## STRATEGI FKPM (FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi
di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)
Yusnandia Herayu Nurhafida 1* , Moh. Muchtarom 2 , Dewi Gunawati 3 1,2,3 Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
* Email: yusnandiaherayu@gmail.com
Abstract. The  aims  of  this  thesis  are  to  understand  about  :  1)  The  reason  of  FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) establishment in Kadipiro Sub-district; 2) The FKPM’s (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) obstacles to improve society legal  awareness;  3)  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat) implementation  strategies  to  improve  society  legal  awareness.This  research  uses qualitative  research  method.  This  research  is  descriptive  case  study  research.  The data  were  collected  from  various  resources  such  as  informan,  places,  events,  and documents.  This  researcher  used  purposive  sampling  as  its  sampling  method.  In conducting  this  research,  the  researcher  used  interview,  observation,  and  document analysis  as  its  data  collecting  method.  This  research  used  triangulation  as  its  data validation  method  and  observation.  This  analysis  method  used  interactive  analysis model consists of these steps: (1) data collecting; (2) data reduction; (3) data display; (4)  conclusion  making.  Therefore,  the  research  procedure  consists  of  :  (1) preparatory step; (2) data collecting step; (3) data analysis step; (4) research report making step. Based on the result of this research,  it shows that : 1) Passing through events  conducted  by  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat)  can  improve its  surrounding  safety  and  order  and  also  society  legal  awareness.  2)  In  their activities  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat)  experienced  6  obstacles they  are  :  (1)  Limited  legal  knowledge  held by  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan Masyarakat); (2) The undistributed members of FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) with mediation skill; (3) The activity schedule was not arranged well;
(4) The limited number of supporting facilities for FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) activities; (5) Limited material and non materials support from the  government;  (6)  The  society  legal  awareness  is  still  low.  3)  FKPM  (Forum Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat)  implementation  strategies  to  improve  society legal awareness were conducted through preventive measures such as : (1) FKPM (Forum  Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat)  integrations  to  the  society;  (2) Substitute apparatus for prevention and environmental security; (3) Engaging the society to detect threat for society safety and order early; and through repressive efforts is that becoming mediator when there was a dispute in the society.
Keyword: FKPM, legal awareness, society, strategy, Kadipiro Sub-district
PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara merdeka  dan  berdaulat  memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai pedoman negara, segala hal mengenai  hak  dan  kewajiban dari warga negara telah diatur
didalamnya.  Hak  yang  dimiliki  oleh warga  negara  semestinya  dijamin oleh  pemerintah  termasuk  hak  atas rasa aman yang merupakan wujud
pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia.  Oleh karena  itu  pemerintah  membentuk struktur  kelembagaan  yang  berfungsi memenuhi  hak  tersebut  yaitu  Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.
Polri  sendiri  dapat  dikatakan sebagai ujung tombak pada penyelenggaraan perlindungan masyarakat,  sebagaimana  yang  tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2  Tahun    2002   bahwa  Kepolisian
Negara  Republik    Indonesia    (Polri) ialah  “salah  satu  aparatur  penegak hukum       yang       bertugas      untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri yang      meliputi terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat,
tertib    dan      tegaknya    hukum,
terselenggaranya perlindungan,
pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat       serta terbinanya ketentraman    masyarakat    dengan menjunjung  Hak  Asasi  Manusia”.
Dari  uraian    pasal  diatas     cukup menjelaskan  bahwa  masyarakat  dan kepolisian memiliki keterikatan hubungan      yang tidak      dapat dipisahkan.
Disetiap    era     pemerintahan, Polri  tidak  luput  mengalami  kendala yang harus ditemukan jalan keluarnya. Di era Orde Baru, institusi Polri berada di lingkungan    Tentara   Nasional
Indonesia  (TNI)  dan  menyatu  dengan Angkatan Bersenjata    Indonesia (ABRI)   sehingga    “…  berpengaruh pula  kepada  sikap  perilaku  pejabat Kepolisian dalam      pelaksanaan
tugasnya  di  lapangan”  (Noor  M  Aziz, 2011) yang berdampak pada timbulnya jarak diantara       kepolisian dan masyarakat,  hingga  pada  1  Juli  2000 terjadi  revitalisasi     Polri    menjadi institusi  independen.  Memasuki  era Reformasi,  kendala  yang  dihadapi  Polri adalah terjadi ketimpangan ratio diantara jumlah kepolisi yang
bertugas  dengan  masyarakat   yang diamankan  (kompas.com,  diakses  17
Juli  2017)    sehingga  polisi     lebih lamban mengidentifikasi potensi kekacauan  kamtibmas  (keamanan  dan ketertiban)  yang  ada  di  masyarakat serta kewalahan
dalam menyelesaikan  permasalahan  yang merata terjadi di masyarakat. Kepolisian  sendiri  merupakan institusi   yang    rentan    mengalami perubahan    menyesuaikan kondisi masyarakat   yang   dilayaninya,     hal tersebut  senada  dengan  kutipan  dari Satjipto  Rahardjo   (2002:39)   yaitu “polisi itu adalah lembaga yang selalu berubah,  mengubah  dan  membangun dirinya”.  Dengan  itu  muncul  suatu konsep  yang  dikemas  ke  dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia   Nomor   3  Tahun   2015 tentang  Pemolisian  Masyarakat,  suatu konsep yang      mengikutsertakan masyarakat     sebagai mitra    aktif
Kepolisian     melalui pembentukan FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan Masyarakat)  yang  bertugas  menjaga kamtibmas       (keamanan      dan ketertiban)  di  sekitar  mereka  serta dapat  ikut  andil  dalam  pemecahan sosial yang ada di masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  untuk ikut  serta  menjadi  bagian  dari  FKPM (Forum    Kemitraan Polri        dan Masyarakat)      merupakan bentuk
tanggung  jawab  warga  negara  kepada negara   dalam    hal   keamanan     dan ketertiban.  Hal  tersebut  merupakan implementasi  kewajiban  dari  warga negara  yang  tercantum  pada  Pasal  30 ayat (1)    Undang-Undang    Dasar
Negara    Republik  Indonesia   Tahun 1945  yaitu  “tiap-tiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.       Keterlibatan aktif masyarakat  Kadipiro  pada  FKPM (Forum Kemitraan Polri dan
Masyarakat)    nyatanya      membawa perubahan  dibidang  keamanan  dan ketertiban.  Selain  wilayah  Kadipiro lebih  kondusif,  permasalahan  tindak pidana ringan ataupun konflik diantar masyarakat      dapat       dselesaikan ditingkat  FKPM  (Forum  Kemitraan Polri dan Masyarakat). Tercatat pada dokumen              Bhabinkamtibmas (Bhayangkara  Pembina  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjelaskan  bahwa  selama  6  tahun terakhir  tingkat  permasalahan  yang terjadi  di  Kelurahan  Kadipiro  masih fluktuatif.  Menurut  data  pada  tahun 2012  –  2014  tercatat  bahwa  FKPM (Forum     Kemitraan      Polri     dan Masyarakat)  mampu  menekan  4 laporan      permasalahan     disetiap tahunnya dari 26 laporan menjadi 18 laporan,   tetapi   pada   tahun   2015 terjadi  kenaikan  sejumlah  6  laporan permasalahan    dibandingkan  tahun sebelumnya  menjadi   24   laporan, sedangkan  pada  tahun  2016  tidak terdapat  laporan  permsalahan  dan terakhir  pada  tahun  2017  tercatat terdapat  12  permasalahan  terlapor. Hal tersebut     disebabkan    oleh penanaman  kesadaran  hukum  yang tidak dapat ditanamkan  secara instan kepada  masyarakat  namun  dilakukan secara    bertahap, berkala     dan dilakukan secara intens.
Adapun  tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  alasan dibentuk  FKPM  (Forum  Kemitraan
Polri  dan  Masyarakat)  di  Kelurahan Kadipiro,  hambatan  FKPM  (Forum
Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat) dalam meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat,  serta  strategi yang diimplementasikan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai mitra Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu  memberikan  manfaat  untuk beberapa   kalangan  baik    manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara  teoritis   diharapkan    dapat memperkaya  khasanah   teori    atau keilmuan yang terkait dengan peningkatan      kesadaran       hukum masyarakat  melalui  FKPM  (Forum Kemitraan    Polri   dan   Masyarakat). Secara  praktis  saran  ditujukan  kepada Kepolisian       Negara      Republik Indonesia  (Polri)  sebagai  masukan kepada              Bhabinkamtibmas
(pengemban Polmas di desa/kelurahan)  untuk  terus  menggali potensi,  mengarahkan,  membimbing dan memberdayakan       Forum
Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat  di bidang  keamanan    dan   ketertiban masyarakat,     selanjutnya    sebagai masukan    untuk FKPM    (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) agar meningkatkan  kualitas  kinerja  FKPM (Forum    Kemitraan Polri dan
Masyarakat)  sesuai  dengan  arahan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pada   penelitian   ini  peneliti memilih  FKPM  (Forum  Kemitraan Polri  dan  Masyarakat)  yang  berbasis di  Kelurahan  Kadipiro,  Kecamatan Banjarsari,  Kota  Surakarta  sebagai lokasi  penelitian.  Metode  penelitian yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah metode  penelitian  kualitatif,  hal tersebut
didasari oleh rasa keingintahuan peneliti mengenai  seluk beluk  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri dan  Masyarakat)  Kelurahan  Kadipiro dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro. Peneliti  berusaha  menyajikan data deskriptif studi kasus berupa
keterangan   atau    tanggapan    dari informan,  observasi  lapangan  dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan  objek,  dalam  hal  ini  peneliti menekankan    pada   strategi yang dimiliki oleh FKPM (Forum Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro. Herdiansyah (2010:116) menjelaskan   bahwa   “data   adalah sesuatu  yang  diperoleh  melalui  suatu metode pengumpulan data yang akan diolah  dan  dianalisis  dengan  suatu metode  tertentu  selanjutnya  akan menghasilkan  suatu  hal  yang  dapat menggambarkan  atau  mengindikasi sesuatu”.  Peneliti  memperoleh  data
bersumber dari informan yaitu Bhabinkamtibmas Kelurahan Kadipiro, Ketua    dan    Sekretaris FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan Masyarakat)  Ngipang  serta  warga Ngipang Kelurahan Kadipiro. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dimiliki oleh FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan
Masyarakat). Dokumen yang dianalisis adalah  dokumen  yang  berisi  kegiatan- kegiatan  FKPM  (Forum  Kemitraan Polri dan Masyarakat).
Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  teknik  sampling purposive sampling,  yaitu  teknik  pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pada  penelitian    ini,  peneliti mengadopsi 2 (dua) macam triangulasi yaitu triangulasi data    ( data triangulation )  dan  triangulasi  dalam hal observer ( observer  triangulation ). Untuk  mendapatkan  kesahihan  data, peneliti  harus  menghimpun  data  dari beberapa  metode  yaitu  wawancara dengan informan, melakukan observasi serta studi dokumen. Selain
itu  peneliti  juga  harus  mengeksplorasi informasi  dari  beberapa  informan,
langkah itu ditempuh untuk mendapatkan kesepakatan intersubjektif dari beberapa observer .

## HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Alasan dibentuk FKPM (Forum  Kemitraan  Polri  dan Masyarakat) di Kelurahan Kadipiro Kesadaran hukum merupakan  salah  satu  indikator yang  diperlukan  untuk  mencapai keamanan  dan  ketertiban  pada lingkungan     dan    masyarakat. Sebab  ketika  kesadaran  hukum warga  masyarakat  rendah  maka akan  rentan  terhadap  timbulnya permasalahan       yang dapat mengganggu    keamanan      dan ketertiban.  Setelah  melakukan kegiatan       penelitian seperti wawancara,  observasi  dan  studi dokumen  di  Ngipang  Kelurahan Kadipiro,  peneliti  menilai  bahwa wilayah     tersebut     merupakan lingkungan  yang  kurang  ideal untuk dikatakan sebagai lingkungan  yang  aman,  sebab  di wilayah  tersebut    sering    terjadi permasalahan     seperti marak
adanya pesta      miras      yang disebabkan  oleh  kemudahan  akses mendapatkan miras tersebut serta permasalahan sosial masyarakat lainnya seperti adanya KDRT, masalah perselingkuhan,  perkelahian  dan pencurian.  Padahal  masyarakat disekitarnya  memiliki  hak  dan kebutuhan untuk tinggal di dalam kondisi  yang  aman,  damai,  tetib dan tentram.
Untuk dapat mencapai kondisi demikian Kepolisian tidak mampu bekerja secara
soliter, sehingga   memerlukan dukungan  dari  masyarakat  salah satunya dengan membentuk komunitas FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman hukum masyarakat setempat yang nantinya  akan  berpengaruh  pada kondisi keamanan dan ketertiban.
Keberadaan  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) merupakan  wujud  dari good citizenship ,  yang  mana  dapat
tercermin melalui      individu sebagai  warga  negara  memiliki civic engagement . Civic engagement dijelaskan oleh Erlich (Rusnaini,    2018:43) sebagai berikut : Civic   engagement  means working to    make    a difference in the civic life of our communities    and developing the combination of  knowledge,  skills,  values and motivation it make that difference. It means promoting the quality of life in community, through both
political  and  non  political process 2. Hambatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam peningkatan pemahaman hukum  masyarakat  Kelurahan Kadipiro a. Hambatan  yang  bersumber dari internal 1) Terbatasnya  pengetahuan hukum  yang dimiliki oleh pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri  dan  Masyarakat)
yaitu  tidak  ada  satu  pun dari pengurus maupun
anggota  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) Ngipang Kelurahan  Kadipiro  yang berlatar belakang pendidikan hukum sehingga seringkali menjadi  hambatan  saat akan menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat bekenaan dengan hukum. 2) Tidak meratanya keterampilan mediasi pada pengurus     dan anggota  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yaitu keterampilan sebagai mediator  merupakan  salah satu   keterampilan    yang diperlukan   oleh    FKPM
(Forum  Kemitraan    Polri dan  Masyarakat)     untuk dapat  mendamaikan  serta mencapai kata    sepakat pada  pihak  yang  bertikai. Namun  sayangnya  tidak semua memiliki kemampuan tersebut, sehingga  ujung  tombak sebagai  mediator  adalah pengurus inti FKPM (Forum  Kemitraan  Polri dan Masyarakat) saja.
3) Benturan  jadwal  kegiatan yaitu kegiatan    FKPM
(Forum  Kemitraan  Polri dan Masyarakat) merupakan  kegiatan  sosial murni  sehingga   seluruh pengurus  maupun  anggota tidak mendapatkan imbalan  jasa  atau  gaji. Oleh  karena  itu  tidak  ada keterpaksaan seluruh pengurus  dan  anggota diwajibkan hadir disetiap
FKPM (Forum Kemitraan Polri  dan  Masyarakat) melakukan kegiatan, terlebih anggota memiliki pekerjaan utama sehingga pengurus  membagi  tugas secara  fleksibel  sesuai jumlah anggota yang dapat hadir. 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)yaitu Kepolisian dan Pemerintah memang tidak memiliki anggaran khusus yang disiapkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan dari FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). b. Hambatan yang bersumber dari eksternal 1) Minimnya dukungan material dan non material dari Pemerintah    atau Kepolisian untuk anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yaitu pemenuhan dukungan material berupa dukungan dana dan non material berupa penyuluhan hukum dari Kepolisian dan Pemerintah merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh FKPM     (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat),        namun ketidak adanya dukungan tersebuttidak
menyurutkan        FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk membawaperubahan
kondisi  lingkungan dan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Ngipang  ke  arah  yang lebih baik. 2) Kondisi kesadaran hukum masyarakat      Ngipang cenderung  rendah  yaitu
wilayah Ngipang
KelurahanKadipiro merupakan    lingkungan yang  tidak  ideal  untuk dikatakan sebagai lingkungan  aman  karena kesadaran hukum
masyarakatnya        masih cenderung  rendah.   Hal tersebut  terlihat  masih
terdapat berbagai permasalahan        seperti maraknya  pesta  miras  di pinggir jalan, adanya KDRT, masalah perselingkuhan, perkelahian dan pencurian. 3. Strategi yang diimplementasikan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai mitra Kepolisian dalam peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro Setiap organisasi tentu memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai,  sama  halnya  dengan FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri dan  Masyarakat)  yang  memiliki tujuan  mulia  untuk  membawa perubahan sosial masyarakat seperti  menciptakan  lingkungan yang  aman,  damai,  tertib  dan tentram  bagi  masyarakat  yang tinggal  di  dalamnya  maupun peningkatan  pemahaman  hukum yang dimiliki oleh masyarakat.
Tujuan   tersebut  dapat dicapai 2) Menertibkan melalui penetapan strategi. keamanan dan Strategi yang dimiliki oleh ketertiban  saat   ada FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri hajatan  yaitu  saat dan Masyarakat) Ngipang terdapat   acara   dari Kelurahan disesuaikan oleh pemerintah atau tuntutan dan kebutuhan hajatan dari warga di masyarakat   yang menginginkan lingkungan hidup bermasayarakat pada setempat,  kehadiran lingkungan yang aman dan FKPM (Forum tentram,   hal tersebut lumrah kemitraan Polri dan terjadi  sebab  FKPM (Forum Masyarakat) Kemitraan Polri dan Masyarakat) dibutuhkan untuk memiliki keterkaitan erat dengan deteksi  dini  adanya masyarakat   di   wilayah FKPM potensi dari (Forum  Kemitraan  Polri dan ancaman Masyarakat)  bertugas. Strategi kamtibmas. yang diimplentasikan oleh FKPM 3) Melibatkan warga (Forum  Kemitraan  Polri dan masyarakat Masyarakat)  dalam peningkatan setempat untuk pemahaman  kesadaran hukum deteksi dini  potensi masyarakat Ngipang  Kelurahan kekacauan Kadipiro dibagi kedalam 2 (dua) kamtibmas di upaya yaitu upaya preventif dan lingkungan  RT dan upaya represif sebagai berikut : RW  yaitu  FKPM a. Upaya preventif (Forum  Kemitraan 1) FKPM (Forum Polri dan Kemitraan Polri dan Masyarakat) Masyarakat) memberdayakan melebur menyatu masyarakat dengan masyarakat setempat untuk lebih setempat yaitu peka  dan  tanggap FKPM (Forum untuk melaporkan Kemitraan Polri dan kepada FKPM Masyarakat) (Forum  Kemitraan melakukan Polri dan pendekatan dengan Masyarakat) saat masyarakat untuk terdapat potensi menghancurkan gangguan stigma buruk bahwa kamtibmas, FKPM (Forum sehingga hal Kemitraan Polri dan tersebut dapat Masyarakat) diselesaikan merupakan spionase sebelum Kepolisian yang permasalahan hanya membawa muncul ke permasalahan. permukaan.
b. Upaya represif 1) Menjadi  mediator saat terjadi permasalahan di lingkungan masyarakat  yaitu upayayang dilakukanoleh FKPM (Forum Kemitraan      Polri dan Masyarakat) saatterjadi masalah      adalah menjadi  mediator bagi  kedua  belah pihak yang bertikaiuntuk mencari       solusi bersama.  Selain  itu FKPM (Forum Kemitraan      Polri dan Masyarakat) dapat memberi pelajaran hukum kepada kedua belah pihak bahwa tidak segala permsalahan diselesaikan dengan jalan kekerasan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif yang dilakukan oleh FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan
Masyarakat)  menggambarkan  bahwa komunitas  tersebut  memang  hadir untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas rasa aman dan  damai.  Hal  tersebut  senada dengan  tingkatan  strategi enterprise strategy yang dikemukakan oleh Dan
Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) (Salusu, 2003:101-104)
sebagai berikut ini :
Enterprise strategy berkaitan  dengan  respons masyarakat. Setiap
organisasi  memiliki  jalinan hubungan dengan masyarakat yang mana memiliki interes dan tuntutan yang       sangat bervariasi terhadap organisasi,    sehingga    hal tersebut  menjadi  perhatian para penyusun     strategi. Dengan  kata  lain, enterprise strategy menampakkan bahwa  organisasi  sungguh- sungguh bekerja dan berusaha memberi pelayanan      yang      baik terhadap tuntutan     dan kebutuhan masyarakat

## KESIMPULAN DAN SARAN
1) Alasan  dibentuk  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) di Kelurahan Kadipiro
FKPM  (Forum    Kemitraan Polri  dan  Masyarakat)  merupakan perwujudan       dari civic engagement untuk membawa peningkatan    kualitas     hidup masyarakat  setempat.  Melalui arahan    tugas      yang     telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Kepolisian    Negara      Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 tentang  Pemolisian  Masyarakat, FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri dan Masyarakat)        mampu menekan    permasalahan    yang timbul  di  masyarakat  sehingga dapat  tercipta  lingkungan  yang aman  dan  tertib,  lebih  jauh  dari itu dapat       meningkatkan
pemahaman          masyarakat berkenaan dengan hukum. 2) Peningkatan pemahaman kesadaran  hukum  masyarakat Kelurahan  Kadipiro  oleh  FKPM (Forum Kemitraan Polri dan
Masyarakat) memiliki hambatan- hambatan antara lain :
a. Hambatan yang bersumber dari internal 1) Terbatasnya  pengetahuan hukum  yang dimiliki oleh pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) 2) Tidakmeratanya keterampilanmediasi pada pengurus dan anggota  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) 3) Benturan antara waktu yang dimiliki oleh anggota   FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dengan kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam menjaga kamtibmas 4) Minimnya sarana dan prasana pendukung kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) b. Hambatan yang bersumber dari eksternal 1) Minimnya dukungan material  dan  non  material dari Pemerintah atau Kepolisian  untuk  anggota FKPM (Forum  Kemitraan Polri dan Masyarakat) 2) Kondisi kesadaran hukum masyarakat Ngipang cenderung rendah 3) Strategi  yang  diimplementasikan oleh  FKPM  (Forum  Kemitraan Polri  dan  Masyarakat)  sebagai mitra Kepolisiandalam peningkatan pemahaman kesadaran  hukum   masyarakat Kelurahan Kadipiro FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri dan Masyarakat) memiliki berbagai          strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran  masyarakat  berkenaan dengan hukum sebagai berikut :
a. Upaya preventif
1) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnyadapat mempermudah FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan kamtibmas. 2) Keberadaan FKPM (Forum  Kemitraan  Polri dan Masyarakat) saat terdapat  acara  di  wilayah setempat diperlukan untuk  menjaga  keamanan dan  ketertiban  selama acara berlangsung. 3) FKPM (Forum Kemitraan Polri  dan  Masyarakat) membangun kepekaan dan  kepedulian  sesama pada  masayarakat  untuk bersama-sama  melakukan deteksi dini atas ancaman kabtimas  yang  timbul  di lingkungan.
b. Upaya represif
1) Proses  memediasi  pihak yang    berselisih  paham dilakukan  oleh  FKPM (Forum  Kemitraan  Polri dan  Masyarakat)    untuk mencari jalan tengah serta mengembalikan  keadaan sebelum dimana permasalah tersebut
terjadi,  selain  itu  proses tersebut  ditempuh untuk peningkatan  pemahaman kesadaran hukum. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan  saran  sebagai berikut : a. Bagi Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah         Kota Surakarta   disarankan    untuk lebih  serius  melihat  potensi- potensi  yang   dimiliki    oleh komunitas  yang  hidup  di  Kota Surakarta. Dukungan Pemerintah  Kota  Surakarta berupa      dana        serta pemberdayaan anggota FKPM  (Forum   Kemitraan Polri  dan  Masyarakat)  dalam merancang    kegiatan    yang nantinya   akan dituangkan dalam sebuah proposal, pengelolaan     dana      serta pertanggung  jawaban  dana diperlukan untuk pengembangan komunitas
FKPM  (Forum   Kemitraan Polri dan Masyarakat).
b. Bagi Kepolisian Resor Kota
Surakarta Dukungan  non  material dari  Kepolisian  Resor  Kota Surakarta  berupa  penyuluhan hukumdanpembinaan peningkatan keterampilan komunitas  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)  dalam  menjaga kamtibmas  diperlukan  untuk meningkatkan   kualitas  diri para  anggota  FKPM  (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). c. Bagi  seluruh  pengurus  dan anggota FKPM (Forum KemitraanPolridan Masyarakat) Ngipang Kelurahan Kadipiro Masyarakat  yang  telah tergabung dalam FKPM (Forum  Kemitraan  Polri  dan Masyarakat) disarankan untuk  terus  menggali  potensi diri  dan  terus  belajar  untuk mengembangkan aspek pengetahuan di bidang hukum, keterampilan menjadi mediator  serta  berlatih  dalam berorganisasi.
d. Bagi Masyarakat
Masyarakat
setempat diharapkan  terus  mendukung kegiatan  yang  dimiliki  oleh FKPM  (Forum  Kemitran  Polri dan Masyarakat)     dengan memberi    informasi     potensi gangguan kambtimas serta
dana sukarela untuk keberlangsungan program kerja FKPM (Forum Kemitraan Polri        dan Masyarakat). e. Bagi Peneliti Lain Penelitian  ini  memiliki keterbatasan  dalam  mengkaji aspek-aspek yang   diteliti.
Peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian keberlanjutan  tentang  strategi FKPM  (Forum  Kemitraan
Polri  dan  Masyarakat)  dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin  dan  Beni  Ahmad  Saebeni. (2009). Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung  :  CV Pustaka Setia
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. (2011). Format
Kepolisian RI di Masa Depan . Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial .  Jakarta  :  Salemba Humanika Salusu, J. (2003). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit . Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia (Grasindo) Rahardjo,  Satjipto.  (2002). Polisi
Sipil  dalam  Perubahan  Sosial di Indonesia . Jakarta : Penerbit Buku Kompas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang   Nomor   2    Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia. (2015). Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pemolisian Masyarakat . Kepala  Kepolisian Republik
Indonesia : Jakarta Rusnaini.  (2018). Service Learning dalam Komunitas Membangun Civic Responsibilty di Indonesia . 13 (2), hlm 43
Kompas . (2017, 21 Pebruari). Polri Akui Jumlah Personel Polisi Belum Ideal. Diperoleh pada 17 Juli 2017, dari http://nasional.kompas.com/r ead/2017/02/21/16592601/po lri.akui.jumlah.personel.polisi
.belum.ideal