## PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEMAJEMUKAN BANGSA
Oleh: Zainal Arifin Hoesein *)
Email : arifinhoesein55@yahoo.com

## Abstrak
Kemajemukan merupakan sunatullah bangsa Indonesia, sehingga menjadi kekayaan yang terhingga dari bangsa Indonesia. Rumusan perdebatan akademik tentang dasar Negara tanggal 29, 30 Mei dan 1  Juni  1945  oleh  Panitia  9  BPUPKI  disetujui  pada  sidang  BPUPKI  tanggal  22  Juni  1945  sebagai “gentlemen‟s  agreement”  yang  dikenal  dengan  Piagama  Jakarta  dan  dikukuhkan  sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah mengubah rumusan Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya…  menjadi Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan  belakangan  dikenal  dengan  nama  Pancasila.  Dalam  tataran  ini, maka Pancasila telah menempatkan agama dalam posisi yang terhormat dan bahkan menjadi salah satu  sumber  pembentukan  norma  hokum  sebagai  bagian  dari  perekatan  nilai-nilai  kemajemukan dalam  bingkai  bhineka  tunggal  ika.  Konsekuensinya  adalah  kebijakan  publik  yang  dirumuskan dalam undang-undang harus sejalan dengan nilai Pancasila yang bersumber pada ruh ilahiyah.

## Kata Kunci: Pancasila, Kemajemukan, ruh Ketuhanan Yang Maha Esa

## Abstract
Pluralism  is  sunatullah  Indonesian  people,  thus  becoming  the  infinite  richness  of  the  Indonesian nation. The formulation of the academic debate on the basis of the State on 29, May 30 and June 1, 1945  by  the  Committee  9  BPUPKI  approved  on  BPUPKI  dated  June  22,  1945  as  a  "gentlemen's agreement" known as the Charter of Jakarta and confirmed as the Opening Act of 1945 on August 18 1945 after  changing  the formulation of  the Deity with the obligation to  enforce sharia law for adherents ... be on God, and later known as Pancasila. In this level, the Pancasila has put religion in  a  position  of  honor,  and  even  become  a  source  of  formation  of  legal  norms  as  part  of  the adhesion  values  of  pluralism  within  the  framework  of  culturally  diverse.  The  consequence  is  that public policy is formulated in the law should be in line with Pancasila values rooted in the divine spirit.

## Keywords: Pancasila, plurality, the spirit of Almighty God

## A. Pendahuluan
Indonesia ditakdirkan sebagai suatu bang- sa  yang  memiliki  keragaman  etnis  atau  suku bangsa,  sehingga  bangsa  Indonesia  merupakan bangsa  yang  majemuk  terbesar  di  dunia. 1 Suku bangsa adalah golongan manusia yang  terikat
*) Dosen  Dpk  di  Program  Pascasarjana  Universitas  Islam As-Syafi‟iyah,  dan  dosen  tidak  tetap  di  Program  Studi Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Nasional Jakarta, dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya.
oleh  kesadaran  dan  identitas  akan  kesatuan  ke- budayaan.  Orang-orang  yang  tergolong  dalam satu  suku  bangsa  tertentu,  pastilah  mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudaya-
1 Menurut  hasil  sensus  BPS  tahun  2010  suku  bangsa  In- donesia  berjumlah  1.340  dan  1210  bahasa  (daerah)  dan terbesar adalah suku Jawa (41%), suku Sunda, suku Mela- yu,  dan  suku  Madura  adalah  kelompok  terbesar  berikut- nya. Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggo- takan ratusan orang.
an suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.  Suku-suku  bangsa  yang  tersebar  di  In- donesia merupakan warisan sejarah bangsa, per- sebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor ge- ografis,  perdagangan  laut,  dan  kedatangan  para penjajah  di  Indonesia.  Kemajemukan  yang  ada terdiri  atas  keragaman  suku  bangsa,  budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan,  bahasa,  dan  bentuk  fisik  yang  di- miliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indo- nesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku  itu  juga  memiliki  persamaan  antara lain  hukum,  hak  milik  tanah,  persekutuan,  dan kehidupan  sosialnya  yang  berasaskan  kekeluar- gaan.
Dalam perspektif historis, oleh pemerintah Hindia  Belanda  kelompok  masyarakat  asli  di Hindia  Belanda  disebut  Masyarakat  Hukum Adat.  Istilah  Masyarakat  Hukum  Adat  secara ilmiah digunakan oleh banyak pakar diantaranya Hazairin,  Busar  Muhammad,  Soerjono  Soekan- to.  sementara  Ter  Harr  menyebut  beberapa  isti- lah  antara  lain dusun dan marga . Dusun seba- gai  masyarakat  dusun  ( de  dorpsgemeenschap ) sedangkan marga sebagai  masyarakat  wilayah ( de  streekgemeenschap ); dusun dicirikan  oleh sekelompok  orang  berdiam  di  satu  tempat  yang terpencil  memiliki  pemimpin  (penghulu)  dan pejabat  lainnya  yang  bertempat  tinggal  di  situ dan menjadi satu. Marga dicirikan oleh kumpu- lan dusun-dusun yang  sedikit  banyak  masing- masing  memiliki  kedaulatan  dan  pemerintahan sendiri  tetapi  merupakan  bagian  dari  suatu  ma- syarakat  yang  meliputi  keseluruhannya  yang memiliki  batas  sendiri,  pemerintahan  sendiri, hak  pertuanan  ( beschikingsrecht )  atas  tanah yang belum dibuka sejak dulu kala. Dalam ling- kungan itu dusun-dusun berdiri sendiri, mempu- nyai  kedudukan  dalam  organisasi  seluruhnya yang  salah  satunya  menjadi  induk dusun ,  se- dangkan dusun-dusun lainnya sebagai dusun ba- wahan. MHA menurut G.J. Wolhoff, diakui de- ngan  peraturan  pemerintah  Hindia  Belanda  dan diatur  susunan  pemerintahan  otonomi  serta me- debewind- nya,  sekedar  belum  diatur  oleh  hu- kum  adatnya  sendiri.  Sedangkan  desa-desa  di Jawa  dan  Madura  serta  di  luarnya  di  berbagai Gewest diakui  sebagai  persekutuan  hukum  adat yang otonom atau memiliki pemerintahan  de-
ngan  alat  perlengkapannya  sendiri.  Sebagai  ke- satuan  hukum  publik  desa  ini  meyelenggarakan kepentingan  publik  sendiri  dengan  kewenangan pemerintahan seperti dikemukakan Van Vollen- hoven, meliputi bestuur, politie, justitie , dan re- geling .
Unsur pertalian darah atau berasal dari ke- turunan yang sama (geneologis) adalah ciri per- tama  masyarakat  okum  adat,  sedangkan  unsur wilayah  kediaman  bersama  ciri  kedua  yang  le- bih  dikenal  sebagai  unsur  pertalian  territorial atau  wilayah.  Wilayah  ditempati  sejak  pertama kali nenek moyang masyarakat okum adat  yang bersangkutan  membuka  lahan,  beranak  pinak dan selanjutnya terbentuk keluarga-keluarga ba- tih  seterusnya  berkembang  diikuti  oleh  perlua- san  wilayah  dengan  membuka  lahan  baru  dan terus  meluas.  Perluasan  wilayah  masyarakat okum adat berhenti ketika bertemu dengan batas wilayah masyarakat okum adat yang lain. Proses demikian meyakinkan untuk memastikan bahwa faktor  geneologis  dan  territorial  sebenarnya  se- perti  dua  sisi  mata  uang  tidak  dipisahkan,  satu sama  lain  saling  melengkapi.  Dengan  demikian dapat  dirumuskan  bahwa  masayarakat  hukum adat “Suatu komunitas antropologis yang bersi- fat  homogen  dan  secara  berkelanjutan  mendia- mi  wilayah  tertentu,  mempunyai  hubungan  his- toris  dan  mistis  dengan  sejarah  masa  lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pi- hak  luar  sebagai  berasal  dari  satu  nenek  mo- yang  yang  sama,  dan  mempunyai  identitas  dan budaya  yang  khas  yang  ingin  mereka  pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta  tidak  mempunyai  posisi  yang  dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada. ” Kondisi  kemajemukan  inilah  yang  menja- di  modal  dasar  semangat  persatuan  yang  dice- tuskan pada 28 Oktober 1928, walaupun ide da- sar ini telah tumbuh dan berkembang secara ke- lembagaan sejak zaman kerajaan dan kesultanan dan zaman diperkenalkan organ kemasyarakatan dan  politik  sejak  tahun  1905,  1908,  1912,  1926 dan seterusnya. Keragaman suku, budaya, baha- sa  dan  agama  serta  kewilayahan  inilah  yang menjadi  pemicu  munculnya  bhineka  tunggal ika, karena perasaan dan tekanan yang sama se- bagai  anak  bangsa  yang  tertindas,  sehingga  da- lam  rumusan  Pembukaan  Undang-Undang  Da- sar dinyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemer-

## Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa

## Zainal Arifin Hoesein
dekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh sebab  itu,  maka  penjajahan  diatas  dunia  harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan  perike- manusiaan dan perikeadilan”. Semangat mene- mukan jati diri sebagai entitas bangsa yang ma- jemuk  inilah  yang  memberikan  inspirasi  berte- muanya  ide-ide  besar  dalam  mengelola  bangsa yang  majemuk  dan  besar  dan  bertemulah  piki- ran-pikiran  cerdas  yang  diperdebatkan  tanggal 29  Mei  sampai  dengan  1  Juni  1945,  dan  diru- muskan  hasil  perdebatan  tersebut  pada  tanggal 22 Juni 1945 sebagai “ gentlemen‟s agreement ” yang  dikenal  dengan  Piagama  Jakarta  yang  di- kukuhkan  sebagai  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  pada  tanggal  18  Agustus  1945  se- telah mengubah rumusan Ketuhanan dengan ke- wajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  peme- luk-pemeluknya…  menjadi  Ketuhanan  Yang Maha Esa, dan belakangan dikenal dengan nama Pancasila.

## B. Kemajemukan  dalam  Perspektif  Sosiolo- gis dan Hukum
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  di- cerminkan  oleh  baik  kondisi  goegrafis,  etnis, budaya maupun agama, tetapi dari segi politis ia merupakan kesatuan yang saling melengkapi se- bagaimana  yang  disimbulkan  dalam  lambang negara”  Bhinneka  Tunggal  Ika  “Kemajemukan etnis, budaya dan agama dapat diartikan sebagai fenomena  sosial  budaya.  Adanya  kemajemukan etnis,  budaya  dan  agama  berpengaruh  terhadap persoalan  hukum  terutama  yang  berkaitan  de- ngan  persoalan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum. Sebab  kemajemukan  etnis,  budaya  dan  agama mengandung juga kemajemukan nilai-nilai dan
sistem adminsitrasi di wilayah jajahan. 2
Kedua  pilihan  tersebut  memiliki  konse- kuensi  hukum.  Pandangan pertama menunjuk- kan  bahwa  hukum  cenderung  kepada  pendeka- tan  unifikasi  hukum,  karena  kekuasaan  negara memerlukan  pengabsahan  hukum.  Sedangkan pandangan kedua tidak perlu melakukan pende- katan  unifikasi  hukum,  tetapi  hanya  memerlu- kan  manajemen  wilayah  jajahan  (sistem  admi- nistrasi) . Wilayah Hindia Belanda bukan sebuah negara tetapi wilayah adminsitrasi di bawah ke- kuasaan negara induknya (Belanda). Pilihan ter- hadap  pandangan  kedua  ini  berakibat  terhadap pilihan  hukum  yang  majemuk  dan  pandangan yang  kedua  inilah  yang  dipilih  oleh  pemerintah kolonial  Belanda.  Oleh  karena  Hindia  Belanda (Indonesia) hanya wilayah adminsitratif dari ne- gara  Belanda,  maka  penguasa  yang  ditunjuk  di wilayah Hindia Belanda tidak memiliki kewena- ngan  untuk  membentuk  peraturan  perundang- undangan.  Konsekuensi  dari  sisi  hukum,  kema- jemukan  hukum  diterapkan  dengan  menggo- longkan  penduduk  Hindia  Belanda  dengan  tun- duk  kepada  hukum  sesuai  dengan  golongannya (IS  Pasal  131  dan  163).  Kemajemukan  hukum ini  dapat  dipahami,  karena  memang  sulit  untuk menciptakan  unifikasi  hukum  pada  masyarakat yang  majemuk.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan, akan membawa dampak terhadap timbulnya ge- jolak  masyarakat  yang  mempertahankan  nilai normatif  mereka.  Berdasarkan  pilihan yang  ke- dua, maka  Pemerintah  Kolonial  Belanda  mene- tapkan Reglement  op  het  beleid  der  Regeering van Nederlands Indie , disingkat Regeering Reg- lement (RR ) yang diundangkan dalam Staatsblad 1882/152. 3 Pasal 75 ayat (3) RR  menegaskan norma-norma  yang  diyakini  serta  ditaati   oleh masyarakat  yang  bersangkutan.  Perdebatan  me- ngenai kemajemukan hukum di Indonesia sudah berjalan  cukup  lama  yakni  sejak  zaman  peme- rintahan kolonial Belanda. Masalah pokok yang diperdebatkan adalah pilihan yang harus dilaku- kan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  yaitu, masyarakat  kolonial  yang  terpadu  ataukah  ter- pisah-pisah.  Dalam  kerangka  hukum, satu  hu- kum  untuk  semua  golongan  penduduk; atau- kah hukum  yang  majemuk  untuk  golongan yang  majemuk  pula .  Pandangan pertama cen- derung  menciptakan  sejenis  negara  koloni,  dan pandangan kedua cenderung hanya menciptakan
2 Daniel  S  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia  –Ke- sinambungan  dan  Perubahan (Jakarta:  LP3ES,    1990), hal. 440.
3 R.  Soepomo, Sejarah  Politik  Hukum  Adat,  Jilid  I (Ja- karta:  Pradnya  Paramita,  1982),  hal.  30.  Lihat  Soepomo dalam  Moh.  Yamin, Naskah  Persiapan  Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 109 yang dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menya- takan  bahwa  Indische  Staatsregeling  pengganti  RR  seba- gai Undang-Undang Dasar Belanda. Pasal 75 ayat (3) RR menjelaskan  bahwa Oleh  Hakim  Indonesia  itu hendaklah diperlakukan  undang-undang  agama  (godsdienstige  wet- ten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Pasal 78  ayat (2)  RR  menegaskan  bahwa "Dalam  hal  terjadi  perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 555 - 566
bahwa  bagi  Bumi  putera  diberlakukan  hukum agama.  Keputusan  politik  (politik  hukum)  yang dianut  itu  merupakan  pengaruh  teori  yang  di- kembangkan oleh Lodewijk Willem Chritian van den Berg yaitu, teori reception in complex . Teo- ri  ini  berpendirian  bahwa  norma  hukum  dida- sarkan  pada  norma  agama. 4 Dalam  perkemba- ngan  politik  hukum,  teori receptio  in  complexu oleh  Snouck  Hurgrounye  dan  van  Vollehhoven dianggap  tidak  tepat  di  samping  tidak  mengun- tungkan  pemerintah  kolonial.  Sebagai  antinomi teori receptio  in  complexu dikembangkan  teori receptie .  Teori  ini  menyatakan  bahwa  hukum yang  berlaku  pada  masyarakat  bumiputera  ada- lah  hukum  adat  bukan  hukum  agama.  Hukum Agama  dapat  berlaku  jika  telah  diterima  (dire- sipir)  oleh  hukum  adat.  Pendapat  Snouck  mau- pun  van  Vollenhoven  dijadikan  dasar  perumu- san politik hukum pemerintah kolonial  yang di- tuangkan dalam Wet op de Staatsinrechting van Nederlandsch Indie atau Indische Staatsregeling (IS)  Stbl.  1929:212.  Persoalan  kemajemukan hukum dengan menempatkan agama sebagai da- sar  perumusan  hukum  di  Indonesia  juga  ber- kembang  saat  sidang  BPUPKI.  Hasil  rumusan BPUPKI  dikenal  dengan  Piagam  Jakarta  yang menempatkan agama sebagai dasar berpijak da- lam menata kehidupan masyarakat terutama ma- syarakat  yang  bergama  Islam.  Dalam  kerangka teoritis,  kemajemukan  hukum  pembahasannya dapat  didekati  dari  sudut  aliran  hukum  alam. Hukum alam sebagai salah satu aliran dalam fil-
tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masya- rakat  mereka  menurut  undang-undang agama  (godsdien- tige wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka". Ban- dingkan  Sayuti  Thalib  yang  berpendapat  bahwa  kemaje- mukan  hukum  maupun  kelembagaan  hukum  yang  dipilih oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  bukan  kemajemukan dalam  arti  pembidangan  hukum,  akan  tetapi  dalam  arti politik  hukum  yakni  menyangkut  substansi  hukum  yang membedakan  derajat  hukum  yang  satu  dengan  lainnya. Pembedaan derajat yang menempatkan hukum Eropa (Be- landa)  lebih  tinggi  derajatnya  dibanding  dengan  hukum lokal  (pribumi)  menunjukkan  sifat  arogan  pemerintahan Belanda  yang  menempatkan  masyarakat  Belanda  derajat- nya lebih tinggi dari masyarakat Indonesia (pribumi). Sa- yuti Thalib, Politik Hukum Baru - Mengenai Kedudu-kan dan  Peranan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  da-lam Pembinaan  Hukum  Nasional, Cet.Pertama  (Ban-dung  : Binacipta, 1987), hal. 63
4 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario-Hubungan Hu-kum Adat dengan Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 7.
safat  hukum  yang  lahir  didasarkan  pada gaga- san  universalitas dan moralitas. Gagasan  uni- versalitas memberikan dasar pembenar bagi ber- lakunya kebebasan manusia dan pengakuan hak- hak dasar manusia dalam kehidupan negara. De- mikian pula gagasan moralitas merupakan prin- sip-prinsip moral yang bersifat umum dan dapat ditelaah  oleh  akal  manusia.  Kedua  gagasan  ter- sebut  merupakan  esensi  yang  tetap  yang  dijadi- kan  ide  dasar  tentang  perumusan  hakekat  hu- kum dan keadilan sebagai tujuan hukum.
Mencermati  kedua  gagasan  tersebut  ber- arti nilai moral dan etika merupakan dasar pem- bentukan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan sebagai ide yang bersifat abadi.Konsep keadilan tidaklah  dibentuk,  melainkan  sebagai  hasil  dari cara kerja alam yang merupakan puncak terting- gi  dari  hukum.  Tetapi  keadilan  kemungkinan dapat  terwujud  atau  tidak  dapat  diwujudkan oleh  manusia,  juga  tergantung  bagaimana  hu- kum dirumuskan dan diaplikasikan. Dengan de- mikian isi hukum dalam aliran hukum alam ada- lah  keadilan  dan  moral. 5 Secara  historis  aliran hukum alam berkembang sejak abad ke 6 meru- pakan  warisan  zaman  Romawi  sebagai  peneru- san  dari  buku  hukum  Justinianus  yang  merupa- kan  penulisan  hukum  pertama  zaman  Romawi. Isinya digali dari doktrin hukum  zaman Yunani yang digali dari pemikiran Cicero. Menurut Ci-
5 A.P.  d'Entreves, Natural  Law  -  An  Introduction  to  Le- gal Philosophy, (London:Hutchinson & Co, 1970), p. 13. Dalam  halaman  14  A.P.  d'Entreves  menyatakan  bahwa The  origin  of  the  idea  of  natural  law  may  be  ascribed  to an old and indefeasible movement of the human mind (we may  trace  it  already  in  the  Antigone  of  sophocles)  wich impels it to wards the nation of an eternal and immutable; a justice which human authority expresses, or ought to ex- press  -  but  does  not  make;  a  justice  which  human  autho- rity may fail to express - and must pay the penalty for fai- ling  to  express  by  the  diminution,  or  even  the  forfeiture, of  its  power  to  command.  This  justice  is  conceived  as being the higher or ultimate law, proceeding from the na- ture of the universe  - from the being of God and the rea- son of man. It follows that law - in the sense of the law of the last resort - is somehow above law-making. It follows that lawmakers, after all, are somehow  under and subject to  law.  Pengertian  yang  sama  juga  dapat  ditelaah  dalam W.  Friedman, Legal  Theory, Fifth  Edition  (London:  Ste- vens & Sons Limited, 1967) p. 114 - 116. Hal senada juga dapat  ditelaah  tentang  pemahaman  hukum  alam  oleh Heinrich  A.  Rommen  dalam, The  Natural  Law  -  A  Study in  Legal  and  Social  History  and  Philosophy, (Indianapo- lis: Liberty Fund, 1998), p. 4 – 6.

## Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa

## Zainal Arifin Hoesein
cero manusia merupakan masyarakat alam raya. Hukum hakekatnya merupakan ekspresi dari ha- kekat  umum  manusia  yang  bersifat  universal. Dalam  perkembangannya  pemikiran  ini  oleh Immanual Kant dirumuskan bahwa hukum alam sebagai  hukum  yang  bersumber  pada  katago- rische  imperative.  Konsep  dasar  dari  pemikiran Kant  adalah bahwa hukum  merupakan motivasi tindakan manusia. Motif tindakan manusia dibe- dakan  dalam  dua  hal  yaitu,  jika  motif  tindakan manusia  bersifat  intern  (untuk  dirinya  sendiri) dikatagorikan  moral,  tetapi  jika  bersifat  ekstern dikatagorikan hukum.
Tindakan  bersifat  ekstern  dikatagorikan sebagai  hukum  karena  tindakan  tersebut  dapat berpengaruh atau diikuti oleh orang lain. Dalam hubungannya dengan  agama, maka prinsip  aga- ma sarat  dengan nilai  moral  dan keadilan dapat dipahami  sebagai  prinsip-prinsip  yang  bersesu- aian dengan  asas  dan isi hukum  alam. Oleh ka- rena  itu,  pluralisme  hukum  sangat  dimungkin- kan  dalam  masyarakat  yang  bercorak  majemuk seperti Indonesia, dan agama dapat ditempatkan sebagai  sumber  atau  norma  dasar  yang  menjadi rujukan dalam perumusan hukum. Secara politis dan  normatif  hal  tersebut  pernah  diberlakukan di  Indonesia  yaitu,  pertama  pada  zaman  peme- rintahan  Hindia  Belanda  dan  yang  kedua  pada masa  pemerintahan  negara  kesatuan  RI  yang tertuang baik dalam Piagam Jakarta maupun da- lam Pasal 29 UUD 1945.
Dalam persepktif historis dan politik, plu- ralisme  hukum  di  Indonesia  menjadi  nampak ketika  Pemerintah  Hindia  Belanda  menetapkan Indische  Staatsregeling  (Pasal  131  dan  163) yang  merupakan  dasar  pengelompokan  pendu- duk  dan  hukum  yang  berlaku  pada  kelompok- kelompok masyarakat  Indonesia (Hindia Belan- da). 6 Oleh  karena  itu,  perdebatan  mengenai  ke- majemukan  hukum  di  Indonesia  sudah  berjalan cukup  lama  yakni  sejak  zaman  pemerintahan kolonial Belanda. Masalah pokok yang diperde- batkan adalah pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah  kolonial  Belanda  yaitu,  masyarakat kolonial yang terpadu ataukah  terpisah-pisah. 7
6 Sayuti  Thalib, Politik  Hukum  Baru  -  Mengenai  Kedu- dukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Bandung:Binacipta, 1987), hal. 63
7 Ibid, hal. 6
Dalam  kerangka  hukum,  satu  hukum  untuk  se- mua  golongan  penduduk  ataukah  hukum  yang majemuk  untuk  golongan  yang  majemuk  pula. Pandangan  pertama  cenderung  menciptakan  se- jenis  negara  koloni,  dan  pandangan  kedua  cen- derung  hanya  menciptakan  sistem  adminsitrasi di  wilayah  jajahan.  Kedua  pilihan  tersebut  me- miliki  konsekuensi  hukum.  Pandangan  pertama cenderung  kepada  pendekatan  unifikasi  hukum, karena  kekuasaan  negara  memerlukan  pengab- sahan  hukum.  Sedangkan  pandangan  kedua  ti- dak  perlu  melakukan  pendekatan  unifikasi  hu- kum,  tetapi  hanya  memerlukan  manajemen  wi- layah  jajahan (sistem  adminsitrasi). Wilayah Hindia  Belanda  bukan  sebuah  negara  tetapi  wi- layah  adminsitrasi  di  bawah  kekuasaan  negara induknya  (Belanda).  Pilihan  terhadap  panda- ngan  kedua  ini  berakibat  terhadap  pilihan  hu- kum  yang majemuk dan pandangan  yang kedua inilah yang dipilih oleh pemerintah kolonial Be- landa. 8 Oleh karena Hindia Belanda (Indone-sia) hanya  wilayah  adminsitratif  dari  negara  Be- landa, maka penguasa  yang ditunjuk  di  wilayah Hindia Belanda tidak memiliki kewenangan un- tuk membentuk peraturan perundang-undangan.
Dalam  perspektif  ketatanegaraan  Indone- sia,  dapat  ditelusuri  pada  gagasan  yang  terkan- dung dalam konstitusi  negara  yang  yaitu, staat- sidee dan rechtsidee . Di samping keduanya juga terkandung  norma  fundamental  negara (staats- fundamental-norm) dan  aturan  dasar  negara (staatsgrundgesetz) .  Konstitusi  dipahami  seba- gai  suatu  hasil  kontrak  sosial  yang  dituangkan dalam suatu naskah tertulis (di samping terdapat pula  naskah  tidak  tertulis  –  seperti  di  Inggris), maka  staatsidee  merupakan  gagasan  dasar  yang melatarbelakangi  pendirian  suatu  negara.  Se- dangkan  reshtsidee  merupakan  gagasan  norma- tif  yang  dirumuskan  sebagai  landasan  hukum bagi  penyelenggaraan  suatu  negara,  sehingga organisasi  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan dijalankan  berdasarkan  hukum  yang  bersumber pada nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat/
8 Moh.  Koesnoe, Pokok  Permasalahan  Hukum  kita  De- wasa  ini, dalam  Artidjo  Alkotsar  dan  M.  Sholeh  Amin, Perkembangan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasio- nal, LBH Yogjakarta dan Rajawali, Jakarta 1989, hal 106. Bandingkan Daniel S  Lev, Hukum dan Politik di Indone- sia-Kesinambungan  dan  Perubahan (Jakarta:  LP3ES, 1990), hal. 440.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 555 - 566
warga  dari  negara  yang  bersangkutan (rechtsi- dee) . 9 Oleh  karena  itu rechtsidee ,  digali  dari  ni- lai-nilai  yang  ada  dan  berkembang  serta  diya- kini  oleh  masyarakat  yang  selanjutnya  menjadi norma  dasar/  fundamental  negara  dan  secara teknis  akan  dituangkan  dalam  batang  tubuh konstitusi  dan  secara  operasional  dapat  berben- tuk  dalam  berbagai  hukum  tertulis  (undang-un- dang). 10
Kondisi  hubungan  antara  hukum  dan  ke- kuasaan  di  Indonesia  dalam  perspektif  historis, terdapat tarik menarik. Perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat  melepaskan diri  dari  ben- tuk-bentuk kekuasaan yang muncul dengan ber- bagai  kepentingan  politik  saat  itu.  Perkemba- ngan  hukum  terutama  dalam  hal  ini  hukum  ke- luarga  termasuk  hukum  waris  cukup  menarik, karena  sejak  itu  nilai-nilai  normatif  yang  diya- kini  masyarakat  dihadapkan  pada  nilai-nilai  ke- agamaan. Secara sosiologis, masyarakat Indone- sia menggali nilai-nilai normatif hukum menda- sarkan pada nilai-nilai dari agama yang diyakini terutama  masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam.  Hal  ini  akibat  pengaruh  dari  kekuasaan yang  dikendalikan  oleh  kaum  pemeluk  Islam (kesultanan).  Para  penasehat  hukum  Belanda banyak  bersilang  pendapat  dalam  hal  ini  dan muncul beberapa teori dalam perumusan hukum
9 Roscoe  pound, An  Introduction  to  the  Philosophy    of Law  -  with  a  new  introduction  by  Marshal  L.  De  Rosa, (New Brunswick (USA) and London (UK), 1999 – Origi- nally  published  in  1922  by  Yale  University  Press),  hal.4. Lihat  Rifyal  Ka'bah,  dalam Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta, Universitas Yarsi, 1999), hal 27 yang mengurai- kan  bahwa  hukum  menurut  Qur'an  adalah  ketetapan,  ke- putusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan  da- lam  kehidupan  pribadi,  masyarakat  dan  negara.  Sebagai ketetapan  yang  berasal  dari  Allah,  hukum  Ilahi  berisikan keadilan  seluruhnya.  Sebagai  ketetapan  yang  berasal  dari legislasi  manusia,  hukum  manusia  harus  berdasarkan  ke- pada  hukum  Ilahi  dan  rasa  keadilan  yang  paling  tinggi. Bandingkan  pendapat  David  N.  Schiff, Hukum  Sebagai Suatu  Fenomena  Sosial, dalam  Adam  Podgorecki  dan Christopher J. Welan(editor), Pendekatan Sosiologis Ter- hadap Hukum , terj. dari Sociological Approaches To Law , ( Jakarta: Bina Aksara, 1999), hal. 252-254.
10 Ismail  Sunny, Konstitusionalisme  Indonesia  -  Prinsip- prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer, makalah yang  disampaikan  pada  seminar  sehari  Tiga  Dasa  Warsa Kembali ke UUD 1945 oleh Pusat Studi Hukum Tata Ne- gara  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  tanggal  3 Juli 1989, hal. 1
adat  (hukum  masyarakat  pribumi).  Salah  satu teori  yang muncul adalah teori receptio in com- plexu yang  dilakukakan  oleh  LWC  Van  den Berg yang mendasarkan agama menjadi sumber nilai dalam perumusan hukum. Secara substantif teori  ini  menggariskan  bahwa  hukum  yang  ber- laku bagi pribumi adalah hukum agamanya. Im- plikasi  dari  pemahaman  teori Receptio  in  Com- plexu ini,  Pemerintah  Hindia  Belanda  menge- luarkan  Staatblad  No.  1882  No.  152  mengenai pengaturan  untuk  menyelesaikan  sengketa  hu- kum  keluarga,  perkawinan,  kewarisan  bagi  ma- syarakat  pribumi  (yang  beragama  Islam)  untuk daerah  Jawa  dan  Madura  dan  selanjutnya  stb. 1937 No.638 dan 639 untuk daerah Kalimantan. Dari sisi kelembagaan, maka dengan adanya ke- dua  Staatblad  tersebut,  berdiri  Raad  Agama  di- samping  Raad  van  Justitie  yang  seterusnya  di- kenal dengan Pengadilan Agama. Walaupun de- mikian, politik hukum Pemerintahan Hindia Be- landa mengenai pemberlakuan hukum yang dia- nut  oleh  masyarakat  (pribumi)  bukanlah  berarti keseluruhan hukum yang ada, tetapi dibatasi ha- nya  pada  aspek  keperdataan  dan  itu  pun  me- nyangkut  hukum  kekeluargaan, perkawinan dan kewarisan.
Dalam  perspektif  konstitusi  negara  RI (UUD  1945),  agama  mendapatkan  posisi  yang terhormat, karena secara tegas diatur baik dalam Pembukaan  UUD  maupun  dalam  batang  tubuh (Pasal 29). Oleh karena itu, dalam konstalasi po- litis  dan  normatif,  agama  telah  ditempatkan  pa- da posisi  sebagai  bagian dari landasan pemben- tukan  hukum.  Hal  ini  dapat  ditelusuri  pada  Pa- sal  29  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menegaskan bahwa  Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Sedangkan padat ayat (2) ditegaskan pula bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  ma- sing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  aga- manya dan kepercayaannya itu. Implikasi terha- dap pemahaman cita hukum, maka rumusan Pa- sal 29 UUD 1945 dapat dilihat dari dua sisi yai- tu persuasive  source dan authoritative  source . Persuasive  source ,  diartikan  sebagai  sumber yang  orang  harus  diyakinkan  untuk  menerima- nya  dan authoritative  source ,  diartikan  sebagai sumber yang otoritatif yaitu sumber yang mem-

## Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa
Zainal Arifin Hoesein
punyai kekuasaan ( authority ). 11
Gambaran  di  atas  menunjukkan  bahwa baik segi sosiologis, politis, maupun normatif di Indonesia  menunjukkan  bahwa  kemajemukan hukum  tidak  dapat  dihindarkan,  karena  faktor kemajemukan  masyarakat,  keyakinan,  budaya dan lingkungan politik. Dalam perspektif kema- jemukan  hukum,  maka  pembentukan  suatu  hu- kum  selain  mengacu  pada  hukum  tertulis,  juga harus menggali nilai-nilai  yang diyakini masya- rakat. Keterkaitan masyarakat dengan seperang- kat  nilai  dan  norma  yang  diyakini  dalam  pem- bentukan  hukum (rechtsvinding) akan  mencer- minkan  nilai  dan  kekuatan  hukum  itu  sendiri. Pembentukan hukum dapat dilakukan oleh suatu organ  kekuasaan  yang  diberikan  kewenangan untuk membentuk hukum, juga oleh suatu jaba- tan tertentu yang diberikan otoritas untuk mem- bentuk  suatu  hukum  melalui  suatu  keputusan hukum  (Hakim)  dalam  lembaga  peradilan.  Da- lam  hubungan  ini,  posisi,  fungsi  dan  peran  Ha- kim  sangat  penting,  karena  melalui  suatu  kepu- tusan hakim, suatu norma hukum akan dapat di- jalankan,  bahkan  ditemukan.  Oleh  karena  itu, dalam perspektif lembaga peradilan di Indonesia sebagai  lembaga  yang  memiliki  fungsi  penega- kan hukum dan penemuan hukum, maka lemba- ga ini juga tetap akan berhadapan dengan kema- jemukan hukum.  Lembaga peradilan di  Indone- sia  memiliki  keunikan  di  banding  dengan  lem- baga peradilan di negara-negara lainnya. Keuni- kan tersebut ditandai dengan munculnya lemba- ga peradilan agama  yang tidak dikenal  di  nega- ra-negara di  dunia. Kondisi ini, secara institusi- onal  menunjukkan  pengakuan  terhadap  adanya kemajemukan  hukum.  Dunia  peradilan  di  Indo- nesia telah mengalami masa formatifnya sampai dibukanya empat pintu peradilan dalam tata hu- kum  nasional  di  Indonesia  dengan  adanya  UU No.  14/1970  sebagaimana  diubah  dengan  UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Pokok-pokok  Ke- kuasaan  Kehakiman.  Salah  satu  dari  lembaga peradilan dalam sistem dimaksud adalah lemba- ga peradilan agama  yang dituangkan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah  dubah  dengan  UU  No.  50  Tahun  2009. Dalam  masyarakat  pluralis  seperti  Indonesia reformasi tata peradilan di Indonesia merupakan
11 Ibid
lompatan  besar  yang  secara  spesifik  mengako- modir hukum Islam dalam tata hukum nasional.
Dalam  perspektif  sejarah,  realitas  yang mencerminkan  praktek  hukum  Islam  dalam  ke- hidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sebagaimana  yang  pernah  dipraktekan  dimasa awal  perkembangan  Islam.  Hal  ini  karena  sifat pluralisme  masyarakat  seiring  dengan  perkem- bangan demokrasi di negara-negara yang mayo- ritas  penduduknya  Muslim  sedikit  banyak  telah menjadi  factor  betapa  sulitnya  hukum  Islam memperoleh  legitimasi  sebagai  hukum  positif dalam suatu negara. Dalam situasi yang demiki- an  telah  banyak  diskusi  dan  kajian  bagaimana agar  hukum  Islam  mengalami  transformasi  ke dalam  hukum  nasional  dalam  suatu  negara  de- mokratis dan pluralistis. Di Indonesia yang pen- duduknya mayoritas Muslim mestinya akan me- miliki  representasi  politik  secara  nasional  yang mendukung  diberlakukannya  hukum  Islam  da- lam tata hukum nasional. Namun pluralisme pe- mahaman  dan  penghayatan  Islam  dikalangan kaum Muslimin serta tidak meratanya informasi mengenai  hukum  Islam  telah  menghantarkan masyarakat  yang  meyakini  Islam  tetapi  secara cultural  hanya  sebagaian  kecil  yang  menerima syari‟ah  sebagai  hukum  Islam  yang  harus  dite- rapkan  dalam  tata  hukum  nasional.  Demikian juga  halnya  di  kalangan  perpolitikan  nasional hanya sebagaian kecil yang dapat memiliki kesi- nambungan  keyakinan,  pemikiran  dan  aksi  per- politikan  yang  mendukung  diberlakukannya syari‟ah Islam. Pada situasi keyakinan masyara- kat dan apresiasinya terhadap Hukum Islam ter- nyata tidak menampak pada budaya dan lingku- ngan perpolitikan nasional  sehingga melahirkan situasi  yang  hampir  beku  mengenai  eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional.

## C. Posisi  Agama  dalam  Pancasila  sebagai Sumber Perekat Kebhinekaan
Dalam  konstalasi  politis  dan  normatif, agama  telah  ditempatkan  pada  posisi  sebagai bagian  dari  landasan  perekat  kebhinekaan.  Hal ini dapat ditelusuri pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa  (1)  Negara  ber- dasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedang- kan ayat (2) ditegaskan pula bahwa negara men- jamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 555 - 566
beribadat menurut agamanya dan kepercayaan- nya itu . Memahami UUD 1945  terutama keten- tuan  Pasal  29  tidak  terlepas  dari  perdebatan yang  muncul  pada  masa  perumusannya  yang diawali dengan perumusan Piagam Jakarta.  Pia- gam  Jakarta  merupakan  konsensus  nasional yang  lahir  sebagai  antisipasi  klimaks  dari  per- juangan  panjang  bangsa  Indonesia.  Dikatakan konsensus nasional, karena Piagam Jakarta dila- hirkan oleh lembaga yang dibentuk pada zaman penjajahan  Jepang  (oleh  Dai  Nippon)  yaitu  Ba- dan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemer- dekaan  Indonesia  atau  BPUPKI  (Dokuritsu Zyunbi  Tyooskai).  Dalam  sidangnya  yang  di- mulai tanggal 29 Mei 1945 yang membahas ten- tang  UUD,  timbul  pertanyaan  yang  mendasar tentang  Dasar  Negara  ( weltanschaung ).  BPUP- KI yang beranggotakan 62 orang dapat dikelom- pokkan  menjadi  2  (dua)  golongan  yakni  nasio- nalis  sekuler  dan  nasionalis  Islami. 12 Kedua  ke- lompok  ini  memiliki  perbedaan  sangat  tajam mengenai  dasar  negara  yaitu  satu  pihak  meng- hendaki  Islam  sebagai  dasar  negara  dan  di  lain pihak    adalah  kebangsaan.  Pada  sidang  tanggal 1  Juni  1945,  Soekarno  tampil  dengan  gagasan- nya  tentang  dasar  negara  yang  akan  didirikan- nya  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  Pancasila.  Di samping  pidato  Soekarno,  sebelumnya  tampil anggota  lainnya  mengemukakan  gagasan  ten- tang  dasar  negara  baik  Soepomo,  Muhammad Yamin dan anggota lainnya.
Untuk  merumuskan  gagasan  yang  ber- kembang,  maka  dibentuk  Tim  Perumus  yang beranggota 9 orang (Panitia 9) yang melahirkan rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter ) yang juga  merupakan gentlemen‟s  agreement . 13 Ru- musan  Piagam  Jakarta  muatannya  mengandung aspek politik, hak asasi manusia, staatidee dan
12 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni 1945, (Bandung  :  Pustaka  -  Perpustakaan  Salman  ITB, 1981),  hal.  26.  Bandingkan  William  G.  Andrew, Cons- titutions  and  Constitutionalism, Van  Nostrand,  New  Jer- sey, 3 rd edition, 1968, yang menyatakan bahwa Konsen- sus bersandar pada 3 (tiga) elemen pokok; (1) The general goals of society or general acceptance of the same philo- sophy  of  government  (Kesepakatan  tentang  tujuan  atau cita-cita  bersama);  (2)  The  basis  of  government  (Kesem- patan tentang the rule of law sebagai landasan penyeleng- garaan organ); dan (3), The form of institutions and prose- dures (Kesepakatan tentang bentuk lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur)
13 Ibid. , hal. 27
rechsidee .  Terdapat  lima  rumusan  dasar  yang menjadi  inti  dari  Piagam  Jakarta  yang  bermak- tub dalam alinea 4 yaitu :
“  ...  Kemudian  dari  pada  itu  untuk  mem- bentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Re- publik  Indonesia  yang  melindungi  sege- nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehi- dupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ke- tertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemer- dekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  In- donesia itu dalam suatu hukum dasar Ne- gara Indonesia yang terbentuk dalam sua- tu  susunan  Negara  Republik  Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berda- sarkan  kepada  :  Ketuhanan,  dengan  ke- wajiban menjalankan Syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,  menurut  dasar  ke- manusiaan yang adil dan beradab, persa- tuan  Indonesia  dan  kerakyatan  yang  di- pimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan,  serta  de- ngan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Rumusan  Panitia  9  (sembilan)  mendapat reaksi keras dari anggota BPUPKI terutama me- ngenai  rumusan  Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-peme- luknya. Reaksi keras ini menimbulkan perdeba- tan sengit bagi golongan nasionalis sekuler mau pun  beberapa  anggota  nasionalis  Islam.  Rumu- san  tersebut  menimbulkan  implikasi  politik  dan dikhawatirkan  terjadi  perpecahan  bangsa.  Sete- lah mendapat beberapa penjelasan panjang lebar dari golongan nasionalis  Islami  yang duduk da- lam  Panitia  9,  maka  tanggal  14  Juli  1945  dise- tujui  secara  bulat  Piagam  Jakarta  sebagai  mu- kaddimah ( Preambule ) UUD. 14
Dilihat  dari  sisi  ketatanegaraan,  bagaima- nakah implikasi dari rumusan (kelima rumusan) Piagam  Jakarta tersebut  ? Dalam kaitan ini, da- pat  dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  implikasi  politik dan cita hukum. Pertama, implikasi politik arti- nya  bahwa  rumusan  tersebut  bukan  berarti  de- ngan sendirinya negara berdasarkan Islam atau
14 Ibid, halaman 31

## Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa
Zainal Arifin Hoesein
negara yang akan didirikan adalah negara Islam. Oleh karena itu, 7 (tujuh) kata tersebut harus di- artikan  sebagai  suatu  penegasan  bahwa  ummat Islam perlu mengatur atau dipayungi kebebasan- nya dalam menjalankan syari‟at agamanya. Hu- kum Islam tidak harus diresipir ke dalam hukum Adat, tetapi hukum Islam berdiri sendiri dan ha- nya untuk mengatur bagi pemeluk-pemeluk aga- ma  Islam.  Rumusan  Ketuhanan  dengan  kewaji- ban  menjalankan  syari‟at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya memiliki implikasi terhadap negara dalam  arti  materiil.  Jika  ia  menjadi  bagian  dari hukum  dasar  bagi  negara  secara  otomatis  harus berdiri negara Islam. Pandangan tersebut keliru , karena menurut Sunny, 15 rumusan tersebut  dida- hului  oleh  rumusan staatsidee yaitu  suatu  hu- kum  dasar  negara  Indonesia  yang  terbentuk  da- lam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat.  Negara  yang  akan didirikan menurut Piagam Jakarta adalah negara kesatuan  yang  berkedaulatan  rakyat  dan  bukan negara Islam. Negara yang berkedaulatan rakyat itu,  harus  didasarkan  pada  5  asas  yang  tercan- tum dalam rumusan Piagam  Jakarta sebagaima- na  yang  dikutip  diatas.  Selanjutnya  Sunny  ber- pendapat  bahwa  rumusan  Piagam  Jakarta  terse- but sebenarnya tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar, sehingga timbul kesalahpahaman dan  tidak  perlu  menghapuskan  7  kata  di  bela- kang  Ketuhanan,  tetapi  cukup  dengan  mengu- bah  7  kata  yang  baru,  sehingga  berbunyi  :  “ de- ngan  kewajiban  menjalankan  ketentuan  agama bagi pemeluk-pemeluknya. ” 16
Dengan  perumusan  baru  itu  berarti  bagi pemeluk  agama  Islam  wajib  menjalankan  hu- kum  Islam,  bagi  pemeluk  agama  Kristen  wajib menjalankan  hukum  agama  Kristen  dan  begitu seterusnya. Kedua, implikasi  terhadap  pemaha- man cita hukum, maka rumusan Piagam Jakarta
15 Ismail  Sunny, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia, dalam  Pengurus  Pusat  Ikatan Hakim  Peradilan  Agama, Prospek  Hukum  Islam  dalam rangka  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  -  Sebuah kenangan  65  tahun  Prof.  Dr.  H.  Busthanul  Arifin,  SH , (Jakarta : PP - IKAHA, 1994), hal.195.
16 Ismail  Sunny, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Pengurus Pusat Ikatan Hakim  Peradilan  Agama, Prospek  Hukum  Islam  dalam rangka  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  -  Sebuah  ke- nangan  65  tahun  Prof.  Dr.  H.  Busthanul  Arifin,  SH ,  (Ja- karta : PP - IKAHA, 1994), halaman 195.
dapat dilihat dari dua sisi yaitu persuasive sour- ce dan authoritative source . Persuasive source , diartikan sebagai sumber yang orang harus diya- kinkan  untuk  menerimanya  dan authoritative source , diartikan sebagai sumber  yang otoritatif yaitu  sumber  yang  mempunyai  kekuasaan  ( au- thority ). 17
Piagam  Jakarta  sejak  ditandatangani  dan disahkan dalam sidang BPUPKI sampai dengan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  adalah  termasuk persuasive  source sehingga  kedudukan  7  kata yang  dihapus  tersebut  juga  dalam persuasive source. Setelah Piagam  Jakarta ditempatkan se- bagai rangkaian kesatuan dari UUD 1945, maka Piagam  Jakarta  telah  menjadi authoritative source .  Hal  ini  berarti,  Hukum  Islam  yang  di- cerminkan  dalam  7  kata  yang  dicabut  tersebut memiliki  kekuatan  mengikat  bagi  pemeluk-pe- meluknya  atau  menjadi  sumber  otoritatif  dalam hukum tata negara Indonesia. Dengan demikian kedudukan  hukum  Islam,  tidak  lagi  harus  dire- sipir  ke  dalam  hukum  Adat  sebagaimana  yang diatur oleh Indische Staatsregeling (IS), tetapi ia berdiri  sendiri  dan  dapat  diberlakukan  oleh  ne- gara kepada pemeluk-pemeluknya.

## D. Penutup
Kemajemukan merupakan sunatullah bangsa  Indonesia,  sehingga  menjadi  kekayaan yang terhingga dari bangsa Indonesia. Rumusan perdebatan  akademik  tentang  dasar  Negara tanggal 29, 30 Mei dan 1 Juni 1945 oleh Panitia 9 BPUPKI disetujui pada sidang BPUPKI tang- gal  22  Juni  1945  sebagai  “ gentlemen‟s  agree- ment ” yang dikenal dengan Piagama Jakarta dan dikukuhkan  sebagai  Pembukaan  Undang-Un- dang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah  mengubah  rumusan  Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pe- meluk-pemeluknya…  menjadi  Ketuhanan  Yang Maha Esa, dan belakangan dikenal dengan nama Pancasila.  Dalam  tataran  ini,  maka  Pancasila telah  menempatkan  agama  dalam  posisi  yang terhormat  dan  bahkan  menjadi  salah  satu  sum- ber  pembentukan  norma  hokum  sebagai  bagian dari  perekatan  nilai-nilai  kemajemukan  dalam bingkai  bhineka  tunggal  ika.  Konsekuensinya adalah kebijakan publik yang dirumuskan dalam
17 Ibid, halaman 197.
undang-undang harus sejalan dengan nilai Pan- casila yang bersumber pada ruh  ilahiyah.

## DAFTAR PUSATAKA
Arifin,  Bustanul, Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum  Nasional  di Indonesia,  sebuah  kenangan  65  tahun  Prof.Dr.  H.  Bustanul  Arifin,  SH ,  (Jakarta:  Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994).
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahmakah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004.
Aulawi, A. Wasit , Sejarah Perkembangan Hukum Islam , dalam Bustanul Arifin, Prospek Hukum Islam  dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Indonesia,  sebuah  kenangan  65 tahun  Prof.  Dr.  H.  Bustanul  Arifin,  SH ,  (Jakarta:  Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan Agama, 1994).
Chand, Hari, Modern Jurisprudence , (Kuala Limpur: International Law Book Services, 1994). Cotterell, Roger, The Sociology of Law: An Introduction, London: Butterworths, 1992 d'Entreves, A.P., Natural Law - An Introduction to Legal Philosophy, (London: Hutchinson & Co, 1970).
Friedman , W., Legal  Theory ,  Fifth  Edition,  (New  York:  Columbia  University  Press,  1967). Hoesein,  Zainal  Arifin, Yudicial  Review  di  Mahkamah Agung,  Tiga  Dekade  Pengujian  Peraturan Perundang-undangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Ka‟bah,  Rifyal, Hukum  Islam  di  Indonesia  –  Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU (Jakarta:  Uni- versitas Yarsi, 1999).
Kelsen,  Hans, General  Theory  of  Law  and  State, translated  by:  Anders  Wedberg,  (New  York; Russell & Russell, 1961.
Koesnoe,  Moh. Pokok  Permasalahan  Hukum  kita  Dewasa  ini, dalam  Artidjo  Alkotsar  dan  M. Sholeh Amin, Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional, LBH Yogjakarta dan Rajawali, Jakarta 1989.
Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia -Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990).
Manan, Bagir, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
Martosoewignjo,  Sri Soemantri, Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum  Tata  Negara, Ed. Kedua, Jakarta: CV Rajawali, 1981.
Noer,  Deliar ,  Partisipasi  Dalam  Pembangunan, Kuala  Lumpur:  Angkatan  Belia  Islam  Malaysia, 1977.
N.  Schiff,  David, Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena  Sosial, dalam  Adam  Podgorecki  dan Christopher  J.  Welan(editor), Pendekatan  Sosiologis  Terhadap  Hukum ,  terj.  dari Sociolo- gical Approaches To Law , Jakarta: Bina Aksara, 1999. Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law - with a new introduction by Marshal L. De Rosa, New Brunswick (USA) and London (UK), 1999 - Originally published in 1922 by Yale University Press.
Rasjidi,  Lili  dan  IB  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Cet.  Pertama  (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya,  1993.
Rawl, John, Teori Keadilan, Dasar-DasarFilsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam  Negara, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006,  terjemahan A  Theory  of  Justice ,  Cum- bridge, Massachusett: Harvard University Press, 1995.
Seno  Adji,  Oemar, Peradilan  Bebas  Negara  Hukum, Jakarta  :  Erlangga,  1980. Soepomo, R., Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

## Zainal Arifin Hoesein
Strong,  CF.  , Modern  Political  Constitutions  -  An  Introduction  to  the  Comparative  Study  of  their History and Existing Forms, 8th revised and enlarged edition London: Sidgwick & Jackson Limited, 1972.
Sunny, Ismail, Konstitusionalisme Indonesia - Prinsip-prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer, makalah  yang  disampaikan  pada  seminar  sehari  Tiga  Dasa  Warsa  Kembali  ke  UUD  1945 oleh  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  tanggal  3 Juli 1989, hal. 1.
Ter  Haar,  B.,  dalam, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  terj.  Begisnselen  en  Stelsel  van  het Adatrecht, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987). Thalib, Sayuti, Politik Hukum Baru - Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam  dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional, Cet.Pertama  (Bandung  :  Binacipta,  1987),  hal. 63.
van  Vollenhoven,  C0rnellis,  dalam, Penemuan  Hukum  Adat, terj. De  ontdekking  het  adatrecht , (Jakarta:  PT.  Djambatan,  1987)  dan Het  Adatrecht  van  Nederlands  Indie  I, (Leiden,  E.J. Brill, 1933).
Yamin, Moh., Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,(Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959).