JIGE 4 (1) (2023) 50-56

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## KONSTITUSIONALITAS  PEMBERHENTIAN  HAKIM  MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Ashari 1 , Riska Ari Amalia 2 1,2 fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

## History Article

## Article history:
Received Feb 3, 2023 Approved Feb 17, 2023 ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal  of  judges  of  the  Constitutional  Court  by  the  House  of Representatives People. This research is a type of normative legal research  that  uses  approach  methods  with  legislation.  The research  results  explain  that  The  move  of  the  House  of Representatives towards the Constitutional Court is getting worse shows  an  attitude  of  authoritarianism  and  lawlessness,  because the DPR violates the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945  Constitution  (1945  Constitution)  which  guarantee  the existence of the independence of the judiciary power institution, the  existence  of  regulations  clear  and  firm  regarding  the possibility  of  dismissing  a  constitutional  judge  before  the expiration  of  the  term  of  office  is  intended  to  maintain independence and at the same time maintain the independence of  judges,  for  this  reason  the  dismissal  of  constitutional  judges who do not referring to the rules of the Constitutional Court Law can  be  stated  unconstitutional.  Actions  taken  outside  the provisions of the norms of Article 23 of the Constitutional Court Law  is  not  in  line  with  the  1945  Constitution  because  it  has  the potential  to  damage  and  disrupt  judicial  power  as  the  main stronghold of the rule of law.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  konstitusionalitas pemberhentian  hakim  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat.  Penelitian  ini  adalah Jenis    penelitian hukum normatif  yang  menggunakan  metode  pendekatan  dengan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap  Mahkamah Konstitusi ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan  hukum,  karena  DPR  menabrak  ketentuan  Pasal 24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman,  adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai kemungkinan  memberhentikan  seorang  hakim  konstitusi

## Keywords:
Constitutionality,
Constitutional  Court, House of Representatives
sebelum  habis  masa  jabatan  dimaksudkan  untuk  menjaga independensi  dan  sekaligus  menjaga  kemandirian  Hakim,  untuk itu  Pemberhentian  hakim  konstitusi  yang  tidak  mengacu  pada aturan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dinyatakan inkonstitusional.  Tindakan  yang  dilakukan  di  luar  ketentuan norma  Pasal  23  UU  MK  adalah  tidak  sejalan  dengan  UUD  1945 karena  potensial  merusak  dan  mengganggu  kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: : ashariari05@unram.ac.id

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum  (rechtstaat)  yang  berlandaskan  pada  konstitusi  yang  kokoh, dimana  konstitusi  dalam  salah  satu  fungsinya  menjadi  dasar  atas  instrumen  penyelenggaraan kekuasaan  negara  yang  ditandai  dengan  terwujudnya  institusi  pemerintahan  serta  mengatur secara  rinci  hubungan  batas-batas  kewenangan  dan  kekuasaan  institusi-institusi  pemerintahan. Sehingga  konstitusi  bukan  saja  memberikan  kewenangan  bagi  terbentuknya  lembaga-lembaga negara,  tetapi  juga  memberikan  batasan-batasan  atas  penyelenggaraan  kekuasaan  negara. Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  penyelenggara  lembaga-lembaga  negara  adalah  kekuasaan  yang diberikan dan dibatasi oleh konstitusi. (Soimin, Mashuriyanto. 2013:11)
Hasil  amandemen  UUD  1945  memberikan  banyak  amanah  perubahan  tugas,  fungsi, wewenang,  dan  kekuasaan  institusi-institusi  pemerintahan  serta  atas  terbentuknya  institusi pemerintahan  baru  yang  menjamin  bagi  keberlanjutan  demokrasi  dalam  pemerintahan konstitusional.  Adapun  institusi-institusi  baru  yang  muncul  sebagai  amanah  amandemen  di antaranya adalah; Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi yang lahir setelah amanademen UUD NRI 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum  pernah ada di  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  yang  ada  di  dalam prinsipnya,  konstitusi atau  undang-undang  dasar  suatu  negara  anatara  lain  merupakan  pencatatat  (registrasi) pembagian  kekuasaan  di  dalam  suatu  negara.  Pembagian  kekuasaan  menurut  fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif  yang  lebih  dikenal  sebagai  Trias  Politika.(Nurul  Laili  Fadhilah,  2016:70).  Pergeseran tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  perubahan  UUD  1945  yang  pada  dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tercapainya prinsip saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances) antar lembaga Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara. (Dedy Syahputra, 2021:109).
Salah  satu  aspek  fundamental  dalam  blueprint  kekuasaan  yudikatif  di  masa  reformasi adalah  pengaturan  pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  di  Indonesia.  Mengapa  demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (judicial recruitment process/judicial appointment) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (judicial  disimissal  process)  dengan  akuntabilitas  peradilan.  Masing-masing  sistem  tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif.
Sistem  pengangkatan  hakim  (judicial  recruitment  process),  merupakan  instrumen  yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Tidak heran tesis Oddete  Buittendam  menjadi  dasar  teori  yang  tidak  terbantahkan.  Good  judge  are  not  born  but made.  Artinya  hakim  yang  baik  itu  hanya  lahir  melalui  sistem  yang  baik.  Ibarat  menjadi
pembenaran  catatan  historis  telah  membuktikan  di  era  orde  lama  dan  orde  baru  sistem rekruitmen  hakim  sangat  beraroma  politis.  (Sebastian  Pompe , 2012:98). Tidak  heran  jabatan kehormatan hakim sebagai penjaga keadilan diobral dan harus tunduk terhadap keinginan atau hasrat korup para penguasa.
Setelah  diundangkannya  UU  Nomor  24  Tahun  2003,  dengan  mengacu  pada  prinsip keseimbangan antar  cabang kekuasaan  negara,   rekrutmen   hakim   konstitusi  yang   dilakukan oleh  tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui  tahapan  seleksi  sesuai mekanisme    yang  berlaku  pada  masing  -  masing  lembaga    tersebut,  masing  -  masing  lembaga mengajukan  tiga  calon  hakim  konstitusi  kepada  Presiden  untuk  ditetapkan  sebagai  hakim konstitusi.  (Sugiono  Margi,  2019:29).  Pembagian  peran  yang  diberikan  kepada  ketiga  cabang kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif    tersebut  ditentukan  untuk  menjamin  kedudukan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  wasit  dalam  mekanisme  penyelenggaraan  prinsip  negara konstitusional berdasarkan UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2020:8)
Sementara  itu  pada  tataran  sistem  pemberhentian  hakim  (judicial  disimissal  process), merupakan  instrumen  pertanggungjawaban  politik  seorang  hakim  terhadap  warga  negara. Artinya  sebagai  ruh  dari  nilai-nilai  demokrasi,  seorang  hakim  dituntut  akuntabel  dalam  ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara. (Idul Rishan, 2016:166) Pemberhentian hakim khususnya hakim mahkamah konstitusi telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan  hormat  dengan  alasan  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri  atas    permintaan  sendiri yang  diajukan  kepada  ketua  Mahkamah  Konstitusi,  telah  berusia  70  (tujuh  puluh)  tahun,  sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter.  Untuk  menindaklanjutinya pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dalam  prakteknya  pemberhentian  hakim  aswanto  sebagai  Hakim  Konstitusi  tanpa melalui  mekanisme  yang  benar  yakni,  pengiriman  surat  dari  Ketua  Mahkamah  Konstitusi kepada  Presiden  untuk  selanjutnya  diterbitkan  Keputusan  Presiden  pemberhentian  hakim konstitusi, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat menilai hakim Mahkamah Konstitusi aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR karena menganulir produk Undang-Undang yang dibuat DPR,  kejadian  ini  merupakan  suatu  hal  yang  luar  biasa  karena  tidak  pernah  terjadi  sepanjang sejarah  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis  fokuskan  untuk  mengkaji bagaimana  konstitusionalitas  pemberhentian  hakim  mahkamah  konstitusi  oleh  dewan perwakilan rakyat.

## METODE
Metode  penelitian  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Jenis    penelitian  hukum normatif,  yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literature, buku- buku,  perundang-undangan  dan  sumber  lainnya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian.  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2013:133). Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahakamah konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Pemberhentian dengan hormat
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
3. Pemberhentian sementara
a) Pemberhentian dengan hormat
Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain :
1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri atas  permintaan sendiri yang  diajukan kepada Ketua  Mahkamah Konstitusi
3) Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
4) Telah berakhir masa jabatannya atau;
5) Sakit  jasmani  dan/atau  rohani  secara  terus  menerus  selama  3  (tiga)  bulan  sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
b) Pemberhentian tidak dengan hormat
Adapun alasan yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila :
1) dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara;
2) melakukan perbuatan tercela;
3) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4) melanggar sumpah atau janji jabatan;
5) dengan  sengaja  menghambat  Mahkamah  Konstitusi  memberi  putusan  dalam  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
8) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Apabila  Hakim  melakukan  daripada  unsur-unsur  sebagaimana  diatas,  maka  terdapat  aturan mengenai  mekanisme  pemberhentian  tidak  hormat,  adapun  mekanismenya  adalah  sebagai berikut :
1) Sebelum  Hakim  diberhentikan  tidak  dengan  hormat,  Hakim  yang  bersangkutan diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  dengan  Keputusan  Presiden  atas  permintaan Ketua Mahkamah.
2) Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8  huruf  a.  Apabila  Hakim  yang  berangkutan  telah  dijatuhi  pidana  penjara  dan  telah berkekuatan  hukum  tetap  (Incraht)  maka  pemberhentian  yang  berlaku  adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
3) Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
4) Permintaan  pemberhentian  sementara  kepada  Presiden  diajukan  dalam  waktu  paling lama  7  hari  kerja  sejak  Rapat  Pleno  Hakim  memutuskan  tindak  lanjut  laporan  dugaan pelanggaran.
5) Hakim  yang  bersangkutan  direhabilitasi  apabila  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
6) Dalam  hal  Majelis  Kehormatan  memutuskan  Hakim  yang  bersangkutan  terbukti melakukan  pelanggaran  sebagaimana  Pasal  8,  maka  Hakim  yang  bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
c. Pemberhentian sementara
Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah :
1) Untuk  memberikan  kesempatan  kepada  hakim  yang  bersangkutan  membela  diri  di hadapan Majelis Kehormatan.
2) Ada perintah penahanan.
3) Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.
Apabila  Hakim  yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara,  maka  akan  melalui  mekanisme yang telah diatur, yaitu sebagai berikut :
1) Apabila  Hakim  yang  bersangkutan  ada  perintah  penahanan  atau  dituntut  di  muka pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
2) Permintaan  pemberhentian  sementara  diajkukan  dalam  waktu  paling  lama  7  hari  kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan.
3) Pemberhentian  sementara  dilakukan  paling  lama  60  hari  kerja  dan  dapat  diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
4) Hakim  yang  bersangkutan  tidak  mengadili  perkara  sejak  dimintakan  pemberhentian sementara.
5) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
6) Dalam  jangka  waktu  7  hari  kerja  sejak  Mahkamah  menerima  Keputusan  Presiden mengenai  pemberhentian  hakim,  Mahkamah  memberitahukan  Keputusan  Presiden dimaksud  kepada  lembaga  yang  berwenang  mengajukan  hakim  yakni  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  yakni  DPR,  MA, dan Presiden.
7) Dalam  hal  Hakim  yang  bersangkutan  dinyatakan  tidak  bersalah  berdasarkan  putusan pengadilan,  Hakim  yang  bersangkutan  direhabilitasi  dengan  Keputusan  Presiden  atas permintaan Ketua Mahkamah.
2. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  adalah  pejabat  Negara  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman harus memiliki sikap kenegarawanan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demi  kehidupan  bernegara  yang    bermartabat.  (Ahmad  Kamil,  2016:167).  Status  “pejabat Negara” yang dimiliki oleh Hakim MK dikarenakan para hakim MK diusul dan diangkat pejabat yang  secara  langsung  dipilih  oleh  rakyat.  Di  samping  itu,  Pasal  5  UU  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  secara  tegas  menyebutan  bahwa  :  “Hakim  Konstitusi  adalah pejabat  Negara”.  Dengan  demikian  jelaslah  secara  eksplisit  Hakim  konstitusi  adalah  pejabat Negara  yang  bertugas  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. (Dedy Syahputra, 2021:112).
Dalam  proses  pengisian  jabatan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dari  3  cabang  kekuasaan yakni  DPR,  Presiden,  dan  MA  bukan  ditujukan  untuk  mewakili  kepentingan  masing-masing institusi tersebut. Tapi memastikan independensi, integritas dan kontrol berlapis eksistensi MK, karena  posisinya  sebagai  Peradilan  Konstitusi  yang  menjaga  prinsip  supremasi  konstitusi. Independensi  hakim  konstitusi  merupakan  prasyarat  pokok    bagi  terwujudnya  cita  negara hukum,  dan  merupakan  jaminan  bagi  tegaknya  hukum  dan    keadilan.  (Iwan  Satriawan , 2021:116).  Untuk  itu  hakim  mahkamah  konstitusi  secara  individu  dalam  memutuskan  suatu perkara  tanpa  adanya  tekanan  dari  rekan  sejawat  ataupun  hierarki  intitusi  internal  badan peradilan.  (Idul  Rishan,  2016:173).  Integritas  merupakan  sikap  batin  yang  mencerminkan keutuhan  dan  keseimbangan  kepribadian  setiap  hakim  konstitusi  sebagai  pribadi  dan  sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
Upaya  mendegradasi  nilai  independensi  dan  praktik  intervensi  politik  terhadap Mahkamah  Konstitusi  terang  benderang  diperlihatkan  lembaga  legislatif.  Betapa  tidak,  melalui forum rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR  secara serampangan memberhentikan Hakim Konstitusi  Aswanto  tanpa  basis  argumentasi  yang  utuh.  Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap  Mahkamah  Konstitusi  ini  semakin  memperlihatkan  sikap  otoritarianisme  dan pembangkangan  hukum,  karena  DPR  menabrak  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan  kemerdekaan  itu  tentu  harus  ditafsirkan  terbebas  dari  kepentingan  politik  dari seluruh  cabang  kekuasaan,  baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Dengan  praktik  kesewenang- wenangan  DPR,  maka  terbilang  jelas  bahwa  UUD  1945  tidak  lagi  dijadikan  acuan  dalam mengambil suatu tindakan.
Mekanisme ganjil itu jelas bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK). Dalam konteks regulasi itu, secara materiil Aswanto tidak sedang  diberhentikan  dengan  atau  tidak  hormat.  Sedangkan  runtut  formilnya  juga  bermasalah karena  tanpa  melalui  mekanisme  yang  benar,  seharusanya  pemberhentian  hakim  konstitusi sebelum habis masa  jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan yaitu mengundurkan diri atas  permintaan  sendiri  yang  diajukan  kepada  ketua  Mahkamah  Konstitusi,  sakit  jasmani  atau rohani  secara  terus-menerus  selama  3  (tiga)  bulan  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  UU  MK.  Seandainya  terjadi  alasan pemberhentian  dalam  masa  jabatan  tersebut,  pemberhentian  oleh  Presiden  baru  dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dalam  batas  penalaran  yang  wajar,  adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai kemungkinan  memberhentikan  seorang  hakim  konstitusi  sebelum  habis  masa  jabatan dimaksudkan  untuk  menjaga  independensi  dan  sekaligus  menjaga  kemandirian  serta kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman.  Saldi  isra  saat  membacakan  putusan  uji  materi  UU  MK menyatakan  bahwa  pemberhentian  hakim  konstitusi  yang  belum  habis  masa  jabatannya  harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal  23.  Pemberhentian  hakim  konstitusi  yang  tidak  mengacu  pada  aturan  UU  MK  dapat dinyatakan inkonstitusional. Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945. Hal demikian, selain potensial merusak dan menganggu independensi  hakim  konstitusi,  tindakan  di  luar  ketentuan  tersebut  juga  merusak  independensi atau  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  sebagai  benteng  utama  negara  hukum  sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

## KESIMPULAN
Pemberhentian  hakim  konstitusi  sebelum  habis  masa  jabatannya  harus    merujuk  pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23,  sehingga pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan Undang- Undang  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dinyatakan  inkonstitusional  karena  tidak  sejalan dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  dapat  merusak  independensi  atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim , Jakarta: Kencana. Dedy  Syahputra,  Joelman  Subaidi, Kedudukan  Dan  Mekanisme  Pengisian  Hakim  Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 April 2021.
https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan- serampangan-otoritarianisme-dan-upaya https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/15452451/mk-nyatakan-pemberhentian- hakim-di-luar-uu-mk-inkonstitusional-bagaimana https://www.hukumonline.com/berita/a/setara-institute--pencopotan-aswanto-merusak- independensi-hakim-mk-lt633a95573972d https://www.hukumonline.com/berita/a/setara-institute--pencopotan-aswanto-merusak- independensi-hakim-mk-lt633a95573972d https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715&menu=2 Idul  Rishan,  Redesain  Sistem  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Hakim  di  Indonesia,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016
Iwan  Satriawan,  Tanto  Lailam,  Implikasi  Mekanisme  Seleksi  Terhadap  Independensi  Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia, Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan ,Vol . 9, Issue 1, April 2021
Jimly  Asshiddiqie,  Pokok  Pikiran  Tentang  Penyempurnaan  Sistem  Pengangkatan  Dan Pemberhentian Hakim Indonesia
Nurul  Laili  Fadhilah,  2016,  Deregulasi  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,  Prosiding Kumpulan Artikel Dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi  Dalam  Rangka  Meneguhkan  Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Modern  Dan Terpercaya.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Peter Mahmud Marzuki,  2013, Penelitian Hukum, Cetakan 8, Jakarta; Prenada Media Group. Sebastian Pompe, 2012, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
Soimin,  Mashuriyanto,  2013,  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, UII Press Yogyakarta.
Sugiono  Margi,  Maulida  Khazanah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Kelembagaan Negara, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN  HAK ASASI  MANUSIA, Vol.1 No.3, 2019.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang Undang Nomor 24  Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi