## HYBRID CONTRACT DALAM PERSPEKTIF MAQHOSID AL-SYARI’AH JASSER AUDA

## Abstract
Moh. Ulumuddin, 1 Ahmad Insya Ansori 2
1 STAI At-Tahdzib, Jombang, Jawa Timur, email: mohammadulumuddin @gmail.com
2 STAI At-Tahdzib,
Jombang, Jawa Timur, email: ahmadinsyaansori@gm ail.com
Background.  The  development  of  the  Islamic  finance  industry  and  the demands  of  modern  financial  transactions  encourage  innovation  in contracts to respond to the increasingly complex needs of society.
Aim.  This  study  aims  to  determine  the  relevance  of  the  Hybrid  Contract concept with Maqashid al-Shari’ah introduced by Jasser Auda , as well as to explain  how  the  law  applies  to  Hybrid  Contracts  in  the  modern  financial industry.
Methods.  The  research  uses  a  qualitative  approach,  which  includes  three stages, namely description, formulation and interpretation.
Results. Hybrid Contract is a collection of several contracts contained in a contract that is agreed upon by both parties, both jointly and reciprocally, so that all legal consequences of the collected contracts and all rights and obligations  arising  from  it  are  seen  as  a  single  entity  that  cannot  be changed  and  separated.  DSN-MUI  in  an  effort  to  combine  contracts  took two models, namely multiple contracts (mujtami’ah) and multiple contracts (muta’addidah) .  Faced  with Maqashid  al-Shari’ah  Jasser  Auda ,  Hybrid Contracts are relevant in an effort to validate all cognition, holism, multi- dimensionality and intent.
Keywords:  hybrid contract, Jasser Auda, maqashid al-shari’ah

## PENGANTAR
Praktik multi akad semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industri keuangan syari’ah .  Tuntutan  transaksi  keuangan  modern  mendorong  adanya  inovasi  dalam  akad  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Para  ahli  fikih  memberikan  konsep  akad dalam  permasalahan  ini  dengan  merujuk  pada  al-Qur’an  dan  al-Hadist.  Tujuan  diberlakukan  akad dalam konteks ini untuk memperjelas bentuk traksaksi sehingga terhindar dari transaksi yang bersifat manipulatif.  Akad  ini  dalam  perkembangannya  mengalami  proses  migrasi  dari  individu  menjadi kelembagaan  yang  diadopsi  oleh  lembaga  keuangan syari’ah .  Lembaga  keuangan  dalam  konteks syari’ah mendapat imbas atas ketentuan yang berlaku. 1
Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  sebagai  lembaga  otoritas fatwa  lembaga  keuangan,  akad  dan  mekanisme  akad  telah  mengeluarkan  lebih  dari  200  fatwa.  Dari sekian banyak fatwa yang keluar, lembaga keuangan syari’ah menjadikan dasar kebasahan transaksi, walau sejatinya konsep ini masih perlu untuk dikaji ulang.  termasuk 8 fatwa baru DSN-MUI tentang Ijaroh  al-Mawsufah  fi  al-Dhimmah,  Ijaroh  al-Mawsufah  fi  al-Dhimmah untuk  Kredit  Perumahan Rakyat,  juga  termasuk  fatwa  tentang  jaminan  dalam  pengembalian  modal  dalam  akad Mudarabah, Musharakah serta Wakalah bil  Istithmar ;  dan  lain  sebagainya.  Dalam  perkembangannya  MUI dianggap tidak melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan akad secara modern, jika tidak melakukan  akomodasi  akad  sesuai  dengan  tantangan  global.  Hal  ini  menuntut  MUI  untuk mengembangkan  pola ijtihad modern  agar  fatwa  tentang hybrid  contract tidak  menyalahi syara’ dengan utuh dan berusaha untuk melindungi eksistensi syari’ah dalam bingkai ekonomi. 2
1 Ali  Amin  Isfandiar,  Analisis  fiqh  muamalah  tentang  hybrid  contract  model  dan  penerapannya  pada lembaga keuangan syariah, Jurnal Penelitian , 2013, 10, 2, 205.
2 Problematika penerapan hybrid contract, sosialisasi fatwa-fatwa DSN-MUI terbaru dibahas dalam Praijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syari’ah XII Tahun 2016.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Topik al-uqud al-murakkabah dalam paradigma ekonomi klasik dirumuskan dalam dalil-dalil syara’ melalui  tata  cara ijtihad yang  telah  ditetapkan  pada  zamannya.  Topik al-uqud  al-murakkabah dalam  perkembangannya  kembali  menguak  dan  memperoleh  tanggapan  dari  berbagai  cendikiawan Muslim  untuk  kembali  memberikan konsep yang  lebih variatif  dalam  penentuan  akad,  sehingga  para staekholder dalam konteks ini melihat aspek maslahah dan mafsadah nya secara menyeluruh. 3
Paparan  di  atas  menimbulkan  problem  yang memerlukan  pemecahan.  Bagaimana  kedudukan Hybrid Contract di dalam hukum Islam? Apakah ada nilai-nilai Maqashid di dalam Hybrid Contract ? Problem mengantarkan Mabid al-Jamhari meluruskan permasalahan dengan berpendapat bahwa  multi akad  adalah  hal  wajar  melihat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin berkembang. Dampak lain yang perlu diperhatikan dalam konteks akad adalah kajian teori tentang dua akad    dalam  satu  transaksi.  Islam  melarang  dua  akad  dalam  tiga  kasus,  dua  jual  beli  dalam  satu transaksi, jual beli dan sarf dan safqatayni fi safqatin. 4
Abdullah  al-Imrani  dalam  karyanya Al-’Uqud  Al-Maliyah  Al-Murakkabah memberikan gambaran  dan pokok-pokok hybrid  contract yang  boleh dalam  pandangan  Islam.  Batasan  multi  akad tidak menyangkut pada persoalan yang tidak diperbolehkan syara’ , tidak ada pertentangan antar akad satu  dan  lainnya,  multi  akad  tidak  mengakibatkan  keharaman,  multi  akad  tidak  diperkenankan  pada akad yang menukar akad tabarru’ dan tidak menyebabkan keharaman. 5 Selama akad yang digunakan tidak saling berlawanan ( mutanaqidah ) maka tidak haram hukumnya.
Terlepas  dari  itu,  Jasser  Auda 6 memperkenalkan  konsep  fiqih  modern  berdasarkan Maqashid al-Shari’ah .  Auda  menggunakan Maqashid  al-Shari’ah sebagai  filosofi  dengan  menggunakan pendekatan  sistem  sebagai  metode  dan  analisis.  Pendekatan  sistem  belum  pernah  terfikirkan  dalam diskursus  filsafat  hukum  Islam  dan ushul  fikih .  Pendekatan  sistem  menegaskan  bahwa  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  memberikan  solusi  atas  persoalan  yang  dihadapi  manusia  adalah tujuan  agama  Islam.  Jasser  Auda  membangun  konsep  sistem  sebagai  jalan  keluar  untuk  mengatur kehidupan umat Islam yang sesuai dengan aturan dan saling memberi manfaat satu dan lainnya. 7 Kajian  ini  menggunakan  perspektif Maqashid  al-Shari’ah Jasser  Auda  dengan  pertimbangan bahwa  konsep Maqashid yang  ditawarkan  lebih  luas,  elastis,  moderat  dan  berani.  Jasser  Auda berusaha  membangun  ulang  konsep Maqashid klasik  menuju  konsep Maqashid yang  memelihara sumber  daya  alam  dan  kemanusiaan. Maqashid  syari’ah ingin  mengembalikan  kembali  pemahaman ruh al-tashri 8 sebagai metode istinbath hukum Islam. 9
http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt01returnid=67 diakses 09 Februari 2017
3 Aidil Alfin,  Multi  akad dalam perspekif fiqih dan implementasinya di  perbankan syariah , Al-Hurriyah , 2015, 17, 1, 4.
4 Ali Amin Isfandiar. Ibid , h.206.
5 Burhanuddin  Susamto,  Tingkat  penggunaan multi akad dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Jurnal Al-Ihkam , 2016, 11, 1, 215.
6 Jasser  Auda  adalah  direktur  sekaligus  pendiri Maqashid Research  Center  di  Filsafat  Hukum  Islam  di London, Inggris dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria Mesir, Islamic Institute of  Toronto  Kanada  dan  Akademi  Fiqih  Islam  India.  Dia  memiliki  gelar  Ph.D  dalam filsafat  hukum  Islam  dari University  of  Wales  di  Inggris,  dan  gelar  Ph.D  dalam  analisis  sistem  dari  University  of  Waterloo  di  Kanada. Pada awal hidupnya, ia hafal Al-Quran dan mempelajari Fiqih, Ushul dan Hadis di halaqah Masjid Al-Azhar di Kairo.  Dia  sebelumnya  bekerja  sebagai:  Pendiri  Wakil  Direktur  Pusat  Etika  Islam  di  Doha,  Profesor  di University  of  Waterloo  di  Kanada,  Universitas  Alexandria  di  Mesir,  Universitas  Islam  Novi  Pazar  di  Sanjaq, Qatar  Fakultas  Studi  Islam,  dan  American  University  of  Sharjah.Dia  kuliah  dan  dilatih  tentang  hukum, spiritualitas dan etika Islam dalam puluhan universitas lain dan organisasi di seluruh dunia. Dia menulis 25 buku dalam  bahasa  Arab  dan  bahasa  Inggris,  beberapa  di  antaranya  diterjemahkan  ke  25  bahasa.  Lihat www.jasserauda.net , diakses pada 31 Januari 2017.
7 Galuh  Nashrullah  dkk.,  Konsep  maqashid  al-syari’ah  dalam  menentukan  hukum  Islam  (Perspektif  Al- Syatibi dan Jasser Auda), Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah , 2014, 1, 68.
8 Abbas Arfan, Geneologi pluralitas mazhab dalam hukum Islam , Malang: UIN Malang Press, 2008, cet.1, h.53.
9 Abbas  Arfan,  Maqasid  Al-Syari’ah  sebagai  sumber  hukum  Islam:  Analisis  terhadap  pemikiran  Jasser Auda , Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam , 2013, VII, 2, h.184
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  berpijak  dari  pro-kontra  penerapan Hybrid  Contract , dengan berdasarkan pada Maqashid al-Shari’ah Jasser Auda. Artikel ini akan mengurai jawaban dari pertanyaan  apa  pengertian  dari Hybrid  Contract ?  dan  bagaimana  pandangan Maqashid    al-Shari’ah Jasser Auda terhadap Hybrid Contract ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif, 10 bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  pendekatan  analisis  induktif.  Penelitian  adalah  penelitian  kepustakaaan  ( Library Research ).  Metode  kepustakaan  adalah  salah  satu  jenis  metode  penelitian  kualitatif  yang  lokasi  atau tempat  penelitiannya  dilakukan  di  pustaka,  dokumen,  arsip,  dan  lain  sejenisnya. 11 Peneliti  berpijak pada Grounded  Theory dengan  tujuan  menghasilkan  teori  umum  mengenai  praktik Hybrid  Contract pada  Lembaga  Keuangan syari’ah .  Penelitian  menggunakan  pendekatan  filosofis  untuk  menggali sebuah  hakikat  kebenaran  dengan  sedalam-dalamnnya  dengan  segala  sesuatu  yang  ada. 12 Penelitian menggunakan  teknik content  analysis 13 yang menekankan  pada  bagaimana  peneliti  melihat  keajekan isi  komunikasi  secara  kualitatif  dan  bagaimana  peneliti  memaknakan  isi  komunikasi,  membaca simbol-simbol,  memaknakan  isi  interaksi  simbolis  yang  terjadi  dalam  komunikasi.  Analisis  data menggunakan metode deskriptif-analitis .14

## REVIEW LITERATUR

## Pengertian Hybrid Contract
Hybrid  Contract atau  multi  akad  adalah  akad  berganda,  akad  yang  banyak,  lebih  dari  satu akad. Menurut istilah fiqih , multi akad adalah terjemah dari kata Arab, yaitu al-’uqud al-murakkabah , artinya akad yang rangkap. Al-’uqud al-murakkabah terdiri atas dua kata al-’uqud (bentuk jamak dari ‘ aqd ) dan al-murakkabah. Secara  etimologi, al-murakkabah ( murakkab ) memilki  arti al-jam’u, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. 15 Menurut para ulama fiqih , Murakkab memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) Himpunan beberapa hal  sehingga  disebut  dengan  satu  nama.  Seseorang  menjadikan  beberapa  hal  menjadi  satu  hal dikatakan  sebagai  melakukan penggabungan  ( tarkib );  1)  Sesuatu  yang dibuat  dari  dua  atau  beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana ( basit ) yang tidak memiliki bagian-bagian, dan; 3) Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. 16
Ketiga  pengertian  di  atas  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  untuk menjelaskan  makna  dari  istilah murakkab .  Pengertian  pertama  lebih  tepat  untuk  digunakan  karena mengandung  dua  hal  sekaligus,  yaitu  terhimpunnya  beberapa  hal  dan  bersatunya  beberapa  hal  yang kemudian  menjadi  satu  pengertian  tertentu.  Pengertian  kedua  tidak  menjelaskan  akibat  dari terhimpunnya  beberapa  hal.  Meskipun  pengertian  kedua  menyatakan  adanya  gabungan  dua  atau beberapa  hal,  tetapi  tidak  menjelaskan  apa  dan  bagaimana  setelah  terjadi  penggabungan.  Pengertian
10 Boedi  Abdullah  &  Beni  Ahmad  Saebani, Metode  penelitian  ekonomi  Islam  (Muamalah) , Bandung: Pustaka Setia, 2014, h.49-50. Lihat juga Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D , Bandung: Alfabeta, 2013, cet. 22, h.8.
11 Andi  Prastowo, Metode  penelitian  kualitatif  dalam  perspektif  rancangan  penelitian ,  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media, 2012, Cet. II, h.190.
12 Abudin Nata, Metodologi studi Islam , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.42.
13 Content analysis atau dinamakan analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang  dapat  ditiru (replicable), dan  sahih  data  dengan  memerhatikan  konteksnya.  Lihat  Burhan  Bungin. Penelitian  kualitatif:  komunikasi,  ekonomi,  kebijakan  publik,  dan  ilmu  sosial  lainnya ,  Jakarta:  Kencana,  2007, edisi kedua, h.163.
14 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat , Jakarta: Rajawali Press, 1995, h.39.
15 Fairuz Abadi, Qamus al-Muhith, Washington: Dar al-Hadits, t.th., h.117.
16 Abdullah  al-‘Imrani, Al-’Uqud  al-Maliyah  al-Murakkabah:  Dirasah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah  wa Tathbiqiyyah , Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2006, cet. I, h.45.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
ketiga  lebih  dekat  kepada  pengertian  etimologis,  tidak  menjelaskan  pengertian  untuk  suatu  istilah tertentu.  Pengertian  pertama  dengan  demikian  lebih  dekat  dan  tepat  untuk  menjelaskan  maksud al- ’uqud  al-murakkabah dalam  konteks  fiqih  muamalah.  Karena  itu,  akad murakkab menurut  Nazih Hammad adalah:
ةبهلاو ةراجلااز عيبلاك  ,رثكأف  نيدقع  ىلع  لمتشت  )ةقفص( ةلماعم  ماربا  ىلع نافرطلا  قفتي  نا كلت تابجوم ربتعت ثيحب ,خلا ... ةبراضملاو ةكرشلاو فرصلاو ةعرازملاو ضرقلاو ةلاكولاو قوقحلا عيمجو ,ةعمتجملا دوقعلا
ةئزجتلاو قيرفتلا لبقتلا ,ةدحاو ةلمج اهيلع ةبترملا تامازتللااو .دحاولا دقعلا راثا ةب اثمب ,لاصفنلااو 17
“Kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu  akad  yang  mengandung  dua  akad  atau lebih,  seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa,  hibah,  wakalah,  qardh,  muzara’ah,  sharf (penukaran  mata  uang),  syirkah,  mudharabah,  dan  seterusnya,  sehingga  semua  akibat  hukum akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat hukum dari satu akad.”
Sedangkan menurut al-’Imrani, akad murakkab adalah:
ربتعت ثيحب لباقتلاوأ عمجلا ليبس ىلع دوقعلا اهيلع لمتشي ىتلا ةددعتملا ةيلاملا دوقعلا عومجم دقعلا راثا ةباثمب اهيلع ةبترتملا تامازتللااو قوقحلا عيمج دحاولا 18
“Himpunan  beberapa  akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah  akad,  baik  secara gabungan  maupun  secara  timbal-balik,  sehingga  seluruh  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”
Ahli fiqih menggunakan beberapa istilah yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad murakkab , yaitu al-’uqud al-mujtami’ah, al-’uqud al-muta’addidah, al-’uqud al-mutakarrirah, al-’uqud al-mutadakhilah, al-’uqud al-mukhtalithah . Pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan murakkab , yaitu al-ijtima’ dan mujtami’ah . Al-ijtima’ mengandung arti terhimpun atau  terkumpul,  lawan  dari  terpisah.  Sesuatu  yang  terhimpun  dari  beberapa  bagian  meski  tidak menjadi  satu  bagian  adalah  arti  dari  kata ijtima’ . 19 Al-’uqud al-mujtami’ah berarti  terhimpunnya  dua akad atau lebih dalam satu akad. Sekilas ada persamaan antara istilah murakkab dan mujtami’ah , yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Bedanya, dalam murakkab beberapa akad lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam mujtami’ah , belum tentu terjadi peleburan akad. Artinya, dalam ijtima’ beberapa akad dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.

## Macam-macam Hybrid Contract
Al-’Imrani membagi Hybrid Contract dalam lima macam, yaitu: al-’uqud al-mutaqabilah, al- ’uqud  al-mujtami’ah,  al-’uqud  al-mutanaqidhah  wa  al-mutadhadah  wa  al-mutanafiyah,  al-’uqud  al mukhtalifah, dan al-’uqud al-mutajanisah . Menurut Al-’Imrani, al-’uqud al-mutaqabilah dan al-’uqud al - mujtami’ah , adalah multi akad yang umum dipakai. Akad  bergantung/akad  bersyarat  ( al-’uqud  al-mutaqabilah ). Taqabul menurut  bahasa  berarti berhadapan.  Sesuatu  dikatakan  berhadapan  jika  keduanya  saling  menghadapkan  kepada  yang  lain. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan al-’uqud  al-mutaqabilah adalah  multi  akad  dalam  bentuk  akad
17 Nazih  Hammad, Al-’Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh  al-Islami, Damaskus:  Dar al-Qalam, 2005, cet. I, h.7.
18 Abdullah al-‘Imrani. Ibid , h.46.
19 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab , Jilid VIII, h.53. Lihat juga Fairuz Abadi, Qamus al-Muhith , Washington: Dar al-Hadits, t.th., h.917.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
kedua merespon  akad pertama 20 di mana kesempurnaan  akad  pertama  bergantung pada  sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fiqih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama  telah  membahas  terma  ini,  baik  yang  berkaitan  dengan  hukumnya  atau  model  pertukarannya. Misalnya,  antara  akad  pertukaran  ( mu’awadhah ) dengan  akad tabarru’ ,  antara  akad tabarru’ dengan akad tabarru’ atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat ( isytirath ‘aqd bi ‘aqd ). 21
Al-’uqud al-mujtami’ah (akad terkumpul) adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.” Multi akad yang seperti ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam  satu  akad  terhadap  dua  objek  dengan  satu  harga,  dua  akad  berbeda  akibat  hukum  dalam  satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
Al-’uqud  al-mutanaqidhah  wa  al-mutadhadah  wa  al-mutanafiyah (akad  berlawanan).  Ketiga istilah  ini, al-mutanaqidhah,  al-mutadhadah,  almutanafiyah memiliki  kesamaan  bahwa  ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung  arti  berlawanan,  seperti  pada  contoh  seseorang  berkata  sesuatu  lalu berkata  sesuatu  lagi  yang  berlawanan  dengan  yang  pertama.  Seseorang  mengatakan  bahwa  sesuatu benar,  lalu  berkata  lagi  sesuatu  itu  salah.  Perkataan  orang  ini  disebut mutanaqidhah ,  saling berlawanan.  Dikatakan mutanaqidhah karena  antara  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  saling mendukung, melainkan mematahkan. 22
Al-’uqud  al-mukhtalifah ( akad  berbeda ).  M ulti  akad  yang mukhtalifah adalah  terhimpunnya dua  akad  atau  lebih  yang  memiliki  perbedaan  semua  akibat  hukum  diantara  kedua  akad  itu  atau sebagiannya.  Seperti  perbedaan  akibat  hukum  dalam  akad  jual  beli  dan  sewa.  Dalam  akad  sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus  diserahkan  pada  saat  akad ( fi  al-majlis ) ,  sedangkan  dalam ijarah, harga  sewa  tidak  harus  diserahkan  pada  saat  akad.  Perbedaan  antara  multi  akad  yang mukhtalifah dengan yang mutanaqidhah, mutadhadah , dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori  berbeda  yang  ketiga  mengandung  adanya  saling  meniadakan  di  antara  akad-akad  yang membangunnya. 23
Dalam  kajian  ini,  yang dimaksud  dengan mutanaqidhah adalah:  1) Dua hal  yang  tidak dapat terhimpun  secara  bersama  (pada  saat  yang  sama)  dan  tidak  pula  dapat  tiada  pada  saat  yang  sama, seperti  hadirnya  seseorang  dan  ketidakhadirannya.  Jika  seseorang  hadir,  maka  tidak  hadirnya  tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada 24 ; 2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti  contoh  antara  menyerahkan ( ijab ) dan  menarik ( salb ) 25 ;  3)  Dua  hal  yang  saling  menafikan antara yang satu dengan lainnya. 26
Secara  etimologi  arti mutadhadah adalah  dua  hal  yang  tidak  mungkin  terhimpun  dalam  satu waktu, seperti antara malam dan siang. Sedangkan secara terminologis, mutadhadah diartikan: 1) Dua hal  yang  tidak dapat  terhimpun pada  saat  yang  sama, dan  mungkin dapat  hilang  keduanya  meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih; 2) Dua sifat yang saling mengganti ( muta’aqiban ) pada  satu  objek,  namun  tidak  mungkin  disatukan,  seperti  hitam  dan  putih;  3)  Saling
20 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra , Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I, h.126.
21 Abdullah al-‘Imrani. OpCt , h.57. 22 Ashfahani, Mu’jam Mufradat alfadz al-Qur’an , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004, h.525.
23 Ibid , h.2157. 24 Mahmud Hamid Utsman, Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilahat al-Ushuliyyin, Riyadh: Dar al-Zahim, 1423 H, cet. ke-1, h.292.
25 Al-Jurjani, al-Ta’rifat , Beirut: Maktabah Libnan, 1969, h.93.
26 Ibn Qudamah, Raudhah al-Nadzir, Riyadh: Maktabah al-‘Abaikan, t.th., Jilid 1, h.114.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
menerima  dan  menafikan  secara  umum  dan  dalam  kondisi  tertentu,  dan;  4)  Sesuatu  yang  tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.
Tampak  jelas  perbedaan  antara mutanaqidhah dan mutadhadah .  Pada mutanaqidhah tidak mungkin  dua  hal  bertemu  dan  keduanya  tidak  mungkin  tiada  pada  saat  yang  sama,  seperti  pergi  dan pulang. Sedangkan mutadhadah dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan  putih,  tetapi  keduanya  mungkin  ada  pada  saat  yang  sama.  Sesuatu  yang  merah  dapat menggantikan yang putih atau hitam. 27
Adapun  arti  dari mutanafiyah adalah  menafikan,  lawan  dari  menetapkan. Mutanafiyah diartikan sebagai: 1) Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam  dan putih,  ada dan  tiada, 2)  Satu  tempat  (objek)  dengan berbeda  keadaan, baik  karena  kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk, dan; 3)  Mustahilnya  kemungkinan  bertemunya  dua  hal  yang  bertolak  belakang  dalam  satu  tempat,  satu waktu,  satu  objek.  Seperti  mustahilnya  ada  dan  tiada  bersatu  pada  satu  objek,  satu  waktu,  dan  satu tempat.
Dari pengertian di  atas,  para  ahli  fiqih  merumuskan  maksud  dari  multi  akad  ( ‘uqud murakkabah ) yang mutanaqidhah , mutadhadah , dan mutanafiyah , yaitu: 1) Satu hal dengan satu nama tidak  cocok  untuk  dua  hal  yang  berlawanan,  maka  setiap  dua  akad  yang  berlawanan  tidak  mungkin dipersatukan  dalam  satu  akad,  2)  Satu  hal  dengan  satu  nama  tidak  cocok  untuk  dua  hal  yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula;  3)  Dua  akad  yang  secara  praktik  berlawanan  dan  secara  akibat  hukum  bertolak  belakang  tidak boleh dihimpun, dan; 4) Haram terhimpunnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad.
Mayoritas  ulama  Maliki  berpendapat  akadnya  batal  karena  alasan  ketentuan  hukum  kedua akad  itu  saling  menafikan,  yaitu  bolehnya  penundaan  dan khiyar dalam  jual  beli,  sedangkan  dalam sharf, penundaan dan khiyar tidak diperbolehkan. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah dan jual beli dengan sharf dengan satu imbalan ( ‘iwadh ). Pertama mengatakan kedua akad batal  karena  hukum dua  akad berlawanan  dan  tidak  ada  prioritas  satu  akad  atas  yang  lain  karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad  sesuai  dengan  harga  masing-masing  objek  akad.  Penggabungan  ini  tidak  membatalkan  akad. Terhimpunnya  dua  akad  atas  objek  yang  memiliki  harga  berbeda  dengan  satu  imbalan  ( ‘iwadh ), seperti sharf dan bay’ atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima,  hukumnya  sah,  karena  keduanya  dapat  dimintakan  imbalan  sebagai  harga  masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang  lain  tidak  sah,  karena  ketentuan  hukumnya  berbeda.  Dari  pendapat  ulama  di  atas  disimpulkan bahwa  multi  akad  yang mutanaqidhah , mutadhadah ,  dan mutanafiyah adalah  akad-akad  yang  tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam. 28
Al-’uqud  al-murakkabah  al-mutajanisah (akad  sejenis) adalah  akad-akad  yang  mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad  jenis  ini  dapat  terdiri  atas  satu  jenis  akad  seperti  akad  jual  beli  dan  akad  jual  beli,  atau  dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

## Batasan-batasan Sahnya Hybrid Contract
Para  ulama  yang  membolehkan  praktik  multi  akad  bukan  berarti  membolehkannya  secara bebas,  tetapi  ada  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilewati  karena  batasan  ini  akan  menyebabkan multi  akad  menjadi  dilarang.  Di  kalangan  ulama,  batasan-batasan  ini  ada  yang  disepakati  dan diperselisihkan.  Secara  umum,  batasan  yang  disepakati  oleh  para  ulama  adalah  multi  akad  dilarang karena nash agama dan multi akad sebagai hilah ribawi.
Multi  akad  dilarang  karena  nash  agama  dijelaskan  dalam  hadits  Nabi  yang  menyatakan  tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli ( bay’ ) dan pinjaman ( عيب فلسو ),
27 Mahmud Hamid Utsman. Ibid , h.197
28 Abdullah al-‘Imrani. Op.Cit , h.64.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
dua  akad  jual  beli  dalam  satu  akad  jual  beli  ( نيتعيب  ىف  ةعيب  ةدحاو ),  dan  dua  transaksi  dalam  satu transaksi  ( نيتقفص  ىف  نيتقفص  ةدحاو ).  Suatu  akad  dinyatakan  boleh  selama  objek,  harga,  dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam Syafi’i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan ( salaf ) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena  seratus  yang  diterima  adalah  pinjaman  (‘ariyah).  Sehingga  penggunaan  manfaat  dari  seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman. 29
Ibnu  Qayyim  berpendapat  bahwa  Nabi  melarang  multi  akad  antara  akad salaf (memberi pinjaman/ qardh ) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan  menghimpun salaf dan  jual  beli  dalam  satu  akad  untuk  menghindari  terjerumus  pada  riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan ( qardh ) seribu, lalu menjual barang yang  bernilai  delapan  ratus  dengan  harga  seribu.  Dia  seolah  memberi  seribu  dan  barang  seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini dia memperoleh kelebihan dua ratus. 30 Selain  multi  akad  antara salaf dan  jual  beli  yang  diharamkan,  ulama  juga  sepakat  melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. 31 Semua akad yang mengandung unsur  jual  beli  dilarang untuk  dihimpun  dengan qardh dalam  satu  transaksi,  seperti  antara  ijarah  dan qardh ,  salam  dan qardh ,  sharf  dan qardh ,  dan  sebagainya.  Meski  penggabungan qardh dan  jual  beli ini  dilarang,  namun  menurut  al-’Imrani  tidak  selamanya  dilarang.  Penghimpunan  dua  akad  ini diperbolehkan  apabila  tidak  ada  syarat  di  dalamnya  dan  tidak  ada  tujuan  untuk  melipatkan  harga melalui qardh . Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian  ia  menjual  sesuatu  kepadanya  padahal  ia  masih  dalam  rentang  waktu qardh tersebut  yang demikian hukumnya boleh. 32
Sedangkan  larangan  penghimpunan  dua  akad  jual  beli  dalam  satu  akad  jual  beli  didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:
.ةدحاو ةتعيب ىف نيتعيب نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىهن : لاق ةريره ىبا نع 33
Dari  Abu  Hurairah,  berkata:  Rasulullah  Saw.  melarang  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli.” (HR. Malik)
Banyak  pendapat  dari  para  ulama  mengenai  maksud  dari  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli. Pendapat  yang  dipilih  (rajih)  dalam  hal  ini  adalah  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  akad  demikian menimbulkan  ketidakjelasan  harga  dan  menjerumuskan  ke  riba.  Pendapat  ini  menafsirkan  bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupaka hilah dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.
Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli  itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan  jual  beli  manakah  yang  dinyatakan  sah  dan  mengikat  tersebut.  ‘Illat  larangan  bentuk  jual beli ini adalah ketidakpastian ( ررغ ) yang timbul dari ketidakjelasan ( ةلاهج ) nilai harga.
Multi  akad  yang  menjadi  hilah  ribawi  dapat  terjadi  melalui  kesepakatan  jual  beli ‘inah atau sebaliknya  dan hilah  riba  fadhl .  Contoh ‘inah yang  dilarang  adalah  menjual  sesuatu  dengan  harga seratus  secara  cicil  dengan  syarat  pembeli  harus  menjualnya  kembali  kepada  penjual  dengan  harga delapan  puluh  secara  tunai.  Pada  transaksi  ini  seolah  ada  dua  akad  jual  beli,  padahal  nyatanya merupakan  hilah  riba  dalam  pinjaman  ( qardh ),  karena  objek  akad  semu  dalam  akad  ini.  Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.
29 Al-Syafi’i, Mukhtashar al-Muzani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, Jilid II, h.205.
30 Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Riyadh: Dar Ibn al-Jauziyyah, 2006, h.153.
31 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , Beirut: Dar al-Fikr, 2011, Jilid II, h.162.
32 Abdullah al-‘Imrani. Op.Cit , h.180. 33 Imam Malik ibn Anas, Al-Muwaththa’ , Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1951, Jilid II, h.663.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Ibn  al-Qayyim  menjelaskan  bahwa  agama  menetapkan  seseorang  yang  memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan  tambahan  atas qardh ,  baik  dengan  hilah  atau  lainnya.  Demikian  pula  dengan  jual  beli disyariatkan  bagi  orang  yang  mengharapkan  memberikan  kepemilikan  barang  dan  mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadhl atau riba nasa’ , bukan bertujuan pada harga dan barang. 34 Demikian pula dengan transaksi kebalikan ‘inah juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba. 35
Hilah riba fadhl terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi, misalnya 2 kg beras, dengan sejumlah harga, misalnya Rp. 10.000, dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp. 10.000) – harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya  3  kilogram)  atau  lebih  sedikit  (misalnya  1  kilogram).  Transaksi  seperti  ini  adalah  model hilah  riba  fadhl yang  diharamkan. 36 Transaksi  seperti  ini  dilarang  didasarkan  atas  peristiwa  pada zaman  Nabi  Muhammad  SAW  dimana  para  penduduk  Khaibar  melakukan  transaksi  kurma  kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik  seperti  ini  dilarang  Nabi,  dan  beliau  mengatakan  agar  ketika  menjual  kurma  kualitas  rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. 37 Maksud Hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus  dipisah.  Jual  beli  kedua  bukanlah  menjadi  syarat  sempurnanya  jual  beli  pertama,  melainkan berdiri  sendiri.  Hadis  di  atas  ditujukan  agar  dua  akad  itu  dipisah,  tidak  saling  berhubungan,  apalagi saling bergantung satu dengan lainnya. 38
Multi  akad  menyebabkan  jatuh  ke  riba.  Setiap  multi  akad  yang  mengantarkan  pada  yang haram,  seperti  riba,  hukumnya  haram,  meskipun  akad-akad  yang  membangunnya  adalah  boleh. Penghimpunan  beberapa  akad  yang  hukum  asalnya  boleh  namun  membawanya  pada  yang  dilarang menyebabkan  hukumnya  menjadi  dilarang.  Hal  ini  terjadi  seperti  pada  contoh:  1)  Multi  akad  antara akad salaf dan jual beli. Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf . Larangan ini disebabkan karena  upaya  mencegah  ( dzari’ah )  jatuh  pada  yang  diharamkan  berupa  transaksi  ribawi.  Jumhur ulama  melarang  praktik  multi  akad  ini,  yaitu  terjadinya  penghimpunan  akad  jual  beli  ( mu’awadhah ) dengan  pinjaman  ( qardh )  apabila  dipersyaratkan.  Jika  transaksi  multi  akad  ini  terjadi  secara  tidak disengaja  diperbolehkan  karena  tidak  adanya  rencana  untuk  melakukan qardh yang  mengandung riba 39 ;  2)  Multi  akad  antara qardh dan  hibah  kepada  pemberi  pinjaman  ( muqridh ).  Ulama  sepakat mengharamkan qardh yang  dibarengi  dengan  persyaratan  imbalan  lebih,  berupa  hibah  atau  lainnya. Seperti  contoh,  seseorang  meminjamkan  (memberikan  utang)  suatu  harta  kepada  orang  lain,  dengan syarat  ia  menempati  rumah  penerima  pinjaman  ( muqtaridh ),  atau muqtaridh memberi  hadiah  kepada pemberi  pinjaman,  atau memberi  tambahan kuantitas  atau  kualitas  objek qardh saat  mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian  disertai  hadiah  atau  kelebihan,  tetapi  dilakukan  sendiri  secara  sukarela  oleh  orang  yang diberikan  pinjaman  tanpa  ada  syarat  dan  kesepakatan  sebelumnya  hukumnya  halal  karena  tidak mengandung unsur riba di dalamnya. 40
Multi  akad  terdiri  atas  akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling  bertolak  belakang  atau berlawanan.  Kalangan  ulama Malikiyah mengharamkan  multi  akad  antara  akad-akad  yang  berbeda ketentuan  hukumnya  dan/atau  akibat  hukumnya  saling  berlawanan  atau  bertolak  belakang.  Larangan ini  didasari  atas  larangan  Nabi  menggabungkan  akad salaf dan  jual  beli.  Dua  akad  ini  mengandung hukum  yang  berbeda.  Jual  beli  adalah  kegiatan muamalah yang  kental  dengan  nuansa  dan  upaya perhitungan  untung-rugi.  Sedangkan salaf adalah  kegiatan  sosial  yang  mengedepankan  aspek persaudaraan  dan  kasih  sayang  serta  tujuan  mulia.  Ulama Malikiyah melarang  multi  akad  dari  akad-
34 Ibn al-Qayyim. Ibid , h.250.
35 Ibn Qudamah, Al-Mughni , Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997, Jilid VI, h.263.
36 Ibid , h.114.
37 Imam Muslim, Shahih Muslim , Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th., Jilid III, h.1208.
38 Ibn al-Qayyim. OpCit , h.238.
39 Abu Barakat Ahmad al-Dardir, Al-Syarh al-Kabir ‘ala al-Maqna’ , Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid XII, h.132.
40 Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah , Jilid XXIX, h.334.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’alah , sharf, musaqah , syirkah , qiradh , atau nikah . 41
Meski  demikian,  sebagian  ulama Malikiyah dan  mayoritas  ulama  non- Malikiyah membolehkan multi akad yang terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau  berlawanan.  Ulama Malikiyah beralasan  perbedaan  hukum  dua  akad  tidak  menyebabkan hilangnya keabsahan akad. 42 Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam  syarat  dan  hukum  menyebabkan  tidak  sinkronnya  kewajiban  dan  hasil.  Hal  ini  terjadi  karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan ( mutadhadah ) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

## TINJAUAN  MAQASHID  AL-SHARI’AH  JASSER  AUDA  TERHADAP  HYBRID  CONTRACT DALAM PERBANKAN SYARI’AH

## Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Validasi Seluruh Kognisi
Kognisi didefinisikan sebagai sebuah pemahaman terhadap hukum Islam yang terkait dengan kemampuan  memahami  dan  melakukan  interpretasi. Hukum  Islam  ditetapkan  berdasarkan pengetahuan  seorang faqih terhadap  teks-teks  yang  menjadi  sumber  rujukan  hukum.  Untuk membongkar  validasi  seluruh  kognisi  (pengetahuan  tentang  teks),  Auda  menekankan  pentingnya memisahkan nas utama  (al-Qur’an  dan  al-Hadits)  dari  pemahaman  orang  terhadap nas .  Harus dibedakan antara syari’ah , fiqih dan fatwa.
Dari  perspektif  teologi  Islam, fiqih adalah  hasil ijtihad manusia  terhadap  nas,  sebagai  upaya menyingkap  makna  tersembunyi  maupun  implikasi  praktisnya. Fiqih merupakan  bagian  dari  kognisi dan pemahaman manusia daripada sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. 43 Hybrid  Contract (multi  akad)  yang  dipraktikkan  dalam  perbankan syari’ah merupakan  hasil dari pemahaman manusia terhadap nas utama (al-Qur’an dan al-Hadits). Dari berbagai dalil-dalil nas yang  menyinggung  tentang  akad  dan  transaksi  yang  kemudian  diinterpretasikan  ke  dalam  kaidah- kaidah keabsahan Hybrid Contract.

## Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Kemenyeluruhan (Holisme)
Menurut  Auda,  kegagalan  teori  hukum  Islam  dalam  menghadapi  perkembangan  zaman  yang pesat  dan  dinamis  disebabkan  oleh  dua  hal, 44 yaitu:  1)  Banyak  para  faqih  dan  perumus  ushul fiqih (teoritikus  hukum  Islam)  yang  terjebak  dalam  pendekatan  reduksionis dan  atomistik.  Menurut  Auda, pendekatan    atomistik  ini  kemudian  memunculkan  istilah  kepastian ( qath’i ) dan  ketidakpastian ( dzanni ) , yang menurutnya memiliki banyak kelemahan; 2)  Keterbatasan kausalitas teori tradisionalis dan  modernis.  Berdasarkan  observasi  literatur,  Auda  menyatakan  bahwa  tidak  berpengaruhnya pendekatan  holistik  yang  pernah  ditawarkan  oleh  faqih  dikarenakan  keterbatasan  teori  kausalitas (qiyas) yang pada abad kontemporer ini dianggap sudah tidak memadai.
As-Shatibi memberi penilaian bahwa Ushul Fiqh harus berdasarkan fitur universalitas syari’ah ( kulliyah  as-syari’ah ) . Dia  juga  memberikan  prioritas  terhadap  kaidah-kaidah  holistik/universal  ( al- qawa’id al-kulliyah ) di atas hukum-hukum tunggal dan parsial. Menurut Auda, dengan menggunakan pendekatan  holistik,  dapat  berperan  dalam  usulan  pembaruan  kontemporer.  Dengan  memperluas paham  sebab-akibat  untuk  meliputi  semua  jaringan  sebab-akibat  di  sekitar  kita,  maka  akan  terlahir sebuah  rangkaian  yang  komplekss,  dimana  sesuatu  dapat  terjadi  bukan  karena  suatu  sebab  tunggal, melainkan karena sebuah komplekssitas yang memiliki tujuan bersama. 45
41 Abdullah al-‘Imrani. Loc.Cit , h.181–182.
42 Ibn Juzayy, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2005, h.209–210.
43 Jasser  Auda, Maqasid  al-Shariah  as  philosophy  of  Islamic  law:  A  system  approach ,  London: International Institute of Islamic Thought, 2008, h.46.
44 Ibid , h.197-199.
45 Ibid , h.200.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam  menetapkan  hukum  dan  kaidah-kaidah  keabsahan Hybrid  Contract, para  faqih  tidak mengandalkan  satu  nas  untuk  menyelesaikan  permasalahan  terkait Hybrid  Contract, dengan mengamati nas-nas utama seperti dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berarti: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”, hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang penggabungan akad jual  beli  dan sharf, larangan  beliau  ketika  menggabungkan  dua  akad  dalam  satu  transaksi,  dan mengkaji  dalil-dalil  nas  yang  terkait,  maka  menghasilkan  kaidah-kaidah  keabsahan Hybrid  Contract beserta  batasan-batasan  supaya  tidak  menjadi  haram  hukumnya  dengan  dalil-dalil  tunggal  yang mendukung  kaidah-kaidah  yang holistik.  Apabila  para  faqih  menggunakan  pendekatan  atomistik  dan menerapkan  cara  berpikir  yang  berbasis  kausalitas  dalam  memahami  nas  untuk  menetapkan  hukum Hybrid Contract, dapat dipastikan bahwa hukum Hybrid Contract diperbolehkan atau dilarang.

## Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Multidimensionalitas
Melalui  fitur  multidimensionalitas,  Auda  menyerukan  untuk  menggunakan  pendekatan  kritis dan  multi-dimensi  terhadap  teori  hukum  Islam  agar  terhindar  dari  pandangan  yang  memiliki  corak posmodernis. Dengan cara ini dapat  diketahui bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi  seperti  sumber-sumber,  derivasi-derivasi  kebahasaan,  metode  penalaran,  mazhab-mazhab, dimensi  kultur  dan  sejarah,  atau  ruang dan  waktu.  Menurut  Auda, pendekatan  yang kritis  dan  multi- dimensi yang berbasiskan sistem dan terarah kepada maqashid akan memberi solusi kerangka berpikir yang  memadai  untuk  analisis  serta  pengembangan  teori  hukum  Islam. 46 Dengan  fitur  multi- dimensionalitas,  dalil-dalil  yang  terlihat  bertentangan  antara  dalil  satu  dengan  yang  lainnya  dapat terselesaikan.
Dalil-dalil nas yang menjelaskan tentang hukum Hybrid Contract apabila dilihat dari satu sisi terdapat  kontradiksi  ( tanaqud ) . Akan  tetapi,  apabila  menggunakan  metode  konsiliasi  ( al-jam’ ) yang merupakan  metode  pemecahan  pertentangan  antar-dalil  dimana  para  faqih  dituntut  untuk  meneliti kondisi  atau  konteks  yang  hilang  dan  berusaha  menginterpretasi  nas-nas  terkait  berdasarkan  konteks tersebut, maka akan dihasilkan solusi atas permasalahan terhadap Hybrid Contract.

## Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Kebermaksudan
Fitur  kebermaksudan  merupakan  pengikat  umum  bagi  semua  fitur  sistem  lainya,  seperti kognisi,  holisme,  keterbukaan,  hierarki,  saling  bergantung  dan  multidimensionalitas.  Menurut  Auda, maqashid sebagai  sebuah  teori  telah  memenuhi  kriteria  dasar  metodologis,  rasionalitas,  kegunaan, keadilan, dan moralitas.
Dalam  kaitannya  dengan  maksud  hadits  Nabi  Muhammad  SAW, Maqashid dapat dimanfaatkan  dalam  kontekstualisasi  hadits.  Menurut  al-Qarafi,  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan Rasulullah  SAW  sebagai  penyampai  pesan  ilahi,  memiliki  klasifikasi  tersendiri  menurut  potensi pembuatan hukum Islam. Al-Qarafi juga menandaskan bahwa masing-masing klasifikasi ini memiliki implikasi yang berbeda dalam hukum Islam.
Fitur  kebermaksudan  memiliki  aplikasi  terhadap  sumber  hukum  Islam,  salah  satunya  adalah Maqashid kenabian  (Sunnah).  Salah  satu  klasifikasi Maqashid kenabian  adalah  maksud  berfatwa. Hybrid  Contract (multi  akad)  dalam  upaya  mencapai  kebermaksudan  memiliki  keterkaitan  dengan maksud  berfatwa.  Dalil-dalil  penyusun  maupun  pendukung  konsep Hybrid  Contract banyak  diambil dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang merupakan implikasi maksud terhadap hukum-hukum dalam bertransaksi.

## KESIMPULAN
Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis Hybrid Contract dalam perbankan  syari’ah, maka  dapat  diambil  kesimpulan:  1) Hybrid  Contract (multi  akad)  adalah  himpunan  beberapa  akad yang  dikandung oleh  sebuah  akad yang  disepakati  kedua belah  pihak, baik  secara  gabungan  maupun secara  timbal-balik,  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad;  2)  Beberapa  model  pengembangan  akad  yang
46 Jasser Auda. Ibid , h.226-227
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
digunakan  dalam  produk  perbankan  syari’ah  diterapkan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  bentuk  kombinasi  akad-akad  yang mengambil dua model, akad berganda ( mujtami’ah ) dan akad berbilang ( muta’addidah ).
Hybrid  Contract dalam  konsep maqāsid  al-sharī’ah Jasser  Auda  adalah  penggabungan  akad yang  diterapkan  pada  banyak  Lembaga  Keuangan Syari’ah sebagai  upaya  untuk  mencapai  validasi seluruh  kognisi,  holisme,  multi-dimensionalitas  dan  kebermaksudan.  Eksistensi Hybrid  Contract sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di era modern ini. Hal ini dikarenakan produk keuangan/  bisnis syari’ah mengalami  perkembangan  yang  sangat  dinamis  dan  “memaksa”  lembaga keuangan untuk terus mengikuti perkembangan model transaksi-transaksi modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi, F. (t.th). Qamus al-Muhith. Washington: Dar al-Hadits, h.117. Abdullah  al-‘Imrani.  (2006). Al-’Uqud  al-Maliyah  al-Murakkabah:  Dirasah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah wa  Tathbiqiyyah .  Riyadh:  Dar  Kunuz  Eshbelia  li  al-Nasyr  wa  al-Tauzi’,  cet.  I,  h.45,  46,  57, 64,180-182.
Abdullah,  B.,  &  Saebani,  B.  A.  (2013). Metode  penelitian  ekonomi  Islam  (Muamalah) . Bandung: Pustaka Setia.
Abu Barakat Ahmad al-Dardir. (t.th.). Al-Syarh al-Kabir ‘ala al-Maqna’ . Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XII, h. 132.
Alfin,  A.  (2015).  Multi  akad  dalam  perspekif  fiqih  dan  implementasinya  di  perbankan  syariah. Al- Hurriyah , 17, 1, 4.
Al-Jurjani. (1969). al-Ta’rifat . Beirut: Maktabah Libnan, h.93. Al-Syafi’i. (1998). Mukhtashar al-Muzani. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid II, h.205. Arfan, A. (2008). Geneologi pluralitas mazhab dalam hukum Islam . Malang: UIN Malang Press. Arfan,  A.  (2013).  Maqasid  Al-Syari’ah  sebagai  sumber  hukum  Islam:  Analisis  terhadap  pemikiran Jasser Auda , Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam . VII, 2 , h. 184 Ashfahani. (2004). Mu’jam Mufradat alfadz al-Qur’an . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, h.525.
Auda,  J.  (2008). Maqasid  al-Shariah  as  philosophy  of  Islamic  law:  A  system  approach .  London: International Institute of Islamic Thought.
Bungin.  B.  (2007). Penelitian  kualitatif:  komunikasi,  ekonomi,  kebijakan  publik,  dan  ilmu  sosial lainnya . Jakarta: Kencana.
Fairuz, A. Qamus al-Muhith . Washington: Dar al-Hadits, h. 917. Hammad,  N. (2005). Al-’Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, h.7.
Ibn Juzayy. (2005). al-Qawanin al-Fiqhiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, h.209–210. Ibn Manzhur. (t.th.) Lisan al-‘Arab . Jilid VIII, h.53. Ibn Qayyim. (2006). I’lam al-Muwaqqi’in. Riyadh: Dar Ibn al-Jauziyyah, h.153. Ibn Qudamah. (1997). Al-Mughni . Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, Jilid VI, h.263. Ibn Qudamah. (t.th.). Raudhah al-Nadzir. Riyadh: Maktabah al-‘Abaikan, Jilid 1, h.114. Ibn Rusyd. (2011). Bidayah al-Mujtahid . Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, h.162. Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah , Jilid. XXIX, h.334. Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra , Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I, h.126. Imam Malik ibn Anas. (1951). Al-Muwaththa’ . Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, Jilid II, h.663. Imam Muslim. (t.th.). Shahih Muslim . Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Jilid III, h.1208
Isfandiar, A. A. (2013). Analisis fiqh muamalah tentang hybrid contract model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Jurnal Penelitian , 10, 2, 205, 206. Mahmud  Hamid  Utsman.  (142H). Al-Qamus  al-Mubin  fi  Ishthilahat  al-Ushuliyyin, Riyadh:  Dar  al- Zahim.
Nashrullah, G., dkk. (2014) Konsep maqashid al-syari’ah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah, 1, 68.
Nata, A. (2010). Metodologi studi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 ISSN (Online)  : 2503-1929
Prastowo, A. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Sanawi, P. (2016). Dewan Pengawas Syari’ah XII Tahun 2016. http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt 01returnid=67 diakses 09 Februari 2017
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1995). Penelitian  hukum  normatif  suatu  tinjauan  singkat .  Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
Susamto,  B.  (2016). Tingkat  penggunaan  multi  akad  dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jurnal Al-Ihkam , 11, 1, 215.