## Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia

## Aidil Aulya
Hukum Keluarga, UIN Imam Bonjol Padang Email: aidilaulya@uinib.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  dominasi  penguasa  (negara)  berakibat  pada  terbentuknya  hukum  yang bersifat  unifikatif  terhadap  masyarakat.  Hukum  dalam  masyarakat  diunifikasi  dalam  bentuk  persamaan hukum di tengah pluralitas hukum yang hidup di masyarakat (living law). Penelitian ini merupakan penelitian politik  hukum  dengan  pendekatan  historis.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  penyusunan  Undang-undang  Perkawinan  (UUP)  No.  1  Tahun  1974. Pembentukan  serta  implementasi  dari  UUP  dikontrol  oleh  hegemoni  kekuasaan.  Hegemoni  kekuasaan tersebut dapat dilihat dari dua periodesasi, masa kolonial dan pasca kolonial (orde lama dan orde baru). Kata Kunci: Hukum Keluarga; Politik Hukum; Perkawinan.

## Abstract
This article shows that the domination of the ruler (state) results in the formation of laws that are unique to society. Law in society is unified in the form of legal equality amidst the plurality of laws that live in society (living  law).  This  research  is  a legal  political  research  with  historical  approach.  Primary  data  sources  in  this study are documents related to the formulation of the Marriage Law (UUP) No. 1 of 1974. The formation and implementation of the UUP is controlled by the  hegemony of power. The hegemony of power can be  seen from two periods, the colonial and post-colonial periods (the old order and the new order).
Keywords: Family Law; Politics of law; Marriage.

## PENDAHULUAN
Dominasi  penguasa  (negara)  berakibat  pada  terbentuknya  hukum  yang  bersifat  unifikatif  terhadap masyarakat.  Hukum  dalam  masyarakat  diunifikasi  dalam  bentuk  persamaan  hukum  di  tengah  pluralitas hukum  yang  hidup  di  masyarakat  ( living  law ).  Hukum  yang  diciptakan  menjadi  tidak  efisien  karena  bukan didasarkan  pada  apa  yang  baik  bagi  masyarakat.  Hukum  memang  selalu  identik  dengan  kekuasaan,  karena hukum  dibuat  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kekuatan  untuk  berkuasa.  Selama hukum  dibuat  berdasarkan  kekuasaan  bahkan  untuk  mempertegas  status  quo,  maka  akan  akan  semakin lemah  nilai  keadilan  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  seharusnya  berdasarkan  kebutuhan  mayoritas  tanpa mengabaikan  hak  minoritas.  Artinya  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  harus  berjalan  dua  arah

## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education
sehingga  sosio  masyarakat  menjadi  lebih  stabil.  Negara  sebagai  pembuat  hukum  tidak  boleh  menjadikan masyarakat sebagai objek pasif bagi hukum.
Perkembangan  sosio  politik  hukum  Islam  di  Indonesia  bisa  dipaparkan  dan  dianalisis  berdasarkan fakta sejarah. Dalam perspektif sosio legal yang digunakan dalam penelitian ini, hukum tidak bisa dipandang dari  satu  perspektif  saja.  Hukum  harus  dipahami  secara  komprehensif  dan  menyeluruh  dan  terintegrasi dengan  kebudayaan  (termasuk  di  dalamnya  sejarah).  Perkembangan  sejarah  hukum  Islam  dan  bagaimana kedudukannya  dibagi  menjadi  dua  periodesasi,  periode  pra  kemerdekaan  dan  pasca  Kemerdekaan.  Dua periodesasi sejarah ini mempunyai corak yang sangat berbeda dalam keterkaitannya dengan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Studi  hukum  normatif  tidak  dapat  menjawab  pelbagai  persoalan  yang  muncul  di  tengah  pergolakan dinamika pemikiran hukum pada masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab  secara  tekstual  dan  mono  disiplin.  Dalam  situasi  seperti  ini  penjelasan  yang  lebih  mendasar  dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa  menjelaskan  hubungan  antara  hukum  dan  situasi  sosio  kultural  serta  sistem  politik  tertentu.  Untuk menguraikan itu secara komprehensif, maka perlu digunakan metode penelitian socio legal (irianto, 2012) yang bersifat  kualitatif  (Sugiyono,  2011),  berdasarkan  data  kepustakaan.  Dengan  socio  legal  approach,  studi  ini menggunakan  pendekatan  historis.  Metode  penelitian  kualitatif yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi (Muhadjir, 2000).

## HASIL PENELITIAN FDAN PEMBAHASAN

## A. Periode Pra Kemerdekaan
1. Masa Penjajahan Belanda
Dalam  pelbagai  penelitian  ilmiah  mengenai  Nusantara  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Agus  Sunyoto diketahui  bahwa  semenjak  kala  Pleistosen  akhir,  para  penghuni  kuno  kepulauan  Nusantara  sudah  mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama dan ritual pemujaan. Agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indocina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga pulau-pulau Pasifik dikenal dengan Animisme atau di Jawa dikenal dengan agama Kapitayan (Sunyoto, 2011) (Durkheim, 2011). Setelah mengalami sejarah panjang akhirnya Islam masuk ke Nusantara. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, Nusantara terdiri dari kerajaan-kerajaan yang sudah dipengaruhi  oleh  agama  Hindu  yang  dibawa  oleh  pedagang  dari  India.  Namun  secara  perlahan  Islam berkembang dari pesisir ke pedalaman. Agama Islam dan termasuk juga mazhab Syafi ’ i (mazhab yang mayoritas) menjadi  berkembang  sehingga  terjadilah  interaksi  dengan  budaya  lokal  masyarakat  serta  hukum  adat  ( S.  Lev, 1986 ).  Bisa  dikatakan  inilah  penyebab  mazhab  Syafi ’ i  menjadi  mazhab  yang  paling  banyak  digunakan  dalam masyarakat Indonesia.
Daniel  S.  Lev  memandang  bahwa  Belanda  mengubah  kondisi  bukan  dengan  memberlakukan  hukum  yang baru,  tetapi  dengan  menerapkan  kebijakan  politik  yang  baru.  Pihak  VOC  tetap  mempertahankan  hukum adat/lokal  kecuali  hal  itu  berhubungan  dengan  kepentingan  dagangnya  (S.  Lev,  1990).  Namun  dalam  bidang perkawinan  Belanda  tetap  saja  membuat  kebijakan  mengenai  aturan  perkawinan.  Hal  ini  terbukti  dengan adanya larangan perkawinan antara orang Kristen dengan non Kristen pada tahun 1617 dan masih tetap berlaku hingga 200 tahun kemudian (Baso, 2005). Kemudian pada tanggal 7 Desember 1643, suatu perintah dari gereja untuk distrik Batavia agar melarang aktifitas yang mengganggu agama Kristen (Lukito, 1998). Dari aturan-aturan
yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Belanda,  ada  semacam  sikap  kecurigaan  pemerintah  Belanda  terhadap agama-agama  non  Kristen.  Dilihat  dari  perspektif  yang  lain,  tujuan  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh pemerintah Belanda ini bisa diidentifikasi sebagai upaya untuk melemahkan kedudukan agama non Kristen dan setelah itu berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Dugaan semacam ini sangat kuat karena kolonialisme  klasik selalu berujung kepada tiga hal, gold (kekayaan), glory (kejayaan), dan gospel (penyebaran agama).
Walaupun  kecurigaan  Belanda  terhadap  agama-agama  non  Kristen  terbilang  cukup  besar,  namun  pada awalnya pemerintah kolonial Belanda hanya memberlakukan hukum Belanda kepada masyarakat Eropa saja dan tidak memberikan kebijakan khusus terhadap hukum masyarakat pribumi.  Namun  kebijakan  tersebut  berubah pada  tanggal  25  Mei  1670  dengan  diterbitkannya  Resolusi  Pemerintah  Hindia  Belanda  ( Resolutie  der  Indische Regeering )  yang  dikenal  dengan  sebutan  Koleksi  Hukum  Freijer  ( Compendium Freijer )  oleh  VOC.  Resolusi  ini merupakan  peraturan  pertama  yang  berisi  kompilasi  hukum  Islam  mengenai  perkawinan  dan  kewarisan  yang diterapkan  di  pengadilan  VOC  (Lukito,  1998).  Di  Semarang,  pemerintah  mengeluarkan  koleksi  hukum  Jawa primer  yang  diambilkan  kitab  hukum  Islam  Mugharrar  ( Compendium  der  Vornaamste  Javaansche  Wetten Nauwkeurig Getrokken Uit Het Mohammedaansche Wetboek Mogharraer ) untuk pengadilan-pengadilan umum (Nasution,  2002).  Di  Cirebon    ada Cirbonsche  Rechtboek (Pepakem  Cirebon).  Di  Sulawesi  Selatan  pemerintah Kolonial  mengeluarkan  Koleksi  Hukum  Hindia  Belanda  dari  Hoven  van  Bone    dan  di  Goa  ( Compendium Indiansche  Wetten  bij  de  Hoven  van  Bone  en  Goa )  (Lukito,  1998). Sostroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi menjelaskan bahwa pada tahun 1708 Gubernur Jenderal van Hoorn memerintahkan agar masyarakat pribumi di Jawa dan Madura menyelesaikan permasalahan pidana berdasarkan hukum adat. Penyelesaian masalah pidana bagi masyarakat Jawa dan Madura ini menjadi wewenang bupati dan pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah tersebut (Aulawi, 1979).
Perhatian  Belanda  yang  masih  belum  dominan  terhadap  hukum  Islam  disebabkan  oleh  kurangnya pemahaman Belanda terhadap hukum adat. Akibat yang ditimbulkan dari kekurang pahaman Belanda ini adalah adanya anggapan bahwa hukum Islam dan hukum adat di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Salomon Keyzer menganggap bahwa hukum Islam yang murni harus berfungsi sebagai acuan utama untuk memahami  hukum adat.  Dalam  hal  ini,  L.W.C van Den  Berg  (1845-1927)  memandang  bahwa  adat Jawa dan Madura merupakan penyimpangan dari hukum Islam (Otto, 2010). Selama bertugas di Indonesia 1870-1887 van  Den  Berg  memandang  bahwa  orang  Islam  Indonesia  telah  menerima  hukum  Islam  secara  keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Penjelasan van Den Berg  ini dikenal dengan teori Receptio in Complexu (Azizy, 2002). Sebagai  pengakuan  terhadap  teori  van  Den  Berg,  maka  pada  bulan  Januari  1882,  Raja  Belanda  Willem  III mengeluarkan  dekrit  kerajaan  nomor  24  yang  diumumkan  dalam  Lembaran  Negara  nomor  152  tahun  1882. Dekrit  kerajaan  ini  mengatur  dibentuknya  pengadilan-pengadilan  Islam  (Hurgronje,  1993).  Formalisasi  dan regulasi  mengenai  Pengadilan  Agama  ini  tetap  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum  pelengkap (komplementer).  Karena  pada  dasarnya  keputusan  pegadilan  agama  hanya  bisa  dieksekusi  apabila  sudah disetujui  oleh  landraad.  Yurisdiksi  Pengadilan  Agama  ini  meliputi  masalah  pernikahan,  perceraian,  waris,  dan wakaf.
Lukito menganggap adanya pengaturan tentang pengesahan hasil Pengadilan Agama oleh pengadilan umum memberikan  dampak  negatif  bagi  praktek  implementasi  hukum  Islam.  Fakta  yang  terjadi  akibat  aturan  ini adalah,  sesuatu  yang  diputuskan  oleh  penghulu  melalui  Pengadilan  Agama  akan  dikesampingkan  oleh pengadilan-pengadilan  negeri.  Bahkan  menurutnya,  muncul  legislasi  lain  sebagai  klausa-klausa  pembatas.
Sebagai  contoh,  adanya  staatsblad  No.  482  Tahun  1932,  pasal  4,  paragraf  2b  yang  tidak  mengakui  hak  para petugas  perkawinan orang  Islam  untuk  menangani  suatu  perkawinan yang  bertentangan  dengan adat  Minang Kabau  dan  Batak  (Lukito,  1998).  Pemerintah  Belanda  pada  prinsipnya  memberikan  kebebasan  dalam menjalankan hukum Islam, namun secara tidak langsung membatasi dengan pelbagai aturan yang dikeluarkan. Kebebasan dalam menjalankan hukum Islam yang diberikan oleh pemerintah Belanda hanya bersifat kebebasan semu.  Hal  ini  menyebabkan  kemarahan  dan  ancaman  boikot  dari  masyarakat  terhadap  Pengadilan  Agama. Melihat  munculnya  kecaman  dari  masyarakat  terhadap  pembatasan-pembatasan  tersebut  maka  pemerintah Belanda akhirnya mencarikan solusi baru.
Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan antara masyarakat pribumi dengan pemerintah Belanda pada tahun  1889  dibentuklah  Kantor  Urusan  Pribumi  (Kantoor  voor  Inlandsche  Zaken)  dan  dipimpin  oleh  Christian Snouck Hurgronje (1867-1936) yang datang pada tahun tersebut. Menurut Aqib Suminto, kalau Hurgronje dinilai sebagai  peletak  dasar  politik  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  untuk  melemahkan  hukum  Islam,  maka Kantoor  voor  Inlandsche  Zaken  merupakan  alat  untuk  melaksanakan  idenya  tersebut.  Selanjutnya  Suminto menyatakan bahwa Kantoor voor Inlandsche Zaken merupakan lembaga yang berperanan memberikan nasehat kepada pemerintah  dalam masalah pribumi  (Suminto, 1985).  Tahun berdirinya Kantoor  voor Inlandsche Zaken merupakan  awal  mula  politik  etis  ( Etische  Politiek ).  Titik  awal  berlakunya  politik  etis  adalah  pidato  Ratu Wilhelmina  pada  tahun  1901  yang menegaskan  bahwa  Belanda  mempunyai  kewajiban  moral  terhadap  rakyat Indonesia (Suminto, 1985). Kewajiban moral Belanda terhadap rakyat pribumi hanya semacam kamuflase untuk mengambil  hati  dan  simpati  masyarakat  pribumi  agar  ketegangan  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan masyarakat menjadi sedikit mereda.
Hurgronje mengemukakan pendapatnya yang dikenal dengan teori receptie, bahwa hukum Islam baru bisa berlaku  apabila  sudah  diterima  oleh  hukum  adat.  Pendapat  Hurgronje  sebenarnya  bertujuan  untuk mengokohkan  hegemoni  kolonialisme  pemerintahan  Belanda  dan  juga  bertujuan  untuk  melemahkan  hukum Islam. Teori receptie ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh dan Gayo. Teori ini kemudian dikemas menjadi konsep  Het Indische Adatrecht yang dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1892-1941)  (Luthfi,  1991).  Hurgronje  menjalankan  kebijakan  yang  disusunnya  dengan  cara  mengurangi  Islam menjadi  entitas  keagamaan  dan  memberikan  kebebasan  yang  luas  pada  ritual  peribadatan,  namun  tetap mengawasi dengan ketat semua kegiatan politik. Secara umum substansi gagasan Hurgronje merupakan kontrol pemerintah  terhadap  Islam  yang  dianggap  membahayakan  secara  politik.  Bahkan  akulturasi  antara  muslim  di Indonesia dan muslim di negara-negara Arab pun diawasi dengan sangat ketat. Hal ini terbukti dengan adanya aturan  pemerintahan  Belanda  yang  ingin  mengawasi  orang-orang  Islam  yang  akan  berangkat  haji  dan  pulang haji.
Pasca  Snouck  Hurgronje  muncul  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  sangat  dipengaruhi  oleh pemikirannya.  Pertama,  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  1929  yang  tercantum  dalam  staatsblad  yang menempatkan penghulu sebagai pegawai pemerintah yang berada di bawah kontrol bupati. Melalui peraturan ini  dibuatlah  prosedur  registrasi  perkawinan,  perceraian,  dan  biaya  yang  dibayar  untuk  pelayanan.  Kedua, muncul Staatsblad No.53 Tahun 1931 yang memberikan pengaruh serius terhadap eksistensi hukum Islam. Ada tiga  aturan  baru  yang  ditawarkan  dalam  peraturan  ini  yaitu,  priesterraaden  dihapuskan  dan  diganti  dengan Majelis  Pengadilan  Penghulu  (penghoeloegerecht),  yang  terdiri  dari  penghulu  sebagai  hakim,  dibantu  oleh sebanyak-banyaknya dua orang penasehat dan seorang panitera ( S. Lev, 1986 ). Penghulu mempunyai status dan gaji  sebagai  abdi  pemerintah.  Selanjutnya  adalah  pembentukan  pengadilan  banding  untuk  melakukan  review
yang telah dikeluarkan penghulu di atas. Namun peraturan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kesulitan pemerintah dalam masalah keuangan. Namun berdasarkan dekrit 1931, pada tahun 1937 dibentuklah Mahkamah  Islam  Tinggi  (Hof  voor  Islamietische  Zaken).  Lembaga  tersebut  dibentuk  untuk  perkara-perkara banding  dari  pengadilan  penghulu.  Ketiga,  pengundangan  peraturan  staatsblad  No.  116  Tahun  1937.  Dalam perundangan  itu  disebutkan  bahwa  masalah  kewarisan  tidak  lagi  menjadi  yurisdiksi  Pengadilan  Agama,  akan tetapi berpindah menjadi yurisdiksi pengadilan umum (masalah kewarisan diselesaikan dengan hukum adat) ( S. Lev,  1986 ).  Keempat,  perundangan  yang  dikeluarkan  adalah ‘ Ordona nsi  Mengenai  Catatan  Perkawinan’ pada tahun  1937.  Ordonansi  ini  mengusulkan  penghapusan  poligami,  namun  segera  ditarik  kembali  karena  adanya penolakan yang kuat dari masyarakat muslim Indonesia. Pada tahun yang sama berdasarkan staatsblad No. 638 tahun  1937,  didirikan pengadilan  ‘Kadi’ untuk  tingkat  pertama  dan  banding  di  bagian  selatan  dan  timur Kalimantan  (Lukito,  1998).  Berdasarkan  fakta  sejarah  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  pro  kontra  megenai poligami pun sudah terjadi pada masa pemerintahan Belanda.
Hukum perkawinan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda  berakhir dan dicukupkan dengan pasal  131  ayat  2  sub  b  IS  ( indische  staatsregeling ).  Hal  ini  merupakan  kelanjutan  dari  pasal  75  redaksi  lama regelings regrement (RR) tahun 1854 yang hanya mengatur masalah perkawinan. Sedangkan dasar perkawinan adalah  hukum  adat  dengan  dicabutnya  Compendium  Freijer  tanggal  3  Agustus  1828.  Secara  tekstual  hukum perkawinan  yang  berlaku  adalah  hukum  adat.  Kecuali  untuk  penduduk  yang  beragama  Kristen  berlaku  HOCI ( Huwelijk  Ordonantie  Christen  Indonesier  Java  Minahasa  an  Amboina )  (Nasution,  2002).  Aturan-aturan peninggalan pemerintah Belanda ini baru dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya UUP pada tahun 1974. Pembatalan  ketentuan- ketentuan  ini  dinyatakan  dalam  pasal  66  yang  menyatakan  bahwa,  “ untuk  perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya  Undang-undang  ini  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.  74),  Peraturan  Perkawinan  Campuran  ( Regeling  op  de  gemengde  Huwelijken  S .  1898  No.  158),  dan peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  Undang-undang  ini dinyatakan tidak berlaku ”.
Perkembangan  sosio  kultural  hukum  Islam  masa    penjajahan  Belanda  sangat  dipengaruhi  oleh  tendensi politik  Belanda  untuk  mempertahankan  status  quo  di  Indonesia.  Belanda  mencoba  membenturkan  antara hukum adat dengan hukum Islam untuk melakukan propaganda hukum agar hukum Islam menjadi hukum yang inferior  di  bawah  superioritas  hukum  adat.  Belanda  yang  pada  awalnya  mempunyai  tujuan  mencari  untung ( profit oriented ) dalam perdagangan pada akhirnya mencoba memberlakukan dualisme hukum yang berdampak pada bermunculannya undang-undang mengenai hukum Islam yang ada pada masa penjajahan Belanda.

## 2. Masa Penjajahan Jepang
Peralihan  pemerintahan  Belanda  kepada  pemerintahan  Jepang  hanya  memakan  waktu  kurang  dari  dua bulan. Jawa jatuh dalam waktu satu minggu pada tanggal 8 Maret 1942 (Ricklefs, 2001). Menurut Kahin, Jepang mencoba untuk mencari dukungan orang Indonesia melalui Jawa Hokokai dan dukungan dalam bidang agama. Pada  akhir  1943,  Jepang  membentuk  organisasi  Islam  berskala  besar  yang  bersifat  inklusif  dan  membawahi organisasi  non  politik  yang  ada  yaitu,  MIAI  (Madjelis  Sjuro  Muslimin  Indonesia  atau  Masyumi)  (Kahin,  2013). Pembentukan  Masyumi  tentu  saja  merupakan  sebuah  politik  Jepang  untuk  melancarkan  propagandanya  agar mendapatkan  dukungan  dari  kalangan Kyai  dan kalangan  kelompok  Islam  lainnya  (Benda, 1955).  Namun  pada
akhirnya  Masyumi  berbalik  arah  menjadi  alat  perlawanan  Kyai  terhadap  pemerintahan  Jepang  yang  dinilai banyak melecehkan umat Islam.
Dari  sisi  hukum  Islam,  pergantian  otoritas  jajahan  tidak  membawa  perubahan-perubahan  yang  sangat signifikan.  Perubahan-perubahan  struktural  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Jepang  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  cara  untuk  mempertahankan  status  quo  dengan  tidak  mengubah  substansi  hukum. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang hanya membawa kemajuan dan memperkuat kedudukan Pengadilan Agama dalam satu atau dua daerah di luar Jawa (S. Lev, 1986). Artinya lembaga-lembaga peradilan di Jawa  dan  Madura  menjalankan  tugas  mereka  seperti  biasa  dalam  yurisdiksinya  menangani  perkara  mengenai perkawinan  dan  terkadang  bertindak  sebagai  penasehat  dalam  masalah  kewarisan  sehingga  tidak  mengalami kemajuan yang sangat berarti (Lukito, 1998). Usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk memperoleh kembali hak-hak  yang  telah  hilang  mengenai  masalah  kewarisan  dilakukan  dengan  cara  memberikan  tekanan  kepada Pemerintah  Balatentara  Nippon.  Akan  tetapi  permintaan  itu  ditangguhkan  sampai  Indonesia  merdeka  sesuai dengan nasehat dari Soepomo (S. Lev, 1986).
Melihat  dari  singkatnya  waktu  pendudukan  pemerintahan  Jepang  di  Indonesia,  maka  bisa  disimpulkan bahwa  pemerintahan  Jepang  tidak  berhasil  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  hukum  Islam  di Indonesia.  Permasalahan eksternal Jepang yang menghadapi perang terbuka dengan sekutu juga menjadi salah satu sebab penyebab kurangnya perhatian pemerintah Jepang terhadap Islam.

## B. Periode Pasca Kemerdekaan
Periode ini dibagi menjadi dua bagian yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pembagian periodesasi sejarah  seperti  ini  sangat  penting  untuk  menunjukkan  bahwa    kebijakan  politik,  konstelasi  politik,  dan  sosio kultural  yang  berbeda  akan  menghasilkan  rumusan  legislasi  hukum  yang  berbeda.  Pembagian  periodesasi  ini juga  penting  untuk  menunjukkan  bahwa  hukum  terkadang  digunakan  sebaga  alat  untuk  melegitimasi  dan mempertahankan status quo pemerintahan.

## 1. Masa Pemerintahan Orde Lama
Sebelum  Indonesia  merdeka,  rumusan  tentang  dasar  negara  Indonesia  sudah  menjadi  diskursus  awal. Perdebatan  mengenai  dasar  negara  ini  menjadi  sebuah  acuan  sejarah  yang  sangat  menentukan  dalam  politik hukum Islam pada fase selanjutnya. Munculnya kata- kata “kewaji ban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya ,” dipandang  sebagai  usaha  untuk  mendirikan  negara  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu  menjadi problematika  dilematis  bagi  pluralitas  Indonesia  yang  tidak  saja  berdasarkan  perjuangan  masyarakat  muslim semata. Sehingga muncul protes dari beberapa tokoh untuk mengganti kata-kata ini (Saidi, 2007). Pada akhirnya pilihan yang tepat bagi founding fathers Indonesia adalah negara nasionalis yang diproklamasikan pada tanggal 17  Agustus  1945  (Otto,  2010).  Disepakatinya  Pancasila  sebagai  dasar  negara  merupakan  sebuah  bentuk  sikap akomodatif  dari  tokoh  bangsa    untuk  menyatukan  bangsa  Indonesia.  Namun,  sebagian  kecil  dari  masyarakat menganggap ini merupakan sebuah kekalahan politik Islam yang tidak berhasil mendirikan negara Islam.
Pada  awal  kemerdekaan  Indonesia  muncul  semangat  untuk  meruntuhkan  kekuatan  kolonial  dan membangun  kedaulatan  nasional  dengan  meninggalkan  seluruh  warisan  hukum  yang  dikonstruksi  pada  masa Belanda.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membangun  pondasi  hukum  nasional.  Namun  pluralitas  hukum  yang  sudah dikonstruksi secara massif sejak masa kolonialisme menjadikan implementasinya tersendat. Berlakunya hukum Islam di Indonesia pada masa ini ditandai dengan runtuhnya teori receptie yang selama ini dikembangkan oleh Belanda.  Hazairin  menegaskan  bahwa  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  dan  setelah  disahkannya  UUD  1945,
seluruh  peraturan  Belanda  yang  bersandar  pada  teori  receptie  tidak  berlaku  lagi.  Karena  teori  ini  dipandang berlawanan  dengan  semangat  konstitusi.  Teori  ini  harus  keluar  dari  hukum  Indonesia,  karena  bertentangan dengan  Alquran  dan  sunnah.  Penolakan  Hazairin  terhadap  teori  receptie  ini  dengan  menyatakan  bahwa  teori tersebut merupakan ‘teori iblis’ (Hazairin, 1982).
Dalam  masalah  legalisasi  hukum  keluarga,  ada  keinginan  yang  kuat  untuk  merumuskannya  dalam perundang-undangan.  Maka  disusunlah  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak, dan  Rujuk.  Undang-undang  ini  hanya  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan  Madura.  Untuk  memperluas  cakupan wilayah dari UU ini dibuatlah peraturan baru yaitu UU No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU No. 22 tahun 1946 diseluruh daerah di Indonesia. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 dan UU No 32 tahun 1954 ini adalah sebagai kelanjutan dari  staatsblad  nomor 198 tahun 1895 dan 1929 jo.  staatsblad  No. 467 tahun 1931 dan Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie staatsblad No. 98 tahun 1933. Kemudian Departemen Agama melalui Menteri  Agama  mengeluarkan  peraturan  Menteri  Agama  mengenai  wali  hakim  dan  tata  cara  pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama (Sopyan, 2011). Undang-undang ini merupakan salah satu  terobosan  pertama  sebagai  upaya  untuk  melakukan  unifikasi  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa dilihat dari pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yang dituliskan dalam konsiderannya.
Politik Islam pada Orde Lama ini oleh van Nieuwenhuijze yang dikutip oleh Bahtiar Effendi disebut sebagai dekonfessionalisasi. Istilah dekonfessionalisasi pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa agar dapat menyelenggarakan suatu pertemuan tertentu, wakil-wakil dari pelbagai kelompok peribadatan akan menyepakati  sebuah  landasan  yang  dirumuskan  bersama.  Persetujuan  tersebut  merupakan  implikasi-implikasi tertentu  dari  sejumlah  doktrin  peribadatan  mereka  yang  akan  dihindari  sebagai  topik  pembicaraan  (Effendi, 1998). Dalam  menegaskan  teori  dekonfessionalisasi  ini  dalam  memahami  politik  Islam,  van  Nieuwenhuijze mengemukakan  dua  kasus.  Pertama,  tentang  penerimaan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  oleh  umat  Islam. Kedua,  adalah  dengan  dibentuknya  Departemen  Agama  pada  3  Januari  1946 (Effendi,  1998) .  Teori dekonfessionalisasi  yang  diungkapkan  oleh  van  Nieuwenhuijze  sebenarnya  menegaskan  tentang  politik  umat Islam menghadapi pemerintahan Orde Lama. Umat Islam dalam pandangan ini harus menampilkan bentuk Islam yang bisa diterima oleh semua golongan. Artinya, Islam tidak lagi diidentikkan dengan gerakan pendirian negara Islam  dengan  pemahaman  yang  kaku  dan  skriptualistik.  Sehingga  Islam  dengan  segala  prinsip-prinsipnya  bisa relevan dengan perkembangan zaman.

## 2. Masa Pemerintahan Orde Baru
Pada  masa  ini  terdapat  dua  rancangan  undang-undang  perkawinan  yang  pernah  dibahas  di  DPR.  Pertama RUU yang diajukan oleh pemerintah/Departemen Agama kepada DPR pada tanggal 22 Mei 1967 dengan nama RUU  tentang  Pokok-pokok  Peraturan  Pernikahan  Umat  Islam.  Kedua,  RUU  yang  diajukan  oleh Pemerintah/Departemen  Kehakiman  kepada  DPR  pada  tanggal  7  September  1968  dengan  nama  RUU  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan. Namun dari dua RUU ini tidak  satupun yang disahkan oleh DPR. DPR menganjurkan agar pemerintah mengajukan RUU perkawinan yang baru. Dua rancangan undang-undang  yang diajukan  kepada  DPR  dianggap  belum  mengakomodir  semua  kepentingan  golongan  yang  ada.  Pertimbangan inilah yang mendasari penolakan DPR terhadap dua rancangan undang-undang tersebut. Bisa dipahami bahwa penolakan DPR merupakan bentuk sikap kehati-hatian DPR dalam merumuskan hukum keluarga. Karena hukum keluarga merupakan isu sensitif bagi masyarakat Islam.
Terlepas dari ditolaknya dua usulan rancangan undang-undang oleh DPR, tuntutan untuk membuat hukum keluarga  selalu  muncul.  Salah  satu  tuntutan  berasal  dari  beberapa  organisasi  wanita  dalam  masyarakat  yang
tetap  menginginkan  bahkan  mendesak  pemerintah  untuk  kembali  mengajukan  RUU  tentang  perkawinan. Organisasi  perempuan  tersebut  diantaranya  adalah  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia  (ISWI).  Dalam simposiumnya  tanggal  29  Januari  1972  ISWI  mengeluarkan  rekomendasi  untuk  merumuskan  hukum  keluarga (Saleh,  1978).  Penilaian  ISWI  tentang  materi  hukum  perkawinan  antara  lain  sebagai  berikut:  Pertama,  makin dirasakan mendesaknya keperluan akan adanya undang-undang perkawinan untuk Indonesia. Kedua, simposium mencatat  adanya  perkembangan  pendekatan  yang  besar  dalam  asas-asas  perkawinan  diantara  pelbagai  umat beragama.  Sehingga  diharapkan  dalam  pembentukan  undang-undang  perkawinan  nanti  soal  materi  tidak  lagi merupakan  masalah  pokok.  Ketiga,  halangan  besar  adalah  belum  adanya  kesesuaian  mengenai  sistem  antara differensial (masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri) atau unifikasi (Aulawi, 1979). Sejalan dengan  desakan  ISWI,  Badan  Musyawarah  Organisasi-Organisasi  Islam  Wanita  Indonesia  dalam  keputusannya tanggal  22  Februari  1972  mendesak  pemerintah  untuk  mengajukan  kembali  kedua  RUU  yang  pernah  tidak disetujui  oleh  DPR  GR  kepada  DPR  hasil  pemilihan  umum  tahun  1971  (Saleh,  1978).  Dalam  sistem  pemikiran RUU  yang  lama  mengusulkan  dibentuknya  satu  undang-undang  pokok  dan  selanjutnya  bagi  masing-masing golongan diadakan undang-undang organiknya (differensiasi dalam unifikasi). Organisasi Islam Wanita Indonesia lebih  cenderung  setuju  untuk  membuat  undang-undang  sendiri  (differensiasi)  untuk  masing-masing  golongan. Sedangkan  ISWI  berpendapat  untuk  menyetujui  differensiasi,  atau  differensiasi  dalam  unifikasi,  ataupun unifikasi  (Aulawi,  1979).  Sikap  ISWI  nampaknya  lebih  mengutamakan  substansi  harus  terbentuknya  hukum keluarga tanpa harus memperdebatkan masalah teknisnya.
Pemerintah  memberikan  RUU  (R.02/PU/VII/1973)  tentang  perkawinan  yang  baru  kepada  DPR  yang  terdiri dari  15  (lima  belas)  bab  dan  73  pasal  pada  tanggal  31  Juli  1973  (Thalib,  1987).  RUU  yang  diajukan  tersebut mempunyai  tiga  tujuan.  Pertama,  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masalah-masalah  perkawinan,  sebab sebelumnya  adanya  undang-undang  perkawinan  hanya  bersifat judge  made  law. Kedua,  melindungi  hak-hak kaum  wanita,  dan  sekaligus  memenuhi  keinginan  dan  harapan  kaum  wanita.  Ketiga,  menciptakan  undang- undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita ini diungkapkan oleh pidato kenegaraan presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1973. Pada pidato kenegaraannya Soeharto menjelaskan  tentang  munculnya  desakan  kaum  perempuan  dari  organisasi-organisasi  perempuan  agar  negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.
Menurut  June  S. Katz  dan Ronal  S. Katz  (S. Katz, 1978)  berdasarkan  hasil  penelitiannya  disebutkan  bahwa setelah  dua  tahun  pelaksanaannya,  UUP  sangat  berhasil  mempengaruhi  masyarakat  Indonesia.  Artinya  bahwa perubahan  sosial  membawa  kepada  aspek  hukum  yang  baru.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  beberapa perubahan  sosial  masyarakat  dalam  masalah  hukum  keluarga,  yaitu:  pertama,  UUP  menurunkan  70% perceraian, karena proses perceraian tidak  semudah dalam fikih klasik. Kedua, menurunnya angka poligami di Jawa  karena  ketatnya  aturan  tentang  poligami  yang  diterapkan  oleh  UUP.  Hal  ini  dilihat  dari  indeks  angka poligami yang menurun pada pejabat pemerintahan Soeharto. Ketiga, pernikahan anak di bawah umur menjadi jauh  berkurang.  Penelitian  Katz  ini  merupakan  sebuah  bukti  bahwa  tahap  awal  pelaksanaan,  undang-undang perkawinan  berpengaruh  positif  terhadap  ketertiban  administrasi  pernikahan.  Setidaknya  undang-undang  ini sedikit  mempengaruhi  dan  mengubah  paradigma  masyarakat  bahwa  masalah  perkawinan  tidak  ada hubungannya  dengan  pemerintah.  Larangan  poligami  tidak  hanya  diatur  dalam  ketentuan  UUP.  Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami. Pemerintah mengeluarkan  PP  No.  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan diperbarui  dalam  PP  No.  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983.
Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan mengenai larangan poligami bagi PNS menurut Mora P. Hutagalung agar  PNS  tidak  banyak  terganggu  oleh  masalah-masalah  dalam  keluarganya  (Hutagalung,  1985).  Sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Iqbal  Fadil  bahwa  Presiden  Soeharto  mengeluarkan  PP  No.  10  Tahun  1983  agar  PNS menjadi panutan bagi masyarakat dalam semua hal termasuk dalam masalah keluarga.
Adanya  aturan  mengenai  larangan  poligami  bagi  PNS  dan  pejabat  ini  merupakan  penguat  bagi  UUP  yang mengatur persyaratan ketat dalam hal berpoligami. Hal ini merupakan perbedaan yang paling signifikan antara pemerintahan Orde Lama dengan pemerintahan Orde Baru dalam hal poligami. Pada pemerintahan Orde Lama poligami  merupakan  hal  yang  lumrah  bagi  pejabat  negara,  sedangkan  pada  masa  Orde  Baru  poligami  diatur dengan persyaratan yang lebih ketat sehingga memperkecil peluang untuk berpoligami. Walaupun PP ini tidak bisa  dianggap  sebagai  legislasi  hukum  keluarga,  namun  adanya  aturan  ini  menandakan  bahwa  dialektika perubahan hukum keluarga senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan keadaan zaman. Bisa juga dipahami bahwa  persoalan  poligami  merupakan  persoalan  yang  selalu  menjadi  diskursus  baik  dalam  tatanan  wacana maupun  dalam  produk  hukum  yang  dihasilkan.  Menarik  untuk  dicatat  bahwa  adanya  peraturan  ini  bisa ditafsirkan bahwa praktik poligami sudah dipandang sebagai suatu hal yang jelek di kalangan masyarakat.
Perkembangan  selanjutnya  adalah  keberhasilan  umat  Islam  (Menteri  Agama  dan  Ulama)  dalam memasukkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Hal ini juga merupakan bukti keberhasilan politik hukum Islam untuk menegaskan kedudukan peradilan agama. Di sisi lain, hal ini merupakan sebuah  fase  akomodatif  pemerintahan  Orde  Baru  ketika  berhadapan  dengan  hukum  Islam.  Namun,  muncul permasalahan  lain  setelah  keputusan-keputusan  hukum  terhadap  persoalan  yang  mereka  hadapi.  Hal  ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab  (bermazhab  Syafi ’ i)  yang  dijadikan  rujukan  dalam  memutuskan  perkara.  Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut maka pemerintah berupaya untuk menyusun acuan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama (Mudzhar, 1993).
Dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 dan  No.  25  tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui yurisprudensi  (lebih  dikenal  sebagai  proyek  Kompilasi  Hukum  Islam).  Dikemukakan  ada  dua  pertimbangan pengadaan  proyek  ini,  yaitu:  Pertama,  bahwa  sesuai  dengan  fungsi  pengaturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  terhadap  jalannya  peradilan  diseluruh  lingkungan  peradilan  di  Indonesia,  khususnya  di  lingkungan Peradilan Agama perlu dirumuskan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.  Kedua,  bahwa  guna  mencapai  maksud  tersebut,  demi  meningkatkan  kelancaran  pelaksanaan  tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu  membentuk  suatu  tim  proyek  yang  susunannya  terdiri  dari  para  pejabat  Mahkamah  Agung  dan Departemen Agama Republik Indonesia.
Abdul Halim mengidentifikasi model-model politik Orde Baru menjadi enam model (Halim, 2002). Pertama, model  beamtenstaat  dan  negara  pasca  kolonial.  Model  ini  menunjukkan  kecenderungan  pemerintahan  yang menjadikan  politik  sebagai  alat  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  kokoh  dan  menyampingkan  tuntutan- tuntutan  sosial  yang  saling  bersaingan.  Kedua,  politik  birokratis  yang  memberikan  kekuasaan  dan  partisipasi politik  dalam  pembuatan  keputusan  terbatas  pada  penguasa,  terutama  pada  militer  dan  pejabat  tinggi demokrasi.  Ketiga,  patrimonialisme  Jawa  yang  lebih  menekankan  Jawa  sentris  dalam  setiap  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah.  Keempat,  Korporatisme  yang  menganggap  bahwa  negara  merupakan  organ  yang mempunyai kemauan sendiri sehingga negara bisa melakukan intervensi tanpa batas terhadap masyarakatnya.
Kelima,  rezim otoriter  birokrat  yang  mengambil  keputusan  berdasarkan kehendak  penguasa  semata.  Keenam, model  politik  integralistik  yang  mulai  mengakomodasi  pelbagai  kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat walaupun masih sangat terbatas. Berdasarkan enam model sistem politik yang diidentifikasi oleh Halim model politik  yang  integralistiklah  yang  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  hukum  keluarga.  Dalam  masa akomodasi  yang  berlangsung  dari  pertengahan  tahun  1980-an  telah  legislasi  nasional  yang  dipengaruhi  oleh hukum Islam.
Sangat tampak bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi peningkatan pengaruh Islam terhadap politik  di  Indonesia,  seperti  terlihat  dalam  kebijakan  politik  Soeharto  yang  berpihak  kepada  kepentingan kelompok  Islam.  Bisa  diasumsikan  bahwa  keberpihakan  pemerintah  Soeharto  kepada  kepentingan  kelompok Islam  sebenarnya  merupakan  untuk  kepentingan  stabilitas  politik  Orde  Baru.  Memang  pada  awal  1990-an stabilitas  politik  sudah  mulai  terganggu  karena  banyaknya  muncul  desakan  dari  masyarakat  untuk  melakukan perubahan  pada  sistem  pemerintahan.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  bagaimanapun  sistem  politik  dan  model pemerintahan yang dijalankan, Orde Baru bukanlah sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu bisa disimpulkan  bahwa  konfigurasi  politik  yang  terjadi  selama  masa  pemerintahan  Orde  Baru  adalah  konfigurasi politik non demokratis. Sehingga produk hukum yang dihasilkanpun juga tidak responsif.

## SIMPULAN
Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki hukum keluarga Islam yang mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  keluarga,  seperti  pernikahan,  perceraian,  warisan,  dan  wali.  Hukum keluarga  Islam  ini  berakar  pada  hukum  syariah,  yang  merupakan  sumber  hukum  utama  dalam  Islam.Dalam konteks  politik  hukum  keluarga  di  Indonesia,  terdapat  hegemoni  kekuasaan  yang  berpengaruh  dalam pengambilan  keputusan  dan  pembuatan  kebijakan  terkait  hukum  keluarga.  Sebagian  besar  kekuasaan  dalam pengambilan  keputusan  tersebut  dimiliki  oleh  pemerintah  dan  otoritas  agama  Islam  yang  diakui  oleh pemerintah.  Namun,  terdapat  juga  kelompok-kelompok  minoritas  yang  memiliki  pandangan  berbeda  terkait hukum  keluarga,  seperti  kelompok  feminis,  aktivis  hak  asasi  manusia,  dan  kelompok  agama  lain.  Kelompok- kelompok  ini  memiliki  suara  dalam  mengajukan  tuntutan  dan  memperjuangkan  hak-hak  mereka,  namun seringkali sulit untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan otoritas agama yang dominan.
Dalam  konteks  ini,  terdapat  perdebatan  dan  kontroversi  terkait  berbagai  aspek  hukum  keluarga,  seperti pernikahan usia dini, poligami, hak waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat juga upaya-upaya untuk mereformasi hukum keluarga, baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok minoritas, namun masih belum  terlalu  signifikan  dalam  mempengaruhi  hegemoni  kekuasaan  yang  ada.  Secara  keseluruhan,  dapat disimpulkan bahwa terdapat hegemoni kekuasaan dalam politik hukum keluarga di Indonesia, yang didominasi oleh  pemerintah  dan  otoritas  agama  Islam  yang  diakui  oleh  pemerintah.  Namun,  terdapat  juga  kelompok- kelompok minoritas yang memiliki pandangan berbeda dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Qodri  Azizy, Ekletisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif (Jakarta: Rajawali Press, 2002). Agus Sunyoto, Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan (Jakarta: Transpustaka, 2011).
Ahmad  Baso, Islam  Pasca  Kolonial:  Perselingkuhan  Agama,  Kolonialisme,  dan  Liberalisme (Bandung:  Mizan, 2005).
Amir  Luthfi, Hukum  dan  Perubahan  Struktur  Kekuasaan:  Pelaksanaan  Hukum  Islam  dalam  Kesultanan  Melayu Siak 1901-1942 (Pekanbaru: SUSQA Press, 1991).
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004). Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985). Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998).
C. Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV (Jakarta: INIS, 1996).
----------------------, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII (Jakarta: INIS, 1993). Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Kesinambungan  dan  Perubahan ,  Ter.  Nirwono  dan  AE  Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990).
Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia:  Suatu  Studi  tentang  Landasan  Politik  Lembaga-lembaga Hukum , Ter. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermasa, 1986).
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1996). Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life: Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Dasar , Ter. Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011) .
G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Dijajah, Ter. Tim Komunitas Bambu (Depok: Komunitas Bambu, 2012).
George McTurnan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2013). Hamid Algadri, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988). Harry  J.  Benda,  “In donesian  Islam  Under  the  Japanese  Occupation  1942-1945, ” Pacific  Affairs,  Vol.  28,  No.  4 (Dec. 1955), 350-362, http://www.jstor.org/stable/3035318 (diakses 23 Maret 2013).
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tintamas, 1982). Jan Michiel Otto, Sharia Incorporated: a Comparative Overview of The Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present (Amsterdam: Leiden University Press, 2010). June S. Katz dan Ronal S. Katz, “Legislatin g Social Change in a Developing Country: the New Indonesian Marriage Law  Revisited, ” The  American  Journal  of  Comparative  Law,  Vol.  26,  No.  2  (Spring,  1978),  309-326, http://www.jstor.org/stable/839677 (diakses 24 Maret 2013).
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). Khairudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002). M.B  Hooker, Islam  Mazhab  Indonesia:  Fatwa-Fatwa dan  Perubahan  Sosial ,  Ter.  Iding  Rosyidin  Hasan  (Jakarta: Penerbit Teraju, 2002).
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Jakarta: Serambi, 2001).
Mellanie  L. Williams,  “Soc io-Legal  Studies  and  The  Humanities-Law,  Interdisciplinarity  and  integrity, ” International Journal of Law in Context, 53 (2009), 243-261.
Mohammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah  Studi  tentang  Pemikiran  Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988 (Jakarta: INIS, 1993).
Mora P. Hutagalung, Hukum Islam dalam Era Pembangunan (Jakarta: Ind. Hill, 1985). Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000). Rachmadi  Usman, Perkembangan  Hukum  Perdata:  Dalam  Dimensi  Sejarah  dan  Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Grafiti, 2003).
Ratno  Lukito, Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler:  Studi  tentang  Konflik  dan  Resolusi  dalam  Sistem  Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
--------------, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998). Ridwan Saidi, Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: maHMIlub, 2007).
Ridwan, Membongkar  Fiqh  Negara:  Wacana  Keadilan  Gender  dalam  Hukum  Keluarga  Islam (Yogyakarta:  PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005). Sajuti Thalib, Receptio a Contario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum  Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1985). Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011). Sulistyowati Irianto, dkk. Kajian Sosio Legal , (Bali: Pustaka Larasan, 2012). Yayan Sopyan, Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).