## AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Vol. 11, No. 2 (2019) http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah

## THE MANAGEMENT OF PRE SCHOOL TOWARDS ACCREDITATION  STANDARDS

## Nurhaida Selian
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia Email: nurhaidah832@gmail.com
DOI: 10.35445/alishlah.v11i2.150 Accepted: September 30 th , 2019. Approved: November 12 th , 2019. Published: December 30 th , 2019

## Abstract
The  research  is  conducted  by  the  rampant  growth  of  PAUD  institutions  in  the regions  but  has  not  been  accompanied  by  efforts  to  fulfill  quality  according  to national quality standards so that they do not meet accreditation assessments. The objective of this research is to determine  PAUD management system in national standards  in  Bengkalis  District  and  to  find  out  the  dominant  factors  that  do  not meet national standards in PAUD management systems towards accreditation in Bengkalis  District.  The  method  of  this  reaearch  is  descriptive  with  using  simple random  technique.  The  data  collection  method  is  by  observation  and documentation.  The  results  showed  that  the  PAUD  management  system  in Bengkalis  District  that  fulfilled  the  national  standard  criteria  passed  the accreditation of 80% and 20% had not passed yet. The dominant factors that have not been fulfilled in the national standard criteria for PAUD management systems in  Bengkalis  District  are:  PAUD  units  do  not  yet  have  a  personnel  task description according to the organizational structure chart; PAUD unit does not have an annual work plan that contains elements  of  objectives, targets,  policies, program  activities,  and  financing;  not  enough  aspects  of  development  in  the implementation of daily learning separately in the PAUD program; does not have a  weekly  activity  plan;  PAUD  units  does  not  yet  have  a  holistic  integrative program  that  includes  health,  nutrition,  educational  stimulation,  care,  and protection.
Keywords: Accreditation, PAUD, Quality, Management
Vol. 11, No. 2 (2019)

## SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PAUD MENUJU AKREDITASI

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  maraknya  pertumbuhan  satuan  lembaga PAUD  di  berbagai  daerah,  tetapi  belum  diikuti  dengan  upaya  pemenuhan kualitas  sesuai  standar  mutu  nasional  sehingga  tidak  memenuhi  penilaian akreditasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem  pengelolaan PAUD  dalam  standar  nasional  di  Kecamatan  Bengkalis  dan  faktor-faktor dominan yang tidak memenuhi standar nasional dalam sistem pengelolaan PAUD menuju  akreditasi  di  Kecamatan Bengkalis. Penelitian  dilakukan  dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data simple random. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sistem  pengelolaan  PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  yang  memenuhi kriteria  standar  nasional  lulus  akreditasi  sebesar  80%  dan  yang  belum  lulus sebesar  20%.  Faktor  dominan  yang  belum  terpenuhi  dalam  kriteria  standar nasional  sistem  pengelolaan  PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah:  satuan PAUD  belum  memiliki  deskripsi  tugas  personalia  sesuai  bagan  struktur organisasi;  satuan  PAUD  belum  memiliki  rencana  kerja  tahunan  yang mengandung  unsur  tujuan,  target,  sasaran,  kebijakan,  program  kegiatan,  dan pembiayaan; aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara  terpisah  dalam  program  PAUD  belum  mencukupi;  satuan  PAUD  tidak memiliki  rencana  kegiatan  mingguan  (RKM);  satuan  PAUD  belum  memiliki program  holistic  integrative  yang  mencakup  kesehatan,  gizi,  rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan .
Kata Kunci: Akreditasi, PAUD, Mutu, Pengelolaan

## PENDAHULUAN
Maraknya  pendirian  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD) belakangan  ini  disebabkan  peluang  ekonomi  yang  terbentuk  dari  kebutuhan  para orang tua untuk menitipkan anak di lembaga yang aman, nyaman, dan sehat serta dapat  membentuk  karakter  anak.  Kebutuhan  ini  semakin  meningkat  karena  tren masa  kini  kedua  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  pada  umumnya  memiliki  karier.  Oleh sebab  itu,  mereka  merasa  nyaman  bila  menitipkan  anak  yang  masih  balita  di lembaga-lembaga PAUD. Didorong oleh program pemerintah yang mengucurkan anggaran untuk membantu pendirian PAUD, menyebabkan banyak PAUD pemula yang berdiri dengan cepat.
Kebanyakan  lembaga  PAUD  terintegrasi  dengan  kelompok  bermain  dan taman kanak-kanak (TK). Inisiator pendiri PAUD biasanya berasal dari kalangan pribadi,  kader  PKK,  pengurus  posyandu,  dan  pengurus  rukun  warga  (RW)  atau
Vol. 11, No. 2 (2019)
yayasan  tertentu  (Sumaryanto,  2014:534).  Di  lapangan  banyak  ditemukan pendirian  PAUD  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  standar  mutu  yang ditetapkan dalam standar nasional sehingga dalam pelaksanaan programnya tidak dapat  memenuhi  tujuan  utama  dari  pendirian  PAUD  tersebut.  Pendirian  PAUD yang  tidak  sesuai  standar  nasional  ini  disebut  tidak  layak  untuk  melaksanakan program  pendidikan.  Pengelolaan  yang  belum  optimal  disebabkan  pendirian PAUD yang tergesa-gesa, contohnya pada pertengahan tahun 2014, karena adanya program  dari  pemerintah  yaitu  satu  desa  satu  PAUD  (Mukminin  dan  Cahyani, 2017: 48).
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 butir 1  menyatakan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  yang didirikan  wajib  memperoleh  izin  pemerintah  atau  pemerintah  daerah.  Dengan demikian,  pendirian  lembaga  PAUD  walaupun  didorong  oleh  pemerintah  tetap harus memiliki izin. Dalam hal pemberian izin, lembaga pendidikan tersebut harus sudah  lolos  uji  terhadap  kriteria-kriteria  baku  yang  sudah  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Kriteria-kriteria  tersebut  merupakan  penjamin mutu lembaga pendidikan.
Fatimah  dan  Rohmah  (2016:  249)  menyatakan  bahwa  pendidikan  anak usia  dini  sangatlah  penting,  karena  kapabilitas  kecerdasan  orang  dewasa  terjadi ketika  berusia  4  tahun,  kemudian  jaringan  otak  berkembang  dengan  pesat  ketika berusia 8 tahun, dan akan mencapai puncak kecerdasan pada usia 18 tahun. Masa perkembangan  kecerdasan  anak  sering  disebut  dengan  masa  emas  yang  hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya.
Dengan demikian, kehadiran lembaga PAUD yang bermutu merupakan hal penting dan tidak dapat diremehkan. Pembentukan karakter anak yang siap dalam menghadapai  tantangan  yang  berikutnya  harus  dibangun  semasa  anak  masih mengikuti  program  pendidikan  di  lembaga  PAUD.  Kelayakan  program pendidikan  menjadi  hal  penting  agar  tidak  keluar  dari  tujuan  utama  pendirian program atau satuan pendidikan.
Selanjutnya, hal yang diperlukan dalam pengelolaan PAUD adalah adanya standar  PAUD.  Standar  PAUD  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan  anak  usia dini  dalam  rangka  memberikan  landasan  untuk  melakukan  stimulan  dalam pendidikan  guna  membantu  pertumbuhan dan perkembangan jasmani  dan rohani sesuai  dengan  tingkat  pencapaian  perkembangan  anak;    mengoptimalkan perkembangan  anak  secara  holistik  dan  integratif;  dan  mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak (Permendikbud No. 137 Tahun 2014).
Sebuah lembaga PAUD yang bermutu dinyatakan dengan nilai akreditasi. Akreditasi  dilakukan  untuk  menentukan  kelayakan  program  dan  satuan pendidikan,  termasuk  PAUD.  Dalam  mempersiapkan  sebuah  lembaga  yang
Vol. 11, No. 2 (2019)
terakreditasi,  banyak  persyaratan  dan  kriteria  yang  harus  dipenuhi.  Semua persyaratan  dan  kriteria  ini  tergabung  dalam  sebuah  konsep  sistem  pengelolaan PAUD yang terpadu.
Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi  Riau,  melalui  program  Bunda  PAUD mencanangkan  Program  Satu  Desa  Satu  PAUD  dengan  anggaran  dari  APBD untuk  mendorong  terbentuknya  lembaga  PAUD  di  setiap  desa.  Dalam pelaksanaan  program  ini,  istri  kepala  desa  ditunjuk  sebagai  bunda  PAUD  di desanya.  Kecamatan  Bengkalis,  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Bengkalis, merupakan suatu daerah berkembang yang sedang getol untuk mendirikan PAUD pada  setiap  desa.  Namun,  karena  masih  kurangnya  pengetahuan  masyarakat, terutama  pihak  lembaga  pengelola  PAUD,  mengenai  kriteria  dan  persyaratan akreditasi,  pendirian  lembaga  PAUD  masih  banyak  yang  belum  sesuai  dengan standar  kelayakan  program  pendidikan.  Kesiapan  desa-desa  dalam  memenuhi standar yang ditetapkan peraturan pemerintah masih belum memadai.
Penelitian  ini  akan  memaparkan  kondisi  kesiapan  lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis dalam memenuhi kriteria akreditasi. Penelitian ini penting  untuk  dilaksanakan  dalam  rangka  mempersiapkan  Kecamatan  Bengkalis memiliki lembaga-lembaga PAUD yang terakreditasi sesuai dengan standar mutu nasional.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem    pengelolaan PAUD  dalam  standar  nasional  di  Kecamatan  Bengkalis  dan  untuk  mengetahui faktor-faktor  dominan  yang  tidak  memenuhi  standar  nasional  dalam  sistem pengelolaan PAUD menuju akreditasi di Kecamatan Bengkalis.
Partisipasi  lembaga  PAUD  yang  ada  di  sekitar  Kecamatan  Bengkalis cukup  baik,  tetapi  dalam  menyiapkan  seluruh  adminstrasi  akreditasi,  baik  yang disiapkan oleh pengelola maupun guru, masih sangat minim. Oleh karena itu, dari observasi awal peneliti menemukan banyak faktor yang menjadi kendala lembaga dalam mengikuti akreditasi, yakni sistem manajerial lembaga PAUD yang rendah dan sistem administrasi yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
Dalam penilaian akreditasi lembaga PAUD terdapat 22 butir status major. Butir-butir  tersebut  merupakan  jabaran  dari  8  standar  akreditasi  PAUD  sesuai dengan  Permendikbud  No.  137  Tahun  2014.  Butir-butir  itu  merupakan  dasar penilaian  dalam  menentukan  sebuah  lembaga  PAUD  dapat  memenuhi  akreditasi atau  tidak.  Sebuah  lembaga  PAUD  dinyatakan  lulus  bila  minimal  memenuhi  17 dari  22  butir  yang  ada.  Bila  kurang  dari  17,  lembaga  tersebut  dinyatakan  tidak memenuhi  standar  akreditasi  (tidak  lulus).  Lembaga-lembaga  PAUD  yang dijadikan  sampel  akan  dinilai  berdasarkan  butir-butir  major  tersebut  sehingga dapat  diketahui  persentase  pengelolaan  PAUD  yang  memenuhi  syarat  akreditasi. Kemudian,  dari  hasil  penghitungan  tersebut,  juga  dapat  dilihat  faktor-faktor dominan yang menjadi kelemahan umum pada berbagai lembaga PAUD sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan untuk masa yang akan datang.
Vol. 11, No. 2 (2019)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  September  sampai  dengan  November  2018. Lokasi  penelitian  adalah  lembaga  PAUD  yang  ada  di  Kecamatan  Bengkalis, Kabupaten  Bengkalis.  Pendekatan penelitian dilakukan secara  deskriptif.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis data  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  dengan  memanfaatkan analisis  statistik  deskriptif.  Sumber  data  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengambilan  sampel dokumen 15 PAUD secara langsung dengan kuesioner yang diberikan kepada 15 lembaga.  Data  sekunder  berupa  keadaan  geografi  15  lembaga  serta  kondisi administrsi lembaga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Bengkalis. Menurut data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis,  pada  2018,  jumlah  lembaga  PAUD  yang  terdaftar  di  Kecamatan Bengkalis adalah 67. Sampel yang diambil adalah sebesar 20% dari populasi yaitu 15  lembaga.  Teknik  pengambilan  sampel  adalah  dengan  menggunakan simple random .
Dokumentasi  dan  observasi  digunakan  untuk  mengukur  sistem pengelolaan  PAUD,  yakni  dengan  mencentang  dokumen  yang  dimiliki  sesuai dengan 22 butir status major dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD.

## Tabel 1 Konsep Operasional Penilaian Akreditasi PAUD
No. Variabel
Konsep
Indikator Skala 1. Standar Tingkat
Pencapaian Perkembangan 1. Dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan atas 6 (enam) aspek lingkup perkembangan. 2. Dokumen pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval 2.  Standarisi 1. Struktur kurikulum dan penetapannya. 2. Kesesuaian program PAUD memberikan layanan menurut kelompok usia. 3. Aspek-aspek pengembangan pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval
Vol. 11, No. 2 (2019)
No. Variabel Konsep Indikator Skala pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD. 3.  Standar Proses 1. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM). 2. Program PAUD memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Program PAUD memiliki pendidik yang mempunyai sertifikat kompetensi. 2. Program PAUD memiliki kompetensi tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval 5. Sarana dan Prasarana 1. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh program PAUD. 2. Sarana pembelajaran yang dimiliki oleh program PAUD.
3. Satuan PAUD yang memiliki gedung dan peruntukan pada pembelajaran PAUD. 4. Satuan PAUD memiliki berbagai prasarana instalasi. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval 6. Standar Pengelolaan 1. Satuan PAUD memiliki visi yang singkat, padat, realistik, visioner, dan antisipatif. 2. Satuan PAUD memiliki rumusan misi yang relevan, realistik, konsisten dan terukur. 3. Satuan PAUD memiliki rumusan tujuan yang konsisten dengan visi misi Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval
Vol. 11, No. 2 (2019)
No. Variabel Konsep Indikator Skala dan realitik juga terukur. 4. Satuan PAUD memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan. 5. Satuan PAUD memiliki struktur organisasi yang mengandung unsur personalia, jabatan, alur dan tanggung jawab, serta identitas personalia. 6. Satuan PAUD memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi. 7. Standar Pembaiayaan Satuan PAUD memiliki pembukuan berbagai buku terkait pembiayaan. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval 9. Standar Penilaian 1. Program PAUD melaksanakan penilaian dengan berbagai bentuk dan teknik penilaian seperti
observasi, catatan anekdot,
portofolio, percakapan, dan laporan orang tua.
2. Program PAUD menyampaikan laporan kepada orang tua secara teratur. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Interval
Data  hasil  observasi  dan  dokumentasi  dihitung  dengan  memeriksa  setiap item yang akan diberi nilai 0 dan 1. Bernilai 0 jika setiap butiran tidak memenuhi kesesuaian  minimal  dalam  standar.  Bernilai  1  jika  setiap  butiran  menunjukkan kesesuaian minimal dalam standar. Bila memenuhi minimal 17 poin dari 22 poin tersebut,  lembaga  PAUD  tersebut  dinyatakan  memenuhi  kriteria  lulus  akreditasi.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Sementara,  bila  kurang  dari  17  poin,  lembaga  PAUD  tersebut  dinyatakan  tidak lulus kriteria akreditasi.
Faktor-faktor  utama  yang  belum  terpenuhi  dari  berbagai  lembaga  PAUD di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari modus butir yang bernilai 0 (nol). Dari faktor-faktor  dominan  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perlu  adanya pembinaan  terhadap  lembaga-lembaga  PAUD  sehingga  kesempurnaan  mutu  dari lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis dapat ditingkatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan  dilakukan  langsung  di  lokasi  sampel  sebanyak    lima  belas lembaga  PAUD.  Pengamatan  dilakukan  dengan  melihat  kelengkapan  dokumen yang  dimiliki  oleh  lembaga  PAUD.  Penilaian  dilakukan  dengan  menilai kesesuaian  minimal  dalam  22  butir  status  major  dalam  rubrik  penilaian  PAUD . Dari  hasil  penghitungan  tersebut,  terdapat  dua  belas  lembaga  PAUD  yang memenuhi standar nasional kriteria lulus akreditasi dan tiga lembaga yang masih belum  lulus  untuk  memenuhi  standar  nasional  kriteria  kelulusan  akreditasi. Dengan  demikian,  dapat  dihitung  persentase  kelulusan  lembaga  PAUD  di Kecamatan  Bengkalis  adalah  sebesar  80%  dan  persentase  ketidaklulusan  standar nasional akreditasi adalah 20%.
Dari tabel pada Lampiran 2 dapat dilihat bahwa modus butir yang bernilai 0 (nol) diurutkan dari terendah adalah pada butir nomor 19, 16, 5, 6, dan 7. Butir 19  berisikan  satuan  PAUD  memiliki  deskripsi  tugas  personalia  sesuai  bagan struktur  organisasi.  Butir  17  berisikan  satuan  PAUD  memiliki  rencana  kerja tahunan  yang  mengandung  unsur  tujuan,  target,  sasaran,  kebijakan,  program kegiatan,  dan  pembiayaan.  Butir  5  berisikan  aspek-aspek  pengembangan  pada pelaksanaan  pembelajaran  harian  secara  terpisah  dalam  program  PAUD.  Butir  6 berisikan  rencana  kegiatan  mingguan  (RKM).  Butir  7  berisikan  program  PAUD yang  memiliki  program holistic  integrative yang  mencakup  kesehatan,  gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
Dalam  menyongsong  era  revolusi  industry  4.0,  lembaga  PAUD  yang terakreditasi  di  Kecamatan  Bengkalis  masih  harus  banyak  berbenah.  Lembaga PAUD  yang  belum  memenuhi  kriteria  kelulusan  harus  segera  mendapatkan pembinaan. Pembinaan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD sehingga keluaran dari lembaga tersebut dapat memenuhi tujuan pendirian dari lembaga pendidikan yang bermutu.
Dari  hasil  pengamatan  ditunjukkan  bahwa  masih  banyak  lembaga  PAUD yang tidak memenuhi standar mutu minimal, yaitu sebesar 20%. Pembinaan perlu dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  atas  terselenggaranya
Vol. 11, No. 2 (2019)
pendidikan  yang  bermutu  kepada  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi. Pemerintah  daerah  bekerja  sama  dengan  pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan  sampai  ke  pelosok  negeri,  sehingga  mutu  pendidikan  terjamin seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.
Keikutsertaan pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan lembaga  PAUD  sangat  dibutuhkan.  Lembaga  PAUD,  terutama  lembaga  pemula, biasanya  tidak  mengerti  tentang  aspek-aspek  penilaian.  Apalagi  ketersediaan personel pengelola PAUD yang memiliki kompetensi yang cukup di tingkat desa sangat terbatas.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  mengamanatkan  dengan  tegas  perlunya  penanganan  pendidikan  anak usia  dini.  Pada  pasal  1  butir  14  dikatakan  bahwa:  “Pendidikan  anak  usia  dini adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang  ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai dengan  usia  enan  tahun  yang  dilakukan  melalui    pemberian  rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam  memasuki  pendidikan  lebih  lanjut.” Selanjutnya,  pada  pasal  28  dinyatakan  bahwa  pendidikan  anak  usia  dini  dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada  jalur  pendidikan  nonformal  dapat  berupa  kelompok  bermain  (KB),  taman penitipan anak (TPA), atau bentuk satuan PAUD lain yang sederajat.
Pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan pendidikan yang dititikberatkan pada pengembangan pembentukan perilaku/pembiasaan  yang  meliputi:  (1)  perkembangan  nilai-nilai  agama  dan moral;  (2)  perkembangan  sosial  emosional,  kemandirian,  dan  kemampuan  dasar. Perkembangan  kedua  meliputi:  (a)  perkembangan  bahasa,  (b)  perkembangan kognitif, dan (c) perkembangan fisik motorik.

## Faktor-Faktor  Dominan  yang  Belum  Memenuhi  Kriteria  Kelulusan Akreditasi
Dari  22  butir  status  major  dalam  rubrik  penilaian  akreditasi  PAUD terdapat  beberapa  butir  yang  menjadi  faktor  dominan  tidak  terpenuhinya  standar nasional pada lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis.
Untuk  mempercepat  pengupayaan  peningkatan  mutu  sesuai  butir akreditasi,  pembinaan  dilakukan  dengan  menekankan  butir-butir  yang  termaktub dalam  rubrik  penilaian  akreditasi  PAUD.  Para  pengurus  lembaga  PAUD  pada umumnya  masih  belum  mengerti  cara  mengelola  butir-butir  tersebut  sehingga dapat  memenuhi  kriteria  minimal.  Pembinaan  terhadap  lembaga  PAUD  dapat berupa  pelatihan,  grup  diskusi,  sosialisasi  peraturan,  bantuan  dana,  dan  lain-lain. Faktor-faktor  dominan  ini  harus  menjadi  perhatian  khusus  mengingat  lembaga PAUD  banyak  yang  tidak  memenuhi  standar  nasional.  Hal  ini  akibat
Vol. 11, No. 2 (2019)
ketidaktahuan  akan  keberadaan  22  butir  tersebut  yang  termasuk  dalam  kriteria penilaian, sehingga para pengelola lembaga tidak membuat atau tidak mengetahui cara membuat dan mengelolanya.
Selain  itu,  guru-guru  dan  kepala  masih  belum  mampu  menganalisis keterkaitan  antara  instrumen  akreditasi,  petunjuk  teknis  pengisian  instrumen akreditasi, dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung (Ramdani, Witono dan Sukardi, 2018: 36).
Menurut  Fithri  dan  Anggraini  (2018:  13),  kegiatan  akreditasi  yang dilakukan  belum  dipahami  secara  penuh  oleh  seluruh  PAUD  yang  ada  di kecamatan.  Sosialisasi  yang  masih  kurang  memberikan  peluang  kepada  sekolah untuk  tidak  meningkatkan  mutu  atau  kualitas  pelayanan  kepada  anak  didik. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  serta  keterbatasan  pengetahuan administrasi  di  lembaga  menjadikan  penilaian  akreditasi  yang  berlangsung  tidak sesuai  dengan  harapan.  Masih  terbatasnya  biaya  operasional  di  Lembaga  juga menyebabkan gerak percepatan perubahan akreditasi menjadi lambat.
Faktor yang paling sering muncul sehingga membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah butir 19 yang berisikan satuan  PAUD  memiliki  deskripsi  tugas  personalia  sesuai  bagan  struktur organisasi.  Dari  hasil  temuan  lapangan,  hampir  seluruh  lembaga  PAUD  tidak menyusun  bagan  struktur  organisasi  lengkap  dengan  tugas  personalia.  Personel lembaga lebih cenderung berdasarkan  intuisi saja dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja lembaga karena masing-masing personel tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap beban kerja. Seharusnya, pengelola sebuah lembaga menyusun dan membagi tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam  lembaga  sehingga  menghasilkan  beban  kerja  yang  merata  dan  profesional sesuai dengan kompetensi masing-masing personel.
Faktor  kedua  yang  membuat  rendahnya  capaian  nilai  akreditasi  lembaga PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah  butir  17  yang  berisikan  satuan  PAUD memiliki  rencana  kerja  tahunan  yang  mengandung  unsur  tujuan,  target,  sasaran, kebijakan,  program  kegiatan,  dan  pembiayaan.  Rencana  kerja  tahunan  yang matang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  program.  Rencana  kerja  ini  tidak  bisa dirancang  secara  mendadak.  Rencana  kerja  tahunan  harus  disusun  sebagai  hasil musyawarah  di  dalam  lembaga  terhadap  program-program  yang  akan dilaksanakan  sehingga  membuat  lembaga  memiliki  target  yang  akan  dipenuhi selama  setahun.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  program,  terutama  kegiatan khusus,  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Rencana  kerja  tahunan  harus  disusun terjadwal.
Faktor  ketiga  yang  membuat  rendahnya  capaian  nilai  akreditasi  lembaga PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah  butir  5  yang  berisikan  aspek-aspek pengembangan  pada  pelaksanaan  pembelajaran  harian  secara  terpisah  dalam
Vol. 11, No. 2 (2019)
program PAUD. Aspek-aspek pengembangan ini berisi butir aspek pengembangan nilai  agama  moral,  kognitif,  sosial  emosional,  bahasa,  fisik  dan  motorik,  serta seni.  Dari  6  aspek  tersebut,  kriteria  minimal  yang  harus  dipenuhi  adalah  4  butir. Pada umumnya, temuan lapangan menunjukkan aspek yang dipenuhi kurang dari 4  butir.  Kegiatan  pengembangan  suatu  aspek  dilakukan  secara  terpadu  dengan aspek yang lain menggunakan pendekatan tematik.
Faktor keempat yang membuat rendahnya capaian nilai akreditasi lembaga PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah  butir  6  yang  berisikan  rencana  kegiatan mingguan  (RKM).  RKM  harus  memuat  tujuan  pembelajaran,  strategi pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. RKM harus dalam bentuk tertulis.  Kriteria  minimal  yang  harus  dipenuhi  adalah  RKM  memuat  tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Bila salah satu dari kriteria minimal  ini  tidak  terpenuhi,  RKM  tersebut  dinyatakan  tidak  memenuhi  kriteria atau tidak dinilai.
Faktor  kelima  yang  membuat  rendahnya  capaian  nilai  akreditasi  lembaga PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah  butir  7  berisikan  program  PAUD  yang harus  memiliki  program holistic  integrative, mencakup  kesehatan,  gizi, rangsangan  pendidikan,  pengasuhan,  dan  perlindungan.  Dari  kelima  aspek tersebut, kriteria minimal yang harus dipenuhi adalah 3 aspek. Bila kurang dari 3 aspek, kriteria tersebut dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak dinilai.
Dengan  terurainya  kelima  faktor  dominan  ini,  diharapkan  para  pengurus lembaga  segera  dapat  melakukan  langkah  cepat  untuk  memperbaiki  dan mempersiapkan  materi,  sehingga  pada  saat  dilakukan  penilaian  oleh  tim akreditasi,  lembaga  PAUD  yang  dimiliki  sudah  memenuhi  kriteria  standar nasional dan layak untuk menjalankan program pendidikannya.
Untuk  mempercepat  peningkatan  nilai  capaian  akreditasi  sekolah  perlu didukung  oleh  pendampingan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  badan  akreditasi yang bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait, sehingga pihak penyelenggara satuan  PAUD  dapat  mengerti  hal  yang  harus  dikerjakan  dalam  penyempurnaan lembaga yang dimiliki.
Adanya  program  pendampingan  dan  pembinaan  ini  berdampak  terhadap peningkatan  pemahaman  sekolah  mitra  terkait  akreditasi  sehingga  dapat menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan tanggung jawab sekolah mitra untuk meningkatkan status akreditasi sekolah (Rahman, et al. , 2017: 59).
Vol. 11, No. 2 (2019)

## SIMPULAN
Sistem  pengelolaan  PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  yang  memenuhi kriteria  standar  nasional  lulus  akreditasi  sebesar  80%  dan  yang  belum  lulus akreditasi  adalah  20%.  Faktor  dominan  yang  belum  terpenuhi  dalam  kriteria standar  nasional  sistem  pengelolaan  PAUD  di  Kecamatan  Bengkalis  adalah:  (1) satuan  PAUD  belum  memiliki  deskripsi  tugas  personalia  sesuai  bagan  struktur organisasi;  (2)  satuan  PAUD  belum  memiliki  rencana  kerja  tahunan  yang mengandung  unsur  tujuan,  target,  sasaran,  kebijakan,  program  kegiatan,  dan pembiayaan;  (3)  aspek-aspek  pengembangan  pada  pelaksanaan  pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD belum mencukupi; (4) satuan PAUD tidak  memiliki  rencana  kegiatan  mingguan  (RKM);  (5)  satuan  PAUD  belum memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatimah D. F., dan Rohmah N. (2016). Pola Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini  di  PAUD  Ceria  Gondangsari  Jawa  Tengah,  Jurnal  Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 1 (2), 247-273.
Fithri  R.,  dan  Anggraini  W.  (2018). Peningkatan  Mutu  Sekolah    TK    Melalui Akreditasi  Se-Kecamatan  Pucuk  Rantau  Kabupaten  Kuantan  Singingi, PAUD Lectura : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(1):1-15.
Mukminin  A,  dan  Cahyani  M.  D.  (2017). Pengelolaan  Pendidikan  Anak  Usia Dini  Pemula  di  Kecamatan  Grabag  Kabupaten  Purworejo :  Journal  of Nonformal Education, 3 (1), 47-52.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor    137 Tahun  2014  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Rahman M.  H., Saprudin, Mubarak H., dan Hamid F. (2017). Evaluasi Program Ibm Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi bagi Sekolah Dasar di Kota Ternate, Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences, 9(2), 59-65.
Ramdani A., Witono A. H., dan Sukardi. (2018). Pelatihan  Pengisian Instrumen Akreditasi  Untuk  Peningkatan  Mutu  Evaluasi  Diri  Sekolah/Madrasah
Vol. 11, No. 2 (2019)
pada  Kelompok  Kerja  Madrasah  Aliyah  Wilayah  IV: Jurnal  Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 1 (1): 32-36.
Sumaryanto  P.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Kelembagaan  Paud  (Studi Kualitatif Deskriptif pada PAUD di Jakarta Utara): Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 3 (5), 533-549.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.