Pengaruh Perubahan Bentuk Badan Hukum dari... (Wafrotur Rohmah dan Hartono)

## PENGARUH PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUM MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

## Wafrotur Rohmah dan Hartono
Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 psw 130

## ABSTRAK
enelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan tingkat P pendapatan akibat adanya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perum menjadi Persero. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada PT. Pos Indonesia (Persero), dengan populasi sebanyak 11 Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) dan diambil sampel sebanyak 5 Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero), dengan menggunakan tehnik Non Random Sampling. Pengambilan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan interviu, teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda mean dengan teknik t test.
Untuk menguji hipotesis digunakan t test, dengan menggunakan t  tabel pada level of significance 0,05 diperoleh sebesar 2,776 dan t  hitung  sebesar –0.331. Dari hasil perhitungan ini di peroleh hasil bahwa perubahan bentuk Badan hukum dari Perum menjadi Persero tidak mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan, yang dapat dibuktikan dengan –2,776 £  -0.331 atau £ 2.776 yang berarti Ho diterima.
Kata kunci : Perum, Perseroan Terbatas, Pendapatan.

## PENDAHULUAN
Diantara perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Perum, salah satunya adalah Perum Pos dan Giro. Sejak berdirinya Pos Indonesia, jasa pelayanan pos selalu mem- berikan pelayanannya secara universal. Pe- layanan pos ini sangat strategis bagi persatuan dan kesatuan bangsa, betapa tidak pelayanan pos merupakan pelayanan yang menyampai- kan amanat dari satu orang kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian peranan pos dalam membuka isolasi dan jembatan menjadi sangat penting, begitu
pentingnya sehingga pos benar-benar dekat dihati masyarakat. Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin semarak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis, agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam usaha peningkatan efisiensi kinerja pelayanan pos, adalah pada akhir tahun 1995 pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Pos Indonesia berupa pengalihan bentuk Badan Hukum dari Perum menjadi Persero (PT).
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 2, Desember 2012: 125-134
Perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dimaksudkan untuk melakukan pembenahan dan reformasi secara menyeluruh, yang dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan disegala bidang dengan memberikan pela- yanan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga peranan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga pelayanan jasa dibidang komunikasi dapat ditingkatkan, termasuk usahanya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai badan usaha milik Negara, tetapi tidak me- ninggalkan misi sosialnya.
Bentuk perusahaan berikut adalah bentuk perusahaan yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan pemerintah di Indonesia, meliputi:

## 1. Perusahaan Umum (Perum)
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 27 Desember 1967 me- nyatakan, “bahwa kegiatan usaha Perum terutama ditujukan untuk melayani kepen- tingan umum baik kepentingan dibidang produksi, distribusi maupun konsumsi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi” (Christine S.T Tansil, 1985 :119). Revrisond Baswir (1997:18) memberikan definisi mengenai Perusahaan Umum Negara bagi Perusahaan Negara yang mempunyai ciri- ciri sebagai berikut :
1. Bersifat melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
2. Berstatus melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah.
4. Seluruh modalnya merupakan milik negara yang diambil dari kekayaan negara yang dilepaskan dan tidak terbagi dalam saham-saham. Karena modal tidak dibagi-bagi atas saham, maka Perum tidak dimungkinkan kerja sama dengan perusahaan asing dalam bentuk
patungan ( Joint Venture ) yang dimungkinkan hanya kerja sama dengan modal asing dengan bentuk bagi hasil ( Production Sharing ) dan kontrak karyawan ( Manajemen Contracts ). Kedua perusahaan yang bekerja sama tersebut tetap berdiri sendiri.
2. Perseroan Terbatas ( PT )
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 dalam pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas dengan rumusan sebagai berikut :
Perseroan Terbatas yang selanjutnya di- sebut Persero adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melaku- kan kegiatan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan meme- nuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang no. 1/1995 serta pera- turan pelaksanaannya (Ahmad Yani dan Gunawan, :1997:7).
Kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak berten- tangan dengan peraturan perundang- undanngan keterlibatan umum dan atau kesusilaan. Menurut Peraturan Pemerintah RI  Nomor 12 Tahun 1998 menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Persero adalah semua perusahaan yang berbentuk Per- seroan Terbatas dan diatur menurut kitab undang-undang hukum dagang dimana seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh begara dari kekayaan negara yang dipisahkan (Cristine S.T Kansil, 2001:22 )
Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1969 menyatakan bahwa bentuk perusahaan negara dapat dialihkan menjadi Persero apabila telah memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

## Pengaruh Perubahan Bentuk Badan Hukum dari... (Wafrotur Rohmah dan Hartono)
1. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor- faktor produksi menunjukan perbanding- an yang rasional.
2. Telah menyusun neraca dan perkiraan rugi laba sampai saat dijadikan sebagai Persero dengan ketentuan bahwa neraca likui- dasinya diperkirakan oleh direktorat akuntan negara dan disahkan oleh menteri yang bersangkutan. 3. Telah melunasi semua utang-utangnya kepada kas umum negara 4. Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi (Christine S.T Kansil, 1985:136)
Sumarsono, sr (1995: 23) menyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terpisah yang dibentuk berdasar- kan hukum, yang kepemilikannya dibagi dalam saham-saham”. Tujuan dari Perseroan adalah mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan faktir-faktor secara efisien.
Soedjono Dirjosiswo (1997:120) mem- berikan definisi antara Perum dan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut : Perusahaan Umum:
1. Melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan.
2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.
3. Pada umumnya bergerak pada bidang jasa.
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri.
5. Dapat menuntut dan dapat dituntut serta hubungan hukumnya diatur dalam hukum perdata.
6. Dalam perum tidak ada modal swasta maupun asing.
7. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum.
8. Dipimipn oleh suatu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
9. Kebijakan di bidang keuangan harus mendapat persetujuan dari menteri.
10. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan negara.

## Perseroan Terbatas:
1. Berdasarkan badan hukum perdata.
2. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
3. Makna usaha memupuk keuntungan.
4. Modal keseluruhan atau sebagian adalah milik nebara.
5. Usahanya berdiri sendiri untuk mencari keuntungan tanpa memperoleh fasilitas negara.
6. Dipimpin oleh direksi yang mempunyai keahlian di bidang Persero.
7. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.
8. Pengangkatan direksi diatur berdasarkan kemampuan dan keahlian.
9. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.
10. Keuntungan tergantung dari besarnya modal yang dimiliki.
Adapun kelebihan yang dimiliki PT di- bandingkan dengan Perum khususnya yang menyangkut dari adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan Terbatas pada PT. Pos Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Bahwa PT merupakan asosiasi modal yang terbagi atas saham-saham, sehingga pe- menuhan akan kebutuhan modal akan mudah terpenuhui dengan jalan penju- alan saham-saham tersebut.
2. Peraan pemerintah tidak lagi sebagai pe- milik modal tunggal yang berwenang sebagai pengambil kebijakan perusahaan sebagaimana kedudukannya dalam Perum, namun hanya sebagai pemilik atau pemegang saham. 3. Setelah adanya perubahan bentuk menjadi PT, perusahaan akan mempunyai ke-wenangan yang lebih luas dalam me- nentukan kebijakan-kebijakan sendiri
tanpa adanya dominasi pemerintah seperti yang terjadi saat masih berbentuk Perum.
4. Sejak menjadi persero PT. Pos Indonesia tidak lagi menerima subsidi dari pemerin tah. Hal ini tentunya akan menuntut kemandirian dari perusahaan, sehingga akan menjadi cambuk bagi peningkatan kreativitas dan profesional manajemen.

## 3. Pendapatan
Di dalam kepustakaan akutansi ditemu- kan dua pendekatan terhadap konsep pendapatan satu diantaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan dan lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. Dari pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa.
Pendekatan FSAB dalam Statement of
Financial Acconting Consept No. 3 (SFAC 3)
“mendefinisikan pendapatan yang lebih tradisional sebagai arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa” . Statement ABP No. 4 menyajikan pandangan yang komprehensif mengenai pendapatan. Selain penjualan dan jasa, dalam pendapatan dimasukkan sumber-sumber daya selain produk perusahaan, seperti pabrik, peralatan dan investasi.
Menurut PSAK No. 23 tentang akutansi pendapatan, mendefinisikan pendapatan adalah “hasil bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Eldon Hendriksen (1994:164) memberi- kan pengertian pendapatan “sebagai produk perusahaan lebih unggul daripada konsep arus keluar dan konsep arus keluar lebih unggul daripada konsep arus masuk.”
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pendapatan
adalah manfaat yang dihasilkan suatu operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.

## Perubahan Bentuk Hukum Dari Perum
Menjadi Perseroan Terbatas Berkembangnya tuntutan jaman dan semaikn meluasnya era globalisasi, maka PN. Pos dan Giro dituntut harus mampu mengembangkan diri. karena pemerintah tidak dapat mendanai perusahaan ini secara sepenuh, maka dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang pengalihan bentuk dari Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan Perseroan.(Persero), dimana sebagian dana yang diperlukan berasal dari masyarakat yaitu dengan cara ‘mengeluarkan saham’.
Pengesahan ini tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH No. 117 tanggal 20 juni 1995 dan kuasa hukum dari pemerintah yaitu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang didasarkan pada keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi No. 74/
UM.001/MPPT/95 tertanggal 9 Oktober 1995. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan Terbatas ini, apakah akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang ingin dicapai.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggu- nakan metode deskriptif, karena penulis menggambarkan yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan pendapatan dari 11 wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) dari tahun 1990- 2001, sebagai berikut :
1. Wilpos I, meliputi Propinsi D.I Aceh dan
Propinsi Sumatera utara, berkedudukan di Medan.
2. Wilpos II, meliputi Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau, berkedudukan di Padang.

## Pengaruh Perubahan Bentuk Badan Hukum dari... (Wafrotur Rohmah dan Hartono)
3. Wilpos III, meliputi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, berkedudukan di Palembang.
4. Wilpos IV, meliputi propinsi DKI Jakarta,
Dati II Kabupaten/Kodya Bogor, Dati II Kabupaten/Kodya Tangerang, Dati II Kabupaten/Kodya Bekasi, berkedudukan di Bekasi.
5. Wilpos V, meliputi Propinsi Jawa Barat tidak termasuk Dati II Bogor, Dati II Tangerang, berkedudukan di Bandung.
6. Wilpos VI, Meliputi Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, berkedudukan di Semarang.
7. Wilpos VII, meliputi Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya 8. Wilpos VIII, meliputi Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Denpasar 9. Wilpos IX, meliputi Propinsi Kalimantan, berkedudukan di Banjarbaru.
10.  Wilpos X, meliputi seluruh Propinsi
Sulawesi, berkedudukan di Ujung Pandang.
11. Wilpos XI, meliputi Propinsi Maluku, dan Irian Jaya, berkedudukan di Jayapura.
Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah laporan pendapatan dari 5 wilayah PT. Pos Indonesia ( Persero ) dari Tahun 1990- 2001 antara lain adalah :
1. Wilpos IV Jakarta (mewakili daerah Jabotabek)
2. Wilpos V Bandung (mewakili daerah Jawa
Barat)
3. Wilpos VI Semarang (mewakili daerah Jawa Barat) 4. Wilpos VII Surabaya (mewakili daerah Jawa Timur) 5. Wilpos VIII Denpasar (mewakili daerah Bali, NTT, dan NTB)
Tehnik Sampling menggunakanh metode non random sampling secara sub area sampling . Karena PT. Pos Indonesia (persero) tersebar di
seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam 11 wilayah Pos (Wilpos), dimana dari masing- masing wilayah pos (Wilpos) terbagi lagi dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut terbagi lagi dalam beberapa Kantor Pos Pembantu (KPP). Dan metode pengumpulan data yang digu- nakan dokumentasi dan interviu. Dalam penelitian ini peneliti mengguna- kan analisis, yaitu angka indeks dan uji beda mean.
1. Angka Indeks
Angka indeks merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan di dalam nilai suatu variabel atau di dalam nilai-nilai sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain. Menurut MC Maryati (2001:103) ada tiga macam angka indeks yang biasa di gunakan dalam bidang ekonomi dan perekonomian antara lain adalah : indeks harga ( price index ), indeks jumlah ( quantity index ), dan indeks nilai ( value index ). Dalam penelitian ini peneliti mengguna- kan angka indeks harga. Adapun rumus yang digunakan, menurut Amudi Pasaribu (1983: 508) adalah:
∑ ∑ τ τ = d h d h Ih 0 0
Keterangan: h τ : pendapatan pada tahun tertentu h o : pendapatan pada tahun dasar d
τ τ
d d 0 0
: nilai kurs pada tahun tertentu d o : nilai kurs pada tahun dasar
Angka indeks ini di gunakan untuk me- nyatakan realisasi pendapatan tahun-tahun tertentu di dalam pendapatan dari tahun yang menjadi tahun dasar, hal ini dilakukan untuk memenuhi uji beda mean dengan teknik t test, dan untuk mengetahui realisasi perubahan pendapatan yang sebenarnya terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero).
Sebelum data diolah lebih lanjut maka perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk menguji asumsi yang diambil itu benar atau menyimpang.
Uji Beda Mean Uji beda Mean dalam hal ini digunakan untuk membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding, untuk menge- tahui apakah dua variabel yang independen ini sama atau berbeda. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan
terhadap peningkatan pendapatan, dilakukan dengan teknik t test.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini data yang di data yang dikumpulkan meliputi: 1). Besarnya pendapatan yang diperoleh pada saat perusahaan berbentuk Perum dari tahun 1990-1995, 2). Pendapatan yang diperoleh pada pasca perubahan dari tahun 1996-2001. 3). Nilai kurs tengah dari tahun 1990-2001
Tabel  1: Data Pendapatan Perum, Persero, dan Nilai Kurs Tengah PT. Pos Indonesia (Persero)
Tahun 1990-2001 (dalam ribuan)
* Sumber dari laporan pendapatan 5 wilayah Pos Indonesia (Persero) * Bank Indonesia, Tahun 2001, “Statistik Ekonomi dan Niaga” Biro Pusat Statistik Perhitungan Angka Indeks (sebagai contoh)
Pendapatan Tahun Wilpos Jakarta Wilpos Bandung Wilpos Semarang Wilpos Surabaya Wilpos Denpasar Nilai Kurs Tengah 1990  1.525.467 1.367.750 1.825.726 1.875.905 1.945.215  1.901 1991  1.962.354 2.017.070 2.075.974 2.109.782 2.549.362  1.991 1992  2.067.762 2.187.605 2.226.914 2.342.662 2.875.225  2.026 1993  2.165.267 2.388.387 2.393.624 2.481.555 3.105.765  2.100 1994  2.308.505 2.547.210 2.570.506 3.526.914 3.225.070  2.200 1995  2.338.750 2.541.157 3.638.182 3.540.719 3.638.456  2.308 1996  2.548.964 2.922.782 3.845.605 3.787.974 4.416.149  2.383 1997  4.728.360 5.754.771 5.786.270 5.952.731 6.495.271  4.650 1998  7.697.993 9.161.859 8.251.616 8.790.028 8.543.781  8.025 1999  7.291.946 9.848.043 8.319.153 8.837.610 7.596.226  7.100 2000  8.790.695 9.984.973 9.771.949 8.975.728 8.611.355  8.870 2001  10.109.935 10.421.904 10.213.142 10.107.373 9.948.867  10.250 Angka indeks ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pendapatan dari 5 Wilayah Pos Indonesia (Persero) sebelum pasca perubahan dan
setelah pasca perubahan jika dihitung terlebih dahulu dengan kurs tengah sebagai berikut:
Pengaruh Perubahan Bentuk Badan Hukum dari... (Wafrotur Rohmah dan Hartono)
Tabel 2: Perhitungan Angka Indeks Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta (dalam ribuan)
066 . 852 . 1 79 . 0 750 . 388 . 2 79 . 0 901 . 1 750 . 338 . 2 2308 467 . 525 . 1 1990 xd h xd h IHn o t i o = × = = × × = = * Tahun 1995 dijadikan sebagai tahun dasar Tahun Pendapatan  Kurs
Tengah Indeks Pendapatan Rata-rata 1990 1.525.467  1.901  1.852.066 1991 1.962.345  1.991  2.274.793 1992 2.067.762  2.026  2.314.450 1993 2.165.267  2.100  2.329.920 1994 2.308.505  2.200  2.421.830 1995 2.338.750  2.308  2.338.750 2.255.302 1996 2.548.964  2.383  2.468.740 1997 4.728.360  4.650  2.346.863 1998 7.697.993  8.025  2.213.952 1999 7.291.946  7.100  2.575.190 2000 8.790.695  8.870  2.287.364 2001 10.109.935  10.050 2.276.462 2.361.429 Dari hasil perhitungan angka indeks tersebut diatas, maka pendapatan dari 5 Wilayah Pos Indonesia (Persero) tersebut menjadi sebagai berikut :

## Tabel 3: Data Pendapatan Perum, Persero setelah Perhitungan Angka Indeks
PT. Pos Indonesia (Persero) Pendapatan Tahun Wilpos Jakarta Wilpos Bandung Wilpos Semarang Wilpos Surabaya Wilpos Denpasar 1990  1.852.066 1.660.580 2.216.610 2.277.532 2.361.680 1991  2.274.793 2.338.220 2.406.503 2.445.694 2.955.262 1992  2.314.450 2.448.690 2.492.588 2.622.145 3.218.280 1993  2.329.920 2.624.950 2.632.706 2.727.347 3.413.380 1994  2.421.830 2.672.260 2.696.700 3.700.053 3.414.864 1995  2.338.750 2.541.157 3.638.182 3.540.719 3.638.456 1996  2.468.740 2.830.793 3.724.573 3.668.755 4.277.160 1997  2.346.863 2.856.346 2.817.980 2.954.602 3.223.890 1998  2.213.952 2.634.962 2.373.175 2.528.023 2.457.202 1999  2.575.190 3.201.307 2.704.310 2.872.846 2.469.321 2000  2.287.364 2.598.120 2.542.690 2.335.510 2.240.700 2001  2.276.462 2.346.708 2.300.700 2.275.885 2.240.190
Dari data tersebut dapat ditarik kesim- pulan bahwa peningkatan pendapatan pada saat berbentuk Perum pada 5 Wilayah Pos Indonesia (Persero) cenderung terus menga- lami kenaikan dibandingkan dengan pasca perubahan dimana perubahan pendapatan cenderung berfluktuasi.
Sebelum data diolah maka perlu dilakukan uji persyaratan dengan menggunakan uji normalitas, untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas diatas adalah:
1. Untuk uji normalitas pendapatan menurut Perum (X 1 ) diperoleh nilai tertinggi sebesar 0.1852.
2. Untuk uji normalitas pendapatan menurut Persero (X 2 ) diperoleh nilai tertinggi se- besar 0.2514. Dari  perhitungan  selanjutnya  diuji dengan  L  tabel,  diperoleh  0.337  oleh karena L hitung < L tabel maka data tersebut memenuhi standar distribusi normal.

## Analisis Data
Uji Beda Mean Yaitu membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding, untuk menge- tahui apakah dua variabel yang independen ini sama apa atau berbeda. Juga untuk menge- tahui ada atau tidaknya pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dalam usaha peningkatan pendapatan. Uji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : 1. N = 5 dengan taraf nyata a = 0.50 besarnya t tabel ta/ 2 : n-1 = t 0.025 : 5-1 = 2.776 2. Pengujian
Ho diterima apabila –2.776 ≤ t hitung 2.776 H1 ditolak apabila t hitung > 2.776 atau t hitung < -2.776
3. Perhitungan t = -0.031 Karena –2.776 -0.031 2.776 maka Ho diterima artinya bahwa tidak ada pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dalam usaha peningkatan pendapatan.

## Pengaruh Perubahan Bentuk Badan Hukum dari... (Wafrotur Rohmah dan Hartono)
1. Pendapatan pada saat perusahaan berben- tuk Perum 5 laporan pendapatan Wilayah Pos yang telah dianalisis yang terlebih dahulu dihitung dengan angka indeks menghasilkan bahwa pendapatan selama 6 tahun dari 1990 – 1995 cenderung terus meningkat hal ini disebabkan dengan kondisi perekonomian yang cukup stabil, yang dapat dilihat dari kenaikan kurs yang cukup stabil, sehingga perusahaan mudah dalam menjalankan usahanya. 2. Pendapatan pada saat perusahaan berben- tuk Perseroan, dari laporan pendapatan 5 wilayah pos yang telah dianalisis, yang terlebih dahulu dihitung dengan angka indeks diperoleh hasil bahwa mulai tahun 1997 realisasi pendapatan dari 5 wilayah PT. Pos Indonesia setelah adanya peruba- han bentuk hukum adalah berfluktuasi. Hal ini dikarenakan kondisi politik dan ekonomi yang kurang mendukung dunia bisnis, yang dapat sulit untuk memprediksi keadaan dunia bisnis. Kondisi Negara mengalami krisis ekonomi.
3. Dari hasil analisis diatas diperoleh dan dihitung –0.031, maka Ho diterima, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari perum menjadi persero dalam usaha peningkatan pendapatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis pengaruh perubahan bentuk badan hukum terhadap pendapatan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Perubahan bentuk badan hukum dari
Perum menjadi Persero, belum menggam- barkan dampak yang menguntungkan, hal ini karena penerimaan pendapatan pada saat perusahaan berbentuk Perum lebih baik dari pada perusahaan pasca perubahan. b. Meskipun pendapatan perusahaan pasca perubahan masih berfluktuasi namun perusahaan masih mampu dalam usaha meningkatkan pendapatannya, walaupun masih belum optimal. Dimana meningkat- nya pendapatan tersebut disebabkan karena adanya perubahan bentuk hukum yang berarti perubahan pola manajemen dalam perusahaan. c. Belum maksimalnya pendapatan yang dicapai perusahaan setelah pasca peru- bahan disebabkan karena keadaan dunia ekonomi dan politik yang tidak mendu- kung dunia usaha dan juga karena Pos Indonesia baru melakukan pembe-nahan awal setelah adanya perubahan, sehingga pelayanan terhadap konsumen terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Yani dan Gunawan, Tahun 1999, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas . Jakarta: PT. Grafindo Rajawali Perdana.
Amudi Pasaribu, Tahun 1983, Pengantar Statistik , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Christie S.T Kansil, Tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid I . Jakarta: Aksara Baru.
____________, Tahun 1985, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia . Jakarta: Aksara Baru.
Eldon Hendriksen, Tahun 1994, Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid I . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 2, Desember 2012: 125-134
Hadari Nawawi, Tahun 1990, Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid I . Jakarta: University Press.
IAI, 1999, Standar Akuntansi Keungan Buku Satu . Jakarta: Salemba Empat.
MC. Maryati, Tahun 2001, Statistik Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Pandji Anoraga, Tahun 1995, BUMN, Swasta dan Koperasi . Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
Revrison Bawsir, Tahun 1997, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia : Penerbit CV Mandar Maju.
Soemarso, S.R, Tahun 1995, Akuntansi Suatu Pengantar . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Sudjana, Tahun 1992, Metode Statistik . Bandung: Tarsito
Sutrisno Hadi, 1992, Statistik II . Yogyakarta: Andi Offset.