JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## PENERAPAN E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Alfiandri 1 , Meyzi Heriyanto 2 , dan Febri Yuliani 3
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

## Abstract
Government goods / services procurement using a system often referred to as e-procurement is a system developed by the Government Goods / Services Procurement Policy Agency (LKPP) which aims to create an efficient, effective, open, competitive, transparent, non-discriminatory and accountable, procurement process resulting in competitive work products or services. In its implementation, there are many challenges that control, starting from the budgeting, human resources and equipment systems to support the implementation of e-procurement. The application of e-procurement to the Dumai City Government in the process of procurement of goods began in the 2012 Fiscal Year, until 2020, it has reached the eight year the Dumai City Government implements e-procurement, with a total budget savings of Rp. 83,338,897,116 during the e- procurement period with an efficiency level of Rp. 10,417,362,140 with a percentage rate of 6.62%. With the transfer-agreement carried out, the implementation of e-procurement was approved with a significant benefit-giving, in contrast to the procurement of non-procurement, e-procurement goods / services with minimal procurement and implementation, as well as the creation of accountable and open procurement processes. , then the implementation of e-procurement must be carried out to facilitate the procurement of good and accountable government goods / services.
Keywords : government goods / services, e-procurement, the government of dumai.
1. Pendahuluan Mengiringi kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan tersebut tidak lain merupakan aturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam keputusan tersebut bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan persaingan sehat, transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, perlunya penggunaan anggaran secara maksimal.
Reformasi 1998 memicu wacana demokratisasi dan perubahan di berbagai bidang, dan reformasi hukum merupakan salah satu agenda yang akan dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, perbaikan di bidang hukum selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, demikian pula dengan berkembangnya berbagai jenis peraturan perundang-
undangan untuk mencegah dan mengatur segala tindakan yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaannya.
Secara hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi sebenarnya sudah sangat tepat, namun implementasi dari seluruh norma yang ada belum memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Peraturan pada prinsipnya berfungsi untuk mencapai kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan, namun ancaman sanksi pidana berat dalam peraturan tetap bersifat tekstual. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan suatu metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu kewenangan khusus dengan kekuasaan yang luas jangkauannya, independen dan bebas dari segala kewenangan untuk memerangi korupsi, pelaksanaannya secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan produksi lokal yang lebih besar, memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan industri lokal, partisipasi usaha kecil, termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
pengadaan /jasa serta penyederhanaan aturan dan prosedur untuk mempercepat proses pengambilan keputusan saat pengadaan barang/jasa.
Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 secara langsung mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.Hal ini disebabkan banyak disinyalir oleh berbagai pihak bahwa salah satu pintu masuk bagi para penyelenggara pemerintah berkolusi secara negatif dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan negara, adalah dalam pengadaan barang dan jasa.Banyak pihak telah mengemukakan, dan bahkan banyak kasus yang terangkat ke pengadilan lewat penelitian dan penyelidikan KPK dan Kepolisian RI, bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang berujung pada korupsi, memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini.Sebut saja kasus yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno atau kasus Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Saleh Djasit dan lain-lain, kasus-kasus pejabat ini berkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah posisinya sangat strategis, bukan hanya dalam persoalan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tetapi juga bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.Pembelian barang oleh pemerintah, yang sebagian berbentuk belanja modal merupakan investasi.Investasi ini diperlukan bagi peningkatan kapasitas perekonomian, bagipenciptaan efek berganda. Investasi yang kurang dari keperluan karena dikorupsi, tentu akan mengakibatkan peningkatan kapasitas perekonomian juga menjadi kurang, efek pengganda pendapatan juga kurang, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi relatif rendah.
Relatif
rendahnya pertumbuhan ekonomi bangsa berarti relatif rendah pula kemampuan negara untuk menyejahterakan masyarakatnya.
Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 secara langsung mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.Hal ini disebabkan banyak disinyalir oleh berbagai pihak bahwa salah satu pintu masuk bagi para penyelenggara pemerintah berkolusi secara negatif dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan negara, adalah dalam pengadaan barang dan jasa.Banyak pihak telah mengemukakan, dan bahkan banyak kasus yang terangkat ke pengadilan lewat penelitian dan penyelidikan KPK dan Kepolisian RI, bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang berujung pada korupsi, memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini.Sebut saja kasus yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno atau kasus Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Saleh Djasit dan lain-lain, kasus-kasus pejabat ini berkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah posisinya sangat strategis, bukan hanya dalam
persoalan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tetapi juga bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Pembelian barang oleh pemerintah, yang sebagian berbentuk belanja modal merupakan investasi.Investasi ini diperlukan bagi peningkatan kapasitas perekonomian,
bagipenciptaan efek berganda. Investasi yang kurang dari keperluan karena dikorupsi, tentu akan mengakibatkan peningkatan kapasitas perekonomian juga menjadi kurang, efek pengganda pendapatan juga kurang, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi relatif rendah. Relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi bangsa berarti relatif rendah pula kemampuan negara
untuk menyejahterakan masyarakatnya. Pembelian barang lain (bukan modal), termasuk jasa, diperlukan bagi pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pembelian barang yang kurang niscaya juga akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Hal disebabkan, apa yang diperlukan oleh masyarakat akan pelayanan pemerintah menjadi kurang bisa dipenuhi.
Masyarakat menerima pelayanan pemerintah dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jika pembelian barang dan jasa itu tidak dikorupsi.
Setelah beberapa tahun Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 berjalan ternyata penyimpangan dalam pembelian barang dan jasa oleh pemerintah belum juga dapat diminimumkan, meski mungkin sedikit dapat ditekan. Sebuah laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004 sampai dengan 2018 ada 971 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 497 kasus telah diputuskan dan sebagian besar
terkait denganpengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan pejabat publik. Data lain dari KPK juga menunjukkan bahwa semua kasus yang sedang ditangani oleh KPK di tahun 2005 ternyata 72,7% nya adalah kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sebagai tindak lanjut laporan KPK di atas dan kian kerasnya desakan masyarakat kepada Presiden RI untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2010, tepatnya pada pada tanggal 6Agustus 2010, Presiden RI berkeputusan untuk menggantikan Keppres nomor 80 Tahun 2003 dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kemudian diperbahurui lagi dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dari sisi legalitas, penggantian Keppres dengan Perpres ini lebih kuat mengikat semua instansi dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia untuk melaksanakan kehendak/kebijakan presiden.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Dalam konsiderannya, Perpres ini mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengaturan mengenai tata carapengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) merupakan salah satu tata cara yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018yang bertujuan untuk :
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; 4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. E-procurement ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilakukan melalui jalur manual, kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik, semua pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan melalui jalur elektronik, melalui web resmi kementerian, serta lembaga pusat dan daerah. Implementasi e-procurement juga inovasi pelayanan publik. Adapun pengunaan e-procurement dan tingkat efisiensi anggaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Non-procurement dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1 Persentase Efisiensi Penggunaan E-Procurement Tahun Anggaran 2018 1 Jumlah DPA/Pagu APBD Penggunaan E-procurement Rp. 112.611.133.448 2 Nilai Paket e-procurement Rp. 108.589.357.400 3 Selisih DPA dan Pelaksanaan e-procurement Rp. 4.021.776.048 4 Persentase efisiensi pelaksanaan e-procurement 3.57% 5 Jumlah Paket e-procurement 86 Paket Tabel 2 Persentase Efisiensi Penggunaan E-Procurement Tahun Anggaran 2019 1 Jumlah DPA/Pagu APBD Penggunaan E-procurement Rp. 136.960.215.377 2 Nilai Paket e-procurement Rp. 131.496.319.423 3 Selisih DPA dan Pelaksanaan e-procurement Rp. 5.463.895.954 4 Persentase efisiensi pelaksanaan e-procurement 3.99% 5 Jumlah Paket e-procurement 100 Paket Tabel 3 Persentase Efisiensi Penggunaan Non-Procurement Tahun Anggaran 2018 1 Jumlah DPA/Pagu APBD Non-procurement Rp. 12.457.806.750 2 Nilai Paket Non-procurement Rp. 12.346.248.600 3 Selisih DPA dan Pelaksanaan Non-procurement Rp. 111.558.150 4 Persentase efisiensi pelaksanaan Non-procurement 0.90% 5 Jumlah PaketNon-procurement 123 Paket Tabel 4 Persentase Efisiensi Penggunaan Non-Procurement Tahun Anggaran 2019 1 Jumlah DPA/Pagu APBD Non-procurement Rp. 34.343.025.940 2 Nilai Paket Non-procurement Rp. 33.951.294.000 3 Selisih DPA dan Pelaksanaan Non-procurement Rp.391.731.940 4 Persentase efisiensi pelaksanaan Non-procurement 1.14% 5 Jumlah PaketNon-procurement 434 Paket Sumber: Data Rekap Non Lelang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Tabel 5 Data Paket pelaksanaan Tender E-procurement Tahun 2012-2019
Tahun Pengadaan barang Konstruksi Konsultansi Jasa Lainnya Total 2012 40 52 9 8 109 2013 35 185 22 11 253 2014 28 175 22 4 229 2015 22 29 9 2 62 2016 28 55 16 3 102 2017 29 89 12 1 131 2018 16 52 17 1 86 2019 26 49 9 0 84 Total 1056 Data Laporan rekap lelang LPSE Kota Dumai Tahun 2019 Penerapan e-procurement di Kota Dumai dimulai dari tahun 2012 untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan di pertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang keharusan Dalam APBN/APBD 2012 sekurang-kurangnya 75% dari seleuruh belanja Kementerian dan Lembaga dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE Terdekat. Sementara Untuk pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa yang menggunakan sisten Non-Procurement hingga saat ini masih bersifat optional, dimana pelaksanaan proses e- pengadaan langsung, pengadaan transaksional dan Nontransaksional dengan nilai pekerjaan dibawah Rp. 200 juta untuk Barang/jasa dan dibawah 100 juta untuk perencanaan,
masih dalam proses pengembangan, sementara
untuk pelaksaan pengadaan barang/jasa dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 200 juta untuk barang/jasa dan konstruksi serta nilai diatas Rp. 100 juta untuk perencanaan dan belanja barang/jasa yang menggunakan katalog, Organisasi perangkat daerah di Kota Dumai sudah menggunakan sistem e-procurement.
Pengadaan
barang/jasa pemerintah
yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegitan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 kemudian dirubah menjadi Perpres 70 tahun 2012 dan terakhir menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 secara garis besar dapat digambarkan melalui diagram seperti yang terlihat pada gambar 1 berikut ini:
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Gambar 1. Alur proses perencanaan Pengadan Barang/Jasa
Sumber : Modul 1 Pengantar PBJ LKPP
Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk pekerjaannya. Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa. Pengelompokan Kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut :
a. Barang , yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
b. Pekerjaan Konstruksi
, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh : Pekerjaan membangun gedung termasuk pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); reboisasi dan sejenisnya.
c. Jasa Konsultansi , adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Contoh : jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajeman, konsultan pajak, konsultan hukum.
d. Jasa lainnya , yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Contoh : jasa boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan,
pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, film pemotretan; jasa percetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan
Kegiatan Pengadaan barang/jasa
Kebutuhan Barang dan Jasa Pemeintah Diperlukan Kegiatan Pengadaan
Bagaimana cara pengadaannya (HOW)
Peraturan
Perundangan yang terkait
Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Melalui Swakelola Tata Nilai Para Pihak Penggunaan Produk dalam Negri
Usaha kecil

## Pelelangan
Pinjaman/Hibah LN
Keikutsertaan usaha asing
Konsep Ramah Lingkungan
Pengadaan Secara elektronik
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan; jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; jasa penyelenggara acara (event organizer); jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.
2. Metode
Penelitian ini berlokas di Kota Dumai, tepatnya pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai, selaku operator dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) atau E- Procurement dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa di Kota Dumai. Penelitian ini adalah penelitian.
Penelitian
ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan, penelitian ini jugamenggunakan pendekatan analisis deskriptif yang di dukung dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden sedangkan data sekunder di dapat dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan pelelangan konvensional dan pelelangan secara elektronik. Sedangkan data primer digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini.
3. Hasil dan Pembahasan Hasil Eprocurement di Indonesia seringnya disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang biasanya digunakan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Indonesia. Memiliki tugas untuk pelayanan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik. Ini pengertian dan prinsip penerapan yang dapat dilakukan. Pengertian dari Eprocurement merupakan sebuah sistem pengadaan barang atau pun jasa yang pelaksanaannya dilakukan dengan media elektronik. Sering juga disebut dengan berbasis website atau internet. Teknologi informasi
dan komunikasi memanfaatkan secara optimal penerapannya secara elektronik.Ada beberapa komponen penting dalam e-procurement yaitu perangkat keras, perangkat lunak, personel dan pengguna. Selain itu, komponen selanjutnya adalah pedoman perusahaan, proses dan infrastruktur. Manfaat menggunakan Eprocurement Indonesia adalah untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah menghemat biaya pengelolaan pengadaan, mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan Eprocurement adalah efisien yang artinya pengadaan barang atau jasa menggunakan dana dan sumber daya yang minimum. Tujuannya untuk mencapai kualitas kualitas yang maksimum. Prinsip berikutnya dalam penerapan adalah efektif yang artinya pengadaan barang atau jasa sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberi manfaat yang besar.Prinsip berikutnya adalah Transparan artinya semua ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang atau pun jasa sifatnya jelas. Selain itu dapat diketahui dengan luas oleh penyedia barang atau pun jasa. Selanjutnya memiliki prinsip terbuka yang pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian prinsip akuntable sesuai dengan aturan dan ketentuan dari pengadaan barang atau pun jasa. Semua penyedia barang atau pun jasa dapat mengikuti tender yang akan berlangsung. Selain itu, prinsip berada di tempat yang tepat juga berlaku, yaitu e- procurement memastikan bahwa barang dikirim ke alamat
yang
ditentukan. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas barang dengan akurat. Ada prinsip delivered at the right time agar barang dikirim tepat waktu. Jadi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Pembahasan Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memanfaatkan teknologi internet memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna barang/jasa maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia, banyak biaya yang dapat dihemat seperti biaya transportasi. akomodasi, dan konsolidasi serta biaya cetak dokumen bisa diminimalkan. sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan penawaran harga dari barang/jasa yang mereka tawarkan. Sedangkan dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna barang/jasa memliki banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, manfaat utama yang ingin dicapai melalui e-procurement adalah mampu mengurangi terjadinya praktik KKN karena
196
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
sifatnya yang antara lain transparan, konsisten, rigid dan akuntabel.
Untuk
pelaksanaan
e-procurement-nya sendiri, terdapat beberapa perubahan tata cara yang sifatnya lebih mengarah kepada keterbukaan. transaparansi, fair competition, dan akuntabilitas berkenaan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik, antara lain adanya registrasi pengguna dan penyedia dalam sistem e- procurement, pengumuman secara online, perubahan bentuk dokumen pelelangan dan dokumen penawaran dari penyedia, perubahan metode pada tahap pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing), perubahan tata cara pembukaan dokumen penawaran penyedia dan evaluasinya serta perubahan tata cara pengajuan sanggahan dari penyedia barang/jasa.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, pengadaan barang/jasa secara elektronik juga memanfaatkan e-marketplace yang terdiri dari katalog elektronik, toko daring (online Shop) dan pemilihan penyedia Secara garis besar, alur proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya:
1. Identifikasi Kebutuhan 2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 3. Penetapan Kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan 4. Penetapan Kebijakan Umum tentang tatacara pengadaan
5. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
6. Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan

## 7. Pengumuman rencana Umum Pengadaan

## 4. Kesimpulan
Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah Pengadaan barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e- purchasing.
Dengan melaksanakan pengadaan secara elektronik akan meningkatkan transparansi sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat tercipta. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terwujud. Efektifitas dan efisiensi penerapan e- procurement pada pemerintah Kota Dumai dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengadaan, pada tahun-tahun sebelum penerapan e-procurement, seringkali proses pengadaan memakan waktu
pelaksanaan yang berlarut-larut, pelaksanaan tender yang terkesan tertutup, adanya tekanan-tekanan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan, ketidak pastian waktu pelaksanaan pengadaan, kurang profesional nya panitia pengadaan, biaya tender yang cukup besar disebabkan kewajiban mengumumkan paket tender melalui media surat kabar, hal-hal tersebut yang berujung pada besarnya biaya pelaksanaan dan kurang efisien dalam waktu pelaksanaan. Implementasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis (bussiness process), namun perlu suatu kebijakan (policy) dari pemerintah berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang secara on-line. Sistem dan prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitia pengadaan dan para peserta pelelangan serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik. Selain itu sistem e- procurement memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) sehingga dapat dibangun interaksi antara buyer dan supplier secara online. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah, efisiensi waktu menjadi salah satu hal yang krusial berkenaan dengan program yang sedang digalakkan pemerintah yaitu percepatan penyerapan anggaran. Dengan adanya e- procurement dapat mempercepat proses pelelangan sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat segera terwujud. Jadwal pelelangan yang dulu menggunakan hari kerja, sekarang dengan
pelaksanaan e-procurement menggunakan hari kalender mengingat dalam pelaksanaan e-procurement sistem terus berjalan selama 24 jam 7 hari, dan pada hari libur pun penyedia barang/jasa dapat mengakses aplikasi e- procurement tersebut.

## Daftar Pustaka
Taufiequrachman Ruki, 2006, “Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah”, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hlm. Peraturan presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi dengan mindmapping, Mudji santosa, IKNPI Eko Indrajit, Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan e-Procurement ,2001
Indra Bawono, Evaluasi Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (e-procurement) di Lingkungan Kementrian Keuangan, 2011