ISSN: 2654-847X http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan
Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

## Zakaria Ansori
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram Email: zakariaansori@uinmataram.ac.id
Abstrak: Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pendidikan pemilih terhadap pemilih  pemula.  Dilatarbelakangi  oleh  fenomena  beberapa  negara demokrasi dalam tahun-tahun terakhir yang menunjukkan semakin menurunnya  partisipasi  pemilih.  Dalam  usaha  merespon  fenomena tersebut, pengabdian ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pengetahuan siswa/siswi tentang kepemiluan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kedua ,  meningkatkan  keterampilan  siswa/siswi  dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Muatan materi yang diberikan ada tiga aspek, yakni; (1) pemilu dan demokrasi; (2) sistem pemilu; (3) praktik pemilu di Indonesia. Hasil pengabdian memperlihatkan adanya perubahan pemahaman siswa/siswi tentang pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput.
Kata  Kunci: Pendidikan  Pemilih,  Partisipasi  Politik,  Keterampilan Pemilih, Pemilu
Abstract: This paper, a report from a community service project, mainly discusses the notion of voting education for beginner voters amid increas- ingly low participation of voters’ participation in some democratic states. For this reason, the project reported in this paper has two primary pur- poses: first, help students’ develop the knowledge of election within the Indonesian political sphere; second, encourage the students to use their rights in the election. There were three designed materials employed: (1) election and democracy; (2) election system; (3) election practice in Indo- nesia. The findings showed that the project training could change the st u- dents’ attitude pertinent to the election and encourage them not to abstain in the election.
Keywords: Voting education, political participation, voters’ competence, general election
50 | Ansori, Pendidikan Pemilih…

## Pendahuluan
Memberikan  suara  dalam  pemilu,  merupakan    bentuk partisipasi  politik  konvensional  individu  paling  minimal    sebagai warga  negara. 1 Oleh  karena  itu,  fenomena  menurunnya  angka partisipasi  masyarakat  dalam  ikut  memilih  menjadi  kehawatiran banyak  negara  demokrasi  era  ini.  Secara  terminologis,  ketidakha- diran  masyarakat  dalam  pemberian  suara  pada  pemilu  dikonsepsi- kan  sebagai  golongan  putih  (golput).  Perkatan  lainnya,  golput  meru- pakan  konsep  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  sikap  masyarakat ketika  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu  atau    tidak hadir memilih.
Beberapa negara menunjukkan angka golput pemilunya berada pada  kondisi  memprihatinkan.  Di  kawasan  Asia,  misalnya  Thailand menjadi  negara  paling  tinggi  angka  golput-nya.  Pada  pemilu  bulan Februari  tahun  2014,  warga  negara  Thailand  yang  berpartisipasi  da- lam pemungutan suara hanya 46,79%, artinya angka golput mencapai 53,21%.  Di  kawasan  Eropa  Timur,  negara  Lithuania  yang  memiliki populasi 2,9 juta, pada, pemilu tahun 2012, angka partisipasi pemilih hanya 35,91%, maka artinya golput mereka mencapai 64,09%.
Sementara itu, di kawasan Amerika Utara, negara Haiti dari 3,5 juta rakyat yang terdaftar dalam daftar pemilih, hanya 28,31 % yang berpartisipasi  menggunakan  hak  pilihnya  pada  pemilu  2006.  Maka artinya  angka  golput  mencapai  71,69  %.  Di  kawasan  Benua  Afrika, Nigeria  pada  pemilu  2011,  dari  73,5  juta  penduduk  terdaftar,  hanya 28,9% yang menyalurkan suaranya. Ini artinya angka golput men-
1 Budi Suryadi, Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep (Jogjakarta, IRCiSoD, 2007), hlm.133. Suryadi meminjam penjelasan Almond (1993) dalam menerangkan dua macam partisipasi politik, yaitu kegiatan politik konvensional dan non-konvensional. Kegiatan politik konvensional  adalah bentuk  partisipasi  politik  yang  normal  dalam  demokrasi  modern.  Bentuk partisipasi  politik  konvensional  adalah;  pemberian  suara  (voting),  diskusi politik,  kegiatan  kampanye,  membentuk  dan  bergabung  dalam  kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi. Bentuk  partisipasi  politik  non-konvensional  adalah  yang  tidak  normal, meskipun  demikian  bisa  legal  (seperti  petisi)  maupun  yang  illegal  seperti kekerasan  dan  revolusioner.  Di  antara  bentuk-bentuknya  adalah  mogok, berdemonstrasi, mogok, tindak kekerasan politik
capai  71,1%.  Pada  pemilu  2012,  di  negara  ini  hanya  19,44%  rakyat mencoblos  dari  796,9  ribu  pemilih  terdaftar.  Artinya  angka  golput mencapai 80,56%. 2
Statistik  pemilu  di  atas  menunjukkan  rendahnya  partisipasi memilih  masyarakat  atau  tingginya  angka  golput  di  banyak  negara sudah  berada  pada  posisi  yang  menghawatirkan  secara  politik.  Pada negara-negara  di  atas  ,  rata-rata  angka  golput  sudah  berada  di  atas angka  partisipasi  pemilih.  Artinya  warga  negara  yang  tidak menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan  hak  pilih.  Fenomena  ini  sekaligus  menandakan  tum- buhnya  gejala  a-politik  masyarakat.  Bagi  kelompok  masyarakat  a- politik,  mereka  memandang  politik  bukan  lagi  urusannya.  Politik dipandang  tidak  memberikan impact langsung  bagi  masyarakat,  poli- tik tidak memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat. Dan kare- na itu, politik hanyalah merupakan urusan elit.
Di  Indonesia  angka  golput  masih  dalam  posisi  yang  pro- porsional. Pada pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2014, misalnya dari  187.852.992  warga  negara  terdaftar  dalam  daftar  pemilih,  yang menggunakan  hak  pilihnya  75,55%,  atau  angka  golput  mencapai 24,45%. 3 Data  ini  memperlihatkan  secara  nasional  angka  partisipasi pemilih Indonesia masih lebih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara lain.
Lombok  Tengah  sebagai  kabupaten  tempat  pengabdian  ini  dil- aksanakan,  angka  partisipasi  pemilih  di  setiap  kecamatan  memiliki keberagaman.  Dari  12  kecamatan  yang  ada,  angka  partisipassi  pem- ilih  Lombok  Tengah  cukup  beragam.  Kecamatan  Pujut  merupakan daerah  paling  tinggi  angka  partisipasi  pemilihnya,  disusul  Praya  Ti- mur,  Praya,  Praya  Barat,  Praya  Tengah,  Praya  Barat  Daya,  Janapria, Batu Kliang, Batu Kliang Utara, Jonggat, Pringgarata, dan Kopang.
Praya  merupakan  Ibu  Kota  Kabupaten  Lombok  Tengah  yang memiliki keberagaman atau pluralitas. Praya dihuni penduduk dari
2 http://kumpulan-berita-unik.blogspot.co.id/2014, dikutp tanggal 25 Februari 2017
3 Komisi Pemilihan Umum, Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014, hlm 278
52 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
semua  agama  dan  beragam  suku  bangsa.  Sebagai  Ibu  Kota  dengan pusat  perdagangan,  pemerintahan,  dan  pendidian  di  Lombok  Ten- gah,  Praya  merupakan  pertemuan  penduduk  Lombok  Tengah  dari semua  kecamatan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  Praya  merupakan  rep- resentasi  dari  masyarakat  Lombok  Tengah.  Berdasarkan  kondisi  ter- sebut,  pengabdian  ini  mengambil  lokasi  di  Kota  Praya,  persisnya  di Pondok  Pesantren  Darul  Muhajirin-Praya.  Fokus  pengabdian  ini  pa- da  dua  poin. Pertama , pemahaman  siswa/siswi MA  Darul  Muhajirin sebagai  pemilih  pemula  tentang  pemilu  dan  pandangan  mereka  ten- tang golput sebelum pemberian materi  kepemiluan oleh narasumber. Kedua , pemahaman siswa/siswi MA  Darul Muhajirin sebagai pemilih pemula  tentang  pemilu  dan pandangan  mereka  tentang  golput  sebe- lum pemberian materi kepemiluan. Lokasi pengabdian di MA  Darul Muhajirin Praya. MA  ini terletak di Kota Praya sebagai Ibu  Kota Ka- bupaten Lombok  Tengah.

## Pembahasan
1. Sosialisasi Politik Sebagai Pendidikan  Politik
Cara  paling  sederhana  mendefinisikan  sosialisasi  politik  adalah dengan  menggabungkan  makna  sosialisasi  dan  politik.  Meskipun demikian,  penggabungan  ini  tidak  sederhana  karena  definisi  politik yang dikemukakan para ahli masih beragam. Damsar  mendefinisikan sosialisasi  politik  sebagai  proses    trenaformasi    pengetahuan,    sikap, dan  nilai  politik  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mampu  ber- partisipasi  politik  secara  efektif. 4 Kesimpulan  ini  merupakan perpaduan dari pendapat beberapa ahli, sebagai berikut:
1. M.Rush  dan  P.Althoff,  dalam  bukunya  yang  diberi  judul Sosiologi  Politik,  tahun  2005,  mereka  mengatakan  sosialisasi politik  adalah  suatu  proses  kerja  terhadap  dua  hal. Pertama , memperkenalkan  sistem  politik  kepada  peserta    sosialisasi politik. Kedua , meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala-gejala politik.
4 Prof.Dr.Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.154
2. A.Thio,  dalam  bukunya Sociology:  An  Introduction ,  tahun  1989, Thio  mengatakan,  sosialisasi  politik  sebagai    proses    melalui mana  individu  memperoleh  pengetahuan,  kepercayaan,  dan sikap politik.
3. Gabriel  A.Almond,  mengatakan    sosialisasi    politik    adalah bagian  dari  proses  sosialisasi  yang  secara  khusus  membentuk nilai-nilai  politik,  yang  menunjukkan  bagaimana  seharusnya seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5
Paparan  definisi  sosialisasi  politik  di  atas  mempertegas,  kerja sosialisasi  politik  pada  dua  aspek,  yaitu  ;  aspek  yang  berhubungan dengan  proses  dan  aspek  yang  berhubungan  dengan  tujuan.  Pada aspek  pertama,  kerja  sosialisasi  politik  merupakan  transformasi  nilai- nilai,  pengetahuan,  kepercayaan,  dan  sikap  politik,  serta  harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh  individu  agar  mampu  berpartisipasi  efektif  dalam  aspek  politik dan kehidupan masyarakat.

## 2. Agen Sosialisasi Politik
Agen  sosialisasi  politik  dapat  dilakukan  oleh    berbagai    aktor, baik  individu,  kelompok  atau  organisasi.  Damsar  membuat  identifi- kasi  terhadap  empat  agen  sosialisasi  strategis,    yakni;    keluarga, sekolah,  kelompok  teman  sebaya,  dan  media  massa.  Menurut  Dam- sar, agen-agen ini  paling penting  perannya  dalam membentuk  penge- tahuan,  sikap,  nilai,  norma  dan  perilaku  esensi  manusia. 6 Apa  yang dirumuskan oleh Damsar tidak lebih sebagai salah satu panduan bagi setiap ahli untuk  merumuskan  identifikasi agen-agen  lainnya.  Penu- lis berpandangan  ada banyak  agen lain yang dapat mengambil  peran dalam  sosialisasi  politik,  seperti  elit  informal  (kyai,  buya,  atau  tuan guru,  termasuk  tokoh-tokoh  budaya),  organisasi-organisasi  masyara- kat (ormas), dan lembaga swadaya  masyarakat. a. Keluarga
Di  dalam  keluarga,  sosialisasi    politik    dapat    berjalan    melalui dua bentuk, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Ben-
5 Ibid, hlm.153
6 Ibid, hlm.154
54 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
tuk  sosialisasi  politik  ini  sangat  ditentukan  oleh  karekteristik    orang tua,  karena  orang  tua  merupakan  aktor  dominan  dalam  pemben- tukan  peran  anggota  keluarga.  Pada  tahapan  yang  ekstrim  bahkan muncul asumsi, “ watak dan prilaku anak merupakan potret dari watak dan perilaku  orang  tua ”.  Damsar  mendefinisikan sosialisasi represif sebagai sosialisasi  yang  lebih  menekankan  pada  kepatuhan  anak  dan  pem- berian  hukuman  terhadap  perilaku  yang  keliru.  Misalnya,  orang  tua yang  mengharuskan  anak  untuk  taat    terhadap    apapun    perintah orang  tua,  atau  anak  di  larang  makan  sebelum  orang  tua  makan, melarang anak ikut berdiskusi ketika orang tua sedang mendiskusian suatu hal, dan memberikan hukuman bagi anak yang melanggar nilai atau  norma  sosial.  Sedangkan  sosialisasi  partisipatif,  menunjuk  pada sosialisasi  yang  menekankan  pada  otonomi  anak,  dan  biasanya memberikan  imbalan  pada  anak  yang  baik.  Apabila  pada pola  sosial- isasi  represif,  anak  mendapatkan  tekanan  yang  begitu  hebat  hingga tidak  diperbolehkan  nimbrung  dalam  diskusi  orang  tua,  maka  pada pola  sosialisasi  partisipatif,  berlaku    pakem    yang    sebaliknya,    orang tua  cenderung  melibatkan  anaknya  dalam  mendiskusikan  hampir semua rencana-rencana yang akan dilakukan.
Pola  sosialisasi  anak  yang  diperoleh  melalui  keluarga  diyakni para  ilmuan  sosial  akan  memberi impack pada  sikap  dan  perilaku politik  anak  ketika  menjadi  dewasa. Ketika  politisi  yang  waktu  anak- anak  mendapatkan  sosialisasi  politik    represif,    kecenderungannya akan  tumbuh  menjadi  politisi  yang  diktator.  Sebaliknya,  karekter politik  demokratis  seorang  politisi,  biasanya  muncul  karena  pola  so- sialisasi  politik  di  keluarga  yang  partisipatif.  Damsar  mencoba  mem- buat  rumusan  bentuk  sosialisasi  politik  yang  berbeda  ini,  sebagaima- na tabel berikut.
 Me nghukum perilaku yang keliru
 Hukuman dan imbalan material
 Kepatuhan anak
 Komunikasi sebagai perintah
 Komunikasi nonve rbal
 Sosialisasi yang berpusat pada orang tua
 Memberi imbalan bagi perilaku
yang baik
 Hukuman dan imbalan simbolis
 Otonomi anak
 Komunikasi sebagai inte raksi
 Komunikasi verbal
 Sosialisasi yang berpusat pada anak
Tabel.1. Bentuk Sosialisasi Politik Sosialisasi  Represif
Sosialisasi  Partisipatif
 Anak memperhatikan keinginan orang tua
 Keluarga merupakan significant
other Sumber : Damsar, hlm.155  Orang tua memperhatikan keperluan anak  Keluarga merupakan generalized other
Pada  masyarakat  pedesaan  sebelum  tahun  1990-an,  hampir semua  orang  tua  menerapkan  pola  sosialisasi  represif  pada  anak. Kebetulan  penulis  tinggal dan besar  dilingkungan pedesaan dan m a- sa  kecil  penulis  dalam keluarga  banyak  kekurangan  secara  ekonomi, sebagaimana  juga  jamak  terjadi  pada  masyarakat  pedesaan  saat  itu. Ikan tongkol (sejenis ikan  laut) waktu itu merupakan makanan  yang mewah, dan setiap makanan mewah, maka  yang didahulukan adalah orang  tua.  Jadi  ada  tuntutan  bagi  setiap  anak  dipedesaan  untuk memperhatikan  keinginan  orang  tua  sebagai  bentuk  kepatuhan  dan penghormatan anak terhadap orang tua.
Penulis  berpandangan,  fenomena  pola  sosialisasi  represif    da- lam keluaraga menyebabkan hampir semua  pemimpin politik saat itu tampil  dengan  pola-pola  diktator,  mulai  dari  kepala  desa  hingga presiden.  Maka  perilaku  politik  masyarakat  juga  cenderung mengamini  pemimpin-pemimpin  yang  dipandang  kuat  secara  fisik. Disitulah  area  subur  bagi  legitimasi  politik  militer  dan  birokrasi,  se- hingga karekteristik politik di sekitar tahun 1990-an, menurut penulis adalah  politik  teknokratik,  yaitu  sistem  politik  yang    dikuasi    militer dan  birokrasi.  Kekuasaan  presiden  Soeharto,  misalnya  ketika  itu  di topang oleh mesin  politik A, B, G (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). M e- sin politik ini bekerja  dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Warga masyarakat kemudian di tutntut kepatuhannya terhadap pen- guasa,  dan  menyebabkan  Soeharto  mampu  berkuasa  32  tahun,  se- bagai presiden paling lama dalam sejarah politik Indonesia.
b. Sekolah
Pertanyaannya, mengapa  sekolah  menjadi  agen penting  sosial- isasi  politik?  Sedikitnya ada  dua  faktor  yang  dapat  diidentifikasi se- bagai  penyebabnya,  yaitu  karena  sekolah  sebagai  sistem  sosial  dan karena di sekolah guru merupakan figur sentral bagi siswa. Yang
Sosialisasi  Represif
Sosialisasi  Partisipatif
56 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
dimaksud  dengan  sekolah  sebagai  sistem  sosial  adalah,  sekolah merupakan  wadah  di  mana  didalamnya  ada  sejumlah  kegiatan  atau sejumlah orang yang hubungan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan.  Di  sekolah  hubungan  sosial  antara    siswa    dengan    siswa, siswa  dengan  guru,  guru  dengan  guru,  dan  guru  dengan  Kepala Sekolah, semuanya bersifat konstan  atau relatif permanen. Sifat  kon- stanitas  hubungan  sosial  di  sekolah  memberi  ruang  yang  efektif  un- tuk proses sosialisasi  politik.
Guru,  merupakan  agen  sosialisasi  yang  penting  untuk  proses sosialisasi politik. Sudah barang tentu karena guru merupakan figur yang tidak hanya berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai dan trans- formasi  ilmu  pengetahuan.  Lebih  dari  itu,  guru  menjadi  model  bagi tindak-tanduk,  cara  berpikir,  dan  sikap  siswa.  Penampilan  ( perfor- mance ) guru, menjadi rujukan utama siswa. Oleh karena itu, ucapan, nasehat  dan  perintah  guru  menjadi  “fatwa”  yang  wajib  ditaati  oleh siswa.  Dalam  posisi  sosial  yang  demikian,  guru  menjadi  penyampai pesan sosialisasi strategis di sekolah.
Gaya  kepemimpinan  guru,  merupakan  faktor  dominan  yang mempengaruhi  produktivitas siswa di ruang kelas. Damsar  membagi tiga  jenis  gaya  kepemimpinan  guru  yang  kemudian  dapat mempengaruhi  proses  sosialisasi  politik  melalui  agen  sekolah,  yaitu; otokratik,  demokratik,  dan laisser-fair . 7 Gaya  kepemimpinan    guru yang  relevan  dengan  sosialisasi  politik  adalah  gaya  kepem  impinan demokratik.  Gaya  kepemimpin  demokratik  diyakini  mampu  mem- bangun  sikap  kriis  sekaligus  konstruktif  bagi  siswa.  Oleh  karena  itu, gaya  kepemimpinan  demokratik  merupakan  solusi  pendidikan sepanjang  zaman.  Dengan  demikian,  apabila  sekolah  masih  dipan- dang  efektif  sebagai  agen  sosialisasi  politik,  maka  kompetensi  guru tentang kepolitikan menjadi kebutuhan untuk  dihadirkan.
c. Kelompok teman sebaya
Dalam  tradisi  sosiologi,  kelompok  teman  sebaya  ( peer  group ), didefinisikan  sebagai  suatu  kelompok  dari  orang-orang  yang  seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang itu bergaul
7 Ibid, hlm.162
atau berhubungan. Biasanya kelompok teman sebaya merupakan k e- lompok  rujukan  ( reference  group )  dalam  mengembangkan  sikap  dan perilaku yang berhubungan dengan politik.
Sosialisasi  poltiik  melalui  kelompok  teman  sebaya  dapat  dil- akukan  dengan  berbagai  cara.  Tetapi  cara  yang  dipandang  efektif melaksanakan  sosialisasi  di  kelompok  temaan  sebaya  adalah  dengan sosialisasi  informal  dan  tatap  muka  langsung.  Sosialisasi  politik  me- lalui  teman  sebaya  banyak  dilakukan  oleh  lembaga-lemaba  publik. Salah  satu  lembaga  publik  yang  memiliki  program  sosialisasi  politik melalui  teman  sebaya  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum    (KPU). Jumlah pemilih yang tinggi dibandingkan jumlah pegawai KPU yang terbatas,  menjadi  salah  satu  motivasi  KPU  membentuk  komunitas pemilu  dan  demokrasi.  KPU  membuat  pengelompokan  segmentasi pemilih,  salah  satu  segmen  yang  paling  cepat  pertumbuhannya  ada- lah  pemilih  pemula.  Untuk  menjangkau  pemilih  pemula  dalam  so- sialisasi  pemilu,  KPU  melakukan  rekrutmen  terhadap  pelajar  dan mahasiswa.  Kedua  kelompok  pemilih  ini  diberikan  kurusus  pemilu dan  selanjutnya  mereka  diberi  tugas  untuk  melaksanakan  sosialisasi pemilu pada kelompok teman sebaya mereka, misalnya teman-teman mereka  yang  ada  di  dalam  sekolah  atau  kampus.  Fenomena  ini menunjukkan  peran  penting  dari  kelompok  teman  sebaya  sebagai agen sosialisasi politik.
d. Media massa
Pada  masyarakat  komunikasi  seperti  era  ini,  media  massa memiliki  peran  paling  strategis  sebagai  agen  sosialisasi  politik.  Media massa  di  era  ini  telah  berfungsi  mempengaruhi  cara  pandang,  cara berpkir,  cara  bertindak,  dan  sikap  politik  seseorang.  Pengaruh  media massa  saat  ini  bersifat  massif,  berskala  besar,  bahkan  segera.  Misal- nya,  apa  yang  terjadi  di  negara  lain  dapat  kita  ketahui  dalam  hi- tungan  menit  melalui  media  sosial.  Oleh  karena  peran  media  yang begitu  penting,  semua  partai  politik  berusaha  menggunakan sebanyak-banyaknya  media  massa  sebagai  agen  sosialisasi  poltiik. Media  massa  di  zaman  ini  telah  menjadi  satu-satunya  agen    yang dapat  mempengaruhi  masyarakat,  misalnya  terhadap  kandidat  ter- tentu. Tengoklah peristiwa pemilukada DKI yang baru lalu. Pada
58 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
pemilukada DKI 2017 yang berkontestasi ketika itu, bukan hanya pa- ra kandidat, bahkan juga ada pertarungan media massa. ,Media mas- sa  dapat  menyediakan  citra  baik  sekaligus  citra  buruk  bagi  politisi yang sedang berkontestasi. Oleh karena itu, setiap momentum pem i- lu  di  Indonesia,  media  massa  harus  digandeng  oleh  partai  politik bersama politisinya.
Pemilahan  agen-agen  sosialisasi  politik  yang  dibuat  oleh  Dam- sar memilik kemiripan dengan pemilahan yang dilakukan oleh Elly M.Setiadi  dan  Usman  Kolip.  Mereka  membagi  dua  kelompok  agen sosialisasi,  yaitu secondary  group dan primary  group .  Kelompok  per- tama  terdiri  dari  pemerintah,  sekolah,  media  massa,  dan  partai  poli- tik.  Sedangkan  kelompok  kedua  terdiri  dari  teman  sebaya  ( peer groups ) dan keluarga. 8
Agen  yang  baru  dari  Setiadi  dan  Kollip  adalah  peran  partai politiik  sebagai  agen  sosialisasi  politik.  Peran  partai    politik    sebagai agen  sosialisasi  politik  memang  kerap  dibahas  dalam    literatur- literatur yang menulis tentang  partai politik,  diantaranya buku  yang di tulis Koirudin tahun 2004  dengan judul Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi. Dalam bab 3 buku ini penulis memaparkan lima fungsi  partai  politik,  yakni  fungsi  artikulasi  kepentingan,  fungsi agregasi  kepentingan,  fungsi  sosialisasi  politik,  fungsi  rekrutmen politik, dan fungsi komunikasi  politik. 9
Sosialisasi  politik  sebagai  suatu  cara  untuk  memperkenalkan nilai-nilai  politik,  sikap  poltiik,  dan  etika  politik  memerlukan  inter- vensi  partai  poltiik  sebagai  pilar  utama  demokrasi.  Setiap  partai  poli- tik  memiliki  target  terhadap  sosialisasi  politik.  Memang  ada  banyak target  partai  politik  melakukan  sosialisasi  politik,  namun  yang  paling riil  dari  target  partai  politik  adalah  mengkonstruksi  kembali  perilaku politik  masyarakat  dalam  memilih.  Untuk    konsteks    Indonesia    saat ini, perilaku  sebagian besar  pemilih  masih emosional  dan tradisional. Kondisi pemilih yang demikian dapat berdampak pada  lahirnya
8 Elly M.Setiadi & Usman Kollip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta, Kencana Prenadamdedia Group, 2013), hlm.171
9 Koirudin, Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 86.
lembaga-lembaga  dan  suprastruktur  politik  yang  juga  tradisional. Maka  tugas  utama  partai  politik dalam melaksanakan  sosialisasi poli- tik  adalah  memperbaharui  konstruksi  perilaku  memilih  dari  em  o- sional  menjadi  rasional.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  partai  politik  tid- ak  boleh  menjadi  agen  yang  justru  memelihara  perilaku  pemilih emosional  atau  tradisional.  Partai  politik  bertanggung  jawab  atas terbangunnya perilaku pemilih rasional.

## 3. Pemahaman  Sisw  a  Madrasah  Aliah  Darul  Muhajirin  Tentang Pemilu Sebelum Paparan Materi Kepemiluan
Sebelum penyampaian materi kepemiluan dilakukan pengabdi terlebih  dahulu  membuat  pretest  pada  peserta  untuk  mengetahui bagaimana pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Praya ten- tang  pemilihan  umm  (Pemilu).  Jumlah  peserta  dalam  pelaksanaan program  pengabdian  masyarakat  ini  sebanyak  30  orang.  Deskripsi jawaban peserta sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.
Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin tentang Pemilu
sebelum Paparan Materi No Pertanyaan Jawaban Jumlah % 1 Apa yang Anda Kegiatan  memilih preside n, ketahui te ntang gubernur dan bupati, serta 15 50 pemilu? DPR,DPRD Kegiatan kampanye dan bagi- 10 33 bagi sembako Perebutan kekuasaan 5 17  100 2 Apakah Anda Setuju 15 50 setuju de ngan Tidak setuju 10 33 golput ? Ragu-ragu 5 17  100
Sumber: Hasil pretest
Tabel  2.  memperlihatkan  sebelum  materi  kepemiluan  diparap- kan oleh narasumber, pemahaman siswa/siswi tentang makna pem i- lu masih terbatas. Meskpun demikian 50 % mereka memahami pemi- lu sebagai kegiatan memilih presiden, gubernur dan bupati, serta
60 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
DPR,DPRD; 33 % memahami pemilu sebagai kegiatan kampanye dan bagi-bagi  sembako;  dan  17  %  memahami  pemilu  sebagai  perebutan kekuasaan.

## 4. Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Tentang Pemilu Sesudah Paparan Materi Kepemiluan
Setelah  paparan  materi  kepemiluan  diberikan,  pengabdi  mem- buat  posttest  kepada  peserta  untuk  mengetahui  bagaimana  pema- haman  Siswa/Siswi  MA  Darul  Muhajirin  Praya  tentang  pemilu.  Ste- lah diberikan materi kepemiluan, hasilnya sebagaimana tabel 3
Tabel 3 Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Tentang Pemilu
Sesudah Paparan Materi No Perta nyaan Jawaban Jumlah % 1 Apa ya ketahui pemilu? ng Anda te ntang Sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota DPR, DPD dan DPRD, serta 25 83 memilih presiden dan wakil presiden Sarana sirkulasi kepemimpinan politik 6 17  100 2        Apakah        Anda setuju  de  ngan golput ? Sumber: Hasil Postest Setuju 5 Tidak setuju 28 93 Ragu-ragu 2 7  100
Tabel  3.  memperlihatkan  adanya  perubahan  pemahaman siswa/siswi  tentang  pemilu  sekaligus  perubahan  sikap  mereka  ter- hadap isu golput setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber. Ketika ditanya apa yang anda ketahui tentang pemilu? Sebanyak 83 %  mereka  mampu  memberikan  jawaban  dengan  sangat  baik,  hanya 17  %  yang  memberikan  jawaban  kurang  baik.  Sedangkan  ketika ditanya  apakah  anda  setuju  dengan  golput?  Sebanyak  93  %  menya- takan tidak setuju, dan hanya 7 % yang masih  ragu-ragu.

## Penutup
Dari  proses  penyelenggaraan  penganbdian  masyarakat  di  atas, memperlihatkan  hasil  yang  ditunjkkan  oleh  program  pendidikan pemilih  sebagai  tematik  kegiatan  ini.  Sebelum  peyelenggaraan pengabdian  masyarakat  dilakukan  pemahaman  siswa/siswi  tentang makna  pemilu  masih  sangat  terbatas.  Sebanyak  50  %  mereka  me- mahami  pemilu  sebagai  kegiatan  memilih  presiden,  gubernur  dan bupati,  serta  DPR,DPRD;  33  %  memahami  pemilu  sebagai  kegiatan kampanye  dan  bagi-bagi  sembako;  dan  17  %  memahami  pemilu  se- bagai perebutan kekuasaan. Dan setelah pengabdian masyarakat dil- akukan,  terjadi  perubahan  pemahaman  siswa/siswi  tentang  pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput setelah selesai pemaparan  materi  oleh narasumber.  Sebanyak  83  %  mereka  mampu memberikan  jawaban  dengan  sangat  baik,  hanya  17  %  yang  mem- berikan  jawaban  kurang  baik.  Sedangkan  sikap  mereka  tentang  gol- put,  sebanyak  93  %  menyatakan  tidak  setuju,  dan  hanya  7  %  yang masih  ragu-ragu.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pen- didikan  pemilih  efektif  sebagai  metode  terhadap  meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa/siswi tentang kepemiluan serta berpengaruh  terhadap  sikap  politik  mereka  menolak  golput.  Dan terbangunnya komitmen mereka berpartisipasi dalam pemilu.

## Daftar Pustaka
Damsar, Prof, Dr.,2010, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2010) Gatra, A.A.Said & Moh.Dzulkiah Said,2007,Sosiologi Politik Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian, Bandung, Pustaka Setia http://kumpulan-berita-unik.blogspot.co.id/2014, dikutp tanggal 25 Februari 2017 Koirudin, 2004, Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar Komisi Pemilihan Umum RI, Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota
DPR RI dan DPD RI Tahun 2014 . Setiadi, Elly, M. & Usman Kollip, 2013, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, Kencana Prenadamdedia Group
62 | Ansori, Pendidikan Pemilih…
Sunarto, Kumanto, 2004, Pengantar Sosiologi Edisi Revisi , Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Suryadi,  Budi,  2007, Sosiologi  Politik;  Sejarah,  Definisi,  dan Perkembangan Konsep Jogjakarta, IRCiSoD