Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PEMUTUSAN KONTRAK BISNIS SEBAGAI FORCE MAJEURE AKIBAT
BENCANA PANDEMIK COVID 19

## Suherman dan  Wicipto Setiadi.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: suherman_upn@yahoo.com

## Abstract
The Indonesian government announced in the middle of March that the spread of Covid 19 was a national disaster. The government also makes policies for citizens to carry out activities at home, such as; study at home, work at home and worship at home this is done in the context of social distancing to break the chain of the spread of Covid 19. The existence of Government policies that implement Large-Scale Social Restrictions  (PSBB)  policies  in  several  regions  in  Indonesia,  Thus  it  has  a  huge impact on the economy in Indonesia, there are many layoffs due to non-production of products and many factories are closed, so that many companies are closed can not carry out  their  obligations  towards contracts  that  they have signed by other parties. Many  business  people  and  the  community  think that  the  covid  19  disaster  is  a  force majeure.
This type of research is normative-empirical. In normative research, the type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While empirical research, using primary data  in the form  of answers  that can be obtained in  the field,  namely the companies affected  from  the  covid  19  outbreak.The  specific  target  that  will  be  achieved  in  this study is to find out whether the covidus 19 disaster is a force majeure on companies that cannot carry out their obligations in the business world in Indonesia.
Kata Kunci: Covid Pendemi 19, Force Majeur , Kontrak Bisnis

## A. Pendahuluan
Pemerintah
Indonesia pada
pertenggahan bulan Maret telah mengumumkan  bahwa  penyebaran  Covid 19  sebagai  bencana  nasional,  termasuk juga Perdana Menteri Malaysia mengumumkan  adanya  penyebaran  Covid 19 di Malaysia yang mengambil kebijakan untuk  melakukan  lockdown  di  Negaranya dari  tanggal  18  Maret  2020  selama  empat
belas  hari  yaitu  tanggal  31  Maret  2020. Sedangkan Perdana Menteri Singapore Lee Hsien  Loong  menyatakan  agar  warga negara  Singapore  jangan  panik  untuk menghadapi pendemi covid 19 yang mulai mewabah di Singapore sejak akhir Januari 2020.  Salah  satu  jurus  jitu  dari  negara Singapore  untuk  melawan  virus  corona adalah  komunikasi  dan  informasi  yang jelas  oleh  Pemerintah  Singapore  kepada
warganegaranya.  Kejadian  ini  awal  terjadi pada  Januari  2020  Corono  Virus  Disease 2019  (Covid  19)  mulai  mewabah  di Wuhan-Cina  dan  dalam  waktu  tiga  bulan Covid  19  telah  menyebar  lebih  dari  220 Negara  di  dunia,  termasuk  negara-negara di  Benua  Asia,  Benua  Afrika,  Benua Eropa,  Benua  Amerika,  Benua  Australia dan Oseania. Semua negara di  benua Asia terkena penyebaran wabah virus corona ini termasuk Indonesia, Singapore dan Malaysia.
Ketiga  Negara  juga  mengambil kebijakan untuk warga negaranya melakukan  aktivitas  dirumah,  seperti  ; belajar  di  rumah,  bekerja  di  rumah  dan beribadah  di  rumah  hal  ini  dilakukan dalam  rangka social  distancing untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 tersebut. Berbeda dengan di Malaysia yang mengambil kebijakan lockdown di negaranya, sedangkan di Singapore diterapkan  semi  lockdown  atau  yang disebut  dengan  “ cirkuit  breaker”, yang dimulai  tanggal  7  April  2020,  sehingga warganya  diminta  untuk  tetap  dirumah, tempat  kerja  ditutup,  sekolah  ditutup, hanya  layanan  public  penting  yang diperbolehkan dibuka seperti, supermarket, klinik,  rumah  sakit,  transportasi  dan perbankan.
Kebijakan  di  Singapore,  hampir sama  dengan  kebijakan  di  Indonesia dengan menerapkan kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah  di  Indonesia  terutama  dikota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya  dan  daerah-daerah  penyangga ibukota  Jakarta  seperti  Bekasi,  Depok, Bogor,  Tangerang.  Penerapan  PSBB  di Jakarta  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 terdapat  beberapa  point  penting  yang diatur  dalam  aturan  PSBB  tersebut diantaranya  transportasi  umum,  kendaraan pribadi,  kegiatan  sosial  budaya  dan  sektor usaha  yang  tetap  berjalan.  Terdapat  8 sektor  usaha    yang    dikecualikan  dari PSBB  yaitu  :  1).  kesehatan,  2).  Pangan, makanan dan minuman, 3). Energi, gas, air dan  pompa  bensin,  4).  Komunikasi  dan media  komunikasi,  5).  Keuangan  dan perbankan  termasuk  pasar  modal,  6). Logistic  distribusi  barang,  7).  Kebutuhan kesaharian dan ritel seperti toko kelontong, supermarket,  dan  8).  Sektor  industry strategis di ibukota.
Kebijakan Pemerintah di tiga Negara Indonesia,  Singapore  dan  Malaysia  sangat berdampak sekali dengan perekonomian di Negara-negara  tersebut,  banyak  terjadi pemutusan  hubungan  kerja  karena  tidak berproduksinya  perusahaan  mereka  dan banyak pabrik-pabrik yang tutup, sehingga banyak  perusahaan-perusahaan  yang  tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap kontrak-kontrak yang telah mereka tanda tangani oleh pihak lain.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Presiden  Republik  Indonesia  pada
tanggal 13 April 2020
telah menandatangani  Keppres  No.  12  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Virus  Corona (Covid  19)  sebagai  Bencana  Nasional. Sehingga  banyak  perusahaan  di  Indonesia yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya  dan  akan  memutuskan kontraknya  sepihak  dengan  dasar  adanya bencana  nasional  sebagai  akibat  virus corana  (Covid  19)  sebagai  keadaan  yang “Force  Majeur” atau  keadaan  yang memaksa. Undang-undang Republik Indonesia  (UURI)  No.  24  tahun  2007 tentang penanggulangan bencana nonalam, yaitu  bencana  yang  diakibatkan  oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam  yang  antara  lain  berupa  gagal teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi  dan wabah penyakit. Oleh karenanya,
Pemerintah  menerbitkan  Keppres  No,  12 tahun 2020 telah sesuai dengan UURI No. 24  Tahun  2007    dengan  menempatkan Covid  19  sebagai  bencana  nasional nonalam di Indonesia.
Banyak  masyarakat  di  Indonesia terutama para perusahaan-perusahaan bisnis  di  Indonesia  dan  masyarakat Indonesia  umumnya  yang  beranggapan dan  berspekulasi  dengan  diterbitkannya Kepres  tersebut  kontrak-kontrak  bisnis dapat  dibatalkan  sepihak  dengan  dasar force  majeur,  suatu  kejadian  yang  luar
biasa  yang menyebabkan orang dan badan hukum tidak mampu memenuhi prestasinya  karena  pristiwa  yang  diluar kemampuannya.  Memang  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (BW)  di Indonesia  terdapat  aturan  yang  mengatur tentang  force  mejur  yang  dapat  dijadikan alasan  untuk  pembatalan  kontrak,  tapi apakah  kejadian  luar  biasa  saat  ini  dapat diterapkan  di  Indonesia,  sehingga  hal  ini menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan perusahaan yang lainnya di Indonesia.
Berdasarkan  tersebut  diatas,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait force  majeur yang  dikarenakan  bencana virus  corona  terhadap  kontrak  bisnis  di Indonesia.  Sehingga  permasalahan  dari penelitian ini adalah  apakah Virus Corona (Covid)  19  merupakan  suatu  force  majeur dalam kontrak bisnis di Indonesia.

## B. Metodelogi Penelitian
Metode penelitian ini
menggunakan  metode    normative  empiris. Penelitian  hukum  normative  disebut  juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian  ini  sering  di  konsepkan  sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan  (law  in  books) atau hukum  merupakan  sebagai  suatu  norma atau  kaidah. 1 Oleh  karenanya  datanya
1 Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta, Rajawali Pers, 2014
adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer  yang  merupakan norma  atau  kaedah  dasar,  peraturan perundang-undangan  terutamayang  terkait dengan  kontrk  dan  force  majeur,  bahan hukum yang ttidak dikodifikasikan, yurisprudensi.  Bahan  hukum  sekunder yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti hasil penelitian dan pendapat pakar hukum dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum  petunjuk  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti kamus hukum.

## C. Pembahasan
Bisnis  adalah  suatu  kegiatan  untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.  Sehingga  dalam  melakukan aktivitas  bisnis  perlu  adanya  kepastian hukum. Tetapi, terdapat beberapa peristiwa hukum    dalam  melakukan  bisnis  yang terdapat adanya ketiadaan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini menjadikan  hambatan  bagi  perkembangan bisnis yang signifikan. Salah satu peristiwa hukum  adalah  adanya  force  majeur  atau keadaan  memaksa,  dimana  force  majeur ini  dalam  hukum  di  Indonesia  tidak terdapat  peraturan  yang  jelas  dan  pasti yang mengatur tentang force majeur. Akan tetapi  hanya  ada  beberapa  pasal  yang memberikan  pengertian  dari  force  majeur
yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Sejak  Januari  2020  seluruh  dunia mengalami  pendemi  virus  corona  (Covid 19)  yang  menyebabkan  dunia  bisnis mengalami  penurunan  dan  kerugian  serta tidak  dapat  menjalankan  bisnisnya  atau terhentinya  roda  bisnis  yang  dimilikinya sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik seperti  yang  telah  tertuang  dalam  kontrak bisnis yang merupakan bingkai yuridis dari suatu  proses  bisnis  yang  disepakati  para pihak.  Kontrak  bisnis  merupakan  suatu perjanjian  yang  bersifat  timbal  balik  yang harus  memperhatikan  asas-asas  dalam hukum  kontrak.  Kontrak  bisnis  menjadi dasar  bagi  para  pihak  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  dalam  mencapai  tujuan bisnisnya.
Didalam asas umum kontrak adanya asas kebebasan berkontrak, artinya para  pihak  mempunyai  kebebasan  untuk saling  mengikatkan  diri  dan  menentukan isi  kontrak  berdasarkan  kesepakatan  para pihak.  Jika  kontrak  telah  disepakati  oleh para  pihak  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya  sesuai  ketentuan  Pasal  1338 KUHPerdata.  Sehingga  para  pihak  harus melaksanakan  dari  isi  kontrak  yang dibuatnya  tersebut  dengan  baik  karena memang  setiap  kontrak  harus  dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Hal hal tersebut merupakan prinsip prinsip dasar  hukum  kontrak,  meliputi  asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas mengikatnya kontrak, serta asas itikad baik.
Syarat  sahnya  suatu  kontrak  yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para  pihak  dalam  mengadakan  kontrak, adanya  obyek  tertentu  dari  kontrak, kontrak  mengandung  kausa  yang  halal. Kesemua  syarat  tersebut  harus  terpenuhi dalam  mengadakan  kontrak  oleh  para pihak dan kesemua syarat bersifat memaksa  dan  tidak  dapat  disimpangi dengan  alasan  apapun.  Apabila  salah  satu syarat tidak terpenuhi maka akan membawa konsekwensi hukum baik berupa  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi hukum dari kontrak tersebut.
Pihak  yang  tidak  menjalankan kesepakatan dalam kontrak dapat dikwalifikasi  sebagai  telah  melakukan wanprestasi,  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Pihak yang  merasa  dirugikan  akibat  terjadinya wanprestasi dapat menggugat lawan berkontraknya untuk meminta ganti kerugian  dalam  berupa  besarnya  jumlah kerugian, bunga dan denda.
Dalam  suatu  kontrak  juga  terdapat hubungan  timbal  balik  dalam  hal  hak  dan kewajiban  para  pihak    pada  suatu  kontrak
artinya  bahwa  apa  yang  menjadi  hak  dari satu  pihak  merupakan  kewajiban  pihak lain  untuk  memenuhinya.  Hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  kontrak  pada umumnya  sudah  ditegaskan  dalam  bentuk klausul  klausul  kontrak.  Menyangkut tentang  bentuknya,  waktunya,  tempatnya, tahapannya,  serta  cara  pembayarannya. Para pihak berkewajiban memenuhi kesepakatan  kontrak  dengan  itikad  baik sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1338  ayat  (3)  KUH  Perdata.  Itikad  baik atau good  faith,  atau,  te  goeder  trouw , merupakan  asas  moral  dalam  hukum kontrak.  Itikad  baik  ini  juga  sebagai kontrol dari asas-asas hukum kontrak yang lain seperti asas kebebasan berkontrak.
Dalam  kondisi  normal  kreditur dapat memandang kontrak adalah kontrak, yang  dalam  keadaan  bagaimanapun  juga tetap  mengikat  bagi  para  pihak,  kreditur mempunyai  kepentingan  untuk  menuntut kontra  prestasi  dari  debitur.  Akan  tetapi, dalam  keadaan  tidak  normal  seharusnya kreditur  mempunyai  cara  pandang  yang berbeda dalam keadaan pandemic covid 19 misalnya,  banyak  para  pihak  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana mestinya. Apakah halangan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya  akibat  terjadinya  bencana bersifat  permanen  ataukah  hanya  bersifat temporer. Kasus per kasus harus dianalisis
dan  diuji  secara  kontekstual  dan  keadaan itu  tidak  dapat  digeneralisir.  Apabila halangan  atau  ketidakmampuan  debitur memenuhi  kewajibannya  kepada  kreditur akibat  bencana  alam  hanya  bersifat temporer,  maka  setelah  keadaan  menjadi normal  kembali,  maka  debitur  tetap berkewajiban mememenuhi kontra prestasinya.
Dalam setiap kontrak terkandung di dalamnya kemungkinan terjadinya kebatalan.  Meskipun  para  pihak  telah berusaha  keras  sedemikian  rupa  dalam merumuskan  kontrak  dengan  baik  dan selengkap  mungkin.  Kebatalan  kontrak merupakan  sesuatu  yang  dapat  terjadi  di kemudian  hari.  Hukum  kontrak  mengatur tentang  syarat  dan  alasan  kebatalan kontrak beserta akibat hukumnya.
Terhadap suatu kontrak karena suatu sebab tertentu  dapat  menjadi  dapat  dibatalkan (vernietigbaar) atau  dianggap  batal  demi hukum (nietig  van  rechts  wege ).  Kontrak dapat  dibatalkan  apabila  tidal  memenuhi syarat  subyektif  dari  syarat-syarat  sahnya suatu  kontrak  yang  diatur  dalam  pasal 1320  KUHPerdata  sedangkan  kontrak batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat  objektif.  Kontrak  dapat  dibatalkan berdasarkan  kesepakatan  pembatalan  yang dibuat  oleh  para  pihak,  atau,  dibatalkan berdasarkan  putusan  pengadilan  karena adanya gugatan pembatalan  yang diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak.
Dalam  kontrak  dapat  dibatalkan berdasarkan  kesepakatan,  maka  kontrak dengan  sendirinya  menjadi  batal,  tidak berlaku  dan  tidak  memiliki  kekuatan mengikat  lagi  terhadap  para  pihak. Kesepakatan  pembatalan  kontrak  harus memenuhi  syarat  syarat  sahnya  kontrak (pembatalan)  dan  berlaku  sebagai  undang undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana  asas  pacta  sunt  servanda dalam  kontrak.  Hal  lain  yang  juga  dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan  pembatalan  kontrak  yaitu terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik  van  omstandigheden) oleh  satu pihak terhadap pihak yang lainnya.
Pengertian  keadaan  memaksa  yang berasal  dari  istilah overmacht  atau  force majeur tidak  ditemukan  rumusannya secara  khusus  dalam  Undang-undang  di Indonesia,  tetapi  dapat  ditemui  dari beberapa  pasal  yang  terdapat  di  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Keadaan  memaksa,  kahar, overmacht, atau force majeur diatur dalam ketentuan  Pasal  1244  dan  1245  KUH Perdata. Ketentuan tersebut pada pokoknya  mengatur  bahwa  debitur  dapat dibebaskan  dari  kewajiban  dari  segala biaya,  rugi  dan  bunga  dalam  kaitannya dalam  pelaksanaan  kontrak,  sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeur) .
Para pihak berdasarkan kesepakatan  memiliki  kebebasan  dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya  tentang  hal  apa  saja  dan bagaimana  suatu  keadaan  dikwalifikasi sebagai force  majeur .  Tanpa  adanya kesepakatan  secara  terperinci  tentang  hal hal apa sajakah yang dikwalifikasi sebagai force majeur , maka penafsirannya diserahkan  kepada  hakim  apabila  terjadi sengketa  diantara  para  pihak. Force majeure dalam  hukum  perdata  diatur dalam  buku  III  bab  kesatu  B.W  dalam pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata.  Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa :
“  Jika  ada  alasan  untuk  itu,  si berutang harus dihukum
mengganti  biaya,  rugi,  dan bunga  apabila  ia  tak  dapat membuktikan,  bahwa  hal  tidak atau  tidak  pada  waktu  yang tepat dilaksanakannya perikatan  itu,  disebabkan  suatu hal  yang  tak  terduga,  pun  tak dapat  dipertanggungjawabkan padanya,  kesemuanya  itu  pun jika  itikad  buruk  tidaklah  ada pada pihaknya ”.
Sedangkan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa :
“  Tidaklah  biaya  rugi  dan bunga, harus digantinya,
apabila lantaran keadaan memaksa  atau  lantaran  suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat
sesuatu  yang  diwajibkan,  atau lantaran  hal-hal  yang  sama
telah melakukan perbuatan yang terlarang ”.
Pengaturan  force  Majeur dalam KUHperdata dalam Buku III Bab  kedua  tentang  perikatan  yang dilahirkan dari perjanjian KUHPerdata  terdapat  dalam  Pasal 1497  tentang  perjanjian  jual  beli,
Pasal 1583 ayat 3 tentang perjanjian  sewa  menyewa  dan
Pasal  1602  w  ayat  (2)  tentang perjanjian kerja.Sedangkan terdapat force majeur diluar KUHPerdata yaitu keadaan memaksa  yang  dibuat  sendiri didalam perjanjian oleh para pihak.
Rumusan  kausa force  majeure dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut :
1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force  majeure tersebut haruslah  “tidak  terduga“  oleh  para pihak,  atau  tidak  termasuk  dalam asumsi  dasar (basic  assumption) pada saat  para  pihak  membuat  kontrak  itu (Pasal 1244 KUHPerdata);
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang  harus  melaksanakan  presasti (pihak  debitur)  tersebut  (Pasal  1244 KUHPerdata);
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya  force  majeure  itu  diluar kesalahan  pihak  debitur,  (Pasal  1244 KUHPerdata);
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya  force  majeure  tersebut bukan  kejadian  yang  disengaja  oleh Debitur.  Ini  merupakan  perumusan
yang  kurang  tepat,  sebab  yang semestinya  tindakan  tersebut  “diluar kesalahan  para  pihak  (Pasal  1545 KUHPerdata),  bukan  tidak  sengaja”.
Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan  dengan  sengaja  ataupun yang  tidak  sengaja,  yakni  dalam bentuk “kelalaian ” (negligence);
5. Para  pihak  tidak  dalam  keadaan  itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdata);
6. Jika  terjadi  force  majeure,  maka kontrak  tersebut  menjadi  gugur,  dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah–olah
tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdata);
7. Jika  terjadi  force  majeure,  maka  para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi.
Vide  Pasal  1244  juncto  Pasal  1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata.  Akan  tetapi  karena kontrak  yang  bersangkutan  menjadi gugur  karena  adanya  force  majeure, maka  untuk  menjaga  terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi  atau  quantum  merit tentu masih dimungkinkan;
8. Resiko  sebagai  akibat  dari  force majeure,  beralih  dari  pihak  kreditur kepada  pihak  debitur  sejak  saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide  Pasal  1545  KUHPerdata).  Pasal 1460  KUHPerdata  mengatur  hal  ini secara tidak tepat (di luar sistem).
Sedangkan unsur-unsur force majeure menurut berbagai peraturan perundang-undangan  dapat  disimpulkan sebagai berikut 2 :
1. Terjadinya  keadaan/  kejadian  diluar kemauan,  kemampuan  atau  kendali para pihak
2. Menimbulkan  kerugian  bagi  para pihak atau salah satu pihak.
3. Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan  tertunda,  terhambat, terhalang  atau  tidak  dilaksanakannya prestasi oleh para pihak.
4. Para  pihak  telah  melakukan  upaya sedemikian  rupa  untuk  menghindari peristiwa tersebut
5. Kejadian tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja menyatakan  bahwa  force  majeure  dapat diterima  sebagai  suatu  alasan  untuk  tidak memenuhi  pelaksanaan  kewajiban  karena hilangnya/lenyapnya  objek  atau  tujuan yang  menjadi  pokok  perjanjian.  Keadaan ini  ditujukan  terhadap  pelaksanaan  secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajiban. Hal  ini  senada  dengan  pandangan  Mieke Komar Kantaatmadja tentang force majeur ,  yaitu  adanya  perubahan  suatu keadaan  tidak  terdapat  pada  waktu
2 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa ,  Jakarta,      PT. Gramedia, 2010, hal. 77
pembentukan perjanjian, perubahan tersebut  perihal  suatu  keadaan  yang fundamental  bagi  perjanjian  tersebut, perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan  sebelumnya  oleh  para  pihak, akibat  perubahan  tersebut  haruslah  radikal sehingga mengubah luas lingkup kewajiban  yang  harus  dilakukan  menurut perjanjian  itu,    penggunaan  asas  tersebut tidak  dapat  diterapkan  pada  perjanjian perbatasan  dan  juga  terjadinya  perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan  oleh  pihak  yang  mengajukan tuntutan. 3 Doktrin  dalam  common  law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi  terhadap  suatu  kontrak,  dengan  di analogikan  tetapi  tidak  identik  dengan force majeure.
Black’s Law
Dictionary menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai “force  majeure  clause” sebagai  :
“a  contractual  provision  allocating  the risk if performance becomes impossible or impracticable  as  a  result  of  an  event  of effect  that  the  parties  could  not  have anticipated  or  controlled” .  Terjadinya force  majeur  tidak  diinginkan  oleh  para pihak,  karena  akan  membawa  pengaruh
3 Harry Purwanto Keberadaan Asas Rebus Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian  Internasional , Jurnal  Mimbar  Hukum  Edisi  Khusus,  2011,  hal. 115
dan  akibat  hukum  terhadap  pelaksanaan kontrak bagi para pihak. 4
Force majeure biasanya ada dalam suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak yang merupakan salah satu klausula, karena  klausula  tersebut  berada  di  dalam perjanjian  pokok,  tidak  terpisah  sebagai perjanjian  tambahan  dan  dikaitkan  dengan perjanjian  pokok  selayaknya  perjanjian accesoir. Force  majeure atau  yang  sering diterjemahkan sebagai “keadaan kahar atau keadaa    memaksa”  merupakan  keadaan dimana  seorang  debitur  terhalang  untuk melaksanakan kewajibannya dan prestasinya  karena  keadaan  atau  peristiwa yang  tidak  terduga  pada  saat  dibuatnya kontrak,  keadaan  atau  peristiwa  tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada  debitur,  sedangkan  pihak    debitur tersebut  tidak  dalam  keadaan  beriktikad buruk  atau  bukan  kehendak  dari  pihak debitur.  Hal  ini  senada  dengan  yang disampaikan Yudha Hernoko, Force Majeur  merupakan  peristiwa  atau  keadaan yang  tidak  terduga  yang  terjadi  diluar kesalahan  debitor,  setelah  ditutupnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi  prestasinya,  dimana  debitur
4 Black,  Henry  Campbell,  Black  Law Dictionary, Definition of the Term and Phrase of American and English Jurisprudence Ancient and Modern ,  West  Publishing,  Co,  St.Paul  Minn. 1991, hal. 332
tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. 5
Macam-macam  keadaan  memaksa atau  force  majeur  itu  sendiri  dibagi menjadi dua yaitu: keadaan memaksa yang absolut  atau  tetap  atau  permanen (absolut onmogelijkheid) dan  keadaan  memaksa yang  relatif  atau  tidak  tetap  atau  temporer (relatieve onmogelijkheid ). Keadaan memaksa  yang  absolut  merupakan  suatu keadaan  dimana  prestasi  tidak  dapat dilaksanakan,  oleh  karena  adanya  gempa bumi dan tsunami sehingga mengakibatkan  musnahnya  benda  atau barang.  Sedangkan  keadaan  memaksa yang  relatif,    merupakan  suatu  keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan  prestasinya  atau  untuk sementara  ditangguhkan  prestasinya  untuk sementara  waktu  sampai  dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali.
Sifat  mutlak  dan  relatif  overmacht menunjukkan  pembedaan  antara  mutlak yang  dikaitkan  dengan  pembatalan  atau batal  terhadap  suatu  kewajiban  debitur, dengan  relatif  yang  dairtikan  dengan gugur.  Pembatalan  atau  batal  dikaitkan dengan  musnahnya  objek  perjanjian, sedangkan  relatif  menunjukkan  suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi
5 Hernoko  Yudha,  Makalah  dalam Webinar  Nasional Perkembangan,  Problematika dan Implikasi Force Majuer Akibat Covid 19 Bagi Dunia Usaha , APHK. 2020, hal. 3
tidak  memiliki  nilai  dalam  pandangan kreditur.    Sifat  mutlak  dan  tidaknya (relatif)  overmacht  coba  dirinci  oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut 6 : 1. Keadaaan  yang  menunjukkan  tidak dapat  dipenuhi  prestasi  karena  suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan)  dan  menghancurkan benda  objek  perjanjian.  Keadaan  ini menunjukkan  sifat  mutlak  dari  force majeure.
2. Keadaaan  yang  menunjukkan  tidak dapat  dipenuhinya  prestasi  karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk  memenuhi  prestasi.  Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian  karena  tidak  dapat diketahui  atau  diduga  akan  terjadi pada  saat  mengadakan  perjanjian baik  oleh  debitur  maupun  kreditur. Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa kesalahan  tidak  berada  pada  kedua pihak khususnya debitur.
Terdapat beberapa putusan peradilan di Indonesia terkait dengan force majeur di Indonesia, sebagai berikut :
1. Terkait  dengan  kasus  force  majeur tentang bencana alam yang disebabkan  oleh  Banjir  yang  telah  di
6 AbdulKadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, 1993, hal. 206
putus oleh putusan Mahkamah Agung No.  587  PK/Pdt/2010  yang  memutus “bahwa  sebagai  alasan  terjadinya banjir  yang  dikategorikan  sebagai force  majeur  tidak  dapat  dibenarkan karena judex juris telah mempertimbangkan adanya banjir tersebut  bukan sebagai  force majeur”.
(Putusan  Mahkamah  Agung  di  akses dalam Hukum online.com).
2. Terkait  dengan  force  majeur  tentang krisis  moneter  dalam  putusan  No. 3087K/Pdt/2001. Majelis hakim memutus bahwa alasan-alasan tergugat  yang  menyatakan  bahwa tergugat  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan unit rumah  susun  yang  telah  dibeli  oleh seorang  warga  Jakarta  melalui  jual beli  rumah  susun  dapat  dikatakan sebagai force majeur.
3. Terkait  dengan  force  majeure  dengan adanya kejadian kerusuhan sosial pada tanggal  14  Mei  1998  dalam  Putusan
Majelis Hakim Kasasi
No. 2914K/Pdt/2001. Adanya gugatan dari perusahaan  pengadaan  kertas  yang terbakar  dengan  adanya  kerusuhan sosial,  tetapi  pihak  asuransi  menolak untuk  membayar  klaimnya.  Gugatan juga  ditujukan  kepada  pihak  bank karena  adanya  kredit  dan  barang- barang  yang  dijadikan  jaminan  dalam
kredit  yang  juga  ikut  terbakar  dalam kerusuhan  sosial  tersebut.  Majelis hakim  menolak  gugatan  dari  pihak perusahaan  atau  Penggugat  sehingga terbakarnya  stock  barang  dagangan Penggugat tidak terkait dengan perjanjian  kredit  dan  karenanya  tidak menghapus atau mengurangi kewajiban  perusahaan  kepada  pihak bank.
Terkait dengan apakah Virus Corona (Covid) 19 merupakan suatu force majeure dalam kontrak bisnis di Indonesia. Maka perlu adanya analisa terhadap unsur- unsur  force  majeure  dengan  kondisi pelaksanaan kontrak selama masa pandemi covid 19 ini di Indonesia.
a. Unsur  Pertama  :  Terjadinya  keadaan/ kejadian  diluar  kemauan,  kemampuan atau  kendali  para  pihak.  Bahwa terjadinya  pandemi  covid  19  di Indonesia  dan  di  seluruh  negara  di dunia  ini  adalah  diluar  kemauan  dan kemampuan  serta  kendali  manusia. Sehingga pihak-pihak yang mengadakan  perjanjian  tersebut  juga tidak  dapat  mencegah  terjadinya pandemic  tersebut.  Sehingga  dengan kejadian  ini  terdapat  beberapa  sektor usaha  yang  sangat  berdampak  seperti pariwisata,  perhotelan,  transportasi, pabrik-pabrik  yang  memperkerjakan banyak  orang.  Banyak  sekali  negara-
negara di dunia yang menerapkan lock down,  sedangkan  di  Indonesia  sendiri menerapkan adanya Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB di Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan  (Permenkes)  No.  9  Tahun 2020.  Sehingga  dengan  adanya  PSBB ini berdampak pada semua masyarakat mengerjakan  aktifitas  dari  rumah, tidak ada masyarakat  yang melakukan wisata sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan keuntungan  dari  sektor  pariwisata seperti  hotel dan  alat-alat  transpertasi. Termasuk  juga  dalam  bidng  industry pabrik  karena  banyaknya  karyawan yang  harus  tinggal  dirumah  saja sehingga  banyak  pabrik-pabrik  yang tidak  berproduksi.  Hal  ini  juga  yang menyebabkan  hilangnya  penghasilan dan tidak dapatnya memenuhi kewajibannya  kepada  pihak  ke  tiga. Berdasarkan teori objektif menyatakan bahwa ketidak mungkinan sama sekali dari debitor untuk melakukan pretasinya  kepada  kreditor,  maka ukuran  objektif  didasarkan  pada ukuran  yang  normal  dalam  keadaan demikian  apakah  salah  satu  pihak tersebut dapat melakukan kewajibannya atau tidak kepada pihak yang  lainnya.  Jadi,  apabila  menurut teori  ini  ukuran  yang  obyektif  adalah
menurut  ukuran  yang  normal  dalam melaksanakan  prestasinya.  Sehingga dengan  kondisi  pandemi  saat  ini  bisa dikatakan  kondisi  yang  tidak  normal bagi  perusahaan  untuk  menjalankan usahanya dan juga tidak normal untuk menjalankan  kewajibannya.  Dengan kondisi dan teori obyektif diatas maka unsur  yang  pertama  terpenuhi  dalam keadaan force majeure.
b. Unsur kedua : Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.
Bahwa dengan terjadinya pandemic  covid  19  yang  mana keadaan/  kejadian  tersebut    diluar kemauan,  kemampuan  atau  kendali para  pihak,  sehingga  mereka  tidak dapat  memproduksi  suatu  barang  dan tidak  akan  menghasilkan  keuntungan, malah  sebaliknya  salah  satu  pihak akan  mendapatkan  kerugian.  Seperti diuraikan diatas, bahwa dengan peneraan PSBB di beberapa daerah di Indonesia, maka dapat dipercaya akan mengakibatkan  terbatasnya  aktivitas para pihak atau pelaku usaha. Sehingga  aktivitas  salah  satu  pihak bisa  terhalang  dalam  melaksanakan aktivitasnya  dan  terhalang  untuk melaksanakan kewajibannya.
Sehingga  dapat  dibuktikan  dengan itikad  baik    para  pihak,  maka  pihak yang  satu  tidak  dapat  melaksanakan alternative  lain  yang  data  ditempuh
untuk  melaksanakan  kewajibannya karena  dalam  keadaan  posisi    yang tidak  menguntungkan  dan  dalam keadaan  merugi.    Kondisi  seperti  ini dapat  dipertimbangkan  sebagai  dasar untuk  mendalilkan  dalam  keadaan force  majeure.  Dalam  Teori  Resiko hukum  menurut  J.L.L.  Wery  yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko dalam Rahmat S.S.Soemadipradja menerangkan
bahwa  :”Teori  Resiko  beranjak  dari pemikiran  bahwa  ”overmatch  mulai diterima  dimana  resiko  berhenti” artinya  debitur  harus  di  hukum membayar  ganti  rugi  apabila  tidak dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul  dari  keadaan  yang  selayaknya ia  tidak  bertanggung  gugat.  Dengan kata  lain,  meskipun  debitur  tidak bersalah,
”apakah ia harus bertanggung
gugat?” apabila jawabannya  positif,  debitur  memikul resiko  tanggung  gugat.  Teori  ini menimbulkan  teori  ambil-alih  resiko (Gevaarzetting Theorie) artinya debitur  telah  mengambil  alih  resiko untuk pemenuhan prestasi tersebut. 7
7 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa  (Syarat-syarat Pembatalan  Perjanjian  yang  disebabkan  Keadaan memaksa/force  majure),  Nasional  Legal  Reform Program , Jakarta, 2010, hal. 64
c. Unsur  Ketiga  :  Terjadinya  peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang atau tidak dilaksanakannya  prestasi  oleh  para pihak.
Bahwa seperti diuraikan diatas, dengan  peneraan  PSBB  di  beberapa daerah  di  Indonesia,  maka  dapat dipercaya akan mengakibatkan terbatasnya  aktivitas  para  pihak  atau pelaku usaha. Sehingga aktivitas salah satu  pihak  bisa  terhalang  dalam melaksanakan aktivitasnya dan terhalang untuk melaksanakan kewajibannya  untuk  melaksanakan prestasinya.  Sehingga  kejadian  ini akan  dapat  membuktikan  terjadinya force majeure. Menurut teori subyektif bahwa  ketidak  mungkinan  relative dari debitor untuk memenuhi prestasinya.  Ukuran  subyektif  ini didasarkan  pada  situasi  keadaan  dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur  apabila  harus  melakukan prestasi  tersebut,  artinya  akan  lebih banyak  kerugian  yang  akan  diterima oleh  debitur  apabila  dalam  keadaan force majeure tersebut dia memaksakan untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.
d. Unsur  Keempat  :  Para  pihak  telah melakukan  upaya  sedemikian  rupa untuk menghindari peristiwa tersebut.
Kejadian  pendemi  covid  19 yang  terjadi  di  Indonesia  dan  di seluruh  dunia  ini  tidak  ada  yang  bisa mencegah  dan  menghindari dari bencana  tersebut,  dalam  arti  covid tersebut tidak dapat dihilangkan dalam waktu  yang cepat,  tetapi perlu adanya penemuan vaksin terlebih dahulu yang memerlukan  jangka  waktu  yang  agak lama  antara  satu  tahun  atau  lebih. Padahal  pelaku  usaha  harus  terus berjalan  dan  beroperasi  usahanya, karena jika tidak beroperasi sehari saja akan  menimbulkan  kerugian  yang sangat besar bagi perusahaan.
e. Unsur  Kelima  :  Kejadian  tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian Kejadian pandemic covid 19 di seluruh  dunia  termasuk  di  Indonesia sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan  perjanjian  oleh  para pihak. Karena banyak perusahaan atau usaha  perorangan  yang  berdampak tidak  dapat  menjalankan  usahanya atau berhentinya produksi barang atau jasa.  Sehingga  kejadian  pandemic covid 19 sangat mempengaruhi pelaksanaan  perjanjian  salah  satu pihak  atau  kedua  belah  pihak.  Dalam hal  ini  menurut  teori  resiko  adalah
resiko sangat terkait dengan ketidakpastian,  walaupun  resiko  dan ketidakpastian berbeda. Menurut Robinson  dan  Berry  ketidakpastian adalah  peluang  suatu  kejadian  yang tidak  dapat  diukur  oleh  para  pihak yang  mengadakan  kontrak.  Sehingga dengan  tidak  adanya  kepastian  akan menimbulkan resiko. Kejadian pandemic  covid  19  adalah  kejadian yang  tidak  dapat  diukur  oleh  para pihak saat akan penandatangan kontrak.  Sehingga  kejadian  pandemic tersebut  dapat  mempengaruhi  suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Berdasarkan analisa dari unsur-unsur  force  majeure  diatas, maka  semua  unsur  diatas    telah terpenuhi  dan  juga  telah  didukung oleh  teori-teori tentang force majeure, maka  kejadian  pandemic  covid  19 tersebut  menimbulkan  adanya  force majeure  dalam  kontrak  bisnis  di Indonesia. Akan tetapi, kejadian force majeure  tersebut  apakah  sifatnya absolut  atau  relative  force  majeure. Terhadap  hal  ini  peneliti  akan memberikan analisanya sebagai berikut :
1. Force  majeure yang  absolut adalah  suatu  keadaan  dimana prestasi  tidak  dapat  dilaksanakan, oleh  karena  adanya  gempa  bumi dan tsunami sehingga
mengakibatkan  musnahnya  benda atau barang.
2. Sedangkan  force  majeure  yang relatif,  merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin  untuk  melaksanakan prestasinya  atau  untuk  sementara ditangguhkan  prestasinya  untuk sementara waktu sampai dimungkinkan
pemenuhan prestasi kembali.
Dilihat  dari  kedua  jenis  force majeure  tersebut  maka  penulis  lebih condong  dengan  force  majeure  yang relative.  Karena  kejadian  pandemic  covid 19  diharapkan  akan  berakhir  setelah ditemukannya  vaksin  dari  corona    virus diakhir  tahun  2000,  sehingga  diharapkan keadaan normal kembali. Sehingga keadaan  ini  sifatnya  hanya  sementara waktunya.  Setelah  itu  salah  satu  pihak yang mengalami force majeure diharapkan dapat  menjalankan  usahanya  Kembali  dan dapat melaksanakan kewajibannya Kembali  kepada  kreditur.Hal  ini  senada dengan  pendapat  dari  Prof.  Nindyo  dalam acara  Webinar  yang  bertemakan  “Covid- 19  :  Persitiwa  Force  Majeure  dan Penyelesaiannya  Melalui  Arbitrase”  yang menyatakan  bahwa  :  “Fenomena  covid-19 ini  dapat  dikategorikan  sebaga  salah  satu kasus  force  majeure,  meskipun  bukan
termasuk  force  majeur  absolut,  melainkan force majeur subjektif atau nisbi,”
Perkembangan  pengertian  force majeur  pada  saat  ini  telah  mengalami banyak perkembangan, sehingga terjadinya force  majeure  tidak  harus  membatalkan perjanjian,  hanya  pelaksanaannya  saja yang  terpengaruh,  artinya,  Ketika  terjadi force  majeure  perjanjian  tidak  dibatalkan dengan sendirinya, melainkan dilaksanakan setelah force majeure berakhir.Oleh  karenanya,  peristiwa  yang dikatagorikan  sebagai  penyebab  force majeure tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan  berkembang  pada  peristiwa- peristiwa  yang  disebabkan  oleh  Tindakan manusia,  bahkan  dapat  disebabkan  oleh Tindakan pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan  dapat  dikatagorikan  sebagai force  majeure.  Bahkan  pada  saat  ini pandemic virus corona 19 dapat dikatagorikan sebagai force majeure.
Perluasan jenis peristiwa  penyebab terjadinya  force  majeure  berdampak  pula pada  akibat  atau  konsekuensinya  terhadap perjanjian,  Jika  objek  perjanjian  tidak dapat  dikembalikan  lagi  karena  bencana alam  maka  perjanjian  dapat  dihentikan secara  permanen  berdasarkan  kesepakatan para  pihak.  Tapi,  jika  objek  perjanjian terpengaruh  oleh  peristiwa  yang  tidak
disebabkan  oleh  bencana  alam  maka perjanjian  hanya  dihentikan  sementara sampai  para  pihak  dapat  terlepas  dari peristiwa tersebut. Setelah halangan tersebut  selesai  maka  perjanjian  dapat dilanjutkan.
Meskipun  terdapat  konsekuensi terhadap  perjanjian,  seperti  kejadian  yang tidak  dapat  diduga  sebelumnya  karena kejadian  force  majeure  seperti  bencana alam, gempa bumi, tsunami dan pandemik. Akan  tetapi,  keputusan  untuk  melanjutkan atau tidak suatu perjanjian karena terjadinya  force  majeure  harus  dihasilkan dari mufakat para pihak.

## D. Kesimpulan
Kejadian  pandemic  covid  19  yang terjadi  di  Indonesia  berdasarkan  analisa peneliti  diatas  dengan  berdarkan  analisa unsur-unsur  dari  force  majeur  yang  terdiri dari  terjadinya  keadaan/  kejadian  diluar kemauan,  kemampuan  atau  kendali  para pihak,  menimbulkan  kerugian  bagi  para pihak  atau  salah  satu  pihak,  terjadinya peristiwa  tersebut  menyebabkan  tertunda, terhambat, terhalang atau tidak dilaksanakannya  prestasi  oleh  para  pihak, para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut, kejadian tersebut mempengaruhi  pelaksanaan  perjanjian. Maka  semua  unsur  force  majeur  tersebut telah terpenuhi sehingga kejadian
pandemic  covid  19  adalah  sebagai  force majeure  bagi  kontrak  bisnis  di  Indonesia, akan  tetapi  force  majeure  tersebut  bersifat sementara atau temporary sehingga setelah berakhirnya  pandemic  covid  19  maka kontrak  dapat  dilanjutkan.  Keputusan untuk  melanjutkan  atau  tidak  suatu perjanjian  karena  terjadinya  force  majeure harus dihasilkan dari mufakat para pihak.

## REFERENSI
Buku :
Amiruddin  dan  Asikin,  zainal,  2014, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta, Rajawali Pers.
Black,  Henry  Campbell,  1991,  Black  Law Dictionary, Definition  of  the  Term and Phrase of American and English Jurisprudence  Ancient  and  Modern ,
West Publishing, Co, St.Paul Minn.
Hernoko  Yudha,  2020,  Makalah  dalam Webinar  Nasional  Perkembangan,
Problematika  dan  Implikasi  Force Majuer Akibat Covid 19 Bagi Dunia Usaha, APHK.
Irianto,  Sulisttyowati  dan  Shidarta,  2011,
Metode Penelitian Hukum, Kontelasi dan  Refleksi,  Jakarta,  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Mamudji,  Sri,  2005, Metode  Penelitian dan  Penulisan  Hukum, Jakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Muhammad,  Abdulkadir,  1993,  Hukum Perdata Indonesia, Alumni, Bandung.
Purwanto,  Harry,  2011, Keberadaan  Asas Rebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian Internasional ,  Jurnal  Mimbar  Hukum Edisi Khusus.
S.  Soemadipradja,  Rahmat  S,  2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Jakarta,   PT. Gramedia.
Soekanto,Soerjono,  1999, Pokok  –Pokok Sosiologi  Hukum ,  Jakarta  :  Rajagrafindo Persada
Soekanto,  Soerjono,  2001, Peneitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers

## Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  Sri,
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu
Tinjauan  Singkat ,  Cet.  16  Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
S.S.  Soemadipradja,  Rahmad,    2010, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian  yang  disebabkan  Keadaan memaksa/force  majure),  Nasional  Legal Reform Program,Jakarta.
Syahrani,  Riduan,  2006, Seluk  Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata, Alumni, Bandung.
Winarso , Surakhmad,  1994, Metode  dan Tekhnik dalam  bukunya ,  Pengantar Penelitian  Ilmiah  Dasar  Metode
Teknik , Bandung: Tarsito.
PerUndang-undangan :
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan    Bencana Nonalam
_______________, Undang-Undang Nomor RI No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Keppres  No.  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Virus  Corona  (Covid  19)
sebagai Bencana Nasional Keppres  No.  11  tahun  2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19
Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes) No.  9  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar .
Journal :
Chairunisa  Israd  Juningtias,  Agri,  2015, Force  Majeur  (Overmacht)  Dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia , Journal Unpar, Bandung.
Internet :
Mohammad  Noor,  2019., Kunjungan Sejumlah Pengadilan , https://www.mahkamahagung.go.id /id/berita/3562/kunjungi-sejumlah-
pengadilan-ini-fokus-perhatian- sekretaris-ma ,  14  Desember  2019,
Pkl. 10.15
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
2018, Buku Panduan e-Court
Panduan  Pendaftaran  Online  untuk
Pengguna  Terdaftar,  Electronics
JusticeSystem  Mahkamah  Agung  RI , Jakarta, dalam https://ecourt.mahkamahagung.go.i
d .
ABC  Australia,  Strategi  Singapore  yang  bisa dicontah  untuk  penyebaran  virus  Corona, https://www.tempo.co/abc/5448/strategi- singapura-yang-bisa-dicontoh-untuk- hentikan-penyebaran-virus-corona , Majalah Tempo, 31 Maret 2020
News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia,
Semi Lockdown Resmi Berlaku, Singapura bak Kota Mati , https://www.cnbcindonesia.com/news/20200 407142751-4-150325/semi-lockdown-resmi-
berlaku-singapura-bak-kota-mati .
Media Indonesia, Solusi Hadapi Sengketa Usaha Saat Pendemi Covid 19, https://mediaindonesia.com/read/detail/310 461-solusi-hadapi-sengketa-usaha-saat- pandemi-covid-19