Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KE-II DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Jamaluddin
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur, Indonesia jamaluddin@gmail.com

## Abstrak
Mekanisme  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  ke  2  (dua)  dalam  sistem  hukum pidana di Indonesia memang belum secara detail dan khusus dibuat sehingga mekanismenya tetap  menerapkan  mekanisme  seperti  proses  PK  biasa  sehingga  tidak  memiliki  perbedaan dengan  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  pertama  hal  mana  pengajuan peninjauan  kembali  telah  diatur  prosedurnya  melalui  pelbagai  perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali ke II sebagaimana  putusan  perkara  nomor:  214  PK/Pid.Sus/2019.  Pemohon  Peninjauan Kembali/Terpidana  adalah  korban  dari  perbuatan  Robert  Tantular  berserta  jajaran Management  PT.  Bank  Century  Tbk  lainnya  yang  menggunakan,  memakai  atau mengatasnamakan  nama  Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  dalam  mengajukan Permohonan  Fasilitas  Kredit  dan  Perjanjian  Kredit  yang  tiada  lain  merupakan  kredit komando  atau  kredit  fiktif,  dengan  alasan  Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah nasabah  yang  jujur dan terpercaya   dalam  mengelola   aset-aset   kredit  macet   sejak  lama, yaitu  sejak  tahun  2000.  Sehingga  amar  putusannya  menyatakan  perbuatan  Terpidana terbukti  melanggar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  namun  bukanlah  suatu  tindak  pidana sehingga melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) .
Kata Kunci : kajian yuridis, upaya hukum, hukum pidana
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara E-mail: jamaluddin@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Penegakan  hukum (law  enfercement) merupakan  usaha  untuk  menegakkan  norma- norma  hukum  dan  sekaligus  nilai-nilai  yang  ada  dibelakang  norma  tersebut.  Dengan demikian  para  penegak  hukum  harus  memahami  benar  spirit  hukum  yang  mendasari peraturan hukum yang ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).
Menurut  Mochtar  Kusmatmadja  tujuan  pokok  dan  pertama  dari  hukum  adalah ketertiban. Produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi segera di perbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat  pada  masa  kini.  (Soedikno  Mertokusomo,  1985:80).Dengan  adanya  putusan pengadilan yang banyak tidak terlepas dari kekeliruan dan khilaf sehingga tentunya seorang yang merasa dirugikan akibat putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum atau keberatan terhadap  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  Pengadilan.  Dalam  sistem  hukum  pidana upaya  hukum  /  keberatan  terhadap  putusan  hakim  tersebut  terdapat  2  (dua)  jenis,  yakni; Upaya hukum biasa; (Pasal 233 KUHAP dan Pasal 244) dan Upaya hukum luar biasa. (pasal 259  KUHAP).  Dalam  upaya  hukum  biasa  terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis  tingkatan,  yakni upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi, yang mana upaya hukum banding diajukan kepada  pengadilan  tingkat  kedua  yakni  Pengadilan  Tinggi,  terhadap  putusan  Pengadilan Tinggi  tesebut  upaya  keberatannya  lagi  adalah  upaya  hukum  kasasi  diajukan  pada  tingkat Mahkamah  Agung  yang  mana  merupakan  putusan  yang  langsung  bersifat  inkracht (berkekuatan  hukum  tetap).  Sedangkan  untuk  upaya  hukum  luar  biasa  yakni  upaya  kasasi demi  kepentingan  hukum  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Agung  (Pasal  259  KUHAP)  dan  Upaya Permohonan Peninjauan Kembali / PK (Pasal 263 KUHAP).
Bahwa  upaya  hukum  luar  biasa  yakni  pemeriksaan  peninjauan  kembali  terhadap putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  apabila  didasarkan  pada  pasal  263 ayat  (2  dan  3)  KUHAP  menyatakan  bahwa:  Permintaan  peninjauan  kembali  dilakukan  atas dasar:
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa  jika keadaan itu sudah  diketahui  pada  waktu  sidang  masih  berlangsung,  hasilnya  akan  berupa  putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. Apabila  dalam  pelbagai  putusan  terdapat  pernyataan  bahwa  suatu  telah  terbukti  akan tetapi  hal  atau keadaan sebagai  dasar dan alasan  putusan yang dinyatalak telah terbukti ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
c. Apabila  putusan  itu  dengan  jelas  memperlihatkan  suatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.
d. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  namun didalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak di ikuti oleh suatu pemidanaan.
Kemudian berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2004  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dan  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang menyatakan bahwa:
1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;
2. Permohonan  peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  atau  menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputusan dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bahwa  jika  berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas  dikorelasikan  dalam  perkara    berdasarkan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  214  Pk/Pid.Sus/2019  atas  nama  IR.Toto  Kunctjoro Kusuma  Jaya.  Hal  ini  bisa  menjadi  preseden  dalam  upaya  hukum  peninjauan  kembali  yang mana  pada  kedudukan  IR.Toto  Kunctjoro  Kusuma  Jaya  merupakan  pemohon  peninjauan kembali  yang  ke  2  (dua)  artinya  bahwa  peninjauan  kembali  yang  ke  2  (dua)  ini  akan membatalkan putusan peninjauan kembali yang pertama sebagaimana dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor :  214 Pk/Pid.Sus/2019 atas nama IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya yang mana putusan PK ke 2 tersebut membatalkan putusan peninjauan kembali Nomor : 28 PK/Pid.Sus/2014,  tanggal  18  Juni  2014  Juncto  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1553 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID/2012/PT.DKI  tanggal  29  Februari  2012  Juncto  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PNJKT.PST tanggal 5 Oktober 2011.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  bentuk pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  dengan  mengkaji  literatur-literatur  yang  berkaitan, pendapat  para  ahli-ahli  hukum  terkait  dan  analisa  kasus  dalam  dokumen-dokumen  untuk memperjelas hasil  penelitian.

## Teknik Pengambilan data
Adapun  teknik  pengambilan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan    ini  adalah: Wawancara  ( Interview )  yang  dilakukan  pada  narasumber  yang  terdapat  pada  lokasi penelitian,  Telaah  pustaka  ( Library  research ),  pengumpulan  intisari  dari  dokumen,  buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

## Sumber Data
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  dua  jenis  data  yang bersumber  dari  :  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date, dan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

## Analisis Data
Teknik  analisa  data  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  teknik  deskriptif  kualitatif berlandaskan  materi  dan  data  yang  berhubungan  dengan  topik  pembahasan.  Penulis menggambarkan  dan  menjelaskan  permasalahan  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Mengajukan  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Ke  II  Dalam  Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
Dalam  proses  upaya  hukum  tentu  kita  memahami  bahwa  ada  hukum  formal  (hukum acara)  yang  mengatur  baik  dari  hukum  administrasi  maupun  hukum  subtansi  yang mengaturnya, termasuk upaya hukum peninjauan kembali. Dalam perkara pidana yang secara ketentuan  umum  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang mana mengatur tentang hukum dari sisi formal. Upaya peninjauan kembali merupakan upaya hukum  luar biasa  yang artianya upaya hukum  peninjauan kembali  merupakan upaya hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terakhir  dalam  tingkatan  upaya  hukum  yang  didalamnya  telah  ditentukan  secara  limitatif syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengajukan peninjauan kembali.
Secara  umum  ketentuan  Pasal  263  KUHAP  tersebut  diataslah  yang  menjadi  dasar  hukum dalam pengajuan pemohonan peninjauan kembali. Namun dalam praktik ternyata tidak hanya ketentuan  tersebut  yang  menjadi  pedoman  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali. Melengkapi dan memperjelas dari ketentuan tersebut diatas, dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2004 tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung, menentukan bahwa:
1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputuskan dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Kemudian  Pasal  24  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:
Ayat (1) :Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak- pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah Agung apabila terhadap hal-hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Ayat (2) :  Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Ketiga  ketentuan  tersebut  diatas  KUHAP,  Undang-undang  tentang  Mahakamah  Agung  dan Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menjadikan  ketentuan  yang  saling melengkapi  dalam  pelaksanaan  pemohonan  peninjauan  kembali  khususnya  yang  berkaitan dengan  ketentuan  formil.  Sebagaimana  dalam  ketentuan  KUHAP  telah  menentukan  syarat formil  yang salah satunya yang berhak untuk mengajukan permohonan  peninjauan kembali yakni Terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP), sehingga seorang terpidana pun  walaupun  telah  meninggal  dunia  apabila  dikemudian  hari  para  ahli  warisnya  hendak mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali,  maka  ahli  waris  memiliki  kedudukan  hukum (legal standing) mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut.
Bahwa  dalam  pengajuan  permintaan  peninjauan  kembali,  disini  terdapat  2  (dua) tahapan  yakni  tahapan  pendaftaran  administrasi  (registrasi)  permohonan  pada  Pengadilan Negeri  dan  tahapan  pemeriksaan  persidangan.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  ketentuan formal tersebut  diatas tentunya sangat  perlu kita  pahami pula bahwa bagaimana mekanisme dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali baik itu pada tahapan pendaftaran maupun pada  tahapan  persidangan.  Jika  berdasarkan  ketentuan  264  ayat  (1)  KUHAP  menentukan bahwa:  “Pemintaan  peninjauan  kembali  oleh  pemohon  diajukan  kepada  panitera  pengadilan negeri  yang  telah  memutus  perkaranya  dalam  tingkat  pertama  dengan  menyebutkan  secara jelas  alasannya”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  terpidana  atau  ahli  warisnya  atau kuasa  hukumnya  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  kepada  panitera  pengadilan negeri, namun  perlu dipahami bahwa dalam  praktik adalah permintaan itu ditujukan kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  tempat  dimana  perkara  tersebut  diputus  diawal,  hal  mana  yang membawahi urusan administrasi dalam penerimaan perkara adalah bidang kepaniteraan maka untuk menerima dan meregister permohonan peninjauan kembali adalah bidang kepaniteraan pada  Pengadilan  Negeri  yang  dapat  diartikan  bahwa  kepaniteraan  merupakan  perpanjangan tangan  dari  Ketua  Pengadilan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kewenangan  dari  Ketua Pengadilan  Negeri  berdasarkan  pasal  265  ayat  (1)  KUHAP  menyebutkan  bahwa:  “ketua pengadilan  setelah  menerima  permintaan  peninjauan  kembali  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  263  ayat  (1) menunjuk  hakim  yang tidak  memeriksa perkara semula yang dimintakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
peninjauan  kembali  itu  untuk  memeriksa  apakah  permintaan  peninjauan  kembali  tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2)”.
Kemudian pada tahapan administrasi/pendaftaran bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (4) menentukan bahwa :
“Dalam  hal  pemohon  peninjauan  kembali  adalah  Terpidana  yang  kurang  memahami hukum,  panitera  pada  waktu  menerima  permintaan  peninjauan  kembali  wajib menanyakan  apakah  alasan  ia  mengajukan  permintaan  tersebut  dan  untuk  itu  penitera membuatkan surat pemintaan peninjauan kembali”.
Berlatar  belakang  ketentuan  pasal  264  ayat  (4)  tersebut  diatas,  maka  dapat  dipahami bahwa  permintaan  peninjauan  kembali  haruslah  diajukan  secara  tertulis,  apabila  pemohon peninjauan  kembali  kurang  memahami  hukum,  maka  dengan  jabatan  dan  kewenangan panitera  untuk  membuatkan  alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar  mengajukan  permohonan peninjauan  kembali  tersebut  yang  termuat  dalam  memori  peninjauan  kembali  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  263  KUHAP.  Dengan  telah  diserahkannya  memori  peninjauan kembali  yang  diajukan  oleh  terpidana  atau  ahli  warisnya  atau  penasehat  hukum,  maka kewajiban  Panitera  Pengadilan  Negeri  untuk  membuatkan  surat  atau  akta  permintaan peninjauan  kembali  seperti  permintaan  upaya  hukum  biasa  lainnya  sebagaimana  ditentukan Pasal 245 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara”.
Ketentuan  tersebut  diatas  merupakan  dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  mekanisme pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali,  namun  Mahkamah  Agung  berdasarkan ketentuan-ketentuan  yang  ada  dan  kewenangannya  telah  memberikan  pula  pedoman  bagi pengadilan  dalam  rangka  pelaksanaan  administrasi  yang  berlaku  bagi  pengadilan.  Pedoman tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  KMA/032/SK/IV/2007  tentang  Memberlakukan  Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dengan  Buku  II  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Pada bab pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan umum halaman 2010 menentukan bahwa:
1. Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang merupakan  putusan  pemidanaan,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya.
2. Permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  kepada  Panitera  Pengadilan  yang  telah memutus  perkaranya  dalam  tingkat  pertama  dengan  menyebutkan  secara  jelas alasannya.
3. Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4. Petugas  menerima  berkas  perara  pidana  permohonan  peninjauan  kembali  lengkap dengan  surat-surat  yang  berhubungan  dengan  perkara  tersebut  dan  memberikan  tanda terima.
5. Permohonan  peninjauan  kembali  dari  terpidana  atau  ahli  warisnya  atau  penasihat hukumnya  beserta  alasan-alasannya  diterima  oleh  Panitera  dan  ditulis  dalam  surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6. Dalam  hal  terpidana  selaku  pemohon  peninjauan  kembali  kurang  memahami  hukum, Panitera  wajib  menanyakan  dan  mencatat  alasan-alasan  secara  jelas  dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7. Dalam  hal  Pengadilan  Negeri  menerima  permohonan  peninjauan  kembali,  wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.
8. Dalam tenggang waktu  14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima  Pengadilan  Negeri,  Ketua  Pengadilan  menunjuk  Majelis  Hakim  yang  tidak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat  apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, terpidana atau ahli warisnya dapat  didampingi  oleh  penasihat  hukum  dan  jaksa  yang  dalam  hal  ini  bukan  dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10. Dalam  hal  permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  oleh  terpidana  yang  sedang menjalani  pidananya,  Hakim  menerbitkan  penetapan  yang  memerintahkan  kepada Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  di  mana  terpidana  menjalani  pidana  untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11. Panitera  wajib  membuat  berita  acara  pemeriksaan  peninjauan  kembali  yang ditandatangani  oleh  Hakim,  Jaksa,  Pemohon  dan  Panitera.  Berdasarkan  berita  acara pemeriksaan  tersebut  dibuat  berita  acara  pendapat  yang  ditanda  tangani  oleh  Majelis Hakim dan Panitera.
12. Permohonan  peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  maupun  menghentikan pelaksanaan putusan.
13. Permohonan  peninjauan  kembali  yang  terpidananya  berada  diluar  wilayah  Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
- Diajukan kepada Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama.
- Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta  bantuan  pemeriksaan  kepada  Pengadilan  Negeri  tempat  pemohon peninjauan kembali berada.
- Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.
- Berita  Acara  Pendapat  dibuat  oleh  Pengadilan  yang  telah  memutus  pada  tingkat pertama.
14. Dalam  pemeriksaan  persidangan  dapat  diajukan  surat-surat  dan  saksi-saksi  yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15. Dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pemeriksaan  persidangan  selesai,  Panitera harus  segera  mengirimkan  berkas  perkara  tersebut  ke  Mahkamah  Agung.  Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16. Dalam  hal  suatu  perkara  yang  dimintakan  peninjauan  kembali  adalah  putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita  acara  pemeriksaan  serta  berita  acara  pendapat  dan  disampaikan  kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18. Permohonan  Peninjauan  kembali  hanya  dapat  dilakukan  1  (satu)  kali  saja  (pasal  268 ayat (3) KUHAP).
Mengacu  pada  ketentuan  diatas  dan  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan  adminitrasi Pengadilan sebagaimana terangkum dalam buku II, telah sangat jelas bagaimana mekanisme permintaan  peninjauan  kembali  diajukan  oleh  terpidana  atau  ahli  warisnya  atau  penasihat hukumnya.  Namun  yang  menjadi  persoalan  sekarang  ini  dalam  praktik  bahwa  telah ditemukan  adanya  pengajuan  pemohonan  peninjauan  kembali  yang  ke  2  (dua)  kalinya  yang diajukan  oleh  Terpidana  atau  ahli  warisnya  atau  penasihat  hukumnya  sebagaimana  terjadi dalam perkara  nomor: 214 Pk/Pid.Sus/2019 atas nama  Ir.Toto  Kuntjoro Kusuma Jaya, yang putusan  ini  dapat  menjadi  preseden  (yurispurdensi)  dalam  pengajuan  upaya  hukum peninjauan kembali.
Berkaitan  dengan  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstusi  Nomor:  34/PUU-XI/2013,  telah  menyatakan  bahwa  pasal  268  ayat  (3)  KUHAP tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  artinya  bahwa  pasal  tersebut  tidak  menjadi landasan ketentuan hukum yang patut diikuti lagi sehingga dapat disimpangi. Namun Putusan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mahkamah  Konstitusi in  Litis apabila  dikorelasikan  dengan  Pasal  24  ayat  (2)  Undang- Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Mahkamah  Agung  dan  mekanisme  yang  termuat  dalam  buku  II  tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan masih bertentangan karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat namun  hanya  sebatas  pada  pasal  yang  dibatalkan.  Sedangkan  Pasal  24  ayat  (2)  Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak pernah dibatalkan.
Apabila diperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tentang  Pemberlakukan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno  Kamar  Pidana  Angka  2,  yang  menyatakan  bahwa  Pengajuan  PK  terhadap  PK  yang amarnya  “Permohonan  PK  tidak  dapat  diterima  (NO)  dimungkinkan  dengan  syarat-syarat apabila:
a) Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.1 tahun 2012;
b) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana wajib hadir di persidangan meskipun hanya 1 (satu) kali
Kemudian dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Mahkamah Agung berpendapat sebagimana pada angka 2 dan 3 menentukan bahwa:
“Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  34/PUU-XI/2013  tanggal  6  Maret  2014,  tidak  serta merta  menghapuskan  norma  hukum  yang  mengatur  permohonan  peninjauan  kembali yang  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  tahun  1945  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tersebut”.
“Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali”.
Apabila  dari  ketentuan  diatas,  jika  dikorelasikan  dengan  Pemohonan  Peninjauan Kembali  KE  II  Nomor:  214  Pk/Pid.Sus/2019  yang  mana  dilihat  dari  Putusan  Peninjauan Kembali Pertama dengan Putusan Nomor: 28 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 dengan petitum dikabulkan bukan tidak dapat diterima (NO). Maka Putusan Peninjauan Kembali ke 2 bertentangan  dengan  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,  SEMA No.4 tahun 2014, SEMA No.7 tahun 2014 tentang Pengajuan  Pemohonan  Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana  dan  Buku  II  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Pengadilan  Dalam  Empat  Lingkungan Peradilan.
Namun  walaupun  peninjauan  kembali  ke  II in  litis melanggar  ketentuan  hukum sebagaimana  tersebut  diatas,  secara  pribadi  penulis  merasa  dapat  dibenarkan  mengingat bahwa  pengajuan  peninjauan  kembali  dalam  perkara  pidana  sangat  terkait  dengan  hak  asasi manusia  yang  paling  mendasar  yaitu  menyangkut  kebebasan  dan  kehidupan  manusia. Kemudian  upaya  peninjauan  kembali  yang  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil.  Keadilan tidak dapat  dibatasi  oleh waktu  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ketentuan  formalitas  yang  membatasi  waktu  pengajuannya  sebab  bisa  saja  setelah diajukannya  peninjauan  kembali  pertama,  kemudian  ditemukan  keadaan  baru  atau  novum yang  subtansial.  Sehingga  tentunya  apabila  pengajuan  peninjauan  kembali  hanya  dibatasi  1 (satu)  kali  akan  membuat  keadilan  dan  kebenaran  materiil  dalam  proses  peradilan  pidana terhenti  dan  tidak  dapat  ditegakkan.  Namun  yang  menjadi  persoalan  dan  menyebabkan keadaan  hukum  menjadi  sumir  (tidak  jelas)  yakni  apabila  tidak  ada  pembatasan  terhadap upaya  hukum  hal  ini  akan  membuat  tidak  ada  kepastian  hukum  dan  perkara  tidak  akan  ada akhirnya (litis finiri opertet).

## Pertimbangan  Hakim Dalam  Mengabulkan  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Ke  II Berdasarkan Putusan  Perkara Nomor: 214 PK/PID.SUS/2019
Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  hakim  merupakan  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesian  tahun  1945  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.(pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penegakan hukum tersebut dilakukan dalam proses persidangan yang kemudian dituangkan dalam putusan. Mengenai putusan yang dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  para  pelaku  kejahatan  dapat  bermacam-macam bentuknya. Hal ini sebagaimana yang diatur di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.
Dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, yang dihubungkan dengan amar  putusan,  dianggap  bahwa  perbuatan  Pemohon  Peninjauan  Kembali  terbukti  namun bukan  dianggap  perbuatan  pidana  dengan  didasarkan  adanya  putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  Nomor:  210/Pdt.G/2012/  PN.Jkt.Sel  tanggal  27  Maret  2013  yang menyatakan  perbuatan  Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah  merupakan wanprestasi yang dijadikan sebagai bukti PK-1 oleh Pemohon Peninjuan Kembali/Terpidana IR.Toto Kuntjoro Kusuma Jaya dan Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah korban dari  perbuatan  Robert  Tantular  beserta  jajaran  Management  PT.  Bank  Century  Tbk  lainnya yang  menggunakan,  memakai  atau  mengatasnamakan  nama  Pemohon  Peninjauan Kembali/Terpidana  dalam  mengajukan  Permohonan  Fasilitas  Kredit  dan  Perjanjian  Kredit yang  tiada  lain  merupakan  kredit  komando  atau  kredit  fiktif,  dengan  alasan  Pemohon Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah  nasabah  PT.  Bank  Century  Tbk  yang  jujur  dan terpercaya   dalam  mengelola   aset-aset   kredit  macet  sejak  lama  yaitu sejak  tahun  2000. Sedangkan    Pemohon  Peninjauan    Kembali/  Terpidana  tidak  memperoleh  keuntungan apapun dari perbuatan  Robert Tantular, bahkan   Pemohon   Peninjauan   Kembali/Terpidana terpaksa    membayar  cicilan  kredit  komando  yang  tetap  ditagih  oleh  Bank  Century  Tbk menggunakan  uang pribadinya.
Terhadap  pertimbangan  pertimbangan  dalam  putusan  peninjauan  kembali  nomor:  214 PK/Pid.Sus/2019  tanggal  25  Juni  2019  tersebut  diatas,  menurut  penyusun,  masih  tidak memberikan pertimbangan secara jelas dan tegas serta menyeluruh khususnya terkait dengan dasar hukum dapat diajukannya peninjauan kembali terhadap kasus yang sama oleh terpidana yang sama untuk ke 2 (dua) kalinya, sebagaimana sempat disinggung oleh penyusun, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang menentukan bahwa Peninjauan kembali  hanya  boleh  diajukan  1  (satu)  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstusi  Nomor: 34/PUU-XI/2013,  telah  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengingat,  artinya bahwa  pasal  tersebut  tidak  menjadi  landasan  ketentuan  hukum  yang  patut  diikuti  lagi sehingga dapat disimpangi, namun apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung,  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menetukan  secara  jelas  bahwa  Peninjauan  Kembali  hanya  dapat  diajukan  1  (satu)  kali, sedangkan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) tersebut tidak pernah dibatalkan ataupun uji materiil, serta bila dihadapkan lagi dengan  SEMA No.7 tahun 2014 khusus penyataan sikap Mahkamah  Agung  terhadap  ketentuan  Peninjauan  kembali  dalam  perkara  Pidana  dan  Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014, yang hanya memboleh kan Peninjauan Kembali untuk  ke  2  kalinya  dengan  syarat  putusan  PK  pertama  dengan  putusan  tidak  dapat  diterima (NO/Niet  Ontcankelijke  Verklaard) dan  putusan  PK  pertama  diputus  sebelum  tahun  2012, sehingga  apabila  dihadapkan  dengan  kedua  ketentuan  tersebut  diatas,  PK  Ke  2  tersebut diatas,  jelas  melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang  dan  aturan  yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri, oleh karena itu, dengan pertimbangan yang tidak mencantumkan dasar hukum-hukum dalam pengabulan permohonan peninjauan kembali ke 2 tersebut,  menurut  penyusun  masih  kurang  jelas  apakah  ini  putusan  214  PK/Pid.Sus/2019 tanggal  25  Juni  2019  menjadi  Yurisprudensi  untuk  dapat  diikuti  untuk  selanjutnya  namun terlepas dari pertimbangan diatas, sebagaimana Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya bahwa putusan hakim harus dianggap benar, walaupun didalamnya terdapat kesalahan ataupun pelanggaran selama belum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi atau setara yang membatalkannya  maka  wajib  untuk  ditaati  dan  dianggap  benar  oleh  semua  kalangan masyarakat.

## KESIMPULAN
Mekanisme  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  ke  2  (dua)  dalam  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  secara  prosedur  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  mengajukan upaya  hukum  peninjauan  kembali  pertama  akan  tetapi  terdapat  perbedaan  dalam  syarat formal,  adapun  perbedaannya  adalah  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Ke  II  diajukan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Pertama, Permohonan Peninjauan Kembali ke II hanya dapat  diajukan  terhadap  Putusan  Peninjauan  Kembali  yang  amar  putusannya  adalah  tidak dapat  diterima (Niet  Ontvankelijke  Verklaard) dan  Peninjauan  Kembali  pertama  diputus sebelum terbit dan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2012. Sedangkan hal  mana  pengajuan  peninjauan  kembali  telah  diatur  prosedurnya  melalui  pelbagai Perundang-undang.  Mekanisme  pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  oleh Terpidana  atau  ahli  warisnya  atau  penasehat  hukumnya  yang  wajib  diajukan  secara  tertulis (memori  peninjauan  kembali)  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  tempat perkara  semula  memutus.  kemudian  Pemohon  peninjauan  kembali  wajib  membayar  biaya pemohonan  peninjauan  kembali  yang  besaran  biaya  telah  ditentukan  oleh  panitera pengadilan. Dengan telah diterimanya permohonan peninjauan kembali maka Panitera wajib membuat surat keterangan yang ditandatanganinya dan diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti  penerimaan  permintaan  peninjauan  kembali  yang  biasa  disebut  sebagai  akta permohonan  peninjauan  kembali  yang  di  lampirkan  berserta  memori  peninjauan  kembali. Kemudian  setelah  Pengadilan  Negeri  menerima  permohonan  peninjauan  kembali  wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali  tersebut  kepada Jaksa.  Dalam tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  permohonan  peninjauan  kembali  diterima Pengadilan  Negeri,  Ketua  Pengadilan  menunjuk  Majelis  Hakim  yang  tidak  memeriksa perkara  semula  untuk  memeriksa  dan  memberikan  pendapat  apakah  alasan  permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. selanjutnya dalam waktu 30  (tiga  puluh)  hari,  setelah  pemeriksaan  persidangan  selesai,  Panitera  harus  segera mengirimkan  berkas  perkara  tersebut  ke  Mahkamah  Agung.  Tembusan  surat  pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  ke  II sebagaimana  putusan    perkara  nomor  :214  PK/Pid.Sus/2019.  yang  menjadi  dasar pertimbangan bahwa Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah korban dari perbuatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Robert  Tantular  berserta  jajaran  Management  PT.  Bank  Century  Tbk  lainnya  yang menggunakan, memakai atau mengatasnamakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana  dalam  mengajukan  Permohonan  Fasilitas  Kredit  dan  Perjanjian  Kredit yang  tiada  lain  merupakan  kredit  komando  atau  kredit  fiktif,  dengan  alasan  Pemohon Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah  nasabah  PT.  Bank  Century  Tbk  yang  jujur  dan terpercaya   dalam  mengelola   aset-aset   kredit  macet  sejak  lama  yaitu sejak  tahun  2000. Sedangkan    Pemohon  Peninjauan    Kembali/  Terpidana  tidak  memperoleh  keuntungan apapun dari perbuatan  Robert Tantular, bahkan   Pemohon   Peninjauan   Kembali/Terpidana terpaksa    membayar  cicilan  kredit  komando  yang  tetap  ditagih  oleh  Bank  Century  Tbk menggunakan  uang  pribadinya  dan  didasarkan  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan      Nomor:  210/Pdt.G/2012/  PN.Jkt.Sel,  tanggal  27  Maret  2013  yang  menyatakan perbuatan  Pemohon  Peninjauan  Kembali/Terpidana  adalah  merupakan  wanprestasi  yang dijadikan sebagai bukti PK-1 oleh Pemohon Peninjuan Kembali/Terpidana IR.Toto Kuntjoro Kusuma Jaya.

## REFERENSI
Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung:Citra Aditya Bakti:
Effendi,  Tolib,  2014, Dasar  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Perkembangan  dan Pembaharuannya Di Indonesia) , Malang; Setara Press. Harahap, M.Yahya, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,  Edisi  2.Cet.13 . Jakarta;Sinar Grafika.
Ibrahim, Johnny,2005, Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif , Jawa Timur: Bayumedia Publishing
Mulyadi,  Lilik,  2014, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan dan Permasalahannya , Bandung;Citra Aditya Bakti Muladi,  2002, Hak  Asasi  Manusia,  politik  dan  sistem  peradilan  pidana,  cet.kedua, Semarang:Badan Penerbit Universitas Dipenegoro
Mertokusomo, Soedikno, 1985, Mengenal hukum suatu pengantar, Yogyakrta: Liberti P.A.F  Lamintang,  SH,  The  Lamintang,  SH,  2010, Pembahasan  KUHAP  menurut  ulmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi, Jakarta:Sinar Grafika Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Pengadilan  Dalam  Empat  Lingkungan Peradilan, 2012, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2004  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dan  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Uundang  No  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  KMA/032/SK/IV/2007 tentang  Memberlakukan  Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Surat  Edaran Mahkamah Agung NO 1 tahun 2012  tentang pengajuan Permohonan Kembali dalam Perkara Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2014  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.
Surat  Edaran  Nomor  7  tahun  2014  tentang  Pengajuan  Pemohonan  Peninjauan  Kembali Dalam Perkara Pidana

## Lain-Lain
Putusan Mahkamah Konstusi Nomor:  34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  214  Pk/Pid.Sus/2019  tanggal  25  Juni  2019  atas  nama IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:    28  PK/Pid.Sus/2014  tanggal  18  Juni  2014  atas  nama IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya