## KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN

## Oleh

## Bambang Eko Muljono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Akta adalah sebuah surat yang diberi tanda tangan didalamnya memuat peristiwa yang menjadi  dasar  dari  suatu  hak  atau  perikatan  yang  sengaja  dibuat  untuk  pembuktian.  Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk  dipergunakan  sebagai  alat  bukti.  Akta  dibawah  tangan  mempunyai  nilai  sebagai permulaan bukti tertulis dan Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak.  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut  diatas  penulis  mengutamakan  sebuah  permasalahan  yaitu  Bagaimana  pengaturan pembuatan  akta  dibawah  tangan  dan  Bagaimana    pembuktian  akta  dibawah  tangan  ketika diingkari  kebenarannya.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  mempuyai  beberapa tujuan yakni : untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan dan untuk  mengetahui  bagaimana  pembuktian  akta  dibawah  tangan  ketika  diingkari kebenarannya. Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif ( Hukum  Normatif  )  sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undang  (statue  approach)  dalam  pendekatan  perundang- undangan  yang  perlu  dipahami  adalah  hierarki  dan  asas-asas  dalam  perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum  tersier.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  prosedur  pengumpulan  bahan hukum  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  dan  dalam  pengolahan  dan  analisa  bahan  hukum penulis  menganalisis  secara  deskriptif.    Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  dari  bab  ke bab maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pembuatan akta dibawah tangan belum diatur  didalam  undang-undang  sehingga  pembuatannya  bebas  dan  sesuai  keinginan  para pihak dan ketika akta dibawah tangan diingkari kebenarannya maka dalam hal ini pihak yang merasa diingkari harus membuktikan kebenaran atau keaslian akta dibawah tangan tersebut. Selama  pihak  yang  diingkari  bisa  membuktikan  kebenaran  akta  dibawah  tangan  tersebut maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Kata Kunci : Pembuktian, Akta Dibawah Tangan .

## A. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Membuktikan  berarti  memberi  dasar- dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang memeriksa  perkara  yang  bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa  yang  diajukan. 1 Dalam  hukum acara  perdata  alat  bukti  tertulis  atau  surat merupakan  alat  bukti  yang  utama  karena
1 Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2010. h.187
surat  dibuat  untuk  membuktikan  suatu keadaan  atau  peristiwa  yang  telah  terjadi. Dalam  hukum  acara  perdata  terdapat macam-macam alat bukti surat yakni:
1. Surat  biasa  adalah  surat  yang  ditulis tidak  digunakan  untuk  menjadi  alat bukti.
2. Akta. Dalam pasal 1869 BW dijelaskan bahwa: “ sebuah surat yang harus diberi tanda  tangan  yang  didalamnya  memuat peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar dari suatu hak atau perikatan.”
Sedangkan  Akta  sendiri    dibagi  menjadi dua  yakni  akta  otentik  dan  akta  dibawah tangan.  Sebagaimana  dalam  pasal  1868 BW  akta  otentik  adalah  ”suatu  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian  lahir,  formal  dan  material. Sedangkan  akta  dibawah  tangan  adalah suatu  akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak tanpa  bantuan  pejabat  umum  dengan tujuan  untuk  dipergunakan  sebagai  alat bukti. 2 Akta  dibawah  tangan  yang  dibuat tidak  dihadapan  notaris  biasanya  akta  ini dibuat  karena  para  pihak  tidak  mau  repot dan  sudah  saling  memiliki  kepercayaan satu  sama  lain  dan  menganggap  hal tersebut  sudah  biasa  terjadi  dikalangan masyarakat  desa.  Kekuatan  pembuktian akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda  tangan  diakui  oleh  para  pihak, apabila  isi  dan  tanda  tangan  tidak  diakui maka  para  pihak  yang  mengajukan  bukti harus  menambah  bukti  dengan  bukti  lain misalnya  saksi.  Semakin  banyaknya  kasus tidak  diakuinya  kebenaran  akta  dibawah tangan oleh pihak-pihak yang menandatangani, dan sebagaimana diuraikan diatas.

## Tujuan penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  penulis mempuyai beberapa tujuan yakni :
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan  pembuatan  akta  dibawah tangan. 2. Untuk mengetahui
bagaimana
pembuktian akta di bawah tangan ketika di ingkari kebenarannya.

## B. METODE PENELITIAN
2 Hari Sasangka. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Mandar maju. Bandung. 2005. h. 56
Penelitian  merupakan  sarana  yang dipergunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 3
Besarnya manfaat dan kegunaan penelitian, sehingga sangat sulit disangkal, karena  dengan  penelitian  itulah  manusia mencari  kebenaran  yang  ditentukan  oleh pribadi  manusia,  lingkaran  sosial  dan lingkungan  alam.  jelas  sekali  betapa luasnya  ruang  lingkup  ilmu  pengetahuan, dimana  penelitian  merupakan  suatu  sarana untuk mengembangkannya. Penelitian tidak  akan  mungkin  dipisahkan  dari  ilmu pengetahuan, dan sebaliknya.
Tipe  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  dilakukan  secara normatif  mengenai  kekuatan    pembuktian akta dibawah tangan.
Pendekatan Masalah Didalam
penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut peneliti  akan  mendapat  informasi  dari berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang dicoba  untuk  mencari  jawabannya.  Oleh karena  itu  tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan (statue    approach) dalam  pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam perundang-undangan.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan konsep (conseptual). Pendekatan  ini  digunakan dalam  rangka  untuk  melihat  konsep- konsep  mengenai  kekuatan  pembuktian akta  dibawah  tangan.  Dari  pengertian tersebut perundang undangan adalah pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi dan regulasi. 4
Bahan  Hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  digunakan  data  sekunder sebagai  penyalur  kelengkapan  data.  Data sekunder merupakan metode pengumpulan
3 Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 1986.h.3
4 Peter Mahmud Marzuki.Penelitian hukum. Penerbit kencana prenadamedia Grup. Jakarta. 2015.h.133
data  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung dengan  penelitian  kepustakaan,  untuk mendapatkan landasan teoritis dan beberapa  pendapat  maupun  tulisan  para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik  dalam  bentuk  ketentuan  formal maupun  data  melalui  naskah  resmi  yang ada.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) ,yaitu :
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
a. Kitab Undang-undang
Hukum Perdata b. HIR ( Herziene Inlandsch Reglemen ). c. Rbg ( Reglement voor de Buitengewesten).
d. Rv  ( Reglemen  op  de  Burgerlijk Rechtvordering).
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan yang  memberi  penjelasan  bagi  bahan primer, terdiri dari :
a. Buku-buku  atau  hasil  penelitian yang  membahas  tentang  hukum pembuktian dalam perkara perdata
b. Dokumen-dokumen yang membahas tentang pembuktian dalam perkara perdata.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan Hukum  yang memberikan petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.
Sebagaimana  telah  diketahui,  maka didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit  tiga  jenis  alat  pengumpulan  data, yaitu  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara  atau  interview.  Ketiga  jenis alat  pengumpulan  data  tersebut  dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang  semaksimal  mungkin.  Hal  ini disebabkan,  oleh  karena  masing-masing
jenis  alat  pengumpul  data  tersebut, mempunyai kelemahan dan kelebihannya. 5
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  prosedur  studi  dokumen atau  bahan  pustaka.  Studi  dokumen merupakan  suatu  prosedur  pengumpulan data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis seperti  undang-undang,  buku-buku  hasil penelitian dari para ahli, majalah, dan lain- lain.

## Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.
Pada  dasarnya  pengolahan,  analisa, dan konstruksi data dapat dilakukan secara kwalitatif  dan  /  atau  secara  kwantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian  (sebagai  hasil  pengolahan  data) disatukan  dengan  analisa  data.  Tidak jarang  pula  kedua  hal  itu  dipisahkan  satu dengan  lainnya.  maka  penyajian  hasil penelitian  sifatnya  adalah  semata-mata deskriptif.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  suatu kemutlakan  untuk  menekankan  pada  salah satu  cara.  Oleh  karena  itu  pengolahan  dan analisa  bahan  hukum  dalam  penulisan  ini diperoleh  dari  penelitian  yang  akan dianalisis secara Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  pada obyek  penelitian  secara  tepat  dan  jelas untuk  memperoleh  kejelasan  tentang masalah yang timbul. 6

## C. HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Pembuatan  Akta  Dibawah Tangan
Akta  dibawah  tangan  diatur  dalam pasal  1874  kitab  undang-undang  hukum perdata yang sebagaimana berikut:”sebagai tulisan-tulisan  dibawah  tangan  dianggap akta-akta  yang  ditandatangani  dibawah tangan,  surat-surat,  register-register,  surat- surat  urusan  rumah  tangga  dan  lain-lain tulisan  yang  dibuat  tanpa  perantaraan
5 Soerjono Soekanto.Op Cit.h. 66
6 Ibid.h.68
seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan  sepucuk  tulisan  dibawah tangan  dipersamakan  suatu  cap  jempol, dibubuhi  dengan  suatu  pernyataan  yang bertanggal  dari  seorang  notaris  atau seorang  pegawai  lain  yang  ditunjuk  oleh undang-undang  darimana  ternyata  bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa  orang  ini  telah  diperkenalkan kepadanya  bahwa  isinya  akta  telah dijelaskan  kepada  orang  itu  dan  bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan  tulisan  tersebut.  Dengan undang-undang  dapat  diadakan  aturan- aturan  lebih  lanjut  tentang  pernyataan  dan pembuatan  tersebut”.    Dalam  pasal  286 Stbl  1927  No.  227  (Rbg)  sebagaimana berikut:  “akta-akta  dibawah  tangan  adalah akta-akta  yang  ditandatangani  dibawah tangan,  surat-surat,  daftar-daftar,  surat- surat  mengenai  rumah  tangga  dan  surat- surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat  pemerintah”.  Dalam  pasal  diatas akta  dibawah  tangan  akta  dibawah  tangan haruslah dibuat dan ditandatangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani  dihadapan  pejabat  yang berwenang  tetapi  dibuat  sendiri  oleh  para pihak  .  pembuatan  akta  dibawah  tangan biasanya  diikuti  setelah  terpenuhinya syarat  sah  perjanjian  yang  terdapat  dalam kitab  undang-undang  hukum  perdata  pasal 1320 sebagai berikut :  untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
Kekuatan  Pembuktian  Akta  Dibawah Tangan  Serta  Akibat  Hukum  Dari Adanya  Pengingkaran  Kebenaran  Akta Dibawah Tangan
A. Pembuktian akta dibawah tangan
Hukum  pembuktian  akta  dibawah tangan  merupakan  bagian  yang  sangat kompleksdalam  proses  litigasi  keadaan
kompleksitasnya  makin  rumit  karena pembuktian  berkaitan  dengan  kemampuan merekonstruksi  kejadian  atau  peristiwa masa  lalu  (past  event)  sebagai  suatu kebenaran  (truth).    Yang  harus  dibuktikan dalam  akta  dibawah  tangan  adalah  adanya perjanjian  akta  dibawah  tangan  serta kebenaran  tanda  tangan  dari  para  pihak yang  ada  dalam  perjanjian  akta  dibawah tangan.  Dalam  penilaian  pembuktian terdapat  tiga  teori  yakni  teori  pembuktian bebas,  teori  pembuktian  negatif,  teori pembuktian  positif.    Beban  pembuktian diatur  dalam  pasal  163  stbl  1941  No.  44 HIR, pasal 283 stbl 1927 No. 227 Rbg, dan pasal  1865  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.  Yakni  siapa  yang  mengakui mempunyai hak maka orang yang mengakui  mempunyai  hak  tersebut  harus membuktikan  haknya.    Alat-alat  bukti dapat  bersifat  oiral,  documentary  atau material.  Alat  bukti  yang  bersifat  oral merupakan  kata-kata  yang  diucapkan  oleh seseorang dipersidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa, sedangkan alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Dan alat bukti  yang  bersifat  material  adalah  barang fisik  lainnya  selain  dokumen.  Macam  – macam  alat  bukti  diatur  dalam  pasal  164 stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 284 stbl 1927 No.  227  Rbg,  pasal  1866  Kitab  undang  – undang  hukum  perdata.    Daya  kekuatan pembuktian  akta  dibawah  tangan  yakni kekuatan  pembuktian  formil  dan  kekuatan pembuktuian materiil. Yang termasuk daya kekuatan pembuktian formil adalah kebenaran identitas penandatanganan, menyangkut  kebenaran  identitas  orang yang  memberi  keterangan.  Sedangkan yang  termasuk  daya  pembuktian  materiil adalah  isi  keterangan  yang  tercantum didalam akta dibawah tangan.  Pembuktian dengan  saksi,  alat  bukti  kesaksian  diatur dalam  pasal  139-152,  pasal  158-172  stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 165-179 stbl 1927 No.  227  Rbg,  pasal  1895  dan  pasal  1902- 1912 kitab undang-undang hukum perdata. Dalam hal ini yang harus dibuktikandalam pembuktian kekuatan akta dibawah tangan yakni  saksi  yang  benar-benar  mengetahui
bahwa  pada  waktu  itu  penggugat  dan tergugat  mengadakan  perjanjian  jual  beli, bahwa  isi  atau  pernyataan  yang  ada didalam  akta  dibawah  tangan  tersebut memang  benar  adanya.    Alat  bukti persangkaan  diaturdalam  pasal  164  stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 284 stbl 1927 No. 227 Rbg, pasal 1866 kitab undang-undang hukum  perdata.  Akat  bukti  persangkaan merupakan  alat  bukti  yang  bersifattidak langsung. Dalam hal ini pengingkaran akta dibawah  tangan  pada  saat  pembuatan  akta dibawah  tangan  ditahun  1994  para  pihak mengakui  kebenarannya  namun  pada  saat tahun 2016 tidak diakui kebenarannya oleh pihak  penjual  .  dalam  hal  ini  dapat menimbulkan persangkaan hakim, mengapa tidak diingkari sejak dahulu baru dibuatnya  akta  dibawah  tangan  dan mengapa  sudah  bertahun-tahun  lamanya baru  diingkari  kebenaran  akta  dibawah tangan  tersebut.    Alat  bukti  pengakuan diatur  dalam  pasal  174-176  stbl  1941  No. 44HIR.  Pasal  311-313  stbl  1927  No.  227 Rbg  dan  pasal  1923,  pasal  1928  kitab undang-undang hukum perdata. Pengakuan dapat dibenarkan dimuka hakim dipersidangan  atau  diluar  persidangan. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155, pasal 158, pasal 177 stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 182-185, pasal 314 stbl 1927 No. 227 Rbg,  pasal  1929-1945  kitab  undang- undang  hukum  perdata.  Macam-macam sumpah: sumpah suppletoir, sumpah penaksiran  yang  diatur  dalam  pasal  155 stbl  1941  No.  44  HIR,  pasal  182  stbl 1927No.  227  Rbg,  pasal  1940  undang- undang  hukum  perdata,  sumpah  decisoir yang diatur dalam pasal 156 stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 183 stbl 1927 No. 227 Rbg, pasal  1930  kitab  undang-undang  hukum perdata.  Pemeriksaan  setempat  bukanlah termasuk  alat  bukti,  sebagaimana  telah diatur  dalam  pasal  1866  kitab  undang- undang  hukum  perdata atau  pasal  164  stbl 1941  No.  44  HIR  maupun  pasal  284  stbl 1927  No.  227  Rbg.  Dalam  pasal  153  stbl 1941 No. 44 HIR sebagai berikut :
1. jika  dipandang  perlu  atau  faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau
dua  komisaris  dari  dewan  itu  yang dengan  bantuan  panitera  Pengadilan Negeri  akan  melihat  keadaan  tempat atau menjalankan pemeriksaan ditempat itu  yang  dapat menjadi  keterangan  bagi hakim.
2. Panitera pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu  ditandatangani  oleh  komisaris- komisaris dan panitera pengadilan itu.
Dalam  hal  peristiwa  pembuktian  kekuatan akta  dibawah  tangan  yang  menjadi obyeknya  disini  adalah  tanah.  Setelah dilakukan  pemeriksaan  setempat  hakim beserta  panitera  mengetahui  batas-batas, letak  obyek  dan  luas  tanah  tersebut  sama dengan  yang  ada  pada  akta  dibawah tangan.  Pendapat  ahli  diatur  dalam  pasal 154  stbl  1941  No.  44  HIR  maupun  pasal 215-229  stbl  1847  No.  52  jo  1849  No.  63
Rv.
Putusan hakim dalam peristiwa kebenaran akta dibawah tangan yakni :
1. Menyatakan  obyek  sengketa  adalah milik tergugat
2. Menghukum  tergugat  rekopensi  atau penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)  sebesar  Rp.  100.000,- (seratus ribu rupiah) setiapbulan keterlambatannya penggugat menjalankan isi putusan ini.  Jadi dalam hal  ini  pihak  tergugat  atau  pihak  yang memegang akta dibawah tangan menjadi  pemilik  sah  dari  obyek  yang disengketakan.
Akibat hukum dari adanya pengingkaran  kebenaran  akta  dibawah tangan    Jika  akta  dibawah  tangan  terbukti kebenarannya maka pihak yang mengingkari kebenaran tersebut
dinyatakan  oleh  hakim  tidak  berhak  atas obyek yang disengketakan.

## D. PENUTUP
Kesimpulan
Dari  penjelasan  yang  dijabarkan  oleh penulis  tersebut  diatas  dapat  ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :
1. Akta  dibawah  tangan  merupakan  akta yang  dibuat  oleh  para  pihak  tanpa bantuan  pejabat  umum  dengan  tujuan digunakan sebagai alat bukti.
Pengaturan  pembuatan  akta  dibawah tangan  belum  diatur  didalam  undang- undang  sehingga  pembuatannya  bebas dan sesuai keinginan para pihak.
2. Ketika  akta  dibawah  tangan  diingkari kebenarannya maka dalam hal ini pihak yang merasa diingkari harus
membuktikan  kebenaran  atau  keaslian akta  dibawah  tangan  tersebut.  Selama pihak yang diingkari bisa membuktikan kebenaran akta dibawah tangan tersebut maka  akta  dibawah  tangan  tersebut memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.
Saran-saran 1. Seharusnya  pembuatan  akta  dibawah tangan  digunakan  untuk  perbuatan- perbuatan yang hukumnya tidak
memberikan  dampak  atau  kerugian yang besar apabila terjadi pengingkaran atas akta tersebut.
2. Dalam  hal  ini  masyarakat  lebih  baik membuat  akta  otentik  dari  pada  akta dibawah  tangan  karena  akta  otentik sudah diatur didalam undang-undang.

## E. DAFTAR PUSTAKA Literatur
Hari  Sasangka.  Hukum  Pembuktian  dalam Perkara  Perdata,  Penerbit  Mandar Maju, Bandung, Tahun 2005.
M Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata,
Penerbit  Sinar  Grafika,  Jakarta,
Cetakan ketiga belas, Tahun 2013. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian
Hukum,  Penerbit  Prenandamedia Grup, Jakarta, Tahun 2015. Soerjono  Soekanto.  Pengantar  Penelitian Hukum, Penerbit Universitas indonesia  (UI  PRESS),  Jakarta, Tahun 2014. Sudikno  mertokusumo.  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Penerbit
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta, Tahun 2010.
Perundang-Undangan
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
3. Rbg ( Reglement voor de
Buitengewesten)
Internet
http://www.jurnalhukum.com//syarat-syarat- sahnya-perjanjian http://www.jurnalhukum.com//teori-teori- yang-digunakan-untuk-menentukan- terjadinya- kesepakatan//wibowoTunardy//22//08//2012 //hukumperikatan http://www.jurnalhukum.com//perbedaan- akta-otentik-dan-surat-dibawah- tangan//irma-devita-purnama-sari http://legalakses.blogspot.com/2014/11/peng ertian-dan-perbedaan-akta-otentik-dan-akta- dibawah-tangan.html