## PRAKTEK RANGKAP JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA

## “ POSITION CAPABILITY PRACTICES IN LOCAL GOVERNMENT KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA ”
Zulkifli Kohongia 1 , Nuvazria Achir 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo : Email: kiflikohongia@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Email: ulfa@ung.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitan yang hendak dicapai pada penyusunan penelitian ini adalah menganalisis tentang kedudukan hukum  terhadap  kepala  BapelitBang  yang  merangkap  jabatan  sebagai  PJS  sekda  dan  PLH  Bupati,  dan menganalisis  tentang  penyebap  terjadinya  rangkap  Jabatan  di  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah mengunakan jenis penelitian normatif yang di dukung dengan adanya data lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach ); dan pendekatan  kasus (case  approach). Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  Bahwa  kedudukan  hukum  terhadap kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  (Bapelitbang)  yang  merangkap  jabatan sebagai pelakasana jabatan sementara sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati, secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda, maka kualifikasi hukumnya telah terpenuhi secara normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka kedudukan hukumnya di dasarkan pada pengunaan mekanisme diskresi pemerintahan. Bahwa Penyebap Terjadinya Rangkap Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini adalah rangkap jabatan Kepala Bapelitbang  yang  merangkap  jabatan  sebagai  Pjs  sekertaris  daerah  dan  pelaksana  sehari-hari  Bupati.  Jika menelusuri  proses  terjadinya,  hal  ini  bermula  dari  adanya  surat  nomor  100/6033/Sekr-Ro.  Pemhumas Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Utara  perihal  penunjukan  pelaksanaan  tugas  sehari  hari  Bupati  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana, Sekda definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjuk sebagai Pelaksana  tugas  sehari-hari  Bupati.  Selain  itu  juga  rangkap  jabatan  terjadi  di  Dinas  Pendidikan,  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Rangkap Jabatan; Pemerintahan Daerah .

## Abstract
The aim of the research to be achieved in the preparation of this study is to analyze the legal position of the head of BapelitBang who concurrently holds the position of Regional Secretary PJS and PLH of the Regent, and analyzes the reasons for the occurrence of concurrent positions in the regional government of North Bolaang Mongondow Regency. This type of research used by researchers in the preparation of this study is to use a type of normative research  that  is  supported  by  the  presence  of  field  data.  The  approach  used  in  compiling  this  research  is  the Legislative Approach (Statue Approach); and the case approach. The results of this study indicate that the legal position of the head of the Regional Planning, Research and Development Agency (Bapelitbang) who concurrently holds the position of temporary secretary of the regional secretary and the daily executor of the Regent, has the authority to be divided into two government functions, namely in the context of the acting Secretary, then the legal qualifications  have  been  met  normatively,  but  in  the  context  of  the  Regent's  daily  implementation,  his  legal position  is  based  on  the  use  of  the  government  discretion  mechanism.  Whereas  the  Occupation  of  Multiple Positions  in  the  Regional  Government  of  North  Bolaang  Mongondow  Regency,  in  this  case  is  the  concurrent
position of the Head of Bapelitbang who concurrently holds the position of Regional Secretary and Acting Daily Regent.  If  you  trace  the  process,  this  starts  from  the  letter  number  100/6033  /  Sekr-Ro.  The  North  Sulawesi Provincial Governor's Head about the  appointment of the day-to-day tasks of the North Bolaang Mongondow District Regent, where, the definitive Regional Secretary of North Bolaang Mongondow Regency was appointed as the Implementer of the Regent's daily tasks. In addition, concurrent positions took place in the Education, Public Works and Public Housing Agency and the North Bolaang Mongondow District Tourism Office.
Keywords: Legal Position; Double job; Local government.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi  logis  sebagai  Negara  kesatuan adalah  dibentuknya  pemerintah  Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama  kalinya  dan  kemudian  pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahan  menurut  Asas Otonomi  dan  Tugas  Pembantuan  dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. 1
Dengan  demikian,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  landasan  yang  kuat  untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata, dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah. Desentralisasi  kewenangan  pemerintahan yang  diberikan  kepada  daerah  dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan
1 Penjelasan  Umum  Undang  Undang  Nomor.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2 Krizya  Hadinata. Analisis  Hukum  Terhadap Kewenangan  Pejabat  Pelaksana  Tugas  Sementara Walikota Parepare. Skripsi.  FH Universitas
aspirasi  dan  kreatifitas,  peningkatan  peran serta  masyarakat  lokal  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena  itu,  pengertian  otonomi  daerah dimaknai  sebagai  kewenangan  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
Secara umum ada tiga tujuan yang harus dicapai  dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah  untuk  menciptakan  pemberdayaan daerah dan masyarakatnya. Pertama , menciptakan  kondisi  yang  mendorong  dan mendukung  usaha  rakyat  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  memecahkan masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat tersebut. Kedua ,  mengembangkan  perangkat pemerintahan  yang  menunjang  tingkat partisipasi masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Kemudian tujuan yang ketiga , adalah mengembangkan  sistem  produksi  untuk memenuhi  tingkat  swasembada  di  tingkat lokal. 2
Dengan  demikian,  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk menyampaikan  persepsinya  masing-masing, sekaligus  membuat  strategi  yang  terencana untuk  mencapai  tujuan  otonomi  daerah.
Hasanudin; Makasar. 2014. Hlm 3 di akses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1 23456789/11102/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN- KRIZYA%20HADINATA.pdf?sequence=2 .
Berdasarkan pertimbangan tersebut, desentralisasi harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan otonomi
daerah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  luas harus  dilaksanakan  secara  integral  dan terpadu  sebagai  subsistem  pemerintahan negara  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kemampuan  merespons  secara  cepat apa  yang  dibutuhkan  warga  adalah  satu  hal yang memang menjadi tugas pemimpin yang dipilih warganya. Namun tanpa kehati-hatian, “kebijakan kilat” bisa  menjadi  lawan  bagi demokrasi. Konsekuwensi pelaksanaan demokrasi  lokal  di  daerah  membuka terjadinya  proses  pergantian  kepemimpinan daerah  secara  partisifatif  dengan  membuka ruang  bagi  keterlibatan  masyarakat  secara luas terhadap pemerintahan yang berlangsung  di  daerah  secara  demokratis. Oleh karena pergantian kepemimpinan tidak selamanya berjalan dengan baik, maka dalam prakteknya  kadang  kala  juga  menimbulkan beberapa  masalah  yang  menurut  penulis penting  untuk  dikaji  dan  di  telaah  secara mendalam dan komprehensif.
Dalam  hal  ini  terjadi  sebuah  proses pergantian kepemimpinan daerah yang mana dalam  kajian  penulis  melihat  pada  hal kewenangan, yakni dalam lingkup pemerintahan  daerah  Kabupaten  Bolaang mogondow  Utara.  Hal  yang  terjadi  adalah mengenai  kekosongan  jabatan  Bupati  dan juga  sekda  Kabupaten  Bolaang  mogondow Utara.  Sebagaimana  yang  terjadi,  Bupati Kabupaten  Bolaang  mogondow  Utara  maju dalam  perhelatan  demokrasi  (Pilkada),  pada saat pencalonannya tersebut, bupati Bolaang Monggondow  Utara  masi  menjabat  sebagai Bupati  definitif.  Oleh  karna  itu,  sebagaimana ketentuan  yang  Terkait  dengan  aturan  cuti kampanye  kepala  daerah  incumbent  dalam pilkada, secara spesifik diatur dalam Pasal 70 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 tentang Pilkada yang bunyi lengkapnya adalah bahwa mewajibkan kepala daerah
incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Oleh karena Bupati maju dalam proses pemilihan, maka wakil bupati secara otomasi maju  dalam  mengantikan  Bupati  yang menjalani  masa  cuti.  Ha  ini  terjadi  karena apabila masalah kekosongan jabatan ini tidak segara  diatasi,  maka  kemungkinan  akan timbul masalah-masalah baru.
Namun pada saat setelah bupati definitif menjalankan  masa  cuti  kampanyenya,  maka Bupati kembali memimpin daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  sebagai  bupati definitif.  Kepemimpinan  Bupati  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  ternyata  akan berakhir  tanggal  5  September  2018  dan pelantikan  bupati  dengan  masa  abdi  2018- 2023 baru akan dilaksanakan pada tanggal 25 September  2018.  Dengan  demikian,  maka akan ada kekosongan masa jabatan selama 20 hari  di  posisi  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara.  Oleh  karena  itu,  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, sangatlah dibutuhkan adanya pelaksana tugas Sehari-Hari  untuk  mejalankan  fungsi  Bupati tersebut.  Pihak  yang  berwenang  untuk memberikan tugas sebagai seorang pelaksana tugas  sehari-hari  yaitu  Kementrian  Dalam Negeri,  maka  perlu  penjabaran  yang  jelas tentang  fungsi  dan  kewenagan  yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas  sehari-hari.  Pertimbangan  untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip negara  kesatuan  dan  kedaulatan  negara, dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor:  74  Tahun  2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Bupati dan Wakil  Bupati, serta Walikota dan Wakil  Walikota.  Selama  Bupati  dan  Wakil Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota menjalani  Cuti  di  Luar  Tanggungan  Negara, menurut Permendagri ini, ditunjuk Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye. Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Permendagri
ini  menyebutkan,  Gubernur  mengusulkan  3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Oleh  karena  itu,  maka  Gubernur  Provinsi Sulawesi  Utara  melalui  Surat  Nomor 100/6033/Sekr-Ro. Pemhumas perihal penunjukan  pelaksanaan  tugas  sehari  hari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka  ditunjuk  Sekda  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  sebagai  Pelaksana  tugas sehari-hari  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara.
Berjalanya  pemerintahan  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  di  bawah kepemimpinan sekda sebagai Pelaksana tugas sehari-hari  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  tidak  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan,  karena  pada  saat  Surat Keputusan  Kementerian  Dalam  Negeri T.131.71/6953/OTDA  ini  dikeluarkan  pada Tanggal 3 September 2018. Namun pada saat penunjukan  sekertaris  daerah  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pelaksana harian  bupati,  sekertaris  daerah  menjalani masa cuti terhitung mulai Tanggal 10 Agustus 2018  sekda  Kabupaten  Bolaang  Mogondow Utara  harus  menenuaikan  kewajibannya sebagai  seorang  muslim  untuk  berangkat ibadah haji ke Mekkah. Ketentuan pengangkatan  itu  tertuang  dalam  surat Gubernur Sulawesi utara Nomor
800/4063/sekr-BKD,  tanggal  13  juli  2018 mengenai  persetujuan  pengangkatan  dan pelantikan  penjabat  sekertaris  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara dimana  mengankat  Drs.  Leksi  Talibo  selaku kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi Pelaksana Jabatan Sementara Sekertaris Daerah. Oleh karna itu, untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  di  sekda, maka  diajukanlah  nama  kepala  Bapelitbang
3 May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam   Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia .  Jurnal
Kabupaten Bolaang mogondow Utara sebagai penganti  dalam  hal  menjalankan  tugas Pemerintahan  sebagai  Pelaksana  Jabatan Sementara Sekertaris Daerah.
Kedudukan  kepala  Bapelitbang,  dalam pengangkatannya  terlebih  dahulu  sebagai penjabat  sekertaris  daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  maka  secara otomatis  pula  merangkap  jabatan  sebagai Pelaksana tugas sehari-hari Bupati Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  yang  diemban oleh Sekertaris Daerah definitif.
Dari uraian tersebut, maka dapat dilihat terjadi  rangkap  jabatan   dalam   lingkup pemerintahan     Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,    sehinga     dapat menghambat kinerja pelaksana teknis yang dijalankan sehari-hari. Selain rangkap jabatan kerap memberikan dampak  yang luas  pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi,  dan  juga   berpotensi melahirkan konflik    kepentingan  yang  mendorong terjadinya instabilitas pemerintahan. 3

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, selanjutnya  diformulasikan  permasalahan yang  menjadi  fokus  penelitian  sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum kepala BapelitBang yang merangkap jabatan sebagai PJS Sekda dan PLH Bupati ?
2. Apa  penyebap  terjadinya  rangkap jabatan  di  pemerintah  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara ?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penyusunan  penelitian  ini adalah mengunakan jenis penelitian normatif yang di dukung dengan adanya data lapangan (empirik).  Penelitian  hukum  normatif  yang dimaksud  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya  meliputi  norma  atau  kaida  dasar,
Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Maret 2016. Hlm 1
asas-asas  hukum,  peraturan  perundang- undangan,  perbandingan  hukum,  doktrin serta yurisprudensi. 4
Adapun  pendekatan  yang  digunakan oleh  peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini adalah,  antara  lain:  Pendekatan  Perundang- Undangan (Statue Approach ); dan pendekatan kasus (case approach). 5

## PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Kepala  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan  Daerah  (Bapelitbang)
Yang  Merangkap  Jabatan  Sebagai Penjabat Sekda Dan Pelaksana Sehari- hari Bupati.
Membahas  dan  mengulas  seputar rangkap  jabatan  dalam  konteks  sistem ketatanegaraan  Indonesia  memang  selalu masih  menjadi  topik  yang  terus  di perdebatkan secara mendalam, bukan  hanya terbatas  pada  konteks  kurang  banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur  persoalan  rangkap  jabatan,  tetapi juga  hal  ini  ada  keterkaitan  dengan  masalah etika maupun moralitas dan budaya birokrasi di dalam proses berjalanya roda pemerintahan dalam suatu sistem. Persoalan rangkap jabatan ini, tidak jarang mengakibatkan  proses  yang  kompromistis bahkan  menimbulkan  dampak  yang  sangat masif  pada  perubahan  dimensi  budaya  kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan bisa saja  menyebabkan  timbulnya conflict  of interest yang  akan  memfasilitasi  terjadinya tindak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Namun  sebelum  mengurai  lebih  lanjut mengenai rangkap jabatan, maka perlu untuk mengetahui  apa  yang  diamksudkan  dengan jabatan  itu.  Pengertian  jabatan  sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
4 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme
Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, ( yogyakarta : pustaka pelajar. 2010), hlm 34
5 Peter  mahmaud  marzuki.  2005. Penelitian  hukum (edisi  revisi ).  Jakarta:  Kencana  prenada  media group.,  Hlm 133.
43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 ayat (3) adalah ”Jabatan negeri  adalah  jabatan  dalam  bidang  esekutif yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan  dalam  kesekretariatan  lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan” 6
Penjelasan  lanjutannya  terdapat  pada Pasal  1  Ayat  (2),  yakni: “pejabat yang berwenang  adalah  pejabat  yang  mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 1 Ayat (3), yakni: “Pejabat yang  berwajib  adalah  pejabat  yang  karena jabatan  dan  tugasnya  berwenang  melakukan tindakan  hukum  berdasarkan  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku”.  Pasal  1 Ayat  (4),  yakni: “Pejabat negara  adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan  pejabat  negara  lainnya  yang  ditentukan oleh undang- undang”. Pasal 1 Ayat (5), yakni: “Jabatan negeri adalah jabatan dalam  bidang eksekutif  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  termasuk  di dalamnya  jabatan  dan  kesekretariatan lembaga  tertinggi  atau  tinggi  negara,  dan kepaniteraan pengadilan”. Pasal  1  Ayat  (6), yakni: “Jabatan karir adalah jabatan struktural dan  fungsional  yang  hanya  dapat  diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. Pasal  1  Ayat  (7),  yakni: “Jabatan  organik  adalah  jabatan  negeri  yang menjadi  tugas  pokok  pada  suatu  satuan organisasi pemerintah”. 7
Pada dasarnya hukum itu sebagai aturan tingka  laku  manusia  oleh  kekuasaan  bisa dikatakan sah bukan hanya yang tertuang
6 Lihat  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
7 Lihat  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
dalam  bentuk  keputusan  dalam  bentuk peraturan-peraturan
hukum
yang dirumuskan  secara  kongkrit,  melainkan  juga dalam  implementasinya  sesuai  dengan  alam kodrat  hukum  yang  telah  mewarnai kehidupan  manusia.  Dengan  kalimat  lain, dapat  dikatakan  bahwa  hukum  harus  sesuai dengan  falsafah  bangsa  yakni  pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa 8 dan sekaligus sebagai alat pengayom masyarakat. 9
Untuk  merealisasikan  semua  hal  itu,  tentu bukan  masalah  yang  mudah.  membutuhkan kesiapan  yang  sempurna  dari  seorang pemimpin  sebagai  kepala  pemerintahan. Diperlukan  suatu  titik  fokus  dari  seorang pemimpin  untuk  menjalankan  semua  tugas- tugas pemerintahan yang menyertai kewenangan  yang  lahir  dari  sistem  itu.  Jika dalam  konteks  kepemimpinan  suatu  sistem pemerintahan  terjadi  banyak rangkap jabatan,  tentunya  hal  ini  akan  memberikan dampak yang tidak baik bagi berjalanya suatu roda pemerintahan.
Perkembangan  dasar  argumentasi  atau pikiran  perihal  adanya  larangan  rangkap jabatan  oleh  pejabat  pemerintah  dengan jabatan  yang  lain  dalam  sustu  sistem pemerntahan,  terutama  yang  dilakukan  oleh Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Peneliti menggunakan  pertimbangan-pertimbangan hukum  yang  menjadi  pondasi  dan  basis argumentasi,  etika  politik,  serta  dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan politik,  baik  dalam  pengertian  ilmu (science) maupun  juga  dalam  pengertian  praktis  tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif,  dan  efisien,  serta  bertanggungjawab (good governance) . 10 Pertama ,  menurut  peneliti  dalam pandangan  ilmu  politik  dan  pemerintahan. Jabatan  publik  mempunyai  makna  sebagai kewenangan yang harus digunakan dan atau
8 Iriyanto  Tiranda,  et.,al,  “Konsep  Ideal  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pungutan  Liar Berdasarkan  Asas  Peradilan”, Jurnal  Jambura  Law Review Volume 1 Nomor 2 Juli 2019, hlm. 139
didedikasikan  untuk  kepentingan  khalayak umum  atau  publik.  Khalayak  umum  (publik) bersifat  jamak  menjadi  suatu  pondasi  yang kuat  bagi  perilaku  administrasi  negara,  dan sebagai  sarana  yang  terdepan  untuk mengawal  eksistensi  negara.  Apabila  nilai- nilai  yang  berkaitan  dengan khalayak  umum atau  publik  ini  sudah  mulai  dikesampingkan dan  juga  mulai  memunculkan  kepentingan yang  di  dasarkan  pada  kehendak  pribadi, maka  sengketa  dan  perselisihan  yang berlangsung  di  masyarakat,  tidak  dapat dihindari  lagi.  Maka  dari  itu,  sangat  terang mengambarkan,  jika  setiap  langkah-langkah pejabat  public  yang  dilakukan  atas  dasar pertimbangan kebijakan yang tepat, tentunya akan  memperoleh  penghargaan  yang  baik, apabila  pejabat  publik  mengacu  kepada kepentingan khalayak umum.
Kedua , menurut peneliti dalam pandangan etika politik. Etika pada umumnya adalah  standar  mengenai  apa  yang  bisa  dan tidak  bisa  dilakukan  oleh  seseorang  dalam suatu  tatanan  kehidupan  bermasyarakat. Tugas  etika  politik  adalah  subsider, membantu  agar  penyelesasian  masalah- masalah  ideologis  dapat  dituntaskan  secara obyektif  tanpa  ada  unsur  memihak,  artinya, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dapat dimengerti  dan  diberikan  timbal  balik  oleh semua yang mamahami pokok permasalahan. Etika  politik  tidak  dapat  memberikan nasehat-nasehat  bagi  para  politikus,  akan tetapi,  dapat  memberikan  batasan-batasan orientasi dan patokan-patokan normatif bagi mereka  yang  pada  dasarnya  mempunyai keinginan  untuk  menilai  bobot  tatanan  dan kehidupan politik dengan barometer martabat manusia.
Ketiga ,  menurut  peneliti,  pembagian jabatan  publik  kepada  pejabat-pejabat  yang berlainan mengandung makna bahwa
9 Bintan  Regen  Saragih, Politik  Hukum ,  (Bandung  : CV.Utomo, 2006), hlm.26
10 Robert  J.  Jackson,  Doreen  Jackson, A  Comparative Introduction to Political Science, Prentic Hall ,  (  Inc: New Jersey , 1997), hlm. 274-284
kewenangan  atau  otoritas  tidak  terpusat kepada satu orang (demokrasi) , bahwa banyak orang  mempunyai  kemampuan  untuk menjalankan  wewenang  itu  (kompetensi), dan  bahwa  banyak  orang  yang  dapat dipercaya  untuk  menjalankan  wewenang  itu secara bertanggungjawab (kredibel). Sebagaimana  dalam  pandangan  umum  yang telah  kita  ketahui  dan  telah  menjadi  dasar untuk  memberikan  standar  pemerintahan yang  baik,  bahwa  kekuasaan  yang  diberikan secara  berlebihan  cenderung  di  salah gunakan.  Seperti  dalil  populer  yang dikemukakan  oleh  Lord  Acton  yaitu, power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (kekuasaan  cenderung  untuk disalahgunakan  dan  kekuasaan  mutlak  pasti dipersalahgunakan),  oleh  karena,  tidak  ada kekuasaan yang dapat memberikan keseimbangan (checks  and  balances) dan Merriem mengemukakan, adalah benar, siapa saja  yang  memegang  kekuasaan  dan bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk  memaksakan  kemauan  orang  lain. Sedangkan  Mekanisme checks  and  balances dalam  suatu  demokrasi  merupakan  hal  yang wajar, bahkan sangat diperlukan. 11
Pemerintah  terus  diterpa  baebagai macam kritikan-kritikan agar terus memperbaiki kualitas dan kuantitas pelaksanaan  pemerintahan.  Aspek  regulasi, hubungan  antar  lembaga,  kewenangan, kelembagaan, maupun sumber daya manusia aparatur  pemegang  jabatan  tentunya  akan terus  mendapatkan  sorotan  dan  masukan untuk  dilakukan  perbaikan  demi  perbaikan kearah yang lebih baik, baik di tingkat pusat sampai  dengan  tingkat  daerah.  Sorotan  atas tindakan-tindakan perbaikan kapasitas penyelenggara  pemerintahan,  tentu  saja dapat  berasal  dari  internal  pemerintah  yang termanifestasikan  dari  lembaga-lembaga yang  mengawasi  kinerja  pemerintahan maupun  Sorotan atau masukan yang  datang
11 Ahmad  dan  Novendri  M.  Nggilu,  Mekanisme  Checks And  Balances  Dalam  Suatu  Demokrasi  Merupakan Hal Yang  Wajar,  Bahkan  Sangat Diperlukan, Jurnal
dari  masyarakat,  baik  yang  disampaikan secara  langsung  sesuai  dengan  mekanisme partisipasi dalam konteks demokrasi, maupun berupa  masukan  yang  disampaikan  secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog,wokshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik  cetak  ataupun  elektronik,  kesemuanya tentu  saja  mengarah  pada  keinginan  agar saran dan kritik membangun yang lahir dapat tersampaikan kepada pemerintah.
Perspektif peneliti melihat, bahwa salah satu aspek perbaikan dari sisi regulasi, masih menjadi penyumbang permasalahan terbesar dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Persoalan implemantasi  regulasi  dalam  mengelolah pemerintahan  jika  dilihat  secara  sepintas, ibarat  seperti  masalah  yang  mudah  untuk laksanakan,  berbekal  asas  hukum  yang mengataan bahwa peraturan yang tinggi tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang ada  di  bawahnya,  ataupun  peraturan  yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang  umum,  dengan  demikian,  maka sepantasnya  tidak  akan  muncul  persoalan penerapan  regulasi  seperti  tumpang  tindih aturan yang akan berdampak pada timbulnya masalah  antar  pelaksana  pemerintahan ataupun  permasalahan  yang  terkait  dengan perbedaaan pandangan dalam melihat sebuah ketentuan/substansi  dari  hadirnya  sebuah peraturan  perundangan  yang  tidak  jarang berujung  kepada  timbulnya  pandangan  yang tidak  sama  dalam  satu  kasus  yang  sama, contoh  konkritnya  mengenai  isu  rangkap jabatan.
Persoalan  rangkap  jabatan  tidak  hanya menjadi  masalah,  permasalah  pada  tingkat pusat, akan tetapi juga menjadi masalah juga pada tingkat daerah dengan motif ynag tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainya. persoalan rangkap jabatan kembali menghadirkan  berbagai  kontroversi  sebagai akibat dari multi persepsi  terhadap peraturan
Konstitusi , Volume 16 Nomor 4 Desember 2019, hlm 798.
yang  dikaitkan  dengan  rangkap  jabatan.  Pro dan  kontra  antar  lembaga  pemerintahan mewarnai  praktek  rangkap  jabatan.  Pihak yang  kontra  memberikan  pandangan  bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu hal yang salah dalam perspektif admistrasi pemerintahan karena berpotensi
menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan  tentu  saja  menyalahi  prosedur  hukum (terutama  dikaitkan  dengan  undang-undang pelayanan  publik).  Sementara  pihak  yang setuju  berpendapat  bahwa  rangkap  jabatan merupakan  fenomena  yang  tidak  perlu dipersoalkan  karena  memang  sudah  ada peraturan  yang  cukup  jelas  mengaturnya. Selama  peraturan  tersebut  belum  dicabut atau dibatalkan, maka masih bisa diterapkan.
Sekarang,  kita  membahas  mengenai kedudukan  hukum  Kepala  Bapelitbang  yang merangkap jabatan sebagai Penjabat sementara  Seketaris  Daerah  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2005  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan  Rangkap  pada  pasal  2  telah memberikan penegasan bahwa: 12
1) Pegawai  Negeri  Sipil  dilarang menduduki jabatan rangkap.
2) Ketentuan  pelarangan  menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  yang  diangkat  dan  ditugaskan dalam jabatan:
a. Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan;
b. Peneliti,  merangkap  jabatan struktural di lingkungan
instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan c. Perancang,  merangkap  jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan. 3) Jabatan  Struktural  yang  dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden.
Berdasarkan  pada  ketetuan  yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang  Menduduki  Jabatan  Rangkap,  jika  kita melakukan  klasifikasi  terhadap  jabatan  yang sedang  diduduki  oleh  Bapak  Leksi  Talibo, selaku  kepala  Bapelitbang  yang  membidangi perencanaan,  dan  peneltian,  maka  pada dasarnya klasifikasi kerja yang sedang dijabat oleh  bapak  Leksi  Talibo  sebelum  diangkat sebagai Pelaksana jabatan sementara sekertaris  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  telah  memenuhi  kriteria sebagaimana yang tetuang dalam pasal 2 ayat (2) huruf  (c)  yang  memberikan  penegasan bahwa pelarangan rangkap jabatan terhadap aparatur  sipil  negara  dikecualikan  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  dan ditugaskan dalam jabatan sebagai “Perancang, merangkap  jabatan  struktural  di  lingkungan instansi  pemerintah  yang  tugas  pokoknya berkaitan  erat  dengan  bidang  peraturan perundang- undangan”.
Akan  tetapi,  pada  pasal  2  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  2005  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang Menduduki Jabatan Rangkap telah mengunci terkait dengan ketentuan bisa saja seorang
12 Lihat  pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 Tahun  1997  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang Menduduki Jabatan Rangkap
Aparatur  Sipil  Negara  merangkap  jabatan dalam  lingkungan  pemerintahan  asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku.  Pada pasal  2  ayat  (3)  dikatakan  bahwa “Jabatan Struktural  yang  dirangkap  oleh  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden” . Akan  tetapi  pada  proses  pengkangkatan kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  tidak didasarkan pada keputusan Presiden melainkan  pada  keputusan  Bupati  setelah menerima persetujuan dari Gubernur.
Mengulas  terkait  dengan  persyaratan pengangkatan  pejabat  sekertaris  daerah sebagaimana  yang  tertuang  pada  Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018  Tentang  Penjabat  Sekretaris  Daerah, tepatnya  pada  pasal  6,  telah  memberikan penegasan bahwa:
Calon  penjabat  sekretaris  daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama  eselon  IIa  untuk  penjabat sekretaris  daerah  provinsi  atau menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama  eselon  IIb  untuk  penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota;
b. memiliki  pangkat  paling  rendah pembina utama muda golongan lV/c untuk  penjabat  sekretaris  daerah provinsi  dan  pangkat  pembina tingkat  I  golongan  IV/b  untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota;
c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum  mencapai  batas  usia pensiun;
d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
13 Wawancara  bersama  dengan  Kepala  seksi  Bidang Pengembangan  Kompetensi  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
e. memiliki  rekam  jejak  jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
f. tidak  pernah  dijatuhi  hukuman disiplin  tingkat  sedang  dan/atau berat.
Jika  ketentuan  sebagaimana  yang dimaksud  pada  pasal  6  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Penjabat  Sekretaris  Daerah  di hubungkan  dengan  kriteria  bapak  Leksi Talibo  sebagai  kepala  Badan  Perencanaan, Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, maka katentuan ini telah memenuhi  persyaratan  bagi  Bapak  Leksi Talibo untuk dapat menjalankan tugas sebagai Penjabat  Seketaris  Daerah.  Mengani  hal  ini juga senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu  Elianingsih  Hadi,  S.STP selaku  Kepala seksi  Bidang  Pengembangan  Kompetensi Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  mengatakan bahwa:
Bapak Leksi Talibo    memenuhi persyaratan dari sisi kepangkatan dan
Golongan, dimana saat ini menduduki Golongan  IV/c.  selain  itu  juga,  dari  sisi capaian  kinerja  Kepala  Bapelitbang dianggap bagus dan cukup mumpuni. 13 Namun, jika membaca secara detail terkait dengan pengangkatan kepala Bapelitbang  Bapak  Leksi  Talibo,  sebagai  Pjs Sekertaris  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara,  maka  tentu  saja  harus diuraikan  alasan  hukum  sebagaimana  yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  nomor  3  Tahun  2018  Tentang Penjabat Sekretaris Daerah mulai dari pasal 1 yang  memberikan  penjelasan  terkait  dengan alasan  pengangkatan  Pejabat  Sekertaris Daerah bahwa:
Penjabat  sekretaris  daerah  diangkat untuk  melaksanakan  tugas  sekretaris
Ibu  Elianingsih  Hadi,  S.STP.  wawancara  dilakukan pada 20 Oktober 2019.
daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: 14
a. sekretaris  daerah  tidak  bisa melaksanakan tugas; dan/atau
b. terjadi kekosongan sekretaris daerah. Kemudian penjelasan lanjutanya
tertuang dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3) yang telah  memberikan  penjelasan  sebagaimana yang  tertuang  dalam  pasal  1  Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018  Tentang  Penjabat  Sekretaris  Daerah bahwa:
1. Sekretaris  daerah  dinyatakan  tidak bisa melaksanakan tugas karena:
a. mendapat  penugasan  yang berakibat  sekretaris  daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima  belas)  hari  kerja  dan kurang  dari  6  (enam)  bulan; atau
b. menjalankan  cuti  selain  cuti  di luar tanggungan negara.
2. Sekretaris  daerah  dinyatakan  tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  a  terhitung  sejak  tanggal pelaksanaan penugasan dalam surat perintah tugas dari kepala daerah.
3. Sekretaris  daerah  dinyatakan  tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b terhitung  sejak tanggal pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Sebagaimana yang peneliti, kemukakan bahwa  salah  satu  sebab  adanya  penunjukan bapak  Leksi  Talibo  yang  merupakan  Kapala Bapelitbang  diangkat  sebagai  Pjs  sekda  oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah  karena  sekda  definitif  tengah melaksanakan  Ibadah  Haji  di  Mekkah,  Arab Saudi.  Sehingga  pada  saat  itu  sekda  definitf
tengah  menjalani  masa  cuti  di  luar tanggungan negara sebagaimana yang telah di tuangkan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  huruf  (b). dengan demikian, maka pada saat yang sama bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia  nomor  3  Tahun  2018  Tentang Penjabat Sekretaris Daerah telah memberikan dasar hukum pengangkatan Penjabat sekertaris  daerah,  secara  tegas  dikatakan bahwa; “Bupati/wali kota  mengangkat penjabat  sekretaris  daerah  kabupaten  kota untuk  melaksanakan  tugas  sekretaris  daerah setelah  mendapat  persetujuan  gubernur sebagai  wakil  Pemerintah Pusat”. Proses pengangkatan  pejabat  sekertaris  daerah  ini telah  melalui  mekanisme  sebagaimana  yang telah  ditegaskan  pada  ketentuan  Peraturan Presiden.
Dari  beberapa  dasar  hukum  mengenai pengangkatan  kepala  Badan  Perencanaan, Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penjabat sekertaris  daerah,  dapat  diambil  sebuah kesimpulan bahwa proses maupun persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pertauran perundang-undangan  telah  sesuai  dengan mekanisme  pengagkatan  penjabat  sekertaris daerah, yang dalam hal ini, mengangkat bapak
Leksi Talibo sebagai kepala Badan
Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan Daerah  (Bapelitbang)  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  merangkap  sebagai  Pjs Sekda,  Ketentuan  pengangkatan  itu  tertuang dalam surat Gubernur Sulawesi utara Nomor 800/4063/sekr-BKD,  tanggal  13  juli  2018 mengenai  persetuajuan  pengangkatan  dan pelantikan pejabat sekertaris daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara dimana  mengankat  Drs.  Leksi  Talibo  selaku kepala  Badan  perencanaan  penelitian  dan
14 Lihat  pasal  1  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Penjabat Sekretaris Daerah
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara menjadi  Pelaksana  Jabatan  Sementara Sekertaris Daerah.
Sementara  itu,  Bedasarkan  ketentuan sebagaimana  yang  dimaksudkan  pada Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Penjabat Sekretaris Daerah, merupakan suatu hal yang lumrah  dan  biasa,  jika  yang  dimaksudkan adalah  seseorang  yang  akan  menggantikan Sekertaris  Daerah  yang  definitf  untuk sementara  waktu,  namun,  masalah  ataupun persoalan  yang  kemudian  muncul  dan mengemuka  adalah  terkait  dengan  posisi kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni Bapak Leksi Talibo, pada saat yang sama juga merangkap  sebagai  Pelaksana  sehari-hari Bupati, hal di karenakan pada saat itu, Bupati definitf  yang  telah  menjabat  sebagai  kapala pemerintahan, masa jabatanya akan berakhir pada tanggal 5 sebtembar 2018.
Pada saat surat keputusan Kementerian dalam  negeri  T.131.71/6953/OTDA  ini dikeluarkan pada 3 september 2018 perlihal pengangkatan sekda difinitif sebagai pelaksana  sehari-hari  Bupati.  Namun,  pada saat penunjukan sekertaris daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pelaksana harian  bupati,  sekertaris  daerah  menjalani masa cuti terhitung mulai tanggal 13 juli 2018 sekda  Kabupaten  Bolaang  mogondow  Utara harus  menenuaikan  kewajibannya  sebagai seorang muslim untuk berangkat ibadah haji ke  Mekkah.  Ketentuan  pengangkatan  itu tertuang  dalam  surat  Gubernur  Sulawesi utara Nomor 800/4063/sekr-BKD, tanggal 13 juli 2018 mengenai persetuajuan
pengangkatan  dan  pelantikan  pejabat sekertaris  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  dimana  mengankat  Drs. Leksi Talibo selaku kepala Badan perencanaan  penelitian  dan  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi
Pelaksana  Jabatan  Sementara  Sekertaris Daerah, sehingga pada saat yang  sama Leksi
Talibo, secara otomatis juga menjabat sebagai pelaksana sehari-har bupati.
Jika  menelusuri  aspek  normatif  yang menjadi landasan pengangkatan kepala Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan Daerah  (Bapelitbang)  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara, yakni bapak Leksi Talibo, maka  tidak  ada  ketentuan  sama  sekali  yang mengatur mengenai hal ini, dimana posisinya telah  merangkap  pada  3  jabatan  sekaligus. Oleh  karena  itu,  maka  penelti  melakukan proses  pengambilan  data  langsung  ke lapangan  dengan  studi  wawancara  dengan beberapa  stakeholder  yang  menurut  peneliti mempunyai kapasistas dan kapabilitas untuk menjelaskan terkaitdengan hal ini.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bagian Hukum  Pemerintah  daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  yakni  bapak Abdul  Muis  Suratinoyo,  SH ,  mengatatakan bahwa terkait dasar hukum  pengakangkatan kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang), sebagaimana peneliti mempertanyakan terkait  dengan,  apa  landasan  hukum  atau dasar  hukum  terkait  dengan  terjadinya rangkap  jabatan  oleh  Kepala  Bapelitbang  ?, yang kemudian disusul dengan jawaban dari Kabag Hukum dengan mengatakan bahwa:
Pada  dasarnya  mekanisme  terkait dengan  pengangkatan  kepala  Balitbang sebagai Pjs Sekda dan Plh Bupati dalam konteks jabatan yang di rangkap adalah tiga  sekaligus,  di  dasarkan  atas  dasar diskresi pemerintahan, sebab tidak ada dasar  hukum  yang  menjelaskan  terkait dengan  rangkap  tiga  jabatan  sekaligus oleh  kepala  Badan  Perencanaan, Penelitian,  dan Pengembangan  Daerah
(Bapelitbang) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 15
Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  terkait dengan dasar hukum rangkap jabatan kepala
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) didasarkan pada pengunaan diiskresi pemerintahan,  dimana  penggunaan  diskresi ini  karena  pertimbangan  terjadi  kekosongan hukum  terkait  dengan  rangkap  tiga  jabatan sekaligus dan pada saat yang sama juga terjadi kekosongan jabatan pada dua lingkup jabatan yang  sedang  diisi  oleh  kepala  Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan Daerah (Bapelitbang), sehingga dalam kondisi ini, maka untuk menghindari adanya vacum of power atau kekosongan kekuasaan, maka bisa saja  di  lakukan  langkah  pengunaan  diskresi pemerintahan  sebagai  tindak  lanjut  dari ketiadaan norma hukum yang mengatur atau biasa disebut sebagai kekosongan hukum.
Meskipun  terhadap  sistem  pemerintah diberikan  kewenangan  diskresi  atau freies ernessen untuk  bertindak  dengan  alsaan terjadi  kekosongan  hukum,  namun  dalam suatu  negara  hukum  penggunaan freies ernessen ini  harus  dalam  batas-batas  yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Menurut Muchsan (1981: 27) pembatasan  penggunaan  freis  ernessen adalah:
1. Penggunaan freies  ernessen tidak boleh  bertentangan  dengan  sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
2. Penggunaan freies ernessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.
Dengan demikian, maka, pada prinsipnya
pelaksanaan diskresi pemerintahan,  khususnya  pemerintahan daerah  haruslah  dilakukan  secara  hati-hati,
15 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Muis Suratinoyo,  SH  sebagai  Kepala  Bagian  Hukum Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Wawancara dilakukan pada 20
Oktober 2019
apalagi  jika  dalam  pelaksaaan  wewenang dalam  fungsi  pemerintahan  itu,  tidak  atur secara  tegas  dan  lugas  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja para pelaksaanya  terdapat konflik  of interest atau konflik  kepentingan  yang  mengara  pada penyalagunaan
kekuasaan, apalagi kewenagan yang melekat pada kepala Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan Daerah  (Bapelitbang)  adalah  kewenangan yang  sangat  strategis  dan  sentral  di  dalam sistem  pemerintahan  daerah.  Dimana  jika kewenangan  ini  di  salahgunakan  dengan adanya  rangkap  jabatan  ini,  tentu  saja mengakibatkan  kerugian  yang  sangat  besar, tidak hanya terhadap lembaga pemerintahan daerah itu, namun juga terhadap masyarakat sebagai  entitas  yang  paling  akan  merasakan dampak  dari  pengunaan  keweangan  yang salah  oleh  aparat  pemerintah,  khsusunya  di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Namun terlepas dari baik atau tidaknya kinerja kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan  Pengembangan  Daerah  (Bapelitbang) sebagai  penjabat  sekertaris  daerah  dan  juga sebagai  pelaksana  sehari-hari  Bupati,  maka peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kepala Bagian Tata pemerintahan pemerintah Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara,  yakni  bapak Samidin  Korompot, S.STP.,M.Si , beliau mengatakan bahwa: Pada saat Bapak Leksi Talibo, menjabat sebagai  pelaksana  jabatan  sementara sekertaris  daerah,  dan  juga  bertindak sebagai  pelaksana  sehari-hari  Bupati. Ternyata  kinerjanya  tidak  berjalan degan baik karena terbatasnya kewenangan  yang  melekat  pada  fungsi penjabat sementara dan juga pelaksana sehari-hari bupati. 16
Dengan  demikian,  maka  bagi  peneliti telah memperkirakan dan mengambil
16 Wawancara  dengan  bapak  Samidin  Korompot, S.STP.,M.Si selaku Kepala Bagian Tata pemerintahan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, wawancara dilakukan pada 20 Oktober 2019.
kesimpulan terlebih dahulu bahwa kinerjanya akan  berjalan  tidak  efektif,  sebab  terbatasya kewenangan  dan  fungsi  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang  undangan  yang  hanya terbatas pada aspek administrasi pemerintahan saja, sedangkan pada pelaksanaan  kuasa  penguna  anggaran  atau KPA  sangat  minimalis,  serta  tidak  bisa mengambil  kebijakan  yang  sifatnya  sangat strategis dan berpengaruh untuk masyarakat umum.
2. Penyebap Terjadinya Rangkap Jabatan di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara. Pembahasan mengenai
masalah rangkap  jabatan  merupakan  suatu  hal  yang selalu  mendapatkan  perhatian  ditengah- tengah  masyarakat,  mulai  pada  level masyarakat  tingkat  bawah  sampai  dengan tingkat  atas.  Demikian  halnya  dengan masyarakat  ilmiah  yang  ada  di  institusi perguruan  tinggi  tak  luput  dari  pembahasan mengenai  rangkap  jabatan  ini.  Olehnya, menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  ilmiah yang berada dalam institusi perguruan tinggi untuk  mengkaji  berbagai  macam  dinamika yang  sedang  berlangsung  dan sedang  terjadi di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga inisiatif  pengkajian  dinamika  itu,  peneliti tekadkan  untuk  mengulas  dan  menguraikan tentang rangkap jabatan.
Dewasa ini dapat kita lihat maupun kita saksikan berbagai macam fenomena- fenomena,  dimana  banyak  sekali  pejabat- pejabat negara mapun pejabat-pejabat daerah yang  melakukan  rangkap  jabatan  dengan alasan  yang  tentu  saja  sangat  beragam  dan berbeda  latar  belakang  antara  satu  dengan yang  lainya.  Praktek  rangkap  jabatan  ini bukan  merupakan  suatu  pemandangan  baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik pada  level  pemerintah  pusat  sampai  dengan level  pemerintah  daerah  tidak  luput  dari adanya praktek rangkap jabatan. Namun dari berbagai macam rangkap jabatan yang terjadi bukan  berarti  rangkap  jabatan  itu  adalah suatu  hal  yang  dilarang  dalam  praktek
ketatanegaraan  Indonesia.  Rangkap  jabatan adalah  proses  yang  memiliki  legitimasi hukum apabila dilakuan secara konstitusional dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  maupun  norma  hukum  yang  belaku secara definitif.
Munculnya  pro  dan  kontra  dalam rangkap  jabatan  menimbulkan  perilaku ambiguitas dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Disatu pihak, dengan berdasar pada pendapat yang kontra, rangkap jabatan merupakan  sesuatu  yang  dilarang  dan dianggap  melanggar  aturan  hukum.  Namun demikian, dalam faktanya, walaupun dianggap melanggar hukum akan tetapi tidak ada  rangkap  jabatan  yang  berujung  pada ranah  hukum,  dengan  demikian,  dimana aspek  mengikat  hukumnya  dari  pelarangan sebuah  rangkap  jabatan?.  Fakta  lain  yang belum  tersaji  secara  lengkap  mengenai rangkap jabatan adalah : peraturan yang jelas mengatur  secara  spesifik  mengenai  rangkap jabatan  tidak  banyak  disajikan  secara berimbang. Sehingga, bagi intansi vertikal/pemerintah  daerah  yang  lebih mengetahui  secara  teknis  aturannya,  hingga saat ini masih  melakukan kebijakan rangkap jabatan dan merasa tidak ada masalah dengan pelaksanaannya.
Salah satu hal yang sangat menarik bagi peneliti  dari  berbagai  rangkaian  fenomena rangkap  jabatan  ini  adalah  rangkap  jabatan yang  sedang  terjadi  di  Kabupaten  Bolaang monggodow Utara, dimana dalam kepemimpinan yang sedang dan perna terjadi proses  rangkap  jabatan  di  salah  satu  daerah otonom  yang  terdapat  di  Provinsi  Sulawesi Utara  ini.  Namun,  sebelum  membasan mengenai  rangkap  jabatan  yang  terdapat  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara, sebagaimana  yang  diketahui  oleh  peneliti bahwa  pada  tahun  2018  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berlangsung pesta demokrasi  lima  tahunan  atau  sedang berlangsung  proses  pemilihan  umum  kapala daerah  secara  serentak.  Dalam  proses  itu, maka  salah  satu  kontestan  yang  juga  masuk
dalam  bursa  pertarungan  pemilihan  kepala daerah adalah petahana atau incumbent yang juga merupakan salah satu kandidat kuat pada saat  itu.  Akhirnya  sesuai  dengan  prediksi sebagian  lembaga  surve  bahwa  petahanan akan  terpilih  kembali  untuk  periode  yang kedua masa bakti 2018-2022.
Dari  rangkaian  proses  pemilihan umum  yang  sedang  berlangsung,  sampai dengan proses pelantikan Bupati terpilih, ada proses  yang  menurut  peneliti  tidak  biasa dalam praktek sistem pemerintahan, khsusunya pemerintahan daerah. Proses yang dimaksudkan  adalah  terjadinya  rangkap jabatan terhadap Kepala Badan Perencanaan, Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah (Bapelitbang)  yang  merangkap  jabatan Sebagai  Penjabat  sekertaris  daerah  dan pelaksana  sehari-hari  Bupati  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sebagaimana  hasil  penelusuran  yang dilakukan peneliti, bahwa pada saat rangkaian proses pemilihan umum kepala daerah, bupati menjalani  masa  cuti  kampanye  di  luar tanggungan negara. Namun pada saat setelah bupatii  definitif  menjalankan  masa  cuti kampanyenya, maka Bupati kembali memimpin  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  sebagai  bupati  definitif. Namun  kepemimpinan  Bupati  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  ternyata  akan berakhir  tanggal  5  September  2018  dan pelantikan  bupati  dengan  masa  abdi  2018- 2022 baru akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018. Degan demikian, maka akan ada kekosongan masa jabatan selama 20 hari di  posisi  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara.  Oleh  karena  itu,  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, sangatlah dibutuhkan adanya pelaksana tugas sehari-hari  untuk  mejalankan  fungsi  Buapti tersebut. Dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan tugas sebagai seorang pelaksana tugas  sehari-hari  yaitu  Kementrian  Dalam Negeri,  maka  perlu  penjabaran  yang  jelas tentang  fungsi  dan  kewenagan  yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pelaksana
tugas  sehari-hari.  Dengan  pertimbangan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan  dan kedaulatan negara, dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor:  74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara  Bagi  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota. Selama  Bupati dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara,  menurut  Permendagri  ini,  ditunjuk Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye.
Pelaksana
Tugas
Bupati/Walikota sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.  Permendagri  ini  menyebutkan, Gubernur  mengusulkan  3  (tiga)  calon Pelaksana Tugas
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Oleh  karena  itu,  maka  Gubernur  Provinsi Sulawesi  Utara  melalui  surat  nomor 100/6033/Sekr-Ro. Pemhumas perihal penunjukan  pelaksanaan  tugas  sehari  hari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Maka  ditunjuk  Sekda  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  sebagai  Pelaksana  tugas sehari-hari Bupati.
Berjalanya  pemerintahan  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  di  bawah kepemimpinan sekda sebagai Pelaksana tugas sehari-hari  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  tidak  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan,  karena  pada  saat  surat keputusan  Kementerian  dalam negeri T.131.71/6953/OTDA ini dikeluarkan pada 3 september  2018  perihal  penunjukan  Sekda sebagai pelaksana sehari-hari Bupati, Namun pada  saat  penunjukan  sekertaris  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara sebagai  pelaksana  harian  bupati,  sekertaris daerah  menjalani  masa  cuti  terhitung  mulai tanggal 13 juli 2018 sekda Kabupaten Bolaang Mongondow  Utara  harus  menenuaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk
berangkat ibadah haji ke Mekkah. Oleh karena sekda  sedang  menjalani  masala  cuti,  maka Kepala
Bapelitbang ditunjuk sebagai Pelaksana  jabatan  sementara  Sekertaris daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Uatara. Ketentuan pengangkatan itu tertuang dalam surat Gubernur Sulawesi utara Nomor 800/4063/sekr-BKD  tertanggal  tanggal  13 juli 2018 mengenai persetujuan
pengangkatan  dan  pelantikan  pejabat sekertaris  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  dimana  mengankat  Drs.
Leksi Talibo selaku kepala Badan
perencanaan  penelitian  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara menjadi Pelaksana Jabatan Sementara Sekertaris Daerah. Dimana hal ini ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan di  sekda,  maka  diajukanlah  nama  kepala Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara sebagai penganti dalam hal menjalankan  tugas  Pemerintahan  sebagai Pelaksana  Jabatan  Sementara  Sekertaris
Daerah.
Dengan pengangkatannya terlebih dahulu  sebagai  pejabat  sekertaris  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara,  pada saat sekertaris daerah berangkat ke Mekkah, maka maka secara otomatis selaku Pelaksana Jabatan  Sementara  Sekertaris  Daerah  juga merangkap  jabatan  sebagai  Pelaksana  tugas sehari-hari  Bupati  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  yang  diemban  oleh Sekertaris  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  yang  masi  menenuiakan ibadah haji di tanah suci (Mekkah).
Dengan demikian, maka pada rangkaian proses  rangkap  jabatan  yang  sedang  terjadi lingkup  pemerintahan  daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  ditemukan  suatu proses  yang  tidak  biasa,  sebab  rangkap jabatan  itu,  terjadi  pada  posisi  yang  sangat sentral  dan  strategis  dalam  lingkup pemerintahan. Dimana Kepala Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan Daerah  (Bapelitbang)  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara, yakni bapak Leksi Talibo, menduduki  jabatan  sebagai  penjabat
sementara  Sekertaris  Daerah,  namun  di  saat yang  sama  juga  menjabat  sebagai  pelaksana tugas sehari-hari Bupati. Yang lebih menarik dari  proses  itu  adalah,  bahwa  mekanisme yang  ditempu  dalam  proses  pengangkatanya adalah, di dasarkan pada pengunaan diskresi pemerintahan atau yang biasa dikenal dengan istilah freies  ernessen atau  kendak  bebas . Sehingga  kesimpulanya  adalah  dasar  hukum mengenai  persoalan  rangkap  jabatan  yang terjadi  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara  tidak  didasarkan  pada  mekanisme hukum  secara  normatif  melainkan  di dasarkan  atas  diskresi  pemerintahan  yang juga  diperbolehkan  dalam  sistem  hukum administrasi negara.
Selain  persoalan  Rangkap  Jabatan  yang dilakukan oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Boalaang Mongondow Utara, berdsarkan hasil penelusuran  yang  dilakukan  oleh  peneliti, ditemukan
Fakta sejumlah Instansi pemerintahan  dalam  lingkup  pemerintahan Kabupaten  Boalaang  Mongondow  Utara  juga terjadi  rangkap  jabatan,  antara  lain  akan diuraikan pada point-point di bawah ini:.
1. Asisten  satu  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara,  dimana  pada saat  ini  di  jabat  oleh  Bapak  Leksi Talibo  kembali  diberikan  tugas sebagai Pelaksana sehari-hari Kepala  Dinas  pendidikan  selama  3 bulan  yaitu  dari  bulan  Februari sampai  dengan  April  2019,  Alasan penunjukan  bapak  Leksi  Talibu  ini karena  Kadis  Definitif  sedang menjalani  masa  cuti  dalam  rangka Mengikuti  Pusat  Pendidikan  dan kepelatihan  (PIM)  diluar  daerah Kabupaten  Bolaang  mongondow Utara.  Alasan  utama  kenapa  bapak leksi  talibo  yang  diangkat  sebagai Pelaksana  sehari  hari  Kepala  Dinas Pendidikan  karena  pengalamanya perna menjabat sebagai kadis
pendidikan selama  kurang lebih 3 tahun. 17 2. Dinas Pekerjaan    umum     dan Perumahan Rakyat,    terjadi kekosongan  jabatan  karena  Kepala dinas PUPR definitif telah pension, sehinggan Sekertaris      Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  yakni  Rudini  Masuara,  di tunjuk untuk Merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas sementara kepala dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak bulan Juli 2018 Sampai dengan Sekarang, Alasan mengapa Rudini Masuara diankat   mejadi   Plt    kadis    PUPR karena pergantian jabatan itu butuh proses, dan ada beberapa prosedur administrasi yang harus dilakukan, Ada    juga    regulasi   yg  mengatur Dalam mengisi kekosongan jabatan yang pensiun atau tersangkut kasus, Maka butuh proses yang lama untuk menentukan pejabat definitif, maka dari  itu  untuk mengisi kekosongan jabatan    tersebut  maka  dipilih Sekertaris dinas PUPR karena beliau lebih mengetahui semua hal-hal tentang dinas PUPR dan mempunyai pengalaman  sebagai  sekertaris  di Dinas Pekerjaan    umum     dan Perumahan Rakyat. 18
3. Sekertaris  dinas  pariwisata  Fatlun Paputungan  merangkap  jabatan sebagai  Pelaksana  tugas  kepala dinas  pariwisata  sejak  Bulan  juli 2019 sampai sekarang. Ditunjukanya sekertaris dinas pariwisata  ini  disebabpakn  karena Kepala  Dinas  Pariwisata  definitif telah memasuk masa pensiun.
17 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang Mutasi  dan  Perencanaan  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Kab. Bolaang mongondow utara.
Alasan mengapa Fadlun Paputungan diankat  mejadi  Pelaksana  tugas kadis Pariwisata karena pergantian jabatan membutuhkan proses administrasi proseduran yang didasarkan  pada  regulasi  yang mengatur Dalam mengisi kekosongan  jabatan  bagi  instansi yang  pimpinannya  pensiun  atau tersangkut  kasus.  Maka  butuh proses yang lama untuk menentukan pejabat definitif, maka dari  itu  untuk  mengisi  kekosongan jabatan  tersebut  maka  dipilih Sekertaris  dinas  pariwisata  karena beliau  lebih  tau  semua  hal-hal tentang  dinas  Pariwisata  dan mempunyai  pengalaman  sebagai sekertaris dinas Pariwisata

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  hasil  dari penelitian ini menunjukan:
Bahwa  kedudukan  hukum  terhadap kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan Pengembangan  Daerah  (Bapelitbang)  yang merangkap  jabatan  sebagai  pelakasana jabatan  sementara  sekertaris  daerah  dan pelaksana sehari-hari Bupati, secara kewenangan  terbagi  dalam  dua  fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda,  maka  kualifikasi  hukumnya  telah terpenuhi  secara  normatif,  akan  tetapi  pada konteks  pelaksana  sehari-hari  Bupati,  maka kedudukan  hukumnya  didasarkan  pada pengunaan mekanisme diskresi pemerintahan dikarenakan tidak ada mekanisme  hukum  yang  secara  normatif mengatur  terkait  dengan  rangkap  jabatan dalam  konteks tiga  lingkup kekuasaan
18 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi  dan  Perencanaan  Badan  Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Bolaang mongondow utara.
pemerintahan  yang  sentral  dan  strategis dalam  kerangka  pemerintahan  daerah. Sehingga kedudukan hukumnya dari satu sisi sebagai  penjabat  sekda  memiliki  legitimasi hukum  secara  normatif,  namun  dari  sisi  lain dalam  konteks  merangkap  juga  sebagai pelaksana sehari-hari bupati di dasarkan pada diskresi pemerintahan.
Bahwa  Penyebap  Terjadinya  Rangkap Jabatan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dalam hal ini adalah  rangkap  jabatan  yang  dilaksanakan oleh  Kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian, dan  Pengembangan  Daerah  (Bapelitbang) yang  merangkap  jabatan  sebagai  pelakasana jabatan  sementara  sekertaris  daerah  dan pelaksana sehari-hari Bupati. Jika menelusuri proses terjadinya, hal ini bermula dari adanya surat  nomor  100/6033/Sekr-Ro.  Pemhumas Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Utara  perihal penunjukan  pelaksanaan  tugas  sehari  hari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana,  Sekda  definitif  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara ditunjuk sebagai Pelaksana tugas  sehari-hari  Bupati.  Selain  itu  juga rangkap jabatan terjadi  di Dinas Pendidikan, Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  namun  berbeda dengan  rangkap  jabatan  oleh  Leksi  Talibu pada  saat  menjabatan  Kepala  Bapelitbang yang  merangkap  tiga  jabatan  sekaligus, sedangkan di intasi lain hanya merangkap dua jabatan.
Rekoemndasi Adapun rekomendasi dari Hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:
Pertama , Pemerintah pusat perlu untuk mengelurkan  peraturan  Pemerintah  ataupun juga  petaturan  Presiden  terkait  dengan ketentuan  rangkap  jabatan  yang  lebih  dari dua unsur jabatan yang bersifat strategis dan sentral,  hal  ini  untuk  mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum terkait dengan proses  pengangkatan  pejabat  pemerintahan yang merangkap.
Kedua, Dalam  proses  pengangkatan pejabat pemerintahan yang terjadi di daerah, sekiranya  harus  di  dasarkan  pada  asas transparansi,  dimana  mekanismenya  harus diperjelas  sehingga  tidak  menimbulkan adanya penyalagunaan kekuasaan.
Ketiga, Terkait  dengan  rangkap  jabatan yang berada di luar perkiraan atau tidak bisa diantisipasi  sebelumnya,  maka  lembaga terkait atau yang dalam hal ini peneliti lebih memilih Badan Kepegawain
Daerah, sebaiknya  melakukan  konsultasi  maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengantisipasi terkait dengan proses yang di luar perkiraan seperti yang terjadi di lingkup Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara.
Keempat , Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  harus  lebih meningkatkan  Sumber  daya  manusia  agar kedepan persoalan rangkap jabatan tidak lagi menjadi  persoalan  yang  terus  menerus  di hadapi.

## REFERENSI:
Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen  Kelima  UUD  1945  Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai
Prinsip The Guardian Of The Constitution” , Jurnal  Konstitusi ,  Volume 16 Nomor 4 Desember 2019.
Bintan Regen Saragih, Politik Hukum , Bandung : CV.Utomo, 2006.
Iriyanto  Tiranda,  et.,al,  Konsep  Ideal Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  Pungutan  Liar  Berdasarkan Asas  Peradilan, Jurnal  Jambura  Law Review Volume 1 Nomor 2 Juli 2019. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta : pustaka pelajar. 2010.
Peter  mahmaud  marzuki.  2005. Penelitian hukum  (edisi  revisi ).  Jakarta:  Kencana prenada media group.
Krizya  Hadinata. Analisis  Hukum  Terhadap Kewenangan  Pejabat  Pelaksana  Tugas Sementara Walikota Parepare. Skripsi.
FH  Universitas  Hasanudin;  Makasar, 2014.
May  Lim  Charity,  Ironi  Praktik  Rangkap
Jabatan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan
Indonesia .  Jurnal  Legislasi  Indonesia
Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.
Robert  J.  Jackson,  Doreen  Jackson, A
Comparative  Introduction  to  Political Science, Prentic Hall , (  Inc: New Jersey  , 1997). http://repository.unhas.ac.id/bitstream/han dle/123456789/11102/SKRIPSI%20LE NGKAP-HTN- KRIZYA%20HADINATA.pdf?sequence=
2