Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________

## KORUPSI: SUATU KAJIAN ANALISIS DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG
Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc
Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Yenilestari24@yahoo.com

## Abstract
This  article  analyzes  the  history  and  development  of  corruption  in  some  countries,  where corrupt practices are not a new problem but it has long been emerging and eternal to this day. The  practice  of  corruption  is  a  crucial  issue  for  the  development  of  a  nation  state,  especially affecting the welfare  of citizens in obtaining their rights in a prosperous  and prosperous  state life.  This  study  is  a  reference  to  the  increasing  complexity  of  corrupt  practices  in  various societies and sectors of society. Therefore, the discussion in this article examines how corruption is in developing countries and developed countries. This study found that corruption is a classic phenomenon  that  has  occurred  since  a  long  time,  starting  from  the  period  before  the development of the modern world that is in the kingdom period in developing countries and in times of war in Western countries. The form of corruption practices is inseparable from human behavior that always feel dissatisfied with what they have. At the end of the study, this article explains that there is a very significant difference to corrupt practices in developing countries with  developed  countries,  especially  from  the  perspective  of  society  and  how  to  overcome corruption practices in both countries, it also explains the impact that arises in both countries corrupt practices.
Keywords : Corruption, Third Country, and First Country
__________________________________________

## 1. PENDAHULUAN
Pembahasan  mengenai  korupsi  telah  lama  muncul  dan  menjadi  sebuah pembahasan  yang  penting  dalam  sistem  tata  negara  sebuah  bangsa.  Hal  ini  menjadi sedemikian penting dikarenakan, praktik korupsi bukanlah barang baru yang didapati pada  sebuah  negara,  melainkan  telah  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi keberlangsungan sistem ketatanegaraan negara yang berdaulat.
Sejarah telah membuktikan bahwa praktik  korupsi telah jauh terjadi semenjak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma hingga saat ini. Tidak hanya terjadi pada negara- negara miskin maupun berkembang, di mana sistem politiknya belum mapan, namun negara  maju  dengan  segudang  prestasi  terutama  kemajuan  dalam  sistem pemerintahan tidak lepas dari wujudnya korupsi di lembaga-lembaga negaranya.
Kekalnya  praktik  korupsi  di  sebagian  besar  negara,  wilayah  maupun  daerah tentunya  memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan  dalam  pembangunan.  Secara sosiologis,  korupsi  berasal  dari  masing-masing  diri  individu  yang  memiliki  niat, peluang dan kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya guna memenuhi nafsu semata.
Pelbagai  macam  bentuk  korupsi  yang  terjadi  saat  ini  bukan  hanya  dilakukan oleh  segelintir  orang  maupun  kelompok  tertentu,  tetapi  korupsi  dewasa  ini  telah menjelma  sebagai  sebuah  hal  yang  wajar  bagi  sebagian  besar  individu  maupun kelompok.  Pelbagai  profesi  dalam  dunia  kerja  saat  ini  tidak  terlepas  dari  bayang- bayang  korupsi  terutama  lembaga-lembaga  profesi  basah  seperti  di  bidang  ekonomi dan juga politik.
Praktik  korupsi  tidak  terlepas  dari  meningkatnya  kebutuhan  hidup  terutama dalam  pemenuhan  gaya  hidup  sebagian  besar  individu  atau  kelompok.  Bahkan,  bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Asia telah menjadikan korupsi sebagai budaya, yang  artinya  korupsi  merupakan  hal  yang  wajar  bagi  mereka  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar sebagai pemuas nafsu mereka, hal ini jelas seperti  yang  terlihat  dari  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Imelda  Marcos  yang  saat  itu merupakan  istri  dari  Presiden  Filipina  yaitu  Ferdinand  Marcos  yang  melakukan korupsi hanya untuk memuaskan nafsunya dalam berbelanja.
Pola-pola  yang  berbeda  antara  satu  masa  dengan  masa  lainnya  telah membentuk  pelbagai  ragam  model  korupsi  yang  berbeda.  Hal  ini  tentu  tidak terlepas  dari  faktor  utama  pelaku  korupsi  yaitu  manusia  yang  cenderung memiliki  akal  pikiran  yang  terus  berkembang,  sehingga  menyebabkan  korupsi
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
yang  sebelumnya  telah  dianggap  sebagai  sebuah  budaya  menjadi  semakin  kuat dikarenakan telah menjelma dalam setiap sektor kehidupan masyarakat.
Bukti  semakin  kuatnya  praktik  korupsi  dalam  kehidupan  bermasyarakat ditandai  dengan  munculnya  beragam  tipe-tipe  korupsi  yang  saat  ini  dikenal  dan terdapat  di  banyak  negara.  Adapun  macam-macam  korupsi  seperti  korupsi  besar, korupsi  kecil,  korupsi  birokrasi,  korupsi  politik,  dan  lain-lain.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  individu  atau  kelompok  memainkan  peran  penting  dalam  terwujudnya pelbagai macam bentuk korupsi di dunia.
Keadaan  tersebut  terus  berlanjut  hingga  kini,  di  mana  semakin  menguatnya praktik  korupsi  di  pelbagai  belahan  dunia  tidak  terlepas  dari  perilaku  yang  terdapat pada  setiap  individu  maupun  kelompok  sosial  yang  memiliki  keinginan  ataupun kesempatan  untuk  melakukan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  kajian  korupsi  dari  segi sosiologis  sangatlah  penting  untuk  dibahas  lebih  mendalam  dengan  tujuan  untuk menemukan jalan keluar dari persoalan pemenuhan kebutuhan hidup yang dewasa ini memang menjadi tuntutan masyarakat luas terutama dalam era globalisasi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Kajian  mengenai  permasalahan  korupsi  telah  banyak  dilakukan  oleh  para sarjana,  baik  di  Indonesia  maupun  sarjana  luar.  Persoalan  korupsi  yang  melanda hampir  seluruh  negara  di  dunia  menjadikan  kajian  mengenai  korupsi  selalu  menarik untuk dikaji lebih jauh lagi.
Kajian mengenai korupsi telah lama dilakukan oleh para sarjana, seperti kajian yang  dilakukan  oleh  Robert  Klitgaard  dengan  judul Controlling  Corruption yang dipublikasikan  pada  tahun  1988  oleh The  Regent  of  the  University  of  California .  Kajian Klitgaard  mengenai  korupsi  banyak  berfokus  kepada  praktik  korupsi  yang  marak terjadi  di  negara-negara  Asia  seperti  Philipina,  Hong  Kong,  Singapura,  dan  Korea Selatan.  Selain  itu,  Klitgaard  juga  fokus  membahas  mengenai  upaya-upaya  yang dilakukan untuk meminimalisir praktik korupsi pada sebuah negara.
Klitgaard  menekankan  kepada  penentuan  sasaran-sasaran  yang  melakukan korupsi  yang  dibagi  kedalam  dua  kategori  yaitu  korupsi  eksternal  dan  korupsi internal.  Penting  ditekankan  oleh  Klitgaard  untuk  membasi  korupsi  maka  langkah awal  yang  perlu  dilakukan  ialah  menilai  jenis  korupsi,  kemudian  membuat  analisa mengenai  kerugian  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  praktik  korupsi  yang  terjadi pada sebuah negara. 1
1 Robert Klitgaard. 2005. Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 17-27
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Pemetaan terhadap jenis korupsi yang sedang terjadi memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat guna memberantas korupsi. Adapun  kebijakan  umum  yang  diuraikan  oleh  Klitgaard  untuk  membasmi  korupsi ialah  memilih  pegawai,  mengubah  sistem reward  and  punishment ,  mengumpulkan informasi  berkaitan  dengan  hubungan  kerja  antara  atasan  dan  pegawai,  mengatur ulang  hubungan  atasan  dan  pegawai  melalui  sistem  rotasi  kerja,  dan  mengubah pandangan serta sikap pegawai terhadap korupsi.
Kebijakan  terhadap  pemberantasan  maupun  pengendalian  korupsi  harus diikuti  dengan  kebijakan  untuk  melawan  korupsi  itu  sendiri  mellaui  pembentukan sebuah lembaga atau komisi serta penguatan peran aparatur sipil dalam memberantas korupsi.  Keberhasilan  dalam  pemberantasan  korupsi  seringkali  melibatkan  peran polisi  yang  juga  dibantu  dengan  badan  antikorupsi,  namun  begitu  timbulnya  pro- kontra  terhadap  peran  kedua-dua  lembaga  tersebut  menjadi  pekerjaan  rumah tersendiri  bagi  negara  untuk  menegaskan  kembali  peran  kedua-dua  lembaga  dalam pemberantasan korupsi sehingga tidak terjadi dualisme kekuasaan dalam penanganan terhadap pelaku korupsi.
Jon  S.T.  Quah  dalam  karyanya  yang  berjudul Curbing  Corruption  in  Asian Countries:  An  Impossible  Dream pada  tahun  2013  mengkaji  mengenai  pelbagai permasalahan  korupsi  yang  terjadi  di  negara-negara  Asia  meliputi  Jepang,  India, Philipina,  Taiwan  Singapura,  Hong  Kong,  Thailand,  Korea  Selatan,  Indonesia,  dan Mongolia  fokus  kepada  upaya  untuk  menganalisis  penyebab,  konsekuensi,  pola kontrol  korupsi  dan  kemungkinan  untuk  membatasi  tindakan  korupsi  pada  negara- negara tersebut.
Korupsi pada  negara-negara di wilayah Asia merupakan masalah yang  serius dimana  skandal  korupsi  menjadi  trending  topik  dalam  setiap  pemberitaan  di  media massa.  Quah  mendefinisikan  korupsi  dengan  mengambil  pendapat  dari  Arnold  J. Heidenheimer  yang  mengklasifikasikan  korupsi  ke  dalam  tiga  bentuk  yaitu public- office-centered, market-cetered, and public-interest-centered. 2
Public-office-centered mendefinisikan  korupsi  berfokus  kepada  keadaan dimana  penyimpangan  dari  norma  yang  mengikat  kewajibannya.  Korupsi market-centered diartikan sebagai pergeseran penekanan dari kantor publik  ke
2 Jon  S.  T.  Quah.  2013. Curbing  Corruption  in  Asian  Countries:  An  Impossible  Dream. Singapore: Fabulous Printers Pte Ltd. Page: 8-11.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
pasar, sedangkan korupsi public-interest-centered diartikan sebagai sebuah erosi dalam kepentingan publik.
Quah  selanjutnya  mengklasifikasikan  penyebab  terjadinya  korupsi  ke  dalam beberapa kategori.
1.Gaji  yang  rendah  atau  gaji  yang  tidak  memadai.  Hal  ini  diperkuat  dengan pendapat  Palmier  yang  berhasil  mengidentifikasi  bahwa  rendahnya  gaji pegawai merupakan penyebab penting terjadinya praktik korupsi.
Rendahnya  tingkat  gaji  yang  menyebabkan  terjadinya  praktik  korupsi terlihat  dari  kasus  yang  terjadi  di  Mongolia,  dimana  banyak  dijumpai pegawai  negeri  dan  pemimpin  politik  melakukan  korupsi.  Hal  ini ditunjukkan  melalui  data  mengenai  jumlah  pendapatan  yang  diterima, seperti  pendapatan  bulanan  presiden  sebesar  US$71  pada  tahun  1998 menjadi  US$761  pada  tahun  2010,  namun  jumlah  tersebut  masih  jauh  di bawah  standar  gaji  internasional  seorang  presiden.  Gaji  yang  diterima  oleh pegawai publik di Mongolia merupakan gaji di bawah standar internasional yang  bahkan  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kenaikan  biaya  hidup  di Mongolia.
2.  Penyebab  korupsi  yang  kedua  ialah  adanya  kesempatan  untuk  melakukan korupsi  dan Red  Tape .  Korupsi  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  sektor administrasi  publik  yang  didalamnya  terdapat  birokrasi  yang  cenderung korup  dikarenakan  adanya  sistem  administrasi  yang  kurang  bijaksana sehingga  menciptakan  regulasi  terhadap  akses  barang  dan  jasa  seringkali dieksploitasi bagi kepentingan individu maupun kelompok melalui prakting rent-seeking .
Di  Indonesia,  kajian  yang  dilakukan  oleh  Donald  P.  Warwick  menemukan hal menarik yang dilekatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang dibagi kedalam  lembaga  “basah”  dan  lembaga  “kering”.  Yang  dimaksud sebagailembaga  “basah”  ialah  agensi-agensi  pemerintahan  yang  memiliki peluang  terkorup  karena  besarnya  peluang  terjadi  korupsi  dalam  agensi tersebut  seperti  di  sektor  pajak,  imigrasi,  pendapatan  internal,  dan kepolisian.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  lembaga  “kering”  meliputi agensi-agensi  pemerintahan  yang  intensitas  interaksi  dengan  publik cenderung  sedikit  yaitu  seperti  di  sektor  penelitian  dan  departemen administrasi.
__________________________________________
3. Penyebab  ketiga  terjadinya  korupsi  ialah  rendahnya  risiko  pendeteksian  dan hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena sebagain besar negara-negara Asia menganggap  bahwa korupsi adalah perbuatan yang ilegal  namun  berbanding  terbalik  dengan  sikap  mereka  terhadap  praktik korupsi  yang  terkesan  dibiarkan  melalui  regulasi  hukuman  yang  cenderung tidak  sesuai  dengan  perbuatan  korupsi  yang  menyebabkan  kerugian  besar pada keuangan negara.
4. Penyebab  korupsi  selanjutnya  di  negara-negara  Asia  ialah  karena  faktor kebudayaan  orang  Asia  yang  cenderung  melihat  korupsi  sebagai  sebuah kebudayaan yang dianggap wajar terjadi.Di Thailand, pemberian hadia kepada pegawai  publik  tidak  dianggap  sebagai  korupsi  melainkan  dikenal  dengan istilah sin  nam  jai atau  pemberian  hadiah  sebagai  niat  baik,  selain  itu masyarakat Thai juga mengklaim bahwa selama tidak menyakiti orang lain itu bukanlah  bentuk  dari  praktik  korupsi  sehingga  penerimaan  masyarakat  Thai terhadap  toleransi  dalam  pemberian  hadiah  yang  sebenarnya  termasuk kategori  korupsi  menjadikan  praktik  korupsi  di  kalangan  pegawai  publik, pemimpin militer, dan politisi merupakan hal yang wajar.
5.    penyebab  terkahir  terjadinya  korupsi  menurut  Quah  ialah  kurangnya  niat politik  yang  baik  untuk  membatasi  terjadinya  praktik  korupsi.  Dalam mengurangi  tingkat  korupsi  sebuah  negara  maka  komitmen  pemerintah terhadap  pemberantasan  korupsi  harus  serius  baik  melalui  pembentukan lembaga  antikorupsi  maupun  melalui  regulasi  yang  berat  terhadap  pelaku korupsi.
Konsekuensi  dari  terjadinya  praktik  korupsi  menurut  para  pakar  sangat beraneka ragam, hal itu dapat terlihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 1.

## Konsekuensi Korupsi menurut Ahli
Ahli Konsekuensi Nathaniel H. Leff Korupsi  birokrasi  memberikan  dampak  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan insentif untuk
memobilisasi  birokrasi,  meningkatkan  investasi  asing,
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
menstimulasi  inovasi  ekonomi,  dan  meningkatkan  kompetisi diantara pengusaha. Mark Bannister Korupsi  adalah  virus  pembunuh  karena  korupsi  membunuh potensi  bagi  pembangunan  dengan  cara  menakut-nakuti investor, menyebabkan marginalisasi internasional, membatasi pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  biaya  transaksi ekonomi, penyalahgunaan dana publik, merongrong kebijakan publik dan melemahkan pemerintahan. Mansoor Ahmad Korupsi akan memakan semua dana pembangunan William K. Black Korupsi  menyebabkan  jutaan  kematian  yang  sia-sia,  padahal uang  yang  dikorupsi  dapat  digunakan  untuk  menjaga  dan mengelola  negara-negara  miskin  yang  tidak  berkompeten dalam bidang pembangunan. Barry Bearak Korupsi menyebabkan angka kematian wanita dan anak-anak di  negara  miskin  meningkat  karena  munculnya  wabah kelaparan,  penutupan  pusat  pendidikan  dan  kesehatan terutama meningkatnya wabah penyakit mematikan di negara miskin yang diakibatkan dari penyalahgunaan dana publik
Sumber: Hasil susunan penulis
Penyebab  korupsi  pada  dasarnya  menimbulkan  efek  negatif  terhadap pembangunan sebuah negara, oleh karena itu banyak negara yang mulai fokus untuk memberantas  korupsi  melalui  penerapan  pola-pola  yang  dianggap  efektif  bagi memerangi praktik korupsi di negara mereka.
Tabel 2.
Pola Pengendalian Korupsi di beberapa Negara
Pola Negara Metode I Jepang Penetapan  undang-undang dan membentuk tim pemberantasan korupsi dari tubuh lembaga-lembaga publik yang sifatnya independen.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
II India, Philipina dan Taiwan Penetapan  undang-undang dan  membentuk  lembaga anti korupsi yang independen serta pembentukan sebuah lembaga khusus yang menangani sistem pelayanan  publik  seperti Ombudsman . III Singapura,  Hong  Kong, Thailand,  Korea  Selatan, Indonesia, dan Mongolia Sangat  bergantung  kepada undang-undang pemberantasan korupsi dan melalui undang-undang tersebut dibentuklah lembaga-lembaga anti korupsi untuk mengimplementasikan amanat dari undang- undang pemberantasan korupsi

## Sumber: Hasil susunan penulis

## 5. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  kajian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  melalui sumber-sumber  data  yang  berasal  dari  buku,  artikel  dan  jurnal  yang  kemudian digambarkan  melalui  analisa  deskriptif  yaitu  menggambarkan  praktik  korupsi  yang terjadi di negara maju yaitu Singapura dengan negara berkembang yaitu Philipina.
Teknik  analisa  data  dilakukan  setelah  penulis  mendapatkan  data  melalui penelitian  kepustakaan  yang  disusun,  dianalisa,  dan  disajikan  untuk  mendapatkan gambaran  yang  sistematis  tentang  praktik  korupsi  di  kedua-dua  negara  yang dimaksud.  Susunan  data  yang  telah  lengkap  kemudian  diekplorasi  lebih  mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang dikaji.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________

## 6. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Praktik  korupsi  merupakan  salah  satu  penyakit  sosial  yang  terdapat  pada sebagian  besar  sistem  pemerintahan  sebuah  negara,  terutama  di  negar-negara  dunia ketiga. Praktik korupsi di negara dunia ketiga bahkan dianggap sebagai suatu budaya yang telah turun temurun bahkan menjadi tradisi bagi segolongan masyarakat.
Korupsi secara etimologis berasal dari kata “korup” yang memiliki arti buruk, rusak,  buruk  dan  dapat  disogok.  Dalam  bahasa  asing  istilah  korupsi  sudah  sangat populer  seperti  Bahasa  Latin corrumpere dan corruptio, Bahasa  Inggris  yaitu corruption atau corrupt, Bahasa  Belanda  yaitu corruptie atau korruptie ,  dan  Bahasa  Arab  yang menggunakan istilah rishwah yang berarti penyuapan.
Robert  Klitgaard  menyatakan  bahwa  definisi  dasar  korupsi  ialah  apabila seseorang  secara  tidak  halal  meletakkan  kepentingan  pribadinya  di  atas  kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. 3 Definisi yang diuraikan oleh  Robert  Klitgaard  menunjukkan  bahwa  praktik  korupsi  dilakukan  oleh  individu yang  memiliki  kekuasaan  dan  menyalahgunakan  kekuasaan  tersebut  untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga merugikan masyarakat.
Korupsi menurut Sarifuddin Sudding diartikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  tidak  memiliki  moral  individu,  politik, moral  kemanusiaan  dan  moral  kultural  serta  korupsi  merupakan  kejahatan  mal- administrasi,  yaitu  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  memiliki kekuasaan  untuk  mengambil  secara  melawan  hukum  keuangan  negara  atau  daerah untuk kepentingan individu maupun kroni. 4
Korupsi di pelbagai negara memiliki konsep dan arti yang secara umum sama, namun  seringkali  praktik  korupsi  ditangani  atau  dipandang  berbeda  antara  satu negara dengan negara lainnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan sudut pandang dan  dampak  yang  berbeda  antar  negara,  terutama  sangat  jelas  terlihat  dari kemunculan praktik korupsi di negara maju dan negara berkembang, sehingga untuk memudahkan analisa terhadap hal tersebut penulis akan mengambil negara Singapura yang  mewakili  negara  maju  dengan  negara  Philipina  yang  mewakili  negara berkembang  sebagai  unit  kajian  untuk  memperjelas  perbedaan  praktik  korupsi  di negara maju dan berkembang.
3 Robert Klitgaard. 2005. Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
4 Sarifuddin  Sudding.  2014. Perselingkuhan  Hukum  dan  Politik  dalam  Negara  Demokrasi. Yogyakarta: Rangkang Education.
__________________________________________

## a.Singapura
Singapura  merupakan  negara  yang  terletak  di  ujung  selatan  Semenanjung Malaya  tepatnya  di  Asia  Tenggara.  Di  wilayah  Asia  Tenggara  sendiri,  Singapura merupakan  satu-satunya  negara  maju  yang  ditandai  sebagai  salah  satu  negara  yang menjadi pusat keuangan terdepan di dunia dan merupakan negara kosmopolitan yang sangat sibuk dengan kehidupan perdagangan dan transaksi keuangan internasional.
Singapura  merupakan  negara  Republik  Parlementer  dengan  sistem pemerintahan  Parlementer  Unikameral  Westminster.  Sejak  1959  Singapura  dipimpin oleh  Perdana  Menteri  Lee  Kuan  Yew  yang  dikenal  sangat  tegas  dalam  memberantas praktik korupsi di Singapura, sehingga walaupun Singapura merupakan negara kecil di wilayah Asia Tenggara namun berkat kepemimpinan yang cenderung otoritatif dari Lee  Kuan  Yew  mampu  mengantarkan  Singapura  menjadi  salah  satu  negara  yang disegani di dunia.
Korupsi  di  Singapura  telah  terjadi  semenjak  pemerintahan  kolonial  Inggris, namun hal ini tidak terekspos secara luas ke permukaan umum dikarenakan kebijakan untuk  memindahkan  bahkan  memecat  pegawai  yang  terbukti  melakukan  korupsi. Korupsi pada masa ini terjadi diakibatkan demoralisasi pegawai negara yang bekerja di  kantor-kantor  pemerintahan,  secara  khusus  penyebab  munculnya  korupsi  di Singapura  dikarenakan  adanya  perjudian  terlarang  yang  tumbuh  subur  di  sektor kepolisian dan adanya asumsi yang menyatakan suap menyuap adalah hal yang wajar.
Praktik  korupsi  semakin  subur  di  Singapura  karena  munculnya  pelbagai persoalan,  yaitu  rendahnya  gaji  pegawai  negeri  menyebabkan  meningkatnya  angka korupsi,  munculnya  peluang  bagi  terlaksananya  praktik  korupsi,  rendahnya  risiko deteksi dan hukuman dari perbuatan korupsi, faktor kultural yang menganggap suap menyuap  adalah  hal  yang  wajar,  dan  kurangnya  niat  politik  untuk  memberantas korupsi.  Hal  ini  terus  berlanjut  paska  pemerintahan  kolonialisme  Inggris  berakhir  di Singapura.
Semakin  meningkatnya  praktik  korupsi  di  Singapura  paska  pemerintahan kolonialisme Inggris semakin menggerogoti sistem pemerintahan Singapura masa kini, dibarengi  dengan  upaya  Lee  Kuan  Yew  untuk  menjadikan  Singapura  sebagai  negara maju  maka  kebijakan  utama  yang  dikeluarkan  oleh  Lee  Kuan  Yew  adalah memberantas  bersih  praktik  korupsi  yang  dapat  menganggu  cita-cita  kemapanan negara Singapura.
Tercapainya sistem perekonomian yang maju dan mapan tidak terlepas dari  keberhasilan  untuk  menjadikan  warga  negara  Singapura  dan
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
pemimpinnya sebagai sosok yang taat hukum sehingga pembagian hak dan kewajiban dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tempatnya.  Diawali  dengan  membentuk  lembaga antikorupsi di tubuh kepolisian yang ternyata tidak mampu untuk memerangi korupsi karena  rendahnya  gaji  polisi  menyebabkan  mereka  juga  cenderung  terseret  praktik korupsi,  hingga  akhirnya  lahirlah  sebuah  lembaga  antikorupsi  yang  sangat independen  dan  telah  terbukti  kinerjanya  dalam  memberantas  korupsi  yaitu Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB).
CPIB  berdiri  sekitar  tahun  1950-an  sebagai  sebuah  lembaga  antikorupsi  yang sangat  kuat  karena  lahirnya  CPIB  dilatarbelakangi  oleh  kehadiran  Undang-undang Pencegahan  Korupsi  yaitu Prevention  of  Corruption  Act (PCA).  Keberadaan  CPIB semakin  populer,  dikarenakan  selain  menangani  kasus-kasus  korupsi  besar  ditubuh pemerintahan, CPIB juga menangani kasus korupsi kecil serta kasus korupsi di sektor swasta  sehingga  mendapatkan  apresisasi  yang  positif  dikalangan  masyarakat Singapura.
CPIB  Singapura  berfungsi  sebagai  lembaga  antikorupsi  yang  menerima  dan berwenang  melakukan  investigasi  terhadap  praktik  korupsi  yang  terjadi  di  sektor publik  maupun  swasta.  Pejabat-pejabat  pemerintahan  yang  terindikasi  melakukan korupsi  akan  ditindak  secara  tegas  oleh  CPIB,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  semenjak pemerintahan Lee Kuan Yew, political will yang tinggi untuk memberantas korupsi di Singapura  benar-benar  dijalankan  dan  diberlakukan  secara  efektif  tanpa  memandang bulu.
Independensi  CPIB  terpelihara  dengan  sangat  baik  melalui  PCA,  sehingga pemberantasan  korupsi  dari  level  rendah  hingga  tinggi,  dari  jumlah  yang  minim hingga  jumlah  yang  fantastis  kesemuanya  merupakan  wewenang  dari  CPIB  untuk menindaknya.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  juga  dikarenakan  adanya  sistem  informasi mengenai  harta  kekayaan  penduduk  Singapura  yang  dapat  di  akses  dengan  mudah oleh CPIB dan hal tersebut adalah hal yang legal.
Mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  untuk  memberantas  korupsi, Singapura  mengaplikasikan  langkah-langkah  yang  diuraikan  oleh  Klitgaard.  Yaitu pertama  mengubah  sistem reward  and  punishment ,  dengan  cara  memberikan  surat pujian dan kenaikan pangkat kepada pegawai negara yang berprestasi sedangkan segi hukuman  yang  diterapkan  yaitu  pemberian  sanksi  administratif  yang  berkaitan dengan masa depan dan karir jabatan seorang pegawai.
Pengumpulan  informasi  menjadi  langkah  kedua  yang  diterapkan Singapura  untuk  menangani  kebijakan  pemberantasan  korupsi  dengan  cara mengumpulkan  informasi  selengkap  dan  seakurat  mungkin  informasi  tentang
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang warga negara Singapura. Informasi yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai bahan untuk memanggil warga bersangkutan sehingga dapat memberikan klarifikasi mengenai informasi kekayaan tersebut.
Langkah kebijakan yang ketiga ialah menyusun kembali hubungan patron-client antara  pegawai  dan  atasan.  Penyusunan  kembali  hubungan  atasan  dan  bawahan dilakukan  dengan  cara  merotasi  karyawan  atau  atasan  dalam  sebuah  divisi  ke  divisi lain  secara  berkala,  sehingga  hubungan  kerja  yang  akan  tercipta  cenderung  selalu diperbaharui  dengan  hubungan  kerja  yang  baru  dan  lebih  kondusif  hal  ini meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi.
Langkah kebijakan keempat yang dilakukan oleh Singapura untuk mengurangi dan  memberantas  praktik  korupsi  ialah  dengan  mengubah  sikap  pandangan masyarakat mengenai praktik korupsi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan dan mengeluarkan pesan-pesan moral kepada lembaga/instansi pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan masyarakat umum mengenai himbauan terhadap bahaya korupsi.
Singapura  sebagai  negara  kecil  dengan  perekonomian  yang  belum  kondusif pada  awalnya  telah  melakukan  upaya-upaya  konkrit  untuk  memberantas  korupsi sebagai  solusi  untuk  menciptakan  negara  Singapura  yang  maju  dan  mapan  seperti sekarang  ini.  Keberhasilan  Singapura  sangat  ditentukan  dengan  keseriusan pemerintah  dan  warga  negara  Singapura  untuk  memberantas  korupsi  melalui  upaya keterbukaan  informasi  mengenai  jumlah  harta  kekayaan  yang  dapat  diakses  secara luas oleh khalayak ramai terutama CPIB.

## b. Philipina
Philipina  merupakan  negara  kepulauan  di  Asia  Tenggara  yang  terletak  di Lingkar  Pasifik  Barat  bersebelahan  dengan  Indonesia  dan  Malaysia.  Philipina  juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia selain Thailand dan Indonesia, namun begitu perekonomian Philipina termasuk sangat rendah dan lemah dikarenakan meluasnya praktik korupsi di sana.
Permasalahan  korupsi  yang  melibatkan  birokrasi  di  Philipina  telah  menjadi persoalan  yang  sangat  serius  semenjak  tahun  1950-an.  Korupsi  di  Philipina  telah merasuki  segala  lapisan  birokrasi,  mulai  dari  pegawai  level  rendah  hingga  level presiden, hal ini disebabkan oleh rendahnya gaji pegawai serta perilaku korupsi yang dianggap sebagai hal yang wajar.
Penyebab  terjadinya  korupsi  di  Philipna  didorong  oleh  beberapa  faktor, pertama  rendahnya  gaji  pegawai  dan  pemimpin  politik.  Rendahnya  ting kat  gaji
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
para  pegawai,  menyebabkan  pegawai  publik  di  Philipina  cenderung  melakukan praktik korupsi kecil  seperti melakukan pungutan liar,  bahkan pada  sebagian profesi seperti  tenaga  kesehatan  yang  mempertimbangkan  kecilnya  gaji  di  Philipina  lebih memilih  bekerja  di  luar  negeri,  hal  ini  menyebabkan  pada  daerah-daerah  pinggiran Philipina sangat kekurangan tenaga medis.
Penyebab kedua meningkatnya korupsi di Philipina dikarekan sistem Red Tape yang  menyebabkan  tidak  efisiennya  kinerja  pegawai  publik  sehingga  meningkatkan peluang terjadinya praktik korupsi. Birokrasi di Philipina cenderung berbelit-belit atau harus  melalui  prosedur  yang  sangat  panjang,  hal  ini  pula  yang  kemudian menyuburkan praktik rent-seeking di kalangan birokrat dan pengusaha.
Rendahnya risiko deteksi dan hukuman dari praktik korupsi menjadi penyebab suburnya korupsi di Philipna. Hal ini jelas terlihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga Presiden Marcos, di mana hukuman yang diberikan kepada Marcos dan istrinya  dinilai  oleh  sebagian  besar  publik  sebagai  hukuman  yang  ringan  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  kerugian  besar  yang  ditimbulkan  oleh  keluarga  tersebut terhadap pendapatan negara pada masa tersebut.
Faktor kultural selanjutnya menjadi penyebab kelima suburnya praktik korupsi di  Philipina.  Pemberian  hadiah  di  Philipina  dianggap  sebagai  nilai  kelompok  yang dianggap sebagai kewajaran dan diterima sebagai sebuah kebudayaan turun temurun oleh warga Philipina, selanjutnya nepotisme di kalangan birokrasi Philipina juga turut subur karena adanya praktik merit.
Penyebab  selanjutnya  ialah  kurangnya political  will di  kalangan  pemimpin negara  Philipina,  bahkan  presiden  pun  terjerat  oleh  kasus  korupsi.  Hal  ini menandakan  seriusnya  permasalahan  korupsi  yang  menggerogoti  kedaulatan  di negara  Philipina.  Rendahnya political  will di  Philipina  dikarenakan  tidak  adanya monitoring terhadap desentralisasi kekuasaan, ketidakmampuan pejabat dan pegawai publik  dalam  menangani  konflik  kebutuhan  barang  dengan  jumlah  masyarakat  yang memerlukan  kebutuhan  tersebut,  tidak  adanya  hukuman  yang  setimpal  terhadap kegagalan sistem birokrasi, hukum yang tidak adil, dan ketiadaan sosok yang mampu menjadi panutan untuk memberantas korupsi.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  memberantas  korupsi  di  Philipna  telah lama  dilakukan  namun  tidak  membuahkan  hasil  yang  signifikan.  Pembentukan pelbagai  regulasi  dan  lembaga  antikorupsi  di  Philipina  telah  ada  sejak  tahun  1950 hingga 2001 silam, segala upaya tersebut masih meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat panjang bagi pemerintahan Philipina masa kini.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Tabel 3.

## Lembaga Pemberantasan Korupsi di Philipina
Presiden Lembaga Antikorupsi Periode Quirino Integrity Board May-November 1950 Magsaysay Presidential  Complaints  and  Action Committee Desember 1953-Juli 1958 Garcia Presidential Committee on Administrative Performance Efficiency Juli 1958-desember 1961 Presidential Anti-Graft Committee Februari 1960-Desember 1961 Macapagal Presidential Anti-Graft Committee Januari 1962-Januari 1966 Marcos Presidential  Agency  on  Reforms  and Government Operations Januari-September 1966 Presidential  Complaints  and  Action Office September 1966-Oktober 1967 Presidential  Agency  on  Reforms  and Government Operations Oktober 1967-Februari 1970 Complaints and Investigations Office Februari 1970-Februari 1986 Special Cabinet Committee in Backsliding Oktober 1973-Februari 1986 Tanodbayan (Office of the Ombudsman) Juli 1979-April 1988 Aquino Tanodbayan (Office of the Ombudsman) Mei 1988 Presidential  Commission  on  Good Government Februari 1986-sekarang Presidential  Committee  on  Ethics  and Accountability Februari 1986-1988 Ramos Presidential Commission Against Graft and Corruption Februari 1994-Juni 2000 Estrada Inter-Agency  Anti-Graft  Coordinating Council Agustus 1999- sekarang
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
Presidential  Committee  on  Effective Governance Oktober 1999- sekarang National Anti-Corruption Commission Juli 2000-April 2001 Arroyo Presidential Anti-Graft Committee April 2001-November 2010 Governance Advisory Council Juli 2001-sekarang
Sumber: Jon S.T. Quah. 2013.
Pelbagai  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Philipina  terus  dikembangkan  dan  revisi  baik  dari  segi  regulasi  maupun  praktiknya hingga kini. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Philipina sebagai negara yang bebas korupsi,  pada  tahun  2010  di  bawah  kepemimpinan  Arroyo,  ia  terus  fokus  dan berkomitmen untuk menghapuskan korupsi di Philipina.

## 7. KESIMPULAN
Terdapat perbedaan yang sangat besar antara pemberantasan korupsi di negara maju  dan  berkembang.  Perbedaan  mendasar  terletak  pada  kegigihan  dan  ketegasan seorang pemimpin dan rakyatnya untuk benar-benar fokus membasmi korupsi, hal ini juga  tentunya  didukung  dengan  peran political  will yang  tinggi.  Tanpa political  will yang serius maka tidak akan mudah untuk mencapai negara bebas korupsi.
Singapura sebagai negara kecil di wilayah Asia Tenggara mampu mewujudkan hal  tersebut,  dikarenakan  usaha  keras  Lee  Kuan  Yew  beserta  masyarakat  Philipna yang  berkomitmen  secara  tegas  membersihkan  korupsi  di  lembaga-lembaga pemerintahan mereka terutama melalui keterbukaan informasi dalam pelaporan harta dan  daftar  kekayaan  masyarakatnya  sebagai  bentuk  dukungan  masyarakat  terhadap program pemerintah Singapura.
Lain halnya dengan Philipina, yang pada masa kolonialisme merupakan salah satu  negara  yang  maju  di  Asia  Tenggara  harus  tergeser  kepada  perekonomian  yang lemah  diakibatkan  membudayanya  praktik  korupsi  di  kalangan  pegawai. Terpeliharanya  korupsi  hingga  menjadi  kebudayaan  di  Philipina  tidak  terlepas  dari peran  warga  negara  yang  menganggap  bahwa  pemebrian  hadiah  dan  nepotisme bukanlah hal ilegal.
__________________________________________

## 8. DAFTAR PUSTAKA
AanRukmana.  2010.  Korupsi  di  Indonesia  dalam  lintas  sejarah.  Dlm.  Ridwan  Zachrie dan  Wijayanto  (pnyt.).  Korupsi  mengorupsi  di  Indonesia:  sebab,  akibat  dan prospek pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Adnan  TopanHusodo.  2011.  Evaluasidan  roadmap  penegakanhukum  2012-2015. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Boni  Hargens  &  Max  Regus.  2013.  Bosisme  politik:  memahami  kebuntuan demokratisasi lokal di Indonesia. t.tp. t.pt.
HerdiSahrasad.  2009.  Century  gate:  refleksi  ekonomi-politik  skandal  bank  century. Jakarta:  Freedom  Faoundation,  Yayasan  Indonesia  Baru  dan  LSIKJon  S.  T. Quah.  2013. Curbing  Corruption  in  Asian  Countries:  An  Impossible  Dream.
Singapore: Fabulous Printers Pte Ltd.
KuskridhoAmbardi.  2008.  The  making  of  the  Indonesian  multyparty  system:  A cartelized party system and its origin. The Ohio State University: dissertation
Melnyk, Mykola. 2009. Political corruption: essence, factors, countermeasures. National security and defence journal Nuber 7: 67-72.
Robert Klitgaard. 2005. Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Saldi  Isra  &  Edd  O.S.  Hiariej.  2009.  Perspektif  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.
Dlm. Ridwan Zachrie dan Wijayanto (pnyt.). Korupsi mengorupsi di Indonesia: sebab,  akibat  dan  prospek  pemberantasan,  hlm.  553-603.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Sarifuddin  Sudding.  2014. Perselingkuhan  Hukum  dan  Politik  dalam  Negara  Demokrasi.
Yogyakarta: Rangkang Education.
Slater, Dan. 2004. Indonesia’s accountability trap: party cartels and presidential power after democratic transition. Research library No. 78: 61.
Slater, Dan. 2006. The ironies of instability in Indonesia. Berghahn Journal Volume 50, issue 1: 208-213.