## Multipartai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Lila Anjeli Hasibuan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Lilaanjeli330@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pemerintahan  merupakan  hal  yang  dibutuhkan  untuk  menjalankan  sebuah  Negara. Sistem  pemerintahan  diperlukan  guna  menjaga  kestabilan  sebuah  negara.  Indonesia  adalah salah  satu  Negara  yang  menganut  sistem  multipartai.  Sistem  multipartai  di  Indonesia  pada awal kemerdekaan bertujuan untuk melakukan penegakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi.  Mengingat  negara  Indonesia  menganut  system  demokrasi  yang  memberikan kewenangan  rakyatnya  dalam  mengikuti  pemilu.  Pemilihan  umum  yang  dilangsungkan berhubungan  dengan  partai.  Multipartai  merupakan  sistem  yang  mengandung  berbagai parpol. Untuk implementasinya lebih banyak pada sistem parlementer daripada presidensial. Maka  dari  itu  sistem  multipartai  di  Indonesia  perlu  dikaji  dan  dievaluasi,  karena  lazimnya suatu  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  hanya  memiliki  sistem kepartaian dua partai saja. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya check and balances oleh eksekutif dan legislatif.
Keywords : Pemerintahan Presidensial, Multipartai, Amandemen UUD 1945 Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial dimana  ciri-cirinya  terdapat  pada  UUD  1945.  Menurut  Sri  Soemantri  ciri-ciri  sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 antara lain : Pertama , presiden dan wakil presiden dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat; Kedua ,  presiden  tidak  lagi bertanggung  jawab  kepada  MPR,  karena  lembaga  ini  tidak  lagi  sebagai  pelaksana  kedaulatan rakyat.  Sementara  Arend  Lijphart,  memberikan  sistem  presidensial  dalam  tiga  kriteria  yang spesifik  :  (1)  eksekutif  yang  dijalankan  oleh  satu  orang,  bukan  gabungan;  (2)  eksekutif  yang dipilih  langsung  oleh  rakyat;  dan  (3)  masa  jabatan  tertentu  yang  tidak  bisa  dicabut  atau dihapuskan oleh pemungutan suara di parlemen.(Tutik & SH, 2016)
Turunnya  pemerintahan  Soeharto  merupakan  awal  dimulainya  tahapan  baru  bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan Presiden dan wakil Presiden  dan  bersaing  dengan  calon  lain  yang  diusulkan  partai-partai  lain. Ini  artinya  system kepartaian  di  Indonesia  harus  diikuti  oleh  minimal  tiga  partai  politik  atau  lebih.  Sistem pemerintahan  Presidensial  telah  dianut  oleh  Indonesia  sejak  masa  Orde  Lama  sampai  masa reformasi sekarang ini. Walaupun secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan system parlementer.  Pasca  Amandemen  (perubahan)  Undang-Undang  Dasar  1945  mempertegas system  Presidensial  sebagai  dasar  penyelenggaraan  Negara.(Mahmuzar,  2010)  Secara  umum, system  pemerintahan  Negara  Indonesia  menganut  “Sistem  Presidensial”  dijelaskan  dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.(Tutik & SH, 2016)
Jika  dilihat  dari  karakteristik  demokrasi  di  Indonesia,  terutama  yang  berkembang pascareformasi, dapat ditentukan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi consensus

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
dimana  merupakan  tipikal  dari  sistem  multipartai.  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  dengan masyarakat yang plural baik dari sisi agama, ideologi, bahasa, budaya, etnis, ataupun ras. Tidak ada  negara  pada  masyarakat  yang  plural  menggunakan  demokrasi  mayoritas  (tipikal  dari system dua partai) karena cenderung mengakibatkan minoritas tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.  Dalam  demokrasi  mayoritas,  kelompok  minoritas  cenderung  terpinggirkan.  Oleh karena  itu,  negara-negara  yang  memiliki  keragaman  lebih  baik  menganut  model  demokrasi konsensus. (Safa’at, 2011)
Scott  Mainwaring  mengemukakan  tiga  kelemahan  koalisi  jika  dibentuk  dalam  system Presidensial. Pertama ,  dalam  sistem  Presidensial,  Presiden  membentuk  sendiri  kabinetnya, sementara  partai  politik  mempunyai  komitmen  yang  rendah  dalam  mendukung  Presiden. Kedua ,  anggota  legislatif  dari  partai  politik  yang  mempunyai  menteri  di  kabinet  tidak mendukung  pemerintah  sepenuhnya. Ketiga ,  secara  umum,  keinginan  partai  politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan Presidensial.(Masriani, 2007)
Posisi presiden yang terlalu dominan di dalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah  satu  faktor  yang  mendorong  munculnya  pemerintahan  yang  otoriter.  Oleh  karena  itu dalam  proses  amandemen  UUD  1945  kekuasaan  presiden  dikurangi,  disisi  lain  kekuasaan parlemen  ditambah  dan  dipertegas.  Amandemen  ini  sebenarnya  dilakukan  untuk  menjamin terjadinya proses checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun dalam  kenyataanya,  akibat  dari  amandemen  adalah  hubungan  antara  kedua  lembaga  ini menjadi  disharmoni.  Akibat  dari  ketidakharmonisan  hubungan  antara  kedua  lembaga  ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. SISTEM MULTIPARTAI
Sistem  multipartai  adalah  salah  satu  varian  dari  beberapa  sistem  kepartaian  yang berkembang  di  dunia  modern  saat  ini.  Andrew  Heywood  berpendapat  bahwa  sistem  partai politik  adalah  sebuah  jaringan  dari  hubungan  dan  interakasi  antara  partai  politik  di  dalam sebuah  sistem  politik  yang  berjalan.  Untuk  mempermudah  memahami  sistem  partai  politik Heywood  kemudian  memberikan  kata  kunci  untuk  membedakan  tipe-tipe  sistem  kepartaian. Kata  kunci  tersebut  adalah  jumlah  partai  politik  yang  tumbuh  atau  eksis  yang  mengikuti kompetisi  mendapatkan  kekuasaan  melalui  pemilu.  Parameter  “jumlah  partai  politik”  untuk menentukan tipe sisem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada  tahun  1954  dimana  Duverger  membedakan  tipe  sitem  politik  menjadi  3  sistem,  yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.(Heywood, 2002)
Sistem  multipartai  adalah  sistem  kepartaian  di  mana  di  dalam  Negara  atau  badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satupun partai yang memegang mayoritas mutlak. Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dua  partai. Hal-hal yang mendorong berkembangnya sIstem  multipartai  adalah  keanekaragaman  komposisi  masyarakat,  karena  perbedaan  ras, agama,  dan  suku  merupakan  faktor  yang  sangat  kuat  untuk  menyatukan  ikatan  dalam  satu wadah.  Sistem  multipartai  lazimnya  diperkuat  oleh  system  pemilihan  perwakilan  berimbang yang  memberi  kesempatan  luas  untuk  tumbuhnya  partai-partai  dan  golongan-golongan  kecil. Semenjak  dimulainya  orde  reformasi,  sistem  pembatasan  peserta  pemilihan  umum  hanya dengan  partai  Golongan  Karya  dan  dua  partai  politik  diakhiri,  Orde  reformasi  mengubahnya menjadi  sistem  multipartai  dengan  alasan  untuk  membuka  seluas-luasnya  bagi  keterwakilan seluruh  golongan  rakyat  Indonesia.  Jumlah  partai  pun  membengkak  menjadi  puluhan  seperti saat ini.
Adapun kelebihan dan kelemahan multi partai yaitu:(Arman, 2018) Kelebihan multi partai:
a. Demokrasi berjalan dengan baik.
b. Inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai.
c. Rakyat bebas bersuara.
d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya.
Kelemahan multi partai:
a. Menimbulkan persaingan tidak sehat. b. Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. c. Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat.
d. Dan berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lain.
Secara  rinci,  gambaran  terhadap  sistem  kepartaian  yang  berkembang  di  Indonesia, sebagai berikut: Pertama , Indonesia menganut sistem multipartai. Dengan sistem  pemilu yang berlaku  maka  semua  partai  itu  punya  peluang  mendapat  kursi  baik  di  DPR  maupun  DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak masih menikmati kursi sisa. Kedua , upaya membatasi jumlah partai  politik  peserta  pemilu  agar  tidak  terlampau  banyak  sulit  dicapai.  Hal  ini  mengingat Electoral Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam Undang-Undang Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai politik  yang  meraih  2,5  persen  suara  sah  saja  yang  punya  wakil,  ternyata  dijalankan  dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD. Ketiga , sistem check and balances menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari partai politik, tetapi tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula  pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh partai politik yang notabene punya wakil di kabinet. “Koalisi” Parpol bersatu tergantung pada isyunya. Keempat ,  terwujudnya  persaingan  dan  kerjasama  partai  politik  yang  tidak  jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat,  Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi atau  didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan gubernur. Kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah satu pasangan didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN.(Nirahua, 2009)
Sartori menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah  pengaturan  mengenai  hubungan  partai  politik  yang  berkaitan  dengan  pembentukan pemerintahan, dan secara lebih specifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi ( sharing ) kekuasaan pemerintah. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
• Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
• Parlemen  menjadi  tempat  kaderisasi  bagi  jabatan-jabatan  eksekutif.  Pengalaman mereka  menjadi  anggota  parlemen  dimanfaatkan  dan  manjadi  bekal  penting  untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
• Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
• Pengaruh  rakyat  terhadap  politik  yang  dijalankan  sangat  besar  sehingga  suara  rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
• Dengan  adanya  parlemen  sebagai  perwakilan  rakyat  maka  pengawasan  pemerintah dapat berjalan dengan baik
• Pembuat  kebijakan  bisa  ditangani  secara  cepat  sebab  gambang  terjadi  penyesuaian pendapat  antara  eksekutif  &  legislatif.  Hal  ini  disebabkan  kekuasaan  eksekutif  & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas

## B. SYSTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Sistem  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  pembagian  kekuasaan  serta  hubungan antar lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara tersebut dalam rangka penyelesaian kepentingan rakyat. Bintan R. Saragih mengartikan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga Negara yang berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  menurut  rencana atau pola untuk mencapai tujuan Negara.(E, 2009)
Sistem  pemerintahan  Presidensial  adalah  system  pemerintahan  yang  memegang kekuasaan  eksekutif  tidak  harus  bertanggungjawab  kepada  badan  legislatif.  Pemegang kekuasaan  eksekutif  terpisah  dari  badan  legislatif.  Presiden  dalam  sistem  pemerintahan Presidensial  dipilih  untuk  masa  jabatan  yang  ditentukan  dalam  konstitusi  suatu  Negara  dan tidak  dapat  dipaksa  mengundurkan  diri  oleh  badan  legislatif,  kecuali  impeachment  karena kepala  Negara  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  konstitusi.  Dalam  sistem pemerintahan  Presidensial,  Presiden  memiliki  kedudukan  yang  seimbang  dengan  legislatif maupun  yudikatif.  Karena  antara  ketiga  cabang  kekuasaan  Negara  terdapat  hubungan  secara horizontal,  sehingga  tidak  dapat  saling  menjatuhkan  kecuali  dengan  alasan  yang  ditentukan UUD.(Hamidi & Lutfi, 2010)
Menurut  S.L.  Witman  dan  J.J  Wuest  ciri-ciri  dari  sistem  presidensial  adalah  sebagai berikut:(Ocyavina, 2018)
1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam  hal  ini  tidak  ada  tanggung  jawab  yang  berbalasan  antara  presiden  dan kabinetnya,  karena  pada  akhirnya  seluruh  tanggung  jawab  sama  sekali  tertuju  pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.
Menurut  (Sarundajang,  2012),  sistem  pemerintahan  presidensial  memiliki  kelebihan yaitu  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  eksekutif  berjalan  relatif  stabil  dan  sesuai  dengan batas  waktu  yang  telah  diatur  dan  ditetapkan  dalam  konstitusi.  Sedangkan  kelemahan  dari system  pemerintahan  presidensial  adalah  setiap  kebijakan  pemerintahan  yang  diambil merupakan  bargaining  position  antara  pihak  legislatif  dan  eksekutif  yang  berarti  terjadi pengutamaan sikap representatif – elitis dan bukan partisipatif – populis.
Secara  teoritik,  sistem  Presidensial  dianggap  tidak  kompatibel  dengan  sistem  multi partai.  Alasannya,  yang  pertama,  sistem  multi  partai  meniscayakan  adanya  koalisi pemerintahan  karena  tidak  adanya  partai  mayoritas  dibadan  legislatif.  Koalisi  itu  sendiri dianggap sebagai karakteristik dari sistem parlementer.  Kedua, dengan adanya koalisi politik, maka  kekuasaan  Presiden  terpilih  akan  tersandera  oleh  kepentingan  partai  mitra  koalisi, sehingga  kekuasaan  Presiden  dianggap  melemah  dan  pemerintahan  berjalan  tidak  efektif karena  terlalu  banyak  kompromi.  Ketiga,  sistem  multi  partai  yang  terfragmentasi  cenderung munculnya  Presiden  minoritas  dengan  dukungan  legislative  yang  lemah.  Situasi  ini  dianggap akan  menyebabkan  sistem  pemerintahan  lumpuh.  Agenda-agenda  pemerintah  dikhawatirkan hubungan eksekutif legislatif terancam mengalami kebuntuan. Karakteristik sistem Presidensial adalah  badan  perwakilan  tidak  memiliki  supremacy  of  parliament  karena  lembaga  tersebut bukan  Lembaga  pemegang  kekusaan  Negara.  Sebagai  kepala  pemerintahan  dan  satu-satunya kepala  eksekutif,  Presiden  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri-menteri  negara  yang berfungsi  sebagai  pembantu  Presiden  dan  memegang  kekuasaan  eksekutif  dalam  bidang masing-masing.  Kabinet  tidak  bertanggungjawab,  tetapi  tiap-tiap  Menteri  bertanggungjawab secara individu kepada Presiden.
Dikhawatirkan  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  berpadu  dengan  sistem multipartai  ini  akan  mengganggu  stabilitas  demokrasi  dan  efektivitas  pemerintahan  sebuah negara.  Perpaduan  sistem  pemerintahan  presidensial  multipartai ini  diyakini  akan cenderung melahirkan presiden minoritas dan pemerintahan yang terbelah antara ekesekutif dan legislatif, sehingga  kondisi  ini  akan  mengakibatkan  presiden  sangat  sulit  mendapatkan  dukungan  di legislatif.(Rannie, 1945)
Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial
• Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
• Pengawasan rakyat lemah
• Kekuasaan  eksekutif  diluar  pengawasan  langsung  badan  legislatif  sehingga  dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
• Pembuatan  keputusan/kebijakan  publik  umumnya  hasil  tawar-menawar  antara eksekutif  &  legislatif  sehingga  dapat  terjadi  keputusan  tidak  tegas  &  memakan  waktu yang lama.
• Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
• Bahwa  seorang  Menteri  tidak  dapat  di  jatuhkan  Parlemen  karena  bertanggung  jawab kepada presiden.
• Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
• Legislatif  bukan  tempat  kaderisasi  untuk  jabatan-jabatan  eksekutif  sebab  dapat  diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan  Presiden  Amerika  Serikat  selama  empat  tahun,  sedangkan  Presiden  Indonesia lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan  jangka waktu masa jabatannya.

## C. PENERAPAN  SISTEM  MULTIPARTAI  TERHADAP  SISTEM  PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Konsititusi  kita  (UUD  1945)  tidak  mengamanatkan  secara  jelas  sistem  kepartaian  apa yang  harus  diimplementasikan.  Meskipun  demikian  konstitusi  mengisyaratkan  bahwa  bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  Pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik.  Dari  pasal  tersebut  tersirat  bahwa  Indonesia  menganut  sistem  multi partai  karena  yang  berhak  mencalonkan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai poltitik” artinya paling sedikit dua  partai  politik  yang  menggabungkan  diri  untuk  mencalonkan  presiden  untuk  bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.
Kenyataanya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan.  Surat  Keputusan  Wakil  Presiden  M.  Hatta  No  X/1949  merupakan  tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti  oleh  29  partai  politik  dan  juga  peserta  independen  (perseorangan).  Beberapa  partai politik  yang  mendapatkan  suara  signifikan  pada  pemilu  pertama  antara  lain  PNI  (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).(Wikipedia, n.d.)
Ada  beberapa  alasan  mengapa  sistem  presidensial  dan  sistem  multi  partai  kurang berhasil  di  dalam  menciptakan  pemerintahan  yang  efektif  dan  stabil  dibandingkan  dengan system  parlementer  yang  dikombinasikan  dengan  sistem  dua  partai.  Menurut  Mainawrring (2008) terdapat beberapa alasan/kelemahan system presidensial yang dikombinasikan dengan system multi partai.(KemenKumHAM, n.d.)
Pertama , karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah maka kemungkinan  presiden  yang  terpilih  adalah  presiden  yang  tidak  mendapatkan  dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini terjadi di Indonesia, Presiden SBY berasal dari partai politik yang memiliki suara dan kursi yang kecil, P.Demokrat mendapatkan suara 7,45%. Padahal di dalam sistem presidensial dukungan parlemen kepada presiden sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan  undang-undang  dan  pelaksanaan  kebijakan  dan  program – program  pemerintah. Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin efektif. Sebaliknya semakin kecil dukungan parlemen maka efektifitas pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang.
Kedua ,  personal  presiden  termasuk  kepribadian  dan  kapasitas  merupakan  salah  satu faktor yang penting. Di dalam sebuah situasi yang sulit seperti keadaan krisis ekonomi presiden dihadapkan  pada  pekerjaan  yang  sangat  banyak  dan  rumit.  Oleh  karena  itu  presiden  juga dituntut  memiliki  kapasitas  yang  baik  untuk  menangani  berbagai  permasalahan  yang  sedang
dihadapi.  Selain  dituntut  untuk  memiliki  kapasitas  dalam  menangani  permasalahan  bangsa, karena presiden membutuhkan support/dukungan dari parlemen maka presiden juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan lobby yang baik dengan parlemen. salah satu faktor  kurang  efektifnya  pemerintahan  SBY  oleh  beberapa  kalangan  dinilai  disebabkan kelemahan  SBY  di  dalam  mengelola  dukungan  dari  koalisi  partai  politik  yang  mendukung pemerintah dan lemahnya/ketidak mampuan presiden melakukan komunikasi dan lobby politik dengan parlemen.
Ketiga ,  di  dalam  sebuah  sistem  presidensial  dan  multipartai  membangun  koalisi  partai politik  untuk  memenangkan  pemilu  adalah  hal  yang  sangat  wajar  dan  umum  terjadi.  Koalisi partai  politik  terjadi  karena  untuk  mendapatkan  dukungan  mayoritas  dari  parlemen merupakan  sesuatu  yang  sangat  sulit.  Namun  masalahnya  adalah  koalisi  yang  dibangun  di dalam sistem presidensial khususnya di Indonesia tidak bersifat mengikat dan permanen. Partai politik  yang  tergabung  di  dalam  sebuah  koalisi  mendukung  pemerintah  bisa  saja  menarik dukungannya.  Contohnya  adalah  PAN  sebagai  partai  pendukung  SBY  tiba-tiba  menarik dukungannya  ditengah  perjalanan.  Tidak  adanya  jaminan  bahwa  koalisi  terikat  untuk mendukung pemerintah sampai dengan berakhirnya masa kerja presiden. Partai-partai politik yang  tergabung  di  dalam  koalisi  cenderung  mengambil  keuntungan  dari  pemerintah.  Jika kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah  tidak populer partai politik cenderung melakukan oposisi.
Keempat adalah lemahya penegakan fatsoen politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  terdapat  beberapa  politisi  di  parlemen  yang  tidak mengindahkan  etika  dalam  berpolitik.  Beberapa  anggota  DPR  terkesan  ingin  mencari popularitas  di  hadapan  publik  dengan  melakukan  berbagai  kritikan-kritikan  terhadap  semua kebijakan pemerintah, tidak peduli apakah program dan kebijakan tersebut baik atau tidak bagi masyarakat. Perilaku inilah yang menyebabkan pengambilan keputusan di parlemen sulit untuk dicapai  secara  efektif.  Sebaliknya  beberapa  menteri  di  kabinet  lebih  menunjukkan  loyalitas kepada  ketua  partainya  dibandingkan  dengan  kepada  presiden.  Atau  bahkan  para  pembantu presiden  tersebut  lebih  disibukkan  dengan  kegiatan  konsulidasi  internal  partai  politik dibandingkan  dengan  membantu  presiden  mengimplementasikan  program-program pemerintah.  Tidak  bisa  dipungkiri  kabinet  hasil  koalisi  ini  sering  terjadi conflict  of  interest karena  pejabat  partai  politik  yang  ditunjuk  sebagai  menteri  tidak  mengundurkan  diri  dari jabatan di partai politik.
Pada sistem kepartaian (party sistems) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam  buku  Political  Parties.  Duverger  mengadakan  klasifikasi  menurut  tiga  kategori,  yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multi partai. Sebagai berikut:(Abra, 2022)
1. Sistem Partai-Tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (contradiction in termis), sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (pars). Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus  menerima  pimpinan  dari  partai  yang  dominan,  dan  tidak  dibenarkan  bersaing dengannya.
2. Sistem  Dwi-Partai.  Pengertian  Sistem  dwi-partai  biasanya  diartikan  bahwa  ada  dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan  umum  secara  bergiliran  dan  dengan  demikian  mempunyai  kedudukan dominan.  Dalam  persaingan  memenangkan  pemilihan  umum  kedua  partai  berusaha untuk  merebut  dukungan  orang-orang  yang  ada  di  tengah  dua  partai  dan  sering dinamakan pemilih terapung (floating vote) atau pemilih di tengah (median vote).
3. Sistem Multi-Partai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Dianggap bahwa pola multi- partai  lebih  sesuai  denganpluralitas  budaya  dan  politik  dari  pada  pola  dwi-partai. Sistem multi partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai  kecenderungan  untuk  menitikberatkan  kekuasaan  pada  badan  legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena  tidak  ada  satu  partai  yang  cukup  kuat  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  berkaitan  dengan  sistem  banyak  partai  dikaitkan  dengan system pemerintahan Indonesia (presidensial),  maka ada  beberapa hal yang menurut penulis harus  di  pertimbangkan. Pertama, Mengubah  Sistem  Multi  Partai.  Apabila  Indonesia  dapat mengubah sistem multi partai menjadi dwi-partai maka akan sukses dalam menyelenggarakan pemerintahan  sebagai  wujud  implementasi  system  pemerintahan  presidensial  yang  telah ditetapkan dalam UUD 1945. Kedua, Memperkecil Jumlah Partai Politik. Tidak efektifnya sistem pemerintahan  di  Indonesia  diakibatkan  karena  Jumlah  partai  politik  yang  terlalu  banyak. Banyaknya  partai  politik  yang  ikut  dalam  pemilu  menyebabkan  koalisi  yang  dibangun  untuk mencalonkan  presiden  dan  wakil  presiden  terlalu  besar  karena  melibatkan  banyak  parpol. Besarnya  koalisi  ini  mengakibatkan  pemerintahan  hasil  koalisi  tidak  dapat  berjalan  efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.

## REFERENSI
Abra,  E.  H.  (2022).  Efektivitas  Sistem  Multipartai  Dalam  Bingkai  Konstitusi  Indonesia. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 4 (2), 121 – 131.
Arman,  Z.  (2018).  Tinjauan  Terhadap  Sistem  Multi  Partai  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. Jurnal Cahaya Keadilan , 6 (1), 23 – 40. E, C. (2009). Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 . FH UII Press.
Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia . P.T. Alumni. Heywood, A. (2002). Politics, Palgrave Foundations (Second Ede) . KemenKumHAM,  D.  P.  (n.d.). Sistem  Multi  Partai  Presidensial  dan  Persoalan  Efektivitas Pemerintah . ditjenpp.kemenkumham.go.id. Mahmuzar.  (2010). Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Menurut  UUD  1945  Sebelum  dan  Sesudah Amandemen . Nusa Media.
Masriani, Y. T. (2007). Pengantar Hukum Indonesia . Sinar Grafika.
Nirahua,  S.  E.  M.  and  M.  S.  (2009).  Sistem  Multi  Partai  Dalam  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia.
KONSTITUSI Jurnal , 2 (1), 84 – 97. Ocyavina, R. A. (2018). Sistem Presidensial Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 247 – 251.
Oktorie,  O.  (2018).  Model  kebijakan  responsif  pemulihan  bencana  letusan  gunung  Sinabung. Jurnal Kapita Selekta Geografi , 1 (1), 15 – 20. Pudjiastuti,  S.  R.  (2019).  Mengantisipasi  dampak  bencana  alam. Jurnal  Ilmu  Pendidikan  (JIP) STKIP Kusuma Negara , 10 (2), 1 – 14. Rannie, M. (1945). Upaya Penyederhanaan Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Vol. 105, Issue 3, pp. 129 – 133).
Safa’at,  M.  A.  (2011). Pembubaran  Partai  Politik  Pengaturan  dan  Praktik  Pembubaran  Partai Politik dalam Pergulatan Republik . PT RajaGrafindo Persada.
Santoso,  M.  B.,  Buchari,  A.,  &  Darmawan,  I.  (2018).  Mekanisme  Masyarakat  Lokal  dalam Mengenali Bencana di Kabupaten Garut. . Share: Social Work Journal , 8 (2), 142 – 149. Sopacua,  Y.,  &  Salakay,  S.  (2020).  Sosialisasi  Mitigasi  Bencana  oleh  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Ambon. Communicare :  Journal  of  Communication  Studies , 7 (1),  1. https://doi.org/10.37535/101007120201
Tutik, T. T., & SH, M. (2016). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 . Prenada Media. Wikipedia. (n.d.). Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955 .
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_1955
Widiandari,  A.  (2021).  Penanaman  Edukasi  Mitigasi  Bencana  pada  Masyarakat  Jepang. Kiryoku , 5 (1), 26 – 33. https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.26-33 Zulfiar,  M.  H.,  &  Jayady,  A.  (2018).  Kajian  Kerentanan  Pada  Sektor  Konstruksi  Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. Karkasa , 4 (1), 1 – 7.

## Copyright Holder :
© Lila Anjeli Hasibuan (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: