## REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## Sulthon Rohmadin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri e-mail: sulthonrohmadin@gmail.com

## A bstrAct
Indonesia’s  bureaucratic  condition  in  the  current  reform  era  has  not  shown a  good  development  direction,  because  there  are  still  many  unprofessional bureaucrats, acting as rulers, running corruption, collusion and nepotism (KKN) practices at the central, provincial and district levels. In addition, bureaucrats tend to choose comfort zones without competition, but rather based on seniority. Bureaucrats are generally not ready to enter the competitive zone.
To  transform  a  reliable  and  professional  bureaucracy,  the  Government  has formulated strategic policies. One of them is the Perpres No. 81/2010 on the Grand Design of Indonesian Bureaucracy 2010-2025, which is followed up by the PermenPAN RB No. 37 of 2013 on Guidelines for Formulating the Local Government Bureaucratic Reform Roadmap.
The method used in this study is tailor made method combined with FGD (expert meeting) method with related bureaucratic apparatus, and Delphi technique, which is one of the techniques for involving stakeholders in decision making/ policy by gathering opinions through questionnaires/questionnaire.
This study resulted in 8 recommendations of the Bureaucratic Reform policy program  in  West  Java  which  are  expected  to  be  able  to  encourage  the establishment  of  a  clean  and  good  West  Java  Provincial  government  with adaptive characteristics, integrity, professionalism, high performance, freedom, and  clean  from  corruption,  collusion  and  nepotism  (KKN)  able  to  serve  the public, be neutral, prosperous, dedicated and uphold the basic values   and code of  ethics  of  the  apparatus. And  of  course  it  is  able  to  realize  the  vision  and mission of West Java Province that touches the interests of the wider community towards “West Java Forward and Prosperous”
Keywords: bureaucratic reform, public service
A bstrAk
K ondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak birokrat yang tidak
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
profeisonal, bersikap sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) baik di aras pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Selain itu birokrat cenderung memilih zona nyaman ( comfort zone ) tanpa adanya kompetisi, tetapi lebih didasarkan pada senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke zona kompetisi ( competitive zone).
Untuk mengubah birokrasi yang handal dan professional, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tailor  made method dikombinasikan dengan metode FGD ( expert  meeting ) dengan aparat birokrasi terkait, serta Teknik Delphi , yaitu salah satu teknik pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan dengan pengumpulan pendapat melalui kuesioner/daftar isian.
Penelitian ini menghasilkan 8 rekomendasi program kebijakan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bersih dan baik dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesionalisme, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur. Dan tentunya mampu mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Barat yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas menuju “Jawa Barat Maju dan Sejahtera”
Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik

## PENDAHULUAN
B erbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, memberi pengaruh secara timbal balik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi negara dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi perubahan yang akan terjadi, merencanakan perubahan dengan konsep yang komprehensif dan berkelanjutan.
Di Indonesia, peran birokrasi dalam perubahan sosial cukup besar terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Birokrasi ditempatkan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan. Peran ini kemudian semakin berkurang pada masa reformasi karena terlibatnya masyarakat di luar birokrasi, baik dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi nonpemerintah semi otonom (quasi autonomous nongovernment organization).
Berkembangnya konsep “ triple  helix ” yang awalnya digagas oleh Sabato dan MacKenzi (1982) serta Etzkowitz (2010), yang kemudian disempurnakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1998), menggambarkan adanya tiga komponen potensial dalam inovasi dan pengembangan ekonomi yakni universitas-industry-dan pemerintah atau yang disebut poros ABG (Academician- Business-Government ).
Konsep triple helix kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ernest J. Wilson dengan menambah satu “helix” lagi menjadi “ The Quad-Helix .” Helix yang keempat adalah masyarakat sipil (civil society), sehingga keempat helix tersebut yaitu academician-business-civil society-government (ABCG) .
Sepuluh tahun kemudian, konsep triple helix juga dimodifikasi oleh Anka Masek Tonkovic et.al (2015) dengan menambahkan satu helix lagi yakni diaspora, sehingga kemudian menjadi “ Penta Helix Model, ” yang terdiri dari academician-business-civil society-diaspora-government (ABCDG).

## PENTA HELIX MODEL
ACADE MIA BUSINESS DIASPO RA PUBLIC SECTOR CIVIL SOCIETY
Source :  Anka Masek Tonkovic, Edward Veckie, and Vlado Walter Veckie; Aplication of Penta Helix – Model in Economic Development ;  http:// econpapers.repec.org/article/osieecytt/ v_3a4_3ay_3a2015_3ap_3a385-393.htm. p1.
SADUWASISTIONO@OKTOBER2016

## Gambar 1.1 Penta Helix Model
Berdasarkan konsep dan model sebagaimana dikemukakan di atas diperoleh pemahaman bahwa dalam era globalisasi sekarang ini, pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak dapat lagi menjadi pemain tunggal utama dalam membangun bangsa dan negara.
Ada aktor-aktor lain di luar pemerintah yakni akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, maupun kelompok diaspora atau perantau di luar negeri yang setiap saat siap kembali berkarya untuk negeri. Para penyelenggara pemerintahan daerah perlu memahami perubahan tersebut secara mendalam dan kemudian mengubah sikap dan cara bertindaknya.
Dalam era reformasi, lembaga- lembaga swadaya masyarakat, partai
politik dan kaum intelektual (dunia kampus/akademik), nampak lebih besar peranannya dalam menciptakan perubahan sosial, terutama dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Untuk itu diperlukan perubahan sikap dan perilaku para birokrat agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan maksimal.
Struktur birokrasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan karena tuntutan masyarakat ataupun karena adanya kompetisi di era globalisasi. Masih terdapat kendala dalam menerapkan kinerja organisasi dan budaya organisasi secara baik dan

## Gambar 1

## Penta Helix Model
Berdasarkan konsep dan model sebagaimana dikemukakan di atas diperoleh pemahaman bahwa dalam era globalisasi sekarang ini, pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak dapat lagi menjadi pemain tunggal
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
utama dalam membangun bangsa dan negara. Ada aktor-aktor lain di luar pemerintah yakni akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, maupun kelompok diaspora atau perantau di luar negeri yang setiap saat siap kembali berkarya untuk negeri. Para penyelenggara pemerintahan daerah perlu memahami perubahan tersebut secara mendalam dan kemudian mengubah sikap dan cara bertindaknya.
Dalam era reformasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan kaum intelektual (dunia kampus/akademik), nampak lebih besar peranannya dalam menciptakan perubahan sosial, terutama dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Untuk itu diperlukan perubahan sikap dan perilaku para birokrat agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan maksimal.
Struktur birokrasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan karena tuntutan masyarakat ataupun karena adanya kompetisi di era globalisasi. Masih terdapat kendala dalam menerapkan kinerja organisasi dan budaya organisasi  secara  baik  dan  efisien,  sehingga  mampu  mendorong  aparatur pemerintah berperilaku kompeten dan jujur.
Penyebab lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem informasi, kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang belum sesuai standar nasional maupun internasional, proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup kebijakan yang terpusat, serta pelaksanaan aturan hukum yang belum berjalan dengan optimal. Kesemuanya menunjukkan bahwa  perilaku  dan  budaya  birokrasi  belum  berubah  secara  signifikan, meskipun paradigma pemerintahan telah mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi.
Penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu perubahan yang kompleks dan berkesinambungan. Pada tahap awal desentralisasi, dilakukan transfer berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat ke berbagai institusi terutama institusi pemerintah subnasional. Setelah transfer kewenangan kemudian akan diikuti dengan transfer pembiayaan, dokumen-dokumen serta sarana dan prasarana. Setelah tahap-tahap tersebut selesai dilalui, melanjutkan peningkatan kemampuan dari institusi yang memperoleh transfer kewenangan untuk mengelolanya secara baik dan benar. Tanpa manajemen yang baik, konsep penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk  mengembangkan  demokrasi,  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi
pemerintahan, serta memeratakan keadilan tidak akan tercapai. Akan muncul  sumber-sumber  inefisiensi,  inefektivitas  serta  ketidakadilan  yang baru di daerah-daerah yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya krisis multidimensional.
Untuk menjalankan otonomi daerah sesuai amanat konstitusi, birokrasi daerah harus melakukan refromasi dalam semua aspek, termasuk reformasi manajemen agar sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategisnya. Manajemen menjadi faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan reformasi birokrasi guna mensukseskan implementasi otonomi daerah di Indonesia.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Peter F.Drucker (1985)-Bapak Manajemen Modern yang menolak penggunaan istilah “ underdeveloped country ” untuk negara-negara tertinggal. Drucker menyarankan penggunaan istilah “ undermanaged country ”, karena ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama disebabkan oleh ketertinggalan dalam manajemennya. Dengan perkataan lain, kemajuan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas menajemennya. Hal tersebut secara mutatis-mutandis berlaku juga untuk daerah otonom di Indonesia.
Lebih lanjut Drucker (1985) mengemukakan bahwa kegagalan organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (service institutions) disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena manajernya tidak memiliki wawasan dan bakat bisnis. Kedua, mereka membutuhkan orang-orang baru. Ketiga, sasaran dan hasilnya bersifat tidak terukur dan tidak nyata.
Pembaharuan manajemen merupakan suatu conditio sine qua non bagi reformasi birokrasi guna mewujudkan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Tanpa manajemen yang diperbaharui, berbagai kesalahan masa lalu yang membawa bangsa dan negara ke pinggir jurang kebangkrutan dan kehancuran dapat terulang kembali. Kemauan politik untuk menata ulang manajemen pemerintahan daerah akan berpulang pada para stakeholders , khususnya sektor pemerintah daerah itu sendiri.
Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menawarkan berbagai paragdigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Momentum tersebut perlu digunakan untuk menata kembali birokrasi di tingkat pemerintahan daerah, termasuk manajemennya sebagai sistem yang mengatur kerjasama untuk mencapai tujuan.
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak birokrat yang arogan, bersikap sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) baik di aras pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Selain itu birokrat cenderung memilih zona nyaman ( comfort zone ) tanpa adanya kompetisi, tetapi lebih didasarkan pada senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke zona kompetisi ( competitive zone). Hal tersebut nampak dari penolakan dilakukannya lelang jabatan secara terbuka ( open bidding ), kalaupun ada lelang jabatan sifatnya sekedar formalitas.
Untuk mengubah birokrasi yang handal dan professional, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan good governance menuju clean governance. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam MoG ( Machinery of Government ) yakni “ interconnected between structural and process ”, belum semuanya memiliki Standard Operational Procedur (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak “The Right Man In The Right Place.”
Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem  penyelengggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni  efektivitas,  efisiensi, equity (rasa adil), serta economis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

## Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat [Sulthon Rohmadin]
Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “Terwujudnya  Pemerintahan  Kelas  Dunia Tahun 2025”. Visi tersebut menjadi acuan bagi seluruh aras pemerintahan termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara demokratis.

## Gambar 1.2

## Arah Perubahan Dinamika Pemerintahan di Indonesia

## Berdasarkan penilaian Kemenpan
RB Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat berada pada posisi ke 4 (empat) dengan nilai 67,63 predikat B di bawah DIY,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini yang kemudian menjadi perhatian penting
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan agar menjadi lebih unggul dari provinsi lain, sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi termaju di Indonesia.
Tabel 1.1

## Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
NO INSTANSI DAERAH
Nilai
2016 Predikat 1 Provinsi Aceh 60.11 B 2 Provinsi Sumatera Utara 45.31 C 3 Provinsi Riau 52.87 CC 4 Provinsi Kepulauan Riau 62.73 B 5 Provinsi Sumatera Barat 62.88 B 6 Provinsi Jambi 51.34 CC 7 Provinsi Sumatera Selatan 56.87 CC 8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 58.55 CC 9 Provinsi Bengkulu 56.43 CC 10 Provinsi Banten 52.66 CC 11 Provinsi Jawa Barat 67.63 B 12 Provinsi Lampung 56.13 CC

## Gambar 2

## Arah Perubahan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Berdasarkan penilaian Kemenpan RB Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat berada pada posisi ke 4 (empat) dengan nilai 67,63 predikat B di bawah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini yang kemudian menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan agar menjadi lebih unggul dari provinsi lain, sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi termaju di Indonesia.
Tabel 1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi NO INSTANSI DAERAH Nilai 2016 Predi - kat 1 Provinsi Aceh 60.11 B 2 Provinsi Sumatera Utara 45.31 C 3 Provinsi Riau 52.87 CC
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
4 Provinsi Kepulauan Riau 62.73 B 5 Provinsi Sumatera Barat 62.88 B 6 Provinsi Jambi 51.34 CC 7 Provinsi Sumatera Selatan 56.87 CC 8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 58.55 CC 9 Provinsi Bengkulu 56.43 CC 10 Provinsi Banten 52.66 CC 11 Provinsi Jawa Barat 67.63 B 12 Provinsi Lampung 56.13 CC 13 Provinsi DKI Jakarta 63.75 B 14 Provinsi Jawa Timur 69.53 B 15 Provinsi Bali 64.44 B 16 Provinsi Nusa Tenggara Barat 56.58 CC 17 Provinsi Nusa Tenggara Timur 60.32 B 18 Provinsi Kalimantan Barat 61.9 B 19 Provinsi Kalimantan Timur 67.21 B 20 Provinsi Kalimantan Selatan 59.91 CC 21 Provinsi Kalimantan Tengah 56.80 CC 22 Provinsi Kalimantan Utara 46.86 C 23 Provinsi Jawa Tengah 73.76 BB 24 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 73.07 BB 25 Provinsi Sulawesi Utara 48.99 C 26 Provinsi Sulawesi Tengah 60.93 B 27 Provinsi Sulawesi Barat 50.31 CC 28 Provinsi Sulawesi Tenggara 47.74 C 29 Provinsi Gorontalo 55.05 CC 30 Provinsi Sulawesi Selatan 55.44 CC 31 Provinsi Maluku Utara 33.08 C 32 Provinsi Maluku 52.97 CC 33 Provinsi Papua 39.82 C 34 Provinsi Papua Barat 45.40 C 12 TOTAL 34 Rata-rata 56.69 Sumber : Kemenpan, 2016

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

## KAJIAN TEORETIS

## Reformasi Birokrasi
Sedarmayanti (2009, h.71) mengemukakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan refomasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 8 (delapan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan refomasi birokrasi  di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga  dan Pemerintah Daerah.
Tabel 2 Delapan program percepatan reformasi birokrasi.

## Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik
Efektivitas merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi. Efektivitas adalah gambaran keberhasilan dalam pencapaian sasaran organisasi sebagaimana Gitosudarmo dan Mulyono dalam Syarif sebagaimana dikutip oleh Sedarmayanti (2008, h.122).Efektivitas dapat mendeskripsikan kemampuan bertahan suatu organisasi dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan dianggap sebagai ukuran sekaligus proyeksi jangka panjang organisasi.
Efisiensi  organisasi  menurut  Sedarmayanti(2009,  h.82)  merupakan konsep yang lebih terbatas, menyangkut proses internal yang terjadi
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
dalam organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya masukan atau sumber yang  diperlukan  organisasi  untuk  menghasilkan  keluaran.  Efisiensi  dapat diukur sebagai rasio keluaran terhadap masukan. Organisasi yang mampu menghasilkan satuan keluaran dengan menggunakan sumberlebih sedikit dari yang digunakan organisasi, disebut organisasi efisiensi.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tailor made method yaitu suatu metode yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Di samping itu, untuk menjadikan analisis lebih relevan dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat dalam penataan dan pembangunan daerah, maka metode tailor made method dikombinasikan dengan metode FGD ( expert  meeting ) dengan aparat birokrasi terkait, serta Teknik Delphi , yaitu salah satu teknik pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan dengan pengumpulan pendapat melalui kuesioner/daftar isian.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif mengenai reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005: 1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PelaksanaanReformasi  Birokrasi  pada  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat
Birokrasi di Jawa Barat dalam fungsi kebijakan publik selaku unsur pelaku kebijakan melaksanakan proses dari tahapan-tahapan kebijakan mulai dari masalah kebijakan (problem policy ), perumusan dan penetapan kebijakan ( policy making ), pelaksanaan kebijakan ( policy implementation), pengawasan dan pemantauan kebijakan ( policy monitoring and contorl ), evaluasi kebijakan ( policy evaluation ), produk/hasil kebijakan ( policy outcome ) dan dampak manfaat dan kerugian kebijakan ( policy impact ) dan seterusnya.
Untuk mengatasi permasalahan reformasi birokrasi, melalui metode tailor made dipadukan denganFGD seluruh perangkat daerah di Provinsi
Jawa Barat dan wawancara mendalam (indept interview) dengan para pembuat kebijakan diperoleh rumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

## ` Manajemen Perubahan
Salah satu sumber permasalahan birokrasi di Jawa Barat adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang  bersih  dan  akuntabel,  efektif,  dan  efisien  serta  mampu  memberikan pelayanan yang berkualitas.

## Tabel 3
Manajemen Perubahan Arah Kebi - jakan Hasil yang Diharapkan Kegiatan Pihak terkait Manajemen Perubahan Meningkatnya k o m i t m e n Pe m e r i n t a h Provinsi Jawa Barat dalam m e l a k u k a n r e f o r m a s i birokrasi; 1. Perumusan dan penetapan kebi- jakan untuk mendorong pening- katan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Perumusan dan penetapan ke- bijakan operasional untuk men- dorong perubahan mental (pola pikir dan budaya kerja)birokra- si;
3. Identifikasi  berbagai  praktik terbaik;
4. Penyelenggaraan Forum Pertu- karan Pengetahuan praktikter- baik;
5. Dokumentasi praktik terbaik;
6. Diseminasi praktikterbaik;
Semua KPD
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
7.  Identifikasi  kebutuhan  so - sialisasi;
8.  Penyusunan bahan sosial-
isasi; 9. Pelaksanaansosialisasi; 10.   Pelaksanaan public cam- paign; 11.  Pelaksanaan coachingclinic; 12.   Pelaksanaan  pendampingan aktif pada instansi pemerin- tah atau pemerintah daerah- tertentu;
13.  Pemberian konsultasi pelak- sanaan reformasi birokrasi.
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah pada Provinsi Jawa Barat dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan  mendorong  efisiensi,  efektivitas,  dan  percepatan  proses  pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan   diharapkan akan dapat mendorong  terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Tabel 4 Penguatan Kelembagaan Arah Ke - bijkan Hasil yang diharapkan Kegiatan Pihak terkait P e n - g u a t a n K e l e m - bagaan Te r w u j u d n y a k e l e m b a g a a n p e m e r i n t a h a n yang tepat 1. Audit Kelembagaan Pemerin- tah Prov. Jawa Barat; 2. Evaluasi Kelembagaan Pemer- intah Prov. jawa Barat;
S e m u a SKPD
ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata p e m e r i n t a h a n yang baik. 3. Penataan Kelembagaan Pemerintah Prov. jawa Barat;
4. Penyempurnaan desain kelem- bagaanPemerintah Prov. Jawa Barat;
5. Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Kelembagaan;
6. Penyusunan Instrumen Audit Kelembagaan
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Penguatan Tatalaksana
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hierarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

## Tabel 5
Penguatan Tatalaksana dalam Instansi Pemerintah
Arah Kebi - jakan Hasil yang Di - harapkan Kegiatan Pihak Terkait Penguatan Tatalaksana Te r w u j u d n y a ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata p e m e r i n t a h a n yang baik 1. Penyusunan kebijakan ad- ministrasi pemerintahan
2. Penguatan kebijakan ket- atalaksanaan untuk men- dorong proses bisnis bi- rokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi;
3. Kebijakan tentang efektivi- tas dan efisiensi kerja
4. Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Ketatalaksanaan
5. Evaluasi ketatalaksanaan S e m u a SKPD
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
Te r w u j u d n y a ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu 1. Kebijakan tentang imple- mentasi e-Government yang terpadu;
2. Penyusunan Instrumen Evaluasi Penerapan e-Gov- ernment
3. Evaluasi penerapan e-Gov- ernment
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Penguatan Sistem Manajemen ASN
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

## Tabel 6
Penguatan Sistem Manajemen ASN Arah Kebi - jakan Hasil yang Di - harapkan Kegiatan Pihak Terkait Penguatan S i s t e m Manajemen ASN M e n i n g k a t nya profesionalism SDM Aparatur pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1. Pengembangan sistem pen- gukuran ProfesionalitasS- DM
2. Penguatan perencanaan pegawai berdasarkansuk- sesi (succession plan)
3. Pembangunan Sistem  Re- krutmen  berbasis kompe- tensi yang dilakukan secara transparan, kompetitif, dan berbasi TIK
4. Penguatan Sistem remu- nerasi berbasiskinerja S e m u a SKPD
5. Penguatan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)
6. Perumusan kebijakan sistem pengelolaan karierASN 7. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian ASN dan pensiunPNS. 8. Perumusan dan penetapan
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan.
Tabel 7
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Arah Kebija - kan Hasil yang Di - harapkan Kegiatan Pihak Terkait Peningkatan K u a l i t a s P e l a y a n a n Publik Meningkatknya kualitas dan m a n a j e m e n pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat 1. Menyusun kebijakan ten- tang survei kepuasan masyarakat; 2. Mendorong  pelaksanaan kebijakan survei kepuasan- masyarakat;
3. Melakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat; S e m u a SKPD
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96
4. Membukaruang partisi- pasi publik melalui Citi-
zen Charter. 5. Kompetisi inovasi pelay- anan publik;
6. Penyusunan kebijakan tentang inovasi pelayanan publik;
7. Pelaksanaan penilaian in- ovasi pelayanan publik;
8. Penyusunan kebijakan pe- layanan publik;
9. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
10. Pelaksanaan survei indeks integritas pelayanan pub- lik;
11. Penerapan kebijakan pe- layanan publik;
12. Perumusan kebijakan ten- tang penanganan pengad- uanpelayanan;
13. Penanganan pengaduan pelayanan;
14. Melakukan evaluasi pen- gelolaan pengaduan;
15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelay- anan publik;
16. Bimbingan teknis kebija- kan dan metode survei
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Penguatan Sistem Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

## Tabel 8
Penguatan Sistem Pengawasan
Arah Kebi - jakan Hasil yang Di - harapkan Kegiatan Pihak yang terkait Penguatan S i s t e m Pengawasan
a. M e n i n g - katnya Instansi P e m e r i n t a h Provinsi Jawa Barat yang berkinerja baik untuk men- dukung per- olehan Opini WTP Pemer- intah Provinsi
Jawa Barat dari BPK;
b. M e n i n g k a t - kan kapasitas m a n a j e m e n pengawasan
.
1. Penyelesaian rancangan per- aturan daerah Provinsi Jawa barat tentang Sistem Pen- gendalian Internal Pemerin- tah;
2. Kebijakan Revitalisasi Per- anaparatur pengawas instan- si pemerintah;
3. Pengembangan sistem pen- gaduan yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakanhukum
5. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pen- gelolaan tindak lanjut hasil pengawasan 6. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana penga- wasan intern nasional ter- padu dan terfokus;
7. Perumusan Kebijakan yang mendukung upaya- upaya pencegahan KKN, seperti whistleblowing system , pen- anganan gratifikasi, pengatu - ran konflik kepentingan;
8. Penerapan Sistem Pengen- dalian Internal Pemerintah.
S e m u a SKPD
Sumber : Hasil analisis peneliti
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96

## Penataan Perundang-Undangan
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

## Tabel 9

## Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Arah Kebijakan Hasil yang diharapkan Kegiatan Pihak Terkait Penataan peraturan p e r u n d a n g - undangan Meningkatnya k u a l i t a s p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n p a d a Pe m e r i n t a h Provinsi Jawa Barat 1.  P e n g u a t a n kebijakan untuk m e n d o r o n g p e m b e n t u k a n
Forum Konsultasi Publik dalam p e r u m u s a n kebijakan
2.  P e n g u a t a n kebijakan untuk m e n d o r o n g pengembangan website yang b e r i n t e r a k s i d e n g a n masyarakat 3.  P e n g u a t a n kebijakan untuk m e n d o r o n g p e n i n g k a t a n kualitas kebijakan publik Semua SKPD
Sumber : Hasil analisis peneliti

## Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber- sumber yang dipergunakannya.
Tabel 10 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Arah Kebijakan Hasil yang Diharapkan Kegiatan Pihak Terkait P e n g u a t a n Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kinerja instansi p e m e r i n t a h Provinsi Jawa Barat 1. Penyempurnaan  SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja; 2. Penyelarasan  kebijakan perencanaan,  pengangga- ran, dan pelaporankinerja
3.  Pelaksanaan pelaporan ki- nerja instansi pemerintah secara terbuka. 4. Perumusan dan peneta- pan kebijakan penerapan sistem reward  and  pun- ishment dalam penerapan manajemen kinerja na- sional 5. Penerapan sistem akunta- bilitas kinerja instansi pemerintah berbasis TeknologiInformasi 6. Perumusan kebijakan mengenai evaluasikinerja 7. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran ki- nerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi S e m u a SKPD
Sumber : Hasil analisis peneliti
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat menghasilkan berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 8 (delapan) program kebijakan, yaitu: manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen ASN, penguatan peraturan perundang- undangan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan reformasi birokrasi di Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa pencapaian, antara lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meningkatnya hasil kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah (hasil survei), meningkatnya indeks integritas pegawai, meningkatnya kualitas hasil laporan keuangan (opini BPK: WTP), meningkatnya tingkat kematangan implementasi SPIP dengan menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meningkatnya kualitas dan kuantitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Di samping itu, terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi, tingginya nilai indeks e- government dengan dapat diaksesnya seluruh fasilitas e- government secara lengkap, tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan, meningkatnya nilai indeks profesionalitas ASN dengan adanya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel, adanya sistem promosi jabatan secara terbuka (open bidding) adanya analisis jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan, adanya profil kompetensi individu, kinerja individu yang terukur, adanya regulasi pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

## Saran
Progam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengatasi persoalan birokrasi tidak cukup dilaksanakan dalam jangka pendek. Perubahan mendasar pada tata kelola dan sikap mental memerlukan waktu jangka panjang dan konsisten dalam penerapannya. Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperoleh hasil yang cukup baik dalam proses reformasi birokrasi, namun belum semua praktek birokrasi sesuai dengan persyaratan reformasi birokrasi. Untuk mendorong keberhasilan program reformasi birokrasi perlu dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh aparatur birokrat tentang reformasi birokrasi dan peran penting aparatur birokrat.
Selain itu pengukuran hasil reformasi birokrasi perlu dilakukan secara khusus supaya dapat diketahui dan dipantau apakah program yang dilaksanakan sudah efektif. Hasil dari pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam memperbaiki proses penerapan reformasi birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus, 2010, Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
MacKenzie , W.S., Donaldson, C.H., dan Guilford, C., 1982, Atlas Of Igneous Rocks and Their Texture , Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University Etzkowitz H and M Ranga. 2010 . A  Triple  Helix  System  for  Knowledge-based Regional Development: From “Spheres” to “Spaces”. Stanford University, US.
Etzkowitz H and L Leydesdorff. 1998. The Endless Transition: A “Triple Helix” of University-Industry-Government Relations . Minerva 36: 203-208.
Drucker , P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row Publisher, New York ( Alih bahasa oleh Naib, R. (1991) Inovasi dan Kewiraswastaan,
Penerbit Erlangga, Jakarta)
Sedarmayanti. 2009 . Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: CV Mandar Maju. Rewansyah, Asnawi. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance.
Yusaintanas Prima. Jakarta.
Jurnal MSDA/Vol. 6, No. 1/ Juni 2018     75 – 96

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi