Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

## Siti Asisah dan Nurhayati

## Abstract
Social reintegration is the process of establishing new norms and values for people with social problems in prisons. This article discusses the understanding of how Social Reintegration Programs for Correctional Prisoners program, especially to drug cases. The research conducted using a qualitative descriptive approach. The primary data derived from interview results combined with other printed documents. The results of this study indicate that the Social Reintegration Program has a potential to play a role in reducing overcapacity in the prisons, but its implementation still requires development. In addition, there is still a negative stigma labelled by the community to the prisons inhabitants in addition to inadequate facilities, infrastructure and budget as well as a lack of skills owned by the targeted citizens when out of prisons.
Keywords: General election, people with disabilities, disability rights, voters.

## Pendahuluan
Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan contoh institusi dimana proses reintegrasi sosial berlangsung, yang merubah status orang bebas menjadi tahanan, seorang narapidana akan mengalami proses resosialisasi (resocialization) yang didahului dengan proses desosialisasi (desocialization) dimana seseorang mengalami “pencabutan” diri yang dimilik- inya, sedangkan dalam proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yang baru. Proses desosial- isasi dan resosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung, sebagaimana yang dise- butkan oleh Goffman sebagai institusi total (total institutions) yang dikutip oleh Sunarto (2004, 29) . Dengan kata lain, seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus menanggalkan pakaian kebebasan dan menggantinya dengan seragam tahanan, berbagai kebebasan yang semula dinikmatinya dicabut, kepemilikian pribadi disita atau disimpan oleh penjaga, dan namanya mun- gkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor. Setelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak terhadap citra diri serta harga diri ini, WBP kemudian menjalani resosialisa- si, yaitu dididik untuk menerima aturan dan nilai baru untuk mempunyai diri yang sesuai dengan keinginan masyarakat (Kamanto Sunarto, 2004, 30).
Berdasarkan integrasi data di Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) dari Lapas dan Ru- tan seluruh Indonesia, terdapat peningkatan yang signifikan penghuni Lapas dari 31 Desember 2011 dengan 136.145 penghuni, setahun kemudian 31 Desember 2012 bertambah menjadi 150.592. Akhir 2013 berjumlah 160.061 orang dan per Juli 2014 sebanyak 167.163 penghuni. Terjadi peningkatan isi Lapas/Rutan dalam kurun waktu 2,5 tahun, isi keduanya bertambah lebih dari 31 ribu. Sementara kapasitas yang tersedia di 463 Lapas/Rutan se-Indonesia hanya mampu menampung 109. 231 orang. Ini berarti, terdapat 167.163 orang berdesakan dibandingkan kapasitas ruang sebesar 109. 231. Den- gan kata lain, ada kelebihan kapasitas ( over crowded ) sebesar 53% (Ditjen PAS, 2014).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh salah satu redaksi surat kabar dari Direktorat Pem- binaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan (Binapiyantah) Ditjen PAS dapat dilihat perbandingan penghuni masuk dan keluar Lapas dalam tabel berikut:
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Tabel Perbandingan Penghuni yang Masuk dan Keluar Tahun Masuk Keluar 2012 108.807 41.225 2013 135.826 90.795 2014 (Akhir Agustus) 88.662 75.147
Sumber: Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan (Binapiyantah) Ditjen PAS
Selain itu, cenderung signifikan bila dilihat antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bebas murni dengan bebas setelah mengikuti program pembinaan dimana yang terakhir menun- jukkan tendensi penurunan seperti terlihat tabel di bawah .

## Tabel Perbandingan Penghuni Bebas Murni dan Bebas Pembinaan Luar Lapas
Tahun Bebas Murni Bebas Remisi PB/CB/CMB Total 2012 5.109 (12%) 3.165 ( 8%) 32. 951 (80%) 41.225 2013 38.216 (42%) 3.221 ( 4%) 49. 358 (54%) 90.795 2014 (Akhir Agustus) 44.133 (59%) 4.205 (5%) 26. 809 (36%) 75.147
Sumber : Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan (Binapiyantah) Ditjen PAS
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa angka yang bebas murni semakin tahun semakin bertambah, disisi lain persentase penghuni yang bebas karena program pembinaan jumlahnya sema- kin menurun. Sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dianggap berhasil bila saat bebasnya melalui tahapan pembinaan luar lapas. Data ini menunjukkan kelebihan kapasitas ( over crowded ) diindikasikan sebagai akar persoalan selama ini yang membebani Lapas/Rutan dan menurunnya prosentasi keberhasilan Program Reintegrasi Sosial.
Selain itu, jumlah narapidana sebagai tahanan kasus narkotika mendominasi penghuni Lapas/Rutan seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 47.231 orang, artinya lebih dari 30% dihuni nara- pidana dengan kasus narkotika. Diantara jumlah tersebut, yang tergolong narapidana kasus narko- tika murni sebagai pecandu (Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebanyak 18.973 orang menjadi penyumbang terbesar. Salah satu Lapas Khusus Narkotika yang terdapat di Jakarta yaitu Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang misalnya mempunyai kapasitas atau daya tampung sebanyak 1.084 orang, namun kenyataannya per Oktober 2014 jumlah narapidana penghuni di Lapas tersebut sebanyak 2.845 orang. Ini artinya ada kelebihan muatan sebesar 1.761 orang atau dengan kata lain sebesar 162% (Data Lapas, 2014).
Berdasarkan hasil sebuah studi terkait pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Klas IIA Bogor dan peranannya dalam mencegah residivisme, Program Reintegrasi Sosial secara umum bermanfaat untuk Lapas namun masih banyak kekurangan yang terjadi dalam menjalankannya. Stu- di dalam Konteks Persepsi Narapidana dan Residivisme ini menyimpulkan bahwa Lapas Klas IIA Bogor mengalami over crowded dikarenakan jumlah hunian yang sudah melebihi kapasitas yang sebenarnya dan Program Reintegrasi Sosial dapat berpotensi mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lapas. Namun, masih banyak perbaikan dan peningkatan sarana yang diperlukan dalam menjala- ni program reintegrasi. Selain itu perlu penggalangan kerjasama dari berbagai pihak dan monitoring atau pendampingan yang juga harus terus dilakukan (Suseno, 2006).
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Penelitian di Lapas Wanita Tangerang menyimpulkan bahwa bentuk reaksi sosial yang terja- di setelah narapidana wanita keluar dari penjara dengan program reintegrasi sosial adalah pengger- ebekan rumah, menangkap dan menggiring, menjauhi dengan publikasi terhadap bekas narapidana wanita dimana mereka berdomisili. Namun, ada juga yang diterima kembali sepenuhnya menjadi warga masyarakat. Reaksi sosial yang negatif tidak terlepas dari perilaku bekas narapidana wani- ta yang terampil ketika diwawancarai yang berusaha menghilangkan identitas diri, tidak berterus terang serta mencoba menyangkal dirinya telah berbuat kesalahan (Daulay, 2000).
Kesimpulan dari dua studi penelitian di atas adalah bahwa program reintegrasi sosial saat ini bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas di Lapas namun banyak perbaikan yang harus dilak- sanakan, salah satunya adalah adanya partisipasi masyarakat, khususnya perubahan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap WBP yang masih dianggap sebagai penjahat.
Hasil studi literatur di atas menggambarkan bagaimana Program Reintegrasi Sosial beror- ientasi pada kebermanfaatan untuk Lapas, namun belum berorientasi pada kebermanfaatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan agar narapidana juga mendapatkan hal positif dan tidak mendapatkan reaksi sosial yang tidak dinginkan yang diiringi dengan kinerja sistem yang ada.
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dianggap mengganggu perilaku anggota masyarakatnya, sehingga label yang diber- ikan ternyata tidak serta merta memudahkan mereka kembali ke lingkungannya. Salah satu fungsi Lapas Narkotika Cipinang yaitu melakukan pembinaan WBP dan anak didik. Lapas juga melakukan optimalisasi pemberian hak-hak warga binaan yaitu pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam Program Reintegrasi Sosial sebagai upaya dalam melakukan pembinaan di luar Lapas, serta upaya penerimaan yang baik oleh masyarakat sesuai dengan nilai yang dianut.
Penelitian ini fokus pada bagaimana Program Reintegrasi Sosial yang dilakukan oleh Lem- baga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika karena selain sebagai penyumbang beban berat Lapas, juga karena kompleksitas permasalahan narkotika dimana besarnya kecenderungan WBP akan kem- bali ke Lapas setelah bebas. Dan juga persepsi masyarakat terhadap WBP yang cenderung sulit menerima seorang mantan narapidana.
Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana program reintegrasi sosial diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika? Apakah program ini cend- erung berorientasi kebermanfaatan kepada Lapas untuk tujuan mengurangi kelebihan kapasitas? Apakah program reintegrasi sosial berefek pada penerimaan masyarakat terhadap WBP? Apa ham- batan dalam melakukan program reintegrasi sosial? Perbedaan penelitian ini terletak pada narapi- dana narkotika sebagai objek penelitian. Pembahasan selanjutnya membahas metodologi penelitian, dilanjutkan dengan poin Lembaga Pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan dan kerangka teor- itis reintegrasi sosial. Pada bagian selanjutnya, pembahasan atas temuan lapangan dan analisa serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bentuk penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2004, 9-10). Data berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape , dan dokumentasi resmi
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
lainnya.  Data primer diambil dari hasil wawancara sedangkan data sekunder dari dokumen-doku- men lembaga dan akademis. Jenis pendekatan dan design yang dipilih dan dianggap sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti, yaitu untuk menguraikan, memaparkan, dan menggambarkan serinci mungkin Program Reintegrasi Pemasyarakatan Narkotika Klas II. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur No. 170 A, Jakarta Timur dengan waktu kurang lebih selama tiga bulan, berawal dari bulan Oktober 2014 sampai Januari 2015.
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.  Se- lain itu, meskipun bersifat informal, informan dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayannya yang menjadi latar belakang peneli- tian tersebut (Moloeng, 2004. 112).
Sampel informan penelitian ini dipilih secara sengaja berdasarkan pada purposive sampling dimana aspek kenyaman dan kemudahan menjadi pertimbangan utama serta yang sesuai dengan data yang ditujukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, informan yang dipilih oleh peneliti adalah Staff Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, Staff Balai Pemasyarakatan, WBP atau narapidana yang menjalankan masa pemasyarakatannya di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, salah satu keluarga warga binaan dan warga lingkungan tempat tinggal WBP. Kekurangan dari peneli- tian ini adalah jumlah informan selaku WBP dan warga masyarakat sehingga hasil penelitian tidak sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk generalisasi yang matang.
Untuk meningkatkan kualitas data ( truthworthiness ) peneliti memilih metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Su- giono, 2014, h. 401). Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkonfirmasi ulang per- nyataan informan kepada informan lain yang peneliti anggap dapat memberikan informasi dengan objektif. Adapun yang dijadikan informan untuk meningkatkan truthworthiness adalah bekas Warga Binaan Lapas Narkotika yang sedang menjalani program reintegrasi sosial dan staff Lapas Narkoti- ka serta staff Bapas Salemba, oleh karena itu, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moloeng, 2000, h. 330) dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, apa yang dikatakan depan umum dengan pribadi serta hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan jadi dengan cara ini, merupakan cara terbaik karena peneliti dapat me- recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

## Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan
Sebagai sub sistem peradilan, Lapas merupakan ujung tombak institusi implemetatif pem- binaan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) atas dasar asas pengayoman untuk mencapai tujuan menyadarkan narapidana atau anak pidana agar memahami, mereflesikan, menyadari konsekuensi perbuatan mereka, serta membantu agar menjadi warga masyarakat yang baik. Fungsi Lapas juga memberikan pemahaman pentingnya taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, so- sial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Oleh karena itu, selain dari fungsi pemidanaan, Lapas tidak
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP. Lapas mempunyai sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemas- yarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemas- yarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan mas- yarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat ber- integrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota mas- yarakat yang bebas dan bertanggungjawab (UU 12/1995).
Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan WBP (reintegrasi) se- bagai warga yang baik juga memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemun- gkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali WBP yang telah selesai menjalani pidananya. Oleh karena itu pemerintah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 13 mengatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi dan pembebasan bersyarat yang berfungsi sebagai menyiapkan narapidana untuk kembali bersosial dengan masyarakat. Selain hal tersebut, pengaturan syarat-syarat pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43A Peraturan Pemer- intah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
Dalam upaya pembinaan, banyak hal yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyaraka- tan yang berdasarkan arahan dan batasan (sistem pemasyarakatan), serta implementasi kegiatan terstruktur seperti halnya melakukan konseling, psikoterapi, memberikan pelatihan keterampilan, memberikan pendidikan keagamaan, moral, serta sosial. Melakukan penelitian kemasyarakatan un- tuk persidangan, remisi dan pembebasan bersyarat. Upaya dalam melaksanakan amanat undang-un- dang untuk membina WBP agar bisa menjadi masyarakat yang baik, program reintegrasi sosial menjadi penting sebagai proses mewujudkan tujuan undang-undang tersebut.

## Reintegrasi Sosial
Secara umum pengertian dari intergrasi sosial dalam konteks Lapas berawal dari pendeka- tan retributif, lebih pada perspektif pemidanaan. Pada saat ini, pendekatan yang berkembang lebih mengutamakan pendekatan integrative dimana lebih bernuansa humanistik dan memiliki 4 tujuan: a. pencegahan (umum dan khusus), b. perlindungan masyarakat, c. memelihara solidaritas masyarakat, dan d. pidana bersifat pengimbalan dan pengimbangan (Pandjaitan & Kikilaitety, 2007, 28-29).
Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan (Sakidjo, 2002, 8-9). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud 1998), reintegrasi dan reso- sialisasi bisa memiliki makna yang sama, yang menyatakan bahwa reintegrasi sebagai suatu proses penyatuan kembali atau pengutuhan kembali. Padanan definisi reintegrasi dapat ditemukan pada pengertian resosialisasi dimana nenurut KBBI, pengertian resosialisasi adalah pemasyarakatan kem- bali (Depdikbud, 1998).
Secara teoritis, syarat berhasilnya reintegrasi sosial menurut Meyer Nimkoff dan William F.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Ogburn, dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul Manusia dan Masyarakat adalah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, tercapainya konsensus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten (Wahyuni & Yusniati, 2007). Menurut Pramuwito (1996, 81), dalam pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi sosial, maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan agar reintegrasi sosial ini dapat dika- takan berhasil, yaitu: a. bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, b. bimbingan sosial hidup masyarakat, c. Bimbingan Pembinaan Bantuan Stimulan Usaha Produktif (SUP), d. bimbingan usa- ha atau kerja produktif, dan e. penyaluran.

## Temuan dan Analisa
Program reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyaraka- tan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan terpidana narkotika tidak lagi menjadi pecandu ataupun  pengedar  kembali. Perspektif ini sesuai dengan pendapat Setiady (2010), bahwa jika dit- injau dari perspektif pemidanaan yang mencakup hal-hal memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan, dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain. Hal ini menggambarkan pendekatan yang digunakan dalam melihat sistem pemidanaan secara umum di Indonesia (Pandjai- tan & Kikilaitety, 2007).
Tahap integrasi dalam Lapas merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada WBP. Pembinaan ini dilakukan di dalam dan luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subyek yakni warga binaan, petugas kemasyarakatan dan masyarakat. Di dalam Lapas disebut dengan asimilasi sedangkan diluas Lapas dikategorikan sebagai tahap akhir integrasi sosial dengan Pembebasan Bersyarat. Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat merupakan rangkaian dari proses pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan rangkaian reintegrasi sosial. 1
Program reintegrasi dapat dikatakan sebuah proses pemasyarakatan di dalam sebuah sistem pemasyarakatan yang ada di Lapas. Sebuah pendekatan integratif yang melibatkan seluruh stake - holder yang ada di Lapas. Sebagai sebuah sistem kebijakan yang berorientasi pada kebijakan pen- gaturan terkait tahapan reintegrasi WBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Tahapan tersebut terdiri: Pertama, tahap admisi dan orientasi (maximum  security) yaitu masa pengenalan lingkungan yang diberikan ketika WBP menjadi tahanan dan akan menjadi narap- idana. Kedua, pembinaan kepribadian lanjutan (minimum security) yaitu masa pembinaan lanjutan dari tahap pembinaan orientasi/admisi atau 1/3 –1/2 dari masa pidana yang harus dijalani. Ketiga, asimilasi yang dimulai dari masa pidana hingga 2/3 masa pidana. Asimilasi dibagi dua yaitu asim- ilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka (open camp) dan asimilasi dalam Lembaga Pemas- yarakatan. Narapidana yang melakukan proses ini antara lain melakukan kegiatan bekerja untuk kantor-kantor dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang mengajar dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat , tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat (minimum se - curity) Pada masa ini merupakan akhir dari masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Apabila pembinaan dari tahap orientasi hingga asimilasi berjalan dengan baik, dan masa pidana
1 Berdasarkan keterangan papan banner di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
yang dijalani telah 2/3 dijalani atau sedikitnya 9 bulan dilalui, kemudian narapidana diberi pembe- basan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB) (PP Nomor 99 Tahun 2012).
Keseluruhan sitem dan pelaksanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta visi dan misi dari lembaga pemasyarakatan.
Akan tetapi, pemahaman dan kesan yang didapat ketika melakukan wawancara langsung dengan satu sumber internal, dimana reintegrasi sosial dipersepsikan dari tahapan asimilasi serta pembebasan bersyarat. Sedangkan menurut seorang informan internal lain, mengatakan proses reintegrasi sosial dilakukan tiga (3) tahap tanpa menyebutkan tahap pembinaan pada tahap kedua (2). Meskipun melakukan referensi ke peraturan perundang-undangan, informan pertama lebih menitikberatkan pada dua tahapan akhir dari keseluruhan tahapan reintegrasi sosial, yaitu proses asimilasi dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga).
Hal ini mengindikasikan bahwa program reintegrasi sosial sebagian dipahami sebagai se- buah konsepsi proses reintegrasi yang mengutamakan aspek kesiapan WBP untuk bisa berintegrasi dan bersosialisaasi kembali dengan masyarakat dimana tahapan asimilasi dan pembebasan bersyarat menjadi titik tekan fungi pembinaan dalam kerangka reintegrasi sosial. Dengan kata lain, Lapas ti- dak lagi dilihat sebagai sebuah pemidanaan dalam arti sempit (teori absolut atau teori pembalasan) 2 akan tetapi memiliki tujuan yang bersifat sosiologis, ideologis, dan yuridis filosfis. 3
Di sisi lain, dengan jumlah WBP yang besar dibanding kapasitas Lapas, terdapat kemun- gkinan bahwa program-program yang ditawarkan pada tahap kedua, yaitu pembinaan kepribadian lanjutan tidak mencukupi untuk menampung seluruh WBP. Meskipun disebutkan beberapa program yang ada meurut satu sumber, akan tetapi sumber lain mengatakan kemampuan Lapas tidak bisa mengakomodir seluruh program yang dicanangkan secara institusi. Hal ini dikuatkan oleh penuturan informan WBP, yang bahkan mengatakan bahwa tidak banyak pilihan program di tahap asimilasi.

## Asimilasi
Di dalam Lapas, tahap sebelum pembebasan bersyarat disebut dengan asimilasi (Tahap In- tegrasi dengan Masyarakat) dimana WBP diberikan keterampilan serta pendidikan keagamaan/spir- itual guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan melalui pendeka- tan mental (agama, pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, selanjutnya mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keter- ampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi diri mereka dan masyasrakat. Ini be- rarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.
“Bentuk-bentuk reintegrasi sosial yaitu ada asimilasi, yaitu setiap narapidana yang sudah menjalani ½ masa hukumannya dan mengikuti program pembinaan dengan
2 Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia . (Bandung : Alfabeta. 2010). Hal. 52.
3 Gregorius, Aryadi. Putusan Hukum dalam Perkara Pidana . (Jakarta : Universitas Atmajaya. 1995). Hal 25.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
baik juga berkelakuan baik tidak pernah melanggar tata tertib dia dapat mengikuti program asimilasi. Dia bisa belajar berinteraksi dengan masyarakat, menjalani ke - hidupannya sebelum keluar lapas, yaitu bekerja atau sekolah. Bekerjanya bisa ma - cam-macam, kaya yang didepan tuh ada kebersihan lingkungan. Itu napi juga. Bisa juga kerjanya dengan pihak ke-3, pihak ke-3 maksudnya dengan pihak luar seperti perusahaan-perusahaan atau kegiatan perseorangan yang tidak berhubungan den - gan lapas. Tapi tentu saja dengan syarat-syarat.” 4
Tidak semua WBP dapat mengikuti program asimilasi tersebut. Hanya yang benar-benar se- suai syarat saja yang berhak. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi, bahwa pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lain- nya perlu syarat ketat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 5
Dalam pengertian reintegrasi sosial tersebut nampak bahwa pelaksanaan pidana penjara da- lam rangka pemasyarakatan, didalamnya terjadi proses interaksi antara WBP, pembina dan mas- yarakat. WBP diberikan pembinaan di luar Lapas dalam bentuk kerja mandiri atau kerja pada pihak ke-3 tetapi tetap dalam pengawasan Lapas. 6
Proses asimilasi di Lapas melakukan kegiatan bekerja untuk kantor-kantor di dalam Lapas dan mengajar di lingkungan Lapas. Kemudian untuk asimilasi WBP Lapas terbuka semisal kerja bakti bersama lingkungan masyarakat sekitar, kerja mandiri, dan lain-lain. Tahap ini memberi pembinaan secara luas, bukan hanya di lingkungan dalam Lembaga  Pemasyarakatan, tetapi  juga  membaur antara narapidana dengan masyarakat.
Pada  proses  asimilasi  ini  WBP  bisa  belajar  berinteraksi  dengan  masyarakat,  menjal - ani kehidupan seperti sebelum masuk lapas, yaitu bekerja atau sekolah. Bekerjanya bisa macam-macam, kaya yang di depan tuh ada kebersihan lingkungan.  Itu napi juga. Bisa juga kerjanya dengan pihak ke-3, pihak ke-3 maksudnya dengan pihak luar seperti perusa - haan-perusahaan atau kegiatan perseorangan yang tidak berhubungan dengan lapas. Tapi tentu saja dengan syarat-syarat. Sebulan sekali dia harus laporan. Juga tidak boleh melang - gar hukum lagi. Kalau dia melanggar  hukum  pas  lagi  dalam  masa asimilasi, dia akan masuk penjara lagi dan sisa hukuman sebelum dia asimilasi harus dia ikutin kembali. 7

## Pembebasan Bersyarat
Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan selama ke- hilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pada proses ini pembinaan dilaksanakan pada lingkungan masyarakat luas. 8 Pembinaan ini dilakukan di luar lapas dengan minimum security.
4 Wawancara dengan Staff Bimkemasywat, Jakarta 26 November 2014.
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
6 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
7 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
8 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Balai Pemasyarakatan sebagai instansi yang terkait memberikan pembinaan melakukan upaya seperti setelah narapidana mendapatkan pembinaan di dalam Lapas dan juga telah mengh- abiskan masa 2/3 tahanannya maka narapidana berhak mendapatkan pembinaan di luar Lapas, hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan mantan warga binaan untuk dapat kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Pemberian Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerin- tah Nomor 99 Tahun 2012. Lapas dalam hal ini meminta Bapas wilayah tempat penanggungjawab tinggal untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang bertujuan untuk apakah wilayah tempat tinggal warga binaan nanti bersedia menerima atau tidak. 9
Selanjutnya Bapas pun melakukan penilaian ( assessment ) yaitu menggali permasalahan klien untuk kemudian diintervensi. Masalah yang mereka ceritakan kebanyakan adalah sulitnya mencari pekerjaan. Setelah mengetahui permasalahan klien yang kebanyakan adalah mengenai pekerjaan, tahap selanjutnya klien akan mendapatkan bantuan sebagai modal usaha setelah meneri- ma pelayanan di lembaga. Salah satu contohnya adalah melalui latihan dan bimbingan kerja. Keber- hasilan program reintegrasi sosial ini, tergantung pada pembinaan yang baik, tidak hanya partisipasi dari petugas dan WBP itu sendiri, juga harus ada partisipasi dari masyarakat meskipun usaha mena- nam sesuatu yang baru, pasti mengalami reaksi dari beberapa golongan dari dalam masyarakat. 10
Bentuk reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta dalam bentuk pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemas- yarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan keten- tuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.
“Bentuk  reintegrasi sosial  ada  Pembebasan  Bersyarat (PB)  dan CMB (Cuti Menjelang Be - bas). Nah kalau yang ini seringnya pada ikut PB, jarang ada yang CMB. PB itu pembebasan beryarat. Syaratnya dia minimal sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Kaya contohnya ada napi yang udah ketok palu dihukumnya 6  tahun, berarti  2/3  dari  6  tahun  itu  kan  4 tahun. Nah  kalau  sudah  4  tahun  ia boleh keluar dengan syarat-syarat seperti yang sudah saya jelaskan tadi.” 11
Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan internal Lapas menge- nai pembinaan warga binaan.
“Narapidana itu bukan penjahat, mereka hanya salah jalan, tersesat, melanggar ketentuan pidana. Oleh karena itu agar mereka tidak salah jalan lagi, di Lapas ada yang namanya pro - gram pembinaan dengan waktu yang telah di tentukan, baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas mereka bisa belajar satu keterampilan yang dia bisa agar nanti setelah keluar dari Lapas mereka bisa bersosialisasi kembali. Salah satu programnya adalah PB (Pembebasan Bersayarat).” 12
Pembebasan bersyarat yang merupakan hak WBP diatur oleh Kemenkumham berdasarkan PP 99/2012 dimana 1/3 masa tahanan narapidana dijalankan ditengah-tengah masyarakat, oleh kare- na itu harus ada keseimbangan antara warga binaan dan masyarakat agar masyarakat tetap aman dan
9 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
10 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
11 Wawancara dengan staf Bimkesmasywat, 26 Nopember, 2014.
12 Wawancara pribadi peneliti dengan Kasi Binadik, Bapak Diding, Jakarta 4 Desember 2014.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
warga binaan dapat kembali bersosialisasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pembinaan di luar Lapas tersebut bertujuan untuk mengembalikan mantan warga binaan untuk dapat kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat meskipun terkadang ada penolakan dari masyarakat.
Penolakan bisa berpotensi negative terhadap proses intitusionalisasi (Sakidjo, 2002, 9). Di sisi lain, apabila anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka tidak dirugikan dalam ke- hidupan kelompoknya ataupun merasa bahwa keuntungan yang diperoleh darinya lebih besar dari- pada kerugiannya, maka dengan sendirinya WBP berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Astrid, Phill dan Susanto, 1979, 125). Oleh karena itu, faktor pendukung keberhas- ilan reintegrasi WBP di tengah masyarakat dapat dikatakan adanya pertukaran yang setimpal ( exchange theory ), yaitu adanya manfaat yang diterima masyarakat ketika mereka menerima kembali WBP.
Di sisi lain, ini menujukkan peran seorang WBP sangatlah vital dibandingkan peran masyarakat, terlebih jika terlibat Narkoba sebagai sebuah penyakit sosial yang endemic di mata masyarakat karena proses institusionalisasi 13 yang efektif di masyarakat pada intinya terletak pada penyesuaian diri dengan norma, nilai dan keinginan masyarakat. Selain itu, penerimaan atau harapan kesuksesan reintegrasi sosial terletak apabila masyarakat merasa bahwa mereka tidak di- rugikan dalam kehidupan kelompoknya ataupun merasa bahwa keuntungan yang diperoleh darinya masih lebih besar daripada kerugiannya. 14 Dengan sendirinya labeling—pemberian julukan, cap, etiket merek—yang dilakukan masyarakat terhadap WBP paska pembebasan bersyarat akan hil- ang sehingga perilaku penyimpangan primer yang sudah terlanjur dilabelkan oleh masyarakat tidak menimbulkan pengulangan perbuatan penyimpangan sekunder ( secondary deviation ), gaya hidup menyimpang ( deviant life style ) yang menghasilkan suatu karir yang menyimpang ( deviant career ) 15 oleh WBP.
Pernyataan ini sesuai dengan keterangan informan (WBP) yang mengikuti program pembi- naan di luar Lapas yaitu Program Pesantren Terpadu Daarussyifa dimana berperan sebagai  Tamp- ing  (Tahanan  Pendamping) dalam rangka program Pembebasan Bersyarat.
“Yah pengen lebih tau agama lah ikut program di masjid. Terus juga kan kalo ga ikut program saya susah mba kalo mau daftar pb nya. Daftar PB (Pembebasan Bersyarat) kan mesti ikut program dulu.”
Dalam rangka mencapai penerimaan yang efektif, berdasarkan keterangan infroman internal, Bapas memberikan bimbingan keterampilan yang dapat diikuti oleh WBP yang terdiri dari servis hp, sekolah mengemudi, salon, massage, servis AC. 16 Akan tetapi, menurut keterangan WBP selaku informan, secara pribadi tidak mendapatkan program-program yang dimaksud. Hal ini mengindi- kasikan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Lapas untuk memberikan bimbingan keterampilan atau bimbingan kerja atau program yang ada tidak sesuai dengan keinginan WBP.
13 Sakidjo, dkk. Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik. (Jakarta : Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2002) Hal 8-9.
14 Astrid, Phill dan Susanto. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . (Bandung : Bina Cipta. 1979). Hal 125 15 Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004). Hal 179.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
“Dari  Bapas  pusat ga  ada  program  lagi  katanya.  Saya malah  disuruh  nyari pekerjaan sendiri dan setiap bulan harus lapor ke Kejaksaan dan Bapas pusat.” 17
“Dari seribuan klien kita, kita hanya mampu seratusan untuk mengikuti bimker ini. Karena ya itu tadi anggaran kita sangat kurang. ” 18
“tidak bisa semua kita berikan bimbingan to, kita kan punya keterbatasan anggaran. Setahun hanya 80 yang  kita berikan  bimker. Dari 80  orang itu kita lihat kebanyakan apa yang mau mereka ambil. Kebanyakan setir mobil.” 19
Berdasarkan keterangan informan warga masyarakat, sudah ada respon atau reaksi Opik (WBP) mau menerima pengetahuan yang ia dapatkan di program pesantren masjid. Dari program tersebut Opik dibekali pentingnya sholat lima waktu, membaca al-Qur’an dan juga pentingnya pua- sa. Hal tersebut dapat menjadi bekal bagi Opik untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan mengadaptasi pengetahuan yang ia peroleh di program pesantren seperti puasa, sholat, mengaji, dan lain-lain yang dapat diterima oleh masyarakat tempat ia tinggal.
Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan terhadap diri WBP. Peru- bahan tersebut dapat diafirmasi sesuai dengan teori perilaku dari tiga perspektif yakni ilmu peng- etahuan, sikap dan perilaku. Pada tahapan pertama, WBP telah mengadopsi perilaku baru setalah melalui proses secara berurutan: a. awareness (kesadaran) yakni WBP tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek terlebih dahulu); b. interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus; c. evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya d. trial , orang telah mulai mencoba perilaku baru, dan e. adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengeta- huan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (Notoatmodjo, 2003, 45-48). 20
“Dia kan di Lapas ikut yang di masjid itu katanya. Saya liatnya udah ada perubahan sih. Sekarang mah udah ga pernah keluar malem. Sholat juga rajin. Terus sekarang katanya mau dakwah tuh.” 21
“… saya ikut program pesantren masjid kerjanya ya ngurus-ngurus masjid gitu. disitu saya belajar baca al-Qur’an, belajar dakwah juga mba semacam ngasih tausiyahlah tapi sesama napi aja. Kita juga diajarin pentingnya puasa. Banyak lah mba ilmu yang saya dapet dari ustad.” 22
“ Kalo saya nanti keluar saya mau gabung di Jamaah Dakwah yang ada di Kebon Jeruk mba. Siapa tau ada rezeki dari situ. Saya bisa ke kota-kota di Indonesia nyebarin dakwah. Yang penting kan kita akhirat dapet insya Allah dunia juga dapet. Itu aja sih sekarang pikiran saya. Mudah-mudahan masyarakat seneng lah sama perubahan saya yang begini.” 23
17 Wawancara WBP, Jakarta 15 Desember  2014.
18 Wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Salemba, Jakarta 31 Desember 2014.
19 Wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Salemba, Jakarta 31 Desember 2014
20 Notoatmodjo, Soekidjio. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. (Jakarta: Rineka Cipta. 2003). Hal 45-48.
21 Wawancara Ibu WBP, Jakarta 15 Desember 2014
22 Wawancara dengan WBP, Jakarta 8 Desember 2014
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## Kendala dan Hambatan Reintegrasi Sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan
Melihat dari teori dan fakta yang ada dalam menjalankan Program Reintegrasi Sosial, masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Kendala dan hambatan terkait Program Reintegrasi Sosial di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta dapat dikategorikan pada 3 (tiga) level: mikro, meso dan makro.
Pada level mikro berkaitan dengan WBP itu sendiri. Menurut keterangan informan internal Lapas, ada kecenderungan ketidakinginan untuk berubah karena sudah nyaman dengan kehidupan sebelumnya di samping daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh narkoba yang memiliki sifat ketergantungan, menguntungkan secara ekonomi, dan lain-lain (Soetomo, 2008, 65).
Di level meso, hambatan terletak pada bidang keterampilan karena pada awalnya banyak narapidana tidak memiliki keahlian khusus. Keterampilan ini sangat penting bagi Warga Binaan, karena bagaimanapun setelah menyelesaikan masa tahanan, disamping persyaratan keterpenuhan minimal satu ketrampilan khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pembebasan bersayarat. Oleh karena itu, kerjasama intensif dengan beberapa instansi misalnya dengan Depnaker (Departe- men Tenaga Kerja) sebagai instansi yang berwenang mengatasi lapangan kerja, atau bekerjasama dengan pihak swasta yang bergerak pada bimbingan kerja. Selain itu, partisipasi aktif dari mas- yarakat untuk bisa menerima WBP secara terbuka tanpa penuh kecurigaan karena negative labelling WPB sebagai bekas pelaku criminal. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat luar untuk mener- ima WBP secara terbuka tanpa penuh kecurigaan karena masih menganggap Warga Binaan adalah pelaku kriminal. “Hambatannya adalah dari beberapa dari napi tidak berubah. Juga pandangan masyarakat masih menganggap kriminal.” 24
Akan tetapi, kecurigaan masyarakat juga bukan tanpa alasan. Umumnya karena tindakan WBP itu sendiri.
“…tapi ya kadang khawatir juga sih. Dia (Opik) masih make apa ngga. Kemaren aja saya liat dia ke rumah perempuan (perempuan yang dicurigai sebagai pengedar narkoba) itu tuh mba. Ngapain coba kalo ga beli.” 25
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada infor- man, karena kemungkinan aktivitas yang merujuk pada masih belumnya melepaskan barang haram tersebut. Tindakan tersebut bisa diartikan oleh masyarakat sebagai keinginan tidak mau berubah WBP karena sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Kemungkinan hal itu berpo- tensi benar, jika merujuk pada pernyataan WBP sendiri mengenai narkoba yang biasa ia konsumsi yang mengatakan “…tapi kalo lagi bengong sendiri kadang-kadang mikir pengen make lagi, ke - bayang-bayang terus mba rasanya. Apalagi putaw.” 26
Pendapat WBP ini dijelaskan mengapa seorang narapidana narkotika cepat kembali ter- pengaruh kepada barang haram tersebut. Menurut Sudirman (2007, 253-256) dalam bukunya yang berjudul Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menyatakan bahwa ada berbagai kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan narkoba, diantaranya: a. sifat dan efek ketergantungan; b. potensi keuntungan yang besar; c. bersifat hidden
24 Wawancara Staff Bimkemasywat, Jakarta 26 November 2014.
25 Wawancara warga tempat WBP tinggal, Jakarta, 15 Desember 2014.
26 Wawancara pribadi peneliti dengan WBP, Opik, Jakarta 15 Desember 2014.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
crime karena konsukensi hukum berat; d. perlindungan oleh oknum aparat; dan e. sindikat.
Pandangan negatif ini berujung pada rendahnya minat pihak swasta atau masyarakat untuk memberikan kesempatan kerjasama secara langsung kepada WBP melalui kerjasama dengan pihak Lapas. Jumlah perusahaan atau insititusi sosial yang bekerjasama dalam kerangka reintegrasi WBP melalui peluang-peluang kerja sangat minim. Hal ini menimbulkan tantangan bagi WBP ketika be- rada di masyarakat untuk mencoba mendapatkan penghasilan dan bertahan hidup guna mencegah mereka tidak menggunakan atau menjualbelikan narkoba kembali.
Pada level makro, kebijakan pemerintah menjadi isu utama untuk merespon hambatan peri- hal sarana, prasarana dan anggaran yang minim. Misalnya sarana fisik, seperti kelas-kelas, perleng- kapan, apalagi jumlah warga binaan tersebut melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah paling  berat  soal overcrowding di  Indonesia adalah kejahatan narkoba. Hal yang dilakukan pemerintah masih terbatas pada me-redistribusi WBP ke Rutan atau Lapas yang kosong dan instensifikasi Program Reintegrasi Sosial. Intensifikasi program belum diirin- gi kebijakan yang progressif terkait politk anggaran dimana fasilitas dan biaya implementasi program masih terbatas. Oleh karena itu, program ini terkesan berorientasi pada kuantitas bukan pada kualitas. Faktanya bahwa kesempatan WBP untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sangat terbatas. Pa- dahal, dengan keterampilan yang dimiliki dan pemasaran hasil karya, terdapat aspek ekonomi yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial WBP untuk bisa berproses mandiri dan bertahan hidup.
Pada level tertentu, keinginan dan komitmen pemerintah sangat terasa untuk mengurai per- masalahan overcrowding. Di sisi lain, data menyimpulkan hal yang berbeda dimana jumlah peserta Pembebasan Bersayarat dalam Program Reintegrasi Sosial cenderung menunjukan angka penurunan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya anggaran yang dikelola untuk implementasi program tersebut, sepert digambarkan dalam wawancara:
“Dari seribuan klien kita, kita hanya mampu seratusan untuk mengikuti bimker ini. Karena ya itu tadi anggaran kita sangat kurang. ” 27
Hal ini berkonsekuensi pada sedikitnya pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh WBP seh- ingga keputusan untuk fokus pada suatu program berdasarkan suara keinginan terbanyak. Beruntung bagi WBP yang berkeinginan berbeda dari opsi terbanyak ketika ada program kerjasama dengan in- stitusi sosial yang ada di masyarakat seperti pondok pesantren, yang dialami oleh seorang informan yang berkeinginan untuk menjadi da’i.
“tidak bisa semua kita berikan bimbingan to, kita kan punya keterbatasan anggaran. Setahun hanya 80 yang kita berikan bimker. Dari 80 orang itu kita lihat kebanya - kan apa yang mau mereka ambil. Kebanyakan setir mobil.” 28
Dari hambatan yang ada, program reintegrasi mempunyai hubungan dua arah yang harus dinamis antara WBP yang akan bebas bersayarat dengan masyarakat. Keberhasilan reintegrasi ini seperti yang dikutip oleh Wahyuni dan Yusniati (2007) bahwa peran dan partisipasi masayarakat serta perubahan WBP sangat signifikan dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, ter- capainya konsesus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-norma sosial dan norma-norma berlaku
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
cukup lama dan konsisten bisa berjalan sesuai harapan.
Untuk konteks kebutuhan perubahan sosial yang diidamkan dari kedua sisi, masyarakat dan WBP sebagai peserta Program Reintegrasi Sosial diperlukan adanya produk sosial ( social prod- uct ) yang inovatif, maka para praktisi di bidang ini (seperti perencana sosial, community worker maupun pembuat kebijakan) dituntut untuk melakukan penilaian ( assessment ) terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan (Rukminto, 2001, 31).

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara umum, hasil penelitian ini kurang lebih sama dengan hasil penelitian yang dilaku- kan di Bogor dan Tangerang terkait manfaat dan reaksi sosial. Bahwa Program Reintegrasi Sosial bermanfaat bagi Lapas untuk mengurangi WBP yang dibina di dalam Lapas. Reaksi masyarakat terhadap WBP masih ada kekhawatiran meskipun pada akhirnya menerima.
2. Program Reintegrasi Sosial merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang diatur se- cara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Sebuah proses integratif yang terdiri dari: Tahap Admisi dan Orientasi ( maximum security ), Pembinaan Kepribadian Lanjutan ( mini- mum security ), Asimilasi ( medium security ), dan Tahap Integrasi dengan Lingkungan Mas- yarakat.
3. Program Reintegrasi Sosial berpotensi untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas jika perbaikan terus dilaksanakan pada aspek-aspek tertentu seperti yang digambarkan pada ba- gian kendala dan hambatan. Meskipun berorientasi pada kebermanfaatan bagi Lapas dalam rangka mengurangi jumlah WBP, program ini juga menjadi barometer kesuksesan sistem dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pembinaan WBP dan manfaat masyarakat umum.
4. Penerimaan masyarakat terhadap WBP lebih didasarkan pada kedudukan WBP sebagai warga lama di lingkungan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efek program terhadap penerimaan bukan merupakan sebab-akibat secara langsung. Meskipun menerima kehad- iran WBP, masih terdapat stigma negatif yang bersumber dari tingkah laku WBP sendiri. Oleh karena itu, peran dan tingakah laku individual (WBP) menjadi faktor utama peneri- maan kembali.
5. Hambatan implementasi Program Reintegrasi Sosial dapat diukur pada tiga (3) level: a. mikro; b. messo; dan c. makro; Pada level mikro , hambatan yang bersumber dari WBP se- menjak berada di Lapas, seperti keengganan mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Lapas maupun di luar Lapas, perubahan total perilaku yang secara langsung dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Di level messo, hambatan terletak pada bidang ketrampi- lan yang tidak dimiliki WBP serta keterbatasan program yang menjadi minat WBP. Pada aspek ini, peran partisipasi masyarakat sangat penting tidak hanya pada aspek penerimaan kembali WBP di lingkungan mereka tetapi dalam memberikan kesempatan akses ekonomi yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk bertahan hidup dan menjauhi Narkoba. Pada level makro , kebijakan pemerintah menjadi isu signifikan dalam merespon hambatan yang ada semisal sarana, prasarana dan anggaran. Meskipun kemampuan pemerintah sangat
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
terbatas, sebagai institusi sosial yang memiliki level kewenangan tinggi dalam membuka peluang kerjasama atau meyakinkan pihak swasta untuk bisa berkontribusi dan memaink- an peran dalam kerangka pembinaan WBP secara luas. Misalnya mengupayakan program ketrampilan dengan pihak swasta ketika masa asimilasi, serta peluang kerja WBP kepada pihak swasta. Selain itu, pemerintah dapat melakukan terobosan-terobosan inovatif terkait pengadaan sarana dan prasana dengan bantuan pihak swasta, misalnya mengoptimalkan program corporate social responsibility perusahaan.
6. Penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk penelitian lebih lanjut. Semisal, sejauh mana pihak Lapas melakukan pengawasan ketika program asimilasi dan pembebasan bers- yarat diimplementasikan. Apa yang dilakukan terkait upaya penerimaan masyarakat terha- dap WBP ketika mereka akan “dilepas” ke lingkungan masyarakat. Apa upaya Lapas dalam mengupayakan kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta untuk mencapai keberhasilan program reintegrasi sosial dalam bentuk akses sumber ekonomi bagi WBP.
Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

## Bibliografi
Buku
Adi, Isbandi Rukminto. Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakatdan  Intervensi  Komunitas (Pengantar pada Pemikirandan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001.
Astrid, Philldan Susanto. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Bandung: Bina Cipta. 1979.
Gregorius, Aryadi. Putusan Hukum dalam Perkara Pidana . Jakarta : Universitas Atmajaya. 1995. Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. Muladidan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 2005. Notoatmodjo, Soekidjio. Pendidikandan Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Pandjaitan, Petrus dan Samuel Kikilaitety. Pidana Penjara Mau Kemana . Jakarta: CV. Indhill Co. 2007.
Pramuwito .  Pengantar  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial. Yogyakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1997.
Sakidjo, dkk. Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2002.
Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia. Jakarta: CV. Alnindra Dunia Perkasa, 2007.
Soetomo. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
Tolib, Setiady. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia . Bandung: Alfabeta, 2010.
Wahyuni, Niniek Sridan Yusniati. Manusia dan Masyarakat. Jakarta: Ganeca Exact, 2007.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 99 Tahun 2012.

## Skripsi dan Tesis
Putri Anisa Yuliani (109054100019) Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah 2014. Program Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta.
Armein Daulay, Program Studi Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Pascasarjana 2000. Reintegrasi sosial  dan  Resosialisasi  Bekas  Narapidana  Wanita  Dari  Lembaga
Pemasyarakatan WanitaTanggerang ke dalam Masyarakat.