Jurnal Kommunity Online, 1 (1), 2020, 31-42 Website: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko e-ISSN:

## POKOK-POKOK PIKIRAN PENDIDIKAN PERTANIAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI
Yoyon Haryanto , Zahron Helmi *
Pusat Pendidikan Pertanian, Indonesia
E-mail: koyonk29@gmail.com Abstract Agriculture which is a potential sector needs to be developed and supported by adequate human  resources.  One  of  them  is  through  the  role  of  education  so  that  the  human resources  produced  by  formal  education  are  able  to  become  business  actors  in  the agricultural  sector  (off  farm)  and  be  able  to  become  main  actors  /  farmers  (on  farm).
Seeing  this,  there  is  a  huge  opportunity  for  the  Ministry  of  Agriculture  through  The Agricultural  Human  Resource  Extension  and  Development  Agency  (BPPSDMP) encourages  educational  institutions  that  are  owned  with  a  vocational  education  pattern that further emphasizes their abilities and skills because almost 70% of the education base is practice and 30% is theory, to contribute to alumni taking part further in the broader field of agriculture in Indonesia. Especially one of them is to be an alternative to motivate the  interest  of  the  younger  generation  in  the  business  sector  in  the  agricultural  sector. However,  the  presence  of  the  era  of  information  technology  is  a  challenge  in  itself  to combine agriculture, educational expectations and information technology itself. The era of Information Technology must be used as a means to maintain and improve the quality and  quantity  of  agricultural  human  resources.  Information  technology  must  be  adapted and utilized more optimally. These studies and thoughts are an alternative in welcoming the  regeneration  of  agriculture  that  is  more  competitive,  professional  and  has  a  strong agricultural character.
Keywords: agriculture; education; information Technology
Abstrak
Pertanian  yang  merupakan  sektor  potensial  perlu  dikembangkan  dan  didukung  oleh sumber daya manusia yang memadai. Salah satunya melalui peran pendidikan agar sumber daya  manusia  yang  dihasilkan  oleh  pendidikan  formal  tersebut  mampu  menjadi  pelaku usaha  di  bidang  pertanian  ( off farm )  dan  mampu  menjadi  pelaku  utama/petani ( on farm ).Melihat  hal  tersebut  terbuka  peluang  yang  sangat  besar  untuk  Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendorong lembaga pendidikan yang dimiliki dengan pola pendidikan vokasi yang  lebih  menonjolkan  kemampuan  dan  keterampilan  karena  basis  pendidikan  yang hampir 70% adalah praktik dan 30%nya lagi adalah teori, untuk memberikan sumbangan alumni-alumninya  berkiprah  lebih  jauh  dalam  bidang  pertanian  secara  luas  di  Indonesia. Terutama  salah  satunya  adalah  menjadi  alternatif  penggerak  minat  generasi  muda  pada bidang  usaha  di  sektor  pertanian.  Namun,  hadirnya  era  teknologi  informasi  menjadi tantangan  tersendiri  untuk  memadukan  antara  pertanian,  harapan  pendidikan  dan teknologi  informasi  itu  sendiri.Era  Teknologi  Informasi  harus  dijadikan  sarana  untuk menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  Pertanian.  Teknologi  Informasi harus  diadaptasi,  dimanfaatkan  lebih  optimal.  Telaahan  dan  pemikiran  ini  menjadi  salah satu alternatif  dalam menyongsong regenerasi pertanian lebih berdaya saing, profesional dan memiliki karakter pertanian yang kuat.
Kata kunci: pertanian; pendidikan; teknologi informasi
DOI
-

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  indikator  utama  pembangunan  dan  kualitas  sumber  daya  manusia, sehingga  kualitas  sumber  daya  manusia  sangat  tergantung  dari  kualitas  pendidikan.  Pendidikan  merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.
Hakikat  pendidikan  adalah  memanusiakan  manusia,  yaitu  suatu  proses  yang  melihat  manusia  sebagai suatu  keseluruhan  di  dalam  eksistensinya.  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan  kemampuan,  sikap  dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  untuk  menyesuaikan  dengan lingkungan di mana dia hidup.
Kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh tiga komponen utama yang berperan yaitu sumber daya alam, sumber  daya  manusia,  dan  teknologi.  Pada  perkembangannya  komponen  yang  mendominasi  adalah  sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi. Negara maju dan berkembang dapat dilihat dari SDM yang dimiliki  dan  seberapa  besar  pemanfaatan  teknologi  yang  tepat  guna.Indonesia  menjadi  salah  satu  Negara berkembang yang berada di kawasan Asia, dengan berbagai potensi alam yang dimiliki. Potensi alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambang, hutan, perkebunan dan pertanian. Potensi yang melimpah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya disektor pertanian.
Pertanian  yang  merupakan  sektor  potensial  untuk  dikembangkan  belum  didukung  oleh  sumber  daya manusia  yang  memadai.  Bahkan  sumberdaya  manusia  bidang  ini  cenderung  mengalami  penurunan  minat dikarenakan pendapatan pada sektor ini kurang menjanjikan dan secara status sosial masih dipandang ren-dah. Terbukti  sekolah  kejuruan  pertanian  yang  dulu  pernah  ada  hapus  karena  peminatnya  berkurang.  Untuk mencetak  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  diperlukan  pembangunan  pendidikan  yang  mengarah  pada pengembangan wilayah, sehingga pendidikan bukan merupakan usaha yang sia-sia (Saparyati 2008).
Pembangunan  pertanian  akan  berjalan  dengan  baik  bila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  yang  merupakan  keluaran  ( output )  dari  pembangunan  pendidikan,  sehingga  kebijakan  bidang pendidikan yang mengarah pada pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam hal ini.  Salah satu tolok  ukur  manusia  berkualitas  adalah  tingginya  tingkat  pendidikan  (Alkadri et  al. 2001).  Selain  kepribadian, lingkungan (pendidikan) berpengaruh terhadap perilaku seseorang  (Munib 2004). Dengan kata lain, perilaku petani  dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  diharapkan  lebih  baik  dibanding  dengan  petani  dengan  tingkat pendidikan yang rendah.
Peran pendidikan terhadap pembangunan pertanian masih belum maksimal. Sumber daya manusia yang dihasilkan  oleh  pendidikan  formal  baru  mampu  menjadi  pelaku  usaha  di  bidang  pertanian  ( off farm ),  belum mampu  menjadi  pelaku  utama/petani  ( on farm ).  Padahal  pendidian  formal  sangat  berpengaruh  terhadap perubahan  perilaku  seorang  petani  (Saparyati  2008).  Banyak  lulusan  sarjana  pertanian  sebagain  dari  mereka tidak  kembali  di  desanya  untuk  menjadi  petani  melainkan  menjadi  tenaga kantor di  dinas pertanian.  Dengan demikian, yang menjadi petani sebagian dari mereka adalah lulusan SD dan SMP.
Pendidikan formal di bidang pertanian berkaitan erat dengan menyiapkan pelaku usaha pertanian di masa depan. Para pelaku yang diharapkan akan memastikan kelangsungan ketahanan pangan bangsa. Upaya tersebut perlu dukungan nyata dari pemerintah, dunia kampus, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat sekaligus pemegang  kebijakan  perlu  membuat  kebijakan  yang  berpihak  pada  pertanian,  kampus  harus  menjadi  pusat penemuan baru, sedangkan masyarakat mendukung dan mengapresiasikannya secara positif.  Sistem pendidikan pertanian membutuhkan transformasi agar mengarah pada pengembangan ilmu-ilmu terapan atau vokasi.
Sistem pendidikan pertanian hendaknya mengajarkan bidang ilmu pertanian secara komplek. Mahasiswa tidak  hanya  diajarkan  sistem  budidaya  tanaman  saja,  lebih  jauh  juga  pengembangan  ilmu,  teknologi  dan manajamen  dengan  berbasis  sumberdaya  alam  potensi  bangsa  Indonesia.  Selain  upaya  perbaikan  kurikulum, perlu juga dilakukan arah perbaikan pola penyelenggara pendidikan untuk lebih berkompetensi dan menganut konsep good  agriculture  education. Dengan  demikian,  institusi  pendidikan  tinggi  pertanian  ini  akan  mampu mencetak kader-kader generasi muda yang bermutu dan siap untuk melakukan pembangunan pertanian guna peningkatan kesejahteraan bangsa.
Pendidikan  formal  di  bidang  pertanian  menghadapi  tantangan  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi  (TI).      TI  sesungguhnya  membawa  peluang  dan  tantangan  bagi  di  dunia  pertanian.  Teknologi informasi  menawarkan  media  online  sebagai  sarana  bagi  petani  untuk  mencari  informasi.  Potensi  tersebut sedianya  dapat  dipergunakan  untuk  kemajuan  usaha  agribisnisnya.    Internet  telah  membantu  petani  maju  di pelosok  Indonesia  untuk  mendapatkan  informasi  dan  mengikuti  permintaan  pasar.    Dampak  negatif  dari perkembangan  Teknologi  Informasi  (TI)  adalah  ketimpangan  pada  masyarakat  di  era  digital (digital  social inequality) (Lupton  2015  dan  van  Dijk  2013).    TI  memperlebar  jurang  kesejahteraan  antara  mereka  yang mampu memanfaatkan internet untuk berusaha dan mereka yang belum melek internet.    Sebagian besar petani termasuk pada golongan belum melek internet sehingga belum bisa bersaing di era TI.  Mahasiswa pertanian harus  menjadi  penghubung  kemajuan  TI  dengan  petani  di  pelosok  pedesaan  agar  merekapun  menikmati manfaat.
Melihat  hal  tersebut  terbuka  peluang  yang  sangat  besar  untuk  Kementerian  Pertanian  melalui  Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendorong lembaga pendidikan yang  dimiliki  Politeknik  Pembangunan  Pertanian  (Polbangtan)  dengan  pola  pendidikan  vokasi  yang  lebih menonjolkan  kemampuan  dan  keterampilan  karena  basis  pendidikan  yang  hampir  70%  adalah  praktik  dan 30%nya lagi adalah teori, untuk memberikan sumbangan alumni-alumninya berkiprah lebih jauh dalam bidang pertanian secara luas di Indonesia. Terutama salah satunya adalah menjadi alternatif penggerak minat generasi muda  pada  bidang  usaha  di  sektor  pertanian.  Saat  ini  lulusan  yang  telah  dihasilkan  oleh  Sekolah  Tinggi Penyuluhan  Pertanian  (STPP)  yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  Polbangtang  sejumlah  2.764  lulusan, yang  90%  adalah  menjadi  Aparatur  Sipil  Negara  di  bidang  pertanian  sehingga  dapat  dikatakan  lulusan  STPP tersebut  belum  mampu  membangkitkan  kewirausahaan  di  perdesaan  karena  lebih  cenderung  bekerja  pada sektor formal.
Oleh  karena  itu,  Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pertanian  memiliki tanggung jawab menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian di Indonesia. Kualitas SDM Pertanian harus dijaga dan ditingkatkan supaya dapat menghasilkan produk dan jasa pertanian yang lebih tinggi dan  lebih  bermutu.  Keberadaan  produk  pertanian  yang  lebih  tinggi  dan  bermutu  tersebut  akan  sangat berdampak  besar  pada  ketersediaan,  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan.  Demikian  juga  dengan  kualitas  jasa pertanian  harus  ditingkatkan  karena  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  era  pasar  bebas  dan  Masyarakat Ekonomi  Asean,  serta  era  Teknologi  Informasi,  SDM  pertanian  kita  dituntut  dapat  bersaing  dengan  SDM
Pertanian  negara  lain.  Dari  segi  kuantitas,  SDM  Pertanian  harus  tetap  terjaga,  demi  tersedianya  pelaku pertanian  yang  menghasilkan  produk  dan  jasa  pertanian  secara  berkelanjutan.  Berbicara  pertanian  maka  kita akan berbicara tentang pangan dan kita harus menjaga ketersediaan pangan bukan saat ini saja tetapi hari esok dan masa yang akan datang. Ketersediaan pangan masa mendatang ditentukan oleh SDM pertanian yang terus beregenerasi,  yang  tua  pensiun/berhenti/meninggal  diganti  dengan  yang  muda,  yang  muda  menua  diganti dengan para pemuda yang siap menjadi petani. Era Teknologi Informasi harus dijadikan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian. Teknologi Informasi harus diadaptasi, dimanfaatkan lebih optimal.

## PEMBAHASAN

## Profil Lulusan Pendidikan Pertanian di Kementerian Pertanian
Salah  satu  upaya  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  Pertanian  dapat  dilakukan melalui  pendidikan  pertanian.  BPPSDMP  pada  tahun  2018  ini  memiliki  enam  Sekolah  Tinggi  Penyuluhan Pertanian  (STPP)  yang  bertransformasi  menjadi  Politeknik  Pembangunan  Pertanian  (Polbangtan).  Enam Polbangtan  tersebut  adalah  Medan,  Bogor,  Magelang,  Malang,  Gowa  dan  Manokwari.  Tahun  depan  (2019) menyusul lagi tiga Polbangtan baru yaitu Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) yang bertransformasi menjadi Polbangtan. Tiga SPP tersebut adalah Sembawa, Banjarbaru dan Kupang.
Pendidikan pertanian tersebut harus menghasilkan generasi yang mempunyai keahlian dan siap pakai pada bidang  pertanian.    Dengan  demikian  diharapkan: Pertama ,  lulusannya  harus  siap  berwirausaha  pada  bidang pertanian.  Berwirausaha  pada  bidang  pertanian,  menjadi  solusi  terhadap  permasalahan  bangsa  yaitu  porsi wirausahawan  di  Indonesia  yang  masih  relatif  rendah.  Kompas  mengutip  pernyataan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah bahwa wirausahawan di Indonesia hanya 1,67% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut masih dibawah Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (3%) bahkan masih jauh dari angka ideal (>10%).  Selanjutnya,  dengan  berwirausaha  pada  bidang  pertanian,  juga  dapat  menjadi  solusi  terhadap permasalahan bangsa yaitu semakin sedikitnya jumlah petani di Indonesia. Pelaku pertanian dalam kurun waktu 10  (sepuluh)  tahun  terakhir,  telah  mengalami  penurunan  sekitar  15  persen.  Hal  tersebut  tampak  dari  hasil perbandingan antara BPS tahun 2003 dengan data BPS tahun 2013.  BPS tahun 2003 (BPS 2003) menampilkan rumah tangga pelaku pertanian sebanyak 31.232.184 dari total rumah tangga 56.041.000 atau 55,73 persen. BPS tahun 2013 (BPS 2013) mencatat rumah tangga pelaku pertanian sebanyak 26.135.469 dari total rumah tangga 64.041.200 atau 40,81 persen.
Hasil analisis terhadap data BPS yang telah diuraikan diatas bila tidak disikapi serius maka bisa jadi porsi petani  di  Indonesia  akan  terus  menurun  di  lengkapi  dengan  hasil  penelitian  KRKP  (2015)  tidak  hanya menampilkan mengenai minat generasi muda tetapi juga minat orang tua terhadap anaknya untuk beraktivitas pada bidang pertanian yang ternyata hasilnya juga mengisyaratkan relatif rendah.. Lulusan pendidikan pertanian yang siap pakai dan menjadi wirausahawan pada bidang pertanian inilah salah satu jalan keluarnya.
Mahasiswa  harus  dibekali  kemampuan  mendirikan startup digital  yaitu  rintisan  perusahaan  agribisnis berbasis teknologi informasi.  Startup tersebut menghubungkan petani, pelaku usaha, serta akademisi, dalam melakukan  sinergi  demi  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi,  serta  melakukan  pendampingan  bagi  petani binaan. Besarnya  potensi  di  bidang  pertanian  menggarisbawahi  pentingnya startup agribisnis  berbasis  TI  yang fokus  pada  pengembangkan  bisnis  di  bidang  pertanian. Aktivitasnya  tidak  sebatas  menjembatani  pemasaran
produk  namun  juga  membantu  memberikan  informasi  harga  produk  pertanian  dan  teknis  budidaya. Startup agribisnis  berbasis  TI  semestinya  mampu  mempertemukan  pemilik  lahan,  petani,  investor,  sekaligus konsumen, serta mengembangkan database untuk tanaman, harga dan permintaan. Sehingga, ketersediaan bibit tanaman, stok tanaman, dan penjualan pun bisa dipantau oleh investor dan petani langsung.
Kedua ,  lulusan  Kementerian  Pertanian  harus  siap  pakai  menjadi  penyuluh  pertanian  ahli.  Kondisi penyuluh pertanian kita saat ini jumlahnya terbatas (34.046) dan belum dapat mengimbangi jumlah desa dan petani binaan. Penyuluh pertanian tersebut dari usianya sudah relatif sepuh dan dalam waktu beberapa tahun kedepan  banyak  diantara  mereka  mamasuki  pensiun.  Keadaan  penyuluh  pertanian  yang  sebagian  besar  tua berakibat  pada  adaptasi  yang  rendah  terhadap  perkembangan  zaman  terutama  Teknologi  Informasi.  Padahal, penyuluh pertanian diakui sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Mau tidak mau, lulusan pendidikan pertanian  harus  manjadi  bagian  dari  solusinya.  Lulusan  pendidikan  pertanian  harus  siap  menjadi  penyuluh pertanian  yang  mumpuni  baik  dari  metodologinya  maupun  kontennya/substansinya. Ketiga ,  lulusan pendidikan pertanian harus siap menjadi konsultan bidang pertanian. Menghadapi berbagai perubahan tersebut penyuluh  pertanian  perlu  mereformasi  diri  menuju  penyuluh  yang  mampu  memberikan  solusi  tidak  hanya sekedar budidaya tetapi berbagai hal yang terkait dengan usahatani petani. Hal ini karena, petani saat ini tidak membutuhkan  sekedar  penyuluh,  namun  seorang  pendamping  yang  mau  dan  mampu  memberikan pengetahuannya, serta  terlibat dalam mendorong aktifitas usahatani petani (Syahyuti 2014).
Era  Teknologi  Informasi yang  sedang  booming  saat ini  dan  akan  terus  berkembang  di  masa yang  akan datang membuka keran informasi yang semakin luas dan cepat. Banyak pelaku pertanian memperoleh informasi bidang  pertanian  apa  saja  yang  dibutuhkan  dari  berbagai  media  online.  Namun  demikian,  beberapa  hasil penelitian menginformasikan bahwa pelaku pertanian membutuhkan seseorang yang menjadi konsultan untuk memvalidasi  informasi  yang  ia  peroleh  dari  media  online  tersebut  dan  berkonsultasi  teknis/aplikasi  sebelum menerapkannya  pada  tataran  lapangan.  Beberapa  penelitian  juga  menyampaikan  bahwa  informasi  dari  media online  hanya  cukup  menimbulkan  minat  pada  bidang  pertanian,  sementara  untuk  menekuninya  diperlukan seorang pendamping tempat ia berkonsultasi. Pada kondisi ini diharapkan lulusan pendidikan pertanian dapat mengambil peran.
Menciptakan  profil  lulusan  tersebut  diperlukan  penumbuhan  karakter  yang  kuat  dan  militan  sejak mahasiswa  berada  di  lingkungan  kampus.  Upaya  menumbuhkan  karakter  jiwa  pertanian  pada  mahasiswa tersebut  dibangun  sebagai  pondasi  yang  dapat  menghasilkan  lulusan  dengan  kemampuan  yang  memadai, pengetahuan yang luas dan sikap yang berkeadilan. Salah satu contoh menumbuhkan karakter yang kuat dalam diri mahasiswa di kampus adalah dengan memberikan tanggungjawab untuk mengelola lahan praktik mahasiswa per individu dengan skala luasan yang disesuaikan kemampuan mahasiswa serta adanya budaya cinta pertanian yang tergambarkan dari aktifitas di lingkungan asrama dan kampus.

## Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Profil Lulusan
Menghasilkan  lulusan  pendidikan  pertanian  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  diperlukan beberapa kebijakan, karena generasi muda yang tumbuh saat ini berada dalam iklim teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih identik dengan generasi C , yakni connected, convergence, collaboration, creative dan contextual . Connected diartikan selalu terhubung dengan lingkungan sosial, memiliki ide dan pandangan luas yang seringkali out of the box ( Creative ), jejaring luas dengan partnership yang tinggi  ( Collaboration ) tetapi menyatu dalam sebuah ikatan sosial yang tinggi untuk mencapai tujuan ( Collaboration ).
Tapscott  (2009)  sendiri  menyebutnya  generasi  internet  atau  generasi  digital.  Sebuah  generasi  yang menurut  Supangkat  (2010)  memiliki  karakteristik  kreatif  dan  tanggap  terhadap  hal-hal  baru,  serta  tumbuh sebagai bagian dari inovasi yang semakin berkembang cepat dan terus menerus. Generasi yang melek internet, yang  secara  natural  peka  dan  begitu  adaptif  merespon  aktivitas  yang  bersifat  kolaboratif,  yang  menyadari pentingnya relasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  arah  dan  kebijakan  untuk  mencapai  lulusan  pendidikan  seperti  halnya tersebut diperlukan beberapa hal, antara lain: Pertama , regulasi terhadap peraturan dan perundang-undangan mengenai  pendidikan  vokasi  khususnya  terkait  dengan  yang  dilakukan  oleh  kementerian/kedinasan  untuk menghadapi  tantangan  persaingan  global  abad  21  dan  revolusi  industri  4.0.Pendidikan  vokasi  harus menyelaraskan  kebutuhan  kompetensi  dan  kualifikasi  lulusannya  serta  mengikuti  perkembangan  pengetahuan dan teknologi di dunia kerja. Amanah Nawacita dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam rangka pemenuhan  tenaga  kerja  terampil  sampai  2030  merupakan  tantangan  lain  yang  harus  disiapkan  dan direalisasikan  oleh  pendidikan  vokasi.  Kepastian  regulasi  ini  tentu  saja  memberi  ketenangan  dan  keleluasaan kepada  kita  untuk  bergerak.  Kepastian  tersebut  beberapa  tahun  belakangan  ini  seperti  tarik  ulur  antara Kemenristekdikti  dengan  Kementerian  lainnya  yang  memiliki  Perguruan  Tinggi.  Untuk  itu  semua Kementerian/Lembaga lainnya yang memiliki Perguruan Tinggi harus membuat asosiasi sehingga memperkuat posisi  tawar  terhadap  Kemenristekdikti.  Dengan  posisi  tawar  yang  kuat,  kita  dapat  mempengaruhi  dan memastikan  kebijakan  yang  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak.  Demikian  juga  payung  hukum  secara internal dalam Kementerian Pertanian harus dapat mendorong pendidikan pertanian kearah yang lebih baik.
Kedua ,  melakukan  reorientasi  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan.  Tenaga  pendidik  dan kependidikan sangat terkait dengan proses pendidikan yang sangat vital. Oleh karena itu harus ada kebijakan yang mengatur standar kualitas dan kuantitas, perekrutan dan impassing, pengembangan, sertifikasi kompetensi dan  kesejahteraan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan.  Kebijakan  tersebut  harus  ditetapkan  secara  tegas  oleh eselon I BPPSDMP sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh UPT pendidikan pertanian dan Pusat Pendidikan Pertanian.
Luasnya ragam bidang keahlian serta keterbatasan pendidikan jenjang S2 terapan sebagai dasar kualifikasi dosen  di  pendidikan  vokasi  serta  pengalaman  belajar  dan  bekerja  di  industri  pengolahan  dan  jasa  yang  masih sangat  kurang  dimiliki  dosen  pendidikan  vokasi  yang  harus  segera  diatasi.  Secara  umum,  selain  persyaratan dosen lulusan S2 sesuai dengan kualifikasi akademik yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 20, sebagai  dosen  pendidikan  vokasi  seharusnya  mereka  memiliki  keahlian  yang  sesuai  dengan  bidang vokasionalnya. Kenyataannya mereka tidak selalu memiliki kompetensi keahlian bahkan pengalaman kerja yang sesuai  dengan  bidangnya,  padahal  pembelajaran  di  pendidikan  vokasi  membutuhkan  dosen  yang  memahami perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi  di  dunia  kerja.  Ciri  pembelajaran  di  pendidikan  vokasi  berbeda dengan  pendidikan  umum,  pemahamanan  dan  keterampilan  dosen  menyampaikan  pembelajaran  lebih  pada pembentukan  pengalaman  belajar  yang  dominan  pada  bagaimana  menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi untuk  mengatasi  permasalahan  di  dunia  kerja,  oleh  sebab  itu  pemberian  pengalaman  dosen  melaksanakan kegiatan langsung di industri melalui program magang dosen merupakan kegiatan yang harus direncanakan dan direalisasikan.  Kegiatan  magang  dosen  di  perusahan  diharapkan  membawa  dampak  yang  menguatkan  bagi pengembangan  SDM,  karena  selain  menambah  pengetahuan  dan  keterampilan  dosen  di  dunia  kerja,  mereka mempunyai peluang menerapkan konsep dan hasil penelitiannya untuk mengatasi permasalahan di industri. Hal ini sekaligus menguatkan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan sebagai ciri utama pendidikan vokasi. Untuk mencapai target tersebut perlu strategi yang harus dilakukan diantaranya melalui:

## Melakukan  Penajaman  terhadap  Statuta  dan  Kurikulum  yang  Berorientasi  Pendidikan Lapangan
Sebagai sekolah vokasi, pendidikan pertanian harus berorientasi pada keahlian/keterampilan. Untuk itu diperlukan  kurikulum  yang  berbasis  pada  praktik/praktikum.  Penegasan  hal  tersebut  harus  tersurat dalam statuta dan tercermin dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum didesain untuk mengantarkan  mahasiswa  yang  siap  pakai,  siap  menjadi  penyuluh  ahli  dan  konsultan  agribisnis. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  kurikulum  didesain  sesuai  kebutuhan  publik  dan  kondisi  nyata kebutuhan  pasar.  Kurikulum  harus  ditinjau,  direvisi  secara  periodik.  Imbangan  teori  praktik  pada kurikulum harus jelas yaitu secara SKS 40 : 60 dan secara jam pelaksanaan 20 : 80. Pengawasan terhadap implementasi kurikulum tersebut harus dilakukan secara ketat dan dipastikan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan  ekstrakurikuler  disediakan  untuk  mendukung  pembinaan  karakter  dan  kapasitas  mahasiswa mempersiapkan diri menjadi pelaku utama, fasilitator, formulator, innovator dan konsultan bagi pelaku utama.  Pembinaan  karakter  sangat  penting  untuk  membekali  mental  dan  spiritual  mahasiswa  saat memasuki dunia nyata baik sebagai pelaku utama, pelaku usaha maupun konsultan agribisnis. Salah satu karakter yang wajib ditanamkan adalah jiwa kewirausahaan.

## Melakukan Reorientasi terhadap Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tenaga  pendidik  dan  kependidikan  harus  dipastikan  bahwa  mereka  adalah  layak  mengemban  amanah tersebut.  Oleh  karena  itu,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  harus  diperhatikan  sistem  perekrutan, pengembangan  keahlian,  sertifikasi kompetensi dan  kesejahteraannya. Dalam  hal  perekutannya, tenaga pendidik  dan  kependidikan  direkrut  sesuai  dengan  keahlian/kepakaran  yang  dibutuhkan,  pendidikan beserta kualifikasinya (IPK dan asal Perguruan Tinggi) sehingga tidak ada kesan asal-asalan apalagi kesan impasing  dari  jabatan  tertentu  tanpa  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal pengembangan keahliannya, tenaga pendidik dan kependidikan harus difasilitasi. Beberapa pengambangan pendidikan tersebut dapat melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  melalui  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat harus difasilitasi. Selanjutnya mengenai sertifikasi kompetensi bagi dosen pendidikan pertanian minimal meliputi  sertifikasi  kompetensi  dosen  bagi  tenaga  pendidik  dan  sertifikasi  kompetensi keahlian/kepakaran  bagi  tenaga  kependidikan.  Contoh,  seorang  dosen  penyuluhan  pertanian  harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai dosen (DIKTI) dan sertifikat kompetensi sebagai penyuluh ahli.

## Membangun  Jejaring  dan  Kemitraan  dengan  Pihak  Terkait  Terutama  Dunia  Usaha  dan Dunia Industri
Keperluan  membangun  jejaring  dan  kemitraan  dengan  pihak  terkait  terutama  dunia  usaha  dan  dunia industri ada 3 (tiga). Pertama , dunia usaha dan industri dapat menjadi mitra dalam proses pendidikan. Mereka dapat menjadi teaching farm atau teaching factory bagi mahasiswa. Dengan parktik, praktikum dan Praktik Kerja Lapangan di dunia usaha atau industri, mahasiswa mendapatkan fasilitas praktik yang pada situasi nyata dan mengalami langsung dunia kerja. Dengan demikian mahasiswa memiliki keterampilan dan  pengalaman  yang  sangat  berharga. Kedua ,  dunia  usaha  dan  industri  dapat  menjadi  mitra  dalam menampung  lulusan  untuk  bekerja.  Melalui  kerja  sama  ini,  lulusan  tidak  lagi  kesulitan  mencari pekerjaan. Ketiga ,  dunia  usaha  dan  industri  dapat  menjadi  mitra  dalam  pengembangan  kelembagaan pendidikan.  Melalui  kerja  sama  ini  dunia  usaha  dan  industri  dapat  bekerja  sama  dalam  meningkatkan sarana prasana pendidikan, pengembangan dosen, penelitian dosen atau penyaluran dana CSR ( Company
Social Resposibility ) kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan pendidikan pertanian kementerian pertanian harus jemput bola bekerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

## Memperbaiki Sarana dan Prasana Pembelajaran
Untuk  menghasilkan  lulusan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  diperlukan  proses  pendidikan  dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Bahkan, untuk memperoleh pengakuan, sangat penting semua kelembagaan pendidikan pertanian di Kementerian Pertanian terakreditasi A baik secara lembaga maupun  program  studi.  Untuk  itu  semua  fasilitas  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  harus  dipenuhi. Bahkan beberapa fasilitas harus melampaui standar minimal. Adanya transformasi pendidikan pertanian dari STPP atau SPP menjadi Polbangtan tentu berakibat pada penyesuaiaan kebutuhan fasilitas yang salah satunya adalah sarana dan prasana praktik. Pada Polbangtan harus ada sarana dan prasarana praktik yang terintegrasi dalam bentuk teaching farm/teaching factory . Keberadaan teaching farm/teaching factory harus ada dan memenuhi bahkan melampaui standar minimal.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penjabaran  kebijakan  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  kapabel dalam  menghadapi  era  teknologi  informasi  dan  generasi  C  diperlukan  transformasi  pendidikan  dengan mengelaborasi  sistemnya,  kelembagaannya  dan  sumberdaya  manusianya  secara  konvergen  sehingga  dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri sehingga lulusan mampu menjalin kemitraan dan jejaring secara luas. Selengkapnya konsep tersebut seperti pada Gambar 1.
Gambar 1.  Konsep Circle System transformasi pendidikan  untuk Regenerasi Petani untuk Generasi C

## Langkah Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan
Lulusan yang diharapkan dari alumni-alumni perguruan tinggi yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian adalah  dapat  menjawab  minusnya  regenerasi  pertanian  saat  ini,  dengan  para  tenaga  muda  terdidik  mau  dan mampu mengelola sektor pertanian secara modern dan kompetitif. Hal ini juga menjabarkan upaya brain gain yang dapat memberikan solusi pemecahan kondisi regenerasi petani saat ini.  Berbagai pendekatan regenerasi pelaku pembangunan pertanian telah dilakukan dan diterapkan oleh banyak pihak di banyak negara, mulai dari
pendekatan yang adaptif dan partisipatif sampai yang adoptif. Namun hasilnya tetap tidak mampu mengimbangi laju  migrasi  yang  bertambah  tinggi,  serta  tidak  mampu  meningkatkan  minat  dan  penilaian  generasi  muda terhadap  sektor  pertanian  dan  pedesaan.  Implikasinya,  sektor  pertanian  tetap  sulit  berkembang  karena  tidak ditunjang  dengan  kecukupan  sumberdaya  manusia  yang  muda,  modern,  berkualitas  dan  berdaya  saing.  Hasil deduksi Setiawan (2015) mengidentifikasi bahwa fenomena seperti itu umum terjadi di negara-negara transisi yang  sedang  menuju  kemajuan.  Paradoks  dengan  negara-negara  pada  umumnya,  China,  India,  Taiwan  dan Korea  Selatan  justru  sukses  melakukan  regenerasi  pelaku  pertanian  dalam  kondisi  transisi.  Negara-negara tersebut melakukan regenerasi melalui upaya yang inovatif, yakni dengan menerapkan pendekatan brain gain .
Secara  konseptual,  berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  Kupets  (2011),  Adebayo  (2010),  Johnson  (2009) dan Faiz (2007) dapat dirumusankan bahwa yang dimaksud dengan brain gain adalah kembalinya tenaga-tenaga muda (sumberdaya manusia) yang berkualitas (berpendidikan, inovatif, kreatif dan berkeahlian) dari luar negeri ke dalam negeri ( brain gain internasional) dan dari perkotaan ke perdesaan/ ke kampung halaman atau daerah asal mereka ( brain gain internal) untuk kemudian berkreasi, bekerja dan berwirausaha dalam  bidang ( on-farm , up-stream , down-stream , supporting  system  dan  ecosystem )  agribisnis  di  pedesaan,  baik  dalam  bidang  pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan maupun kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan uraian diatas, perlu langkah-langkah operasional diantaranya:

## Melakukan Kaji Ulang terhadap Statuta dan Kurikulum yang Berlandaskan Keahlian dan Keterampilan
Statuta  harus  secara  tersurat  mencerminkan  keahlian  dan  keterampilan  dari  lulusan  yang  dihasilkan. Statuta ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada awal pendirian lembaga Pendidikan Pertanian. Namun demikian statuta harus dikaji ulang secara periodik menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman yang  menyebabkan  adanya  keahlian  dan  keterampilan  baru  yang  harus  dimiki  lulusan.  Demikian  juga dengan  kurikulum  harus  lebih  rinci  memuat  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  lulusan. Kurikulum  harus  ditinjau  ulang  atau  direvisi  secara  berkala  setiap  3  tahun  sekali  dengan  melibatkan civitas  akademika,  lembaga  pendidikan  tinggi  sejenis,  pemangku  kepentingan  dan  dunia  usaha  atau industri.

## Melakukan Pemetaan terhadap Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk Menghasilkan Tenaga Pendidik Dengan Spesialisasi dan Tenaga Kepandidikan di Lapangan
Tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  ada  saat  ini  harus  dipetakan  ulang  untuk  mengetahui perbandingan  jumlah  dan  kebutuhan,  kualitasnya  yang  meliputi  keahlian/kepakaran,  sertifikasi kompetensi.  Berdasarkan  pemetaan  tersebut  disusun  rencana  pengembangan  dan  dilaksanakan  secara konsisten.  Terkait  jumlah  dosen,  beberapa  UPT  terjadi  penumpukan  dosen  dan  beberapa  UPT kekurangan  dosen,  oleh  karena  itu  harus  dilakukan  perekrutaan  dosen  secara  proporsional  melalui perekrutan dosen baru maupun impassing. Perlu diperhatikan bahwa tidak logis bagi UPT yang dosennya sudah penuh masih menerima perekrutan dosen baru dan impassing sementara ada UPT yang kekurangan dosen tapi minim perekrutan dosen baru dan impassing. Penanggungjawab pendidikan di pusat dan di UPT  harus  benar-benar  tegas  dalam  hal  ini.  Untuk  meningkatkan  kualitas  dosen,  harus  ada  program pengembangan  dosen  seperti  pendidikan,  pelatihan,  seminar,  penelitian,  dan  pengabdian  pada masyarakat.  Pendidikan  bagi  dosen  S2  difasilitasi  melanjutkan  ke  jenjang  S3.  Setiap  dosen  harus difasilitasi  pelatihan  dan  seminar  minimal  1  kali  setiap  tahunnya  pada  bidang  keahliannya  untuk mengembangkan  spesialisasi  kapakarannya.  Setiap  dosen  harus  difasilitasi  penelitian  1  judul  setiap
tahunnya  dan  harus  difasilitasi  publikasi  hasil  penelitian  pada  jurnal  ilmiah  sesuai  jenjang  jabatannya. Untuk  jenjang  asisten  ahli  minimal  1  kali  penerbitan  artikel  pada  jurnal  ilmiah  nasional  setiap  tahun. Untuk  jenjang  lektor  minimal  1  kali  penerbitan  artikel  pada  jurnal  ilmiah  nasional  terakreditasi  atau jurnal  internasional  setiap  tahun.  Untuk  lektor  kepala  minimal  1  kali  penerbitan  artikel  pada  jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi setiap tahun. Untuk peningkatan kualitas tenaga  pendidik  lainnya  melalui  sertifikasi  kompetensi.  Setiap  tenaga  kependidikan  harus  memiliki  2 sertifikat kompetensi yaitu sertifikat kometensi mengajar sebagai dosen dari dikti bagi semua dosen dan sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian.

## Memperbaiki Infrastruktur Pendidikan dengan Memperkuat Laboratorium Lapangan
Sekolah vokasi memiliki keunggulan dalam penguasaan keahlian dan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur dan laboratorium lapangan yang memadai. Setiap UPT harus memetakan apa saja kebutuhan infrastruktur yang harus ada dan menginventarisasi insfrastruktur yang  sudah  ada.  Insfrastruktur  yang  belum  ada  harus  segera  dibangun.  Insfrastruktur  yang  sudah  ada namun  belum  memenuhi  standar  minimal  segera  ditingkatkan.  Demikian  pula  dengan  laboratorium lapangan, ciri khas sekoah vokasi harus kuat pada sisi penguasaan keahlian/keterampilan. Oleh karena itu harus dipetakan apa saja kebutuhan laboratorium lapangan untuk setiap mata kuliah kemudian dirancang pemenuhannya.  Laboratorium  lapangan  dapat  terintegrasi  untuk  beberapa  mata  kuliah  dalam  bentuk teaching factory atau teaching farm. Keberadaan insfrastruktur dan laboratorium lapangan harus memenuhi bahkan diupayakan melampaui standar minimal.

## Membuat Mou dengan Dunia Usaha dan Dunia Industry
Kerjasama  lembaga  pendidikan  pertanian  dengan  dunia  usaha  dan  industry  harus  didokumentasikan dalam bentuk naskah kerjasama secara tertulis antara kedua belah pihak. Dunia usaha dan industri yang akan  dijajaki  untuk  kerja  sama  dapat  dipetakan  sesuai  dengan  kebutuhan  praktik  dan  PKL  mahasiswa. Dunia usaha dan industri yang dijajaki kerjasama mempertimbangkan kelengkapan sub agribisnis mulai dari  hulu,  onfarm,  panen  dan  pasca  panen,  pengolahan  hasil panen,  pasar dan  jasa  pendukung.  Untuk bidang penyuluhan, kerja sama dapat dilakukan dengan kelembagaan petani, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP),  Balai  Pelatihan  dan  pusat  pendidikan  lainnya.    Selanjutnya  dibuat  persetujuan  kerja  sama  yang dituangkan dalam bentuk MoU yang ditanda tangani kedua belah pihak. Kerja sama harus terus dijaga dan dibina secara berkesinambungan.

## Membangun  Pilot  di  Sebuah  Desa,  Kecamatan  Potensi  sebagai  Upaya  Pengembangan Kapasitas Mahasiswa dalam Menuju Ahli dan Terampil
Sebagai  lulusan  yang  memiliki  kemampuan  bidang  penyuluhan  yang  cakap,  mahasiswa  memerlukan pengembangan  kapasitas  sehingga  mencapai  keterampilan  pada  tahapan  penyuluh  ahli.  Untuk  itu diperlukan pilot di sebuah desa. Lokasi tersebut sebagai sarana praktik mahasiswa mengimplementasikan ilmunya selama
perkuliahan.Kegiatan yang dapat
dilaksanakan adalah penumbuhan/penguatan/pembinaan  petani/kelembagaan  petani  dan  penyuluhan.Kegiatan  penyuluhan dilakukan  dengan  mengimplemantasikan  semua  komponen  penyuluhan  seperti  tujuan,  materi,  media, metode  dan  evaluasi.  Seorang  mahasiswa  pendidikan  pertanian  harus  mampu  menetapkan  tujuan penyuluhan  baik  aspek  pengetahun,  sikap  maupun  keterampilan.  Materi  penyuluhan  harus  dapat ditentukan dan dipilih berdasarkan syarat sebuah materi dengan mempertimbangkan real need dan felt need serta  potensi  wilayah.  Media  dan  metode  penyuluhan  harus  dapat  diintegrasikan  dalam  kegiatan
penyuluhan  dengan  memperhatikan  sasaran,  materi  penyuluhan  serta  asfek  yang  menjadi  tujuan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tersebut pada akhirnya harus dievaluasi dengan mengimplementasikan kaidah ilmiah sehingga dapat disimpulkan sejauh mana keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut.
Dampak yang diharapkan dengan berjalannya tahapan dan langkah-langkah pemenuhan standar minimal pendidikan tersebut adalah tumbuhnya wirausahawan muda yang potensial dan tenaga muda bidang pertanian yang militan. Secara spesifik hasil yang diharapkan adalah tercetaknya sejumlah lulusan yang mampu:

## Berwirausaha (30%)
Menjadi  lulusan  pendidikan  pertanian  yang  berwirausaha  harus  menjadi  tujuan  utama.  Hal  ini  sebagai dampak dari keberadaan pelaku pertanian yang semakin menurun jumlahnya. Namun demikian sebagai target  awal,  lulusan  yang  langsung  berwirausaha  adalah  sekitar  30%.  Lulusan  lainnya  diproyeksikan berwirausaha  setelah  bekerja  di  perusahaan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  beberapa  kegiatan  yang sudah ada dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi. Pertama , kegiatan Pembinaan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) sebagai kegiatan ekstrakurikuler saat menjadi mahasiswa dapat dipertahankan dan  dikembangkan  lebih  intensif.  Kegiatan  tersebut  penting  untuk  menumbuhkan  karakter  wirausaha. Kedua , kegiatan  PWMP untuk  alumni  disertai  bantuan  modal usaha. Keberlanjutan  program  PWMP saat menjadi mahasiswa harus tetap dilanjutkan sampai setahun setelah lulus. Hal ini untuk memastikan bahwa  wirausahawan  muda  pertanian  tersebut  benar-benar  terwujud.  Pada  PWMP  bagi  lulusan  ini diharapkan  disertai  bantuan  modal  usaha  sebagai  pancingan  untuk  mendorong  modal  usaha  yang  lebih besar. Ketiga ,  fasilitasi  kemitraan  bagi  alumni.  Di  dunia  usaha  bidang  pertanian,  peternakan  dan perkebunan sebenarnya sudah terbentuk suatu usaha kemitraan antara inti dan plasma. Untuk menjadi plasma  dan  bekerja  sama  dengan  inti  pada  usaha  kemitraan  sebenarnya  relatif  mudah  hanya  saja persyaratan  usaha untuk  memperoleh  kepercaan  inti harus  dipenuhi.  Di  sisi  lain,  seorang  alumni  yang baru  lulus  dihadapkan  pada  terbatasnya  persyaratan  tersebut.  Oleh  karena  itu  secara  kelembagaan, institusi  pendidikan  pertanian  harus  hadir  memfasilitasi. Keempat ,  fasilitasi  pinjaman  lahan  usaha dengan Kementerian terkait. Dapat saja terjadi seorang alumni berminat berwirausaha namun mengalami keterbatasan lahan. Untuk kasus ini, institusi pendidikan pertanian dapat memfasilitasi menghubungkan yang  bersangkutan  dengan  pihak  terkait,  seperti  misalnya  kementerian  kehutanan  yang  pada  batasan tertentu menyediakan izin guna lahan.

## Bekerja di Perusahaan (60%)
Walau tujuan utama lulusan adalah berwirausaha, namun bagi alumni yang baru lulus ditargetkan 60% masuk  dunia kerja  di  perusahaan. Beberapa  dari  alumni  memasuki  dunia kerja  di perusahaan  memiliki maksud  sebagai  sarana  berkarir  bagi  yang  berminat  menjadi  mitra  kerja  perusahaan.  Namun  demikian selalu  saja  ada  maksud  lain  seperti  sebagai  sarana  mengumpulkan  modal  usaha  untuk  suatu  saat mendirikan usaha sendiri/berwirausaha.

## Menjadi Tenaga PNS Lapangan yang Ahli (10%)
Sehubungan  dengan  institusi  pendidikan  pertanian  merupakan  UPT  di  Kementerian  Pertanian,  ada diantara  mahasiswa  adalah  mahasiswa  tugas  belajar.  Mereka  merupakan  mahasiswa  dari  pemerintah daerah di Indonesia.  Bagi mereka yang merupakan utusan daerah akan kembali bertugas sebagai PNS di daerahnya  masing-masing.  Selanjutnya,  dari  mahasiswa  murni,  target  lulusan  pendidikan  pertanian menjadi  PNS  adalah  10%.  Bekerja  sebagai  PNS  dapat  menjadi  sarana  berkarir  dan  mengabdi  pada
masyarakat.  Intitusi  pendidikan  pertanian  harus  dapat memastikan bahwa  alumni pendidikan  pertanian untuk program studi penyuluhan ditugaskan mengisi posisi penyuluh pertanian.

## PENUTUP
Keberhasilan  pembangunan  di  sektor  pertanian  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  pembangunan  di sektor  teknologi  melainkan  ditentukan  oleh  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia,  aspek  kepribadian manusia,  yang  mencakup  pengetahuan,  nilai,  sikap  dan  keterampilan   yang  diharapkan  mampu  mendukung kegiatan  di  sektor  pertanian.   Era  teknologi  informasi  menjadi  tantangan  dalam  menghadapi  pendidikan pertanian modern sehingga profil lulusan hasil menjadi barometer regenerasi petani sehingga sektor pertanian dapat  menjadi  andalan  dalam  upaya  mempertahankan  Indonesia  sebagai  lumbung  pangan  dan  kearifan  lokal pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adebayo, Akanmu. 2010. Brain Drain-Brain Gain: Leveraging the Nigerian Diaspora for the Revitalization of Nigerian  Higher  Education.  Paper  Presented  at  the  25th  Conference  of  the  Association  of  Vice Chancellors of Nigerian Universities, Osogbo, on April 19-22
Alkadri, Muchdie, Suhandjojo. 2001. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah (SDA, SDM, Teknologi). Jakarta (ID): BPPT.
Badan Pusat Statistik. 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013. Jakarta (ID): BPS.
Faiz PM. 2007. Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia: Studi Analisa terhadap Reversed Brain Drain di India [tesis]. New Delhi (IN): School of Social Science, Faculty of Law, University of Delhi.
Johnson N. 2009. Analysis and Assessment of the ― Brain Drain ‖ Phenomenon and its Effects on Caribbean Countries. Florida Atlantic Comparative Studies Journal Vol. 11, 2008-2009 Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. 2015. Laporan Kajian Regenerasi Petani. Jakarta (ID): KRKP. Kupets Olga. 2011. Brain Gain Or Brain Waste? The Performance of Return Labor Migrants in The Ukrainian Labor Market. Economics Education and Research Consortium Working Paper No. 11/06E Lupton, D. 2015 Digital Sociology. London (UK): Routledge Munib A dkk. 2004. Pengantar Ilmu Pendidikan . Semarang: UPT UNNES Press.
Saparyati,  Dwi  Isnaini.2008.Kajian  Peran  Pendidikan  terhadap  Pembangunan  Pertanian  di  Kabupaten Demak.Tesis.  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  dan Kota.Semarang:Universitas Diponegoro
Setiawan.  2015.  Perkembangan  kemandirian  pelaku  brain  gain  sebagai  alternatif  inovasi  regenerasi  pelaku agribisnis di dataran tinggi  Jawa Barat. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Supangkat SH. 2010. Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pembangunan Peradaban yang Lebih Baik: dalam  Bunga  Rampai  Pembangunan  Perdesaan  dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. Bogor (ID): IPB Press.
Syahyuti.  2014.  Peran  Strategis  Penyuluh  Swadaya  dalam  Paradigma  Baru  Penyuluhan  Pertanian  Indonesia.
Forum Agro Ekonomi. 32(1).43-58.
Tapscott  D.  2009.  Grown  up  Digital:  yang  Muda  yang  Mengubah  Dunia.  Jakarta  (ID):  Percetakan  PT Gramedia Utama.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Van  Dijck,  J.  (2013)  The  Culture  of  Connectivity:  A  Critical  History  of  Social  Media.  Oxford  University Press, Oxford.