PENGARUH PERKAWINAN LINTAS AGAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
TRI WAHYUNI, M.H Dosen IAI Agus Salim Metro
Abstract
All forms of interfaith marriage between Muslims and  non-Muslims are not permitted, because  all  non-Muslims  are  polytheists,  including  ahl  al-kitâb  by  some  scholars afterwards;  including  al-Râzî  and  Sayyid  Quutb.  While  some  contemporary  figures belonging to this group are scholars who are members of the Indonesian Ulema Council (MUI),  interfaith  marriages  between  Muslims  and  non-Muslims  are  not  prohibited, because all non-Muslims (now) are ahl al-kitâb. This opinion was expressed by Sayyid M. Rasyid Ridâ, and was followed by many contemporary thinkers; including in Indonesia. The opinion of the author does not support one of the opinions above, but places ahl al- kitâb on a classification that distinguishes it from polytheism; with certain restrictions. In order not to regard all non-Muslims as ahl al-kitâb, or ahl al-kitâb as idol worshipers. Key Words: Marriage, Religion, Household

## Abstrak
Semua bentuk pernikahan antaragama antara Muslim dan non-Muslim tidak diizinkan, karena  semua  non-Muslim  adalah  politeis,  termasuk  ahl  al-kitâb  oleh  beberapa  sarjana sesudahnya; termasuk al-Râzî dan Sayyid Quutb. Sementara beberapa tokoh kontemporer yang  termasuk  dalam  kelompok  ini  adalah  cendekiawan  yang  menjadi  anggota  Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim tidak dilarang,  karena  semua  non-Muslim  (sekarang)  adalah  ahl  al-kitâb.  Pendapat  ini diungkapkan oleh Sayyid M. Rasyid Ridâ, dan diikuti oleh banyak pemikir kontemporer; termasuk di Indonesia. Pendapat penulis tidak mendukung salah satu pendapat di atas, tetapi  menempatkan  ahl  al-kitâb  pada  klasifikasi  yang  membedakannya  dari  politeisme; dengan  batasan  tertentu.  Agar  tidak  menganggap  semua  non-Muslim  sebagai  ahl  al- kitâb, atau ahl al-kitâb sebagai penyembah berhala.
Kata Kunci: Perkawian, Agama, Rumahtangga

## Pendahuluan
Tidak  semuaperkawinanlintas  agama  diperbolehkan,  ataupun  dilarang.  Dan satu-satunya perkawinan yang diperbolehkan; dalamhalini, adalah antara lelaki muslim dengan perempuan ahl al-kitâb . Namun perkawinan tersebut tidak serta merta  dapat  dilakukan,  melainkan  dengan  beberapa  persyaratan  dan  dalam kondisi tertentu. Oleh karenanya, pelaksanaan perkawinan lintas agama tampak begitu dibatasi dan tidak semua lelaki muslim boleh melakukannya. Kenyataan tersebut tentunya berawal dari suatu konsep dasar bahwa keluarga ideal dalam Islam  adalah,  terdiri  dari  pasangan  suami-istri  yang  seagama.  Karena  dengan demikian,  mereka  mempunyai  kesamaan  visi  dan  misi  dalam  kehidupan bersama terutama untuk jangka panjang, akhirat. 1
1 Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa, agama haruslah dijadikanprioritas utama dalam memilih  calon  pasangan  hidup  seorang  muslim.  Sebagaimana  riwayat  dari  Abû  Hurairah  ra, Rasulullah saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara; karena harta, keturunan
Di  samping  itu,  perkawinan  tersebut  akan  menimbulkan  konsekwensi hukum  dan  sosial  yang  berbeda,  jika  dibandingkan  dengan  perkawinan seagama. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan (dalam Islam), di samping merupakan  perbuatan  sosial,  ia  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah. Dengan  kata  lain  bahwa,  di  dalam  perkawinan  orang  Islam,  terdapat  dua dimensi  kepentingan; dunia dan akhirat; di satu sisi, mereka ingin menyalurkan kebutuhan  bilogis  dan  naluri  seksualnya,  namun  di  sisi  lain,  mereka  juga menghendaki  agar  perkawinan  yang  dilakukannya  bernilai  ibadah. 2 Padahal, untuk  mencapai  prestasi  akhirat,  mereka  tidak  harus  berkepentingan  dengan non  muslim.  Sehingga  wajar,  jika  terdapat  perbedaan  konseksuensi  hukum maupun  perlakuan  sosial,  terhadap  perkawinan  lintas  agama  dan  para pelakunya,  karena  perkawinan  tersebut  sangat  berpotensi  menimbulkan beberapa dampak negatif.

## Ketidakjelasan  Arah  Pendidikan  Anak  Tentang  Ilmu-Ilmu  Keagamaan Berikut Masa Depannya
Dalam  konsep  Islam,  akhirat  adalah  tujuan,  sedangkan  dunia  adalah merupakan  perangkat  untuk  meraih  tujuan  tersebut.  Atas  dasar  inilah,  umat Islam menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utama (dalam setiap perbuatan), namun  bukan  berarti  kehidupan  dunia  dapat  dikesampingkan,  karena bagaimanapun ia juga sangat diperlukan (Q.S. al-Qasas/28: 77). Dan hal terbaik yang  seharusnya  ditempuh  adalah  berusaha  melakukan  keseimbangan  antara perbuatan-perbuatanyang  bernuansa  duniawî  dan  ukhrawî,  demi  meraih prestasi dalam dua kehidupan tersebut. 3
(pangkat),  kecantikan,  maupun  agamanya.  Maka  carilah  perempuan  yang  mempunyai (keunggulan)  agama,  niscaya  engkau  akan  bahagia".  Lihat:  Muslim  ibn  Hajjâj  Abû  al-  Husainal- Qusyairîal-Naisabûrî, SahîhMuslim, Juz.II/1086.Lihatjuga:Sulaimânibnal-Asy‟ats  Abû  Dâwûd  al- Sijistanî  al-Azdî, SunanAbî  Dâwûd ,  Juz.  I/624.Danjuga:Ahmadibn  Syu‟aib  Abû  Abd  al-Rahmân  al- Nasâ‟î, al-Mujtabâ  min  al-Sunan, Juz.  IV/68.Demikian  juga:  Ahmad  ibn  Hanbal  Abû  Abdillâhal- Syaibânî, Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, Juz. II/428.
2 AbûBakrAhmadibn al-Husainibn„AlîibnMûsâ al-Baihaqî, Syu’ab al-Îmân, Juz. IV/382.Dengan redaksi  yang  sedikit  berbeda,  al-Tabrâni  menyebutkan  hadîts  tersebut  sebanyak  dua  kali  dalam kitab al-mu'jam  al-Ausat (Juz.  7  dan  8).Keduanya  memakai  redaksi  " istakmala "  bukan  " kamula " sebagaimana  riwayat  al-Baihaqî.  Sehingga,  makna  yang  dimunculkan  adalah  "menyempurnakan (agamanya)"  bukan  "sempurna  (agamanya)",  yang  tentunya  terdapat  usaha  ( ikhtiyâr )  di  dalam mewujudkanhal itu. Lihat: al- Tabrânî, Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Ah mad ibn Ayyûb, al-Mu’jam al-Ausat , Juz. VII/332, VIII/335.
3 Q.S.  al-Qasas/28:  77,  “Dan  carilah  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allâh  kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat;  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan) duniawî,  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain),  sebagaimana  Allâh  telah  berbuat  baik kepadamu.  Dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  dimuka  bumi.  Sesungguhnya  Allâh  tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ”. Ayat tersebut sebenarnya merupakanperingatan dan teguran terhadap Qârûn, namun juga menjadi pelajaran bagi umat Muhammad saw. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa, manusia sebaiknya tidak menyia-nyiakan bahkan seharusnya mencari kemurahan Allâh SWT berupa kekayaan dan harta benda.Namun mereka tidak boleh lupa untuk  menbelanjakannya  di  jalan  yang  dirid  ai  Allâh  SWT.  Sehingga  mereka  akanmendapatkan kedua-duanya, yakni kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam ungkapan yang berbeda Ibn  „Umarra  menjelaskan:  “Tanamlah  untuk  duniamu,  seakan  engkau  hidup  selamanya.  Dan berbuatlahuntukakhiratmuseakanengkauakanmatiesok”. Lihat: Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja‟far al-Tabarî, Jâmi’ al-Bayân‘an Ta’wîlÂyi al-Qur’ân, Juz. X/105.Lihat juga: Ismâ‟îl ibn „Umar ibn Katsîr Abûal-Fidâ‟al-Dimasyqî, Tafsîral-Qur’ânal-‘Azîm , Juz.III/952. .Dan juga: Abû „Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abû Bakr ibn Farajal-Qurtubî, al-Jâmi’Li Ahkâm al-Qur’ân, Juz.XIII/278.
Setidaknya  berdasarkan  alasan  di  atas,  seorang  muslim  mempersiapkan anak-anak mereka agar berpegang pada ajaran Islam, sebagaimana orang tuanya. Dan  demi  mewujudkan keinginan  tersebut,  mereka  memperkenalkan  beberapa ajaran Islam, sejak usia dini. Mempersiapkan anak-anak agar menjadi penganut agama  yang  taat,  tentunya  merupakan  planning  setiap  penganut  agama, termasuk  umat  Islam.  Oleh  karenanya  Rasulullah  saw  menyatakan  bahwa pengaruh  orang  tua  sangatlah  besar  bagi    anak,  di  dalam  menentukan  agama dan keyakinan yang dianutnya kelak. 4
Hal  ini  tak  lain  karena,  semua  penganut  agama  yang  taat,  baik  muslim maupun    non  muslim,  sama-sama  menginginkan  keturunan  mereka  menjadi orang yang selamat (menurut pandangan agama masing-masing).  Dengan kata lain,  dalam  hal  ini  terdapat  motivasi  yang  sama  namun  dengan  jalan  yang berbeda. Yakni keinginan untuk meraih keselamatan di akhirat, dengan menjadi penganut  agama  yang  taat.  Dengan  demikian,  jika  unsur  pokok  dalam  suatu keluarga  (suami-istri)  menganut  agama  yang  berbeda,  pasti  akan  terjadi  tarik ulur tentang penanaman ajaran agama kepada anak-anak mereka. Dan masing- masing  (suami-istri),  tentunya  menghendaki  anak-anaknya  sejalan  dengan  apa yang mereka yakini agar kelak selamat (menurut ajaran agama masing-masing). Pada saat ini, banyak di antara pelaku perkawinan lintas agama, memberi kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih satu di antara agama yang dianut  oleh  kedua  orang  tuanya.  Atau  bahkan  memberikan  kebebasan  (secara penuh)  pada  mereka  untuk  menentukan  pilihan  mereka  terhadap  agama  dan keyakinan yang mereka sukai. 5
Prinsip  semacam  ini,  sama  sekali  bertentangan  dengan  Islam,  yang mengajarkan  bahwa  tanggung  jawab  seorang  muslim  di    akhirat  kelak  bukan hanya  terhadap  keselamatan  diri  (pribadi)  saja,  melainkan    juga  anggota keluarga  yang  lain.  Oleh  karenanya,  upaya  menyelamatkan  anggota  keluarga dari  api  neraka,  adalah  salah  satu  tanggung  jawab  yang  tidak  dapat  dianggap remeh.
Atas  dasar  inilah,  dalam  perkawinan  beda  agama,  sang  suami  harus punya  keyakinan  dan  kemampuan  untuk  mengajak  istrinya  memeluk  agama Islam,  dengan  cara  yang  bijaksana.  Hal  ini  dilakukan  demi  menjaga keharmonisan  hubungan  mereka,  juga  keselamatan  akidah  dalam  keluarga, terutama  anak-anak  mereka  kelak.  Di  antara  para  tokoh  yang  telah  berhasil melakukan  hal  itu  adalah  Utsmân  ibn  al-„Affân,  yang  dapat  menjadikan perkawinan mereka sebagai salah satu   media    dakwah,   walaupun    sangat
4 Dalam sebuah riwayat dari Abû Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Setiap anak  dilahirkan  atas  fitrah,  maka  kedua  orang  tuanya  (kelak)  yang  menjadikannya  Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”. Lihat: Muhammad ibnIsmâ‟îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju‟fî, al- Jâmi’ al- Sahîh  al-Mukhtasar ,  Juz.  I/465.  Dalam  hal  ini,  Abû  Dâwûd  mengutip  pendapat  Hammâd  ibn Salamah  yang  memahami  kata  “ fitrah ”  sebagai  ikatan  janji  yang  diemban  oleh  setiap  manusia sebelum mereka memasuki alam dunia: “ Qâla: alastu bi rabbikum, qâlû: balâ ”. Lihat: Sulaimân ibn al- Asy‟ats  Abû  Dâwûd  al-Sijistanî  al-Azdî, Sunan  Abî  Dâwûd ,  Juz.  II/642.Dalam  riwayat  lain, penyebutan “ fitrah ” diungkapkan dalam redaksi “ millah ”. Lihat: Muhammadibn „ÎsâAbû
„Îsâal-Turmudzîal-Sulamî, al-Jâmi’ al-SahîhSunan al-Turmudzî, Juz. IV/447
5 Rabbi  Jonathan  Romain  (berdasarkan  penelitiannya  pada the  Association  of  Inter  Church Families )  bahwasannya  anak-anak  yang  hidup  dalam  keluarga  dengan  dua  keyakinan  yang berbeda,  biasanya  cenderung  mengikuti  salah  satu  orang  tua  yang  lebih  kuat  dalam  memegang keyakinannya. Lihat: Anthony Wade, Interfaith is Difficult for Children , (http://www.thealabamabaptist.org/ip_templete.asp?upid=7020g/ip_templete.asp).
mungkin   terdapat   unsur politik di dalamnya.

## Putusnya Ikatan Perkawinan Karena Perbedaan Agama
Dalam poin ini, penulis tidak akan banyak membahas tentang perkawinan antara  orang  Islam  dengan  orang  musyrik,  karena  telah  terjadi  ijmak berdasarkan  nass    al-Qur‟an    bahwa    perkawinan    tersebut    tidak    sah.    Oleh karenanya,  para sahabat segera memutuskan tali perkawinan dengan pasangan masing-masing,yang masih berpegang teguh pada keyakinan dan aktivitas syirik mereka,  setelah  turun  pelarangan  perihal  dimaksud  saat  peritiwa  Hudaibiyah. Dan  setelah  kejadian  tersebut,  tidak  satupun  sahabat  maupun  generasi setelahnya  yang  melakukan  pernikahan  dengan  orang  musyrik,  baik  lelaki maupun  perempuan1. 6 Oleh  karenanya,  jika  perkawinan  tersebut  terjadi  lagi, seperti  pada masa-masa sekarang, maka dapat dinyatakan “batal  demi hukum, karena  aturan  hukum  yang  ada,  menyatakan  hal  sebaliknya.  Dan  juga  tidak perlu ada  perceraian,  karena perceraian hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang sebelumnya telah dianggap sah.
Hal  ini  berbeda  dengan  perkawinan  antara  orang  Islam    dengan ahl    al- kitâb ,  yang  terdapat  penjelasan  bahwa  lelaki  muslim  diperbolehkan  menikahi para  perempuan  ahl  al-kitâb.  Namun  tidak  sebaliknya,  yakni  tidak  terdapat penjelasan al-Qur‟ân yang (secara tegas) menyebutkan tentang perkawinan lelaki ahlal-kitâbdengan perempuan  muslimah. Keduanya seringkali menjadiperdebatan  dan  diskusi  panjang  di kalangan umat Islam, terutama dalam rangka menerapkan materi Q.S. 5:5. Sejak generasi  awal  (para  sahabat),  ayat  tersebut    tidak    dilaksanakan  dengan  bebas, padahal  secara  redaksional  tidak  terdapat  persyaratan  khusus  di  dalam penerapannya. Hal ini, disebabkan oleh adanya berbagai pertimbangan terutama berkaitan  dengan  akibat  yang  sangat  mungkin  akan  muncul  pasca  perkawinan tersebut. Dan atas dasar itulah, pemerintahan (khalifah „Umar ibn al- Khattâb ra) turut  campur  di  dalam  menceraikan  beberapa  kasus  perkawinan  lintas  agama antara  lelaki  muslim  dengan  perempuanahl  al-kitâb,  padahal  perkawinan tersebut  telah  dianggap  sah  oleh  Q.S.  5:  5.  Namun  kejadian  tersebut  hanya bersifat  kasuistik,  karena  aturan  yang  diterapkan  padanya  hanya  merupakan pengecualian,  tidak  berlaku  secara  umum.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa, perkawinan  antara  lelaki  muslim  dengan  perempuanahl  al-kitâb,  kendati  sah secara  hukum,  dapat  diceraikan  karena  adanya  kekhawatiran  akan
6 Ketaatan  para  sahabat  pada  instruksi  al-Qur‟ân  dapat  dilihat  pada  riwayat  yang disampaikan  olehIbn„Abbâsra,  sebagaimana  diriwayatkan  olehal-Tabrânî,  bahwa  Ibn„Abbâs  ra, berkata: “Setelah turun Q.S. 2: 221, maka orang-orang mencegah diri untuk tidak menikahi (wanita musyrikah),  sehingga  turunlah  Q.S.  5:  5,  merekapun  lalu  menikahi  wanita-wanita ahl  al- kitâb ”.Lihat:Abual-QâsimSulaimânibnAhmadibnAyyûbal-Tabrânî, al-Mu’jamal-Kabîr ,Juz. XII/105.Lihatjuga:Abual-FidâIsmâ‟ilibn  „UmaribnKatsîral-Qurasyîal-Dimasyqî, Tafsîral-  Qur’ân  al- ‘Azîm , Juz. I/347. Q.S. 2: 221 tersebut turun pada tahun-tahun awal hijriyah, sehingga sejak saat itu para sahabat telah mencegah diri untuk tidak menikahi perempuan  musyrikah. Namun bagi para sahabat  yang  telah  terikat  perkawinan  dengan  mereka,  pada  saat  itu  perkawinan  mereka  belum juga diputuskan, sampai turun Q.S. 60: 10-11 yang secara tegas memerintahkan pemutusan ikatan perkawinan  dengan  orang-orang  musyrik,  ketika  terjadi  peristiwa  H  udaibiyah  tahun6H.  Lihat: Muhammadibn  Jarîr  ibnYazîdibn  Khâlid  AbûJa‟far  al-Tabarî, Jâmi’al-Bayân  ‘an  Ta’wîl  Âyi  al-Qur’ân, Juz. XII/68, 70. Lihat juga: Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Ah mad ibn Ayyûb al-Tabrânî, al-Mu’jam al- Kabîr , Juz.XX/9.
menimbulkanmadarat yang  besar dan bersifat umum. 7
Permasalahan  selanjutnya,  adalah  perkawinan  antara  lelakiahl  al-kitâb dengan  perempuan  muslimah,  yang  diceraikan  paksa  bukan  oleh  suami melainkan  pemerintahan  yang  berwenang.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  masa pemerintahan khalifah  Umar  ra.  Kemungkinan  besar,  pada  saat  itu  sebagian orang  Islam menganggap  bahwa  tidak  adanya  aturan  (nass  al-Qur‟ân)  yang dengan  tegas melarang perkawinan tersebut, menandakan kebolehan perbuatan dimaksud.  Namun,  ternyata  setelah  perkawinan  itu  benar-benar  dilaksanakan, khalifah segera mengambil tindakan tegas untuk menceraikannya secara paksa. Tindakan Umar ra ini, kendati tidak didukung oleh  nass yang sarîh (al- Qur‟ân),  ditanggapi  positif  oleh  semua   kalangan  umat  Islam  pada  saat  itu, termasuk  para  pembesar  sahabat.  Hal  itu  terbukti  dengan  tidak  adanya  kasus serupa, yang terjadi pasca keputusan  Umar ra tersebut. Dengan  kata lain  dapat dinyatakan  bahwa  pada  saat  itu  telah  terjadi  kesepakatan  (ijmak)  tentang ketidakbolehan dilakukannya perkawinan antara perempuan muslimah dengan lelaki ahl al-kitâb, walaupun hanya sekedar ijmaksukutî.
Jika dirunut pada sumber yang lebih jauh, yakni pada masa  Rasulullah saw,  belum  diketemukan  satupun  riwayat  yang  menjelaskan  tentang  kasus perkawinan serupa. Dan untuk menyikapi hal ini, terdapat dua cara yang dapat dilakukan,  yakni  dengan  menganggap  bahwa  perkawinan  tersebut  pernah terjadi, atau sebaliknya, menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak  pernah terjadi.  Jika  demikian  halnya,  maka  tidak  akan  pernah  diketemukan  adanya kepastian hukum, karena semuanya bersifat relatif. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan  adalah  melihat  reaksi  orang-orang  dekat  Rasulullah  saw  atas keputusan  yang  dibuat    oleh    Umar    ra.    Walaupun    sebenarnya,  Umar    ra sendiri    juga    merupakan  salah  seorang  sahabat  dekat  beliau,  namun  terkenal seringkali melakukan inovasi ( tajdîd ).
Setelah diketahui bahwa para sahabat dekat Rasulullah saw sama sekali tidak  menanggapi  negatif  keputusan  „Umar  ra  tersebut,  dapat  diduga  bahwa, kasus  serupa  tidak  tejadi  pada  masa  Rasulullah  saw.  Oleh  karena  itu,  langkah selanjutnya   yang   perlu   ditempuhadalah melihat  kedekatan para pelaku perkawinan  tersebut,  berikut  para  walinya,  dengan  Rasulullah  saw.  Dan  jika ternyata  mereka  bukanlah  orang-orang  dekat  Rasul  saw,  apalagi  tidak  pernah bergaul dengan beliau, ataupun bertempat tinggal jauh dari Madinah, dan tidak pernah  bertemu  beliau,  kecuali  hanya  beberapa  saat  saja,  maka  dapat  diduga bahwa,  orang-orang  tersebut  tidak  banyak  mengetahui  perkembangan  di Madinah  pada  saat  Rasul  saw  masih  hidup.  Jika    demikian,    maka    tindakan Umar  ra  tersebut  bukanlah  hasil  ijtihad pribadinya, melainkan upaya untuk meneruskan apa yang telah menjadi ketetapan sebelumnya, yang mungkin tidak
7 Kasus  tersebut  terjadi  pada  Hudzaifah  ra,  seorang  gubernur  Madain,  pada  masa pemerintahan      ‟Umar      ibn      al-Khattâb      ra.Iamenikahi      seorang      perempuan      Yahudi      tanpa sepengetahuan  sang  khalifah,  namun  setelah  diketahuinya,  segera  saja  ia  memerintahakan  agar Hudzaifah  menceraikan  istrinya  tersebut.  Dalam  hal  ini, alasan  beliau  adalah  kemaslahatan  para perempuan muslimah dan kekahwatiran akan tipu daya wanita-wanita ahl al-kitâb , bukan karena menghukumi haram atas perkawinan tersebut. Lihat: Abû Bakr Ah mad ibn al-Husain ibn „Alî ibn Mûsâ al-Baihaqî, Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ, Juz. VII/173. Lihat juga: Sa‟îd ibn Mansûr, Sunan Sa’îd ibn Mansûr, Juz. I, Cet. I, (Riyâd: Dâr al-„Asîmî, 1414 H), h. 193. Dan juga: Abû Bakar „Abdullâh ibn Muhammad ibn Abî Syaibah, al-Musannaf fial-Ahâdîts waal-Âtsâr ,Juz.III/474
begitu  diketahui  oleh  umat  Islam,  terutama  yang  bertempat  tinggal  jauh  dari Madinah.

## Tanggung Jawab Dalam Keluarga Menjadi Semakin Berat
Di dalam keluarga, suami-istri  terikat janji  kesanggupan untuk menerima dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. 8 Dan sebaliknya, kewajiban istri adalah taat atas perintah suami, selama perintah tersebut  bukan  untuk  maksiyat  kepada  Allâh.  Sedangkan  di  akhirat  kelak, manusia  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  segala  sesuatu  yang  telah diamanahkan kepadanya, termasuk keluarga.
Dengan demikian,   kelak    diakhirat,    setiap  manusia   akan  memper- tanggungjawabkan  tidak  hanya  dirinya  sendiri,  melainkan  juga  keluarga  dan siapapun yang berada di bawah kekuasaan serta tanggung jawabnya. Dalam hal ini,  baik  suami  maupun  istri  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  kelak  di akhirat.  Tanggung  jawab  tersebut,  erat  sekali  hubungannya  dengan  beberapa kewajiban ketika di dunia. Dan sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pokok manusia  adalah  beribadah  kepada  Allâh  SWT,  baik  dalam  perannya  sebagai makhluk  sosial  maupun  religious.  Di  samping  itu,  orang  tua  juga bertanggung jawab  untuk  mempersiapkan  anak-anak  mereka  agar  tidak  menjadi  generasi yanglemah, baik keimanan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Tanggung jawab  ini  akan  terasa  semakin  berat,  jika  antara  suami    istri  selalu  berbeda persepsi atas beberapa hal, terutama visi dan misi kehidupan mereka. Perbedaan tersebut  akan  tampak  semakin  jelas,  bila  keluarga  mereka  terbangun  dari  latar belakang agama yang berbeda. Apalagi jika mereka adalah para penganut agama yang  taat,  karena  masing-masing  pasti  menginginkan  seluruh  anggota keluarganya sejalan dengan apa yang mereka yakini, demi keselamatan kelak di hari kemudian.
Sebagai  bentuk  masyarakat  terkecil,  keluarga  mempunyai  hubungan  dan kedekatan  paling erat, dibandingkan dengan bentuk masyarakat lainnya1. 9 Hal ini  disebabkan  oleh  kuatnya  ikatan  antara  orang-orang  yang  ada  di  dalamnya, karena  ia  dibangun  berdasarkan  kesepakatan  untuk  hidup  bersama,  di  dalam mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan,  baik  dalam  kehidupan  di  dunia  maupun
8 Lihat: Q.S. al-Nisâ/4: 34, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka  (laki-laki)  telah  menafk  ahkan  sebahagian  dari  harta  mereka  ”.  Dalam  hal  ini,  al-Tabarî menjelaskan bahwa lelaki bertanggung jawab atas wanita untuk mendidik, membimbing mereka menjalankan  segala  kewajiban.Kelebihan  yang  dimaksud  dalam  ayat  tersebut,  disebabkan  oleh kewajiban yang diembannya atas perempuan; baik mahar, nafkah, dan segala pembiayaan lainnya. Lihat:  Muhammad  ibn  Jarîr  ibn  Yazîd  ibn  Khâlid  Abû  Ja‟faral-Tabarî, Jâmi’al-Bayân‘AnTa’wîlÂyial- Qur’ân, Juz.IV/59.
9 Jika  semua anggota  keluarga  yang  ada  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  masing- masing  dengan  baik,  maka  tujuan  yang dicita-citakan  bersama  akan  mudah  dicapai.  Namun  jika diantara  mereka  tidak  mempergunakan  peran  dan  fungsinya  dengan  baik,  sehingga  tidak menghiraukan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya,  maka  akan  sangat  menyulitkan  perjalanan keluarga tersebut. Dan untuk mencapai itu semua, masing-masing suamu-istri haruslah memegang beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang, saling melengkapi dan  melindungi,  serta mu’âsyarah  bi  al-ma’rûf .  Lihat:  A.  Baso,  dan  A.  Nur  Khalis,  (ed),  2005, Perkawinan  Beda  Agama , kesaksian,  argumen  keagamaan,  dan  Analisis  Kebijakan, kerjasama  komnas HAM  dan  ICRP  (Indonesion  Conference  on  Religion  and  Peace),  Cet.  I,  (Jakrta:  Komnas  HAM, 2005).
akhirat.
Kedekatan  itulah  yang  menyebabkan  antara  pihak-pihak  yang  ada  di dalamnya  saling  mempengaruhi  serta  melakukan  kontrol  satu  sama  lain.  Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, kedua hal tersebut paling banyak dilakukan oleh orang tua, terutama sang ibu.
Oleh karenanya, kendati lelaki muslim berhak menikahi perempuan ahl al- kitâb , namun jika perkawinan itu justru akan memperberat tanggung jawabnya di  akhirat,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  seharusnya  dilakukan.  Di  sisi  lain, Allâh  SWT  juga  mengingatkan  bahwa  anak  dan  istri  itu  kerap  kali  menjadi fitnah, bahkan musuh (Q.S. al-Taghâbun [64]: 14). Hal semacam ini, akan  sangat mudah terjadi dalam keluarga yang latar belakang agamanya berlainan, karena mereka masing-masing mempunyai pandangan sesuai dengan ajaran agamanya. Dan  dengan  hal  itu  mereka  mencoba  untuk  mempengaruhi  anggota keluarga yang lain.Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa dari beberapa bentuk  perkawinan  lintas  agama  yang  ada,  perkawinan  antara  lelaki  muslim dengan  perempuan  ahl  al-kitâb  dapat  ditolelir.  Akan  tetapi,  dengan  melihat potensi  munculnya  akibat  negatif  dari  perkawinan  dimaksud,  membuat perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  secara  leluasa,  melainkan  dengan memperhatikan  berbagai  pertimbangan  yang  ada.  Bahkan,  menjadi  tidak  patut dilakukan  jika  akibat  negatif  yang  dimunculkannya  sangat  besar,  dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat muslim secara luas. Adapun  perkawinan  antara  lelaki ahl  al-kitâb dengan  perempuan muslimah,    tampak    didiamkan    oleh  nass    al-Qur’ ân    maupun    sabda-sabda Rasul. Kendati demikian, dengan melihat fakta bahwa perkawinan tersebut tidak pernah  terjadi,  kecuali  langsung  mendapat  sambutan  negatif  dari  umat  Islam, bahkan  dicerai  paksa  oleh  khalifah,  dapat  dipastikan  bahwa,  perkawinan tersebut  tidakdiperbolehkan,  karena  pada  prinsipnya,  pengecualian  pada sesuatu yang disebutkan saja.

## Kesimpulan
Perdebatan
para mufassir perihal perkawinan lintas agama disebabkan oleh  perbedaan  di  dalam  menetapkan  kriteria  tentang  musyrik  dan ahl  al-kitâb . Dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa,  Perbedaan  pendapat  tersebut  banyak dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal  mufassir.  Dalam  hal  ini, terdapat dua kelompok pendapat yang berseberangan:
1. Semua  bentuk  perkawinan  lintas  agama  antara  umat  Islam  dan  non muslim  tidak  diperbolehkan,  karena  semua  non  muslim  adalah musyrik,  tak  terkecuali ahl  al-kitâb oleh  beberapa  ulama  setelahnya; termasuk  al-Râzî  dan  Sayyid    Quutb.  Sedangkan  beberapa  tokoh kontemporer yang masuk dalam kelompok ini adalah para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI),
2. Perkawinan  lintas  agama  antara  umat  Islam  dan  non  muslim  tidaklah dilarang,  karena  semua  non  muslim  (sekarang  ini)  adalah  ahl  al-kitâb. Pendapat ini dilontarkan oleh Sayyid M. Rasyîd Ridâ, dan diikuti oleh banyak kalangan pemikir kontemporer; termasuk di Indonesia.
Pendapat  penulis tidak berpihak pada salah satu pendapat di atas, namun menempatkan ahl  al-kitâb pada  sebuah  klasifikasi  yang  membedakannya  dari musyrik;  dengan  batasan-batasan  tertentu.  Sehingga  tidak  menganggap  semua non muslim sebagai ahl al-kitâb , ataupun ahl al-kitâb sebagai musyrik.

## Referensi
Abû  „Abdillâh  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Abû  Bakr  ibn  Farajal-Qurtubî, al- Jâmi’Li Ahkâm al-Qur’ân, Juz.XIII/278. AbûBakrAhmadibn  al-Husainibn„AlîibnMûsâ  al-Baihaqî, Syu’ab  al-Îmân, Juz. IV/382.
Ahmad ibnHanbal Abû Abdillâhal-Syaibânî, Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, Juz. II/428.
Ahmadibn  Syu‟aib  Abû  Abd  al-Rahmân  al-Nasâ‟î, al-Mujtabâ  min  al-Sunan, Juz. IV/68.
Ismâ‟îlibn  „Umar  ibn  Katsîr  Abû  al-Fidâ‟  al-Dimasyqî, Tafsîral-Qur’ânal- ‘Azîm ,Juz.III/952.
Muhammad  ibn  Jarîr  ibnYazîd  ibn  Khâlid  Abû  Ja‟far  al-Tabarî, Jâmi’  al- Bayân‘anTa’wîlÂyial-Qur’ân, Juz. X/105. Muslim ibn Hajjâj Abû al- Husainal-Qusyairîal-Naisabûrî, SahîhMuslim, Juz.II/1086.
Sulaimânibnal-Asy‟ats  Abû  Dâwûd  al-Sijistanî  al-Azdî, SunanAbî  Dâwûd , Juz.I/624.Danjuga: