## ANALISIS POTENSI  KONFLIK  DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  DI PROVINSI JAMBI  BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)
Dwi Suryahartati 1 , Windarto 2 , Dony Yusra 3 , M. Yusuf 4 , 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Jambi e-mail : dwisurya@unja.ac.id

## ABSTRAK
Organisasi kemasyarakatan sebagai  wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai  aktualisasi  kebebasan  dan  demokrasi,  keberadaan  ormas  adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam  kerangka etika  dan  hukum,  keberadaannya  dilindungi  dan  dijamin  pelaksanaannya  oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender  yang  harus  dipetakan  sebagai  sumber  konflik.  Penelitian  ini  melihat kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  konflik  antar  organisasi  massa yang  berbasis  gender  dalam  GESI  dan  memetakan  konflik  gender  pada organsiasi  kemasyarakatan  yang  ada  dalam  data  Kesbangpol  Provinsi  Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas  yang terjadi  dan  apa  saja  faktor  penyebabnya,  Kebijakan  apa  saja  yang  telah keluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  pengananan  konflik  antar Ormas  yang  berbasis  GESI.  Teori  yang  digunakan  penyelesaian  sengketa, mobilisasi  sumber  daya  dan  analisis  circle  of  conflict,  untuk  mendapatkan jawaban menggunakan pendekatan GESI. Hasil terapat kategori konflik, klsifikasi konflik  dan  jenis  konflik  yang  ditangani  oleh  pemerintah  melalui  tim  terpadu. Penanganan  konflik  belum  responsive  gender,  Kebijakan  yang  ada  belum memadai  untuk  menangani  konflik  dan  pasca  konflik,  belum  memiliki  metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program- program yang belum ramah  keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu  mengurai  dan  memberikan  solusi  terkait  penangan  konflik  secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan.

## Kata kunci: Gender, Pemerintah, Konflik, Ormas

## 1.  PENDAHULUAN
Organisasi  Masyarakat  adalah  perkumpulan  sosial  yang  dibentuk  oleh masyarakat,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum secara sukarela atas  dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang  berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai  makhluk  yang  selalu  hidup  bersama-sama,  manusia  membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka
capai sendiri. Robert Edelmann, Henry L. Tosi and Neal P. Mero mengidentifikasi sejumlah  faktor  pemicu  konflik.  Faktor-faktor  tersebut  mereka  kelompokan  ke dalam  3  kategori  utama  yaitu:  (1)  Perbedaan  Karakter  Individu;  (2)  Kondisi Situasional; dan (3) Kondisi Keorganisasian.11 Lebih lanjut lagi pengidentifikasian konflik dikaitkan dengan teori mobilisasi.
Konflik  Sosial  adalah  perseteruan  dan/atau  benturan  fisik  dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu  tertentu  dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan  ketidakamanan  dan disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu  stabilitas  nasional  dan  menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan  secara  sistematis  dan  terencana  dalam  situasi  dan  peristiwa  baik sebelum,  pada  saat,  maupun  sesudah  terjadi  konflik  yang  mencakup pencegahan  konflik,  penghentian  konflik,  dan  pemulihan  pasca  konflik 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Provinsi Jambi memiliki data di tahun 2009 1.008 organiasi masyarakat (Ormas). 2 Baik yang tedaftar, tecatat, ataupun habis  asa  berlakunya.  Keaktifan  ormas  dlihat  dari  laporan  kegiatan  masing- masing.  Jenis  ornmas  yang  ada  sangat  bervariasi  seperti,  LSM,  yayasan,  dan lainnya.  Dari  sekian  banya  ormas  yang  ada,  kemungkinan  konflik  antar  ormas atau  dalam  keanggotaan  ormas  sendiri  tejadi.  Konflik  teseut  pada  umumnya mengarah pada konflik social, sehingga berdampak pada hal yang lebih luas dan mengakibatkan  disintegrasi.  Seperti  yang  dinyatakan  Denny  Zanudin  bahwa Konflik  Sosial  dapat  mengaibatkan  ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosial  dan dapat  mengganggu  stabilitas  nasional  dan  menghambat  pembangunan nasional. 3 esudah  terjadi  konflik  yang  mencakup  pencegahan  konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
Pada keadaan ormas-ormas telibat konflik bak inten maupun eksten maka diperlukan  satu  metode  dan  strategi  pemcahannya  agar  tidak    menimbulkan
1 Lihat Pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
2 https://www.gatra.com/news-459960-milenial-dari-1007-ormas-di-jambi-hanya-9-yang- memiliki-skt.html
3 Denny Zainuddin, Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta), Jurnal Ham , Vol, Vol 7, No 1 (20 , Hal.
keresahan. Jika dibandingkan oleh parlemen dan partai politik,  ormas memiliki peran  vital  dalam  memberikan  evaluasi  untuk  perbaikan  kinerja  pemerintah. Parlemen  dan  partai  politik  tidak  mungkin  mengambil  peranperan  sepenuhnya untuk  mengevaluasi  pemerintah,  maka  ormas  juga  memiliki  peran  atas  hal tersebut.  Untuk  memastikan  control  pada  semua  keijakan  pemerintah  dan kebelanjutan  ormas,    baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  mengakses, berpartisipasi, dan ikut dalam pengambilan keputusan serta mendapat manfaat dari  hasil pembangunan yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan  responsif  gender. 4 Ormas  di  Propinsi  Jambi  memiliki  potensi konflik yang perlu dimanajemen dengan pendekatan yang responsive. Salah satu pendekatannya yatitu dengan Gender Equality and Social Inclusion (GESI).
Pengarusutaman gender (PUG) dan inklusi social membutuhkan kegiatan penelitian  dan  pengbadan  masyarakat  untuk  dapat  berkolaborasi  dengan berbaga  kepentingan  dan  untuk  semua  pihak.  Seagala  isi  temasuk  isu perlindungan ana dan disabilitas diperlukan dalam katannya keberperansetaannya  dengan  ormas.  Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka diperlukan  peran  pemerintah  daerah  yang  tepat  dan  terencana  untuk menanggulangi  permasalahan  kelompok  khususnya  konflik  antar  ormas  di Jakarta.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  penanganan  konflik  didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam  situasi  dan  peristiwa  baik  sebelum,  pada  saat,  maupun  sesudah  terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Dalam merevitalisasi konflik dan memetakan konflik yang berguna untuk  merekomendasikan keijakan, maka pendekatan GESI sangat dperlukan upaya mencapa keadilan yang merata.
Di  Indonesia,  terdapat  suatu  badan  pemerintahan  yang  menjalankan upaya  integrasi  dan  manajemen  konflik  antar  ormas  yaitu  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
4 K ementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Republik Indonesia Press Release Peran Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Keadilan  Dan Kesetaraan Gender Siaran Pers Nomor: B- 177/Set/Rokum/Mp 01/09/2018
Indonesia  Nomor  42  Tahun  2015,  Bakesbangpol  merupakan  sekretariat  Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
Peneliti menangkap bahwa Kesbanpol sebagai actor utama dan menjadi instansi  utama  yang  bersinggungan  dengan    ormas.  Dalam  perspektif  peneliti, Bakesbangpol  menjadi  instansi  utama  yang  bersinggungan  besar  dengan keberadaan dan dinamika konflik antar ormas.  Dalam melasanakan tugas dan fungsinya kewaspadaan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, penanganan  konflik  dan  pemantauan  ormas.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, peneliti  tertarik  untuk  menelaah  potensi  konflik  sebagai  lembaga  yang berkapasitas  dalam fasilitasi dan resolusi. Lokasi subjek penelitian yang dipilih yakni  pada  tingkat  Provinsi  Jambi  yang  merupakan  provinsi  dengan  letak geografis pada jalur lintas sumatera  dengan segala kompleksitasnya. Kenyataan tersebut  bersumber  dari  berbagai  faktor  yang  meliputi  luas  wilayah,  jumlah populasi yang tinggi dan komposisi masyarakat yang majemuk dengan muatan latar  belakang  budaya  yang  berbeda-beda.  Utamanya  menyangkut  dinamika kelompok ormas yang bahkan acapkali pecah dalam berbagai bentuk konflik
Dengan  itu  Kesbangpol  Provinsi  Jambi  sebagai  unsur  pelaksana  fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berperan penting  dalam  upaya  menciptakan  situasi  kondisi  politik  yang  kondusif  untuk mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman demokrasi dan HAM yang berdasarkan nilai-nilai luhur ideologi  bangsa  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945.  Maka  dapat  dirumuskan bagaimana  kebijakan  yang  telah  ada  mengatur  konflik  kemasyarakatan  dan organisasi masyarakat di Provinsi jambi, bagaimana peta konflik kemasyarakatan  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  dan  apa  factor  penyebab terjadinya konflik-konflik tersebut.

## 2.  METODE PENELTIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  penelitian  hukum.  Populasi  adalah  semua  organisasi kemasyarakatan yang terdata pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.  Teknik  penarikan  Sampel  dilakukan  dengan  cara  purposive  sampling
dengan  menentukan  kriteria  terlebih  dahulu.    Lokasi  Penlitian  adalah  Propinsi Jambi. Sumber data terdiri dari data Primer dan Sekunder.  Data Primer berupa seluruh entitas yang didapatkan pada locus penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian. Data sekunder berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi, wawancara dan melalui Focus Group Discussion untuk mengekplorasi secara kualitatif dari sampel yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  adalah  segala  aturan  hukum  yang  secara  resmi  dibentuk  oleh suatu  lembaga  negara,  dan/atau  lembaga  pemerintah,  yang  pelaksanaannya akan ditegakkan berdasarkan kekuasaan yang dilaksanakan secara resmi oleh aparatur  negara.  Bahan  hukum  primer  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini berupa perundang-undangan yang mengatur terkait organisasi kemasyarakatan dari tingkat Nasional hingga local.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa di Propinsi Jambi dan Peta Konflik
Konflik  social  adalah  Perseteruan  Dan/Atau  Benturan  Fisik  Dengan Kekerasan Antara Dua  Kelompok  Masyarakat  Atau Lebih  Yang  Berlangsung Dalam    Waktu    Tertentu    Dan  Berdampak    Luas    Yang    Mengakibatkan Ketidakamanan  Dan    Disintegrasi    Sosial    Sehingga    Mengganggu  Stabilitas Nasional  Dan Menghambat  Pembangunan Nasional”. Penyebab konflik social adalah adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara individu semakin tajam sehingga terjadi  bentrok  perseorangan, adanya peristiwa perubahan sosial yang terlalu  cepat  di  dalam  masy,  sehngga  menyebabkan    terjadinya    disorganisasi dan  perbedaan  pendirian  mengenai  system  nilai  yg  baru,  adanya perbedaan kebudayaan yg pengaruhi pola pemikiran, tingkah laku seseorang dlm kelompok budaya yg bersangkutan, shg dpt menimbulkan pertentangan kelompok. Adanya benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok sbg contoh perbedaan kepentingan  ekonomi,  dimana  seseorang  merasa  adanya  hal  yang  prinsip menemui  hal  demikian  juga  dalam  hal  lainnya  misalnya  dalam      politik,  sosial,
keamanan, ketertiban..
Konflik kemasyarakatan  dan  organisasi  masyarakat  di  Provinsi  Jambi dapat  dikategorikan  menjadi  beberapa  yaitu  berdasarkan  skala  konflik  yaitu konflik besar, konflik sedang dan konflik kecil. Dari data yang didapat, terdapat 385 konflik yang terjadi dan tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jambi. Jumlah wilayah  berkonflik,  dapat  dilihat  sebaran  wilayah  Kabupaten  Kota  se  Propinsi Jambi:
Gambar 1
Jumlah Desa Berkonflik
Gambar 2
Peta Konflik
Konflik  yang  terjadi  di  wilayah-wilayah  tersebut,  dapat  dikelompokkan  ke dalam  jenis-jenis  konflik  yang  terjadi  dari  beberapa  sektor  yaitu:  Sector perkebunan, sector pertambangan Kehutanan, Industry/ekonomi, Batas wilayah administrasi,  Perlindungan  satwa,  Konflik  SARA,  Dimana  dapat  digambarkan
seperti di bawah ini :

## Table 3

## Jenis Jenis Konflik

## 3.2. Penanganan Konflik dan pasca Konflik yang berbasis GESI
Dalam menangani konflik di Propinsi Jambi Pemerintah mengambil peran dalam  menangani  konflik  melalui  beberapa  tahap  yiatu    dengan  Meredam Potensi  Konflik,  yan  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yaitu,  Menyusun Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dengan , memperhatikan Aspek Potensi  Yang  Bisa  Menimbulkan  Konflik,  Menerapkan  Tugas  Pelayanan Masyarakat Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan  Yang Baik.Melaksanakan Fgd  Dalam  Setiap  Upaya  Menemukan    Solusi    Terhadap  Permasalahan  Yang Berpotensi Terjadinya Konflik Sosial.Proaktif Dalam Memediasi Para Pihak Yang Berkonflik  Agar  Tidak  Berkembang  Menjadi  Konflik  Yang  Meluas.Membangun Kemitraan Dengan Berbagai Komunitas Dalam Masyarakat Guna Mengeliminir Potensi  Konflik.,  Menegakan  Hukum  Secara  Tegas,  Nondiskriminasi  Dan Menghormati Ham,  Melakukan dengan Peringatan dini, Mengoptimalkan Peran Jajaran  Intelkam  Untuk  Melakukan  Deteksi  Dini,  Diantaranya  Dengan Menempatkan  1  (Satu)  Anggota  Intelejen  Pada  Setiap  Kelurahan/Desa  Yang Memiliki  Bobot  Potensi  Konflik  Tinggi  Dan  Bersinergi  Dengan  Unsur  Kominda, Mengoptimalkan Peran Bhabinkamtibmas, Diantaranya Dengan Menempatkan 1 (Satu)  Atau  Lebih  Bhabinkkamtibmas  Pada  Setiap  Kelurahan/Desa  Yang Memiliki  Bobot  Potensi  Konflik  Tinggi,  Mengoptimalkan  Peran  Patroli  Sabhara, Diantaranya  Melalui  Patroli  Dialogis  Untuk  Memperoleh  Informasi  Tentangg Perkembangan  Situasi  Wilayah,  Mengoptimalkan  Peran  Polsek  Sebagai  Basis Deteksi,  Membangun  Komunikasi  Yang  Intensif    Dengan  Media  Massa  Dan
Jejaring  Sosial  Dalam  Rangka  Memperluas  Jaringan  Informasi,  Mewajibkan Anggota Polri Yang Bertugas Di Daerah Potensi Konflik Unruk Membuat Laporan Informasi  Tenang  Berbagai  Permasalahan  Yang  Ditemukan,  Mewajibkan Anggota  Polri  Memasukkan  Data  Potensi  Konflik  Ke  Dalam  Sistem  Informasi Yang Terintegrasi Sampai Dengan Mabes Polri,
Tahap-  tahap  Penanganan  Konflik  dilakukan  dengan:  1)  Mediasi mengikutsertakan  pranata  adat  dan  atau  pranata  social,  2)  Mediasi  belum mencapai kesepakatan, diupayakan melalui negosiasi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki, 3) Negosiasi tidak berhasil dicapai, polri mengimbau kepada para  pihak  yang  berkonflik  utk  menahan  diri  dan  tdk  melak  perbuatan  yang melanggar hukum, 4) Himbauan tidak dipatuhi  dan kekerasan masih  berlanjut, dikeluarkan  maklumat,  5)  Menghentikan  kekerasan  fisik  melalui  penggelaran kekuatan  polri,  6)  Mengerahkan  kuat  yang  dimilki  satwil  disesuaikan  dengan eskalasi konflik, 7) Penggelaran satwil kurang dapat meminta back up kekuatan (back up rayonisasi dan back up satuan hirarkis), 8) Dalam hal tertentu polri dapat meminta  bantuan  tni  sesuai  mekanisme,  9)  Mempedomani  tahapan  prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, 10) Melakukan tindakan tegas dan  terukur  kepada  pihak-pihak  yang    memaksakan  kehendak/memprovokasi aksi, 11) Meminimalisir timbulnya korban, 12) Melakukan proses hukum  kepada para pelaku pelanggar hukum
Jika  terjadi  hal-hal  yang  menimbulkan  korban  maka  dapat  dilakukan  1) Penyelamatan  dan  Perlindungan  Korban,  2)  Memberikan  pertolongan  dan evakuasi  korban  konflik  secara  cepat  dan  tepat,  3)  Melakukan  identifikasi terhadap  korban  konflik,  baik  korban  meninggal  maupun  luka-luka.  4) Membentuk posko pengaduan orang hilang akibat konflik, 5) Penyiapan tempat pengungsian,  perawatan  medis,  mendirikan  dapur  umum  dan  sebagainya,  6) Membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya  konflik dilakukan dengan: Melakukan  isolasi  untuk  menghambat  penyebaran  konflik  massa  guna membatasi ruang gerak massa, Melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya  massa ke lokasi/derah konflik, Mencegah terjadinya konflik susulan dengan cara pengamanan agar tidak terjadi aksi balas dendam,  penjagaan  tempat/obyek  yang  menjadi  sasaran  massa,  melakukan
deteksi  terhadap  para  pihak  yang  berkonflik,  konter  isu  provokatof,  binluh  dan tindakan  tegas  dan  memproses  secara  hukum  terhadap  orang  yang  sengaja melakukan perbuatan yang memancing terulangnya konflik, Penanganan konflik tidak  berhenti  pada  tahap  tersebut,  namun  perlu  penanganan  yang  dilakukan setelah Pasca Konflik.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penenganan pasca konflik belum memiliki  pola,  dan  bahkan  cenderung  terabai,  apalagi  dengan  penangan berbasis  GESI.  Maka  pada  tahap  ini  akan  dilakukan  analisis  mendalam  oleh peneliti  dengan  mmebuatkan  pola  dan  metodenya.  Namun  ada  tahap  pasca konflik yang dilakukan oleh badan Kesbangpol yaitu : 1) Kegiatan Rekonsiliasi; mediasi perundingan damai secara permanen, memfasilitasi pemberian restitusi, 2)  Kegiatan  Rehabilitasi;  pemulihan  situasi  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pasca konflik,  memperbanyak  kegiatan  simpatik,  3)  Kegiatan  Rekonstruksi;  kegiatan rekonstruksi dilakukan di daerah pasca konflik dengan tujuan untuk percepatan perbaikan sarana prasarana.
Selain  itu  dibutuhkan  strategi  penangan  konflik  oleh  pemerintah  yaitu dengan  melakukan  pemeliharaan  kondisi  damai  dengan  cara  :  1)  Pemerintah daerah    dan  elemen  masyarakat  melakukan  pembimbingan  dan  penyuluhan kepada  masyarakat;  2)  Mendorong  masyarakat  berperan  aktif  dalam menyelesaikan    setiap  permasalahan  yang  berpotensi  konflik  melalui musyawarah untuk mufakat, Berdayakan peran media massa dan jejaring sosial, agar situasi damai dalam masyarakat tetap terpeliihara, 3) Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada msyarakat agar tidak melanggar hukum dan tidak melakukan tindak kekerasan dalam menyeleseikan masalah,  4)  Melakukan  penanganan  setiap  bentuk  pelanggaran  hukum  agar tidak  berkembang  menjadi  konnflik  penindakan  tehadap  berbagai  bentuk pelanggaran hukum agar tidak berkembang menjadi permasalahan  yang lebih meluas,  5)  Mendorong  pranata  adat  dan  atau  pranata  sosial  untuk menyeleseikan  perselisihan  dalam  masyarakat  melalui  musyawarah  untuk muufakat.  Yang  hasilnya  mengikat  para  pihak,  6)  Mengedepankan  keadilan restoratif  dalam  upaya  penyelesaian  perselisihan,  khususnya  terhadap
pelangggaran  hukum  yang  ringan  atau  kerugiannya  kecil  dan  atau  pelakunya anak-anak  dan  orang  lanjut  usia,  7)  Penyeleseian  dengan  cara  penegakan hukum  melalui  proses  peradilan  merupakan  langkah  terakhiir,  apabila  langkah diatas  tidak  tercapai,  8)  Memberikan  keteladanan  kepada  masyarakat  bahwa anggota  polri  tidak  boleh  main  hakim  sendiri,  bersikap  sewenang-wenang  dan melakukan tindak kekerasan, 9) Mendorong pranata adat dan atau pranata sosial untuk menyeleseikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk muufakat.  Yang  hasilnya  mengikat  para  pihak,  10)  Mengedepankan  keadilan restoratif  dalam  upaya  penyelesaian  perselisihan,  khususnya  terhadap pelangggaran  hukum  yang  ringan  atau  kerugiannya  kecil  dan  atau  pelakunya anak-anak  dan  orang  lanjut  usia,  11)  Penyeleseian  dengan  cara  penegakan hukum  melalui  proses  peradilan  merupakan  langkah  terakhiir,  apabila  langkah diatas  tidak  tercapai,  12)Memberikan  keteladanan  kepada  masyarakat  bahwa anggota  polri  tidak  boleh  main  hakim  sendiri,  bersikap  sewenang-wenang  dan melakukan tindak kekerasan.
Kegiatan    rekonsiliasi  dilakukan  dengan  Mediasi  perundingan  damai secara  permanen,  Memfasilitasi  pemberian  restitusi,  Kegiatan  rehabilitasi, Pemulihan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  melakukan  kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pasca konflik, Memperbanyak kegiatan simpatik,  Kegiatan    rekonstruksi,  Kegiatan  rekonstruksi  dilakukan  di  daerah pasca konflik dengan tujuan untuk percepatan perbaikan sarana prasarana.

## 4.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
a.  Kebijakan  yang  dimilki  oleh  Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jambi  yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masih mengacu pada kebijakan yang bersifat Nasional. Kebijakan yang spesifik mengarah pada  penanganan  konflik  dan  pasca  konflik  belum  disesuaikan  dengan keadaan  wilayah  konflik  dan  sosiologis    masyarakat,  apalagi  yang menyangkut  penanganan  konflik  berbasis  GESI.  Kemudian  kebijakan harus dilihat dari sumber konflik yang berasal dari berbagai sector. b.  Peta konflik yang dapat dijelaskan dari pengamatan dan hasil penelitian
memperlihatkan  bahwa terdapat beberapa jenis konflik dilihat dari sector- sektor  kemasyarakatan  dala,  beberapa  bidang  yaitu,  kehutanan, perkebunaan,  pertambangan,  industry/ekonomi,  perlindungan  satwa, konflik batas wilayah administrasi, dan  Konflik SARA.
c.  Faktor  penyebab  dari  konflik-konflik  kemasyarakatan  dan  organisisasi adalah  kesenjangan  ekonomi,  tingkat  pendidikan,  sumber  daya  alam, kebijakan/regulasi yang menenimbulkan permasalahan sendiri (hukumnya bermasalah) dan praktek otonomi daerah yang belum  baik.
4.2 . Saran
a. Bagi  Pemerintah;  hendaknya  menyiapkan  regulasi  dan  kebijakan  yang tepat untuk menangani konflik sesuai dengan karakteristiknya, sehingga kebijakan tidak bersifat general, terutama yang mendukung penangaanan konflik  berbasis  gender  dan  social  Inculsion  (GESI).  Adanya  koordinasi pemangku  kebijakan  dari  tingkat  Lokal  hingga  Nasional.  Tidak  tergesa- gesa  menganggap  sebuah  konflik  itu  selesai,  karena  akan  berpotensi berdampak seperti gunung es.
b. Bagi masyarakat; ikut mendukung program pemerintah dan menguatkan nilai-nilai kemasyarakatan serta menjunjung tinggi toleransi. Menguatkan Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Memperkuat kelembagaan adat dan perangkat  adat  untuk  menyelsaikan  konflik  yang  berskala  ringan  dan sesuai dengan rezim dan jenis konflik.
c. Bagi stakeholder, baik itu yang bersifat economic entities ataupun social, hendaknya  memperhatikan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan mendukung  semua  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fakih,  Mansour.  1996: Analisa  Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Offset
Hartati,  Sri.  2020. Gender  dalam  Birokrasi  Pemerintahan .  Surabaya:  Scopindo Media Pustaka
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga    Negara    Pasca- Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm.7
Matthew, B. M., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif . (T. R. Rohidi & Dkk, Trans.). Jakarta: UI.Press.
Nugroho Riant.2008. Gender dan Pengarus-utamaannya di
Indonesia. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

## Jurnal
Ariganjarherdiansah    Dan  Randi,  Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di  Indonesia, Jurnal  Socioglobal  (Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Sosiologi )  ,    Volume  1  Nomor  1  Desember  2016  Diterbitkan  Oleh  : Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
Denny Zainuddin, Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan  Di  Sumatera  Utara  (Medan)  Dan  Jawa  Tengah (Surakarta), Jurnal Ham , Vol, Vol 7, No 1 (20 , Hal. 16
Dwi  Astuti.  2020.  Melihat  Konstruksi  Gender  Dalam  Proses  Modernisasi  Di Yogyakarta. Jurnal Populika Volume 8, Nomer 1, Januari 2020
Elanda, Yelly. “The Construction of An Ideal Mother Amid the Covid 19 Pandemic: Gender  Injustice  Experienced  by  Career  Women  While  Working  From Home.” Journal of Gender Studies 05, no. 01 (2021): 16.
Haripangesti dkk, Gender Based Advocacy: Upaya membangun resolusi konflik dalam konflik berbasis gender di Kabupaten Semarang,  Tesis Magister Ketahanan Nasional.
Haekal,  Muhammad.,  Fitri  Ainal.  Dilema  Peran  Ganda  Dosen  Perempuan Selama  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia .  Jurnal  Analisis  Pendidikan Tinggi . Vol. 4 No 2: 2020. pp. 171-182. Nurul  Hidayati.2015. Beban  Ganda  Perempuan  Bekerja (Antara  Domestik  dan Publik). Jurnal MUWAZAH , Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
Wildhan  Indra  Pramono,  Adis  Imam Munandar,  Peran  Undang-Undang  Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas, Jurnal Ilmiah Living Law E- Issn 2550-1208 Volume 12 nomor 1, Januari 2020.