## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA DEMOKRASI DESA DI DESA KALIANGET
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG Oleh : Putu Dira Adnyana 1 dan I Nyoman Suprapta 2

## Abstraksi
Pelaksanaan  fungsi  Badan  Perwakilan  Desa  tetap  dipertahankan  setelah  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, BPD  tetap  dipertahankan  di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah  cukup  lama,  semestinya  BPD  telah menjadi lembaga  yang  relatif  mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD semestinya menjadi poinir dalam mendorong kemandirian desa sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa,  Di  Desa  Kalianget  yang  tumbuh  dari,  oleh, dan  untuk  masyarakat  dan  merupakan  wahana  demokrasi  masyarakat  desa  dalam penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  di  Desa  Kalianget  sudah  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  dalam  membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  dan  telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget.
Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  mengalami kendala  karena  kurangnya    bimbingan    teknis  penyelenggaraan    pemerintahan    desa. Hambatan    BPD    dalam    menjalankan    fungsinya,  karena    tingkat    pendidikan masyarakat  rendah. BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa telah melakukan upaya  dalam  mengatasi    hambatan  dalam    pelaksanaan    fungsi    BPD  sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  telah disikapi  secara  positif  oleh BPD,  artinya  BPD  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengatasi  hambatan  yang  muncul.

## Kata Kunci :Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Demokrasi
1 Staf Desa Kalianget email: putudira.adnyana@gmail.com 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: nym.suprapta@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Melalui  asas  rekognisi  yaitu  pengakuan  terhadap  hak  asal  usul  dan  asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara  lokal  untuk  kepentingan  masyarakat  Desa.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu  suatu  entitas  yang  dapat  menyelenggarakan  urusannya  sendiri  tanpa  campur
tangan  berlebih  dari  pemerintah  (supra  desa).    Dalam  mengatur  urusannya  sendiri itulah  Desa  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  yang didasarkan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi,  dimana  warga  desa  memiliki  kedudukan yang  setara  dengan  pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut. Dalam  kontek  ini  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menjadi  penting  karena keberadaannya sebagai representasi warga desa.
Demokrasi  desa  sendiri  sejatinya  telah  diafirmasi  sejak  era  otonomi  daerah  di Indonesia,  tepatnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Didorong  oleh  semangat  mengevaluasi  pemerintahan  orde  baru  yang  cenderung sentarlistik.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengusung  penguatan  tata  kelola pemerintahan Desa melalui prinsip demokrasi.
Keberadaan  dan  fungsi  Badan  Perwakilan  Desa  tetap  dipertahankan  setelah Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  diganti  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meskipun secara  harfiah  mengalami  perubahan  sebutan  menjadi  Badan  Permusyawaratan  Desa. Sebutan  ini  tetap  dipertahankan  di  bawah  pengaturan  Undang-Undang  Desa  sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya BPD telah menjadi lembaga  yang  relatif  mapan  dalam  memperkuat  proses  demokrasi  di  desa.  Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD diharapkan mampu menjadi  poinir  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  sebagai  lembaga  demokrasi  di  desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kurang  optimal  BPD  menjalankan  fungsinya,  namun  disisi  lain,  meskipun memiliki  posisi  yang  sangat  strategis,  BPD  masih  belum  optimal  dalam  menjalankan fungsinya. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang- Undang  Desa,  BPD  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  1)  membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa;    2)  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), BPD tidak lebih proaktif dari Kepala Desa.
Sebagai  pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD  hampir tidak pernah membahas secara  serius  laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa.  Diharapkan  BPD  dapat memberikan  catatan  terhadap  laporan  tersebut.  Laporan  pertanggungjawaban  kepada Bupati  cenderung  dianggap  penting  ketimbang  kepada  BPD,  karena  menganggap laporan kepada  Bupati akan berimplikasi pada persetujuan untuk  pencairan dana desa tahap  berikutnya.  Dari  data  yang  ada  terungkap  bahwa  hubungan  antara  BPD  dan Pemerintah  Desa  cenderung  ”harmonis”,  tidak  ada  suatu  wacana  kritis  yang dikedepankan oleh BPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa Kalianget. Kantor BPD di Desa Kalianget sendiri masih merupakan bagian dari kantor pemerintah desa.  Dalam  bentuk  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa,  BPD  Kalianget  melakukan pengawasan,  namun  dalam  hal  ini  pengawasan  yang  dilakukan  adalah  berupa pengecekan  terhadap  proses  pengerjaan  pembangunan  fisik,  bukan  pengawasan  yang bersifat  komprehensif  terkait  dengan  spesifikasi  material  dengan  dokumen perencanaan.  Kalaupun  ini  dapat  disebut  sebagai  menjalankan  peran  pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih terbilang kurang substantif, karena tidak melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  secara  keseluruhan.    sedangkan  BPD  yang mestinya menjalankan peran kontrol pemerintahan desa tidak dimintakan rekomendasi. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu  mekanisme check  and  balances ,  sehingga  pada  gilirannya  kekuasaan pemerintah  desa  lebih  dominan.  Dominasi  pemerintah  desa  ini  lambat  laun  akan menggulung peran dan partisipasi warga desa, yang pada akhirnya akan memperlemah proses  demokrasi  di  tingkat  desa.  Terkait  dengan  kurang  optimalnya  fungsi  BPD tersebut,  kami  mengindentifikasi  beberapa  masalah  sebagai  berikut  :  a)  lemahnya pengorganisasian.  Sebagai  sebuah  lembaga,  BPD  Kalinget  tidak  dikelola  melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara  kelembagaan  BPD  kurang  terlihat  dalam  mengorganisir  para  anggotanya, sehingga  para  anggota  BPD  terkesan  bekerja  secara  asal-asalan.  BPD  pada  umumnya hanya  sedikit  saja  dari  anggota  BPD  yang  aktif.  Bahkan  BPD  yang  aktif  hanya
ketuanya  saja.  namun  tidak  ada  upaya  secara  kelembagaan  untuk  mengatasi  masalah tersebut,  b) nihilnya dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi  BPD juga karena secara kelembagaan  BPD tidak didukung oleh staf administrasi  yang  mengelola  sekretariat.  Ketiadaan  staf  administrasi  dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga, masih kurangnya catatan atau buku-buku administrasi BPD. c) hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh  anggota  BPD  dirasa  masih  jauh  dibanding  dengan  yang  diterima  oleh  Kepala Desa.
Mengingat  begitu  pentingnya  fungsi  BPD  sebagai  lembaga  demokrasi  desa  di Desa  Kalianget,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa Sebagai Lembaga Demokrasi Desa.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah  pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  di  Desa  Kalianget  Kecamatan  Seririt Kabupaten Buleleng ?
2.  Bagaimanakah  kendala  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
3.  Bagaimanakah  upaya  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut  Bungin  (2012:32),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang  dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  kompresensif,  mendalam, alamiah  dan  apa  adanya  terhadap  permasalahan  yang  dikaji.    Penelitian  kualitatif dengan format deskriptif dilakukan untuk dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari keadaan gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya.
Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah  Ketua  BPD, Perbekel,  Kelian  Banjar  Dinas,  tokoh  masyarakat  Desa  Kalianget.    Informan  tersebut ditunjuk  secara purposive dengan  mempertimbangkan  pengetahuan  mereka  tentang masalah  yang  ditelaah,  disesuaikan  dengan  tingkat  kejenuhan  data,  dalam  artian pengembangan informan dihentikanjika data yang terkumpul telah mampu memcahkan atau menjawab penelitian secara tuntas.
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan  penelitian kualitatif adalah menetapkan fokus penelitian ( research question) (Hendarso, 2007:10) . Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah :
1. Pelaksanaan  fungsi  BPD  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup:
a.  Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
b.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
c.  Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Kendala  BPD  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  meliputi  kendala  internal  dan kendala eksternal.
3. Upaya  BPD  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  meliputi  upaya  internal  dan upaya eksternal.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa.    Lokasi  ini  dipilih  karena melihat  struktur  organisasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  sudah  ada  dan  lengkap. Lokasi  ini  dipilih  juga  karena  sepanjang  pengamatan  peneliti  belum  pernah  ada  yang melakukan  penelitian  dengan  topik  yang  sama  sebelumnya,  dan  data  yang  diperlukan
cukup  tersedia,  khususnya  data  yang  terkait  dengan  BPD  sebagai  lembaga  demokrasi desa.  Pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan pemanfaatan  dokumen.  Selanjutnya  analisis  data  dilaksanakan  dengan  empat  tahapan yaitu  :  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  simpulan  dan  verifikasi ( Milles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014 )

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1.  Pelaksanaan Fungsi BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi Desa dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  mencakup  membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa.  BPD  yang  merupakan  lembaga  demokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap program/kegiatan yang akan direncanakan dan  dilaksanakan  sampai  pada  pengawasannya  dilakukan  secara  demokratis  dan dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Desa. Sebuah  kebijakan  Peraturan  Desa  yang demokratis  berbasis  masyarakat  berasal  dari  partisipasi  masyarakat,  dikelola  secara bertanggungjawab  dan  transparan  oleh  masyarakat  dan  digunakan  untuk  memberikan manfaat  kepada  masyarakat.  Sesuai  dengan  logika  demokrasi,  Perdes  berbasis masyarakat  disusun  melalui  proses  siklus  kebijakan  publik  yang  demokratis  dalam musyawarah Desa (Musdes).
Musyawarah  Desa  dilaksanakan  untuk  membahas  hal  yang  bersifat  strategis dalam pembangunan desa meliputi : a). penataan Desa, b) perencanaan Desa, c) kerja sama  Desa,  d)  pembentukan  BUM  Desa,  e)  penambahan  asset,  dan  f)  kejadian  luar biasa.
Dalam  pembahasan  Peraturan  Desa  mulai  dari  rancangan  Peraturan  Desa disampaikan  Kepala  Desa  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  beberapa  orang  informan, dapat  diketahui  bahwa  penyusunan  seluruh  program  yang  akan  dilaksanakan  oleh
pemerintah desa terutama yang berkaitan dengan peraturan desa selalu diawali dengan penyusunan  perencanaan  dengan  tujuan  program  yang  akan  dijalankan  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Perencanaan  memang  sangat  diperlukan  untuk mengawali  suatu  pekerjaan  agar  hasilnya  memuaskan  semua  pihak.  Hal  ini  sesuai dengan  definis  perencanaan  yang  dikemukakan  oleh  Siagian  (  2010  :  21  ),  yakni perencanaan  sebagai  keseluruhan  proses  pemikiran  dan  penentuan  secara  matang daripada  hal-hal  yang  akan  dikerjakan  dimasa  yang  akan  datang  dalam  rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Juga  pernyataan  dari  Sarwoto  (  2006  :  45  ) yang  menyatakan  bahwa  perencanaan  adalah  persiapan  yang  teratur  dari  setiap  usaha untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Kepala  Desa  (Perbekel)  setelah dibahas dan disepakati bersama  BPD. Peraturan  Desa dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi.  Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  (Perbekel)  dan  BPD  dalam  rencana  kerja Pemerintah Desa.
Peraturan  Desa  yang  disusun  oleh  pemerintah  desa  bersama-sama  dengan  BPD adalah beberapa jenis peraturan yang berkaitan dengan program pembangunan di desa, rencana kerja pemerintah desa, dan yang lainnya.
Setelah rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Perbekel kepada BPD untuk disepakati bersama, BPD melakukan pembahasan diinternal lembaga BPD. Selanjutnya BPD  melakukan  rapat  internal  berkaitan  dengan  Rancangan  Peraturan  Desa  yang diajukan  oleh  Perbekel.  Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah  dibahas  oleh  BPD, selanjutnya BPD membuat agenda rapat atas Rancangan Peraturan Desa.
Kehadiran  BPD  telah  memberikan  ruang  gerak  yang  sangat  positif  dalam konfigurasi  (wujud)  demokrasi  khususnya  bagi  masyarakat  desa  dengan  menyalurkan aspirasi  politiknya.  Sebagai  lembaga  independen/lembaga  sosial  dalam  tata Pemerintahan  Desa  BPD  sebagai  suatu  lembaga  legislasi  dan  sebagai  parlemen  desa
membawa  nuansa  baru  dalam  menggerakan  partisipasi  rakyat  desa  dalam  kehidupan demokrasi.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  salah  satu  lembaga  desa  yang berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintahan  desa.  Hal  ini sebagaimana  dipaparkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, bahwa di  dalam desa terdapat  tiga kategori  kelembagaan desa  yang memiliki peranan dalam  tata  kelola  desa,  yaitu:  Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Lembaga Kemasyarakatan.
Pelaksanaan  Fungsi  BPD  yang  lain  adalah  menggali,  menampung,  mengelola dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa.  Pengertian  aspirasi  menurut  masyarakat adalah  keinginan  kuat  dari  masyarakat  yang  disampaikan  kepada  BPD  dalam  bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.
Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang dapat melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi dapat  dilakukan  langsung  kepada  kelembagaan  dan  masyarakat  Desa  termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.  Penggalian  aspirasi  dilaksanakan  berdasarkan  keputusan  musyawarah  BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang- kurangnya  memuat  maksud,  tujuan,  sasaran,  waktu  dan  uraian  kegiatan.  Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
BPD  mengelola  aspirasi  masyarakat  Desa  melalui  pengadministrasian  dan  perumusan aspirasi.  Pengadministrasian  aspirasi  sebagaimana  berdasarkan  pembidangan  yang meliputi  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Perumusan  aspirasi  sebagaimana  dilakukan  dengan cara  menganalisa  dan  merumuskan  aspirasi  masyarakat  Desa  untuk  disampaikan kepada  Kepala  Desa  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD, Sekretaris BPD dan  Perbekel  Desa  Kalianget,  serta  didukung  hasil  observasi  dan  memanfaatkan dokumen-dokumen  yang  ada  di  lokasi  penelitian,  dapat  dipahami  bahwa  BPD melaksanakan fungsi sebagai penyerap, penggali dan penampung aspirasi masyarakat, sekaligus  sebagai  upaya  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan. Dalam hal ini BPD Desa Kalianget berusaha mengajak seluruh masyarakat agar peduli serta mau menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk keberhasilan pembangunan di desa. Ini sesuai dengan pengertian partisipasi yang disampaikan oleh Moekijat ( 2010 : 369  )  yang  mengatakan  bahwa  partisipasi  adalah  keterlibatan  baik  rohani  maupun perasaan dari seseorang dalam suatu kelompok untuk memberikan sumbangan kepada tujuan  kelompok  untuk  memikul  bagian  tanggung  jawab  mereka.  Juga  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  Ndraha  (  2008  :  26  )  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan salah satunya adalah berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan.
Pelaksanaan  fungsi  BPD  Desa  Kalianget  telah  melaksanakan  fungsinya  dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini memang sudah sesuai dengan  pandangan  yang  disampaikan  oleh  Slameto  (2003  ),  bahwa  aspirasi  adalah keinginan  dan  harapan  indivitis  akan  aktivitas  individu  untuk  lebih  terfokus  pada pencapain  tujuan-tujuan  tersebut.  Aspirasi  adalah  keinginan  yang  sangat  kuat  yang ditandai  dengan  usaha  untuk  meraih  suatu  hal  yang  dipandang  lebih  tinggi  dan  lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningakatan status individu maupun  keinginan  yang  bersifat  extreme, terlalu  berani  ataupun  tidak  wajar (Hurlock:1979)
Penyaluran  aspirasi  masyarakat  dalam  bentuk  lisan  dan/atau  tulisan,  dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa  (Perbekel).  Penyaluran  aspirasi  dalam  bentuk  tulisan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa,  permintaan  keterangan  kepada  Kepala  Desa  (Perbekel)  atau  penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
Aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Desa.  Aspirasi  atau  usulan  yang  bersifat  skala  Desa dimasukkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  dan  dalam bentuk  supra  Desa  yang  bukan  keweangan  Desa  dan  nilai  anggarannya  besar dimasukkan dalam Musrenbang sebagai usulan pada APBD maupun APBN.
Fungsi  BPD  disamping  berfungsi  membahas  dan  menyepakati  rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa  (Perbekel),  menggali,  menampung,  mengelola dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  juga  berfungsi  dalam  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Perbekel)
Pelaksanaan  Pengawasan  BPD  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  dilakukan  dalam hal : a) Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, b) Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.
Dari  hasil  wawancara  dengan  tiga  orang  informan  ,  didukung  dengan  hasil observasi dan melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa fungsi BPD dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  di  bawah  kendali Perbekel dilaksanakn untuk memastikan bahwa semua program-program pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  jajaran  pemerintah  desa  dapat  berjalan  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  dibuat  sbelumnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan oleh  Siagian  (  2010  :  107  )  bahwa  pengawasan  adalah  proses  pengamatan  daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang  sedang  dilaksanakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Atau  menurut  Sarwoto  ( 2006 :  83 ) bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer  yang  mengusahakan  agar  pekerjaan-pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

## 3.2 Kendala BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan  ditetapkan  secara  demokratis.  BPD  mempunyai  fungsi  dan  tugas  yang  sangat komplek  dan  strategis  berdasarkan  prinsip  demokrasi,  respinsif,  tarnsparan,  akuntabel dan objektif di Desa, maka dituntut sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung dan  opersional  BPD.  Salah  satu  kendala  internal  BPD  Desa  Kalianget  dalam melaksanakan  fungsinya  adalah  keterbatasan  kualitas  Sumber  daya  manusia  yang dimiliki.
Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang berhasil diwawancarai,  serta  didukung  hasil  pengamatan  secara  langsung  dilokasi  penelitian, dapat diketahui bahwa kendala internal BPD Kalianget dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  sebagai  lembaga  demokrasi  di  desa  salah  satunya  adalah  masih  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  anggota  BPD  desa  Kalianget  yang berpengaruh  terhadap  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Sunarti  (  2010  ),  bahwa  tingkat  pendidikan menjadi salah satu kendala bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.
Faktor  Penghambat  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  tidak  langsung:  a) Belum  terciptanya  koordinasi  yang  baik  antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa  maupun dengan  masyarakat.  b)  Mekanisme  pengorganisasian  dari  Badan  Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik. c) Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan. d) Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara  tertulis,  sehingga  setiap  anggota  tidak  memiliki  jadwal  yang  jelas  untuk  dapat melakukan  pengawasan.  e)  Belum  dilakukannya  laporan  secara  rutin  mengenai kearsipan,  laporan  administrasi  dan  laporan  kegiatan.  Selain  itu  dukungan  sarana  dan prasarana yang kurang memadai.
Hambatan eksternal lembaga BPD dalam menjalankan roda  pemerintahan  desa dipengaruhi    oleh    berbagai  macam,    berikut    adalah    persoalan-persoalan    yang menghambatnya  kurangnya    dilakukan    bimbingan    teknis  penyelenggaraan pemerintahan  desa  oleh Pemerintah Kabupaten. Hambatan  BPD  dalam  menjalankan
fungsinya, karena  tingkat  pendidikan  masyarakat  rendah,  sehingga mereka  kurang paham    mengenai    fungsi,    tugas    dan  kewenangan    BPD.    Selain    itu,    tingkat kesibukan  warga  masyarakat  yang  tinggi.
Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang tergolong rendah,  merupakan  faktor penghambat  pelaksanaan  fungsi  BPD.  Masih  banyak  yang  belum  mengetahui  tentang fungsi BPD, wewenang dan  tugas BPD,  masyarakat  Desa  Kalianget masih  banyak yang    menyerahkan  segala  sesuatunya  kepada    pemerintah    desa,    meskipun  ada kemungkinan  apa  yang  telah  dilakukan  pihak pemerintah  desa  menyimpang  dari peraturan    yang  berlaku    akan    tetapi    masyarakat    Desa  tetap  banyak    yang    tidak peduli    karena    mereka    belum  mengetahui    tentang    yang    sebenarnya    dan    peran mereka  dalam  pembangunan  desanya.  Mereka    hanya    menyerahkan    urusan    yang menyangkut    kemajuan    desanya    kepada  pemerintahan    desa,    karena    mereka beranggapan  bahwa,    semua    itu    sudah   menjadi    tugas  pemerintahan    desa,    Kepala Desa    mendapatkan  gaji  untuk    urusan    pemerintahan    desa,    sehingga    mereka  sulit berpartisipasi  untuk  ikut  serta  dalam memajukan desanya.

## 3.3 Upaya BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa
Upaya-upaya  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Penyelenggaraan    Pemerintahan    Desa berbagai hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  di   Desa Kalianget baik   yang berupa    hambatan    internal    dan  hambatan    eksternal    telah    disikapi    secara    positif oleh  BPD,    artinya    BPD    melakukan    berbagai    upaya    untuk  mengatasi    berbagai hambatan    yang    muncul.    Upaya-upaya    yang    dilakukan    dapat    dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di  luar  BPD  yaitu yang    dilakukan    oleh    Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dan    upaya    yang  dilakukan oleh BPD Desa Kalianget.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang  informan    yakni  Ketua  BPD, wakil Ketua BPD dan Perbekel Kalianget dapat diketahui bahwa solusi yang dilakukan oleh BPD Kalianget dalam mengatasi kendala internal berupa masih rendahnya kualitas
SDM  para  anggota  BPD  adalah  dengan  mengikuti  berbagai  pelatihan  atau  bimtek. Pelatihan atau bimtek dalam sistem kepegawaian sering disebut dengan pengembangan pegawai.    Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Irawan  (  2007),  bahwa pengembangan  pegawai  merupakan  suatu  proses  merekayasa  perilaku  kerja  pegawai sedemikian  rupa  sehingga  pegawai  dapat  menunjukkan  kinerja  yang  optimal  dalam pekerjaannya.

## 4. Penutup
Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  di dalam  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  Desa  Kalianget,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  yang  tumbuh dari, oleh, dan untuk  masyarakat  dan merupakan  wahana demokrasi  masyarakat desa  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  di  Desa  Kalianget  sudah melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  membahas  dan  menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget.
2. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  mengalami kendala  internal  dan  eksternal  yaitu  lembaga  BPD  dalam  menjalankan  roda pemerintahan    desa    dipengaruhi    oleh    berbagai  macam,    berikut    adalah persoalan-persoalan    yang  menghambatnya  kurangnya    dilakukan    bimbingan teknis  penyelenggaraan    pemerintahan    desa    oleh  Pemerintah  Kabupaten Hambatan    BPD    dalam    menjalankan    fungsinya,  karena    tingkat    pendidikan masyarakat  rendah,  sehingga mereka  kurang  paham  mengenai  fungsi,  tugas dan kewenangan  BPD.  Selain  itu,  tingkat  kesibukan  warga  masyarakat  yang tinggi.
3. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  di  Desa Kalianget  telah  melakukan  upaya-upaya  dalam  mengatasi    hambatan-hambatan
dalam    pelaksanaan    fungsi    BPD  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  berbagai  hambatan  dalam   pelaksanaan fungsi    BPD    di    Desa  Kalianget  baik    yang    berupa    hambatan    internal    dan hambatan    eksternal    telah    disikapi    secara    positif    oleh  BPD,    artinya    BPD melakukan    berbagai    upaya    untuk  mengatasi    berbagai    hambatan    yang muncul.    Upaya-upaya    yang    dilakukan    dapat    dikelompokkan    menjadi  dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di  luar  BPD  yaitu  yang dilakukan    oleh    Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dan    upaya    yang  dilakukan oleh BPD Desa Kalianget.
Selanjutnya  peneliti  merekomendasi  beberapa  hal  yang  merupakan  sumbangsih pemikiran, antara lain :
1. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  di  Desa Kalianget  agar  lebih  meningkatkan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  Kalianget  dalam  membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  dan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa Kalianget.
2. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  Lembaga  Demokrasi  Desa  mengalami kendala  internal  dan  eksternal  agar  dilakukan  upaya-upaya  yang  yang  lebih kongkrit, opersional dan administratif.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi BPD  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  lebih  ditingkatkan  dengan meningkatkan  sumber  daya  manusia  melalui  bimbingan  teknis  dan  koordinasi secara  intensif  baik  kepada  Pemerintah  Desa  maupun  kepada  Pemerintah Kabupaten.

## Daftar Pustaka
Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif : Kencana Prenada Media Group Jakarta.
Hurlock , 1979 , h. 265-266. aspirasi yang diinginkan
Irawan,Prasetya,dkk,  2007, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  STIA-LAN  Press,

## Jakarta
Miles, Matthew B&A, Michael Hubermen, 2009. Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta
Moekijat, 2010, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT Mandar Maju, Bandung
Ndraha,Taliziduhu, 2008, Pembangunan Masyarakat, PT Bina Aksara, Jakarta
Sarwoto, 2006. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Galia Indonesia, Jakarta
Siagian,  Sondang  P.  2010. Administrasi  Pembangunan  Konsep  Dimensi  dan Strateginya : PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Slameto.  2003. Belajar  dan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhinya .  Rineka  Cipta, Jakarta
Sugiyono.  2014, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&B :  Alfabeta, Bandung.
Buku Profil Desa Kalianget Tahun 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.