Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (309-320) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi

## Eki Furqon
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: ekifurqon@untirta.ac.id

## Qotrun Nida
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: nida@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21779
Info Artikel |Submitted : 28 Agustus 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 7 Desember 2023
How  to  cite: Eki  Furqon  dan  Qotrun  Nida, “ Peningkatan  Kepastian  Hukum  Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm . 309-320

## ABSTRACT:
The Pandeglang Regency, as defined by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation promulgated on August 12, 2011, plays a pivotal role in regional regulatory preparation. Law Number 12 of 2011 mandates technical  regulations,  in  the  form  of  government  regulations  and  presidential  regulations,  to  be  developed around 2012. Regional Regulations (Raperda), as products of regional law, constitute a subset of statutory regulations. Positioned within the legal hierarchy under the Constitution, MPR Decrees, Laws/Government Regulations in lieu of Laws, and Presidential Regulations (Article 7, paragraph (1) of Law No. 12 of 2011), these  regulations  encompass  legally  binding  norms.  This  paper  employs  a  qualitative,  normative  juridical approach, involving the study and interpretation of legal literature and laws to address the issues at hand. Operationally, it relies on library research, delving into books, laws, and related documents. Focused on the return  of  evidence  by  the  prosecutor,  the  study  combines  normative  and  empirical  research  for  enhanced precision. Key findings include: 1) Raperda on Regional Legal Products serves as a guiding instrument for the formulation  of  regional  legal  products,  fostering  improved  administrative  arrangements  and  orderly documentation in Pandeglang Regency. 2) These regulations function as references derived from higher laws, establishing  a  framework  for  regional  legal  product  creation.  The  study  advocates  for  a  comprehensive understanding of the legal hierarchy and underscores the significance of Raperda in shaping a well-organized administrative landscape in the Pandeglang Regency.
Keywords: Legislation, Regional Regulations, Legal Hierarchy
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi

## ABSTRAK:
Kabupaten  Pandeglang,  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011,  memiliki  peran  penting  dalam  penyusunan  peraturan  daerah.  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 mengamanatkan peraturan teknis, dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden,  untuk  disusun  sekitar  tahun  2012.  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda),  sebagai produk  hukum  daerah,  merupakan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan.  Berada  dalam hirarki  hukum  di  bawah  Undang-Undang  Dasar,  Ketetapan  MPR,  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Presiden (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011),  peraturan-peraturan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif,  yang  melibatkan  studi  dan interpretasi literatur hukum dan undang-undang untuk menjawab permasalahan yang ada. Secara operasional, penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, undang-undang,  dan  dokumen-dokumen  terkait.  Penelitian  ini  menggabungkan  penelitian normatif dan empiris untuk meningkatkan ketepatan. Temuan-temuan utama  meliputi:  Pertama, Raperda tentang Produk Hukum Daerah berfungsi sebagai instrumen pemandu untuk perumusan produk hukum daerah, mendorong peningkatan pengaturan administrasi dan dokumentasi yang lebih baik di Kabupaten Pandeglang. Kedua, peraturan ini berfungsi sebagai rujukan yang berasal dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  menetapkan  kerangka  kerja  untuk pembuatan  produk  hukum  daerah.  Studi  ini  mengadvokasi  pemahaman  yang  komprehensif tentang  hierarki  hukum  dan  menggarisbawahi  pentingnya  Raperda  dalam  membentuk  lanskap administrasi yang tertata dengan baik di Kabupaten Pandeglang.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum

## PENDAHULUAN
Pembentukan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Pandeglang  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan  ke  lembaran  negara  pada tanggal 12 Agustus 2011. Terkait dengan penyusunan  peraturan  daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 memerlukan  aturan  teknis  berupa peraturan  pemerintah  dan  peraturan presiden  yang  akan  dibuat  1  tahun kemudian atau sekitar tahun 2012.
Namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 yang  tidak  menyebutkan  akan  diatur dalam  aturan  teknis  dan  dalam penjelasan  hanya  ditulis  “cukup  jelas” tetapi  pada  praktik  dilapangan  akan banyak  menimbulkan  interpretasi  dari yang  membacanya  sehingga  harus  ada kesepahaman  dan  keselarasan  berpikir antara  Kabupaten  Pandeglang  berikut perangkat  daerahnya  dengan  DPRD Kabupaten  Pandeglang  sehingga  perlu dibentuk peraturan daerah yang menyusun mengenai pedoman penyusunan perda. Selain itu, materi muatan peraturan  daerah  salah  satunya  adalah menampung kondisi  khusus daerah, hal ini  pun  harus  diterjemahkan  dalam peraturan  daerah    seperti  apa  kondisi khusus  daerah  yang  ada  di  Kabupaten Pandeglang.
Sehingga diperlukannya peraturan  daerah  tentang  pedoman penyusunan  peraturan  daerah  untuk mengimplementasikan
perubahan Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 dengan  melihat  kondisi  kedaerahan Kabupaten  Pandeglang  dalam  rangka mewujudkan  visi  misi  Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan
paparan
tersebut, maka perlu dibentuk rancangan peraturan  daerah  tentang  pedoman penyusunan peraturan daerah.
Produk  Hukum  Daerah  di Kabupaten  Pandeglang  sebagaimana tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan saat ini terdiri dari :
1. Produk  Hukum  Daerah  Berbentuk Peraturan; dan
2. Produk  Hukum  Daerah  Berbentuk Penetapan.
Produk  Hukum  Daerah  berbentuk peraturan terdiri dari :
a. Peraturan daerah;
b. Peraturan kepala daerah; dan
c. Peraturan DPRD.
Produk  Hukum  Daerah  berbentuk penetapan terdiri dari:
a. keputusan kepala daerah;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan  pimpinan  DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.
Saat ini di Kabupaten Pandeglang belum  memiliki  regulasi  terbaru  terkait proses Produk Hukum Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum  Daerah  sebagaimana  telah dirubah  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Proses Produk Hukum Daerah di Kabupaten  Pandeglang  dapat  berjalan secara  tertib,  terencana,  terpadu  dan terkoordinasi, maka Pemerintah Kabupaten  Pandeglang  melalui  Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pandeglang  melakukan  kegiatan  berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Produk Hukum Daerah.
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  dalam  naskah  akademik  ini adalah  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui  pengkajian  dan  penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan  ini  dikenal  pula dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan  perundang-undangan  dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan pengembalian  barang  bukti  oleh  pihak kejaksaan  yang  mana  tidak  seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana,  maka  penulis  memfokuskan dengan  sifat  penelitian  normatif,  yang mana  akan  ditunjang  dengan  penelitian empiris  guna  mendapatkan  data-data yang lebih akurat atau valid.
Metode penelitian yang
digunakan  dalam  naskah  akademik  ini adalah  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara  yuridis  normatif,  dilakukan melalui  pengkajian  dan  penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang.
Data  yang  dipergunakan  dalam penyusunan  naskah  akademik  ini bersumber  dari  data  sekunder.  Data sekunder  dalam  penyusunan  naskah akademik ini adalah data yang diperoleh dari  studi  kepustakaan.    Data  sekunder dalam naskah akademik ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:
1) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan yang  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan dari mulai:
a. Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; b. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten c. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana  telah  diubah oleh Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; d. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah  diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e. Dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang terkait dengan naskah akademik ini.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  adalah literatur,  pedoman,  hasil  penelitian, hasil  pengkajian,  dan  referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian akademik ini.
3) Bahan  Hukum  Tersier  merupakan bahan pendukung perkuat
argumentasi  gagasan  yang  diajukan berupa  Kamus  Bahasa  Indonesia, maupun  sumber  bacaan  tertier lainnya.

## PEMBAHASAN
1. Pentingnya  Penyusunan  Peraturan daerah  sebagai  Produk  Hukum Daerah
A. Sistem Hukum Sistem perundang-undangan
suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum  yang  berlaku  disuatu  negara, karena  peraturan  perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau  bagian  yang  sangat  penting  dari sistem  hukum  negara  hukum  (modern) yang demokratis.
Aspek kesejarahan, sistem hukum tidak  lepas  dari  konsep  negara,  konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktekkan sejak zaman  Yunani  purba  sampai  sekarang (abadi).  Oleh  karena  itu  membicarakan sistem  peraturan  perundang-undangan Indonesia  kita  harus  terlebih  dahulu sedikit mengupas tentang sistem hukum nasional. 1 Sistem  hukum  dalam  makna sempit adalah  perangkat  peraturan hukum  itu  sendiri,  baik  yang  tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berasal dari  pemerintah  seperti  undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang, peraturan  daerah,  dan  surat  keputusan, dan  juga  aturan  yang  hidup  sebagai kebiasaan  dan  adat  ditengah-tengah masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan  “sistem  hukum  dalam  makna luas” selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya hukum. 2 Menurut Friedman, sistem
hukum pada umumnya mempunyai tiga
1 HAS  Natabaya,  Sistem  Perundang- Undangan  Indonesia,  PT.  Tatanusa,  Jakarta,
2008.
2 M.  Solly  Lubis, Ilmu  Pengetahuan Perundang-undangan ,  CV.  Mandar  Maju,  , 2009.
unsur yang saling terkait dan pengaruh- mempengaruhi  yang  merupakan  suatu totalitas  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan. Friedman dalam bukunya, The Legal System , memandang sistem sebagai an  operating  in  it  with  definite  boundaries . Memahami  kata  Sistem  sebagai an operating  unit (suatu  unit  yang  bekerja), mensyaratkan  gerak  dinamis  antar berbagai komponen pendukung sistem. 3 Menurut  Friedman,  terdapat tiga  komponen  pada  setiap  Sistem hukum  yaitu  :  pertama,  substansi ( substance  or  the  rules );  kedua,  struktur ( structure );  ketiga,  budaya  hukum  ( legal culture ).  Friedman  menggambarkan  tiga unsur  sistem  hukum  itu  adalah  dengan mengibaratkan  struktur  hukum  seperti mesin.
Substansi  adalah  apa  yang dihasilkan  atau  dikerjakan  oleh  mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja  memutuskan  untuk  menghidupkan dan  mematikan  mesin  itu  serta memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan. Satu saja komponen pendukung  tidak  berfungsi  niscaya sistem mengalami disfunction (pincang). 4 Substansi sistem hukum menurut Friedman  adalah  aturan,  norma  dan perilaku  nyata  manusia  yang  berada dalam sistem itu. Friedman berpendapat bahwa substansi hukum
menggambarkan  hukum  yang  hidup ( living  law )  bukan  hanya  pada  aturan dalam kitab hukum ( law books ). Hal inilah yang  kemudian  disimpulkan  oleh Friedman, the  substantive  rules  of  law termasuk an output of the system . 5 Struktur  sistem  hukum  ( the structure  of  legal  system )  menurut
Friedman berkaitan dengan hal penegakan hukum ( law enforcement ) yaitu
3 HAS Natabaya, Op Cit , Hlm 23
4 Ibid , Hlm 23-24 5 Ibid
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi
bagaimana the  substance  rules  of  law ditegakkan serta dipertahankan. Struktur sistem  hukum  berpaut  dengan  sistem peradilan  yang  diwujudkan  melalui aparatur  hukum  seperti  hakim,  jaksa, advokat,  jurusita,  polisi,  mencakup susunan  peradilan  serta  kewenangan atau  jurisdiksinya.  Aparatur  hukum merupakan  komponen the  structure  of legal system . 6
Perlu menjadi perhatian,
betapapun  ideal  suatu  produk  substansi hukum  ( rules  of  norms )  serta  kelak didukung  oleh  struktur  aparat  hukum yang  handal,  jujur,  dan  tegas  namun kedua  komponen  dimaksud  tidak  lebih dari sekedar blue print atau desain hukum bila tidak didukung oleh budaya hukum ( legal culture ) para warga masyarakat. Kesadaran  hukum  para  warga merupakan  salah  satu  pencerminan budaya  hukum  ( legal  culture )  adalah suasana  pikiran  sosial  dan  kekalutan sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  dihindari,  atau disalahgunakan  tanpa  budaya  hukum, sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  akan berdaya seperti  ikan mati  yang terkapar di  keranjang  bukan  seperti  ikan  hidup yang berenang di lautan. 7
Sistem  hukum  Indonesia  adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum  yang  saling  terkait  dan tergantung,
saling pengaruh- mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan
perundang- undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran  hukum  atau  budaya  hukum masyarakat  Indonesia  yang  saling terpadu  (totalitas)  yang  unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya
6 Ibid
7 Ibid
8 Karsa,  P.,  &  Marpudin,  A.  (2023). Juridical  Framework  of  Tertiary  Irrigation Networks  in  Enhancing  Food  Security. Probono  And  Community  Service  Journal, 2(2), 98-111.
yang  semuanya  dilandasi  oleh  falsafah Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengetahui dengan benar sistem ketatanegaraan  sebuah  negara,  maka harus  dilakukan  pengkajian  mendalam atas  konstitusi  dan  sistem  perundang- undangan yang berlaku. Setiap perancang  perundang-undangan  baik yang  ada  pada  lembaga  legislatif (DPR/DPRD)  maupun  yang  ada  pada eksekutif  (pemerintah  pusat/daerah)
berkewajiban memahami hukum perundang-undangan yang berlaku. 8 Peraturan  perundang-undangan merupakan  bagian  dari  hukum  tertulis dan  hukum  secara  umum,  maka  dalam penyusunan sistem peraturan perundang-undangan  kita  tidak  dapat dilepaskan dari sistem hukum

## B. Kedudukan Peraturan Daerah
Proses  pembentukan  peraturan tidak hanya ada di tingkat pusat namun juga  di  tingkat  daerah.  Peraturan  pada tingkat daerah lebih dikenal di Indonesia dengan  istilah  peraturan  daerah.  Fungsi peraturan  daerah  menurut  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah (a)  sebagai  instrument  kebijakan  untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  (b)  sebagai  peraturan pelaksana  dari  peraturan  perundang- undangan  yang lebih tinggi; (c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat  di  daerah,  namun  dalam pengaturannya  tetap  dalam  koridor NKRI 9 ;  dan  (d)  sebagai  alat
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.216 66
9 Faridy,  F.,  &  Miftah,  M.  (2022). Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila. Nurani Hukum,
5(2),
181-189. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.169
pembangunan  dalam  meningkatkan kesejahteraan daerah. 10
Fungsi  pertama  dan  kedua menjelaskan kewenangan atributif pemerintah pusat, bahwa perda
merupakan  bagian  dari  ‘alat’  atau instrument  yang  diberikan  kepada pemda  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.
Lebih  khusus  pada  fungsi  yang kedua,  maka  perda  sewajarnya  menjadi instrument bagi pemda untuk menjabarkan peraturan perundang- undangan  yang  dikeluarkan,  dengan tetap  menyesuaikan  materi  kepada substansinya kepada UU yang mendelegasikan  peraturan  lebih  lanjut dalam perda tersebut. Pada dua fungsi terakhir, merupakan fungsi yang berkaitan secara khusus  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah, yaitu untuk membangun daerahnya  sesuai  dengan  kekhususan masing-masing  daerah  dalam  rangka pembangunan
dan meningkatkan kesejahteraan daerah. 11
Levelt,  seorang  ahli  bidang otonomi  dan  desentralisasi  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  (1933) berkata  “ Handleiding  voor  locale  belasting verordeningen ” bahwa membuat undang - undang  itu  merupakan  pekerjaan  yang sulit. Untuk itu, disamping pengetahuan tentang  hukum  tata  negara  dan  hukum tata  usaha  negara,  diperlukan  juga penguasaan  sepenuhnya  materi  yang akan  diatur,  demikian  pula  pengalaman dan routine . 12
10 Eko Prasojo, Permasalahan dan Prospek Legislasi  Di  Daerah,  Kisruh  Peraturan  Daerah  : Mengurangi  Masalah  &  Solusinya ,  P  Ombak, 2010.
11 Ibid
12 Irawan  Soejito, Teknik  Membuat Peraturan Daerah , PT Bina Aksara, 1989.
13 Agustina,  R.,  &  Lutfhi,  M.  (2023). Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly  Villages.  Probono  And
Sunarjati  Hartono  mengatakan “Dalam  tugas  penciptaan  hukum  baru inilah kita butuhkan keahlian, bukan saja mengenai soal yang khusus yang hendak diatur  oleh  undang-undang  baru  itu (misalnya  tentang  export-import  atau perindustrian,  susunan  peradilan  dan lain-lain)  akan  tetapi  yang  juga  kita butuhkan  adalah  keahlian  dari  para sarjana  hukum  untuk  merumuskan undang-undang  itu  sedemikian  rupa, sehingga  menghindarkan  adanya side effects atau  lubang-lubang 13 yang dipergunakan  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  mengacaukan tujuan  daripada  undang-undang  yang diciptakan itu.
Bahwa oleh lembaga-lembaga kita belum cukup diinsyafi, bahwa menciptakan  undang-undang  itu  bukan merupakan  pekerjaan  yang amateuristis yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang (bahkan juga tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya  dan  susul  menyusulnya undang-undang atau peraturan pemerintah  yang  satu  dengan  susul menyusulnya undang-undang atau peraturan  pemerintah  yang  lain,  yang (tambahan  lagi)  biasanya  dinyatakan berlaku surut”. 14
Berdasarkan  paparan  di  atas, maka  jelas  bahwa  kedudukan  peraturan daerah  termasuk  bagian  dari  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  daerah juga  memiliki  sifat  seperti  undang- undang.  Namun,  keberlakuannya  hanya meliputi  daerah  tertentu  tidak  seperti undang-undang  yang  berlaku  untuk seluruh wilayah Indonesia. 15
Community  Service  Journal,  2(2),  79-89. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.220 57
14 Ibid
15 Jenar,  S.  (2023).  An  Analysis  of Presidential  Regulation  105/2021:  The National  Strategy  for  Accelerating  the Development  of  Disadvantaged  Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government.  Nurani  Hukum,  6(1),  92-116.
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi
Materi  muatan  peraturan  daerah adalah  seluruh  materi  muatan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi  khusus  daerah  serta  penjabaran lebih  lanjut  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. 16

## C. Pembentukan Peraturan Daerah
Keberadaan sebuah perda memiliki  makna  lebih  dari  sekedar sebuah  peraturan  perundang-undangan di tingkat daerah 17 . Makna lebih ini tidak lain muncul dari kenyataan bahwa perda ini  justru  seringkali  merupakan  sebuah bentuk  peraturan  yang  secara  langsung dan  riil  menyentuh  bidang-bidang kehidupan masyarakat di daerah 18 .
Jenis peraturan ini justru memiliki posisi  yang  penting  di  dalam  peraturan perundang-undangan nasional. Idealnya, peraturan perundang-undangan nasional yang  biasanya  masih  bersifat  sangat abstrak,  direalisasikan  dalam  bentuk peraturan yang sifatnya lebih teknis dan dengan norma yang telah “ dibahaskan “ ke  dalam  bahasa  yang  sekiranya  dapat dimengerti oleh masyarakat daerah.
Namun  sungguh  disesalkan, seringkali  substansi  dari  perda  menjadi sebuah  “  interpretasi  lain“  dari  sebuah peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, bahkan tak jarang perda justru  menegasikan  substansi  (dengan kata lain bertentangan dengan) peraturan perundang-undangan nasional.
Sebenarnya salah satu mekanisme yang  dapat  digunakan  untuk  mencegah terjadinya  hal  ini  adalah  dengan
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.172 34 16 Lihat  Pasal  12  UU  Nomor  10  Tahun 2004
17 Anom,  S.,  &  Jumena,  M.  (2022). Enhancing  Community  Understanding  of Legal  Protection:  Legal  Counseling  for Indonesian  Migrant  Workers  in  Assisted Villages.  Probono  And  Community  Service
Journal, 1(1), 17-23.
mengikuti  sebuah  mekanisme  yang dinamakan  program  legislasi  daerah (prolegda).  Sebagaimana  posisi  dan peruntukan prolegnas di tingkat nasional,  kebutuhan  akan  adanya prolegda adalah sebagai sebuah pedoman  bagi  pemda  dan  DPRD  untuk mengatur perda-perda yang dibutuhkan dalam  satu  tahun  anggaran,  dengan didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi di daerah. 19
Keberadaan prolegda tidak hanya merupakan  pedoman  bagi  rencana kegiatan pemda di dalam tahun anggaran yang akan datang, ataupun dalam proses penganggaran;  namun  lebih  dari  itu, secara  substansi,  keberadaan  prolegda dapat menjadi sebuah mekanisme untuk melihat substansi-substansi apakah yang masih  perlu  dibuatkan  perda-nya,  dan substansi  mana  yang  dirasakan  sudah mencukupi.
Dengan  demikian,  tidak  akan terjadi tumpang-tindih dari  perda-perda yang ada baik dari sisi substansi maupun prosedur.  Selain  itu  sebagai  salah  satu bentuk pelaksanaan aturan pemerintah di tingkat pusat, perda seharusnya memiliki substansi yang normanya mengacu pada aturan  di  tingkat  nasional,  namun pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Sementara terkait dengan pembentukan  prolegda,  Kantor  Wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manuasia di seluruh Indonesia diharapkan dapat membangun mekanisme kerjasama dengan:
1)  Vertikal  :  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  (BPHN),  Direktorat  Jenderal
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.179 22
18 Karsa,  P.,  &  Marpudin,  H.  (2022). Fostering  Village  Governance:  Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran  Village,  Serang  Regency.  Probono And Community Service Journal, 1(2), 29-38. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.174 19
Perundang-undangan Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manuasia,  dan Direktorat Hak Asasi Manusia Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manuasi;  2)  Horizontal  :  dilakukan dengan instansi di daerah, yaitu:
a. Gubernur;
b. Sekretaris Daerah;
c. DPRD;
d. Sekretaris DPRD;
e. Biro Hukum Provinsi;
f. Biro-biro  terkait  lainnya  di Provinsi;
g. Dinas-dinas terkait di Provinsi;
h. Badan-badan terkait di Provinsi;
i. Bupati/Walikota;
j. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota. Pada  intinya,  peran  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenhukham) maupun Kanwil Kemenhukham  lebih  dititikberatkan pada  konsultasi  maupun  pemberian masukan dan segi materi muatan perda. Tentunya,  sesuai  dengan  gugus  tugas Kemenhukham,  materi  muatan  semua peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia harus
memiliki  keterkaitan  dan  kesesuaian dengan aturan hukum yang lebih tinggi, khususnya UUD dan Undang-undang.
Meskipun melihat pada namanya, akan  terlintas  bahwa  tugas  dan  peran Kemenhukham  hanya  sebatas  pada materi  muatan  yang  mengandung  hak asasi  manusia,  namun  sesungguhnya peran Kemenhukham atau Kanwil Kemenhukham  Iebih  dari  itu,  karena instansi  ini  memiliki  kewajiban  untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan  di  semua  tingkat dalam rangka perbaikan
dan pengembangan sistem hukum nasional.
Terkait  dengan  pembentukan peraturan  daerah,  kata  “pembentukan”
20 Departemen  Pendidikan  Nasional, Op.Cit , hlm 65.
diartikan  proses  pembuatan,  cara membentuk,  kata  pembentukan  juga dapat dipadankan dengan kata penyusunan  yang  diartikan  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sebagai proses, cara, perbuatan menyusun. Istilah “peraturan”  berasal  dari  kata  “atur” kemudian ditambah dengan awalan per- dan  akhiran – an,  kata  atur  merupakan kata  kerja  dan  ketika  ditambah  dengan imbuhan  per-an  maka  menjadi  kata benda. 20
Kata “peraturan” diartikan sebagai  tatanan  (petunjuk,  kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.
Kata  daerah  diartikan  juga  sebagai berikut:
1) Bagian permukaan bumi dikaitkannya  dengan  keadaan alam  dan  sebagainya  yang khusus;
2) Lingkungan pemerintah; wilayah;
3) Selingkungan tempat yang dipakai  untuk  tujuan  khusus; kawasan;
4) Tempat-tempat  sekeliling  atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota; 5) Tempat-tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklim, hasilnya,  dan sebagainya); 6) Tempat-tempat  yang  terkena peristiwa yang sama; dan
7) Bagian permukaan tubuh.
2. Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  dan Yuridis  pada  Pembentukan  Produk Hukum Daerah

## A. Landasan Filosofis
Secara filosofis, pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjiwai dari  dibentuknya  rancangan  peraturan daerah  tentang  biaya  operasional pemberangkatan dan pemulangan haji di
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi
Kabupaten Pandeglang. Bunyi dari alinea keempat adalah 21 :
Kedudukan  peraturan  daerah  diatur secara  tegas  dalam  Pasal  18  Ayat  (6) Undang-Undang  Dasar  1945  Pasca Amandemen, yang  tercantum bahwa : 22
“Pemerintahan  daerah  berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.”
Produk hukum daerah
merupakan  implementasi  dari  Sila  ke  4 (empat) Pancasila yang berbunyi:
“  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmat  Kebijaksanaan dalam

## Permusyawaratan/Perwakilan “
Berdasarkan  Sila  ke  4  dalam Pancasila  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa dalam proses bernegara maka perwakilan perwakilan  rakyat  yang  diberikan mandat untuk membuat suatu peraturan harus  dengan  sungguh-sungguh  dalam hal  penyusunannya.  Oleh  karena  itu, perlu  dibentuk  suatu  pedoman  dalam setiap  pembentukan  peraturan  baik  di tingkat pusat maupun di  tingkat daerah guna  menjamin  kebijaksanaan  dari perwakilan rakyat tersebut. 23
DPRD  Kabupaten  Pandeglang merupakan
unsur penyelenggara pemerintahan  daerah  bersama  dengan Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang. DPRD  Kabupaten  Pandeglang  berhak
21 Aedi,  Ahmad  Ulil,  Sakti  Lazuardi.
“ Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang- Undang.” Jurnal
IIlmiah  Kebijakan  Hukum,  14.2(2020), 201<https://doi.org/10.30641/kebijakan.202 0v14201-222>
22 Budijanto,  Oki  Wahju.  “Peningkatan Akses  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat Miskin.”  Jurnal  Bantuan  Hukum  13.4(2012), 201<https://doi.org/13.54641/bantuan hukum .2012v14301-457>
menetapkan  peraturan  daerah  dan  juga mengajukan  usul  inisiatif  raperda. Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  secara filosofis  merupakan  kewenangan  dari DPRD  Kabupaten  Pandeglang  untuk membentuk  peraturan  daerah  tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah.

## B. Landasan Sosiologis
Mewujudkan pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang yang good government dan good  governance dimulai dari penyusunan produk hukum daerah yang  baik  dan  benar.  Produk  hukum daerah  ada  yang  berbentuk  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  dan Peraturan Bupati Pandeglang.
Peraturan  daerah  merupakan salah  satu  hirarki  peraturan  perundang- undangan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan kedudukannya  lebih  tinggi  daripada Peraturan Bupati Pandeglang. 24
Peraturan daerah diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai  dasar  hukum  dalam  menerima pelayanan  publik  dari  Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Oleh karena perda untuk mengatur  segala  hal  kehidupan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya
kesamaan dan keselarasan serta kesepahaman  antara  DPRD  Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga diperlukan  Perda  tentang  Pedoman
23 Johan,  Teuku  Saiful  Bahri. Politik Negara  Atas  Pluralitas  Hukum  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  CV. Budi Utama, 2015.
24 Laica  Marzuki,  M, Prinsip-Prinsip Pembentukan  Peraturan  Daerah, Jurnal  Ilmu
Hukum 3.4(2015), 21<https://doi.org/43.12641/Ilmu  hukum .2015v14301-457>
Penyusunan  Peraturan  Daerah  untuk menerjemahkan pasal-pasal dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 yang  masih  sumir  sehingga  tidak  ada interprestasi  yang  berbeda  dan  ada kesepakatan  bersama  antara  DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Rancangan tentang produk
hukum  daerah  ini  dijadikan  perda payung  untuk  menyusun  peraturan daerah  di  Kabupaten  Pandeglang  dari mulai  perencanaan  naskah  akademik sampai  dengan  pembahasan  serta ketegasan  dari  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan peraturan daerah yang sudah diundangkan terutama peraturan daerah yang  diusulkan  dari  DPRD  Kabupaten Pandeglang  sebagai  hak  inisiatif  DPRD Kabupaten Pandeglang. Sehingga tercapainya  visi  dan  misi  Kabupaten Pandeglang. 25

## C. Landasan Yuridis
Landasan    yuridis  merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## PENUTUP
Raperda  tentang  Produk  Hukum
Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  pedoman pembentukan produk hukum daerah dan meningkatkan administrasi pendokumentasian produk hukum daerah guna merealisasikan
25 Sajtipto  Rahardjo,  Negara  Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, PT. Genta Pulishing. 2009.
pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kabupaten Pandeglang.
Raperda  tentang  Produk  Hukum Daerah merupakan turunan dari peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang Produk Hukum Daerah.
Mempersiapkan  naskah  akademik merupakan  salah  satu  langkah  penting dalam  proses  legislasi,  karena  naskah akademik berperan sebagai “quality control” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan  untuk  mengetahui  landasan pembuatan  satu  undang-undang  yang baru, termasuk tujuan dan isinya .

## DAFTAR PUSTAKA
Aedi,  Ahmad  Ulil,  Sakti  Lazuardi. “Arsitektur  Penerapan  Omnibus
Law Melalui
Transplantasi
Hukum  Nasional  Pembentukan Undang- Undang.”  Jurnal  IIlmiah Kebijakan  Hukum,  14.2(2020), 201<https://doi.org/10.30641/ke bijakan.2020v14201-222> Agustina,  R.,  &  Lutfhi,  M.  (2023).
Fostering Community Engagement:  Creating  Child-
Friendly  Villages.  Probono  And Community Service Journal, 2(2), 79-89.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v2i2.22057 Anom,  S.,  &  Jumena,  M.  (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection:  Legal  Counseling  for
Indonesian  Migrant  Workers  in Assisted  Villages.  Probono  And Community Service Journal, 1(1), 17-23.
Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi
doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i1.17922
Budijanto,  Oki  Wahju.  “Peningkatan
Akses  Bantuan  Hukum  Kepada Masyarakat Miskin.” Jurnal Bantuan Hukum 13.4(2012), 201<https://doi.org/13.54641/ba ntuan hukum .2012v14301-457> Eko  Prasojo, Permasalahan  dan  Prospek Legislasi Di Daerah, Kisruh Peraturan  Daerah  :  Mengurangi
Masalah  &  Solusinya ,  P  Ombak,
2010.
Faridy,  F.,  &  Miftah,  M.  (2022). Implementation of State Theory of Law  in  The  Country  Based  on Pancasila.  Nurani  Hukum,  5(2), 181-189. doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v5i2.16955 HAS  Natabaya,  Sistem  Perundang- Undangan Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008. Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan
Daerah , PT Bina Aksara, 1989. M.  Solly  Lubis, Ilmu  Pengetahuan
Perundang-undangan , CV. Mandar Maju, , 2009. Jenar,  S.  (2023).  An  Analysis  of Presidential Regulation 105/2021:
The National Strategy for Accelerating  the  Development  of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial
Government.  Nurani  Hukum,
6(1), 92-116.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v6i1.17234
Johan,  Teuku  Saiful  Bahri. Politik Negara Atas  Pluralitas  Hukum  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Budi Utama, 2015. Karsa,  P.,  &  Marpudin,  H.  (2022). Fostering  Village  Governance: Formulating Regulations on Village-Owned  Enterprises  in Pabuaran Village, Serang Regency. Probono And Community Service Journal, 1(2), 29-38.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i2.17419 Karsa, P., & Marpudin, A. (2023). Juridical
Framework  of  Tertiary  Irrigation Networks  in  Enhancing  Food Security. Probono And Community Service Journal, 2(2), 98-111. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v2i2.21666 Laica Marzuki, M, Prinsip-Prinsip
Pembentukan  Peraturan  Daerah, Jurnal  Ilmu  Hukum  3.4(2015), 21<https://doi.org/43.12641/Ilm u hukum .2015v14301-457> Sajtipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya,  PT. Genta Publishing. 2009.