Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja

## Lia Sutini liasutin@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Since the enactment of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education or commonly referred to as the Law on Higher Education(UU Dikti), it isregulated that state universities (PTN)with the status of State-Owned Legal Entity(BHMN) are to change into Legal Entity State University (PTN-BH). Until now, there are eleven universities with status as PTN BH which are recognized as PTNBH models in the Higher Education System in Indonesia. However, there is a differencein the determination of thoseeleven universities’ status as PTN BH. Some of those universities are determineddirectly based onUU Dikti, while the others are determined based on the Governmental Regulation (PP). Despite the difference, the management of those PTN BH is equally regulated in a Governmental Regulation (PP) concerning the status of each PTN BH.After officially becoming a PTN BH, all state universities have to fulfill an obligation. They have to arrange and submit their performance reports to the Board of Trustees (MWA) and the Ministry of Research, Technology and Higher Education. The performance report will then be evaluated regularly by the Minister. The evaluation results will become the reference for thePTN BH that has fulfilled the determined performance evaluation. If the performance ofa PTN BH is not appropriate, the Minister has the right to propose to change the status of the PTN BH as a form of sanction for not fulfillingperformance evaluation.
Keywords: PTN BH; Determination; Management;Performance Evaluation;Sanction.

## Abstrak
Semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau yang biasa disebut dengan UU Dikti mengatur bahwa  PTN yang berstatus BHMN berubah menjadi PTN BH. Hingga saat ini terdapat 11 perguruan tinggi berstatus sebagai PTN BH disebut sebagai model PTN BH dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. Namun penetapan status ke-sebelas PTN BH ini mempunyai perbedaan yaitu ada yang ditetapkan langsung dari UU Dikti, ada yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Kendati demikian pengelolaan 11 PTN BH tersebut sama-sama diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta masing-masing PTN BH. Setelah resmi menjadi PTN BH, terdapat kewajiban PTN BH yaitu meyusun dan menyampaikan laporan kinerja ke Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri.  Laporan kinerja tersebut lalu akan dievaluasi secara berkala oleh Menteri. Hasil evaluasi kemudian menjadi rujukan PTN BH yang bersangkutan telah memenuhi evaluasi kinerja yang sudah ditetapkan atau tidak. Apabila PTN BH tidak sesuai maka Menteri berhak mengusulkan untuk melakukan perubahan status PTN BH sebagai bentuk sanksi tidak dipenuhinya evaluasi kinerja.
Kata Kunci: PTN BH; Penetapan; Pengelolaan; Sistem Pendidikan Tinggi; Evaluasi Kinerja; Sanksi.

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang bersangkutan, hal ini juga telah diwujudkan oleh Indonesia yang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019 1765

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 5 September 2019
Histori artikel: Submit 21 Juni 2019; Diterima 11 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## 1766 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
menjadi salah satu negara yang mengkui pemenuhan hak pendidikan yang telah termuat dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain yang telah termaktub dalam Konstitusi Negara tersebut juga telah dikeluarkan berbagai pengaturan terkait di bidang pendidikan, diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut UU Sindiknas. 1 Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tantangan zaman.
Awal penetapan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau disebut dengan PT BHMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, Pemerintah yang kala itu mulai melakukan perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum sendiri tidak mempunyai banyak pilihan dalam hal bentuk badan hukum yang sesuai, seperti perseroan atau perusahaan umum karena pada hakikatnya pendirian perguruan tinggi negeri bukan hanya untuk mencari keuntungan namun sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan mengemban tugas yang besar dibanding lembaga sosial lainnya seperti yayasan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
Kemudian lahir serangkaian Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (Statuta) dari PT BHMN tahun 2000 yang awalnya menjadi elopor perguruan tinggi yang merubah status badan hukum adalah UI, ITB, IPB dan UGM. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sindiknas).  Dalam UU Sindiknas
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2 Freddy Harris, ‘Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri men- jadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)’, (2004) 3 Jurnal Hukum dan Pembangunan [187-188]
ini mengatur terkait pendidikan nasioanal yang merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Status badan hukum ini mulai berlaku setelah terbit serangkaian Peraturan Pemerintah (PP) dari tahun 1999 sampai 2006 yang melahiharkan 7 PT BHMN saat ini. Akan tetapi status PT BHMN ini kembali berubah setelah pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan pada tahun 2012 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana di dalam aturan tersebut yang mendasari munculnya status baru Perguruan Tinggi yaitu sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
Sebelum beranjak lebih jauh terlebih dahulu membahas konsep badan hukum.
Definisi badan hukum itu sendiri menurut R. Soebekti (1979) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hukum. 3 Sedangkan istilah badan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”. 4
Kedudukan subyek hukum sebagai subyek hukum berdasarkan pada doktrin yang disebut communis opinium doctorum yang menjadikan suatu instansi atau organisasi sebagai bagian dari subyek hukum yang sama seperti manusia. 5 Jika menurut Von Savigny pencetus teori Fictie, badan hukum bukan semata dibentuk oleh negara saja dan masuk dalam kategori sebagai subyek hukum saja namun
3 M. Kholid Fathoni, ‘Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)’< https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/viewFile/26/24
, >diakses pada 27 Agustus 2018 pukul 10.05 WIB
4 Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum ; Teori, Kritik, dan Praktik (Rajawali Pers 2009).[122].

## 1768 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
badan hukum merupakan perkara yang sebelumnya tidak ada kemudian orang menciptakan suatu subyek hukum baru yang digambarkan sebagaimana manusia. 6
Berdasarkan ilmu hukum ada 2 (dua) jenis badan hukum menurut kewenangan yang dimilikinya yaitu: 7
1. Badan hukum publik yang mempunyai kewenangan kebijakan publik yang mengikat secara umum dan tidak mengikat secara umum .
2. Badan hukum privat yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat secara umum.
Sedangkan menurut pendapat Chidir Ali 8 mengungkapkan bahwa badan hukum publik dibagi menjadi 2 (dua) pertama, badan hukum publik yang mempunyai teritorial yaitu harus memperhatikan kepentingan mereka yang tinggal diwilayahnya dan kedua, badan hukum publik yang tidak memiliki teritorial yaitu yang dibentuk oleh kewenangan tertentu dalam melaksanakan tujuan tertentu saja. Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan kehendak perseorangan .Hal inilah yang kemudian digunakan untuk menganalisis status badan hukum dalam pendidikan dikti, bahwa hakikat status badan hukum yang dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi tidak sama dengan badan hukum dalam perseroan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sedangkan bila badan hukum perguruan tinggi negeri memiliki tujuan tidak untuk memupuk keuntunga atau nirlaba dan memiliki modal kekayaan negara yang dipisahkan.
Dengan diterapkannya hal tersebut dapat disimpulakan bahwa perguruan tinggi yang berbasis badan hukum itulah merupakan teori badan yang apabila diterapkan untuk membangun dunia pendidikan dengan cara satuan pendidikan dijadikan suatu subyek hukum terdengar cukup relevan dengan harapan bisa mewujudkan cita- cita kelembagaan satuan pendidikan sebagai wahana yang kuat dan berwibawa, sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas. Dengan menjadikannya badan
6 Ali Ridha, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kop- erasi, Yayasan, Wakaf (Alumni 1986).[9].
7 Arifin P. Soeria Atmaja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tin- jauan Yuridis , (Gramedia 1986).[50].
8 Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 1999).[62-63].
hukum maka penyelenggaraan pendidikan akan didukung oleh suatu organisasi yang memiliki hak-hak seperti manusia, yang tidak mudah diperalat, diperdayai, ataupun diperbudak oleh pihak atau badan hukum lain, apalagi oleh pihak yang kurang berkepentingan dengan pendidikan. 9
PTNBHadalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang mempunyai status badan hukum publik dimana telah diberikan sifat otonomi penuh untuk mengelola kampusnya, yaitu otonomi akademik antara lain meliputi penetapan norma, penentuan kebijakan operasional, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun otonomi non akademik yaitu; organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, keuangan, dan fasilitas sarana dan prasarana. Kampus mendapatkan keleluasaan untuk mengatur terkait besaran biaya pelaksanaan pendidikan para mahasiswanya . Namun pada perjalanannya penetapan perguruan tinggi menjadi PTNBH selain banyak manfaatnya bagi pengelolaan kampus dengan adanya  alasan  otonomi,  akuntabilitas  serta  efisiensi  yang  membuat  negara  lepas tangan atas tanggungjawabnya untuk melaksanakan salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 10 Pengaturan terkait PTN BH saat ini terus berkembang dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  ( Permenristekdikti), banyak mengakomodir ketentuan terkait mekanisme PTN BH.
Setelah melalui proses yang panjang pada saat ini telah tedapat 11 PTN yang telah resmi berganti status menjadi PTN BH. Tentu tidak mudah untuk PTN tersebut melaluinya karena Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang tidak mudah karena status PTN BH hanyalah dapat diberikan kepada PTN yang layak yang  telah  memenuhi  kualifikasi  tertentu  untuk  bisa  mendapatkan  status  badan hukum publik yang otonom dan pada dasarnya PTN ini adalah PTN yang telah diberikan otonomi penuh dalam pengelolaan kampusnya. Selain itu keberhasilan
9 M. Kholid Fathoni I, Op.Cit
10 Rianti, ‘Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional’ (2011) DIH Jurnal Ilmu.[1].

## 1770 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
PTN BH dilihat dari Statuta dari perguruan tinggi yang memuat tentang AD/ART serta rancangan rencana PTN BH tersebut.
Sejauh ini terdapat 11 daftar PTN BH dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan serta telah di sah kan oleh Peraturan Pemerintah antara lain ;
1.  InstitutTeknologi Bandung;
2.  InstitutPertanian Bogor;
3.  Universitas Gajah Mada;
4.  Universitas Indonesia;
5.  UniversitasPendidikan Indonesia;
6.  Universitas Sumatera Utara;
7.  UniversitasAirlangga;
8.  UniversitasPadjadjaran;
9.  UniversitasDiponegoro;
10. UniversitasHasanuddin; dan 11. InstitutTeknologiSepuluhNopember.
Setelah resmi menyandang status PTN BH, 11 perguruan tinggi tersebut harus melakukan evaluasi kinerja dan evaluasi keuangan yang dilaporkan oleh pemimpin PTN BH kepada majelis wali amanat, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Keuangan. Selain itu PTN BH mempertahankan prestasinya di kancah nasional dan internsional dalam jangka 5 (lima) tahun setelah ditetapakannya status PTN BH. apabila dalam jangka 5 (lima) tahun tidak dipenuhi evaluasi kinerja oleh PTN BH maka Kemenristekdikti akan melakukan evaluasi terhadap PTN BH yang bersangkutan akan dipertimbangkan statusnya untuk turun grade atau tetap dipertahankan statusnya sebagai PTN BH. 11 Akan tetapi dari ulasan tersebut jika dilihat dari aspek hukumnya apabila PTN BH tidak memenuhi evaluasi PTN BH terdapat sanksi yang dapat dilakukan seperti yang diatur dalam perundang-undangan terkait perubahan status PTN seperti akan diturunkan menjadi status dibawahnya atau dinaikkan seperti kembali ke status PTN atau PTN BLU, apalagi menjadi kembali berstatus menjadi PT BHMN tidak bisa karena aturan
11 Dirjen Dikti ‘Status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum akan di Evaluasi secara Berka- la’,(Kemenristekdikti,2017),<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/01/03/sta- tus-perguruan-tinggi-negeri-berbadan-hukum-dievaluasi-secara-berkala/> diakses 11 Maret 2019.
yang mengatur tentang hal tersebut sudah dicabut. Lalu dan apakah sanksi yang dapat dikenakan dan bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila PTN BH tidak memenuhi persyaratan sebagai PTN BH. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan lebih mendalam pada  pembahasan agar nantinya bila suatu saat PTN BH terjadi hal demikian maka sudah tau dasarnya untuk mengambil keputusan yang tepat.
Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan memaparkan masalah hukum yaitu model PTN BH dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia dan bagaimana sanksi yang dapat dilakukan oleh Menteri apabila setelah resmi menjadi PTN BH tidak memenuhi evaluasi kinerja.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how. Sebagai kegiatan know how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
Disinilah  dibutuhkan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  masalah  hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. 12
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) , dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 13 Adapun pendektan konseptual  ( conceptual approach) yang dilakukan dengan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang kemudian menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi .14
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi Revisi cet. Ke-12, Kencana Prenada (Media 2016).[60].
13 ibid.

## 1772 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH

## Model PTN BH dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
Pada Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia terdapat dua model PTN BH berdasarkan ketentuan yang mengatur terkait penetapannya sebagai badan hukum yang pertama ditetapkan dari UU yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau yang disebut UU Dikti, sedangkan yang kedua PTN BH yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, untuk lebih jelas penulis akan mengulas kedua model PTN BH dari segi penetapan dan pengelolaannya.
Pada saat itu bertepatan dengan reformasi di Indonesia kemudian Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan tersebut dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang saat itu mengalami kemunduruan karena berbagai alasan yang membuat perguruan tinggi tidak bisa berkembang maju karena tidak adanya  fleksibelitas  pada  pengelolaan.  Alasan  perguruan  tinggi  dapat  berganti status menjadi BHMN karena  pada saat itu PTN sangat diperlukan memiliki kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rentang tahun 2000 sampai tahun 2006 terdapat 7 (tujuh) PTN yang telah ditetapkan menjadi  BHMN yakni; Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Universitas Airlangga. BHMN yang memiliki bentuk yaitu sebagai badan hukum harus mempunyai struktur organisasi untuk mengelola instansi dan juga nantinya sebagai penanggungjawab untuk menyampaikan laporan setiap jangka waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Struktur organisasi dalam BHMN antaralain  Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan Dosen, Tenaga Administrasi, dan unsur penunjang lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
Saat itu untuk menjadi BHMN harus menenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.Tak berselang lama pada tahun 2000 hingga tahun 2006 ada beberapa perguruan tinggi negeri yaitu
sebanyak 7 (tujuh) yang telah berhasil merubah bentuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Pada tahun 2010 status BHMN dicabut sehingga Pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Terbitnya peraturan ini bermaksud untuk mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan menerapkan pola keuangan badan layanan umum (BLU).
Setelah dua tahun kemudian mulai berlaku Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang disebut UU Dikti. Dalam ketentuan ini mengatur bahwa BHMN mulai dtetapkan sebagai PTN BH. PTN BH me- rupakan salah satu bentuk pengelolaan perguruan tinggi dalam Sistem Pendidi- kan Tinggi di Indonesia yang mempunyai kewenaangan untuk mengatur otonomi secara mandiri yang meliputi bidang akademik dan non akademik. Kewenangan otonomi PTN BH ini sebagai bentuk hak yang dimiliki sebagai badan hukum yang mandiri dimana pengaturan ini telah termaktub dalam pasal 62 dan pasal 64 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya yang menjabarkan sebagai berikut;
“ Pasal 64
(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.
(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
a. organisasi;
b. keuangan; c. kemahasiswaan;
d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana”. 15
15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

## 1774 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
Status PTN BH yang ditetapkan ini sebagiamana diatur dalam pasal 97 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi;
“Pasal 97 c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaam keuan- gan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaika dengan ketentuan Undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun”. 16
Pada ketentuan tersebut telah jelas memuat bahwa saat itu terjadi pasang surut terkait penetapan status ke-tujuh PTN BH awal yang sebelumnya berstatus sebagai BHMN, tujuh PTN BH ini adalah UI, IPB, ITB, UGM, UPI , USU dan Unair. Namun yang dimaksud dalam pasal 97 huruf c tersebut yang masih bertatus sebagai BHMN yang dahulu juga sempat memperoleh status BLU (Badan Layanan umum). Status BHMN ini diganti dikarenakan status BHMN yang sudah tidak diberlakukan lagi dan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Setelah diundangkannya UU Dikti tersebut menjadi sebuah lembaran baru bagi eksistensi Eks-BHMN menjadi PTN BH secara resmi, ditambah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 menambah regulasi mengenai pengelolaan PTN BH.
Pada uraian sebelumnya tentang ketentuan Pasal 97 huruf c UU Dikti yang penetapan PTN BH, sebelum penetapan langsung 7 (tujuh) BHMN (UI, ITB, IPB, UGM, UPI, USU, Unair) ditetapkan dengan menerapakan Pola Keuangan  BLU dahulu berdasarkanp Pasal 220 B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur bahwa;
“Pasal 220 B
Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia,
(1) Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertani- an Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia,
16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
(2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemer- intah mengenai Pengelolaan”. 17
Dalam pengaturan tersebut telah jelas termaktub bahwa ke-tujuh BHMN ditetapkan dengan menerapakan Pola Keuangan Badan Layanan Umum terlebih dahulu. Penetapan sebagai PTN BH yag diatur dari UU Dikti apapun bentuk asalnya baik BHMN maupun BLU jika telah memenuhi kriteria model pertama yang diatur dari Peraturan Pemerintah berdasarkan UU. Jadi pasal tersebut diatur dalam bab peralihan dimana fungsi peralihan dalam suatu ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini sejalan karena pada saat itu status BHMN banyak menuai polemik dan mengakibatkan dicabutnya BHMN kemudian lahir UU Dikti tersebut yang berguna sebagai penjamin kepastian hukum bagi ke-tujuh Eks-BHMN yang dulu pernah menyandangnya dan berubah statusnya menjadi PTN BH dengan penetapan melalui UU dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. sebagai contoh adalah Universitas Airlangga (Unair yang mendapat status badan hukum apada tahun 2014 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. Dalam PP dengan jelas menyebutkan pada Pasal 1 angka 1 bahwa Unair adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, karena Unair termasuk ke-tujuh Eks-BHMN maka dasar penetapan status badan hukumnya berasal dari UU dikti sedangkan PP tersebut hanya pengatur statuta atau pengelolaan tata laksana yang berlaku semenjak Unair resmi menjadi PTN BH dan tidak ada PP lain yang mengatur bahwa perolehan status badan hukum ditetapkan berdasarkan PP namun langsung diatur dalam Pasal 97 huruf c UU Dikti maka jelaslah Unair bersama 6 (enam) PTN lainnya resmi menyandang status sebagai PTN BH.
Sedangkan pada model kedua PTN BH yang ditetapkan berdasarkan PP sebanyak 4 (empat) yaitu Unpad, Undip, Unhas dan ITS. Tambahan sebanyak 4
17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

## 1776 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
(empat) PTN BH ini resmi menyandang status badan hukum setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peralihan status menjadi PTN BH ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 27 ayat (4) yang mengatur bahwa penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. 18
Diundangkannya PP ini adalah sebagai lanjutan pengaturan tentang pengelolaan perguruan tinggi yang tertuang dalam pasal 68 UU Dikti. Selain itu PP tersebut juga mengakmodir adanya PTN maupun BLU apabila hendak merubah status menjadi PTN BH setelah lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didalamnya memuat berbagai persyaratan dan prosedur menjadi PTN BH. Sebab tambahan 4 (empat) PTN BH yang resmi memperoleh status badan hukum itu setelah lahirnya UU Dikti maka penetapannya tidak sama ditetapkan dengan undang-undang namun ditetapkan melalui PP.
Sehingga ke-empat PTN BH baru ini mempunyai dua buah regulasi berupa PP yang mengaturnya, pertama adalah PP tentang penetapan badan hukum menjadi PTN BH dan PP tentang Statuta PTN BH yang mengatur tentang otonomi pengelolaan PTN BH sebagai instansi pendidikan berbadan hukum yang telah sah secara yuridis. Sebagai contoh PTN BH yang menerapkan ketentuan ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) setelah resmi memperoleh status badan hukum pada tahun 2014, ITS ditetapkan menjadi PTN BH dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum maka berdasarkan ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis ITS menjadi PTN BH. Karena pada saat ITS ditetapkan sebagai badan hukum setelah lahirnya UU Dikti dan status ITS sebelumnya adalah BLU
18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16
maka setelah terbit PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penddikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa penetapan perguruan tinggi menjadi PTN BH ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah bukan dari UU seperti ke-tujuh PTN BH sebelumnya.Namun kendati demikian walaupun terdapat perbedaan dasar penetapan PTN BH namun dasar pengelolaan ke-sebelas PTN BH memilki persamaan yaitu sama-sama diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait PP Statuta masing-masing PTN BH.

## Sanksi PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja
Setelah resmi berstatus sebagai PTN BH tidak serta merta dapat melakukan kewenangan otonomi semaunya sendiri namun harus didasarkan pada tata laksana yang telah tercantum dalam Statuta serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing PTN BH. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PTN BH selain itu juga harus menyampaian Laporan Kinerja yang merupakan laporan hasil pencapaian dan pertanggungjawaban PTN BH yang memuat laporan kinerja dan laporan keuangan pada setiap periode tertentu.Terkait laporan yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan PTN BH telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Peguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum pasal 20 yang menyebutkan bahwa;
“Pasal 20
(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersa- ma Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan bi- aya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
b. Laporan Akademik yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Perguruan Tinggi.
(2) Laporan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh pengawas fungsional
(3) LaporankeuanganTahunandanLaporanAkademikTahunansebagaimanadi- maksudpadaayat (1) setelahmendapatpengesahandariMenteri, menjadiin- formasiPublik”. 19
19 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Peguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116)

## 1778 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
Ketentuan terkait ini juga harus diejawentahkan oleh PTN BH sendiri dengan memasukan ketentuan laporan yang disusun dan dilaporkan kepada menteri dalam Statuta yang merupakan dasar hukum pemberlakuan sebagai badan hukum dari masing-masing perguruan tinggi negeri. Karena pada dasarnya statuta adalah inti pokok haluan PTN BH untuk melaksanakan kebijakannya baik dari bidang akademik maupun nonakademik. Pengejewantahan dalam statuta ini telah dilakukan oleh ketujuh Eks-BHMN yang menjadi PTN BH.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, laporan kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh setiap instansi terkait atas penganggaran yang telah diberikan,
Laporan kinerja ini disusun berdasarkan kotrak kinerja yang ditetapkan. Kontrak kinerja disini adalah sebagai pernyataaan komitmen yang berisi ketepatan janji untuk memenuhi target kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Adanya kontrak kinerja ini bertujuan antara lain sebagai tolak ukur acuan sebagai dasar proses evaluasi kinerja suatu unit organisasi, sebagai bentuk komitmen atas apa yang telah diberikan oleh pemberi amanah yaitu dari Pemerintah dan penerima amanah dalam hal ini PTN BH. Akan tetapi penyusunan laporan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri, penyusunan laporan kinerja harus meliputi;
“Pasal 9
1) Laporan kinerja disusun oleh PTN Badan Hukum berdasarkan kontrak kinerja yang telah disetujui oleh Menteri untuk masa 1 (satu) tahun.
2) Laporan kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1)memuat informasi tentang:
a. uraian singkat organisasi;
b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
c. pengukuran kinerja;dan
d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil pro- gram/kegiatan, sertakondisiterakhir yang harusdicapai.
3) Uraian singkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi.
4) Pengukuran  kinerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaku-
kan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan se- cara berkala setiap triwulan dan tahunan melalui system pemantauan dan evaluasi secara elektronik.” 20
Selain harus melaporkan evaluasi kinerja juga harus menyampaikan evaluasi keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan atas pemanfaatan anggaran berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktifitas, cash flow dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasrkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan ini lalu ditandatangani oleh rektor dan disampaikan kepada majelis wali amanat paling lambat 5 (lima) bula setelah tahun buku ditutup. 21 Laporan keuangan meliputi perencenaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan terakhir diaudit dimana kesemuanya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sebelum mengetahui mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan pada PTN BH , perlu ketahui tentang sumber kekayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kampus berasal darimana saja, untuk itu dapat diketahui seperti yang diatur dalam pasal 2 – pasal 14  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum bawah sumber pendanaan pada PTN BH terdiri dari;
a.  APBN, yang berasal dari bantuan pendanaan yang digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen, biaya ketenaga kependidikan, biaya investasi dan biaya pengembangan, dan bentuk lain yang sesuia dengan Undang-undang.
b.  Non APBN, bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN BH, kerjasama TRI Dharma PerguruanTinggi, Pengelolaan kekayaan PTN BH, APBD dan/atau pinjaman. Dana yang diperoleh ini
20 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008)
21 Hendrawan Yudie Susanto, Media DJKN, “PTN Berbadan Hukum” , <https://www.djkn. kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12614/PTN-Berbadan-Hukum.html >   diakses  pada 23 Mei 2019
digunakan untuk biaya dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan.
Dana yang diperoleh tersebut harus dapat digunakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan dan menunjang pelaksanaan pengelolaan PTN BH. Namun sebelum memperoleh sumber dana tersebut PTN BH harus membuat usulan alokasi pendanaan yang dibutuhkannya, untuk mendapatkan penyediaan anggaran sesuai dengan porsi kebutuhan yang akan dicapainya dengan membuat target kinerja, kebutuhan penyelenggaraan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perhitungan satuan biaya operasional dan rencana penerimaan PTN BH. 22
Penyusunan tersebut bila telah disetujui kemudian mendapat pendanaan dari Pemerintah setelah itu PTN BH harus menggunakan dana yang diperolehnya untuk kepentingan operasional kampus selama satu tahun anggaran. Karena PTN BH memiliki kewenangan sendiri dalam otonomi kampusnya maka dalam jangka waktu tersebut pengelola atau pemimpin PTN BH yang bersangkutan dapat mengelola dengan anggaran yang didapatnya tersebut.Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan telah selesai maka PTN BH wajib menyusun laporan keuangan untuk dapat mempertanggungjawabkan pendanaan yang diterimnya telah dikelola dengan benar.
Untuk menyusun laporan keuangan harus mengikuti pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Menteri Keuangan. Sebagai contoh Pedoman PTN BH untuk menyusun laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2014 yaitu telah termaktub dalam ketentuan sebagai berikut;
1. Laporan keuangan PTN BH dalam satu tahun anggaran disusun berdasarkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi yang berkedudukan di Indonesia.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
a. LaporanAktivitas/Operasional;
b. Neraca;
c. LaporanArusKas; dan
22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penye- diaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

## 1780 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan, PTN Badan Hukum menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan. 23
Laporan keuangan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PTN BH, ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan juga termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yaitu; “Pasal 11 Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional PTN BH , PTN BH menyampaikan;
a. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional PTN BH kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) majelis wali amanat setiap triwulan, dan
b. Laporan kinerja dan laporan keuangan PTN BH yang telah diaudit kepada majelis wali amanat, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun anggaran.'' 24
Pengaturan diatas terbit saat pendidikan tinggi masih berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada tahun 2015 pendidikan tinggi masuk dalam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pelaporan setiap jangka waktu triwulan tersebut mulai berlangsung dari triwulan I awal bulan Januari, triwulan II awal bulan April, triwulan III awal bulan Juli dan triwulan IV awal bulan Oktober.  Selain dari peraturan tersebut adapula peraturan terkait penyusunan laporan keuangan yang wajib dilakukan oleh PTN BH dengan merujuk juga pada Peraturan Menteri Keuangan.
23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 tentang pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 Nomor 1920
24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Maka dengan begitu sangat perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur pelaksanaan rencana PTN BH  tersebut. Selain itu adanya evaluasi hasil dari laporan kinerja dan laporan keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, intregitas, dan transparansi kinerja para pengelola, serta sebagai dasar penilaian pencapaian target yang sudah ditentukan berupa tujuan maupun sasaran  apakah menuai keberhasilan ataukah kegagalan serta dasar pemberian sanksi. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa sanksi administrasi.Sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yang bersifat hukum publik sebagai salah satu bentuk tindakan yang harus dilakukan sebab adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum. 25
Pelaksanaan  sanksi yang diberikan oleh Pemerintah berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban (belastende beschikking). 26 Penerapan sanksi ini memilki beberapa tujuan yaitu untuk memberikan hukuman bagi siapapun yang melanggar suatu norma peraturan perundang-undangan, membuat jera untuk mengulangi pelanggaran dan  mencegah  pihak lain melakukan pelanggaran hukum. 27
Jika PTN BH tidak dapat memenuhi evaluasi kinerja maka perlu diterapkan adanya sanksi sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam ini untuk memastikan bahwa semua PTN BH telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Sanksi diberikan apabila setelah PTN BH menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri dan dinilai terbukti bahwa PTN BH yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
Bila dalam proses evaluasi oleh Menteri diperoleh hasil bahwa misalnya ada PTN BH yang tidak memenuhi evaluasi kinerja maka dapat diterapkan sanksi. Sanksi ini berupa perubahan “grade” dari PTN BH yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
25 Heru Permadi, ‘Mengenal Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara’ < http://harupermadi. lecture.ub.ac.id/files/2012/06/sanksi.pptx > diakses  pada 19 Juli 2019.
26 Philipus M. Hadjon , et al. , Pengantar Hukum Administrasi (Gadjah Mada University Press 2015).[247]
27 Wicipto Setiadi, ‘Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan’, (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.[666-667].

## 1782 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
tentang Penyelenggaraan Peguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa;
“Pasal 27;
(1) Pola Pengelolaan PTN;
a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
c. PTN sebagai badan hukum.
(2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri.” 28
Berdasarkan Pasal tersebut perubahan dalam ayat (1) tidak hanya peningkatan status saja  karena perubahan dapat berupa naik atau turun. Menteri berhak menetapkan evaluasi itu merupakan sebuah sanksi, karena menurut hukum administrasi hasil evaluasi Menteri berupa rekomendasi,  PTN BH perubahan tidak hanya berasal dari PTN menjadi BLU kemudian menjadi PTN BH namun juga bisa sebaliknya atau proses perubahan bisa naik atau turun sebagimana dimaksud dalam ketentuan pasal 27 tersebut.Selanjutnya  Pemerintah dalam hal ini Menteri sebagai organ negara yang membawahi PTN BH serta banyak memberikan regulasi atas pelanggaran yang dilakukan PTN BH yang tidak memenuhi evaluasi kinerja sebagai kewajiban yang telah diatur dalam peraturan maka dengan ini untuk menindak PTN BH yang lalai memenuhi evaluasi kinerja tersebut, Menteri dapat mengusulkan kepada yang berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) bahwa PP yang menetapakan status badan hukum pada PTN BH yang bersangkutan dapat diubah menjadi PP penetapan PTN BH menjadi BLU sesuai dengan ketentuan PP 4  Tahun 2014 ini berlaku apabila PTN BH tersebut ditetapkan sebagai PTN BH melalui PP dan ini dapat mudah dilakukan karena hanya mengubah PP. Sedangkan untuk PTN BH yang ditetapkan langsung melalui UU, hanya bisa terjadi perubahan apabila UU yang mengaturnya diubah dan harus melalui proses legislasi lagi di DPR. Proses ini tidak mudah dan sangat panjang sehingga perubahan PTN BH yang ditetapkan dari UU sukar diterapkan.
28 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

## Kesimpulan
Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Terdapat 2 (dua) model PTN BH dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, dan berdasarkan penetapannya sebagai badan hukum dibedakan menjadi dua, pertama PTN BH yang ditetapakan langsung berdasarkan UU yaitu Pasal 97 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berjumlah 7 PTN BH yang kesemuanya merupakan Eks-BHMN yang berubah menjadi BLU dan kemudian resmi menjadi PTN BH.
Kedua model PTN BH yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi berjumlah empat PTN BH. Namun ke-sebelas PTN BH ini memiliki persamaan terkait pengelolaan sama-sama diatur dalam PP tentang Statuta masing-masing PTN BH. PTN BH yang tidak memenuhi evaluasi kinerja berupa laporan kinerja dan laporan keuangan yang ditak sesuai dapat dikenakan sanksi yaitu dapat berupa perubahan status PTN BH menjadi BLU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 4 Tahun 2014, untuk PTN BH yang ditetapkan dengan PP lebih mudah dilakukan Menteri mengusulkan PP PTN BH diubah menjadi PP penetapan PTN BH menjadi BLU. Sedangkan perubahan status PTN BH yang ditetapkan dengan UU tidak mudah sebab hanya bisa terjadi apabila UU tersebut diubah dan harus melakukan proses legislasi di DPR sehingga sukar dilakukan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ali Ridha, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Alumni 1986).
Arifin P. Soeria Atmaja , Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum ; Teori, Kritik, dan Praktik (Rajawali Pers 2009).
Arifin  P.  Soeria Atmaja  , Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis (Gramedia 1986).
Chidir Ali, Badan Hukum , (Alumni 1999).

## Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , (Prenada Media Group 2006).
________, Penelitian hukum , Ed. Revisi, Cet. 12, (Prenada Media Group 2016).
Philipus M Hadjon, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ,  (Gadjah Mada University Press 2015).

## Jurnal
Freddy Harris, ‘Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)’( 2004) 3 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Rianti, ‘Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional’(2017) 7  DIH Jurnal Ilmu.
Wicipto Setiadi, “Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan” (2009) 6 Jurnal Legislasi In- donesia .

## Laman
Dirjen Dikti ‘Status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum akan di Evaluasi secara Berkala’https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/01/03/sta- tus-perguruan-tinggi-negeri-berbadan-hukum-dievaluasi-secara-berkala/>, diakses  pada 11 Maret 2019.
Hendrawan Yudie Susanto, Media DJKN, ‘PTN Berbadan Hukum’ , <https://www. djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12614/PTN-Berbadan-Hukum.html h. 1> diakses pada 23 Mei 2019.
Heru Permadi, ‘Mengenal Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara’ <http://ha- rupermadi.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/sanksi.pptx > diakses pada 19 Juli 2019.
M. Kholid Fathoni, ‘Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutu- han Satuan Pendidikan)’, < https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/ jpnk/article/viewFile/26/24 > diakses pada 27 Agustus 2018 .

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 tentang pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 Nomor 1920.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

## 1786 Lia Sutini: Akibat Hukum PTN BH