## PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali)
I Nyoman Widi Gita Kesawa 1 , Ketut Sudiatmake 2 , Dewa Bagus Sanjaya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { widi.gita@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penjualan  tanah  di  Desa    Tista,  kecamatan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  penjualan  tanah  di  Desa    Tista,  kecamatan abang,  kabupaten  Karangasem,  Bali,  (2)  penjualan mindoin di  Desa  Tista  di  tinjau  dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa  Tista,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem,  Bali.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan  kenyataan  yang  ada  mengenai  hal-hal  yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  observasi.  Dsedangkan  instrument  penelitiannya menggunakan  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  telah  terkumpul kemudian  di  olah  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan  untuk  mengontrol  penjualan  tanah  di  desa  adat  tista.  Dimana dalam  halini  penjualan  tanah  karang  desa  yang  ada  di  desa  adat  tista  hanya  dapat  di  jual  1 (satu)  kalisehingga  jika  masyarakat  ingin  memembeli  tanah  untuk  membuat  pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
Kata kunci: Hukum Adat, Penjualan Mindoin , dan Tanah Karang Desa

## Abstract
This study aims to determine the sale of land in Tista Village, Abang Subdistrict, Karangasem Regency,  Bali,  Mindoin  sales  in  Tista  Village  from  the  perspective  of  Law  no. 5  of 1960  and also obstacles in selling  Mindoin  in Tista Village, Abang District, Karangasem Regency,  Bali. The object of research is centered in Tista Village, Abang District, Karangasem Regency, Bali. The type  of research used uses an empirical  juridical approach, namely a problem approach regarding juridical matters and the existing reality regarding juridical matters. According to the empirical  approach,  knowledge  is  based  on  facts  obtained  from  research  and  observation. While  the  research  instrument  uses  document  study,  observation  and  interviews.  The  data that has been collected is then processed qualitatively. Based on the results of research in the field, the Prohibition of Selling Mindoin aims to control the sale of land in the traditional village of  tista.  Where  in  this  case  the  sale  of  village  coral  land  in  the  traditional  village  of  tista  can only be sold 1 (one) time so that if the community wants to buy land to make a yard, they must
buy land that has never been sold. Whereas in Law No. 5 of 1960 (UUPA) it is not stated how many times the land can be sold,

## Keywords:  Customary Law, Mindoin Sales, Karang Desa Land

## PENDAHULUAN
Desa  Tista  adalah  salah  satu Desa  di  Kecamatan  Abang  yang terletak  1,5  Km  dari  Kota  Kecamatan. Pada  Zaman  kerajaan  Gelgel  di  Bali berkuasa, di Bali bagian timur tepatnya disebelah Bukti Lempuyang terdapat 4 Desa  adat  yaitu  Got  Tirta,  Purwayu, Jumetra,  dan  Garbawana.  Dimana keempat Desa ini memiliki Bale Agung dan  Kahyangan  Tiga  serta  otonomi yang  sangat  luas.  Got  tirta  (Tista) dalam  perkembangannya  Got  Tirta berubah menjadi Tista, tahun perubahannya  tidak  diketahui  secara pasti.  Besar  kemungkinan  perubahan ini  untuk  memudahkan  pengucapan belaka.
Desa Adat Tista merupakan salah satu Desa  Adat  yang  berada  di  bali  yang menggunakan  Hukum  Adat  untuk mengedalikan masyarakat yang ada di lingkup  Desa  Adat  Tista  tersebut, hukum  adat  yang  ada  di  Desa  adat tista  merupa  hukum  adat  yang  sudah di  laksanakan  secara  turun  temurun, hukum  adat  yang  ada  di  di  Desa  tista merupakan  pemberian  dari  kerajaan karangasem pada masa itu iyalah Ida I Gusti  Ngurah  Made  Karangasem. Pada piagem (Perjanjian)  tertulis “ Surat  Awig  -  Awig    Piagem  iki,  Paican Ida  Anake  Agung,  Ida  Igusti  Ngurah Made karangasem,
Kaangge
Gegaduhan  Selawas-lawasne,  Olih Sepayukbangkahe I Batu Gede”. Yang artinya “tulisan peraturan Piagem ini di berikan  oleh  Ida  I  Gusti  Ngurah  Made Karangasem, digunakan selama lamanya  oleh  keturunan  I  Batu  Gede” dalam penanggalan Bali Awig – Awig.
Tanah  adat  di  Bali  memiliki pengertian  yang  bersinonim  dengan tanah  ulayat,  yang  mempunyai  makna tanah-tanah yang ada sangkut- pautnya  dengan  hak  ulayat  (hak-hak Desa  atau  persekutuan).  Hal  ini didasarkan  karakteristik  daerah  Bali yang  tampak  dari  kehidupan  Agama Hindu, adat, dan budaya yang menyatu  padu  secara  harmonis  tanpa terlepas  dari  peran  serta  seluruh komponen  serta  warisan  suatu  prinsip kesatuan  masyarakat  yang  ada  jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  yaitu Desa Adat.
Hukum  adat  memandang  hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki mempunyai makna  tersendiri.    Menurut  Hukum Adat,  hubungan  antara  masyarakat hukum  adat  dengan  tanah  yang diduduki  demikian  erat  dan  bersifat religio magis. Konsekuensinya masyarakat  hukum  adat  memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan  tanah  itu,  memungut hasil  dari  tumbuh-tumbuhan  yang hidup  di  atas  tanah  itu,  juga  berburu binatang-binatang  yang  hidup  di  situ. Hak  masyarakat  hukum  adat  atas tanah ini oleh van Vollenhoven disebut “beschikkingsrecht”  yang  kemudian diterjemahkan menjadi hak ulayat atau hak pertuanan .
Desa adat yang sekarang disebut  Desa  pakraman  merupakan suatu  bentuk  masyarakat  hukum  adat yang  memiliki  tradisi  dan  tata  krama pergaulan hidup sesuai dengan filosofi Tri  Hita  Karana  Desa  pakraman mempunyai  tugasn  membuat Awig  - Awig ,  mengatur  dan  mengayomi krama  Desa,  mengatur  pengelolaan harta  kekayaan  Desa,  membina  dan
mengembangkan nilai-nilai budaya Bali,  serta  bersama-sama  pemerintah melaksanakan pembangunan di segala  bidang  terutama  di  bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
Dalam Awig  -  Awig Desa  tista menyatakan bahwa“ Sane kasinanggeh karang  Desa  tan  wenang  kapindoang malih, yaning kapindoang utawi keadol malih  wenang  keni  pamidandan  utawi kedaut olih i Desa” yang artinya adalah yang  di  maksud  tanah  pekarangan Desa  tidak  dapat  di  jual  ke  2  kalinya, jika  di  jual  untuk  ke  2  kalinya  atau  di jual  kembali  dapat  di  kenakan  denda atau  di  ambil  oleh  Desa.  dalam  hal  ini tanah pekarangan Desa yang terdapat di  Desa  tista  menurut Awig  -  Awig Desa  tista  tidak  dapat  di  jual  untuk  ke dua kalinya, sehingga tanah pekarangan  yang  ada  hanya  dapat  di jual  sekali,  jika  terjadi  penjualan mindoin (dua  kali)  maka  dapat  di kenakan  denda  atau  tanah  karang tersebut  di  ambil  oleh  Desa  dan  di kembalikan ke pemilik pertama.
Dalam  undang  undang  pokok agraria  Pasal  26  ayat  (1)  UUPA menyatakan bahwa “Jual-beli, penukaran,  penghibahan,  pemberian dengan  wasiat,  pemberian  menurut adat  dan  perbuatan-perbuatan  lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan
Peraturan  Pemerintah. ”  Dalam  pasal 26  ayat  (1)  istilah  jual  beli  ini disinggung, bahwa jual beli,
penukaran,  penghibahan,  pemberian dengan  wasiat,  pemberian  menurut adat  dan  perbuatan-perbuatan  lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Istilah lain yang dipakai adalah “dialihkan”.
Permukiman  warga  komunitas Desa  dibangun  di  atas  tanah  ulayat Desa  yang  disebut  Pekarangan  Desa (PKD). menegaskan bahwa
Pekarangan  Desa  adalah  tanah  yang dimiliki  oleh  Desa  adat  dan  diberikan kepada  warga  Desa  ( karma  Desa ) untuk  tempat  mendirikan  bangunan rumah  dengan  ukuran  luas  tertentu dan  hampir  sama  untuk  tiap-tiap keluarga (Kaler 2018:30).
Mengutip  pendapat  I  Wayan Wardha,  suatu  Desa  adat  baru  dapat dikatakan  sebagai  Desa  otonom  ( sima swatantra ),  apabila  telah  memenuhi beberapa syarat yaitu :(Wiguna,2019:67) 1. Parimandala
(lingkungan  wilayah  Desa)  2. Kraman (rakyat  atau  krama  Desa) 3.Datu (Pengurus atau pimpinan Desa)
4. Tuah (perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa). Menurut
Boedi Harsono, Konsep  karang  ayah  sebagai  tanah yang  dimiliki  secara  bersama-sama oleh  krama  Desa  Pakraman,  dapat dikategorikan ke dalam sifat komunalistik  dalam  konsepsi  hukum adat  yang  menunjuk  adanya  hak bersama  para  anggota  masyarakat hukum  adat  atas  tanah,  yang  dalam kepustakaan  hukum  disebut  dengan hak  ulayat.  (Oka  cahyadi,  2019:68) Jika  dihubungkan  dengan  teori  hak milik  menurut  paham  hukum  kodrat, maka  segala  sesuatu  dalam  alam sebagai  milik  bersama.  Hak  milik pribadi hanya diterima dalam pengertian  hak  untuk  menggunakan milik bersama.
Kewajiban  untuk  melaksanakan
ayahan  Desa atau  melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang yang  dibebankan  oleh  Desa  tersebut, tidak  terlepas  dari  adanya  konsep Tri Hita  Karana yang  mengandung  ajaran filsafat  tentang  keselerasan  unsur- unsur  di  dalam  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhan  yang  disebut
dengan parahyangan , hubungan antara  manusia  dengan  sesamanya yang  disebut  dengan pawongan ,  dan antara manusia dengan alam lingkungannya  yang  disebut  dengan palemahan . Ayahan-ayahan yang dibebankan  kepada  krama  Desa  yang menempati  karang  Desa  atau  tanah milik  Desa pakraman harus mencakup dari  ketiga  unsur Tri  Hita  Karana . Ayah-ayahan  yang  terkait  dengan parahyangan  misalnya  ikut  dalam melaksanakan upacara-upacara
keagamaan yang dilaksanakan di Pura
Kahyangan  Tiga ,  kemudian ayah- ayahan dalam unsur pawongan
misalnya
ikut membantu
melaksanakan  kegiatan-kegiatan  adat yang  diselenggarakan  oleh krama
Desa atau  anggota  masyarakat  Desa lainnya, termasuk juga menjaga harmonisasi  dengan krama  Desa lainnya  sehingga  terwujud  ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian ayah-ayahan yang  terkait dengan  unsur  palemahan  misalnya menjaga kebersihan lingkungan termasuk  memelihara  keutuhan  dari karang ayahan yang ditempati.
Dalam  ruang  lingkup  agraria,
tanah  merupakan  bagian  dari  bumi yang  disebut  permukaan  bumi.  Tanah yang  dimaksudkan  di  sini  bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,  melainkan  hanya  mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian  yuridis  yang  disebut  hak. Tanah  sebagai  bagian  dari  bumi disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai  dari  negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan  bumi  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang lain serta badan-badan hukum.
Dalam  ruang  lingkup  agraria, tanah  merupakan  bagian  dari  bumi yang  disebut  permukaan  bumi.  Tanah yang  dimaksudkan  di  sini  bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,  melainkan  hanya  mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian  yuridis  yang  disebut  hak. Tanah  sebagai  bagian  dari  bumi disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai  dari  negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan  bumi  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang lain serta badan-badan hukum.
Dalam  jual  beli  tanah,  tidak termasuk dalam Hukum Agraria, namun termasuk dalam Hukum Perjanjian  atau  Hukum  Perutangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menganut asas larangan pengasingan  tanah,  yang  melarang kepemilikan  tanah  dengan  hak  selain hak  pakai  untuk  dimiliki  oleh  Warga Negara  Asing  (Anak  Agung  Sagung Cahaya  Dewi  Savitri,  2013)Tanah  hak milik  menurut  Hukum  Adat  maupun menurut Pasal 20 ayat (2) UUPA dapat beralih  dan  dapat  dialihkan  kepada pihak lain. Hak milik atas tanah beralih misalnya melalui pewarisan dari pemilik  tanah  (pewaris)  kepada  ahli warisnya,  dan  dapat  dialihkan  apabila tanah tersebut dijual lepas, dihibahkan, diwakafkan dan sebagainya.
Pada umumnya penjualan tanah tidak diatur mengenai jumlah maksimal penjualanya  sepanjang  tanah  tersebut masih bias di perjual belikan, namun di Desa  Adat  Tista,  Kecamatan  Abang, Kabupaten Karangasem, Bali penjualan  tanah  di  atur  sedemikian rupa  oleh  Hukum  Adatnya,  dimana
selain dengan Awig – Awig yang telah dimiliki dan tertulis, mengenai penjualan  tanah  juga  di  lakukan dengan kesepakatan antar
masyarakat.
Kendala dalam penjualan Mindoin yang  ada  di  Desa  adat  tista sebagian  besar  diantaranya  adalah pesatnya  pertumbuhan  penduduk  dan lahan  yang  tersedia  untuk  di  tempati sebagai  pekarangan  masih  sedikit, sehingga masyarakat yang ingin membeli  tanah  pekarangan  masih terbentur akan adanya peraturan pelarangan Penjualan
Mindoin tersebut.

## METODE
Penelitian  hukum  merupakan suatu  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisannya (Sunggono, 2015:34).  Metode  penelitian  adalah suatu  cara  untuk  memperoleh  data agar  dapat  memenuhi  atau  mendekati kebenaran  dengan  jalan  mempelajari, menganalisa  dan  memahami  keadaan lingkungan  di  tempat  dilaksanakannya suatu penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah  jenis  penelitian  yuridis  empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan  hukum  yang  mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas  hukum  tertulis  maupun hukum  kebiasaan  yang  tercatat  pada dasarnya merupakan kesenjangan antara  norma  ( das  sollen )  dengan realita hukum ( das sein ).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian
yang mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap  suatu  populasi  atau  daerah tertentu, mengenai sifat-sifat,
karakteristik , atau faktor-faktor tertentu (Ali,  2016  :  10).  Moeliono  (1993:862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran  penelitian.  (Moeliono,  1993: 862)  Istilah  lain  dari  subjek  penelitian adalah  responden.  Responden  adalah orang yang memberikan informasi atau respon  yang  di  butuhkan  dalam pengumpulan  data  penelitian.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  model criterion  based  selection yang  di dasarkan  pada  asumsi  bahwa  subjek tersebut  sebagai  actor  dalam  tema penelitian  ini  adalah  Masyarakat  Desa Adat  Tista  yang  melakukan  penjualan Mindoin , Bendesa Desa Adat Tista dan Tokoh Masyarakat Desa Adat Tista.
Menurut Sugiyono Objek penelitian adalah  sasaran  ilmiah untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif,  valid,  dan  reliable  tentang suatu  hal.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  obyek  penelitian  adalah  Desa adat  tista  dan  Undang –  undang  no.5 tahun  1960  tentang  peraturan  dasar pokok agraria (Sugiyono, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjualan  Tanah  di  Desa  Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten
Karangasem, Bali
Tanah  mempunyai  kedudukan yang  sangat  penting  dalam  Hukum Adat karena merupakan satu – satunya benda kekayaan yang meskipun  mengalami  keadaan  yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, kadang akan menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis misalnya  sebidang  tanah  itu  dibakar, dijatuhkan bom diatasnya tentu tanah – tanah  itu  tidak  akan  lenyap,  airnya
surut,  tanah  muncul  kembali  sebagai sebidang  tanah  yang  lebih  subur  dari semula.  Kecuali  itu  adalah  suatu kenyataan  bahwa  tanah  merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana  para  warga  yang  menginggal dunia  dikuburkan  Dalam  kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala  tindak  tanduk  manusia  itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat  bagi  manusia  untuk  menjalani dan  kelanjutan  kehidupannya.  Oleh sebab  itu  tanah  sangat  dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan  manusia  dan  juga  bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya  secara  konstitusional  dalam Undang  -  Undang  Dasar  1945  Pasal 33  ayat  (  3  )  bahwa  :  “Bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  sebesar –  besarnya untuk  kemakmuran  rakyat”.  Ketentuan pasal  tersebut  kemudian  menjadi landasan  filosofi  terhadap  pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal dengan
Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA).
Salah satu cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan  akan  tanah  adalah  melalui jual  beli.Jual-beli  menurut  BW  adalah suatu  perjanjian  bertimbal  balik  dalam mana  pihak  yang  satu  (si  penjual) berjanji  untuk  menyerahkan  hak  milik atas suatu barang. Sedang pihak yang lainnya  (si  pembeli)  berjanji  untuk membayar  yang  terdiri  atas  sejumlah uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan hak  milik  tersebut.  Perjanjian  jual-beli terdapat  dua  belah  pihak  atau  lebih yang  disebut  dengan  penjual  dan pembeli.
Di  Desa  tista  sendiri  terdapat  3  (tiga) jenis  tanah  yaitu  tanah  ayahan  Desa, tanah  Desa  tanpa  ayah –  ayah (kewajiban), dan tanah perekrek (Gadai  yang  tidak  dapat  di  tebus).
Ketiga jenis tanah tersebut merupakan tanah  druwe  Desa  (tanah  milik  Desa) yang  harus  tunduk  dengan  Awig –
Awig  atau  peraturan  yang  telah  di sepakati  oleh  masyarakat.  menurut Bapak Nyoman Sudita Sumantri, penjualan  tanah  yang  ada  di  Desa adat  tista  melalui  tahapan –  tahapan yang  sudah  di  atur  oleh  Desa  adat, dimana dalam hal melakukan penjualan  tanah  druwe  Desa  tersebut ada  langkah –  langkah  yang  harus  di jalankan  hingga  tanah  tersebut  dapat di  alihkan  dengan  persetujuan  Desa adat.  Tahapan  dalam  penjualan  tanah druwe  Desa  di  Desa  adat  tista mengambil acuan dari Awig - Awig dan kesepakatan  yang  telah  di  sepakati antara prajuru ada dengan masyarakat.  Dalam  transaksi  jual  beli tanah  ayahan  Desa  di  Desa  adat  tista baik  penjual  maupun  pembeli  harus menghadap  terlebih  dahulu  ke  Desa adat untuk meminta izin dan menyampaikan  alasan  dari  penjualan dan pembelian tanah tersebut kemudian  jika  alasan  dari  penjual  dan pembeli  dianggap  dapat  diterima  dan peraturan –  peraturan  yang  ada  di Awig – Awig sudah terpenuhi dan tidak ada  di  langgar  maka  dari  Desa  adat mengutus Tetindih (Penegak Peraturan  Desa)  untuk  mengecek lokasi tanah untuk memastikan kondisi di  lapangan  baik  dari  ketersediaan akses  jalan,  batasbatas  tanah  dan memastikan  tidak  ada  permasalahan antara  penyanding tanah  tersebut,  jika semua  sudah  terpenuhi  dan  Tetindih sudah  menyatakan  tanah  itu  dapat  di perjual  belikan  maka  Desa  adat  akan menerbitkan  surat  karang  maupun peralihan  hak,  sehingga  penjualan tanah  tersebut  di  anggap  sah  oleh
Desa adat. Dalam hal penjualan tanah di  Desa  adat  tista  setiap  transaksi penjualan  tanah  di  kenakan  pajak sebesar  10%  oleh  Desa  adat.  Dalam menjadi  tanah  milik  pribadi,  namun tanah  tersebut  akan  tetap  milik  Desa adat namun hanya hak dan kewajibannya yang berpindah tangan Dalam  pelarangan  penjualan mindoin  di  Desa  adat  tista  menurut bapak Nyoman Sudita Sumantri selaku pejabat sementara Bendesa Desa adat tista  memaparkan.  Terkait  dengan tujuan pelarangan tersebut ialah hanya semata  untuk  melindungi  asset  Desa dari
penjualan yang
mengesampingkan kepentingan masyarakat luas, menghindari tanah di jadikan  sebagai  obyek  bisnis  yang dapat  berakibat  melambungnya  harga tanah  sehingga  tidak  terjamah  oleh masyarakat  menengah  kebawah  dan juga  mencegah  peralihan  fungsi  lahan secara  berlebihan  yang  berkibat  pada lahan  pertanian  dan  perkebunan  yang menjadi  tumpuan  hidup  bagi  sebagian besar  masyarakat  di  Desa  adat  tista. Adapun pelarangan penjualan mindoin memang tidak tercantum dalam Awig – awig  yang  ada  di  Desa  adat  tista, namun peraturan tersebut telah menjadi  kesepakatan  bersama  antara masyarakat  dengan  perangkat  Desa adat  dan  telah  di  laksanakan  secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Pelarangan  penjualan  mindoin yang terdapat di Desa tista merupakan sebuah kesepakatan antara
masyarakat Desa adat tista, kesepakatan  ini  memiliki  tujuan  untuk dapat  mengontrol  laju  penjualan  tanah di  Desa  adat  tista,  dalam  hal  ini Pelarangan  penjualan  mindoin  (dua kali)  memiliki  arti  sebagai  pelarangan penjualan  tanah  secara  2  (dua)  kali, atau  jika  di  sederhanakan  penjualan tanah  yang  ada  di  Desa  adat  tista
hanya  dapat  di  lakukan  sebanyak  1 (Satu) kali saja.
Kendala  yang  di  alami  masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut adalah masyarakat beranggapan bahwaperaturan tersebut di  rasa memberatkan,  mengingat  tidak semua  orang  memiliki  tanah  yang cukup luas untuk membangun pekarangan.  Banyak  masyarakat  yang hanya memiliki sebidang tanah persawahan atau perkebunan sehingga mau tidak mau mereka harus membeli  tanah  lain  untuk  di  jadikan pekarangan
sehingga tidak menganggu  tanah  persawahan  atau perkebunan  mereka,  namun  karena larangan  penjualan  mindoin  tersebut tanah  yang  di  beli  oleh  masyarakat haruslah  tanah  yang  belum  pernah  di jual  artinya  masyarakat  tidak  dapat membeli tanah pekarangan milik orang lain.
Dalam  praktik  jual  beli  tanah ada  beberapa  cara  pada  masyarakat di Desa Tista, Kecamatan Abang yang menempati  atau  memiliki  tanah  Drue Desa (tanah milik Desa) masih menerapkan sistim kepercayaan berdasarkan  hokum  adat,  mengingat dalam  proses  penjualan  tanah  hanya di  ketahui  oleh  perangkat  Desa  adat dan  para  ahli  waris  lainya,  dengan menerapkan sistim kepercayaan tersebut  jual  beli  tanah  sangatlah riskan  terjadinya  wanprestais  baik yang  di  lakukan  oleh  pembeli  maupun penjual. Adapun alasan dari masyarakat  yang  masih  melakukan penjualan dengan
system kepercayaan  berdasarkan  hukum  adat yaitu:  a.  Faktor  masyarakat  dan budaya yag masih tunduk pada hukum adat  b.  Tidak memerlukan  waktu  yang lama  (cepat)  dan  biaya  murah  c. Dianggap  sudah  di  ketahua  oleh masyarakat siapa pemiliknya d. Kepercayaan  antar  sesama  masih tinggi
Terdapat  3  jenis  tanah  yang  ada  di Desa  adat  tista  yaitu  tanah  ayahan Desa,  tanah  Desa  tanpa  kena  ayah ayah,  dan  tanah  perekrek.  Sedangkan penjualan  tanah  di  Desa  adat  tista mengambil  acuan  dari  Awig  -  Awig  , mengingat  sebagian  besar  tanah  yang ada  di  Desa  adat  tista  merupakan tanah  milik  Desa  adat  atau  tanah ayahan  Desa  sehingga  penjualan tanah  yang  ada  di  Desa  adat  tista harus  berpatokan  dengan  peraturan- peraturan yang ada baik berupa Awig - Awig  maupun  kesepakatan  bersama masyarakat.  Dalam  66  transaksi  jual beli  tanah  ayahan  Desa  di  Desa  adat tista  baik  penjual  maupun  pembeli harus  menghadap  terlebih  dahulu  ke Desa  adat  untuk  meminta  izin  dan menyampaikan  alasan  dari  penjualan dan pembelian tanah tersebut kemudian  jika  alasan  dan  peraturan – peraturan  yang  ada  di  awig –  awig sudah  terpenuhi  dan  tidak  ada  di langgar maka dari Desa adat mengutus  Tetindih  (Penegak  awig – awig  Desa)  untuk  mengecek  lokasi tanah  untuk  memastikan  kondisi  di lapangan baik dari ketersediaan akses jalan, batas-batas tanah dan memastikan  tidak  ada  permasalahan antara  penyanding tanah  tersebut,  jika semua  sudah  terpenuhi  dan  Tetindih sudah  menyatakan  tanah  itu  dapat  di perjual  belikan  maka  Desa  adat  akan menerbitkan  surat  karang  sehingga penjualan  tanah  tersebut  di  anggap sah  oleh  Desa  adat.  Dalam  hal penjualan  tanah  di  Desa  adat  tista setiap  transaksi  penjualan  tanah  di kenakan pajak sebesar 10% oleh Desa adat.
Dalam praktiknya penjualan tanah  di  Desa  adat  tista  masih menganut system hukum adat, keberlangsungan hukum adat ini masih di  hormati  oleh  seluruh  masyarakat, begitu  juga  dalam  penjualan  tanah. Penjualan tanah di Desa Tista
berpedoman  kepada  hukum  adat (Awig –  Awig)  dan  kesepakatan bersama,  dalam  plarangan  penjualan Mindoini  di  desa  adat  tista  merupakan kesepakatan  bersama.  Tujuan  dari pelarangan penjualan mindoin tersebut adalah untuk dapat mengontrol penjualan  tanah  di  desa  adat  tista. Dalam hal mengontrol Penjualan tanah tersebut aparat desa melakukan sleksi dengan  ketat  agar  penjualan  tanah tersebut tidak salah sasaran dan dapat bermanfaat  bagi  pembeli  maupun penjual.  Dalam  praktiknya  beberapa masyarakaat  desa  adat  tista  pernah melakukan  penjualan  mindoin  yang jelas  jelas  sudah  di  larang,  menurut seorang  responden  alasannya  dalam melakukan  penjualan  Mindoin  karena ia  sudah  memiliki  pekarangan  baru dan  berniat  untuk  menjual  tanah pekarangan  tersebut  dan  uang  hasil penjualannya di gunakan untuk membangun di pekarangan yang baru, ia  juga  menyampaikan  bawasanya tidak mengetahui mengenai pelarangan penjualan mindoin tersebut sehingga  ia  tetap  menjual  tanah tersebut kepada orang lain

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
(1)  Kondisi  hukum  pertanhan  yang berlaku  saat  ini  dengan  di  undang- undang  nomor  5  tahun  1960  tentang kententuan  pokok  agrarian  (disebut UUPA),  yang  mengakui  keberadaan hak-hak  atas  adat  yang  berlaku  di wilayah  Indonesia  Didalam  UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal  26  yaitu  yang  menyangkut  jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal- pasal  lainnya,  tidak  ada  kata  yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan.
Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja  untuk  memindahkan  hak atas  tanah  kepada  pihak  lain  melalui
jual  beli,  hibah,  tukarmenukar  dan hibah  wasiat.  Jadi,  meskipun  dalam pasal  hanya  disebutkan  dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan  hukum  pemindahan  hak atas  tanah  karena  jual  beli.  (2) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden diatas peneliti bias mengambil  kesimpulan  mengenai  hal yang
mengakibatkan adanya permasalahan antara pelaku penjualan mindoin dengan  aparat  Desa  yang hendak  menegakkan  peraturan  yang telah  di  buat  dan  di  sepakati.  seperti yang pernah terjadi beberapa masyarakat telah melakukan penjualan mindoin dengan menggunakan berbagai cara, mengingat dalam Awig -
Awig tertulis  yang  telah  ada  di  Desa adat  tista  memang  benar  tidak  tertulis mengenai  penjualan mindoin tersebut, namun  menurut Bendesa Desa  adat tista pelarangan penjualan tanah mindoin telah di sepakati oleh masyarakat  pada  saat  itu  dan  dengan tujuan  yang  positif  untuk  menghindari terjadi  kegiatan  bisnis  infestasi  di bidang  tanah  yang  di  takutkan  akan berdampak  bagi  generasi  mendatang dan  juga  untuk  menghindari  peralihan lahan  yang  sebelumnya  persawahan atau  tanah  perkebuman  kemudian  di rubah  menjadi  bangunan.  Mengingat tanah yang ada di Desa tista sebaguan besar  adalah  tanah  persawahan  dan perkebunan  yang  masih  produktif hingga  saat  ini  dan  juga  menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Desa adat tista.
Dalam pelarangan penjualan mindoin di  Desa  adat  tista menurut Bapak Nyoman Sudita
Sumantri  selaku  pejabat  sementara Bendesa Desa adat tista memaparkan. Terkait  dengan  tujuan  pelarangan tersebut  ialah  hanya  semata  untuk melindungi  asset  Desa  dari  penjualan yang  mengesampingkan  kepentingan masyarakat luas, menghindari tanah di
jadikan  sebagai  obyek  bisnis  yang dapat  berakibat  melambungnya  harga tanah  sehingga  tidak  terjamah  oleh masyarakat  menengah  kebawah  dan juga  mencegah  peralihan  fungsi  lahan secara  berlebihan  yang  berkibat  pada lahan  pertanian  dan  perkebunan  yang menjadi  tumpuan  hidup  bagi  sebagian besar  masyarakat  di  Desa  adat  tista. Adapun pelarangan penjualan mindoin memang tidak tercantum dalam Awig – awig  yang  ada  di  Desa  adat  tista, namun peraturan tersebut telah menjadi  kesepakatan  bersama  antara masyarakat  dengan  perangkat  Desa adat  dan  telah  di  laksanakan  secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Saran Pelaku
yang melakukan penjualan mindoin sepatutnya  tidak melakukan penjualan mindoin sebagaimana yang telah di atur dalam Awig  -  Awig Desa  adat  tista, hendaknya jika akan melakukan penjualan untuk melaksanakanya sesuai dengan peraturan yang memang  sudah  di  sepakati  dengan melakukan  koordinasi  kepada  aparat Desa  adat  untuk  mendapat  informasi yang lebih tepat mengenai mekanisme dalam penjualan tanah.
Bagi  Masyarakat  sepatutnya dapat  lebih  memahami  mengenai konsep  penjualan  tanah  yang  di  Desa adat  tista,  dimana  dalam  hal  ini mengangap hukum adat sebagai sebagai  hukum  nasional  dan  juga memahami  dari  maksud  dan  tujuan pelarangan penjualan mindoin tersebut agar  di  kemudian  hari  jika  ingin melakukan  transaksi  baik  sebagai penjual atau pembeli sudah memahami  konsekwensi  yang  berlaku di Desa adat tista.
Kepada  perangkat  Desa  adat  tista  di harapkan dapat terus melakukan sosialisasi  mengenai Awig  -  Awig
yang  berlaku  di  Desa  adat  tista  agar masyarakat  paham  mengenai  hukum yang berlaku di lingkunganya sehingga tujuan dari dibentuknya hukum adat itu dapat  tercapai  dan  juga  masyarakat dapat lebih paham
mengenai
kewajiban –  kewajiban    mereka.  di harapkan  juga  kepada  Desa  adat untuk  melakukan  sosiali  sasi  tentang Awig    -    awig tersebut  agar  setiap masyarakat  dapat  emngetahui  dan dapat  melaksanaknan Awig –  Awig tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H.Zainuddin. 2016, Metode
Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : Sinar Grafika Offset.
Amiruddin.  2016, Pengantar  Metode
Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  PT
Raja Grafindo Persada.
Arikunto,  Suharsimi.  2012, Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek ,  Jakarta  :  Rinbayeka Cipta. Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan UUPA isi dan pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional ,
Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok . Jakarta: Djambatan.
Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta.
Kusuma, h. a. (1991). Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam Hindu. bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. In P. M. Marzuki, Penelitian Hukum (p. 35).
Jakarta: Kencana Prenada
. Moeliono, M. A. (1993). Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
Moloeng,  Lexy  J.  2011, Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta  : Remaja Rosdakarya.
Nugroho. (2016). hukum waris adat indonesia. solo: Pustaka Iltizaam solo.
Nugroho. 2016. Hukum waris adat indonesia. Solo: Pustaka Iltizaam solo.
Salim, H. (2003,). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafik,. Jakarta: Sinar Grafik,.
Santoso, U. (2011). Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah,. Jakarta: Kencana.
Setorus, O. (2004). Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Cetakan Perdana. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indone Sudiarto, B. (2021). SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA. 25-28.
Sigit  Sapto  Nugroho.  2016. Hukum Waris  Adat  Di  Indonesia. Kartasura, Solo .
Soekanto, S. (1986,). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: : UI Press,.Soemadiningrat, H. O. 2002. ekonsptualisasi Hukum Adat Kontempore. Bandung.
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sumardjono, M. S. (2005). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Edisi Revisi. Jakart: Buku Kompas. Suwitra, M. (2010). Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam. Bandung: LoGoz Publishing.
Suwitra, M. (2010). Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali. Bandung: logoz Publishing.
Waskito,Hadi Arnowo. (2018). Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang. Jakarta: Kencana,.
Yulia.  (2016), Buku  Ajaran  hukum Adat , Aceh : Unimal Press

## JURNAL:
Anak Agung Sagung Cahaya Dewi Savitri, S. P. (2013). Akibat Hukum Nominee Agreement Terhadap Jual Beli Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Pinjam Nama. Kertha Semaya , hal. 3.
Bambang Eko Mulyono. (2003). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa untuk Menjual Yang dibuat Oleh Notaris. Jurnal Independent, hal. 62.
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan UUPA isi dan pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional , hal. 4-6.
Hayati, N. (2016). ERALIHAN HAK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Baratdan Hukum Adat dalam Kerangka
Hukum Tanah Nasional). Lex Jurnalica , hal. 284-285.
Kadek Ayu Monica Pastika Putri, N. W. ( 2018). PENGARUH HUKUM ADAT ATAU AWIG-AWIG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANJAR
KECAMATAN. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , hal. 6-8.
Kunu, a. b. (2010). kedudukan hukum ulayat masyarakat adat dalam hak tanah nasional. INSPIRASI,
hal. 39-40
Ramaputra  Cokorda,  Suwitra  I  Made, dan  Sudini.  (2019 )  “ Larangan Menjual  Hak  Atas  Tanah  Laba
Pura Studi Kasus Pada Masyarakat  Hukum  Adat  Bali ” Jurnal Lingkungan & Pembangunan. hal. 16-18. Sudantra I Ketut, Wayan P. Windia, 2011, Penuntun Penyuratan
Awig-awig, Udayana University Press, hal. 19-20
Wardha, I. W. (1989). Tawan Karang, (Suatu kasus Belli di Bali). Laporan Hasil Penelitian, hal.3.
Wiguna  Made  Oka  Cahyadi.  2019. Ketentuan  Penguasaan  Tanah Karang  Ayah  Desa  Pakraman Di  Bali  Oleh  Karma  Desa. Hal 67.
Windari  Ratna.  2010  Dilema  Hukum Penyertifikatan  Tanah  Ayahan
Desa  Di  Bali  (Studi  Kasus
Konflik  Adat  Tanah  Ayahan Desa di Desa Adat
Panglipuran). hal. 206-207 . Zulhadji, A. (2016). PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL. Lex Crimen, hal.32.

## UNDANG – UNDANG :
Awig-awig Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Bali Kitab Undang Undang Hukum Perdata Perda  Nomor  4  tahun  2019  Tentang Desa Adat Bali
Undang  Undang  Nomr  5  Tahun  1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
INTERNET: http://www.prodeskel.binapemdes.kem endagri.go.id/dpokok_grid_t01/ (2021,  12,  15).  Kementrian
Dalam Negeri Data Pokok Desa/Kelurahan. Retrieved from http://www.prodeskel.binapemd es.kemendagri.go.id/dpokok_gri d_t01/