## KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA KAMPONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYARI’AH ACEH SINGKIL
Abi Hasan STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil abihasanbatukorong@gmail.com

## Abstract
This  study  aims to  understand  and  analyze  the  legal  strength  of  the  heir certificate from  the  village  head  as  evidence  in  determining  heirs.  This  research  is  qualitative. Methods of collecting data by means of observation and interviews. The results show that the Certificate of Heirs made by the heirs themselves with the knowledge of the Lurah and confirmed by the Camat aims to determine who is entitled to become the heirs  of  the  heirs  to  prevent  disputes  between  heirs  or  third  parties  so  that inheritance  problems  are  carried  out.  is  a  very  easy  problem  to  cause  disputes  or disputes between heirs or with third parties. The legal force of the Certificate of Heirs (SKW)  as  evidence  in  determining  the  heirs  has  legal  force  in  accordance  with  the Circular Letter of the Minister of Home Affairs (SE Mendagri) c,q. Director General of Agrarian No. Dpt/12/63/69 dated December 20, 1969, was confirmed by the Decree of  the  Supreme  Court  (SKMA)  dated  May  1991  Number  MA/Kundi/I7I/V/K/1991, regarding  the  transfer  of  rights  to  an  inheritance  from  the  heir  to  the  expert. inheritance.
Keywords: legal force, SKAW, evidence, heirs.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat  keterangan  ahli  waris  dari  kepala  Kampong  sebagai  alat  bukti  dalam menetapkan  ahli  waris.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Surat Keterangan  Ahli  Waris  yang  dibuat  ahli  waris  sendiri  dengan  diketahui  Lurah  dan dikuatkan  oleh  Camat  bertujuan  untuk  menentuan  siapa-siapa  saja  yang  berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli  waris  ataupun  dengan  pihak  ketiga.  Kekuatan  hukum  Surat  Keterangan  Ahli Waris  (SKW)  sebagai  alat  bukti  dalam  menentukan  ahli  waris  memiliki  kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q.  Dirjen Agraria  Nomor.  Dpt/12/63/69  tanggal  20  Desember  1969  dikuatkan  oleh  Surat Keputusan  Mahkamah  Agung  (SKMA)  tanggal  Mei  1991  Nomor.MA/  Kundi/I7I/ V/K/1991,  tentang  adanya  suatu  peralihan  hak  atas  suatu  harta  peninggalan  dari pewaris kepada ahli waris.
Kata Kunci: kekuatan hukum, SKAW, alat bukti, ahli waris.

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945  bertujuan  mewujudkan  tata  kehidupan  bangsa  yang  aman,  tertib  dan tenteram.  Untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  tersebut  diperlukan  adanya  upaya untuk  menegakkan  keadilan,  kebenarandan  ketertiban  yang  dilakukan  oleh kekuasaan kehakiman. 1
Sebagai  bangsa  yang  majemuk,  Indonesia  ditandai  dengan  adanya  berbagai agama  yang  dianut  oleh  penduduk,  suku  bangsa,  golongan,  ras  dan  keyakinan,  dan untuk mewujudkan rasa eadilan dan kebenaran Indonesia  menganut 3 (tiga) sistem hukum, yaitu sistem hukum adat,  sistem hukum islam, dan sistem hukum eksbarat, sesudah  Indonesia  merdeka  ketiga  sistem  dimaksud,  menjadi  bahan  baku  dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. 2
Salah satu akibat dari kematian seorang manusia di dunia ini dalam bidang hukum  adalah  masalah  status  harta  benda  yang  ditinggalkannya.  Bila  status  ini dihubungkan  dengan  seorang  manusia  lain  yang  masih  hidup,  maka  timbullah  apa yang  dinamakan  masalah  warisan.  Hukum  yang  mengatur  masalah  warisan  ini dinamakan  hukum  kewarisan  dan  setiap  lembaga  hukum  mempunyai  hukum kewarisannya masing-masing.
Dalam  hal  ini  disebabkan  karena  masih  terdapatnya  pluralisme  hukum  di Indonesia,  sehingga  dikenallah hukum  kewarisan  Islam,  hukum  kewarisan  adat  dan hukum kewarisan Perdata Barat yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek /BW). 3
Islam  adalah  agama  yang  sempurna,  ajaran  Islam  mengatur  segala  sisi kehidupan  manusia,  bahkan  dalam hal  yang  berkaitan  dengan  peralihan  harta  yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.
Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, kematian atau meninggal dunia tidak dapat dipungkiri adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia,
1 H.A.Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm. Viii
2 Zainuddin  Ali,  Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia(Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm.77
3 Rusydi, Ibnu. "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4.2 (2017): 212-224.
karena kematian merupakan akhir dari perjalanankehidupan.
Sebagai  contoh  yang  terjadi  di  Aceh  Singkil,  Pemohon  konvensi/terlawan intervensi ( Ibu “Z” binti A.) menikah dengan Bapak “M” bin “T” pada tanggal 27 Mei 1988 di Singkil, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu, Imam Kampong yang  bernama  “M”.  Meskipun  pengucapan  ijab  kabulnya  dilakukan  dihadapan pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  namun  mereka  tidak  pernah  memiliki  buku Kutipan  Akta  Nikah  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Simpang Kanan. 4
Menurut  keterangan  saksi-saksi  pemohon  konvensi/terlawan  intervensi suami  pemohon  konvensi/terlawan  intervensi  (Bapak  “M”)  telah  meninggal  dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 di Rumah Sakit Aceh Singkil karena sakit.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  pemohon  konvensi/terlawan  intervensi mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Syari’ah  Aceh  Singkil  untuk  mendapat penetapan  pengesahan  nikahnya.  Kemudian  seluruh  ahli  waris  atau  ada  yang mewakili untuk datang menghadiri ke Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri sidang dalam penetapan ahli waris.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  suatu penelitian  yang  meneliti  objek  di  lapangan  untuk  mendapatkan  data  dan  gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teiliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. 5 Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan ( library research) , yaitu pengumpulan  data  dengan  cara  membaca,  menulusuri  literatur-literatur  seperti pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

## Sumber Data
Sumber  data  adalah  subyek  dari  mana  data  bisa  diperoleh. 6 Ada  dua  macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Sumber Data Primer
4 Tentang Duduk perkaranya Putusan Nomor 87/Pdt.P/2010/PA.Mks.
5 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), hlm. 18 6 Ibid., hlm. 19.
Sumber  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
b. Sumber Data Skunder
Sumber data skunder adalah data penunjang yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal serta referensi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini.. 7

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  obyek  yang  akan  diteliti.  Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:
a. Observasi
Teknik  ini  berupaya  mengumpulkan  data  atau  keterangan  yang  harus dijalankan  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek masalah  yang  akan  diteliti,  dengan  menggunakan  pedoman  observasi  yang baik.
b. Metode Wawancara ( Interview )
Wawancara  merupakan  salah  satu  metode  pengumpulan  data  dengan  jalan komunikasi,  yakni  melalui  kontak  atau  hubungan  pribadi  antara  pengumpul data  (pewawancara)  dengan  sumber  data  (responden). 8 Dalam  metode  ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden.
c. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  meneliti  catatan- catatan  penting  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  obyek  penelitian. Dalam  dokumentasi  juga  termasuk  foto,  laporan,  catatan  dan  rekaman  suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan  memerlukan  intrepretasi  yang  berhubungan  sangat  dekat  dengan rekaman peristiwa tersebut. 9
7 Ibid., hlm. 66.
8 Rianto Adi, Metodologi Penelitian sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72
9 Burhan  Bungin, Analisis  data  kualitatif:  Pemahaman  Filosofi  dan  Metodologis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 142

## Teknik  Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data  dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode diskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam  menggambarkan  keadaan  atau  sifat  yang  dijadikan  obyek  dalam  penelitian dengan  dikaitkan  norma,  kaedah  hukum  yang  berlaku  atau  sisi  normatifnya  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. 10

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik dan Pengaturan Tentang Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
Hukum  Kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  peralihan  harta  kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kewarisan merupakan  salah  satu  jalan  atau  cara  peralihan  suatu  harta  atau  barang  dari  satu generasi kepada generasi berikutnya, atau dari satu orang kepada orang lain dimana dengar adanya kematian maka akan muncul pewarisan, dengan kata lain kewarisan baru terbuka ketika ada kematian. 11
Sebelum  harta  pusaka  atau  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris akan  dibagikan  kepada  masing-masing  ahli  waris  maka  terlebih  dahulu  harus dikeluarkan  biaya  pengurusan  jenazah,  pelunasan  utang-utang  si  pewaris,  dan pelaksanaan wasiat (jika ada), setelah itu barulah penentuan siapa saja yang berhak untuk  menjadi  ahli  waris,  karena  seperti  diketahui  bahwa  tidak  semua  ahli  waris berhak untuk mewaris. Halini karena   harta warisan merupakan suatu masalah yang amat  mudah      untuk  menimbulkan  sengketa  atau  perselisihan  diantara  para  ahli waris ataupun dengan pihakketiga.
Untuk  itu  dibutuhkan  surat  keterangan  ahli  waris  guna  menentukan  siapa- siapa yang berhak menjadi ahi waris. Dengan adanya surat keterangan tersebut maka “apabila  ada  persoalan  yang  timbul mengenai  siapa-siapa  yang  berhak menjadi  ahli waris  dari  seorang  yang  meninggal  dunia,  maka  ahli  waris  dapat  menjadikan  surat keterangan tersebut sebagai alatbukti”.
10 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2014), hlm. 120.
11 Listyawati,  Peni  Rinda,  and  Wa  Dazriani.  "Perbandingan  Hukum  Kedudukan  Ahli  Waris Pengganti  Berdasarkan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Hukum  Kewarisan  Menurut Kuhperdata." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3 (2015): 335-344.
Menurut  Pasal  107  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 menegaskan  adanya  kewenangan  dari  Pengadilan  Agama  untuk  melakukan pembagian harta warisan dengansyarat:
a. Harta warisan yang hendak dibagi diluar sengketaPengadilan
b. Ada permohonan untuk melakukan pembagian dari seluruh ahli waris.
Menurut  hasil  penelitian  bahwa  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  yangdibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh kepala   Kampong/Lurah dan dikuatkan oleh  Camat  sering  dilakukan  dengan  pemberian  kuasa  ini  dilakukan  apabila  ada anak  yang  masih  di  bawah  umur  ada  ahli  waris  yang  tidak  bisa  hadir  semuanya untuk menandatangani surat keterangan ahli waristersebut.
Memang  harus diakui  salah  satu kekurangan  kepala  Kampong/Lurah  untuk menerangkan  kepada  masyarakat  arti  dan  maksud  surat  kuasa  yang  dibuat  oleh masyarakat,  namun  hal  ini  tidak  dapa  dipungkiri  bahwa  sebagian  dari  Kepala Kampong/Lurah  dan  bahkan  Camat  masih  kurang  pengetahuan  atau  kurang profesional  dalam  menjalankan  tugasnya.  Terhadap  Surat  Keterangan  Ahli  Waris yang dibuat oleh Kepala Kampong/Lurah dan dikuatkan oleh Camat tersebut adalah berbunyi  “Khusus”  untuk  mengurus  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  pihak  Bank maupun di Instansi terkait atas nama harta peninnggalanalmarhum.
Untuk itu dalam memberikan Surat Keterangan Ahli Waris kepada ahli waris, kelurahan  harus  memperhatikan  kondisi  yang  sebenarnya  untuk  mencegah  dan mengurangi timbulnya kasus sengketa ahli waris diantaranya:
1) Kelurahan  dalam  memberikan  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  harus  benar-benar berdasarkan data-data yang ada di kelurahan baik subjek maupun objeknya atau siapa subjeknya dan siapa yang menggunakan objeknya. Bila tidak terdapat data yang  mendukung  maka  minimal  melakukan  pengecekan  lokasi  dan mempertanyakan kepada pihak- pihak yang berbatasan atau para tetangga yang berbatasan dengan tanah yang merupakan harta peninggalanpewaris.
2) Kelurahan dalam mengesahkan surat keterangan ahli waris harus menghadirkan seluruh  ahli  waris  sehingga  dapat  mengetahui  dengan  pasti  ahli  waris  dengan sesungguhnya  dan  persetujuan  dari  para  ahli  waris  dalam  memberikan  surat keteranganwaris.
2. Kekuatan  hukum Surat  Keterangan  Ahli  Waris  (SKW) sebagai alat bukti dalam perkara warisan.
Surat  keterangan  hak  ahli  waris  baik  yang  ditetapkan  Pengadilan  Agama, atau  yang  dibuat  oleh  ahli  waris  sendiri  dibenarkan  dan  dikuatkan  oleh  kepala Kampong  /  Camat  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  kuat  tentang  adanya  suatu peralihan  hak  atas  suatu harta  peninggalan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Artinya telah  terjadi  peralihan  kepemilikan  dari  pewaris  kepada  para  ahli  waris  sesuai dengan jumlah ahliwaris.
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q. Dirjen Agraria  Nomor.  Dpt/12/63/69  tanggal  20  Desember  1969  menentukan  bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan hak waris adalah didasarkan oleh  status  atau  golongan  hukum  dari  si  meninggal.  Surat  Edaran  Mendagri  ini dikuatkan  oleh  Surat  Keputusan  Mahkamah    Agung    (SKMA)    tanggal      Mei    1991 Nomor.MA/Kundi/I7I/  V/K/1991  yang  ditujukan  kepada  seluruh  Ketua  Pengadilan Tinggi,  Pengadilan  Tinggi  Agama,  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  Indonesia  dengan melampirkan  SKMA  tanggal  041/IIII/1991  yang  ditujukan  kepada  Ny  Sri  Redjeki Kusnu,  SH  perihal  “Mohon  fatwa  sehubungan  dengan  permohonan  penetapan  ahli waris”.  Keputusan  Mahkamah  Agung  ini  merujuk  kembali  kepada  Surat  Edaran Mendagri  c.q.  Dirjen  Agraria    nomor  Dpt/12/63/69  tanggal  20  Desember  1969, menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akta  adalah  surat yang  diberi  tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar daripada  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula   dengan sengaja untuk  pembuktian.  Dengan  demikian  maka  dapat dimengerti bahwa tidak setiap surat merupakan akta.
Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat  dengan  sengaja,  harus  digunakan  oleh  orang  untuk  keperluan  siapa  akta  itu dibuat,  dan  harus  dimaksudkan  untuk  alat  pembuktian.  Apabila  suatu  surat  tidak memenuhi ciri-ciri di atas, maka surat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akta. Akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta dibawahtangan.
Dalam  hukum  pembuktian  dikenal  sedikitnya  3  alat  bukti  tertulis:  Akta otentik, Akta dibawah tangan, dan Surat (yang bukan berupa akta). Secara teroritis,
yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal  dibuatnya  surat  itu  tujuannya  adalah  untuk  pembuktian  dikemudian  hari apabila terjadi sengketa 12 . Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau  tulisan  yang  dibuat  tidak  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  melainkan dibuat sendiri oleh para pihak, bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja. Akta di  bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembutian  sepanjang  para  pihak mengakuinyaatau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.
Pasal  1869  KUHP  Perdata  merumuskan  akta  di  bawah  tangan  sebagai berikut:
Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak  cakapnya  pegawai yang dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditanda tangani oleh para pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang bukan berupa akta adalah surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Apabila di kemudian hari surat itu dijadikan sebagai alat bukti, maka  hal  itu  merupakan  kebetulan  saja,  misalnya:  surat  lamaran  pekerjaan,  memo, catatan harian dan pembukuan.
Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan bahwa persoalan kewarisan bagi  Warga  Negara  Indonesia  sering  terjadi,  hal  ini  karena  jika  berbicara  tentang hukum  kewarisan  tidak  terlepas  dari  hukum  keluarga.  Hukum  keluarga  dalam kenyataan di indonesia sangat pluralistis yaitu ada yang bersifat patrilineal (menurut garis  keturunan  bapak),  bersifat  matrihineal  (menurut  garis  keturunan  ibu),  dan bersifat parental (menurut garis keturunan ayah dan ibu).
Pluralisme  hukum  yang  terdapat  didalam  hukurn  keluarga  Warga  Negara Indonesia  Asli  (Pribumi)  tidak  menjadikan  surat  keterangan  hak  mewaris  menjadi berbeda-beda,  artinya  bahwa  surat  keterangan  hak  mewaris  tersebut  tetap  dibuat oleh  ahli  waris  sendiri  diketahui  oleh  Lurah/Kepala  Kampong  dan  dikuatkan  oleh Camat.
Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh  Lurah/Kepala  Kampong  dan  dikuatkan  oleh  Camat  tidak  selamanya rnembuahkan  hasil  yang  sempurna  bagi  para  pihak,  hal    ini  dapat  dilihat  dengan adanya  surat  keterangan  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  bagi  warga  negara  yang  beragama    Islam.      Penerbitan      surat      keterangan yang      diterbitkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  disebut “Penetapan”. Namun perlu diketahui bahwa penetapan ini bisa terbit setelah adanya permohonan  dari  para  pihak  yang  berkepentingan.  akan  tetapi  dengan  surat keterangan  ahli  waris  yang  dibuat  oleh  para  ahli  waris  tersebut  belum  tentu menjadikan pewarisan itu berjalan denganbaik.
Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pembuatan surat keterangan ahli waris  berdasarkan  penelitian  dilapangan  adalah  bersumber  dan  kurangnya pengetahuan  para  ahli  waris  ataupun  Lurah  yang  menanganinya  tentang  hukum, khususnya  Hukum  Kewarisan  Islam  adanya  salah  satu  pihak  yang  tidak  mau menandatangani  surat  keterangan  ahli  waris,  ketidak  hadiran  salah  seorang  atau beberapa  ahli  waris,  adanya  anak  yang  dibawah  umur  dan  keterbatasan  biaya  dari pada ahli waris.
Untuk  itu  perlu  diberikan  sosialisasi  baik  kepada  aparatur  di  kelurahan maupun  kecamatan  terkait  pembuatan  surat  keterangan  ahli  waris  maupun masyarakat  yang  sesuai  dengan  konstitusi  dan  aturan  yang  berlaku  serta  tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Patut  dihargai  bahwa  Pemerintah  pernah  menggelar  sosialisasi  pencerahan tentang Hukum Kewarisan. Sosialisasi  ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Bandung dan Badan Pertanahan KotaBandung.
Sosialisasi  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  pencerahan khususnya  yang  berkaitan  dengan  Hukum    Kewarisan.  sehingga  aparatur  di kelurahan dan kecamatan dapat memberikan penjelasan  kepada  masyarakat.  Selain itu,  sosialisasi  ini  juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW).

## D. Kesimpulan
Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui
Lurah  dan  dikuatkan  oleh  Camat  bertujuan  untuk  menentuan  siapa-siapa  saja  yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para  ahli  waris  ataupun  pihak  ketiga  dilakukan  agar  permasalahan  warisan merupakan  suatu  masalah  yang  amat  mudah  untuk  menimbulkan  sengketa  atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga.
Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alatbukti dalam menentukan  ahli  waris  memiliki  kekuatan  hukum  sesuai  dengan  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  (SE  Mendagri)  c,q.    Dirjen  Agraria  Nomor.  Dpt/12/63/69 tanggal  20  Desember  1969  dikuatkan  oleh  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung (SKMA)  tanggal  Mei  1991  Nomor.MA/  Kundi/I7I/  V/K/1991,  tentang  adanya  suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris

## E. Daftar Pustaka
H.A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.
Ibnu Rusydi, "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4.2 (2017): 212-224.
Listyawati,  Peni  Rinda,  and  Wa  Dazriani.  "Perbandingan  Hukum  Kedudukan  Ahli Waris  Pengganti  Berdasarkan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3 (2015):  335- 344.
Zainuddin  Ali,  Hukum  Islam, Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: SinarGrafika, 2006.
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali Pers, 1992.
Rianto Adi, Metodologi Penelitian sosial dan Hukum , Jakarta: Granit, 2004.
Burhan  Bungin, Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikas , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta:  Rineka Cipta, 2014.