## Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Lina Triandaru 1* , Muslih Amberi 2 , Tomi Oktavianoor 3 , Mohammad Fajar Hidayat 4
1 Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia 2 Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia 3 Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia 4 Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
Presidential  Regulation  Number  86  of  2018  concerning  Agrarian  Reform  (Perpres  No.86  of  2018) explains  that  asset  management  consists  of  land  redistribution  and  asset  legalization.  Land redistribution consist of asset reform and access reform. In 2019, the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan achieved 100% asset reform realization and was awarded the office with the  best  achievement  in  the  province.  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  explain  the implementation  of  land  redistribution  with  collaboration  theory,  which  is  an  effort  to  unite  various actors both individuals and organizations to achieve common goals. This research uses a descriptive qualitative  approach.  Determination  of  informants  was  carried  out  using  the  purposive  sampling technique.  Data  obtained  through  interviews  and  document  study.  The  results  showed  that  the implementation of  land  redistribution agrarian  reform  in  Hulu Sungai  Selatan  Regency  in  2019 was influenced by several factors: (a) political will from the ruling elite and strong commitment from the government; (b) the government / bureaucratic elite must be separate from the business elite; (c) Police and Satpol PP support; (d) participation of all stakeholders including People's / Peasant Organizations; (e) availability of complete data and information; and (f) thorough and gradual preparation. All of these can solve all implementation constraints in land redistribution in Hulu Sungai Selatan Regency.

## Keywords: agrarian reform, collaboration, land redistribution

## Abstrak
Abstrak  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  (Perpres  No.  86  Tahun 2018) menjelaskan bahwa penataan aset terdiri dari  redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah terdiri dari penataan asset dan penataan akses. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berhasil mencapai realisasi penataan sebesar 100% dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai kantor yang mempunyai pencapaian terbaik pada propinsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan reforma agraria  dengan  teori  kolaborasi  sebagai  upaya  penyatuan  berbagai  pihak  baik  individu  maupun organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif dengan penentuan informan bersifat purposif. Data diperoleh dari proses wawancara dan studi dokumen. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  keberhasilan  pelaksanaan  redistribusi  tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (a) kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah; (b) elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah  dari  elit  bisnis;  (c)  dukungan  Kepolisian  dan  Satpol  PP;  (d)  partisipasi  semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; (e) ketersediaan data dan informasi yang lengkap; dan (f)persiapan yang  matang  dan  bertahap.  semua  itu  dapat  menyelesaikan  semua  kendala  pelaksanaan  dalam redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kata kunci: reforma agraria, kolaborasi, redistribusi tanah
* mfh1114@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5655
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si

## PENDAHULUAN
Tanah  yang  ada  di  dalam  wilayah NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita jaga kelestariannya agar dapat  dipergunakan  demi  sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini perlu kerjasama antara masyarakat secara umum dan  pemerintah  sebagai  penengah  agar tanah  ini  bisa  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah  masih    belum  mewujudkan sepenuhnya pemerataan dalam segi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah.  Salah  satu  cara menanggulanginya dapat melalui mekanisme  pelaksanaan  Reforma  Agraria dengan  redistribusi  tanah  yang  tujuannya adalah  demi  kesejahteraaan  rakyat  dan untuk  meningkatkan  keadilan  sosial  bagi rakyat  indonesia.
Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86  Tahun  2018)  menjelaskan  Reforma Agraria  (RA)  itu  sendiri  adalah  program pemerintah  untuk  menata  kembali  struktur Pemilikan,  Penguasaan,  Pemanfaatan,  dan Penggunaan tanah (P4T) melalui mekanisme  penataan  aset  dan  penataan akses  demi  kemakmuran  seluruh  rakyat indonesia.  Penataan  aset  disini  artinya menata  kembali  P4T  untuk  menciptakan keadilan  dalam  hal  penguasaan  dan pemilikan  tanah.  Sedangkan,  Penataan
akses  adalah  pemberian  kesempatan  atau akses  permodalan  maupun  bantuan  lain kepada Subjek RA dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  yang  berbasis pada pemanfaataan tanah atau biasa disebut dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Salah satu  objek  RA  menurut  Perpres  No.  86 Tahun  2018  adalah  tanah  pertanian  dan non-pertanian yang asal tanahnya bisa dari tanah negara, tanah bekas hak guna usaha, maupun  tanah  hasil  pelepasan  kawasan hutan.  Sedangkan,  Subjek  RA  menurut Perpres  No.  86  Tahun  2018  Pasal  12 diantaranya  meliputi  petani  gurem,  petani penggarap,  buruh  tani.  Dengan  demikian, maka  reforma  agraria  yang  dijalankan dengan  mekanisme  redistribusi  tanah kemudian  disertai  segala  macam  fasilitasi maupun  asistensi  yang  bertujuan  utnuk meningkatkan akses penerima tanah redistribusi seperti kredit, teknologi pertanian dan tata guna tanahnya, pemasaran, dsb yang tak lain bertujuan agar tanah  yang  diredistribusikan  menjadi  lebih produktif,  berdaya  saing,  menguntungkan, dan dapat dikelola secara turun temurun dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani atau penerima tanah hasil redistribusi  tersebut  (Rachman  dalam Wulan, 2019).
Saat  ini  tercatat  ada  10,2  juta  rakyat miskin  tersebar  di  25.863  desa  di  sekitar kawasan  hutan,  di  mana  71,06%-nya merupakan petani penggarap yang
menggantungkan  hidupnya  dari  sumber daya  hutan  (Kantor  Staf  Presiden,  2017). Bahkan,  Sirait  dalam  Sutaryono  dan Gumelar (2018) menyatakan bahwa terdapat  40-60  juta  orang  hidup  sebagai masyarakat  hutan  baik  yang  menjalankan praktek  wanatani  di  dalam  kawasan  hutan maupun  di  sekitar  kawasan  hutan.  Akan tetapi,  Para  petani  penggarap  memiliki hambatan dalam meningkatkan taraf hidupnya  karena  keterbatasan  mereka terhadap  akses  (inaksesibilitas)  lahan  yang mereka  garap.  Kondisi  inaksesibilitas  itu melahirkan  kriminalisasi  penduduk  di dalam kawasan hutan (Luthfi, 2018).
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan (Kab.  HSS)  Provinsi  Kalimantan  Selatan merupakan  salah  satu  contoh  ketimpangan pemilikan  dan  penguasaan  tanah.  Hal  ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (2018)    bahwa  penggunaan  tanah  untuk pertanian di Kab. HSS seluas 119.757,63 ha atau  66,35%  dari  keseluruhan  luas  Kab. HSS.  Sedangkan,  jumlah  rumah  tangga petani  di  kabupaten  ini  sebanyak  34.450 jiwa. Data diatas ini sekilas menggambarkan rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani adalah seluas 3,5 ha. Namun faktanya, di Kab. HSS masih terdapat banyak petani petani gurem, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian kurang  dari  0,5  ha.  Hal  inilah  yang mendasari  pentingnya  Reforma  Agraria dengan  mekanisme  redistribusi  tanah  di
Kab. HSS. Redistribusi tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah 2019, 5).
Arisaputra (2013) menambahkan bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan  RA atau Redistribusi tanah suatu wilayah harus memperhatikan  karakteristik  wilayahnya dengan  mengikutsertakan  pemerintah  atau stakeholder terkait.  Alasannya  karena mereka lebih mengetahui kondisi wilayahnya sehingga pelaksanaan Reforma Agraria  ini  lebih  fokus  kepada  pokok permasalahan dan tercapai tujuannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  teori  kolaborasi  menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18)  yaitu  upaya  penyatuan  berbagai  pihak baik  individu  maupun  organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  sama.  Selain  itu, penulis  menggunakan  teori Collaborative Governance yaitu  proses  dari  kolaborasi pemangku  kepentingan  antar  sektor  yang membuat  keputusan,  konsensus  bersama dengan  cara  interaksi  baik  formal  maupun informal yang tidak merugikan kedua pihak demi tujuan  bersama.  Di  dalam  kolaborasi interaksi ini  seluruh  aktor atau  pihak  yang terlibat  mempunyai  kedudukan  yang  sama (Ansell dan Gash, 2007).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Melihat  latar  belakang,  penelitian terdahulu dan teori yang digunakan diatas, penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah pada Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Propinsi Kalimantan Selatan dengan fokus utamanya yaitu  bagaimana  mengkolaborasikan  para aktor–  aktor  atau stakeholder terkait  yang berperan di dalamnya mulai dari pemerintah  daerah  dan  kantor  pertanahan (Kantah) pada umumnya, serta masyarakat pada khususnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif yang  mempunyai  tujuan  untuk  membuat deskripsi  secara  faktual,  akurat,  dan sistematis  mengenai  fakta,  sifat  serta hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti (Nazir, 1988). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan tentang kolaborasi stakeholder dan  masyarakat dalam  pelaksanaan  Redistribusi  Tanah  di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Teknik pemilihan informan
dilaksanakan secara purposive sampling, di mana  informan  ditentukan  oleh  peneliti sebelum  penelitian  dilaksanakan.  Penulis akan  mewawancarai  informan  utama  dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  (Kantah  Kab.  HSS)  yang  meliputi Kepala  Kantor  Pertanahan,  Kepala  Seksi
Penataan  Pertanahan,  Kepala  Sub  Seksi Landreform  dan  Konsolidasi  Tanah,  serta Kepala  Seksi  Pengukuran  dan  Pemetaan Kadastral. Sebagai informan tambahan dan pendukung,  penulis  juga  mewawancari Kepala Dinas Pertanian Kab. HSS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat di tempat  program  redistribusi  tanah.  Data Sekunder  diperoleh  dari  buku,  artikel  di jurnal  ilmiah,  buletin  statistik,  laporan, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi,  hasil  survei  terdahulu,  catatan publik  mengenai  peristiwa  resmi  serta catatan perpustakaan.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian ini  berpedoman  pada  teknik  analisis  data kualitatif  yang  dilaksanakan  Miles  dan Huberman  dalam  (Sugiyono,  2015)  yaitu dimulai  dari  1)  analisis  data  yang didapatkan sebelum ke lapangan atau studi pendahuluan  dan  bisa  juga  dari  data sekunder,  2)  analisis  data  selama  di lapangan pada saat wawancara sampai hasil data  yang  didapatkan  valid  dan  bisa dipertanggungjawabkan, 3) reduksi data 4) penyajian data, 5) penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  program  redistribusi tanah di Kantah Kab. HSS pada tahun 2019 berada pada 13 (tiga belas) desa di 5 (lima) kecamatan.  Dari  ketigabelas  desa  ini terdapat  2 (dua) desa yang tanahnya berasal dari  pelepasan  kawasan  hutan  berdasarkan
Surat  Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2308/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/4/ 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan  Kawasan  Hutan  Provinsi Kalimantan  Selatan  yaitu  Desa  Bayu  Laki dan  Desa  Mawangi  Kecamatan  Padang Batung.  Sedangkan,  11  (sebelas)  desa lainnya  berasal  dari  tanah  negara  lainnya yang  sudah  dikuasai  langsung  oleh masyarakat  yaitu  di  Kecamatan  Padang Batung, Telaga Langsat, Daha Utara, Daha
Selatan,  dan  Simpur.  Program  redistribusi tanah  yang  masuk  ke  dalam  agenda kebijakan  di  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baik melalui pelepasan  kawasan  hutan  maupun  tanah objek  reforma  agraria  mengindikasikan kuatnya  gerakan  untuk  menyelesaikan sengketa    atau  konflik  pertanahan  antara KLHK  dengan  masyarakat  lokal  (Sirait 2007,  53).  Rincian  ketigabelas  desa  yang ikut dalam program redistribusi tanah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 1.

## Data Desa yang Mengikuti Program Redistribusi Tanah Tahun 2019
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019
Redistribusi  tanah  ini  dilaksanakan terdiri  dari  3  (tiga)  tahap  sesuai  dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Redistribusi tanah tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat  Jenderal  Penataan  Agraria
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Tahun 2019  meliputi  1)  Pra-redistribusi  tanah,  2) redistribusi  tanah,  3)  pasca  redistribusi tanah.
No Kecamatan Desa Jumlah Bidang Tanah Luas Tanah Objek Landreform (Ha) Asal Tanah 1 Padang Batung Batu Laki 53 12,3 TN bekas pelepasan kawasan hutan 2 Mawangi 323 20,4 3 Pandulangan 170 25,4
Tanah Negara (TN) lainnya yang dikuasai oleh masyarakat 4
Telaga Langsat Telaga Langsat 105 14,9 5 Pakuan Timur 165 17,7 6 Mandala 73 14,3 7 Hamak 883 202,7 8 Hamak Timur 28 3,9 9 Daha Utara Hakurung 222 8,48 10 Paharangan 414 71,4 11 Daha Selatan Samuda 687 390,5 12 Baruh Jaya 786 444,2 13 Simpur Wasah Hulu 91 15,48 Total 4.000 1241,66
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Tahap  pra-redistribusi tanah  tidak dapat berjalan dan berhasil tanpa kolaborasi stakeholder terkait  mulai  dari  KLHK, pemerintah  daerah  (pemda),  dan  kepala desa pada 13 (tiga belas) desa diatas. KLHK mengenai pelepasan kawasan hutan untuk 2 (dua) desa yaitu Desa Batu Laki dan Desa Mawangi  yang  digunakan  sebagai  objek redistribusi  tanah,  dan  11  (sebelas)  desa lainnya yang merupakan usulan para kepala desa  untuk  mengikuti  program  redistribusi tanah  ini  dengan  menjamin  tanah  yang dijadikan  objek  tersebut  harus  ” clean  and clear ”    atau  dengan  kata  lain  tidak  ada sengketa dan tidak bermasalah tanahnya.
Tahap redistribusi tanah merupakan  tahap  inti  dari  program  ini dimana    kegiatan  ini  tidak  akan  berhasil tanpa    melibatkan  kolaborasi stakeholder mulai dari bupati, pemda, kantor pertanahan, aparat desa, masyarakat desanya. Sumber pendanaan untuk redistribusi  tanah  ini  berasal  dari  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil  BPN  Provinsi  Kalsel  Tahun Anggaran  2019.  Nomor  SP DIPA- 056.01.2.431400/2019, tanggal 5 Desember 2018.  Secara  singkat  Tahap  redistribusi tanah diuraikan pada gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1. Tahapan Redistribusi Tanah
Sumber : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019
Penyuluhan  merupakan  hal  penting dalam  rangka  penyebarluasan  informasi tentang kegiatan redistribusi tanah ini mulai dari  gambaran  umum,  manfaat  kegiatan, biaya pelaksanaan, hak dan kewajiban calon peserta  penerima  tanah  hasil  redistribusi dan  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Kegiatan
ini  dihadiri  calon  peserta  penerima  tanah hasil  redistribusi,  kelompok  tani,  kepala desa,  aparat  desa  di  desa  lokasi  program redistribusi  tanah  tersebut.  Kegiatan  ini dilaksanakan  13  (tigabelas)  kali  sesuai dengan  jumlah  desa  yang  mengikuti program redistribusi tanah dari tanggal     26
Penyuluhan Inventarisasi dan Indentifikasi Subjek dan Objek Pengukuran dan Pemetaan Penelitian Lapang Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Penerbitan SK Redistribusi Tanah Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat
Februari s.d.  9 Juli  2019 dan bertempat di masing-masing kantor desa.
Tahap  identifikasi  dan  inventarisasi (Inven) objek dan subjek yang dilaksanakan oleh Kantah Kab. HSS didasarkan pada data dari  desa,  peta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kab. HSS, Peta Kawasan Hutan  dari  Balai  Pemantapan  Kawasan Hutan (BPKH), dan peta penggunaan tanah dari  Kantah  Kab.  HSS.  Tujuannya  adalah untuk  mendapatkan  data  calon  objek redistribusi  serta  data  subjek  calon penerima  tanah.  Data  hasil  inven  objek redistribusi  tanah  telah  sesuai  dengan arahan fungsi tata ruangnya yaitu
perkebunan
(berdasarkan RTRW
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  tahun 2013-2032).  Selain  itu,  objeknya  harus berada  di  luar  areal  kawasan  hutan,  tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan  lain  oleh  Pemkab  HSS termasuk untuk izin lokasi, izin pertambangan. Sedangkan, data hasil inven
subjek penerima tanah meliputi 1) Fotokopi KTP,  KK  calon  peserta,  2)  surat  izin menggarap  dan  lama  penggarapan,  3)surat keterangan  mata  pencaharian,  4)  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah (SPPFBT)  yang  ditandatangani  Kepala Desa, 5) surat pernyataan peserta redistribusi  tanah,  dan  6)  Fotokopi  SPPT- PBB.
Tahap  pengukuran  dan  pemetaan dilaksanakan  oleh  petugas  ukur  Kantah Kab.  HSS  dengan  dibantu  aparat  desa  dan peserta  redistribusi  tanahnya.  Kolaborasi dan  peran  aktif  aktor  diatas  ini  yang membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi lebih  cepat.  Tahap  ini  menghasilkan  peta bidang tanah dan peta keliling lokasi. Hasil pengukuran dan pemetaannya adalah 4.000 bidang  tanah  dengan  luas  kelilingnya adalah  1.241,66  hektar.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini.
Tabel 2.

## Luas Hasil Pengukuran dan Pemetaan Redistribusi Tanah
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019
No
Luas (m2) Jumlah Bidang Persentase (%) 1 0-500 683 17,08 2 500-1.000 140 3,50 3 1.001-3.000 1600 40,00 4 3.001-5.000 384 9,60 5 5.001-7.000 1186 29,65 6 7.001-9.000 7 0,17 Jumlah 4000 100,00
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Hasil  tabel  diatas  menunjukkan bahwa  bidang  tanah  paling  banyak  adalah antara 1001 s.d. 3000 m2 dengan persentase 40%, dan bidang tanah paling sedikit antara luas 7001 s.d. 9.000 m2.
Tahap Penelitian Lapang dilaksanakan  oleh  Panitia  Pertimbangan Landreform (PPL) yang merupakan kolaborasi stakeholder terkait.  Penelitian lapang diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi  yang  akan  disidangkan  dan  akan diusulkan benar-benar dalam kondisi “ clean and  clear ”.  Hasil  penelitian  lapang dibuatkan  dalam  Berita  Acara  Penelitian Lapang  dan  menjadi  dasar  penyusunan Risalah Pengolahan Data dan sebagai dasar atau bahan untuk pelaksanaan sidang PPL. Tim PPL ini terdiri dari Kantah Kab. HSS dan dinas terkait di Kab. HSS sesuai dengan Surat  Keputusan  Bupati  Kab.  HSS  dengan Nomor  188.45/269/KUM/2019  tanggal  02 September 2019 tentang Pembentukan PPL Kab. HSS.
Sidang  PPL  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  karena  perannya  sangat vital  sekaligus  membutuhkan  koordinasi dan  kolaborasi  dari stakeholder dalam pelaksanaannya termasuk
Bupati
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Drs.  H. Achmad  Fikry,  M.A.P.  Salah  satunya dengan Bupati mengeluarkan Surat
Keputusan Bupati Kab. HSS dengan Nomor 188.45/269/KUM/2019 tanggal 02
September 2019 tentang Pembentukan PPL
Kab. HSS. Isi dari SK tersebut diantaranya meliputi  susunan  keanggotaan  PPL  Kab. HSS  yang  terdiri  dari  Bupati  Kab.  HSS sebagai ketua, dan Kepala Kantor Pertanahan  Kab.  HSS  sebagai  wakil  ketua yang  keduanya  juga  merangkap  anggota. Selain  itu,  terdapat  9  (sembilan)  anggota yang  merupakan  kolaborasi  lintas  sektor terkait di Kab. HSS diantaranya 1) Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, 2) Kadis Pekerjaan Umum  dan  Tata  Ruang,  3)  Kadis  Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa  dan  Politik,  5)  Kepala  Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Undang - Undang Satpol PP, 6) Kepala  Bagian  Perencanaan  Polres  Kab. HSS,  7)  Kepala  Bidang  Pemberdayaan Pemerintahan  Desa,  8)  Staf  Kesatuan Pengeolaan  Hutan  Lindung,  9)  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. HSS.
Sidang  PPL  ini  mempunyai  tujuan untuk  membahas  masalah  -  masalah  yang berkenaan  dengan  kegiatan  redistribusi tanah  ini  sekaligus  peran  PPL  dalam memberikan saran dan pertimbangan sesuai kewenangannya. Sidang PPL ini dilaksanakan  oleh  PPL  bertempat  di  Aula Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang dan  dipimpin  langsung  oleh  Bupati  Kab. HSS. Materi Sidang PPL adalah data hasil inventarisasi  dan  identifikasi  subjek  dan
objek,  dan  pengukuran  bidang  yang  telah dilaksanakan oleh Kantah Kab. HSS.
Hasil  dari  Sidang  PPL  dituangkan dalam Berita Acara Sidang PPL Kab. HSS yang  berisi  diantaranya  tanah  yang  akan dijadikan  tanah  redistribusi  tanah  seluas 1241,66  Ha  dengan  4.000  bidang  tanah yang 1) tanah negara yang clean and clear ,
2)  tanahnya  berada  di luar  kawasan  hutan, 3)  tanahnya  tidak  dipergunakan  dan/atau dicadangkan  untuk  kepentingan  lain  oleh Pemkab  HSS,  4)  penggunaan  tanahnya yaitu  pertanian  dan  non-pertanian  yang telah sesuai dengan arahan fungsi tata ruang berdasarkan  Perda  Kab.  HSS  Nomor  3 Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan Tahun  2013-  2032.  Terakhir,  Calon penerima tanah program ini telah memenuhi  syarat  sesuai  dengan  Pasal  12 Perpres  No.  86  Tahun  2018  dan  ketentuan Juknis  Pelaksanaan  Kegiatan  Landreform Tahun 2019.
Berdasarkan  hal  tersebut,  PPL  Kab. HSS  merekomendasikan  bahwa  tanah tersebut dapat diredistribusikan dan diberikan  Hak  Milik  sesuai  dengan ketentuan  dan  perundang-undangan  yang berlaku.
Tahap setelah sidang PPL dan setelah dibuatkannya  Berita  Acara  (BA)  hasil sidang PPL adalah pembuatan surat usulan penetapan  objek  redistribusi  tanah  kepada Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan
Nasional  Provinsi  Kalimantan  Selatan (Kanwil BPN Prov. Kalsel). Selain itu, ada data  tambahan  yaitu  risalah  pengolahan data Kantah Kab. HSS dan daftar penggarap hasil identifikasi dan inventarisasi. Setelah SK penetapan objek dari Kanwil BPN Prov. Kalsel keluar maka dengan BA hasil sidang PPL dan daftar penggarap hasil identifikasi dan  inventarisasi  tadi  diusulkan  kepada Bupati  Kab.  HSS  untuk  ditetapkan  Subjek redistribusi  tanah  dalam  SK  Bupati  Kab. HSS.
Penerbitan SK redistribusi tanah oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  Kab.  HSS berdasarkan 2 (dua) hal yaitu SK Penetapan objek redistribusi tanah oleh Kakanwil BPN Prov.  Kalsel  dan  SK  Penetapan  subjek redistribusi  tanah  oleh  Bupati  Kab.  HSS. SK  redistribusi  tanah  memuat  kewajiban, syarat bagi penerima tanahnya diantaranya 1)  memasang  dan  memelihara  tanda  batas bidang  tanahnya,  2)  membayar  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku, 3) mengerjakan  dan  mengusahakan  tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya, dan 4) tidak mengalihkan hak  atas  tanah  baik  sebagian  atau seluruhnya,  kecuali  kepada  pihak  yang memenuhi  persyaratan  dengan  ijin  tertulis dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan/atau merupakan  jaminan  yang  digunakan  untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Keberhasilan  redistribusi  ini  juga dibantu  dengan  kolaborasi  aktif  antara Kantah  Kab.  HSS  dan  Bupati  yaitu digratiskannya  penerima  tanah  redistribusi tanah  untuk  tidak  membayar  BPHTB.  Hal ini  didasarkan  Peraturan  Bupati  Hulu Sungai  Selatan  Nomor  34  Tahun  2018 tentang  Pemberian  Pengurangan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan Bagi  Penerima  Sertipikat  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Dan  Penerima Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform  Di  Kab.  HSS.  Adanya peraturan  bupati  ini  membuat  masyarakat semakin  antusias  dan  semangat  dalam melaksanakan program redistribusi tanahnya.
Tahap pembukuan hak dan penerbitan
sertipikat merupakan tahap setelah penerbitan SK diatas. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.  Penerbitan  Sertipikat  telah mencapai  100%  atau  4.000  bidang  tanah pada bulan Desember 2019.
Tahap  Pasca  Redistribusi  Tanah berjalan  baik  karena  kolaborasi  Kantah Kab. HSS dan stakeholder terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kesejahteraan  penerima  redistribusi  tanah.
Caranya melalui 1) pemberdayaan masyarakat.  2)  pendampingan  usaha,  3) peningkatan  ketrampilan,  4)  penggunaan teknologi  tepat  guna,  5)  diversifikasi  jenis usaha,  serta  5)  fasilitasi  akses  permodalan dan pemasaran. Contoh kesuksesan program  pasca  redistribusi  tanah  adalah  di Desa  Paharangan,  Kec.  Daha  Utara  yang pada  tahun  ini  dijadikan pilot  project dengan  pemberdayaan  masyarakat  yang terstruktur,  komprehensif  dan  terintegrasi dengan  memaksimalkan  komoditas  yang ada.  Desa  paharangan  memiliki  3  (tiga) komoditas utama yaitu perikanan, perkebunan, dan peternakan.
Desa  Paharangan  yang  mayoritas daerahnya  rawa  menjadikan  desa  tersebut mempunyai  komoditas  perikanan  baik karena  rawa  tersebut  menjadi  rumah  bagi ikan-ikan khas seperti ikan haruan, papuyu, dan sepat. Lahan rawa disini juga dijadikan tempat pembudidayaan kerbau rawa. Selain itu,  komoditas  yang  lain  adalah  padi  rawa dan  tanaman  jeruk  dengan  sistem  surjan (sistem pertanaman campuran yang cirikan oleh perbedaan tinggi bidang tanam dalam suatu  luasan).  Ketiga  komoditas  ini didukung oleh Badan Usaha Milik Desa dan Bupati  Kab,  HSS  dan  akan  menjadikan lokasi wisata unggulan Kab. HSS sekaligus dijadikan Kampung Reforma Agraria.
Pembahasan  diatas  mulai  dari  tahap awal redistribusi tanah sampai dengan tahap akhir merupakan suatu keberhasilan
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
pelaksanaan bagi seluruh stakeholder pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Hal ini didukung dengan Arisaputra (2013) bahwa perencanaan dan pelaksanaan redistribusi  tanah  suatu  wilayah  harus memperhatikan  karakteristik  wilayahnya dengan mengikutsertakan stakeholder terkait  karena  mereka  lebih  mengetahui kondisi  wilayahnya  sehingga  pelaksanaan Reforma  Agraria  ini  lebih  fokus  kepada pokok permasalahan dan tercapai tujuannya yaitu  mensejahterakan  subjek  penerima redistribusi tanah tersebut.
Keberhasilan  diatas  diperkuat  oleh pendapat  Schrage  dalam  Harley  dan Bisman, (2010: 18) dalam teori
kolaborasinya  yang  menyatakan  bahwa untuk mencapai tujuan yang sama memerlukan upaya penyatuan semua pihak baik organisasi maupun individu itu sendiri. Hal ini didukung dan diperkuat dengan teori Ansell  &  Gash  (2007)  yaitu Collaborative Governance yang  merupakan  suatu  proses dari  kolaborasi  pemangku  kepentingan antar sektor yang membuat keputusan atau dengan kata lain konsesus bersama dengan cara  komunikasi  maupun  interaksi  baik secara formal maupun informal yang tidak merugikan kedua pihak. Selain itu, di dalam kolaborasi  interaksi  ini  seluruh  aktor  atau pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang setara demi tujuan bersama.
Penulis  menganalisa  berdasarkan  proses pelaksanaan redistribusi itu sendiri ditambah lagi dengan teori diatas menunjukkan bahwa keberhasilan redistribusi  tanah  di  Kab.  HSS  merupakan keberhasilan kolaborasi semua stakeholder terkait mulai Bupati, dinas terkait, masyarakat,  aparat  desa,  dan  tentunya Kantah  Kab.  HSS.  Penulis  merangkum setidaknya  ada  6  (enam)  faktor  yang menunjang  keberhasilan.  Keenam  faktor ini,  penulis  mencoba  menguraikan  sebagai berikut.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Gambar 2.
Diagram Faktor Keberhasilan Kolaborasi Stakeholder dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah
Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Penulis, 2019
Pertama ,  Kemauan  politik  dari  elite penguasa  dan  komitmen  yang  kuat. Pengertiannya adalah kerja sama pemerintah dalam membuat ataupun mengubah  regulasi  kebijakan  mengenai Reforma  Agraria  khususnya  redistribusi tanah. Hal ini ditunjukkan dengan kolaborasi stakeholder dalam melaksanakan  program  Reforma  Agraria dan/atau redistribusi tanah menurut pendapat  dari  Joyo  Winoto  dalam  Badan Pertanahan Nasional (2007, 27) dan Russel King dalam Wiradi (2000, 181-182).
1. Keputusan untuk bersedia mengeluarkan    lokasi   di  Desa
Batu Laki dan Desa Mawangi dari kawasan  Hutan  atau  dengan  kata
lain  pelepasan  kawasan  hutan  ini
merupakan bukti bahwa Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria;
2. Kemauan  dan  komitmen  Bupati Kab.  HSS  dengan  dibentuknya PPL  di  Kab.  HSS.  Selain  itu, Bupati juga menugaskan dinas dan stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan ini;
3. Pemberian  keringanan  pengenaan Pengurangan  Bea  Perolehan  Hak Tanah  dan  Bangunan  sebesar 100%  yang  diwujudkan  dalam bentuk  Peraturan  Bupati  Hulu
Sungai  Selatan  Nomor  34  Tahun 2018. Kedua ,
Elite pemerintahan/
birokrasi harus terpisah dari elit bisnis. Hal ini  artinya  bahwa  elite  pemerintahan  atau stakeholder  terkait  di  pemerintah  daerah tidak mempunyai kepentingan yang bersifat komersial  atau  tidak  meraup  keuntungan pribadi terhadap program redistribusi tanah ini.  Dengan  kata  lain,  program  ini  murni untuk masyarakat.
Ketiga ,  Dukungan  dari  Satpol  PP dan  Kepolisian.  Hal  ini  diperlukan  untuk mendukung  redistribusi  tanah  dengan  cara menjamin  keamanan  dan  mencegah  hal yang  tidak  diinginkan  seperti  kerusuhan maupun radikalisme. Dukungan ini ditunjukkan dengan anggota kepolisian dan Satpol  PP  menjadi  anggota  PPL  dan  aktif dalam penelitian lapang dan sidang PPL.
Keempat , Partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi
Rakyat/Tani.  Partisipasi stakeholder disini merupakan  kerjasama  yang  sinergis  antar semua  komponen  pemerintah,  dari  pusat hingga  daerah  serta  partisipasi  aktif masyarakat.  Hal  ini  tercermin  pada  pada saat  pemasangan  tanda  batas  bidang  tanah yang  dijadikan  objek  redistribusi  tanah maupun membantu petugas saat pengukuran. Selain
itu, Mereka berpartisipasi aktif dalam membantu petugas  untuk  melakukan  pendataan  di lapangan (misalnya dalam proses
pengambilan  data  fisik  dan  data  yuridis) maupun menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan.
Kelima ,  Ketersediaan  data  dan informasi yang lengkap. Menurut Posterman  dalam  Syahyuti  (2004,  97), ketersediaan data yang lengkap merupakan kebutuhan  pokok  untuk  merumuskan program  tersebut  agar  lebih  tepat  sasaran. Keberhasilan  kolaborasi  dan  koordinasi antar stakeholder terkait  membuat  data yang  di  dapat  merupakan  data-data  yang valid  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga  sangat  mendukung  suksesnya program redistribusi tanah ini.
Keenam ,  Persiapan  yang  matang dan  bertahap.  Pelaksanaan  redistribusi tanah pada Kab. HSS ini sudah direncanakan, diselenggarakan, dan dikendalikan  secara  cermat  dan  matang serta  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dan peraturan  yang  berlaku.  Semua  ini  terkait dengan  aspek  manajemen  administrasi, manajemen  waktu,  manajemen  tenaga pelaksana,  manajemen  keuangan.  Hal  ini tidak  lepas  dari  koordinasi  secara  intensif dan  bersinergi  dari  segenap  pihak  yang terkait  baik  internal  maupun  eksternal dalam  kegiatan  ini  mulai  dari  pemerintah pusat, pemerintah daerah Kab. HSS, Bupati Kab. HSS, dinas terkait, kanwil BPN Prov. Jatim, Kantor pertanahan Kab. HSS, aparat desa, dan masyarakat desa tempat program redistribusi tanah.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Keenam  faktor  keberhasilan  diatas sangat  mendukung  kolaborasi stakeholder sehingga menunjang keberhasilan pelaksanaan  redistribusi  tanah  pada  Kab. HSS. Selain itu, hal lainnya adalah tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai redistribusi tanah khususnya bagi pelaksana kegiatan, stakeholder ,  komunikasi  serta optimalisasi  pegawai  Kantah  Kab.  HSS yang  sudah  ada  (Kurniawati,  2019). Sebagai buktinya, Kantah Kab. HSS dapat melaksanakan program ini dengan menyerahkan 4.000 (empat ribu) sertipikat dengan  capaian  100%.  Berdasarkan  hal tersebut  Kantah  Kab.  HSS  mendapatkan penghargaan  sebagai  Kantor  Pertanahan yang mempunyai capaian redistribusi tanah terbaik se-Kalimantan Selatan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  redistribusi  tanah  di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019  terletak  pada  13  (tiga  belas)  desa,  5 (lima)  kecamatan  dengan  rincian  4.000 bidang  dengan  luas  total  1241,66  hektar. Dari  ketigabelas  desa  ini  terdapat  2  (dua) desa  yang  asal  tanahnya  dari  pelepasan kawasan  hutan,  dan  11  (sebelas)  lainnya dari  tanah  negara  yang  sudah  dikuasai langsung  oleh  masyarakat.  Selanjutnya, Pelaksanaan redistribusi tanah di Kab. HSS sudah  sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  dan Petunjuk  Pelaksanaan  Redistribusi  Tanah
mulai dari Pra-redistribusi, redistribusi, dan pasca redistribusi tanah
Kolaborasi stakeholder yang meliputi pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  Kab. HSS,  Bupati  Kab.  HSS,  dinas  terkait, Kanwil BPN Prov. Jatim, Kantor pertanahan  Kab.  HSS,  aparat  desa,  dan masyarakat  desa  merupakan  hal  penting dalam  menunjang  keberhasilan  pelaksaan redistribusi  tanah  di  Kab.  HSS.  Hal  ini dibagi menjadi 6 (enam) faktor meliputi a) kemauan  politik  dari  elit  penguasa  dan komitmen yang kuat, b) elite pemerintahan/ birokrasi  harus  terpisah  dari  elit  bisnis,  c) dukungan dari kepolisian dan satpol PP, d) partisipasi  semua stakeholder termasuk Organisasi  Rakyat/Tani,  e)  ketersediaan data  dan  informasi  yang  lengkap,  f) persiapan yang matang dan bertahap. Selain itu, hal lain yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan, kapasitas, kualitas dan pemahaman  mengenai  redistribusi  tanah khususnya bagi pelaksana kegiatan, stakeholder ,  komunikasi  serta  optimalisasi pegawai Kantah Kab. HSS yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  Chris  &  Alison  Gash.  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice. Journal  of  Public Administration Research and Theory .
543-571.  (Nasional,  2007)  (Selatan,
2018a)  (Selatan,  Statistik  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018,
2018b)  (Harley  &  Blismas,  2010)
(Presiden, 2017)

## Arisaputra, MI. (2013). Penerapan Prinsip-
Prinsip  Good  Governance  dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal  Yuridika .  28  (2):
188-215.
Badan Pertanahan Nasional. (2007).
Reforma  Agraria:  Mandat  Politik, Konstitusi dan Hukum dalam rangka Mewujudkan  Tanah  untuk  Keadilan dan  Kesejahteraan  Rakyat .  Jakarta:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan.  (2018a). Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  dalam  Angka 2018 . Kandangan: CV Karya Bintang Musim.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan.  (2018b). Statistik Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan 2018 . Kandangan: CV Karya Bintang Musim.
Harley, James & Blismas, Nick. (2010). An
Anatomy of Collaboratuon Within the
Online Environment, Dalam Anandarajan,  Murugan  (ed), e- Research  Collaboration:  Theory, Techniques
and Challengers ,
Hlm.15-32,  Heidelberg:  Springer
International Publishing.
Kantor Staf Presiden. (2017). Pelaksanaan Reforma Agraria: Prioritas Nasional Reforma  Agraria  dalam  Rencana Kerja  Pemerintah  Tahun  2017 . Jakarta.
Kurniawati,  Festi.  (2019).  Faktor  –  Faktor yang  Mempengaruhi  Keberhasilan
Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas  Kawasan  Hutan  di  Desa  Batu
Laki  Kecamatan  Padang  Batung Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan Tahun 2018. Skripsi . Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Luthfi, AN. (2018), Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko  Widodo-Jusuf  Kalla. Bhumi,
Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan .    6 (2): 140-163.
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian Cetakan Ketiga . Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018
tentang Reforma Agraria Peraturan  Bupati  Hulu  Sungai  Selatan Nomor  34  Tahun  2018  tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  Bagi  Penerima  Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dan  Penerima  Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform  di  Kabupaten  Hulu Sungai Selatan Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Redistribusi
Tanah Tahun 2019 Sirait,  MT.  (2017). Inklusi,  Eksklusi  dan Perubahan  Agraria:  Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia . Yogyakarta: STPN Press. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  r&d .
Bandung: Alfabeta.
Sutaryono & Gumelar, Deris T dalam Tim Peneliti Strategis STPN 2018. (2018). Hasil  -  Hasil  Penelitian  Strategis PPPM-STPN 2018: Pengelolaan Lahan  untuk  Kepentingan  Publik dalam  Kerangka  Program  Strategis Agraria  dan  Tata  Ruang:  Strategi Percepatan  Penataan  Penguasaan Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  untuk Reforma  Agraria  di  Kabupaten Bengkayang .
Syahyuti,  (2004).  Kendala  Pelaksanaan Landreform  Di  Indonesia:  Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma
Agraria. Forum  Penelitian  Agro Ekonomi . 22 (2): 89-101.
Winoto,  J.  (2007),  ‘Reforma  agraria  dan keadilan sosial’, dalam Shohibbudin, M  &  Salim,  MN  (Penyunting)  2012, Pembentukan kebijakan reforma agrarian  2006-2007  bunga  rampai perdebatan . Yogyakarta: STPN Press dan Sayogjo Institute.
Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria:  Perjalanan  yang  Belum Berakhir . Bogor: Sajogyo Institute.
Wulan, Diah Retno 2019. Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat  untuk  Objek  Reforma Agraria
di Kabupaten Ogan
Komering  Ulu, Skripsi .  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.