## Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan
Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)
Muslim 1 , Dodi Alaska Ahmad Syaiful 2 , Maya Melia 3
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 1
Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan, Indonesia 2
Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 3
* Corresponding email: muslim@radenintan.ac.id Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021                 Published: Desember 2021
Abstract: Defaults  generally  occur  because one  of  the parties bound in the contract/agreement does  not  perform  their  obligations  by  not  paying  their  debts  on  time,  or  paying  improperly. Regarding the event of default, the aggrieved party can file a lawsuit with the Religious Courts. In tracing the researchers, two decisions related to the case of default on murabahah contracts at Bank Syari'ah  were  found,  namely  the  Muara  Enim  Religious  Court  Decision  Number 0945/Pdt.G/2014/PA.ME  and  the  Purwokerto  Religious  Court  Decision  Number 2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt, both of them tried the dispute over the default of the murabahah contract.  This  research  is  a  library  research  (library  research)  with  the  nature  of  comparative descriptive-analytic  research.  This  research  was  conducted  by  comparing  the  two  decisions,  then described  and  analyzed  in  depth  using  the  theory  of  legal  certainty  and  the  theory  of  maslahah mursalah.  The  results  of  this  study  are,  both  the  Muara  Enim  Religious  Court  and  the Purwokerto Court, each use relatively the same legal basis in deciding cases of claims for default on murabahah contracts, namely based on contracts that have been made and signed by the contracting parties, then strengthened with the verses of the Koran, the Civil Code, KHES and laws, as well as other related regulations. Meanwhile, the calculation of the remaining debt and the remaining profit margin  also  uses  the  calculation  of  flat  profits  as  a  form  of  implementing  Shari'ah  principles, namely to ensure legal certainty and wider benefit. Keywords : murabahah, default, legal certainty, maslahah mursalah.
Abstrak :  Wanprestasi  umumnya  sering  terjadi  karena  salah  satu  pihak  yang  terikat dalam  kontrak/perjanjian  tidak  melakukan  kewajibannya  dengan  tidak  membayar hutangnya  tepat  waktu,  atau  membayar  tetapi  tidak  selayaknya.  Terhadap  peristiwa wanprestasi tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam penelusuran peneliti, ditemukan dua Putusan yang berkaitan dengan kasus  wanprestasi  akad  murabahah  pada  Bank  Syari’ah,  yakni  Putusan  Pengadilan Agama  Muara  Enim  Nomor  0945/Pdt.G/2014/PA.ME  dan  Putusan  Pengadilan Agama  Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt,  keduanya  sama-sama  mengadili sengketa  wanprestasi  akad murabahah .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka ( library  research )  dengan  sifat  penelitian  deskriptif-analitik  komparatif.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  membandingkan  dua  putusan,  kemudian  dideskripsikan  dan dianalisis  secara  mendalam  menggunakan  teori  kepastian  hukum  dan  teori maslahah mursalah .  Hasil  penelitian  ini  adalah,  baik  Putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Enim maupun  Pengadilan  Purwokerto,  masing-masing  menggunakan  dasar  hukum  yang relatif sama dalam mememutus perkara gugatan wanprestasi akad murabahah, yakni berdasarkan  atas  akad  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650
berakad,  kemudian  diperkuat  dengan  ayat-ayat  al- Qur’an,  KUHPerdata,  KHES  dan Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Sedangkan perhitungan sisa hutang dan sisa margin keuntungan juga sama-sama menggunakan perhitungan keuntungan  tetap  ( flat )  sebagai  salah-satu  wujud  penerapan  prinsip- prinsik  syari’ah, yakni demi menjamin adanya kepastian hukum dan kemaslahatan yang lebih luas. Kata Kunci : murabahah , wanprestasi, kepastian hukum, maslahah mursalah .

## A. Pendahuluan
Praktik  ekonomi  Islam  secara  khusus menghadirkan  akad  sebagai  pembeda dengan praktik ekonomi konvensional. Akad dibangun dengan tujuan menjauhkan setiap transaksi dari ketidakadilan dan eksploitasi. Pada dasarnya dalam ajaran Islam, harta milik orang lain hukumnya haram untuk dimiliki kecuali dipindahkan haknya dengan cara yang benar dan diridhai. Akad menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, termasuk akad dalam bisnis syariah. Istilah akad sudah digunakan sejak jaman klasik, sehingga sudah sangat baku. 1 Akad dapat diartikan sebagai “kontrak” atau “perjanjian”. 2 Menurut Sayyid Sabbiq, akad adalah:
قافتلاو طبارلا هانعم دقعلا
“Akad berarti ikatan dan persetujuan” Pada praktik Perbankan Syari’ah, dikenal berbagai  akad yang digunakan oleh bank untuk mengikatkan dirinya dengan nasabah dan atau pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. Salah satu akad tersebut adalah murabahah. Murabahah  didefinisikan  sebagai  jual- beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberitahukan harga pokok yang
1 Mu’adil  Faizin, Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm.
4.
2 Abi  Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah,
Mu’jam Maqayis al -Lughah (Beirut:1994), hlm. 679.
ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. 3
Produk  murabahah  ini  merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank sebagai mediator antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan penjual. Maksudnya dalam  hal  ini  adalah  apabila  nasabah menginginkan  untuk  memiliki  atau membeli sesuatu barang, sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat  membelinya,  maka  bank  dalam hal ini memberikan bantuan. Bank akan membeli  barang  yang  diinginkan  oleh nasabah  dari  penjual,  kemudian  menjual kembali  barang  tersebut  kepada  nasabah dengan  harga  sesuai  dengan  harga  asal barang tersebut dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.
Sebagai salah satu produk Bank Syariah, pembiayaan  dengan  skema  murabahah juga  tidak  lepas  dari  berbagai  masalah yang menyertainya. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam akad murabahah adalah terjadinya cidera janji / ingkar janji atau yang sering  disebut  dengan  istilah  wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan  wanprestasi,  selanjutnya pengadilan  menjatuhkan  putusan  yang pada pokoknya menghukum nasabah untuk
3 Darmawati  H,  “Akad  Dalam  Transaksi Ekonomi Syari’ah,” Jurnal Sulesana, Vol. 12, No.
2 (Makassar: 2018), hlm. 163.
Vol. 13, No. 2, pp.63-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
membayar ganti rugi dan atau melunasi sisa hutang yang belum dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
Ada dua putusan Pengadilan Agama yang  menarik  untuk  diperbandingan  dan dianalisis pertimbangan hukumnya. Pertama adalah  Putusan  Pengadilan  Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/ PA.Pwt.  Pada  Putusan  pertama  Hakim mengoreksi jumlah sisa hutang nasabah, sedangkan  pada  putusan  kedua  Hakim mengabulkan jumlah gugatan bank mengenai sisa hutang nasabah.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum banyak publikasi ilmiah yang menelaah dan membandingkan dua putusan dalam sengketa yang serupa.  Pada umumnya  peneliti  terdahulu  lebih  tertarik meneliti  kewenangan  Pengadilan  Agama di  bidang  ekonmi  syari’ah,  dan  prosedur pemeriksaan  serta  penyelesaian  sengketa ekonomi syari’ahnya saja.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk  men gangkat  judul  “ Analisis  Hukum Ekonomi Syari’ahterhadap Gugatan Wanprestasi Akad  Murabahahdi  Pengadilan  Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME  dan  Putusan Nomor  2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”.  Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk memberikan analisis  mendalam  mengenai  Putusan Pengadilan  Agama  Muara  Enim  Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME  dan  Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt  tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah menggunakan  tinjauan  hukum  ekonomi s yari’ah.
Jenis penelitian  yang  dilakukan adalah library  research (kepustakaan)  dengan  sifat deskriptif-analitik  komparatif.  Adapun fokus  dari  penelitian  ini  adalah  studi komparasi  terhadap  Putusan  Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/ 2014/PA.ME  dan  Putusan  Pengadilan Agama  Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt.
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari kedua putusan yang sudah inkracht ,  yakni  Putusan  Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/ 2014/PA.ME, dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt  yang  keduanya  didapat dari  penelusuran  secara  digital  melalui Situs Resmi Direktori Putusan Mahakam Agung  Republik  Indonesia.  Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan  hukum  yang  digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan  hukum.  Sedangkan  bahan hukum  tersier  didapat  dari  publikasi- publikasi ilmiah, buku-buku, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
Seluruh  data  yang  sudah  terkumpul akan ditelaah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif berangkat dari  pengetahuan  yang  umum  kemudian digunakan untuk menilai kejadian-kejadian yang  khusus.  Pada  penelitian  ini  teori- teori yang sifatnya umum digunakan untuk meneliti  hal  yang  khusus  yakni  kedua putusan diatas.
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Kasus Posisi
a) Kasus Posisi pada Putusan Nomor
0945/Pdt.G/2014/PA.ME
Pada tanggal 28 Juni 2013, para pihak  yakni  bank  (kreditur)  dan nasabah (debitur) melakukan atau membuat  perjanjian  murabahah. Debitur mengajukan pembiayaan sebesar Rp 45.000.000,- untuk membeli tanah berupa kebun karet produktif dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin  20,4%  pertahun  dihitung tetap. Total hutang yang dibebankan kepada debitur sebesar Rp 72.540.000,- yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp 45.000.000,- ditambah margin keuntungan sebesar Rp 27.540.000,-.
Sesuai akad, debitur (setiap tanggal 28) pada bulan berjalan harus melakukan pembayaran  dengan  sistem angsuran sebesar Rp 2.015.000,- kepada kreditur. Dalam  perjalanannya,  pembayaran debitur terhadap hutangnya tersebut berjalan  lancar  dari  bulan  pertama sampai  keenam.  Akan  tetapi memasuki bulan ketujuh, debitur tidak lagi melakukan kewajibannya. Terhadap  cicilan  macet  debitur tersebut,  kreditur  (Penggugat) mengeluarkan  Surat  Pemberitahuan Telat  Membayar  yang  ditujukan kepada debitur (Tergugat) pada tanggal 18 Februari 2014. Surat Pemberitahuan ini  tidak  membuat  Penggugat melakukan  kewajibannya,  sehingga pada tanggal 11 Maret 2014 Penggugat kembali mengeluarkan Surat Peringatan II.  Hal  ini  juga  tidak  membuat Tergugat  memenuhi  kewajibannya, dan akhirnya Penggugat mengeluarkan
lagi  Surat  Peringatan  III  pada  tanggal 20 Maret 2014. Selain itu Penggugat juga berusaha menemui Tergugat secara  langsung,  namun  hal  ini juga  nihil.  Akibat  hal  tersebut Pengugat kemudian melayangkan gugatan  ke  Pengadilan  Agama Muara Enim.4
Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah Rp 62. 970.075,00 (enam puluh dua juta semblan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian: Sisa pokok Rp 37.339.581,- Tunggakan  margin  keuntungan Rp 21.906.405,- Ganti rugi Rp   3.724.089,- Jumlah Rp 62.970.075,- Pengadilan kemudian memutuskan mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk sebagian, dan menghukum Tergugat    untuk  membayar  sisa hutangnya  sebesar  Rp60.450.000,- dengan  rincian:  sisa  hutang  pokok Rp37.500.000,- ditambah sisa margin keuntungan  yang  belum  dibayar Rp22.950.000,- yang totalnya menjadi Rp60.450.000,-. Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp 3.724.089,- Pengadilan tidak mengabulkannya.
b) Kasus Posisi pada Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Pada tanggal 04 Juli 2012 Kreditur
(Penggugat)  dan  Debitur  (Tergugat) melakukan  akad  murabahah,  pihak Tergugat membutuhkan dana/uang
4 Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, hlm. 1-12.
Vol. 13, No. 2, pp.65-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
untuk  modal  usahanya.  Dengan persetujuan istrinya, pihak Tergugat kemudian  mengajukan  pinjaman sebesar  Rp  120.000.000,-  kepada Penggugat  dengan  jangka  waktu pembayaran (tenor) selama 36 bulan. Margin  keuntungan  yang  akan didapatkan oleh Penggugat selaku Kreditur  dalam  akad  ini  adalah sejumlah Rp 75.660.000,-, sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat  berjumlah  Rp 195.660.000,-. Pada  perjalanannya,  ternyata Tergugat  tidak  bisa  mencicil hutangnya.  Ia  hanya  mampu melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali atau delapan bulan. Pada angsuran yang kedelapan itupun Tergugat juga tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh, dan masih kurang sejumlah Rp270.838,- (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
Hal ini menyebabkan Penggugat melayangkan  Surat  Peringatan beberapa kali. Surat    Peringatan I  dikeluarkan Penggugat pada tanggal 3 Desember 2012, Surat Peringatan II pada tanggal 12 Februari 2013, dan Surat Peringatan III pada tanggal 18 Juli 2013. Surat-surat ini kemudian tidak membuat Tergugat menjalankan kewajibannya, sehingga pada tanggal 11  September  2013  Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat, hingga  pada  akhirnya  Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto. 5
5 Putusan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, hlm. 2-3.
Di dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya  sejumlah  Rp 154.950.838,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian: Sisa Pokok Rp 93.499.443,- Sisa Margin
Rp  58.951.395,- Denda keterelambatan Rp                00,- Biaya Pengadaan Proses Penagihan Rp    2.500.000,- Total Rp154.950.838,-
Pengadilan  Agama  Purwokerto memutuskan  dengan mengabulkan gugatan  Penggugat  (debitur)  untuk sebagian, dan menghukum Tergugat (kreditur)  untuk  membayar  sisa hutangnya sebesar Rp152.450.838,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut adalah komposisi dari sisa hutang pokok sebesar Rp 93.499.443,- ditambah margin keuntungan yang belum  dibayar  Rp  58.951.395,-. Terhadap gugatan biaya pengadaan proses penagihan sejumlah Rp2.500.000,- yang diminta Penggugat, Pengadilan tidak mengabulkannya.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Putusan Nomor 0945/Pdt.G/ 2014/PA.ME dan Putusan  Nomor
2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt
a) Putusan Hakim Mengakhiri Sengketa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak  sebuah  perkara  dengan alasan  bahwa  hukumnya  kurang
Vol. 13, No. 2, pp.66-75   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
jelas atau tidak ada. 6 Hal tersebut juga  sejalan  dengan  asas  hukum yang berbunyi ius curia novit , artinya Hakim dianggap mengetahui hukum.
Hakim tidak diperkenankan melakukan penolakan untuk memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya. Sebab, karena  kewenangannya, Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri.
Pertimbangan  Hakim  menempati posisi yang paling urgen sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Dengan adanya  pertimbangan  hukum  yang kuat,  diharapkan  putusan  tersebut dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa yang terjadi di antara para pihak  yang  bersangkutan.  Putusan Hakim  harus  dapat  diyakini  oleh pihak-pihak  telah  mengandung unsur  keadilan  dan  mengandung nilai kepastian hukum. Putusan Hakim juga  harus  mengandung  manfaat atau  nilai  kemanfaatan  bagi  para pihak  yang  bersangkutan  dan  bagi masyarakat luas.
Dalam  Hukum  Islam,  apabila Hakim sudah  menjutuhkan putusan terhadap suatu permasalahan, maka seluruh  pihak-pihak  yang  terkait bahkan  seluruh  masyarakat  juga harus taat serta menghormati putusan Hakim  tersebut.  Prinsip  tersebut dapat ditemukan, salah satunya dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin , yang berbunyi:
6 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.
ِهْيَلَعاًعَمُْمُُْيَِصَيَوُهُعَ فَْيَِف َلِِْلْ ِلِِئاَسَمىِفِمِكاَْلْاُمْكُح “ Keputusan  Hakim  (yurisprudensi)  dapat menghapuskan  masalah  khilafiyah, sehingga masalah itu menjadi masalah yang disepakati”. 7
Selain itu, terdapat pula kaidah fikih yang berbunyi:
ِف َلِِْلْا ُعَفْرَ ي ِداَهِتْجِلإا ِلِئاَسَم  ِفِ ِمِكاَْلْا ُمْكُح “Hukum yang diputusan oleh Hakim dalam persoalan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”. 8
Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat  disimpulkan  bahwa  dalam hukum Islam, putusan Hakim juga dimaksudkan  untuk  menyudahi sebuah  perselisihan,  mengakhiri sebuah sengketa serta menghilangkan perbedaan  pendapat  yang  terjadi antara  pihak-pihak.  Putusan  Hakim juga harus ditaati dan dilaksanakan secar ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab. Seperti  itulah  Islam  mengajarkan kepada ummatnya.
Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, Hakim mengabulkan gugatan pihak Penggugat (kreditur) dengan nilai yang lebih tinggi dari tuntutan.  Sedangkan  pada  Putusan Pengadilan Agama Purwokerto ternyata hasil perhitungan Hakim sama  dengan  jumlah  sisa  hutang yang ditunutut oleh pihak Kreditur (Penggugat). Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus menghormati dan melaksanakan isi  putusannya.  Pihak  debitur
7 Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, Bughyatul Mustarsyidin , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 315.
8 A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta:
Kencana, 2011), hlm.154.
Vol. 13, No. 2, pp.67-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
(Tergugat) harus membayar sesuai dengan yang tertulis dalam Amar Putusan, sedangkan pihak kreditur (Penggugat) juga tidak boleh menagih atau meminta jumlah melebihi dari putusan. Singkatnya, harus sama persis seperti yang tertulis dalam putusan.
Terhadap nilai-nilai yang diputuskan oleh  Hakim  pada  kedua  putusan tersebut, bisa saja masih ada pihak- pihak  yang  mempermasalahkannya. Masih bisa diperdebatkan dan masih dapat dikaji lagi dari sudut pandang yang lain. Akan tetapi sebagai mana kaidah  hukum,  khusus  terhadap Putusan  Pengadilan  Agama  Muara Enim  Nomor  0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt  telah  selesai,  telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. b) Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim Dalam proses peradilan, putusan Hakim  harus  dapat  memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. 9
Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum  karena  tujuannya  adalah untuk ketertiban masyarakat.10
9 H. Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim (Jakarta : Sinar Grafika, cdet. Ke-2, 2020), hlm. 116. 10 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.
145.
Dalam al- Qur’an, asas kepastian hukum  ini  disebut  secara  umum dalam  kalimat  terakhir  surat  Al- Isra (17) ayat 15, yang berbunyi:
امو اّنك لوسر ثعبن  ّتّح ينبّذعم “ Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu”.
Selanjutnya  di  dalam  surat  al- Maidah (5), ayat 95 juga terdapat ayat yang berbunyi:
الله مقتنيف داع نمو فلس اّمع اللهافع ماقتناوذ ٌزيزع اللهو هنم “Allah  telah  memaafkan  apa  yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya,  niscaya  Allah  akan menyiksanya. Dan Allah maha perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksanya” . Berdasarkan kutipan kedua ayat tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan asas kepastian hukum adalah bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum  kecuali  atas  ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang- undangan yang telah ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Sedangkan terhadap  perbuatan  yang  telah terjadi sebelum hukum itu dibuat, Allah  memaafkannya  sepanjang tidak  diulangi  setelah  hukum  itu diberlakukan.  Sebuah  hukum  yang dibuat  dan  diberlakukan  untuk ummat  yang  sekarang,  tidak  dapat digunakan untuk menghukum atau memberi sangksi bagi ummat terdahulu, sebelum  hukum  itu  dibuat  atau diberlakukan.
Dalam konteks ekonomi syari’ah , kepastian hukum terhadap penyelesaian
Vol. 13, No. 2, pp.68-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
sengketa atas pelaksanaan akad- akad  syari’ah  wajib  hukumnya . Dengan adanya kepastian hukum dalam setiap putusan-putusan yang dilahirkan oleh Hakim akan menjadi pedoman  dan  rujukan  kedepannya bagi setiap  pelaku usaha  di bidang ekonomi  syari’ah.  Adanya  jaminan hukum seperti ini membuat  pera pelaku  usaha  dapat  dengan  tenang menyusun  program-program  jangka pendek  maupun  jangka  panjang dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi masyarakat (nasabah) pengguna jasa di bidang ekonomi syari’ah  akan  memiliki  tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap para pelaku usaha, karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pula terhadap penegakan hukum.
Keselarasan dan kepastian hukum tersebut dapat ditemukan setelah peneliti  melakukan studi perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/ 2014/PA.ME  dengan  putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Sebagaimana  dalam  pembahasan terdahulu, yang telah didapat kesimpulan bahwa  di  antara  kedua  Putusan tersebut ternyata memiliki substansi pertimbangan hukum yang sama, maka  hal  ini  merupakan  kabar baik  bagi  masa  depan  ekonomi syari’ah  di  Indonesia,  dan  dapat pula  memberikan  dampak  yang positif bagi iklim usaha ekonomi syaria’ah itu sendiri.
Apabila putusan Hakim dalam sengketa  akad- akad  syari’ah  berbeda
antara satu putusan dengan yang lainnya secara substansi,  maka  hal itu akan menjadi permasalahan yang serius bagi dunia hukum dan ekonomi syari’ah,. Begitu pula, apabila terjadi perbedaan substansi atara putusan Pengadilan  Agama  Muara  Enim Nomor  0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt,  maka  akan  menjadi masalah  serius  bagi  masa  depan penegakan hukum ekonomi syaria’a h di Indonesia.
c) Kemaslahatan dalam Putusan Hakim Tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk mendapatkan kemaslahat yang seluas-luasnya terutama dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.  Suatu  sistem  ekonomi dapat dikatakan sukses dan berhasil apabila  mampu  muwujudkan kemaslahan  dan  kesejahteraan tersebut.
Menurut khalid mas’ud, sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakti dalam Konsep Maqashid al- Syari’ah ,  ajaran Asy-Syatibi  tentang maqashid  al- syari’ah adalah  upaya  memantapkan maslahat  sebagai  unsur  terpenting dari  tujuan-tujuan  hukum. 11 Lebih jauh lagi, di dalam kitabnya yang terkenal  “ al-Muwafaqat ”, Asy-Syatibi menuliskan bahwa :
ِدا   َبِعِلا ِحِلا   َصَمِل ِة  َعْوُرْشَلما َما    َكْحَأ َّنِإَو
11 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari ’ ah Menurut  al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), hlm. 65.
Vol. 13, No. 2, pp.69-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
“Dan sesungguhnya hukum -hukum yang disyariatkan  (syariah)  adalah  untuk kemaslahatan hamba Allah (manusia)” . 12
Menurut Asy-Syatibi ,  kehidupan manusia akan berjalan dengan baik jika  manusia  tersebut  mampu memahami  dasar-dasar  tujuan syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman yang utuh terhadap tujuan- tujuan  dasar  syari’ah  akan membuat  seseorang  unggul  dalam kehidupan  di  dunia  dan  selamat pada kehidupan di akhirat. Adapun pokok- pokok  dari  tujuan  syari’at yang  dimaksud  adalah  pemeliharaan dan pengembangan lima dasar segi- segi yang paling substansial, yakni agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan harta benda.13
Kelima unsur di atas merupakan substansi dari ajaran hukum Islam. Kelima unsur pokok tersebut pada penerapannya harus pula memperhatikan skala prioritas yang harus diperhatikan demi terwujudnya tujuan-tujuan yang telah ditargetkan. adapun tingkat prioritas yang dimaksud adalah kategori dharuriyyat, kategori hajiyyat , dan kategori tahsiniyyat .14
12 Ibrahim  ibn  Musa  Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Syari’ah,  Jilid  I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 54. 13 Asy-Syatibi , Al-Muwafaqat, hlm. 221
14 Dharuriyyat ialah  suatu  maslahah  menjadi keharusan  dalam  menegakkan  agama  dan akhirat  dimana  ketika  maslahah  tersebut  tidak terwujud,  maka  kebaikan-kebaikan  urusan dunia  tidak  akan  langgeng,  bahkan  akan  rusak dan roboh kemudian kehidupan akan sirna serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. Hajiyyat maknanya  kemaslahatan  itu  sangat  dibutuhkan sekira  kelapangan  dan  hilangnya  kesempitan  yang umumnya  mendatangkan  kesulitan  dan  yang berkaitan  dengan  hilangnya  tuntutan  agama.
Menurut Anas Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur, menegaskan bahwa  ekonomi  Islam  itu  terdiri dari 3 (tiga) kerangka metodologi. Pertama,  presumption  and  ideas atau  prinsip  dasar  ekonomi  yang bersumber dari al- Qur’an, al -Hadis, dan fiqh al-maqashid. Kedua, nature of value jugdgement, yaitu pendekatan nilai dalam Islam terhadap situasi ekonomi yang terjadi. Ketiga, positive part  of  economics  science,  yaitu pengilmuan Islam supaya compatible direalisasikan secara empirik ekonomi.
Berdasarkan 3 pendekatan inilah ekonomi Islam dibangun.15Islam menganjurkan adanya reformasi moral, sosial, ekonomi, dan institusional untuk membantu  mewujudkan  tujuan- tujuan syari ʻ ah ( Maqashid al- syari’ah ) yaitu  keadilan  dan  kesejahteraan. Keadilan adalah esensi dari visi dan misi  Hukum  Islam.  Oleh  karena itu segala bentuk kezaliman di atas dunia, termasuk dalam bidang ekonomi harus dihapuskan, seperti ketiadaan pemerataan,  eksploitasi,  monopoli, dan  ketidakseimbangan  hak  dan kewajiban. 16 Karena  sesungguhnnya
Apabila  maslahah  tersebut  tidak  direalisasikan, maka kesulitan dan akan menimpa mukallaf , tetapi kesulitan  tersebut  tidak  sampai  kepada  batas kerusakan  yang  biasa  terjadi  dalam  kebaikan- kebaikan secara umum. Tahsiniyyat artinya mengambil kemaslahatan  dengan  sesuatu  yang  diperlukan dari kebaikankebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah  yang  longgar  yang  menjadikan akal  sempurna dan  bisa  mendatangkan  kemuliaan akhlak.
15 Abdul  Ghofur, Pengantar  Ekonomi  Islam . Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2017), hlm. 36. 16 Fuad  Zein,  Fuad. Neo  Ushul  Fiqh  Menuju Ijtihad  Kontemporer;  AplikasiUshul  Fiqh  Dalam Mengkaji  Keuangan  Kontemporer (Yogyakarta:
Vol. 13, No. 2, pp.70-75   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
perlindungan  harta  yang  dimaksud juga  mengisyaratkan  perlindungan terhadap  hak-hak  harta  tersebut, sedangkan  harta  itu  sendiri  berhak untuk memenuhi fungsi sosialnya.
Al- Qur’an tidak menghendaki hart a
itu hanya dimonopoli oleh segelintir orang,  sebagai  mana  yang  termuat dalam  al- Qur’an  surat  al -Humazah (104) ayat 1 dan 2, yang berbunyi: ل ليو مّلةزهم ّلك
هدّدعّو ل ام عجم ىّذلا , ةز
“Celakah  bagi  setiap  pengumpat  dan pencela.  Yang  mengumpulkan  harta dan menghitung- hitungnya”.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan Maqahid al- syari’ah khususnya  adalah  dalam hal  perlindungan  harta  atau  hifzal- mal. Maqashid al- syari’ah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena  bertujuan  untuk  menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat  secara  luas,  dengan cara  menyeimbangkan  peredaran harta secara adil dan merata.
Dalam konteks ekonomi, Maqashid al- syari’ah memiliki  peran  ganda,
yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan  manusia  (tool  od social  engineering).  Ia  memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa Maqashid
al- syari’ah ,  pemahaman  dan  praktik ekonomi  syari’ah  akan  menjadi sempit,  kaku,  statis,  dan  lambat. Ekonomi  syari’ah  akan  kehilangan
Fakultas Syariah UIN SuKa Press, 2003), hlm. 197-198.
spirit  dan  substansi  syari ʻ ahnya. Menerapkan Maqashid  al- syari’ah dalam  praktik  ekonomi  syari’ah akan  membuat  ekonomi  syari’ah berkembang secara elastis, dinamis, sesuai  dengan  karakter  syari ʻ ah Islam yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu. Dalam  rangka  mengusahakan terwujudnya tujuan akhir dari hukum ekonomi  syari’ah  tersebut,  tidak dapat  hanya  dibebankan  kepada pengusaha  saja,  atau  pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan dari semua pihak (stake-holder) dan seluruh lapisan masyarkat. Adapun pihak-pihak yang berkepintangan terhadap keberhasilan tujaun tersebut di antaranya adalah:
1) Pemerintah, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.
2) Majelis  Ulama  Indinesia,  dalam hal  ini  adalah  Dewan  Syariah Nasional  (DSN-MUI),  selaku pengawal produk-produk lembaga ekonomi syari’ah.
3) Lembaga peradilan, dalam hal ini  Pengadilan  Agama  selaku penjaga  gawang  terakhir  dalam mengadili  sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari’ah.
4) Pengusaha di bidang ekonomi syari’ah,  seperti  Bank  Syaria’ah ,
Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syari’ah,  Reksadana  Syariah , dan bisnis syari’ah lainnya.
5) Masyarakat umum para pengguna produk- produk  bisnis  syaria’ah tersebut  (nasabah,  konsumen investor).
Vol. 13, No. 2, pp.71-75   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
Berdasarkan  dari  daftar stake- holder di atas, lembaga peradilan memiliki  peran  penting  dalam mengawal  tercapainya  tujuan  akhir ekonomi Syari’ah, melalui fungsinya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Baik kreditur maupun debitur memiliki hak yang sama untuk mengadukan  halnya  ke  Pengadilan Agama  apabila  merasa  dirugikan oleh pihak lain atas akad- akad syari’a h yang  dibuatnya.  Baik  putusan Pengadilan  Agama  Muara  Enim Nomor
0945/Pdt.G/2014/PA.ME
maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt, keduanya merapakan salah satu contoh dari sekian banyak putusan terhadap sengketa di bidang ekonomi syari’ah yang dapat dijadikan rujukan untuk menuju kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam ruang lingkup ekonomi syari’ah.
Berdasarkan  analisis  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  dapat  dilihat bahwa ada kesamaan maksud dan tujuan dari masing-masing putusan di atas, dalam rangka memastikan dan menunjukkan kepada masyarakat serta seluruh pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah, bahwa hukum ekonomi  syari’ah  telah  dijaga dengan baik oleh Pengadilan Agama agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip- prinsip  syari’ah.  Hakim memberikan  putusan  tidak  berat sebelah, tidak memihak dan tidak pilih-pilih. Hukum ekonomi syariah ditegakkan dengan berdasar pada
prinsip-prinsip syariah, apabil ada pihak-pihak yang mencoba untuk melenceng  dan  keluar  dari  garis syari’ah  tersebut,  Pengadilan  Agama akan  meluruskannya  dan mengembalikannya  ke  jalan  yang telah ditetapkan dan akan menghukum mereka untuk menjalankan putusan tersebut.
Apabila para pelaku usaha telah mengerti dan memahami prinsip- prinsip syari’ah dalam bidang usaha yang dijalankannya, dan masyarakat yang menggunakan produk-produk syari’ah tersebut juga mengerti serta memahami  apa-apa  yang  telah ditandatanganinya,  maka  ekonomi syari’ah di Indonesia akan berkemban g dengan baik dan dapat memberikan kemaslahatan  yang  lebih  besar dan  lebih  luas.  Tidak  boleh  ada pihak-pihak yang mencari keuntungan sepihak dengan adanya bisnis syari’ah ini, dengan merugikan pihak yang lain.  Mencari  keuntungan  dalam usaha  itu  wajib,  tetapi  mencarai kemaslahatan dan keberkahan itu lebih  utama.  Kemaslahatan  dan keberkahan  tersebut  hanya  akan didapat  dengan  cara-cara  yang baik  yang  sesuai  dengan  prinsip syari’ah. Tidak akan didapat dengan cara menyimpang dari prinsip syari’ah.
Dengan adanya putusan Pengadilan Agama  Muara  Enim  Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto  Nomor  2370/Pdt.G/ 2016/PA.Pwt tersebut ada beberapa hikmah  atau  manfaat  yang  dapat peneliti rangkum bagi kemaslahatan
Vol. 13, No. 2, pp.72-75   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
hukum ekonomi syari’ah di Indonesia , yaitu:
1) Hukum ekonomi syari ’ ah adalah garda terdepan penegakan hukum terhadap sistem hukum ekonomi/ bisnis syari ’ ah. 2) Hakim pada Pengadilan Agama menggunakan  hukum  ekonomi
syari ’ ah sebagai pisau analisa dalam  membangun  argumentasi hukum terhadap putusan-putusannya. 3) Dengan adanya putusan terhadap gugatan  wanprestasi  akad murabahah, para pelaku usaha dan masyarakat luas dapat melihat sudut  pandang  Hakim  dalam melakukan  perhitungan  sisa hutang, sebagai wujud komitmen
Hakim  dalam  menjaga  prinsip- prinsip syari ’ ah  dapat terwujud dalam akad/kotrak syari ’ ah. 4) Dengan  adanya  putusan  yang mengedepankan  prinsip-prinsip
syari ’ ah,  nilai  kemaslahatan terhadap putusan tersebut dapat lebih dirasakan di masyarakat. Karena  Hakim  tidak  melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad,  tetapi  lebih  melihat  apa dan bagaimana akad itu dibuat dan dilaksanakan.
Hakim dalam memutus perkara melihat pada sudut pandang “bagaimana akad tersebut dilaksanakan”. Karena Hakim  lebih  melihat  pada  sisi kemaslahatan putusannya. Sejauh mana putusannya dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh para pihak, dan sejauh mana  putusan  tersebut  dapat memberikan manfaat dan
kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.17 Selain itu juga, Hakim dalam memutus  perkara  memperhatikan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  baik  itu berupa norma hukum, asas hukum, teori hukum, undang-undang, pendapat pakar hukum dan peraturan lain yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hakim  juga  dapat  mendasarkan pertimbangan  hukumya  kepada nash-nash al- Qur’an, al -Hadis, maupun pendapat para ulama. Namun apabila sumber-sumber  hukum  tersebut masih dirasa kurang, Hakim juga memiliki kebebasan serta kemandirian untuk menggunakan pemahaman dan pengetahuannya dalam membangun argumentasi hukum putusannya.18 Lebih  dari  itu,  secara  khusus hukum Islam memiliki konsep dan karakteristik  yang  berlaku  secara universal, yaitu “Hukum Islam selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun”.
ٍنا  َكَمَو ٍناَمَز ِّلُك ِل ٌحِلا َص ُم َلِْسِْلإا “(perundang -undangan) Islam senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat ”. Konsep dan karakteristik itulah yang menjadi dasar dari penerapan syari’at Islam. Karena teks itu tidak dapat berubah dengan sendirinya, maka pemaknaan dan pemahaman terhadap teks itu yang harus selalu berkembang  seiring  dengan perkembangan  kemaslahatan masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini
17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276
pulalah yang mendasari mengapa Soekarno menuliskan di dalam bukunya yang  berjudul  Dibawah  Bendera Revolusi Jilid II, bahwa “ Hukum jang djempol haruslah seperti karet, dan kekaretan ini teristimewa sekali pada hukum- hukum Islam.” 19

## C. Penutup
Dalam  Hukum  Islam,  putusan  hakim dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  sebuah perselisihan,  mengakhiri  sebuah  sengketa serta menghilangkan perbedaan pendapat yang  terjadi  antara  pihak-pihak.  Putusan hakim tidak selalu sama meskipun mengenai sengketa yang sama. Hakim dalam memutus suatu  perkara  memiliki  pertimbangan hukum  masing-masing.  Misalnya  saja mengenai  perbedaan  penghitungan  jumlah kerugian dan sisa hutang nasabah pada gugatan wanprestasi akad murabahah. Perbedaan  penghitungan  penggantian ganti rugi pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut telah melalui pertimbangan hukum. Hakim menggunakan metode perhitungan keuntungan tetap ( flat ). Kedua putusan  tersebut  pada  dasarnya  bertujuan untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi  terhadap  perbutan  wanprestasi akad  murabahah  dihitung  secara  tetap, sesuai  substansi  isi  akad  yang  telah ditandatangani oleh pihak-pihak, serta dengan berpedoman pada prinsip- prinsip syari’ah. Sedangkan persamaa dari kedua putusan tersebut  adalah  adanya  kesamaan  tujuan akhir  yang  hendak  dicapai,  baik  Putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto
19 Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi , Jilid II
(Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015), hlm. 375.
keduanya bertujuan untuk mewujudkan adanya  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan bagi seluruh pihak-pihak yang terikat dalam akad syari’ah, dan secara luas bagi seluruh masyarakat pelaku dan pengguna produk- produk di bidang ekonomi syari’ah. kedua putusan  juga  mengedepankan  prinsip- prinsip  syari’ah,  dan  nilai -nilai  kemaslahatan dalam  mengadili  sengketa  yang  terjadi antar pihak-pihak yang berakat. Karena hakim tidak melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad, tetapi lebih melihat apa dan bagaimana akad itu dibuat untuk dilaksanakan.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan perbaikan bagi beberapa pihak. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat merumuskan sebuah aturan dan standarisasi yang  dapat  dijadikan  rujukan  secara menyeluruh  dalam  hal  perhitungan  tabel hutang dalam transaksi yang menggunakan akad- akad  syari’ah.  Sangat  disayangkan apabila sebuah  akad  syari’ah  yang  dalam tabel  pembayaran  hutangnya  tetap menggunakan  perhitungan  yang  biasa digunakan dalam tabel hutang kontarak konvensional.  Meskipun  sejauh  ini  hal tersebut  masih  sesuai  dengan  regulasi yang  berlaku,  namun  mengurangi  rasa dari  prinsip- prinsip  ekonomi  syari’ah  itu sendiri. Bagi  Bank  Syari’ah  diharapkan dapat  menggunakan metode perhitungan yang bersifat tetap atau flat, sebagai mana putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME maupun Putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto Nomor  2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt,  dan hindari penerapan metode perhitungan secara anuitas.
Vol. 13, No. 2, pp.74-75   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276

## D. Daftar Pustaka
Ahmad, Abi Husain. Mu’jam Maqayis al - Lughah. Beirut:1994. Al-Masyhur,  Sayyid  Abdurrahman  bin Muhammad bin Husain bin Umar. Bughyatul  Mustarsyidin. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Syari’ah .
Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah
Menurut al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Faizin,  Mu’adil .  Hukum  Perikatan  Islam di Indonesia . Lampung: Pustaka Warga Press, 2020. Fuad  Zein,  Fuad. Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Aplikasi Ushul Fiqh  dalam  Mengkaji  Keuangan Kontemporer. Yogyakarta:  Fakultas Syariah UIN SUKA Press, 2003. Ghofur, Abdul. Pengantar Ekonomi Islam . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2017.
H.,  Darmawati.  “Akad  Dalam  Transaksi Ekonomi Syari’ah, ” Jurnal Sulesana.
Vol.12, No.2. Makassar: 2018. Jazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, 2011. Margono,  H. Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan
Hakim . Jakarta : Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2020.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum:
Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty,
1999. Sukarno. Dibawah  Bendera  Revolusi.  Jilid II . Jakarta: Yayasan Bung Karno,
2015.
Putusan  Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME
Putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276