## ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM

## JURIDICAL ANALYSIS OF DIVORCE OUTSIDE THE COURT ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE AND ACCORDING TO ISLAMIC JURISPRUDENCE OPINION
Yulisa Fitri 1 , Jamaluddin 2 , Faisal 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Email: yulisafitri028@gmail.com

## Abstract
Divorce outside the court is still common today. This is due to the opinion of fiqh experts  who  allow  divorce  outside  the  court.  The  opinion  of  fiqh  experts  is considered  in  accordance  with  the  provisions  of  Islamic  law  so  that  the  Muslim community follows this provision. Contrary to the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning  Marriage  which  requires  a  divorce  to  be  carried  out  before  a  court. The focus of attention in this research is about the legal consequences of divorce outside the court according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and in the opinion of Islamic Jurisprudence experts, and the role of the state in the process of law enforcement. Based on research that has been done, according to Law No. 1  of  1974  concerning  marriages,  due  to  divorce  outside  the  court  is  not  legally valid.  A  legal  and  recognized  divorce  is  a  divorce  that  is  carried  out  before  a court of law. Meanwhile, in the opinion of Islamic Jurisprudence experts, divorce outside  the  court  remains  legally  religious.  Law  enforcement  in  providing sanctions  cannot  be  applied,  because  until  now  there  has  not  been  a  single regulation  that  states  that  divorce  outside  the  court  is  a  crime  that  can  be punished. In addition, Indonesia recognizes that Islamic law is a law that lives in society, so in making a new rule of law, the state needs to consider the values  of the law that lives in society so that the law can be universally accepted by society. In  the  future,  the  state  might  be  able  to  make  a  Perda  or  Qanun  as  a  new regulation  that  contains  strict  sanctions  for  perpetrators  of  divorce  outside  the court. This is nothing but to guarantee the creation of justice and legal certainty. Keywords : Divorce, out of court, act, Islamic jurisprudence

## Intisari
Perceraian  di  luar  pengadilan    masih  sering  terjadi  hingga  saat  ini.  Hal  ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di  luar pengadilan. Pendapat  ahli fikih dianggap sesuai  dengan ketentuan hukum Islam  sehingga  kemudian  masyarakat  Muslim  mengikuti  ketentuan  ini.  Bertolak belakang  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang    menghendaki  sebuah  perceraian  di  lakukan  di  depan pengadilan.  Adapun  yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam  penelitian  ini  ialah
tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta  peran  negara  dalam  proses  penegakan  hukum.  Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang perkawinan,  akibat perceraian di  luar pengadilan adalah tidak sah secara  hukum. Perceraian  yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian  yang dilakukan di depan  pengadilan.  Sedangkan  menurut  pendapat  ahli  fikih  Islam,  perceraian  di luar  pengadilan  tetap  sah  secara  agama.  Penegakan  hukum  dalam  pemberian sanksi  belum  bisa  diterapkan,  sebab  hingga  kini  belum  ada  satu  aturanpun  yang menyatakan  bahwa  perceraian  di  luar  pengadilan  merupakan  sebuah    kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  dalam  membuat  sebuah  aturan hukum  baru,  negara  perlu  mempertimbangkan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di masyarakat  agar  hukum  itu  dapat  diterima  oleh  masyarakat  secara  universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi  baru  yang  berisi  tentang  sanksi  tegas  bagi  pelaku  perceraian  di  luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Perceraian, di luar pengadilan, undang-undang, fikih Islam

## A. Latar Belakang Masalah
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Oleh  karena  itu setiap  manusia  perlu  hidup  bermasyarakat.  Kelompok  terkecil  dari  masyarakat adalah  keluarga.  Untuk  membentuk  sebuah  keluarga,  manusia  mewujudkannya dengan  melakukan  sebuah  pernikahan.  Seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang memutuskan  untuk  menikah  tentulah  berdasarkan  cinta  kasih  antara  satu  sama lain,  dan  mereka  telah  saling  berjanji  untuk  hidup  bersama  dalam  ikatan pernikahan  dengan  rukun  dan  bahagia  sampai  maut  memisahkan.  Janji  suci pernikahan tidak hanya antara suami, istri, dan masing-masing keluarga pasangan, namun yang paling sakral yaitu janji kepada Allah Swt. Perkawinan bukan hanya mempersatukan  laki-laki  dan  perempuan  saja,  melainkan  mengikatkan  tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah  tangga  yang  sakinah,  tentram,  dan  dipenuhi  oleh  rasa  cinta  dan  kasih sayang. 1
Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh  sepanjang  kehidupannya.  Akan  tetapi  tidak  sedikit  perkawinan  yang  dibina dengan  susah  payah  itu  berakhir  dengan  suatu  perceraian.  Tidak  selalu perkawinan  yang  dilaksanakan  itu  sesuai  dengan  cita-cita,  walaupun  sudah diusahakan  semaksimal  mungkin  dengan  membinanya  secara  baik,  tetapi  pada akhirnya  terpaksa  mereka  harus  berpisah  dan  memilih  untuk  membubarkan perkawinannya 2
Pada  dasarnya  perkawinan  itu  dilakukan  untuk  waktu  selamanya  sampai matinya  salah  seorang  suami  istri.  Inilah  sebenarnya    yang  dikehendaki  agama
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 , (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.18
2 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 443
Islam.  Namun  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  menghendaki putusnya  perkawinan  itu  dalam  arti  bila  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan, maka  kemudaratan  akan  terjadi.  Dalam  hal  ini  agama  Islam  membenarkan putusnya  perkawinan  sebagai  langkah  terakhir  dari    usaha  melanjutkan  rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. 3 Perselisihan  terus  menerus  antara  suami  istri  mengharuskan  mereka mengambil keputusan untuk perkawinannya. Selain itu hidup dalam rumah tangga yang  penuh  perselisihan  dan  ketidakharmonisan  akan  berimbas  tidak  baik  bagi kedua  belah  pihak  terutama  bagi  anak-anak  mereka.  Pada  akhirnya  perceraian dianggap solusi  terbaik  untuk  menghindari  keadaan  yang akan bertambah buruk. Perceraian  bisa  terjadi  karena  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  karena percekcokan terus menerus antara kedua belah pihak. Sedangkan baik suami atau istri tidak ada yang mau mengalah. 4
Pada  keadaan  yang  sangat  mendesak,  maka  sebuah  perceraian  dibolehkan. Sebab  jika  perkawinan  diteruskan  mungkin  bisa  menambah  kesengsaraan  bagi suami  istri.  Selain  itu  jika  kebersamaan  suami  istri    dipaksakan,  sementara perselisihan  keduanya  tidak  kunjung  reda,  bahkan  perselisihan  sampai mengancam  keselamatan  jiwa,  maka  perceraian  dianjurkan  untuk  dilakukan. Sebab jika perkawinan dipaksakan, akan menyebabkan hubungan yang tidak sehat dalam rumah tangga.
Perceraian  itu  diibaratkan  seperti  pembedahan  yang  menyakitkan,  manusia yang  sehat  akalnya  harus  menahan  sakit  akibat  lukanya.  Jika  perselisihan  antara suami  istri  tidak  juga  reda,  dan  jalan  rujuk  (berdamai  kembali)  tidak  dapat ditempuh,  maka  perceraian  adalah  jalan  yang  menyakitkan  yang  harus  dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. 5 Islam  memberikan  kebebasan  sepenuhnya  kepada  kedua  belah  pihak    untuk mempertimbangkan  segala  sesuatunya  dengan  matang  dalam  batas-batas  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  banyaknya  akibat  buruk    dari  suatu perceraian  yang  menyangkut  kehidupan  kedua  belah  pihak,  terutama  yang menyangkut  anak-anak.  Dapat  pula  dibayangkan  betapa  tersiksanya  seseorang, terutama  pihak  perempuan  yang  tidak  merasa  tenteram  dalam  rumah  tangganya, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Oleh karena itu perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin. 6
Meskipun  perceraian  dibolehkan  dalam  keadaan  tertentu,  akan  tetapi perceraian  harus  dilakukan    dengan  cara  dan  alasan  yang    telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan prinsip undang-undang perkawinan yang mepersulit terjadinya perceraian. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab fenomena yang terjadi saat ini ialah banyak masyarakat yang melakukan perceraian sekehendak hati saja, tanpa memperhatikan  tata cara perceraian itu sendiri.  Misalnya suami  yang terlibat  percekcokan dengan  istrinya
3 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesi a, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.190.
4 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 50
5 Yusuf Qardhawi, Fiqih Wanita, (Surabaya: Penerbit Jabal, 2006), hlm 82.
6 Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm.57
sering  menceraikan  istrinya  secara  semena-mena.  Akibat  dari  tindakannya  itu, sebuah perceraian (talak) dianggap telah jatuh.
Indonesia  telah  mengatur  tentang  perceraian  di  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang    Perkawinan.  Khusus  untuk  umat  Islam,  maka aturan  perceraian  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Aturan perundang-undangan  di  Indonesia  menyebutkan  alasan  putusnya  perkawinan, salah  satunya  karena  perceraian.  Sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  38
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: ”perkawinan  dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas keputusan pengadilan” . 7 Hal senada juga di atur dalam Kompilasi Hukum  Islam (KHI),  yakni  pada  Pasal  113  disebutkan:  “ perkawinan  dapat  putus  karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. 8
Menurut  ajaran  Islam,  perceraian  diakui  atas  dasar  ketetapan  hati  setelah mempertimbangkan  secara  matang,  serta  dengan  alasan-alasan  yang  bersifat darurat atau sangat mendesak. Secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah  swt  sangat  membenci  perbuatan  itu  meskipun  halal  untuk  dilakukan. Dengan  demikian,  secara  tersirat  Rasulullah    mengajarkan  agar  keluarga  muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. 9
Di dalam sebuah hadis  Nabi  SAW disebutkan bahwa perbuatan  yang halal namun  dibenci  Allah  adalah  perceraian.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  agama Islam,  pada  dasarnya  juga  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Oleh  karenanya sebelum  melakukan  perceraian,  harus  diupayakan  terlebih  dahulu  jalan  damai demiuntuk menghindari terjadinya perceraian tersebut.
Hukum  positif  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan,  yang  didalamnya  mengatur  masalah  perceraian,  misalnya tata  cara  perceraian,  alasan  sebuah  perceraian,  serta  sahnya  perceraian  menurt hukum.  Sedangkan    bagi  pemeluk  yang  beragama  Islam,  tunduk  pada  ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Adapun Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang syarat  sahnya suatu  perceraian.  Menurut  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  bahwa: “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan”. 10
Sedangkan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  syarat  sah  perceraian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  115  yang  berbunyi: “Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama,  setelah  Pengadilan  Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 11
Undang-undang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan bahwa    perceraian    tidak  boleh  dilakukan  secara  sesuka  hati  kedua  pihak,  baik suami maupun istri. Hal ini sebagaimana bunyi  Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan bahwa: “Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara
7 Indonesia ,Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Ps 38
8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Ps.113
9 Satria Efendi, op cit., hlm.48
10 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 , Ps. 39 ayat (1)
11 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  Kompilasi Hukum Islam Ps.115
suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. 12 Alasan perceraian secara  lebih  rinci  diatur  di  dalam  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina,  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
c. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
e. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
f. Suami melanggar taklik talak;
g. Peralihan  agama  atau  murtad    yang  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Beberapa  ahli  fikih  berpendapat  berbeda  soal  perceraian.  Menurut  mereka perceraian  tidak  harus  dilakukan  di  pengadilan.    Kenyataan  inilah  yang  hari  ini masih  terjadi.  Akibat  hal  ini,  pihak  istri  sering  dirugikan  dengan  sikap  pihak suami  yang  terkesan  santai  dan  seenaknya  dalam  menjatuhkan  cerai  terhadap mereka.  Ini  kemudian  seolah  menjadi  pembiaran  atau  pembenaran,    karena muncul  anggapan  bahwa  pendapat  ahli  fikih  ialah  pendapat  yang  sesuai  dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada yang salah dengan  tindakan tersebut.
Oleh karena adanya pendapat ahli fikih tersebut, perceraian  luar pengadilan menjadi  hal  yang  biasa  dan  lumrah  dilakukan.  Ketika  suami  mulai  tidak  suka dengan istrinya, ia akan mulai mencari-cari alasan demi untuk  bisa bercerai. Hal ini dilakukan karena perceraian dianggap gampang untuk dilakukan. Sebab tidak ada  ganjaran  atau  hukuman  apapun  yang  bisa  dilakukan  kepada  suami.  Hal  ini dikarenakan  tidak  ada  aturan  bagi  pelaku  perceraian  di  luar  pengadilan  untuk dihukum. Istri pada akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali pasrah dengan keadaan.
Bagi  sebagian  umat  Islam  Indonesia,    aturan  mengenai  perceraian  ini merupakan  ganjalan  yang  relatif  masih  besar  atau  sekurang-kurangnya    masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran  hukum  yang  selama  ini  berkembang,  yaitu  aturan  fikih  klasik.  Aturan fikih  mengizinkan  perceraian  atas  dasar  kerelaan  kedua  belah  pihak,  atau  atas inisiatif  suami  atau  juga  inisiatif  istri  secara  sepihak,  bahkan  perceraian  boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam undang-undang perkawinan ini serta aturan pelaksanaan  lainnya dirasakan
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan, Ps. 39 ayat (2),
terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat Muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan. 13
Masalah  yang  kemudian  timbul  adalah  bagaimana  sebenarnya  hal perceraian diatur menurut hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan  bagaimana  jika  dibandingkan  dengan konsep  perceraian  menurut  pendapat  ahli  fikih.  Kemudian  apakah  negara  dapat melakukan  penjatuhan  sanksi  dengan    sebuah  peraturan  dalam  rangka  proses penegakan hukum  terkait  kasus  perceraian di  luar pengadilan. Hal  ini mengingat Indonesia  selain  berlaku  hukum  positif  juga  dapat  diterapkan  hukum  Islam  pada daerah  tertentu  dan  terhadap  kasus-kasus  tertentu.  Tujuannya  adalah  tidak  lain untuk  meminilisir    kasus  perceraian  di  luar  pengadilan,  sehingga  tujuan  hukum dalam  sebuah  negara  akan  tercapai.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah konsep dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  menurut  pendapat  ahli  fikih  dan bagaimanakah  bentuk  penegakan  hukum  dengan  pemberian  sanksi  dapat dilakukan oleh negara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian  normatif,  sebab penelitian  ini  mengkaji    peraturan  perundang-undangan  dan  melakukan perbandingan antara satu peraturan dengan peratuan yang lain. Penelitian normatif adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Sistem norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 14
Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis menggambarkan fenomena atau  keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  kasus  perceraian  di  luar pengadilan.  Penelitian  deskriptif  yakni  penelitian  yang  berusaha  untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data  serta  menganalisis  dan  menginterprestasi. 15 Adapun  sumber    utama  dalam penelitian  normatif  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang  mempunyai  hubungannya dengan objek penelitian. 16
Bahan  hukum  yang  dikaji  dan  dianalisis  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari: bahan  hukum  primer  yang  meliputi  Undang-Undang  Perkawinan,  Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul  ini.  Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  rancangan  undang- undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain. Bahan hukum tertier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.
13 Al Yasa Abu Bakar, sebagaimana dikutip oleh HM. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.82
14 Salim Lubis HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.13
15 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.44
16 Salim Lubis HS dan Erlies Septiana Nurbaini, op cit., hlm.16
Selain  data  hukum  sekunder,  sumber  data  juga  diperoleh  dari  data  primer,  yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang akan di teliti. Adapun metode yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  ialah  yaitu  menggunakan  studi dokumenter.  Studi  dokumeter  merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen yang sudah ada. 17
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara  menyusun  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  harus  dipelajari,  membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 18 Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  berdasarkan  kualitasnya  lalu  di deskripsikan  dengan  menggunakan  kata-kata  sehingga  diperoleh  bahasan  dalam bentuk kalimat sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat  sebagai pedoman  bagi  warga  negara  Indonesia  terkait  persoalan  perkawinan,  dan perceraian  merupakan  salah  satunya.  Khusus  bagi  umat  Islam,  pada  tahun  1991 telah dikeluarkan  Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam, yang isinya disamping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. 19
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dicantumkan  enam  prinsip  mengenai  perkawinan.  Keenam  prinsip tersebut adalah 20 :
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
b. Suatu  perkawinan  baru  dinyatakan  sah  bilamana  dilakukan  menurut hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  dan  dicatatkan  sebagai tindakan administratif;
c. Perkawinan menganut azas monogami;
d. Untuk  melangsungkan  perkawinan  calon  mempelai  harus  sudah  sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita;
e. Mempersukar  terjadinya  perceraian,  dan  untuk  perceraian  harus  ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
f. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  maupun  dalam  pergaulan masyarakat.
17 Ibid., hlm.19
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , cet-ke-XV, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.329.
19 HM. Anshary, op cit., hlm. 75 20 Ibid., hlm, 76
Mengenai  hak  mutlak  talak  yang  berada  di  tangan  laki-laki,  sebagaimana dalam  ajaran  hukum  fikih,  didalam  peraturan  perundang-undangan  tentang perkawinan  di  Indonesia  juga  memberikan  hak  mutlak  kepada  suami  untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan 21 :
a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang- undang;
c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di  luar  pengadilan.  Hal  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  melindungi  kaum  wanita pada  umumnya  dan  pihak  istri  pada  khususnya. 22 Selain  itu  pada  pasal  39 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditegaskan  bahwa  : “perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perceraian  dilakukan oleh  suami  istri  karena  sesuatu  yang  dibenarkan  oleh  pengadilan  melalui persidangan.  Pengadilan  mengadakan  upaya  perdamaian  dengan  memerintahkan kepada  pihak  yang  akan  bercerai  untuk  memikirkan  segala  mudaratnya  jika perceraian  itu  dilakukan,  sedangkan  pihak  suami  dan  pihak  istri  dapat mengadakan  perdamaian  secara  internal,  dengan  musyawarah  keluarga  atau  cara lain  yang  dianjurkan  oleh  ajaran  Islam.  Hanya  jika  perdamaian  yang  disarankan oleh  majelis  hakim  di  pengadilan  dan  pihak-pihak  lain  tidak  memberikan  solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan. 23
Menurut  ketentuan  Pasal  146  ayat  (2)    KHI: “suatu  perceraian  dianggap terjadi  beserta  akibat-akibatnya  terhitung  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.” 24
Adapun  di  dalam  kasus  cerai  talak,  Pasal  131  ayat  (3)  KHI  mengatur  bahwa: “suami  baru  dapat  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  istrinya  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  setelah  putusan    Pengadilan  Agama  tersebut  mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. 25
Dengan  demikian  setelah  si  suami  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap istrinya,  maka  tidak  ada  halangan  bekas  suami  tersebut  untuk  menikah  lagi dengan perempuan lain. 26
Menurut  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa:  “ perceraian  baru  diakui terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian  itu  dinyatakan  di  depan  sidang
21 Ibid., hlm.78 22 Ibid.,
23 Beni Ahmad Saebani , Op Cit., hlm. 96
24 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  Kompilasi Hukum Islam, Pasal  146 ayat (2),
25 Ibid., Pasal 131 Ayat (3) 26 ibid
pengadilan”. Selanjutnya  pada  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dengan jelas disebutkan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak .” 27
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  pasal 39 menjelaskan bahwa 28 :
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  suami  istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri.
Sebagai  warga  negara  yang  hidup  di  negara  hukum,  maka  mentaati ketentuan  hukum  adalah  keharusan.    Demikian  juga  halnya  sebagai  umat  Islam, bahwa  mengikuti  kaidah  agama  Islam  merupakan  perintah  Allah  dan  itu  adalah kewajiban.  Namun  yang  perlu  dipahami  ialah,  bentuk  ketaatan  kepada  Allah, bukan  hanya  hubungan  langsung  dengan  Allah  saja,  akan  tetapi  juga  hubungan antar sesama manusia.
Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta  termasuk  manusia  didalamnya.  Pengaturan  itu  dilakukan-Nya  melalui hukum-hukumNya  baik  yang  tertera  dalam  wahyu  (syari’ah)  maupun  yang terdapat alam semesta (sunnatullah). 29
Takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menurut  ajaran  Islam  tidak  hanya berarti  takut  kepada  Allah,  tetapi  juga  aktif  membina  dan  memelihara    berbagai hubungan  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia.  Hubungan  itu  adalah  hubungan manusia  dengan  Allah,  hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan manusia  dengan  manusia  lain  dalam  masyarakat,  dan  hubungan  manusia  dengan lingkungan  hidupnya.  Keempat  tata  hubungan  ini  harus  dikembangkan  secara seimbang,  baik  dan  benar. 30 Hubungan  manusia  dengan  Allah,  menurut  ajaran Ketuhanan    Yang  Maha  Esa  merupakan prima  causa (sebab  utama)  hubungan- hubungan  yang  lain.  Oleh  karena  itu  pula  pemeliharaan  hubungan  ini  harus diutamakan  oleh  manusia  dan  dikembangkan  sebaik-baiknya.  Caranya  adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. 31
Hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri  dapat  dipelihara  antara  lain dengan  berlaku  jujur,  adil,  ikhlas,  berani,  sabar  dan  pemaaf.  Hubungan  manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dapat dipelihara dan dikembangkan dengan  antara  lain,  menghargai  nilai  dan  mentaati  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Hubungan  manusia  dengan  lingkungan  hidupnya,  misalnya  dengan memelihara  dan  menyayangi  binatang,  tumbuh-tumbuhan,  tanah,  air,  dan  udara,
27 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115
28 Beni Ahmad Saebani, O p.Cit., hlm.. 97
29 Mohammad Daud Ali , Op.Cit., hlm. 25
30 Mohammad Daud Ali , Op.Cit., hlm.25
31 Ibid., hlm. 26
serta  semua  isi  alam  semesta  yang  sengaja  diciptakan  Allah  untuk  kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. 32
Keempat  hubungan  takwa  itu  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya agar  tumbuh  dan  berkembang  ‘empat  kesadaran  tanggung  jawab’  dalam  diri manusia.  Tanggung  jawab  tersebut  adalah  tanggung  jawab  kepada  Allah, tanggung jawab dengan hati nurani sendiri, tanggung jawab kepada manusia lain, dan  tanggung  jawab  untuk  memelihara  lingkungan  hidup.  Keempatnya  harus berkembang  secara  berimbang,  sesuai  dengan  pola  takwa  tersebut  diatas  yang menempatkan  tanggung  jawab  kepada  Allah  sebagai  yang  pertama  dan  terakhir dari  tanggung  jawab  yang  harus  disadari  dan  karena  itu  dikembangkan  oleh manusia. 33
Mentaati  ketentuan  Allah  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh  semua  umat  Islam.  Mematuhi  hukum  yang  nyata-nyata  merupakan  produk manusia, juga merupakan bagian  ketaatan kepada Allah sepanjang hal yang diatur dalam  hukum  tersebut  tidak  bertentangan    dengan  nilai  kebaikan  dalam Islam.Melalui  lembaga  pengadilan,  tampak  peran  negara  dalam  usaha menciptakan  hubungan  baik  antara  sesama  manusia.  Melalui  pengadilan, perceraian antara suami istri berakibat sah secara hukum. Selama  seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka secara aturan negara, ia masih  terikat  perkawinan  dengan  istrinya.  Sehingga  jika  suami  melakukan perkawinan  baru  dengan  orang  lain,  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah secara negara.
Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  bahwa  menurut  Undang-Undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  perceraian  yang  sah  menurut  hukum adalah  ikrar  suami  yang  diucapkan  di  depan  sidang  pengadilan.  Perceraian  yang terjadi di luar pengadilan berarti belum memutus ikatan perkawinan antara suami istri dan berakibat tidak sah secara hukum.

## 2. Akibat  Hukum  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Menurut  Ahli  Fikih Islam
Berbeda  dengan  aturan  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  para  ahli  fikih  mempunyai  pendapat  lain  tentang  perceraian. Beberapa  ahli  fikih  berpendapat  bahwa  perceraian  hukumnya  sah  secara  agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi,  tidak  ada  keharusan  perceraian  itu  harus dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Apabila  seorang  suami  telah  mengucap kata talak kepada istrinya, maka   jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak.  Dengan  terpenuhinya  rukun  talak,  maka  talak  dianggap  sah  secara  agama, sehingga  perceraian  tidak  harus  dipersaksikan  di  depan  sidang  pengadilan.  Sah atau tidaknya perceraian adalah  jika telah terpenuhi rukun talak.
Adapun  rukun  talak  menurut  pendapat  dari  Imam  Mazhab  dan  para  ahli fikih adalah sebagai berikut:
1. Mazhab Hanafi
32 Ibid.,
33 Ibid., hlm.27
Menurut Mazhab Hanafi, rukun talak adalah lafal yang menjadi dilalah bagi makna    talak  secara  bahasa  yang  merupakan  pelepasan  dan  pengiriman. Melepaskan  ikatan  dalam  makna  yang  terang-terangan,  dan  memutuskan  ikatan dalam  pengertian  secara  sindiran.  Sedangkan  dalam  makna syar’i- nya  adalah menghilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal. 34
2. Mazhab Maliki
Menurut Mazhab Maliki rukun talak ada empat, yaitu 35 :
a. Mampu melakukannya;
b. Maksud,  artinya  maksud  ucapan  dengan  lafal  terang-terangan  maupun dengan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud
c. Melepaskan ikatan perkawinan;
d. Objek, maksudnya perkawinan yang ia miliki;
e. Lafal
3. Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Menurut kedua Mazhab ini,  rukun talak ada lima, yaitu: 36
a. Laki-laki yang  menalak;
b. ucapan;
c. objek;
d. kekuasaan/perwalian;
e. maksud.
4. Ibnu Juzaa Menurut Ibnu Juzaa rukun talak ada tiga yaitu: 37
a. suami yang mentalak;
b. istri yang ditalak;
c. ucapan yang berupa lafal, dan perkara yang memiliki makna yang sama.
5. Moh. Rifai Moh. Rifai menjelaskan bahwa rukun talak ada tiga, yaitu : 38
a. Suami  yang  mentalak,  dengan  syarat  baligh,  berakal,  dan  kehendak sendiri;
b. Istri yang ditalak;
c. Ucapan yang digunakan untuk mentalak.
Imam  Syafi’i  menyebutkan  talak  juga  dianggap  sah  bila  dilakukan  oleh suami  yang  berakal,  baligh,  dan  atas  kehendak  sendiri.  Maka  sifat mukallaf merupakan  syarat,  jadi  talak  orang safih (pemboros),  meski  tidak  seberapa, hukumnya tetap sah. 39
Lebih  lanjut  Wahbah  Az-Zuhaili    menyatakan,  talak  pelaku  dosa  akibat mengkonsumsi  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  kesadaran,  seperti  minum khamar, atau minuman keras lain adalah tetap sah. 40
34 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., hlm.322 35 Ibid.
36 Ibid. 37 Ibid.
38 Moh . Rifai, O p.Cit., hlm. 483 39 Wahbah  Zuhaili, , Fiqih Imam Syafi’i  Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Quran dan Hadis, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm.580
40 Ibid., hlm.592
Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami. Oleh karena hak talak ada  pada    suami,  suami  harus  berhati-hati    dalam  menyatakan  kata-kata  yang berakibat  jatuhnya  talak.  Kata-kata  sindiran  pun  dapat  menyebabkan  jatuhnya talak  jika  diucapkan  dengan  niat  menceraikan  istrinya.  Menurut  para  ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa :  “talak  yang  sah  adalah  talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya gila, sedang mabuk, sehingga tidak dalam   keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh   suami yang belum baligh”. 41
Di dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat, bahwa hak mutlak talak ada  pada  suami.  Oleh  karena  itu,  kapan  saja,  dimana  saja  seorang  suami  ingin menjatuhkan  talak  terhadap  istrinya,  baik  ada  saksi  atau  tidak,  baik  ada  alasan atau  tidak,  talak  yang  dijatuhkan  itu  hukumnya  sah. 42 Bahkan  Jumhur  Ulama mengatakan  bahwa  talaknya  seorang  suami  yang  dijatuhkan  dalam  keadaan mabukpun dihukum sah. 43

## 3. Macam-Macam Hukum Talak
Berdasarkan  kemaslahatan  atau  kemudaratannya,  hukum  talak  ada empat 44 yaitu:
1. Wajib,  apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri,  sedangkan  hakim  yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai.
2. Sunat,  apabila  suaminya  tidak  sanggup  lagi  membayar  dan  mencukupi kewajiban (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (bid;ah )  dalam  dua  keadaan.  Pertama,  menjatuhkan  talak  sewaktu  si istri  dalam  keadaan  haid.  Kedua,  menjatuhkan  talak  sewaktu  suci  yang  telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak. Orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada empat macam 45 yaitu:
1. anak kecil
2. orang gila
3. orang yang sedang tidur
4. orang yang dipaksa.
Keterangan  pertama,  kedua,  dan  ketiga  adalah  sabda  Rasulullah SAW: “Perbuatan  tiga  orang  ini  dipandang  tidak  sah  yaitu  orang  tidur  sampai dia bangun, anak kecil hingga dia baligh, orang gila hingga dia sembuh.”(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Pada  zaman  Jahiliyah,  menurut  Aisyah,  banyak  laki-laki  yang  sesuka hatinya  menceraikan  istrinya  dengan  kata-kata  yang  diucapkan  seenaknya.  Akan tetapi,  istrinya  masih  tetap  jadi  istrinya    kalau  dirujuk  diwaktu  iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Banyak suami yang dengan mudah  berkata  cerai  dan  cerai,  tetapi  lagi-lagi  setelah  itu  ia  meniduri  istrinya. Karena  banyaknya  suami  yang  mempermainkan  kata  cerai,  maka  turunlah  ayat
41 Beni Ahmad Saebani, Ed., Fikih Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 65
42 Ensiklopedi Islam Jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.55
43 Ibid.
44 Beni Ahmad Saebani, O p.Cit., hlm. 64 45 Ibid., hlm. 95
Al-Quran  surah  Al-Baqarah  ayat  229    yang  artinya 46 : “Talak  itu  dua  kali,  maka jika  kamu  mau  rujuk,  peganglah  dengan  baik,  dan  jika  kamu  mau  lepaskan, lepaskanlah dengan baik.”
Dengan ayat  itulah suami tidak diperbolehkan memepermainkan  kata-kata talak,  baik  yang  terang-terangan  maupun  dengan  kata-kata  sindiran,  karena keduanya  dapat  menjatuhkan  talak    atau  dianggap  sebagai  makna  hakikat,  dari talak.  Dengan  demikian,  syariat  Islam  menetapkan  talak  sebagai  perbuatan  yang harus dihindarkan dari kehidupan suami istri. 47 Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang sah atau tidaknya talak karena beberapa sebab. Para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan karena sebab-sebab dibawah ini, yaitu: 48
a. Talak  karena  paksaan,  paksaan  atau  terpaksa  berarti  bukan  dengan  kehendak dan  pilihannya  sendiri.  Orang  yang  terpaksa  tidak  bertanggung  jawab  atas segala  tindakannya  karena  dia  tidak  mempunyai  kehendak,  sehingga  secara objektif  dipandang melakukan kemauan pemaksanya. 49 Talak yang dilakukan suami    karena  terpaksa  atau  dipaksa  hukumnya  tidak  sah,  sebagaimana pendapat  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  Imam  Ahmad,  dan  Imam  Abu  Dawud dan para fuqaha pada umumnya seperti Umar bin Khatab, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas. 50 Namun pendapat berbeda datang dari Abu Hanifah dan murid-muridnya.  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  talak  karena  paksaan, hukumnya  sah,  karena  tidak  ada  dalil  yang  menyatakan  talak  karena  paksaan tidak  sah,  bahkan  pendapat  tersebut  bertentangan  dengan  pendapat  Jumhur sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pendapat  Imam Abu Hanifah ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi: “Umatku terbebas dari akibat  hukum  karena  perbuatan  yang  keliru  (khilaf),  karena  lupa  dan  bagi mereka  yang  dipaksa  untuk  berbuat  sesuatu.”(H.R.  Ibnu  Majah,  Ibnu  Hiban Daruquthni, Thabrani,dan Hakim) .
b. Talak  ketika  mabuk,  para  fuqaha  berpendapat  bahwa  talak  ketika  mabuk hukumnya  sah,  karena  mabuknya  disebabkan  oleh  keinginannya  sendiri.  Bagi suami pemabuk, apabila ia mengucapkan talak kepada istrinya, talaknya jatuh seketika  dan  sah  sebagai  talak.  Ulama  lainnya  berpendapat  bahwa  talaknya tidak sah, karena orang yang mabuk sedang hilang ingatan dan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan orang gila. Kedua orang ini sama-sama kehilangan akal,  dan  orang  yang  dipandang  sebagai  mukallaf    harus  orang  yang  berakal. Sebagaimana oang yang sedang mabuk lalu shalat, maka shalatnya tidak sah. 51 Adapun ulama yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk tidak sah adalah  Utsman  Bin  Affan  dan  semua  sahabat,  Yahya  bin  Saad  Al-Anshari, Humaid  bin  Abdurrahman,  Rabi’ah,  Laits  bin  Sa’ad,  Abdullah  bin  Husain, Ishaq  bin  Rahawaih,  Abu  Tsaur,  Imam  Syafi’i,  Imam  Ahmad,  pendapat  Abu Ja’far    Thahawi,  dan  Abu  Hasan  Al  Karkhi  dari  Mazhab  Hanafi. 52 Pendapat
46 Beni Ahmad Saebani, op cit., hlm. 67
47 Ibid., 48 Ibid., hlm.68
49 Ibid., hlm.79 50 Ibid., 51 Ibid., hlm.70 52 Ibid., hlm.71
para ulama datas diperkuat oleh Imam Asy-Syaukani bahwa orang yang mabuk terkena  sanksi ta’zir ,  dan  jika  orang  yang  sedang  mabuk  menjatuhkan  talak, tentu  bukan  hanya  talaknya  tidak  sah,  sanksinya  harus  ditambah,  karena  ia bukan hanya telah kehilangan akalnya dengan minuman haram, bahkan ia telah merusak  tali  perkawinan  dengan  istrinya  dan  mencerai  beraikan  hubungan kasih sayang dengan keluarganya. 53
c. Talak main-main,
Para  fuqaha  kebanyakan  berpendapat  bahwa  talak  dengan  main-main dipandang  sah,    sebagaimana  dipandang  sahnya  nikah  dengan  main-main. Ahmad,  Abu  Dawud,  Ibnu  Majah,  dan  Tirmidzi  meriwayatkan  hadis  yang artinya: 54 “Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tiga  perkara yang  kesungguhannya  dipandang  benar,  dan  main-mainnya  dipandang  benar  pula, yaitu: nikah, talak, rujuk.” Semua perbuatan tergantung pada niatnya. Jika talak dilakukan  dengan  main-main,  tentu  tidak  diniatkan.  Oleh  karena  itu  talaknya tidak  sah.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Al-Baqir,  Shadiq,  dan  Nashir.  Niat adalah  kehendak  yang  diniatkan  oleh  orang  untuk  dikerjakan.  Hal  ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan atau untuk meninggalkannya.  Akan  tetapi  mempermainkan  talak  merupakan  perbuatan yang  buruk,  karena  sama  dengan  mempermainkan  syari’at  Islam, mempermainkan syari’at Islam sama dengan mempermainkan Allah dan Rasul- Nya. Dengan demikian mempermainkan talak hukumnya haram dan dianggap dosa besar meskipun talaknya dinyatakan tidak sah oleh sebagian ulama. 55
d. Talak waktu marah Talak  yang  diucapkan  dalam  kemarahan  yang  mengakibatkan  tidak terkontrolnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, adalah tidak sah  karena  kemauan  sehatnya  hilang.  Orang  yang  marah  membabi  buta, menurut Sayyid Sabiq, sama dengan orang  yang tertutup akalnya, sehingga ia tidak  berbeda  dengan  orang  yang  gila.  Akan  tetapi  kemarahan  yang  tidak sampai  menutup  akal  dan  hatinya,  seperti  kemarahan  yang  terkendali  dan karena Allah, maka talaknya sah. 56 Menurut Ibnu Taimiyah, “Tertutup akal itu hakikatnya  adalah  seseorang  yang  hatinya  tertutup  (tidak  sadar)  sehingga keluar ucapan  yang tidak dimaksudkannya  atau tidak disadarinya, seolah-olah maksud dan kemauannya tertutup. Termasuk dalam pengertian tertutup akalnya yaitu talak karena paksaan, gila, orang yang hilang akalnya karena mabuk atau marah,  semua  ucapan  yang  tidak  disengaja  dan  ucapan-ucapan  yang  tidak disadari. Jika keadaan demikian, talaknya tidak sah. 57
Kemarahan menurut Sayyid Sabiq ada tiga macam, yaitu 58 : 1. Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sahnya talak”;
53 Ibid.,
54 Ibid., hlm. 72 55 Ibid., 56 Ibid., hlm.71 57 Sayyid Sabiq, Op.Cit. , hlm 21 58 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm. 66
2. Marah  yang  tidak  mengakibatkan  orang  kehilangan  kesadaran  atas  apa  yang dimaksud  oleh  ucapan-ucapannya,  maka  keadaan  seperti  ini  mengakibatkan talaknya “sah”;
3. Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika bermaksud  dengan  menalaknya,  sah  talaknya  ,  tetapi  jika  tidak  diniatkan  atas itu, hanya sekedar main-main, para ulama menyatakan tidak sah, mekipun yang lain  menyatakan  sah,  karena  ucapan  talak  bukan  untuk  dipermainkan,  karena dengan  ucapan  yang  sekedar  main-main,  talaknya  dapat  jatuh  dengan kedudukan hukum yang sah.
e. Talak ketika lupa, Sama  hukumnya  dengan  talak  yang  diucapkan  karena  keliru  dan  main-main adalah  orang  yang  lupa,  yakni  tidak  sah.  Perbedaan  antara  keliru  dan  main- main, yaitu bahwa talak main-main oleh agama maupun pengadilan dipandang sah,  sedangkan  talak  karena  kekeliruan  ucapan  hanya  dipandang  sah  oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan objek main-main. 59
f. Talak ketika tidak sadarkan diri. Orang  yang  tidak  sadarkan  diri,  yaitu  orang  yang  tidak  tahu  lagi  apa  yang dikatakannya  karena  suatu  kejadian  hebat  menimpanya,  sehingga  hilang akalnya dan berubah pikirannya. Talak orang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak  sahnya  talak  orang  gila,  pikun,  pingsan,  dan  orang  yang  rusak  akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba. 60
Menurut  pendapat  ahli  fikih,  seorang  istri  dapat  dianggap  tertalak  apabila suaminya  menjatuhkan  talak  kepadanya.  Ketika  menjatuhkan  talak  tersebut  si suami dalam keadaan sadar, tidak dipaksa. Selain itu, pada diri suami tidak ada penghalang-penghalang  jatuhnya  talak  seperti  gila,  mabuk,  dan  lain sebagainya.  Sementara  si  istri  dalam  keadaan  suci  dan  belum  digauli,  atau hamil, atau menopause. 61
Dalam hal siapa yang berhak menjatuhkan talak, para ulama sepakat bahwa suami  yang  berakal,  baligh,  dan  merdeka  yang  boleh  menjatuhkan  talak,  dan talaknya  dipandang  sah.  Jika  suaminya  gila,  atau  masih  anak-anak,  atau  dalam keadaan  terpaksa,  talaknya  dipandang  sia-sia,  sekalipun  timbul  dari  keputusan dirinya.  Karena  talak  tergolong  tindakan  yang  mempunyai  akibat  dan  pengaruh dalam kehidupan suami istri, mau tidak mau, pihak yang menjatuhkan talak harus sempurna  kemampuannya,  sehingga  tindakan-tindakannya  dipandang  sah  secara hukum.  Sempurnanya  kemampuan    adalah  adanya  akal  sehat,  kedewasaan,  dan kebebasan memilih. 62
Islam  tidak  memerintahkan  perceraian.  Perceraian  yang  diperbolehkan sesuai  dengan  Al-quran  dan  Sunnah  Nabi  ketika  seorang  laki-laki  tidak  terburu- buru dan memilih waktu yang tepat. Misalnya dia tidak akan menceraikan istrinya ketika  istrinya  sedang  haid,  dan  ketika  dia  suci  dari  haidnya.  Jika  dia melakukannya,  maka  perceraiannya  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Nabi  dan  akan diharamkan.  Beberapa  ahli  hukum  sejauh  ini  telah  sepakat  bahwa  perceraian  itu
59 Ibid., hlm.73
60 Ibid., hlm.74 61 Muhammad Samih Umar, O p.Cit., hlm 207 62 Beni Ahmad Saebani, O p.Cit., hlm 68
tidak  sah  karena  perceraian  itu  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  Nabi perintahkan kepada kita. 63

## 4. Saksi Dalam Talak
Sebagian    ahli  fikih  mempunyai    pendapat,  yakni  tentang  perlunya  saksi dalam sebuah perceraian. Di dalam kitab Al-Wasaail dari Abu Ja’far Al-Baqir, ia berkata: “talak  sebagaimana  diperintahkan  Allah  dalam  Al-Quran    dan  seperti yang  dituntunkan  oleh  Allah  ialah  seorang  laki-laki  memisahkan  diri  dari istrinya, bila telah haid lalu suci dari haidnya, maka ia hadirkan dua orang saksi laki-laki  yang  adil    untuk  menjatuhkan  talaknya  diwaktu  perempuan  itu  sedang suci tanpa dikumpulinya.” 64
Ibnu  Katsir  meriwayatkan    dalam  kitab  tafsirnya  dari  Ibnu  Juraij  bahwa Atha’  pernah  berkata  tentang  firman  Allah  Surah  At-Thalaq  ayat  (2): “dan persaksikanlah  kepada  dua  orang  laki-laki  yang  adil    diantara  kamu.” Disini Allah memerintahkan menghadirkan saksi. Para sahabat menyatakan bahwa talak harus  disaksikan  agar  kedudukannya  lebih  kuat.Pendapat  yang  sama  juga dinyatakan oleh Ash-Suyuthi. Ia mengemukakan pendapat  Abdur Razaq dan Abd bin  Humaid  yang  diterima  dari  Atha,  yang  berkata”: “Nikah  itu  dengan  saksi, talak dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.” 65
Dalam hal jika ada perselisihan yang ditakutkan dapat membahayakan jiwa suami atau istri kiranya terlebih dahulu mengutus seorang sebagai penengah yang berusaha  untuk  mendamaikan  keduanya.  Hal  ini  sebagaimana  firman  Allah QS.An-Nisa’  ayat  (35),  yang  berbunyi:“ Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang  hakam    dari  keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada suami  istri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal”. QS.An-Nisa’ ayat (35).
Al-Quran  dalam  banyak  kesempatan  selalu  menyarankan  agar  suami  istri selalu bergaul secara makruf dan jangan menceraikan istrinya dengan sebab-sebab yang  tidak  prinsipil.  Jika  terjadi  pertengkaran  yang  sangat  memuncak  diantara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik  untuk  tetap rukun dalam rumah tangga,  tidak  langsung  membubarkan  perkawinan    mereka,  tetapi  hendaklah menempuh  usaha  perdamaian  terlebih  dahulu  dengan  mengirim  seorang  hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan perdamaian.  Jika  usaha  ini  tidak  berhasil  dilaksanakan,  maka  perceraian  baru dapat dilaksanakan. 66
Sebagian para ahli fikih justru berpendapat berbeda. Menurut mereka bahwa talak tetap sah meski tanpa saksi. Menurut Sayyid Sabiq, para fuqaha berpendapat bahwa talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab talak termasuk hak  suami  dan  tidak  memerlukan  bukti  untuk  menggunakan  hak  ini.  Tidak  ada keterangan  dari  Nabi  maupun  para  sahabatnya  yang  menunjukkan  adanya
63 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Wanita , (Bandung: Jabal, 2006), hlm.87
64 Beni Ahmad Saebani, Op Cit., hlm.85
65 Ibid., hlm.85 66 Abdul Manan, Op Cit., hlm.449
keperluan  saksi  dalam  menjatuhkan  talak.  Pendapat  Sayyid  Sabiq  tersebut, menegaskan tiga hal mendasar, yaitu 67 :
1. talak merupakan hak suami
2. talak tidak membutuhkan saksi
3. tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.
Seruan  menjadikan  talak  berada  ditangan qadhi (hakim)  tidak  memiliki  faidah karena hal ini bertabrakan dengan ketetapan syariat.  Hal  ini disebabkan laki-laki memiliki keyakinan secara agama bahwa ini adalah haknya. Jika talak dijatuhkan, terjadi pengharaman tanpa menunggu keputusan qadhi. 68
Hal itu juga merupakan maslahat si perempuan itu sendiri karena talak bisa saja  terjadi  akibat  berbagai  sebab  yang  bersifat  rahasia  yang  tidak  baik  jika disebarkan. Jika talak berada di tangan qadhi, maka terbongkar rahasia kehidupan suami istri dengan tersebarnya hukum, dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami, dan berbedanya akhlak antara suami istri. 69
Adanya  hak    mutlak  talak  ditangan  lelaki,  seolah  memberi  peluang  bagi para lelaki  untuk berlaku semena-mena kepada perempuan. Sebab dengan adanya hak talak ditangan mereka, mereka   sangat mudah menyebut  kata  ‘talak’ kepada istrinya, tanpa memikirkan dengan matang akibat yang akan terjadi.
Menurut  fikih  Islam  hak  mutlak  talak  berada  ditangan  laki-laki.  Hal  ini bukan tanpa alasan. Talak dijadikan ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai    berbagai  bahaya  pengakhiran  perkawinan  dengan  cara  yang  cepat  dan tidak  terkontrol.  Hal  itu  karena  laki-laki  yang  membayar  mahar  dan  yang memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  rumah  biasanya    lebih  memperhatikan konsekuensi    berbagai  perkara,  dan  lebih    jauh  dari  sikap  kesembronoan  dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. 70
Islam  memberikan hak talak hanya kepada laki-laki,  karena ia  yang  lebih bersikeras  untuk  melanggengkan  tali  perkawinannya  yang  telah  dibiayainya dengan hartanya begitu besar. Sehingga kalau ia mau bercerai atau kawin lagi, ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih banyak lagi. 71
Berdasarkan pembahasan diatas, maka menurut pendapat ahli fikih Islam, melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  adalah  boleh  dan  akibat  hukumnya  sah secara  agama.  Perceraian  atau  talak  dianggap  sah  sepanjang  telah  memenuhi rukun talak dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat

## 5. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pereraian di Luar Pengadilan
Dalam  penerapannya,  hukum  memerlukan  suatu  kekuasaan  untuk mendukungnya.  Ciri  utama  inilah  yang  membedakan  antara  hukum  disatu  pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh  karena  hukum  bersifat  memaksa.  Tanpa  adanya  kekuasaan,  pelaksanaan
67 Ibid., hlm. 83
68 Yusuf  Qaradhawi, Op.Cit., hlm. 322
69 Ibid., 70 Ibid.,
71 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm.67
hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. 72
Hukum  merupakan  salah  satu  sumber  dari  kekuasaan,  disamping  sumber- sumber  lainnya  seperti  kekuatan  dan  kewibawaan.  Selain  itu,  hukum  pun merupakan  pembatas  bagi  kekuasaan,  oleh  karena  kekuasan  itu  mempunyai  sifat yang  buruk,  yaitu  selalu  merangsang  pemegangnya  untuk  ingin  memiliki kekuasaan  yang melebihi apa yang dimilikinya. 73
Baik  buruknya  suatu  kekuasaan,  bergantung  dari  bagaimana  kekuasan tersebut  dipergunakan.  Artinya,  baik  buruk  kekuasaan  senantiasa  harus  diukur dengan  kegunaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  sudah  ditentukan  atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. 74
Persoalan  perceraian  merupakan  persoalan  antar  individu  satu  dengan indvidu  lainnya.  Untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  diperlukan  sebuah mekanisme yang baik  yang tersusun dalam sebuah aturan  yang mempunyai daya paksa agar ada  kepastian hukum antar individu yang berkonflik.
Dari  sudut  pandang  bernegara,  dalam  pandangan  Islam  suatu  komunitas Islam  dimanapun  berada,  akan  menghadapi  paling  tidak  tiga  kategori  hukum 75 yaitu: hukum  syari’ah,  hukum  fikih, dan siyasah  as-syari’ah. Syari’ah  sebagai Kitab  Allah  terdiri  dari  norma-norma  yang  wajib  dilaksanakan,  baik  dalam bentuknya sebagai ibadah, maupun sebagai pranata sosial, yang terdiri dari norma, moral,  norma  etika,  dan  norma  hukum.  Allah  mewajibkan  kepada  umat  Muslim untuk  menjalankan  syari’ah  itu  dalam  kehidupan  individual  maupun bermasyarakat dan bernegara dengan penuh keyakinan dan kesadaran. 76
Hukum  Islam  sebagai  satu  pranata  sosial  memiliki  dua  fungsi, pertama sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai Blue Print atau cetak biru Tuhan  yang  selain  sebagai  kontrol  sosial  juga  sekaligus  sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. 77
Sementara  yang  kedua,  hukum  lebih  merupakan  produk  sejarah yang  dalam  batas-batas  tertentu  diletakkan  sebagai  justifikasi  terhadap  tuntutan perubahan  sosial,  budaya  dan  politik.  Oleh  karena  itu  dalam  konteks  ini  Hukum Islam  dituntut  akomodatif  terhadap  persoalan  umat    tanpa  kehilangan  prinsip- prinsip dasarnya. 78 Kembali kepada konsep “tujuan dari hukum Islam” itu sendiri, kita mengacu pada tujuan umum bahwa hukum  Islam berusaha untuk  memenuhi kebutuhan  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  serta  tujuan  spesifik tertentu, perintah hukum tersebut diterapkan dalam rangka  untuk mencapai tujuan tersebut. 79
72 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, O p.Cit., hlm. 75
73 Ibid., hlm.76 74 Ibid.,
75 Abdussalam, Mimbar  Hukum Nomor 64 Tahun 2004, hlm. 6 sebagaimana yang dikutip oleh Hukum Perkawinan di Indonesia , hlm.2
76 HM Anshary, Op.Cit., hlm.3 77 Ahmad Rofiq, Op.Cit., hlm.98 78 Ibid., hlm .99 79 Muhammad Syukri Albani Nasution, O p.Cit. hlm. 179
Sedangkan  sasaran  hukum  Islam  dapat  digolongkan  kedalam  dua  kategori, yaitu  spesifik  dan  umum.  Sasaran  umum  hukum  Islam  mengarahkan  kepada kesejahteraan  manusia  pada  umumnya.  Tujuannya  adalah  mereka  yang  memiliki tujuan  mewujudkan  kesejahteraan  umum  manusia,  baik  didunia  maupun diakhirat. 80 Sedangkan  sasaran  spesifik  hukum  Islam  yaitu  merealisir  aktivitas manusia  lebih  dangkal,  seperti  ekonomi,  kehidupan  berkeluarga,  dan  politik. Tujuan  spesifik  hukum  Islam  adalah  hukum  Islam  yang  berusaha  untuk mewujudkan dalam ranah sempit  aktivitas manusia, seperti ekonomi, kehidupan keluarga, atau tatanan politik. 81
Suatu  garis hukum    yang terdapat  di  dalam Al-Quran dan hadis  Nabi  yang telah  berhasil  diwujudkan  dalam  bentuk  undang-undang  atau  peraturan perundang-undangan,  dan  secara  yuridis  keberadaannya  bersifat  memaksa. Ketentuan-ketentuannya  wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap orang. Disinilah baru berlaku asas  legalitas  yang secara  yuridis  menjamin  suatu  kepastian  hukum terhadap  suatu  perbuatan  hukum  atau  suatu  peristiwa  hukum,  dan  memberikan sanksi dan hukuman bagi orang yang tidak mentaati suatu ketentuan hukum. 82
Dalam  hal  penetapan  kebijakan  hukum  di  Indonesia  pemerintah  telah menjadikan  hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  hukum  Nasional.  Dalam  rangka pembangunan  sistem  hukum  nasional,  pemerintah  menetapkan  kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya. 83
Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri 84 :
1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara
2. Mampu  mengakomodasi  kesadaran  hukum  kelompok  etnis  kedaerahan    dan keyakinan agama
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi
4. Bersifat  rasional  yang    mencakup  rasionalitas  efisiensi,  rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai.
5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Jika  di  tilik  lebih  dalam,  sebenarnya  undang-undang  perkawinan  turut mengambil konsep-konsep Hukum Islam dalam pengaturannya. Artinya nilai-nilai Islam  tidak  dikesampingkan  dalam  penyusunan  undang-undang  ini.  hanya  saja perlu  beberapa  penekanan  lebih  detail  terhadap  pendapat  ahli  fikih  agar  lebih cocok untuk diterapkan pada saat ini.
Epistimologi  hukum  Islam  sangat  menentang  asumsi-asumsi  yang  muncul terhadap  sebuah  persoalan  tanpa  melalui  proses  konfirmasi  yang  mendalam. Selain  itu  epistimologi  hukum  Islam  Indonesia  menempatkan  hukum  negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan kemaslahatan, bukan kemudian  menghadapkannya  dengan  hukum  Islam  yang  notabene  masih  dalam kitab-kitab fikih tersebut. 85
80 Ibid.,
81 Ibid.,
82 H.M. Anshary, O p.Cit., hlm. 4 83 Muhammad Syukri Albani Nasution, O p.Cit., hlm. 167
84 Ibid., hlm.168 85 Muhammad Syukri Albani Nasution, O p.Cit., hlm.171
Penegakan  hukum  tidak  hanya  persoalan  sanksi,  namun  juga  tentang bagaimana  negara  bisa  melahirkan  sebuah  aturan  yang  didalamnya  ada keseimbangan  antara  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat dengan hukum positif dalam hal ini undang-undang perkawinan. Oleh sebab  itulah  perlu  adanya  sebuah  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk menciptakan keseimbangan sehingga suatu hukum bisa ditaati secara menyeluruh oleh setiap warga negara.
Undang-undang  perkawinan  sendiri    tidak  mengatur  tentang  pemberian sanksi  bagi  pelaku  perceraian  di  luar  pengadilan.  Sebab  masalah  perceraian bukanlah  sebuah  tindak  kejahatan  seperti  pidana  pada  umumnya,  yang mengharuskan  ada  sanksi  ketika  melanggarnya.  Sama  halnya  dengan  undang- undang  perkawinan,  dalam  hukum  Islam  juga  tidak  diatur  tentang  pemberian sanksi  bagi  pelaku  perceraian  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  jelas,    dikarenakan bahwa dalam ketentuan fikih, dimanapun di ucapkan kata talak, maka hal tersebut dipandang  sah  secara  agama,  kecuali  jika  rukun  talak  ada  yang  tidak  terpenuhi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Sejak  awal  hukum  Islam  sebenarnya  tidak  memiliki  tujuan  lain  kecuali kemaslahatan  (keadilan)  manusia.  Ungkapan  bahwa  hukum  Islam  dicanangkan demi  kebahagiaan  manusia    lahir  batin  dan  duniawi  ukhrawi,  sepenuhnya mencerminkan  kemaslahatan  manusia. 86 namun  negara  tidak  mungkin  dapat memberlakukan  hukum  Islam  semata  dalam  persoalan  ini,  sebab  seperti diketahui,  Indonesia  merupakan  negara  pancasila  dengan  keanekaragaman  yang ada  didalamnya.  Sehingga  hukum  yang  bisa  diterapkan  adalah  hukum  yang mampu  diterima  oleh  semua  rakyatnya  dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai agama, dan sosial budaya.
Pada dasarnya masalah  perceraian termasuk ranah hukum   privat, berbeda dengan  hukum  pidana,  yang  hubungannya  antara  individu  dengan  negara.  Akan tetapi  peran  negara  untuk  membuat  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang bisa  menciptakan  keteraturan  dan  keadilan  dalam  masyarakat  tetap  di  perlukan. Negara  kiranya  dapat  menjadi  ‘mediator’  dalam  hal  terjadi  perselisihan  yang terjadi  pada  masyarakat.  Agar  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan  yang bertujuan  untuk  pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, hendaknya  perundang-undangan  yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang menjadi inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudende , yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 87
Kaitan yang erat antara hukum dan  nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata  bahwa  hukum  yang  baik  tidak  lain  adalah  hukum  yang  mencerminkan nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat. 88 Suatu  hal  yang  harus  diakui  bahwa bidang  perkawinan  dalam  hukum  Islam  memiliki  kompleksitas  masalah  yang tidak  sederhana.  Oleh  karena  itu  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa, khususnya  perceraian  tidak  boleh  tidak,  harus  melibatkan  kebijakan pemerintah/negara.  Hal  ini  karena  rumah  tangga  merupakan  unit  terkecil  suatu
86 Ibid., hlm.177
87 Lili Rasjidi, O p.Cit., hlm 79
88 Mochtar Kusumatamadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Bina Cipta), hlm.8
negara.  Jika  rumah  tangga  di  suatu  negara  itu  teratur,  harmonis,  bermoral, terprogram  dan  tertata  rapi,  maka  akan  nampak  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Karena  itu  keterlibatan  pemerintah/negara  merupakan  suatu keharusan. 89
Melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  memang  bukanlah    sebuah kejahatan. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perbuatan  tersebut  dapat  dihukum.  Akibatnya  sering  terjadi  kesewenang- wenangan  dari  satu  pihak    yang  pada  akhirnya  bisa  merugikan  pihak  lainnya, bahkan  bisa  juga  merugikan  keduanya.  Hal  ini  selain  bertentangan  dengan  nilai dan  norma  dalam  masyarakat,  juga  bertentangan  dengan    nilai  yang  terkandung dalam  ajaran  Islam.  Mendapati  kenyataan    tersebut,    negara  diharapkan  dapat berperan  serta  dalam  upaya  memberikan  keadilan  serta  kepastian  hukum  dengan membuat  sebuah  regulasi  yang  didalamnya  memuat  ketentuan  yang    tidak berbenturan satu sama lain.
Dalam  ajaran  Islam,  secara  tekstual  memang  tidak  ada  keharusan memberlakukan  hukum  melalui  legislasi.    Namun  menurut  kaidah Ushul  Fiqih: “sesuatu  yang  mubah  itu  bisa  menjadi  wajib,  jika  manfaat  yang  diberikan  oleh sesuatu itu lebih besar untuk memberikan jalan utama bagi terlaksananya sesuatu yang  diperintahkan”.  Atas  dasar  itu,  jika  untuk  efektivitas  hukum  Islam  di Indonesia  diperlukan  campur  tangan  pemerintah,  maka  legislasi  merupakan kebutuhan yang urgen. 90
Fikih  merupakan  hukum-hukum  syar’i  yang  bersifat  teknis  praktis  yang dikaji  dan  digali  dari  sumbernya  yang  asli  berupa  hukum  dasar  yaitu  Al-Quran dan  Hadis  Nabi.  Untuk  mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  umat  manusia, diperlukan  suatu  lembaga  yang  disebut siyasah  syar’iyah.  Siyasah  syar’iyah didefinisikan  sebagai  kewenangan  pemerintah  untuk  melakukan  kebijakan  yang menghendaki  kemaslahatan  melalui  aturan  yang  tidak  bertentangan  dengan agama.
Hukum  bukan  hanya  memperhatikan  subjeknya,  tetapi  sekaligus  objeknya. Subjek hukum harus memenuhi syarat-syarat fisik psikalnya, sedangkan objeknya tidak  mutlak  demikian.  Komponen  yang  menguatkan  hukum  dan  mengabadikan hukum  sebagai  panglima  bagi  tegaknya  keadilan  dan  persamaan  hak  serta kewajiban adalah 91 :
a. Adanya  hukum  berupa  ajaran    yang  bersumber  dari  agama  yang  dianut  oleh masyarakat,
b. Adanya hukum yang berbentuk norma sosial yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat lokalnya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penerapan  sanksi  dalam  proses penegakan hukum  terkait perceraian di luar pengadilan tidak bisa dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana tidak ada satu perbuatan  yang  dapat  dihukum  sebelum  ada  undang-undang  yang  mengaturnya. Artinya  pendapat  ahli  Fikih  terkait  perceraian  di  luar  pengadilan,  meski
89 Ibid., hlm.75
90 Muhammad Daud Ali, Op.Cit., hlm. 170 91 Muhammad Syukri Albani Nasution, O p.Cit., hlm. 81
merupakan hasil ijtihad para ulama, namun merupakan bagian dari hukum Islam, yang tetap bisa dipedomani dan diikuti oleh umat Islam.
Peran  serta  negara  dalam  proses  penegakan  hukum,  terlihat  dari  lahirnya lembaga-lembaga untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga yang didalamnya  terdapat  aturan  hukum  demi  mencipakan  tujuan  negara  yang  sejalan pula dengan tujuan hukum Islam. Sebagai contoh, adanya Kantor Urusan Agama (KUA)  serta lembaga-lembaga zakat  yang semuanya menegaskan turut andilnya negara dalam pelaksnaan hukum Islam di Indonesia.
Sejalan  dengan  tujuan  Syariat  Islam,  maka  pencapaian  yang  dikehendaki adalah terciptanya ketertiban dan kepastian yang menuju pada keadilan bagi umat Islam.  Segala  sesuatu  yang  dilakukan  di  muka  bumi  ini  tidak  lain  untuk tercapainya  keadilan. 92 Negara  indonesia  mengakui  keberadaan  hukum  Islam sebagai  bagian  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  oleh  karenanya,  dalam penerapan hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam.

## D. Kesimpulan
1. Perceraian  di  luar  pengadilan  menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 Tentang  perkawinan  berakibat  tidak  sah  secara  hukum,  sebab  tidak  dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak. Perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang  dilakukan di depan sidang pengadilan  dengan  alasan-alasan  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sebab  perceraian  yang  dicatatkan  negara,  selain  bertujuan agar  tercipta  tertib  administratif,  juga  untuk  memberikan  keadilan  serta perlindungan  hukum bagi kedua belah pihak. Perceraian menurut pendapat ahli  fikih  tidak  mensyaratkan    harus  dilakukan  di  depan  pengadilan,  sebab perceraian yang terjadi di luar pengadilan, tetap dipandang sah secara agama Islam.  Sahnya  suatu  perceraian  menurut  pendapat  ahli  fikih  ialah  jika terpenuhinya  rukun  talak.  Syariat  dan  fikih  berbeda.  Ketentuan  hukum syariat  tidak  bisa  berubah  sebab  ketentuannya  berasal  Allah,  sedangkan fikih  merupakan  hasil  pemikiran  manusia,  yang  dapat  berubah  sepanjang tidak  bertentangan  hukum-hukum  Syariat.  Sedangkan  pendapat  ahli  fikih merupakan  hasil  pemikiran  para  fuqaha  yang  dapat  berubah  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Hukum  fikih  boleh  dinterpretasikan  secara  bebas oleh ahli fikih sejauh tidak bertentangan dengan Syari’at.
2. Penegakan  hukum  oleh  negara  tidak  hanya  menyangkut  pemberian  sanksi, akan  tetapi    juga  sumbangsih  atau  peran  serta  negara  dalamdengan dibentuknya  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  masalah  hukum keluarga, misalnya  Kantor Urusan Agama, lembaga zakat,  dan sebagainya.
Kesemuanya  demi  tercapainya  tujuan  negara  yaitu  keteraturan,  kepastian dan  keadilan,  yang  pada  akhirnya  bermuara  juga  pada  satu  tujuan  hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat. Negara belum bisa memberikan sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan, sebab tidak ada ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menjelaskan  bahwa  melakukan
92 Iman Jauhari, Op.Cit., hlm.23
perceraian  di  luar  pengadilan  merupakan  kejahatan  yang  bisa  dihukum, sebagaimana asas legalitas dalam hukum pidana bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dihukum sebelum ada ketentuan yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alperdorn,  L.J.  Van, Pengantar  Ilmu  Hukum, Cetakan  ke  29,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 2018
Anshary,  HM. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka      Pelajar, 2010.
Az-Zuhaili,  Wahbah, Fiqih  Imam  Syafi’i    Mengupas  Masalah  Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan  Hadist Jakarta: Almahira, 2012
------- Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011
Dellyana, Shanty, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988 Djazuli, Ahmad, Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar , Bandung: Orba Sakti, 1991
Efendi,  Satria. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana, 2004 Harahap,  M.Yahya. Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Jauhari, Iman, Kapita Selekta Hukum Islam , Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2007
-------- Buku Ajar Hukum Islam , Medan: Perdana Publishing, 2012
Ka’bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999 Kusumatamadja,  Mochtar, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Bina Cipta L Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  cet.  III,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010
Lubis,  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014 M.  Jakfar,  Tamizi, Poligami  dan  Talak  Liar  Dalam  Perspektif  Hakim  Agama  di Indonesia , Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007. Madjid,  Nurcholish. Islam  Doktrin  dan  Peradaban, Cet  1,    Jakarta:  Yayasan Wakaf  Paramadina, 1992
Manan,  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
-------- Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
Mazkur,  Muhamad  Salam, al-Qada’  fi  al-Islam, Alih  bahasa  Imron  AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1990
Mertokusumo,Sudikno, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Yogyakarta:  Citra Aditya Bakti, 1993
Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani, Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2014
Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
Qaradhawi, Yusuf,  Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita, Surabaya:  Jabal,
2006
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru
Rasjidi,  Lili  dan  IraThania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  Dan  Teori  Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
Rifai, Mohd. Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang : CV.Toha Putra, 1978
Sabiq, Sayyid , Fiqh Al Sunnah, Bandung: PT. Al Ma’arif, 1994 -------- Fiqh Sunnah juz II , Kairo : Jumhuriyah Mesir Al-Arabiyah, 1999 Saebani Beni Ahmad. Fiqh Munakahat Jilid 1 , Bandung: Pustaka Setia, 2001
-------- Fiqh Munakahat Jilid 2, Bandung: Pustaka Setia, 2001 Simanjuntak,  P.N.H., Pokok-Pokok  Hukum  Perdata    Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka Djambatan, 2007
Singarimbun,  Masri  dan  Sofian  Effendi, Metode  Penelitian  Survey, Jakarta: LP3ES
Soekamto,  Soerjono, Pengantar  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Bhratara  Karya Aksara, 1977
-------  Teori  Sosiologi  Tentang  Pribadi  Dan  Masyarakat, Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1998
-------  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2012
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 Subagio  dan  SlametSupriatna, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum, Jakarta:  Alumni Pressindo.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , cet-ke-XV, Bandung : Alfabeta, 2012
Sumarso, Siswantoro, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
Syafi’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 1991 Syaltut, Mahmud, al-Islam  ‘Aqidah wa Syari’ah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966 Syarifuddin,  Amir, Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993
------- Hukum Perkawinan Islam di Indonesi a, Jakarta: Prenada Media, 2007
Wahab Khallaf, Abdul, Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001
Ziauddin, Sardan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Bandung: Mizan, 1996.

## B. ARTIKEL
Rahardjo,Satjipto,    “Indonesia  Butuhkan  Penegakan  Hukum  Progresif” Kompas (15 Juni 2002)

## C. MAKALAH
Rahardjo,  Satjipto, “ Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan)”,  Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004

## D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama, UU Nomor 50 Tahun 2009 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan , UU Nomor 1 Tahun 1974 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## E. KAMUS
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:    Balai Pustaka, 2001, hlm.517 Ensiklopedi Islam

## F. INTERNET
Pramesti  ,Tri  Jata  Ayu,  “Apa  Perbedaan  Peradilan  dan  Pengadilan?” http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbedaan-peradilan-dengan- pengadilan/ Diunduh 18 Januari 2019