## STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI DIGITAL DI KANTOR BAPAS KELAS II SAMPIT

## Strategies To Improve The Quality Of Public Services In Facing The Era Of The Digital Revolution In The Sampit Class II Bapas Office
Muhamad Ubit
Nurhasanah
Milka Universitas Muhammadiyah
Palangka  Raya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: milka@umpr.ac.id

## Abstract
Improving  the  quality  of  public  services  is  very  important  to  face  the  era  of  the  digital revolution that continues in line with the big agenda of bureaucratic reform. Digitalization of public services is a strategy that continues to be carried out by various government agencies to make it easier for service recipients to access various services provided. In addition, digital acceleration in the midst of the Covid-19 pandemic also encourages Sampit Class II Bapas to improve the quality of public services for the community by utilizing digital technology in accordance with the ideals of the digital revolution era. Therefore, this study intends to look at the strategy of improving the quality of public services in the face of the digital revolution era. The purpose of this study is to (1) Determine the condition of public services in Sampit Class II Bapas Office; (2) identify internal and external environmental factors of Sampit Class II  Bapas  office  in  improving  the  quality  of  public  services,  and  (3)  analyze  the  strategy  of improving  the  quality  of  public  services  by  Sampit  Class  II  Bapas  in  facing  the  era  of  the digital  revolution.  The  big  theory  used  in  this study  is  the  theory  of  Strategy  Management and  public  service  quality  theory.  This  study  uses  descriptive  qualitative  research methodology.  Data  collection  techniques  in  this  study  used  observation  methods,  in-depth interviews, literature studies (previous research), and FGDs. The validity of the data in this study using source triangulation techniques and methods. While the data analysis technique uses four stages from Miles and Hubberman. Keywords :
Strategy, Quality Of Public Services, Digital Revolution
Kata Kunci:
Strategi,
Kualitas Pelayanan Publik,
Revolusi Digital

## Abstract
Peningkatan  pelayanan  publik  sangat  penting  untuk  menghadapi  era  revolusi  digital yang  terus  berlangsung  sejalan  dengan  agenda  besar  reformasi  birokrasi.  Digitalisasi pelayanan  publik  menjadi  strategi  yang  terus  dilakukan  oleh  berbagai  instansi pemerintah untuk mempermudah penerima layanan mengakses berbagai layanan yang disediakan. Di samping itu, akselerasi digital di tengah Pandemi Covid-19 turut serta mendorong Bapas Kelas II Sampit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan cita-cita era revolusi digital.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  melihat  strategi  peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi digital. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  (1)  mengetahui  kondisi  pelayanan  publik  di  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit;  (2)  mengidentifikasi  faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal  Kantor  Bapas Kelas  II  Sampit  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  (3)  menganalisis strategi  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  oleh  Bapas  Kelas  II  Sampit  dalam menghadapi era revolusi digital. Teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori  manajemen  strategi  dan  teori  kualitas  pelayanan  publik.  Penelitian  ini menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengambilan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  mendalam,  studi literatur  (penelitian  terdahulu),  dan  FGD.  Keabsahan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  metode.  Sedangkan  teknik  analisis  data menggunakan empat tahapan dari Miles dan Hubberman.

## PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  pemerintahan  diartikan sebagai  penggunaan  wewenang  untuk  melakukan pembenahan  dalam  bentuk  penerapan  peraturan  baru terhadap  sistem  administrasi  pemerintahan  untuk mengubah  tujuan,  struktur  maupun  prosedur  yang dimaksudkan  untuk  mempermudah  pencapaian  tujuan pembangunan  (de  Guzman  dan  Reforma,  1993).
Reformasi  birokrasi  mengarah  pada  penataan  ulang aspek  internal  maupun  eksternal  birokrasi.  Dalam tatanan  internal,  pembenahan  birokrasi  harus diterapkan  baik  pada  level  puncak  ( top  level bureaucrats ),  level  menengah  ( middle  level  bureaucrats ), maupun  level  pelaksana  ( street  level  bureaucrats ).
Reformasi  pada  top  level  harus  didahulukan  karena posisi  strategis  para  birokrat  di  tingkat  puncak  adalah
sebagai patron (orang yang berpengaruh) sehingga akan lebih  mudah  jika  reformasi  dan  pembaharuan  itu dilakukan  terlebih  dahulu  diantara  para  pemimpin sekaligus  memberikan  contoh  bagi  para  bawahannya. Pada  tatanan  menengah,  keputusan  strategis  yang dibuat  oleh  pemimpin  harus  dijabarkan  dalam keputusan-keputusan  operasional  dan  selanjutnya  ke dalam  keputusan-keputusan  teknis  bagi  para  pelaksana di lapangan ( street level bureaucrats ).
Dalam  tatanan  eksternal,  reformasi  birokrasi dimaksudkan  untuk  menghindari  subordinasi  birokrasi dalam  politik  atau  kekuasaan.  Dengan  kata  lain, reformasi  secara  eksternal  dimaksudkan  untuk netralitas birokrasi. Artinya, birokrasi harus netral dari kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan politik,  ekonomi,  dan  sebagainya.  Reformasi  ke  arah netralitas  menjadi  relevan  dalam  kaitannya  dengan masih  dominannya  peran  birokrasi  dalam  perumusan maupun  pelaksanaan  kebijakan  serta  dalam  pelayanan publik. Oleh karena itu konsep reformasi sesungguhnya merupakan  konsep  yang  luas  ruang  lingkupnya  karena mencakup reformasi struktural maupun kultural. Dalam konsep  lain,  reformasi  birokrasi  secara  lebih  rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural,  kultural,  dan  etika  birokrasi  (Nurdjaman, 2002).
Birokrasi  pemerintahan  selaku  instrumen,  alat dan  aparat  negara  dan  pemerintah  dengan lingkungannya  melalui  mekanisme,  proses  dan  fungsi kebijakan,  pemberdayaan,  pelayanan,  pemanfaatan  dan pengembangan  nilai  sumberdaya  serta  menggunakan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bagi  kepentingan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  rangka  pembaharuan pemerintahan  yang  berkenaan  dengan  lingkungannya, maka sistem erat kaitannya dengan rekonstruksi sistem birokrasi  yang  menyangkut  pengaturan  terhadap birokrasi  pemerintahan  yang  bermuatan  kompetensi dan  kinerja  organisasi  untuk  melakukan  fungsi  secara
efektif,  efisien,  akuntabel  berupa:  Norma,  Standar, Pedoman  dan  Aturan  (NSPA)  guna  menumbuhkan birokrasi  pemerintahan  yang  profesional dan proporsional.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dengan  regulasi terhadap  pengaturan  standar  birokrasi  yang  bertujuan untuk  merubah  birokrasi  yang  berorientasi  kekuasaan, ingin dilayani, tidak profesional yang menimbulkan KKN menjadi  birokrasi  pemerintahan  yang  mempunyai budaya dan etos kerja atas dasar kemampuan visioner, profesional,  kinerja,  etis,  responsif  dan  akuntabilitas bagi kepentingan publik.
Sejalan  dengan  pembaharuan  pemerintahan menuju governance ,  maka  tidak  hanya  dibutuhkan pembaharuan  sistem  birokrasi  pemerintahan  melalui regulasi  pemerintahan,  melainkan  diikuti  dengan pembaharuan kelembagaan sistem birokrasi pemerintahannya. Kelembagaan birokrasi pemerintahan seharusnya  didasarkan  pada  struktur,  fungsi,  proses, dan  perilaku  maupun  kultur  birokrasi  pemerintahan yang  berorientasi  pada  kinerja  organisasi  ( performance organization )  dan  pembelajaran  organisasi  ( learning organization )  guna  meningkatkan  pelayanan  publik  dan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan  dengan  agenda  besar  di  atas, Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  bagian  dari pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2019  tentang  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  di  Lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk melaksanakan  amanat  tersebut.  Peraturan  ini merupakan  instruksi  bagi  seluruh  unit  kerja  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  berbenah, mereformasi  diri,  sekaligus  meraih  predikat  Wilayah Bebas  Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani (WBBM).
Program Pembangunan Zona Integritas ini telah berlangsung  selama  beberapa  tahun  dan  setiap  unit kerja  berupaya  untuk  mendapatkan  predikat  tersebut sebagai  wujud  keterlaksanaan  pelayanan  publik  yang maksimal.  Program  ini  menjadi  salah  satu  tolak  ukur yang  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Bapas  Kelas  II Sampit  sebagai  salah  satu  unit  kerja  di  bawah Kementerian Hukum dan HAM RI juga terus berupaya untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  baik melalui pembangunan zona integritas tersebut maupun dalam kaitannya merespon era revolusi  digital.  Sebagai lokus  penelitian,  Bapas  Kelas  II  Sampit  menjadi  unit analisis  yang  menarik  untuk  diteliti  oleh  penulis mengingat  beberapa  terobosan  maupun  inovasi  yang sedang dirintis oleh instansi tersebut.
Pandemi  Covid-19  juga  menjadi  salah  satu tantangan  besar  dalam  pelayanan  publik  yang  nantinya akan  diulas  dalam  penelitian  ini.  Sejauh  mana  Bapas Kelas  II  Sampit  dapat  memanfaatkan  teknologi  digital dan  relevansinya  dalam  era  digital  4.0.  Namun demikian,  belum  semua  masyarakat  penerima  layanan dapat  menerima  digitalisasi  pelayanan.  Penelitian  ini berupaya untuk mengetahui kondisi eksisting pelayanan publik  di  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit.  Selain  itu, peneliti  juga  akan  menganalisis  upaya  yang  dilakukan oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit. Terakhir, peneliti akan mengidentifikasi respon Bapas  Kelas  II  Sampit  terhadap  revolusi  digital  dalam implementasi  kebijakan  pelayanan  publik.  Oleh  sebab itu,  penelitian  dengan  judul  “Strategi  Peningkatan

## Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Menghadapi  Era
Revolusi  Digital  di  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit”  ini diajukan  karena  dirasa  penting  bagi  perkembangan kajian reformasi birokrasi di Indonesia.
Salah  satu  metode  untuk  mengetahui  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  perusahaan  atau
organisasi  adalah  analisis  SWOT.  Menurut  Graffin (2004:228),  analisis  SWOT  adalah  evaluasi  atas kekuatan ( strengths ) dan kelemahan ( weakness ) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga  evaluasi  atas  peluang  ( opportunities )  dan  ancaman ( threats )  dari  lingkungan.  Menurut  Thompson  (2008  : 97) Analisis SWOT adalah simpel tetapi merupakan alat bantu yang sangat kuat untuk memperbesar kapabilitas serta  mengetahui  ketidakefisienan  sumber  daya perusahaan,  kesempatan  dari  pasar  dan  ancaman eksternal untuk masa depan agar lebih baik lagi. Dalam analisis  SWOT,  strategi  terbaik  untuk  mencapai  misi suatu  organisasi  adalah  dengan  (1)  mengeksploitasi peluang  dan  kekuatan  suatu  organisasi,  dan  pada  saat yang  sama  (2)  menetralisasikan  ancamannya,  dan  (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih  (2007) mendefinisikan  pelayanan  umum  atau  pelayanan  publik sebagai “suatu bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk jasa  maupun  barang  publik  yang  mana  pada  prinsipnya merupakan  tanggung  jawab  serta  dilaksanakan  oleh setiap  instansi  sebagai  usaha  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  serta  dalam  rangka  pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Sinambela,  dkk.  (2007)  menyatakan  bahwa  pelayanan publik  “diselenggarakan  oleh  negara  untuk  memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya”.
Menurut  Zeithaml  dkk  dalam  Hardiyansyah (2011:  46)  terdapat  5  (lima)  determinan  kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai:
1. Keandalan  ( reliability ),  yaitu  kemampuan  untuk melaksanakan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan tepat dan terpercaya.
2. Ketanggapan  ( responsiveness ),  yaitu  kemampuan untuk  membantu  pelanggan  dan  memberikan pelayanan dengan cepat.
3. Keyakinan  ( confidence ),  yaitu  pengetahuan  dan kesopanan  pegawai  serta  kemampuan  mereka
untuk  menimbulkan  kepercayaan  dan  keyakinan atau “ assurance ”.
4. Empati  ( emphaty ),  yaitu  syarat  untuk  peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5. Berwujud ( tangible ), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Di mana  penelitian  lebih  mengutamakan  mendeskripsikan dan  menggambarkan  fenomena  atau  peristiwa  yang terjadi di lapangan secara akurat, faktual, dan sistematis. Pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hasil-hasil  penelitian dalam  bentuk  uraian  deskriptif  secara  tekstual.  Hasil penulisan  penelitian  ini  berupa  pernyataan  sesuai dengan  kondisi  yang  sebenarnya  yakni  mengenai kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit.  Data  diperoleh  dengan  melakukan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  literatur  atau dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  di Kantor Bapas Kelas II Sampit.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  deskriptif kualitatif  ini  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, display data, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Setelah  data  dianalisis  melalui  proses  reduksi,  display, verifikasi,  dan  penarikan  kesimpulan,  data  diuraikan dalam bentuk deskripsi untuk kemudian dimaknai guna menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Lingkungan  Internal  dan  Eksternal Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit  dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Isu  Strategis  dan  Permasalahan  Organisasi Bapas Kelas II Sampit
Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit  dalam menjalankan  pelayanan  publik  tidak  terlepas dari berbagai permasalahan. Ada pun beberapa permasalahan  yang  krusial  sehingga  perlu segera  mendapat  penanganan  yang  tepat. Permasalahan  ini  yang  menjadi  isu  strategis  di Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit.  Permasalahan  / hambatan  yang  ditemui  di  Bapas  Kelas  II Sampit Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Seksi Masalah yang dihadapi Keberhasilan yang dicapai tahun sebelumnya 1. Urusan Tata Usaha. a. Kurangnya  Pegawai sebagai Jabatan fungsional Umum pada  urusan  Tata Usaha, sehingga pekerjaan di kerjakan dengan merangkap jabatan. 1. Umum dan Perlengkapan: - Pengelolaan BMN dapat  dilaksanakan dengan baik.
- Pendistribusian surat masuk  dan  surat keluar berjalan lancar. - Penyediaan kebutuhan kantor dan alat rumah tangga  berjalan  baik walaupun masih kurang memadai. - Operator BMN masih  di  kerjakan rangkap jabatan oleh petugas Pengadministrasi Umum. 2. Kepegawaian dan Keuangan: - Pemberian  hak-hak pegawai  seperti  gaji, lembur, uang makan, dan tunjangan kinerja  di  bayarkan tepat waktu. - Pemberian cuti tahunan  terlaksanan dengan  baik,  Selama Januari sampai Desember 2021 sebanyak 2 orang. - Realisasi anggaran rutin dapat dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan
dan MAK yang ada.
2. Sub  Subsi Bimbingan Klien Dewasa 1. Kurangnya  pegawai untuk  tenaga  PK  dan Registrator. 2. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kendaraan Roda-2. 3. Minimnya  anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembimbingan  klien, dan Litmas. 4. Tidak  terlaksananya kegiatan  Assesment terhadap Klien Dewasa  karena  tidak adanya tenaga Assesor  di  Bapas Sampit. a. Terlaksananya kegiatan
Bimbingan  Kepribadian kepada Klien Dewasa.
b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan
Kemandirian kepada Klien Dewasa.
c. Terlaksananya kegiatan sidang TPP.
d. Terlaksananya  kegiatan pembimbingan  sesuai anggaran yang ada.
e. Terlaksananya pembuatan laporan Litmas  sesuai  anggaran
yang ada. f. Terlaksananya pengawasan dan Penindakan Klien Pemasyarakatan. g. Terlaksananya kegiatan Mediasi dan Koordinasi. h. Terlaksananya kegiatan Konseling. 3. Sub  Seksi Bimbingan Klien Anak. a. Kurangnya  pegawai untuk  tenaga  PK  dan Registrator. b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kendaraan Roda-2. c. Minimnya  anggaran untuk pelaksanaan kegiatan  diversi  dan Litmas. a. Terlaksananya  kegiatan Bimbingan  Kepribadian kepada Klien Anak.
b. Terlaksananya  kegiatan sidang TPP.
c. Terlaksananya  kegiatan pembimbingan  sesuai anggaran yang ada. d. Terlaksananya pembuatan laporan
Litmas  sesuai  anggaran yang ada. e. Terlaksananya  kegiatan Mediasi dan Koordinasi. f. Terlaksananya  kegiatan Konseling. g. Terlaksananya  kegiatan pendampingan  sidang anak. h. Terlaksananya  kegiatan pendampingan  diversi sesuai  anggaran  yang ada.
b. Faktor  Internal  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Aspek Kelebihan Dari  analisa  kekuatan  ( strengths ) didapatkan  beberapa  kelebihan  yang dimiliki  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit. Pertama  adalah  adanya  dukungan  dari pimpinan  internal  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit. Hal ini ditunjukkan  dari beberapa pemberitaan  media  terkait  dengan program-program,  aksi,  dan  aplikasi  yang
diluncurkan  sesuai  dengan  instruksi pimpinan.  Kedua  adalah  tersedianya aplikasi  (Si-Bajakah)  dan website resmi Kantor Bapas Kelas II Sampit. Website ini dapat diakses melalui laman https://bapassampit.kemenkumham.go.id/ oleh  masyarakat  luas. Website tersebut juga  dibuat  interaktif  dimana  masyarakat juga  dapat  memberikan  respon  melalui halaman tersebut. Informasi yang diberikan  cukup  beragam  baik  dari informasi  tekstual  dan  grafis  dari  laporan publik,  IKM,  dan  berita  penting  lainnya. Ketiga  adalah  komitmen  yang  tinggi  dari internal Kantor Bapas Kelas II Sampit. Hal tersebut  ditunjukkan  dari  upaya  Kantor Bapas  Kelas  II  Sampit  yang  terus mengembangkan  pelayanan  kerja  dengan basis kepada teknologi informasi.
2) Aspek Kelemahan
Dari analisa kelemahan ( weaknesses ) didapatkan beberapa permasalahan  di  internal  Kantor  Bapas Kelas  II  Sampit.  Hal  ini  juga  tercantum dalam  laporan  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit  pada  tahun  2020.  Permasalahan pertama adalah sumberdaya manusia yang kurang  memadai  terutama  dari  segi kuantitas.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan kurangnya  Pegawai  sebagai  Jabatan fungsional  Umum  pada  urusan  Tata Usaha,  sehingga  pekerjaan  di  kerjakan dengan  merangkap  jabatan.  Rangkap jabatan  ini  yang  kemudian  membuat kinerja  tidak  efektif  yang  secara  jangka panjang dapat mempengaruhi ketercapaian upaya  transformasi  digital.  Permasalahan kedua  adalah  kurangnya  sarana  dan
prasarana  dalam  menunjang  upaya digitalisasi  di  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit.  Sebagai  contoh  permasalahan terkait  dengan  ketersediaan  komputer  di
Kantor Bapas Kelas II Sampit. Permasalahan ketiga adalah terkait dengan sumber  pendaanaan  di  Kantor  Bapas Kelas II Sampit. Pengaturan pendanaan ini juga  terkait  dengan  urgensi  di  masing- masing bidang, sebagai contoh permasalahan  minimnya  anggaran  untuk pelaksanaan  kegiatan  diversi  dan  Litmas juga  menjadi  perhatian  khusus  yang  perlu diselesaikan terlebih dahulu.
c. Faktor Eksternal Kantor Bapas Kelas II Sampit dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Aspek Peluang Dari  analisa  peluang  ( opportunities ) didapatkan  beberapa  hal  yang  kemudian dapat  mendorong  adanya  beberapa kondisi  yang  menjadi  peluang  Kantor Bapas  Kelas  II  Sampit  untuk  melakukan transformasi  digital.  Pertama  adalah adanya  berbagai  regulasi  dan  instruksi yang diturunkan untuk melakukan percepatan  digital.  Salah  satunya  adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No,  7  Tahun  2021  tentang  Kompetisi
Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Dalam peraturan  tersebut  mendorong  adanya inovasi  yang  kemudian  menjadi  pemicu peluang  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit untuk  mengembangkan  pelayanan  digital. Kedua adalah adanya percepatan
Pembangunan  Nasional  terutama  di bidang  teknologi  informasi  dengan pembangunan  tower  atau  BTS  di beberapa daerah. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital menjadi prioritas seperti yang disampaikan Johnny  G.  Plate  selaku  Kementerian Kominfo.  Dimulai  dari  penambahan Base Transceiver Station (BTS) hingga
memastikan  proyek  Pusat  Data  Nasional (PDN) mulai dibangun menjadi bagian dari percepatan  infrastruktur  digital.  Di  tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan  pembangunan  4.200  BTS dimana  saat  ini  sedang  dalam  proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak  3.704  BTS  baru.  Peluang  ketiga adalah  adanya  percepatan  digitalisasi akibat Pandemi Covid-19. Tidak dipungkiri Pandemi  Covid-19  ini  memaksa  hampir seluruh  pekerja  untuk  dapat  bekerja  dari rumah  atau  dengan  meminimalisir  tatap muka  langsung  sehingga  pelayanan  digital menjadi  opsi  utama.  Keempat  adalah antusiasme  masyarakat  terhadap  layanan digital oleh Kantor Bapas Kelas II Sampit. Hal  ini  dapat  dilihat  sejak  pembuatan pertama website https://bapassampit.kemenkumham.go.id/ sudah  ada  17.840  pengunjung  dimana bulan ini mencapai 1.022 pengunjung.
2) Aspek Ancaman
Dari  analisa  ancaman  ( threats )
terdapat  beberapa  ancaman  yang  dapat berujung pada kurang optimalnya pelaksanaan  transformasi  digital  oleh Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit.  Ancaman pertama adalah terkait dengan sarana dan
prasarana  yang  dmiliki  oleh  Nasional terkait dengan jaringan internet. Pembangunan  BTS  memang  saat  ini sedang  dipercepat  namun,  belum  semua daerah mendapatkan percepatan
pembangunan  BTS  ini.  Ancaman  kedua adalah  kemampuan  pengguna  layanan Kantor Bapas Kelas II Sampit yang kurang bagus  dalam  penggunaan  layanan  digital. Tidak  jarang  apabila  penerima  layanan terutama  masyarakat  yang  menerima dampingan  tidak  optimal  menggunakan media sosial atau mengakses website .
2. Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit  dalam Menghadapi Era Revolusi Digital
a. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bapas Kelas II Sampit melalui Digitalisasi Sistem
1) Aspek yang Berwujud (Tangibles)
Pada  umumnya  narapidana  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit akan  melihat  baik  tidaknya  suatu pelayanan  pertama  kali  adalah  bagaimana ketersediaan  fasilitas  yang  ada  seperti peralatan,  sarana  fisik  kemudian  kondisi ruangan  yang  tampak.  Instalasi  Poliklinik Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit merupakan  instalasi  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  narapidana dengan  tujuan  mendapatkan  pelayanan pembimbingan  kemasyarakatan  di  Kantor Badan Pemasyarakatan Kelas II Sampit.
2) Keandalan (Reliability)
Keandalan  dalam  memberikan
pelayanan  merupakan  aspek  penting  yang dimiliki oleh suatu institusi maupun pihak- pihak yang memberikan pelayanan.  Untuk melihat  bagaimana  keandalan  dalam
memberikan  pelayanan  di  Kantor  Badan Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit  dapat dilihat dari ketersediaan informasi mengenai  pendampingan,  petugas  yang tanggap, pengecekan berkala, dan lancarnya proses pemeriksaan. Pemeriksaan  wajib  dan  rutin  yang dilakukan biasanya adalah pada narapidana baru untuk memantau kesehariannya.
3) Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya tanggap merupakan kesigapan baik  petugas  medis  maupun  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit dalam  memberikan  suatu  respon  kepada narapidana  terhadap  masalah  yang disampaikan  kepadanya.  Pelayanan  yang cepat  dan  tanggap  layaknya  adalah kemudahan  petugas  untuk  memberikan pelayanan  cepat,  tepat,  dan  kemauan memberikan  pertolongan  kepada  pasien yang memerlukan bantuan.
4) Jaminan (Assurance) Dimensi pelayanan dalam
pelayanan  digital  dikatakan  sebagai key point , karena baik buruknya suatu kualitas pelayanan terdapat dan biasanya terbentuk  dari  dimensi  ini,  seperti pengetahuan  petugas  dalam  menganalisa masyarakat yang mendapat pendampingan dan kemampuan petugas dalam memberikan  rasa  aman  serta  dukungan terhadap pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan  mekanisme  pembiayaan  program pembinaan  dan  pelayanan  anak  didik pemasyarakatan, dijelaskan
bahwa
pemeriksaan  dilakukan  secara  berkala dengan lembar monitoring dan komunikasi melalui Whatsapp.
5) Kepedulian (Emphaty)
Perhatian  khusus  yang  diberikan
kepada  pasien  seperti  kepedulian  dan perhatian  petugas  sangat  penting  dalam pelayanan di Kantor Badan
Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit.  Karena dengan  kepedulian  dan  perhatian  yang diberikan  petugas  maupun  petugas penjagaan, secara psikologis akan membantu  kelancaran  pengobatan  yang sedang dilaksanakan.
Dari  keempat  komponen  SWOT  yang telah  dibahas,  didapatkan  strategi  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  digital.  Strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan  peluang  antara  lain  membangun komitmen dari semua stakeholder yang terlibat dalam  program  transformasi  digital  di  badan pemasyarakatan  dan  mengembangkan  sistem informasi. Strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

## Eksternal
Internal

## Peluang (O)
1. Regulasi  dan instruksi  yang diturunkan untuk melakukan percepatan digital 2. Percepatan Pembangunan Nasional terutama di bidang teknologi informasi 3. Percepatan digitalisasi akibat Pandemi Covid-19. 4. Antusiasme masyarakat terhadap layanan digital Ancaman (T) 1. sarana dan prasarana  yang dmiliki oleh Nasional terkait  dengan jaringan internet. 2. kemampuan pengguna layanan  Kantor Bapas  Kelas  II Sampit yang kurang bagus
Kekuatan (S)
1. dukungan  dari Strategi SO • Memperkuat Strategi ST • Membuat
pimpinan internal 2. tersedianya aplikasi (Si- Bajakah)  dan website resmi
Kantor  Bapas
Kelas II Sampit 3. komitmen yang tinggi dari internal Kantor Bapas  Kelas  II Sampit kan komitmen dari semua stakeholder • Mengembang kan  aplikasi (Si-Bajakah) dan website resmi  Kantor Bapas Kelas II Sampit dengan konten  yang lebih menarik aplikasi dan halaman website dengan  versi lite • Membuat fitur yang  mudah untuk digunakan  dan dimengerti Kelemahan (W) 1. sumberdaya manusia  yang kurang memadai terutama  dari segi kuantitas 2. kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang upaya digitalisasi 3. sumber pendaanaan  di Kantor  Bapas Kelas II Sampit.
Strategi WO
• Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia
• Meningkatkan peluang suntikan pendanaan bagi  Kantor Bapas Kelas II
Sampit
Strategi WT • Melakukan sosialisasi  dan penguatan kepada petugas  dan warga binaan • Mempertegas komitmen pemerintah melaui program Nasional
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat dirumuskan  4  strategi,  yaitu  strategi  SO, strategi  ST,  strategi  WO,  dan  strategi  WT. Strategi di atas didapatkan dengan membandingkan  faktor  internal  dan  eksternal dari  Kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit  sesuai dengan pelaksanaan pelayanan berbasis digital.
3. Program Aplikasi Si-Bajakah sebagai Inovasi Unggulan  untuk  Menghadapi  Era  Revolusi Digital
a. Pandemi Covid dan Percepatan Teknologi Pandemi COVID-19 turut
mempercepat  transformasi  virtual  di  berbagai negara.  Survei  Twilio  (2020)  kepada  2.569 responden  perusahaan  dari  Australia,  Prancis, Jerman,  Italia,  Jepang,  Singapura,  Spanyol,
Inggris  dan  Amerika  membuktikan  hal tersebut.  97%  responden  dari  survei  Twilio (2020)  setuju  COVID-19  mempercepat transformasi  virtual  di  perusahaannya.  Dalam tingkat  yang  makro,  transformasi  virtual memiliki  dampak  positif  bagi  perekonomian. Bagi  Indonesia,  adopsi  teknologi  baru  mampu memacu  tambahan  0,55%  pertumbuhan produk  domestik  bruto  (PDB)  setiap  tahun selama  2  dekade  kedepan  hingga  tahun  2040 (ADB  dan  Kemenkeu,  2020).  Dengan mengadopsi  teknologi  virtual  secara  masif, maka  Indonesia  dapat  bangkit  dengan  lebih baik  pasca  pandemi.  Teknologi  virtual  yang dimaksud  mencakup  digitalisasi  pada  rantai nilai,  dari  produksi  sampai  distribusi, penggunaan  robotika  canggih  maupun  adopsi teknologi kecerdasan buatan.
Menyadari  besarnya  manfaat  dari transformasi  digital,  Presiden  Joko  Widodo pada  Rapat  Terbatas  mengenai  Perencanaan Transformasi  Digital,  Senin  3  Agustus  2020 menyampaikan  lima  arahan  yang  terdiri  dari perluasan  akses  dan  peningkatan  infrastruktur digital, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis dan di pemerintahan,  percepat  integrasi  pusat  data nasional,  siapkan  kebutuhan  SDM  talenta digital  dan  siapkan  berbagai  regulasi  yang berkaitan  dengan  skema  pendanaan  dan pembiayaan  transformasi  digital  (Setkab, 2020).  Sebagai  tambahan,  berikut  beberapa fokus  belanja  dalam  RAPBN  2021  untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia.
Infrastruktur  digital  plus  akselerasi transformasi  digital  di  pemerintahan  dan peningkatan  produktivitas  sumber  daya manusia  melalui  pengetahuan  ekonomi  turut
menjadi  fokus  belanja  dari  pemerintah. Pembangunan  infrastruktur  digital  seperti internet memang dibutuhkan mengingat masih ada  ketimpangan  akses  internet  di  Indonesia. Arahan  dan  kesadaran  dari  Presiden  Joko Widodo  mengenai  pentingnya  percepatan transformasi  digital  serta  fokus  belanja  dari RAPBN  2021  menunjukkan  bahwa  Indonesia berada  di  jalan  yang  tepat.  Perbaikan kapabilitas  R&D,  berinovasi  pada  proses produksi  dan  produksi  barang  baru  serta kualitas  talenta  Indonesia  wajib  dilakukan. Faktor  lain  seperti  dukungan  regulasi  serta pembiayaan  transformasi  digital  tentu  tidak boleh  dilupakan.  Saatnya  menjadikan  pandemi Covid-19 sebagai momentum.
Pandemi  Covid-19  telah  mengubah tatanan birokrasi dalam memberikan pelayanan  publik.  Perubahan  birokrasi  terjadi dalam  dimensi  sistem  tata  kerja  baru. Menghadapi  generasi  new  normal,  terdapat dua pilihan yaitu Work From Home (bekerja di rumah)  atau  tetap  bekerja  di  kantor  dengan tetap  mematuhi  aturan  protokol  kesehatan. Perubahan  birokrasi  ini  sangat  dipengaruhi oleh  kesiapan  sumber  daya  manusia  dan dukungan  infrastruktur.  Selanjutnya,  untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam menghadapi  tatanan  new  regular,  terdapat beberapa  saran  agar  pelayanan  tetap  dapat most  suitable  yaitu  dengan  cara,  Menguatkan kapasitas  birokrasi  dalam  menguasai  aplikasi berbasis digital. Era new regular mengharuskan birokrasi  yang  berkualitas  dan  inovatif  agar dapat  memberikan  ide  maupun  gagasan  baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Meningkatkan  edukasi  kepada masyarakat  terkait  dengan  transisi  pelayanan
menuju daring (online). Bisa  dilakukan dengan memperkuat  sosialisasi  kepada  masyarakat terhadap  keunggulan  menggunakan  pelayanan berbasis  online.  Memeratakan  pembangunan infrastruktur  berbasis  digital.  Di  generation pandemi  Covid-19  saat  ini,  masih  banyak daerah  lain,  terutama  di  luar  Pulau  Jawa  yang masih  tertinggal.  Birokrasi  bisa  berfokus terhadap  pemerataan  agar  daerah  luar  Pulau Jawa  tetap  dapat  menikmati  akses  pelayanan on-line ini (Fidaus, dkk, 2021).
b. E-Government :  Strategi  Efektivitas  Pelayanan Publik di Masa Pandemi Di era  globalisasi seperti saat ini, tidak heran  apabila  kemajuan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dapat  menjanjikan  efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan,  dan  transparansi,  tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi ini perlu mewujudkan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ). E- Government adalah suatu upaya dari
pemerintah dalam mengembangkan
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis  elektronik  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi.  Pada e-government juga peningkatan  pada  pelayanan  publik  terwujud. Secara  lebih  mendalam  pemerintah  dalam mempersiapkan  visi  dan  misi  kebijakan teknologi  informasi,  lebih  melihat  pada  faktor equity (menjadikan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan  umum).  Untuk  mencapai  target penerapan  teknologi  informasi  yang  efektif perlu  diadakan  komputerisasi  pemerintahan atau e-government dan  peningkatan  sumber daya  manusia  dan  pendidikan  di  bidang teknologi informasi. Alasannya karena
penerapan  teknologi  informasi  akan  menjadi optimal  apabila  pengetahuan  para  pemakai atau  pengguna  jasa  teknologi  benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.
E-Government merupakan  penggunaan teknologi  oleh  pemerintah,  khususnya  aplikasi berbasis  web  via  internet  ( web-based  internet application )  untuk  meningkatkan  akses  dan pengiriman  informasi  pemerintah  dan  layanan kepada  warga  negara,  mitra  bisnis,  karyawan, lembaga  lain,  dan  entitas  pemerintah. E Government memiliki potensi untuk membantu membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antara pemerintah dan publik oleh membuat interaksi dengan  warga  lebih  lancar,  lebih  mudah,  dan lebih efisien (McClure, 2000).
Fang (2002) mendefinisikan E- Government sebagai  cara  untuk  pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  yang  inovatif,  khususnya  aplikasi berbasis  web  via  internet  ( web-based  internet application ), untuk menyediakan akses informasi  dan  layanan  pemerintah  yang  lebih mudah  bagi  warga  negara.  Hal  ini  dilakukan demi  meningkatkan  kualitas  layanan  dan memberikan  peluang  lebih  besar  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi.  Kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi  sangat  mendorong  terciptanya kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan,  efektivitas  dan  efisiensi,  baik dalam  dunia  industri  (swasta)  maupun pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dan  komunikasi  atau  biasa  disebut e- government dapat  mewujudkan  pemerintahan yang  baik  ( good  governance ).  Selain  itu,
penerapan e-government dapat  meningkatkan pelayanan  publik,  mempermudah  interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas  serta  transparansi  penyelenggara pelayanan publik (Dwiyanto, 2011).
Di  era  globalisasi,  tidak  mengherankan jika  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi  menjanjikan  efisiensi,  kecepatan, aksesibilitas,  transparansi,  dan  tata  kelola.
Selain  itu,  di  era  gotong  royong,  teknologi informasi  dan  komunikasi  (biasa  disebut e- government ) harus digunakan untuk menduduki kursi kepresidenan
dewan menteri.
Peningkatan  pelayanan  publik  juga  dapat dilakukan  melalui e-government .  Seperti  yang dinyatakan  Dwiyanto  (2011:181),  aparatur pemerintah melaksanakan
kegiatan pemerintahan, mendorong akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat
dan penyelenggara pelayanan publik, serta memajukan  telekomunikasi.  UU  Pasal  25 tentang  pelayanan  publik  menjelaskan  prinsip- prinsip  pelayanan  publik  yang  terkait  dengan implementasi e-Government . i mewakili tanggung  jawab,  k  mewakili  ketepatan  waktu dan  l  mewakili  kecepatan,  kemudahan  dan kenyamanan. UU Kepegawaian pasal 23 ayat 1 tahun 2009, serta jenis dan komponen sistem informasi nasional untuk mendukung informasi bagi  kinerja  pelayanan  publik.  Sistem  tersebut meliputi  sistem  informasi  elektronik  atau sistem informasi non elektronik. File organizer ,
file juru bahasa, standar layanan, pengumuman layanan,  keluhan,  ulasan  kinerja.  Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa
pembentukan e-government menciptakan
kondisi yang menguntungkan untuk memfasilitasi  pembentukan  layanan  publik.
Selain  itu,  pengawas  pegawai  negeri  sipil  dan perwakilannya,  seperti  Ombudsman  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  mudah  diatur. Misalnya,  mengelola  pengaduan  secara  online untuk  memudahkan  akses  publik  dan memungkinkan  Ombudsman  RI  memantau pengaduan.
Birokrasi  yang  cerdas  dan  ringan  yang mampu  bertindak  cepat  atas  permintaan Presiden  Joko  Widodo  adalah  aparatur pemerintahan dengan struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi dan peran. Tentu saja, sistem  ini  menuntut  pejabat  lokal  terpilih untuk  sepenuhnya  memainkan  perannya  di bidang  kompetensi.  Pemerintah  meyakini kondisi ini dapat diciptakan dengan memindahkan  jabatan  struktural  ke  jabatan fungsional. Komitmen pemerintah ini membuka jalan bagi perubahan bagi pemerintah pusat dan daerah yang menginginkan  reformasi  birokrasi  secara menyeluruh.  Namun,  hal  ini  juga  harus didukung  oleh  misi  presiden,  dengan komitmen  manajemen  terhadap  struktur organisasi pemerintahan untuk terus “menyederhanakan  birokrasi  yang  kohesif”. Kamuflase  tidak  hanya  mengubah  posisi fungsionalnya,  tetapi  ada  juga  gagasan  tentang posisi  struktural"  di  depan  dan  di  belakang sebagai satu.
Indonesia  saat  ini  tengah  mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara  secara  fundamental  menuju  ke sistem  pemerintahan  yang  demokratis  dan transparan.  Perubahan  yang  tengah  dialami  ini memberikan  peluang  bagi  penataan  berbagai segi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, dimana  kepentingan  rakyat  dapat  kembali
diletakkan  pada  posisi  terdepan.  Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  tentu  akan  disertai oleh  berbagai  bentuk  ketidakpastian.  Oleh karena  itu  Pemerintah  harus  mengupayakan berbagai strategic planning diantaranya perencanaan  reformasi  birokrasi,  kelancaran komunikasi  dengan  lembaga-lembaga  tinggi negara  dan  pemerintah  daerah  serta mendorong  partisipasi  masyarakat  luas,  agar ketidakpastian  tersebut  tidak  melahirkan perselisihan  paham  dan  ketegangan  yang meluas,  serta  berpotensi  menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka  terhadap  derasnya  aliran  ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat  dan  efektif.  Dalam  mewujudkan pemerintahan  berkelas  dunia,  tentunya  ASN juga  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan publik  yang  berkualitas.  Lalu,  bagaimana  cara
Kemenpan  RB  melakukan  pembinaan  agar seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal?.
Perkembangan  teknologi  informasi terutama  komputerisasi  dan  media  sosial mempermudah cara kerja birokrasi. Namun, di sisi  lain,  teknologi  tersebut  juga  memfasilitasi masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya dan  menuntut  pelayanan  yang  lebih  baik  dari
ASN. Maka, ASN harus memberikan pelayanan masyarakat  dengan  meningkatkan  SDM  yang profesional,  tata  kelola  pemerintahan,  dan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan.  Mau  tidak  mau  ASN  harus  selalu open  minded,  terus  melakukan  inovasi,  dan menyederhanakan  proses  kerja.  ASN  harus memanfaatkan kemajuan teknologi, pengetahuan,  serta  berkolaborasi  dengan
pihak-pihak  terkait.  Perubahan  yang  sedang dijalani  terjadi  pada  saat  dunia  sedang mengalami  transformasi  digital  menuju  era masyarakat  informasi.  Kemajuan  teknologi informasi  yang  demikian  pesat  serta  potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan  informasi  dalam  volume  yang besar  secara  cepat  dan  akurat  (Firdaus,  dkk, 2021).
c. Program  Aplikasi  Si  Bajakah  dan  Program Pelayanan Publik Digital Lainnya di Bapas Kelas II Sampit
Aplikasi Si Bajakah merupakan akronim dari Sistem  Informasi  Jaringan  Komunikasi  Klien Bapas  Sampit. Si  Bajakah  adalah  aplikasi  yang berbasis web yang bisa diakses melalui PC atau Laptop  maupun  handphone  dengan  alamat website http://sibajakahbapassampit.com/ .
Aplikasi Si Bajakah meliputi:
- Pendaftaran klien
- Lapor  diri  klien  secara real  time dimanapun  klien  berada  selama  masih terjangkau  jaringan  internet,  aplikasi  ini untuk  memudahkan  klien  melaporkan kondisinya kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukan  verifikasi  oleh  Pembimbing kemasyarakatan.
- Survei IKM / IPK Sampit.
Aplikasi  Si  Bajakah  memudahkan  para klien  untuk  melakukan  wajib  lapor  secara online.  Sebelumnya,  wajib  lapor  harus dilakukan secara tatap muka, atau klien datang langsung  ke  kantor  Bapas  Kelas  II  Sampit. Aplikasi ini merupakan program unggulan bagi Bapas  Kelas  II  Sampit  dalam  merespon  era
revolusi  digital  yang  menuntut  percepatan pelayanan publik.
Selain  Aplikasi  Si  Bajakah,  ada  layanan yang  bernama  “HALO  BAPAS”.  Program  ini merupakan pelayanan informasi publik
berbasis call  center .  Pelayanan  ini  diberikan kepada seluruh pengguna layanan Bapas Kelas II  Sampit  untuk  mengetahui  semua  layanan, baik  untuk  masyarakat  maupun  klien pemasyarakatan  Bapas  Kelas  II  Sampit.  Selain itu  masyarakat  juga  dapat  melakukan pengaduan  juga.  Layanan  ini  digunakan  untuk memberikan informasi terhadap layanan Bapas Sampit  yang  bisa  diakses  melalui  media  sosial akun  resmi  bapas  sampit  dan  pengaduan  bisa disalurkan  melalui  Whatsapp  resmi  dan  email dinas bapassampit@kemenkumham.go.id .
Selain  itu,  Bapas  Kelas  II  Sampit  juga membuka  layanan  Pendampingan  Anak  yang Berhadapan  Dengan  Hukum  secara  Daring. Layanan  ini  diberikan  bagi  Anak  yang
Berhadapan dengan Hukum untuk
mendapatkan  pendampingan  dan  dilakukan secara  daring  dikarenakan  dimasa  covid  19 harus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan physical distancing .

## KESIMPULAN
1. Teknologi  digital  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  memajukan  transformasi  digital dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat  terutama  dalam  masa  pandemi  akibat Covid-19.  Transformasi  digital  tidak  hanya berpengaruh  tentang  penerapan  teknologinya  saja, tapi  juga  menyangkut  proses  usaha,  bisnis,  hingga budaya kerja. Tetap menjalankan tugas pengawasan di  masa  pandemi  Covid-19  menjadi  tantangan  bagi audit industri, dan belum jelas kapan akan berakhir.
Transformasi  digital  adalah  proses  penggunaan teknologi  untuk  menciptakan  layanan  hal-hal  baru atau  memodifikasi  proses  bisnis,  budaya,  dan pelanggan untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan.
2. Transformasi  digital  dapat  mengubah  organisasi bisnis  yang  diselesaikan  secara  tradisional  menjadi sistem digital, baik dalam hal penjualan, pemasaran, dan  layanan  pelanggan.  Saat  kami  beralih  dari metode  konvensional  ke  aplikasi  digital  dalam mengelola  bisnis,  kami  memiliki  peluang  untuk menjalankan  bisnis  dan  melibatkan  pelanggan dengan teknologi digital. Transformasi digital bukan hanya  tentang  teknologi  dalam  bentuk  fisiknya, tetapi  tentang  nilai,  optimalisasi,  dan  kemampuan untuk tetap terdepan melalui penggunaan teknologi dan  informasi  yang  relevan.  Meningkatkan  jumlah kasus  Covid-19,  memaksa  pemerintah  untuk melakukan  perubahan  dan  pelayanan  publik  serta menyesuaikan  dengan  perubahan  tersebut.  Hal  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memutus  mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang belum terus menurun  di  Indonesia.  Di  tengah  pandemi  Covid- 19,  situasi  seolah  memaksa  kita  untuk  siap  atau tidak mau mengadopsi pendekatan baru yang biasa dikenal dengan New Normal.
3. Hasil  analisis  lingkungan  internal  menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari Kantor Bapas Kelas II Sampit.  Kekuatannya  adalah  (1)  dukungan  dari pimpinan  internal,  (2)  tersedianya  aplikasi  (Si- Bajakah)  dan  website  resmi  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit,  dan  (3) komitmen  yang  tinggi  dari internal Kantor Bapas Kelas II Sampit. Kelemahannya adalah (1)  sumberdaya  manusia  yang  kurang  memadai terutama  dari  segi  kuantitas,  (2)  kurangnya  sarana dan  prasarana  dalam  menunjang  upaya  digitalisasi, dan (3) sumber pendaanaan di Kantor Bapas Kelas II  Sampit.  Hasil  lingkungan  eksternal  menunjukkan
peluang  dan  ancaman  dari  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit.  Peluang  adalah  (1)  Regulasi  dan  instruksi yang  diturunkan  untuk  melakukan  percepatan digital,  (2)  Percepatan  Pembangunan  Nasional terutama  di  bidang  teknologi  informasi,  (3) Percepatan  digitalisasi  akibat  Pandemi  Covid-19, dan  (4)  Antusiasme  masyarakat  terhadap  layanan digital.  Ancaman  adalah  (1)  sarana  dan  prasarana yang  dmiliki  oleh  Nasional  terkait  dengan  jaringan internet, (2) kemampuan pengguna layanan Kantor Bapas Kelas II Sampit yang kurang bagus.

## SARAN
Beberapa saran yang diberikan diantaranya adalah:
1. Strategi SO dengan memperkuatkan komitmen dari semua stakeholder dan mengembangkan aplikasi (Si- Bajakah)  dan  website  resmi  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit dengan konten yang lebih menarik.
2. Strategi  ST  dengan  membuat  aplikasi  dan  halaman website  dengan  versi  lite  dan  membuat  fitur  yang mudah untuk digunakan dan dimengerti.
3. Strategi  WO  dengan  meningkatkan  kapasitas sumberdaya  manusia  dan  meningkatkan  peluang suntikan  pendanaan  bagi  Kantor  Bapas  Kelas  II Sampit.
4. Strategi  WT  dengan  melakukan  sosialisasi  dan penguatan  kepada  petugas  dan  warga  binaan  dan mempertegas  komitmen pemerintah  melaui program Nasional

## REFERENSI
Ahmad,  Badu.  (2008).  Kondisi  Birokrasi  di  Indonesia dalam  Hubungannya  dengan  Pelayanan  Publik. Jurnal Administrasi Publik : Vol. 4, No. 1.
Berman,  Evan  M.,  dkk.  (2019). Human  Resource Management  in  Public  Service:  Paradoxes, Processes,  and  Problems. Washington  US:  SAGE Publications Inc.
Bisri,  Mashur  Hasan  dan  Bramantyo  Tri  Asmoro.
(2019).  Etika  Pelayanan  Publik  di  Indonesia.
Journal  of  Governance  Innovation :  Volume  1,  No.
1.
Depari,  Elva  G,  Suyanto,  dan  Dedi  Afandi.  (2012). Gambaran  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Poliklinik  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Pekanbaru.  Pekanbaru: Universitas Negeri Riau. Diakses dari https://repository.unri.ac.id/
Firdaus,  Inas  Tasya;  Melinia  Dita  Tursina,  dan  Ali Roziqin.  (2021).  Transformasi  Birokrasi  Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi  Pemeritahan  Indonesia.  Jurnal  Studi Kepemerintahan, 4 (2), 226-239.
Hardiyansyah,  Hardiyansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan Publik:
Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Kurniawan,  Agung.  (2005). Transformasi  Pelayanan Publik . Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
Maryam,  Neneng  Siti.  (2017).  Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi : Vol. VI, No. 1.
Osborne,  Stephen  P.,  dan  Louise  Brown.  (2013).
Handbook  of  Innovation  in  Public  Service. USA: Edward Elgar Publishing, Inc.
Perry,  James  L.  (1990). The  Motivational  Bases  of  Public Service. Public Administration Review.
Radminto  dan  Winarsih,  Atik  Septi  dan  Radminto. (2012). Manajemen  Pelayanan  Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s dan Standar
Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ramadhan,  Risky  Rohmat.  (2020).  Optimalisasi  Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi  Kasus  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Pekanbaru). Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) Universitas  Pendidikan  Ganesha. Vol.  6(2).  pp.
600-608.
Rusfiana,  Yudi  dan  Cahya  Supriatna,  2021,  Memahami Birokrasi  Pemerintahan  dan  Perkembangan, Bandung: Alfabeta.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk.  (2007). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  (2005). Manajemen  Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Wakhid, Ali Abdul. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam: Volume 13, No. 1.