## IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK LAMPUNG SELATAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Oleh: Yaiza Putri Lenardo yaiza.18211056@student.ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Naskah Diterima : 15-10-2021
Naskah Diterbitkan
: 25-03-2022

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  berupa  perbuatan  yang memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Faktor-faktor  penyebabnya  bisa dari  internal  pelaku-pelaku  korupsi,  tetapi  bisa  juga  bisa  berasal  dari  situasi lingkungan  yang  kondusif  bagi  seseorang  untuk  melakukan  korupsi. Permasalahan  penelitian  adalah:  Alasan  pelaku  sebagai  Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.). Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan Yang dilakukan oleh PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  Lampung  Selatan  (Studi  Putusan  :20/Pid.Sus  TPK/2021/PN  Tjk.) Cara  pelaku  mengembalikan  kerugian  negara  (Studi  Putusan  :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.).
Metode  penelitian  secara  yuridis  normatif  dan  empiris,  menggunakan  data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.
Hasil  Penelitian  dalam  hal  ini  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  memenuhi  unsur-unsur pasal  dimaksud,  maka  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.  Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Penulis berharap semoga dengan  penjatuhan  hukuman  ini  dapat  mengurangi  kasus  tindak  pidana  korupsi yang ada di negara kita.
Kesimpulan penulis bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana  korupsi  itu  untuk  mencari  keuntungan  atau  mencari  kekayaan  sesuai dengan unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban  pidana  yang  dimaksudkan  untuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Majelis  hakim  menjatuhkan pidana  penjara  terhadap terdakwa  II dan denda uang serta  uang pengganti  yang diterimanya.Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan nilai yang mereka nikmati. Dan uang itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).
Kata Kunci: Implementasi; Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Korupsi.

## Abstract
A criminal act of corruption is a criminal act in the  form of an act that enriches oneself  or  another  person  or  a  corporation  that  can  harm  state  finances  or  the state  economy.  The  causative  factors  can  be  from  the  internal  perpetrators  of corruption,  but  it  can  also  come  from  an  environmental  situation  that  is conducive for someone to commit corruption.
The  research  problems  are:  The  reasons  for  the  perpetrators  as  Technical Implementing  Officers  for  carrying  out  Corruption  Crimes  (Study  of  Decision :20/Pid.Sus  TPK/2021/PN  Tjk).  Criminal  responsibility  for  the  perpetrators  of the  street  lamp  corruption  crime  carried  out  by  civil  servants  at  the  Cleanliness and  Parks  Service  of  South  Lampung  Regency  (Study  of  Decision  :20/Pid.Sus TPK/2021/PN  Tjk).  The  perpetrator's  way  of  returning  state  losses  (Study  of Decision: 20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).
The  research  method  is  normative  and  empirical  juridical,  using  primary  and secondary  data,  obtained  from  literature  studies  and  field  studies,  and  data analysis with qualitative analysis.
The results of the research, in this case the perpetrators of corruption as referred to  in  Article  2  and  Article  3  of  Law  Number  31  of  1999  As  amended  by  Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, have fulfilled the elements of the article referred to, then the refund loss of state finances  or  the  state's  economy,  does  not  abolish  the  crime  against  the perpetrator  of  the  crime.  The  return  of  state  financial  losses  or  the  state's economy is only one of the mitigating factors.
The  author  hopes  that  this  sentencing  can  reduce  cases  of  corruption  in  our country.
The author's conclusion is that in general the motivation of the convict to commit a  criminal  act  of  corruption  is  to  seek  profit  or  seek  wealth  according  to  its elements.  Criminal  liability  is  intended  to  determine  whether  a  defendant  or suspect  is  responsible  for  a  crime  that  occurred  or  not.  The  panel  of  judges sentenced  Defendant  II  to  imprisonment  and  a  fine  of  money  as  well  as  the replacement  money  he  received.  That  the  return  of  the  loss  was  in  accordance with  the  value  they  enjoyed.  And  that  money  was  returned  by  Defendant  II through  the  public  prosecutor,  then  the  public  prosecutor  deposited  it  into  the state treasury as PNBP (non-tax state revenue).
Keywords: Implementation; Accountability; Criminal act; Corruption.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  di  dunia  yang  melakukan pembangunan  di  segala  bidang.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  negara  ini  meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  tidak  kalah  pentingnya adalah  pembangunan  di  bidang  hukum  dari  tahun  ke  tahun  yang  diusahakan pembaharuan  hukum  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat. Seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) tidak berdasarkan atas  kekuasaan  belaka  ( machtstaat ),  sebagai  negara  hukum  maka  Indonesia mempunyai  serangkaian  peraturan  atau  hukum  supaya  kepentingan  masyarakat dapat  terlindungi.  Alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.
Korupsi  merupakan  salah  satu  persoalan  terbesar  yang  sedang  dihadapi  bangsa Indonesia saat ini, banyak diantara Pakar Hukum mengatakan bahwa korupsi di Indonesia  sudah  merupakan  kejahatan  yang  membudaya  ( cultural  corruption ), karena  dalam  peraktiknya  telah  begitu  erat      dengan  perilaku  dan  kebiasaan hidup  sehari-hari  para  pejabat  dan  penyelenggaraan  negara  di  Indonesia, kemudian  hal  tersebut  diperkuat  oleh  data  dari Pacific  Economicand  Risk Consultancy yang  mengatakan  bahwa  Indonesia  menduduki  peringkat  pertama sebagai  negara  terkorup  diAsia  dan  lahan  korupsi  yang  terbesar  terjadi  pada sektor  pengadaan  barang  dan  jasa.  Indonesia  menjadi  negara  yang  paling terpukul karena krisis moneter, tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan menderita kerugian yang amat besar. Hal ini sangat memperihatinkan pada saat Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi dengan anjloknya nilai tukar  rupiah  terhadap  dolar  dalam  sistem  perdagangan  internasional,    justru sektor  pengadaan  barang    dan  jasa  yang  menjadi  pilar  dalam  pembangunan

## menjadi sarang para koruptor.
Tindak  pidana    korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana    dan  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  korporasi  dengan  tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  melekat  pada  jabatannya  dan berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara.
Menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  Tahun  dan  paling  lama  20 (duapuluh)  Tahun  dan  denda  paling    sedikit  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Berdasarkan  pengertian  korupsi  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  diatas,  maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan negara atau perekonomian negara.
Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu  setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau    suatu  korporasi,  menyalah  gunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang  dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling  lama 20  (dua  puluh)  Tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Tindak  pidana  korupsi  berdampak  pada  kerugian  keuangan  negara  dan menghambat  pembangunan  nasional,  sehingga  harus  diberantas  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang  terjadi selama ini selain merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga    menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan  nasional  yang  menuntut efisiensi tinggi.
Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  mewujudkan  supremasi  hukum,  telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.    Berbagai    kebijakan    tersebut    tertuang    dalam    berbagai    peraturan perundang-undangan,  antara  lain  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Penyelenggara Negara  yang    Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  serta  Undang- Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan    Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31    Tahun  1999  tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah  satu  contoh  tindak  pidana  Korupsi,  dapat  dilihat  dalam  Tuntutan  Jaksa Penunut  Umum  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  tersangka  yang  berinisial  LI dimana  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi “Secara  bersama-sama  melakukan  korupsi”  dengan  pidana  Penjara  selama  1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Pembinaan selama 3 (tiga) Bulan di LP Wanita
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul: Implementasi  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Proyek  Lampung  Selatan  Oleh  Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ( Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk ).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  merupakan  suatu  prosedur  atau  cara  untuk  mengetahui,  yang mempunyai  langkah-langkah  sistematis.  Berdasarkan  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian  maka  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  secara yuridis  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang- undangan, teori-teori dan literatur-literatur  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  dibahas. Sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara  meneliti  serta mengumpulkan  data  primer  yang  telah  diperoleh  secara  langsung  pada  objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan  analisis  data  dengan  analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Alasan  Pelaku  Sebagai  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang bertujuan  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  menyalahgunakan  kewenangan yang  ada  pada  dirinya.  Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Suta  Ramadan selaku  Advokat  Kantor  Mega  Lawyer’s  menjelaskan  tindak  pidana  korupsi bukanlah  peristiwa    yang  berdiri  sendiri.    Perilaku  korupsi  menyangkut berbagai    hal  yang  sifatnya  kompleks.    Faktor-faktor  penyebabnya  bisa  dari internal  pelaku-pelaku  korupsi,  tetapi  bisa  juga  bisa  berasal  dari  situasi lingkungan  yang  kondusif  bagi  seseorang  untuk  melakukan  korupsi.  Menurut Sarlito  W.  Sarwono,  tidak  ada  jawaban  yang  persis,  tetapi  ada  dua  hal  yang jelas,  yakni  :  Dorongan    dari dalam    diri  sendiri  (keinginan,    hasrat,  kehendak dan  sebagainya).  Mengenai  teori  sebab-sebab  kejahatan  korupsi  menurut  Andi Hamzah  di  sebabkan  berapa  beberapa  faktor  yang  menjadi  latar  belakang timbulnya kejahatan korupsi antar lain :
a. Moral yang kurang  kuat.
Seorang  yang  moralnya  tidak  kuat  cenderung    mudah  tergoda  untuk melakukan      korupsi.  Godaan  itu  bisa  berasal  dari  atasan,  teman setingkat,  bawahanya,  atau  pihak  yang  lain  yang  memberi  kesempatan untuk itu;
b. Penghasilan  yang kurang mencukupi.
Penghasilan  seorang  pegawai  dari  suatu  pekerjaan  selayaknya  memenuhi kebutuhan  hidup  yang  wajar.  Bila  hal  itu  tidak  terjadi  maka  seseorang akan  berusaha  memenuhinya  dengan  berbagai  cara.  Tetapi  bila  segala upaya   dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi  peluang  besar  untuk  melakukan tindak  korupsi;
c. Kebutuhan  hidup  yang mendesak.
Dalam  rentang  kehidupan  ada  kemungkinan  seseorang  mengalamisituasi terdesak  dalam  hal  ekonomi.  Keterdesakan  itu  membuka  ruang  bagi seseorang  untuk  mengambil  jalan  pintas  diantaranya  dengan  melakukan korupsi.
d. Lemahnya  pendidikan  agama dan etika.
Indonesia  dikenal  sebagai  bangsa  religius    yang  tentu  akan  melarang tindak  korupsi  dalam  bentuk  apapun.  Kenyataan  di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan   bahwa ajaran  agama kurang diterapkan  dalam kehidupan.
Faktor  Eksternal  atau  Rangsangan  dari  luar  (dorongan  teman-teman,  adanya kesempatan,  kurang  kontrol  dan  sebagainya.  Andi  Hamzah  dalam  disertasinya menginventarisasikan  beberapa  penyebab  korupsi, yakni:
a. Kurangnya gaji  pegawai negeri  dibandingkan dengan kebutuhan  yang makin meningkat;
b. Latar  belakang  kebudayaan  atau  kultur  Indonesia  yang  merupakan  sumber atau sebab meluasnya  korupsi;
c. Manajemen yang kurang  baik  dan kontrol yang kurang efektif dan  efisien, yang  memberikan  peluang orang  untuk korupsi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Dikaitkan  dengan  faktor  ekonomi  diatas  peneliti  melihat  bahwa  terdakwa  tidak lain  dan  tidak  bukan  karena  terdakwa  ingin  meraup  keuntungan  yang  besar dengan cara korupsi hal ini lah yang mendorong para terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi lampu jalan lampung selatan.
Dikaitkan dengan faktor agama dan etika diatas peneliti melihat bahwa dari latar belakang nya Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  akan  tetapi  hal  ini  tidak  bisa  menjadi  patokan buktinya  saja  para  koruptor  banyak  yang  mengenyam  pendidikan  tinggi  dan memiliki  jabatan  oleh  karena  itu  koruptor  disebut  sebagai white  collar  crime (kejahatan kerah putih) faktor pendidikan tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukan korupsi karena kejahatan bukan saja karena niat dari pelakunya akan tetapi dikarenakan adanya kesempatan.
Dikaitkan  dengan  faktor  diatas  peneliti  melihat  bahwa  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi  di  daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  tersebut  dikarenakan  faktor budaya korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging di Indonesia tersebut. Faktor inilah  yang  mengakibatkan  kedua terdakwa  melihat  kesempatan tersebut menjadi suatu peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Bahwa  perbuatan  terdakwa  sebagaimana  dimaksud  diatas  telah  mengakibatkan kerugian  negara  sebesar  Rp247.121.869,37(dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Hendro  selaku  hakim  beliau menjelaskan alasan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bahwa Terdakwa selaku  PPTK  proyek  lampu  jalan  kabupaten  lampung  selatan  melakukan  tindak pidana  korupsi  bersama  rekanan.  Terdakwa  sebagai  PPTK  tugasnya  membuat proyek, membuat rencana proyek, membuat pelaksanaan nya bagaimana, sampai selesainya.  Pada  proses  persidangan  bahwa  ada  yang  tidak  dilakukan  oleh terdakwa  atau  bisa  dikatakan  lalai.  Kemudian  terbukti  di  pasal  3  sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara  selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan
penjara. Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp247.121.869,37(dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu delapan  ratus  enam  puluh  sembilan  rupiah  tiga  puluh  tujuh  sen),    dimana  uang tersebut  ada  yang  mengalir  kepada  Terdakwa  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Karena  yang  menikmati  hasilnya  adalah  terdakwa  I  maka  mengenai  uang pengganti  itu  diterapkan  kepada  Terdakwa  I.  Sementara  yang  diterima  oleh Terdakwa  II  sejumlah  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  maka  Terdakwa patut  dijatuhi  hukuman  pembayaran  uang  pengganti  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah),  namun  Terdakwa  tetap  dihukum  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun dan  2(dua)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perihal subsider jika beliau tidak  bisa  membayar  uang subsider maka beliau diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Sukri  selaku  jaksa  penuntut  umum menyatakan bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi  itu  untuk  mencari  keuntungan  atau  mencari  kekayaan  sesuai  dengan unsur-unsurnya.  Namun  Terdakwa  selaku  PPK  tidak  ada  motivasi  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Motivasi  Terdakwa  II  hanya  ingin membantu  Terdakwa  I  karena  dulunya  Terdakwa  I  pernah  menjadi atasanTerdakwa II , sementara Terdakwa II sebagai stafnya.
Berdasarkan  wawancara  bersama  bapak  Sigit  selaku  Kasubbag  Umum  di BPKAD Kabupaten lampung Selatan, Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan korupsi menurut Andi Hamzah adalah:
a. Kurangnya  gaji  atau  pendapatan  pegawai  negeri  dibandingkan  dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat;
b. Latar  belakang  kebudayaan  atau  kultur  Indonesia  yang  cukup  permisif terhadap perbuatan korupsi;
c. Manajemen yang kurang baik serta kontrol yang kurang efektif dan efisien;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pengaruh  adanya  modernisasi,  karena  modernisasi  tersebut  membawa perubahan- perubahan pada  nilai dasar  masyarakat,  membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.
Bahwa  pelaku  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  dikarenakan  faktor budaya korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging di Indonesia tersebut. Faktor  inilah  yang  mengakibatkan  kedua  terdakwa  melihat  kesempatan  tersebut menjadi  suatu  peluang  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Bahwa  pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan  atau  mencari  kekayaan  sesuai  dengan  unsur-unsurnya. Cara  pelaku melakukan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  proses  lelang  tidak  dilaksanakan  secara bersaing, pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak, yaitu  pemeriksaan  dan  penerimaan  pekerjaan  oleh  Panitia  Pemeriksa  Barang/ Pekerjaan dengan diketahui oleh PPK.

## B. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Lampu Jalan Kabupaten Lampung Selatan
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada pemidanaan  petindak,  jika  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi unsur-unsurnya  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang.  Dilihat  dari  sudut terjadi  suatu  tindakan  yang  terlarang  (diharuskan),  seseorang  akan dipertanggungjawab-pidanakan  atas  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan tersebut  bersifat  melawan  hukum  untuk  itu.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  “mampu  bertanggung  jawab”  yang dapat dipertanggungjawabpidanakan.
Berdasarkan  wawancara  bersama  bapak  Suta  Ramadan  selaku  Advokat  Kantor Mega  Lawyer’s  menjelaskan mengenai  masalah  pertanggungjawaban  pidana tidak  dapat  dipisahkan  dari  masalah  perbuatan  pidana.  Kedua  hal  tersebut merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana.  Perbuatan  pidana  hanya
menunjukkan  kepada  dilarangnya  perbuatan.  Apakah  orang  itu  kemudian  juga dipidana,  tergantung  pada  soal  apakah  dia  dalam  melakukan  perbuatan  itu mempunyai kesalahan atau tidak.
Sebab  asas  dalam  pertanggungjawaban  pidana  adalah  tidak  dipidana  jika  tidak ada  kesalahan  ( goen  straf  zonder  schuld ).  Asas  ini  tidak  diatur  dalam  KUHP, tetapi  berlaku  dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia.  Dengan  demikian  sarat untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  tidak  cukup  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  pidana,  tetapi  juga  masih  harus  dilihat  apakah  orang  itu  mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab.
Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini  berarti  harus  dipastikan  terlebih  dahulu siapakah  yang  dinyatakan  sebagai  membuat/pelaku  suatu  tindak  pidana. Mengenai hal apakah  yang dipertanggungjawabkan itu dapat diminta atau  tidak pertanggungjawabannya, adalah merupakan urusan kedua.
Tentunya  tergantung  pada  kebijaksanaan  pihak  yang  berkepentingan  untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban  tersebut.  Dengan  demikian  tanggungjawab  itu  selaku  ada meskipun belum adanya kepastian tuntutan dari pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau  persyaratan  yang  diinginkan.  Demikian  pula  halnya  dengan  masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik. Dari pendapat para sarjana, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada :
a. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.
Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :
a. Jiwa  orang  harus  demikian  rupa,  hingga  ia  akan  mengerti/  menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
b. Orang  harus  menginsafi  bahwa  perbuatannya  menurut  tata  cara kemasyarakatan adalah dilarang;
c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Hendro  selaku  hakim  menyatakan bahwa pelaku dikenakan pasal 3 maka ancaman pasal itu minimal 1(satu) tahun penjara dan dilihat dari persidangannya memang yang lebih berperan dalam hal ini adalah Terdakwa I. Sehingga akibat kelalaian Terdakwa II tersebut, Terdakwa II  diterapkan  dengan  pidana  penjara    selama  1  (satu)  tahun  dan  2  (dua) bulan dan    denda  sejumlah  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah).  Bahwa  pelaku tidak  mengawasi  proyek  dengan  baik  sehingga  ada  beberapa  pekerjaan  yang tidak dijalankan dan bisa dikatakan lalai. Terdakwa II tidak melakukan banding atau upaya hukum, dia menerima yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Sukri  selaku  jaksa  penuntut  umum menyatakan  bahwa  para  terpidana  saat  ini  sedang  menjalankan  putusan pengadilan  terkait  pidana  penjara  yaitu  1(satu)  tahun  dan  2(dua)  bulan.  Dalam putusan  tersebut  ada  putusan  tambahan  berupa  uang  pengganti  dan  denda.  Dan itu  sudah  dilaksanakan  oleh  mereka,  uang  pengganti  sudah  dibayar  dan  uang denda sudah dibayar.
Berdasarkan  wawancara  bersama  bapak  Sigit  selaku  Kasubbag  umum  di BPKAD Kabupaten lampung Selatan bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat  kemampuan  bertanggungjawab  ialah  hal-hal  atau  keadaan  yang  dapat mengakibatkan  bahwa  orang  yang  telah  melakukan  sesuatu  yang  tegas  dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), tidak dapat dihukum.
Kesalahan  dianggap  ada,  apabila  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian  telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  responsibility )  yang  dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan  atas    suatu    tindak    pidana    yang    terjadi    atau    tidak. Majelis hakim  menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  II dengan pidana penjara selama  1(satu)  tahun  2(dua)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar  Rp50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  subsidair  selama  3  bulan  kurungan.  Selain  itu  hakim juga  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  sebesar  Rp10.000.000  (sepuluh  juta rupiah).

## C. Cara Pelaku Mengembalikan Kerugian Negara
Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suta Ramadan selaku Advokat di Mega Lawyer’s
Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp247.121.869,37(dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu delapan  ratus  enam  puluh  sembilan  rupiah  tiga  puluh  tujuh  sen),  dipersidangan terungkap  fakta  bahwa  uang  tersebut  ada  yang  mengalir  kepada  Terdakwa sejumlah  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah).  Karena  dana  yang  diterima oleh Terdakwa sehubungan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum sebesar  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  maka  terhadap  Terdakwa  patut dijatuhi  hukuman  pembayaran  uang  pengganti  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat  dimengerti  apabila  penegakan  hukum  terhadap  pembayaran  uang pengganti dengan cara menyita dan melelang harta benda terpidana korupsi oleh pihak  kejaksaan  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  yang  menjadi  tuntutan rasa  keadilan  masyarakat,  karena  ketentuannya  bersifat  fakultatif  dan  dapat digantikan dengan pidana penjara subsider.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Hendro  selaku  hakim  menyatakan bahwa  Pengembalian  kerugian  negara  melalui  uang  pengganti  merupakan  hal yang  sangat  penting,  karena  uang  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
melanjutkan  pembangunan.  Pengembalian  tersebut  tidaklah  mudah  karena, proses  peradilan  tindak  pidana  korupsi  pada  umumnya  membutuhkan  waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan  harta  bendanya  yang  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi. Bahwa  terdakwa  tidak  diterapkan  pasal  18  karena  dia  tidak  menikmati  hasil daripada  kejahatan  itu  jadi  dia  hanya  dihukum  dengan  pidana  penjara    selama 1(satu)  tahun  dan  2  (dua)  bulan    dan    denda  sejumlah  Rp50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah).  Jika  dia  tidak  bayar  maka  beliau  ditambah  3(tiga)  bulan penjara.  Dan  sekarang  bu  lita  sedang  menjalani  hukuman  1(satu)  tahun  dan 2(dua)  bulan  penjara  di  LP  wanita.  Kesalahan  Terdakwa  ini  karna  dia  tidak mengawasi  dengan  maksimal  sehingga  banyak  yang  seharusnya  diperingatkan namun diabaikan. Contohnya seperti peletakan kabel, seharusnya dibawah tanah tapi  rekanan  memasang  diatas.  Terdakwa  lalai  karna  seharusnya  hal  itu  harus diperingatkan kepada rekanan.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan :
1. Jumlah kerugian negara yang ditentukan oleh terdakwa;
2. Pengembalian uang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
3. Berat  dan  ringan  atau  besar  dan  kecil  peran  terdakwa  dalam  tindak  pidana yang terjadi;
4. Usia.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Sukri  selaku  jaksa  penuntut  umum menjelaskan  bahwa  pengembalian  kerugian  itu  sesuai  dengan  yang  mereka nikmati. Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar 10 juta  kepada  beliau,  namun  uang  yang  diperoleh  tersebut  hanya  disimpan  oleh Terdakwa  II.  Dan  uang  sebesar  10  juta  itulah  yang  dikembalikan  Terdakwa  II melalui  jaksa  penuntut  umum,  kemudian  jaksa  penuntut  umum  menyetorkan kepada  kas  negara  sebagai  PNBP  (penerimaan  negara  bukan  pajak).  Selain dihukum penjara para terpidana juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar masing-masing menurut fakta persidangan. Apabila dalam waktu 1(satu) bulan  para  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti,  jaksa  penuntut  umum
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
memiliki  kewenangan  di  dalam  Undang-Undang  untuk  merampas  harta terpidana  dengan  maksud  menutupi  uang  pengganti  tersebut.  Selain  uang pengganti,  para  terpidana  juga  sudah  mengganti  uang  denda  masing-masing sebesar 50 juta.
Dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah  diatur  tiga (3)  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti yaitu :
a. Penyitaan  dan  pelelangan  harta  benda  milik  terpidana  dan  ahli  warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. melalui putusan subsider pidana penjara;
c. melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.
Berdasarkan  wawancara  bersama  bapak  Sigit  selaku Kasubbag  Umum  di BPKAD  Kabupaten  lampung  Selatan  beliau  menjelaskan  bahwa  pak  sigit  dan rekan  hanya  sekedar  mengelola  keuangan  saja.  Terkait  pengembalian  uang, langsung  dikembalikan  ke  kas  negara,  ucapnya.  Dan  pak  Sigit  hanya menjelaskan fungsi mereka sebagai BPKAD yaitu sebagai:
1. pengelola keuangan daerah;
2. pelayanan;
3. bendahara umum daerah;
4. menetapkan prosedur.
Dalam  dimensi  hukum  administrasi  negara,  berdasarkan  Pasal  1  angka  22  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK),  kerugian keuangan  negara  didefinisikan  sebagai  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan hukum  baik  sengaja  maupun  lalai.  Berarti  kerugian  tersebut  berupa  kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
BPK,  dan  UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  (UU  Tipikor). Wewenang  untuk  menghitung  kerugian  keuangan  negara  adalah  pada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU BPK.
BPK  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  keuangan  negara  yang diakibatkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang dilakukan  oleh  bendahara,  pengelola  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
(1)   Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu korporasi  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
(2)   Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
merugikan keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
Mengacu  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara  atau  perekonomian  negara  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  telah  memenuhi  unsur-unsur  pasal  dimaksud,  maka pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  tidak menghapuskan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Pengembalian kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  hanya  merupakan  salah satu faktor yang meringankan.
Pengambilan  aset  tidak  hanya  merupakan  proses,  tetapi  juga  merupakan  upaya penegakan  hukum  melalui  serangkaian  mekanisme  hukum  tertentu.  Untuk memberikan gambaran yang kompherensif integartve. Terdapat beberapa unsur- unsur pentingpengambilan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:
1. Pengambilan aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan  hukum  tersebut  dilakukan  baik  menggunakan  jalur  pidana maupun perdata;
3. Melalui jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas,  diserahkan  dan  dikembalikan  nkepada  negara  korban  tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan,  pembekuan,  perampasan,  penyitaan,  penyerahan,  dan pengambilan  dilakukan  terhadap  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  baik yang ditempatkan didalam maupun luar negeri;
5. Sistem  penegak  hukum  dilakukan  oleh  negara  korban  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
a. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
b. Mencegah penggugunan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat  atau  saran  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  melakukan tindak  pidana  lainya,  misalnya,  tindak  pidana  pencucian  uang, terorisme, dan tindak pidana lintas negara lainya;
c. Memberikan  efek  jera  bagi  pihak  lain  yang  ber-iktikad  melakukan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  bapak  Sukri  selaku  penyidik  bahwa beliau  menjelaskan  pengembalian  uang  atau  kerugian  negara  oleh  terdakwa dapat  menjadi  alasan  bagi  hakim  untuk  mengurangi  pidana  yang  dijatuhkan kepada terdakwa  yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.
Selanjutnya,  dalam  Undang-Undang  Tipikor  sebenarnya  sudah  mengatur beberapa  ketentuan  yang  menggunakan  prespektif  mengembalikan  kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut antara lain:
a. Pemberlakuan  pidana  tambahan  yang  berupa  (Pasal  18  ayat  1  Undang- Undang Tipikor):
b. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitupula  harga  dari  barang  yang menggantikan barang-barang tersebut;
c. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
d. Mekanisme  gugatan  perdata  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  kepada terpidana atau ahli warisnya (Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34);
Bahwa  pengembalian  kerugian  itu  sesuai  dengan  yang  mereka  nikmati. Terdakwa  II  mengakui  bahwa  Terdakwa  I  memberikan  uang  sebesar  10  juta kepada  beliau,  namun  uang  yang  diperoleh  tersebut  hanya  disimpan  oleh Terdakwa  II.  Dan  uang  sebesar  10  juta  itulah  yang  dikembalikan  Terdakwa  II melalui  jaksa  penuntut  umum,  kemudian  jaksa  penuntut  umum  menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  pelaku  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  dikarenakan faktor  budaya  korupsi  yang  telah  mengakar  dan  mendarah  daging  di Indonesia  tersebut.  Faktor  inilah  yang  mengakibatkan  kedua  terdakwa melihat kesempatan tersebut  menjadi suatu peluang  untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana  korupsi  itu  untuk  mencari  keuntungan  atau  mencari  kekayaan  sesuai dengan  unsur-unsurnya. Cara  pelaku  melakukan tindak pidana  korupsi  yaitu proses  lelang  tidak  dilaksanakan  secara  bersaing,  pemeriksaan  dan penerimaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak, yaitu pemeriksaan dan penerimaan  pekerjaan  oleh  Panitia  Pemeriksa  Barang/  Pekerjaan  dengan diketahui oleh PPK.
2. Pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  responsibility )  yang  dimaksudkan
untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak. Majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  II  dengan  pidana
penjara  selama  1(satu)  tahun  2(dua)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar Rp50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  subsidair  selama  3  bulan  kurungan. Selain  itu  hakim  juga  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa  pengembalian  kerugian  itu  sesuai  dengan  yang  mereka  nikmati.
Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar 10 juta kepada  beliau,  namun  uang  yang  diperoleh  tersebut  hanya  disimpan  oleh Terdakwa II. Dan uang sebesar 10 juta itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

## B. Saran
Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan  untuk  lebih  bisa  melakukan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  pengelolaan  keuangan  dan barang milik daerah.
2. Diharapkan  kepada  Hakim  agar  dapat  memutuskan  suatu  perkara  dengan tegas  dan  adil.  Karena  sesuai  dengan  fungsi  nya  yaitu  menerima, memeriksa dan mengadili.
3. Diharapkan  kepada  penasihat  hukum  agar  dapat  memberikan  bantuan hukum  terhadap  terdakwa  berupa  dengan  memperjuangkan  hak  hak  yang seharusnya didapat oleh terdakwa.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum , Sinar Grafika. Jakarta. Andi  Hamzah.  2001. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana. GhaliaIndonesia, Jakarta.
__________. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
__________. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana . Surabaya. __________.  2007. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan Internasional , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Alfin  Sulaiman,  2011, Keuangan  Negara  pada  BUMN  dalam  Perspektif  Ilmu Hukum , PT. Alumni. Bandung.
A.Rivai.  2016. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
__________. 2016. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Bambang  Hartono.  2012. Upaya  Pengembalian  Aset  Negara  di  Indonesia . Pustaka Magister, Semarang.
Barda  Nawawi  Arief.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Citra Aditya Bhakti, Bandung.
__________.  2005. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Hukum  dan
Pengembangan Hukum Pidana. Citra Adtya Bakti, Bandung.
Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung  jawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan. Pranada  Media, Jakarta.
Djoko  Prakoso.  1987. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Liberty. Yogyakarta.
Eddy Mulyadi Soepardi. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah  Satu  Unsur  Tindak  Pidana  Korupsi. GhaliaIndonesia, Yograkarta.
E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. Pengantar dalam Hukum Indonesia .
Sinar Harapan. Jakarta .