## Amanna Gappa

## Aspek  Hukum  Tanah  Tongkonan  sebagai  Harta Pusaka yang Tidak Terbagi
Alfredy * , Sri Susyanti Nur, Muhammad Ilham Arisaputra
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: alfedy96@gmail.com

## Abstract:
The study aims to determine the legal aspects of tongkonan land as an inheritance that is not divided. This study uses empirical legal research on the law in action. The research was conducted in Tongkonan Remen, Laang  Tanduk  Village,  Rantepao  District,  North  Toraja  Regency,  South  Sulawesi.  The  research  data  were analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  showed  that  the  status  of  tongkonan  land  within  the tongkonan traditional territory was communal land marked by the presence of the tongkonan layuk house as a symbol  of  the  clan  (nobility)  of  the  Toraja  tribe.  Nobility  is  also  a  value  that  binds  all  family  members  and represents an institution that regulates the life of the Toraja people. The asset management system in the form of tongkonan land and tongkonan traditional territories is characterized by the role and function of traditional institutions  as  managers  in  terms  of  utilization  of  communal  land  and  periodic  maintenance  of  tongkonan inheritance.  Tongkonan  land  management  is  carried  out  by  descendants  who  live  on  the  land.  Every descendant of a Tongkonan landowner has the right to live and build on Tongkonan land provided that they participate in maintaining and protecting the family's land. All forms of decisions are born from within the tongkonan through the deliberations of a tongkonan family.
Keywords: Customary Law; Inheritance; Land; Tongkonan

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aspek  hukum  tanah  tongkonan  sebagai  harta  pusaka  yang  tidak terbagi.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  tentang  bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  tanah  tongkonan  yang  berada  dalam  wilayah  adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah  tongkonan  dan  wilayah  adat  tongkonan  ditandai  dengan  adanya  peranan  dan  fungsi  lembaga  adat sebagai  pengelola  dalam  hal  pemanfaatan  tanah  komunal  dan  pemeliharaan  harta  pusaka  tongkonan  secara berkala.  Pengelolaan  tanah  Tongkonan  dilakukan  oleh  keturunan  yang  bermukim  di  lokasi  tanah  tersebut. Setiap  keturunan  dari  pemilik  tanah  Tongkonan  berhak  untuk  tinggal  dan  membangun  di  atas  tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan.
Kata Kunci: Hukum Adat; Harta Pusaka; Tanah; Tongkonan

## 1. Pendahuluan
Tanah  ulayat  merupakan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  pada  hakikatnya merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat  atas  suatu wilayah  tertentu  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam  termasuk  tanah
dalam  wilayah  tersebut  demi  kelangsungan  hidup  dan  kehidupan  yang  secara  khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun, dan tidak terputus antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  wilayahnya.  Dalam  hal  ini,  hak  ulayat menunjukkan  adanya  hubungan  hukum  antara  masyarakat  hukum  adat  sebagai subjek  hak  dan  tanah  sebagai  objek  haknya  dimana  hubungan  antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan    menguasai. 1
Secara legalitas formal hak ulayat ini sudah mendapatkan tempat dalam hukum tanah nasional  yang  tertuang  di  dalam  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA), tetapi dalam konteks law in action masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan  dengan  kepentingan  pembangunan  dalam  wilayah  adat  tersebut, sehingga  sering  menjadikan  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  menjadi  termarginalkan. Tanah  yang  mempunyai  dimensi  ekonomi,  sosial,  kultural,  politik  dan  ekologis memiliki  kedudukan  istimewa  dalam  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia. 2 Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat pada mayarakat hukum adat ini merupakan  salah  satu  indikator  penghargaan  pemerintah  terhadap  keragaman budaya, adat istiadat dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini di tandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Dalam masyarakat Toraja, Tongkonan memiliki dua pengertian, yakni pengertia luas dan  pengertian  sempit.  Dalam  pengertian  luas  merupakan  rumah  adat  dan  kuburan keluarga (Erong  Gua,  Liang  Pahatan,  Patane ),  sedangkan  dalam  pengertian  sempit tongkonan  merupakan  rumah  adat  dengan  berbagai  bentuk  dan  jenjang  statusnya dalam  masyarakat. 3 Kata  Tongkonan  berasal  dari  kata Tongkon dan Ongan , Tongkon berarti  duduk  dan Ongan berarti  tempat  bernaung  yang  di  artikan  sebagai  tempat untuk  duduk,  mendengar,  membicarakan,  dan  menyelesaikan  masalah  yang  penting yang  berpotensi  mengganggu  kehidupan  masyarakat  di  dalam  wilayah  adat tongkonan  tersebut,  termasuk  penyusunan  aturan  dan  ketentuan  adat  yang  di butuhkan  dalam  mengatur  masyarakat.  Bagi  orang  Toraja,  rumah  tongkonan diposisikan sebagai pusaka dan sekaligus sebagai hak milik turun- temuran di dalam sebuah garis keturun keluarga marga suku orang Toraja. Sebagai milik komunal, harta tongkonan hanya dapat di nikmati tetapi tidak dapat di miliki secara pribadi, di jual atau di gadaikan. 4
Nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  rumah  adat  tongkonan  selain  tata  nilai  ia  juga tercermin  dalam  beberapa  ukiran  Toraja,  ukiran  tersebut  dimaknai  sebagai  simbol sakral,  setiap  simbol  goresan  yang  disematkan  di  badan  rumah  memilik  arti  yang kongkrit,  beberapa  ukiran  penting  yang  biasa  di  jumpai  di  rumah  Tongkonan  di antaranya Garontok Passura’ Toraya, Pasusuk, Patedong, Pamanuk Londong Dan Pabareallo , wujud visualisasi ukiran di tongkonan tersebut adalah sebuah keharusan untuk di ukir
1 Andi Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang , Kencana, Jakarta, 2014, hal.
123.
2 Hamida Arsyad , Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi di Atas Tanah Ulayat Di Desa  Batu  Nempar  Kecamatan  Sekongkang  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) ,  Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal. 1-2.
3 Frans Bararuallo, Kebudayaan Toraja . Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hal. 55.
4 Ibid. hal. 57.
dalam  setiap  tongkonan  atau  hunian  masyarakat  tradisional  Toraja  untuk  bisa dikatakan sebagai rumah adat Tongkonan. 5
Pentingnya  kedudukan  rumah  adat  tongkonan  dalam  falsafah  orang  toraja  selain menjadi  simbol  martabat  keluarga  tongkonan  juga  di  narasikan  sebagai  hal  sakral dalam kelangsungan hidup anggota tongkonan. Oleh karena dianggap sakral, apabila ada  anggota  Tongkonan  menyalahgunakan  peruntukannya,  seperti  menjual,  meng- gadaikan  atau  penyalahgunaan  lainnya,  maka  dipercaya  akan  membawa  bencana dalam  rumpun  Tongkonan  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  banyak persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  itu  sendiri  terkait  dengan  status kepemilikan  Tongkonan  sekalipun  secara  aturan  adat  sudah  sangat  jelas  bahwa Tongkonan adalah harta komunal. Kenyataanya nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota Tongkonan dalam konteks peruntukanya.
Hal  ini  tergambar  dari  salah  satu  persoalan  yang  terjadi  di  Tongkonan  Karassik, Dusun  Ukka,  Lembang  Tapparan  Kecamatan  Rantetayo,  Kabupaten  Tana  Toraja dimana  salah  satu  keluarga  atas  nama  A.T.  Linggi  telah  mengambil  alih  dan menguasai  Tongkonan  beserta  tanah  tongkonan  tersebut  dengan  cara memenangkannya  di  Mahkamah  Agung  dengan  surat  keputusan  MA  nomor  174 K/Pdt/2013  tanggal  26  juni  2014.  Bermula  dari  putusan  tersebut  muncul  penolakan dari  pihak  keluarga  tergugat  yang  mengatas-namakan  rumpun  keluarga  keturunan dari  tongkonan  Karassik,  karena  pada  dasarnya  tongkonan  itu  merupakan  milik bersama  secara  turun-temurun  dan  tidak  dapat  dimiliki  secara  perseorangan  atau milik  pribadi,  dasar  penolakan  tersebut  terhadap  putusan  MA  karena,  keputusan pengadilan tidak melalui pembicaraan dasar di tingkat tongkonan (secara adat) tidak menghormati kearifan lokal masyarakat dan filosofi Tongkonan adat aluk yang hidup dalam masyarakat. 6
Sementara  itu,  dari  keluarga  tongkonan  Karassik  mengatakan  bahwa  masih  banyak keturunan  yang  lahir  dari  rumpun  tersebut  yang  juga  berhak  menikmati.  Alasan  itu diperkuat  lagi  melalui  perwakilan  keluarga  keturunan  dari  tongkonan  Karassik Agustinus  Pakiding  bahwa  keluarga  Tongkonan  Karassik  tidak  pernah mempercayakan  penggugat  (A.T.  Linggi  Allo)  memiliki  dan  menguasai  tongkonan tersebut atau dalam bahasa toraja di sebut Tourrambui Tongkonan Karassik. Persoalan yang terjadi di Tongkonan Karassik tentu bagi orang yang berada dalam ikatan sosial budaya  Toraja  memunculkan  banyak  pertanyaan  terkait  kedudukan  tongkonan tersebut,  karena  kepemilikan  harta  tongkonan  memang  dalam  narasi  umum  yang berlaku  di  masyarakat  Toraja  terkait  tongkonan  adalah  kepemilikan  bersama  atau harta komunal yang kedudukanya selalu di laksanakan dalam musyawarah bersama di Tongkonan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penlitian  hukum  normatif-empiris  yakni penelitian  hukum  yang  dilengkapi  data  empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  approach )  dan  pendekatan  konseptua
5 Abdul Azis Said, Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja , Ombak, Yogyakarta, 2014, hal.
11.
6 Amin,  Rafiqul,  dan  Buchari  Nurdin.  "Konflik  Perwakafan  Tanah  Muhammadiyah  di  Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019." Soumatera Law Review 3, no. 1 (2020): 64-72.
( conceptual  approach ). 7 Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Tongkonan  Remen,  Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif.

## 3. Eksistensi Rumah Adat Tongkonan sebagai Harta Bersama
Tongkonan berasal  dari  kata Tongkon dan Ongan . Tongkon berarti  duduk  dan Ongan berarti  tempat  bernaung  sehingga Tongkonan dapat  di  artikan  sebagai  tempat  untuk duduk,  mendengar,  membicarakan,  dan  menyelesaikan  masalah  yang  penting  yang berpotensi  mengganggu  kehidupan  di  dalam  wilayah  adat Tongkonan tersebut, termasuk  penyusunan  aturan  dan  ketentuan  adat  yang  dibutuhkan  dalam  mengatur masyarakat.  Disamping  itu Tongkonan juga  berarti  rumah  tempat  tinggal  dan  tempat kedudukan  pemangku  adat  seperti Sia  Ambe’ atau Sia  Indo’  atau  Parengnge’ .  Jadi Tongkonan tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pusat pengambilan keputusan dalam wilayah adat tertentu. 8
Dalam  masyarakat  Toraja Tongkonan berdasarkan  fungsi  dan  perannya  diposisikan sebagai  tempat  melangsungkan  musyawarah (kombongan), termasuk  musyawarah besar (kombongan  kalua’), untuk  merumuskan  dan  memutuskan  segala  sesuatu  yang penting  bagi  penyelenggaraan  kehidupan  dan  pemerintahan  dalam  wilayah  adat tongkonan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  fungsi,  peran,  pemaknaan,  dan  kelestarian tongkonan dijaga dengan sangat rapi oleh keluarga pewarisnya sistemnya pun sangat dihormati oleh setiap anggota keluarga dan merupakan alat perekat hubungan darah daging dan kekeluargaan pewarisnya. 9
Dengan sifatnya yang demikian, Tongkonan dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain  pusat  budaya,  sebagai  tempat  tinggal,  pembinaan  peraturan  keluarga,  sehingga fungsi  Tongkonan  tidaklah  sekedar  sebagai  tempat  duduk  bersama.  Lebih  luas  lagi fungsi  Tongkonan  meliputi  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  Toraja,  apabila dikaitkan  dengan  upacara  upacara  yang  menyangkut  dengan  sistem  kepercayaan mereka dahulu yang disebut Aluk Todolo yang merupakan sistem kepercayaan pada orang  Toraja  yang  sudah  dimiliki  secara  turun  temurun  sejak  dari  nenek  moyang mereka,  yang  dipahami  sebagai  aturan-aturan  yang  sarat  dengan  keagamaan,  yang berfungsi  mengatur  perjalanan  kehidupan  seseorang  maupun  kelompok  masyarakat. Upacara  yang  menyangkut  Aluk  Todolo  dibagi  dalam  dua  bagian  yaitu  aluk  rambu tuka’  menyangkut  hal  yang  menggembirakan  atau  suka  cita,  dan  aluk  rambu  solo’ meliputi  hal-hal  yang  berduka  cita  antara  lain  upacara  kematian  dilaksanakan  di rumah Tongkonan. 10
Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian- pengertian  individu-individu  mendefinisikan  dunianya  mengatakan  perasaannya menilai  dan  menyambungkan  sikap  perilaku  menghadapi  permasalahan  hidupnya. Disebut  juga  bahwa  kebudayaan  menjadi  suatu  pola  makna  yang  diteruskan  secara
7 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah , Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106
8 Abdul Azis Said, Op.Cit. hal. 57 9 Wawancara dengan Marthen Dassi Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 26 September 2022.
10 Marcelina Sanda Lebang Pakan, Rumah Adat Tongkonan Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan , Jurnal Holistik, Vol.XI No.22, Unsrat, 2018, hal. 22
historis terwujud dalam simbol-simbol. 11 Demikian pula rumah adat Tongkonan bagi orang  Toraja  memiliki  makna  yang  menggambarkan  nilai-nilai  kehidupan  dalam masyarakat  Toraja,  melalui  ukiran  yang  mengitari  rumah.  Rumah  Tongkonan dianggap sebagai pusaka warisan dan hak milik turun-temurun.
Rumah  adat  Tongkonan  yang  sarat  dengan  ukiran  mengandung  makna  yaitu melambangkan status sosial pemilik Tongkonan menempati lapisan atas, seperti untuk mengenal latar belakang atau status sosial serta nama marga seseorang hanya dengan menanyakan  Tongkonan  asalnya  Selanjutnya  dikemukakan  bahwa  seseorang  dalam pola hidup yang artinya pola pikir diwujudkan dalam perilaku harus di tempatkan di dalam  kerangka  dan  struktur  yang  sudah  melembaga  di  dalam  adat,  sebab  orang adalah bagian dalam persekutuan komunitas yang berakar dalam Tongkonan.
Fungsi dan makna Tongkonan dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan pada pada beberapa unsur:
a. Fungsi  rumah  Tongkonan  sebagai  tempat  hunian  telah  ditinggalkan  dan pindah  menghuni  rumah  yang  dibangun  di  sebelah  barat  Tongkonan.  Alasan untuk tidak lagi menghuni rumah adat Tongkonan diperoleh melalui beberapa informan  bahwa  ruangan  dalam  rumah  adat  Tongkonan  tidak  lagi  dapat memenuhi  kebutuhan  keluarga  karena  semakin  bertambah  jumlah  anggota keluarga.
b. Upacara  keagamaan  yang  dilaksanakan  di  rumah  adat  Tongkonan,  mereka menyembah  kepada  Dewa  di  Langit  dengan  memberi  sesajen  dilakukan  oleh imam  yang  disebut  Tominaa  dengan  menghadap  ke  timur  sedangkan penyembahan  kepada  arwah  leluhur  mereka  dengan  memberi  sesajen menghadap  ke  barat  dan  upacara  seperti  ini  dilakukan  di  rumah  adat Tongkonan.  Upacara  keagamaan  tersebut  tidak  lagi  dilaksanakan  semenjak masuknya agama Kristen ke Tana Toraja oleh para penginjil sebab hal seperti itu  bertentangan  dengan  ajaran  dalam  agama  Kristen  dan  upacara  yang dulunya  dilaksanakan  di  atas  rumah  Tongkonan  sekarang  dilaksanakan  di halaman rumah dalam bentuk ajaran agama Kristen.
c. Kekuatan  aturan  dan  pantangan  yang  diatur  di  rumah  adat  Tongkonan sekarang  ini  tidak  lagi  dilaksanakan  sebab  sudah  diatur  dalam  hukum  yang berlaku di Indonesia.
d. Peraturan  yang  menyangkut  perkawinan  yang  tidak  lagi  mengikat,  seperti kesepakatan  yang  diatur  dari  rumah  Tongkonan  untuk  menetapkan  sangsi terhadap pelaku perceraian.
e. Mengenai  pelaksanaan  aturan  yang  menyangkut  pertanian  seperti  menanam harus  serentak  setiap  musim  menanam,  menuai  dilanjutkan  dengan  upacara syukuran oleh kelompok masyarakat di rumah Tongkonan disebut makurinni yaitu memasak nasi bersama di halaman rumah Tongkonan meletakkan sesajen kepada  Dewa  yang  disembah.  Hal  seperti  ini  tidak  lagi  dilaksanakan  di Tongkonan tapi masing-masing memulai ibadah seperti Gereja.
11 Andi  Suryaman  Mustari  Pide  dan  Sri  Susyanti  Nur.  "Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Yang Diklaim  Sebagai  Kawasan  Hutan  di  Lingkungan  Batulapisi  Kabupaten  Gowa." Widya  Pranata  Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 4, no. 2 (2022): 173-190.
f. Dalam  proses  penyebaran  unsur-unsur  kebudayaan  dari  satu  kelompok  ke kelompok yang lain atau dari satu tempat ketempat lainnya yang biasa disebut difusi  tidak  dapat  dibendung  melanda  masyarakat  dapat  berpengaruh membentuk  cara  berfikir  kemudian  timbul  adanya  suatu  bahwa  pengakuan bahwa  unsur  baru  mempunyai  kegunaan  dan  hidup  yang  lebih  praktis  bagi mereka. Seperti Injil masuk ke Toraja sehingga bentuk rumah Tongkonan yang dibuat sejak tahun 2000-an hingga sekarang, mereka membuat rumah dengan dua  susun  pada  bagian  lantai  pertama  dengan  mengikuti  bentuk  sehingga dibuat dengan beton, beberapa kamar dilengkapi dengan ruang tamu dan pada bagian  belakang  dapur  dan  toilet.  Hanya  bagian  lantai  dua  yang  dibuat dinding rumah dan kayu diukir serta atap berbentuk perahu dengan atap dari seng.  Bentuk  rumah  Tongkonan  mengikuti  perkembangan  yang  ada sekarang. 12
Seperti  telah  dikemukakan  dalam  uraian  sebelumnya  bahwa  orang  Toraja  sangat menghormati  bahkan  menganggap  Aluk  Todolo  sebagai  pandangan  hidup.  Sistem kepercayaan  yaitu  Aluk  Todolo  inilah  yang  dianggap  di  bawa  oleh  nenek  moyang mereka  turun  dari  langit  datang  ke  bumi  dan  membangun  rumah  adat  seperti  yang sudah  ada  di  tempat  asalnya  di  langit.  Aturan  serta  larangan  yang  diatur  melalui musyawarah di rumah adat Tongkonan yang oleh leluhur orang Toraja disebut Aluk Todolo.  Kepercayaan  Aluk  Todolo  sangat  kental  mewarnai  kehidupan  orang  Toraja bahkan  dianggap  sebagai  aturan  yang  harus  ditaati,  sehingga  apabila  terjadi pelanggaran  harus  dikenakan  sangsi  adat  yang  dijunjung  tinggi  agar  tidak  terjadi malapetaka dalam sebuah masyarakat.
Pada tataran praktik saat ini, Dalam kenyataan sekarang ini rumah Tongkonan tidak lagi dijadikan rumah tempat tinggal tetapi sudah tidak dihuni lagi oleh karena setiap keluarga yang mendiami Tongkonan pada umumnya telah membangun rumah tinggal sendiri.  Mereka  membangun  rumah  tinggal  di  sebelah  barat  Tongkonan  jika  lokasi masih tersedia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, orang Toraja  tidak  lagi  mengutamakan  membangun  atau  mendirikan  rumah  Tongkonan seperti  bentuk  rumah  asli  yang  secara  turun  temurun  mereka  miliki.  Ada kecenderungan  rumah  adat  di  bangun  dengan  mengikuti  perkembangan  teknologi dewasa ini sehingga bentuk asli mengalami perubahan.
Ada  beberapa  rumah  Tongkonan  yang  sudah  ratusan  tahun  usianya,  hingga  bahan bangunannya  hampir  lapuk  dan  rusak.  Rumah  yang  asli,  nampaknya  sangat sederhana,  dibuat  dari  bahan  kayu  untuk  tiang,  lantai  dan  dinding  rumah. Keseluruhan  atap  dibuat  dari  bambu,  dipotong  sesuai  dengan  ukuran  yang dibutuhkan kemudian disusun menjadi atap. Dinding rumah Tongkonan yang sudah sangat tua ukirannya nampak sederhana, dinding dan tiang tidak sepenuhnya di ukir Rumah Tongkonan yang di renovasi tetap mengikuti bentuk asli, namun ada beberapa bagian  yang  sudah  mengalami  perubahan.  Atapnya  tidak  lagi  dibuat  dari  bambu tetapi  sudah  diganti  dengan  atap  seng.  Begitu  pula  dengan  dinding  rumah  tetap terbuat dari kayu namun ukirannya sudah nampak penuh demikian juga tiang utama, depan  dan  belakang  pun  sudah  diukir.  Di  dalam  ruang  tengah  yang  dulunya  ada dapur  untuk  memasak  sekarang  sudah  ditiadakan.  Biaya  untuk  merenovasi  rumah
12 Marcelina  Sanda  Lebang  Pakan,  Maria  Heny  Pratiknjo  dan  Welly  E.  Mamosey.  Rumah  Adat “Tongkonan” Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. HOLISTIK, Journal of Social and Culture. Vol. 11 No. 22, 2018: hal. 11
Tongkonan  keseluruhannya  membutuhkan  uang  yang  jumlahnya  sangat  banyak kurang lebih Rp 1 Miliar. Keadaan sekarang sekalipun Tongkonan sudah di renovasi atau  dibangun  kembali  tetap  tidak  digunakan  sebagai  rumah  tinggal  oleh  keluarga memiliki Tongkonan namun hanya sekarang digunakan untuk menerima tamu.

## 4. Status  Tanah  Tongkonan  sebagai  bagian  Masyarakat  Adat Marga Remen
Sebagai  anggota  keluarga  dari  sebuah  jaringan  keluarga  tongkonan,  maka  seseorang memiliki hak dan tanggung jawab atas tongkonannya. Paling tidak hak dan tanggung jawab  itu  masih  berada  di  tangan  kedua  orang  tuanya  tetapi  ketika  kedua  orang tuanya  meninggal  maka  hak  dan  tanggungjawab  itu  langsung  jatuh  pada  anak- anaknya. Meskipun ia telah menerima harta warisan dari tongkonannya tetapi seorang ahli  waris  tidak  bisa  menjual  atau  memindahtangankan  harta  tersebut  kepada  orang lain.  Harta/kekayaan  Tongkonan  yang  diwariskan  sebagai  mana  yang  dimaksudkan adalah:
a. Tanah  dan  Bangunan  Tongkonan  di  atas  sebidang  tanah  yang  cukup  luas tongkonan didirikan bersama sebuah atau sejumlah lumbung yang berjejer di depannya.
b. Sawah Tongkonan
c. Paalakapangna  Tongkonan  Ini  adalah  merupakan  tanah-tanah  kering (perkebunan) yang juga adalah milik tongkonan.
d. Liliqna Tongkonan (Wilayah Kekuasaan). 13
Hal  tersebut  dapat  dilihat  di  kecamatan  Rantepao  kelurahan  Laang  Tanduk, menunjukan  bahwa  keberadaan/eksistensi  hak  ulayat  dan  tanah  ulayat  masyarakat masih  ada  di  wilayah  tersebut.  Penulis  berpendapat  bahwa  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  kecamatan  Rantepao  masih  terlihat  jelas  dengan  adanya  struktur organisasi  lembaga  adat  beserta  kewenangannya  masing  masing  serta  penguasaan terhadap wilayah adatnya masing-masing termasuk untuk mengatur penggunaan dan peruntukan  tanah  ulayat  bagi  kehidupan  masyarakat  hukum  adat.  Dari  penuturan bapak  Samuel  Paseru  (pengurus  desa  adat  Tongkonan  Remen)  beliau  mengatakan bahwa  struktur  yang  ada  dalam  tongkonan  kurang  lebih  sama  dengan  struktur organisasi pada umumnya yakni ada Penanggung Jawab/penasehat, ketua sekertaris, bendahara, dan anggota. 14
Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai hak milik bersama untuk mengatur, menggunakan serta memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan  bersama  masyarakat  hukum  adat  demi  kesejahteraan  mereka.  Proses terjadinya  hak  ulayat  pada  masyarakat  kecamatan  Rantepao  Toraja  utara  adalah bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adat toraja, yang pada mulanya hanya memanfaatkan tanah untuk di tanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka  waktu  yang  cepat/waktu  singkat,  seperti  tanaman  ubi  jalar,  singkong,  kayu kasuari. Pada mulanya masyarakat hukum adat secara berkelompok membuka tanah dengan ditanami tanaman tanaman yang dapat di panen secara cepat, lama kelamaan
13 Wawancara dengan Marthen Dassi Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 26 September 2022.
14 Wawancara  dengan  Samuel  Paseru,  Pengurus  Desa  Adat  Tongkonan  Remen,  pada  tanggal  25 september 2022.
menunjukkan adanya hubungan hukum dengan tanahnya (tanah ulayat) yang di sebut dengan  hak  ulayat,  dan  hal  ini  berlangsung  secara  turun-temurun  sampai  sekarang (masyarakat hukum adat genealogis).
Kepemilikan  tersebut  hanya  berdasarkan  pengakuan  secara  lisan  oleh  masyarakat toraja  secara  turun  temurun.  Kepemilikan  tanah  dikecamatan  Rantepao  pada umumnya adalah secara Tongkonan (Ulayat). 15 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pertanahan, mengatakan bahwa badan pertanahan tidak mau melayani pensertifikatan  tanah  yang  berasal  dari  tanah  tongkonan  atas  permohonan perseorangan  (pribadi)  kecuali  sudah  berbentuk  badan  hukum  (yayasan),  hal  ini  di ungkapkan  atas  dasar  adanya  kekhawatiran  pemerintah  jika  tanah  tongkonan  di Sertifikatkan,  akan  memudahkan  mereka  untuk  memindah  tangankan  (misalnya  jual beli)  kepada  pihak  lain,  sehingga  lama  kelamaan  tanah  Tongkonan  akan  menjadi hilang (warisan leluhur yang turun temurun akan musnah). 16
Terjadinya hak ulayat masyarakat hukum adat di Kecamatan Rantepao sejalan dengan apa  yang  dikemukakan  oleh  Ter  Haar  mengenai  masyarakat  hukum  adat  sebagai kelompok  masyarakat  yang  teratur,  menetap  disuatu  daerah  tertentu  mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 17
Tongkonan  tersebut  menyatu  dan  identik  dengan  tanah  tongkonan  atau  tanah ulayat/hak ulayat, karenanya hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao masih ada dan di akui keberadaannya oleh masyarakat hukum adatnya. Mengenai status hukum penguasaan dari tanah Tongkonan pada umumnya adalah secara tidak tertulis, hanya ada  bukti  PBB  tetapi  itu  bukan  bukti  kepemilikan  pribadi.  Nama  yang  ada  di  PBB adalah  tergantung  dari  kesepakatan  anggota  keluarga  dan  biasanya  nama  yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (to dipoambe’/dipindo’). 18
Tanah  Tongkonan  tidak  dapat  diberikan  sertifikat  karena  merupakan  tanah  yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga keturunan dari tanah Tongkonan tersebut, jadi tidak  dapat  diberikan  sertifikat  atas  nama  salah  satu  dari  anggota  keluarga  karena dikhawatirkan  nantinya  akan  menimbulkan  permasalahan  di  antara  para  anggota keluarga. Proses sertifikasi hanya dapat terjadi apabila Tongkonan tersebut berbentuk badan hukum. 19
Tanah  Tongkonan  pada  masyarakat  Toraja  masih  ditandai  dengan  batas-batas  alam, seperti  sungai,  pohon,  dan  gunung.  Ketentuan  seperti  itu  akan  memunculkan persoalan baru mengenai batas tanah sebab tidak dapat dipungkiri batas alam seperti
15 Wawancara  dengan  Daniel  Paseru,  Pengurus  Desa  Adat  Tongkonan  Remen,  pada  tanggal  26 Septemer 2022.
16 Wawancara dengan Sukiman, Subbagian Tata Usaha BPN Toraja Utara, pada tanggal 29 September 2022.
17 Eka Susylawati.  "Eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia." Al-Ihkam:  Jurnal Hukum & Pranata Sosial 4, no. 1 (2009): 124-140.
18 Wawancara  dengan  Daniel  Paseru,  Pengurus  Desa  Adat  Tongkonan  Remen,  Pada  tanggal  29 September 2022.
19 Wawancara dengan Gerseon Paseru dan Alfrida Tulak, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 1 Oktober 2022.
itu suatu saat akan berpindah dan hilang. Walaupun menurut beberapa pihak bahwa batas-batas  tersebut  tidak  jelas,  namun  dalam  kenyataannya  bagi  masyarakat  yang bersangkutan hal ini tetap dipegang teguh sebagai tanda batas untuk membedakannya dengan batas hak masyarakat adat di sekitarnya. Didalam kalangan masyarakat Adat Toraja,  Tongkonan  mempunyai  ketentuan-ketentuan  dan  aturan  tentang  tatanan kehidupan bagi setiap orang atau rumpun keluarga Tongkonan yang disebut Aluk dan Ada’ yang mengikat dan menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau rumpun  keluarga  Tongkonan. 20 Seseorang  atau  rumpun  keluarga  Tongkonan  adalah masyarakat  yang  berasal  dari  rumpun-rumpun  keluarga  Tongkonan  yang  bersifat otonom yang berkembang dengan sistem jaringan garis keturunan. Dalam pengertian bahwa  Masyarakat  Adat  Toraja  hidup  dalam  tatanan  masyarakat  adat  yang berorientasi dan berwawasan Tongkonan.

## 5. Sistem  Pengelolaan  Aset  Tongkonan  sebagai  Harta  Pusaka yang Tidak Terbagi
Masyarakat  adat  Toraja  masih  mengenal  tanah  adat  dalam  hal  ini  dikenal  dengan nama Tanah  Tongkonan yang  dikelola  oleh  masyarakat  hukum  adat  secara  turun temurun,  dan  mempunyai  pemangku  adat  yang  memiliki  kewenangan  untuk memimpin  dan  mengatur  dalam  wilayah  tersebut.  Tanah  Tongkonan  merupakan tanah  bersama  para  warga  masyarakat  hukum  adat  Tongkonan,  adapun  masyarakat hukum adat Tongkonan bersifat genealogis. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah  Tongkonan  berhak  untuk  tinggal  dan  membangun  di  atas  tanah  Tongkonan dengan  syarat  sepanjang  mereka  ikut  berpartisipasi  memelihara  dan  menjaga  tanah milik  keluarga  tersebut.  Dalam  artian  apabila  rumah  Tongkonan  berdasarkan musyawarah  keluarga  ingin  diperbaharui  atau  diperbaiki  maka  seluruh  biaya membangun  rumah  itu  dipikul  oleh  seluruh  keturunan  Tongkonan.  Boleh  tidaknya seorang  keturunan  membangun  dan  mendiami  di  atas  tanah  tersebut  ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila  ada  perbaikan-perbaikan  rumah  adat  dalam  areal  tanah  Tongkonan  tersebut, maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah Tongkonan maupun mengambil manfaat di atas tanah Tongkonan tersebut.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tanah Tongkonan diberikan kepada orang lain untuk dikelolah. Jika tanah Tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang  lain  untuk  digarap,  terlebih  dahulu,  harus  mendapat  izin  dari  pimpinan Tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran  atau  masukan  kepada  pimpinan  Tongkonan.  Di  dalam  pembayaran tersebut  masih  dikeluarkan  untuk  Tongkonan/rumpun  keluarga  misalnya  jika  ada acara  rambu  solo’  atau  rambu  tuka’  dan  untuk  membayar  PBB  (Pajak  Bumi  dan Bangunan). 21
20 Wawancara  dengan  Daniel  Paseru,  Pengurus  Desa  Adat  Tongkonan  Remen,  pada  tanggal  29 September 2022.
21 Wawancara  dengan  Daniel  Paseru,  Pengurus  Desa  Adat  Tongkonan  Remen,  pada  tanggal  28 September 2022.
Tanah Tongkonan merupakan tanah yang dimiliki oleh Tongkonan yang terdiri atas 4 (empat), yaitu: 1) Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong Tongkonan yaitu suatu  wilayah  Tongkonan,  Tongkonan  ini  dimanfaatkan  langsung  oleh  anggota Tongkonan yang bersangkutan untuk membangun Tongkonan dan rumah tinggal. 2) Sawah  Tongkonan  yang  lazim  disebut Kande  Tongkonan yaitu  tanah  dalam  bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu Tongkonan dimana hasil tanah tersebut digunakan bilamana rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan. 3) Rante Tongkonan yaitu suatu  tempat  untuk  melaksanakan  pesta  pemakaman  dari  anggota  keluarga Tongkonan  apabila  ada  yang  meninggal.  4)  Liang  Tongkonan  yaitu  berupa  kuburan batu atau patane yang terletak di dalam wilayah Tanah Tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan.
Tanah  Tongkonan  terikat  Hukum  Adat  sehingga  tunduk  atas  Hukum  Adat  yang berlaku, antara lain tanah tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat  Tongkonan  (masyarakat  adat  Toraja).  Hal  ini  dikarenakan  masuknya orang  yang  bukan  merupakan  rumpun  keluarga  dari  Tongkonan  ke  wilayah Tongkonan sehingga akan mengakibatkan lunturnya tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan  yang  merupakan  masyarakat  hukum  genealogis.  Adapun  jika  memang berdasarkan  persetujuan  keluarga  besar  Tanah  Tongkonan  tersebut  dijual,  maka berlaku terang tunai dan perlu sepengetahuan pemangku adat.
Penguasaan atau kepemilikan atas tanah-tanah milik adat/tanah tongkonan diperoleh dengan  sejauh  mana  seseorang  melaksanakan  akan  tanggung  jawab  terkait  harkat, martabat,  dan  kedudukan  dalam  suatu  rumpun  keluarga  Tongkonan.  Penguasaan tanah  di  Toraja  Utara  Kecamatan  Rantepao  kelurahan  Laang  Tanduk  90%  secara Tongkonan  artinya  penguasaan  tanah  dimiliki  oleh  Tongkonan  Layuk  (Tongkonan Tua)  dan  diwariskan  ke  beberapa  anak  Tongkonan.  Apabila  menganalisis  nilai  dan makna  tanah  bagi  masyarakat  Toraja,  maka  dapat  dikelompokan  menjadi  tiga kategori, yaitu:
a. Tanah  dengan  leluhur.  Tanah  bagi  masyarakat  Toraja  mempunyai  keterikatan yang erat dengan leluhurnya, karena tanah tersebut merupakan warisan/titipan yang  diberikan  orang  tua  kepada  anak-anaknya,  sehingga  anak-anaknya berkewajiban untuk menjaga tanah warisan tersebut dan diwariskan kepada anak cucunya  dikemudian  hari.  Warisan  tersebut  menjadi  nilai  kehidupan  untuk diolah dan menghidupi keturunannya.
b. Tanah  dengan  alam  kekal.  Dalam  kaitannya  antara  tanah  dengan  alam  kekal, bahwa tanah dalam beberapa keluarga tertentu dijadikan makan keluarga sendiri ( liang/patane ). Hal ini dilakukan agar leluhur yang telah meninggal dapat kembali menjadi  tanah  dan  menyatu  dengan  tanah  yang  ditinggalkannya  kepada  anak cucunya ( Tuo diomai litak anna lasule rokko litak ).
c. Tanah dengan kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Toraja dapat dilihat dari  bentuk  pola  pemukiman  keluarga  dalam  satu  bidang  tanah,  masyarakat Toraja menyebutkan sebagai Tanah Tongkonan. Jadi tanah Tongkonan ini berupa tanah  yang  luas,  yang  terdiri  dari  tanah  berdirinya  Tongkonan,  tanah to’ ma’pakande (sawah,  perkebunan), Rante (tempat  upacara  Rambu  solo’),  tanah pekuburan (berupa liang dan patane’ ). 22
22 Patiung Oktavianus , Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 89
Dalam konteks orang Toraja, ketika orang berbicara tentang harta, ini terdiri atas harta komunal  Harta  Tongkonan (Mana’  Tongkonan) dan  harta  yang  diperoleh  secara individual (Éanan). Section  ini  terbagi  atas  dua  bagian.  Bagian  pertama,  menjelaskan tentang Mana’  Tongkonan dan  siapa  yang  memiliki  otoritas  atas  harta  apa;  bagian kedua,  menjelaskan  tentang  sistem  pembagian  warisan  berdasarkan  harta  individual (Éanan) ke  turunannya  dalam  keluarga  batih.  Harta  tongkonan  merupakan  properti yang  dimiliki  oleh  anggota  tongkonan  dari Pa’rapuang ,  yang  berasal  dari  satu  nenek moyang.  Harta  komunal  ini  terdiri  atas  sawah (uma), ladang (padang  réngko), yang mencakup  pohon  bambu,  pohon  cendana,  dan  lain-lain.  Peralatan  pusaka  seperti bendera  dekorasi (sarita), keris  pusaka (gayong), ornamen (kandauré), objek  yang dianggap megic (balo’ tédong), and kuburan batu (liang) dan lain-lain. 23
Sebagai sebuah simbol martabat (siri’) keluarga, ’Rumah’ Tongkonan (banua ada’) tidak dapat  disertifikatkan  sebagai  kepemilikan  pribadi  karena  harta  tersebut  merupakan harta  komunal.  Rumah  adat  Tongkonan  ini  hanya  dapat  dipelihara,  dikelola, sementara  harta  Tongkonan  lainnya  dapat  dimanfaatkan  atau  digunakan  (hak  pakai atau  hak  guna)  oleh  anggota  Tongkonan  dengan  sejumlah  batasan  (pemali), tergantung pada peruntukannya dan atas izin dari To Ma’kampai Tongkonan . Misalnya, jika ada anggota tongkonan yang akan mengadakan uacara dan membutuhkan bambu untuk membangun rumah sambung atau balai bagi tamu, maka ia dapat memintanya melalui To Ma’kampai Tongkonan atau jika ada anggota Tongkonan yang memiliki hajat (misalnya perkawinan) menginginkan bagian dari hasil sawah (beras) untuk dimakan pada  saat  pesta,  maka  ia  juga  dapat  memintanya.  Selain  itu,  batasan  lain  juga menyangkut  berbagai  mitos,  pohon  cendana  menurut  orang  yang  dituakan (To dipotomatua) hanya  dapat  dipotong  pada  hari-hari  tertentu,  orang  juga  tidak  dapat kencing (Katténé) di  bawah  pohon  cendana  karena  itu  dianggap  dapat  menyebabkan orang tersebut menjadi sakit dan kebanyakan upacara dilaksanakan di sekitar pohon cendana.

## 6. Penutup
Status  tanah  tongkonan  yang  berada  dalam  wilayah  adat  tongkonan  adalah  tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran)  suku  Toraja.  Keluhuran  tersebut  juga  menjadi  nilai  yang  merekatkan seluruh  anggota  keluarga  dan  representasi  lembaga  yang  mengatur  kehidupan masyarakat  Toraja.  Dalam  sistem  pengelolaan  aset  berupa  tanah  tongkonan  dan wilayah  adat  tongkonan  ditandai  dengan  adanya  peranan  dan  fungsi  lembaga  adat sebagai  pengelola  dalam  hal  pemanfaatan  tanah  komunal  dan  pemeliharaan  harta pusaka  tongkonan  secara  berkala.  Pengelolaan  tanah  Tongkonan  dilakukan  oleh keturunan  yang  bermukim  di  lokasi  tanah  tersebut.  Setiap  keturunan  dari  pemilik tanah  Tongkonan  berhak  untuk  tinggal  dan  membangun  di  atas  tanah  Tongkonan dengan  syarat  sepanjang  mereka  ikut  berpartisipasi  memelihara  dan  menjaga  tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan.
23 Nurul Ilmi Idrus, Mana Dan Eanan Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja, Jurnal Etnosia , Vol.1 No.2: 2016, hal.17

## Referensi
Abdul  Azis  Said, Simbolisme  Unsur  Visual  Rumah  Tradisional  Toraja ,  Ombak, Yogyakarta.
Amin,  Rafiqul,  dan  Buchari  Nurdin.  "Konflik  Perwakafan  Tanah  Muhammadiyah  di Nagari  Singkarak  Kabupaten  Solok  Indonesia  2015-2019." Soumatera  Law Review 3, no. 1 (2020): 64-72.
Andi  Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang ,  Kencana, Jakarta, 2014.
Andi  Suryaman  Mustari  Pide  dan  Sri  Susyanti  Nur.  "Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah  Yang  Diklaim  Sebagai  Kawasan  Hutan  di  Lingkungan  Batulapisi Kabupaten  Gowa." Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  dan  Penelitian  Hukum 4, no. 2 (2022): 173-190.
Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
Eka Susylawati. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 4, no. 1 (2009): 124-140.
Frans Bararuallo, Kebudayaan Toraja . Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010.
Hamida  Arsyad ,  Kepastian  Hukum  Terhadap  Penetapan  Kawasan  Transmigrasi  di  Atas Tanah Ulayat Di Desa Batu Nempar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) ,  Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin, 2020.
Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2008.
Irwansyah. Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Kobong, Th., Injil dan Tongkonan , PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008.
Marcelina Sanda Lebang Pakan, Maria Heny Pratiknjo dan Welly E. Mamosey. Rumah Adat  “Tongkonan”  Orang  Toraja  Kabupaten  Tana  Toraja  Propinsi  Sulawesi Selatan. HOLISTIK, Journal of Social and Culture. Vol. 11 No. 22, 2018.
Nurul Ilmi Idrus, Mana Dan Eanan Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja, Jurnal Etnosia , Vol.1 No.2: 2016.
Palebangan, F. B., Aluk, Adat, dan Adat Istiadat Toraja , Toraja: Sulo, 2007.
Patiung  Oktavianus ,  Prinsip-Prinsip  Pengaturan  Penguasaan  Tanah  Tongkonan  Pada Masyarakat  Hukum  Adat  Toraja, Tesis,  Magister  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
Rikardo  Simarmata, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia, UNDP Regional Centre, Jakarta, 2006.
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial , Gento Publishing, Yogyakarta, 2009.