## PENGANTIN PESANAN DI DUNIA MAYA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: EKSPLOITASI SEKSUAL DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Wabilia Husnah 1 *
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional *email: wabiliahusnah89@gmail.com

## Abstract
As a transnational crime, the mail-order brides are evolving into a form of cyber-trafficking. The  mail-order  brides  websites  advertise  Indonesian  women  to  be  traded  as  Chinese  men's wives. This paper aims to analyze the eradication of the transnational crime, by revealing the sexual exploitation in it, root of the problem, and law enforcement against cyber-trafficking. This  is  qualitative research with a case study approach to  three mail-order brides websites. By  using  the  theory  of  Radical  Feminism,  this  study  finds  women  are  victims  of  sexual exploitation, caused by patriarchal system in the culture of two countries. There are several international  and  national  legal  instruments  that  regulate  human  trafficking,  although  does not  explicitly  regulate  the  elements  of  cyber-trafficking  with  the  mail-order  bride  website mode.  Therefore,  to  eradicate  the  transnational  crime,  it  is  necessary  to  improve  legal instruments, and dismantle the patriarchal system as the root causes of the mail-order bride website.
Keywords:   human  trafficking;  mail-order  bride;  radical  feminism;  sexual  exploitation; transnational crime

## Abstrak
Sebagai  sebuah kejahatan transnasional, pengantin pesanan kini berkembang di  dunia maya. Situs-situs  pengantin  pesanan  menjual  perempuan  Indonesia  untuk  menjadi  istri  laki-laki Tiongkok.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  pemberantasan  kejahatan transnasional  ini,  dengan  mengungkap  eksploitasi  seksual  di  dalamnya,  akar  masalah,  dan upaya  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  transnasional  itu.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  terhadap  tiga  situs  pengantin  pesanan. Dengan menggunakan teori Feminisme Radikal, penelitian ini menemukan bahwa dalam situs pengantin  pesanan  perempuan  menjadi  korban  eksploitasi  seksual,  yang  disebabkan  oleh sistem  patriarki  dalam  budaya  kedua  negara.  Terdapat  beberapa  instrumen  hukum internasional  maupun  nasional  yang  mengatur  perdagangan  orang,  meskipun  tidak  secara eksplisit  mengatur  unsur-unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  dunia  maya  dengan modus  pengantin  pesanan.  Tulisan  ini  menyimpulkan,  untuk  memberantas  kejahatan transnasional  ini,  perlu  melakukan  perbaikan  dalam  instrumen  hukum,  serta  membongkar sistem patriarki sebagai akar masalah situs pengantin pesanan.
Kata Kunci : eksploitasi  seksual;  feminisme  radikal;  kejahatan  transnasional;  pengantin pesanan; perdagangan orang

## Pendahuluan
Praktik  pengantin  pesanan  merupakan  fenomena  yang  sudah  lama  terjadi.  Istilah ”pengantin  pesanan”  berasal  dari  perbatasan  Amerika  pada  abad  kesembilan  belas (Mcandrew  &  College,  2016).  Pada  saat  itu,  jumlah  laki-laki  di  perbatasan  yang melebihi  jumlah  perempuan  membuat  mereka  kesulitan  mencari  istri,  sehingga memutuskan  untuk  memasang  iklan  di  surat  kabar  dan  majalah.  Perempuan  yang tertarik  akan  menulis  surat  dan  mengirimkan  foto  kepada  laki-laki  tersebut.  Keduanya biasanya tidak bertemu, sampai perempuan datang di hari pernikahannya (Mcandrew & College,  2016).  Istilah  ini  kemudian  digunakan  untuk  menggambarkan  praktik perdagangan perempuan yang dibawa dari negara berkembang dengan bantuan sindikat perdagangan  orang,  untuk  dinikahkan  dengan  seorang  laki-laki  dari  negara  maju  yang membelinya (Husnah, 2021; Mcandrew & College, 2016; Rini, 2010).
Di  Indonesia  sendiri,  praktik  pengantin  pesanan  awalnya  terjadi  dalam  bentuk pengiriman  perempuan  Indonesia  ke  Taiwan  (Serikat  Buruh  Migran  Indonesia,  2020; Yentriyani,  2004).  Baru  pada  sekitar  tahun  2000-an,  perempuan  Indonesia  mulai menjadi  target  praktik  pengantin  pesanan  untuk  dijual  ke  Tiongkok  (Husnah,  2021). Indonesia menjadi salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang menjadi negara pengirim  perempuan  pengantin  pesanan  ke  Tiongkok,  selain  Vietnam,  Myanmar  dan Laos (Zheng, 2018). Ini  terbukti dari terungkapnya beberapa kasus perdagangan orang dengan  modus  pengantin  pesanan  ke  Tiongkok.  Pada  tahun  2019,  28  WNI  korban pengantin  pesanan  berhasil  dipulangkan  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia, sementara  9  orang  lainnya  oleh  Dewan  Pengurus  Pusat  PSI  (Alaidid,  2019; Kementerian  Luar  Negeri,  2020b,  2020a).  Selain  itu,  Serikat  Buruh  Migran  Indonesia juga  menangani  22  kasus  pengantin  pesanan  pada  tahun  yang  sama  (Serikat  Buruh Migran Indonesia, 2020).
Dalam  praktik  pengantin  pesanan,  seorang  laki-laki  dari  Tiongkok  menghubungi makelar  atau makcomblang pengantin  pesanan  untuk  meminta  dicarikan  perempuan sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan.  Tentu  saja,  laki-laki  Tiongkok  itu  harus membayar sekitar 400-700 juta rupiah untuk bisa menggunakan jasa makelar pengantin pesanan  (Serikat  Buruh  Migran  Indonesia,  2020).  Makelar  yang  bertugas  di  Tiongkok kemudian  akan  berkoordinasi  dengan  sindikat  pengantin  pesanan  yang  menaunginya untuk  menyampaikan  pesanan  dari  laki-laki  itu.  Kemudian,  makelar  yang  bertugas  di
Indonesia  ditunjuk  untuk  mencari  dan  merekrut  perempuan  Indonesia  yang  sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Bila sudah berhasil ditemukan, makelar Indonesia akan mengirimkan  foto  dan  data  diri  perempuan  calon  korban  tersebut  kepada  makelar  di Tiongkok  melalui  surat  atau  aplikasi Whatsapp .  Jika  laki-laki  Tiongkok  menyukai perempuan  yang  ditawarkan  padanya,  maka  pernikahan  akan  dilangsungkan.  Laki-laki Tiongkok bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, atau makelar  akan  mengirim  perempuan  Indonesia  tersebut  untuk  melangsungkan pernikahan di Tiongkok (Husnah, 2021). Dari ratusan juta total transaksi antara laki-laki Tiongkok dan sindikat pengantin pesanan, perempuan korban pengantin pesanan hanya mendapat  penghasilan  tidak  kurang  dari  5  persen.  Sisa  dari  transaksi  menjadi  milik sindikat pengantin pesanan untuk dibagi-bagikan kepada tiap aktor yang berperan. Rata- rata  seorang  makelar  akan  mendapatkan  sekitar  70  juta  rupiah  setiap  kali  berhasil menjual seorang perempuan Indonesia ke Tiongkok (Hariyanto, 2019).
Jika  awalnya  industri  pengantin  pesanan  hanya  menggunakan  surat-menyurat dalam  proses  transaksi,  belakangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dimanfaatkan untuk    ‘mempermudah’  pekerjaan  para  pelaku.  Mereka  menggunakan  media  sosial untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi, menjual korban, atau merekrut korban. Sejumlah  situs  pengantin  pesanan  juga  muncul  mewadahi  industri  ini  di  dunia  maya, dengan  berkedok  sebagai  situs  biro  jodoh.  Situs-situs  tersebut  memajang  foto perempuan-perempuan  Indonesia  dalam  bentuk  katalog,  sebagai  cara  untuk mempromosikan perempuan-perempuan tersebut, untuk dipilih oleh laki-laki Tiongkok. Jika  laki-laki  Tiongkok  yang  menggunakan  layanan  situs  itu  menyukai  salah  satu perempuan dalam katalog, maka transaksi pun terjadi.
Di  dalam  industri  pengantin  pesanan,  para  perempuan  tereksploitasi  secara seksual  demi  keuntungan  perekrut  dan  penyelundup  (Kurniawidyarini,  2022;  Sabirin, 2017).  Berdasarkan  pengalaman  para  korban  pengantin  pesanan,  setelah  menikah mereka kerap dipaksa melakukan hubungan seksual dengan suaminya walaupun sedang menstruasi.  Bila  tidak,  mereka  akan  dipukul,  diseret,  dicekik,  dijerat  lehernya,  hingga ditelanjangi  di  depan  mertua  mereka.  Selain  itu,  banyak  korban  yang  dipaksa  minum obat  penyubur  kandungan  dan  diinfus  seminggu  penuh  demi  bisa  cepat  memberi keturunan bagi laki-laki Tiongkok tersebut. Ada juga korban yang dipaksa berhubungan seksual  dengan  ayah  mertuanya  sendiri.  Beberapa  korban  bahkan  akhirnya  dijual  oleh
suami  mereka  untuk  menjadi  PSK  (Alaidid,  2019;  Hariyanto,  2019;  Serikat  Buruh Migran  Indonesia,  2020).  Dampaknya,  mereka  mengalami  gangguan  emosi,  tekanan kejiwaan dan beberapa masalah psikologis lainnya (Ishar, 2017).
Perdagangan  orang  dengan  modus  pengantin  pesanan  merupakan  bentuk kejahatan transnasional,  karena melibatkan banyak aktor lintas negara.  Oleh sebab itu, diperlukan  kerja  sama  pada  tingkat  nasional  dan  internasional  untuk  memberantas perdagangan  orang  ini.  Namun  demikian,  nyatanya  situs-situs  tersebut  masih  dapat ditemukan  di  dunia  maya.  Bila  kita  coba  mencari  menggunakan  mesin  pencarian Google dengan kata kunci Yinni xinniang (pengantin Indonesia), kita bisa menemukan situs-situs  pengantin  pesanan  yang  masih  dengan  sangat  mudah  diakses.  Untuk mengetahui langkah terbaik  pemberantasan perdagangan orang tersebut,  penting untuk mencari  tahu  gambaran  eksploitasi  seksual  yang  dialami  perempuan  dalam  situs pengantin  pesanan,  akar  permasalahan,  serta  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan tersebut, baik di tingkat internasional maupun nasional.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang  pengantin pesanan.  Salah  satunya  AS,  Yuliastini  dan  Setiawati  yang  menjelaskan  tentang penegakan  hukum  terhadap  pengantin  pesanan  sebagai  bentuk  perdagangan  orang transnasional.  Menurut  artikel  tersebut,  kendala  dalam  penegakan  hukum  tersebut adalah lemahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dengan aparat penegak hukum  (AS  et  al.,  2020).  Sementara,  Meng  menyebut  praktik  pengantin  pesanan merupakan  bentuk  eksploitasi  seksual.  Untuk  memberantasnya,  diperlukan  perbaikan kebijakan  yang  memperketat  proses  imigrasi  untuk  mencegah  perempuan  menjadi korban  perdagangan  orang,  serta  pengawasan  dan  pemberian  hukuman  bagi  sindikat pengantin pesanan dan konsumen (Meng, 1994). Namun, belum banyak penelitian yang secara  spesifik  membahas  mengenai  situs-situs  pengantin  pesanan  dari  Indonesia  ke Tiongkok.  Tulisan  ini  akan  mengisi  kekosongan  tersebut  dengan  membedah  upaya pemberantasan  praktik  pengantin  pesanan  dari  Indonesia  ke  Tiongkok  di  dunia  maya, dengan secara spesifik  mengungkap eksploitasi  seksual  yang terjadi  di  dalamnya, akar permasalahan dalam  praktik tersebut,  dan upaya  penegakan hukum  terhadap kejahatan transnasional tersebut. Berbeda dengan tulisan lain yang lebih banyak membedah upaya pemberantasan  pengantin  pesanan  melalui  langkah  hukum,  tulisan  ini  mencoba menggali  lebih  dalam  lagi  mengenai  akar  permasalahan  yang  menyebabkan
perdagangan  orang  transnasional  ini  terjadi  untuk  menemukan  kendala  penegakan hukum dan cara pemberantasan yang lebih menyeluruh.
Tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Semua data dan informasi yang digunakan berasal  dari  studi  literatur.  Penelitian  ini  menganalisis  tiga  situs  pengantin  pesanan berbahasa  Mandarin,  yang  dapat  ditemukan  melalui  mesin  pencarian  Google,  untuk mencari  tahu  upaya  pemberantasan  praktik.  Ketiga  situs  tersebut  adalah  cn-520.com, vn-wife.com  dan  bride99.com.  Ketiganya    dipilih  karena  ketiga  situs  tersebut menampilkan  perempuan  Indonesia,  dapat  ditemukan  melalui  mesin  pencarian  Google dan  dapat  diakses  dengan  mudah.  Ketiga  situs  tersebut  digunakan  untuk  mengamati bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan korban pengantin pesanan. Selanjutnya, informasi  tersebut  dielaborasi  dengan  hasil  studi  literatur  untuk  melihat  latar  belakang terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam situs pengantin pesanan, serta upaya  penegakan  hukum  terhadap  industri  pengantin  pesanan  di  dunia  maya  sebagai bentuk kejahatan transnasional .
Untuk  mencari  tahu  upaya  pemberantasan  praktik  pengantin  pesanan  di  dunia maya, tulisan ini akan menggunakan teori Feminisme Radikal. Radikal ( radical ), secara bahasa  artinya down  to  the  roots ,  atau  kembali  ke  akar  permasalahan.  Maksudnya, Feminisme  Radikal  berupaya  untuk  mengetahui  akar  permasalahan  munculnya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Wardatun, 2006). Aliran feminisme ini menuntut kebebasan perempuan dari penindasan dan eksploitasi, terlebih dalam  isu  seksualitas,  kekerasan,  dan  representasi  kultural  mengenai  perempuan (Wardatun,  2006).  Terdapat  berbagai  bentuk  penindasan  terhadap  perempuan  menurut Feminisme  Radikal,  seperti  objektifikasi  tubuh  perempuan  melalui  iklan-iklan,  media massa  dan  produksi-produksi  industri  lainnya,  serta  eksploitasi  terhadap  perempuan melalui pornografi dan prostitusi (Wardatun, 2006). Feminisme Radikal menilai sumber utama  segala  penindasan  terhadap  perempuan  adalah  sistem  seks/gender  di  dalam patriarki.  Kate  Millet,  seorang  Feminis  Radikal,  dalam  bukunya  yang  berjudul Sexual Politics menyebutkan  bahwa  akar  permasalahan  opresi  terhadap  perempuan  terletak pada  masalah  seksualitas  (Millet,  2000).  Millet  berpandangan  bahwa  seks  adalah politik,  karena  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  diibaratkan  seperti  hubungan kekuasaan.  Sistem  patriarki  adalah  institusi  politik  yang  telah  membentuk  laki-laki sebagai  pihak  yang  dominan,  membentuk  perempuan  sebagai  pihak  yang  resesif,  dan
akhirnya membangun sistem penindasan terhadap perempuan. Patriarki tersebar secara politis,  menjadikan  perempuan  sebagai  korban  atas  berbagai  kekerasan,  mulai  dari pemerkosaan, pornografi, sunat perempuan, hingga perdagangan perempuan (Wardatun, 2006).  Teori  ini  digunakan  untuk  melihat  bentuk  eksploitasi  seksual  terhadap  korban situs pengantin pesanan, akar permasalahan, serta langkah yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini.

## Eksploitasi  Seksual  terhadap  Perempuan  dalam  Situs  Pengantin  Pesanan  dari Indonesia ke Tiongkok
Situs  pengantin  pesanan  adalah  bentuk cyber-trafficking. Perdagangan  orang  di  dunia maya,  atau cyber-trafficking adalah  kejahatan  perdagangan  orang  yang  menggunakan internet untuk merekrut korban, mengiklankan korban, mengiklankan pelayanan korban atau organ korban, dan menarik calon pembeli (Sykiotou, 2017). Cyber-trafficking juga bisa  didefinisikan  sebagai  tindakan  pengangkutan  orang,  melalui  sistem  komputer, layanan internet, perangkat seluler, layanan papan buletin lokal, atau perangkat apa pun yang  mampu  menyimpan  atau  mentransmisi  data  elektronik  untuk  memaksa,  menipu, atau  menyetujui  untuk  ‘mengeksploitasi’.  Eksploitasi  tersebut  harus  mencakup, minimal,  eksploitasi  pelacuran  orang  lain  atau  bentuk-bentuk  lain  dari  eksploitasi seksual,  kerja  atau  layanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan  dan penghambaan (Greiman & Bain, 2013).
Bila diamati, situs pengantin pesanan sarat akan eksploitasi seksual, dalam bentuk komodifikasi  tubuh  perempuan.  Dalam  katalog  misalnya,  ditampilkan  biodata  singkat mengenai  perempuan  tersebut  sebagai  informasi  tambahan  yang  bisa  dipertimbangkan oleh  laki-laki.  Dalam  situs-situs  pengantin  pesanan,  biodata  yang  ditampilkan  adalah usia, tanggal lahir, rasi bintang, golongan darah, tinggi badan, berat badan, warna kulit, status  perkawinan,  pekerjaan,  gaji,  alamat,  pendidikan,  hingga  kepribadian  (cn- 520.com, n.d.; vn-wife.com, n.d.). Hal ini sedikit berbeda dengan penampilan data-data seseorang  pada Curriculum  Vitae (CV)  atau  biodata  calon  pekerja,  karena  dalam  CV, seorang  calon  pekerja  dengan  sadar  mencantumkan  data  dirinya  untuk  dinilai  oleh perusahaan tempat dia melamar pekerjaan. Dari pencantuman data diri di CV tersebut, calon pekerja bisa memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, dalam situs  pengantin  pesanan,  biodata  perempuan  korban  pengantin  pesanan  ditampilkan tanpa  sepengetahuan  perempuan  tersebut,  dan  dilakukan  bukan  untuk  keuntungan
perempuan  tersebut.  Terdapat  objektifikasi  tubuh  perempuan,  yang  menjadikan perempuan  tidak  memiliki  kehendak  dan  otoritas  atas  tubuhnya,  melainkan  sebagai benda  sesuai  kehendak  dan  kepentingan  orang  lain.  Bahkan,  walaupun  perempuan tersebut  memutuskan  sendiri  untuk  mencantumkan  data  diri  dan  foto  mereka  di  situs pengantin  pesanan,  sesungguhnya  mereka  sendiri  tidak  menyadari  bahwa  mereka digerakkan oleh kekuatan di luar mereka yang berkuasa mengkonstruksi kesadaran, pola pikir  dan  tindakan  perempuan  untuk  mengikuti  kemauan  pihak-pihak  yang  berkuasa tersebut  (Wardatun,  2006).  Dalam  hal  ini,  kekuatan  yang  berkuasa  mengatur perempuan-perempuan tersebut adalah sindikat pengantin pesanan.
Para perempuan dalam situs cn-520.com, dan vn-wife.com menggunakan pakaian atau  berpose  tertentu,  agar  bisa  menampilkan  bagian-bagian  sensual  mereka  (cn- 520.com, n.d.; vn-wife.com, n.d.). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam situs pengantin pesanan, perempuan ditampilkan untuk  memenuhi  pandangan  laki-laki akan makna  seksualitas.  Tujuannya  tentu  saja  agar  dapat  dipilih  oleh  para  lelaki  yang menggunakan layanan situs tersebut.
Dalam  situs  pengantin  pesanan,  tubuh  perempuan  juga  dikonstruksikan  sebagai mesin pencetak anak. Dalam situs cn-520.com  misalnya, terdapat sebuah gambar yang menampilkan  perempuan  yang  sedang  hamil,  tersenyum  sambil  memegangi  perutnya. Di  sisinya  terdapat  tulisan  “dengan  situs  pengantin  asing Hongqiao 1 ,  bersama-sama mengelola  masa  depan”(cn-520.com,  n.d.).  Gambar  ini  menampilkan  bahwa  memiliki anak  merupakan  ‘masa  depan’  bagi  laki-laki  Tiongkok,  dan  situs  pengantin  pesanan menjadi media untuk mencapai impian tersebut. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa terjadi  eksploitasi  seksual  dalam  situs  pengantin  pesanan.  Tubuh  dan  seksualitas perempuan dimanfaatkan secara terang-terangan. Perempuan-perempuan ini diperdagangkan  untuk  dijadikan  objek  seksualitas  suaminya  dan  menjadi  mesin pencetak  anak.  Bahkan,  dalam  situs  pengantin  pesanan  ada  garansi  penukaran perempuan,  jika  perempuan  yang  sudah  dibeli  ternyata  tidak  memberikan  layanan sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Millet, 2000), bahwa tanggung jawab dan rasa bersalah ditempatkan pada perempuan, karena dianggap paling bersalah dalam hampir semua hubungan.
1 sebutan untuk situs cn-520.com
Laki-laki  pengguna  situs  pengantin  pesanan  bisa  memilih  perempuan  yang  ia inginkan  dari  situs  tersebut,  kemudian  melakukan  pembayaran.  Sindikat  pengantin pesanan  memasang  tarif  tertentu  yang  harus  dibayar  oleh  laki-laki  pengguna  jasa  agar bisa menikahi perempuan yang dipilihnya. Situs bride99.com misalnya, memasang tarif sebesar  RMB  12.000,  atau  sekitar  27.000.000  rupiah  untuk  bisa  berkenalan  dengan perempuan yang disediakan di sana (Bride99.com, n.d.). Proses transaksi yang terjadi di dalamnya melanggengkan supremasi laki-laki. Akses seksualitas ke para  korban dibeli dengan  harga  tertentu.  Harga  yang  telah  dibayarkan  oleh  laki-laki  ini  memengaruhi otoritas dan hak laki-laki atas tubuh perempuan itu. Laki-laki bebas melakukan apapun kepada tubuh  perempuan yang telah dibeli.  Dalam  buku Sexual  Politics (Millet,  2000) disebutkan  bahwa  dalam  masyarakat  patriarki  perempuan  dianggap  bukan  manusia, melainkan  sebagai  objek  seksualitas  laki-laki.  Seksualitas  telah  menggambarkan kekuatan  laki-laki  terhadap  perempuan.  Seksualitas  adalah  kekuatan,  kebanggaan, kesakitan  yang  dirasakan  oleh  rekannya,  dan  rekannya  adalah  objek  seksual  (Millet, 2000). Perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan tidak mendapatkan kendali atas  tubuhnya  sendiri.  Mereka  seakan  benda  mati  dan  tidak  mendapatkan  hak  apapun sebagai korban, seperti yang disebut Millet (2000) sebagai “kematian sipil”.

## Latar Belakang Kemunculan Situs Pengantin Pesanan dari Indonesia ke Tiongkok

## Patriarki di Balik Kemunculan Situs Pengantin Pesanan
Jika  ditelisik  lebih  dalam,  kemunculan  situs  pengantin  pesanan  bersumber  dari  sistem patriarki  di  kedua  negara,  Tiongkok  dan  Indonesia.  Patriarki  sendiri  secara  umum merupakan sebuah sistem sosial yang memberi hak istimewa dan memberdayakan laki- laki  dibandingkan  dengan  perempuan  (Jongwilaiwan  &  Thompson,  2013).  Dalam masyarakat  patriarki,  laki-laki  dan  perempuan  dimaknai  secara  berbeda.  Laki-laki merupakan  simbol  superioritas,  dan  perempuan  merupakan  makhluk  inferior.  Dalam masyarakat  yang  patriarkis,  laki-laki  memiliki  singgasana  yang  agung  dan  mendapat banyak  privilese  dalam  kehidupannya.  Segala  sesuatu  dinilai  dari  sudut  pandang  laki- laki.
Kemunculan  pengantin  pesanan  di  Tiongkok  sendiri  tidak  terlepas  dari diimplementasikannya  Kebijakan  Satu  Anak  ( Jihua  Shengyu  Zhengce )  di  Tiongkok pada  1979  (Husnah  et  al.,  2021).  Kebijakan  Satu  Anak  merupakan  program  keluarga
berencana  yang  diterapkan  di  Tiongkok  untuk  mengontrol  kelahiran  anak  di  setiap keluarga, yang diterapkan akibat adanya ledakan kelahiran bayi di negara tersebut pada sekitar  tahun  1950-1960-an  (Husnah,  2016).  Melalui  kebijakan  tersebut,  pemerintah Tiongkok  membatasi  tiap  keluarga  untuk  memiliki  satu  anak  saja.  Untuk  mendukung kebijakan  tersebut,  pemerintah  Tiongkok  memberi  kemudahan  dalam  layanan kesehatan,  pendidikan  dan  pekerjaan  untuk  keluarga  dengan  satu  anak,  dan  memberi sanksi bagi keluarga yang melanggar (Zhu, 2013).
Meskipun  disebut  berhasil  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk,  namun kebijakan  ini  dikritik  banyak  kalangan  karena  dianggap  menimbulkan  permasalahan bagi  perempuan.  Budaya  Tiongkok  yang  patriarkis,  yang  menempatkan  anak  laki-laki jauh  lebih  tinggi  daripada  anak  perempuan.  Hanya  anak  laki-laki,  dalam  kebudayaan Tiongkok, yang bisa meneruskan marga keluarga, menyediakan pemujaan pada leluhur, membantu  orang  tua  mengejakan  aktivitas  produksi,  hingga  menyokong  orang  tua  di usia  lanjut  (Poston  &  Glover,  2005).  Budaya  ini  memengaruhi  preferensi  orang  tua Tiongkok  terhadap  jenis  kelamin  sang  buah  hati  di  bawah  Kebijakan  Satu  Anak (Husnah,  2016).  Perempuan  dituntut  untuk  memiliki  anak  laki-laki,  sehingga  mereka akan  berupaya  untuk  memiliki  anak  laki-laki  untuk  meningkatkan  posisinya  dalam keluarga suami. Kondisi ini membuat banyak keluarga hanya ingin memiliki anak laki- laki  pada  saat  pengimplementasian  Kebijakan  Satu  Anak.  Dampaknya,  muncul sterilisasi  paksa,  aborsi  terhadap  janin  perempuan,  serta  pengabaian  bayi  perempuan (Zhao, 2013).
Kebijakan  tersebut  akhirnya  dilonggarkan  sejak  1  Januari  2006,  dengan diterapkannya  kebijakan  baru  yang  mengizinkan  setiap  pasangan  suami  istri  memiliki anak kedua (Feng et al., 2016). Namun, dampak kebijakan tersebut tetap terasa. Pasca- pengimplementasian  Kebijakan  Satu  Anak,  Tiongkok  mengalami  ketidakseimbangan demografis  yang  cukup  tinggi.  Rata-rata  perbandingan  kelahiran  anak  laki-laki dibandingkan  anak  perempuan  adalah  117:100  (Susan  B.  Anthony  List,  2013).  Pada tahun  2000,  diperkirakan  surplus  laki-laki  berkisar  341.000  orang.  Angka  ini  terus mengalami  pergerakan  dari  tahun  ke  tahun,  menjadi  2,3  juta  pada  2011,  2,7  juta  pada 2012, dan 2,1 juta pada 2013 (Poston & Glover, 2005). Pada tahun 2018, perbandingan populasi  laki-laki  dan  perempuan  di  negara  tersebut  adalah  100:84  (World  Economic Forum,  2018).  Sejak  tahun  2000  hingga  tahun  2020-an,  laki-laki  di  Tiongkok  yang
merupakan  generasi  yang  lahir  pada  saat  Kebijakan  Satu  Anak  mengalami  kesulitan mencari  perempuan  untuk  dinikahi  (Poston  &  Glover,  2005).  Pada  tahun  2020, diperkirakan  ada  30.000.000  lebih  laki-laki  yang  tidak  bisa  menikah  karena  tidak  ada perempuan untuk dinikahi (Yuan, 2011).
Terdesak  dengan  defisit  perempuan  di  negaranya,  banyak  laki-laki  yang memutuskan  untuk  mencari  istri  dari  negara  lain.  Kementerian  Urusan  Sipil  Republik Rakyat  Tiongkok  mencatat  peningkatan  jumlah  laki-laki  Tiongkok  yang  menikah dengan warga negara lain, dari 247 orang pada tahun 1978 menjadi 11.682 pada tahun 2010.  Sebenarnya,  jumlah  ini  terhitung  kecil,  dibandingkan  dengan  total  pernikahan yang  teregistrasi  di  Tiongkok.  Pada  1979,  tercatat  hampir  6,4  juta  pasangan mendaftarkan  pernikahan  di  Tiongkok,  dan  lebih  dari  8  juta  pasangan  mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2001 (Jeffreys &  Pan, 2013). Meskipun angkanya terhitung rendah, tapi fenomena ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sementara  dari  sisi  Indonesia,  sistem  patriarki  pun  ikut  berpengaruh.  Awalnya, perempuan  yang  menikah  dengan  laki-laki  Tiongkok  berasal  dari  daerah  Singkawang, Kalimantan  Barat  atau  Cina  Benteng,  Tangerang.  Tapi,  sekarang  perempuan  korban pengantin  pesanan  juga  bisa  berasal  dari  daerah  pinggiran  Jakarta  dan  Jawa  Barat (Husnah  et  al.,  2021).  Terdapat  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  perempuan Indonesia lebih rentan menjadi korban perdagangan orang. Indonesia merupakan negara kepulauan  dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak.  Kondisi  ini  menyebabkan  industri perdagangan  orang  lebih  mudah  mengakses  perempuan  Indonesia  melalui  banyak  titik masuk,  dan  lebih  mudah  menjaring  mereka  (Toule,  2020).  Selain  itu,  terjebaknya perempuan  Indonesia  dalam  fenomena  pengantin  pesanan  terkait  dengan  sistem kapitalis  dunia.  Sistem  tersebut  menempatkan  perempuan  sebagai  korban  kemiskinan terstruktur  (Yentriyani,  2004).  Perempuan  kesulitan  mendapat  akses  pada  pendidikan, kesehatan,  dan  ekonomi.  Hal  ini  mengikat  perempuan  Indonesia  dalam  jeratan kemiskinan  terstruktur,  yang  membuat  mereka  lebih  rentan  menjadi  target  sindikat pengantin  pesanan.  Industri  pengantin  pesanan  memanfaatkan  kerentanan  perempuan, dan  mendoktrin  mereka  untuk  percaya  bahwa  mereka  sedang  diselamatkan  dari  jerat kemiskinan terstruktur (Wilk, 2017).
Dewasa  ini,  perkembangan  teknologi  informasi  dimanfaatkan  oleh  industri perdagangan orang untuk mempermudah pergerakan mereka. Para pelaku perdagangan
orang di dunia maya menggunakan media sosial atau situs web dalam aksinya, dengan beberapa alasan, yaitu: 1) akses ke internet yang lebih mudah; 2) biaya operasional yang lebih rendah; 3) risiko yang lebih rendah, karena anonimitas yang tinggi; 4) kecepatan; 5)  kemudahan  dalam  penggunaan;  6)  dapat  dioperasikan  dari  rumah,  namun  bisa mencapai  negara  dan  korban  yang  tidak  terbatas;  7)  sulit  untuk  dilacak;  8) ketidakmampuan  korban  untuk  menuntut,  karena  anonimitas  pelaku;  9)  keuntungan yang  tinggi,  karena  investasi  yang  dibutuhkan  tidak  besar;  10)  kurangnya  kebijakan negara  dan  undang-undang  yang  bisa  menjerat;  11)  kesulitan  dalam  pengumpulan  alat bukti,  kecuali  melalui  pembuktian  ilmiah,  sehingga  lebih  aman  bagi  pelaku;  12) kurangnya sumber daya manusia, terutama IT, di pihak pemerintah yang dapat melacak tindak pidana ini, sehingga lebih aman bagi pelaku (Amilia et al., 2021; Laksono, 2014; Sykiotou, 2017).
Hal tersebut juga yang terjadi dalam industri pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok.  Bila  pada  awalnya  sindikat  dari  kedua  negara  hanya  bekerja  secara tradisional,  saling  bertukar  foto,  data  diri  dan  informasi  melalui  surat  atau  bertemu langsung,  kini  cara  kerja  mereka  mengalami  perubahan.  Seiring  perkembangan teknologi,  sindikat  perdagangan  orang  lintas  negara  ini  beralih  menggunakan  internet. Para  pelaku  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  untuk  membuat  situs-situs pengantin  pesanan,  yang  bisa  digunakan  sebagai  media  untuk  memfasilitasi  laki-laki yang  ingin  membeli  perempuan  untuk  dinikahi.  Situs-situs  itu  bahkan  bisa  ditemukan dengan sangat mudah di mesin pencari Google. Biasanya, situs-situs tersebut menyebut dirinya sebagai  situs  “biro jodoh”. Ekspansi  operasi  pengantin pesanan ke dunia maya ini  menciptakan  ledakan  situs  yang  berkedok  “biro  jodoh”  (Schaeffer‐Grabiel,  2006). Dunia  maya  membuat  kejahatan  lintas  negara  ini  menjadi  semakin  mudah  terjadi,  dan tentu saja semakin membahayakan perempuan.

## Patriarki sebagai Akar Masalah Eksploitasi Seksual
Jika  pada  pembahasan  sebelumnya  diketahui  bahwa  patriarki  berperan  dalam kemunculan  situs  pengantin  pesanan,  ternyata  patriarki  juga  turut  memengaruhi komodifikasi  tubuh  perempuan  dan  eksploitasi  seksual  yang  terbentuk  di  dalamnya. Pada  tingkat  lokal  Indonesia  maupun  Tiongkok,  budaya  patriarki  yang  melekat  dalam pola pikir mayoritas masyarakat kedua negara menyebabkan perempuan teralienasi dari
tubuh dan seksualitasnya sendiri. Perempuan tidak pernah mendapatkan hak secara utuh terhadap  tubuh  dan  seksualitas  mereka,  karena  budaya  patriarki  menjadikan  keduanya sebagai  simbol  ketabuan.  Perempuan  yang  membicarakan  tentang  seksualitasnya dianggap  sebagai  makhluk  amoral,  sehingga  menyebabkan  perempuan  tidak  percaya pada  tubuh  dan  seksualitasnya  sendiri  (Fujiati,  2016).  Tubuh  perempuan  dikontrol sedemikian rupa oleh sistem sosial yang dikonstruksi patriarki.
Patriarki  diproduksi  dan  direproduksi  oleh  subjek  yang  berpartisipasi  dalam sebuah sistem makna dan nilai yang dipahami di suatu daerah. Sistem patriarki ini dapat tertanam  dalam  naskah  budaya  maupun  tradisi  di  daerah  tersebut  (Jongwilaiwan  & Thompson,  2013).  Dalam  budaya  Indonesia,  dua  karya  sastra  klasik  Nusantara  yang penting dalam menggambarkan citra perempuan dalam masyarakat adalah Babad Tanah Jawi dan Sulalatus  Salatin (Gunaika,  2021). Babad  Tanah  Jawi merupakan  karya sastra  Jawa  yang  mengisahkan  sejarah  Nusantara  dan  asal-usul  raja-raja  Jawa. Sementara  itu, Sulalatus  Salatin merupakan  karya  sastra  Melayu  yang  menceritakan asal-usul  dan  sejarah  Melayu.  Selain  menggambarkan  sejarah  raja  Nusantara,  kedua karya  tersebut  memperlihatkan  citra  perempuan  dan  interaksi  antara  laki-laki  dan perempuan pada masa kerajaan Jawa dan Melayu (Gunaika, 2021)
Dalam Babad  Tanah  Jawi ,  terdapat  kisah  tentang  Ken  Angrok  yang  membunuh Tunggul  Ametung,  suami  dari  Ken  Dedes,  untuk  memiliki  Ken  Dedes,  dalam Babad Tanah  Jawi  :  Perangan  Kang  Kapisan Bab  4.  Ada  juga  kisah  Raja  Indrapura memberikan  anak  putrinya  menjadi  istri,  sebagai  alat  tukar  atas  kekalahan  perang terhadap Kerajaan Banten, dalam Babad Tanah Jawi : Perangan Kang Kaping Pindho . Kedua  kisah  tersebut  menampilkan  inferioritas  perempuan  pada  masa  Kerajaan  Jawa Kuno. Perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan sikap mengenai tubuh mereka sendiri.  Mereka  menjadi  objek  seksualitas  laki-laki,  sehingga  dapat  diperebutkan  oleh laki-laki  seperti  kisah  Ken  Dedes,  atau  menjadi  properti  yang  bisa  dipindahtangankan sebagai  hadiah  dan  alat  tukar  kekalahan  perang  seperti  kisah  putri  Raja  Indrapura (Nugroho & Alfian, 2019).
Sementara  itu,  dalam Sulalatus  Salatin terdapat  kisah  tentang  Tuan  Putri  Onang Kiu,  putri  dari  Raja  Chulan  yang  diambil  oleh  raja  Suran  untuk  dijadikan  istrinya, sebagai sebuah ‘hadiah’ kemenangan sang Raja. Perempuan juga dijadikan sebagai alat untuk  mengikat  hubungan  antar-kerajaan,  seperti  kisah  Putri  Hang  Liu,  seorang  putri
dari  Kaisar  Tiongkok  yang  dinikahkan  kepada  Raja  Melaka,  Sultan  Mansur  Syah, sebagai  simbol  keterikatan  kedua  kerajaan  (Gunaika,  2021).  Dari  sini,  dapat  dilihat bagaimana  perempuan  menjadi  objek  laki-laki  dan  kehilangan  otoritasnya  dalam menentukan pilihan atas tubuhnya.
Selain  dalam  karya  sastra  klasik,  hilangnya  hak  perempuan  Indonesia  terhadap tubuh mereka sendiri juga terlihat dari bahasa sehari-hari saat ini. Sebagai contoh adalah kemunculan  berbagai  diksi    yang  menilai  tubuh  dan  seksualitas  perempuan  dari kacamata  laki-laki,  seperti  perempuan  baik-baik,  pelacur, pecun ,  perawan  tua,  janda kembang,  perawan ting-ting ,  dan  lain  sebagainya  (Fujiati,  2016).  Diksi  dengan  nada serupa namun ditujukan untuk tubuh dan seksualitas laki-laki tidak dapat ditemukan.
Hal  yang  sama  pun  terjadi  dalam  masyarakat  Tiongkok.  Budaya  patriarkis misalnya  terlihat  dari  ajaran  Taoisme  yang  membagi  dunia  ini  ke  dalam  dua  unsur, yakni yin dan yang ,  seperti  yang  tertera  dalam  kitab Tao  Te  Jing ( Taoist  Collection ). Selain Tao  Te  Jing ,  kitab Yijing juga  menyebutkan  adanya  dikotomi  antara yin dan yang. Laki-laki  dikategorikan  dalam  kelompok yang ,  bersama  dengan  kebaikan, berlawanan  dengan yin ,  elemen  gelap,  ketidakberuntungan  dan  perempuan  (Husnah, 2016). Pandangan tersebut digunakan oleh Konfusius untuk membagi masyarakat pada dua  kategori,  laki-laki  dan  perempuan,  dengan  tanggung  jawab  dan  fungsi  yang berbeda, seperti yang tergambar dalam kitab Konfusianisme, Lima Klasik ( Wujing; Five Classics ). Lima Klasik mengajarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan  tersebut  harus  tetap  dipertahankan  untuk  memelihara  tatanan  kosmik (Tiefenbrun  &  Edwards,  2009).  Konfusianisme  mengajarkan  bahwa  “ketika  masih anak-anak,  perempuan  menjadi  milik  ayahnya,  setelah  menikah  dia  menjadi  milik suaminya, dan setelah suami meninggal dia menjadi milik anak laki-lakinya”. Laki-laki dianggap superior, sementara perempuan subordinat ( nan zun nv bei ) (Gao dkk., 2012). Hal ini kemudian diperkuat dengan sistem patrilineal yang dianut masyarakat Tiongkok. Anak laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan, karena dapat meneruskan  garis  keturunan  keluarga.  Maka,  dalam  budaya  Tiongkok,  laki-laki  harus menikah  untuk  tujuan  prokreasi,  yakni  mendapatkan  anak  laki-laki  demi  meneruskan garis  keturunan  keluarga.  Untuk  itu,  tubuh  perempuan  diatur  dalam  tanggung  jawab sosial, yakni memberikan anak laki-laki kepada suami mereka.
Superioritas  laki-laki  mengabaikan  eksistensi  perempuan.  Perempuan  menjadi objek  seksualitas  laki-laki,  demi  kepuasan  dan  kepentingan  laki-laki.  Tubuh  dan seksualitas perempuan diatur sedemikian rupa, baik melalui bentuk tubuh “ideal”, cara berpakaian,  cara  berekspresi,  masalah  reproduksi  seperti  menstruasi,  hamil,  dan menyusui, mitos keperawanan, hingga masalah pernikahan. Sebagai pihak yang inferior, tubuh  dan seksualitas perempuan berada di  tangan laki-laki dan keluarganya, sehingga mereka  dianggap  sah  untuk  mengatur  tubuh  perempuan.  Ketidakadilan  gender  yang terjadi  dalam  patriarki  menjadikan  perempuan  sebagai  objek  seksual,  yang  kemudian menjadikannya  rentan  mengalami  kekerasan  seksual,  dan  memungkinkan  munculnya perdagangan  perempuan  (Ulfah,  2019).  Dalam  masyarakat  Tiongkok  yang  patriarki, laki-laki  sebagai  kepala  rumah  tangga  memiliki  kekuasaan  yang  otoriter  untuk mengambil  keputusan  menjual  perempuan,  baik  anak,  selir,  pembantu,  istri  maupun budak mereka (Zheng, 2018). Hal yang sama terjadi pula dalam masyarakat Indonesia. Menurut  catatan  sejarah,  perdagangan  perempuan  telah  ada  sejak  ribuan  tahun  lalu, misalnya dalam bentuk perbudakan pada zaman kerajaan, maupun prostitusi pada masa kolonial Belanda (Djaja et al., 2016).
Patriarki  di  Tiongkok  dan  Indonesia  yang  mengalienasi  tubuh  dan  seksual perempuan  menjadi  akar  masalah  pengantin  pesanan  di  tingkat  lokal.  Sistem  patriarki ini  kemudian  bergerak  dalam  praktik  lintas  negara  yang  sistemis,  dengan  adanya kesulitan mendapatkan istri untuk dinikahi yang dialami laki-laki Tiongkok, dan kondisi sosio-ekonomi  perempuan  Indonesia  yang  tidak  baik.  Para  sindikat  kemudian  menjadi aktor    yang  melegitimasi  patriarki  tersebut  melalui  situs-situs  pengantin  pesanan. Mereka  menciptakan  citra  perempuan  Indonesia  sesuai  dengan  sistem  patriarki  yang dipercaya  laki-laki  Tiongkok.  Tubuh  perempuan  Indonesia  diposisikan  sebagai  objek seksualitas  dan  disesuaikan  dengan  pandangan  akan  tubuh  dan  seksualitas  dalam persepsi  budaya  Tiongkok.  Perempuan  dalam  situs  pengantin  pesanan  digambarkan sebagai  perempuan  dengan  bentuk  tubuh  ‘ideal’,  istri  yang  ‘baik’,  dan  ‘subur’.  Unsur kesuburan tersebut menjadi poin penting, karena dalam budaya Tiongkok fungsi utama pernikahan  adalah  prokreasi,  terutama  untuk  menghasilkan  anak  laki-laki  demi kelanjutan garis keluarga (Xu, 2022).
Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  patriarki  yang  mengakar  dalam  budaya  dua negara  telah  mengobjektifikasi  seksualitas  perempuan.  Hal  ini  menjadi  akar
permasalahan dalam perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Fakta ini sesuai dengan  pendapat  Feminisme  Radikal  yang  menganggap  masalah  akar  permasalahan opresi terhadap perempuan terletak pada masalah seksualitas di bawah patriarki (Millet, 2000).

## Upaya Penegakan Hukum Internasional dan Nasional terhadap Pengantin Pesanan di Dunia Maya
Eksploitasi seksual yang terjadi dalam situs pengantin pesanan sangat berbahaya, tidak hanya  bagi  perempuan  yang  menjadi  korban  saja,  tapi  juga  bagi  perempuan  Indonesia secara  umum.  Bila  tidak  dihentikan,  praktik  semacam  ini  tidak  hanya  mengeksploitasi seksualitas  dan  merendahkan  status  perempuan,  tapi  juga  berbahaya  bagi  posisi perempuan  di  negara  tersebut  di  masa  yang  akan  datang  (Chiamaka  Nwaka  & Odoemene,  2019).  Perempuan  Indonesia  akan  dinilai  mudah  dieksploitasi  secara seksual, sehingga lebih rentan menjadi korban perdagangan orang.
Menurut United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime (UNCATOC) ,  perdagangan  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak,  merupakan  jenis kejahatan transnasional yang terorganisasi ( Summary of the United Nations Convention against  Transnational  Organized  Crime  and  Protocols  Thereto ,  2000).  Begitupun dengan  industri  pengantin  pesanan.  Industri  perdagangan  orang  biasanya  berbentuk sebuah sindikat yang menyebar di berbagai negara (Jiang & Sánchez-Barricarte, 2011). Untuk  kasus  perdagangan  orang  bermodus  pengantin  pesanan,  para  pelaku  yang menyebar  di  berbagai  negara  menjual  perempuan  dari  negara  berkembang  seperti Indonesia,  ke  negara  yang  lebih  maju  seperti  Tiongkok.  Sindikat  pengantin  pesanan yang  bergerak  secara  transnasional  ini  pun  sangat  terorganisasi  dan  sulit  dilacak. Terlebih,  bila  kejahatan  dilakukan  di  dunia  maya  yang  tidak  terbatas  oleh  ruang  dan waktu  (Qalbi  et  al.,  2020).  Karakteristik  tersebut  memperlihatkan  pengantin  pesanan sebagai sebuah kejahatan transnasional yang terorganisasi.
Kejahatan  transnasional  merupakan  sebuah  kejahatan  yang  menjadi  ancaman serius  bagi  keamanan  dan  kemakmuran  global,  sehingga  memerlukan  mekanisme multilateral  melalui  kesepakatan  internasional  untuk  menyelesaikannya  (Ratulangi  et al., 2021). Kesepakatan multilateral tersebut dapat berupa hukum internasional. Hukum internasional  diperlukan  sebagai  media  negara-negara  di  dunia  bersama-sama
merumuskan  prinsip  hubungan  dan  kerja  sama,  mencegah  terjadinya  sengketa  dan menyelesaikan sengketa, serta menangani isu-isu global yang terjadi (Prasetia, 2021).
Sejumlah  hukum  internasional  yang  mengatur  tentang  perdagangan  orang  telah dibuat, di antaranya:
1. Konvensi  Pemberantasan   Perdagangan  Orang  dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain , 1951;
2. Konvensi mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan (CEDAW), 1979;
3. Deklarasi  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (DEVAW) Resolusi Majelis Umum No 48/104, 1993;
4. Resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1994;
5. Resolusi  No  39/6  tentang  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Perempuan tahun 1995;
6. Resolusi  Majelis  Umum  PBB  (UNGA)  No  51/66  tentang  Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan,1996;
7. Resolusi  Majelis  Umum  PBB  (UNGA)  No  52/98  tentang  Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan,1998;
8. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 2002;
9. Protokol  untuk  Mencegah,  Menindak  dan  Menghukum  Perdagangan  Orang, Terutama  Perempuan  dan  Anak-anak,  Melengkapi  Konvensi  tentang Kejahatan  Transnasional  yang  Terorganisasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, 2009 (Fadil, 2013).
Sementara  itu,  pada  tingkat  nasional,  pengimplementasian  Keputusan  tentang Penghukuman  Keras  terhadap  Penjahat  yang  Terlibat  dalam  Penculikan  dan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  menjadi  payung  hukum    upaya  pemberantasan perdagangan  orang  di  Tiongkok.  Selain  itu,  pemerintah  Tiongkok  juga  melakukan amandemen  Hukum  Pidana  dengan  menambahkan  pasal-pasal  tentang  perdagangan perempuan dan anak  (Jiang & Sánchez-Barricarte, 2011).
Sedangkan  di  Indonesia  sudah  ada  beberapa  undang-undang  yang  dapat menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di dunia maya, yakni yakni Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mengatur tentang perdagangan orang, termasuk perdagangan orang  dengan  tujuan  eksploitasi  seksual.  Berdasarkan  UU  PTPPO,  yang  dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan  keuntungan (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang ,  2007).  Pengantin  pesanan  termasuk  ke  dalam  kategori perdagangan orang, karena di dalamnya terdapat proses perekrutan, hingga pengiriman seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  dengan  cara  iming-iming  palsu,  penipuan, dan pemalsuan dokumen, dengan tujuan eksploitasi seksual (Hariyanto, 2019; Husnah, 2021; Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).
Selain  itu,  ada  juga  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE) yang diimplementasikan untuk  menjawab maraknya kejahatan di dunia  maya  (Bunga,  2019).  Dalam  UU  ITE,  kegiatan  mentransmisikan  atau mendistribusikan informasi  elektronik  atau dokumen elektronik  yang memiliki  muatan yang  melanggar  kesusilaan  bisa  dikenai  hukum    ( Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang , 2007). UU ITE dapat menjadi dasar hukum pemberantasan praktik pengantin pesanan di dunia  maya,  karena  di  dalam  industri  pengantin  pesanan  di  dunia  maya  terdapat kegiatan  mendistribusikan,  mentransmisikan  dan  mengakses  dokumen-dokumen elektronik,  dengan  cara  menampilkan  foto-foto  dan  identitas  perempuan  pengantin pesanan untuk tujuan eksploitasi seksual.
Berdasarkan instrumen hukum nasional maupun internasional yang ada, diketahui bahwa  sebagai  dua  negara  yang  sama-sama  menghadapi  permasalahan  pengantin pesanan, Pemerintah Tiongkok dan Indonesia sudah sepakat untuk memberantas tindak pidana ini. Kerja sama kedua pihak misalnya terlihat dengan pertemuan bilateral antara Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Retno  L.P.  Marsudi  dengan  Wang  Yi,  Menteri  Luar Negeri  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  pada  Juli  2019.  Dalam  pertemuan  tersebut, ada  tiga  poin  penting  yang  dibahas,  yakni:  1)  pemulangan  korban  pengantin  pesanan dari  Tiongkok  ke  Indonesia;  2)  pemrosesan  dokumen  legalisasi  pernikahan;  dan  3) kerjasama kedua negara dalam pemberantasan TPPO. Selain itu, Duta Besar Indonesia
di  Beijing  juga  telah  bertemu  dengan  Dirjen  Konsuler  Kementerian  Luar  Negeri Tiongkok untuk membahas hal yang sama (Kemenlu.go.id, 2019).

## Permasalahan dalam Pemberantasan Pengantin Pesanan di Dunia Maya Melalui Kacamata Feminisme Radikal
Walaupun  sudah  terdapat  berbagai  instrumen  hukum  baik  internasional  maupun nasional  yang  mengatur  tentang  perdagangan  orang,  namun  masih  terdapat  beberapa permasalahan dalam upaya pemberantasan pengantin pesanan.  Tulisan ini menemukan paling tidak terdapat tiga celah besar yang harus dibenahi agar kejahatan transnasional ini bisa dimusnahkan.
Pertama , belum ada instrumen hukum yang mengatur perdagangan orang di dunia maya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun sudah banyak instrumen hukum  yang  mengatur  pemberantasan  perdagangan  orang,  namun  belum  ada  yang secara  spesifik  mengatur  mengenai  perdagangan  orang  di  dunia  maya  (Assa  &  Salain, 2019). Instrumen hukum yang ada masih belum mampu mengatasi kecanggihan sistem perdagangan  orang  yang  menggunakan  teknologi  dan  mampu  menembus  lintas  batas negara  (Salsa,  2021).  Instrumen  hukum  internasional  yang  ada  lebih  banyak  mengatur tentang  tindak  perdagangan  orang  secara  umum.  Hal  yang  sama  pun  terjadi  dalam instrumen  hukum  di  Indonesia.  UU  PTPPO  maupun  UU  ITE  sama-sama  tidak mencantumkan secara spesifik masalah perdagangan orang di dunia maya.
Dalam UU PTPPO misalnya, sama sekali tidak dicantumkan media daring sebagai ruang terjadinya transaksi  pengantin pesanan. Undang-undang ini hanya  mengatur alat bukti yang bisa digunakan dalam memidanakan pelaku. Dalam Pasal 29 disebutkan, alat bukti  dapat  pula  berupa:  1)  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  secara  elektronik,  atau  2)  data,  rekaman,  atau  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca, atau didengar, baik di kertas, benda fisik lain selain kertas, atau terekam secara elektronik. Menggunakan pasal tersebut, situs pengantin pesanan hanya dapat dijadikan sebagai  alat  bukti,  bukan  ruang  terjadinya  perdagangan  orang.  Padahal,  perdagangan orang  dilakukan  di  dunia  maya  memiliki  perbedaan  dengan  yang  dilakukan  di  dunia nyata,  karena  adanya  perbedaan  pemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana,  lokasi,  waktu, dan juga barang bukti yang akan digunakan (Saputra & Yuwono, 2015). Hal ini menjadi kelemahan undang-undang ini dalam menjerat pelaku pengantin pesanan melalui dunia maya.
Hal  yang tidak jauh berbeda terjadi di  UU ITE.  Dalam undang-undang ini,  tidak ada  satu  pun  pasal  yang  membahas  secara  spesifik  mengenai  perdagangan  orang  di dunia maya. UU ITE tidak menyebutkan secara tegas mengenai bagaimana pengaturan terhadap  perdagangan  orang  di  dunia  maya  (Saputra  &  Yuwono,  2015).  Satu-satunya yang bisa ditarik untuk menjerat pelaku hanya terdapat dalam UU ITE Bab VII Pasal 27 ayat  (1)  yang  mengatur  pendistribusian  muatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Meskipun begitu,  terma  kesusilaan  yang  digunakan  dalam  undang-undang  ini  masih  ambigu, karena tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.
Ketiadaan  instrumen  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  tentang  perdagangan orang  di  dunia  maya  pun  berpengaruh  terhadap  upaya  penegakan  hukum  oleh  pihak yang  berwenang.  Pada  tingkat  pencegahan,  ketiadaan  instrumen  hukum  yang  tegas membuat  upaya  pemblokiran  situs-situs  pengantin  pesanan  menjadi  terhambat. Sementara,  pada  tingkat  pemberantasan,  aparat  penegak  hukum  pun  menjadi  setengah hati  dalam  menangani  kasus  ini.  Ketiadaan  instrumen  hukum  yang  mengatur perdagangan  orang  di  dunia  maya  membuat  aparat  penegak  hukum  kebingungan menggunakan landasan hukum yang tepat dalam menjerat pelaku perdagangan orang di dunia maya secara umum, maupun pengantin pesanan di dunia maya secara khusus.
Kedua, belum  ada  instrumen  hukum  yang  secara  spesifik  mengatur  eksploitasi seksual  dalam  pernikahan  yang  dibangun  akibat  perdagangan  orang.  Dalam  kasus perdagangan  orang  di  dunia  maya  melalui  modus  pengantin  pesanan,  terdapat eksploitasi  seksual  yang  berbalut  sebuah  pernikahan.  Dalam  pernikahan,  perempuan dipaksa  untuk  memiliki  anak  dan  tidak  memiliki  hak  atas  tubuhnya  sendiri.  Meskipun instrumen hukum yang mengatur tentang perdagangan orang telah mengatur mengenai eksploitasi  seksual,  namun  belum  ada  yang  secara  eksplisit  membahas  tentang eksploitasi  seksual  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  yang  dibangun  akibat perdagangan orang. Hal  ini yang menjadi kendala dalam menegakkan hukum terhadap situs  pengantin  pesanan.  Situs  ini  berkamuflase  menjadi  situs  biro  jodoh  untuk  tujuan pernikahan,  yang  dapat  membuat  aparat  penegak  hukum  menganggap  situs  tersebut merupakan agensi perjodohan dan tidak ada unsur pidana di dalamnya.
Meskipun  instrumen  hukum  internasional  dan  nasional  sudah  menyebutkan masalah eksploitasi seksual, namun lebih banyak menekankan pada eksploitasi seksual ke  dalam  masalah  pelacuran  dan  pencabulan.  Hal  ini  membuat  aparat  menganggap
eksploitasi  seksual  dalam  situs  pengantin  pesanan  atau  rumah  tangga  pengantin pesanan,  seperti  komodifikasi  tubuh  perempuan,  memaksa  perempuan  berhubungan seksual atau memaksa perempuan untuk memberikan keturunan, bukanlah suatu bentuk eksploitasi.  Cara  pemikiran  yang  keliru  tersebut  lagi-lagi  membuat  banyak  aparat penegak hukum yang masih tidak mau menggunakan instrumen hukum yang ada untuk menjerat sindikat pengantin pesanan.
Hal  ini  bisa  terlihat  dari  kondisi  di  lapangan.  Sebagai  contoh,  Serikat  Buruh Migran  Indonesia  (SBMI)  sebagai  lembaga  yang  menangani  kasus  pengantin  pesanan mengalami  kendala  dalam  melakukan  advokasi  kepada  korban,  karena  kurangnya pemahaman  aparat  terhadap  undang-undang  dan  kasus  pengantin  pesanan  sendiri. Banyak  aparat  hukum  yang  belum  memahami  kasus  pengantin  pesanan  adalah  sebuah bentuk  perdagangan  orang  dan  praktik  yang  terjadi  di  dalamnya  adalah  bentuk eksploitasi  seksual,  sehingga  tidak  bersedia  menggunakan  undang-undang  yang  ada untuk  menjerat  pelaku  (Hariyanto,  2019).  Hal  ini  diperparah  dengan  minimnya pengetahuan  mengenai  eksploitasi  seksual  pada  aparat  penegak  hukum.  Mereka menganggap masalah komodifikasi  tubuh,  pemaksaan untuk  berhubungan seksual  atau pemaksaan  untuk  memiliki  anak  yang  terjadi  di  dalam  pengantin  pesanan  adalah masalah rumah tangga biasa, yang tidak perlu diintervensi oleh pemerintah (Hariyanto, 2019).  Mereka  mengabaikan  posisi  perempuan  dalam  situs  pengantin  pesanan  yang dijadikan  sebagai  objek  seksualitas  laki-laki  dan  tidak  memiliki  otoritas  atas  tubuhnya sendiri.
Ketiga ,  upaya  penegakan  hukum  berdiri  sendiri,  tidak  dibarengi  dengan penyelesaian akar permasalahan. Seperti yang disebutkan oleh Feminisme Radikal, akar permasalahan  yang  dialami  perempuan  adalah  sistem  patriarki.  Patriarki  yang  telah mengobjektifikasi  seksualitas  perempuan,  menjadikan  perempuan  rentan  mengalami eksploitasi seksual seperti dalam praktik pengantin pesanan. Namun sayangnya, saat ini upaya pemberantasan pengantin pesanan selama ini hanya fokus pada masalah di hilir, yakni  menghukum  pelaku  perdagangan  orang.  Sementara  itu,  permasalahan  di  akar yang menyebabkan praktik ini terjadi justru tidak tersentuh.
Upaya  pemberantasan  praktik  pengantin  pesanan  yang  berfokus  pada  masalah hukum  akan  mengalami  kendala.  Contohnya  terlihat  dari  pemberantasan  pengantin pesanan dari Filipina ke Amerika Serikat. Filipina melakukan pengetatan hukum untuk
memberantas  pengantin  pesanan.  Dampaknya,  sindikat  pengantin  pesanan  beralih  ke negara  lain,  terlihat  dari  peningkatan  permintaan  pengantin  pesanan  dari  Tiongkok  ke Amerika Serikat  (Meng, 1994). Hal yang sama pun sudah terjadi di  Indonesia. Karena awalnya  pengantin  pesanan  banyak  menyasar  perempuan  dari  daerah  Singkawang, Kalimantan  Barat,  pemerintah  setempat  serius  menangani  praktik  perdagangan  orang tersebut.  Imbasnya,  para  sindikat  mulai  menyasar  daerah  lain  di  luar  Singkawang, seperti Jawa Barat dan Jakarta (Husnah, 2021).
Dari  tulisan  ini,  diketahui  bahwa  sistem  patriarki  yang  telah  mendarah  daging dalam  masyarakat  kedua  negara  yang  menjadi  akar  penyebab  praktik  ini.  Sistem patriarki  inilah  yang  mempersulit  proses  pemberantasan  kejahatan  transnasional tersebut. Dari segi hukum, sistem patriarki mempengaruhi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini. Tanpa disadari, pola pikir patriarki yang dimiliki  aparat membuat mereka  abai  terhadap  adanya  eksploitasi  seksual  yang  dialami  perempuan  korban pengantin  pesanan,  sehingga  mereka  tidak  bersedia  menggunakan  undang-undang perdagangan  orang  untuk  menghukum  sindikat  pengantin  pesanan.  Sementara,  dari praktik pengantin pesanan di dunia maya sendiri, sistem patriarki yang terjadi di kedua negara  menyebabkan  baik  perempuan  Indonesia  maupun  laki-laki  Tiongkok memandang  tubuh  dan  seksualitas  perempuan  sebagai  hal  yang  dapat  dikontrol  oleh orang  lain.  Selain  itu,  di  lapangan  akan  tetap  banyak  perempuan  yang  terpaksa memutuskan  untuk  menikah  dengan  laki-laki  Tiongkok  melalui  pengantin  pesanan, karena adanya tuntutan ekonomi di Indonesia. Dengan begitu, permasalahan pengantin pesanan sendiri akan sulit untuk benar-benar diatasi.

## Simpulan: Sebuah Rekomendasi untuk Pemberantasan Situs Pengantin Pesanan
Sebagai  kejahatan  transnasional,  diperlukan  kerja  sama  negara-negara  di  dunia  untuk memberantas  industri  pengantin  pesanan  ini,  demi  melindungi  perempuan  Indonesia. Meskipun  sudah  terdapat  beberapa  instrumen  hukum  internasional  maupun  nasional yang mengatur penegakan terhadap perdagangan orang maupun aktivitas di dunia maya, namun  tulisan  ini  menemukan  masih  terdapat  beberapa  celah  di  dalamnya  yang  dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini.
Dari sisi hukum, celah hukum dalam instrumen hukum internasional dan nasional harus  diisi,  melalui  penjabaran  secara  eksplisit  tentang  unsur-unsur  tindak  pidana
perdagangan  orang  di  dunia  maya,  dan  tentang  eksploitasi  seksual  dalam  pernikahan yang  dibangun  akibat  perdagangan  orang.  Dengan  adanya  payung  hukum  yang  jelas, pemberantasan kejahatan transnasional ini dapat dimaksimalkan.
Selain  upaya  hukum,  hal  lain  yang  ditawarkan  oleh  tulisan  ini  adalah  dengan langkah  non-hukum.  Setelah  menggali  akar  permasalahan  yang  menyebabkan  praktik ini  terjadi,  melalui  sudut  pandang  teori  Feminisme  Radikal,  tulisan  ini  menemukan bahwa  praktik  pengantin  pesanan  di  dunia  maya    terjadi  karena  adanya  sistem seks/gender  di  dalam  sistem  patriarki.  Sistem  patriarki  kedua  negara  menyebabkan komodifikasi tubuh perempuan. Perempuan korban pengantin pesanan dianggap sebagai objek  seksualitas  laki-laki,  dan  tidak  memiliki  akses  terhadap  tubuh  mereka  sendiri. Oleh sebab itu, perlu upaya semua aktor nasional maupun internasional, untuk bersama- sama  melenyapkan  gagasan  subordinasi  terhadap  perempuan  yang  telah  memosisikan perempuan sebagai objek seksualitas. Hal ini tentunya sulit, karena gagasan subordinasi terhadap perempuan sudah mandarah daging dalam kehidupan kedua negara.
Pada  jangka  pendek,  semua  pihak  perlu  bekerjasama  menyebarkan  ide  tentang otoritas  tubuh  perempuan  melalui  pendidikan  formal,  non-formal,  edukasi  di  media sosial, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kemudahan akses pada perempuan ke layanan publik diperlukan, untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi mereka. Dengan begitu, akan meminimalkan jumlah perempuan yang terpaksa pergi ke Tiongkok dengan alasan ekonomi.  Selain  itu,  diperlukan  juga  penyadaran  terhadap  perempuan  Indonesia mengenai otoritas terhadap tubuh mereka, untuk menghindari eksploitasi terhadap tubuh dan  seksualitas  mereka.  Sedangkan  di  Tiongkok,  stigma  seksualitas  dan  tubuh perempuan  perlu  dihapuskan.  Hal  ini  bersamaan  dengan  penguatan  pemahaman mengenai otoritas perempuan terhadap tubuh dan seksualitas mereka. Pemahaman yang baik  dari  laki-laki  Tiongkok  mengenai  tubuh  dan  seksualitas  perempuan,  diharapkan dapat  menghentikan  objektifikasi  terhadap  perempuan  dalam  situs-situs  pengantin pesanan.  Edukasi  mengenai  tubuh  dan  seksualitas  perempuan  juga  menyasar  para penegak hukum, agar dapat lebih memahami cara menyikapi praktik perdagangan orang bermodus  pengantin  pesanan  di  dunia  maya.  Mengingat  beratnya  tugas  untuk membongkar  sistem  patriarki  yang  menjadi  akar  permasalahan  pengantin  pesanan tersebut,  maka  upaya  tersebut  perlu  mendapatkan  dukungan  serius  dari  semua  pihak, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

## Daftar Pustaka
Alaidid, M. (2019). Komunikasi Pribadi .
Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (1), 45–56. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12413
AS, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). the Handling of Human Trafficking With Mail  Order  Bride  Mode  in  West  Kalimantan. International  Journal  of  Law Reconstruction , 4 (2), 69. https://doi.org/10.26532/ijlr.v4i2.10976
Assa, E. S., & Salain, M. S. P. D. (2019). Cyber trafficking dalam hukum internasional. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 2 (1), 45–56.
Bride99.com. (n.d.). Yinni Laobo Duoshao Qian .
Bunga, D. (2019). Legal Response to Cybercrime in Global  and National Dimensions.
PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) , 06 (01),  69–89. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4
Chiamaka Nwaka, J., & Odoemene, A. (2019). Baby Factories": Exploitation of Women in Southern Nigeria. Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence , 4 (2). https://doi.org/10.23860/dignity.2019.04.02.02 cn-520.com. (n.d.). Product . https://cn-520.com/products.html
Djaja, M., Gyamirti, B., & Irawan, E. (2016). Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten .
Fadil,  M.  (2013).  Pengaturan  Hukum  Internasional  tentang  Larangan  Perdagangan Perempuan  serta  Implementasinya  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion , 1 (5), 1–10. https://doi.org/10.4324/9781843924555
Feng, W., Gu, B., & Cai, Y. (2016). The End of China’s One-Child Policy. Studies in Family Planning , 47 (1), 83–86. http://login.library.sheridanc.on.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=a9h&AN=110847385&site=ehost-live&scope=site
Fujiati,  D.  (2016).  Seksualitas  Perempuan  dalam  Budaya  Patriarkhi. Muwazah , 8 (1), 26–47.
Gao, E., Zuo, X., Li, W., Lou, C., Yan, C., & Zabin, L. S. (2012). How does Traditional
Confucian Culture Influence Adolescents’ Sexual Behavior in Three Asian Cities? J Adolesc Health. , 50 (3), S12–S17.
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.12.002.How
Greiman,  V.,  &  Bain,  C.  (2013).  The  Emergence  of  Cyber  Activity  as  a  Gateway  to Human  Trafficking. International  Journal  of  Cyber  Warfare  and  Terrorism (IJCWT) , 12 , 41–49.
Gunaika,  R.  (2021).  Citra  Wanita  dalam  Kesusastraan  Nusantara. International  Waqaf Ilmu Nusantara , 1–15.
Hariyanto. (2019). Komunikasi Pribadi .
Husnah,  W.  (2016).  Efek  Kebijakan  Satu  Anak  Terhadap  Kehidupan  Perempuan  Di Tiongkok: Sebuah Ironi. Jurnal Kajian Wilayah , 7 (2), 145. https://doi.org/10.14203/jkw.v7i2.749
Husnah,  W.  (2021). Interseksionalitas  Latar  Belakang  dan  Otonomi  Relasional Perempuan  dalam  Pengambilan  Keputusan  Menjadi  Pengantin  Pesanan  dari Indonesia ke Tiongkok: Studi Kasus Dua Perempuan Penyintas dari DKI Jakarta .
Husnah,  W.,  Siscawati,  M.,  &  Pamungkas,  C.  (2021).  Perempuan  Indonesia  dalam Proses  Pengambilan  Keputusan  Menjadi  Pengantin  Pesanan  ke  Tiongkok: Perspektif  Interseksionalitas  dan  Otonomi  Relasional. Jurnal  Kajian  Wilayah , 12 (1), 25–44.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  (2007)  (testimony  of  Republik  Indonesia). https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo. org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/i ndex.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/ar ticle/view/106
Ishar, A. (2017). Perdagangan perempuan. Jurnal Final Rahema , 2 (1), 1–7.
Jeffreys, E., & Pan, W. (2013). The rise of Chinese-foreign marriage in mainland China,
1979-2010. China Information , 27 (3), 347–369.
https://doi.org/10.1177/0920203X13492791
Jiang, Q., & Sánchez-Barricarte, J. J. (2011). Trafficking in Women in China 1. Asian Women , 27 (3).
Jongwilaiwan, R., & Thompson, E. C. (2013). Gender , Place & Culture : A Journal of Feminist Geography Thai wives in Singapore and transnational patriarchy. Gender, Place  &  Culture:  A  Journal  of  Feminist  Geography , 20 (3),  363–381. https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.624588
Kemenlu.go.id.  (2019). Menlu  Ri  Dorong  Penyelesaian  Permasalahan  Pengantin Pesanan  Dengan  Rrt  |  Portal  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia . https://kemlu.go.id/portal/id/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaian- permasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt
Kementerian Luar Negeri. (2020a). Kementerian Luar Negeri Kembali Pulangkan WNI yang  Menjadi  Korban  Pengantin  Pesanan  ke  Indonesia  dari  Republik  Rakyat Tiongkok (RRT) . https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/view/kementerianluar- %0Anegeri-kembali-pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantinpesanan-
%0Ake-indonesia-dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt.
Kementerian Luar Negeri. (2020b). Kemlu Pulangkan 14 WNI Korban Kasus Pengantin Pesanan dari Tiongkok . https://kemlu.go.id/portal/id/read/569/view/kemlupulangkan-%0A14-wni-korban- kasus-pengantin-pesanan-dari-tiongkok
Kurniawidyarini,  B.  N.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengantin  Pesanan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Opini , 1–18. http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16. BAB II.pdf
Laksono, P. & R. M. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1), 53–69. Mcandrew,  F.  T.,  &  College,  K.  (2016).  Mail-Order  Bride. Encyclopedia  of Evolutionary  Psychological  Science ,  1–3. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 16999-6
Meng,  E.  (1994).  Mail-Order  Brides:  Gilded  Prostitution  and  the  legal  Response.
University of Michigan Journal of Law Reform , 28 (1), 197–248. Millet, K. (2000). Sexual politics. In University of Illinois Press . https://doi.org/10.7312/columbia/9780231178327.003.0005
Nugroho,  B.  A.,  &  Alfian,  R.  (2019).  Resistensi  Perempuan  dalam  Babad  Tanah  Jawi Kajian  Feminisme  dalam  Sastra  Tradisional. Prosiding  Kabastra  IV.  Universitas Tidar , November .
Poston, D. L., & Glover, K. S. (2005). Too many males: marriage market implications of gender imbalances in
China. Genus , 61 (2), 119–140. http://www.jstor.org/stable/29788854
Prasetia,  Y.  (2021).  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  sebagai  Kejahatan Transnasional. Jurnal Yustitia , 7 (2), 185–195.
Qalbi,  N.,  Marinda,  F.,  &  Yulianti,  R.  (2020).  Upaya  Mengatasi  Propaganda  Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir. Legislatif , 4 (1), 106–123.
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12324/6200
Ratulangi, P., Nugrahani, H. S. D., & Tangkudung, A. G. (2021). Jenis Kejahatan pada Masa  Pandemi  Covid-19  dalam  Perspektif  Cyber  Security  Nasional  di  Indonesia. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (2), 987–1001. Rini, N. P. (2010). Making Sense of Mail Order Brides .
Sabirin.  (2017).  Perdagangan  Perempuan  dengan  Dalih  Perkawinan. Raheema , 4 (1), 54–62. http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/833
Salsa,  S.  N.  (2021).  Kejahatan  perdagangan  orang  sebagai  kejahatan  terorganisasi transnasional  menurut  teori  diskriminasi  dan  pemidanaan. Jurnal  Law  Retrieval , vol.1 no.1 .
Saputra, A. A. P. A., & Yuwono. (2015). Sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan human trafficking di dunia maya. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , 1–5. Schaeffer‐Grabiel,  F.  (2006).  Planet‐Love.com:  Cyberbrides  in  the  Americas  and  the Transnational Routes of U.S. Masculinity. Signs: Journal of Women in Culture and Society , 31 (2), 331–356. https://doi.org/10.1086/497347 Serikat Buruh Migran Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2020: Pengantin Pesanan . Susan B. Anthony List. (2013). The one child policy drives human trafficking in China . http://www.sba-list.org/suzy-b-blog/one-child-policy-drives-human-trafficking- china
Sykiotou,  A.  P.  (2017).  Cyber  trafficking:  recruiting  victims  of  human  trafficking through the net. Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward , 1547.
Tiefenbrun,  S.,  &  Edwards,  C.  J.  (2009).  Gendercide  and  the  cultural  context  of  sex trafficking  in  china. Fordham  International  Law  Journal , 32 (3),  731–780. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385779.003.009
Toule,  E.  R.  M.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 7. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049
Ulfah,  Z.  (2019). Representasi  Ketidakadilan  Gender  dalam  Praktik  Perdagangan Perempuan pada Novel Mimi lan Mintuna . 8 , 43–60.
Summary of the United Nations convention against transnational organized crime and protocols thereto , (2000) (testimony of United Nation). https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5
vn-wife.com. (n.d.). Product 6 . https://vn-wife.com/product6/
Wardatun,  A.  (2006).  Pornografi  Dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Kajian  Kritis Pandangan Feminisme
Radikal). Ulumuna , 10 (2), 215–236. https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452
Wilk,  A.  (2017).  Oppression  or  Opportunity:  The  Selling  of  Mail-Order  Brides.
Dissenting Voices , 6 (1), 99–113.
World  Economic  Forum.  (2018).  2018  The  Global  Gender  Gap  Report.  In World Economic Forum .
Xu,  K.  Q.  (2022).  Children  and  marital  dissolution  in  China. Journal  of  Population Research , 39 (2), 233–255. https://doi.org/10.1007/s12546-022-09282-8 Yentriyani, A. (2004). Politik Perdagangan Perempuan . Galang.
Yuan, L. (2011). China’s Population Policy: Aging, Gender, and Sustainability. Journal of Research on Women and Gender , 3 , 39–55.
http://jrwg.mcgs.txstate.edu/submissions/copyright/untitled21/contentParagraph/00 /text_files/file/Yuan-Formatted+Submission-1.pdf
Zhao, B. H. S. X. S. Y. Z. J. (2013). The One-Child Policy and Its Impact on Chinese Families.  In International  Handbook  of  Chinese  Families (pp.  1–689). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0266-4
Zheng,  T.  (2018).  Human  trafficking  in  China. Journal  of  Historical  Archaeology  &
Anthropological Sciences , 3 (2), 171–178.
https://doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00080 Zhu,  Y.  (2013). One  child  policy  and  women’s  challenging  sosial  situation  in  China . Lund University, Swedia.