## PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Dwi Aryanti Ramadhani, Iwan Erar Joesoef Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: dwiaryanti@upnvj.ac.id, iwan.erar@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara  berbeda  dengan  undang-undang  kepegawaian  sebelumnya. Perbedaan  tersebut  terletak  pada  adanya  pegawai  pemerintahan  lain  selain  PNS,  yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila kita kaitkan dengan bentuk pengangkatan  PPPK  adalah  dengan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  maka  secara tersirat kedudukan PPPK adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi PPPK merupakan pengikat hubungan hukum antara pegawai  pemerintahan  Non-PNS  dengan  instansi  pemerintah  yang  mempekerjakannya. Perjanjian  kerja  tersebut  berakibat  hukum  lahirnya  hubungan  hukum  keperdataan. Mengikatnya hubungan hukum keperdataan ditunjukkan melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berimplikasi terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.  Mengingat  pentingnya  hal-hal  tersebut  diatas,  Penulis mengkaji  dengan  metode  yuridis  normative  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  PPPK berdasarkan  Undang-Undang  ASN  dan  pengangkatan  PPPK  yang  memberikan perlindungan hukum bagi calon pegawai pemerintah di institusi perguruan tinggi. Analisa permasalahan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat menggambarkan  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  PPPK  di  institusi  perguruan  tinggi dapat memberikan perlindungan hukum.
Kata kunci :   Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja (PPPK), Perlindungan Hukum.

## Abstract
The existence of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus is different from the previous employment law. The difference lies in the existence  of  other  government  employees  besides  civil  servants,  namely  Government Employees with Work Agreements (PPPK). If we associate with the form of appointment of  PPPK  is  a  work  agreement  for  a  certain  period  of  time,  then  the PPPK  position  is implicitly a government employee who has legal force in the employment agreement. The employment  agreement  for  PPPK  is  a  binding  legal  relationship  between  Non-PNS government  employees  and  the  government  agencies  that  employ  it.  The  employment agreement resulted in the law birth of civil law relations. The strengthening of civil law relations is demonstrated through the agreement of the two parties to bind themselves in an agreement which has implications for the legal protection of workers' rights. Legal protection as an illustration of the function of law, namely the concept where the law can provide justice, order, certainty, usefulness and peace. Considering the importance of the
above  matters,  the  author  studies  the  normative  juridical  method  regarding  the implementation of the appointment of PPPK based on the ASN Law and the appointment of PPPK which provides legal protection for prospective government employees in tertiary institutions. Analysis of the problem is related to general principles of good governance, so that it can describe the implementation of the appointment of PPPK in higher education institutions can provide legal protection.
Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Government Employees with Work Agreements (PPPK), Legal Protection.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Perkembangan hukum aparatur penyelenggara negara di Indonesia pada masa sebelum reformasi, memiliki pola pemerintahan yang menitikberatkan pada kekuasaan penguasa. Kekuasaan penguasa yang tersentral ini, menyebabkan aparatur penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Untuk menciptakan aparatur  negara  yang  profesional,  memiliki  integritas,  netral  dan  bebas  dari  intervensi politik dan hal-hal lain, diperlukan undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara.  Aparatur  sipil  negara  diharapkan  mampu  menjalankan  peran  sebagai  pelayan masayarakat dan mampu menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  ,merupakan  landasan  idiil  dalam merancang perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan merupakan landasan hukum  untuk  mencapai  dan  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  nasional  Indonesia, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  1945.  Dalam  hal  untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata  dan  berkeseimbangan  materiil  dan  spirituil  di  bidang  aparatur  negara,  maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara.
Undang-undang aparatur sipil negara merupakan peraturan perundang-undangan yang mereformasi  undang-undang  sebelumnya  yang  mengatur  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil, selanjutnya  disebut  sebagai  PNS.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, merupakan undang-undang yang memperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Kedua undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kepegawaian, dalam hal ini tentang PNS. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam bab menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  Kepegawaian,  bahwa  dalam  rangka  usaha  mencapai  tujuan  nasional  yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan materiil dan spirituil,  diperlukan  adanya  Pegawai  Negeri  sebagai  Warga  Negara,  unsur  Aparatur Negara,  Abdi  Negara,  dan  Abdi  Masyarakat  yang  penuh  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian,    adalah    Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  amandemen.  Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan perkembangan bangsa Indonesia ditengah perkembangan bangsa-bangsa di dunia, maka Undang-undang Pokok- Pokok Kepegawaian yang ada tidak lagi dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang sedang  memperbaiki  diri  menuju  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Agar terwujud  pemerintahan  yang  baik  diperlukan  reformasi  birokrasi  khususnya  di  bidang kepegawaian.
Terwujudnya  reformasi  birokrasi  memerlukan  suatu  undang-undang  aparatur  sipil negara, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ASN. Undang-undang ini  memiliki  cita-cita  dan  tujuan  untuk  mewujudkan  ASN  yang  memiliki  integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan  peran  sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
ASN berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya  disebut  sebagai  PPPK,  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal  yang  menarik  dalam  Undang-Undang  ASN, adalah  keberadaan  PPPK.  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian tidak mengatur PPPK, bahkan tidak mengatur perjanjian kerja untuk pegawai pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam  Pasal  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  sesuatu  jabatan  Negeri  atau  diserahi  tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  dalam  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari PNS dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara , Menimbang, hlm. 1.
serta Ayat (2) menyebutkan bahwa PNS terdiri dari PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Mencermati keberadaan PNS dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang  Kepegawaian,  maka  seorang  PNS  memiliki  hubungan  kerja  dengan Pemerintah melalui suatu pengangkatan bukan melalui suatu perjanjian kerja. Hal ini dapat dicermati dalam kalimat: “Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat  yang  berwenang.”  Kalimat  selanjutnya  dalam  pasal  ini  merupakan  penjelasan tentang  tugas  yang  dibebankan  kepada  PNS  yang  sesudah  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang.  Penegasan  ini  dapat  dicermati  dalam  kalimat  lanjutan  pada  Pasal  1  huruf  a tersebut diatas, yaitu pada kalimat: “diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas  dalam  sesuatu  jabatan  Negeri  atau  diserahi  tugas  Negara  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan  sesuatu  peraturan  perundang-undangan  dan  digaji  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Kedudukan PNS dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sangatlah berbeda dengan kedudukan PNS dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  ASN.  Dalam  Undang-Undang  ASN,  PNS  merupakan  salah  satu  komponen  dari pegawai  ASN.  Hal  ini  dapat  ditemui  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  ASN,  yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK. Keberadaan PPPK dalam  aparatur  Pemerintahan  di  Indonesia,  menurut  Pasal  1  angka  4  adalah  diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Selengkapnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ASN, menyebutkan bahwa: PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu,  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam  Undang-undang  Kepegawaian  sebelumnya  tidak  mengenal  perjanjian  kerja sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Adapun  surat pengangkatan  sebagai  PNS  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Kepegawaian berbentuk  Surat  Keputusan  (SK)  Pengangkatan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwenang. Hal ini berlaku jenis surat yang sama untuk pengangkatan Calon PNS (CPNS) maupun pengangkatan tenaga honorer.
Dalam  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kalimat yang menegaskan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap, menunjukkan bahwa ada perbedaan  kedudukan  hukum  antara  PNS  dan  PPPK  sebagai  ASN.  Fadhel  Maulana Ramadhan berpendapat, bahwa PPPK sebagai upaya untuk menciptakan berbagai inovasi didalam sektor pemerintahan dengan cara pertukaran kompetensi dan sharing knowledge and experience antara sektor publik dan sektor swasta. Dengan begitu, masuknya PPPK akan memacu adrenalin birokrasi untuk melakukan percepatan penyelenggaraan ASN. 2
Selanjutnya  apabila  kita  kaitkan  dengan  bentuk  pengangkatan  PPPK  adalah  dengan perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  maka  secara  tersirat  kedudukan  PPPK  adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi PPPK merupakan pengikat hubungan hukum antara pegawai pemerintahan non-PNS dengan  pemerintah  yang  mempekerjakannya.  Apabila  perjanjian  kerja  tersebut  menjadi pengikat antara pegawai non-PNS dengan institusi pemerintah yang mempekerjakannya,
2 Sebagaimana  ditulis  oleh  Fadhel  Maulana  Ramadhan  di  Birohukum.Bappenas.  go.id., Kepastian  Hukum PPPK Dalam Sistem ASN, diunduh pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 10.45 Wib.
maka  hubungan  hukum  antara  keduanya  adalah  hubungan  hukum  keperdataan. Mengikatnya hubungan hukum keperdataan ditunjukkan melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam hal PPPK perjanjian yang terjalin dengan institusi pemerintahan adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor ASN adalah perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, selanjutnya disebut dengan PKWT.
Sebagaimana  telah  Penulis  sampaikan  sebelumnya,  bahwa  perjanjian  kerja  dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja ini  dimaksudkan  untuk  untuk  mengikatkan  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun jenis perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut  ada  2  (dua)  jenis,  yaitu:  Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Sedangkan penjelasan tentang PKWT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dalam Pasal 57 sampai dengan 59.
Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai  atau sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan  yang  bersifat  musiman;  atau  d.  Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Selanjutnya  dalam  Pasal  59  ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Pengangkatan  PPPK  berdasarkan  PKWT  memiliki  implikasi  hukum  yang  tentu  saja berbeda  dengan  PNS  dimana  secara  jelas  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang Nomor ASN, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap. Kekuatan  hukum PPPK yang  diangkat  berdasarkan  PKWT  secara  kontraktual  ada  pada  isi  PKWT  antara  calon pegawai dengan isntitusi pemerintah yang mempekerjakannya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  hendak  mengkaji  perjanjian  kerja  pegawai  yang  telah berstatus sebagai pegawai tetap di insitusi perguruan tinggi swasta yang kemudian berubah menjadi  perguruan  tinggi  negeri.  Perguruan  tinggi  tersebut  ketika  berstatus  perguruan tinggi  swasta  mempekerjakan  pegawai  PNS  dan  pegawai  Non-PNS.  Pegawai  Non-PNS yang  telah  menjadi  pegawai  tetap,  diangkat  sebagai  pegawai  tetap  berdasarkan  surat keputusan pengangkatan dari yayasan. Namun setalah perguruan tinggi tersebut berubah status menjadi perguruan tinggi negeri, status kepegawaian Non-PNS mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang ASN.
Berdasarkan undang-undang ASN tersebut, pegawai Non-PNS berstatus sebagai PPPK. Perjanjian kerja yang berlaku terhadap PPPK, berdasarkan Undang-undang ASN adalah perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT). Ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  perjanjian  kerja  untuk  jenis pekerjaan    yang  akan  selesai  dalam  waktu  tertentu. 3 Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk waktu tertentu berlaku bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh waktu berlakunya perjanjian atau  selesainya  pekerjaan  tertentu. 4 PKWT  tidak dapat  diadakan  untuk  pekerjaan  yang bersifat tetap, tetapi hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 5
3 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 58.
4 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, 2008, Surabaya, hlm.26.
5 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 48.
Mencermati  hal-hal  yang  dijelaskan  diatas,  dengan  adanya  PKWT  pada  PPPK berimplikasi terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. 6 Philipus  M.  Hadjon, menjelaskan bahwa perlindungan hukum dibagi dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. 7 Pemberian perlindungan hukum bagi  pekerja  menurut  Imam  Soepomo  meliputi  lima  bidang  hukum  perburuhan,  yaitu: bidang  pengerahan/penempatan  tenaga  kerja;  bidang  hubungan  kerja;  bidang  kesehatan kerja; bidang keamanan kerja; dan bidang jaminan sosial buruh. 8

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian tentang :
a. Bagaimana kedudukan PNS dan PPPK dalam UU ASN ?
b. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan PPPK berdasarkan UU ASN
c. Bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK di Institusi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai ASN ?

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

## Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal  1  angka  3  UU  No.  5/2014,  menetapkan definisi  pegawai  negeri  sipil  dengan perumusan sebagai berikut, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
6 Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2016, hlm. 224-225.
7 Philipis M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Edisi Khusus, Peradaban, 2007, hlm. 2.
8 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi, Sinar Grafika, 2014, hlm. 11.
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil  negara  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan”.  Definisi  tersebut  sedikit  berbeda  dengan  definisi  pegawai  negeri  sipil dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 karena dilandasi oleh semangat perubahan dalam UU ASN. Dipisahkannya unsur militer dan kepolisian dari definisi pegawai negeri sipil dalam UU  ASN  sudah  sejalan  dengan  definisi  pegawai  negeri  sipil  secara  umum. 9 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Dari  pengertian  di  atas  maka  dapat  dikatakan  pengertian  pegawai  negeri  sipil  adalah bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yang  memenuhi  syarat  tertentu  untuk  menduduki jabatan  pemerintah.  PNS  sebagai  aparat  Pemerintah  memiliki  tugas  untuk  melayani kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan tugas–tugas dan kewajiban PNS terkait langsung  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  atau  negara  maupun  warga negara.
Philipus  M.  Hadjon  dan  kawan-kawan  menjelaskan  bahwa  pada  umumnya  pejabat publik  berstatus  pegawai  negeri  namun  tidak  semua  pejabat  publik  berstatus  pegawai negeri. 10 Selanjutnya, berdasarkan the 1929 Civil Service Act (Ambtenarenwet) di Belanda,
Civil  service  law  is  distinct  from  general  labour  law  on  three  main  issues.  First,  civil servants  do  not  have  a  contract  of  employment,  but  are  employed  on  the  basis  of  a (unilateral)  public  appointment.  Second,  they  are  subject  to  specific  disciplinary legislation,  the  procedural  law  of  which  was  moved  from  the  Civil  Service  Act  to  the General  Administrative  Law  Act  (Algemene  wet bestuursrecht).  Third,  they  can  only  be
9 Muhammad  Yasin, Perlindungan  Hukum Bagi  Warga  Negara  Dalam  Pelaksanaan  Mutasi Pegawai  Negeri Sipil , Yuridika, Volume 31, No. 2, Mei 2016, hlm. 259.
10 Philipus M.Hadjon. et.,al., 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, hlm. 213.
dismissed for specific reasons, specified in the General Civil Service Regulation (Algemeen rijksambtenarenreglement) . 11
Sesuai  penjelasan  Civil  Service  Act  milik  pemerintah  Belanda  tersebut,  pengaturan mengenai PNS dipisahkan dari hukum perburuhan (tenaga kerja) secara umum. Ketentuan tersebut menjelaskan tidak digunakannya lagi pendapat klasik yang memandang seorang pegawai negeri yang memegang jabatan negeri pada hakekatnya mengadakan hubungan hukum  keperdataan  dengan  Negara  (pemerintah).  PNS  tidak  memiliki  perjanjian  atau kontrak kerja tetapi dipekerjakan berdasarkan perjanjian publik yang diakui secara umum oleh banyak negara/unilateral). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hubungan hukum kepegawaian  sebagai  suatu openbare  dienstberekking (hubungan  dinas  publik)  terhadap negara  (pemerintah),  yang  lebih  merupakan  hubungan subordonatie antara  atasan  dan bawahan. 12
Selanjutnya, dalam Pasal 7 UU ASN menegaskan adanya perbedaan antara PNS dengan PPPK.  Perbedaan  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  PNS  sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat  sebagai  pegawai tetap    oleh    Pejabat   Pembina    Kepegawaian    (PPK)    dan     memiliki      Nomor     Induk Pegawai   (NIP) secara nasional; Kedua, PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b  merupakan  pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  PPPK  oleh  PPK  sesuai  dengan kebutuhan  Instansi  Pemerintah  dan   ketentuan   Undang-Undang   ini. Pada pasal 22 UU ASN disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan  pengembangan  kompetensi.  Namun,  PPPK  tidak  secara  otomatis  diangkat  menjadi PNS  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  99  UU  ASN  sebagai  berikut:  Pertama, PPPK
11 Dikutip dari  Muhammad Yasin, Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil , Yuridika, Volume 31, No. 2, Mei 2016, hlm. 260.
tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS; Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  dijelaskan  diatas,  maka  menurut  UU  ASN  PPPK  tidak  akan  diangkat menjadi calon PNS. Jika ingin PPPK hendak menjadi PNS, PPPK harus ikut bersaing atau memiliki  persamaan  dengan  pelamar  pada  umumnya.  Dengan  kata  lain,  kesempatan seorang PPPK untuk menjadi calon PNS sangat kecil. Hal ini berarti pengabdian seorang PPPK sebagai ASN hanya diukur berdasarkan Pasal 22 UU ASN, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

## 2. Pelaksanaan  Pengangkatan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja berdasarkan Undang-undang Aparatur Sipil Negara
PPPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Pasal 1 angka 1 Undang- undang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam pasal yang sama angka 4 disebutkan bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Pengangkatan PNS dan PPPK di PTNB  mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Untuk pengadaan PNS berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 15 menyebutkan bahwa pengadaan PNS  di  instansi  Pemerintah  dilakukan  berdasarkan  pada  penetapan  kebutuhan  PNS sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12.    Sedangkan  untuk  pengangkatan  PPPK,  PTNB merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi (Permenristekdikti)  Nomor  38  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  dan
Pemberhentian  Dosen  dan  Tenaga  Kependidikan  sebagai  Pegawai  Pemerintah  Dengan Perjanjian Kerja Pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Baru.
Perubahan  status  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  menjadi  PTNB,  diikuti  dengan perubahan status kepegawaian di PTNB. Perubahan status dari PTS ke PTNB ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden. Dalam Peraturan Presiden tersebut menejelaskan tentang penetapan  status  kepegawaian  dilaksanakan  dengan  ketentuan  bahwa  untuk  PNS  yang berada  dibawah  Kementerian  selain  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dapat dialihkan  statusnya  menjadi  PNS  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditugaskan dilingkungan  PTNB. Selanjutnya, pegawai yang bukan PNS  yang  bekerja  pada  PTNB  dapat  diangkat  menjadi  Calon  PNS  Pusat  sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan dan ditugaskan pada PTNB tersebut.
Terkait ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan, keuangan, dan kepegawaian yang mengacu pada pasal 7 Perpres Nomor 120 Tahun 2014, maka dilakukan oleh menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  pendidikan;  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  aparatur  negara;  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  keuangan;  dan/atau  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara,  baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  sesuai  dengan bidang  tugasnya  masing-masing  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Untuk  teknis  pengalihan  kepegawaian  dan  kekayaan  dari  Yayasan  PTS    kepada Kemendikbud, diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan  baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pengangkatan  PPPK  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Dalam pasal 3 peraturan pemerintah tersebut menjelaskan tentang
manajemen  PPPK  meliputi:  penetapan  kebutuhan;  pengadaan;  penilaian  kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan kerja; dan perlindungan.
Penetapan kebutuhan PPPK di PTNB pada masa peralihan dari PTS ke PTN dilakukan dengan  cara  memberikan  hak  kepada  PTY  berstatus  Dosen  yang  usianya  tidak dimungkinkan  lagi  mengikuti  seleksi  sebagai  Calon  PNS  untuk  diangkat  sebagai  ASN PPPK.  Untuk  selanjutnya  PTNB  harus  menyusun  kebutuhan  jumlah  dan  jenis  jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK di PTNB dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
Hasil penetapan kebutuhan PPPK kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengadaan calon  PPPK  di  PTNB.  Tahapan  pengadaan  berdasarkan  pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018,  yaitu:  perencanaan;  pengumuman  lowongan; pelamaran; seleksi; pengumuman hasil seleksi; dan pengangkatan menjadi PPPK. Tahapan tersebut dilakukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK dengan dukungan dari Panitia seleksi PTNB. Semua proses pengadaan dilakukan secara tertib administratif sesuai dengan Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Akhir dari proses pengadaan PPPK adalah pengangkatan calon PPPK yang sudah lulus seleksi menjadi PPPK PTNB berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam pasal 1 angka 14 dijelaskan tentang PPK adalah pejabat yang mempunyai  kewenangan  menetapkan  pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian Pegawai  ASN  dan  pembinaan  manajemen  ASN  di  instansi  pemerintah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Proses  selanjutnya  PPK  memberikan  kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk dilingkungannya untuk menetapkan keputusan pengangkatan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon PPPK, beradasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  sekurang-kurangnya  memuat,  yaitu:  tugas;  target kinerja;  masa  perjanjian  kerja;  hak  dan  kewajiban;  larangan;  dan  sanksi.  Perihal  masa perjanjia kerja, dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ditegaskan bahwa  masa  hubungan  perjanjian  kerja  PPPK  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan  yang  berlaku  bagi  PPPK  yang  tundu  pada  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, yang mana Pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, dan pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian  kerja  ASN  dengan  instansi  pemerintah  merupakan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT).  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  pada  pasal  1  Undang-undang  ASN, bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan tugas  pemerintahan.  Yang  dimaksud  waktu  tertentu  dalam  Undang-undang Ketenagakerjaan adalah batasan waktu dalam perjanjian kerja yang hanya diperuntukkan untuk pekerjaan tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 13
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
13 Zaeni  Asyhadie  dan  Rahmawati  Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan  Dalam  Teori dan  Praktik  di  Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,  2019, hlm. 71.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Mencermati definisi PPPK dalam pasal 1 angka 4, maka telah terjadi kerancuan dalam pengertian  PKWT  yang  berbeda  dengan  pengertian  PKWT  dalam  Undang-undang Ketenagakerjaan.  Subjek  dalam  PKWT  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan  dan Undang-undang ASN keduanya adalah WNI sebagai pekerja, namun tunduk pada undang- undang yang berbeda. Oleh karena keberadaan PPPK berdasarkan Undang-undang ASN, maka yang berlaku atas PPPK adalah aturan dalam Undang-undang ASN.
Undang-undang ASN dalam pasal 1 angka 2 tidak membedakan tentang pengangkatan kepegawaian  antara  PNS  dan  PPPK,  yaitu  keduanya  diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Presiden. Lingkup kerja ASN baik PNS maupun PPPK adalah  untuk  melaksanakan  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun antara PNS dan  PPPK  berbeda  status  kepegawaiannya.  Status  kepegawaian  PNS  adalah  sebagai pegawai  tetap  yang  masa  berakhirnya  status  kepegawaian  adalah  batas  usia  pensiun, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  ASN  pasal  87  ayat  (1)  huruf  c  bahwa  PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.
Status  kepegawaian  PPPK  berakhir  melalui  pemutusan  hubungan  perjanjian  PPPK, berdasarkan Undang-undang ASN pasal 105 ayat (1) huruh a. Dalam pasal 105 ayat (1) huruf a tersebut disebutkan bahwa pemutusan hubungan perjanjian PPPK dilakukan dengan hormat karena Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jika merujuk pada jenis pekerjaan PKWT yaitu pekerjaan yang sementara sifatnya dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun, maka hubungan  kerja  PPPK  dengan  pemerintah  adalah  mengerjakan  jenis  pekerjaan  yang
memerlukan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.  Undang-undang ASN tidak mengatur adanya perpanjangan hubungan kerja untuk PPPK.
Hubungan  kerja  berdasarkan  perjanjian  kerja  secara  umum  berasaskan  kebebasan berkontrak ( pacta sunt servanda ), artinya bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana  undang-undang.  Konsekuensi  dari  perjanjian  adalah  para  pihak  wajib mematuhi isi perjanjian, apabila tidak mematuhi isi perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Namun perjanjian kerja sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian kerja biasanya telah dibuat oleh pemberi kerja dalam bentuk kontrak baku.
Kontrak baku dalam perjanjian kerja ini pada dasarnya para pihak tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausula yang belum dibakukan hanyalah  beberapa  hal,  misalnya  yang  menyangkut  jenis,  harga,  jumlah  warna,  tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Apabila merujuk  pada  teori  kontrak  baku  tersebut  diatas,  maka  PKWT  antara  PPPK  dengan pemerintah merupakan kontrak baku yang dibuat oleh pemerintah yang disetujui oleh calon PPPK. Dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut berarti calon PPPK telah sepakat dan  menyetujui  isi  perjanjian,  dan  bersedia  menerima  konsekuensi  dari  isi  perjanjian tersebut.
Pemerintah selaku pihak yang membuat kontrak baku dalam PKWT antara PPPK dan pemerintah,  maka  pengangkatan  dan  pemberhentian  PPPK  diselenggarakan  dengan berdasar pada AAUPB. AAUPB dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang  ASN  yang  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN  berdasarkan  asas  kepastian  hukum, profesionalitas,  proporsionalitas,  keterpaduan,  delegasi,  netralitas,  akuntabilitas,  efektif
dan  efisien,  keterbukaan,  nondiskriminatif,  persatuan  dan  kesatuan,  keadilan  dan kesetaraan, serta kesejahteraan.
Dalam pembahasan rumusan masalah penulis menggunakan 3 (tiga) asas, yaitu asas keterbukaan,  asas  proporsionalitas,  dan  asas  keadilan  untuk  menganalisa  pelaksanaan pengangkatan  PPPK.  Pelaksanaan  pengangkatan  PPPK  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  Dengan Perjanjian  Kerja.  Pada  pasal  7  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menyatakan  bahwa pengadaan  calon  PPPK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pada  Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: a) Perencanaan; b) Pengumuman lowongan; c) Pelamaran; d) Seleksi; e) Pengumuman hasil seleksi; dan f) Pengangkatan menjadi PPPK.
Berkaitan  dengan  asas  keterbukaan,  maka  dengan  hadirnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  49  Tahun  2018  khususnya  pasal  7,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah menjalankan  asas  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  calon  PPPK.    Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
Tahapan-tahapan dalam pengadaan PPPK menunjukkan adanya kehendak yang baik dari pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi dalam pengadaan calon PPPK. Penyelenggara  pengadaan  calon  PPPK  berdasarkan  Undang-undang  ASN  adalah  BKN. Pelaksanaan pengadaan calon diawali dengan pengumuman lowongan jabatan calon PPPK secara  luas  melalui  media  cetak  dan  elektronik.  Pengumuman  tersebut  berisi  sekurang- kurangnya tentang jumlah danjenis jabatan yang lowong; syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; alamat dan tenpat lamaran ditujukan; cara menyampaikan lamaran; dan batas waktu pengajuan lamaran. Adapun mekanisme seleksi PPPK diatur dalam pasal
17 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## 3. Perlindungan  hukum  bagi  PPPK  di  Institusi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Baru (PTNB) dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai ASN
Ketentuan  penyelenggaraan  Pemerintahan  t  diatur  dalam  sebuah  Undang-Undang yang  disebut  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  menjamin  hak-hak  dasar  dan  memberikan  pelindungan  kepada  Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan,  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  atau  Atasan  Pejabat  yang  bersangkutan.  Warga  Masyarakat  juga  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  mengaktualisasikan  secara  khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan  yang  memungkinkan  untuk  diuji  melalui  Pengadilan.  Hal  inilah  yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus  berpihak  kepada  warganya  dan  bukan  sebaliknya.  Undang-Undang  ini  diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi  subjek  dalam  sebuah  negara  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  perwujudan kedaulatan rakyat.
Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  terhadap  Warga Masyarakat  tidak  dapat  dilakukan  dengan  semena-mena.  Dengan  Undang-Undang  ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang- Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan,  dan  dikonkretkan  ke  dalam  norma  hukum yang mengikat.
Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam  upaya  meningkatkan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan  sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang- Undang  ini  harus  mampu  menciptakan  birokrasi  yang  semakin  baik,  transparan,  dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun  prinsip-prinsip  pokok,  pola  pikir,  sikap,  perilaku,  budaya  dan  pola  tindak administrasi  yang  demokratis,  objektif,  dan  profesional  dalam  rangka  menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk
mengatur  kembali  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 14
Hak  dan  kewajiban  ASN  melekat  pada  pegawai  ASN  baik  PNS  maupun  PPPK. Pengaturan hak dan kewajiban ini adalah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam mengatur  ASN.  Campur  tangan  pemerintah  ini  harus  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi  utama  negara  hukum. 15 Perwujudan  campur  tangan  pemerintah  ini  merupakan konsep welfare  state yang  menempatkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah  diberi  wewenang  untuk  campur  tangan  dalam  segala  lapangan  kehidupan masyarakat berdasarkan perundang-undangan. 16
Campur  tangan  pemerintah  sebagaimana  diuraikan  diatas,  tidak  dapat  dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang lazim disebut sebagai AAUPB. AAUPB  merupakan  standar  wewenang  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dalam  suatu  negara.  Dalam  hukum  administrasi  negara,  hakikat  fungsi pemerintah  adalah  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  ( studerende  functie ). 17 AAUPB semula merupakan asas hukum yang tidak tertulis, namun sejak masa reformasi AAUPB menjadi  suatu  keniscayaan  untuk  tidak  diterapkan  dalam  sistem  peradilan  kita  untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan.
Pengejawantahan AAUPB dalam Undang-Undang ASN, terdapat perbedaan dalam hak dan kewajiban untuk PNS dan PPPK. Menurut Pasal 21 Undang-undang ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan hari tua, perlindungan, dan
14 Penjelasan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
15 Ridwan, HR., Hukum Adminsitrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 229.
16 Ibid , hlm. 230-231.
17 Ridwan Tjandra, Hukum Admintsrasi Negara, Sinar Grafika,  Jakarta, 2018, hlm. 173.
pengembangan  kompetensi.  Sedangkan Pasal  22,  PPPK  berhak  untuk  memperoleh  gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaan yang sangat signifikan  terhadap  hak  yang  tidak  diterima  oleh  PPPK  adalah  jaminan  pensiun  dan jaminan hari tua.
Sementara  itu,  Undang-undang  ASN  memberlakukan  kewajiban  yang  sama  antara PNS dan PPPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23. Pasal ini menyebutkan kewajiban ASN tanpa ada pemisahan antara PNS dan PPPK, yaitu pegawai ASN wajib untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya pegawai ASN wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan  tugas  kedinasan  dengan  penuh  pengabdian,  kejujuran,  kesadaran,  dan tanggungjawab. Pegawai ASN juga wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,  perilaku,  ucapan  dan  tindakan  kepada  setiap  orang,  baik  dalam  maupun  diluar kedinasan.  Pegawai  ASN  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan  pengangkatan  PPPK  oleh  pemerintah  tidak berdasarkan  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  antara  ASN  non-PNS  dilakukan  setelah terjadi proses seleksi selesai dilaksanakan. hal ini berbeda dengan perjanjian kerja yang berlaku  pada  pekerja  yang  tunduk  pada  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Dalam Undang-undang  Ketenagakerjaan,  perjanjian  kerja  merupakan  dasar  pengikatan  antara pekerja dan perusahaan untuk melakasanakan hak dan kewajiban keperdataannya sesuai dengan isi perjanjian.
Perpanjangan  hubungan  perjanjian  kerja  bagi  PPPK  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  49  Tahun  2018  dapat  diberikan  paling  lama  5  (lima)  tahun  untuk  PPPK  yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) baik utama maupun madya. Untuk PPPK yang tidak  menduduki  JPT,  maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tidak menjelaskannya.  Menurut  penulis,  ketiadaan  pengaturan  perpanjangan  hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang tidak menduduki JPT dapat mengakibatkan ketidakjelasan status kepegawaian PPPK setelah perpanjangan hubungan perjanjian kerja. Ketidakjelasan ini menjadi legitimasi PPK untuk memutuskan hubungan perjanjian kerja dengan PPPK setelah masa perpanjangan hubungan perjanjian kerja berakhir.
Berakhirnya  hubungan  perjanjian  kerja  PPPK  tidak  saja  berlaku  bagi  PPPK  yang menduduki  JPT  namun  juga  berlaku  bagi PPPK yang  tidak  menduduki  JPT.  Hubungan perjanjian kerja PPPK dapat berakhir karena telah berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja, dalam hal ini setelah 2 (dua) tahun perpanjangan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK  yang  tidak  menduduki  JPT.  Sedangkan  PPPK  yang  menduduki  JPT,  setelah mendapatkan  perpanjangan  hubungan  kerja  selama  5  (lima)  tahun  maka  berakhirlah hubungan perjanjian kerjanya sebagai PPPK.
Singkatnya  masa  hubungan  perjanjian  kerja  bagi  PPPK  ini  perlu  menjadi  perhatian pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  PPPK. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pasal 75 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan  perlindungan  berupa:  jaminan  hari  tua;  jaminan  kesehatan;  jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum. Untuk jaminan hari tua, jaminan kesehatan  dan  jaminan  kecelakaan  kerja,  serta  jaminan  kematian  dilaksanakan  sesuai sistem jaminan nasional.
Perlindungan bagi PPPK terkait sistem jaminan sosial belum dapat dipenuhi oleh PTNB secara  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  sampai  saat  ini  calon  PPPK  dilingkungan  PTNB belum mendapatkan surat keputusan pengangkatan dari pejabat negara yang berwenang. Sehingga pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan tidak dapat diberikan secara maksimal  selain  hak  untuk  mendapat  gaji  dan  tunjangan  yang  berlaku  sesuai  peraturan perundang-undangan  bagi  PNS.    Perlindungan  bagi  PPPK  tidak  saja  terhadap  jaminan sosial, namun juga perlindungan hak untuk menduduki JPT. Namun hak untuk menduduki JPT di PTNB belum dapat dipenuhi juga karena belum adanya kejelasan tentang penetapan keputusan pengangkatan PPPK. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor  49  Tahun  2018  yang  menjelaskan  bahwa  JPT  utama  tertentu  atau  JPT  madya tertentu  yang  dapat  diisi  oleh  PPPK.  Sehingga  hak  PPPK  dalam  hal  menduduki  JPT  di PTNB  tidak  dapat  terpenuhi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  adanya  perbedaan pemenuhan hak bagi PPPK sebagai ASN berdasarkan UU ASN.

## C. Simpulan dan Saran

## Simpulan
Kedudukan  PNS  sebagai  pegawai  yang  diangkat  untuk  mengabdikan  diri  kepada pemerintah berbeda dengan PPPK yang mengabdi pada kantor atau instansi pemerintah. Perbedaan  tersebut  terletak  pada  Pasal  7  UU  ASN  yang  menegaskan  bahwa  PNS sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  huruf  a  merupakan  pegawai  ASN  yang  diangkat sebagai  pegawai  tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  dan   memiliki Nomor   Induk   Pegawai   (NIP) secara nasional, sedangkan PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai PPPK oleh PPK sesuai dengan  kebutuhan  Instansi  Pemerintah  dan   ketentuan   UU ASN. Selanjutnya, PPPK  tidak  secara  otomatis  dapat  diangkat  menjadi  PNS,  melainkan  dengan  mengikuti
proses untuk menjadi PNS sebagaimana diatur dalam pasal 99 UU ASN.  Namun demikian, pasal 22 UU ASN menegaskan bahwa PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Pelaksanaan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh BKN dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercermin dalam Pasal 2 Undang-undang ASN  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan,  keadilan  dan  kesetaraan,  serta  kesejahteraan.  Namun  dalam  kenyataannya pengangkatan PPPK di PTNB belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi  PPPK  untuk  menduduku  jabatan  tertinggi.  Hal  ini  dikarenakan  Surat  Keputusan Pengangkatan PPPK di PTNB sampa saat ini belum ada.

## Saran
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  optimal  terkait  pemenuhan  hak-hak PPPK  dalam  hal  menduduki  jabatan  tertinggi  di  PTNB,  maka  Pemerintah  harus  segera menetapkan Surat Penetapan Pengangkatan PPPK di PTNB.

## REFERENSI

## Buku
Hadjon,  Philipus  M.  dkk.,  2005. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press.
Harianto, Aries. 2011, Hukum Ketenagakerjaan,Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Judiantoro,  Hartono,  1992, Segi  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Khakim,  Abdul.  2014, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Lubis,  Todung  Mulya,  1993, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political  Dilemmas  of Indonesia’s New Order , 1966-1990, Jakarta: Gramedia.
Muhammad,  Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Malang.
Ramli, Lanny. 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Airalngga University Press, Surabaya. Sutedi, Adrian. 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Wijayanti, Asri. 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal/Artikel
Adhyaksa, Gios. 2016, Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdata Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Untuk  Waktu  Tertentu  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jawa Barat.
El Rahman,  Taufik dkk., Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak- kontrak Outsourcing ,Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011. Khairandy, Ridwan,  2003, Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak , Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Vogerl,  Christina  Maria,  2007, Unfair  Terms  in  Standard  Form  Contract:  A  Law  & Economics  Analysis  of  Key  Issues  in  the  Implementation  of  Cosumer  Directive  on Unfair  Terms, Hamburg:  Thesis,  European  Master  Program  in  Law  &  Economics University of Hamburg.
Yulianto, Taufiq. 2013, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Pengembangan Humaniora, Vo. 13 No. 3, Politeknik Negeri Semarang.
Yasin,  Muhammad. Perlindungan  Hukum  Bagi Warga  Negara  Dalam Pelaksanaan  Mutasi Pegawai Negeri Sipil , Yuridika, Volume 31, No. 2, Mei 2016 .

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1973 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1973  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagaekerjaan,    Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63.