http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11867 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI. 1917-OT.02.01 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENDEPORTASIAN

## Hibatul Aziz Garuda Kusuma, Siti Malikhatun Badriyah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia Email : hibatulazizgaruda@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NO IMI. 1917-OT. 02. 01 TAHUN 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah  Detensi  Imigrasi  (Rudenim),  yang  dimana  dalam  peraturan  tersebut, mengatur pula perihal pendeportasian warga negara asing. Deportasi adalah suatu tindakan  administratif  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi  yang memiliki wewenang terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia yang melakukan tindakan atau kegiatan mengancam dan berbahaya dan patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menaati peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  deportasi  adalah  tindakan pengusiran ke luar suatu negeri sebagai hukuman atas perbuatan melawan hukum di  suatu  negeri.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 dalam hal pendeportasian warga negara asing ke negara asal. Dalam penulisan,  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode  ini  dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari prosedur pendeportasian berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013.
Kata Kunci : Implementasi, Rumah Detensi Imigrasi, Deportasi.

## Abstract
In  carrying  out  its  duties  and  functions,  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights (Kemenkumham) issued a Regulation of the Director General of Immigration NO IMI.  1917-OT.  02.  01  YEAR  2013  concerning  Standard  Operating  Procedures (SOP) of Immigration Detention Centers (Rudenim), which in the regulation, also regulates  the  deportation  of  foreign  nationals.  Deportation  is  an  immigration administrative  action  carried  out  by  immigration  officials  who  have  authority against  foreign  nationals  residing  in  the  territory  of  the  State  of  Indonesia  who carry  out  threatening  and  dangerous  acts  or  activities  and  are  reasonably suspected  of  endangering  public  security  and  order  or  disobeying  laws  and regulations. Dengan kata lain, deportasi adalah tindakan pengusiran ke luar suatu negeri sebagai hukuman atas perbuatan melawan hukum di suatu negeri. Tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI.1917-OT.02.01  Tahun  2013  dalam  hal pendeportasian  warga  negara  asing  ke  negara  asal.  Dalam  penulisan,  penulis
menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan  mempelajari  prosedur  pendeportasian  berdasarkan  Peraturan  Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013.
Keywords: Implementation, Immigration Detention Center, Deportation.

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  terluas  ke-14  sekaligus  negara  kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah nya sebesar 1.910.931 KM² serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Indonesia memiliki posisi geografis yang cukup startegis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografisnya yang berada di  antara  dua  samudera,  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  dan  berada  di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia (Kusmana & Hikmat, 2015).
Indonesia  memiliki  perairan  yang  menjadi  salah  satu  urat  nadi  perdagangan Internasional. Posisi ini menmpatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia,  Papua  New  Guinea  dan  dengan  Timor  Leste,  sedangkan  di  laut,  Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Australia dan Timor-Leste (Sabarno, 2017).
Letak geografis suatu negara merupakan salah satu faktor yang menentukan masa depan  dari  suatu  negara  dalam  melakukan  interaksi  yang  disebut  dengan  hubungan internasional.  Letak  geografis  sangat  menentukan  peristiwa-peristiwa  yang  memiliki pengaruh  secara  global,  seperti  perdagangan,  wisata,  dan  politik.  Robert  Kaplan menuturkan  bahwa  pengaruh  geografis  secara  luas  akan  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  berbagai  peristiwa  lebih  daripada  yang  pernah  terjadi  sebelumnya (Soedarmo & Muslimin, 2019).
Dengan  wilayah  geografis  yang  strategis  serta  menguntungkan,  menjadikan Indonesia menjadi tumpuan kunjungan warga negara asing, membuat Indonesia menjadi tempat transit bagi pengungsi lintas batas negara yang dimana para pengungsi masing- masing  memiliki  kewarganegaraan  yang  berbeda-beda.  Kewarganegaraan  merupakan hubungan  yang  paling  sering  dan  kadang-kadang  merupakan  hubungan  satu-satunya antara  seorang  individu  dan  suatu  negara  yang  menjamin  diberikannya  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban itu pada hukum internasional (Rizaldi, 2020).
Dalam  konvensi  1951  tentang  status  pengungsi,  mendefinisikan  pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai  politik  tertentu,  berada  diluar  negara  kebangsaannya  dan  tidak  menginginkan perlindungan dari negara tersebut (Rosmawati, 2015).
Dengan adanya berbagai peristiwa lalu lintas warga negara asing yang masuk ke wilayah  Indonesia, peran penting keimigrasian sangat diperlukan. Hal ini  dapat  dilihat dari kebijakan dalam pengaturan keluar-masuk warga negara asing ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal ( stay permit ) serta melakukan pengawasan terhadap warga negara
asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap warga negara asing yang berada  di  wilayah  Indonesia  berupa  warga  negara  asing  yang  masuk,  keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Kegiatan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dapat menimbulkan dua kemungkinan, antara lain warga negara asing menaati  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  tidak  melakukan  kegiatan  yang berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum,  hal  ini  tidak  menimbulkan  masalah keimigrasian maupun kenegaraan dan warga negara asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum (Indradewi & Arifiani, 2021).
Bagi warga negara asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan atau berada  di  wilayah  Indonesia  tetapi  tidak  mempunyai  izin  masuk,  maka  berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau bahkan diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan suatu tindak pidana yang membahayakan keamanan negara. Keadaan ini berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi warga negara asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu  warga  negara  asing  harus  mendaftarkan  diri  sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang berlaku (Hetharie, 2019).
Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Rudenim adalah tempat penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau biasa  disebut  dengan  deportasi  (Primawardani  &  Kurniawan,  2018).  Pengusiran  atau deportasi adalah suatu tindakan mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki (Armansyah, 2019).
Berdasarkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Keimigrasian, berbunyi orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-.
Dalam  pelaksanaan  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  arus  lalu  lintas  warga negara  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ada 6 SOP yang diatur, antara lain : 1) Prosedur, pendetensian meliputi penerimaan dan registrasi,  kemudian  perawatan,  penempatan  dan  pengamanan.  2)  Pelayanan  Deteni meliputi persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, kesehatan dan  kebersihan  ibadah,  kunjungan,  penyegaran  dan  hiburan.  3)  Penjatuhan  sanksi pelanggaran tata tertib. Yaitu teguran secara lisan, teguran secara tertulis. 4) Pemindagan deteni. Yaitu pemindahan antar kamar , antar rudenim, dari rudenim ketempat lain, dan dari  rudenim  ke  direktorat  jenderal  imigrasi.  5)  Penanganan  kelahiran,  kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan, dan melarikan diri. 6) Pemulangan dan deportasi. Yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan usulan penangkalan.
Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenakan  tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  menggunakan  metode  yuridis normatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  adalah  penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha untuk menelaah kaidah- kaidah  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  (Suteki,  2020).  Penelitian  hukum yuridis  normatif  mengutamakan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, berupa Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun  2013,  Undang-Undang  Keimigrasian,  dan  peraturan  perundangan  lainnya  yang terkait dengan detensi imigrasi dan deportasi, bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku  yang  terkait,  jurnal,  artikel,  serta  penelitian-penelitian,  dan  bahan  hukum  tersier seperti  internet,  ataupun  kamus  hukum  dan  sejenisnya.  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  ini  bersifat  Deskriptif-Analitis.  Deskriptif  digunakan  untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya  adalah  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu memperkuat  teori-teori  baru  (Irianto,  2017).  Artikel  ini  akan  mengkaji  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  tersebut  yang menjadi objek dari penelitian (Ali, 2021). Demikian pula hukum dalam pelaksanaannya secara das sollen dan das sein yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam penulisan artikel  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan  berupa  bahan  hukum  primer  yang  terkait  dengan  perundang-undangan ataupun  aturan  yang  terkait  dengan  pembahasan  dalam  artiket  ini,  sedangkan  bahan hukum  sekunder  berupa  hasil  penelitian  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  sumber  dari internet ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI.  1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pendeportasian
Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang  mempunyai  arti  berbeda,  yaitu  perpindahan  penduduk  dari  suatu wilayah  atau  negara  keluar  menuju  wilayah  atau  negara  lain.  Sebaliknya,  istilah imigratio dalam  bahasa  Latin  mempunyai  arti  perpindahan  penduduk  dari  suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain (Widagdo, 2022).
Istilah hukum keimigrasian secara resmi digunakan oleh  pemerintah pada tanggal 31 Maret 1992, tanggal di undangkan dan tanggal mulai berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dimuat dalam lembaran Negara
tahun  1992  Nomor  33.  Penggunaan  istilah  hukum  keimigrasian  dapat  ditemukan pada  bagian  umum  dari  penjelasan  atas  Undang-Undang  Keimigrasian  dalam tambahan lembaran negara Nomor 3474. Baik dalam Undang-Undang Keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hukum keimigrasian,  hanya  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Keimigrasian  diberi batasan (Alfarizi, 2019).
Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Apabila dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara (Putra, 2016).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian, terdapat dua unsur penting dalam mengatur arus lalu lintas warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yaitu :
a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia (Muhlisa & Roisah, 2020).
Pada hakikatnya, keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan  terhadap  keberadaan  warga  negara  asing  di  wilayah  Republik Indonesia (Santoso & Harefa, 2015).
Di  dalam  perkembangan  keimigrasian  dapat  dikatakan  mengalami pergeseran  pengertian  fungsi  keamanan  dan  penegakan  hukum  merupakan  satu bagian yang tidak dapat terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif (Santoso & Harefa, 2015).
1. Pelaksanaan Pendeportasian Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi
Pelaksanaan  pendeportasian  warga  negara  asing  di  wilayah  Indonesia adalah  bagian  dari  yurisdiksi  negara  Indonesia.  Yurisdiksi  adalah  lingkungan wewenang,  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab  dalam  suatu  wilayah  atau lingkungan kerja tertentu (Martendi & Hardianty, 2021).
Dalam  praktiknya  yurisdiksi  negara-negara  atas  orang,  benda  atau perbuatan-perbuatan,  berbeda-beda  berdasarkan  faktor  historis  dan  geografis masing-masing negara tersebut. Misalnya praktek yurisdiksi negara Inggris, yang dikelilingi  batas-batas  laut,  secara  historis  sangat  taat  kepada  asas  yurisdiksi teritorial (Mirwanto & Kartiko, 2020).
Dalam  pelaksanaan  yurisdiksi  tersebut,  perlulah  diciptakan  suatu ketetapan pasti mengenai pendeportasian yang dikenal dengan Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja
tertulis yang telah dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi suatu perusahaan atau instansi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Tujuan daripada pembakuan standar operasisional prosedur adalah untuk menjelaskan  perincian  atau  standar  yang  tetap  atau  dipatenkan  mengenai  segala aktivitas  pekerjaan  yang  berulang-ulang  yang  diselenggarakan  dalam  suatu organisasi.  Pembuatan  standar  operasional  prosedur  yang  baik  adalah  suatu ketetapan  tertulis  yang  mampu  menjadikan  arus  kerja  yang  lebih  baik,  menjadi panduan  untuk  pegawai,  penghematan  biaya,  memudahkan  dalam  pengawasan, serta menciptakan koordinasi yang baik antara bagian-bagian  yang berlainan dan bersimbiosis dalam suatu instansi.
Menurut  Bisma  Nasution,  Keimigrasian  dalam  hal  implementasinya secara operasional  yang memenuhi tuntutan perubahan zaman Reformasi.  Begitu juga dalam hal sistem yang digunakan dan diperlukan suatu sistem hukum,  yang jelas  dengan  prosedur  yang  sederhana,  prinsip public  accoountability yang berlandaskan pada asas transparansi. Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana  diharapkan  tanpa  ada  Sumber  Daya  Manusia  yang  sesuai,  sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang  bermoral  dan  berintegrasi  tinggi  maka  tujuan  dari  pembentukan  Undang- Undang  Keimigrasian  yang  ada  tidak  akan  tercapai  secara  optimal  (Qalandy  & Syahrin, 2021).
Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal pelanggaran keimigrasian. Dalam hal warga negara asing yang melakukan perbuatan melawan hukum di  wilayah Indonesia, maka warga negara asing tersebut akan dikarantina di Rumah Detensi Imigrasi.
Deteni berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 diartikan sebagai orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi  Imigrasi  (penampungan  orang  asing  yang  berada  di  Direktorat  Jenderal Imigrasi) yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi.
Berdasarkan  dengan  ketentuan  yang  tertera  pada  Keputusan  Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.01.PR.07.04 Tahun  2004  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Detensi  Imigrasi menyebutkan  bahwa  Rumah  Detensi  Imigrasi  mempunyai  fungsi  adalah melaksanakan  tugas  penindakan,  pengisolasian  dan  pemulangan  dan  pengusiran atau deportasi (Ma’rus et al., 2022).
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  deportasi  berarti pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang tersebut tidak berhakn tinggal di situ.
Pejabat  Imigrasi  berwenang  menempatkan  warga  negara  asing  dalam Rumah Detensi Imigrasi. Pendetensian orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan
keimigrasian  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Imigrasi,  Kepala  Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal Imigrasi.
Kondisi  penempatan  warga  negara  asing  ke  Rumah  Detensi  Imigrasi dilakukan  apabila  melebihi  kapasitas  penempatan  warga  negara  asing  di  Ruang Detensi Imigrasi dan untuk efektifitas dan efisiensi untuk sejak awal ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi.
Tindakan  keimigrasian  kepada  warga  negara  asing  yang  melakukan kegiatan  yang  berbahaya  untuk  keamanan  dan  ketertiban  umum,  atau  tidak menghormati  atau  tidak  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam hal ini Menteri Kehakiman berwenang untuk :
a. Membatasi,  mengubah,  atau  membatalkan  izin  keberadaan  orang  asing tersebut;
b. Melarang wagra negara  asing tersebut  untuk  berada di  suatu  atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
c. Mengharuskan warga negara asing tersbut untuk bertempat tinggal di suatu tempat di wilayah Indonesia.
d. Mengusir  atau  mendeportasi  warga  negara  asing  tersebut  dari  wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.
Apabila  terdapat  warga  negara  asing  yang  melakukan  pelanggaran  di
Rumah  Detensi  Imigrasi,  maka  Kepala  Bidang  Penempatan,  Keamanan, Pemulangan,  dan  Deportasi  atau  Kepala  Seksi  Keamanan  dan  Ketertiban memberikan tindakan berupa :
a. Teguran Lisan
1) Deteni  yang  melakukan  pelanggaran  tata  tertib  dipanggil  oleh  Kepala Seksi Keamanan atau Kasubsi Keamanan untuk diberikan peringatan.
2) Deteni yang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, dipanggil oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala  Seksi  Keamanan  dan  Ketertiban  untuk  diberi  peringatan  dan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib.
b. Teguran Tertulis
1) Terhadap deteni  yang melakukan pelanggaran berulang-ulang dan/atau pelanggaran  berat,  dilakukan  pemeriksaan  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Sub Seksi Keamanan.
2) Hasil  BAP  ditindaklanjuti  Kepala  Bidang  Penempatan,  Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban dengan pembuatan Berita Acara Pendapat.
c. Berita Acara Pendapat memuat rangkuman jenis perbuatan pelanggaran yang dilakukan deteni dan rekomendasi  sanksi  yang perlu dijatuhkan oleh  Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
d. Kepala Rumah Detensi Imigrasi menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi dalam Berita Acara Pendapat atau berdasarkan pertimbangannya, yang dapat berupa teguran  secara  lisan  atau  teguran  tertulis  berupa  pengisolasian  (sel)  atau pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan.
e. Dalam bentuk teguran tertulis berupa pengisolasian atau straf sel diajukan oleh Kepala  Bidang  Penempatan,  Keamanan,  Pemulangan  dan  Deportasi  atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban secara tertulis kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
Dalam  hal  pemberian  sanksi  deportasi  kepada  deteni  yang  melakukan pelanggaran berat, maka harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal  Imigrasi dan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan Kepala Divisi Keimigrasian.  Pengusulan  Penangkalan  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal Imigrasi dengan tembusan Direktur Penyidikan dan Penindakan.
Tahapan daripada pendeportasian terhadap deteni yang dilaksanakan dari pemangku  jabatan  Kepala  Rumah  Detensi  Imigrasi,  Kepala  Seksi  Registrasi, Administrasi  dan  Pelaporan  (RAP),  Kepala  Seksi  Keamanan  dan  Ketertiban, Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional, adalah sebagai berikut :
a. Mengusulkan data deteni yang sudah siap untuk dilakukan pendeportasian.
b. Memimpin pembahasan persiapan pendeportasian deteni.
c. Menindaklanjuti  hasil  rapat  dengan  menyusun  konsep  surat  keputusan deportasi, surat perintah pengawalan, surat bantuan pengawasan keberangkatan dan surat pengusulan penangkalan.
d. Menindaklanjuti  hasil  rapat  dengan  menyusun  konsep  surat  perintah pengeluaran deteni.
e. Menandatangani: surat keputusan deportasi, surat perintah pengawalan, surat perintah  pengeluaran  deteni,  surat  bantuan  pengawasan  keberangkatan,  surat pengusulan  penangkalan  serta  memerintahkan  untuk  melanjutkan  proses pendeportasian.
f. Menginput data deteni dalam aplikasi Rumah Detensi Imigrasi.
g. Menerakan cap deportasi pada dokumen perjalanan serta menyerahkan kepada Kepala  Seksi  Registrasi,  Administrasi  dan  Pelaporan  (RAP)  untuk  proses penandatanganan.
h. Pengajuan penandatangan cap deportasi.
i. Menandatangani cap deportasi dan memerintahkan pengeluaran deteni.
j. Mengeluarkan deteni dari kamar dan serah terima kepada petugas pengawalan.
k. Melakukan pengawalan deteni.
2. Permasalahan Deportasi yang Terjadi di Rumah Detensi Imigrasi
Dalam  era  globalisasi  dan  perdagangan  dewasa  ini,  arus  lalu  lintas internasional  semakin  mengalami  kenaikan.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  arus tersebut semakin beraneka ragam dan bervariasi. Masing-masing negara menyikapi dengan  hati-hati  agar  tidak  memiliki  dampak  yang  negatif  terhadap  hubungan
bernegara  di  kancah  internasional.  Pengawasan  lalu  lintas,  singgah,  dan  tinggal warga  negara  asing  di  wilayah  Indonesia  semakin  dirasakan  penting  dalam pelaksanannya.
Pengaturan lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara asing ke wilayah Indonesia,  dengan  berdasar  pada  hukum  internasional  merupakan  hak  dan wewenang  suatu  negara  serta  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perwujudan  dan kedaulatan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan  dengan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk masuk dan keluar dari wilayah suatu negara, orang-orang yang akan memasuki  wilayah  tersebut  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Felix & Endar, 1997).
Pelaksanaan  deportasi  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan pelanggaran keimigrasian dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi tidak selalu berjalan mulus dikarenakan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petugas pada saat dilakukan proses pelaksanaan deportasi, antara lain:
a. Deteni  menolak  untuk  dideportasi  ke  negara  asalnya  dan  mengancam  akan melakukan aksi mogok makan dan bunuh diri dikarenakan deteni tersebut akan dikenakan tindakan persekusi di negara asalnya.
b. Deteni yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan mengalami kesulitan dalam penerbitan Dokumen Perjalanan karena tidak ada perwakilan negara asalnya di Indonesia
c. Status kewarganegaraan deteni tidak diakui oleh perwakilan negara asalnya di Indonesia  sehingga  perwakilan  negara  asalnya  tidak  menerbitkan  Dokumen Perjalanan berupa Emergency Travel Document (ETD).
d. Deteni  yang  berada  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam  jangka  waktu  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  maka  deportasi  harus  diupayakan  sepanjang  orang asing  berstatus  deteni  tinggal  di  dalam  atau  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi. Dengan  pemberian  izin  bagi  deteni  berada  di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi menimbulkan permasalahan terkait kriteria penjamin (warga negara Indonesia) yang  mampu  dari  segi  bonafiditas  untuk  menjamin  deteni  yang  diizinkan tinggal di luar Rumah Detensi Imigrasi dikarenakan hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dengan  uraian  yang  telah  dipaparkan  dalam  penulisan  ini,  maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pendeportasian  warga negara  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  khususnya  di  wilayah  kerja  Rumah Detensi  Imigrasi  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI.1917-OT.02.01  Tahun  2013  dan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses administrasi Rumah Detensi Imigrasi telah diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa agar kinerja  dalam  pendeportasian  warga  negara  asing  untuk  kembali  ke  negara  asal  yang
menyalahi peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan dengan baik  dan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Namun dalam pelaksanaan pendeportasian warga negara asing, terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah deteni tidak mau dideportasi ke negara asalnya dan melakukan tindakan pengancaman dengan cara mogok makan, atau bunuh diri.

## BIBLIOGRAFI
Alfarizi,  M.  A.  (2019).  Kebijakan  Politik  Hukum  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Penyelundupan Orang: Aksiologi  Normatif–Empiris:  Indonesian  Legal  Political  Policies  on  Immigrated Criminal Action in The Eradication and Preven. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ,
2 (2), 33–48.
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Armansyah,  A.  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Warga  Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure , 8 (2), 17– 36.
Hetharie,  Y.  (2019).  Perjanjian  Nominee  sebagai  Sarana  Penguasaan  Hak  Milik  atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sasi , 25 (1), 27–36.
Indradewi,  A.  A.  S.  N.,  &  Arifiani,  A.  A.  I.  V.  (2021).  Efektifitas  Penerapan  Sanksi Administrasi terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Visa di Bali. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 891–906.
Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan , 32 (2), 155–172.
Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) , 5 (2), 187. https://doi.org/10.29244/jpsl.5.2.187
Ma’rus, R. I., Pratama, F. S., & Dhiba, H. F. (2022). Policy Analysis of Foreign Dentences At Immigration Checkpoint: The Dilemma of Responsibility Between Immigration and Airlines. Journal of Law and Border Protection , 4 (1), 45–55.
Martendi,  A.  Z.,  &  Hardianty,  I.  K.  (2021).  Sudut  Pandang  Deportasi  Pada  Hukum Internasional. Jurnal Analisis Hukum , 4 (1), 131–147.
Mirwanto, T., & Kartiko, A. Y. (2020). Point View of Deportasion on International Law. Jurnal Abdimas Imigrasi , 1 (2), 76–96.
Muhlisa,  A.  N.,  &  Roisah,  K.  (2020).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2), 145–157.
Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 179–197.
Putra, R. D. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran atas Penyalahgunaan
Izin Keimigrasian Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  di  Kalimantan  Barat. Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Untan  (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas  Tanjungpura ,
4 (3).
Qalandy, M.  R.,  & Syahrin, M.  A. (2021).  Instrumen Penegakan Hukum  Bagi  Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. JLR-Jurnal Legal Reasoning , 4 (1), 1–16.
Rizaldi, M.  (2020). Makna  “Pemilihan Yang  Bersifat  Ketatanegaraan” Sebagai  Alasan Kehilangan Kewarganegaraan. Journal of Judicial Review , 22 (2), 229–244.
Rosmawati,  R.  (2015).  Perlindungan  terhadap  Pengungsi/Pencari  Suaka  di  Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17 (3), 457–476.
Sabarno,  H.  (2017).  Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  dan  Pengelolaan  Pulau- Pulau Indonesia di Wilayah Perbatasan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 33 (1), 67– 75.
Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (1), 1– 20.
Soedarmo,  U.  R.,  &  Muslimin,  R.  S.  (2019).  Peranan  Sjam  Kamaruzzaman  Dalam Gerakan 30 September Tahun 1965. Jurnal Artefak , 2 (1), 59–76.
Suteki,  &  T.  G.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Widagdo,  C.  D.  (2022).  Perbandingan  Kebijakan  Atau  Hukum  Imigrasi  di  Indonesia dengan  Amerika  Serikat. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling  (JPDK) , 4 (5),  3442– 3448.

## Copyright holder:
Hibatul Aziz Garuda Kusuma, Siti Malikhatun Badriyah (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: