DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 7 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara
Nanik Musyarofah 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, naniek.ayubanget@gmail.com
Corresponding Author: naniek.ayubanget@gmail.com
Abstract: This  research  examines  legal  protection  for  people  with  mental  disorders regarding the mandatory Population Identification Number (NIK) requirements. People with mental disorders are people who experience disturbances in thoughts, behavior, and feelings that are manifested in the form of a set of symptoms and/or significant changes in behavior and  can  cause  suffering  and  obstacles  in  carrying  out  the  person's  functions  as  a  human being. ODGJ often receives discrimination in society because of the mental health problems they  experience.  In  fact,  it  is  not  uncommon  for  ODGJ  to  be  ignored  by  their  families  and even abandoned. Displaced ODGJ do not get their basic rights as citizens because they are prevented from having a NIK, so the government as a public servant has an important role in helping  ODGJ  get  the  right  to  quality  public  services.  The  type  of  research  used  in  this writing  is  normative  juridical,  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  This research is  also  called library legal research,  using primary legal materials  and secondary legal materials as data sources. The result of this research is that legal protection for ODGJ for  NIK  requirements  is  the  government's  obligation  to  help  ODGJ  carry  out  Population Administration activities so that their rights as citizens can be fulfilled and are free from all forms of discrimination.
Keyword: ODGJ, Public Services, Population Identification Number.
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  Orang  Dalam Gangguan  Jiwa  atas  kewajiban  persyaratan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala  dan/atau  perubahan  perilaku yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan  dan  hambatan  dalam  menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Seringkali ODGJ mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam masyarakat  karen  masalah  Kesehatan  jiwa  yang  dialami.  Bahkan  tidak  jarang  ODGJ diabaikan  oleh  pihak  keluarga  hingga  ditelantarkan.  ODGJ  yang  terlantar  tersebut  tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara karena terhalang tidak memeiliki NIK, sehingga pemerintah sebagai pelayan public memiliki peran penting dalam membantu ODGJ
mendapatkan  hak  pelayanan  public  yang  bermutu.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  yuridis  normative,  dengan  pendeketan  perundang-undangan  dan pendekatakan konseptual.  Penelitian ini disebut juga penelitian hukum  kepustakaan, dengan menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  sebagai  sumber  data.  Hasil dari  penelitian  ini  adalah  perlindungan  hukum  terhadap  ODGJ  atas  kewajiban  persyaratan NIK  adalah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  membantu  ODGJ  melakukan  kegiatan Administasi Kependudukan agar haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Kata Kunci: ODGJ, Pelayanan, Nomor Induk Kependudukan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  berdasarkan  amanat  Alinea  keempat  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia  1945  menentukan  bahwa  salah satu  tujuan  negara  Indonesia  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia.  Pemerintah  berupaya  secara  maksimal  untuk  mencapai  tujuan tersebut  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap  seluruh  warga  negara  dalam  berbagai bidang kehidupan, termasuk upaya perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya, salah satunya adalah kesehatan yang merupakan hak asasi setiap manusia.
Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi setiap manusia. Hal tersebut karena dengan kesehatan manusia akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari, kesehatan  juga  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  manusia  sehingga  pemerintah  memiliki kewajiban untuk menjamin hak dasar tersebut.
Orang  dengan  gangguan  jiwa  menghadapi  tantangan  kesehatan  mental  yang signifikan.  Gangguan  jiwa,  juga  dikenal  sebagai  gangguan  mental,  mencakup  berbagai kondisi  yang  mempengaruhi  pikiran,  perasaan,  perilaku,  dan  kemampuan  seseorang  dalam aktifitas sehari-hari.
Gangguan jiwa muncul karena menurunnya fungsi kesehatan mental pada seseorang, sehingga  implikasi  dari  penurunan  fungsi  kesehatan  mental  tersebut  adalah  orang  dengan gangguan  jiwa  akan  bertingkah  laku  yang  tidak  wajar  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Secara umum timbulnya gangguan jiwa pada seseorang diakibatkan karena adanya stres yang berlebihan, depresi, alcoholic (pecandu alkohol) dan faktor tekanan lain yang mempengaruhi dari  luar  maupun  dari  dalam  diri  seseorang,  baik  secara  lansung  maupun  tidak  langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) pada Pasal 1  angka  3  menyatakan,  bahwa:  “orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  selanjutnya  disingkat ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  ODGJ  dapat  diartikan  sebagai  masalah  kesehatan  yang menyerang  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  mana  dapat  menghambat  fungsi  “orang” sebagai  manusia.  Sehingga,  karena  gangguan  fungsi  tersebut,  maka  ODGJ  harus mendapatkan  perlakuan  khusus,  termasuk  perlakuan  khusus  dalam  mendapatkan  pelayanan Kesehatan.
Salah  satu  permasalahan  terkait  kesehatan  jiwa  yang  terjadi  adalah  tidak  meratanya pelayanan  kesehatan  mental.  Padahal,  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Dari  ketentuan  pasal
tersebut  jelas  dikatakan  “setiap orang”. Sehingga korelasi antara Pasal  28 H (1) UUD 1945 dengan  Pasal  1  (3)  UUKJ  terdapat  pada  kata  “orang”.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan tersebut,  maka  dapat  diartikan  ODGJ  termasuk  dalam  “setiap  orang”  yang  berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H (1) UUD 1945.
Sebelum  mengkaji  lebih  jauh  tentang  pelayanan  kesehatan,  maka  terlebih  dahulu memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  pelayanan.  Komaruddin  mengartikan  pelayanan merupakan  suatu  prestasi  yang  dilakukan  atau  dikorbankan  agar  dapat  memuaskan permintaan  atau  kebutuhan  pihak  lain.  Pengertian  yang  lain  menyatakan  bahwa  pelayanan adalah  sesuatu  hal  yang  dapat  menolong,  menyambut,  membalas,  mengindahkan, memuaskan,  menghidangkan,  menyuguhkan,  membantu,  menanggapi,  menyediakan  segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain. 1
Kemudian pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga, kelompok  dan  atupun  masyarakat  Depkes.  Kepuasan  pasien  merupakan  indikator  utama keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan. 2
Hak mengenai  pelayanan kesehatan bagi  “setiap orang” ini ditegaskan pada  Pasal  4 ayat  (1)  huruf  (c)  UU  No.  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan)  yang menyatakan,  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  yang  aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan  yang setinggi-tingginya. Berdasarkan ketentuan tersebut semakin jelas, bahwa ODGJ sebagai “orang”  yang memiliki gangguan  fungsi  sebagai  manusia  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya mengenai  pelayanan  Kesehatan  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UU  Kesehatan,  bahwa: ”Pelayanan  Kesehatan  adalah  segala  bentuk  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan pelayanan  yang  diberikan  secara  langsung  kepada  perseorangan  atau  masyarakat  untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat  Kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif”.
Pengertian  tentang  Kesehatan  itu  sendiri  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Kesehatan yang menjelaskan, bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun  sosial,  dan  bukan  sekadar  terbebas  dari  penyakit  untuk  memungkinkannya  hidup produktif.  Dalam  hal  ini,  jika  dihubungkan  antara  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  dan  (3),  maka dapat  diartikan  pelayanan  kesehatan  adalah  “serangkaian  kegiatan  pelayanan”  untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat  keadaan  sehat  sesorang,  termasuk  Kesehatan  jiwa. Dalam  pelayanan  kesehatan  jiwa  ditegaskan  dalam  UUJK  Pasal  1  ayat  (4),  yaitu:  “Upaya Kesehatan  Jiwa  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  jiwa  yang optimal  bagi  setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh,  terpadu,  dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat”.
Dengan  memerhatikan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (4)  UUJK  tersebut,  Pemerintah memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  pelayanan  Kesehatan  bagi  penderita  ODGJ. Serangkaian  kegiatan  pelayanan  Kesehatan  bagi  ODGJ  yang  memiliki  gangguan  fungsi sebagai  manusia  tentu  membutuhkan  upaya  penyembuhan  yang  khusus  dan  terstruktur  agar dapat kembali normal sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam hal prosedural. Upaya tersebut merupakan hal yang harus dilakukan Pemerintah.
Namun  demikian,  salah  satu  kondisi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  yang  tidak diperhatikan  oleh  keluarga  atau  bahkan  terlantar  seringkali  tidak  memiliki  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK).  Pasal  1  ayat  (12)  Undang-Undang  No.  24  tahun  2013  tentang
1 Ahmad Komarudin, Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta): 394.
2 Sri Handayani, "Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan  Di Puskesmas Baturetno." Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian Vol. 14 , No. 1, (2016): 43
Administrasi  Kependudukan  menjelaskan,  bahwa  Nomor  Induk  Kependudukan,  selanjutnya disingkat  NIK,  adalah  nomor  identitas  Penduduk  yang  bersifat  unik  atau  khas,  tunggal  dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Saat ini, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kabupaten Banjarnegara semakin  mendapat  perhatian.  Berbagai  kebijakan  dan  inovasi  dimunculkan  baik  oleh Pemkab, pihak swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 3 Terkait dengan  Administrasi  kependudukan,  di  Kabupaten  Banjarnegara  sendiri  mengacu  pada Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin mutu dan jenis layanan untuk diperoleh warga negara secara minimal.  Minimnya perhatian yang diberikan pemerintah akan layanan bagi ODGJ terlantar dapat semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan untuk membantu membuat  Nomor Induk Kependudukan sebagai  identitas  sah  warga  negara  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  101  (a) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah wajib  memberikan  NIK  kepada  setiap  Penduduk,  dalam  hal  ini  khususnya  di  Kabupaten Banjarnegara.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalah dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  ODGJ  Atas  kewajiban persyaratan Nomor Induk Kependudukan?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yang berarti  bahwa  penelitian  ini  mengacu  pada  analisa  norma  hukum  dengan  tujuan  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  96  Tahun  2019  tentang  Pendataan  Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  berdasarkan  teori-teori,  konsep-konsep, literatur dan jurnal hukum  yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  (jenis) jenis pendekatan yaitu:
3 BANJARNEGARAKAB,  “Layanan  Kesehatan  Jiwa  Semakin  Mudah  dengan  “Manis  nan  Jitu”,  diakses  dari https://banjarnegarakab.go.id/main/layanan-kesehatan-jiwa-semakin-mudah-dengan-manis-nan-jitu/ pada  10 Desember 2023, pukul 17.00.
1. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), dan
2. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  perlindungan  berarti  memberikan  rasa  aman  akan  sesuatu  hal  dari bahaya  atau  kerugian,  dapat  berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang.  Perlindungan juga  bermakna  sebagai  suatu  tempat  berlindung  yang  diberikan  terhadap  orang  yang  lebih lemah.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  dengan  segala  upaya  pemerintah  untuk melakukan  jaminan  terdapat  kepastian  berlandaskan  hukum  teruntuk  melakukan  pemberian perlindungan terhadap warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar,  dan  bagi  yang  melanggarnya  akan  mampu  dilakukan  pernyataan  sanksi  dengan kesesuaian terhadap tata aturan yang telah ditetapkan. 4
Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen dan tujuan dari kebijakan  tidak  akan  terlaksana.  Implementasi  merupakan  jembatan  bagi  dunia  konsep  dan dunia  realita  dan  menjadi  tahapan  berat  karena  sering  ditemukan  masalah  dilapangan  yang tidak  disebutkan  di  konsep.  Edward  menjabarkan  empat  faktor  esensial  pada  implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat variabel ini bekerja  secara  serentak  dan  berinteraksi  satu  sama  lain  untuk  membantu  atau  menghambat implementasi kebijakan. 5
Aspek  struktur  birokrasi  melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  ( Standard  Operating Procedure /SOP)  dan  struktur  birokrasi  itu  sendiri. 6 SOP  khusus  pemberian  layanan  dasar bagi ODGJ terlantar dalam panti dapat menyebabkan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Manfaat SOP yaitu agar ODGJ terlantar bisa mendapatkan jenis dan mutu  layanan  sesuai  standar.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan  dari  Pasal  4  ayat  (1) huruf (c) UU Kesehatan, yaitu setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan  yang bermutu. Urusan Pemerintahan Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b SPM salah satunya adalah tentang Kesehatan.
Menurut  Kotler,  Pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang  memberi  manfaat  dan menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat.  Selanjutnya  Sampara  menjelaskan pelayanan  adalah  suatu  alur  kegiatan  yg  terjadi  dalam  hubungan  langsung  antar  seseorang baik dengan orang lain atau mesin, dan meyediakan kepuasan pelanggan. 7
Dalam hal ini, ODGJ yang memiliki gangguan fungsi sebagai manusia menyebabkan kemampuan  sosialnya  di  masyarakat  menjadi  terhambat.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan pengertian  pelayanan  menurut  para  ahli  diatas  sudah  seharusnya  hal  ini  menjadi  kewajiban bagi Pemerintah, melalui interaksi untuk memberikan manfaat pelayanan sebagaimana diatur dalam SPM.
Pengertian  manusia  yang  dikemukakan  Aristoteles  (384-347  SM)  “manusia  adalah animal  rasionale ”  (hewan  yang  berakal  budi).  Menurut  logika  Aristoteles,  bagian  pertama suatu  defenisi  haruslah  menyebut  jenisnya  yang  paling  dekat  (dalam  hal  ini animal ), sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik (di sini rasionale: berakal budi). 8 Berdasarkan  pengertian  yang  dikemukan  Aristoteles,  yang  membedakan  manusia dengan  makhluk  lain  adalah  adanya  akal  pikiran.  Namun  demikian,  ODGJ  yang  memiliki gangguan  kesehatan  pada  pikiran  membuatnya  tidak  dapat  menggunakan  akal  pikiran
4 Satjipto Rahardjo. Sisi lain dari hukum di Indonesia , (Jakarta: Kompas, 2003): 121.
5 Carissa,  Rhea  Diva,  and  Fentiny  Nugroho.  "Implementasi  kebijakan  pemenuhan  layanan  dasar  dalam  panti bagi penyandang terlantar melalui standar pelayanan minimal bidang sosial." Sosio Informa 5 .3 (2019): 238.
6 Ibid., 240.
7 Enis  Tristiana  and  Ratih  Hapsari.  "Pemenuhan  Hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Atas  Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar." Jurnal Inovasi Penelitian 3 .4 (2022): 5943.
8 Adelbert Snijders, Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks dan Seruan ., (Yogyakarta: Kansius, 2004): 17.
selayaknya  manusia  normal  pada  umumnya.  Sehingga  seringkali  ODGJ  mendapatkan perlakuan diskriminatif karena masalah Kesehatan jiwanya.
Masyarakat  pada  umumnya  memberikan  stigma  negatif  kepada  kelompok  penderita ODGJ.  Mereka  dianggap  telah  kehilangan  hak  asasinya.  ODGJ  sering  kali  mendapatkan perlukan  diskriminatif.  Dalam  hukum  di  Indonesia,  ODGJ  tidak  termasuk  sebagai  subjek hukum.  Barangkali  kondisi  inilah  yang  membuat  hak-hak  asasi  mereka  terlanggar. 9 Melihat kenyataan ini tentu sangat  bertentangan dengan  konsep HAM  yang terdapat  dalam pasal  42 UU  Nomor  36  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu:  “Setiap  warga  negara  yang berusia lanjut,  cacat  fisik  dan atau cacat  mental  berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  negara,  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak sesuai  dengan  martabat  kemanusiaannya,  miningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan  kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  bebas  dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu.  Berdasarkan  ketentuan tersebut setiap orang, termasuk ODGJ berhak mendapatkan perlakuan atas dasar kesetaraan.
Kurangnya perhatian Negara dalam menjamin hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam penyembuhan dan perawatan dirinya agar bisa sembuh dari penyakit mental yang di deritanya, mengakibatkan ODGJ sangat rentan mengalami  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kondisi  Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa  yang ditutupi  keluarga,  seringkali  membuat  mereka  tidak  terdaftar  di  dalam  Nomor  Induk Kependudukan.  Begitupun  dengan  kondisi  Penyandang  ODGJ  terlantar  yang  bahkan  lupa identitasnya.  Maka  dari  itu,  pemerintah  wajib  membantu  ODGJ  agar  terdaftar  secara  resmi dan  memperoleh  NIK  sebagai  bagian  dari  Warga  Negara  yang  sah,  sehingga  ODGJ  juga dapat  memperoleh  kepastian  hak  dasar  terhadap  akses  layanan  dan  fasilitas  publik  untuk kesejahteraannya.  Administrasi  Kependudukan  menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  24/2013 adalah:  “rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi Administrasi  Kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain”.
Pelayanan  publik  merupakan  sebuah  tolak  ukur  masyarakat  dalam  melihat  kinerja pemerintah,  dengan  adanya  pelayanan  public  yang  efektif,  efisien,  akuntabel,  serta professional  akan  menunjang  keberhasilan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pelayanan publik  dan  membuat  citra  pemerintah  baik  dimata  Masyarakat. 10 Kemudian  yang  dimaksud pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Setiap  penduduk  di  Indonesia  memiliki  hak  atas  pelayanan  administrasi kependudukan.  Menurut  UU  No.  24/2013  dalam  Pasal  3,  bahwa  Setiap  Penduduk  wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan  yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9 Nurhikmah,  Nurhikmah,  and  Arif  Rahman.  "Pemenuhan  Hak-Hak  Terhadap  Orang  Gila  (Studi  Komparasi Antar  Ham  Dan  Hukum  Islam)." Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum, (2020): 478.
10 Nabilah  Ivana,  and  Meirinawati  Meirinawati.  "Inovasi  Program  Berikan  Pelayanan  Khusus  Terpadu Administrasi  Kependudukan  (Besutan)  Oleh  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Jombang." Publika (2023): 2028
Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat 11 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud peristiwa kependudukan adalah kejadian  yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan  karena  membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu  Keluarga, Kartu  Tanda  Penduduk  dan/atausurat  keterangan  kependudukan  lainnya  meliputi  pindah datang,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal  tetap.  Dalam  hal  ini, tidak  semua  orang  dapat  secara  mandiri  melaksanakan  kewajiban  untuk  melakukan administrasi  kependudukan,  seperti  halnya  ODGJ  yang  memliki  gangguan  Kesehatan  pada fungsi manusia.
Mengingat  bahwasanya  penduduk  terdiri  dari  penduduk  bukan  rentan  administrasi kependudukan  dan  penduduk  rentan  administrasi  kependudukan.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  96  Tahun  2019  tentang  Pendataan  Dan Penerbitan  Dokumen  Kependudukan  Bagi  Penduduk  Rentan  Administrasi  Kependudukan menjelaskan,  bahwa  Penduduk  Rentan  Administrasi  Kependudukan  adalah  Penduduk  yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. 11
Menurut  Permendagri  Nomor  96  Tahun  2019  dalam  pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  Pendataan  dan  penerbitan  Dokumen  Kependudukan  bagi  Penduduk  Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:
1. Penduduk Korban Bencana Alam;
2. Penduduk Korban Bencana Sosial;
3. Orang Terlantar;
4. Komunitas Terpencil.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (12)  Pemendagri  96/2019,  Orang  Terlantar  adalah  warga negara  Indonesia  yang  karena  suatu  sebab  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya secara  wajar,  baik  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Sehingga  pendataan  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  96  Tahun  2019 bagian  Orang  terlantar  dilakukan  dengan  mendatangi  tempat  yang  sudah  ditentukan  paling sedikit meliputi:
1. Panti asuhan
2. Panti jompo,
3. Panti sosial,
4. Rumah sakit jiwa,
5. Lembaga pemasyarakatan; dan/atau
6. Tempat penampungan lainnya.
Melihat  dari  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Permendagri  No.  19/2019, maka  dapat  diartikan  bahwa  penduduk  rentan  administrasi  kependudukan  salah  satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Maka dari itu, perlu adanya bantuan khusus untuk ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan.
Hal tersebut dilakukan mengingat ODGJ memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan  administrasi  kependudukan  berupa  data  kependudukan.  Berdasarkan  UU Administrasi  Kependudukan  dalam  Pasal  58  ayat  (2)  huruf  (b)  menyebutkan,  bahwa  salah satu data Kependudukan meliputi Nomor Induk Kependudukan.
Implementasi  Pemendagri  No.  96/2019  terkait  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten  Banjarnegara  sendiri  tertian  dalam  Pasal  3  huruf  (f)  PERBUP  Kabupaten Banjarnegara  No.  11/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan, yaitu Jenis Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pendataan penduduk rentan  administrasi  kependudukan.  Kemudian  mengenai  teknis  tata  cara  pendataan
11 Enis Tristiana, Op.Cit., 5942.
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  tersebut  lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  20  ayat  (2) PERBUP No. 11/2021.
Mengacu  pada  Pasal  1  ayat  (19)  Permendagri  No.  96/2019,  orang  terlantar  berhak menerima  Surat  Keterangan  Pengganti  Tanda  Identitas  yang  selanjutnya  disingkat  SKPTI sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik,  kartu  identitas  anak  dan  kutipan  akta-akta  pencatatan  sipil.  Dengan  demikian, mengacu  pada  Permendagri  No.  96/2019  dan  PERBUP  No.  11/2021,  maka  orang  terlantar atau dalam hal ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banjarnegara memiliki hak dasar sebagai Warga Negara Indonesia untuk tetap mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
Kepemilikan  Nomor  Induk  Kependudukan  bagi  ODGJ  sangatlah  penting  karena merupakan  amanat  dari  konstitusi.  Pasalnya,  ODGJ  merupakan  penduduk  yang  rentan  dan sangat membutuhkan akses pada bantuan pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi. Dimana untuk mendapatkan akses tersebut, diharuskan untuk memiliki NIK sebagai persyaratan yang diminta  oleh  lembaga  terkait.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membantu orang terlantar yang mana dalam hal ini adalah Orang Dalam  Gangguan  Jiwa  dalam  mendapatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  demi mempermudah  ODGJ  mendapatkan  akses  pelayanan  Kesehatan.  Hal  tersebut  adalah  bentuk perlindungan  hukum  dari  negara  dalam  menjanjamin  kepastian  hukum  ODGJ  sebagai  WNI sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  individu  yang  mengalami  Gangguan  Jiwa  (ODGJ) terkait  dengan  persyaratan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  di  Kabupaten  Banjarnegara diimplementasikan  dalam  Pasal  3  huruf  (f)  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu Jenis Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pendataan penduduk rentan  administrasi  kependudukan.  Dalam  hal  ini,  yang  termasuk  penduduk  rentan  rentan yang  dimaksud  adalah  orang  terlantar.  ODGJ  dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  dari Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan  Administrasi  Kependudukan.  Dampak  dari  kesulitan  ini  menyebabkan  ODGJ mengalami pembatasan akses terhadap hak dasar sebagai warga negara, yang pada gilirannya dapat  mengakibatkan  perlakuan  diskriminatif  dalam  konteks  pelayanan  kesehatan.  Oleh karena itu, inisiatif penyelesaian hambatan administrasi kependudukan, termasuk pemberian NIK kepada ODGJ yang mengalami gangguan fungsi sebagai manusia, merupakan tanggung jawab  pemerintah  sebagai  lembaga  pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk  memastikan pemenuhan hak-hak setiap warga negara, termasuk ODGJ.

## REFERENSI
Barir, Muhammad. (2014). Kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an. Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-qur’an dan hadis, ( Volume  15, Nomor 1)
BANJARNEGARAKAB,  “Layanan  Kesehatan  Jiwa  Semakin  Mudah  dengan  “Manis  nan Jitu”, diakses dari https://banjarnegarakab.go.id/main/layanan-kesehatan-jiwa-semakin- mudah-dengan-manis-nan-jitu/ pada 10 Desember 2023, pukul 17.00 .
Carissa,  Rhea  Diva.,  &  Fentiny  Nugroho.,  (2019).  Implementasi  kebijakan  pemenuhan layanan  dasar  dalam  panti  bagi  penyandang  terlantar  melalui  standar  pelayanan minimal bidang sosial. Sosio Informa (Volume, 5, Nomor 3).
Handayani,  Sri.,  (2016).  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Di Puskesmas Baturetno. Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian (Volume 14, Nomor 1).
Ivana,  Nabilah  &  Meirinawati  Meirinawati.  (2023).  Inovasi  Program  Berikan  Pelayanan Khusus  Terpadu  Administrasi  Kependudukan  (Besutan)  Oleh  Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Publika
Komarudin, Ahmad., Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurhikmah  &  Arif  Rahman.  (2020).  Pemenuhan  Hak-Hak  Terhadap  Orang  Gila  (Studi Komparasi  Antar  Ham  Dan  Hukum  Islam). Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum .
Rahardjo, Satjipto., (2003). Sisi lain dari hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
Snijders,  Adelbert.,  (2004).  Antropologi  Filsafat:  Manusia,  Paradoks  dan  Seruan. Yogyakarta: Kansius.
Tristiana,  Enis  &  Ratih  Hapsari.,  (2022).  Pemenuhan  Hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa Atas  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Kabupaten  Karanganyar.  Jurnal  Inovasi Penelitian (Volume 3, Nomor 4).