## PEMERINTAHAN SULTAN HASSANAL BOLKIAH DAN PERBANKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM (1984-2015M)
Oleh: 1 Surti Nurpita Sari dan 2 Herawati 1 Banyuasin, Ngawi.  Email: Nurpitasurti77@gmail.com 2 Dosen Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hera_uin@yahoo.co.id

## Abstract
Brunei Darussalam is one of the country in Southeast Asia that has a good stability in economic.  Natural  resources  are  managed  effectively  and  supported  by  various government  policies  become  the  main  factor  in  supporting  the  nation's  economic progress. By the nation's foundation of the Malay Islamic Beraja Philosophy (Falsafah Melayu Islam Beraja or MIB, Sultan Hassanal Bolkiah issues various policies including economics  policies.  Therefore,  it  is  not  surprising  if  most  of  the  policies  in  Brunei Darussalam are based on Islamic teachings. In the field of monetary for example, the Sultan  establishes  an  Islamic  bank  named  Tabung  Amanah  Islam  Brunei  (TAIB)  to prevent the public from interest or usury (riba). Sultan also sets a high tax and even prohibits  the  circulation  of  various  commodities  forbidden  in  Islam,  such  as  khamr (kinds of alcoholic drinks forbidden in Islam as like wine and liquor), and others.

## Keywords: Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, economic policy

## Abstrak
Brunei  Darussalam  adalah  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang  memiliki  iklim perekonomian  yang  stabil.  Kekayaan  alam  yang  dikelola  secara  efektif  dan  didukung berbagai  macam  kebijakan  pemerintah  menjadi  penyokong  utama  kemajuan perekonomian  bangsa.  Dengan  landasan  bangsa  berupa  falsafah  Melayu  Islam  Beraja (MIB), Sultan Brunei Darussalam saat ini yakni Sultan Hassanal Bolkiah mengeluarkan berbagai  kebijakan,  termasuk  kebijakan  ekonomi.  Maka  dari  itu  tidak  heran  jika sebagian  besar  kebijakan  Sultan  Brunei  Darussalam  dilandaskan  pada  ajaran  Islam. Dalam  bidang  moneter  misalnya,  Sultan  mendirikan  bank  Islam  bernama  Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) untuk menghindarkan masyarakat dari bunga atau riba. Sultan  juga  menetapkan  pajak  yang  tinggi  bahkan  melarang peredaran  berbagai komoditas yang diharamkan dalam Islam, seperti khamr , dan lainnya.
Kata Kunci : Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, Kebijakan Ekonomi

## A. PENDAHULUAN
Sultan  Hassanal  Bolkiah  merupakan  sultan  ke-29  Brunei  Darussalam.  Sultan menaiki  takhta  sejak  tahun  1967  ketika  Brunei  Darussalam  masih  berada  di  bawah Protektorat Inggris. Tahun 1984 Brunei Darussalam mendapat kemerdekaan dan mulai berjuang  sebagai  negara  yang  mandiri  dalam  segala  aspek,  termasuk  perekonomian. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada kekayaan alam berupa minyak dan dan gas alam.  Namun  demikian  usaha  pemerintah  cukup  keras  untuk  menghilangkan ketergantungan  tersebut.  Upaya  Diversifikasi  dilakukan  demi  kemajuan  dan peningkatan  perekonomian  bangsa.  Brunei  Darussalam  tercatat  sebagai  salah  satu negara maju di Asia Tenggara dengan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.

## B. KONDISI UMUM BRUNEI DARUSSALAM
Negara  Brunei  Darussalam  (NBD)  memliki  luas  wilayah  sekitar  5.875  km 2 dengan  penduduk  mencapai 393.372  jiwa  (2011). 1 Terletak di  ujung  utara  pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan dua wilayah Malaysia  yakni Sabah serta Sarawak.  NBD  juga  berbatasan  langsung  dengan  laut  Cina  Selatan  di  bagian  utara. Letak astronomis NBD berada pada 4 ○ LU-5 ○ LU dan 114 ○ BT-115 ○ BT. Wilayah Brunei Darussalam  terbagi  menjadi  empat  daerah,  yakni  Muara-Brunei,  Tutong,  Temburong, dan Belait.
Masyarakat  Brunei  Darussalam  terdiri  dari  berbagai  suku  yang  heterogen, tetapi  suku  Melayu  merupakan  suku  yang  paling  dominan.  Bahasa  melayu  juga dijadikan sebagai bahasa resmi, di samping penggunaan bahasa Inggris yang juga masih kuat  di  Brunei  Darussalam.  Penggunaan  bahasa  Inggris  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat Brunei Darussalam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh protektorat Inggris di negara ini. 2
NBD  menjadi  satu-satunya  negara  di  Asia  Tenggara  yang  masih  menganut sistem  pemerintahan  monarki  absolut.  Sistem  pemerintahan  ini  dipercaya  masyarakat Brunei Darussalam sebagai model sistem pemerintahan yang paling tepat untuk negara tersebut.  Sejak  abad  ke-6  M,  Brunei  Darussalam  telah  menggunakan  sistem beraja
1 Noor  Hira  Binti  Haji  Noor  Kaseh,  “Keharmonisan  Asas  Pembangunan  Ummah  di  Negara Brunei Darussalam”, makalah yang disampaikan pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) ke-38, 28-30 Oktober 2013, hlm. 7.
2 Departement  of  Information, Brunei  in  Brief (Brunei  Darussalam:  Departement  of Government Printing, 2013), hlm. 47.
Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah dan Perbankan Islam di Brunei Darussalam (1984-2015 M)
(monarki absolut), bahkan setelah Islam masuk pada abad ke-11 M. 3 Pada abad ke-14 M,  Islam  menjadi  agama  resmi  di  NBD  setelah  Sultan  Awang  Alak  Betatar  masuk Islam  dan  mengganti  namanya  menjadi  Sultan  Muhammad  Shah. 4 Islam  kemudian menjadi  aturan  hidup  bagi  masyarakat  Brunei  Darussalam.  Abad  ke-19  M,  Inggris datang  ke  Brunei  Darussalam  dan  membuat  perjanjian-perjanjian,  hingga  akhirnya menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara protektoratnya. Pengaruh Inggris sangat kuat  di  Brunei  Darussalam,  bahkan  dalam  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  Sultan, harus  mendapat  persetujuan  Residen  Inggris.  Masa  kepemimpinan  Sultan  Omar  Ali Saifuddin III (1950-1967 M) menjadi masa awal perjuangan Brunei Darussalam untuk mendapat  kemerdekaan.  Perjuangan  ini  dilanjutkan  oleh  Sultan  Hassanal  Bolkiah, hingga akhirnya pada tahun 1984 M, Brunei Darussalam diberikan kemerdekaan oleh Inggris dan diakui sebagai negara yang berdaulat.
Secara  umum,  kondisi  masyarakat  Brunei  Darussalam  terbagi  menjadi  dua golongan besar, yakni kaum bangsawan dan non-bangsawan. Kehidupan sosial Brunei Darussalam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aturan  Islam.  Banyak  hukum  Islam  yang diadopsi  sebagai  aturan  bermasyarakat  di  Brunei  Darussalam.  Masyarakat  Brunei Darussalam yang mayoritas muslim dan keberadaan Islam sebagai agama resmi negara menjadikan  Islam  sangat  berpengaruh  di  sana.  Meskipun  dianut  oleh  sebagian  besar masyarakat  Brunei  Darussalam,  negara  ini  tidak  melarang  keberadaan  agama  lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, dan lain sebagainya. 5
Perekonomian bangsa Brunei Darussalam ditopang oleh kekayaan alam berupa minyak  dan  gas  alam  yang  melimpah.  Dalam  menjalankan  proyek  pembangunan ekonominya,  Brunei  Darussalam  membuat  Rancangan  Kemajuan  Negara  (RKN) sebagai  acuan.  Melalui  RKN  ini,  Sultan  melakukan  berbagai  pembangunan  untuk
3 Berdasarkan  bukti  arkeologis  berupa  Tarsilah  atau  Selasilah  Brunai.  Tarsilah  merupakan prasasti  atau  batu  yang  berisi  tulisan  yang  di  dalamnya  memuat  silsilah  raja-raja  Brunei  Darussalam selama  masa  pemerintahan  Islam.  Bentuknya  seperti  sebuah  cermin,  dan  terbuat  dari  batu  pasir.  Pada bagian pinggirnya terdapat hiasan sulur dan tiga bunga yang masing-masing di pinggir serta bagian atas. Ruliyadi, “Brunei Darussalam di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1524)”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, Tidak dipublikasikan, hlm.19. 4 Abd.  Ghofur,  “Islam  dan  Politik  di  Brunei  Darussalam  (Suatu  Tinjauan  Sosio-Historis)”, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama , Volume 7, No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 54-55.
5 Presentase  penduduk  Brunei  Darussalam  berdasarkan  agama  yakni  sekitar  75,1%  penduduk yang beragama Islam, 9,4%  beragama  Kristen, 8,6% beragama Buddha, sisanya  yakni  6,9%  menganut agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan lainnya. Pew Research Center, “The Global Religious Lanscape: A Report  on  the  Size  and  Distribution  of  the  World’s  Major  Religious  Groups  as  of  2010”,  Washington D.C., 2012, hlm. 45.
meningkatkan  perekonomian  bangsanya.  Brunei  Darussalam  juga  masih  menerapkan sistem  ekonomi  terbuka,  sehingga  para  investor  dari  berbagai  belahan  dunia  dapat menanamkan modalnya di Brunei Darussalam. 6

## C. BIOGRAFI SINGKAT SULTAN HASSANAL BOLKIAH
Sultan  Hassanal  Bolkiah  merupakan  sultan  ke-29  Brunei  Darussalam. Dilahirkan dari pasangan Sultan Omar Ali Saifuddin III dengan Pengiran Anak Damit pada tanggal 15 Juli 1946 di Istana Darussalam, Bandar Brunei (sekarang: Bandar Seri Begawan). 7 Nama  lengkap  Sultan  beserta  gelarnya  yakni  Kebawah  Duli  Yang  Maha Mulia  (KDYMM) Paduka  Seri  Baginda  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah  Mu’izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 8
Sultan memperoleh pendidikan dasar Islam di surau Istana Darul Hana. Sejak tahun  1955,  Sultan  mulai  menempuh  pendidikan  formal  di  Sekolah  Melayu  Sultan Muhammad  Jamalul  Alam  (SMJA)  di  Bandar  Brunei.  Pendidikannya  dilanjutkan  di Sekolah  Jalan  Gurney  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia  pada  taun  1961.  Pada  tanggal  14 Agustus  1961,  Ia  kembali  ke  Brunei  Darussalam  untuk  dinobatkan  sebagai  putera mahkota. Pendidikan Sultan dilanjutkan di Victoria Institution dan pada tahun 1964 Ia kembali  ke  Brunei  Darussalam  untuk  melanjutkan  studi  di  Maktab  Sultan  Omar  Ali Saifuddien  (SOAS). Pendidikannya  kemudian  berlanjut  di  Akademi  Tentera  Diraja, Sandhrust, England sejak 1966 M. 9
Sultan Hassanal Bolkiah pernah menikah dengan 3 orang perempuan, namun hanya istri pertamanya yang saat ini tetap mendampinginya. Istri pertamanya bernama Her Majesty (HM) Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dipersunting pada tahun 1965 M dengan menghasilkan 6 orang anak. Istri kedua bernama HRH Pengiran Isteri Mariam yang dinikahi pada tahun 1981 M. Meskipun dikaruniai 4 keturunan, namun pernikahan ini  kandas  tahun  2003.  Istri  ketiga  bernama HRH  Pengiran  Isteri  Azrinaz  Mazhar
6 Salman  Munthe,  “Strategi  Implementasi  Sistem  Ekonomi  Islam  dalam  Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)”, Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam ,  Volume  1  No.  2, September 2015, hlm. 108.
7 Penggantian   nama   ini  dilakukan  tahun  1970  M  untuk  mengenang  jasa  Sultan  Omar  Ali Saifuddin III. Sultan Omar Ali Saifuddin memiliki gelar Paduka Seri Begawan Sultan.
8 Untuk pembahasan selanjutnya memakai nama Sultan Hassanal Bolkiah.
9 Awang Abdul Aziz bin Awang Juned, Islam di Brunei: Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang  Maha  Mulia  Paduka  Seri  Baginda  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkish  Mu’izzadin  Waddaulah,  Sultan dan  Yang  Dipertuan  Negara  Brunei  Darussalam (Bandar  Seri  Begawan:  Pusat  Sejarah  Brunei Darussalam, 1992), hlm. 1-3.
Hakim pada tahun 2005 M, namun kandas pada tahun 2010, meskipun sudah diberi 2 keturunan. 10
Sultan  Hassanal  Bolkiah  dinobatkan  sebagai  sultan  Brunei  Darussalam  sejak tanggal  5  Oktober  1967.  Pada  saat  itu  Brunei  Darussalam  masih  berada  di  bawah Protektorat  Inggris,  maka  dari  itu  salah  satu  yang  menjadi  perhatian  Sultan  Hassanal Bolkiah  ketika  memimpin  Brunei  Darussalam  adalah  mendapat  kemerdekaan negaranya.  Sultan  mengadakan  beberapa  perundingan  dengan  Residen  Inggris  untuk membicarakan tentang kedaulatan negara Brunei Darussalam.
Tahun  1971  M,  disepakati  perjanjian  baru 11 antara  Kesultanan  Brunei Darussalam  dan  Kerajaan  Inggris  yang  berisi  tentang  persetujuan  Kerajaan  Inggris untuk  memberikan  hak  sepenuhnya  bagi  Brunei  Darussalam  untuk  memiliki  kerajaan sendiri.  Perjanjian  ini  berlanjut  dengan  perjanjian  Persahabatan  dan  Kerjasama  yang ditandatangai  Sultan  Hassanal  Bolkiah  mewakili  Brunei  Darussalam  dan  Lord Goronwy-Roberts  mewakili  Kerajaan  Inggris. 12 Perjanjian  yang  dilakukan  pada  7 Januari  1979  di  Lapau,  Bandar  Seri  Begawan  ini  berisi  pengakuan  Inggris  atas kedaulatan wilayah Brunei Darussalam dan memberikan kewenangan untuk mengatur hubungan  dalam  negeri  serta  luar  negeri.  Pada  tahun  1984,  Brunei  Darussalam menyatakan kemerdekaannya dari Inggris dan berdiri sebagai negara yang merdeka, dan berdaulat.

## D. KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HASSANAL BOLKIAH

## 1. Arus Pendapatan Negara
Sumber pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari beberapa pos, yakni sumber daya alam, proses diversifikasi ekonomi, dan lain-lain. Pengelolaan pendapatan negara  ini  dilakukan  oleh  institusi  negara  bernama  baitul  mal.  Baitul  mal  ini  sudah
10 http://dcyberinfo.blogspot.co.id/2012/06/gambar-keluarga-diraja-brunei.html  diakses  pada tanggal 30 Desember 2016.
11 Brunei Darussalam telah melakukan perjanjian dengan Kerajaan Inggris pada tahun 1888 M yang  berisi  kesepakatan  bahwa  Kerajaan  Inggris  akan  melindungi  Brunei  Darussalam  dari  upaya kristenisasi  oleh  Spanyol  yang  saat  itu  sudah  berada  di  Filiphina  Selatan.  Perjanjian  ini  dilanjutkan dengan  kesepakatan  pada  tahun  1906  M  yang  menjadikan  Inggris  dapat  ikut  campur  tangan  langsung dalam pengelolaan negara Brunei Darussalam. Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara, jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 424.
12 Awang  Mohd.  Jamil  Al-Sufri, Melayu  Islam  Beraja:  Hakikat  dan  Hasrat (Bandar  Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2008), hlm. 12-13.
dibentuk  sejak  tahun  1990  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Brunei Darussalam.
Sumber pendapatan yang pertama berasal dari sumber daya alam. Minyak dan gas  alam  menjadi  sumber  daya  alam  yang  paling  diandalkan  di  Brunei  Darussalam. Keberadaan  dua  sumber  daya  alam  ini  menjadi  tumpuan  bagi  pendapatan  Brunei Darussalam.  Sejak  tahun  1928,  Brunei  Shell  Petroleum  (BSP)  menemukan  sumber minyak  di  daerah  Seria.  Pasca  penemuan  ini,  minyak  menjadi  komoditas  ekpor  yang menguntungkan.  Pada  masa  awal  kemerdekaan,  pertumbuhan  ekonomi  di  Brunei Darussalam kurang stabil dan ekspor minyak juga menurun. Kondisi ini berbalik sejak tahun 1999 dan seterusnya yang mana kondisi perekonomian Brunei Darussalam mulai stabil  dan  ekspor  minyak  meningkat.  Peningkatan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari penemuan lokasi pengeboran minyak yang baru, yakni di Merpati dan Bugan. Negara utama  yang  mengimpor  minyak  dari  Brunei  Darussalam  antara  lain  Amerika  Serikat, Korea Selatan, dan Singapura. 13
Sementara produksi terhadap gas alam baru dimulai sejak tahun 1972. Produksi gas  meningkat  setelah  satu  dekade,  bahkan  Brunei  Darussalam  dinobatkan  sebagai negara  eksportir  gas  alam  terbesar  keempat  di  dunia.  Sejak  tahun  2000,  pemerintah Brunei Darussalam membuat kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan gas. Regulasi ini mengatur  tentang  usaha  peningkatan  produksi  dan  ekspor  gas  alam,  namun  tetap memprioritaskan  kebutuhan  nasional.  Negara  utama  pengimpor  gas  alam  Brunei Darussalam adalah Jepang. Keberadaan gas sebagai salah satu tumpuan perekonomian Brunei  Darussalam  dinilai  cukup  menjanjikan.  Sumber  energi  yang  lebih  murah  dan ramah lingkungan ini banyak dibutuhkan oleh negara-negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan untuk mengurangi kebutuhan terhadap minyak mentah.
Tahun  2009  M,  minyak  dan  gas  menyumbang  sebesar  87%  dari  pendapatan Negara  Brunei  Darussalam. Terdapat  empat  perusahaan  yang  mendominasi  produksi minyak  dan  gas  di  Brunei  Darussalam.  perusahaan  tersebut,  antara  lain Brunei  Shell Petroleum (gabungan  saham  dari Royal  Dutch  Shell dan  Pemerintah  Brunei Darussalam), Brunei LNG, Brunei Coldgas (gabungan saham dari Royal Dutch Shell ,
13 Abdul  Malik  Kamis  dan  Thirunaukarasu  Subramaniam,  “Sejarah  Ekonomi  Negara  Brunei Darussalam”, JATI , Volume 21, Desember 2016, hlm. 97-98.
Pemerintah  Brunei  Darussalam,  dan Mitsubishi  Corporation ),  dan Brunei  Shell Marketing .
Selain  bergantung  pada  sumber  daya  alam,  Brunei  Darussalam  juga mengembangkan  diversifikasi  ekonomi. Diversifikasi  adalah  penganekaragaman  atau inovasi  produk  atau  bidang  usaha  yang  diyakini  mampu  menambah  daya  dorong perekonomian sebuah negara. Usaha ini dilakukan untuk kebutuhan untuk memperkecil resiko fluktuasi harga minyak dan kebutuhan untuk membuka lapangan pekerjaan baru karena pertumbuhan penduduk Brunei Darussalam yang cepat. 14
Sejak  tahun  1986  M,  Brunei  Darussalam  melakukan  usaha-usaha  untuk melakukan  variasi  terhadap  pemasukan  negara.  Negara  kecil  di  Asia  Tenggara  ini berusaha  melakukan  pengembangan secara  intensif  terhadap  beberapa  industri,  yakni industri pangan, properti, barang pecah-belah dan ubin, industri pakaian, semen, industri beton,  industri  obat-obatan,  industri  kayu,  serta  industri  kaca.  Industri  pangan  halal menjadi salah satu kebijakan yang mulai dikembangkan Brunei Darussalam sejak tahun 2007, dengan nama Brunei Halal. Pengembangan industri pangan halal ini tidak dapat dilepaskan dari usaha Sultan Hassanal Bolkiah untuk menjamin kehalalan makanan bagi penduduknya,  sebagaimana  Islam  dalam  mengatur  masalah  makanan.  Di  samping mengembangkan  beberapa  sektor  perindustrian  tersebut,  Brunei  Darussalam menyokong dengan pembukaan investasi asing, terutama untuk pembangunan daerah- daerah perindustrian.
Selain  sektor  perindustrian,  sektor  perhutanan  juga  menjadi  perhatian  bagi pemerintah Brunei Darussalam. Letak negara Brunei Darussalam yang berada di daerah katulistiwa menjadikan hutan Brunei Darussalam memiliki potensi yang besar. Wilayah Brunei  Darussalam  sebagian  besar  ditutupi  oleh  hutan  yakni  sekitar  81%.  Terdapat banyak jenis hutan di  Brunei Darussalam, mulai dari hutan mangrove, hutan gambut, rawa,  padang  rumput,  dan  lainnya.  Meskipun  potensi  hutannya  besar,  tetapi  Sultan menerapkan  kebijakan  pelarangan  mengekspor  sumber  daya  alam  dari  hutan.
14 Saiful  Islam  dan  Zawawi  Bahari,  “Energi  Commodities  for  Economic  Growth  of  Brunei Darussalam”, Makalah disampaikan dalam Third IAEE  Asian  Conference, International Association of Energy  Economics  dengan  tema  “Growing  Energy  Demand,  Energy  Security  and  the  Environment  in Asia”. Jepang, 20-22 Februari 2012, hlm. 8.
Pemanfaatan  hutan  hanya  dilakukan  untuk  kebutuhan  dalam  negeri  dengan  izin  dari pemerintah. Setiap tahun produksi kayu dibatasi hanya sebanyak 100.000 m 2 . 15
Selain beberapa pos pemasukan tersebut, Brunei Darussalam juga menjadikan zakat  sebagai  pendapatan  negara.  Meskipun  demikian,  pengalokasian  zakat  tetap disandarkan  pada  aturan  Islam,  sebab  tidak  sembarang  orang  dapat  menerima  harta zakat  ini.  Pendistribusian  uang  zakat  ini  dikembalikan  sebagaimana  Islam  mengatur, yakni  diberikan  kepada  8  asnaf  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  al-Quran terjemahan surat At-Taubah ayat 60 ,
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 16
Dari  delapan  asnaf  penerima  zakat  tersebut,  pemerintah  Brunei  Darussalam memprioritaskan tiga golongan yakni fakir, miskin, dan mualaf. Dana zakat yang telah terkumpul  dijadikan  satu  dalam  Kumpulan  Wang  Zakat.  Dana  zakat  ini  kemudian didistribusikan  dalam  bentuk  bantuan-bantuan,  seperti  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Ada  juga  pos  pendapatan  yang  bisa  diperoleh  negara  dari  hutang,  terutama untuk  melakukan  berbagai  proyek  besar.  Namun  demikian,  dalam  pandangan  Sultan, hutang  merupakan  salah  satu  beban  yang  bisa  berakhir  pada  petaka.  Sebab,  dalam hutang, terjadi kesepakatan oleh kedua pihak, baik dalam bentuk bunga atau perjanjian yang  mengikat.  Maka  dari  itu,  Brunei  Darussalam  tidak  mengambil  hutang  untuk membiayai pengeluaran negaranya. 17

## 2. Arus Pengeluaran Negara
Arus  pengeluaran  negara  dapat  dilihat  dari  Rancangan  Kemajuan  Negara (RKN)  yang  menjadi  acuan  bagi  pembangunan  negara.  RKN  pertama pascakemerdekaan dibuat tahun 1985 (RKN ke-5). Rencana pengembangan negara lima
15 Shamim  A.  Shiddiqui,  dkk.  “Economic  And  Social  Policies  of  Brunei:  An  Empirical Analysis”, Philippine Review of Economics and Business , Volume XXXIII, No. 1, Juni 1996, hlm. 8-9.
16 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan  Terjemahannya (Bandung:  CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 196.
17 Jabatan Penerangan, Kumpulan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah  Mu’izzaddin  Waddaulah,  Sultan  dan  Yang  di-Pertuan  Negara  Brunei Darussalam Tahun 2012 (Brunei Darussalam: Borneo Printers & Trading Sdn Bhd, 2015), hlm. 13.
tahunan  ini  memberi  penekanan  terhadap  pengembangan  industri  pangan  dan mengurangi  ketergantungan  terhadap  minyak  dan  gas.  Dalam  RKN  ini  pemerintah bahkan  telah  merencanakan  500  buah  proyek  untuk  menyejahterakan  rakyat,  dengan anggaran  sebesar  BND  3,700  juta.  Upaya  penyejahteraan  rakyat  ini  dilakukan pemerintah  dengan  cara  memaksimalkan  sumber  daya  milik  negara,  mengalokasikan keuangan  pada  sektor  produktif,  memperbaiki  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan memajukan perindustrian lokal.
Pemerintah  Brunei  Darussalam  memberikan  pengalokasian  yang  besar terhadap pelayanan sosial, yakni mencapai 29% dari seluruh anggaran negara. Sekitar 20% digunakan untuk mengurusi kebutuhan umum, sementara untuk urusan transportasi dan perhubungan, pemerintah mengalokasikan 11%. Selain itu untuk keamanan, untuk fasilitas umum, untuk urusan perusahaan dan perdagangan, serta untuk lain-lain masing- masing 10%. Negara Brunei Darussalam juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembangan agama Islam. Pendanaan ini meliputi pembuatan sekolah agama, pendirian masjid, dan kegiatan dakwah terhadap masyarakat non-muslim.

## E. KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan  moneter adalah  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan pengaturan  uang  dan  suku  bunga.  Penetapan  kebijakan  moneter  ini  ditujukan  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara.  Selain  itu  pemerintah  suatu  negara berusaha  menstabilkan  harga  dengan  kebijakan  moneter  ini.  Dengan  demikian  inflasi dapat  ditekan.  Dalam  kebijakan  moneter,  pembahasan  terkait  mata  uang  dan  institusi yang  mengelola  keuangan.  Sebagai  media  tukar,  mata  uang  memiliki  posisi  penting dalam perekonomian suatu negara. Selain itu mulai dididirikan beberapa institusi untuk mengelola urusan keuangan ini.

## 1. Mata Uang Brunei Darussalam
Kebijakan Sultan Hassanal Bolkiah menyangkut mata uang Brunei Darussalam dapat dilihat dari Perjanjian Kesalingbolehtukaran Mata Wang dengan Singapura, dan Malaysia  pada  tahun  1967.  Berdasarkan  perjanjian  ini, ketiga  negara  tersebut  untuk saling  menerima  uang  kertas  dan  koin  tanpa  biaya  perubahan.  Perjanjian  dari  ketiga negara ini bertahan hingga tahun 1973 M, ketika akhirnya Malaysia memutuskan untuk mengakhiri  kesepakatan  tersebut.  Sementara  Brunei  Darussalam  dan  Singapura  tetap
melanjutkan  perjanjian  hingga  saat  ini. Perjanjian  ini  dianggap  menguntungkan  bagi keduanya,  sebab  dapat  mempermudah  aktivitas  perdagangan,  pariwisata,  dan investasi. 18 Sejak  saat  itu  juga,  tugas  untuk  melakukan  pencetakan  uang  dilimpahkan kepada lembaga bernama Brunei Currency Board (BCB).
Pascakemerdekaan,  Brunei  Darussalam  menerbitkan  mata  uang  pada  tahun 1989  M.  Semua  nominal  mata  uang  kertas  yang  sebelumnya  dicetak  dengan  gambar baru, yakni gambar Sultan Hassanal Bolkiah di bagian depan, dan gambar pemandangan Kampong  Ayer  di  bagian  belakang.  Brunei  Darussalam  juga  pernah  melakukan pencetakan  uang  kertas  edisi  terbatas  untuk  memperingati  Jubli  Perak  Kebawah  Duli Yang  Maha  Mulia  Paduka  Seri  Baginda  Sultan  dan  Yang  Di-Pertuan  Negara  Brunei Darussalam  pada  tahun  1992  M.  Pada  tahun  tersebut,  Sultan  Hassanal  Bolkiah  resmi bertahta selama 25 tahun sejak diangkat sebagai Sultan Brunei Darussalam tahun 1967 M.  Mata  uang  edisi  spesial  ini  memiliki  nominal  BND  25. 19 Pada  tahun  2004,  BCB berganti nama menjadi Brunei Currency and Monetary Board (BCMB).
Pencetakan  uang  secara  mandiri  oleh  pemerintah  Brunei  Darussalam merupakan  bentuk  berdaulatnya  negara  ini.  Selain  itu,  penggunaan  gambar  Sultan  di berbagai  jenis  uang  menjadikan  legitimasi  kekuasaan  tertinggi  Brunei  Darussalam berada  di  tangan  sultan.  Pemerintah  Brunei  Darussalam  juga  menampilkan  beberapa gambar tempat penting di negara ini untuk mengenalkan kebudayaan yang ada di Brunei Darussalam.

## 2. Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)
Brunei  Darussalam  telah  memiliki  beberapa  bank  konvensional  yang beroperasi  sejak  masa  Residen  Inggris. Berikut  beberapa  bank di  Brunei  Darussalam antara lain Standard Chartered Bank (1958), Baiduri Bank Berhad (1994), Hongkong & Shanghai  Banking  Corporation  Ltd  (HSBC),  Malayan  Banking  Berhad  (MayBank), RHB  Bank  Berhad  (1965),  United  Overseas  Bank  Ltd.,  dan  The  National  Bank  of Brunei  Darussalam  (NBB).  Tahun  1987,  Sultan  Brunei  Darussalam  melakukan penutupan  terhadap  NBB  karena  melakukan  penipuan  skala  besar  dalam manajemennya.
18 Pelita Brunei, 5 Juli 2017.
19 http://www.ambd.gov.bn/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?  diakses  pada  tanggal  12  Januari 2018.
Beberapa  bank  konvensional  tersebut  menggunakan  sistem  bunga.  Sistem bunga  atau  sistem  riba  ini  sebenarnya  bertentangan  dengan  falsafah Negara  Brunei Darussalam  yang  menjadikan  Islam  sebagai  peraturan  hidup.  Maka  dari  itu  Sultan Hassanal Bolkiah kemudian mengeluarkan titahnya pada tahun 1990 M untuk pendirian sebuah bank yang tidak menggunakan sistem ribawi. Pada Persidangan Majelis Ugama Islam  Brunei  (MUIB)  keempat  di  KHEUB,  Bandar  Seri  Begawan  pada  tanggal  25 September 1990, Sultan menyampaikan bahwa keberadaan bank-bank Islam merupakan sebuah fardhu kifayah, sehingga Brunei Darussalam juga harus menunaikan kewajiban ini  untuk  mengurusi  bidang  keuangan  Islam.  Selain  itu,  keberadaan  bank  Islam  juga diyakini  mampu  memaksimalkan  potensi  masyarakat  Brunei  Darussalam  yang mayoritas muslim, serta dapat mengurangi dampak krisis ekonomi melalui mekanisme pengaturan ekonomi dalam Islam.
Keberadaan bank Islam menurut Sultan Hassanal Bolkiah adalah suatu instansi penting  untuk  menunjang  kehidupan  perekonomian  bangsa.  Pengurusan  bank konvensional  yang  mengandung  riba  harus  digantikan  dengan  bank  Islam  sehingga umat  muslim  dapat  melakukan  kegiatan  ekonomi  tanpa  takut  akan  dosa  riba.  Bank Islam sudah berdiri di berbagai negara-negara yang mayoritas muslim, sehingga Brunei Darussalam juga dianggap perlu mendirikan bank Islam. 20
Dari  titah  tersebut  mengisyaratkan  bahwa Sultan benar-benar  ingin mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terkhusus bidang ekonomi. Sebagaimana  terdapat  dalam  kitab  suci al-Quran surat Al-Baqarah  ayat  275  yang terjemahannya menyebutkan tentang haramnya riba,
Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka  berkata  bahwa  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… 21
Kerjasama  dengan  Malaysia  dilakukan  oleh  Sultan  Hassanal  Bolkiah  guna melancarkan  usaha  pembentukan  bank  Islam  di  Brunei  Darussalam.  Sultan  Brunei Darussalam  berharap  Malaysia  dapat  memberi  bantuan  tenaga-tenaga  ahli  untuk
20 Juned, Islam di Brunei, hlm. 185 21 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, hlm. 47.
mengajari  masyarakat  Brunei  Darussalam  tentang  pengelolaan  bank  Islam  yang didirikan di Brunei Darussalam. 22
Pendirian  bank  Islam  dimulai  dari  pembentukan  Jawatankuasa  Penubuhan Bank  Islam  Brunei  Darussalam  (JPBIBD)  yang  kemudian  melakukan  pertemuan- pertemuan. Pada  September  1991  M,  Sultan  Hassanal  Bolkiah  meresmikan pembentukan  bank  Islam  yang  dinamakan  Tabung  Amanah  Islam  Brunei (TAIB). Pembentukan  TAIB  ini  dituangkan  dalam  sebuah  dokumen  yang  dinamakan “Perbadanan  Tabung  Amanah  Islam  Brunei  Darussalam  1991”. 23 Pembukaan  resmi TAIB  dilakukan  di  Bangunan  Perdagangan  Bumiputera,  Jalan  Cator,  Bandar  Seri Begawan. Tujuan utama pembentukan TAIB ini tidak terlepas dari usaha Sultan dalam menerapkan  Islam  sebagai  cara  hidup  dan  juga  usaha  untuk  mengembangkan  sosio- ekonomi umat Islam. Selain itu, Sultan juga hendak mengarahkan umat Islam agar uang yang akan digunakan berangkat haji dapat disimpan di lembaga keuangan yang bebas riba. 24 Pada perkembangannya, TAIB juga dibangun di beberapa wilayah lain di Brunei Darussalam seperti Belait, dan Tutong.
Sultan  Hassanal  Bolkiah  tidak  hanya  mendirikan  TAIB  sebagai  bank  yang berbasis syariah  Islam,  Ia kemudian mengubah sistem bank konvensional  yang sudah ada dengan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Legalisasi kebijakan ini dituangkan dalam  undang-undang  baru  yang  dibuat  tahun  1992  M  yakni  “The  Islamic  Banking Order,  1992”.  Pasca  pembentukan  undang-undang  ini  yakni  tahun  1993  M, Sultan memerintahkan  The  International  Bank  of  Brunei  untuk  merujuk  pada  sistem berdasarkan  syariah  Islam,  dan  kemudian  mengganti  namanya  menjadi  Bank  Islam Brunei Darussalam Berhad atau The Islamic Bank of Brunei Berhad (IBB). Tahun 2000 M,  Bank  Pembangunan  Brunei  (DBB)  juga  diganti  namanya  menjadi  Bank Pembangunan Islam Brunei (IDBB).
22 Juned, Islam di Brunei, hlm. 186.
23 Mohd  Roselan  bin  Haji  Mohd  Daud,  Perbankan  dan  Kewangan  Islam  di  Negara  Brunei Darussalam:  Perkembangan  dan  Cabaran-cabaran,  Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar  Hari Kebangsaan dengan tema Patriotisme Teras Keteguhan Negara “20 Tahun Merdeka: Pencapaian dan Hala Tuju”, di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Brunei Darussalam pada 12-14 Mei 2004, hlm. 2.
24 Juned, Islam di Brunei, hlm. 189-191.

## 3. Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)
Pada  bulan  Juli  2010  M,  Sultan  Hassanal  Bolkiah  menyampaikan  titahnya untuk  membentuk  sebuah  organisasi  yang  keuangan  yang  dianggap  penting  demi mengatur kestabilan keuangan negara. Lembaga keuangan tersebut dinamakan Autoriti Monetari  Brunei  Darussalam  (AMBD).  Tujuan  pendiriannya  adalah  untuk  dapat bertanggungjawab  terhadap  dasar-dasar  kebijakan  moneter  negara,  termasuk  menjadi pengawas  keuangan  negara  Brunei  Darussalam.  Meskipun  sudah  direncanakan  sejak pertengahan  tahun  2010,  AMBD  baru  resmi  didirikan  sejak  1  Januari  2011  melalui Titah Awal Tahun Baru Masihi 2011. Sultan menyampaikan akan mendirikan sebuah institusi  keuangan  untuk  menjaga  kestabilan  dan  keteraturan  dalam  pengaturan keuangan  negara.  Institusi  tersebut  dinamakan  Autoriti  Monetari  Brunei  Darussalam (AMBD). 25
Pembentukan AMBD ini bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan di Brunei Darussalam.  Upaya  pemerintah  Brunei  Darussalam  mencapai  dan  memelihara sistem  keuangan  yang  sehat  dan  dinamis,  dengan  menerapkan  langkah-langkah  yang tepat dan memulai reformasi sektor keuangan yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

## F. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang menyangkut pengaturan anggaran  pengeluaran  dan  pendapatan  pemerintah.  Sumber  pendapatan  negara  dapat diperoleh dari berbagai hal, termasuk sumber daya alam, pajak, dan lainnya. Meskipun sumber  pendapatan  utama  Negara  Brunei  Darussalam  berasal  dari  sumber  daya  alam (minyak dan gas alam), tetapi usaha Sultan untuk melakukan diversifikasi ekonomi juga cukup  berimbas.  Diversifikasi  ekonomi  menjadi  sumber  pendapatan  alternatif  karena cadangan minyak dan gas alam Brunei Darussalam dianggap sangat terbatas.
Pajak  merupakan  salah  satu  pembahasan  penting  dalam  kebijakan  fiskal.  Di Brunei  Darussalam  terdapat  beberapa  pajak  yang  ditarik.  Pajak  tersebut  antara  lain pajak  perusahaan,  pajak  rokok  dan  industri  tembakau,  pajak  bumi,  dan  pajak  barang-
25 http://pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID=  diakses  pada  tanggal  15  Januari 2018.
barang  khusus.  Sementara  pajak  pribadi,  dan  pajak  terhadap  masuknya  bahan-bahan kebutuhan pokok tidak ditarik pajak.

## 1. Pajak Perusahaan
Pajak  Perusahaan  merupakan  pajak  yang  ditarik  oleh  Pemerintah  Brunei Darussalam  kepada  perusahaan-perusahaan  yang  berdiri  di  negara  tersebut,  baik peusahaan lokal maupun asing. Bagi penduduk  Brunei Darussalam, pajak ditarik atas seluruh hasil pendapatan perusahaan, sementara bagi penduduk asing, pajak dikenakan atas  pendapatan  yang  bersumber  dari  Brunei  Darussalam  atau  keuntungan  dari  bisnis cabang yang didirikan di Brunei Darussalam. Tujuan penetapan pajak ini yakni untuk mengontrol keberadaan perusahaan agar tetap berada dalam kontrol pemerintah. Tarif pajak perusahaan ini fluktuatif sejak ditetapkan sebesar 30% pada tahun 2007. Angka ini  berubah  menjadi  27,5%  pada  tahun  2008.  Tarif  pajak  berkurang  lagi  tahun  2009 menjadi 25,5% dan berubah lagi tahun 2010 menjadi 23,5%. Sejak tahun 2011, pajak perusahaan ditetapkan sebesar 22% dan terakhir pada tahun 2015  yang  mana besaran pajak hanya 20%. 26

## 2. Pajak Rokok dan Industri Tembakau
Pajak  rokok  dan  industri  tembakau  merupakan  pajak  yang  ditetapkan pemerintah  Brunei  Darussalam  untuk  mengontrol  peredaran  rokok  di  negara  tersebut. Menurut  pemerintah,  kesehatan  menjadi  faktor  yang  cukup  diperhatikan  oleh pemerintah Brunei Darussalam. Sultan melakukan usaha-usaha dalam menjaga populasi Brunei Darussalam agar terhindar dari penyakit yang dianggap mengancam. Salah satu penyakit  yang  dianggap  serius  adalah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  rokok.  Dalam titahnya  sejak  tahun  1996  M,  Sultan  sering  menyinggung  regulasi  untuk  menekan distribusi  tembakau  dan  rokok  di  Brunei  Darussalam.  Di  samping  itu,  peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan juga dilakukan untuk menjaga harapan hidup masyarakat Brunei Darussalam yang notabene berpenduduk sedikit.
Usaha  Sultan  menekan  konsumsi  rokok  di  Brunei  Darussalam  dilakukan dengan beberapa upaya, seperti menandatangani The WHO Framework Convention om Tobbaco Control (WHO FCTC), menetapkan tarif pajak dan harga  yang tinggi untuk
26 http://www.mof.gov.bn/index.php/type-of-taxes/income-tax diakses  pada  tanggal  27 November 2017.
tembakau dan rokok, dan lainnya. 27 Sejak tahun 2011, Sultan menetapkan keharaman rokok.  Meskipun  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi,  tetapi  berdasarkan  penelitian mutakhir,  rokok  mengandung  4000  bahan  kimia  beracun,  sehingga  penggunaannya dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  sia-sia  dan  membahayakan  kesehatan  masyarakat Brunei  Darussalam.  Bagi  para  perokok,  Sultan  juga  mendirikan  Klinik  Berhenti Merokok  untuk  menangani  mereka  yang  benar-benar  ingin  berhenti  merokok.  Tarif pajak  yang  ditetapkan  pemerintah  Brunei  Darussalam  untuk  rokok  terbilang  cukup tinggi yakni mencapai 72%. Ini berarti setiap batang rokok dikenakan BND 0,25. 28

## 3. Pajak Bumi
Pajak  lain  yang  pernah  diterapkan  di  Brunei  Darussalam  adalah  pajak  bumi. Pajak  bumi  dibuat  dalam  beberapa  tingkatan.  Tingkatan  pertama  adalah  tanah  yang memiliki  nilai  BND3,000  hingga  BND5,000  dikenakan  pajak  sebesar  1%.  Sementara tingkatan kedua adalah tanah yang memiliki nilai lebih dari BND10 juta dikenakan tarif 20%. Pajak bumi dikenakan kepada semua barang tidak bergerak  yang  ada di Brunei Darussalam,  dan  barang-barang  bergerak  yang  dimiliki  seseorang  yang  tinggal  di Brunei Darussalam. Selain itu pajak bumi ini juga dikenakan pada barang-barang yang berada di Brunei Darussalam meskipun pemiliknya tidak tinggal di Brunei Darussalam. Pajak bumi ini telah dihapuskan sejak 1 Januari 2013.

## 4. Pajak Lainnya
Sementara  itu, Brunei  Darussalam  membebaskan  bea  ekspor,  dan bea  cukai, terutama pada  bahan  makanan serta  barang  untuk  keperluan  industri.  Untuk  barang khusus seperti alkohol, Brunei Darussalam telah mengaturnya dalam Excise Act tahun 2006. Meskipun penjualan alkohol merupakan suatu hal  yang dilarang, tetapi alkohol tidak  dikenai  pajak.  Pajak  lain  yang  ditiadakan  di  Brunei  Darussalam  adalah  pajak pertambahan nilai.
Bea cukai dibebaskan agar biaya produksi industri lokal lebih rendah, sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
27 Hardi  Alunaza,  “Kebijakan  Pemerintah  Brunei  Darussalam  Meratifikasi  Th  WHO Framework  Convention  on  Tobacco  Control”, Dauliyah  Journal  of  Islamic  and  International  Studies , Volume 1, No. 2, Agustus 2016, hlm. 180-181.
28 Abdillah  Ahsan,  dkk,  “Beban  Konsumsi  Rokok,  Kebijakan  Cukai  dan  Pengentasan Kemiskinan”,  laporan  penelitian  untuk  Komisi  Nasional  Perlindungan  Tembakau.  Lembaga  Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm. 55-56.
Selain  itu  untuk  mendorong  penduduk  Brunei  Darussalam  untuk  melakukan  aktivitas produksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehingga  dapat  meninggalkan  ketergantungan terhadap  bahan  impor.  Sementara  untuk  barang  khusus  seperti  alkohol  diatur  cukup ketat, sebagai salah satu usaha Sultan untuk menjadikan Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Brunei Darussalam.

## G. PENGARUH TERHADAP BRUNEI DARUSSALAM
Kebijakan  merupakan  hasil  dari  suatu  keputusan  setelah  melalui  pemilihan alternatif  yang  tersedia  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk mencapai  tujuan tertentu  secara  efektif.  Tujuan  utama  pembentukan  kebijakan  tidak terlepas  dari  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun  demikian,  negara secara  umum  juga  dapat  merasakan  pengaruh  dari  penerapan  kebijakan-kebijakan publik.  Kebijakan  ekonomi  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  pengaruhnya  cukup dirasakan oleh negara.
Perekonomian  Brunei  Darussalam  dijalankan  berdasarkan  Rancangan Kemajuan Negara (RKN). Sejak masa kemerdekaan, Brunei Darussalam telah membuat sebanyak 6 RKN, yakni RKN Kelima (1985-1990), RKN Keenam (1991-1995), RKN Ketujuh  (1996-2000),  RKN  Kedelapan  (2001-2005),  RKN  Kesembilan  (2007-2012), dan RKN Kesepuluh (2012-2017). Meskipun tidak semua rencana-rencana dalam RKN dapat  direalisasikan,  namun  RKN  menjadi  pedoman  pengembangan  perekonomian Brunei Darussalam.
Pengaruh yang dirasakan oleh negara terkait penerapan kebijakan ekonomi ini dapat  berbentuk  prestasi  atau  penghargaan,  reputasi  negara,  peningkatan  hubungan dengan negara lain, kepercayaan dari negara lain, dan lainnya. Pengaruh dapat berupa hal  yang  positif,  maupun  negatif.  Pengaruh  ini  pun  juga  dirasakan  Negara  Brunei Darussalam  ketika  Sultan  menerapkan  aturan-aturan  yang  disesuaikan  dengan  dasar negara  MIB.  Upaya  mengubah  iklim  perekonomian  Brunei  Darussalam  yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh Inggris beralih menjadi perekonomian yang sesuai syariat Islam.

## 1. Pengaruh bagi Negara Brunei Darussalam
Kebijakan  ekonomi  Sultan  Hassanal  Bolkiah  telah  memberikan  beberapa pengaruh  positif  bagi  negara  Brunei  Darussalam,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Pengaruh  pertama  adalah  penghargaan  bagi  negara  Brunei  Darussalam  di kancah  internasioal.  Penghargaan  didapat  dalam  beberapa  kategori.  Misalnya Brunei Darussalam  menjadi  negara  terkaya  keempat  menurut  The  Guiness  Book  of  Records berdasarkan  pendapatan  perkapita  tahunan  yakni  USD17,000  pada  tahun  1987. 29 Sepanjang tahun 1984-2008, sektor perindustrian Brunei Darussalam mengalami kadar rata-rata  pertumbuhan  5,4%  dalam  setahun.  Dengan  sumbangan  tertinggi  pada  tahun 1997 dan 2006 yakni mencapai 846 juta dolar.
Negara  ini  juga  mendapat  posisi  nomer  satu  dalam  kategori  Kestabilan Makroekonomi  pada  tahun  2010  M.  Survei  ini  dilakukan  oleh The  World  Economic Forum dan dituangkan dalam sebuah laporan yakni Global Competitiveness Report . Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Sultan Hassanal Bolkiah dalam Titah Sempena Hari Keputeraan KDYMM Yang Ke-64 Tahun pada Juli 2010 M, yang berbunyi,
...  Alhamdulillah,  satu  berita  memberangsangkan  berdasarkan The  World Economic Forum’s (WEF) Global Comptetitiveness Report 2008-2009 , negara kita  telah  menduduki  tempat  teratas  dari  sudut  pengurusan  hutang  kerajaan, dengan mengambilk kira negara ini tidak mempunyai hutang awam, sementara itu,  negara  juga  menempati  kedudukan  kedua  daripada  134  buah  negara dari aspek kekukuhan makroekonomi... 30
Pengaruh  positif  lainya  adalah  meningkatnya  hubungan  Brunei  Darussalam dengan negara lain. Reputasi ekonomi yang meningkat dan stabil menjadikan negara- negara lain memiliki kepercayaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam.  Sejak  masa  kemerdekaan  tahun  1984,  Brunei  Darussalam  bergabung dengan ASEAN, dan organisasi dunia seperti Organisation of Islamic Conference (OIC) atau  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI), The  United  Nation (UN)  atau  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), The Commonwealth , the Non-Alignment Movement (NAM) atau Gerakan  Non-Blok  (GNB)  sejak  1992, World  Trade  Organisasi (WTO), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), dan Asia-Europe Meeting (ASEM).
29 Ranjit  Singh,  “Brunei  Darussalam  in  1987:  Coming  to  Grips  With  Economic  and  Political Realities”. Southeast Asian Affairs , 1988, hlm 63.
30 pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID=126  diakses  pada  tanggal  19  Oktober 2017.
Selain  pengaruh  positif,  terdapat  pula  pengaruh  negatif  yang  muncul  dari kebijakan  ekonomi  Sultan  Hassanal  Bolkiah,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Salah satunya adalah reputasi keluarga Sultan yang terkenal hidup bermewah- mewahan, padahal di sisi lain, Sultan selalu menggembor-gemborkan hidup hemat bagi rakyatnya.  Selain  itu,  sultan  diketahui  memiliki  koleksi  mobil-mobil  mewah  yang jumlahnya mencapai 7.000 unit. Bahkan salah satu mobil Rolls-Royce dilapisi dengan emas  24  karat.  Istana  Nurul  Iman  yang  ditempati  Sultan  juga  dikenal  sebagai  istana terbesar di dunia dengan luas 200.000 m 2 . 31
Gaya  hidup  bermewah-mewahan  ini  juga  dijalani  oleh  keluarga  Sultan, sehingga  berpotensi  untuk  menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan  negara. Sebab pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, bisa diselewengkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  keluarga  kerajaan  yakni,  Pangeran  Jefri  Bolkiah  (adik  Sultan  Hassanal Bolkiah). Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan Brunei Darussalam tahun 1990. Ia menggelapkan uang sebesar 8 miliar pounsterling dari Otoritas Investasi Brunei. 32
Pengaruh  negatif  lain  yang  muncul  adalah  pengaruh  asing  yang  masih  kuat terhadap kehidupan masyarakat Brunei Darussalam. Salah satu contoh dapat dilihat dari kebijakan Brunei Darussalam untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Cina terkait pembangunan  infrastruktur  dan  daerah  perindustrian.  Berdasarkan  perjanjian  tersebut, Brunei  Darussalam  harus  menerima  syarat  bahwa  tenaga  kerja  untuk  membangun infrastruktur  dan  daerah  industri  tersebut  berasal  dari  Cina.  Dengan  demikian pemerintah  Brunei  Darussalam  yang  juga  dalam  proses  mengurangi  pengangguran justru tidak dapat mempekerjakan penduduknya sendiri. Terdapat banyak lagi pengaruh asing di Brunei Darussalam melalui adanya kerjasama-kerjasama bersyarat .

## 2. Pengaruh bagi Masyarakat Brunei Darussalam
Pengaruh positif atas penerapan kebijakan ekonomi Brunei Darussalam adalah terciptanya  kesejahteraan  masyarakat. Menurut  Mohammad  Parvez  Imdad,  seorang ekonom di Asia Tenggara departemen Asian  Development Bank (ADB)  yang dimuat oleh The Brunei Times mengatakan bahwa upaya untuk diversifikasi  ekonomi Brunei akan kurang potensial karena laju pertumbuhan PDB yang rendah. Hal ini dikarenakan
31 http://www.bornrich.com/sultan-haji-hassanal-bolkiah.html diakses 24 April 2018
32 https://www.vanityfair.com/news/2011/07/prince-jefri-201107 diakses 18 Mei 2018.
perekonomian  Brunei  Darussalam  yang masih  bergantung  industri  minyak  dan  gas. 33 Namun  demikian  upaya  diversifikasi  ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah  Brunei Darussalam  tetap  memiliki  pengaruh  positif  bagi  masyarakat.  Melalui  diversifikasi ekonomi  ini,  penduduk  lokal  dapat  memperoleh  pekerjaan baru  yang  layak  sehingga penghasilan  keluarga  meningkat.  Selain  itu  berdasarkan  penelitian  dari  World  Bank, Brunei Darussalam termasuk negara  yang memiliki GDP tinggi, sehingga menjadikan standar hidup masyarakatnya tinggi.
Peningkatan  pembangunan  infrastruktur  merupakan  pengaruh  positif  yang kedua. Brunei Darussalam telah memiliki empat rumah sakit pemerintah yang tersebar di setiap distrik. Selain itu terdapat 2 rumah sakit swasta, 16 pusat kesehatan, 15 klinik kesehatan  ibu  dan  anak,  serta  beberapa  pelayanan  kesehatan  lainnya.  Di  bidang pendidikan,  pembangunan  sekolah  juga  semakin  masif  guna  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia.  Pada  tahun  2011,  tercatat  255  institusi  pendidikan  mulai  dari jenjang  taman  kanak-kanak  hingga  universitas.  Terdapat  79  taman  kanak-kanak,  119 sekolah  dasar,  5  sekolah  persiapan  Bahasa  arab,  35  sekolah  menengah,  11  sekolah kejuruan, dan 6 universitas.
Pada tahun 2010, Brunei Darussalam sudah memiliki jalan sepanjang 3.029,1 km.  Selain  itu  sistem  transportasi  baik  darat,  laut maupun  udara  juga  ditingkatkan kualitasnya. Perkembangan ekonomi di Brunei Darussalam juga menuntut pemerintah menyediakan  sarana  telekomunikasi  yang  baik.  Maka  dari  itu  pemerintah  Brunei Darussalam  sungguh-sungguh  dalam  mengembangkan  pelayanan  telekomunikasi  di Brunei  Darussalam. Melalui  usaha  diversifikasi  ekonomi,  Brunei  Darussalam  juga mampu mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara lain, mengembangkan potensi  pariwisata,  peningkatan  proyek  pabrik  methanol,  dan  melanjutkan pengembangan  proyek  Taman  Industrial  Sungai  Liang  (SPARK),  pengembangan produk halal, dan lainnya. 34
Pengaruh  positif  yang  ketiga  adalah  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.  Meskipun  dunia  pekerjaan  di  Brunei  Darussalam  didominasi  oleh  pekerja asing,  namun  pemerintah  tetap berusaha  untuk  meningkatkan  partisipasi  rakyatnya untuk  mengisi  kesempatan  kerja  yang  telah  disediakan.  Usaha  peningkatan  kualitas
33 Munthe, “Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam”, hlm. 108.
34 Christopher Roberts, dan Lee Poh Onn. “Brunei Darussalam: Cautious on Political Reform, Comfortable in ASEAN, Pushing for Economic Diversification”, Southeast Asian Affairs , 2009, hlm. 75.
SDM dilakukan dengan penyediaan fasilitas pendidikan gratis dari taman kanak-kanak sampe perguruan tinggi. Selain itu peningkatan  kesehatan masyarakat juga dilakukan. Melalui  upaya  diversifikasi  juga  dapat  mengurangi  pengangguran  di  Brunei Darussalam.
Pengaruh yang terakhir adalah pengamalan aturan Islam dalam kehidupan. Hal ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penggunaan  MIB  sebagai  landasan  negara.  Sultan terdorong  untuk  menjadikan  seluruh  kehidupan  masyarakat  Brunei  Darussalam  diatur oleh  Islam,  termasuk  dalam  kegiatan  ekonominya.  Salah  satunya  kebijakan  tentang pendirian bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan masyarakat muslim dari riba.  Selain  itu  ada  kebijakan  tentang  pajak  yang  tinggi  pada  berbagai  barang  yang diharamkan.
Sementara itu di samping memiliki pengaruh positif, kebijakan ekonomi Sultan Hassanal  Bolkiah  juga  menimbulkan  pengaruh  negatif  bagi  masyarakat.  Pertama, adanya transparansi ekonomi  yang rendah. Hal ini muncul karena Brunei Darussalam merupakan  negara  yang  masih  menganut  sistem  pemerintahan  monarki  absolut, sehingga semua kendali berada di tangan sultan. Di negara ini tidak terdapat lembaga yang  mengawasi  Sultan,  sehingga  tidak  ada  audit  terhadap  pemasukan  maupun pengeluaran  negara.  Selain  itu  sistem  informasi  yang  tertutup  di  Brunei  Darussalam menjadikan media jarang memberitakan informasi buruk tentang perekonomian negara. Media  yang  juga  di  bawah  kendali  Sultan  selalu  menampilkan  berita  dan  informasi positif yang mendukung peningkatan reputasi negara.
Selain  itu,  dengan  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  memudahkan  akses masyarakat  terhadap  kebutuhan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  subsidi-subsidi terhadap  barang-barang  tertentu  menjadikan  masyarakat  memiliki  semangat berkompetisi  yang  rendah.  Misalnya  ketika  Sultan  mengalokasikan  dana  pendidikan yang  tinggi  untuk  pemenuhan  pendidikan  gratis  di  Brunei  Darussalam.  Kebijakan  ini membuat setiap peserta didik merasa terjamin akan memperoleh pendidikan selanjutnya tanpa harus mendapatkan prestasi yang tinggi.
Peningkatan perilaku curang dalam masyarakat juga menjadi pengaruh negatif dari adanya kebijakan ekonomi pemerintah Brunei Darussalam. Perilaku curang dalam bentuk  penyelundupan  banyak  dilakukan  di  Brunei  Darussalam  karena  pemerintah menetapkan  pelarangan  terhadap  beberapa  komoditas  yang  memiliki  nilai  ekonomis
tinggi.  Berdasarkan  surat  kabar  Brunei  Times,  pada  tahun  2014  telah  terjadi penyelundupan alkohol ke daerah Belait, Brunei Darussalam berupa 84 botol bir dan 12 liter wiski. Atas tindakan tersebut, pelaku dikenai denda sebesar $1300. 35

## H. KESIMPULAN
Brunei  Darussalam  merupakan  negara  di  Asia  Tenggara  yang  masih mempertahankan sistem pemerintahan monarki absolut. Kekayaan alam berupa minyak dan  gas  alam  menjadi  tumpuan  pendapatan  negara.  Meskipun  demikian,  Sultan Hassanal  Bolkiah  berusaha  mengurangi  ketergantungan  Brunei  Darussalam  terhadap sumber  daya  alam  tersebut  dengan  melakukan  diversifikasi  ekonomi.  Diversifikasi ekonomi  di  sektor  perindustrian  menjadi  fokus  utama  pemerintah.  Dengan  landasan negara berupa falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), Sultan membuat berbagai macam kebijakan  untuk  mengatur  negaranya.  Kebijakan-kebijakan  ekonomi  juga  didasarkan pada  ajaran  Islam,  seperti  pendirian  bank  Islam,  penetepan  pajak  yang  tinggi  pada komoditas yang diharamkan, serta mengembangkan industri pangan halal.
Kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan pengaruh baik positif dan negatif. Pengaruh positif berupa penghargaan bagi Brunei Darussalam di kancah internasional, peningkatan  jalinan  hubungan  Brunei  Darussalam  dengan  negara  lain,  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  peningkatan  pembangunan  infrastruktur,  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  pengamalan  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat. Sementara pengaruh negatif dari penerapan kebijakan Sultan Hassanal Bolkiah antara lain  berupa  dualisme  reputasi  keluarga  Sultan,  pengaruh  asing  cukup  tinggi, transparansi  informasi  ekonomi  rendah,  semangat  berkompetisi  rendah,  dan peningkatan tindakan curang dalam masyarakat.
35 https://btarchive.org/news/national/2016/07/01/malaysian-fined-3-000-smuggling-alcohol diakses 27 Juni 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara, jilid V . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Ahsan,  Abdillah,  dkk.  “Beban  Konsumsi  Rokok,  Kebijakan  Cukai  dan  Pengentasan Kemiskinan”, laporan  penelitian  untuk  Komisi  Nasional  Perlindungan Tembakau.  Lembaga  Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,
2012.
Alunaza,  Hardi.  “Kebijakan  Pemerintah  Brunei  Darussalam  Meratifikasi  Th  WHO Framework  Convention  on  Tobacco  Control”. Dauliyah  Journal  of  Islamic and International Studies , Volume 1, No. 2, Agustus 2016.
Al-Sufri, Awang Mohd. Jamil. Melayu Islam Beraja: Hakikat dan Hasrat. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2008.
Daud, Mohd  Roselan  bin  Haji  Mohd. “Perbankan  dan  Kewangan  Islam  di  Negara Brunei  Darussalam:  Perkembangan  dan  Cabaran-cabaran”,  Makalah  yang disampaikan dalam Seminar Hari Kebangsaan dengan tema Patriotisme Teras Keteguhan Negara “20 Tahun Merdeka: Pencapaian dan Hala Tuju”, di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Brunei Darussalam pada 12-14 Mei 2004.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya . Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
Departement  of  Information, Brunei  in  Brief. Brunei  Darussalam:  Departement  of Government Printing, 2013.
Ghofur,  Abd.  “Islam  dan  Politik  di  Brunei  Darussalam  (Suatu  Tinjauan  Sosio- Historis)”. Toleransi:  Media  Komunikasi  Umat  Beragama ,  Volume  7,  No.1 Januari-Juni 2015.
Islam,  Saiful,  dan  Zawawi  Bahari.  “Energi  Commodities  for  Economic  Growth  of Brunei  Darussalam”.  Makalah  disampaikan  dalam  Third  IAEE  Asian Conference,  International  Association  of  Energy  Economics  dengan  tema “Growing  Energy  Demand,  Energy  Security  and  the  Environment  in  Asia”. Jepang, 20-22 Februari 2012.
Jabatan  Penerangan. Kumpulan  Titah  Kebawah  Duli  Yang  Maha  Mulia  Paduka  Seri Baginda  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah  Mu’izzaddin  Waddaulah,  Sultan  dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tahun 2012 . Brunei Darussalam: Borneo Printers & Trading Sdn Bhd, 2015.
Juned, Awang Abdul Aziz bin Awang. Islam di Brunei: Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang  Maha  Mulia Paduka  Seri  Baginda  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah Mu’izzadin  Waddaulah, Sultan  dan  Yang  Dipertuan  Negara  Brunei Darussalam . Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1992.
Kamis,  Abdul  Malik  dan  Thirunaukarasu  Subramaniam.  “Sejarah  Ekonomi  Negara Brunei Darussalam”. JATI , Volume 21, Desember 2016.
Kaseh,  Noor  Hira  Binti  Haji  Noor. “Keharmonisan  Asas  Pembangunan  Ummah  di Negara Brunei Darussalam”. Makalah disampaikan pada Mesyuarat Pegawai- Pegawai Kanan (SOM) ke-38 pada 28-30 Oktober 2013.
Munthe,  Salman.  “Strategi  Implementasi  Sistem  Ekonomi  Islam  dalam  Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)”. Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , Volume 1, No. 2, September 2015.
Pelita Brunei. 5 Juli 2017.
Pew  Research  Center.  “The  Global  Religious  Lanscape:  A  Report  on  the  Size  and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010”. Washington D.C., 2012.
Roberts,  Christopher  dan  Lee  Poh  Onn.  “Brunei  Darussalam: Cautious  on  Political Reform,  Comfortable  in  ASEAN,  Pushing  for  Economic  Diversification”. Southeast Asian Affairs , 2009.
Ruliyadi.  “Brunei  Darussalam  di  Bawah  Kepemimpinan  Sultan  Bolkiah  V  (1485- 1524)”. Skripsi Fakultan Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2011. Tidak dipublikasikan.
Shiddiqui, Shamim A., dkk. “Economic And Social Policies of Brunei: An Empirical Analysis”. Philippine  Review  of  Economics  and  Business ,  Volume  XXXIII, No. 1, Juni 1996.
Singh,  Ranjit.  “Brunei  Darussalam  in  1987:  Coming  to  Grips  With  Economic  and Political Realities”. Southeast Asian Affairs , 1988.

## Sumber Online:
https://btarchive.org/news/national/2016/07/01/malaysian-fined-3-000-smuggling- alcohol
http://dcyberinfo.blogspot.co.id/2012/06/gambar-keluarga-diraja-brunei.html http://pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID = http://www.ambd.gov.bn/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx ? http://www.bornrich.com/sultan-haji-hassanal-bolkiah.html http://www.mof.gov.bn/index.php/type-of-taxes/income-tax https://www.vanityfair.com/news/2011/07/prince-jefri-201107