## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.176

## Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy

## Renaldy Caesar Adytama Putra
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Correspondence email: renaldycaesar20@gmail.com
Abstrak. Tindakan penyimpangan yang terjadi di masyarakat, berakibat terhadap banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi. Dalam hal ini diperlukan adanya penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta adanya lembaga permasyarakatan selaku  pelaksana  penegakan  hukum.  Sebagai  upaya  penanggunlangan  penimpangan  sosial  perlu  dilakukan  adanya  pembinaan terhadap narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, implementasi program pada pembinaan tahap awal yang dilakukan di unit  pelaksana  teknis  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  A  Banceuy  melalui  masa  pengenalan  lingkungan  (mapenaling)  yang bertujuan agar narapidana baru dapat menyesuaikan dan mengenal lingkungannya sehingga para narapidana dapat terbiasa dengan pola hidup yang akan dijalani selama masa pidana. Kegiatan mapenaling tersebut dilakukan kurang lebih 1 ( satu ) bulan sesuai dengan PP nomor 31 tahun 1999. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode survey. Subjek Penelitian berasal dari Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Sedangkan objek Penelitian ini berasal dari proses pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Banceuy.  Narasumber  dari penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebar pada setiap warga binaan lembaga permasyarakatan dan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Sumber data berasal dari pustaka dan lapangan yakni dari  berbagai buku dan  literature,  laporan-laporan,  jurmal  penelitian  dan  artikel-artikel  yang  di  publikasikan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode pengambilan data berasal dari catatan data pustaka kemudian mengolah bahan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksaaan mapenaling masih belum optimal dan terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program mapenaling yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Kata Kunci: Pembinaan Tahap Awal, Narapidana, Lembaga Permasyarakatan, Peraturan Undang Undang.
Abstract. Actions of deviations that occur in the community, resulting in many cases of crime that occurred. In this case, there is a need for law enforcement based on laws and regulations, as well as the existence of prison institutions as law enforcement officers. As an effort to overcome social deviations, it is necessary to provide guidance to inmates. The purpose of this study was to determine, the implementation of the program in the initial stages of coaching carried out in the technical implementation unit of Class II penitentiary facilities A Banceuy through a period of environmental introduction (mapenaling) which aims so that new inmates can adjust and recognize their environment so that prisoners can get used to the lifestyle will be served during the criminal period. Mapenaling activities are carried out for approximately 1 (one) month in accordance with PP number 31 of 1999. The research method  was  conducted  using  the  survey  method.  The  research  subjects  came  from  the  Correctional  Officers  who  served  in  the Banceuy Class IIA Correctional Institution. While the object of this research comes from the process of fostering inmates in prison conducted at Class IIA Penitentiary in Banceuy. The informants of this study are correctional officers and correctional residents in Class IIA Penitentiary in Banceuy. This research was conducted through a questionnaire distributed to every citizen fostered  by prison and officers in Class IIA Penitentiary in Banceuy. Sources of data come from literature and the field from various books and literature, reports, research journalists and published articles that have relevance to this research. Furthermore, the method of collecting data comes from library data records and then processes the research material. The results of the study indicate that the process of implementing mapenaling is still not optimal and there are several inhibiting factors in the process of implementing mapenaling programs carried out in class IIA correctional facilities
Keywords: Law Enforcement, Judge, Correctional Institution, Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN
Perilaku  penyimpangan  sosial  yang  terjadi  dilingkungan  masyarakat  akan  berdampak  pada  terganggunya keseimbangan  kehidupan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  Robert  M.Z.  Lawang  (yang  diakses  dari https://zhernia.files.wordpress.com/2010/06/penyimpangan-sosial.pdf)  mengatakan  bahwa  perilaku  menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang/ normal. sedangkan James Vander Zarden (yang diakses dari https://zhernia.files.wordpress.com/2010/06/penyimpangan-sosial.pdf) berpendapat bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Sependapat dengan Robert M.Z. Lawang, Paul B. Horton menyatakan bahwa setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap  norma-norma  kelompok  atau  masyarakat  disebut  sebagai  penyimpangan  sosial.  Berdasarkan  beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu perilaku seseorang atau beberapa orang  masyarakat  yang  menyeleweng  dari  norma-norma  atau  aturan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Akibat  dari
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
penyimpangan  sosial  ini  akan  berdampak  terhadap  terganggunya  ketidakharmonisan  dalam  masyarakat  serta menganggu  keamanan  dan  ketertiban  di  lingkungan  sekitar.  Sebagai  upaya  penanggulangan  penyimpangan  di masyarakat  maka  diperlukan  adanya  penegakan  hukum    guna  memberian  sanksi  serta  pembinaan  terhadap  pelaku penyimpangan.
Untuk  menanggulangi  penyimpangan  sosial  yang  dilakukan  oleh  sesorang  atau  beberapa  orang  masyarakat, diperlukan adanya lembaga penegak hukum sebagai wadah untuk memberikan tindakan baik sanksi maupun pemberian pembinaan terhadap para pelaku tindak penyimpangan sosial. Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh beberapa lembaga  diantaranya:  kepolisian  selaku  lembaga  pertama  yang  menanggani  kasus  tindakan  kriminal  yang  terjadi  di masyarakat  memilki  tugas  untuk  melakukan  proses  penyidikan,  setelah  proses  penyelidikan  dilakukan  langkah selanjutnya dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk mengurusi penuntutan yang akan diberikan kepada tersangka tindak kriminal,  tahapan  selanjutnya,  mengenai  penjatuhan  vonis  hukuman  atau  pidana  akan  dilakukan  oleh  lembaga kehakiman.  Apabila  seorang  atau  beberapa  orang  masyarakat  terbukti  melakukan  tindakan  kriminalitas  dan  telah diberikan  vonis  hukuman  atau  pidana,  kehidupan  narapidana  selama  didalam  lapas  akan  diurusi  oleh  lembaga pemasyarakatan.  Di  dalam  lembaga  permasyarakatan  perlakuan  yang  didapat  oleh  narapidana  saat  dalam  vonis hukuman tidak hanya mencakup hukuman di dalam sel tahanan, tetapi lembaga permasyrakatan juga bertugas untuk memberikan  pembinaan  baik  pembinaan  secara  fisik,  kemandirian  maupun  pemberiaj  pendidikan. 1 Perihal  tersebut sesuai  dengan  peraturan  UU  RI  No.12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan,  mengenai  pemerintah  yang  membentuk pemasyarakatan untuk melandasi tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasarakatan itu senidri. 2
Lembaga pemasyarakatan ialah komponen pelaksana teknis untuk melaksanakan pembinaan pada narapidana yang  sedang  menjalani  vonis didalam  lembaga  permasyarakatan  tersebut.  Hal tersebut  seperti  yang  disebutkan  pada pasal 1 ayat 3 UU  No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. (Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, 1999). Sehingga lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan. Selain itu terlibatnya lembaga pemasyarakatan dalam suatu system peradilan pidana  ( criminal justice  system )  menjadikan  pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  pembinaan  yang  berupaya  untuk mengembalikan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi setiap narapidana melalui redukasi, rehabilitasi, dan reintregrasi.
Dalam  UU  no.  12  tahun  1995  pasal  2  disebutkan  bahwa  "Sistem  pemasyarakatan    diselenggarakan    dalam rangka    membentuk    Warga    Binaan    Pemasyarakatan  agar    menjadi  manusia    seutuhnya,    menyadari    kesalahan, memperbaiki  diri,    dan    tidak    mengulangi    tindak    pidana    sehingga    dapat  diterima  kembali  oleh    lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". (Sistem pembinaan, 2013) 3 .
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dwi Djaprianto bahwa “Lembaga Pemasyarakatan sejatinya adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan dan sebagai asas  penaungan bagi masyarakat melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintregrasi”. 8 Oleh sebab itu tujuan utama dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar  narapidana  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  bisa  menemukan  kembali  kepercayaan  dirinya  serta  dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat 4 .
Salah  satu  lembaga  permasyarakatan  di  Indonesia  yakni  lembaga  permasyarakatan  kelas    II  A  Banceuy. Lembaga ini merupakan lembaga permsyarakatan yang diperuntukkan menampung narapidana kasus narkotika  yang berasal dari kanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta dan Jawa Barat. Berdasarkan data lembaga permasyarakatan kelas  II A Banceuy terdapat 1.083 warga binaan permasyarakatan (WBP). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kasus penyimpangan sosial terutama tentang narkotika di kalangan masyarakat,  penyimpanagn tersebut tidak hanya akan memunculkan keresahan bagi lingkungan masyarakat sekitar tetapi juga akan dapat mempengaruhi orang- orang yang ada pada lingkungan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyimpangan sosial yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera terhadap pelaku kriminalitas, selain itu juga diperlukan pemberikan sosialisasi mengenai dampak penyimpangan sosial sehingga akan menyadarkan pelaku tindak kriminalitas atas kejahatan yang telah dilakukan, serta melakukan rehabilitasi sosial. Sebagai upaya penanggulangan atas tindak kriminalitas yang telah dilakukan, lembaga permasyarakatan memilki peranan penting dalam melangsungkan pembinaan kepada warga binaan permasyarakatan.
Menurut peraturan UU RI No.12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa  Pemasyarakatan  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  lapas  maupun  rutan  untuk  pemberian  pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan. Program pembinaan yang diberikan bukan
1 Sarli Zulhendra, Panduan Hukum: pengetahuan tentang aparat
Penegak Hukum. http://www.solider.or.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat penegak hukum
2 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995, Tentang Pemasyaraka t an.
3 Sistem pembinaan. (2013, maret 12). hal. http://repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf.
4 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: PT. Rifka Aditama, 2009), hlm. 103.
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan melalui 2 jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990). Pembinaan kepribadian dapat dilakukan  melalui pembinaan kerohanian yakni sebagai upaya mendekatkan narapidana dengan Tuhan, agar mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakkan. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara meberikan keterampilan atau mengolah skil dari setiap diri para narapidana.
Pembinaan secara umum dapat diartikan sebagai seuah proses yang dilakukan kepada pelaku tindak kriminalitas dengan  peralatan,  uang,  waktu,  metode,  dan  sistem  sesuai  dengan  prinsip  yang  ada  untuk  sebagai  usaha  menggapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pengertian  lain  dari  “pembinaan”  adalah  segala  bentuk  usaha  atau  tindakan  yang berhubungan secara langsung dengan proses perencanaan pelaksanaan proses pembinaan, penyusunan tahapan dalam proses pembinaan, pembangunan atau pengembangan atas pembinaan yang dilakukan, pemberian pengarahan terhadap warga binaan permasyarakatan, pengendalian atas proses pembinaan secara berdaya guna dan berhasil guna 5 . Meskipun telah dibentuk sistem pemasyarakatan, tidak berarti sewaktu-waktu pelaku tindak krminalitas tidak akan  melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan  kembali  sehingga  pelaku  akan  mendapatkan  sanksi  pidana  kembali. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kriminalitas akan memberikan efek jera, pemberian pembinaan yang telah diberikan lembaga permasyarakatan juga harus didukung oleh lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak mengucilkan pelaku tindak kriminalitas yang telah bebas dari hukuman pidana, sehingga pelaku akan merasa bahwa ia dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemberian motivasi terhadap pelaku yang telah bebas untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memilki pribadi yang berintegritas. Menurut  Adi  Sujatno,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  WBP  berbuat  hal  yang  kontradiktif  dengan  hukum,  agama, kesusilaan, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana” 6 .
Dibentuknya lembaga permasyarakatan merupakan upaya dalam pemebentukan warga binaan permasyarakatan supaya dapat menyadari  kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangi  kesalahan  yang  sama,  demi  menjadikan  mereka  sebagai  pribadi  yang  berintegritas.  Berhasil  tidaknya pencapaian tujuan dari sebuah sistem peradilan pidana yang hendak dicapai dalam upaya menekan tingkat kejahatan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh sub sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan namun pemasyarakatan juga berperan sebagai pelaksana pidana khususnya pidana penjara.
Dalam program pembinaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pembinaan yaitu :
1. Tahap awal
Setiap Narapidana yang  masuk di  dalam Lembaga Pemasyarakatan  akan diintrogasi  untuk mendeteksi segala hal ihwal dirinya, tergolong sebab Narapidana melakukan pengingkaran. Selain itu gambaran perihal narapidana dapat diperoleh dari pihak keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, korban dari pelaku tindak kejahatan, maupun dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap  awal,  di  mana  kegiatan  masa  pengamatan,  penelitian  dan  pengenalan  lingkungan  untuk  menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masapidana. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimun.
2. Tahap lanjutan
Pembinaan tahap lanjutan terbagi menjadi dua yaitu :
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security.; dan
b. Tahap  lanjutan  kedua,  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan  pertama  sampai  dengan  2/3  (dua  per  tiga) masa  pidana.  Dalam  tahap  lanjutan  ini  Narapidana  sudah  memasuki  tahap  Asimilasi  dan  selanjutnya  dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.  (Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, 1999)
3. Tahap akhir
Dilaksanakan  sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya  masa  pidana  dari  narapidana  yang bersangkutan.  Pembinaan  ini  merupakan  kegiatan  berupa  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  integrasi  yang dimulai  sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya  masa  pidana  dari  Narapidana  yang bersangkutan.  Pembinaan  pada  tahap  ini,  bagi  Narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  diberikan  cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian
5 Tim  Peneliti  BPHN  dan  FISIP  UI,  1988,  Aspek-aspek  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Bekas  Narapidana  dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 16
6 Adi Sujatno, 2008, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta: Sinar Grafika.
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadapa Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan 7 .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  UU  No.  12  Tahun  1995,  dinyatakan  bahwa:  Pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh  Balai  Pemasyarakatan  sedangkan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  terhadap  Narapidana  dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Pembinaan WBP di Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam dua hal. Pola pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu suatu proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  dengan  membaurkan  mereka  ke  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan pembinaan  yang  dilakukan  di  luar  Lembaga  Permasyarakaan,  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  yang  disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk  hidup  dan  berada  kembali  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  bimbingan  dan  pengawasan  Balai Pemasyarakatan.
Pengalihan pada setiap tahapan pembinaan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan yang berdasarkan data berupa hasil dari pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. 1. Pembinaan tahap awal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP 31 tahun 1999 meliputi:
a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, tahapan ini sebagai upaya pengenalan  terhadap  narapidan  baru  agar  mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan  dalam  lembaga permasyarakatan
b) Perencanaan  program  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian,  tahapan  ini  dilakukan  dengan  menyusun perencanaan  yang  akan  diberikan  dalam  program  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian narapidana  selama menjalani pidana di dalam lembaga permasyrakatan.
c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, sebagai tahapan penting untuk mengetahui hasil dari pemberian pembinaan serta sebagai upaya unruk pencapaian atas tujuan yang diiinginkan dan
d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. (Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, 1999) 8
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, sebagai tahapan lanjutan atas pelaksanaan program pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya.
c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
a) Perencanaan program integrasi;
b) Pelaksanaan program integrasi; dan
c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. (Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, 1999)
Pembinaan  yang  dilakukan  disisi lain  bertujuan  untuk  mendeportasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP), selain  itu  upaya  melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga  binaan pemasyarakatan.
Program  pembinaan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Bancey  berfokus  pada  pembinaan  tahap Mapenaling. Dalam program mapenaling narapidana akan dipaksa masuk dalam pola hidup yang penuh dengan aturan seperti bangun pagi, mengaji, sholat berjamaah bagi narapidana yang beragama Islam, dan semua aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan program tersebut bertujuan agar narapidana dapat terbiasa dengan perilaku hidup yang baik serta potensi dan kebutuhan narapidana dapat diketahui. Selama masa pengenalan lingkungan (mapenaling) narapidana  dicabut  haknya  untuk  dapat  dikunjungi  oleh  keluarganya  serta  memanfaatkan  fasilitas  yang  tersedia. Sehingga proses interaksi narapida tersebut hanya terjadi dengan sesama narapidana di dalam kamar mapenaling atau kamar  karantina  yang  posisinya  berada  di  blok  A  dan  terpisah  dengan  blok  hunian  lainnya.  Setelah  menjalani mapenaling para narapidana tersebut akan dipindahkan kedalam sel-sel dan ditempatkan dalam blok hunian bergabung dengan para narapidana lainnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan data yang ada jumlah narapidana per 8 april 2020 mencapai 1.083 warga binaan yang berada di dalam lapas sedangkan kapasitas di lembaga permasyarakatan kelas II A banceuy hanya dapat menampung 913 warga
7 . Priyatno. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
8 . Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999. (1999, january 31). Undang undang pemasyarakatan . Diambil kembali dari https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP311999.pdf
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
binaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah warga binaan atau narapidana melebihi kapasitas kamar mapenaling sehingga  menyebabkan over  crowded dan  bertambahnya  jumlah  narapidana  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  tentu mengakibatkan  waktu  pelakasanaan  mapenaling  hanya  dilakukan  dalam  satu  minggu  sehingga  proses  kegiatan mapenaling tidak dapat berjalan dengan efektif  yakni tidak semua perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian  dapat  terlaksana  dengan  baik  sementara  itu  program  mapenaling  ini  sangat  berguna  untuk  menilai  dan mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembinaan di tahap selanjutnya.
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  petugas  pemasyarakatan  yang  berada  di  lembaga Permasyarakatan  Kelas  II  A  Banceuy  mengatakan  bahwa  pembinaan  WBP  yang  dilaksanakan  dirasa  kurang  efektif karena minimnya respon dari warga binaan pemasyarakatan. Selain itu kurangnya koordinasi dari petugas lapas kelas IIA  banceuy  dengan  lapas,  rutan  atau  pihak  lainnya  terkait  dengan  penerimaan  tahanan  atau  narapidana  baru  yang menimbulkan pada  penumpukan narapidana baru saat melaksanakan tahap mapenaling sehingga waktu pelaksanaan mapenaling  berbeda-beda  dan  program  pembinaan  pada  tahap  mapenaling  tidak  dapat  tersampaikan  secara  optimal. Selain itu perlu adanya dukungan dari petugas dalam pelaksanaan program mapenaling, baik dukungan yang bersifat finansial,  moral,  sarana,  maupun  prasarana  dan  memantau  perkembangan  narapidana  selama  mengikuti  program mapenaling.  Seperti adanya jadwal  petugas  yang  dilakukan  secara  bergantian  untuk  memberikan  pembinaan  kepada narapidana baru.
Dengan  latar  belakang  inilah,  peneliti  ingin  mengkaji  perihal  Implementasi  Pola  Pembinaan  Dalam  Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banceuy. Dalam hal ini harapan peneliti berharap agar mampu menjawab permasalahan mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan  yang  terjerumus  dalam  kasus  narkotika,  maupun  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses pelaksanaan  program  masa  pengenalan  lingungan  (mapenaling).  Sehingga  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dapat mengalami perubahan tingkah laku supaya dapat bersosialisasi dimasyarakat dan menjadi warga binaan yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan  menggunakan  metode survey. Metode ini dilakukan dengan   cara  penyelidikan secara  langsung  di  lapangan  untuk  memperoleh  fakta  dari  permasalahan  yang  ada  berdasarkan  kejadiaan  yang sebenarnya. Subjek Penelitian berasal dari Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA  Banceuy.  Sedangkan  objek  Penelitian  ini  berasal  dari  proses  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Banceuy.  Narasumber  dari  penelitian  ini  adalah  petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebar pada setiap warga binaan lembaga permasyarakatan dan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Sumber data berasal dari pustaka dan lapangan yakni dari  berbagai buku  dan  literature,  laporan-laporan,  jurmal  penelitian  dan  artikel-artikel  yang  di  publikasikan  yang  memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya,  metode pengambilan data  berasal dari catatan data pustaka kemudian mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kehidupan bermasyarakat penyimpangan sosial seringkali terjadi, adanya perilaku penyimpangan sosial tersebut dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat serta munculnya dampak negatif pada  masyarakat  sekitar.  Penyimpangan  sosial  dalam  lingkungan  masyarakat  dapat  diatasi  dengan  pemberian pembinaan  pada  pelaku  tindak  kriminalitas.  Proses  pembinaan  yang  dilakukan  meliputi  tahapan  perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan yang dapat dikatakan sebagai  tahapan penting untuk penunjang keberhasilan dari pemberian dalam mencapai tujuan yang diiharapkan, terakhir yakni tahapan evaluasi pembinaan tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan penilaian program pembinaan yang telah dilaksanakan serta evaluasi untuk proses pembinaan selanjutnya  agar  dapat  berjalan  secara  optimal  dan  tujuan  dari  pembinaan  dapat  dicapai.  Proses  pembinaan  yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy yaitu berupa  pengenalan lingkungan (mapenaling).
Mapenaling adalah program pembinaan tahap awal yang diberikan kepada setiap narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Program mapenaling tersebut sangat berguna terhadap pembinaan perilaku sosial narapidana, sehingga dapat dijadikan penentu berhasil atau tidaknya pembinaan pada tahap selanjutnya. Dalam proses pelaksanaannya diharapkan narapidana dapat tekun dalam mengikuti program pembinaan mapenaling sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal, selain itu diharapkan narapidana dapat berpartisipasi secara aktif, serta mampu melaksanakan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pertugas pembimbing atas dengan baik. Ketika pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan pada masa pengenalan lingkungan atau mapenaling ini berhasil, maka kedepannya  narapidana  akan  mampu  menyesuaikan  diri  dan  terbiasa  dengan  program  pembinaan  yang  dilakukan didalam Lapas.
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
Pembinaan narapidana secara umum bertujuan menjadikan narapidana mampu berintegrasi dengan baik dalam masyarakat  melalui  pendekatan  pemantapan  ketahanan  mental.  Sedangkan  tujuan  khusus  dari  proses  pembinaan narapidana diharapkan mampu mengukuhkan kembali martabat maupun kepercayaan diri serta bersikap optimis, dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru untuk bekal hidup di dalam masyarakat, agar dapat menjadi manusia yang patuh pada hukum, memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Berdasarkan UU No. 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  terdapat  beberapa  tujuan  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan,  yang  pertama  adalah  memberikan  pengalaman  dan  keterampilan.  Pemerian  pengalaman  dan keterampilan ini bukan anya sebagai kewajiban narapidana selama lapas tetapi juga sebagai pengolahan keterampilan yang  telah  mereka  miliki.  Sehingga  saat  mereka  keluar  atau  bebas  dari  pdana  mereka  tealah  memilki  bekal  dari pengalaman  selama  di  dalam  lembaga  permasyrakatan  serta  dapat  menerapkan  keterampilan  mereka  di  dalam lingkungan masyarakat luar. Dengan demikian mereka akan bisa menjadi manusia yang mandiri dan akan memeperoleh kepercayaan kembali dari lingkungan  masyarakat sekitar. Kemudian mengembalikan  kemampuan dan motivasi para narapidana.(Kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia, 2016, hal. http://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/27) 10 .  Pengembalian  kemampuan  dan  motivasi  terhadap    para narapidana akan memberikan pengaruh positif untuk mampu mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka sehingga dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat sekitar.
Melalui  tahapan  pembinaan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Banceuy  diharapkan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dapat  menjadi  manusia  yang  lebih  baik,  para  narapidana dapat  menyadari  kesalahan yang telah diperbuat sehingga mereka dapat berintrospeksi diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka  lakukan  sebelumnya.  Pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  dilakukan  berjalan  secara  efektif. Pembinaan  yang  diberikan  dalam  beberapa  tahapan  yaitu  pengenalan  lingkungan,  assessment,  skrining  kesehatan, pembinaan  kepribadian.  Dalam  pembinaan  kepribadian  meliputi  beberapa  hal  diantaranya  kegiatan  kerohanian,  dan pemberian wawasan kebangsaan. Dalam kurun waktu yang singkat yaitu dilaksanakan selama satu minggu maka perlu jadwal  rutin  terkait  program  pembinaan  yang  akan  diberikan  kepada  narapidana  yang  sedang  manjalani  tahap mapenaling seperti :
1. Pengenalan lingkungan yang akan dilakukan oleh petugas pembinaan meliputi:
a. Pembeberan tentang hak dan kewajiban, mencakup hak-hak yang diperoleh narapidana selama berada di lembaga permasyarakatan, kewajiban yang harus dilakasanakan oleh para narapidana.
b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, hal ini mencakup tentang tata tertib larangan bagi para narapidana selama berada didalam lembaga permasyarakatan.
2. Dilakukannya assessment untuk mengetahui:
a. Tingkat resiko pengulangan pidana,
b. Minat, bakat, keterampilandan keahlian yang dimiliki oleh setiap narapidana,
c. Mengetahui latar belakang kehidupannya yang akan berguna terhadap perencanaan program pembinaan
3. Melakukan  skrining  kesehatan  atau  pemeriksaan  kesehatan  dasar  bagi  narapidana  baru  yang  bertujuan  untuk mengetahui  riwayat  kesehatan,  serta  merupakan  bentuk  deteksi  dini  terhadap  resiko  kesehatan  sehingga  dapat memberikan  informasi  sekaligus  penanganan  yang  tepat  jika  ditemukan  resiko  terhadap  penyakit  tertentu.  Hal tersebut juga dapat mempengaruhi terhadap penempatan kamar atau kegiatan pembinaan narapidana, contohnya bagi narapidana yang menderita penyakit TBC, HIV/AIDS, infeksi menular seksual,
4. Memberikan wawasan atau penyuluhan dalam bidang kesehatan seperti penyuluhan mengenai bahaya penggunaan narkoba,  pencegahan  terhadap  penyakit  menular,  serta  prilaku  hudup  sehat.  Kegiatan  tersebut  merupakan  upaya untuk mencegah penyakit yang dapat dialami oleh narapidana serta agar narapidana mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba sehingga mereka akan membiasakan diri dengan prilaku hidup sehat.
5. Melakukan  pembinaan  pada  aspek  kepribadian  pada  program  ini  petugas  yang  menangani  kegiatan  mapenaling secara  berkesinambungan melakukan  kegiatan-kegiatan  pembinaan  yang  bertujuan  untuk  merubah  pola pikir  dan kepribadian narapidana sehingga mereka dapat menyadari kesalahan, menerima keadaaan dirinya, dapat mengikuti program pembinaan  dengan baik serta akan terbiasa dengan kehidupan yang akan dijalaninya. Upaya pembinaan yang menekankan terhadap aspek kepribadian juga dapat dilakukan melalui:
a. Kegiatankeagamaan
b. Kegiatanbaris-berbaris
c. Pramuka
d. Kesenian
9 Kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia. (2016). umi enggarsasi. Kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia .
10 Kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia. (2016). umi enggarsasi. Kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia .
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy

## e. Kegiatanjasmani
Agar  pelaksanaan  program  mapenaling  dapat  terlaksana  secara  maksimal  dan  sesuai  dengan  tujuan,  maka diperlukan  dukungan  dari  semua  pihak-pihak  yang  terkait  terutama  seluruh  petugas  pemasyarakatan  yang  berada  di lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIA  banceuy,  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa  pengenalan  lingkungan (mapenaling), serta ahli dibidang kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap narapidana dan dapat mendeteksi jika ada gangguan kesehatan yang dialami oleh narapidana.
Program pembinaan ini dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan beberapa narapidana sehingga mereka dapat mengamati serta mencatat perilaku dan kejadian pada keadaan sebenarnya. Salah satu aktivitas wajib untuk diikuti selama menjalani masa pengenalan lingkungan adalah mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan seperti, penyuluhan tata  tertib,  aturan-aturan,  kesehatan  dan  pembinaan  kepribadian.  Setiap  melakukan  mapenaling  ini  kami  selalu melakukan konfirmasi kembali dengan  petugas agar informasi yang diperoleh tidak bertolak belakang dengan program pembinaan yang berlaku di lapas.
Proses  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIA  banceuy  dapat  dilihat  dari  awal  proses  registrasi penerimaan  narapidana.  Kehadiran  warga  binaan  permasyarakatan  dalam  proses  ini  menunjukkan  bahwa  adanya motivasi yang tinggi untuk dapat menjadi sebuah pribadi lebih baik serta berintegritas.  Motivasi yang telah muncul dalam  diri  para  warga  binaan  dapat  memberikan  penilaian  positif  terhadap  program  yang  dilaksanakan  oleh  pihak lembaga  permasyarakatan  bahwasanya  dengan  kehadiran  warga  binaan  selama  proses  mapenaling  berarti  keinginan warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik telah ada dalam diri warga binaan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari program pembinaan yang dilaksanakan.  Selain itu pembinaan ini berfungsi mengetahui perkembangan mental, fisik, dan keterampilan yang mereka miliki. Keberhasilan dalam proses pembinaan tentunya didukung oleh beberapa faktor dimana hal tersebut sangat berperan penting dalam suatu proses pembinaan. Elemen penyokong yang menunjang proses pembinaan dapat berasal dari beberapa unsur seperti SDM yakni warga binaan itu sendiri, pemerintah, petugas lapas selaku  pelaksana  program  pembinaan,  dan  masyarakat.  Masyarakat  turut  berpengaruh  terhadap  pencapaian  program pembinaan,  karena  masyarakat  cenderung  berasumsi  negatif  terhadap  mantan  narapidana  yang  telah  bebas  dari hukuman. Seringkali mereka merasa dkucilkan oleh lingkungan sekitar sehingga kepercayaan diri pada narapidana yang telah  bebas  akan  berkurang.  Tidak  dipungkiri  bahwa  mereka  akan  mengulangi  tindak  kejahatan  seperti sebelumnya.Selain  faktor  pendukung  dari  pihak  terkait,  faktor  lain  juga  dapat  bersifat  sarana,  maupun  prasarana. Adanya fasilitas yang lengkap sebagai upaya penunjang dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan.
Program  mapenaling  yang  dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIA  Banceuy  dalam  pelaksanaannya belum  optimal,  selain  waktu  pelaksaaan  yang  singkat  hal  tersebut  juga  dikarenakan  masih  adanya  beberapa permasalahan yang ditemui, seperti :
1. Pembinaan yang dilakukan pada program mapenaling hanya terpaku dalam bidang kesehatan seperti pemeriksaan dasar,  penyuluhan  kesehatan  berupa  bahaya  narkoba,  HIV/AIDS,  TBC  yang  dilakukan  oleh  bagian  kesehatan  di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy.
2. Tidak ada petugas yang memonitoring secara langsung terhadap seluruh kegiatan mapenaling sehingga tidak semua program pembinaan dapat tersampaikan.
3. Waktu  penerimaan  narapidana  yang  tidak  pasti  atau  tidak  tentu  serta  kurangnya  kapasitas  kamar  mengakibatkan waktu pelaksanaan mapenaling tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama.
4. Tidak  adanya  jadwal  pembinaan  pada  kegiatan  mapenaling  sehingga  para  narapidana  baru  cenderung  tidak  ada kegiatan selama program pembinaan mapenaling
Berdasarkan pada fakta di lapangan mengenai program mapenaling yang dilaksanakan menujukkan bahwa perlu adanya  evaluasi  atas  pelaksanaan  program  pembinaan  sehingga  tujuan  dari  program  tersebut  dapat  berjalan  dengan optimal. Dari beberapa permasalahan yang ditemui hal tersebut akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan, hal tersebut tentu saja akan berakibat terhadap kurangnya kesadaran diri pada setiap nara pidana yang melaksanakan program pembinaan, waktu penerimaan narapidana baru yang tidak menentu akan menjadikan sulitnya interaksi sosial yang harus dibangun setiap narapidana yang baru dalam melaksanakan mapenaling terhadap narapidana lainnya baik itu dari aspek kerjasama, sosialisasi, mengenal kondisi lingkungannya maupun kesadaran terhadap hak dan larangannya sebagai narapidana. Sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, perlu  adanya  pemaksimalkan  dalam  proses  pelaksanaan  pembinaan  yaitu  dengan  memberikan  inovasi  supaya  pada narapidana, pembinaan tersebut  dapat memaku dan menyemaikan semangat narapidana untuk mengikuti pembinaan mapenaling  dengan  baik.  Selain  itu  adanya  program  pembiaan  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  atas  keberhasilan pencapaian program pembinaan narapidana yang berada didalam lembaga permasyarakatan.
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy

## Pencapaian
Pencapaian dalam program pembinaan mapenaling bagi narapidana baru ini adalah :
1. Narapidana dapat mengenal situasi dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan,  dengan tujuan agar mereka dapat  saling  mengenal  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan  serta  sesama  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan tersebut,
2. Narapidana dapat mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh sehingga pelaksanaan program pembinan pada tahap selanjutnya menjadi lebih maksimal,
3. Narapidana dapat berpartisipasi secara aktif selama kegiatan pembinaan berlangsung.
4. Narapidana akan mampu menyesuaikan diri dan terbiasa dengan program pembinaan yang dilakukan didalam lapas.
Ketika pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan pada mapenaling ini berhasil, maka narapidana akan terbiasa dengan kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy, diantaranya :
a. Pengenalan  lingkungan  yang  akan  dilakukan  oleh  petugas  pembinaan  yang  akan  memberikan  pengenalan meliputi penjelasan tentang hak dan kewajiban serta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
b. Melakukan assessment untuk mengetahui:
1) Tingkat resiko pengulangan pidana
2) Minat, bakat, keterampilandan keahlian yang dimiliki
3) Mengetahui latar belakang kehidupannya yang akan berguna terhadap perencanaan program pembinaan
c. Melakukan  skrining  kesehatan  atau  pemeriksaan  kesehatan  dasar  bagi  narapidana  baru  yang  bertujuan  untuk mengetahui  riwayat  kesehatan,  serta  merupakan  bentuk  deteksi dini terhadap resiko  kesehatan  sehingga  dapat memberikan informasi sekaligus penanganan yang tepat jika ditemukan resiko terhadap penyakit tertentu. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi terhadap penempatan kamar atau kegiatan pembinaan narapidana, contohnya bagi narapidana yang menderita penyakit TBC, HIV/AIDS, infeksi menular seksual,
d. Memberikan  wawasan  atau  penyuluhan  dalam  bidang  kesehatan  seperti  penyuluhan  mengenai  bahaya penggunaan  narkoba,  pencegahan  terhadap  penyakit  menular,  serta  prilaku  hudup  sehat.  Kegiatan  tersebut merupakan upaya untuk mencegah penyakit yang dapat dialami oleh narapidana serta agar narapidana mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba sehingga mereka akan membiasakan diri dengan prilaku hidup sehat
e. Melakukan pembinaan pada aspek kepribadian pada program ini petugas yang menangani kegiatan mapenaling secara berkesinambungan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan kepribadian  narapidana  sehingga  mereka  dapat  menyadari  kesalahan,  menerima  keadaaan  dirinya,  dapat mengikuti program pembinaan dengan baik serta akan terbiasa dengan kehidupan yang akan dijalaninya. Upaya pembinaan  yang  menekankan  terhadap  aspek  kepribadian  juga  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  keagamaan, kegiatan baris-berbaris, pramuka, kesenian, kegiatan jasmani.
2. Terdapat  beberapa  faktor  penghambat  proses  pelaksanaan  program  mapenaling  yang  dilakukan  di  lembaga pemasyarakatan kelas IIA, seperti :
a. Pembinaan yang dilakukan pada program mapenaling hanya terpaku dalam bidang kesehatan
b. Tidak  ada  petugas  yang  memonitoring  secara  langsung  terhadap  seluruh  kegiatan  mapenaling  sehingga  tidak semua program pembinaan dapat tersampaikan.
c. Waktu penerimaan narapidana yang tidak pasti atau tidak tentu serta kurangnya kapasitas kamar mengakibatkan waktu pelaksanaan mapenaling tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama.
d. Tidak adanya jadwal pembinaan pada kegiatan mapenaling sehingga para narapidana baru cenderung tidak ada kegiatan selama program pembinaan mapenaling.

## Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy tentang program pembinaan mapenaling terhadap narapidana baru maka terdapat beberapa saran yang kami rangkum sebagai berikut:
1. Adanya  inovasi  akan  bentuk  pembinaan  narapidana  yang  dimasukkan  kedalam  program  mapenaling,  dimana pembinaan yang dapat menarik dan membangkitkan semangat narapidana untuk mengikuti pembinaan mapenaling dengan baik.
2. Hendaknya petugas juga ikut terlibat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini, baik dukungan yang bersifat finansial, moral, sarana, maupun prasarana dan memantau perkembangan narapidana selama mengikuti
Renaldy Caesar Adytama Putra, Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
program mapenaling. Seperti adanya jadwal petugas yang dilakukan secara bergantian untuk memberikan pembinaan kepada narapidana baru
3. Petugas lapas kelas IIA banceuy harus melakukan koordinasi dengan lapas, rutan atau pihak lainnya terkait dengan penerimaan  tahanan  atau  narapidana  baru  sehingga  tidak  terjadinya  penumpukan  narapidana  baru  pada  tahap mapenaling yang akan mengakibatkan waktu pelaksanaan mapenaling berbeda-beda dan program pembinaan pada tahap mapenaling tidak dapat tersampaikan secara optimal.
4. Adanya jadwal rutin dalam pelaksanaan program mapenaling sehingga setiap pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sujatno, 2008, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta: Sinar Grafika. Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: PT. Rifka Aditama, 2009), hlm. 103. https://zhernia.files.wordpress.com/2010/06/penyimpangan-sosial.pdf Kontribusi  keberhasilan  pembinaan  narapidana  di  indonesia.  (2016).  umi  enggarsasi. Kontribusi  keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia .
Peraturan  pemerintah  nomor  31  tahun  1999.  (1999,  january  31). Undang  undang  pemasyarakatan .  Retrieved  from https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP311999.pdf.
Priyatno. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Sarli Zulhendra, Panduan Hukum: pengetahuan tentang aparat Penegak
Hukum. http://www.solider.or.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat penegak hukum. Sistem pembinaan. (2013, maret 12). p. http:/repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf.
Tim  Peneliti  BPHN  dan  FISIP  UI,  1988,  Aspek-aspek  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Bekas  Narapidana  dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Rizky  Argama. Tanggung  Jawab  Profesi  Hakim  Sebagai  Aktor  Utama  Penyelenggara  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia . Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12. 2006 Tupanto AP. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara No. 39/Pid. B/2010/PN. Mgl).
Widiartana, G. Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Universitas Atma Jaya, hlm. 9. 2009 Wildan Suyuthi Mustofa. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 56. 2013 Wildan Suyuthi Mustofa. (Selannjutnya disebut Wildan II). “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama,”  dalam  Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code  of  Conduct),  Kode  Etik  Hakim  dan  Makalah  Berkaitan . Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 34-35. 2006.