## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat (Perspektif Hukum Kepariwisataan)

## I Wayan Wesna Astara, I Made Mardika dan Ni Made Ayu Suardani Singapurwa
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: wesnaastara58@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan Desa wisata berbasis Desa adat di Bali menjadi penguatan desa adat dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya budaya dan potensi desa adat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di Bali. Pulau Bali, memiliki potensi kebudayaan yaitu manusianya, adat, kesenian dan alamnya. Pariwisata budaya di tingkat desa (dinas) Pelaga dan/atau desa adat Kiadan merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Badung nomor  47  tahun  2010  tentang  desa  wisata.  Pengabdian  KKN-PPM  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola desa wisata berbasis Desa adat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini  adalah  kualitatif  dengan  pengamatan  partisipan,  wawancara  semi  structural,  dan  introspeksi  (Mikkelen, 2011).  Bentuk  analisis  yang  digunakan    adalah  analisis  dan  interpretasi    kritis  atas  bahan  sumber.  Hasil pengabdian ini adalah dalam pengelolaan desa wisata upaya yang dilakukan adalah penyuratan perarem dan/ atau  perjanjian  desa  adat  Kiadan  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengelolaan  desa  wisata. Peranan Desa Adat dan Desa Dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk  memprioritaskan program pemerdayaan  desa  adat.  Pengelolaan  Desa  Wisata  berbasis  desa  adat,  dengan  memberikan  seperangkat  alat kerja seperti Laptop dan printer yang dilengkapi Web ekowisata Desa Kiadan Plaga. Bidang ekonomi kreatif yaitu  ada  produk  kopi “ IJO  BANG ” KIADAN  yang  ramah  lingkungan,  kemudian  dibuatkan  perbaikan pengemasan  Produk.  Dalam  hukum  kepariwisataan,  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  47  tahun  2010 tentang  desa  wisata  masih  perlu  ada  pengembangan  dari  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan  bekerjasama dengan  pihak-pihak  swasta  dengan  pola  kerjasama  saling  menguntungkan.  Selain  itu,  Sumber  daya  manusia yang kreatif dan inovatif diperlukan dalam pengelolaan Desa wisata.
Kata Kunci: Desa Wisata; Ber kelanjutan; Pemer dayaan; Pengelola Desa Adat
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Pulau  Bali  sebagai  unggulannya  adalah  sektor  pariwisata  yang  merupakan  penggerak  perekonomian masyarakat  termasuk  menggerakkan  desa  adat  dari  aspek  ekonomi  melalui  pengembangan  pariwisata kerakyatan.  Pengembangan  wisata  seperti ini  dikenal dengan  istilah “ pariwisata pro rakyat ” (Putra  &  Pitana, 2010). Salah satu pilihan tepat adalah membentuk kawasan pedesaan yang dapat dijadikan daya Tarik wisata

## How To Cite:
Astara, I, W, W., Mardika, I, M., Singapurwa, N, M, A, S. (2019). Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Ber- basis Desa Adat (Perspektif Hukum Kepariwisataan). Community Service Journal (CSJ) , 2 (1), 1-8.
yang biasa dikenal dengan desa wisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 tahun 2010, tentang Penetapan  Kawasan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Badung,  pasal  1,  angka  (6)  desa  wisata  adalah  wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan  warganya  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  hidupnya  melalui  usaha  kepariwisataan.  Pasal  2; tujuan  pengembangan  Desa  Wisata:  a)  Berkembangnya  kualitas  lingkungan  masyarakat  desa  serta  potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata; b) Terpeliharanya dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan c) memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan  wisata  budaya,  wisata  agro  dan  wisata  tirta,  wisata  spiritual,  wisata  olah  raga  dalam  rangka peningkatan dan pemerdayaan ekonomi kerakyatan.
Dalam  memberdayakan  desa  adat  Kiadan  dalam  mengelola  Desa  Wisata  Universitas  Warmadewa menerjunkan  Mahasiswa  KKN-PPM  tahun  2019  memberikan  harapan  segar  untuk  mengembangkan  nilai kearifan  lokal  di  Bali  dalam  pengembangan  Desa Wisata  di  Kabupaten  Badung.  Sejalan  dengan  Pola  Ilmiah Pokok Universitas Warmadewa Lingkungan Kepariwisataan dengan focus ekowisata sudah tentu sejalan pula dengan konsep pariwisata budaya bagi Bali sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 2 tahun 2012 tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali.  Pembangunan  kepariwisataan  Bali  bertujuan  untuk  mendorong pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahtraan masyarakat  sehingga  terwujud  cita-cita  kepariwisataan  untuk  Bali  dan  bukan  Bali  untuk  pariwisata. Perkembangan pariwisata di Bali khususnya Badung ternyata tidak ada keseimbangan antara Badung selatan dan  Badung  Utara.  Badung  utara  memang  adalah  sebagai  daerah  pertanian  yang  mendukung  aktivitas pariwisata Badung selatan berkaitan dengan produksi pertanian. Namun untuk mengembangkan Badung utara, maka  dikeluarkan  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor:  47  tahun  tentang  Penetapan  Desa  Wisata  di  Kabupaten Badung.  Adapun  desa  wisata  yang  terletak  di  kawasan  desa  wisata  adalah  1.  Desa  Bongkasa  Pertiwi (Abiansemal);  2.  Desa  Pangsan  (Petang);  3.  Desa  Kerta  (Petang);  4.  Desa  Belok  (Petang);  5.  Desa  Plaga (Banjar  Kiadan-  Desa  adat  Kiadan)  Petang;  6.  Desa  Carang  sari  (Petang);  7.  Desa  Sangeh  (Abiansemal);  8. Desa Baha (Mengwi); 9. Desa Kapal (Mengwi); Desa Mengwi (Mengwi); Desa Munggu Kecamatan Mengwi).
Desa  adat  Kiadan  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  desa  wisata.  Potensi  ini  dapat diketahui, bahwa Desa Plaga memiliki luas wilayah 3545,20 ha dengan ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter  di  atas  permukaan  laut.  Secara  administratif,  Kiadan  Plaga  termasuk  wilayah  Kecamatan  Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasi desa Plaga dapat ditempuh dengan jalan darat yang jaraknya sekitar 47 km dari kota Denpasar, dan 15 km dari kota Kecamatan Petang. Desa Plaga terletak di antara dua daerah tujuan wisata, yaitu: objek wisata Bedugul dan Kintamani.
Desa  Plaga memiliki panorama alam dengan bentangan wilayah menghijau yang masih asri dan alami serta  wilayah  pegunungan  dengan  udaranya  yang  segar  bebas  dari  polusi  asap kendaraan  sehingga  membuat masyarakatnya  hidup  tentam,  damai  dan  nyaman  sepanjang  hari.  Sesuai  pengamatan  di  lapangan  desa  Plaga sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca Negara sejak dikembangkannya air  terjun  Nunung  sebagai  salah  satu  daya  tarik  wisata  di  Desa  Pelaga,  khususnya  bagi  wisatawan  yang memiliki kegemaran wisata alam (ecotourism). Setiap hari tampak puluhan wisatawan baik domestik maupun mancanegara  memanfaatkan  waktunya  untuk  berkunjung  ke  Desa  Plaga  guna  menikmati  keindahan  suasana alamnya  yang  masih  asri.  Wisatawan  yang  datang  ke    Desa  Plaga  disamping  untuk  melihat  keunikan  alam seperti Air Terjun Nungnung, Pucak Mangu dan Tukad Bangkung, sebagian dari mereka memanfaatkan tempat ini  untuk  berolahraga  (jogging),  trakking,  bersepeda,  serta  hanya  untuk  menikmati  indahnya  pemandangan alam  pedesaan.  Desa  Plaga  Jasa  Akomodasi  yang  cukup  memadai  dengan  mengedepankan  tradisi  dan
kebudayaan setempat menambah daya Tarik wisata yang datang ke desa Plaga. Potensi inilah yang oleh Bupati Badung  A.A  Gde  Agung  membuat  penormaan  hukum  untuk  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  Peraturan  Bupati Nomor  47  tahun  2010  tentang  Penetapan  Desa  Wisata  yang  salah  satunya  ditetapkan  desa  wisata  Kiadan. Penetapan  desa  adat  Kiadan  Pelaga  sebagai  desa  wisata  sebagai  bagian  politik  hukum  pemerintah  Daerah Badung  untuk  memeratakan  pembangunan  Badung  selatan  dengan  Badung  Utara (Astara,  I  Wayan  Wesna, 2018) .  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  pengabdian  ini  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola desa wisata berbasis Desa adat.

## 2.  METODE
Kegiatan KKN-PPM ini mengacu pada adanya produk Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 Tahun 2010, tentang Desa Wisata. Desa Kiadan sebagai salah satu produk tersebut, ternyata sosialisasi ke Desa wisata tidak terlalu menyentuh masyarakat desa adat Kiadan. Metode sosialisasi dan penyuluhan hukum berkaitan dengan produk hukum Perbud Kabupaten Badung ke desa adat. Konsep “ Ngayah ” (Surata dkk., 2013) mahasiswa KKN -PPM Universitas Warmadewa di Desa Adat Kiadan. Kegiatan KKN berlangsung 26 Agustus sd 29 September 2019. Pengabdian yang sebelumnya merupakan hasil penelitian (Astara, 2018),  Politik Hukum Desa Wisata di Desa Plaga, dan ditindaklanjuti dengan mengadakan pengabdian  (KKN-PPM)  menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan partisipan, wawancara semi structural, dan introspeksi (Mikkelsen, 2011). Bentuk analisis yang digunakan  adalah analisis dan interpretasi  kritis atas bahan sumber.  Metode pelaksanaan program KKN- PPM  kelompok  Pengelola  Wisata  di  desa  Plaga  dilakukan  dengan  kegiatan  sosialisasi  dalam  pemberdayaan desa wisata, pendampingan, pelatihan, dan memperbaiki fasilitas penunjang. Pendampingan dilakukan terhadap 10 anggota kelompok pengelola wisata. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (1). Sosialisasi Dalam  Pemberdayaan  desa  Wisata,  (2).  Bentuk  pemberdayaan  desa  wisata  berbasis  Desa  Pekraman,  (3). Dampak  Pemberdayaan  berbasis  desa  pekraman  (4).  Memperbaiki  fasilitas  penunjang.  Untuk  melancarkan rencana  kerja  di  lapangan  maka  dalam  pelaksanaan  kegiatan  KKN-PPM  ini  disusun  prosedur  kerja  yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Penjajagan lokasi, pendekatan dengan kelompok wisata setempat, dan mencari mitra. 2) Wawancara, tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan sekaligus  melakukan  sosialisasi  serta  merencanakan  langkah-langkah  rencana  kegiatan  dan  langkah-langkah solusi  atas  persoalan  yang  dihadapi.  3)  Mitra  terlebih  dahulu  diberikan  materi  berupa  Pemberdayaan  desa wisata berbasis desa pekraman yang telah disiapkan oleh tim. 4) Pemberdayaan Potensi yang ada berbasis desa pakraman.  5)  Pelaksanaan  praktek  transfer  teknologi  mengenai  Pemberdayaan  desa  wisata  berbasis  desa pekraman. 6) Evaluasi akhir akan dilakukan terhadap materi Pemberdayaan yang diberikan dan diterapkan oleh mitra atau kelompok wisata dari mulai proses penjajagan, sosialisasi, pendampingan hingga dilaksanakannya transfer  paket  teknologi  dalam  pemberdayaan  desa  wisata  berbasis  desa  pekraman  sehingga    mitra  dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan, ketrampilan, dan nilai tambah dari potensi daerah objek wisata serta peningkatan pendapatan desa Pekraman Plaga.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan dari pengabdian ini, maka diperoleh hasil yang dapat dijelaskan di bawah ini.

## Refleksi Hukum KKN-PPM Universitas Warmadewa dan Desa Wisata di Desa Adat Kiadan- Plaga.
Desa  Wisata  Kiadan  Plaga  menurut  I  Wayan  Wesna  Astara,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Warmadewa  sebagai  peneliti  desa  Wisata  Plaga  dengan  judul  Politik  Hukum  Desa  Wisata  Plaga,  bahwa
keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung khususnya di Badung Tengah dan Badung Utara. Hal ini memerlukan kebijakan yang mampu menyeimbang Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Pasal 1 angka (6) Desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan  ekosistem dan  simpul  budaya  tradisional  masyarakat  dengan  tidak  menghambat  perkembangan  warganya    untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Untuk meningkatkan kemanfaatan, maka wisata  Budaya,  Wisata  Agro,  dan  Wisata  Tirta.  Sasaran  Penetapan  Desa  Wisata  (Pasal,  3  ayat  (b)  memberi dorongan,  motivasi  dan  menciptakan  peluang-peluang  kepada  masyarakat  didalam  kawasan  desa  wisata  dan sekitarnya  sebagai  pelaku,  pekerja  sekaligus  sebagai  pemilik  usaha  pariwisata.  Apabila  dikaitkan  dengan Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  2  tahun  2012,  tentang  kepariwisataan  budaya  salah  satu  usaha pariwisata adalah Wisata  Spiritual (Pasal  8,  ayat  1,  m).  Secara jelas disebutkan  bahwa  Desa  Pakraman  yang sekarang telah dirubah/direvisi atau diadendum kembali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012, Pasal 26 ayat (2) Desa adat  dan  lembaga  tradisional  mempunyai  hak  untuk  mengembangkan  wisata  pedesaan  sesuai  dengan  potensi setempat.  Desa  adat  mempunyai  hak  kelola  berdasarkan  potensi  desa  setempat.  Sehubungan  dengan  produk peraturan  dan  perundang-undangan  tersebut,  kami  dari  Universitas  Warmadewa  mengusulkan  Desa  adat Kiadan-Plaga  Petang  untuk  memperoleh  pendanaan  KKN-PPM  Ristekdik  dalam  tahun  2018,  dan  disetujui tahun 2019 untuk dilaksanakan KKN-PPM.

## Gambar 1.
Kegiatan KKN-PPM Universitas Warmadewa tahun 2019 di Desa Adat Kiadan Plaga, memberikan sosialisasi produk Peraturan Perun- dang-undangan tentang Kepariwisataan kepada SMP dan SMK dan masyarakat di Plaga Petang
Kegiatan  kepariwisataan  merupakan  kegiatan  multi-aspek  bersifat  lokal,  nasional  dan  Internasional (global),  memiliki  fungsi  sebagai  agent  of  economic  development  dan  agent  of  cultural  development, mencakup  berbagai  aspek  secara  multi-dimensi.    Kegiatan  kepariwisataan  merupakan  kegiatan  yang  bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan proses tersendiri. Dalam peta hukum bisnis pariwisata belum merupakan  sistem  hukum  tersendiri.  Hukum  bisnis  pariwisata  adalah  perangkat  kaidah,  asas-asas    dan ketentuan  hukum  termasuk  institusi  dan  mekanismenya,  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengatur kegiatan  bisnis  baik  persiapan,  pelaksanaan,  maupun  penyelesaian  sengketa-sengketa  yang  timbul  akibat kegiatan tersebut di atas (Putra Wyasa, Ida Bagus dkk, 2001).
Berdasarkan  UURI  Nomor:  10  Tahun  2009,  tentang  kepariwisataan,  pasal  1  angka  (5)  adalah  segala sesuatu yang  memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman  kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Untuk di desa adat Kiadan, memiliki potensi air terjun, memungkinkan juga dapat dikembangkan wisata spiritual (melukat), wisata agro, mengembangkan kesenian jogged.
Pasal  5,  kepariwisataan  diselenggarakan  dengan  prinsip:  a.  menjunjung  tinggi  norma  agama  dan  nilai
budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang  Maha  Esa,  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia,  dan  hubungan  manusia  dengan  lingkungan;  b. menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  keragaman  budaya,  dan  kearifan  lokal;  c.  memberikan  manfaat  untuk kesejahtraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan; e.  memerdayaan  masyarakat  setempat;  f.  menjamin  keterpaduan  antar  sektor,  antar  daerah,  antar  pusat  dan daerah  yang  merupakan  satu  kesatuan  sistemik  dalam  kerangka  otonomi  daerah,  serta  keterpaduan antarpemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang pariwisata dan; h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  pemerdayaan  masyarakat  setempat  di  desa  adat  Kiadan  sudah  mulai  muncul  home  stay  yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan menyewaikan rumah-rumah tradional mereka untuk wisatawan. Dalam Peraturan  Provinsi  bali  Nomor:  2  Tahun  2012  tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  Pasal  16:      Pengelolaan daya Tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Desa Pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan  badan  usaha.  Desa  Pakraman  dapat  mengelola  Desa  Wisata.  Demikian  pula  bahwa  desa  adat  berstatus sebagai subyek hukum dalam system pemerintahan Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali, (Pasal 5). Pasal 62, Desa adat, dapat membentuk BUPDA, merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil. Karena BUPDA ini baru terbentuk berdasar Peraturan Daerah, maka Desa adat Kiadan belum membentuk lembaga ini, dan bagaimana implementasinya di tingkat desa adat masih tanda Tanya dan ada sosialisasi ke tingkat desa adat secara riil.

## Gambar 2.
Foto Pondok Wisata dan Wisatawan Asing mengunjungi Desa adat Kiadan yaitu ke tempat Pemondokan mahasiswa KKN-PPM, dan lingkungan tersebut adalah kebun Kopi dan tempat wisatawan “ jogging ”
Mahasiswa  KKN-PPM  dan  DPL  menyerahkan  Laptop  dan  Printer  kepada  Pengelola  Desa Wisata melalui Kepala Desa Plaga dan laptop dilengkapi dengan aplikasi Web-ekowisata. Dan Serah Terima berita acara penyerahan laptop dan printer.

## Gambar 3.
Penyerahan laptop dan Printer melalui Kepala Desa kepada
Pengelola Desa Wisata Kiadan.
Untuk  mendapatkan  kesepakatan  tentang  model  pengelolaan  Desa  Wisata  Kiadan  Plaga,  maka dilaksanakan  Focos  Group  Discation  (FGD)  Penyusunan  Perarem  tentang  pengelolaan  desa  wisata  berbasis desa  adat  dan/atau  Perjanjian  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  desa  wisata  Kiadan  Plaga. Adapun  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengelolaan  Desa  wisata  adalah  sebagai  berikut:  a). Pemerintah Kabupaten Badung yang mengeluarkan kebijakan tentang Desa Wisata; Pihak pemilik home stay, pihak Desa adat; Desa Dinas (kepala Desa Pelaga). Subak Abian Sari Boga, pihak Pengelola (Sadar Wisata), dan  pemilik  tanah  yang  sebagian  tanahnya  dijadikan  fasilitas  trakking.    Persoalan  muncul  dalam  FGD,  dari Kepala  Desa  bahwa  belum  jelasnya  rumah-rumah  penduduk  yang  dijadikan  home  stay  yaitu  berapa  kamar setiap kepala keluarga diizinkan untuk dijadikan home stay, dan standar home stay. Hal ini belum ada kejelasan dan  kepastian  hukum  dari  pemerintah  Kabupaten.  Namun  dalam  kegiatan  FGD  dijelaskan  oleh  Dinas kepariwisataan  Kabupaten  Badung  setiap  kepala  keluarga  di  Kiadan  dapat  menyiapkan  5  kamar  home  stay. Akan tetapi belum merupakan suatu keputusan bersama. Draft perjanjian dari pihak Kabupaten Badung sudah di  draft  dan  sekarang  masih  di  bagian  Tata  Pemerintahan.  Secara  musyawarah  mufakat  belum  adanya  titik temu, akibatnya dalam FGD masih bersifat negoisasi dari pihak pemerintah dengan draft perjanjian yang belum dijelaskan klausul-klausul apa yang ditarwarkan oleh pemerintah.
Materi  yang  diberikan  dalam  kegiatan  ini  adalah:  a)  Fungsi  Pararem  dan  atau  awig-awig  dalam pengelolaan  desa  wisata  Kiadan  Plaga;  b)  Perjanjian  dalam  pengelolaan  desa  wisata  Kiadan;  c)  Menajemen konflik dalam pengelolaan desa wisata Kiadan dan peranan regulasi.
Menyusun Perarem tentang Pengelolaan Desa Wisata, dengan harapan bahwa adanya persepsi yang sama antara  Pengelola  Desa  Wisata  (dikelola  oleh  swasta)  dengan  Desa  adat,  Subak  Abian  Sari  Boga,  dan Pemerintah (yang diwakili oleh Perbekel Desa Plaga). Sementara ini masih dikelola oleh swasta (perseorangan, namun desa adat, ada keinginan untuk mengelola, dan juga Subak Abian Sari Boga, dan Kepala Desa. Terjadi Tarik menarik kepentingan, antara swasta, Desa adat dan Pemerintah Desa (Perbekel). Disini peranan hukum local  (Awig-awig/  Parerem)  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  dituang  dalam  produk  hukum  local.  Hal  ini perlu ada kesepakatan para pihak dalam pengelolaan desa wisata.
Pembuatan website dalam pemasaran desa wisata Pelaga bertujuan untuk memperkenalkan potensi Desa. Kegiatan  ini  melibatkan  sekretaris  desa,  kaur  urusan  administrasi  dan  pengelola  desa  wisata  sebagai pembangunan perencanaan partisipasi.

## Gambar 4
Foto Sosialisasi oleh mahasiswa KKN-PPM Universitas Warmadewa tahun 2019 melalui Website kepada masyarakat dan siswa di desa Kiadan Plaga.

## Partisipasi Masyarakat Desa Adat Kiadan dan Pengelola Desa Wisata.
Menurut (Nurcholis dkk., 2009) perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan  yang  mengikut  sertakan  masyarakat.  Masyarakat  aktif  melibatkan  diri  dalam  melakukan identifikasi  masalah,  perumusan  masalah,  pencarian  alternative  pemecahan  masalah,  penyusunan  agenda pemecahan, terlibat dalam proses pengodokan, ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Oleh  karena  itu  Desa  adat  Kiadan  Plaga  mempunyai  potensi  yang  terpendam  yang  dapat  dikembangkan menjadi  desa  wisata  berbasis  desa  adat.  Maksudnya  desa  adat  dapat  mengelola  (manajemen)  sesuai  dengan potensi  setempat.  Berdasarkan  tipologi  wisatawan  dengan  pendekatan  interaksi (Cohen,  1972) mengklasifikasikan  wisatawan  atas  dasar  tingkat  familiarisasi  dari  daerah  yang  akan  dikunjungi.  Maka wisatawan  yang  dating  ke  desa  adat  Kiadan  Plaga  termasuk  wisatawan  Drifter,  yaitu  wisatawan  yang  ingin mengunjungi    daerah  yang  sama  sekali  belum  diketahuinya,  dan  bepergian  dengan  jumlah  kecil,  sedangkan Smith (1977) menyebut dengan wisatawan Explorer, wisatawan  yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan bersedia menerima  fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai-nilai local. Tugas Mahasiswa KKN-PPM Unwar menjadi ujung tombak dalam menjelaskan konsep desa wisata, produk hukum yang mengaturnya, perlunya kesepakatan dalam mengelola Desa Wisata Kiadan teruma Pemerintah Kabupaten Badung sebagai kewenangan regulasi, desa adat sebagai hak kelola, para pihak sebagai kelompok  kepentingan  untuk  ikut  memberikan  kontribusi  untuk  terlaksananya  secara  efektif  aktifitas  desa wisata  di  Desa  Kiadan  Plaga  Petang.  Dalam  pengelolalan  berbasis  IT,  untuk  pemasaran  KKN-PPM  telah memberikan seperangkat Laptop, printer dan Website dalam mempromosikan wisata desa  Kiadan  Plaga.

## 4.  SIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan hasil yang telah dibahas di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu 1) Untuk menjamin keberhasilan  kegiatan KKN-PPM di Adat Kiadan Plaga Petang perlu adanya sinergi antara produk hukum Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Desa wisata dengan implementasi dengan kondisi  riil  di  masyarakat  Adat.  2)  Pelaksaan  KKN-PPM  ini  memerlukan  kesepakatan  para  pihak  Pengelola swasta yang sekarang diharapkan untuk dapat dikelola oleh desa adat dan atau Desa Dinas. Hal ini memerlukan Pengaturan  baik  berdasarkan  hukum  lokal,  maupun  hukum  nasional  (perjanjian)  dan  atau  perbupati  Badung yang secara tegas memberikan kepastian kepada desa adat. 3) Pengelolaan desa wisata di Desa Adat Kiadan masih  Tarik  ulur  dalam  pengelolaan,  sehingga  secara  ius  contituendum  memerlukan  pemikiran  perencanaan yang  menguntungkan  para  pihak.  4)  Perlu  secara  berkelanjutan  diberikan  pemahaman  hukum  dan  ada  kata sepakat untuk mewujudkan desa wisata berbasis desa adat. Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Apabila ternyata dalam KKN-PPM ini para pihak masih belum ada kata sepakat dalam pengelolaan desa wisata antara para pihak, maka KKN-PPM di Desa Adat Kiadan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan lagi sehingga tuntas. 2) Perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata Kiadan berbasis  desa  adat.  3)  Pengelolaan  desa  wisata  dapat berbasis  desa  adat  dengan  menggali  potensi  desa wisata dan dibuatkan aturan secara detail untuk kesejahtraan masyarakat Desa Adat .

## DAFTAR PUSTAKA
Astara, W. I. W. (2018). Politik Hukum Desa Wisata di Plaga . Denpasar: Lemlit Uniiversitas Warmadewa.
Mikkelsen,  B.  (2011). Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya  Pemberdayaan  Panduan  Bagi  Praktisi  Lapangan (Cet.  5).  Jakarta: Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Retrieved from http://katalogdpadkotabima.perpusnas.go.id/detail-opac?id=689
Nurcholis, H., & dkk. (2009). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah . Jakarta: Gramedia.
Putra,  I.  N.  D.,  &  Pitana,  I.  G.  (2010). Pariwisata  Pro-Rakyat  Meretas  Jalan  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Indonesia .  Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Surata,  S.  P.  K.,  Arnawa,  I.  K.,  Widnyana,  I.  K.,  &  Raka,  I.  D.  N.  (2013). “ Ngayah ” Pelibatan  Mahasiswa  Calon  Guru  Dalam Implementasi IPTEKS Bagi Wilayah Berbasis Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pariwisata Budaya. Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS , 4 (1), 87 – 88. Retrieved from http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/article/view/264