Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 143-149 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59211

## A R T I C L E   I N F O

## Article history:
Received January 07, 2023 Revised January 09, 2023 Accepted April 18, 2023 Available online April 25, 2023

## Kata Kunci:
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih fungsi lahan pertanian, Kebijakan Pemerintah Daerah.

## Keywords:
Sustainable Food Agricultural Land, Agricultural land conversion, Local Government Policy
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## Serangan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Ni Nyoman Mariadi 1* , I Gede Surata 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, Bali, Indonesia

## A B S T R A K
Adanya  kebutuhan  masayarakat  akan  papan  yang  terus  berkembang, berdampak  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  studi  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Populasi  yang digunakan adalah masyarakat petani yang menguasai dan memiliki tanah pertanian.  Juga  institusi  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  kewajiban memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  populasinya cukup  banyak,  oleh  karena  itu  peneliti  akan  menggunakan purposive sampling  yaitu melakukan  penelitian  dengan  menitik  beratkan  pada keputusan  peneliti  dan  tujuan  studi.  Setelah  data  terkumpul  kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan  sistematis  untuk  memudahkan  peneliti  dalam  menganalisis. Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Propil  Perlindungan Hukum  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB)  di Kecamatan  Buleleng,  belum  secara  maksimum  dilakukan.  Kebijakan Pemerintah  Daerah  Buleleng  dalam  menyeimbangkan  antara  eksistensi LPPB  dengan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  di  Kecamatan  Buleleng, sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  Kecamatan  Buleleng, diwujudkan  dalam  bentuk  kontribusi,  terutama  diberikan  subsidi  pupuk, subsidi  bibit,  dan  dana  Pendidikan  darianak  petani  yang  lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## A B S T R A C T
The  existence  of  a  community  needs  for  boards  that  continues  to  grow,  has  an  impact  on  the conversion of agricultural land. This research uses the type of empirical legal research. This research uses a sociological approach or a direct approach in the field. Data collection techniques used in this research are documentation studies, interviews, and observations. The population used is the farming community  who  control  and  own  agricultural  land.  Also,  local  government  institutions  that  have  the obligation to provide protection for Sustainable Food Agricultural Land. This research is a study with a large population; therefore, researchers will use purvosive sampling, namely conducting research with an  emphasis  on  the  decision  of  the  researcher  and  the  purpose  of  the  study.  After  the  data  is collected, it is then followed by data processing, namely compiling data regularly and systematically to make it easier for researchers to analyze. Based on the results of the analysis, it shows that the Propil Legal  Protection  for  Sustainable  Food  Agricultural  Land  (LPPB)  in  Buleleng  District,  has  not  been maximally implemented. The  policy of the  Buleleng  Regional Government  in balancing the  existence of  LPPB  and  the  Conversion  of  Agricultural  Land  Functions  in  the  Buleleng  District,  has  been  quite visible in the granting of permits for the conversion of agricultural land to non-agricultural land. And the form  of  Legal  Protection  for  Sustainable  Food  Agricultural  Land  in  Buleleng  District,  is  manifested  in the  form  of  contributions,  especially  given  fertilizer  subsidies,  seed  subsidies,  and  Education  funds from farmer children whose land is designated as Sustainable Food Agricultural Land.

## 1. PENDAHULUAN
Pangan merupakan salah satu  sumber kehidupan dari setiap manusia, yang berasal dari produk pertanian, sehingga lahan pertanian harus selalu dilindungi (Apriyanto, Fikri, & Azhar, 2021; Sihombing, Andryan, & Astuti, 2021). Hal ini merupakan kewajiban dari setiap negara, termasuk Negara Indonesia. Untuk terjaminnya kesediaan pangan, maka lahan pertanian harus mendapat  perlindungan untuk tetap dapat  memproduksi  pangan.  Secara  teori  bahwa  Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Agraris,  yang artinya sebagian besar penduduk Indonesi adalah bermata pencaharian sebagai petani (Lestari, Wijaya, & Sanubari, 2022; Purwanti, 2018). Jika hal itu dapat dibenarkan, maka persediaan pangan nasional selalu tersedia.  Namun kenyataanya Negara Indonesia terancam dari sisi persediaan pangan yang disebabkan oleh maraknya Alih Fungsi Lahan Pertanian. Hal ini terbukti dengan  pembangunan insfrastruktur seperti jalan,  pasar,  sekolah,  pembangunan  pabrik  dan  lain-lain (Hafidah,  Zulaeha,  &  Ariyani,  2017;  Tandaju, Manginsela, & Waney, 2017). Konversi lahan ini juga dipercepat dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang berakibat lahan sawah berubah menjadi lahan pemukiman (Yudistira, Meha, & Prasetyo, 2019). Negara  mestinya  tanggap  terhadap  aspek  penyandang  pangan  yaitu  petani  dan  lahan  pertanian (Noviyanti  &  Sutrisno,  2021;  Nurpita,  Wihastuti,  &  Andjani,  2017). Karena  itu  perlu  dilestrikan  lahan- lahan pertanian utamanya yang lahannya subur dan produktif dalam rangka persediaan pangan Nasional.
Di  Kabupaten  Buleleng  lahan  pertanian  secara  keseluruhan  adalah  produktif,  hanya  sebagian kecil lahan-lahan kering yang bisa memproduksi hasil bergantung kepada tadah hujan. Dari 9 (Sembilan) kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng,  hanya  2  (dua)  kecamatanan  yang  berupa  ladang  (kebun), setidak-tidaknya bukan sawah, namun jika lahan itu dikelola dengan baik dan karena kekurangan air, lalu Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mau  mempasilitasi.  Maka  lahan  itu  dapat  dipakai  salah  satu  sumber produksi  pangan.  Di  sisi  lain,  sedang  gencarnya  usaha  pemerintah  memberikan  perlindungan  terhadap lahan-lahan  yang  menjanjikan  memberikan  produksi  pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  rakyat  akan pangan (Noviyanti & Sutrisno, 2021; Sari & Yuliani, 2021), kemudian datang penyerang utama terhadap lahan-lahan  tersebut  yaitu  para  investor  yang  akan  mengalih  fungsikan  lahan-lahan  tersebut  menjadi lahan non pertanian khususnya perumahan (Purwaningsih, Sutomo, & Istiqomah, 2015; Sutrisno, 2007). Hal  itu  terjadi  juga  karena  kebutuhan  masyarakat  akan  papan (Ansari,  Bachri,  &  Lahae,  2020). Kepadatatan penduduk sangat memerlukan lahan perumahan, bahkan Presiden Indonesia mengeluarkan instruksi  agar  segera  dibangun  rumah-rumah  subsidi,  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang kurang mampu. Kebutuhan masyarakat pada kedua aspek tersebut tidak bisa dihindarkan, bahkan sama- sama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat (Herjito & Setiawan, 20021; Lestari et al., 2022). Untuk itu perlu dilakukan pendataan agar bisa secara jelas menetapkan lahan-lahan yang subur dan  produktif  dapat  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB) (Wibisono  & Widowaty,  2023) .  Kebutuhan  masyarakat  akan  pangan  dan  papan  harus  tetap  terpenuhi  agar  tercipta masyarakat  yang  sejahtera.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  solusi  agar  kebutuhan  papan  masyarakat  tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kesedian lahan pertanian yang berpengaruh terhdap kesedian pangan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Pemerintah  dapat menerbitkan  undang-undang  tentang  pengubahan  lahan  pertanian  menjadi  perumahan (Subroto  & Susetyo,  2016;  Sukamto  &  Yuwono  Prianto,  2023). Selain  itu  adanya  hukum  yang  berlaku  akan memberikan bantuan bagi para petani untuk dapat mempertahan lahan yang mereka miliki. Alih fungsi lahan harus melalui dan mempertimbangkan dampak yang akan timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu masayarkat harus diberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan lahan yang tepat (Oktiana, Waluyo Waluyo, & Nugroho, 2020).
Beberapa penelitian sebelumnnya menunjukkan bahwa Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten  perlu  segera  didorong  melalui  penetapan  Peraturan  Daerah  disertai  dengan  data  spasial  yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutanlahan pertanian pangan dapat terwujudkan (Ayunita, Widiati, &  Sutama,  2021;  Muryono  &  Utami,  2020) .  Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  melihat  kenyataan yang  ada  yaitu  masayarakat  yang  tanpa  pikir  mnegubah  area  sawah  menjadi  perkantoran,  pemerintah harus  segara  mengambi  kebijakan  untuk  mewujudkan  area  hijau  yang  dibuat  berkelanjutan (Nafi  & Basuki,  2019;  Pitaloka,  2020). Melihat  hasil  penelitian  sebelumnnya  yang  menunjukkan  bahwa  sangat diperlukannya kebijakan serta kerjasama yang baik antara masayarakat dan pemerintah agar kebutuhan pangan  dan  papan  masyarakat  tetap  dapat  terpenuhi  tanpa  merusak  salah  satu  aspek  yang  ada.  Inilah salah  satu  keunikan  dan  kebaharuan  rencana  penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan,  dengan  mencari solusi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  menghadapi  kedua  aspek  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan untuk  menganalisis  dampak serta solusi serangan alih  fungsi lahan pertanian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang lokasi penelitiannya akan di fokuskan di Kecamatan Buleleng, dan di setiap desa/subak yang ada di Kecamatan Buleleng.

## 2. METODE
Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Buleleng, dan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris berangkat dari adanya kesenjangan antara hukum positif (das solen) dengan realita (kenyataan) yang ada dilapangan (das sein) . Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan. Sebagai penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan  yuridis  sosiologi,  diharapkan  dalam  pembentukan  hukum  berdasarkan  data-data  konkret yang diperoleh dilapangan.  Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu  norma  hukum  dengan  tujuan  mengukur  efektif  atau  tidak  suatu  pengaturan/materi  hukum  yang berlaku,  sehingga  dalm  hal  ini  obyek  atau  sasaran  data  adalah  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Populasi yang digunakan  adalah  masyarakat  petani  yang  menguasai  dan  memiliki  tanah  pertanian.  Juga  institusi pemerintah  daerah  yang  mempunyai  kewajiban  memberikan  perlindungan  terhadap  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yang populasinya cukup banyak, oleh karena itu peneliti akan menggunakan purvosive sampling yaitu melakukan penelitian dengan menitik beratkan pada  keputusan  peneliti  dan  tujuan  studi.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dilanjutkan  dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Propil  Perlindungan  Hukum  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB)  di Kecamatan Buleleng
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  berupaya  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya alihfungsi  lahan  pertanian    menjadi  lahan  perumahan  khususnya,  namun  karena  maraknya  pengalihan fungsi  lahan  pertanian  atas  desakan  dari  developer,  dengan  alasan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  akan rumah  sangat  tinggi,  maka  pemerintah  daerah  hanya  bisa  mempertahankan  pengalihfungsian  lahan pertanian  terhadap  tanah-tanah  yang  tidak/belum  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan. Sebagaimana keterangan dari Lurah  penarukan dan  beberapa kepala desa di Kecamatan Buleleng,  diusahakan  tanah-tanah  tegalan  yang  tidak  produktif  di  berikan  untuk  mengalihfungsikan lahannya,  sedangkan  yang  produktif  sedapat  mungkin  dipertanahankan.  Perlindungannya  dengan  jalan memberikan subsidi  pupuk, subsidi  bibit dan usaha-usaha lainnya, agar pemegang lang pertanian tetap bisa mempertahankan lahan pertanian untuk diminimalisir pengalihfungsiannya.

## Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Buleleng  dalam  menyeimbangkan  antara  eksistensi  LPPB  dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menanggulangi pengalihfungsian Lahan Pertanian menjadi  Lahan  non  Pertanian,  pada  dasarnya  telah  dilakukan  secara  bertahap,  namun  perlu  dilakukan koordinasi  dengan  Lembaga-lembaga  terkait    yaitu;adanya  koordinasi  dengan  para  petani  yang  lahan pertaniannya  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB).  Untuk  kelurahan Penarukan  banyak  lahan-lahan  pertanian  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan, bahkan  tanah  druwen  Desa  terutama  tanah-tanah  pelaba  pura  banyak  ditetapkan  menjadi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).   Kebijakan  lain  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng,  adalah  pemberian  subsidi  pupuk,  subsidi  bibit,  subsidi  pestisida,  dalam  meningkatkan Kesehatan  tanaman  untuk  dapat  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Lebih  lanjut  Lurah  Penarukan menjelaskan bahwa ada dana Pendidikan untuk keperluan anak petani  yang lahannya. ditunjuk sebagai Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Di  Kelurahan  Penarukan  telah  banyak  hal  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Buleleng  untuk  mengimbangi  kebutuhan  petani  akan  biaya-biaya  yang  berkaitan dengan peningkatan kesuburan tanah, demi perolehan penghasilan yang maksimal. Demikian juga Kepala desa-Kepala desa yang lainnya mengatakan hal yang sama.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  Kabupaten Buleleng
Perlindungan hukum mengandung arti, mengamankan masyarakat khususnya masyarakan petani dalam rangka mempertahankan lahan pertaniannya sampai dapat diwariskan kepada keturunannya. Hal ini perlu partisipasi pemerintah sebagai badan pemegang kewenangan yang dapat menentukan apa yang menjadi  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  kenyamanan  dari  para  petani  dalam  bertani. Kenyamanan dalam arti mereka tidak diganggu oleh harga sarana pertaniannya, seperti kenaikan harga
rabuk,  kenaikan  harga  bibit,  kenaikan  harga  obat-obatan  dan  sebagainya,  yang  dapat  diantisipasi  oleh pemerintah daerah. Lalu bagaimana dengan Pemerintah Daerah Buleleng? Yang apa bila diperhatikan isi Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yaitu: Pasal 1 angka 3 UU No. 41). Pasal 18 UU No. 41 menyatakan bahwa kreteria penetapan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  adalah  :  Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  di  dalam  dan  di  luar  Kawasan  Pertanian      Pangan  Berkelanjutan;  dan  Lahan  Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  diselenggarakan  berdasarkan  asas: manfaat;  keberlanjutan  dan  konsisten,  keterpaduan,  keterbukaan  dan  akuntabilitas,  kebersamaan  dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan local, desentralisasi, tanggung jawab Negara, keragaman; dan m. sosial dan budaya. Pasal 3 menyatakan bahwa; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: melindungi  kawasan  dan  lahan  pertanian  pangan  secara  berkelanjutan,  menjamin  tersedianya  lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, d. melindungi  kepemilikan  lahan  pertanian  pangan  milik  petani,  meningkatkan  kemakmuran  serta kesejahteraan  petani  dan  masyarakat,  meningkatkan  perlindungan  dan  pemberdayaan  petani, meningkatkan  penyediaan  lapangan  kerja  bagi  kehidupan  yang  layak,  mempertahankan  keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Daerah Buleleng belum sama-sekali dapat mewujudkan isi Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, khususnya huruf c sampai dengan g, sehingga sangatlah mudah para investor bekerjasama dengan pejabat pemegang kewenangan untuk bekerjasama dalam melakukan serangan berupa Alih Fungsi Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  menjadi  Lahan  non  Pertanian  khususnya  Lahan  Perumahan.  Menurut keterangan  dari  aparat  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng,  bahwa  pemerintah  daerah  khususnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  belum  sepenuhnya  memberikan  perlindungan  hukum  kepada para  petani  yang  lahannya  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB).  Hal  ini disebabkan  oleh  karena  belum  adanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  mengatur  khusus mengenai Lahan Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LPPB), juga anggaran yng khusus untuk kepentingan perlindungan masyarakat petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, belum ada.
Akibat dari sikap Pemerintah  Kabupaten Buleleng, maka petani sulit untuk dipertahankan agar Lahan Pertaniannya yang ditunjuk sebagai LPPB, mengingat masing-masing dari para petani mempunyai kepentingan  masing-masing.  Sedangkan  jaminan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  untuk kesejahteraan para petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB) tidak  ada.  Apabila  diperhatikan  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  jelas  sangatlah  sulit menentukan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB),    tanpa  adanya  Peraturan  Daerah  Buleleng yang khusus mengatur tentang Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Hasil Penelitian di Kantor Pertanahan berdasarkan wawancara dengan bagian Penataan, maka diperoleh fakta bahwa pada dasarnya  Kantor  Pertanahan  adalah  Kantor  Pendaftaran  Tanah,  artinya  hanya  tanah-tanah  yang  telah didaftarkan  secara  rech  Cadasterlah  baru  bisa  diketahui  keadaannya  oleh  Kantor  Pertanahan,  seperti tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum ? yang sudah didaftarkan pasti sudah bersertipikat, namun bagi  tanah-tanah  yang  belum  bersertipikat  tidak  diketahui,  berapa  luasnya  dan  dimana  letak  tanah tersebut.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  Desa-desa  yang  peneliti  lakukan  penelitian,  yaitu;  Desa  Poh Bergong, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Penglatan, Desa Baktiseraga dan Desa Panji, memang  ada  tanah-tanah  yang  direncanakan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  namun secara  aturan  secara  tegas  belum  ditunjuk  langsung  tanah-tanah  yang  mana  ditunjuk  sebagai  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB),  hal  ini  juga  bersesuaian  dengan  keterangan  Kepala  Desa Penglatan.    Dan  didesa-desa  tersebut  kata  Petugas  Kantor  Pertanahan  memang  ada  tanah  perumahan khususnya perumahan subsidi, juga tanah-tanah kaveling yang sudah siap bangun.

## Pembahasan
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  berupaya  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya alihfungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  perumahan  khususnya,  namun  karena  maraknya  pengalihan fungsi  lahan  pertanian  atas  desakan  dari  developer,  dengan  alasan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  akan rumah  sangat  tinggi,  maka  pemerintah  daerah  hanya  bisa  mempertahankan  pengalihfungsian  lahan pertanian  terhadap  tanah-tanah  yang  tidak/belum  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Buleleng  dalam  menanggulangi  pengalihfungsian  Lahan Pertanian  menjadi  Lahan  non  Pertanian,  pada  dasarnya  telah  dilakukan  secara  bertahap,  namun  perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait  yaitu;adanya koordinasi dengan para petani yang lahan  pertaniannya  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB).  Untuk  kelurahan
Penarukan  banyak  lahan-lahan  pertanian  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan, bahkan  tanah  druwen  Desa  terutama  tanah-tanah  pelaba  pura  banyak  ditetapkan  menjadi  Lahan Pertanian  Panagan  Berkelanjutan  (LPPB).  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan (Marinda, Sitorus, & Pribadi, 2020; Satria, Falatehan, & Beik, 2019). Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan secara fakta belum ditunjuk, namun berdasarkan data yang ada memang ada  tatah-tanah  yang  rencananya  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  namun terlebih dahulu tanah itu sudah dijual oleh pemiliknya, dan akhirnya dialihfungsikan. Terhadap hal yang demikian  dari  Kantor  Pertanahan  dan  pemerintah  pada  umumnya  tidak  dapat  menghalang-halangi pemilik  tanah-tanah  tersebut  untuk  dialihfungsikaan,  karena  yang  menjadi  hak  penuh  adalah  pemilik tanah-tanah tersebut (Ansari et al., 2020; Saleh & Suherman, 2021).
Yang  menjadi  Landasan  Yuridis    dari  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  hal  menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) adalah  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  4 Tahun 2021, namun Perda tersebut lebih memfokuskan pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Sawah yang Dilindungi menurut petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sawah-sawah yang memang produktif,  dan  sawah-sawah  yang  dilindungi  ini,  masuk  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  dimana  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan arealnya  lebih  luas  dari  pada  Lahan  Sawah  yang  Dilindung,  karena  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  itu khusus  menyangkut  persawahan,  yang  menghasilkan  padi/beras  sebagai  bahan  pangan.  Sedangkan sasaran  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  itu  tidak  saja    menyangkut  persawahan,  tetapi  juga menyangkut  tegalan  yang  dapat  menghasilkan  jabung,  ketela  pohon,  ketela  rambat,  keladi,  kacang- kacangan  dan  sebagainya (Andriawan,  Martanto,  &  Muryono,  2020;  Syahputra  &  Inan,  2019). Sikap Kantor  Pertanahan  apabila  ada  permohonan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  menjadi  tanah  non  pertanian, sedangkan  tanah  tersebut  telah  ditetapkan  menjadi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  maka  akan diberikan pertimbangan teknis, sesuai dengan ijin-ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng,  Karena  yang  mempunyai  kewenangan  mengeluarkan  ijin  itu  adalah  Pemerintaah  Daerah Kabupaten Buleleng (Burdatun, 2016; Taufiq, 2015). Apabila pemilik tanah yang tanahnya sudah ditunjut sebagi Lahn Pertanian Pangan Berkelanjutan sedangkan pemiliknya punya kepentingan tertentu, sehingga tanahnyanya  mau  dijual  kepada  investor,  maka  perlindungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng, akan  memberikan  kontribusi  kepada  pemilik  tanah  yang  tanahnya  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan dlam bentuk : Subsidi Pupuk, Subsidi Bibit, dan renacana adanya keringanan pajak. Tentang jaminan  Pemerintah  Daerah  dalam bidang kesejahteraan secara fakta belum  ada. Hanya dalam bentuk  kontribusi  saja,  dan  rencananya  akan  diberikan  juga  dalam  bentuk  uang,  namun  besaran jumlahnya belum ditentukan.
Kebijakan  lain  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  adalah  pemberian  subsidi pupuk,  subsidi  bibit,  subsidi  pestisida,  dalam  meningkatkan  kesehatan  tanaman  untuk  dapat mendapatkan  hasil  yang  maksimal (Dewi,  2016). Kebijakan  ini  akan  memberikan  dampak  yang  positif terhadap  pertanian  yang  ada.  Perhatian  dan  bantuan  dari  pemerintah  akan  memudahkan  petani  untuk memperoleh  bahan – bahan  pertanian  dan  akan  menumbuhkan  kepercayaan  petani  untuk mempertahankan  lahan  yang  dimiliknya.  Oleh  sebab  itu  masayarkat  harus  diberikan  wawasan  tentang bagaimana  pengelolaan  lahan  yang  tepat (Oktiana,  Waluyo  Waluyo,  &  Nugroho,  2020). Beberapa penelitian sebelumnnya menunjukkan bahwa Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong  melalui  penetapan  Peraturan  Daerah  disertai  dengan  data  spasial  yang  lengkap  dan  akurat sehingga  keberlanjutanlahan  pertanian  pangan  dapat  terwujudkan (Ayunita,  Widiati,  &  Sutama,  2021; Muryono  &  Utami,  2020). Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  melihat  kenyataan  yang  ada  yaitu masayarakat  yang  tanpa  pikir  mnegubah  area  sawah  menjadi  perkantoran,  pemerintah  harus  segara mengambi  kebijakan  untuk  mewujudkan  area  hijau  yang  dibuat  berkelanjutan (Nafi  &  Basuki,  2019; Pitaloka,  2020). Implikasi  penelitian  ini  diharapkan  alih  fungsi  lahan  dapat  dibatasi  melalui  penegakan hukum serta undang-undang yang telah ditetapkan.

## 4. SIMPULAN
Berdsarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Propil  Perlindungan  Hukum    terhadap Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LPPB)  di  Kecamatan  Buleleng,  belum  secara  maksimum dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Buleleng,  hal  ini  disebabkan  karena  Peraturan  Pemerintah  khusus mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, belum ada. Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi
lahan non pertanian. Dan bentuk Perlindungan Hukum  terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, diwujudkan dalam bentuk kontribusi, terutama diberikan subsidi pupuk, subsidi bibit,  dan  dana  Pendidikan  darianak  petani  yang  lahannya  ditunjuk  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126.
Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 9 (2). https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863.
Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Pengambdian Kepada Masyarakat , 1 (1). https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.24.
Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 160 – 164. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164.
Burdatun,  B.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Menjadi  Lahan  Non
Pertanian Di Kota Mataram. HUKUM YANG BERKEADILAN , 4 (3). https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.370.
Dewi,  N.  M.  L.  L.  K.  (2016).  Peran  Desa  Pakraman  Dalam  Pembentukan  Perarem  Terkait  Penyelesaian
Konflik Alih Fungsi Lahan. Jurnal Magister Hukum
Udayana , 5 (3). https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p02.
Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perlindungan Hak  Masyarakat  Atas  Pangan  Studi  Di  Kabupaten  Banjar. Badamai  Lawa  Journal , 2 (1). https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064.
Herjito, A., & Setiawan, D. (20021). Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Menuju Ketahanan Pangan
Nasional Dengan Pendekatan SWOT-ISM-BSC. REKAYASA , 14 (2). https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i2.10864.
Lestari, Y. V., Wijaya, F. A., & Sanubari, T. P. E. (2022). Akses Pangan Rumah Tangga Petani pada Kelompok Tani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga. Amerta Nutrition , 6 (1), 72 – 81. https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1.2022.72-81.
Marinda,  R.,  Sitorus,  S.  R.  P.,  &  Pribadi,  D.  O.  (2020).  Analisis  Pola  Spasial  Persebaran  Kawasan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Karawang. Jurnal  Geografi , 12 (2). https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.17646. Muryono,  S.,  &  Utami,  W.  (2020).  Pemetaan  Potensi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Guna Mendukung  Ketahanan  Pangan. Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (2). https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.431. Nafi, A. Y., & Basuki, Y. (2019). Penentuan Kawasan Sawah Berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 15 (3), 214 – 226. https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21570.
Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani  Di  Kabupaten  Mimika. Jurnal  Kritis  (Kebijakan,  Riset  Dan  Inovasi) , 5 (1). Retrieved  from http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150.
Nurpita, A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah  Tangga  Tani  di  Kecamatan  Temon  Kabupaten  Kulon  Progro. JUrnal  Gama  Societa , 1 (1). https://doi.org/10.22146/jgs.34055.
Oktiana,  U.  N.,  Waluyo  Waluyo,  \,  &  Nugroho,  A.  (2020).  Pelaksanaan  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  Berdasarkan  Regulasi  Rencana  Tata  Ruang. JURNAL  DISCRETIE , 1 (1). https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201.
Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik  Hukum  Penataan  Ruang. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 8 (1). https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718.
Purwaningsih, Y., Sutomo, S., & Istiqomah, N. (2015). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Petani  di  Kabupaten  Karanganyar  Provinsi  Jawa  Tengah. Agraris , 1 (2). https://doi.org/10.18196/1213.
Purwanti,  T.  (2018).  Petani,  Lahan  dan  Pembangunan:  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  terhadap  Kehidupan Ekonomi
Petani. Umbara:
Indonesian
Journal
of
Anthropology , 3 (2).
https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.21696.
Saleh,  K.,  &  Suherman,  S.  (2021).  Model  Kapasitas  Petani  Padi  Sawah  dalam  Mendukung  Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Tangerang. Jurnal Penyuluhan , 17 (1). https://doi.org/10.25015/17202132887.
Sari,  R.  W.  S.,  &  Yuliani,  E.  (2021).  Identifikasi  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Ke  Non  Pertanian Untuk Perumahan. Jurnal Kajian Ruang , 1 (2). https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032. Satria, J., Falatehan, A. F., & Beik, I. S. (2019). Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan
Daerah , 10 (2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27786.
Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Di  Indonesia. Jatiswara , 36 (1). Retrieved  from http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/278.
Subroto,  G.,  &  Susetyo,  C.  (2016).  Identifikasi  Variabel-Variabel  yang  Mempengaruhi  Penentuan  Lahan Pertanian  Pangan Berkelanjutan di  Kabupaten Jombang, Jawa Timur. JURNAL TEKNIK ITS , 5 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18297.
Sukamto, I., & Yuwono Prianto. (2023). Konsistensi Kaidah Hukum Tentang Ketimpangan Distribusi Tanah
Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Litigasi , 24 (1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6213. Sutrisno, J. (2007). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Pertanian Tanaman Pangan Di  Kabupaten  Boyolali. SEPA :  Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 3 (2). https://doi.org/10.20961/sepa.v3i2.48885. Syahputra,  F.,  &  Inan,  I.  Y.  (2019).  Prospek  Lahan  Sawah  Lebak  Untuk  Pertanian  Berkelanjutan  Di Kabupaten  Banyuasin  Provinsi  Sumatera  Selatan. Indonesian  Journal  of  Socio  Economics , 1 (2). Retrieved from https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/IJSE/article/view/3625.
Tandaju, R. P., Manginsela, E. P., & Waney, N. F. L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Cengkeh
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani. Agri
Sosioekonomi , 13 (3A). https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3A.2017.18017.
Taufiq, A. (2015). Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan Dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 6 (2), 74 – 80. https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.74-80.
Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. KRTHA  BHAYANGKARA , 17 (1),  93 – 106. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962.
Yudistira, R., Meha, A. I., & Prasetyo, S. Y.  J. (2019). Perubahan Konversi Lahan Menggunakan NDVI, EVI, SAVI dan PCA pada Citra Landsat 8 (Studi Kasus : Kota Salatiga). Indonesian Journal of Computing and Modeling , 2 (1), 25 – 30. Retrieved from https://ejournal.uksw.edu/icm/article/view/2537.