## TATA KELOLA DOKUMEN REKAM MEDIS SEBAGAI UPAYA MENJAGA RAHASIA MEDIS DI PELAYANAN KESEHATAN

## Judi
STIKES HAKLI SEMARANG yudi_hakli@yahoo.co.id

## Abstract
The purposes  of  this  study  are To know the  barriers  and  solutions  in  the  management of  medical record documents as an effort to keep the medical secrets in health care unit. Research method used in this study is empiricalnormativejuridical, by using secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials,  tertiary  legal  materials,  and  primary  data  as  supporting  data.  This  research  uses  descriptive analytical. The results of this study are; 1) Medical secrets are the patient’s right which much be protected and upheld by all health care providers. 2) Violation of the rights of these patients is a crime that can be sued by the law. The barrier found in this research is in reality, many hospitals are lack of medical records staffs to manage the medical documents. The solution to this problem is to build health care partnership that puts the health providers and the health receivers in a partnership. The suggestion is the health care providers should hire professional medical record staffs for keeping the medical secrets.
Keywords: Medical Secrets, Documents, Health

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menggambarkan  tata  kelola  dokumen  rekam  medis  sebagai  upaya  menjaga rahasia medis di pelayanan kesehatan . Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif Empiris , dengan menggunakan data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hokum  tersier,    dan Deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan; rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap hak pasien ini merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Hambatan : kenyataan sekarang yang dihadapi adalah masih banyak rumah sakit kekurangan tenaga rekam medis untuk mengelola dokumen medis. Solusi dari permasalahan ini adalah melakukan pelayanan kesehatan partnership yang menempatkan health provider dan health receiver dalam suatu pola kemitraan (partnership). Saran,pelayanan kesehatan supaya mendayagunakan tenaga rekam medis yang profesional untuk menyimpan rahasia medis
Kata Kunci: Rahasia medis, dokumen, kesehatan

## PENDAHULUAN
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan  dan  kenegaraan  pada  setiap  negara hukum.  Undang-undang  dijadikan  sebagai  sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah . Menyikapi  hal  ini  dalam  bidang  kesehatan  perlu diatur hukum. Sasaran pengaturan tenaga kesehatan menekankan pada aspek syarat keahlian dan syarat kewenangan.  Pemerintah  mengakui  secara  faktual
bahwa rangkaian tindakan petugas kesehatan tidak sepenuhnya  dapat  ditangani  sendiri,  melainkan harus melibatkan tim  kesehatan lain . Rumah  sakit sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  dimana semua profesi mempunyai peran dan tugas masing- masing.  Setiap  tindakan  medik  yang  dilakukan merupakan  suatu  keputusan  etik  karena  tindakan tersebut akan diberikan kepada manusia lain, yang umumnya  memerlukan  pertolongan.  Keputusan etik  harus  memenuhi  tiga  syarat  yaitu  bahwa
keputusan  tersebut  harus  benar  sesuai  ketentuan yang berlaku, juga harus baik tujuan dan akibatnya dan  keputusan  tersebut  harus  tepat  sesuai  dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat  dipertan ggu ngjawab kan.  Pelimpahan wewenang  dari  aspek  perdata  adalah  pemberian kuasa  untuk  atas  namanya  melakukan  perbuatan sesuai  batas  kewenangan  profesi  yang  dilakukan secara profesional dan menurut hukum administrasi negara dilakukan berdasarkan kewenangan atributif, mandat dan delegatif.
Penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh health provider  mempunyai peluang besar untuk terjadinya  berbagai  konflik  kepentingan  dengan
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran dan  kesehatan,  oleh  tenaga  kesehatan  untuk kepentingan diagnosa, pengobatan dan penyembuhan penyakit  pasien.  Penerapan    ilmu  pengatahuan dan  tekhnologi  kedokteran  tersebut  tidak  semua berjalan  dengan  mulus  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan tetapi terkadang berdampak pada masalah etika  profesi  dan  hukum.  Untuk  mengantisipasi permasalahan yang    dialami  oleh    health provider tersebut  maka  harus  dilakukan  pembenahan  dari berbagai aspek pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan, memberikan perlindungan hukum bagi pasien  dan masyarakat  dan  memberikan  kepuasan  atas  jasa upaya kesehatan yang diterima oleh pasien.Hal yang pertama yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan pelayanan    kesehatan  adalah  pembenahan  konsep atau  paradigma  pelayanan  kesehatan  dari  para health  provider.  Dalam  hal  tersebut,  perubahan paradigma  pelayanan  kesehatan  haruslah  kearah yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat  dan  hukum  yang berlaku.Setiap instansi  baik  instansi  pemerintah  maupun  swasta memiliki  dokumen-dokumen  penting  yang  harus tetap  disimpan  dan  dijaga  dengan  baik,  karena berkaitan langsung dengan jalannya instansi tersebut, baik dalam hal kinerja secara internal maupun secara eksternal. Dokumen-dokumen tersebut juga sering
disebut dengan istilah rekam medis. Rekam medis keberadaan pasien beserta data-data yang dimilikinya termasuk  jenis  penyakitnya,  tercatat  atau  terekam
Rekam medis ini merupakan suatu sistem pelayanan dapat  memanfaatkan  pelayanan  yang  diberikan dengan  lebih  efektif.  Rumah  sakit  sebagai  salah satu instansi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  sudah  sepantasnya memberikan layanan tersebut. Dokumen-dokumen penting atau arsip atau rekam medis harus disimpan dengan  sebaik-baik  mungkin,  agar  jika  arsip  atau rekam  medis  terebut  dibutuhkan  kembali  dapat ditemukan  dengan  mudah  dan  cepat  sehingga pelayanana  yang  diberikan  menjadi  lebih  efektif. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis tata kelola dokumen rekam medis sebagai upaya menjaga rahasia medis di pelayanan kesehatan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  adalah Yuridis  Normatif Empiris , dengan menggunakan data sekunder yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier,    dan  data  primer
Deskriptif analitis .

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## Sistem Penamaan Pasien
Sistem penamaan rekam medis pada dasarnya adalah untuk memberikan identitas kepada seorang pasien serta untuk membedakan  antara pasien satu dengan pasien lainnya,  sehingga  mempermudah  dalam memberikan pelayanan  rekam  medis  kepada  pasien  yang  datang berobat  kerumah  sakit.  Penulisan  nama  pasien  pada rekam medis; Nama    pasien harus lengkap, minimal terdiri  dari  dua  suku  kata.  Dengan  demikian,  ada beberapa kemungkinan dalam penulisan nama pasienya itu: Nama pasien sendiri apabila sudah terdiri dari dua suku kata; Nama pasien sendiri dilengkapi dengan nama suami,bila seorang perempuan bersuami; Nama pasien sendiri  dilengkapi  dengan  nama  orangtua,biasanya nama  ayah;  Bagi  pasien  yang  mempunyai  nama keluarga/marga didahulukan  dan  kemudian  diikuti dengan nama sendiri; Nama ditulis dengan huruf cetak dan mengikuti ejaan yang disempurnakan; Bagi pasien perempuan  diakhir  nama  lengkap  ditambahNy. Atau Nn.sesuai dengan statusnya; Pencantuman titel selalu diletakkan  sesudah  nama  lengkap  pasien;  Perkataan tuan,saudara,bapak,tidak dicantumkan (Depkes RI, 2006).
Judi. Tata Kelola Dokumen Rekam Medis sebagai Upaya Menjaga Rahasia Medis di Pelayanan Kesehatan

## Sistem Penomoran Rekam Medis
Rekam medis pada hampir semua lembaga pelayanan kesehatan disimpan menurut nomor,yaitu berdasarkan nomor  pasien  masuk  ( admission  number ).  Menurut Depkes  RI  (2008)  sistem    pemberian  nomor  pasien masuk  ( admission  numbering  system )  yang  umum dipaka i  yaitu:  Pemberian  nomor  cara  seri( serial numbering  system ).  Dengan  sistem  ini  setiap  pasien mendapat nomor baru setiap kujungan kerumah sakit. Jika pasien berkunjung lima  kali, mendapat lima nomor yang berbeda. Semua nomor  yang  diberikan kepada pasien tersebut harus dicatat pada Kartu Indeks Utama Pasien(KIUP) pasien yang bersangkutan.
Rekam  medisnya  disimpan  diberbagai tempat sesuai nomor  yang  telah  diperoleh.  Pemberian  nomor  cara unit ( unit numbering system ). Sistem ini memberikan hanya  satu  unit  rekam  medis  kepada  pasien  baik pasient  ersebut  berobat    jalan  maupun    rawat  inap. Pada  saat  seorang  pasien  berkunjung  pertama  kali kerumah  sakit  apakah  sebagai  pasien  berobat  jalan ataupun untuk dirawat,kepadanya diberikan satu nomor ( admittingnumber ) yang akan dipakai selamanya setiap kunjungan berikutnya, sehingga pasien  tersebut hanya mempunyai  satu rekam medis yang tersimpan dibawah satu nomor.
Pemberian nomor cara seriunit( serial unitn umbering system ). Sistem  ini merupakan  gabungan  antara sistem seri dan   sistem unit. Setiap  pasien  yang  berkunjung kerumah sakit diberikan satu nomor baru tetapi rekam medisnya yang terahulu digabungkan dan disimpan di bawah  nomor yang  paling   baru  sehingga  terciptalah satu  unit  rekam  medis.  Apabila  satu  rekam  medis lama  diambil  dan  dipindahkan  tempatnya  kenomor yang baru,di tempat yang lama diberi tanda petunjuk yang  menunjukkan    kemana  rekam    medis  tersebut dipindahkan.Tanda  petunjuk  tersebut  diletakkan menggantikan  tempat  rekam  medis  yang  lama.  Dari ketiga macam sistem penomoran berdasarkan nomor pasien masuk tersebut, pemberian nomor cara unitlah yang  lebih  baik  digunakan,karena  dengan  cara  ini seorang  pasien  hanya  memiliki  satu  nomor  setiap kunjungan  kerumah  sakit,dan  rekam  medisnya  baik rawat jalan maupun rawat inap terkumpul dalam satu map(folder)  sehingga  dengan  cepat    memberikan gambaran yang lengkap mengenai riwayat penyakit dan pengobatan seorang pasien kepada rumah sakit maupun staf  medis  lainnya.Selain  itu  juga  menghilangkan
kerepotan  mencari/mengu mpu lka n  rekam  medis pasien  yang  terpisah-pisah  seperti  pada  sistem  seri, menghilangkan  kerepotan  mengambil  rekam  medis lama  untuk  disimpan  kenomor  baru  seperti  dalam sistem seri unit.

## Sistem Penyimpanan Rekam Medis
Berdasarkan  Permenkes  nomor  269/MENKES/PER/ III/2008  tentang  rekam  medis  menyatakan  bahwa dokumen rekam medis harus disimpan dengan tata cara tertentu, sehingga dokumen rekam medis harus dikelola dan dilindungi agar aman dan terjaga kerahasiaannya. Dilihat dari pemusatan atau penyatuan dokumen dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu: Sistem penyimpanan s entralisasi merupakan  penyimpanan  rekam  medis seorang pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan  poliklinik  maupun  catatan-catatan  selama seorang pasien dirawat dalam satu ruangan yang sama. Penggunaan sistem sentralisasi memiliki kebaikan dan juga kekurangannya. Dengan cara desentralisasi terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis  penderita  dirawat.  Berkas  rekam  medis  rawat jalan  dan  rawat  inap  disimpan  tempat  penyimpanan yang terpisah

## Upaya  Menjaga  Rahasia  Medis  di  Pelayanan Kesehatan
Rahasia Medik adalah  segala sesuatu yang dianggap rahasia oleh pasien yang terungkap dalam hubungan medis dokter-pasien baik yang diungkapkan secara langsung  oleh  pasien  (subjektif  )  maupun  yang diketahui oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan
sering disebut sebagai rahasia jabatan dokter yang timbul  karena  menjalankan  tugas  profesionalnya sebagai dokter. Rahasia medis merupakan hak pasien yang  harus  dilindungi  dan  dijunjung  tinggi  oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.
Pelanggaran  terhadap  hak  pasien  ini  merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban  hukum.  Perlindungan  terhadap  hak rahasia  medis  ini  dapat  di  lihat  dalam  peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 57 Undang – Undang  Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kesehatan  pribadinya  yang  telah  dikemukakan kepada  penyelenggara  pelayanan  kesehatan.  Pasal
48 Undang – Undang  Nomor. 29 tahun 2004 tentang Praktek  kedokteran  mengatakan  bahwa  setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokterannya wajib menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 32 (i) Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatakan bahwa hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:
1.  Se tiap   d o k ter   ata u   do k te r  g ig i  d ala m melaksanakan  praktik  kedokteran  wajib menyimpan rahasia kedokteran.
2.  Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam rangka  penegakan  hukum,  permintaan  pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
3. Dan pasal 51 huruf c Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berkaitan dengan pengungkapan rahasia kedokteran tersebut diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  269/Menkes/Per/III  /2008 Tentang Rekam Medis sebagai berikut: Informasi tentang  identitas,  diagnosis,  riwayat  penyakit, riwayat  pemeriksaan  dan  riwayat  pengobatan dapat dibuka dalam hal :
a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
b.  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum atas perintah pengadilan;
c. permintaan  dan/atau  persetujuan  pasien sendiri;.
d.  permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
e. d an  u ntu k  k epen ting an  p en elitian , pendidikan,  dan  audit  medis,  sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
Mengenai rahasia kedokteran dikenal adanya trilogi rahasia  kedokteran  yang  meliputi  persetujuan tindakan  kedokteran,  rekam  medis  dan  rahasia kedokteran karena keterkaitan satu sama lain. Jika menyangkut pengungkapan rahasia kedokteran maka
harus  ada  izin pasien  (consent)  dan  bahan  rahasia kedokteran terdapat dalam berkas rekam medis.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  perundang- undangan tersebut diancam pidana kurungan badan sebagai  mana  yang  diatur  dalam  pasal  322KUHP yang  mengatakan  :  “  barang  siapa  yang  dengan sengaja  membuka  rahasia  yang  wajib  ia  simpan karena  jabatannya  atau  karena  pekerjaannya,  baik yang  sekarang  maupun  yang  dahulu,  dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Rahasia medis ini hanya dapat dibuka oleh rumah  sakit,  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan, demi untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan penegakan hukum.
Sehubungan  dengan  kepentingan  hukum,  maka semua  rahasia  medis  yang  tertuang  dalam  rekam medik adalah menjadi hak sepenuhnya dari pasien yang bersangkutan dan oleh sebab itu maka berkas rekam medik perlu di jaga kerahasiaanya agar tidak dengan mudah di baca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasia medis pasien tersebut. Beberapa negara yang menganut kebebasan mutlak  melaksanakan  perlindungan  rahasia  medik dengan sangat ketat, sehingga rekam medik menjadi
mudah  mendapatkan  isi  rekam  medik  istrinya ataupun sebaliknya jika oleh suami atau istri tersebut menyatakan  bahwa  hal  tersebut  konfidens  bagi pasangannya. Sebegitu ketatnya perlindungan rahasia medis  tersebut,  terkadang  sampai  meninggalpun rahasia tersebut tetap tersimpan rapi.
Kendala  dan  Solusi  Tata  Kelola  Dokumen  Rekam Medis  Sebagai  Upaya  Menjaga  Rahasia  Medis  di Pelayanan Kesehatan

## Kendala  Tata  Kelola  Dokumen  Rekam  Medis Sebagai Upaya Menjaga Rahasia Medis di Pelayanan Kesehatan
Hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian rekam medis di rumah sakait RAA Soewondo Pati di dapatkan bahwa ada seorang pasien lama yang sudah 10 tahun tidak berkunjung ke rumah sakit karena pindah domisili ke  luar  kota,  pasien  tersebut  datang  dan  bermaksud meminta salinan/foto copy dokumen rekam medisnya untuk  keperluan  pengobatan  di  tempat  tinggal  yang
baru. Seiring dengan tuntutan terhadap sistem pelayanan di rumah sakit, maka sudah seharusnya setiap rumah sakit memiliki arsip atau rekam medis harus disimpan dengan sistem yang baik dalam upaya memperlancar pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  pasien. Keberadaan  tenaga  rekam  medis  sangat  membantu dalam  melayani  pasien  ataupun  pengunjung. Tetapi kenyataan sekarang  yang dihadapi  adalah kurangnya tenaga rekam medis. Hal ini dapat mengganggu sistem pelayanan di rumah sakit.
Penggunaan  alat-alat  berteknologi  tinggi  seperti komputer sangat membantu tenaga rekam medis dalam menjalankan  tugasnya.  selain  mempermudah  tugas seorang rekam  medis  alat-alat  elektronik (komputer) yang mendukung akan memudahkan pengumpulan dan pencarian data-data pasien jika dibutuhkan oleh seorang dokter secara cepat dapat ditemukan. Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki dokumen- dokumen  penting  yang  harus  tetap  disimpan  dan dijaga dengan baik, karena berkaitan langsung dengan jalannya instansi tersebut, baik dalam hal kinerja secara internal maupun secara eksternal. Dokumen-dokumen tersebut  juga  sering  dinamakan  dengan  istilah  arsip
keseluruhan keberadaan pasien beserta data-data yang dimilikinya termasuk jenis penyakitnya, tercatat atau
dan  memungkinkan  pengguna  dapat  memanfaatkan pelayanan yang diberikan dengan lebih efektif. Rumah sakit sebagai salah satu instansi yang berfungsi sebagai pusat  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  sudah sepantasnya memberikan layanan tersebut. Dokumen- dokumen  penting  atau  arsip  atau  rekam  medis harus disimpan dengan sebaik-baik mungkin, agar jika arsip atau rekam medis tersebut di butuhkan kembali dapat ditemukan dengan mudah dan cepat sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif.

## Solusi Tata Kelola Dokumen Rekam Medis Sebagai
Upaya Menjaga di Pelayanan Kesehatan .
Solusi  dari  permasalahan  ini  adalah  melakukan pelayanan  kesehatan  partnership  yang  menempatkan health provider dan health receiver dalam suatu pola kemitraan  (partnership).    Pola  kemitraan  ini  akan menempatkan health provider dan health receiver dalam suatu hubungan kontraktual  ( kontrak terapeutik) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban
untuk  saling  dihargai  dan  di  hormati..  Hubungan kontraktual ini tidak lain adalah sebuah hubugan hukum yang dampak hukum . Pelayanan partnership ini  akan menempatkan  masing-masing  pihak  berada  dalam kesetaraan  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap suatu tindakan medik atau pengobatan dan perawatan yang  akan  dilakukan  oleh health  provider terhadap health receiver . Pengingkaran terhadap pola pelayanan partnership ini akan merusak keharmonisan hubungan kontrak  terapeutik  yang  tentunya  dapat  berimplikasi hukum.
Pengembangan  pola  partnership  ini  adalah  dalam bentuk pelaksanaan informed consent yang merupakan penghargaan  akan  hak-hak  asasi  pasien  .  Health provider  berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan (izin)  dari  pasien  terhadap  apa  saja  yang  akan dilakukannya  dalam  memberkan  pelayanan  medik. Tindakan tanpa ijin adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat di gugat atau di tuntut secara perdata atau pidana akibat kerugian yang dialami pasien. Penyebab
ketidak puasan yang dialami oleh pasien atas pelayanan kesehatan  yang  diterimanya  dari health  provider . Ketidak  puasan  tersebut  terjadi  akibat  rendahnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit  yang cederung menelantarkan  pasien,  tidak  memberikan  informasi medis  yang  jelas,  bertindak  arogan  dengan  tidak menghargai hak-hak pasien , tingginya biaya tindakan dan  perawatan  medis  yang  di  tanggung  pasien  dan lamanya hari perawatan yang harus dilalui oleh pasien dalam suatu waktu perawatan.Untuk meminimalisasi
bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh health provider telah mengalami sebuah babak baru , yaitu  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  hanya  berupa sebuah hubungan moral dan hubungan medis , tetapi telah  bergeser  kearah  hubugan  hukum  yang  dapat berakibat  hukum  Perubahan  paradigma  pelayanan kesehatan  sebagai  sebuah  langkah  awal  untuk

## SIMPULAN
Pada  dasarnya  jika  arsip  atau  rekam  medis  tidak tersimpan  dalam  satu  tempat  atau  tidak  ada  sistem yang mengatur penyimpanannya maka akan berdampak terhadap  pelayanan  yang  diberikan,  seperti  akan memperlambat pelayana dan tenaga yang dibutuhkan dalam akan bertambah untuk mecari arsip atau berkas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardijan Rusli, 2006. Metode Penelitian Normatif: Bagaimana ? “Law Review, Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan
Soerjono,  Soekanto  dan  Sri  mamudji,  2009,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat  Cetakan  Kesembilan ,  PT  Raja
Basuki, Sulistyo, 2003. Manajemen Arsip Dinamis . Gramedia Pustaka Utama:Jakarta
Departemen  Kesehatan  RI  Direktorat  Jenderal Pe lay a n an   Med i k,  ( 1 9 9 7 ), P edom an Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia , Jakarta
Hatta. G R., (2009), Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan ,
Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
KEPMENKES  RI  No.129/MENKES/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit
Pratiwi. Yulia Dirgantari, FKM Ul, 2009, Analisis Kelengkapan Pengisian Resume Medis Rawat Inap  Rumah  Sakit  Budi  Kemuliaan  Tahun 2008-2009.
Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (Lembar Negara RI  Nomor.  144 tahun  2009,  Tambahan  Lembaran  Berita Negara Nomor 5063)
Peraturan Menteri Kesehatan  (PERMENKES) Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis