  method  used  is  normative juridical research with a conceptual approach, legislation approach, and historical approach. The results of this research indicate that the regulation of the concept of restorative justice in Indonesia is related to  its  legal  framework,  as  almost  all  criminal  cases  handled  by  the Indonesian  criminal  justice  system  end  up  in  imprisonment. Resolving cases using restorative justice is in line with the theory of the  utility  of  law  and  runs  counter  to  retribution,  namely  criminal sanctions.  The  law  should  be  measured  based  on  the  good  or  bad consequences resulting from its application.

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restorative  justice dalam  proses  penyelesaian  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  2.  Untuk  mengetahui penerapan restorative  justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif  kemanfaatan hukum. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 1).  Bagaimanakah  pengaturan restorative  justice dalam  proses penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  2). Bagaimanakah  penerapan restorative  justice dalam  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif kemanfaatan  hukum.  Metode  Peneltian  yang  digunakan  adalah penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  Konseptual , Pendekatan  Perundang-Undangan , Pendekatan  Sejarah.  Hasil Penelitian  adalah:  1).  Pengaturan  konsep restorative  justice di Indonesia  dikaitkan  dengan  pengaturan  hukumnya  didasari  dengan hamper seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. 2). Penyelesaian dengan restorative  justice sejalan  dengan  teori  kemanfaatan  hukum  dan bertolak  belakang  dengan  suatu  pembalasan  yakni  sebuah  sanksi pidana  yakni  hukum  harus  diukur  dari  baik  buruknya  akibat  yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan dalam rumah tangga tidaklah menjadi suatu  hal yang mustahil terjadi dalam  suatu  keluarga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukanlah  masalah  yang  umum, tetapi  memiliki  karakteristik  yang  khusus.  Kehususan  ini  berkaitan  dengan  hubungan antara pelaku dan korban, yang melibatkan hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan seperti  antara  majikan  dan  pekerja  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  masalah  serius  yang  memiliki  potensi  untuk  merusak  keutuhan  suatu keluarga.  Masyarakat  seringkali  tidak  menyadari  bahwa  rumah  dapat  menjadi  tempat yang  paling  mengerikan  bagi  anggota  keluarga.  Terlepas  dari  bentuk  dan  tingkat keparahannya, kekerasan ternyata dapat terjadi di dalam rumah tangga di antara orang- orang yang seharusnya saling mendukung dan melindungi.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. 1 Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru dan juga  hal  ini  dapat  terjadi  kepada  seseorang  khususnya  perempuan.  Namun,  karena dianggap sebagai aib, keluarga maupun korban atau kerabatnya selalu merahasiakan atau menutupinya selama bertahun-tahun kekerasan yang telah dialami.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,  psikologis dan atau penelantaran rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Adapun  kasus  kekerasan  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Indonesia  yang  sempat  menyita  perhatian  public  yaitu  rumah  tangga  Lesty Kejora  dan  Rizky  Billar.  Kekerasan  yang  dilakukan  Rizky  Billar  yaitu  mencekik  dan membanting Lesti Kejora kekasur.  Rizky Billar juga menarik tangan Lesty kearah  kamar mandi hingga membanting kelantai. 2
Di  dalam  hukum  acara  pidana  yang  melakukan  sebuah  tindak  pidana  harus diberikan  hukuman  pidana  pula.  Dilihat  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana seseorang yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi berupa:
1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 3
Dapat dilihat sisteim peimidanaan yang teircantum dalam Pasal 10 KUHP seiseiorang yang meilakukan tindak pidana keikeirasan dalam rumah tangga seih sanksi pidana itu.
arusnya meindapatkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Karena  tindak  pidana  kekerasan  dalam
1 Rizky  Amalia,  Hafrida  dan  Elizabeth  Siregar,  “Perbandingan  Pengaturan  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Malaysia”, Pampas:Journal Of Criminal , 2, 2, (2021), hlm. 2. 2 https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi- kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan
3 Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (Depok: Rajawali, 2017), hlm. 148 .
rumah tangga dapat dipidana dengan undang-undang, maka keberadaan undang-undang ini  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  terbuka  dan  berani  melaporkan  kekerasan  yang telah dialaminya.
Saat  ini,  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ditangani  sesuai  dengan  standar hukum  acara  pidana  yang  sama  dengan  kasus  pidana  lainnya.  Jika  terdakwa  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum  kepadanya, proses ini diakhiri dengan penjatuhan pidana.
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  rumah  tangga sesungguhnya bertujuan untuk :
1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3) Menindak pelaku kekerasan rumah tangga; dan
4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Melihat hal tersebut sebenarnya rumah tangga seharusnya memiliki hubungan yang baik  harmonis,  dan  sejahtera  dan  jauh  dari  pemasalahan  sehingga  tercipta  sebuah  rasa yang  nyaman  dan  tentram  dalam  suatu  keluarga  tersebut.  Proses  penyelesaian  perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Sistem peradilan  pidana menunjukkan  mekanisme  kerja dalam  penanggulangan  kejahatan  yang menggunakan  dasar  pendekatan  sistem. 4 Sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  ini  dapat  menimbulkan  masalah  karena prakteknya  penegakan  hokum  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga  justru  akan berakibat  dalam  keluarga  baik  dari  pasangan  ataupun  bagi  anaknya.  Jadi  jikalau  setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharuskan untuk menerima sanksi penjara, maka korban juga akan mengalami kerugian, terkhusus jikalau pelaku kekerasan dalam rumah tangga  tersebut  adalah  kepala  rumah  tangga,  yang  mencari  nafkah  untuk  keluarga,  dan juga imam bagi keluarganya. 5 Jadi bila sanksi pidana diterapkan ini bias merugikan kedua- duanya.
Undang-Undang tentang Penghapusan Kesetaraan dalam Rumah Tangga sebenarnya memiliki tujuan agar sebuah rumah tangga agar utuh. Sesungguhnya, hukuman pidana ini bukanlah  cara  untuk  menyelesaikan  perilaku  dalam  rumah  tangga  mengingat  beratnya situasi.  Dengan  diadakannya  musyawarah  antara  pelaku  dan  korban,  atau  dengan menggunakan restorative justice sebagai penyelesaian secara damai dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam keluarga.  Dapat dilihat pula  di dalam undang-undang peradilan pidana  anak  yakni  adanya  penyelesaian  melalui  diversi  dengan  syarat  yang  ditentukan dalam undang-undang tersebut yang konsekuensinya wajib dilakukan.
Mengingat beratnya hubungan antara pelaku dan korban, tindakan kekerasan dalam lingkup  keluarga  atau  rumah  tangga  dinilai  kurang  tepat  untuk  disikapi  melalui  sistem peradilan  pidana.  Dilihat dari  Undang-Undang  No.23  Tahun  2004  perlu  dibuat  untuk
4 Aulia  Parasdika,  Andi  Najemi,  dan  Dhenny  Wahyudi,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, Pampas: Journal Of Criminal , 3, 1 (2022), hlm. 70.
5 Firman  Freaddy  Busroh,  Yuli  Asmara  Triputra,  dan  Andi  Chandra,  “Analisis  Normatif Restoratif  Justice Dalam Proses Penyelesaian  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga” , Jurnal Tripatang , ( 15 Juni 2021), hlm. 71.
dilakukan restorative  justice karena  juga  ini  ruang  lingkupnya  personal  yaitu  ada hubungan  dalam  sebuah  rumah  tangga  yang  mana  undang-undang  nanti  menimbulkan manfaat bagi sebuah rumah tangga.
Tipe  penelitian  dalam  tulisan  adalah  penelitian  hukum  normative  yaitu  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hal  ini  adalah norma  perundang-undangan  untuk  mengetahui  proses Restorative  Justice dalam penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga. 6 Penulis  mengkaji  dengan mengkaitkan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  bahasan.  Bahan  hukum  yang  penulis gunakan  adalah  bahan  hukum  Primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur sebagainya. Sedangkan pendekatan yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  pendekatan perundang-undangan  (statute  law  Approach)  dan  pendekatan  sejarah  (historical approach).
B. PEMBAHASAN
I. Pengaturan Restorative  Justice Dalam  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Regulasi  penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang umum dan peraturan yang khusus. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan aturan yang umum, misalnya Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga secara teori tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Melihat hal tersebut regulasi dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  sebagai  ketentuan  umum,  tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku dan umur pelaku  maupun  korbannya.  Karena  itu,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi mulai dari keluarga miskin, sederhana , kaya terdidik bahkan terpandang sekalipun.
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum  memiliki  kelemahan,  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum memiliki kelemahan, lahirlah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang- Undang ini didapat membuat pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Pengaturan  tentang  Pengapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  yang  dimaksud  dengan  kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat.  Kemudian  Pasal  7  UU  PKDRT
6 Firman  Freaddy  Busroh,  Yuli  Asmara  Triputra,  dan  Andi  Chandra,  “Analisis  Normatif”, hlm. 72.
yang  dimaksud  kekerasan  psikis  ialah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan  atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Lalu  yang  dimaksud dengan  kekerasan  seksual  menurut  Pasal  8  UU  PKDRT  meliputi  :  a.  pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga  tersebut;  b.  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu. Serta penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT dalam Pasal 9 ayat (1) ialah  setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Kementrian Kesehatan RI mencatat beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:
a. faktor individu  (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu);
b. faktor  keluarga  (seperti  pola  pengasuhan  yang  buruk,  konflik  dalam pernikahan,  kekerasan  oleh  pasangan,  rendahnya  status  social  ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan);
c. Faktor  Komunitas  (seperti  kemiskinan,  angka  kriminalitas  tinggi,  mobilitas penduduk  tinggi,  banyaknya  pengangguran,  perdagangan  obat  terlarang lemahnya  kebijakan  institusi,  kurangnya  sarana  pelayanan  korban,  factor situasional); dan
d. Faktor  Lingkungan  Sosial  (seperti  perubahan  lingkungan  sosial  yang  cepat, kesenjangan  ekonomi,  kesenjangan  gender,  kemiskinan,  lemahnya  jejaring ekonomi,  lemahnya  penegakan  hukum,  budaya  yang  mendukung  kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik). 7
Restorative justice adalah  pendekatan  yang  bekembang  dalam  sistem  peradilan pidana  pada  akhir-akhir  ini restorative  justice ini  juga  dikenal  sebagai  proses  untuk menyelesaikan  permasalahan  korban  dan  pelaku  dan  pihak  lain  untuk  sepenuhnya sadar  dan  bekerjasama.  Pendekatan restorative  justice perlu  dilakukan  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikarenakan  penggunaan sarana hukuman pidana menimbulkan masalah lebih buruk sehingga upaya restorative justice lebih  baik  dipakai  sebagai  upaya  penyelesaian  untuk  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga.
Pengaturan  mengenai restorative  justice dalam  Peraturan  kepolisian  untuk seseorang dapat melakukan restorative justice di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
7 Kemenkes RI, Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kemenkes RI, 2012)
mengatur  tentang  syarat  yang  harus  di  penuhi untuk  melakukan restorative  justice ialah :
a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan  pengadian; dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Dilihat  dari  penyelesian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan pendekatan restorative  justice setidaknya  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi yakni:
1. Akibat dari perbuatan pidana tidak terlalu luas.
2. Pelaku yang melakukan perbuatan pidana sadar akan perbuatan tersebut dan mengakuinya.
3. Korban dari tindak pidana memaafkan kesalahan pelakunya
4. Pihak yang terkait menggikuti proses tersebut dengan baik.
II. Penerapan Restorative  Justice Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga DalamPerspektif Kemanfaatan Hukum Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hokum  dengan menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki kehidupan bermsayarakat menjelaskan bahwa konsep restorative justice pada dasarnya sederhana 8 Restorative justice dapat dimaknai sebagai alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Penerapan restorative justice akan menimbulkan pergeseran tujuan arah pemidanaan  yang  bersifat  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  yang  mana seharusnya untuk membalas denda menjadi dilakukan dengan cara penyembuhan pada keadaan semula sebelum ada peristiwa pidana.
Restorative justice sebuah pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan baik dari korban  maupun  pelaku  dari  tindak  pidana  itu.  Konsep Restorative  Justice tidak  lagi mengukur  keaadilan  berdasarkan  pembalasan  setimpal  dari  korban  kepada  pelaku baik secara fisik,psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyaraktbila di perlukan. Hukuman  pidana  dapat  diterima  apabila  ia  memberikan  perubahan  yang  besar untuk tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Hukuman pidana tidak pelu diberikan, apabila tidak mempunyai daya guna atau manfaat apabila tujuan hukuman dapat diraih dengan  cara  yang  lebih  menguntungkan,  menurut  perspektif  kemanfaatan  hukum bahwa sesungguhnya hukuman yang harus didapatkan oleh seseorang pelaku
8 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2014), hlm. 103
kejahatan  haruslah  bermanfaat  secara  preventif  yang  mana  tujuannya  agar  pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian harinya.
Komnas  perempuan  mengupayakan  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  yang korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lalu berlanjut dengan disahkan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di didalamnya mengatur mengenai pencegahan,  perlindungan  terhadap  korban  dan  penindakan  terhadap  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dengan  tetap  menjaga  keutuhan  dan  keharmonisan sebuah rumah tangga.
Adanya Undang-Undang ini dipakai untuk seluruh anggota rumah tangga. Adapun penyebutan untuk kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa adanya undang-undang  ini  tidak  terlepas  dari  kaum  perempuan  yang  dalam  fakta  sosiologis sebagian  korban  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  perempuan  (istri)  dan pelakunya  laki-laki  (suami),  meskipun  ada  juga  korban  dari  kekerasan  dalam  rumah tangga dapat terjadi sebaliknya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menjadi  terobosan  hokum  positif  dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan privat telah masuk dalam wilayah publik. Dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak ditemukan  bahkan  kata-kata  kekerasan  pun  tidak  ditemukan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Kasus-kasus  pemukulan  yang  dilakukan  suami  terhadap  Istri atau  orang  tua  terhadap  anak  diselesaikan  dengan  pasal-pasal  tentang  penganiyaan yang  kemudian  sulit  ditemukan  unsur-unsur  pembuktiannya  sehingga  kasus  yang diadukan  tidak  lagi  dilanjuti. 9 Melihat  hal  tersebut  sesungguhnya  undang-undang  ini terobosan  yang  penting  upaya  penegakan  hak  asasi  manusia,  khusususnya  dalam rumah tangga.
Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum. Hukum adalah manusia, oleh karena itu sebenarnya hokum memberikan manfaat bagi masyarakat.  Jangan  sampai  nantinya  karena  hukum  yang  ada  dilaksanakan  atau ditegakkan  lalu  timbul  permasalahan  di  dalam  masyarakat.  Dalam  hal pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  pelaku dapat dilakukan dengan upaya restorative justice.
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  melalui restorative  justice oleh  kepolisian, kejaksaan  sejalan  dengan  tujuan  dari  teori  kemanfaatanya  itu  memberikan kesejahteraan  dan  kedamaian  dengan  memperhatikan  kepentingan  Korban  dan kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi,  penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan  dari  sistem pemidanaan  dengan  teori  absolut,  respon  dan  keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menjadi  penting untuk di tekankan bahwa jika syarat sudah terpenuhi tidak serta merta suatu perkara pasti diselesaikan dengan pendekatan restorative justice . Dalam hal terdapat suatu  variable yang  patut  diperhatikan  atau  dipertimbangkan  ternyata  tidak  terpenuhi,  meskipun syarat terpenuhi, penyelesaian dengan cara restorative justice tidak dapat dilakukan.
Sebagai  contoh  kasus  yang  menarik  untuk  dipaparkan  adalah  kasus  kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesty Kejora yang dilakukan oleh Rizky Billar.
9 Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, UU PKDRT (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 4-7.
Lesty Kejora yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melakukan pendekatan restorative  justice di  kepolisian . 10 Secara  kronologis  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  tersebut  terjadi  pada  tangga  28  September  2022.  Diketahui bahwakekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar ini dilakukan sebanyak 2 kali tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kejadian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu terjadi  pada  pukul  02.30  WIB  dan  10.00  WIB.  Dan  Hal  itu  membuat  Lesty  Kejora membuat laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022 di malam harinya. Akan tetapi muncul suatu pikiran oleh Lesty Kejora untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.  Lesty  Kejora  mencabut  laporan  itu  pada  13  Oktober  2022  yang  mana  Lesty Kejora dan Rizky Billar pun sepakat untuk berdamai. Penyelesaian perdamaian kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  antara  Lesty  Kejora  yang  dilakukan  oleh  Rizky  Billar untuk  proses restorative  justice telah  dilakukan  di  kepolisian.  Syarat  untuk  dapat restorative justice telah terpenuhi.
Melihat  kasus  yang  dialami  oleh  Lesty  Kejora  yang  dilakukan  oleh  Rizky  Billar pendekatan restorative  justice ini  dapat  dilakukan  dan  dilihat restorative  justice ini menjadi  solutif  dilihat  dari  segi  kemanfaatannya.  Karena  sebenarnya  dalam  rumah tangga  yang  menjalani  adalah  pasangan  suami  dan  istri  apabila  pasangan  tersebut bercerai  sebenarnya  bukan  hanya  rugi  dari  keluarga  akan  tetapi  juga  negara  bukan menjadi  untung  akan  tetapi  penjara  menjadi  kepenuhan  kapasitas  orang  dan  biaya ditanggung oleh negara juga.
Keadilan  restorative  muncul  dari  emosi  manusia  yang  berusaha  menolak  atau membalas  penderitaan  yang  dialami  dirinya  dan  orang  lain.  Rasa  keadilan memberontak  terhadap  kerugian  dan  penderitaan,  bukan  hanya  karena  kepentingan individu tetapi lebih komprehensif dari pada orang lain yang kita bandingkan dengan diri  kita  sendiri,  sehingga  sifat  keadilan  mencakup  semua  persyaratan  moral  yang sangat penting untuk kesejahteraan umat manusia.

## C. KESIMPULAN
Dari  penjelasan  materi  yang  sudah  penulis  jelaskan  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa :
1. Pengaturan  konsep restorative justice di  Indonesia  dikaitkan  dengan  pengaturan hukumnya  didasari  dengan  hampir  seluruh  tindak  pidana  yang  ditangani  oleh sistem  peradilan  pidana  Indonesia  selalu  berakhir  di  penjara.  Indonesia  telah mengalami  perkembangan  sistem  pemidanaan  sebagaimana  dikeluarkannya Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  penuntutan  berdasarkan  restoratif justice,  Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum yang awalnya penerapan konsep restorasi dilakukan pada sistem peradilan pidana anak yang terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui diversi. Dalam konsep restorative justice terlihat pada
10 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014181349-12 860747/polisi-bakal- terapkan-restorative-justice-di-kasus-kdrt-lesti-kejora
keadilan  yang  diciptakan  konsep  ini  melalui  kesepakatan  antara  pelaku  dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula.
2. Penerapan restorative justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  dalam  perspektif  kemanfaatan  hukum  yang  mana  biasa  harus dilakukan  atas  nama  kepentingan  umum  ( opportun ),  namun  pada  kenyataannya kepentingan  umum  yang  harus  dilindungi,  tidaklah  selalu  menghendaki  setiap perkara pidana dilakukan proses pidana walaupun buktinya cukup. Tindak pidana KDRT  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  memenuhi  syarat  umum  untuk dilakukan  penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice pada  tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dengan memperhatikan syarat khusus yakni haruslah  disepakati  oleh  korban  dan  pelaku  sehingga  jika  tercapai  kata  sepakat dalam  proses  tersebut  maka  lembaga  yang  berwenang  akan  melakukan penghentian  penuntutan  berdasarkan restorative  justice melalui  surat ketetapannya,  sedangkan  jika  sepakat  perdamaian  tidak  berhasil  maka  akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pengadilan. Penyelesaian dengan restorative justice sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari  baik  buruknya  akibat  yang  dihasilkan  oleh  penerapan  hukum  itu.  Suatu ketentuan  hukum  baru  bisa  di  nilai  baik,  jika  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan  Kejaksaan    Nomor  15    Tahun  2020  tentang  Penghentian  penuntutan berdasarkan restoratif justice. Surat    Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

## Jurnal
Aulia  Parasdika,  Andi  Najemi,  dan  Dhenny  Wahyudi,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, Pampas: Journal Of Criminal , 3, 1 (2022): 70.
Firman  Freaddy  Busroh,  Yuli  Asmara  Triputra,  dan  Andi  Chandra,  “Analisis  Normatif Restoratif  Justice  Dalam  Proses  Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga” , Jurnal Tripatang , (15 Juni 2021).
Rizky  Amalia,  Hafrida  dan  Elizabeth  Siregar,  “Perbandingan  Pengaturan  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum Pidana Malaysia”, Pampas: Journal Of Criminal , 2, 2, (2021): 2.
Internet https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi- kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan- pastikansiklus-kekerasan- berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam- rumah-tanggadiakses 10 Desember 2022.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014181349-12 860747/polisi-bakal- terapkan-  restorative-justice-di-kasus-kdrt-lesti-kejoradiakses 23 Februari 2023

## Buku
Hadijah Dan La Jamaa. Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ambon: Stain Ambon Press, 2007.
Kemenkes   RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kemenkes RI. 2012.
Rosidah, Nikmah. Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2014.
Ridwan.  Kekerasan Berbasis  Gender  (Rekonstruksi  Teologis,  Yuridis,  dan  Sosiologis). Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
Wignyosoebroto, Sritomo.  Gejala  Sosial  Masyarakat  Kini  yang  Tengah  Terus  Berubah. Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.