E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 4, April 2024
PENGHITUNGAN  PROPORSI  KERUGIAN  PADA  PENDAPATAN  NEGARA BERDASARKAN  KUALIFIKASI  KESENGAJAAN  DAN  KUALIFIKASI PERBUATAN PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Wahyu Widodo 1 , Rizki Piet Darmawan 2 , Ariesto Narindro 3
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia 1,2,3
Email: wahyugalih@gmail.com 1 , duniapluto@gmail.com 2 , narindro@gmail.com 3

## Abstrak
Pembebanan  kerugian  pada  pendapatan  negara  secara  proporsional  kepada  para  pelaku tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pembebanan proporsional tersebut mendasarkan pada prinsip " let punishment fit the crime " dan asas-asas penerapan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proporsi pertanggungjawaban pidana terkait pembebanan kerugian pada pendapatan negara kepada pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  interdisipliner.  Keseluruhan  analisis  dalam penelitian ini selalu mempertimbangkan unsur mens rea dan actus reus dari pelaku tindak pidana,  serta  mengemukakan  alternatif  kerangka  penghitungan  proporsi  kerugian  pada pendapatan negara berdasarkan kualifikasi kesengajaan dan perbuatan dari masing-masing pelaku.  Hasil  analisis  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang penerapan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan,  serta  memberikan  panduan  praktis  bagi  penegak  hukum  dalam  menentukan proporsi  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  tindak  pidana  sesuai  dengan  tingkat keseriusan  tindakannya.  Selain  itu,  analisis  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  kontribusi dalam  pengembangan  teori  dan  praktik  hukum  pidana  di  Indonesia,  khususnya  dalam konteks penegakan hukum perpajakan dan pidana ekonomi.
Kata kunci: proporsi pertanggungjawaban pidana, kerugian pada pendapatan negara, pidana di bidang perpajakan, kualifikasi kesengajaan, kualifikasi perbuatan

## Abstract
The imposition of losses on state revenue proportionally to perpetrators of criminal acts in the  field  of  taxation  has  been  regulated  in  the  Law  on  General  Provisions  and  Tax Procedures. These provisions are contained in the explanation of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). The proportional burden is based on the principle of "let punishment fit the crime" and the principles of criminal application in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The purpose to be achieved in this study is to determine the proportion of criminal liability related to imposing losses on state revenue to perpetrators of criminal acts in the field of taxation. The method used in this study is a qualitative method with an interdisciplinary approach. The overall analysis in this study always considers the mens rea and actus reus elements of criminal offenders, and proposes an alternative framework for calculating the proportion of losses to state revenue based on the qualifications of the intentional and intentional actions of each perpetrator. The results
of  the  analysis  are  expected  to  provide  a  deeper  understanding  of  the  application  of proportionality  in  criminal  liability  in  the  field  of  taxation,  as  well  as  provide  practical guidance for law enforcement in determining the proportion of losses charged to criminal offenders  according  to  the  seriousness  of  their  actions.  In  addition,  this  analysis  is  also expected  to  be  a  contribution  in  the  development  of  criminal  law  theory  and  practice  in Indonesia, especially in the context of tax law enforcement and economic crime.
Keywords: proportion of criminal liability, loss to state revenue, criminal in the field of taxation, qualification of willfulness, qualification of deeds

## Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 (Kofman & Senge, 1993). UU HPP telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  (Rahmadi  &  Wahyudi, 2022).  Salah  satu  ketentuan  dalam  UU  KUP  yang  diperbarui  adalah  mengenai pembebanan  kerugian  pada  pendapatan  negara  kepada  pelaku  tindak  pidana  di  bidang perpajakan dalam rangka penghentian penyidikan sesuai pasal 44B UU KUP (Adiyanta, 2018).  Dalam  Penjelasan  Pasal  44B  UU  KUP,  kerugian  pada  pendapatan  negara dibebankan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya. Ketentuan mengenai proporsi ini merupakan kebaruan karena UU KUP tidak mengatur sebelumnya (Patricia, 2017).
Penjelasan Pasal 44B UU HPP hanya memberikan satu contoh penerapan proporsi pembebanan kerugian pada pendapatan negara, yaitu berdasarkan manfaat yang diterima oleh  masing-masing  pelaku  tindak  pidana  (Siregar  &  Silaban,  2020).  Padahal  dalam praktik  penegakan  hukum  pidana  pajak,  sangat  mungkin  ditemukan  pelaku  turut  serta atau  pelaku  pembantuan  yang  tidak  mendapatkan  manfaat  ekonomi  sebagaimana dicontohkan dalam Penjelasan Pasal 44B UU KUP (Al-Rasyid & SH, 2019). Akibatnya, penanganan  terhadap  pelaku  yang  tidak  mendapat  atau  tidak  terbukti  mendapatkan manfaat ekonomi ini akan memunculkan permasalahan mengenai bagaimana menghitung proporsi kerugian pada pendapatan negara yang dibebankan kepadanya (H. Z. Ali, 2022).
Selain itu, ketentuan proporsi pembebanan kerugian pada pendapatan negara juga hanya tercantum dalam pasal yang mengatur tentang penghentian penyidikan (Nugroho &  SH,  2018).  Padahal  pembebanan  kerugian  pada  pendapatan  negara  juga  diterapkan pada  tahap  penuntutan  dan  penjatuhan  vonis  dalam  persidangan  (Lasmadi  &  Sudarti, 2021). Hal ini menjadikan kekosongan atau ketidakjelasan dasar hukum mengenai apakah ketentuan proporsi juga dapat diterapkan dalam penuntutan dan penjatuhan vonis dalam persidangan  (Laksana,  2021).  Proporsi  kerugian  pada  pendapatan  negara  yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana merupakan ancaman sanksi pidana denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana (Amalia, 2021).
Permasalahan-permasalahan mendasar tersebut yang akan dianalisis dan dijawab dalam  tulisan  ini  dengan  mendasarkan  pada  teori  hukum,  pendapat  ahli,  dan  putusan- putusan hakim sebelumnya. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memberikan alternatif kerangka  penghitungan  proporsi  kerugian  pada  pendapatan  negara  berdasarkan kualifikasi  kesengajaan  dan  kualifikasi  perbuatan  dari  masing-masing  pelaku  tindak pidana.
Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana sudah dikenal sejak masa Babilonia kuno melalui Code of Hammurabi pada abad ke-18 SM.  Menurut Code of Hammurabi
(1904), dasar hukuman adalah pembalasan. Ide ini dikenal sebagai lex talionis . Prinsip lex talionis dapat dijelaskan dengan menggunakan gagasan “ an eye for an eye ” atau “ a tooth for a tooth ”. Prinsip lex talionis tidak hanya mengatakan bahwa hukuman harus proporsional  dengan  tindak  pidananya  tapi  juga  menyatakan  bahwa  metode  hukuman harus sama dengan tindak pidana. Pada abad ke-13, Raja John dari Kerajaan Inggris Raya menyetujui  piagam  Magna  Carta  yang  merupakan  konstitusi  tertulis  pertama  dalam sejarah Eropa. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam pernyataan, “ A free man shall not be amerced (penalized) for a small fault, but according to the measure thereof; and for a great crime according to its magnitude, in proportion to his degree….. A free man shall not be amerced for a trivial offense, except in accordance with the degree of  the  offense;  and  for  a  serious  offense  he  shall  be  amerced  according  to  its gravity” (2014), yang intinya mengatur bahwa orang akan dihukum sesuai dengan jenis kesalahan, tingkat tindak pidana atau dampak dari perbuatan.
Perjalanan  sejarah  ide  tentang  pedoman  pemidanaan  kemudian  diaplikasikan  di beberapa  negara.  Dasar  dari  pembenaran  pembuatan  ide  tersebut  adalah  teori proporsionate sentencing yang berakar dari pandangan sarjana klasik Cesare Beccaria tentang  perlunya  kesebandingan  antara  hukuman  dengan  kesalahan.  Ajaran  klasik Beccaria sebenarnya menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu: (a) bahwa " let punishment fit the crime " yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan (b) peniadaan discretionary power dari hakim  dalam  memutus  perkara  karena  hakim  adalah  corong  undang-undang  semata. Gagasan  ini  mendapatkan  tentangan  dari  beberapa  pihak  karena  dianggap  akan membatasi  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana.  Meskipun  pandangan  Beccaria memperoleh penolakan, akan tetapi prinsip " let punishment fit the crime " tetap diterima dalam arti bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, upaya rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat. Dalam Naskah Akademik RUU KUHP, selain prinsip " let punishment fit the crime " dijabarkan juga asas-asas penerapan pidana denda yang antara lain meliputi (1) terdakwa memperoleh sejumlah uang dari kejahatan yang dilakukan; (2) pidana denda dapat menunjang usaha pencegahan kejahatan dan perbaikan terpidana; (3) terdakwa akan mampu membayar denda perbaikan terpidana tersebut tidak menghambat terdakwa dalam rangka membayar ganti rugi perbaikan kepada korban tindak pidananya William W. Berry III menyatakan bahwa “Proportionality refers to the relationship of the punishment to the criminal conduct of the offender, and it serves as a limit on the power of the state to impose criminal sanctions based on various individual interests and political considerations. As a result, punishments are disproportionate when they exceed the  state’s  legitimate  power” (2011),  bahwa  proporsionalitas  mengacu  pada  hubungan antara  beratnya  ancaman  pidana  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku.  Berry membatasi  kekuasaan  negara  untuk  memberikan  ancaman  sanksi  pidana  berdasarkan kepentingan-kepentingan  individu  dan  pertimbangan-pertimbangan  politik.  Ancaman sanksi  pidana  dianggap  tidak  proporsional  apabila  melampaui  kekuasan  sah  negara. Proporsionalitas mengacu kepada keseriusan suatu tindak pidana dan beratnya ancaman sanksi  pidana.  Semakin  serius  suatu  tindak  pidana,  semakin  berat  sanksi  pidana  yang diancamkan kepada pelaku. Dikatakan tidak proporsional jika tindak pidana yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap tindak pidana ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.
Pernyataan  jelas  terkait  dengan  prinsip  proporsionalitas  ditemukan  dalam  kasus Hoare vs The Queen di pengadilan di Inggris pada tahun 1989. Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa prinsip dasar dari pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan tidak boleh  melebihi  hukuman  yang  dibenarkan  atau  sebanding  dengan  beratnya  kejahatan yang dipertimbangkan berdasarkan keadaan obyektifnya. Ada 2 (dua) prinsip yang harus diukur  yaitu  keseriusan  tindak  pidana  dan  penjatuhan  hukuman  pidana.  Sedangkan  di Amerika Serikat, pengadilan menyatakan the Proportionality Doctrine di tahun 1980an pada 3 (tiga) kasus yaitu: Enmund vs Florida (1982), Solem vs Helm (1983) dan Tison vs Arizona (1987). Prinsip dasar yang digunakan dalam penerapan proporsionalitas adalah bahwa “ the punishment should fit the crime ”.
Saat ini, ide proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew von Hirsch.  Pemikiran  Hirsch  tentang  proporsionalitas  pidana  banyak  mempengaruhi pemikiran  ahli  hukum  pidana  lainnya.  Hirsch  mengemukakan  d esert  theory yang merupakan  teori  yang  menggambarkan  pemikiran  tentang  proporsionalitas  dalam pemidanaan. Desert theory menyatakan bahwa " the desert rational rest on the idea that penal  sanction  should  fairly  reflect  the  degree  of  reprehensibleness ( that  is,  the harmfulness  and  culpability ) of  the  actor  conduct " (2011).  Pandangan  ini  menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Teori ini amat  berkorelasi  dengan  adagium  " only  the  guilty  alight  to  be  punished "  atau  dalam literatur hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan ( geen straft zander schuld ). Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah dan penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.
Menurut Hirsch, pidana mempunyai dua justifikasi. Pertama, pidana mengacu pada hubungan  antara  hukuman/balasan  ( desert )  dan  pidana. Desert merupakan  bagian  dari keputusan  atas  ketercelaan,  sedangkan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  negara  berfungsi untuk melembagakan fungsi penghukuman. Kedua, pidana menekankan fungsi preventif yang  bertujuan  mencegah  masyarakat  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Dengan  pidana berat  yang  dijatuhkan  sesuai  keseriusan  dengan  tindak  pidana,  maka  diharapkan masyarakat  menghindari  tindak  pidana.  Hirsch  mengatakan  bahwa  rasionalitas digunakannya  teori  proporsionalitas  (bobot)  pidana  disebabkan  bergesernya  konsep pembalasan pada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana.  Pergeseran  ini  lebih  menekankan  kepada  proporsionalitas  yang  membolehkan penggunaan sanksi yang moderat. Kriteria kepantasan pidana terkait keseriusan tindak pidana,  penilaian  beratnya  ancaman  pidana,  dan  peranan  catatan  tindak  pidana  yang dilakukan pelaku di masa lalu.
Asas proporsionalitas atau principle of proportionality mengandung makna bahwa pidana  yang  dijatuhkan  hendaknya  sebanding  dengan  keseriusan  atau  beratnya  tindak pidana dan kesalahan pelaku atau dikenal dengan prinsip the punishment fitting to the crime . Sebagaimana dikatakan oleh Hirsch “ The principle of proportionality – that the sanctions  be proportionate in their severity  to  the gravity  of  offences  –  appears to  be requirement of justice. People have sense that punishment which comfort with the gravity of offences are more equitable than punishment that do not .” (Duff & Garland, 1994) Dalam rangka memenuhi syarat keadilan, maka sanksi pidana sebanding dengan beratnya tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat bahwa pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana akan lebih cocok daripada pidana yang tidak demikian. Selanjutnya Hirsch menegaskan bahwa “ the principle of proportionality
is  defended  on  grounds  of  fairness ”.  Selanjutnya  dinyatakan  oleh  Hirsch  bahwa argumentasi  asas  proporsionalitas  ini  akan  merefleksikan  ide  bahwa  jika  pencelaan merupakan  penyampaian  pesan  tentang  perbuatan  salah,  maka  banyaknya  pencelaan harus merefleksikan besarnya kesalahan atas perbuatan.
Dalam memberikan argumentasi tentang proporsionalitas Hirsch mengemukakan hal-hal sebagai berikut; (1) the state’s sanctions against proscribe conduct should take a punishment form; that is, visit deprivations in a manner that expresses censure or blame . Bahwa sanksi negara terhadap perbuatan yang dilarang seharusnya berbentuk hukuman pidana, (2) t he severity of a sanction expresses the stringency of the blame. Beratnya suatu sanksi menggambarkan beratnya kesalahan, dan (3) h ence, punitive sanctions should be arrayed  according  to  the  degree  of  blameworthiness  (i.e.  seriousness)  of  conduct. Ancaman  sanksi  pidana  harus  seimbang  dalam  beratnya  dengan  tingkat  keseriusan perbuatan dan kesalahan pelaku.
Dalam  menentukan  proporsionalitas  dalam  pemidanaan  sehingga  sebanding dengan  tindak  pidana  dan  kesalahan  pelaku,  Hirsch  mengemukakan  2  (dua)  cara proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas ordinal ( ordinal/relative proportionality ) dan  proporsionalitas  kardinal  ( cardinal/nonrelative  proportionality ).  Proporsionalitas ordinal mensyaratkan beratnya ancaman pidana harus menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Pelaku yang melakukan tindak pidana berat harus menerima  pidana  yang  berat,  pidana  yang  diterima  harus  sesuai  dengan  kadar perbuatannya.  Proporsionalitas  ordinal  mensyaratkan  konsep  pemidanaan  yang  adil. Tindak pidana yang lebih berat diterapkan hukuman yang lebih besar terhadap pelaku, dan hanya dibenarkan pada pelaku berdasarkan tingkat keseriusan kesalahan. Sedangkan proporsionalitas kardinal mensyaratkan perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara  tingkat  tertinggi  pidana  dengan  keseriusan  tindak  pidana.  Pemidanaan  disusun berdasarkan  skala  sehingga  beratnya  pidana  berkaitan  dengan  perbandingan  kesalahan pelaku  tindak  pidana.  Selain  itu  skala  pidana  dirancang  untuk  menggambarkan perbandingan beratnya tindak pidana.
Barbara  A.  Hudson  mengartikan  proporsionalitas  ordinal  sebagai  “... ranking offences  according  to  seriousness  and  then  establishing  a  scale  of  penalties  of commensurate  severity ”.  Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat diperbandingkan  keseriusannya  harus  menerima  hukuman  yang  beratnya  dapat diperbandingkan.  Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  berbeda  beratnya, ancaman  pidana  dinilai  berdasarkan  keseriusannya.  Tindak  pidana  dengan  tingkat keseriusan  yang  sama,  diancam  dengan  sanksi  pidana  yang  sama.  Sedangkan  Hirsch mensyaratkan 3 (tiga) hal dalam proporsionalitas ordinal, yaitu parity (keseimbangan) , rank ordering (urutan peringkat), dan spacing of penalties (jarak pidana). Parity terjadi  ketika  para  pelaku  dipidana  atas  tindak  pidana  dengan  tingkat keseriusan yang sama maka mereka berhak atas pidana yang beratnya seimbang. Tidak berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori tindak  pidana.  Jika  variasi  dalam  satu  kategori  telah  dipastikan  kesetaraannya,  maka pidana  yang  ditetapkan  juga  harus  memiliki  tingkat  yang  sama. Rank  ordering dimaksudkan  bahwa  pidana  harus  menggambarkan  peringkat  keseriusan  dari  tindak pidana.  Sedangkan spacing  of  penalties artinya  bahwa  untuk  menentukan  keseriusan tindak  pidana  harus  ada  perbedaan  jarak  sanksi  pidana  antara  kasus  yang  satu  dengan kasus yang lain, misalnya untuk kasus dengan tingkat tinggi, sedang atau ringan. Hirsch mengemukakan  bahwa  kriteria  keseriusan  tindak  pidana  berdasarkan  pada  2  (dua)  hal
utama, yaitu kerugian sebagai akibat dari tindak pidana dan kesalahan (M. Ali, 2018). Kerugian mengacu pada tingkat kerugian atau risiko yang ditimbulkan. Kerugian dapat berupa: 1) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara; 2)  kerugian  materiial  dan  immateriil;  3)  kerugian  aktual  maupun  potensial;  dan  d) kerugian fisik dan kerugian psikis. Sedangkan kesalahan terkait kesengajaan, kealpaan, dan  kondisi-kondisi  yang  menyertainya.  Sehingga,  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proporsi  pertanggungjawaban  pidana  terkait pembebanan  kerugian  pada  pendapatan  negara  kepada  pelaku  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  studi  ini  nampaknya  adalah penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum  doktrinal  pada  dasarnya  mengandalkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menganalisis isu-isu hukum dan mengembangkan argumen hukum. Dalam  studi  ini,  peneliti  bermaksud  untuk  menganalisis  perubahan  dalam  Undang- Undang  Perpajakan  Indonesia  (UU  HPP)  dan  implikasinya  terhadap  Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Peradilan Pidana (UU KUP) mengenai pembebanan kerugian pada  pendapatan  negara  kepada  pelaku  tindak  pidana  perpajakan.  Analisis  melibatkan penafsiran  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan,  pemeriksaan  prinsip-prinsip hukum,  dan  penelusuran  keputusan-keputusan  pengadilan  untuk  menanggapi  isu-isu hukum  yang  diangkat  dalam  pendahuluan.  Selain  itu,  peneliti  bermaksud  untuk mengeksplorasi  konsep  hukum  historis  seperti  prinsip  proporsionalitas  dalam  hukum pidana, melacak asal-usulnya dari sistem hukum kuno seperti Kode Hammurabi hingga teori-teori  hukum  kontemporer  yang  diusulkan  oleh  para  sarjana  hukum.  Pendekatan doktrinal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum, prinsip- prinsip,  dan  konsep-konsep  hukum  yang  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian  dan mengembangkan argumen berdasarkan penalaran dan interpretasi hukum.

## Hasil dan Pembahasan Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Dalam teori hukum pidana terdapat asas actus non facit reum, nisi mens sit rea yang berarti bahwa perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Selaras dengan pemikiran tersebut, terdapat juga asas geen straf zonder schuld atau asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas no punishment without fault yang berarti tiada  satu  orangpun  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  hukum  pidana,  tanpa  ia melakukan suatu perbuatan pidana karena sengaja ataupun karena kealpaan.
Berdasarkan  asas  tersebut,  pertanggungjawaban  pidana  tidak  hanya  didasarkan pada perbuatan yang dilakukan ( actus reus ) tetapi juga pada sikap batinnya ( mens rea ). Dengan  demikian  perbuatan  pidana  seseorang  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana  jika  memenuhi  2  (dua)  unsur  yaitu:  (1)  adanya  tindak  pidana;  dan  (2)  adanya kesalahan, baik kesalahan karena kesengajaan ( dolus ) maupun kealpaan ( culpa ). Penerapan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea dapat ditemui dalam induk hukum  pidana  di  Indonesia,  yaitu  KUHP.  Dalam  penjelasan  (penafsiran)  KUHP ditemukan bahwa KUHP disusun dengan mendasarkan pada pemikiran aliran neo-klasik yang  menjaga  keseimbangan  antara  faktor  obyektif  (perbuatan/lahiriah)  dan  faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran neo-klasik memusatkan perhatiannya tidak
hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana ( daad-dader strafrecht ). Dalam perumusan pasal per pasal dalam KUHP, dasar pemikiran tersebut dituangkan dengan penggunaan frasa antara lain ‘sengaja’ (Pasal 56), ‘mengetahui’ (Pasal 123), ‘dengan maksud’ (Pasal 181), ‘niat’ (Pasal 53), ‘dengan rencana’ (Pasal 340).
Selain dalam KUHP, penerapan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea juga dapat ditemui dalam UU KUP. Ketentuan pidana dalam UU KUP dirumuskan dengan memuat unsur mens rea dan unsur actus reus . Unsur mens rea terlihat dari perumusan frasa seperti alpa (Pasal 38), sengaja (Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39A), melakukan lagi (Pasal 39 ayat (2)), percobaan (Pasal 39 ayat (3)). Sedangkan unsur actus reus terlihat jelas dari setiap pasal pidana yang memuat perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam dengan sanksi pidana.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diketahui  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dalam sistem hukum di Indonesia mempertimbangkan dan mengharuskan adanya unsur mens rea dan  unsur actus  reus dari  pelaku  tindak  pidana.  Demkian  juga,  proporsi pertanggungjawaban  tindak  pidana  perpajakan  berupa  pembebanan  kerugian  pada pendapatan  negara  kepada  pelaku  tindak  pidana  ditentukan  dengan  mempertimbangan unsur mens rea dan unsur actus reus dari pelaku tindak pidana.

## Kerangka Proporsi Pertanggungjawaban Pidana
Berdasarkan uraian mengenai dasar pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, proporsi kerugian pada pendapatan negara sebagai pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan haruslah mempertimbangkan unsur mens rea dan unsur actus reus dari pelaku tindak pidana.
Sesuai  UU  KUP,  unsur mens  rea pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan dibedakan  menjadi  alpa,  sengaja,  perulangan,  dan  percobaan.  Selanjutnya,  dengan merujuk  pada  KUHP,  teori  hukum  pidana,  dan  pendapat  ahli  hukum  pidana,  masing- masing  unsur mens  rea tersebut  dapat  dikualifikasikan  secara  berjenjang.  Sedangkan unsur actus reus dikualifikasi dalam derajat yang berbeda dengan merujuk pada Pasal 55 – 57 KUHP, Pasal 43 ayat (1) UU KUP, serta Pasal 13 – 21, Pasal 40 – 57, dan pasal terkait lainnya dalam KUHP baru yang mulai berlaku tahun 2026.
Setelah  dilakukan  pengkualifikasian mens  rea dan actus  reus ,  selanjutnya  perlu dilakukan  pembobotan  masing-masing  kualifikasi  dengan  merujuk  pada  rumusan pertanggungjawaban  pidana  dalam  KUHP,  rentang  ancaman  pidana  denda  dalam  UU KUP,  dan/atau  berdasarkan professional  judgement dari  ahli  perpajakan  berdasarkan fakta penyidikan.
Kualifikasi Kesengajaan ( Mens Rea )
Pembuktian tindak pidana selain mempertimbangkan perbuatan yang tampak ( actus reus ), juga mempertimbangkan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan ( mens rea ).  Ahli  hukum  Profesor  Hikmahanto  Juwana  menyampaikan  keterkaitan actus  reus dan mens  rea sebagai  berikut:  “Unsur  terpenuhinya  perbuatan  pidana  harus  ada  niat dan/atau perbuatan jahat. Apabila ada niat dan perbuatan jahat maka terpenuhi adanya kesengajaan . Bila hanya ada perbuatan jahat namun tidak ada niat jahat berarti kelalaian . Tapi  kalau  niat  ada  tapi  perbuatan  tidak  menghasilkan,  namun  ada  langkah  persiapan untuk itu, maka bisa disebut percobaan . Kalau ada niat jahat dan tidak ada perbuatan
jahat  maka  tidak  bisa  dikenakan."  Berdasarkan  hal  tersebut, mens  rea pelaku  dapat dikategorikan menjadi kelalaian, percobaan, dan kesengajaan.
Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) kesengajaan yang bersifat tujuan ( opzet als  oogmerk );  (2)  kesengajaan  secara  keinsafan  kepastian  ( opzet  bij  zekerheids- bewustzijn );  dan  (3)  kesengajaan  keinsafan  kemungkinan  ( opzet  bij  mogelijkheids- bewustzijn ).
Kesengajaan yang bersifat tujuan mengandung makna bahwa si pelaku benar-benar menghendaki  mencapai  akibat  (tujuan)  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Jenis kesengajaan  ini  diikuti  oleh  dua  teori,  yaitu  teori  kehendak  dan  teori  bayangan.  Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki  oleh  si  pelaku.  Sementara,  teori  bayangan  menganggap  kesengajaan  ada apabila  si  pelaku  pada  waktu  mulai  melakukan  perbuatan  ad a  bayangan  yang  terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai . Sedangkan kesengajaan secara keinsafan kepastian dimaknai  ada  apabila  si  pelaku  dengan  perbuatannya  tidak  bertujuan  untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict , tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan  mengikuti  perbuatan  itu.  Jenis  kesengajaan  yang  ketiga  adalah  kesengajaan keinsafan kemungkinan yaitu suatu kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si  pelaku  hanya  ada  bayangan  kemungkinan  belaka,  bahwa  akan  terjadi  akibat  yang bersangkutan tanpa dituju.
Berdasarkan uraian tersebut, unsur kesengajaan dapat dikualifikasikan menjadi (1) sengaja  berbuat  dengan  tujuan  untuk  mencapai  akibat  yang  dikehendaki;  (2)  sengaja berbuat dan mempunyai bayangan yang terang mengenai akibat yang akan terjadi; (3) sengaja  berbuat  dan  mengetahui  kemungkinan  akibat  dari  perbuatannya  itu;  dan  (4) sengaja berbuat namun tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang merupakan tindak pidana.

## Kualifikasi Perbuatan ( Actus Reus )
Pasal  55  ayat  (1)  dan  Pasal  56  KUHP  menguraikan  kualifikasi  pelaku  dengan menekankan  pada  perbedaan  atau  derajat  perbuatannya,  yaitu:  yang  melakukan  tindak pidana dan yang membantu kejahatan (membantu melakukan tindak pidana). Pasal 55 KUHP  menguraikan  bahwa  yang  melakukan  tindak  pidana  adalah  (1)  mereka  yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan  perbuatan .  Sedangkan  yang  membantu  kejahatan  adalah  sebagaimana diuraikan dalam Pasal 56 KUHP, yaitu (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan .
Dari rumusan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut di atas, terdapat lima pelaku atau peserta tindak pidana, yaitu:
1. yang  melakukan  perbuatan  ( plegen,  dader ),  yaitu  orang  yang  melakukan  sendiri perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik,  orang  yang  menurut  maksud  pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan  untuk mengakhiri keadaan terlarang, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu berlangsung terus;
2. yang menyuruh melakukan perbuatan ( doen plegen, middelijke dader ), yaitu orang yang  melakukan  perbuatan  dengan  perantara  orang  lain  dimana  perantara  yang digunakan hanya sebagai 'alat' (alat sebagai 'pembuat materiil');
3. yang turut melakukan perbuatan ( medeplegen, mededader ), dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan ( pleger ) dan orang yang  turut  melakukan  ( medepleger )  peristiwa  pidana.  Keduanya  melakukan perbuatan pelaksanaan . Terdapat kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Mereka harus bersama- sama melaksanakan kehendak itu untuk mencapai tujuan masing-masing;
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan ( uitlokken, uitlokker ), yaitu orang yang menggerakkan  orang  lain  melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP;
5. yang  membantu  melakukan  perbuatan  ( medeplichtig  zijn,  medeplichtige ),  jika  ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dapat dikualifikasi membantu perbuataan apabila unsur “sengaja” telah ada, dengan kata lain, orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.
Selain dapat dilakukan oleh orang pribadi ( natural person), perbuatan tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi, kesalahan (tindak pidana) korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana antara lain: (1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut  atau  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  Korporasi;  (2) Korporasi  membiarkan  terjadinya  tindak  pidana; atau (3)  Korporasi  tidak  melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan tindak pidana dapat kualifikasikan menjadi perbuatan  melakukan  tindak  pidana,  perbuatan  membantu  kejahatan,  dan  perbuatan- perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diuraikan di atas.

## Pembobotan  Unsur  Kesengajaan  dan  Unsur  Perbuatan  dalam  Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara
Setelah  diketahui  kualifikasi  kesengajaan  dan  kualifikasi  perbuatan  dari  masing- masing pelaku tindak pidana, langkah selanjutnya adalah memberi koefisien pembobotan derajat kesengajaan dan derajat perbuatan. Pembobotan derajat kesengajaan dan derajat perbuatan didasarkan pada pemaknaan Barbara A. Hudson atas proporsionalitas ordinal sebagai  “... ranking  offences  according  to  seriousness  and  then  establishing  a  scale  of penalties  of  commensurate  severity ”.  Keseriusan  tindak  pidana  menentukan  besaran sanksi yang dijatuhkan, sedangkan keseriusan ditentukan dengan kesengajaan yaitu niat batin ( mens rea ) seseorang melakukan tindak pidana dan besarnya peran pelaku ( actus reus )  sehingga  terjadinya  tindak  pidana.  Proporsionalitas  ordinal  tidak  cukup  untuk menentukan besaran proporsi yang dibebankan pada pelaku tindak pidana karena hanya memberi  gambaran  keseriusan  tindak  pidana  tidak  menggambarkan  berapa  besaran proporsi  yang  dibebankan.  Untuk  mengkuantifikasi  niat  batin  dan  peran  tersebut
digunakan  pembobotan  atas  dasar  proporsionalitas  kardinal  yang  dikemukakan  Hirsch yang perlu mempertahankan proporsi yang rasional antara tingkat tertinggi pidana dengan keseriusan  tindak  pidana.  Pemidanaan  disusun  berdasarkan  skala  sehingga  beratnya pidana berkaitan dengan perbandingan kesalahan pelaku tindak pidana. Selain itu skala pidana  dirancang  untuk  menggambarkan  perbandingan  beratnya  tindak  pidana. Penyusunan skala menurut Hirsch sesuai dengan tingkat tertinggi dan keseriusan tindak pidana  memberikan  dasar  yang  rasional  untuk  pembobotan  beban  pengenaan  sanksi pidana.  Tulisan  ini  memberikan  petunjuk  pembobotan  didasarkan  pada  ancaman hukuman paling ringan sampai dengan hukuman paling berat dari suatu delik. Semakin tinggi  keseriusan  tindak  pidana  diancam  dengan  sanksi  pidana  semakin  tinggi. Pembobotan  ini  dituangkan  dalam  tabulasi  untuk  dapat  mengetahui  proporsi  kerugian pada pendapatan negara untuk masing-masing pelaku. Tabel 1 yang disajikan berikut ini merupakan contoh/simulasi tabulasi unsur kesengajaan, unsur perbuatan, koefisien, dan pembobotan  yang  menghasilkan  proporsi  kerugian  pada  pendapatan  negara  untuk masing-masing pelaku.
Koefisiensi  yang  digunakan  pada  contoh  tabulasi  merujuk  pada  rentang  pengali pidana denda sesuai pasal pidana UU KUP. Koefisien pembobotan untuk tindak pidana sesuai  Pasal  39  adalah  paling  ringan  2  (dua)  kali  dan  paling  berat  4  (empat)  kali. Sedangkan untuk Pasal 39A, koefisien paling ringan adalah 2 (dua) kali dan koefisien paling berat adalah 6 (enam).

## Tabel 1. Simulasi Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan dan Kualifikasi Perbuatan
Unsur Kualifikasi Indikator Koefisien Tsk 1 (Korporasi) Tsk 2 (Direktur) Tsk 3 (Tax Manager) Tsk 4 (Staf Bag. Pajak) Tsk 5 (Staf)
UNSUR
SENGAJA
1
sengaja berbuat untuk mencapai akibat (tujuan) yang dikehendaki − menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;
− menghendaki sungguh- sungguh akibatnya;
− mampu untuk menentukan kehendak berbuat; − mampu bertanggung jawab atas akibatnya;
− mendapat manfaat/keuntungan terbesar. 6
6 2 sengaja berbuat dan mengetahui akibat yang akan terjadi − menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;
− mengetahui akibatnya;
− mampu untuk menentukan kehendak
berbuat; − mendapat manfaat/keuntungan. 4 4 3
sengaja berbuat dan mengetahui kemungkinan akibat dari perbuatannya itu. − menghendaki dan
kurang mengetahui apa yang dilakukan;
− mengetahui kemungkinan akibat yang terjadi; − mengetahui risiko atas perbuatan yang dilakukan; − tidak mendapat manfaat/keuntungan. 3 3 4 sengaja berbuat namun tidak − tidak merencanakan; − menjalankan perintah; 2 2
Unsur Kualifikasi Indikator Koefisien Tsk 1 (Korporasi) Tsk 2 (Direktur) Tsk 3 (Tax Manager) Tsk 4 (Staf Bag. Pajak) Tsk 5 (Staf) bertujuan untuk mencapai akibat yang merupakan tindak pidana − kurang mengetahui akibatnya;
− tidak/kurang mendapat manfaat.

## UNSUR PERBUATAN
(Pasal 39- Pasal 39A dan Pasal 43 ayat (1)) 1 yang melakukan perbuatan (plegen, dader); − orang yang melakukan perbuatan tindak pidana;
− orang yang menurut maksud pembuat UU harus dipandang yang bertanggung jawab;
− orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan terlarang, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu berlangsung terus. 6 6 2 yang menyuruh melakukan perbuatan
(doen plegen, middelijke dader); − orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain; − perantara yang digunakan hanya sebagai 'alat' (alat sebagai 'pembuat materiil'); − orang yang menurut maksud pembuat UU harus dipandang yang bertanggung jawab;
− orang yang dapat mengakhiri keadaan terlarang, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu
berlangsung terus. 5
3 yang turut serta melakukan perbuatan
(medeplegen, mededader); − orang yang bersama- sama melakukan perbuatan tindak pidana; − ada kerjasama secara sadar, ada pengertian antara orang-orang yang melakukan kejahatan; − yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan
yang sama; − hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik tersebut. 4
4
4 yang menganjurkan supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker); − ada kesengajaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana; − menggerakkannya dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; − putusan kehendak dari pembuat materiil ditimbulkan karena ada kausalitas dari hal-hal 1 dan 2 di atas; − ada penganjuran ketika pembuat materiil sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana; 3
3
Unsur Kualifikasi Indikator Koefisien Tsk 1 (Korporasi) Tsk 2 (Direktur) Tsk 3 (Tax Manager) Tsk 4 (Staf Bag. Pajak) Tsk 5 (Staf) − pembuat materiil tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 5 yang membantu melakukan perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) − tidak harus ada kerjasama yg disadari;
− merupakan perbuatan pelaksanaan; − tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri.
− Tidak termasuk perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu tindak pidana. 2 2 PROPORSI Jumlah Koefisien Tiap Pelaku 12 8 6 4 4 Jumlah Koefisien 34 Persentase Proporsi 35,29% 23,53% 17,65% 11,76% 11,76% Jumlah KpPN (Rp) 10.000.000.000 Proporsi KpPN (Rp) 3.529.411.765   2.352.941.176   1.764.705.882   1.176.470.588   1.176.470.588

## Pembahasan

## Penghitungan  Proporsi  Kerugian  pada  Pendapatan  Negara  untuk  Masing-Masing Pelaku
Sesuai  dengan  tabulasi  di  atas,  didapat  hasil  proporsi  kerugian  pada  pendapatan negara untuk masing-masing pelaku tindak pidana baik orang pribadi maupun korporasi. Penghitungan  proporsi  dilakukan  dengan  cara  memberikan  pembobotan  terhadap kualifikasi  kesengajaan  dan  kualifikasi  perbuatan  sehingga  diperoleh  nilai  proporsi masing-masing  pelaku  untuk  selanjutnya  dikalikan  dengan  keseluruhan  nilai  kerugian pada pendapatan negara yang menghasilkan jumlah proporsi kerugian pada pendapatan negara untuk masing-masing pelaku.

## Berdampak dan Ber-outcome Lebih
Metode ini diharapkan dapat melengkapi contoh penghitungan proporsi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 44B Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, hasil lebih  yang  diharapkan  dari  penghitungan  kerugian  pada  pendapatan  negara  secara proporsional  adalah  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  lebih  berkeadilan, berkemanfaatan,  dan  berkepastian  hukum.  Lebih  berkeadilan  karena  sesuai  dengan penjelasan  Pasal  44B  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan, masing-masing pelaku tindak pidana akan dibebani denda sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya. Kepada pelaku utama akan dibebani denda yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  denda  yang  dibebankan  kepada  pelaku  turut  serta. Ketentuan  proporsi  diharapkan  juga  akan  membawa  kemanfaatan  yang  lebih  karena kepada para pelaku tindak pidana tidak dibebankan seluruh denda, tetapi sebagian denda sesuai proporsinya, sehingga para pelaku lebih mungkin untuk membayar kerugian pada pendapatan  negara.  Lebih  lanjut,  dengan  adanya  penghentian  penyidikan  demi kepentingan umum, biaya untuk tahap penegakan hukum selanjutnya seperti pengeluaran negara  pada  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  tidak  ada.  Dengan  kata  lain,  ketentuan proporsional  semakin  berkemanfaatan  karena  lebih  membuka  kesempatan  bagi  wajib pajak/tersangka  untuk  menghindari  pemidanaan,  mendukung  pencapaian  penerimaan negara,  dan  menghemat  pengeluaran  negara.  Selain  itu,  pembebanan  denda  secara proporsional  juga  akan  meningkatkan  kepastian  hukum  karena  masing-masing  pelaku tindak  pidana  terbuka  untuk  mengetahui  besaran  denda  yang  dibebankan  kepadanya
untuk  kemudian  dapat  diajukan  penghentian  penyidikan  terhadap  dirinya  tanpa bergantung pada penanganan pidana terhadap tersangka lain.

## Kesimpulan
Penghitungan  proporsi  kerugian  pada  pendapatan  negara  untuk  masing-masing pelaku  tindak  pidana,  baik  orang  pribadi  maupun  korporasi,  dilakukan  dengan  cara memberikan  pembobotan  terhadap  kualifikasi  kesengajaan  dan  kualifikasi  perbuatan. Hasil  penghitungan  ini  diharapkan  dapat  berwujudnya  penegakan  hukum  yang  lebih berkeadilan,  berkemanfaatan,  dan  berkepastian  hukum.  Masing-masing  pelaku  tindak pidana akan dibebankan denda sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya, dengan pelaku  utama  dibebankan  denda  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  denda  yang dibebankan  kepada  pelaku  turut  serta.  Ketentuan  proporsi  juga  diharapkan  akan membawa  kemanfaatan  karena  para  pelaku  tindak  pidana  tidak  dibebankan  seluruh denda,  tetapi  sebagian  denda  sesuai  proporsinya,  sehingga  para  pelaku  lebih  mungkin untuk  membayar  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Selain  itu,  dengan  adanya penghentian penyidikan demi kepentingan umum, biaya untuk tahap penegakan hukum selanjutnya seperti pengeluaran negara pada lembaga pemasyarakatan menjadi tidak ada. Pembebanan denda secara proporsional juga akan meningkatkan kepastian hukum karena masing-masing  pelaku  tindak  pidana  terbuka  untuk  mengetahui  besaran  denda  yang dibebankan kepadanya untuk kemudian dapat diajukan penghentian penyidikan terhadap dirinya tanpa bergantung pada penanganan pidana terhadap tersangka lain.

## BIBLIOGRAFI
Adiyanta,  F.  C.  S.  (2018).  Kebijakan  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Perpajakan sebagai  Stimulus  Peningkatan  Penerimaan  Negara  dari  Sektor  Pajak  (Studi Evaluatif  Normatif  Kebijakan  Perpajakan  Nasional). Administrative  Law  and Governance Journal , 1 (2), 165–181. Al-Rasyid, H. H., & SH, M. (2019). Fikih Korupsi . Prenada Media. Ali,  H.  Z.  (2022). Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Sinar Grafika.
Ali,  M.  (2018).  Proporsionalitas  dalam  Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 137–158.
Amalia, R. (2021). Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Berry III, W. W. (2011). Promulgating Proportionality. Ga. L. Rev. , 46 , 69. Duff, A., & Garland, D. (1994). A reader on punishment .
Kofman, F., & Senge, P. M. (1993). Communities of commitment: The heart of learning organizations. Organizational Dynamics , 22 (2), 5–23.
Laksana, A. D. (2021). Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Pedofil-Jejak Pustaka . Jejak Pustaka.
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 199–2018.
Lerner, C. S. (2014). Does the Magna Carta Embody a Proportionality Principle. Geo. Mason UCRLJ , 25 , 271.
Nugroho, A. D., & SH, A. (2018). Hukum Pidana Pajak Indonesia . PT Citra Aditya Bakti. Patricia,  M.  B.  S.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Penerapan  e-filing
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Candisari Semarang) . Diponegoro University. Prince, J. D. (1904). The code of Hammurabi . University of Chicago Press.
Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi kehadiran undang-undang HPP dan insentif  perpajakan  sehubungan  covid  19  terhadap  kewajiban  perpajakan  klaster PPN. Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen , 6 (1), 33–41. Siregar, G., & Silaban, R. (2020). Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana . CV, Manhaji Medan.
Copyright holder: Wahyu Widodo, Rizki Piet Darmawan, Ariesto Narindro (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: