JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17

## PENGARUH KOMPENSASI DIREKSI DAN RISIKO PERUSAHAAN PADA AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA

## Muhammad Reza
Asqolani*
Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Kampus STAN No.12 , Banten, Indonesia *asqolani@pknstan.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history: Received March 31, 2021 Revised June 1, 2021 Accepted September 8, 2021
Key words: Corporate Social Responsibility; Directors Compensation; Firm Risk; Tax Aggressiveness; Tax Avoidance .
DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v14i1.3111

## ABSTRACT
Research  Purposes. This  research  aims  to  examine  the  effect  of  directors’ compensation and firm risk on tax aggressiveness and the role of social responsibility disclosure in moderating this influence.
Research Methods. Data form manufacturing public companies in Indonesia are used with a purposive sampling method from 2016 to 2019 to obtain 58 samples and 232 observations. This study uses two research models, namely the research model without moderation and the research model with moderation.
Research Result and Findings. This research concluded that the compensation for directors and firm risk on tax avoidance has a significant positive effect. In addition to this,  corporate  social  responsibility  is  also  proven  to  weaken  the  positive  effect  of compensation for directors as well as firm risk on tax aggressiveness.

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari kompensasi direksi dan risiko perusahaan terhadap agresivitas pajak serta melihat pengaruh laporan tanggung  jawab  sosial  atau  corporate  social  responsibility  (CSR)  sebagai  variabel moderasi.
Metode  Penelitian. Data  perusahaan  manufaktur  publik  digunakan  dengan pendekatan purposes sampling mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 dan diperoleh sebanyak  58  perusahaan  dan  232  jumlah  observasi.  Terdapat  dua  model  penelitian yaitu dengan dan tanpa variabel moderasi.
Hasil  dan  Temuan  Penelitian. Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa kompensasi  direksi  dan  risiko  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  memiliki pengaruh signifikan positif. Selain itu, laporan tanggung jawab sosial juga terbukti memperlemah  secara  positif  pengaruh  kompensasi  direksi  dan  risiko  perusahaan terhadap agresivitas pajak.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang utama di Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Dari  data  penerimaan  negara  yang  dikutip  dari laman  kemenkeu.go.id,  penerimaan  perpajakan hanya mencapai 1.070 triliun rupiah atau 65% dari total  penerimaan  negara  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun 2020.  Pajak  memainkan  peran  krusial  dalam perekonomian  dan  pembiayaan  operasional negara  dengan  jumlah  yang  sangat  dominan. Namun,  sejak  tahun  2009  hingga  tahun  2019, target pajak tidak pernah tercapai (Julita, 2021).
Ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan penghindaran  pajak  atau  agresivitas  pajak, misalnya  tanggung  jawab  direksi  terhadap perusahaan  dan  kompensasi  direksi  atau
manajemen.  Berdasarkan  otoritas  dari  pemilik dana  atau  pemegang  saham,  direksi  melakukan pengambilan  beberapa  keputusan  penting termasuk  keputusan  penghindaran  pajak. Keputusan  ini  membawa  konsekuensi  terhadap laba  perusahaan  dan  ukuran  kinerja  serta kompensasi  direksinya.  Frank,  Lynch,  dan  Rego (2009) berargumen saat ini terdapat bukti bahwa perusahaan  dapat  melaporkan  laba  yang  besar dalam laporan keuangan, di sisi lain menyajikan laba kena pajak yang rendah pada laporan fiskal yang diajukan kepada otoritas perpajakan. Desai dan  Dharmapala  (2006)  melakukan  penelitian terkait  hubungan  kompensasi  direksi  dan penghindaran pajak dan mendapatkan kesimpulan adanya pengaruh negatif kompensasi
Pengaruh Kompensasi Direksi dan Risiko Perusahaan pada Agresivitas Pajak di Indonesia Oleh: Reza dan Asqolani
direksi terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya,
Armstrong, Blouin,
dan Larcker (2012) mendapatkan  hasil  adanya  pengaruh  positif kompensasi  yang  diberikan  kepada  manajemen khususnya kepada direktur perpajakan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi GAAP effective  tax  rate .  Lebih  lanjut,  Rego  dan Wilson  (2009)  menemukan  hasil  yang  serupa yaitu  hubungan  positif  antara  agresivitas  pajak dengan  tingkat  kompensasi  direktur  eksekutif dan  keuangan.  Mereka  berargumen  bahwa pelaporan  pajak  yang  agresif  dapat  digunakan sebagai strategi untuk  mengekstraksi bonus dari perusahaan.
Penelitian  terkait  kompensasi  manajemen terhadap  penghindaran  pajak  di  Indonesia mayoritas  mendapati  hasil  hubungan  yang negatif antar keduanya (Zulma, 2016; Amri, 2017; Nurfauzi  dan  Firmansyah,  2018).  Mereka mendukung  pernyataan  Desai  dan  Dharmapala (2006)  yang  menyatakan  bahwa corporate governance yang kurang baik membuat perusahaan di Indonesia memberikan kompensasi  yang  tinggi  untuk  menghindari praktik  penghindaran  pajak  yang  berisiko  dan hanya menguntungkan sepihak atau manajemen saja.  Namun,  penelitian  tersebut masih menggunakan total kompensasi manajemen yaitu total  kompensasi  yang  diterima  direksi  dan komisaris  ataupun  kompensasi  total  direksi secara  agregat.  Penelitian  ini  mengukur kompensasi manajemen dengan hanya menggunakan kompensasi per direksi per tahun karena direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
Strategi  perusahaan  dalam  meningkatkan laba dapat dilakukan dengan strategi pengurangan  biaya  ( cost-reduction  strategy ) (Hambrick  dan  Mason,  1984).  Salah  satu strateginya  dengan  pengurangan  biaya  pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang berisiko bagi perusahaan (Rego dan Wilson, 2012).  Beberapa  studi  menemukan  bahwa penghindaran pajak meningkatkan risiko perusahaan  seperti  volatilitas  pengembalian saham yang lebih tinggi (Rego dan Wilson, 2012), premi  risiko  berbasis  industri  yang  lebih  tinggi (Heitzman dan Ogneva, 2019), biaya hutang yang lebih  tinggi  (Shevlin,  Urcan,  dan  Vasvari,  2013); Hasan,  Hoi,  Wu,  dan  Zhang,  2014),  dan ketidakpastian  pajak  yang  lebih  besar  (Dyreng, Hanlon  dan  Maydew,  2019).  Rego  dan  Wilson (2012)  mengungkapkan  bahwa  perusahaan  yang
cenderung risk  taker akan  melakukan  berbagai tindakan  berisiko  termasuk  penghindaran  pajak. Budiman  dan  Miharjo  (2012);  Hanafi  dan  Harto (2014)  melakukan  penelitian  terkait  risiko perusahaan  yang  menggambarkan  karakteristik eksekutif  yang  digolongkan  ke  dalam risk  taker dan risk  averse .  Penelitian  tersebut  menemukan keterkaitan  perusahaan  dengan  karakteristik eksekutif  yang  bersifat risk  taker atau  dengan risiko  tinggi  (volatilitas return yang  tinggi) cenderung  memiliki  hubungan  positif  terhadap penghindaran pajak.
Hasil
tersebut mengindikasikan bahwa manajer dengan preferensi  risiko risk  taker menggunakan  strategi penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan angka laba. Di sisi lain, penelitian Damayanti  dan  Susanto  (2015);  Dewi  dan  Sari (2015);  Oktamawati  (2019)  menemukan  hasil sebaliknya.
Beberapa literatur juga mengaitkan penghindaran  pajak  dengan  tanggung  jawab sosial  ( Corporate  Social  Responsibility atau  CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah bentuk  tanggung  jawab  moral  perusahaan  dan kepeduliannya kepada seluruh stakeholder seperti pemegang saham, konsumen, karyawan, lingkungan,  pemerintah,  serta  komunitas. Tanggung  jawab  sosial  dalam  Global  Reporting Initiative  G4  atau  GRI  G4  di  Indonesia  pada indikator  pengungkapan,  terdapat  sub-kategori masyarakat  yang  menjadi  penilaian  tingkat pengungkapan CSR yang di antaranya adalah anti korupsi,  kebijakan  publik,  dan  kepatuhan terhadap  undang-undang.  Dengan  demikian, tanggung  jawab  sosial  yang  rendah  (tidak melaporkan)  bisa  merupakan  indikasi  adanya penghindaran  pajak  untuk  menutupi  hal  negatif tersebut.  Pernyataan  tersebut  didukung  dengan penelitian  Laguir,  Staglianò  dan  Elbaz  (2015); Lanis dan Richardson (2012); Ratmono dan Sagala (2015)  yang  menemukan  bukti  bahwa  adanya pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.
Albuquerque,  Koskinen  dan  Zhang  (2019); Rehman, Khan dan Rahman (2020) berkesimpulan bahwa  tanggung  jawab  sosial  berpengaruh negatif  terhadap  risiko  perusahaan.  Pengaruh negatif  CSR  terhadap  risiko  perusahaan  dapat dikaitkan  dengan  loyalitas  pelanggan  karena pelanggan bersedia mendukung organisasi dalam kemerosotan  ekonomi  yang  bertanggung  jawab secara  sosial  (McAlister,  Srinivasan  dan  Kim, 2007;  Minor  dan  Morgan,  2011),  sehingga  hal tersebut dapat mengurangi intensi manajer untuk
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17
meningkatkan laba melalui penghindaran pajak.
Penelitian ini menggabungkan studi Armstrong,  Blouin  dan  Larcker  (2012);  Zulma (2016);  dan  Amri  (2017)  yang  melakukan pengujian  atas  pengaruh  dari  kompensasi manajemen  terhadap  penghindaran  pajak  yang memasukkan variabel dari penelitian Hanafi dan Harto  (2014)  yang  menguji  pengaruh  risiko perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak.  Yang berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah menambahkan laporan pengungkapan tanggung jawab  sosial  (CSR)  sebagai  moderasi  karena berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan di berbagai jurnal yang bertemakan penghindaran pajak  sebelumnya  menyatakan  bahwa  tindakan penghindaran  pajak  yang  agresif  secara  sosial tidak  bertanggung  jawab  karena  hanya mementingkan keuntungan pribadi atau perusahaan semata.
Dari  pernyataan  sebelumnya,  peneliti menduga  aspek  tanggung  jawab  sosial  dapat dikaitkan  antara  kompensasi  dan  risiko perusahaan dengan penghindaran pajak. Perusahaan akan mengurangi tindakan penghindaran  pajak  agar  dapat  bertanggung jawab secara sosial dan mendapatkan keuntungan melalui  cara  lain.  Penelitian  ini  menggabungkan ketiga  aspek  yaitu  kompensasi  direksi,  risiko perusahaan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial  karena  ketiga  variabel  tersebut  berkaitan atas  keputusan  pemilik  perusahaan  yang mempengaruhi kebijakan eksekutif.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kajian Literatur Teori Agensi (Agency Theory) Kontrak keagenan adalah adanya satu pihak yang memiliki dana ( principal ) yang menggunakan pihak lain ( agent ) dalam bertindak yang  mengatasnamakan  pihak  pemilik  dana. Pihak  pemilik  dana  memberikan  otoritas pengambilan  beberapa  keputusan  kepada agent berdasarkan kontrak (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam  situasi  seperti  itu,  baik principal maupun agent adalah utility  maximizer .  Mereka  berusaha untuk  memaksimalkan  keuntungan  masing- masing.  Hal  ini  merupakan  asumsi  dasar agency theory . Agent tidak  bertindak  demi  kepentingan utama  para principal ,  melainkan  mengutamakan kepentingannya  sendiri.  Masalah  keagenan ( Agency  Problem )  adalah agent yang  berperilaku seolah-olah mereka memaksimalkan kesejahteraan principal ,  padahal  nyatanya  tidak.
Kompensasi  eksekutif  merupakan  satu  cara dalam  mekanisme corporate  governance untuk menyelaraskan  kepentingan shareholders dan manajemen (Barnhart dan Rosenstein, 1998).
Barnea  dan  Rubin  (2010)  menganggap keterlibatan CSR sebagai hubungan principal-agent antara  manajer  dan  pemegang  saham.  Mereka berpendapat bahwa orang dalam yang berafiliasi memiliki  kepentingan  untuk  berinvestasi  secara berlebihan ( over investment ) dalam CSR jika hal itu memberikan keuntungan pribadi dalam membangun  reputasi  sebagai  warga  sosial  yang baik dengan mengorbankan pemegang saham.
Selain  itu,  prinsip  keagenan  juga  konsisten dengan Upper  Echelon  Theory (Hambrick  dan Mason,  1984).  Teori  tersebut  menekankan  peran top manajemen perusahaan dalam menghasilkan outcome perusahaan  baik  dari  sisi  strategi  dan efektivitasnya.
Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) Hipotesis  Rencana  Bonus  ( Bonus  Plan Hypothesis )  dikembangkan  oleh  Watts  dan Zimmerman  (1990).  Pada  teori  ini,  manajer perusahaan  dengan  mekanisme  bonus  yang terikat  dengan  angka  akuntansi  cenderung mengalihkan  laba  yang  dilaporkan  dari  periode mendatang  ke  periode  saat  ini  dalam  prosedur akuntansinya. Transfer keuntungan antar periode ini akan berpengaruh pada kepastian dan nominal kompensasi  kepada  manajer.  Hal  ini  menjadi pembenaran  bagi  manajer  dalam  memberikan laporan  pendapatan  bersih  setinggi  mungkin karena  besaran  bonus  tersebut  tergantung  pada besar kecilnya laba perusahaan tersebut.
Pernyataan ini sesuai dengan penelitian pajak yang  memberikan  bukti  bahwa  kompensasi mempengaruhi  perilaku  manajemen  untuk cenderung  melakukan  penghindaran  pajak dengan  intensi  meningkatkan  laba  perusahaan sehingga  kinerja  mereka  terlihat  baik  yang tujuannya adalah meningkatkan besaran kompensasi yang diterima oleh manajemen pada kontrak  bonus  yang  diikat  pada  angka  laba setelah pajak atau after tax income dan stock option plan (Phillips, 2003; Rego dan Wilson, 2012).

## Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Teori  ini  dikembangkan  oleh  Kujala, Lehtimäki dan Freeman (2019) yang menyatakan bahwa  hampir  semua  entitas  yang  terpengaruh oleh  perusahaan  dan  proses  bisnisnya  adalah pemangku  kepentingan  perusahaan.  Pemangku kepentingan  perusahaan  adalah  kelompok-
kelompok  yang  tanpa  dukungannya  organisasi tidak  akan  ada  lagi.  Kelompok-kelompok  ini mencakup  pelanggan,  karyawan,  pemasok, kelompok  aksi  politik,  kelompok  lingkungan, komunitas  lokal,  media,  lembaga  keuangan, pemerintah,  dan  lainnya.  Pandangan  ini menggambarkan lingkungan perusahaan sebagai ekosistem  kelompok  yang  saling  berkaitan  yang semuanya perlu dipertimbangkan dan dipuaskan untuk  menjaga  perusahaan  tetap  sehat  dan berhasil dalam jangka panjang (Kujala, Lehtimäki dan Freeman, 2019).
Salah  satu  strategi  perusahaan  untuk memenuhi  kepentingan  para stakeholder atas informasi  non-keuangan  perusahaan  adalah dengan pelaporan tanggung jawab sosial. Dengan demikian  perusahaan  dapat  meningkatkan dukungan stakeholder dengan  pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik (Lindawati dan Puspita, 2015).

## Agresivitas Pajak
Hanlon dan Heitzman (2010) mengemukakan tantangan  mengenai  penghindaran  pajak  yang belum  memiliki  istilah  dan  perhitungan  yang universal, penghindaran pajak umumnya disebut dengan tax avoidance atau tax aggressiveness pada banyak penelitian. Ada yang menyatakan bahwa penghindaran pajak lebih tepat kepada istilah tax aggressiveness (Shackelford dan Shevlin, 2001) dan ada  pula  yang  mendefinisikannya  sebagai tax sheltering (Weisbach,  2002).  Segala  jenis  aktivitas dan  transaksi  yang  berdampak  terhadap penurunan  kewajiban  pajak  perusahaan  secara umum  dapat  dikatakan  sebagai  penghindaran pajak.
Cheng,  Huang,  Li,  dan  Lobo  (2010)  serta Frank,  Lynch  dan  Rego  (2009)  mendefinisikan agresivitas  pajak  sebagai  manajemen  penurunan pendapatan  kena  pajak  melalui  perencanaan pajak.  Aktivitas  perencanaan  pajak  ini  meliputi aktivitas  yang  legal,  ilegal,  atau  yang  mungkin termasuk  dalam  wilayah  abu-abu.  Frischmann, Shevlin,  dan  Wilson  (2008)  mendefinisikan penghindaran pajak yang agresif sebagai tindakan yang  terlibat  dalam  pengurangan  pajak  yang signifikan  dengan  fakta  pendukung  yang  relatif lemah. Lisowsky (2010) menempatkan agresivitas pajak sebagai serangkaian kegiatan penghindaran yang  membentang  dari  perencanaan  pajak  yang sah  hingga  keterlibatan  dalam  perlindungan pajak yang ilegal. Lietz (2013) berargumen bahwa penghindaran  pajak  dapat  mencakup  jenis perencanaan pajak eksplisit yang agresif, bahkan
berpotensi melanggar hukum ( tax evasion ). Lebih lanjut,  Lietz  (2013)  membuat  framework hubungan  antara tax  planning,  tax  avoidance,  tax aggressiveness, tax sheltering , dan tax evasion , istilah tersebut  adalah  sebuah  spektrum  aktivitas pengurangan pajak dari yang legal hingga ilegal. Perusahaan yang secara hipotesis memiliki risiko lebih besar dari 50% kemungkinan ( most likely than not )  dikoreksi  dalam  pemeriksaan  pajak  disebut melakukan  tindakan  agresivitas  pajak  ( tax aggressiveness ).
Konsisten  dengan  penelitian  Frischmann, Shevlin dan Wilson (2008); Lietz (2013); Lisowsky (2010),  penelitian  ini  menggunakan  istilah  yang sama  dengan  istilah-istilah  dari  penelitian tersebut. Dapat disimpulkan, penghindaran pajak yang  agresif  atau  agresivitas  pajak  adalah tindakan  atau  aktivitas  yang  dilakukan  dengan intensi  mengurangi  pajak  dengan  legalitas  yang masih dipertanyakan atau berada di area abu-abu ( grey area ).

## Kompensasi Direksi
Pengertian  kompensasi  direksi  ini  meliputi gaji,  bonus,  tunjangan,  dan  pembayaran  lainnya yang didapatkan oleh direksi perusahaan selama satu  tahun  sesuai  dengan  penelitian  Rego  dan Wilson  (2009)  serta  Armstrong,  Blouin  dan Larcker  (2012).  Besarnya  kompensasi  yang diberikan  pemilik  perusahaan  kepada  direksi dapat berbeda-beda.
Teori Akuntansi Positif sebagaimana dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan  tentang  kecenderungan  manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi  yang  meningkatkan  laba  perusahaan terkait  program  bonus  ( bonus  plan ).  Laba perusahaan  itu  sendiri  digunakan  dalam mengukur  kinerja  perusahaan  selain  sebagai acuan  besaran  bonus  yang  akan  diterima  oleh manajemen.  Sedangkan  menurut  Chalmers,  Koh dan Stapledon (2006), untuk menentukan kualitas kinerja  dan  keselarasan  kepentingan  antara pemilik  dan  manajemen  salah  satunya  dapat diukur  dengan  tingkat  kompensasi  direksi  yang optimal.

## Risiko Perusahaan
Low (2009) mengklasifikasikan dua karakter perusahaan  dalam  pengambilan  kebijakan mengenai  risiko,  yaitu risk  averse dan risk  taker . Perusahaan  yang  cenderung  berani  mengambil risiko  juga  berpeluang  untuk  mengambil kebijakan-kebijakan  yang  berisiko.  Kebijakan
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17
perusahaan  yang  dapat  menimbulkan  risiko adalah  tindakan  penghindaran  pajak  Rego  dan Wilson  (2012).  Beban  pajak  yang  harus dibayarkan  dapat  menjadi  lebih  kecil  apabila dilakukan penghindaran pajak serta berimplikasi terhadap  jumlah  kas  yang  dimiliki  perusahaan (Amri,  2017).  Hal  ini  berpengaruh  terhadap cash flow yang  lebih  tinggi  sebagai  antisipasi  untuk menyeimbangkan risiko yang diambilnya (Hanafi dan  Harto,  2014).  Secara  teori  keuntungan  yang diperoleh seimbang dengan risiko yang dihadapi ( high risk-high return ).

## Tanggung Jawab Sosial (CSR)
Boone dan Kurtz (2007, dikutip dalam Utama, 2017) mengartikan CSR sebagai upaya manajemen dalam mendukung kewajibannya untuk mempertimbangkan  laba,  kepuasan  pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat secara setara. Lain halnya  dengan  Hoi,  Wu  dan  Zhang  (2013) mengartikan  CSR  sebagai  keyakinan  tentang tindakan yang dianggap benar dengan memperhatikan  tidak  hanya  masalah  ekonomi tetapi  juga  dampak  eksternal  sosial  dan lingkungan  akibat  dari  tindakan  perusahaan. Lebih  lanjut,  Hoi,  Wu  dan  Zhang  (2013) mendefinisikan  kegiatan  CSR  sebagai  tindakan korporasi yang mempengaruhi semua pemangku kepentingan  perusahaan  seperti  karyawan, pelanggan,  pemegang  saham,  pemerintah, masyarakat, dan lainnya. CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan,  bertindak  secara  etis,  dan meningkatkan  kualitas  hidup  pekerja  serta masyarakat (Wijayanti, Wijayanti dan Samrotun, 2016). Dapat disimpulkan, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara perusahaan berkomitmen baik bertujuan untuk mencari laba maupun  bertanggung  jawab  kepada  pemangku kepentingan  secara  luas  seperti  pemerintah, masyarakat,  komunitas,  pekerja  dan  pemangku kepentingan lainnya.

## Pengembangan Hipotesis
Adanya  asimetris  informasi  menyebabkan manajemen  dapat  bertindak  oportunis  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya.  Berdasarkan teori  agensi,  salah  satu  cara  menghilangkan masalah  keagenan  adalah  dengan  mengikat manajemen dengan mekanisme kompensasi ( price protection ). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa tantangan bagi dewan direksi dan  pemegang  saham  adalah  bentuk  kombinasi mekanisme  kontrol  dan  insentif  apa  yang  dapat
menekan biaya agensi menjadi minimal. Dengan demikian,  manajer  bisa  bertindak  secara  efektif dan  efisien  termasuk  dalam  melakukan penghindaran pajak yang agresif.
Rego  dan  Wilson  (2009)  menggunakan  data perusahaan  dari  tiga  sumber  yaitu  data kompensasi  CEO  dan  CFO  dari  database Execucomp,  data  CRSP  untuk  menghitung pengembalian  saham,  dan  data  lainnya  melalui Compustat. Mereka menemukan pengaruh positif kompensasi  manajemen  terhadap  penghindaran pajak.  Lebih  lanjut,  Minnick  dan  Noga  (2010) menemukan  keterkaitan  kompensasi  dalam bentuk  pemberian  insentif  menstimulus  manajer melakukan investasi pembayaran jangka panjang misalnya  pada  manajemen  pajak.  Manajemen pajak  dapat  memberikan  pengembalian  yang lebih  tinggi  kepada  pemegang  saham  dan berdampak  positif.  Nurfauzi  dan  Firmansyah (2018)  berargumen  bahwa  tingginya  pemberian kompensasi  menstimulus  manajemen  untuk mengelola perpajakan yang lebih baik. Selain itu, adanya  motivasi  bonus  akibat  efisiensi  kinerja yang  dilakukan  dapat  membuat  manajer melakukan  tindakan  yang  memaksimalkan kepentingan  ekonominya  ( utility  maximizer ). Dapat  disimpulkan  dari  teori  dan  beberapa penelitian  sebelumnya  bahwa  kompensasi manajemen mempengaruhi direksi untuk melakukan  penghindaran  pajak.  Hipotesis  yang dirumuskan terkait kompensasi dan penghindaran pajak adalah sebagai berikut: H1:  Kompensasi  manajemen  berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
Perusahaan  yang  berani  mengambil  risiko tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengembalian  atau return .  Hal  ini  didasari  dari asumsi  klasik  manajemen  keuangan  yang menyatakan  risiko  tinggi  ( high  risk )  akan memberikan pengembalian yang tinggi pula ( high return ).  Beberapa  dampak  positif  yang  dapat diperoleh perusahaan yang melakukan kebijakan risk  taking yang  dikelola  dengan  baik  adalah meningkatkan  arus  kas,  mencapai  pertumbuhan yang  diharapkan,  dan  menjadikan  perusahaan lebih  kompetitif.  Di  sisi  lain,  pengambilan kebijakan yang sangat berisiko bisa memberikan dampak  negatif  seperti  kebangkrutan  dan  juga rusaknya  reputasi  perusahaan  apabila  risiko tersebut menyangkut pelanggaran hukum. Salah satu  tindakan  yang  berisiko  tersebut  adalah penghindaran pajak (Amri, 2017).
Budiman dan
Miharjo (2012) yang
Pengaruh Kompensasi Direksi dan Risiko Perusahaan pada Agresivitas Pajak di Indonesia Oleh: Reza dan Asqolani
menggunakan  tingkat  risiko  perusahaan  untuk mengukur  karakter risk  taking eksekutif perusahaan  menemukan  bukti  bahwa  semakin tinggi tingkat risiko perusahaan juga menimbulkan  dampak  yang  positif  terhadap tingkat  penghindaran  pajak  perusahaan.  Dari hasil  studi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa semakin risk  taker perusahaan,  akan  membuat tingkat  penghindaran  pajak  perusahaan  juga semakin  besar.  Hanafi  dan  Harto  (2014) menemukan  hasil  serupa, dengan menggunakan data  perusahaan  BEI  mereka  menemukan pengaruh signifikan positif antara perusahaan risk taker dengan  penghindaran  pajak.  Di  sisi  lain, Sugeng,  Prasetyo  dan  Zaman  (2020)  tidak menemukan  pengaruh  signifikan  antara  risiko perusahaan dengan penghindaran pajak. Hipotesis  kedua  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
H2:  Risiko  perusahaan  berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak.
Teori stakeholder mengungkapkan  bahwa tanggung  jawab  perusahaan  untuk  memberikan kepuasan  dan  manfaat  bagi  semua  pemangku kepentingan, bukan hanya bagi pemegang saham. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk berperilaku etis  dalam  segala  bidang  termasuk  pemberian kompensasi.  Banyak  cara  lain  yang  dapat digunakan  oleh  eksekutif  puncak  perusahaan untuk meningkatkan kompensasi mereka (Li dan Thibodeau,  2019).  Artinya,  eksekutif  dapat menggunakan  satu  atau  beberapa  cara  untuk mencapai  tujuan  kompensasi  pribadi  mereka, tetapi  tetap  menahan  diri  dari  menggunakan semua  cara-cara  yang  tidak  etis  untuk mendapatkan bayaran yang berlebihan. Tekanan publik  memberikan  batasan  gaji  implisit  pada total  kompensasi  tahunan  mereka.  Mohan, Schlager,  Deshpandé  dan  Norton  (2018) menemukan  bahwa  konsumen  menghindari membeli  produk  dari  perusahaan  dengan  rasio gaji CEO ke pekerja yang lebih tinggi atau dengan kata  lain  kesenjangan  yang  tinggi  antara  atasan dan bawahan. Lebih lanjut, di antara semua alat yang  dapat  diterapkan  manajer  untuk  mencapai target kompensasi  mereka, praktik yang muncul bagi perusahaan untuk menghubungkan kompensasi dengan kinerja tanggung jawab sosial (CSR)  perusahaan,  yang  saat  ini  dikenal  sebagai CSR- contingent compensation yang merupakan alat baru  yang  dapat  digunakan  manajer  untuk meningkatkan  gaji,  selain  dengan  cara-cara tradisional  seperti  manajemen  laba  (Li  dan
Thibodeau, 2019).
Li  dan  Thibodeau  (2019),  menemukan  hasil pengaruh negatif antara CSR dengan manajemen laba.  Selain  itu,  CSR  juga  terbukti  berpengaruh negatif  atas  adanya  penghindaran  pajak. Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menggunakan  sampel  dari  perusahaan  publik Australia  sebanyak  408  perusahaan  untuk  tahun buku  2008-2009  menunjukkan  hubungan  negatif antara  pengungkapan  CSR  dengan  tingkat penghindaran  pajak.  Oleh  sebab  itu  elemen fundamental dari kegiatan CSR seperti komitmen investasi sosial, dan strategi perusahaan dan CSR (termasuk  etika  dan  perilaku  bisnis)  dari  suatu perusahaan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan  cara  tradisional  untuk  mencapai tujuan kompensasi manajemen dan ada cara-cara lainnya  untuk  mencapai  tujuan  kompensasi. Penghindaran  pajak  juga  merupakan  perilaku yang akan menurunkan kualitas tanggung jawab sosial  perusahaan  secara  tidak  langsung, mengingat  tanggung  jawab  pemerintah  salah satunya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat  melalui  program-programnya  yang dibiayai  oleh  pajak.  Untuk  mempertahankan kualitas  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial, perusahaan cenderung mempertimbangkan pemberian  kompensasi  yang  besar  dan mengurangi  perilaku-perilaku  tidak  etis  seperti melakukan  penghindaran  pajak  secara  agresif. Dengan  demikian,  berdasarkan  argumen- argumen sebelumnya hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:
H3:  Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  memperlemah  pengaruh  positif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak
Tindakan berisiko yang dilakukan perusahaan  memiliki  keuntungan  terutama  bagi pemilik  dan  direksi  apabila  risiko  yang  diambil dapat dikelola dengan baik. Namun, risiko yang terlampau tinggi dapat menempatkan perusahaan pada  posisi  kebangkrutan.  Apabila  perusahaan bangkrut, ada dampak sosial yang timbul kepada para  pemangku  kepentingan  seperti  karyawan yang  kehilangan  pekerjaan,  kreditur  yang  gagal dibayar,  dan  uang  yang  harus  dikeluarkan pemerintah  apabila  pemerintah  memutuskan untuk mem- bailout perusahaan.
Rehman,  Khan  dan  Rahman  (2020)  dalam
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17
studi  dampak  CSR  terhadap  risiko  perusahaan dan  performa  perusahaan  mendapatkan  temuan negatif  antara  pengaruh  CSR  terhadap  risiko perusahaan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari perusahaan Eropa dan Asia yang terdaftar di Fortune's Most Admired  Countries  untuk  periode  2014-2018. Penjelasan yang mungkin untuk pengaruh negatif CSR  pada  risiko  perusahaan  dapat  dikaitkan dengan  loyalitas  pelanggan  karena  pelanggan bersedia mendukung organisasi dalam kemerosotan  ekonomi  yang  bertanggung  jawab secara  sosial  (McAlister,  Srinivasan  dan  Kim, 2007);  Minor  dan  Morgan,  2011).  Dengan demikian,  perusahaan  yang risk  taker memiliki pertimbangan  lain  untuk  meningkatkan  laba selain dengan menggunakan penghindaran pajak.
Merks  (2006)  mengasosiasikan  tindakan penghindaran  pajak  sebagai abuse  of  law/right .
Lebih  lanjut,  Nugroho  (2009)  menyimpulkan adanya  pemanfaatan  celah-celah  hukum  yang memuat  elemen artificiality atau  buatan  dalam rangka penghindaran pajak. Upaya ini sebenarnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang  sebenarnya  atau  seharusnya  terjadi. Perbuatan  tersebut  tentunya  tidak  etis  dan bertentangan  dengan  pengungkapan  tanggung jawab  sosial  yang  dinilai  dalam  standar    GRI, yaitu  kepatuhan  terhadap  undang-undang. Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H4:  Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  memperlemah  pengaruh  positif preferensi risiko risk taker perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Model Penelitian Model penelitian  disajikan dalam Gambar 1.

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  kuantitatif digunakan  untuk  menguji  teori-teori  tertentu dengan  cara  meneliti  hubungan  antar  variabel yang diukur dengan instrumen tertentu sehingga data  yang  terdiri  dari  angka-angka  dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell dan Creswell, 2017). Berdasarkan tingkat penjelasannya, penelitian ini digolongkan  dalam  penelitian  asosiatif  yaitu meneliti  adanya  pengaruh  ataupun  hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017).
Objek  yang  dijadikan  sampel  adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih dengan argumen perusahaan manufaktur
merupakan  sektor  penyumbang  penerimaan pajak  terbesar,  yaitu  mencapai  29,4%  (Setiawan, Hapsari  dan  Wibawa,  2018).  Namun  dari  sisi realisasi  penerimaan  pajak  sektor  manufaktur hingga  akhir  Desember  2019  mengalami penurunan  sebesar  1,8%  pencapaian  tahun sebelumnya yaitu 10,9%. Perusahaan manufaktur juga  memiliki  transaksi  paling  kompleks  jika dibandingkan  dengan  jenis  perusahaan  lainnya dan  merupakan  jenis  perusahaan  yang  paling umum memiliki afiliasi yang berada di luar negeri (misalnya  pabrik  atau  perusahaan  anak)  yang pada  akhirnya  dapat  memberikan  keleluasaan dalam  melakukan  skema-skema  penghindaran
Pengaruh Kompensasi Direksi dan Risiko Perusahaan pada Agresivitas Pajak di Indonesia Oleh: Reza dan Asqolani
pajak  seperti thin  capitalization, transfer pricing, dan treaty shopping .

## Populasi dan sampel penelitian
Data  perusahaan  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) dari  tahun  2016-2019  untuk  pengamatan  dan 2013-2019 untuk proksi risiko perusahaan. Teknik purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel. Pemilihan sampel dilakukan  dengan  memilih  kriteria  perusahaan yang  bergerak  di  sektor  manufaktur  yang melakukan Initial Public Offering (IPO) sebelum 1 Januari 2012, memiliki laba sebelum pajak positif untuk  memastikan  adanya  skema  bonus  plan, memiliki  data  lengkap,  dan  menggunakan  mata uang  rupiah.  Selain  itu,  perusahaan  yang memiliki  data  tidak  lengkap,  baik  laporan keuangan maupun laporan tahunan, dikeluarkan dari sampel agar seluruh variabel yang digunakan dapat diukur.

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  kompensasi  direksi  dan  risiko perusahaan  terhadap  agresivitas  pajak  dengan pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  sebagai moderasi.  Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu agresivitas  pajak  sebagai  variabel  dependen, kompensasi direksi dan risiko perusahaan sebagai variabel independen, dan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel moderasi, serta  variabel  kontrol  berupa leverage ,  ukuran perusahaan  ( Size ),  intensitas  aset  tetap  ( Capital Intensity ),  dan  profitabilitas  ( Return  on  Assets ). Variabel  kontrol  dipilih  berdasarkan  penelitian Arham, Firmansyah, Nor, dan Vito (2020) tentang studi  bibliografi  agresivitas  pajak  di  Indonesia yang  memberikan  bukti  bahwa  variabel  kontrol tersebut  memiliki  pengaruh  dalam  banyak penelitian, sehingga dikontrol untuk meningkatkan akurasi model.
Variabel
dependen agresivitas pajak diproksikan  menggunakan Effective  Tax  Rate Differential (ETRD) yang pertama kali dirumuskan oleh Hanlon dan Heitzman (2010). Ia menyatakan bahwa  ETRD  merupakan  proksi  penghindaran pajak  yang  tepat  yang  dapat  menangkap perbedaan  permanen  antara  laba  akuntansi  dan laba fiskal atau Book-Tax Differences (BTD). Frank, Lynch dan Rego (2009) mendasari proksi mereka pada  permanen  BTD  dengan  alasan  bahwa permanen BTD menunjukkan aktivitas
perlindungan  pajak  yang  ideal.    Senada  dengan pernyataan  Frank,  Lynch  dan  Rego  (2009), Nurfauzi  dan  Firmansyah  (2018)  menyebutkan bahwa proksi penghindaran pajak yang didasari pada BTD dapat menangkap penghindaran pajak baik eksplisit maupun implisit.
ETRD  dihitung  berdasarkan  tarif  pajak penghasilan  badan  (STR)  yang  diterapkan  di suatu negara dikurangi dengan tarif pajak efektif yang  dihitung  (dibebankan)  oleh  perusahaan (ETR)  dalam  laporan  keuangan.  Angka  positif yang dihasilkan ETRD berarti terdapat penghematan  pajak  yang  merupakan  indikasi penghindaran  pajak  dan  angka  negatif  berarti kewajiban  pajak  tambahan  yang  harus  dibayar perusahaan.  Terkait  STR,  tarif  pajak  perlu disesuaikan  karena  keringanan  pajak  melalui fasilitas pengurangan PPh memiliki kemungkinan untuk mengurangi tarif pajak efektif. Tarif pajak penghasilan badan dalam negeri yang sahamnya diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia  adalah sebesar  25%  atau  20%  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  77  tahun  2013.  Proksi  ETRD dalam  penelitian  ini  berdasarkan  Amidu,  Coffie dan Acquah (2019); Hanlon dan Heitzman (2010); serta  Irawan,  Kinanti  dan  Suhendra  (2020)  yang dirumuskan sebagai berikut.
ETRD= STR – ETR ……………………….(1)
Penelitian ini  mengukur kompensasi direksi dengan  merujuk  pada  pengukuran  yang dilakukan  oleh  Armstrong,  Blouin  dan  Larcker (2012);  Nurfauzi  dan  Firmansyah  (2018)  dengan menggunakan logaritma natural total kompensasi direksi  saja  tanpa  melibatkan  kompensasi komisaris. Namun, penelitian ini tidak menggunakan  kompensasi  total  untuk  seluruh direksi,  melainkan  perorangan  atau  per  direksi per  tahun  dengan  pertimbangan  setiap  direksi memiliki  target  yang  berbeda.  Variabel independen  kompensasi  direksi  (KOMP)  diukur menggunakan  Logaritma  Natural  (Ln)  total kompensasi  direksi  dibagi  jumlah  direksi  dalam satu tahun fiskal, sehingga didapatkan kompensasi per direksi per tahun secara rata-rata. Rerata digunakan  karena berdasarkan observasi, kompensasi  antar  direksi  adalah  sama  kecuali untuk  presiden  direktur  yang  jumlahnya  tidak jauh  berbeda.  Proksi  kompensasi  direksi  secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
KOMPEN = Ln Total Kompensasi Direksi ...(2) Jumlah Direksi
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17
Variabel independen lainnya
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  risiko perusahaan yang diukur melalui standar deviasi 4 tahunan total sampel (T) dari EBITDA (E) dibagi dengan  total  aset.  Dalam  literatur  ekonomi  dan keuangan, volatilitas return adalah proksi standar yang  digunakan  untuk  menilai  risiko  dan  untuk menangkap  tingkat  risiko  pada  keputusan investasi.  Perusahaan  yang  memiliki  standar deviasi  yang  tinggi  dibandingkan  perusahaan sejenis  dianggap  memiliki  preferensi  risiko perusahaan  (eksekutif)  yang risk  taker dan sebaliknya merupakan risk averse apabila memiliki standar deviasi EBITDA yang rendah perusahaan. Perhitungan  variabel  sesuai  dengan  penelitian Paligorova  (2010);  Hanafi  dan  Harto  (2014) dengan rumus sebagai berikut.
𝑅𝐼𝑆𝐾 = √∑𝑇 𝑇=1 (𝐸− 1 𝑇 ∑𝑇 𝑇=1 𝐸)² 𝑇−1 ………… (3)
Variabel  moderasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  CSR  yang  diukur  dengan menggunakan Corporate Social Responsibility Index (CSRI)  yang  mengacu  pada  pedoman  instrumen Global  Reporting  Initiative  (GRI)  versi  GRI Generation 4 (G4). Dalam versi ini, pengungkapan CSR  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori pengungkapan yaitu ekonomi, yang terdiri dari 4 aspek, lingkungan yang terdiri dari 11 aspek, dan sosial yang memiliki 3 sub-kategori yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, HAM, dan masyarakat, dengan jumlah total keseluruhan adalah  91  item.    Penggunaan  proksi  GRI  G4
menggunakan skala indeks yang diadaptasi dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lee  (2017). Indikator tersebut dijadikan acuan untuk menilai pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan dengan metode pengumpulan data berupa content analysis ,  untuk  kemudian  dijumlahkan  dan dihitung selanjutnya dengan perhitungan sebagai berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dengan  menggunakan  metode purposive sampling atau non-probability sampling, didapatkan  beberapa  perusahaan  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sesuai dengan kriteria  penentuan  sampel.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur pada kurun waktu 2013-2019 untuk proksi risiko dan  2016-2019  untuk  periode  pengamatan. Sampai  dengan  akhir  tahun  2019,  terdapat  675 perusahaan  yang listed di  bursa  efek  Indonesia. Selanjutnya  dipilih  yang  memenuhi  kriteria  dan diperoleh  sampel  akhir  sebanyak  58  perusahaan yang memenuhi kriteria dan dapat diolah. Tahun pengamatan  untuk  periode  pengamatan  adalah empat  tahun  mulai  dari  2016-2019,  sehingga diperoleh  sebanyak  232 firm - years sebagai  objek yang diamati. Hasil uji deskriptif dapat dijabarkan dalam Tabel 1.
Tabel 1.  Hasil Uji Deskriptif Variabel Mean Med Max Min ETRD -0.0114 -0.0081 5.7983 -1.8026 KOMPEN* 3.7092 2.4934 20.1030 0.3455 RISK 0.0393 0.0260 0.5961 0.0021 CSR 0.4860 0.3736 1.9451 0.0879 LEV 0.8074 0.5619 4.1897 0.0833 SIZE 28.741 28.507 32.920 25.795 CAPINT 0.3541 0.3303 0.7966 0.0012 ROA 0.0887 0.0585 0.9210 0.0003
CSR= Total pengungkapan GRI G4 perusahaan .. (4) Jumlah kriteria pengungkapan GRI G4
Pengaruh Kompensasi Direksi dan Risiko Perusahaan pada Agresivitas Pajak di Indonesia Oleh: Reza dan Asqolani
Tabel 2.  Hasil Uji Regresi Model 1 Variabel Coeff t-stat Prob (one-tailed) C -0.040 4.600 0 KOMPEN 0.014 2.952 0.000*** RISK 0.035 -1.747 0.002*** CSR KOMPEN*CSR RISK*CSR LEV -0.002 -3.980 0.041 SIZE -0.009 -2.400 0.000 CAPINT -0.026 5.033 0.009 ROA 0.070 -4.959 0.000 R-squared 0.158 Adj. R-squared 0.135 F-stat 7.014 Prob (F-stat) 0.000 Tabel 3.  Hasil Uji Regresi Model 2 Variabel Coeff t-stat Prob (one-tailed) C -0.194 9.151 0 KOMPEN 0.020 12.305 0.000*** RISK 0.053 2.873 0.000*** CSR 0.229 -3.210 0.0022 KOMPEN*CSR -0.012 -1.738 0.000*** RISK*CSR -0.134 0.866 0.042** LEV 0.001 -5.205 0.194 SIZE -0.009 -3.453 0.000 CAPINT -0.021 3.785 0.000 ROA -0.104 -7.377 0.000 R-squared 0.404 Adj. R-squared 0.380 F-stat 16.728 Prob (F-stat) 0.000
Keterangan: *signifikan pada tingkat 10%, **signifikan pada tingkat 5%, ***signifikan pada tingkat 1%
Penelitian  ini  menunjukkan  kompensasi direksi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  agresivitas  pajak.  Selain  itu  risiko perusahaan  juga  menunjukkan  adanya  pengaruh positif dan signifikan terkait agresivitas pajak.
Jika  ditambahkan  variabel  moderasi  pada penelitian  ini,  hasilnya  menunjukkan  bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial memperlemah  pengaruh  kompensasi  direksi terhadap agresivitas pajak. Pengungkapan tanggung jawab sosial juga memperlemah pengaruh risiko perusahaan terhadap agresivitas pajak.

## Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  analisis  regresi  model  1
untuk hipotesis pertama (H1), variabel kompensasi direksi  (KOMPEN)  berpengaruh  positif  terhadap agresivitas  pajak  perusahaan  sektor  manufaktur. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010); Rego dan Wilson (2012); Armstrong, Blouin dan Larcker (2012);  Armstrong,  Blouin,  Jagolinzer,  dan  Larcker (2015).  Namun,  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  hasil  mayoritas  penelitian  yang  dilakukan oleh  penelitian  di  Indonesia,  seperti  Amri  (2017); Zulma (2016); Nurfauzi dan Firmansyah (2018) yang menemukan  hasil  sebaliknya,  yaitu  kompensasi berpengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak. Desai  dan  Dharmapala  (2006)  juga  menemukan hasil yang berlawanan dari penelitian ini. Penelitian
yang  dilakukan  oleh  Azizah  dan  Kusmuriyanto (2016);  Kurnia,  Pratomo,  dan  Handoko  (2019)  juga tidak menemukan pengaruh signifikan kompensasi terhadap agresivitas pajak.
Hal  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia adalah digunakannya kompensasi direksi per  orang  bukan  gabungan  antara  kompensasi direksi  dan  kompensasi  komisaris  seperti  pada penelitian  Zulma  (2016)  dan  Amri  (2017). Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  40  tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada pasal 1 ayat 5 dan  6  menjelaskan  perbedaan  kewenangan  antara direksi  dan  komisaris,  dengan  demikian  sistem governance perusahaan  di  Indonesia adalah  two-tier board.  Two-tier  board ( system )  memisahkan manajemen  kunci  menjadi  dua  kubu  yaitu  direksi dan  komisaris  yang  masing-masing  memiliki peranan tersendiri,  sedangkan pada negara-negara maju  seperti  Inggris  dan  Amerika  Serikat, perusahaan  menggunakan one-tier  board yang menggabungkan  manajemen  kunci  ke  dalam  satu wadah Board of Director (BOD) (Rasyidah, 2013). Rifai  (2009)  menyebutkan  peranan  dewan komisaris  dalam  pedoman  Umum Good  Corporate Governance (GCG)  Indonesia  bagian  IVC,  yang menyatakan  bahwa  dewan  komisaris  bertanggung jawab  secara  kolektif  dalam  aktivitas  pengawasan dan dalam memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan  bahwa  GCG  telah  dilaksanakan  oleh perusahaan. Dewan komisaris tidak dibolehkan ikut serta  dalam  pengambilan  keputusan  operasional. Besarnya kompensasi yang diberikan secara agregat kepada  komisaris  mengindikasikan  banyaknya jumlah komisaris yang ada, sehingga semakin besar kemampuannya  untuk  melakukan  pengawasan kinerja  direksi.  Lebih  lanjut,  Eksandy  (2017) mengungkapkan  bahwa  direksi  atau  manajemen perusahaan  dapat  didorong  oleh  komisaris independen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan  pajak  yang  berlaku  guna mengurangi risiko.
Secara teoritis, penelitian ini mendukung teori bonus plan hypothesis yang menyatakan bahwa agen, dalam  hal  ini  direksi  yang  diberi  skema  bonus (kompensasi),  berupaya  menggunakan  metode akuntansi  yang  dapat  mencapai  laba  perusahaan mengingat  pada  umumnya  laba  masih  dijadikan dasar  penilaian  kinerja  perusahaan  dan  dijadikan dasar untuk memberikan bonus yang akan diterima oleh direksi, sehingga merupakan hal yang lumrah apabila  direksi  memilih  metode-metode  yang meningkatkan laba perusahaan termasuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini
juga mengonfirmasi pendapat Godfrey, dkk. (2010) tentang  salah  satu  masalah  agensi  antara  manajer dan pemegang saham. Rajgopal dan Shevlin (2002) menyatakan  hal  yang  senada  bahwa  perusahaan memberi  kompensasi  kepada  manajer  atas penghindaran pajak yang agresif untuk menghargai perilaku  pengambilan  risiko  yang  biasanya dihindari  manajer.  Kinerja  keuangan  yang dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  terbukti memiliki  pengaruh  signifikan  atas  kenaikan  harga saham  dalam  banyak  penelitian  sebelumnya (Martani, Mulyono dan Khairurizka, 2009).
Selanjutnya,  Desai  dan  Dharmapala  (2006) berargumen  bahwa  pada  perusahaan  dengan kualitas tata kelola perusahaan ( corporate governance ) yang rendah, peningkatan kompensasi manajemen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri karena rendahnya pengawasan  dan  transparansi.  Perusahaan  yang memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang baik memiliki  fungsi  tata  kelola  yang  berjalan  dengan baik  pula  seperti  fungsi  audit,  pengendalian internal,  sistem whistleblowing ,  remunerasi  yang baik serta faktor-faktor lain yang dapat menjadikan tata  kelola  perusahaan  yang  baik  tetap  terjaga (Nurfauzi dan Firmansyah, 2018).
Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance  Scorecard (ACGS)  yang  dikutip  dari laman  setnas-asean.id,  Indonesia  mengalami peningkatan nilai rata-rata ACGS dari angka 62.68% pada  tahun  2015  ke  70.59%  pada  tahun  2017  atau peningkatan  sebesar  7.91%.  Jika  ditelusuri  lebih jauh,  berdasarkan  Asean  Corporate  Governance Scorecard  Country  Reports  dan  Assessments  yang diterbitkan pada tahun 2017, Indonesia mengalami peningkatan rata-rata yang cukup tinggi dari tahun 2012  ke  tahun  2015.  Dengan  kenaikan  rata-rata sebesar 6.8325% dari tahun 2012-2017 menandakan Corporate Governance di Indonesia sudah mengalami perbaikan yang signifikan.
Penelitian  ini  menggunakan  data  perusahaan BEI  yang  dimulai  dari  tahun  2016-2019,  sehingga berdasarkan  tren  peningkatan  rata-rata  ACGS tahun-tahun  sebelumnya  dapat  disimpulkan  tata kelola  perusahaan  di  Indonesia  sudah  cukup  baik. Dari  angka  perolehan  nilai  tata  kelola  perusahaan tersebut,  kita  dapat  mengonfirmasi  pernyataan Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan tata perusahaan kelola yang baik dapat memungkinkan terjadinya  efisiensi  pemberian  kompensasi  guna meningkatkan  penghindaran  pajak.  Selain  itu, Wilson  (2009)  juga  sependapat  dengan  pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kombinasi tata
kelola yang baik dan penghindaran pajak yang aktif merupakan  tanda  penyelarasan  insentif  yang  kuat antara  manajer  dan  pemegang  saham  untuk mengarahkan  pada  kinerja  yang  perusahaan  yang lebih  baik.  Dapat  disimpulkan,  dari  hasil  regresi model 1 dan pembahasan sebelumnya, penelitian ini memberikan  bukti  tingginya  kompensasi  yang diberikan  kepada  manajemen  dapat  mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.
Berdasarkan  hasil  pengujian  analisis  regresi model 1 untuk hipotesis kedua (H2), variabel risiko perusahaan  (RISK)  berpengaruh  positif  terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor manufaktur. Ini  berarti  semakin  besar  risiko  perusahaan, semakin  besar  perusahaan  dalam  melakukan penghindaran pajak. Risiko perusahaan yang tinggi menandakan  karakter  eksekutif  yang risk  taker . Temuan  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian sebelumnya antara lain oleh Budiman dan Miharjo (2012); Hanafi dan Harto (2014). Disisi lain, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti  dan  Susanto  (2015);  Dewi  dan  Sari (2015);  Oktamawati  (2019);  Nabilla  dan  ZulFikri (2018)  yang  menemukan  hasil  sebaliknya,  yaitu risiko  perusahaan  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak.
Guenther,  Matsunaga  dan  Williams  (2017) berpendapat  bahwa  risiko  perusahaan  dapat meningkat  karena  penghindaran  pajak  dengan alasan tertentu. Pertama, meningkatnya ketidakpastian  sehubungan  dengan  pembayaran pajak  masa  depan  perusahaan  karena  adanya penghindaran  pajak,  baik  melalui  peningkatan ketidakpastian mengenai pemeriksaan oleh otoritas pajak  atau  transaksi  yang  mendasari  yang menghasilkan  penghematan  pajak.  Kedua,  tingkat penghindaran  pajak  dapat  berfungsi  sebagai indikator  utama  mengenai  risiko  investasi perusahaan di luar yang ditangkap oleh sinyal lain, seperti  volatilitas  arus  kas  perusahaan.  Penurunan tarif  pajak  perusahaan  dapat  mengindikasikan peningkatan investasi di negara yang menggunakan tarif  pajak  rendah  ( tax  haven )  untuk  mengimbangi risiko investasi tinggi di negara masing-masing.
Lebih  lanjut,  beberapa  studi  menemukan bahwa  penghindaran  pajak  meningkatkan  risiko perusahaan  yaitu  volatilitas  pengembalian  saham yang  lebih  tinggi  (Rego  dan  Wilson,  2012),  premi risiko berbasis industri yang lebih tinggi (Heitzman dan Ogneva, 2019), biaya hutang yang lebih tinggi (Hasan,  dkk.  (2014);  Shevlin,  Urcan  dan  Vasvari (2013),  dan  ketidakpastian  pajak  yang  lebih  besar (Dyreng, Hanlon dan Maydew, 2019). Namun, ada beberapa  penelitian  yang  kontras  dengan  hasil
penelitian  tersebut  yang  menemukan  hasil sebaliknya,  yang  memberikan  bukti  bahwa penghindaran  pajak  dan  dua  ukuran  risiko perusahaan  secara  rata-rata  berhubungan  negatif (Goh,  Lee,  Lim,  dan  Shevlin  (2016);  Guenther, Matsunaga dan Williams (2017).
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  membuktikan pengaruh  sebaliknya,  yaitu  apakah  karakteristik eksekutif  yang  dihitung  berdasarkan  risiko perusahaan  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak. Kesimpulan yang diperoleh adalah semakin tinggi  risiko  perusahaan  atau  semakin risk  taker eksekutif  di  sebuah  perusahaan,  maka  semakin tinggi  kemungkinan  atau  tingkat  penghindaran pajaknya. Walaupun beberapa penelitian ada yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak meningkatkan  risiko  perusahaan,  sebagian  juga menemukan  hasil  penelitian  yang  menyatakan penghindaran pajak tidak berhubungan atau malah berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  analisis  regresi model  2  untuk  hipotesis  ketiga  (H3),  variabel interaksi  kompensasi  dan  CSR  (KOMPEN*CSR) memiliki  koefisien  negatif  signifikan.  Jika  kita merujuk kepada model 1 koefisien KOMPEN, maka didapat  koefisien  tersebut  bernilai  positif. Dikarenakan  saling  berlawanan,  maka  dapat disimpulkan pengaruh kompensasi direksi terhadap  agresivitas  pajak  perusahaan  sektor manufaktur dapat dilemahkan dengan adanya CSR. Selain  itu,  hasil  tersebut  juga  menandakan  bahwa semakin  besar  pengungkapan  tanggung  jawab sosial perusahaan (CSR) akan semakin memperlemah pengaruh positif kompensasi direksi terhadap agresivitas pajak.
Berdasarkan  teori  sinyal,  dengan  melakukan pengungkapan CSR, perusahaan dapat memperoleh kenaikan  nilai  saham  dengan  cara  memberikan keyakinan kepada para investor bahwa perusahaan yang beritikad baik tidak akan melakukan sesuatu yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  sosial. Risikonya dapat merugikan perusahaan itu sendiri, seperti denda perusakan lingkungan, pemboikotan produk,  dan  ketidakpastian  hukum  lainnya. Dengan  demikian,  perusahaan  tidak  perlu melakukan  agresivitas  pajak  untuk  memberikan insentif  atau  kompensasi  yang  tinggi  kepada direksi.
Godfrey, dkk. (2010) berargumen bahwa untuk memberikan  sinyal  yang  kredibel,  sinyal  tersebut haruslah  mahal  dan  tidak  mudah  untuk  ditiru kompetitor.  Pengungkapan  CSR  yang  tinggi memerlukan  biaya  yang  besar  seperti  untuk menyewa  tenaga  penilai,  pemberian  upah  yang
layak  kepada  karyawan  untuk  mengurangi disparitas,  dan  pengolahan  limbah  yang  sesuai standar.    Dengan  mahalnya  pengeluaran  tersebut, perusahaan  akan  berpikir  ulang  untuk  melakukan agresivitas  pajak  yang  dapat  merusak  kualitas pengungkapan  CSR,  terlebih  jika  perusahaan memberikan kompensasi yang besar kepada direksi. Li  dan  Thibodeau  (2019)  mengungkapkan  bahwa saat ini ada tekanan sosial dan masyarakat terhadap perusahaan yang memberikan kompensasi berlebihan  kepada  manajemen.  Mohan,  Schlager, Deshpandé  dan  Norton  (2018)  menemukan  bukti bahwa  konsumen  menghindari  membeli  produk pada perusahaan yang memiliki kesenjangan tinggi antara  gaji  CEO  dengan  para  pekerja.  Dengan adanya  risiko-risiko  tersebut,  perusahaan  yang memiliki kompensasi tinggi dengan pengungkapan CSR  yang  tinggi  akan  cenderung  mengurangi kegiatan agresivitas pajak agar pengungkapan CSR tetap  kredibel  dan  pemberian  kompensasi  yang tinggi dapat dijustifikasi.
Menurut  Li  dan  Thibodeau  (2019),  saat  ini target  yang  diterapkan  kepada  manajemen  tidak lagi  hanya  menggunakan  cara-cara  tradisional seperti angka laba saja. Ada pertimbangan lain yang dijadikan  dasar  dalam  memberikan  kompensasi kepada direksi. Salah satunya adalah CSR- contingent compensation ,  yang  artinya  tujuan  atau  target  atas kontrak  kompensasi  diformulasikan  berdasarkan bobot  yang  melekat  pada  pencapaian  kegiatan terkait CSR tertentu.
Argumen  lain  berdasarkan  teori  agensi  yang dapat  menjelaskan  temuan  ini  adalah  pendapat bahwa direksi yang berafiliasi memiliki kepentingan  untuk  berinvestasi  secara  berlebihan ( over investment ) dalam CSR jika hal itu memberikan keuntungan  pribadi  dalam  membangun  reputasi sebagai  individu  sosial  yang  baik  dengan mengorbankan  pemegang  saham  (Barnea  dan Rubin,  2010).  Saat  reputasi  mereka  meningkat, direksi  akan  menikmati  lebih  banyak  peluang berkarir serta memiliki daya tawar yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menegosiasikan tingkat kompensasi  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pengungkapan CSR yang bersifat melemahkan pengaruh kompensasi direksi terhadap agresivitas pajak dapat dibuktikan.
Dari  hasil  pengujian  analisis  regresi  model  2 untuk  hipotesis  keempat  (H4),  variabel  interaksi risiko  perusahaan  dan  CSR  (RISK*CSR)  memiliki koefisien  negatif  signifikan.  Jika  kita  merujuk kepada  model  1  koefisien  RISK,  maka  didapati koefisien  tersebut  bernilai  positif.  Dikarenakan
saling  berlawanan,  maka  dapat  disimpulkan  CSR memperlemah pengaruh risiko perusahaan terhadap  agresivitas  pajak  perusahaan  sektor manufaktur.  Selain  itu,  hasil  tersebut  juga menandakan  bahwa  semakin  besar  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  akan semakin  memperlemah  pengaruh  positif  risiko perusahaan terhadap agresivitas pajak.
Perusahaan  mengambil  risiko  tinggi  rentan terhadap  masalah  kebangkrutan,  apabila  risiko tersebut  tidak  dikelola  dengan  baik  (March  dan Shapira,  1987).  Perusahaan  yang  mengalami kebangkrutan  secara  langsung  merugikan  seluruh stakeholder . Pemerintah tidak mendapatkan kontribusi  pajak,  investor  kehilangan  investasinya, dan  karyawan  yang  kehilangan  pekerjaan merupakan  beberapa  dampak  dari  risiko  tersebut. Perusahaan  yang  melaporkan  pengungkapan  CSR yang baik serta mengamalkan isi dari CSR tersebut cenderung  tidak  melakukan  agresivitas  pajak karena  dapat  bertentangan  dengan  isi  dalam  CSR yaitu  kepatuhan  terhadap  undang-undang.  Lebih lanjut,  beberapa  penelitian  berargumen  pada perusahaan  yang  memiliki  tanggung  jawab  secara sosial  cenderung  memiliki  loyalitas  pelanggan karena  pelanggan  bersedia  mendukung  organisasi dalam  kondisi  kemerosotan  ekonomi  (McAlister, Srinivasan  dan  Kim,  2007);  Minor  dan  Morgan, 2011).
Argumen  lain  yang  dapat  menjelaskan pengaruh  moderasi  pengungkapan  CSR  terhadap risiko  perusahaan  adalah  tingkat  religiositas masyarakat  di  Indonesia.  Ramasamy,  Yeung,  dan Au  (2010)  menguji  pengaruh  religiositas dan  nilai- nilainya terhadap dukungan tanggung jawab sosial perusahaan  (CSR)  di  kalangan  konsumen  di  Hong Kong  dan  Singapura.  Mereka  menemukan  bahwa konsumen  yang  mengaku  dirinya  sebagai  orang yang religius mendukung adanya praktik CSR dan lebih  bersedia  untuk  membeli  barang  dan  jasa kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara  sosial.  Dengan  demikian,  perusahaan  yang risk  taker memiliki  pertimbangan  lain  untuk meningkatkan  laba  selain  dengan  menggunakan agresivitas pajak.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  yang  dilakukan  memberikan beberapa kesimpulan terkait variabel-variabel yang diteliti.  Kompensasi  direksi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Skema kompensasi  direksi  merupakan  sebuah  alat  yang digunakan  pemilik  perusahaan  untuk  melakukan price  protection agar  direktur  tidak  bertindak
oportunis  termasuk  dalam  melakukan  agresivitas pajak.  Perilaku  direksi  dan  pemegang  saham (pemilik)  ini  sejalan  dengan  teori  bonus  plan hypothesis dan agency  theory dalam  hubungan management – shareholders . Risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.  Karakteristik  eksekutif risk  taker yang ditandai  dengan  tingginya  risiko  perusahaan ( volatilitas  return )  cenderung  akan  melakukan agresivitas  pajak  dikarenakan  keuntungan  yang didapatkan dari agresivitas pajak.
Pengungkapan tanggung jawab sosial memperlemah  pengaruh  kompensasi  direksi terhadap agresivitas pajak. Perilaku tersebut sesuai dengan teori stakeholder , legitimasi, dan sinyal. Dari sisi  manajemen,  pengungkapan  CSR  yang  tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan kontrak CSR- contingent compensation atau pengikatan  skema  bonus  manajemen  kepada pengungkapan CSR, sehingga menurunkan intensi manajemen  untuk  mendapatkan  kompensasi melalui agresivitas pajak. Pengungkapan tanggung jawab  sosial  memperlemah  pengaruh  risiko perusahaan terhadap agresivitas pajak. Di samping keuntungan  yang  didapatkan,  agresivitas  pajak memiliki  risiko  tersendiri  yaitu  timbulnya  potensi kerugian yang dapat mengarah pada kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan  CSR  yang  tinggi,  cenderung  tidak melakukan  agresivitas  pajak  karena  tidak  sesuai dengan  esensi  yang  ada  di  dalam  CSR  sekaligus untuk  menjaga  kredibilitas  pengungkapan  CSR. Perusahaan dapat mencari keuntungan melalui CSR dengan  meningkatkan  loyalitas  dan  jumlah pelanggan,  sehingga  perusahaan  yang risk  taker memiliki  pertimbangan  lain  untuk  meningkatkan laba selain dengan menggunakan agresivitas pajak.
Keterbatasan penelitian ini antara lain periode penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  interval  waktu observasi  dari  tahun  2016-2019  dan  hanya menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di perusahaan  BEI,  sehingga  berpotensi  kurang menggambarkan  efek  perubahan  antar  waktu  dan antar perusahaan. Selain itu, peneliti menggunakan pengukuran kompensasi direksi dengan menggunakan  asumsi  proporsi  bagian  direksi dibagi dengan jumlah anggota direksi perusahaan, sehingga  dalam  hal  ini  seluruh  kompensasi  per direksi  adalah  sama,  terlepas  dari  jabatan  mereka. Hal ini dapat mengakibatkan nilai kompensasi bagi tiap-tiap  individu  direksi  kurang  menggambarkan kompensasi  sesungguhnya  yang  diterima  direksi dalam  satu  tahun.  Lebih  lanjut,  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  dianalisis  menggunakan
content  analysis yang  bersifat  subjektif,  sehingga angka yang diperoleh dalam penelitian ini terbatas atas  pemahaman  penulis  dan  mungkin  tidak menggambarkan  secara  pasti  dari  pengungkapan CSR  perusahaan.  Terakhir,  dikarenakan  data  yang tidak  tersedia  di  Indonesia,  penelitian  ini menggeneralisasi semua perusahaan menggunakan Bonus  Plan  dalam  skema  pemberian  kompensasi terhadap direksi.
Saran  terkait  penelitian  ini  adalah  perlunya regulator  untuk  mempertimbangkan  kedua  aspek tersebut  dalam  memilih  wajib  pajak  yang  akan diperiksa dan membuat kebijakan yang mewajibkan pengungkapan  variabel  tersebut.    Selain  itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga terbukti memperlemah pengaruh positif kompensasi direksi dan risiko perusahaan, dengan demikian regulator juga dapat menjadikan CSR sebagai salah satu aspek pertimbangan penilaian wajib pajak yang patuh dan menekan aturan yang menekankan pada pengungkapan  tanggung  jawab  sosial.  Sedangkan bagi  perusahaan,  penelitian  ini  dapat  dijadikan pertimbangan  dalam  memberikan  skema  bonus kepentingan  manajemen  dan  pemilik,  termasuk dalam penghindaran pajak. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan  untuk  berinvestasi  pada  CSR apabila  penghindaran  pajak  dinilai  oportunis  dan merupakan tindakan berisiko yang tidak menguntungkan bagi pemegang saham.

## REFERENCES
Albuquerque, R., Koskinen, Y., dan Zhang, C. (2019). Corporate Social Responsibility And Firm Risk: Theory  and  Empirical  Evidence. Management Science, 65 (10), 4451-4469.
Amidu,  M.,  Coffie,  W.,  dan  Acquah,  P.  (2019). Transfer  Pricing,  Earnings  Management  and Tax  Avoidance  of  Firms  in  Ghana. Journal  of Financial Crime, 26 (1), 235-259.
Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen
Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi  Diversifikasi  Gender  Direksi  dan Preferensi  Risiko  Eksekutif  Perusahaan  di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9 (1), 1- 14.
Arham,  A.,  Firmansyah,  A.,  Nor,  A.,  dan  Vito,  B. (2020).  A  Bibliographic  Study  on  IFRS Adoption  Research  in  Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (7), 9477- 9501.
Armstrong,  C.  S.,  Blouin,  J.  L.,  dan  Larcker,  D.  F.
(2012). The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, 53 (1-2), 391-411.
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., dan Larcker,  D.  F.  (2015).  Corporate  Governance, Incentives,  and  Tax  Avoidance. Journal  of Accounting and Economics, 60 (1), 1-17.
Azizah, N., dan Kusmuriyanto, K. (2016). The Effect Of  Related  Party  Transaction,  Leverage, Commissioners  and  Directors  Compensation on  Tax  Aggressiveness. Accounting  Analysis Journal, 5 (4), 307-316.
Barnea,  A.,  dan  Rubin,  A.  (2010).  Corporate  Social
Responsibility as a  Conflict Between Shareholders. Journal  of  Business  Ethics,  97 (1), 71-86.
Barnhart,  S.  W.,  dan  Rosenstein,  S.  (1998).  Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis. Financial Review, 33 (4), 1-16. Budiman, J. dan Miharjo, S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif  terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance). (Tesis, Program S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia). Didapat dari http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/d etail/54398.
Chalmers,  K., Koh, P. S., dan Stapledon,  G. (2006). The Determinants of CEO Compensation: Rent Extraction  or  Labour  Demand? The  British Accounting Review, 38 (3), 259-275.
Cheng,  C.  A.,  Huang,  H.  H.,  Li,  Y.,  dan  Lobo,  G.
(2010).  Institutional  Monitoring  Through Shareholder  Litigation. Journal  of  financial economics, 95 (3), 356-383.
Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. (2017). Research Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed
Methods Approaches . California: Sage Publications.
Damayanti,  F.,  dan  Susanto,  T.  (2015).  Pengaruh Komite  Audit,  Kualitas  Audit,  Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5 (2), 187-206.
Desai, M. A., dan Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal Of Financial Economics, 79 (1), 145-179. Dewi, G. A. P., dan Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif  Eksekutif,  Corporate  Risk  dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. E- Jurnal Akuntansi, 13 (1), 50-67.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. (2019).
When  Does  Tax  Avoidance  Result  in  Tax Uncertainty? The Accounting Review, 94 (2), 179- 203.
Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi  Empiris  Pada  Sektor  Industri  Barang Konsumsi  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Periode 2010-2014). Competitive, 1 (1),
1-20.
Frank, M. M., Lynch, L. J., dan Rego, S. O. (2009). Tax Reporting  Aggressiveness  and  Its  Relation  to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review, 84 (2), 467-496.
Frischmann, P. J., Shevlin, T., dan Wilson, R. (2008).
Economic  Consequences  of  Increasing  The Conformity  in  Accounting  for  Uncertain  Tax Benefits. Journal  of  Accounting  and  Economics,
46 (2-3), 261-278. Godfrey, J, Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J. dan Holmes, S. (2010). Accounting Theory (Edisi ke- 7). Queensland: John Wiley & Sons Australia. Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., dan Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on The Cost  of  Equity. The  Accounting  Review,  91 (6), 1647-1670.
Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., dan Williams, B. M.  (2017).  Is  Tax  Avoidance  Related  to  Firm Risk? The Accounting Review, 92 (1), 115-136.
Hambrick,  D.  C.,  dan  Mason,  P.  A.  (1984).  Upper Echelons:  The  Organization  as  a  Reflection  of Its  Top  Managers. Academy  of  Management Review, 9 (2), 193-206.
Hanafi, U., dan Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi  Eksekutif,  Kepemilikan  Saham Eksekutif  dan  Preferensi  Risiko  Eksekutif Terhadap  Penghindaran  Pajak  Perusahaan. Diponegoro  Journal  of  Accounting,  3 (2),  1162- 1172.
Hanlon,  M.,  dan  Heitzman,  S. (2010).  A  Review  of Tax  Research. Journal  of  Accounting  and Economics, 50 (2-3), 127-178.
Hasan, I., Hoi, C. K. S., Wu, Q., dan Zhang, H. (2014). Beauty  Is  In  The  Eye  Of  The  Beholder:  The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of  Bank  Loans. Journal  of  financial  economics, 113 (1), 109-130.
Heitzman,  S.  M.,  dan  Ogneva,  M.  (2019).  Industry Tax Planning and Stock Returns. The Accounting Review, 94 (5), 219-246.
Hoi,  C.  K.,  Wu,  Q.,  dan  Zhang,  H.  (2013).  Is Corporate Social Responsibility (CSR)
Associated  With  Tax  Avoidance?  Evidence From  Irresponsible  CSR  Activities. The
Accounting Review, 88 (6), 2025-2059.
Irawan, F., Kinanti, A., dan Suhendra, M. (2020). The Impact  of  Transfer  Pricing  and  Earning Management  on  Tax  Avoidance. Journal  of Talent  Development  and  Excellence,  12 (3),  3203 –
3216.
Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and  Ownership  Structure. Journal  Of  Financial Economics, 3 (4), 305-360.
Julita,  L.  (2021).  Hmm,  Sudah  11  Tahun,  RI  Tak Mampu  Capai  Target  Pajak.  Didapat  dari https://www.cnbcindonesia.com/news/2020 0108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri- tak-mampu-capai-target-pajak ,  02  Februari 2021, pukul 12.35 WIB.
Kujala, J., Lehtimäki, H., dan  Freeman, E. R. (2019). A  Stakeholder  Approach  To  Value  Creation and  Leadership.  Dalam Leading  Change  In  A Complex World: Transdisciplinary Perspectives (h.
123-143). Tampere: Tampere University Press Kurnia,  K.,  Pratomo,  D.,  dan  Handoko,  T.  (2019).
The Effect of CEO Compensation, Independen Director  and  Audit  Quality  on  Tax Aggressiveness.
ACCRUALS: Accounting Research Journal of Sutaatmadja, 3 (1), 62-72.
Laguir,  I.,  Staglianò,  R.,  dan  Elbaz,  J.  (2015).  Does
Corporate Social Responsibility Affect Corporate  Tax  Aggressiveness? Journal  of Cleaner Production, 107 , 662-675.
Lanis,  R.,  dan  Richardson,  G.  (2012).  Corporate Social  Responsibility  and  Tax  Aggressiveness: an Empirical Analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 31 (1), 86-108.
Lee,  K.  H.  (2017).  Does  Size  Matter?  Evaluating Corporate  Environmental  Disclosure  in  the Australian  Mining  and  Metal  Industry:  A Combined  Approach  of  Quantity  and  Quality Measurement. Business  Strategy  and  the Environment, 26 (2), 209-223.
Li, Z. F., dan Thibodeau, C. (2019). CSR-Contingent Executive  Compensation  Incentive  and Earnings Management. Sustainability, 11 (12), 1-
12.
Lietz,  G.  (2013).  Tax  Avoidance  vs.  Tax Aggressiveness:  A  Unifying  Conceptual Framework. Working  Paper .  University  of Münster: Münster.
Lindawati,  A.  S.  L.,  dan  Puspita,  M.  E.  (2015). Corporate  Social  Responsibilty:  Implikasi Stakeholder  dan  Legitimacy  Gap  dalam Peningkatan  Kinerja  Perusahaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6 (1), 157-174.
Lisowsky,  P.  (2010).  Seeking  Shelter:  Empirically Modeling  Tax  Shelters  Using  Financial Statement Information. The Accounting Review,
85 (5), 1693-1720.
Low,  A.  (2009).  Managerial  Risk-Taking  Behavior and  Equity-Based  Compensation. Journal  of Financial Economics, 92 (3), 470-490.
March,  J.  G.  dan  Shapira,  Z.  (1987).  Managerial Perspectives  on  Risk  and  Risk  Taking . Management Science, 11 (11), 1404-1418. Martani,  D.,  Mulyono  dan  Khairurizka,  R.  (2009). The  Effect  of  Financial  Ratios,  Firm  Size,  and Cash  Flow  From  Operating  Activities  in  the Interim  Report  to  the  Stock  Return. Chinese Business Review, 8 (6), 44-55.
McAlister,  L.,  Srinivasan,  R.,  dan  Kim,  M.  (2007).
Advertising, Research And Development,  and Systematic  Risk  of  the  Firm. Journal  of Marketing, 71 (1), 35-48.
Merks,  P.  (2006).  Tax  Evasion,  Tax  Avoidance  and Tax Planning. Intertax, 34 (5), 272-281.
Minnick,  K.,  dan  Noga,  T.  (2010).  Do  Corporate Governance  Characteristics  Influence  Tax Management? Journal of Corporate Finance, 16 (5), 703-718.
Minor, D., dan Morgan, J. (2011). CSR as Reputation Insurance:  Primum  Non  Nocere. California Management Review, 53 (3), 40-59.
Mohan, B., Schlager, T., Deshpandé, R., dan Norton, M.  I.  (2018).  Consumers  Avoid  Buying  from Firms with Higher CEO ‐ to ‐ Worker Pay Ratios. Journal of Consumer Psychology, 28 (2), 344-352. Nabilla,  S.  S.,  dan  ZulFikri,  I.  (2018).  Pengaruh Risiko  Perusahaan,  Leverage  (Debt  to  Equity Ratio)  dan  Pertumbuhan  Penjualan  Terhadap Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur
Subsektor  Makanan  &  Minuman  Yang Terdaftar  di  BEI  Tahun  2014-2017 ). Prosiding .
Seminar Nasional Cendekiawan 2018: Jakarta. Nugroho,  A.  D.  (2009).  Anti-Avoidance  Rules  di Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  Pajak Penghasilan. Mimbar Hukum, 21 (1), 109-126. Nurfauzi, R., dan Firmansyah, A. (2018). Managerial Ability,
Management Compensation,
Bankruptcy  Risk,  Tax  Aggressiveness. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 18 (1), 75- 100.
Oktamawati,  M.  (2019).  Pengaruh  Karakter Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran  Perusahaan,
Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15 (1), 23-40.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 1 – JANUARI 2022 – Halaman 01-17
Paligorova,  T.  (2010). Corporate  Risk  Taking  and Ownership Structure . Didapat dari https://www.researchgate.net/publication/2 55659778_Corporate_Risk_Taking_and_Owner ship_Structure,  20  Januari  2021,  pukul  12:15 WIB.
Phillips,  J.  D.  (2003).  Corporate  Tax ‐ Planning Effectiveness: The Role of Compensation ‐ Based Incentives. The  Accounting  Review,  78 (3),  847- 874.
Rajgopal,  S.,  dan  Shevlin,  T.  (2002).  Empirical Evidence  on  The  Relation  Between  Stock Option Compensation and Risk Taking. Journal of Accounting and Economics, 33 (2), 145-171. Ramasamy, B., Yeung, M. C., dan Au, A. K. (2010). Consumer  Support  for  Corporate  Social Responsibility (CSR): The Role of Religion and Values. Journal of Business Ethics, 91 (1), 61-72. Rasyidah,  R.  (2013).  Perbandingan  Corporate Governance dengan Sistem One-Tier Board di Inggris dan AS Terkait Efektififas Pencegahan Terjadinya  Fraud  dalam  Korporasi. Global  & Policy, 1 (1), 11-18.
Ratmono,  D.,  dan  Sagala,  W.  M.  (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  Sebagai  Sarana  Legitimasi:  Dampaknya Terhadap  Tingkat  Agresivitas  Pajak. Nominal: Barometer  Riset  Akuntansi  dan  Manajemen,  4 (2), 16-30.
Rego,  S.  O.,  dan  Wilson,  R.  (2009).  Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and  Future  Firm  Performance. Working  Paper . University of Iowa: Iowa.
Rego,  S.  O.,  dan  Wilson,  R.  (2012).  Equity  Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50 (3), 775-810.
Rehman,  Z.  U.,  Khan,  A.,  dan  Rahman,  A.  (2020). Corporate Social Responsibility's Influence On Firm  Risk  and  Firm  Performance:  The Mediating  Role  of  Firm  Reputation. Corporate Social Responsibility and Environmental
Management, 27 (6), 2991-3005. Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan  Good  Corporate  Governance  di Perusahaan  Publik. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 16 (3), 396-412. Setiawan, D., Hapsari, R. T., dan Wibawa, A. (2018). Dampak Karakteristik Dewan
Direksi
Terhadap  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen, 8 (1), 1-15.
Shackelford, D. A., dan Shevlin, T. (2001). Empirical Tax  Research  in  Accounting. Journal  of Accounting and Economics, 31 (1-3), 321-387. Shevlin,  T.,  Urcan,  O.,  dan  Vasvari,  F.  (2013).
Corporate  Tax  Avoidance  and  Public  Debt  Costs . Didapat dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs tract_id=2228601, 10 Januari 2021, pukul 17:53 WIB.
Sugeng, S., Prasetyo, E., dan Zaman, B. (2020). Does Capital  Intensity,  Inventory  Intensity,  Firm Size,  Firm  Risk,  and  Political  Connections Affect Tax Aggressiveness? JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen, 17 (1), 78-87. Sugiyono,  P.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta.
Utama,  A.  G.  S.  (2017).  Framing  Corporate  Social Responsibility  on  the  Websites  of  Company (Mudflow  Incident). Archives  of  Business Research, 5 (12), 198-205.
Watts, R. L., and Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting  Theory:  A  Ten  Year  Perspective. The Accounting Review, 65 (1), 131-156. Weisbach,  D.  A.  (2002).  An  Economic  Analysis  Of Anti ‐ Tax ‐ Avoidance  Doctrines. American  Law and Economics Review, 4 (1), 88-115.
Wijayanti,  A.,  Wijayanti,  A.,  dan  Samrotun,  Y.  C.
(2016).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.
Prosiding. Seminar Nasional IENACO: Surakarta.
Wilson,  R.  J.  (2009).  An  Examination  of  Corporate Tax Shelter Participants. The Accounting Review, 84 (3), 969-999.
Zulma,  G.  W.  M.  (2016).  Pengaruh  Kompensasi Manajemen  Terhadap  Penghindaran  Pajak Perusahaan  dengan  Moderasi  Kepemilikan Keluarga  di  Indonesia. Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi 19: Lampung.