## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System
Wiradharma Sampurna Putra 1*
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: wiradharma.sampurna@ui.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 05/03/2024 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan penyimpanan protokol notaris dengan metode cloud computing system yaitu suatu metode yang  mensubstitusi  penyimpanan  secara  konvensional  menjadi  ke  dalam bentuk dokumen elektronik yang tersimpan di komputasi awan. Tujuan lain dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  mekanisme  penyimpanan  protokol notaris  secara  elektronik.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal dengan  penelitian  yang  beranjak  dari  adanya  kekosongan  norma.  Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan apa yang menjadi pokok permasalahan  (deskripsi),  menjelaskan  masalah  tersebut  (eksplanasi), mengkaji  permasalahan  dari  bahan  hukum  yang  terkait  (evaluasi)  dan memberikan  argumentasi  dari  hasil  evaluasi  tersebut.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa.  Pasal  68  ayat  (1)  Undang-Undang  Kearsipan,
Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  2012  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE,  memberikan  interpretasi  bahwa  protokol  notaris  seyogyanya  dapat disimpan  secara  elektronik  termasuk  salah  satunya  dengan  metode  cloud computing  system.  Dalam  proses  pengarsipan  dokumen  secara  elektronik Peraturan  Kepala  ANRI  (Arsip  Nasional  Republik  Indonesia)  Nomor  20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, dapat dijadikan contoh  atau  pedoman.  Autentikasi  dalam  peraturan  tersebut  dapat  berupa memberikan  tanda  dan/atau  pernyataan  tertulis  atau  tanda  lainnya  yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil  dari  data  orisinil  atau  salinan  orisinil,  dimaksud  agar  nilai autentiknya tetap melekat dan tidak berkurang sama sekali..
Direvisi, 03/04/2024
Dipublikasi, 17/04/2024 Kata Kunci:
Protokol Notaris; Sistem Komputasi Awan; UU ITE.

## Abstract
Keywords: Notary; Protocol Notary, Cloud Computing System, UU ITE. This research aims to analyze the implementation of notary protocol storage using the cloud computing system method, which is a method that substitutes conventional storage for electronic documents stored in cloud computation. Another goal of this research is to understand the mechanism of electronic storage  of  notary  protocols.  This  research  is  a  doctrinal  study  that  starts from  the  absence  of  norms.  Legal  material  analysis  is  conducted  by describing the main issues (description), explaining the issues (explanation), examining  the  issues  from  related  legal  materials  (evaluation),  and providing  arguments  based  on  the  evaluation  results.  The  results  of  this research  indicate  that  Article  68  paragraph  (1)  of  the  Archiving  Law, Government Regulation  No. 28 of 2012 concerning the implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archiving, Article 5 paragraph (4) letter b of  the  ITE  Law,  interpret  that  notary  protocols  should  ideally  be  stored electronically,  including  one  of  them  using  the  cloud  computing  system method. In the process of archiving electronic documents, the Regulation of the Head of the National Archives of Indonesia (ANRI) Number 20 of 2011 concerning  the  Guidelines  for  Authenticating  Electronic  Archives  can  be used as an example or guide. Authentication in this regulation can take the
form of providing marks and/or written statements or other signs that can indicate that the archive in question is taken from original data or original copies, intended to maintain its authenticity and not diminish at all..

## PENDAHULUAN
Presiden Republik  Indoneisa,  Joko  Widodo  dalam  pidato  sambutannya  di  acara  Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Bali pada tahun 2017 mengatakan, Indonesia dituntut untuk menciptakan suatu inovasi baru terutama di bidang pelayanan publik dan mengimplementasikannya dengan berbasis Teknologi, Informasi, dan  Komunikasi  sehubungan  dengan  profesinya,  Notaris  harus  mengutamakan  pelayanan kepada masyarakat. 1 Dalam hal ini dapat dimaknai, sebagai pejabat umum notaris harus selalu beradaptasi  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  diselaraskan  dengan  percepatan perkembangan teknologi.
Pentingnya kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris maka penyimpanan minuta akta  juga  menjadi  unsur  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  karena  dengan  penyimpanan minuta yang rapi, tertib, dan terjamin keamanannya maka potensi konflik yang terjadi antara para  pihak  dikemudian  hari  dapat  diminimalisir.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi terhadap  dampak  proses  penyimpanan  dan  pemeliharaan  yang  terkendala  pada  tempat  dan biaya  perawatan  tersebut,  maka  peluang  yang  dapat  dijadikan  solusi  bagi  penyimpanan protokol  notaris  tersebut  adalah  melalui  penerapan  teknologi  informasi cloud  computing system .  Penggunaan  teknologi  informasi  oleh  notaris  bukanlah  hal  yang  baru.  Pengaruh perkembangan  teknologi  informasi  juga  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) dengan adanya istilah cyber notary .
Namun  demikian,  Undang  Undang  Jabatan  Notaris  belum  mengatur  pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi cloud computing system . Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU JN beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  yaitu  membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol  notaris  dalam  bentuk  aslinya  untuk  menjaga keautentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau  kutipannya  dapat  segera  diketahui  dengan  mudah  dengan  mencocokkannya  dengan aslinya.
Aktifitas pencatatan yang sangat banyak tersebut oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) UU JN tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada notaris penyimpan protokol .
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  sangat  diperlukan  kajian  terhadap  penerapan penyimpanan  protokol  Notaris  dengan  metode cloud  computing  system di  Indonesia  dengan rumusan masalah pertama yaitu, bagaimanakah bentuk pengaturan jika penyimpanan protokol
1 Dede Solehudin, Gunawan Djajaputra, Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage Dalam Konsep Cyber Notary , SosTech: Jurnal Sosial dan Teknologi 3, no. 1, 2023, h. 78-85.
notaris  dilakukan  dengan  metode cloud  computing  system ?  Kedua,  bagaimana  mekanisme penyimpanan protokol Notaris dengan metode cloud computing system di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Merupakan suatu upaya untuk mengetahui know-how dan  tidak  hanya  sekedar know-about. Mengacu  pada  pendapat  Morris  L.  Cohen,  penelitian hukum  adalah  proses  untuk  menemukan  hukum  yang  mengatur  kegiatan-kegiatan  dalam masyarakat  manusia. 2 Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggambarkan  apa  yang menjadi pokok permasalahan (deskripsi), menjelaskan masalah tersebut (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dibahas .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan penyimpanan protokol notaris menurut UU JN
Pengaturan penyimpanan minuta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU JN, yang pada pokoknya  mewajibkan  notaris  untuk  menyimpan  minuta  akta  sebagai  bagian  dari  protokol notaris, dalam penyimpanannya notaris perlu bertindak secara hati-hati, seperti halnya dengan menyimpan  di  tempat  yang  aman  dan  bebas  bahaya,  seperti  lembab,  ancaman  kebakaran, pencurian  dan  lain  sebagainya  yang  dapat  merusak  akta  notaris  tersebut.  Protokol  notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UU JN adalah arsip negara oleh sebab itu harus dijaga dengan  baik. Prinsip kehati-hatian ini wajib dijalankan oleh para notaris dalam menyimpan  minuta  akta  yang  mereka  miliki,  karena  penyimpanan  minuta  akta  tersebut dilakukan hingga masa jabatannya habis atau karena hal-hal lain. Dalam penerapannya prinsip kehati-hatian  di  Indonesia  mengandung  beberapa  asas  yaitu  diantaranya,  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  dan  kewajaran.  Protokol  notaris  sebagaimana tertulis dalam Pasal 62 UU JN, terdiri dari: 3
1. Minuta akta (akta asli notaris);
2. Buku daftar akta ( repertorium );
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris atau akta bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap ( klapper );
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  notaris  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan.
Selain  dari  pada  itu,  kewenangan  &  kewajiban  notaris  adalah  menyimpan  dan memelihara segala bentuk dokumen termasuk diantaranya minuta akta dan berbagai dokumen lainnya yang sering disebut dengan protokol notaris. Protokol notaris adalah salah satu arsip negara,  oleh  sebab  itu  protokol  notaris  harus  diperlakukan  layaknya  dokumen  negara  yang harus  disimpan  dan  dijaga  agar  tetap  autentik.  Dengan  demikian  protokol  notaris  sebagai
2 Morris L. Cohen, Kent Olson, Legal Research, (St. Paul: West Publishing Co., 1992), h. 1.
3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 tentang Jabatan Notaris Pasal 62.
kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan baik meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun telah meninggal dunia. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dipelihara agar tetap terjaga kualitasnya sebagai alat bukti sempurna yang kuat.  Penyimpanan  dan  pemeliharaan  minuta  akta  menjadi  tanggung  jawab  notaris sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 13 UU JN: 4
“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Selama  minuta  akta  disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris,  maka  segala  yang  timbul menjadi tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan. Namun, secara yuridis akta tersebut tidak hanya  disimpan  oleh notaris,  ada  beberapa  ketentuan  yang mengharuskan  minuta  akta disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). 5 Pentingnya akta notaris sebagai akta otentik dan protokol notaris dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU JN, bahwa notaris adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik di atur didalam peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum.
Pengaturan mengenai protokol notaris bukan hanya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  di  dalamnya  saja,  namun  juga  bagi masyarakat secara keseluruhan. Banyaknya jumlah minuta akta yang harus dan tetap disimpan olah notaris memberikan permasalahan baru yang muncul. Permasalahan yang muncul tidak hanya dihadapi notaris yang masih aktif bertugas, akan tetapi terhadap notaris-notaris penerus berikutnya.  Berdasarkan  Pasal  62  UU  JN,  kewajiban  penyimpanan  tersebut  tidak  bertaut terhadap akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris yang berkepentingan, namun juga berlaku  untuk  protokol  notaris  yang  diterima  karena  notaris  lain  telah  berakhir  masa jabatannya, meninggal dunia atau sebab lainnya. 6
Terkait  dengan  penyerahan  protokol  notaris,  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  62  hingga Pasal  65  UU  JN,  yang  dimana  pasal  62  UU  JN  menyebutkan  penyerahan  protokol  notaris dilakukan dalam hal notaris: 7
a. Meninggal dunia;
b. Telah berakhir masa jabatannya;
c. Minta sendiri;
d. Tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  jabatan  sebagai notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Pindah wilayah jabatan;
g. Diberhentikan sementara; dan
h. Diberhentikan dengan tidak hormat.
4 Pasal 1 angka 13 UU JN.
5 Litha  Nabilla  Mallolongan,  Hendry  Julian  Noor, Peluang  Penerapan  Penyimpanan  Minuta  Akta  secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan UndangUndang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , NoLaJ: Notary Law Journal 2, no. 1, 2023, h. 54-81.
6 Ibid.
7 Pasal 62 – 65 UU JN.
Penyerahan protokol notaris kepada penerima notaris yang diatur dalam pasal 63 ayat 5 UUJN, bahwa penyerahan protokol notaris kepada notaris lain yang usia protokolnya sudah 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk disimpan. 8 Protokol tersebut ketika dialihkan sudah berumur lebih dari 25 tahun maka akan mudah sekali rusak. Namun, pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris tidak diatur secara lebih lanjut baik di UU JN.
Dalam praktiknya hingga saat ini, Majelis Pengawas Daerah belum mampu menyimpan, memelihara,  dan  menjaga  ribuan  minuta  akta  karena  belum  memiliki  ruangan  khusus  yang dapat digunakan untuk menyimpan arsip tersebut. 9 Pengarsipan yang saat ini dilakukan oleh notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  masih  menggunakan  media  konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, acapkali rawan hilang dan terjadi kerusakan karena lembabnya suhu ruangan. Selain itu untuk memenuhi permintaan pencarian dokumen oleh klien, terlebih untuk membuat salinan akta  yang  lama  karena  membutuhkan  waktu  dan  pencarian  bagi  notaris  untuk  menemukan dokumen, oleh sebab itu dapat menimbulkan permasalahan lainnnya. 10
Protokol notaris yang terbuat dari kertas membuat notaris harus sangat berhati-hati dalam menyimpannya  karena  dapat  mengalami  kerusakan  karena  terlalu  lama  disimpan  didalam brankas, ataupun karena faktor lain seperti dari notaris itu sendiri maupun dari hal-hal yang diluar kendali manusia atau keadaan yang tak terduga ( force majeur ) seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. 11 Seiring dengan perkembangan zaman yang erat bersanding dengan  kemajuan  teknologi  informasi,  profesi  notaris  juga  dihadapkan  dengan  peristiwa transaksi elektronik yang disebut dengan cyber notary atau e-notary . Istilah cyber notary lazim digunakan pada negara dengan sistem common law , sedangkan istilah e-notary lebihs sering digunakan  pada  negara  dengan  sistem civil  law . 12 Namun  kedua  istilah  tersebut  seiring berjalannya  waktu  menjadi  satu  pengertian  sejalan  dengan  peningkatan  fungsi  dan  peran notaris dalam perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 13

## a. Tata Cara Pengarsipan dan Penyimpanan Protokol Notaris
Penyimpanan Protokol Notaris berkaitan erat dengan pembukuan / pengarsipan dan administrasi  kantor  Notaris.  Mengenai  hal  ini  dalam  praktiknya  dilakukan  hanya berdasarkan pada “kebiasaan” dari Notaris saja, yang umumnya berasal dari pengalaman- pengalaman Notaris  terdahulu. 14 Dalam  UUJN  disebutkan  ketentuan bagaimana  Protokol Notaris harus diarsipkan/tata cara pembukuan Protokol Notaris yaitu dengan cara: (i) dijilid
8 Pasal 63 ayat (5) UU JN.
9 Desy  Rositawati,  I  Made  Arya  Utama,  and  Desak  Putu  Dewi  Kasi, Penyimpanan  Protokol  Notaris  Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary , Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 2, 2017, h. 172– 182.
10 Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
11 Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia,” Repertorium 4, no. 2 (2017): 65.
12 Myra  Ghazala, Urgensi  Pengaturan  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip  Negara  Dengan  Sistem Elektronik Di Indonesia , Jurnal Kertha Semaya 10, no. 3, 2020, h. 700.
13 Loc.cit . Edmon Makarim, Hlm. 108-109.
14 Rahma  Fitri,  “Penyimpanan  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip  Negara  Secara  Elektronik”  (Tesis  Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016), hlm. 44.
menjadi satu buku yang memuat jumlah akta tertentu akta, ketentuan sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah akta, bulan dan tahun pembuatannya, (ii) dicantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap, (iii) nomor urut, tanggal, sifat surat  dan  nama  semua  pihak,  (iv)  disusun  menurut  abjad  dan  dikerjakan  setiap  bulan, dicantumkan  nama  semua  orang  pihak  yang  menghadap,  sifat  dan  nomor  akta.  Namun UUJN  tidak  mengatur  mengenai  bagaimana  cara  menyimpan  Protokol  Notaris  tersebut, khususnya berkaitan dengan tempat penyimpanannya.
Sarana  dan  pola  kerja  seorang  notaris  dalam  melakukan  pekerjaannya  terus mengalami  dinamika  dan  mengikuti  perkembangan  zaman  yang  cepat  sekali  berubah, menggunakan teknologi informasi elektronik, serta tidak lagi terpaku pada batasan wilayah dan waktu. Situasi yang terjadi tentu membawa pergeseran dalam aspek profesi notaris yang dimana sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU  JN-P)  khususnya  pada  pasal  15  ayat  3,  dalam  pasal  ini  disinggung  mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik yang dikenal dengan cyber notary / e-notary , namun tidak disebutkan secara rinci mengenai seberapa besar ruang lingkup kewenangan notaris dalam hal cyber notary/e-notary . 15
Mengenai penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara masih dilakukan secara konvensional  dan  belum  digunakan  secara  elektronik,  penyimpanan  secara  konvesional tersebut perlu kehati-hatian tinggi agar dokumen tidak mudah rusak, hilang dan atau tercecer mengingat hal tersebut merupakan arsip negara. 16 Menurut hemat penulis, pelayanan jasa hukum notaris di Indonesia terasa tidak ada perubahan dalam menyikapi situasi mengenai penyimpanan  protokol  notaris  secara  elektronik  dan  praktik  notaris  yang  mengikuti perkembangan teknologi informasi. Padahal di era digitalisasi, notaris dapat memanfaatkan teknologi  untuk  memudahkan  pekerjaan  terutama  dibidang  pelayanan  hukum  dan pengarsipan aktanya.

## b. Pengaturan penyimpanan protokol notaris menurut UU Kearsipan
Pengertian arsip yang termasuk ke dalam Arsip Milik Negara dalam UU Kearsipan adalah  arsip  yang  berasal  dari  Lembaga  Negara,  Pemerintahan  Daerah,  Lembaga Pendidikan  Negeri,  BUMN  dan/atau  BUMD,  termasuk  arsip  yang  dihasilkan  dari  semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai  oleh sumber dana negara. 17 Dalam UUJN  disebutkan  bahwa  Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang  merupakan Arsip  Negara  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-  undangan.86  Dengan  demikian  berkaitan  dengan  Arsip  Negara tersebut,  terdapat  2  (dua)  Peraturan  Perundang-undangan  yang  masing-masing  mengatur mengenai hal yang sama, sehingga perlu dilihat lebih lanjut mengenai peraturan mana yang lebih tepat untuk mengatur hal tersebut.
15 Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, and Suprapto, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” Notary Law Journal 1, no. 2 (2022): 134
16 Loc.cit . Naily Zahrotun Nisa, Hlm. 206.
17 Undang-Undang Kearsipan , Pasal 1 angka 2.
Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Arsip Jika Ditinjau Dari UU Kearsipan dan UUJN 18 No Aspek Pengelolaan UU Kearsipan UUJN 1 Pencipta Arsip Lembaga negara; Pemerintahan daerah;  Perguruan  tinggi  negeri;  dan BUMN dan/atau BUMD (Pasal 57 ayat (1) UU Kearsipan). Notaris,  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris  Pengganti  (Pasal  1  ayat  (1), (2), (3) jo Pasal 65 UUJN). 2 Akuisisi Meliputi pendataan, penataan (pengumumam daftar pencarian arsip),  penilaian,  hingga  penyerahan arsip  ke  lembaga  kearsipan  (Pasal  60 ayat  (1)  UU  Kearsipan).  Arsip  yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis  retensinya  dan  berketerangan dipermanenkan  sesuai  dengan  jadwal retensi  arsip  wajib  diserahkan  ke Lembaga arsip sesuai dengan tingkatannya (Pasal 53 UU Kearsipan).
Tanpa  dilakukan  penilaian,  semua protokol harus disimpan oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris,  Notaris  pemegang  protokol dan MPD (Pasal  62-64 UUJN). Diserahkan kepada MPD: penyerahan protocol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  (Pasal  63 ayat (1) UUJN)  dan protocol Notaris  dari  Notaris  lain  yang  pada waktu  penyerahannya  berumur  25 (dua  puluh  lima)  tahun  atau  lebih diserahkan  oleh  Notaris  penerima protokol  Notaris  (Pasal  63  ayat  (5) UUJN). 3 Pengolahan Pengolahan  dilaksanakan  berdasarkan asas  asal  usul  dan  asas  aturan  asli. Pengolahan  arsip  statis  dilakukan berdasarkan  standar  deskripsi  arsip (Pasal 62 UU Kearsipan). Tidak diatur dalam UUJN, pengelolaan.  dilakukan  oleh  Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris,  Notaris  pemegang  protokol dan MPD dengan beragam cara. 4 Preservasi Pemeliharaan arsip dilaksanakan oleh Pencipta Arsip (Pasal 45 ayat (1) UU Kearsipan) Pencipta Arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta system klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip (Pasal 40 ayat (4) UU Kearsipan). Dilakukan  oleh  Notaris,  Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris,  Notaris  pemegang  protokol dan MPD. Tidak diatur dalam UUJN sehingga  dilakukan  dengan  beragam cara. 5 Akses  terhadap Arsip Akses  terhadap  arsip  didasarkan  pada sifat  keterbukaan  dan  ketertutupan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Pasal 64 ayat (3) UU  Kearsipan).  Pada  asasnya  akses terhadap arsip terbuka   untuk   umum (Pasal 65 ayat  (1)  UU  Kearsipan). Lembaga  Kearsipan  wajib  menjamin kemudahan akses setiap arsip (Pasal 64 ayat (1) UU Kearsipan). Merahasiakan segala sesuatu mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan sumpah  atau  janji  jabatan,  kecuali undang-undang  menentukan  lain. Notaris  hanya  dapat  memberikan, memperlihatkan,
atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang  yang  berkepentingan  langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
18 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung,  2020, Tafsir, Penjelasan,  dan Komentar  Atas Undang-Undang Jabatan Notaris , Refika Aditama, Bandung, hlm. 528.
6 Penyelenggaraan Kearsipan Penyelenggaraan  kearsipan  dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan perguruan tinggi dalam suatu system kearsipan nasional (Pasal 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  UU Kearsipan). Penyelenggaraan kearsipan meliputi: a. Penetapan kebijakan;
b. embinaan kearsipan; dan c. Pengelolaan arsip. (Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  UU Kearsipan). Penyelenggaraan kearsipan  tingkat  nasional  tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia,  provinsi  tanggung  jawab Gubernur, kabupaten atau kota tanggung jawab Bupati atau Walikota, dan perguruan tinggi adalah pimpinan (Pasal  3  eraturan  Pemerintah  Nomor 28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan UU Kearsipan). Notaris,  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris  Pengganti, Notaris pemegang protokol dan MPD. Notaris,  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris  Pengganti  Notaris  pemegang protokol dan MPD. 7 Penyusutan  arsip  dilaksanakan  oleh Pencipta  Arsip  (Pasal  47  ayat  (1)  UU Kearsipan). Kegiatannya meliputi: pembuatan daftar  pertelaan  arsip;  pemindahan arsip; pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan,  penyerahan  arsip  ke  Arsip Nasional Republik Indonesia; penyerahan arsip ke badan atau kantor kearsipan daerah otonom; pengendalian penyerahan arsip statis; pemusnahan arsip. Tidak mengenal penyusutan.
Secara keseluruhan akta Notaris yang saat ini sudah ada, dibuat dengan cara diketik melalui  media  komputer,  kemudian  dicetak  ke  dalam  bentuk  kertas  dan  dilakukan penyimpanan secara fisik atas kertas tersebut. Jika kita melihat mekanisme tersebut, bahwa akta Notaris  sudah  dibuat  secara  elektronik  dengan  cara  diketik  di  komputer,  akan  tetapi hasil akhir aktanya tetap dicetak untuk kemudian disimpan bentuk fisiknya berupa kertas. Hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk menafikan kemajuan teknologi yang telah digunakan oleh  Notaris  itu  sendiri,  karena  seyogyanya  akta  yang  dibuat  secara  elektronik  dapat disimpan  secara  elektronik  pula. 19 Pada  praktiknya  pun  banyak  Notaris  telah  melakukan penyimpanan aktanya secara elektronik yaitu berupa back up file yang disimpan dalam solid state  drive atau harddisk ,  bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  mengunggah  ke  layanan cloud
19 Rahma  Fitri,  “Penyimpanan  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip  Negara  Secara  Elektronik”,  Tesis  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm 62.
computing milik swasta seperti Google Drive dan lain sebagainya, hal tersebut sangat riskan dan rentan terhadap kebocoran data pribadi di dalamnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  merasa  bahwa  penyimpanan protokol  notaris  secara  elektronik  dengan  metode cloud  computing  system yang  dikelola mandiri  oleh  negara  penting  dan  perlu  diterapkan  untuk  menunjang  notaris  dalam menjalankan  jabatannya  juga  membantu  masyarakat  secara  umum,  yang  salah  satu metodenya disimpan kedalam komputasi awan / cloud computing . Penyimpanan protokol notaris secara elektronik selain untuk meminimalisir kerusakan dokumen, dapat juga untuk mempermudah  akses  untuk  mencari file atau  berkas  ketika  dibutuhkan  dan  untuk mengurangi penggunaan kertas yang terlalu berlebih, maka penyimpanan protokol notaris secara dengan metode cloud computing merupakan suatu hal yang penting untuk segera di implementasikan dalam pelaksanaan jabatan notaris.
Dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UU JN bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Tanggung jawab  notaris  ini  masih  sangat  bergantung  pada  kertas  sebagai  medianya,  sehingga dibutuhkan ruangan  yang luas  dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk  mengamankan arsip  vital  tersebut. 20 Patut  kita  melihat  perkembangan  di  beberapa  negara,  baik  yang menggunakan  sistem  hukum Common  Law maupun Civil  Law ,  banyak  negara  telah mempraktikkan  fungsi  serta  peran  notarisnya  dalam  transaksi  elektronik  atau  yang  lebih dikenal dengan istilah cyber notary/e-notary .
Merujuk  pada  fakta  tersebut,  Indonesia  pun  diharapkan  segera  menyongsong penyelenggaraan  jasa  kenotariatan  secara  elektronik. 21 Adanya  internet  dan  kemajuan teknologi  informasi  telah  membantu  melahirkan  berbagai  kemudahan  dengan  sistem komputerisasinya yang mencakup hampir ke seluruh sektor salah satunya jasa notaris. cyber notary adalah konsep yang mengadopsi penggunaan teknologi informasi oleh notaris dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Hal  ini  banyak  digunakan  pada  negara common law , dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara common law memungkinkan untuk penerapan konsep cyber notary secara lebih luas. Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk  akta  harus  diatur  oleh  undang-undang  seperti  dalam  negara  yang  menggunakan sistem civil law. 22
Dasar  Aturan  mengenai  penyimpanan  protokol  notaris  dengan  metode cloud computing  system memang  belum  diatur  secara  rinci  di  Indonesia.  Namun  dasar  aturan mengenai  penyimpanan  dokumen  atau  arsip  secara  elektronik  sudah  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  43  Tahun  2009  tentang Kearsipan (selanjutnya  disebut  UU Kearsipan),  dalam  undang-undang  tersebut  pengarsipan  secara  elektronik  dibagi  menjadi dua macam yaitu arsip otentik dan arsip terpercaya. Arsip otentik merupakan sebuah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali
20 Loc.cit. Desy Rositawati, Hlm. 176.
21 Loc.cit . Edmon Makarim, Hlm. 133.
22 Ridho Novia Aulia, “Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan  Notaris”  (Program  Studi  Kenotariatan  Program  Magister  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia, 2021).
arsip tersebut diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan isi  informasi  arsip. 23 Sedangkan  arsip  terpercaya  merupakan  arsip  yang  isinya  dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. 24
Dalam Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan) pun sejatinya telah mengatur bahwa:
“Pencipta  arsip  dan/atau  lembaga  kearsipan  dapat  membuat  arsip  dalam  berbagai bentuk  dan/atau  melakukan  alih  media  meliputi  media  elektronik  dan/atau  media lain”. 25
Selanjutnya menurut  Peraturan Pemerintah No.  28  tahun 2012  tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut PP 28/2012), alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 26 Alih  media  arsip dilakukan  dengan  maksud  pemelirahaan  arsip  dan  menjaga  keamanan,  keselamatan  dan keutuhan arsip dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi didalamnya.

## c. Pengecualian  Akta  Notaris  dalam  Bentuk  Dokumen  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti Hukum
Oleh  sebab  dalam  praktiknya  nanti,  ketika  notaris  sudah  dapat  menerapakan penyimpanan protokol notaris secara elektronik, maka perlu melihat pula pengaturan yang ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut, alat bukti dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu Informasi Elektronik (IE) dan/atau Dokumen Elektronik (DE), kemudian hasil cetak dari IE dan/atau hasil cetak dari DE tersebut. IE dan DE tersebutlah yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari IE dan/atau DE akan menjadi Alat Bukti Surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa IE dan/atau DE  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  hukum  yang  sah  sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
23 Pasal  3  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  Tentang  Kearsipan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tentang Kearsipan.
24 Pasal 3 huruf b UU Kearsipan.
25 Pasal 68 ayat 1 UU Kearsipan.
26 Loc.cit . Kuswanto, Hlm. 26.
Tabel 2. Penjelasan IE dan/atau DE sebagai Alat Bukti (Pasal 5 UU ITE)
Undang-Undang ITE Penjelasan Pasal Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem  Elektronik  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli, Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

## Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang  telah  ada,  atau  menolak  hak  Orang  lain berdasarkan  adanya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  harus  memastikan  bahwa Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik yang  ada  padanya  berasal  dari  Sistem  Elektronik yang  memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 5
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Ayat 4 Huruf a Surat  yang  menurut  undang-  undang  harus  dibuat tertulis  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  surat berharga,  surat  yang  berharga,  dan  surat  yang digunakan  dalam  proses  penegakan  hukum  acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Huruf b Cukup jelas.

## Pasal 6
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk  media  elektronik.  Dalam  lingkup  Sistem Elektronik,  informasi  yang  asli  dengan  salinannya tidak  relevan  lagi  untuk  dibedakan  sebab  Sistem Elektronik  pada  dasarnya  beroperasi  dengan  cara penggandaan  yang  mengakibatkan  informasi  yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

## Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa  suatu  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.
Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti hukum  yang sah. Namun dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE), menerangkan bahwa akta yang harus dibuat sеcara notaril dapat disimpan sеcara еlеktronik namun minuta akta notaris harus juga dibuat  dan  disimpan  secara  konvensional.  Dibuat  secara  konvensional  berarti  harus memenuhi  ketentuan  dari  UU  JN  yang  mana  para  pihak  harus  hadir  secara  fisik  dan menandatangani akta pada saat itu juga. 27
Sekalipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut, kegiatan alih media arsip dari konvensional menjadi elektronik dapat dijadikan
27 Erawati E. and Budiono H, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta: Gramedia, 2010).
sebagai  awal  permulaan  dasar  penyimpanan  protokol  notaris  dalam  bentuk  elektronik dengan  metode cloud  computing  system .  Adapun  untuk  penerapan cyber  notary ada beberapa  kriteria  umum  yang  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  pelaksanaan cyber notary di Indonesia: 28
1. Undang-Undang/Peraturan;
Harus  ada  undang-undang  atau  aturan  yang  secara  jelas  dan  rinci  mengatur  mengenai cyber notar/e-notary beserta ruang lingkup implementasinya.
2. Infrastruktur Teknologi;
Dalam  hal  ini  ada  2  hal  utama  yang  harus  ada  sebagai  infrastruktur  dalam  penerapan cyber  notar/e-notary yaitu data  center yang  meliputi  server,  subsistem  penyimpanan, perangkat jaringan, dan peralatan jaringan khusus seperti firewall jaringan, infrastruktur yang  kedua  adalah  internet  sebagai  media  transmisi  seperti  kabel  serat  optik,  satelit, antena antariksam router dan komponen lainnya yang mengendalikan jalur transmisi.
3. Sumber Daya Manusia (SDM);
Perlu  dilaksanakannya  seminar  atau  pelatihan  kepada  para  notaris  dan  calon  notaris mengenai cyber  notar/e-notary agar  dalam  pelaksanaan  terkait  jabatan  notaris  dapat berjalan dengan baik.
4. Keamanan Data.
Hal  ini  baik  berkaitan  dengan  data  dari  klien  dan  data  notaris  yang  diberikan  dan disimpan melalui media elektronik, memang sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal  tersebut  yakni  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi  namun  dalam  penerapannya  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  demi  menjamin keamanan produk notaris sebagai arsip negara.
Hukum akan selalu bertransformasi dan beranjak dari waktu ke waktu seiring dengan dinamisnya suatu keadaan dan situasi, transformasi tersebut menandakan adanya adaptasi yang terjadi dalam pengaturan suatu permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan zaman yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum pemikir sampai ke proses- proses yang berupa restrukturisasi oleh para pemangku kebijakan. 29
Mekanisme  penyimpanan  protokol  Notaris  dengan  metode  cloud  computing  system  di Indonesia
Definisi cloud  computing menurut  NIST  ( National  Institute  of  Standards  and Technology ) Instituition U.S, Department of Commerce yaitu “ a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction .” 30 Sementara definisi menurut Gartner dalam situsnya, “ a style of computing in which scalable and elastic IT-enabled  capabilities  are  delivered  as  a  service  using  Internet  technologies .”. 31 Cloud computing system merupakan opsi yang cukup populer akhir-akhir ini, karena memiliki banyak
28 Loc. cit . Ridho Novia Aulia, 2021, Hlm. 89.
29 Ibid , Hlm. 92.
30 Faiq Widana, (2017), “Implementasi Cloud Computing di Beberapa Instansi Pemerintahan, Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kemenkominfo, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Volume: 8 No.
2.
31 Ibid.
keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data.
Dinamakan cloud computing  karena  informasi  yang  diakses  secara  remote  di  “awan” atau  ruangan virtual .  Perusahaan-perusahaan  yang  menyediakan  layanan  cloud, memungkinkan  para  penggunanya  menyimpan  berkas  dan  aplikasi  dari  server  jarak  jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti, seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses file-nya. Cloud computing dapat bersifat public atau private . Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet. Sementara itu, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid , yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud .
Penyelenggara cloud computing berdasarkan UUU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjtunya dsiebut PP PSTE)  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  PSE  secara  umum.  Dengan  demikian,  semua konsekuensi hukum PSE sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP PSTE berlaku juga bagi penyelenggara cloud computing.
Berikut  ringkasan  konsekuensi  hukum  penyelenggara  sistem  elektronik  termasuk penyelenggara cloud  computing dalam  PP  PSTE  secara  ringkas  kami  kelompokkan  sebagai berikut:
1. Kewajiban Pendaftaran bagi PSE Pelayanan Publik (Pasal 5 UU)
2. Kewajiban Sertifikasi Kelaikan Hardware (Pasal 6)
3. Kewajiban didaftarkannya Software bagi PSE pelayanan publik (Pasal 7)
4. Ketentuan tentang Penggunaan Tenaga Ahli (Pasal 10)
5. Kewajiban-kewajiban dalam tata kelola SE (Pasal 12)
6. Penerapan manajemen risiko penyelenggaraan SE (Pasal 13)
7. Kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP (Pasal 14)
8. Kewajiban  dan  ketentuan  tentang  pengelolaan  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan Data Pribadi (Pasal 15)
9. Pemenuhan persyaratan tata kelola bagi PSE untuk Pelayanan Publik (Pasal 16)
10. Penempatan  Pusat  Data  dan  Pusat  Pemulihan  Bencana  serta  mitigasi  atas  rencana keberlangsungan kegiatan Penyelenggaraan SE (Pasal 17)
11. Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 18 s.d. Pasal 29)
12. Kewajiban Sertifikasi Kelaikan Sistem bagi PSE Pelayanan Publik (Pasal 30 s.d. Pasal 32) Terkait penempatan data elektronik sebagaimana angka 10 di atas, Pasal 17 ayat (2) dan ayat  (3)  PP  PSTE  mewajibkan  PSE  untuk  pelayanan  publik  wajib  menempatkan  pusat  data atau Data  Center dan  pusat  pemulihan  bencana  atau Disaster  Recovery  Center di  wilayah Indonesia.
“Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum,  perlindungan,  dan  penegakan  kedaulatan  negara  terhadap  data  warga negaranya.”
“Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  penempatan  pusat  data  dan  pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.”
Jika suatu penyelenggara cloud computing masuk dalam kategori PSE Pelayanan Publik, maka  penyelenggara cloud  computing tersebut  wajib  menempatkan  pusat  data  dan  pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Pusat Data yang dimaksud Pasal 17 ayat (2) PP PSTE didefinisikan dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) PP PSTE yaitu:
“suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.”
Sedangkan,  yang  dimaksud  dengan  Pusat  Pemulihan  Bencana  ( Disaster  Recovery  Center ) adalah
“suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi  penting  Sistem  Elektronik  yang  terganggu  atau  rusak  akibat  terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.”
Cloud  computing bukanlah  satu  bagian  dari  teknologi  seperti microchip atau  telepon genggam.  Sebaliknya,  ini  merupakan  sebuah  sistem  yang  utamanya  terdiri  dari  tiga layanan: software-as-a-service (SaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS),  dan platform-as-a- service (PaaS). 32
1. Software-as-a-service (SaaS) melibatkan  suatu  lisensi  aplikasi  perangkat  lunak  kepada penggunanya.  Lisensi  ini  biasanya  diberikan  melalui  metode pay-as-you-go atau on- demand . Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office’s 365
2. Infrastructure-as-a-service (IaaS) melibatkan  metode  untuk  mengirimkan  suatu  file  dari sistem operasi ke server dan penyimpanan, melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari  layanan on-demand .  Klien  jadi  tidak  perlu  membeli  perangkat  lunak  atau  server. Contoh  populer  dari  tipe  ini  adalah Public  Cloud dari Indonesian  Cloud dan  Microsoft Azure.
3. Platform-as-a-service  (PaaS) disebut-sebut  sebagai  yang  paling  kompleks.  PaaS  hampir mirip  dengan  SaaS,  tapi  perbedaan  paling  besarnya  adalah,  alih-alih  mengirim  suatu perangkat  lunak  via  online,  PaaS  sebenarnya  adalah  platform  untuk  membuat  perangkat lunak  yang  dikirimkan  melalui  internet.  Contoh  dari  PaaS  seperti  Salesforce.com  dan Heroku.
a. Instansi Pemerintahan yang Sudah Menggunakan Cloud Computing System
1) LKPP  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah)  merupakan  lembaga yang  bergerak  di  bidang  pengembangan,  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  terkait pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  LKPP  saat  ini  menangani  666  LPSE  (Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik)  di  masing-masing  instansi  dan  pemerintah  provinsi maupun kota. Masing-masing LPSE menangani servernya sendiri dan standar data tidak seragam.  Integrasi  dan  komunikasi  data  dengan  LPSE  yang  berada  di  pusat  dapat dilakukan  dengan  mudah,  namun  untuk  LPSE  yang  berada  di  tiap  daerah  lebih  susah ditangani  karena  faktor  jarak.  Oleh  karena  itu,  LKPP  mencoba  menerapkan  teknologi Cloud Computing dimana client -nya nanti adalah LPSE di seluruh Indonesia. Pengembangan pemanfaatan teknologi cloud computing LKPP ditangani oleh Direktorat Pengembangan  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik.  Pemanfaatan cloud  computing
32 Ibid .
bertujuan  untuk  mendukung  sistem e-procurement yang  saat  ini  sudah  berjalan. E- procurement digunakan untuk membantu proses pengadaan barang/jasa di semua LPSE di Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Dengan dikembangkannya cloud computing diharapkan  monitoring  LPSE  dapat  ditangani  dengan  mudah,  karena  standar  data,  file dan aplikasi diatur langsung oleh LKPP sendiri. 33
2) Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan  Pemetaan  Nasional  (Bakosurtanal)  merupakan  instansi  pemerintahan  non kementerian  yang  menyediakan  informasi  geospasial  sejak  tahun  2012.  Geospasial adalah  aspek  keruangan  yang  menunjukan  lokasi,  letak,  dan  posisi  suatu  obyek  yang berada di bawah, pada, di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sebuah sistem koordinat  referensi  tertentu.  BIG  telah  memiliki  data  center  yang  digunakan  untuk mendukung  Jaringan  Informasi  Geospasial  Nasional  di  53  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah, dimana data-data geospasial harus terintegrasi dan penyebarluasan informasinya  dioptimalkan  dengan  menggunakan  jaringan  informasi.  Awalnya  untuk pengoptimalan  jaringan  informasi,  BIG  membangun  server-server  di  daerah  sebagai simpul jaringan, namun ternyata hasilnya tidak maksimal karena keterbatasan SDM dan infrastruktur  di  daerah.  Karena  keterbatasan  tersebut  akhirnya  BIG  memanfaatkan teknologi cloud computing untuk membangun 300 simpul jaringan virtual.
Pengadaan  teknologi  cloud  computing  di  BIG  menggunakan  pihak  ketiga  dengan teknologi  informasi cloud  computing yang  termasuk  ke  dalam  jenis  layanan  IaaS ( Infrastructure as a Service ), dimana pihak ketiga hanya menyediakan infrastruktur IT seperti RAM, prosesor, dan tempat penyimpanan data ( storage ) secara virtual sedangkan untuk sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang di- install kedalam cloud disiapkan oleh BIG  sendiri.  BIG  menggunakan  aplikasi open  source untuk  penyimpanan  data. Pemanfaatan teknologi cloud jenis IaaS ini berjalan lancar dan tidak ada masalah berarti yang dirasakan BIG. Saat ini BIG mencoba mengembangkan cloud dengan jenis layanan SaaS ( Software as a Service ), namun terbentur kendala karena tidak adanya pihak ketiga yang  dapat  membangun  aplikasi  spasial.  Selain  itu,  BIG  juga  mencoba  untuk mengembangkan sendiri DaaS ( Database as a Service ). 34
3) Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  sebagai  salah  satu  kementerian  yang  fokus pada  perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  sudah  menggunakan teknologi cloud computing sejak tahun 2013. Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) merupakan  salah  satu  unit  kerja  di  Kementerian  Kominfo  yang  fokus  mengembangan sistem cloud computing untuk mendukung kinerjanya. PDSI melayani permintaan server dari direktorat teknis internal Kominfo yang membutuhkan, dengan memberikan server virtual. Layanan tersebut termasuk ke dalam jenis layanan IaaS. Selain itu, PDSI sudah menerapkan SiMAYA yang digunakan di seluruh unit dan satuan kerja sebagai bagian dari  implementasi  e-government  di  lingkungan  Kementerian  kominfo.  SiMAYA termasuk  dalam  jenis  layanan  PaaS  dan  SaaS  sekaligus.  Awalnya,  sistem  cloud computing  yang  digunakan  berbasis  open  source.  Namun,  seiring  dengan  banyaknya
33 Faiq Widana, (2017), “Implementasi Cloud Computing di Beberapa Instansi Pemerintahan, Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kemenkominfo, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Volume: 8 No.
2.
34 Ibid.
permintaan server maka PDSI mengembangkan sistem cloud computing sendiri dengan dibantu  instalasinya  oleh  pihak  ketiga.  Sesuai  dengan  permintaan  server  dari  tahun ketahun, pada tahun 2013 sudah dibangun 20 server virtual, meningkat pada tahun 2014 ditambah lagi menjadi 40 server virtual , dan pada tahun 2015 bertambah lagi menjadi 80 server.  Salah  satu  contoh  pelayanan  permintaan  server  virtual  yang  diberikan  PDSI adalah  website  http://skim.kominfo.go.id  yang  digunakan  oleh  Badan  Litbang  SDM untuk melakukan survei penelitian secara online. 35
Dari ketiga contoh instansi pemerintah yang sudah mulai menggunakan cloud computing system tersebut diatas, terbukti ada instansi pemerintah yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengembangkan atau membangun system komputasi awannya. Hal tersebut jika dilihat dari sisi keamanan, proteksi dan pemenuhan data sangat berisiko mengingat yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut menyangkut dokumen atau informasi negara yang bersifat rahasia. Oleh sebab  itu,  jika  nanti  perkumpulan  INI  akan  menerapkan  sistem  komputasi  awan  untuk menyimpan  bagian  yang  menjadi  protokol  notaris,  maka  harus  membangun  sistem  tersebut secara mandiri, tidak menggunakan bantuan pihak swasta, agar terjamin kerahasiaan informasi yang akan di unggah di komputasi awan tersebut.
Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang  berada  di  luar  dan  harus  memiliki  internet  untuk  mengaksesnya.  Sumber  daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung  layanan virtual .  Sumber  daya  yang  dikumpulkan  ini  diatur  agar  bisa  fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis.
Selain kelebihan yang akan didapatkan, tentu ada pula tantangan yang harus di hadapi ketika  profesi  notaris  ingin  beralih  menggunakan  layanan cloud  computing  system dalam menyimpan protokol notarisnya. Berikut beberapa kekurangannya: 36
1. Isu Teknis;
Isu  teknis  dalam  penggunaan  cloud  computing  dapat  meliputi  masalah  kompatibilitas dengan  perangkat  lunak  atau  sistem  yang  digunakan,  masalah  konfigurasi,  atau  masalah performa.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  mengimplementasikan  dan mengelola layanan cloud serta mempengaruhi kinerja aplikasi dan sistem yang digunakan.
2. Ancaman Keamanan;
Ancaman  keamanan  adalah  salah  satu  tantangan  utama  dalam  menggunakan  cloud computing. Data yang disimpan di cloud dapat dibuka oleh pihak yang tidak berwenang jika tidak dilindungi dengan baik.
Ini bisa terjadi melalui serangan peretas, pencurian identitas, atau kerentanan dalam sistem keamanan cloud provider .
35 Faiq Widana “ Implementasi Cloud Computing…”
36 Waqas Ahmad, et al ., Cyber Security in IoT-Based Cloud Computing: A Comprehensive Survey, Electronic: Journal MDPI 11 no. 16, 2022, h. 1-34.
Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  data  Anda  di cloud aman  dengan  mengikuti standar  keamanan  yang  ditentukan  oleh  cloud  provider  dan  melakukan  audit  keamanan secara berkala.
3. Downtime ;
Downtime adalah masa ketika sistem atau server tidak tersedia untuk digunakan.
Hal  ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  alasan  seperti  perbaikan  rutin,  masalah  teknis,  atau gangguan jaringan.
Downtime dapat menyebabkan kerugian produktivitas dan pemasukan bagi perusahaan yang menggunakan cloud  computing .  Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus  memastikan  bahwa penyedia  layanan cloud memiliki  sistem  yang  handal  dan  dapat  diandalkan  untuk mengurangi waktu downtime.
4. Konektivitas Internet;
Konektivitas  internet  merupakan  salah  satu  tantangan  dalam  menggunakan  cloud computing.  Kecepatan  dan  kualitas  koneksi  internet  yang  buruk  dapat  menyebabkan gangguan  dalam  akses  dan  penggunaan  layanan  cloud,  seperti  latency  atau  delay  dalam akses  data  dan  aplikasi.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  masalah  dalam  produktivitas  dan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa koneksi internet yang digunakan stabil dan cukup untuk mendukung kebutuhan cloud computing.
5. Bandwith Terbatas;
Bandwidth terbatas adalah kondisi di mana jumlah data yang dapat ditransfer dalam jangka waktu tertentu terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kinerja sistem cloud computing menjadi lambat atau terganggu jika terlalu banyak data yang ingin ditransfer. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam implementasi cloud computing karena dapat mempengaruhi kinerja sistem dan produktivitas bisnis.
6. Kurangnnya Custon Support.
Kurangnya dukungan khusus (custom support) merupakan tantangan dalam menggunakan cloud  computing.  Penyedia  layanan  mungkin  tidak  menyediakan  dukungan  khusus  yang sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis,  atau  mungkin  memerlukan  biaya  tambahan  untuk dukungan tersebut.
Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi masalah teknis atau konfigurasi yang khusus,  yang  dapat  mengurangi  efektivitas  penggunaan  cloud  computing  dalam  bisnis Anda.
Sementara ini kita sebetulnya sering menggunakan layanan cloud computing , yang paling familiar kita dengar adalah, cloud computing Google Drive atau iCloud milik merk pabrikan elektronik  terkemuka.  Kesemua  layanan cloud  computing tersebut  dikelola  oleh  server  dari penyedia  jasa  tersebut,  otomatis  mereka  memiliki  akses  untuk  membuka  data-data  yang terkirim  kedalam  server data  center mereka.  Hal  tersebut  yang  menjadi  bayang-bayang keamanan perlindungan data pribadi terhadap protokol notaris yang tersimpan.
Protokol notaris yang merupakan arsip vital negara seyogyanya dapat disimpan dengan metode  komputasi  awan  atau  elektronik.  Sementara  itu,  pengelolaan  arsip  elektronik  secara administratif diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang  Pengelolaan  Arsip  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Arsip  No.  6/2021).  Dalam pengaturan ini, definisi yang dimaksud dengan pengelolaan arsip elektronik di atur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Arsip No. 6/2021 adalah:
“Pengelolaan Arsip Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PAE adalah proses pengendalian  Arsip  Elektronik  secara  efisien,  efektif,  dan  sistematis  yang  meliputi pembuatan,  penerimaan,  penggunaan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  alih  media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan” 37 Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Arsip No. 6/2021 tertuang bahwa jenis arsip elektronik terdapat arsip kedinasan, arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis, arsip yang berada di lingkungan atau jaringan yang berbasis web, dan pesan elektronik dari sistem komunikasi. 38 Dalam  jenis-jenis  arsip  elektronik  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  tersebut  juga  belum mengatur mengenai  protokol Notaris, mengingat UU Kearsipan sebagai payung hukum dari Peraturan  Arsip  No.  6/2021  juga  belum  mengatur  protokol  Notaris  sebagai  objek  hukum  di dalamnya.  Walaupun  demikian,  hal  ini  pengaturan  tersebut  membuka  peluang  untuk penyimpanan arsip secara elektronik. Selanjutnya, salah satu prinsip yang ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Arsip No. 6/2021 adalah autentisitas, yaitu:
“Prinsip autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjabaran karakteristik  Arsip  Elektronik  yang  dapat  membuktikan  pada  saat  diciptakan  atau dikirimkan  dilakukan  oleh  pihak  yang  benar  menciptakan  atau  mengirimkan  sesuai dengan tujuan.” 39
Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya Peraturan Arsip No. 6/2021 menekankan prinsip yang juga ditekankan oleh notaris yaitu keautentikan dari suatu akta dan penyimpanan protokol notaris sesuai Pasal 1 angka 13 UU JN harus disimpan dan dipelihara, hal ini untuk menjaga keauntentikan  dari  protokol  Notaris  karena  protokol  Notaris  merupakan  arsip  negara. Penyimpanan arsip elektronik, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Arsip No. 6/2021 yaitu dengan memasukan  informasi  arsip  dalam  suatu  sistem  elektronik.  Media  elektronik  yang  tertuang dalam peraturan ini hanya mencantumkan di antaranya floppy disk , CD/DVD, dan hardisk . Hal tersebut menunjukkan media penyimpanan elektronik lainnya seperti cloud atau penggunaan big  data belum  tertuang  dalam  peraturan  tersebut.  Kemudian  dalam  preservasi  digital  yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan akses arsip elektronik diatur dalam Pasal 36, 37 dan 38  Peraturan  Arsip  No.  6/2021,  diatur  juga  mengenai backup  data atau  duplikasi  arsip elektronik. Untuk metode keamanan PAE di atur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Arsip No. 6/2021.  Melalui peraturan  ini  telah membuka peluang penyimpanan  arsip secara elektronik, sehingga dengan harmonisasi hukum antar UU JN, UU ITE, dan UU Kearsipan, UU JN dapat berpedoman  pada  UU  ITE  dan  UU  Kearsipan  dalam  penyimpanan  arsip  notaris  secara elektronik di Indonesia salah satunya dengan metode cloud computing system.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan penyimpanan protokol notaris denga metode cloud computing system maka akan  menjamin  perlindungan  bagi  notaris  dalam  menjalankan  wewenang  dan  kewajibannya untuk  menyimpan  arsip-arsip  dan  dokumen-dokumen  dalam  protokol  notaris,  serta  lebih efektif dan efisien. karena dokumen yag berbentuk elektronik tersebut mudah untuk ditemukan
37 Peraturan  Arsip  Nasional,  Peraturan  Arsip  Nasional  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Arsip Elektronik, Ps. 1 angka 1.
38 Ibid ., Ps. 2 ayat (1).
39 Ibid ., Ps. 4 ayat (2).
kembali  apabila  ada  klien  atau  pihak  dalam  akta  tersebut  yang  membutuhkan  dokumen- dokumen tersebut dalam rentang waktu yang lama, selain  itu  pekerjaan notaris lebih efisien karena lebih ekonomis tidak membutuhkan banyak kertas, ruang penyimpanan, perawatan dan lebih menghemat waktu bagi notaris dalam memasukkan dan menyimpan dokumen tersebut.
Penerapan  penyimpanan  protokol  notaris  dengan  metode cloud  computing  system terkendala dengan belum adanya harmonisasi peraturan yang detail dan tools yang mandiri dari pemerintah, mengingat protokol notaris merupakan arsip vital negara yang harus dijamin dan dijaga keautentisitasnya. Dengan demikian selama negara belum mampu menghadirkan public repository document (gudang penyimpanan dokumen publik) maka ancaman keamanan terkait peretasan  dari  pihak  luar  terus  membayangi  profesi  notaris  yang  akan  mengalihkan penyimpanan protokol notarisnya dengan metode cloud computing .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Waqas. et  al .  (2022).  “Cyber  Security  in  IoT-Based  Cloud  Computing:  A
Comprehensive
Survey”,
Electronic: Journal MDPI 11(6).
https://doi.org/10.3390/electronics11010016
Aulia,  Ridho  Novia.  (2021).  “Implementasi  E-Notary  Dalam  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris Berdasar  Undang-Undang  Jabatan  Notaris”  (Program  Studi  Kenotariatan  Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Cohen, Morris L. & Olson, Kent. 1992, Legal Research , St. Paul: West Publishing Co. E. Erawati dan H, Budiono. (2010). Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian , Jakarta: Gramedia.
Ghazala,  Myra.  (2020).  “Urgensi  Pengaturan  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip Negara  Dengan  Sistem  Elektronik  Di  Indonesia”, Jurnal  Kertha  Semaya 10(3). https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p18
Indonesian Cloud. (2021). “Mengenal Cloud Computing: Pengertian, Tipe, dan  Fungsinya”, https://indonesiancloud.com/mengenal-cloud-computing/
Kuswanto,  Mohamat  Riza.  (2017).  “Urgensi  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Dalam  Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia,” Repertorium 4(2). Mallolongan,  Litha  Nabilla  dan  Noor,  Hendry  Julian.  (2023).    “Peluang  Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, NoLaJ: Notary Law Journal 2(1). https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.39
Makarim, Edmon. (2013). Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary, Jakarta: Rajawali Pers.
Peraturan Arsip Nasional, Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.
Rositawati, Desy. Utama, I Made Arya dan Kasi, Desak Putu Dewi Kasi. 2017, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2(2). https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01
Solehudin, Dede dan Djajaputra, Gunawan. 2023, “Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage  Dalam  Konsep  Cyber  Notary”, SosTech:  Jurnal  Sosial  dan  Teknologi 3(1). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i1.614
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 117 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  Tentang  Kearsipan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tentang Kearsipan.
Widana, Faiq. (2017). “Implementasi Cloud Computing di Beberapa Instansi Pemerintahan”, Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kemenkominfo. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi , Volume: 8(2). https://doi.org/ 10.17933/mti.v8i2.105