Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti
JURNAL JIPS

## (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 5 No. 2 ISSN : 2579-5449
(media cetak)
E-ISSN : 2597-6540
(media online)
IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI DESA LUMINDAI KOTA SAWAHLUNTO

## Devi Anita
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah Padang devianita68@gmail.com

## Abstract
Researchers  who  focus  on  research  at  the  Lumindai  Village  Office,  Sawahlunto  City.  With problems:  in  recent  years  one  of  the  problems  in  terms  of  population  is  related  to  administrative problems. One of the triggers for this is the lack of public awareness of administrative order. In an effort  to  overcome  this  problem,  the  government  created  the  Indonesian  Awareness  Administrative Movement (GISA) program. The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of the GISA Program in Lumindai Village, Sawahlunto City. In this study, a study was conducted on the  Implementation  of  the  Indonesian  Population  Administration  Awareness  Movement  Program (GISA)  in  Lumdai  Village,  Sawahlunto  City.  Using  Implementation  Theory  according  to  George  C. Edward III in Widodo (2011:107), an analysis is carried out regarding things that affect the success and  failure  of  policy  implementation,  namely  communication,  resources,  disposition,  and  structure factors.  These  factors  were  discussed  through  direct  interviews  with  village  officials  as  the  main actors in the GISA program, joint interviews and through direct observation.
The  results  showed  that  there  were  several  obstacles  in  the  implementation  of  the  GISA program  in  Lumindai  Village,  namely  the  problem  of  human  resources,  lack  of  socialization  to  the community, the location of the village which was far from the population and civil registration office and the lack of personnel to serve the population administration.
The  conclusion  is  that  the  implementation  of  the  GISA  program  in  Lumindai  Village, Sawahlunto City is still not running optimally. Improvements are needed, both in terms of employees and from the community itself, government efforts are needed to increase public awareness, in order to  achieve  the  objectives  of  this  GISA  program,  consideration  is  needed  from  the  Lumindai  Village leadership  for  additional  staff  so  that  in  serving  the  community  more  optimally  and  the  need  for discussion about SOPs in order to run well.
Keywords: Administration, Implementation, GISA,
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Abstrak
Peneliti  memfokuskan  penelitian  di  Kantor  Desa  Lumindai  Kota  Sawahlunto.  Dengan identifikasi  masalah:  beberapa  tahun  terakhir  salah  satu  permasalahan  dalam  hal  kependudukan adalah  terkait  masalah  administratif.  Salah  satu  pemicu  hal  ini  adalah  kurangnya  kesadaran masyarakat akan tertib administratif. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini pemerintah membuat program Gerakan Indonesia Sadar Administratif (GISA).
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  Program  GISA  di Desa  Lumindai  Kota  Sawahlunto.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  studi  mengenai  Implementasi Program  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan  (GISA)  di  Desa  Lumindai  Kota Sawahlunto.  Menggunakan  teori  Implementasi  menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Widodo (2011:107),  dilakukan  analisis  terkait  hal  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan implementasi  kebijakan  yaitu  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Faktor-faktor  implementasi  ditinjau  melalui  wawancara  langsung  bersama  perangkat  desa  sebagai pelaku  utama  dalam  program  GISA,  wawancara  bersama  masyarakat  serta  melalui  pengamatan langsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi program GISA di Desa Lumindai, yaitu terkait masalah sumber daya manusia,  kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lokasi  desa  yang  jauh  dari  kantor  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dan  kekurangan personil untuk melayani administrasi kependudukan tersebut.
Kesimpulannya bahwa implementasi program GISA di Desa Lumindai Kota Sawahlunto masih belum  berlangsung  secara  maksimal.  Di  sarankan  perlu  adanya  perbaikan  SDM,  baik  dari  segi pegawai  maupun  dari  masyarakat  itu  sendiri,  diperlukan  adanya  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  agar  tercapai  tujuan  dari  program  GISA  ini,  diperlukannya pertimbangan  dari  pimpinan  Desa  Lumindai  untuk  penambahan  staf  agar  dalam  melayani masyarakat lebih maksimal dan perlu adanya pembahasan mengenai SOP agar bisa berjalan dengan baik.
Kata kunci: Administrasi, Implementasi, GISA,

## © 2021Jurnal JIPS

## I   INTRODUCTION
Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik dan pembangunan sektor lain.
Indonesia sebagai negara kepulauan  mempunyai persebaran  penduduk  yang  tidak  merata,  faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan.  Dokumen  Kependudukan  adalah dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  instansi pelaksana  yang  mempunyai  dokumen  kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari  pelayanan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil. (UU Nomor 24 Tahun 2013).
Maka dari itu pentingnya kesadaran public sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  dalam menjalankan  program  pemerintah  yaitu  Program Gerakan  Indonesia  Sadar  Adminduk  (GISA). Program  ini  di  keluarkan  di  tahun  2018,  yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  507/837/SJ Tentang  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan (GISA) di launching oleh Menteri Dalam  Negeri  Tjahyo  Kumolo  bersama  Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.
Program GISA bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat terutama  di bidang  administrasi  kependudukan  menuju masyarakat  yang  tertib  dan  sadar  administrasi. Target  dari  Program  GISA  sendiri  adalah masyarakat,  petugas  pelayanan  administrasi kependudukan,  pemerintah  dan  swasta  serta
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
diterapkan  dari  tingkat  desa,  kecamatan,  kota/ kabupaten, provinsi maupun ditingkat nasional.
Program  utama  dari  GISA  ini  adalah;  1) kesadaran akan kepemilikan dokumen kependudukan dimana setiap penduduk diwajibkan memiliki setiap dokumen kependudukan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  supaya pencapaian  target  kinerja  sesuai  target  nasional; 2)  sadar  akan  pemutakhiran  data  penduduk dimana kesadaran setiap penduduk akan melaporkan  setiap  terjadi  perubahan    peristiwa kependudukan;  3)  kesadaran  pemanfaatan  data kependudukan  sebagai  satu-satunya  data  yang digunakan  untuk  semua  keperluan;  4)  program sadar melayani kependudukan menuju masyarakat  yang  bahagia  dimana  aparatur  dapat memberikan  kenyamanan  dalam  pelayanan  dan bisa  membuat  inovasi  pelayanan  administrasi kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah  satu  desa  yang  ada  di  Kota  Sawahlunto yang  melaksanakan  program  GISA  adalah  Desa Lumindai.  Desa  Lumindai  merupakan  desa penduduk  terbanyak  se-Kecamatan  Barangin Kota  Sawahlunto,  dengan  jumlah  penduduk  ± 2.839  Jiwa  dengan  jumlah  Kepala  Keluarga  ± 808  KK.  Dari  sekian  banyak  penduduk  namun faktanya  masih  banyak  yang  belum  melakukan upgrade Kartu  Keluarga  (KK),  masih  banyak terdapat  penduduk  Desa  Lumindai  yang  belum memiliki  dokumen  Akta  Kelahiran  dan  masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus  kepemilikan  dokumen  kependudukan. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  kurangnya implementasi  Program  Gerakan  Indonesia  Sadar Administrasi  Kependudukan  (GISA)  di  Desa Lumindai.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  Tabel  1.1  di bawah ini:

## Tabel 1.1
Data Penduduk Yang Memiliki/ Tidak Memiliki Dokumen N O URAIAN JUML AH ORAN G PERSEN TASE 1 Yang Memiliki Akta Kelahiran 1671 58.86% 2 Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran 1168 41.14%
3 Yang Telah Memiliki KIA 258 29.83% 4 Yang Belum Memiliki KIA 607 70.17% 5 Yang Sudah Upgrade Kartu Keluarga 501 62.00% 6 Yang Belum Upgrade Kartu Keluarga 307 38.00% 7 Yang Sudah Memiliki KTP 1855 93.97% 8 Yang Belum Memiliki KTP 119 6.03% Sumber: DKB Semester I Tahun 2020 Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan,  rendahnya  implementasi  program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan  di  Desa  Lumindai  timbul  dari berbagai faktor. Pertama dari faktor pemerintahan  itu  sendiri  yaitu  kurangnya sosialisasi  mengenai  program  GISA  tersebut sehingga  kurangnya  pemahaman  masyarakat dalam  menerima  program  tersebut  karena minimnya sumber daya penduduk Desa Lumindai. Kemudian dari segi petugas registrasi di desa, yaitu kurangnya personil dalam melayani administrasi  kependudukan.  dan  persyaratan yang  akan  diisi  itu  sangat  banyak,  sehingga terkadang  menyebabkan  bahan  persyaratan masyarakat banyak menumpuk di desa.
Di  samping  itu,  jarak  antara  dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dengan kantor  desa  yang  sangat  jauh  sehingga  bahan yang menumpuk hanya bisa diantar sekali dalam seminggu.  Ini  dapat  menghambat  perkembangan pengurusan administrasi kependudukan penduduk  Desa  Lumindai.  Ada  juga  faktor masalah  dari  program  itu  sendiri  yaitu  ingin mencapai target dalam pembuatan akta kelahiran namun jika umur sudah melebihi dua bulan maka akan  dikenakan  denda  admnistrasi.  Mekanisme denda  ini  justru  akan  membuat  masyarakat enggan  mengurus  dokumen  tersebut,  yang seharusnya jika ingin mencapai target pencapaian maka  dalam  mengurus  dokumen  tanpa  dipungut biaya.
Terakhir faktor dari masyarakat itu sendiri, yaitu enggannya mengurus dokumen kependudukan  dikarenakan  ada  beberapa  alasan. Yang  pertama  karena  ada  beberapa  masyarakat
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
yang  merasa  kalau  dokumen  kependudukan tersebut tidak penting, karena mayoritas masyarakat  Desa  Lumindai  itu  petani/  pekebun. Ada  sebagian  lagi  masyarakat  enggan  karena kekurangan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan, sehingga menurunkan semangat dan kesadarannya dalam mengurus dokumen kependudukan. Kebanyakan masyarakat mengurus  dokumen  kependudukan  itu  jika dokumen  tersebut  diperlukan  untuk  esok  hari
maka  baru  diurus  hari  ini,  sedangkan  dalam mengurus  dokumen  kependudukan  itu  sudah punya Standar Operasional Pelayanan (SOP).
Beranjak  dari  permasalahan  diatas  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN  (GISA) DI DESA LUMINDAI KOTA SAWAHLUNTO”

## II   RESEARCH METHOD
Penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono  (2009:15)  metode  penelitian  kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat post-positivisme , digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagi instrument kunci.  Penelitian  kualitatif  bertumpu pada  latar  belakang  alamiah  secara holistic , memposisikan  manusia  sebagai  alat  penelitian, melakukan  analisis  data  secara  induktif,  lebih mementingkan  proses  dari  pada  hasil  serta  hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.
Penentuan subjek penelitian dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling. Menurut  Sugiyono  (2019:128)  Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian  ini  teknik sampling yang  dipakai  adalah Purposive  Sampling . Purposive  Sampling adalah teknik  pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.  Menurut  Andi  (2010:147)  informan adalah  orang  yang  diperkirakan  menguasai  dan
memahami  data,  informasi,  ataupun  fakta  dari suatu objek penelitian.
Data infoman penelitian terlihat pada tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1 Informan Penelitian NO SUMBER DATA JUMLAH 1 Kepala Desa 1 orang 2 Sekretaris Desa 1 orang 3 Kasi Pemerintahan 1 orang 4 Petugas Registrasi 1 orang 5 Kepala Dusun 5 orang 6 Masyarakat 5 orang TOTAL 14 Orang

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam    penelitian  ini  jenis  dan  sumber data yang digunakan adalah:
a. Data primer Data Sekunder

## III   RESULTS AND DISCUSSION
1. Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Desa Lumindai
Kota

## Sawahlunto
Implementasi  merupakan  suatu  proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia,  dana,  dan  kemampuan  organisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  swasta (Individu/ Kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan
sebelumnya  oleh  pembuat  kebijakan.  Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi  dan  tingkatan  birokrasi  dapat  dilihat dari  beberapa  sudut  pandang  seperti  pembuat kebijakan,  pejabat-pejabat pelaksana  dilapangan, dan  sasaran  kebijakan.  Perlu  disadari  bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan  tidak  selalu  berjalan  seperti  yang diharapkan. Banyak faktor yang dapat
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan.
Menurut  George  C.  Edward  III  (2011:107) terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu
Faktor Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan Struktur Birokrasi:
a. Faktor Komunikasi ( Communication ) Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan  keberhasilan pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Terdapat  tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan  variabel  tersebut  yaitu:  transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Berikut adalah data pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan keliling di Desa Lumindai:

## Tabel 3.1
Data Pelaksanaan Sosialisasi dan
Pelayanan Keliling di Desa Lumindai NO JENIS PELAYANAN TAHUN PELAKSANAA N KET 1 Sosialisasi Program GISA 2018 2 Pelayanan Keliling (Kartu  Keluarga dan Akta Kelahiran) 3 Sosialisasi Program GISA 2019 4 Pelayanan Keliling (Kartu  Keluarga dan Akta Kelahiran)
5 Pelayanan Keliling 2020
(Perekaman KTP, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya) Sumber: Kantor Desa Lumindai
Dari tabel diatas hasil yang dicapai selama pelaksanaan sosialisasi Program Gerakan Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan (GISA)  dan  Pelayanan  Keliling  masih  belum
optimal, belum 100% pencapaian target kepengurusan  dokumen  kependudukan,  seperti yang terlihat pada table berikut dibawah ini:

## Tabel 3.2
Pencapaian Target Kepengurusan Dokumen
Kependudukan di Desa Lumindai N O URAIA N DATA DI DKB SEMESTER I Tahun 2020 DATA DI DKB
SEMESTER
II Tahun 2020 KE T JUML
AH
ORA
NG
% JUML AH ORA NG
% 1 Yang belum memilik i Akta Kelahira n 1168 41.1 4% 1078 37.9 7% 2 Yang belum memilik i KIA 607 70.1 7% 439 50.7 5% 3 Yang Belum Upgrade Kartu Keluarg a 307 38.0 0% 205 25.3 7% 4 Yang Belu Memilik i KTP 119 6.03 % 88 4.46 %
Sumber: DKB Semester II Tahun 2020
Dari  tabel  diatas,  Program  Gerakan Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan GISA  ini  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh pelaksana  program  saja  tetapi  juga  sangat dibutuhkan  kontribusi  dari  sasaran  program tersebut yaitu masyarakat. Untuk mencapai target yang  maksimal  segala  usaha  dan  upaya  sudah dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  dan  instansi terkait namun disini sangat dibutuhkan kontribusi
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
masyarakat sebagai sasaran dari program ini agar dapat dilaksanakan dengan baik.

## b. Sumber Daya
Sumber  daya  diposisikan  sebagai  input dalam  organisasi  yang  mempunyai  implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Ini dapat dibuktikan dari indikator-indikator yang digunakan  untuk  melihat  sejauh  mana  sumber daya  mempengaruhi  implementasi  kebijakan tersebut.  Ada  empat  point  dari  faktor  sumber daya yang mencakup keberhasilan suatu implementasi  yaitu  sumber  daya  manusia, anggaran, fasilitas dan informasi dan kewenangan.  Sumber  daya  manusia  yang  ada  di Desa Lumindai, dilihat dari segi pendidikan dari perangkat  itu  sendiri  tingkat  pendidikannya sudah  diatas  rata-rata  yaitu  SLTA  dan  dibilang cukup  kompeten  dan  handal  dalam  pelaksanaan program  tersebut.  Berikut  ini  data  pendidikan perangkat  Desa  Lumindai  tergambar  dari  3.3 dibawah ini.

## Tabel 3.3
Data Pendidikan Perangkat di Lingkup Pemerintahan Desa Lumindai No TINGKAT PENDIDIK AN JENIS KELAMI N JENIS KEPEGAWAI AN L P
1 SMA 8 4 Kontrak 2 D3 2 3 Kontrak 3 S1 2 Kontrak
Dilihat  dari  tabel  diatas  dapat  kita  analisa bahwa  dari  19  orang  total  perangkat  desa  terdiri dari    tamatan  S1  sebanyak  2  orang  dengan persentase  10,53%,  tamatan  D3  sebanyak  3 orang  dengan  persentase    15,79%,  dan  tamatan SLTA  sebanyak  73,68%.  Dengan  demikian sumber  daya  manusia  di  kalangan  pemerintah Desa  Lumindai  dari  segi  pendidikan  cukup memadai.  Dan  berikut  adalah  data  pendidikan masyarakat  Desa  Lumindai  seperti  yang  terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini:
]

## Tabel 3.4
Data Pendidikan Masyarakat Desa Lumindai NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLA H (ORAN G) KET 1 Belum Sekolah 353 2 Tidak Tamat SD 784 3 Sedang Sekolah SD 401 4 Tamat SD 758 5 Sedang  dan  Tamat SLTP 213 6 Sedang  dan  Tamat SLTA 249 7 Tamat D1/D2 2 8 Tamat D3 13 9 Tamat S1 66 Total 2839 Sumber: Kantor Desa Lumindai
Dilihat  dari  table  diatas  dapat  di  analisa bahwa  dari  2.839  Orang  terdiri  dari  353  orang belum  sekolah  dengan  persentase  12,43%,  yang tidak  tamat  SD  sebanyak  784  orang  dengan persentase  27,62%,  yang  sedang  sekolah  SD sebanyak  401  orang  dengan  persentase  14,12%, yang  tamat  SD  sebanyak  758  dengan  persentase 26,70%,  yang  sedang  dan tamat  SLTP sebanyak 213  orang  dengan  persentase  7,50%,  yang sedang  dan  tamat  SLTA  sebanyak  249  orang dengan persentase 8,77%, tamat D1/D2 sebanyak 2  orang  dengan  persentasenya  0,07%,  tamat  D3 sebanyak 13 orang dengan persentasenya 0,46%, dan yang tamatan S1 sebanyak 66 orang dengan persentasenya  2,32%.  Dari  analisis  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  sumber  daya  manusia  dari segi  pendidikan  masyarakat  Desa  Lumindai masih rendah. Untuk bisa mengimplementasikan program GISA ini dengan baik di Desa Lumindai perlu  peningkatan  SDM  bagi  masyarakat  Desa Lumindai seperti pemerintah memberikan sosialisasi terkait Program GISA.
c. Disposisi (Disposition)
Seorang  staf  pada  dasarnya  aset  yang harus  dikembangkan  oleh  pimpinan,  mengingat seorang  pimpinan  sebagai  atasan  staf  itu  sendiri memiliki berbagai tugas yang sangat berat. Oleh karenanya  pimpinan  harus  mampu  mengelola organisasi  melalui  rentang  kendali  dalam pelaksanaan  pekerjaan.  Artinya  pimpinan  harus
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
mampu  memberdayakan  staf  lainnya  dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan. Mengingat  peran  seorang  staf  yang  sangat  besar dan  dibutuhkan  maka  seorang  pimpinan  harus bisa  mengarahkan  staf  sesuai  dengan  tugas masing-masing agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## d. Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  salah  satu  institusi secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan, keberadaan  birokrasi  tidak  hanya  dalam  struktur pemerintah,  tetapi  juga  ada  dalam  organisasi- organisasi  swasta,  institusi  pendidikan  dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat  komplek  menuntut  adanya  kerjasama banyak  pihak.  Ketika  struktur  birokrasi  tidak kondusif  terhadap  implemetasi  suatu  kebijakan, maka  hal  ini  akan  menyebabkan  ketidak efektifan  dan  menghambat  jalanya  pelaksanaan kebijakan. Untuk mengkaji struktur birokrasi ada dua  yang  paling    utama  yaitu  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.
Berikut peneliti melakukan analisis mengenai  sejauh  mana  pelaksanaan  SOP  dalam pelaksanaan  Program  GISA  ini.  Ada  beberapa masyarakat  yang  mendapat  perlakuan  pelayanan yang  baik  dan  ada  beberapa  yang  kurang  baik. Ketika di SOP penertiban dokumen kependudukan hanya butuh beberapa hari namun ada  yang  melebihi  dari  waktu  yang  ditentukan dan  ada  pula  yang  belum  sampai  harinya  sudah siap  terutama  yang  memiliki  koneksi.  Berikut peneliti  lampirkan  SOP  di  lingkup  kerja  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sawahlunto  seperti  yang  terlihat  pada  table  3.5 dibawah ini:

## Tabel 3.5
SOP Penerbitan Dokumen Kependudukan N O JENIS PELAYANA N JANGKA WAKTU KET 1 Akta Kelahiran 3-4 Hari Kerja 2 Kartu Keluarga 3-4 Hari Kerja 3 Kartu  Tanda Penduduk 1 Hari Kerja Tergantun g  Kondisi Jaringan 4 Akta Kematian 3-4 Hari Kerja 5 Kartu Identitas Anak 1 Hari Kerja Tergantun g  Kondisi Jaringan 6 Surat Pindah 3-4 Hari Kerja
Sumber:  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
2. Kendala-Kendala yang Ditemui pada Implementasi  Program  Gerakan  Indonesia Sadar Administrasi  Kependudukan  GISA di Desa Lumindai Kota Sawahlunto
Dalam  pelaksanaan  program  GISA  di Desa  Lumindai  kota  Sawahlunto  tentunya  tidak selalu  mudah  dan  berjalan  mulus  saja,  apalagi didalam  pelayanan  publik  tentu  tidak  terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dilapangan. a. Sarana  dan  Prasarana  yang  Kurang Memadai
Pentingnya  sarana dan  prasarana  di  dalam pelaksanaan  suatu  program  adalah  untuk menunjang  proses  dalam  pelaksanaan  program tersebut  agar  berjalan  dengan  efektif.  Salah  satu faktor  kelemahan  atau  gagalnya  suatu  program adalah  karena  kurangnya  penganggaran  dari pusat dan daerah baik itu dalam bentuk fisik dan non fisik.
Sarana  dan  prasarana  mempunyai  tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yakni antara lain mempercepat  proses  pelaksanaan  pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas barang maupun jasa, menimbulkan  rasa  kenyamanan  serta  rasa  puas bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## b. Sumber Daya Aparatur
Memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada  masyarakat  sangat  dibutuhkan  aparatur pemerintah yang memadai. Jumlah pegawai yang ada di seksi pelayanan administrasi kependudukan    ada  2  orang,  terdiri  dari  1  orang kepala  seksi  pemerintahan,  1  orang  petugas registrasi. Sedangkan di desa pekerjaannya tidak hanya  melayani  masyarakat  saja  tapi  juga memiliki  tugas  pokok  lainnya  yang  harus dilaksanakan. Dengan keterbatasan jumlah pegawai dibagian pelayanan administrasi kependudukan sehingga dapat menghambat kerja pelayanan  kepada  masyarakat  dan  target  dalam mencanangkan program GISA, tidak terwujud.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Salah satu faktor yang turut mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  pelayanan administrasi  kependudukan  pemerintah  Desa Lumindai  adalah  faktor  kesadaran  masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran  untuk  mempersiapkan  segala  yang menjadi  persyaratan  untuk  melakukan  suatu urusan.
3. Upaya  Mengatasi  Kendala-Kendala  yang Ditemui pada Implementasi Program
Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan  GISA  di  Desa  Lumindai Kota Sawahlunto
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Kepala Desa Lumindai untuk  mengatasi kendala antara  lain  membeli  1  unit Handphone dan  saat ini  lagi  mengupayakan  memasang  jaringan wifi yang  besar  sehingga  dapat  meningkatan  layanan administrasi kependudukan secara online melalui email ataupun melalui website.
Sumber  daya  aparatur  di  atasi  dengan diperbantukannya  perangkat  lain  yang  tidak terlalu  sibuk  dengan  kegiatannya  atau  diberikan tugas  kepala  dusun  untuk  stay  dikantor  1orang perhari  sehingga  petugas  yang  bertugas  tidak terlalu kewalahan.
Kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat  yang  minim  sumber  daya  tentu berpengaruh  terhadap  pola  pikirnya  sehingga sebagian mereka mengganggap Dokumen Kependudukan itu tidak penting, untuk mengatasi  kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, dilakukan  dengan  cara    menjemput  bola  atau melaksanakan  pelayanan  dari  rumah  kerumah. Peneliti  menganalisa  bahwa  untuk  mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen dilakukan dengan memberikan  pelayananan  prima  dan  sering diadakannya pelayanan keliling.

## IV   CONCLUSION
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan maka peneliti mendapatkan kesimpulan  bahwa  Implementasi  Program  GISA di  Desa  Lumindai  belum  optimal.  Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain:
1. Dalam pelaksanaan Program Gerakan Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan (GISA)  di  Desa  Lumindai  melalui  sosialisasi tidak  semua  masyarakat  bisa  menerimanya karena  kurangnya  SDM  dan  kurangnya kesadaran  dalam  mengurus  dokumen    maka perlu  dilakukan  dengan  cara    mengajak seperti turun langsung kelapangan, mendatangi  ke  rumah . Cara  ini  bisa  dibilang efektif  untuk  menjalankan  program  Gerakan Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan (GISA) tersebut.
2. Kurangnya personil dapat menghambat pelaksanaan  Program  Gerakan  Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Desa Lumindai, mengingat kondisi penduduk Desa  Lumindai  yang    ribuan  penduduk  tidak bisa hanya dikerjakan oleh 2 orang staff saja, hal  ini  menyangkut  tugas  dan  perannya sebagai staff jadi tidak maksimal.
Pelayanan  yang  belum  sesuai  SOP hendaknya  dibahas  dan  di  kaji  lebih  lanjut  agar tidak  menimbulkan  pembicaraan  di  kalangan masyarakat yang menyebabkan kesalahan tertumpu  kepada  pegawai  atau  pelaksana program, padahal tidak selalu menjadi kesalahan pegawai, kesalahan bisa terjadi karena masyarakat itu sendiri yang memperlambatnya.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Agustinus.  2006. Politik  dan  Kebijakan Publik . Bandung. AIPI.
[2]Andi,  Prastowo.  2010. Menguasai  Teknik- teknik  Koleksi  Data  Penelitian  Kualitatif . Yogyakarta. DIVA Press.
[3]Dunn. 2003. Pengantar Analisis dan Kebijakan  Publik .  Yogyakarta.  Gajah Madah University.
[4]Eyestone,  Robert.  2008. Kebijakan  Publik . Jakarta. Bumi Aksara.
[5]Kencana,  Syafiie  Inu.  2008. Implementasi Kebijakan . Jakarta. Bumi Aksara.
[6]Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. [7]Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D .  Bandung. Alfabeta.
[8]Susilo. 2013. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta. Pustaka Belajar.
[9]Supromo, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian . Yogyakarta. BPFE.
[10]Umar,  Husein.  2002. Metode  Riset  Bisnis . Jakarta. PT. Grame Pustaka Utama.
[11]Widodo.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik .
Malang. Bayu Media
[12]Widavisky, Pressman. Implementasi
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta.  Pustaka Belajar.
[13]Winarno.  2005. Kebijakan  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta.  Media Pressindo.
[14]Woll.  2003. Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung. Alfabeta.
[15]Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  470/837/SJ  tentang Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan.
[16] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006
tentang Administrasi Kependudukan.