## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)
Rony Hartanto 1 , Hervina Puspitosari 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : ronyhartanto98@gmail.com 1 , hervina.ih@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
Occupational  safety  is  the  rights  of  citizens  based  on  article  27  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Manpower Law, workers/laborers have the right to occupational protection and safety. This research is to find out how the implementation of legal  protection  for  work  safety  in  the  construction  service  company  PT  Sasmito.  This  study  uses empirical juridical research methods. Collecting data by means of interviews and literature study, using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. Research results in the form of PT. Sasmito in protecting work safety, namely forming policies in the form of OSH planning, implementing OSH plans,  monitoring and evaluating OSH work,  reviewing and improving SMK3 performance, PT. Sasmito  also  participated  in  the  workers'  social  security  program.  PT.  Sasmito  applies  OHSAS 18001:2015  certification,  conducts  investigations,  makes  efforts  related  to  victims,  and  performs managing  control.  PT.  Sasmito  experienced  obstacles  which  were  obstacles  such  as  obstacles  in protecting work safety due to low awareness of workers and the many laws and regulations related to K3, then when a work accident occurred in the form of a lack of supporting tools etc. and after a work accident, namely loss of workers and a limit on BPJS. From these various obstacles PT. Sasmito made an effort by conducting K3 socialization and imposing fines on workers who did not comply with PT. Sasmito.
Keyword : Legal Protection, Work Safety

## ABSTRAK
Keselamatan kerja adalah hak warga negara berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh berhak  atas  perlindungan  dan  keselamatan  kerja.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana penerapan  perlindungan  hukum  keselamatan  kerja  di  perusahaan  jasa  konstruksi  PT  Sasmito. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Pengumpulan  data  dengan  cara wawancara  dan  studi  pustaka,  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dan  menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berupa PT. Sasmito dalam melindungi keselamatan kerja yaitu membentuk kebijakan berupa perencanaan OSH, pelaksanaan rencana OSH, monitoring dan evaluasi kerja  OSH,  review  dan  peningkatan  kinerja  SMK3,  PT.  Sasmito  juga  berpartisipasi  dalam  program jaminan  sosial  pekerja.  Sasmito  menerapkan  sertifikasi  OHSAS  18001:2015,  melakukan  investigasi, melakukan  upaya  yang  berkaitan  dengan  korban,  dan  melakukan  pengendalian  pengelolaan.  PT. Sasmito  mengalami  kendala  yang  merupakan  hambatan  seperti  hambatan  dalam  melindungi keselamatan  kerja  karena  rendahnya  kesadaran  pekerja  dan  banyaknya  peraturan  perundang- undangan terkait K3, maka ketika terjadi kecelakaan kerja berupa kurangnya alat pendukung dll. dan setelah  terjadi  kecelakaan  kerja,  yaitu  kehilangan  tenaga  kerja  dan  batas  batas  atas  BPJS.  Dari berbagai  kendala  tersebut  PT.  Sasmito  melakukan  upaya  dengan  melakukan  sosialisasi  K3  dan mengenakan denda kepada pekerja yang tidak mematuhi PT. Sasmito.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan suatu tatanan yang mengatur segala perbuatan manusia. Tatanan tersebut  berupa  suatu  sistem  aturan.  Hukum  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  seperti diketahui  oleh  masyarakat  awam,  yaitu  sebuah  peraturan.  Akan  tetapi  hukum  merupakan suatu  kesatuan  yang  dapat  dipahami  melalui  sebuah  sistem  yang  terkandung  seperangkat peraturan di dalamnya. Dengan adanya hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, terkadang juga hukum dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh  karenanya  hukum  dan  masyarakat  harus  selaras  guna  hukum  dapat  mengatur masyarakat  agar  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban.  Indonesia  yang  merupakan  salah satu negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum, maka segala bentuk aktivitas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ditata oleh  hukum  dengan  norma  yang  melindungi  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila norma  atau  patokan  masyarakat  tidak  ada  maka  dapat  menyebabkan benturan  yang  tidak berujung penyelesaian baik  itu  kepentingan  oleh  seorang  dengan orang yang  lain  ataupun kepentingan masyarakat dan juga negara.
Sebagai Warga Negara Indonesia, negara memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun.  Dari  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pekerjaan  merupakan  suatu  hal  yang  dibutuhkan  bagi  setiap  orang  guna memenuhi kebutuhan hidup dan meciptakan kesejahteraan. Negara memiliki peran sebagai salah satu manajemen ketenagarkerjaan guna mengatur kehidupan masyarakat untuk dapat menjadi lebih baik, dalam hal apabila semua warga negara Indonesia yang memiliki kehendak untuk bekerja dan mampu untuk bekerja agar dapat diberikan pekerjaan karena hal tersebut merupakan haknya. Dengan hal tersebut warga negara sebagai pekerja dapat menjalani hidup yang layak sebagai manusia dan memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum. Tenaga kerja  merupakan  modal  penting  dalam  pergerakan  roda  pembangunan  nasional.  Dengan banyaknya  populasi  penduduk  di  Indonesia  maka  hal  tersebut  juga  membuat  banyaknya sumber  daya  manusia  yang  bergerak  pada  bidang  ketenagakerjaan.  Buruh-buruh  dalam jumlah besar banyak dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengejar target agar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dapat meningkatkan omset atau meningkatan produk untuk dapat memiliki daya saing dalam pasar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  alinea  ke-empat  yang  menyebutkan  bahwa  negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jasa  konstruksi  memegang  peranan  yang  penting  dan  strategis  yang  dimana  jasa konstruksi  dapat  memproduksi  pembangunan  fisik  berupa bangunan  dan  juga  bentuk  fisik yang  lainnya  seperti  saranan  atau  prasarana  yang  dapat  menunjang  pertumbuhan  dan perkembangan  di  berbagai  bidang  baik  itu  pada  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang dapat  mewujudkan  kehidupan  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  bagi  masyarakat sebagaimana tujuan yang telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Tidak  hanya  berperan  sebagai  pendukung  di  bidang pembangunan, jasa konstruksi juga memiliki peran sebagai pendukung dan berkembangnya berbagai industri seperti pada industri barang dan jasa seperti alat atau penunjang lainnya yang  penyelenggaraannya  diperlukan  untuk  penunjang  pekerjaan  konstruksi.  Pada perkembangan zaman yang semakin maju seperti pada saat ini, bantuan dari alat-alat yang dapat  membantu  dan  membuat  pekerjaan  manusia  semakin  mudah  merupakan  suatu  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pekerjaan  manusia.  Seperti  dengan  adanya  alat,  maka dengan  berfungsinya  alat  sebagai  pembantu  pekerjaan  manusia  maka  produktivitas  dapat meningkat serta kualitasnya yang juga dapat meningkat. Dengan adanya alat seperti mesin dapat  memiliki  dampak  positif  yaitu  dapat  meringankan  pekerjaan  manusia.  Akan  tetapi kehadiran  alat  berupa  mesin  tersebut  juga  dapat  memiliki  dampak  negatif  yakni  terjadi apabila pada suatu waktu mesin tersebut rusak ataupun jatuh yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja.
Industri  yang  bergerak  pada  bidang  konstruksi  secara  umum  adalah  kegiatan  atau usaha  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penyiapan  lahan,  proses  konstruksi,  perubahan, perbaikan  terhadap  bangunan  yang  perlu  diperbailiki,  infrastruktur,  dan  fasilitas  yang  lain. Industri yang bergerak pada bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja disbanding sektor yang lain. Dikutip dari situs konstruksi media, jumlah kecelakaan kerja di industri pada bidang konstruksi pada tahun 2020 memiliki
angka  yang  tinggi  dibanding  yang  lain  yaitu  sebesar  32%  dari  jumlah  kecelakaan  kerja  di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan industri pada bidang yang lain seperti industri manufaktur sebesar 31,6% kasus kecelakaan kerja, di bidang transportasi sebesar 5,3% kasus kecelakaan kerja, di bidang kehutanan sebesar 5,3% kasus kecelakaan kerja, dan di bidang pertambangan sebesar 2,6% kasus kecelakaan kerja. Dibalik  keberhasilan  industri  pada  bidang  jasa  konstruksi,  tenaga  kerja  atau  pekerja merupakan orang yang paling berjasa. Mengingat pentingnya jasa pekerja bagi perusahaan jasa konstruksi, pemerintah, dan masyarakat maka diperlukan pemikiran bagi pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara yuridis, jaminan pemberian hak kesehatan bagi pekerja diatur dalam pasal 166 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa pengusaha  wajib  memberikan  jaminan  kesehatan  kepada  pekerjanya.  Jaminan  tersebut berupa  upaya  pencegahan,  peningkatan,  pengobatan,  dan  pemulihan,  serta  wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Dalam ayat 2 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  juga  menyatakan  bahwa pengusaha  juga  menanggung  biaya  atas  gangguan  kesehatan  pekerjanya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  industri  yang  bergerak  pada  bidang  konstruksi,  Keamanan,  Keselamatan,  dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut K3) merupakan faktor yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan jika pekerja mengalami sakit atau juga mengalami kecelakaan kerja maka hal tersebut dapat memiliki dampak terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, serta perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Pemerintah Indonesia telah mengundangkan aturan  terkait  perlindungan  terhadap  pekerja  sejak  lama,  yaitu  dengan  diundangkannya Undang-Undang  No.  1  Tahun  pada  Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja.  Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut UU K3) merupakan salah satu aspek  perlindungan  terhadap  pekerja  yang  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (untuk  selanjutnya  disebut  UU Ketenagakerjaan)  pada  pasal  35  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  pemberi  kerja  dalam mempekerjakan  tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang  mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Hak untuk
memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  kerja,  moral,  dan  kesusilaan  serta  perlakuan yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  merupakan  hak  bagi  pekerja  atau  buruh sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  86  UU  Ketenagakerjaan.  Selain  dalam  UU Ketenagakerjaan, diatur pula terkait Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK 3.
PT.  Sasmito  merupakan  badan  usaha  yang  berkerak  pada  bidang  jasa  konstruksi terutama  proyek  konstruksi  bangunan.  PT.  Sasmito  dengan  jumlah  pekerjanya  yang  cukup banyak  dengan  bergerak  di  bidang  jasa  konstruksi  menjadikan  PT.  Sasmito  sebagai perusahaan yang menggunakan alat-alat yang menunjang atau membantu dalam melakukan konstruksi  sehingga  hal  tersebut  menimbulkan  resiko  bagi  pekerjanya  yang  menggunakan alat-alat  tersebut.  PT.  Sasmito  juga  memiliki  perlindungan  bagi  pekerjanya.  Perlindungan tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Terkait perlindungan  tersebut  mencakup  segala  kegaitan  untuk  menjamin  dan  melindungi keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja.  Bentuk  perlindungan  tersebut  antara  lain membentuk  prosedur  khusus  atau  standar  operasional  prosedur  dalam  kegiatan-kegiatan terkait  bidang  konstruksi.  Selain  itu  PT.  Sasmito  juga  memberikan  jaminan  sosial  melalui Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (untuk  selanjutnya  disebut  BPJS).  Sesuai  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  yang  terakhir  melalui  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan,  PT.  Sasmito  memberikan  jaminan  kesehatan  bagi  pekerjanya  melalui  BPJS Kesehatan.  Selain  itu  PT.  Sasmito  juga  menyediakan  perlindungan  bagi  pekerjanya  melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada program jaminan kehilangan pekerjaan  yang  diberikan  PT.  Sasmito  diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
PT. Sasmito sebagai perusahaan yang bergerak dan mengembangkan kompetensinya pada  bidang  jasa  konstruksi  yang  juga  dengan  jumlah  pekerja/tenaga  kerja  yang  dimiliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tentunya  menjadikan  perusahaan  tersebut  memiliki  pekerjaan  dengan  resiko  kecelakaan kerja yang tinggi terutama bagi pekerja/tenaga kerja yang bekerja di lapangan atau dalam hal ini yaitu yang bekerja langsung di proyek konstruksi yang sedang dikerjakan oleh PT Sasmito. Berdasarkan  laporan  Triwulan  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (untuk selanjutnya disebut P2K3) PT. Sasmito mulai triwulan 1 (satu) 2016 hingga triwulan 2 (dua) 2023  jumlah  kecelakaan  kerja  pada  tahun  2016  berjumlah  4  (empat)  insiden,  pada  2017 berjumlah 1 (satu) insiden, pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) insiden, dan pada tahun 2019 berjumlah 1 (satu) insiden. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga tahun 2023 triwulan 2 (dua) tidak ada insiden terkait kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan Panitia Pembina Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  sebagaimana  disebutkan  diatas,  kecelakaan  kerja  semua  berasal  dari pekerja  PKWT  dan  perjanjiannya  langsung  antara  PT.  Sasmito  dan  pekerja.  Oleh  sebab  itu dalam PT. Sasmito memberikan berbagai upaya terkait pemulihan akibat kecelakaan kerja. Berdasarkan  pemaparan  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait perlindungan  hukum  atas  keselamatan  kerja  pada  perusahaan  jasa  konstruksi.  Penelitian tersebut  akan  dituangkan  dalam  bentuk  karya  tulis  dengan judul  “ IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN  HUKUM  ATAS  KESELAMATAN  KERJA  PADA  PERUSAHAAN  JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis. Peneliti  memiliki  tugas  untuk  meneliti  apa  yang  ada  di  balik  dan  apa  yang  tampak  dari diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan atau something behind the law . Peneliti akan  menganalisis  dan  mengidentifikasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam hal ini yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan keselamatan kerja bagi pekerja.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Atas  Keselamatan  Kerja  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Secara filosofi, perlindungan atas keselamatan kerja merupakan suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera.  Secara yuridis normatif, perlindungan terhadap keselamatan kerja merupakan salah satu wujud dari tujuan  bangsa  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia.  Perlindungan  terhadap keselamatan kerja pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14  tahun  1969  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Mengenai  Perpajakan.  Dalam  pasal  9, negara  memberikan  hak  bagi  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  perlindungan  atas keselamatan,  kesehatan,  kesusilaan,  pemeliharaan  moril  kerja  serta  perlakuan  yang  sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dalam UU Ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan  kerja  diatur  dalam  paragraf  5  pada  pasal  86  ayat  (1).  Pada  ayat  tersebut pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  dan kesehatan kerja. Dalam penjelasannya, upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk  memberikan  jaminan  keselamatan  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
UU Keselamatan Kerja mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari  perencanaan,  pembuatan,  pengangkutan,  peredaran,  perdagangan,  pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dari syarat- syarat  tersebut  harus  disusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  teknik  ilmiah  menjadi  suatu kumpulan  ketentuan  yang  disusun  secara  teratur,jelas  dan  praktis  yang  mencakup  bidang konstruksi,  bahan,  pengolahan  dan  pembuatan,  perlengkapan  alat-alat  perlindungan, pengujian  dan  pengesyahan,  pengepakan  atau  pembungkusan,  pemberian  tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang  itu  sendiri,  keselamatan  tenaga  kerja  yang  melakukannya  dan  keselamatan umum. Pengawasan terhadap pelaksanaan umum terkait keselamatan kerja dilakukan oleh
direktur  perusahaan.  Apabila  terdapat  buruh/pekerja  beru  perusahaan  diwajibkan  untuk menunjukkan dan menjelaskan terkait tentang kondisi-konsisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan  dalam  tempat  kerjanya,  alat-alat  perlindungan  diri  bagi  tenaga  kerja  yang bersangkutan,  cara-cara  dan  sikap  yang  aman  dalam  melaksanakan  pekerjaannya. Perusahaan  juga  diwajibkan  untuk  melaporkan  tiap  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  tempat kerja kepada pejabat yang berwenang pada bidang ketenagakerjaan.
Jika melihat ketentuan pasal 87 UU Ketenagakerjaan ayat (1) perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem  manajemen  perusahaan.  Dalam  peraturan  pelaksanaannya  yaitu  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tenang Penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (untuk  selanjutnya  disebut  PP  SMK3)  penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut SMK3) bertujuan untuk:
1. Meningkatkan  efektifitas  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  dengan melibatkan  unsur  manajemen,  pekerja/buruh,  dan/atau  serikat  pekerja/serikat buruh;
3. Menciptakan  tempat  kerja  yang  aman,  nyaman,  dan  efisien  untuk  mendorong produktivitas.
Dengan  adanya  PP  SMK3  digunakan  sebagai  pedoman  perusahaan  dalam menerapkan  SMK3.  Dalam  PP  tersebut  mewajibkan  perusahaan  yang  mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus orang) atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi  bahaya  tinggi.  Ruang  lingkup  dari  SMK3  terdiri  dari  penerapan  kebijakan  K3, perencanaan  K3,  pelaksanaan  rencana  K3,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3,  dan peninjauan  dan  peningkatan  kinerja  SMK3.  Parameter  dalam  menyusun  pedoman  SMK3 adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
6. Peningkatan Kinerja Manajemen K3 secara terus-menerus
7. Masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
Tujuan  dari  perencanaan  K3  adalah  untuk  menghasilkan  rencana  K3.  Rencana  K3 disusun dan ditetapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada kebijakan K3 pada PP SMK3. Dalam proses perencanaan K3 harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi  bahaya,  penilaian,  dan  pengendalian  risiko,  peraturan  perundang-undangan  dan persyaratan  lainnya,  serta  sumber  daya  yang  dimiliki.  Dalam  proses  perencanaan  K3, perusahaan harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja buruh, dan pihak lain yang  terkait  perusahaan.  Dalam  perencanaan  K3,  setidaknya  harus  memuat  tujuan  dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan,  indikator  pencapaian,  dan  sistem  pertanggungjawaban.  Selanjutnya pelaksanaan  rencana  K3.  Pelaksanaan  rencana  K3  dilakukan  oleh  perusahaan  berdasarkan perencanaan K3. Dalam pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Pelaksanaan rencana K3 harus didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi  yang  berwenanga.  Sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pelaksana  rencana  K3 berupa organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur  operasi/kerja,  informasi,  dan  pelaporan  serta  pendokumentasian,  dan  instruksi kerja. Pelaporan dalam perencanaan rencana K3 terdiri dari terjadinya kecelakaan di tempat kerja,  ketidaksesuaian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  standar,  kinerja K3, identifikasi sumber daya bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pendokumentasian  dalam  perencanaan  rencana  K3  dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, hasil identifikasi penilaian, dan pengendalian risiko, kegiatan pelatihan K3,  kegiatan  inspeksi  kalibrasi  dan  pengendalian  risiko,  kegiatan  pelatihan  K3,  kegiatan inspeksi kalibrasi, dan pemeliharaan, catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan
di  tempat  kerja  dan  tindak  lanjut,  identifikasi  produk  termasuk  komposisinya,  informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan audit peninjauan ulang SMK3
Selanjutnya  pemantauan  dan  evaluasi  kerja  K3.  Dalam  pemantauan  dan  evaluasi kerja  K3  harus  melalui  pemeriksaan,  pengujian,  pengukuran,  dan  audit  internal  SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan/atau menggunakan jasa pihak lain. Evaluasi  rutin  dilaksanakan  perusahaan  dalam  bentuk  audit  internal  oleh  auditor  internal yang memiliki registrasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada bidang K3 yang mengaju pada SKKNI  K3  Nomor  KEP.42/MEN/III/2008 dan  SKKNI No.  KEP.248/MEN/V/2007, dimana menurut    menurut  SKKNI  KEP.42/MEN/III/2008.  Audit  berkala  SMK3  juga  dilakukan  di kalangan  karyawan  sebagai  objek  audit  internal dan  eksternal.  Objek  yang  turut  masuk  ke dalam  audit  berkala  SMK3  adalah  keselamatan,  kesehatan,  lingkungan  kerja,  dan  ruang lingkup keselamatan operasi konstruksi. Terakhir yaitu peninjauan peningkatan kinerja SMK3. Peninjauan  kinerja  SMK3  dilakukan  terhadap  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  dan  evaluasi.  Hasil  dari  peninjauan  tersebut  selanjutnya  digunakan  untuk melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja.  Terkait  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadinya perubahan  struktur  organisasi  perusahaan,  adanya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  termasuk  epidemiologi,  adanya  hasil  kajian  kecelakaan  di  tempat  kerja,  adanya pelaporan, dan/atau adanya masukan dari pekerja/buruh.
Walaupun telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan berbagai perlindungan atas  keselamatan  kerja,  tetapi  pada  kenyataannya  tetap  terjadi  kecelakaan  pada  sektor konstruksi  karena  sektor  konstruksi  memiliki  risiko  tinggi  terkait  kecelakaan  kerja.  Apabila telah  terjadi  kecelakaan  maka  akan  timbul  kerugian  finansial,  kerugian  kemanusiaan,  dan kerugian  sosial.  Guna  memenuhi  berbagai  kerugian  yang  timbul  akibat  kecelakaan  kerja, negara  hadir  dengan  mengundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2011  tentang  Badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial  (untuk  selanjutnya  disebut  UU BPJS). Jaminan sosial sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak.  Badan penyelenggara  jaminan  sosial  (untuk  selanjutnya  disebut  BPJS)  adalah  badan  hukum  yang
dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial.  BPJS  sendiri  terdiri  dari  BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  pasal  6  UU  BPJS,  BPJS  kesehatan digunakan  untuk  program  jaminan  kesehatan,  sedangkan  BPJS  ketenagakerjaan  digunakan untuk  program  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan kematian.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  84  tahun  2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
No Jenis Jaminan Besaran Iuran Manfaat Keterangan Pekerja Perusahaan 1. Jaminan Hari Tua 2% 3,7% Mendapat  uang tunai 1. Peserta mencapai usia  56  tahun  / pensiun 2. Diberikan kepada ahli  waris  apabila meninggal 2. Jaminan Kecelakaan Kerja Ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dari lingkungan kerja yang dievaluasi paling tidak sekali dalam 2 tahun. 1. Sangat rendah 0,24% 2. Rendah 0,54%
3. Sedang 0,89%
4. Tinggi 1,27%
5. Sangat Tinggi 1,74%
Sepenuhnya iuran ditanggung perusahaan Mendapat  uang tunai Uang tunai akan diberikan  kepada  ahli waris  peserta  apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja 3. Jaminan Kematian 0,3% Sepenuhnya iuran ditanggung perusahaan Besaran akan diberikan sebesar 1. Rp. 12.000.000,- santunan berkala 2. Rp. 20.000.000,- santunan kematian
3. Khusus Peserta dengan  iuran minimal 3 tahun, maksimal  Rp. 174.000.000,- dan  beasiswa untuk  2  (dua) anak  dari  TK hingga kuliah. 4. Jaminan Pensiun 1% 2% Akan mendapatkan uang pensiun setiap bulannya Peserta harus memenuhi  masa  iuran selama  180  bulan  atau 15 tahun. Apabila peserta meninggal dunia  di  tengah-tengah mas aiuran, uang pensiun  setiap  bulan akan  diberikan  kepada ahli warisnya. Dasar hukum menggunakan Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/0246/022021
Jaminan  kecelakaan  kerja  pada  BPJS  Ketenagakerjaan  memiliki  konsep  program  kembali bekerja  ( return  to  work )  atau  merupakan  bagian  dari  peraturan  dengan  modalitas.  Untuk memudahkan memahami konsep perlindungan terkait kecelakaan kerja dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Ketentuan Sistem BPJS Ketenagakerjaan 1. Kepersertaan yang dicakup Semua pekerja termasuk pekerja asing, yang telah bekerja selama lebih dari enam bulan 2. Tingkat  Iuran yang dibayarkan oleh Perusahaan Tergantung pada tingkat risiko dari lingkungan kerja yang dievaluasi paling tidak sekali dalam dua tahun, dan tetap sebagai berikut:
• Tingkat 1: (Risiko sangat rendah): 0,24% dari upah bulanan
• Tingkat 2: (Risiko rendah): 0,54 % dari upah bulanan
• Tingkat 3; (Risiko menengah): 0,89 % dari upah bulanan • Tingkat 4: (Risiko tinggi): 1,27 % dari upah bulanan • Tingkat 5: (Risiko sangat tinggi): 1,74% dari upah bulanan (untuk  perusahaan  yang  bekerja  pada  bidang  jasa  konstruksi tergolong tingkat 4 atau 5 tergantung dari kajian konstruksi yang dikerjakan) 3. Kelayakan Tidak ada periode kualifikasi minimum 4. Manfaat disabilitas sementara 100%  dari  upah  pada  bulan  sebelum  kecelakaan  enam  bulan pertama  tertanggung;  75%  untuk  enam  bulan  berikutnya;  50% setelahnya  hingga  rehabilitasi  atau  “dinyatakan”  disabilitas sebagian/tetap
5. Jaminan  untuk penyandang disabilitas tetap Pembayaran sekaligus = 70% dari 80 bulan upah orang tertanggung plus Rp. 200.000,- sebulan selama 24 bulan (lumpsum) 6. Disabilitas sebagian Lumpsum  =  80  bulan  dari  upah  tertanggung  di  bulan  sebelum disabilitas  terjadi  dikalikan  dengan  tingkat  penilaian  disabilitas sesuai dengan jadwal di dalam peraturan UU 7. Pensiun dengan disabilitas Mereka yang mengalami disabilitas karena kecelakaan kerja berhak menerima pensiun sebagaimana didefinisikan dalam skema pensiun baru. 8. Tunjangan
kesehatan (pengobatan,
perawatan rumah sakit, perawatan  gigi dan  mata,  dan prostesis) Tidak  ada  maksimumnya  dalam  hal  manfaat  non-tunai (in  kind benefit) 9. Biaya rehabilitasi medis Penggantian  alat  bantu  (orthoses)  dan/atau  organ  pengganti (prosthesis)  dengan  harga  patokan  yang  ditetapkan  oleh  Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi (RSUP) ditambah 40% dari harga dan biaya rehabilitasi medis 10.  Jaminan kematian 60%  dikalikan  dengan  80  dikalikan  dengan  pendapatan  kotor bulanan dengan ketentuan minimal Rp.16.200.000,-
11.  Jaminan pemakaman Rp.3.000.000,- 12.  Beasiswa Anak  Rp.12.000.000,- 13.  Tunjangan transportasi
Mencapai hingga Rp.2.500.000,- tergantung moda transportasi
2. Analisa Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja pada Perusahaan Jasa Kontruksi PT. Sasmito
Berdasarkan laporan Internasional Labour Organization, dengan judul meningkatkan K3  dalam  ledakan  konstruksi  Aceh,  sektor  perusahaan  jasa  konstruksi  memiliki  risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 60.000 pekerja diperkirakan tewas setiap tahunnya di seluruh penjuru dunia.  Begitu pula pada PT. Sasmito, walaupun telah melakukan berbagai perlindungan guna menekan terjadinya kecelakaan kerja, tidak dipungkiri tetap ada kecelakaan  kerja.  Kecelakaan  kerja  tersebut  terjadi  akibat  pekerja/buruh PT.  Sasmito  tidak mengindaikan  berbagai  peraturan  terkait  K3  PT.  Sasmito.  Kecelakaan  kerja  yang  terjadi karena  pekerja/buruh PT.  Sasmito  tidak  memotong  kuku  atau  memiliki kuku  yang  panjang pada saat bekerja. Pada saat itu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut adalah melakukan  fabrikasi.  Fabrikasi  sendiri  adalah  proses  pengolahan  komponen  material  baik berupa pipa, plat, maupun baja profil yang dirangkai dan dibentuk untuk menghasilkan nilai tambah berdasarkan item-item tertentu sampai menjadi sebuah rangkaian alat produksi atau struktur konstruksi. Dikarenakan pekerja/buruh tersebut memiliki kuku yang panjang, maka saat melakukan fabrikasi terjadi kecelakaan kerja karena saat mengola rangkaian baja yang digunakan untuk konstruksi bangunan mengenai kuku pekerja tersebut yang panjang.
PT.  Sasmito  sendiri  telah  membuat  berbagai  tata  tertib  lapangan  guna menanggulangi adanya kecelakaan kerja. Tata tersebut adalah sebagai berikut:
1. Wajib menggunakan safety yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
2. Tidak  mengkonsumsi  minuman  keras,  narkoba,  berjudi,  tidak  mencuri,  dan  tidak membuat onar di lingkungan proyek.
3. Menjaga  kebersihan  lingkungan  kerja,  merapikan  tempat  kerja,  dan  alat  kerja  setelah selesai melakukan pekerjaan.
4. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang ada di proyek.
5. Bersedia menerima sanksi bila melanggar teta tertib yang berlaku di proyek.
6. Wajib berpakaian rapi, tidak mengenakan kaos singlet, celana pendek, dan/atau sandal japit.
7. Tidak  buang  air  kecil  dan/atau  buang  air  besar  disembarangan  tempat  (MCK  yang disediakan).
8. Tidak  membuat  kebisingan  dan  keonaran  yang  mengganggu  lingkungan  di  barak pekerja/mess pekerja.
9. Tidak diperbolehkan membakar material atau sampah di area proyek.
10. Wajib mengikuti safety briefing yang diadakan setiap hari jumat pukul 07.30.
Selain  itu  PT.  Sasmito  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  pekerja  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh  adalah  sosialisasi  dengan nomor  001/5-RSSK-T3/K3/I/2023  yang  pada  intinya  membahas  mengenai  peraturan  K3 proyek  pembangunan  Gedung  Medik  Rumah  Sakit  Siti  Khadijah  Muhammadiyah  Tahap  3 Cabang Sepanjang sebagai berikut:
1. Pada surat perjanjian kontrak kerja antara PT Sasmito dengan Subcont/Mandor
a. Pasal 1.3 realisasi pelaksanaan program K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dan alat bantu yang berkaitan dengan spesifikasi teknis dan struktur menjadi tanggung jawab pihak ke II.
b. Pasal  5.3  pihak  II  wajib  tunduk  dan  mematuhi  program  K3  (keselamatan  dan kesehatan kerja) yang telah di tetapkan oleh pihak I.
2. Kesepakatan pihak I (K3) dangan pihak II (subcont) tunduk dan patuh pada peraturan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang sudah disepakati oleh pihak I dan pihak II.
3. Untuk semua pekerja yang dikepalai oleh mandor wajib tunduk dan mentaati program dari pihak I (K3) yang telah di tetapkan.
4. K3  proyek  pembangunan  Gedung  Medik  Rumah  Sakit  Siti  Khodijah  Muhammadiyah Tahap  3  Cabang  Sepanjang  Memerlukan  sanksi  pelanggar/denda.  Sanksi/denda diperlakukan pada pelanggaran:
a. Tidak memakai APD, peringatan I, II, denda Rp.100.000,- / pelanggaran (pekerja)
b. Tidak memakai APD, peringatan I, II, denda Rp.100.000,- / pelanggaran (mandor / subcont)
c. Tidak mengikuti safety breafing, pekerja dikenakan denda Rp. 50.000,- / orang
d. Semua  pekerja  subcont/mandor  tidak  mengikuti  safety  breafing  dikenakan  denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
e. Denda dibayar oleh subcont/mandor (dibayar di lapangan / potong opname)
f. Peraturan ini berlaku tanggal 20 Januari 2023
Kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh panitia P2K3 PT. Sasmito yang telah bersertifikasi ahli K3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan Kerjsama antara PT. Sasmito dengan subcont/mandor untuk tunduk, patuh, dan mentaati program K3 yang telah ditetapkan oleh PT. Sasmito.
2. Membagi 2 (dua) kebijakan K3 yaitu kebijakan K3 utama dan K3 Proyek.
3. K3 utama terdiri dari:
a. PT.  Sasmito  wajib  melaksanakan  berbagai  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  membayar  premi  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
b. Membentuk  panitia  P2K3  yang  bekerja  di  bidang  K3,  yang  masih  tetap  dalam manajemen  PT.  Sasmito  lebih  tepatnya  di  bawah  Departemen  Human  Resource Development PT. Sasmito.
c. Menindaklanjuti  berbagai  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik Indonesia terkait K3
d. Melakukan evaluasi dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja.
e. Melakukan pertemuan bulanan yang membahas terkait berbagai pelaksanaan K3.
f. Menyediakan  berbagai  alat  penunjang  untuk  K3  seperti  APAR,  APD  wajib,  APD penyesuaian, sabuk pengaman, P3K, rambu-rambu dalam kawasan proyek.
g. Inspeksi lapangan terkait metode kerja.
h. Melaksanakan berbagai sosialisasi terkait K3 yang bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang berkompeten.
i. Menindak tegas berbagai temuan pelanggaran K3 yang dilakukan oleh pekerja/buruh PT. Sasmito
4. K3 Proyek terdiri dari:
a. Melakukan  safety  briefing  oleh  SM/PM  dan  petugas  K3  lapangan  pada  tiap minggunya.
b. Melakukan  berbagai  inspeksi  terkait  lokasi  kerja,  metode  kerja,  dan  berbagia peralatan kerja baik manual maupaun elektrik.
c. Melakukan sosialisasi K3 di lokasi proyek dan menempel ketentuan-ketentuan K3 di lokasi proyek.
d. Memberikan  hukuman  dengan  tegas  bagi  pekerja/buruh  yang  melakukan pelanggaran K3 yang telah ditetapkan oleh panitia P2K3 PT. Sasmito.
e. Menyediakan sarana dan prasarana K3 di lokasi proyek seperti:
i. Alat  pelindung  diri  wajib  yang  terdiri  dari  helm  proyek,  rompi,  dan  sepatu proyek.
ii. Alat  pelindung  diri  penyesuaian  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan pekerja/buruh, seperti kacamata, sarung tangan, ear plug, sabuk pengaman, dan lain-lain.
iii. Memasang rambu-rambu pada lokasi proyek sesuai dengan sertifikasi ISO 7010 &  ISO  3864-1  seperti  rambu  sign  yang  terdiri  dari  warna  oranye  yang  berarti peringatan,  warna  kuning  yang  berarti  waspada,  warna  biru  yang  berarti perhataian,  warna  merah  yang  berarti  bahaya,  dan  warna  hijau  yang  berarti safety.
Dikarenakan  tetap  ada  kecelakaan  kerja  PT.  Sasmito melakukan tindakan-tindakan  sebagai berikut:

## 1. Melakukan investigasi
Tahapan investigasi merupakan bagian dari program K3. Tujuan dari adanya investigasi untuk  mengetahui  secara  menyeluruh  dari  kecelakaan  kerja  tersebut.  Pada  dasarnya semua  orang  yang  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  kecelakaan  kerja  apapun  itu termasuk cedera ringan hingga berat menginginkan adanya investigasi.  Berikut adalah tahapan investigasi yang dilakukan PT. Sasmito:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## 2. Melakukan upaya terkait korban
Akibat  dari  kecelakaan  kerja  tersebut  pekerja/buruh  mendapat  perawatan  ringan. Dikarenakan  pekerja/buruh  mendapatkan  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan, maka pekerja/buruh tersebut mendapatkan hak-haknya dari mengikuti program jaminan sosial  tersebut.  Pekerja/buruh  tersebut  tinggal  berobat  ke  fasilitas  kesehatan  sesuai dengan  data  BPJS  Kesehatan.  Sedangkan  untuk  BPJS  Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh harus melakukan prosedur sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap I, tahap II, dan tahap III.
2. Menyiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
3. Mempersiapka E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
4. Kronologis kejadian Kecelakaan beserta fotokopi E-KTP 2 (dua) orang saksi.
5. Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas.
6. Kwitansi pengobatan dan perawatan.
7. Surat perintah tugas luar/lembur (jika kejadian di luar jam kerja).
8. Fotokopi absensi (jika kasus kecelakaan terjadi apda jam kerja).
9. Buku tabungan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (saldo lebih dari 50 Juta).
11. Lalu ajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan jangka waktu penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja
3. Melakukan managing control
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1970  tentang keselamatan kerja, harus ada evaluasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu PT. Sasmito melakukan managing control sebagai berikut:
3. Kendala dan Upaya Dalam Perlindungan Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sasmito
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.    Perlindungan  hukum  merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif pemerintah  terdorong  untuk  bersikap  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan.  Bentuk perlindungan  hukum  preventif  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  guna mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  serta  untuk  memberikan  batasan-batasan  dalam melakukan  kewajiban.  Perlindungan  hukum  Represif  berfungsi  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  telah  muncul  akibat  adanya  pelanggaran.  Perlindungan  ini  merupakan perlindungan  akhir  yang  berupa  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  telah dilakukan. Titik utama dalam perlindungan hukum adalah subjek hukum itu sendiri. Subjek hukum sendiri diartikan sebagai orang secara natuurlijk persoon dan badan hukum atau recht persoon. Akan menjadi masalah apabila subjek hukum itu sendiri memiliki kekurangan dalam memahami hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum. Begitu juga yang terjadi di PT. Sasmito.  Banyak  pekerja/buruh  PT.  Sasmito  yang  kurang  memahami  makna  tentang perlindungan hukum atas keselamatan kerja.
Terdapat  banyak  pekerja/buruh  yang  tidak  menggunakan  berbagai  alat  atau mengindaikan  berbagai  prosedur  yang  telah  di  buat  oleh  PT.  Sasmito  yang  mana  hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan agar pekerja/buruh tidak mengalami kecelakaan kerja. ketidaktahuan pekerja/buruh akan perlindungan hukum tersebut pada dasarnya bukan merupakan  pembenaran,  karena  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  melindungi pekerja/buruh  itu  sendiri  selalu  di  tempat  di  setiap  proyek  PT.  Sasmito.  Akibat  rendahnya kesadaran  dari  pekerja/buruh  mengakibatkan  sering  terjadinya  kecelakaan  kerja  ringan. Kecelakaan  kerja  tersebut  seperti  saat  pekerja/buruh  tidak  memakai  sarung  tangan,  yang mengakibatkan  telapak  tangan  pekerja/buruh  mengelupas  akibat  terkena  semen.  Tidak hanya  itu,  kecelakaan  kerja  yang  sering  terjadi  adalah  tergelincir  dan  terantuk  atau tersandung akibat pekerja tidak memakai sepatu kerja yang jenisnya telah ditetapkan oleh PT.  Sasmito.  Selain  itu  tidak  sedikit  pekerja/buruh  yang  tidak  memakai  sabuk  pengaman ketika pekerja/buruh menggunakan scaffolding.
Pada  kecelakaan  kerja  yang  dialami  pekerja/buruh  PT.  Sasmito  pada  tahun  2019 berupa luka pada kuku, disebabkan karena pekerja/buruh tersebut tidak memotong kukunya sebelum  bekerja,  dan  saat  bekerja  lebih  tepatnya  saat  vabrikasi  baja  sebagai  konstruksi bangunan.  Dari  kejadian  tersebut  PT.  Sasmito  melakukan  investigasi  dan  menyimpulkan bahwa  kejadian  tersebut  merupakan  kesalahan  pekerja/buruh,  karena  pada  dasarnya  PT. Sasmito akan selalu mengingatkan pekerja/buruhnya untuk selalu patuh akan peraturan K3 yang telah ditetapkan. Selain rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya K3, yang menjadi kendala dalam perlindungan atas kecelakaan kerja di PT. Sasmito adalah dari faktor hukum itu sendiri. Faktor hukum sendiri merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses perlindungan atas kecelakaan kerja. Kendala tersebut berupa banyaknya peraturan K3 yang berlaku dan seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan akan K3. Banyaknya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  K3  pada  dasarnya  akan  membuat  panitia P2K3 PT. Sasmito harus sering-sering mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi. Hingga saat ini  PT.  Sasmito  berusaha  dengan  keras  memperoleh  sertifikasi  K3  Internasional  yaitu occupational, health, and safety management system (OHSAS) 18001:2015 dan sertifikasi ISO 45001:2018.  Walaupun  telah  memenuhi  standar  sertifikasi  K3  nasional  melalui  sertifikasi profesi  yang  dimiliki  panitia  P2K3  PT.  Sasmito  juga  telah  mengimplementasikan  tujuan kesehatan kerja dari joint ILO/WHO committee on occupational health. Hal tersebut harus dicapai guna merealisasikan cita-cita, visi, misi, tujuan PT. Sasmito.
Selain kendala dalam perlindungan atas kecelakaan kerja, kendala lain yang dihadapi PT.  Sasmito  yaitu  kendala  saat  terjadinya  kecelakaan  kerja  di  proyek  PT.  Sasmito.  Kendala tersebut seperti berupa kurangnya alat-alat mendukung apabila terjadi kecelakaan kerja. alat- alat pendukung tersebut seperti APAR dan kotak P3K. Selain itu tidak banyak pekerja yang mengerti langkah awal apabila terjadi kecelakaan kerja. Walaupun panitia P2K3 PT. Sasmito telah  melakukan  sosialisasi  OHSAS  (Occiso-18001upational  Health  and  Safety  Assessment Series)  18001:2015,  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  banyak  pekerja  yang  mengingat, memahami,  dan  mengimplementasikannya.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial, PT. Sasmito wajib memberikan jaminan kecelakaan, jaminan pansiun, jaminan hari tua, dan jaminan  kematian.  Berdasarkan  aturan  penahapan  terkait  jaminan  yang  berbeda,  sektor
swasta  formal  karena  PT.  Sasmito  tergolong  ukuran  perusahaan  menengah.  Berdasarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2013  tentang  Penahapan Kepersertaan  Program  Jaminan  Sosial  berikut  kewajiban  yang  harus  diberikan  perusahaan kepada pekerja/buruh:
Ukuran Perusahaan Hak-hak Besar (≥ 100 Pekerja) Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian Menengah  (20 – 99 Pekerja) Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian Kecil (5-19 Pekerja) Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian
Mikro (1-4 Pekerja)
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian
Pada dasarnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang mana setiap asuransi pasti memiliki limit atau batasan manfaat yang diterima oleh peserta asuransi  tersebut.  Sebagai  pengganti  jamsostek,  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  menerapkan prinsip-prinsip  dalam  hukum  asuransi.  Dikarenakan  dalam  UU  BPJS,  Jaminan  sosial,  tidak boleh ada subsidi silang di antara masing-masing cabang program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian). Tidak adanya subsidi silang berarti untuk  setiap  cabang  program,  pendanaan  dan  strategi  investasi  yang  dibuat  khusus  harus diadopsi.  Jumlah  cadangan  yang  sesuai  harus  disertakan  dalam  laporan  keuangan  sesuai dengan standar aktuaria dan akuntansi yang tepat.
Perlindungan hukum atas keselamatan kerja di PT. Sasmito memiliki kendala-kendala tertentu,  salah  satunya  karena  rendahnya  kesadaran  pekerja/buruh  akan  pentingnya keselamatan kerja. Dikarenakan pada dasarnya keselamatan kerja merupakan hal yang wajib bagi  perusahaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka  PT.  Sasmito  membuat  beberapa  kebijakan  guna  merealisasikan  K3.  Berikut  adalah upaya yang ditempuh PT. Sasmito guna mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum atas keselamatan  kerja  pada  perusahaan  jasa  konstruksi.  Pertama  mengadakan  safety  breafing untuk semua pekerja/buruh di PT. Sasmito di hari jumat pada setiap minggunya. Materi yang disampaikan speerti pentingnya memakai APD berupa sefety belt ketika bekerja di ketinggian, cara pemeliharaan APD sehingga aman dan tidak cepat rusak, menjaga kebersihan lingkungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kerja dan dampaknya terhadap kesehatan, bahaya merokok di area proyek dan dampaknya pagi kesehatan, mengingatkan pekerja akan bahaya mengkonsumsi alkohol/minuman keras atau sejenisnya, pentingnya menggunakan boots karet pada saat pekerjaan pengecoran dan pekerjaan  mengaduk  spesi  (luluhan),  pentingnya  ventilasi  udara  pada  ruangan  non-AC, penanganan BBM agar aman dan mencegah terjadinya kebakaran, pentingnya pemasangan rambu-rambu  di  area  yang  berpotensi  kecelakaan  kerja/buahaya,  pentingnya  bentuk  dan konstruksi tangga di area kerja yang aman, menciptakan keamanan terpadu di area proyek, cara-cara  memberikan  pertolongan  pertama  pada  pekerja  yang  jatuh  dari  ketinggian  2-3 meter, dan pentingnya simulasi keadaan darurat gempa bumi, kebakaran, bom, banjir, dan huru-hara. Kedua mengadakan sosialisasi K3 secara langsung maupun melalui pengumuman di  lokasi  proyek  seperti  sosialisasi  K3  nomor  001/S-RSSK-T3/K3/I/2023  pada  proyek pembangunan  gedung  medik  Rumah  Sakit  Siti  Khadijah  Muhammadiyah  tahap  3  Cabang Sepanjang. Ketiga 3.  Memberikan  denda/sanksi  apabila  terjadi  pelanggaran  dengan  tidak memenuhi berbagai prosedur K3 yang telah di tetapkan oleh PT. Sasmito seperti pada proyek pembangunan  gedung  medik  Rumah  Sakit  Siti  Khadijah  Muhammadiyah  tahap  3  cabang sepanjang yang memberikan sanksi. Selain berbagai upaya di atas, guna mengatasi kendala dalam banyaknya ketentuan peraturan perundanga-undangan terkait K3, PT. Sasmito melalui panitia  P2K3  melakukan  berbagai  upaya  seperti  mengklasifikasikan  peraturan  perundang- undangan  terkait  K3  dan  menindaklanjuti  berbagai  surat  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  seperti menindaklanjuti surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 560/7203/436.6.12 terkait sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids.
Panitia P2K3 PT. Sasmito sering kali mengalami kendala apabila terjadi kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan PT. Sasmito adalah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan simulasi  kecelakaan  kerja.  Selain  itu  PT.  Sasmito  juga  melakukan  sosialisasi  cara-cara pengajuan klaim BPJS bila terjadi kecelakaan di dalam dan di luar proyek. Tidak hanya itu PT. Sasmito juga berusaha mengadakan kerjasama dengan pihak klinik swasta atau laboratorium medis  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja.  Upaya  terakhir  yang  ditempuh  PT.  Sasmito  guna menanggulangi kendala apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu dengan bekerja sama dengan instansi  dan/atau  lembaga  yang  berkompeten  dalam  bidang  K3.  Kendala  terakhir  yang dihadapi  PT.  Sasmito  dalam  perlindungan  atas  keselamatan  kerja  yaitu  pasca  terjadinya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kecelakaan  kerja.  Selain  karena  kehilangan  pekerja  akibat  harus  beristirahat  karena kecelakaan  kerja,  PT.  Sasmito  juga  dihadapkan  limit  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.  Upaya  yang  ditempuh  PT.  Sasmito  adalah  dengan  berupaya  agar  tidak terjadi  kecelakaan  kerja,  selain  itu  memberikan  berbagai  perlindungan  bagi  pekerja  yang melakukan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Keselamatan kerja merupakan hak-hak dari warga negara berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Untuk  merealisasikan  hak  tersebut,  pemerintah  membentuk instrumen hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan terkait K3 dan program jaminan  sosial.  Perusahaan  pada  sektor  jasa  konstruksi  merupakan  pekerjaan  yang memiliki risiko tinggi akibat kecelakaan kerja, begitu pula pada PT. Sasmito. Berdasarkan UU  Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh  memiliki  hak  atas  perlindungan  dan  keselamatan kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sasmito dalam melakukan perlindungan atas keselamatan kerja yaitu membentuk kebijakan berupa perencanaan K3,  pelaksanaan  rencana  K3,  pemantauan  dan  evaluasi  kerja  K3,  peninjauan  dan peningkatan kinerja SMK3, selain itu PT. Sasmito juga mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Walaupun telah melakukan berbagai upaya perlindungan atas keselamatan kerja, tetap ada kecelakaan kerja di PT. Sasmito yaitu karena kesalahan pekerja dengan tidak  mengindaikan  peraturan  K3  PT.  Sasmito.  Dikarenakan  hal  tersebut  PT.  Sasmito membuat prosedur penanganan kecelakaan kerja seperti menerapkan sertifikasi OHSAS 18001:2015,  melakukan  investigasi,  melakukan  upaya  terkait  korban,  dan  melakukan managing control .
2. Dalam perlindungan atas keselamatan kerja PT. Sasmito mengalami kendala yang mana kendala tersebut seperti kendala dalam perlindungan keselamatan kerja di PT. Sasmito karena  rendahnya  kesadaran  pekerja  dan  banyaknya  peraturan  perundang-undangan terkait K3, kendala selanjutnya yaitu saat terjadi kecelakaan kerja berupa kurangnya alat pendukung  dll.  Kendala  terakhir  yaitu  pasca  kecelakaan  kerja  yaitu  kehilangan  tenaga kerja dan adanya limit pada BPJS. Dari berbagai kendala tersebut PT. Sasmito melakukan
upaya dengan melakukan sosialisasi K3 dan memberikan sanksi denda kepada pekerja yang tidak taat akan peraturan K3 PT. Sasmito.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2020, “Tahapan Fabrikasi
Baja Sebagai
Bahan Konstruksi”
https://www.mdskontraktor.co.id/dnews/10057/tahapan-fabrikasi-baja-sebagai- bahan-konstruksi.html diakses pada 27 April 2023 pukul 18.49 WIB.
Dani  Purwanto,  dkk.  2020.  “Optimialisasi  Perlindungan  Hukum  Tenaga  K erja  Dalam  Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor”. Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 12, No. 1. DOI: https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2527
Departemen Perlindungan Sosial, Janewa, Tim Kerja Layak Asia Timur, Tenggara, dan Pasifik, Bangkok,  2017  “Laporan  Teknis  Kajian  Aktuaria  Tentang  Reformasi  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  Indonesia”  (Jakarta:

## Internasional Labour Organization)
Hasanuddin,  2022,  “Konstruksi  Penymbang  Terbesar  Kecelakaan  Kerja  di  Indonesia” https://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di- indonesia/infrastruktur/ diakses pada 08 Maret 2023 pukul 21.00 WIB. Hasen, Seng, 2015, Manajemen Konstruksi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
Husni, Lulu, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Indra Rahmatullah. 2020. “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa
PSBB  Covid- 19”,  Adalah  Buletin  Hukum  dan  Keadilan,  Vol.  4,  No.  1.  DOI: https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15425
Kelsen, Hans, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media) Khairina  F.  Hidayati,  2023,  “Perhitungan  BPJS  Ketenagakerjaan  Terbaru  2023,  Cek  Disini!” https://glints.com/id/lowongan/perhitungan-bpjs-ketenagakerjaan/#.ZEip-HZBy01, diakses pada 26 April 2023 Pukul 11.36 WIB.
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Univerisity Press)
Tuti  Haryanti,  2014  “Hukum  dan  Masyarakat”,  Jurnal  Tahkim,  Vol.  10,  No.  2.  DOI:
http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i2.57
Wawancara Dengan Bapak Ayub, Pelaksana Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan PT.
Sasmito, Tanggal 13 April 2023 Pukul 12.13 WIB.
Wawancara  Dengan  Bapak  Suwito,  Staff  Pelaksana  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan Kesehatan PT. Sasmito, Tanggal 15 April 2023 Pukul 14.52 WIB.