Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## URGENSI PENGATURAN E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
Mohamad Firmansyah Usman 1 , Nirwan Junus 2 , Abdul Hamid Tome 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, email: mohfirmansyahusman@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Tujuan  peneltian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  landasan filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  terkait  dengan  pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan  Pilkada  serentak.  jenis  penelitian  normatif  dengan menggunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan (Statue  Approach ), Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach). dan  Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat    disimpulkan  bahwa:  1)  secara  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan yuridisnya,  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  metode E-Voting harus  berkesesuian  dengan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan karena  memiliki  basis  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harusnya mampu menjadi solusi atas semua  perkara  yang  terjadi,  termasuk  persoalan  pemilihan  kepala  daerah serentak dibeberapa situasi. Sebab dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi. Sehingga
KPU  segera  menindak  lanjuti  perintah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

## Kata Kunci:
Urgensi; E-Voting; Pemilihan Kepala Desa
Cite this paper: Mohamad Firmansyah Usman, N. J. A. H. T., 2021. Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  dapat  diartikan  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  untuk  dapat pengisi jabatan ke lembagaan dalam eksekutif dan legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokrasi. Dalam konsep ide demokrasi diartikan suatu kekuasaan yang berasal dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat,  sehingga  penyelenggara  pemilihan  umum  yang demokrasi  menjadi  suatu  syarat  penting  dalam  pengelolaan  sebuah  negara  maupun daerah tersebut. 1
1 H.M. Soerya Respationo. 2013. Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral. Juli. Jilid 42. No 3. Hlm. 335
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021
Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. 2 Pilkada langsung yang penyelenggaraannya dimulai tahun 2005 menggunakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 3
Pemilihan  kepala  daerah  pada  Pasal  18  Ayat  4  Undang-Undang  Dasar  1945 dijelaskan  secara  Konstitusi  memberi  dasar  bahwa  pemilihan  umum  kepala  daerah diselenggarakan secara demokratis. 4 Pemerintah Daerah adalah  kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dapat memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom  itu  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 5
Dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu bentuk nyata pada pemilihan kepada daerah secara langsung, rakyat dapat memilih yang sesuai kehendaknya secara langsung agar terciptanya fungsi pelayanan publik dan yang perlu diharapkan pelayanan kepada rakyat  akan  berjalan  dengan  lebih  baik  untuk  dapat  mengoptimalkan  peningkatan efisiensi dan efektifitas di daerah tersebut.
Pentingnya  pemilihan  kepada  daerah  sebab  kalau  terjadi  kekosongan  akan menghambat  jalannya system roda  kepemerintahan  di  daerah  tersebut  contohnya perekonomian  didaerah  menurun  imbas  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam pemilihan  kepada  daerah  diharapkan  kepada  seluruh  masyarakat  bisa  berpartisipasi dalam hal pemilihan langsung kepada daerah.
Namun  pada  pemilihan  kepada  daerah  sekarang  ini  kita  diperhadapkan  dengan adanya wabah atau virus yang bisa menular dan bisa saja mengakibatkan kematian pada seseorang yang terdampak virus tersebut, penyakit itu yang kita kenal dengan sebutan Corona Virus Disease di Tahun 2019 ( COVID-19 ).
CoronaVirus merupakan virus zoonotik dapat diartikan virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Kelelawar, musang, unta, dan tikus bambu itu disebut inang yang pada umumnya ditemukan pada CoronaVirus . Sumber utama kejadian Sars dan Mers yaitu dari CoronaVirus pada kelelawar tersebut. Evolusi grup COVID-19 (contoh SARS-COVID ) ditemukan pada kelelawar sehingga diduga inang utama COVID-19 berasal dari kelelawar. CoronaVirus tipe  baru  ini  dapat  tertransmisikan  dari  kelelawar,  inang  perantara, kemudian  ke manusia melalui mutasi  evolusi. Namun, masih banyak hewan  perantara yang belum teridentifikasi. 6 Hal ini menyadarkan kita agar lebih berhati-hati  mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) . Desember 2019 CoronaVirus jenis  baru  yang  ditemukan  pada  manusia  sejak  kejadian  luar  biasa
2 Mustafa  Lutfi,  Hukum  Sengketa  Pemilukada  di  Indonesia;  Gagasan  Perluasan  Kewenangan  Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 115.
3 Didik Supriyanto (Ed), Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014). Hlm.1
4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6 Erlina Burhan. 2020. Coronavirus yang Meresahkan Dunia. Februari. Volume 70. No. 2. Hlm 2
muncul di Wuhan Cina, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV-2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). 7 Perkembangan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) di Indonesia sampai saat ini terus meningkat belum ada temuan obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit Coronavirus  Disease-2019 .  Sehingganya  pemerintah  melakukan  pembatasan  sosial berskala besar pada daerah-daerah yang berstatus zona merah. Pemerintah dalam hal ini masih  berpikir  dan  menganalisa  agar  PILKADA  ini  harus  tetap  terlaksana,  Pimilihan kepala  daerah  sebelumnya  sempat  di  undur  waktu  pelaksanaan,  dimana  sebelumnya PILKADA  ini  di  rencanakan  pada  23  September  2020  lalu  harus  di  undur  hingga  9 Desember Tahun 2020 ini.
Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota (PERPPU No. 1 Tahun 2014) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015.  PERPPU  No.  1  Tahun  2014  Telah Mengalami  beberapa  perubahan,  antara  lain  melalui  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10 Tahun 2016), dan  terakhir adalah Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2020  (PERPPU  No.  2  Tahun  2020).  PERPPU  No.  2  Tahun  2020  telah  disahkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
Persyaratan  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  hal  terjadi  bencana maupun gangguan lainnya itu diatur dalam salah satu ketentuan PERPPU No. 1 Tahun 2014 yang diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020 pada Pasal 120 yang berbunyi:
(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar  daerah,  atau  seluruh  daerah  terjadi  kerusuhan,  gangguan  keamanan, bencana  alam,  bencana  nonalam,  atau  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
(2) Pelaksanaan  Pemilihan  lanjutan  atau  Pemilihan  serentak  lanjutan  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  dimulai  dari  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  atau Pemilihan serentak yang terhenti.
Perubahan dalam ketentuan Pasal 120 ini adalah dengan menambahkan satu frasa yaitu bencana non alam. Hal ini ditambahkan untuk mengakomodir pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana non alam oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana nonalam Penyebaran Corona Virus Disese 2019 ( COVID-19 ) sebagai bencana nasional (Kepres No. 12 Tahun 2020).
Dasar  hukum  selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi  undang-undang,  Pasal  85  Ayat  (1) menyebutkan:
7 Adityo Susilo . Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini . Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7. No. 1. Maret 2020. Hlm 45
(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)   huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur  dan  kesiapan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan mudah. 8
(2b)  Dalam  hal  hanya  terdapat  1  (satu)  pasangan  calon  yang  mendaftar  dan berdasarkan  hasil  penelitian  pasangan  calon  tersebut  dinyatakan  memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C Ayat (3).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Frasa dalam Pasal 85 Ayat 1 huruf b tersebut menyebutkan “memberi suara melalui peralatan  pemilihan  suara  secara  elektronik”  artinya  menggunakan E-Voting menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara seperti yang diatur dalam Undang- Undang. Bukan hanya PILKADA saja, namun dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya juga bisa  menggunakan E-Voting .  Untuk  itu  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pemberian  suara  menggunakan E-Voting menurut  Pasal  85  poin  3  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya pemberian suara melalui sistem E-Voting belum dapat dilaksanakan hingga kini.
Mekanisme  penetapan  paslon  digelar  sesuai  PKPU  9  Tahun  2020  tentang Pencalonan PILKADA 2020. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Tahapan Pemilihan kepala daerah dimulainya pada tanggal 23 september 2020 oleh KPU RI. tidak ada kebijakan atau aturan yang khusus bagi daerah yang berstatus zona merah.  Karena  diberbagai  daerah  yang  akan  melaksanakan  pemilihan  kepada  daerah mempunyai masalah masing-masing tentang pandemi COVID-19 .
Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini akan dilaksanakan pada tanggal 9  desember  2020  ini,  membuat  waktu  untuk  mempersiapkan  dan  melaksanakan PILKADA  dengan  protokol  kesehatan COVID-19 sangatlah  berdekatan  waktunya,  dan ditakutkan akan menurunnya kualitas PILKADA serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus COVID-19 ini, Hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan PILKADA, Karena Virus ini dapat menyerang siapapun, Dengan adanya Pandemi COVID-
8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
19 ini  menjadi  kurang  maksimal  dan  di  takutkan  akan  membatasi  kinerja  Pelaksana PILKADA  yang  juga  dapat  berimbas  dalam  pelaksanaan  PILKADA  itu  sendiri.  Potensi terjadinya  kecurangan  PILKADA  pada  masa  pandemi  sangat  lah  besar,  mengapa demikian? Petahana/Incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan, karena diduga berpotensi  mudah  melakukan  kecurangan.  Salah  satu  kekhawatiran  ini  adalah, memanipulasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 di saat Pemilihan kepada daerah  nanti,  dan  di  khawatirkannya  juga  adanya  kecurangan  yaitu  di  gunakannya anggaran  APBD  atau  anggaran  Negara  lainnya  untuk  Kampanye  atau  hal  yang  dapat merugikan Negara tentunya.
Kondisi krisis ditengah pandemi ini memang dapat membuat celah dari para oknum pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon kepala daerah juga bisa membuat black campaign . Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena COVID-19 ,  Efeknya,  masyarakat  akan  merasa  takut  dengan  calon  kepala  daerah  yang terkena fitnah tersebut lalu memilih yang lain, Dengan demikian calon yang curang akan menang.  Isu  mengenai COVID-19 ini  memang  mengerikan  dan  bisa  dijadikan  senjata untuk menjatuhkan saingan atau lebih tepatnya menjatuhkan Paslon satu dengan Lainya.
Untuk itu perlu rasanya ada metode baru yang digunakan oleh KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara PILKADA serentak di Tahun ini. Bagi calon peneliti sendiri metode yang tepat digunakan KPU dalam pelaksanaan PILKADA serentak ini ialah menggunakan E-Voting.
Disisi  lain E-Voting adalah  pengambilan  suara  dengan menggunakan  media elektronik atau perangkat elektronik, the council of Europe (CoE) , mendefinisikan sebagai sebuah  perangkat pemberian  suara  secara  elektronik  sehingga memiliki  kemampuan untuk  mempercepat tabulasi  data,  menekan  biaya  pemilihan  dan memiliki  kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. “lega l, Operational and technical standards for E- Voting” dikemukakan oleh the committee of ministers of the council of the Europe tentang procedural safeguards menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki E-Voting adalah:
1. Transparency.
2. Verifiability and accountability.
3. Reliability and transparency . 9
Cannor  dan  crytron  menyatakan  bahwa E-Voting memiliki  yang  bisa  dijadikan pedoman,  pernyataan  tersebut  dikenal  dengan  istilah golden  rules E-Voting yang mencakup accuracy,  invulnerability,  privacy  dan  verifiability ,  empat  parameter  utama yang dijadikan rujukan dalam E-Voting , tetapi minimal harus terdapat 3 parameter yang wajib dimiliki yaitu:
1. Convenience.
2. Flexibility.
3. Mobility. 10
9 Ibid
10 Ibid
E-Voting bertujuan  meningkatkan  partisipasi,  menurunkan  biaya  pemilu  dan meningkatkan  akurasi  hasil.  Sistem E-Voting memungkinkan  terselenggaranya  pemilu yang lebih sederhana dan mengurangi total biaya pemilu secara signifikan. Melalui sistem E-Voting ,  penggunaan  kertas  dapat  ditekan  sesedikit  mungkin.  Sistem E-Voting dapat dilihat sebagai “proses bisnis” dari rangkaian proses pemilihan umum, dan diharapkan dapat menekan penggunaan kertas dalam pemungutan suara. 11
Salah satu wujud pengaturan E-Voting pemilihan kepala daerah itu bisa dilihat dari kegunaannya.  Kegunaan E-Voting bertujuan  untuk  mengurai  dan  menurunkan  angka penyebaran COVID-19 dalam hal memilih para wakil rakyat yang akan duduk dibangku pemerintahan.
Mengkaji  tentang  hukum  tentunya  kita  dihadapkan  dengan  kenyataan bahwa hukum  itu  adalah  undang-undang.  Akan  tetapi  hukum  bukanlah  Undang-Undang  saja, tetapi  lebih  banyak  melingkupi  berbagai  aspek  dan  komponen lainnya seperti kaedah hukum,  yurisfrudensi  hukum.  sumber  hukum,  kebiasaan  hukum,  penegakan  hukum, pelayanan  hukum,  sumber  hukum.  lembaga  hukum.  prosedur  hukum,  pranata  hukum, mekanisme hukum, prilaku hukum masyarakat. 12
Provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan hasil audiensi calon peneliti dengan  KPU Provinsi Gorontalo selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Gorontalo  melalui  ketua  komisionernya  mengatakan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah serentak  menggunakan  sistem E-Voting adalah  solusi  yang  sangat  tepat  dilaksanakan dimasa  pandemi  seperti  ini.  Namun,  menurutnya  Indonesia  wabil  khusus  Provinsi Gorontalo  infrakstruktur  dan  suprastrukturnya  belum  memadai  untuk  terlaksananya metode  pemilihan  dengan E-Voting .  Oleh  sebab  itu  untuk  segala  keterbatasan  yang dimiliki KPU yang dimulai dengan mepetnya waktu yang digunakan untuk menyesuaikan dengan pelaksnaan PILKADA serentak saat ini. KPU tetap berikhtiar dengan melahirkan mekanisme pemilihan dimasa pandemi yang dimuat didalam PERPPU No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Dengan  segala  pertimbangan  yang  sudah  diuraikan  diatas  membuat  peneliti berpikir  bahwa  tahapan  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Provinsi  dan kota/kabupaten serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung atau dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk  menjaga  stabilitas  politik  dalam  negeri,  Namun  harus  sesuai  dengan  protokol kesehatan yang berlaku, hal ini dilihat dari bagaimana keadaan yang sedang berlangsung, dimana kasus COVID-19 terus meningkat, jumlah penderita dan kematian akibat pademi ini terus berkembang, tetapi ini tidak menyurutkan minat para pemilih untuk tetap ikut serta dan membantu mensukseskan PILKADA ini, di tambah waktu atau perkiraan COVID- 19 yang  tidak  juga  berhenti  atau  membaik  sehingga  dapat  menghambat  jalanya pemerintahan jika tidak segera dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah.
Pada kondisi ini peneliti menawarkan sistem pengaturan E-Voting pemilihan kepala daerah  untuk  menghindari  banyaknya  kecurangan,  kerugian,  mengurangi  anggaran
11 Haryati, Kusworo Adi, Suryono. Sistem  Pemungutan  Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site  E-Voting. Jurnal sistem informasi bisnis. 17 maret 2014. Hlm. 68
12 Zamroni  Abdussamad. Kebijakan  hukum  menuju  sistem  hukum  nasional. Jurnal  inovasi.  Volume  7.  No.  3. September 2010. Hlm. 1
pemilihan  kepala  daerah  serentak  di  masa  pandemi,  dan  hal  yang  paling  penting  bisa mengurangi  penyebaran  dan  menurunkan  angka COVID-19 dan  juga  demi  stabilitas pemerintahan  maka  lebih  baik  dilaksanakannya  pemilihan  sesuai  dengan  protokol kesehatan yang berlaku, dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam mensukseskan PILKADA serentak ini agar terwujudnya pemilihan kepada daerah yang sesuai dengan cita hukum nasional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

## METODE
Metode  penulisan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penyusunan  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif. 13 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah, antara lain; Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach ), Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach). dan  Pendekatan  Perbandingan (Comparative  Approach). analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  secara  kualitatif  dengan  menguraikan  secara  deskriptif  analitis  dan preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak
Ketentuan  pada  pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan , jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 14
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  pada  Pasal  7  Ayat  di  atas  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat. Diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan  (formal),  dipertegas  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011. 15 Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan
13 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013), hal. 51
14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
15 Lusiana  Margareth.  Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan Nasional. Vol 4, No 2, Oktober 2020. Hlm. 207
mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peratu Suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memperngaruhi dan terpadu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lainnya  itu  merupakan  Peraturan Perundang-undangan bagian dari sistem hukum yang terdiri atas:
1. Asas-asas.
2. Pembentukdan pembentukannnuya.
3. Jenis hirarki.
4. Fungsi.
5. Materi.
6. Muatan pengundangan penyebarluasan.
7. Penegakan dan pengujian yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.
Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  baik  harus  dilakukan berdasarkan  pada  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  terhadap  kejelasan tujuan,  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Salah  satu  asas  di  atas  yaitu  asas  dapat  dilaksanakan  yang  memiliki  arti  bahwa setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  harus  memperhitungkan efektivitas  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  didalam  masyarakat,  baik  secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

## Landasan Filosofis
Suatu  peraturan  tentu  bersumber  dari  landasan  filosofis  sebagai  dasarnya  yang kemudian terkandung didalam peraturan tersebut. Sebagaimana dapat dipahami bahwa semua peraturan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah  sudah  final,  nilai-nilai  keluhuran  bangsa  Indonesia  yang  bersifat  universal  dan selalu hidup dalam setiap hembusan nafas bagi siapa saja kelompok manapun dan adat maupun istiadat bangsa Indonesia yang menjadi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang seharusnya  terimplementasi secara  konsisten. Oleh  karena itu, pencerminan  nilai-nilai Pancasila  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  penting  untuk  diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya demokrasi. namun implimentasi sila-sila Pancasila sebagai  landasan  bernegara.  Praktiknya  disadarai  atau  tidak  selalu  menarik  untuk diperbincangkan  serta  tidak  habis-habisnya  untuk  dikupas  dan  dijadikan  sebagai landasan berkontemplasi sebagai dasar pijakan untuk membawa bahtera negara menuju tercapainya mimpi-mimpi kehidupan yang sejahtera adil, makmur, aman dan sentosa. 16
Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat berkaitan dengan pemilihan umum yang menjadi pilihan cara saat ini yang dilakukan. Hal ini berangkat dari beberapa  negara  yang  menganggap  negaranya  demokratis  untuk  menjembatani terpilihnya wakil-wakil rakyat yang mencerminkan sebuah gambaran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi). Tentunya penglihatan yang dipakai adalah dengan
16 Yusuf Eko Nahuddin. Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 8. No.2 Desember 2017. Hlm. 241
kacamata  Pancasila  tepatnya  dalam  implimentasi  nilai-nilai  Pancasila  sila  ke-  4  yang berbunyi  bahwa “ Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusawaratan  perwakilan ” . 17 Pada  dasarnya,    pilkada  langsung  merupakan  daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip- prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. 18
Menurut  peneliti  sila  ke-4  pada  Pancasila  mengamanatkan  bahwa  ada  ihwal musyawarah yang harus dijunjung atas nama rakyat. Musyawarah tersebut merupakan proses  berbangsa  dan  bernegara  yang  harus  dilaksanakan,  kontemporer  hal  itu diwujudkan  melalui  implementasi  dan  penerapan  demokrasi.  Esensi  dari  sila  ke-4  itu adalah  demokrasi,  salah  satu  poin  demokrasi  yaitu  sebuah  proses  pergantian kepemimpinan melalui proses pemilihan.
Menurut  peneliti E-Voting itu  harus  disesuikan  dengan  perkembangan  zaman, kajian E-Voting berdasarkan nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan justru karena posisi Pancasila yang memiliki nilai terbuka, maka dia terus bisa menyesuaikan dengan perkembangan  zaman  nilai-nilai  yang  ada  pada  Pancasila.  Nilai  Pancasila  itu  bersifat Universal  artinya terjadi  perkembangan apapun dalam  kehidupan manusia, tetap nilai Pancasila  itu  dapat  diterima  karena  terkandung  nilai  ketuhanan,  kemanusia,  dan demokarasi.  Penyebutan  nilai  demokrasi  pada  Pancasila  tidak  terlepas  dari  Indonesia menjunjung  tinggi  prinsip  demokrasi,  sehingga  demokrasi  yang  terjadi  dinamika kehidupannya maka kita juga akan menyesuaikannya dan Pancasila sebagai nilai terbuka tidak menutup ruang tersebut dengan menggunakan metode E-Voting.
Konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia dewasa ini dilakukan berdasarkan pemungutan  suara  secara  langsung  sebagaimana  lazimnya  pemungutan  suara  dengan metode  yang  kurang  memanfaatkan  teknologi.  Terhadap  penelitian  ini,  demokrasi Indonesia seharusnya mampu menyikapi chalange atau tantangan  peradaban dunia di tengah  pandemi  yang  ganas.  Negara  demokrasi  terbesar  seperti  Republik  Indonesia mestinya mampu mengamati dan menyikapi peluang yang tepat guna dalam pelaksanaa dan perkembangan demokrasinya. Merupakan sebuah keunikan sekaligus keanehan jika dalam masa pandemi yang sangat berkembang, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala  daerah  yang  tentu  akan  sangat  membuka  ruang  berkumpulnya  masyarakat. Pemerintah  berusaha  mengendalikan  penyebaran  pandemi  dengan  sangat  serius membatasi pergerakan sosial masyarakat, namun sangat longgar dalam memahami risiko dari  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah.  Indonesia  tentu  tidak  siap  dengan pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  tengah  pandemi  sebab  Indonesia  tidak  atau belum mengenal metode pemilihan melalui E-Voting yang sejatinya mulai digunakan oleh beberapa negara demokrasi, semisal Amerika Serikat, Kanada dan lainnya.
E-Voting merupakan jawaban dari hidupnya atau berkembangnya penyelenggaran demokrasi di suatu negara. Indonesia tidak asing dengan metode ini, sebab metode ini mulai digunakan untuk pemilihan dalam skala yang kecil, seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan organisasi kemahasiswaan. Pada masa depan yang semakin ramai dengan kecanggihan tekonologi, Indonesia wajib melaksanakan pemilihan kepala daerah apalagi
17 Ibid . Hlm 242
18 Siti Zuhro, dkk, Model Demokrasi Lokal, (Jakarta: PT. THC Mandiri, 2011). Hlm. 23-24.
dengan  situasi  mencemaskan  seperti  masa  pandemi.  Era  revolusi  industry  4.0  yang dewasa  ini  berdampak  pada  segala  hal  dan  efek  disrupsi  menjadi  potret  nyata  untuk Indonesia menggunakan tekonlogi sebagai metode pemilihan kepala daerah. Penggunaan tekonologi  Indonesia  pada  masa  hajatan  demokrasi  hanya  sangat  terbatas  dengan kehadiran  situs  atau website penyelenggara  pemilihan,  iklan,  untuk  memantau  hitung cepat ( quick count ) yang semuanya terkesan kuno, sebab E-Voting tidak diperhitungkan penggunaannya.
Metode pemilihan yang harus dikembangkan dalam election sangat perlu bahkan urgent diterapkan, metode yang wajib serta tetap menjamin prinsip demokrasi dalam sila Pancasila tersebut dapat diwujudkan. Artinya bahwa hak warga negara untuk dipilih dan memilih dapat tersalurkan dengan baik.
Dihubungkan  dalam  pemilihan  kepala  daerah  harusnya  Indonesia  siap  akannya perubahan  dengan  melakukan  metode E-Voting ,  untuk  pengaturan E-Voting dalam kondisi pandemi sangat diperlukan dengan alasan untuk menyikapi pengendalian angka penyebaran COVID-19 dalam hal memilih para wakil rakyat yang akan duduk di bangku pemerintahan  provinsi,  kabupaten  dan  kota.  Pandangan  hidup  bermasyarakat  harus mempunyai prinsip akan kesadaran untuk menentukan mana yang menjadi cita hukum nasional  sesuai  dengan  Pancasila  dan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Landasan Sosilogis
Indonesia sedang mengalami pandemi dalam kondisi ini tidak ada desain pemilihan terkait pemilihan kepala daerah dimasa terjadinya wabah. Meskipun telah terlaksana ada beberapa kendala, banyak kalangan yang mengatakan Indonesia tidak siap dalam kondisi pandemi  terkait  pemilihan  kepala  daerah  karena  ada  beberapa  faktor  yang  sangat mengkhawatirkan contohnya penyebaran COVID-19 .
Provinsi Gorontalo terdapat 3 daerah yang melaksanakan PILKADA serentak tahun 2020 yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato. Masing-masing daerah telah menyetujui dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berikut NPHD PILKADA 2020 di Gorontalo yang disetujui: 19
1. Kabupaten Pohuwato, NPHD disetujui Rp. 19.185.256.000.
2. Kabupaten Gorontalo, NPHD disetujui Rp. 32.150.000.000.
3. Kabupaten Bone Bolango, NPHD disetujui Rp. 22.050.000.000.
Salah satu kabupaten yang diketahui dana surat suara yang bersumber dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo dengan jumlah anggaran lebih dari Rp. 200jt dari ukuran kertas 34,5x27cm, itu pun penawarannya harga yang dibawah. 20
Menurut  peneliti  dengan  melihat  total  anggaran  PILKADA  2020  di  Gorontalo sangatlah  besar  anggarannya  tetapi  dengan  menggunakan  metode E-Voting mampu
19 https://m.rri.co.id/gorontalo/polhukam/pilkada-serentak/730447/kpu-provinsi-gorontalo-dorong-dana-hibah- pilkada-2020-efektif-efisien . Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 15:00 wita.
20 https://kab-gorontalo.kpu.go.id/dana-cetak-surat-suara-lebih-dari-rp-200-juta/ .  Diakses  pada  Tanggal  1 Februari 2021. Pukul: 15:30 wita.
menghindari  banyaknya  kecurangan,  kerugian,  dan  mengurangi  anggaran  pemilihan kepala  daerah  serentak  di  masa  pandemi  dengan  tidak  lagi  mencetak  surat  suara  dan sumber  daya  manusia  tidak  perlu  begitu  banyak  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah.
Kondisi  Indonesia  tidak  semua  didukung  oleh  infrastruktur  yang  kuat  terkait jaringan sistem informasi karena masing-masing daerah punya ruang berbeda, metode E- Voting belum  bisa  diterapkan  sekaligus  sehingan E-Voting dilakukan  secara  bertahap disesuaikan dengan kondisi infrakstruktur daerah.
Data terkait yang dilansir dari publikasi resmi dinas kesehatan Provinsi Gorontao menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  yang  cukup  signifikan  terhadap  jumlah terpapar covid-19 sebelum dan setelah pelaksanaan PILKADA. Secara keseluruhan, pada skala  provinsi  Gorontalo  dari  tanggal  9 – 23  Desember  (hitungan  14  hari)  terjadi peningkatan  jumlah  hampir  200  jiwa  kasus  positif  covid-19.  Dalam  hitungan  khusus terkait  daerah  yang  melaksanakan  PILKADA,  Kabupaten  Pohuwato  meningkat  15  iwa; Kabupaten  Gorontalo  30  jiwa,  sekaligus  dari  resiko  rendah  menjadi  resiko  tinggi; Kabupaten  Bone  Bolango  meningkat  20  jiwa.  Jika  dibandingkan  dengan  persentasi peningkatan sebelum dilaksanakannya PILKADA, 14 hari sebelumnya (25 November – 9 Desember)  Kabupaten  Pohuwato  memiliki  persentasi  yang  sangat  rendah  dalam peningkatan  covid-19  yakni  dari  118  menjadi  121  jiwa  (meningkat  3).  Sehingga  bisa dikatakan  di  Kabupaten  Pohuwato  mengalami  peningkatan  5  kali  lipat  kasus  terpapar covid-19 setelah dilaksanakannya PILKADA. Dengan mengambil sampel dari Kabupaten Pohuwato sebagai daerah dengan persentasi terendah covid-19, peneliti menyimpulkan bahwa  pelaksanaan  PILKADA  cukup  besar  mempengaruhi  peningkatan  covid-19  di provinsi Gorontalo. 21
Menurut  peneliti  dengan  menggunakan  pendekatan  perbandingan  tersebut  kita dapat mengetahui pada pemilihan serektak Tahun 2019, banyak korban yang berjatuhan dengan presentasi ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit, artinya dalam PILKADA serentak  Tahun 2020 harusnya dapat melihat pemilihan serentak  Tahun  2019  sebagai  pembelajaran  dalam  mengevaluasi  tingkat  korban  yang berjatuhan  apalagi  Indonesia  sekarang  mengalami  kondisi  pandemi.  sehingga  perlu adanya  metode E-Voting karena  sumber  daya  tidak  perlu  begitu  banyak  untuk penyelenggaran  PILKADA  dan  proses  penyelenggaran  aktifitas  sumber  daya  manusia berkurang karena sudah menggunakan metode E-Voting .
Menurut  peneliti  fakta  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  PILKADA  serentak  pada  9 Desember 2020 itu belum bisa menjadi bentuk atas berhasilnya PILKADA tersebut karena dilihat dari segi sosiologis sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, masalah yang terjadi  pada  PILKADA  serentak  yaitu  euphoria  yang  mampu  mengumpulkan  banyak orang  dalam  berbagai  tahapan  PILKADA,  pada  masa  kampanye,  konsolidasi  tim
21 https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (25 November – 9 Desember 2020)  dan  (9  Desemeber – 23  Desember  2020).  Jumlah  Terpapar  Positif  Covid-19  Di  Gorontalo.Diakses  pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 21:30 wita.
pemenangan  yang  tentu  sering  dilakukaan  secara  tatap  muka  atau  berkumpul,  hingga berkumpulnya  masyarakat  pada  tempat  pemungutan  suara  sebab  meski  dengan penerapan protokol kesehatan tidak ada jaminan konkret masyarakat melaksanakannya secara optimal. Solusi yang  terbaik  dengan mempertimbangkan pelaksanaan PILKADA dengan  konsep E-Voting .  Sebab,  hal  ini  sangat  bermanfaat  dalam  pendayagunaan teknologi yang tepat guna, serta meminimalisir resiko penyebaran pandemi.

## Landasan Yuridis
Pemilihan  kepala  daerah  pada  Pasal  18  Ayat  4  Undang-Undang  Dasar  1945 dijelaskan  secara  Konstitusi  memberi  dasar  bahwa  pemilihan  umum  kepala  daerah diselenggarakan secara demokratis.
Dasar aturan  terkait pemilihan kepala  daerah yaitu Pacasila sila  ke-4  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksaaan  dalam  permusyawaran  perwakilan  yang dijadikan  dasar  usulan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  PILKADA,  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang Pada Pasal 85 Ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi  tanda  satu  kali  pada  surat  suara;  atau  memberi  suara  melalui  peralatan Pemilihan  suara  secara  elektronik  dan  pada  Pasal  98  Ayat  3  dijelaskan  Dalam  hal pemberian  suara  dilakukan  dengan  cara  elektronik,  penghitungan  suara  dilakukan dengan  cara  manual  dan/atau  elektronik,  tetapi  pada  ketentuan  ini  tidak  dijelaskan secara  jelas  tentang  penganturan E-Voting hanya  diberikan  Batasan  secara  luas  pada Pasal 85 Ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3, kemudian aturan tersebut diberikan pendelegasian kepada KPU untuk melakukan pengaturan secara teknis artinya bahwa ada ruang KPU untuk masuk melakukan pengaturan terkait E-Voting tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Selain itu, PILKADA secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. 22
Menggunakan E-Voting menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara secara elektorik seperti yang diatur dalam undang-undang namun perlu diatur dengan Peraturan KPU yang dijelaskan dalam poin 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
suara  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  KPU. Sayangnya  pemberian  suara  melalui  sistem E-Voting belum  dapat  dilaksanakan  pada kondisi pandemi saat ini, sehingga perlu dilakukan gagasan  terbaru dengan  Peraturan KPU  dalam  kondisi  pandemi  tersebut  dan  KPU  harus  dapat  melaksanakan  proses pelaksanaan E-Voting dalam  kondisi  pandemi  agar  bisa  menghindari  banyaknya kecurangan, kerugian, mengurangi anggaran pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi,  dan  hal  yang  paling  penting  bisa  memutuskan  mata  rantai COVID-19 dan menurunkan angka COVID-19 .
22 Kacung Marijan. Sistem  Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi  Pasca-Orde Baru . (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 183.
Menurut  peneliti  dengan  menggunakan  pendekatan  perbandingan  KPU  harusnya dapat menganalisis Metode E-Voting yang sudah dilaksanakan diberbagi negara, yaitu:
1. E-Voting dengan  mesin  pemilihan  (meningkat  secara  hukum).  negara  telah mempraktekan adalah negara Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela.
2. E-Voting dengan internet voting (meningkat secara hukum). negara yang telah mempraktekan  adalah  negara  Australia,  Austria,  Kanada,  Estonia,  Prancis, Jepang, Swiss. 23
Menurut  peneliti  dalam  kondisi  pandemi  saat  ini  dengan  melihat  negara-negara yang sudah melaksanakan metode E-Votinng harusnya Indonesia siap dengan perubahan, dunia  sekarang  terjadi  perubahan,  semua  orang  mengunakan  sistem  informasi  dalam kehidupan,  maka  istilahnya  dunia  dalam  genggaman  semua  dikendalikan  lewat handphone ada sisi informasinya.
Dalam kondisi ini juga, desa sudah mempraktekan metode pelaksanaan pemilihan secara E-Voting dalam  pemilihan  kepala desa  yang dilaksanakan pada daerah Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo. Tetapi dari Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah  Tentang  Pelaksana  Desa  sampai  Permendagri  Tentang  Pemilihan  Kepala Desa  tidak  pernah  melakukan  pengaturan  bagaimana  proses  pemilihan  kepala  desa melalu  metode E-Voting padahal  prakteknya  sudah  dilakukan,  artinya  desa  melalui instrumen yang ada sudah lebih maju dari negara dan proses demokrasi pemilihan kepala desa sudah lebih maju dari proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Sehingganya perlu dilakukan gagasan terbaru dengan melaksanakan metode E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  yang  akan  datang.  Penggunaan  E-Votting  dalam pemungutansuara      dimaksudkan      untuk  memudahkan    tata    pelaksanaan pemungutansuara. 24

## PENUTUP
Kesimpulan dari rumusan masalah landasan filosoofis, sosilogis dan yuridis dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  adalah  adanya  Pengaturan E-Voting berkesesuian  dengan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  karena  memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis berikan adalah KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan  Pasal  98  Ayat  3  terkait  pengaturan E-Voting dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah serentak.
23 Muhammad Habibi . Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. Article. June 2018. Hlm. 7-8
24 Abdul HamidTome. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 6 No. 1, Januari 2021. Hlm. 42

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lutfi,  Mustafa.  2010 Hukum  Sengketa  Pemilukada  di  Indonesia;  Gagasan  Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta, UII Press
Marijan, Kacung. 2010 Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru . Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Siti Zuhro, R. dkk . 2011. Model Demokrasi Lokal . Jakarta, PT. THC Mandiri Supriyanto, Didik. ( Ed ). 2014. Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu . Jakarta, Yayasan Perludem
Suratman. Dillah, Philips. 2013. Metode Penelitian Hukum . Bandung, Penertbit Alfabeta.

## Jurnal:
Abdussamad,  Zamroni.  (2010,  September). Kebijakan  hukum  menuju  sistem  hukum nasional. Jurnal inovasi. 7, (3). 1-13 Burhan, Erlina. (2020, Februari). Coronavirus yang Meresahkan Dunia . Jurnal Indon Med Assoc. 70 (2). 1-3
Habibi, Muhammad. (2018, June). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. Article. (7-8). 1-23
Margareth,    Lusiana. Dkk .  (2020,  Oktober).  Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. 4, (2). 198-219
Nahuddin,  Yusuf  Eko.  (2017,  Desember). Pemilihan  Umum  Dalam  Sistem  Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum. 8, (2). 240-249 Respationo, H.M. Soerya. (2013, Juli). Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral . Jurnal MMH. 42, (3). 356-361
Suryono, dkk . (2014, Maret). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. Jurnal sistem informasi bisnis. 4, (1). 67-74
Susilo, Adityo . Dkk. (2020, Maret) . Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini .
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7, (1). 45-67
Tome, Abdul Hamid. Dkk. (2021, Januari). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Al- Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam. 6, (1). 37-50

## Website Resmi
RRI Gorontalo. (2019, Oktober 19) KPU Provinsi Gorontalo Dorong Dana Hibah Pilkada 2020 Efektif & Efisien. Akses Februari 1, 2021, dari http://rri.co.id KPU Kab. Gorontalo. (2015, September 23). Dana Cetak Suara Lebih Dari Rp.  200 juta.
Akses 1 Februari 2021, https://kab-gorontalo.kpu.go.id
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Gorontalo.  (25  November – 9  Desember  2020)  dan  (9 Desemeber – 23  Desember  2020).  Jumlah  Terpapar  Positif  Covid-19  Di Gorontalo. Akses 1 Februari 2021. https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19 Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.