## Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan W eton

## Dwi Arini Zubaidah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: dwiarinizubaidah@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab faktor praktik perhitungan weton yang masih dilakukan di Ngaringan dan analisis sosiologis terhadap praktik tersebut. Artikel ini menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, interview dan dokumentasi dan menggunakan pendekatan sosiologi  mengkaji  teori  tindakan  sosial  Max  Weber.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  konsep kesepadanan  telah  ada  dalam  aturan  hukum  Islam,  hukum  positif  maupun  hukum  adat.  Oleh karena  itu,  eksistensi  adat  perhitungan weton yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Ngaringan Grobogan Jawa tengah memiliki faktor: pertama, adat dan kepercayaan. Masyarakat melestarikan perhitungan weton sebagai  adat  yang  bersumber  dari  nenek  moyang. Kedua, bentuk  usaha preventif. Ketiga, bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Adat perhitungan weton yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  Ngaringan  merupakan  tindakan  sosial  dalam  kategori  tindakan tradisional. Masyarakat Ngaringan tetap mempertahankan adat perhitungan weton meskipun adat tersebut tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis.
Kata Kunci: penentuan pasangan, konsep kesepadanan, perhitungan weton

## Abstract
This  article  is  intended  to  answer  the  factors  of weton calculation  practice  in  Ngaringan  and sociological analysis of these practices. This article uses field research by observing, interviewing and documenting as well as using Max Weber's theory of social action. This article concludes that the concept of comparability already exists in the rules of Islamic law, positive law and customary law.  Therefore,  the  existence  of  the  traditional  Weton  calculation  practiced  by  the  Ngaringan Grobogan community in Central Java has several factors: first, adat and belief. The community preserves  the  calculation  of  weton as  a  custom  originating  from  ancestors.  Second,  the  form  of preventive business. Third, a form of respect for both parents. The traditional Weton calculation practiced  by the Ngaringan community is a social action in the traditional action category. The Ngaringan people still maintain the custom of Weton calculation even though the custom is not regulated in a written rule.
Keywords: pairing, equivalence concept, weton calculation

## Sejarah Artikel
Diterima: 27 Juli 2019; Direview: 17 September 2019; Diterima: 13 November 2019; Diterbitkan: 12 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019

## Pendahuluan
Terdapat  banyak  upaya  untuk  men- capai  tujuan  utama  dalam  pernikahan,  salah satunya  adalah  penentuan  calon  pasangan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
yang baik dari laki-laki maupun perempuan. 1
Salah  satu  hal  yang  perlu  dipertimbangkan dalam  menentukan  calon  pasangan  yang baik  ialah  berdasarkan  kesepadanan  antara pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan. 2
Kesepadanan  dalam  hukum  Islam  dikenal sebagai kafaah yang secara linguistik berarti sepadan,  selaras,  sebanding  dan  semisal. Dalam  konstalasi  pemikiran  hukum  Islam, kesepadanan  berarti  keseimbangan antara calon mempelai dalam tingkat akhlak, status sosial maupun kekayaannya. 3
Beberapa kriteria dalam menentukan pasangan  dijadikan  tolak  ukur  kesepadanan agar  suami  dan  istri  tidak  merasa  keberatan menjalani  kehidupan  dan  tercipta  keharmo- nisan dalam keluarga. Seperti halnya agama, keyakinan, harta, profesi dan nasab. 4 Namun pada  dasarnya  yang  menjadi  tolak  ukur dalam  menentukan  calon  pasangan  adalah dari  segi  agama  dan  akhlak  seseorang. Seseorang  yang  memiliki  keyakinan  yang kokoh terhadap agamanya serta budi pekerti yang baik akan mampu menuntun pasangan dan  keluarganya  menuju  surga  dunia  dan akhirat.
Namun  dewasa  kini  kehidupan semakin  plural  dan  multikultural  maka kualifikasi agama dan akhlak belum mencu- kupi, sehingga diperlukan kualifikasi- kaulifikasi  lain  yang  dapat  menopang kehidupan  rumah  tangga  menjadi  bahagia
1 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Aditya Bhakti, 1990), 14.
2 Najmah  Sayuti,  “AL-KAFA’AH  FI  AL- NIKAH,” Kafa`ah: Journal of Gender Studies 5, no. 2 (18 November 2015): 179–80,
https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107.
3 Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1994), 34.
4 H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 56.
seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasa- ngan.  Apabila  laki-laki  dan  perempuan memiliki kehidupan yang tidak jauh berbeda, maka  akan  memudahkan  keduanya  saling menyesuaiakan diri dan menjalani kehidupan rumah  tangga  sebagai  seorang  suami  dan istri. 5
Konsep kesepadanan telah dijelaskan dalam  aturan  hukum  Islam,  hukum  positif maupun  hukum  adat  dengan  bentuk  dan kriteria  yang  disajikan  dengan  cara  yang berbeda-beda.  Ukuran  yang  ada  di  dalam hukum  adat  memiliki  keunikan  tersendiri. Pada hakikatnya ukuran kesepadanan dalam hukum  adat  diistilahkan  dengan bibit,  bebet dan bobot . Pernikahan yang selaras menurut hukum  adat  adalah  pernikahan  yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak masyarakat,  sehingga  pernikahan  harus berdasarkan  pertimbangan  dan  tidak  me- nyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Masyarakat  di Jawa  sangat  selektif  dalam  menentukan calon pasangan. 6
Penentuan  calon  pasangan  pada masyarakat  Jawa  selain  berdasarkan  kriteria bibit,  bebet  dan  bobot juga  mencakup pemenuhan  perhitungan weton 7 kedua mempelai. Perhitungan weton untuk menen- tukan  kesepadanan  calon  mempelai  telah dilakukan  sejak  zaman  nenek  moyang  dan
5 Ahmad  Harisul  Miftah,  “Kafa’ah  Dan Perubahan Sosial,” Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam 17, no. 01 (13 Juni 2018): 8.
6 Muhammad Sholikhin, Ritual Dan Tradisi Islam  Jawa:  Ritual-Ritual  Dan  Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan. (Narasi: 2010.), 184.
7 Weton  ialah  hari  lahir  seseorang  dengan pasarannya, sehingga tiap individu memiliki wetonnya masing-masing. Lihat. Hilman. Hadikusuma, Ensiklopedia  Hukum  Adat  dan  Adat  Budaya Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), 220.

## Volksgeist
telah menjadi tradisi atau adat istiadat 8 yang mendarah  daging  di  masyarakat  Jawa. Perhitungan weton dilakukan  dengan  tujuan agar laki-laki dan perempuan  yang menikah memiliki keselarasan sehingga dapat menja- lani  kehidupan  yang  bahagia,  tentram  dan kekal.
Seiring  berkembangnya  zaman,  ber- kembang pula elemen-elemen yang ada pada masyarakat  Jawa.  Perkembangan  yang terjadi  antara  lain  kecanggihan  teknologi yang semakin mutakhir, fasilitas umum yang semakin  memadai,  mutu  pendidikan  yang semakin membaik  serta  cara  pandang  orang yang  semakin  terbuka  terhadap  wawasan dalam  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara. Elemen-elemen  tersebut  menjadikan  adat perhitungan weton di  dalam  masyarakat Jawa  semakin  terkikis,  jarang  dipraktikkan dan mulai ditinggalkan.
Dewasa  kini,  penulis  menemukan praktik- perhitungan weton untuk penentuan kesepadanan pasangan-yang masih kuat pada daerah  Ngaringan  Grobogan  Jawa  Tengah. Mayoritas  masyarakat  Ngaringan  beragama Islam  dan  berpendidikan  dan  mayoritas masyarakat  masih  mempraktikkan  perhitu- ngan weton dalam  pernikahan.  Masyarakat Ngaringan  meyakini  bahwa  kesepadanan pasangan  harus  ditentukan  berdasarkan perhitungan weton yaitu: weton calon mempelai  laki-laki;  calon  mempelai  perem- puan  kemudian  dihitung  dan  disesuaikan dengan  buku  panduan  perhitungan weton .
Apabila  perhitungan weton telah  dilakukan dan  menghasilkan  perhitungan  yang  tidak sesuai  dalam  aturan weton, maka  pasangan
8 Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kuat integrasinya  dengan  pola  perlakuan  masyarakat. Apabila  adat-istiadat  dilanggar,  maka  sanksinya berwujud  penderitaan  bagi  pelanggarnya.  Lihat. Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat: Terdiri dari 4163 Entri. (Bandung: Alumni, 1978), 10.
tersebut  diharuskan  untuk  berpisah  dan mencari pasangan yang lain. 9
Keunikan Ngaringan Grobogan Jawa Tengah  terletak  pada  perhitungan weton yang  diserahkan  kepada  seorang  saja  yakni Bapak  Marjo  merupakan  orang  asli  Blora yang  berpindah  ke  Ngaringan.  Daerah Ngaringan  merupakan  perbatasan  bagian Barat  dengan  Kabupaten  Blora,  sehingga terdapat  hal  yang  bersumber  dari  daerah Blora yang mempengaruhi Mbah Marjo dan masyarakat  Ngaringan  dalam mempertahan- kan  adat  tersebut.  Dua  desa  yang  dipilih adalah  di  Ngaringan,  yakni  Tanjungharjo dan  Triwolu.  Triwolu  merupakan  daerah terpadat sebanyak 1.291 jiwa/km2 sedangkan  Tanjungharjo  merupakan  daerah tersepi sebanyak 344 jiwa/km2. 10
Penelitian-penelitian  yang  berkaitan secara langsung terhadap perhitungan weton dengan  menggunakan  pendekatan  normatif dengan teori ‘urf : 1) Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Tradisi  Penentuan  Calon Pasangan  Perkawinan  Pada  Masyarakat Dusun  Sawah  Desa  Monggol  Kecamatan Saptosari  Kabupaten  Gunungkidul.”;  2) Nasukha  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Tradisi  “ Petung ”  Dalam Pemilihan  Calon  Suami-Isteri  (Studi  Kasus Di  Desa  Ngagrong  Kecamatan  Ampel Kabupaten  Boyolali).”;  3)  Kharisma  Putri Aulia  Aznur  dengan  judul  “Perhitungan Weton dalam  Perkawinan  Masyarakat  Jawa
9 Wawancara  dengan  Bapak  Marjo  (mbah Jangkung)  Ahli  utama  dalam  perhitungan  hari  Jawa (weton) di daerah Ngaringan, 20 Oktober 2018.
10 Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan,  “Kecamatan  Ngaringan  Dalam  Angka 2018,” t.t., 18,
https://grobogankab.bps.go.id/publication/2018/09/26/ 41ca613120edc458e17f3aef/kecamatan-ngaringan- dalam-angka-2018.html.

## Volksgeist
(Studi  Kasus  Di  Desa  Mojowarno  Kecama- tan  Kaliori  Kabupaten  Rembang).”  Dan  4) Kukuh Imam Santosa dengan judul “Tradisi
Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawi- nan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di  Desa  Pesahangan  Kecamatan  Cimanggu Kabupaten Cilacap).” Keempat penelitian di atas  memiliki  karakteristik  yang  sama.  Para peneliti  mendeskripsikan tradisi  perhitungan hari  pasaran  Jawa  untuk  pernikahan.  Agak sedikit  berbeda,  penelitian  yang  terakhir adalah    penelitian  sosiologis-normatif  yang dilakukan  oleh  Peneliti  menggunakan  teori ‘urf dalam  pendekatan  normatif  dan  juga melihat  dari  sudut  pandang  perspektif sosiologis.
Namun  penulis  tidak  menemukan teori  dari  pendekatan  sosiologi  yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  menganalisis praktik perhitungan weton dalam penelitian- nya.  Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk melengkapi  penelitian-penelitian  tentang adat  perhitungan  yang  telah  ada  dan  mem- pertajam  penelitian  sosilogis  yang  telah  ada sebelumnya.
Tradisi  menghitung weton dalam pernikahan dipilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dan  alasan.  Tradisi  menghitung weton merupakan  tradisi  yang  masih  dipegang teguh  oleh  masyarakat  muslim  Jawa (Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) sebagai tradisi kebudayaan warisan leluhur meskipun pada masa sekarang masyarakat di beberapa daerah Jawa lainnya telah meninggalkan adat tersebut.  Berdasarkan  pertimbangan  dan alasan  tersebut,  penulis  meneliti  konsep perhitungan weton yang  dipraktikkan  di dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Islam daerah Ngaringan, dan motif yang mendasari masyarakat  masih  memasukkan weton ke
dalam  salah  satu  instrumen  pernikahan dalam analisis sosiologis.
Kesepadanan Pernikahan dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat 1. Kesepadanan dalam Hukum Islam
Hukum  keluarga  Islam  membahasa- kan  kesepadanan  pasangan  pernikahan dengan  terma  kafaah.  Kafaah  berasal  dari bahasa Arab berupa kata kerja kafaa-yakfau- kafan yang berarti membandingi, menyamakan.  Kafaah  bermakna  persamaan, kecakapan,  kemampuan. 11 Terma  kafaah dalam  kajian  hukum  keluarga  Islam,  secara etimologi  berarti  keberadaan  suami  yang sepadan dan selaras dengan istri, 12 sedangkan  secara  terminologi  adalah  kese- padanan  antara  calon  pasangan  suami  dan istri  dalam  beberapa  dan  atau  banyak  hal sehingga  keduanya  tidak  keberatan  dalam melangsungkan pernikahan. 13
Agama  Islam  menganjurkan  adanya kafaah  dalam  setiap  menentukan  pasangan pernikahan. Kafaah dilaksanakan untuk dija- dikan tolak ukur dalam membentuk keluarga yang  sakinah  mawadah  dan  rahmah. 14
Meskipun demikian, penerapan konsep kafa- ah  memunculkan  pro  kontra  di  kalangan fukaha. 15 Terdapat  dua  pendapat  dalam penerapan kafaah dalam pernikahan.
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kafaah  bukanlah  syarat  sah  maupun  syarat
11 Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al Munawwir: Kamus Indonesia- Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1216.
12 ‘Ali  Ibn  Muhammad  Ibn  ‘Ali  al-Jurjānī, Kitāb  at-Ta’rīfāt  Li  al-Jirjāni (Dār  ar-Riyān,  1973), 237.
13 Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat , 56.
14 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan  dan  Perceraian  Keluarga  Muslim (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 290.
15 Wahbah Az- Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu ,  vol.  IX  (Damaskus:  Dār  al-Fikr,  2007), 214.

## Volksgeist
lazim  dalam  pernikahan,  oleh  karena  itu penerapan  kafaah  bukanlah  suatu  kenis- cayaan  untuk  dilaksanakan.  Para  fukaha yang  ada  dalam  kelompok  ini  antara  lain adalah  Sufyan  ats-Tsauri,  Hasan  al-Bashri dan  al-Kurkhi  dari  mazhab  Hanafi. Kedua, pendapat  yang  mengatakan  bahwa  kafaah merupakan  syarat  lazim  dalam  pernikahan. Kelompok  ini  terdari  empat  imam  mazhab yakni  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Maliki, Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanbali.  Namun masing-masing  dari  mereka  berbeda  pen- dapat mengenai ukuran kafaah.
Para imam mazhab berbeda pendapat pada  kategorisasi  ukuran  kafaah  dalam pernikahan.  Tidak  ada  satupun  imam mazhab  yang  mencantumkan  keseluruhan kualifikasi  kafaah  yakni  berupa  kadar keislaman,  agama,  nasab,  status  kemer- dekaan,  harta  kekayaan,  profesi  dan kecacatan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan  dalam  memilih/menentukan pasangan,  bahkan  Imam  malik  hanya mencantumkan kadar keislaman dan kecacatan  seseorang  sebagai  tolak  ukur kesepadanan  dalam  pernikahan.  Namun  di samping itu, seluruh imam mazhab bersepakat  bahwa  kualifikasi  kadar  ke- Islaman  merupakan  tolak  ukur  yang  harus dipertimbangan  saat  memilih  pasangan. Seseorang  yang  berbudi  luhur  akan  mampu menuntuk anggota keluarganya kepada jalan Allah  dan  mampu  menjadikan  keluarga sebagai  tempat  berteduh  yang  memberi kenyamanan bagi anggotanya.
Mazhab  Hanafi  mengartikan  kafaah sebagai  persamaan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  beberapa  perkara  yang dikhususkan.  Perkara  yang  dikhususkan adalah  nasab,  kadar  keislaman,  profesi,
status  kemerdekaan,  agama  dan  harta. 16
Mazhab  Maliki  hanya  memasukkan  dua komponen  dalam  konsep  kafaah,  yakni keberagaman:  seorang  muslim  yang  tidak fasik dan selamat dari cacat yang menyebabkan  perempuan  memiliki  hak untuk  memilih  (memilih  untuk  meneruskan pernikahan tersebut  atau menolaknya) seperti sopak, gila, kusta atau lepra.
Komponen  yang  kedua  merupakan hak  mutlak  istri  dan  bukalah  milik  wali. Menurut  mazhab  Maliki,  adanya  aib  pada salah  satu  calon  dapat  ditolerir  dalam keadaan darurat. 17 Menurut mazhab Syafi’i, kafaah  dalam  pernikahan  adalah  perkara yang wajib bersih dari aib maupun penyakit. Suami  dan  istri  memiliki  batas  terendah kesepadanan dalam hal kesamaan (musāwah) kesempurnaan  maupun  kekura- ngan  sepanjang  selamat  dari  aib. 18 Stan- darisasi  suami  dan  istri  untuk  mewujudkan kesempurnaan  pernikahan  diukur  berdasar- kan  empat  kualifikasi,  yakni  nasab,  kadar keislaman,  agama,  status  kemerdekaan  dan profesi. 19
Menurut  mazhab  Hanbali,  konsep kafaah  terdiri  dari  lima  kualifikasi,  yakni: kadar keislaman: laki-laki pezina  yang fasik tidak  sepadan  dengan  perempuan  solihah yang  adil  dan  menjaga  harkat  martabatnya. Sebab  laki-laki  pezina  yang  fasik  ditolak persaksian  dan  periwayatannya  di  kalangan masyarakat,  sebab  ia  memiliki  kekurangan dalam  nilai  kemanusiaan,  profesi:laki-laki yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan puteri  seorang  yang  berprofesi  lebih  tinggi, harta  kekayaan:  berdasarkan  banyaknya
16 ‘Abd  ar-Rahmān  al-Jazīrī, Kitab  al-Fiqh ‘Alā  Madzāhb  al-Arba’ati ,  vol.  IV  (Beirut:  Dār  al- Kutub al-‘Alamiyyah, 2003), 53.
17 Jazīrī, IV:56.
18 Jazīrī, IV:57.
19 Jazīrī, IV:57.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
mahar  dan  nafkah  yang  harus  dipenuhi, status  kemerdekaan:  adanya  kesenjangan antara  status  budak/setengah  budak  dengan merdeka dan nasab: orang non Arab (‘ajam) tidak sepadan dengan orang Arab. 20
Tabel  ukuran  kafaah  menurut  imam Mazhab sebagai berikut:

## 2. Kesepadanan dalam Hukum Positif
Hukum  positif  yang  diberlakukan  di Indonesia  tidak  banyak  membahas  tentang konsep kesepadanan (kafaah) calon pasangan  dalam  pernikahan.  Hal  tersebut dapat dilihat dari pasal demi pasal yang ada dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  maupun  Intruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi Hukum  Islam  yang  tidak  mencantumkan kesepadanan  seluruh  aspek  sebagai  syarat atau kelaziman sebuah pelaksanaan pernikahan.  Pasal  tentang  pencegahan,  per- nikahan  yang  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan  tidak  memasukkan kategori ketidaksepadanan pasangan sebagai kualifikasi  pernikahan  yang  harus  dicegah. Pencegahan  pernikahan  tercantum  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  60  ayat  (1) dan (2) yang berbunyi:
20 Jazīrī, IV:59.
1) Pencegahan  pernikahan  bertu- juan  untuk  menghindari  suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam  dan  Peraturan  Perundang- Undangan”.
2) Pencegahan  perkawinan  dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau calon  isteri  yang  akan  melang- sungkan  perkawinan  menurut hukum  Islam  dan  Peraturan Perundang-undangan”.
Peraturan perundang-undangan men- jelaskan  posisi  kesepadanan  calon  pasangan pernikahan. Kesepadanan dalam keseluruhan aspek  bukan  merupakan  konsep  yang  harus ada  dalam  pernikahan.  Namun  peraturan perundang-undangan  memiliki  prinsip  kesa- tuan  agama  untuk  setiap  pasangan  yang hendak  menikah.  Kesepadanan  pasangan pernikahan  dalam  segi  agama  merupakan prinsip  utama  pernikahan  yang  tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga  kesepadanan  pasangan  pernikahan menurut peraturan perundang-undangan hanya  mencakup  pada  kualifikasi  kesatuan agama  antara  sesama  pasangan,  sedangkan kualifikasi  yang  lain  tidak  dapat  dijadikan tolak  ukur  kesepadanan  pasangan  dalam pernikahan. Pendapat ini berdasarkan aturan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  keperca- yaannya itu”.
Kandungan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memang memiliki makna pro kontra di kalangan ahli ilmu  mengenai  keabsahannya.  Namun penjelasan  tentang  prinsip  kesatuan  agama diperjelas  dalam  pasal  lainnya.  Pencegahan
Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali Kadar Keislaman ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ Agama ⱱ X ⱱ X Nasab ⱱ X ⱱ ⱱ Status Kemer- dekaan ⱱ X ⱱ ⱱ Harta Kekayaan ⱱ X X ⱱ Profesi ⱱ X ⱱ ⱱ Cacat X ⱱ X X

## Volksgeist
pernikahan  yang  berkenaan  dengan  kesepa- danan  hanya  dapat  dilakukan  apabila  calon pasangan  yang  hendak  menikah  saling memeluk agama yang berbeda. Pendapat ini ada dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam .
“Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan alasan  untuk  mencegah  perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan  agama  atau  Ikhtilafu  al dien”
UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2(1) dan
KHI Pasal 61 menunjukkan adanya legitimasi  asas  kesatuan  agama  dalam pernikahan.  Seseorang  dilarang  menikah dengan  calon  pasangan  yang  berlainan agama,  sebab  akan  terjadi  persinggungan secara  substantif  antara  misi  keagamaan suami  dan  istri  maupun  secara  administratif dengan  pihak-pihak  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  dan  Kependudukan  Catatan  Sipil (DUPCAPIL).  Perempuan  dan  laki-laki harus  sepadan  dalam  perihal  agama  juga disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 40(c) dan Pasal 44 yang berbunyi:

## Pasal 40 C
Dilarang melangsungkan perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  karena  keadaan  tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”
Pasal 44
“Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan seorang  pria  yang  tidak  beragama Islam”
Berdasarkan Kompilasi Hukum
Pasal  40(c)  dan  44,  kesatuan  agama  dalam menentukan  pasangan  pernikahan  terletak pada  kedua  belah  pihak  laki-laki  dan
perempuan.  Sehingga  laki-laki  Islam  dila- rang  menikah  dengan  perempuan  non-Islam begitu  pula  sebaliknya.  Apabila  terjadi pernikahan dengan mempelai yang berlainan agama maka disebut sebagai penyelundupan hukum.
Berdasarkan  aturan  hukum  positif Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  ukuran kesepadanan seseorang untuk dapat menikah dengan  pasangannya  hanya  berdasarkan kesatuan  agama.  Kualifikasi  agama  tidak hanya sebagai ukuran kafaah, namun sebagai syarat  sah  pernikahan.  Seseorang  yang hendak  menikah  dengan  pasangannya  yang berlainan  agama  maka  pernikahannya  harus dicegah. Menurut hukum positif di Indonesia,  calon  mempelai  harus  melaksa- nakan  pernikahan  sesuai  dengan  aturan hukum  Islam  dan  Peraturan  Perundang- undangan.  Ukuran  kafaah  seperti  yang diungkapkan oleh ulama fikih dalam sub bab sebelumnya  tidaklah  diterapkan  dalam hukum  positif  dan  tidak  dijadikan  sebagai patokan  keharmonisan  dan  ketentraman sebuah rumah tangga.

## 3. Kesepadanan dalam Hukum Adat
Masyarakat  Jawa  sangat  selektif dalam  menentukan  pasangan  pernikahan. Penentuan  pasangan  berdasarkan  kesepa- danan  dari  segi  bibit,  bebet  dan  bobotnya. Penentuan  kesepadanan  pasangan  dalam pernikahan  bertujuan  agar  pasangan  yang menikah  akan  mencapai  keharmonisan  dan terhindar  dari  hal-hal  negatif  yang  akan menimpa  rumah  tangganya. 21 Penentuan kesepadanan  pernikahan  berdasarkan  bibit, bebet dan bobot diterapkan oleh masyarakat
21 Sholikhin, Ritual Dan Tradisi Islam Jawa , 184.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
golongan  menengah  dan  atas.  Pengertian bibit, bebet dan bobot sebagai berikut: 22 a. Bibit:  Kriteria  penentuan  calon pasangan  dengan  memperhitungan keturunan  atau  nasab.  Perspektif yang  diperhatikan  adalah  dari  segi fisik dan jiwa, kesehatan, perwatakan dan kesempurnaannya;
b. Bebet:  Kriteria  penentuan  calon pasangan  berdasarkan  tingkat  pendi- dikan,  status  sosial,  penampilan  dan perilaku  keseharian  (akhlak  dan kadar keagamaannya);
c. Bobot:  Kriteria  penentuan  calon pasangan  dengan  skala  timbangan yang  berat  berdasarkan  keadaan perekonomian, harta kekayaan, profesi,  etos  dan  kerja  dan  pangka pekerjaannya.
Kualifikasi-kualifikasi  yang  terkan- dung  dalam  bibit,  bebet  maupun  bobot dijadikan  sebagai  tolak  ukur  kesepadanan dalam  menentukan  pasangan  berdasarkan pertimbangan  pihak  keluarga  dan  calon mempelai.  Tidak  semua  lapisan  masyarakat Jawa  menerapkan  keseluruhan  kualifikasi dalam menentukan pasangan. Kriteria kesepadanan  selain  dari  bibit,  bebet  dan bobot,  terdapat  pula  penentuan  pasangan berdasarkan  adat  perhitungan weton kedua calon mempelai.
Orang-orang  terdahulu  menciptakan perhitungan weton berdasarkan waktu, yaitu nilai-nilai  setiap  hari  dan  pasaran.    Pada dasarnya  sistem  penanggalan  hari  berlan- daskan  pada  paduan  tiga  pekan.  Masing- masing  disebut pancawara atau  pasaran, sadwara  dan  saptawara.  Nama-nama  hari
22 Muhammad  Akbar, Perbandingan  Hidup Secara Islam Dengan Tradisi di  Pulau Jawa , Cet. 1. (Bandung: Al Ma’arif, 1980), 133.
pancawara berasal  dari  Jawa  yaitu  paing, pon,  wage,  kliwon  dan  legi. 23 Waktu-waktu inilah  yang  dijadikan  orang-orang  terdahulu dalam melaksanakan suatu kegiatan penting, seperti:  bercocok  tanam,  bepergian/berlayar ke lintas pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang  mulai  berkerja  dan  penentuan calon pasangan pernikahan. 24
Perhitungan weton dari  pihak  laki- laki  dan  dari  pihak  perempuan  bertujuan untuk  menemukan  kecocokan  antar  kedua- nya.  Kecocokan  perhitungan  merupakan jalan  awal  menuju  keharmonisan  dalam berumah  tangga.  Masyarakat  mempercayai penerimaan sanksi bagi orang yang melang- gar adat tersebut. sanksi bagi pelanggar adat adalah hal-hal negatif/ malapetaka yang akan diterima  bagi  dirinya  atau  keluarganya. Sanksi tersebut akan membuat rumah tangga tidak  harmonis  dan  dipenuhi  dengan kecemasan  dan  kekhawatiran.  Pada  umum- nya,  penerapan  adat  perhitungan weton untuk  menentukan  kesepadanan  pasangan sudah  jarang  dilaksanakan  dan  dipraktikkan oleh  masyarakat  Jawa.  Adat  tersebut  masih dilaksanakan  hanya  di  beberapa  daerah tertentu.
Adat Perhitungan Weton Sebagai Penentuan  Kesepadanan  Pasangan  di Ngaringan Grobogan Jawa Tengah
1. Gambaran   Umum Ngaringan Grobo- gan Jawa Tengah
Kecamatan  Ngaringan  merupakan daerah  pegunungan  kapur  dan  perbukitan serta  berada  pada  ketinggian  antara  50-100 meter  di  atas  permukaan  air  laut  dengan
23 Abdul  Djamil, Islam  dan  kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 8.
24 A  Broto, Primbon  Lengkap  Kelahiran- Kehidupan:  Berdasar  Ilmu  Firasat,  Ilmu  Falaq, Horoscope,  Pawukon,  dan  Sapta  Panca  Wara (Surabaya: Penerbit Mekar, 1994), 8–9.

## Volksgeist
kelerengan  8 o -15 o .  Kecamatan  Ngaringan terletak  di  bagian  paling  timur  dan merupakan  perbatasan  antara  Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora. Kecamatan  Ngaringan  berada    pada  garis lintang  selatan  7.050614  dan  bujur  timur 111.191658.  Kecamatan  Ngaringan  berba- tasan  dengan  beberapa  kecamatan  lainnya, yakni  sebelah  barat  berbatasan  dengan Kecamatan  Wirosari,  sebelah  utara  berba- tasan dengan Kecamatan Todanan (Kabupaten Blora), sebelah timur berbatasan dengan  Kecamatan  Kunduran  (Kabupaten Blora)  dan  sebelah  selatan  berbatasan dengan Kecamatan Gabus dan Kradenan. 25
Kantor Kecamatan Ngaringan terletak  di  Desa  Ngaringan.  Berdasarkan hasil  Evaluasi  Penggunaan  Tanah  (EPT) tahun 1983 kecamatan Ngaringan mempunyai  luas  11.672,08  Hektar.  Jarak dari utara 56 km dan jarak dari barat ke timur 18 km. Kecamatan Ngaringan terdiri dari 12 Desa yakni: 26 Sendangrejo; Sarirejo; Kalangdosari;  Kalanglundo;  Trowolu;  Pen- dem; Bandungsari; Ngaringan; Ngarap-arap; Belor;  Tanjungharo  dan  Sumberagung. Keseluruhan  penduduk  kecamatan  Ngari- ngan  adalah  Warga  Negara  Indonesia (WNI).  Berdasarkan  hasil  perhitungan proyeksi  penduduk  oleh  Dinas  Kepen- dudukan dan Pencatatan Sipil pada penduduk  kecamatan  Ngaringan,  maka jumlah  penduduk  adalah  sebesar  69.499 orang.  Dari  data  tersebut,  diperoleh  rasio jenis  kelamin  penduduk  kecamatan  Ngari- ngan  di  atas  100  yaitu  sebesar  103,62. Penduduk  Ngaringan  terdiri  dari  36.368
25 Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan,  “Kecamatan  Ngaringan  Dalam  Angka 2018,” 2.
26 Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2.
berjenis  kelamin  laki-laki  dan  34.131 berjenis kelamin perempuan. Hal ini menun- jukkan  bahwa  jumlah  laki-laki lebih  banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.
Sejalan  dengan  kenaikan  jumlah penduduk  maka  kepadatan  penduduk  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015–2017) cenderung  mengalami  kenaikan,  pada  tahun 2017  mempunyai  kepadatan  penduduk  575 jiwa/km2.  Jumlah  penduduk  yang  terus bertambah  setiap  tahun  tidak  diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk di tiap  desa.  Wilayah  terpadat  tercatat  di Kelurahan Truwolu sebanyak 1.291 jiwa/km2 dan terjarang penduduknya adalah Desa Tanjungharjo yaitu 344 jiwa/km2. Dari hasil  laporan  penduduk  kecamatan,  mutasi penduduk  yang  terjadi  pada  tahun  2017  di Kecamatan  Ngaringan  menunjukkan  bahwa mutasi  yang  menambah  jumlah  penduduk (jumlah  kelahiran  dan  penduduk  yang pindah datang) lebih besar dari mutasi  yang mengurangi jumlah penduduk (kematian dan penduduk  yang  pindah  pergi),  sehingga jumlah penduduk menjadi bertambah dibanding tahun sebelumnya.
Keadaan  sosial  yang  ada  pada  ma- syarakat  Ngaringan  tidak  jauh  berbeda dengan masyarakat pedesaan lainnya. Budaya  masyarakat  masih  mengutamakan kesederhanaan  dalam  setiap  hal.  Sebagian masyarakat memang sudah berpindah tempat ke  luar  kota  untuk  mencari  nafkah  seperti yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar  kawula muda.  Namun  hal  tersebut  tidak  membuat renggang  hubungan  sosial  kemasyarakatan bagi  orang  yang  merantau  maupun  yang masih  menetap  untuk  tinggal  di  daerah Kecamatan  Ngaringan.  Hal  ini  terbukti bahwa  orang-orang  yang  merantau  selalu ikut  serta  dalam  memeriahkan  agenda  yang diadakan  di  daerah  Ngaringan  berupa

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
mengirim  uang  untuk  menunjang  agenda ataupun  pulang  dari  kota  perantauan  untuk ikut  merayakan  agenda  di  daerah  tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Ngaringan memiliki sikap gotong-royong  dan  toleransi  beragama  yang tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  acara pembangunan  rumah  seorang  warga  yang dibantu  bersama-sama  dengan  masyarakat lainnya,  acara  tahlilan  yang  dihadiri  oleh warga masyarakat baik non muslim maupun muslim.
Pada  umumnya,  masyarakat  Ngari- ngan masih mempertahankan adat-adat yang telah  ada  sejak  nenek  moyang  dahulu. Masyarakat  mempertahankan  adat  tidak sekadar  sebagai  bentuk  rutinitas  yang  telah dilakukan  secara  terus  menerus  namun merupakan  bentuk  pengaruh  kepercayaan masyarakat  yang  masih  melekat  terhadap adat tersebut. Adat acara selametan, sedekah bumi, perhitungan weton. Masyarakat mempercayai adanya sanksi bagi orang yang melanggar  adat-adat  yang  ada.  Menurut masyarakat,  pelaksanaan  adat  merupakan simbol  untuk  membentengi  diri  dari  segala malapetaka  dan  hal-hal  negatif.  Di  samping itu,  masyarakat  pada  umumnya  selain melakukan kegiatan belajar  pada pendidikan formal mereka juga belajar mengaji kitab  di pesantren.  Mayoritas  masyarakat  belajar  di pesantren yang ada di Kecamatan Ngaringan yakni di Desa Bandungsari.

## 2. Makna Weton Perspektif Masyarakat

## Ngaringan Grobogan Jawa Tengah
Masyarakat  Ngaringan  memahami weton sebagai  hari  pasaran  Jawa  yang melekat  pada  setiap  bayi  yang  lahir. Masyarakat  Ngaringan  memiliki  kegiatan yang  rutin  dijalankan  yakni  mengadakan tasyakuran  pada  hari  yang  jatuh  tepat  pada
hari weton nya.  Hal  tersebut  dilaksanakan oleh  mayoritas  masyarakat  sebagai  bentuk syukur  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  atas rahmat  dan  kesempatan  hidup  dengan sejahtera  selama  orang  tersebut  hidup. 27 Weton digunakan  oleh  masyarakat  Ngari- ngan  sebagai  tolak  ukur  seseorang  dalam melakukan beberapa aktivitas.
Beberapa aktivitas masyarakat Ngaringan  yang  dilakukan  berdasarkan  per- hitungan weton antara lain adalah: bercocok tanam,  bepergian/berlayar  ke  lintas  pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang mulai berkerja  dan  penentuan  calon  pasangan pernikahan. 28 Menurut  masyarakat  Ngari- ngan,  perhitungan weton bukanlah  suatu keniscayaan  yang  harus  dipraktikkan  oleh setiap  orang.  Namun  orang  tidak  dapat mengabaikan  dengan  sengaja  perihal  adat perhitungan weton ,  sebab  setiap  orang  tidak mampu  hidup  dengan  tentram  100%  tanpa tolak ukur perhitungan weton tersebut. 29
Masyarakat  Jawa  memiliki  karak- teristik  yang  erat  melekat  pada  diri  masing- masing  pada  hal  mistik.  Apabila  seseorang hendak  melakukan  sesuatu  maka  ia  harus melakukan  ritual/adat  tertentu.  Masyarakat Jawa  memiliki  hubungan  terhadap  tahun, bulan,  hari  untuk  menentukan  baik  dan tidaknya  suatu  tindakan  yang  dilakukan. Apabila  suatu  tindakan  dikerjakan  oleh masyarakat  Jawa  berdasarkan  waktu  yang baik,  maka  akan  menghasilkan  hal  baik begitu pula sebaliknya. Kepercayaan masya-
27 Wawancara  dengan  Eko  Setiyono (Mahasiswa) di Grobogan, 27 Desember 2018.
28 Wawancara  dengan  Bapak  Marjo  (mbah Jangkung)  Ahli  utama  dalam  perhitungan  hari  Jawa (weton) di daerah Ngaringan, wawancara.
29 Wawancara  dengan  Bapak  Sumarsono (tokoh  agama  di  daerah  Ngaringan,  Grobogan),  28 Desember 2018.

## Volksgeist
rakat  terhadap  nilai  waktu  bertolak  pada aturan.
Salah  satu  aturan  yang  dijadikan sebagai  adat  dan  menjadi  tolak  ukur  ilmu petungan (ilmu perhitungan) adalah perhitu- ngan menurut kalender Aboge. Aboge adalah sistem  kalender  Jawa  yang  berasal  dari ciptaan  Aji  Saka.  Pasaran  berasal  dari  kata dasar  pasar  yang  ditambahi  dengan  kata akhiranan.  Pasaran  adalah  siklus  hari  yang berjumlah 5 hari. 5 hari tersebut yakni Legi, Paing,  Pon,  Wage  dan  Kliwon.  Siklus  lima hari disebut dengan parasan karena dijadikan oleh  masyarakat  sebagai  sistem  untuk membuka  pasar  yang  berada  pada  5  titik. Pada  zaman  dahulu,  sistem  pemerataan perekonomian  masyarakat  dengan  sistem buka  pasar  pada  lima  titik  tempat  yang mengikuti arah angin (Timur, Selatan, Barat, Utara  dan  Tengah).  Pasar  Legi  berada  di Timur,  pasar  Paing  berada  di  Selatan,  pasar Pon di Barat, pasar Wage di Utara dan pasar Kliwon  berada  di  tengah  kota.  Pasar  ini dibuka  secara  bergantian  mengikuti  siklus pasaran Jawa (pancawara). 30
Di  bawah  ini  waktu-waktu  dan  hari pasaran: 31
Hari Pasaran Ahad 5 Legi 5 Senin 4 Paing 9 Selasa 3 Pon 7 Rabu 7 Wage 4 Kamis 9 Kliwon 8 Jumat 6 Sabtu 8
30 “Waktu,”  dalam Wikipedia  bahasa Indonesia,  ensiklopedia  bebas ,  6  Februari  2019, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu&old id=15585764.
31 David  Setiadi  dan  Aritsya  Imswatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan  Weton dalam Tradisi  Jawa  dan  Sunda,” Adhum :  Jurnal  Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora 7, no. 2 (11 Oktober 2017): 81–82.
Orang-orang  terdahulu  menciptakan perhitungan weton berdasarkan waktu, yaitu nilai-nilai  setiap  hari  dan  pasaran.  Waktu- waktu  inilah  yang  dijadikan  orang-orang terdahulu dalam melaksanakan suatu kegiatan  penting,  seperti:  penentuan  pasa- ngan  pernikahan,  dalam  memulai  bercocok tanam,  watak  bayi  lahir,  berpindah  rumah dan  sebagainya. 32 Tatacara  perhitungan weton pada  masyarakat  adalah  penjumlahan antara  hari  dan  pasaran.  Hasil  dari penjumlahan  hari  dan  pasaran  dijadikan sebagai tolak ukur seseorang untuk disesuaikan dengan calon pasangannya. 33
3.  Faktor-Faktor  Eksistensi  Adat  Perhi- tungan Weton di  Kecamatan  Nga- ringan Grobogan Jawa Tengah
Ada tiga faktor utama yang melatar- belakangi  adat  perhitungan weton untuk menentukan  pasangan  masih  dipraktikkan oleh  masyarakat  Ngaringan  Grobogan  Jawa Tengah.
a. Adat dan kepercayaan
Masyarakat  memahami  setiap segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi memiliki  hubungan  sebab  akibat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang    harus  dipertanggung  - jawabkan.  Adat  yang  hidup  pada zaman sekarang merupakan manifestasi  pada  zaman  dahulu. Masyarakat berpendapat bahwa adat yang ada di dalam masyarakat tidak dapat  dihilangkan  dalam  sekejap. Selain  norma  agama  dan  norma yang diberlakukan oleh pemerintah,
32 Broto, Primbon  Lengkap  Kelahiran- Kehidupan , 8–9.
33 Wawancara  dengan  Bapak  Marjo  (mbah Jangkung)  Ahli  utama  dalam  perhitungan  hari  Jawa (weton) di daerah Ngaringan, wawancara.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
terdapat  norma  lain  yang  telah  di- bangun  rapi  sejak  zaman  dahulu, yaitu  norma  adat.  Meskipun  tidak ada  pemberlakuan  secara  tertulis, namun pelaksanaan adat merupakan sebuah  keniscayaan  bagi  masya- rakat setempat.
Adat  perhitungan weton pada penentuan  pasangan  merupakan tradisi  yang  tidak  dapat  dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Seluruh masyarakat mengetahui perhitungan
weton dengan baik, namun perhitungan weton untuk  menen- tukan  kesepadanan  pihak  laki-laki dan  perempuan  diserahkan  kepada satu  orang  yang  dianggap  oleh masyarakat  sekitar  sebagai  seorang yang ahli dalam perhitungan weton.
Perhitungan weton tidak  hanya sebagai  adat  yang  hidup  namun telah  melebur  menjadi  kepercayaan masyarakat Ngaringan.
Masyarakat  Jawa  merupakan kesatuan  masyarakat  yang  diikat oleh  norma-norma  hidup  karena sejarah, tradisi, kepercayaan maupuan  agama.  Oleh  karena  itu sudah sewajarnya adat dan kepercayaan  merupakan  dua  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari komponen  kehidupan  masyarakat Ngaringan.  Berbagai  macam  adat atau  tradisi  yang  dipraktikkan  oleh masyarakat Ngaringan tidak terlepas dari  kepercayaan  mereka  terhadap hal  mistis.  Perhitungan weton bukanlah  suatu  adat  yang  berdiri sendiri,  melainkan  adat  yang  saling berhubungan dan berkesinam- bungan dengan adat lainnya.
Masyarakat  masih  melaksanakan
aturan  adat  yang  berkenaan  dengan hari  pasaran  Jawa  sebagai  penentu baik tidaknya aktivitas yang mereka lakukan.

## b. Bentuk usaha preventif
Setiap  orang  yang  hendak menikahkan  anaknya,  maka  orang tersebut  datang  kepada  orang  yang ahli dalam perhitungan weton yakni Pak Marjo, kemudian secara bersama  mendiskusikan  tentang weton kedua calon pasangan. Apabila weton antara  laki-laki  dan perempuan  tidak  saling  berke- sesuaian,  maka  keduanya  harus berpisah  dan  mencari  pasangan yang lain. 34
Penentuan  kesepadanan  pasa- ngan berdasarkan perhitungan weton bertujuan  agar  calon  pasa- ngan  dapat  hidup  bahagia  setelah menikah.  Kedua  mempelai  dapat menjalani kehidupan dengan tentram  dan  selaras,  serta  terhindar dari hal-hal buruk. Menurut masyarakat  Ngaringan,  orang  yang menikah dengan melanggar ketentuan  perhitungan weton ,  atau memaksakan pernikahan yang tidak menggunakan  perhitungan weton secara  selaras  maka  masyarakat percaya  akan  ada  hal-hal  buruk yang menimpa pasangan tersebut. 35
Sebagai contoh, terdapat seorang  wanita  asal  Desa  Jagelan Kecamatan  Ngaringan  yang  men- coba  menipu  orangtuanya  sebab
34 Wawancara  dengan  Bapak  Budiharso (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.
35 Wawancara  dengan  Ibu  Sri  Sumarsih (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.

## Volksgeist
perhitungan weton pasangannya dan weton nya  tidak  sesuai,  sehingga  di
kemudian hari pada masa pernikahannya  menginjak  3  bulan,
kemudian  ia  terkena  sanksi  sebagai pelanggar  adat.  Sanksi  yang  ia terima  berupa  sikap  kasar  dari suaminya yang berakhir pada perceraian  di  meja  hijau.  Contoh konkret  sanksi  bagi  pelanggar  telah terjadi di daerah Ngaringan, sehingga  masyarakat  mempersiap- kan  diri  agar  tidak  terkena  mala- petaka  dengan  tetap  melaksanakan adat perhitungan weton.
c. Penghormatan kepada kedua orangtua
Sebagian pemuda-pemudi masyarakat  Ngaringan  kini  tidak mengetahui  tata  cara  menghitung weton untuk menentukan pasangan.
Namun  di  samping  itu,  mereka masih  mempraktikkan  perhitungan weton sebagai  adat  yang  harus dilaksanakan  dalam  menentukan pasangan masing-masing dan dengan  tujuan  menghormati  kedua orang  tua.  Orang  tua  mempercayai adat perhitungan weton di Ngaringan  sebagai  tolak  ukur  agar anak-anaknya dapat hidup sejahtera dan  bahagia  bersama  pasangannya. Apabila  anak  melanggar  adat tersebut maka sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka anak tidak diperbolehkan  melibatkan  kedua orang  tua  dalam  melaksanakan prosesi  pernikahan  dari  mulai  akad hingga resepsi dan lain sebagainya. Hal  tersebut  yang  membuat  para pemuda  enggan  menikah  dengan
melanggar  adat  perhitungan weton . Sebab yang menjadi alasan mereka melaksanakan  adat  perhitungan weton adalah  agar  mendapatkan restu dari kedua orang tua.
Para pemuda memaknai adat perhitungan weton sebagai  warisan leluhur  yang  harus  tetap  diles- tarikan. Pemuda memahami perosedur dalam menentukan pasangan sesuai dengan adat dalam daerah  Ngaringan,  sehingga  ketika para pemuda mulai beranjak dewasa  dan  memikirkan  untuk berlanjut  kepada  tahapan  menikah, maka  mereka  memilih  sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Menurut pengakuan mereka, pada saat memulai berkenalan  dengan  lawan  jenis, mereka  terlebih  dahulu  bertanya tentang weton pasangannya.
Apabila weton pasangan saling  berkesesuaian,  maka  hubu- ngan antara mereka dapat berlanjut sampai menuju pernikahan. Namun,  jika weton tidak  saling berkesesuaian  maka  dari  pihak yang berasal dari Ngaringan menjelaskan  kepada  pasangannya agar  dapat  berpisah  secara  baik- baik. 36 Seorang  warga  masyarakat Desa  Tanjungharjo  terlebih  dahulu menghitung weton nya  dan weton calon  pasangan  sebelum  menuju jenjang  yang  lebih  serius  yakni pernikahan.  Sebab  ia  menyadari bahwa  perhitungan weton yang baik  merupakan  salah  satu  dari
36 Wawancara dengan Supriyanti (Masyarakat Ngaringan), 19 Desember 2018.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
syarat  restu  yang  kedua  orang  tua berikan kepada anaknya.
Meskipun  para  pemuda  telah mengenyam  bangku  pendidikan pada  jenjang  unversitas,  tindakan mereka  tetap  sebagai  masyarakat Ngaringan  yang  patuh  terhadap adat  yang  berlaku  di  daerah setempat.  Mereka  tetap  memahami sebuah  adat  yang  telah  berlaku  di masyarakat harus tetap
diberlakukan  sebagai  bentuk  keari- fan lokal masyarakat terhadap suatu adat.  Sedangkan  para  pemuda melaksanakan  aturan  adat  yakni menentukan  pasangan  yang  sesuai melalui  perhitungan weton sebagai bentuk penghormatan dan permohonan  restu  mereka  kepada kedua  orang  tua  agar  dapat mengarungi  bahtera  rumah  tangga dengan bahagia.
4.  Adat Perhitungan Weton dalam Penen- tuan Kesepadanan Pasangan Pernika- han sebagai Tindakan Tradisional
a.  Orientasi masyarakat terhadap tradisi masyarakat
Perhitungan weton merupa- kan  tradisi  masyarakat  Ngaringan yang  bersifat  sakral.  Hal  ini dibuktikan  dengan  penggunaan  per- hitungan weton untuk  menentukan baik tidaknya tindakan/aktivitas yang  akan  dilakukan  oleh  masya- rakat  Ngaringan.  Seperti  bercocok tanam, bepergian jauh (lintas pulau), menentukan kesepadanan pasangan.
Setiap  orang  yang  hendak menikah  mendatangi  rumah  Pak Marjo  untuk menentukan  pasangan- nya  sebagai  pasangan  yang  sepadan
dengan  menghitung weton pihak laki-laki  dan  pihak  perempuan.
Tindakan  tersebut  menjadi  tradisi pada  mayoritas  oleh  masyarakat Ngaringan.
b. Suatu  tindakan  yang  berkembang pada masa lampau
Perhitungan weton telah  ada sejak  zaman  sebelum  Islam  datang. Ajaran weton bersumber  pada masyarakat  Hindhu.  Masyarakat pada  zaman  dahulu  menggunakan weton untuk  aktivitas  setiap  hari. Adat  perhitungan weton kemudian berkembang  sampai  Islam  datang dan para wali menyebarkan dakwahnya  dengan  menggunakan perangkat-perangkat  yang  diwarisi oleh Hindhu.
c. Aturan diatur secara tidak tertulis Aturan  yang  berlaku  pada masyarakat Ngaringan tidak tertulis seperti  halnya  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  negara Indonesia.  Perhitungan weton di Ngaringan yang diberlakukan untuk menentukan  kesepadanan  setiap pasangan  pernikahan  tidak  dapat dibuktikan  dalam  bentuk  aturan tertulis.  Adapun  aturan  tidak  diatur secara  tertulis,  sehingga  sanksi- sanksi  tidak  diatur  pula  dalam aturan tertulis di daerah Ngaringan. Setiap  pelanggar  yakni  orang  yang menikah  tanpa  menghitung weton- nya  atau  menikah  dengan  melang- gar  penjumlahan  yang  dilarang makan  akan  mendapatkan  sanksi sesuai  dengan  kepecayaan  dalam masyarakat.

## Volksgeist
d. Dilaksanakan oleh masyarakat secara tegas
Masyarakat  mempertahankan adat  perhitungan weton dengan tegas.  Setiap  masyarakat  yang melanggar  adat  perhitungan weton akan  diprediksi  dan  mendapat gunjingan  dari  masyarakat  lainnya, bahwa  ia  akan  menerima  sanksi. Masyarakat  melarang  seseorang melanggar  adat  perhitungan weton, sebab  akibat-akibat  yang  menimpa pelanggar  adat  telah  benar-benar terjadi di daerah Ngaringan.
e. Dilaksanakan  tanpa  sadar  atau perencenaan
Pelaksanaan adat perhitungan weton dilaksanakan  tanpa  kesada- ran  atau  perencanaan.  Perangkat desa  membiarkan  adat  tersebut terus  berkembang  dan  dipertahan- kan  oleh  masyarakat  tanpa  ada perencanaan yang jelas dan konkret untuk masa depan.
Tindakan  manusia  dalam  meles- tarikan adat perhitungan weton disebabkan persespsi  masyarakat  bahwa  adat  yang telah diciptakan nenek moyang pada zaman dahulu  merupakan  suatu  produk  hukum adat yang harus tetap hidup dan dilekatkan pada kehidupan masyarakat.

## Kesimpulan
Setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang  mengandung  nilai  baik  dan  atau buruk.  Nilai  tertinggi  dalam  kehidupan bersama  masyarakat  Jawa  adalah  kesepada- nan  dan  keselarasan.  Masyarakat  Jawa menginginkan  kehidupan  yang  rukun  dan tentram.  Pada  dasarnya  setiap  orang
memiliki  kedudukan  dan  posisi  yang  tepat untuk  memperhatikan  orang  lain  agar  tidak terjadi konflik, kekerasan atau hal-hal negatif lainnya.  Prinsip  kesepadanan  dan  keselara- san  merupakan  prinsip  yang  harus  dijaga masyarakat  Jawa  agar  keharmonisan  selalu tercipta di kehidupan pribadi maupun secara sosial bermasyarakat.
Masyarakat  Jawa  khususnya  Keca- matan  Ngaringan  Kabupaten  Grobogan Provinsi Jawa Tengah mempertahankan adat perhitungan weton agar tetap eksis di zaman modern  sekarang  ini.  Perhitungan weton digunakan oleh masyarakat Ngaringan untuk menentukan  kesepadanan  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  hendak  menikah. Masyarakat  Ngaringan  mempercayai  bahwa perhitungan weton adalah  sarana  yang  tepat untuk  mencapai  kehidupan  rumah  tangga yang  penuh  kedamaian  dan  kebahagiaan. Penjumlahan weton yang  tidak  baik  antara laki-laki dan perempuan merupakan petunjuk  bahwa  keduanya  tidak  diper- bolehkan untuk melanjutkan jenjang pernikahan,  sebab  pernikahan  keduanya akan  menemukan  kesusahan  dan  kepayahan di  kemudian  hari.  Masyarakat  Ngaringan berpendapat  bahwa  tolak  ukur  untuk menentukan  kesepadanan  pasangan  tidak hanya  berdasarkan  elemen-elemen  yang terlihat  jelas  oleh  mata,  namun  terdapat elemen  lain  yang  perlu  ditelaah  secara bersama yakni perhitungan weton.
Perhitungan weton dalam  menen- tukan  kesepadanan  pasangan  di  daerah Ngaringan  bersifat  mengikat  pada  setiap masyarakat  Ngaringan.  Pelakasanaan  adat tersebut harus ada setiap masyarakat hendak menikah.  Apabila  seseorang  menikah  tanpa melaksanakan adat tersebut, maka orang tua calon  mempelai  dilarang  untuk  menikahkan anaknya,  sedangkan  calon  mempelai  diha-

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2907
ruskan  mengurus  prosesi  pernikahan  secara mandiri.
Perhitungan weton bukanlah  suatu syarat  sah  pernikahan,  namun  kebera- daannya pada masyarakat Ngaringan merupakan  sarana  penggerak  pernikahan. Apabila  calon  mempelai  tidak  menghi- tungkan weton nya dan pasangannya dan atau calon  mempelai  mengabaikan  penjumlahan weton yang  harus  ditinggalkan,  maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik,  dalam  artian  pernikahan  yang  dilak- sanakan bukanlah akad yang sempurna.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Boedi, dan  Beni  Ahmad Saebani. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
Akbar,  Muhammad.  Perbandingan  Hidup
Secara  Islam  Dengan  Tradisi  di
Pulau  Jawa.  Cet.  1.  Bandung:  Al
Ma’arif, 1980.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Grobogan. “Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018,” t.t. https://grobogankab.bps.go.id/public ation/2018/09/26/41ca613120edc458 e17f3aef/kecamatan-ngaringan- dalam-angka-2018.html.
Broto,  A.  Primbon  Lengkap  Kelahiran- Kehidupan:  Berdasar  Ilmu  Firasat, Ilmu  Falaq,  Horoscope,  Pawukon, dan  Sapta  Panca  Wara.  Surabaya:
Penerbit Mekar, 1994.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.
Ensiklopedi  Islam.  Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Djamil, Abdul. Islam dan kebudayaan Jawa.
Yogyakarta: Gama Media, 2000.
Hadikusuma,  Hilman.  Ensiklopedia  Hukum Adat  dan  Adat  Budaya  Indonesia. Bandung: Alumni, 1977.
Jazīrī,  ‘Abd  ar-Rahmān  al-.  Kitab  al-Fiqh ‘Alā  Madzāhb  al-Arba’ati.  Vol.  IV. Beirut:  Dār  al-Kutub  al-‘Alamiyyah, 2003.
Jurjānī,  ‘Ali  Ibn  Muhammad  Ibn  ‘Ali  al-. Kitāb at-Ta’rīfāt Li al-Jirjāni. Dār ar- Riyān, 1973.
Kusuma,  Hilman  Hadi.  Hukum  Perkawinan
Adat. Bandung: Aditya Bhakti, 1990. Miftah,  Ahmad  Harisul.  “Kafa’ah  Dan Perubahan  Sosial.”  Syakhsia :  Jurnal
Hukum Perdata Islam 17, no. 01 (13 Juni 2018). Munawwir, Ahmad Warson, dan Muhammad  Fairuz.  Al  Munawwir: Kamus  Indonesia-Arab.  Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007.
Sayuti,  Najmah.  “AL-KAFA’AH  FI  AL- NIKAH.”  Kafa`ah:  Journal  of Gender  Studies  5,  no.  2  (18 November 2015): 179-201–201. https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107. Setiadi,  David,  dan  Aritsya  Imswatama. “Pola Bilangan Matematis
Perhitungan  Weton  dalam  Tradisi Jawa  dan  Sunda.”  Adhum :  Jurnal Penelitian  dan  Pengembangan  Ilmu Administrasi dan Humaniora 7, no. 2 (11 Oktober 2017).
Sholikhin,  Muhammad.  Ritual  Dan  Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi  Tentang  Kehamilan. Narasi: 2010.
Soekanto,  Soerjono.  Kamus  Hukum  Adat:
Terdiri  dari  4163  Entri.  Bandung:
Alumni, 1978.
Tihami, H. M.  A, dan Sohari Sahrani.  Fikih Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah

## Volksgeist
Lengkap.  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013. “Waktu.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia,  ensiklopedia  bebas,  6 Februari 2019. https://id.wikipedia.org/w/index.php? title=Waktu&oldid=15585764. Wawancara dengan Bapak Budiharso (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018. Wawancara  dengan  Bapak  Marjo  (mbah Jangkung) Ahli utama dalam perhitungan  hari  Jawa  (weton)  di
daerah Ngaringan, 20 Oktober 2018.
Wawancara  dengan  Bapak  Sumarsono (tokoh  agama  di  daerah  Ngaringan, Grobogan), 28 Desember 2018.
Wawancara dengan Eko Setiyono (Mahasiswa) di Grobogan, 27 Desember 2018. Wawancara  dengan  Ibu  Sri  Sumarsih (Masyarakat Ngaringan), 28
Desember 2018.
Wawancara  dengan  Supriyanti  (Masyarakat
Ngaringan), 19 Desember 2018.
Zuhaili, Wahbah Az-.  Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu.  Vol.  IX.  Damaskus:  Dār al-Fikr, 2007.