## PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
Caroline Paskarina 1* , Mudiyati Rahmatunnisa 2 , Ari Ganjar Herdiansah 3 1, 2, 3 Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Universitas Padjadjaran *Korespondensi: caroline.paskarina@unpad.ac.id
ABSTRAK. Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop pengembangan  desain  kurikulum  Ilmu  Politik  dalam  konteks  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka.  Pemberlakuan  Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk  juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang  bertujuan  agar  mahasiswa  memperoleh  pengalaman  empirik  yang  dapat  melengkapi  proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum  Program  Studi  masih  menghadapi  sejumlah  permasalahan,  antara  lain  terkait  dengan pengaturan  proporsi  mata  kuliah,  Satuan  Kredit  Semester,  dan  konversi  atau  pengakuan  aktivitas mahasiswa  di  luar  kampus  ke  dalam  Satuan  Kredit  Semester. Workshop yang  diselenggarakan bersama  dengan  Asosiasi  Program  Studi  Ilmu  Politik  Indonesia  ini  menyimpulkan  bahwa  desain kurikulum  dalam  konteks  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  ini  dapat  menjadi  peluang  untuk menguatkan  keunggulan  Program  Studi.  Upaya  ini  perlu  diimbangi  dengan  penguatan  jejaring  dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.
Kata kunci: kurikulum; merdeka belajar-kampus merdeka: keunggulan
ABSTRACT. This article discusses the results of the implementation of community service activities in the  form  of  a  Political  Science  curriculum  design  development  workshop  in  the  context  of  Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Independent Learning-Independent Campus). Enactment of Permendikbud No.  3  of  2020  concerning  National  Standards  for  Higher  Education  encourages  study  programs  to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held  outside  the  study  program,  which  aims  to  provide  students  with  empirical  experience  that  can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those  related  to  setting  the  proportion  of  courses,  semester  credit  units,  and  the  conversion  or recognition  of  student  activities  outside the  campus  into  semester  credit  units. The  workshop,  which was  held  together  with  the  Association  of  Indonesian  Political  Science  Study  Programs,  concluded that  the  curriculum  design  in  the  context  of  the  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  could  be  an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening  networks  and  inter-institutional  cooperation  so  that  these  advantages  can  also  be recognized nationally and internationally.
Keywords : curriculum; merdeka belajar-kampus merdeka; excellence .

## PENDAHULUAN
Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka merupakan  kebijakan  yang  diluncurkan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan dalam  rangka  mendorong  pembelajaran  yang bersifat  kolaboratif,  antara  dunia  kampus  dan dunia  kerja.  Untuk  mensinergikan  antara kompetensi  mahasiswa  dengan  kebutuhan dunia  kerja,  maka  konten  kurikulum  perlu disesuaikan.  Kebijakan  ini  merupakan  tindak lanjut  dari  pemberlakuan  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi,  yang  menegaskan  bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia  wajib  memenuhi  delapan  standar nasional,  ditambah  dengan  standar  penelitian dan  standar  pengabdian  kepada  masyarakat. Hal  ini  dimaksudkan  agar  penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat  mencapai  mutu  sesuai  dengan  kriteria yang  ditetapkan  dalam  standar  nasional pendidikan  tinggi,  bahkan  melampauinya. Selain  itu,  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi juga  perlu  diarahkan  untuk  menghasilkan lulusan  yang  memiliki  kompetensi  yang relevan  dengan  perkembangan  ilmu  dan dinamika  perubahan  di  masyarakat  (Siregar  et al.,  2020).  Karena  itu,  proses  pembelajaran perlu  memberi  ruang  dan  kesempatan  bagi mahasiswa  untuk  memperoleh  pengalaman yang  dapat  meningkatkan  keterampilannya ketika  memasuki  dunia  kerja  setelah  lulus nanti  (Romla,  2021;  Sopiansyah  et  al.,  2022). Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  menjamin pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat untuk  memberi  pengalaman  praktis  kepada mahasiswa  melalui  bentuk  pembelajaran  yang dapat  dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar Program Studi. Paradigma inilah yang kemudian diwujudkan melalui konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
(Simatupang & Yuhertiana, 2021).
Konsep  Merdeka  Belajar  dan  kebijakan Kampus  Merdeka  secara  resmi  diluncurkan oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  Nadiem  Makarim,  pada akhir Januari 2020. Kedua istilah ini kemudian disatukan  dan  dipopulerkan  dengan  singkatan MBKM atau Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.  Konsep  Merdeka  Belajar  dibangun atas  dasar  pemikiran  bahwa  proses  belajar
harus dilakukan dengan misi untuk membebaskan  mahasiswa,  dosen,  maupun perguruan tinggi dari hal-hal yang membelenggu (Prahani et al., 2020). Di tingkat pendidikan  tinggi,  konsep  Merdeka  Belajar selanjutnya  dijabarkan  ke  dalam  empat kebijakan  yang  disebut  dengan  Kampus Merdeka. Keempat kebijakan tersebut mencakup:  (1)  otonomi  bagi  perguruan  tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi baru;
(2) program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk  seluruh  peringkat  dan  bersifat  sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi yang sudah  siap  naik  peringkat;  (3)  kebebasan  bagi PTN  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dan Satuan  Kerja  (Satker)  untuk  menjadi  PTN Badan Hukum (PTN BH); dan (4) hak kepada mahasiswa  untuk  mengambil  mata  kuliah  di luar  Program  Studi  dan  melakukan  perubahan definisi  Satuan  Kredit  Semester  atau  SKS (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 2020).
Artikel ini selanjutnya akan memfokuskan pembahasan  pada  kebijakan  Kampus  Merdeka yang berkaitan dengan pemenuhan hak kepada mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran di luar Program Studi. Kebijakan ini  merupakan  pemenuhan  dari  standar  proses pembelajaran  dalam  Permendikbud  No.  3 Tahun 2020. Selama ini, kegiatan pembelajaran  di  luar  Program  Studi  sudah banyak  dilakukan,  terutama  yang  berbentuk magang  dan  pertukaran  mahasiswa.  Tetapi, kegiatan-kegiatan  ini  seringkali  tidak  dapat diubah  ke  dalam  Satuan  Kredit  Semester (SKS),  sehingga  justru  membuat  mahasiswa yang  aktif  melakukan  kegiatan-kegiatan  ini menjadi  lebih  lama  lulus.  Agar  kegiatan- kegiatan  ini  dapat  direkognisi  dan  dikonversi ke  dalam  SKS,  maka  perlu  dilakukan penyesuaian dalam kurikulum Program Studi.
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pembelajaran  di  luar  Program  Studi,  masih perlu ditindaklanjuti ke dalam desain kurikulum  yang  relevan  dengan  kebutuhan dunia  kerja,  tapi  di  sisi  lain  juga  mampu menguatkan  keunggulan  dari  Program  Studi (Baharuddin,  2021;  Mariati,  2021;  Suryaman, 2020).  Hal  inilah  yang  mendasari  perlunya kegiatan  pengembangan  desain  kurikulum Ilmu  Politik  yang  dikembangkan  oleh  setiap Program  Studi  anggota  APSIPOL,  sehingga kolaborasi dilaksanakan untuk saling
melengkapi keunggulan antar anggota APSIPOL.
Khalayak  sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah
Program  Studi  Sarjana  Ilmu  Politik  yang menjadi  anggota  Asosiasi Program  Studi  Ilmu Politik  (APSIPOL)  Indonesia.  Dalam  situs resmi APSIPOL (www.apsipol.or.id),
diuraikan  bahwa  asosiasi  ini  beranggotakan Program  Studi  Ilmu  Politik  di  Indonesia,  baik sarjana maupun pascasarjana. Inisiasi pembentukan  asosiasi  ini  diawali  dengan diadakannya pertemuan nasional antar Program  Studi   Ilmu  Politik  di  Universitas Brawijaya Malang pada awal November 2016. Sesuai dengan kesepakatan para delegasi yang hadir dari 30-an pengelola Program Studi Ilmu Politik  dari  seluruh  Indonesia,  Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)  dideklarasikan  secara  resmi  pada tanggal 2 November 2016
(www.apsipol.or.id).
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah
Tangga  (AD/ART)  dan  susunan  Pengurus Pusat  APSIPOL  periode  2017-2019  secara resmi  disepakati  dalam  pertemuan  formatur yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah  Jakarta  pada  tanggal  16 Februari 2017 (www.apsipol.or.id).
APSIPOL  didirikan  dengan  beberapa tujuan pokok yaitu; 1) Menetapkan
standar kompetensi  lulusan  Ilmu  Politik,  2) Menetapkan  kurikulum  inti  Ilmu  Politik,  3) Menetapkan standar gelar sarjana Ilmu Politik, 4)  Menyelenggarakan  konferensi  reguler bidang  kajian  politik,  5)  Meningkatan  jejaring kemitraan  antar  Program  Studi  Ilmu  Politik dan  antara  Program  Studi  dengan  lembaga mitra  di  bidang  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian masyarakat, 6) Mendorong diseminasi  hasil  riset  dalam  bentuk  publikasi ilmiah (www.apsipol.or.id).
Saat  ini  belum  tersedia  desain  kurikulum yang diperlukan sebagai dasar bagi pengembangan kolaborasi antar anggota APSIPOL,  sehingga  kegiatan  pengabdian  ini ingin  menjawab  rumusan  masalah  sebagai berikut: (1) Bagaimana desain kurikulum yang memuat  keunggulan  dari  setiap  Program Studi? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan  untuk  mengembangkan  kolaborasi berbasis keunggulan itu?
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  diharapkan  dapat  menjadi  media  untuk mendiskusikan  pengalaman  setiap  Program Studi  dalam  merespons  kebijakan  merdeka
belajar dan mendesain kurikulum yang relevan dengan  kebijakan  tersebut  sekaligus  dapat mengembangkan keunggulan Program Studi.

## METODE
Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini adalah  bagaimana  desain  kurikulum  yang dapat  memperkuat  keunggulan  dari  masing- masing  Program  Studi.  Untuk  memecahkan masalah  tersebut,  dilakukan  beberapa  upaya, yakni:
1. Mengidentifikasi  khalayak  sasaran, yakni  Program  Studi  Sarjana  Ilmu
Politik yang menjadi anggota
APSIPOL.
2. Menyusun  materi workshop yang sesuai dengan karakter khalayak sasaran.
3. Mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
6. Menyusun laporan kegiatan.
Dalam  mewujudkan  upaya  yang  telah dipaparkan  di  atas  maka  kegiatan  pengabdian ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan metode sebagai berikut:
1. Lokakarya,  metode  ini  digunakan untuk  memberikan  pembelajaran  yang singkat  namun  intensif  kepada  peserta mengenai kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi outcome-based , kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka,  dan  upaya  menyeleraskan penyempurnaan  kurikulum  dengan kebutuhan untuk memperkuat
keunggulan  masing-masing  Program Studi.
2. Ceramah  Interaktif.  Metode  ceramah ini dikemas secara interaktif akan tidak menimbulkan  kebosanan  di  kalangan para  peserta,  serta  memberikan  ruang yang  bebas  untuk  melakukan  diskusi dan tanya jawab.
3. Diskusi,  metode  ini  digunakan  untuk menghimpun pendapat serta
pengalaman  peserta  mengenai  topik PPM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan workshop ini  dihadiri  oleh  30 (tiga puluh) orang dari berbagai Program Studi Ilmu  Politik  yang  menjadi  anggota  APSIPOL. Berikut  ini  adalah  daftar  Program  Studi  Ilmu Politik yang hadir dalam kegiatan workshop :

## Tabel 1 Daftar Program Studi Ilmu Politik Peserta
Workshop No. Perguruan Tinggi 1. Universitas Padjadjaran (fasilitator) 2. UIN Raden Fattah Palembang 3. Unsyiah NAD 4. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 5. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 6. Universitas Negeri Semarang 7. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 8. UIN Sunan Ampel Surabaya 9. Universitas Andalas Padang
10. Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Barat 11. Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan 12. Universitas Sumatera Utara 13. Universitas Bakrie Jakarta
Sumber:  Dokumentasi  Daftar  Hadir  Kegiatan, 2021
Kegiatan workshop didahului  dengan pemaparan  konsep  kurikulum  pendidikan tinggi  yang  mengacu  pada  Buku  Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan tahun 2020. Konsep kurikulum ini memadukan antara  paradigma Outcome-Based  Curriculum (OBC)  dan  kebijakan  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka.  Materi  tentang  konsep kurikulum ini disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dari Program  Studi  Ilmu  Politik  Universitas Padjadjaran.
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021

## Gambar 1
Paparan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan MBKM Mengacu pada Buku Panduan Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  (2020),  terdapat  8  (delapan) bentuk  kegiatan  pembelajaran  yang  dapat dilakukan  di  dalam  dan  di  luar  Program  Studi sebagai  perwujudan  dari  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka.  Kedelapan  bentuk  kegiatan pembelajaran  tersebut  mencakup:  pertukaran pelajar; magang/praktik kerja; asistensi mengajar di satuan pendidikan;
penelitian/riset;  proyek  kemanusiaan;  kegiatan wirausaha;  studi/proyek  independen;  dan membangun  desa/kuliah  kerja  nyata  tematik. Kedelapan  bentuk  kegiatan  pembelajaran  ini menjadi  patokan  bagi  Program-program  Studi dalam mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka ke dalam kurikulumnya.
Materi  selanjutnya  adalah  tentang peran  APSIPOL  dalam  merespons  kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Materi ini disampaikan oleh Ketua APSIPOL.
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021
Gambar 2
Pemaparan Narasumber Ketua APSIPOL
Setelah  pemaparan  kedua  materi tersebut, kegiatab workshop dilanjutkan dengan  diskusi  yang  dipandu  oleh  fasilitator.
Peserta  diminta  menceritakan  tanggapannya tentang  kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka  dan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh setiap  Program  Studi  untuk  merespons kebijakan tersebut dalam kurikulumnya. Dalam  proses  diskusi,  terungkap  sejumlah  isu yang  menjadi  permasalahan  bersama  yang dihadapi  oleh  hampir  semua  Program  Studi Ilmu  Politik  anggota  APSIPOL.  Isu-isu tersebut meliputi:
1. Penerjemahan  pengaturan  kegiatan  di  luar Program  Studi  sebanyak  20  hingga  40 SKS.
2. Insersi  8  program  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka  ke  dalam  struktur kurikulum dan konversinya ke dalam SKS.
3. Pengadministrasian  pembuatan  perjanjian kerja  sama  sebagai  dasar  hukum  bagi pelaksanaan  program-program  Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Setiap  Program  Studi  juga  memaparkan pengalaman  masing-masing  dalam  melakukan penyesuaian  kurikulum  untuk  memasukan program  MBKM.  Narasi  tentang  pengalaman tersebut  menjadi  bahan  untuk  melakukan benchmarking dan menarik poin-poin pembelajaran  dari  pengalaman  Program  Studi tersebut.  Secara  umum,  dalam  hal  pengaturan kegiatan  di  luar  Program  Studi,  semua  peserta menggunakan  8  pilihan  program  MBKM sebagai patokan dalam menentukan aktivitas di luar  Program  Studi.  Sebagian  besar  memilih magang sebagai bentuk kegiatan MBKM yang diterapkan  pada  semester  5.  Kegiatan  ini dinilai  paling  relevan  untuk menjawab kebutuhan  capaian  pembelajaran  yang  bersifat praktis  dan  menjembatani  antara  kebutuhan kampus  dan  dunia  kerja.  Penjabaran  kegiatan magang  ini  beragam,  misalnya  di  Universitas Bakrie  Jakarta,  kegiatan  magang  dilakukan dengan  berbasis  proyek,  yang  meliputi proyek riset  dan  proyek  inovasi  sosial.  Model  ini dipaparkan  oleh  Universitas  Bakrie  dalam lokakarya kurikulum MBKM yang diselenggarakan  APSIPOL  pada  bulan  Maret 2021  yang  kemudian  didiskusikan  kembali dalam workshop kurikulum ini. Model magang melalui  jalur  riset  dan  jalur  inovasi  sosial dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang  menjadi keunggulan  Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, sebagai berikut:
Sumber: Paparan Universitas Bakrie, 2021 Gambar 3. Contoh Desain Program Magang berorientasi Keunggulan CPL
Selanjutnya dipaparkan perbedaan dari kedua model tersebut. Pada jalur riset, kegiatan magang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan utama  publikasi  riset  ilmiah.  Mahasiswa melakukan  magang  proyek  riset  dan  publikasi ilmiah di lembaga riset atau pusat studi tingkat nasional/internasional. Luaran utamanya adalah  laporan  akhir  proyek  riset  yang mencakup  draft  artikel/publikasi  artikel  di jurnal  ilmiah  (nasional/internasional)  secara mandiri atau bersama dosen/praktisi pembimbing  magang  sebagai  penulis  kedua. Sementara  pada  jalur  inovasi  sosial,  magang bertujuan  untuk  mengembangkan  kecerdasan sosial  mahasiswa  dalam  berpartisipasi  untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.  Mahasiswa  melakukan  magang proyek inovasi sosial kemanusiaan di lembaga pemerintah, korporasi, atau lembaga non profit tingkat  nasional/internasional.  Luaran  utama yang  dihasilkan  dari  kegiatan  magang  jalur inovasi  sosial  adalah  laporan  akhir  proyek inovasi sosial yang mencakup policy paper . Mekanisme  pelaksanaan  kedua  jenis kegiatan  magang  tersebut  dilakukan  melalui Program Studi. Mahasiswa mendaftar program magang di Program Studi dengan melampirkan bukti syarat administratif akademik, selanjutnya  mengikuti  seleksi  wawancara dengan Program Studi dan calon mitra magang MBKM.  Mahasiswa  yang  lolos  seleksi  akan mengikuti  kegiatan  magang,  sedangkan  yang tidak  lolos  seleksi  mengikuti  perkuliahan reguler  (Bahan  Paparan  Universitas  Bakrie, 2021).
Model  lainnya  disampaikan  oleh Universitas  Jenderal  Soedirman  Purwokerto yang  akan  mengembangkan  model  magang
yang berorientasi pada pencapaian kompetensi literasi  data,  sosial,  dan  kemanusiaan.  Dalam penjelasannya,  Ketua  APSIPOL  yang  juga adalah  Wakil  Dekan  I  FISIP  Unsoed menyampaikan  bahwa  model  magang  ini dikembangkan  sebagai  alternatif  terhadap model  magang  terstruktur  (berbasis  mata kuliah) yang seringkali memunculkan masalah dalam  hal  konversi  nilai  dan  SKS.  Model magang  yang  akan  dikembangkan  di  Unsoed berorientasi  pada enrichment  courses yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan ( skills ) khusus yang relevan  dengan high  order  thinking  skills (HOTS). Model ini masih akan  dikembangkan menjadi dua kategori, yakni magang bebas dan magang terstruktur. Karena pada saat workshop , model ini masih akan dikembangkan, maka
mekanisme pelaksanaannya  belum  dapat  diuraikan  lebih jauh.
Dalam  hal  penghitungan  konversi magang  ke  dalam  SKS,  keseluruhan  peserta menyepakati untuk menggunakan dasar perhitungan yang diberlakukan dalam panduan MBKM  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (2020),  yakni bahwa  setiap  SKS  pembelajaran  di  luar kampus  adalah  jam  kegiatan,  bukan  jam belajar,  di  mana  1  SKS  dihitung  sama  dengan 170 menit/minggu. Meskipun demikian, berkaitan  dengan  penyetaraan  SKS  magang atau  program-program  lain  dari  kampus merdeka  yang  diselenggarakan  kementerian, yakni  sebanyak  20  SKS,  masih  terdapat beragam pendapat. Dalam workshop , ditemukan  3  (tiga)  pola  terkait  dengan konversi,  yakni pola  pertama ,  konversi sepenuhnya  disetarakan  sebesar  20  SKS  bila kegiatan  di  luar  kampus  dilakukan  selama  6 bulan  (1  semester),  dengan  penamaan  khusus mata  kuliah  sesuai  dengan  aktivitas  yang dilakukan,  misalnya  mata  kuliah  magang, sebesar  20  SKS. Pola  kedua ,  konversi sepenuhnya  disetarakan  sebesar  20  SKS  bila kegiatan  di  luar  kampus  dilakukan  selama  6 bulan  (1  semester),  dengan  konversi  SKS  ke dalam  mata  kuliah  yang  tersedia  dalam kurikulum  (tidak  membuat  mata  kuliah  baru dengan  penamaan  berdasarkan  aktivitas  luar kampus dalam MBKM). Pola ketiga , konversi ke dalam SKS mata kuliah yang sudah tersedia yang besarannya tidak otomatis 20 SKS karena durasi  kegiatan  kurang  dari  6  bulan  (1 semester).
Pembahasan  poin  diskusi  berikutnya yang  berkaitan  dengan  pengadministrasian pembuatan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum  bagi  pelaksanaan  program-program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka juga memunculkan  beberapa  pola,  yakni pola pertama ,  membuat  perjanjian  kerja  sama sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  di perguruan  tinggi  masing-masing. Pola  kedua , memanfaatkan  program  atau platform kampus merdeka  yang  sudah  tersedia,  misalnya  untuk pertukaran pelajar bisa menggunakan platform Sasrabahu  untuk  pertukaran  pelajar  antar perguruan  tinggi  negeri  badan  hukum  atau NUNI  (Jejaring  Perguruan  Tinggi  Nusantara) untuk pertukaran pelajar antar perguruan tinggi di  seluruh  wilayah  Indonesia,  baik  yang berstatus  negeri  maupun  swasta.  Kedua platform ini  dibentuk  sekitar  setahun  sejak kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka dicanangkan. Platform Sasrabahu.id  diinisiasi oleh  Institut  Teknologi  Sepuluh  November (ITS)  Surabaya  sebagai  mandat  dari  Forum PTN-BH  untuk  menyiapkan  sistem  yang  akan memfasilitasi  pertukaran  mahasiswa  antar- PTN-BH  (Kadir,  2021).  Melalui platform Sasrabahu,  mahasiswa  dapat  mengambil  mata kuliah  pada  PTN-BH  lain  dengan  skema full credit  transfer oleh  administrator  perguruan tinggi  asal.  Karena  Sasrabahu  hanya  dapat diikuti  oleh  mahasiswa-mahasiswa  dari  PTN- BH,  maka  perguruan  tinggi-perguruan  tinggi lain  kemudian  menginisasi platform NUNI yang  diikuti  oleh  perguruan  tinggi  negeri  dan swasta,  baik  PTN-BH  maupun  di  luar  PTN- BH. Platform NUNI  ini  sama  dengan Sasrabahu hanya perbedaannya di keanggotaan perguruan  tingginya  yang  mengakomodasi keikutsertaan  perguruan  tinggi  di  luar  PTN- BH.  Pola  pertukaran  pelajar  melalui  kedua platform ini  kendati  masih  bersifat  terbatas untuk  aktivitas  pertukaran  pelajar,  tetapi diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  untuk menerobos  kerumitan administrasi pengurusan perjanjian kerja sama antar lembaga.
Berbagai  pola  yang  muncul  selama workshop menjadi  masukan  bagi  Program Studi  untuk  mengembangkan  kurikulum  yang relevan  dengan  MBKM. Workshop tidak menyimpulkan pola  mana yang terbaik karena setiap  Program  Studi  memiliki  otonomi  untuk memilih  pola  yang  paling  relevan  untuk mengembangkan keunggulannya.

## SIMPULAN
Hasil workshop menyimpulkan  bahwa desain  kurikulum  dalam  konteks  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  ini  dapat  menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program  Studi,  yang  dapat  dibentuk  melalui berbagai cara, misalnya dengan: 1)
menonjolkan  kekhasan  dalam  bahan  kajian yang  dikembangkan  oleh  Program  Studi (misalnya UIN mengembangkan kajian Politik Islam,  Unpad  dan  UIN  SGD  Bandung mengembangkan kajian Politik Sunda); dan 2) mengembangkan model-model aktivitas di luar kampus  yang  menguatkan  kompetensi  lulusan (misalnya model magang berbasis proyek riset dan  inovasi  sosial  yang  dikembangkan  oleh Universitas Bakrie Jakarta atau model magang yang berorientasi pada pencapaian kompetensi literasi  data,  sosial,  dan  kemanusiaan  seperti yang  dikembangkan  Universitas  Jenderal Soedirman  Purwokerto).  Penguatan  jejaring dan  kerja  sama  antarlembaga  menjadi  faktor kunci agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas  Padjadjaran,  khususnya  Direktorat Riset  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat, yang  telah  mendanai  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  melalui  skema  Hibah Riset  Kompetensi  Dosen  Unpad  (RKDU) Tahun 2021, dengan kontrak No. 1960/UN6.3.1/PM 00/2021. Selain itu, ucapan terimakasih  juga  disampaikan  kepada  Ketua dan  seluruh  jajaran  pengurus  serta  anggota Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia yang  telah  bekerja  sama  dan  berpartisipasi dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM
Program  Studi). Jurnal  Studi  Guru  Dan Pembelajaran , 4 (1),  195–205.  https://e- journal.my.id/jsgp/article/view/591
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  (2020). Buku  Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka .
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kadir,  A.  (2021). 12  PTNBH  Ikuti  Peresmian
Program  Merdeka  Belajar  Sasrabahu .
Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2008 313/12-ptnbh-ikuti-peresmian-program- merdeka-belajar-sasrabahu
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
(2020, January 24). Mendikbud Luncurkan  Empat  Kebijakan  Merdeka Belajar: Kampus Merdeka . https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/ 2020/01/mendikbud-luncurkan-empat- kebijakan-merdeka-belajar-kampus- merdeka Mariati, M.  (2021). Tantangan  Pengembangan Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  di  Perguruan  Tinggi. Seminar Nasional  Teknologi  Edukasi  Sosial  Dan
Humaniora , 1 (1), 749–761. https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.p hp/sintesa/article/view/405
Prahani, B. K., Utama Alan Deta, Mochammad Yasir,  Sri  Astutik,  Paken  Pandiangan, Sayidah  Mahtari,  &  Husni  Mubarok. (2020).  The  Concept  of  “Kampus Merdeka”  in  Accordance  with  Freire’s Critical  Pedagogy. Studies  in  Philosophy of  Science  and  Education , 1 (1),  21–37. https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.8
Romla, S. (2021). Implementation of Merdeka Belajar  at  Kampus  Merdeka  "  Rights  to Learn Three Semesters Outside the Study Program " [Implementasi Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  “  Hak  Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi ”]. Proceedings of the International Consortium  of  Education  and  Culture Research Studies , 10 . https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icec rs/article/view/1313 Simatupang,  E.,  &  Yuhertiana,  I.  (2021). Merdeka Belajar  Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran  pada  Pendidikan  Tinggi:
Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Bisnis, Manajemen,  Dan  Ekonomi , 2 (2),  30–38. https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230
Siregar,  N.,  Sahirah,  R.,  &  Harahap,  A.  A.
(2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar Di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education , 1 (1), 141– 157. https://jurnal.staisumatera- medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/
13
Sopiansyah,  D.,  Masruroh,  S.,  Zaqiah,  Q.  Y.,
&  Erihadiana,  M.  (2022).  Konsep  dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka). Reslaj:  Religion  Education  Social  Laa Roiba Jornal , 4 (1), 34–41. https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.435 Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Seminar  Nasional  Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 1 (1), 13–28. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semi ba/article/view/13357 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi. Universitas  Bakrie.  (2021).  Desain  Bentuk
Kegiatan  Pembelajaran  Magang  MBKM Berbasis Proyek. Bahan Paparan , disampaikan dalam Workshop Kurikulum MBKM yang diselenggarakan APSIPOL, 10 Maret 2021. www.apsipol.or.id https://nuni.mobi/merdeka-belajar/ https://sasrabahu.id/