## doi: mkts.v25i2.19678

## Analisis Undang Undang yang Mengatur Jasa Konstruksi Indonesia Terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi
* Andi Bayu Putra 1 , Hendrik Sulistio 2
1 Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Bina Nusantara University, Jakarta
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jakarta * ) andibayuputra@gmail.com
Received: 30 Juli 2018 Revised: 16 November 2011 Accepted: 11 Desember 2019

## Abstract
Construction Services Law is a statutory regulation that is used to regulate all matters involving construction services,  whereas  in  this  study  conducted  in  Jakarta,  Indonesia,  Law  No.  18  of  1999  about  Construction Services  and  Law  No.  2  of  2017  about  Construction  Services.  With  changes  in  the  Construction  Services Law, there are differences in the form of revisions, additions, and reductions. These differences and changes are analyzed with the aim of developing a better Construction Services Law in the future. The method used in this  research  is  a  literature  study  method  and  questionnaire  survey  method.  Questionnaire  questions  were formed based on literature studies from previous research and Construction Services Law discussed in this study.  Data  obtained  from  respondents  were  entered  into  the  IBM  SPSS  Statistics  23  program  and  then conducted  a  validity  test,  reliability  test,  correlation  test,  and  regression  analysis.  The  analysis  shows  that there  are  several  Construction  Services  Law’s  regulations  which  cannot  be  a  good  guide  for  construction service providers and users yet, due to: the provisions regarding building failures are not well explained, the general  lack  of  provisions  governing  the  selection  of  expert  assessors,  the  lack  of  clarity  governing  labor standards  construction  work  and  unclear  regulations  regarding  sanctions  for  parties  involved  in construction work.

## Keywords:  Construction  service  act,  construction  service user,  construction  service  provider,  construction
services laws

## Abstrak
Undang – Undang Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) adalah peraturan perundang – undangan yang dipakai untuk  mengatur  segala  hal  yang  melibatkan  jasa  konstruksi,  dimana pada  penelitian  ini yang  dilakukan di Jakarta, Indonesia, dipakai Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK18/1999) dan  Undang  –  Undang  No.  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi  (UUJK2/2017).  Dengan  perubahan UUJK,  tentunya  ada  perbedaan  –  perbedaan  berupa  revisi,  tambahan,  dan  pengurangan.  Perbedaan  dan perubahan ini dianalisis dengan tujuan untuk pengembangan UUJK yang lebih baik dimasa depan. Metode yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi  pustaka  dan  metode  survei  kuesioner.  Pertanyaan kuesioner  dibentuk  berdasarkan  studi  pustaka  dari  penelitian  terdahulu  dan  UUJK  yang  dibahas  dalam penelitian ini. Data yang didapatkan dari responden dimasukkan kedalam program IBM SPSS Statistics 23, selanjutnya  dilakukan  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji  korelasi,  analisis  faktor,  dan  analisis  regresi.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  peraturan  UUJK  yang  belum  bisa  menjadi  panduan  yang  baik untuk  penyedia  dan  pengguna  jasa  konstruksi  yang  dikarenakan  oleh:  ketetapan  mengenai  kegagalan bangunan tidak dijelaskan dengan baik, kurangnya ketetapan umum  yang mengatur pemilihan penilai ahli, kurang  jelasnya  ketetapan  yang  mengatur  standar  tenaga  kerja  konstruksi  dan  kurang  jelasnya  peraturan mengenai sanksi untuk pihak - pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Kata kunci : Undang-undang jasa konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, ketetapan jasa konstruksi

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  yang  dimaksud  dengan  undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dengan  persetujuan  bersama  presiden  (Chandra, 2018;  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  2011). Peraturan  hukum  undang  –  undang  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  Undang  –  Undang Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi (selanjutnya UUJK 18/1999) dan Undang–Undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi (selanjutnya  UUJK2/2017).  Perbedaan–perbedaan yang ditemukan diantara kedua peraturan ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan.
Perbedaan  yang  disebabkan  oleh  perubahan ketetapan  undang  undang  tentang  jasa  konstruksi akan  diterima  dengan  sikap  tertentu  oleh  pihak– pihak  yang  bekerja  di  dunia  konstruksi,  bisa diterima  dengan  baik  atau  bisa  diterima  dengan kurang baik oleh penyedia jasa konstruksi maupun pengguna  jasa  konstruksi.  Untuk  melihat  respon tersebut  dengan  jelas  maka  perlu  dilakukan penelitian  terhadap  berbagai  pihak  yang  bergerak di  dunia  konstruksi.  Melalui  hasil  ini  undang– undang tentang jasa konstruksi bisa dikembangkan menjadi lebih baik dimasa depan.
Dengan  berubahnya  UUJK  yang  berlaku  di Indonesia,  akan  ada  perubahan-perubahan  yang terjadi terhadap peraturan yang berlaku. Perubahan ini  akan  merubah  bagaimana  pengguna  dan penyedia  jasa  konstruksi  menjalankan  kegiatan Jasa  Konstruksi.  Perubahan  peraturan  ini  bisa membuat  jalannya  kegiatan  Jasa  Konstruksi  lebih lancar  atau  lebih  terhambat  dikarenakan  peraturan baru  yang  terlalu  ambigu  atau  dikarenakan kekurangan-kekurangan  lain.  Dengan  mengukur sikap  pengguna  dan  penyedia  jasa  terhadap perubahan yang terjadi dan terhadap UUJK2/2017 maka  bisa  ditemukan  peraturan  mana  saja  yang masih membutuhkan pengembangan dan perbaikan untuk  di  masa  depan.  Melalui  hasil  penelitian, diharapkan undang–undang tentang jasa konstruksi bisa  dikembangkan  menjadi  lebih  baik  dimasa depan.
Dengan perubahan hukum maka tentunya akan ada perubahan  sosial  dan  perubahan  budaya  dari  hal yang  diatur  hukum  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah hukum-hukum  jasa  konstruksi  yang  diatur  di dalam  UUJK.  Maka  dengan  metode  kuesioner, diupayakan  untuk  mengukur  seberapa  baik  atau buruk  hukum  yang  baru  ditanggapi  oleh  tiap-tiap komponen jasa konstruksi, terutama pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Dikatakan oleh Soerjono
(1981)  dan  Ridwan  (2016),  bahwa  sebagai  sarana untuk  mengubah  perlakuan  tergantung  proses pelembagaan dan bidang-bidang yang mau diubah. Dalam  penelitian  ini  berarti  pada  bidang-bidang yang  ingin  diubah,  yakni  jalannya  kegiatan  jasa konstruksi  di  Indonesia.  Dikatakan  juga  oleh Hasan  (2011)  bahwa  tindakan  hukum  dikatakan efektif  bila  perilaku  bergerak  ke  arah  yang dikehendaki, ketika subjek patuh atau menurut.
Pada  penelitian  ini  dengan  metode  kuesioner, mengukur  seberapa  besar  baik  UUJK  dalam mengatur  perilaku  kegiatan  jasa  konstruksi berdasarkan sikap partisipan kegiatan jasa konstruksi  ( owner, kontraktor,  konsultan,  dan pihak  terkait  lainnya)  terhadap  UUJK  yang berfungsi  sebagai  panduan.  Dengan  variabel- variabel  bebas  yang  dibentuk  melalui  kombinasi antara  penelitian  terdahulu  dan  perubahan- perubahan yang ditemukan diantara UUJK18/1999 dan  UUJK2/2017.  Hasil  variabel  bebas  yang ditemukan  dianalisis  dengan  hasil  variabel  terikat yang  berupa  pernyataan  penyedia  dan  pengguna jasa  terhadap  kegunaan  UUJK  menjadi  panduan bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi.
Batasan  yang  diambil  adalah  penelitian  dibatasi kepada  Undang–Undang  Nomor  18  Tahun  1999 tentang  Jasa  Konstruksi  dan  Undang–Undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi. Responden  dan  pakar  yang  digunakan  adalah pihak–pihak  yang  bekerja  di  bidang  teknik  sipil atau  bidang  lain  yang  berhubungan  dengan  topik yang dibahas dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan  apa  saja  dari  undang-undang  jasa konstruksi  yang  saat  ini  berlaku,  belum  bisa dijadikan panduan yang baik atau perlu pengembangan, bagi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  melakukan  studi  literatur untuk  mencari  perbedaan  diantara  kedua  UUJK yang  ada,  dan  melalui  penelitian-penelitian terdahulu  yang  telah  dilakukan  dibentuk  variabel bebas dan variabel terikat.
Ridha  (2017)  mengatakan  variabel  bebas  adalah variabel  stimulus,  prediktor.  Variabel  yang mempengaruhi  atau  menjadi  sebab  berubahnya variabel terikat. Variabel terikat yang juga disebut sebagai  variabel  output,  konsekuen,  adalah variabel  yang  dipengaruhi  atau  menjadi  akibat. Metode  yang  dipakai  adalah  survei  menggunakan penyebaran  kuesioner,  yaitu  daftar  pertanyaan
tertulis  yang  ditujukan  kepada  responden  (Endah, 2011). Jumlah responden ini adalah 60 orang, yaitu para individual yang sudah memiliki pengalaman ± 4 tahun di bidang teknik sipil atau bidang lain yang berhubungan  dengan  topik  penelitian.  Sedangkan responden  untuk  wawancara  adalah  individual- individual  dengan  jenjang  pengalaman  lebih  dari 15  tahun.  Jawaban  responden  atas  semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam.
Data  yang  dihasilkan  dari survey dianalisis menggunakan  program  IBM  SPSS Statistics 23. Software ini  akan  membantu  perhitungan  yang dilakukan  agar  memberi  hasil  yang  akurat  dan menghindari “ human error ”. Uji dan analisis yang dilakukan oleh program ini adalah uji validitas, uji reliabilitas,  uji  korelasi,  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, dan analisis regresi.
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  analisis regresi  dikarenakan  analisis  regresi  merupakan metode paling tepat untuk menemukan tujuan dari penelitian  yang  menggunakan  metode  kuesioner. Analisis regresi dipilih paling tepat sebagai metode analisis  penelitian  ini  dikarenakan  pada  penelitian ini  dicari  hubungan  fungsional  antara  variabel bebas  dan  terikat  (Pratomo  &  Astuti,  2015).  Hasil dari  analisis  regresi  akan  memungkinkan  untuk memprediksikan  tanggapan  responden  terhadap variabel  Y  dan  memperlihatkan  variabel  bebas mana  saja  yang  memiliki  pengaruh  terbesar terhadap variabel Y.
Berdasarkan  analisis  regresi  menghasilkan  rumus yang  mampu  memprediksi  persepsi  responden (variabel Y), sehingga bisa ditemukan variabel/ketentuan  apa  dari  UUJK  yang  perlu diperbaiki.  Metode  analisis  regresi  berganda  yang digunakan  adalah  analisis  regresi stepwise , keputusan ini didasarkan oleh penelitian Pujilestari et  al .  (2017)  yang  mengatakan  bahwa  untuk analisis  regresi  linear  berganda  terbaik  adalah stepwise dan best  subset  regression, dalam penelitian ini digunakan metode stepwise . Tahapan
dan metode terakhir adalah menggunakan wawancara  terstruktur terhadap hasil yang didapat dari  hasil  analisis,  yang  berguna  untuk  validasi serta  menambah poin  –  poin yang  diberikan  oleh ahli yang diwawancara.
Sebelum  dilakukan  penyebaran  kuesioner  kepada 60  responden  dilakukan  dahulu pilot  sample terhadap 15 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas  variabel  kuesioner,  dengan  hasil  uji reliabilitas  menunjukkan  katagori  sangat  baik ( cronbach’s  alpha >  0,8)  dan  mengeliminasi  dua variabel  bebas  berdasarkan  hasil  uji  validitas. Penelitian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner  terhadap  60  responden.  Kuesioner  yang dipakai  dalam  penelitian  menggunakan  skala Likert dengan  lima  tingkat/  katagori  yang umumnya digunakan (Maryuliana et al . 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang membahas  mengenai  peraturan  konstruksi  dengan penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini  adalah  penelitian  mengenai  potensi  masalah yang  menghambat  keberlanjutan  konstruksi  pada aspek  K3  berdasarkan  UUJK2/2017  (Liyanto, 2017),  penelitian  mengenai  analisis  kegagalan bangunan  dengan  menggunakan  UUJK18/1999 dan  UUJK2/2017  (Ariadi,  2017),  analisis  faktor penyimpangan  pada  kontrak  konstruksi  oleh pengguna  jasa  (Kristanto,  2016),  dan  mengenai pelanggaran kewajiban pengguna jasa berdasarkan kontrak FIDIC dan AS4000-1997 (Widodo, 2015).

## Profil dan karakteristik responden
Gambar  1  menunjukkan  profil  dan  karakteristik responden.  Responden-responden  yang  diminta untuk  berpartisipasi  minimal  memiliki  jenjang pekerjaan  sebagai  staff,  dengan  paling  tinggi didapat  adalah project  manager dan procurement project manager.
a. Pendidikan
b. Terakhir bidang pekerjaan c. Pengalaman bekerja
Gambar 1. Jenjang pendidikan, bidang pekerjaan, dan pengalaman kerja responden
4 48 7 1 SMA/ SMK S1 S2 S3 26 15 16 Kontraktor Owner Konsultan Lainnya 13 36 2 3 6 ±4 Tahun 5 - 10 Tahun 11 - 15 Tahun 16 - 20 Tahun
>20 Tahun

## Perbedaan UUJK18/1999 dengan UUJK2/2017
UUJK18/1999  memiliki  12  bab  dengan  46  pasal, sedangkan    UUJK2/2017  mempunyai  14  bab dengan  106  pasal,  maka  terdapat  penambahan  2 bab,  60  pasal  baru,  dan  perubahan  sistematika. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan bisa dijabarkan sebagai berikut:
1. Penambahan dan
perubahan dalam
UUJK2/2017, yaitu penambahan 2 Bab dan 60 Pasal  baru,  dan  perubahan  sistematika  Undang
– Undang Jasa Konstruksi, dengan UUJK18/1999  memiliki  12  Bab  dengan  46 Pasal  dan  UUJK2/2017  mempunyai  14  Bab dengan 106 Pasal.
2. Pada  bab  ketentuan  umum  terdapat  beberapa penambahan  pada  UUJK2/2017  terhadap beberapa  penjelasan  terhadap  maksud  dan istilah yang dipakai di dalam Undang – Undang Jasa Konstruksi.
3. Penambahan ketetapan yang memberi pembahasan  mengenai  tanggung  jawab  dan kewenangan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten di bidang Jasa Konstruksi.
4. Pada  bagian  bentuk  dan  klasifikasi  usaha terdapat  penambahan  penjelasan  mengenai klasifikasi  jasa  konstruksi  pada  UUJK2/2017, seperti  kualifikasi  bagi  perseorangan,  dan kualifikasi usaha bagi badan usaha yang terdiri atas  kecil,  menengah,  dan  besar,  dengan penjelasan  lainnya  yang  bisa  dilihat  pada halaman lampiran.
5. Penambahan  bagian  segmentasi  pasar  jasa konstruksi  di  dalam  UUJK2/2017  pada  Bab  4 Bagian Kedua Pasal 21 – 25.
6. Pada  UUJK2/2017  untuk  bagian  persyaratan usaha, keahlian dan keterampilan jasa konstruksi  ditambahkan  peraturan untuk  badan usaha perseorangan.
7. UUJK2/2017 menjelaskan lebih dalam mengenai  tanda  usaha  perseorangan  dan  izin usaha  pada  Bab  4  Pasal  27  –  29  dibanding UUJK18/1999 pada Bab 3 Pasal 10.
8. Sertifikat  badan  usaha  dijelaskan  lebih  dalam pada  UUJK2/2017  pada  Bab  4  Pasal  30 dibanding UUJK18/1999 pada Bab 3 Pasal 9.
9. Bagian  tanda  daftar  pengalaman  dijelaskan lebih mendalam pada UUJK2/2017 Bab 4 Pasal 31  dibanding  dengan  UUJK18/1999  pada  Bab 3 Pasal 10.
10. Penambahan ketetapan baru pada UUJK2/2017 untuk  badan  usaha  jasa  konstruksi  asing  dan usaha  perseorangan  jasa  konstruksi  asing  pada Bab 4 Pasal 32 -35.
11. Bagian  tanggung  jawab  profesional  dijelaskan lebih baik di dalam UUJK18/1999 pada Bab 3 Pasal  11  dibanding  dengan  UUJK2/2017  pada Bab 4 Pasal 37.
12. Pada  UUJK2/2017  ada  penambahan  ketetapan baru  pada  Bab  4  Pasal  37  yang  menjelaskan mengenai pengembangan usaha berkelanjutan.
13. UUJK2/2017 menjelaskan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan lebih mendalam pada Bab 5 pasal 41 – 45 dibanding UUJK18/1999 pada Bab 4 Pasal 17.
14. Perihal kontrak kerja konstruksi baik UUJK18/1999  Pada  Bab  4  Pasal  22  dan UUJK2/2017  pada  Bab  5  Pasal  46  –  45  sudah menjelaskan dengan baik, tetapi pada UUJK2/2017  menjelaskan  mengenai  peraturan pembentukan  kontrak  kerja  konstruksi  dengan lebih baik.
15. UUJK2/2017  pada  Bab  5  Pasal  52  –  54 menjelaskan  mengenai  penyedia  dan  sub penyedia  jasa  lebih  mendalam  dibanding UUJK18/1999 pada Bab 5 Pasal 24.
16. Penambahan  ketetapan  di  dalam  UUJK2/2017 mengenai  pembiayaan  jasa  konstruksi  pada Bab  5  Pasal  55  –  57,  penyediaan  bangunan pada  Bab  5  Pasal  58,  mengenai  keamanan, keselamatan,  kesehatan,  dan  keberlanjutan konstruksi pada Bab 6, perihal penilai ahli pada Bab  6  Pasal  61  –  64,  jangka  waktu  dan pertanggung  jawaban  kegagalan  bangunan pada Bab 6 Pasal 65 – 67, dan mengenai tenaga kerja konstruksi pada Bab 7.
17. Pada  UUJK2/2017  tidak  dijelaskan  dengan mendalam  mengenai  peran  masyarakat,  tetapi pada UUJK18/1999 dijelaskan mengenai peran masyarakat pada Bab 7.
18. Penambahan  ketetapan  di  dalam  UUJK2/2017 mengenai sistem informasi jasa konstruksi pada Bab 9 dan partisipasi masyarakat pada Bab 10.
19. Pada  bagian  sanksi,  terdapat  perbedaan  judul diantara  UUJK18/1999  dengan  UUJK2/2017. Pada  UUJK18/1999  tidak  diatur  pihak  -  pihak yang  terlibat,  tetapi  diatur  mengenai  akibat, hukuman,  dan  denda  sanksi,  sedangkan  pada UUJK2/2017  dijelaskan  mengenai  pihak  - pihak  yang  terlibat  tetapi  tidak  menjelaskan tentang akibat hukuman, dan denda sanksi.
Berdasarkan hasil analisis bisa disimpulkan bahwa, walau  telah  ada  perubahan  dan  penambahan  di dalam  undang–undang  tentang  jasa  konstruksi yang berlaku saat ini, hasil responden menunjukkan  bahwa  ketetapan  UUJK  belum mampu menjadi panduan yang baik.

## Kuesioner
Pembentukan kuesioner didasarkan melalui
penelitian  terdahulu  dan  melalui  studi  pustaka. Kuesioner dibuat dengan mengadaptasi pertanyaan–pertanyaan yang ada di dalam penelitian  terdahulu  tersebut  sebagai  dasar
pembentukan variabel bebas (variabel X). Variabel pertanyaan  yang  dibentuk  berdasarkan  adaptasi penelitian  terdahulu  dibentuk  dengan  melihat perbedaan  ketetapan  jasa  konstruksi  diantara UUJK18/1999  dengan  UUJK2/2017.  Variabel– variabel  X  bisa  dilihat  pada  Tabel  1,  dengan variabel  terikat  (variabel  Y)  adalah  “undang  - undang  jasa  konstruksi  belum  memenuhi  kriteria yang  dibutuhkan  sebagai  panduan  penyedia  dan pengguna jasa konstruksi”.
Variabel  Y  dibentuk  melalui  adaptasi  penelitian terdahulu  dan  berdasarkan  tujuan  dari  penelitian ini.
Tabel 1. Variabel bebas No Variabel X Sumber No Variabel X Sumber X1 Kurangnya definisi dan penjelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X11 Kurangnya ketetapan yang menjelaskan tentang Keselamatan, Kesehatan, Keamanan (K3) dan Keberlanjutan Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X2 Kurang jelasnya ketetapan yang menjelaskan mengenai sifat, klasifikasi, dan layanan usaha jasa konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X12 Ketetapan mengenai kegagalan bangunan tidak dijelaskan dengan baik Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X3 Kurangnya penjelasan mengenai segmentasi pasar yang ada dalam peraturan undang - undang Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X13 Kurangnya ketetapan yang mengatur pemilihan Penilai Ahli Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X4 Kurangnya peraturan mengenai usaha jasa konstruksi perseorangan dan badan usaha Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X14 Kurang jelasnya ketetapan yang mengatur standar Tenaga Kerja Konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X5 Kurangnya ketetapan yang mengatur mengenai badan usaha/ perseorangan jasa konstruksi asing Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X15 Peran masyarakat di dalam kegiatan konstruksi tidak diatur dengan jelas Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X6 Kurangnya penjelasan dalam ketetapan mengenai pengembangan usaha jasa konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X16 Pembinaan jasa konstruksi tidak diatur dengan jelas dan mendetail Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X7 Kurang jelasnya ketetapan yang membahas pengembangan usaha berkelanjutan Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X17 Kurang jelasnya peraturan mengenai sistem informasi di dalam jasa konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X8 Kurangnya ketetapan dalam pengaturan pemilihan penyedia jasa Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X18 Ketetapan mengenai penyelesaian sengketa tidak ditulis dengan jelas Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X9 Kurangnya penjelasan dalam ketetapan kontrak kerja konstruksi dan peraturannya Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X19 Kurang jelasnya peraturan mengenai sanksi untuk pihak - pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X10 Kurangnya penjelasan mengenai ketetapan pembiayaan jasa konstruksi Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015) X20 Peraturan mengenai denda tidak dijelaskan dengan jelas dan mendetail Ariadi (2017), Liyanto (2017), dan Widodo (2015)
Sumber: Hasil adaptasi penelitian terdahulu, 2018

## Tabel 2. Hasil regresi linier
Model R R square Adjusted R square Std. error of the estimate 1 0,313 a 0,098 0,082 0,90556 2 0,408 b 0,167 0,137 0,87806
Tabel 3. Hasil tes ANOVA
Model Sum of squares df Mean square F Sig. 1 Regression 5,163 1 5,163 6,296 0,015 b Residual 47,563 58 0,820 Total 52,726 59 2 Regression 8,780 2 4,390 5,694 0,006 c Residual 43,946 57 0,771 Total 52,726 59 Tabel 4. Koefisiena regresi linier Model Unstandardized coefficients Standardized coefficients t Sig. B Std. error Beta 1 ( Constant ) 1,958 0,456 4,297 0,000 X13 0,317 0,126 0,313 2,509 0,015 2 ( Constant ) 1,183 0,569 2,080 0,042 X13 0,277 0,124 0,274 2,241 0,029 X19 0,262 0,121 0,265 2,166 0,035
Kuesioner yang dipakai, menggunakan skala Likert dengan  lima  tingkat/katagori  yaitu;  angka  satu menunjukkan  “sangat  tidak  setuju“,  angkat  dua menunjukkan “tidak setuju“, angkat tiga menunjukkan “netral“, angka empat  menunjukkan “setuju”,  dan  angka  lima  menunjukkan  “sangat setuju“ (Maryuliana et al . 2016).

## Hasil uji validitas
Dalam  penelitian  ini  digunakan  rumus  Spearman Brown  untuk  menghitung  validitas  dari  survei dengan  data  skala  ordinal  dan  dengan  bantuan IBM  SPSS  23  (Widodo,  2015).  Validitas digunakan  untuk  menguji  apakah  alat  ukur  yang digunakan memang benar – benar mengukur benda yang  ingin  diukur  (Widjaja  &  Sandjaja  2013). Seluruh  hasil  uji  validitas  variabel  kuesioner menunjukkan  nilai  diatas  0,214  yang  merupakan batas  nilai  yang  didapatkan  melalui Upper  Critial Values of Spearman’s
Rank
Correlation Coefficient  R s .  Widodo  (2015)  mengatakan  bahwa nilai  tersebut  memutuskan  variabel  adalah  valid atau  tidak.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  alat ukur/kuesioner  yang  digunakan  adalah  valid  dan mampu  menjadi  alat  ukur  bagi  yang  sesuatu  yang akan diukur.

## Hasil uji reliabilitas
Uji  reliabilitas  berguna  untuk  menetapkan  apakah instrumen  bisa  digunakan  lebih  dari  satu  kali, hanya  saja  tidak  boleh  terhadap  responden  yang sama, dengan koefisien cronbach alpha
menunjukkan  reliabilitas  suatu  instrumen (Fanani et  al .  2018).  Uji  pada  penelitian  ini  menghasilkan nilai cronbach’s  alpha sebesar  0,888  dan berdasarkan  rentang  nilai  reliabilitas,  nilai  ini dinyatakan memiliki reliabilitas dengan pengukuran  sangat  baik  (Mahlangu  &  Kruger, 2015).  Ketika  suatu  konstruk  memiliki  nilai cronbach’s  alpha  > 0,6  konstruk  tersebut  sudah bisa dinyatakan reliabel (Ernawijaya, 2015).

## Hasil analisis korelasi
Uji  korelasi  yang  digunakan  adalah  korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar variabel secara  linier  (Nugroho et  al .  2014).  Sebelum  uji korelasi  dilakukan,  maka  data  ordinal  yang didapatkan melalui data kuesioner perlu diubah ke dalam  bentuk  interval.  Perubahan  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  yang  dikenal sebagai method  of  successive  interval ,  yang  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  bantuan  MS. Excel.
Berdasarkan  hasil  yang  didapat,  variabel  terikat (variabel  Y)  memiliki  korelasi  yang  cukup  kuat dengan  4  variabel  bebas  (variabel  X)  dengan signifikansi 0,05, yaitu: variabel X13 dengan nilai korelasi  terbesar,  yaitu  0,313;  dengan  X19  adalah variabel  terbesar  kedua  dengan  nilai  0,305;  X14 dengan  nilai  0,287;  sedangkan  X12  dengan  nilai terkecil  yaitu  0,275.  Variabel  –  variabel  bebas dipilih  berdasarkan  tingkat  signifikansinya  yaitu 0,05 dan 0,01. Semakin kuat hubungan korelasinya maka  semakin  tinggi  nilai  korelasi  Pearson  yang
dihasilkan,  sedangkan  semakin  kuat  hubungan korelasinya  maka  nilai  signifikansinya  akan semakin kecil.

## Hasil uji normalitas
Salah satu sikap yang digunakan berkaitan dengan penerapan  teorema  limit  pusat    umumnya  adalah distribusi  sampling  dari  rata  –  rata  sampel  bisa mendekati  distribusi  normal  bila  ukuran  sampel lebih  dari  30  (Nurudin et  al .  2014).  Jumlah responden  adalah  60,  sehingga  berdasarkan teorema  limit  pusat  maka  data  adalah  terdistribusi normal.
Untuk penelitian ini uji normalitas dengan program tetap dijalankan, dengan uji normalitas menggunakan  metode kurtosis  –  skewness .  Data dinilai  terdistribusi  normal  bila  di  dalam  kolom statistic dan ratio berada  diantara  1,96  dan  -1,96, dengan  hasil  uji  menunjukkan  bahwa  data  sudah terdistribusi normal (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

## Hasil analisis regresi
Analisis  dilanjutkan  dengan  analisis  regresi  linear berganda  menggunakan  metode stepwise ,  yang merupakan hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam  bentuk  persamaan  dimana  persamaan menyatakan hubungan fungsional masing – masing variabel (Pratomo & Astuti 2015). Analisis regresi adalah  teknik  statistik  yang  digunakan  untuk mengestimasi  hubungan  antar  variabel  yang mempunyai  relasi  dengan  jelas  (Uyanik  &  Guler, 2013).
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisis  linear berganda  karena  menggunakan  lebih  dari  satu variabel  bebas  (Haslinda  &  Jamaluddin,  2016). Analisis  dilakukan  untuk  mendapatkan  model regresi linier dan menentukan variabel yang paling berpengaruh  terhadap  hasil  analisis  lain.  Analisis ini  dilakukan  terhadap  4  variabel  yang  terpilih, dengan  hasil  analisis  regresi  linier  bisa  dilihat  di bawah.  Analisis  regresi  yang  digunakan  adalah metode stepwise ,  karena  pemilihan  model  regresi linier berganda terbaik diantaranya adalah stepwise dan best subset regression (Pujilestari et al . 2017).
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  model  yang  paling sesuai  menggambarkan  hubungan  antara  variabel bebas  dengan  variabel  terikat,  yaitu  model  yang memiliki  nilai  R  square  terbesar,  dalam  hal  ini adalah  Model-2.  Model  ini  menunjukkan  bahwa hasil  responden  menunjukkan  undang  -  undang jasa  konstruksi  belum  memenuhi  kriteria  yang dibutuhkan sebagai panduan penyedia dan pengguna  jasa  konstruksi  dipengaruhi  sebanyak 16,7%  oleh  variabel  X13  (kurangnya  ketetapan yang  mengatur  pemilihan  penilai  ahli)  dan  X19
(kurang  jelasnya  peraturan  mengenai  sanksi  untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi).
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  hasil  tes  ANOVA yang  menunjukkan  untuk  masing  –  masing  model nilai p-value (kolom  sig.)  kurang  dari  0,05  yang menunjukkan  adanya  signifikansi  antara  variabel bebas dengan variabel terikat, baik untuk model 1 atau  Model-2.  Nilai  dari  df  ( degree  of  freedom ) total  adalah  sebesar  59  (n-1)  berarti  seluruh  data responden yang berjumlah 60 digunakan seluruhnya untuk analisis regresi linier.
Tabel 4 menunjukkan hasil koefisien regresi linier yang  akan  dibentuk  menjadi  persamaan.  Tabel  5 adalah  hasil  uji  multikoleniaritas  dimana  bila terjadi  multikolinearitas  berarti  variabel  bebas saling berkorelasi (Supriyadi et al . 2017).

## Table 5 Uji multikolinearitas
Model Collinearity statistics Tolerance VIF 1 ( Constant ) X13 1,000 1,000 2 ( Constant ) X13 0,978 1,022 X19 0,978 1,022
Hasil  uji  menunjukkan  nilai  VIF  berada  diantara 1–1,5 kurang dari nilai 10 yang menunjukkan tidak terjadi  multikolinearitas  antara  sesama  variabel bebas,  dengan  nilai tolerance diatas  dari  0,1 (Supriyadi et  al .  2017).  Persamaan  dibentuk berdasarkan Model-2,  dan persamaannya adalah :
𝑌  =  1,183  +  0,277 𝑋13  +  0,262 𝑋19 (1)
Berdasarkan Persamaan 1 bisa disimpulkan bahwa pengaruh  terbesar  yang  membuat  responden merasa  bahwa  undang  -  undang  jasa  konstruksi belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai panduan  penyedia  dan  pengguna  jasa  konstruksi adalah X13, kemudian X19.
Persamaan  yang  terbentuk  juga  bisa  digunakan untuk  memprediksi  pendapat  responden  terhadap variabel  Y  yaitu  dengan  mengisi  nilai  2  variabel tersebut  dengan  skala  likert,  lalu  hasil  tersebut yang  didapatkan  dalam  bentuk  ordinal  diubah menjadi  bentuk  interval,  dengan  contoh  sebagai berikut:
1. Misalnya  didapatkan  hasil  kuesioner  dengan nilai likert :
a. X13:  Setuju,  dengan  skala  ordinal  adalah 4 dan skala interval adalah 4,11
b. X19:  Sangat  Setuju,  dengan  skala  ordinal adalah 5 dan skala interval adalah 5,327.
2. Masukkan hasil tersebut kedalam persamaan:
𝑌  =  1,183  +  0,277 𝑋13, + 0,262 𝑋19
𝑌  =  1,183  +  0,277 (5,327) + 0,262 (4,11) = 3,74
Nilai  ini  bisa  dibulatkan  menjadi  nilai  4  yang menunjukkan  hasil  dari  rumus  mendekati  dengan nilai  4  dalam  nilai  skala  likert  ordinal  dan  hasil 4,28 dalam nilai interval yang didapatkan dari hasil survei  kuesioner  dan  analisis  penelitian.  Hasil perhitungan ini berarti menunjukkan bahwa rumus yang  didapatkan  bisa  menghasilkan  nilai  yang cukup akurat.

## Wawancara terstruktur dan validasi pakar
Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner yang telah  dilakukan  maka  didapatkan  4  variabel  bebas dengan  korelasi  terbesar  terhadap  variabel  terikat. Variabel  tersebut  adalah  variabel  X12,  X13,  X14, dan  X19.  Melalui  diskusi  dengan  pakar  –  pakar melalui wawancara terstruktur maka diperoleh cara pengembangan  dan  pencegahan  sementara  dari masalah  yang  timbul  untuk  masing–masing variabel  yang  dipermasalahkan.  Pengembangan atau  pencegahan  yang  bisa  diambil  adalah Penambahan  ketetapan  yang  mengatur  kegagalan bangunan  dengan  menggabungkan  tata  penulisan dari  ketetapan  perihal  kegagalan  bangunan  dari UUJK18/1999  dengan  UUJK2/2017  sehingga ketetapan  jasa  konstruksi  bisa  dibentuk  lebih singkat  dengan  tambahan  penjelasan  yang  lebih mengatur ketetapan lebih dalam.
Dalam  perihal  penilai  ahli  maka  penilai  tersebut selain  memiliki  pengalaman  yang  cukup  di  dalam bidang  permasalahan  kegagalan  bangunan  yang ditangani  dan  perlu  memiliki  jenjang  pendidikan yang  sesuai,  berarti  pengembangan  yang  bisa diambil untuk  undang – undang jasa konstruksi  di masa  depan  adalah  di  dalam  ketetapan  undang  – undang  jasa  konstruksi  dibutuhkan  syarat  umum yang  lebih  mendetail  dalam  pemilihan  seorang penilai  ahli.  Ketetapan  yang  lebih  mengikat mengenai  penggunaan  dan  pemilihan  tenaga  kerja konstruksi di dalam undang–undang jasa konstruksi  seperti  pemberian  sanksi  atau  denda perlu  diterapkan,  ditambah  ketetapan  mengenai pengawasan dari instansi terkait mengenai pemilihan tenaga kerja konstruksi.
Sebagai  pencegahan  permasalahan  sanksi,  para pihak yang terlibat bisa menyelesaikan permasalahan dengan metode penyelesaian sengketa  seperti  mediasi,  arbitrase  atau  lainnya, atau  pembuatan  kontrak  dengan  sanksi  tertentu yang  disetujui  oleh  semua  pihak,  dengan pengembangan yang bisa diambil adalah
penggabungan  antara  ketetapan  UUJK18/1999 dengan  ketetapan  UUJK2/2017  mengenai  perihal sanksi dan denda untuk pihak – pihak yang terlibat sehingga  bisa  membentuk  suatu  ketetapan  yang lebih mendalam, dikarenakan di dalam UUJK18/1999  tidak  diatur  dengan  terlalu  dalam mengenai  sanksi  bagi  pihak  –  pihak  tertentu  yang terlibat, tetapi dijelaskan mengenai akibat, hukuman,  dan  denda  akibat  sanksi,  sedangkan UUJK2/2017  diatur  dengan  dalam  mengenai sanksi  -  sanksi  bagi  pihak  –  pihak  tertentu  yang terlibat  tetapi  tidak  dijelaskan  mengenai  akibat, hukuman, dan denda akibat sanksi yang dikenakan.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil adalah berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan perbedaan di antara UUJK18/1999  dengan  UUJK2/2017  yang  berupa penambahan  beberapa  hal  baru  atau  pengurangan di  dalam  UUJK2/2017.  Singkatnya,  di  dalam UUJK18/1999  ditemukan  12  Bab  dan  46  Pasal, sedangkan  UUJK2/2017  terdapat  14  Bab  dan  106 Pasal.  Melalui  analisis  korelasi  dari  data  survei yang didapatkan melalui penelitian survei bermetode  kuesioner,  maka  ada  4  variabel  bebas yang  memiliki  hubungan  korelasi  paling  kuat terhadap  variabel  terikat  dengan  variabel  X13 adalah  variabel  bebas  dengan  korelasi  terkuat, yaitu:  (a)  Variabel  X12:  ketetapan  mengenai kegagalan bangunan tidak dijelaskan dengan baik; (b)  variabel  X13:  Kurangnya  ketetapan  yang mengatur pemilihan Penilai Ahli; (c) variabel X14: Kurang  jelasnya  ketetapan  yang  mengatur  standar Tenaga Kerja Konstruksi; (d) variabel X19: kurang jelasnya  peraturan  mengenai  sanksi  untuk  pihak  - pihak  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  konstruksi. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  didapatkan  dua variabel  bebas  yang  terbentuk  kedalam  rumus, yaitu variabel X13 dan variabel X19 dengan rumus yang didapatkan adalah:

## 𝑌  =  1,183  +  0,277𝑋13  +  0,262𝑋
Dari  hasil  analisis  regresi  dan  rumus  yang  telah terbentuk,  berarti  variabel  bebas  X13  adalah variabel  bebas  yang  memiliki  pengaruh  paling terbesar  terhadap  hasil  variabel  terikat  (variabel Y),  dengan  variabel  X19  adalah  variabel  dengan pengaruh  terbesar  setelah  X13  terhadap  hasil variabel terikat (variabel Y).
Melalui wawancara terstruktur dan validasi dengan pakar  didapatkan  pengembangan  dan  pencegahan yang  bisa  diambil  terhadap  variabel  X12,  X13, X14,  dan  X19  yang  memiliki  korelasi    terbesar terhadap variabel terikat (variabel Y). Berdasarkan analisis data maka pengembangan atau pencegahan paling  utama  yang  bisa  diambil  adalah  terhadap variabel X13 dengan nilai korelasi terbesar.

## Saran
Saran  yang  bisa  diberikan  adalah  berdasarkan perbandingan  yang  dilakukan  terhadap  masing  – masing  undang  –  undang  tentang  jasa  konstruksi (UUJK) didapatkan penambahan dan pengurangan dari  UUJK18/1999  ke  UUJK2/2017,  melalui  hal tersebut  bisa  dilihat  bagian  mana  saja  yang mengalami pengurangan sehingga bisa dipertimbangkan  perlu  dimasukkan  lagi  untuk UUJK  di  masa  kedepan  atau  tidak,  dengan penambahan yang telah dilakukan terhadap UUJK bisa  direvisi  lagi  menjadi  bentuk  yang  lebih  baik, dan  tentunya  bisa  dilakukan  lagi  penambahan terhadap  UUJK  bila  ada  hal  lain  yang  telah dipertimbangkan.
Dalam menjalankan kegiatan jasa konstruksi perlu berhati – hati dalam menangani variabel – variabel yang disebutkan di atas, yaitu mengenai kegagalan bangunan,  penilai  ahli,  tenaga  kerja  konstruksi, dan  sanksi  dalam  sengketa  jasa  konstruksi, dikarenakan  berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan,  keempat  variabel  inilah  yang  menurut responden  belum  mampu  diatur  dengan  baik  di dalam  undang-  undang  tentang  jasa  konstruksi yang berlaku saat ini.
Undang  –  undang  tentang  jasa  konstruksi  masih bisa  dilakukan  pengembangan,  terutama  ketetapan mengenai kegagalan bangunan, penilai ahli, tenaga kerja konstruksi, dan sanksi. Untuk penelitian yang memiliki  topik  yang  serupa  dengan  penelitian  ini, bisa  menggunakan  metode  –  metode  lain  yang tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  tergantung jenis  data  yang  dimiliki  berupa  nominal,  ordinal, atau  interval.  Penelitian  di  masa  depan  bisa menggunakan software pengolah data statistik lain selain IBM SPSS Statistics 23.

## Ucapan terima kasih
Ucapan  terima  kasih  diberikan  kepada  editor  dan reviewer yang telah menelaah dan mereview Jurnal “Analisis Undang Undang Tentang Jasa Konstruksi Indonesia  Terhadap  Pengguna  Dan  Penyedia  Jasa Konstruksi”.  Penulis  juga  berterima  kasih  kepada para responden dan pakar atas kesediaannya dalam membantu  penelitian  ini  terselesaikan,  seluruh pihak program Pasca Sarjana Manajemen Konstruksi  Universitas  Tarumanagara,  dan  rekan- rekan penulis yang terus memberi dukungan.

## Daftar Pustaka
Ariadi,  R.  (2017).  Sandingan  Analisis  Kegagalan Bangunan  (UUJK  Nomor  18  Tahun  1999  dan UUJK  Nomor  2  Tahun  2017), Thesis, Indonesia: Universitas Tarumanagara.
Chandra,  H.  (2018).  Kedudukan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  tanpa Tanda  Tangan  Presiden. Jurnal  PPKn  &  Hukum,
13 (1).
Endah, R. W. (2011). Uji Validitas dan Reliabilitas Dalam  Penelitian  Epidemiologi  Kedokteran  Gigi. Stomatognatic (J.K.G. Unej), 8 (1), 27-34.
Ernawijaya, M. (2015). Hubungan antara Partisipasi  Anggaran  dengan  Senjangan  Anggaran dalam  Menciptakan  Akurasi  Anggaran  pada  PT PINAGO  Utama  Kebun  Sereka  Kecamatan  Babat Toman  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY), 3 (1).
Fanani, I., Djati, S., Panja, & Silvanita, K. (2018).
Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi  terhadap  Organizational  Citizenship Behavior  (OCB)  (Studi  Kasus  RSU  UKI). Fundamental Management Journal, 1(S) (1).
Ghasemi,  A.,  &  Zahediasl  S.  (2012).  Normality Test  for  Statistical  Analyisis:  A  Guide  for  Non Statisticians.
International Journal
of
Endocrinology Metabolism , 10 (2).
Hasan, M. T. (2011). Islam dalam Persepktif Socio Cultural,  2005,  dalam  Prof.  Dr.  H.  Juhaya  S. Praja,  M.  A,  Teori  Hukum  dan  Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.
Haslinda  &  Jamaluddin,  M.  (2016).  Pengaruh Perencanaan  Anggaran  dan  Evaluasi  Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya sebagai  Variabel  Moderating  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Wajo. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban, 2 (1) .
Kristanto,
A. (2016). Analisis Faktor Penyimpangan  pada  Kontrak  Konstruksi  Oleh Pengguna  Jasa, Thesis, Indonesia:  Universitas Tarumanagara.
Liyanto, S. (2017). Analisis Potensi Masalah  yang Menghambat  Penerapan  Keberlanjutan  Konstruksi pada  Aspek  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja (UUJK  Nomor  2  Tahun  2017), Thesis, Indonesia: Universitas Tarumanagara.
Mahlangu,  B.  P.,  &  Kruger,  L.  P.  (2015).  The Impact  of  the  Maintenance  System:  a  Case  Study of  the  Petrosa  GTL  Refinery. South  African Journal of Industrial Engineering, 26 (3).
Maryuliana, M., Subroto, I. M. I., & Haviana, S. F. C.  (2016).  Sistem  Informasi  Angket  Pengukuran Skala  Kebutuhan  Materi  Pembelajaran  Tambahan sebagai  Pendukung  Pengambilan  Keputusan  di Sekolah  Menengah  Atas  Menggunakan  Skala
Likert. Jurnal  Transistor  Elektro  dan  Informatika (TRANSISTOR EI), 1 (2), 1-12.
Nugroho, S. B., Nugroho, D., & Kustanto. (2014). Korelasi  Antara  Prestasi  Akademik  Dengan Tingkat  Kemampuan  TIK  Pada  Sekolah  Dasar Negeri 3 Malangjiwan. Jurnal TIKomSiN, 2 (2).
Nurudin,  M.,  Mara,  N.  M.,  &  Kusnandar,  D. (2014).  Ukuran  Sampel,  dan  Distribusi  Sampling dari Beberapa Variabel Random Kontinu. Pontianak  L  Buletin  Ilmiah  Mat.  Stat.  dan Terapannya (Bimaster ), 3 (1).
Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  (1999). Undang  –  Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  18 Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi .  Retrived April  10  2018,  from  https://bppk.kemenkeu.go .id/images/peraturan/7.%20UU18-1999.pdf
Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  (2011). Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  –  Undangan . Retrived April 10 2018, from https://kelembagaan. ristekdikti  .go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU- 12-Tahun-2011.pdf
Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  (2017). Undang  –  Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi .  Retrived April 10 2018, from http://www.lkpp.go.id/v3/files /attachments/5_shOZLkcQtAWWUCHVmDOnNv htzMvlPLyp.pdf
Pratomo,  D.  S.,  &  Astuti,  E.  Z.  (2015).  Analisis Regresi  dan  Korelasi  antara  Pengunjung  dan Pembeli terhadap Nominal Pembelian di
Indomaret Kedungmundu Semarang dengan Metode Kuadrat Kecil. CyberKU Journal.
Pujilestari,  S.,  Dwidayati,  N.,  &  Sugiman.  (2017). Pemilihan Model Regresi Linier Berganda Terbaik pada  Kasus  Multikolinearitas  berdasarkan  Metode
Principal  Compenent  Analysis  dan  Metode Stepwise. UNNES Journal of Mathematics , 6 (1).
Ridha,  N.  (2017).  Proses  Penelitian,  Masalah, Variabel  dan  Paradigma  Penelitian. Jurnal Hikmah, 14 (1).
Ridwan.  (2016).  Hukum  dan  Perubahan  Sosial: (Perdebatan  Dua  Kutub  antara  Hukum  sebagai Social  Control  dan  Hukum  sebagai  Social Engineering). Jurisprudence, 6 (2).
Soerjono, S. (1981). Fungsi hukum dan perubahan sosial. Bandung: Alumni.
Supriyadi,  E.,  Mariani,  S.,  &  Sugiman.  (2017). Perbandingan  Metode  Partial  Least  Square  (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) Untuk Mengatasi  Multikolinearitas  pada  Model  Regresi Linier Berganda . UNNES Journal of Mathematics,
6 (2) .
Triarman,  C.,  &  Sekarsari,  J.  (2018).  Analisis Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Waktu  pada Pekerjan  Struktur  Atas  Proyek  Konstruksi. Jurnal Penelitian  Karya  Ilmiah  Lembaga  Penelitian Universitas Trisakti, 3 (2).
Uyanik,  G.  K.,  &  Guler,  N.  (2013,  Desember). A Study  on  Multiple  Regression  Analysis .  Paper Presented  at  4th  International  Conference on  New Horizon Education, Sakarya, Turkey.
Widjaja,  F.  N.,  &  Sandjaja,  S.,  S.  (2013).  Uji Validitas dan Reliabilitas Index of Teaching Stress (ITS). Jurnal NOETIC Psychology, 3 (2).
Widodo,  R.  S.  (2015).  Analisis  Pelanggaran Kewajiban  Pengguna  Jasa  berdasarkan  Kontrak FIDIC  dan  AS  4000  -  1997  pada  Proyek  Gedung Bertingkat  Tinggi  di  Jakarta ,  Thesis, Indonesia: Universitas Tarumanagara.