Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DITINAJU DARI UU NO. 25 TAHUN 2009
Wesley Liano Hutasoit Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda wesleyuntag45@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## 2018

## ABSTRACT
Public services are provided by public service providers. Public service providers, hereinafter referred to as State Administrators. The essence of the implementation of public services is to provide public welfare services.  The  research  objective  was  to  see  the  public  service  strategy  in  supporting  New  Habit Adaptation (AKB) in terms of Law No.25 of 2009. The study used a qualitative approach with descriptive analysis methods of library research type. Library research using library data learning methods, reading, and  taking  notes  and  processing  research  materials.  Discussion  of  research  results,  articles,  news obtained through the literature, and official government agency source websites and sources relevant to the research. How to work in the Covid-19 era gave birth to new disciplines while the process of getting used to it in public services was needed. The new disciplinary process tends to access technology online. Directly  based  on  a  new  adaptation  pattern  which  becomes  an  obligation.  Social  phenomena  seem irrational when isolating themselves at home, the government gathers, the streets are closed, the industry stops  operating,  schools  use  bold  media,  and  public  services  are  carried  out  online.  In  reality,  this condition  occurs  in  all  countries.  The  transition  period  is  a  moment  to  transform  and  reset  old  public services  to  new  ones.  Regeneration  of  service  updates  is  important  to  do  considering  the  era  of information technology today.
Keywords: public services, New Habit Adaptation, Law no. 25 of 2009
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: wesleyuntag45@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Kita  tidak   dapat  lepas  dari  kebijakan  publik.  Kebijakan  –  kebijakan  dapat  ditemukan dalam  bidang  kepariwisataan,  kesejahteraan  social  ( social  welfare ),  di  bidang  kesehatan, perumahan  rakyat,  pertanian,  pembanguna  ekonomi,  hubungan  luar  negeri,  dan  pendidikan nasional yang semuanya berhubungan dengan kebijakan publik.
Negara berkewajiban melayani setiap warga  negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang  merupakan  amanat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, Pelayanan  publik  adalah   kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangkap  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Penyelenggara  pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut Penyelenggara  adalah  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain  yang  dibentuk  untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  Pelaksana  pelayanan  publik  yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di  dalam  organisasi  penyelenggara  yang  bertugas  melaksanakan  tindakan  atau  serangkaian tindakan pelayanan publik.[11]
Hakekat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  memberikan  pelayanan  untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu bahwa pelayanan tidak boleh berhenti, ditutup atau dihilangkan  aksesnya  walaupun  adanya  kebijakan WFH .  Karena  ini  hanyalah  merupakan pengalihan (perubahan) metode atau cara kerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan, namun esensinya adalah tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. [11]
Membangun  kepercayaan  masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  dilakukan penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring  dengan harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  negara  dan  penduduk  tentang  peningkatan  pelayanan publik.
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.63/KEP/M.PAN/7/2003  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dari perspektif masyarakat, hal penting dari pelayanan public  adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang jelas yaitu  pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, dan bagaimana bentuk pelayanan itu. [2]
Upaya  untuk  mempertegas  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara  dan  penduduk  serta terwujudnya  tanggung  jawab  negara  dan  korporasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana meliputi :
a. Pelaksanaan pelayanan;
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. Pengelolaan informasi;
d. Pengawasan internal;
e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. Pelayanan konsultasi.
Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan  penyelenggaraan  sistem  pelayanan  terpadu.  Hak  dan  Kewajiban  bagi  Masyarakat yang perlu diketahui melalui UU Nomor 25 Tahun 2009, adalah :
a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c. Mendapat  tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. Memberitahukan  kepada  pimpinan  penyelenggara  untuk  memperbaiki  pelayanan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
e. Memberitahukan  kepada  pelaksana  untuk  memperbaiki  pelayanan  apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar  pelayanan;
f. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
Administrasi  publik  dan  kebijakan  publik  seringkali  digunakan  sebagai  dua  term  yang saling  menggantikan.  Bila  ditinjau  dengan  seksama,  kedua  term  tersebut  tidak  hanya  saling menggantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, keberadaan administrasi bisa dilihat sebagai  induk  dan  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  merupakan  sikap  yang  dipilih  oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
Hari  ini  dimana  masalah  Covid  19  yang  belum  terselesaikan  menjadi  hal  baru  yang diadaptasikan dalam pemerintahan melalui kebijakan publik bahwa persoalan – persoalan yang dihadapi  pemerintah  sedemikian  kompleks  akibat  krisis  multidimensional.  Keadaan  ini membutuhkan perhatian besar dan penanganan dari pemerinta melalui tindakan pelayanan juga akurat  agar  masalah  –  masalah  yang  begitu  kompleks  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  segera dapat diatasi.
Kebijakan  publik  merupakan  tindakan  yang  saling  terhubung yang  disusun oleh sebuah instansi  atau  pejabat  pemerintah  antara  lain  dalam  sebuah bidang  pertahanan, kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan,  pengendalian  kriminalitas,  dan  sebuah  pembangunan perkotaan. Terdapat kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik  secara  langsung  ataupun melalui  berbagai  suatu  lembaga  yang  dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
Kebijakan dalam bentuk pelayanan publik juga merupakan tindakan yang telah ditetapkan dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  berorientasi  pada  suatu  tujuan  dalam  kepentingan semua masyarakat.  Kebijakan  dalam  pelayanan  publik  dibuat  benar-benar  untuk  mengatasi masalah sehingga tidak menciptakan permasalahan baru yang diakibatkan oleh Covid-19.
Masa pandemi Covid-19 yang kita alami bersama telah mengubah kebiasaan masyarakat dan  struktur  sosial  dalam  masyarakat  menjadi  peradaban  baru.  Kegiatan  masyarakat  yang sebelumnya  dianggap  tidak  mungkin  dilakukan,  pada  masa  pandemi  covid  19  justru  harus dilakukan anggota masyarakat. Pada awalnya sebelum masa pandemi, anggapan tidak rasional ketika orang-orang mengisolasi diri di rumah, pemerintah melarang orang berkumpul, jalanan ditutup,  industri  berhenti  beroperasi,  sekolah  menggunakan  media  daring,  hingga  pelayanan publik yang secara serentak dilakukan secara online, tetapi secara realitas kondisi ini terjadi di semua Negara. [1]
Terkait  tentang  pelayanan  publik  dalam  kehidupan  kenormalan  baru,  dinilai  banyak kalangan  cukup  berat  karena  harus  mampu  memenuhi  harapan  masyarakat  terkait  pelayanan publik,  yaitu  adanya  kepastian  pelayanan,  responsivitas  pelayanan,  dan  kejelasan  informasi pelayanan.  Pelayanan  publik  dalam  kebijakan  tidak  boleh  berakhir  hanya  pada  selesainya pelaksanaan saja tetapi harus ada evaluasi akhir atas dampak yang dihasilkan. [4]
Pelayanan  publik  menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang  RI  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  Undang-undang  RI  Nomor  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  Setiap  penyelenggara  pelayanan  publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi :
1. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang  menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
2. Persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
3. Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
4. Jangka waktu  penyelesaian,  jangka  waktu  yang  diperlukan untuk
menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5. Biaya/tarif,  ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus dan/atau  memperoleh  pelayanan  dari  penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
6. Produk  pelayanan,  hasil  pelayanan  yang  diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
8. Kompetensi  pelaksana,  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
9. Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
10. Penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan,  tata  cara  pelaksanaan  penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;
11. Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
12. Jaminan  pelayanan  yang  memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan standar pelayanan;
13. Jaminan  keamanan  dan  keselamatan  pelayanan  dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
14. Evaluasi  kinerja  pelaksana,  penilaian  untuk  mengetahuai  seberapa  jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  [5].  Penelitian  pustaka  merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian  [7].  Desain  penelitian  dilakukan  melalui  beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: pertama , menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait pembahasan pelayanan publik di era Covid-19 secara umum pada setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website lembaga  resmi  pemerintah,  maupun  lembaga  internasional,  serta  sumber-sumber  lainnya  yang relevan dengan penelitian ini.[7]
Data  yang  digunakan  merupakan  data  yang  bersumber  dari  data  sekunder  berupa dokumen  pemerintah,  buku,  jurnal,  laman  web  dan  referensi  lainnya  yang  relevan,  sedangkan teknik  analisis  data  digunakan  Teknik  triangulasi  yang  mana  data  dilakukan  proses  reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan [6]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  publik  dalam  masa  Covid-19  berubah  total,  khususnya  cara  aparatur  negara memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Akibat  dari  virus  corona,  sejak  17  Maret  2020 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah  seluruh kabupaten/kota bekerja dari rumah  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan Work  From  Home (WFH).  Semua  instansi penyelenggara pelayanan mengeluarkan edaran yang pada intinya mengatur penyesuaian sistem kerja,  pembatasan  kegiatan  bepergian  ke  luar  daerah,  kegiatan  mudik  dan  cuti  di  lingkungan kerja masing-masing.
Layanan publik di semua penyelenggara layanan praktis terganggu. Kebutuhan mendesak layanan publik warga seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), surat-surat tanah, perizinan usaha dan lain-lain otomastis terganggu. Secara bersamaan semua  instansi  mengeluarkan  aturan  internal  untuk  diantaranya:  Pertama,  seluruh  ASN  hanya bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) secara total. Dengan demikian tidak ada pelayanan  secara  langsung;  Kedua, Work  From  Home (WFH)  dengan  sistem  piket  yang mengkombinasikan layanan langsung dan layanan dalam jaringan atau online. Cara kedua inilah yang paling banyak diterapkan penyelenggara pelayanan publik.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menjadi keharusan bahwa kedua cara bekerja era Covid-19 melahirkan kedisiplinan baru sementara  diperlukan  proses  membiasakan  dalam  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  tetap berjalan meskipun masih dalam suasana baru untuk membiasakan pola baru dalam memberikan pelayanan  kepada  publik.  Mengubah  cara  aparatur  melayani  masyarakat  dari  pelayanan langsung tatap muka ke pelayanan dalam jaringan atau virtual. Tentu saja kedua jenis layanan ini  mengandalkan  jaringan  internet  yang  handal.  Pada  masyarakat,  keadaan  yang  terjadi tentunya    mendorong  pengeluaran  tambahan  untuk  membeli  pulsa  atau  paket  data  bagi  yang ingin  mendapat  layanan  penyelenggara.  Keadaan  ini  merupakan  hal  yang  tidak  pernah  kita prediksikan  sebelumnya.  Kondisi  ini  akan  terjadi  hingga  batas  waktu  yang  belum  pasti diketahui.
Suatu  hal  yang  wajar  terjadi  dan  perlu  diupayakan  agar  pelayanan  kepada  masyarakat tidak ditutup total. Dari pelayanan publik yang sudah diterapkan menunjukan belum optimalnya kebijakan bekerja dari rumah. Agar pelayanan publik administratif kepada warga tetap berjalan, perlu dilaksanakan. Pertama, penyelenggaraan pelayanan yang urgen agar tetap berjalan normal dengan memperhatikan protokol pencegahan covid 19 berupa pengaturan jarak tempat duduk di loket,  tempat  cuci  tangan  dan  wajib  menggunakan  masker  bagi  pengguna  layanan  dan penyelenggara layanan. Lalu yang Kedua, penyelenggara pelayanan agar menganggarkan atau memberikan biaya komunikasi bagi yang bekerja dari rumah dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet kepada ASN untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Gambar 1 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 [12]
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Melihat  keadaan  untuk  menuju  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (AKB)  Pemerintah memperpanjang  masa  bekerja  di  rumah  ( work  from  home /WFH)  bagi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) selama 14 hari kerja dan dikemudian hari diperlukan juga perlu pembagian kerja terpisah dalam  hari  kerja  karena  tidak  memungkinkan  jika  secara  total  semua  bekerja  dari  rumah. Kebijakan  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  No.  50/2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Surat  Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Perpanjangan dengan  mempertimbangkan  Keputusan  Presiden  No.  11/2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [9] dan Keputusan Presiden No. 12/2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran Corona  Virus  Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. [10]
Selain  perpanjangan  masa  WFH,  surat  edaran  juga  mengatur  keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, penyesuaian sistem kerja pada kondisi Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  yaitu.    Pertama,  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  pada  instansi pemerintah  memastikan  agar  penyesuaian  sistem  kerja  yang  di  lingkungan  instansinya  tidak menganggu  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kedua,  PPK melakukan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 45/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB. Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 dan No. 34/2020 masih tetap berlaku karena ada beberapa ketentuan yang tidak tercantum dalam SE yang baru, sehingga menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 50/2020. [8] Selain  perubahan  terkait  masa  pelaksanaan work  from  home ,  di  dalam  Surat  Edaran  tersebut juga  dicantumkan  perubahan  terkait  penyesuaian  sistem  kerja.  Perubahan  terkait  penyesuaian sistem kerja, yaitu para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah agar:
1. Melakukan  penyesuaian  sistem  kerja  bagi  ASN  melalui  pelaksanaan  tugas kedinasan  di  rumah/tempat  tinggal  ( work  from  home )  bagi  ASN  dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi/kabupaten/kota dimana instansi pemerintah berlokasi.
2. Memastikan  ASN  di  lingkungan  kementerian/lembaga/daerah  mencapai  sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
Surat  Edaran  Menteri  PANRB  No.  19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah  masih  tetap  berlaku  dan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  Surat  Edaran  No.  50 Tahun 2020, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
Pelayanan harus terus diberikan sebagai  kebutuhan akan pelayanan publik. Artinya, masa transisi  adalah  momen  melakukan  transformasi  dan  me- reset pelayanan  publik  lama  menuju yang  baru.  Regenerasi  pembaruan  dalam  pelayanan  penting  untuk  dilakukan  mengingat  era teknologi dan informasi yang sangat cepat sekarang ini. Dalam kondisi seperti ini, transformasi harus  dilakukan  dengan  benar  dan  hati-hati,  sehingga  jalan  satu-satunya  adalah  dengan menjalankan pelayanan publik berbasis masalah (problem base) . Itu artinya, tidak boleh lagi ada alasan bahwa kebutuhan perbaikan dan kebaruan dalam pelayanan publik akan menyita waktu. Justru  menuju new  normal ,  harus  melampaui  tahap  yang  lazim  terjadi  di  masa  normal  lama. Proses  yang  lazim  terjadi  di  masa  normal  lama,  dalam  menyusun  standar  pelayanan  adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yakni berbasis pada aturan atau berbasis pada kebutuhan masyarakat ( basic needs ). [1]
Mengubah cara pandang masyarakat atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, harus terus  dilakukan.  Transisi new  normal tentu  akan  ada cultural  shock di  masyarakat.  Sebab kehidupan yang tidak biasa dilakukan, harus dilakukan sebagai cara hidup baru.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Standar pelayanan sangat dinamis dan bisa menyesuaikan dengan kondisi semua masalah yang  muncul  saat  masyarakat  mengakses  layanan  tersebut.  Pola  dari problem  base menunjuk pada  penemuan  pola,  sementara  proses  pembentukan  pola  dilakukan  dengan  cara menginventarisir  daftar  inventarisasi  masalah  dan  sesegera  mungkin  memperbaikinya. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  akhirnya  benar-benar  melampaui  performa (performance  base) .  Dalam  kondisi  adaptasi  kebiasaan  baru  dalam  pelayanan  publik, penyelenggara  perlu  meningkatkan  sarana  pengaduan  dan  kemampuan  mengelola  pengaduan. Penerapan problem  base pada  akhirnya  akan   mengakomodasi   dua   level   harapan,   baik yang desired maupun yang adequate service. Sehingga, pelayanan publik baru yang ideal di era new  normal fokus  menekankan  akan  pentingnya  penerapan  protokol  kesehatan,  adalah  yang benar-benar  segera  memperbaikinya,  melampaui  perfoma  metode  lama  seperti  standar pelayanan publik lama sebelum terpaan covid 19 [1]. Kondisi adaptasi kebiasaan baru dalam era new normal saat ini memang merugikan negara tetapi didalam pelayanan publik dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakan agar dapat seiring sejalan dengan perkembangan era tekonologi informasi saat ini.
Dalam  mendukung  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (AKB)  dalam  pelayanan  publik  pada keadaan new normal, masyarakat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut [13]:
1. Cuci tangan
2. Hindari menyentuh wajah
3. Menerapkan etika batuk dan bersin
4. Gunakan masker
5. Isolasi mandiri
6. Menjaga kesehatan
7. Swab Antigen bila ingin bepergian ke luar kota.

## SIMPULAN
Akibat dari virus corona, sejak 17 Maret 2020 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah  seluruh kabupaten/kota bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan sebutan Work  From  Home (WFH).  Akibat  Virus  Corona,  pada  awalnya  tidak  ada  pelayanan  secara langsung.
Cara  bekerja  era  Covid-19  melahirkan  kedisiplinan  baru  dan  sementara  perlu  proses membiasakan  dalam  pelayanan  publik.    Proses  kedisiplinan  baru  untuk  membiasakan  instansi atau lembaga dalam mengakses teknologi yang bersifat online.
Pada  awalnya  sebelum  masa  pandemi,  anggapan  tidak  rasional  ketika  orang-orang mengisolasi  diri  di  rumah,  pemerintah  melarang  orang  berkumpul,  jalanan  ditutup,  industri berhenti beroperasi, sekolah menggunakan media daring, hingga pelayanan publik yang secara serentak dilakukan secara online, tetapi secara realitas kondisi ini terjadi di semua Negara.
Suatu  hal  yang  wajar  terjadi  dan  perlu  diupayakan  agar  pelayanan  kepada  masyarakat tidak ditutup total. Dari pelayanan publik yang sudah diterapkan menunjukan belum optimalnya kebijakan bekerja dari rumah. Agar pelayanan publik administratif kepada warga tetap berjalan, perlu dilaksanakan. Pertama, penyelenggaraan pelayanan yang urgen agar tetap berjalan normal dengan memperhatikan protokol pencegahan covid 19 berupa pengaturan jarak tempat duduk di loket,  tempat  cuci  tangan  dan  wajib  menggunakan  masker  bagi  pengguna  layanan  dan penyelenggara layanan. Lalu yang Kedua, penyelenggara pelayanan agar menganggarkan atau memberikan biaya komunikasi bagi yang bekerja dari rumah dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet kepada ASN untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Penyelenggaraan  pelayanan  yang  urgen  agar  tetap  berjalan  normal  dengan memperhatikan protokol pencegahan covid 19 berupa pengaturan jarak tempat duduk di loket, tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker bagi pengguna layanan dan penyelenggara layanan.  Lalu  yang  Kedua,  penyelenggara  pelayanan  agar  menganggarkan  atau  memberikan biaya  komunikasi  bagi  yang  bekerja  dari  rumah  dalam  bentuk  pulsa  telepon  atau  paket  data internet  kepada  ASN  untuk  menunjang  penyelenggaraan  operasional  kantor  dan  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada simpulan ini diperlukan tindakan penelitian lebih lanjut  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  publik  setelah  kenormalan  era  baru  atau  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Covid-19.

## REFERENSI
[1]  Munawar  Noor,  Transformasi  dan  Tantangan  Dalam  Urusan  Publik  di  Era  New  Normal , Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Volume 1 No. 21 Oktober 2020 Vol 1, No 21 (2020)
[2] Muhammad Irwan Nur Hamiddin, SE., MM Dr. Patta Rapanna, SE., M.Si, Kebijakan Publik dan Tantangan Pembangunan Ekonomi, Yayasan Barcode, 2020
[3] Dr. Arifin Tahir, M.Si., Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alfabeta, Bandung, 2014
[4] Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik, Universitas Negeri Malang Press, 2011
[5]  Sugiyono.  (2010).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Reseach  and  Development. Bandung: Alfabeta.
[6]  Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Reseach  Design:  Choosing  Among  Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
[7] Zed, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[8] https://menpan.go.id/
[9]  Keputusan  Presiden  No.  11/2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
[10]  Keputusan  Presiden  No.  12/2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
[11] www.ombudsman.go.id
[12] Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020