## El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman
P-ISSN: 2087-7854, E-ISSN: 2656-3126 https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh DOI: https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.383 Volume 20 No 2, September 2022, pp. 267-284

## 5 ISU PRIORITAS DI DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Rusmala Dewi, Junita Dwi Setianah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Rusmaladewi_uin@radenfatah.ac.id junitadwisetianah_uin@radenfatah.ac.id

## Pendahuluan
Melalui  pers  yang  diadakan  pada  1  oktober  2019,  Menteri PPPA  mengatakan  bahwa  ada  5  isu  prioritas  yang  akan  menjadi fokus pembangunan di PPPA. 5 isu tersebut adalah: 1) Peningkatan pemberdayaan  perempuan  dalam  kewirausahaan.  2)  Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan  dan  anak.  4)  Penurunan  pekerja  anak.  5)  Pencegahan perkawinan anak.

## Abstrak
Article History Received  :29-05-2022 Revised   :13-08-2022 Accepted :16-09-2022
This      study      aims      to      find      out      how the  perspective  of  maslahah  mursalah regarding the program of 5 priority issues that  exist  in  the  PPPA  Office  of  South Sumatra Province and what efforts can be made  in  terms  of  dealing  with  issues  that occur  in  the  community.  The  approach method  used  is  a  qualitative  method  or commonly  known  as  the  naturalistic observation  method.  The  results  of  the study  show  that  the  5  priority  issues according  to  the  perspective  of  maslahah mursalah are in line with the principles of maqashid  Syariah  and  the  rules  of  fiqh. Meanwhile,  in  handling  the  case,  the efforts  that  the  PPPA  Office  of  South Sumatra  Province  can  do  are  through advocacy, outreach and coordination.
Keywords : Priority Issues Child protection Women's Protection and Religious Harmony
5 isu ini mulai diberlakukan  pada tahun 2020-2024 di  seluruh Dinas  PPPA  yang  terletak  di  Provinsi-provinsi  yang  ada  di Indonesia,  salah  satunya  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dalam mengatasi  hal  tersebut  amanat  Presiden  yang  mana  telah  berjalan selama  kurang  lebih  2  tahun  ini,  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera
Selatan dalam  pelaksanaannya  mendapat  kendala  pada  isu penurunan tingkat perkawinan anak dan pekerja anak. Dimana dalam kasusnya,  Dinas  PPPA  Sumatera  Selatan  belum  mendapatkan  data valid,  seperti  dimana  lokasi  dan  siapa  saja  nama-nama  anak  yang masuk  dalam  kategori  pekerja  anak  dan  perkawinan  anak.  Berbeda dengan  isu  yang  pertama  yaitu  pemberdayaan  perempuan  dalam kewirausahaan.  Dalam  isu  yang  pertama  tersebut,  kita  bisa  melihat data angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik  (BPS) dimana pertahun 2020 kemiskinan di  Sumatera  Selatan  mencapai  angka  1.119,65  orang  atau  12,98%. (Palembang 2021)
Berdasarkan  data  di  atas  total  pekerja  menurut  jenis  kelamin pada  tahun  2020,  laki-laki  menduduki  angka  42,71%  sedangkan perempuan  mencapai  angka  34,65%.  (Statistik  2021).  Meskipun begitu,  di  daerah-daerah  terpencil  yang  ada  di  Sumatera  Selatan bahkan Perkotaan, diskriminasi perempuan masih kerap terjadi di era modern  ini.  Adapun  bentuk-bentuk  diskriminasi  gender  atau  isu gender  yang  terjadi  di  Sumatera  Selatan,  seperti:  dimana  seorang perempuan  tidak  boleh  bekerja  dikantor,  hal  ini  disebabkan  karena seorang  perempuan  harusnya  berada  dirumah  untuk  melakukan pekerjaan  rumah,  atau  anggapan  masyarakat  mengenai  seorang perempuan  yang  tidak  boleh  sekolah  tinggi-tinggi  karen  pada dasarnya  kehidupannya  hanya  berada  di  rumah  untuk  mengurus pekerjaan  rumah.  Adanya  pembedaan  pada  salah  satu  tempat  kerja antar lelaki dan perempuan, dimana terkadang perempuan mendapat perlakuan yang jauh berbeda dengan lelaki. Adanya kekerasan yang banyak  terjadi  pada  perempuan,  menunjukkan  bahwa  adanya diskriminasi terhadap perempuan.
Permasalahan-permasalahan  diatas  tentunya  menyita  banyak perhatian  masyarakat.  Tidak  terkecuali  pandangan  Islam  untuk melihat  hal  tersebut.  Mengingat,  penduduk  Indonesia  mayoritas adalah  muslim.  Disamping  pembahasan  secara  umum,  juga  harus adanya  pembahasan  tentang  teori  Islam.  agar  masyarakat  muslim tidak  salah  dalam  menentukan  suatu  hal  yang  ditimbulkan  seiring
dengan berkembangnya zaman.
Sumber hukum  Islam yaitu  Al-qur’an dan  hadis. Tidak  hanya itu,  hukum  Islam  juga  bersumber  dari  Ijma’  dan  Qiyas  (Rohidin 2016).  Setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW  sebagai  penengah  setiap permasalahan  ummat.  Manusia  kesulitan  dalam  mengatasi  suatu masalah  yang  muncul  kemudian  dan  tidak  ada  dasar  hukumnya secara pasti.
Teori-teori  serta  kaidah  yang  terperinci  untuk  menghasilkan aturan  berkenaan  dengan  amaliah  manusia  merupakan  suatu  ilmu yang  mempelajari  tentang  pemahaman-pemahaman  hukum  syara’ yang  dinamakan  dengan  Ushul  fiqh  (Rohidin  2016).  Dalam  ushul fiqh  terdapat  kaidah-kaidah  atau  teori-teori  yag  meliputi  istihsan, istishab,  ‘urf,  maslahah  mursalah,  dan  mazhab  sahabat  (Bahrudin 2019). Dari beberapa teori tersebut, penulis ingin mengkaji isu yang menjadi prioritas di Dinas PPPA dengan teori maslahah mursalah.
Maslahah  mursalah  sendiri  adalah  upaya  untuk  mengambil manfaat  dan  menghilangkan  mafsadat/mudharat.  Sebagaimana pendapat  para  fuqaha  bahwasannya  menghilangkan  mafsadat  lebih didahulukan  dalam  menegakkan  maslahat  (Bahrudin  2019).  Atau dalam arti lain maslahah mursalah yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat (Khallaf 2005). Adapun  tujuan  dari  artikel  ini  yaitu  menganalisis  5  isu  prioritas  di Dinas PPPA Sumatera Selatan dalam perspektif maslahah mursalah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  lapangan  yang  tentunya dilaksanakan pada kehidupan nyata guna menemukan kejadian yang terjadi  di  masyarakat  secara  terperinci  dalam  memperoleh  data penelitian  (Mardalis  1993).  Dalam  hal  ini  jenis  penelitian  juga menggunakan  jenis  penelitian  sosial  empiris  yang  mana  data diperoleh  berdasarkan  observasi.  Apabila  data  sudah  terkumpul, proses  berikutnya  yaitu  mengidentifikasi  masalah  yang    bertujuan agar  masalah  menjadi  jelas.  Setelah  identifikasi  dilakukan,  proses selanjutnya  adalah  penyelesaian  masalah  (Waluyo  2008).  Metode pendekatan pada artikel ini yaitu kualitatif atau yang disebut metode observasi  naturalistik  sebab  dilaksanakan  terhadap  kondisi  alamiah (Waluyo 2008). Adapun jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif.  Dalam  mengumpulkan  data  kualitatif,  teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  umumnya  adalah  teknik  wawancara,
catatan lapangan, observasi, dokumentasi, pengalaman personal dan partisipasi dalam kaji tindak (Harahap 2020).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari  responden  atau  narasumber  tersebut  yang  nantinya  akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi atau data.  Data  sekunder  berasal  dari  buku-buku  berupa  hasil  karya ilmiah  dari  ahli  dan  pakar  hukum,  hasil  penelitian  serta  buku-buku yang  berkaitan  dengan  5  Isu  Prioritas  dan  maslahah  mursalah  atau buku lainnya, artikel, jurnal-jurnal, ensiklopedia dan website .
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  penulis
menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Dalam  menentukan  sample  penulis  menggunkan Purposive Sampling. Adapun sample pada penelitian ini Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;  Seksi  Pengumpulan,  Pengolahan  dan  Pengelolaan
Data  anak;  Staf.  Kasubbag.  Perencanaan,  Evaluasi  dan  Pelaporan.
Adapun  metode  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## Pembahasan
Upaya  yang  Dilakukan  Oleh  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera Selatan Dalam Mengatasi 5 Isu Prioritas
5  Isu  Prioritas  amanat  Presiden  pada  Dinas  PPPA  Provinsi Sumatera  Selatan  merupakan  suatu  program  yang  akan  membantu masyarakat mengatasi isu-isu yang terjadi di masyarakat. Program 5 isu  prioritas  ini  menjadi  pengganti  dari  program  sebelumnya,  yaitu program Three Ends . Jika pada program Three Ends hanya ada 3 isu yang  dibahas  seperti  persoalan  tentang  kekerasan  pada  perempuan dan  anak,  perdagangan  manusia  serta  kesenjangan  ekonomi.
Program  Three  Ends  dimaksudkan  untuk  mengakhiri  ketiga  isu tersebut. Adapun,  pada program  5  isu prioritas  ini melihat  pada  isu yang  sangat  urgent  untuk  segera  diatasi.  Isu  prioritas  ini dimaksudkan adaya peningkatan, adanya penurunan serta pencegahan. Untuk adanya peningkatan seperti pada Pemberdayaan perempuan  dalam  kewirausahaan  serta  peran  ibu  dalam  pendidikan anak.  Selanjutnya  adanya  penurunan  terhadap  kekersan  pada  anak dan  perempuan  serta  pekerja  anak.  Terakhir  untuk  pencegahan terhadap perkawinan usia anak. Dalam mengatasi hal tersebut Dinas PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  tentunya  memiliki  segala  upaya
agar  kelima  isu  tersebut  dapat  diatasi  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan oleh Presiden.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Fitri  (staf  Kasubbag. Perencanaan,  Evaluasi  dan  Pelaporan  Dinas  PPPA  Provinsi Sumatera  Selatan)  mengatakan  bahwa  pada  isu  yang pertama , Peningkatan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Kewirausahaan, masuk  kedalam  Program  teknis  yang  pertama  yaitu  Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Adapun  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  yaitu Pemberdayaan  Perempuan  bidang  politik,  hukum  dan  sosial  pada organisasi  kemasyarakatan,  yangmana  kegiatan  tersebut  dibagi  lagi menjadi  dua  (2)  sub  kegiatan  yaitu,  1).  Kegiatan  Pemberdayaan Perempuan  bidang  politik,  hukum  dan  sosial  kewenangan  Provinsi dan  2).  Kegiatan  Pemberdayaan  Perempuan  bidang  politik,  hukum dan  sosial  kewenangan  Kabupaten/kota.  Untuk  amanat  Presiden yang  pertama,  yaitu  Peningkatan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam Kewirausahaan, masuk kedalam program Pemberdayaan Perempuan dan  Pengarustamaan  Gender  dikegiatan  Pemberdayaan  Perempuan bidang  politik,  hukum  dan  sosial  pada  organisasi  kemasyarakatan kewenangan  Provinsi.  Dalam  rincian  kegiatan  tersebut,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembangan dengan model Desa  Prima  dan  Industri  Rumahan  Perempuan  (IR).  Adanya pengembangan  model  tersebut  diharapkan  perekonomian  keluarga dapat meningkat.”
Kemudian  pada  amanat  Presiden  yang kedua ,  berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri mengatakah bahwa Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan  Anak masuk  kedalam Program  Peningakatan Kualitas  Keluarga,  dalam  peningkatan  kualitas  keluarga  tersebut terdapat  tiga  (3)  kegiatan,  antaralain:  1).  peningkatan  kualitas keluarga untuk kesetaraan gender serta hak anak,. 2). Penguatan dan pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  pada  poin  pertama.  3). Penyediaan layanan untuk kesetaraan gender dan hak anak.
Sedangkan  untuk  amanat  Presiden  yang ketiga ,  hasil wawancara  dengan  Fitri  juga  mengatakan  bahwa  Penurunan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan secara prinsip  dilakukan oleh  dua  (2)  program,  yaitu  program  untuk  perlindungan  bagi perempuan, program perlindungan untuk anak. Dari kedua program
tersebut  dilakukan  kegiatan  utama,  sebagai  berikut:  1). Pencegahan  Kekerasan,  2).  Penanganan  Kasus,  dimana  pada kegiatan  ini  adanya  pelayanan  komprehensif  yang  dilakukan  oleh UPTD  yang  ada  pada  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan,  3). Penguatan  Kelembagaan,  dimana  pada  kegiatan  ini  Dinas  PPPA Provinsi  Sumatera  Selatan  memerlukan  bantuan  dari Stakeholder , karena bagaimanapun pemerintah pasti memiliki keterbatasan dalam menangani hal-hal yang terjadi dimasyarakat, terlebih dengan jumlah pendudukan  yang  terbilang  tidak  sedikit,  belum  lagi  dipecah kedalam beberapa  kabupaten dengan  luas  wilayah yang  juga  cukup luas,  mengakibtkan  Dinas  PPPA  menggandeng stakeholder dalam melaksanakan kegiatannya.
Adapun untuk amanat Presiden yang keempat dan kelima, Fitri mengatakan bahwa kedua program tersebut masuk kedalam Program Perlindungan  Khusus  Anak.  Akan  tetapi  isu  yang  keempat  dan kelima  ini  juga  sebenarnya  masuk  kedalam  Program  Pemenuhan Hak Anak akan tetapi keterkaitan ini tidaklah secara langsung. Pada Penurunan Pekerja Anak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi  Sumatera  Selatan  adalah  sosialisasi  yang  bersifat  jejaring. Hal  ini  dikarenakan  Provinsi  Sumatera  Selatan  secara  persentase tidak  terlalu  tinggi  tingkat  pekerja  anaknya  jika  dibandingkan dengan  tingkat  Nasional.  Jadi,  pada  tahun  2021  intervensi  yang dilakukan  lebih  kepada  isu  yang  kelima  yaitu  pencegahan perkawinan  anak.  Sosialisasi  pencegahan  perkawinan  anak  yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dilakukan di  lima  (5)  kabupaten  tertinggi,  kelima  kabupaten  tersebut  antara lain:  1).  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  2).  Ogan  Komering  Ulu Selatan, 3). Ogan Komering Ilir, 4). Pali, dan 5). Musi Rawas.
Jika  melihat  dari  fungsi  dari  Dinas  PPPA,  yaitu  Advokasi, Sosialisasi  dan  Koordinasi,  maka  peranan  Dinas  PPPA  baik  pusat maupun  Provinsi  tidak  begitu  besar.  Kecuali  pada  sektor  kekerasan perempuan  dan  anak.  Hal  ini  dikarenakan  Dinas  PPPA  dalam penanganan  teknisnya  hanya  menangani  berupa  kasus.  Alasan  ini diperkuat  dengan  adanya  kebijakan  dari  Provinsi  yang  memiliki UPD  lain  untuk  mengatasi  masalah-masalah  seperti  masalah perekonomian.  Dinas  PPPA  yang  memiliki  fungsi    Koordinasi, dengan ini Dinas akan mengkoordinasikan masalah tersebut dengan UPD  lain  yang  memiliki  sangkutan  dengan  masalah  yang  akan dihadapi, dengan cara bekerjasama dengan UPD lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Fitri,  meskipun  peran Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  hanya  sebagai  penanganan kasus, akan tetapi Dinas PPPA juga akan mencari strategi lain untuk bagaimana  agar  pengarusutamaan  gender  tersebut  juga  dilakukan pada  UPD  lain  yaitu  dengan  cara  bekerjasama  dengan  UPD  yang bersangkutan. Bentuk Kerjasama ini dilakukan karena permasalahan perempuan dan anak itu tidak hanya pada satu sektor, akan tetapi di banyak  sektor  dan  terdapat  disetiap  sektor  pembangunan.  Artinya, hampir  seluruh  pekerjaan  di  Dinas  PPPA  merupakan  pekerjaannya yang sifatnya lintas sektor atau proscutting issue .”
Mendengar  keterangan  tersebut,  maka  Dinas  PPPA  Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelesaian isu atau penanganan kasusnya, Dinas PPPA juga membutuhkan stakeholder. Misalnya, Ketika kasus tersebut  bersangkutan  dengan  hukum,  maka  secara  otomatis  Dinas membutuhkan  bantuan  hukum,  yangmana  kasus  tersebut  juga  akan diselesaikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Atau Ketika kasus tersebut  bersangkutan  dengan  Kesehatan,  maka  secara  otomatis Dinas  akan  bekerjasama  dengan  UPD  Kesehatan.  Selain,  tugas DPPA Sumsel sebagai pengkoordinasian, DPPPA Sumsel juga akan memberikan  fasilitas  berupa  pendampingan  kepada  korban  untuk menyelesaikan  kasusnya.  Hal  ini  dilakukan  oleh  DPPPA  Sumsel karena DPPPA Sumsel memiliki jejaring yang dapat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan korban hingga tuntas.
Menurut Fitri dalam penanganan isu prioritas arahan Presiden seperti  isu  keempat  dan  kelima,  DPPPA  Sumsel  juga  memiliki kendala  teknis.  Hal  ini  dikarenakan  5  isu  prioritas  yang  bersifat umum, maka kendala yang dialami oleh Dinas PPPA yaitu terdapat pada  kelengkapan  data.  Ketersediaan  data  gender  dan  anak  yang belum  lengkap  atau  valid.  Menyebabkan  Dinas  PPPA  kesulitan dalam  penanganan  kasus.  Meskipun  pekerja  anak  dan  perkawinan anak  ada  data  secara  persentase  dari  BPS,  akan  tetapi  secara  detail seperti  dimana  lokasi  dan  nama  itu  tidak  ada.  Hal  inilah  yang menyulitkan  Dinas  PPPA  dalam  penanganan  isu  Pekerja  anak  dan perkawinan  anak.  Oleh  karena  itu,  sifat  penyelasaian  untuk  isu pekerja  anak  dan  perkawinan  anak  yang  dilakukan  Dinas  PPPA Sumsel hanya berupa Sosialisasi.
Meskipun  saat  ini  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan masih  melakukan  upaya  sosialisasi  untuk  mengatasi  isu  Pekerja Anak dan Perkawinan Anak. Akan tetapi, bukan berarti Dinas PPPA
Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan upaya lain, Dinas masih terus  berusaha  untuk  mencari  data  yang  valid  dari  UPD  lain  yang bisa  diajak  kerja  sama,  seperti  pada  isu  Perkawinan  Anak,  Dinas PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  bekerja  sama  dengan  Pengadilan Agama  Palembang,  karena  pada  dasarnya  bagi  pelaku  yang  akan melakukan  pernikahan  dibawah  umur,  mereka  akan  mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama tersebut.

## 5  Isu  Prioritas  di  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam Perspektif Maslahah Mursalah
Perlu  diketahui  bahwa  Allah  SWT  menciptakan  suatu  aturan tentunya  memiliki  tujuan  tertentu.  Seperti  yang  dikatakan  Ibnu Qayyim  Al-Jauziyah,  bahwa  tujuan  syariah  yaitu  untuk  kebaikan semua  manusia  baik  untuk  dunia  maupun  untuk  akhirat.  Dimana semua  syariat  itu  adil,  karena  syariat  itu  mengandung  hikmah. Apabila  suatu  maslahah  bertentangan  dengan  rahmat  maka  itu bukanlah  syariat.  Abu  Zahrah  dalam  kitab  Ushul  Fiqhnya, menetapkan  tujuan  adanya  hukum  islam,  antara  lain  yaitu: (Hayatudin 2019)
Pertama ,  setiap  orang  (individu)  dididik  supaya  bermanfaat bagi  orang  lain,  bukan  malah  sebaliknya.  Hal  demikian  dapat diwujudkan  dengan  ibadah  seperti  sembahyang,  puasa,  zakat maupun  haji.  Seperti  yang  dijelaskan  Allah  pada  surah  berikut: “ Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)  dan  Dirikanlah  shalat.  Sesungguhnya  shalat  itu  mencegah dari  (perbuatan-  perbuatan)  keji  dan  mungkar.  dan  Sesungguhnya mengingat  Allah  (shalat)  adalah  lebih  besar  (keutamaannya  dari ibadat-ibadat  yang  lain).  dan  Allah  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan ”. (QS. Al-‘Ankabut[29]: 45) (Indonesia 2011) Kedua ,  Menegakkan  hukum  dan  keadilan  terhadap  semua masyarakat,  baik  bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam  maupun masyarakat  yang  non  Islam.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT berikut: “Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi orang-orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  Karena  Allah, menjadi  saksi  dengan  adil.  dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil. berlaku  adillah,  Karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 8) (Indonesia 2011)
Ketiga ,  merealisasikan  kemaslahatan  merupakan  suatu  tujuan yang  utama  dimana  tujuan  ini  terdapat  dalam  hukum  Islam  secara keseluruhan.  Diutusnya  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  pembawa syariat  bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi  semua manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Seperti yang  dikatakan  pada  firman  Allah  berikut: “Dan  tiadalah  kami mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta alam”. (QS. Al-Anbiya [21]: 107). (Indonesia 2011)
Berdasarkan  tujuan  Islam  diatas,  maka  5  isu  proritas  dalam perspektif maslahah mursalah untuk isu yang pertama , Peningkatan Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Kewirausahaan.  Hal  ini  sejalan dengan adanya prinsip maqashid Syariah yang ke-empat, yaitu harta.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  bagi  keluarga,  pada  dasarnya  bekerja memang menjadi kewajiban bagi suami. Walaupun demikian, bukan berarti perempuan tidak boleh ikut bekerja. Peremuan tidak dilarang untuk  bekerja  mencari  nafkah  asalkan  tidak  melanggar  aturan syariat.
Meskipun  Islam  membolehkan  wanita  bekerja,  akan  tetapi wanita  juga  harus  memperhatikan  larangan  Syariah  agar  terhindar dari  persoalan  yang  bersifat  negatif.  Wanita  yang  ingin  bekerja sebaiknya tidak bergabung dengan para lelaki supaya tidak memicu munculnya  fitnah.  Adapun  hal-hal  harus  diperhatikan  bagi perempuan  yang  mau  bekerja,  antara  lain:(Addariny  2022)  Apabila ia  seorang  istri  maka  harus  memilih  pekerjaan  yang  tidak menyulitkannya  dalam  melakukan  kewajiban  sebagai  ibu  rumah tangga.  Sebab,  kewajiban  utama  seorang  istri  adalah  mengurus rumah;  Harus  dengan  izin  suaminya  apabila  wanita  tersebut  sudah menikah,  jika  belum  menikah  harus  dengan  izin  walinya; Melaksanakan adab sebagai perempuan yang sesuai dengan  syariat. Seperti,  tidak  menggunakan  pakaian  seksi,  tidak  menggunakan parfum  yang  dapat  memikat  lawan  jenis,  dan  sebagainya;  Jenis pekerjaan  yang  dipilih  sesuai  dengan  kodratnya  sebagai  wanita; Tidak bercampur  baur  dengan  lelaki;  Sebaiknya  memilih  pekerjaan yang  dapat  dikerjakan  di  rumah.  Apabila  tidak  ada,  maka  boleh memilih pekerjaan di luar rumah.
Dengan  hal  ini  maka  untuk  isu  yang  pertama,  yaitu Peningkatan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Kewirausahaan hukumnya boleh. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas
PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  yangmana  dalam  kegiatannya Dinas  PPPA  melakukan  model  Desa  Prima  (Perempuan  Indonesia Maju MAndiri) dan Industri Rumahan.
Isu  yang kedua ,  Peningkatan  Peran  Ibu  dalam  Pendidikan Anak.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Syaikh  Shaleh  al- Fauzan  bahwa  perempuan  itu  memiliki  tugas  yang  banyak  serta mulia.  Oleh  sebab  itu,  perempuan  mempunyai  kedudukan  yang agung. Berkenaan dengan ini,  Nabi Muhammad selalu  memberikan pesan  khusus  untuk  perempuan  bahkan  beliau  memberikan  wasiat yang khusus tentang perempuan dalam khutbahnya di Arafah ketika haji wada’. (Taslim 2021)
Agungnya  peran  dan  tugas  seorang  wanita  dapat  dilihat  dari posisinya  sebagai  pendidik  pertama  dan  utama  terhadap  generasi penerus. Hal ini dilakukankannya dengan cara membimbing generasi muda dengan baik. Jika ini yang terjadi, maka para wanita berperan terhadap  perbaikan  bagi  masyarakat  dan  umat  muslim.  Oleh karenanya  Allah  memerintahkan  bagi  kaum  lelaki  untuk  memilih istri yang baik agamanya. Sebagaimana firman-Nya: “Sesungguhnya budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu”. (QS. Al-Baqarah: 221). (Indonesia2011) Istri  Sholihah  akan  melahirkan  generasi  yang  sholih,  sebab ibulah yang paling dekat dengan anaknya dan ibu juga lah yang lebih sering  bertemu  anakya  dirumah,  sehingga  Ibu  adalah  sekolah pertama bagi  anaknya sebelumnya  anak tersebut  belajar pada  guru- guru besar seperti disekolah, TPA, atau Pondok Pesantren. Isu yang kedua ini juga sejalan dengan semua prinsip maqashid Syariah yaitu, agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.
Pada  agama,  apabila  seorang  anak  diajarkan  atau  dikenalkan Pendidikan agama sejak dini, maka anak akan lebih terarah dan baik. Para orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak dini. Anak-anak sudah harus diajarkan mengenai akidah yang baik tentang keimanan, baik  keimanan  terhadap  Allah,  malaikat,  kitab,  rasul  bahkan  hari akhir.  Anak-anak  juga  harus  diajarkan  ibadah  dengan  baik.  tidak hanya  itu,  anak-anak  arus  diajarkan  tentang  bagaimana  bersikap dengan  orang  lain  (Tuasikal  2013).  Perintah  untuk  mendidik  anak sejak  dini  juga  didasarkan  pada  Firman  Allah  SWT: “Hai  orang- orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah
terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu mengerjakan  apa  yang  diperintahkan”. (QS.  At-Tahrim:  6).
(Indonesia 2011)
Terhadap  prinsip  yang  kedua,  yaitu  jiwa.  Apabila  anak  telah mendapatkan  Pendidikan  utama  dari  orangtuanya  sejak  dini,  yaitu dengan  pengenalan  agama.  Maka  jiwa  anak  juga  akan  terjaga, dengan  anak  mengetahui  hukum  dari  khamr,  dan  zina,  maka  anak akan  terbebas  dari  rusaknya  jiwa.  Sedangkan  prinsip  yang  ketiga, yaitu  menjaga  pikiran.  Anak  akan  menjaga  pikiran  dari  berpikir buruk,  bahkan  ketika  anak  telah  mengetahui  suatu  hukum  dalam syariat  Islam,  maka  hal  ini  dapat  menjadikan  anak  berpikir  untuk tidak  melanggar  syariat  dalam  Islam.  Adapun  mengenalkan  anak Pendidikan  agama  sejak  dini  juga  membantu  anak  memelihara prinsip  maqashid  Syariah  yang  ke-empat  yaitu,  melindungi  harta. Anak  yang  dikenalkan  Pendidikan  agama  sejak  dini  akan memelihara  harta  dengan  menggunakan  harta  untuk  suatu  hal  yang bermanfaat  bukan  malah  menggunakan  harta  untuk  suatu  hal  yang mudharat.  Begitu  juga  dengan  prinsip  yang  terakhir,  yaitu melindungi  keturunan.  Anak  yang  tau  hukum  zina,  juga  telah mempelajari akidah sejak dini, maka anak akan akan melindungi diri dari  perbuatan  zina.  Karena  zina  adalah  hal  yang  dilarang  dalam Islam.
Isu  yang  ketiga,  Penurunan  kekerasan  pada  anak  dan perempuan.  Isu  ini  sejalan  dengan  prinsip  maqashid  Syariah  yaitu, agama,  jiwa,  pikiran  dan  keturunan.  Hal  ini  berkaitan  dengan pentingnya peran orangtua dalam Pendidikan anak sejak dini. Anak yang  di  didik  sejak  dini  mengenai  agama,  ketika  dewasa  ia  dapat berpikir  dengan  baik,  serta  bisa  membedakan  mana  yang  baik  dan mana  yang  buruk.  Sedangkan  anak  yang  tidak  pernah  di  ajarkan tentang  agama,  maka  hal  ini  akan  menyebabkan  anak  rusak agamanya,  pikirannya,  jiwanya,  dan  keturunannya.  Begitu pentingnya peran orantua bagi anaknya sehingga dapat menentukan kepribadian anak. Oleh sebab itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh anak,  maka  orang  tuanya  akan  diminta  pertanggung  jawaban  di akhirat. (Faiz 2018); Firosad 2015)
Selain  tentang  Pendidikan  dan  pengajaran,  orangtua  wajib memberikan  contoh  yang  baik  pada  anaknya,  seperti  berbakti terhadap orangtua. Hal ini sangat penting, sebab akan berakibat fatal bagi  orangtuanya  sendiri.  Sebagaimana  hadis  Nabi  berikut: “Dari
Abdullah  bin  ‘Amr  (bin  Al-‘Ash),  ia  berkata:  Rasulullah  SAW. bersabda,  “Cukuplah  seseorang  itu  dikatakan  berdosa  karena  ia telah  menyia-nyiakan  orang  yang  berada  di  bawah  tanggung jawabnya.” (HR.Abu Dawud)
Pentingnya  mengajarkan  hal-hal  yang  baik  terhadap  anak bertujuan untuk kebaikan bagi si anak maupun orangtua itu  sendiri. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Qayyim  bahwa  orangtua    yang tidak  mengajarkan  hal  yang  baik  untuk  anaknya  berarti  orang  tua tersebut telah berbuat durhaka pada anaknya. Orangtua yang menyia- nyiakan  anaknya  sewaktu  kecil,  maka  anaknya    tersebut    tidak memiliki  manfaat  baik  bagi  dirinya  maupun  orangtuanya (Muslimah.or.id 2010).
Isu  yang ke-empat ,  Penurunan  Pekerja  Anak.  Isu  ini  masuk dalam  prinsip  maqashid  Syariah,  yaitu,  agama,  pikiran  dan keturunan.  Semua  anak  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan Pendidikan, hidup  layak,  Kesehatan dan  bermain.  Sedangkan  untuk kasus  pekerja  anak,  hal  ini  bertolak  belakang  dengan  hak  anak. Seorang  ilmuan  dari  Rand  Corp.  Rajeev  Ramchand  menyatakan bahwa  seorang  anak  yang  terbiasa  bekerja  sejak  kecil    adanya potensi  laten  pada  anak  untuk  tumbuh  menjadi  remaja  yang pembangkang,  rentan  terjerumus  pada  alkohol,  narkoba,  rokok  dan gemar akan berkelahi (Herlinda  2013).
Pada  prinsip  menjaga  agama,  kasus  pekerja  anak  akan membuat anak banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada belajar  atau  mendapatkan  Pendidikan,  sebagaimana  hak  anak  yaitu mendapatkan  Pendidikan.  Padahal  Pendidikan  anak  begitu  penting, untuk  menunjang  kehidupan  anak  ketika  remaja.  Pada  prinsip menjaga pikiran, anak yang telah dipaksa bekerja sejak kecil dengan tanggung  jawab  dan  beban  kerja  yang  banyak  akan  membuat  anak tidak ingin bersekolah dan tidak ingin mendapatkan Pendidikan atau pengajaran  sehingga  hal  ini  akan  menyebabkan  pikiran    dan wawasan  anak  menjadi  terbatas.  Keterbatasan  akan  pikiran  dan wawasan  tersebut  juga  akan  berdampak  pada  keturunan  sang  anak. Padahal orangtua adalah madrasah utama dalam Pendidikan seorang anak.  Dan  jika  anak  tidak  pernah  diberikan  Pendidikan  yang  baik sejak kecil, maka bukan tidak mungkin keturunan mereka juga akan rusak.  Selain  itu  juga  anak  yang  dipaksa  bekerja  sejak  kecil  juga akan  membuat  fisik  anak  menjadi  lemah  dan  tidak  sehat,  sehingga hal ini juga berdampak pada keturunan si  anak.
Pada isu yang kelima , yaitu Perkawinan  Anak.  Pada dasarnya Islam  tidak  membatasi  usia  dalam  pernikahan,  akan  tetapi  harus memperhatikan beberapa hal sebelum  memutuskan  untuk menikah, seperti  halnya  memperhatikan  agamanya,  jika  agamanya  baik  dan cocok,  maka  tidak  mengapa  jika  ingin    menikah    di    usia  dini. Bahkan Nabi  Muhammad  sendiri  menikahi  Aisyah,  ketika    beliau berusia 53 tahun, sedangkan Aisyah berusia 9 tahun (Aziz n.d.).
Pada  saat  ini,  pernikahan  anak  menjadi  isu  yang  sangat mengkhawatirkan.  Salah  satunya  penyebabnya  yaitu  terbukanya informasi  vulgar  dan  adanya  globalisasi  yang  terjadi  sehingga banyak  remaja  yang  seolah  melegalkan  perzinahan.  Perzinahan inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  pernikahan  usia  anak. Perkembangan  dunia  terknologi  yang  semakin  pesat,  juga memudahkan  anak  dalam  mengakses  situs-situs  berbahaya  yang dapat  merusak  pikiran  anak.  Perzinahan  yang  dilakukan  oleh  anak juga menjadi salah satu faktor dikeluarkannya dispensasi perkawinan bagi anak (Ekasari, Fathimah, and Gibtiah 2021)
Pada kasus  perkawinan  anak  yang diatasi  oleh  DPPPA  disini, merujuk  pada  perkawinan  diluar  nikah  dan  pernikahan  paksa  yang dilakukan oleh orangtua. Perkawinan diluar nikah tentunya bukanlah suatu pilihan yang baik, karena pernikahan ini tidak dilandasi dengan pengtahuan  dan  kesiapan  baik  secara  spriritual,  mental,  akal,  fisik maupun  psikis.  Pernikahan  tanpa  kesiapan  tersebut  tentunya  akan berpengaruh  pada  kehidupan  rumah  tangga.  Misalnya,  ketika menghadapi  masalah  dalam  rumah  tangga  sering  terjadi pertengkaran karena  masing-masing tidak  memiliki kesiapan  dalam berumah  tangga.  Pernikahan  dini  yang  dilakukan  dengan  memenhi syariat  Islam  dan  tidak  tergolong  dalam  Perkawinan  diluar  nikah, maka  hal  ini  akan  menjauhkan  anak  dari  perbuatan  dosa/zina (Rofiana 2018).
Meskipun orangtua dianjurkan untuk mencarikan calon  suami yang  sholih  bagi  anak  nya,  akan  tetapi  orangtua  juga  tidak  harus memaksa  anaknya  menikah  dengan  orang  yang  tidak  disenangi. Sebab  tidak  ada  hak  bagi  siapapun  termasuk  ayahnya  untuk memaksa  anaknya  menikah  kecuali  atas  izin  darinya  (Aziz  n.d.).
Anak  yang  belum  dewasa  harus  menunggu  sampai  ia  dewasa  dan harus  meminta  izinnya  untuk  dinikahkan  (Aulia  and  Mukrimun 2022) . Sebagaimana  hadis  Nabi  berikut: “Janganlah  menikahkan seorang  wanita  janda  sebelum  meminta  izin  darinya”. Mereka
bertanya:    “ wahai  Rasulullah  bagaimana  mengetahui  izinnya?” beliau menjawab: “ Dia diam”. (Bukhari)
Perkawinan  anak  diluar  nikah  dan  pernikahan  anak  yang dipaksakan akan merusak agama, pikiran, jiwa, dan keturunan. Pada prinsip  maqashid  Syariah  yaitu,  agama.  Seorang  anak  perempuan yang  dipaksa  untuk  menikah  dengan  lelaki  yang  tidak  sholih  akan menjadikan  anak  perempuan  tersebut  tidak  bisa  mengatasi  masalah secara baik, tidak tahu akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga ia tidak bisa meraih pahala dari pernikahannya tersebut. Sedangkan pada  pikiran,  anak  yang  menjadi  korban  pernikahan  atas  dasar kehendak orangtua atau karena pernikahan diluar nikah menjadikan pemikiran anak  menjadi  rusak  karena  tidak  adanya  kesiapan  secara spiritual, akal, fisik maupun psikis.
Anak  yang  belum  siap  untuk  menikah  lantas  memiliki keturunan  di  usia  dini  juga  akan  berdampak  pada  si  ibu.  Dimana wanita  yang  hamil  atau  melahirkan  dibawah  usia  20  tahun  akan berisiko karena  berdasarkan  anatomi tubuh,  perkembangan  panggul perempuan pada usia tersebut belum sempurna yang mengakibatkan kesulitan pada saat  melahirkan. Perempuan yang  hamil dibawah  20 tahun juga sering kali mendapatkan stigma negative dari masyarakat terutama teman sebayanya, terlebih apabila kehamilan tersebut tidak direncanakan.  Selain  resiko  social  dan  ekonomi,  perempuan  yang hamil  di  bawah  usia  20  tahun  juga  akan  mendapatkan  resiko terjadinya  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  seperti:  depresi, kurangnya  perawaran  prenatal,  tekanan  darah  tinggi,  anemia. Sedangkan dampaknya pada janin yaitu: ada kemungkinan bayi akan lahir  prematur,  berat  badan  lahir  rendah,  kematian  sewaktu  masih dalam  kandungan  (Adrian  2020)  dan  ketika  anak  sudah  lahir  maka bukan  tidak  mungkin  anak  juga  tidak  mendapatkan  haknya  secara utuh.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 5 isu prioritas yang  ada  pada  Dinas  PPPA  berdasarkan  perspektif  maslahah mursalah,  hukumnya  adalah  boleh  saja  diterapkan  di  masyarakat. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  kaidah-kaidah  fiqh  seperti: “kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin” (Djazuli 2019) .
Dengan  adanya  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam mengatasi  isu-isu  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  memikirkan dampak  buruk  bagi  masyarakat,  hal  ini  sejalan  dengan  kaidah  fiqh diatas yang mana pemerintah  harus sebisa mungkin  menghilangkan
mudharat yang dirtimbulkan akibat isu-isu yang terjadi.

## Simpulan
Dengan  adanya  bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan  dapat  memudahkan  korban  dalam penyelesaian kasus Kriminal yang terjadi para perempuan dan anak. Kemudian,  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PPPA Sumsel  diharapkan  korban  yang  tadinya  enggan  untuk  melapor, memiliki keberanian untuk melapor sehingga kasus seperti kekerasan pada  anak  dan  perempuan  dapat  diselesaikan  dan  tidak  ada  pelaku baru  yang  muncul  akibat  dampak  dari  kasus  yang  belum terselesaikan.  Dilihat  lihat  dari  segi  teori maslahah  mursalah maka program  5  Isu  Prioritas  di  Dinas  PPPA  Provinsi  Sumatera  Selatan sejalan  dengan  prinsip-prinsip  maqashid  Syariah  dan  kaidah-kaidah fiqh. Artinya, apabila program tersebut diterapkan atau dilakukan di masyarakat,  maka  hukumnya  boleh-boleh  saja.  Melihat  tujuan  dari adanya program tersebut yaitu untuk menghilangkan mudharat yang terjadi di masyarakat dan mendatangkan mafsadat bagi masyarakat. Program  ini  juga  dapat  menyelamatkan  perempuan  dan  anak  dari tindak  kriminal  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  serta memberikan  keadilan  bagi  anak  dan  perempuan  yang  dianggap lemah.

## DAFTAR PUSTAKA
Addariny,  Musyaffa’.  2022.  “Bolehkah  Wanita  Bekerja?” konsultasisyariah.com .https://konsultasisyariah.com/520- bolehkah-wanita-bekerja.html (March 5, 2022).
Adrian, Kevin. 2020. “Risiko Hamil Dibawah Usia 20 Tahun Pada BayiDanIbu.” Alodokter.com .https://www.alodokter.com/risiko- hamil-di-bawah-usia-20-  tahun-pada-ibu-dan-bayi  (March  5, 2022).
Aulia,  Mohamad  Faisal,  and  Amin  Mukrimun.  2022.  “Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab.” Muqaranah 6(1): 51–60. Aziz,  Abdul.  “Anak  Perempuan  Jangan  Dipaksa  Atas  Pernikahan Yang Tidak Ia Sukai.” Almanhaj.or.id .  https://almanhaj.or.id/7860-anak-perempuan- jangan-dipaksa- atas-pernikahan-yang-tidak-ia-suka-2.html. ———. “Usia Ideal Menikah.” Almanhaj.or.id . https://almanhaj.or.id/429-usia-ideal-menikah.html  (March  5, 2022b).
Bahrudin,  Moh.  2019. Ilmu  Ushul  Fiqh .  Bandar  Lampung:  AURA
CV. Anugrah Utama Raharja.
Bukhari.  “Kitab  Nikah  Bab  Seorang  Bapak  Atau  Selainnya  Tidak Boleh Menikahkan (Anak Wanitanya Yang) Janda Atau Gadis Kecuali Dengan Ridhonya.” Ensiklopedi Hadits .
Djazuli,  Ahmad.  2019. Kaidah-Kaidah  Fikih  (Kaidah-Kaidah Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang Praktis . Jakarta: PRENADAMEDIA Group Ekasari,  Ekasari,  Ema  Fathimah,  and  Gibtiah  Gibtiah.  2021. “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi  Perkawinan  Akibat  Hamil  Diluar  Nikah.” Muqaranah 5(2): 115– 24. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view / 10320. Faiz, Ahmas. 2018. “Orangtua Bertanggung Jawab.” Almanhaj.or.id .  https://www.fotodakwah.com/2016/05/orang-
tua-yang- bertanggung-jawab.html (March 5, 2022).
sFirosad,  Ahmad  Masrur.  2015.  “Keluarga  Harmonis  Untuk Perkembangan  Potensi  Anak  Yang  Lebih  Baik.” Jurnal  Al- Taujih :  Bingkai  Bimbingan  Dan  Konseling  Islami 1(1).
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/vie w/ 927.
Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif . Medan: Wal Ashri
Publishing.
Hayatudin,  Amrullah.  2019. Ushul  Fiqh  Jalan  Tengan  Memahami Hukum Islam . Jakarta: AMZAH.
Herlinda,  Wike  Dita.  2013.  “Waspadai  Dampak  Buruknya  Anak Bekerja  Sejak  Dini.” Bisnis.com . https://lifestyle.bisnis.com/read/20160903/236/580957/waspad ai-dampak-buruknya-anak-bekerja-sejak-kecil (March 5, 2022).
Indonesia,  Kementerian  Agama  Republik.  2011.  “Al-Qur’an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata (A t-Thayyib).”
Khallaf, Syekh Abdul Wahab. 2005. Ilmu Ushul Fikih . Jakarta: PT.
RINEKA CIPTA.
Mardalis. 1993. Metode Penelitian . Jakarta: Bumi aksara. Muslimah.or.id.  2010.  “Orang  Tua  Yang  Lalai  Memperhatikan Anak.” Muslimah.or.id . https://muslimah.or.id/1175-orang-tua- yang-lalai-memperhatikan-anak.html (March 5, 2022).
Palembang,  Badan  Pusat  Statistik.  2021.  “Pada  Bulan  Maret  2021 Jumlah  Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Selatan  Mencapai  1.113,76  Ribu  Orang  Atau 12,84 Persen Dari Total Penduduk.” Badan  Pusat Statistik Palembang . https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/891/p a  da-bulan-maret-2021-jumlah-penduduk-miskin-di-provinsi- sumatera-selatan-mencapai-1-113-76-ribu-orang-atau-12-84- persen-dari-total-penduduk.html (December 8, 2021). Rofiana,  Khusnul.  2018.  “Bahagia  Dengan  Pernikahan  Dini.”
Muslimah.or.id .  https://muslimah.or.id/10351-bahagia-dengan- pernikahan-dini.html (March 5, 2022).
Rohidin.  2016. Pengantar  Hukum  Islam  Dari  Semenanjung  Arabia
Sampai Indonesia . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Statistik,  Badan  Pusat.  2021.  “Persentase  Tenaga  Kerja  Formal Menurut Jenis  Kelamin (Persen), 2019-2021.” https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga- kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html (December 8, 2010).

## Taslim,  Abdullah.  2021.  “Ibu,  Sungguh  Begitu  Mulia  Peranmu.”
Muslim.or.id . https://muslim.or.id/2734-ibu-sungguh-begitu- mulia-peranmu.html (March 5, 2022).
Tuasikal,  Muhammad  Abduh.  2013.  “Pendidikan  Agama  Sejak Dini.” Rumaysho.com . https://rumaysho.com/4959-pendidikan- agama- sejak-dini.html (March 5, 2022).
Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.