## Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi
Alif Wili Utama 1 , Andi Safriani 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: alfwiliutama@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  penguatan  konsep  terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  amar  putusannya  menyatakan Niet Onvankelijk  Verklaard (N.O)  pada  permohonan  terkait  kecurangan  bersifat Terstruktur,  Sistematis,  dan  massif  (TSM)  dalam  sengketa  Perselisihan  Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pustaka  ( library  research )  yang  berbasis  normatif.
Perundang-undangan  sebagai  sumber  primer  dan  berbagai  literatur  yang bersumber  dari  buku,  jurnal,  skripsi  maupun  artikel  sebagai  sumber  sekunder dengan  metode  pendekatan conceptual  approach. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Permohonan  PHPU  terkait  kecurangan  bersifat  TSM bukanlah  kewenangan  MK  sehingga  dengan  mengacu  kepada  konsep  yang diperoleh dalam perundang-undangan sudah selayaknya perkara a quo dinyatakan N.O. yang dilaksanakan pada putusan sela maupun akhir. 2) Adanya putusan N.O akan  memperkuat  yurisdiksi  kewenangaan  MK  dan  Bawaslu  dalam  menangani sengketa-sengketa  Pemilu.  Adapun  implikasi  penelian  yang  kita  peroleh  adalah: 1)  Perlunya  MK  untuk  mengeluarkan  Putusan  N.O  terhadap  Permohonan  yang mendalilkan kecurangan TSM agar lebih memperkuat posisinya sebagai Peradilan konstitusi  yang  konsisten  terhadap  amanah  Pasal  24  C  UUD  1945.  2)  Perlunya MK  mengeluarkan  putusan  N.O.  pada  permohonan  terkait  kecurangan  TSM sebelum  memeriksa  dalil  perkara  lainnya  sehingga  tidak  tejadi  terjadi a contrardiction  of  argument  and  example sebagaimana  dalam  Putusan  PHPU Pilpres  Tahun  2019.  3)  dalam  PHPU  Pilpres  2019  seharusnya  MK  secara substantif  berfokus  untuk  memeriksa  apakah  Penyelenggara  Pemilu  telah maksimal  melaksanakan  tugasnya  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  hasil Pemilu, bukan lagi membuktikan adanya kecurangan dalam pemilu.
Kata kuci: Pemilu, TSM, PHPU, Mahkamah Konstitusi.

## Abstracts
The  main  problem  in  this  research  is  the  strengthening  of  the  concept  of  the Constitutional  Court's  decision  which  states  that  Niet  Onvankelijk  Verklaard (N.O) in a petition related to structured, systematic, and massive fraud (TSM) in Election Result Dispute (PHPU) disputes in the Constitutional Court. The type of research  used  in  this  research  is  library  research  which  is  normative  based. Legislation  as  a  primary  source  and  a  variety  of  literature  sourced  from  books, journals,  theses  and  articles  as  secondary  sources  with  a  conceptual  approach
method. The results of this study indicate that: 1) Application for PHPU related to TSM fraud is not the authority of the Constitutional Court so that by referring to the  concept  obtained  in  legislation  it  is  appropriate  that  the  a  quo  case  be declared by N.O. which is carried out on the interim and final decisions. 2) The existence of an N.O decision will strengthen the jurisdiction of the Constitutional Court and Bawaslu authorities in handling election disputes. The implications of our  research  are:  1)  The  need  for  the  Constitutional  Court  to  issue  an  N.O decision on the petition arguing for TSM fraud in order to further strengthen its position as a constitutional court that is consistent with the mandate of Article 24 C  of  the  1945  Constitution.  2)  The  MK  needs  to  issue  an  N.O.  in  the  petition related  to  TSM  fraud  before  examining  the  arguments  of  other  cases  so  that  a contrardiction  of  arguments  and  examples  does  not  occur  as  in  the  2019 Presidential  Election  PHPU  Decision.  its  influence  on  the  election  results,  no longer proves the existence of election fraud. Keynote words: General election, TSM, PHPU, constitutional court.

## Pendahuluan
UUD  1945  merupakan  konstitusi  tertulis  Negara  Republik  Indonesia,  sudah menopang  secara  jelas  nilai-nilai  keadilan  yang  dijalankan  oleh  suatu  lembaga kekuasaan  kehakiman  yang  spesifik  tugasnya  dalam  menjaga  kemurnian konstitusi.  Pasca  amandemen,  lembaga  kekuasaan  kehakiman  telah  dimasukkan Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut  MK)  sebagai the  guardian  of constitution yakni  lembaga  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 1 MK berdiri pada tahun 2001 yang dilatarbelakangi oleh adopsi ide constitutional court dalam amandemen  konstitusi  negara  Indonesia  dengan  kewenangannya  secara  atributif diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan (2).
Mahkamah  Konstitusi    diatur  juga  dalam  UU  nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi.  Satu  diantara  tugas  MK  yang  disebutkan  dalam  Pasal  10 Ayat  (1)  bahwa:  MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final.  Berdasarkan  angka  “d”  yakni  memutus perselisihan  tentang  hasil  Pemilihan  Umum. 2 Adapun  maksud  Pemilihan  Umum adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negaraa Republik  Indonesia  tahun  1945. 3 .  Dalam  memutus  Perselisihan  Hasil  Pemilu,
1 Sekretariat Jendral  MPR  RI, Panduan  Pemasyarakatan  Undang—undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia (Cet. XV; t.p., Jakarta: 2016), h. 157.
2 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Mahkamah Konstitusi UU  No.  24 Tahun  2003,  LN No. 98 tahun 2003, TLN No. 4316.
3 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Pemilihan  Umum ,  UU  No.  7  Tahun  2017,  LN  No. 182, TLN No. 6109.
maka perlu dipahami terlebih dahulu Permasalahan sengketa Pemilu di Indonesia. Pada  dasarnya,  meliputi  beberapa  hal  diantaranya 4 Tindak  pidana  Pemilu, Pelanggaran  administrasi  Pemiu,  Sengketa  yang  timbul  dalam  proses penyelenggaraan Pemilu, Perselisihan hasil Pemilu.
Tindak  pidana  Pemilu  akan  diselesaikan  secara  pidana  oleh  kepolisian, pelanggaran  administrasi  Pemilu  akan  langsung  ditangani  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu) 5 ,  sengketa  yang  timbul  dalam  proses  Pemilu  ditangani  oleh Peradilan  Tata  Usaha  Negara 6 sedangkan  perselisihan  Hasil  Pemilu  ditangani oleh  MK. 7 Melalui  penelitian  ini,  penulis  akan  mengkaji  secara  konprehensif terkait permohonan yang tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Nerklaard ) atau biasa disebut N.O.
Putusan  N.O  pada  dasarnya  adalah  isitilah  yang  dipergunakan  dalam  Hukum Acara  Perdata  maupun  Pidana.  Namun,  dalam  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi,  N.O  juga  menjadi  satu  diantara  jenis  Putusan  yang  biasa  dikeluarkan oleh  majelis  Hakim.  Menurut  kamus  hukum,  N.O  merupakan  putusan  yang menyatakan  bahwa  permohonan  tidak  dapat  diterima  karena  permohonan mengandung cacat formil. Ini tandanya permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili hingga tidak ada objek permohonan dalam putusan  untuk  dieksekusi. 8 dalam  Pasal  77 juncto Pasal  74  UU  Nomor  24  tahun 2003  tentang  MK,  menjelaskan  tentang  kriteria  permohonan  yang  dinyatakan tidak  dapat  diterima.  Putusan  yang  berisikan  permohonan  juga  tidak  dapat diterima  jika  permohonannya  melawan  hukum  atau  tidak  berdasarkan  hukum. 9 Satu  diantara  banyak  isi  permohonan  yang  juga  sering  dipermasalahkan  dalam Pemilu adalah terkait kecurangan Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif  (selanjutnya  disebut  TSM).  Berdasarkan  putusan  MK 10 ,  TSM  adalah pelanggaraan  yang  melibatkan  sedemikian  banyak  orang,  direncanakan  secara matang,  dan  melibatkan  Pejabat  serta  penyelenggara  Pemilu  secara  berjenjang. Adapun penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Selanjutnya  sudah  secara  jelas  bahwa  pelanggaran  TSM  merupakan  jenis pelanggaran  administratif  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  yang  merupakan kewenangan Bawaslu. sebagaimana bunyi Pasal 3 peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa:
“Peraturan  badan  ini  mengatur  mengenai  penyelesaian  dugaan  pelanggaran administratif  Pemilu  dan  pelanggaran  administratif  Pemilu  TSM  terhadap  calon
4 Sekretaris  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi (Jakarta: t.p., 2010), h. 220.
5 Pasal  4  Ayat  (6) Juncto Pasal  1  Ayat  (29)  Peraturan  Basalu  No.8  Tahun  2018  tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, BN RI tahun 2018 No. 325.
6 Pasal  2 ayat (1) juncto Pasal 1  Ayat (8) PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata  Cara Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , Bab VIII, Pasal 24C.
8 Kamushukum.web.id (1 Agustus 2019).
9 Bambang  Sutiyoso,  Jurnal, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Terhadap Pencari Keadilan (Vol. 3; 15 Juli 2018), h. 356.
10 Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat PMK NO. 17/PHPU.D-VIII/2010, (11 Agustus 2019),
h. 69.
anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/kota  dan/atau  pasangan calon.”
Hal  ini  sebelumnya  juga  sudah  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  286 ayat  (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Yang  menjadi  titik  berat  dan  implikasi  penelitian  hukum  ( legal  research ) oleh  penulis  adalah  jika  ada  suatu  Permohonan  perselisihan  Hasil  Pemilu  yang mendalilkan  kecurangan  yang  bersifat  TSM,  kita  tidak  salah  memahami  dalam mengajukan  permohonan,  karena  TSM  adalah  jenis  pelanggaran  administrasi, dan bukan kewenangan MK, melainkan sumber kewenangan dari Bawaslu. Maka keputusan  MK  atas  permohonan  harus  dinyatakan  permohonan  tidak  dapat diterima.  Untuk  itu  dalam  menjawabnya,  penulis  mempersembahkan  sebuah skripsi  dengan  judul; Putusan Niet  Ontvankelijk  Verklaard (N.O)  Pada Permohonan  Terkait    Kecurangan  Bersifat  Terstruktur  Sistematis  Dan Massif (TSM) Dalam Sidang sengketa Perselisihan  Hasil Pemilu (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka ( library research ) yang berbasis penelitian  normatif 11 dengan  menggunakan  pendekatan  konsep  ( conceptual aproach ).  Pendekatan  ini  adalah  jenis  pendekatan  yang  dilakukan  manakala peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan  yang  ada. 12 Sedangkan  metode  pengumpulan data dengan cara identifikasi, analisis, reduksi, dan penarikan kesimpulan

## Hasil Dan Pembahasan
A. Pelaksanaan Putusan N.O. Pada Permohonan Terkait Kecurangan Bersifat TSM Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi.
1. Putusan N.O di Mahkamah Konstitusi
a. Pengertian Putusan N.O
Putusan  N.O 13 adalah  akronim  dari  bahasa  Belanda: Niet  Ontvankelijk Verklaard yang  artinya  putusan  tidak  dapat  diterima.  Adapun  alasan  tidak diterimanya  suatu  permohonan/gugatan  karena  tidak  memenuhi  Pasal  74  UU No.23  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  syarat  formil pengajuan  Permohonan. 14 Yang  penulis  garis  bawahi  disini  adalah  diaturnya mekanisme  putusan  N.O  pada  dalil  Permohonan  yang  bukan  merupakan kewenangan MK untuk mengadilinya. 15
11 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Cet.  II;  Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 177.
13 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010), h. 245.
14 “Arti Putusan Niet Ontvantkelijk Verklaard (NO)” , Hukum Online . https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijk- verklaard-no (5 Maret 2015).
15 Hal  ini  sebenarnya  telah  diakomodir  dalam  beberapa  jenis  peraturan  MK  yang berhubungan  dengan  tata  cara  Penyelenggara  Pemilu,  seperti  pada  Pasal  51  PMK  No.  4  Tahun

## b. Dasar Hukum Putusan N.O
1) Undang-Undang
Bagian  ini  hanya  memperjelas  bahasan  sebelumnya  yang  telah menyinggug  landasan  yuridis  dikeluarkanya  putusan  N.O  terhadap permohonan yang diajukan kepada MK.
Dalam Pasal 77 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan: “Dalam  hal  MK  berpendapat  bahwa  pemohon  dan/atau  permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”
Secara  yuridis,  Putusan  N.O  memang  menjadi  salah  satu  alternatif  bagi hakim MK dalam mengadili perkara a quo. Dalam praktinya, Putusan yang menyatakan  permohonan  tidak  dapat  diterima  bisa  disampaikan  melalui Putusan  Sela  maupun  putusan  akhir.  Hal  tersebut  tergantung  dari ratio decidendi dalam  putusan  terkait.  Sebagi  perbandingan,  dalam  hukum  acara perdata,  Putusan  N.O  dimaksudkan  untuk  mengadili  kewenangan  absolut dari  pengadilan  yakni  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  mengadilinya. 16 Namun  disisi  lain  dalam  praktinya  di  MK,  putusan  N.O  disampaikan  pada putusan  akhir  sebagaimana  dalam  Putusan  MK  Nomor  127  Tahun  2019 tentang  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  DPR-DPRD  Provinsi  Maluku yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan ratio  decidendi yang  beralasan  bahwa  Permohonan  pemohon  tidak jelas  atau  kabur  ( Obscuur  Libel ),artinya  ada  cacat  formil  disini.  Dan terhadap  termohon  dinyatakan  eksepsinya  beralasan  menurut  hukum. Adapun putusan Sela Pernah menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan dan  amar  putusannya  memerintahkan  KPU  untuk  melakukan  pemungutan suara  ulang  (PSU).    Hal  tersebut  tertera  dalam  Putusan  MK  Nomor 33/PHPU.D-IX/20111  tanggal  13  April  2011,  tentang  putusan  perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Tebo. Dalam perkara tersebut, MK membuat 2 Putusan  terkait  satu  permohonan,  yakni  putusan  Sela  untuk  perintah  PSU dan Putusan akhir yang berisi penetapan hasil PSU bertanggal 21 Juli 2011 dalam Pemilukada Kabupaten Tebo 17
2) Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  PMK  Nomor  4  Tahun  2018 Tentang  Tata  Beracara  Dalam  Perkara  PHPU  Presiden  dan  Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi
Dalam  hal  Putusan  N.O  telah  diatr  Pada  Bagian  ketiga  tentang  Amar Putusan Mahkamah, Pasal 51 huruf a dikatakan bahwa:
2018  Tentang  Tata  Beracara  Perkara Perselisihan  Hasil  Pemilu  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di Mahkamah Konstitusi.
16 “Antara  Kelemahan  Hukum  Acara,  Strategi  Pengacara  Dan  Keberanian  hakim”, Hukum Online . https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19277/antara-kelemahan-hukum-acara- strategi-pengacara-dan-keberanian-hakim (19 Mei 2008).
17 Heru Widodo, Hukum Acara Hasil Pemlukada Serentak Di Mahkamah Konstitusi, h.78- 79.
“Permohonan  Tidak  dapat  diterima apabila  Pemohon/Permohonan  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1), Pasal 5, 6 dan Pasal 8”
Berdasarkan Norma Peraturan MK di atas maka dapat diketahui bahwa putusan  N.O  dapat  dikeluarkan  jika  Permohonan  atau  pemohon  tidak memenuhi  3  unsur  yakni  berkaitan  dengan  wewenang  MK,  batas  waktu pengajuan gugatan dan Legal Standing Pemohon. Hal ini juga berlaku pada jenis permohonan PHPU Legislatif dan Pilkada.
3) PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU DPR dan DPRD di Mahkamah Konstitusi
Dalam  hal  Putusan  N.O  telah  diatur  juga  Pada  Bagian  ketiga  tentang Amar Putusan Mahkamah, Pasal 57 huruf a dikatakan bahwa: “Permohonan  Tidak  dapat  diterima apabila  Pemohon/Permohonan  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1), Pasal 5, 6, 7 dan 8”
4) PMK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana  peraturan  MK  tentang  tata  cara  penyelesaian  sengketa PHPU  Presiden  dan  Legislatif,  PMK  Nomor  1  Tahun  2016  juga  mengatur persoalan Putusan N.O. Pada Pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa:
“Permohonan  Tidak  dapat  diterima  apabila  Pemohon/Permohonan  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8”
Beberapa ketentuan dalam PMK No. 1 Tahun 2016 ini sebenarnya telah mengalami  perubahan  dalam  PMK  Nomor  2  Tahun  2018  sebagai  aturan terbaru dalam tata beracara sidang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota. Namun ketentuan yang berkenaan dengan Putusan N.O tidak mengalami perubahan.
2. Kecurangan TSM
a. Pengertian Kecurangan TSM
Adapun  menurut  penjelasan  Pasal  286  ayat  (3)  UU  No.7  Tahun  2017 tentang  Pemilu  yang  menjelaskan  maksud  dari  kata  Terstruktur,  Sistematis dan Massif yakni:
1) Pelanggaran  terstruktur  adalah  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparat struktural,  baik  aparat  pemerintah,  maupun  penyelenggara  pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
2) Pelanggaran  sistematis  adalah  pelanggaran  yang  direncanakan  secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
3) Pelanggaran  massif  adalah  dampak  pelanggaran  yang  sangat  luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.
4) Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  TSM merupakan  jenis  pelanggaran  yang  mempengaruhi  jumlah  dan  hasil
perolehan  suara  dalam  Pemilu.  Jenis  pelanggaran  TSM  dengan  adanya UU nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah dikorporasikan sebagai sebuah norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
atas,  Bawaslu  telah  menerbitkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administratif  Pemilihan  Umum  (Perbawaslu  8/2018).  Dalam  Pasal  1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:
“Pelanggaran  Administratif  Pemilu  yang  terjadi  secara  Terstruktur,
Sistematis,  dan  Masif  yang  selanjutnya  disebut  Pelanggaran Administratif  Pemilu  TSM  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan  Pemilu,dan/atau  Pasangan  Calon,  calon  anggota DPR,  DPD,  DRRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  menjanjikan dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur,
sistematis, dan masif.”
Perbawaslu  8/2018  telah  diatur  yang  menjadi  objek  pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
Perbawaslu  8/2018  telah  pula  mengatur  secara  rinci  bagaimana  tata cara  penyelesaian  sengketa  pelanggaran  administratif  TSM.  Sementara itu,  perihal  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  apabila  pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37. Pelaksanaan Putusan MK Terkait Kecurangan TSM
1) Sebelum Berlakunya UU No. 7 Tahun 2017
Mahkamah  Konstitusi  pada  dasarnya  pernah  mengadili  dan mengabulkan Permohonan sengketa TSM yang menyatakan dilakukannya  Pemungutan  Suara  Ulang.  Sebagaimana  dalam  putusan dengan  nomor  41/PHPU.D-VI/2008  tentang  Permohonan  Keberatan Atas  Keputusan  KPU  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  30  Tahun  2008
Tanggal  11  November  2008  tentang  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2008.  Dalam  Putusan  Tersebut,  MK menyatakan  bahwa  dalam  memutus  sengketa  Pemilu  khususnya Pemilukada,  MK  tidak  hanya  memutus  dalam  artian  formil  saja ataupun secara kalkulasi saja. Melainkan juga perlu memeriksa proses ataupun  bagaimana  penyelenggaraan  Pemilu  tersebut.  Maupun  untuk membuktikan  apakah  suatu  penyelenggaraan  Pemilu  dinilai  sebagai suatu  hal  yang  konstitusional  atau  tidak. 18 Selanjutnya  MK  kembali memutus  permohonan  terkai  TSM  di  Tahun  2010  dengan  pokok
18 Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, h. 275.
perkara  PHPU  Walikota  dan  Wakil  Walikota  sibolga,  meskipun Putusannya  menyatakan  Permohonan  ditolak  seluruhnya. 19 Beda halnya  dengan  sengketa  PHPU  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Tebo  Tahun  2011,  amar  putusannya  menyatakan  permohonan dikabulkan sehingga diadakan Pemilihan suara Ulang. 20 Adapun dasar memutus  yang  dijadikan  oleh  MK  sebagai  acuan  yakni  berdasarkan yurisprudensi  karena  saat  itu  belum  diatur  lebih  rinci  tentang pelanggaran jenis TSM dan mekanisme penyelesaiannya. 21 2) Pasca Berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 Setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), kini kewenangan  untuk  mengadili  Permohonan  Bersifat  kecurangan  TSM diperjelas dan merupakan kewenangan Bawaslu. Sehingga yurisprudensi  MK  dalam  memutus  Permohonan  yang  mendailkan TSM  sebelum  berlakunya  UU  Pemilu  kini  tidak  bisa  lagi  dijadikan sebagai  acuan  dalam  memutus  sengketa  Perselisihan  Hasil  Pemilu (PHPU).  Hal  ini  bisa  dilihat  dari ratio  decidendi dan  amar  putusan yang dikeluarkan oleh MK dalam mengadili sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang mendalilkan kecurangan bersifat TSM  sebagaimana  dalam  putusan  dengan  Nomor  01/PHPU- PRES/XVII/2019 yang dibacakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019.
B.  Tujuan  Putusan  N.O.  Pada  Permohonan  Terkait  Kecurangan  Bersifat TSM  Dalam  Sidang  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Di  Mahkamah Konstitusi.
1. Yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Bawaslu
Secara normatif, sudah sangat jelas perbedaan kewenangan antara MK dan  Bawaslu  terkait  kecurangan  TSM  dalam  pemilu.  TSM  merupakan yang sengketa yang bersifat administratif yang timbul sebelum Pemilu dan mempunyai  pengaruh  terhadap  hasil  akhir  Perhitungan  suara  Pasangan calon.
Dengan  dikeluarkannya  Putusan  N.O  maka  akan  tampak  jelas perbedaan  kewenangan  yang  didelegasikan  oleh  peraturan  Perundang- undangan  kepada  MK  maupun  bawaslu.  MK  yang  secara original  intent hanya diberikan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu. 22
2. Penguatan Posisi Mahkamah Konstitusi Dalam mengadili Sengketa PHPU
Dengan  adanya  putusan  N.O  ini,  maka  akan  semakin  nyata  dan memperkuat  kewenangan  MK untuk  hanya  mengadili  sengketa  PHPU. Sebagaimana  yang  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  PHPU  adalah
19 Baca  Putusan  MK  Nomor:  17/PHPU.D-VIII/2010  dengan  Pokok  Perkara  Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Sibolga Tahun 2010.
20 Baca Putusan MK Nomor: 33/PHPU.D-IX/2011 dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.
21 Heru  Widodo,  Hukum  Acara  Perselisihan  Hasil  Pilkada  Serentak  di  Mahkamah Konstitusi, h. 83-84.
22 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan umum, h. 277.
perselisihan  yang  muncul  antara  Pasangan  calon  dan  penyelenggara Pemilu akibat ditetapkannya hasil perolehan penghitungan  suara.  Adapun yang  menjadi  objek  permohonan  adalah  keputusan  KPU  yang  telah menetapkan  perolehan  penghitungan  suara  secara  nasional.  Diberikannya kewenangan  mengadili  sengketa  PHPU  kepada  MK  adalah  bukti  nyata dalam  menjaga  marwah  konstitusi  Negara  kita.  Pemilu  merupakan  tolak ukur demokrasi di suatu Negara hal ini koheren dengan ungkapan Ranney bahwa “ no free election no democracy ” 23
Dengan  mengadili  sengketa  PHPU,  MK  telah  menjadi the  guardian of  constitution dalam  mengawal  berjalannya  demokrasi  sebagai  landasan konstitusional  bernegara.  Diberikannya  kewenangan  yang  istimewa  ole perundang-undangan  membuat  MK  adalah  jalan  akhir  yang  dianggap paling benar dan paling otoritatif dalam menentukan nasib demokrasi kita, karena  penyelenggara  pemilu  tidaklah  menjamin  wajah    demokrasi  yang diinginkan oleh rakyat sehingga penyelenggara pemilu sebagai alat Negara merupakan  kekuasaan  yang  harus  dijaga  dan  diawasi  sesuai  dengan kooridornya.  Ini  dikarenakan  menurut  Lord  Acton  bahwa: “power  tends to  corrupt,  the  absolute  power  corrupts  absolutely” (Kekuasaan  itu cenderung untuk menjadi korup dan kekuasaan mutlak akan menjadi korup secara mutlak pula). 24
Olehnya  itu  dengan  hadirnya  MK,  akan  menjadi preaseure tersendiri bagi  penyelenggara  Pemilu  agar  tidak  sewenang-wenang  dalam menentukan  perolehan  suara  hasil  Pemilu.  Jika  MK  mengambil kewenangan  Mengadili  sengketa  Pemilu  bersifat  TSM  maka  ia  telah melebur menjadi kekuasaan yang sederajat dengan Penyelenggara Pemilu. Hal ini berarti, marwah MK sebagai jalan akhir penentuan perolehan suara hasil  Pemilu  telah  runtuh,  jika  MK  telah  runtuh  maka  hilanglah  separuh jiwa  konstitusionalisme  Negara  kita.  Olehnya  itu  Putusan  N.O  adalah solusi  yang  paling  tepat  terhadap  PHPU  yang  bersifat  TSM  agar  tidak mengambil  alih  kewenangan  Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas berjalannya Pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil.
3. Penguatan  Fungsi  Bawaslu  Dalam  Menangani  Kecurangan Bersifat TSM Dalam Pemilu
Jika dicermati bunyi pasal 286 ayat (1), (2), dan (3)  sebagai landasan yuridis  yang  menjadi  dasar  untuk  mrnyatakan  bahwa  jenis  pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU dalam  menjatuhkan  sanksi  administratif  berupa  pembatalan  pencalonan kepada Pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran TSM, maka sudah  sangat  jelas  secara original  intent pembuat  Undang-undang  ini dalam mendefiniskan Pelanggaran TSM dalam Pasal 286 ayat (1) sebagai perbuatan  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya untuk  memengaruhi  Penyelenggara  Pemilu  dan/atau  Pemilih.    Sehingga tidak  lah  cocok  jika  MK  mengambil  alih  kewenangan  membuktikan
23 Nuruddin Hadi, Wewenang Mahkamah Konstitusi, h. 24.
24 Nuruddin Hadi, Wewenang Mahkamah Konstitusi, h. 28.
pelanggaran  TSM  itu.  Bawaslu  punya  otoritas  penuh  dalam  menentukan terjadi  tidaknya  pelanggaran  TSM  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  bukan MK.

## Kesimpulan
Berdasarkan pengkajian pustaka yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil inferensi dari skripsi ini bahwa:
1. Pelaksanaan  Putusan  N.O  yang  berkaitan  dengan  Permohonan  tentang kecurangan  Bersifat  TSM  dalam  PHPU  di  MK  sudah  sangat  jelas  diatur secara yuridis normatif dalam Pasal 286 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 7 Tahun  2017.  Intinya  TSM  bukanlah  kewenangan  MK  melainkan kewenangan Bawaslu yakni berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  yang didalamnya  diatur  tentang  TSM  sebagai Pelanggaran  administrasi  Pemilu ( Vide Pasal  1  angka  9).  Sehingga  sangatlah  logis  menurut  hukum  jika Permohonan yang berdasarkan kecurangan bersifat TSM haruslah di N.O. Landasan  normatifnya  telah  diatur  dalam  masing-masing  PMK  tentang tata  beracara  dalam  PHPU  seperti  pada  Pasal  51  huruf  a  PMK  Nomor  4 tahun  2018,  Pasal  57  huruf  a  PMK  Nomor  2  Tahun  2018,  serta  Pasal  44 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016. Adapun Putusan N.O bisa dilakukan Pada  Putusan  sela  maupun  putusan akhir,  tergantung ratio  decidendi dari Putusan terkait.
2. Tujuan  dari  dilakukannya  Putusan  N.O  pada  Permohonan  terkait kecurangan  bersifat  TSM  tiada  lain  adalah  untuk  membedakan  secara mendasar yurisdiksi kewenangan MK dan Bawaslu dalam penyelenggaraan  pemilu,  memperkuat  posisi  MK  dalam  menangani sengketa  PHPU,  dan  memperkuat  fungsi  Bawaslu  dalam  menangani Kecurangan Bersifat TSM dalam Pemilu
Setelah  melakukan  pengkajian  konprehensif  terhadap  masalah  TSM  dalam PHPU yang dijadikan sebagai dalil permohonan. Selanjutnya Penulis memberikan beberapa  poin  penting  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan  oleh stake  holder Penyelenggara pemilu bahwa:
1. Perlunya  MK  untuk  mengeluarkan  Putusan  N.O  terhadap  Permohonan yang  mendalilkan  kecurangan  TSM  agar  lebih  memperkuat  posisinya sebagai  Peradilan  konstitusi  yang  konsisten  terhadap  amanah  Pasal  24  C UUD 1945.
2. Terhadap  Permohonan  PHPU  Presiden  Tahun  2019  yang  juga  menyoal tentang  TSM  yang  putusannya  dinyatakan  bahwa  Permohonan  tidak beralasan  hukum,  padahal  dalam ratio  decidendi -nya  menyatakan  TSM
bukanlah  kewenangan  MK  adalah  keliru.  Disaat  MK  mempertegas  TSM adalah  kewenangan  Bawaslu  namun  MK  tetap  mempertimbangkan  untuk menangani  TSM,  maka  telah  terjadi a  contrardiction  of  argument  and example. Artinya  MK  telah  membantah  pernyataannya  sendiri  dengan dipertimbangkannya  TSM  untuk  diadili. Seharusnya,  MK  terlebih  dahulu menyatakan  Permohonan  tersebut  di  atas  tidak  dapat  diterima  melalui putusan  sela.  Baru  kemudian  memeriksa  dalil  permohonan  lain  yang berhubungan dengan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdullah,  H.  Rozali. Mewujudkan  Pemilu  Yang  Berkualitas. Jakarta:  Rajawali Pers. 2009.
Agustino, Leo. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
Al-Kitab. Qur’an Hafalan dan terjemahan, Cet. I. Jakarta: almahira, 2015.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Cet.  II; Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
Aristoteles. Politica, terj. Benyamin J. New York: Modern Library Book, Tt. Ashshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta: Konpress. 2005.
Ashshiddiqy,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara. Cet.  I.  Jakarta:  Raja Grafindo. 2017.
Asshiddiqie,  Jimly. Hukum  tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi. Cet.  V. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Asshiddiqie,  Jimly. Peradilan  Etik  dan  Etika  Konstitusi. Cet.  II.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Azikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
Bakhri, Syaiful. Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan. Cet. I; Depok: Rajawali Pers. 2018.
Bastari, Prayoga. Pemilu Demokratis Indonesia Dan Di Negara Maju. Bandung: Mughni Sejahterah. 2008.
Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika 2018. h. 157. Busroh,  Firman  Freaddy  dan  Fatria  Khairo. Memahami  Hukum  Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
Damopoli,  Muljono. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  (Makalah,  Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan penelitian). Makassar: Alauddin Press. 2013. Daulay,  IRP. Mahkamah  Konstitusi:  Memahami  Keberadaannya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006. Hadi, Nuruddin. Wewenang Mahkamah Konstitusi; pelaksanaan kewenangan MK dalam  menyelesaikan  Sengketa  Hasil  Pemilu. Jakarta:  Prestasi  Pustaka. 2007.
Hadjon,  M.  Philipuss. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
Hamid,  Abdul. Teori  Negara  Hukum  Modern. Cet.  I.  Bandung:  Pustaka  Setia. 2016.
Huda, Ni’matul. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Cet. I. Yogyakarta: FH UII Press. 2011. Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Cet.  X.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2015.
Perundang-undangan: Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 1999. Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2003. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2018